## Transformasi Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Digital

## Ikhwan Fuad Ahsan
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga ahsan.fuad@outlook.com
Lukman Santoso IAIN Ponorogo nurhidyatuloh@fh.unsri.ac.id

## Abstract
E-commerce is a form of trade transaction that arises due to advances in science and  technology.  The  development  of  e-commerce  in  Indonesia  also  raises  new problems.  From  YLKI  data,  it  was  found  that  complaints  against  e-commerce ranked  third  out  of  781  direct  complaints  and  1,038  complaints  by  telephone. Where  one  of  the  main  problems  is  dispute  resolution.  Indonesian  laws  and regulations  do not  specifically regulate how to  resolve e-commerce disputes. So that  the  parties  have  freedom  in  choosing  dispute  resolution  based  on  the principle of freedom of contract. Negotiation is the most basic dispute resolution that is carried out without a third party. So that the secrets of the parties remain awake. However, in e-commerce it is possible that the parties are far away where it requires a lot of money and time to conduct direct meetings and negotiations. Whereas online negotiations are not hindered by place, time limit and cost. The parties  are  only  required  to  make  offers  and  requests  online  in  determining  the chosen  dispute  resolution.  Effectiveness  and  efficiency  are  evident  in  online negotiations.  But  in  online  negotiations  there  is  no  human  touch  so  there  is  no emotional aspect between the parties that gives a different impression.
Keywords : e-Commerce, Online Negotiations, Online Dispute Resolution.

## Abstrak
E-commerce  merupakan  bentuk  transaksi  perdagangan  yang  timbul  akibat kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Perkembangan  e-commerce  di Indonesia  juga  menimbulkan  masalah-masalah  yang  baru.  Dari  data  YLKI, didapati  bahwa  pengaduan  terhadap  e-commerce  menempati  peringkat  ketiga dari  781  pengaduan  langsung  dan  1.038  pengaduan  melalui  telepon.  Di  mana salah  satu  permasalahan  utamanya  adalah  penyelesaian  sengketa.  Peraturan perundang-undangan di  Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai cara penyelesaian  sengketa  e-commerce.  Sehingga  para  pihak  memiliki  kebebasan dalam  memilih  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak. Negosiasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  paling  dasar  yang  dilakukan tanpa  adanya  pihak  ketiga.  Sehingga  rahasia  para  pihak  tetap  terjaga.  Namun dalam e-commerce dimungkinkan para pihak berada di tempat yang jauh di mana membutuhkan  biaya  dan  waktu  yang  cukup  banyak  untuk  melakukan  pertemuan
Volume 16  Number 02, Page 174-188, November 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## J O U R N A L O F L A W ISTINBATH
dan negosiasi  langsung. Sedangkan dalam negosiasi  online tidak terhalang oleh tempat,  batas  waktu  dan  biaya.  Para  pihak  hanya  dituntut  untuk  melakukan penawaran  dan  permintaan  secara  online  dalam  menentukan  penyelesaian sengketa  yang  dipilih.  Efektifitas  dan  efiensi  begitu  nampak  dalam  negosiasi online. Namun dalam negosiasi online tidak ada sentuhan kemanusiaan sehingga tidak  ada  aspek  emosional  antara  para  pihak  yang  memberikan  kesan  yang berbeda.
Kata  Kunci :  Paradigma  HAM,  Universalisme,  Relatifisme,  dan  Hak Berorganisasi Keagamaan.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the Creative  Commons  Attribution  4.0 International  License ,  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Di era modern ini, berbagai aspek kehidupan telah berkembang. Salah satunya adalah kemajuan  teknologi  informasi  dalam  bentuk  internet.  Di  mana  hal  ini  memunculkan fenomena  di  masyarakat  yang  aktif  menggunakan  kemajuan  tersebut  dalam  kegiatan  hidup sehari-hari.  Karena  dengan  penggunaan  internet  menjadikan  kegiatan  dan  keperluan  sehari- hari menjadi semakin mudah.
Dalam perkembangannya, penggunaan internet juga memasuki wilayah perdagangan. Bahkan  pemanfaatan  tersebut  dilakukan  dengan  begitu  pesat.  Semakin  banyak  perdagangan yang dilakukan secara online.  Transaksi perdagangan yang dilakukan secara online tersebut dikenal  dengan  istilah  electronic  commerce  (e-commerce).    Perkembangan  e-commerce disebabkan  oleh  kemajuan  internet  yang  merupakan  faktor  penting  dalam  eksistensinya.  E- commerce merupakan model bisnis modern yang bersifat non-face dan non-sign.
Di  Indonesia,  perubahan  perdagangan  konvensional  menjadi  perdagangan  online tersebut memiliki beberapa permasalahan. Di mana menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI),  Tulus  Abadi,  permasalahan  tersebut  dikarenakan  aspek pengawasan  terhadap  e-commerce  yang  masih  lemah.  Dari  data  YLKI,  didapati  bahwa pengaduan  terhadap  e-commerce  menempati  peringkat  ketiga  dari  781  pengaduan  langsung
dan  1.038  pengaduan  melalui  telepon.  Pengaduan  terhadap  e-commerce  tersebut  meliputi  6 permasalah  utama,  yakni  barang  tidak  dikirim,  pembatalan  sepihak,  proses  pengembalian uang, misleading information, dan penyelesaian sengketa.
Ketentuan  mengenai  e-commerce  di  Indonesia  dapat  ditemukan  dalam  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang No.  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  dan  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia  Platform  dan  Pedagang  (Merchant)  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (Electronic  Commerce)  Yang  Berbentuk  User  Generated  Content.  Namun  dalam  hal penyelesaian  sengketa  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan surat edaran Menkominfo tersebut. Sehingga penyelesaian sengketa terhadap e-commerce ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan pada umumnya.
Pada  saat  ini,  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  tidak  disukai  oleh  banyak pihak  di  dalam  dunia  bisnis.  Di  mana  para  pihak  lebih  menyukai  jalur  non  litigasi  melalui penyelesaian  sengketa  alternatif.  Hal  ini  dikarenakan  penyelesaian  sengketa  alternatif menawarkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya murah.
Penyelesaian sengketa alternatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  AAPS).  Di  mana  dapat dilakukan  dengan  melalui  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.    Di mana  negosiasi  merupakan  pilihan  pertama  bagi  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa mereka.
Dalam  Pasal  6  ayat  2  UU  AAPS  mengatur,  “penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas)  hari  dan  hasilnya  dituangkan  dalam  satu  kesepakatan  tertulis”.  Kata  “pertemuan langsung”  yang  dimaksudkan  pasal  tersebut  mengindikasikan  negosiasi  secara  langsung  di mana  para  pihak  hadir,  bertatap  muka,  dan  melakukan  penawaran  penyelesaian  sengketa secara  langsung.  Padahal  di  era  saat  ini  transaksi  tidak  dilakukan  secara  langsung  saja, melainkan juga melalui online dalam bentuk e-commerce.
Dengan  perkembangannya  e-commerce  ini,  masih  relevankah  melakukan  negosiasi secara langsung dalam penyelesaian sengketa. Padahal para pihak melakukan transaksi tidak secara  langsung,  melainkan  dengan  melalui  online.  Sehingga  timbul  pertanyaan,  mengapa negosiasi  online  tidak  dicanangkan  dalam  penyelesaian  sengketa  e-commerce?  Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini akan mengkaji tentang urgensi negosiasi online dalam penyelesaian sengketa e-commerce.

## Pembahasan

## Konsep E-Commerce Di Indonesia
Kata electronic commerce atau disingkat e-commerce merupakan istilah bahasa inggris yang  mana  di  dalam  Kamus  Oxford  didefinisikan  sebagai  “ commercial  transactions conducted  electronically  on  the  internet ” 1 yang  kurang  lebih e-commerce berarti  transaksi- transaksi komersil (perdagagangan) dengan menggunakan media elektronik melalui internet.
Onno  W  Purbo  dan  Aang  Arif  Wahyudi  mendefinisikan e-commerce sebagai  proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi dengan jaringan computer  melalui  internet.  Di  mana e-commerce digambarkan sebagai  suatu  cakupan  yang luas  mengenai  teknologi,  proses  dan  praktik  transaksi  komersil  tanpa  menggunakan  kertas sebagai dokumentasi dalam transaksi. 2
Istilah e-commerce di  Indonesia  disebut  dengan  transaksi  elektronik.  Pengertian transaksi elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE,  yaitu “Transaksi Elektronik adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer,  jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”
E-commerce memiliki 3 macam bentuk yang meliputi: 3
1. E-commerce  bussiness-to-consumer (B2C),  artinya  perusahaan  melakukan  transaksi dengan  pelanggan.  Di  mana  B2C  ini  mengharuskan  perusahaan  mengembangkan  pasar elektronik guna menjual berbagai produk dan jasa ke para pelanggan;
1 Kamus Oxford Online dalam http://en.oxforddictionaries.com/ (diakses 10 Juli 2017).
2 Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal E-Commerce (Jakarta: Elex Media, 2001), 1-2.
3 Wildah  Akmala  Dina,  “Analisis  Dampak  Penerapan  Sistem E-Commerce Terhadap  Pengendalian  Internal Perusahaan  Sebagai  Akibat  Perkembangan  Teknologi  Informasi”, Jurnal  Akuntansi  UNESA ,  Vol.  2,  No.  1 (2013), 6.
2. E-commerce  bussiness-to-bussiness (B2B),  artinya  perusahaan  melakukan  transaksi dengan perusahaan lain. E-commerce ini melibatkan pasar e-bussiness dan hubungan pasar langsung antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya;
3. E-commerce consumer-to-consumer (C2C), artinya pelanggan melakukan transaksi dengan pelanggan.  Dalam  hal  ini  melalui  situs web lelang online di  mana  pelanggan  maupun perusahaan dapat melakukan transaksi jual-beli ke satu sama lain.
E-commerce merubah konsep interaksi langsung antara pelaku bisnis menjadi konsep telemarketing. Konsep  ini  memungkinkan  transaksi  jarak  jauh  dengan  menggunakan  media internet  yang  tidak  mengharuskan  pertemuan  antar  para  pelaku  bisnis  secara  fisik. E- commerce dirancang dengan sistem perdagangan dengan penandatanganan secara elektronik. Penandatanganan elektronik tersebut meliputi proses pembelian, pemeriksaan dan pengiriman barang atau jasa. Sehingga kebenaran dan keakuratan informasi terkait barang atau jasa yang diperdagangkan dan mengenai pembeli dan perusahaan dalam transaksi ini merupakan suatu prasyarat mutlak. 4
Dalam  Pasal  9  UU  ITE  mengatur  bahwa,  “Pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk melalui  sistem  elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan dengan  syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan”.  Yang  mana  dalam  aturan pelaksana  yang  tertuang  dalam  Pasal  36  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  menetapkan syarat e-commerce yang  harus  memuat  hak  dan  kewajiban,  tanggung  jawab,  mekanisme pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa,  jangka  waktu,  biaya,  cakupan  layanan,  dan  pilihan hukum.

## Konsep Negosiasi Di Indonesia
Kata negosiasi dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan kata “ negotiate ” dan “ negotiation ”, yang berarti perundingan. 5 Dalam kamus oxford, kata “ negotiation” diartikan sebagai,  “ Discussion  aimed  at  reaching  an  agreement ” 6 ,  maksudnya  kurang  lebih  bahwa negosiasi merupakan suatu diskusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan.  Sedangkan dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  negosiasi  didefinisikan  sebagai:  “1)  proses  tawar-
4 Riska  Andi  Fitriono,  “Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Melindungi  Transaksi E-Commerce di Indonesia”, LAW REFORM , Vol. 7, No 1 (2011), 78.
5 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia_ , Cet. 27 (Jakarta: Gramedia, 2003), 392.
6 Kamus Oxford Online dalam http://en.oxforddictionaries.com/ (diakses 16 Mei 2017).
menawar  dengan  jalan  berunding  guna  mencapai  kesepakatan  bersama  antara  satu  pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; 2) penyelesaian sengketa  secara  damai  melalui  perundingan  antara  pihak  yang  bersengketa.” 7 Dalam pembahasan ini, arti yang kedualah yang dipakai.
Nolan-Haley, sebagaimana dikutip oleh Adi Sulistiyo, memberikan definisi negosiasi dengan "as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a  dispute  or  potentially  disputed  matter" 8 ,  yang  kurang  lebih  maksud  dari  negosiasi  adalah sebuah  proses  tawar-menawar  yang  bersifat  konsensus  di  mana  para  pihak  hadir  secara langsung  untuk  mencapai  kesepakatan  dalam  sebuah  perselisihan  atau  suatu  hal  yang berpotensi menjadi perselisihan.
Steven  H.  Gifis,  sebagai  dikutip  oleh  Idris  Talib,  memberikan  definisi  negosiasi dengan,  “ a  method  of  disputeresolution  where  either  the  parties  themselves  or  the representative  of  each  party  attempt  to  settle  conflicts  without  resort  to  the  court;  an impartial  third  party  is  not  involved ” 9 ,  yang  kurang  lebih  maksudnya  adalah  negosiasi merupakan  sebuah  cara  penyelesaian  sengketa  di  mana  para  pihak  secara  mandiri  atau melalui  perwakilan  mereka  berupaya  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanpa  melaui  jalur pengadilan dan tanpa melibatkan pihak ketiga.
Menurut R.F. Saragih, negosiasi merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga. 10
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  negosiasi  merupakan upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  secara  langsung  maupun  dengan  perwakilan oleh para pihak secara  mandiri  di  luar pengadilan dan tanpa melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Negosiasi  merupakan  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  alternatif,  di  mana penyelesaian  sengketa  dilakukan  secara  damai  oleh  para  pihak  yang  dilakukan  dengan berhadapan  langsung  tanpa  ada  campur  tangan  pihak  ketiga. 11 Negosiasi  merupakan  upaya
7 Kamus Besar Bahasa Indonesi Online dalam http://kbbi.web.id/ (diakses 16 Mei 2017).
8 Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia (Surakarta: UNS Press, 2006), 400.
9 Idris  Talib,  “Bentuk  Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Mediasi”, Lex  et  Societatis ,  Vol.  1,  No.  1 (2013), 22.
10 Urip  Santoso,  “Penyelesaian  Sengketa  dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum”, PERSPEKTIF , Vol. 21, No. 3 (2016), 194.
11 Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, “Aletrnatif Penyelesaian Sengketa”, 127.
penyelesaian sengketa yang paling dasar, paling penting, dan yang paling tua digunakan oleh manusia.  Banyak  sengketa  yang  diselesaikan  dengan  cara  ini  tanpa  diketahui  secara  umum oleh  masyarakat.  Penggunanan  cara  ini  menjadikan  para  pihak  dapat  mengawasi  secara langsung prosedur dan proses penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak secara mandiri. 12
Di  Indonesia,  ketentuan  mengenai  negosiasi  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  30 Tahun  1999  tentang  Arbritase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  AAPS).  Di  mana para  pihak  yang  bersengketa  pada  perkara  perdata  diperbolehkan  untuk  menyelesaikan sengketanya  di  luar  pengadilan,  salah  satunya  adalah  melalui  negosiasi. 13 Seperti  halnya dalam model Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya, negosiasi juga menggunakan prinsip win-win  solution dalam  menyelesaikan  sengketa  antara  para  pihak.  Di  mana  negosiasi  ini bersifat informal dan tidak tersetruktur serta waktunya tidak terbatas, sehingga efisiensi dan efektifitas dari proses negosiasi ini tergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa. Penggunaan jalur negosiasi ini akan memberikan banyak manfaat bagi masing-masing pihak yang bersengketa. 14
Bentuk negosiasi ini mirip dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH  Perdata,  di  mana  perdamaian  merupakan  persetujuan  antara  para  pihak  dalam  suatu sengketa  baik  itu  dengan  penyerahan  atau  penahanan  suatu  objek  sengketa  maupun  dengan mengakhiri  suatu  perkara  untuk  mencegah  timbulnya  perkara  lain.  Di  mana  persetujuan tersebut  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  disepakati  dan  ditandatangani  oleh  kedua  belah pihak.  Perbedaan  antara  negosiasi  dan  perdamaian  tersebut  terletak  pada  tenggang  waktu dalam  penyelesaiannya,  di  mana  negosiasi  paling  lama  dilakukan  selama  14  hari. 15 Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU AAPS yang menyatakan bahwa:
Penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diselesaikan  dalam  pertemuan  langsung  oleh para  pihak  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  dan  hasilnya  dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
12 Aziz  Ikhsan  Bakhtiar,  “Penyelesaian  Sengketa  antara  Indonesia  dan  Malaysia  di  Wilayah  Ambalat  Menurut Hukum Laut Internasional,” Jurnal Hukum dalam http://hukum. studentjournal.ub.ac.id/ (2015), 4.
13 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) 270.
14 Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi , 400.
15 Raffles, “Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa”, 116.
Selain  itu,  negosiasi  merupakan  bentuk  penyelesaian  sengketa  alternatif,  sehingga dilaksanakan di luar pengadilan. Sedangkan perdamaian dapat dilakukan di dalam maupun di luar  pengadilan  baik  dilakukan  pada  saat  sidang  peradilan,  maupun  sebelum  atau sesudahnya. 16
Dalam  Pasal  6  ayat  (2)  UU  AAPS,  terdapat  kalimat  “pertemuan  langsung  oleh  para pihak” yang mengindikasikan bahwa negosiasi dilakukan dengan pertemuan fisik antara para pihak. Sehingga pertemuan tidak langsung belum dikenal dalam aturan tersebut.
Negosiasi  cenderung  dilakukan  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  yang  bernilai  kecil. Seperti  halnya  proses  negosiasi  dalam e-commerce yang  dilakukan  secara  langsung  oleh penjual  dan  pembeli  dalam  menyelesaikan  perselisihan,  baik  dilakukan  dengan  pertemuan langsung jika domisili para pihak berdekatan maupun dengan melalui surat-menyurat lewat e- mail  atau  pesan  elektronik  melalui  jejaring  sosial. 17 Namun  tidak  menutup  kemungkinan negosiasi ini dilakukan dalam penyelesaian suatu sengketa yang bernilai besar.

## Konsep Negosiasi Online
Negosiasi online merupakan  upaya  untuk  menyelesaian  sengketa  melalui  jalur negosiasi secara online . Maksudnya para pihak tidak diharuskan bertemu dan bertatap muka secara  langsung,  tetapi  para  pihak  hanya  memerlukan  koneksi  internet  guna  menyelesaikan sengketa di antara keduanya.
Negosiasi  online  merupakan  bagian  dari Online  Dispute  Resolution (ODR)  atau  juga disebut  APS Online .  Negosiasi Online ini  dikategorikan  ODR  yang  tidak  melibatkan  pihak ketiga. 18 Hal ini merupakan prinsip yang sama dengan negosiasi langsung atau offline .
Dalam  negosiasi online memiliki  teknis  yang  sama  dengan  ODR  lainnya.  Di  mana teknis  penyelesaian  sengketa  dilakukan  secara  online  melalui  media e-mail,  video conferencing, radio button electronic fund transfer, web conference , maupun online chat . 19
Menurut  Abdul  Halim  Barkatullah,  negosiasi online memiliki  keuntungan  dibanding negosiasi pada umumnya, yaitu kesederhanaan. Di mana para pihak hanya dituntut memiliki itikad  baik  dan  koneksi  internet  dalam  proses  negosiasi online ini.  Proses  yang  sederhana
16 Ibid., 116-117.
17 Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, “Aletrnatif Penyelesaian Sengketa”, 128.
18 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi e-Commerce Lintas Negara di Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 269.
19 Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, “Aletrnatif Penyelesaian Sengketa”, 134.
tersebut tidak menghabiskan biaya  yang banyak, sehingga lebih hemat dari proses negosiasi langsung. Hal ini dikarenakan para pihak tidak diharuskan untuk melakukan perjalanan dalam melakukan  pertemuan  dan  bertatap  muka  di  suatu  tempat  khusus. 20 Selain  itu,  negosiasi online ini juga tidak memakan waktu yang banyak, sehingga lebih hemat waktu dan efisien.
Penyelesaian  sengketa  melalui  negosiasi online menawarkan  penyelesaian    sengketa yang  efisien,  cepat,  dan  murah.  Hal  ini  dikarenakan  para  pihak  tidak  perlu      mengeluarkan biaya untuk pertemuan, pengiriman surat, dan penggandaan dokumen. 21
Kesederhanaan  dari  negosiasi online tersebut  menurut  Abdul  Halim  Barkatullah merupakan  sebuah  kekurangan  dari  proses  tersebut,  dikarenakan  tidak  ada  sentuhan kemanusiaan dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak ada pengamatan terhadap bahasa tubuh, pertemuan, dan persepsi non verbal sebagaimana yang terdapat dalam negosiasi langsung. Di mana hal-hal  tersebut  memiliki  peran  yang penting dalam  memahami posisi  masing-masing pihak. 22
Negosiasi online memiliki  dua  bentuk  utama  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui internet, yaitu: 23
1. Automated  negotiation ,  yakni  sebuah  proses  penawaran  buta  atau  tersembunyi  ( blind bidding ). Di mana para pihak saling andil untuk menentukan tingkatan dan  batasan dalam menyetujui penyelesaian sengketa.
2. Asisted  negotiation ,  yakni  negosiasi  antara  dua  pihak  dengan  menggunakan  sebuah perangkat komputer sebagai asisten.
Dalam automated  negotiation memiliki  dua  bagian.  Yakni offering  party yang membuat  penawaran atau  yang hendak melakukan pembayaran. Dan demanding  party yang membuat  permintaan  atau  yang  mencari  pembayaran. 24 Mekanismenya  para  pihak menetapkan  tingkat  penyelesaian  dan  dilanjutkan  dengan  pengajuan  penawaran  dan permintaan  dalam  bentuk  tawaran  penyelesaian  melalui  komunikasi  berbasis web yang
20 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen , 269.
21 Muhammad Rizaldi, “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen”, 22.
22 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen , 269-270.
23 Gabrielle  Kaufmann-Kohler,  “Online  Dispute  Resolution  and  its  Significance  for  International  Commercial Arbitration”,  dalam Global  Reflections  on  International  Law,  Commerce  and  Dispute  Resolution yang dipublikasikan oleh ICC Publising pada November 2005, 438-439.
24 Feliksas Petrauskas dan Egle Kybartiene, “Online Dispute Resolution in Consumer Disputes”, Jurisprudence , Vol 18, No. 3 (2011), 926-927.
dilindungi password . Jika dalam tawaran menyertakan prosentase atau jumlah uang tertentu, maka  diselesaikan  dengan  jumlah  yang  berada  di  tengah-tengah.  Namun  jika  penawaran penyelesaian lebih besar dari permintaan penyelesaian, maka diselesaikan dengan permintaan penyelesaian.  Program automated  negotiation ini  dirancang  untuk  memberikan  proses penyelesaian sengketa dan alat komunikasi dalam sebuah upaya negosiasi. 25
Sedangkan dalam assisted negotiation terdapat  teknologi  atau mesin  yang membantu proses  negosiasi  antara  para  pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Teknologi  pembantu tersebut memiliki peran yang serupa dengan mediator dalam proses mediasi. Peran teknologi pembantu  itu  hanya  sebatas  menyediakan  prosedur  tertentu  atau  menyediakan  nasihat/saran tertentu tanpa ikut campur dalam penentuan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak baik  itu  antara  perusahaan  dan  perusahaan  maupun  perusahaan  dan  pelanggan. 26 Perbedaannya dengan mediasi hanyalah terletak pada subjek yang membantu. Di mana dalam assisted  negotiation pembantunya  adalah  teknologi  atau  mesin,  sedangkan  dalam  mediasi pembantunya adalah orang yang berkedudukan sebagai mediator.
Assisted negotiation bukanlah perundingan biasa, karena terdapat teknologi pembantu yang  menampilkan  bagian-bagian  fungsi  mediator.  Dalam  negosiasi  ini,  program  teknologi pembantu  memberikan  solusi  standar  kepada  para  pihak.  Solusi  standar  tersebut  membantu para  pihak  dalam  menilai  dan  memilih  penyelesaian  sengketa  yang  diinginkan.  Selain  itu terdapat  program  yang  secara  otomatis  memberikan  pertanyaan  kepada  para  pihak  terkait tujuan dan kepentingan mereka. Assisted negotiation terdiri dari beberapa sarana di antaranya yaitu message  board , system ,  situs  yang  aman,  sarana  penyimpanan,  alat  pengaturan online meeting , software pengatur  komunikasi,  keterlibatan  dalam  diskusi,  mengidentifikasi  dan menilai solusi yang potensial, dan mencatat persetujuan hasil negosiasi. 27
Contoh situs yang menyediakan layanan negosiasi online yaitu eBay dan CyberSettle. Di  mana  eBay  menggunakan  bentuk assisted  negotiation ,  sedangkan  CyberSettle menggunakan bentuk automated negotiation . 28

## Pentingnya Negosiasi Online Dalam Menyelesaikan Sengketa E-Commerce
25 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen , 271-272.
26 Ibid., 927.
27 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen , 270-271.
28 Pablo Cortes, “What should the ideal ODR system for e-commerce consumers look like? The Hidden World of Consumer ADR: Redress and Behaviour”, dalam naskah yang dipublikasikan oleh CSLS Oxford 2011.
Di  Indonesia,  ketentuan  penyelesaian  sengketa  terdapat  dalam  Pasal  18  ayat  (4)  UU ITE  yang  menyatakan  bahwa,  “ Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  forum pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  yang berwenang  menangani  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari  Transaksi      Elektronik internasional yang dibuatnya.”
Selain  itu,  dalam  Pasal  65  ayat  (5)  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan mengatur bahwa, “ Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui  sistem  elektronik,  orang  atau  badan  usaha  yang  mengalami  sengketa  dapat menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  pengadilan  atau  melalui  mekanisme  penyelesaian sengketa  lainnya. ”.  Di  mana  dalam  penjelasan  pasal  dijelaskan  bahwa,  “ Mekanisme penyelesaian  sengketa  lainnya  antara  lainkonsultasi,  negosiasi,  konsiliasi,  mediasi,  atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”.
Sedangkan  dalam  PP  No.  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik  hanya  mengatur  mengenai  keharusan  memuat  aturan  mengenai penyelesaian  sengketa  dalam  perjanjian  elektronik  yang  diatur  dalam  Pasal  36.  Dan  dalam Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform  dan  Pedagang  ( Merchant )  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  ( Electronic Commerce )  Yang  Berbentuk User  Generated  Content tidak  ada  aturan  mengenai penyelesaian sengketa.  Dan dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU  No. 11  Tahun  2008  (UU  ITE)  pun  juga  tidak  ada  aturan  khusus  yang  mengatur  mengenai penyelesaian  sengketa.  Padahal  sengketa e-commerce berbeda  dengan  sengketa  pada umumnya.
Dari  peraturan-peraturan  perundang-undangan  tersebut,  tidak  ditemukan  ketentuan secara  khusus  terkait  penyelesaian  sengketa.  Di  mana  aturan  tersebut  masih  bersifat  umum. Sehingga  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tetap  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan secara umum. Di mana dalam hal jalur non litigasi tetap mengacu pada ketentuan UU AAPS.
E-commerce merupakan  bentuk  perjanjian  atau  kontrak.  Sehingga  penyelesaian sengketa e-commerce berlaku  asas  kebebasan  berkontrak.  Di  mana  para  pihak  diberi kebebasan untuk melakukan pilihan hukum maupun pilihan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh apabila terjadi sengketa. Karena dalam e-commerce tidak mewajibkan bertemunya
para  pihak  secara  fisik.  Sehingga  dimungkinkan  para  pihak  yang  bertransaksi  berada  di belahan dunia yang berbeda. 29
Namun  dalam  ketentuan  UU  AAPS,  tidak  dikenal  tentang  ODR  maupun  negosiasi online .  Sehingga  tidak  ada  landasan  hukum  yang  kuat  dalam  penggunaan  negosiasi online maupun ODR dalam penyelesaian sengketa e-commerce .
Padahal  dengan  negosiasi online memberikan  kemudahan  dalam  penyelesaian sengketa.  Di  mana  tidak  terhalang  oleh  ruang,  batas  waktu,  proses  yang  lambat  dan  biaya yang mahal.  Hal ini lebih murah dan cepat dari pada negosiasi langsung atau konvensional. 30
Negosiasi online dapat  digunakan  sebagai  solusi  dari  banyaknya  laporan  konsumen terkait  penyelesaian  sengketa  dalam e-commerce .  Di  mana  para  pelaku  transaksi  secara online melakukan  penawaran  dan  permintaan  dalam  bertransaksi.  Maka  dengan  negosiasi online para  pihak  melakukan  penawaran  dan  permintaan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Hal ini sangat bersesuaian antara proses transaksi dan metode penyelesaian sengketa.
Negosiasi online juga sangat penting diterapkan  dalam situs  jual-beli online . Di mana setiap situs menyediakan media penyelesaian sengketa untuk para pelanggannya. Hal ini akan menarik kepercayaan para pelanggan untuk bertransaksi dalam sebuah situs jual-beli online . Selain  itu  juga  dapat  meminimalisir  sengketa  yang  berkelanjutan  antara  para  pihak  yang bertransaksi.

## Kesimpulan
E-commerce  merupakan  bentuk  transaksi  perdagangan  yang  menggunakan  media elektronik  yang  perkembangannya  begitu  pesat.  Perkembangan  tersebut  memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi.  Selain  itu,  perkembangan  itu  juga menimbulkan masalah-masalah yang baru di masyarakat. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan penyelesaian sengketa yang sesuai untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Negosiasi online  merupakan  solusi  terbaik  dalam  masalah-masalah  yang  timbul  dari  e-commerce.  Hal ini  karena  para  pihak  dalam  bertransaksi  e-commerce  melakukan  negosiasi  secara  online dalam  penentuan  harga  dan  barang  atau  jasa.  Sehingga  penyelesaian  sengketa  dengan negosiasi  online  sangat  sesuai  untuk  digunakan.  Eksistensi  negosiasi  online  ini  harus
29 Merine Gerarita Sitompul, dkk., “Online Dispute Resolution (ODR)”, 78.
30 Gagah  Satria  Utama,  “Online  Dispute  Resolution:  a  Revolution  in  Modern  Law  Praktice”, Business  Law Review , Vol. 1, No. 3 (2017), 5.
diwujudkan  guna  menyesuaikan  dengan  tuntutan  zaman.  Selain  itu,  negosiasi  online  juga harus  didukung  dengan  regulasi  yang  jelas  guna  memberikan  jaminan  hukum  bagi masyarakat. Di mana hukum haruslah bersifat dinamis dan fleksibel, agar rasa keadilan dan kepastian hukum tetap terwujud dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Bakhtiar,  Aziz  Ikhsan.  “Penyelesaian  Sengketa  antara  Indonesia  dan  Malaysia  di  Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional”. Jurnal Hukum dalam http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/, 2015.
Barkatullah,  Abdul  Halim. Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Transaksi  e- Commerce Lintas Negara di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Chandra,  Adel.  “Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Elektronik  Melalui  Online  Dispute Resolution  (ODR)  Kaitan  Dengan  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  No.  11 Tahun 2008”. Jurnal Ilmu Komputer. Vol. 10 No. 2, 2014.
Cortes,  Pablo.  “What  should  the  ideal  ODR  system  for  e-commerce  consumers  look  like? The Hidden World of Consumer ADR: Redress  and Behaviour”, dalam naskah  yang dipublikasikan oleh CSLS Oxford 2011.
Dina,  Wildah  Akmala.  “Analisis  Dampak  Penerapan  Sistem  E-Commerce  Terhadap Pengendalian  Internal  Perusahaan  Sebagai  Akibat  Perkembangan  Teknologi Informasi”. Jurnal Akuntansi UNESA. Vol. 2 No. 1, 2013.
Echols, John M. dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia_. Cet. 27. Jakarta: Gramedia, 2003.
Fitriono, Riska Andi. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E- Commerce di Indonesia”. LAW REFORM , Vol. 7, No 1, 2011.
Julianto,  Pramdia  Arhando.  “YLKI:  Aduan  Konsumen  Soal  Belanja  “Online”  Meningkat Signifikan”. Dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/ dipublikasikan pada 23 Januari 2017 (diakses 09 Juli 2017).
Kamus Oxford Online dalam http://en.oxforddictionaries.com/ (diakses 10 Juli 2017).
Kamus Oxford Online dalam http://en.oxforddictionaries.com/ (diakses 16 Mei 2017).
Kamus Besar Bahasa Indonesi Online dalam http://kbbi.web.id/ (diakses 16 Mei 2017).
Kaufmann-Kohler,  Gabrielle.  “Online  Dispute  Resolution  and  its  Significance  for International  Commercial  Arbitration”.  Dalam Global  Reflections  on  International Law, Commerce and Dispute Resolution yang dipublikasikan oleh ICC Publising pada November 2005.
Petrauskas,  Feliksas  dan  Egle  Kybartiene.  “Online  Dispute  Resolution  in  Consumer Disputes”. Jurisprudence . Vol 18 No. 3, 2011.
Purbo, Onno W dan Aang Arif Wahyudi. Mengenal E-Commerce. Jakarta: Elex Media, 2001.
Purwaningsih, Endang. Hukum Bisnis . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Raffles.  “Pengaturan  dan  Model  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Perundang- Undangan Indonesia”. INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 3, 2012.
Rizaldi,  Muhammad.  “Penyelesaian    Sengketa    Konsumen    Pada    Transaksi    E-Commerce Dalam   Lingkup  Business  To Consumer (B2C) Melalui  Online Dispute Resolution”. Dalam  naskah  ringkas  skripsi  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia Tahun 2013.
Salami, Rochani Urip dan Rahadi Wasi Bintoro. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik (e-Commerce)”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 1, 2013.
Santoso, Urip. “Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. PERSPEKTIF. Vol. 21 No. 3, 2016.
Sulistiyono,  Adi. Mengembangkan  Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia. Surakarta:  UNS Press, 2006.
Sitompul,  Merine  Gerarita  dkk.  “Online  Dispute  Resolution  (ODR):  Prospek  Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia”. Jurnal Renaissance. Vol. 1 No. 2, 2016.
Talib, Idris. “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”. Lex et Societatis. Vol. 1 No. 1, 2013.
Utama,  Gagah  Satria.  “Online  Dispute  Resolution:  a  Revolution  in  Modern  Law  Praktice”. Business Law Review. Vol. 1 No. 3, 2017.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  2016 tentang  Batasan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  dan  Pedagang  ( Merchant ) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ( Electronic Commerce ) Yang Berbentuk User Generated Content