## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 3(2), September 2019, pp.208-217
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122, website: ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com DOI 10.33087/ekonomis.v3i2.83 ISSN 2597-8829 (Online)

## Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Barat (Pendekatan Analisis Location Quotient)

## Yenni Del Rosa
Universitas Dharma Andalas Padang Correspondence email: rosa.yennidel@yahoo.com
Abstract. This study aims to determine the leading business fields that support the tourism sector in the South Coastal district and the province of West Sumatra. PDRB panel data were collected from the Central Statistics Agency in 2014  - 20i8 with saturated sampling technique. To determine the leading business field per region, the Location Quetiont (LQ) method is used. The results of the LQ method  analysis show that the South  Coastal District has 4 leading business fields but the dominant  one supporting the development of the tourism sector is only the agricultural business field (LQ = 1.70). Likewise, the province of West Sumatra has 7 leading business fields but  the dominant  one supporting the development  of the tourism  sector is only the transportation  and warehousing business field (LQ = 2.54).

## Keywords: tourism; leading sector and Location Quotient

## PENDAHULUAN
Pariwisata salah satu sektor terbesar dan tercepat dalam kontributor perekonomian dunia. Tahun 2016 sektor  ini  berkontribusi  sebesar  10%  dari  total Gross  Domestic  Product (GDP)  dunia  dengan  1,235  juta wisatawan  mancanegara,  memperluas  kesempatan  kerja  perbandingan  1  :  10  dan  rangking  3  ekspor  dunia setelah minyak bumi, bahan kimia dan produk otomotif serta makanan (Lenggogeni dan Elfindri, 2017). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Arianti, 2014) bahwa multiflier effect semua sektor yang terkait dengan pariwisata berpengaruh relatif besar terhadap pengganda output, pendapatan rumah tangga dan tenaga kerja. Pariwisata  tumbuh  dan  dinamis    diikuti  munculnya  berbagai  fragmentasi  produk  pariwisata  di  berbagai negara sehingga konsep pariwisata pun berkembang seperti pariwisata halal, co-creation digital tourism dan sustainable tourism, safety tourism dan lainnya. Semua perkembangan konsep ini muncul akibat rentannya industri  pariwisata  itu  sendiri  terhadap  faktor-faktor  eksternal  global  yang  tidak  dapat  dihindari  seperti meningkatnya trend jumlah wisatawan muslim dunia, meningkatnya intensitas krisis dan bencana, pengaruh era  digital  dan sharing  economics sehingga  berpengaruh  pada  keberlanjutan  pariwisata  yang  berdampak pada trend wisata dunia.
Secara  nasional  munculnya  fenomena  baru  pariwisata  selayaknya  direspon  dengan  berbagai  metode dan  strategi  perencanaan,  regulasi,  model  pemasaran  dan  pola  pengelolaan  pariwisata  secara  kontekstual yang  diadopsi  berbeda  dari  berbagai  negara.  Di  Indonesia  sendiri  perkembangan  pariwisata  sebagai  sektor unggulan  pada  program  Nawacita  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN)  2016  –  2020 yang berdampak pada euphoria dan meningkatnya kesadaran peranan pariwisata di berbagai daerah. Diikuti dengan peningkatan daya saing pariwisata Indonesia secara global meningkat dari posisi 70 dari 141 negara ke  posisi  42  dari  136  negara  tahun  2015  –  2017  melalui Travel  and  Tourism  Competitiveness Index . Perkembangan  pariwisata  tidak  hanya  mengejar  target  secara  kuantitatif  dari  perspektif demand dan  dari perspektif supply tapi juga harus mampu mengimbangi fenomena global yang tidak bisa dihindari terutama dalam mendukung sustainable tourism development.
Pada  tatanan  pariwisata  di  level  provinsi  masih  banyak  muncul  permasalahan  dasar.  Dibalik meningkatnya  peranan community  participatory di  berbagai  daerah  dari  seluruh stakeholders pariwisata, penyusunan  perencanaan  destinasi  dan  pengelolaan  yang  berbasis ultimate  experience, desain  pasar  dan strategi  pemasaran  yang  mesti  menyesuaikan  pada  destinasi  utama  serta trend yang  berlaku,  pola pemberdayaan  masyarakat  pariwisata  yang  diukur  melalui  target  parameter  pariwisata  masing-masing daerah ditinjau dari perspektif demand dan supply. Pariwisata melalui multiplier effect dapat  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  dan  penciptaan  lapangan  kerja  sehingga  pemerintah  menjadikan  sektor  pariwisata sebagai  kekuatan  dan  daya  saing  bagi  daerah-daerah  lain  di  Indonesia  (Erry,  2014)  serta  pariwisata  dapat menciptakan  ekonomi  kreatif  sebagai  kategori  potensial  yang  patut  dkembangkan  (Nurul,  2019).  Langkah awal  antisipasi  dan  akomodasi  terhadap  perubahan  paradigma  pembangunan  di  era  reformasi,  pemerintah
(Yenni Del Rosa)
telah mensyahkan dan memberlakukan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  memberikan  implikasi  tentang kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pemeran utama pembangunan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi  dan  pembiayaan  pembangunan  (Mahmudi,  2010).  Pemberlakuan  kedua  Undang-Undang  tersebut selain  berimplikasi  positif  bagi  Pemerintah  Daerah  juga  merupakan  tantangan  sehingga  jika  tidak diantisipasi dengan baik akan berdampak negatif.
Akselerasi sektor pariwisata tahun 2012 – 2017 berada di angka 1,22 dengan laju pertumbuhan di atas rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dibandingkan  sektor  lainnya  (Adam,  2018).  Keberadaan infrastruktur  pariwisata  yang  memadai  menjadi  syarat  peningkatan  laju  pertumbuhan  sektor  pariwisata. Pengembangan  sarana  transportasi,  informasi  dan  penginapan  sangat  dibutuhkan  dalam  menarik  minat wisatawan mancanegara butuh biaya Rp 4.000 triliun. Jumlah tersebut dapat menghasilkan nilai tambah  Rp 7.718  triliun  atau  1,93  kali  lipat.  Dampak  aktivitas  ekonomi  yang  didukung  oleh  infrastruktur  tersebut memberikan nilai tambah   Rp 7.718 triliun dari nilai investasi infrastruktur dengan kontribusi tenaga kerja mencapai Rp 11,097 triliun (BPS, 2019).
Pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih baik kepada pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  sebab  objek  wisata  sangat  banyak  mulai  dari  alam, jejak  peradaban  sampai  yang  kekinian.  Namun kontribusi  sektor  pariwisata  belum  membanggakan  karena  salah  satunya  infrastruktur  yang  tidak  memadai dan pengelolaannya lemah. Desain pembangunan pariwisata yang berdaya saing secara komprehensif harus mencakup  pilar  infrastruktur  fisik,  sumber  daya  manusia,  keuangan  dan  pembiayaan  serta  tata  kelola. Dimensi tersebut diharapkan bisa menjadi patokan terwujudnya sektor pariwisata yang berkualitas sebagai sumber  pendapatan  alternatif  dan  identitas  bangsa  di  tingkat  global.  Kabupaten  Pesisir  Selatan  memiliki cukup  banyak  destinasi  wisata  yang    menjadi  tujuan  wisata  di  provinsi  Sumatera  Barat  seperti  Pantai Carocok Painan dengan pulau Cingkuak di kecamatan IV Jurai dan kawasan wisata Mandeh di kecamatan Koto XI Tarusan.  Juga terdapat Bukik Langkisau, Air Terjun Bayang Sani, Air Terjun Timbulun, Jembatan Akar dan Batu Kalang Tarusan. Di samping itu kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki objek wisata sejarah Rumah  Gadang  Mandeh  Rubiah,  Mesjid  Tua,  Benteng  Portugis  dan  kesenian  Rabab  Pasisie.  Kawasan Mandeh  merupakan  salah  satu  Destinasi  Utama  Pariwisata  Kabupaten  (DUPK)  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Nomor  2  tahun  2015  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Kabupaten  Pesisir Selatan.  Masing-masing  daerah  objek  wisata  tersebut  di  atas  memiliki  berbagai  kelemahan  sehingga  perlu adanya potensi investasi sebagai berikut : 1) penambahan boat dan sumberdaya manusia sebagai pemandu wisata, 2) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata, 3) pembangunan infrastruktur dan  penambahan  wahana  atraksi  serta  infrastruktur  permainan  laut,  4)    pembangunan  hotel,  resort,  salon kecantikan dan SPA, tempat hiburan, biro perjalanan dan travel serta fasilitas lainnya seperti pembangunan pusat  kuliner  dan  pembangunan  area  wisata  pedesaan,  pembangunan  kolam  renang  air  laut,  5)  konservasi biodata  endemik.  Sehubungan  dengan  hal  di  atas  pemerintah  kabupaten  Pesisir  Selatan  terus  berinovasi mengembangkan  sektor  pariwisata  sebagai  upaya  meningkatkan  jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  daerah tersebut.  Menurut  (BPS,  2019)  setiap  tahun  terjadi  peningkatan  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  ke kabupaten  Pesisir  Selatan  seperti  tahun  2009  (13.650  orang),  tahun  2010  (111.623  orang),  tahun  2011 (116.558 orang), tahun 2012 (307.146 orang), tahun 2013 (587.634 orang), tahun 2014 (1.546.235 orang), tahun 2015 (2.001.600 orang), tahun 2016 (1.981.500 orang), tahun 2017 (2.351.700 orang) dan tahun 2018 (2.481.464  orang).  Kabupaten  Pesisir  Selatan  termasuk  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  sebagai  daerah tujuan  wisata  dengan  berbagai  jenis  objek  wisatanya  seperti  wisata  alam  16  buah,  wisata  bahari  42  buah, wisata sejarah 11 buah dan wisata field trip 3 buah dengan totalnya 72 buah.
Provinsi  Sumatera  Barat  terdiri  dari  12  kabupaten  dan  7  kota  dengan  berbagai  objek  wisata  yang tersebar pada berbagai kabupaten dan kota dan ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara seperti Malaysia  (3.564  orang),  Thailand  (55  orang)  Australia  (495  orang),  Perancis  (158  orang),    Jerman  (37 orang),  India  (21  orang),    Inggris  (41  orang),  Cina  (53  orang),  Amerika  Serikat  (83  orang),  Belanda  (77 orang), Jepang (295 orang)  dan lainnya 515 orang. (BPS, 2019). Berdasarkan uraian  di atas ternyata sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di kabupaten Pesisir Selatan dan provinsi  Sumatera Barat masih banyak kekurangan  dan  kelemahan  sehingga  produk  wisata  sehingga  produk  wisata  tersebut  perlu  dibenahi. Rumusan  masalah  penelitian  adalah      berapakah  besar  potensi  lapangan  usaha  unggulan  yang  mendukung sektor    pariwisata  di  kabupaten  Pesisir  Selatan    dan    provinsi  Sumatera  Barat?    Tujuan  penelitian  ntuk
mengetahui besar potensi lapangan usaha unggulan yang mendukung sektor pariwisata di  kabupaten Pesisir Selatan  dan provinsi Sumatera Barat.

## Landasan Teori

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pendapatan  nasional  dihitung  menurut  harga  berlaku  dan  menurut  harga  tetap  (Nanga,  2001). Pendapatan nasional pada harga berlaku yaitu nilai-nilai barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga berlaku pada tahun tersebut sehingga bila dibandingkan data  pendapatan  nasional  dalam  berbagai  tahun  nilainya  akan  berbeda-beda  dan  menunjukkan kecenderungan  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pertambahan  nilai  tersebut  disebabkan  oleh faktor  pertambahan  fiskal  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dalam  perekonomian  tersebut  dan  kenaikan harga-harga  yang  berlaku  dari  satu  periode  ke  periode  lainnya.    Pertumbuhan  perekonomian  diukur  dari pertumbuhan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi. Untuk  menghitung kenaikannya dari tahun  ketahun,  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  harus  dihitung  pada  harga  tetap  yaitu  harga  yang  berlaku pada tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun- tahun  lainnya.  Nilai  pendapatan  nasional  yang  didapat  dalam  penghitungan  secara  ini  disebut  pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional riil. Konsep pendapatan nasional dapat dibedakan antara pengertian  netto  dan  bruto.  Pendapatan  Nasional  Bruto  (PNB)  perlu  dikurangi  oleh  depresiasi  untuk memperoleh Pendapatan Nasional Netto (PNN)  Selanjutnya PNN dapat dibedakan menurut harga pasar dan harga  faktor.  PNN  menurut  harga  faktor  disebut  dengan    Pendapatan  Negara  (PN)  dimana  PN  =  PNB  – pajak tak langsung + subsidi – depresiasi akan tetapi dalam penghitungan di Indonesia subsidi tidak dihitung sehingga PN = PNB – pajak tak langsung – depresiasi (Nanga, 2001).

## Pertumbuhan Ekonomi
Sebuah  negara  disebut  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  bila  terjadi  peningkatan Gross  National Product (GNP)  riil  di  negara  tersebut  sebagai  indikator  keberhasilan  pembangunan  ekonomi.  Menurut (Yanuar, 2009) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan  dalam  bentuk  kenaikan  pendapatan  nasional  tapi  tidak  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  jumlah penduduk.  Pertumbuhan  ekonomi  identik  dengan  kenaikan  kapasitas  produksi  yang  diwujudkan  melalui kenaikan  pendapatan  nasional.    Menurut  (Sukirno,  2011)  terdapat  6  karakteristik  pertumbuhan  ekonomi modern yang muncul dalam analisis berdasarkan produk nasional dan komponennya tenaga kerja, penduduk dan  lainnya    sebagai  berikut  :  1)  terjadi  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  produk  per  kapita  yang  cepat,  2) adanya  peningkatan  produktivitas  masyarakat,  3)  terjadi  perubahan  struktural  yang  tinggi,  4)  adanya urbanisasi  dalam  negara,  5)  melakukan  ekspansi  ke  negara  maju,  6)  terjadinya  arus  barang,  modal  dan manusia  antar  bangsa  di  dunia.    Selanjutnya    (Yanuar,  2009)  faktor-faktor  ekonomi  yang  mempengaruhi bisnis  sebagai  berikut  :  1)  sumber  daya  manusia,  2)  sumber  daya  alam,  3)  kemajuan  IPTEK,  4)  tingkat inflasi, 5) tingkat suku bunga. Sumberdaya manusia akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui  kuantitas  dan  kualitas  penduduk.  Jumlah  penduduk  yang  banyak  merupakan  pasar  potensial  untuk memasarkan  hasil-hasil  produksi  sementara  kualitas  penduduk  menentukan  seberapa  besar  produktivitas yang  ada.  Sumber  daya  modal  dibutuhkan  manusia  untuk  mengolah  bahan  mentah  tersebut.  Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang- barang  modal  sangat  penting  bagi  perkembangan  dan  kelancaran  pembangunan  ekonomi  karena  barang- barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Sumberdaya alam meliputi tanah dan kekayaan alam sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara terutama dalam penyediaan bahan baku produksi. Keahlian  dan  kewirausahaan  dibutuhkan  untuk  mengolah  bahan  mentah  dari  alam  menjadi  sesuatu  yang bernilai lebih tinggi yang disebut juga sebagai proses produksi.

## Model Pertumbuhan Ekonomi Teori dan Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow
Menurut  Rostow  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  akan  mengalami  tahapan  sebagai  berikut  :    1) masyarakat  tradisional,  2)  transisi (pratake  off) terjadi  peralihan  struktur  tenaga  kerja  dari  pertanian  ke industri, 3) tinggal landas (take off) adanya hambatan dalam struktur sosial, 4) menuju kedewasaan, 5) masa
(Yenni Del Rosa)
konsumsi  tinggi    (Jhingan,  2003).  Rostow  juga  menciptakan frase  less  developed dimana  sebuah  negara masih  mengandalkan  sektor  tradisional  dan frase  more  developed dimana  sebuah  negara  yang  sudah mencapai  tahap  industrialisasi  mengandalkan  sektor  kapitalis  modern.  Tahap  yang  berbeda  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi  variabel  kritis  atau  strategis  yang  dianggap  mengangkat  kondisi  yang  cukup  dan perlu  untuk  perubahan  dan  transisi  menuju  tahapan  baru  yang  berkualitas.  Teori  Rostow  secara  mendasar bersifat unilinear dan universal serta dianggap bersifat permanen.

## Teori dan Model Pertumbuhan Ekonomi Harrod Domar
Teori  ini  merupakan  perkembangan  dari  teori  Keynes  karena  Keynes  tidak  membahas  masalah ekonomi jangka panjang. Harrod Domard mencoba menganalisis syarat-syarat agar ekonomi dapat tumbuh dan  berkembang  dalam  jangka  panjang (steady  growth) dengan  asumsi  sebagai  berikut  :  1)  perekonomian berada  dalam  kondisi full  employment ,  2)  perekonomian  hanya  terdiri  dari household dan firm, 3)  besar private  saving sama  dengan national  income, 4) Marginal  Propensity  to  Save,  Capital  Output  Ratio dan Incremental Capital Output Ratio dianggap konstan (Jhingan, 2003).

## Teori Model Pertumbuhan Ekonomi Solow
Model  pertumbuhan  ekonomi  Solow  dibangun  berdasarkan  perekonomian  kapitalis  maju  dan mengevaluasi  persyaratan steady  growth negara  maju.  Teori  ini  memberikan  analisis  statis  bagaimana keterkaitan  antara  akumulasi  modal,  pertumbuhan  populasi  penduduk,  perkembangan  teknologi  dan pengaruhnya terhadap tingkat produksi output dengan asumsi sebagai berikut : 1) tidak ada perubahan pada angkatan kerja dan teknologi ketika terjadi proses akumulasi modal dalam perekonomian, 2) pertumbuhan ekonomi  berkelanjutan  dapat  terjadi,  maka  perlu  pertumbuhan  populasi  dan  kemajuan  teknologi  (Jhingan, 2003).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  yang  valid  dengan  tujuan  dapat ditemukan, dikembangkan  dan  dibuktikan  pada  pengetahuan  tertentu  sehingga    dapat  digunakan  untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian bersifat kuantitatif menggunakan  data  sekunder    berupa  angka  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  kabupaten  Pesisir Selatan  dan  provinsi  Sumatera  Barat  berupa  data    PDRB  Atas  Dasar  Harga  Konstan  (ADHK)  tahun  2010 selama  tahun  2014  –  2018.  Teknik  sampling  yang  digunakan non probability  sampling dengan  sampling jenuh (sensus) adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan jumlah populasinya relatif sedikit (Sugiyono, 2014). Data penelitian  kuantitatif dikumpulkan melalui studi pustaka    berupa data  time  series  dan  cross  section (data  panel)  sebagai  unit-unit  individu  yang  sama  dan diamati  dalam  kurun  waktu  tertentu  (Prasetyo  dan  Firdaus,  2009).  Untuk  menentukan  sektor  unggulan sebuah  daerah  digunakan  indeks Location  Quotient  ( LQ)  menunjukkan  besarnya  peranan  sektor perekonomian  suatu  wilayah  dengan  membandingkan  sektor  yang  sama  pada  wilayah  yang  lebih  besar (Sjafrizal,  2008).  Metode  ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi  sektor  ekonomi  potensial  yang  menjadi unggulan  dan  dapat  dikembangkan  di  suatu  wilayah  serta  untuk  mengidentifikasi comparative  advantage suatu  wilayah  dengan  rumus  menurut  (Sjafrizal,  2008)  LQ  =  (V ik /  V k )  /  (V ip /  V p )  dimana    V ip =  PDRB sektor i daerah k (kabupaten/kota) dalam pembentukan PDRB, V k = PDRB total semua sektor di daerah  k, V ip =  PDRB  sektor  i  daerah  referensi  p  (provinsi)  dalam  pembentukan  PDRB  daerah  referensi  p  dan  V p = PDRB  total  semua  sektor  di  daerah  referensi  p.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  LQ  dapat  diketahui konsentrasi  kegiatan pada wilayah tertentu dengan kriteria sebagai berikut :
1. Jika  LQ = 1 berarti sektor i di wilayah analisis k bukan merupakan sektor unggulan (sektor yang tingkat spesialisasinya sama dengan wilayah referensi)
2. Jika  LQ  >  1  berarti  sektor  i  di  wilayah  analisis  k  merupakan  sektor  unggulan  (tingkat  spesialisasinya lebih tinggi dari wilayah referensi).
3. Jika  LQ  <  1  berarti  sektor  i  di  wilayah  analisis  k  bukan  merupakan  sektor  unggulan  (tingkat spesialisasinya lebih rendah dari wilayah referensi).
(Yenni Del Rosa)
Penelitian  ini  kabupaten  Pesisir  Selatan  sebagai  wilayah  analisis  dan  wilayah  referensinya  provinsi Sumatera  Barat.  Metode  LQ  memiliki  kelebihan  dalam  hal  penyelesaiannya  mudah  dilakukan  akan  tetapi juga memiliki keterbatasan terutama menyangkut wilayah penelitian yang tidak jelas (Hendayana,  2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum  Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan sebuah kabupaten di Sumatera Barat dengan luas wilayah 5.749,89 km 2 dan jumlah  penduduk  sekitar  420.000  orang.  Kabupeten  Pesisir  Selatan  terletak  di  bagian  Selatan  provinsi Sumatera  Barat  dengan  ibu  kotanya  Painan  berjarak  sekitar  75  km  dari  kota  Padang.  Kabupaten  Pesisir Selatan  terdiri  dari  15  kecamatan,  182  nagari  dan  47  pulau  kecil  yang  menyebar  di  sisi  pantai  kabupaten Pesisir  Selatan  serta    dilewati  oleh  22  aliran  sungai.  Desa  pesisir  /  tepi  laut  adalah  desa  yang  berbatasan langsung  dengan  sumber  kehidupan  rakyat  sebagian  besar  tergantung  pada  potensi  laut.  Jenis  usaha  yang menunjang sektor pariwisata  di kabupaten Pesisir Selatan terdapat  penginapan 36 buah, agen perjalanan 9 buah  dan  toko souvenir tidak  ada  (BPS,  2019).  Di  sini  juga  tidak  terdapat  hotel  berbintang  sehingga  para wisatawan  asing  atau  domestik  kurang  nyaman  untuk  beristirahat  setelah  berwisata  apalagi  toko souvenir tempat menjual  cendera mata tidak tersedia.

## Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan
Nilai  PDRB  kabupaten  Pesisir  Selatan  ADHB  2010  tahun  2018  mencapai  Rp  13.642.649,16  juta. Secara  nominal  nilai  PDRB  ini  mengalami  kenaikan    Rp  1.120.730,48  juta  dibandingkan  tahun  2017 mencapai  Rp  12.521.918,68  juta.  Naiknya  nilai  PDRB  ini  pengaruhi  oleh  kenaikan  produksi  di  semua lapangan  usaha  dan  adanya  inflasi.  Berdasarkan  harga  konstan  tahun  2010  angka  PDRB  juga  mengalami kenaikan  dari  Rp  8.679.053,24  juta  pada  ahun  2017  menjadi  Rp  9.144.497,20  juta  tahun  2018.  Hal  ini menunjukkan  selama  tahun  2018  kabupaten  Pesisir  Selatan    mengalami  pertumbuhan  ekonomi  sebesar 5,36%  lebih  lambat  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Penurunan  laju  pertumbuhan  ekonomi  ini  murni karena melemahnya harga beberapa komoditi unggulan di kabupaten Pesisir Selatan.
Peranan  berbagai  lapangan  usaha  ekonomi  dalam  memproduksi  barang  dan  jasa  sangat  menentukan struktur  ekonomi  suatu  daerah.  Struktur  ekonomi  yang  terbentuk  dari  nilai  tambah  yang  diciptakan  oleh setiap  lapangan  usaha  menggambarkan  seberapa  besar  ketergantungan  suatu  daerah  terhadap  kemampuan berproduksi  dari  setiap  lapangan  usaha.  Selama  5  tahun  terakhir  (2014  –  2018)  struktur  perekonomian kabupaten  Pesisir  Selatan  masih  didominasi  oleh  5  kategori  lapangan  usaha    diantaranya  pertanian, kehutanan,  dan  perikanan,  perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor,  konstruksi, industri pengolahan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB kabupaten Pesisir Selatan.
Peranan  terbesar  dalam  pembentukan  PDRB  kabupaten  Pessel  tahun  2018  dihasilkan  oleh  lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 39,48% (angka ini menurun dari 41,67% tahun 2014). Urutan  kedua  lapangan  usaha  lapangan  usaha  perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda motor  12,62%  (naik  dari  10,93%  tahun  2014)  kemudian  disusul  oleh  lapangan  usaha  konstruksi  10,77% (naik  dari  9,38%  tahun  2014).  Berikutnya  lapangan  usaha  industri  pengolahan  7,40%  (turun  dari  8,17% tahun  2014)  dan  lapangan  usaha  administrasi  pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan  sosial  wajib  6,04% (turun  dari  6,35%  tahun  2014).  Diantara  kelima  lapangan  usaha  tersebut,  perdagangan  besar  dan  eceran, reparasi mobil serta konstruksi merupakan kategori yang terus meningkat peranannya. Sebaliknya pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan peranannya berangsur-angsur turun. Sedangkan lapangan usaha  administrasi  pemerintahan,  pertahanan  dan  jaminan  sosial  wajib  peranannya  berfluktuasi  namun cenderung  meningkat.  Sementara  itu  peranan  lapangan  usaha  lainnya  masing-masing  kurang  dari  6,04%. Salah satu penyebab turunnya peranan pertanian, kehutanan dan perikanan karena kurang luasnya lahan dan faktor  harga  komoditi  pada  lapangan  usaha  tersebut.  Lambatnya  kenaikan  harga  produk  lapangan  usaha tersebut  dibandingkan  produk  lain  juga  menjadi  penyebab  turunnya  peranan  lapanagan  usaha  pertanian, kehutanan dan perikanan.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dipengaruhi adanya investasi dan perbaikan kinerja yang berkaitan dengan  pariwisata.  Investasi  tersebut  berupa  pembangunan  proyek  infrastruktur  seperti  perbaikan  dan pembenahan  terutama  tempat-tempat  kawasan  objek  wisata  di  kabupaten  Pesisir  Selatan.    Hal  ini  sejalan
(Yenni Del Rosa)
dengan tekad pemerintah kabupaten Pesisir Selatan yang telah mencanangkan bahwa daerah Pesisir Selatan salah  satu  destinasi  wisata  di  Indonesia  dan  Sumatera  Barat  khususnya.  Dari  17  lapangan  usaha  ekonomi yang ada semuanya mengalami laju pertumbuhan positif seperti Tabel 1 berikut.
Tabel 1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (dalam Milyar Rupiah)
No. Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017* 2018** 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 2952748,20 3116574,26 3185518,28 3286249,91 3399052,01 2. Pertambangan dan penggalian 283480,60 296634,08 313606,68 322921,69 336620,10 3. Industri pengolahan 652490,92 681307,33 726922,47 740234,30 763429,46 4. Pengadaan listrik dan gas 2437,18 2541,86 2799,18 2950,74 3113,32 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 5379 5603,92 5953,65 6205,73 6365,91 6. Konstruksi 701764,15 744812,28 802541,38 878642,87 946934,90 7. Pedagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 888870,62 941562,63 1006268,42 1088007,23 1166122,34 8. Transportasi dan pergudangan 272286,63 294012,90 319568,07 347284,58 375574,51 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 70823,89 75857,71 84164,00 93233,07 100790,35 10. Informasi dan komunikasi 475114,70 515866,60 565213,72 627992,59 685900,50 11. Jasa keuangan dan asuransi 167161,73 173522,26 185015,85 188723,74 189666,02 12. Real estate 104642,28 110703,39 117146,74 123254,97 128884,75 13. Jasa perusahaan 4013,55 4230,45 4446,97 4679.40 4939,73 14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jasa sosial wajib 447415,88 462302,57 486309,52 511309,66 547509,17 15. Jasa pendidikan 199842,26 216159,02 235976,92 252425,19 268259,23 16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 92456,62 99175,46 104660,31 112926,32 121454,51 17. Jasa lainnya 71608,24 75347,33 104660,31 91811,27 99880,38 PDRB 7392536,44 7816214,05 8232592,61 8679053,24 9144497,20
Sumber       : BPS, 2019 Keterangan  : * dan ** (angka sementara)

## Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat
Propinsi  Sumatera  Barat  memiliki  luas  sekitar  42,2  ribu  km²  setara  dengan  2,27%  dari  luas  negara Republik  Indonesia  terdiri  dari  12  kabupaten  dan  9  kota  diantaranya  kepulauan  Mentawai  memiliki  luas terluas  6,01  ribu  km²  dan  kota  Padang  Panjang  memiliki  luas  terkecil  23  km².  Kondisi  alam  propinsi Sumatera  Barat  sampai  saat  ini  memiliki  luas  kawasan  hutan  lindung  sekitar  44,5%  dari  luas  keseluruhan dan memiliki banyak sekali potensi alam yang bisa digali dan diberdayakan (BPS, 2019).

## Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera barat
Perekonomian  Sumatera  Barat  tahun  2018  diukur  berdasarkan  PDRB  ADHK2010    mencapai  Rp 230,53  triliun  dan  PDRB  per  kapita  mencapai  Rp  42,57  juta  triliun.  Ekonomi  Sumatera  Barat  tahun  2018 tumbuh  5,14%  melambat  5,29%  dibandingkan  tahun  2017.  Dari  sisi  produksi  kinerja  lapangan  usaha pertanian merupakan kontribusi terbesar dalam perekonomian Sumatera Barat mengalami pertumbuhan dari 3,40%  tahun  2017  menjadi  3,46%  tahun  2018.  Kenaikan  dari  sisi  pengeluaran    disebabkan  karena membaiknya kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah dari  -0,5% tahun 2017 menjadi 4,63% tahun 2018. Dari  sisi  produksi  lapngan  usaha  konstruksi  mengalami  pertumbuhan  tertinggi  diantara  lapangan  usaha lainnya  sebesar  7,40%.  Dari  sisi  pengeluaran  disebabkan  oleh  penurunan  pada  hampir  semua  komponen pengeluaran  kecuali  pengeluaran  konsumsi  pemerintah  meningkat  36,34%..  Bidang  transportasi  dan pergudangan  tumbuh  melambat.  Turunnya  jumlah  penumpang  angkutan  udara  akibat  naiknya  tarif  tiket pesawat  dan  kargo  berbayar  juga  ikut  mempengaruhi.  Dari  sisi  pengeluaran  ekspor  terkontraksi  pada
(Yenni Del Rosa)
komoditas  lemak,  minyak  hewan  dan  karet  20,93%  dibandingkan  periode  yang  sama  tahun  sebelumnya. Begitu  juga  impor  turun  3,06%.  Struktur  perekonomian  Sumatera  Barat  menurut  lapangan  usaha  masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 22,67%. Sedangkan perdagangan eceran dan reparasi mobil,  sepeda  motor  kontribusi  15,27%  dan  transportasi  serta  pergudangan  12,59%.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat seperti Tabel 2 berikut.

## Tabel 2
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) No. Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017* 2018** 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 32151489,71 33546757,19 34222561,72 35387634,92 36612272,53 2. Pertambangan dan penggalian 8049 8682 8886 9133 6705049,43 3. Industri pengolahan 17424 18322 19792 20835 16445055,91 4. Pengadaan listrik dan gas 140011,69 145686,13 161628,93 168196,58 175080,06 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 133696,91 141707,83 150771,11 156736,19 160240,92 6. Konstruksi 11523579,91 12315040,24 13126836,91 14075895,58 15066989,63 7. Pedagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 20523147,03 21626609,65 22796932,47 24279260,45 25985871,63 8. Transportasi dan pergudangan 14929948,87 16259293,39 17506914,87 18762202,18 19975310,85 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 1329396,18 1420410,28 1557102,43 1693494,32 1832878,56 10. Informasi dan komunikasi 8322873,30 9080556,08 9934334,82 10802637,25 11728422,78 11. Jasa keuangan dan asuransi 4041345,16 4188231,47 4524388,29 4619805,20 4665415,80 12. Real estate 2609894,33 2748095,83 2895556,33 3025615,61 3166853,19 13. Jasa perusahaan 585985,89 620607,06 651284,00 685063,40 722425,15 14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jasa sosial wajib 7511115,63 7895347,42 8286949,05 8659075,43 9175850,47 15. Jasa pendidikan 4657618,64 5022030,69 5416448,83 5954627,35 6382703,06 16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1749926,04 1881299,00 1984293,52 2154588,55 2311450,41 17. Jasa lainnya 2067170,04 2264684,32 2476536,98 2673386,50 2883397,98 PDRB 133340836,44 140719474,19 148134243,89 155976491,52 163995268,35
Sumber : BPS,  2019. Keterangan : * dan **  (angka sementara)
Pertumbuhan investasi mayoritas hanya berasal dari realisasi anggaran belanja pemerintah. Minimnya investasi  swasta  tercermin  dari  penyaluran  kredit  yang  hanya  tumbuh  1,5%  bahkan  untuk  kredit  investasi justeru  terkontraksi  hingga  15,5%.  Investasi  swasta  harus  ditingkatkan  lagi  untuk  memaksimalkan pertumbuhan ekonomi termasuk sektor lainnya seperti pariwisata dimana sektor pariwisata menjadi prioritas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dimasa yang akan datang dengan adanya kebijakan pusat dan daerah yang  sinkron  untuk  mendukung  pengembangan  sektor  pariwisata.  Untuk  investasi  pemerintah  setempat
(Yenni Del Rosa)
membuka  peluang  yang  luas  bagi  perusahaan  asing  maupun  dalam  negeri  untuk  berinvestasi  dengan prioritas di bidang pariwisata, energi terbarukan, infrastruktur, industri pengolahan, pertanian dan perikanan.

## Sektor Unggulan
Penentuan  komoditas  unggulan  suatu  daerah merupakan  langkah  awal  menuju  pembangunan  yang berpihak  pada  konsep  efisiensi  untuk  meraih  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  dalam  menghadapi globalisasi  perdagangan.  Langkah  menuju  efisiensi  dapat  ditempuh  dengan  menggunakan  komoditas  yang mempunyai keunggulan komparatif ditinjau dari supply dan demand. Dari sisi supply, komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhan pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi yang  dapat  dijadikan  andalan  untuk  meningkatkan  pendapatan.  Dari  sisi demand ,  komoditas  unggulan dicirikan  oleh  kuatnya  permintaan  di  pasar  domestik  dan  internasional.  Sektor  unggulan  mampu memberikan  kontribusi    besar  terhadap  PDRB  maupun  terhadap  produksi  nasional  atau  merupakan  sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan sektor yang sama ditingkat regional atau  nasional.  Pengertian  unggulan  atau  basis  meliputi  sektor-sektor  aktivitas  dalam  perekonomian  suatu daerah  dan  mampu  mempunyai  daya  dorong  terhadap  berkembangnya  kegiatan  ekonomi  lainnya  serta mendatangkan mutiplier  effect bagi  suatu  daerah  dari  sumber-sumber  yang  berada  di  luar  daerah  tersebut (Sjafrizal, 2008).
Berdasarkan analisis LQ kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 4 lapangan usaha unggulan  (pertanian, konstruksi,  informasi  dan  komunikasi,  administrasi  pemerintahan  dan  pertahanan,    jaminan  sosial).  Dari  4 lapangan usaha unggulan hanya lapangan usaha pertanian yang dominan  mendukung pariwisata di Pesisir Selatan. Investor dapat berinvestasi pada lapangan usaha pertanian  yang mendukung pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tapi tidak menutup kemungkinan pada 3 lapangan usaha lainnya . Lapangan usaha unggulan lainnya  seperti  konstruksi  (1,06),    informasi  dan  komunikasi  (1,11),  administrasi  pemerintahan  dan pertahanan,    jaminan  sosial  (1,05).  Untuk  menggenjot  hasil  pertanian  khususnya  tanaman  pangan pemerintah  setempat  menerapkan  teknologi  padi  salibu,  peningkatan  jumlah  alat  mesin  pertanian  dan teknologi  pertanian  lainnya  untuk  mendukung  program  ketahanan  pangan    nasional  di  bidang  pertanian sehingga hasil panen maksimum dan berkualitas serta menekan biaya yang harus dikeluarkan petani dalam mengelola  lahan  hingga  panen.  Selain  padi  kabupaten  Pesisir  Selatan  menjadikan  jagung  hibrida  sebagai komoditi  unggulan  karena  selain  memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi,  potensi  pengembangannya  bisa dilakukan  di  semua  kecamatan  yang  ada.  Jagung  merupakan  salah  satu  komoditi  utama  tanaman  pangan yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian bangsa karena memiliki produk  unggulan  setelah  padi.  Pengembangannya  dilakukan  dengan  memprioritaskan  kecamatan  yang dijadikan  sentra  melalui  sistem  tanam  silang  dari  padi  ke  tanaman  jagung  dan  lainnya.    Kecamatan  Silaut kabupaten  Pesisir  Selatan  merupakan  sentra  pengembangan  buah-buahan  seperti  salak,  lengkeng,  mangga, durian  dan  beberapa  jenis  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengalihkan  sumber  pendapatan  keluarga nantinya  terutama  bila  tanaman  kelapa  sawit  tidak  lagi  produktif.  Kecamatan  Silaut  menempati  posisi sebagai  kecamatan  dengan  ekonomi  termaju  di  kabupaten  Pesisir  Selatan  karena  pertumbuhan  ekonomi dominan pada sektor perkebunan.
Lapangan  usaha  unggulan  provinsi  Sumatera  Barat  adalah  pertanian  (1,83),  pengadaan  air, pengelolaan  sampah,  limbah  dan  daur  ulang  (1,22)  perdagangan  besar  dan  eceran,    reparasi  mobil  dan sepeda motor (1,11), transportasi dan perdagangan (2,54), informasi dan komunikasi (1,42), jasa kesehatan dan  kegiatan  sosial  (1,24)  serta  jasa  lainnya  (1,05).  Lapangan  usaha  yang  mendukung  sektor  pariwisata provinsi  Sumatera  Barat  yaitu  lapangan  usaha  transportasi  dan  pergudangan  karena  membaiknya  kinerja lapangan usaha ini tercermin dari meningkatnya permintaan kredit transportasi. Hal  ini terjadi juga karena libur Lebaran dan tradisi mudik sehingga jumlah penumpang meningkat.  Lapangan usaha pertanian dengan 10 komoditas pertanian  layak dikembangkan untuk pasar ekspor seperti pinang, kopi, coklat, gambir, pala, kayu manis, cengkeh, vanilla, lada dan manggis. Dengan demikian komoditas ekspor Sumatera Barat tidak hanya  sebatas  produk Crude  Palm  Oil (CPO)  atau  sawit  dan  karet  beserta  turunannya  yang  selama  ini mendominasi ekspor daerah. Pemerintah Daerah memberi pembinaan dan bantuan bibit kepada petani agar jumlah  petani  yang  mengembangkan  komoditas tersebut  semakin  banyak  sehingga  petani tidak  tergantung lagi pada sawit dan karet. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan analisis LQ kabupaten Pesisir Selatan dan provinsi Sumatera Barat pada masing-masing lapangan usaha seperti berikut.

## Tabel 3.
Hasil Perhitungan  Indeks LQ  dan Potensi Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat
Lapangan Usaha Rata- Rata Indeks LQ Kabupaten Pesisir Selatan Potensi Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Rata-Rata Indeks LQ Provinsi Sumatera Barat Potensi Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Pertanian 1,70 Berpotensi 1,83 Berpotensi Pertambangan dan penggalian 0,84 Tidak berpotensi 0,55 Tidak berpotensi Industri pengolahan 0,78 Tidak berpotensi 0,50 Tidak berpotensi Pengadaan listrik dan gas 0,47 Tidak berpotensi 0,08 Tidak berpotensi Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,73 Tidak berpotensi 1,22 Berpotensi Konstruksi 1,06 Berpotensi 0,91 Tidak berpotensi 7Perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor 0,77 Tidak berpotensi 1,11 Berpotensi Transportasi dan pergudangan 0,30 Tidak berpotensi 2,54 Berpotensi Penyediaan akomodasi dan makan minum 0,90 Berpotensi 0,41 Tidak berpotensi Informasi dan komunikasi 1,11 Berpotensi 1,42 Berpotensi Jasa keuangan dan asuransi 0,73 Tidak berpotensi 0,78 Tidak berpotensi Real estate 0,69 Tidak berpotensi 0,70 Tidak berpotensi Jasa perusahaan 0,12 Tidak berpotensi 0,26 Tidak berpotensi Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 1,05 Berpotensi 1,54 Berpotensi Jasa pendidikan 0,78 Tidak berpotensi 1,15 Berpotensi Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0,96 Tidak berpotensi 1,24 Berpotensi Jasa lainnya 0,63 Tidak berpotensi 1,05 Berpotensi
Sumber : Data Diolah, 2019

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  LQ  kabupaten  Pesisir  Selatan  mempunyai  4  lapangan  usaha unggulan    yaitu  1) pertanian, 2) konstruksi, 3) informasi dan komunikasi, 4) administrasi pemerintah dan pertahanan, jaminan sosial  tapi  yang  mendukung  sektor  pariwisata  hanya  lapangan  usaha  pertanian.    Begitu  juga  provinsi Sumatera Barat mempunyai 7 lapangan usaha unggulan yaitu  1) pertanian,  2) pengadaan air, pengelolaan sampah,  limbah  dan  daur  ulang,  3)  perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor,  4) transportasi  dan  pergudangan,  5)  informasi  dan  komunikasi,  6)  jasa  kesehatan  dan  kegiatan  sosial,  7)  jasa lainnya.  Tapi  yang  mendukung  sektor  pariwisata  dominan  lapangan  usaha  transportasi  dan  pergudangan. Untuk  jangka  panjang  lapangan  usaha  lainnya  yang  tidak  jadi  menjadi  lapangan  usaha  unggulan  yang mendukung sektor pariwisata provinsi Sumatera Barat dapat dijadikan sektor unggulan dengan memperbaiki sarana dan prasarana,  memperhatikan lokasi, membuat berbagai macam kebijakan lainnya. Lapangan usaha unggulan  yang  mendukung  sektor  pariwisata  di  provinsi  Sumatera  Barat  sangat  cocok  karena  jumlah  arus urbanisasi  yang  cukup  tinggi  dari  kota  dan  kabupaten  lainnya  yang  ada  di  provinsi  Sumatera  Barat  serta provinsi lainnya di Indonesia. Dengan adanya lapagan usaha unggulan maka pemeritah dapat menarik para investor  untuk  berinvestasi  dengan  memberikan  berbagai  kemudahan  dalam  perizinan  dan  bunga  bank sehingga jumlah pengangguran dapat teratasi.  Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dan provinsi Sumatera Barat  fokus  pada  pengembangan  pariwisata  karena  banyaknya  potensi  wisata  daerah  setempat  yang  bisa dikemas untuk kebutuhan wisata dengan memanfaatkan kearifan lokal  sebagai basis pengembangan daerah
(Yenni Del Rosa)
yang    berdampak  ekonomi  bagi  masyarakat  sekitar.  Adanya  pengembangan  wilayah  yang  didukung  oleh infrastruktur yang ada memungkinkan perekonomian kabupaten Pesisir Selatan dan provinsi Sumatera Barat akan  tumbuh  dengan  baik    berbasis  industri  yang  berpengaruh  terhadap  ketersediaan  lapangan  usaha industri yang ada dan mobilisasi tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Latif.  2018. Perlu  Pembangunan  Infrastruktur    Pariwisata    Untuk    Peningkatan    Nilai Tambah. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Arianti,  Desi.  2016.  Pengaruh  Sektor    Pariwisata    Terhadap    Perekonomian    dan    Keruangan  Kota Bukittinggi  (Pendekatan  Analisis  Input  Output). Jurnal    Pembangunan    Wilayah dan  Kota .  12(4). Desember 2016 : 347 – 360. Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2019. Painan. Badan Pusat Statistik. 2018. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2019. Padang.
Hendayana,  Rachmat.  2003.    Aplikasi    Metode    Location    Quotient  (LQ)    Dalam    Penentuan  Komoditas Unggulan Nasional. Jurnal Informatika Pertanian. 12 : 1 – 21.
Islami,  Nurul.  2019.  Analisis  Sektor  Potensial,  Dapatkah  Pariwisata  Menjadi  Lokomotif Baru Ekonomi Nusa Tenggara Barat? Journal of Indonesian Tourism, Hospitally and Recreation. 2(1). April 2019 : 1 – 10.
Jingan, M.L. 2003. Ekonomi  Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta :  PT Raja   Grafind Persada Lenggogeni, Sari dan Elfindri. 2017. Creatourism:Mendukung Pembangunan Kepariwisataan Berkelanjutan. Padang : PT Mujur Jaya. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Penerbit Erlangga. Nanga,  Muana.  2001. Makroekonomi  :    Teori    Masalah      dan      Kebijakan. Jakarta  :    PT    Raja  Grafindo Persada.
Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi. Padang : Baduose Media. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung : Alfabeta. Sukirno,  Sadono.    2011. Ekonomi    Pembangunan.    Proses,    Masalah    dan    Dasar    Kebijakan. Jakarta  : Kencana.
Syukriah,      Erry.      2014.    Pariwisata      Sebagai    Sektor      Unggulan      Kota      Bandung. Jurnal  Manajemen Resort& Leisure . 11(1). Yanuar.  2009. Ekonomi  Makro  :  Suatu  Analisis  Untuk  Konteks  Indonesia. Jakarta  :    Yayasan  Mpu  Ajar Artha.
Yoeti, Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta :  Pradnya Paramitha.