## ANALISIS YURIDIS TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK
Fathani Ali Hamdan Polres Sampang Madura Email: fathani123@gmail.com

## Abstrak
Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang  secara  universal  mempunyai  tugas  dan  fungsi  menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Polisi  pada  hakekatnya  dapat dilihat  sebagai  hukum  yang  hidup,  karena  ditangan  polisi  tersebut  hukum mengalami  perwujudannya,  setidak-tidaknya  di  bidang  hukum  pidana.  Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita  yang ada,  dimana  kejahatan  yang  dilakukan  secara  perorangan  hingga  melibatkan kelompok  tertentu  dalam  suatu  komunitas  masyarakat  bawah  hingga  masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum.  Penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  (POLRI) merupakan  suatu  pelanggaran  kode  etik  yang  jarang  didengar  namun  banyak terjadi  pada  anggota  POLRI  yang  berada  dikota-kota  tertentu  yang  memiliki jumlah  penduduk  padat.  Upaya  penegakan  Kode  Etik  Profesi  POLRI  sangat dibutuhkan  untuk  terwujudnya  pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  pada profesionalisme POLRI.
Kata-Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Polisi

## Abstract
Every  country  of  law  has  law  enforcement  officers  including  the  police who  universally  have  the  duty  and  function  of  maintaining  public  security  and order  in  accordance  with  the  provisions  of  applicable  law  to  realize  legal certainty and justice. The police can basically be seen as a living law, because in the hands of the police the law experiences its manifestation, at least in the field of criminal  law.  Speaking  of  narcotics  crimes,  then  we  are  always  faced  with  the existing reality, where crimes committed individually to involve certain groups in a community of lower to upper middle class communities and even to involve law enforcement  officials.  Irregularities  committed  by  law  enforcement  officials
(POLRI)  are  a  violation  of  the  code  of  ethics  that  is  rarely  heard  but  occurs  in many  POLRI  members  who  are  in  certain  cities  that  have  a  densely  populated number. Efforts to enforce the POLRI Professional Code of Ethics are needed for the realization of the implementation of tasks charged with the professionalism of POLRI.
Keywords: Criminal Acts, Narcotics Abuse, Police

## PENDAHULUAN
Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang  secara  universal  mempunyai  tugas  dan  fungsi  menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  keadilan,  fungsi  dan  tugas  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  POLRI)  telah  diatur  didalam beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  UU  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  memperluas  fungsi  dan  tugas kepolisian  yang  meliputi  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum,  perlindungan  dan  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 1 .
Polisi  pada  hakekatnya  dapat  dilihat  sebagai  hukum  yang  hidup,  karena ditangan  polisi  tersebut  hukum  mengalami  perwujudannya,  setidak-tidaknya  di bidang  hukum  pidana.  Apabila  hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Oleh  karena  sifat  pekerjaannya  tersebut  polisi  banyak  berhubungan  dengan masyarakat  dan  penanggung  resiko  mendapatkan  sorotan  yang  tajam  dari masyarakat yang dilayaninya 2 .
Perkembangan  kemajuan  masyarakat  yang  cukup  pesat,  seiring  dengan merebaknya  fenomena  supremasi  hukum,  hak  asasi  manusia,  globalisasi, demokratisasi  dan  transparansi,  yang  telah  melahirkan  paradigma  baru  dalam melihat  tujuan,  tugas,  fungsi,  wewenang  dan  tanggung  jawab  POLRI  yang selanjutnya  menyebabkan  pula  tumbuhnya  berbagai  tuntutan  dan  harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang makin meningkat  dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.
1 Warsito Hadi Utomo, 2005. “Hukum Kepolisian di Indonesia”. Jakarta, Prestasi PustakaPublisher, hlm. 9
2 Satjipto Raharjo, 2009. “Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”. Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 111
Maraknya  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  narkotika dan  bahan-bahan  yang  sering  kali  disandingkan  secara  gelap  untuk  membuat narkotika ( prekursor ), sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar atau baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus  kejahatan  bersangkutan  dari  tahun  ke  tahun  bertumbuh  dengan  cepat sekalipun  sudah  ada  regulasi  yang  mengatur  tentang  peredaran  narkotika  dan prekursor narkotika.
Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada  realita    yang  ada,  dimana  kejahatan  yang  dilakukan  secara  perorangan hingga  melibatkan  kelompok  tertentu  dalam  suatu  komunitas  masyarakat  bawah hingga  masyarakat  kalangan  menengah  ke  atas  dan  bahkan  sampai  melibatkan oknum  aparat  penegak  hukum.  Masalah  narkotika  adalah  masalah  nasional  dan internasional,  karena  penyalahgunaannya  berdampak  negatif  terhadap  kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara 3 .
Meningkatnya  tindak  pidana  narkotika  pada  umumnya  disebabkan  oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit  untuk mendapatkan penghasilan untuk  memenuhi  kebutuhan hidup sehingga  memilih  jalan  melakukan  kejahatan  sebagai  pengedar  narkotika  yang pada  kenyataannya  menjanjikan  upah  atau  keuntungan  yang  besar  dalam  waktu yang singkat.
Kedua,  bagi  para  pemakai  narkotika  menjanjikan  ketentraman,  rasa nyaman,  dan  ketenangan.  Hal  ini  dikarenakan  kekurangtahuan  pemakai  tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna narkotika yang berkesinambungan dan salam jangka waktu yang cukup lama 4 .
Secara  aktual,  penyebaran  narkotika  telah  mencapai  tingkat  yang  sangat memprihatinkan. Kasus-kasus tersangkut narkotika dan prekursor narkotika terus saja  bermunculan  dengan  analisis  bahwa  unsur  penggerak  atau  motivator  utama dari  para  pelaku  kejahatan  di  bidang  narkotika  dan  prekursor  narkotika  adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan prekursor narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabilan  penjualan  narkotika  dan  prekursor  narkotika  terus  meningkat  setiap tahunnya,  artinya  penanganan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.
Dalam  penyelenggaran  pelayanan  kesehatan,  narkotika    memegang peranan  penting  karena  narkotika  ini  digunakan  untuk  kepentingan  ilmu pengetahuan,  penelitian,  pengembangan  pendidikan  dan  pengajaran  sehingga
3 O. C. Kaligis, 2002. “Narkoba dan Peradilannya di Indonesia”. Bandung, PT. Alumni, hlm. 7
4 A. Kadarmanta,2010. “Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa”. Jakarta, Forum Media, hlm. 4
ketersediaannya  perlu  dijamin  melalui  kegiatan  produksi  dan  impor.  Namun demikian,  dampak  positif  dari  narkotika  sering  disalahgunakan  seperti penggunaan  yang  berlebihan  dan  pemakaian  yang  berulang-ulang  tanpa  ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang  berwenang  akan  mengakibatkan  ketagihan  hingga  ketergantungan,  yang kemudian  menimbulkan  sebagai  permasalahan,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti  adanya  tindakan-tindakan kriminal  yang  dilakukan  oleh  para  pemakai  narkotika  tersebut  dengan menghalalkan  segala  cara  agar  mereka  dapat  memperoleh  obat  itu  sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.
Dalam  menjalankan  fungsi  sebagai  aparat  penegak  hukum  POLRI  wajib memahami asas-asas hukum  yang digunakan sebagai  bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:
a. Asas  legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai  penegak hukum  wajib tunduk pada hukum.
b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
c. Asas  partisipasi,  dalam  rangka  mengamankan  lingkungan  masyarakat  polisi mengkoordinasikan  pengamanan  swakarsa  untuk  mewujudkan  ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
d. Asas  preventif,  selalu  mengedepankan  tindakan  pencegahan  daripada penindakan ( represif ) kepada masyarakat.
e. Asas  subsidaritas,  melakukan  tugas  instansi  lain  agar  tidak  menimbulkan permasalahan  yang  lebih  besar  sebelum  ditangani  oleh  instansi  yang membidangi.
UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  POLRI  diatur  dengan  lengkap  dan  runtut mengenai  tugas  dan  wewenang  POLRI,  namun  ada  saja  penyimpanganyang dilakukan oleh POLRI tersebut dalam menjalankan tugasnya.
Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada  dikota-kota  tertentu  yang  memiliki  jumlah  penduduk  padat.  Upaya penegakan  Kode  Etik  Profesi  POLRI  sangat  dibutuhkan  untuk  terwujudnya pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  pada  profesionalisme  POLRI.  Ketidak profesionalisan  akan  sangat  berdampak  dalam  penegakan  hukum  atau pengungkapan kejahatan yang terjadi dimasyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  ditarik suatu  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini,  yaitu:  1. Bagaimana  penerapan  hukum  pidana  materiil  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  oknum  polisi  dalam putusan  nomor  135/Pid.Sus/2017/PN.Spg.?  2.  Bagaimana  pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi
yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dalam  putusan  nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg.?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  peneltian  adalah  yuridis  normatif, yaitu  mengkaji  hukum  dari  sisi  norma  hukumnya  dan  dengan  melakukan pengkajian  terhadap  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku  atau  yang diterapkan dalam permasalahan ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach) . Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan  masalah  yang  telah  diterapkan  sehingga  diharapkan  dapat  diperoleh gambaran yang jelas.

## PEMBAHASAN
Suatu proses peradilan diakhiri degan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya  terdapat  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa  yang bersalah,dan  didalam  putusan  itu  hakim  menyatakan  pendapatnya  tentang  apa yang  telah  dipertimbangkan  dan  apa  yang  menjadi  amar  putusannya.  Sebelum sampai  pada  tahapan  tersebut,  ada  tahapan  yang  harus  dilakukan  sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang  sah  kemudian  dua  alat  bukti  tersebut  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa tindak  pidana  yang  didakwakan  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Selain  dari  apa  yang  dijelaskan  penulis  diatas,  yang  perlu  dilakukan  oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang  dilakukannya  itu  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  ditetapkan  dalam Undangundang.  Dilihat  dari  sudut  terjadinya  tindakan  dan  kemampuan bertanggungjawab,  seseorang  akan  dipertanggungjawabkan  atas  tindakan  dan perbuatannya  serta  tidak  adanya  alasan  pembenar/pemaaf  atau  peniadaan  sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.
Dalam Putusan No. 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg, penulis sependapat dengan Putusan  Majelis  Hakim  yang  menilai  bahwa  diantara  2  (dua)  dakwaan  yang didakwakan  kepada  terdakwa,  maka  yang  terbukti  didepan  persidangan  adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh  karena  memang  unsur-unsur  dari  pasal  inilah  yang  terbukti  sebagai  fakta didepan  Persidangan  Pengadilan,  sehingga  tepatlah  Amar/Isi  Putusan  Majelis
Hakim  yang  menyatakan  bahwa  Rahman  Efendi  alias  Rahman  Bin  Ahmad Hamzah  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
Dalam  Putusan  No.  135/Pid.Sus/2017/PN.Spg,  proses  pengambilan keputusan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  menurut  Penulis  sudah  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  seperti  yang  dipaparkan  oleh  Penulis sebelumnya,  yaitu  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah,  dimana  dalam  kasus  ini,  alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi- saksi,  dan  alat  bukti  surat  hasil  pemeriksaan  Narkotika  secara  Laboratoris Kriminalistik  yang  menyatakan  bahwa  semua  alat  bukti  adalah  Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Lalu  kemudian  mempertimbangkan  tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.
Selain  hal  diatas,  hakim  juga  tidak  melihat  adanya  alasan  pembenar ataupun  alasan  pemaaf  yang  dapat  menghapuskan  sifat  melawan  hukum perbuatanterdakwa.  Majelis  Hakim  melihat  hal-hal  yang  memberatkan  yaitu perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  upaya memberantas  peredaran  dan  penggunaan  Narkotika  secara  ilegal,  perbuatan terdakwa dapat  merusak dirinya sendiri dan generasi  muda lainnya. Adapun hal- hal  yang  meringankan  adalah  terdakwa  adalah  tulang  punggung  keluarga, terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan  serta terdakwa belum pernah dihukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  ini  telah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Dan terbukti tidak ada perlakuan istimewa terhadap terdakwa  yang  merupakan  oknum  Polisi  dengan  terdakwa  yang  merupakan masyarakat sipil.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  hakim  telah memberikan  putusan  secara  adil  terhadap  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polisi karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  syarat  pemidanaan  atau  telah memenuhi  ketentuan  penerapan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  golongan  I.  Pertimbangan  hukum  Hakim  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Polisi dalam menjatuhkan
pemidanaan telah sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang undangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh  Majelis  Hakim  menurut  Penulis  sudah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abidin, Zainal, 2007. “Hukum Pidana I”. Jakarta, Sinar Grafika
A.  Kadarmanta,2010.  “Narkoba  Pembunuh  Karakter  Bangsa”.  Jakarta:  Forum
Media
AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. “Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Jakarta, Sinar Grafika
Chazawi,  Adami,  2002.  “Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I”.    Jakarta,  Raja Grafindo Persada
E.Y. Kanter , 2001. “Etika Profesi Hukum”. Jakarta, Storia Grafika
Ma’ruf,  M.  Ridha,  1976.  “Narkotika  Masalah  dan  Bahayanya”.  Jakarta,  Marga Djaja
Makarao, Taufik, 2003. “Tindak Pidana Narkotika”. Jakarta, Ghalia Indonesia
Muliadi, 2005. “Teori-teori Kebijakan Pidana”. Bandung, PT. Alumni
Marpaung,  Leden,  2009,  Asas  Teori  Praktek  Hukum  Pidana,  Jakarta:  Sinar Grafika
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Kencana
Muhammad, Abdul Kadir, 2006. “Etika Profesi Hukum”. Bandung, Citra Aditya Bakti,
Muladi  dan  Barda  Nawawi,  2010,  Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Alumni,
Bandung
O.  C.  Kaligis,  2002.  “Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia”.  Bandung,  PT. Alumni
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim  Barkatullah,  2005,  Politik  Hukum  Pidana: Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi  dan  dekriminalisasi,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta, hlm. 96. 17
Priyanto,  Dwidja,  2009,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia,  PT.
Rafika Aditama, Bandung
Raharjo,  Satjipto,  2009.  “Penegakkan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis”. Yogyakarta, Genta Publishing
Rifai,  Ahmad,  2010,  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
Saleh, Roeslan, 1990, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Askara Baru, Jakarta
Sasangka,  Hari,  2003.  “Narkotika  dan  Psikotropika  dalam  Hukum  Pidana”. Bandung, Manda Maju
S.R  Sianturi,  1996,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya, Alumni, Jakarta, hlm. 245
Supriadi, 2008. “Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika
Utomo, Warsito Hadi, 2005. “Hukum Kepolisian di Indonesia”. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher
W.J.S.Poerwodarminto  ,  2006.  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia”.  Jakarta,  Balai Pustaka

## Website
Lawfirm,  Teori  Penjatuhan  Putusan,  dijumpai  di  www.suduthukum.com  diakses pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13.00.