How to cite: Melani, A. I., & Hasmarini, M. I. (2022) Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak di Provinsi Bali pada Tahun 2012-2020 , Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (8)1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11034
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 01, January 2023

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DI PROVINSI BALI PADA TAHUN 2012-2020
Anggita Iga Melani, Maulidyah Indira Hasmarini
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia Email: anggitatahta@gmail.com, mi148@ums.ac.id

## Abstrak
Pembangunan  nasional  merupakan  usaha  peningkatan  kualitas  insan  dan  masyarakat Indonesia  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan,  berdasarkan  kemampuan  nasional dengan  memanfaatkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  dan  tantangan perkembangan  global.  Penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembiayaan  pembangunan, pemerintah  berusaha  buat  menggali  dana,  baik  dengan  dana  yang  berasal  berasal masyarakat  ataupun  dari  pemerintah  sendiri.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  dengan  analisis  regresi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang telah dilakukan oleh Mulyani yang menyatakan bahwa pengaruh pendapatan perkapita adalah positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.
Kata Kunci: Pembangunan nasional, kualitas insan, penerimaan pajak

## Abstract
National development is an effort to improve the quality of Indonesian people and society which is carried out in a sustainable manner, based on national capabilities by utilizing advances  in  science  and  technology  and  the  challenges  of  global  development. Government  administration  and  development  financing,  the  government  is  trying  to raise funds, either with funds originating from the community or from the government itself. This study uses a quantitative method with regression analysis. The results of this study are in line with research conducted by Mulyani which states that the effect of per capita  income  is  positive  and  significant  on  regional  original  income  in  West  Java Province.

## Keywords: National development, human quality, tax revenue

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  merupakan  usaha  peningkatan  kualitas  manusia  dan masyarakat  Indonesia  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan,  berdasarkan  kemampuan nasional dengan  memanfaatkan kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan perkembangan  global.  Penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembiayaan  pembangunan, pemerintah berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat
ataupun dari pemerintah sendiri. Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam menyelenggarakan untuk mengatur dan mengurus rumah  tangganya.  Pembangunan  ekonomi  dalam  konteks  keberlanjutan,  harus  disertai dengan  pengelolaan  lingkungan  dan  kemajuan  sosial  sehingga  dapat  dipertahankan  untuk generasi mendatang (Kurniawan & Managi, 2018)
Dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  yang menyatakan pemerintah daerah wajib berusaha mencukupi belanja rutin dengan pendapatan daerah sendiri, dengan diwujudkan dengan peraturan tersebut, pembagian dan pemanfaatan sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan,  serta  perimbangan  peradilan  keuangan  pusat  dan daerah  (Abikusna,  2019).  Dimana  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  harus  bisa  berperan aktif  dalam  mengelola  potensi  dan  sumber  daya  daerah  (Mulyadi,  2013).  Dalam  hal  ini pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku  (Said,  2015).  Dengan  adanya  laju pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah  diperlukan  sumber  pembiayaan  dalam melaksanakan  kegiatan  rumah-tangga  daerah  maka  sumber-sumber  tersebut  di  dapat  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  pemerintah  daerah  juga  harus  mengoptimalkan pengeluaran atau pembiayaan daerah yang khususnya dari pajak daerah, karena pajak daerah tersebu merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan kemajuan dan pembangunan daerah
Pajak  adalah  iuran  masyarakat  kepada  negara  (yang  dipaksakan)  yang  terutang  oleh yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum  (undang–undang)  dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah untuk  membiayai  pengeluaran–pengeluaran  umum  berhubung  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan (Maulida, 2018). Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak. Sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak (Listyowati, 2018).
Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah untuk menyediakan barang publik. Dengan demikian, pajak dapat ditingkatkan jika pajak segera dialokasikan untuk penyediaan barang publik (Tumangke, 2015).
Teori Bowen  menyatakan bahwa penyediaan barang publik  merupakan penjumlahan vertikal dari masing-masing pemerataan individu, sehingga meskipun barang publik dipakai dalam  jumlah  yang  sama  tetapi  masing-masing  individu  akan  “membayar”  dalam  jumlah yang berbeda (Digdowiseiso, 2015). Teori Bowen secara umum memiliki implikasi bahwa pajak  harus  bersifat  progresif.  Semakin  besar  kekayaan  seseorang,  maka  tarif  pajak  yang
dikenakan akan semakin tinggi (Khusaini, 2019).
Penelitian  ini  akan  mengamati  arah  dan  besarnya  pengaruh  PDRB  per  kapita, pengeluaran konsumsi masyarakat, jumlah restoran dan rumah makan, dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di Provinsi Bali pada tahun 2012-2020 .
Tabel 1 menunjukan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2012 – 2020 (Ribu Rupiah).

## Tabel 1
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali Tahun 2012-2020 Tahun Pajak Asli Daerah (Ribu Rupiah) Pertumbuhan Pajak(%) 2012 2042091096 - 2013 2529976147 24% 2014 2920416697 15% 2015 3041266607 4% 2016 3041195258 0% 2017 3398472278 12% 2018 3718499635 9% 2019 4023156316 8% 2020 3069474218 -24% Sumber: BPS, data diolah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Bali  yang ditunjukkan pada Tabel 1  menunjukkan bahwa besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap kabupaten/ kota yang ada di Bali memiliki jumlah yang jauh berbeda antar kabupatennya. PAD tertinggi dihasilkan  oleh  Kabupaten  Badung  dari  tahun  2012  sampai  tahun  2020,  diikuti  oleh  PAD Kota  Denpasar  menghasilkan  PAD  kedua  tertinggi  diantara  kabupaten/kota  di  Bali.  PAD terendah diperoleh oleh Kabupeten Bangli dari tahun 2012 sampai tahun 2020, PAD terendah selanjutnya  dihasilkan  oleh  Kabupaten  Jembrana.  Secara  Keseluruhan  terlihat  bahwa besarnya PAD yang diterima Provinsi Bali dari tahu 2012 sampai 2020 mengalami kenaikan terus menerus dan penurunan pada tahun 2020.
Komponen  terbesar  dari  pertumbuhan  pajak  adalah  pajak  daerah.  PAD  tertinggi dihasilkan  oleh  Kabupaten  Badung  dari  tahun  2014  sampai  tahun  2017,  diikuti  oleh  PAD Kota  Denpasar  menghasilkan  PAD  kedua  tertinggi  diantara  kabupaten/kota  di  Bali.  PAD terendah diperoleh oleh Kabupeten Bangli dari tahun 2014 sampai tahun 2017, PAD terendah selanjutnya dihasilkan oleh Kabupaten Jembrana.

## Metode Penelitian
Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  dengan  data  panel  dan  persamaan sebagai berikut:
𝑙𝑜𝑔𝑃𝐴𝐷 𝑖𝑡 = 𝛽 0 +   𝛽 1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑡 +   𝛽 2 𝑙𝑜𝑔𝐽𝐾𝐵 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑙𝑜𝑔𝐽𝑅𝑅 𝑖𝑡 +   𝛽 4 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐾𝑀 𝑖𝑡 + 𝜇 𝑖𝑡
di mana:
PAD : Pendapatan Asli Daerah ( Juta Rupiah) IPC : PDRB per Kapita (Juta Rupiah) JKB : Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) JRR : Jumlah Restoran dan Rumah Makan (Unit) PKM : Pengeluaran Konsumsi Masyarakat (Juta Rupiah) 𝛽 0
: Konstanta
𝛽 1 𝛽 4 : Koefiesien Regresi Log : Operasi Logaritma µ : Variabel Pengganggu i : Observasi (kabupaten/kota) t : Banyaknya waktu
Tahap estimasi  analisis regresi data panel akan meliputi: estimasi parameter  model ekonometrik dengan pendekatan Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM); pemilihan model terestimasi terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman,  dan  uji  Lagrange  Multiplier  jika  diperlukan;  uji  kebaikan  model  pada  model terestimasi terpilih; dan uji validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  panel,  yaitu  kombinasi antara data time series dan data cross section (Lalira et al., 2018).

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Estimasi
Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan Pooled Least Square ( PLS )/ CEM, Fixed Effect Model ( FEM ) dan Random Effect Model ( REM ) beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 2.
Tabel 2
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross section
Variabel Koefisien Regresi CEM FEM REM C -2,358949 3,634497 1,983348 LogIPC 1,119476 1,030386 0,823154 LogJKB 0,558089 0,230784 0,657975 LogJRR 0,163394 -0,000528 0,012983
LogPKM 0,159741 0,149819 0,034538 R 2 0,767231 0,926513 0,516262 Adjusted. R 2 0,754980 0,913545 0,490802 Statistik F 62,62585 71,44432 20,27748 Prob. Statistik F 0,000000 0.000000 0.000000 Uji Pemilihan Model A. Chow
Cross- Section F (8,68)= 18,423619; Prob. F (8,68) = 0,0000
B. Hausman
Cross-Section random χ 2 (4) = 3,167320; Prob. χ 2 = 0,5302
Uji  Chow  dan  uji  Hausman  memperlihatkan  bahwa Random  Effect  Model  (REM terpilih sebagai model terestimasi terbaik, terlihat dari probabilitas atau signifikansi pada uji chow memiliki nilai prob sebesar 0.0000 < 0,05 dan uji hausman memilki nilai prob sebesar 0,5302 > 0,05. Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi REM , terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

## Tabel 3
Model Estimasi Random Effect Model (REM)
𝑙𝑜𝑔𝑃𝐴𝐷 𝑖𝑡 = 1,983348 + 0,823154 logIPC 𝑖𝑡 + 0,657975 𝑙𝑜𝑔𝐽𝐾𝐵 𝑖𝑡 + 0,012983 𝑙𝑜𝑔𝐽𝑅𝑅 𝑖𝑡
(0,0154)**                       (0,0264)**                  (0,8724)
+ 0,034538 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐾𝑀 𝑖𝑡
(0,9319)
R 2 = 0,516262; DW = 1,795806; F. = 20,27748; Prob. F = 0,0000 Sumber :  BPS,  diolah. Keterangan:  * Signifikan pada α = 0,01; ** Signifikan pada α = 0,05;  ***Signifikan  pada  α  =  0,10;  Angka  di  dalam  kurung  adalah  probabilitas  nilai statistik t.
Dari  Tabel  3  terlihat  model  terestimasi REM eksis  dengan  probabilitas  atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0000 (< 0,01), dengan nilai koefisien determinasi ( R 2 )  sebesar  51,62%;  yang  artinya  varibel  Pendapatan  Asli  Daerah  dipengaruhi  oleh variabel IPC, JKB, JRR, dan PKM dan sisanya sebesar 48,38% dipegaruhi oleh variabel lain  yang  tidak  dimasukan  kedalam  model  ekonometrik..  Secara  terpisah  dari  variabel lainnya dalam model ekonometrik hanya ada 2 variabel independen, yakni variabel IPC dan JKB yang memilki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik t sebesar 0,0154 (< 0,05) untuk variabel IPC, dan 0,0264 (< 0,05) variabel JKB.
Variabel  IPC  memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,823154  dengan  pola hubungan  logaritma-logaritma.  Artinya,  apabila  PAD  mengalami  kenaikan  sebesar  1 persen, maka IPC akan mengalami kenaikan sebesar 0,823154  persen. Sebaiknya, apabila PAD  mengalami  penurunan  sebesar  1  persen,  maka  IPC  akan  mengalami  penurunan sebesar 0,823154  persen.
Variabel  JKB  memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,657975  dengan  pola hubungan  logaritma-logaritma.  Artinya,  apabila  PAD  mengalami  kenaikan  sebesar  1 persen, maka JKB akan mengalami kenaikan sebesar 0,657975 persen. Sebaiknya, apabila PAD  mengalami  penurunan  sebesar  1  persen,  maka  JKB  akan  mengalami  penurunan sebesar 0,657975 persen.

## B. Pembahasan
1. Pengaruh Income Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pada model estimasi terpilih menjelaskan bahwa varibel IPC memiliki pengaruh yang  positif  artinya  ketika  IPC  naik  maka  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  mengalami kenaikan,  hasil  ini  sejalan  dengan  hipotesis  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa dengan adanya IPC yang  meningkat disuatu wilayah akan  menyebabkan Pendapatan Asli  Daerah  juga  mengalami  kenaikan.  Hasil  ini  sesuai  dengan  teori  (Wahyudi  & Ayulestari,  2022)  yang  menyatakan  bahwa  pendapatan  perkapita  menunjukan kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari 3 aspek yaitu tingkat pendapatan,  jumlah  kekayaan  dan  besarnya  pengeluaran  konsumsi.  Semakin  tinggi tingkat  pendapatan  kekayaan  dan  konsumsi  seseorang  berarti  semakin  tinggi kemampuan  seseorang  untuk  membayar  pajak  dan  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan  pajak  (Giawa  et  al.,  2022).  Pendapatan  asli  daerah  salah  satunya  yang disumbangkan oleh pendapatan  masyarakat dari daerah tersebut. Hasil penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani yang menyatakan bahwa pengaruh pendapatan perkapita adalah positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.
2. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pada  model  estimasi  terpilih  menjelaskan  bahwa  varibel  Jumlah  Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang positif artinya ketika Jumlah Kendaraan Bermotor naik maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan, hasil ini sejalan dengan hipotesis  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  Jumlah  Kendaraan Bermotor yang meningkat disuatu wilayah akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah juga  mengalami  kenaikan,  hal  ini  dapat  terjadi  karena  semakin  banyak  jumlah kendaraan  bermotor  pajak  motor  juga  akan  meningkat  semakin  banyak  hal  ini menyebabkan  pendapatan  asli  daerah  juga  mengalami  kenaikan.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  (Muchtar  et  al.,  2017)  yang
menyatakan  bahwa  jumlah  kendaraan  bermotor  memiliki  pengaruh  terhadapa pendapatan asli daerah.
3. Pengaruh Jumlah Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pada  model  estimasi  terpilih  menjelaskan  bahwa  varibel  Jumlah  Restoran memiliki pengaruh yang positif artinya ketika Jumlah Restoran  naik maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan, hasil ini sejalan dengan hipotesis sebelumnya yang  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  Jumlah  Restoran    yang  meningkat  disuatu wilayah akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan, sesuai dengan  data  BPS  Provinsi  Bali  2  tahun  terakhir  jumlah  restoran  disetiap  kabupaten mengalami  kenaikan  hal  ini  menyebabkan  bertambahnya  jumlah  konsusmsi masyarakat sehingga pajak disetiap restoran meningkat dan menyebabkan pendapatan asli  daerah  meningkat.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  (Suarjana  et  al.,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  jumlah  restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar Bali.

## Tabel 3
Efek dan Konstanta Wilayah No  Kabupaten Effect Konstanta Baru 1  Jembrana -0.7299 1.253452 2  Tabanan -0.12968 1.853664 3  Badung 1.200973 3.184321 4  Gianyar 0.030704 2.014052 5  Klungkung -0.16951 1.813834 6  Bangli -0.05196 1.931393 7  Karangasem  0.277372 2.26072 8  Buleleng -0.26498 1.718373 9  Denpasar -0.16302 1.820324
Pada  Tabel  3  terlihat  bahwa  Negara  dengan  nilai  konstanta  tertinggi  adalah Kabupaten Bedung yakni sebesar 3,184321. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel IPC, JKB, JRR, dan PKM memiliki  jumlah pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Sedangkan  nilai konstanta terendah adalah Kabupaten  Jembrana  yakni  sebesar1,253452.  Artinya,  terkait  dengan  pengaruh variabel IPC, JKB, JRR, dan PKM memiliki jumlah pendapatan asli daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.
4. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat
Pada  model  estimasi  terpilih  menjelaskan  bahwa  variasi  Jumlah  Konsumsi Masyarakat    memiliki  pengaruh  yang  positif  artinya  ketika  Jumlah  Konsumsi Masyarakat    naik  maka Pendapatan Asli Daerah akan  mengalami kenaikan, hasil  ini
sejalan dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa dengan adanya Jumlah Konsumsi  Masyarakatr    yang  meningkat  disuatu  wilayah  akan  menyebabkan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan, sesuai dengan data BPS Provinsi Bali  2  tahun  terakhir  jumlah  konsumsi  msyarakat  disetiap  kabupaten  mengalami kenaikan  hal  ini  sehingga  pajak  disetiap  restoran  meningkat  dan  menyebabkan pendapatan  asli  daerah  meningkat.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  adanya  penelitian yang  telat  dilakukan  (Purbaningrum  &  Nurhayati,  2022)  dimana  jumlah  konsumsi masyarakat bernilai positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang).

## Kesimpulan
Penerimaan Pajak di Provinsi Bali, selama periode 2012-2020, ternyata dipengaruhi oleh  PDRB  Per  Kapita,  Jumlah  Restoran  dan  Rumah  Makan,  dan  Jumlah  Kendaraan Bermotor. Pengeluaran Konsumsi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani yang menyatakan  bahwa  pengaruh  pendapatan  perkapita  adalah  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  (Muhammad  Muchtar  dkk  2017)  yang  menyatakan bahwa  jumlah  kendaraan  bermotor  memiliki  pengaruh  terhadapa  pendpatan  asli  daerah. Kemudian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Agung Gde Mantra dkk 2019) yang menyatakan bahwa jumlah restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar Bali.

## BIBLIOGRAFI
Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. SOSFILKOM:  Jurnal  Sosial, Filsafat Dan Komunikasi , 13 (01), 1–15.
Digdowiseiso, K. (2015). Sistem keuangan publik . Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
Giawa, N. C., Manurung, W. P., & Saragih, J. L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi , 1 (1), 181–195.
Khusaini, M. (2019). Ekonomi Publik . Universitas Brawijaya Press.
Kurniawan,  R.,  &  Managi,  S.  (2018). Economic  Growth  and  Sustainable  Development  in Indonesia: An Assessment *. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 54 (3), 339–361. https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1450962
Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (4).
Listyowati,  Y.  C.  S.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga , 3 (1).
Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. Jurnal UMKM Dewantara , 1 (2), 18–27.
Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Barito  Utara. Jurnal  Ilmu Ekonomi JIE , 1 (3), 385–399.
Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan , 10 (4), 224–234.
Purbaningrum,  W.  T.,  &  Nurhayati,  S.  F.  (2022). Analisis  Pengaruh  Produk  Domestik Regional  Bruto,  Jumlah  Penduduk,  Inflasi  Dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Karesidenan  Semarang  Tahun  2016-2020 .  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (4). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613
Suarjana,  A.  A.  G.  M.,  Dewi,  N.  I.  K.,  &  Wahyuni,  L.  M.  (2019).  Pengaruh  Kunjungan Wisatawan,  Pajak  Hotel  dan  Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah Kabupaten Gianyar-Bali. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan , 15 (1), 39–48.
Tumangke,  F.  (2015).  Analisis  Penerapan  Kebijakan  Earmarking  Tax  Pada  Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 15 (4).
Wahyudi,  H.,  &  Ayulestari,  M. (2022). Penyebab  Sedikitnya  Pengeluaran  Rumah  Tangga untuk Konsumsi Kesehatan. Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis , 2 (1), 27–39.

## Copyright holder:
Anggita Iga Melani, Maulidyah Indira Hasmarini (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: