## INOVASI DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM MELALUI SKB 3 MENTERI
Arisatul Muwafiqoh 1 , Khoirul Ulum 2
Magister Pendidikan Islam, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 1,2
Email: arisatulmuwafiqoh21@mhs.uinjkt.ac.id

## Abstrak
Kebijakan  politik  ialah  salah  satu  aspek  berpengaruh  signifikan  terhadap  perkembangan  lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan selalu mengalami perubahan serta dinamika, termasuk pada konteks  pendidikan.  Berbagai  kebijakan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  mendobrak  sebuah gagasan  baru  baik  dalam  pendidikan  Islam  maupun  pendidikan  Nasional.  Maka  lahirlah  sebuah inovasi  baru  yang  disebut  dengan  SKB  3  Menteri.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana historis, kebijakan SKB 3 Menteri, dan inovasi maupun transformasi pendidikan madrasah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, adapun  pengumpulan  datanya  menggunakan content  analisis (analisis  isi),  selanjutnya  dilakukan analisis  data  dengan  pendekatan  deskriptif  analisis.  Dalam  hal  ini  penulis,  memaparkan  pokok pembahasannya  secara  sistematis,  komprehensif,  dan  holistik.  Hasil  yang  didapatkan  dari  penelitian ini  ialah  bahwa  SKB  3  Menteri  merupakan  sebuah  inovasi  dalam  bidang  Pendidikan  Islam  di Indonesia.  SKB  3  Menteri  bukan  hanya  sekedar  mengakui  eksistensi  madrasah  dalam  sistem pendidikan  nasional  saja,  melainkan  menjadi  suatu  bentuk  transformasi  atau  perubahan  lembaga pendidikan  Islam  di  Indonesia,  khususnya  lembaga  madrasah.  Madrasah  yang  awalnya  merupakan lembaga  pendidikan  non  formal,  telah  bertransformasi  menjadi  lembaga  pendidikan  formal  yang kedudukannya  diakui  secara  resmi  di  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Yang  kemudian  lulusannya  juga dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan umum yang lebih tinggi.
Kata Kunci : Inovasi, Transformasi,  Pendidikan Islam, SKB 3 Menteri

## Abstract
Political  policy  is  one  aspect  that  has  a  significant  influence  on  the  development  of  Islamic educational institutions in Indonesia. Policies always experience changes and dynamics, including in the  educational  context.  Various  policies  were  issued  by  the  government  to  break  down  a  new  idea both in Islamic education and national education. Thus, a new innovation was born called the SKB 3 Ministers. This writing aims to find out how historical, the 3 Ministerial Joint Decree policies, and the innovation and transformation of madrasah education in Indonesia.  This study is conducted in 2022 using qualitative research, As for data collection using content analysis, then performed data analysis with  a  descriptive  analysis  approach.  In  this  case  the  author,  describes  the  subject  matter  in  a systematic,  comprehensive,  and  holistic  manner.  The  results  obtained  from  this  study  are  that  the  3 Ministerial  Decrees  are  an  innovation  in  the  field  of  Islamic  Education  in  Indonesia.  The  SKB  3 Ministers  does  not  merely  acknowledge  the  existence  of  madrasas  in  the  national  education  system, but rather becomes a form of transformation or change in Islamic education institutions in Indonesia, particularly  madrasah  institutions.  Madrasas,  which  were  originally  non-formal  educational institutions,  have  been  transformed  into  formal  educational  institutions  whose  position  is  officially recognized in the National Education System. Then graduates can also continue their education to a higher level of general education.
Key Words :  Innovation, Transformation, Islamic Education, SKB 3 Ministers
PENDAHULUAN
Masuknya  Islam  ke  Indonesia  telah mengubah banyak tatanan dalam
kehidupan,  baik  aspek  sosial,  politik, budaya,  hingga  pendidikan.  Salah  satu
perubahan dan perkembangan yang nampak  adalah  dalam  hal  pendidikan Islam.  Hal  tersebut  ditinjau  berlandaskan banyaknya  jenis  pendidikan  Islam  yang muncul  serta  tumbuh  di  Indonesia  [1].
Lembaga-lembaga  tersebut  menjadi  pusat kegiatan masyarakat
mempelajari, memperdalam  dan  mengkaji  tentang  ilmu agama.
Di  antara  jenis  lembaga  pendidikan  Islam yang  paling  banyak  diketahui  yaitu  surau, pesantren, meunasah, dan madrasah. Masing-masing lembaga mempunyai karakteristik,  dan  proses  pembelajaran yang berbeda-beda. Pada awalnya, lembaga  pendidikan  Islam  dibentuk  oleh ide  dan  gagasan  dari  masyarakat,  dan dikelola untuk  masyarakat. Seiring dengan perkembangan  waktu,  lembaga-lembaga tersebut  mulai  mengalami  transformasi dalam  berbagai  aspek,  mulai  dari  aspek metodologi pengajaran, materi atau kurikulum yang diajarkan, struktur kelembagaan, hingga sistem penataan kelas [1]. Transformasi pada lembaga pendidikan  madrasah,  telah  membuat madrasah  memiliki  wajah  baru  yang  bisa diterima  oleh  masyarakat  luas.  Dengan mengintegrasikan  ilmu  agama  dan  ilmu umum,  keberadaan  madrasah  kini  menjadi sesuatu  yang  unik  dengan  ciri  khasnya tersendiri.  Adanya  proses  adaptasi  dan inovasi  terhadap  madrasah,  membuat madrasah mampu mempertahankan eksistensinya hingga sekarang.
Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh  terhadap  eksistensi  madrasah adalah  adanya  kebijakan  dari  pemerintah. Pemerintah berupaya untuk selalu mendukung  pendidikan  Islam  agar  terus berkembang. Dengan pertimbangan bahwa agama  Islam  ialah  agama  dengan  jumlah pemeluk  terbesar  di  Indonesia,  dan keberadaan  pendidikan  Islam  diharapkan mampu  mendukung  tujuan  pendidikan Nasional.  Sehingga  berbagai  kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendobrak  sebuah  gagasan  baru  baik dalam  dalam  pendidikan  Islam  maupun pendidikan Nasional.
Berdasarkan  dasar  landasan  tersebut, pemerintah  menerbitkan  SKB  3  Menteri guna  mendukung  kelangsungan  madrasah sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan Islam. Pada tahun 1975, eksistensi madrasah  sebagai  lembaga  dengan  ciri khas  keagamaan  di  Indonesia  semakin mendapatkan  posisi  yang  jelas  pasca diterbitkannya  SKB  3  Menteri.  Kebijakan apa  saja  yang  ada  di  SKB  3  Menteri  dan apa dampaknya terhadap inovasi Pendidikan  Islam  di  Indonesia. Masalah tersebutlah  yang  akan  coba  dikupas  oleh penulis dalam penelitian ini.
Inovasi  dapat  diartikan  sebagai  sebuah gagasan pembaharuan. Dalam dunia pendidikan, inovasi ditujukan untuk mengatasi  berbagai  permasalahan  yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan,  mulai  dari  satuan  pendidikan sampai  pengampu  kebijakan  pendidikan. Inovasi  pendidikan  didefinisikan  sebagai terobosan  baik  dalam  hal  ide,  kebijakan, produk,  metode  baru  atau  modifikasi  dari sebelumnya yang berfungsi untuk memecahkan  permasalahan  yang  sedang dihadapi  dalam  dunia  pendidikan  [2]. Sedangkan transformasi merupakan perubahan suatu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam  bidang  pendidikan,  transformasi dapat  diartikan  sebagai  bentuk  perubahan dalam  aspek  pendidikan.  Inovasi  dan tranformasi  dalam  bidang  pendidikan merupakan  sebuah  keharusan,  agar  sistem dan  lembaga  pendidikan  yang  ada  terus berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan perkembangan zaman.
Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana  historis,  kebijakan  SKB  3 Menteri,  dan  inovasi  maupun  trasformasi pendidikan madrasah di Indonesia. Adapun manfaat  hasil  penelitian,  secara  teoritis adalah  untuk  memberikan    khazanah  di bidang pendidikan Islam, khususnya tentang  inovasi  pendidikan.  Sementara secara praktis, diharapkan dapat
mewariskan kontribusi yang positif
terhadap perkembangan pendidikan sekaligus  menjadi  referensi  bagi  para pegiat pendidikan.
Adapun penelitian yang relevan serta telah dilakukan  terkait  inovasi  dan  transformasi pendidikan  agama  Islam  melalui  SKB  3 Menteri  adalah  pertama,  SKB  3  Menteri serta  implikasinya  terhadap  pendidikan Islam  [3].  Kedua,  Fenomena  madrasah pasca  SKB  3  Menteri  tahun  1975  serta implikasinya  terhadap  dunia  pendidikan Islam  [4].  Ketiga  Madrasah  sebagai tipologi  lembaga  pendidikan  islam  kajian mengenai berbagai model madrasah unggulan  [5].  Adapun  penelitian  pertama dan kedua memiliki kesamaan dalam objek kajiannya  yaitu  SKB  3  Menteri  dan perbedaannya  berada  di  hasil  penelitian yaitu  lebih  memfokuskan  pada  implikasi sedangkan  dalam  penelitian  ini  menitik fokuskan  pada  inovasi  dan  transformasi pendidikan.  Sedangkan  penelitian  ketiga, memiliki  kesamaan  pada  objek  kajiannya yaitu  perkembangan  pendidikan  agama Islam,  adapun  perbedaannya  terletak  pada metode  penelitiannya.  Di  dalam  penelitian yang  ketiga  tidak  memiliki  metodologi khusus  dan  memfokuskan  pada  madrasah unggulan,  sedangkan  dalam  penelitian  ini membahasnya  secara  komprehensif  baik dalam inovasi dan transformasi pendidikan agama  Islam  khususnya  dalam  SKB  3 Menteri.  Perlu digaris bawahi, sampai saat ini  penulis  belum  menemukan  tema  yang sama  perisis  dengan  peneliti  angkat  saat ini, oleh karenanyalah inovasi dan transformasi  pendidikan  agama  Islam melalui  SKB  3  Menteri  ini  akan  menjadi bentuk kebaruan penelitian ini.

## METODE
Sebagaiamana penulis  lainnya, maka pada penelitian    kali  ini  dilakukan  pada  tahun 2022 dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.  Selanjutnya  dilakukan  teknik analisis  data  dengan  pendekatan  deskriptif
analisis.  Deskriptif  analitis,  dalam  hal  ini penulis memaparkan pokok pembahasannya secara sistematis, komprehensif,  dan  holistik.  Kemudian metode pengumpulan datanya
menggunakan conten  analisis (analisis  isi) dengan  perpaduan  normative  dan  historis empiris  yaitu,  sebuah  pendekatan  yang mendalami konten berupa produk perundang-undangan (SKB 3 Menteri) atau peraturan yang diaplikasikan dalam sejarah serta  realitas  yang  terdapat  di  dalam lembaga pendidikan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Madrasah Pra SKB 3 Menteri
Dilihat  dari  segi  etimologis,  madrasah merupakan  kata  dari  bahasa  arab  yakni madrasatun.  Kata  tersebut  mempunyai  arti tempat  belajar  atau  sarana  untuk  belajar mengajar [6]. Meskipun madrasah memiliki  makna  yang  umum,  namun  di Indonesia  madrasah  disamakan  dengan sekolah,  yaitu  tempat  untuk  melaksanakan proses  belajar  mengajar.  Sedangkan  kata sekolah  bukan  bahasa  asli  Indonesia, melainkan  bahasa  serapan.  Kata  sekolah bersumber  dari  bahasa  Inggris school atau scola ,  yang  kemudian  dijadikan  bahasa baku  menjadi  sekolah  [7].  Hanya  saja madrasah  adalah  lembaga  sekolah  yang yang  berciri  khas  Islami  dengan  materi pembelajaran didominasi keagamaan.
Lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia sebelum abad 19 masih bersifat tradisional dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat, agama Islam diajarkan melalui masjid,  surau,  langgar,  madrasah  dan pesantren [4]. Materi yang diajarkan hanya berupa  ilmu  kegamaan  atau  ad  diniyah, dengan  metode  pengajaran  konvensional seperti  metode  ceramah  dan  metode hafalan,  dengan  pusat  pengajaran  di  guru (ustadz). Media pengajaran yang digunakan  juga  belum  menggunakan media tulis seperti meja, kursi, papan tulis. Sistem  pengajarannya  belum  mengenal
sistem  kelas  dan  belum  menggunakan ruang kelas secara khusus.
Berbagai  sekolah  pemerintah  kolonial Belanda  mendorong  perpindahan  dari sistem halaqah ke pendidikan klasik. Mulai abad  ke-20  terjadi  perkembangan  pesat ditandari  dengan  kemunculan  lembaga pendidikan  Islam  modern  yang  disebut madrasah atau atau sekolah-sekolah berciri khas Islam.
Jika  ditinjau  dari  sisi  historis,  lahir  dan berkembangnya madrasah dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang cukup kompleks. Faktor-faktor tersebut di antaranya  adalah  adanya  gerakan Islamic reform  movement atau gerakan pembaruan Islam,  adanya  keinginan  kembali  ke  Al- qur’an  serta  sunnah,  serta  adanya  sistem pendidikan Belanda (Barat) yang berkembang  di  Indonesia.  Ketiga  faktor tersebut memiliki kaitan yang erat dan kuat untuk  mendukung  lahirnya  madrasah  atau sekolah  dengan  ciri  khas  Islam  di Indonesia [8].
Sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan, keberadaan madrasah tidak lepas dari lika- liku  dan dinamika yang menerjangnya  [9].
Upaya
penyempurnaan kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin  agar  madrasah  tetap  mampu bertahan dan mendapatkan ruang, meskipun  setiap  periode  pemerintahan memiliki  strategi  dan  arah  kebijakan nasional yang berbeda [10].
Jika  dilihat  dari  Peraturan  Menteri  Agama (PMA) RI No. 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri  Agama  (PMA)  RI  No.  7  Tahun 1950,  madrasah  diartikan  sebagai  tempat atau  lembaga  pendidikan  yang  diatur sebagai  sekolah, dengan  ilmu  pengetahuan agama sebagai materi ajar yang utama [6]. Pada  fase  ini  madrasah  hanya  fokus melakukan pengembangan ilmu-ilmu agama  saja.  Akibatnya  madrasah  memiliki
ruang  lingkup  yang  terbatas,  lulusannya kesulitan  dalam  melanjutkan  pendidikan maupun dalam mendapatkan pekerjaan [8].
Pada kebijakan tersebut keberadaan madrasah  telah  diakui  sebagai  sebuah lembaga  yang  dinaungi  oleh  Kementerian Agama,  hanya  saja  posisinya  masih sebagai  lembaga  pendidikan  nonformal dan  bukan  sebagai  lembaga  sekolah formal.  Hal  tersebut  dikarenakan  beberapa faktor,  yaitu  sistem  pendidikan  madrasah dianggap  masih    didominasi  oleh  materi agama, madrasah belum mempunyai standar  kurikulum  yang  baku,  serta  belum adanya  sistem  manajemen  yang  jelas. Hanya  saja  selanjutnya  pada  UU  No.  4 Tahun  1950  tentang  Pendidikan  Nasional, terdapat  perubahan  kebijakan  dimana madrasah  serta  pesantren  tidak  dibahas sama  sekali  didalamnya.  Yang  dibahas  di UU  tersebut  hanya  berupa  pendidikan agama yang ada di sekolah (umum).
Hal  tersebut  menimbulkan  reaksi  dan gejolak  di  masyarakat,  yang  menganggap bahwa  pemerintah  bersikap  diskriminatif terhadap  pesantren  dan  madrasah  [11]. Gejolak    tersebut  kemudian  diredam  oleh pemerintah dengan menerbitkan Keputusan Presiden  (Keppres)  No.  34  tahun  1972 serta  Intruksi  Presiden  (Inpres)  No.  15 Tahun  1974.  Isi  dari  kebijakan  tersebut adalah    (1)  Pembinaan  pendidikan  umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan  kebudayaan  (P&K)  dan  Menteri Dalam  Negeri,  sedangkan  tanggung  jawab Pendidikan  Agama  menjadi  tanggung jawab  Menteri  Agama  (2)  Untuk  dapat melaksanakan  Keppres  Nomor  34  tahun 1972  serta  Inpres  No.15  tahun  1974 dengan sebaik-baiknya perlu adanya kerjasama  yang  baik  ketiga  Departemen tersebut [9].
Keppres dan Inpres tersebut ternyata justru membuat  keresahan  di  masyarakat,  yaitu tentang  adanya  pemisahan  pendidikan
agama  serta  pendidikan  umum.  Sehingga dengan latar belakang permasalahan tersebut,  lahirlah  SKB  yang  dibuat  oeh  3 Menteri.  Dikeluarkanya  SKB  3  Menteri tahun  1975  ini  menjadi  salah  satu  dari bagian panjang yang mengubah perjalanan madrasah [10].

## Madrasah pasca SKB 3 Menteri
Pemerintah  melalui  Departemen  agama berupaya  guna  mengembangkan  sistem pendidikan  Islam  di  Indonesia,  dengan meningkatkan  kualitas  madrasah.  Pada tahun  1975,  Menteri  Agama  menerbitkan Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  yaitu Menteri  Agama  ,  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  serta  Menteri  Dalam  Negeri. SKB tersebut ialah SKB no. 6, 037/U/1975 serta  SKB  no.  36  tanggal  24  Maret  tahun 1975  [10].  SKB  3  Menteri  tersebut dijabarkan  dalam  tujuh  bab  dan  delapan pasal, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bab 1
Memuat  Ketentuan  Umum  yang  berisi  1 pasal dan 2 ayat. Pada Ayat 1 menjelaskan tentang  pengertian  madrasah,  dimana madrasah
didefinisikan lembaga pendidikan  yang  berciri  khas  Islam.  Mata pelajaran  agama  Islam  menjadi  mata pelajaran dasar yang diberikan minimal 30 %, dan sisanya 70% adalah mata pelajaran umum. Ayat 2 membahas jenjang madrasah  yang  terdiri  dari  tiga  jenjang, yaitu    Masrasah  Ibtidaiyah  (MI)  setingkat SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat dengan  SMP,  dan  Madrasah  Aliyah  (MA) sederajat dengan SMA.
2. Bab 2
Arah  tujuan  pengembangan  madrasah, yang terdiri dari 1 pasal dan 1 ayat. Bahwa yang  dimaksud  dengan  peningkatan  mutu madrasah  adalah  penambahan  materi umum  di  madrasah,  agar  mampu  meraih tingkatan  yang  setara  dengan  materi pelajaran  umum  yang  ada  di  sekolah. Sehingga  dapat  dilakukan  persamaan  nilai
ijazah  dengan  lembaga  sekolah  umum yang setingkat.
3. Bab 3
membahas  berbagai  bidang  peningkatan pendidikan, terdiri dari 1 pasal dan  3 ayat. Dalam bab ini dijelaskan peningkatan mutu pendidikan  di  madrasah  meliputi  beberapa bidang  di  antaranya    kurikulum,  materi ajar,  media pembelajaran, serta  sarana dan prasarana.
4. Bab 4
Membahas  tentang  pembinaan,  dan  terdiri dari  1  pasal  3  ayat.  Pengelolaan  madrasah dan  pembinaan  mata  pelajaran  Agama pada  madrasah  dilaksanakan  oleh  Menteri Agama, sementara pembinaan serta pengawasan  mutu  pelajaran  umum  pada madrasah dilaksanakan oleh Menteri
Pendidikan  serta  Kebudayaan,  bersama- sama  menteri  Agama  serta  Menteri  dalam Negeri.
5. Bab 5
Berisi  tentang bantuan pemerintah, bab ini terdiri  dari  1  pasal  2  ayat.  sebagai  upaya dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di madrasah, pemerintah melalui Departemen Agama memberikan bantuan berupa buku- buku  ajar  dan  sarana  pendidikan  lainnya yang  dibutuhkan.  Guru  atau  pengajar  di madrasah  juga  mendapat  bantuan  berupa penataran  (pelatihan)  dan  perbantuan pengajar.  Pemerintah  juga  memberikan bantuan berupa pembangunan untuk gedung madrasah.
6. Bab  6  tentang  Pembiayaan,  memuat  1 pasal 1 ayat Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu madrasah sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, dibebankan kepada  anggaran  Departemen  Agama.
Sedangkan yang berupa bantuan, sebagaimana  dimaksud  pasal  5  di  atas ditempatkan  kepada  anggaran  Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan atau Anggaran Departemen Dalam Negeri.
7. Bab 7 tentang Ketentuan serta penutup yang terdiri dari 2 pasal 2 ayat [12]. SKB 3 Menteri merupakan kebijakan yang menjadi pijakan bagi diakuinya Pendidikan Islam  dalam  sistem  Pendidikan  Nasional. Kebijakan  ini  mengemukakan  madrasah memiliki  posisi  yang  sejajar  dengan sekolah  formal  lainnya.  Dari  penjabaran tentang  isi  SKB  3  Menteri  di  atas,  dapat diambil  garis  besar  terkait  kebijakan penting  yang  berdampak  signifikan  bagi pendidikan  Islam  di  Indonesia,  yaitu:  1) Madrasah  diakui  sejajar  dengan  sekolah, dengan  ketentuan  MI  sejajar  dengan  SD, MTs  sederajat  dengan  SMP,  serta  MA sederajat dengan SMA; 2) Ijazah Madrasah mempunyai  nilai  serta  derajat  yang  sama dengan  sekolah;  3)  Lulusan  madrasah dapat  melanjutkan  pendidikan  jenjang selanjutnya  ke  sekolah  umum;  4)  Siswa madrasah  dapat  berpindah  ke  sekolah,  dan sebaliknya [7].

## Inovasi  dan  Transformasi  Pendidikan
Islam melalui SKB 3 Menteri Inovasi  ( innovation )  didefinisikan  segala sesuatu  yang  baru  atau  pembaharuan  [13]. Pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, inovasi  ialah  sebuah  penemuan  baru  yang berbeda  dari  yang  sudah  ada  atau  yang sudah  dikenal  sebelumnya,  penemuan tersebut  dapat  berupa  gagasan,  metode, maupun  alat.  Inovasi  merupakan  suatu keharusan, termasuk dalam bidang pendidikan, karena pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan
zaman.
Pendidikan harus mampu membuat
terobosan-terobosan baru, agar dapat selalu bergerak kearah kemajuan yang lebih baik. SKB 3 Menteri  merupakan sebuah inovasi dalam bidang Pendidikan Islam di Indonesia.  SKB  3  Menteri  bukan  hanya sekedar  mengakui  eksistensi  madrasah pada  sistem  pendidikan  nasional  saja. Lebih  dari  itu,  SKB  ini  menjadi  sebuah
gagasan  dimulainya  babak  baru  dalam perkembangan pendidikan Islam di
Indonesia.  Melalui  SKB  3  Menteri  ini, lembaga  pendidikan  Islam  dikembangkan untuk dapat melakukan pemerataan kesempatan serta peningkatan mutu pendidikan  [10].  SKB  3  Menteri  menjadi langkah awal transformasi lembaga pendidikan  Islam  di  Indonesia,  terutama madrasah. Madrasah yang awalnya merupakan lembaga pendidikan non formal,  telah  bertransformasi  menjadi lembaga pendidikan formal yang kedudukannya  diakui  secara  resmi  di Sistem Pendidikan Nasional.
Penyetaraan  madrasah  dengan  sekolah umum,  membuat  Madrasah  hadir  sebagai inovasi  atau  terobosan  baru  dalam  sistem Pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Terobosan tersebut  di  antara  adalah  dari  aspek kurikulum  (tidak  hanya  materi  diniyah saja,  melainkan  juga  materi  umum), metode  pengajaran  (metode  pengajaran yang  lebih  variatif  tidak  hanya  terbatas pada  ceramah  dan  hafalan  saja),  serta aspek sarana dan prasarana (mulai memakai  meja  kursi,  papan  tulis  serta mengenal  sistem  kelas)  [14].  Atas  dasar itulah,  madrasah  secara  umum  telah mengalami  perubahan  definisi  yang  bukan lagi  hanya  sebagai  lembaga  pendidikan Islam  saja.  Lebih  jauh  dari  itu,  madrasah telah  bertransformasi  menjadi  lembaga pendidikan  seingkat  sekolah  dengan  ciri khas keagamaan (Islam) [8].
Dengan  SKB  3  Menteri  tersebut,  maka akan  terjadi  proses  integrasi  pendidikan umum  dan  pendidikan  Islam.  Dan  apabila hal tersebut dilaksanakan dengan menerapkan  paradigma  organisme,  maka pendidikan  Islam  yang  ada  di  Indonesia akan  mampu  membentuk  suatu  sistem yang  memiliki  kesatuan.  Integrasi  tersebut diharapkan  akan  mampu  menghapuskan adanya dikotomi keilmuan dan mengembangkan  pandangan  dan  semangat
hidup  Islam  yang  Islami.  Inovasi  tersebut diharapkan akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai  ilmu  pengetahuan,  nilai-nilai agama serta etik. Sehingga dapat melahirkan  genenasi  penerus  bangsa  yang memiliki  kecakapan  dalam  penguasaan IPTEK  (ilmu  pengetahuan  dan  teknologi), kematangan  profesional,  serta  memiliki khazanah  pengetahuan  agama  dan  nilai spiritualitas  yang  dijadikan  pedoman hidup.

## SIMPULAN
Lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia sebelum abad 19 masih bersifat tradisional dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Agama Islam diajarkan melalui    masjid,  surau,  langgar,  madrasah dan  pesantren.  Lahirnya  Madrasah  di Indonesia  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor, yaitu sebagai gerakan pembaruan di Indonesia,  adanya  ghirah  untuk  kembali pada  Al-qur’an  serta  Sunnah,  serta  adanya pengaruh sistem pendidikan Barat.
Madrasah  telah  melalui  perjalanan  yang panjang.  Sebelum  tahun  1974,  madrasah belum  tercatat  sebagai  bagian  dari  sistem pendidikan  Nasional,  namun  baru  bersifat otonom  dibawah  naungan  Departemen Agama.  Tahun  1975  menjadi  titik  balik bagi  madrasah  dengan  lahirnya  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Menteri Agama  dengan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri
Lahirnya  SKB  3  Menteri  menjadi  sebuah inovasi  dan  transformasi  dalam  bidang Pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Melalui SKB  3  Menteri,  madrasah  semakin  eksis dengan  adanya  pengakuan  madrasah  di sistem pendidikan Nasional sebagai lembaga  pendidikan  yang  setara  dengan sekolah umum. SKB 3 Menteri ini menjadi sebuah  sebuah  inovasi  dimulainya  babak baru  dalam  sistem  Pendidikan  Islam  di Indonesia.  Terobosan  tersebut  di  antara adalah  dari  aspek  kurikulum  (tidak  hanya
materi diniyah saja, melainkan juga materi umum), metode pengajaran (metode pengajaran  yang  lebih  variatif  tidak  hanya terbatas  pada  ceramah  dan  hafalan  saja), serta  aspek  sarana  dan  prasarana  (mulai memakai  meja  kursi,  papan  tulis  serta mengenal sistem kelas).
Melalui  SKB  3  Menteri  ini,  lembaga pendidikan  Islam  khususunya  madrasah dikembangkan
untuk pemerataan kesempatan, serta peningkatan mutu pendidikan Islam. Lulusan  madrasah mempunyai  kesempatan  dan  peluang  yang sama  untuk  dapat  melanjutkan  studi  ke jenjang  yang  lebih  tinggi  maupun  untuk mendapatkan  pekerjaan  di  lembaga  resmi (baik  di  lembaga  pemerintahan  maupun perkantoran).
SKB  3  Menteri  juga  menjadi  sebuah langkah dalam transformasi sistem pendidikan di Indonesia, khususnya lembaga  madrasah.  SKB  3  Menteri menjadi langkah awal transformasi
lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia, terutama madrasah. Madrasah yang awalnya  merupakan  lembaga  pendidikan non  formal,  telah  bertransformasi  menjadi lembaga pendidikan formal yang kedudukannya  diakui  secara  resmi  di Sistem  Pendidikan  Nasional.  Lembaga yang  memiliki  legalitas  penuh  secara hukum,  sebagai  bagian  dari  Sistem Pendidikan  Nasional  dan  memiliki  posisi yang setara dengan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M.  Abdul.  “Sejarah  Lembaga- Lembaga Pendidikan Islam Nusantara,” Jurnal Islamic Education ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  14–33, 2017.
[2] A.  R.  Agusta. Inovasi  Pendidikan . Aceh: YPMZ, 2021.
[3] S.  A.  &  Y.  A.  B.  “SKB  3  Menteri dan  Implikasinya  pada  Pendidikan Agama  Islam”. Al-Fikr:  Jurnal
Pendidikan  Islam ,  vol.  8,  no.  1,  pp. 1–9, 2022.
[4] A. Nurhayati. “Fenomena Madrasah Pasca  SKB  3  Menteri  Tahun  1975 dan  Implikasinya  terhadap  Dunia Pendidikan Islam”. Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam , vol. 1, no. 2, pp. 133–134, 2013.
[5] A. Zuhdi. “Madrasah  sebagai
Tipologi Lembaga Pendidikan Islam Kajian  Tentang  Berbagai  Model Madrasah  Unggul”. Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran  Dasar ,  vol.  5,  no.  1, pp. 1–10, 2012.
[6] Suteja.  “Madrasah  vs  Sekolah”. Al- Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan  Islam ,  vol.  2,  no.  2,  pp. 108–132, 2017.
[7] A.  Azkia  Muhammad.  “Kajian Historis  Pengembangan  Pendidikan Islam  di  Indonesia”. Fikr:    Jurnal Islamic Education , vol. 1, no. 2, pp. 1–20, 2017.
[8] M.  D.  yahya.  “Posisi  Madrasah dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional di Era Otonomi Daerah”. Khazanah: Stui. Islam Dan Humaniora , vol. 12, no. 1, pp. 78–101, 2017.
[9] A. Amirullah. “Hubungan Islam dan
Politik di Indonesia Serta Implikasinya  Terhadap  Pendidikan
Islam”. Kreatif:    Studi  Pemikiran Pendidikan    Islam ,  vol.  13,  no.  12, pp. 166–182, 2018.
[10]  I.  Z.  Adibah.  “Dinamika  Lembaga Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Pada Masa  Orde  Baru  (1966-1998)”. Jurnal  inspirasi ,  vol.  4,  no.  2,  pp.
110–126, 2020.
[11]  H. Yuningsih.
“Kebijakan
Pendidikan Islam Masa Orde Baru”. Jurnal  Tarbiyah ,  vol.  1,  no.  1,  pp. 175–194, 2015.
[12]  Sudarsono.  “Kebijakan  Pendidikan Islam  di  Madrasah  (Pra  dan  Pasca SKB  3  Menteri  Tahun  1975  dan dalam  UU  Sisdiknas  No  20  Tahun 2003)”. Widya Balina , vol. 3, no. 6, pp. 1–24, 2018.
[13]  Rusyid  Ananda.  &  Amiruddin. Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi  Teknologi  dan  Inovasi Pendidikan. Medan: Widya Pustaka, 2017.
[14]  Suryana. “Growth and Development of  Madrasah  in  Indonesia”. Jurnal Alnufidah ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  34–53, 2018.