## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 195 Menyoal Kebebasan Beragama Dan  Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan

## 213
Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju  Pembangunan  Kota  Berkelanjutan  ( Comprehensive  Urban Planning  Based  On  Integrative  Law  Towards  Sustainable  Urban Development ) T. Nazaruddin

## 225 Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe

## 247
Peran  Organisasi  Regional  Dalam  Pemeliharaan  Perdamaian  Dan Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
269 Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan

## Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
Rony Saputra

## 289 Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas  Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) Muhammad Ashsubli

## 303 Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

## 313 Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar  Lampung
Upik Hamidah

## 327

## Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia
Nur Habibi

## 339
Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
353 Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal

## Wiwin Wintarsih Windiantina

## 365 Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa
Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015),pp.303-312,DOI: 10.15408/jch.v2i2.2321 .2015.3.2.303-312 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Urgensi Pembentukan Pengadilan khusus Agraria 

## Endah Sulatri dan Teguh Triesna Dewa
Moot Court Community (MCC) FSH UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: endah@yahoo.com\triesnadewa1@gmail.com
Abstract: the  importance  of  the  formation  of  Agrarian  Court. Article  24 Constitution  of  1945  stipulate  that  judicial  is  a  free  and  independent  power  in order to enforce law and implement justice. To that reason, Supreme Court and the  Courts  under  these  jurisdictions  are  given  the  authority  to  pronounce decision to justice seekers. Since Indonesia is one of the biggest agrarian states in the world, the creation of agrarian court should be prioritised. This article analyse the  importance  of  the  formation  of  agrarian  court  and  step  to  be  taken  to implement it.
Keywords: Agrarian Court, Judicial Power, Law Enforcement
Abstrak: Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria. Pasal 24 UUD 1945 berbunyi,  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  dan mandiri untuk  menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, Mahkamah Agung dan  lembaga  peradilan  yang  ada  dibawahnya  dimandati  sebagai  pemutus sengketa  bagi  pencari  keadilan.  Mengingat  negara  Indonesia  juga  merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia, keadilan dalam bidang agraria sudah selayaknya  mendapatkan  perhatian  melalui  pembentukan  pengadilan  ini. Tulisan ini menganalisis perlunya pembentukan pengadilan khusus agrarian dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk merealisasikannya.
Kata Kunci : Pengadilan Khusus Agraria, Kekuasaan Kehakiman, Penegak Hukum.
DOI: 10.15408/jch.v2i2.2321
 Naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015.
304 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.

## Pendahuluan
Dalam  kerangka  hukum  internasional, Universal  Declaration  of  Human  Rights tahun  1948,  telah  dikukuhkan  perjanjian  internasional  (1996)  mengenai  Hak-Hak Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  (HESB).  Pasal  11  ayat  2  dari  HESB  mengisyaratkan bahwa  sebuah  negara  yang  mengabaikan  reformasi  agraria,  dianggap  telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berangkat dari pemikiran global tersebut  Reformasi  Agraria  juga  menjadi  sebuah  agenda  penting  yang  tidak  dapat diabaikan  termasuk  Indonesia  selaku  negara  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai HAM. 1
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) disebutkan bahwa pengertian agraria secara luas menyebutkan bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan  merupakan  kekayaan  nasional.” 2 Sedangkan  menurut  doktrin,  Subekti menyatakan  “Hukum  agraria  adalah  keseluruhan  daripada  ketentuan-ketentuan hukum,  baik  hukum  perdata,  maupun  hukum  tata  negara  maupun  pula  tata  usaha negara  yang  mengatur  hubungan-hubungan  antara  orang  termasuk  badan  hukum, dengan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  dalam  seluruh  wilayah  negara  dan  mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut”.
Dari pengertian di atas agraria memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak hanya  terbatas  pada  permasalahan  tanah.  Dalam  bukunya  Boedi  Harsono menyatakan bahwa hukum agraria bukan merupakan satu perangkat bidang hukum melainkan  sekelompok  perangkat  bidang  hukum. 3 Namun  dalam  kenyataannya hukum  tanah  memiliki  porsi  yang  lebih  besar  dan  begitu  kompleks  dibandingkan dengan perangkat hukum yang lain seperti hukum pertambangan, air, perikanan, dan lain-lain.
Wacana  adanya  Pengadilan  Khusus  ini  menjadi  kencang  didengungkan setelah  semakin  terkikisnya  kepercayaan  publik  terhadap  kapasitas  pengadilan umum dalam penangangan kasus terkait dengan konflik agraria. Konflik yang begitu syarat dengan kepentingan ekonomi dan politik ini seringkali menempatkan rakyat di posisi  yang  lemah  dan  tidak  jarang  putusan  pengadilan  membuat  mereka  semakin tersudutkan  ketika  melawan  pihak  yang  lebih  kuat,  baik  pemerintah  atau  para kapitalis.
“Sadumuk bathuk senyari bumi, dibelani kanthi pecahing dada lan wutahing ludira”, soal tanah adalah soal kehidupan, dan soal hak atas tanah yang disikapi sebagai soal hidup dan mati. Ungkapan istilah jawa di atas menunjukkan bahwa persoalan tanah menjadi  permasalahan  yang  begitu  sensitif  dan  krusial.  Senada  dengan  ungkapan yang  disampaikan  oleh  Cristoper  Colombus  (1492)  yang  menyatakan  bahwa  “siapa
1 Catatan redaksi, Bahaya Laten Sengketa Tanah dalam Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3/April 2011.
2 Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 8.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 305
mengusai  tanah,  ia  menguasai  pangan,  atau  ia  menguasai  sarana-sarana  kehidupan, siapa mengusai sarana kehidupan, ia menguasai manusia”. 4
Konfilk  terkait  agraria  khususnya  dalam  hal  ini  tanah  merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut 3 dimensi terpenting, yaitu politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Permasalahan  agraria  ini  bahkan  tidak  hanya  bersifat horizontal  melainkan  juga  bersifat  vertikal  dengan  tidak  jarang  masyarakat  harus berhadapan  dengan  penguasa.  Sehingga  terjadi  kontestasi  yang  tidak  seimbang  dan menempatkan masyarakat di posisi yang lemah.
“Negara Indonesia adalah negara hukum” inilah yang tercantum dalam Pasal 1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  ( UUD )  1945. 5 Hal  ini  menunjukkan  bahwa Indonesia  adalah  negara  yang  dijalankan  bukan  hanya  dengan  kekuasaan  semata. Namun  hal  ini  seringkali  tidak  tercermin  dalam  setiap  penyelesaian  kasus  agraria. Semangat  UU  5/1960  dengan  panca  program  agraria  yang  salah  satunya  adalah menghentikan adanya exploitation de I’ homme par I’homme. Namun, kini masih menjadi sebatas  wacana.  Dulu  konsep  ini  dimaknai  dengan  penindasan  atas  penguasaan penjajah  namun  berbeda  dengan  sekarang,  yang  kini  terjadi  rakyat  harus  sengsara karena  pengusaan  oleh  para  kapitalis  dan  adanya  paradigma  membangun  dengan menyengsarakan. 6
Menurut  Franz  Magnis  Suseno  terkait  dengan  tujuan  negara  dinyatakan bahwa tugas negara adalah untuk mendukung dan melengkapkan usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan  baik  dan  seadil  mungkin,  maka  tujuan  negara  adalah  penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. 7
Hasrat  untuk  menguasai  tanah,  sumber-sumber  kehidupan  dan  sumber daya  alam  adalah  warisan  kelam  manusia  oleh  sifat  serakah,  rakus,  imperialis, monopolis,  dominasi,  dan  tabiat  merendahkan  harkat  dan  martabat  sesama,  serta hilangnya  nurani  sebuah  bangsa  manusia  dengan  cara  menjajah  sesama  bangsa. Sederet  konflik  yang  dipicu  sengketa  atas  hak  kepemilikan  tanah  dapat  dirangkum sebagai pengalaman pahit dan tidak seharusnya terjadi seperti:  konflik tanah waduk Kedung  Ombo,  kasus  Tanah  Alas  Tlogo,  konflik  tanah  Meruya,  bentrok  warga dengan TNI akibat sengketa tanah Meunasah Kulam Aceh Besar dan masih banyak di tempat lainnya.
Konflik-konflik  yang  terus  bergulir  tersebut  membuktikan  bahwa permasalahan  agraria  adalah  masalah  yang  sangat  rawan  dan  membutuhkan perhatian  khusus  dari  Pemerintah.  Adanya  wacana  untuk  membentuk  Pengadilan Khusus  Agraria  dianggap  sebagai  langkah  untuk  menunjang  Reformasi  Agraria sebagaimana  menjadi  cita-cita  dalam  TAP  MPR  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  (TAP  MPR  IX/2001).  Namun
4 Catatan redaksi, Bahaya Laten Sengketa Tanah dalam Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3/April 2011.
5 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
6 Ahmad Sodiki, Paradigma (negara) Membangun dengan Menyengsarakan  Orang Lain dalam Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3/April 2011. h. 13.
7 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 57.
pembentukan  Pengadilan  Khusus  Agraria  bukanlah  hal  yang  secara  instan  dapat terealisasi, terdapat banyak pro-kontra serta banyak hal yang harus dipertimbangkan atas wacana ini.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari  website  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  sampai  dengan  September  2013  terdapat setidaknya  4223  kasus  pertanahan  sebanyak  47,69%  (2014  kasus)  terselesaikan  dan sisanya 2209 kasus masih tersisa dan menunggu untuk diproses. 8 Dalam pidato yang disampaikan  oleh  Hendarman  Supandji  selaku  kepala  BPN  pada  peringatan  Hari Agraria  Nasional  ke-54  di  Jakarta  24  September  2014,  juga  disebutkan  sejak  tahun 2012 terdapat ± 10.000 kasus dan di tahun 2014 tersisa ±1.900 kasus termasuk sengketa yang  berpotensi  konflik  strategis  dan  berpotensi  menimbulkan  dampak  luas.  Data tersebut  di  atas  menunjukkan  tingginya  potensi  konflik  pertanahan  di  seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai kilas sejarah, Indonesia pada masa akhir kepemimpinan Ir. Soekarno telah dibentuk Pengadilan Landreform yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 21 Tahun  1964.  Pengadilan  ini  pada  masa  lalu  ditujukan  untuk  menjawab  persoalan penetapan tanah-tanah yang menjadi objek Landreform dan kemudian terkait dengan ketepatan  dalam  pembagiannya.  Karena  itu,  Pengadilan Landreform berwenang mengadili  perkara-perkara  perdata,  pidana,  dan  administratif  yang  timbul  akibat pelaksanaan program Landreform. 9
Namun  pergantian  Rezim  Orde  Lama  berganti  dengan  Rezim  Orde  Baru turut  menghapuskan  eksistensi  Pengadilan Landreform ini  di  Indonesia.  Melalui Undang-Undang  No.  7  Tahun  1970  tentang  Penghapusan  Pengadilan Landreform , Pengadilan Landreform ini  secara  legalitas  dicabut.  Akibatnya  semua  persoalan sengketa  agraria  dikembalikan  di  bawah  kewenangan  pengadilan  umum.  Hal  yang kemudian  muncul  di  lapangan  akibat  hal  ini  adalah  terjadinya  kelambanan Pemerintah  dalam  menangani  konflik  agraria,  Kelambanan  tindakan  ini  berujung kepada anarkisme sosial yang tidak jarang menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia.
Sejak  munculnya  Tap  MPR  IX/2001,  tema-tema  untuk  penyelesaian  konflik agraria sebagai bagian integral dari dijalankannya program Pembaharuan Agraria di Indonesia  kembali  mendapatkan  tempat  strategis.  Dalam  Pasal  5  Tap  MPR  IX/2001 dijelaskan bahwa arah kebijakan pembaharuan agraria adalah sebagai berikut:
a. Melakukan  pengkajian  ulang  terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  agraria  dalam  rangka  sinkronisasi kebijakan antar sektor;
b. Melaksanakan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan  tanah  ( Landreform )  yang  berkeadilan  dengan  memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;
8 http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi  diakses  pada Tanggal 15Mei 2015 Pukul 18.30 WIB.
9 Lihat  tulisan  Dianto  Bachriadi, Sengketa  Agraria  dan  Perlunya  Menegakkan  Lembaga  Peradilan Agraria yang Independen, Kertas Posisi KPA No. 002/1998, Bandung: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2001 (Cetakan ke-2), h. 14-21.
c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  secara komprehensif dan sistematis;
d. Menyelesaikan  konflik-konflik  yang  berkenaan  dengan  sumber  daya  agraria yang  timbul  selama  ini  sekaligus  dapat  mengantisipasi  potensi  konflik  di masa mendatang;
e. Memperkuat  kelembagaan  dan  kewenangannya  dalam  rangka  mengemban pelaksanaan  pembaruan  agraria  dan  menyelesaikan  konflik-konflik  yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi;
f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program  pembaruan  agraria  dan  penyelesaian  konflik-konflik  sumber  daya agraria yang terjadi. 10
Dari  TAP  MPR  IX/2001  tersebut  pembaharuan  agraria  memberikan  mandat yang  di  dalamnya  termasuk  terkait  dengan  penuntasan  konflik-konflik  di  ranah agraria,  baik  yang  telah  terjadi  maupun  yang  akan  ada.  Amanat  tersebut  menjadi sebuah  wacana  baru  tentang  bagaimana  tercapainya  penyelesaian  konflik  agraria yang  melembaga  guna  memberikan  keadilan  yang  sebesar-besarnya  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Mekanisme  penyelesaian  konflik  agraria  ini  yang  kemudian membawa  kita  pada  dua  pemikiran  yang  berbeda  terkait  dengan  cara  dan  lembaga yang bertugas melaksanakan amanat TAP MPR IX/2001.

## Pengadilan Khusus Agaria
Secara  hukum  Pengadilan  Khusus  Agraria  ini  mendapatkan  legalitas  sesuai dengan  Pasal  24  (1)  UUD  1945  “Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan”  dan  ditegaskan  dengan  ayat  (3)  Badan-badan  lain  fungsinya  berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.
Dalam  Pasal  1  angka  (8)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa  “Pengadilan  khusus  adalah  pengadilan yang  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara tertentu  yang  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan  badan  peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 1  angka  (8)  UU  48/2009  di  atas  memberikan  legalitas  untuk  dibuatnya  Pengadilan Khusus yang dibentuk berdasarkan atas undang-undang tak terkecuali di sini adalah legalitas untuk Pengadilan Khusus Agraria di bawah Mahkamah Agung.
Pengadilan  khusus  agraria  ini  diharapkan  menjadi  sebuah  langkah  nyata untuk  mewujudkan  pembaharuan  agraria  dan  memberikan  jaminan  atas  hak  asasi terkait  dengan  akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya  agraria  khususnya  tanah sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  “setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Dengan  adanya  pengadilan  agraria  ini
10 TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
diharapkan  terdapat  akses  masyarakat  untuk  mencapai  keadilan  di  bidang  agraria. Pengadilan  agraria  ini  nantinya  akan  terdiri  dari  tenaga-tenaga  hukum  yang  ahli  di bidang  hukum  agraria  yang  diharapkan  memberikan  kontribusi  nyata  dalam penyelesaian  konflik  agraria,  sehingga  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi masyarakat.
Sebagai  perbandingan  Pengadilan  Khusus  Agraria  ini,  dapat  dilihat pengadilan  serupa  seperti  di  Afrika  Selatan. 11 Berdasarkan Restitution  of  Land  Rights Act 22/1994 Afrika Selatan membentuk Comission on Restitution of Land Rights dan Land Claims  Court. Peraturan  ini  dibentuk  sebagai  langkah  Negara  Afrika  Selatan  untuk melakukan  Program Land  Restitution sebagai  upaya  untuk  memulihkan  hak-hak seseorang atau sekelompok atas sebidang tanah yang mereka kuasai tetapi diabaikan akibat  kebijakan  diskriminasi  rasial.  Namun  karena  rumitnya  proses  penyelesaian suatu  tuntutan,  proses  di  pengadilan  berjalan  lambat.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa dalam  3  tahun  berjalan  keberadaan  pengadilan  terdapat  16.000  kasus  yang  masuk, namun  hanya  5  yang  bisa  dimasukkan  ke  dalam  Pengadilan  Tanah  untuk  proses penetapan  hukumnya,  dan  setelah  4  tahun  berjalan  hanya  28  klaim  yang  dapat diselesaikan.

## Urgensi  Pengadilan  Khusus  Agraria  dalam  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi Asean
Masyarakat  ekonomi  Asean  merupakan  tantangan  bagi  negara  berkembang seperti  halnya  Indonesia,  barang  jasa  dan  orang  merupakan  subjek  utama  di  dalam persaingan  global  tersebut.  Di  mana  masyarakat  Indonesia  nantinya  harus  mampu bersaing  dengan  warga  negara  lainya  di  kawasan  Asean.  Investasi  dalam  bidang agraria  seperti  halnya  bidang  perkebunan,  persawahan  bahkan  pabrik  dan perumahan  merupakan  hal  yang  sangat  memungkinkan  menjadi  pemicu  terjadinya sengketa  agraria,  mengingat  Indonesia  juga  merupakan  salah  satu  negara  agraris terbesar  di  dunia. 12 Sehingga  perlu  adanya  sebuah  pengadilan  yang  benar-benar memiliki  kompetensi  dalam  bidang  agraria  yang  tetap  mempertahankan  prinsip beracara cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini perlu dilakukan mengingat daya saing  warga  negara  Indonesia  yang  belum  terlalu  tinggi  dalam  menghadapi  MEA, hadirnya  pengadilan  khusus  agraria  menjadi  sebuah  pilihan  dalam  penyelesaian sengketa  dengan  biaya  murah  dan  cepat  bagi  warga  negara  Indonesia  yang bersengketa  dengan  warga  negara  lain  tanpa  harus  menyelesaikannya  melalui  jalur arbitrase dengan penyelesaian sengketa yang berbiaya mahal.
Dalam  kegiatan  bernegara  kedudukan  kekuasaan  kehakiman 13 seperti pengadilan  khusus  agraria  nantinya  bersifat  sangat  khusus.  Dalam  hubungan  yang
11 Dianto  Bachriadi, Konflik  Agraria  dan  Restitusi  Tanah  di  Afrika  Selatan, dalam  Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konflik Agraria, Hasil Lokakarya Persiapan Menuju Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agaria, Maret 2014. h. 33.
12 Firman  Muntaqo,  dalam  ringkasan  disertasinya  “ Harmosisasi  Hukum  Investasi  Bidang Perkebunan ” Universitas Diponegoro, 2011, h. X.
13 Pasal  24  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 309
bersifat  triadik  ( triadic  relation )  antara  negara  ( state ),  pasar  ( market ),  dan  masyarakat madani ( civil  society ) 14 di mana kedudukan  hakim pengadilan agararia harus berada sebagai  penyeimbang.  Dengan  demikian  ditengah  derasnya  arus  pasar  ekonomi global  dalam  MEA  pengadilan  khusus  agraria  dapat  menjadi  sebuah  pilar  utama dalam penegakan hukum agraria guna menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa agraria.
Urgensi  Pengadilan  Khusus  Agraria  ini  dipertegas  dalam  Pasal  5  ayat  (1) huruf  d  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor: IX/MPR/2001  Tentang  Pembaruan  Agraria  Dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam terkandung  urgensi  penting  untuk  membentuk  pengadilan  khusus  agraria  sebagai upaya  untuk  menyelesaikan  konflik-konflik  yang  berkenaan  dengan  sumber  daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang  guna  menjamin  terlaksananya  penegakan  hukum.  Selain  itu,  akses terhadap keadilan akan terpenuhi secara sempurna ketika pengadilan khusus agraria terbentuk. Hal ini dikarenakan sengketa agraria bukan hanya sengketa dalam bidang administrasi semata, tetapi juga dalam bidang keperdataan. Pengadilan agraria tidak saja  untuk  kepentingan  kekinian  dalam  menyelesaikan  konflik (conflict  resolution) , tetapi  juga  memiliki  kepentingan  untuk  mengurangi  dan  mengantisipasi  konflik agraria di masa depan (conflict prevention) . 15
Pengadilan  khusus  agraria  akan  menjamin  terpenuhinya  dua  hak konstitusional  warga  negara,  yaitu  perlindungan  hukum  yang  adil  dan  perlakuan yang  adil  di  hadapan  hukum.  Perlindungan  hukum  yang  adil  diwujudkan  oleh Peradilan Agraria melalui fungsinya sebagai wadah yang memberikan perlindungan hukum  bagi  warga  masyarakat  yang  tersangkut  dengan  masalah  agraria  atau pertanahan,  dan  pemenuhan  dari  prinsip  keadilan  terdapat  dalam  proses penyelesaian  sengketa  agraria.  Penyelesaian  sengketa  yang  selama  ini  dilaksanakan secara  teknis  administratif  dilaksanakan  oleh  aparat  pemerintah  yang menitikberatkan  pada  kebenaran  formil  akan  diganti  dengan  penyelesaian  sengketa melalui lembaga peradilan yang menitikberatkan pada kebenaran materiil. Selain itu, jaminan  perlakuan  yang  adil  di  hadapan  hukum  akan  diwujudkan  melalui  proses peradilan  yang  meletakkan  para  pihak  yang  bersengketa  dalam  kondisi  sederajat melalui proses pembuktian yang tidak menitikberatkan pada kebenaran formil, tetapi kebenaran  materiil.  Penyelesaian  sengketa  agraria  yang  selama  ini  dilaksanakan cenderung  berpihak  pada  pemilik  modal  (pihak  yang  kuat  secara  ekonomi)  sebagai akibat digunakannya pencarian kebenaran formil, karena pada pemilik modal (pihak
hukum  dan  keadilan.  Berdasarkan  rumusan  pasal  tersebut,  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman digunakan untuk menjamin dua hal, yaitu penegakkan berdasarkan hukum (rule by law) dan  akses  terhadap  keadilan (access  to  justice). Dalam  konteks  ini,  hukum  bukan merupakan  institusi  yang  absolut  dan  final,  melainkan  sangat  bergantung  pada  bagaimana manusia  melihat  dan  menggunakannya.  [Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). h 89].
14 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II ,  Sekjen  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Juli 2006, h. 47.
15 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdbb15712c13/peradilan-agraria-, diakses 7 Juni 2015 pukul 21.05 wib.
yang kuat secara ekonomi) cenderung dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan daripada petani dan masyarakat/masyarakat adat. Oleh karena itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan  pengadilan  khusus  agraria  merupakan salah  satu  bentuk  pemenuhan  hak  asasi  manusia  sebagaimana  yang  terkandung dalam  Pasal  28  D  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

## Hambatan Pembentukan Pengadilan Agraria
Keberadaan  kasus  agraria  khususnya  di  bidang  tanah  di  Indonesia  banyak membawa  opini  bahwa  agenda  penyelesaian  kasus  dengan  menggunakan  lembaga pengadilan  khusus  menjadi langkah yang tepat untuk diambil.  Namun tidak semua pihak berdiri di posisi yang sama dalam hal ini.
Sebagaimana  dikutip  dari  pendapat  dari  Maria  S.W.  Sumardjono  dalam memberikan  masukan  dalam  RUU  Pertanahan  menyatakan  bahwa  pembentukan pengadilan  khusus  pertanahan  belum  diperlukan,  hal  ini  disebabkan  karena ketidakjelasan kompetensi yuridis pengadilan khusus ini. Perkara perdata dan pidana terkait  masalah  pertanahan  diadili  di  Pengadilan  Negeri,  sedangkan  perkara pertanahan  yang  bersifat  adminitratif  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Lebih  lanjut  Maria  S.W.  Sumardjono  menambahkan  dalam  hal  ini mengusulkan  pembentukan  kamar  pertanahan  dalam  lingkup  peradilan  umum dengan mendiskusikan hal ini dengan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan agar bila dalam satu kasus pertanahan meliputi aspek perdata, pidana, dan tata usaha negara, perkara  ini  dapat  diputus  secara  komprehensif,  sehingga  dapat  dieksekusi. Sedangkan  terkait  dengan  konflik  agraria  tanah  pada  khususnya  yang  bersifat extraordinary dibutuhkan  keberadaan  Komisi  Nasional  Penyelesaian  Konflik  Agaria dalam rangka implementasi transactional justice. 16
Jika  dilihat  dalam  semangat  reformasi  agraria  dalam  TAP  MPR  IX/2001 permasalahan  tidak  hanya  terbatas  pada  penuntasan  konflik  saja,  melainkan  juga kaitannya  dalam  mensinergikan  peraturan-peraturan  terkait  agraria  dengan  UU 5/1960.  Sinergi  antara  peraturan  penting  karena  peraturan-peraturan  tersebut merupakan  bagian  dari legal  substance yang  menjadi  landasan  penyelenggaraan  di bidang agraria.
Dalam  konteks  ini  penyelesaian  kasus  melalui  pembentukan  Pengadilan Agraria  dinilai  belum  urgen.  Namun  hal  lain  yang  perlu  menjadi  perhatian  adalah seluruh  aspek    yang  telah  ada  meliputi  3  aspek  utama  meliputi legal  substance,  legal structure, dan legal culture. Ketiga aspek ini merupakan bagian dari teori sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meil Friedman 17 yaitu: a). Legal substance, dalam hal ini perlunya upaya untuk mensinergikan UU terkait dengan agraria dengan UU 5/1960
16 Laporan Singkat Panja RUU tentang Pertanahan Komisi II DPR RI.
17 Lawrence  Meil  Friedman, Law  and  Society;  and  Introductions, (Prencite-Hall  Foundations  of Modern Sociology Series, Englewood Cliffts, Standford University, New Jersey, 1979), h. 7.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 311
selaku umbrella  act;  b).  Legal  structure, diperlukannya  lembaga  yang  menjadi pendukung bekerjanya sistem hukum; c). Legal culture, terkait dengan budaya, nilai- nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum.
Sinergi  ketiga  aspek  tersebut  diharapkan  memberikan  dampak  yang  nyata bagi  penyelesaian  setiap  kasus  agraria.  Selain  itu  menjadi  fungsi  preventif  untuk kasus-kasus agraria yang mungkin timbul di kemudian hari.

## Penutup
Reformasi  agraria  merupakan  amanat  yang  ada  dalam  UU  5/1960  dan ditegaskan  kembali  dalam  TAP  MPR  IX/2001.  Reformasi  agraria  ini  juga  meliputi penyelesaian kasus agraria khususnya kasus mengenai pertanahan.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari  website  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  sampai  dengan  September  2013  terdapat setidaknya  4223  kasus  pertanahan  sebanyak  47,69%  (2014  kasus)  terselesaikan  dan sisanya  2209  kasus  masih  tersisa  dan  menunggu  untuk  diproses.  Tingginya  angka konflik  pertanahan  tersebut  membuktikan  urgensi  pembentukan  khusus  pengadilan agraria,  terlebih  kompetensi  para  hakim  di  pengadilan  umum  dianggap  kurang menguasai  hukum  agraria,  sehingga  keadilan  yang  diinginkan  masyarakat  banyak menemukan kekecewaan.
Di  sisi  lain  hambatan  terbentuknya  pengadilan  agraria  adalah  pendapat bahwa  pengadilan  khusus  agraria  bukanlah  hal  yang  urgen  saat  ini.  Hal  ini disampaikan oleh Maria S.W. Sumardjono dalam memberikan masukan dalam RUU Pertanahan  menyatakan  bahwa  pembentukan  pengadilan  khusus pertanahan  belum diperlukan.
Semangat  dalam  TAP  MPR  IX/2001  dapat  dimaknai  dengan  melakukan segala  upaya  preventif  dalam  kaitannya  konflik  agraria  bukan  hanya  dengan membuat  Pengadilan  khusus  agraria,  melainkan  juga  melakukan  penguatan  baik  di legal  substance,  legal  structure, dan legal  culture. Dan  langkah  yang  bisa  diambil  juga dengan  meningkatkan  kemampuan  perangkat  hukum  di  pengadilan  negeri khususnya  bidang  agraria.  Sehingga  siring  dengan  peningkatan  kompetensi diharapkan  meningkat  tingkat  kepuasaan  terhadap  pengadilan  negeri  dalam penyelesaian konflik agraria.

## Pustaka Acuan
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008.
Catatan  Redaksi. Bahaya  Laten  Sengketa  Tanah dalam  Jurnal  Desain  Hukum  Vol.  XI, No. 3/April 2011.
Sodiki,  Ahmad. Paradigma  (negara)  Membangun  dengan  Menyengsarakan  Orang  Lain dalam Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3/April 2011.
Huda, Ni’matul. Ilmu Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
312 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
Bachriadi, Dianto. Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Agraria yang  Independen,  Kertas  Posisi  KPA  No.  002/1998, Bandung:  Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2001 (Cetakan ke-2).
-------------. Konflik  Agraria  dan  Restitusi  Tanah  di  Afrika  Selatan, dalam  Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konnflik Agraria, Hasil Lokakarya Persiapan Menuju  Pembentukan  Komisi  Nasional  untuk  Penyelesaian  Konflik  Agaria, Maret 2014.
Friedman,  Lawrence  Meir. Law  and  Society;  and  Introductions, (Prencite-Hall Foundations  of  Modern  Sociology  Series,  Englewood  Cliffts,  Standford University, New Jersey, 1979)
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi diakses pada Tanggal 15Mei 2015 Pukul 18.30 WIB.

## Referensi perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.