## Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
Practice  of  Application  for  Marriage  Dispensation  in  Court  (Study  of  Supreme  Court Regulation Number 5 of 2019)
1 Mochammad Agus Rachmatulloh, 2 Chafidz Syafiuddin
1 Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2 Pengadilan Agama Malang
1 magusr@iainkediri.ac.id 2 chafidzsyafiuddin1@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* 18 September 2021
Revisi I*
15 Januari 2022
Revisi II* 30
April 2022 Disetujui* 15 Juni 2022
Usia  perkawinan  laki-laki  dan  perempuan  19  tahun.  Terjadi penyimpangan  usia,  baru  dapat  dilaksanakan  setelah  mendapatkan dispensasi  kawin  dari  pengadilan.  Permohonan  dispensasi  kawin  tiap tahun terjadi peningkatan signifikan. Hubungan antara calon mempelai dekat  dan  takut  terjerumus  perbuatan  terlarang,  alasan  yang dikemukakan.  Jumlah  perkara  tinggi,  guna  mengantisipasi  disparitas penanganan perkara, proses mengadili belum diatur jelas dan rinci, agar penyelenggaraan  peradilan  berjalan  lancar,  Ketua  Mahkamah  Agung menetapkan PMA Nomor 5 Tahun 2019. Terdapat ketentuan baru tentang tata  cara  berperkara  yang  berbeda  dengan  sebelumnya.  Perkawinan anak  melalui  dispensasi  kawin  penting  untuk  diketahui  dan  menarik dibahas,  bagaimana  praktik  permohonan  dispensasi  kawin  di pengadilan.  Metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer PMA Nomor 5 Tahun 2019. Permohonan  dispensasi  kawin  didasarkan  alasan  mendesak,  disertai bukti  pendukung  dan  mendengarkan  semua  pihak  berkepentingan. Pemeriksa  hakim  tunggal,  klasifikasi  memiliki  surat  keputusan  hakim anak.  Dalam  pemeriksaan  tidak  boleh  memakai  atribut  persidangan, menggunakan bahasa dan metode mudah dipahami anak. Pertimbangan hukum  yang  harus  tertuang  dalam  penetapan,  sudah  memberi  nasihat dan  mendengar  keterangan  pihak  berkepentingan,  apabila  tidak dilakukan berakibat penetapan batal demi hukum.
Kata  Kunci:  Dispensasi  Kawin,  Pengadilan,  Peraturan  Mahakamah Agung
The  age  of  marriage  for  men  and  women  is  19  years.  There  is  an  age deviation,  it  can  only  be  implemented  after  obtaining  a  marriage dispensation  from  the  court.  There  has  been  a  significant  increase  in applications for dispensation from marriage every year.  The relationship between the prospective bride and groom is close and the fear of falling into  forbidden  acts,  the  reasons  given.  The  number  of  cases  is  high,  in order to anticipate disparities in the handling of cases, the trial process
Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin
has not been clearly and in detail, so that the administration of justice runs  smoothly,  the  Chief  Justice  of  the  Supreme  Court  stipulates  PMA Number 5 of 2019. There are new provisions regarding the procedure for litigation  which  is  different  from  the  previous  one.  Child  marriage through  marriage  dispensation is important to  know and  interesting to discuss, how is the practice of applying for a marriage dispensation in court. The normative legal research method, with a statutory approach, is the primary legal material for PMA Number 5 of 2019. The application for dispensation for marriage is based on urgent reasons, accompanied by supporting evidence and listening to all interested parties. The single judge examiner, the classification has a child judge's decision letter. In the examination, it is not allowed to use trial attributes, use language and methods that are easy for children to understand. Legal considerations that must be contained in the determination, have given advice and heard information from interested parties, if not carried out, the decision will be null and void.
Keywords: Marriage Dispensation, Court, Supreme Court Regulation

## A. PENDAHULUAN
Salah satu karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri dan jaga adalah anak. Anak mempunyai kedudukan, harkat dan martabat, serta hak sama dalam tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Semua keputusan  maupun tindakan perihal  anak yang dilakukan oleh semua lembaga maupun institusi, dari yang terendah (keluarga) sampai tertinggi (negara), sosial atau komersil, negeri atau swasta, penguasa  administratif  atau  badan  legistalif,  lembaga  peradilan  atau  yudikatif,  harus dilakukan  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  sebagaimana  termuat  dalam  Konvensi tentang Hak-Hak Anak. 1
Anak menurut Undang-Undang Perkawinan adalah mereka yang belum mencapai umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan,  ada  di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan jika anak tersebut  tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  maka  anak  tersebut  berada  di bawah kekuasaan wali 2 . Dalam peraturan lain dijelaskan tentang definisi anak yang pada intinya  bahwa  anak  adalah  seseorang  (manusia)  yang  belum  atau  di  bawah  usia  18 (delapan belas) tahun, belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah untuk kepentingannya 3 .
Dalam  hal  perkawinan,  ditentukan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  bagi mereka  yang  telah  memenuhi  syarat  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan
1 Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi Konvensi tentang Hak-hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ), sebagaimana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.
2 Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Lihat juga pasal 1 ayat (3), (4), (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Lihat juga pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
perundang-undangan.  Diantara  persyaratan  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  adalah  berkaitan  dengan  usia perkawinan,  batas  minimal  usia  menikah  bagi  calon  mempelai  laki-laki  maupun perempuan harus telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. 4
Bagi  mereka  yang  telah  memenuhi  syarat  usia,  maka  perkawinan  dapat dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Akan  tetapi,  bagi  yang  belum  memenuhi persyaratan  usia,  maka  perkawinan  tetap  dapat  dilangsungkan  setelah  mendapat dispensasi  kawin dari pengadilan. Dispensasi  kawin adalah pemberian izin  kawin oleh pengadilan  kepada  calon  suami  maupun  calon  istri  yang  belum  genap  berusia  19 (sembilan  belas)  tahun  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Orang  tua/wali  calon mempelai  laki-laki  dan/atau  perempuan  yang  belum  mencapai  batas  usia  minimal perkawinan  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  ke  pengadilan,  Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.
Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan agar calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan  yang  belum  mencapai  batas  usia  minimal  dibolehkannya  kawin,  tetap  bisa malangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin ke pengadilan diajukan atas alasan  mendesak  dengan  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup.  Mendengarkan keterangan  Pemohon  (orang  tua/wali  anak),  anak  yang  dimintakan  dispensasi,  orang tua/wali  calon  suami/istri,  dan  calon  suami/istri.  Pengadilan  memberikan  dispensasi kawin  harus  berdasar  semangat  mencegah  perkawinan  anak  dengan  pertimbangan berbagai  aspek,  antara  lain:  emosional,  psikologis,  kesehatan,  agama,  moral,  adat  dan budaya, serta dampak lain yang dapat ditimbulkan. Pertimbangan tersebut dilakukan agar perkawinan yang terjadi tetap dapat mewujudkan keluarga yang tenang, tentram, damai, bahagia di dunia dan akhirat 5 .
Dispensasi  kawin  termasuk  dalam  kelompok  perkara  bidang  perkawinan, termasuk  dalam  kewenangan  mutlak  pengadilan.  Perkara  dispensasi  kawin  merupakan perkara  perdata  yang  diajukan  secara voluntair (permohonan).  Perkara  permohonan mempuyai  karakteristik  yang  berbeda  dengan  perkara contentiosa (gugatan). Karakteristik perkara permohonan antara lain: permasalahan bersifat kepentingan sepihak semata, diajukan  dengan  tidak ada sengketa dengan pihak lain, dan bersifat  satu  pihak atau ex-parte , tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. 6
Alasan  yang  sering  dikemukakan  dalam  permohonan  dispensasi  kawin  adalah hubungan diantara  calon mempelai laki-laki dengan calon  mempelai perempuan sudah sangat dekat, sehingga orang tua/wali takut dan khawatir jika anak-anak mereka tersebut semakin  terjerumus  ke  dalam  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  moral  atau  agama. Dalam  mengadili  perkara  permohonan  dispensasi  kawin,  pengadilan  sering mempertimbangkan  antara  dua  kemudharatan,  kemudharatan  yang  terjadi  akibat
4 Revisi  terkait  usia  perkawinan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 adalah  merupakan  amanat  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  tanggal  13 Desember 2018.
5 Dalam Al-Quran disebut sakinah mawaddah dan rahmah , Q.S. Al-Rum (30): 1.
6 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta:  Sinar Grafika, 2008, Cetakan ketujuh), h. 29.
Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin
perkawinan di usia masih anak-anak (nikah dini) dengan kemudharatan yang akan terjadi apabila dispensasi kawin tersebut ditolak. 7
Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di  Indonesia terhitung sangat  banyak,  bahkan  tiap  tahun  terjadi  peningkatan  yang  signifikan.  Dalam  laporan Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  tahun  2020,  menunjukkan  bahwa  jenis perkara dispensasi kawin untuk sisa tahun 2019 masih 1.077 perkara dan masuk tahun 2020 sejumlah 64.196 perkara, sehingga total beban perkara dispensasi kawin tahun 2020 sejumlah 65.273 perkara. 8
Melihat jumlah perkara yang sangat tinggi, dan untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, serta dikarenakan proses mengadili permohonan  dispensasi  kawin  belum  diatur  secara  jelas  dan  rinci,  guna  kelancaran penyelenggaraan  peradilan,  maka  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia menetapkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019) untuk diketahui dan diberlakukan bagi semua jenis perkara permohonan dispensasi kawin.
Ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk semua jenis perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang mengatur tentang perkawinan.
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tersebut,  terdapat sejumlah  ketentuan  baru  yang  mengatur  tata  cara  permohonan  disepensasi  kawin, terutama  pada  tahap  pemeriksaan  perkara  yang  berbeda  dengan  sebelumnya.  Hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin perlu melakukan pertimbangan yang matang dan komprehensif, tetap berdasar pada fakta hukum yang muncul dan digali dari berbagai aspek, serta juga dengan melibatkan anak yang dimohonkan dispensasi. 9 Dalam  mengadili  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  harus  menerapkan prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam berpikir dalam mengambil keputusan, guna terwujud putusan dan/atau penetapan yang berkeadilan bagi para pihak. Asas-asas yang harus dijadikan pedoman bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin  adalah:  Kepentingan  terbaik  bagi  anak;  Hak  hidup  dan  tumbuh  kembang; Penghargaan atas pendapat anak; Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; Non- diskriminasi;  Kesetaraan gender; Persamaan di  depan hukum; Keadilan;  Kemanfaatan; dan Kepastian hukum. 10
7 Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan” (15  Desember  2019),  h.  2, https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/274-pedoman- penanganan-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio- satria.html
8 Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI.,  “Laporan  Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020” (29 Januari 2021), h. 5, https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah
9 Musthofa dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, “Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak” (04 Februari 2021), h. 2, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag
10 Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
Tujuan dari diundangkannya peraturan tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi  kawin  adalah  guna:  (1)  Menerapkan  asas-asas  yang  telah  ditetapkan;  (2) Menjamin  pelaksanaan  sistem  peradilan  yang  melindungi  hak  anak;  (3) Meningkatkan tanggung  jawab  orang  tua/wali  dalam  rangka  pencegahan  perkawinan  anak;  (4) Mengidentifikasi ada atau tidak paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi  kawin;  dan  (5)  Mewujudkan  standarisasi  proses  mengadili  permohonan dispensasi kawin di pengadilan. 11
Perkawinan  anak  melalui  mekanisme  permohonan  dispensasi  kawin  adalah persoalan yang penting untuk diketahui oleh banyak orang. Sehingga menjadi menarik untuk dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana praktik permohonan dispensasi kawin di pengadilan (studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).

## B. METODE
Metode  kajian  dalam  artikel  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif. Menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  dengan  menelaah perundang-undangan  beserta  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  akan peraturan  tersebut.  Bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yaitu Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Didukung bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## C. PEMBAHASAN

## Permohonan
Dispensasi  kawin  termasuk  dalam  kelompok  perkara  bidang  perkawinan,  yang menjadi kompetensi/kewenangan absolut dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama  Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya (non-Muslim). Permohonan dispensasi kawin dimohonkan sesuai  daerah  hukum  yang  meliputi  domisili  (tempat  tinggal)  Pemohon.  Apabila  calon suami  dan  calon  istri  sama-sama  berusia  di  bawah  batas  minimal  usia  perkawinan  (19 tahun), maka permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali dari calon suami atau calon istri.
Perkara  dispensasi  kawin  merupakan  perkara  perdata  yang  diajukan  secara voluntair (permohonan). Permohonan dispensasi  kawin harus disusun berdasarkan dan dengan  memperhatikan  karakteristik  dari  perkara voluntair tersebut,  meliputi  identitas pihak/para pihak, posita yang kronologis dan jelas, dan petitum permohonan.
Identitas yang terdapat dalam perkara permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak, yaitu hanya Pemohon/Pemohon 1 dan 2, tidak ada istilah Termohon. Hal ini sesuai dengan karakteristik perkara voluntair , bahwa dispensasi kawin merupakan permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan hanya satu pihak.
Siapa  yang  berkedudukan  sebagai  Pemohon,  yang  berhak  mengajukan  perkara perihal permohonan dispensasi kawin adalah orang tua/wali. Orang tua yang dimaksud
Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin
adalah ayah dan/atau ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah  dan/atau  ibu  kandung  dari  calon  suami  maupun  istri.  Apabila  orang  tua  telah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh  salah  satu  orang  tua  yang  memiliki  kuasa  hak  asuh  terhadap  anak  berdasarkan putusan pengadilan.
Salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup atau yang diketahui keberadaannya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.  Yang  dimaksud  wali  adalah  orang  atau  badan  yang  dalam  kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
Sedangkan jika orang tua/wali berhalangan, maka permohonan dispensasi kawin dapat  diajukan  oleh  kuasa  hukum  berdasarkan  surat  kuasa  dari  orang  tua/wali  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terdapat perbedaan agama antara anak dengan orang tua/wali, maka permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. Akan tetapi dalam Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  tahun  2020  yang  dilaksanakan  tanggal  29 November  sampai  01  Desember  2020,  dirumuskan  oleh  Kamar  Agama  bahwa  orang tua/wali  non  muslim  dapat  berkedudukan  sebagai  Pemohon. “Orang  tua/wali  yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.” 12
Posita permohonan  dispensasi  kawin  harus  memuat  landasan  hukum  dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan diajukan. Memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Ideal posita terdiri dari dua bagian: (1) Menguraikan  peristiwa atau  kejadian yang terjadi  sehingga mengajukan permohonan; dan (2) Menerangkan tentang hukum dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada permohonan. 13
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan  bahwa  permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan  terhadap ketentuan batas minimal  usia perkawinan  (19  tahun).  Permohonan  dispensasi  kawin  kepada  pengadilan  harus  karena alasan  sangat  mendesak  yang  dijadikan  dasar  permohonan  dengan  disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selain itu, juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
Kata  “penyimpangan”  mengandung  makna  bahwa  permohonan  hanya  dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua  belah  pihak  dari  calon  mempelai,  apabila  pihak  laki-laki  dan/atau  perempuan berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun makna permohonan harus memuat “alasan  sangat  mendesak”  adalah  permohonan  dispensasi  kawin  harus  menjelaskan
12 Huruf  C  angka  1  poin  b  Rumusan  Hukum  Kamar  Agama,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
13 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  di  Lingkungan  Peradilan  Agama (Jakarta: Prenada Media Group, 2005, Cetakan ketiga), h. 29.
kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. 14
Beberapa hal yang harus termuat dan diuraikan secara jelas, sistematis dan runtut dalam posita permohonan dispensasi kawin adalah: (1) Identitas anak kandung Pemohon yang akan menikah tetapi  kurang umur dan identitas calon  suami/istri; (2) Persyaratan untuk  melaksanakan  perkawinan  (baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam/peraturan perundang-undangan   yang  berlaku)  telah  terpenuhi  kecuali  syarat  usia  yang  belum mencapai umur 19  tahun; (3) Antara  anak Pemohon dan calon suami/istri tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan; (4) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui  rencana  perkawinan  dan  tidak  ada  pemaksaan;  (5)  Kondisi  psikologis, kesiapan dan kesehatan  anak untuk melangsungkan perkawinan dan membagun kehidupan rumah tangga  (misalnya:  sudah  siap  serta  memahami  hak  dan  kewajiban  bagi  seorang suami/kepala rumah tangga dan istri/ibu rumah tangga), serta penjelasan  pekerjaan dan penghasilan; (6) Keluarga Pemohon  beserta orang tua calon suami/istri telah merestui rencana  perkawinan  dan  tidak  ada  pihak  ketiga  yang  keberatan  atas  berlangsungnya perkawinan  tersebut;  dan  (7)  Menyebutkan  alasan  kenapa  sangat  mendesak  untuk dilangsungkan perkawinan meskipun usia belum cukup umur. 15
Beberapa alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan pada umumnya  hampir  sama,  antara  lain:  takut  terjerumus  hubungan  seks  bebas;  takut melanggar norma sosial/adat; takut melanggar norma agama; kedua calon pengantin telah lama  menjalin  hubungan  asmara  dan  saling  mencintai;  kedua  calon  pengantin  telah melakukan hubungan badan yang belum terikat  perkawinan yang sah;  calon  pengantin perempuan telah hamil; calon pengantin adalah anak yatim piatu yang ditinggal orang tua pasca  perceraian/tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  dengan  pasti;  dan  lain  sebagainya yang mungkin secara kasuistis ditemukan berbeda di setiap daerang masing-masing.
Dikaji lebih lanjut perihal alasan-alasan pengajuan di atas dalam kaitannya dengan pasal  7  Undang-Undang  Perkawinan  beserta  penjelasannya,  maka  tentu  akan mempersempit  peluang  dikabulkannya  permohonan  dispensasi  kawin  oleh  pengadilan. Karena  dengan  adanya  filter  yang  sangat  ketat,  maka  opsi  alasan  yang  tidak  dapat terbantahkan  dan  akan  dikabulkan  adalah  alasan  telah  berhubungan  badan  dan  telah hamil. 16
Petitum dalam  perkara  permohonan  harus  merupakan  permintaan  yang  bersifat declatoir (deklaratif),  berisi  pernyataan  atau  penegasan  tentang  suatu  keadaan  atau kedudukan  hukum  semata-mata.  Harus  dirinci  satu  persatu  tentang  hal-hal  yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan oleh pengadilan kepadanya, dan tidak dibenarkan petitum yang hanya berbentuk mohon keadilan saja. 17
Contoh petitum perkara  permohonan  dispensasi  kawin  yang  umum  digunakan dalam praktik peradilan: 18
14 Penjelasan pasal 7 ayat (2) atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
15 Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin”, Jurnal Asas , Vol. 12  No. 1 (2020), h. 153-154, Doi: https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133 .
16 Syamsul  Bahri,  “Dispensasi Kawin  Jelang  Dua  Tahun  Pasca  Perubahan  UU  Perkawinan”  (25 Mei 2021), h. 3, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag
17 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , h. 37-38.
18 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara  Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Yogyakarta: UII Pres, 2019, Edisi revisi), h. 304.
Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama __________ untuk menikah dengan __________;
3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  menurut  ketentuan  hukum  yang berlaku.

## Persyaratan
Persyaratan  administrasi  dalam  pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin meliputi: (1) Surat  permohonan pengajuan dispensai  kawin;  (2)  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  kedua/salah  satu  orang  tua/wali;  (3)  Fotokopi  Kartu  Keluarga;  (4)  Fotokopi Kartu  Tanda  Penduduk  atau  Kartu  Identitas  Anak  dan/atau  Akta  Kelahiran  Anak;  (5) Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atau  Kartu  Identitas  dan/atau  Akta  Kelahiran  calon suami/istri; dan (6) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih  sekolah  dari  sekolah  anak.  Akan  tetapi  apabila  persyaratan  tersebut  tidak  dapat dipenuhi, maka dapat menggunakan dokumen lain yang pada intinya menjelaskan tentang identitas orang tua/wali serta identitas dan status pendidikan anak.
Selain  beberapa  persyaratan  di  atas,  serta  menjadi  bukti  dikarenakan  “alasan sangat  mendesak”,  dan  guna  memenuhi  ketentuan  pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undnag Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, maka juga harus didukung dengan dokumen pendukung lain. Berupa surat  keterangan  dari  tenaga  kesehatan  yang  mendukung  pernyataan  orang  tua  bahwa perkawinan  tersebut  sangat  mendesak  untuk  dilaksanakan.  Serta  surat  pernyataan komitmen orang tua/wali anak yang menegaskan bahwa ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  amanat  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Anak  yang  menyatakan  bahwa “Orang  tua  berkewajiban  dan bertanggungjawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya;  c. Mencegah  terjadinya  perkawinan  anak;  dan  d.  Memberikan  pendidikan  karakter  dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.” 19
Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua persyaratan administrasi tersebut harus sudah bermaterai cukup dan di nazegelen di kantor pos. Serta surat yang asli harus ditunjukkan  kepada  Hakim  pada  saat  sidang  berlangsung  untuk  kemudian  dicocokkan dengan  aslinya.  Semua  dilakukan  agar  alat  bukti  tertulis  tersebut  secara  formil  dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. 20
Surat  permohonan  dispensasi  kawin  beserta  kelengkapannya  diajukan  kepada pengadilan  yang  berwenang.  Ditujukan  kepada  ketua  pengadilan  secara  tertulis,  dan ditandatangani  oleh  Pemohon  atau  kuasa  yang  sah.  Pemohon  buta  huruf,  tidak  bisa
19 Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang    Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
20 Diatur pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1888; Lihat juga pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
membaca  dan  menulis  dapat  mengajukan  permohonan  secara  lisan  dihadapan  ketua pengadilan, untuk kemudian dicatat oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk. 21 Panitera atau yang diberi tugas melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat  yang telah ditentukan,  berkas  permohonan  dikembalikan  kepada  Pemohon  untuk  dilengkapi. Apabila permohonan memenuhi syarat, maka Pemohon membayar panjar biaya perkara yang  besarnya  telah  ditentukan  oleh  pengadilan,  untuk  kemudian  mendapat  nomor registrasi  dan  didaftar  dalam  buku  induk  register  perkara  permohonan.  Bagi  Pemohon yang  tidak  mampu  secara  finansial  dapat  mengajukan  perkara  permohonan  dispensasi kawin secara prodeo (cuma-cuma).

## Pemeriksaan
Hakim  yang  memeriksa  dalam  permohonan  dispensasi  kawin  adalah  hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip umum, yang mengatur bahwa persidangan harus dilakukan oleh Majelis Hakim.
Klasifikasi hakim yang berhak mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim  Anak,  mengikuti  pelatihan  dan/atau  bimbingan  teknis  tentang  perempuan berhadapan  dengan  hukum  atau  bersertifikat  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi, apabila tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud, maka setiap Hakim yang ada pada pengadilan yang dituju dapat mengadili permohonan dispensasi kawin .
Dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, Hakim dan Panitera Pengganti tidak boleh memakai atribut persidangan (antara lain: toga bagi hakim dan jas bagi panitera pengganti). Selain itu, dalam persidangan hakim juga harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak.
Pada hari sidang pertama, Pemohon/Pemohon 1 dan 2 wajib hadir. Apabila tidak hadir,  maka  Hakim  harus  menunda  persidangan,  dengan  agenda  memanggil  kembali Pemohon/Pemohon 1 dan 2 secara sah dan patut. Apabila masih tidak hadir lagi pada hari sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.
Selain itu, Pemohon juga wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, orang tua calon suami/istri. Apabila Pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak sebagaimana yang telah ditentukan pada hari sidang pertama, maka  Hakim  menunda  persidangan  dan  memerintahkan  Pemohon  untuk  dan  agar  bisa menghadirkan pihak-pihak tersebut. Apabila dalam sidang kedua Pemohon masih tidak dapat  menghadirkan,  maka  Hakim  kembali  menunda  persidangan  dan  memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut kembali. Jika sampai sidang ketiga, Pemohon  masih  tidak  bisa  menghadirkan,  maka  permohonan  dispensasi  kawin  tidak dapat diterima. Kehadiran pihak-pihak yang harus hadir tersebut tidak harus pada sidang pertama, asalkan telah diberi batas maksimal sampai sidang ketiga atau telah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan.
21 Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, Revisi 2013), h. 61.
Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin
Dalam  persidangan,  Hakim  harus  terlebih  dahulu  dan  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan  nasihat  kepada  Pemohon,  anak  yang  dimintakan  dispensasi  kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Nasihat yang disampaikan tersebut bersifat imperatif, untuk memastikan bahwa mereka memahami risiko perkawinan terkait dengan  kemungkinan  berhentinya  pendidikan  anak  dalam  menempuh  wajib  belajar  12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis  bagi  anak,  serta  tingginya  potensi  perselisihan  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda dalam artikel berjudul “Praktek Hukum Acara Dispensasi  Kawin”  menjelskan  tentang  masing-masing  isu  yang  menjadi  bahan pemberian nasihat bagi seorang Hakim, yaitu: 22
1. Pendidikan,  menasihati  tentang  pentingnya  pendidikan  bagi  masa  depan  anak, pendidikan  merupakan  hak  dasar  anak  yang  harus  dipenuhi,  dan  dampak  negatif pernikahan dini terkait potensi putus sekolah anak;
2. Kesehatan, menyadarkan pihak terkait tentang kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil  ketika  organ  reproduksi  belum  siap,  serta  bahaya  tidak  hanya  bagi  sang  ibu tetapi juga bagi anak dalam kandungan;
3. Ekonomi, memahamkan pihak bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan, laki-laki mempuyai  tanggung jawab untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan istri  beserta anak-anaknya;
4. Sosial  dan  psikologis,  perkawinan  di  usia  anak  akan  menjadi  preseden  buruk  dalam masyarakat,  anak  tidak  lagi  bisa  mengekspresikan  diri  dan  berpikir  sesuai  dengan usianya, karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri;
5. Potensi  perselisihan,  pertengkaran  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, terdapat banyak tantangan, halangan dan rintangan akan muncul dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga calon suami  dan  istri  harus  siap  jiwa  dan  raga,  ekonomi,  sosial  dan  psikologis,  serta kesehatan.  Jika  keduanya  atau  salah  satu  tidak  siap  maka  akan  menjadi  pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang jika tidak dapat diselesaikan akan berujung pada perceraian.
Setelah pemberian nasihat sebagaimana di atas, dilanjutkan Hakim membacakan surat  permohonan  Pemohon,  jika  isi  tetap  dipertahankan  oleh  Pemohon  dan  tidak  ada perubahan,  maka  Hakim  melanjutkan  pemeriksaan  perkara.  Mendengarkan  keterangan sejumlah  pihak:  Pemohon  (orang  tua/wali  anak  yang  dimohonkan  dispensasi  kawin), anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali dari calon suami/istri.
Nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Hakim serta keterangan-keterangan yang  telah  diutarakan  dalam  persidangan  oleh  Pemohon,  anak  yang  dimintakan dispensasi kawin, calon  suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri tersebut harus dijadikan  pertimbangan  dalam  penetapan.  Apabila  Hakim  tidak  melaksanakan  dan memasukkan  dalam  pertimbangan,  maka  dapat  mengakibatkan  penetapan  batal  demi hukum.
Dalam  proses  pemeriksaan  perkara  di  persidangan,  saat  menggali  keterangan pihak-pihak tersebut, Hakim melakukan identifikasi tentang beberapa hal, meliputi: (1) Apakah  anak  tersebut  mengetahui  dan  menyetujui  rencana  perkawinan;  (2)  Kondisi
22 Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, Jurnal Asas , h. 160-161.
kesehatan,  psikologis  dan  kesiapan  anak  untuk  melangsungkan  perkawinan  dan membangun keluarga; dan (3) Paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau pemohon serta keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
Sebagai  bentuk  usaha  maksimal  dalam  melakukan  identifikasi,  Hakim  dalam pemeriksaan  perkara  harus  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  (1) Mempelajari dengan teliti dan cermat permohonan Pemohon; (2) Memeriksa kedudukan hukum Pemohon; (3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak dilakukan; (4) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; (5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; (6) Memperhatikan perbedaan  antara  usia  anak  dengan  calon  suami/istrinya;  (7)  Mendengar  keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri; (8) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari yang berwenang 23 ; (9) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan  fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan (10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, kesehatan, seosial, dan ekonomi.
Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim (dirasa perlu dan  dalam  hal  dibutuhkan)  dapat  melakukan:  (1)  Mendengar  keterangan  anak  tanpa kehadiran orang tua/wali; (2) Mendengar keterangan anak melalui audio visual jarak jauh di  pengadilan  setempat  atau  di  tempat  lain;  (3)  Menyarankan  agar  anak  didampingi pendamping; (4) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional,  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A),  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);  dan  (5)  Menghadirkan  penerjemah/orang  yang  bisa  berkomunikasi dengan anak.
Semua hukum acara perdata, baik di lingkungan peradilan umum maupun yang khusus di lingkungan peradilan agama, dalam proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin tetap berlaku sebagai pedoman dalam mengadili perkara permohonan dispensasi  kawin,  sepanjang  tidak  diatur  khusus  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan ketetuan tersebut, maka ketentuan hukum pembuktian dalam  perkara  perdata  baik  tentang  prinsip  umum  pembuktian,  jenis-jenis  alat  bukti sampai  batas  minimal  dan  kekuatan  pembuktian  tetap  berlaku  dan  dijadikan  pedoman hakim dalam menganalisa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Jika alat bukti tertulis dan  keterangan  para  pihak  yang  harus  didengar  keterangannya  dalam  pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin belum cukup, maka dapat ditambah dengan bukti saksi-saksi.
Perkara  permohonan  dispensasi  kawin  dapat  didaftarkan  dan  diproses  secara elektronik melalui e-Court, yang meliputi: e-Filling (pendaftaran perkara secara online di pengadilan), e-Payment (pembayaran  panjar  biaya  perkara  secara  online), e-Summons
23 Berdasarkan pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang dapat memberikan  rekomendasi  adalah  Psikolog,  Dokter/Bidan,  Pekerja  Sosial  Profesional,  Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)
Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin
(pemanggilan para pihak secara online), dan e-Litigation (persidangan secara online). 24 Sedangkan  informasi  dan  dokumen  perkara mulai  pendaftaran, register sampai dengan minutasi, dan pelaporan serta kearsipan dikelola secara terpadu dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

## Penetapan
Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi para  pihak  untuk  mencari  keadilan,  hal  ini  berarti  bahwa  seseorang  akan  dan  dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 25
Anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi komponen penting dalam perjalanan  sebuah  negara  dimasa  yang  akan  datang,  seyogyanya  anak  memperoleh perlindungan.  Setiap  perkara  yang  melibatkan  anak,  diwajibkan  mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan  pengasuhan,  perlindungan,  kesejahteran,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang  anak. 26 Sehingga  penetapan  permohonan  dispensasi  kawin  harus  dilakukan dengan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak, yang dilakukan secara komprehensif.
Pokok-pokok  pertimbangan  hukum  bagi  seorang  Hakim  yang  harus  tertuang dalam  penetapan  dispensasi  kawin  pasca  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu: 27
1. Pertimbangan Hakim sudah memberi nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali dari calon suami/istri;
2. Pertimbangan Hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, orang tua/wali anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua/wali dari calon suami/istri;
3. Pertimbangan tentang hasil dari identifikasi, apakah anak tersebut mengetahui dan menyetujui  rencana  perkawinan;  kondisi  kesehatan,  psikologis  dan  kesiapan  anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun keluarga; paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau orang tua/keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Pertimbangan  perihal  perlindungan  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sesuai peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  tidak  tertulis  dalam  bentuk  nilai-nilai hukum,  kearifan  lokal,  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;
5. Pertimbangan  tentang  alasan  sangat  mendesak,  keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan sangat  terpaksa harus  dilangsungkan perkawinan  dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup;
6. Pertimbangan tentang perkawinan anak Pemohon dengan calon suami/istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah (hubungan darah maupun sepersusuan)
24 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Lihat juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan Secara Elektronik.
25 Sudikno  Mertokusumo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1993), h. 2.
26 Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019; Lihat juga penjelasan pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
27 Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, Jurnal Asas , h. 65-167.
Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin
dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta tidak ada halangan lain baik terkait dengan  syarat  dan  rukun  perkawinan  maupun  syarat  administratif,  kecuali  belum mencapai umur 19 tahun;
7. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon beserta kekuatan pembuktiannya;
8. Pertimbangan  tentang  perumusan  fakta-fakta  hukum  yang  berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon suami/istri,  alat  bukti surat  dan keterangan  saksi-saksi, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan tidak bertentangan;
9. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madharat , serta ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang usia perkawinan dan dispensasi kawin;
10. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin, apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak atau tidak diterima.
Permohonan  dispensasi  kawin  bersifat voluntair ,  maka  produk  hukum  berupa penetapan.  Pengadilan  mempunyai  kewajiban  menyampaikan  salinan  kepada  pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. 28 Akan tetapi  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  luar  biasa,  dalam  praktiknya salinan  bisa  diterimakan  kepada  pihak  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama,  bahkan banyak yang bisa menerima setelah putusan/penetapan diucapkan.
Upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  oleh  Pemohon  apabila  tidak  puas  dengan penetapan dispensasi kawin tersebut, hanya dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi. 29

## D. PENUTUP Kesimpulan
Data permohonan dispensasi kawin di Indonesia sangat banyak, tiap tahun terjadi peningkatan signifikan. Jumlah perkara sangat tinggi dan untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara, serta karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur  secara  jelas  dan  rinci,  guna  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan,  maka Mahkamah  Agung  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin.  Terdapat  beberapa ketentuan  baru  yang  mengatur  tata  cara  pemeriksaan  perkara  permohonan  dispensasi kawin berbeda dengan sebelumnya.
Permohonan  dispensasi  kawin  ke  pengadilan  didasarkan  atas  alasan  mendesak, disertai bukti cukup, dan mendengarkan semua pihak berkepentingan. Harus didukung dengan  dokumen  pendukung,  berupa  surat  keterangan  dari  tenaga  kesehatan  yang mendukung  pernyataan  orang  tua/wali  bahwa  perkawinan  tersebut  sangat  mendesak untuk  dilaksanakan  dan  surat  pernyataan  komitmen  orang  tua/wali  anak  yang menegaskan bahwa ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
Hakim  yang  memeriksa  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  hakim  tunggal. Dengan  klasifikasi  memiliki  surat  keputusan  sebagai  hakim  anak,  mengikuti  pelatihan dan/atau  bimbingan  teknis  tentang  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  atau
28 Pasal  64  A  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor 7  Tahun 1989  tentang  Peradilan Agama;  Lihat  juga  Pasal  52  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
29 Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II , h. 138.
Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin
bersertifikat  sistem  peradilan  pidana  anak  atau  berpengalaman  mengadili  permohonan dispensasi kawin. Dalam pemeriksaan perkara, hakim dan panitera pengganti tidak boleh memakai atribut persidangan, serta harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak.
Pengadilan memberikan izin dispensasi kawin berdasarkan semangat mencegah perkawinan anak dengan pertimbangan aspek emosional, psikologis, kesehatan, agama, moral,  adat  dan  budaya,  serta  dampak  lain  yang  dapat  ditimbulkan.  Pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus tertuang dalam sebuah penetapan adalah hakim harus sudah  memberi  nasihat  dan  mendengar  keterangan  pihak-pihak  yang  berkepentingan, menyampaikan  hasil  identifikasi  anak,  serta  memperhatikan  perlindungan  dan kepentingan  terbaik  bagi  anak,  yang  apabila  kesemuanya  tidak  dilakukan  maka  dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum.
Penetapan  diambil  setelah  dilakukan  pertimbangan  yang  matang  dan komprehensif, tetap berdasar pada fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, serta juga dengan melibatkan anak yang dimohonkan dispensasi. Semua dilakukan agar terwujud penetapan yang berkeadilan bagi anak dan semua pihak berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi,  M.  Natsir. Hukum  Acara  Perdata:  Teori,  Praktik  dan  Permasalahannya  di Peradilan Umum dan Peradilan Agama . Edisi revisi. Yogyakarta: UII Pres, 2019.
Bahri,  Syamsul.  “Dispensasi  Kawin  Jelang  Dua  Tahun  Pasca  Perubahan  UU Perkawinan.” https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag (25  Mei 2021).
Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI.  “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.” https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah (29 Januari 2021).
Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) , Revisi 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
Hadaiyatullah, Syeh Sarip dan Nurul Huda. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin.”
Jurnal Asas , Vol. 12 No. 1, 01 Juli 2020. Doi:
https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133 .
Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata . Cetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Manan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  di  Lingkungan  Peradilan  Agama .  Cetakan ketiga. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
Mertokusumo,  Sudikno. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1993.
Musthofa, dan Ahmad Taujan Dzul Farhan. “Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi  Anak.” https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag (04  Februari 2021).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018.
Satria,  Rio.  “Dispensasi  Kawin  di  Pengadilan  Agama  Pasca  Revisi  Undang-Undang
Perkawinan.” https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/ (15 Desember 2019).
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2020  sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  129/KMA/SK/VIII/2019  tentang Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.