INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9803-9811 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Yuridis Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Di Perbankan
Cindy Meinike Tingehe 1 ✉ , Friend Henry Anis 2 , Deasy Soeikromo 3
Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi
Email: cindymtingehe@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  aspek  yuridis  terkait  eksekusi  objek  hak  tanggungan  sebagai konsekuensi dari kredit macet dalam sektor perbankan. Kredit macet merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan bank dan sistem perbankan secara keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada analisis proses eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh pihak bank ketika  debitur  gagal  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  kredit.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber hukum  yang  relevan,  termasuk  undang-undang  perbankan,  peraturan  perundang-undangan,  dan putusan pengadilan terkait. Hasil analisis menyoroti prosedur eksekusi hak tanggungan yang sah dan adil serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  kontribusi  positif  bagi  perbankan  dalam  menghadapi  tantangan  kredit  macet  serta memberikan panduan bagi para pihak terkait dalam menghadapi situasi tersebut secara hukum. Studi ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut terkait perbaikan regulasi atau kebijakan yang relevan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  keadilan  dalam  proses  eksekusi  hak  tanggungan  akibat kredit macet di perbankan.
Kata kunci: tanggungan, kredit,  macet.

## Abstract
This journal aims to examine the juridical aspects related to the execution of mortgage objects as a consequence  of bad loans  in  the  banking  sector.  Bad  credit is  a serious problem  that can  have a negative impact on the financial stability of banks and the banking system as a whole. This research focuses on analyzing  the  process  of  executing  mortgage  rights  carried  out by  the  bank when  the debtor fails to fulfill his obligations in paying credit. The research method used is normative legal research  by  collecting  data  from  various  relevant  legal  sources,  including  banking  laws,  laws  and regulations, and related court decisions. The results of the analysis highlight the legal and fair execution of mortgage rights as well as legal protection for all parties involved. The results of this study are expected to make a positive contribution to banks in facing the challenge of bad loans and provide guidance for related parties in dealing with this situation legally. This study can also be the basis for further research related to improving relevant regulations or policies to improve efficiency and fairness in the process of executing mortgages due to bad loans in banks.
Keywords: dependents, credit, bad

## PENDAHULUAN
Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mendapat pengaturan hukum yang super tahan lama (in kracht van gewisjde) yang dilakukan secara paksa oleh pihak yang melawan untuk keadaan tidak perlu menyesuaikan dengan sistem pelaksanaan putusan pengadilan (Zainal Asikin, 2016). Hukum acara perdata meliputi proses, rangkaian, atau tahapan persidangan sampai dengan putusan atau eksekusi hakim. Kumpulan hukum acara  perdata  atau  seperangkat  peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang  tata  cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan hukum perdata dalam praktek itulah yang dimaksud dengan hukum acara perdata (A. Ridwan Halim, 2005).
Eksekusi  putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  legitimasi  yang  panjang, misalnya eksekusi objek KPR yang menjadi materi utama dalam penjajakan ini, bergantung pada  eksekusi  sebagai  salah  satu  bentuk  penertiban  sejauh  mana  ketentuan  acara  yang berlaku  umum.  Dispersi  aset  oleh  bank  karena  kredit  mengandung  peluang.  Kegagalan nasabah  pemegang  rekening  untuk  memenuhi  komitmennya  yang  tertuang  dalam perjanjian pengakuan bank, misalnya menunda pembayaran sebagian atau sebagian dan dalam hal apapun, tidak dapat memenuhinya adalah tanda dan normal untuk kredit yang buruk, dan jelas hal itu secara konsisten menghambat kredit bank.
Bank  dalam  menyalurkan  kredit  atau  kredit  kepada  nasabahnya,  sebagai  suatu tindakan bisnis yang pada umumnya memerlukan suatu sistem yang halal. Sistem legitimasi yang dimaksud adalah suatu kesepahaman atau kesepakatan yang dalam dunia keuangan menunjukkan dirinya sebagai suatu pengaturan kredit (Moch. Isnaeni, 2017).
Pengaturan  kredit  bank  terkait  erat  dengan  pengaturan  jaminan  yang  muncul berdasarkan pemahaman penting. Pemahaman yang penting adalah sebagai pengaturan
kredit  atau  pemahaman  kredit,  dan  tidak  mungkin  ada  pengaturan  jaminan  tanpa pemahaman sentral. Susunan penjaminan tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu mengikuti pemahaman dasar. Dengan asumsi penutupan pemahaman utama, pengaturan penjaminan juga  akan  dihapus.  Gagasan  pengaturan  jaminan  adalah  pemahaman  penilai  (accessoir) (Johannes Ibrahim Kosasih, 2019).

## METODE PENELITIAN
Jenis  pemeriksaan  ini  adalah  pemeriksaan  yuridis  regularisasi  atau  disebut  juga pemeriksaan  yuridis  standardisasi  (Zainuddin  Ali,  2014).  Dilihat  dari  temperamennya, pemeriksaan  ini  tergolong  jenis  eksplorasi  yang  memukau  dalam  memaknai  target, menjebol gawang, dan menentukan target serta kemudian menggambarkan (1) pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum yang super tahan lama dalam batas aturan acara yang lazim; (2) Eksekusi berbagai jenis objek hipotek; selanjutnya (3) uang muka bank yang buruk  dan  hasil  karena  kredit  yang  buruk  pada  objek  kontrak.  Menurut  I  Made  Pasek Diantha, strategi pemilahan informasi tergantung pada peraturan esensial dan pendekatan pedoman  hukum,  menurut  I  Made  Pasek  Diantha,  pemilahan  tergantung  pada  sistem pedoman hukum progresif dengan mulai mencari standar hukum. Pencarian semacam ini dalam banyak kasus disebut pencarian kerangka kerja bola salju, artinya terus bergerak dari aturan yang paling tinggi ke yang paling rendah (I Made Pasek Diantha, 2017).
Metode deskriptif berdasarkan norma hukum primer, seperti peraturan perundang- undangan, digunakan dalam analisis data penelitian (I Made Pasek Diantha, 2017).  Strategi pemeriksaannya  menggunakan  teknik  menelusuri  hukum  (rechtsvinding),  menyelidiki kekosongan hukum (rechtsvacuum), dan menguraikan hukum (rechtsintepretatie).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peninjauan dan pembahasan eksekusi objek KPR karena kredit macet berada pada tahap terakhir dari keseluruhan siklus dan tata cara prosedural sesuai dengan pengaturan prosedural umum ketika pilihan juri memiliki kekuatan hukum yang membatasi (inkracht van gewijsde),    tepatnya  di  hilir.  Sesuai  dengan  perkembangan  review,  tahap  terakhir  (hilir) dibandingkan dengan penyelidikan tentang bagaimana itu dimulai atau dari awal sampai dikenal sebagai interaksi pelaksanaan yang dimulai dari rencana permainan dan bantuan pemerintah pinjaman rumah yang lancar/flat. Artinya, perbaikan objek KPR tergantung pada berbagai pengaturan hukum yang terkait erat, khususnya mulai dari hulu. Karena ketentuan hipotek  dalam  Bab  XXI  Buku  Kedua  KUH  Perdata,  maka  penelitiannya  dimulai  dari  KUH Perdata. Pinjaman rumah ini adalah pelopor kebebasan pinjaman rumah. “Hipotek adalah
hak  kebendaan  atas  benda  tidak  bergerak,  untuk  mengambil  penggantinya  guna penyelesaian suatu perjanjian,” bunyi Pasal 1162 KUH Perdata.
Kontrak sebagai hak istimewa material serta kebebasan keamanan untuk menguasai tanah dalam Common Code  dihadapkan pada realitasnya  secara praktis,  misalnya,  pengaturan yang mengawasi pendaftaran pinjaman rumah di Bagian XXI Common Code yang tidak akan pernah berlaku.
Kebebasan  yang  dapat  diganggu  dengan  pinjaman  rumah  adalah:  kebebasan properti, hak  istimewa  penggunaan  bangunan, kebebasan  penggunaan bisnis  mulai dari transformasi  hak  istimewa  tanah  Barat  khususnya,  kebebasan  Eigendom,  hak  istimewa Opstal  dan  hak  istimewa  Erpacht.  Sanksi  UUPA  mempengaruhi  substansi  KPR  dalam Common Code. Ketetapan UUPA Nomor 4 berbunyi “Buku II Kitab Undang -undang Hukum Umum Indonesia sepanjang mengenai tanah, air dan kekayaan yang wajar yang terkandung di  dalamnya, kecuali  pengaturan-pengaturan  mengenai  perjanjian-perjanjian yang masih sah pada saat peraturan itu dibuat.
UUPA menentukan hak-hak yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, yaitu hak milik (Pasal 25), hak guna usaha (Pasal 33), hak guna bangunan (Pasal 39). Hak tanggungan yang dimaksudkan dalam UUPA tersebut terwujud dalam waktu yang  relatif  lama,  sehingga  disebut  bersifat  sementara  dan  sebelum  terbentuknya  hak tanggungan  dalam  bentuk  peraturan  perundangan,  maka  ketentuan  yang  berlaku  ialah hipotik sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHPerdata.
Karena  itu  yang  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  adalah  hipotik  yang  diatur  dalam KUHPerdata khususnya berkenaan dengan tanah (dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah).  Sedangkan  hipotek  (versi  KUHPerdata)  atas  benda-benda  lainnya  masih  berlaku seperti hipotik atas kapal laut.

## Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet
Perkembangan  kredit  yang  buruk  menunjukkan  tanda-tanda  adanya  pertanyaan antara  debt  holder  dan  bank,  sehingga  salah  satu  pengaturannya  adalah  melalui  legal executive (perkara). Peraturan Perbankan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Perda Nomor 10 Tahun 1998 sama sekali tidak mengatur tujuan debat. Namun perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada Bab IX yang berjudul “Penyelesaian  Sengketa”.  Kemudian  lagi,  pengertian  kredit  bank  memuat  ketentuan penyelesaian  perdebatan  baik  gugatan  maupun  non  penuntutan.  Pengaturan  keuangan adat tidak mengarahkan tujuan debat keuangan sama sekali, namun UU Perbankan Syariah mengaturnya dalam Pasal 55 pasalnya yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  diselesaikan  oleh  pengadilan  di  dalam lingkungan peradilan yang ketat.
(2) Jika majelis telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah selain dari yang disinggung dalam ayat (1), penyelesaian perdebatan dilakukan sesuai dengan butir-butir kesepakatan. (3)  Penyelesaian  soal  sebagaimana  disinggung  pada  ayat  (2)  tidak  boleh  bertentangan dengan standar syariah.”
Pasal  55  ayat  (2)  Peraturan  Nomor  21  Tahun  2008,  yang  dimaksud  dengan “penyelesaian  soal  selesai  sesuai  dengan  butir - butir  perjanjian”  adalah  upaya  yang menyertainya:
a. Percakapan;
b. intervensi perbankan;
c. Melalui badan arbitrase syariah nasional Basyarnas atau lembaga lainnya; sebaik
d. Melalui pengadilan di dalam iklim peradilan umum.
Abdul  Ghofur  Anshori  (Abdul  Ghofur  Anshori,  2009)  menerima  bahwa  ada pengaturan yang mengurangi kekuatan langsung dari pengadilan yang ketat. Hal ini karena proses  peradilan  umum  dapat  secara  efektif  menyelesaikan  sengketa  yang  melibatkan perbankan syariah. Kehadiran tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan perebutan antara kedua  kondisi  hukum  yang  ada.  Akan  lebih  baik  jika  pengaturan  yang  memberikan kemungkinan  kepada  pengadilan  umum  untuk  menentukan  pertanyaan  di  bidang perbankan syariah dibatalkan. Mengingat pilihan Pengadilan Terlindung, premis yang sah adalah kekuasaan untuk menyelesaikan masalah perbankan syariah, khususnya Pengadilan Ketat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Ketat. Ungkapan kredit tidak digunakan di Perbankan Islam karena dilarang. Istilah yang digunakan adalah pendanaan. Parate executie diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg, yang metodologi atau tata cara pelaksanaannya menggunakan aturan acara yang umum (HIR) dan pedoman-pedoman terkait lainnya (Habib Adjie, 2018). Eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 Rbg dimulai dengan permohonan dari pemegang hipotek (pemberi pinjaman) kepada pimpinan pengadilan negeri tempat ditemukannya objek hipotek, kecuali jika telah diperoleh rumah yang sangat tahan lama, maka permohonan eksekusi dapat diajukan ke pengadilan daerah tempat ditemukannya objek hipotek dan praktis eksekusi diatur dalam Pasal 190 HIR atau Pasal 206 Rbg. Pada mulanya, kasus tersebut terjadi karena kredit macet karena peminjam wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara Pelawan I (pemegang utang) dan Penggugat I (bos pinjaman) yang dibuat oleh dan di hadapan Akuntan Publik Brebes/PPAT, Ny. Trisaksi Handayani,  SH  dalam  Akta  Pemberian  Hak  Pemberian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (APHT)
Nomor  303/mBY-39/PHT/VIII/2003  tanggal  19  Agustus  2003  dan  telah  didaftarkan  dan dicatatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (TPK II) sesuai Surat Keterangan Kredit Pemilikan Rumah Nomor 4550/C/HT/03 tanggal 9 Oktober 2003.
UUHT  menyatakan  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  bahwa  pemberian  pembebasan  KPR diselesaikan dengan dibuatkan Akta Pelepasan KPR oleh PPAT sesuai dengan peraturan dan pedoman  materiil.  Sehubungan  dengan  pengaturan  tersebut  maka  hubungan  antara peminjam  dan  penyewa  dalam  hal  ini  telah  diselesaikan  oleh  dan  dihadapan  Akuntan Publik/PPAT dan telah didaftarkan dan dicatat oleh Kantor Pertanahan. Karena default pada pemahaman  kredit,  pemberi  pinjaman  (bank)  memimpin  penjualan  terhadap  objek pinjaman rumah sesuai atau hasil yang sah dari default. Kedua, penjualan obyek KPR dalam situasi ini tidak dilakukan dengan menjual obyek KPR oleh pemberi pinjaman, melainkan melalui KPKNL. Artinya pares eksekusi dan KPKNL adalah dua hal yang berbeda. Eksekusi parate telah diarahkan dan dikenal sejak masa perbatasan dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg. Eksekusi parate juga bukan merupakan pengganti KPKNL karena secara kelembagaan KPKNL ada dan terarah dalam Vendu Reglemen 1908 dan perubahannya.
Berdasarkan UUHT, eksekusi parate adalah salah satu cara eksekusi (vide Pasal 20) dan menyinggung Pasal 6  UUHT  tentang  pengumuman dan ungkapan 'mempunyai hak istimewa untuk menjual objek akad atas kekuasaannya sendiri melalui lelang umum' tidak berarti  bahwa  penyewa  menjual  sendiri  objek  hipotek  dalam  hal  pemegang  utang wanprestasi, tetapi kesepakatan selesai mengingat lelang umum yang dikoordinasikan oleh KPKNL.  Kedua,  jaminan  (agunan)  berupa  objek  hak  tanggungan  sudah  ada  dalam penguasaan kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank. Penguasaan bank ini adalah penguasaan yang murni (diterima) dan belum sampai pada penguasaan yang sah (by law). Artinya, obyek hipotik akan dikembalikan kepada debitur jika tidak terjadi wanprestasi (wanprestasi), dan jaminan  perjanjian  kredit  juga  akan  berlaku  pada  akhir  jangka  waktu.  Sesuai  butir  13 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Kerja Peradilan di Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Hak  Tanggungan,  obyek  hipotek  akan  dilelang  melalui  lelang  umum  (KPKNL)  dalam  hal terjadi wanprestasi atau wanprestasi dalam perjanjian kredit. Hal ini karena pelelangan yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara adalah dalam rangka eksekusi dan tidak
Eksekusi eksekusi obyek KPR terletak pada terjadinya wanprestasi dalam pengertian kredit. Default dapat sebagai:
1. Wanprestasi yang disebabkan oleh kekecewaan bisnis orang yang berutang;
2. Wanprestasi yang disebabkan oleh meninggalnya orang yang berutang;
3. Wanprestasi yang terjadi karena penanggung utang adalah orang yang jahat;
4. Wanprestasi yang terjadi karena usaha pemegang rekening tidak dapat diterima (Fitri Ayu Ranti dan Hadi Asrori S, 2019).
Akibat  hukum  dalam hal terjadi  pemutusan  perjanjian atau  pemutusan perjanjian, maka penawaran obyek KPR dilakukan melalui lelang umum yang pelaksanaannya benar- benar mengikuti sistem dan ketentuan materiil. Dengan cara demikian, setiap barter sesuai aturan  Pengadilan  Tinggi  harus  mendapatkan  pengesahan  atau  ekspektasi  dari  Central Equity (Irfan Hamzah Mangunsong, 2020). Cara paling umum untuk menjual objek pinjaman rumah sehubungan dengan  berita acara penutupan, pembeli barter dapat menunjukkan dengan  berita  acara  penutupan  bahwa  kesepakatan  dan  pemahaman  pembelian  telah terjadi melalui pelaksanaan penjualan hak pinjaman rumah (Asuan, 2021).
Makna terbitnya kebebasan KPR dalam Pasal 1 Angka 1 UUHT, memuat kalimat “untuk penggantian  kewajiban  tertentu”.  Munir  Fuady  memaknai  bahwa  UUHT  menc irikan kewajiban  yang  dapat  dijamin  dengan  keistimewaan  kontrak  sebagai  kewajiban  sebagai berikut (Munir Fuady, 2015) :
a. Kewajiban yang muncul dari pengaturan kewajiban, seperti pengaturan kredit;
b. Utang yang timbul dari pengaturan yang berbeda yang bukan merupakan pengaturan utang,  melainkan  dapat  menimbulkan  kewajiban  dan  piutang.  Misalnya  dari pengertian deal and buy dimana biayanya belum lunas, sehingga price tag menjadi kewajiban;
c. Kewajiban yang timbul dari hubungan yang sah yang bukan merupakan kesepahaman, misalnya imbalan atas demonstrasi yang melanggar hukum;
d. Utang  yang  timbul  semata-mata  karena  undang-undang  dan  tidak  menyangkut perbuatan  manusia,  seperti  utang  zaakwarneming  atau  pembayaran  yang  belum dihapuskan;
e. Kewajiban yang ada pada saat kebebasan pinjaman rumah diikat;
f. Utang yang diperjanjikan pada waktu hipotek diwajibkan dengan jumlah tertentu;
g. Kewajiban-kewajiban  yang  telah  diselesaikan  pada  saat  pembatasan  KPR  namun belum dapat ditentukan besarnya kewajiban tersebut, harus ditegaskan paling lambat pada saat permohonan eksekusi KPR disetujui.
Kebebasan  berkontrak  dalam  perangkat  hukum  umum  Indonesia  tidak  dapat dipisahkan dari realitasnya dan keterkaitannya dengan berbagai pengaturan hukum, seperti KUHP  dan  UUPA.  Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan  (Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  1981) berpendapat  bahwa  keistimewaan-keistimewaan  materiil  yang  diingkari  pada  umumnya tidak  dikenang  sebagai  bidang  bersama,  melainkan  menjadi  obyek  pengaturan  lain,
khususnya Peraturan Agraria. Kecuali hak tanggungan, hak kebendaan pokok yang disita adalah hak yang berkaitan dengan tanah..

## SIMPULAN
Mengingat  konsentrat  yuridis  dalam  percakapan  yang  lalu,  beberapa  kesimpulan ditarik, sebagai berikut:
1. Aturan  eksekusi  objek  KPR  karena  kredit  macet  dipandang  mencolok  dalam  aturan prosedural bersama (HIR/RBG) sebagai aturan formal yang mampu menjunjung tinggi aturan  umum  Indonesia  sebagai  aturan  materiil.  HIR/Rbg  secara  langsung/tingkat dengan  pedoman  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Umum,  UUPA  dan  UUHT mempertahankan pengaturan pengaturan yang sah dalam peraturan umum Indonesia, khususnya Pemahaman Perkreditan Bank yang diatur dalam peraturan keuangan, karena eksekusi itu sendiri merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan pilihan pengadilan/hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama.
Uang muka bank yang buruk tergantung pada pengaturan pengakuan bank untuk pertukaran  tanggung  jawab  atas  objek  kontrak  sebagai  fakta  (benar)  dari  pemegang utang kepada bank yang memiliki kuasa untuk mengeksekusinya. Debitur mendapatkan kembali kendali pada saat ia dapat memenuhi kewajibannya (prestasi) dan jangka waktu kredit berakhir. Selama penguasaan yang sebenarnya, penanggung mempunyai pilihan untuk  menghargai  sekaligus  menggunakan  unsur-unsur  objek  hipotek,  misalnya memiliki  rumah/tanah,  menagih  barang  hortikultura/manor,  dll.  Dalam  hal  terjadi wanprestasi/wanprestasi  dan  diikuti  dengan  penutupan  objek  hipotek  secara  publik, tempat  penyewa  adalah  sebagai  pemilik  untuk  menawarkan  barang  tersebut  untuk mengembalikan kewajiban peminjam, dan dalam hal pengembalian  dari kesepakatan telah berlebihan, sisa pengembalian dari kesepakatan dengan menjual menjadi properti dan milik pemegang utang.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Ridwan Halim. (2005). Hukum Acara Perdata Dalam Tanya-Jawab. Ghalia Indonesia.
Abdul Ghofur Anshori. (2009). Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008). Refika Aditama.
Asuan. (2021). Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Solusi, 19(2), 282.
Fitri Ayu Ranti dan Hadi Asrori S. (2019). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota. Jurnal Privat Law, 7(1), 139.
Habib Adjie. (2018). Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tahan. Mandar Maju. I Made Pasek Diantha. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Irfan  Hamzah  Mangunsong.  (2020).  Kekuatan  Mengikat  Risalah  Lelang  Terhadap  Hak Tanggungan Bagi Pembeli Lelang di KPKNL Medan. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 3(2), 3. Johannes  Ibrahim  Kosasih.  (2019). Akses  Perkreditan  dan  Ragam  Fasilitas  Kredit  dalam Perjanjian Kredit Bank. Sinar Grafika.
Moch. Isnaeni. (2017). Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. LaksBang Pressindo.
Munir Fuady. (2015). Konsep Hukum Perdata. Rajagrafindo Persada.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1981). Hukum Perdata, Hukum Benda. Liberty.
Zainal Asikin. (2016). Acara Perdata di Indonesia, Kencana Prenada Media Group. Kencana Prenada Media Group.
Zainuddin Ali. (2014). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.