## Upaya Hukum Bagi Anggota yang Dirugikan Dalam Praktik Skema Piramida Bermotif Sistem Penjualan Langsung yang Dilakukan PT Kam and Kam Melalui Aplikasi MeMiles
Melati Ayu Pusparani melatiayu309@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
This study aims to identify the legal standing of the parties in the business activities of PT Kam and Kam through the Memiles application and analyze the legal enforcement that can be taken by disadvantaged members, either through private law enforcement or consumer protection legal remedies. Pyramid schemes and direct selling are very intricate to distinguish so that people are often deceived and disadvantaged by this modus operandi. In the mid digital era, pyramid schemes have spread to the sector of services, where this has not been specifically regulated in the Act. This study concludes that in law enforcement against pyramid scheme cases in the service sector there is a vacuum of law because the services as an object are not yet regulated in the elements of the normalization of Articles governing pyramid schemes and direct selling. This legal issue will potentially open up the door for similar cases in Indonesia. Keywords: Pyramid Scheme; Direct Selling; Legal Protection; Private Law Enforcement; Consumer Protection; MeMiles.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kedudukan  hukum para pihak dalam kegiatan usaha PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles  serta  menganalisis  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan oleh anggota yang dirugikan baik melalui upaya hukum keperdataan maupun  upaya  hukum  perlindungan  konsumen.  Skema  piramida dan sistem penjualan langsung pada praktiknya sangat sulit untuk dibedakan karena keduanya memiliki kesamaan karakteristik, sehingga kerap kali masyarakat awam terkecoh dan dirugikan akan modus operandi ini. Di era digital ini media yang digunakan dalam menjalankan praktik skema piramida sudah merambat ke sektor jasa dimana hal ini secara spesifik belum diatur dalam Undang-Undang.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  dalam  penegakan  hukum terhadap  kasus  skema  piramida  di  sektor  jasa  terdapat  kekosongan hukum, sebab tidak diaturnya objek jasa dalam unsur penormaan Pasal yang mengatur mengenai skema piramida dan penjualan langsung. Isu hukum ini akan berpotensi membuka pintu masuk bagi kasus-kasus praktik skema piramida serupa di Indonesia.
Kata Kunci: Skema  Piramida;  Penjualan  Langsung;  Perlindungan Hukum;  Upaya  Hukum  Keperdataan;  Perlindungan  Konsumen; MeMiles.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 3, Juli 2023
Jurist-Diction. 2023; 545-568
How to cite: Melati Ayu Pusparani, ‘Upaya Hukum Bagi Anggota Yang Dirugikan Dalam Praktik Skema Piramida Bermotif Sistem Penjualan Langsung Yang Dilakukan PT Kam and Kam Melalui Aplikasi MeMiles’ (2023) Vol. 6 No. 3 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 25 Januari 2023; Diterima  19 Mei 2023; Diterbitkan 31 Juli 2023.
DOI:
10.20473/jd.v6i3.46385
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 546 Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...

## Pendahuluan
Teknologi,  sistem  elektronik  dan  budaya  yang  tumbuh  secara  eksponensial dalam dekade terakhir, begitu pula sistem perdagangan di seluruh dunia di era digital ini tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi berbagai macam bentuk kegiatan bisnis serta maraknya peredaran produk-produk bisnis yang berkembang di tengah masyarakat sejalan dengan meningkatnya masyarakat kelas menengah di Indonesia dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus meningkat pula. Faktor utama yang membuat kegiatan usaha ( business model ) dengan sistem penjualan langsung marak dan digandrungi oleh masyarakat ditengah era digital ini adalah bisnis dengan sistem penjualan langsung dapat dijalankan secara daring ( online ) sehingga pemasaran dan penjualan produk yang dilakukan akan jauh lebih mudah, anggota yang tergabung tidak lagi memasarkan produk secara door to door (pintu ke pintu). 1
Di Indonesia sendiri kegiatan usaha dengan menggunakan sistem penjualan langsung  merupakan  usaha  legal  yang  diakui  dan  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU No. 7 Tahun 2014”) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Secara  Langsung  (“PERMENDAG  No.  79  Tahun  2019”).  Secara  tertulis  bisnis dengan sistem penjualan langsung dan praktik skema piramida dapat dengan mudah dipetakan perbedaannya tetapi pada praktiknya keduanya sangat sulit untuk dibedakan karena sistem penjualan langsung dan praktik skema piramida memiliki kemiripan pada karakteristiknya. Sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat awam yang tidak dapat membedakan antara keduanya terkecoh dan tertipu sejalan dengan maraknya penipuan skema piramida berkedok bisnis dengan sistem penjualan langsung. 2
Praktik skema piramida di tengah era digital ini semakin beragam, canggih dan marak sampai ke pelosok-pelosok daerah dan menargetkan masyarakat dengan
1 Trio Hamdani, ‘Bisnis MLM Marak Di Tengah Pandemi, Ada Apa?’ ( DetikFinance , 2020) <www.finance.detik.com/moneter/d-5228765/bisnis-mlm-marak-di-tengah-pandemi-ada-apa>.
2 Feriawan  Hidayat,  ‘APLI  Optimis  Industri  Direct  Selling  Terus  Meingkat’  ( BeritaSatu , 2016)<www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/ekonomi/361112/apli-optimistis-industri-direct-sell- ing-terus-meningkat>.
ekonomi menengah kebawah dengan media dan modus yang berbeda-beda pula hal ini terbukti dengan banyaknya konsumen yang menjadi korban penipuan akibat pemasaran dan tawaran menggiyurkan yang menjebak masyarakat awam yang tidak mengetahui akan perbedaan keduanya. 3 Di Indonesia sendiri tidak sedikit pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung, yang pada faktanya dalam perjalanan sejarah juga sangat membantu menggerakkan roda ekonomi Amerika Serikat ini, menjalankan skema piramida ( pyramid scheme) yang dilarang secara tegas dalam UU No. 7 Tahun 2014. 4
Salah  satu  praktik  skema  piramida  di  sektor  jasa  yang  dijalankan  dengan sistem penjualan langsung di Indonesia dilakukan oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi MeMiles yang terungkap pada Januari 2020 yang mana sejak Agustus 2019 OJK telah menetapkan MeMiles sebagai salah satu dari 14 jasa investasi ilegal. Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar kasus tersebut yang diduga beromset Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh milyar rupiah) yang didapatkan oleh perusahaan hanya dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan saja.
MeMiles merupakan platform digital advertising yang memadukan tiga jenis bisnis yakni advertising , marketplace dan travelling . Dalam rangka melancarkan kegiatan usahanya MeMiles memberikan penawaran yang sangat menggiyurkan bagi calon anggota yang akan menginvestasikan dananya, yaitu melalui mekanisme top up . Dengan melakukan top up , perusahaan menjanjikan bonus-bonus yang fantastis dan menggiyurkan bagi para calon anggota seperti handphone , sepeda motor, mobil dengan jenis minibus. Belum lagi ketika anggota berhasil merekrut anggota baru, bonus  yang  akan  diberikan  kepada  anggota  akan  sangat  bertambah.  Nantinya, anggota akan menyetorkan setoran dana top up anggota baru ke pemimpin di tiap daerah atau tiap wilayah. Kemudian, pemimpin di tiap wilayah akan memberikan dana itu ke perusahaan.
3 Abdul Hadi, ‘Daftar Investasi Ilegal Menurut Data OJK Terbaru: Update April 2020’ ( Tirto. Id , 2020) <www.tirto.id/daftar-investasi-ilegal-menurut-data-ojk-terbaru-update-april-2020-fDSp> accessed 28 September 2020.
4 Dina Sunyowati and others, ‘Can Big Data Achieve Environmental Justice?’ (2022) 19 Indonesian Journal of International Law.[6].

## 548 Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
Dalam hal ini, bonus yang dijanjikan oleh perusahaan dikatakan berasal dari hasil  tayangan  iklan  yang  banyak  dibuka  oleh  pengunjung  di  internet.  Padahal, tidak ada penghasilan yang didapatkan perusahaan dari hal tersebut. Pada praktik skema piramida yang dilakukan oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi MeMiles ini banyak sekali anggota yang menanamkan dananya dalam jumlah yang sangat besar dengan harapan keuntungan yang besar pula di masa yang akan datang telah dirugikan. 5
UU  No.  7 Tahun  2014  tidak  mengatur  secara  luas  mengenai  objek  skema piramida  sehingga  menimbulkan  suatu  kekosongan  hukum  yang  banyak dimanfaatkan  oleh  para  oknum  pelaku  praktik  skema  piramida  yang  tidak bertanggungjawab.  Para  pelaku  akan  muncul  dengan  berbagai  macam  bentuk kegiatan bisnis serta memanfaatkan sektor jasa yang mana hal ini tidak diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2014 seperti yang telah dilakukan oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles. Dalam penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian normatif  dengan  menggunakan  3  metode  pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan Peraturan  Perundang-Undangan  ( statute approach ), pendekatan konseptual
( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ).

## Keabsahan Kegiatan Usaha yang Dilakukan PT Kam and Kam Melalui Aplikasi MeMiles
Keabsahan  secara  harfiah  memiliki  arti  yang  bersifat  sah.  Dalam penyelenggaraan  kegiatan  perdagangan  di  Indonesia,  keabsahan  yang  dimaksud adalah  keabsahan  dalam  aspek  hukum.  UU  No.  7  Tahun  2014  serta  Peraturan Perundang-Perundangan  terkait  merupakan  payung  hukum  yang  mengatur mengenai syarat-syarat sah penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Indonesia. Sehingga  para  pelaku  usaha  yang  melakuan  kegiatan  perdagangan  di  Indonesia perlu  tunduk  dan  memperhatikan  ketentuan  dalam  UU  No.  7  Tahun  2014  serta
5 Devira Prastiwi, ‘Deretan Fakta Kasus Investasi Bodong MeMiles’ ( Liputan6.com , 2020) <www.liputan6.com/news/read/4156164/deretan-fakta-kasus-investasi-bodong-memiles> accessed 11 February 2020.
Peraturan Perundang-Undangan terkait. Suatu kegiatan dalam sektor perdagangan yang dikatakan tidak absah menurut hemat penulis perlu memperhatikan 2 (dua) aspek penting, yaitu:

## 1. Perizinan
Perusahaan tidak memiliki izin penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan/atau izin yang dimiliki perusahaan tidak sesuai dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan; dan
2. Kegiatan Ilegal
Kegiatan  perdagangan  yang  dilakukan  dilarang  dan  bertentangan  dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

## Perizinan MeMiles
PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles bukan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan sehingga tidak berada dibawah pengawasan Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  OJK). 6 Sebagaimana  pada  Pasal  6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011).
Kegiatan yang dilakukan PT Kam and Kam berdasarkan Putusan Nomor 836/ Pid.Sus/2020/PN Sby didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Memiles, dapat disimpulkan bahwa PT Kam and Kam dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu melakukan penjualan slot iklan dengan sistem penjualan langsung sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (3)  UU  No.  7  Tahun  2014. Karakteristik dari sistem penjualan langsung yang dijalankan oleh perusahaan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles, sangat kental dengan bonus dan komisi yang didapatkan anggota dari hasil penjualan produk perusahaan. Pada kegiatan Memiles,  anggota  di  setiap  jenjangnya  akan  mendapatkan  hasil  komisi  dengan besaran persen yang berbeda-beda, antara lain:
1. Penjualan Produk dilakukan dengan Sistem Penjualan Langsung
6 ‘Begini Cara Kerja Investasi Bodong Memiles’ ( Metro TV News , 2020) <www.youtu.be/ Q0F9Rk5T5es>.

## 550 Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
Memiles menggunakan sistem penjualan langsung yang ditandai dengan adanya referal ID yang harus digunakan baik dalam mendaftarkan anggota baru maupun dalam proses top up ke nomor rekening perusahaan. Dalam aplikasi Memiles juga terdapat tingkatan jenjang atau level yang berbeda beda, yaitu:
a . Head leader disebut head marketing;
b . Leader disebut marketing;
c.  Agen disebut asisten marketing; dan d.  Konsumen.
2. Mitra Usaha Bekerja atas Dasar Komisi dan/atau Bonus dari Hasil Penjualan Produk Kepada Konsumen.
Kegiatan  perdagangan  yang  dilakukan  perusahaan  melalui  aplikasi  Memiles merupakan penjualan slot iklan dengan cara melakukan top up dengan metode transfer ke nomor rekening perusahaan. Nantinya anggota dapat memiliki slot iklan  sesuai  dengan  hasil  pembeliannya  dan  dapat  melakukan  pemasangan iklan di dalam aplikasi Memiles. Hadiah, komisi dan bonus yang diperoleh oleh anggota (mitra usaha) adalah dengan cara merekrut anggota baru serta hasil top up (membeli slot iklan) yang dilakukan oleh anggota baru.
Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem penjualan langsung  wajib  tunduk  dan  melakukan  pemenuhan  syarat-syarat  keabsahan kegiatan usaha yang diatur pada ketentuan penjualan langsung dalam Pasal 7 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2014 serta PP No. 70 Tahun 2019 serta Peraturan Perundang- Undangan terkait. Dalam menjalankan kegiatan usaha Memiles, perusahaan tidak memiliki SIUP untuk melakukan kegiatan usaha penjualan langsung (KBLI 47999) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 jo. Pasal 4 PERMENDAG No. 70 Tahun 2019.

## Kegiatan Ilegal MeMiles
Kegiatan  ilegal  memiliki  makna  bahwa  kegiatan  yang  dijalankan  tidak sah  menurut  hukum  atau  bertentangan  dengan  ketentuan  Undang-Undang.  Pada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Perusahaan PT Kam and Kam melalui aplikasi  Memiles,  berdasarkan  keterangan  saksi  dalam  Putusan  Nomor  836/Pid.
Sus/2020/PN  Sby  didukung  dengan  hasil wawancara  dengan  salah  satu  anggota Memiles, terdapat beberapa fakta hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Perusahaan Melakukan Tipu Daya
Perusahaan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles telah menggunakan tipu daya  dalam  menarik  minat  anggota  untuk  bergabung  dalam  perusahaannya. 7
Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1999, yaitu: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Berdasarkan keterangan saksi Fatah Suhanda selaku marketing director dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, telah meyakinkan anggota Memiles bahwa  Memiles  bukan  merupakan  perusahaan  investasi  dan  MLM  dan  telah melakukan kerja sama dengan Google perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bekhususan pada jasa dan produk internet, sehingga meyakinkan anggota  untuk  bergabung  dalam  kegiatan  usaha  Memiles  dan  melakukan top up dana anggota ke rekening perusahaan, pada faktanya perusahaan PT Kam and Kam tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari Google.
Berdasarkan keterangan Ibu Intan selaku ketua komunitas Memiles, perusahaan memperoleh dananya dengan cara melihat setiap hari iklan-iklan yang ada di laman  aplikasi  Memiles.  Pada  faktanya  perusahaan  tidak  mendapatkan  dana dari  kegiatan  yang  direkomendasikan  kepada  anggota  tersebut,  perusahaan mengaku bahwa dana perusahaan diperoleh hanya dari hasil top up slot iklan yang dilakukan anggota.
Memiles  juga  masuk  kedalam  daftar  siaran  pers  satgas  waspada  investasi mengenai temuan 125 fintech  peer-to-peer  lending ilegal  dan  182  entitas penawaran  investasi  tanpa  izin  dan  pemerintah  menghimbau  masyarakat untuk tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh entitas PT Kam and Kam
7 ‘Ketua Komunitas Memiles: Kalau Memang Kami Salah, Tolong Luruskan Kami’ ( CNN Indonesia , 2020) <www.youtu.be/0Bplv9ScO_s>.

## 552 Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
(Memiles), karena merupakan kegiatan yang ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas seperti tercantum pada siaran pers pada tanggal 2 Agustus 2019. 8

## 2. Perusahaan Menjalankan Praktik Skema Piramida
Larangan terhadap pelaku usaha distribusi untuk menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014  jo.  Pasal  21  huruf  k  PERMENDAG  No.  70  Tahun  2019  dan  diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014.
Istilah  “skema  piramida”  sebagai  definisi  yuridis  formal  ditemukan  dalam Pasal 1 angka 13 PERMENDAG No. 70 Tahun 2019, yaitu: “Skema Piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan  peluang  keikutsertaan  Penjual  Langsung  untuk  memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya Penjual Langsung tersebut”.
Perusahaan  PT  Kam  and  Kam  dalam  menjalankan  kegiatan  perdagangannya melalui aplikasi Memiles berdasarkan pengertian skema piramida yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 PERMENDAG No. 70 Tahun 2019, telah melakukan praktik skema piramida yang dilarang oleh Undang-Undang. 9 Uraian skema piramida yang dilakukan oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles terlihat dari beberapa unsur, yaitu:
1. Hadiah, komisi dan bonus yang diperoleh oleh anggota (mitra usaha) adalah dengan cara merekrut anggota baru dan melakukan penyetoran atau top up pembelian slot iklan yang dilakukan oleh anggota yang diajaknya;
2. Untuk  mendapatkan  hadiah  tersebut  anggota  harus  memenuhi  omset nasionalnya terlebih dahulu, dengan cara mencari lebih banyak lagi anggota baru untuk bergabung dan melakukan top up pembelian slot iklan guna memenuhi omset nasionalnya; dan
8 Satgas Waspada Investasi Temukan Lagi 125 Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal dan 182 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin’ (Siaran Pers, SP 10/XII/SWI/2019) 2019.
9 ‘Wawancara Dengan Ahmad Nadhiful Iza Selaku Anggota Memiles’ (2021).
3. Slot iklan yang merupakan objek perdagangan menurut hemat penulis hanya dipergunakan sebagai media untuk menjalankan praktik skema piramida yang  dijalankan  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  perusahaan  tidak  benar- benar memusatkan kegiatan perdagangannya pada keuntungan/manfaat yang dapat dirasakan anggota dalam memasang iklan di laman aplikasi Memiles dimana  aplikasi  tersebut  hanya  dapat  di  akses  oleh  anggota  Memiles  saja serta  harga top up yang  tawarkan  bervariasi  dengan  nilai  yang  terbilang fantastis,  yaitu  minimal  Rp50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah)  sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan produk yang sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik serta keterangan anggota Memiles, tidak  ada  spesifikasi  khusus  pada  pemasangan  iklan  alhasil,  iklan  yang  di unggah  oleh  anggota  hanya  digunakan  sebagai  media  untuk  memperoleh hadiah yang dijanjikan perusahaan. Sebagai contoh terdapat beberapa iklan yang diunggah memuat gambar seperti foto anak-anak, perbukitan, makanan sisa, foto yang didapatkan dari internet dan di unggah kembali dimana produk yang di unggah ini tidak benar-benar ada. 10
Kegiatan  usaha  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  PT  Kam  and  Kam  melalui aplikasi  Memiles  ini  tidak  menitikberatkan  komisi  sebagai  hasil  dari  penjualan produk tetapi pada rekrut anggota baru, anggota yang bergabung dengan Memiles tidak di pungut biaya tetapi anggota perlu melakukan pembelian slot iklan untuk menjalankan bisnis dalam Memiles. Para anggota juga boleh membuka lebih dari satu akun untuk mendaftar menjadi anggota (mitra usaha) dan membentuk jaringan yang sangat menguntungkan upline .  Skema  piramida  ini  dilarang  karena  skema yang dibuat ini hanya akan menguntungkan anggota yang telah tergabung terlebih dahulu, sedangkan bisnis dengan skema ini tidak akan bisa bertahan lama karena sangat bergantung pada penghasilan rekrut anggota baru sehingga apabila tidak ada
10 Mochamad Kevin Romadhona, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono and Dwi Agustin, ‘Examining Sustainability Dimension in Corporate Social Responsibility of ExxonMobil Cepu: An Overview of Socio-Cultural and Economic Aspects’ (2022) 3 Journal of Social Development Stud- ies [130].

## 554 Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
lagi anggota yang mendaftar bisnis yang di jalankan dengan skema piramida ini akan collapse.
C iri  khas  dalam  praktik  skema  piramida  adalah  sangat  menitikberatkan pendapatan pada keuntungan dari proses perekrutan anggota baru saja atau produk barang/jasa  yang  tidak  memiliki  manfaat  yang  digunakan  sebagai  media  untuk menutupi praktik skema piramida yang dijalankan, yang mana sangat berbeda dengan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung yang diatur secara legal dalam UU No. 7 Tahun 2014 dan PERMENDAG No. 79 Tahun 2019, dimana mitra usaha yang bertindak sebagai tenaga pemasaran mendapatkan komisi dan bonus berdasarkan produk yang dijualnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014.

## Perlindungan Hukum Bagi Anggota dalam Praktik Skema Piramida yang Dilakukan PT Kam and Kam Melalui Aplikasi MeMiles
Kedudukan Hukum atau Locus standi merupakan suatu keadaan ketika suatu pihak  dianggap  memenuhi  syarat  untuk  mengajukan  permohonan  penyelesaian sengketa di pengadilan. Kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara sebagai berikut: 11
1. Suatu  pihak  secara  langsung  dirugikan  oleh  Undang-Undang  atau  tindakan yang  menjadi  permasalahan,  dan  kerugian  ini  terus  bergulir  dan  berlanjut kecuali pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan  bahwa  hukum  yang  dipermasalahkan  tidak  berlaku  untuk  pihak tersebut, atau menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut batal demi hukum.
2. Pihak  penuntut  tidak  dirugikan  secara  langsung,  tetapi  mereka  memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, apabila kerugian tersebut dibiarkan dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu Undang-Undang.
11 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (PT Sinar Grafika 1993) [106].
Kedudukan para pihak baik pelaku usaha dan konsumen perlu dilindungi dari berbagai tindak kejahatan baik ringan maupun berat, yang dapat merugikan para pihak.
Hak ganti rugi timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka  timbulah  kerugian  bagi  pihak  lainnya.  Kerugian  tersebut  haruslah  diganti oleh  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  (cidera  janji)  sebagai  konsekuensi dari tindakannya yang tidak mau mengikuti kontrak. 12 Yang dimaksud dengan “prestasi” dalam hukum kontrak merupakan pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah di sepakati Bersama. Menurut hukum Indonesia, model-model prestasi dari suatu kontrak adalah, sebagai berikut: 13
1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.
Lebih lanjut dalam melihat kedudukan para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles terlebih dahulu  penulis  melihat  kedalam  Peraturan  Perundang-Undangan  terkait  antara lain: UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PERMENDAG No. 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dsb.

## Upaya Hukum Keperdataan
Dalam kaitannya dengan upaya hukum gugatan PMH yang dapat dilakukan oleh  anggota  sebagai  konsumen  khususnya  dalam  menentukan  tanggung  jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen, maka utamanya fakta- fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum dan perlu dibuktikan dalam persidangan. 14
12 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global (5th edn, PT Citra Aditya Bakti 2020) [20].
13 ibid [17].
14 Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 2014) [89].

## Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
Unsur-unsur PMH dalam kasus Memiles, dapat diuraikan sebagai berikut:

## a. Adanya Suatu Perbuatan
Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan tipu daya dalam menjalankan kegiatan penjualan slot iklan dengan sistem penjualan langsung yang dibuat oleh PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi Fatah Suhanda selaku marketing director dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, Bahwa perusahaan telah meyakinkan anggota Memiles bahwa Memiles bukan merupakan perusahaan investasi dan MLM dan telah melakukan kerja sama dengan Google perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bekhususan pada jasa dan produk internet, sehingga meyakinkan anggota untuk bergabung di Memiles dan melakukan top up dana anggota ke rekening perusahaan, pada faktanya perusahaan PT Kam and Kam tidak pernah melakukan kerjasama dengan Google dan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari Google.
Selain itu, dalam pemasaran yang dilakukannya, perusahaan menawarkan hadiah yang bernilai fantastis hanya dalam waktu yang singkat, hal ini didukung dengan hasil  wawancara  dengan  salah  satu  anggota  Memiles  yang  dirugikan  akan perbuatan ini. 15 Perbuatan perusahaan ini perlu dimaknai sebagai perbuatan.
b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum Perbuatan  perusahaan  melanggar  Undang-Undang  yang  berlaku  yaitu  Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang menyebutkan: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan  bohong,  membujuk  orang  supaya  memberikan  sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” Pada keterangan saksi  dalam  Putusan  Nomor  836/Pid.Sus/2020/PN  Sby,  Perusahaan  dalam menawarkan  produknya  selalu  meyakinkan  calon  anggota  bahwa  perusahaan bekerjasama  dengan  perusahaan  Google  dan  perolehan  keuntungan  berasal dari  kerjasama  tersebut,  pada  faktanya  perusahaan  tidak  pernah  melakukan kerjasama dengan perusahaan Google atau didanai oleh Google. Perbuatan ini perlu  dimaknai  sebagai  perkataan-perkataan  bohong  untuk  membujuk  orang supaya memberikan sesuatu.
c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku Bahwa  terdapat  unsur  kesengajaan  dalam  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku, perusahaan dengan sadar melakukan pemasaran dengan perkataan-perkataan bohong untuk menarik minat calon anggota agar bergabung dan melakukan top up slot iklan dalam aplikasi Memiles untuk mendanai perusahaan (menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum).
d. Adanya Kerugian Bagi Korban
Korban dirugikan secara materil akibat perbuatan yang dilakukan perusahaan, sebagaimana dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap korban Memiles. 16
e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian (Teori Relativitas) Perbuatan  yang  dilakukan  perusahaan  secara  faktual  memberikan  kerugian materil terhadap konsumen.
Pertang gungjawaban  yang  relevan  dengan  kasus  Memiles  ini  yaitu pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ( intentional tort liability ).  Pertanggungjawaban  ini  dapat  diaplikasikan apabila  petitum  dapat  dibuktikan  dimuka  persidanagan  bahwa  perusahaan telah  mengetahui  terlebih  dahulu,  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Pada perkembangan PMH terdapat dua teori yang berkembang, yaitu: 17

## 1. Teori Schutznorm atau Teori Relativitas
Teori Relativitas mengajarkan bahwa agar seseorang yang melakukan perbuatan PMH  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  maka  perlu  ditunjukkan  dan dibutikan  bahwa  norma  yang  dilanggar  dibuat  memang  untuk  melindungi kepentingan korban yang dilanggar, bukan hanya menunjukkan adanya hubungan timbal balik (kausalitas) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dirasakan.
2. Teori Aanprakelijkheid atau Teori Tanggung Gugat
Teori  Tanggung  Gugat  merupakan  teori  yang  digunakan  untuk  menentukan siapakah  yang  harus  menerima  gugatan  akibat  suatu  PMH.  Pada  umumnya, yang harus menerima tanggung gugat dalam perbuatan melawan hukum ialah pihak yang melakukan PMH tersebut.
Berdasarkan  Teori  Relativitas,  PT  Kam  and  Kam  dapat  dimintakan pertanggungjawaban atas PMH yang dilakukannya apabila PMH tersebut terbukti merugikan  tergugat.  Teori  Relativitas  ini  didukung  oleh  Teori  Tanggung  Gugat yang menentukan bahwa yang harus menerima tanggung gugat PMH adalah pihak yang melakukan PMH itu sendiri, dalam hal ini ialah PT Kam and Kam selaku
16 ibid . 17 Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata (PT Citra Aditya Bakti 2005) [14].

## 558 Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
perusahaan telah melakukan perbuatan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

## Upaya Hukum Perlindungan Konsumen
Sengketa konsumen merupakan sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal: 18
1) Pelaku Usaha Tidak Melaksanakan Kewajiban Hukumnya Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang yang berlaku
Hal ini memiliki makna bahwa, pelaku usaha mengabaikan ketentuan Undang- Undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan  padanya  dalam  menjalankan  usahanya.  Sengketa  seperti  ini  dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum.
2) Pelaku Usaha atau Konsumen Tidak Menaati Isi Perjanjian Hal ini bermakna bahwa, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban  sesuai  dengan  kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat  antara  mereka. Sengketa seperti ini disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.
Sengketa  konsumen  sebagaimana  sengketa  hukum  pada  umumnya,  perlu untuk diselesaikan sehingga dapat tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, di mana hasil dari penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah yang bersengketa, Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. 19
Lebih lanjut UU No. 8 Tahun 1999 mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen di dalam Bab X dengan judul Penyelesaian Sengketa. Utamanya pada ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.
18 Janus Sidobalok (n 12).[127].
19 ibid. [128].
Ketentuan pada Pasal 45 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 membagi jalur penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua), yaitu: 20

## 1.  Penyelesaian di luar Pengadilan
Merupakan penyelesaian melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (selanjutnya  disebut  BPSK)  dan/atau  forum  lain  untuk  mencapai kesepakatan.  Merujuk  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, forum lain yang dimaksud adalah forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrase.
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan
Merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Dengan demikian, terbuka tiga forum dan cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu:
1. Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  tuntutan  seketika  melalui  forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli;
2. Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK); dan
3.  Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
Pihak-pihak bersengketa yang dirugikan dapat menempuh satu dari ketiga forum dan cara tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali guna memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua forum dan cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, forum BPSK atau pengadilan dipilih secara sukarela oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak memutuskan untuk memilih dan menempuh
20 Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Zahry Vandawati Chumaida and Mochamad Kevin Romadhona, ‘Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia’ (2022) 37 Yuridika [673].

## 560 Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
penyelesaian sengketa konsumen melalui forum dan cara BPSK maka penyelesaian melalui forum dan cara pengadilan tidak dapat lagi ditempuh sebagaimana di atur didalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999.
Dalam kasus Memiles, berdasarkan analisis norma perusahaan telah melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf c serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f dan Pasal 9 Ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1999. Perbuatan pelaku usaha dalam kasus Memiles ialah menawarkan produknya dengan perkataan-perkataan bohong dimana info produk yang  ditawarkan  tidak  sesuai  dengan  kenyataannya.  Pelaku  usaha  menawarkan produk  jasa  periklanannya  dengan  klaim  bahwa  perusahaan  telah  bekerjasama dengan  pihak  Google  perusahaan  terkenal  asal  Amerika  Serikat  serta  komisi, hadiah dan hadiah akan diperoleh dari hasil kerjasama tersebut sehingga anggota tertarik untuk menjadi anggota Memiles, pada faktanya perusahaan tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan Google serta komisi, hadian dan hadiah yang akan diberikan kepada anggota berasal dari biaya pendaftaran anggota baru lainnya.
Selain itu, dalam penyelesaian sengketa konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 tepatnya  pada  penjelasan  Pasal  46  Ayat  (1)  huruf  b  bahwa  Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakui dan membuka upaya gugatan atas pelanggaran pelaku usaha bagi kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama atau disebut juga sebagai Gugatan class action berdasarkan ketentuan pada Pasal
46 Ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999.
Gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA No. 1 Tahun 2002”) merupakan: “Gugatan Perwakilan Kelompok adalah salah satu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.
Dalam  mengajukan  Gugatan class action ada  beberapa  syarat  yang  wajib dipenuhi oleh pihak penggugat berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002 dan  UU  No.  8  Tahun  1999.  Berdasarkan  Pasal  2  PERMA  No.  1  Tahun  2002, sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi penggugat, di antaranya: 21
1. Syarat jumlah ( numerosity )
Gugatan class action harus  menyangkut  kepentingan  banyak  orang.  Maksud banyak  orang  di  sini  haru  berjumlah  sekurang-kurangnya  10  orang.  Hal  ini ditujukan untuk menciptakan efisiensi dalam proses gugatan.
2. Syarat kesamaan fakta ( commonality ) Baik  pihak  perwakilan  maupun  anggota class action yang  diwakilkan  harus memiliki kesamaan dasar hukum ( question of law ) dan kesamaan fakta ( question of fact ) yang bersifat substansial.
3. Syarat kesamaan jenis tuntutan ( typicality ) Pihak  penggugat  dan  anggota class action yang  diwakilkan  harus  memiliki kesamaan  jenis  tuntutan.  Persyaratan  ini  tidak  selalu  diwajibkan  penggugat mengajukan  besaran  kerugian  yang  sama.  Pokok  dari  persyaratan  ini  adalah adanya  kesamaan  jenis  tuntutan,  sebagai  contoh  tuntutan  biaya  pemulihan kerugian yang jumlahnya tentu berbeda antara satu anggota dan anggota lainnya.
4. Syarat kelayakan perwakilan ( adequacy of representation ) Pihak  yang  akan  menjadi  perwakilan class action harus  memenuhi  sejumlah persyaratan untuk menentukan layak tidaknya ia dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Beberapa persyaratan tersebut meliputi:
a. Memiliki  kesamaan  fakta  atau  dasar  hukum  dengan  kelompok  yang diwakilkan;
b. Memiliki bukti-bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Berintegritas  dan  mampu  mempertanggungjawabkan  pernyataan  serta tindakannya di mata hukum;
d. Berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak kelompok yang diwakilinya atas kerugian yang disebabkan oleh pihak tergugat;
e. Mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi; dan f.  Bersedia  dan  sanggup  menganggung  biaya-biaya  yang  diperlukan  selama proses pengajuan gugatan dan peradilan.
Terlepas dari upaya hukum represif yang dapat ditempuh oleh anggota yang dirugikan  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  PT  Kam  and  Kam  melalui  aplikasi Memiles sebagaimana telah diuraikan pada paragraf diatas, perlu disadari bahwa sejatinya  terdapat  kekosongan  hukum  yang  berpotensi  menimbulkan  banyaknya
21 Smartlegal.id,  ‘Pentingnya  Mendirikan  Badan  Usaha  Bagi Anda Yang  Ingin  Berbisnis’
( Smartlegal.id , 2018) <www.smartlegal.id/pendirian-usaha/2018/12/26/pentingnya-mendiri- kan-badan-usaha/>.

## Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
pelaku praktik skema piramida serupa bermunculan di tengah-tengah masyarakat.
Kekosongan hukum yang dimaksud terkait pengaturan objek dari penjualan langsung  serta  objek  dari  skema  piramida  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang dimana keduanya sama-sama tidak mengatur mengenai objek jasa, Hal ini dapat dilihat secara gramatikal pada Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 PERMENDAG No. 70 Tahun 2019, yaitu : “Penjualan langsung ( direct selling ) adalah  sistem  penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan  oleh  penjual  langsung  yang  bekerja  atas  dasar  komisi  dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran”. Serta pengertian larangan skema piramida pada Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2019 jo. Pasal 21 huruf k PERMENDAG No. 70 Tahun 2019, yaitu : “Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang ”.
Dalam  penjabaran  Pasal  diatas,  secara  gramatikal  bahwa  frasa  yang  ada hanyalah objek “barang”, tidak dapat dipungkiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang kemudian melahirkan berbagai macam bentuk business model PMSE yang  sudah  merambat  ke  sektor  jasa,  sehingga  fenomena  ini  melatarbelakangi kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung dapat dilakukan melalui sistem elektronik, seperti yang sudah terjadi pada kasus Memiles.
Pada  pertimbangan  hakim  dalam  perkara  Memiles  (Putusan  Nomor  836/ Pid.Sus/2020/PN Sby), hakim melihat bahwa dakwaan Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014,  yaitu  :  “Pelaku  usaha  distribusi  yang  menerapkan  sistem  skema  piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)”.  Tidak  terbukti  karena  hakim berpendapat bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan program Memiles merupakan Jasa perdagangan advertising (periklanan), sehingga unsur objek ini menggugurkan segala perbuatan unsur skema piramida yang dilakukan oleh perusahaan.
Sejatinya  kekosongan  hukum  yang  timbul  sebagai  akibat  tidak  diaturnya unsur objek dalam sektor jasa baik dalam sistem penjualan langsung maupun
larangan praktik skema piramida di Indonesia menjadi suatu permasalahan hukum yang dilematis, hal ini akan membuka pintu kesempatan yang terbuka lebar bagi perusahaan yang akan melakukan praktik skema piramida dengan sistem penjualan langsung di sektor jasa yang berpotensi menyebabkan banyak masyarakat yang akan menjadi korban dan dirugikan di kemudian hari dengan skema seperti ini. Pemerintah sebagai legislator perlu mengambil sikap akan dualisme pendapat yang menyebabkan isu hukum yang dilematis ini, legislator perlu mengkaji ulang terkait objek jasa dalam muatan unsur Pasal yang mengatur mengenai penjualan langsung serta  larangan  praktik  skema  piramida  guna  mencegah  praktik  skema  piramida berkedok sistem penjualan langsung pada sektor jasa ini tidak terulang lagi dan merugikan banyak masyarakat di Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles tidak terbukti melakukan tindak kejahatan perdagangan skema piramida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jo. Pasal 105 UU No. 7 Tahun  2014,  adapun  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  berpendapat bahwa  Memiles  merupakan  kegiatan  perdagangan  yang  bergerak  dalam  sektor Jasa yaitu advertising (periklanan), tetapi unsur objek Jasa tidak diatur dalam penormaan Pasal 9 jo. Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014. Sedangkan pada praktiknya seperti dalam kasus Memiles, di era serba digital ini praktik skema piramida sangat dimungkinkan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan perdagangan di sektor Jasa.
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota yang dirugikan terhadap praktik skema piramida bermotif sistem penjualan langsung yang diduga dilakukan oleh Perusahaan PT Kam and Kam melalui aplikasi Memiles, dapat ditempuh melalui upaya hukum keperdataan yaitu gugatan PMH dengan menguraikan unsur-unsur PMH dengan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta upaya hukum melalui perlindungan konsumen yang dapat ditempuh baik dengan penyelesaian sengketa diluar badan peradilan (non- litigasi) maupun melalui badan peradilan (litigasi) dengan dasar gugatan Pasal 9

## 564 Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
huruf k UU No. 8 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan menawarkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar yang mengandung janji yang belum pasti dimana hal ini dilarang dalam Undang-Undang.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdulkadir  Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (PT  Citra Aditya  Bakti 2010).
Agne s  M.  Toar, Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara (1988).
A Harefa, Menapaki Jalan DS-MLM (Gradien Books 2000).
Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar , Cet. II (Diadit Media 2002).
Harry Duintjer Tebbens, International Product Lialibility (International Publishers 1980).
Ir. R. Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia. Multi Level Marketing: Money Game & Skema Piramida (PT Elex Media Komputindo 2011).
Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 2014).
J.B.J. M ten Berge, Bestruuren Door De Overheid (W.E.J Tjenk Willink 1997).
MLM Leaders, The Secret Books of MLM (Mic Publishing 2018).
Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata , (PT Citra Aditya Bakti 2005).
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global , Cet IV (PT Citra Aditya Bakti 2020).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum . (Kencana 2005).
Prof. Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).
R. Soeroso S.H., Pengantar Ilmu Hukum (PT Sinar Grafika 1993).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty 2008).
Tatiek Sri Djatmiati, Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik , (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007).
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum: Edisi Lengkap (Belanda-Indonesia-Inggris) , (CV Aneka Ilmu 2008).

## Jurnal
Arum Tarina, ‘Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil’ (2020) Jurnal Pelita Ilmu Vol. 14 No.2.
Christian Leonardo Mandang, ‘Keabsahan dan Kekuatan Hukum Layanan Multi Level Marketing di Kota Manado’ (2016) Jurnal Lex Privatum, Vol. IV.
Herera M. Sipayung dan Astrid, ‘Strategi Pemasaran Multi Level Marketing Dalam Menghadapi Persaingan Pada PT Orindo Alam Ayu’ (2009) Jurnal Cabang Medan.
Janpatar  Simamora,  ‘Tafsir  Makna  Negara  Hukum  Dalam  Perspektif  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ (2014) Jurnal Vol. 14.
Jenet Bianca, Tarsisius Murwadji dan Agus Suwandono, ‘Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang’ (2020) Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 14 No. 2.
Marzuki  Usman  Singgih  Riphat  Syahrir  Ika,  ‘Pengetahuan  Dasar  Pasar  Modal’ (1997) Jurnal Keuangan dan Moneter.
Nur Aisyah,  ‘Strategi  Implementasi  Perizinan  dan  Sanksi Administratif  Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak’ (2017) Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 12 No. 1.

## Karya Ilmiah
Dwi Santoso, Herlambang dan Eryke Herlita. Praktek Bisnis Money Game Bermotif Multi Level Marketing Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia (Thesis Program Pascasarjana Universitas Bengkulu 2013).
Erida  Putri  Yulianita, Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online (Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga 2019).
Eva Noviant y, Analisa Ekonomi (Skripsi Program Sarjana Universitas Indonesia 2011).

## 566 Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
Heni Sekartati, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui Multi Level Marketing (Studi Kasus Pada Perusahaan MLM ELKEN) (Skripsi Program Sarjana Universitas Sumatera Utara 2007).

## Laman
Abdul  Hadi,  ‘Daftar  Investasi  Ilegal  Menurut  Data  OJK  Terbaru:  Update April 2020’  (Tirto.Id,  2020)  <www.tirto.id/daftar-investasi-ilegal-menurut-data- ojk-terbaru-update-april-2020-fDSp> dikunjungi pada tanggal 28 September 2020.
APLI, ‘Daftar Anggota’ (APLI, 2020) <www.apli.or.id/daftar-anggota> dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2020.
APLI,‘MenjadiAnggotaAPLI’APLI,2020)<www.apli.or.id/pages/menjadi- anggota-apli> dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2020.
APLI, ‘Perbedaan Direct Selling dan Piramida’ (APLI, 2020) <www.apli.or.id/ pages/perbedaan-direct-selling-dan-piramida> dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2020.
APLI,‘TentangKami’(APLI,2020)<www.apli.or.id/pages/tentang-kami> dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2020.
AP2LI, ‘Member List’ (APLI, 2020) <www.ap2li.com/member-kami> dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2020.
CNN Indonesia, ‘Ketua Komunitas Memiles: Kalau Memang Kami Salah, Tolong Luruskan Kami’ (CNNIndonesia, 2020) <www.youtu.be/0Bplv9ScO_s > dikunjungi pada tanggal 3 Agustus 2021.
Devira Pras tiwi, ‘Deretan Fakta Kasus Investasi Bodong MeMiles’ (Liputan6, 2020) < www.liputan6.com/news/read/4156164/deretan-fakta-kasus-investasi- bodong-memiles> dikunjungi pada tanggal 11 Februari 2020.
Dini,  ‘Menghindari  Money  Game’  (Kompas  Lifestyle,  2011)  <www.lifestyle. kompas.com/read/2011/03/09/15172022/menghindari.money.game> dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2020.
Feriawan Hidayat, ‘APLI Optimis Industri Direct Selling Terus Meingkat’ (BeritaSatu, 2016) < www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/ekonomi/361112/apli- optimistis-industri-direct-selling-terus-meningkat>dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2020.
Ikhwan Wahyudi, ‘Mengantisipasi Investasi Bodong Lewat Perlindungan Konsumen’ (AntaraNewsJambi, 2018)<www.jambi.antaranews.com/ berita/331703/mengantisipasi-investasi-bodong-lewat-perlindungan- konsumen > dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2020.
Legistra, ‘Pentingnya Perizinan Usaha Bagi Bisnis Anda’ (Legistra, 2019) <www. legistra.id/berita/pentingnya-perizinan-usaha> dikunjungi pada tanggal 30 Desember 2020.
Leo, ‘Skema Ponzi: Definisi, Sejarah, dan Perkembangannya’ (IndoTradingNews,
2020)< www.news.indotrading.com/skema-ponzi-definisi-sejarah-dan- perkembangannya/> dikunjungi pada tanggal 12 Februari 2020.
M Dani Pratama Huzaini Yoz, ‘ Money Game Berkedok Investasi ada di Sekitar Kita,Waspadalah!’ (Hukumonline, 2017) <www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5923ee9e9d6a5/money-game-berkedok-investasi-ada-di-sekitar-kita-- waspadalah/> dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2020.
Metro TV News, ‘Begini Cara Kerja Investasi Bodong Memiles’ (MetroTVNews, 2020) < www.youtu.be/Q0F9Rk5T5es> dikunjungi pada tanggal 2 Agustus 2021.
OJK,  ‘OJK  Perkuat  Satgas  Waspada  Investasi’  (OJK,  2016)  <www.ojk.go.id/ waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi. aspx> dikunjungi pada tanggal 30 September 2020.
OJK,  ‘Peran  OJK  Melawan  Penawaran  Investasi  Ilegal’  (OJK,  2020)  <www. sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116>dikunjungi pada tanggal 30 September 2020.
Smartlegal.id, ‘Pentingnya Mendirikan Badan Usaha bagi Anda yang Ingin Berbisnis’ (Smartlegal.id, 2018) <www.smartlegal.id/pendirian- usaha/2018/12/26/pentingnya-mendirikan-badan-usaha/> dikunjungi pada tanggal 30 Desember 2020.
Trio Hamdani, ‘Bisnis MLM Marak di Tengah Pandemi, Ada Apa?’ (DetikFinance,
2020) < www.finance.detik.com/moneter/d-5228765/bisnis-mlm-marak-di- tengah-pandemi-ada-apa> dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek voor Indonesie )

## Melati Ayu : Upaya Hukum Bagi ...
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).
Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Secara Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1006).
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha  Dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498).

## Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 21 September 2020.