## PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT PADA PT. ANGKASA PURA II BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK DENGAN PENYEWA
Clariesha Vetriani Pratiwi, Achmad Busro, Budi Ispriyarso Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : clarieshavetriani@gmail.com

## Abstract
Air  transportation  has  an  important  value  in  achieving  national  development  goals,  because it’s one of the means to facilitate the running of the economy. Considering importance of the role  of  aviation  that controls the  lives  of many  people,  flight  is  controlled  by  a  state  whose guidance is carried out by government, in this case BUMN. Angkasa Pura II. The problem in this  research  is  the implementation  of  the  airport  rental agreement  made  and  the rights  and obligations of each parties in a lease agreement that was made. The method used in this study is the socio-legal approach which is sourced from data collection obtained from primary data and  secondary  data,  then  analyzed  by  qualitative  analysis  methods.  Data  collection techniques used interviews. Data analysis techniques using qualitative data analysis. Results of  the  research  and  findings  in  the  field  show  that  the  lease  agreement  of  the  airport  space was  made  in  the  printed  form  which  is  an  agreement  and  the  bargaining  position  in  the agreement  is  not  balanced  between  each  parties  who  of  course  the  lessor  has  a  stronger position in the agreement.
Keyword : Air Port; rental agreement; standart clause.

## Abstrak
Transportasi  udara  memiliki  nilai  penting  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional, karena merupakan salah satu sarana guna memperlancar jalannya perekonomian. Mengingat pentingnya  peranan  penerbangan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  maka penerbangan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, dalam  hal ini  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam penelitian ini adalah mengenai sejauhmana pelaksanaan terjadinya perjanjian sewa menyewa tempat bandara udara dan perihal kesesuaian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan  socio-legal  yang  bersumber  dari  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  data primer  dan  data  sekunder,  kemudian  dianalisis  dengan  metode  analisis  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara.  Teknik  analisis  data  menggunakan analisis  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  dan  temuan  dilapangan  menunjukkan  bahwa Perjanjian sewa menyewa ruangan bandar udara dibuat dalam bentuk formulir yang dicetak terlebih  dahulu  yang  merupakan  perjanjian  baku  dan  Kedudukan  atau  posisi  tawar  dalam perjanjian baku tidak seimbang antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa yang tentunya pemberi  sewa  memiliki  kedudukan  yang  lebih  kuat  untuk  menentukan  klausul-klausul tertentu dalam perjanjiannya.
Kata Kunci   : Bandar Udara; Sewa Menyewa; Klausula Baku.

## A. Pendahuluan
Transportasi  udara  memiliki  nilai  penting  dalam mencapai  tujuan  pembangunan nasional,  karena  merupakan  salah  satu  sarana  guna  memperlancar  jalannya perekonomian. Hal tersebut tercermin pada meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas  orang  serta  barang  dari  dan  keseluruh  pelosok  tanah  air,  bahkan  dari  dan  ke luar negeri.
Mengingat  pentingnya  peranan  penerbangan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  maka  penerbangan  dikuasai  oleh  negara  yang  pembinaannya  dilakukan  oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN yang ditetapkan pemerintah  dalam  hal  pengelolaan  Bandar  Udara  Internasional  Lombok  adalah  PT. (Persero) Angkasa Pura II.
Pada  awal  tahun  1992,  Angkasa  Pura  II  sebagai  sebuah  BUMN  yang  berstatus Perum  dialihkan  dan  ditetapkan  pemerintah  menjadi  Perusahaan  Perseroan  (Persero) dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1992,  tanggal  17  Maret  1992. Selanjutnya  dengan  akte  notaris  Muhani  Salim,  SH  Nomor  3  Tahun  1993  tanggal  2 Januari  1993  didirikan  Perseroan  Terbatas  (Persero)  Angkasa  Pura  II,  nama  tersebut disingkat  menjadi  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II.  Selanjutnya  mulai  Januari  1994, berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  30  Tahun  1985,  pengelolaan  Bandar  Udara Internasional Lombok pengelolaannya diserahkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura II. ( http://nembers.bumn-ri.com/angkasapura2/corporate_profile.html)
Perusahaan  Perseroan  (Persero)  adalah  perusahaan  milik  negara  yang  diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Dalam Pasal 1 ayat (2) UU BUMN disebutkan : “Perusahaan Perseroan,  yang selanjutnya  disebut  Persero,  adalah  BUMN  yang  bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen)  sahamnya  dimiliki  oleh  Negara  Republik  Indonesia  yang  tujuan  utamanya mengejar keuntungan”.
Pada hakikatnya, fungsi utama dari Persero adalah pemupukan dana bagi negara ataupun  sebagai  alat  untuk  mencari  sumber  keuangan  negara.  Sebagai  Perseroan Terbatas  maka  terhadap  Persero  berlaku  prinsip-  prinsip  Perseroan  Terbatas sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang
Perseroan  Terbatas.  UU  BUMN  hanya  mengatur  sistem  pengelolaan  dan  pengawasan, serta restrukturisasi dan privatisasi BUMN.
PT. (Persero) Angkasa Pura II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha jasa  kebandarudaraan  dalam  arti  seluas-luasnya  dan  usaha-usaha  lainnya  yang mempunyai hubungan dengan usaha jasa kebandarudaraan. Penyelenggaraan usaha jasa kebandarudaraan  dimaksud  adalah  penyediaan,  pengelolaan,  pengusahaan,  serta pelayanan  jasa  kebandarudaraan  dan  bidang  usaha  lain  yang  mempunyai  hubungan dengan jasa kebandarudaraan.
Penyelenggaraan usaha jasa kebandarudaraan tersebut diatas juga sejalan dengan maksud  dan  tujuan  dari  pendirian  BUMN  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat(1)  UU BUMN yang berbunyi:
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. Mengejar keuntungan;
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. Turut  aktif  memberikan  bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha  golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
Pasal  30  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun 2001 tentang Kebandar udaraan menyebutkan bahwa : “Dalam penyelenggaraan  bandar udara  umum,  Badan  Usaha  Kebandar udaraan dapat mengikut sertakan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan  Hukum Indonesia lainnya melalui kerjasama”.
Pasal  31  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70 Tahun  2001  juga  menerangkan  bahwa  :  “Kerjasama  dalam  penyelenggaraan  bandar udara  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  dapat  dilakukan  untuk  kegiatan penyediaan,  pengusahaan  dan  pengembangan  fasilitas  untuk  kegiatan  pelayanan pendaratan, lepas landas, maneuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara”.
Berpedoman  kepada  Peraturan  Pemerintah  tersebut  diatas  serta  sejalan  dengan maksud  dan  tujuan  dari  pendirian  BUMN,  maka  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II melaksanakan  kegiatan-kegiatan  dalam  melayani  masyarakat  banyak.  Baik  masyarakat itu  orang-orang  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  orang-orang  yang  berasal  dari luar negeri.
PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  tempat  bandara udara,  memiliki  kewenangan  melakukan  kerjasama  dengan  para  pihak.  Perjanjian merupakan salah satu pranata hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pranata hukum ini berfungsi  sebagai  alat  pengikat  hubungan  hukum  satu  subjek  hukum  dengan  subjek hukum  yang  lain  dalam  melakukan  berbagai  perbuatan  hukum.  Perjanjian  diartikan sebagai ”suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal”.  ( http://nembers.bumn- ri.com/angkasapura2/corporate_profile.html)
Perjanjian  sewa-menyewa  antara  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  Bandar  Udara Internasional  Lombok  dengan  Penyewa  (tenants)  adalah  penyewaan  tempat  yang mempunyai  fungsi  sebagai  tempat  aktivitas  dari  Penyewa  (tenants)  dalam  melayani penumpang baik yang datang maupun yang hendak berangkat, yang dalam tesis ini akan diambil  dari  review  perjanjian  kerjasama  yang  telah  berlangsung  antara  PT.  (Persero) Angkasa  Pura  II  Bandar  Udara  Internasional  Lombok  dengan  Penyewa  (tenants)  tahun 2017.
Dilihat  dari  objeknya,  yang  menjadi  objek  perjanjian  sewa  menyewa  tersebut sangat jarang di jumpai dalam masyarakat umum. Oleh karena itu menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang perjanjian sewa menyewa tempat bandara udara yang dilakukan PT. (Persero)  Angkasa  Pura  II  Bandar  Udara  Internasional  Lombok  dengan    Penyewa (tenants),  dengan  melihat  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dan  bagaimana penyelesaiannya  bila  terjadi  perselisihan  atau  suatu  masalah  dalam  mengadakan  dan melaksanakan  perjanjian  sewa  menyewa  itu,  dengan  judul  tesis  ”Perjanjian  Sewa Menyewa  Tempat  Bandara  Udara  Pada  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  Bandar  Udara Internasional  Lombok  Dengan  Penyewa  (Studi  Perjanjian  Sewa-Menyewa  Outlet Bandara Internasional Lombok NTB)”.

## B. Metode Pendekatan
Teknik  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode
pendekatan  yuridis  empiris  (Soemitro,  1988),  dikarenakan  permasalahan  yang  diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor empiris. Yuridis artinya penelitian yang  didasarkan  pada  teori-teori  hukum,  khususnya  yang  berkaitan  perjanjian  kredit dengan  benda inventory sebagai  jaminan  fidusia.  Dasar-dasar  yang  terdapat  dalam perundang-undangan  tersebut  yang  digunakan  untuk  menganalisis  masalah.  Empiris artinya  penelitian  yang  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat,  dapat  dilakukan melalui  wawancara  dan  konsultasi.  Jadi  pendekatan  secara  yuridis  empiris  adalah pendekatan  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penulisan tesis ini.  Dalam  penelitian  ini,  obyeknya  adalah tinjauan  yuridis  empiris  mengenai  jaminan  fidusia dengan  benda inventory pada  perjanjian  Sewa-menyewa.  Penelitian  hukum  empiris  cenderung  bersifat kualitatif dan berdasarkan data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara. (Supranto, 2003)

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Terjadinya  Perjanjian  Sewa  Menyewa    Ruangan  Bandara  Udara Pada  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  Bandar  Udara  Internasional  Lombok Dengan Penyewa (Tenants).
Pendapatan  usaha  PT  angkasa  Pura  Bandara  Internasional  Lombok  pada dasarnya terdiri dari dua pendapatan, aronautika . Aeronautika yaitu  yang bersumber dari  penerbangan,  yaitu  sewa  pendaratan  pesawat,  parkir  pesawat  dan  lain-lain. Sedangkan non aeronautika yaitu bersumber dari non penerbangan antara lain tanah,
Dari sekian banyak pendapatan PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Interna\sional  lombok,  penulisan  ini  meninjau  pendapatan  dari  sewa  ruangan,  bukan dari materi pendapatannya tetapi dari aspek sewa menyewa khususnya sewa menyewa ruangan  bandara  udaranya.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ada  mengatur tentang sewa menyewa,
Perjanjian  ini  disebut  Perjanjian  Bernama.  Pengertian  perjanjian  sewa menyewa  secara  umum  dapat  diketahui  pada  Pasal  1548  KUH  Perdata  yang mengatakan  bahwa  :  “Sewa  menyewa  ialah  suatu  persetujuan,  dengan  pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu
Pada  dasarnya  setiap  orang  dapat  melakukan  perjanjian  dengan  siapa  saja yang dikehendaki, sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan  perjanjian.  Subjek  yang  dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian  disebut
sebagai subjek hukum, yang secara hukum dapat berupa orang perorangan atau badan hukum.  Sewa  menyewa  merupakan  perbuatan  perdata  yang  mana  suattu  Subjek hukum  tidak  menjadi  unsur  penting  apakah  badan  hukum  tersebut  adalah  Badan Usaha  Milik  Negara  atau  swasta,  tapi  yang  paling  pokok  adalah  subjek  hukumnya sudah berbadan hukum.
Dalam  hal  subjek  hukumnya  merupakan badan  hukum,  maka  badan  hukum ini bertindak dalam perjanjian melalui wakil-wakilnya. Ketentuan mengenai siapa saja wakil  dari  badan  hukum  tersebut  ditentukan  dalam  anggaran  dasar  Perusahaan  atau Akta Pendirian dari masing-masing badan hukum tersebut.
Badan  Hukum  ini  berbuatnya  tentu  saja  dengan  perantaraan  orang,  sebab badan  hukum  hanya  suatu  pengertian  ( begrip ),  yang  bertindak  selalu  orang-orang. Pasal  1654  KUH  Perdata  menentukan  bahwa  semua  badan  hukum  yang  sah  sama seperti  subjek  hukum  perorangan  yang  berwenang  untuk  melakukan  perbuatan perdata atau perbuatan-perbuatan hukum. Apabila  yang melakukan perjanjian adalah badan  hukum,  sebelum  surat  perjanjian  disusun  para  pihak  dalam  perjanjian  harus teridentifikasi  secara jelas.  Perlu  diperhatikan  peraturan  perundangan  yang  berkaitan terutama  kewenangannya  sebagai  pihak  dalam  perjanjian  perjanjian  yang bersangkutan  dan  apa  yang  menjadi  dasar  kewenangannya  tersebut.  Disamping  itu juga perlu diperhatikan syarat yang harus dipenuhi terutama sebagai wakil dari badan hukum.
Dalam praktek biasanya ditentukan secara rinci dalam Anggaran Dasar (AD), perlu diperhatikan bagaimana jika tindakan tersebut dilakukan melebihi kewenangan yang  diberikan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, di dalam  Badan  Hukum  yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka yang mewakili Perseroan dalam hal perbuatan perjanjian dengan pihak luar adalah Direksi.
Dalam  hal  perjanjian  sewa  menyewa  ruangan  bandara  udara  pada  PT. (persero)  Angkasa  Pura  II  bandar  udara  Internasional  Lombok  dengan  penyewa (tenants)  jika  diperhatikan  dalan  akta  perjanjian  sewa  menyewanya  telah  terpenuhi sebagaimana syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata.
Dari  hasil  analisa  perjanjian,  sewa  menyewa  ruangan  yang  dilakukan  oleh pihak  Tenants  dengan  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  Bandar  Udara  Internasional Lombok  adalah  sewa  menyewa  tempat  yang  mempunyai  fungsi  sebagai  tempat aktivitas  dari  pada  para  penjual  dalam  melayani  para  penumpang  baik  yang  datang maupun yang hendak berangkat dengan menggunakan pesawat terbang.
Tahap-tahap  terjadinya  perjanjian  sewa  menyewa  yang  dilakukan  PT. (Persero)  Angkasa  Pura  II  Bandar  Udara  Internasional  lombok  sebagai  pihak  yang menyewakan ruangan dengan tenants sebagai pihak penyewa ruangan adalah  sebagai berikut :

## 1) Tahap Pra– Contractual .
Calon  Penyewa,  dalam  hal  ini  adalah  Tenants,  mendatangi  pengelola bandara  sebagai  pihak  yang  menyewakan  dan  mengutarakan maksudnya  untuk menyewa  ruangan  penerbangan  pada  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  Bandar Udara  Internasional  lombok.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  diketahui  pada kesempatan  ini  calon  penyewa  mendapatkan  keterangan  atau  informasi mengenai  syarat-syarat  peraturan  sewa  menyewa  ruangan,  rincian  harga  dan cara  pembayaran.  Kemudian  kepada  calon  penyewa,  diberikan  formulir  yang berisikan  peraturan-peraturan  tentang  sewa  menyewa54  yang  antara  lain memuat:
(1) Uraian  tentang  syarat–syarat  sewa  menyewa  pada  PT.  (Persero)  Angkasa Pura II Bandar Udara Internasional lombok.
(2) Harga sewa dan cara pembayaran sewa.
(3) Lokasi atau tempat yang akan disewa.
(4) Jangka waktu perjanjian.
(5) Jaringan fasilitas dan perlengkapan
Setelah  Formulir  diterima  maka  calon  penyewa  harus  mempelajari  isis yang  tertera  dalam  formulir  tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  apabila calon  penyewa  setuju  dengan  dengen  ketentuan  yang  terdapat  dalam  formulir tersebut maka calon penyewa harus membuat surat permohonan untuk menyewa dan mengajukan kepada pengelola bandara disertai dengan melampirkan syarat- syarat yang dibutuhkan.
Pada  tahap  Pra- Contractual ini,  Divisi  administrasi  dan  komersial PT.(Persero)  Angkasa  Pura  II  telah  melakukan  identifikasi  dan  penelitian permulaan    terhadap  pihak  Tenants  untuk  mengetahui  apakah  penyewa memenuhi  syarat  untuk  diberikan  izin  menempati  temoat  yang  tersedia  atau tidak, dan apakah syarat-syarat  yang di ajukan  telah sesuai dengan standarisasi untuk  diterimanya  permohonan  sewa  menyewa  ruangan  bandara  udara  PT (persero)  Angkasa  Pura  II.  Hal  ini  penting  dilakukan  agar  pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruangan nantinya tidak mendapat banyak hambatan.
2) Tahap contractual.
Pihak  yang  menyewakan  dalam  hal  ini  PT  (persero)  Angkasa  Pura  II Bandara  Udara  Internasional  Lombok,  berdasarkan  surat  permohonan  dan persyaratan  yang  turut  diberikan  calon  penyewa  menentukan  layak  tidaknya permohonan  tersebut  dikabulkan.  Dalam  hal  pihak  yang  menyewakan  menilai bahwa  permohonan  layak  untuk  dikabulkan  maka  diadakanlah  negosiasi diantara kedua belah pihak.
Masing-masing  pihak  di  dalam  proses  negosiasi  atau  perundingan memberikan  informasi  kepada  pihak  lain  yang  di  anggap  penting  untuk mencapai  kesepakatan  dan  kemudian  bertukar  pikiran  mengenai  apa  yang diperoleh  atau  diterima.  Dalam  melakukan  negosiasi  perjanjian  usaha  ada  hal- hal  yang  penting  untuk  diperhatikan  baik  dari  segi  ekonomi,  hukum  maupun psikologi.
Dilihat  darisegi  hukum,  suatu  negosiasi  harus  dilakukan  secara  penuh kesadaran  apa  yang  menjadi  akibat  hukum  setiap  syarat  yang  dirundingkan. Sama  dengan  segi  ekonomi,  juga  sudah  dilakukan  perhitungan  sebelumnya untuk  setiap  syarat  (bagian  atau  pasal  dari  perjanjian).  Berdasarkan  hasil wawancara,  negosiasi  yang  dilakukan  hanya  terbatas  mengenai  tarif,  bukan terhadap syarat umum perjanjian sewa menyewa ruangan/tanah di Bandar Udara Internasional  lombok.  Hasil  yang  di  dapat  dari  negosiasi  tersebut  kemudian dituangkan  ke  dalam  Berita  Acara  Kesepakatan.    Perjanjian  sewa  menyewa antara  pihak  yang  menyewakan  dengan  penyewa,  baru  dilangsungkan  setelah adanya kesepakatan bersama oleh para pihak mengenai tarif.
Pada  tahap contractual ini,  telah  terjadi  suatu  perbuatan  hukum  yang merupakan penawaran dari pihak yang menyewakan dan penerimaan dari pihak
penyewa.  Cara-cara  untuk  terjadinya  penawaran  dan  penerimaan  dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terhadi penawaran dan penerimaan yang  disebut  dengan  kesepakatan.  Sebagaimana  diketahui,  kesepakatan kehendak  merupakan  salah  satu  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  seperti  yang ditentukan  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Suatu  kesepakatan  kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya suatu penawaran ( offer ) oleh salah satu  pihak  yang  diikuti  oleh  penerimaan  penawaran  ( acceptance )  dari  pihak lainnya sehingga akhirnya terjadi suatu perjanjian.
Pada  tahap  ini,  pembuatan Memorandum  of  Understanding  (MOU) mengenai kesepakatan para pihak terhadap tarif sewa menyewa ruangan bandara udara  telah  dilakukan  dalam  bentuk  Berita  Acara  Kesepakatan.  Kesepakatan pendahuluan ini nantinya akan ditindaklanjuti dalam perjanjian yang lebih rinci dan lengkap.
Dalam  perjanjian  ini  tidak  melibatkan  pihak  lain,  karena  yang  terlibat hanyalah  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  yang  menyewakan,  PT.  (Persero) Angkasa  Pura  II  Bandar  Udara  internasional  lombok  dimana  dalam  hal  ini penandatanganan  surat  perjanjiannya  diwakili  oleh  Kepala  Cabang  Bandar Udara Internasional lombok.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  pada  tahap  ini  juga diberikan suatu jaminan oleh penyewa untuk dapat dilaksanakan perjanjian sewa menyewa tersebut, dimana penyewa wajib menyerahkan sejumlah uang jaminan sewa  kepada  pihak  yang  menyewakan  yang  besarnya  adalah  senilai  tiga  bulan biaya sewa yang berlaku ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3) Tahap Post Contractual
Pada  tahap  ini  ruangan  penerbangan  atau  tempat  yang  disewakan diserahkan  kepada  penyewa  setelah  penyewa  membayar  uang  jaminan,  dan membayar  sejumlah  uang  sewa  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan kedua belah pihak. Dokumen–dokumen tentang hak kepemilikan tetap berada di tangan  pihak  yang  menyewakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  tanda  bukti pembayaran  dilakukan  dengan  kuitansi  yang  sah  yang  dikeluarkan  oleh  pihak yang menyewakan.
Sewa  menyewa  adalah  suatu  perjanjian  konsensual,  artinya  ia  sudah sah  dan  mengikat  pada  detik  tercapainya  sepakat  mengenai  unsur-unsur pokoknya,  yaitu  barang  dan  harga.Kewajiban  pihak  yang  menyewakan  adalah menyerahkan  barangnya  untuk  dinikmati  oleh  pihak  yang  lain,  sedangkan kewajiban  pihak  yang    terakhir  ini  adalah  untuk  membayar  harga  sewa.  Jadi ruangan bandara udara  tersebut, diserahkan kepada Pihak penyewa tidak untuk dimiliki  seperti  halnya  dalam  jual  beli,  tetapi  hanya  untuk  dipakai,  dinikmati kegunaannya.  Penyerahannya  hanya  bersifat  menyerahkan  kekuasaan  belaka atas barang yang disewa itu.
4) Menentukan bentuk perjanjian Sewa Menyewa
Pada  umumnya  perjanjian  tidak  terikat  kepada  suatu  bentuk  tertentu. Bentuk  terrulis  hanya  bersifat  sebagai  alat  bukti  bila  terhadi  perseisihan.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perjanjian baku tersebut  sudah  dibuat  dan  dicetak  terlebih  dahulu,  dan  telah  digunakan  untuk jangka waktu yang lama.
Dalam proses sebelum dilakukan perjanjian dan proses penandatanganan formulir,  pihak  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  tidak  menghendaki  perubahan atas  isi  syarat-syarat  sewa  menyewa  yang  sudah  tercetak  dalam  formulir.  Ada beberapa  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut  nama  jenis  perjanjian  yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya telah ditentukan secara sepihak, yaitu antara  lain  :  perjanjian  baku,  perjanjian  standart,  standart  kontrak,  perjanjian sepihak, dan lain-lain.
Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa “Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Salim H.S. dalam bukunya mengatakan “Standart Kontrak merupakan Perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan  secara  sepihak  oleh  salah  satu  pihak,  terutama  pihak  ekonomi  kuat terhadap ekonomi lemah”.
Munir Fuady mengutip pendapat Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan yang  dimaksud  dengan  perjanjian  baku  adalah  Perjanjian  yang  hampir  seluruh pasal-pasal  sudah  dibakukan  dalam  pemakaianannya  dan  pada  dasarnya  tidak ada  peluang  untuk  merundingkan  atau  meminta  perubahan.  Yang  belum
dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut barang, jenis, harga  dan  beberpa  hal  lain  yang  spesifik,  dengan  kata  lain  yang  dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut melainkan ketentuan pasalnya”.
Perjanjian  baku  hanya  digunakan  oleh  perusahaan-perusahaan  untuk memudahkan  pekerjaan.  Masing-masing  perusahaan  mempunyai  model  dan sistematika dalam membuat formulir perjanjian baku. Perjanjian baku dapat pula dikatakan dengan perjanjian sepihak karena di dalam pembuatannya hanya ihak saja  yang  merancang  isi  dari  formulir  perjanjian,  sedangkan  pihak  yang  lain hanya  menandatangani  saja  apabila  setuju  dengan  ketentuan  dan  persyaratan yang ditetapkan dalam formulir perjanjian tersebut.
2. Hak  dan  Kewajiban  Masing-masing  Pihak  dalam  Perjajian  Sewa  Menyewa Tempat  Bandara  Udara  Internasional  Lombok  antara  PT  (persero)  Angkasa Pura II BIL dengan penyewa (Tenants).
Perjanjian  sewa  menyewa  ruangan  bandara  udara  pada  PT.  (Persero) Angkasa  Pura  II  Bandar  Udara  Internasional  lombok  seperti  telah  dikemukakan  di atas adalah merupakan perjanjian baku yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya dibuat  secara  sepihak  oleh  pihak  yang  menyewakan.  Penyewa  memberikan kesepakatannya  terhadap  isi  perjanjian  itu  sejak  ia  menandatangani  formulir  yang diberikan  oleh  pihak  yang  menyewakan.  Perjanjian  sewa  menyea  mengikat  kedua belah  pihak  sejak  perjanjian  tersebut  ditandatangani.  Dengan  demikian  terjadilah hubugan hukum diantara mereka sehingga melahirka hak dan kewajiban.
Dalam  perjanjian  timbal  balik  ada  prestasi  yang  saling  harus  dipenuhi  oleh masing-masing  pihak.  Seperti  halnya  yang  diatur  dalam  Pasal  1548  KUH  Perdata, jelas  disebutkan  bahwa  pihak  yang  satu  dalam  hal  ini  pihak  penlola  bandara  wajib memberikan  kenikmatan  dari  suatu  benda  yakni  berupa  tempat  usaha  tenants, sedangkan  pihak  yang  lain  dalam  hal  ini  pihak  maskapai  penerbangan  Tenant  wajib membayar  harga  benda  yang  disesuaikan  dalam  bentuk  uang  sewa.  Untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa, harus dilihat isi dari perjanjian sewa menyewa tersebut.
1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak
1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan
Berdasarkan  isi  perjanjian  sewa  menyewa  ruangan  yang  dilakukan antara  PT  (persero)  Angkasa  Pura  II  Bandar  UdaraInternasional  Lombok dengan Tenants diperoleh ketentuan sebagai berikut.
1) Menjamin penggunaan tempat bebas dari tuntutan pihak lain.
2) Melakukan  tindakan  dan  memberikan  petunjuk  yang  dianggap  perlu dalam  batas  kewenangannya  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  selaku penyelenggara Bandara.
3) Melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  pyewa  selama  melakukan kegiatan usahanya.
4) Menerima pembayaran sewadan biaya pemakaiaan listrik.
5) Menjamin fasilitas yang diberikan berfungdi dengan baik.
6) Untuk  kepentingan  operasional  PT  Angkasa  pura  II  berhak menghentikan  perjanjian  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang ditentukan,  maka  sekurang-kuranga  2  bulan  sebelum  pengakhiran tersebut PT angkasa pura II harus memberitahukan maksudnya kepada pihak penyewa (tenants).
2. Hak dan kewajiban pihak penyewa
Ketentuan  yang  tedapat  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  ruangan tersebut menyatakan sebagai berikut:
a. Menggunakan  ruangan  dengan  aman  tanpa  gangguan  baik  yang  berasal dari PT. (Persero) Angkasa Pura II maupun pihak lain sepanjang sesuai dengan  tujuan  dan  sifat  kegiatan  usaha  sebagaimana  diatur  dalam perjanjian beserta lampirannya.
b. Melaksanakan  pembayaran  harga  sewa  ruangan,  biaya  pemakaian jaringan listrik, air serta jaringan fasilitas lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
c. Memelihara  ruangan  dan  fasilitasnya  dalam  keadaan  baik  dan  wajib memperbaiki  setiap  kerusakan  yang  timbul  baik  yang  disebabkan  oleh penyewa maupun pihak lain yang berhubungan dengan penyewa.
d. Melakukan  operasional  kegiatan  usaha  sesuai  dengan  jam  operasional penerbangan bandara.
e. Mematuhi  dan  mentaati  tata  tertib  sebagaimana  ditur  dalam  perjanjian maupun tata tertib di bandara secara umum.
f. Dalam  waktu  1  (satu)  minggu  terhitung  sejak  tanggal  diakhirinya perjanjian,  penyewa  wajib  menyerahkan  kunci  ruangan  yang  disewa/ dimanfaatkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura II dalam keadaan baik dan kosong dengan kondisi ruangan seperti semula.
g. Apabila  tenggang  waktu  1  (satu)  minggu  di  lampaui,  dan  ternyata penyewa  masih  belum  menyerahkan  kunci  dan  ruangan  yang  disewa/ dipergunakan,  maka  penyewa  memberi  kuasa  penuh  yang  tidak  dapat dicabut    kembali  kepada  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  untuk memindahkan  barang  yang  berada  dalam  ruangan  yang  disewa/yang dipergunakan ke tempat lain dengan biaya dan tanggung jawab penyewa sepenuhnya  dan  dengan  ini  pula  penyewa  membebaskan  PT.  (Persero) Angkasa  Pura  II  untuk  waktu  sekarang  dan  seterusnya  dari  segala tuntutan  atau  gugatan  baik  yang  dilakukan  oleh  penyewa  maupun  yang bertindak untuk dan atas nama penyewa dalam bentuk apapun.
2. Analisis  Perjanjian  sewa  Menyewa  ruangan  PT  Angkasa  Pura  II  Bandara Internasional Lombok dengan Tenants (penyewa).
Berdasarkan  kenyataan  tersebut  di  atas  maka  dalam  hal  ini  penyewa dibebankan  dengan  banyak  kewajiban.  Walaupun  demikian  Perjanjian  sewa menyewa ruangan pada lingkungan bandara antara PT. Angkasa Pura  II dengan tenants juga tidak bisa dibatalkan tanpa  persetujuan bersama kedua  belah  pihak atau  karena  alasan-alasan  yang  cukup  menurut  Undang-Undang  dan  harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata :
(1) Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
(2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak  atau  karena  suatu alasan–alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan cukup untuk itu.
(3) Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut di atas, maka setiap  perjanjian  yang  telah  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai Undang- Undang  bagi  yang  membuatnya.  Dari perkataan “setiap”  dalam  Pasal  di  atas dapat    disimpulkan    asas    kebebasan    berkontrak.  Kebebasan    berkontrak    ini
dibatasi    oleh    hukum    yang    sifatnya    memaksa.  Sehingga    para    pihak    yang membuat  perjanjian  harus  mentaati  hukum   yang  sifatnya memaksa tersebut. Pasal  1338    ayat  (2)  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa,  jika  perjanjian    dapat dibatalkan    secara    sepihak  maka  berarti    perjanjian    tidak  bersifat  mengikat sepenuhnya.
Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan  bahwa  perjanjian  yang  telah dibuat tidak    dapat   ditarik   kembali    atau    dibatalkan.    Perjanjian  hanya  dapat dibatalkan, apabila:
a) Para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  sepakat  untuk  mengakhiri perjanjian;
b) Isi dari perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
Para    pihak    dalam  perjanjian  harus    melaksanakan    isi  perjanjian dengan  itikad  baik. Adapun  yang  dimaksud  dengan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian menurut dan  berdasarkan  asas  kepatutan  dan  keadilan.  Pasal  1338  KUHPerdata menunjuk terikatnya  perjanjian  kepada  sifat,  kebiasaan dan Undang-Undang. Sedangkan Pasal 1339 KUHPerdata mengatur mengenai hal-hal yang  menurut kebiasaan  selamanya  disetujui  untuk  secara  diam-diam dimasukkan  dalam perjanjian.    Adapun  yang  dimaksud    dengan    kebiasaan  tersebut    dalam    Pasal 1339    KUHPerdata    bukanlah  kebiasaan  setempat  akan  tetapi    ketentuan- ketentuan  yang dalam kalangan  tertentu  selalu  diperhatikan.  Kebiasaan yang selamanya  diperjanjikan,  adalah  suatu  janji  yang  selalu  harus  diadakan  pada waktu membuat persetujuan dari suatu jenis tertentu. Kebiasaan yang selamanya diperjanjikan dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. (Setiawan, 1999)
Apabila  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak  memiliki  itikad buruk  dalam    melaksanakan  isi  perjanjian,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan dapat mengajukan  pembatalan  perjanjian  atau bahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan disertai bukti-bukti yang cukup kuat.
Dan  untuk  menganulir  ketentuan  Pasal  1338  dan  1339  tersebut,  maka antara tenants dan PT Angkasa Pura II sepakat dan setuju dalam Perjanjian sewa menyewa,  apabila  penyewa  cidera  janji/wanprestasi  maka  untuk  membatalkan Perjanjian  melepaskan  ketentuan-ketentuan  Pasal  1265,  1266,  1267  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Dengan  demikian  pembatalan  cukup  berlaku dan  sah  dinyatakan  secara  sepihak  oleh  PT  Angkasa  Pura  II  dengan  mengirim
surat  pembatalan  kepada  penywa  tanpa  perlu  melalui  proses  Pengadilan  dan berlaku  terhitung  tanggal  pengiriman  surat  pembatalan  tersebut  oleh  PT Angkasa  Pura  II  yang  dibuktikan  dengan  tanda  terima  yang  dikeluarkan  oleh kantor pos/perusahaan jasa kurir.
Terdapat  uraian  tentang  hak  dan  kewajiban  baik  bagi  pihak  yang menyewakan  maupun  bagi  pihak  penyewa,  tedapat  ketentuan  atau  klausula didalam perjanjian sewa menyewa ruangan tersebut yang tidak menguntungkan posisi  penyewa  atau  ada  kemungkinan  dapat  merugikan  penyewa.  Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) perjanjian sewa tersebut yang berbunyi “untuk  kepentingan  operasional  PT  (persero)  Angkasa  Pura  II  berhak menghentikan  perjanjian  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang  ditentukan maka  sekurang-kurangnya  2  (dua)  bulan  sebelum  pengakhiran  tersebut  PT (persero)  Angkasa  Pura  II  harus  memberitahukan  maksudnya  kepada  penyewa secara tertulis dan PT (persero) Angkasa Pura II akan mengembalikan nilai sewa ruangan yang telah dibayar oleh Penyewa dikurangi dengan nilai sewa ruangan untuk jangka waktu yang digunakan atau jangka waktu yang telah berlalu”.
Dengan  adanya  ketentuan  tersebut,  memberikan  kewenangan  kepada PT  (persero)  Angkasa  Pura  II  untuk  menghentikan  perjanjian  sewa  menyewa tersebut  sewaktu-waktu.  Bisa  saja  selama  berjalannya  sewa  menyewa  dimana Penyewa telah merasakan ataupun menikmati kegunaan tempat tersebut namun menggunakan  ketentuan  tersebut  PT  (persero)  Angkasa  Pura  II  mengambil ruangan  yang  disewakan  tanpa  memikirkan  kerugian-kerugian  yang  diderita oleh Penyewa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  dapati  bahwa  mengenai  hal  apa  saja yang dapat dikategorikan ke dalam “kepentingan operasional” tersebut tidak ada standarisasi yang dapat dijadikan pedoman. Keputusan mengenai apakah sesuatu hal  dapat  dikatakan  sebagai  kepentingan  operasional  tersebut  merupakan kewenangan dari pihak PT Angkasa Pura II.
Apabila ketentuan tersebut diatas diterapkan, maka hal ini tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip kepatutan menghendaki bahwa apa saja  yang  akan  dituangkan  di  dalam  naskah  suatu  perjanjian  harus memperhatikan  prinsip      kepatutan  sebab  melalui  tolak  ukur  kelayakan  ini hubungan  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  persetujuan  itu  ditentukan  ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.
Dengan  begitu,  setiap  persetujuan  tidak hanya  mengikat  untuk  hal-hal yang  secara  tegas  dimuat  dalam  naskah  perjanjian,  tetapi  juga  untuk  segala sesuatu  yang  menurut  sifat  persetujuan  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan atau  undang-undang.81  Klausula  “untuk  kepentingan  operasional…”  tersebut diatas  juga  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku  sebagaimana  yang ditetapkan  dalam  Pasal  1554  KUH  Perdata  yang  menyatakan  :  ”Pihak  yang menyewakan  tidak  diperkenankan  selama  waktu  sewa merubah  wujud  maupun tatanan barang yang disewakan”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1554  KUH  Perdata  tampak  bahwa  pihak yang menyewakan tidak dapat berbuat sesuka hati terhadap barang  yang  sudah disewakannya.  Barang  yang  sudah  disewakan,  selama  berlangsungnya  sewa menyewa merupakan tanggung jawab si penyewa. Klausula “untuk kepentingan operasional…”  tersebut  di  atas,  ternyata  juga  bertentangan  dengan  hak  pihak penyewa  yang  terdapat  di  dalam  klausula  perjanjian  sewa  menyewa  ruangan, Pasal  5  ayat  (3)  Perjanjian  Sewa  Ruangan  /Tanah  yang  berbunyi  : ”Menggunakan  ruangan  dengan  aman  tanpa  gangguan  baik  yang  berasal  dari PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  maupun  pihak  lain  sepanjang  sesuai  dengan tujuan  dan  sifat  kegiatan  usaha  sebagaimana  diatur        dalam  perjanjian  beserta lampirannya.
Bunyi ketentuan mengenai hak pihak penyewa didalam surat perjanjian sewa  menyewa  ruangan  tersebut  telah  menegaskan  bahwa  pihak  penyewa berhak  menakan  ruangan  dengan  aman  tanpa  gangguan  termasuk  dari  PT. (Persero)  Angkasa  Pura  II  sepanjang  ruangan  tersebut  dipergunakan  untuk kegiatan operasional penerbangan Tenants dan tidak digunakan untuk keperluan lain yang menyimpang dari yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Berdasarkan asas  Pancta  sunt  servanda (asas  mengikatnya  kontrak) maka  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  terikat  untuk  memenuhi  perjanjian tersebut karena perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.82 Jadi, berdasarkan asas  pacta  sunt  servanda sepanjang  pihak  penyewa  tidak mempergunakan  ruangan  tersebut  untuk  keperluan  lain  yang  menyimpang  dari yang  telah  diperjanjikan,  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  tidak  dapat  mengambil kembali  ruangan  yang  disewakan  dengan  jalan  menghentikan  pejanjian  secara sepihak.  Karena  tindakan  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  tersebut  dapat
digolongkan  ke  dalam  bentuk  ”gangguan”  terhadap  hak  dari  pihak  penyewa (tenants).
Tetapi  dari  ketentuan  yang  dibuat  oleh  pihak  PT.  (Persero)  Angkasa Pura  II  Bandar  Udara  internasional  Lombok  di  dalam  surat  perjanjian  sewa menyewa  dengan  penyewa  (Tenants)  bahwa  jika  setiap  saat  pengelola  bandara ingin  mengambil  kembali  ruangan  yang  disewakan  dengan  alasan  ”untuk kepentingan  operasional”  maka  pihak  Tenants  tidak  dapat  berbuat  apa-apa  dan harus  mengembalikan  ruangan  yang  disewanya  tersebut  tanpa  adanya  jaminan dari  pihak  pengelola  bandara  untuk  menyediakan  atau  menunjuk  ruangan  lain sebagai pengganti bagi pihak penyewa.
Dalam  perjanjian  sewa  menyewa  ruangan  pada  PT.  (Persero)  Angkasa Pura II, pihak penyewa sebagai pihak yang lemah posisi tawarnya juga semakin dirugikan  apabila  klausula  ”untuk  kepentingan  operasional”  tersebut  dijalankan karena  tidak  adanya  ketentuan  mengenai  pemberian  ganti  rugi  di  dalam perjanjian  sewa menyewa  tersebut.  Prinsip  ganti  rugi  di  dalam  perjanjian  selalu hadir  dalam  setiap  hukum.  Pihak-pihak  yang  dirugikan  berhak  menuntut  ganti rugi  atas  tidak  dipenuhi  atau  dilanggarnya  atau  diabaikannya  suatu  ketentuan dalam  perjanjian  oleh  pihak  lainnya.83  Seharusnya  di  dalam  penyusunan perjanjian baku tersebut, penyusunnya harus memberikan pengertian dan batasan atas ganti rugi tersebut di dalam perjanjiannya.
Hal  ini  jelas-jelas  bertentangan  dengan  asas  iktikad  baik  dalam  hukum perjanjian.  Karena  disatu  sisi  pihak  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  memberikan hak  menggunakan  ruangan  dengan  aman  dan  tanpa  gangguan  kepada  pihak Tenants.  Tetapi  di  sisi  lain,  pihak  PT.  (Persero)  Angkasa  Pura  II  berhak  untuk membatalkan  perjanjian  dan  menghentikan  hak  Penyewa  untuk  menggunakan ruangan  tanpa  ada  iktikad  baik  memberikan  jaminan  untuk  menyediakan  atau menunjuk  ruangan  lain  sebagai  gantinya  ataupun  memberi  ganti  rugi  terhadap kerugian yang di derita oleh penyewa.
Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik  harus  ada  pada  setiap  tahap perjanjian,  dengan  kewajiban  untuk  memperhatikan  kepentingan-kepentingan pihak  lawan  dalam  perjanjian.  Apabila  satu  pihak  hanya  mengajukan kepentingan-kepentingan  sendiri,  ia  menyalahgunakan  kebebasan  dalam membuat perjanjian.
Oleh karena itu maka sebelum menginjak suatu hubungan hukum  yang tertuang  dalam  suatu  perjanjian  para  pihak  biasanya  terlebih  dahulu mengungkapkan keinginannya untuk suatu hubungan kerjasama. Namun didalam perjanjian  sewa  menyewa  ruangan  bandara  udara  ini,  yang  terjadi  adalah perjanjian  bukan  melalui  proses  negosiasi  yang  seimbang  diantara  para  pihak. Hal  tersebut  dapat  terjadi  jika  salah  satu  pihak  telah  menyiapkan  syarat-syarat baku pada suatu formulir yang sudah di cetak dan pihak lain harus menerimanya.
Priyatna  Abdurrasyid  mengatakan  “Negosiasi  merupakan  suatu  cara dimana  individu  berkomunikasi  satu  sama  lain  mengatur  hubungan  mereka dalam  bisnis  dan  kehidupan  sehari-harinya”.  Suyud  Margono  dalam  bukunya mengatakan  bahwa  “Negosiasi  diartikan  sebagai  komunikasi  2  (dua)  arah  yang dirancang  untuk  mencapai  kesepakatan  pada  saat  kedua  belah  pihak  memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda”.
Dalam  perjanjian  dimana  klausula-klausulanya  dibakukan  dan dituangkan  dalam  bentuk  formulir,  lazimnya  di  muat  syarat-syarat  yang membatasi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  satu  pihak.  Syarat-syarat  itu dinamakan  klausula  eksonerasi.  Syarat-syarat  ini  sangat  merugikan  pihak penyewa,  tetapi  pihak  penyewa  tidak  dapat  membantah  syarat  tersebut  karena perjanjian  seperti  ini  hanya  memberi  dua  alternatif,  diterima  atau  ditolak. Mengingat  pihak  penyewa  sangat  membutuhkan  perjanjian  itu  maka  pihak penyewa menandatanganinya.
Klausula  eksonerasi  selalu  muncul  dalam  perjanjian  baku  dan  bahkan Mariam  Darus  Badrulzaman  telah  menempatkan  “  klausula  eksonerasi  sebagai salah satu syarat yang menonjol dalam perjanjian baku”.
Rijken  sebagaimana  dikutip  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman mengatakan  sebagai  berikut  :  “Klausula  eksonerasi  adalah  klausula  yang dicantumkan  didalam  suatu  perjanjian  dengan  mana  satu  pihak  menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum”.88
Munir  Fuady  menyebut  klausula  eksonerasi  dengan  istilah  “klausula pembebasan  ( exculpatory  clause )  yaitu  suatu  klausula  dalam  kontrak  yang membebaskan  salah  satu  pihak  dari  kewajibannya  untuk  mengganti  kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri”.
J.  Satrio  memberikan  definisi  “Klausula  eksonerasi  sebagai  suatu klausula dalam suatu perjanjian dan karenanya disepakati oleh para pihak dalam mana  ditetapkan  adanya  pembebasan  atau  pembatasan  dari  tanggung  jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggungjawabnya”.
Berdasarkan  beberapa  definisi  diatas,  maka  dapatlah  diketahui  bahwa dari klausula eksonerasi terdapat unsur utama yaitu adanya pembatasan dan/atau pembebasan tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang dibatasi atau dibebaskan tersebut  adalah  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pihak  yang membuat  perjanjian  tersebut,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pihak  PT.  (Persero) Angkasa Pura II.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya  disingkat  dengan  UUPK),  tidak  mengenenal  istilah  klausula eksonerasi  sebagaimana  yang  dimaksudkan  diatas,  yang  ada  adalah  klausula baku.  Dan  oleh  Pasal  1  angka  (10)  UUPK  klausula  baku  dapat  diartikan  secara umum  sebagai  perjanjian  baku.  Dari  klausula-klausula  yang  terdapat  didalam perjanjian sewa menyewa ruangan tersebut, ditemui masih adanya pencantuman klausula  eksonerasi  di  dalam  perjanjian  baku  yang  dibuat  oleh  pihak  PT. (Persero)  Angkasa  Pura  II  di  dalam  Perjanjian  sewa  menyewa  ruangan  dengan penyewa.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  terdahulu  dapat  ditarik  kesimpulan  terhadap perjanjian sewa menyewa ruangan bandara milik PT (persero) Angkasa Pura  II  Bandara Internasional Lombok dengan penyewa (tenants) sebagai berikut:
Perjanjian sewa menyewa ruangan bandar udara milik PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Internasional Lombok dengan Penyewa (tenants) dibuat dalam bentuk formulir yang dicetak terlebih dahulu yang merupakan perjanjian baku.
Kedudukan atau posisi tawar dalam perjanjian baku tidak seimbang antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa yang tentunya pemberi sewa memiliki kedudukan yang lebih  kuat  untuk  menentukan  klausul-klausul  tertntu  dalam  perjanjiannya.  Hal  ini menyebabkan  ketidakseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Azhar,  "Relevansi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Sistem Penyelenggaraan  Administrasi  Negara,"  NOTARIUS,  vol.  8,  no.  2,  pp.  274-286, Oct. 2015. https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10260
Angkasa  Pura  Sejarah  Perusahaan.  (2018).  Retrieved  From http://nembers.bumn- ri.com/angkasapura2/corporate_profile.html, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018. Setiawan, R. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Bandung: Putra Abardin. Soemitro, Ronny Hanitijo. (1988). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Cetakan ke- 3. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Supranto,  J.  (2003). Metode  Penelitian  Hukum  dan  Statistik .  Cetakan  Pertama.  Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Suhartoyo, S., Sonhaji, S., Azhar, M., & Suharso, P. (2018). Legal Aspects of PT. Gojek Indonesia  in  the  Partnership  Agreement  Dealing  with  the  Public  Transport Standards. In E3S Web of Conferences (Vol. 68). doi:10.1051/e3sconf/20186802008.