Vol. 5 No. 2 (2021)
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum … 32

## ANALISIS HUKUM PERAN KARANG TARUNA TUNAS KARYA DALAM MEWUJUDKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PEMUDA
Syarifudin 1 , Sarip 2 , Elya Kusuma Dewi 3
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2 3 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
E-mail: ssyarifuddin849@gmail.com , sarip@umc.ac.id , elyakusumadewi@gmail.com

## Abstract
This study aims to examine youth organizations as youth-based social organizations that have an important role in realizing youth social responsibility in Manis Kidul Village, Jalaksana Kuningan. A person is legally responsible for a certain act or that he bears legal responsibility, subject means that he is responsible for a sanction in the case of a contradictory act. The type of research used is qualitative research, this research was carried out in the village of Manis Kidul, Jalaksana  District,  Kuningan  Regency.  Sources  of  data  used  in  the  form  of  primary  and secondary data. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. The results show that the role of youth organizations in realizing youth social responsibility invites the community to be active in the involvement of work programs that run on the basis of work programs based on the Minister of Social Affairs Regulation No. 25 of 2019 so as to realize Youth Social Responsibility towards caring for the environment of their community.
Keywords: Youth Organization; Tunas Karya, Social Responsibility.
Vol. 5 No. 2 (2021)
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum …
33

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji karang taruna sebagai organisasi sosial berbasis kepemudaan yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda di Desa Manis Kidul Jalaksana Kuningan. Seseorang bertanggung jawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia  memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  kualitatif,  penelitian  ini  dilaksanakan  di  desa  Manis  Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Sumber data yang digunakan berupa data  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran karang taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda mengajak masyarakat aktif dalam keterlibatan program kerja yang berjalan atas dasar program kerja yang berlandaskan  Peraturan  Menteri  Sosial  N0  25  Tahun  2019  sehingga  dapat mewujudkan  Tanggung  Jawab  Sosial  Pemuda  terhadap  peduli  lingkungan masyarakatnya.
Kata Kunci: Karang Taruna; Tunas Karya, Tanggung Jawab Sosial.
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum … 34
A. Pendahuluan Pemuda  dapat  dikatakan  sebagai golongan  manusia  muda  yang  masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah lebih baik agar dapat  melanjutkan  dan  mengisi pengembangan terutama secara mental dalam kehidupan masyarakat. 1 Pemuda  Indonesia  dewasa  ini  sangat beraneka  ragam  terutama  apabila dikaitkan kesempatan pendidikan dan kondisi ekonomi yang turut mempengaruhi  perkembangannya. 2 Keanekaragaman  kondisi  ekonomi dan pendidikan dapat mempengaruhi pembinaan  serta  pengembangan generasi muda Indonesia. 3 Kedudukan pemuda dalam masyarakat  sudah  menjadi  fitrah sebagai  makhluk  sosial  yang  harus didukung  moral. 4 Artinya  ada kewajiban dalam pengembangan bagi pemuda harus disertai etika dan susila sebagai  barometer  moral  kehidupan bangsa  dan  pengoreksi.  Sebagai Makhluk  sosial  artinya  pemuda  tidak
1
Susetiawan Susetiawan, DC Mulyono, and Muhammad Yunan Roniardian,  “Penguatan  Peran  Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan  Desa,” Jurnal  Pengabdian
Kepada  Masyarakat 4,  no.  1  (2018):  109, https://doi.org/10.22146/jpkm.27512. 2 Suzanne  Naafs  and  Ben  White, “Generasi  Antara :  Refleksi  Tentang  Studi Pemuda  Indonesia  *  Pemuda  Sebagai Generasi  Orang  Muda  Adalah  Aktor  Kunci Dalam, ” Jurnal  Studi  Pemuda I,  no.  2  (2012): 89 – 106, https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/arti cle/viewFile/32063/19387.
3 Kendar  Umi  Kulsum,  “Kongres Pemuda  Pertama  1926,” Kompas  Pedia ,
dapat berdiri sendiri, hidup bersama- sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, kepribadian, dan pandangan  hidup  yang  dianut masyarakat. 5 Sementara sebagai makhluk  individual  tidak  melakukan kebebasan  sebebas-bebasnya  tetapi disertai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Tuhan Yang maha Esa. 6
Perkembangan  pemuda  masih mengalami  permasalahan  sosial  yang masih  dan  nampak  ke  permukaan. Terlepas  dari  pengaruh  modernisasi dan  juga  globalisasi,  hanya  sedikit pemuda  yang  dapat  berkontribusi dalam  peranannya  sebagai  agen perubahan  serta  kontrol  sosial,  pun juga  dengan  hakikat  mereka  sebagai makhluk  sosial,  yang  dalam  etika politik  makhluk  sosial  dijelaskan dalam  salah  satu  dimensi  politis manusia  yang  menekankan  pada tanggung  jawab  atas,  dimana  suara hati  menjadi  pengingat  bahwa  dia sendiril  yang  bertanggung  jawab  atas
November 5, 2020, https://kompaspedia.kompas.id/baca/papar an-topik/kongres-pemuda-pertama-1926.
4 Ayatullah  Humaeni,  “Makna  Kultur Mitos  Da lam  Budaya  Masyarakat  Banten,” Indonesian  Journal  of  Social  and  Cultural Antropology 33, no. 3 (2012): 159 – 79. 5 A Jufri, “Konsepsi Politik Islam Dan Realitas  Relasi  Islam  Dan  Negara  Di Indonesia  Pascareformasi”  18,  no.  2  (2018):
42 – 55, https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.ph p/fa/article/view/694.
6 Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad  Rifan  Nasution,  “Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945,” 4 § (2019), https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh.
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum … 35
setiap  hal  yang  dilakukan. 7 Keadaan tersebut  dapat  mempengaruhinya tingkah  laku  terutama  di  desa-desa yang masi dinilai minimnya pendidikan social bagi pemuda. Tentunya,  berdasarkan  hakikat pemuda  yang  sadar  bahwa  mereka merupakan  makhluk  sosial,  rasa tanggung jawab dapat dipupuk dengan baik  melalui  program-program  yang dapat  menjadi  stimulus  untuk menumbuhkan perasaan nasionalisme, patriotisme, rasa gotong royong, serta kepekaan sosial mereka, agar  dikemudian  hari  permasalahan sosial  dalam  diri  pemuda  yang  dapat menyebabkan  dekadensi  moral  tidak meluas dan bahkan menjadi hal yang sulit ditanggulangi. 8 Hal ini dilakukan sebagai  upaya  menghindari  politisasi atau  memanfaatkan  pemuda  untuk kepentingan politik semata. 9 Perkembangan  karang  taruna dimasa yang akan datang memerlukan konsistensi  dan  konsekuensi  pada komitmen  untuk  memiliki  rasa tanggung  jawab  sosial  melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat motivatif
seperti bimbingan,
7 Ristekdikti, Buku  Ajar  Matakuliah Wajib  Umum  Pendidikan  Pancasila  Untuk Perguruan Tinggi , ed. Tim Penyusun, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan  Kemahasiswaan  Kementerian  Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik Indonesia, 2016).
8 Sarip,  “Politik  Hukum  Dan  Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurna Bina Mulia Hukum 4, no.
2 (2020),
https://doi.org/DOI:
http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207.
9 Sarip dan A Sarip, Harun Fadhli, and da n Feny Aulyah, “PERAN DUNIA
silaturrahmi,  dan  sharing  sarasehan. Dengan  kegiatan  tersebut  dapat meningkatkan  kapasitas  komunikasi atau  jalinan  kerjasama  yang  baik. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan  yang  diangkat  adalah bagaimana peran karangtaruna Tunas Karya  dalam  mewujudkan  tanggung jawab  sosial  pemuda  di  Desa  Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten  Kuningan.  Penelitian  ini dilakukan  di  Karang  Taruna  Tunas Karya  Manis  Kidul  Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Dengan  penelitian  ini  diharapkan dapat  menghasilkan output berupa gambaran  lengkap  dan  mendalam mengenai  peran  karang  taruna sehingga  dapat  dijadikan  sebagai role model terhadap karang taruna lain. Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian
kualitatif. 10
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  desa Manis  Kidul,  Kecamatan  Jalaksana, Kabupaten Kuningan yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  Ketua Karang  Taruna  Tunas  Karya,  Wakil Ketua Tunas Karya, Pengurus Karang
PENDIDIKAN  DALAM  MENJAGA  TRADISI LOKAL CIREBON THE ROLE OF THE WORLD OF  EDUCATION  IN  MAINTAINING  THE CIREBON  LOCAL  TRADITION”  5,  no.  1 (2019), https://doi.org/10.5281/zenodo.2619174.
10 Sarip  Sarip,  “The  Manifestation  of Indonesian Democracy; Between Pancasila State  of  Law  and  Islamic  Nomocracy,” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 2 (2018): 192, https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11 517.
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum …
36
Taruna  dan  tokoh  masyarakat.  Data sekunder  berupa  kata-kata  atau tindakan, sumber
tertulis,
dokumentasi. 11 Teknik  pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.  Teknik  keabsahan  data dilakukan  dengan  triangulasi  teknik dengan  membandingkan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian  dianalisis  melalui  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan simpulan dan verifikasi.
B. Rumusan Masalah Bagaimana Peranan karang taruna tunas karya dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda di Desa Manis  Kidul  Kecamatan  Jalaksana Kabupaten Kuningan.

## C. Hasil danPembahasan Landasan Hukum Karang Taruna
Peranan  pemuda  ada  di  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2009  tentang Kepemudaan yang berbunyi: 1) bahwa dalam  sejarah  perjuangan  bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan  aktif  sebagai  ujung  tombak dalam  mengantarkan  bangsa  dan negara  Indonesia  yang  merdeka, bersatu,  dan  berdaulat,  2)  bahwa
11 Sarip et al., “Filosofi Peletakan Hajar Aswad  Dalam  Bentuk  Permainan  Anak  Di Desa  Wilulang  Cirebon  Jawa  Barat,” Empowerment :
Jurnal Pengabdian Masyarakat 05,  no.  01  (2022):  76 – 84, https://journal.uniku.ac.id/index.php/emp owerment/article/view/5224/3001.
dalam pembaruan dan pembangunan bangsa,  pemuda  mempunyai  fungsi dan  peran  yang  sangat  strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan  perannya  melalui  penyadaran, pemberdayaan,  dan  pengembangan, sebagai  bagian  dari  pembangunan nasional, 3) bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan  pemuda  yang  berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan  profesional,  4)  bahwa  untuk membangun  pemuda,  diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan  di  segala  bidang kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  5) bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d,  perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan.  Berdasarkan  Undang- undang  Kepemudaan  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  peranan  pemuda dalam  membangun  bangsa  dan bernegara sudah ada dasar hukumnya dengan jelas dan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para pemuda. 12 Sebagai  bagian  dari  masyarakat desa,  tentunya  pemuda  harusnya menjadi pribadi yang unggul dan harus berada digaris terdepan yang memiliki kekuatan  besar  dalam  arus  kemajuan
12 Dwi  Siswoyo,  “Pandangan  Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan,” Cakrawala  Pendidikan XXXII,  no.  1  (2013): 50 – 57, https://doi.org/https://doi.org/10.21831/c p.v5i1.1264.
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum …
37
bangsa. Dalam bermasyakat tentunya memiliki keinginan untuk tercapainya tujuan yang diinginkan oleh masyarakat  terhadap  pemerintahan desa. Terciptanya pembangunan desa yang sesuai keinginan, pemberdayaan masyarakat  serta  interaksi  yang  baik antara masyarakat dengan pemerintah desa.  Untuk  mengoptimalkan  segala kegiatan  yang  ada  dalam  lingkungan masyarakat maka didirikanlah sebuah organisasi yaitu Karang Taruna.
Karang  Taruna  merupakan sebuah  organisasi  sosial  masyarakat berbasis  kepemudaan  yang  didirikan atas  dasar  kepedulian  kaum  muda terhadap  permasalahan  sosial  yang terjadi  di  lingkungan  masyarakat. Menurut  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman  Dasar  Karang  Taruna, Karang Taruna di definisikan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat  yang  tumbuh  dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung  jawab  sosial  dari,  oleh  dan untuk  masyarakat  terutama  generasi muda di wilayah Desa/kelurahan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
Dengan adanya karang taruna, diharapakan sebagai tempat menampung  aspirasi,  juga  untuk generasi  muda  dalam  mewujudkan kesadaran  serta  meningkatkan  rasa tanggung  jawab  sosial  terhadap masyarakat. 13 Untuk mencapai sasaran
13 Afif  Syarif,  “Pasang  Surut  Otonomi Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjuan Hukum Sejarah
tersebut,  maka  bentuk  tugas  pokok karang  taruna  ialah  bersama-sama bersinergi dengan pemerintahan desa serta  komponen  masyarakat  lainnya sehingga  dikemudian  hari  dapat menanggulangi  konflik  yang  terjadi dilingkungan  masyarakat,  terutama yang  bergerak  dibidang  ataupun masalah kesejahteraan social terutama yang  banyak  dihadapi  para  generasi muda,  baik  bersifat  preventif, rehabilitative maupun pengembangan potensi-potensi  yang  ada  pada generasi muda dilingkunganya. Adapun tugas utama organisasi  pemuda  karang  taruna berkaitan  dengan  kegiatan  positif seperti  keagamaan,  olahraga,  bakti social  serta  kegiatan  positif  lainnya. Sedangkan  berdasarkan  peraturan
Menteri  Sosial  Republik  Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang karang taruna  pasal  3  bahwa  karang  taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan  pada  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  1945. Sedangkan  Dalam  Pasal  6  ayat  1 karang  taruna  memilili  tugas  a) mengembangkan  potensi  generasi muda  dan  masyarakat;  dan  b) berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan  permasalahan  sosial melalui  rehabilitasi  sosial,  jaminan sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan perlindungan  sosial  serta  program prioritas nasional. Karang taruna juga berpedoman pada pedoman dasar dan
Pemerintahan  Daerah),” Inovatif:  Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 7 (2013), https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2181.
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum …
38
pedoman rumah tangga dimana telah diatur tentang struktur kepengurusan dan  jabatan  masing-masing  wilayah mulai  dari  desa  sampai  pada  tingkat Nasional. Karang taruna beranggotakan  pemuda  dan  pemudi, dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) keanggotaan karang taruna menganut system  stelsel  pasif  yaitu  setiap generasi  muda  yang  berusia  13  (tiga belas)  sampai  45  (empat  puluh  lima) tahun  otomatis  menjadi  keanggotaan karang Taruna.
karang taruna memiliki fungsi (a)  administrasi  dan  manajerial  yaitu merupakan penyelenggaraan organisasian dan administrasi Kesejahteraan  Sosial  Karang  Taruna (b)  fasilitasi  yaitu  merupakan  upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan  kapasitas  generasi muda,  pemberian  kemudahan,  dan pendampingan  untuk  generasi  muda dan  masyarakat  (c)  mediasi  yaitu merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan social yang ada  di  masyarakat  (d)  komunikasi, informasi, dan edukasi yaitu merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi  untuk  sosialisasi  kebijakan, program,  dan  kegiatan  pemerintah, pemerintah  daerah;  Karang  Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja (e) pemanfaatan  dan  pengembangan teknologi  yaitu  merupakan  upaya mengoptimalkan penyelenggaraan
14 Fadjriah  Hapsari  and  Shinta  Devi Surya,  “Efektivitas  Kelembagaan  Sosial Masyarakat  Dalam  Pemberdayaan  Wanita Dan  Keluarga  Di  Kelurahan  Cirasas,” JABE
organisasi  dan  program  kerja  melalui metode  dan  teknologi  sesuai  dengan kebtuhan masyarakat dan perkembangan teknologi (f) advokasi social,  yaitu  merupakan  upaya  untuk melindungi  dan  membela  generasi muda  dan  masyarakat  yang  dilanggar haknya,  diberikan  dalam  bentuk penyadaran  hak  dan  kewajiban, pembelaan,  dan  pemenuhan  hak,  (g) motivasi,  merupakan  upaya  untuk memberikan  semangat  dan  memacu pencapaian prestasi generasi muda (h) pendampingan,  yaitu  merupakan upaya  untuk  menjalin  relasi  social dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan  berbagai  sumber  dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial, dan (i) pelopor, yaitu  merupakan  upaya  merintis  dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan social  dan  pengembangan  generasi muda.
Dari beberapa fungsi tersebut, terlihat bahwa kegiatan karang taruna diarahkan untuk menciptakan karakter kreatif, dan inovatif dengan penanaman rasa tanggung jawab sosial yang tinggi serta akan menumbuhkan rasa  disiplin  sosial  dalam  kehidupan pribadi dan kelompok sehingga dapat menjadikan generasi muda selalu siap dalam  berbagai  masalah  sosial  yang ada dilingkungannya. 14
(Journal of Applied Business and Economic) 4, no. 3 (2018): 266, https://doi.org/10.30998/jabe.v4i3.2483.
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum …
39
Tanggung  Jawab  Sosial  Bagi Karang  Taruna  Sebagai  Generasi
Bangsa Menurut  Hans  Kelsen  dalam teorinya tentang tanggung sosial jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu atau  bahwa  dia  memikul  tanggung jawab  hukum,  subyek  berarti  bahwa dia  bertanggung  jawab  atas  suatu sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang bertentangan. 15 Lebih  lanjut  Hans
Kelsen menyatakan bahwa:
“Kegagalan  untuk  melakukan  kehati - hatian  yang  diharuskan  oleh  hukum disebut  kekhilafan  (negligence);  dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu  jenis  laindari  kesalahan  (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi  karena  mengantisipasi  dan menghendaki,  dengan  atau  tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”. 16 Sementara  dilema  tanggung jawab  sosial  ini  kedalam  2  karakter dasar yakni: “self - made person” dan “good neighbour”. Seseorang dengan karakter
15 Jimly  Asshiddiqie  and  M.  Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum ,
1st  ed.  (Jakarta:  Sekertariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia,  2006);  Perlindungan
Hukum  et  al.,  “Simposium  Hukum Indonesia” 1, no. 8 (2019): 1– 13. 16 FX. Adji Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif- Filosofis,” Jurnal Hukum Progresif 7, no. 1 (2019): 1 – 19, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/h
p.7.1.1-19.
self-made person cenderung menganggap  bahwa  semua  orang memiliki  tanggung  jawab  moral  yang sama terhadap orang lain, yang mana hal  tersebut  dapat  menghancurkan inisiatif  individu  untuk  membantu orang  lain  karena  dia  merasa  bahwa tidak  hanya  kita  yang  memiliki kewajiban,  namun  orang  lain  juga sama.  Sedangkan  karakter good neighbour ,  merupakan  karakter  yang cenderung menganggap bahwa jangankan  membantu  orang  lain, untuk  berjuang  dan  bertahan  hidup sendiri  saja  sulit. 17 Berdasarkan  teori tersebut bahwa tanggung jawab sosial sesungguhnya  adalah  hal  yang  secara sadar  maupun  tidak  sadar,  merasa maupun  tidak  merasa,  merupakan kewajiban  bagi  seseorang  yang diberikan  kemampuan  dan  juga kekuasaan  ataupun  kelebihan  untuk menanggung  setiap  kegiatan,  setiap tindakan,  dan  setiap  langkah  yang sudah dilakukan. 18 Menurut  PERMENSOS  No 25  BAB  I  Pasal  1  Ayat  1  tentang Karang Taruna bahwa Karang Taruna
17 Andi  Yuliani, “Dilema  Kedaulatan
Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory),”
Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 3 (2016): 253 – 60, https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article /view/149/pdf.
18 Sarip  Sarip  and  Diana  Fitriana, “Legal  Antropology  Approach  on  The Application  of  Village  Website  in  Digital Economic  Era  in  Indonesia,” UNIFIKASI : Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  2  (2018):  96, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.87 7.
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum … 40
adalah  organisasi  yang  dibentuk  oleh masyarakat  sebagai  wadah  generasi muda  untuk  mengembangkan  diri, tumbuh,  dan  berkembang  atas  dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari,  oleh,  dan  untuk  generasi  muda, yang  berorientasi  pada  tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Menurut Ketua Karang Taruna  Tunas  Karya,  karang  taruna sebagai  tempat  untuk  para  pemuda yang  ingin  belajar  organisasi  dan menggali  potensi  dirinya  didalam lingkungan  masyarakat.  Selain  itu, untuk  belajar  hidup  berdampingan dengan  masyarakat  dan  ikut  serta berpartisipasi  aktif  dalam  setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut tokoh masyarakat, karang taruna juga sebagai tempat  para  anak  muda  melakukan kegiatankegiatan yang didasari semangat dan rasa kebersamaan untuk tujuan membantu dan mengembangkan  setiap  kegiatan masyarakat. Belajar di dalam organisasi  pemuda  karang  taruna memiliki  manfaat  yang  baik  untuk para  pemuda  agar  mengetahui  dan mengerti  cara  berorganisasi  yang sesuai  dengan  aturan-aturan  yang berlaku.
Menurut  Pengurus  karang taruna  bahwa  karang  taruna  tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran terhadap  keadaan  dan  permasalahan di  lingkungannya  serta  adanya tanggungjawab  sosial  untuk  terus berusaha  menanganinya.  Kesadaran dan  tanggungjawab  sosial  tersebut
19 Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad  Noor,  “Desentralisasi  Politik
merupakan  modal  dasar  untuk tumbuh  dan  berkembangnya  karang taruna.  Terwujudnya  pertumbuhan dan  perkembangan  kesadaran  dan tanggungjawab  sosial  setiap  generasi muda  dapat  memberikan  pembinaan dan  pemberdayaan  kepada  generasi muda, agar lebih mengetahui keadaan dan  situasi  permasalahan  sosial  yang dihadapi,  kebutuhan-kebutuhan  yang diperlukan,  sumber/potensi  yang tersedia  agar  ada  penerus  generasi muda  yang  mampu  menggantikan penerus lainnya.
Menurut  Margono  Slamet (1995:15)  peranan  adalah  mencakup tindakan atau perilaku yang dilaksanakan  oleh  seseorang  yang menempati  posisi  didalam  status sosial.  Sedangkan  menurut  Gross Mansonan  Me  Eancherm  (1995:99) mengemukakan bahwa peranan adalah  sebagai  seperangkat  harapan- harapan yang dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.
Organisasi  sosial  masyarakat berbasis  kepemudaan  atau  Karang Taruna tentunya merupakan salah satu wadah  bagi  pemuda  untuk  dapat sebagai warga negara dalam melayani untuk  meningkatkan  kepedulian  dan tanggung jawab sosial mereka. Karena pada dasarnya Karang Taruna mampu menjadi  agen  perubah  pemberdaya masyarakat  untuk  membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat,  termasuk  mengaktifkan, menstimulasi  dan  mengembangkan motivasi warga untuk bertindak. 19
Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan  Petani  Bawang  Merah  Di
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum …
41
Karang  Taruna  Tunas  Karya merupakan  wadah  pengembangan generasi muda Desa Manis Kidul yang Didirikannya  karang  taruna  di  Desa Manis  Kidul  karena  didorong  oleh semangat  dan  keinginan  memajukan dan  mensejahterakan  masyarakat khususnya  pemuda  /  remaja.  Pada penelitian  ini,  peranan  karang  taruna dalam  mewujudkan  tanggung  jawab sosial  pemuda  dengan  mengadakan kegiatan  kerja  bakti,  keolahragaan, kegiatan  kemerdekaan,  dan  kegiatan hari besar keagamaan. Pemberdayaan /  pelatihan  dan  kewirausahaan. Program  Kerja  bakti  Tunas  Karya merupakan sarana kebersamaan antarwarga guna membantu tercapainya kenyamanan desa dengan melakukan pembangunan atau kebersihan desa. Kegiatan kerja bakti yang  dilakukan  oleh  karang  taruna dilakukan  bersama  dengan  warga lingkungan  sekitar  dan  biasanya dilaksanakan sebulan sekali. Kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan jalan  dari  rumput-rumput  liar  dan membersihkan  saluran  air  agar  tidak terjadi  banjir  pada  saat  musim penghujan. Selain itu, ikut membantu warga  yang  sedang  membangun rumah,  Hal  ini  dilakukan  sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan. 20 Peran  dari  Karang  Taruna Tunas  Karya  yaitu  sebagai  pelopor,
Desa  Sekuan  Makmur  Kecamatan  Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur),” Jurnal  MODERAT 6,  no.  2  (2020):  376 – 96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157 /moderat.v6i2.3409.
20 Sarip and Abdul Wahid,
“Kemajemukan Visi Negara Hukum
penggerak, agen perubah dinamisator, fasilitator dan motivator bagi masyarakat  Desa  Manis  Kidul terutama dalam pengembangan potensi  sosial  ekonomi,  Potensi  desa wisata  dan  penguatan  nilai-nilai kearifan  lokal  seperti  pemeliharaan tradisi budaya yang efektif mendorong peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
Organisasi  yang  baik  adalah organisasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dalam Anggaran  Dasar  /  Anggaran  Rumah Tangga. Karang Taruna Tunas Karya beranggotakan 13 Orang. Berdasarkan hasil observasi Karang Taruna Tunas Karya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berusaha memberdayakan 4 elemen  penting  yakni  badan  usaha, potensi  sumber  kesejahteraan  sosial, lembaga  pendidikan  dan  masyarakat. Dapat  diartikan  bahwa  tugas  dan fungsi  karang  taruna  berjalan  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Sosial  No 25 Tahun 2019 tentang karang taruna Bab V Pasal 25 ayat 2. Menurut (Muslam et al: 2016) Salah satu upaya yang dilakukan guna membentuk  tanggung  jawab  sosial generasi  muda  adalah  dengan mengembangkan wadah berkumpul / organisasi  bagi  generasi  muda  yang dapat diwujudkan melalui peran serta organisasi  yang  berada  di  lingkungan
Pancasila  Dalam  Misi  Hukum  Negara Indonesia,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum 2,  no.  2  (2018):  109 – 24, https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p1
09-124.
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum …
42
pendidikan maupun masyarakat salah satunya  yakni  dengan  mengikuti organisasi sosial Karang Taruna.
Tentu  saja  hasil  temuan  di lapangan  ini  membuktikan  bahwa Karang  Taruna  memiliki  peranan penting  dalam  membentuk  tanggung jawab  sosial  pemuda  karena  dengan adanya Karang Taruna, dapat menjadi wadah  untuk  membantu  sesama  dan lingkungan. Tentu saja hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa, rasa tanggung jawab generasi muda saat ini kurang  begitu  tertanam  dengan  baik, mengingat  bahwa  jaman  semakin maju dan tingkat individualistis makin tinggi,  rasa  tanggung  jawab  dan kepedulian  terhadap  sesama  semakin kabur. 21 Usaha  dan  partisipasi  dari warga Karang Taruna, baik yang pasif maupun  aktif  sangat  bersinergi, bahkan  tingkat  partisipasi  pemuda untuk  mengikuti  Karang  Taruna sangat  tinggi.  Hal  tersebut  didasari oleh  rasa  kebersamaan,  empati, kepedulian,  kerelaan  untuk  berjuang dan  juga  perasaan  untuk  ingin membantu  satu  sama  lain  dan ditanamkan terhadap pemuda sehingga  memiliki  rasa  tanggung jawab sosial. 22
Politik hukum
21 Diana Fitriana et al., “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution  of  Indonesia,” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162 – 73. 22 Muhamad  Aqros  Syaiful  Ridho  Val Madjid,  Aim  Abdulkarim,  and  Muhamad Iqbal,  “Peran  Nilai  Budaya  Sunda  Dalam Pola  Asuh  Orang  Tua  Bagi  Pembentukan Karak ter  Sosial  Anak,” Jurnal  Penelitian Tindakan  Kelas 1,  no.  1  (2016):  1 – 7,
sebagaimana  pendapat  Sunaryati Hartono menitikberatkan pada kebijakan pemerintah yang diterapkan pada  warga.  Begitu  juga  pendapat
Soedarto  yang  menyatkan  kebijakan dari  negara  melalui  badan-badan negara  yang  berwenang  untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki,  yang  diperkirakan  akan digunakan  nengekspresikan  apa  yang terkandung  dalam  masyarakat  dan untuk mencapai dicita-citak. 23

## D. Simpulan
Organisasi  di  masyarakat  yang berperan  mengajak  masyarakat  aktif mewujudkan  kesejahteraan  umum adalah  karana  taruna.  Karang  taruna tumbuh  dan  berkembang  atas  dasar kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial pemuda  terhadap  keadaan  dan permasalahan di lingkungannya untuk terus  berusaha  menanganinya  sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Karang  taruna  dapat  menciptakan kerukunan  karena  dengan  adanya organisasi  tersebut,  masyarakat  lebih hidup  saling  gotong  royong,  tolong menolong  antarsesama  warga,  tidak memandang latar belakang sosial dan kondisi  warga  untuk  mendapatkan bantuan.  Sebagai  pemuda  yang
https://doi.org/https://doi.org/10.17509/ij poss.v1i1.4956.
23 Sarip Sarip, “Pemikiran the King Can Do  Not  Wrong  Dalam  Politik  Hukum Ketatanegaraan  Indonesia,” Kanun :  Jurnal Ilmu  Hukum 20,  no.  2  (August  18,  2018): 315 – 36, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.101
57.
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum …
43
memiliki  jiwa  dan  rasa  sosial  yang tinggi,  hendaknya  memang  lebih mengutamakan  kepentingan  sosial daripada kepentingan pribadi.
Daftar Pustaka Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . 1st ed. Jakarta:
Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Con stitution of Indonesia.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162 – 73.
Hapsari, Fadjriah, and Shinta Devi Surya. “Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat Dalam Pemberdayaan Wanita Dan Keluarga Di Kelurahan Cirasas.” JABE (Journal of Applied Business and Economic) 4, no. 3 (2018): 266. https://doi.org/10.30998/jabe. v4i3.2483.
Hukum, Perlindungan, Bagi Pencipta, Yang Karya, Secara Ilegal, and H A K Cipta. “Simposium Hukum Indonesia” 1, no. 8 (2019): 1 – 13.

## Humaeni, Ayatullah. “Makna Kultur
Mitos Dalam Budaya Masyarakat Banten.” Indonesian Journal of Social and Cultural Antropology 33, no. 3 (2012):
159 – 79.

## Jufri, A. “Konsepsi Politik Islam Dan
Realitas Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Pascareformasi” 18, no. 2 (2018): 42 – 55. https://journal.iaingorontalo.ac. id/index.php/fa/article/view/6 94.
Kulsum, Kendar Umi. “Kongres Pemuda Pertama 1926.” Kompas Pedia . November 5, 2020. https://kompaspedia.kompas.id /baca/paparan-topik/kongres- pemuda-pertama-1926.
Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 § (2019). https://doi.org/10.31227/osf.io /498dh.
Madjid, Muhamad Aqros Syaiful Ridho Val, Aim Abdulkarim, and Muhamad Iqbal. “Peran Nilai Budaya Sunda Dalam Pola Asuh Orang Tua Bagi Pembentukan Karakter Sosial Anak.” Jurnal Penelitian Tindakan Kelas 1, no. 1 (2016): 1 – 7. https://doi.org/https://doi.org /10.17509/ijposs.v1i1.4956.
Naafs, Suzanne, and Ben White. “Generasi Antara : Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia * Pemuda Sebagai Generasi Orang Muda Adalah Aktor Kunci Dalam.” Jurnal Studi Pemuda I, no. 2 (2012): 89 –
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum … 44
106. https://journal.ugm.ac.id/jurnal pemuda/article/viewFile/32063 /19387.
Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor. “Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur).” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 376 – 96. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.25157/moderat.v6i2.3409 .
Ristekdikti. Buku Ajar Matakuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi . Edited by
Tim Penyusun. 1st ed. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.
Samekto, FX. Adji . “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif- Filosofis.” Jurnal Hukum Progresif 7, no. 1 (2019): 1 – 19. https://doi.org/https://doi.org /10.14710/hp.7.1.1-19.

## Sarip. “Politik Hukum Dan Politisasi
Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurna Bina Mulia Hukum 4, no. 2
(2020). https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jb mh.v4i2.207.
Sarip, Muhammad Abdul Azis,
Azizah Tu Zahra, Luthfi Ghifari, Winardi Aguswaluyo, and Shalsa Novita Aureliaputri. “Fi losofi Peletakan Hajar Aswad Dalam Bentuk Permainan Anak Di Desa Wilulang Cirebon Jawa Barat.” Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat 05, no. 01
(2022): 76 – 84. https://journal.uniku.ac.id/inde x.php/empowerment/article/vi ew/5224/3001.

## Sarip, Sarip. “Pemikiran the King
Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (August 18, 2018): 315 – 36.
https://doi.org/10.24815/kanu n.v20i2.10157.

## ———. “The Manifestation of
Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy.” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 2 (2018): 192. https://doi.org/10.26555/novel ty.v9i2.a11517.
Sarip, Sarip dan A, Harun Fadhli, and dan Feny Aulyah. “PERAN DUNIA PENDIDIKAN DALAM MENJAGA TRADISI LOKAL CIREBON THE ROLE OF THE WORLD OF EDUCATION IN
FH UM Cirebon
Syarifudin, Sarip dan Elya Kusuma Dewi, Analisis Hukum … 45

## MAINTAINING THE CIREBON LOCAL
TRADITION” 5, no. 1 (2019). https://doi.org/10.5281/zenod o.2619174.
Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 96. https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v5i2.877.
Sarip, and Abdul Wahid. “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 109 – 24. https://doi.org/10.24246/jrh.2 018.v2.i2.p109-124.

## Siswoyo, Dwi. “Pandangan Bung
Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan.” Cakrawala Pendidikan XXXII, no. 1 (2013): 50 – 57. https://doi.org/https://doi.org /10.21831/cp.v5i1.1264.
Susetiawan, Susetiawan, DC Mulyono, and Muhammad Yunan Roniardian. “Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (2018): 109. https://doi.org/10.22146/jpkm.
27512.

## Syarif, Afif. “Pasang Surut Otonomi
Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjuan Hukum Sejarah Pemerintaha n Daerah).” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 7 (2013). https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/ view/2181.

## Yuliani, Andi. “Dilema Kedaulatan
Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Jus tice Theory).” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 3 (2016): 253 – 60. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php /jli/article/view/149/pdf.