## Tanggung Jawab Direktur yang Ultra Vires yang Menyebabkan Kepailitan Perusahaan

## Bagus Ramadhan
bagusramadhan218@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The Board of Directors of a Limited Liability Company has the task and authority to carry out the management of the company in accordance with the company's articles of association. If the company's board of directors commits acts outside of the company's purposes and objectives and exceeds the limits of authority given by the UUPT, articles of association and gms decisions, then the actions of the board of directors can be categorized as act of ultra vires. The ultra vires doctrine is a doctrine that considers null and void of any action of the company that exceeds the authority granted as stated in the purpose and purpose of the Company. Referring to Article 97 uupt, if the board of directors performs act of ultra vires,then the board of directors must be personally responsible for the losses suffered by the company. In reality it is still difficult to hold the company's directors personally accountable. UUPT is a regulation that regulates the limitative regarding Limited Liability Companies. Uupt in principle adheres to the doctrine of ultra vires seen in the formulation of several clauses. However in the UUPT is not formulated sanctions against violations of ultra vires.
Keywords: Doctrine Ultra Vires; Directors; Authority Responsibility;
Company; Bankruptcy.

## Abstrak
Direksi Perseroan Terbatas mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Bilamana direksi perseroan melakukan perbuatan diluar dari maksud dan tujuan perseroan serta melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh UUPT, anggaran dasar maupun keputusan RUPS, maka perbuatan direksi tersebut dapat dikategorikan sebagai act of ultra vires . Doktrin ultra vires adalah suatu doktrin yang menganggap batal demi hukum atas setiap tindakan perseroan yang melebihi kewenangan yang diberikan sebagaimana yang disebutkan dalam maksud dan tujuan perseroan. Mengacu Pasal 97 UUPT, bilamana direksi melakukan act of ultra vires , maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan. Pada kenyataannya masih sulit meminta pertanggungjawaban secara pribadi kepada direksi perseroan yang melakukan act of ultra vires . UUPT merupakan regulasi yang mengatur limitatif mengenai Perseroan Terbatas. UUPT secara prinsip menganut doktrin ultra vires yang terlihat dalam rumusan beberapa klausul. Namun dalam UUPT tidak dirumuskan sanksi terhadap pelanggaran ultra vires . Kata Kunci: Doktrin Ultra Vires ; Direktur; Tanggung Jawab; Perseroan; Kepailitan .

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
How to cite:
Bagus Ramadhan, ‘Tanggung Jawab Direktur yang Ultra Vires yang Menyebabkan Kepailitan Perusahaan’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40074
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2134 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...

## Pendahuluan
Bentuk perusahaan yang sangat berkembang di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Dalam konteks dunia usaha, kedudukan Perseroan Terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia seperti firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas, koperasi, usaha dagang dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini. Disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. 1
Pengertian dari Perseroan Terbatas sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam ketentuan tersebut, dikatakan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sehingga perseroan dapat memiliki lebih dari satu pemegang saham.
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, perjanjian perseroan itu sah serta mengikat dan harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (overeenkomst) , kecakapan (bevoegdheid) untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (bepaalde onderwerp) dan suatu sebab yang diperbolehkan (geoorloofde oorzaak) . Apabila syarat dalam ketentuan tersebut
1 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas (Rajawali Press 2000).[1].
terpenuhi, maka berdasarkan KUHPerdata perjanjian pendirian perseroan itu mengikat sebagai undang-undang kepada perseroan yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
Lahirnya perseroan sebagai badan hukum karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Keberadaan sebagai badan hukum ini dapat dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang didalamnya tercantum perseroan. Apabila telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kementerian Hukum dan HAM), maka perseroan akan menjadi subjek hukum korporasi. Subjek hukum perseroan ini bersifat terus menerus atau abadi. Apabila jangka waktu dalam tidak ditentukan batasnya (indefinite) , baru boleh dikatakan keberadaannya abadi. Bahkan apabila dalam suatu perseroan telah ditentukan jangka waktu berdirinya, maka hal tersebut tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu. 2
Pendirian perseroan harus memiliki maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UUPT yaitu suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Selain itu, maksud dan tujuan tersebut dijelaskan pada Pasal 18 UUPT yang menegaskan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, dalam kajian hukum klausul objek perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, maka dianggap cacat hukum sehingga keberadaan perseroan tersebut tidak valid.
Apabila suatu perseroan tidak mempunyai kegiatan usahanya sendiri, maka akan dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam anggaran dasar telah dicantumkan secara rinci semua kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam anggaran

## 2136 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
dasar belum ada aktivitasnya, maka pada dasarnya perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan seperti itu, maka perseroan tersebut lebih baik dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) oleh para pemegang saham berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf a jo. Pasal 142 ayat (3) UUPT maupun berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c jo. Pasal 146 UUPT.
Pencantuman maksud dan tujuan yang terdapat dalam perseroan dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan pada sifat imperatif dan fungsi prinsipil yang diartikan sebagai berikut: 3
1. Pencantuman Maksud dan Tujuan Dalam Perseroan Bersifat Imperatif Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam perseroan dapat dilakukan secara bersama pada saat pembuatan akta pendirian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT yang mengharuskan akta pendirian memuat serta keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan.
2. Pencantuman Maksud dan Tujuan Memegang Fungsi Prinsipil
Maksud dari memegang peranan fungsi prinsipil karena pencantuman tersebut dan merupakan suatu landasan hukum bagi kepengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan sehingga setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan serta kegiatan yang ditentukan dalam. Selain itu tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam perseroan antara lain:
a. Untuk melindungi pemegang saham sebagai investor dalam perseroan pemegang saham yang menanamkan modalnya atau uangnya dengan cara membeli saham perseroan berhak mengetahui untuk apa uang yang diinvestasikan tersebut dipergunakan.
b. Dengan maksud mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan, para pemegang saham sebagai investor akan yakin. Pengurus
perseroan/direksi tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat spekulatif di luar tujuan dari itu sendiri. 4
c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada di luar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam perseroan yang bersifat ultra vires . 5
Dengan demikian, maksud dan tujuan tersebut merupakan landasan bagi direksi mengadakan kontrak atau transaksi bisnis sekaligus menjadi dasar menentukan Batasan kewenangan bagi direksi yang melakukan kegiatan usaha. Apabila direksi melakukan Tindakan kepengurusan di luar batas yang telah ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan, dapat dikategorikan melakukan ultra vires . Dalam kasus demikian, para pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri telah tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT dimana setiap pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dalam melaksanakan RUPS.
3. Cara Merumuskan Maksud dan Tujuan
Menurut James D. Cox, terdapat beberapa teori dalam merumuskan tujuan dan maksud perseroan yang diantaranya adalah: 6

## a. Teori Konsesi
Dimana menurut teori ini, dalam membuat harus dicantumkan beberapa kegiatan usaha atau garis bisnis yang definitif (definitive enterprise or line or business) .
b. Teori Fleksibel
Menurut teori ini, dalam pembuatan dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat sederhana yang meliputi berbagai bidang usaha tanpa lebih lanjut masing-masing bidang. Akan tetapi,
4 ibid .
5 ibid . 6 ibid.

## 2138 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
meskipun  dalam  perumusannya  bersifat  sederhana  dan  fleksibel,  namun bidangnya harus pasti.
Pencantuman dalam perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang  terlampau  luas  dan  fleksibel  atau  lentur  pada  dasarnya  mengandung untung dan rugi. Keuntungannya menurut H.M. N Purwosutjipto, S.H., apabila perseroan hendak mengubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah AD. Maka dari itu, beliau berpendapat bahwa, sebaiknya tujuan Perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu mengubah AD. 7 Adapun kerugian karena pencantuman tujuan dengan rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Dalam perumusan yang memiliki tujuan yang luas (broad purpose) , dapat memberikan kekuasaan “diskresi yang luas” (broad discretion) , kepada Direksi atu  manajer  melakukan  aktifitas  bisnis.  Maka  akibatnya,  “sulit  mengontrol” apakah kegiatan tersebut mengandung ultra vires. Atau dengan kata lain, perumusan dengan tujuan yang luas, dapat mengakibatkan dan memberikan kekuasaan diskresi yang luas kepada Direksi, sehingga dapat menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan yang dil;akukan oleh Direksi tersebut telah berada diluar batasmaksud dan tujuan serta di luar kegiatan usaha Perseroan.
4. Tindakan Direksi yang Tidak Sesuai dengan Maksud dan Tujuan
Tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang telah tertuang dalam dianggap sebagai tindakan yang melampaui kapasitas perseroan. Tindakan yang tidak sesuai dengan kapasitas perseroan ini berkaitan dengan doktrin (ultra vires doctrine).
Mengenai pengertian dari ultra vires sendiri sudah dijelaskan dalam
Jowitt Dictionary of English Law dimana ultra vires merupakan suatu tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di luar kekuasaannya. 8 Pendapat yang sama juga dikemukakan dalam Merriam Webster’s Dictionary of Law bahwa ultra vires berasal dari bahasa latin yang
7 ibid .
8 ibid .[66].
berarti beyond the power or means, beyond the scope or in excess of legal power or authority . 9 Doktrin ultra vires dalam perseroan merupakan permasalahan yang menyangkut transaksi atau kontrak yang dilakukan oleh direksi dengan pihak ketiga dimana pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung ultra vires adalah batal (nullity) . Adapun upaya yang dapat dilakukan agar pihak ketiga dapat menolak transaksi ataupun kontrak perseroan yang dilakukan direksi ultra vires diantaranya adalah:
-  Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung unsur ultra vires .
- Walaupun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan good faith , hal tersebut belum mencukupi karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung ultra vires , semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas perseroan yang tercantum dalam perseroan dapat dilakukan pada saat pendaftaran perseroan.
5. Setiap pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan atas peristiwa ultra vires
Apabila pengurus maupun direksi perseroan melakukan ultra vires atau dengan kata lain direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas dari perseroan yang telah ditentukan dalam perseroan, maka dari itu undang-undang memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri yang telah ditegaskan dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT. Menurut penjelasan dalam ketentuan ini, gugatan yang diajukan memuat permohonan atau tuntutan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun mencegah adanya tindakan serupa dikemudian hari. Hak tersebut diberikan kepada setiap pemegang saham tanpa adanya syarat dan tidak harus mewakili jumlah bagian
9 ibid .

## 2140 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
saham tertentu, seperti 1/10 bagian dan sebagainya. Setiap pemegang saham akan mewakili satu bagian saja untuk dapat menggunakan hak tersebut.
Misalnya saja dalam contoh kasus PT. Surya Sukmana Leather dimana dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa PT. Surya Sukmana Leather merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kulit. Pada saat ini PT tersebut terancam pailit karena adanya dugaan direktur yang melakukan doktrin ultra vires . Direktur tersebut mengubah aset perusahaan tanpa diketahui oleh para pemegang saham sehingga menjadi aset pribadi milik direktur PT. Surya Sukmana Leather. Maka dari itu, para kurator dari PT. Surya Sukmana Leather menggugat direktur tersebut ke Pengadilan Niaga Surabaya agar mempailitkan PT. Surya Sukmana Leather.

## Direktur yang Ultra Vires
Direktur dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan perseroan harus memperhatikan isi dari anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar merupakan aturan main yang berlaku bagi perseroan, maka hal tersebut tidak boleh dilanggar oleh seorang direktur. Apabila seorang direktur melanggar ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar perseroan, maka dalam hal ini yang dalam kepustakaan disebut sebagai ultra vires menurut hukum Indonesia yang sesuai dengan konsep negara civil law . Maka dalam hal terjadinya doktrin ultra vires , perbuatan hukum tidaklah menjadi batal. Sehingga perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kerugian kepada perseroan secara langsung melainkan menjadi tanggung jawab secara pribadi kepada direktur yang bersangkutan. Jadi, untuk menuntut ganti rugi akibat pelanggaran doktrin ultra vires yang dilakukan oleh direktur hanya bisa dilakukan secara pribadi dengan direktur yang bersangkutan.
Oleh karena itu, sesuai dengan konsep negara civil law , ketentuan pada anggaran dasar itu tidak hanya berlaku dan mengikat hanya untuk organ perseroan, akan tetapi juga berlaku dan mengikat pihak ketiga yang sedang melakukan hubungan dengan perseroan.
Berbeda dengan konsep ultra vires menurut rezim negara common law .
Menurut rezim common law , apabila terjadi pelanggaran ultra vires oleh direktur perseroan, maka tanggung jawab serta resiko tetap menjadi resiko dari perseroan yang akan tetap bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tentang adanya ultra vires di dalam perseroan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari intern perseroan.
Pada anggaran dasar perseroan harus dicantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan. Hal ini yang harus diperhatikan serta ditaati oleh direktur dalam menjalankan perseroan tersebut. Apabila direktur menjalankan usaha perseroan di luar serta menyimpang dari ketentuan anggaran dasar perseroan, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam ultra vires , yang artinya maka perseroan dapat menyatakan bahwa dirinya demikian dengan pihak ketiga yang terlibat hanya dapat menuntut pertanggungjawaban pribadi kepada direktur perseroan tersebut. 10
Pada dasarnya, ultra vires yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dalam ketentuan Pasal 30 UUPT sangat penting mengharuskan dalam pembuatan dan perubahan di dalam anggaran dasar perseroan yang setelahnya harus diumumkan dalam berita negara. Hal ini dikarenakan agar para pengusaha yang ingin mengikatkan diri dapat diketahui serta mengetahui isi dari anggaran dasar perseroan. 11
Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh direktur yang merupakan perbuatan ultra vires adalah tanggung jawab secara pribadi dari direktur perseroan tersebut. Namun tindakan yang dilakukan ultra vires ini harus dibedakan dalam 2 (dua) kategori: 12
-  Tindakan yang dilakukan di luar kewenangan dari direktur, tetapi masih dalam cangkupan maksud dan tujuan perseroan;
10 Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).[27].
11 ibid .[28].
12 Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Pen- erapan Hukumnya (Prenada Media Group 2018).[362].

## 2142 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
-  Tindakan yang dilakukan di luar kewenangan dari direktur, tetapi melakukannya di luar dari maksud dan tujuan dari perseroan.
Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) UUPT, diketahui terdapat beberapa pengecualian terhadap tanggung jawab direktur dalam perseroan yang dinyatakan pailit, yaitu: 13
-  Anggota direktur hanya akan bertanggung jawab secara pribadi apabila perseroan telah dinyatakan pailit sesuai prosedur yang berlaku. Artinya, apabila perseroan dibubarkan tanpa melalui prosedur kepailitan, maka anggota direktur tersebut akan terlepas dari tanggung jawab secara pribadi
-  Terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direktur dalam mengurus dan mewakili perseroan. Artinya, tanggung jawab pribadi anggota direktur akan terkait dengan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota direktur dalam mengurus dan menjalankan perseroan.
-  Tanggung jawab anggota direktur bersifat residual. Artinya, anggota direktur akan bertanggung jawab bila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat dari kepailitan tersebut
-  Tanggung jawab anggota direktur tersebut juga bersifat tanggung renteng. Artinya, walaupun kesalahan dan kelalaian tersebut dilakukan oleh anggota direktur, akan tetapi anggota lain juga dipersumsi untuk ikut bertanggung jawab. Karena menurut UUPT tugas dan kewajiban pengurusan dan perwakilan dari suatu perseroan dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota direktur.
Ketentuan normatif mengenai tanggung jawab direktur dalam hal terjadinya kepailitan perseroan adalah apa yang telah disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan dan kelalaian direktur dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat dari kepailitan tersebut, maka setiap anggota direktur secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kemudian di Pasal 104 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa anggota direktur yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan dan kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

## Tugas dan Wewenang Kurator
Permohonan kepailitan yang telah dikabulkan dan diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasinya milik debitor
pailit akan dilakukan oleh kurator. Pada Pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, walaupun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sedangkan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitor demi hukum kehilangan seluruh haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah dimasukkan sebagai harta kepailitan. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
Mengenai pengertian dari kata kurator pada konteks hukum kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU yang merujuk pada Pasal 1 ayat (5), kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan tersebut juga dikatakan bahwa kurator dalam perkara kepailitan dapat terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sebagai berikut:
1. Balai harta peninggalan, yaitu badan pelaksana teknis dalam lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang diperuntukkan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang yang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, dan surat keterangan waris.
2. Orang perseorangan, yaitu orang yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tugasnya di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan.
Seorang kurator memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh UU
Kepailitan dan PKPU untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kurator berwenang dalam melaksanakan tugas dan pengurusan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan

## 2144 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
kembali. Sejak tanggal dibacakannya putusan pailit, kurator yang diangkat oleh pengadilan memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus atau membereskan harta pailit milik debitor.
Pengertian “pengurusan” adalah merawat atau memelihara harta milik debitor pailit, sehingga kelak harta pailit tersebut akan terjual dengan harga yang paling tinggi. Misalnya melakukan maintenance atas rumah atau bangunan lainnya,
melakukan service kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Adapun pengertian dari pemberesan adalah pengurangan aktiva dari debitor pailit, baik melalui lelang, penjualan di bawah tangan, dan lain sebagainya.
Pada praktiknya, tidak jarang seorang kurator menemui beberapa kendala pada saat melakukan pemberesan dan pengurusan atas harta milik debitor pailit. Salah satu kendala tersebut adalah pada saat debitor pailit melaksanakan kepailitan dengan beritikad tidak baik. Debitor yang beritikad tidak baik ditujukan kepada kurator dengan cara menghalangi atau menolak untuk menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh kurator untuk melakukan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit. 14 Salah satu contoh dari itikad tidak baik lainnya yang dilakukan oleh debitor pailit adalah adanya usaha untuk mengalihkan harta pailit kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Pengalihan ini dilakukan dengan cara menjual pada pihak ketiga atau menyembunyikan harta pailit dengan tujuan agar kurator tidak dapat memasukkannya ke dalam harta pailit. Pengalihan atas harta pailit yang dilakukan oleh debitor pailit termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. 15 Sejak telah diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka debitor demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang sudah termasuk dalam harta palit. Tugas kurator dalam mengambil alih hak atas debitor pailit adalah dalam rangka menguasai dan mengurus harta milik debitor pailit, sejak putusan pailit telah diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Pengalihan atas harta pailit yang dilakukan oleh debitor pailit yang dilakukan secara tanpa hak merupakan
14 Eries  Jonifianto,  dan  Andika  Wijaya, Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus (Sinar Grafika 2018).[68].
tindakan yang merugikan kepentingan kreditor. Untuk melindungi harta pailit tersebut dari itikad tidak baik debitor pailit, kurator dapat memohonkan kepada Pengadilan Niaga melalui hakim pengawas untuk melakukan penyegelan terhadap harta pailit milik debitor.
Pada prinsipnya tugas dari seorang kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit milik debitor. Dalam menjalankan tugasnya, kurator bersifat independen dengan pihak debitor maupun kreditor. Selain itu seorang kurator tidak harus memperoleh persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor pailit. Walaupun di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.
Pada dasarnya, prinsip yang dimiliki oleh kurator sudah memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta milik debitor pailit sejak adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga, meskipun putusan tersebut telah diajukan kasasi maupun peninjauan kembali hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU. Ini merupakan konsekuensi atas putusan pailit yang bersifat “serta-merta” (uitvoerbaar bij voorraad) . Jika demikian, kurator dapat melakukan pengurusan dan pemberesan sesukanya.
Kurator dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Apakah kurator berwenang untuk melakukan tindakan tersebut;
b. Apakah tindakan yang dilakukan oleh kurator merupakan saat yang tepat baik secara ekonomi dan bisnis;
c. Apakah tindakan yang dilakukan kurator tersebut diperlukan adanya izin/ persetujuan/keikutsertaan dari pihak tertentu, seperti hakim pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor dan lain sebagainya;
d. Apakah tindakan yang dilakukan oleh kurator tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus di dalam rapat kuorum tertentu atau dilakukan pada saat persidangan dimulai yang dipimpin hakim pengawas dan lain sebagainya;
e. Harus dilihat bagaimana cara kurator yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan tertentu. Misalnya, jika kurator menjual aset tertentu, apakah melalui pengadilan, lelang, dan lain sebagainya. 16
16 Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek (Citra Aditya Bakti 1999).[44].

## 2146 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
Secara garis besar, tugas kurator dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan dari harta debitor pailit.

## 1. Tahap Pengurusan
Pada tahap pengurusan harta pailit milik debitor dilakukan pada saat debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sampai dengan debitor mengajukan rencana permohonan perdamaian yang nantinya permohonan rencana perdamaian tersebut diterima oleh kreditor dan majelis hakim yang dapat mengakibatkan permohonan kepailitan diangkat, dalam hal ini kurator dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Mendata,  melakukan  pencocokan  dan  verifikasi  atas  kewajiban  dari debitor pailit. Pada tahap ini kurator dalam melakukan tindakannya harus memerlukan ketelitian. Pada tahap ini juga debitor yang telah dinyatakan pailit maupun kreditor harus ikut untuk mendengar serta menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
b. Mendata, aset milik debitor pailit termasuk semua tagihan-tagihan yang dimiliki oleh debitor sehingga kurator dapat menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya yaitu menguangkan tagihan-tagihan tersebut. 17
Kurator pada tahap ini harus melindungi harta kekayaan milik debitor pailit dan berusaha untuk mempertahankan nilai dari kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan oleh kurator di luar dari kewenangannya dalam mengurus harta pailit milik debitor maka kurator harus memperoleh persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu, misalnya kurator melakukan penjualan kekayaan dari debitor pailit atau mengagunkan kekayaan milik debitor pailit.

## 2. Tahap Pemberesan
Pada tahap ini kurator memulai tugasnya untuk melakukan pemberesan atas harta kekayaan milik debitor pailit baik dalam keadaan tidak mampu membayar dan kegiatan usahanya diberhentikan. Kurator saat akan melakukan
tindakan pemberesan harta pailit selalu memperhatikan nilai dari kekayaan milik debitor pailit. Pemberesan harta pailit milik debitor dapat dilakukan sebagai satu kesatuan usaha atau masing-masing dari harta pailit. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit milik debitor dilakukan dengan cara penjualan dimuka umum dan apabila terdapat harta kekayaan milik debitor pailit yang di bawah tangan, maka kurator dapat meminta persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu.
Setelah kurator telah melakukan pemberesan atas harta pailit milik debitor, langkah selanjutnya adalah kurator melakukan pembagian hasil penjualan yang telah dilakukan sebelumnya. Kurator membagikan hasil dari pemberesan harta milik debitor pailit yang selanjutnya akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan daftar pembagiannya. Kurator juga memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembagian harta pailit.
Pengumuman berakhirnya kepailitan diumumkan oleh kurator melalui surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, selanjutnya kurator memberikan pertanggungjawabannya tentang pengurusan harta pailit milik debitor yang sebelumnya telah dilakukan kepada hakim pengawas.
Kurator juga mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan tugasnya, tetapi untuk hal-hal tertentu kurator harus memperoleh persetujuan/ izin dari hakim pengawas. Kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut wajib memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

## Harta Pribadi Direktur Sebagai Boedel Pailit Akibat Ultra Vires
Berbicara mengenai kepailitan tidak luput membahas tentang harta bersama milik suami atau istri yang terikat pada perkawinan sehingga nantinya akan berimbas pada harta pribadi maupun perkawinan. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yang menyatakan bahwa debitor pailit sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta.

## 2148 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
Di dalam UU Kepailitan dan PKPU masih menggunakan konsep persatuan harta menurut KUHPerdata. Berdasarkan konsep KUHPerdata, dalam perkawinan harta memiliki satu macam jenis yaitu harta persatuan. Harta tersebut muncul sejak adanya perkawinan tersebut dilangsungkan. Dengan demikian, semenjak perkawinan telah berlangsung, maka akan terjadi :18
a. Persatuan harta kekayaan karena undang-undang
Dalam konteks ini, yang dikenal sebagai persatuan harta kekayaan hanyalah harta bersama milik suami dan istri serta harta milik suami atau istri yang tidak dikenal. Semua harta bawaan yang dibawa oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama.
b. Adanya kesepakatan yang dibuat oleh suami atau istri sebelum adanya perkawinan. Maka harta yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung atau harta sesudah perkawinan berlangsung merupakan harta milik masing-masing suami atau istri.
c. Adanya persetujuan dari calon suami dan istri untuk mengatur pemisahan harta kekayaan, maka akan timbul percampuran harta bersama secara terbatas. Artinya, telah terjadi kesepakatan antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung, hanya harta tertentu yang dapat dimasukkan ke dalam harta bersama.
Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah mengenai harta benda perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang peroleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari suami dan istri serta harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing- masing dengan catatan para pihak menentukan lain.
Dilihat dari pengaturan harta benda perkawinan menurut UU Perkawinan yang sebenarnya mengakui adanya percampuran harta tetapi secara terbatas.
18 Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, Hukum Kepailitan Analisis Dalam Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (Keni Media 2018).[41].
Dalam hal ini berarti harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri bersama selama perkawinan dapat disebut sebagai harta bersama, sedangkan harta bawaan merupakan kumpulan harta yang dibawa masing-masing suami dan istri maka harta tersebut tidak masuk ke dalam harta bersama.
Pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pada rumusan tersebut masih mengadopsi persatuan harta menurut KUHPerdata, akan tetapi di UU Perkawinan tidak mengadopsi sepenuhnya tentang persatuan harta, tetapi hanya percampuran harta secara terbatas. Ketika sepasang suami istri yang menikah kemudian dinyatakan pailit, maka yang dijadikan sebagai harta pailit sebatas harta bersama yang diperoleh selama menikah.
Apabila direktur yang melakukan atau melanggar doktrin ultra vires dan menyebabkan perusahaan pailit, maka selain bertanggung jawab secara pribadi, harta yang akan dimasukkan oleh kurator dan dijadikan sebagai harta pailit menurut ketentuan Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU merupakan harta pribadi milik direktur ultra vires , apabila harta pribadi direktur tersebut belum mencukupi, maka kurator dapat menjadikan harta bersama milik direktur sebagai harta pailit.

## Ruang Lingkup Harta Pailit
Hukum harta kekayaan (vermogensrecht) di dalam KUHPerdata dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
a. Pada buku II KUHPerdata yang mengatur tentang Hukum Kebendaan. Pada buku II KUHPerdata yang pengaturannya memiliki sifat yang tertutup (dwingend recht) atau bersifat memaksa. Artinya para pihak tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berasal dari buku II.
b. Pada buku III KUHPerdata yang mengatur tentang Perikatan. Pada Buku III KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan memiliki sifat yang terbuka (aanvullend recht) yang mengacu kepada asas kebebasan berkontrak yang ada pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Artinya para pihak

## 2150 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
bebas untuk menentukan sendiri mengenai format dan substansi kontrak yang mereka buat.
Pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdata dijelaskan bahwa pengertian benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Peristilahan benda menurut KUHPerdata sendiri masih abstrak tidak ada pemisahan antara barang berwujud yang artinya dapat dilihat dan diraba maupun tidak berwujud yang artinya tidak dapat dilihat maupun diraba.
Benda (zaak) menurut hukum benda di dalam Buku II KUHPerdata menjelaskan bahwa benda dapat dilakukan penyerahan dan pada umumnya juga dapat menjadi objek hak milik. Sedangkan hukum perikatan di dalam Buku III KUHPerdata menjelaskan bahwa benda (zaak) termasuk ke dalam hukum perikatan apabila benda tersebut sebagai objek perikatan misalnya kamar/ ruangan yang disewakan.
Benda menurut KUHPerdata dapat terbagi menjadi beberapa bagian,
diantaranya:
a. Pada Pasal 503 KUHPerdata merupakan dasar hukum atas benda berwujud dan benda tidak berwujud;
b. Pada Pasal 504 KUHPerdata merupakan dasar hukum tentang benda bergerak dan benda tidak bergerak;
c. Pada Pasal 505 KUHPerdata merupakan dasar hukum tentang benda habis pakai dan benda tidak habis pakai;
d. Pada Pasal 1131 KUHPerdata merupakan dasar hukum untuk benda yang sudah ada dan benda yang akan ada;
e. Pada Pasal 1296 KUHPerdata merupakan dasar hukum atas benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi;
f. Pada Pasal 1332 KUHPerdata merupakan dasar hukum atas benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan.
Pada Buku II KUHPerdata memiliki sifat yang memaksa dalam pengaturan hak kebendaan (zakelijk recht) artinya hak kebendaan merupakan hak yang bersifat mutlak atas suatu benda yang memberikan kuasa langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Selain itu, hak kebendaan juga memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:
a. Bersifat mutlak (absolut);
b. Droit de suit atau zaaksgevolg adalah suatu hak yang selalu ada pada pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun;
c. Droit de preference adalah hak mendahului yang dimiliki oleh kreditor atas
benda tertentu yang telah dijaminkan kepada kreditor tersebut;
d. Berlaku asas prioritas, maksudnya adalah hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang akan lahir di kemudian hari;
e. Separatis adalah hak kebendaan yang sifatnya terpisah dan memiliki hak atas eksekusi benda yang telah dijaminkan sebelumnya kepada debitor;
f. Adanya gugat kebendaan.
Pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pailit pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Artinya pada saat setelah Hakim Pengadilan Niaga memutus bahwa debitor telah dinyatakan pailit, maka demi hukum debitor akan kehilangan haknya untuk mengurus serta kehilangan kepemilikan atas barang yang telah diperolehnya selama kepailitan. Dalam ketentuan Pasal 21 ini tidak ada batasan harta kekayaan debitor yang dijadikan sebagai harta pailit sehingga pada Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang benda yang tidak dapat dijadikan sebagai harta pailit karena benda tersebut masih diperlukan debitor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Adapun benda yang tidak dapat dijadikan sebagai harta pailit menurut Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU berupa:
a. Hewan yang dimiliki debitor pailit yang masih berhubungan dengan pekerjaannya;
b. Perlengkapan yang dimiliki dan dipakai oleh debitor pailit serta keluarganya seperti tempat tidur, alat medis, dan lainnya;
c. Bahan makanan milik debitor yang digunakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan;
d. Harta debitor pailit yang diperoleh dari pekerjaanya seperti penggajian atas jabatan atau jasa, upah, dana pensiun dan uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas;
e. Uang yang diberikan debitor sebagai bentuk memenuhi tanggung jawab debitor kepada keluarga dengan memberikan nafkah menurut undang-undang.
Maka dari itu ruang lingkup harta debitor pailit yang dapat dijadikan sebagai harta pailit merupakan seluruh harta yang diperoleh debitor pailit dan tidak menyangkut hal-hal yang ditentukan pada Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU. Akan tetapi, apabila harta debitor tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran hutang dan diperlukan harta yang telah dikecualikan oleh Pasal 22 UU Kepailitan

## 2152 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
dan PKPU, maka kurator dapat meminta izin/persetujuan dari Hakim Pengawas untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang dikecualikan tersebut.

## Instrumen Hukum Kurator Dalam Pemisahan Boedel Pailit Dari Harta Pribadi Direktur
Pengadilan Niaga bertindak sebagai chamber dari Pengadilan Umum yang berada di bawah naungannya. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum dan lahir dari implementasi Undang-Undang Pembentuk Peradilan Umum itu sendiri yang telah dijelaskan pada Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dalam hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitor. Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan hal-hal lain dapat berupa actio pauliana , perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan dan perkara dimana kreditor, debitor dan kurator menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan yang diajukan oleh kurator terhadap direktur yang telah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian dan kesalahannya. 19
Ketentuan terkait kopetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Niaga terutama terhadap hal-hal lain yang merupakan bagian dari gugatan lain-lain telah dicabut oleh undang-undang kepailitan itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan adanya Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan. Selain itu, pada penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan Pengadilan pada ayat ini adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini jelas bertentangan
19 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).[103-104].
dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Menurut Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., dalam bukunya yang benar adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU karena pada Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU merupakan hasil dari penormaan dari prinsip debt pooling , artinya prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara kreditornya. Sehingga, kompetensi absolut terhadap hal- hal lain yang berkaitan dengan kepailitan merupakan kompetensi absolut milik Pengadilan Niaga. 20
Dalam menyelesaikan perkara kepailitan hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata. Hal ini telah diatur pada Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Maksud dari ketentuan yang ada di dalam ketentuan tersebut adalah apabila UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut pengajuan permohonan pailit dan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan, maka yang dirujuk adalah HIR yang merupakan dasar Hukum Acara Perdata. 21
Untuk hukum acara yang diterapkan dalam perkara lain-lain sendiri sudah dijelaskan secara tegas di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal lain-lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya. Berdasarkan pasal tersebut, dalam proses penyelesaian perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan, masih menggunakan Hukum Acara Perdata yang pada umumnya digunakan untuk menyelesaikan perkara kepailitan.
Namun Hukum Acara Perdata yang berlaku terhadap perkara yang termasuk ke dalam gugatan “hal lain-lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pailit termasuk mengenai jangka waktu
20 ibid . 21 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Prenada Media 2008).[253].

## Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...
penyelesaiannya. 22 Instrumen hukum yang digunakan kurator untuk mengajukan gugatan lain-lain berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut menggunakan hukum acara yang berlaku sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.
Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kurator dapat mengajukan instrumen hukum berupa gugatan lain-lain dimana gugatan tersebut ditujukan kepada direktur perseroan yang menyebabkan perusahaan mengalami pailit karena kesalahan dan kelalaiannya dalam mengurus perseroan atau yang dikenal dalam hukum perseroan merupakan tindakan ultra vires .
Proses beracara di dalam perkara kepailitan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga berbeda dengan proses beracara di Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Niaga, proses Hukum Acara Perdata yang tidak sepenuhnya mengacu pada hukum acara di Pengadilan Negeri karena Pengadilan Niaga menerapkan sistem beracara dengan proses cepat dan prosedur pembuktiannya dilakukan secara sederhana. Artinya ini merupakan bentuk kesatuan antara penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri dengan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Niaga yang membutuhkan proses yang cepat dan pembuktiannya dilakukan secara sederhana karena tidak mungkin perkara kepailitan prosesnya dilakukan secara cepat jika tetap mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri.

## Kesimpulan
Bahwa apabila perusahaan perseroan terbatas pailit, maka yang menjadi harta pailit adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki perseroan tersebut. Namun demikian apabila hutang perusahaan tersebut masih belum mencukupi untuk melakukan pembayaran utang-utang perusahaan pailit tersebut, maka harta pribadi direktur dapat dimasukkan sebagai harta pailit dengan syarat adanya tindakan direktur yang melampaui batas kewenangannya yang diberikan oleh perseroan
atau disebut juga sebagai tindakan ultra vires sehingga menyebabkan pailitnya perusahaan, dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, instrumen hukum yang dapat digunakan kurator adalah mengajukan gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga. Karena penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dalam hal-hal lain salah satunya berupa instrumen hukum yang digunakan kurator untuk meminta pertanggungjawaban secara pribadi kepada direktur karena kelalaiannya atau kesalahannya pada saat mengurus perusahaan hingga menyebabkan perusahaan pailit.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas (Rajawali Press 2000).
Eries  Jonifianto,  dan  Andika  Wijaya, Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus (Sinar Grafika 2018).
Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, Hukum Kepailitan Analisis Dalam Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (Keni Media 2018).
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).
Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek (Citra Aditya Bakti 1999).
Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).
Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Prenada Media Group 2018).
Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Prenada Media 2008).

## Jurnal
Marjan E. Pane, ‘Permasalahan Seputar Kurator’ (2002) 15 Yuridika.

## 2156 Bagus Ramadhan: Tanggung Jawab Direktur...

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).