## TEKNIK AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN MONEY LAUNDERING BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTAN FORENSIK

## Rozmita Dewi Yuniarti Rozali
Citra Ferninda Darliana
(Universitas Pendidikan Indonesia)

## ABSTRAK
Akuntansi  forensik  dan audit investigatif merupakan sebuah disiplin ilmu yang  dipergunakan  ketka  menginvestigasi  sebuah  kasus  kecurangan  rumit  yang berhubungan  dengan  hukum.  Di  dalamnya  terdapat  teknik-teknik  audit investigatif yang dapat membantu para akuntan forensik dalam pelaksanaanya. Di Indonesia, audit investigatif lebih sering dihubungkan dengan penyelesaian kasus korupsi,  salah satunya money laundering . Maka pada penelitian ini penulis ingin mengetahui  bagaimana  teknik  audit  investigatif  yang  paling  efektif  dalam upayanya  mengungkap  kasus  money  laundering  berdasarkan  perspektif  para akuntan forensik.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Penentuan  responden  menggunakan  teknik key person yaitu  orang-orang  yang berprofesi  sebagai  akuntan  forensik.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  responden.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  triangulasi  sumber  dalam  pengujian  datanya. Berdasarkan  hasil  analisis  nya  didapat  hasil  tahapan  aduit  investigatifnya  adalah predication, perumusan hipotesis, data gathering, uji keandalan data, analisis data, pemanggilan  wawancara  dan  interogasi,  perhitungan  kerugian,  serta  pelaporan. Kemudian disimpulkan juga bahwa secara teori dan praktik tidak ada teknik audit investigatif yang dipilih sebagai teknik paling efektif. Karena sebelumnya akuntan forensik  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  dan  karakteristik  kasus money laundering , baru setelah itu menentukan teknik audit investigatif mana yang akan digunakan.
Kata kunci: Akuntansi forensik, teknik audit investigatif, money laundering , dan akuntan forensik

## PENDAHULUAN
Korupsi  menjadi  salah  satu  masalah  yang  tak  kunjung  terpecahkan  di Indonesia. Dari tahun ke tahun kasus korupsi kian bertambah dengan nilai materil yang  tak  pernah  terbayangkan  sebelumnya.  Kasus  korupsi  di  Indonesia  masih dalam  tahap  memprihatikan.  Berdasar  data  yang  dirilis  Indonesia  Corruption Watch  (ICW),  jumlah  kasus  korupsi  selama  2010-2012  yang  menurun  kembali
meningkat  signifikan  pada  2013-2014  (intisari-online.com,18  Agustus  2014). Berdasarkan  rekapitulasi  yang  dikeluarkan  KPK  terlihat  bahwa  jumlah  kasus korupsi  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan  dan  penurunan  secara fluktuatif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan  yang sangat signifikan dan bahkan pada tahun 2012 jumlah kasus korupsi menjadi  yang terendah selama lima tahun terakhir.  Namun  hal  tersebut  tidak  dapat  dipertahankan  dan  kembali  mengalami lonjakan  kenaikan  yang  sangat  besar  pada  tahun  2013.  Walaupun  demikian penurunan  kembali  terjadi  pada  tahun  2014  hanya  saja  tidak  dalam  jumlah  yang besar.
Kenaikan  jumlah  perkara  korupsi  berbanding  lurus  dengan  semakin besarnya kerugian yang dialami negara. Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption  Watch  melaporkan  hasil  investigasinya  selama  tahun  2014  terkait kerugian  negara  akibat  ulah  para  koruptor.  Menurut  Lais  Abid,  staf  divisi investigasi dan publikasi ICW, kerugian negara pada 2014 akibat korupsi sebesar Rp 5,29 triliun (www.tribunnews.com, 17 Februari 2015).
Dari  kasus-kasus  korupsi  yang  terjadi  selama  semester  I-2014,  sebagian besar  tersangka  adalah  pejabat/pegawai  pemerintah  daerah  (pemda)  dan kementerian,  yakni  42,6  persen.  Tersangka  lain  merupakan  direktur/komisaris perusahaan  swasta,  anggota  DPR/DPRD,  kepala  dinas,  dan  kepala  daerah (intisari-online.com,18  Agustus  2014).  Berdasarkan  catatan  statistik  penindakan KPK,  sepanjang  2004-2014  terdapat  54  Kepala  Daerah  yang  terjerat  kasus korupsi.  Di  tahun  2014  sendiri,  terdapat  sejumlah  kepala  daerah  yang  terjerat kasus  korupsi.  Mereka  terdiri  dari  Gubernur,  dan  Wali  Kota/Bupati (www.hukumonline.com, 9 Januari 2015).
Kecurangan  yang  biasanya  menjadi  tahapan  selanjutnya  dari  korupsi adalah  tindakan  pencucian  uang,  dimana  uang  hasil  kejahatan  dari  korupsi disamarkan  keberadaan  dan  asalnya.  Kasus  pencucian  uang  yang  sedang  hangat dibicarakan dalam  beberapa waktu  ini telah menjerat  salah satu  kepala daerah di provinsi Jawa Barat adalah kasus Bupati Karawang dan istrinya. Kasus ini sedang menjalani  sidangnya  di  Pengadilan  Negeri  Tipikor  Bandung.  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menetapkan  Bupati  Karawang  Ade  Swara  dan istrinya, Nurlatifah, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tim penyidik KPK menemukan adanya indikasi jika Ade dan Nurlatifah mentransfer,  menempatkan,  membayarkan,  atau  mengubah  bentuk  harta  yang diduga  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi.  Keduanya  diduga  memeras  PT  Tatar Kertabumi  yang  ingin  meminta  izin  untuk  pembangunan  mal  di  Karawang (nasional.kompas.com, 7 Oktober 2014).
David  Fraser  (Benny  Swastika,  2011:  2)  menyatakan  bahwa money laundering adalah  sebuah  proses  yang  sungguh  sederhana  dimana  uang  kotor  di proses  atau  dicuci  melalui  sumber  yang  sah  atau  bersih  sehingga  orang  dapat menikmati  keuntungan  tidak  halal  itu  dengan  aman.  Howard  dan  Michael (2007:100)  mengemukakan  bahwa money  laundering umumnya  dilakukan
melalui tiga langkah tahapan yaitu tahap penempatan ( placement ), tahap pelapisan ( layering ),  dan  tahap  integrasi.  Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  berusaha menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  yang  merupakan hasil  dari  tindak  pidana  dengan  berbagai  cara  agar  harta  kekayaan  hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan  harta  kekayaan  tersebut  baik  untuk  kegiatan  yang  sah  maupun tidak  sah.  Oleh  karena  itu,  tindak  pidana money  laundering tidak  hanya mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem  keuangan, melainkan  juga  dapat  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Tindak  pidana  pencucian  uang  memang  menjadi  salah  satu  jenis  korupsi yang sangat merugikan negara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  sebagai  salah  satu  lembaga  anti  korupsi  sampai  mengeluarkan  sebuah rezim  Anti- Money  laundering .  PPATK  mengeluarkan  15  modus  operandi  yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pencucian uang. Modus tersebut diantaranya korupsi,  penggelapan,  penipuan,  kejahatan  perbankan,  pemalsuan  dokumen, teroris,  penggelapan  pajak,  perjudian,  penyuapan,  narkotika,  pornografi  anak, pemalsuan  uang  rupiah,  pencurian,  pembalakan  dan  modus  tidak  teridentifikasi lainnya (hukumonline.com, 05 Januari 2007).
Segala  bentuk  tindakan  modus  operandi  dapat  teridentifikasi  saat  atau setelah  melakukan  proses  investigasi.  Disinilah  peran  seorang  akuntan  forensik yang  dianggap  memiliki  keahlian  di  bidang  keuangan  dan  akuntansi  digunakan untuk  mengungkap  setiap  tindakan  dan  menghitung  jumlah  kerugian  negara akibat dari tindakan pencucian uang tersebut.  Di dalam setiap proses penyidikan dan  investigasinya  para  akuntan  forensik  menerapkan  disiplin  ilmu  akuntansi forensik dan audit investigatif. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu akuntansi  dalam  arti  luas,  termasuk  auditing,  pada  masalah  hukum  untuk penyelesaian  hukum  di  dalam  atau  di  luar  pengadilan,  di  sektor  publik  maupun privat.  Pada  awalnya  akuntansi  forensik  merupakan  perpaduan  yang  sederhana antara  akuntansi  dan  hukum,  tetapi  pada  kasus  yang  lebih  rumit  ada  tambahan ilmu yang terkandung dalam akuntansi forensik yaitu ilmu audit. Sedangkan audit investigatif  merupakan  upaya  pembuktian,  umumnya  pembuktian  ini  berakhir  di pengadilan  dan  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku  dengan  menerapkan beberapa teknik (Tuanakotta, 2014).
Audit  investigatif  dalam  praktiknya  memiliki  beberapa  jenis  teknik. Teknik  audit  investigatif  itu  diantaranya  teknik  audit,  teknik  perpajakan, follow the  money,  computer  forensic ,  dan  teknik  kunci.  Teknik-teknik  tersebut  akan digunakan selama proses investigasi dimulai dari pendeteksian kecurangan hingga perhitungan  jumlah  kerugian  yang  dialami  negara.  Berbeda  dengan  penelitian sebelumya  yang  mengambil  korupsi  dan  kecurangan  secara  umum  serta  praktik kepailitan  di  bidang  niaga  sebagai  objek  penelitian,  peneliti  sekarang  tertarik untuk  lebih  memfokuskan  penelitian  ke  arah  keterkaitan  antara  berbagai  bentuk
tindakan  atau  modus  pencucian  uang  yang  memiliki  kecenderungan  sama  yang terjadi  di  Indonesia  dengan  teknik-teknik  audit  investigatif  yang  ada.  Sehingga berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  akan  mengambil  judul “ Teknik  Audit  Investigatif  Dalam  Pengungkapan Money  laundering Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik”.

## Rumusan Masalah
Maka  berdasarkan  latar  belakang  yang  penulis  paparkan  diatas,  rumusan masalahnya adalah bagaimana teknik audit investigatif yang efektif dalam proses pengungkapan money laundering dilihat dari sudut pandang akuntan forensik.

## KAJIAN PUSTAKA
Singleton  (2010:17)  menyatakan  tentang  akuntansi  forensik  dan  audit investigatif  bahwa  keduanya  meliputi  proses  yang  melibatkan  peninjauan dokumen  keuangan  yang  dilakukan  untuk  tujuan  spesifik,  yang  biasanya  akan berhubungan dengan litigation support dan klaim asuransi serta masalah-masalah yang  bersifat  pidana.  Dalam  masalah  pidana  yang  biasanya  akan  berhubungan dengan  sidang  di  pengadilan,  maka  ahli-ahli  forensik  dari  disiplin  yang  berbeda, termasuk akuntansi forensik, dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli atau dalam kata lain hadir sebagai saksi ahli.
Akuntan  forensik  dapat  digunakan  di  sektor  publik  maupun  privat.  Di Indonesia,  penggunaan  akuntansi  forensik  di  sektor  publik  lebih  menonjol  dari sektor  privat  karena  jumlah  perkara  yang  lebih  banyak  di  sektor  publik.  Alasan lainnya adalah karena kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa sektor privat diluar  pengadilan  (Tuanakotta,  2014:8).  Di  sektor  publik  (pemerintahan),  tahap- tahap dalam rangkaian akuntansi forensik terbagi diantara beberapa lembaga. Ada lembaga  yang  melakukan  pemeriksaan  keuangan,  lembaga  pengawasan  internal pemerintahan, lembaga pengadilan, dan lembaga yang memerangi kejahatan pada umumnya,  dan  korupsi  pada  khususnya  seperti  PPATK,  KPK,  dan  lembaga swadaya masyarakat lainnya (Tunakotta, 2014:93).
Salah  satu  tujuan  dari  audit  investigatif  adalah  untuk  menemukan  aset yang  digelapkan  dan  mengupayakan  pemulihan  dari  kerugian  yang  terjadi (Tuanakotta, 201:316). Dalam prosesnya dilakukan beberapa teknik dalam upaya pembuktian.  Beberapa  teknik  itu  diantaranya:  (1)  teknik  audit,  yaitu  dengan memeriksa  fisik,  meminta  konfirmasi,  memeriksa  dokumen, review analitikal, meminta  informasi  lisan  atau  tertulis  dari auditee ,  menghitung  kembali,  dan mengamati; (2) teknik perpajakan dengan menggunakan teknik net worth methode dan expenditure  methode terhadap  pajak  dan organized  crime; (3) Follow  the money, dengan  memahami  naluri  pelaku  terlebih  dahulu,  perbandingan  harta kekayaan  pelaku, data  mining ,  dan  penentuan the  currency  of  crime (mata  uang kejahatan);  (4) Computer  forensic, dengan  teknik imaging,  processig, dan analyzing.; dan  (5)  teknik  kunci  dengan predication,  fraud  theory  approach, approach the suspect, dan report.
Jumansyah,  dkk.  (2011)  menyatakan  bahwa  akuntansi  forensik  dapat membantu  menyelesaikan  kasus-kasus  hukum  dengan  cara  membantu  para penegak  hukum  untuk  melakukan  perhitungan  dan  pengungkap  pos  kecurangan, mendeteksi  penyebab  terjadinya  kecurangan,  menemukan  petunjuk  awal (indicia of fraud) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap  dan  membedakan  kecurangan  yang  terungkap  melalui  tip  atau  secara kebetulan

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan),  tetapi  memusatkan  diri  pada  suatu  unit  tertentu  dari  berbagai fenomena.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para responden yang berprofesi sebagai akuntan forensik. Berikut datanya:
Tabel 1

## Daftar Responden Akuntan Forensik
No. Responden Lembaga 1. Responden 1 UII 2. Responden 2 DTT & UI 3. Responden 3 KPK 4. Responden 4 BPK

## Sumber: data diolah

## Teknik Analisis Data
Dalam  hal  analisis  data  kualitatif,  Bogdan  dalam  Sugiyono  (2012:  427) menyatakan  bahwa  analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada  orang  lain.  Analisis  data  dilakukan  dengan  mengorganisasi  data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  metode  Miles  dan Huberman.  Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam periode  tertentu.  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2012:  430) mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus-menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## Pengujian Kredibilitas Data
Uji  kredibilitas  data  atau  kepercayaan  terhadap  data  hasil  penelitian kualitatif  antara  lain  dilakukan  dengan  perpanjangan  pengamatan,  peningkatan ketekunan  dalam  penelitian,  triangulasi,  diskusi  dengan  teman  sejawat,  analisis kasus  negatif,  dan member  check (Sugiyono,  2012:  460).  Uji  kredibilitas  yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi.  William  Wiersma  dalam Sugiyono  (2012:  264)  mengemukakan  bahwa  triangulasi  diartikan  sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam  penelitian  ini  triangulasi  yang  akan  digunakan  adalah  triangulasi sumber.  Triangulasi  sumber  untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan  dengan cara  mengecek  data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber.  Setelah  data dianalisis  oleh  peneliti  maka  akan  dihasilkan  suatu  kesimpulan  dengan  adanya kesamaan  pendapat  beberapa  sumber,  baik  responden  yang  berbeda  profesi, maupun responden yang berprofesi sama.

## HASIL PENELITIAN
Money Laundering Menurut Responden
Berdasarkan tulisan yang dibuat oleh Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi  Keuangan (PPATK), Yunus Husein,  menyatakan bahwa tindak  pidana pencucian  uang  ( money  laundering )  secara  populer  dapat  dijelaskan  sebagai aktivitas  memindahkan,  menggunakan  atau  melakukan  perbuatan  lainnya  atas hasil  dari  tindak  pidana  yang  kerap  dilakukan  oleh organized  crime maupun individu  yang  melakukan  tindakan  korupsi,  perdagangan  narkotik  dan  tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang  berasal  dari  hasil  tindak  pidana  tersebut  sehingga  dapat  digunakan  seolah- olah  sebagai  uang  yang  sah  tanpa  terdeteksi  bahwa  uang  tersebut  berasal  dari kegiatan ilegal.
Berdasarkan  pendapat  dari  responden,  dapat  disimpulkan  bahwa money laundering adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat kompleks yang merupakan tindak lanjut dari kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam mendapatkan atau  menghasilkan  uang  secara  ilegal,  sehingga  perlu  dilakukan  penyembunyian dan  penyamaran  guna  menunjukan  seolah-olah  uang  yang  didapatkan  bersifat legal, dengan melakukan berbagai macam cara yang sah.

## Tahapan Audit Investigatif

## Predication
Setiap investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan bahwa kasus ini berakhir  dengan  suatu  litigasi.  Padahal  ketika  memulai  investigasi,  akuntan forensik  belum  memiliki  bukti  yang  cukup.  Akuntan  forensik  hanya  mempunyai dugaan  atas  dasar predication. Menurut  Singleton  (2010:31)  ada  empat  tahapan kunci  utama  dalam  teknik  audit  investigatif.  Yang  pertama  adalah predication.
Predication adalah  keseluruhan  dari  peristiwa,  keadaan  pada  saat  peristiwa  itu, dan segala hal  yang terkait atau berkaitan  yang membawa seseorang  yang cukup terlatih  dan  berpengalaman  dengan  kehati-hatian  yang  memadai,  kepada kesimpulan bahwa fraud telah, sedang atau akan berlangsung.
Berdasarkan  keterangan-keterangan  yang  diberikan  responden,  dapat disimpulkan  bahwa predication merupakan  langkah  awal  yang  perlu  dilakukan oleh  seorang  akuntan  forensik.  Dimana predication ini  mampu  memberikan keyakinan  dan protect sementara  bagi  para  akuntan  forensik  tentang  kasus  yang akan dihadapinya. Menetapkan 5W 1H mampu mempermudah proses ini, dengan menentukan  apa,  siapa,  kapan,  dimana,  mengapa,  dan  bagaimana  suatu kecurangan  terjadi.  Seluruh  proses  ini  perlu  di  dukung  data  yang  akurat.  Selain itu,  kunci  dari  ketepatan  dan  keandalan predication ini  adalah subjective judgment,  professional  judgment, dan professional  skepticism yang  dimiliki akuntan forensik itu sendiri.

## Perumusan Hipotesis
Di dalam tahapan audit investigatif terdapat tahap perencanaan. Tahap ini bisa  dilaksanakan  ketika  akuntan  forensik  telah  memiliki predication yang meyakinkan. Pada tahap perencanaan ini salah satu yang perlu dilakukan akuntan forensik  adalah  penentuan  hipotesis.  Hipotesis  merupakan  suatu  taksiran  atau referensi  yang  dirumuskan  serta  diterima  untuk  sementara  yang  dapat menerangkan  fakta-fakta  ataupun  kondisi-kondisi  yang  diduga  mengandung penyimpangan  dan  digunakan  sebagai  petunjuk  untuk  menentukan  langkah- langkah  audit  investigatif  selanjutnya  (Hari  Setianti,  dkk:  42).  Hipotesis  sangat bermanfaat  dalam memberikan  batasan serta mempersempit  ruang lingkup audit, sehingga pelaksanaan audit menjadi efisien.
Sehingga  berdasarkan  pernyataan  responden,  dapat  disimpulkan  bahwa proses audit investigatif mirip dengan penelitian pada umumnya. Dimana setelah menentukan  apa  yang  akan  di  audit,  maka  selanjutnya  adalah  merumuskan pernyataan kemungkinan hasil dan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ingin didapatkan  dari  hasil  audit  investigatif.  Pertanyaan  dan  pernyataan  ini  menjadi kerangka  acuan  akuntan  forensik  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  berusaha untuk mendapatkan jawabannya.

## Data Gathering
Audit  investigatif  memiliki  tujuan  tersendiri  dalam  pelaksanannya. Tujuan-tujuan  itu  diantaranya,  mengumpulkan  dan  menilai  cukupnya  bukti, menemukan  dan  mengamankan  dokumen  yang  relevan  untuk  investigasi, megumpulkan  cukup  bukti  yang  dapat  diterima  pengadilan,  dan  mengumpulkan bukti  yang  cukup  untuk  menindak  pelaku  dalam  perbuatan  yang  tidak  terpuji (Tuanakotta:  316).  Berdasarkan  tujuan-tujuan  tersebut  maka  akuntan  forensik harus  mengumpulkan  berbagai  macam  bukti  dan  dokumen  yang  berhubungan langung dengan kejahatan money laundering .
Hasil  reduksi  catatan  lapangan  yang  dikumpulkan  peneliti  ketika melakukan wawancara mengenai teknik data gathering , dapat disimpulkan bahwa pada  tahap  ini  akuntan  forensik  akan  mencari,  menemukan  dan  mengumpulkan seluruh data baik berupa dokumen, surat-surat penting hingga aset berwujud yang bersifat  perbankan ataupun non perbankan  yang pada akhirnya bisa saja  menjadi bukti  kejahatan.  Namun  segala  bentuk  kegiatan  pengumpulan  data  tetap  dibatasi oleh  kewenangan  masing-masing  lembaga  yang  bersangkutan.  Misalnya  sesuai hasil catatan dengan responden 3 yang bekerja di KPK, menyebutkan bahwa KPK bisa menyita seluruh aset tersangka hingga melakukan penyadapan. Namun hal ini mungkin  tidak  bisa  dilakukan  KAP  pada  umumnya.  Jadi  jumlah  dan  jenis  data yang bisa diperoleh pun sangat tergantung pada kewenangan yang dimiliki setiap lembaga yang bersangkutan.

## Pengujian Keandalan Data
Seluruh  data  yang  telah  dikumpulkan  tidak  lantas  langsung  digunakan begitu  saja.  Di  dalam  teknik  pengumpulan  bukti,  terdapat  metode  untuk memastikan  apakah  bukti  yang  dikembangkan  selama  tahap  identifikasi  masalah dapat  diandalkan  atau  justru  menyesatkan.  Jika  dipandang  dapat  diandalkan, kegiatan-kegiatan  untuk  melaksanakan  semua  aspek  pemeriksaan  yang direncanakan  untuk  mengembangkan  bukti  yang  dipandang  tepat  dan  relevan dapat disajikan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian keandalan data berupa bukti ataupun dokumen sangat penting untuk dilakukan. Karena jika ada data yang tidak relevan,  maka  akan  menghambat  proses  pengungkapan  kasusnya  sendiri. Beberapa  karakteristik  dari  data  yang  handal  adalah  harus  cukup,  kompeten  dan relevan.  Salah  satu  cara  pengujian  yang  peneliti  peroleh  dari  responden  adalah dengan  cara  memverifikasi  dan  meng- crosscheck data  tersebut  kepada  beberapa pihak  yang  terlibat  maupun  tidak,  dimulai  dari  pihak  terluar  hingga  pada  pihak yang  paling  bertanggung  jawab,  dan  bisa  juga  menggunakan  alat  serta  metode statistik.

## Analisis Data
Tidak  ada  audit  investigatif  tanpa  pemeriksaan  dokumen  atau  analisis. Hanya  saja,  dengan  kemajuan  teknologi,  definisi  dokumen  menjadi  lebih  luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital  (Tuanakotta:  353).  Analisis  data  secara  umum  berarti  memeriksa, memverifikasi,  mengolah  dan  menginvestigasi  setiap  data  yang  telah  dimiliki akuntan forensik. Teknik ini adalah tahapan selanjutnya setelah pengumpulan data dan pengujiannya. Penggunanan software dalam proses analisis ini sesuai dengan teknik  audit  investigatif  yang  dinamakan computer  forensic .  Ada  dua  pokok utama  dalam computer  forensics. Pertama,  segi-segi  teknis  yang  berkenaan dengan teknologi (komputer, internet, jaringan) dan alat-alat (windows, unix, disk drive imaging, dan proses  analisis lainnya). Kedua, segi-segi teknis hukum  yang
berkenaan  dengan  upaya  pencarian  bukti  (penggeledahan  dan  penyitaan), penanganan bukti, dan alat bukti (Tuanakotta: 461)
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  analisis  data ini  adalah  proses pemeriksaan,  pengolahan  dan  investigasi  lebih  lanjut  terhadap  data-data  yang telah  dikumpulkan  sebelumnya,  guna  mendapatkan  bukti  dari  aliran-aliran  dana yang  disamarkan  dan  disembunyikan,  serta  kemungkinan  keterlibatan  pihak  lain dalam  kejahatannya.  Dikarenakan  jumlah  data  yang  dikumpulkan  relatif  dalam jumlah  yang  sangat  besar,  maka  proses  analisis  ini  juga  memerlukan  bantuan teknologi  komputer  berupa software yang  diharap  mampu  menghasilkan kesimpulan yang lebih baik dan lebih cepat.

## Pemanggilan, Wawancara dan Interogasi
Teknik  selanjutnya  yang  biasa  dilakukan  akuntan  forensik  adalah wawancara  dan  interogasi.  Wawancara  dan  interogasi  yang  diawali  dengan pemanggilan  merupakan  suatu  teknik  atau  alat  investigasi  yang  sangat  penting. Wawancara  bersifat  netral  dan  tidak  menuduh.  Tujuan  wawancara  adalah mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya. Wawancara bisa saja dilakukan  di  awal  investigasi  sesuai  dengan  kebutuhan  investigasi.  Sedangkan interogasi  bersifat  menuduh  dan  dilakukan  dengan  persuasif  yang  aktif.  Tujuan interogasi  adalah  untuk  mengetahui  yang  sebenarnya  tentang  siapa  yang melakukan, berapa jumlah nilai fraud dan seterusnya. Interogasi hanya dilakukan sesudah  investigator  mempunyai  keyakinan  yang  memadai  mengenai  salahnya seseorang (Tuanakotta: 494-497).
Jadi  dapat  disimpulkan  dari  pernyataan  yang  disampaikan  responden bahwa  pemanggilan,  wawancara  dan  interogasi  adalah  suatu  proses  yang  tak terpisahkan  dari  teknik  audit  investigatif.  Hanya  saja  penggunaannya  dapat dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan  investigasi.  Bisa  dilakukan  di  awal  guna mendapatkan  informasi  baru,  ataupun  dilakukan  di  akhir  guna  membuktikan keyakinan akuntan forensik akan kesalahan seseorang.

## Perhitungan Kerugian
Proses  yang  tidak  terlepas  dari  audit  investigatif  adalah  perhitungan kerugian itu sendiri  yang diakibatkan oleh para  pelaku kejahatan. Rosa Agustina dalam  Tuanakotta  (2014:  861)  menjelaskan  bahwa  unsur  kerugian  dalam perbuatan  melawan  hukum  dan tort perlu  dibuktikan.  Hal  ini  penting  untuk menentukan  ganti  rugi  yang  akan  diberikan  akibat  terjadinya  suatu  perbuatan melawan hukum. Tujuan ganti rugi  yang diberikan pada dasarnya adalah sedapat mungkin  mengembalikan  keadaan  seperti  semula  sebelum  terjadinya  perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan  pernyataan  responden,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa akuntan  forensik  harus  melakukan  perhitungan  kerugian  dari  setiap  kasus  yang ditanganinya.  Di  Indonesia  sendiri  lembaga  yang  berwenang  adalah  BPK  dan BPKP. Kerugian ini adalah jumlah kerugian yang dialami korban ataupun negara akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku.

## Laporan Hasil Temuan Audit Investigatif
Tahapan  terakhir  dari  audit  investigatif  adalah  melaporkan  hasil pemeriksaan  itu  sendiri.  Menurut  Singleton  (2010:31)  ada  empat  tahapan  kunci utama  dalam  teknik  audit  investigatif. Predication,  fraud  theory  approach, approach  the  suspect dan report. Pada  akhirnya,  akuntan  forensik  harus menuliskan seluruh penemuan dalam sebuah laporan dan diberikan kepada pihak yang  berwenang.  Namun  jika  kasusnya  telah  sampai  ke  pengadilan,  maka  hasil pekerjaan akuntan forensik itu harus dipresentasikan dalam persidangan. Laporan temuan ini berhubungan dengan tujuan dari audit investigatif itu sendiri. Dimana tujuannya  adalah  meneydiakan  laporan  secara  teratur  untuk  membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya dan memberikan rekomendasi  mengenai  bagaimana  mengelola  risiko  terjadinya  kecurangan  ini dengan tepat (Tuanakotta: 317 & 319).
Sehingga  berdasarkan  hasil  catatan  peneliti  mengenai  teknik  pelaporan audit  dan  teori  yang  ada,  dapat  disimpulkan  bahwa  selain  melaporkan  secara tertulis  dan  sangat  detail,  laporan  juga  perlu  untuk  di  presentasikan  jika  akuntan forensik  tersebut  dibutuhkan  sebagai  saksi  ahli  di  dalam  persidangan  kasusnya. Biasanya  laporan  ini  juga  tidak  di  publikasikan  secara  luas.  Hanya  pihak-pihak dan lembaga-lembaga tertentu yang boleh mengaksesnya.

## Teknik Audit Investigatif Paling Efektif
Secara  teori  terdapat  beberapa  teknik  yang  bisa  digunakan  dalam  proses investigasi.  Beberapa  teknik  ini  bisa  berhubungan  dengan  jenis  kasus  seperti money laundering. Diantaranya teknik audit, teknik perpajakan, follow the money, dan computer  forensic. Dalam  praktiknya,  peneliti  ingin  tahu  apakah  ada  teknik tertentu  yang  dianggap  sebagai  teknik  yang  paling  efektif  dalam  pengungkapan money  laundering. Jawaban  yang  disampaikan  para  responden  cenderung  sama, yaitu tidak ada yang menyebutkan satu teknik khusus yang paling efektif.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan  bahwa tidak  ada  teknik  secara  khusus  yang  menjadi  teknik  paling  efektif  dalam pengungkapan money  laundering. Banyak  hal-hal  yang  perlu  di  pertimbangkan seperti  sumber  daya,  jenis  kejahatan,  jenis  kecurangan,  waktu,  biaya  dan  lain sebagainya.  Walaupun  kasus  yang  dibicarakan  adalah money  laundering, tapi tetap  saja  kasus money  laundering ini  tidak  bisa  dianggap  sebagai  satu  kesatuan jenis kejahatan yang selalu sama.

## SIMPULAN Simpulan
Tindak  pidana money  laundering menjadi  salah  satu  jenis  kecurangan yang  tekniknya  diikuti  berbagai  jenis  kejahatan-kejahatan  lainnya.  Terdapat  15 modus  operandi  yang  dikeluarkan  oleh  PPATK  yang  menjadi  karakteristik kejahatan money  laundering. Modus  tersebut  diantaranya  korupsi,  penggelapan, penipuan, kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen, teroris,  penggelapan pajak,
perjudian,  penyuapan,  narkotika,  pornografi  anak,  pemalsuan  uang  rupiah, pencurian, pembalakan dan modus tidak teridentifikasi lainnya. Pola kejahatannya selalu  sama,  yaitu  dimulai  dengan  satu  kejahatan  diawal  lalu  melakukan kejahatan-kejahatan lainnya guna menyembunyikan atau menyamarkan kejahatan pertama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah  diuraikan  serta  didukung  oleh  teori-teori  yang  mendasari  penelitian,  maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya untuk mengungkap kasus money  laundering melalui  beberapa  tahapan.  Tahapan-tahapan  itu  adalah predication, perumusan  hipotesis, data  gathering, pengujian  keandalan data,  analisis  data,  pemanggilan,  wawancara  dan  interogasi,  perhitungan kerugian serta laporan hasil temuan audit investigatif.
2. Di  dalam  proses  investigasinya,  akuntan  forensik  menerapkan  berbagai teknik  audit  investigatif.  Namun  berdasarkan  pernyataan  responden, bahwa  dalam  penerapannya  kedalam  delapan  tahapan  investigasi,  tidak ada teknik audit investigatif yang dinilai paling efektif dalam mengungkap kasus money laundering. Karena ketika menentukan teknik apa yang akan dipakai,  akuntan  forensik  perlu  memperhatikan  hal-hal  lainnya.  Seperti sumber daya yang dimiliki, karakteristik modus operandi kasusnya, biaya, waktu dan sebagainya.

## Saran
Adapun  saran  yang  peneliti  ajukan  kepada  beberapa  pihak  seperti  pihak akuntan  forensik,  lembaga  anti  korupsi  dan  peneliti  selanjutnya  adalah  sebagai berikut:
1. Bagi akuntan forensik, terutama yang dibawah lembaga anti korupsi, perlu banyak  belajar  mengenai  teknik  audit  investigatif  di  negara  lain.  Karena secara teknik baik secara pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian negara lain masih unggul di banding Indonesia.
2. Bagi  lembaga  anti  korupsi  diharapkan  mampu  menimbulkan  efek  jera kepada  para  pelaku  dengan  perjuangan  pembuktian  di  pengadilan,  agar pelaku  mendapat  hukuman  yang  setimpal.  Baik  dari  segi  hukum,  materi maupun sosial. Dan diharapkan seluruh kerugian negara dapat dipulihkan.
3. Bagi  akuntan  dan  auditor,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi pengetahuan  tambahan  mengenai  akuntan  forensik  dan  audit  investigatif. Sehingga  para  praktisi  mau  menambah  wawasannya  di  bidang  hukum. Karena dengan tingginya jumlah korupsi di Indonesia, diharapkan jumlah profesi  akuntan  forensik  di  Indonesia  pun  ikut  bertambah  dan  mampu menyelesaikan berbagai kasus kecurangan kompleks salah satunya seperti money laundering.
4. Bagi penelti selanjutnya yang tertarik dengan audit investigatif disarankan untuk  melakukan  studi  kepada  satu  kasus  khusus,  apapun  jenis kecurangannya.  Kemudian  teknik  observasi  juga  perlu  dilakukan  untuk menghindari  kelemahan  dalam  penelitian.  Dengan  begitu  peneliti  akan jauh lebih memahami dan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
acch.kpk.go.id
Albrecht,  W.  S.,  and  C.  O.  Albrecht.  (2003). Fraud  Examination .  Thomson:
South-Western
Arens,  A.A,  Elder,  R.J.  and  Beasly,  M.S.  (2010). Auditing  dan  Jasa  Assurance Pendekatan Terintegrasi (Jilid 1). Jakarta: Peneribit Erlangga.
Bungin,  Burhan.  2010. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
Dany  Permana.  (2014). KPK  Tetapkan  Bupati  Karawang  dan  Istrinya  Jadi Tersangka Pencucian Uang . [Online]. Tersedia:
http://nasional.kompas.com/read/2014/10/07/1442027/KPK.Tetapkan.Bupat i.Karawang.dan.Istrinya.Jadi.Tersangka.Pencucian.Uang [07  Oktober 2014].
Edi Waluyo. (2009). “Upaya Memerangi Tindak Pencucian di Indonesia” . Jurnal Dinamika Hukum, Vvolume 9 No. 3, hal.237.
Hasmet Sarigul.  (2013).  “ Money  laundering And  Abuse  The  Financial  System”. International Journal of Business and Management Studies , 2, (1), 287-301. Mevlana (Rumi) University.
Heri Setianto, dkk. (2008). Fraud Auditing. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
Hukum  Online.  (2015). Ini  10  Kepala  Daerah  Yang  Tersandung  Kasus  Korupsi Di 2014 . [Online]. Tersedia:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54afebb14ae5a/ini-10-kepala- daerah-yang-tersandung-korupsi-di-2014 [ 09 Januari 2015].
Jumansyah,  dkk.  (2011). Akuntansi  Forensik  dan  Prospeknya  Terhadap Penyelesaian  Masalah-Masalah  Hukum  di  Indoesia .  Prosiding  Seminar Nasional  “Problematika  Hukum  dalam  Implementasi  Bisnis  dan  Investasi (Prespektif Multidisipliner)”.
Leardo  Arles.  (2013). Akuntansi  Forensik  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia . Universitas Riau: tidak diterbitkan.
Lucky  M.  Lukman.  (2015). Ungkap  Pencucian  Uang  Dana  Hibah,  Jaksa  Minta Data ke PPATK . [Online]. Tersedia: http://m.galamedianews.com/bandung- raya/11469/ungkap-pencucian-uang-dana-hibah-jaksa-minta-data-ke- ppatk.html [27 Februari 2015].
Moh.  Habib  Asyhad.  (2014). Kasus  Korupsi  di  Indonesia  Meningkat  di  2013- 2014 . [Online]. Tersedia:
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/17/icw-kerugian-negara- tahun-2014-akibat-korupsi-rp-529-triliun [ 18 Agustus 2014].
Moleong, Lxy J. (2007). Metodelogi Penelitian Kualitattif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhammad Zulfikar. (2015). ICW: Kerugian Negara Tahun 2014 Akibat Korupsi Rp 5,29 Triliun . [Online]. Tersedia:
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/17/icw-kerugian-negara- tahun-2014-akibat-korupsi-rp-529-triliun [ 17 Februari 2015].
Narendra  Aryo.  (2014). “Laporan  Audit  Investigatif  Sebagai  Bukti  Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi” . Jurnal.
Pradista,  Yudha.  (2013). Akuntansi  Forensik  Dalam  Praktik  Kepailitan  Pada Pengadilan  Niaga .  Skripsi  Sarjana  pada  FPEB  UPI  Bandung:  tidak diterbitkan.
Purhantara,  Wahyu.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
putusan.mahkamahagung.go.id
Rezaee,  Zabihollah  and  Riley  Rihard.  (2010). Financial  Statement  Fraud Prevention and Detection Second Edition . New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Rika  Fitriyani.  (2009). “Pengaruh  Kemampuan  Auditor  Investigatif  Terhadap Efektifitas  Pelaksanaan  Prosedur  Audit  Dalam  Pembuktian  Kecurangan” .
Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Unpas. Bandung: Tidak diterbitkan.
Romli  Atmasasmita. “Strategi  Pemberantasan  Tindak  Pencucian  Uang” .  Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad. Bandung: Tidak diterbitkan.
S. Howard, and M. Sheetz. (2007). Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts . John Wiley: New York.
Singleton,  Tommie  W.  and  Singleton,  Aaron  J.  (2010). Fraud  Auditing  and Forensic Accounting Fourth Edition . United State of America: John Willey & Sons, Inc.
Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Swastika,  Benny.  (2011). Tinjauan  Hukum  Asas  Pembuktian  Terbalik  Dalam Tindak  Pidana  Pencucian  Uang .  Magister  Hukum  FH  UI  Jakarta:  tidak diterbitkan.
Tuanakotta,  T.M.  (2014). Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif (Edisi  2). Jakarta: Salemba Empat.
U.  Sekaran,  (2000). Research  Methods  for  Business:  A  Skill  Building  Approach, 3th Edition , John Wiley: New York, USA.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  8  Tahun  2010.  (2010). Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Jakarta: Dephukham.
Wiratmaja,  I.D.N.  (2010)  . Akuntansi  Forensik  Dalam  Upaya  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Universitas Udayana: tidak diterbitkan.
Yunus  Husein.  (2003). “PPATK:  Tugas,  Wewenang,  dan  Peranannya  Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucuian Uang”. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No.3, hal.26.