EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA TASIKMALAYA
Oleh: Lina Aryani
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan. HS Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 E-mail: lina.ariyani@fisip.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Munculnya  perda  syariah  di  tataran  pemerintahan  lokal  di  Indonesia  bukan  lagi  hal  yang  baru termasuk di Kota Tasikmalaya yang mempunyai predikat sebagai kota santri. Keinginan pemerintah Kota Tasikmalaya  dalam  menata  nilai  masyarakatnya  dibuktikan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembangunan tata nilai masyarakat yang berlandaskan ajaran agama islam dan norma-norma masyarakat Kota Tasikmalaya. Awal dibentuknya, perda ini telah menimbulkan banyak kontroversi diantara berbagai kalangan tidak hanya dalam konteks lokal tapi juga nasional sehingga pada akhirnya  peraturan  tersebut  harus  dibatalkan  atau  direvisi  karena  dianggap  diskriminatif.  Namun  pada tahun 2014, Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mengeluarkan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2014 yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009. Dalam hal ini Perda Nomor 7 Tahun  2014  mengatur  penerapan  syariat  islam  melalui  nilai-nilai  religius  islami  seperti  pemeliharaan keyakinan  beragama,  pengamalan  beribadah,  kewajiban  melaksanakan  ibadah,  mengutamakan  sistem ekonomi  syariah,  pengembangan  pendidikan  agama  dan  etika  berpakaian.  Namun,  setelah  empat  tahun berjalan  peraturan  daerah  tersebut  masih  perlu  dievaluasi  keberadaannya  karena  dalam  pelaksanaannya peraturan  daerah  ini  dianggap  masih  diskriminatif  dan  terlalu  ekslusif  dimana  dalam  setiap  programnya terlalu difokuskan untuk satu kalangan yakni kalangan umat islam. Selain itu pelaksanaan perda ini masih belum menyentuh semua sasaran yang ada dalam kebijakan tersebut.
Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Tata Nilai

## PENDAHULUAN
Kota  Tasikmalaya  merupakan  salah  satu  wilayah  di  provinsi  Jawa  Barat  yang mempunyai  predikat  sebagai  kota  santri.  Predikat  ini  tidak  terlepas  dari  mayoritas penduduknya beragama islam yakni 516.739 orang atau 83,65% dari total penduduk. Di Kota  Tasikmalaya  terdapat  706  Ulama,  467  Mubaligh,  1.956  Khotib,  4  Penyuluh Agama  dan  200  Penyuluh  Honorer.  Selain  itu  untuk  meningkatkan  pendidikan  agama islam  di  Kota  Tasikmalaya  terdapat  214  Pondok  Pesantren  dengan  367  Kyai.  Pada Tahun  2009  tercatat  19.093  Santri  mukim  dan  29.541  Santri  tidak  mukim  (santri kalong) tersebar di berbagai pesantren yang ada di Kota Tasikmalaya. (Nasir, 2015:28). Kota Tasikmalaya sebagai kota religius islami tercantum dalam Visi Kota Tasikmalaya yakni  “Kota Tasikmalaya  yang Religius,  Maju dan Madani’’. Dengan salah satu  Misi-
nya  yaitu  mewujudkan  tata  nilai  kehidupan  masyarakat  yang  religius  dan  berkearifan lokal.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  dasar  pertimbangan  dibentuknya  regulasi terkait Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Religius di Kota Tasikmalaya.
Pada  dasarnya  pembentukan  peraturan  daerah  ini  tidak  terlepas  dari  peran  para pemuka agama  yang ada di Kota Tasikmalaya.  Keinginan untuk melakukan perubahan sosial  dan  perilaku  negatif  kearah  kehidupan  dan  perilaku  masyarakat  yang  religius islami  kemudian  diwujudkan  melalui  sebuah  gerakan  penegakan  syariat  islam  dengan menuntut  negara  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  untuk mengeluarkan  kebijakan  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan  syariat  Islam  tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan syariat islam dianggap oleh para pengusung gerakan ini dapat lebih menjamin setiap masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam, sehingga  kemudian  diharapkan  kehidupan  masyarakat  yang  religius  islami  dapat terwujud.  Dengan  demikian  sebagai  wujud  dari  pelibatan  negara  dalam  penegakan syariat  islam  maka  dilakukan  gerakan  penegakan  syariat  islam  melalui  jalur  legislasi. (Nurrohman, 2018:39).
Tata  nilai  adalah  sistem  yang  merupakan  satu  kesatuan  nilai  atau  norma  yang meliputi  norma  agama,  hukum,  adat  istiadat  dan  budaya,  moral  serta  kesusilaan  yang mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Pembentukan  peraturan  daerah  ini dimaksudkan  untuk  mewujudkan  peningkatan  tatanan  kehidupan  masyarakat  Kota Tasikmalaya yang berharkat, bermartabat dan berakhlak mulia yang berdasarkan kepada norma-norma  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat  Kota  Tasikmalaya  dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Di  Kota  Tasikmalaya,  Peraturan  terkait  tata  nilai  mulai  diberlakukan  sejak dibuatnya  peraturan  daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  12  Tahun  2009  yang  akhirnya dibatalkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  yang  dianggap  bahwa  regulasi  tersebut diskriminatif  karena memihak terhadap salah satu agama.  Selain isinya,  selama proses pembuatan perda ini juga muncul banyak kontroversi, tidak saja dalam tingkat lokal tapi juga  nasional.  Karena  banyaknya  kontroversi  maka  aturan  tersebut  direvisi  oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius  di  Kota  Tasikmalaya  yang  disyahkan  oleh  Walikota  Tasikmalaya  Tanggal  1 Oktober  2014.  Dengan  aturan  pelaksanaannya  yaitu  Peraturan  Walikota  Tasikmalaya Nomor  18  Tahun  2015.  Perda  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan masyarakat  yang  harmonis,  rukun,  aman,  damai  dan  tertib.  Selain  itu  maksud  dari keberadaan peraturan daerah ini adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan dekadensi moral  yang  terjadi  di  masyarakat  saat  ini.  Dalam  rangka  penerapan  Peraturan  Daerah Kota  Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2014  maka  dibentuk  Tim  Koordinasi  yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Dalam  hal  ini  Tim  koordinasi  bertugas  untuk  (a)  menyusun  pedoman  penerapan  tata nilai  kehidupan masyarakat  yang religius;  (b) melaksanakan sosalisasi,  pembinaan dan pengawasan  penerapan  tata  nilai  kehidupan  masyarakat  yang  religius;  dan  (c)
melaksanakan  konsultasi  dan  koordinasi  penerapan  tata  nilai  kehidupan  masyarakat yang religius. Walau sudah dibentuk tim koordinasi, akan tetapi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 masih belum berjalan secara efektif.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  ialah  metode  deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2011:55) metode deskriptif adalah  metode  penelitian  untuk  membuat  gambaran  mengenai  situasi  atau  kejadian, sehingga  metode  ini  berkehendak  mengadakan  akumulasi  data.  Peneliti  bukan  saja memberikan  gambaran  terhadap  fenomena-fenomena,  tetapi  juga  menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Evaluasi Kebijakan
Kebijakan  adalah  proses  aktual  dari  pembuatan  kebijakan  yang  merupakan tindakan  aktif  ( action )  dan  pasif  ( inaction )  pemerintah  sebagai policy  making. Hogwood  dan  gunn,  yang  dikutif  oleh  wahab  (2008:15)  berhasil  mengklasifikasikan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam, yaitu :
1. Kebijakan sebagai sebuah label bagi suatu bidang kegiatan pemerintah
2. Kebijakan  sebagai  suatu  pernyataan  mengenai  tujuan  umum  atau  keadaan tertentu yang dikehendaki
3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus
4. Kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah
5. Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal
6. Kebijakan sebagai program
7. Kebijakan sebagai keluaran
8. Kebijakan sebagai hasil akhir
9. Kebijakan sebagai teori atau model
10. Kebijakan sebagai proses
Kebijakan  pemerintah  selalu  mengandung  paling  tidak  tiga  komponen  dasar yaitu:  tujuan  yang  luas,  sasaran  yang  spesifik  dan  cara  mencapai  sasaran  tersebut (implementasi  kebijakan).  Sebagai  suatu  produk  pemerintah,  kebijakan  publik  pada dasarnya  membahas  soal  bagaimana  isu-isu  dan  persoalan–persoalan  publik  disusun, didefinisikan,  dan  bagaimana  kesemuanya  itu  diletakan  dalam  agenda  kebijakan  dan agenda politik.
Parker  yang  dikutif  oleh  wahab  (2008:51)  mengemukakan  definisi  kebijakan publik sebagai berikut : “Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas  tertentu,  atau  tindakan  tertentu  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pada  suatu
waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis”.
Suatu  kebijakan  publik  setidaknya  memuat  adanya  penggerak  dan  pelaksana yang  melakukan  aktifitas  operasional  kebijakan  yang  dibuat  sehingga  dapat memecahkan permasalahan yang ada. Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islamy (2010)  mengemukakan  pengertian  kebijakan  publik,  sebagai  berikut:  (a)  Kebijakan negara  dalam  bentuk  awalnya  berupa  ketetapan  tindakan-tindakan  pemerintah.  (b) Kebijakan  negara  itu  tidak  cukup  hanya  dinyatakan,  tetapi  harus  dilaksanakan  dalam bentuk yang nyata. (c) Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.  (d)  Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Menurut  Dunn  (2003),  evaluasi  kebijakan  mendiskripsikan  hubungan  antara operasi  program  kebijakan  dan  hasilnya,  sehingga  sumber  utama  evaluasi  kebijakan adalah  implementasi  kebijakan.  Lester  dan  Steward  Jr  (2000),  mengelompokkan evaluasi  implementasi  kebijakan  menjadi  :  a)  evaluasi  proses,  yaitu  evaluasi  yang berkenaan  dengan  proses  implementasi,  b)  evaluasi  dampak,  yaitu  evaluasi  yang berkenaan  dengan  hasil  dan/atau  pengaruh  dari  implementasi  kebijakan,  c)  evaluasi kebijakan,  yaitu  evaluasi  yang  berkenaan  dengan  tercapainya  tujuan  yang  telah ditetapkan sebelumnya, d) evaluasi meta evaluasi, yaitu berkenaan dengan evaluasi dari berbagai  implementasi  kebijakan  yang  ada  untuk  menemukan  kesamaan-kesamaan tertentu.  Penelitian  ini  mengevaluasi  proses  pelaksanaan  peraturan  daerah  tentang  tata nilai di Kota Tasikmalaya.
Evaluasi  kebijakan,  setidaknya  memiliki  dua  tugas  utama  yaitu  untuk  menilai sejauhmana program  mencapai  tujuan  atau dampak  yang diinginkan  ataukah tidak dan untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  suatu  kebijakan  berdasarkan  standar atau  kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Menurut  Rusli  (2013:5-6)  evaluasi menitikberatkan pada proses bukan pada hasil yang didapatkan.
Arifin  (2010:1)  mendefinisikan,  “evaluasi  terdiri  dari  proses  menentukan  hasil yang    telah  dicapai  dalam  beberapa  kegiatan  yang  direncanakan  untuk  mencapai tujuan”.  Selanjutnya  disebutkan,  bahwa  evaluasi  merupakan  proses  untuk  memasok informasi tentang hasil penilaian atas permasalahan yang diungkap.
Implementasi  pada  dasarnya  merupakan  proses  yang  melibatkan  jaringan  atau multiplisitas organisasi yaitu pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya, serta  melaksanakannya. Implementasi kebijakan adalah  aspek  penting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan,  sebab  proses  implementasi kebijakan  sudah  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  perumusan  kebijakan. Kebijakan  adalah  proses  aktual  dari  pembuatan  kebijakan  yang  merupakan  tindakan aktif ( action ) dan pasif ( inaction ) pemerintah sebagai policy making .
Sementara  itu  menurut  Grindle  (1980),  implementasi  ditentukan  oleh  isi (content)  kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  Dalam  hal  ini,  Isi  kebijakan
mencakup:  1)  Kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh  kebijakan,  2)  Jenis  manfaat  yang akan  dihasilkan,  3)  Derajat  perubahan  yang  diinginkan,  4)  Kedudukan  pembuat kebijakan, 5) Siapa pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu Konteks kebijakan meliputi: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  tentang  Tata  Nilai  Kehidupan Masyarakat yang Religius Di Kota Tasikmalaya.
Evaluasi  kebijakan  pada  dasarnya  adalah  suatu  proses  untuk  menilai  seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh  dengan  tujuan  atau  target  kebijakan  yang  ditentukan.  Hasil  evaluasi  pada pelaksanaan  kebijakan  dapat  menghasilkan  dampak  yang  diharapkan  ( intended )  atau dampak yang tidak diharapkan ( spillover negative effect ).
Peraturan  daerah  tentang  Tata  Nilai  di  Kota  Tasikmalaya  merupakan  regulasi yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mewujudkan  peningkatan  tatanan kehidupan  masyarakat  Kota  Tasikmalaya  yang  berharkat,  bermartabat  dan  berakhlak mulia  yang  berdasarkan  kepada  norma-norma  yang  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat.  Dalam  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  pemerintah  Kota  Tasikmalaya mengeluarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Masyarakat  yang  Berlandaskan  Ajaran  Agama  Islam  dan  Norma-norma  Masyarakat Kota Tasikmalaya.
Perda Nomor 12 Tahun 2009 hadir ketika Pemerintahan dipimpin oleh Walikota Bapak  H.  Syarif  Hidayat.  Wacana  ini  bermula  dari  para  Ulama/Kyai/Ajengan/Ustad terinspirasi dari pengalaman peraturan daerah di Nangroe Aceh Darussalam. Wacana ini terus berlanjut diusulkan dan meminta kepada Pemerintah untuk dibentuknya peraturan yang berasaskan syariat islam di Kota Tasikmalaya (Hamdani, 2017: 118).
Akan  tetapi  peraturan  daerah  tersebut  tidak  bertahan  lama,  sejak pemberlakuannya  peraturan  daerah  tersebut  mengundang  banyak  polemik  diberbagai kalangan  karena  dianggap  diskriminatif.  Salah  satunya  datang  dari  institut  perempuan yang  menyatakan  bahwa  Perda  Kota  Tasikmalaya  Nomor  12  Tahun  2009  tentang Pembangunan  Tata  Nilai  Kehidupan  Kemasyarakatan  yang  berlandaskan  pada  ajaran agama  islam  dan  norma-norma  sosial  masyarakat  Kota  Tasikmalaya  dianggap diskriminatif terhadap perempuan dimana produk hukum tersebut bertentangan dengan UUD  1945  dan  peraturan  perundang-undangan  diatasnya  seperti  UU  No.  36  Tahun 2009 tentang kesehatan, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan,  UU  No  12  Tahun  2005 tentang  Pengesahan  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (Kovenan
Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik)  serta  bertentangan  dengan  kepentingan umum. (Sumber : www.institutperempuan.or.id , diakses 18 Juni 2019).
Karena  dianggap  diskriminatif,  maka  akhirnya  kementerian  dalam  negeri menolak peraturan daerah tersebut. Penolakan peraturan daerah tersebut karena adanya kalimat  yang  menunjukan  diskriminatif  dan  bisa  menyinggung  agama  lain.  Keinginan pemerintah  kota  Tasikmalaya  untuk  merumuskan  perda  tata  nilai  akhirnya  berlanjut dengan  dibuatnya  peraturan  daerah  nomor  7  tahun  2014  tentang  tata  nilai  kehidupan masyarakat  yang  merupakan  revisi  dari  peraturan  daerah  nomor  12  tahun  2009.  10 prinsip dasar yang tercantum dalam perda nomor 7 tahun 2014 adalah :
1. Mewajibkan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing
2. Menyeru kepada kebajikan dan mencegah perbuatan tercela
3. Menjaga kerukunan hidup antar pemeluk agama, etnis dan golongan masing- masing
4. Menjamin Hak untuk beribadah menurut keyakinan agama masing-masing
5. Memberikan kesempatan kepada pegawai/karyawan untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing
6. Menyediakan sarana ibadah yang layak
7. Menerapkan prinsip jujur, adil dan persaingan sehat dalam kegiatan perekonomian
8. Mengutamakan menggunakan sistem ekonomi syariah
9. Mengembangkan Pendidikan agama
10. Mengenakan pakaian sopan dan sesuai norma kesopanan masyarakat
Semangat pemerintah daerah dalam pembangunan tata nilai diharapkan menjadi pembeda dengan daerah lain. Dimana Tasikmalaya ingin  menunjukan kerukunan umat beragama.  Spirit  perda  membangun  tata  nilai  diantaranya  toleransi  tidak  memilih kelompok  ekslusif  tapi  mengedepankan  toleransi  dalam  kehidupan.  (Sumber: www.republika.co.id , diakses 20 Juni 2019)
Sejak diterbitkannya perda tersebut oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, banyak tanggapan  yang  beragam  dari  masyarakat  ada  yang  mendukung  namun  ada  juga  yang bersikap  pesimistis  terhadap  keberadaan  perda  tersebut  dalam  mengatasi  berbagai problematika yang terjadi di Kota Tasikmalaya.
Dalam implementasi Perda nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan  sejumlah  kebijakan,  kebijakan  ini  bersandarkan  pada  sub-bab  Perda yakni  1)  pemeliharaan  keyakinan  beragama,  2)  pengamalan  ibadah,  3)  kegiatan perekonomian,  4)  pembangunan  akhlak,  5)  pengembangan  pendidikan  6)  etika berpakaian.  Akan  tetapi  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemkot  menekankan  pada sub-bab  pemeliharaan  keyakinan  beragama,  pengamalan  beribadah,  pembangunan akhlak dan etika berpakaian (Hamdani, 2017:123).
1) Pemeliharaan Keyakinan beragama
Dalam  sub-bab  ini  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  mengeluarkan  kebijakan berupa  pembangunan  tempat  beribadah  di  perusahaan  swasta  (Hotel,  Mall,
Karaoke)  yang  pada  realitanya  pembangunan  tempat  beribadah  terlalu memfokuskan  pada  pembangunan  masjid/musholla.  Apabila  perusahaan swasta  tidak  menyediakan  musholla  maka  akan  diberikan  sanksi  dari  mulai teguran  sampai  pada  pencabutan  izin  usaha.  Selain  itu  dalam  pemeliharaan keyakinan  beragama,  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  mengharuskan penyediaan Al-Quran di perkantoran maupun perusahaan.
2) Pengamalan beribadah
Dalam  sub-bab  pengamalan  ibadah,  Pemkot  Tasikmalaya  mengeluarkan kebijakan  berupa  pelaksanaan  shalat  berjamaah  bagi  karyawan/pegawai, gerakan magrib mengaji dan gerakan subuh mengaji. Bentuk dari penegakan sholat  berjamaah  Pemkot  Tasikmalaya  ketika  sedang  ada  acara  yang diselenggarakan  (rapat,  kunjungan  kerja,  kegiatan  kerja  berlangsung) mewajibkan  pegawai  Pemkot  yang  beragama  Islam  untuk  mengehentikan agendanya dan menunaikan shalat berjamaah.
3) Pembangunan akhlak
Pada  sub-bab  pembangunan  akhlak,  Pemkot  Tasikmlaya  mengeluarkan kebijakan berupa pelaksanaan peringatan hari besar Islam (PHBI). Kebijakan ini  sebenarnya  sudah  lama  dilaksanakan  sebelum  adanya  perda  tata  nilai tersebut.
4) Etika Berpakaian
Selanjutnya  pada  sub-bab  etika  berpakaian  Pemkot  Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa himbauan kepada seluruh masyarakat untuk memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam bagi yang beragama Islam dan bagi  yang  non  Muslim,  walaupun  tidak  dianjurkan  untuk  memakai  Jilbab, tetapi  mereka  harus  berpakaian  sopan  (sesuai  dengan  norma  adat  yang berlaku di kota Tasikmalaya). Walikota Tasikmalaya sendiri dalam beberapa sambutannya mengatakan, jika ada masyarakat  Tasikmalaya tidak memakai pakaian  sesuai  dengan  norma  kesopanan  yang  berlaku  akan  diberi  teguran secara langsung.
Menurut analisis penulis  dari pembahasan diatas, pelaksanaan peraturan  daerah tersebut  masih  belum  optimal  dimana  setiap  program  pelaksanaan  perda  tersebut cenderung  masih  tertuju  pada  satu  elemen  saja  dan  belum  menyentuh  semua  sasaran yang  ditentukan  dari  kebijakan  tersebut. Yang  menjadi  sasaran  dari  peraturan  tersebut adalah  masyarakat,  swasta  dan  juga  pemerintah  itu  sendiri.  Namun  selama  ini Pelaksanaan  norma-norma  yang  dilakukan  oleh  Pemkot  Tasikmalaya  baru  berjalan untuk  beberapa  unsur  saja  seperti  kantor  pemerintahan,  lembaga  pendidikan  dan perusahaan  swasta  saja.  Sedangkan  untuk  masyarakat  masih  sebatas  sosialisasi  saja. Selain  itu  perda  ini  dianggap  terlalu  ekslusif  dan  diskriminatif  karena  dari  program- program  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  terlalu  memfokuskan pada  satu  kalangan  saja  yaitu  kalangan  umat  islam  misalnya  dalam  hal  pembangunan
tempat beribadah yang diharuskan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya yakni lebih fokus pada  pembangunan  musholla  atau  masjid  saja  tanpa  melihat  keberadaan  agama  lain. Kemudian  terkait  aturan  berpakaian  juga  pemerintah  Kota  Tasikmalaya  mengeluarkan himbauan  kepada  seluruh  masyarakat  untuk  memakai  pakaian  sesuai  dengan  syariat islam  bagi  yang  beragama  islam.  Dalam  hal  ini  pemerintah  terlalu  mengatur  urusan privasi seseorang karena urusan berpakaian adalah urusan privasi  yang merupakan hak dan  kebebasan  setiap  orang  yang  tidak  perlu  dicampuri  oleh  pemerintah  dengan mengatasnamakan  regulasi.  Dengan  adanya  pasal  tersebut,  pemberlakuan  perda  telah menafikan keragaman pada masyarakat dalam aspek kultur dimana salah satunya adalah tata  cara  berpakaian.  Kota  Tasikmalaya  dalam  hal  ini  bukan  merupakan  daerah  yang mendapatkan  otonomi  khusus  seperti  Aceh  sehingga  penerapan  kebijakan  tersebut bertentangan dengan aturan diatasnya.
Sebagaimana yang tercatat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  disebutkan  ada  enam  urusan  yang  menjadi  urusan  Pemerintah  Pusat,  yaitu politik  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan,  peradilan,  moneter,  dan  fiskal  serta  agama. Artinya  pemerintah  daerah  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  peraturan tentang  agama,  karena  agama  sudah  menjadi  wewenang  pemerintah  pusat.  (Hamdani, 2017: 3).
Selain itu faktor lain yang membuat pelaksanaan perda ini belum optimal adalah masih lemahnya sanksi administratif karena selama ini walaupun dalam perda nomor 7 tahun  2014  pasal  18  ayat  (1)  sudah  ditetapkan  sanksi  administratif  dari  mulai  teguran, peringatan  tertulis,  penghentian  kegiatan,  sampai  pada  pencabutan  izin.  Namun  hal tersebut tidak pernah secara nyata direalisasikan oleh pemerintah kota walaupun banyak yang  melanggar  perda  tersebut.  Selain  itu  dalam  perda  tersebut  tidak  mengatur  sanksi perseorangan  tapi  lebih  menitikberatkan  pada  perusahaan  yang  melanggar  perda tersebut.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  yang  penulis  gunakan  terkait  ukuran  keberhasilan implementasi kebijakan bisa dikatakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :
a. Peran  Tim  Koordinasi  dalam  pelaksanaan  Peraturan  daerah  baru  sebatas tugas  mensosialisasikan  perda  saja.  Dimana  pelaksanaan  pembinaan  dan pengawasan masih dilaksanakan secara terbatas.
b. Pelaksanaan  peraturan  daerah  tersebut  masih  bersifat  terlalu  ekslusif sehingga  program-program  yang  dilaksanakan  hanya  berlaku  untuk  satu kalangan saja yaitu kalangan umat muslim.
c. Masyarakat  sebagai  sasaran  dari  kebijakan  belum  sepenuhnya  mengetahui keberadaan Perda nomor 7 tahun 2014.
Dalam rangka keterpaduan, keharmonisan dan keberlanjutan tata nilai kehidupan masyarakat  yang  religius  di  Kota  Tasikmalaya,  maka  tim  koordinasi  dan  pemerintah daerah  melaksanakan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  tata  nilai
kehidupan masyarakat  yang religius  di  Kota Tasikmalaya. Dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Tim koordinasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
b. SKPD  yang  ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai  penanggungjawab  pelaksanaan program  dan  kegiatan  tata  nilai  kehidupan  masyarakat  yang  religius  di  Kota Tasikmalaya,  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  tugasnya  kepada  walikota melalui sekretaris daerah.

## KESIMPULAN
Keberadaan peraturan daerah tentang tata nilai kehidupan masayarakat yang religius di Kota  Tasikmalaya  diharapkan  mampu  mengembalikan  perilaku  dan  kehidupan masyarakat  Kota  Tasikmalaya  yang  religius  islami.  Perda  Nomor  7  Tahun  2014  pada dasarnya  mengatur  penerapan  syariat  islam  melalui  nilai-nilai  religius  islami  seperti pemeliharaan  keyakinan  beragama,  pengamalan  beribadah,  kewajiban  melaksanakan ibadah, mengutamakan sistem ekonomi syariah, pengembangan pendidikan agama dan etika berpakaian. Setelah empat tahun berjalan, peraturan daerah tersebut masih belum berjalan  secara  efektif  dimana  setiap  program  pelaksanaan  perda  tersebut  cenderung masih  tertuju  pada  satu  elemen  saja  dan  belum  menyentuh  semua  sasaran  yang ditentukan  dari  kebijakan  tersebut. Selain  itu  faktor  lain  yang  membuat  pelaksanaan perda  ini  belum  optimal  adalah  masih  lemahnya  sanksi  administratif yang  belum diterapkan secara nyata oleh pemerintah sebagai  pelaksana kebijakan.  Oleh karena itu, agar  peraturan  daerah  tersebut  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  maka  diperlukan keseriusan  pemerintah  daerah  dan  peran  serta  masyarakat  agar  pelaksanaan  perda tersebut  sesuai  dengan  tujuan  awal  dibentuknya  perda  tersebut  yakni  mewujudkan masyarakat  Kota  Tasikmalaya  yang  berharkat,  bermartabat  dan  berakhlak  mulia  yang berdasarkan  kepada  norma-norma  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat  Kota Tasikmalaya dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Z.  (2010).  Evaluasi  Pembelajaran  Prinsip  Teknik  Prosedur  (Latifah  Ed).
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Dunn,  W.  2003.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Gadjahmada  University  Press.
Yogyakarta.
Grindle,  Merilee  S.  1980.  Politics  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World.
Princenton University Press. New Jersey.
Hamdani,  Randi.  2017.  Kebijakan  Publik  dan  Perda  Syariah  (Studi  tentang Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Tata  Nilai
Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Institut Perempuan. 2015. Analisa terhadap Perda Kota Tasikmalaya  Nomor 12 Tahun 2009  tentang  Pembangunan  Tata  Nilai  Kehidupan  Kemasyarakatan  yang Berlandaskan  pada  Ajaran  Agama  Islam  dan  Norma-Norma  Sosial  Masyarakat Kota  Tasikmalaya:”Mendorong  Pemerintah  Melakukan  Pengawasan  dan Pembatalan  terhadap  Peraturan  Daerah yang  Diskriminatif  terhadap Perempuan”. https://www.institutperempuan.or.id .  Diakses  tanggal  18  Juni 2019.
Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Lester,  J.P.  dan  Joseph,  S.J.R.  2000.  Public  Policy  :  An  Evolution  Approach.
Wadsworth.
Nasir,  Nurlatipah.  2015.  Kyai  dan  Islam  dalam  Mempengaruhi  Perilaku  Memilih
Masyarakat Kota Tasikmalaya. Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015.
( https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/826/795 )
Nazir, M. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Bogor. 2011
Nurrohman,  Taufik.  2018.  Gerakan  Penegakan  Syariat  Islam  di  Kota  Tasikmalaya.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
( https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article ).
Rusli, H. B. (2013). Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif.
Abstrak.
Suryarandika, Rizki. 2017. Menata Nilai Masyarakat Religius Ala Kota Santri.
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/17/04/03/ontwfn396-menata-nilai-masyarakat-religius-ala-kota-santri . Diakses tanggal 20 Juni 2019.
Wahab,  Abdul  Solichin.  2008.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik . Malang  :
Universitas Muhammadiyah Malang.
Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2009  tentang  pembangunan  tata  nilai  masyarakat yang  berlandaskan  ajaran  agama  islam  dan  norma-norma  masyarakat  Kota Tasikmalaya.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014.