## MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

## Dewi Nurapiah
Prodi Ekonomi Syariah STIE Syariah Indonesia Purwakarta Jl. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat INDONESIA
nurapiahdewi@gmail.com
Intisari — Manajemen risiko operasional  merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal  yang  kurang  memadai,  kegagalan  proses  internal,  kesalahan  manusia,  kegagalan  sistem, dan/atau  adanya  kejadian  kejadian  eksternal  yang  memengaruhi  operasional  bank.  Manajemen Risiko  Operasional  untuk  meminimalkan  kemungkinan  dampak  negatif  dari  tidak  berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya, bank syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi  kinerja  operasinya,  termasuk  risiko  kerugian  yang  terjadi  dari  ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, SDI, dan sistem dari kejadian eksternal.
Kata kunci — Risiko Operasional, Manajemen Risiko Operasional.
Abstract — Operational risk management is a risk of loss caused by inadequate internal processes, internal  process  failures,  human  errors,  system  failures,  and  /  or  external  events  that  affect  the bank's operations. Operational Risk Management to minimize the possible negative impacts of non- functioning internal  processes, human errors,  system failures, and /  or external  events. To achieve its operational goals, Islamic banks must consider operational risks that can affect the performance of  their  operations,  including  the  risk  of  losses  that  arise  from  inadequate  or  failed  internal processes, SDIs, and systems from external events.
Keywords - Operational Risk, Operational Risk Management.

## I. PENDAHULUAN
Manajemen  risiko  adalah  pelaksanaan  fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko  yang  dihadapi  oleh  organisasi,  perusahaan, keluarga,  dan  masyarakat.  Jadi  mencakup  kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyususun, memimpin/mengkoordinir  dan  mengawasi  program penanggulangan  risiko.  Manajemen  risiko  adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki  organisasi  untuk  mengelola,  memonitor dan  mengendalikan  risiko  yang  mungkin  muncul. Sistem manajemen risiko tidak hanya mengidentifikasi  tapi  juga  harus  menghitung  risiko dan  pengaruhnya  terhadap  proyek,  hasilnya  adalah apakah risiko itu dapat diterima atau tidak. 1
Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya  akibat  buruk  (kerugian)  yang  tidak diinginkan,  atau  tidak  terduga.  Dengan  kata  lain “kemungkinan”  itu  sudah  menunjukkan  adanya ketidakpastian.  Ketidakpastian  itu  merupakan
1 Viethzal Rivai, dan Rifki Ismal, “ Islamic Risk Management for Islamic Bank”, (Jakarta : Gramedia, 2013), 19.
kondisi  yang  menyebabkan  tumbuhnya  risiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, yaitu:
a. jarak  waktu  dimulai  perencanaan  atas  kegiatan sampai  kegiatan  itu  berakhir.  Makin  panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya b. keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan, c. keterbatasan pengetahuan atau
keterampilan/teknik pengambilan keputusan, dan sebagainya 2
Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang  bagaimana  suatu  organisasi  menerapkan ukuran  dalam  memetakan  berbagai  permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan  manajemen  secara  komprehensif  dan sistematis. 3
2 Herman Darmawi, " Manajemen Risiko ", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 21.
3 Fachmi Basyaib “ Manajemen Risiko ”, ( Jakarta : PT.Grasindo, 2007), 1.
Perusahaan  perlu  mengantisipasi  adanya  risiko operasional yaitu, risiko proses, risiko sumber daya manusia,  risiko  sistem,  dan  eksternal.  Tujuan perusahaan  melakukan  proses  manajemen  risiko agar perusahaan semakin sadar dan siap untuk  me- nghadapi  kemungkinan  terjadinnya  risiko.  Risiko operasional  merupakan  risiko  yang  umumnya bersumber  dari  masalah  internal  perusahaan,  risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem control manajemen (management  control  system) yang dilakukan  oleh  pihak  internal  perusahaan.  Risiko dikaitkan  dengan  kemungkinan  kejadian  atau keadaan  yang dapat mengancam  pencapaian tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Oleh sebab itu risiko perlu  diantisipasi  karena  risiko  mengandung  biaya yang  tidak  sedikit.  Upaya  yang  dilakukan perusahaan  untuk  menghindari  adanya  risiko  yang terjadi  yaitu, perlu melakukan pengukuran, analisis dan  pengendalian  agar  risiko  dalam  perusahaan dapat dihindari.

## II. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA PENGERTIAN RISIKO OPERASIONAL
Manajemen  risiko  operasional  merupakan  risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang  memadai,  kegagalan  proses  internal, kesalahan  manusia,  kegagalan  sistem,  dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang memengaruhi  operasional  bank.  Oleh  karena  itu, pengendalian  harus  menyediakan  keyakinan  yang memadai dan sehat dalam operasi dan menghasilkan  pelaporan  yang  dapat  dipercaya. Sumber-sumber  risiko  tersebut  dapat  menyebabkan kejadian-kejadian  yang  berdampak  negatif  pada operasional  bank  sehingga  kemunculan  dari  jenis- jenis  kejadian  risiko  operasional  merupakan  salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional. Adapun jenis-jenis  kejadian  risiko  operasional  dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti internal Fraud , eksternal Fraud , praktik ketenagakerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah,  produk,  serta  praktik  bisnis,  kerusakan aset fisik,  gangguan aktivitas bisnis, dan kegagalan sistem, dan kesalahan proses serta eksekusi. Risiko operasional  merupakan  risiko  yang  memengaruhi semua  kegiatan  usaha  karena  merupakan  suatu  hal yang  inheren  dalam  pelaksanaan  suatu  proses  atau aktivitas operasional 4 .
4 Bambang  Rianto  Rustam,  “ Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di Indonesia ”, (jakarta : Salemba Empat, 2013), 175.
Manajemen
Risiko
Operasional untuk meminimalkan  kemungkinan  dampak  negatif  dari tidak  berfungsinya  proses  internal,  kesalahan manusia,  kegagalan  sistem,  dan/atau  kejadian- kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya, bank syariah harus mempertimbangkan risiko  operasional  yang  bisa mempengaruhi kinerja operasinya,  termasuk  risiko  kerugian  yang  terjadi dari  ketidakcukupan  atau  proses  internal  yang gagal, SDI, dan sistem dari kejadian eksternal. 5 Di  simpulkan  bahwa  risiko  operasional  adalah potensi  menyimpangan  dari  hasil  yang  diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem sumber daya manusia,  proses  internal  dan  faktor  eksternal lainnya sehingga dalam menghadapi risiko tersebut cara  yang  dilakukan  perusahaan  yaitu,  pemahaman tentang  risiko,  pengukuran,  pemantauan  dan  pe- ngendaliannya  agar  mengurangi  suatu  risiko  yang besar.

## III. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA RISIKO INHEREN OPERASIONAL
Risiko  inheren  merupakan  risiko  yang  melekat pada  kegiatan  bank  syariah,  baik  yang  dapat  di kuantifikasikan maupun yang tidak yang berpotensi mempengaruhi  posisi  keuangan  bank  berikut indikator penting risiko opeasional 1. Karakteistik dan kompleksitas bisnis Indikatornya meliputi:
a. Skala usaha dan struktur organisasi bank
b. Kompleksitas  proses  bisnis  dsn  keragaman produk jasa
c. outscoursing
Di simpulkan bahwa tingginya bisnis dan tingkat keragaman  produk  bank  akan  menimbulkan kerumitan  dan  variasi  proses  kerja  baik  secara manual maupun otomasi.
2. Sumber daya insani Indikatornya meliputi : a. Penerapan sumber daya insani
b. Kegagalan karena faktor manusia
Dapat  di  simpulkn  manajemen  sumber  daya insani  yang  tidak  efektif  dapat  menimbulkan gangguan atau kerugian operasional di dalam suatu bank.
3. Teknologi informasi (TI) dan instruktur pendukung
Indikatornya meliputi :
5 Wiwik  Kartika  Sari,  “ Manajemen  Risiko  Operasional ”,  di  kutip  dari website, (https://wiwiek-kartikasari.blogspot.com /2016/12/ risiko- operasional.html), pada tanggal 28 Januari 2019.
a. Kompleksias TI
b. Petubahan sistem TI
c. Sistem maturitas TI
d. Kegagalan sistem TI
e. Keandalan infrastruktur pendukung
Dapat  di  simpulkan  bahwa  teknologi  informasi yang  tidak  memadai  atau  tidak  efektif  dapat menyebabkan  timbulnya  kerugian  yang  pada  suatu bank.
4. Fraud Indikatornya meliputi : a. Fraud internal b. Fraud eksternal
Dari hal ini dapat di simpulkan bahwa penilaian Fraud ini  dilakukan  terhadap  frekuensi  yang  telah terjadi  pada  periode  penilaian  yang  sebelumnya, termasuk  potensi Fraud yang  timbul  dari kelemahan aspek bisnis 5. Kejadian eksternal. Indikatornya :
Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang  berdampak  terhadap  kegiatan  operasional bank. 6
Di  simpulkan  bahwa  dari  kejadian  ekternal  ini kejadian  yang  di  dalam  nya  seperti  kejadian terorisme,  kriminalitas  dan  bencana  alam  lokasi serta kondisi geografis suatu bank.

## IV. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA PRINSIP IFSB
Prinsip-prinsip islamic  financial  services  board (IFSB)
1. Pertimbangan operasional
Bank  syariah  harus  memiliki  kerangka  yang komprehensif  dan  sehat  untuk  mengembangkan dan mengimplementasikan lingkungan pengendalian  yang  pruden  untuk  manajemen risiko  operasional  yang  kian  meningkat  saat  ini dari  aktivitasnya.  Kerangka  kerja  tersebut  harus secara konsisten diimplementasikan di organisasi bank dan dipahami oleh seluruh staf. Bank harus melakukan  pengkajian  Ulang  Secara  periodik untuk mendeteksi defisiensi operasional. Pengkajian  ulang  dan  evaluasi  pengendalian internal  termasuk  audit  dan  penilaian  auditor internal dan eksternal. 7
Disimpulksan bahwa bank harung konferhensif dalam dalam mengimplementasikan lingkungan bank yang kian banyak terjadi risiko.
6 Bambang, Manajemem Risiko Perbankan Syariah di Indonesia , 176.
7 Bambang, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, 177.
2. Risiko ketidakpatuhan syariah
Bank  syariah  harus  memiliki  sistem  dan pengendalian  termasuk  DPS  untuk  memastikan kepatuhan  pada  aturan  dan  prinsip  syariah. Prinsip  IFSB  ini  masih  mengklasifikasikan  ini sebagai  risiko  operasional  yang  pembahasannya dibahas  di  bagian  ini.  Bank  syariah  harus memastikan  bahwa  mereka  patuhdengan  aturan dan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh badan  yang  relevan  dalam  yurisdiksi  di  mana mereka beroperasi pada produk dan aktivitasnya. Artinya,  kepatuhan  syariah  dipertimbangkan diambil  dari  rekening  ketika  bank  menerima deposit dan dana investasi, melayani pembiayaan serta melaksanakan servis dari nasabahnya.
Bank syariah harus memastikan dokumentasi kontrak  sesuai  dengan  aturan  syariah  kaitannya dengan  pembentukan,  penghentian,  dan  elemen yang  memungkinkan  memengaruhi  kinerja kontrak  seperti Fraud ,  kekeliruan,  paksaan, tekanan,  atau  hak,  dan  kewajiban  lainnya.  Bank syariah  harus  melakukan  kaji  ulang  kepatuhan syariah  sekali  dalam  setahun,  ditampilkan dengan pemisahan pengendalian syariah sebagai fungsi  bagian  audit  eksternal  dan  internal  yang membutuhkan  pengetahuan  dan  keahliannya. Tujuan ini diperlukan untuk  memastikan hal  hal sebagai berikut :
a. Sifat  dari  pembiayaan  bank  dan  ekuitas investasi.
b. Operasi  yang  dieksekusi  aplikatif  dengan aturan  syariah,  tujuan,  dan  prosedur  yang disetujui DPS.
Bank  syariah  harus  melacak  pendapatan yang  tidak  diakui  timbul  dari  ketidakpatuhan syariah  dan  melacak  kemungkinan  kasus  serupa yang timbul pada kemudian hari. 8 Di simpulkan dalam  potensial  ketidakpatuhan syariah itu bank juga  harus  mengkaji  ketidak  patuhan  syariah yang ada dalam bank tersebut.
3. Risiko fidusia
Bank  syariah  harus  memiliki  mekanisme yang  tepat  untuk  melindungi  kepentingan seluruh  penyedia  dana.  Di  mana  pemilik  dana mencampur dana dengan dana sendiri bank, bank syariah  harus  memastikan  bahwa  dasar  aset, pendapatan,  beban,  dan  alokasi  laba  dibentuk, diaplikasikan,  dan  dilaporkan  secara  konsisten sebagai  tanggung  jawab  bank  syariah  sebagai penerima.  Bank  syariah  harus  membentuk  dan mengimplementasikan  kebijakan  yang  formal
8 Bambang, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, 178.
dan  jelas  untuk  menghadapi  perbedaan  dan potensi konflik dari beragam perbedaan rekening investasi. Kebijakan terkait dengan pemeliharaan kepentingan  pemilik  rekening  meliputi  hal-hal sebagai berikut:
a. Identifikasi aktivitas investasi yang memberikan kontribusi ke kembalian investasi dan mengambil langkah yang masuk akal  dalam  kegiatan  yang  terkait  dengan kewajiban fidusia bank untuk memperlakukan seluruh  dananya  secara  tepat  sesuai  dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian investasinya.
b. Alokasi  aset  dan  laba  dari  bank  dan pemegang  rekening  harus  dikelola  dan diaplikasikan  secara  tepat  selama  periode investasi yang berbeda.
c. Penetapan  cadangan  yang  tepat  di  level  yang tidak  diskriminasi  melawan  hak  untuk kembalian lebih baik dari pemegang rekening yang ada.
d. Keterbatasan  transmisi  risiko  sekarang  dan rekening investasi.
Di simpulkan bank syariah harus bertanggung    jawab  atas  semua  kepentingan nasabah  dan  bank  harus  mengimplementasikan kebijakan  untuk  nasabahnya,  menampilkan informasi secara tepat untuk pemegang rekening dan  pasar  untuk  menyediakan  dasar  yang  dapat dipercaya untuk menilai profil risiko dan kinerja investasi.
4. Rekening investasi terbatas .
Bank  syariah  harus  memelihara  rekening terbatas  untuk  operasional  bank  dan  pemegang rekening  serta  memastikan  pemeliharan  data yang  tepat  untuk  pencatatan  transaksi  dan investasi.  Untuk  mengompensasi  kekurangan pada  kemudian  hari  dalam  kembalian  bagi pemegang  rekening  dalam  hal  kehilangan  yang berulang,  bank  harus  memisahkan  cadangan terkait dengan kelas rekening dari risiko. Metode pembentukan  dan  penggunaan  cadangan  harus didokumentasikan termasuk dasar untuk penentuan  transfer  cadangan  masuk  dan  keluar, maksimum  batasan  dan  cadangan  spesifik berikut penggunaannya.
Ketika bank syariah menghimpun dana untuk tujuan  investasi  spesifik,  bank  syariah  harus memastikan  pemegang  rekening  memenuhi qualifikasi yang  konsisten  dengan  skala, timeframe,  dan  level  risiko  dari  kesempatan investasi. Kualifikasi ini termasuk level investasi minimum. Bank syariah harus memiliki prosedur
dan  pengendalian  untuk  memastikan  kecukupan informasi  yang  diberikan  terhadap  investasi  dan aturan  kualifikasi  otoritas  yang  relevan  dan sesuai,  khususnya  ketika  kesempatan  marketing dan investasi kepada investor potensial. 9
Dapat di simpulkan  adanya rekening investasi  terbatas  ini  sangat  menguntungan  bagi pemilik  karena  hal  ini  juga  dapat  mengurangi adanya risiko.

## V. TELAAH/KRITIK TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

## A. Sistem Pengendalian Internal
Bank  syariah  melakukan  penerapan  manajemen risiko  melalui  pelaksanaan  sistem  pengendalian internal  untuk  risiko  operasional  dan  memiliki sistem  rotasi  rutin  untuk  menghindari  potensi self- dealing ,  persekongkolan,  atau  penyembunyian suatu  dokumentasi  atau  transaksi  yang  tidak wajar. 10

## B. Strategi Anti- Fraud
Ancaman Fraud bisa  meruntuhkan  reputasi perusahan termasuk perbankan syariah. Hasil survei Association  of  Certified  Fraud  Examiner (ACPE) menunjukkan  bahwa  terjadi  5-7%  revenue  lost setiap  tahun  akibat Fraud .  Tidak  salah  BI  telah menegaskan  penanganan  risiko  strategi  anti- Fraud dalam  SE  Bl  Nomor  13/28/  DPNP  tanggal  9 Desember  2011  perihal  Penerapan  Strategi  Anti- Fraud bagi  Bank  Umum.  Beleid  ini  diterbitkan dalam  rangka  mencegah  terjadinya  kasus  kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya Fraud yang  dapat  merugikan  nasabah atau bank, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian  internal,  sebagai  upaya  meminimal- kan  risiko Fraud dengan  cara  menerapkan  strategi anti Fraud .
Selama  ini,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  pelaksanaan  pencegahan Fraud telah dilaksanakan  bank,  antara  lain  melalui  penerapan manajemen  risiko,  khususnya  sistem  pengendalian internal,  dan  pelaksanaan  tata  kelola  yang  baik. Namun  demikian,  agar  penerapannya  menjadi efektif  masih  diperlukan  upaya  peningkatan  agar pencegahan Fraud tersebut  benar-benar  menjadi fokus  perhatian  dan  budaya  di  bank  pada  seluruh aspek  organisasi,  baik  oleh  manajemen  maupun
9 Bambang, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia , 179.
10 Bambang, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia , 187.
karyawan.  Efektivitas  pengendalian Fraud dalam bisnis  proses  merupakan  tanggung  jawab  pihak manajemen  sehingga  diperlukan  pemahaman  yang tepat  dan  menyeluruh  tentang Fraud oleh manajemen  agar  dapat  memberikan  arahan  dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko Fraud pada  bank.  Strategi  anti Fraud merupakan wujud komitmen manajemen bank dalam mengendalikan Fraud yang  diterapkan  dalam bentuk  sistem  pengendalian Fraud .  Strategi  ini menuntut  manajemen  untuk  mengerahkan  sumber daya  agar  sistem  pengendalian Fraud dapat diimplementasikan
secara
efektif dan berkesinambungan. 11
Di  simpulkan  adanya  strategi  anti-Fraud  dalam suatu  bank  ini  sangat  penting  karena  dapat mengurangi kerugian-kerugian yang ada pada bank, nasabah, dan pihak lain.
Strategi anti Fraud yang disusun secara komprehensif-integralistik  dan  diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud diterapkan dengan menggunakan perangkat perangkat  yang  merupakan  penjabaran  dari  empat pilar  yang  saling  berkaitan  seperti  diilustrasikan pada 1. Pencegahan Pilar  pencegahan  memuat  perangkat-perangkat yang  ditujukan  untuk  mengurangi  potensi terjadinya Fraud ,  yang  setidaknya  mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Anti- Fraud awareness Anti Fraud awareness (kesadaran  anti Fraud ) adalah upaya untuk  menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan Fraud oleh seluruh  pihak  terkait.  Melalui  kepemimpinan yang  baik  didukung  dengan  kesadaran  anti- Fraud yang  tinggi  diharapkan  tumbuh kepedulian  semua  unsur  di  bank  terhadap pengendalian Fraud .  Moral  dan  kesadaran dari  pemimpin/atasan  terhadap  anti- Fraud harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan  yang  ditetapkannya.  Upaya  untuk menumbuhkan kesadaran anti- Fraud
dilakukan melalui hal-hal berikut ini.
1) Penyusunan  dan  sosialisasi  pernyataan anti- Fraud .  Contohnya  kebijakan zero tolerance terhadap Fraud .
2) Program employee  awareness (kesadaran karyawan).  Contohnya  penyelenggaraan seminar  atau  diskusi  terkait  anti- Fraud ,
11 Bambang, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia , 188.
training, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap
bentuk-bentuk
Fraud ,  transparansi  hasil  investigasi,  dan tindak lanjut terhadap Fraud yang dilakukan secara berkesinambungan.
3) Program customer  awareness (kesadaran nasabah).  Contohnya,  pembuatan  brosur anti- Fraud , baik penjelasan tertulis maupun  melalui  sarana  lainnya  untuk meningkatkan kepedulian dan
kewaspadaan  nasabah/  deposan  terhadap kemungkinan terjadinya Fraud . b. Identifikasi kerawanan
Identifikasi  kerawanan  merupakan  proses manajemen  risiko  untuk  mengidentifikasi, menganalisis,  dan  menilai  potensi  risiko terjadinya Fraud . Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan  untuk  mengidentifikasi  risiko terjadinya Fraud yang  melekat  pada  setiap aktivitas  yang  berpotensi  merugikan.  bank. Bank  syariah  wajib  melakukan  identifikasi kerawanan  pada  setiap  aktivitas.  Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan  kepada  para  pemangku kepentingan dan selalu dimutakhirkan terutama  terhadap  aktivitas  yang  dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya Fraud . 12 c. Know your employee (KYE)
Sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya Fraud ,  kebijakan  KYE  merupakan  upaya pengendalian  dari  aspek  SDM.  Kebijakan KYE yang dimiliki bank syariah setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.
1) Sistem  dan  prosedur  rekrutmen  yang efektif.  Melalui  sistem  ini  diharapkan dapat  diperoleh  gambaran  mengenai rekam jejak calon karyawan (preemployee screening) secara lengkap dan akurat. 2) Sistem seleksiyang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risikos serta ditetapkan secara objektif dan
transparan.  Sistem  tersebut  harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun  mutasi,  termasuk  penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap Fraud .
3) Kebijakan “mengenali karyawan”
(know  your  employee-KYE )  antara  lain
12 Bambang, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, 191.
mencakup pengenalan dan pemantauan karakter,  perilaku,  dan  gaya  hidu karyawan. 13
Dapat  di  simpulkan  bahwa  sebuah  pencegahan pada Fraud sangat  penting  karena  jika  sebuah perusahaan  atau  suatu  bank  tidak  memiliki pencegahan maka akan berdampak pada risiko yang sangat inggi.
2. Deteksi
Pilar  deteksi  memuat  perangkat-perangkat  yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan menemukan  kejadian Fraud ,  yang  setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Kebijakan dan mekanisme whistleblowing
Kebijakan  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan efektivitas  penerapan  sistem  pengendalian Fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan  dari  pengaduan.  Kebijakan whistleblowing harus dirumuskan secara jelas, mudah
dimengerti, dan dapat
diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai  dan  pejabat  bank  untuk  melaporkan Fraud yang  terjadi.  Untuk  meningkatkan efektivitas
penerapan
kebijakan whistleblowing , kebijakan tersebut setidaknya mencakup Perlindungan kepada
whistleblower.
Bank syariah harus memiliki komitmen untuk memberikan  dukungan  dan  perlindungan kepada  setiap  pelapor Fraud serta  menjamin kerahasiaan  identitas  pelapor Fraud dan laporan Fraud yang disampaikan.
Regulasi  yang  terkait  dengan  pengaduan Fraud Bank syariah perlu menyusun ketentuan  internal.  terkait  pengaduan Fraud dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sistem pelaporan  dan  mekanisme  tindak  lanjut laporan Fraud Bank  syariah  perlu  menyusun sistem  pelaporan Fraud yang  efektif  yang memuat  kejelasan  proses  pelaporan,  antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk
menangani pelaporan. Sistem pelaporan harus didukung dengan
adanya kejelasan mekanisme  tindak  lanjut  terhadap  kejadian Fraud yang  dilaporkan.  Kebijakan  tersebut wajib  ditransparankan  dan  diterapkan  secara konsisten  agar  dapat  menimbulkan  kepe-
13 Nidya  Asharia,  “ Manajemen  Risiko  Operasional”, di  akses  dari website (https:  //id.scribd.com/presentation/391715465/  Manajemen-Risiko- Operasional-pptx), pada tanggal  27 Januari 2019.
rcayaan  seluruh  karyawan  bank  terhadap keandalan dan kerahasiaan mekanisme whistleblowing.
b. Surprise audit
Kebijakan  dan  mekanisme  surprise  audit (audit  dadakan)  perlu  dilakukan  terutama pada  unit  bisnis  yang  berisiko  tinggi  atau rawan terhadap terjadinya Fraud . Pelaksanaan audit dadakan dapat meningkatkan  kewaspadaan  karyawan  dalam melaksanakan tugasnya.
c. Surveillance system
Surveillance  system (sistem  pengawasan) merupakan  suatu  tindakan  pengujian  atau pemeriksaan  yang  dilakukan  tanpa  diketahui atau  disadari  oleh  pihak  yang  diuji  atau diperiksa  dalam  rangka  memantau  dan menguji  efektivitas  kebijakan  anti Fraud . Sistem  pengawasan  dapat  dilakukan  oleh pihak  independen  dan/atau  pihak  internal bank. 14 Dapat di simpulkan hal ini juga sangat penting  karena  untuk  mengurangi  risiko operasional yang ada.
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi
Pilar  investigasi,  pelaporan,  dan  sanksi  memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali  informasi  sistem  pelaporan  termasuk pengenaan  sanksi  atas  kejadian Fraud ,  yang setidaknya mencakup hal-hal sebagai Investigasi dilakukan  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti yang  terkait  dengan  kejadian  yang  patut  diduga merupakan tindakan Fraud . Investigasi
merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian Fraud yang  memberikan  pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan Fraud yang  terdeteksi  akan  selalu diproses  sesuai  standar  investigasi  yang  berlaku dan  pelakunya  akan  diproses  sesuai  ketentuan yang  berlaku.  Standar  investigasi  yang  dimiliki bank setidaknya mencakup:
a. penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan
memperhatikan independensi  dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
b. mekanisme  pelaksanaan  investigasi  dalam rangka  menindaklanjuti  hasil  deteksi  dengan tetap  menjaga  kerahasiaan  informasi  yang diperoleh.
1) Pelaporan  Bank  syariah  wajib  memiliki mekanisme  pelaporan  yang  efektif  atas pelaksanaan  investigasi  dan  kejadian
14 Bambang, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia , 192.
Fraud yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut.
2) mencakup pelaporan secara internal kepada  pihak  manajemen  bank  maupun kepada BI.
3) Pengenaan sanksi
4) Bank  syariah  wajib  memiliki  kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang
5) Efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi  agar  menimbulkan  efek  jera bagi  para  pelaku Fraud .  Kebijakan  ini setidaknya memuat hal-hal berikut.
a) Mekanisme pengenaan sanksi.
b) Pihak  yang  berwenang  mengenakan sanksi.  Kebijakan  pengenaan  sanksi harus  diterapkan  secara  transparan  dan konsisten. 15
Di  simpulkan  bahwa  pada  sebuah  perusahaan atau  bankk  yang  terkena Fraud harus  melakukan pelaporan, dan investigasi yang sangat kuat. 4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut Pilar  pemantauan,  evaluasi,  dan  tindak  lanjut memuat  perangkat  perangkat  yang  ditujukan untuk  memantau  dan  mengevaluasi  kejadian Fraud serta  tindak  lanjut  yang  diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, setidaknya mencakup hal hal sebagai berikut:
a. Pemantauan Salah  satu  langkah  penting  dalam  meng- implementasikan  sistem  pengendalian Fraud adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan  terhadap  kejadian  kejadian Fraud , baik  sesuai  ketentuan  internal  bank  maupun sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan perundang undangan yang berlaku.
b. Evaluasi
Untuk  mendukung  pelaksanaan  evaluasi, bank  syariah  perlu  memelihara  data  kejadian Fraud (Fraud  profiling). Data  kejadian tersebut  dapat  digunakan  sebagai  alat  bantu evaluasi.  Berdasarkan  data  kejadian Fraud dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan  dan  penyebab  terjadinya Fraud serta  ditentukan  langkah  langkah  perbaikan yang  diperlukan,  termasuk  memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh  terhadap  sistem  pengendalian Fraud perlu dilakukan secara berkala.
c. Tindak lanjut Bank  syariah  wajib  memiliki  mekanisme tindak  lanjut  berdasarkan  hasil  evaluasi  atas
15 Bambang, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, 193.
kejadian Fraud untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem  pengendalian  internal  agar  dapat mencegah  terulangnya  kembali Fraud karena kelemahan yang serupa.
VI. KESIMPULAN
Manajemen  risiko  adalah  pelaksanaan  fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko  yang  dihadapi  oleh  organisasi,  perusahaan, keluarga,  dan  masyarakat.  Manajemen  risiko operasional  merupakan  risiko  kerugian  yang diakibatkan  oleh  proses  internal  yang  kurang memadai,  kegagalan  proses  internal,  kesalahan manusia,  kegagalan  sistem,  dan/atau  adanya kejadian  kejadian  eksternal  yang  memengaruhi operasional bank.
Risiko  inheren  merupakan  risiko  yang  melekat pada  kegiatan  bank  syariah,  baik  yang  dapat  di kuantifikasikan maupun yang tidak yang berpotensi mempengaruhi  posisi  keuangan  bank  berikut  ada beberapa  faktor  pada  risiko  inheren  dalam  risiko operasional
a. Karakteistik dan kompleksitas bisnis.
b. Sumber daya insani.
c. Teknologi  informasi (TI)  dan  instruktur pendukung.
d. Fraud .
e. Kejadian eksternal.
Dalam islamic  financial  services  board (IFSB) memiliki beberapa prinsip seperti pada pertimbangan  operasional,  risiko  ketidakpatuhan syariah,  risiko  firdusia,  dan  rekening  investasi terbatas.
Dalam  sistem  pengendalian  internal  Bank syariah  melakukan  penerapan  manajemen  risiko melalui  pelaksanaan  sistem  pengendalian  internal untuk risiko operasional dan memiliki sistem rotasi rutin  untuk  menghindari  potensi  self-dealing, persekongkolan, atau penyembunyian suatu dokumentasi  atau  transaksi  yang  tidak  wajar.  Di dalam  sistem  ini  juga  adan  strategi  anti- Fraud , pengertian Fraud sendiri adalah tindaka menyimpang  atau  pembiaran  yang  sengaja  di lakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi  bank,  nasabah,  atau  pihak  lain  yang terjadi  di  lingkungan  bank,  sehingga  mengakibatka pihak  bank,  nasabah,  atau  pihak  lain  menderita kerugian.  Dalam  strategi  anti- Fraud memiliki  4 strategi  antara  lain  seperti  pencegahan,  deteksi, investigasi,  pelaporan,  dan  sanksi,  dan  pemantauan evaluasi juga tindak lanjut.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Dengan  terselesaikannya  Karya  Ilmiah  ini, penulis  mengucapkan  terimakasih  yang  sedalam- dalamnya kepada :
1. Allah  SWT  atas  limpahan  karunia  dan hidayahnya. Penulis dapat menggunakan penelitian dan karya tulis.
2. Dosen  pengampu  atas  bimbingan,  arahan  dan koreksinya  selama  penyusunan  dan  diskusi karya tulis.
3. Kedua  orang  tua  yang  telah  mendoakan  dan mendukung    saya  dalam    mengerjakan  karya tulis ini.
4. Kepada  keluarga  dan  saudara  yang  telah menyemangati  dan  mendukung  selama  penulis mengerjakan karya tulis.
5. Rekan  mahasiswa  perbakan  syariah  atas kerjasamanya  dan  dukuanganya  selama  penulis mengerjakan karya tulis ini.

## R EFERENSI
[1] Rivai  Viethzal  ,  dan  Rifki  Ismal,  Islamic  Risk Management  for  Islamic  Bank,  Jakarta, gramedia, 2013.
[2] Darmawi  Herman  Manajemen  Risiko.  akarta, Bumi Aksara 2006.
[3] Rianto  Rustam  Bambang,  manajemen  risiko perbankan  syariah  di  indonesia.  Jakarta, Salemba Empat, 2013.
[4] Sari Kartika Wiwik, https://wiwiek- kartikasari.blogspot.com /2016/12/risiko- operasional.html.
[5] Asharia Nidya, https://id.scribd.com/presentation/391715465/ Manajemen-Risiko-Operasional-pptx..
[6] Basyaib  Fachmi,  Manajemen  Risiko.    Jakarta. PT Grasindo, 2007.