KESESUAIAN FATWA DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA
(STUDI KASUS DI BMT HIRA CABANG TANON)
Roifatus Syauqoti 1 Email-roifatussyauqi@gmail.com
Mohammad Ghozali 2
Email-mohammadghozali@unida.gontor.ac.id

## Abstrak
Kesibukan dan kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah membuat masyarakat  mencari  alternatif  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  BMT Hira adalah salah satu alternatif yang dipilih masyarakat Sragen untuk memberikan  pembiayaan  atas  kebutuhannya.  Salah  satu  produk  yang ditawarkan  BMT  Hira  yaitu Ijarah Multijasa. Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa. Dimanakan Multijasa karena jasa yang menjadi objek sewa bermacam- macam Namun, jasa yang ada di BMT baru meliputi jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan,
pernikahan, kepariwisataan dan ketenagakerjaan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang bersifat  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  yang digunakan  adalah  analisis  kualitatif  dengan  metode  berfikir  deduktif, yaitu peneliti menganalisis dari yang umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi akad Ijarah Multijasa di BMT Hira dengan menggunakan 2 cara. Cara yang  pertama  yaitu  dengan  2  akad Ijarah dan  cara  yang  kedua  adalah dengan  akad Ijarah yang  didahului  oleh  akad  wakalah. Cara  kedua
1 Mahasiswi Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor,
2 Dosen Senior Fakultas Syariah dan Pasca Sarjana Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor,
inilah  yang  kurang sesuai  dengan  Fatwa  DSN/MUI  No.44/DSN- MUI/VIII/2004  tentang Multijasa.  Karena  Fatwa  DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004  menyatakan  bahwa Multijasa hukumnya jaiz, dengan akad Ijarah atau Kafalah. Kedua akad tersebut merupakan asas dari Multijasa, jika ada akad tambahan maka tidak sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.
Kata Kunci: Ijarah, Multijasa, DSN-MUI

## PENDAHULUAN
Selaras  dengan  perkembangan  zaman,  maka  kebutuhan  dan kesibukan  masyarakat juga  terus  bertambah.  Pertambahan  kebutuhan masyarakat terkendala  pada  kesibukan  dan  ketidakmampuan  dalam memenuhi  kebutuhan  secara  tunai  maka  masyarakat  membutuhkan alternatif untuk membantunya dalam pemenuhan kebutuhan. 3
Bersamaan  dengan  lahirnya  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat, muncullah  lembaga-lembaga  keuangan  yang  menjadi  alternatif  dalam pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Salat  satunya  adalah  Baitul  Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan salah satu jenis Lembaga Keuangan Syariah  non  bank  yang  bergerak  dalam  skala  mikro  sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam, selain itu BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bidang keuangan. 4
Salah  satu  BMT  yang  memiliki  peran  dan  berpengaruh  dalam masyarakat  yaitu  BMT  Hira  (Harapan  Insan  Mandiri)  di  kota  Sragen. Dikatakan  berperan  dan  berpengaruh  karena  BMT  Hira  adalah  BMT terbesar  di  kota  Sragen  dan  memiliki  13  kantor  cabang.  BMT  Hira menawarkan  banyak  produk  dalam  pendanaan  dan  pembiayaan. Pembiayaan yang ada di BMT Hira meliputi Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah  Bit  Tamlik  dan Ijarah Multijasa.  Dalam Ijarah Multijasa BMT Hira memenuhi kebutuhan masyarakat atas jasa
3 ‘Alauddin Za’tari, Al-Khidmah Al-Mashrafiyyah , Cetakan I, (Damaskus: Dar el-Kalam Attayyib, 2002, Hal. 217
4 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern , (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hal. 15
dalam  bidang  kependidikan,  kesehatan,  kepariwisataan,  wedding organizer dan ketenaga kerjaan. 5
Pembiayaan Multijasa berasaskan  pada  fatwa  DSN-MUI  No. 44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang Multijasa. Fatwa  ini menyebutkan bahwa Multijasa hukumnya jaiz dengan akad Ijarah atau kafalah. Dalam aplikasinya BMT lebih menggunakan akad Ijarah daripada akad kafalah sebagai asas dari Multijasa, maka dari itu akad ini dikenal sebagai akad Ijarah Multijasa.  Akan  tetapi  mayoritas  BMT  dalam  mengaplikasikan Multijasa menggunakan  akad Ijarah namun  didahului  oleh  akad wakalah.  Dimana  BMT  mewakilkan  penyewaan  dan  pembayaran  jasa kepada anggota. Perwakilan inilah yang menyalahi ketentuan fatwa atau tidak sesuai dengan fatwa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang  bersifat penelitian  kualitatif  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  yang  digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu peneliti menganalisis  dari  yang  umum  ke  khusus  sehingga  dapat  diambil kesimpulan.

## IJARAH
Ijarah menurut bahasa berasal dari kata ajara-ya’jiru yang berarti mengganjar, 6 makna lainnya yaitu sewa. 7 Ijarah menurut Hanafi adalah akad yang meliputi perpindahan manfaat atas suatu barang. 8 Sedangkan
5 Brosur Produk BMT Hira
6 Louis  Ma’luf, Munjid  fil  Lughoh  wal  ‘A’lam ,  (Beirut:  Dar  Al-Masyriq,
1956), Hal. 4
7 Nazih  Hammad, Mu’jam  Al-Musthalahaat  Al-Maaliyah  wal Iqtishadiyyah  fi  Lughoti  Al-Fuqaha ,  Cetakan  I,  (Jeddah:  Dar  Al- Basyiir,  2008)
Hal. 20
8 Imam  ‘Alauddin  Abi  Bakar  bin  Mas’ud  Al-Kasaani  Al-Hanafi, Badai’
Ash-Shanai’ fi Tartibi Asy-Syarai’ , Cetakan II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi), Juz
4, Hal. 175
menurut Maliki Ijarah adalah jual beli manfaat dengan imbalan. 9 Ijarah menurut  Syafi’i  adalah  akad  atas  suatu  manfaat  yang  diketahui dan diperbolehkan  dengan  imbalan  yang  diketahui  pula. 10 Hanbali
menyebutkan  bahwa Ijarah adalah  Akad  atas  suatu  manfaat  yang diperbolehkan  dengan  jangka  waktu  yang  diketahui, Ijarah dikhususkan  untuk  jual  beli  manfaat  sebagaimana  bai’  dikhususkan untuk jual beli suatu benda. 11
Dari  pengertian-pengertian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan atas  pengertian Ijarah yaitu akad  atas  manfaat  yang  diperbolehkan dengan jangka waktu dan imbalan yang diketahui dan disepakati oleh pihak yang berakad, 12 Ijarah merupakan salah satu bentuk dari jual beli karena Ijarah pada hakikatnya adalah jual beli manfaat. 13
Hukum Ijarah adalah jaiz, sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur’an  surat  Al-Qashas  ayat  26  dan  27,  “Salah  seorang  dari  kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada  kita),  karena  sesungguhnya  orang  yang  paling  baik  yang  kamu ambil  untuk  bekerja  (pada  kita)  ialah  orang  yang  kuat  lagi  dapat dipercaya.(26)  berkatalah  dia  (Syu’aib):  Sesungguhnya  aku  bermaksud menukahkan  kamu  dengan  salah  seorang  dari  kedua  anakku  ini,  atas dasar  kamu  bekerja  denganku  delapan  tahun  dan  jika  kamu  cukupka sepuluh  tahun,  maka  itu  adalah  kebaikan  dari  kamu”.  Dari  ayat  ini diketahui bahwa Ijarah sudah ada dari zaman nabi terdahulu, dimana
9 Imam Abi Al-Waliid Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Al-Qurthubi,
Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid ,  Cetakan  VI,  (Beirut:  Dar  El- Ma’rifah, 1982) Juz 2, Hal. 221
10 Syamsuddin  Muhammad  bin  Al-Khatiib  Asy-Syabini, Mughni  Al- Muhtaj , (Beirut: Dar El-Ma’rifah, 1997), Juz 2, Hal. 427
11 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah,
Mughni , (Riyadh: Dar ‘Alam Al-Kutub, 1997) Juz 8, Hal. 7
12 Abdur  Rahman  bin  ‘Utsman  Al-Jaa’udi, Al-Ijarah bi  Juz’in  min  Al- ‘Amal , (Saudi: Jamiatu Al-Malik, 1429) Hal. 198
13 Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Muqadasi, Al-Furu’ , Cetakan I,
(Beirut: Muassatu Ar-Risalah, 2003) Juz 7, Hal. 135
nabi  Syu’aib  menginginkan nabi  Musa  untuk  bekerja  padanya  selama delapan tahun dan ayat ini bukti bahwa Ijarah hukumnya jaiz. 14
Rukun dan Syarat Ijarah Rukun Ijarah menurut Jumhur Ulama dibagi menjadi 4, yaitu: ‘aqidaani (penyewa  dan  pemberi  sewa), shighat (ijab  qabul), ujroh ,  dan manfaat.  Setiap  rukun-rukun  tersebut  memiliki  syarat  yang  harus dipenuhi  agar  tidak  merubah  hukum Ijarah,  Syarat-syarat  dari  rukun Ijarah sebagai berikut:
a. ‘Aqidaani yang dimaksud dengan ‘aqidaani adalah penyewa dan  pemberi  sewa,  dan  disyaratkan  pada  keduanya  baligh, aqil, cakap hukum, 15 akad dianggap sah jika pemberi sewa adalah pemilik objek sewa atau wakilnya atau nadzir nya. 16
b. Sighat atau  ijab  dan  qabul,  disyaratkan  dalam sighat kesepakatan antara kedua belah pihak.
c. Al-Ma’qud ‘alaihi, disyaratkan dalam barang yang  dijanjikan adalah  barang  yang  mubah,  kepemilikan  penuh  pemberi sewa, dan dapat diserahterimakan. 17
d. Ujroh, disyaratkan dalam penentuan ujroh agar sesuai dengan pekerjaan, 18 dan disepakati kedua belah pihak. Ijarah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
a. Ijarah Manfaah, objek  dari  akad  ini  adalah  manfaat  dari suatu benda seperti kontrak rumah dan sewa kendaraan.
14 Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, Al-Jami’ Liahkami Al-Qur’an Lil Qurtubi , (Kairo: Dar El Kutub Al-Mishriyah, 1936) Juz 13,
Hal. 271
15 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, ‘Aqdu Al-Ijarah Mashodiru At- Tamwil Al-Islamiyyah, (Maktabah Al-Muluk, 1420) Hal. 21
16 Imam  ‘Alauddin  Abi  Bakar  bin  Mas’ud  Al-Kasaani  Al-Hanafi, Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartibi Asy-Syarai’ , Hal. 176
17 Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, Al-Ijarah Baina Al-Fiqhi Al-Islami wa Tathbiq Al-Mu’ashiroh , (Kairo: Al-Ma’had Al-‘Ali lil Fikri Al-Islami, 1981) Hal.
17
18 Abi  Thayyib  Shadiq bin  Hasan  bin  ‘Ali  Al-Husaini  Al-Qanuji  Al-
Bukhori, Ar-Raudhoh An-Nadiyah , (Beirut: Dar el-Jiil), Juz 2, Hal. 131
b. Ijarah ‘amal, objek dari akad ini seperti arsitek, kontraktor, penjahit,  dan  manfaat  dari  tenaga  manusia  seperti pembantu. 19

## AKAD IJARAH MULTIJASA
Dalam  akad Multijasa pihak  BMT  berperan  sebagai  pemberi sewa yang menawarkan jasa kepada nasabah. Jasa yang ditawarkan oleh BMT  bermacam-macam  namun  jasa  tersebut  bukan  milik  BMT melainkan jasa dari pihak ketiga. 20
Macam-macam pembiayaan dalam pembiayaan Multijasa:
1. Pembiayaan pada bidang pendidikan, meliputi:
a. Pembayaran  iuran  SPP  (Sumbangan  Pembinaan Pendidikan)
b. Pembelian perlengkapan sekolah
c. Pembayaran biaya daftar
2. Pembiayaan pada bidang kesehatan, meliputi:
a. Pembayaran biaya rumah sakit
b. Pembelian obat
3. Pembiayaan pada bidang pernikahan, meliputi:
a. Penyewaan sound system
b. Penyewaan jasa perias
c. Penyewaan terop
d. Penyewaan katering
4. Pembiayaan pada bidang ketenagakerjaan, meliputi:
a. Pengupahan  pekerja  untuk  pembangunan  gedung  atau rumah
5. Pembiayaan pada bidang kepariwisataan, meliputi:
a. Pembiayaan travel untuk umroh dan ziarah
19 Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, Al-Ijarah Baina Al-Fiqhi Al-Islami wa Tathbiq Al-Mu’ashiroh , Hal. 15
20 Saat  Suharto, Pedoman  Akad  Syariah Perhimpunan  BMT  Indonesia , (Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia, Maret 2014) Hal. 217
7
Mekanisme akad Ijarah Multijasa di BMT adalah sebagai berikut:
Keterangan:
a. Anggota  mengajukan  pembiayaan  ke  BMT  dengan  aka Ijarah Multijasa
b. BMT  melakukan  negoisasi  harga  dengan  pihak  ketiga  selaku penyedia jasa.
c. BMT dan anggota menyepakati harga jasa.
d. BMT  dan  penyedia  jasa  mengadakan  akad Ijarah serta membayar ujrohnya.
e. BMT dan anggota melakukan akad Ijarah Multijasa.
f. Anggota membayar sewa dengan harga yang sudah disepakati.

## PANDANGAN FIQIH MENGENAI AKAD IJARAH MULTIJASA
Dilihat  dari  skema  akad Ijarah Multijasa diatas,  maka mekanismenya seperti akad Ijarah ‘ala Ijarah atau menyewakan kembali barang atau jasa yang telah disewa. Dikatakan demikian karena anggota (pihak  pertama) menjadi  penyewa  untuk  pemberi  sewa  (pihak  kedua) atau  disini  adalah  pihak  BMT,  diwaktu  yang  sama  pihak  BMT  (pihak kedua)  menjadi  penyewa  dari  pihak  ketiga.  Maka  akad  yang  ada  pada transaksi  tersebut  adalah  akad Ijarah ‘ala Ijarah. 21 Karena  penyewa menyewakan kembali barang atau jasa yang ia sewa.
Menurut Sa’id bin Musayyab, Ibnu Sairin, Mujaahid, ‘Akramah, dan  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman,  An-Nakh’I,  Ats-Tsauri,  Syafi’i, 22 dan Abu Hanifah 23 hukum menyewakan kembali barang atau jasa yang disewa  adalah  boleh.  Ulama-ulama  tersebut  mengqiyaskan  sewa- menyewa  dengan  jual  beli,  dimana  pembeli  boleh  menjual  kembali barang  yang  dibelinya,  hal-hal  yang  diperbolehkan  dalam  jual-beli diperbolehkan juga dalam sewa menyewa karena hakikat sewa-menyewa adalah jual beli manfaat. 24
Sedangkan  menurut  Ahmad  aplikasi  akad Ijarah  ‘ala  Ijarah adalah  tidak  boleh  karena  Objek  sewa  merupakan  amanah  dari pemberi  sewa  kepada  penyewa sehingga  penyewa  tidak  dibolehkan untuk  menyewakan  kembali  amanah  atau  jasa  tersebut  kepada  pihak ketiga yaitu anggota. 25
Dari  beberapa  pendapat  diatas  pendapat  yang  lebih  kuat  yaitu pendapat  pertama  yang  membolehkan  akad ijarah  ‘ala  ijarah karena mengqiyaskan  antara  akad  ijarah  dengan  akan  jual  beli  yang membolehkan  adanya  penyewaan  kembali  jasa  yang  disewa  oleh
21 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer , Cetakan Ke 15, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), hal 449
22 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah,
Mughni , Juz 8, Hal. 54
23 Syamsuddin  As-Sarhasi, Al-Mabshuth ,  (Beirut:  Dar  Al-Ma’rifah),  Juz 25, Hal. 78
24 Abdullah bin Musa Al-Imar, Al-Ijarah ‘ala Al-Ijarah wa Tathbiquha Al-
Mu’ashir , (Mamlakah Al-Arabiyah As-Su’udiyah), Hal. 17
25 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Mughni , Juz 8, Hal. 54
penyewa.  Hal-hal  yang  diperbolehkan  dalam  jual  beli  juga  diolehkan dalam  sewa-menyewa,  karena  hakikat  dari  sewa  menyewa  adalah  jual beli manfaat.

## FATWA  DSN-MUI  NO.  44/DSN-MUI/VIII/2004  TENTANG MULTIJASA
Dewan Syariah Nasional mempertimbangkan bahwa salah satu bentuk  pelayanan  jasa  keuangan  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat adalah  pembiayaan  Multijasa,  yaitu  pembiayaan  yang  diberikan  oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa. 26
Ketentuan dari fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa adalah:
a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
b. Dalam hal LKS menggunakan akad Ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
c. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
d. Dalam kedua pembiayaan Multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujroh) atau fee.
e. Besar ujroh atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. BMT Hira dalam aplikasi akad Ijarah Multijasa berasaskan pada
Fatwa  DSN-MUI  dan  pedoman  pelaksaan  akad  dari  PMBT (Perhimpunan  Baitul  Mal  wa  Tamwil).  Aplikasi  akad  Ijarah  Multijasa menggunakan  2  cara  yaitu  dengan  akad Ijarah  ‘ala  Ijarah dan  akad Ijarah yang didahului dengan akad Wakalah.
Penulis menganalisis kesesuaian antara Akad Ijarah Multijasa di BMT  Hira  cabang  Tanon  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  44/DSN- MUI/VIII/2004 karena fatwa tersebut menjadi asas dari aplikasi akad
26 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.44/DSN-MUI/MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa.
Ijarah  Multijasa.  Menurut  ketentuan  yang  ada  pada  fatwa  tersebut penulis menganalisis kesesuaiannya melalui 3 pandangan:
a. Analisis tentang Objek Akad
Objek  akad  dalam  akad  Ijarah  adalah  manfaat  dari  suatu barang atau jasa bukan barang atau jasa tersebut. 27 Manfaat dibagi menjadi  dua  bagian  yaitu,  manfaat  dari  suatu  pekerjaan  atau  jasa dan  manfaat  dari  suatu  benda. 28 Dilihat  dari  pembagian  tersebut objek akad Ijarah Multijasa termasuk manfaat atas suatu pekerjaan atau  jasa  bukan  manfaat  atas  barang.  Karena  objek  akad  dalam Akad  Ijarah  Multijasa  adalah  manfaat  atas  jasa  dalam  bidang kependidikan, kesehatan, wedding organizer, dan lain sebagainya. 29 Fatwa  DSN-MUI  No.  44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang Multijasa tidak menegaskan secara jelas mengenai ketentuan objek akad Multijasa, namun disebutkan didalam fatwa tersebut, “Dalam hal  LKS  menggunakan  akad  Ijarah,  maka  harus  mengikuti  semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.” Karena asas dari aplikasi Multijasa  menggunakan  Ijarah  maka  harus  sesuai  dengan  akad Ijarah.
Dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  09/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Ijarah  disebutkan  tentang  ketentuan  objek  akad  Ijarah, sebagai berikut: 30
1. Objek  Ijarah  adalah  manfaat  dari  penggunaan  jasa barang dan/atau jasa.
2. Manfaat  barang  atau  jasa  harus  bisa  dinilai  dan  dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
27 Abdussitaar  Abu  Ghadah, Ijarah ,  Cetakan  Pertama,  (Majmuatu Daalah Al-Barakah: 1998) Hal. 20
28 Ibid, Hal. 21 29 Brosur Produk BMT Hira 30 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang
Ijarah
5. Manfaat  harus  dikenali  secara  spesifik  sedemikian  rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan
mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi  manfaat  harus  dinyatakan  dengan  jelas, termasuk  jangka  waktunya.  Bisa  juga  dikenali  dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan dibayar  nasabah  kepada  LKS  sebagai  pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran  sewa  atau  upah  boleh  berbentuk  jasa (manfaat  lain)  dari  jenis  yang  sama  dengan  obyek kontrak. 9. Kelenturan (flexibility) dalam  menentukan  sewa  atau upah  dapat  diwujudkan  dalam  ukuran  waktu,  tempat dan jarak.
Dilihat  dari  ketentuan  tersebut,  diketahui  bahwa  objek akad  Ijarah    Multijasa  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
Karena objek akad Ijarah Multijasa adalah manfaat dari jasa dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  pernikahan  dan  sebagainya. Objek  akad  Ijarah  Multijasa  dapat  dinilai  dan  dapat  dilaksanakan dalam akad, objek tersebut juga merupakan objek yang mubah dan tidak haram.
b. Analisis tentang Penentuan Ujroh
Telah  disebutkan  dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  44/DSN-
MUI/VIII/2004  tentang  diperbolehkannya  pengambilan ujroh dalam penggunaan akad Ijarah dan umulah dalam penggunaan akad Kafalah  dalam  akad  Ijarah  Multijasa. Ujroh disepakati  pada permulaan akad  dalam  bentuk  nominal  bukan  prosentase. 31 Penentuan ujroh haruslah sesuai dengan kesepakatan antara BMT
31 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa
12
dan  anggota  dan  mengharuskan  adanya  ridha  antara  keduanya. Ujroh pada  pembiayaan  ini  adalah  hak  BMT  atas  penyediaan  jasa yang diinginkan anggota.
Penentuan  ujroh  di  BMT  Hira  menggunakan  tabel  ujroh BMT Hira sebagai standart ujroh pada semua pembiayaan. Berikut ini adalah tabel ujroh BMT Hira: 32
Dari tabel diatas diketahui bahwa penentuan ujroh di BMT Hira  dalam  bentuk  nominal  dan  bukan  prosentase,  maka penentuan  ujroh  di  BMT  Hira  sudah  sesuai  dengan  fatwa  DSN- MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa.
c. Analisis tentang Aplikasi Akad Ijarah Multijasa Sebagaimana yang telah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No.  44/DSN-MUI/VIII/2004  bahwa  asas  dari  akad  Ijarah
Multijasa  adalah  akad  Ijarah  atau  Kafalah. 33 Maka  kedua  akad  ini menjadi  asas  pelaksanaan  pembiayaan  Multijasa,  jika  BMT menggunakan  akad Ijarah  maka  harus  kembali  kepada  ketentuan yang  ada  di  fatwa  Ijarah  yaitu  fatwa  No.  09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. Dan dalam penggunaan akad Kafalah harus merujuk kepada  fatwa  No.  11/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Kafalah.  Jika BMT  menggunakan  akad lain  selain  akad  Ijarah  dan  Kafalah sebagai  asas  pembiayaan  Multijasa  maka  pelaksanaan  pembiayaan tersebut  tidak  sesuai  dengan ketentuan fatwa  DSN-MUI tentang Multijasa.
Aplikasi  akad  Ijarah  Multijasa  di  BMT  Hira  menggunakan dua cara yakni:
1. Cara pertama, Akad Ijarah ‘ala Ijarah , atau dua akad Ijarah, dimana  anggota  (pihak  pertama)  menjadi  penyewa  bagi pemberi  sewa  (pihak  kedua)  atau  BMT,  dan  diwaktu  yang sama  pihak  BMT  menjadi  penyewa  bagi  pemberi  sewa (pihak  ketiga)  atau  pemilik  jasa  sebagaimana  yang  telah dijelaskan sebelumnya.
Dari aplikasi tersebut diketahui bahwa akad Ijarah Multijasa menggunakan asas akad Ijarah ‘ala Ijarah yang sesuai dengan fiqih  dan  fatwa  DSN-MUI  No.  44/DSN-MUI/VIII/2004.
Dan  hukum  dari  akad Ijarah  ‘ala  Ijarah adalah  boleh sebagaimana dalam jual beli, penjual boleh menjual barang atau  yang  telah  ia  beli,  maka  penyewa  juga  boleh menyewakan barang atau jasa yang telah ia sewa. 34 2. Cara kedua, akad Ijarah yang didahului oleh akad wakalah,
dimana  pihak  BMT  tidak  menyewa  sendiri  jasa  yang diinginkan  oleh  anggota,  tetapi  BMT  mewakilkannya kepada  anggota  untuk  menyewa  sendiri  jasa  yang  ia inginkan. Maka  pihak  BMT  menjadi  orang  yang
33 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa
34 Abdullah bin Musa Al-Imar, Al-Ijarah ‘ala Al-Ijarah wa Tathbiquha Al- Mu’ashir , Hal. 17
mewakilkan  sedangkan  pihak  anggota  menjadi  wakil. 35 Skema aplikasi ini sebagai berikut:
Keterangan:
a. Anggota  (pihak  pertama)  mengajukan  kepada  BMT (pihak kedua) akad Ijarah Multijasa.
b. Anggota dan BMT menyepakati ujroh.
c. Anggota  dan  BMT  menyepakati  akad  Wakalah dikarenakan  pihak  BMT  tidak  dapat  menyewakan  dan membayarkan  ujroh  kepada  pihak  ketiga.  Maka  BMT sebagai  pihak  yang  mewakilkan  dan  anggota  sebagai wakil.
d. Anggota  membayarkan  ujroh  kepada  pihak  ketiga  atau pemilik jasa.
e. Anggota dan BMT menyepakati akad Ijarah Multijasa.
f. Anggota  membayar  ujroh  yang  telah  disepakati  kepada BMT.
35 Hasil wawancara dengan ibu Efi Nurkristiani, Manajer Pembiayaan BMT Hira, pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 13:20
Dilihat dari aplikasi Ijarah Multijasa diatas diketahui bahwa aplikasi  tersebut  berasaskan  pada  akad  Ijarah  yang didahului  dengan  akad Wakalah.  Dalam  hal  ini  BMT mewakilkan  penyewaan  jasa  kepada  nasabah. Cara  kedua ini  tidak  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  No.  44/DSN- MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa, dikarenakan adanya akad tambahan yaitu akad Wakalah. Cara  kedua  ini  tidak  sesuai  untuk  aplikasi  pembiayaan
Multijasa karena:
a. Anggota  menjadi  wakil  dari  BMT  yang  menyewa  dan membayarkan  ujroh  kepada  pihak  ketiga  maka  disini pihak  BMT  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  penyewa bukan  pula  pemberi  sewa.  Maka  tidak  dapat  diadakan antara  pihak  BMT dan  pihak  anggota  akad  Ijarah karena  orang  yang  melakukan  perjanjian  dalam  akad Ijarah  haruslah  dari  pemilik,  wakil  atau  nadzir  dari pemilik  jasa.  Sedangkan  disini  pihak  BMT  tidak memiliki  jasa  yang  diinginkan  oleh  anggota  dan  pihak BMT juga bukan pemilik, wakil atau nadzir dari pihak ketiga (pemilik jasa).
b. Ujroh  dalam  akad  ini  adalah  hak  dari  BMT  karena  ia menyewakan  jasa  kepada  anggota.  Namun,  jika  BMT mewakilkan  penyewaan  dan  pembayaran  jasa  kepada anggota  maka  pihak  BMT  tidak  berhak  atas  ujroh, karena BMT  bukanlah  pemberi  sewa.  Maka  hukum ujroh untuk BMT menjadi tidak jelas.
c. Jika  pihak  BMT  mewakilkan  penyewaan  jasa  kepada anggota  kemudian  pihak  BMT  memberikan  sejumlah uang  kepada  anggota  maka  hakikat  akad  ini  bukanlah akad Ijarah tetapi akad Qardh. Dan dalam akad Qardh diharamkan adanya pengambilan ujroh.
Pihak BMT Hira mengakui bahwa aplikasi akad Ijarah Multijasa yang didasarkan akad wakalah tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.  44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang  pembiayaan  Multijasa.
Sebab-sebab  penggunaan akad  Wakalah  dalam  pembiayaan Multijasa di BMT Hira adalah:
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang ada pada  BMT Hira sangatlah terbatas, sehinga menyebabkan  ketidak  mampuan  BMT  untuk  mencarikan jasa dari pihak ketiga. Latar belakang pendidikan dari para praktisi  di  BMT  Hira  juga  bermacam-macam  sehingga menyebabkan  kurangnya  pemahaman  para  praktisi mengenai akad-akad dalam Islam.
2. Objek akad yang jauh dari kantor BMT Hira
Jasa yang menjadi objek dalam akad Ijarah Multijasa sering kali tidak dapat di jangkau oleh BMT Hira karena jaraknya yang jauh. Jika BMT menyewa sendiri kepada penyedia jasa (pihak  ketiga)  maka  BMT  membutuhkan  SDM  dan  biaya untuk  menjangkaunya.  BMT  memiliki  keterbatasan  dalam SDM sehingga akan  lebih  mudah  jika  mewakilkannya kepada nasabah.
3. Waktu penyewaan diluar hari kerja BMT Hira.
Hari  kerja  BMT  Hira  adalah  dari  hari  Senin  sampai  hari Kamis, sering kali dalam pembiayaan pernikahan acara tidak pada  hari  kerja  BMT  Hira,  maka  BMT  tidak  dapat menyewakan  jasa  kepada  pihak  ketiga  dan  menyebabkan adanya perwakilan dalam penyewaan jasa.
4. Keinginan  dari  Anggota  sendiri  untuk  menyewa  dan membayarkan kepada pihak ketiga.
Sebagian  dari  anggota  tidak  memahami  tentang  akad-akad di BMT Hira, banyak yang menganggap bahwa pembiayaan ini sama saja dengan kredit. Sehingga anggota merasa akan lebih mudah jika ia yang membayarkan sendiri pada pihak ketiga.  Padahal  tidak  adanya  perwakilan  kepada  nasabah merupakan  salah  satu  pembeda  antarapembiayaan  di Lembaga  Keuangan  Syariah  dan  Lembaga  Keuangan Konvensional.

## KESIMPULAN
Akad Ijarah Multijasa adalah penyaluran dana yang berasaskan akad  Ijarah  untuk  suatu  jasa  tertentu,  seperti  jasa  pendidikan,  jasa kesehatan,  jasa  ketenagakerjaan  dan  jasa  kepariwisataan.  Pelaksanaan akad Ijarah Multijasa seperti akad Ijarah ‘ala Ijarah atau dua akad Ijarah. Hukum menyewakan kembali barang atau jasa yang telah disewa adalah jaiz  diqiyaskan  kepada  menjual  kembali  barang  yang  telah  dibeli.  Hal- hal yang dihalalkan dalam jual beli dihalalkan pula pada sewa menyewa karena  sewa  menyewa  adalah  bagian  dari  jual  beli  yaitu  jual  beli manfaat.
Peneliti  memandang  keseuaian  antara  aplikasi  akad  Ijarah Multijasa  di  BMT  Hira  dengan  fatwa  DSN-MUI  No.  44/DSN- MUI/VIII/2004  dari  3  sudut  pandang,  yaitu  objek  akad,  penentuan ujroh dan aplikasi akad.
Dari  segi  objek  akad  dan  penentuan  ujroh  dalam  akad  Ijarah Multijasa  di  BMT  Hira  sudah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  No. 44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang  Multijasa.  Objek  akad  yang  ada  di BMT  Hira  merupakan  jasa  yang  bernilai,  diperbolehkan,  dan memungkinkan untuk  dijadikan  objek  dalam  akad,  dan  dalam penentuan  ujrohnya  BMT  Hira  menggunakan  perhitungan  atas  dasar tabel nominal bukan dengan prosentase.
Aplikasi  akad  Ijarah  Multijasa  di  BMT  Hira  menggunakan  2 cara. Cara pertama adalah dengan akad Ijarah ‘ala Ijarah, aplikasi dengan cara  pertama  ini  sudah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  karena  akad Ijarah adalah salah satu asas dari pembiayaan Multijasa yang disepakati DSN-MUI.  Cara  kedua  adalah  dengan  akad  Ijarah  yang  didahului dengan  akad  Wakalah,  aplikasi  akad  ini  belum  sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI  karena  adanya  akad  tambahan  yaitu  akad  Wakalah  yang tidak disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 sebagai  akad  yang  bisa  diaplikasikan  dalam  pembiayaan  Multijasa. Adanya perwakilan dalam pembiayaan Multijasa menyebabkan ketidak jelasan hukum ujroh dan membawa kepada kegiatan ribawi.

## Daftar Pustaka
Abu Ghadah, Abdussitaar. Ijarah , Cetakan Pertama, (Majmuatu Daalah Al-Barakah: 1998)
Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. ‘Aqdu Al-Ijarah Mashodiru At- Tamwil Al-Islamiyyah, (Maktabah Al-Muluk, 1420)
Al-Bukhori,  Abi  Thayyib  Shadiq  bin  Hasan  bin  ‘Ali  Al-Husaini  Al- Qanuji. Ar-Raudhoh An-Nadiyah , (Beirut: Dar el-Jiil)
Al-Hanafi,  Imam  ‘Alauddin  Abi  Bakar  bin  Mas’ud  Al-Kasaani. Badai’ Ash-Shanai’  fi  Tartibi  Asy-Syarai’ ,  Cetakan  II,  (Beirut:  Dar  Al- Kitab Al-‘Arabi)
Al-Imar,  Abdullah  bin  Musa. Al-Ijarah  ‘ala  Al-Ijarah  wa  Tathbiquha  Al- Mu’ashir , (Mamlakah Al-Arabiyah As-Su’udiyah)
Al-Jaa’udi, Abdur Rahman bin ‘Utsman. Al-Ijarah bi Juz’in min Al-‘Amal , (Saudi: Jamiatu Al-Malik, 1429)
Al-Muqadasi, Syamsuddin Muhammad bin Muflih. Al-Furu’ , Cetakan I, (Beirut: Muassatu Ar-Risalah, 2003)
Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. Al-Jami’ Liahkami  Al-Qur’an  Lil  Qurtubi ,  (Kairo:  Dar  El  Kutub  Al- Mishriyah, 1936)
Al-Qurthubi, Imam Abi Al-Waliid Muhammad bin Ahmad bin Rusydi.
Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid ,  Cetakan  VI, (Beirut: Dar El-Ma’rifah, 1982) As-Sarhasi, Syamsuddin. Al-Mabshuth , (Beirut: Dar Al-Ma’rifah)
Asy-Syabini,  Syamsuddin  Muhammad  bin  Al-Khatiib. Mughni  Al- Muhtaj , (Beirut: Dar El-Ma’rifah, 1997) bin Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad.
Mughni , (Riyadh: Dar ‘Alam Al-Kutub, 1997) Brosur Produk BMT Hira Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang Ijarah
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.44/DSN-MUI/MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa.
Hammad, Nazih. Mu’jam Al-Musthalahaat Al-Maaliyah wal Iqtishadiyyah fi
Lughoti Al-Fuqaha , Cetakan I, (Jeddah: Dar Al- Basyiir, 2008)
Ma’luf,  Louis. Munjid  fil  Lughoh  wal  ‘A’lam , (Beirut:  Dar  Al-Masyriq,
1956)
Suharto,  Saat. Pedoman  Akad  Syariah  Perhimpunan  BMT  Indonesia ,
(Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia, Maret 2014)
Sumiyanto,  Ahmad. BMT  Menuju  Koperasi  Modern ,  (Yogyakarta:  ISES Publishing, 2008)
Tarmizi, Erwandi. Harta Haram Muamalat Kontemporer , Cetakan Ke 15, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017)
Hasil  wawancara  dengan  ibu  Efi  Nurkristiani,  Manajer  Pembiayaan BMT Hira, pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 13:20 Za’tari,  ‘Alauddin. Al-Khidmah  Al-Mashrafiyyah ,  Cetakan  I,  (Damaskus: Dar el-Kalam Attayyib, 2002)
Zaid,  Muhammad  Abdul  Aziz  Hasan. Al-Ijarah  Baina  Al-Fiqhi  Al-Islami wa Tathbiq Al-Mu’ashiroh , (Kairo: Al-Ma’had Al-‘Ali lil Fikri Al- Islami, 1981) http://ptbprspuduartainsani.com/Multijasa