## ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENGAWASAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH

## ANALYSIS OF DECISIONS OF ELECTION HONOR COUNCIL IN SUPERVISION OF ETHICS OF ELECTION ORGANIZERS IN ACEH
1 Shadli, 2 Mukhlis, 3 Yusrizal
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk  memeriksa  dan  memutus  aduan  dan/atau  laporan  adanya  dugaan  pelanggaran kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota, anggota  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Provinsi  Aceh melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  memiliki  kekhususan  dalam melaksanakan  pemilu  dan  Pilkada  dengan  berpedoman  kepada  UUPA  baik  dalam proses  pelaksanakan  maupun  pelanggaran  etik.  Faktanya  semua  pelanggaran etik yang dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu  di  Aceh  diadili  dan  putuskan  oleh  DKPP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan putusan  DKPP dalam menangani  etik  penyelenggara  Pemilu  di  Provinsi  Aceh  serta  implikasi  putusan DKPP  yang  bersifat  final  dan  mengikat  di  Provinsi  Aceh.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  pendekatan konseptual  filosofis  ( conceptual-philosophyapproach ),  pendekatan  historis  ( historical Approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan  putusan  DKPP  dalam  menangani  etik  penyelenggara  pemilu  di  provinsi Aceh baik  terhadap KIP Aceh dan Panwaslih Aceh termasuk jajaran dibawahnya tetap berlaku  putusan  DKPP  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  walaupun  Provinsi  Aceh memiliki  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  dan Qanun  Nomor  7  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  di Aceh.  Namun  mengenai  pelanggaran  etik  penyelenggara  pemilu  tetap  diputuskan oleh DKPP RI dan implikasi putusan DKPP terhadap pelanggaran etik di provinsi Aceh tidak ada  implikasinya  terhadap  proses  dan  tahapan  Pilkada  di  Provinsi  Aceh.  Implikasi putusan DKPP berdampak terhadap penyelenggara pemilu (Komisioner KIP Aceh dan Panwaslih  Aceh)  yang melanggar etik  baik  itu  bersifat teguran tertulis,  pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
Kata Kunci: Implikasi Putusan DKPP, Pelanggaran Etik, Otonomi Khusus Aceh

## ABSTRACT
The  Election  Organizer  Honorary  Council  (DKPP)  is  an  institution  established  to examine  and  decide  on  complaints  and/or  reports  of  alleged  violations  of  the  code  of ethics  committed  by  members  of  the  KPU,  Provincial  KPU,  Regency/City  KPU, members of Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu. The province of Aceh through Law Number 11 of 2006 has a specialty in carrying out general elections and  local  elections  based  on  the  UUPA  both  in  the  implementation  process  and  in violation  of  ethics.  The  fact  is  that  all  ethical  violations  committed  by  election organizers in Aceh were tried and decided by the DKPP. This study aims to determine and  analyze  the  position  of  DKPP  decisions  in  handling  the  ethics  of  election
organizers in Aceh Province and the implications of DKPP decisions that are final and binding  in  Aceh  Province.  The  research  method  used  is  normative  law  using conceptual-philosophy approach, historical approach and case approach. The results of the study show that the position of the DKPP decision in handling the ethics of election organizers in the province of Aceh both towards the Aceh KIP and the Aceh Panwaslih including  the  ranks  below,  the  final  and  binding  DKPP  decision  still  applies,  even though the Aceh Province has Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh  and  Qanun  Number  7  of  2007  concerning  Election  Organizers  (Elections)  in Aceh.  However,  the  DKPP  RI  still  decides  on  ethical  violations  of  election  organizers and the implications of the DKPP decision for ethical violations in Aceh province have no implications for the process and stages of regional elections in Aceh Province. The implications  of  the  DKPP's  decision  had  an  impact  on  election  organizers  (Aceh  KIP Commissioner  and  Aceh  Panwaslih)  who  violated  good  ethics  in  the  form  of  written warnings, temporary dismissals and permanent dismissals.
Keywords: Implications  of  the  DKPP  Decision,  Ethical  Violations,  Aceh  Special Autonomy

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  sistem  demokratis,  yang  mana  kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan  oleh  rakyat,  setiap  rakyat  berhak  menentukan  pilihannya  dan  satu  suara rakyat  menjadi  sangat  berharga.  Rakyat  memiliki  kesempatan  dan  kedaulatan  untuk menentukan  secara  langsung,  bebas,  rahasia,  dan  otonom. 1 Provinsi  Aceh  adalah  salah satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  mendapat  otonomi  daerah  khusus  melalui  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh.  Pemerintah  memiliki peran,  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  pembangunan  dan  pelayanan publik sangat luas. 2
Undang  Undang.  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Penyelenggara  Pemilu, dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara pemilu tambahan yang  dikhususkan  untuk mengimbangi serta mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu beserta  jajarannya. Lembaga yang dimaksud adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh menyebutkan  bahwa  Komisi  Independen  Pemilihan  selanjutnya  disingkat  KIP  adalah KIP  Aceh  dan  KIP  kabupaten/kota  yang  merupakan  bagian  dari  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan  pemilihan  umum  Presiden/Wakil  Presiden,  anggota  Dewan
1 A.Ubaedillah  dan  Abu  Razak,  Demokrasi ,  Hak  asasi  Manusia,  Dan  Masyarakat  Madani , (jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 202.
2 Abrar Rizki Falka, et.al . “Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dengan  Penegak  Hukum  dalam  Upaya  Pencegahan  Penyalahgunaan  Wewenang  Pejabat  Pemerintah”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.2, 2022, Pp. 338-361.
Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  anggota  DPRA/DPRK, pemilihan  Gubernur/Wakil  Gubernur,  bupati/wakil  bupati,  dan  walikota/wakil walikota. 3
Kedudukan  DKPP  adalah  sebagai  lembaga  negara  pembantu  atau  lembaga negara  penunjang  yang  bersifat  independen.  Hubungan  antara  DKPP  dengan  KPU  RI dan  Bawaslu  RI,  secara  struktural  adalah  sederajat  saling  terkait  dan  masing-masing bersifat independen (check and balances) dalam penyelenggaraan Pemilu. Sama halnya dengan  Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP)  Aceh  dan  Panitia  Pengawas  Pemilihan (Panwaslih)  Aceh  sama  kedudukan  dengan  KPU  dan  Bawaslu  Provinsi  yang  ada didaerah lain.
DKPP  menjadi  lembaga  yang  menjaga  supaya  penyelenggara  Pemilu mengerjakan  tugas  dan  kewenangannya  sesuai  dengan  kode  etik  yang  apabila penyelenggara  Pemilu  melanggar  kode  etik  maka  DKPP  akan  mengadili  dan mengeluarkan  Putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat  yang  akan  jadi  rekomendasi untuk  KIP  Aceh  dan  Panwaslih  Aceh  dalam  mengeluarkan  SK  untuk  memberikan sanksi kepada KIP Aceh atau Panwaslih Aceh yang melanggar kode etik.
Tugas dan kewenangan DKPP  bersemangat  persatuan, pengembangan karakter kebangsaan,  dan  inovasi  bagi  peserta  didik.  kaitan  dengan  etika  kepegawaian  orang perorang  pejabat  penyelenggara  Pemilu,  baik  itu  KIP  Aceh  maupun  Panwaslih  Aceh. DKPP menjalankan tugas  dan  kewenanganya  tersebut  dengan  cara  memeriksa  dan memutus  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang   dilakukan  oleh para penyelenggara pemilu.
Panitia  Pengawas  Pemilu    diberikan    kewenangan    untuk    mengawasi penyelenggaraan      pemilu,  pilpres,    dan    pilkada    dalam    rangka    pencegahan    dan penindakan  pelanggaran  pemilu.  Undang-Undang    Nomor    11    Tahun    2006  Tentang Pemerintahan  Aceh  dan  Qanun  Aceh  Nomor  12  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum  Dan  Pemilihan  Di  Aceh,  secara  khusus  memperkuat  kewenangan Panwaslih  dengan  memberikan  legitimasi  untuk  menyelesaikan sengketa non hasil pemilu.  Namun  untuk  penyelesaian  sengketa  non  hasil  pilkada  merupakan  kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN).
Kemunculan  DKPP  sebagai  lembaga  negara  penunjang  yang  tidak  berkaitan langsung  dengan  penyelenggaraan  Pemilu,  menimbulkan  berbagai  persoalan  dalam pelaksanaan  kewenangannya.  Hal  ini  di  sebabkan  tidak  adanya  parameter  yang  cukup jelas atau tolak ukur yang di gunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
etik penyelenggaran Pemilu. Akibatnya, terjadi kerancuan antara penegakan etik (rule of ethics) dan  penegakan  hukum (rule  of  law) yang  berimplikasi  menjadi  kerancuan mengenai Dewan Kehormatan etik dan peradilan hukum. 4
Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara  pemilu  dalam  hal  ini  Komisi  Penyelenggara  Pemilu  (selanjutnya disingkat  KPU  atau  KIP  Aceh),  seperti  keputusan/kebijakan    yang    tidak    tepat    dan merugikan  peserta  Pemilu,  kurang  cermat  dalam  perhitungan  suara,  hingga  indikasi keberpihakkan  kepada  salah  satu  peserta  pemilu.  Bahkan  pada  tahun  2019  pada pemilihan kepala desa, pemilihan tersebut tidak menerapkan prinsip keadilan. 5
Masalahnya adalah apakah berbagai pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu dalam pemilu tersebut telah sedemikian seriusnya, sehingga telah merusak prinsip-prinsip Pemilu  yang  demokratis dan berkualitas yang baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  berpengaruh  terhadap  hasil  pemilu. Bagaimana mekanisme atau prosedur  hukum untuk menyelesaikannya,  apakah pemilu dapat dibatalkan secara keseluruhan, serta institusi peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum hubungannya dengan system demokrasi ksususnya dalam pemilihan umum di Provinsi Aceh yang mendapatkan otonomi khusus tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  ada  beberapa  hal  yang  layak  untuk  dikaji lebih  lanjut,  adapun  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah: Bagaimana  kedudukan  putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  dalam menangani  etik  penyelenggara  Pemilu  di  Provinsi  Aceh  dan  bagaimanakah  implikasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat di Provinsi Aceh.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  penelitian  hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau  bahan  hukum  sekunder. 6 Dengan  menggunakan  pendekatan konseptual  filosofis
4 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi:( Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitusional law and Constitusional Ethics) , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 35- 36.
5 Muhammad  Sayuni, Et.Al .  “Analisis  Prinsip  Keadilan  tentang  Syarat  menjadi  Anggota Legislatif  bagi  Kepala  Desa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  dan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol.9, No.1, 2021, Pp. 67-88.
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 13-14
(conceptual-philosophyapproach), Pendekatan  Historis  ( historical  Approach )  dan pendekatan kasus ( case approach ).

## C.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan DKKP Dalam Sistem Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh
Organisasi (Kelembagaan) Penyelenggara Pemilu di Indonesia menurut UU No. 7  Tahun  2017  adalah  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  atau  KIP  (Komisi  Independen Pemilihan),  BAWASLU  (Badan  Pengawas  Pemilu)  atau  Panwaslih  (Panitia  Pengawas Pemilihan)  dan  DKPP  (Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu).  Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  di  Aceh,  Komisi Independen  Pemilihan  (KIP)  yang  meliputi  KIP  Aceh  dan  KIP  Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi ini diberi wewenang oleh  undang-undang  untuk  menyelenggarakan  Pemilu  dan  Pilkada  di  seluruh  wilayah Aceh.  Terdiri  dari  penyelenggaraan  pemilihan  Presiden/Wakil  Presiden,  pemilihan anggota  DPR/DPRA/DPRK  dan  DPD  serta  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah di Aceh.
KIP Aceh beranggotakan 7 orang dibentuk oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, diseleksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc dan menjabat selama lima  tahun.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  komisioner  KIP  Aceh didukung  oleh  Kesekretariatan  yang  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris,  bertanggung jawab  terhadap  segala  urusan  administrasi  maupun  kebutuhan  lainnya  untuk mendukung kerja-kerja KIP  Aceh.  Sekretariat KIP Aceh memiliki  45  Pegawai  Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 23 pegawai organik (lingkungan Komisi Pemilihan Umum – KPU) dan selebihnya diperbantukan dari Pemerintah Aceh.
Merujuk  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  11/PUU-VIII/2010  tentang pengujian  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  terhadap  UUD  1945,  Mahkamah Konstitusi  dalam  putusannya  telah  menempatkan  KPURI  /  KIP  Aceh,  Bawaslu  RI  / Panwaslih Aceh dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam  Putusan  MK  Nomor  11/  PUU-VIII/2010  tertanggal  18  Maret  2010,  yang menyatakan: 7
“Bahwa  untuk  menjamin  terselenggaranya  pemilihan  umum  yang  luber  dan jurdil,  Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  1945  menentukan  bahwa,  “Pemilihan  umum diselenggarankan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,
7 Yusdianto ,,op.cit , hlm.  64
tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi,  akan  tetapi  menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.
Menurut  Mahkamah,  fungsi  penyelenggaran  pemilihan  umum  tidak  hanya dilaksanakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  /  Komisi  Independen  Pemilihan (KIP)  Aceh,  akan  tetapi  termasuk  juga lembaga  pengawas  pemilihan  umum  dalam  hal ini  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  /  Panitia  Pengawas  Pemilihan (Panwaslih) Aceh sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri.  Pengertian  ini  lebih  memenuhi  ketentuan  UUD 1945  yang  mengamanatkan  adanya  penyelenggara  pemilihan  umum  yang  bersifat mandiri  untuk  dapat  terlaksananya  pemilihan  umum  yang  memenuhi  prinsip-prinsip luber  dan  jurdil.  Penyelenggaraan  pemilihan  umum  tanpa  pengawasan  oleh  lembaga independen,  akan  mengancam  prinsip-prinsip  luber  dan  jurdil  dalam  pelaksanaan Pemilu.  Oleh  karena  itu,  menurut  Mahkamah,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, 8 harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu  yang  bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan  Pemilu  dilakukan  oleh  unsur  penyelenggara,  dalam  hal  ini  Komisi Pemilihan Umum  (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu).  Bahkan,  Dewan  Kehormatan  yang  mengawasi  perilaku penyelenggara  Pemilu  pun  harus  diartikan  sebagai  lembaga  yang  merupakan  satu kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Dengan  demikian,  jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas. 9
DKPP  diatur  secara  khusus  pada  UU  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bab V, Pasal 109. Ayat (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan  di  Ibu  Kota  Negara.  Berdasarkan  Pasal  22E  ayat  (5)  Perubahan  Ketiga UUD  1945,  tanggungjawab  penyelenggaraan  pemilihan  umum  berada  di  suatu  komisi penyelenggara  pemilihan  umum,  yang  sekarang  oleh  undang-undang  dibagi  menjadi terbagi  ke  dalam  2  organ  negara,  yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu).  Kedua  lembaga  ini  sekarang  ditambah  lagi  dengan  satu institusi  baru,  yaitu  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  yang  juga bersifat independen sebagai lembaga  ketiga,  karena harus menegakkan kode etik baik, bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia. Namun, DKPP tidaklah
8 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan Pemilu;
9 Dartina  Farida  Sinaga, “Pemilu  Umum  di  Indonesia,  Pemilihan  Caleg  dan Pilpres/Cawapres”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Amanna  Gappa,  Fakultas  Hukum,  vol.  14,  nomor  4  Desember 2009, hlm. 528-529.
terlibat  dalam  urusan  teknis  penyelenggaraan  pemilu.  DKPP  hanya  berurusan  dengan etika penyelenggara pemilu sebagai pribadi-pribadi yang harus tunduk kepada ketentuan kode  etik  penyelenggara  pemilu.  Ketiga  lembaga  ini  di  satu  segi  merupakan  satu kesatuan  sistem  kelembagaan  dalam  fungsi  Pengertian  ini  lebih  memenuhi  ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri  untuk  dapat  terlaksananya  pemilihan  umum  yang  memenuhi  prinsip-  prinsip luber dan jurdil.
Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan  mengancam  prinsip-prinsip  luber  dan  jurdil  dalam  pelaksanaan  Pemilu.  Oleh karena  itu,  menurut  Mahkamah,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) sebagaimana  diatur  dalam  Bab  IV  Pasal  70  sampai  dengan      Pasal  109  UU  No.  22 Tahun  2007,  harus  dirtikan  sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan  Pemilu  dilakukan  oleh  unsur  penyelenggara,  dalam  hal  ini  Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu,  dalam  hal  ini Badan Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu).  Bahkan,  Dewan  Kehormatan  yang  mengawasi  perilaku penyelenggara  Pemilu  pun  harus  diartikan  sebagai  lembaga  yang  merupakan  satu kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Dengan  demikian,  jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas. 10
DKPP  bukan  hanya  lembaga  penyelenggara  pemilu,  tetapi  tugas  dan kewenangannyaterkait  dengan  para  pejabat  penyelenggara  pemilu.  Tugas  dan kewenangan  DKPP  berkaitan  dengan  orang  per-orang  pejabat  penyelenggara  Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya termasuk KIP Aceh dan Panwaslih Aceh. DKPP  adalah  dewan  etika  tingkat  nasional  yang  ditetapkan  untuk  memeriksa  dan memutuskan  gugatan  dan/atau  laporan  terkait  tuduhan  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan  oleh  anggota  KPU/KIP  Aceh  atau  Bawaslu  RI  /  Panwaslih  Aceh  beserta jajaran di bawahnya.
Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan Bersama KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP.  Mengapa  demikian?  Kode  Etika  disusun  berdasarkan kesadaran  internal  para  penyelenggara  pemilu  yang  mengikatkan  diri  secara  sukarela (voluntary  norms  imposed  from  within  the  consciousness  of  the  subjects) .  Sedangkan Pedoman  Beracara  sebagai  prosedur  hukum  acara  pemeriksaan  dan  penegakan  kode etik  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan  DKPP  sendiri  sebagai ‘selfregulatory  body’
10 Didik  Supriyanto  et  al, Penguatan  Bawaslu:  Optimalisasi  Posisi,  Organisasi,  dan  Fungsi dalam Pemilu 2014, (Jakarta: Perludem, 2012), hlm. 42
yang  bersifat  independen  dalam  menegakkan  kode  etik  penyelenggara  pemilu.  Kode Etik  Penyelenggara  Pemilu  berisi  ketentuanumum,  landasan  dan  prinsip  dasar  etika dan  perilaku,  pelaksanaan  prinsip  dasar  etika  dan  perilaku,  sanksi,  ketentuan peradilan,  dan  ketentuan penutup. Dari keenam hal itu, yang terpenting adalah: 11 a. Prinsip dasar etika dan perilaku
b. Pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku
c. Ketentuan tentang sanksi
Maka  keberadaan  lembaga  penegak  kode  etik  penyelenggara  pemilu  ini sesungguhnya menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan. Karena dengan demikian, sistem  ketatanegaraan  kita  didukung  oleh  sistem  hukum  dan  sistem  etik  yang  bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya  hukum  dan  etika  secara  bersamaan.  Membangun  demokrasi  yang  sehat dengan ditopang oleh ‘ the rule of law and the rule of ethics ’ secara bersamaan. “ the rule of  law ”  bekerja  berdasarkan  “ code  of  law ”,  sedangkan  “ the  rule  of  ethics ”  bekerja berdasarkan  “ code  of  ethics ”,  yang  penegakannya  dilakukan  melalui  proses  peradilan yang  independen,  imparsial,  dan  terbuka,  yaitu  peradilan  hukum  ( court  of  law )  untuk masalah hukum, dan pelanggaran kode etik untuk masalah etika. 12
Menurut Jimly Asshiddiqie, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi langkah maju dalam model pemilihan  umum  berintegritas. Hukum disatu  sisi harus  ditegakkan  dan  pada  sisi  sama  etika  pun  harus  ditegakkan.  Kita  menciptakan ruang  kompetisi  bagi  peserta  pemilu  yang fair .  Tugas  kita  bagaimana  menjadikan Pemilu sebagai instrumen pening untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis good governance. 13
Beberapa  kasus  pelanggaran  etik  penyelenggara  pemilu  di  Provinsi  Aceh  yang sudah di putuskan oleh DKPP, diantaranya:
1) Perkara  nomor  17-PKE-DKPP/III/2022  tentang  Pemberhentian  Nurmi  selaku Ketua  merangkap  Anggota  KIP  Kabupaten  Aceh  Timur  pada  tahun  2022  yang dilakukan oleh DKPP.
2) Perkara 30-PKE-DKPP/IX/2022 tentang Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Surya Diansyah selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara.
3) Perkara  18-PKE-DKPP/IV/2022  tentang  sanksi  Peringatan  Keras  dan Pemberhentian  Sementara  kepada  Anggota  KIP  Kabupaten  Aceh  Tengah,  Ivan
11 Suharizal, Pemilukada:  Regulasi,  Dinamika,  dan  Konsep  Mendatang ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 76
12 Ibid. , hlm.56
13 Ibid, hlm. 134.
Astavan Manurung.
Berdasarkan putusan beberapa kasus di atas dapat kita lihat bahwasanya putusan DKPP  untuk  penyelenggara  pemilu  baik  itu  KIP  Aceh  dan  Panwaslih  Aceh  beserta jajaran di bawahnya tetap berlaku seperti di Provinsi lain.
Berdasarkan  uaraian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwasanya  kedudukan putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  Dalam  Menangani  Etik Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Aceh baik terhadap KIP Aceh dan Panwaslih  Aceh termasuk  jajaran  dibawahnya  tetap  berlaku  putusan  DKPP  yang  bersifat  final  dan mengikat,  walaupun  Provinsi  Aceh  memiliki  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  Qanun  Nomor  7  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum  (Pemilu)  di  Aceh,  namun  mengenai  pelanggaran  etik  penyelenggara pemilu tetap di putuskan oleh DKPP RI.
2. Impikasi  Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh
Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  termasuk  harapan  rakyat  Indonesia demi terciptanya Pemilu yang berintegritas, yang mana lembaga ini merupakan lembaga baru  yang  masuk  dalam  tubuh  penyelenggara  Pemilu.  Namun  lembaga  ini  melakukan pergerakan  yang  terlalu  agresif  dan  aktif.  Sejak  anggota  DKPP  dilantik  oleh  Presiden berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  lembaga  ini  telah  banyak  menerima pengaduan hingga memprosesnya sesuai ketentuan yang ada. Pada tahun  2020 tercatat 415  kasus  yang  disidangkan  dan  mengahasilkan  putusan  200  direhabilitasi,  174 peringatan tertulis, dan 28 dipecat dari lembaga penyelenggara Pemilu 14 .
DKPP  adalah  lembaga  yang  baru  dibentuk  pada  tanggal  12  Juni  2012  oleh pemerintah.  Keberadaan  DKPP  dimaksudkan  untuk  mengawal  etika  penyelenggara Pemilu  di  setiap  jajaran  dan  merupak  institusi ethic yang  ditugaskan  oleh  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu 15 .  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu  merupakan  revisi  dari  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu    yang  sesungguhnya sudah  mengatur  tentang  Dewan  Kehormatan  (DK),  yang  mana  pada  Undang-Undang baru tersebut berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu  pada Pasal  111  ayat  (5)  DKPP  ditugaskan  menerima  pengaduan  dan/atau  laporan  dugaan
14 Irvan Mawardi, Op.cit hlm. 275-276
15 Muhammad  Imam  Nasef, Pola  Hubungan  Antarpenyelenggara  Pemilu  Berbasis  Electoral Integrity dalam Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Subakti, R. Siti Zuhro, Topo Santoso, dan lain-lain, Pemilihan Umum Serentak , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 590
adanya  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu  dengan  melakukan  penyelidikan dan  verifikasi  terhadap  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara Pemilu. Namun lembaga ini tidak selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar, masih ada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh DKPP yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Sejak  dibentuk  pada  12  Juni  2012  DKPP  telah  menerima  pengaduan  sebanyak 1.969 kasus pengaduan yang diterima DKPP dari semua jenis-jenis Pemilu yang digelar sepanjang tahun 2012 s/d 2022 16 .
Gambaran selanjutnya dapat diperiksa pada table dibawah ini 17 :
Tabel I
Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik
DKPP Tahun 2012-2022 No Perkara Tahun  Perkara Teregistrasi Perkara Diputus 1 2012 30 30 2 2013 141 141 3 2014 333 333 4 2015 115 115 5 2016 163 163 6 2017 140 140 7 2018 319 319 8 2019 331 331 9 2020 196 196 10 2021 172 172 11 2022 29 29 Jumlah 1969 PERKARA 1969 PERKARA

## Keterangan
Sumber : DKPP RI : Data s/d 2 September 2022
Dari  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  banyaknya  pengaduan  yang  diterima semenjak  berdirinya  DKPP  terhadap  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  Pemilu.  Dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwasanya  berdirinya  DKPP
16 Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Republik  Indonesia, Outlook  2016:  Refleksi  dan Proyeksi , DKPP, Jakarta, 2016, hlm. 15
17 Ibid .
adanya  harapan  terciptanya  Pemilu  berdasarkan  asas  lansung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur  dan  adil  sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam  Pasal  22E  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 18 .
Berdasarkan  pengaduan  yang  diterima  oleh  DKPP  menurut  ketentuan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, pengaduan atau laporan tersebut  akan  dilakukan  tahapan  Verifikasi  Administrasi  dan  Verifikasi  materil, sehingga  tidak  seluruh  pengaduan  yang  diterima  DKPP  diangkat  dalam  suatu  siding atau berakhir di persidangan. Tahapan verifikasi administrasi tersebut berupa 19 :
a. kelengkapan identitas lengkap Pengadu dan Teradu;
b. alasan pengaduan diajukan;
c. permohonan  kepada  DKPP  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  yang diadukan;
d. uraian  ringkas  dan  jelas  mengenai  tindakan,  perbuatan,  dan  sikap  teradu; dan/atau
e. waktu perbuatan dimaksud dilakukan;
f. tempat perbuatan tersebut dilakukan;
g. lingkup perbuatan apa saja yang dilakukan atau disangkakan kepada Teradu; dan
h. bagaimana atau dangan cara apa perbuatan tersebut dilakukan.
Setelah tahapan verifikasi administrasi dilakukan, maka akan dilakukan tahapan Verifikasi  Materil.  Tahapan  ini  merupakan  langkah  berikutnya  setelah  berkas pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dari verifikasi administrasi, yaitu 20 :
a. Kontruksi perbuatan sehingga diadukan;
b. Unsur-unsur  perbutan  yang  dilakukan,  apakah  memenuhi  kualifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
c. Apakah  perbutan  yang  diadukan  tersebut  meiliki  kaitan  dengan  tempat ( locus ), waktu ( tempus ), dan perbuatan yang dilakukan ( focus );
d. Keterkaitan  antara  kontruksi  perbuatan  yang  diadukan  didukung  dengan bukti-bukti yang memadai dengan minimal terpenuhinya 2 alat bukti; dan
e. Relevansi antara perbuatan dengan setidaknya 2 alat bukti.
Setelah  tahapan  tersebut  dilaksanakan,  maka  berkas  perkara  akan  dilanjutkan untuk  dilakukannya  persidangan.  Setelah  putusan  dikeluarkan,  bagi  termohon  dan pemohon yang tidak puas akan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dapat melakukan upaya hukum selanjutnya di PTUN.
Adapun  mekanisme  atau  alur  penyelesaian  perkara  pelanggaran  kode  etik penyelenggara Pemilu di DKPP adalah sebagai berikut:
18 A.  Mukhtie  Fajar, Pemilu  Perselisihan  Hasil  Pemilu  dan  Demokrasi ,  Setara  Press,  Malang, 2013, hlm. 9
19 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Op.cit, hlm. 37
20 Ibid, hlm. 41
Dalam  perkara  yang  diterima  oleh  DKPP  memiliki  subjek  dan  objek  tertentu agar  dapat  diperkarakan. Subjectum  Litis atau  subjeck  yang  dapat  menjadi  pihak berperkara  di  DKPP  dapat  mencakup  pengertian  yang  luas  dan  dapat  pula  mencakup pengertian yang sempit. Namun, dalam Peraturan tentang pedoman beracara di DKPP, pengertian  pihak  yang  berperkara  tersebut  dibatasi,  sehingga  penanganan  dugaan pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  tidak  semuanya  ditangani  dan diselesaikan. Hal ini disebabkan juga karna DKPP juga harus memberikan dukungannya terhadap  KPU  dan  Bawaslu  dalam  menjalankan  fungsinya  tanpa  harus  menangani semua  urusan  dugaan  pelanggaran  kode etik  sendiri.  Hal-hal  yang  diselesaikan  sendiri oleh  KPU  dan  Bawaslu  ataupun  hal-hal  yang  semestinya  diselesaikan  oleh  KPU  dan Bawaslu  tidak  boleh  secara  lansung  ditangani  oleh  DKPP  dengan  mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu itu sendiri 21 .
Objectum  Litis atau  objek  perkara  yang  ditangani  oleh  DKPP  hanya  kepada persoalan  prilaku  pribadi  atau  orang  perorang  pejabat  atau  petugas  penyelenggara Pemilihan  Umum.  Objek  pelanggaran  etik  dapat  yang  dapat  di  serupakan  dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu perbuatan atau sikap yang mengandung unsur kejahatan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan atau  individu  secara  sendiri-sendiri ataupun  secara  bersama-sama  yang  dipertanggung- jawabkan  juga  secara  individu  orang  perorang 22 .  Dengan  kata  lain,  yang  dapat dinyatakan  melanggar  kode  etik  penyelenggara  Pemilu  adalah  individu,  baik  secara sendiri-sendiri  ataupun  bersama-sama,  bukan  sebagai  satu  institusi,  melainkan  sebagai orang  perorangan.  Yang  dapat  dituduh  melanggar  kode etik  bukan  KPU  atau  Bawaslu sebagai  institusi,  tetapi  sebagai  orang  perorangan  yang  kebetulan  menduduki  jabatan
21 Jimly  Asshidhiqie, Pengenalan  DKPP  untuk  Penegak  Hukum, makalah  yang  disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta pada Februari 2013 hlm. 2
22 Ibid.
sebagai  ketua  atau  anggota  KPU  atau  Bawaslu  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pihak  yang melaporkan  atau  yang  mengadukan  suatu  dugaan  kepada  DKPP  harus  dapat membuktikan apa saja yang telah dilakukan orang individu ketua atau anggota KPU dan Bawaslu  yang  mana  telah  dianggap  sebagai  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 23 .
Seperti  kasusnya  Perkara  Nomor:  169-PKE/DKPP/X/2021,  menjatuhkan Putusan  atas  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  yang  diadukan  oleh  Nasran  AB  selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Aceh Singkil kepada Samsul Bahri (Ketua KIP Aceh), Tharmizi (Anggota KIP Aceh), Munawarsyah (Anggota KIP Aceh), Ranisah (Anggota KIP  Aceh),  Muhammad  (Anggota  KIP  Aceh),  Agusni  AH  (Anggota  KIP  Aceh)  dan Akmal  Abzal  (Anggota  KIP  Aceh).  Dalam  perkara  tersebut  disebutkan  bahwa  Ketua dan  anggota  KIP  Aceh  telah  melanggar  kode  etik  yaitu  tidak  mampu  melaksanakan Jadwal  yang  telah  ditetapkan  tersebut,  Para  Teradu  pada  tanggal  02  April  2021 Menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor:10/PP.01.2- Kpt/11/Prov/IV/2021  Tentang  Penundaan  Pelaksanaan  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.
Dalam  rapat  koordinasi  dengan  KPU  RI  Surat  KPU  Nomor  151/PP.01.2- SD/01/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Tanggapan Rancangan Keputusan Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan,  yang  memberikan tanggapan agar KIP Aceh tidak menjalankan tahapan Pemilihan apapun sampai dengan adanya  putusan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Uomor  1  Tahun  2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
Namun  demikian  DKPP  dalam  putusannya  tetap  memutuskan  bahwasanya Ketua  dan  Anggota  KIP  telah  melanggar  etik  sehingga  diberikan  sanksi  peringatan keras.  Dalam  faktanya  wewenang melaksanakan  proses  dan  tahapan  pemilu/pilkada  di Provinsi  Aceh  tercantum  dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan Aceh,  namun  demikian  tetap  harus  persetujuan  KPU  RI.  Walaupun  DKPP  sudah memutuskan  putusannya  pelanggaran  etik  terhadap  Ketua  dan  Anggota  KIP  Aceh karena telah membatalkan proses dan tahapan pilkada pada tahun 2022, tetapi putusan
23 Ibid, hlm. 2-3
DKPP  tersebut  tidak  implikasi  sama  sekali  terhadap  proses  dan  tahapan  pilkada  di Provinsi Aceh agar dapat dijalankan pada tahun 2022.
Berdasarkan  uaraian  diatas  dapat  kita  ambil  kesimpulan  bahwasanya  putusan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  Terhadap  Pelanggaran  Etik  di Provinsi Aceh tidak ada implikasinya sama sekali terhadap proses dan tahapan pilkada dan Pemilu di Provinsi Aceh.

## D. KESIMPULAN
Kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menangani Etik  Penyelenggara  Pemilu  Di  Provinsi  Aceh  baik  terhadap  KIP  Aceh dan Panwaslih  Aceh  termasuk  jajaran  dibawahnya  tetap  berlaku  putusan  DKPP  yang bersifat final dan mengikat, walaupun Provinsi Aceh memiliki Undang Undang Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  Qanun  Nomor  7  Tahun  2007  tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  di  Aceh,  namun  mengenai  pelanggaran etik penyelenggara pemilu tetap di putuskan oleh DKPP RI.
Implikasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pelanggaran Etik di Provinsi Aceh tidak ada implikasinya terhadap proses dan tahapan Pilkada  di  Provinsi  Aceh,  akan  tetapi  terdapat  implikasi  putusan  DKPP  terhadap penyelenggara  pemilu  (Komisioner  KIP  Aceh  dan  Panwaslih  Aceh)  yang  melanggar etik baik itu bersifat teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
A.  Mukhtie  Fajar, Pemilu  Perselisihan  Hasil  Pemilu  dan  Demokrasi ,  Setara  Press, Malang, 2013.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi , DKPP, Jakarta, 2016. Didik  Supriyanto  et  al, Penguatan  Bawaslu:  Optimalisasi  Posisi,  Organisasi,  dan Fungsi dalam Pemilu 2014, Jakarta: Perludem, 2012.
Jimly  Asshidhiqie, Pengenalan  DKPP  untuk  Penegak  Hukum, makalah  yang disampaikan  dalam  Forum  Rapat  Pimpinan  Kepolisian  Republik  Indonesia  di Jakarta pada Februari 2013.
Mardjono  Reksodiputro, Mengembangkan  Pendekatan  Terpadu  Dalam  Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan kriminologi dan  Sistem  Peradilan  Pidana  Pusat  Pelayan  Keadilan  dan  Pengabdian  UI , 2007.
-------, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum  Melawan Kejahatan) dalam  buku Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Jakarta,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,  2007.
Muhammad  Imam  Nasef, Pola  Hubungan  Antarpenyelenggara  Pemilu  Berbasis Electoral Integrity dalam Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Subakti, R. Siti Zuhro,  Topo  Santoso,  dan  lain-lain, Pemilihan  Umum  Serentak ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
Suharizal, Pemilukada:  Regulasi,  Dinamika,  dan  Konsep  Mendatang ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan Pemilu;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  tentang  Pemerintahan Aceh
Keputusan Presiden Nomor 57 tahun  2012  tentang  pengangkatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
Peraturan    Bersama    Komisi    Pemilihan   Umum,   Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum, dan  Dewan    Kehormatan    Penyelenggara    Pemilihan  Umum  Nomor  13  Tahun 2012,  Nomor  11  tahun  2012,    Nomor  1  tahun  2012  Tentang  Kode  Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
Peraturan  DKPP  Nomor  2  Tahun  2012  tentang    Pedoman  Beracara  Kode  Etik Penyelenggara Pemilu;

## C. Skripsi, Tesis dan Desertasi dan Jurnal
Dartina  Farida  Sinaga, “Pemilu  Umum  di  Indonesia,  Pemilihan  Caleg  dan Pilpres/Cawapres”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna  Gappa, Fakultas Hukum, vol.
14, nomor 4 Desember 2009.
Abrar  Rizki  Falka,  et.al.  “ Efektifitas  Pelaksanaan  Koordinasi  Aparatur  Pengawasan Internal  Pemerintah  dengan  Penegak  Hukum  dalam  Upaya  Pencegahan Penyalahgunaan  Wewenang  Pejabat  Pemerintah ”.  Suloh:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.2, 2022.
Angga  Akbar, Pemberhentian  Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum  Berdasarkan Pelanggaraan Kode Etik, Universitas Sriwijaya, 2019 Harmoko  M.  Said, Kedudukan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik , Jurnal Ilmiah Hukum Volume 10 Nomor 2 Juli- Desember 2021
J. Sudarminta, Etika  Keutamaan  atau  Etika  Kewajiban Jurnal  Basis  Vol. 40,No. 5, 2003.
Johan  Erwin  Isharyanto, Pemilihan  Umum  Dalam  Sistem  Perspektif  Budaya  Hukum Berkonstitusi ,  Yogyakarta:  Jurnal  Konstitusi  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta,  Vol II  Nomor   1, Juni 2010.
Zaki Mubaroq, Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Lampung:
Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung,  2013.
Muhammad  Sayuni, et.al .  (2021).  Analisis  Prinsip  Keadilan  tentang  Syarat  menjadi Anggota  Legislatif  bagi  Kepala  Desa  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  2017  dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol.9,  No.1,  Pp.  67- 88.