## LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH

## Husni Kamal
Email: husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the execution auction conducted by sharia banks at KPKNL in Banda Aceh and the execution auctions according to a review of positive and Fiqh law.  These types of research using descriptive analysis are describing  and analyzing the auction-related execution.  In conclusion, according to the positive  law  of  the  execution  auction  conducted  by  sharia  banks  in  KPKNL  already  in  accordance  with  the prevailing requirements and regulations, while according to the Fiqh rulings in the implementation there is still the occurrence of fraud committed by the auction mafia during the execution process of KPKNL that will affect the creditor on the sale of objects of liability.

## Keywords: Sharia Bank, Auction execution, sharia economic

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelelangan eksekusi yang dilakukan oleh bank syariah pada KPKNL di Banda  Aceh dan lelang  eksekusi  menurut tinjauan  hukum  positif dan fiqh  muamalah.  Adapaun jenis penelitian ini  menggunakan  deskriptif  analisis  yaitu  menggambarkan  dan  menganalisa  terkait  lelang  eksekusi. Kesimpulannya  menurut hukum positif lelang eksekusi  yang dilakukan  yang dilakukan oleh bank syariah pada KPKNL sudah sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku, sedangkan menurut fiqh muamalah pada pelaksanaanya  masih  ada terjadinya kecurangan  yang dilakukan  oleh  mafia lelang pada  saat proses  pelelangan eksekusi di KPKNL yang akan berdampak pada kreditur terhadap penjualan objek hak tanggungan.
Kata kunci : Bank Syariah, Lelang Eksekusi, Ekonomi Syariah

## A. PENDAHULUAN
Lelang  sebagai  alternatif  cara penjualan  barang  merupakan  sistem penjulan  yang  cukup  lama  telah  dikenal. Sementara  itu,  (Sudikno  Mertokusumo, 1998)  lelang  di  Indonesia  mulai  dikenal sejak  tahun  1908  dengan  dikeluarkannya
Vendu Reglement (peraturan lelang staatsblad Tahun 1908  Nomor 189 sebagaimana yang telah diubah dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 56).  Sesuai dengan perkembangan dalam pelaksanaan lelang maka diterbitkan  keputusan  menteri  keuangan maupun  keputusan  Dirjen  Piutang  dan Lelang Negara.
Dalam peraturan tersebut, (Harahap,  1989)  menyebutkan  bahwa yang  dimaksud  lelang  adalah  pelelangan atau  penjualan  barang  yang  diadakan  di muka  umum  dengan  penawaran  harga yang makin meningkat, Jika dalam proses pelelangan, peserta lelang tidak memberikan  penawaran  terhadap  objek yang  dilelang,  maka  jaminan  yang diberikan  pada  saat pemenuhan  prosedur lelang tersebut akan  masuk  ke  dalam  kas negara,  serta  peserta  lelang  tersebut dilarang  mengikuti  pelelangan  di  seluruh Indonesia, selama 3 bulan.
Pelelangan  eksekusi  merupakan penjualan  umum  untuk  melaksanakan
putusan  pengadilan  atau  dokumen- dokumen  lain,  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  dipersamakan  dengan  itu,  dalam rangka membantu penegakan hukum, jadi khusus  barang  lelang  sitaan  putusan pengadilan negeri, disebut dengan pelelangan  eksekusi.  Pelaksanaan  lelang eksekusi  bertujuan  untuk  mencairkan sejumlah  tagihan  nasabah    atas  debitur yang  ingkar  janji  (wanprestasi)  di perbankan.  Dalam  hal  ini  apabila pelaksanaan  putusan  telah  sampai  pada tahap pelaksanaan lelang, umumnya tidak dapat  lagi dihentikan  dengan  perlawanan debitur maupun pihak ketiga. Perlawanan pihak  ketiga  hanya  dapat  diajukan berdasarkan  pengakuan  bahwa  barang yang dilelang adalah miliknya.
Pelelangan  eksekusi  pada  Hak tanggungan diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun  1996  Pasal  6  Tentang  hak tanggungan, yaitu:
“ Apabila  debitur  cidera  janji,  pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual  obyek  Hak  Tanggungan atas  kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan tersebut”.
Definisi  Hak  Tanggungan  sesuai dengan  undang-undang  no.4  tanggal  9 April  1996  pasal  1  ayat  1  adalah  Hak Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-
benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya  disebut  Hak  Tanggungan, adalah  Hak  jaminan  yang  dibebankan pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun  1960  tentang  peraturan  dasar pokok-pokok  Agraria,  atau  benda  lain yang  merupakan  kesatuan  dengan  tanah itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
Pihak-pihak  yang  terkait  dalam pelelangan adalah sebagai berikut: pertama, nasabah, yaitu orang yang telah meminjam uang pada  debitur namun  tidak melaksanakan  kewajibannya  sesuai  yang disepakati. Kedua ,  Debitur,  yaitu  pihak bank  atau  lembaga  yang  memberikan modal  kepada  nasabah. Ketiga, badan Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara (BUPLN). Keempat ,  pihak  pembeli  barang jaminan yaitu orang atau badan yang telah membeli  atau  menang  dalam  pelelangan barang jaminan. (Salim, 2004)
Dalam  fiqh  mu’amalah,  lelang dikenal dengan istilah muzayadah .
muzayadah sendiri berasal dari kata ziyadah yang artinya bertambah. Muzayada h berarti saling  menambahi.  Maksudnya,  orang- orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. (Imam Ash-Shan’ani, 1995)
(Ibnu Rusyd, 1992) Jual-beli secara lelang  tidak  termasuk  praktik  riba meskipun ia dinamakan bai’ muzayadah dari
kata ziyadah yang  bermakna  tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian  tambahan  di  sini  berbeda.
Dalam muzayadah yang  bertambah  adalah penawaran  harga  lebih  dalam  akad  jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan  oleh  pembeli maka  yang bertambah  adalah  penurunan  tawaran. Sedangkan  dalam  praktik  riba  tambahan haram  yang  dimaksud  adalah  tambahan yang  tidak  diperjanjikan  dimuka  dalam akad  pinjam-meminjam  uang  atau barang ribawi lainnya.
Adapun  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  dan  memberikan gambaran mengenai lelang eksekusi dalam perbankan syariah menurut hukum positif dan Fiqh Muamalah.

## B. KAJIAN LITERATUR
Literatur yang menyinggung tentang  permasalahan  pelangan  eksekusi terhadap  hak  tanggungan,  ditulis  oleh Zumrotul  Malikah  yang  berjudul  “ Konsep Harga  Lelang  Dalam  Perspektif  Islam” .  Dalam skripsinya    mengkaji  tentang  dua permasalahan, mengenai mekanisme penetapan harga perspektif ekonomi Islam dan  pandangan  ekonomi  terhadap harga dalam  sistem  lelang.  Hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam penetapan  harga  dalam  ekonomi  Islam dengan  mempertimbangkan  harga  yang pantas  yaitu  harga  yang  adil  yang
memberikan perlindungan kepada konsumen.  Dan  konsep  harga  dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru  lelang  dengan  melihat  keadaan  fisik barang  tersebut  dan  tidak  meninggalkan Nilai  Limit  atau  lebih  dikenal  dengan Harga Limit Lelang. Tujuannya agar tidak adanya  trik-trik  kotor  komplotan  lelang ( auction ring ) dan komplotan penawar.
Kemudian  tesis  yang  ditulis  oleh Elman  Simangunsong yang  membahas tentang    Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi Atas  Putusan,  Proses  Pelaksanaan  Lelang Eksekusi  Sertifikat  Hak  Tanggungan Berdasarkan Parate Eksekusi, dan Perlawanan Terhadap Lelang dan atau Sita Eksekusi Pengadilan, berdasarkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Parate  Eksekusi  di  Kantor  Kekayaan Negara  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Medan membuktikan  bahwa  lelang  eksekusi tersebut tidak mudah dan tidak sederhana bahkan kerap tidak ada kepastian hukum, selain panjangnya prosedur yang ditempuh juga karena adanya hambatan.
Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut dengan kajian ini yaitu terletak  di  fokus  lelang  ekseskusi  dalam bank syariah serta membandingkan antara lelang dalam perspektif hukum positif dan fiqh muamalah.
a. Lelang Eksekusi
Pengertian lelang telah dirumuskan oleh beberapa pakar diantaranya,  Roell (Kepala Inspeksi lelang tahun  1932)    yang  dikutip  oleh  Effendi Pranangin  Angin,  menyatakan  bahwa lelang atau penjualan umum adalah:
“ Suatu  rangkaian  kejadian  yang  terjadi antara  saat  dimana  seseorang  hendak menjual  suatu  barang  atau  lebih,  baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan  kepada  orang-orang  yang hadir  melakukan  penawaran  untuk membeli  barang  atau  barang-barang yang ditawarkan sampai pada suatu saat dimana  kesempatan  itu  lenyap ”.
(Effendi Parangin Angin, 1994) Pasal 1 angka 1 keputusan Menkeu No.  304/KMK  01/2002,  sebagaimana diubah  dengan  Keputusan  Menkeu  No. 450/KMK 01/2002, yang berbunyi:
“ Lelang  adalah  penjualan  barang  yang terbuka  untuk  umum  baik  secara langsung  maupun  melalui  media elektronik dengan cara penawaran harga secara  lisan  dan/atau  tertulis  yang didahului  dengan  usaha  mengumpulkan peminat”.
Dari pengertian yang telah disebutkan  di  atas  tampak  bahwa  lelang harus  memenuhi  empat  unsur  yaitu:
Pertama Melakukan penjualan pada waktu
dan  tempat  yang  telah  ditentukan, kedua
terlebih dahulu mengadakan pengumuman untuk mengumpulkan peserta  lelang  yang  berminat  terhadap objek yang akan dilelang, ketiga penawaran atau  pembentukan  harga  yang  khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan  atau  secara  tertulis  yang  bersifat kompetitif  dan keempat peserta  yang mengajukan  penawaran  tertinggi  akan dinyatakan  sebagai  pemenang  atau pembeli. Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap, adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan  kekuatan  hukum  apabila  pihak yang  kalah  (tereksekusi  atau  pihak tergugat)  tidak  mau  menjalankan  secara sukarela. Sudikno Mertokusumo mengatakan,  pelaksanaan  putusan  hakim atau  eksekusi  pada  hakikatnya  tidak  lain ialah  realisasi  dari  pada  kewajiban  pihak yang  bersangkutan  untuk  memenuhi prestasi  yang  tercantum  dalam  putusan tersebut. (Sudikno, 1998)
Pelelangan  eksekusi  merupakan lelang  pelaksanaan  putusan  dan  atau penetapan pengadilan, dokumen- dokumen  lain  yang dipersamakan  dengan itu,  dan/atau  melaksanakan  ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan.
(Peraturan Menteri Keuangan, 2010)
b. Lelang Ekseskusi dalam Hukum Positif
(Sudikno, 1998)
Peraturan
perundang-undangan  lelang  di  Indonesia berlandaskan  kepada Vendu  Reglement (Peraturan Lelang) Ordonansi 28 Februari 1908 Staatsblad 189 Tahun 1908, yang mulai berlaku  tanggal  1  April  1908  kemudian diubah  dengan Staatsblad 56  Tahun  1940 juncto  Staatsblad 3  Tahun  1941.  Dengan demikian, Vendu Reglement dapat dikatakan sebagai landasan struktural atas keberadaan  lelang  di  Indonesia.  Selain Vendu Reglement juga dikenal Vendu Instructie (Instruksi  Lelang Staatsblad 1908  Nomor
190  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Staatsblaad 1930  Nomor  85)  sebagai peraturan pelaksana.
Sedangkan  Landasan  operasional bagi  pelaksanaan  lelang  yang  terdapat dalam  Peraturan  Pelaksanaan  Tentang Lelang  sejak  tahun  2000  sampai  dengan tahun 2008 untuk memperbaiki mekanisme  dan  pelaksanaan  lelang menjadi  lebih  baik  dan  jelas,  tercatat dalam  beberapa  Surat  Keputusan  yang berada  pada  lingkup  peraturan  lelang antara lain sebagai berikut:
1. Keputusan Menkeu Nomor: 507/KMK.O1/2000 Dalam keputusan menteri
keuangan    nomor  507  ini  membahas tentang pelaksanaan lelang yang berkaitan dengan  peserta  lelang  menyetor  uang jaminan  penawaran  lelang  yang  besarnya
ditentukan oleh penjual, kecuali ditentukan  lain,  kemudian  nilai  limit ditentukan  oleh  Penjual  dan  diserahkan kepada Pejabat Lelang selambatlambatnya pada  saat  akan  dimulainya  pelaksanaan lelang.    kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
2. Peraturan Menkeu Nomor 40/PMK.07/2006.
Peraturan  ini  terkait  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  yang membahas  tentang  pelaksanaan  lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan perundang-undangan.  Pelelangan  yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  tidak  dapat dibatalkan.  Serta  membahas  tentang  tata cara permohonan lelang.
3. Peraturan Menkeu Nomor
150/PMK.06/2007 Dalam Peratuan Menteri Keuangan
ini membahas tentang petunjuk pelaksanaan  lelang,  dimana  hal  ini  terkai dengan  tempat  pelaksanaan  lelang  harus di  laksanakan  wilayah  kerja  KPKNL  atau di wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat  barang  berada  atau  temapt pelaksanaan  lelang  dapat  di  tentkan lokasinya oleh pejabat KPKNL
4. Peraturan Menkeu
Nomor 61/PMK.06/2008,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor  61  ini,  juga  membahas  tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang diperbaharui  pada  tanggal  tanggal  25 April  2008.  Didalamnya  mencakup tentang efisiensi dan efektifitas pengumuman  lelang,  khususnya  untuk lelang non eksekusi.
c. Lelang Eksekusi dalam Fiqh

## Muamalah
Pelelangan  dalam  Fiqh  mu’amalah disebut  juga  dengan  istilah Muzayadah yang  mana  pelaksanaannya  hampir  sama dengan  pelelangan  yang  dilakukan  di KPKNL. Lelang  termasuk  salah  satu bentuk  jual  beli,  akan  tetapi  ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih,  sedangkan  lelang  tidak  ada  hak memilih,  seta  pelaksanaannya  dilakukan khusus  di  muka  umum.  (Aiyub  Ahmad, 2004).
Lelang ( Muzayadah ) , arti secara bahasa ( lughah -etimologi) adalah:
فِي لْ نَتَّ لْ فِيا فِي نَو فُ لْ نَ لْا  فِي نَ لْ  فِيلا  فِي نَنَ  فِي نَ نَ فِي   فِي  فُ فُا نَ  تَّلا
“ Berlomba-lomba  dalam  menambah
harga  barang dagangan   yang dipamerkan  untuk dijual”.
Sedangkan
secara istilah pengertian Muzayyadah adalah  sebagai beikut:
ٍضلْ نَتَّب ىنَ نَع لْمفُهفُضلْ نَتَّب  نَه فِيا فُس   ا  فُديفِيزنَينَ  فِي نَ لْ  فِيلا  ىنَ نَع ىنَ  نَ فُتَّي لْننَأ نَهنَذفُخلْأنَ نَتَّا  نَه فِيا ٍدفِيئ نَ  فِي فِيخآ ىنَ نَع نَففِيقنَت   تَّنَح .
Jual  beli  model  lelang (muzayadah) dalam  hukum  Islam  adalah  boleh mubah . Ibnu  Abdi  Dar  berkata,  ”Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga ( lelang) , dengan  kesepakatan  di  antara  semua pihak”. Adapun menurut Ibnu ’Abdil Barri adanya  kesepakatan  ulama  tentang bolehnya  jual-beli  secara  lelang  bahkan telah  menjadi  kebiasaan  yang  berlaku  di pasar  umat  Islam  pada  masa  lalu.  (Imam Ash-Shan’ani, 1995)
Menurut  Muhammad  dan  Abu Yusuf  (ahli  ekonomi  Islam  klasik) memperbolehkan  menjual  aset  kekayaan (obyek  hak  tanggungan)  pihak  kreditur jika qadhi (hakim)  telah  mengeluarkan putusan terhadapnya dan tidak ditemukan alasan pembenar untuk menunda penjualan  tersebut.  Penjualan  tersebut dalam  semua  kasus  harus  dilakukan  atas sepengetahuan qadhi serta  dihadiri  oleh para  pihak  di  pasar  barang  yang  akan  di jual,  penjualan  itu  juga  bisa  dilakukan dengan  cara  lelang  atau  mendapatkan harga  setinggi  mungkin  sesuai  dengan harga pasar pada saat lelang berlangsung. (Wahbah az-zuhaili, 2011)
d. Faktor Terjadinya Lelang

## Eksekusi di Bank Syariah
Pada  dasarnya    tidak  ada  nasabah yang  menginginkan  barang  jaminan  atau benda  lainnya  dilelang  oleh  kantor
pelayanan  kekayaan  dan  lelang  negara (KPKNL).  Ada  beberapa  faktor  pemicu terjadinya  wanprestasi  yang  dilakukan oleh  pihak  kreditur  sehingga  terjadinya pelelangan  eksekusi  terhadap  obyek  hak tanggungan  adalah  sebagai  berikut: (Salim, 2005)
1. Kondisi ekonomi nasabah
Pada  umumnya  yang  meminjam uang  pada  lembaga  perbankan  adalah nasabah  menengah  ke  bawah,  sehingga didalam  pengembangan  usahanya  selalu tergantung pada harga pasar yang berlaku. Di  dalam  prinsip  ekonomi,  semakin banyak barang yang di jual di pasar, maka semakin  rendah  harga  barang  tersebut. Ketika  hal  ini  terjadi,  maka  dengan terpaksa mereka menjual barang dagangannya  dengan  harga  yang  rendah, pada  akhirnya  mereka  tidak  mampu membayar  hutang  kredit  pada  lembaga perbankan, sedangkan uang yang diterima cukup untuk membayar biaya pengelolaan usahanya saja.
2. Kemauan  debitur  untuk
membayar  hutangnya  sangat lemah
Rendahnya kemauan debitur untuk  membayar  hutangnya  disebabkan oleh  obyek  jaminan  yang  digunakan olehnya adalah tanah milik orang lain, hal ini  disebabkan  oleh  pemilik  tanah memerlukan  uang  sehingga  ia  menyuruh orang  lain  untuk  memperoleh  kredit
tersebut  dengan  menggunakan  obyek jaminan miliknya.
3. Usaha kreditur Bangkrut Bangkrutnya  usaha  nasabah  ini
disebabkan oleh bisnis yang
dikembangkannya  sangat  banyak  dan adanya pengaruh krisis ekonomi, banyaknya  usaha  yang  dikembangkan kreditur  ini  membuat  biaya  yang dikeluarkan untuk mengembangkan usahanya tersebut menjadi bertambah.
4. Kredit yang digunakan kreditur disalahgunakan
Permohonan pengajuan dana kredit uang diusulkan pada Bank/ lembaga keuangan  kredituir  telah  menentukan tujuan  kredit  yang  diajukannya,  namun mereka tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya.
Kreditur
menggunakan  kredit  yang  diterimanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

## C. METODE PENELITIAN
Adapun  jenis penelitian ini menggunakan deskriktif  analitis . Deskriktif dalam  arti  bahwa  dalam  penelitian  ini penulis bermaksud untuk menggambarkan  dan  melaporkan  secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan lelang  khususnya  lelang  eksekusi  yang dilakukan  oleh  Bank  Syariah  melalui KPKNL. Sedangkan analitis adalah
mengandung  makna  mengelompokkan, menghubungkan data-data yang diperoleh baik  dari  segi  teori  maupun  dari  segi praktik  yang  kemudian  akan  dianalisis guna  memperoleh  gambaran  yang  utuh dan menyeluruh tentang masalah-masalah yang  diteliti.  Jadi  penelitian deskriptif analitis adalah  suatu  metode  penelitian untuk  memperoleh  gambaran  mengenai keadaan,  dengan  cara  memaparkan  data yang  diperoleh  yang  kemudian  dianalisis dan menyusun kesimpulan.
Adapun sumber data yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yang pertama  data  primer  yang  didapatkan melalui  wawancara  langsung  di  KPKNL Banda  Aceh.  Yang  kedua  data  sekunder yang  didapatkan  melalui  peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur,  jurnal  dan  dokumen  yang berkaitan dengan pokok masalah.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan  Hukum  Positif  terhadap Mekanisme  Lelang  Eksekusi  pada KPKNL Banda Aceh.
Seiring  terjadinya  suatu  perjanjian yang  telah  disepakati  bersama  tanpa dipenuhi prestasinya sebagaimana mestinya  oleh  salah  satu  pihak  atau terjadinya wanprestasi (ingkar janji). Pada umumnya  yang  melakukan  wanprestasi atau  ingkar  janji  adalah  debitur,  dengan demikian  pihak  kreditur berhak  meminta
ganti  rugi  terhadap  biaya  rugi  yang dideritanya.  Pihak  debitur  umumnya sudah  memberikan  peringatan  kepada pihak kreditur untuk melunasi kewajibannya  namun  kreditur  tetap  lalai sehingga  diambil  langkah  hukum  lebih lanjut,  maka  salah  satu  langkah  hukum yang dipilih oleh debitur agar piutangnya dapat  dilunasi  oleh  kreditur  adalah dengan  melakukan  pelelangan  eksekusi terhadap  obyek  hak  tanggungan  di KPKNL  (Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan Lelang).
Dari uraian diatas maka obyek hak tanggungan  itu  berhak  dijual  oleh pemegang hak tanggungan tanpa persejutuan  dari  pemilik  hak  tanggungan dan  tidak  dapat  menyatakan  keberatan terhadap  peenjualan  yang  dilakukan  oleh pemegang  hak  tanggungan.  Pelaksanaan pelelangan  terhadap  hak  tanggungan  ini ditentukan  oleh  perundang-undangan yang  bertujuan  untuk  pelunasan  piutang pemegang  hak  tanggungan  dengan  hak mendahului  kreditur-kreditur  lainnya. Eksekusi  pelelangan  dilakukan  agar penjualan itu dapat dilakukan secara jujur dan  diperoleh  harga  yang  paling  tinggi untuk  obyek  hak  tanggungan  yang dilelang, sehingga dapat menutupi hutang debitur pada kreditur. (M. Bahsan, 2007)
Dari  prosedur  pelelangan  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  pelaksanaan pelelangan  eksekusi  pada  obyek  hak
tanggungan telah memenuhi SOP (standard operating    procedure) .  Dengan  demikian setiap  pelaksanaan  pelelangan  yang  telah dijalankan  pada  badan  lelang  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara    dan  Lelang (KPKNL) sudah sejalan dengan ketetapan dan  aturan  dalam  perundang-undangan yang berlaku.
2. Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap Mekanisme  Lelang  Eksekusi  pada
KPKNL Banda Aceh Sesuai  dengan  mekanisme  dan penerapannya, pelelangan dapat dikatagorikan  sebagai  salah  satu  bentuk jual  beli,  akan  tetapi  ada  perbedaan dengan jual beli secara umum. Dalam jual beli terdapat hak khiyar , sedangkan dalam pelelangan  tidak  terdapat  hak khiyar .  Ini bertujuan  agar barang  yang dilelang  pada saat  itu  juga  terjual  sesuai  dengan penawaran  yang  ditawarkan  oleh  pihak pembeli.
Dalam  kitab  Subulussalam,  Ibnu Abdil Barr menyebutkan untuk mencegah adanya penyimpangan syariat dan pelanggaran  hak,  norma  dan  etika  dalam praktik  lelang  maupun  praktek  jual  beli yang  lain,  syariat  Islam  memberikan panduan dan kriteria umum sebagai garis petunjuk diantaranya:
1. Transaksi  dilakukan  oleh  pihak yang  cakap  hukum  atas  dasar saling sukarela (’an taradhin) .
2. Objek  lelang  atau  barang  yang diperjualbelikan  harus  halal  dan bermanfaat.
3. Kepemilikan  penuh  pada  barang atau jasa yang dijual.
4. Kejelasan  dan transparansi  barang atau  jasa  yang  dilelang  atau  yang diperjual  belikan  tanpa  adanya manipulasi seperti window dressing atau lainnya.
5. Kesanggupan  penyerahan  barang dari penjual kepada Pembeli.
6. Kejelasan  dan  kepastian  harga yang  disepakati  tanpa  berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak  menggunakan  cara  yang menjurus  kepada  kolusi  dan  suap untuk  memenangkan  lelang  dan tawar-menawar harga.
Segala  bentuk  rekayasa  curang untuk  mengeruk  keuntungan  tidak  sah dalam  praktik  lelang  dikategorikan  para ulama  dalam  praktik  Najasy  (curang dalam tender dan lelang) yang diharamkan Nabi  SAW.  Hal  tersebut  dapat  juga dimasukkan  dalam  kategori  Risywah (sogok)  bila  penjual  atau  pembeli menggunakan  uang,  fasilitas  ataupun service untuk  memenangkan  lelang  yang sebenarnya tidak  memenuhi  kriteria  yang dikehendaki mitra bisnisnya.
Konsep harga lelang yang digunakan  adalah  penentuan  harga  oleh penjual  dengan  menggunakan  harga  limit
sesuai dengan Islam walaupun harga yang ditentukan tidak sesuai dengan mekanisme  pasar  pada  umumnya.  Akan tetapi,  penentuan  harga  yang  dilakukan dalam  pelelangan  menuju  pada  konsep keadilan dengan tujuan untuk melindungi penjual  maupun  pembeli  supaya  tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga  merugikan  salah  satu  pihak  dan menguntungkan pihak yang lain.
Disamping  itu  untuk  mencegah  adanya kecurangan  berupa  komplotan  lelang (auction  ring)  dan  komplotan  penawar (bidder’s  ring)  yaitu  sekelompok  pembeli dalam  lelang  yang  melalukan  kerja  sama untuk menawar dengan harga yang sangat rendah,  jika  berhasil  kemudian  dilelang sendiri  diantara  mereka.  Penawaran curang  seperti  itu  disebut  penawaran cincai  (collusive  bidding).  Pembatasan harga  terendah  yang  dilakukan  untuk mencegah  permainan  curang  antara penjual  lelang  (kuasa  penjual)  dan pembeli  yang  akan  merugikan  pemilik barang. (Guntur Priadi, 2019)
Terkait  dengan  kecurangan  yang dilakukan  oleh  peserta  lelang  dalam penentuan  pemenang  lelang  terhadap barang yang sedang dilelang, hal ini tidak berpengaruh  terhadap  jalannya/  proses berlangsungnya pelelangan eksekusi, karena  pada  dasarnya  hal  ini  tidak mengganggu prosedur yang telah ditetapkan oleh KPKNL (Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara  dan Lelang). Walaupun  petugas  pelelangan  telah mengetahui adanya kejanggalan- kejanggalan  yang  dilakukan  oleh  peserta lelang  dalam  pelelangan  yang  sedang berlangsung,  petugas  lelang  tidak  bisa melakukan tindakan pencegahan terhadap mafia lelang tersebut.
Dari  paparan  diatas  diketahui bahwa,  kecurangan  yang  dilakukan  oleh mafia  lelang  ( bidder’s  ring )  bukanlah  suatu hambatan  dalam  mekanisme  pelelangan, padahal  dalam  hal  ini,  sangat  jelas merugikan pihak yang memiliki obyek hak tanggungan  yang  menjadi  obyek  lelang, alih-alih  pihak  debitur  mendapat  harga jual  jauh  lebih  tinggi  dari  harga  limit, sehingga  dapat  melunasi  hutangnya kepada kreditur dan mendapat keuntungan dari pelelangan tersebut yang seharusnya  pihak  debitur  hanya  bisa melunasi  hutangnya  kepada  kreditur, tanpa  ada  keuntungan  yang  didapat  dari hasil penjualan obyek lelang tersebut.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  dan analisis  penulis  terhadap  hasil  penelitian yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur  pelelangan  eksekusi  di Banda Aceh pada KPKNL pelaksanaan pelelangan telah memenuhi  SOP  ( standard operating
procedure ) dengan demikian tercapailah persyaratan dan  fungsi pelelangan  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  terdapat  4  (empat) tahapan pokok dalam pelaksanaan lelang  Obyek  hak  tanggungan, yaitu: pertama persiapan  lelang,
kedua pelaksanaan  lelang, ketiga risalah lelang, dan keempat , pembukuan dan pelaporan lelang.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme  lelang  eksekusi  secara keseluruhan  lelang  eksekusi  yang dilakukan  oleh  bank  syariah  pada KPKNL tidak bertentangan dengan norma-norma  Islam,  dalam  artian setiap pelaksanaan yang dilakukan
terhadap pelelangan
dan prosedurnya  tidak  bertentangan dengan  Fiqh  Mu’amalah,  hanya saja  pada  praktek  pelaksanaannya obyek  hak  tanggungan  terdapat mafia  lelang  yang  melakukan kecurangan  yang  mengakibatkan
kerugian bagi pemilik hak tanggungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aiyub  Ahmad.  (2004). Fikih  Lelang Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif. Jakarta: Kiswah.
Effendi  Parangin  Angin.  (1994). Peraturan Lelang. Jakarta: Esa Study Club. Guntur  Priadi.  (2019).  seksi  pelayanan lelang KPKNL di Banda Aceh Ibnu  Rusyd.  (1992). Bidayatul  Mujtahid. Beirut: DarEl Al Kutub Juz. II. Imam  Ash-Shan’ani  (1995). Subulus  Salam . Juz.  III,  Beirut,  Lebanon:  Darul Kutub Al-Ilmiyah.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor
450/KMK 01/2002 Tentang Perubahan  Atas  Kep.  Menkeu  No. 304/KMK 01/2002 Tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang ,  Tanggal 13 Juni 2002, Pasal. 1 Angka 1 M.  Bahsan.  (2007). Hukum  Jaminan  dan Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia . Ed.  1.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Pasal  1  point  4  Peraturan  Menteri
Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010  tertanggal  23
April 2010.
Salim. (2004). Perkembangan Hukum Jaminan di
Indonesia . Jakarta: PT.
RajaGrafindo persada.
Sudikno  Mertokusumo.  (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
Wahbah  az-zuhaili.  (2011) Fiqh  Islam  wa Adillatuhu .  Jilid  8.  Jakarta:  Gema Insani dan Darul Fikr
Yahya  Harahap.  (2005). Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata ,
Ed.2, Jakarta: Sinar Grafika.