Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1

## Blended Finance: Konsep Dan Penerapan di Indonesia
Derry Wanta 1) ; Arina Felita 2) ; Rinto Noviantoro 3)
1) Study Program of Accounting Faculty of Economic, Universitas Dharma Persada Jakarta
2) Peneliti Deywa Consulting
3) Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) derrywanta@gmail.com ; 3) rintonoviantoro@yahoo.co.id
How to Cite :
Wanta, D., Felita, A., Noviantoro, R. (2022). Blended Finance: Konsep & Penerapan di Indonesia. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 10(S1). DOI:
https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1 .

## ARTICLE HISTORY
Received [7 Maret 2022] Revised [12 Maret 2022] Accepted [30 Maret 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginformasikan  apa  dan  bagaimana Keuangan  Bauran  (Blended  Finance)  dan  secara  khusus  serta  memberikan wawasan  baru  dan  contoh  praktis  Blended  Finance  di  Indonesia.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  kualitiatif  dengan  pendekatan  studi  Pustaka  dan interview  dengan  praktisi  di  bidang  Blended  Finance.  Penelitian  ini mengungkapkan  definisi  baru  Blended  Blended  Finance menjadi  salah  satu sistem  yang  dapat  menjawab  kebutuhan  pendanaan  untuk  mesukseskan SDG  dengan  penggunaan  dana  4P  yaitu  public,  private,  philantrophy  dan people.  Blended  Finance  dalam  Praktiknya  Di  Indonesia  antara  lain  SDG Indonesia One, Tri Hita Karana Roadmap Blended Finance, The Sustainability Project  Bond  dari  Tropical  Landscape  Finance  Facility  (TLFF),  dan  Institusi Pendanaan Kelautan
dan Perikanan (IPKP). Tantangan dalam pengimplementasian Blended Finance di Indonesia yakni membangun basis pengetahuan umum, kurang terkoordinasi atau munculnya ego institusi serta tidak  adanya  proyek  atau  program  yang  layak  dan  siap untuk  pembiayaan. Adanya  personil  atau  Lembaga  sebagai  project  tailoring  menjadi  kunci suksesnya blended finance.

## ABSTRACT
This study aims to find out what and how Blended Finance is and specifically and to provide new insights and practical examples of Blended Finance in Indonesia. This research is qualitative research with a library study approach and interviews with  practices  in  the  field  of  Blended  Finance.  This  research  reveals  a  new definition of Blended Blended Finance as one of the systems that can answer the need for funds to make the SDGs a success by using the 4P funds, namely public, private,  philanthropy  and  people.  Blended  Finance  in  Practice  in  Indonesia, among  others,  SDG  Indonesia  One,  Tri  Hita  Karana  Roadmap  Blended  Finance, The  Sustainability  Project  Bond  from  the  Tropical  Landscape  Finance  Facility (TLFF), and the Marine and Fisheries Funding Institution (IPKP). The challenges in implementing  Blended  Finance  in  Indonesia  are  building  a  general  knowledge base, lack of coordination or the emergence of ego institutions and the absence of appropriate  projects  or  programs  that  are  ready  for  financing.  The  existence  of personnel or institutions as a tailoring project is the key to the success of blended finance.
KEYWORDS
Blended Finance, 4P (Public, Private, Philantropy, People), SDG’s .
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## PENDAHULUAN
Menjelang  peringatan  100  tahun  Pemerintah  Indonesia  menetapkan  Visi  Indonesia  2045. Visi  ini  mencanangkan  cita-cita  negara  untuk  menjadi  bangsa  yang  berdaulat,  maju,  adil,  dan makmur pada tahun 2045. Visi Indonesia berupaya untuk menggerakkan pembangunan negara ke arah  proses  yang  lebih  berkelanjutan  dan  inklusif.  Visi  ini  dikemas  dalam  kerangka  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  yang  saat  ini  diselaraskan  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  dengan  SDG  dan  menghasilkan  serangkaian  tindakan  yang harus  diambil  untuk  mewujudkan  tujuan  perencanaan  pembangunan.  Salah  satu  landasan  dari tindakan ini adalah pembiayaan.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  telah  mengidentifikasi  total pembiayaan  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  SDGs  sekitar  USD  2,1  triliun  per  tahun  (sekitar 29.715 triliun Rupiah). Angka ini jauh di atas produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar USD 1 triliun  per  tahun  (Rp  14.150  triliun).  Kebutuhan  pembiayaan  investasi  ini  dihitung  melalui  tiga skenario. Pertama, intervensi “bisnis seperti biasa”, untuk tahun 2020 sebesar Rp 2,714 triliun dan untuk  tahun  2030  sebesar  Rp  7,721  triliun.  Kedua,  ada  intervensi  “sedang”,  untuk  tahun  2020  Rp 2,778 triliun dan untuk tahun 2030 Rp 9,405 triliun. Ketiga, terdapat intervensi “tinggi”, sebesar Rp 2.867 triliun pada tahun 2020 dan menjadi Rp 10.397 triliun pada tahun 2030 (Bappenas, 2019).
Pemerintah  Indonesia  menyadari  bahwa  dalam  semua  skenario  pendanaan  terdapat kesenjangan  yang  sangat  besar  antara  kapasitas  pemerintah  saat  ini  dengan  investasi  yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan cara inovatif pembiayaan diperlukan untuk menjembatani  kesenjangan  ini. Blended  Finance hadir  menawarkan  alternatif  untuk  memecahkan masalah  ini.  Komitmen  yang  kuat  adalah  janji  yang  harus  diwujudkan  dengan  pembiayaan  yang aman dan memadai. Indonesia bertekad untuk memanfaatkan Blended Finance sebagai mekanisme keuangan inovatif untuk mendanai tujuan komitmen internasionalnya, yang sejalan dengan strategi prioritas  nasional  Indonesia.  Dengan  tujuan  jangka  panjangnya  untuk  pertumbuhan  yang  inklusif dan  berkualitas  tinggi,  pemerintah  ingin  menunjukkan  bahwa Blended  Finance dapat  memainkan peran penting dalam mencapai target pembangunan dan lingkungan, sambil menarik volume modal swasta  yang  lebih  besar  untuk  proyek  pembangunan.  Sementara  itu,  sektor  swasta  juga membuktikan bahwa investor jika diberi insentif dengan struktur keuangan yang tepat, juga dapat berperan dalam mencapai target pembangunan nasional dan lingkungan (Simatupang, 2021).
Transaksi Blended  Finance dapat  mencakup  penggunaan  instrumen  keuangan  untuk mengumpulkan  investasi  komersial  serta  mekanisme  untuk  menyusun  atau  instrumen  perantara dengan  tujuan  yang  sama. Organization  of  Economic  Co-operation  and  Development (OECD)  melalui Development  Assistance  Committee (DAC),  pembiayaan  pembangunan  resmi  disediakan  dengan menggunakan lima kelompok instrumen utama (Andersen et al., 2019):
1. Hibah: transfer dalam bentuk tunai dan dalam bentuk barang di mana tidak ada hutang hukum yang timbul.
2. Instrumen  hutang:  transfer  dalam  bentuk  tunai  dan  natura  di  mana  utang  hukum  terjadi (misalnya  pinjaman,  obligasi  dan  surat  berharga  lainnya)  atau  dapat  terjadi  ketika  peristiwa tertentu terjadi (misalnya hibah yang dapat diganti).
3. Ekuitas: bagian dalam kepemilikan perusahaan atau skema investasi kolektif.
4. Keuangan mezzanine : instrumen hibrida, seperti pinjaman subordinasi dan ekuitas pilihan yang menghadirkan profil risiko antara pinjaman senior dan ekuitas.
5. Jaminan/asuransi:  perjanjian  pembagian  risiko  di  mana  penjamin  setuju  untuk  membayar kepada  pemberi  pinjaman/investor  sebagian  atau  seluruh  jumlah  yang  jatuh  tempo  atas pinjaman,  ekuitas  atau  instrumen  lain  dalam  hal  peminjam  tidak  membayar  atau  kehilangan nilai dalam hal investasi.
Blended Finance mengejar tujuan pengembangan dan komersial, menggarisbawahi karakter hibridanya  yang  beroperasi  antara  ruang  publik  dan  pribadi.  Demikian  pula,  pencampuran  dapat dibenarkan sebagai respons pada berbagai jenis masalah. Misalnya, dapat diusulkan sebagai sarana
untuk mengatasi kegagalan pasar dan untuk meningkatkan hubungan risiko-pengembalian proyek investasi.  Berbagai  pelaku,  bentuk  pembiayaan,  dan  tujuan  yang  terkait  dengan  pencampuran menghadirkan  tantangan  dalam  hal  menghasilkan  dampak  nyata  berdasarkan  efektivitasnya,  baik dalam  kaitannya  dengan  tujuan  yang  terkait  dengan  pencampuran  itu  sendiri  maupun  dalam mengidentifikasi nilai tambah dari pencampuran dibandingkan dengan yang lain (Jung, 2020)
Penelitian  terdahulu  mengenai  apa  dan  bagaimana Blended  Finance secara  konsep  telah dilakukan oleh beberapa peneliti internasional, seperti (Basile & Neunuebel, 2019; Bhattacharya & Khan, n.d.; Global Environment Facility, 2017). Penelitian mengenai Blended Finance di Indonesia juga baru  dilakukan  oleh  Simatupang  (2021),  hal  ini  mencerminkan  bahwa  belum  banyak  ditemukan penelitian mengenai Blended Finance terutama yang berkaitan dengan praktiknya di Indonesia. Hal ini  menjadi  keterbaruan  yang  menarik  untuk  dibahas  dalam  penelitian  kali  ini,  mengingat signifikansi dari implementasi Blended Finance yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya. Penelitian ini mengulas apa dan bagaimana Blended Finance secara konsep, mengidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu ditangani dan mengemukakan gagasan agar Blended Finance dapat  di  jalankan  secara  efektif  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian kepustakaan.  Penelitian  ini  juga  untuk  memperkaya  literatur  tentang  tulisan Blended  Finance di Indonesia yang belum banyak saat ini.

## LANDASAN TEORI

## Blended Finance
Istilah Blended Finance pertama kali secara resmi terdapat pada dokumen pertemuan untuk membahas kelanjutan Milennial Development Goals (MDG) terkait pendanaan yang disebut dengan Addis Ababa Action Agenda (AAAA) di kota Addis Ababa Ethopia pada tanggal 13-16 Juli 2021. Blended Finance pada dokumen tersebut menjadi salah satu mekanisme untuk tercapainya SDG’s. OECD  (2019)  menjelaskan  pengertian Blended  Finance adalah  penggunaan  strategis pembiayaan  pembangunan  untuk  mobilisasi  pembiayaan  tambahan  menuju  pembangunan berkelanjutan  di  negara-negara  berkembang.  IFC  (2019)  mendefinisikan, Blended  Finance sebagai penggunaan dana donor dalam jumlah yang relatif kecil untuk mengurangi risiko investasi tertentu dan  membantu  menyeimbangkan  kembali  profil  risiko-imbalan  dari  investasi  perintis  yang  tidak dapat  dilanjutkan  dengan  persyaratan  komersial  yang  ketat.  Dana  konsesional  disusun  sebagai investasi  bersama,  dengan  harapan  arus  balik  untuk  investasi  masa  depan  atau  penggunaan lainnya.  Definisi  lain  dari Blended  Finance adalah  penggunaan  modal  katalitik  dari  sumber  publik atau  filantropi  untuk  meningkatkan  investasi  sektor  swasta  dalam  pembangunan  berkelanjutan (Convergence,  2018).  Secara  umum  dari  ketiga  pengertian Blended  Finance ,  berhubungan  dengan pendanaan dari Sektor Publik, Swasta dan Filantropi dalam pembangunan berkelanjutan.
Blended  Finance adalah  pendekatan  penataan  yang  memungkinkan  organisasi  dengan tujuan  yang  berbeda  untuk  berinvestasi  bersama  satu  sama  lain  sambil  mencapai  tujuan  mereka sendiri baik berupa pengembalian  finansial, dampak sosial, atau perpaduan keduanya. Hambatan investasi utama bagi investor swasta yang ditangani oleh Blended Finance adalah risiko yang dirasa tidak sebanding dengan pengembalian finansialnya (Basile & Neunuebel, 2019). Hal ini dapat terjadi dikarenakan  kurangnya  pemahaman  dalam  pengelolaan Blended  Finance itu  sendiri,  sehingga berdampak pada implementasi yang kurang efektif.
Blended  Finance menciptakan  peluang  yang  dapat  diinvestasikan  di  negara-negara berkembang  yang  mengarah  pada  dampak  pembangunan  yang  lebih  besar.  Terdapat  5  prinsip dalam menerapkan Blended Finance , yakni (OECD DAC, 2017):
1. Mengkaitkan  penggunaan Blended  Finance dengan  alasan  pengembangan.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  pembiayaan  pembangunan  dalam  pembiayaan  campuran sebagai pendorong untuk memaksimalkan hasil dan dampak pembangunan, menetapkan tujuan pembangunan  dan  hasil  yang  diharapkan  sebagai  dasar  untuk  menerapkan  pembiayaan pembangunan dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas tinggi.
2. Merancang Blended  Finance untuk  meningkatkan  mobilisasi  keuangan  komersial.  Pembiayaan pembangunan  dalam  pembiayaan  campuran  harus  memfasilitasi  pembukaan  pembiayaan komersial untuk mengoptimalkan total pembiayaan yang diarahkan pada hasil pembangunan.
3. Menyesuaikan Blended  Finance dengan  konteks  lokal.  Pembiayaan  pembangunan  harus dikerahkan  untuk  memastikan  bahwa Blended  Finance mendukung  kebutuhan,  prioritas  dan kapasitas  pembangunan  lokal,  dengan  cara  yang  konsisten  dengan,  dan  jika  memungkinkan berkontribusi pada pengembangan pasar keuangan lokal.
4. Fokus pada kemitraan yang efektif untuk Blended Finance dengan memungkinkan masing-masing pihak untuk  terlibat berdasarkan mandat dan kewajiban  mereka, sambil  menghormati mandat yang  lain,  mengalokasikan  risiko  secara  tepat  sasaran,  seimbang  dan  berkelanjutan  dan bertujuan untuk skalabilitas.
5. Monitor Blended  Finance untuk  transparansi  dan  hasil.  Untuk  memastikan  akuntabilitas penggunaan yang tepat dan nilai uang dari pembiayaan pembangunan, operasi Blended Finance harus dipantau berdasarkan kerangka hasil yang jelas, pengukuran, pelaporan dan komunikasi arus keuangan, pengembalian komersial serta hasil pembangunan.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  dua  metode  yaitu  studi kepustakaan  dan  interview  dengan  praktisi Blended  Finance .  Jenis  penelitian  adalah  penelitan kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi  akademik,  serta  merumuskan  kontribusi  teoritis  dan  metodologisnya  untuk  topik tertentu.
Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan  memecahkan  pertanyaan  penelitian  yang dirumuskan.  Adapun  sifat  dari  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif,  yakni  penguraian  secara teratur  data  yang  telah  diperoleh,  kemudian  diberikan  pemahaman  dan  penjelasan  agar  dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.
Wawancara dengan tiga praktisi Blended Finance yang mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun dengan latar belakang pasar modal, Lembaga keuangan non bank dan Lembaga pemerintah dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Dan Terminologi Blended Finance
Di ranah kebijakan, Bappenas dianggap sebagai pionir dalam implementasi Blended Finance karena merupakan bagian dari implementasi SDG. Bappenas mendirikan SDG Financing Hub , yang memfasilitasi  pembiayaan  dari  anggaran  pemerintah,  donor/filantropi,  dan  pelaku  komersial.  Di SDG Financing  Hub ,  setiap  regulator  utama  bertindak  sebagai  pemimpin  kelompok  tertentu. Bappenas memimpin donor/filantropi, Kemenkeu memimpin anggaran Pemerintah Indonesia, dan OJK memimpin sektor komersial.
Kemenkeu  merupakan  kementerian  pertama  yang  merespon  SDG Financing  Hub dengan mendirikan  SDG Indonesia  One  Fund di  bawah  PT  SMI.  Selain  mengelola  APBN,  Kemenkeu memegang  peran  kunci  dalam  mengelola  pendanaan  dari  donor/DFI/bank  pembangunan multilateral. Kemenkeu juga  memainkan peran kunci dalam mengeluarkan  insentif dan peraturan fiskal tertentu (Simatupang, 2021).
OJK sebagai badan pengatur dan pengawas sektor keuangan memegang peran kunci dalam menjembatani  bagaimana  pendanaan  komersial  dapat  masuk  ke Blended  Finance .  OJK  dapat menerapkan alat insentif dan disinsentif bagi lembaga keuangan untuk memobilisasi lebih banyak
pendanaan  komersial  untuk Blended  Finance .  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan Investasi telah memimpin inisiatif Tri Hita Karana, sebuah inisiatif Blended Finance Indonesia. Inisiatif ini  memobilisasi  modal  dari  aktor  filantropi  Indonesia  terkemuka.  Fokus  awal  mereka  lebih  pada infrastruktur  (Simatupang,  2021).  Kementerian  Kelautan  &  Perikanan  menjadi  focal  pihak  penting untuk perikanan skala kecil. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri menjadi  pihak  penting  untuk  setiap  kegiatan  di  daerah  dan  kabupaten  karena  beberapa  target pengguna pembiayaan akan berada di tingkat kabupaten.
Industri perbankan memiliki pengalaman dalam menerapkan jenis Blended Finance tertentu, seperti  menyalurkan  pinjaman  lunak  dari  Lembaga  Keuangan  Penyimpanan  dan  menerapkan penjaminan  kredit.  Sesuai  ketentuan  Bank  Indonesia,  semua  bank  harus  memiliki  setidaknya  20 persen  dari  portofolio  yang  didedikasikan  untuk  UKM  dan  pembiayaan  mikro.  Tujuan  utamanya adalah  untuk  mendapatkan  wawasan  dari  berbagai  jenis  bank:  BUMN,  swasta,  syariah,  dan  BPD serta bank investasi yang memiliki pengalaman dalam penataan jenis fasilitas BF tertentu, sebagian besar di bawah arahan atau permintaan Kemenkeu (Simatupang, 2021).
Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah sebagai lembaga  pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang merupakan pelaksana UMI (Pusat Pembiayaan Ultra Mikro) dapat menjadi fasilitas untuk mendukung pembiayaan ultra mikro. Serta melibatkan aktor yang sebelumnya terlibat dalam implementasi Blended Finance itu sendiri seperti PT SMI (Simatupang, 2021).
Blended Finance dalam Praktiknya Di Indonesia SDG Indonesia One
Pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk  mencapai  SDG  dengan  membentuk  platform terintegrasi yang disebut "SDG Indonesia One " yang menggabungkan dana publik dan swasta melalui Blended  Finance untuk  disalurkan  ke  proyek  infrastruktur  terkait  SDG.  SDG Indonesia  One adalah wadah  yang  menyediakan  4  (empat)  pilar  bagi  para  donor  dan  investor  yakni  fasilitas: pengembangan, De-Risking ,  pembiayaan,  dan  dana  ekuitas.  Fasilitas  ini  disesuaikan  untuk menggalang  dana  untuk  proyek-proyek  pembangunan  di  Indonesia.  Wadah  ini  bertujuan  untuk mendukung  pencapaian  SDG,  yang  dapat  dicapai  dengan  mengembangkan  proyek  yang  berfokus pada keberlanjutan.
Kementerian  Keuangan  dan  PT  SMI  akan  membantu  mewujudkan  proyek  pembangunan dengan  mengubah  kebutuhan  menjadi  peluang  bagi  banyak  pihak  untuk  berpartisipasi  dalam proyek  infrastruktur  terkait  pencapaian  SDG.  Selain  itu,  platform  ini  akan  memastikan pengembangan  dan  dana  infrastruktur  tersedia  sejak  awal  dan  diimplementasikan  di  lapangan. Dengan menggabungkan instrumen yang tepat, pembangunan infrastruktur dapat lebih inklusif dan berkelanjutan dengan mengelola berbagai pemangku kepentingan, mengutamakan tata kelola yang baik,  dan  memperhatikan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  agar  kita  dapat  mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang (SMI, 2020)
Gambar 1. Tri Hita Karana Roadmap Blended Finance
Pemerintah  Indonesia  dan  Forum  Tri  Hita  Karana  mengembangkan  Lembaga  Keuangan  dan Inovasi  Campuran  global  untuk Better  Business  Better  World di  Bali  untuk  meningkatkan pengembangan  kapasitas,  penelitian  kebijakan,  dan  laboratorium  tindakan  untuk  solusi  nyata (Forum THK, 2018). Sistem nilai bersamanya meliputi: kaitkan Blended Finance ke SDG, berkomitmen untuk  menggunakan Blended  Finance untuk  memobilisasi  keuangan  komersial,  desain Blended Finance untuk  bergerak  menuju  keberlanjutan  komersial,  struktur Blended  Finance untuk membangun pasar inklusif dan mempromosikan transparansi ketika terlibat dalam Blended Finance . Kemudian  pedoman  masing-masing,  dengan  pengakuan  penuh  bahwa  tindakan  terkoordinasi  di seluruh pasar diperlukan untuk lebih efektif dan efisien memberikan pembiayaan yang diperlukan dan dampak pembangunan yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan SDG (OECD, 2018).
The  Sustainability  Project  Bond  dari  Tropical  Landscape  Finance  Facility (TLFF)  Merupakan proyek dana investasi menggunakan mekanisme Blended Finance yang berfokus pada perlindungan hutan dan komoditas hutan tropis. Investasi didanai adalah PT Royal Lestari Utama (RLU). PT. RLU merupakan  perusahaan  patungan  Indonesia  dari  produsen  ban  Prancis  Michelin  dan  Grup  Barito Pacific Indonesia.

## Institusi Pendanaan Kelautan dan Perikanan (IPKP)
Kementerian PPN/Bappenas mengusung sebuah inisiasi pengembangan potensi kelautan dan perikanan melalui skema Blended Finance di bawah payung IPKP. Pada skema ini, pendanaan dapat bersumber  dari  dana  publik,  swasta,  internasional  maupun  filantropi.  Dengan  kelebihan  tersebut, instrumen  keuangan  ini  diharapkan  dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan, menutup  keterbatasan  ruang  fiskal  dan  menarik  sumber-sumber  pendanaan  internasional  masuk ke Indonesia (ICCTF, 2020). Institusi IPKP diharapkan dapat menyalurkan dana kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota  untuk  pendanaan  berbagai  kegiatan  di  sektor  kelautan  dan  perikanan demi  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Beberapa  kegiatan  dimaksud  antara  lain untuk aspek permodalan, penambahan usaha serta infrastruktur. Dalam menjalankan kegiatannya, IPKP melaksanakan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan ( Sustainable Finance ) sebagaimana yang diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.51/POJK.03/2017.  Salah  satu  bentuk implementasi Blended  Finance adalah  pendanaan  berkelanjutan  terhadap  Rencana  Pengelolaan Perikanan (RPP) yang sudah disusun pemerintah di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia.  Pembahasan  awal Blended  Finance telah  dimulai  sejak  akhir  tahun  2018  dengan  NGO Rare.  Selanjutnya,  inisiasi Blended  Finance melalui  IPKP  secara  insentif  dimulai  pada  pertengahan Mei tahun 2019. Rentang waktu Mei hingga Agustus 2019, Tim Bappenas melakukan diskusi dengan berbagai  Lembaga  Keuangan  Bank  dan  Non-Bank  yang  menghasilkan  usulan  skema  pendanaan IPKP  (ICCTF,2020).  Hasil  diskusi  dengan  praktisi Blended  Finance dalam  IPKP,  menjelaskan  bahwa skema IPKP terus berkembang dan saat ini menjadi Institusi Pendanaan Biru Berkelanjutan (IPBB) atau Sustainable Blue Financing Institution (SBFI).
Tantangan dalam pengimplementasian Blended Finance di Indonesia Salah  satu  tantangan  mendasar  dalam  membangun  basis  pengetahuan  umum  tentang efektivitas inisiatif Blended Finance adalah keragaman pengaturan organisasi dan ketentuan hukum yang  memengaruhi  bagaimana  aktor  publik  terlibat  dalam  pencampuran  dan  apa  yang memengaruhi praktik pencampuran. Blended Finance melibatkan entitas dengan pengaturan hukum yang lebih beragam daripada modalitas kerjasama pembangunan lainnya: administrasi publik, bank umum  dan  komersial,  dana  pensiun,  lembaga  keuangan  lokal,  perusahaan  multinasional,  usaha mikro kecil dan menengah, peminjam individu, dan lainnya (Andersen et al., 2019).
Sebagian  besar  negara  membedakan  antara  badan  publik  yang  bertanggung  jawab  atas kerjasama  pembangunan  dan  badan  hukum  swasta  dengan  operasi  berorientasi  pasar.  Lembaga keuangan pembangunan ini juga dapat memobilisasi dana non-publik dengan hak mereka sendiri, baik  dari  yayasan,  perusahaan  multi-nasional  (MNC),  atau  investor  lainnya.  Jenis  instrumen
keuangan  yang  diizinkan  untuk  digunakan  oleh  setiap  entitas  akan  bergantung  pada  pengaturan kontraktual mereka (Andersen et al., 2019).
Karena lembaga pembangunan, bank pembangunan, Lembaga Keuangan Perbankan (LKP) dan  lembaga  kredit  ekspor  (ECA)  memiliki  mandat  yang  berbeda,  pilihan  untuk  mempercayakan mobilisasi  modal  swasta  di  negara  berkembang  kepada  lembaga  atau  LKP  memiliki  konsekuensi strategis  untuk  pendekatan  kerjasama  pembangunan  secara  keseluruhan.  Badan-badan pembangunan  dan  bank  cenderung  memiliki  mandat  yang  luas  dan  berorientasi  pada  dampak, sedangkan  LKP  bilateral  sering  kali  berfokus  pada  mendukung  perusahaan  domestik  dan menghasilkan  laba  atas  investasi  (ROI)  bagi  pemerintah  nasional.  Lembaga  kredit  ekspor  juga memiliki  minat  yang  kuat  untuk  berinvestasi  di  perusahaan  nasional  yang  mayoritas  sahamnya dimiliki di luar negeri (OECD, 2018).
Dalam pengaturan Blended Finance , insentif dari berbagai aktor perlu dipahami sejak awal, karena motif perantara keuangan mungkin sangat berbeda dengan motif donor. Logika intervensi yang  berbeda  seperti  itu  mungkin  sulit  untuk  didamaikan  dalam  kerangka  evaluasi  yang  sama. Pemangku  kepentingan  yang  berbeda  juga  membawa  kebutuhan  informasi  yang  berbeda,  yang harus  coba  ditangani  oleh  evaluasi.  Saat  mendokumentasikan  hasil,  evaluator  seharusnya  tidak hanya mempertimbangkan akuntabilitas ke atas kepada pembayar pajak, tetapi juga akuntabilitas multi-stakeholder dengan melibatkan semua mitra yang terlibat (Andersen et al., 2019).
Hal  lain  yang  menarik  di  sampaikan  praktisi Blended  Finance mengutarakan  bahwa  kurang terkoordinasi  atau  munculnya  ego  institusi  merupakan  salah  satu  hambatan  dalam  suksesnya penerapan Blended  Finance selain  kurangnya  personil  yang  mempunyai  kemampuan  menjadi negositor  atau  penyeimbang  atas  kepentingan  yang  ada  ketika  kegiatan Blended  Finance mulai berjalan. Diungkapkan pulan hal terpenting yang menjadi sumber utama kegagalan adalah belum terkoordinasinya  program  atau  kegiatan  terkait Blended  Finance di  antara  stakeholder.  Peran  dari masyakarat (people) juga hal yang penting untuk mesukseskan Blended Finance . Peran masyarakat dalam  kegiatan Blended  Finance menjadi  penambah  unsur  sumber  dana  atau  kegiatan  yang sebelumnya  hanya  ada  tiga  komponen  ( Public,  Private,  Philantropy-Non  Profit ).  Pendapat  praktisi tersebut  sejalan  dengan  Convergence  (2018)  yang  menuliskan  peran  peran  institusi  atau  pihak untuk kesuksesan Blended Finance.
Praktisi  lain  memberikan  masukan  salah  satu  kunci  keberhasilan Blended  Finance adalah adanya Lembaga atau personil yang berperan sebagai “Penjahit proyek” atau “ project tailoring ” oleh sebab itu salah hal terpenting yang dilakukan sebelum kegiatan Blended Finance adalah dilakukan stakeholder atau  s hareholder  mapping .  Disampaikan  pula,  salah  satu  indikator  suksesnya blended finance adalah masuknya dana private yang berasal dari Lembaga keuangan (Bank dan non Bank) dalam jumlah besar serta peran Lembaga philanthropy sebagai pendukungnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kebutuhan  ada dalam  mensukseskan SDG’s sangat besar. Peran potensial Blended Finance untuk  berkontribusi,  bersama  sumber  daya  lainnya,  pada  Agenda  Pembangunan  Berkelanjutan 2030 PBB  telah mendapatkan  minat yang  meningkat dalam dialog internasional. Namun,  terlepas dari  sejarah  panjang  instrumen  tersebut  dan  komitmen  global  yang  lebih  baru,  bersama  dengan kemitraan  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dari  beberapa  donor  utama, Blended  Finance bukanlah  istilah  yang  didefinisikan  dengan  tepat  baik  di  tingkat  internasional  maupun  nasional (Convergence, 2018)
Blended  Finance merupakan  salah  satu  sistem  yang  dapat  menjawab  kebutuhan  pendanaan untuk  mesukseskan  SDG’s.  Pada  akhirnya Blended  Finance merupakan  penggunaan  dana  4P  yaitu public (Publik), private (Swasta), philantrophy (Philantropi)    dan people (Masyarakat)  untuk  tujuan tercapainya  SDG’s  dan  kesukses Blended  Finance didalamnya  adanya  blended  program  atau  kegiatan dari stakeholder yang terlibat langsung.
Saran Umum tentang efektivitas inisiatif Blended Finance , kurang terkoordinasi dan munculnya ego intuisi, tidak adanya proyek atau program yang layak dan siap untuk pembiayaan serta kurangnya platform atau fasilitas Blended Finance yang dapat menangkap dan memfasilitasi sumber pendanaan dari  sektor  swasta  atau  lainnya.  Salah  satu  kunci  berhasilnya  kegiatan  Blended  Finance  adanya Lembaga  atau  institusi  yang  berperan  sebagai project  tailoring atas  kegiatan/proyek  yang  akan dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andersen, O. W., Basile, I., De Kemp, A., Gotz, G., Lundsgaarde, E., & Orth, M. (2019). Blended Finance Evaluation:  Governance  and  Methodological  Challenges.  OECD  Development  Co-Operation Working Papers, 51. https://doi.org/10.1787/4c1fc76e-en
Bappenas. (2019). Akhiri SDGs Annual Conference 2019, Menteri Bambang Bahas Opsi Pembiayaan Alternatif Untuk Pelaksanaan SDGs Di Indonesia.
Basile, I., & Neunuebel, C. (2019). BLENDED FINANCE IN FRAGILE CONTEXTS : OPPORTUNITIES AND RISKS.
Bhattacharya, D., & Khan, S. S. (2019). Is Blended Finance trending in the LDCs? Perspectives from the ground. 1–37. www.southernvoice.org
Convergence. (2018). The State of Blended Finance 2018. Covergence Blending Global Finance, July,
1–28. Global Environment Facility. (2017). Blended Finance. February, 3–5.
http://www.blueorchard.com/wp-content/uploads/181016_BlueOrchard_Blended_Finance- 2.0.pdf
ICCTF. (2020). Inovasi pembangunan penanganan perubahan iklim.
Jung, H. (2020). Development finance, Blended Finance and insurance. International Trade, Politics and Development, 4(1), 47–60. https://doi.org/10.1108/itpd-12-2019-0011
Making  Blended  Finance  Work  for  the  Sustainable  Development  Goals.  (2018).  In  Making  Blended
Finance Work for the Sustainable Development Goals.
https://doi.org/10.1787/9789264288768-en
Nuriyani,  E.,  &  Mardian,  S.  (2019).  Adopsi  International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS)  di Negara-negara Muslim: Perspektif Institutional Theory. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 7(1), 59–80. https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.66
OECD. (2018). Tri Hita Karana Roadmap for Blended Finance.
OECD DAC. (2017). Blended Finance Principles for Unlocking Commercial Finance for the Sustainable
Development Goals. 1–12. https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable- development/development-finance-topics/OECD-Blended-Finance-Principles.pdf
Noviantoro, Rinto, et al. "Did quality management system ISO 9001 version 2015 influence business performance? Evidence from Indonesian hospitals." Journal Scopus (2020 Simatupang, R. (2021). Blended Finance In Indonesia; Brief Study on Blended Finance Interventions. USAID.
Soleh, A., & Noviantoro,  R. (2019). IMPROVING QUALITY OF EDUCATION IN DEHASEN BENGKULU UNIVERSITY:  FINANCING  MANAGEMENT  APPROACH. Journal  of  Research  in  Business, Economics, and Education , 1 (2).