Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 6, No. 2, 2023, pp. 233-250 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.147
Marriage Age Limits in Islamic Context: A Comparative Study in Several Muslim Countries
Batas Usia Perkawinan dalam Konteks Islam: Studi komparatif di

## Beberapa Negara Muslim
Raisa Rahim 1* , Husnul Khatimah 2 Quoies Hassan Karyono 3 Soraya Al Latifah 4 Afdhalia Mahatta 5 1-4 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
5 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
*Corresponding Author: raisarahim129@gmail.com Article Info Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023
Keywords: Age Limits; in Muslim Countries; Marriage;. The issue of the age of marriage is often an attractive discussion and develops in line with different locations and times. This issue is very crucial  in  the  discourse  of  Islamic  legal  studies  because  of  its relevance  to  various  provisions  in  every  Muslim  country,  such  as Pakistan,  Jordan,  Turkey,  Egypt,  Tunisia,  Indonesia,  Morocco  and Malaysia. The rules of law that apply in each country must be obeyed by pubescent men and women who want to get married, but there are also  those  who  violate  them.  This  can  certainly  affect  the  legal protection  of  marriages  or  families  that  violate  these  rules.  The purpose of this research is to see the existence of family law regarding differences in marriage age limits in each country, especially Muslim- majority  countries.  The  research  used  is  normative  research  with  a comparative  approach.  It  can  be  understood  that  the  application  of the  age  of  marriage  in  these  various  countries  varies,  which  shows that  the  application  of  the  standard  age  of  marriage  in  various countries depends on the policy guidelines of each country. Of the 8 countries,  there  are  6  countries  that  allow  and  permit  marriages between two candidates who have not reached the lowest age limit for marriage. And there are 2 countries that do not allow their citizens to marry before reaching the minimum age of marriage, namely Pakistan and  Egypt.  Not  only  does  it  prohibit,  both  countries  impose  severe sanctions on citizens who do not comply. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Batas Usia; Negara Muslim Perkawinan; Isu  mengenai  batas  usia  pernikahan  seringkali  menjadi  pembahasan yang atraktif dan mengalami perkembangan sejalan dengan lokasi dan waktu yang berbeda. Isu tersebut berkedudukan sangat krusial dalam diskursus  kajian  hukum  Islam  dikarenakan  relevansinya  dengan berbagai  ketetapan  aturan  disetiap  negara  Muslim,  seperti,  Pakistan, Yordania,  Turki,  Mesir,  Tunisia,  Indonesia,  Maroko  dan  Malaysia. Aturan hukum yang berlaku di setiap negaranya wajib di patuhi oleh
laki-laki  dan  perempuan  baligh  yang  hendak  melangsungkan pernikahannya  namun  ada  juga  yang  melanggarnya.  Hal  ini  tentunya dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perkawinan atau keluarga yang melanggar aturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk  melihat  eksistensi  hukum  keluarga  mengenai  perbedaan  batas usia pernikahan disetiap negaranya terutama negara mayoritas Muslim. Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan pendekatan  perbandingan (comparative  approach) .  Dapat  dipahami bahwa  penerapan  usia  perkawinan  di  berbagai  negara  ini  bervariasi, yang menunjukkan bahwa penerapan standar batas usia pernikahan di berbagai  negara  tersebut  bergantung  kepada  kebijakan  pedoman Negara  masing-masing.  Dari  8  negara  tersebut,  ada  6  negara  yang memperbolehkan dan mengizinkan pernikahan yang dilakukan kedua calon  yang  belum  mencapai  batas  umur  paling  rendah  untuk melakukan  pernikahan.  Dan  ada  2  negara  yang  tidak memperkenankan  warga  negaranya  melakukan  perkawinan  sebelum mencapai batas usia minimum pernikahan yaitu Negara Pakistan dan Negara  Mesir.  Tidak  hanya  melarang,  kedua  Negara  tersebut memberikan sanksi  yang  cukup  berat  bagi  warga  neganya  yang  tidak patuh. Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Reformasi hukum keluarga yang terjadi di negara- negara Muslim secara garis besar mencakup aspek perkawinan, perceraian dan warisan (Roslaili et al., 2021, p. 184). Namun secara substansial mencakup 13 aspek, yaitu batasan minimal usia nikah, pembatasan peran wali  dalam  perkawinan,  pencacatan  perkawinan,  kemampuan  ekonomi,  pembatasan poligami,  nafkah,  pembatasan  hak  cerai  suami,  hak  dan  kewajiban  para  pihak  karena perceraian,  masa  kehamilan  dan  implikasinya,  hak  wali,  hak  waris  keluarga  dekat,  wasiat wajibah dan pengelolaan wakaf (Tahir, 1972).
Permasalahan  batasan  dalam  usia  pernikahan  pada  dasarnya  menjadi  hal  yang diperhatikan  secara  khusus  oleh  umat  muslim  di  Indonesia,  dan  secara  umum  oleh  umat Islam di negara lain. Matangnya umur seseorang menjadi hal yang sangat melekat dengan esensialnya  persiapan  orang  tersebut  dalam  kehendaknya  membina  bahtera  rumah  tangga baik  secara  jasmani  maupun  rohani  supaya  tercipta  keluarga  yang  sakinah,  mawadah, warohmah.  Seperti  yang  tertera  dalam  Al-Qur'an  ataupun  yang  dipertegas  oleh  Sabda Rasulullah SAW yang dituangkan kedalam beragam  riwayat Hadist  mengenai saran untuk menikah bagi individu yang sudah mencapai usia baligh.
Seseorang dianggap dewasa (akil baligh) jika telah mengalami mimpi basah (ihtilam) bagi pria atau menstruasi (haid) bagi wanita (Rachman et al., 2020, p. 34). Namun, waktu kedewasan  bagi  setiap  individu  bisa  berbeda,  ada  yang  lebih  cepat  dan  ada  yang  lebih lambat. Hal itu bergantung pada kondisi kesehatan fisik, faktor biologis, iklim lingkungan, situasi  ekonomi  dan  sosial,  serta  kebiasaan  budaya  seseorang.  Dalam  fikih,  seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia mukallaf dan memiliki kedewasaan pikiran, perasaan, dan  karakter  yang  matang,  tidak  ada  aturan  yang  menetapkan  batas  usia  untuk  menikah, baik  bagi  anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan.  Bagi  Fuqaha,  syarat  untuk  menikah ditentukan  oleh  kesiapan  dalam  melakukan  aktivitas  seksual  yang  bisa  menyebabkan kehamilan,  kelahiran,  dan  menyusui  setelah  memasuki  masa  pubertas,  yang  tidak  sama antara  satu  anak  dengan  anak  lainnya.  Perbedaan  waktu  pubertas  antara  anak-anak membuat  usia  perkawinan  tidak  tetap  dan  fleksibel  tergantung  pada  masing-masing individu.
Namun  demikian  Islam  menetapkan  anjuran  untuk  menikah  ketika  sudah  memiliki kemampuan.  Tujuan  dari  kemampuan  tersebut  adalah  agar  setiap  pasangan  suami  istri dapat  mencapai  tujuan  perkawinan  mereka  untuk  memiliki  keluarga  yang  bahagia  dan langgeng. Kedewasaan, kematangan, dan kemandirian pasangan suami istri merupakan hal- hal yang penting bagi keberlangsungan rumah tangga yang kokoh.(Damis, 2009, p. 122)
Pada hakikatnya, setiap makhluk tercipta dengan pasangannya masing-masing supaya bisa  saling  memberikan  rasa  kasih  sayang.  Seperti  manusia  laki-laki  dengan  perempuan, hewan   jantan dan betina, termasuk tanaman. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az Zariyat ayat 49 yang artinya: “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah ” .(Agama, 2022).
Kata  berpasang-pasangan  tersebut  diwujudkan  dalam  suatu  ikatan  yakni pernikahan. Makna dari pernikahan yaitu sebuah perjanjian yang sangat erat dan kokoh bagi laki-laki dan perempuan hidup bersama secara sah dalam wujud keluarga yang abadi, saling menyantuni dan saling memberi cinta kasih, damai dan bahagia. Sebagai sarana berikhtira untuk mendapatkan perasaan bahagian dan hidup yang sejahtera, keluarga diciptakan oleh dua makhluk berlawanan jenis yang kemudian menerbarkan perasaan kasih sayang keibuan dan keayahan kepada semua anggota keluarganya termasuk keturunannya.
Dibutuhkan  persiapan  yang  matang  untuk  menciptakan  suatu  keluarga,  seperti kedewasaan  dalam  hal  biologis  serta  kapabilitas  untuk  bertanggungjawab  dari  pasangan tersebut.  Pihak  laki-laki  perlu  mempunyai  kesiapan  dalam  mengemban  tanggung  jawab
sebagai  seorang  pemimpin  dalam  keluarga,  sehingga  ia  wajib  untuk  menafkahi  anggota keluarganya.  Sementara  pihak  perempuan  perlu  mempunyai  kesiapan  untuk  menjadi seorang ibu rumah tangga dengan tugas mengatur rumah tangga, melahirkan, memberikan pendidikan  bagi  anak  dan  merawat  mereka.  Manifestasi  dari  indikator  kedewasaan  kedua calon yakni berupa usia yang legal untuk melangsungkan pernikahan.
Tentang  kesetaraan  usia  pernikahan  perempuan  dan  laki-laki,  menunjukkan kepedulian  terhadap  hak  anak  dan  perempuan.  Sistem  jaser  auda  harus  sesuai  dengan konteks hukum Indonesia yang sedang berkembang, di mana semua warga negara, baik laki-laki  maupun  perempuan,  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  mata  hukum. Argumentasi mengenai maqasid syariah dalam hal ini melibatkan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, termasuk dalam konsep al-darurriyah. (Rizki et al., 2022, p. 487 – 508)
Pada  dasarnya  perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  umur  atau  disebut  juga dengan pernikahan dini tidak dilarang dalam Islam, namun Islam juga tidak mendorong untuk  melaksanakan  pernikahan  di  usia  muda  (dibawah  umur  tersebut).  Apalagi dilaksanakan dengan tidak mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan  fisik  terutama  pada  pihak  perempuannya,  dan  juga  kebiasaan  dalam  masyarakat dengan dalih Islam tidak melarang perkawinan di bawah umur (Thamrin, 2008).
Problematika  tentang  batasan  usia  perkawinan  menimbulkan  kontroversi  dalam masyarakat,  terkhusus  pada  perempuan  yang  melakukan  pernikahan  dibawah  umur bahkan  menjadi  korban  untuk  menikah  di  usia  muda,  dengan  tidak  mendapatkan keadilan untuk menimba ilmu dan menambah wawasan serta pengalaman. bahkan tidak cukup mendapat perlindungan dari orang tua dikarekan faktor ekonomi dan adat budaya yang  mengharuskan  mereka  untuk  menikah  di  usia  dini.  Realitanya  banyak  anak  usia remaja yang melakukan pernikahan dini dengan faktor bergaulan bebas yang mau tidak mau harus melakukan perkawinan dengan mengajukan dispensasi nikah dan tidak jarang mendapatkan  sanksi  yang  berat.  hal  ini  tentunya  menimbulkan  kekhawatiran  terhadap angka perceraian dan dampaknya terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Substansi  hukum  Islam  adalah  menciptakan  kemaslahatan  sosial  bagi  manusia pada  masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang.  Hukum  islam  bersifat  humanis  dan  selalu mebawa  rahmat  bagi  alam  semseta.  Kebijakan  pemerintah  dan  hukum  agama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan berbagai  pertimbangan.  Begitu  juga  agama  tidak  membatasi  usia  pernikahan  yang
memiliki  nilai  positif,  hal  ini  jelas  menimbulkan  sebuah  permasahan  yang  cukup dilematis(Candra, 2018, p. 16 – 17).
Penentuan  batas  usia  nikah  yang  diatur  dalam  hukum  perkawinan  merupakan sesuatu yang relevan dalam pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan di dalam pernikahan.  Kemaslahatannya  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  yaitu  Pertama, pernikahan  harus  dilakaukan  pada  usia  matang  sebagai  bekal  mengarungi  kehidupan rumah tangga, Kedua, penentuan usia nikah merupakan langkah strategis dalam menekan terjadinya  pernikahan  nikah  dini  sebagai  salah  satu  penyebab  perceraian,  Ketiga, penentuan  batas  usia  nikah  sejalan  dengan  prinsip  perlindungan  terhadap  keturunan (hifdz al-nasl) dalam upaya memepersiapkan keluarga yang tidak meninggalkan keluarga yang  lemah,  Keempat,  penentuan  batas  usia  nikah  merupakan  bagian  dari  upaya merespon  perkembangan  kondisi  masyarakat  dari  sisi  kematangan  usia  menikah berdasarkan aspek psikologis dan sosiologi (Ropei, 2021, p. 1 – 190).
Isu  mengenai  batas  usia  pernikahan  seringkali  menjadi  pembahasan  yang  atraktif dan mengalami perkembangan sejalan dengan lokasi dan waktu yang berbeda. Isu tersebut berkedudukan sangat krusial dalam diskursus kajian hukum Islam dikarenakan relevansinya dengan  berbagai  ketetapan  hukum  Islam  lebih  lanjut.  Apalagi  transformasi  zaman  terus menerus  memberikan  tuntutan  tentang  keberadaan  inovasi  hukum  yang  bisa  menjadi jembatan dan akomodir timbulnya persoalan  kontemporer mengenai  pernikahan. Dengan demikian  muncullah  sebuah  pokok  pembahasan  yang  akan  penulis  ulas  dalam  sebuah pembahasan terkait sejauh mana aturan mengenai hukum perkawinan berdampak mengatur perkawinan di beberapa negara muslim?
Tujuan penelitian ini untuk melihat eksistensi hukum keluarga mengenai perbedaan batas  usia  pernikahan  disetiap  negaranya  terutama  negara  mayoritas  muslim  tentunya memiliki aspek tersendiri yang dilatar belakangi oleh realita sosial kehidupan sehari-harinya. Ketentuan usia pernikahan yang ditunjukan oleh usia baligh dalam Islam namun ketentuan tersebut direformasikan oleh negara-negara muslim yang memiliki aturan tersendiri di setiap negaranya  seperti,  Pakistan,  Yordania,  Turki,  Mesir,  Tunisia,  Indonesia,  Maroko  dan Malaysia. Aturan hukum yang berlaku di setiap negaranya wajib di patuhi oleh laki-laki dan perempuan  baligh  yang  hendak  melangsungkan  pernikahannya  namun  ada  juga  yang melanggar  hal  tersebut.  Hal  ini  tentunya  dapat  mempengaruhi  perlindungan  hukum terhadap perkawinan atau keluarga yang melanggar aturan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan pendekatan perbandingan  ( comparative  approach ) .  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diperoleh  dari  dua  sumber  data  utama  yaitu  sumber  data  primer  berupa  Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo undang-undang 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan, Qanun Al- Ahwalu  Al-syakhshiyyah, The  Turkish  Civil  Code  1926,  The  Tunisian  Code  of  Personal Status, Mudawanah  Al  Usrah (Undang-undang  Keluarga  Maroko),  Undang-Undang Keluarga Islam Negeri  Selangor 2003, serta ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang  berkaitan  dengan  batas  usia  perkawinan  di  negara  Pakistan,  Yordania,  Turki,  Mesir, Tunisia,  Indonesia,  Maroko,  Malaysia.  Adapun  sumber  data  sekunder  didapatkan  melalui literatur-literatur  yang  relate  dengan  topik  penelitian  meliputi  buku,  artikel  jurnal,  dan informasi dari website yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Batasan Usia Perkawinan di Negara Muslim
Perbedaan usia perkawinan di berbagai negara tentunya bervariasi, yang menunjukkan bahwa  penerapan  standar  batas  usia  tersebut  bergantung  kepada  kebijakan  pedoman masing-masing  dan  juga  dipengaruhi  oleh  latar  belakang  kehidupan  sosial  masyarakatnya. Untuk lebih rincinya akan penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:
1. Tabel Perbandingan Usia Nikah di Negara Muslim
Negara Batas Minimal Usia Perkawinan Ketentuan Dispensasi Nikah Sanksi Sebelum   Sesudah   Pembolehan Dispensasi Dasar Hukum Pakistan 18-17 18-18 Tidak Boleh Ada Yordania 16-15 18-18 Boleh Qanun Al-Ahwalu Al- syakhshiyyah Jordan's  Personal Status  Law  No.  36  Tahun 2010 pasal 10 Tidak Turki 18-17 18-18 Boleh Pada  keadaan  tertentu  maka akan diizinkan oleh pengadilan  dengan  batasan usia  sesudah  berkonsultasi Tidak
dan mendapatkan persetujuan dari  wali  atau  orang  tuanya (The  Turkish  Civil  Code 1926). Mesir 18-16 18-18 Tidak Boleh Tidak Tunisia 20-17 18-18 Boleh The Tunisian Code of Personal Status Tidak Indonesia 19-16 19-19 Boleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak Maroko 18-15 18-18 Boleh Mudawanah Al Usrah , (Pasal 19-22 Undang-undang Keluarga Maroko). Tidak Malaysia 18-16 - Boleh Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Tidak
2. Aspek Minimal Umur Perkawinan
a) Persamaan usia laki-laki dan perempuan
Pada  aturan  batas  minimum  usia  pernikahan,  terdapat  perbedaan  dari berbagai Negara islam. Di beberapa Negara, ada yang menyajikan ketetapan aturan batas paling sedikit umur menikah antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan  sama.  Seperti  halnya  di  Negara  Yordania,  Turki,  Mesir,  Maroko, Pakistan, Tunisia dan yang terbaru di Negara Indoneisa. Di Negara Yordania, pada tahun  2010  merbah  UU  hukum  keluarganya  dalam  Jordan's  Personal  Status  Law No.  36  Tahun  2010,  memberlakukan  usia  18  tahun  menjadi  batas  minimum  usia melakukan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan(Siregar & Anjas, 2021, p. 49).
Sama halnya terjadi di negara Mesir, di dalam kitab Undang-Undang Status Sipil ( al- Ahwâl al-Madaniyyah ) Nomor 31 tahun 2008 yang berbunyi :“Lâ yaj ȗ zu tauts ȋ qu ’ aqdi al-zawâji  li  man  lam  yablugh  mina  al-jinsiyain  tsamâniyata ’ asyara  sanatan  milâdiyyatan kâmilatan ” (tidak  diperkenan  melegalkan  akad  pernikahan  bagi  orang  dari  kedua jenis tersebut yang usianya belum 18 tahun masehi penuh).(Hilmi, 2017).
Berkaitan dengan ketentuan batasan usia minimal melaksanakan perkawinan di  Negara  Turki,  dalam  The  Swiss  Civil  Code  pasal  142  terbaru  tahun  2001 menetapkan  bahwa  usia  sedikitnya  individu  yang  akan  menjalankan  pernikahan yakni  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Sebagaimana  tertulis  dalam  Article
142- " A man or woman shall not get married unless they turn eighteen. However, the judge may allow a man or woman having turned seventeen to get married under exceptional circumstances or for a very important reason. If possible, parents or guardians of the people in question shall be heard" (Turkish  Civil  Code,  2001) . Di  Maroko  juga  menerapkan  aturan  yang sama,
Undang-Undang  Perkawinan  disana  pada  tahun  2004  menetapkan  usia  18  tahun sebagai  usia  paling  sedikit  untuk  menikah  antara  laki-laki  dan  perempuan(Fatma, 2019,  p.  127).  Dan  yang  terbaru,  Negara  Indonesia  lewat  Undang-undang  (UU) Nomor  16  Tahun  2019  menetapkan  batasan  paling  sedikit  umur  melakukan pernikahan yaitu 19 tahun untuk kedua calon mempelai(Siregar & Anjas, 2021, p. 47), hal ini tertuang dalam Pasal 7 yang mengizinkan pernikahan apabila kedua jenis sudah  berusia  19  tahun(Undang-Undang  (UU)  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).
b) Perbedaan usia laki-laki dan perempuan
Adapun  Negara  yang  memberlakukan  aturan  perbedaan  usia  minimum perkawinan bagi kedua calon mempelai hanya pada Negara Malaysia, pada undang- Undang  Keluarga  Islam  (Negeri   Selangor)  2003,   dan   Enakmen   atau   Ordinan Negeri Bagian lainnya mengemukakan bahwa usia paling sedikit untuk menikah ada pada  Seksyen  8  menyebutkan  “ Tiada  sesuatu  perkahwinan  boleh  diakad  nikahkan  di bawah  akta    ini  jika  lelaki  itu  berumur  kurang  daripada  18  (lapan  belas)  tahun  atau perempuan itu berumur  kurang  daripada 16 (enam  bel as) tahun… ” (Pilova, 2022, p. 47).
Peraturan  mengenai  batas  minimum  seseorang  yang  akan  melangsungkan perkawinan  di  negara  Indonesia  dan  Malaysia  untuk  perempuan  adalah  16  tahun. Tetapi,  berbeda  untuk  laki-laki  yaitu  Indonesia  19  tahun  dan wilayah  persekutuan Malaysia 18 tahun serta, terdapat dispensasi untuk keadaan tertentu atas persetujuan lembaga pengadilan atau pejabat yang berwenang.

## Perubahan Usia Perkawinan
Aturan tentang batasan usia minimal melakukan perkawinan tidak serta merta dari awal  diatur  sampai  dengan  berlakunya  hingga  saat  ini  tidak  mengalami  perubahan.  Di beberapa  Negara  Islam  melakukan  amandemen  perubahan  batas  minimal  melakukan perkawinan.  Seperti  di  Negara  Yordania,  dalam  Qanun  Yordania  Pasal  15  dikemukakan dalam  pasal  5  Undang-Undang  Status  Pribadi  yang  mengatur  bahwa  kedua  calon  perlu sehat  akalnya  dan  sedikitnya  berusia  16  tahun  bagi  laki-laki  dan  16    dan  perempuan  15 tahun (Bunyamin & Hermanto, 2017, p. 57). Pada tahun 2010, Yordania mengamandemen
UU hukum keluarganya dalam Jordan's Personal Status Law No. 36 Tahun 2010 , menetapkan usia 18 tahun menjadi usia legal untuk menikah untuk kedua calon(Novianti, 2022, p. 40).
Di Negara Mesir, dalam Egiptian Family Laws No. 56 of 1923, bagi laki-laki, yaitu 18 tahun, sementara perempuan  16 tahun. Akan tetapi pada tahun 2008 terdapat perubahan dalam  kitab  Undang-Undang  Status  Sipil  ( al-Ahwâl  al-Madaniyyah )  Nomor  31  tahun  2008 yang menerangkan bahwasannya batasan paling sedikit usia melakukan pernikahan yaitu 18 tahun bagi keduanya, sama halnya dengan negara Yordan. Perubahan ini terjadi dikarenakan adanya  kritik oleh para akademisi di Mesir, karena di UU ini masih relatif mendiskriminasi posisi  hukum  laki-laki  dan  perempuan  yang  seharusnya  diberi  perlakuan  sama  dalam pandangan hukum.(Hilmi, 2017)
Negara  Turki  juga  melakukan  perubahan,  dengan  mengangkat  regulasi  UU  Swiss (The Swiss Civil Code tahun 1926) sehingga regulasi mengenai batasan usia paling sedikit yang  diperkenankan  untuk  menikah  juga  bertransformasi  dari  18  tahun  bagi  laki-laki menjadi sama rata untuk kedua pihak yaitu 18 tahun yang terdapat dalam Undang-Undang Sipil Turki 1926(Rahmawati, 2020, p. 90).
Di  negara  Pakistan,  batasan  minimala  usia  perkawin  sudah  terjadi  beberapa  kali perubahan  peraturan,  yaitu  awalnya  usia  melamgsungkan  perkawinan  antara  calon mempelai  laki-laki  diharuskan  berusia  18  tahun  sementara  calon  mempelai  perempuan berusia 17 tahun, hal ini tertera dalam UU No. 29 tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak  (Child  Marriage  Restraint  Act)  sebagaimana  diamandemen  oleh  Ordonansi  No.  8 tahun  1961  Muslim  Family  Law  Ordinance  (MFLO).  Namun  pada  tahun  2014  dibuhan dalam  Majelis  Sindh  dengan  suara  bulat  mengesahkan  Undang-Undang  Penundaan Pernikahan Anak di Sindh pada tahun 2014, menaikkan usia pernikahan resmi untuk anak laki-laki  dan  perempuan  menjadi  18  tahun.  Selain  itu,  tindakan  ini  juga  dijadikan  sebagai sebuah  pelanggaran  yang  dapat  dihukum.  Melakukan  pernikahan  anak  oleh  seorang  pria berusia di atas 18 tahun kini dapat mengakibatkan hukuman penjara selama tiga tahun. Pria yang  melangsungkan  pernikahan  di  bawah  umur  juga  dapat  dipenjara  selama  dua  hingga tiga tahun. Karena gagal mencegah pernikahan tersebut, bahkan orang tua atau wali dapat dituntut. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat dihukum di bawah hukum ini karena Pengadilan Tinggi Sindh tidak mengakui hukum ini sebagai konstitusional(M. A. Mudzhar, 2014, p. 4).
Di negara Tunisia, perubahan aturan tentang minimal umur melakukan perkawinan juga  terjadi.  Dalam  Pasal  5  Undang-Undang  1956,  dimana  sebelum  diamandemen,
ketetapan  usia  menikah  paling  sedikit  yaitu  20  tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Pada tahun  1981,  terdapat  perubahan  pada  pasal  ini  yaitu  memberlakukan  aturan  usia  minimal perkawinan menjadi 20 tahun bagi laki-laki, dan 17 tahun bagi perempuan(Bancin, 2018, p. 228). Kemudian Pada tahun 2007, Pemerintah Tunisia mengeluarkan UU Nomor 32 tahun 2007 sebagai revisi atas pasal 5 ini, yang menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun wanita(Munawarah, 2019, p. 79 – 80). Di Negara Maroko, Dalam  Mudawwanah  al  Ahwal  al-Syakhshiyyah diatur  pembatasan  usia  yang diperkenankan  untuk  menikah  18  tahun  untuk  laki-laki  dan  perempuan  15  tahun.  Tetapi dengan keberadaan reformasi di tahun 2004 dalam Mudawanah Al Usrah , maka ditetapkan batas usia sedikitnya 18 tahun bagi kedua calon sesuai dengan penuntuan adanya kesetaraan hak laki-laki dan perempuan di negara ini.(Fatma, 2019, p. 128)
Di  negara  Indonesia,  regulasi  yang  menetapkan  batas  usia  pernikahan  yaitu Undang- Undang Perkawinan 1974 pada Pasal 7 (1), pernikahan hanya diberikan izin jika calon laki-laki beruisa 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Namun, ada amandemen di  tahun  2019  dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2019  (Siregar  &  Anjas,  2021,  p.  48). Tranformasi  yang  membuat  batas  usia  paling  sedikit  untuk  menikah  bagi  wanita  menjadi naik, yakni disamaratakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun. Batas usia tersebut dipandang sudah  dewasa  secara  fisik  dana  psikis  untuk  bisa  menjalankan  pernikahan  supaya  bisa merealiasasikan  tujuan  pernikahan  dengan  baik  tanpa  diakhiri  dengan  bercerai  dan memperoleh  generasi  yang  sehat  dan  bermutu(Undang-Undang  (UU)  Nomor  16  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, n.d.).

## Dispensasi Nikah
Dispensasi nikah yaitu pengajuan yang dilaksanakan oleh calon mempelai baik laki- laki atau perempuan kepada pengadilan atau majelis hakim dengan tujuan memperoleh izin menikah dalam keadaan calon mempelai tersebut umurnya belum memenuhi aturan batas minimal umur melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah tidak hanya terjadi di negara Indonesia,  tetapi  aturan  mengenai  dispensasi  nikah  juga  terdapat  dalam  beberapa  negara Islam di dunia.
Yordania memberikan keringanan atau dispensasi nikah diluar ketentuan batas usia minimal  melangsungkan  perkawinan  yang  berlaku.  Yordania  memberikan  dispensasi menikah dengan keadaan tertentu atas izin pengadilan (hakim) bagi seseorang seminimalnya
telah mencapai usia 15 tahun. Hal ini tertuang dalam Jordan's Personal Status Law No. 36 Tahun 2010 pasal 10 yang menyebutkan bahwa seorang Qadi (hakim) dengan persetujuan ketuanya diperkenankan untuk memberikan izin pernikahan dalam kondisi  tertentu untuk yang telah seutuhnya berusia 15 tahun selaras dengan pengajaran yang timbul bagi tujuan ini  jika  pernikahannya  telah  dalam  keadaan  urgensi  yang  tinggi  yang  memohon kemaslahatan  dan  siapa  saja  yang  menikah  karenanya  mendapatkan  kapasitas  seutuhnya dalam  seluruh  hal  yang  berkenaan  dengan  pernikahan  dan  perceraian(Siregar  &  Anjas, 2021,  p.  47) . Namun,  pada  tahun  2019,  diselenggarakan  perubahan  terhadap    regulasi tersebut menjadi Qanun Al-Ahwalu Al-syakhshiyyah : Jordan's Personal Status Law No. 15 Tahun 2019  mengubah  pasal  10  (b)  diizinkannya  melakukan  pernikahan  oleh  hakim  yang  pada awalnya minimal 15 tahun menjadi 16 tahun(Novianti, 2022, p. 41).
Turki  termasuk  Negara  yang  melegalkan  dispensasi  nikah,  pernyataan  ini  tertera dalam  Undang-Undang  Sipil  Turki  1926  pasal  88  yang  menyebutkan  bahwa  laki-laki  dan perempuan tidak diperkenankan menikah jika belum berusia 17 dan 15 tahun. Kecuali pada kejadian  tertentu  maka  akan  diizinkan  oleh  pengadilan  dengan  batasan  usia  sesudah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari wali atau orang tuanya (The Turkish Civil Code  1926)(Fitria,  2015, p.  8).  Di  Negara  Tunisa menerapkan aturan  untuk  mereka  yang belum  mencapai  batas  usia  diperbolehkannya  menikah  (18-18  tahun),  perlu  memperoleh perizinan khusus dari meja hijau. Izin tidak bisa diberikan apabila tidak terdapat berbagai alibi  yang  kuat  dan  rasa  ingin  yang  jelas  dari  setiap  pihak.  Disamping  itu,  wali  perlu menyetujui  pernikahan  di  bawah  umur,  apabila  ia  tidak  berkenan  padahal  kedua  calon sudah memiliki hasrat untuk menikah, maka hal ini akan diputuskan di meja hijau(Bancin, 2018, p. 288).
Negara  Maroko  memberlakukan  dispensasi  menikah  sebagaimana  terdapat  dalam Mudawanah  Al  Usrah ,  dispensasi  usia  perkawinan bisa  diberikan  oleh  hakim  kepada  calon suami dan istri yang sudah berusia 16 tahun. Perizinan dari meja hijau perlu diminta oleh kedua  orang  tua  atau  walinya  lalu  bisa  diajukan  dispensasi  ke  meja  hiju    (Pasal  19-22 Undang-undang Keluarga Maroko)(Fatma, 2019, p. 128). Negara Malaysia dalam aturannya mengenai  dispensasi  nikah,  mengacu  pada  pada  undang-Undang  Keluarga  Islam  (Negeri Selangor)  2003,    dan    Enakmen    atau    Ordinan    Negeri  Bagian  lainnya  mengemukakan bahwa  usia  paling  sedikit  untuk  menikah  ada  pada  Seksyen  8  yang  menyebutkan  bahwa tidak  ada  suatu  pernikahan  diperbolehkan  untuk  diakad  nikahkan  dibawah  akta  terkait
apabila laki-laki tersebut <18 tahun dan perempuan <16 tahun kecuali apabila hukum s yar’i sudah menyajikan kebenarannya secara tertulis pada keadaan tertentu.
Dari  yang  tertera  dalam  seksyen  tersebut  bahwa  pernikahan  yang  diselenggarakan oleh  individu  yang  kurang  dari  batas  paling  sedikit  aturan  yang  menjalankan  pernikahan, mempunyai keharusan untuk bisa memperoleh perizinan dari pengadilan syari’ah. Dengan keberadaan kebolehan dan perizinan dari pengadilan syari’ah, dimaksudkan agar para pihak dari pengadilan bisa meyakinkan kondisi dari anak yang belum mencapai batas usia tersebut Dilihat  dari  sisi  fisik,  mental  serta  kecakapan  mereka  dalam  memenuhi  tanggung  jawab. Dengan  tujuan  mereka  kelak  kedepannya  akan  dapat  menanggulangi  problem  maupun kendala pada rumah tangganya.  Setelah melakukan pengamatan kepada anak-anak tersebut, barulah  Hakim  Syariah  dapat  memberikan  izin  untuk  melangsungkan  pernikahan  secara tertulis.  Apabila  izin  dari Hakim  Syariah sudah  didapatkan,  maka  anak-anak  tersebut  bisa dinikahkan oleh orang tuanya.(Pilova, 2022, p. 40)
Sementara  di  Negara  Indonesia,  aturan  mengenai  dispensasi  nikah  yaitu  sudah ditetapkan dalam beberapa UU pernikahan di Indonesia. Seperti dalam UU RI Nomor 16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Sedangkan mengenai landasan hukum pemberikan dispensasi nikah ditetapkan dalam regulasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 6 regulasi tersebut dikemukakan bahwa pihak yang memohon dispensasi nikah merupakan orang tua/wali dengan kewajiban mencermati pandangan  dari  kedua  calon  mempelai.  Dengan  tetap  berfokus  pada  berbagai  syarat dispensasi nikah seperti yang ditetapkan dalam regulasi undang-undangnya.(B, n.d.)

## Sanksi
Dari  pembahasan  8  negara  diatas,  ada  6  negara  yang  memperbolehkan  dan mengizinkan  pernikahan  yang  dilakukan  kedua  calon  yang  belum  mencapai  batas  umur paling  rendah  untuk  melakukan  pernikahan.  Negara  Yordania,  Turki,  Maroko,  Malaysia, Indonesia  dan  Tunisia  adalah  Negara  yang  memperbolehkan.  Hanya  ada  2  negara  yang tidak  memperkenankan  warga  negaranya  melakukan  perkawinan  sebelum  mencapai  batas usia minimum pernikahan yaitu Negara Pakistan dan Negara Mesir. Tidak hanya melarang, kedua Negara tersebut juga memberikan sanksi yang cukup berat bagi warga neganya yang tidak patuh.
Negara  Pakistan  melarang  warga  negaranya  melakukan  pernikahan  apabila  calon mempelai  laki-laki  dan  perempuannya  masih  tergolong  kategori minor (belum  berusia  18
tahun) melangsungkan akad pernikahan dengan seseorang yang dibawah umur, maka orang tua  anak  atau  walinya  yang  memberikan  paksaan  pada  anaknya  untuk  menikah,  atau dikarenakan  kecerobohannya  maka  orang  tua/wali  bisa  diancam  dengan  sanksi  penjara maksimal  1  bulan  atau  denda  maksimal  1000  Rupee  atapun  keduanya  dengan  konsesi perempuan tersebut tidak dipenjara. Jika pernikahan tetap berlangsung, padahal pengadilan sudah  memberi  peringatan  pada  wali  untuk  tidak  melaksanakannya,  maka  orang  tua/wali akan diberi ancaman dengan hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda 1000 Rupee ataupun  keduanya,baik  berdasarkan  inisiasi  pengadilan  sendiri  maupun  pengaduan  dari masyarakat(A. Mudzhar & Khairuddin Nasution, 2003, p. 15).
Negara  Mesir  melarang  keras  bagi  warga  negaranya  menikah  dibawah  umur  yang dilegalkan untuk melawan kejadian praktik pernikahan anak. Dalam upayanya, pemerintah Mesir dalam Undang-Undang Mesir Nomor 227 tentang pidana secara lugas memberikan sanksi  pidana  penjara  selama  2  tahun  untuk  yang  sengaja  memalsukan  dokumen  dngan menambahkan  usia  supaya  bisa  menikah  secara  legal.  Bunyi  UU  tersebut  menyebutkan bahwa UU Pidana Mesir menetapkan hukuman penjara pada periode tertentu hingga paling lama 2 tahun untuk individu yang mengemukakan didepan petugas khusus dengan tujuan menetapkan  individu  dari  salah  seorang  mempelai  telah  berusia  sesuai  dengan  UU  agar sesuai  dengan  akad  pernikahan  secara  lisan  walaupun  ia  mengetahui  bahwa  hal  tersebut keliru,  atau  secara  tertulis  dilakukan  pengajuan  lembaran  draft  kepada  pegawai  tersebut supaya  dalam  transaksi  akad  pernikahan  tersebut  terdapat  keselarasan  antara  tulisan  dan lisannya.
Kemudian  disebutkan  juga  bahwa  sanksi  pidana  penjara  ataupun  denda  untuk setiap  individu  yang  sudah  diberikan  otoritas  oleh  UU  untuk  menjalanan  prosedur  akad nikah sementara dia tahu bahwa salah seorang mempelai belum berusia sesuai dengan UU yang berlaku (Hilmi, 2017) .

## Batasan Usia Perkawinan Menurut Fikih
Para ahli fiqih mengemukakan bahwa hukum pernikahan bergantung pada keadaan dan  situasi  individu(Ibrahim,  1971).  Pernikahan  tidak  dapat  diselenggarakan  apabila  tidak memenuhi syarat-syarat yang ada, hal tersebut dikarenakan sahnya suatu perkawinan adalah karena telah terpenuhinya berbagai rukun serta syarat yang ada menurut hukum Islam, di antaranya; pertama, syarat umumnya yaitu pernikahan ini tidak diselenggarkan dengan hal yang  ditentang  dan  dilarang  dalam  ketetapan  al- Qur’an.  Kedua,  s yarat  khususnya  yakni terdapat  calon  pengantin  laki-laki  dan  calon  pengantin  perempuan,  dimana  keduanya
merupakan syarat yang absolut. Keduanya harus beragama Islam, aqil baligh, sehat secara fisik  dan  mentalnya.  Batas  umur  yang  ideal  untuk  keduanya  menikah  bagi  calon  laki-laki yaitu  25  tahun,  sementara  untuk  perempuan  yaitu  20  tahun  atau  minimal  18  tahun meskipun pandangan ini tidak absolut diterangkan dalam al- Qur’an maupun Sunnah. Tetapi hal  ini  perlu  ditinjau  dari  keadaan  jasmani  dan  rohani  kedua  calon.  Baligh  dan  berakal dewasa maksudnya yaitu dewasa dan bisa bertangggungjawab pada sebuah tindakan apalagi pada  berbagai  akibat  dari  pernikahan,  dimana  suami  berperan  sebagai  pemimpin  rumah tangga  dan  istri  sebagai  ibu  rumah  tangga,  bukan  sebagai  individu  di  bawah  ampuan ( curatele )(Romuly, 1999).
Islam tidak membatasi secara mutlak berapa usia yang layak atau ideal bagi individu untuk  melangungkan  pernikahan.  Hal  ini  sama  dengan  pendapat  para  ulama  yang  tidak menyajikan pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut. Hal yang inti dan utama adalah sudah  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah,  maka  siapa  saja  boleh  dinikahkan.  Persepsi  ini banyak teridentifikasi pada hampir seluruh mazhab fiqh.(Rajwani et al., 2015)
Dalam al- Qur’an ada satu ayat yang mengemukakan “dan ujilah anak -anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta) ” QS;  An-Nisa  [6].  Dalam Tafsir  Ayat  al-Ahkam bahwa  seorang  anak  dinyatakan  baligh  jika  anak  laki-laki  sudah  mengalami  mimpi  lalu  ia jubub ia junub (keluar mani) maka dia sudah baligh menurut banyak ulama, sementara ciri yang terdapat pada wanita adalah telah haid atau hamil(Zuhaili, 1989), hal tersebutlah yang menjadi batasan baligh. Hal tersebut umumnya ditandai dengan usia, namun kandangkala pertanda mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan juga bisa menunjukan hal tesebut seperti yang diterangkan dalam kitab al-Fiq h ‘Ala Madzahib al- Arba’ah .
Hanafi juga mengemukakan tanda-tanda tersebut, tetapi apabila tidak terdapat tanda pada keduanya maka akan diberlakukan dengan tahun, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun  bagi  perempuan.  Imam  Malik  mengemukakan  bahwa  tanda  baligh  yaitu  keluarnya mani secara Mutlak dalam keadaan berkhayal atau terlelap dan umumnya berlangsung pada anak  usia  17  tahun  baik  laki-laki  ataupun  perempuan.  Sementara  menurut Imam  Syafi’i berpendapat  15  tahun  bagi  laki-laki  dan  9  tahun  bagi  perempuan.  Lalu  Hambali mengemukakan tanda-tanda yang sama pada perempuan dan laki-laki di usia 15 tahun(Al- Rahman  Al-Jaziri,  2003).  Para  imam  mazhab  tidak  menyepakati  batas  usia  paling  sedikit yang diperkenankan untuk menikah, akan tetapi mereka menyepakati bahwa baligh menjadi ciri bahwa individu telah dewasa.
Keberadaan dari variasi ini diakibatkan karena landasan pendapat yang diterapkan berbeda, walaupun pada dasarnya mereka semua menyajikan persepsi bahwa pernikahan di usia belia ialah sah. Maturitas yang dilandaskan pada berbagai ciri jasmani atau umur pada aktualisasinya  dapat  beragam  berdasarkan  situasi  waktu  dan  tempat.  Penetapan  dari  para ulama  bersifat  relatif  dan  sebagai  standar  batasan.  Maka  dari  itu,  para  fuqaha mengemukakan  permasalahan  mengenai  batas  usia  pernikahan  menjadi  persoalan  yang dapat  ditetapkan  oleh  manusia  sendiri  dengan  tetap  memberikan  perhatian  pada  manfaat dan kebaikannya di lingkungan sekitar.
Muhammad  Iqbal  Siddiqi,  mengemukakan  bahwa  indivdu  yang  mempunyai maturitas  dan  inteligensi  bisa  diperlihatkan  dengan  keberadaan  kapabilitas  dalam menetapkan  pilihan  yang  baik  berdasarkan  kepentingannya.  Maka  dari  itu,  Siddiqi mengemukakan  bahwa  usia  menikah  dan  kategorisasi  usia  dewasa  yaitu  berlangsung sesudah  pubertas.  Lalu  ia  menyimpulkan  bahwa  seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang belum  pubertas  tidak  bisa  memakai  opsinya  pada  berbagai  hal  seksual  dan  tidak  bisa membuat  keputusan  untuk  suka  ataupun  tidak  terhadap  lawan  jenisnya  untuk menjadikannya istri atau suami(J. Bowden, 2013).

## KESIMPULAN
Dapat dipahami bahwa penerapan usia perkawinan di berbagai negara ini bervariasi, yang  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  batas  usia  pernikahan  di  berbagai  negara tersebut  bergantung  kepada  kebijakan  pedoman  Negara  masing-masing.  Batas  usia pernikahan  seperti  Pakistan,  Yordania,  Malaysia,  Indonesia,  Turki,  Tunisia,  Mesir  dan Maroko memiliki indikator yang berbeda-beda. Dari 8 negara tersebut, ada 6 negara yang memperbolehkan  dan  mengizinkan  pernikahan  yang  dilakukan  kedua  calon  yang  belum mencapai batas umur paling rendah untuk melakukan pernikahan. Dan ada 2 negara yang tidak  memperkenankan  warga  negaranya  melakukan  perkawinan  sebelum  mencapai  batas usia minimum pernikahan yaitu Negara Pakistan dan Negara Mesir. Tidak hanya melarang, kedua Negara tersebut memberikan sanksi yang cukup berat bagi warga neganya yang tidak patuh. Hal  ini  disebabkan  karena  masing-masing  dari  negara  mempunyai  tuntutan  dan kebutuhan  yang  berbeda-beda  seiring  berkembangnya  zaman.  Namun,  dari  polemik  yang ada  menyangkut  batas  usia  perkawinan  setiap  negara  memiliki  cara  masing-masing  dalam
menyikapinya,  dari  mulai  memberlakukan  peraturan  yang  bersifat  baku  hingga  bersifat fleksibel.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dengan  mengungkap  dinamika reformasi hukum keluarga di Pakistan, Yordania, Malaysia, Indonesia, Turki, Tunisia, Mesir dan  Maroko  sera  membandingkan  ketentuan  aturan  disetiap  Negaranya.  Implikasinya menunjukan bahwa perbedaan batasan usia perkawinan yang terjadi mengakibatkan adanya dispensasi  nikah  dan  sanksi  bagi  yang  tidak  mengikuti  aturannya.  Saran  untuk  penelitian lanjutan  adalah  mengeksplorasi  lebih  dalam  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perubahan batas usia perkawinan di berbagai negara serta dampaknya terhadap persamaan antara laki- laki dan perempuan berdasarkan keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Agama,  K.  (2022). Qur ’ an  Kemenag .  Lajnah  Pentashihan  mushaf  Al-Qur ’ an. https://quran.kemenag.go.id/
Al-Rahman  Al-Jaziri,  A.  (2003). Kitab  al-Fiqh  Ala  Madzahib  al-Arba ’ ah. Dar  al-Kutub  al- ‘ Ilmiyyah.
B, P. R. B. kelas 1. (n.d.). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim .
Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. Jurnal Penelitian Medan Agama , 9 , 283 – 308.
Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). Hukum Perkawinan Islam (cet. I). Pustaka Setia.
Candra, M. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur . Prenadamedia Group.
Damis, H. (2009). Meredam Prahara Melawan Perceraian (Cet. I). MT. Al-Itqon.
Fatma,  Y.  (2019).  Batasan  Usia  Perkawin  Dalam  Hukum  Keluarga  Islam  (Perbandingan Antar  Negara  Muslim:  Turki,  Pakistan,  Maroko  dan  Indonesia)  Yulia  Fatma. Juris : Jurnal Ilmu Syariah , 18 (2), 118 – 135.
Fitria, V. (2015). Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam. Humanika , 12 (1), 1 – 15. https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648
Hilmi, A. (2017). Undang-Undang Batasan Usia Kawin di Mesir Pada Pasca Revolusi 2011 . Rumah Kitab.  https://rumahkitab.com/undang-undang-batasan-usia-kawin-di-mesir-pasca- revolusi-2011/
Ibrahim,  H.  (1971). Fiqh  Perbandingan  Dalam  masalah  Nikah,  Talaq,  Rujuk  dan  Hukum Kewarisan . Yayasan Ihya ‘ Ulumuddin Indonesia.
J.  Bowden,  J.  (2013).  Marriageable  Age  in  Islam: A  Study  on  Marriageable  Age  Law and
Reforms in Islamic Law". LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing Anf Research from Claremont Graduate , 2 .
Mudzhar, A., & Khairuddin Nasution. (2003). Hukum keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih . Ciputat Press.
Mudzhar,  M.  A.  (2014).  Hukum  Keluarga  Di  Pakistan  (Antara  Islamisasi  Dan  Tekanan Adat). Al- ’ Adalah , 12 (1), 11 – 24. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/165/409
Munawarah,  L.  (2019).  Politik  Hukum  Keluarga  Islam  di  Tunisia. Jurnal  Al- ‘ Adl , 12 (1). https://www.researchgate.net/publication/354562229_POLITIK_HUKUM_KELU ARGA_ISLAM_DI_TUNISIA/link/614037db483f097348a264ac/download?_tp=ey Jjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1Ym xpY2F0aW9uIn19
Novianti,  N.  F.  (2022). Pembentukan  Regulasi  Batas  Minimal  Usia  Nikah  di  Indonesia  dan Yordania. Program Studi Hukum Keluarga . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Pilova, M. (2022). Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia,  Malaysia,  Dan  Brunei  Darussalam)  Dalam  Menanggulangi  Pernikahan  Dini . ” , Universitas Islam Negeri Fatimah Sukarno Bengkulu.
Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar., S. (2020). Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan hukum administrasi (C. Ke-1 (ed.)). Prenadamedia. Rahmawati. (2020). Perbandingan Hukum Keluarga Islam . IAIN Pare-pare Nusantara Press.
Rajwani,  Aziz,  A.,  &  Pachani,  N.  H.  A.  (2015).  Early  Marriage  of  Girls  in  Pakistan. I- Manager ’ s Journal Nursing , 5 (3).
Rizki,  D.,  Oktalita,  F.,  &  Sodiqin,  A.  (2022).  Maqasid  Sharia  Perspective  in  Changes  the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019. Jurnal Hukum
Islam: Al-Istinbath , 7 (2), 487 – 508.
http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4016/pdf
Romuly,  M.  I.  (1999). Hukum  Perkawinan  Islam  (Studi  Analisis  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) . Bumi Aksar.
Ropei.  (2021).  Maqasid  Syari ’ ah  Dalam  Pengaturan  Batas  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia. Asy-Syari ‘ Ah , 23 . https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-
syariah/article/view/10607
Roslaili, Y., Idris, A., & Suhemi, E. (2021). Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari ’ a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019). Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 07 , 183 – 197. file:///D:/Downloads/9397-35780-1-PB.pdf
Siregar,  R.,  &  Anjas.  (2021). Batas  Usia  Perkawinan  dalam  Hukum  Keluarga  di  Indonesia  dan Yordania . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Tahir, M. (1972). Family law reform in the muslim world . N.M. Tripath PVT.
Thamrin,  A.  (2008). Nikah  Muda  Dalam  Kacamata  Fikih  Islam .  02  November. https://www.nu.or.id/opini/nikah- muda-dalam-kacamata-fikih-islam-ePtZ0.
Turkish Civil Code (2001).
Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
Zuhaili, W. (1989). Fiqh Islam wa Adilatuhu, Jilid VII . Dar Fik.