## PENDAHULUAN
Badan publik yang diatur melalui Undang-Undang itu menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  61  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  Publik  adalah  lembaga  Negara  dan  lembaga
atau  organisasi  non  pemerintah  yang  sebagian  atau seluruh  dananya  bersumber  dari  dana  publik,  baik Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun  sumber  luar  negeri.  Sebagai  sebuah  lembaga yang  anggaran  dananya  berasal  dari  Anggaran

## IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Implementation Of Public Information Disclosure On The Regional Office Of Provincial Religious Ministry Of Central Kalimantan
Hasan Basri * Mambang
Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
mambang@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengekplore  implementasi  keterbukaan  informasi publik  dinilai  masih  mengalami  berbagai  kendala.  Hal  itu  setidaknya  ditunjukkan dengan  hasil  penilaian  Komisi  Informasi  Provinsi  Kalimantan  Tengah  seperti tercantum  dalam  SK  Komisi  Informasi  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor:
048/KEP/KI  Kalteng/2018  tanggal  12  Oktober  2018,  di  mana  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan nilai 39,3.
Penelitian dilakukan menggunakan perspektif kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara  dan  studi  dokumen. Penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan pada implementasi keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah telah dijalankan. Beberapa layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang  berlaku,  telah  dipublikasikan.  Namun,  masih  terdapat  kendala  yang  dihadapi dalam  implementasi  tersebut  sehingga  membuat  sejumlah  informasi  publik  yang belum  dipublikasikan.  Kendala  tersebut  berkaitan  dengan  isi  kebijakan  dan lingkungan implementasinya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Keywords : Implementation Policy Openness Information Public Accepted June 2019

## Published
Oktober 2019

## Abstract
This research aims to expand the implementation of public information disclosure assessed still  experiencing  various  obstacles.  It  was  at  least  indicated  by  the  assessment  of  the central Kalimantan Provincial Information Committee as stated in the Central Kalimantan Provincial  Information  Commission  DECREE  number:  048/KEP/KI  Kalteng/2018  dated October 12, 2018, where the regional office of the Ministry of Religious Affairs in central Kalimantan was given a value of 39.3.
Research  is  conducted  using  a  qualitative  perspective  with  a  case  study  method.  Data collection is done by interview method and document study. The research was conducted at the Regional office of the provincial religious Ministry of Central Kalimantan.
The results of the study showed that the implementation of public information disclosure in the regional office of the provincial religious Ministry of central Kalimantan was executed. Some  public  information  services  as  regulated  in  the  applicable  legislation  have  been published. However, there are still obstacles encountered in the implementation to make some  public  information  that  has  not  been  published.  These  constraints  relate  to  the contents of the policy and its implementation environment.
Basri H, Mambang . 2019. Implementasi Keterbukaan Infromasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  Kementerian Agama  beserta  seluruh  satuan  dan  unit  kerja  di jajarannya  wajib  menjamin  keterbukaan  informasi publik.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan sejumlah  hal  yang  harus  dipenuhi  oleh  badan  publik dalam kewajibannya menjalankan keterbukaan informasi. Badan publik memiliki kewajiban mengumumkan  informasi  secara  berkala,  secara  serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Pengembangan  sistem  informasi  dan  dokumentasi dalam rangka pengelolaan informasi publik pada Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalimantan Tengah diwujudkan melalui keberadaan media internal yang  terdiri  dari  website,  majalah  dinas,  serta  akun media  sosial  dalam  berbagai  platformnya.  Ketiganya dipandang  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi saat ini.
Media  internal  yang  dikelola  oleh  Subbagian Informasi  dan  Humas  tersebut  adalah  website  yang beralamat di https://kalteng.kemenag.go.id dan Majalah Cermien  yang  merupakan  majalah  dinas  terbitan  tiga bulanan.  Sedangkan  akun  media  sosial  yang  dikelola adalah Facebook, Instagram,  dan Twitter. Bagi  Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
KalimantanTengah, keberadaan media tersebut menjadi bagian  dari  kampanye  informasi  dan  pemenuhan perintah  Undang-Undang  yang  mewajibkan  adanya keterbukaan informasi publik.
Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan  Tengah  berupaya  mendorong  agar pengelolaan  website,  majalah,  dan  akun  media  sosial semakin meningkat dan mencapai khalayak dalam jumlah dan  variasi  yang  luas.  Berdasarkan  arsip  Subbag Informasi  dan  Humas  menunjukkan  bahwa  terdapat surat  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  ditujukan  kepada Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  se-
Kalimantan  Tengah  agar  diambil  langkah  untuk melakukan  optimalisasi  fungsi  kehumasan  dan keterbukaan  informasi  publik,  melalui  peningkatan pemberitaan  website,  majalah,  dan  pengelolaan  akun media sosial.
Penelitian  awal  menunjukkan  bahwa  implementasi keterbukaan  informasi  publik  pada  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan.  Hal  itu  didasarkan  pada  hasil  penilaian Komisi  Informasi  Provinsi  Kalimantan  Tengah  seperti tercantum  dalam  SK  Komisi  Informasi  Provinsi Kalimantan  Tengah  Nomor:  048/KEP/KI  Kalteng/2018 tanggal 12 Oktober 2018. Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi  Kalimantan  Tengah  mendapatkan  nilai 39,3,  sebuah  nilai  yang  terpaut  cukup  jauh  dengan instansi  vertikal  lainnya  yang  mendapatkan  penilaian serupa.  Artinya,  implementasi  keterbukaan  informasi publik  tersebut  memerlukan  pembenahan  dan perbaikan  demi  memenuhi  standar  layanan  yang  telah ditetapkan oleh Komisi Informasi.
Saat  Komisi  Informasi  Provinsi  Kalimantan  Tengah melakukan  verifikasi  implementasi  keterbukaan informasi publik pada Subbagian Informasi dan Humas Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan  Tengah,  ditemukan  bahwa  terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam implementasi tersebut.  Di  antaranya  keharusan  adanya  informasi tentang  anggaran  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  rencana  program yang  akan  dilaksanakan  dalam  satu  tahun,  realisasi program berjalan, serta neraca anggaran dan aset barang milik negara. Diperlukan pula perbaikan pada sisi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam hal pemenuhan anggaran operasional dan ruang sekretariat agar  bisa  menjalankan  tugas  pemenuhan  informasi kepada khalayak.
Oleh  karena  itu,  menjadi  sangat  menarik  untuk melakukan  kajian  atas  layanan  informasi  publik  serta beragam  hal  yang  menjadi  faktor  penghambatnya  atas tata  kelola  keterbukaan  informasi  publik  pada  Kantor
Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Hal  itu  penting  untuk  melihat  sejauh  mana layanan  informasi  yang  diberikan  jika  ditilik  dari  sisi kajian akademik, yang diharapkan bisa menjadi masukan bagi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan Tengah.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dalam  perspektif kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat yang memberikan gambaran dan analisa tentang implementasi  keterbukaan  informasi  publik,  meliputi layanan  informasi  yang  diberikan  dan  kendala  yang dihadapi  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterbukaan informasi publik merupakan sebuah hal yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  badan  publik – termasuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan  Tengah.  Keterbukaan  informasi  ini diharapkan  menjadi  tonggak  untuk  mengakhiri  budaya ketertutupan dan kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan musuh  peradaban  karena  menghambat  pendidikan politik, menumpulkan inisiatif publik, dan menumbuhkan sangkaan buruk serta ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tanpa keterbukaan informasi, pemerintahan  akan  menjadi  tragedi  karena  akan membenihkan berbagai penyimpangan.
Keterbukaan  informasi  publik  yang  dilakukan  oleh Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu elemen penting bagi  terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik atau  good  governance  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  oleh  institusi  Kementerian  Agama. Charlick  dalam  Pandji  (2008)  menyebutkan  good governance  sebagai  pengelolaan  segala  macam  urusan publik  secara  efektif  melalui  pembuatan  peraturan
dan/atau  kebijakan  yang  absah  demi  untuk mempromosikan  nilai-nilai  kemasyarakatan.  Dalam implementasi keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalimantan Tengah, terdapat prinsip yang dapat mewujudkan good governance  yaitu  prinsip  partisipasi,  transparansi,  dan akuntabilitas.
Website yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi  Kalimantan  Tengah  memberikan kemudahan  akses  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui apa saja yang dilakukan instansi tersebut. Hal tersebut setidaknya diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat  sekaligus  membangun  komunikasi  timbal balik. Menurut Sujatno ( Lagantondo, 2012) transparansi adalah  upaya  menciptakan  kepercayaan  timbal  balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Sedangkan menurut Achmadi  Adib  dkk  (2002),  tansparansi  dibangun  atas dasar  arus  informasi  yang  bebas.  Seluruh  proses pemerintahan  dan  informasinya  harus  dapat  diakses oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dan  informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
Tidak hanya itu, keterbukaan informasi publik oleh Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan Tengah juga sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan  kepada  masyarakat.    Kualitas  pelayanan  ini, dalam pandangan Weningsih (2006) atau Sedarmayanti (1999) merupakan tujuan atau nilai penting yang harus dijaga  agar  dapat  memenuhi  harapan  dan  hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

## 1. Isi Kebijakan Implementasi
Implementasi  keterbukaan  informasi  publik  pada Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan  Tengah  dijalankan  melalui  publikasi informasi dan berita melalui website dan majalah dinas yang  dimiliki.  Kebijakan  implementasi  tersebut dijalankan menurut instruksi pimpinan lembaga melalui mekanisme internal berupa surat edaran dan nota dinas.
Basri H, Mambang . 2019. Implementasi Keterbukaan Infromasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
Dalam  pandangan  Grindle  (2014),  sejauh  mana kepentingan kelompok sasaran dalam isi kebijakan akan berpengaruh  pada  partisipasi  kelompok  sasaran  pada kebijakan  implementasi  keterbukaan  informasi  publik tersebut.  Pada  saat  pemilik  informasi  pada  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalimantan Tengah kurang optimal  dalam partisipasi implementasi keterbukaan  informasi  publik,  hal  itu  bisa  saja disebabkan  oleh  adanya  perasaan  bahwa  kebijakan implementasi  tersebut  tidak  terlalu  berkaitan  dengan kepentingan pemilik informasi pada lembaga itu.
Misal,  pada  saat  pejabat  struktural  tidak  optimal dalam  keterbukaan  informasi  tersebut,  hal  itu  akan berpengaruh pada jenjang karir atau setidaknya menjadi pertimbangan saat penentuan peletakan sebuah jabatan. Jika  ini  bisa  dilakukan,  maka  kepentingan  kelompok sasaran  di  antaranya  adalah  kepentingan  jenjang  karir jabatan  akan  berkaitan  langsung  dengan  implementasi kebijakan tersebut.
Studi dokumen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi  Kalimantan  Tengah  juga  belum menemukan secara detil blue print arah perubahan yang diinginkan  melalui  keterbukaan  informasi  publik. Subbagian  Informasi  dan  Humas  belum  memiliki pemetaan tahap implementasi tersebut sehingga ukuran perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan belum dapat diketahui secara optimal. Hal tersebut kemudian berimbas pula pada letak pengambilan keputusan yang dimungkinkan  belum  tepat  sesuai  dengan  arah implementasi kebijakan yang diinginkan.
Padahal, Grindle memandang faktor perubahan yang diinginkan  dan  ketepatan  arah  pengambilan  keputusan sebagai  bagian  penting  dalam  isi  kebijakan  yang  harus dipenuhi.  Setidaknya  diperlukan  standar  operasional prosedur implementasi kebijakan informasi publik yang disepakati bersama oleh seluruh unit dan satuan kerja pada  lingkup  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Standar tersebut kemudian menjadi panduan bagi semua pihak dalam menjalankan penerapan  kebijakan  keterbukaan  informasi  publik
sesuai  arah  kebijakan  yang  telah  ditetapkan Kementerian  Agama  pusat.  Standar  operasional tersebut, dalam pandangan Winarno (2005), diperlukan sebagai  mekanisme  pengendali  internal  atas  kepastian waktu,  sumber  daya,  serta  penyeragaman  arah  dalam organisasi kerja yang luas dan kompleks.
Meski  masih  menghadapi  sejumlah  kendala,  namun di  sisi  lain  variabel  isi  kebijakan  yaitu  indikator kepentingan  kelompok  sasaran  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Publik pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan Tengah tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi  atau  kelompok  tetapi  disesuaikan  dengan prosedur  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian pada indikator tipe manfaat menunjukkan bahwa implementasi  kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Publik memberikan  sangat  bermanfaat  bagi  pemerintah maupun  masyarakat,  misalnya  dalam  hal  penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018. Selanjutnya di indikator derajat perubahan yang diinginkan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan  informasi  publik  di  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah telah membawa  perubahan  terhadap  keterbukaaninformasi publik  di  instansi  tersebut,  meski  masih  belum  sesuai dengan harapan; indikator letak pengambilan keputusan menunjukkan  bahwa  pengambilan  keputusan  dalam implementasi keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalimantan Tengan masih didominasi dengan pengambilan kebijakan secara  top  down.  Meski  begitu,  telah  ada  upaya melibatkan  pihak  terkait  secara  bottom  up,  dan pelibatan tersebut harus diperkuat.
Pada  indikator  pelaksanaan  program  menunjukkan bahwa  proses  implementasi  kebijakan  keterbukaan informasi  publik  sudah  berjalan  namun  belum  sesuai harapan.  Diperlukan  upaya  yang  lebih  intensif  dengan melakukan  berbagai  inovasi  dan  terobosan  agar implementasi  keterbukaan  informasi  publik  menjadi
lebih  optimal  dan  meminimalisir  adanya  kendala tertentu.  Hal  tersebut  dapat  didasarkan  pada  masih banyaknya  faktor  penghambat  implementasi  kebijakan yang dimaksud.
Selanjutnya  pada  indikator  sumber  daya  yang dilibatkan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan  informasi  publik  di  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah telah didukung sumber daya manusia pada sisi implementatornya,  namun  belum  didukung  dengan sumber  daya  manusia  yang  memadai  pada  sisi partisipannya.

## 2. Lingkungan Implementasi
Dalam  pandangan  Grindel  (2014),  seberapa  besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh aktor  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan menjadi alat ukur penting untuk mengetahui bagaimana implementasi  kebijakan  tersebut  berjalan.  Jika  aktor implementasi  kebijakan  pada  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki kekuasaan yang bisa mengakses semua pejabat publik – atau setidaknya diberikan kewenangan yang bisa melakukan  akses  tersebut – maka  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  tidak  bisa berjalan  optimal.  Lingkungan  implementasi  dari  sisi kewenangan  dan  kekuasaan  tidak  mendukung  secara penuh atas implementasi kebijakan yang ingin dicapai.
Alat  ukur  selanjutnya  pada  variabel  lingkungan implementasi  dalam  pendapat  Grindel  (2014)  adalah karakteristik  institusi.  Sebagai  sebuah  lembaga  sipil, Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan  Tengah  lebih  mengedepankan  unsur kekeluargaan  dan  komunikasi  antarpriadi  dalam penyelesaian  tugas  dan  wewenangnya.  Dengan  begitu, pada saat terdapat pejabat yang belum secara optimal mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, secara  kelembagaan  tidak  terbiasa  melakukan  langkah „represif ‟ terhadap pejabat tersebut. Hal berbeda akan terjadi  jika  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik yang
lebih  „tegas  dan  keras ‟ saat  terjadi  hal-hal  yang  tidak sesuai dengan kebijakan lembaga.
Dari  hasil  penelitian  pada  variabel  lingkungan implementasimenunjukkan  hasil  bahwa  pada  indikator kekuasaan, kepentingan danstrategi aktor yang terlibat memperlihatkan  tentang  bagaimana  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  di  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalimantan Tengah yang belum didukung dengan fungsi kontrol dan mekanisme pengendalian internal sebagaimana mestinya dari  pimpinan  lembaga.  Sementara  berdasarkan indikator  karakteristik  lembaga  dan  penguasa  serta indikator  kepatuhan  dan  daya  tanggap  menunjukkan keberhasilan  implementasi  yang  ada  saat  ini  bisa ditingkatkan  karena  karakteristik  lembaga  mendukung pelaksanaan  implementasi  tersebut,  tinggal  bagaimana meningkatkankepatuhan  unsur  pejabat  publik  di dalamnya saja.
Dalam semua ruang lingkupnya, 2 (dua) poin pokok untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi  publik  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Kalimantan  Tengah  menunjukkan bahwa ada beberapa sub poin yang menunjukkan adanya potensi  penyebab  kurang  efektifnya  implementasi kebijakan  tersebut.  Dalam  sudut  pandang  yang  lebih luas,  potensi  kendala  itu  bisa  diantisipasi  melalui berbagai  hal.  Salah  satunya  adalah  mengintensifkan komunikasi di dalam perangkat organisasi yang dimiliki oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Kalimantan Tengah.

## KESIMPULAN
Implementasi keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalimantan Tengah  telah  dijalankan  denganmempublikasikan informasi melalui media internal meliputi website,majalah  dinas,  dan  media  sosial  yang  dikelola instansi  tersebut.  Dalam  implementasi  keterbukaan informasi publik, Kantor Wilayah Kementerian Agama
Basri H, Mambang . 2019. Implementasi Keterbukaan Infromasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah menemui sejumlah kendala, yakni :
a. Adanya  keengganan  dari  sejumlah  pejabat  publik serta  perbedaan  kepatuhan  dan  responsivitas pejabat  publik  untuk  menyerahkan  beberapa informasi  publik  yang  bersifat  sensitif  dan cenderung  menyangkut  hal  pribadi,  adanya pandangan  bahwa  tidak  semua  masyarakat memerlukan  informasi  tersebut,  serta  belum didukung  dengan  reward  and  punishment  yang jelas.
b. Sejumlah pejabat publik merasa belum
mendapatkan
manfaat
langsung dari
dipublikasikannya  informasi  kepada  masyarakat, terutama  informasi-informasi  yang  bersifat personal.
c. Masih belum tersedianya road map arah perubahan keterbukaan informasi publik dan pedoman teknis implementasinya sebagai acuan bagi implementator dan pihak yang terkait.
d. Belum  optimalnya  mekanisme  perencanaan implementasi kebijakan secara bottom up.
e. Belum  meratanya  kualitas  sumber  daya  manusia pada sisi implementator maupun kelompok target sasaran.
f. Keterbatasan  wewenang,  kekuasaan,  dan  strategi yang  diambil  dalam  implementasi  kebijakan keterbukaan informasi publik.

## REFERENSI
Akib,  Haedar,  &  Tarigan,  Antonius,  2008. “Artikulasi Konsep  Implementasi  Kebijakan:  Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume  1  Agustus  2008,  Universitas  Pepabari Makassar.

## Febriananingsih, Nunuk. 2012. “Keterbukaan Informasi
Publik  Dalam  Pemerintahan  Terbuka  Menuju Tata Pemerintahan  Yang  Baik,”  dalam  Jurnal
RechtsVinding, Volume 1 Nomor 1.
Hardyanti,  Winda.  2015.  “Konsep  Best  Practices Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008.” dalam Jurnal Wacana, Volume XIV No. 4.
Indah,  Tiara  &  Hariyanti,  Puji.  2018.  “Im plementasi Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Publik  pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya,” dalam Jurnal
Komunikasi, Volume 12, Nomor 2.
Komisi  Informasi  Republik  Indonesia,  2010.  Peraturan
Komisi  Informasi  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Jakarta: Komisi Informasi Republik Indonesia.
Kopfman,  Jenifer  E.,  &  Ruth-McSwain,  Amanda.  2012.
Public Information Campaigns hal. 75 – 99 dalam Mordecai Lee, Grant Neeley, & Kendra Stewart (edt),  The  Practice  of  Government  Public Relations. Florida: CRC Press.
Prabowo,  Rizki  Dwi.  2016.  “Implementasi  Undang - Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dalam Upaya  Mewujudkan  Good  Governance  (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan  Kota  Semarang)”  dalam  Jurnal Diponegoro, Vol. 8.
Sastro, Dhoho A., Yasin, M., Gunawan, Ricky, Julitasari,
Rosmi  &  Bawor,  Tandiono.  2010.  Mengenal Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Jakarta: Yayasan Tifa.
Teoh,  Siew  Hong.  2014.  “Information  disclosure  and voluntary contributions to publi c goods.”  dalam
The RAND Journal of Economics, Vol. 28, No.
3.
Wood,  Jack.,  Wallace,  Joseph.,  &  Zeffane,  Rachid  M. 2001.  Organisational  Behaviour:  A  Global Perspective.  Quensland:  John  Wiley  &  Sons Australia, Ltd.
Yin, Robert K. 2003. Case Study Research Design and Methods. California: Sage Publications, Inc.