Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Tana Tidung
Fathurrahman Fathurrahman 1 * Yahya Ahmad Zein 2 Aditia Syafrillah 3
Dewi Nurvianti 4
Abstrak: Peraturan  Desa  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan Permusyawaratan  Desa  merupakan  kerangka  hukum  dan  kebijakan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dan  Pembangunan  Desa.  Penetapan  Peraturan  Desa  merupakan  penjabaran  atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  boleh  merugikan  kepentingan  umum.  Faktanya  hingga  saat  ini masih  sangat  banyak  para  penyelenggara  desa  (Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa)  dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang peraturan perundang- undangan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal ini berpotensi memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum.  Tujuan  dari  Pelatihan  ini  di  antara  lain:  (1)  Memberikan  seperangkat  pengetahuan  tentang pentingnya  Pembentukan  Peraturan  desa    dalam  rangka  peningkatan  kualitas  dan  pengembangan aparatur  pemerintahan  desa;  (2)  Memberikan  penjelasan  tentang  berbagai  macam  metode  yang  dapat dipakai  dan  digunakan  dalam  rangka  Pembentukan  Peraturan  desa;  dan  (3)  Memberikan  seperangkat pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsip- prinsip  Ilmu  Perundang-undangan.  Pengabdian  Masyarakat  yang  dilaksanakan  di    Kabupaten  Tana Tidung  akan membuat penyuluhan hukum dengan metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema ‘Pelatihan    Penyusunan  Peraturan  Desa  Bagi  Aparatur  Pemerintahan  Desa’’  selanjutnya  di  lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. Kata Kunci : Pelatihan; Penyusunan Peraturan Desa; Aparatur.
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Borneo  Tarakan.  Tarakan  ,  Indonesia.  *Correspondence  e-mail: rahmanfathur466@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tarakan , Indonesia. E-mail: yahyazein@yahoo.com 3 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tarakan , Indonesia. E-mail: didit_syaprillah@yahoo.com 4 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tarakan , Indonesia. E-mail: dewi.intjenuru.dn@gmail.com

## The Guidance on the Preparation of Village Regulations for Village  Government  Apparatus  and  Village  Consultative Bodies throughout Tana Tidung Regency

## Abstract :
Village  Regulations  are  stipulated  by  the  Village  Head  after  being  discussed  and  agreed  upon  with  the  Village Consultative  Body,  which  constitutes  the  legal  and  policy  framework  for  administering  Village  Government  and Village Development. Determination of Village Regulations is an elaboration of the various authorities owned by the Village referring to the provisions of higher laws and regulations. So that as a legal product, Village Regulations may not conflict with higher regulations and may not be detrimental to the public interest. The fact is that until now there are still very many village administrators (Village Head and Village Consultative Body) and village communities who do not have knowledge and expertise in the field of laws and regulations. If not anticipated early on, this has the potential to affect the successful implementation of the Law on Villages, and it does not even rule out the possibility of causing legal chaos. The objectives of this training include: (1) Providing a set of knowledge about the importance of forming village regulations in order to improve the quality and development of village government apparatus; (2) Providing  an  explanation  of  various  methods  that  can  be  used  and  used  in  the  framework  of  forming  village regulations; and (3) Providing a set of knowledge about making Formation of village regulations that are correct and in accordance with the principles of Legislation. The Community Service held in Tana Tidung Regency will provide legal  counseling  using  the  following  methods:  lectures,  dialogues  and  discussions  with  the  theme  'Training  for Compilation of Village Regulations for Village Government Apparatuses', followed by a question and answer session to obtain results and solutions as a form of solving and constraints faced.
Keywords : Training; Drafting Village Regulation; Apparatus.
How to cite ( Chicago Style):
Fathurrahman, Fathurrahman, Yahya Ahmad Zein, Aditia Syafrillah, and Dewi Nurvianti. 2023. “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Dan BPD Se-Kabupaten Tana Tidung.” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 3 (2): 82–92.
© 2023 – Fathurrahman Fathurrahman., Yahya Ahmad Zein., Aditia Syafrillah, and Dewi Nurvianti Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Pancasila  merupakan  dasar  falsafah  Negara  Republik  Indonesia  secara  resmi tercantum  di  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus  1945.  Pancasila  yang  disahkan  sebagai  dasar  negara  yang  dipahami  sebagai sistem  filsafat  bangsa  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  budaya  bangsa.  Kedudukan Pancasila  sebagai  dasar  negara  membawa  sejumlah  konsekuensi  yakni  kehidupan
berbangsa dan bernegara, kegiatan penyelenggaraan negara dan peraturan perundang- undangan yang berlaku harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Setelah  hampir  tujuh  puluh  enam  tahun  merdeka,  Republik  Indonesia  kini memiliki  undang-undang  yang  khusus  mengatur  tentang  penyelenggaraan pemerintahan desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Salah satu bagian sangat penting dalam Undang- Undang  tentang  Desa  tersebut  adalah  adanya  pengaturan  tentang  Peraturan  Desa. Eksistensi Peraturan Desa kini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.
Salah satu dari alasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.  Sehingga  pada  akhirnya  mampu  menggerakkan  roda  pembangunan  yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa  dan  kapasitas  perangkat  juga  masyarakat  dalam  memahami  tata  kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Kepala  Desa/Desa  Adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  mempunyai  peran  penting  dalam  kedudukannya  sebagai kepanjangan  tangan  negara  yang  dekat  dengan  masyarakat  dan  sebagai  pemimpin masyarakat.  Mengingat  kedudukan,  kewenangan,  dan  Keuangan  Desa  yang  semakin
kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan  sistem  pengawasan  dan  keseimbangan  antara  Pemerintah  Desa  dan  lembaga Desa.  Lembaga  Desa,  khususnya  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai Visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa  sehingga  Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak  dapat  menjatuhkan  Kepala  Desa yang  dipilih  secara  demokratis  oleh  masyarakat  Desa.  Badan  Permusyawaratan  Desa atau  yang  disebut  dengan  nama    lain  adalah  lembaga  yang  melakukan  fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dalam  konteks  itu,  keberhasilan  implementasi  Undang-Undang  tentang  Desa mensyaratkan adanya pemahaman yang sama dan keahlian khusus di kalangan para penyelenggara  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  desa  mengenai  pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih lanjut tentang teknik pembentukan Peraturan Desa, oleh karena itu  pedoman  pembentukannya  harus  mengacu  pada  Undang-Undang  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur cara dan metode yang  pasti,  baku  dan  standar  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan mulai  dari  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan,  dan  pengundangan.  Dengan  demikian,  tertib  hukum  dan  harmonisasi hukum nasional dapat selalu terjaga dengan baik.
Faktanya masih sangat banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian  dalam  bidang  peraturan  perundang-undangan.  Jika  tidak  diantisipasi  sejak
dini, hal ini berpotensi memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum, antara  lain  yaitu  terjadi  pertentangan  dan  tumpang-tindih  peraturan  perundang- undangan.  Atas  dasar  itulah  dibutuhkan  penyelenggaraan  Pendidikan  dan  Pelatihan Perancangan  Peraturan  Desa  agar  proses  dan  hasil  pembentukan  Peraturan  Desa menjadi berkualitas dan tidak melenceng dari ketentuan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Desa ini diselenggarakan untuk membantu dan memotivasi para perancang peraturan desa agar dapat mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat desa yang dikenal dengan Peraturan Desa yang aspiratif, responsif, taat asas, selaras, dan serasi secara vertikal dan horizontal dalam  rangka  pembangunan  sistem  hukum  nasional  berdasarkan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sehingga  menghasilkan  Rancangan Peraturan  Perundang-undangan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  filosofis, yuridis, dan sosiologis. Berdasarkan uraian di atas, Tim PKM dari Fakultas Hukum UBT bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tana Tidung dengan  menyelenggarakan    Pelatihan  dengan  tema  “Peningkatan  Pemahaman  Bagi Pemerintah Desa Tentang Peraturan Desa dalam Rangka Perwujudan Good Governance di Kabupaten Tana Tidung.

## Luaran
1) Memberikan  seperangkat  pengetahuan  tentang  pentingnya  Pembentukan Peraturan desa  dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa.
2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa.
3) Memberikan  seperangkat  pengetahuan  tentang  pembuatan  Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ilmu Perundang- undangan.

## Metode Pelaksanaan

## Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran dalam pengabdian adalah kegiatan ini adalah seluruh Aparatur Pemerintahan  Desa Kabupaten Tana Tidung

## Metode Kegiatan
Metode  yang  digunakan  dalam  program  kemitraan  dengan  Dinas  Sosial Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa    dengan  menggunakan  penyuluhan  hukum dengan metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema mewujudkan hukum yang berkeadilan melalui Pelatihan  Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa  selanjutnya  di  lanjutkan  dengan  sesi  tanya  jawab  untuk  memperoleh  hasil  dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi.

## Langkah-langkah Kegiatan
Data  yang  telah  dikumpulkan  akan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan menggunakan  uraian  kalimat  untuk  menjelaskan  hubungan  antara  teori  yang  ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Analisis data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
1) Tahap Persiapan Pada tahap ini mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  seperti  melaksanakan  observasi  ke lokasi pengabdian atau, mempersiapkan surat izin, dan mempersiapkan bahan untuk pengabdian kepada masyarakat atau bahan penyuluhan hukum.
2) Tahap  Pelaksanaan  Pada  tahap  ini  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat dalam bentuk Pelatihan  dan juga melakukan pemaparan materi secara  langsung dengan aparatur pemerintah desa
3) Tahap  Penyelesaian  Pada  tahap  ini  dilakukan  berbagai  kegiatan  yaitu menganalisis  data  hasil  kegiatan  di  lapangan  dengan  mengelompokkan  serta menghubungkan  aspek-aspek  yang  berkaitan  kemudian  dilanjutkan  dengan penulisan laporan. Setelah itu dilakukan penyempurnaan laporan akhir.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 70 orang yang terdiri dari seluruh aparatur pemerintahan  desa  dan  BPD  Se-Kabupaten  Tana  Tidung.  Pada  pelaksanaan  kegiatan pengabdian,  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  memberikan  materi  tentang mekanisme  penyusunan  peraturan  desa.  Kemudian,  tim  pengabdian  memberikan contoh menyusun peraturan desa mulai dari pembukaan, batang tubuh dan penutup.
Hasil evaluasi peserta pelatihan mampu menguasai dan memahami mekanisme penyusunan peraturan desa menunjukkan hasil yang sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari  antusias  para  peserta  pelatihan  dengan  memberikan  respons  positif  dengan banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  peserta  pelatihan  terkait  dengan  mekanisme penyusunan  peraturan  desa  serta  adanya  buku  panduan  penyusunan  peraturan  desa dapat  menarik  minat  peserta  serta  mengharapkan  kegiatan  ini  tidak  berakhir  sampai pada  pelatihan  saja  tetapi  juga  mengharapkan  untuk  didampingi  dalam  penyusunan peraturan desa.
Ketua TIM Pengabdian pada Masyarakat Fathurrahman, S.Pd., M.H. mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan tridarma perguruan tinggi salah satunya berupa pengabdian  masyarakat  yang  di  danai  oleh  DIPA  Universitas  Borneo  Tarakan    lebih
lanjut,  Fathurrahman  memaparkan  bahwa  tujuan  program  ini  untuk  berbagi  ilmu tentang penyusunan rancangan peraturan desa bagi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
Kepala Dinas Sosial  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KTT  yang di wakili oleh  Kepala  Bidang  Pemerintahan  Desa  Bapak  Abdul  Murad,  S.H.,  M.H.  dalam sambutannya  mengatakan dalam penyusunan Peraturan Desa sering kali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai perangkat dasar legitimasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  sebagai  fungsi  pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa Untuk itu kita dapat belajar dalam pelatihan penyusunan peraturan desa yang akan disampaikan oleh narasumber.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H.,  M.H.  yang  memberikan  kata  pengantar  mengatakan  bahwa  kegiatan  ini  yang dilaksanakan  secara  virtual  sebagai  tahap  awal  untuk  menyelenggarakan  pelatihan secara  tatap  muka  dan  nantinya  ada  ruang  untuk  berpraktik  dalam  penyusunan peraturan desa agar ke depannya Kepala Desa  dalam membuat  suatu kebijakan itu dapat    lebih  aman  dan  lebih  berkualitas  lagi  sehingga  dapat  bermanfaat  untuk masyarakat.
Narasumber  Dr.  Aditia  Syaprillah,  S.H.,  M.H.  Dosen  FH  UBT    dalam menyampaikan  materinya  memaparkan  bahwa  tujuan  kegiatan  ini  salah  satu  bentuk implementasi dari amanat konstitusi pada pasal 1 ayat (3) tentang kedudukan Indonesia selaku negara hukum Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD. Di mana Peraturan  Desa  merupakan  kerangka  hukum,    kebijakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  di  ruang  lingkup  desa.  Penetapan  Peraturan  Desa inilah  yang  merupakan  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang  dimiliki  desa, dengan    mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.
Sebagai  sebuah  produk  hukum,  yang  selanjutnya  Peraturan  Desa  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  boleh  merugikan kepentingan umum.
Pada tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa, peserta berjumlah 20 orang yang terdiri dari Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya,  BPD  dan  beberapa  tokoh  masyarakat.  Pada  tahap  awal,  pemateri menyampaikan  materi  mengenai  teknis  penyusunan  peraturan  desa.  Pemateri  juga memberikan contoh menyusun peraturan desa hingga kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Pada tahap evaluasi, peserta pelatihan diberi kesempatan untuk mempraktikkan langsung menyusun peraturan desa, namun peserta memberi masukan yaitu memperbaiki peraturan desa yang sudah ada. Masukan dari peserta disetujui oleh tim  dan  narasumber,  peraturan  desa  yang  sudah  ada  dievaluasi  dan  dilakukan perbaikan. Hasil evaluasi tersaji dalam Tabel 1.

## Tabel 1.

## Hasil Evaluasi Peraturan Desa
No. Aspek Ketercapaian 1 Penguasaan dan pemahaman  substansi proses penyusunan Perdes 85% 2 Pemahaman teknis dan kerangka penyusunan Perdes 85% 3 Partisipasi peserta pelatihan dalam menyampaikan pertanyaan dan masukan 90% 4 Praktik penyusunan peraturan desa oleh peserta pelatihan 85%
Dari  hasil  evaluasi  kegiatan  pelatihan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  terjadi peningkatan  kompetensi  dan  perbaikan  mekanisme  yang  ditunjukkan  dalam  proses penyusunan peraturan desa. Pemahaman dan penguasaan materi terserap dengan baik. Partisipasi peserta pelatihan dalam sesi tanya jawab berjalan dengan baik dan diskusi
hidup. Sejalan dengan hal tersebut dalam penerapannya, praktik penyusunan  desa yang dilakukan dengan memperbaiki peraturan desa yang sudah ada dan mengevaluasi hasil kerja menunjukkan hasil yang maksimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai  berikut:  (1)  peserta  pelatihan  dapat  mampu  memahami  dan  mengetahui mekanisme  penyusunan  peraturan  desa;  dan  (2)  dengan  adanya  pedoman    dan pendampingan dalam penyusunan peraturan desa memberikan kemudahan bagi peserta khususnya  aparatur  pemerintah  desa  dan  BPD  Se-Kabupaten  Tana  tidung  dalam penyusunan peraturan desa.
Saran  yang  dapat  diberikan  berdasarkan  hasil  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu diharapkan adanya keberlanjutan proses pelatihan dan penyampaian gagasan yang baik guna terciptanya peraturan desa yang sesuai pedoman penyusuan Perdes dan kehendak dari masyarakat desa dan selanjutnya sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah nantinya dapat dibuatkan Peraturan daerah tentang Pedoman Teknis dalam penyusunan peraturan desa di Kabupaten Tana Tidung.

## Referensi
Budiarjo, Miriam. 1998. Partisipasi Dan Partai Politik . Cet. 1. Jakarta: OBOR.
Daemen,  H.  H.  F.  M.,  and  J.  J.  A.  Thomassen.  1983.  “Jarak  Antara  Warga  Dan Pemerintah.” In Ilmu Pemerintahan , edited by A. Hoogerwerf. Jakarta: Erlangga.
Darusman,  Yoyon  M,  Susanto  Susanto,  Rr  Dewi  Anggraeni,  Bachtiar  Bachtiar,  and Bastinaon Bastinaon. 2020. “Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu.” Jurnal Lokabmas Kreatif :  Loyalitas  Kreatiﬁtas  Abdi  Masyarakat  Kreatif 1  (1):  76. hgps://doi.org/10.32493/jlkklkk.v1i1.p76-82.5599.
Darusman, Yoyon M., Susanto Susanto, Oksidelfa Yanto, Bastianon Bastianon, and Endi
Arofa.  2021.  “Bimbingan  Teknis  Pembuatan  Peraturan  Desa  Di  Desa  Kalimati Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Jawa Tengah.” Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen 2 (1): 61–66. hgps://doi.org/10.32493/ABMAS.v2i1.p61-66.y2021.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati.  2007. Ilmu  Perundang-Undangan  1:  Jenis,  Fungsi,  Dan Materi Muatan . Yogyakarta: Kanisius.
Sumarto, Hetifah SJ. 2003. Inovasi Partisipasi, Dan Good Governance: 20 Prakasa Inovatif Dan Partisipasi Di Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Yoyon M Darusman, Susanto, RR Dewi Anggraeni, Rizal S Gueci, and Oksidelfa Yanto. 2019. “Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun  2019  (Studi  Kasus  pada  Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan  (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat).” Jurnal Abdi Masyarakat Humanis 1 (1): 1–9.
Zein, Yahya Ahmad, Ristina Yudhanti, and Aditia Syaprillah. 2016. Legislative Drafting: Perancangan  Perundang-Undangan .  Cetakan  1.  Srandakan,  Bantul,  Yogyakarta: Thafa Media.