## TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MK
NO. 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH

## Oleh. Hamzah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Email: hamzahlatif122@gmail.com

## Abstract
This  study  is  a  review  of  the  decision  of  the  Mahkamah  Konstitusi  (MK) No.22  /  PUU-XV  /  2017  about  the  age  limit  of  marriage.  The  marriage  age formulation carried out by the Mahkamah Konstitusi through recommendations in its decision to be revised up to the age of female marriage between 18-19 years. This  study  is  a  normative  study  with  a  library  analysis  of  the  Mahkamah Konstitusi  decision  regarding  the  age  of  marriage  in  the  perspective  of  maqasid syari'ah. The results of the study indicate that the Mahkamah Konstitusi decision No.22 / PUU-XV / 2017 regarding changes in the age of marriage for women is in line with the concept of maqasid syari'ah.
Keywords: MK Decision; Age of Marriage; Maqasid Syari'ah.

## Abstrak
Kajian  ini  merupakan  telaah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) No.22/PUU-XV/2017  dalam  kaitannya  dengan  batas  usia  nikah.  Formulasi  usia nikah  yang  dilakukan  oleh  MK  melalui  rekomendasi  dalam  putusannya  untuk segera  direvisi  usia  nikah  perempuan  antara  18-19  tahun.  Kajian  ini  merupakan kajian  normatif  dengan  analisis  kepustakaan  terhadap  putusan  MK  tentang penetapan  usia  nikah  dalam  perspektif maqasid  syari’ah .  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  putusan  MK  No.22/PUU-XV/2017  tentang  perubahan  usia nikah bagi perempuan sejalan dengan konsep maqasid syari‟ah.
Kata Kunci: Putusan MK; Usia Nikah; Maqasid Syari’ah.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Mahaesa. 1 Secara normatif, nikah dalam Alquran menggunakan term ( حاكنلا) dan (جوز). 2 Ibnu Faris menjelaskan lafadz حاكنلا dari akar kata huruf nun, kaf, dan ha yang berarti al- bidha', yakni  hubungan  seksual  atau al-jima' .  Pengertian  lain  secara  literal, nikah  adalah  مضلاو ءطولا وهو. 3 Al-wath’u (bersenggama),  dan  atau al-dhammu (bercampur).  Kata  nikah  tersebut,  sering  disepadangkan  kata tazwij dan memiliki kesamaan makna kawin. 4
Perkawinan  atau  pernikahan  telah  banyak  di  bahas  dalam  kitab-kitab klasik maupun kontemporer pada bab munakahat. Hadis-hadis Nabi Saw. yang menjelaskan  persoalan  nikah  banyak  ditemukan  di  berbagai  kitab-kitab  hadis populer.  Kitab Muntaha  al-Akhibar karya  Ibnu    Taimiyah  di  syarah  oleh  al- Syawkaniy dalam kitab Nail al-Awthar dan kitab Bulugh al-Maram karya Ibnu Hajar  al-„Asqalaniy  yang  disyarah  oleh  al-Kahlani  al-Shan‟aniy  dalam  kitab Subul  Salam. Kedua  kitab  itu,  ditemukan  informasi  hadis-hadis  Nabi  yang banyak  membahas  masalah  perkawinan. 5 Urgensi  perkawinan  telah  tercermin dengan lahirnya kitab-kitab fikih tentang perkawinan ( munakahat ).
Lahirnya kitab-kitab munakahat ternyata belum tuntas dalam menjawab tantangan  masa  kini  yang  terus  melahirkan  dogma  hukum  Islam.  Persoalan
1 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  bila  dibandingkan dengan  definisi  perkawinan  dalam  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  Pasal  2  bahwa  Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu akad  yang  sangat  kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2 Kata  ( حاكنلا)  dan  (جوز)  ditemukan  dalam  QS.  al-Nisa/4:22  dan  QS.  al- Baqarah/2:230.
3 Abu al-Husain Ibn Faris bin Zakariyah, Mu'jam Maqayis al -Lugah, juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1974), h. 255.
4 Istilah  Nikah  (pernikahan)  yang  ditulis  dalam  kajian  ini  memiliki  makna  sama dengan  Kawin  (perkawinan)  sebagaimana  penggunaan  frase  perkawinan  dalam  KHI  dan UU No. 1 Tahun 1974.
5 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  (Cet.  I;  Jakarta: Kencana, 2006), h. 13.
rukun  nikah  telah  dibahas  dalam  berbagai  kitab  fikih,  baik  klasik  begitupun dalam  bentuk  transformasi  fikih  kedalam    hukum  Islam  yang  telah dikontekstualisasikan  dalam  fikih  ke-Indonesiaan.  Wujud  reinterpretasi  rukun perkawinan  menjadi  kajian  menarik  untuk  dijelaskan  secara  subtansial  dalam berbagai aspek.
Ketentuan penetapan  usia  nikah muncul  kepermukaan  sebagai isu  baru yang  diperdebatkan  diberbagai  kalangan.  Jauh  sebelumnya,  para  ulama  klasik berbeda  pendapat  dalam  penetapan  usia  yang  ideal  untuk  melangsungkan perkawinan.  Perbedaan  terletak  pada  makna baligh dalam  klasifikasi  usia nikah.  Dalam  Alquran  dan  Hadis  tidak  memberikan  informasi  jelas  dalam masalah  penyebutan  usia  nikah.  Alquran  hanya  menyebutkan  “ cukup  umur untuk kawin ”, Hadis Nabi dalam anjuran nikah hanya menyebutkan “ mampu ”, makna mampu hanya bisa dipahami secara pisik dan psikis sehingga maknanya pun  adalah  dewasa.  Penyebutan  usia  nikah  secara  kuantitatif  belum  bisa digambarkan secara konsisten. Hal itu disebabkan indikator baligh dan dewasa disetiap  orang  berbeda-beda.  Misalnya,  mimpi  bagi  laki-laki  dan  menstruasi bagi perempuan pada kenyataannya bervariasi.
Usia nikah dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan di Pasal 6  UU  No.  1  Tahun  1974  bahwa  untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (walinya).  Usia  minimun  untuk  melangsungkan  perkawinan  dijelaskan  dalam Pasal 7 ayat (1) yakni “ Perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun ”. Kerancuan dalam  penetapan  usia minimal  nikah,  karena ayat  (2)  kembali membuka  jalan dispensasi  nikah.  Maka  usia  19  dan  16  belum  termasuk  acuan  menimal dikarenakan peluang dispensasi terbuka bagi kedua mempelai.
Di Indonesia perkawinan dilangsungkan pada  usia anak. Usia 16  tahun bagi  wanita  masih  tergolong  anak,  di  dalam  UU  No.  23  Tahun  2002  Pasal  1 ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “ Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ”. Maka seseorang
yang  belum  mencapai  usia  18  tahun  masih  dikategorikan  anak,  sehingga perkawinan masih menganut perkawinan anak.
Tidak  adanya  penafsiran  baku  terhadap  usia  nikah  mengakibatkan polemik  dalam  penentuan  usia  dalam  melangsungkan  perkawinan.  Selain  itu, dalam  UU  Perkawinan  dianggap  menyimpang  karena  membolehkan  anak melangsungkan  perkawinan.  Di  samping  itu,  perbedaan  usia  nikah  bagi perempuan  dan  laki-laki  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  UUP  No.  1  Tahun  1974 dianggap melanggar hak konstitusional berupa  perlakuan sama dihadapan hukum antara laki-laki dan perempuan.
Pelbagai  problem  muncul  akibat  penetapan  usia  nikah,  dan  terbukti dengan  lahirnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  22/PUU-XV/2017. Putusan  ini  lahir  sebagai  wujud  protes  atas  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun 1974 pada frase pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Frase 16  tahun  dilakukan  pengujian  ke  MK 6 karena  dianggap  melanggar  hak-hak konstitusional  warga  negara.  Hak-hak  konstitusional  dimaksud  adalah  hak  atas pendidikan,  hak  kesehatan  dan  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  yang  telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.
Selain  itu,  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  bertentangan  dengan Pasal 27 ayat (1)  UU 1945 yang menyatakan, ”segala warga negara bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya” .  Hal  dimaksud  bersifat diskriminatif  secara  hukum,  karena  Pasal  tersebut  memberikan  peluang  batas minimal  seorang  anak  perempuan  untuk  dapat  menikah,  padahal  pada  ketentuan yang  sama,  anak  laki-laki  dilindungi  dengan  mencantumkan  batas  usia  menikah
6 Mahakamah  Konstitusi  (MK)  berwenang  melakukan  pengujian   UU  terhadap UUD 1945, didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  (MK)  telah  direvisi  dengan  UU  No.  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  UU  No. 24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  menyatakan,  “Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat final untuk: (a) menguji  Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
19  tahun. 7 Tidak  ada  perbedaan  dalam  hak  dan  kedudukan  baik  dalam  hukum maupun  di  dalam  pemerintahan  antara  setiap  warga  negara,  atau  juga  dikenal dengan prinsip “ equality before the law ”.
Lahirnya  putusan  MK mengakibatkan  implikasi  hukum  untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya frase 16 tahun. Rekomendasi putusan MK menekankan pada  formulasi usia nikah  bagi perempuan.  Kondisi  ini  menjadi  menarik  untuk  dikaji  dalam  perspektif maqasid syari’ah . Pertimbangan hukum  putusan  MK  yang telah mengabulkan permohonan yudisial  review Pasal  7  ayat  (1)  UUP  No.  1  tahun  1974. Ketentuan usia nikah dalam nash tidak menyebutkan secara tegas, dikarenakan perbedaan tingkat kematangan laki-laki dan perempuan di usia berbeda. Maka isu  usia  nikah  dengan  putusan  MK  menarik  untuk  dilihat  disisi maqasid syari’ah (tujuan-tujuan  syariah).  Hal  itu  dilakukan  untuk  mendapatkan jawaban faktual terhadap persoalan hukum Islam di antaranya; (1) konsep usia nikah  menurut  hukum  Islam  dan  Nasional;  (2)  pertimbangan  hukum  terhadap putusan  MK  No.22/PUU-XV/2017,  kaitannya  dengan  perubahan  usia  nikah dan  (3)  pandangan maqasid  syari’ah terhadap  pertimbangan  hakim  dalam penetapan perubahan usia nikah bagi perempuan.

## B. PEMBAHASAN
1. Konsep Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Nasional
Usia  nikah  menjadi  salah  satu  syarat  sah  kedua  mempelai  untuk melangsungkan  perkawinan.  Dalam  kitab-kitab  fikih,  usia  nikah  tidak  dibahas secara  spesipik  dan  mendalam.  Pembahasan  usia  nikah  hanya  dijadikan  sebagai bahagian  dari  ketentuan  seorang  calon  mempelai  yang  sudah  dewasa  dan  cukup umur untuk menikah.
Meskipun  ada  sebahagian  kitab-kitab  fikih  yang  menjelaskan  kebolehan kawin antara laki-laki dan perempuan  yang masih kecil, baik  kebolehan tersebut dinyatakan  secara  jelas  bahwa  “boleh  terjadi  perkawinan  antara  laki-laki  dan
7 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  RI.,  “Putusan  No.  22/PUU-XV/2017”,  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Republik  Indonesia,  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  (07  Mei 2019), h. 11.
perempuan yang masih kecil” seperti ditemukan dalam kitab Syarh Fath al-Qadir. Kebolehan  tersebut  dikarenakan  tidak  ada  ayat  Alquran  dan  hadis  yang  secara jelas  dan  terarah  menyebutkan  batas  usia  perkawinan.  Bahkan  informasi  dari Hadis  bahwa  Nabi  sendiri  mengawini  Sitti  Aisyah  di  usia  6  tahun  dan menggaulinya di umur 9 tahun. 8
Dalil  Alquran  yang  menyinggung  usia  nikah  adalah  QS.  An-Nisa/4:6, namun  informasi  yang  disampaikan  masih  umum,  karena  hanya  menyampaikan “ cukup umur untuk kawin ”. 9 Pemahaman sederhana bahwa kawin itu mempunyai batas  umur  dan  batas  umur  itu  adalah baligh . 10 Di  berbagai  kitab  tafsir  juga berbeda  dalam  menafsirkan  QS.An-Nisa/4:6.  Tafsit  Ibnu  Katsier  bahwa  makna cukup  umur  adalah baligh .  Indikator baligh itu  sudah  mimpi  bagi  laki-laki  dan mestruasi  bagi  perempuan.  Di  samping  itu,  makna baligh tidak  terbatas  pada indikator itu, akan tetapi tingkat kecerdasan juga menjadi ukuran baligh nya. 11
Tafsir  ayat  ahkam  senada  dengan  pendapat  Ibnu  Katsier  bahwa  tanda- tanda baligh dengan  datangnya  mimpi  bagi  laki-laki  dan  perempuan  dengan kedatangan  tamu  disetiap  bulannya  (haid). 12 Sementara  Hamka  memahami konsep  usia  nikah  pada term  bulug  al-nikah dengan  makna  dewasa.  Tingkat kedewasaan  menurutnya  terletak  pada  kematangan  dalam  berpikir  dan berprilaku. 13 Maka  tampak  jelas  bahwa  ada  perbedaan  antara  tingkat baligh menurut  Ibnu  Katsier  dan  Hamka.  Kalau  Ibnu  Katsier  menekankan  pada kematangan  fisik,  sementara  Hamka  lebih  pada  kematangan  dalam  berpikir  dan bertindak.
Hadis  Nabi  yang  diriwayatkan  dari  Abdullah  ibn  Mas‟ud  yang  artinya “ wahai  para  pemuda  siapa  diantaramu  telah  mempunyai  kemampuan  dalam
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.  66.
9 Lihat QS. Al-Nisa/4:6.
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.  67.
11 Tafsir Ibnu Katsier, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, t.th), h. 453.
12 Muhammad  Ali  al-Shabuny,  Tafsir  Ayat  al-Ahkam  min  Alquran  (Beirut:  Daral- Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 153.
13 Hamka,  Tafsir  al-Azhar  Juz  IV  (Jakarta:  Pustaka Panji  Masyarakat,  1984),  h. 267.
persiapan  perkawinan  maka  kawinlah ”.  Hadis  Nabi  menunjukkan  persyaratan dalam  melangsungkan  perkawinan  adalah  “mampu”.  Kemampuan  dimaksudkan dalam  perkawinan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  yakni hak  dan  kewajiban  suami  istri. 14 Maka  makna  mampu  dikonotasikan  dengan kemampuan untuk memegan tanggungjawab.
Hadis  lain,  tentang  perkawinan  Nabi  dengan  Aisyah  bahwa  “ Nabi menikahi Aisyah di usia enam tahun dan menggaulinya di umur sembilan tahun ”.  Untuk  memahami  hadis  itu  dapat  dikategorikan  dalam  dua  hal.
Pertama, jika dipahami secara tekstual menikahi anak di usia enam tahun, hukumnya sah. Namun dalam tingkat kematangan belum sempurna karena Nabi  baru  menggauli  di  usia  sembilan  tahun.  Maka  bisa  dipastikan perkawinannya  hanya  sebatas  akad,  belum  bersenggama  (bercampur). Kedua, jika  dipahami  secara  konteksual  maka  hadis  itu  harus  dipastikan kedudukanya sebagai berita atau perintah yang sifatnya doktrin. Selain itu, posisi  dewasa  disaat  hadis  ini  diucapakan  diumur  sembilan  atau sekitarannya.  Boleh  jadi  umur  dewasa  berbeda-beda  disetiap  kondisi, sehingga  tidak  bisa  dijadikan  patokan  mutlak.  Makna baligh dipahami dewasa, meskipun indikator baligh bervariasi ditingkat usia seseorang.
Jika  dikaitkan  dalam  akad,  syarat  sah  orang  berakad  diharuskan  kedua belah  pihak  mempunyai  keahlian  berkomunikasi.  Hal  itu  dibuktikan  dengan kepandaian dalam akalnya ( mumayyiz dapat membedakan satu dengan yang lain). Maka  kedudukan  anak  kecil mumayyiz sah  akadnya,  tetapi  harus  ada  izin  dari berwenang. 15 Kedudukan mumayyiz diperkirakan  berumur  tujuh  dan  delapan tahun. Mumayyiz dimaknai  seorang  anak  secara  sederhana  telah  mampu membedakan  antara  bermanfaat  dan  membahayakan  dirinya  dan  telah  mampu makan  dan  minum  sendiri.  Oleh  karena  itu,  anak  dianggap  mampu  menjatuhkan pilihannya setelah mumayyiz . Mazhab Syafi‟i memberikan dasar mumayyiz dalam hak  hadanah  di  dijelaskan  dalam  sebuah  hadis  Abu  Hurairah  yang  mencerikan
14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.  67.
15 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas,  Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak) (Cet. III; Jakarta:  Amzah, 2014), h. 97.
seorang wanita yang mengadukan tingkah mantan suaminya yang hendak merebut anak  mereka  berdua,  yang  telah  mulai  mampu  menolong  mengambilkan  air  dari sumur.  Lalu  Rasulullah  menghadirkan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dan mengadili “ Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya ”.
Maka anak yang disebut dalam hadis itu sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau sudah masa mumayyiz . Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah mumayyiz , diberi hak untuk memilih sendiri. 16 Jika dikaitkan dengan posisi baligh yang matan secara fisik dan memiliki kematangan pikiran maka mumayyiz (kemampuan  membedakan  baik  buruk),  sejalan  dengan  hadis  Nabi  yang menggauli  Aisyah  di  usia  sembilan  tahun.  Maka,  makna mumayyiz memperkuat pernyataan  bahwa  diusia  yang baligh Aisyah  di  gauli  oleh  Nabi  dan  usia  itulah Aisyah baligh atau dewasa.
Usia  nikah  yang  ideal  untuk  melangsungkan  perkawinan  adalah baligh , penentuan  umur baligh dikalangan  ulama  berbeda.  Usia baligh itu  dianggap sebagai  usia  dewasa  untuk  menikah,  usia  dewasa  dikalangan  ulama  bervariasi. Imam  Abu  Hanifah  menetapkan  usian  dewasa  bagi  laki-laki  19  tahun  dan perempuan 17 tahun. Imam Malik usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan sama yakni di usia 18 tahun. Sementara Imam Syafi‟iyah dengan muridnya Hanabilah menetapkan  15  tahun  sebagai  masa  dewasa,  meskipun  indikator  dewasa  adalah mimpi bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. 17 Melihat perbedaan ulama, maka  kategorisasi  dewasa  berada  antara  15-19  tahun  dan  itu  masuk  dalam penetapan usia nikah di Indonesia.
Ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  tercantum dalam UU No. Tahun 1974 di  bab  II Pasal  6 ayat  (2)  menyatakan bahwa “ untuk melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  berumur  21  Tahun  harus
16 Satria  Efendi,  Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  (Cet.  III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 222-223.
17 Abdul    Qadir    Audah,    Al-Tasyri‟    al-Jinai  al-Islami  Juz  I  (Kairo:  Dar  al-Urubah, 1964), h. 602-603.
mendapat izin dari orang tua ”. Ketentuan lebih lanjut mengenai usia nikah, Pasal 7  ayat  (1)  UUP  menyebutkan  “ perkawinan  diizinkan  jika  pria  sudah  mencapai umur  19  tahun  dan  wanita  16  tahun ”.  Pasal  selanjutnya  kembali  menegaskan bahwa bisa saja tidak mencapi umur yang ditetapkan di ayat (1) dengan ketentuan mendapatkan  dispensasi.  Maka  usia  19  dan  16  ada  kemungkinan  berubah  jika walinya memohonkan untuk diberikan dispenasi nikah.
UUP  No.1  Tahun  1974  yang  membahas  usia  nikah  dipertegas  dalam Inpres  No.1  Tahun  1991  Pasal  15  bahwa  “ untuk  kemaslahatan  keluarga  dan rumah  tangga,  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun ”. Terlihat jelas bahwa usia 19 dan 16 tahun adalah batas minimun untuk melangsungkan  perkawinan.  Meskipun  dalam  kenyataanya,  perkawinan  bisa dilangsungkan  di  usia  yang  lebih  muda  karena  adanya  dispensasi  nikah.  Maka pekawinan anak di usia dini 18 masih berpeluang untuk terjadi.
Kontradiksi  batas  umur  anak  dijumpai  keanekaragama  dalam  perundang- undangan di Indonesia di antaranya:
a) UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan mengatur batas usia anak adalah 18 tahun;
b) UU  No.  1  Tahun  1974  Pasal  2  ayat  (2)  menyebutkan  keberlangsungan perkawinan  untuk  mencapai  usia  21  tahun  harus  mendapat  izin  walinya. Pasal 7 menyebutkan usia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan. Pasal 47  ayat  (1)  kembali  menyebutkan  bahwa  “anak  yang  belum  mencapai  18 tahun  atau  belum  menikah  berada  dibawah  kuasa  orang  tua/walinya.  Pasal
18 Anak  merupakan  keturunan  kedua,  dan  manusia  yang  masih  kecil-kecil. Sedangkan  usia  adalah  “umur”  dan  dini  “seawal  mungkin”.  Departemen  Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.  31,  267,  dan  1255.  Pengertian  anak  usia  dini  sebagaimana  dalam  penjelasan  Undang- undang  Sisdiknas  pasal  28,  adalah  kelompok  manusia  yang  berusia  0 -6  tahun.  Adapun penjelasan  yang  dikemukakan  pakar  pendidikan  anak,  yaitu  kelompok  manusia  yanng berusia  9-8  tahun  ke  bawah  yang  memiliki  pertumbuhan  d an  perkembangan  intelegensi, sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan  perkembangan  anak.  Mansur,  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dalam  Islam  (Cet.  I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 88 .
50 kembali menyebutkan usia 18 tahun;
c) Inpres  No.  1  Tahun  1991  menyebutkan,  batas  usia  nikah  anak  adalah  21 tahun;
d) UU  No.  4  Tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak  memberikan  batasan umur anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun;
e) Keppres  No.  36  Tahun  1990  tentang  konvensi  hak-hak  anak,  membuat batasan anak adalah setiap orang yang di bawah 18 tahun;
f) UU  No.  3  Tahun  1997  tentang  pengadilan  anak,  anak  diartikan  sebagai orang  yang  dalam  perkara  anak  nakal  telah  berumur  8  tahun  dan  belum mencapai 18 tahun;
g) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ditegaskan anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  termasuk  yang  masih  dalam kandungan;
h) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, merumuskan batasan usia antara  13-14  tahun  boleh  bekerja  dengan  syarat  tidak  menggangu  fisik, mental maupun sosial. 19
Perundang-undangan  di  Indonesia  dalam  menetapkan  usia  dewasa  masih bervariasi disetiap bidang-bidang tertentu. Termasuk dalam penentuan usia nikah yang  belum  konsisten, 20 hal  itu  dikarenakan  dispensasi  terbuka  untuk  calon mempelai.  Pada  hal  pengaturan  usia  nikah  sebenarnya  sesuai  dengan  prinsip perkawinan yang mengatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. 21 Tujuan kematangan jiwa dan raganya tidak lain adalah terciptanya keluarga sakinah , mawaddah dan warrahma , itulah esensi tujuan perkawinan.
19 Rahngena  Purba,  Proses  Pengadilan  Anak  Litmas  Sebagai  Bahan  Pertimbangan Putusan  Oleh  Hakim  dalam  Sidang  Pengadilan  Anak  (Dituangkan  dalam  Buku,  Bagir Manan; Ilmuan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian) (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), h. 93-94.
20 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 56.
21 Amiur Nuruddin dan  Azhari  Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ; Studi Kritik Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 71.
2. Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dalam Penetapan Usia Nikah
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.22/PUU-XV/2017  yang mengabulkan permohonan pemohon terhadap yudisial review Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun  1974 pada  frase 16 tahun. Sebelum  putusan ini dikabulkan di  tahun 2018, permohonan tentang yudisial review Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 pernah di mohonkan di tahun 2014 namun ditolak oleh MK karena dianggap tidak berkekuatan hukum. Di tahun 2017 kembali di mohonkan dengan pengujian yang berbeda,  Majelis  Hakim  MK  menerima  permohonan  sebahagian  termasuk rekomendasi  revisi  usia  nikah  bagi  perempuan  dengan  alasan  persamaan  hak  di hadapan  hukum  dan  dengan  alasan  kemaslahatan  dalam  kesehatan  dan pendidikan.
Sebelum  menganalisis  putusan  MK  tentang  usia  nikah,  maka  terlebih dahulu menampilkan pokok permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pemohon  mendalilkan  norma Undang-Undang  bertentangan  dengan  UUD  1945  dengan  alasan  yang  pada pokoknya sebagai berikut:
a) Perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam  hukum  yang  dilindungi  oleh  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945.  Penetapan usia  perkawinan  16  tahun  bagi  anak  perempuan  berada  di  bawah  ambang batas  usia  anak  berdasarkan  konvensi  hak  anak,  di  mana  jika  seorang  anak perempuan  telah  dinikahkan  di  bawah  usia  18  tahun  secara  otomatis kehilangan  hak-haknya  sebagai  seorang  anak.  Penetapan  usia  perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki- laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga;
b) Perbedaan  ketentuan  usia  antara  laki-laki  dan  perempuan  pada  Pasal  7  ayat (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  yang  semata-mata  didasari  oleh  alasan  jenis kelamin  merupakan  salah  satu  bentuk  diskriminasi  yang  sangat  nyata. Perbedaan  perlakuan  atas  usia  perkawinan  ini  justru  semakin  memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
c) Penetapan  batas  usia  perkawinan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam penjelasan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  semata-mata  didasarkan pada  aspek  kesehatan,  namun  perkembangan  dalam  dunia  medis  perempuan yang  telah  dinikahkan  saat  berusia  16  tahun  sangat  rentan  atas  gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di  antaranya kehamilan.  Menurut data  UNICEF,  perempuan  yang  melahirkan  pada  usia  15-19  tahun  berisiko mengalami  kematian  dua  kali  lebih  besar  dibandingkan  dengan  perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di  mana  batas  usia  perkawinannya  telah  melewati  batas  usia  anak-anak, sehingga  hal  ini  menimbulkan  diskriminasi  di  mana  hanya  laki-laki  yang diperhatikan kesehatannya;
d) Pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1
Tahun  1974  merupakan  diskriminasi  negara  dalam  mendapatkan  hak  atas pendidikan,  laki-laki  mendapatkan  kesempatan  dan  hak  yang  lebih  besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak  dan  usia  sekolah  seringkali  menyebabkan  anak  tersebut  kehilangan haknya  atas  pendidikan  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UUD  1945 Pasal 28 C.
e) Menurut  survei  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yaitu  Survei  Sosial  Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang  dapat  menyelesaikan  pendidikan  hingga  SMA,  sedangkan  sebanyak 91,12%  anak  perempuan  yang  menikah  sebelum  18  tahun  tidak  dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan  yang  menikah  sebelum  usia  18  tahun  cenderung  memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka  yang menikah setelah usia  18  tahun.  Batas  usia  kawin  bagi  perempuan  dan  laki-laki  jelas  telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan.
f) Faktor  utama  terjadinya  pernikahan  pada  usia  anak  bagi  seorang  perempuan adalah  faktor  ekonomi  keluarga,  posisi  anak  perempuan  saat  itu  tidak
memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Pasal  6 ayat  (1) UU  No. 1 Tahun  1974 disebutkan bahwa “ Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai ”  sehingga dari  ketentuan  ini  seharusnya  calon  mempelai,  termasuk  mempelai  wanita memiliki  hak  untuk  menyetujui  pernikahannya  tanpa  tekanan  dari  pihak- pihak  lain.  Hal  ini  mengarah  pada  eksploitasi  anak  terutama  ekploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
g) Ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki  yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
h) Bahwa  beberapa  negara  telah  menerapkan  kesetaraan  dalam  batas  usia minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan,  yaitu  bagi  perempuan  dan  laki- laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun. 22
Tanggapan  hakim  MK  terhadap  pokok  perkara  yang    diajukan  pemohon untuk  melakukan pengujian konstitusional.  Beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7  ayat  (1).  Dasar  pertimbangan  dalam  mengabulkan  permohonan  pemohon terhadap  usia  nikah  bagi  perempuan  dituangkan  dalam  beberapan  tanggapan mahkamah.
Perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk  kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi  anak.  Tidak  hanya  masalah  kesehatan,  perkawinan  yang  belum melampaui  batas  usia  anak  sangat  mungkin  terjadinya  eksploitasi  anak  dan meningkatnya  ancaman  kekerasan  terhadap  anak.  Perkawinan  anak  akan menimbulkan  dampak  buruk  terhadap  pendidikan  anak.  Batas  penalaran  yang wajar,  apabila  pendidikan  anak  terancam,  hal  demikian  potensial  mengancam salah  satu  tujuan  bernegara  sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD
22 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  RI.,  “Putusan  No.  22/PUU-XV/2017”,  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Republik  Indonesia,  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  (07  Mei 2019), h. 43.
1945,  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  akan  sulit  dicapai  jikalau  angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa. 23
Perkawinan anak rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan  mulai  dari  kesehatan  fisik  khususnya  kesehatan  reproduksi, kesehatan  mental,  hambatan  psikologis  dan  sosial,  dan  tidak  kalah  pentingnya adalah  berpotensi  mengalami  kesulitan  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  yang layak. Kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  serta  menambah  beban  ekonomi bagi  keluarga  yang  ditinggalkan  atau  ikut  menanggung  kebutuhan  dan keberlangsungan  hidup  anggota  keluarga  yang  mengalami  perceraian  tersebut. Sementara kesehatan suami istri dan keturunan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “ untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan .” 24
Pendapat  ahli  yang  dijadikan  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  MK kembali  diuraikan.  Prof.  Muhammad  Quraish  Shihab  selaku  ahli  yang  diajukan dalam  putusan  MK  tahun  2014,  menyatakan  bahwa,  “kitab  suci  Alquran  dan Sunnah  Nabi,  tidak  menetapkan  usia  nikah.  Hikmah  secara  subtansial  dengan tidak  menetapkan  rincian  usia  nikah  karena  mengalami  perubahan  sesuai zamannya. 25 Faktor zaman 26 menjadi pertimbangan hukum dalam penetapan usia
23 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  RI.,  “Putusan  No.  22/PUU-XV/2017”,  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Republik  Indonesia,  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  (07  Mei 2019), h. 52-53.
24 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  RI.,  “Putusan  No.  22/PUU-XV/2017”,  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Republik  Indonesia,  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  (07  Mei 2019), h. 44-45.
25 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  RI.,  “Putusan  No.  22/PUU-XV/2017”,  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Republik  Indonesia,  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  (07  Mei 2019),  h.  45.  Bandingkan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  RI.,  “Putusan  No.30-74/PUU-
XII/2014”, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id (07 Mei 2019), h. 230.
26 Berkenaan  dengan  faktor  zaman,  Ibn  Qayyim  mengemukakan  bahwa  ketika  Nabi saw., melihat kemungkaran di Mekkah, kemungkaran tersebut tidak dapat dirubahnya, namun setelah Fathu Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dengan sendirinya  dapat  dirubah.  Ini  berarti  berubahanya  suatu  hukum,  besar  sekali  pen garuh  yang dimainkan  oleh  zaman,  maka  perubahan  hukum  karena  perubahan  zaman.  Ibn  Qayyim  al- Jauziyah,  I‟lām  al-Muwaqqi‟īn  „an  Rab  al-„Ālamīn,  juz  III  (Bairūt:  Dār  al-Fikr,  t.th),  h 16.
nikah  bagi  perempuan.  Maka  sangat  wajar  ketika  ulama  berbeda  dalam menetapkan  usia  nikah.  Begitupun  di  negara-negara  Islam  bervariasi  dalam persoalan  usia  nikah,  hal  itu  ditetapkan  dan  direlevansikan  dengan  kondisi  serta kebutuhan dalam setiap negara. Pertimbangan hukum dalam menentukan batasan usia  perkawinan  khususnya  untuk  perempuan  disesuaikan  dengan  kondisi kesehatan dan aspek sosial.
Meskipun  dalam  putusan  MK  di  tahun  2014  menolak  permohonan perubahan  usia  nikah  dengan  alasan  bahwa  usia  bukan  menjadi  satu-satunya faktor yang menjamin keberlangsungan keluarga. Usia nikah bisa saja mengalami perubahan  signifikan  karena  disebabakan  perkembangan  teknologi,  kesehatan, sosia,  budaya  dan  ekonomi.  Namun,  pertimbangan  hakim  MK  pada  putusan No.22/PUU-XV/2017,  justru  memberikan  penegasan  dalam  perubahan  frase  16 tahun pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.
Putusan  MK  dijelaskan  bahwa  hakim  MK  tidak  menetapkan  usia  nikah, namun  merekomendasikan  kelegislator  untuk  mengubah  frase  16  tahun  bagi perempuan. Penekanan dalam putusan MK dengan memberikan tenggang waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan. Apabila tidak dilakukan maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) disesuaikan dengan usia dewasa pada UU perlindungan anak (18 Tahun)  atau  disamakan  usia  laki-laki  yang  disebutkan  Pasal  7  ayat  (1)  yakni  19 (sembilan belas) tahun.
Beberapa  pertimbangan  hukum  yang  dijadikan  hakim  MK  dalam menetapkan  putusan  tahun  2017  menekankan  dalam  aspek  diskriminasi  usia, kesehatan  reproduksi,  pendidikan,  keberlangsungan  keluarga  dan  tanggungjawab keluarga.  Tujuan  perkawinan  dalam  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal dibutuhkan  usia  yang  matan.  Usia  nikah  yang  masih  belia  dapat  menimbulkan gejolak  rumah  tangga  yang  berujung  perceraian.  Hal  itu  sangat  bertentangan dengan  tujuan  perkawinan  dalam  membentuk  keluarga sakinah , mawaddah dan warahmmah .
3. Pandangan Maqasid  Syari’ah terhadap  Pertimbangan  Hakim  MK dalam Penetapan Usia Nikah Bagi Perempuan
Maqasid  Syari’ah terdiri  dari  dua  kata  yakni Maqasid dan Syari’ah . Maqasid secara  bahasa  ( maqsid )  yang  berarti  apa  yang  dimaksud. 27 Maqasid dimaknai  juga  menuju  suatu  arah  dan  tujuan  yang  lurus. 28 Sedangkan Syari’ah secara  bahasa  berarti  jalan  menuju  sumber  air,  atau  jalan  menuju  sumber kehidupan. 29 Imam al-Syatibi mendefinisikan Syari’ah sebagai hukum Allah yang mengikat  para  mukallaf  dalam  persoalan  perbuatan,  perkataan  dan  akidah  yang secara  keseluruhan  termaktub  di  dalamnya. 30 Gabungan  kedua  kata  itu,  secara subtansi dapat dimaknai sebagai tujuan nash dalam mensyariatkan suatu persoalan hukum.
Menurut  Istilah,  Imam  al-Syatibi  menjelas  tentang Maqasid  Syari’ah sebagai suatu kesatuan antara asal-usul hukum dan tujuan hukum Islam. Konsepsi hukum  Islam  sebagai  tujuan  hukum  adalah  kebaikan  dan  kemaslahatan  umat Islam. 31 Tujuan Syari’ah yang dimaksudkan Imam al-Syatibi dikategorikan dalam tiga aspek yakni; dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. 32 Sementara pendapat lain dari  ahli  ushul  mendefinisikan Maqasid  Syari’ah yakni  tujuan  yang  paling subtansial  sekaligus  tujuan  akhir  yang  mesti  diimplementasikan  sebagai  wujud realisasi  pengamalan Syari’ah. 33 Tujuan  Allah  mensyariatkan  hukumnya  adalah memelihara  kemaslahatan  umat  sekaligus  menghindari  kemafsadatan  dunia  dan
27 Ahsan  Lihasanah,  Al-Fiqh  al-Maqasid  „Indah  al-Imami  al-Syatibi  (Mesir:  Dar al-Salam, 2008), h. 11.
28 Ahmad  Imam  Mawardi,  Fiqh  Minoritas  Fiqh  al -Aqlliyat  dan  Evolusi  Maqashid alSyari‟ah dari konsep ke pendekatan (Yogyakarta:Lkis, 2010), h. 178 -179.
29 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syari‟ah menurut al-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 61.
30 Abu  Ishak  Al-Syatibi,  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari‟ah  Juz  I  (Beirut:  Dar  al- Ma‟rifah, t.th.), h. 88.
31 Abu Ishak Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah Juz I, h. 6.
32 Al-Syatibi,  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari‟ah  Juz  II  (Beirut:  Dar  al-Khutub  al- Ilmiyah, 2003), h. 3.
33 M.  Arfan  Mu‟ammar,  Abdul  Wahid  Hasan,  dkk,  Studi  Islam  Perspektif Insider/Outsider (Yogyakarta: Irscisod, 2012), h. 395.
akhirat.  Tujuan  yang  dimaksud  adalah  tujuan  atas  pemahaman  terhadap  sumber pokok yakni Alquran dan Hadis. 34
Maqasid Syari’ah merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal  ini  disebabkan  karena  semua  perintah  dan  larangan  Allah  yang  ada  dalam Alquran  dan  hadis  mempunyai  tujuan  tertentu  dan  tidak  ada  yang  sia-sia.  Allah tidak menetapkan hukum-hukumnya secara kebetulan, akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan  maksud-maksud  yang  umum.  Secara  umum,  tujuan  Tuhan  dalam menetapkan  hukum-hukumnya  adalah  untuk  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan di akhirat. 35 Itu artinya bahwa hukum-hukum yang tertuang dalam Syari‟at Islam, berorientasi memelihara kemaslahatan para mukallaf dan menolak kemafsadatan, demi terwujudnya kehidupan yang harmonis yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia. 36
Orientasi Maqasid  Syari’ah adalah  kemaslahatan  umat.  Al-Syatibi membagi  maslahah  menjadi  tiga  bahagian. Pertama,  Dharuriyyah merupakan derajat  maslahah  paling  tinggi  dikarenakan  manusia  tidak  dapat  hidup  selain darinya.  Dampak  yang  ditimbulkan  dengan  tidak  terpenuhinya  maslahah dharuriyyah, akan  menyebabkan  kerusakan  di  dunia  dan  akhirat.  Tingkat kerusakan  akan  sesuai  dengan  maslahah dharuriyyah yang  tidak  dipenuhi  atau hilang. 37 Klasifikasi maslahah dharuriyyah di antaranya menjaga agama, jiwanya, keturunan,  harta  dan  akalnya. Kedua,  Hajjiyyah merupakan  maslahah  yang memberikan  kemudahan,  menjauhkan  manusia  dari  kesulitan  dan  kesusahan dalam  menjalani  hidupnya  di  dunia.  Tidak  terpenuhi  maslahah hajjiyyah tidak akan  menyebabkan  kerusakan  di  dunia  dan  akhirat, 38 karena  maslahah hajjiyyah penekanannya lebih  kepada keringangan ( rukhsan )  yang diberikan dalam masala
34 Faturrahman  Djamil,  Filsafat  Hukum  Islam  (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 19970, h. 124.
35 Ismail  Muhammad  Syah,  Filsafat  Hukum  Islam  (Cet.  II;  Jakarta  :  Bumi  Aksara, 1992), h. 65.
36 Yusuf  Qardhawi,  Membumikan  Syari‟at  Islam  (Cet.  I;  Surabaya  :  Dunia  Ilmu, 1995), h. 56.
37 Ahmad  Raysuni,  Nadhriyyah  al-Maqashidi  „Inda  al-Imam  al-Syatibi  (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 219.
38 Ahmad Raysuni, Nadhriyyah al-Maqashidi „Inda al-Imam al-Syatibi, h. 146.
ibadah  dan  muamalat. Ketiga,  Tahsiniyyah merupakan  pelengkap  atau penyempurna  antara dharuriyyah dan hajjiyyah, yang  pada  subtansinya tahsiniyyah meliputi  adat  atau  kebiasaan  dan  akhlatul  karima. 39 Prinsip Maqasid Syari’ah adalah  kemaslahatan  manusia  sesuai  dengan  petunjuk nash, dengan memenuhi ketiga bentuk kebutuhan manusia yakni primer, sekunder dan tersier.
Kontekstualisasi Maqasid  Syari’ah dalam  Putusan  MK  No.  22/PUU- XV/2017  tentang  perubahan  usia  nikah  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun 1974  telah  melahirkan  dua  opsi  usia  perempuan  dalam  melangsungkan perkawinan.  Ketentuan  pertama  adalah  18  tahun  dengan  menyamakan  usia dewasa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 19 tahun dengan mempersamakan usia laki-laki dalam Pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pertimbangan perubahan usia nikah untuk perempuan dilakukan oleh hakim MK dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam keberlangsungan perkawinan.
Memelihara  agama  ( hifzh  ad-din )  dalam  bingkai Maqasid  Syari’ah tidak hanya  sampai  pada  memperjuangkan  agama  secara  jihad.  Memperkokoh  tiang agama  juga  bahagian  terpenting  dalam  memelihara  agama.  Salah  satu  jalan memperkokoh  tiang  agama  dengan  menikah.  Kaitannya  dengan  perkawinan, memelihara  agama  dengan  menjadikan  perkawinan  sebagai  jalan  untuk mendapatkan pendidikan agama. Dalam UUP dan KHI telah menyebutkan bahwa salah  satu  kewajiban  suami  adalah  memberikan  pendidikan  agama  kepada  istri. Maka  perkawinan  menjadi  jalan  dalam  menyempurnakan  agama  dan mendapatkan pendidikan agama. Namun perkawinan  yang dilangsungkan di usia dini berkonsekuensi terjadinya perceraian. Sementara perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan meskipun Allah swt., sangat membenci perbuatan itu.
Bahagian  dari  memelihara  agama  adalah  mengamalkan  Alquran  dan sunnah Rasulullah dengan menikah.  Perintah menikah termaktub dalam QS.  An- Nisa/4:3 dari kata inkihu yang bermakna fil al-amr jamak dari inkih, kata dasarnya
39 Ahmad Raysuni, Nadhriyyah al-Maqashidi „Inda al-Imam al-Syatibi, h. 146.
nakaha, secara  etimologi  kata  ini  berarti wathak atau jima (mempergauli  istri). 40
Dalam  QS  An-Nur/24:32  Allah  swt  berfirman  yang  artinya  “ dan  kawinkanlah orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu  dan  orang-orang  layak  (berkawin) dari  hamba  sahayamu  yang  laki-laki  dan  hamba  sahayamu  yang  perempuan”. QS. An-Nur/24:32 adalah anjuran untuk menikah bagi yang layak atau memenuhi ketentuan menikah, termasuk di dalamnya usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
Tujuan  perkawinan  di  antaranya  mendapatkan  keturunan,  memenuhi tuntunan  nalurinya,  memelihara  dari  kejahatan,  membentuk  rumah  tangga  atas dasar cinta dan kasih sayang dan menumbuhkan kesungguhan dalam berusaha dan menjadi orang yang bertanggungjawab. 41 Dalam QS. Rum/30:21 juga Allah swt., menunjukkan  bahwa  istri  akan  menjadikan  cenderung  merasa  tentram  dan menumbuhkan  rasa  kasih  dan  sayang.  Kesemuanya  itu  menjadi  bukti  anjuran Allah  nikah,  karena  dengan  menikah  akan  memperkokoh  agama.  Maka  dalam perspektif Maqasid  Syari’ah perkawinan  perlu  diatur  sedemikian  rupa  demi terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana tujuan Syari‟ah. Untuk itu, kaitannya dengan putusan MK dalam memformulasikan usia nikah bagi  perempuan dalam melangsungkan  perkawinan  harus  matan,  karena  perkawinan  merupakan  anjuran Allah  dan  dengan  perkawinan  akan  memelihara  agama  umat.  Di  samping  itu,  di usia  belia  akan  mengancam  keberlangsungan  perkawinan  sehingga,  dibutuhkan peraturan yang dapat memperkokohnya dengan mempertimbangkan maslahahnya. Maka putusan MK terkait dengan usia nikah untuk perempuan, merupakan solusi dalam  mencegah  tingkat  perceraian  atas  perkawinan  di  usia  dini,  hal  itu  sejalan dengan kaidah jalb al-mashalih wa dar al-mafasid .
Memelihara jiwa ( hifzh al-nafs ) merupakan hal yang harus dipertahankan, karena Allah tidak menginginkan manusia melakukan perbuatan yang mengancam jiwanya,  termasuk  bunuh  diri  adalah  perbuatan  yang  dilaknat.  Dalam  kaitannya
40 Kadar  M.  Yusf,  Tafsir  Ayat  Ahkam:  Tafsir  Tematik  Ayat -ayat  Hukum  (Cet.  I; Jakarta: Amzah, 2011), h. 190.
41 Abu Hamid al-Ghazaliy, Ihya‟ Ulumuddin Juz II (Kairo: Dar al -Baidai, t.th.), h. 23-40.
dengan  putusan  MK  tentang  perubahan  usia  nikah,  yang  menjadi  pertimbangan bahwa perempuan di usia 16 tahun belum matan secara seksual. Perempuan yang hamil di usia 16 tahun berpotensi mengalami kesulita dalam melahirkan. Bahkan di  usia  16  kesiapan  rahim  perempuan  belum  kuat  dan  akibatnya  sangat  patal karena  dapat  mengakibatkan  kematian.  Interpretasi  ini  kembali  menguatkan bahwa  dalam  perspektif Maqasid  Syari’ah putusan  MK  tentang  formulasi  usia nikah  dari  16  tahun  ke  18-19  merupakan  pertimbangan  yang  sejalan  dengan konsep pemeliharaan jiwa ( hifzh al-nafs ).
Memelihara  akal  ( hifzh  al-‘aql )  secara  umum  adalah  mendapatkan pendidikan  yang  layak.  Pertimbangan  hakim  MK  dalam  putusan  tahun  2017 adalah anak yang menikah di usia 16 tahun masih berstatus anak dan usia itu anak masih layak untuk mendapatkan pendidikan formal. Di Indonesia di usia 16 tahun masih  duduk  dibangku  Sekolah  Menengah  Pertama.  Selain  itu,  kebijakan pemerintah  wajib  belajar  9  tahun  sudah  tidak  sejalan.  Untuk  itu,  pertimbangan hakim  MK  dalam  menaikkan  usia  nikah  bagi  perempuan  sejalan  dengan  konsep memelihara  akal  ( hifzh  al-‘aql ).  Konsepsi  pemeliharaan  akal  dengan menyempurnakan pendidikan formal anak, tujuannya adalah melahirkan generasi yang terdidik dan berkualitas.
Memelihara  keturunan  ( hifzh  al-nasabh )  dalam  kaitannya  dengan pertimbangan  hakim  MK  terhadap  usia  nikah.  Usia  ideal  untuk  melangsungkan perkawina  merupakan  jalan  dalam  mendapatkan  keturunan  yang  baik.  Alasan pemohon dalam putusan hakim MK terhadap usia 16 bagi perempuan  yang akan melahirkan  berpotensi prematur ,  bayi  lahir  cacat  dan  bayi  lahir  dengan  berat badan  rendah. 42 Potensi  buruk  terhadap  bayi  yang  dilahirkan  dari  ibu  di  usia  16 tahun berakibat buruk pada bayi dan ibunya. Dengan pertimbangan kemaslahatan bayi  yang  dilahirkan  nantinya  normal  dan  tidak  cacat,  maka  sangat  urgen  dalam menentukan  usia  nikah  yang  ideal  dalam  melangsungkan  perkawinan.  Kualitas keturunan sangat ditentukan dengan kematangan dan kesiapan seorang ibu untuk
42 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  RI.,  “Putusan  No.  22/PUU-XV/2017”,  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Republik  Indonesia,  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id  (07  Mei 2019), h. 21.
hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, putusan MK yang telah memformulasikan usia  nikah  sejalan  dengan  konsep Maqasid  Syari’ah dalam  pemeliharaan keturunan.
Memelihara  harta  ( hifzh  al-mal )  secara  umum  membelanjakan  harta dijalan  yang  diridhoi  Allah  swt.  Usia  16  tahun,  tidak  matan  secara  pisik  dan psikis.  Tingkat  kematangan  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  belum memadai.  Pendidikan  yang  rendah  akan  mengakibatkan  seseorang  dalam menajemen  keuangan  tidak  terencana.  Perancaan  keuangan  tidak  baik  akan mengakibatkan  keberlangsungan  hidup  keluarga  tergangu.  Sementara  salah  satu faktor yang memicu percekcokan keluarga adalah masalah pengelolaan keuangan keluarga yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam usia anak dianggap tidak matan dalam  aspek  menejemen  pengelolaan  keuangan  keluarga,  sehingga  konsep pemeliharaan  harta  dalam  kaitannya  dengan  pekawinan  di  usia  belia  berakibat buruk pada pengelolaan keuangan keluargan. Untuk itu, dalam perspektif Maqasid Syari’ah sejalan  dengan  penentuan  usia  nikah  yang  ideal  dalam  melangsungkan perkawinan demi terwujudnya keluarga bahagia dan sejahterah.
Maka  pertimbangan  dalam  putusan  MK  dalam  formulasi  usia  nikah  bagi perempuan  sangat  sejalan  dengan  prinsip Maqasid  Syari’ah dalam  kategori dharuriyyah. Pertimbangan kemaslahatan kesehatan untuk ibu yang melahirkan di usia  16  tahun  yang  beresiko  kematian  dan  bayi  yang  dilahirkan  berpotensi  lahir prematur dan cacat. Di samping itu dalam perspektif maslahah, perkawinan yang dilangsungkan  di  usia  muda  mengakibatkan  anak  tidak  mendapatkan  pendidikan formal,  dan  dengan  lemahnya  pendidikan  akan  berakibat  buruk  pada  pencapaian untuk  melakukan  manajemen  keluarga  yang  baik.  Untuk  itu,  korelasi  dan kesesuian putusan MK dengan Maqasid  Syari’ah sejalan dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  sebagai  kesimpulan  dalam  kajian  ini  di antaranya:
1. Usia  nikah  munurut  hukum  Islam  bervariasi.  Usia  nikah  di  dalam  Alquran dan  Hadis  tidak  disebutkan  secara  jelas,  yang  ditetapkan  hanya  usia baligh atau  dewasa  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Pendapat  para  ulama  dalam masalah  usia  dewasa  dan  layak  nikah  berada  di  antara  usia  15-19  tahun.
Dalam perundang-undangan di Indonesia, usia nikah ditetapkan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
2. Putusan    Mahkamah  Konstitusi  No.22/PUU-XV/2017  telah  menetap formulasi  usia  nikah  di  Pasal  7  ayat  (1)  dari  16  tahun  ke  18-19  tahun.
Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  penentuan  usia  nikah  yang  berbeda antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk diskriminasi serta bertentangan dengan  UUD  1945.  Di  samping  itu,  pertimbangan  hakim  MK  terhadap  usia nikah  adalah  persolan  kesehatan,  pendidikan,  keberlangsungan  keluarga  dan pemenuhan tanggungjawab.
3. Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 yang telah merekomendasikan usia nikah dinaikkan 18-19 tahun sejalan dengan konsep Maqasid Syari’ah dalam aspek memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Usia  16  tahun  masih tergolong  anak,  tingkat  kematangan  berpikir  masih  lemah  sehingga  masih rentang  terjadi  perceraian.  Pada  usia  16  tahun  masih  beresiko  untuk melahirkan dan berpotensi melahirkan prematur. Selain itu, di usia 16 tahun anak  masih  membutuhkan  pendidikan  formal.  Di  samping  itu,  kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan keluarga dianggap belum memadai. Untuk itu, pertimbangan hakim dalam putusan MK dalam usia nikah relevan dengan prinsip Maqasid Syari’ah dalam tingkat dharuriyyah.

## DAFTAR PUSTAKA
Audah, Abdul  Qadir. Al-Tasyri’  al-Jinai  al-Islami Juz I. Kairo: Dar al- Urubah, 1964.
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat  (Khitbah,  Nikah  dan  Talak). Cet.  III;  Jakarta:  Amzah, 2014.
Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  Maqashid  al-Syari’ah  menurut  al-Syatibi . Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Cet.  II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Djamil,  Faturrahman. Filsafat  Hukum  Islam. Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 19970.
Efendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer . Cet.  III; Jakarta: Kencana, 2010.
Al-Ghazaliy,  Abu  Hamid. Ihya’  Ulumuddin  Juz  II. Kairo:  Dar  al-Baidai, t.th.
Hamka. Tafsir al-Azhar Juz IV. Jakarta:  Pustaka Panji Masyarakat, 1984.
Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rab al-‘Ālamīn, juz III. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
Katsir, Tafsir Ibnu. Juz IV. Mesir: Dar al-Kutub, t.th.
Lihasanah,  Ahsan. Al-Fiqh  al-Maqasid  ‘Indah  al-Imami  al-Syatibi. Mesir: Dar al-Salam, 2008.
Mawardi,  Ahmad  Imam. Fiqh  Minoritas  Fiqh  al-Aqlliyat  dan  Evolusi Maqashid  alSyari’ah  dari  konsep  ke  pendekatan .  Yogyakarta:Lkis, 2010.
Mahkamah  Konstitusi  RI.  “Putusan  No.  22/PUU-XV/2017”. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id (07 Mei 2019).
Mahkamah  Konstitusi  RI.  “Putusan  No.30-74/PUU-XII/2014”. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id (07 Mei 2019).
Mansur. Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dalam  Islam. Cet.  I;  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Tarigan. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia; Studi Kritik Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
Mu‟ammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, Studi Islam  Perspektif Insider/Outsider . Yogyakarta: Irscisod, 2012.
Purba,  Rahngena. Proses  Pengadilan  Anak  Litmas  Sebagai  Bahan Pertimbangan Putusan Oleh Hakim dalam Sidang Pengadilan Anak (Dituangkan  dalam  Buku, Bagir  Manan;  Ilmuan  dan  Penegak Hukum  (Kenangan  Sebuah  Pengabdian). Jakarta:  Mahkamah Agung, 2008.
Prakoso,  Djoko  dan  I  Ketut  Murtika, Azas-Azas  Hukum  Perkawinan  di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Qardhawi,  Yusuf. Membumikan  Syari’at  Islam. Cet.  I;  Surabaya:  Dunia Ilmu, 1995.
Raysuni,  Ahmad. Nadhriyyah  al-Maqashidi  ‘Inda  al-Imam  al-Syatibi. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Cet.  I;  Jakarta: Kencana, 2006.
Al-Shabuny,  Muhammad  Ali. Tafsir  Ayat  al-Ahkam  min  Alquran. Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
Al-Syatibi, Abu Ishak. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah Juz I. Beirut: Dar al-Ma‟rifah, t.th.
_________, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah  Juz  II. Beirut:  Dar  al- Khutub al-Ilmiyah, 2003.
Syah,  Ismail  Muhammad. Filsafat  Hukum  Islam. Cet.  II;  Jakarta:  Bumi Aksara, 1992.
Yusuf, Kadar M. Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2011.
Zakariyah, Abu al-Husain Ibn Faris. Mu'jam Maqayis al-Lugah, juz I . Bairut: Dar al-Fikr, 1974.