Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relations
I Dewa Ayu Hendrawathy Putri 1
Ni Ketut Sri Ratmini 2
Program Studi Ilmu Komunikasi, Jurusan Penerangan Agama Hindu Fakultas Dharma Duta, IHDN Denpasar
Diterima 20 Maret 2017; direview 1 April 2017; siap publikasi 11 April 2017

## Abstract
Professional  Ethics  emphasis  on  human  relationships  with  others  who  have  the  same profession. The goal,  so  there is  a good cooperation and alignment  between one individual with another individual in the same profession. Ethics in Public Relations have the same goal with  the  ethics  of  the  profession.  Their  ethics  Public  Relations  No  alignment  is  expected  to lead  to  good  cooperation  between  individuals  within  the  scope  of  Public  Relations  and improve  the  professionalism  of  practitioners  of  Public  Relations.  A  professional  in performing their duties and obligations are always closely related to the code of ethics (code of  profession)  and  codes  of  conduct  (code  of  conduct)  as  moral  standards,  benchmarks  or guidelines  in  carrying  out  the  work  and  responsibilities  of  each  in  accordance  with  its function and role in the organization represents. In addition, a public relations professional must be able to work or to act through a thorough consideration and correct. A professional can  distinguish  ethically  which  can  be  done  and  what  can  not  be  done  according  to  the guidelines  of  the  code  of  professional  conduct  that  is  carried  by  the  person  concerned.
Keywords: ethics, profession, professional, public relations
1 Dosen Tetap Bidang Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar
2 Dosen Tetap Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar

## Pendahuluan
Etika (etimologi) berasal dari bahasa Yunani: ”ta etha”, yakni bentuk jamak dari “Ethos”  yang  berarti  watak  kesusilaan  atau  adat  kebiasaan  ( custom ).  Etika  biasanya berkaitan  erat  dengan  perkataan  Moral  yang  merupakan  istilah  dari  bahasa  Latin,  yaitu “Mos” dan “MORES” (dalam bentuk jamak), yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang  dengan  melakukan  perbuatan  yang  baik  (kesusilaan)  dan  menghindari  hal-hal tindakan  yang  buruk.  Menurut  Filsuf  Aristoteles  dalam  bukunya “Etika  Nikomacheia” menjelaskan  pembahasan  Etika  sebagai  berikut  :  1) Terminius  Technicus ,  dalam  hal  ini etika  dipelajari  untuk  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  masalah  perbuatan  atau tindakan  manusia;  2) Manner  &  Custom ,  membahas  Etika  yang  berkaitan  dengan  tata cara & kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia ( Inherent in Human Nature ) yang  terikat  dengan  pengertian  “baik  dan  buruk”  suatu  tingkah  laku  atau  perbuatan manusia.
Menurut  “I.R. Poedjawijatna” dalam bukunya Etika, mengemukakan bahwa Etka merupakan cabang dari filsafat. Etika mencari kebenaran dan sebagai  filsafat ia mencari keterangan  benar  yang  sedalam-dalamnya.  Tugas  Etika  adalah  mencari  ukuran  baik- buruknya  tingkah  laku  manusia.  Sedangkan,  pendapat  “Ki  Hajar  Dewantara”  (1962), Etika  adalah  ilmu  yang  mempelajari  segala  soal  kebaikan  &  keburukan  di  dalam  hidup manusia  semuanya,  teristimewa  yang  mengenai  gerak-gerik  pikiran  &  rasa  yang  dapat merupakan  pertimbangan  &  perasaan,  sampai  mengenai  tujuan  yang  dapat  merupakan perbuatan. Lebih lanjut,  menurut “Austin Fogothey”, dalam bukunya “ Rights  &  Reason Ethic (1953)”, Etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat sebagai antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik dan hukum.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), etika memiliki tiga arti : 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; pengertian ini tertuang dalam kajian  kode  etik  profesi,  misalnya:  Kode  Etik  Jurnalistik,  Kode  Etik  Humas,  atau  Kode Etik  Periklanan;  3)  Nilai  mengenai  tindakan  yang  benar  dan  salah  yang  dianut  suatu golongan masyarakat.
Menurut, “A. Sonny Keraf” membagi etika menjadi dua yaitu:
1. Etika  Umum;  merupakan  prinsip-prinsip  moral  yang  mengacu  pada  prinsip  moral dasar sebagai pegangan dalam bertindak dan menjadi tolok ukur untuk menilai baik buruknya suatu tindakan yang ada di dalam suatu masyarakat;
2. Etika  Khusus;  merupakan  penerapan  moral  dasar  dalam  bidang  khusus.  Aplikasi dari  etika  khusus  ini  misalnya;  keputusan  seseorang  untuk  bertindak  secara  etis dalam  suatu  bidang  tertentu  baik  itu  dalam  mengambil  keputusan  maupun  dalam kehidupan sehari-hari didalam suatu organisasi. Contoh; keputusan untuk bertindak secara  etis  dalam  dunia  bisnis,  dalam  organisasi  kehumasan  dan  sebagainya. Selanjutnya, Etika Khusus dibagi menjadi dua lagi yaitu: (1) Etika Individual; lebih menekankan  pada  kewajiban  manusia  terhadap  dirinya  sendiri  untuk  mencapai kesucian  hidup.  Yang  termasuk  dalam  etika  individual  ini  misalnya;  Etika beragama,  menjaga  kesehatan  dan  sebagainya;  (2)  Etika  Sosial;  etika  ini  lebih menekankan  pada  kewajiban,  sikap  dan  perilaku  sebagai  anggota  masyarakat  dan tanggung  jawab  individu  tersebut  dengan  lingkungannya.  Dengan  kata  lain,  etika sosial  memberikan  penekanan  pada  hubungan  individu  dengan  lingkungannya. Norma-norma,  nilai-nilai  sosial  serta  tata  krama  menjadi  moral  dasar  dalam  etika sosial  yang mengatur individu ketika berinteraksi  dengan orang lain. Contoh  etika
sosial  misalnya;  etika  dalam  bermasyarakat,  etika  dalam  berorganisasi  dan sebagainya.
Etika Public Relations yang penulis bahas dalam artikel ini merupakan salah satu bagian  dari  etika  profesi.  Sedangkan  etika  profesi  sendiri  merupakan  bagian  dari  etika sosial. Jadi, dapat disimpulkan Etika Public Relations merupakan bagian dari etika sosial. Etika Profesi memberikan penekanan pada hubungan antar manusia (antar-insani) dengan sesamanya yang memilki profesi yang sama. Tujuannya, supaya ada kerjasama yang baik dan keselarasan antara individu yang satu dengan individu  yang lain dalam satu profesi. Etika Public Relations mempunyai tujuan yang sama dengan etika profesi. Adanya etika Public  Relations diharapkan  ada  keselarasan  yang  dapat  menimbulkan  kerjasama  yang baik antara individu-individu yang ada dalam lingkup Public Relations dan meningkatkan profesionalisme praktisi Public Relations .

## Pembahasan
Perkembangan Public Relations sampai sekarang ini tidak terlepas dari dua orang Bapak Public Relations yakni; Ivy Letbetter Lee dan Edward L. Bernays. Kedua ilmuwan ini peletak dasar munculnya Public Relations modern, yang semakin hari keberadaan dan perkembangannya  sebagai  seluruh  disiplin  ilmu  dan  bidang  profesi  terlihat  semakin mapan. Bahkan ada beberapa sarjana  atau kaum  professional di luar ilmu PR, seringkali tergiur  untuk  melakukan  “pelacuran”  ilmunya,  dengan  menggarap  pelatihan,  konsultasi dan pengajaran di bidang Public Relations ( PR ). Padahal mereka dipertanyakan keahlian PR-nya.  Bahkan  yang  lebih  ironis  lagi  mereka  mengejek  ilmu Public  Relations sebagai tukang kliping, protokoler, tetapi ternyata banyak diantara mereka yang bersikap sinisme itu  mengajar Public  Relations di  lembaga  pendidikan  swasta,  membuat  pelatihan  di instansi.  Dan  perusahaan,  termasuk  konsultasi Public  Relations ,  padahal  mereka  hanya memilik  sub-disiplin  ilmu  non- Public  Relations .  Memang  ada  yang  lebih  parah  lagi seorang  lulusan  sarjana  hukum,  tetapi  ngaku-ngaku  expert  dalam  bidang  PR.  Sebagai insane Public Relations tak perlu berkecil hati dengan ulah mereka, berpikir positif saja, mungkin mereka tidak mampu bersaing di bidang ilmu dan profesinya sendiri.
Ivy Letbetter Lee atau yang lebih dikenal  Ivy Lee dianggap sebagai “The Father of Public Relations” yang telah memikirkan dan mempraktekkan Public Relations secara konsepsional,  ia berhasil mengembangkan Public Relations yang oleh para cendikiawan Public  Relations kemudian  dijadikan  landasan  untuk  dimekarkan  dan  dijadikan  subjek studi  ilmiah.  Ivy  Lee  adalah  putra  seorang  Negarawan  di  Georgia  Amerika  serikat. Kegiatannya  di  bidang Public  Relations di  mulai  pada  tahun  1906,  pada  waktu  industri batubara di Negara “Paman Sam” itu mengalami kesulitan yang disebabkan pemogokan buruh. Ketika itu Lee sebagai seorang wartawan surat kabar. Timbulnya pemogokan para pekerja  yang  mengancam  kelumpuhan  industri  batubara  itu  menyebabkan  munculnya gagasan  Lee  untuk  menengahi  bagi  keuntungan  kedua  belah  pihak  yakni;  para industriawan  dan  para  pekerja.  Gagasan  Lee  itu  ditawarkan  kepada  pimpinan  industri batubara dengan persyaratan sebagai berikut : (1) Ia diberi kedudukan dalam manajemen puncak; (2) Ia diberi wewenang penuh untuk menyebarkan semua informasi faktual yang patut diketahui rakyat.
Persyaratan  Lee  waktu  itu  cenderung  revolusioner,  karena  orang  bergerak  dalam bidang komunikasi dan informasi ketika itu tidak berada dalam struktur top management. Begitupun fakta kepada publik merupakan suatu hal yang tak lazim, aneh dan unik di era tersebut.  Pekerjaan  seorang Public  Relations yang  dilakukan  oleh  Lee  dinamakannya Declaration  of  Principles (Deklarasi  Asas-Asas),  yang  pada  hakikatnya  keberadaan publik tidak bias dianggap enteng oleh manajemen industri dan dianggap tidak bisa apa- apa  oleh  pers.  Dengan  sikap  jujur,  Lee  telah  membuka  tabir  perusahaan  besar  dalam
hubungannya  dengan  masyarakat.  Lee  telah  berhasil  menciptakan  gagasan  baru  untuk mengatasi pemogokan di pabrik-pabrik besar dan gagasan baru untuk membina hubungan dengan pers.
Keberhasilan  Lee  sebagai Public  Relations ,  kemudian  tawaran  dari  Pensylvania Railroad  Company  untuk  mengatasi  kesulitan  sehubungan  dengan  terjadinya  musibah kecelakaan  pada  jaringan  utama  perusahaan  kereta  api  tersebut.  Lee  mengubah  cara pengungkapan  fakta  itu,  setelah  bernegosiasi  dengan  pihak  direksi,  penanganan manajemen krisis dalam bentuk kecelakaan kereta api telah memberikan kepuasan kedua belah  pihak,  baik  perusahaan  maupun  pers.  Edward  L.  Bernays  (1891-1955),  sebagai bapak Public  Relations ,  nampaknya  tidak  banyak  dikenal  di  banding  dengan  Ivy  Lee, karena buku-buku Public Relations klasik Cultip-Center “ Effective Public Relations , yang diacu  sebagai  “alkitabnya” Public  Relations tidak  begitu  menonjolkan  nama-nama perintis Public Relations , termasuk Edward L. Bernays, buku Public Relations yang kini bertebaran  cenderung  lebih  banyak  mengangkat  nama  Ivy  Lee  (Purbaningrum,  1998). Bernays  adalah  keponakan  cendikiawan  terkenal  dalam  bidang  psikologi  analisis “Sigmund  Freud”,  pemikiran  dan  kegiatannya  untuk  mengembangkan Public  Relations sebagai  profesi  yang  mantap,  handal,  mapan,  dan  bertanggung  jawab  dalam  masyarakat demokrasi,  betul-betul  tak  mengenal  lelah  dan  konsisten  sejak  ia  sepenuhnya  terjun sebagai konsultan Public Relations .
Ia  merupakan  orang  pertama  yang  meyakinkan  kaum  bisnis,  bahwa Public Relations merupakan  urusan  eksekutif.  Selain  itu  ia  mempunyai  misi  pribadi  untuk “mengamankan masa depan profesi Public Relations ”. Ia pun sempat menerbitkan buku Teks Public  Relations pertama  yang  berjudul  “ Crystalizing  Public  Opinions (1923)”. Buku  Teks  klasikini  disusun  berdasarkan  konsep  hakikat  dan  kekuatan  opini  public. Dalam  buku  itulah  ia  memperkenalkan  konsep-konsep  penting  dalam Public  Relations yakni;  rekayasa  persetujuan  public  ( engineering  of  Public  Consent )  dan  konsultan  PR ( Public  Relations  Councel ).  Kedua  konsep  itu  dipraktekkannya  secara  konsisten  dan bertanggung  jawab.  Edward  Bernays  tetap  secara  aktif  terlibat  dalam Public  Relations , bahkan  sesudah  mencapai  usia  101  tahun.  Di  usia  senja  itu,  ia  tetap  berapi-api  ketika berbicara  tentang  profesionalisme Public  Relations yang  sudah  dicanangkan  setengah abad sebelumnya. Untuk menjamin masa depan profesi, konsultan Public Relations harus diakreditasi,  terdaftar,  ber-lisensi.Pada  tanggal  10  Agustus  1991  di  Park  Plasa  Hotel, Boston “Edward L. Bernays” mendapat gelar “ The Father of Public Relations ”, sehingga pemberian  gelar  Bapak  Pendidikan Public  Relations kepada  Prof.  Scott  M.  Cultip, pengarang  “Buku  Suci” Public  Relations yaitu; Effective  Public  Relations ,  bersama penulis  lainnya  seperti:  H.  Center  dan  Glen  M.  Broom.  Cultip  adalah  Dekan  Emeritus pada  Glady  School  of  Mass  Communication  di  universitas  Georgia,  yang  juga  telah mengabdi  dan  mengembangkan  pendidikan Public  Relations School  of  Journlism  and mass  Communication  Universitas  Wisconsin,  Madion,  selama  30  tahun  (Purbaningrum, 1998 :105-113).

## Peran Etika
Pemahaman  tentang  etika  memang  sangat  luas.  Etika  dapat  dipelajari  dari bermacam-macam  teori,  pendekatan  maupun  dari  artinya.  Paparan  diatas  memberikan pemahaman  tentang  etika  dari  beberapa  teori.  Yang  menjadi  pertanyaan  sekarang,  apa peran  etika  dalam  kehidupan  ini?  Etika  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam kehidupan  manusia.  Ada  beberapa  peran  yang  dimiliki  oleh  etika  tersebut  beberapa diantaranya adalah:
1) Etika  mendorong  dan  mengajak  setiap  individu  untuk  bersikap  kritis  dan  rasional dalam  mengambil  keputusan  berdasarkan  pendapatnya  sendiri  yang  dapat dipertanggung  jawabkan  (bersifat  otonom).  Pada  tataran  ini  tidak  ada  campur tangan  dari  individu  yang  lain  karena  secara  sadar  setiap  individu  berusaha  untuk memutuskan berdasarkan pendapatnya sendiri;
2) Etika dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat  yang tertib,  teratur,  damai,  dan  sejahtera  dengan  mentaati  norma-norma  yang  berlaku demi  mencapai  ketertiban  dan  kesejahteraan  sosial.  Keadaan  ini  disebut  sebagai “Justitia  Legalis” atau “Justitia  Generalis”, keadilan  yang  menuntut  ketaatan setiap  orang  terhadap  semua  kaidah  hokum  dan  kaidah  sosial  lainnya  demi keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat. Etika mampu menumbuhkan kesadaran manusia  untuk  mentaati  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  berlaku  didalam masyarakat  dimana  individu  itu  berada.  Kesejahteraan  social  dapat  tercipta  akibat kesadaran  yang  muncul  dalam  diri  setiap  individu  didalam  masyarakat  tersebut. Nilai dan norma yang diberlakukan di suatu masyarakat menjadi penting.
Dalam  masyarakat  tradisional,  nilai  dan  norma  tidak  begitu  dipermasalahkan. Mereka  akan  menerima  nilai  dan  norma  apa  adanya.  Tetapi  pada  suatu  saat  ketika  nilai dan norma yang implisit tadi mendapat tekanan, ditentang atau karena ada perkembangan yang baru, maka norma dan nilai yang implisit akan berubah menjadi eksplisit.
Berbeda  dengan  kehidupan  masyarakat  tradisional,  dalam  kehidupan  masyarakat modern, nilai dan norma yang ada dalam etika ini mengalami permasalahan yang sangat kompleks  akibat  perkembangan  jaman  dan  perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran baru untuk menentukan aturan sehubungan dengan nilai  dan  norma  dalam  kondisi  kehidupan  masyarakat  modern  dengan  permasalahan kompleks  ini.  Situasi  etis  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  modern  ditandai dengan tiga ciri yang menonjol:
1) Adanya  pluralisme  moral,  masyarakat  yang  berbeda  serta  nilai  dan  norma  yang berbeda. Hal ini terjadi karena permasalahan yang dihadapi masyarakat modern ini sangat  kompleks.  Perbedaan  latar  belakang  budaya  antara  individu  yang  satu dengan  individu  yang  lain  sangat  mencolok.  Ditambah  lagi  dengan  aktivitas masyarakat  modern  yang  sangat  tinggi  serta  yang  sangat  besar  terhadap  pluralitas moral, perbedaan nilai dan moral serta memunculkan masyarakat yang berbeda;
2) Kehidupan  masyarakat  sangat  kompleks  dalam  kehidupan  masyarakat  modern membawa pengaruh terhadap timbulnya banyak masalah etis baru. Sebagai contoh; perdebatan  yang  muncul  ditengah  masyarakat  dan  memunculkan  polemik  tentang teknologi  baru  sehubungan  dengan  perkembangan  makhluk  hidup.  Cloning  dan manipulasi  gen-gen  manusia  merupakan  dua  contoh  yang  menjadi  polemik  dan sampai  sekarang  belum  ditemukan  titik  temunya.  Permasalahan  etis  ini  muncul karena  perkembangan  teknologi  yang  baru  serta  penemuan-penemuan  di  bidang ilmu  pengetahuan  tidak  bisa  lepas  dari  pandangan  agama  dan  norma-norma  serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat secara umum;
3) Muncul kepedulian etis yang bersifat Universal yaitu; munculnya globalisasi moral. Kesadaran masyarakat secara global terhadap tindakan moral menjadi salah satu ciri yang  menonjol  dalam  kehidupan  mayarakat  modern.  Hal  ini  ditandai  dengan deklarasi  Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia  ( Human  Rights )  oleh  PBB  pada tanggal 10 Desember 1948.
1.1. ETIKET
Istilah  lain  yang  paling  sering  rancu  digunakan  sehubungan  dengan  etika  adalah Etiket. Dalam penggunaan sehari-hari, tidak jarang terjadi kekeliruan dalam penggunaan kata antara Etika dan Etiket. Sebagai contoh; ketika kita ingin menerangkan tentang Tata cara  yang  baik  ketika  mengikuti  Table  Manner  tidak  jarang  kita  menggunakan  istilah Etika  makan.  Atau  ketika  kita  ingin  mengatakan  bahwa  selingkuh  merupakan  satu tindakan  yang  dilarang  dan  tidak  dibenarkan  dalam  budaya  timur,  maka  istilah  yang sering digunakan adalah ”perbuatan itu tidak sesuai dengan etiket masyarakat timur”. Itu satu fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat kita sehubungan dengan penggunaan kata Etiket dan Etika. Padahal kalau kita melihat arti kata serta pemahaman tentang etiket dan  etika,  ada  perbedaan  yang  cukup  signifikan  antara  etiket  dan  etika.  Tetapi  sebelum kita  membahas  perbedaan  etiket  dan  etika,  terlebih  dahulu  kita  akan  membahas  apa  itu Etiket.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat dua pengertian tentang Etiket : 1) Etiket adalah secarik kertas  yang bertuliskan nama, dan sebagainya  yang diletakan pada kotak; 2)  Etiket  adalah  aturan  sopan-santun  pergaulan.  Jadi  dari  pemahaman  yang  didasarkan pada  kamus  besar  bahasa  indonesia  di  ata,  etiket  merupakan  suatu  hal  penting  didalam pergaulan masyarakat yang bertingkat-tingkat (mempunyai suatu hirarkhi).
Istilah  Etiket  berasal  dari  perkataan  Perancis  ” Etiquette ”  yang  berarti  surat undangan  dan  tata  aturan  yang  tertulis  pada  kertas  undangan.  Etiket  berarti  pula  nama yang diletakkan pada botol atau kotak. Etiket sinonim dengan perkataan Tata Krama, Tata sopan  santun,  peraturn  sopan  santun  dan  tata  cara  tingkah  laku  yang  baik  dan menyenangkan.  Tata  aturan  sopan  santun  ini  disetujui  oleh  masyarakat  tertentu  dan menjadi  nora  anutan  dalam  bertingkah  laku  diantara  anggota  masyarakat  tertentu. Pemahaman tentang Etika dan Etiket sering kali dicampur adukkan, padahal dua kata ini memiliki  perbedaan  yang  sangat  hakiki.  Tetapi  sekalipun  ada  perbedaannya,  dua  istilah ini memiliki persamaan. Persamaan antara Etiket dan etika antara lain: 1) Etiket dan Etika menyangkut  perilaku  manusia.  Istilah-istilah  ini  hanya  digunakan  untuk  manusia,  tidak bisa  digunakan  untuk  hewan  dan  tumbuhan;  2)  Etiket  maupun  Etika  mengatur  perilaku manusia secara normatif. Artinya Etiket dan Etika memberi norma bagi perilkau manusia dengan  demikian  menyatakan  apa  yang  harus  atau  tidak  boleh  dilakukan.  Berdasarkan pemahaman  ini,  Etiket  dan  Etika  selalu  menyangkut  perilaku  manusia  dan  digunakan untuk mengatur perilaku manusia yang bersifat normatif.
Sekalipun  Etiket  dan  Etika    sama-sama  menyangkut  perilaku  manusia,  tetapi antara  Etiket  dan  Etika  terdapat  perbedaan  yang  sangat  hakiki.  Perbedaan  antara  Etiket dan etika itu sebagai berikut:
Etiket :
1) Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etiket dianggap sebagai  salah  satu  cara  yang  tepat  atau  cara  yang  diharapkan  dalam  suatu komunitas atau kalangan tertentu. Misalnya; ketika kita ingin menyerahkan suatu barang  ke  orang  lain,  maka  etiket  yang  benar  adalah  menyerahkannya  dengan menggunakan tangan kanan;
2) Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Dengan kata lain, bila tidak ada yang hadir atau saksi mata, maka etiket tidak berlaku;
3) Etiket bersifat relatif. Apa yang dianggap baik di suatu tempat belum tentu baik di tempat lain. Misalnya; bersendawa setelah makan di Bali merupakan satu bentuk penghormatan karena menunjukkan satu bentuk kepuasan. Sedangkan bersendawa di Solo setelah makan dianggap sebagai suatu penghinaan;
4) Etika berbicara tentang etiket, kita melihat manusia dari segi lahiriahnya saja atau dari luarnya saja. Ibaratnya, ketika kita menerima sebuah kado, kita hanya melihat
bungkusan  luarnya  saja  yang  indah,  padahal  belum  tentu  isinya  seindah bungkusnya.

## Etika :
1) Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, tetapi etika memberi norma  tentang  perbuatan  itu  sendiri.  Apakah  perbuatan  itu  boleh  atau  tidak. Misalnya;  ketika  kita  mengambil  barang  milik  orang  lain,  itu  merupakan  satu perbuatan  yang  tidak  perbolehkan.  ”Jangan  mencuri”  merupakan  suatu  norma etika yang diterapkan dalam kehidupan suatu masyarakat;
2) Etika selalu berlaku baik ada saksi maupun tidak. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, etika tetap berlaku diterapkan;
3) Etika  bersifat  absolut.  Misalnya;  jangan  membunuh,  jangan  mencuri,  merupakan suatu  aturan  yang  berlaku  dimanapun  dan  bagi  siapapun.  Contoh  di  atas merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar lagi;
4) Ketika berbicara tentang etika, maka  yang kita bicarakan adalah apa  yang ada  di dalam diri  manusia itu bukan apa  yang  ada di  luar diri manusia (Bertens, 1993 : 10).
Dari  pemaparan  diatas  jelas  sekali  terlihat  perbedaan  antara  Etiket  dan  tika terlebih  didasarkan  pada  contoh-contoh  yang  diberikan.  Oleh  karena  itu,  melalui pemahaman  ini  hendaknya  kerancuan  pemahaman  tentang  Etiket  dan  etika  dapat dihindari.

## Pengertian Profesi
Kata  profesi  berasal  dari  bahasa  Latin,  yaitu “Professues” yang  berarti;  suatu kegiatan  atau  pekerjaan  yang  semula  dihubungkan  dengan  sumpah  dan  janji  bersifat religius.
Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara histories pemakaian istilah profesi tersebut, seseorang yang memiliki profesi berarti memiliki ikatan bathin dengan pekerjaannya. Jika terjadi  pelanggaran  sumpah  jabatan  yang  dianggap  telah  menodai  “kesucian”  profesi tersebut.
Artinya  “kesucian”  profesi  tersebut  perlu  dipertahankan  dan  yang  bersangkutan  tidak akan menghianati profesinya (Mahmoeddin, 1994:53).
Di lapangan praktik dikenal dua jenis bidang profesi sebagai berikut :
1. Profesi  Khusus  ialah  para  profesional  yang  melaksanakan  profesi  secara  khusus untuk  mendapatkan  nafkah  atau  penghasilan  tertentu  sebagai  tujuan  pokoknya. Misalnya;  profesi  bidang  ekonomi,  politik,  hukum,  kedokteran,  pendidikan,  teknik, humas ( public relations ), konsultan, dan lain-lain;
2. Profesi  luhur ialah para  profesional  yang melaksanakan profesinya, tidak lagi  untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa  pengabdiannya  semata-mata.  Misalnya;  kegiatan  profesi  di  bidang  keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seni.
Menurut  rumusan  “A.  Sonny  Keraf”,  dosen  salah  satu  perguruan  tinggi  swasta (PTS) dan  pernah menjabat  sebagai  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup”, Profesi  adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang  mengandalkan  suatu  keahlian.  Seorang  profesional  adalah  seorang  yang  hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang  menuntut  keahlian    dan  keterampilan  tinggi,  atau  hanya  sekadar  hobi,  untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya.
Definisi  profesi Public  Relations menurut  “Howard  Stephenson”,  dalam  buku Handbook of Public Relations (1971), adalah “The practice of skilled art or service based
on  training,  a  body  of  knowledge,  and  adherence  to  agree  on  standard  of  ethics”. Artinya, Public  Relations yang  dapat  dinilai  sebagai  suatu  profesi,  dalam  praktiknya, merupakan seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi.
Selanjutnya, ciri-ciri profesional praktisi Public Relations meliputi:
1) Memiliki  skill  atau kemampuan, pengetahun tinggi  yang tidak dimiliki oleh orang umum  lainnya,  baik  itu  diperoleh  dari  hasil  pendidikan  maupun  pelatihan  yang diikutinya,  ditambah  pengalaman  selama  bertahun-tahun  yang  telah  ditempuhnya sebagai profesional;
2) Memiliki  kode  etik  yang  merupakan  standar  moral  bagi  setiap  profesi  yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam “kode etik”, yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku  ( code  of  conduct )  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  selaku by profession dan by function yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan  dan  pedoman  bagi  profesi  yang  bersangkutan  untuk  tetap  taat  dan mematuhi kode etik tersebut;
3) Memiliki  tanggung  jawab  profesi  ( responsibility )  dan  integritas  pribadi  ( integrity ) yang  tinggi  baik  terhadap  dirinya  sebagai  penyandang  profesi Public  Relations , maupun  terhadap  publik,  klien,  pimpinan,  organisasi  perusahaan,  penggunaan media  umum/massa  hingga  menjaga  martabat  serta  nama  baik  bangsa  dan negaranya;
4) Memiliki  jiwa  pengabdian kepada publik atau masyarakat  dengan penuh  dedikasi profesi  luhur disandangnya. Dalam mengambil  keputusan meletakkan kepentingan pribadinya demi masyarakat, bangsa, dan negaranya;
5) Otonomisasi  organisasi  professional,  yaitu  memiliki  kemampuan  untuk  mengelola (manajemen)  organisasi  humas  mempunyai  kemampuan  dalam  perencanaan program  kerja  jelas,  strategis,  mandiri,  dan  tidak  tergantung  pihak  lain  serta sekaligus  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  terkait,  dapat  dipercaya  dalam menjalankan operasional, peran, dan fungsinya;
6) Menjaga  anggota  salah  satu  organisasi  profesi  sebagai  wadah  untuk  menjaga eksistensinya,  mempertahankan  kehormatan,  dan  menertibkan  perilaku  standar profesi sebagai tolok ukur itu agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat  berkumpul,  fungsi  lainnya  adalah sebagai  wacana komunikasi  untuk  saling menukar  informasi,  pengetahuan,  dan  membangun  rasa  solidaritas  sesama  rekan anggota.
Ciri-ciri  khas  profesi  lainnya  menurut  pendapat  Dr.  James  J.  Spillane  (Susanto, 1992:  41-48)  dan  artikel  International  Encyclopedia  of  education  secara  garis  besar sebagai berikut: (1) Suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan memiliki  kemampan  intelektualitas  tinggi;  (2)  Teknik  dan  proses  intelektual;  (3) Penerapan  praktis  dan  teknik  intelektual;  (4)  Melalui  periode  panjang  menjalani pendidikan,  latihan,  dan  sertifikasi;  (5)  Menjadi  anggota  asosiasi  atau  organisasi  profesi tertentu  sebagai  wadah  komunikasi,  membina  hubungan  baik,  dan  saling  menukar informasi  sesama  anggotanya;  (6)  Memperoleh  pengakuan  terhadap  profesi  yang disandangnya;  (7)  Profesional  memiliki  perilaku  yang  baik  dalam  melaksanakan  profesi dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik.

## Prinsip Etika Profesi
Seorang  professional  dalam  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  selalu  berkaitan erat  dengan  kode  etik  profesi  ( code  of  profession )  dank  ode  perilaku  ( code  of  conduct ) sebagai  standar  moral,  tolok  ukur  atau  pedoman  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsinya dan peran dalam satu organisasi / lembaga  yang  diwakilinya.  Disamping  itu,  seorang  professional Public  Relations harus mampu  bekerja  atau  bertindak  melalui  pertimbangan  yang  matang  dan  benar.  Seorang profesional  dapat  membedakan  secara  etis  mana  yang  dapat  dilakukan  dan  mana  yang tidak dapat dilakukannya sesuai dengan pedoman kode etik profesi  yang disandang oleh yang bersangkutan.
Melalui  pemahaman  Etika  Profesi  tersebut,  diharapkan  para  profesional, khususnya  professional Public  Relations ,  memiliki  kualifikasi  kemampuan  tertentu sebagai berikut :
1) Kemampuan  untuk  kesadaran  etis  ( ethical  sensibility );  kemampuan  ini  merupakan landasan  kesadaran  yang  utama  bagi  seorang  profesional  untuk  lebih  sensitif  dalam memperhatikan  kepentingan  profesi,  bukan  untuk  subjektif,  tetapi  ditujukan  untuk kepentingan yang lebih luas (objektif);
2) Kemampuan  berpikir  secara  etis  ( ethical  reasoning );  memiliki  kemampuan, berwawasan  dan  berpikir  secara  etis,  dan  mempertimbangkan  tindakan  profesi  atau mengambil  keputusan  harus  berdasarkan  pertmbangan  rasional,  objektif  dan  penuh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi;
3) Kemampuan  untuk  berperilaku  secara  etis  ( ethical  conduct );  memiliki  perilaku, sikap, etika moral, dan tata karma (etiket) yang baik ( good moral and good manner ) dalam  bergaul  atau  berhubungan  dengan  pihak  lain  ( social  contact ).  Termasuk didalamnya  memperhatikan  hak-hak  pihak  lain  dan  saling  menghormati  pendapat atau menghargai martabat orang lain;
4) Kemampuan  untuk  kepemimpinan  yang  etis  ( ethical  leadership );  kemampuan  atau memiliki  jiwa  untuk  memimpin  secara  etis,  diperlukan  untuk  mengayomi, membimbing,  dan  membina  pihak  lain  yang  dipimpinnya.  Termasuk  menghargai pendapat  dan  kritikan  dari  orang  lain  demi  tercapainya  tujuan  dan  kepentingan bersama.
Sebagai  bahan  perbandingan,  prinsip-prinsip  dasar  seorang  yang  berjiwa kepemimpinan  ( Leadership  Principle )  menurut  ajaran  tradisional  “Adat  Istiadat Kebudayaan  Jawa”,  terdiri  dari  tiga  prinsip  utama  kepemimpinan,  yaitu  pemimpin sebagai  panutan,  memberikan  semangat,  dan  memberikan  dorongan,  seperti  yang tertera berikut ini :
1) Ing  ngarso  sung  tulodo ,  pemimpin  yang  berada  di  depan  menjadi  panutan  bagi bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya;
2) Ing  madya  mangun  karsa ,  pemimpin  yang  berada  di  tengah  mampu membangkitkan semangat kepada orang lain untuk bekerja, maju, berprestasi, dan berkreasi untuk mencapai tujuannya;
3) Tut  wuri  handayani ,  pemimpin  yang  berada  di  belakang  harus  mampu memberikan dorongan kepada orang lain untuk berani tampil dan maju ke depan dalam mencapai tujuannya.
Dalam  hal  ini,  seorang  profesional,  termasuk  bidamg  Profesi  Kehumasan  ( Public Relations  Professional ),  secara  umum  memiliki  lima  prinsip  Etika  Profesi  (Keraf, 1993:49-50) sebagai berikut :
1) Tanggung jawab;
Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi. Hasil dan dampak yang ditimbulan memiliki dua arti sebagai berikut : (a) Tanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  atau  fungsional  ( by  function ), artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat  dipertangungg  jawabkan  sesuai  standar  profesi,  efisien,  dan  efektif;  (b) Tanggung  jawab  terhadap  dampak  atau  akibat  dari  tindakan  dari  pelaksanaan profesi  ( by  profession )  tersebut  terhadap  dirinya,  rekan  kerja  dan  profesi, organisasi  /perusahaan dan masyarakat  umum lainnya, serta keputusan atau hasil pekerjaan  tersebut  dapat  memberikan  manfaat  dan  berguna  bagi  dirinya  sendiri atau  pihak  lainnya.  Prinsipnya,  seorang  profesonal  harus  berbuat  baik ( beneficence ) dan tidak berbuat secara kejahatan ( non maleficence ).
2) Kebebasan; Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa takut  atau  ragu-ragu,  tetapi  tetap  memiliki  komitmen  dan  bertanggung  jawab dalam  batas-batas  aturan  main  yang  telah  ditentukan  oleh  Kode  Etik  sebagai standar perilaku profesional.
3) Kejujuran; Jujur dan setia erta merasa terhormat pada profesi  yang disandangnya, mengakui kelemahannya  dan  tidak  menyombongkan  diri,  serta  berupaya  terus  untuk mengembangkan  diri  dalam  mencapai  kesempurnaan  bidang  keahlian  dan profesinya melalui  pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Di samping itu, tidak akan melacurkan profesinya untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan demi tujuan materi semata atau kepentingan sepihak.
4) Keadilan; Dalam  menjalankan  profesinya,  setiap  profesional  memiliki  kewajiban  dan  tidak dibenarkan  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  atau  mengganggu  milik  orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Di  samping  itu,  harus  menghargai  hak-hak,  menjaga  kehormatan,  nama  baik, martabat dan milik bagi pihak lain agar tercipta saling menghormati dan keadilan secara objektif dalam kehidupan masyarakat.
5) Otonomi; Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya.  Organisasi  dan  departemen  yang  dipimpinnya  melakukan kegiatan operasional atau kerja sama yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Apa pun yang dilakukannya merupakan konsekuensi dari tanggung jawab profesi. Kebebasan  otonom  merupakan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  setiap profesional.
Dalam  Kode  Etik Public  Relations Internasional  (IPRA)  yang  dikenal  dengan “Kode  Athena”,  yaitu  diterimanya  di  dalam  Sidang  Umum  Asosiasi  Public  Relations Internasional ( IPRA-International Public Realtions Association ), pada bulan Mei 1956, di kota  Athena,  Yunani  dan  kemudian  diperbaharui  di  Teheran,  Iran  pada  17  april  1968, antara lain berisi pedoman bagi perilaku profesional Public Relations , sebagai berikut :
1) Selalu mengingatkan bahwa karena hubungan profesi dengan khalayaknya, maka tingkah  lakuknya  walaupun  secara  pribadi  akan  berpengaruh  terhadap penghargaann pada pelaksanaan profesinya;
2) Menghormati  pelaksanaan  tugas  profesinya,  prinsip-prinsip  moral,  peraturan- peraturan dalam “Deklarasi hak-hak asasi manusia”;
3) Menghormati  dan  menjunjung  tinggi  martabat  manusia  dan  mengakui  hak-hak setiap pribadi untuk menilai;
4) Menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, dan intelektual untuk berdialog yang terbuka  dan  sempurna,  dan  mengakui  hak-hak  orang  yang  terlibat  untuk menyatakan persoalannya atau menyatakan pendapatnya;
5) Profesional  selalu  bertingkah  laku  dalam  keadaan  apapun  sedemikian  rupa sehingga  dapat  menumbuhkan  kepercayaan  orang-orang  yang  berhubungan dengannya;
6) Bertindak dalam keadaan apa pun untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, baik kepentingan organisasi tempat ia bekerja maupun kepentingan publik yang harus dilayani;
7) Melaksanakan  tugasnya  dengan  bermartabat,  menghindari  penggunaan  bahasa yang samar-samar atau  dapat  menimbulkan kesalah pahaman, dan tetap  menjaga loyalitas  pelanggannya  atau  perusahaan  tempat  ia  bekerja,  baik  yang  sekarang maupun yang telah lalu;
8) Public  Relations Profesional  akan  selalu  menghindari  hal-hal  seperti:  (a) Menutup-nutupi  kebenaran  apa  pun  alasannya;  (b)  Menyiarkan  informasi  dan berita  yang  tidak  didasari  fakta  yang  aktual,  kenyataan,  dan  kebenaran;  (c) Mengambil  bagian  dalam  usaha  yang  tida  etis  dan  tidak  jujur  yang  akan  dapat merusak martabat dan kehormatannya; (d) Menggunakan segala macam cara dan teknik  yang tidak disadari serta tidak dapat  dikontrol sehingga tindakan individu itu  tidak  lagi  didasarkan  pada  keinginan  pribadi  yang  bebas  dan  bertanggung jawab;
9) Menciptakan  pola  komunikasi  dan  saluran  komunikasi  yang  dapat  lebih mengukuhkan  arus  bebas  informasi  yang  penting,  sehingga  setiap  anggota masyarakat  merasakan  bahwa  mereka  selalu  mendapatkan  informasi  yang dipercaya,  dan  juga  memberikan  kepadanya  suatu  kesadaran  akan  keterlibatan pribadinya  serta  tanggung  jawab  dan  solidaritasnya  dengan  para  anggota masyarakat lainnya.
Profesional  adalah  memiliki  kemampuan  teknis  dan  operasional  yang  diterapkan secara  optimum  dalam  batas-batas  etika  profesi.  Seorang  profesional  adalah  “ A  Person who  doing  something  with  great  skill”. Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam pengembangan profesionalisme selanjutnya adalah sebagai berikut :
1. Pengakuan;
Perlunya memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan (eksistensi) seseorang  sebagai  profesional  secara    serius  dan  resmi,  yang  telah  memiliki keterampilan,keahlian,pengalaman, dan pengetahuan tinggi serta manfaatnya dalam melaksanakan  suatu  pekerjaan  atu  aktivitasnya  terhadap  pelayanan  individu, masyarakat,  lembaga/organisasi,  dan  Negara.  Biasanya  pengakuan  bagi  para professional  tersebut  berbentuk  perizinan,  status,  penghargaan,  hingga  sertifikat kualifikasi akademik resmi atau formal yang dimilikinya.
2. Organisasi;
Kehadiran  tenaga  profesional  tersebut  sangat  diperlukan,  baik  yang  dapat memberikan  manfaat,  pelayanan,  ide  atau  gagasan  yang  kreatif  dan  inovatif, maupun  yang  berkaitan  dengan  produktivitas  terhadap  kemajuan  suatu organisasi/perusahaan.  Organisasi  merupakan  wadah  tepat  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  keterampilan  bagi  seorang  profesional.  Biasanya  pihak  organisasi
akan  memberikan  penghargaan  ( reward )  terhadap  pencapaian  suatu  prestasi  dan memberikan sanksi ( punishment ) bila terjadi suatu pelanggaran etika profesi.
3. Kriteria; Pelaksanaan peranan, kewajiban dan tugas/pekerjaan serta kemampuan profesional tersebut  dituntut  sesuai  dengan  kriteria  standar  profesi,  kualifikasi  dan  teknis keahlan  memadai,  pengalaman,  dan  pengetahuan  yang  jelas  dan  dapat dipertanggung  jawabkan  berdasarkan  standar-standar  teknis,  operasional,  dan  kode etik rofesi.
4. Kreatif; Seorang  profesional  harus  memiliki  kemampuan  untuk  mengembangkan  ide  dan gagasan yang kaya dengan buah pikiran yang cemerlang, inovatif, dan kreatif demi tercapainya  kemajuan  bagi  dirinya,  lembaga/perusahaan,  produktivitas,  dan memberikan manfaat serta pelayanan baik kepada masyarakat lainnya.
5. Konseptor; Seorang  profesional  paling  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  membuat  atau menciptakan konsep-konsep kerja atau manajemen Public Relations yang jelas, baik perencanaan strategis, pelaksanaan, koordinasi, komunikasi, maupun pengevaluasian,  baik  dalam  pencapaian  rencana  kerja  jangka  pendek  maupun jangka panjang dan sekaligus menciptakan citra positif.
Bertens  K. (1994) mengatakan bahwa Kode Etik  Profesi  merupakan norma  yang telah  ditetapkan  dan  diterima  oleh  kelompok  profesi  dan  untuk  mengarahkan  atau memberikan  petunjuk  kepada  para  anggotanya,  yaitu  bagaimana  ”seharusnya”  ( das sollen ) berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat  untuk  memperoleh  tanggapan  yang  positif.  Apabila  dalam  pelaksanaannnya ( das  sein )  salah  satu  anggota  profesi  tersebut  telah  melakukan  perbuatan  yang menyimpang  dari  Kode  Etiknya,  kelompok  profesi  itu  akan  tercemar  citra  dan  nama baiknya di mata  masyarakat.
Kode Etik Profesi merupakan bagian dari moral Etika terapan ( professional ethic application ) karena dihasilkan  berdasarkan penerapan dari pemikiran etis yang berkaitan dengan  suatu  perilaku  atau  aplikasi  profesi  tertentu  yang  berpedoman  dengan  tindakan etik,  yaitu  ”mana  yang  seharusnya  dapat  dilakukan  dan  mana  yang  semestinya  tidak dilakukan”.  Hal  itu  berdasarkan  pertimbangan  secara  etika  moral  yang  tepat  sebagai seorang profesional dan sekaligus proporsional dalam melakonkan profesi terhormatnya. Pada prinsipnya, Kode Etik Profesi merupakan pedoman untuk pengaturan dirinya sendiri ( self imposed ) bagi  yang bersangkutan. Hal  ini adalah perwujudan dari nilai  etika moral yang  hakiki  serta  tidak  dapat  dipaksakan  dari  pihak  luar  (Abdulkadir  Muhamad, 1977:77).
Kode Etik Profesi dapat berlaku apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai luhur yang  hidup  dalam  lingkungan  profesi  tersebut.  Kode  Etik  merupakan  perumusan  norma moral  yang  menjadi  tolok  ukur  atau  acuan  bagi  kode  etik  perilaku  ( code  of  conduct ) kelompok  profesi  bersangkutan.  Kelompok  profesi  tersebut  harus  mentaati  atau mematuhi, sekaligus sebagai upaya tindakan pencegahan dan merupakan sanksi hukuman atas  perbuatan  yang  tidak  Etis  sebagai  penyandang  profesional  untuk  berbuat  atau beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
Pembentukan  atau  perwujudan  pedoman  Kode  Etik  Profesi  tersebut  biasanya bersifat tertulis, tersusun secara sistematik, normatif, etis, lengkap dan mudah dimengerti tentang  pedoman  umum  perilaku  dan  melaksanakan  profesi,  serta  berisikan  prinsip- prinsip  dasar  kode  etik  ( basic  principles  code  of  ethics )  dan  etika  profesi  ( code  of profession  ethic )  yang  telah  disepakati  dan  dirumuskan  secara  bersama-sama  dengan
itikad  baik  demi  tertibnya  kegiatan  profesional Public  Relations dalam  pelaksanaannya pada  kehidupan  masyarakat.  Pada  praktiknya  Kode  Etik  dan  Etika  Profesi  humas,  baik secara das sollen maupun das  sein  itu berjalan secara bersamaan dan saling melengkapi dalam konteks pembahasan teori (konsep) nilai-nilai moral dan penerapannya di lapangan praktisi kehumasan.
Scott  M.    Cultip,  Allen  H.  Cemter,  and  Glen  M.  Broom,  dalam  bukunya ”Effective  Public  Relations”,  8-th  Edition  (2000:144),  menjelaskan  bahwa  Etika Profesional  ( Professional  Ethics )  adalah ”Right  conduct  suggest  that  actions  are consistent  with  moral  values  generally  accepted  as  norms  in  a  society  or  culture.  In profession, the application of moral values in practice is reffered to as “applied ethics”. Establish  profession  translate  widely  shares  ideas  of  right  conduct  into formal  codes  of ethics  and  professional  conduct”. Arti  secara  umum  tentang  “Etika  Profesi”  menurut Cultip,  Center,  dan  Broom  tersebut  di  atas  adalah  perilaku  yang  dianjurkan  secara  tepat dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat  atau  kebudayaan.  Menurut  profesional  aplikasi  nilai-nilai  moral  dalam praktiknya  mengacu  pada  etika  pelaksanaannya.  Membangun  etika  perilaku  profesi tersebut idealnya sesuai dengan kode etik yang formal dan diakui secara profesional, yang berdasarkan  cara  pelaksanaannya  ( how  to  law  enforcement )  dan  penerapan  sanksinya ( what is sanctions ) jika terjadi pelanggaran dalam prakteknya.
Jadi, pengertian Kode Etik menurut para pakar Etika Moral Profesional tersebut di atas  dapat  disimpulkan  sebagai  kumpulan  asas  atau  nilai  moral  yang  menjadi  norma perilaku.  Sedangkan  arti  Kode  Etik  Profesi  adalah  kode  perilaku  yang  ditetapkan  dan dapat  diterima  oleh  kelompok  profesi  yang  menjadi  pedoman  ”bagaimana  seharusnya ( das  sollen )  berperilaku  dalam  menjalankan  ( das  sein )  profesi  tersebut  secara  etis”  (A. Muhammad, 1997:143).
Howard  Stephenson  dalam  bukunya ”Hand  Book  of  Public  Relations  (1971) mengatakan bahwa definisi Profesi Public Relations adalah ”The practice of skilled art or service  based  on  training,  a  body  of  knowledge,  adherence  to  agree  on  standard  of ethics”. Artinya;  kegiatan Public  Relations merupakan  profesi  secara  praktis  memiliki seni  keterampilan  atau  pelayanan  yang  berlandaskan  latihan,    dan  pengetahuan  serta diakui sesuai dengan standar etiknya.
Setiap penyandang profesi tertentu harus dan bahkan mutlak mempunyai kode etik sebagai  acuan  bagi  perilaku  dalam  pelaksanaan  peran  ( role )  dan  fungsi  ( function ) profesinya  masing-masing  kode  etik  bersifat  mengikat,  baik  secara  normatif  dan  etis, maupun  sebagai  tanggung  jawab  dan  kewajiban  moral  bagi  para  anggota  profesi bersangkutan  dalam  menjalankan  aktivitas  kehidupannya  di  masyarakat . Pemahaman tentang  pengertian  Kode  Etik,  Etik  Profesi  dan  etika Public  Relations serta  aspek-aspek hukum dalam aktivitas komunikasi penting bagi praktisi atau profesional Public Relations dalam  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  untuk  menciptakan  citra  baik  bagi  dirinya ( good  performance  image )  sebagai  penyandang  profesional Public  Relations dan  citra baik bagi suatu lembaga atau organisasi ( good corporate image ) yang diwakilinya. Menurut G. Sachs dalam bukunya “The Extent and intention of Public Relations and Information Activities” terdapat tiga konsep penting dalam Etika Kehumasan sebagai berikut :
1) The  Image,  the  knowledge  us  and  attitudes  toward  us  the  our  different  interest groups have (Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap kita terhadap kiat yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda);
2) The profile, the knowledge about an attitude toward, we want out various interest group  to  have (Penampilan  merupakan  pengetahuan  mengenai  suatu  sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita beragam);
3) The  ethics  is  branch  of  philosophy,  it  is  a  moral  philosophy  or  philosophical thinking  about  morality.  Often  used  as  equivalent  to  right  or  good (Etika merupakan  cabang  dari  ilmu  filsafat  moral  atau  pemikiran  filosofis  tentang moralitas, biasanya selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan).
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  ditarik  suatu  pengertian  secara  umum  bahwa  Citra adalah cara masyarakat memberikan kesan baik atau buruk terhadap diri kita. Penampilan selalu  berorientasi  ke  depan  mengenai  bagaimana  sebenarnya  harapan  tentang  keadaan diri kita, sedangkan bahasan etika merupakan acuan bagi Kode Perilaku Moral yang baik dan tepat dalam menjalankan profesi Public Relations .
Sebagai  studi  perbandingan  yang  berkaitan  dengan  Kode  Etik Public  Relations dan  tata  krama  profesional  yang  ditetapkan  untuk  kalangan  praktisi Public  Relations secara Internasional, misalnya para anggota PRSA ( Public Relations Society of Amerika ), melalui Deklarasi Prinsip-prinsip ( Declaration of Principles ) dari “ Code of Professional Standards ”,  disebutkan  bahwa  kewajiban  para  anggota  PRSA  adalah  berdedikasi professional secara fundamental untuk menghasilkan pengertian bersama dan kerja sama antara individu, kelompok dan lembaga/organisasi serta unsur lainnya.
Organisasi Public Relations PRSA yang didirikan 4 Pebruari 1946 ini merupakan organisasi  tertua  dan  terbesar  di  Amerika  Serikat.  Anggota  yang    dimiliki  sedikitnya 20.000  orang  dan  bermarkas  di  New  York  City.  Sebelumnya  organisasi  PRSA  ini merupakan hasil merger dari beberapa organisasi PR di Amerika, yaitu NAPRC ( National Association  of  Public  Relations  Counsel )  yang  berdiri  sejak  tahun  1936  di  New  York City, ACPR ( the American Council on Public Relations ) yang berdiri sejak tahun 1939 di San  Fransisco,  serta  organisasi  APRA  ( American  Public  Relations Association )  yang berdiri sejak tahun 1944 bermarkas di Washington DC.
Para  anggota  PRSA  tersebut  harus  menjamin  untuk  melaksanakan  Etika  Profesi Public Relations sebagai berikut :
1) Memimpin  dirinya  sendiri,  baik  secara  bebas  maupun  secara  professional  dalam menyesuaikan diri dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2) Menjadi pembimbing bagi seluruh aktivitas anggotanya dengan norma persetujuan umum,kebenaran,  kebersamaan,  ketelitian,perjanjian  yang  semestinya  dan keterbukaan serta cita rasa yang baik;
3) Mendukung  rencana  kerja  untuk  mengembangkan  keahlian  profesional, perencanaan pendidikan, dan pelatihan dalam praktik-praktik kehumasan.
Kemudian,  berkaitan  dengan  “ Code  of  Professional  Standards ”,  anggota  PRSA berkewajiban untuk :
1) Meningkatkan  dan  memelihara  norma  yang  luhur  dalam  memberikan  pelayanan sosial kemasyarakatan;
2) Meningkatkan dan memelihara sikap yang beritikad baik sesama para anggota;
3) PR/Humas  harus  dihargai  sebagai  profesi  yang  terhormat  di  dalam  kehidupan masyarakat;
4) Memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengembangkan  kepercayan dan integritas profesionalnya
Kode Standar Profesi PRSA tersebut secara garis besar memuat ketentuan-ketentuan yang pada  dasarnya  merupakan  kewajiban  Profesi  Kehumasan  bagi  anggota  PRSA,  yaitu sebagai berikut :
1. Landasan atau sikap PR/Humas anggota PRSA;
a) Keahlian (skill);
b) Pelayanan sosial;
c) Penyesuaian diri dengan kepentingan masyarakat;
d) Kejujuran, kebenaran, ketelitian, dan cita rasa yang tinggi;
e) Tidak  menempatkan  diri  dalam  suatu  konflik  yang  terjadi,  dalam  arti  tidak bersikap memihak kepada kepentingan sepihak tertentu;
f) Menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat;
g) Menjaga integritas saluran komunikasi umum dan media massa;
h) Tidak boleh memutar-balikan fakta dan  pendapat atau mengeluarkan informasi yang dapat menyesatkan masyarakat;
i) Tidak  boleh  mengadu-dombakan  kelompok  masyarakat  tertentu  dengan  pihak yang  lainnya  sehingga  menimbulkan  perpecahan  dan  keresahan  dalam masyarakat;
j) Tidak  boleh  menggunakan  metode  untuk  melecehkan  atau  menghina kelompok, etnis, dan suku serta agam tertentu;
k) Tidak  boleh  meminta  bayaran  dan  komisi  tertentu  dalam  memberikan pelayanan kemasyarakatan serta kegiatan sosialnya;
l) Tidak  boleh  membiarkan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  atau  peraturan  yang telah disepakati bersama oeh para anggota mana pun;
m) Harus saling kerja sama dengan para anggota lainnya secara bersama mentaati ketentuan atau kemitmen bersama.
2. Kualifikasi Profesi Public Relations ;
Charles  W.  Pine  mengemukakan  persyaratan  atau  kualifikasi  tertentu  bagi Professional Public  Relations ( The  personal  qualification  of  Public  Relations person ). Berikut ini diuraikan kualifikasinya :
a) Mampu mengekspresikan pendiriannya dan mengetaui kapan harus mendengar;
b) Menjadi  pengamat  yang  baik,  mampu  mempelajari  keadaan,  situasi,  kondisi tertentu, serta memiliki daya ingatan yang baik, sistematis dan kritis;
c) Penilaian  baik  untuk  menghargai  martabat  manusia  dan  mengakui  hak-hak setiap pribadi;
d) Mempunyai  keberanian,  integritas  pribadi  yang  tinggi,  dan  mampu  berpikir secara konseptual dan sistematis;
e) Kedisiplinan  kerja  serta  melaksanakan  tugas  secara  terperinci,  kinerja, semangat, dan etos kerja tinggi;
f) Kemampuan  intelektualitas  yang  dinamis,  kualitas  pertimbangan  pemikiran yang baik, dan memiliki jiwa kepemimpinan;
g) Kaya akan gagasan/ide yang baru, kreatif dan inovatif;
h) Mampu berpikir rasional, efektif dan efisien dalam keadaan darurat (kritis) dan dapat mengambil keputusan yang cepat, profesional, sekaligus proporsioal;
i) Mampu mengintepretasikan berbagai informasi secara sistematis, menemukan dan  mengidentifikasi  fakta  yang  ada,  serta  solusi  pemecahan  masalah  yang tepat;
j) Sebagai  seorang profesional  harus mampu memahami ilmu  psikologi,  filsafat, kebudayaan,  sosial,  politik,  hukum  dan  ekonomi  dalam  menghadapi  atau mengantisipasi suatu kejadian yang sedang berkembang di masa mendatang;
k) Dapat mengorganisasi dirinya sendiri dan pihak lainnya;
l) Tidak  senantiasa  setuju  atau  mendukung  pimpinan  dan  harus  memiliki keberanian untuk mengajukan keberatan atas keinginan pimpinan bila hasilnya tidak mendukung;
m) Memiliki penyusunan prioritas utama strategi perencanaan dan program kerja, memperbaiki  dan  saling  melengkapi  prioritas  lainnya  yang  dianggap  perlu sebagai pendukungnya;
n) Menyadari  bahwa  dirinya  adalah  seorang  guru  dan  bukan  seorang  pelopor  di bidangnya  ( recognize  a  Public  Relations  person  is  teacher,  and  it  is  not  a crusader ).
3. Faktor Mempengaruhi Perilaku Public Relations
Hal tersebut dapat dilihat jika seseorang menghadapi problem atau masalah yang  cukup berat,  apakah  yang bersangkutan berperilaku dewasa, sabar dan tabah, berpikir tenang serta mampu mencari jalan keluarnya dengan baik, atau sebaliknya daya  juangnya  lemah,  panik,  kalang-kabut  dan  selalu  berpikir  kerdil  serta  tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapinya dengan baik. Mitos yang dipercaya bahwa kesuksesan tersebut bukan hanya dilihat dari segi keberhasilan  dalam  mencapai  sesuatu,  tetapi  keberhasilan  dalam  mengatasi  suatu kegagalan  atau  persoalan  itu  pun  termasukkategori  yang  sukses.  Mengapa  sampai terjadi  perilaku  yang  saling  berbeda  antara  seseorang  dengan  yang  lainnya  dalam menghadapi suatu ujian persoalan atau problem yang berat?
Secara  garis  besar  perwujudan  perilaku  seseorang  dalam  menghadapi persoalan  tersebut  ditentukan  oleh  berbagai  faktor  (Djamaludin  Ancok  &  Tim, 1992: 98-99) yang dapat dilihat dari rumus berikut ini :
Artinya : P = Perilaku f = fungsi O = hal yang berkaitan dengan faktor internal L = hal yang berkaitan dengan faktor eksternal lingkungan
Secara analisis, bahwa rumus perilaku di atas adalah penyebab terjadinya berbagai macam  perilaku  (P)  tersebut  dapat  dikategorikan  ke  dalam  tiga  alasan,  yaitu  penyebab berasal  dari  dalam  diri  (faktor  internal  atau  O),  penyebab  lain  yang  berasal  dari lingkungan  luar  (faktor  L),  serta  penyebab  akibat  interaksi  faktor  O  dan  L  yang  dapat mempengaruhi  perilaku  atau  sikap  seseorang  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pendekatan penyebab  terjadinya  perilaku  yang  berkaitan  dengan  faktor  diri  individu  (O)  terkait dengan  sifat-sifat  kepribadian,  sistem  nilai  yang  dianut,  motivasi,  serta  sikap  yang bereaksi  terhadap  sesuatu  yang  ada  di  sekitar  yang  mempengaruhi  perilaku  seseorang. Kemudian,  faktor  eksternal  (L)  adalah  faktor  di  luar  diri  seseorang  yang  dapat mempengaruhi  perilaku  seseorang,  faktor  eksternal  dipengaruhi  oleh  sistem  nilai  yang hidup  di  masyarakat,  pandangan  hidup,  kondisi  lingkungan  alam,  dan  kondisi  sosial, budaya, politik, serta ekonomi.
Pengertian  sikap  merupakan  suatu  kondisi  diri  seseorang  yang  mempengaruhi perilakunya.  Para  pakar  mendefinisikan  sikap  tersebut,  salah  satu  diungkapkan  oleh ”Eagly dan Himmerfalb (1978)” sebagai berikut :
”Relatively lasting clusters of feeling, beliefs, and behaviour tendencies directed toward specific  persons,  ideas,  objects  or  groups”. (Artinya;  sikap  tersebut  berkaitan  dengan sekumpulan  perasaan,  keyakinan,  dan  kecenderungan  yang  secara  realtif  berlangsung lama  terhadap  seseorang,  gagasan,  tujuannya  atau  kelompok  tertentu).  Jadi,  dari pengertian  sikap  tersebut  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  adanya  unsur-unsur;  aspek

## P = f (O+L)
kognitif, aspek afektif, aspek behaviour, dan aspek yang berkaitan dengan pembentukkan perilaku atau sikap profesi Public Relations yang mendapat penilaian baik atau buruk. Federation  of  ASEAN  Public  Relations  Organizations  (FAPRO),  merupakan asosiasi  Public  Relations  Regional  yang  didirikan  organisasi  Public  Relations  Negara- negara  ASEAN,  misalnya;  Malaysia,  Singapore,  Indonesia,  Thailand,  dan  Brunei Darussalam  pada  tahun  1971  di  Kuala  Lumpur.  Perhumas  (Perhimpunan  Humas) Indonesia  termasuk  salah  satu  anggotanya,  sekaligus  sebagai  pendirinya.  Dalam  Sidang Umumnya di Manila pada tanggal 27 Maret 1978, FAPRO mengesahkan suatu Pedoman Kode  Etik,  yaitu;  “Kode  Etik  Profesional  dan  Etik”  ( Code  of  Professional  Practice  and Ethics ) yang terdiri dari Mukadimah dan enam pasal pokok, sebagai berikut : PREAMBUL . Preambul Kode  Etik  ini  menyatakan  keinginan  untuk  memajukan  praktik Public Relations yang sehat dan bertanggung jawab guna memelihara sarana yang dinamis bagi penyebaran kebenaran untuk kemajuan, kemakmuran, keadilan sosial, dan perdamaian di kawasan  ASEAN,  sesuai    dengan  prinsip-prinsip  Deklarasi  ASEAN,  maka  dirumuskan Kode Etik dan Etik bagi para praktisi Public Relation ASEAN.
1. Tujuan Para praktisi Public Relations ASEAN akan taat pada tujuan-tujuan yang tercantum dalam Konstitusi FAPRO.
2. Integritas Pribadi dan Profesi Sebagai anggota FAPRO :
a. Akan  memelihara  nilai-nilai  moral  yang  tinggi  dan  reputasi  yang  sehat  dari profesi  yang  bertanggung  jawab  dan  akan  menaati  Konstitusi  dan  Peraturan FAPRO;
b. Akan memainkan peranan yang luas untuk meningkatkan ASEAN karena kita berhubungan dengan khalayak yang luas;
c. Akan  memupuk  hubungan  antar-manusia  guna  memperkokoh  kerja  sama ASEAN bagi kemajuan dan kesejahteraan;
d. Akan memainkan peranan yang luas agar rakyat menerima relevansi ASEAN bagi masa depan mereka;
e. Akan berusaha bagi realisasi lebih ekstensif oleh public terhadap nilai ASEAN sebagai jembatan egiatan komersial dan masyarakatnya;
f. Akan menyebarluaskan pandangan ASEAN untuk memanfaatkan kesempatan yang meluas di seluruh kawasan, bahwa ASEAN telah terbuka bagi klien atau organisasi.
3. Perilaku Terhadap Klien dan Majikan : Sebagai seorang warga negara anggota ASEAN yang bebas dan bertanggung jawab, seorang anggota FAPRO mempunyai tugas umum bersikap adil terhadap klien dan majikan.
a. Seorang  anggota  tidak  akan  mewakili  kepentingan-kepentinan  yang bertentangan  atau  bersaing  tanpa  adanya  persetujuan  dari  mereka  yang terlibat;
b. Seorang  anggota  akan  memelihara  kepercayaan,  baik  dari  klien  maupun majikan  yang sekarang dan yang terdahulu;
c. Seorang  anggota  tidak  akan  menggunakan  cara-cara  yang  merugikan  rekan anggota, klien dan majikan;
d. Dalam  memberikan  pelayanan  jasa  bagi  klien  atau  majikan,  seorang  anggota tidak  akan  menerima  upah,  komisi,  atau  pembayaran  lainnya  setelah mengungkapkan fakta-fakta, kecuali dari klien dan majikan yang dimaksud;
e. Seorang anggota tidak akan mengusulkan pada calon klien atau majikan agar upah  atau  pembayaran  lainnya  dikontigensikan  atas  sesuatu  hasil  yang diperoleh dan tidak akan menandatangani sesuatu perjanjian mengenai hal ini.
4. Perilaku Terhadap Publik dan Media Seorang anggota FAPRO:
a. Akan  melakukan  kegiatan  profesinya  untuk  kepentingan  publik  dan  untuk martabat seorang individu sebagai warga negara ASEAN;
b. Tidak  akan  melakukan  praktik-praktik  yang  mencemarkan  integritas  saluran- saluran komunikasi dan akan bekerja sesuai dengan kebijakan ASEAN;
c. Tidak  akan  menyebarluaskan  informasi  palsu  dan  menyesatkan  yang  akan merusak profesi;
d. Setiap saat akanmenjadi wakil setia dari organisasinya;
e. Akan membantu menyebarluaskan informasi bagi kepentingan ASEAN.
5. Perilaku Terhadap Rekan Seprofesi Seorang anggota FAPRO:
a. Tidak  akan  mencemarkan  reputasi  profesional  atau  praktik  dari  seorang  rekan anggota  dengan  sengaja.  Namun,  apabila  seoarng  anggota  mempunyai pembuktian  bahwa  seorang  rekan  anggota  bersalah  melakukan  praktik-praktik tidak  etis,  tidak  sah,  atau  tidak  jujur,  termasuk  pelanggaran  terhadap  kode  etik ini, dia harus menyampaikan informasi kepada Dewan FAPRO;
b. Tidak  akan  berusaha  mendesak  seorang  rekan  anggota  terhadap  klien  atau majikannya;
c. Akan  bekerja  sama  dengan  rekan-rekan  aggota  di  seluruh  kawasan  ASEAN untuk menegakkan dan melaksanakan Kode Etik.
6. Hubungan Dengan ASEAN Organisasi-organisasi anggota FAPRO:
a. Harus  menaati  tujuan-tujuan  ASEAN  yang  tercantum  di  dalam  Deklarasi ASEAN dan persetujuan ASEAN;
b. Akan  berusaha  bekerja  sama  dengan  Komisi  Kebudayaan  dan  Informasi ASEAN  guna  meningkatkan  kemajuan  dan  usaha-usaha  memasyarakatkan ASEAN
Indonesia yang kini sedang dilanda krisis multidimensional yang berkepanjangan dengan  posisi,  apakah  siap  atau  tidak  memasuki dunia  maya  atau  sering  disebut  disebut cyberworld dan cyberspace ,  sebagai  akibat  kemajuan  teknologi  informasi  canggih ( information  superhighway )  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  komunikasi  dan informasi global di abad 21 dalam Millenium III ini tengah menyaksikan suatu fenomena kian  meluasnya  pengaruh  globalisasi  di  berbagai  sektor  kehiadupan  manusia  bi  muka bumi.  Bahkan  seolah-olah  sudah  tidak  ada  lagi  batasan  negara  ( borderless  state )  yang sanggup  untuk  menghindari  pengaruh  globalisasi  yang  sudah  menjadi  kampung  global ( global  village )  dengan  segala  aktivitas  dan  isinya  yang  telah  menjadi  fenomena kesejagatan ( globality ).
Sekarang  ini  permasalahan  media  massa  atau  media  pers  bukan  lagi  sekadar masalah  peraturan  perundang-undangan  dan  rambu-rambu  etika  yang  ada  (A.  Muis, 2001:40-41),  tetapi  berkaitan  dengan  masalah  terpenting  yaitu;  keberadaan cyberspace dengan  globalisasi  informasi  dan  komunikasi  sistem  terbuka  yang  tidak  lagi memperhatikan  batas-batas  kekuasaan  atau  kedaulatan  masing-masing  negara.  Artinya; undang-undang  yang  dibuat  untuk  menetralisasi  atau  membendung  pengaruh  globalisasi sudah tidak lagi banyak berfungsi, apalagi suatu negara yang belum mempunyai undang- undang cyberlaw (UU  Internet),  paling  tidak  memiliki  fungsi  hukum  sebagai “a tool of
social  engineering” dan  kemampuan  menciptakan  teknologi  baru  ( preventif )  untuk mengurangi  dampak  negatif  dari  kekuatan  daya  tembus  siaran  cyberspace  tersebut. Permasalahannya,  sumber  berita  (komunikator)  yang  mengirim  pesan/  informasi  atau berita  melalui  internet  ( cyberspace )  dari  negara  lain  sulit  dilacak  oleh  negara penerimanya.
Beberapa  tahun  lalu  Malaysia  telah  memiliki cyberlaw untuk  mencegah  “berita sampah”  yang  berasal  dari  internet,  namun  tetap  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya alias  sebagai  macan  kertas  ompong  karena  tidak  diikuti  kemajuan  teknologi  melacak sumber  berita  melalui cyber  communication untuk  menindaknya.  Baru  Negara  AS  yang memiliki cyberlaw dan memilki kemampuan tekologi untuk keberadaan sumber informasi web-sites  (situs  internet)  anonim  (tanpa  identitas)  dengan  mengirim  agen  FBI.  AS  juga mampu  menindak  dan  menangkap  pelaku  kasus  “si  penyebar  virus”  komputer  yang berasal dari Manila dan Australia pada awal 2000 lalu.
Khususya  negara  Indonesia  yang  hanya  mengandalkan  UU  Hukum  Pidana, Perdata,  Pers,  dan  UU  Konsumen,  serta  peraturan  lain  yang  kini  belum  memiliki cyberlaw (UU Internet) akan sulit membendung atau memeberikan sanski pelanggaran di bidang  hukum  komunikasi.  Lain  halnya  semasa  pemerintahan  orde  baru,  pengendalian terhadap  fungsi  informasi,  kontrol  sosial,  dan  pengawasan  kegiatan  media  massa  atau media  pers  lebih  banyak  menggunakan  pendekatan  kekuatan  politik  (kekuasaan), otokratik dan represif dari pada pelaksanaan melalui kekuatan hukum (supreasi hukum). Pada  era  pemerintahan  reformasi  yang  demokratik  dan  menganut  sistem  politik  terbuka Indonesia berhadapan dengan “kebebasan pers” dan konsistensi pelaksanaan HAM sesuai dengan  UU  No.  40/1999  tentang  Pers,  tambahan  Pasal  28  F  UUD  1945  dan  seirama dengan pasal 21, Tap XVII/MPR/1999 yang berbunyi sebagai berikut :
“Setiap  orang  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  mengolah,  dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Rumusan  tersebut  menurut  A.  Muis  (2000:30)  senada  dengan  Pasal  19  Deklarasi Universal  HAM  (hak  asasi  manusia)  tentang  Freedom  of  Information  (FOI),  yaitu Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to  hold  opinion  without  interference  and  to  seek,  recieve  and  impart  information  and ideas through any media and regardless frontiers. Kebebasan memperoleh informasi dan system  komunikasi  Indonesia  sekarang  lebih  bersfat  Universal  dan  terbuka.  Artinya, pemerintah memberikan hak-hak perlindungan bagi penerbitan media pers dan wartawan tertentu  dalam  menyalurkan  informasi  atau  berita  untuk  memenuhi “public’s  right  to know” (hak  public  untuk  mengatahui).  Akan  tetapi  sebaliknya,  di  era  keterbukaan  ini banyak  pejabat  instansi  pemerintah  atau  para  eksekutif  pihak  swasta  masih  belum  siap, dan  bahkan  melakukan  kebijakan  menutup  akses  masyarakat  ( to  kill  the  information ) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.
Ketahuan  “ketertutupan  informasi”  tersebut  oleh  masyarakat  secara  luas  bila terjadi suatu pelanggaran yang mencuat ke permukaan, kemudian diliput oleh media pers. Hal  ini  banyak  terjadi  di  bidang  eksploitasi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup, seperti  kasus-kasus  yang  ter-ekspose  di  berbagai  media  massa.  Misalnya;  terjadinya pencemaran  lingkungan  alam  sebagai  dampak  pembuangan  limbah  tailingnya  oleh  PT. Freeport  Indonesia  di  Irian  Jaya  serta  PT  Inti  Indorayon  Utama  (IIU)  yang  diduga  telah merusak  kawasan  danau  Toba  Samosir  beberapa  tahun  lalu.  Alasan  selama  ini  adalah untuk  menutupi  saluran  informasi  tentang  industri  yang  memiliki  resiko  dapat  merusak lingkungan  alam  yang  cukup  parah  dan  telah  merugikan  kehidupan  masyarakat sekitarnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Walaupun  kini  pers    nasional  memiliki  kebebasan  pers  (pers  liberal)  yang  lebih besar  jika  dibandingkan  masa  sebelumnya,  namun  tetap  mengacu  pers  bebas  yang bertanggung  jawab,  bukannya  menjadi  pers  yang  sangat  bebas  tetapi  “pers  kebablasan”. Kebablasan tersebut dapat diberi makna telah melampaui batas kebebasan berkomunikasi dan  informasi  (berita)  wajar  dan  santun  yang  mengacu  pada  nilai  budaya  komunikasi sesuai  dengan  Kode  Etik,  Etika  Profesi  dan  aspek  hukum  komunikasi  yang  ada.  Seperti diketahui  bahwa  Kode  Etik  jurnalistik  (KEJ)  pada  dasarnya  menguraikan  hal-hal  yang menyangkut  profesi  kewartawanan  berikut  ini  :  1)  Kepribadian  wartawan  Indonesia;  2) Pertanggung jawaban; 3) Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat; 4) Hak jawab dan hak sangkal; 5) Sumber berita; 6) Kekuatan kode etik.
Dalam kode etik wartawan tersebut, hal-hal  yang bersifat murni adalah kode etik normatif  yang  secara  spesifik  menyebutkan  masalah  pertanggungjawaban  yang mengandung  atau  dapat  dikaitkan  dengan  persoalan  hukum.  Dengan  demikian,  terdapat pertimbangan  patut  dan  tidak  patut  untuk  memberitakan  hal-hal  yang  menyinggung perasaan  kesusilaan,  SARA  (suku,  agama  dan  ras),  mengenai  kehormatan  nama,  atau martabat seseorang.
Oleh  karena  itu,  ketentuan  pidana  ( produk  legislative )  merupakan  pembatasan yang  sah  terhadap  kebebasan  pers  dan  bersifat  liminatif.  Selain  itu,  ketentuan  pidana ditujukan  terhadap  mereka  yang  telah  menyalahgunakan  kebebasan  ( abuse  of  liberty ). Dalam  perundang-undangan  pers  nasional  atau  ketentuan  Internasional  mengenai  batas- batas yang liminatif, terdapat kegiatan pembeitaan pers sebagai berikut :
a) Penghinaan dalam legislatif,  yaitu penghinaan biasa dan penghinaan ringan, baik secara material dan formal;
b) Berita hasutan dan kebohongan;
c) Blasphemy , yaitu penghinaan terhadap nilai agama;
d) Pornografi (dalam bentuk tulisan, gambar dan lisan);
e) Keamanan nasional dan ketertiban umum ( National Security and Public Order );
f) Pernyataan yang menghambat jalannya peradilan ( Impede the Fair Administration of justice );
g) Pernyataan terhadap seseorang atau telah memvonis seseorang bersalah atau yang menjadi urusan pengadilan ( trial by the press );
h) Penghinaan atau pelecehan terhadap pengadilan atau jalannya suatu proses sidang peradilan ( comtempt of court ).
Pakar  Hukum  Pers,  Prof.  Oemar  Seno  Adji  (1991:20)  dalam  bukunya  Etika Profesional Hukum mengatakan bahwa menelaah hubungan antara kode Etik dan hokum didasarkan pada latar belakang berbagai aliran, yaitu :
1) Aliran naturrecht secara tegas tidak mengenal pemisahan antara etik dan hukum. Artinya,  dalam  prinsip  aliran  ini,  norma-norma  etik  dan  pelaksanaan  dalam konsep  hukum  yang  diberlakukan  adalah  secara  tidak  terpisah-pisah.  Dapat  saja terjadi, suatu pelanggaran norma etik akan sama dengan pelanggaran hukum yang berlaku;
2) Aliran positivisme mengakui adanya pemisahan antara hukum dan etik. Aliran ini lebih  mengonsentrasikan  perhatian  isi  dan  hukum  yang  berlaku,  yaitu  hukum positif  dalam  pengembangan  di  bidang  hukum  konkret  yang  dibedakan  dengan pelaksanaan di bidang Kode Etik untuk kalangan profesional yang telah memiliki kode  etik  bersifat  normatif  atau  formatif  yang  telah  disepakati  bersama. Pengecualiannya  ialah  hal-hal  pelanggaran  yang  sudah  masuk  ke  kawasan  atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku (pidana atau perdata);
3) Aliran samenval mengganggap  adanya  titik  pertemuan  dalam  Kode  etik Profesional  dengan  bidang  hukum  tertentu,  yaitu  adanya  kesamaan  (samenval). Artinya,  diakui  adanya  aspek-aspek  yuridis  dalam  persoalan  etik  dan  sanski hukum,  misalnya;  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  atau  Kode  etik  periklanan  dan Kode  Etik  Kehumasan,  yaitu  berawal  dari  suatu  “pelecehan”  (gambar  karikatur atau  gurauan  dan  humor  bermasalah)  yang  kemudian  dapat  meningkat  menjadi unsur  penghinaan  yang  menyebabkan  timbul  Delik  Pidana,  baik  berbentuk penghinaan  melalui  tulisan,  visual  (gambar),  atau  secara  lisan  terhadap  nama kohormatan  dan  martabat  seseorang  atau  lembaga  tertentu,  termasuk  mengenai masalah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan sebagainya. Selain  hal  tersebut,  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  akan  langsung  dikaitkan dengan  hukum  yang  berlaku  sebagai  akibat  suatu  pelanggaran  atau  perbuatan  melawan hukum ( onrechtmatigedaad ), menurut Pasal 1365 KUH Perdata, atau delik Pidana dalam Pasal  310  da  311,  yaitu  masing-masing  pelanggaran  kehormatan  dan  menfitnah  pihak lain,  baik  melalui  lisan  ( the  law  of  slander )  atau  berbentuk  tulisan  dan  gambar  ( the  of libel ).
Seperti dijelasnkan sebelumnya, Kode Etik Profesi Public Relations /Kehumasan yang  berkaitan  dengan  normatif  etik  pada  prinsipnya  mengandung  ketentuan  bersifat mengikat, yaitu:
1) Kewajiban pada dirinya sendiri, menjaga kehormatan diri, disiplin dan etos kerja serta bertanggung jawab;
2) Kewajiban-kewajiban  kepada  media  massa  atau  publiknya  untuk  tidak  merusak kepercayaan saluran informasi umum demi kepentingan publik;
3) Kewajiban terhadap klien yang dilayani dan atasannya, menjaga kepercayaan dan kerahasiaan;
4) Ketentuan  perilaku  terhadap  rekan  seprofesi,  bekerja  sama  dalam  menegakkan Kode Etik dan Etika Profesi Public Relations .
Oleh karena itu, Kode Etik Profesi Kehumasan tersebut merupakan “self imposed regulation” dan  normatif  Etik  menjalankan  fungsinya  yang  memilki  kekuatan  ( power ) untuk  mempengaruhi  atau  kemampuan  merekayasa    ( social  engineering )  opini  publik secara  simultan  ( simultaneity  effect )  melalui  kerja  sama  dengan  pihak  media  massa seperti  yang  dikehendakinya,  apakah  untuk  tujuan  baik  atau  sebaliknya  untuk kepentingan sepihak yang tidak dapat dipertanggung jawaban. Dalam hal ini, agar tujuan Public Relations melakukan kampanye, promosi,  dan publikasi  tersebut  menguntungkan ( benefit ) semua pihak,  maka diperlukan suatu  “aturan main” sebagai rambu-rambu  atau pedomannya  baik  Kode  Etik,  etika  Profesi,  maupun  aspek-aspek  hukum  yang  berkaitan dengan Kehumasan yang profesional dan dapat dipertanggaung jawaban.
Menurut  “Scott  M.  Cultip  and  Allen  H.  Center  (1982:282-283),  aspek-aspek hukum  komunikasi  dalam  kegiatan Public  Relations terkait  erat  dengan  masalah  fitnah ( libel ) dalam bentuk pernyataan lisan dan tertulis atau tercetak sebagai pelanggaran hak- hak kehormatan dan martabat pribadi sehingga individual, kelompok, serta nama baik dan citra  perusahaan  untuk  keperluan  pembuatan Press  Release,  News  Letters,  Corporate Publiction,  Company  Profile,  Annual  Report,  Internal  Magazine ,  dan Public  Relations Statement .
Aspek-aspek  hukum  komunikasi  dalam  kegiatan  kehumasan,  baik  dilihat  dari  hukum Internasional  seperti; “Anglo  Saxon  System” maupun  Eropa  Kontinental  terkait  dengan dua implikasi hukum penghinaan ( Defamation ) sebagai berikut :
1) The  Law  of  Libel ,  yaitu  pelanggaran  penghinaan  atau  pelecehan  yang  bersifat tertulis/tercetak  ( written  defamation ).  Artinya,  penghinaan  bernbentuk “slip  of
pens” melakukan  fitnah  atau  kebohongan  dengan  menggunakan  media  cetak, gambar dan bentuk tulisan ( drukpers misdrijven ) yang disebarluaskan publik;
2) The  Law  of  slander ,  yaitu  pelanggaran  penghinaan  atau  pelecehan  yang  bersifat lisan,  ucapan,  atau  pernyataan  ( defamatory  statements ).  Pelanggaran  ini merupakan  “ slip  of  tongue ”  yang  terjadi  secara  lisan  atau  ucapan  yang melecehkan, menghina, mengumpat, atau mencaci maki orang lain di muka umum (Ruslan, 1955:111).
Hal  tersebut  dapat  terjadi  misalnya  seseorang  atau  pejabat Public  Relations ( Public Relations Officer ) kadang-kadang tidak senagaja melemparkan suatu “ joke ” atau ingin bersenda gurau di hadapan khalayaknya agar suasana menjadi akrab dan tidak kaku. Akan  tetapi,  tanpa  disadari  “lelucon”  tersebut  tidak  lagi  lucu  bahkan  cencderung melecehkan  seseorang.  Misalnya;  tentang  cacat  tubuhnya,  etnik  atau  suku,  bahkan menyinggung nilai  kesucian suatu  agama  yang dijadikan objek leluconnya sehingga  ada pihak lain tidak menerimanya. Persoalan sepele dapat menjadi “lelucon bermasalah” yang dapat dikategorikan untur penghinaan (delik pidana).
Pelanggaran  delik  pidana  dalam  kegiatan  komunikasi Public  Relations tersebut lebih  delik  pengaduan  ( klacht  delict )  daripada  delik  biasa.  Artinya,  kalau  terjadi pelanggaran harus ada yang merasa dirugikan atau dilecehkan nama baik dan kehormatan pribadinya.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  kejahatan  terhadap kehormatan  diatur  dalam  Titel  XVI,  Pasal  310  sampai  dengan  Pasal  321.  Maksud kejahatan di sini menurut istilah hukum AS adalah “ defamation dan belediging ” (hukum Belanda)  yang  artinya  penghinaan  terhadap  kehormatan  ( misdrijven  tegen  de  eer )  atas seseorang  atau  suatu  lembaga.  Lalu  orang  barunya,  apa  itu  kehormatan?  Prof.  Satochid Kartanegara,  SH,  dalam  bahan  Kuliah  Hukum  Pidana  menafsirkan  bahwa  kehormatan adalah  sesuatu  yang  disandarkan  atas  harga  diri  atau  martabat  manusia  yang  bersandar pada tata susila karena kehormatan merupakan nilai susila manusia.
Penghinaan itu dapat  terjadi terhadap orang  yang telah meninggal  dunia,  seperti; seorang  artis  sinetron,  film,  atau  bintang  iklan.  Apabila  ”tokohnya”  telah  meninggal dunia,  penayangan  iklannya  di  berbagai  media  cetak  dan  TV  atau  radio  harus  segera dihentikan  walaupun  kontrak  penayangan  masih  berlangsung.  Sedangkan  film  atau sinetronnya  boleh  ditayangkan.  Karena  penayangan  iklan  tersebut  mengandung  unsur ”eksploitasi  komersial”  dan  menjadi  kurang  etis  terhadap  produk  yang  diiklankannya, maka kalau tidak dihentikan akan terjadi pelanggaran kehormatan nama baik atas bidang atau tokoh yang telah meninggal dunia tersebut.
Menurut  Sistem  KUH  Pidana,  terdapat  empat  klasifikasi  jenis  kejahatan  yang ditujukan terhadap kehormatan dalam bentuk murni, yaitu:
a) Menghina secara lisan ( smaad );
b) Menghina secara tertulis ( smaad schrift );
c) Menfitnah ( laster );
d) Menghina secara ringan ( eenvoudige belediging ).
Jadi, ditinjau dari Pasal 310 KUH Pidana tersebut, maka dapat dirumuskan antara lain;  menista  ( smaad )  atau  menghina  secara  lisan  ( slander ),  dan  menista  ( smaadschrift ) atau  menghina  orang  dengan  surat,  berita  atau  barang  cetakan  ( libel ).  Perbuatan  yang dilarang  pada  dasarnya  adalah  “perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”(Satochid;599). Kata “sengaja” artinya mengeluarkan kata-kata dengan sengaja untuk  pelanggaran  terhadap  suatu  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  atau  suatu lembaga.  Sedangkan  “nama  baik”  ( goede  naam )  berarti  kehormatan  yang  diberikan kepada  seseorang  oleh  masyarakat  berhubungan  dengan  kedudukannya  di  dalam
masyarakat. Dengan perkataan lain, yang bersangkutan adalah orang yang terpandang di mata masyarakat karena jabatan, status dan ketokohan yang dimilikinya.
Setelah  diterangkan  di  atas  tentang  pelanggaran  atas  kehormatan  dan  nama  baik seseorang,  maka  perumusan  delik  Pasal  319,  KUHP  memiliki  unsur-unsur    sebagai berikut :
a) Terdapat perbuatan dengan sengaja (opzet);
b) Menyerang atau melanggar kehormatan nama baik orang lain;
c) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dan sepihak;
d) Mempunyai maksud diketahui oleh umum (publik).
Penghinaan  secara  tertulis  atau  tercetak  dalam  bentuk  gambar  yang  disebarluaskan kepada umum dapat melalui cara :
a) Menyebar atau menyiarkan dalam jumlah besar;
b) Menunjukkan ( ten toon stellen ) tidak dalam jumlah besar;
c) Menempelkan di berbagai tempat keramaian.

## Kode Etik
Dijiwai  oleh  Pancasila  maupun  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  landasan tata  kehidupan  nasional.  Diilhami  oleh  Piagam  perserikatan  Bangsa-Bangsa  sebagai landasan  tata  kehidupan  Internasional.  Dilandasi  oleh  Deklarasi  ASEAN  (8  Agustus 1967) sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara. Dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan,  dan  tekad  untuk  mengamalkan  sikap  dan  perilaku  kehumasan  secara profesional.
Kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS)  sepakat  untuk  mematuhi  Kode  Etik  Kehumasan  Indonesia,  dan  bila terdapat  bukti-bukti  bahwa  di  antara  kami  dalam  menjalankan  profesi  kehumasan ternyata  ada  yang  melanggarnya,  maka  hal  itu  sudah  tentu  mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya.
Pasal I Komitmen Pribadi
Anggota PERHUMAS harus :
a. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan.
b. Berperan  secara  nyata  dan  sungguh-sungguh  dalam  upaya  memasyarakatkan kepentingan Indonesia.
c. Menumbuhkan  dan  mengembangkan  hubungan  antara  warga  Negara  Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan bangsa.
Pasal II
Perilaku Terhadap Klien atau atasan
a. Berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan.
b. Tidak  mewakili  dua  atau  beberapa  kepentingan  yang  berbeda  atau  yang bersaingan tanpa persetujuan semua pihak yang terkait.
c. Menjamin  rahasia  serta  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  klien  atau  atasan, maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan.
d. Tidak  melakukan  tindak  atau  mengeluarkan  ucapan  yang  cenderung merendahkan  martabat,  klien  atau  atasan,  maupun  mantan  klien  atau  mantan atasan.
e. Dalam  memberikan  jasa-jasa  kepada  klien  atau  atasan,  tidak  akan  menerima pembayaran,  komisi,  atau  imbalan  dari  pihak  manapun  selain  dari  klien  atau atasannya yang telah memperoleh penjelasan lengkap.
f. Tidak  akan  menyarankan  kepada  calon  klien  atau  calon  atasan  bahwa pembayaran  atau  imbalan  jasa-jasanya  harus  didasarkan  kepada  hasil-hasil tertentu,  atau  tidak  menyetujui  perjanjian  apa  pun  yang  mengarah  kepada  hal serupa.
Pasal III
Perilaku Terhadap Masyarakat dan Media Massa Anggota PERHUMAS harus :
a. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat.
b. Tidak  melibatkan  diri  dalam  tindak  untuk  memanipulasi  integritas  sarana maupun jalur komunikasi massa.
c. Tidak  menyebarluaskan  informasi  yang  tidak  benar  atau  yang  menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan
d. Senantiasa  membantu  menyebarluaskan  informasi  maupun  pengumpulan pendapat untuk kepentingan Indonesia.
Pasal IV
Perilaku Terhadap Sejawat
Praktisi Kehumasan Indonesia harus
a. Tidak  dengan    sengaja  dan  mencemarkan  reputasi  atau  tindakan  profesional sejawatnya. Namun, bila ada sejawat yang bersalah karena melakukan tindakan yang  tidak  etis,  yang  melanggar  hukum,  atau  yang  tidak  jujur,  termasuk melanggar  Kode  Etik  Kehumasan  Indonesia,  maka  bukti-bukti  wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan PERHUMAS.
b. Tidak menawarkan diri   atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya.
c. Membantu  dan  bekerja  sama  dengan  sejawat  di  seluruh  Indonesia  untuk menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia ini.

## Simpulan
Setiap penyandang profesi tertentu harus dan bahkan mutlak mempunyai kode etik sebagai  acuan  bagi  perilaku  dalam  pelaksanaan  peran  ( role )  dan  fungsi  ( function ) profesinya  masing-masing  kode  etik  bersifat  mengikat,  baik  secara  normative  dan  etis, maupun  sebagai  tanggung  jawab  dan  kewajiban  moral  bagi  para  anggota  profesi bersangkutan  dalam  menjalankan  aktivitas  kehidupannya  di  masyarakat . Pemahaman tentang  pengertian  Kode  Etik,  Etik  Profesi  dan  etika Public  Relations serta  aspek-aspek hukum dalam aktivitas komunikasi penting bagi praktisi atau profesional Public Relations dalam  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  untuk  menciptakan  citra  baik  bagi  dirinya ( good  performance  image )  sebagai  penyandang  profesional Public  Relations dan  citra baik bagi suatu lembaga atau organisasi ( good corporate image ) yang diwakilinya.
Menurut G. Sachs dalam bukunya “The Extent and intention of Public Relations and Information Activities” terdapat tiga konsep penting dalam Etika Kehumasan sebagai berikut  :  (1) The  Image,  the  knowledge  us  and  attitudes  toward  us  the  our  different interest groups have (Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap kita terhadap kiat yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan  yang saling berbeda); (2) The profile,  the  knowledge  about  an  attitude  toward,  we  want  out  various  interest  group  to have (Penampilan  merupakan  pengetahuan  mengenai  suatu  sikap  terhadap  yang  kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita beragam); (3) The ethics is branch of philosophy, it is a moral philosophy or philosophical thinking about morality. Often used as  equivalent  to  right  or  good (Etika  merupakan  cabang  dari  ilmu  filsafat  moral  atau
pemikiran  filosofis  tentang  moralitas,  biasanya  selalu  berkaitan  dengan  nilai-nilai kebenaran dan kebaikan).
Indonesia yang kini sedang dilanda krisis multidimensional yang berkepanjangan dengan  posisi,  apakah  siap  atau  tidak  memasuki dunia  maya  atau  sering  disebut  disebut cyberworld dan cyberspace ,  sebagai  akibat  kemajuan  teknologi  informasi  canggih ( information  superhighway )  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  komunikasi  dan informasi global di abad 21 dalam Millenium III ini tengah menyaksikan suatu fenomena kian  meluasnya  pengaruh  globalisasi  di  berbagai  sektor  kehiadupan  manusia  bi  muka bumi.  Bahkan  seolah-olah  sudah  tidak  ada  lagi  batasan  negara  ( borderless  state )  yang sanggup  untuk  menghindari  pengaruh  globalisasi  yang  sudah  menjadi  kampung  global ( global  village )  dengan  segala  aktivitas  dan  isinya  yang  telah  menjadi  fenomena kesejagatan ( globality ).

## Daftar Pustaka
A.  Sonny  Keraf.  1991 Etika  Bisnis,  Membangun  Citra  Bisnis  Sebagai  Profesi  Luhur , yogyakarta: Kanisius.
Ancok,  Djamaludin  Dan  Tim.  1992. Dasar-dasar  Ilmu  sosial  Untuk  PR .  Jakarta;  Bina Rena Pariwara.
Ardianto, Elvinaro. 2009. Public Relations  Praktis. Bandung : Widya Padjadjaran
Arifin, Anwar, Ilmu komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas . 1988. Jakarta Rajawali.
Danan Djaja H.R. Peranan Humas Dalam Perusahaan . 1985. Bandung.  Alumni.
Darmastuti, Rini. 2006. Etika PR dan E – PR. Jogjakarta : Gava Media.
Effendi,  Onong  Uchjana.  1993.  Human  Relations  Dan  Public  Relations.  Bandung  :
Mandar Maju.
Franz  Magnis,  Suseno, Etika  Dasar  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral .  1989. Yogyakarta. Kanisius.
Jefkins, Frank dan Daniel Yadin. 2009. Public Relations Edisi Lima. Erlangga.
Johanessen, Richard L. 1996. Etika Komunikasi . Bandung: Remaja Rosdakarya.
K. Bertens, 1993. Etika . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Kusumastuti, Frida. 2001. Dasar – Dasar Humas. Jakarta : Ghalia Indonesia.
May Rudi, Teuku. 2005. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat International. Bandung : Refika Aditama.
Morissan, Manajemen  Publik  Relations:  Strategi  Menjadi  Humas  Profesional .  2008. Jakarta: Kencana. 2008.
Mulyana,  Deddy, Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar .  2008.  Bandung  PT  Remaja Rosdakarya.
Onong  Uchjana  Effendy, Hubungan  Masyarakat  Suatu  studi  Komunikologis .  2006. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
Ruslan, Rosady. 1995. Aspek-aspek Hukum dan etika dalam Aktivitas PR . Jakarta: Ghalia Indonesia
Ruslan, Rosadi. Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi , 2004 Jakarta Grafindo Persada.
Ruslan, Rosadi. Praktek dan solusi Public Relations Dalam Situasi Krisis Dan Pemulihan Citra. 1997. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Ruslan,
Rosady. 2006.
Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sandang Siagian. Filsafat Administrasi . 2008 Bandung. Bina Cipta.
Stewart L. Tubbs- Sylvia Moss. Human Communication. Kontek-kontek Komunikasi.
Susanto, Astrid S. 1976. Filsafat Komunikasi . Bandung. Bina Cipta.