## PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA
Maulina yuliati
E-mail: my_maulina@yahoo.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Moch. Najib Imanullah
E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This  legal  research aims  to  know the  implementation of  the  prudential banking principles  in  the  giving of  credit  with  the  guarantee  of  Warehouse Receipt in the Bank of Central Java Jepara Branch Office and all its problems. This  research  is  a  descriptive  empirical  law  research.  Technique  of  collecting data through interview and literature study. The types of data used are primary and  secondary  data  types. The  data  analysis tecnique used  is qualitative with interactive  analysis  model. Based  on  the  result  of  this  legal research, the implementation of prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee  of  Warehouse Receipt  conducted  by  Bank  of  Central  Java Jepara Branch Office with several stages,but in its implementation is not done maximally because there are some actions that do not reflect bank prudential principles..
Keyword: Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee.

## Abstrak
Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data melalui wawancara dan  studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  model  analisis  interaktif. Berdasarkan  hasil  penelitian  hukum  ini, penerapan  prinsip  kehati-hatian  bank dalam  pemberian  kredit  dengan  jaminan  Resi  Gudang  yang  dilaksanakan  oleh Bank  Jateng  Kantor Cabang  Jepara  dengan  beberapa  tahapan, namun dalam pelaksanaannya tidak  dilakukan  secara  maksimal  karena ada  beberapa  tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.
Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Jaminan Resi Gudang

## A. Pendahuluan
Tujuan  Negara  Indonesia  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, terdapat  dalam Pembukaan  UUD  1945 alinea  keempat    yang  mana  hal tersebut dapat tercapai dengan cara adanya pembangunan nasional khususnya di  bidang  ekonomi. Dengan  adanya peningkatan  kegiatan  pembangunan dibidang ekonomi, maka perlu ditingkatkan pula ketersediaan dana sehingga dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana tersebut  dapat  melalui  sistem  perkreditan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, pertanian merupakan sektor yang strategis bagi  Indonesia yakni  tersedianya  hasil  pertanian  yang sangat  melimpah, sehingga menunjukkan adanya potensi disektor primer terutama pada bidang pertanian sebagai  roda  penggerak  perdagangan. Tingginya  ketidakpastian dalam kegiatan pertanian, terutama saat menghadapi masa panen yang pada umumnya  terjadi  secara  serentak  untuk  komoditas  tertentu mengakibatkan harga merosot tajam dan memerlukan modal usaha untuk kelanjutan musim tanam  berikutnya.  Biasanya  petani  juga  menghadapi  kesulitan  untuk meminjam dana dari lembaga perbankan karena bunga yang tinggi dan tidak mempunyai jaminan berbentuk fixed asset seperti tanah atau bangunan.
Diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2006  tentang Sistem Resi  Gudang sebagaimana  telah diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2011 (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Sistem  Resi  Gudang) mengakibatkan bertambahnya Resi Gudang sebagai salah satu agunan kredit perbankan, yang sebelumnya hanya terdapat jaminan non kebendaan berupa jaminan  perorangan  ( borgtoch )  dan  jaminan  kebendaan  berupa  hak tanggungan,  gadai,  hipotik,  dan  fidusia.  Jaminan  Resi  Gudang  merupakan hasil  dari  perkembangan  lebih  lanjut  dari  jaminan  fidusia,  namun  berbeda dengan  jaminan  fidusia  sesuai  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  42
Tahun  1999  tentang  Fidusia  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Fidusia) menjelaskan  bahwa  yang  dialihkan adalah  kepemilikan  suatu  benda,  bahwa “benda”  inilah  yang  menjadi  objek  jaminannya,  sedangkan  dalam  Resi Gudang adalah warkat/sertifikat Resi Gudang itu sendiri yang dijadikan objek jaminan sesuai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang
bahwa  Resi  Gudang sendiri  merupakan  dokumen  bukti  kepemilikan  atas barang yang disimpan di gudang (Winda Taurina Yapari, 2013: 7). Jaminan Resi  Gudang  ini  sama  dengan  hak  tanggungan  karena  objek  jaminannya adalah  sertifikat/  dokumen  hanya  saja  berbeda  objek  yang  dibebani  hak jaminannya, Resi Gudang dibebankan pada barang yang disimpan di gudang, sedangkan  hak  tanggungan  dibebankan  terhadap  tanah  beserta  benda-benda yang berkaitan dengan tanah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Nunik Yuli Setyowati, 2016:3).
Penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan memiliki risiko-risiko yang dapat terjadi, antara lain: kehilangan akibat pencurian maupun kolusi, risiko penyusutan,  risiko  harga  turun,  dan  objek  yang  dijadikan  jaminan  ini merupakan  komoditas yang  notabene  memiliki  sifat  tidak  tahan  lama  dan mudah  rusak  karena  berbagai  penyebab  seperti  kondisi  alam  dan  adanya hama-hama  serta  karena  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  menjadikan  objek jaminan tersebut rusak (Evi Sustyaningrum, 2014:6).
Pemberian  fasilitas  kredit  perlu  melakukan  suatu  pencegah  atas kemungkinan terjadinya kredit macet yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan (Selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Perbankan) yang  menyatakan  bahwa Perbankan Indonesia  dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati- hatian,  namun  kredit  dengan  jaminan Resi  Gudang objeknya  memiliki sifat mudah  rusak  dan  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur secara rinci mengenai prinsip kehati-hatian yang perlu dilaksanakan.
Belum  semua bank menerima  kredit  dengan  jaminan Resi  Gudang. Khususnya di Jawa Tengah, Kabupaten Jepara merupakan salah satu wilayah yang terdapat penggunaan fasilitas kredit dengan jaminan Resi Gudang. Bank yang menerima kredit tersebut adalah Bank Jateng. Inilah yang menjadi dasar dan alasan penulis untuk melakukan suatu kajian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 1 Jepara. Data primer dalam penelitian  ini  diperoleh dari  hasil  wawancara  ( interview )  dan  data  sekunder menggunakan  studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku literatur,  pengaturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  resmi,  hasil penelitian  terdahulu,  dan  bahan  kepustakaan  lain  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data  sekunder  kemudian  dianalisis  kualitatif  yaitu  dengan  metode  analisis interaktif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Ketentuan Pasal 2  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan  mengemukakan  bahwa Perbankan Indonesia  dalam  melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati- hatian.  Hal  ini  menunjukan  bahwa prinsip  kehati-hatian adalah  salah  satu prinsip terpenting  yang  wajib  diterapkan  atau  dilaksanakan  oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan  perbakan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menciptakan perbankan yang sehat.
Pasal 29 ayat (2) mempertegas kembali pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan Perbankan yang menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan  usaha  dengan  Prinsip  Kehati-hatian  (Mulhadi,  2009:  9).  Pasal  ini mengandung  arti,  bahwa  dalam  kebijakan  harus  senantiasa  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  dapat  dipertanggung- jawabkan secara hukum (Etty Mulyati, 2016:81).
Salah  satu  kegiatan  perbankan  ialah  kegiatan  penyaluran  kredit,  sesuai Pasal 29 ayat (3) yang lebih menekankan penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah. Jika dicermati
lebih jauh lagi, ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat juga dalam Pasal 8,10, dan 11 Undang-Undang Perbankan.
Ketentuan Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Perbankan menerangkan bahwa  penerapan prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, telah terlihat dari kemauan bank yang memiliki  keyakinan  bahwa  nasabah  akan  melunasi  utangnya  sehingga  mau memberikan kredit.
Pasal  8  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  mewajibkan  setiap bank untuk memiliki dan menerapkan Pedoman Perkreditan sebagai pedoman dasar dalam pemberian  kreditnya  sesuai prinsip  kehati-hatian, sehingga pemberian  kredit dengan jaminan Resi Gudang tidak hanya diatur sesuai peraturan perundang- undangan antara lain Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Sistem Resi Gudang,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Sistem  Resi  Gudang  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2013,  Peraturan  Kepala  BAPPEBTI Nomor  09/  BAPPETI/PER-SRG/7/2008  Tanggal  24  Juli  2008  tentang Pedoman  Teknis  Penjaminan  Resi  Gudang  sebagai  peraturan  teknis penjaminan  Resi  Gudang,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor. 171/PMK.05/2009  tentang  Skema  Subsidi  Resi  Gudang,  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  66/M-DAG/PER/12/2009  tentang  pelaksanaan  Skema Subsidi Resi Gudang tetapi juga diatur dalam Pedoman Perkreditan di masing- masing bank agar dapat dioperasionalisasikan dengan benar.
Kredit dengan Jaminan Resi Gudang Bank Jateng Kantor Cabang Jepara merupakan  kredit  produktif  yang  mendapatkan  subsidi  pemerintah  dengan bunga  6%  pertahun  karena  ditujukan  pada  petani,  kelompok  tani,  gabungan kelompok  tani  dan  koperasi.  Jangka  waktu  kredit  ini  hanya  3-6  bulan  saja sesuai  dengan  jangka  Resi  Gudang  yang  dijaminkan.  Bank Jateng Kantor Cabang  Jepara menerapkan prinsip  kehati-hatian dalam  pemberian  kredit dengan  jaminan Resi  Gudang berpedoman  pada  SK  Direksi Bank Jateng Nomor 0310/HT.01.01/2013 tentang Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang.
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara terlihat dilaksanakan dalam serangkaian tahap sejak awal proses pemberian kredit, yaitu:
1) Permohonan Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang
Tahap  permohonan  kredit,  Bank  Jateng  Kantor  Cabang  Jepara memberikan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon debitor yaitu syarat umum  dan  khusus  hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  identitas  dan status  calon  debitor.  Syarat  umum  berupa  dokumen  identitas  calon debitor  dan merupakan nasabah  Bank  Jateng, sedangkan  Syarat  khusus berupa  Resi  Gudang asli dan  surat  pernyataan  dari  calon  debitor  yang menyatakan bahwa Resi Gudang yang diajukan sebagai agunan tersebut tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau bebas dari sengketa, serta surat  kuasa dari  calon  debitor  kepada  Bank  untuk  melakukan  lelang umum  atau  penjualan  langsung.  Kemudian  dilakukan  wawancara  awal. Pihak  Bank telah  menerapkan Prinsip  Kehati-hatian sesuai  Peraturan Menteri  Perdagangan  R.I  Nomor:  66/M-DAG/PER/12/2009  tentang Pelaksanaan  Skema  Subsidi  Resi  Gudang  pada  Bab  III  mengenai persyaratan calon penerima S-SRG.

## 2) Analisis Kredit
Analisis kredit dengan jaminan Resi Gudang tidak terlalu mendetail seperti  kredit  umum  lainnya karena  pertimbangan  bahwa  calon  debitor adalah  petani  yang  berusaha  di  bidang  pertanian  dan  pihak  Bank  telah bekerjasama  dengan  Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  Jepara yang memberikan  informasi  keaktifan  petani  dalam  berproduksi dan jaminan Resi Gudang merupakan cash collateral ( liquid ) yang sudah memiliki nilai untuk dijual. Analis kredit berpedoman menerapkan prinsip 5C ( character, capacity, capital, collateral, condition of risk) dalam menganalisis kredit calon  debitor.  Melakukan  pengecekan  atas  Resi  Gudang  mengenai keabsahan  Resi  Gudang,  keabsahan  pihak  pemberi  hak  jaminan,  jangka waktu  Resi  Gudang,  nilai  Resi  Gudang  pada  saat  diterbitkan  dan  telah atau belum dibebanin hak jaminan kepada Pusat Registrasi Resi Gudang melalui  aplikasi  IS-WARE  modul  lembaga  pembiayaan.  Analis  juga
menggali  informasi  terkait  kredit  yang  pernah  diperoleh  sebelumnya beserta  kolektibilitasnya  melalui  sistem  internal  Bank  dan  Informasi Debitor Individual (IDI) kepada Bank Indonesia.
Melakukan proses On The Spot Checking (OTS) adalah kunjungan langsung  ke  domisili  calon  debitor  yang  dimaksudkan  untuk  mengecek kebenaran  data  dengan  melihat  secara  fisik  domisili,  pihak-pihak  yang bersangkutan  dan  agunan,  serta  menggali  aktivitas  usaha  calon debitor, namun proses ini tidak dilakukan pihak Bank karena percaya kepada data dari Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  Kota  Jepara dan  lokasi  yang jauh  dari  bank biasanya  di  pedesaan. Kemudian  menganalisis  kelayakan usaha  dan  kebutuhan  kredit  berdasarkan  rasio  jaminan  Resi  Gudang. Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian telah  sesuai  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7  /2008  Tanggal  24  Juli  2008.  Pihak  Bank dalam  menganalisis  calon  debitor tidak  terlalu  detail  terkait character padahal hal ini penting karena merupakan penerapan dari prinsip mengenal nasabah yang dikenal dengan prinsip Know Your Customer dan proses On The Spot Checking (OTS), maka pihak Bank belum melaksanakan dengan maksimal  padahal  hal  ini  sangat  penting  untuk  mengetahui  keadaan domisili dan keadaan objek jaminan sesungguhnya.
3) Keputusan Kredit
Bank Jateng Kantor Cabang Jepara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan keputusan, yaitu keputusan diambil berdasarkan hasil analisis  kredit  yang  menyatakan  calon  debitor  layak  atau  tidak  layak diberikan kredit dengan jaminan Resi Gudang. Dinilai tidak layak apabila syarat-syarat  yang  diminta  kurang  lengkap,  masuk  dalam  daftar  hitam Bank  Indonesia,  data  yang  diajukan  tidak  sesuai  kenyataan  maka  bank akan memberikan surat penolakan kredit kepada nasabah, sedangkan jika kredit  dinilai  layak  dilanjutkan  dengan  pembuatan  surat  penegasan persetujuan pengadaan kredit (SP3K). Jumlah kredit yang diberikan oleh Bank  Jateng Kantor  Cabang  Jepara sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang,
yaitu maksimal 70% dari nilai barang yang dijaminkan dari debitor atau maksimal  sebesar  Rp.  75.000.000,00  (tujuh  puluh  lima  juta  rupiah)  per petani. Pihak Bank  menerapkan prinsip  kehati-hatian dengan  tidak memberikan kredit melebihi batas maksimum.

## 4) Pembuatan Perjanjian Kredit
Bank  Jateng  Kantor  Cabang  Jepara  menyediakan  2  (dua)  pilihan terkait pengikatan kredit melalui perjanjian kredit dengan akta notariil atau perjanjian  kredit  di  bawah  tangan.  Pengikatan  kredit  lebih  sering menggunakan  perjanjian  kredit  dibawah  tangan.  Melihat  hal  ini mengkhawatirkan  apabila  terjadi  permasalahan  kedepannya  karena perjanjian ini hanya dapat menjadi permulaan pembuktian dengan tulisan kecuali jika para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangan, isi, dan apa yang tertulis di dalamnya maka memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik atau resmi  (R.  Soeroso,  2011:8).  Selain  itu  pengikatan  kredit  diikuti pembebanan  hak  jaminan  yang  merupakan  perjanjian  yang  bersifat accesoir antara  pemilik Resi  Gudang dengan  bank  telah  ditetapkan formatnya  oleh  BAPPEBTI,  dalam  hal  ini  walaupun  format  perjanjian pembebanan  hak  jaminan  berbentuk  baku  namun  debitor  telah menandatangani  perjanjian  maka  perjanjian  tersebut  telah  sah  dan memenuhi  syarat  sah  perjanjian  sesuai  pasal  1320  KUHPerdata  yaitu sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  kecakapan  untuk  membuat perikatan,  suatu  hal  tertentu,  dan  sebab  yang  halal. Setelah penandatanganan perjanjian,  pihak  Bank  memberitahukan  kepada  Pusat Registrasi  Resi  Gudang  dan  pengelola  gudang  telah  terjadi  pengikatan kredit.  Selanjutnya  pihak  Bank  akan  menerima  konfirmasi  dari  pusat registrasi bahwa Resi Gudang yang dijadikan agunan telah diregistrasi.
5) Pencairan Kredit
Pihak  Bank  menerapkan prinsip  kehati-hatian dengan  mencairkan dana  kredit oleh  pihak  Bank  ke  rekening debitor  sesuai nominal  atas plafond kredit yang telah diperjanjikan karena lebih berisiko ketika dana tersebut dicairkan tunai.
6) Pelunasan Kredit
Pihak  Bank  menerapkan prinsip  kehati-hatian ketika  jangka waktu pelunasan  telah  jatuh  tempo  namun  debitor  belum  dapat  melunasinya, pihak  Bank dan  debitor  melakukan  negosiasi  terlebih  dahulu  kemudian menyediakan 2 (dua) pilihan yaitu pertama, memperpanjang kredit dengan syarat  masih  dalam  jangka  waktu Resi  Gudang yang  dijaminkan  atau jangka  waktu Resi  Gudang diperpanjang  juga.  Kedua,  menjual  objek jaminan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  lelang  umum  atau  penjualan langsung  dan  mengambil  hasil  penjualan  untuk  pelunasan  piutangnya, namun pihak Bank lebih cenderung menyarankan cara penyelesaian kredit dengan  pilihan  yang  kedua  karena  pilihan  yang  pertama  lebih  berisiko ketika  harus  memperpanjang Resi  Gudang. Pihak  Bank  terlebih  dahulu menyampaikan secara tertulis melalui surat pemberitahuan kepada debitor yang  bersangkutan, Pengelola  Gudang dan Pusat  Registrasi selambat- lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penjualan.

## D. Simpulan
Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit  dengan jaminan Resi Gudang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahap, yaitu: tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap pengikatan kredit, tahap pencairan, dan tahap pelunasan  kredit, namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  dilakukan  secara maksimal  karena  ada  beberapa  tindakan  yang  tidak  mencerminkan  prinsip kehati-hatian bank.

## E.  Saran
Pihak Perbankan khususnya  Bank  Jateng  Kantor  Cabang  Jepara lebih memperketat  pengawasan  terkait penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  dalam pelaksanaan  pemberian  kredit  secara  menyeluruh  mulai  dari proses permohonan kredit  hingga  pelunasan.  Terutama mengenai analisis kredit perlu  dilakukan  dengan teliti dan cermat  karena tahapan  ini  merupakan hal penting bagi terciptanya penyaluran kredit yang sehat.

## Daftar Pustaka
Buku:
Etty Mulyati. 2016. Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro  Kecil  Dalam  Pembangunan  Perekonomian  Indonesia .  Bandung:  PT
Refika Aditama. Hermansyah.  2005. Hukum Perbankan Nasional  Indonesia. Cet.  I  Jakarta  :
Kencana Prenada Media Group.
Iswi  Hariyani,  dkk.  2010.
Resi  Gudang Sebagai  Jaminan  Kredit  Dan  Alat Perdagangan . Cet I, Jakarta: Sinar Grafika.
R. Soeroso. 2011. Perjanjian Di Bawah Tangan .Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal:
Evi Sustyaningrum. 2014. “Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan Di Indonesia” Jurnal Repertorium ISSN 2355-2646, Vol 1 Nomor 2 (Nov).
Mulhadi.  2006.  “Prinsip  Kehati-hatian  (Prudent  Banking  Principle)  Dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia”. Usu Repository
Nunik  Yuli  Setyowati.  2016.”Prinsip-Prinsip  Jaminan  Dalam  Undang-Undang Hak Tanggungan”. Jurnal Repertorium Volume III Nomor 2 (Jul-Des)
Winda  Taurina  Yapari.  2013.  “Status  Resi  Gudang  Dalam  Hukum  Jaminan Kebendaan”. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Vol.  2  Nomor  2  Universitas Surabaya.