## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166

## FAKTOR DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN GANDRUNGMANGU
Desi Rahmawati 1) , Novi Dirgantari 2) , Iwan Fakhruddin 3) , Dwi Winarni 4) 1-4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto email: rahmawatidesi790@gmail.com, novidirgantari@ymail.com, iwanfakhruddin75@gmail.com, dwiwinarni@ump.ac.id

## Abstract
This research aims to determine the effect of village financial system applications implementation, transparency and the quality of village apparatus on the quality of village government financial reports in Gandrungmangu  District.  Data  for  this  research  was  collected  through  primary  data  sources  obtained through distributing questionnaires. Sample selection used purposive sampling technique. The population were 14 villages and the sample used 48 data respondents from 8 villages. Instrument testing was carried out (consisting of validity tests and reliability tests), descriptive statistical analysis, classical assumption tests (normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test) and hypothesis testinga using the SPSS application.  The  results  prove  that  the  implementation  of  village  financial  system  applications  and  the village  apparatus  quality  have  no  effect  on  the  village  government  financial  reports  quality,  while transparency has a positive effect on the village government financial reportsquality.
Keywords :  Financial  System  Applications,  Transparency,  Quality  of  Village  Apparatus,  Quality  of Financial Reports

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  pemerintah  desa  seperti yang disusun pada PP No. 72 Tahun 2005 PP No 72  Tahun  (2005)  [1]  menyangkut  desa,  Pasal  1 ayat  (6)  bertanggung  jawab  saat  mengelola urusan pemerintahan pada tingkat desa. Tugas ini diselenggarakan dari Pemerintah Desa dan BPD yang  bekerja  sama  saat  mengurus  serta menyelenggarakan kepentingan masyarakat sekitar.  Pendekatan  mereka  didasarkan  pada nilai-nilai  lokal,  termasuk  asal  mula  serta  adat istiadat  yang  diakui  serta  dihormati,  sesuai dengan  konteks  Pemerintahan  NKRI.    [2], menjelaskan  bahwa  pemerintah  desa  demokrasi (partisipatif, akuntabel, transparan dan responsive)  dapat  menjadi  lebih  kuat,  valid  dan mampu  bekerja  secara  efektif  apabila  didukung oleh keselarasan, pentingnya menjaga keseimbangan  dan  kepercayaan  diantara  elemen pemerintah  desa  tidak  dapat  diabaikan.  Desa harus berkomitmen  untuk melakukan perubahan yang substansial, mulai dari aspek kepemimpinan hingga peningkatan kualitas pelayanan birokrasi.
UU Nomor 30 Tahun 2014 UU RI No 30 (2014) [3]  menyangkut  administrasi  pemerintahan menekankan peran pemerintah dalam
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup peraturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan,  serta  keamanan  masyarakat. Mengingat  keterbatasan  jumlah  dan  kualitas penduduk,  serta  fasilitas  sarana  dan  prasarana desa di Indonesia, diperlukan kapasitas pemerintah desa, Tantangan utama meningkatkan kapasitas  aparatur  desa  yang  kurang  dalam membagikan  pelayanan  yang  memadai  untuk masyarakat.  Rendahnya  kompetensi  dalam bidang pelayanan publik menjadi masalah utama [4]
Sejak  berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun 2014  [5]menyangkut  Desa,  pemerintah  desa diwajibkan  pastinya  transparan,  akuntabel, efektif  dan  partisipatif,  serta  menjalankan anggaran  secara  tertib.  Transparan  artinya mengelola  informasi  secara  terbuka,  akuntabel artinya memastikan pertanggungjawaban hukum, efektif  artinya  menjamin  manajemen  yang  baik,

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
serta  partisipatif  artinya  mengikut  sertakan masyarakat pada proses pengambilan keputusan. Pemerintah  desa  diharuskan  menyusun  laporan pelaksanaan APBDes serta melaporkan pertanggungjawaban  penyelenggaraan  APBDes. Ini sejalan dengan Kemendagri No 113 (2014) [6] menyangkut  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa,  yang  menggabarkan  akuntabilitas  kinerja pada masyarakat [7]
Meski  demikian,  masih  terdapat  kepala desa  yang  melakukan  manipulasi  laporan keuangan, mengakibatkan informasi yang disajikan  tidak  akurat.  Contohnya,  pada  tahun 2023, seorang mantan Kepala Desa di Panisihan, Kecamatan  Maos,  Kabupaten  Cilacap,  periode 2016-2022, dihukum penjara antara 4 hingga 20 tahun  serta  denda  antara  Rp  50.000.000  hingga Rp  1  Miliar  karena  terbukti  melakukan  tindak pidana korupsi. Kasus ini ditemukan lewat Pasal 2  ayat  (1)  serta  Pasal  3  atau  Jo  Pasal  18  UU Nomor  31  Tahun  1999  yang  sudah  diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2021 menyangkut Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Karena melakukan  penyelewengan  dana  APBDes  tahun anggaran 2020dan tahap 1 tahun  anggaran 2021 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 784.000.000  dana  tersebut  dipergunakan  untuk kepentingna pribadi. Hal tersebut tentu melanggar  etika  dan  norma  asusila  Serta mencoreng nama baik desa.
Sebagai  upaya  agar  kasus  serupa  tidak terulang  Kembali,  BPKP  telah  mengenalkan Sistem Keuangna Desa (Siskeudes), suatu sistem informasi  akuntansi  desa  dengan  dirancang khusus.  Menurut  [8],  pengembangan  aplikasi siskeudes  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk memberikan  dukungan  kepada  pemerintah  desa untuk meningkatkan kemandirian dalam mengatur  finansial  desa  secara  lebih  efektif. Aplikasi ini membantu kelancaran saat mengatur keuangan  serta  penyususnan  laporan  sesuai dengan  peraturan  yang  diterapkan.  Penggunaan aplikasi  tersebut  memberi  kemudahan  kepada perangkat desa saat melaporkan serta mempertanggungjawabkan  laporan  keuangan desa  dengan  cepat  serta  efisien.  Disamping  hal
tersebut,  sistem  tersebut  disempurnakan  melalui fitur  agar  dapat  mendokumentasikan  realisasi anggaran  menjadi  bukti  bahwa  biaya  yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku [7]
Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah  desa  dapat  memanfaatkan  platform digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Beberapa  pemerintah  desa  telah  mengadopsi sistem informasi untuk mengelola data administrasi,  anggaran,  dan  layanan  publik.  hal ini dapat membantu dalam pelaporan yang lebih cepat dan akurat, memfasilitasi akses masyarakat terhadap  informasi  yang  dibutuhkan,  serta meningkatkan efektivitas pengambilan Keputusan ditingkat desa  [9]
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh    [10]bisa  disimpulkan  pemakaian  aplikasi SISKEUDES  versi  2.0.3  pada  Desa  Kalibubuk, Kecamatan  Buleleng,  Bali,  memiliki  dampak positif  terhadap  mutu  akuntabilitas  keuangan desa  sepanjang  masa  pandemi  Covid-19.  Tidak sama  pada  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh [11]  memaparkan  jika  penerapan  Sistem Keuangan Desa belum berdampak untuk kualitas laporan keuangan desa.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh    [12]  diketahui  bahwa  Transparansi berdampak signifikan pada pengaturan keuangan Alokasi  Dana  Desa  pula  naik.  Berbeda  dengan penelitian  yang  dilaksanakan  oleh    [13] memaparkan  jika  transparansi  tidak  berdampak pada pengaturan keuangan desa.
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan  oleh    [14]memaparkan  jika  peran perangkat  desa  berdampak  baik  serta  signifikan pada  akuntabilitas  pengaturan  alokasi  dana  desa untuk  Kecamatan  Yoslowinangun,  Kabupaten Lumajang.  Tidak  sama  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh    [15]  memaparkan  jika kompetensi  aparat  desa  belum  memberikan dampak signifikan pada akuntabilitas pengaturan keuangna desa. Alasan utama peneliti melaksanakan penelitian di Kecamatan Gandrungmangu  yaitu  karena  ingin  mengetahui

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
apakah  sudah  melaksanakan  implementasi aplikasi  sistem  keuangan  desa  dengan  baik  atau belum  dan  apakah  perangkat  desa  sudah transparan  mengenai  keuangna  desa  kepada masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemanfaatan teknologi  data  saat  pengaturan  dana  desa membawa  manfaat  efisiensi,  kelancaran,  serta penghematan waktu serta biaya. Pemerintah desa perlu layak guna menjalankan prinsip akuntabilitas. Dari latar belakang sudah diuraikan sehingga  peneliti  melaksanakan  penelitian  yang berjudul  “Faktor  Determinasi  Kualitas  Laporan
Keuangan Desa pada Kecamatan Gandrungmangu”.
Teori Stewardship Teori Stewardship yang digunakpan pada penelitian  ini  yaitu  untuk  memaparkan  kaitan sesame  pihak principal (masyarakat)  terhadap pihak steward (pemerintah desa) yang cenderung memlakukan  pelayanan  yang  maksimal  untuk masyarakat  dibandingkan  mengutamakan  tujuan pribadi    [16]  Pemerintah  desa  menjadi steward memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan  data yang  bermanfaat  untuk  pemakai  data  keuangan pemerintah  desa  dengan  berperan  menjadi principal saat  mengevaluasi  akuntabilitas  serta pengambilan keputusan, baik keputusan ekonomi,  sosial,  serta  politik.  Sehingga  teori stewardship mampu  memaparkan  eksistensi pemerintah  desa  menjadi  lembaga  yang  bisa diyakini bisa mewadahi aspirasi masyarakat, bisa membagikan  pelayanan  yang  positif  kepada masyarakat,  dan  dipercaya  oleh  masyarakat mengenai  akuntabilitas  keuangan,  sehingga tujuan perekonomian tercapai serta kesejahteraan masyarakat  bisa  diraih  dengan  maksimal    [17]. Bisa  disimpulkan  bahwa  teori  stewardship merupakan  sebuah  situasi  dimana  pemerintah desa lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada  tujuan  pribadi  untuk  menciptakan keberhasilan organisasi dan kepuasan masyarakat [16]
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangna Desa Implementasi  adalah  realisasi  fisik melalui  data  dasar  serta  desain  aplikasi  yang diperoleh  menggunakan  DDL  ( Data  Definition
Language ) untuk menyusun skema database serta file database kosong (Noviyanti et al., 2021)[18]. Implementasi  juga  dapat  diartikan  sebagai penerapan  proses  kebijakan  suatu  dinamika dimana kebijakan diterapkan untuk menjalankan kegiatan dengan harapan memperoleh hasil yang sesuai  dengan  tujuan  maupun  sasaran  kebijakan tersebut  (Asih  &  Adiputra,  (2022)[10].  Sistem Keuangan Desa maupun yang disebut siskeudes, termasuk  suatu  aplikasi  yang  diperluas  dari BPKP  yang  tujuannya  menaikkan  mutu  tata kelola  keuangan  desa.  Aplikasi  Siskeudes diciptakan mengikuti regulasi diterapkan khususnya  UU  Desa,  untuk  memudahkan pembuatan  laporan  keuangan  desa.  Sebelum adanya aplikasi ini, pencatatan laporan keuangan desa umumnya dibuat memakai Microsoft Excel maupun  dengan  metode  manual,  yang  dianggap kurang efisien. Siskeudes tidak hanya membantu dalam  pembuatan  laporan  keuangan  desa,  tetapi juga berperan sebagai sistem pelaporan keuangna yang  mendukung  pemerintah  desa.  Keunggulan aplikasi ini terletak pada kemudahan penggunaannya  oleh  pemerintah  desa,  berkat fitur-fitur yang disajikan dengan cara yang sangat intuitif.  Melalui  tampilan  yang  umum  namun sangat bagus untuk digunakan

## Transparansi
Menurut  PP  Nomor  24  Tahun  2005[19] menyatakan  transparansi  merupakan  pemberian informasi data keuangan yang terbuka serta jujur untuk masyarakat, dilandasi untuk keyakinan jika masyarakat memperoleh hak supaya menemukan dengan transparan serta komprehensif mengenai akuntabilitas pemerintah saat pengaturan sumber daya  dipercayakan  kepada  mereka,  serta ketaatannya  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Transparansi  termasuk  membagikan keterbukaan data, baik menyangkut data financial maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, serta  memberi  garansi  akses  masyarakat  untuk menerima informasi  [20] Kualitas Perangkat Desa
Kualitas perangkat desa yaitu kemampuan  perangkat  desa  dalam  menjalankan peran serta kewajiban, diperoleh lewat

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
pendidikan,  pelatihan  serta  riwayat  hidup  yang layak  [21] Pemahaman yang mendalam terhadap tugas  dan  fungsi  perangkat  desa, serta kemampuan mengatasi kendala dalam pengolahan data, turut berperan dalam penyajian laporan  keuangan.    [22]  berpendapat  bahwa kualitas  perangkat  desa  yang  mencakup  semua perlakuan  maupun  aktivitas  yang  bisa  disajikan untuk  pihak  lain,  dan  untuk  landasannya pelayanan belum berbentuk belum menimbulkan kepemilikan apapun.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah desa  adalah  sebuah  hal  paling  utama  serta mendasar saat memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat pada pengaturan  keuangan  desa.  Laporan  keuangna yang  baik  seharusnya  mampu  menyajikan informasi  dengan  jelas  dan  dapat  dipahami  oleh berbagai  pihak  termasuk  warga  desa    [21]. Menurut  PP  tahun  (2010)  menyangkut  SAP syarat kualitas laporan keuangan mesti dilengkapi  dari  semua  sektor  pemerintahan supaya dapat melengkapi kebutuhan penggunanya. Kualitas laporan tersebut mencerminkan  keterbukaan  pemerintah  desa terhadap  publik  dan  komitmen  untuk  menjaga integritas keuangan. Seiring dengan itu, ketepatan  waktu  penyusunan  dan  penyampaian laporan  juga  menjadi  kunci  dalam  menilai kualitas suatu laporan keuangan pemerintah desa. Melalui  hal  tersebut,  kualitas  laporan  keuangan bukan  hanya  sekedar  kewajiban  administratif, tetapi  juga  sebuah  instrumen  penting  dalam membangun kepercayaan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan ditingkat desa [21]
Pengembangan Hipotesis Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan  Desa  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Desa
BPKP  (Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan)  memiliki  fungsi  utama  saat pengawasan  keuangan  serta  Pembangunan melalui  audit,  konsultasi,  asistensi,  evaluasi, pemberantasan  korupsi,  serta  penyelenggaraan
pendidikan pelatihan pengawasan melalui regulasi yang diterapkan (sumber: id.wikipedia.org).  Pada  tahun  2016,  BPKP memperkenalkan  sistem  informasi  ekonomi, khususnya  untuk  pemerintah  daerah  termasuk desa,  dengan  meluncurkan  aplikasi  bernama siskeudes yaitu aplikasi sederhana yang dikembangkan  oleh  agensi  BPKP  Bersama Direktorat  Jendral  Pembangunan  Pemerintah Kementerian  Dalam  Negri  Desa  dalam  rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah  keuangan  desa.  Aplikasi  Siskeudes diimplementasikan  untuk  tahun  2015  bersama dukungan dari surat Mendagri Nomor 143/8350/BPD  tanggal  27  November  2015 menyangkut  Aplikasi  Pengelolaan  Keuangan Desa  dan  surat  KPK  Nomor  B.7508/01- 16/08/2016  tanggal  31  Agustus  2016  yang bersangkutan menyangkut
Kepengurusan
Keuangan  Desa/Dana  Desa.  BPKP  (2016) mengesahkan berbagai indikator supaya mengevaluasi  kesuksesan  implementasi  sistem keuangan desa. Fokusnya termasuk pada kinerja sistem, termasuk seefektif apa sistem bekerja dan keahlian  perangkat  keras,  perangkat  lunak, kebijakan,  serta  prosedur  sistem  data  saat menyiapkan data yang dibutuhkan oleh pemakai [23].  Kedua,  penggunaan  sistem  informasi  bisa diperhatikan  lewat  sudut  pandang  pemakaian nyata  serta  persepsi  pengguna    [24].  Ketiga, Kepuasan  pemakaian.  Kepuasan  pemakaian diukur  melalui  respons  serta  umpan  balik  yang diterima  pemakai  sesudah  memalui  sistem, termasuk  aspek  efisiensi  sistem,  kepuasan melalui  efektivitas  sistem,  dan  kepuasan keseluruhan  pada  sistem  teknolofi  informasi [23]Keempat, efek perorangan.  Efek perorangan melibatkan seberapa baik pegawai melaksanakan tugasnya, mencakup inisiatif, kemampuan mengatasi gangguan, kuatitas, serta mutu profesi, serta  kesesuaian  pemakaian  sumber  daya  yang ditemukan  serta  energi  yang  dibutuhkan  untuk bekerja    [25].  Kelima,  dampak  organisasi. Dampak organisasi merujuk pada pengaruh data kinerja organisasi [23].   [17] sudah meneliti serta menjumpai  bahwa  implementasi  aplikasi  sistem

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
keuangan desa menyumbangkan efek baik untuk kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa. Penelitian  oleh    [10]  menyatakan  bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 pada Desa  Kalibukbuk,  Kecamatan  Buleleng,  Bali, membagikan efek baik pada kualitas akuntabilitas  keuangan  desa.  Temuan  mengikuti hasil  penelitian    [9]yang  memaparkan  jka implementasi  aplikasi  sistem  keuangan  desa berdampak  baik  serta  signifikan  pada  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  desa.    [26]  juga menyatakan  bahwa  pelaksanaan  SISKEUDES berdampakh  signifikan  pada  kualitas  laporan keuangan. [27] pada penelitiannya menyampaikan  bahwa  implementasi  sistem keuangan  desa  berdampak  baik  pada  laporan keuangan dana desa. Melalui hal tersebut, dapat disimpulkan hipotesisnya:
HI:  Implementasi  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa Berperngaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
Pengaruh  Transparansi  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemenrintah Desa
UU Nomor 14 Tahun 2008
[28]menegaskan  bahwa  semua  lembaga  di masyarakat  harus  menyiapkan  data  publik  yang bisa  diakses  dari  masyarakat  umum,  tidak termasuk  data  yang  bersifat  rahasia,  sebagai upaya  mencapai  trasnparansi.  Transaparansi dianggap sebagai elemen krusial dalam membentuk tata pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan  transparansi,  organisasi  dapat memastikan  bahwa  kebijakan  dan  keputusan yang  diambil  menjadi  lebih  terbuka.  Ini  tidak hanya  mendukung  peningkatan  tetapi  juga mendorong pengungkapan situasi aktual.
Pendekatan  ini  memungkinkan  para  pemangku kepentingan untuk menghitung serta memperkirakan
segala
sesuatu yang bersangkutan  dengan  organisasi    [29]  untuk mengukur transparansi, Bappenas (2016) mengacu  pada  dua  indikator  utama.  Awalnya, adanya  stok  data  yang  rinci  menyangkut prosedur,  biaya,  serta  kewajiban,  dimana transparansi  dianggap  menjadi  prinsip  yang
memberikan  garansi  akses  agar  semua  individu dapat menerima informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan.  Kedua,  adanya  informasi  yang siap pakai, gampang diraih, bebas diperoleh, sera disiplin.  Mendapatkan  informasi  yang  akurat serta disiplin mengenai kebijakan ekonomi serta pemerintahan  dianggp  krusial  untuk  membuat keputusan  ekonomi  yang  cerdas.  Masyarakat berharap pemerintah dapat menyediakan informasi  yang  mudah  diakses,  siap  pakai,  dan diperbarui  secara  tepat  waktu.  Pentingnya keterbukaan informasi publik ditekankan, memberikan  hak  untuk  semua  orang  supaya mendapatkan  informasi  dengan  mengakses  data yang  dikelola  oleh  badan  publik    [9]  .Dalam konteks  ini,  penelitian  oleh  Rifandi  (2019)  [17] menunjukkan bahwa tingkat transparansi memiliki  dampak  posifit  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  desa.    [12]  juga mengungkapkan hasil serupa, dengan memaparkan  jika  transparansi  berpengaruh signifikan  pada  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi Dana  Desa.  Selanjutnya  penelitian    [9]  yang memaparkan  jika  transparansi  memberikan dampak  baik  serta  signifikan  pada  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  desa.  Sehingga, bisa dirumuskan hipotesis seperti:
H2: Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
Dari  PP  Nomor  71  Tahun  2010[30], laporan  keuangan  pemerintah  yang  memiliki kualitas  yang  baik  harus  mempertimbangkan aspek  keandalan,  relevansi,  pemahaman,  dan kegunaan.  Kriteria-kriteria  ini  harus  menjadi fokus dalam penyajian informasi didalam laporan keuangan  pemerintah  desa  dengan  mengamati panduan  pengaturan  keuangan  desa  yang  diatur pada  Peraturan  Bupati  Sumbawa  Nomor  14 Tahun 2017, penting bagi pemerintah desa untuk secara  teratur  menyusun  laporan  semester  awal serta  akhir.  Selain  itu,  penyusunan  laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
APBDes  juga  menjadi  keharusan.  Kualitas perangkat  desa  menjadi  faktor  kunci  saat melangsungkan peran serta kewajibannya dengan efektif  serta  efisien.  Keahlian  perangkat  desa untuk melaksanakan fungsi dan dan wewenangnya  tergantung  pada  pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimilikinya  [21]. Sumberdaya  manusia  yang  kompeten  di  tingkat perangkat  desa  menciptakan  kualitas  laporan keuangan.  Kualitas  perangkat  desa  tercermin dalam  pengertian  tinggi  pada  peran  serta fungsinya, serta kemampuan mengatasi kendala- kendala  dalam  pengolahan  data.  Sebuah  tim perangkat desa yang berkualitas akan memberikan kontribusi positif terhadap penyajian  laporan  keuangan  desa  yang  dapat diandalkan,  relevan,  dipahami,  dan  dapat digunakan    [21].    [31]  menekankan  bahwa semakin  tinggi  kemampuan  perangkat  desa, semakin  baik  kualitas  laporan  keuangan  yang dibuat.  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  dalam mengelola  dana  desa  juga  menjalankan  tugas utama  saat  menaikkan  mutu  laporan  keuangan desa. Dengan demikian, laporan keuangan positif akan  melengkapi  karakeristik  kualitas,  seperti andal,  relevan,  dimengerti,  serta  bisa  dipakai [21].  Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh    [32] memaparkan  bila  tugas  kepala  desa  secara  baik serta  signifikan  berpengaruh  pada  akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa untuk Kecamatan Yosowilangun  Kabupaten  Lumajang.  Temuan yang  sama  juga  dipaparkan  oleh    [21] memaparkan kualitas perangkat desa berdampak baik  serta  signifikan  pada  kualitas  laporan keuangan desa.  [26] juga menjumpai jika analisis kompetensi  SDM  berdampak  signifikan  pada kualitas laporan keuangan.
H3:  Kualitas  Perangkat  Desa  Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  jenis  penelitian kuantitatif yang diselenggarakan pada Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap.  Populasi  untuk  penelitian  tersebut
termasuk  semua  aparatur  atas  14  desa.  Sampel yang  diambil  yaitu  8  desa  sebagai  tempat penelitian.  Teknik  sampling  yang  dipakai  pada penelitian tersebut termasuk purposive sampling kriteria  sampel  yang  dipakai  seperti  desa  yang sudah  sepenuhnya  menggunakan  SISKEUDES 3.0,  yaitu  sebanyak  8  desa  yakni  Desa Gintungreja,  Desa  Layansari,  Desa  Sidaurip, Desa  Gandrungmanis,  Desa  Gandrungmangu, Desa Muktisari, Desa Bulusari, dan yang terakhir Desa  Wringinharjo.  Berikutnya,  responden melibatkan semua aparatur yang secara langsung terlibat saat  pengelolaan keuangan  desa, mengikuti ketentuan yang diatur pada Pemendagri  No  20  Tahun  2018  menyangkut Pengelolaan Keuangan Desa. Kelompok responden  mencakup  Kepala  Desa,  Sekertaris Desa,  Kaur  Tata  Usaha  dan  Umum,  Kaur Perencanaan,  Kaur  Keuangan,  serta  Bendahara. Sehingga,  total  responden  yang  berpartisipasi dalam penelitian mencapai 48 orang. Pengumpulan data diselenggarakan melalui  cara menyebar  kuisioner  pada  masing-masing  desa melalui  sekertaris  desa  dengan  kurun  waktu kurang  lebih  satu  minggu.  Sesudah  data terkumpul,  data  diproses  melalui  teknik  analisis data  dengan  aplikasi  SPSS  meliputi  uji instrument (uji validitas & uji reabilitas) serta uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas,  dan  uji  heteroskedastisitas). Berikutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif, serta uji hipotesis.
Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Variabel Implementasi Aplikasi
Siskeudes  (X1)  indikator  meliputi:  sistem kualitas,  pemakaian,  kepuasan  pemakaian, dampak  pribadi,  dampak  organisasi  (BPKP, 2016).  Pengukuran  dilakukan  menggunakan kuisioner yang selanjutnya ditabulasikan  jumlah skor  totalnya.  Sedangkan  transparansi  meliputi indikator  Tersedia  data  rinci  menyangkut langkah-langkah,  biaya-biaya  serta  kewajiban, kedua  ditemukan  akses  untuk  data  yang  ada, gampang  ditemukan,  bebas  diterima,  serta disiplin.  Pengukuran  dilakukan  menggunakan

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
kuisioner yang selanjutnya ditabulasikan  jumlah skor  totanya.  Variabel  Kualitas  perangkat  desa memiliki  indikator  sebagai  berikut:  andal, relevan,  bisa  dimengerti,  bisa  digunakan Pengukuran  dilakukan  menggunakan  kuisioner yang  selanjutnya  ditabulasikan  jumlah  skor totalnya..  Kualitas  laporan  keuangan  desa indikator meliputi: relevan, andal, bisa dimengerti,  bisa  dibandingkan  Pengukuran dilakukan menggunakan kuisioner yang selanjutnya ditabulasikan jumlah skor totalnya.

## Teknik Aanalisis Data
Pada  analisis  statistik  memakai  analisis regresi berganda melalui dua variabel bebas lewat rumus:
Y= α + β1X1+ β2X2 + β3X3 + e Keterangan:
Y = Kualitas laporan keuangan kualitas desa α = Konstanta β1-β2 = Parameter (Koefisien regresi)
X1 = Implementasi Aplikasi Siskeudes X2 = Transparansi X3 = Kualitas laporan keuangan desa e = Tingkat kesalahan (error)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Min Max Mean  Std. Dev Implementasi Aplikasi Siskeudes 48 23 37 28,23 2,425 Transparansi 48 17 35 27,92 3,548 Kualitas Perangkat Desa 48 12 58 20,58 6,066 Kualitas Laporan Keuangan Desa 48 12 25 21 2,173 Valid N (listwise) 48
Sumber: Hasil Olahan Data, 2023 sampel  ini  terdapat  48  responden  data pengamatan.  Nilai  minimum  dari  variabel implementasi aplikasi sistem keuangan desa (X1) sebesar  23  dan  nilai  maxsimumnya  sebesar  37 serta  rata-rata  yang  didapat  yaitu  28,23  dengan
std. Deviation sebesar 2,425. Nilai Minimum dari variabel  transparansi  (X2)  17  dan  nilai maxsimumnya  35  serta  rata-rata  yang  didapat yaitu 27,92 dengan std. Deviation sebesar 3,548. Nilai  minimum  dari  variabel  kualitas  perangkat desa  (X3)  12  dan  nilai  maxsimumnya  58 sedangkan rata-ratanya 20,58 serta std. Deviationnya 6,066. Nilai minimum dari variabel kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa  (Y) 12  dan  nilai  maxsimumnya  25  sedangkan  rata- rata  yang  diperoleh  21  serta  std.  Deviationnya 2,173. Data yang diperoleh dari semua variabel X serta Y termasuk baik sebab nilai rata-rata lebih besar dibandingkan standar deviasinya.

## Uji Validitas
Hasil analisis yang bersangkutan pada uji validitas memaparkan jika semua instrument data valid  sebab  rhitung  lebih  besar  dari  rtabel (0,2845) makanya layak dipakai supaya menghitung ciri yang diteliti
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Batas Nilai Keterangan Implementasi Aplikasi Siskeudes 0,614 0,60 Reliabel Transparansi 0,883 0,60 Reliabel Kualitas Perangkat Desa 0,671 0,60 Reliabel Kualitas Laporan Keuangan Desa 0,629 0,60 Reliabel
Sumber: Hasil Olah Data, 2023
Dari tabel 2, tampak jika nilai Cronbach Alpha  pada  variabel  independent  (implementasi aplikasi sistem keuangan desa, transparansi,  dan kualitas perangkat desa) serta variabel dependen (kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa) mencapai angka diatas 0,60. Oleh karena itu, bisa disimpulkan  jika  instrument  kuisioner  memiliki keandalan  yang  baik  saat  menghitung  variabel- variabel yang sedang diteliti.

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Variabel Uji Norma litas Uji Heteros kedastisi tas Uji Multikolin earitas Tolerance VIF Implement asi Aplikasi Siskeudes 0,200 0,265 0,732 1,367 Transparan si 0,146 0,736 1,358 Kualitas Perangkat Desa 0,507 0,760 1,315
Sumber: Hasil Olah Data, 2023
Dari  hasil  tabel  diatas,  pengujian  untuk unstandardized  residual menghasilkan  nilai sig. lebih  dari  0,05  sesuai  kriteria  pengujian  ini  bisa disimpulkan data terdistribusi normal.
Untuk hasil Uji Heteroskedastisitas hasil perhitunganvariabel independen seoerti implementasi aplikasi sistem keuangan desa (X1) memperoleh nilai sig. 0,265 > 0,05, transparansi (X2) memperoleh nilai sig. 0,146 > 0,05, kualitas perangkat desa (X3) memperoleh nilai sig. 0,507 >  0,05.  Melalui  hal  tersebut,  seluruh  variabel independen
belum mengalami heteroskedastisitas.
Untuk Uji Multikolinearitas, hasil perhitungan  tolerance  >  0,10,  sedangkan  nilai VIF  <  10.  Ini  mengindikasikan  jika  tidak ditemukan  gangguan  multikolineritas  sesame variabel independen pada model regresi.
Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda dan Uji
Hipotesis Variabel Koefisie n Regresi Std. Erro r Nilai T Sig. Ket. Konstanta 10,018 3,344 2,996 0,004 Implement asi Aplikasi Siskeudes 0,076 0,131 0,582 0,563 Ditolak Transparan si 0,315 0,89 3,528 0,001 Diterima
Kualitas Perangkat Desa 0,002 0,048 0,048 0,962 Ditolak R Square 0,314 Adjusted R Square 0,267 F 6,703 0,001
Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2023 Dari  tabel  sebelumnya,  bisa  dirumuskan  sebuah persamaan  regresi  supaya  mnemukan  dampak implementasi  aplikasi  sistem  keuangan  desa, transparansi,  serta  kualitas  perangkat  desa  pada kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa seperti:
Y = 10,018 +0,076 X 1 + 0,315 X 2 + 0,002 X 3 + e Dari  tabel  diatas  memaparkan  jika koefisien determinasi (R Square) diperoleh 0,314 yang  artinya  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Desa  (Y)  dapat  dipaparkan  dari Implementasi  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (X1),  Transparansi  (X2),  Kualitas  Perangkat Desa  (X3)  sebesar  31,4%.  Sedangkan  sebesar 68,6%  dipaparkan  dari  variabel  yang  berbeda diluar regresi.
Untuk  Uji  F,  hasil  analisis  regresi memaparkan  jika  dengan  kolektif  variabel independen  berdampak  signifikan  pada  variabel dependen.  Hal  tersebut  bisa  dibenarkan  lewat nilai f hitung sebesar 6,703 > ftabel sebesar 2,82, melalui  nilai  signifikansi  sebesar  0,001  <  0,05. Melalui  hal  tersebut,  hipotesis  disetujui,  yang artinya  implementasi  aplikasi  sistem  keuangan desa,  transparansi,  serta  kualitas  perangkat  desa berdampak  baik  dengan  Bersama-sama  pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
Untuk model kebaikan regresi implementasi  aplikasi  sistem  keuangan  desa dengan  nilai  0,563  >  0,05  sehingga  Ha  tidak disetujui,  Ho  disetujui  makanya  tidak  terdapat dampak  antara  implementasi  aplikasi  sistem keuangan desa dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. sedangkan transparansi 0,001>0,05  sehingga  Ha  disetujui  serta  Ho tidakdisetujui,  maknanya  ditemukan  dampak positif  signifikan  antara  transparansi  Bersama kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa,

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
sedangkan  kualitas  perangkat  desa  dengan  nilai 0,962>0,05 sehingga Ha tidak disetujui serta Ho disetujui, yang maknanya kualitas perangkat desa belum  berdampak  signifikan  pada  kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

## Pembahasan
H1:  Implementasi  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa Berpengaruh Positif  Terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Desa
Dari  hasil  uji  regresi  linear  berganda serta  uji  hipotesis,  kesimpulannya  implementasi aplikasi  sintem  keuangan  desa  (X1)  tidak berdampak  pada  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  desa  (Y),  melalui  nilai  signifikan sebesar 0,563>0,05. Temuan penelitian memaparkan  jika  tidak  ada  dampak  baik  yang signifikan  dari  penerapan  aplikasi  sistem keuangan  desa  untuk  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  desa.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan oleh  sedikitnya  pemahaman  terhadap  tugas, pokok,  serta  fungsi  yang  diemban  oleh  semua kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan. Selain itu,  tingkat  pengawasan  yang  masih  rendah  dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban perubahan anggaran  juga  menjadi  faktor  penghambat [11]Meskipun begitu, perangkat desa menyadari jika pengelolaan keuangan desa yang baik bukan sekedar  menjadi  kewajiban,  namun  menjadi kebutuhan. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban bukan sekedar untuk Pemerintah  Pusat,  namun  untuk  masyarakat  des aitu  sendiri.  Tanggungjawab  ini  tidak  semata- mata  disebabkan  oleh  aplikasi  SISKEUDES. Meskipun  mungkin  aplikasi  dirancang  dengan baik,  tetapi  keberhasilan  implementasi  sangat tergantung  pada  sejauh  mana  aplikasi  tersebut dapat  memenuhi  tuntutan  dan  kharakteristik khusus  dari  lingkungan  pemerintah  desa.  Selain itu,  hambatan  teknis  dan  infrastruktur  yang kutang  mendukung  juga  dapat  menjadi  faktor yang  mempengaruhi  hasil  penelitian.  Jika  desa tidak  memiliki  akses  yang  memadai  terhadap teknologi  atau  jika  insfrastruktur  jaringan  tidak stabil    [11]Melalui  hal  tersebut, H1  Ditolak .
Temuan  ini  mengikuti  penelitian  yang  telah diadakan    [11]yang  menyimpulkan  jika  Sistem Keuangan Desa belum berdampak pada kualitas laporan keuangan desa. Penelitian oleh [35] juga mengindikasikan hal serupa, dimana
pemanfaatan teknologi informasi belum
berdampak  pada  kualitas  laporan  keuangan. Temuan  yang  sejalan  juga  ditemukan  dalam penelitian Nurak et al ., (2023), yang  menyatakan bahwa  sistem  keuangan  desa  (SISKEUDES) tidak  berdampak  pada  pengelolaan  keuangan desa pada Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.
H2:  Transaparansi  Berpengaruh  Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Hasil  dari  penelitian  memaparkan  jika transparansi (X2) berdampak baik serta signifikan  pada  kualitas  laporan  keuangan pemerintah desa melalui nilai signifikansi sebesar 0,001<0,05. Oleh hasil penelitian, bisa disimpulkan jika terdapat pengaruh positif antara transparansi  dengan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  desa.  Temuan  ini  mencerminkan pentingnya faktor transparansi dalam membentuk kualitas laporan keuangan, yang pada hakikatnya dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat  terhadap  pengelolaan  keuangan  di tingkat  desa    [17].  Konsep  transparansi  dalam pemerintah desa mengacu pada keterbukaan dan keterjangkauan informasi keuangan bila semakin tinggi tingkat transparansi, semakin baik kualitas laporan  keuangan  yang  dihasilkan    [33] Pentingnya  transparansi  dalam  keuangan  desa terutama  terkait  dengan  tanggung  jawab  publik dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pengawasan. Dengan memastikan bahwa informasi keuangan mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, pemerintah desa dapat menciptakan  lingkungan  yang  mendukung pertanggungjawaban dan integritas. Teori stewardship menekankan pentingnya keterbukaan  dan  kejujuran  dalam  pengelolaan sumberdaya  organisasi.  Dalam  konteks  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  desa,  transparansi menjadi  kunci  untuk  memastikan  informasi

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
keuangan  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.  Dengan  memberikan  akses  terbuka terhadap  informasi  keuangan,  pemerintah  desa dapat  membangun  kepercayaaan  dan  memenuhi ekspektasi  teori  stewardship  tentang  integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian H2 Diterima hal  ini  mengikuti  penelitian  yang diadakan  dari    [12]  diketahui  jika  Transparansi berdampak signifikan pada Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Desa.    [17]  pada  hasil penelitiannya mengemukakan transparansi berdampak baik pada  kualitas  laporan  keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian [9] memaparkan bahwa transparansi berdampak baik serta  signifikan  pada  kualitas  laporan  keuangan pemerintah desa,

## H3:  Kualitas  Perangkat  Desa  Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
Berdasarkan hasil dari penelitian kualitas perangkat desa (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah desa  melalui  nilai  signifikansi  sebesar  0,962  > 0,05.  Hasil  penelitian  memaparkan  juka  tidak ditemukan  dampak  sesame  kualitas  perangkat desa dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.  [34] menyatakan hal ini karena belum  optimalnya  peran  perangkat  desa  untuk menaikan  kualitas  layanan  dalam  menjalankan perannya menyangkut pengaturan anggaran desa. Untuk tahap perencanaan, perangkat desabertugas  saat  menyusun  RAPBDrd,  tetapi pembagian gagasan mengenai rancangan APBDes belum dibuat. Menurut  [15] pemetintah desa  mempunyai  peran  paling  besar  dalam pengambilan  keputusan.  Pemerintah  desa  yang belum bertugas aktif nanti membuat penyelengaraan aktivitas belum partisipatif serta bersifat top down. Dengan demikian H3 Ditolak sejalan dengan penelitian  [15] yang memaparkan jika  kompetensi  aparat  desa  belum  berdampak signifikan pada akuntabilitas pengaturan keuangan  desa.  Penelitian  yang  dilaksanakan oleh  memaparkan  jika  kompetensi  aparat  desa belum berdampak pada akuntabilitas pengelolaan
keuangan  desa.    [34]memaparkan  pada  hasil penelitiannya  peran  perangkat  desa  belum berdampak  pada  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.

## 4. KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  jika  implementasi aplikasi  sistem  keuangan  desa  serta  kualitas perangkat  desa  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa. Sedangkan  transparansi  perpengaruh  baik  pada kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa  di Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap.

## 5. REFERENSI
[1]  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia, “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  72  Tahun  2005,” Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 1985 Tentang Jalan , vol. 2003, no. 1, 1999.
[2]  K.  Ali  and  A.  Saputra,  “Tata  Kelola Pemerintahan  Desa  Terhadap  Peningkatan Pelayanan  Publik  di  Desa  Pematang  Johar,” Warta Dharmawangsa , vol. 14, no. 4, 2020, doi: 10.46576/wdw.v14i4.891.
[3]  Pemerintah  RI,  “Undang–Undang  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan,” Undang- undang Republik Indonesia , no. Administrasi pemerintahan, 2014.
[4]  I. Rodiyah, H. Sukmana, and I. U. Choiriyah, “Pengembangan  kapasitas  SDM  aparatur dalam penyelenggraan pemerintahan desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan
Kabupaten  Sidoarjo,” Publisia:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , vol. 6, no. 1, 2021, doi: 10.26905/pjiap.v6i1.5631.
[5]  D.  Bender,  “Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa,” ACM  International  Conference

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
Proceeding  Series ,  vol.  18-April-2,  no.  1, 2016.
[6]  Kementrian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia, “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa,” Peraturan.Bpk.Go.Id , vol. 51, no. 1, 2014.
[7]  O. R. Puspasari and D. Purnama, “Implementasi Sistem  Keuangan  Desa  dan  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten Kuningan,” Jurnal Kajian Akuntansi , vol. 2, no.
2, 2018, doi: 10.33603/jka.v2i2.1719.
[8]  H.  Gofi,  “Gofi,  H.  (2019).  Pengaruh  Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Variabel Pemoderasi  (Studi  Pada  Pemerintah  Desa  di Kecamatan Pedan) (Doctoral dissertation,
Universitas  Widya  Dharma).,”  2019,  Accessed:
Jan. 05, 2024. [Online]. Available: http://repository.unwidha.ac.id/1599/1/Gofi%20f ix.pdf
[9]  M.  Y.  Hasliani  and  M.  Yusuf,  “Pengaruh Implementasi  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa dan  Transparansi  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Desa,” YUME : Journal of Management , vol. 4, no. 1, 2021.
[10]  K.  G.  Asih  and  I.  M.  P.  Adiputra,  “Analisis Penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  Versi  2.0.3  Dalam  Meningkatkan Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Pada Masa Pandemi Covid-19,” JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) , vol. 13, no. 1, 2022.
[11] P. M. Pedro Wisang et al. , “Pengaruh Penerapan Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  Pada Desa Nita dan Desa Lusitada),” vol. 2, no. 4, pp.
365–385, 2023, doi: 10.30640/inisiatif.v2i4.1451.
[12]  V.  Agustiana,  “Pengaruh  akuntabilitas  dan transparansi  terhadap  pengelolaan  keuangan
alokasi dana desa pada desa gunungbatu,” Jurnal Mahasiswa Akuntansi , vol. Vol.1, 2020.
[13]  C.  A.  Sugiharti  and  S.  Hariani,  “Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa,” Jurnal Riset  Manajemen  dan  Bisnis ,  vol.  6,  no.  1,
2021, doi: 10.36407/jrmb.v6i1.315.
[14] N. I. Yesinia, N. C. Yuliarti, I. Satria, and D. Puspitasari, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi Dana  Desa,” Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , vol. 10, no. 1, pp. 95–104, Jun. 2018, doi: 10.17509/jaset.v10i1.12741.
[15] H.  D.  Kuncahyo  and  I.  G.  M.  A. Dharmakarja, “Pengaruh Kompetensi, Peran
Aparat  Desa,  Dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Kecamatan Mojogedang  Karanganyar  Jawa  Tengah,”
Akuntansiku ,  vol.  1,  no.  4,  2022,  doi:
10.54957/akuntansiku.v1i4.316.
[16]  S.  Ayem  and  M.  M.  Nugroho,  “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi
Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan Entitas  tanpa  Akuntabilitas  Publik,  Tingkat Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pada Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia,” Permana :  Jurnal  Perpajakan,  Manajemen, dan  Akuntansi ,  vol.  12,  no.  1,  2020,  doi: 10.24905/permana.v12i1.89.
[17]  Z.  W.  Rifandi,  “Pengaruh  Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  Dan  Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keungan
Pemerintah  Desa,” Jurnal  Riset  Akuntansi Tirtayasa ,  vol.  4,  no.  1,  2019,  doi: 10.48181/jratirtayasa.v4i1.4505.
[18]  E.  Noviyanti,  A.  Christian,  and  K.  Wijaya, “Implementasi Metode UCD (User Centered Design)  Pada  Rancang  Bangun  Sistem Informasi Perpustakaan: Studi Kasus : SMK
Negeri 1 Gelumbang,” Jurnal

## DOI 10.37600/ekbi.v6i2.1166
Pengembangan Sistem Informasi dan
Informatika ,  vol.  2,  no.  2,  2021,  doi: 10.47747/jpsii.v2i2.561.
[19]  Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Peraturan Pemerintah  Republik  Nomor  24  Tahun  2005 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,” LN. 2005  No.  49,  TLN  No.  4503  LL  SETNEG :  6
HLM , no. September, 2009.
[20]  C.  Y.  Garung  and  L.  L.  Ga,  “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap
Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD) Dalam Pencapaian  Good  Governance  Pada  Desa Manulea,  Kecamatan  Sasitamean,  Kabupaten Malaka,” Jurnal  Akuntansi :  Transparansi  dan
Akuntabilitas ,  vol.  8,  no.  1,  2020,  doi: 10.35508/jak.v8i1.2363.
[21]  A.  Wahyudi  and  D.  A.  Hasri,  “Pengaruh Kualitas  Perangkat  Desa  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Desa,” Jurnal  Ilmiah Akuntansi  Kesatuan ,  vol.  9,  no.  2,  2021,  doi: 10.37641/jiakes.v9i2.795.
[22]  M.  Citra,  “Pengaruh  Kualitas  Layanan Perangkat  Desa  Dan  Penanganan  Keluhan Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Sei Suka Deras,” Journal  on  Education ,  vol.  6,  no.  1, 2023, doi: 10.31004/joe.v6i1.4224.
[23] W. H. DeLone and E. R. McLean, “Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable,” pp. 60–95, 1992.
[24] Hartono, Sistem INformasi Keperilakuan . 2007.
[25] C. Boshoff and C. Arnolds, “Some antecedents of employee commitment and their influence on job performance : a multi foci study,” 1995.
[26]  Sahidah,  “Pengaruh  Kompetensi  SDM, Penerapan SISKEUDES, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Kecamatan Sangkapura  Kabupaten  Gresik  Jawa  Timur,” Sekolah  Tinggi    Ilmu  Ekonomi  Perbanas Surabaya , 2020.
[27]  R.  Adillah,  A.  Apriadi,  and  R.  N.
Muhammad, “Pengaruh Kompetensi
Perangkat  Desa  dan  Penerapan  Siskeudes terhadap  Kualitas  Laporan  Dana  Desa,”
Indonesian  Accounting  Research  Journal , vol. 1, no. 2, 2021.
[28] A.  Saidi  and  R.  Sabaru,  “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur,”
FisiPublik :  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Politik , vol. 6, no. 2, 2021,
doi: 10.24903/fpb.v6i2.1264.
[29]  D.  Y.  Amalia  and  I.  Seber,  “Analisis Determinan  Pengungkapan  Islamic  Social Reporting  (ISR),” Jurnal  Trust  Riset Akuntansi , 2021.
[30]  Presiden  Republik  Indonesia,  “Peratutran Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,” Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang Tenaga Kesehatan , no. 14. 2014.
[31]  Asri  Eka  Ratih,  Nurhasah.  S,  “Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Desa  dan  Peran  Serta BPD  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Desa  di  Teluk  Sebong  dan  Teluk  Bintan,” Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Finansial Indonesia ,  vol.  2,  no.  1,  2018,  doi: 10.31629/jiafi.v2i1.1278.
[32]  Y. Yuliana, “Diskriminasi terhadap
Penyandang  Disabilitas  Pengguna  Jasa Angkutan  Udara  (Studi  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017),”
NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial , vol. 6, no. 3, 2019.
[33]  N.  Agustin,  S.  E.  Shalsabilla,  and  R.  N. Syahidah,  “Jurnal  Difusi,  Osmosis  dan Imbibisi,  Fisiologi  Tumbuhan  |  Niken Agustin  -  Academia.edu,” Difusi,  Osmosis Dan Imbibisi , 2020.
[34] P.  Dilla  Anggraeni  and  N.  Laila  Yuliani,
“The Effect Of Human Resource Competency,  Utilization  Of  Information Technology, Participation
Budgeting,
Supervision  and  Role  Village  Device  On Accountability  Village  Fund  Management (Empirical  Study  of  Villages  in  Kajoran District),”  2019,  [Online].  Available:
https://antikorupsi.org
[35] Susanti,  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia, Sistem  Pengendalian  Intern,  Pemanfaatan
Teknologi  Informasi,  Pemahaman  Tentang PP  No  71  Tahun  2010,  dan  Komitmen Organiasasi  terhadap  Kualitas  Laporan
Keuangan. Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa, 2018.