## Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Mesir Pasca Pemerintahan Husni Mubarak

## Deasy Silvya Sari
Pusat Studi Organisasi dan Kerjasama Internasional Universitas Padjadjaran Bandung email: deasy.silvya@unpad.ac.id

## Abstract
The article explains the change and continuity of Indonesian Foreign Policy toward Egypt post Husni Mubarak Administration. This issue is explored because after the administration of Husni Mubarak, Egypt experienced domestic political instability in the form of a government regime change in a short time, namely the election of Mursi as president through elections in 2011, the overthrow of Mursi, and the election of Al Sisi as new president in 2013 through elections. This article concludes that on facing some changes in Egypt post-Husni Mubarak, Indonesia did ‘the change and continuity’ in her foreign policy. The ‘change’ was done because of administration of Presiden Yudhoyono wanted to ensure the implementation of Indonesia’s national interests, namely, the security of Indonesian citizens in Egypt, education programs, and the sustainability of Indonesia-Egypt trade relations. This change was motivated by bureaucratic advocacy and restructuring domestic agent on decision making of Indonesian government. The ‘continuity’ takes place in terms of Indonesia’s doctrine of foreign policy, namely ‘free and active policy’. ‘Free policy’ was carried out impartially in the Egyptian conflict and ‘active policy’ was implemented by maintaining security, education, and trade cooperation with Egypt.
Keywords : Keywords: Change dan Continuity, Egypt, Foreign Policy, national interest, Indonesia

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menelaah perubahan dan kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir pasca pmerintahan Husni Mubarak. Isu
ini ditelaah karena pasca pemerintahan Husni Mubarak, Mesir mengalami ketidakstabilan politik dalam negeri berupa perubahan rezim pemerintahan dalam waktu yang singkat, yaitu terpilihnya Mursi sebagai presiden melalui pemilu pada tahun 2011, tergulingnya Mursi, dan terpilihnya Al Sisi sebagai presiden baru pada 2013 melalui pemilu. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam menghadapi perubahan di Mesir pasca pemerintahan Husni Mubarak, Indonesia pun melakukan perubahan dan kesinambungan dalam kebijakan luar negerinya terhadap Mesir. Perubahan dilakukan karena pemerintah Indonesia berupaya menjamin terlaksananya kepentingan nasional Indonesia, yang meliputi aspek keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia yang ada di Mesir, keberlanjutan program-program pendidikan, serta keberlanjutan hubungan dagang Indonesia-Mesir. Perubahan kebijakan luar negeri didorong oleh unsur advokasi birokratik dan agen restrukturisasi domestik yang melahirkan keputusan pemerintah Indonesia dalam melakukan serangkaian program di Mesir. Kesinambungan kebijakan luar negeri berlangsung dari sisi orientasi dan komitmen terhadap politik bebas aktif. ‘Bebas’ dilaksanakan Indonesia dengan tidak memihak pihak yang bertikai saat kondisi Mesir tidak stabil. ‘Aktif’ dilaksanakan dengan tetap menjalankan kerjasama keamanan, pendidikan, dan perdagangan dengan Mesir.
Kata kunci : Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, kepentingan nasional, Mesir, perubahan dan kesinambungan

## Pendahuluan
Akhir tahun 2010, Arab Spring melanda Jazirah Arab. Arab Spring adalah gerakan demonstrasi massif yang melanda beberapa negara di Timur Tengah, dimulai dari Tunisia sejak tanggal 18 Desember 2010 yang dikenal dengan Revolusi Melati. Pergerakan itu kemudian menyebar ke Mesir dengan cepat, terutama karena mudahnya akses informasi melalui media sosial. Awal tahun 2011, rakyat Mesir mulai melakukan perlawanan terhadap rezim penguasa dan menuntut Husni Mubarak untuk mundur. Pengaruh Arab Spring juga melanda Libya, Suriah, dan Yaman yang jatuh dalam kondisi perang saudara antara mereka yang propemerintah dengan yang kontra. Sementara di beberapa negara Arab lainnya seperti Bahrain, Yordania, Marok, Aljazair, Oman, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Sudan, gelombang demonstrasi sempat terjadi, namun tidak sampai jatuh pada perang sipil dan jatuhnya rezim yang berkuasa  (Salih, 2013: 186; Cavatorta, 2012: 75).
Awal tahun 2011, rakyat Mesir mulai melakukan demonstrasi menuntut Presiden Husni Mubarak untuk mengakhiri 32 tahun masa kekuasaannya sebagai presiden Mesir. Aksi-aksi demonstrasi berujung bentrokan antarwarga yang memakan korban jiwa, sebanyak 846 orang korban tewas, 6.467 orang luka-luka, dan sekitar 12.000 orang ditangkap.  Husni Mubarak telah melakukan perubahan susunan kabinet pada 29 Januari 2011. Kepala Badan Intelijen Omar Suleiman ditunjuk menjadi Wakil Presiden dengan harapan mampu mengatasi ketidakstabilan politik. Namun kebijakan tersebut belum mampu meredam tuntutan rakyat Mesir. Militer Mesir memilih sikap pro terhadap tuntutan rakyat Mesir dengan tetap mengedepankan peran dan fungsi menjaga ketertiban dan stabilitas nasional Mesir. Menanggapi kondisi yang tidak kunjung stabil, Husni Mubarak kemudian menyerahkan wewenang kekuasaan pada 11 Februari 2011 kepada Militer Mesir. Atas dasar penyerahan wewenang tersebut,  Dewan Tertinggi Militer ( Supreme Council of the Armed Forces, SCAF ) Mesir memegang kendali atas Mesir (Agastya, 2013: 57-60).
Kondisi turbulen Mesir pada saat itu memunculkan respon dari berbagai negara untuk melindungi warga negara mereka yang berada di Mesir dengan cara melakukan evakuasi. Amerika Serikat melakukan evakuasi warganya ke wilayah Eropa (Nugroho, 2011). Australia mengevakuasi warganya dari Mesir ke Frankfurt, Jerman, meski dalam pelaksanaannya warga negara Australia harus bersabar karena pesawat Qantas yang akan mengevakuasi harus diperbaiki karena mengalami masalah mesin (news.detik, 2011). China dan Taiwan juga mengirimkan pesawat untuk mengevakuasi warga negara mereka dari Mesir (VoA Indonesia, 2011). India, Turki, Yunani, Kanada, Arab Saudi dan Irak mengevakuasi warga mereka dari Mesir (Suara Pembaruan, 2011), begitu pula dengan Malaysia, Thailand, Filipina dan Selandia Baru (VoA Indonesia, 2011), serta Israel (The Guardian, 30 Januari 2014). Bahkan, PBB pun melakukan evakuasi staf  mereka dari Mesir (VoA Indonesia, 2011). Selain evakuasi, beberapa negara mengeluarkan travel warning (pencegahan perjalanan) kepada warga mereka untuk bepergian  ke  Mesir, seperti Perancis, China, Australia, Argentina, dan negara- negara Nordik (Suara Pembaruan, 2011).
Menanggapi kondisi Mesir tersebut, Indonesia pun merespon dengan melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Mesir melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir. Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Evakuasi WNI di Mesir yang diketuai oleh Hassan Wirajuda. Dalam operasi tersebut, Kementerian Luar Negeri RI membuka 23 posko komunikasi dan tiga penampungan di Kairo (Wikipedia, 13 Januari 2014). Evakuasi tahap pertama dilakukan pada 1
Februari 2011 dengan mengevakuasi 400 warga Indonesia menggunakan pesawat Lion Air Boeing 747-400 dan Batavia Air Airbus 320 (Kompas, 13 Januari 2014). Evakuasi tahap kedua dilakukan pada 3 Februari 2011 dengan mengevakuasi 400 WNI lagi menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400 (Tribun, 13 Januari 2014).
Reaksi atas keputusan evakuasi ini cukup beragam. Pemimpin tertinggi atau Syeikh Agung Al-Azhar Mesir, Prof. Dr. Ahmed Al-Tayeb kurang berkenan atas pemulangan mahasiswa Indonesia, yang disampaikannya langsung kepada Dr. Nur Hassan Wirajuda, Utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kairo, 9 Februari 2011. Ahmed Al-Tayeb menyatakan bahwa Al Azhar menjamin keselamatan mahasiswa Indonesia. Selain itu, pemulangan akan merugikan mahasiswa, yaitu fasilitas asrama yang selama ini dinikmati mahasiswa Indonesia akan dicabut dan dialihkan kepada mahasiswa negara lain sehingga, ketika para mahasiswa kembali lagi ke Mesir, mereka tidak lagi memiliki hak atas kamar asrama (Antara, 2011).
Dalam upaya untuk keluar dari krisis politik yang berimbas pada seluruh kehidupan rakyat, Dewan Militer Mesir menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden. Sebagai hasil dari pemilihan tersebut, Partai Hurriyah wal Adalah (Ikhwanul Muslimin) memenangkan Pemilu Legislatif dan Muhammad Mursi memenangkan Pemilu Presiden. Dengan pemerintahan Mesir yang baru, Indonesia melanjutkan hubungan diplomatik yang baik yang telah terjalin selama ini dengan Mesir. Indonesia melakukan kunjungan kenegaraan dan berbagi pengalaman mengenai demokrasi. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim dan pernah mengalami kondisi yang sama seperti Mesir, yakni masa reformasi 1998, Indonesia melakukan sharing demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam berbagai diskusi ilmiah yang diselenggarakan di Kairo. Pakar-pakar demokrasi Indonesia diundang ke Mesir untuk memberikan masukan bagi penyelenggaraan demokrasi pasca Mubarak. Indonesia dimintai saran-saran karena memiliki pengalaman sejarah pada masa reformasi dengan melaksanakan pemilihan presiden secara demokratis pasca tergulingnya Presiden Suharto tahun 1998. 1 Hanya saja, kemudian kondisi Mesir kembali mengalami kerusuhan. Rakyat kembali turun ke jalan dan menuntut Mursi untuk turun.
Presiden Mursi berasal dari Partai Ikhwanul Muslimin yang berhaluan Islamis. Beberapa kebijakan Mursi menuai reaksi dari rakyat Mesir, terutama dari kalangan sekuler yang mengkhawatirkan terjadinya Islamisasi di Mesir. Selepas Mursi menjabat sebagai Presiden Mesir, Mursi menghadapi tantangan yang sulit dalam
1 Interview pra riset: Informasi dari staf KBRI Kairo yang menjadi saksi sejarah pada masa transisi demokrasi Mesir, 9 Januari 2014.
membawa Mesir keluar dari krisis pasca penggulingan Mubarak. Kekuasaan Mursi hanya berlangsung sekitar 1 tahun dan resmi digulingkan pada Rabu, 3 Juli 2013 oleh pihak militer Mesir (Tempo, 2011). Dalam masa pemerintahannya, sedikitnya Mursi harus menghadapi tiga tantangan besar, yakni, masalah hubungan sipil-militer yang sangat berpengaruh pada stabilitas politik Mesir, masalah perekonomian Mesir yang hancur selepas kudeta Mubarak, dan masalah isu keagamaan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Mursi memiliki misi-misi politik yakni, membersihkan birokrasi pemerintahan Mesir dari pihak-pihak yang mendukung Husni Mubarak; mengurangi kekuasaan militer dalam tata pemerintahan sipil; mengurangi kekuasaan yudikatif atas lembaga legislatif yang memungkinkan pemecatan sepihak posisi presiden; tidak menjalankan perekonomian kapitalis guna menghindari monopoli, eksploitasi, dan kerjasama yang menguntungkan pihak asing; mengedepankan prinsip kemandirian, kreativitas dan partisipasi masyarakat dala membangun perekonomian dalam negeri; membangun jejaring elemen- elemen Islam dalam menjalankan roda pemerintahan; dan aktif dalam kancah regional maupun internasional (Waskito, 2013: 4-5).
Wujud dijalankannya misi ini, Presiden Mursi melakukan serangkaian kebijakan yang, pada akhirnya nanti, tidak disukai oleh pihak-pihak yang berlawanan dengan Presiden Mursi. Pertama, 30 Juni 2012, Presiden Mursi menyuarakan dan mendukung Dr. Yusuf Qardhawi yang menuntut agar ulama Mesir, Syaikh Umar Abdurrahman, dibebaskan dari tahanan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1993. Kedua, Presiden Mursi mengaktifkan kembali institusi parlemen Mesir yang dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi sejak Juni 2012, memberhentikan Kamal Ganzouri dan mengangkat Hisayam Qandil sebagai perdana menteri. Ketiga, Presiden Mursi memberhentikan orang-orang yang dekat dengan Presiden Mubarak. Misalnya, pada 12 Agustus 2012, memberhentikan perwira militer Muhammad Husein Tanthawi, Sami Hafezh Anan, dan memberhentikan kepala intelejen dan komandan pasukan kepresidenan, Murad Muwafithe. Keempat , 27 Agustus 2012, Mursi memilih 21 anggota penasehat, yang di dalamnya terdiri dari tiga orang wanita dan dua orang penganut Kristen. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan bahwa Presiden Mursi terbuka bagi orang- orang di luar kalangan Islam dan, bahkan, kaum perempuan. Hanya saja di sisi lain, kebijakan ini dipandang oleh sebagian kelompok bahwa pemerintahan Presiden Mursi tidak islami. Kelima, pada 22 November 2012, Presiden Mursi mengeluarkan Dekrit Presiden (Waskito, 2013: 5-6).
Demonstrasi pun marak kembali. Bentrokan-bentrokan terjadi antara pihak yang mendukung Mursi dengan pihak yang kontra terhadap Mursi. Kerusuhan tanggal
14 Agustus 2013, misalnya, menelan korban jiwa sekitar 2000 orang baik dari pihak yang mendukung dan kontra terhadap Mursi (Tempo, 2014). Kemudian, Dewan Militer Mesir melakukan kudeta dengan alasan bahwa Mursi tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi, politik dan sosial Mesir. Kudeta Dewan Militer terjadi pada 3 Juli 2013 yang ditandai dengan pidato Menteri Pertahanan Mesir, Abdul Fatah Al-Sisi, yang mengumumkan turunnya Mursi dari jabatan Presiden Mesir dan Penangguhan Konstitusi, serta mengangkat Adly Mansour sebagai pejabat Presiden Sementara Mesir (Patrycia, 2013: 1-2).
Mursi kemudian ditahan oleh militer Mesir. Ikhwanul Muslimin ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Pemerintah Mesir pada November 2013 (Islam Times, 2015). Orang-orang pro Ikhwanul Muslimin pun melakukan perlawanan yang dibalas dengan reaksi keras dari Al Sisi. Antara lain, rezim melakukan penembakan terhadap massa pro Ikhwanul Muslimin serta sweeping dan penangkapan terhadap orang- orang yang dicurigai sebagai anasir Ikhwanul  Muslimin (Sindo, 15 Maret 2015). Kurang lebih 30 ribu pendukung Mursi ditahan (VoA Islam, 15 Maret 2015). Sebanyak 528 orang pendukung ikhwanul muslimin dihukum mati melalui vonis pengadilan dengan tuduhan membunuh seorang polisi, menyerang orang dan merusak bangunan saat demonstrasi di wilayah Selatan Minya (Tempo, 2015).
Merespon kondisi Mesir pada saat turunnya Mursi, beberapa negara kembali melakukan evakuasi warga negara mereka. Thailand melalukan evakuasi 900 warganya yang berstatus pelajar dengan pesawat Egypt Air dengan melakukan transit ke Dubai, Uni Emirat atau Yordania (Kompas, 15 Januari 2015). Amerika Serikat (Republika, 15 Januari 2014), Malaysia (Islampos, 15 Januari 2014), Inggris, dan Filipina melakukan evakuasi warganya dari Mesir (Press TV, 15 Januari 2014).
Namun yang menarik perhatian peneliti adalah Indonesia memutuskan tidak melakukan evakuasi. Respon pemerintah Indonesia terhadap konflik politik di Mesir mendapatkan kritik dari masyarakat Indonesia terutama kaum muslimin pro- Ikhwanul Muslimin , mulai dari individu, ormas, hingga partai. Mereka bahkan melakukan aksi-aksi demo mengkritik sikap pemerintah Indonesia, menyatakan dukungan kepada rakyat Mesir pro-Mursi, dan menggalang dana untuk korban kerusuhan Mesir. Namun, Pemerintah Indonesia menolak menyampaikan bantuan dana dari masyarakat Indonesia ke Mesir. Pada 26 Juni 2014, Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia benar-benar tidak akan melakukan evakuasi WNI dari Mesir, “ Alhamdulillah keadaan sudah jauh membaik. Situasinya betul-betul dalam pengendalian. Dan, alhamdulillah, belum ada keperluan untuk evakuasi, kecuali kalau mahasiswa memang ingin kembali ke tanah air.”
Evakuasi WNI (2011) dan nonevakuasi WNI (2013) dari Mesir pasca turunnya Husni Mubarak menunjukkan adanya perubahan perilaku Indonesia dalam merespon kondisi domestik Mesir. Perubahan perilaku tersebut menggugah kuriositas penulis. Mengapa Pemerintah Indonesia pada saat turunnya Presiden Mubarak melakukan evakuasi WNI di Mesir, sementara pada saat turunnya Presiden Mursi tidak dilakukan evakuasi. Kuriositas ini mengarah pada keinginan penulis untuk menelaah kemungkinan adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri Indonesia ke Mesir pasca turunnya Husni Mubarak. Mengingat, Pemerintahan Mubarak yang berkuasa cukup lama di Mesir memungkinkan terjaganya hubungan Indonesia Mesir yang stagnan. Dengan berlangsung perubahan domestik Mesir dalam waktu yang singkat (yakni dari tahun 2011-2013) dimana Mursi berkuasa melalui Pemilu resmi dan berkuasanya Al-Sisi dari militer pasca kudeta terhadap Mursi, sedikit banyak akan membuat Pemerintah Indonesia mempertimbangkan sikap-sikap kebijakan luar negeri yang berbeda sebelum Mubarak turun.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perubahan dan kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia ke Mesir pasca Pemerintahan Husni Mubarak. Artikel ini diharapkan bermanfaat sebagai sebagai bahan masukan bagi pengembangan kajian kebijakan luar negeri ( foreign policy ) suatu negara dalam merespon perubahan yang berlangsung di negara lain, khususnya perubahan karena ketidakstabilan politik, serta kesinambungan kebijakan luar negeri dalam rangka menjaga hubungan baik dua negara ke depannya, serta sebagai bahan masukan bagi para pembuat keputusan ( decision makers )  kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia mengenai perubahan dan kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir pasca Pemerintahan Husni Mubarak sebagai sebuah negara yang mengalami revolusi.

## Perubahan dan Kesinambungan dalam Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan Luar Negeri adalah keseluruhan hubungan eksternal resmi yang diarahkan oleh aktor independen (biasanya suatu negara) dalam hubungan internasional” (Hill dalam Smith, et al., 2008: 2). Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian tindakan yang diwujudkan secara eksplisit dalam bentuk tujuan, komitmen dan/atau instruksi, serta dilaksanakan oleh perwakilan pemerintah atas nama komunitas berdaulat mereka, yang diarahkan pada tujuan, kondisi dan aktor-aktor—baik pemerintah dan non pemerintah—yang ingin mereka pengaruhi dan berada di luar legitimasi teritorial mereka. Unit analisis kebijakan luar negeri

## Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Mesir Pasca Pemerintahan Husni Mubarak
berdasarkan definisi ini adalah tujuan alami dari tindakan kebijakan luar negeri, fokus pada kebijakan tertentu, dan peran negara (Carlnaes, 2002: 335).
Menurut Rosenau (1976: 16) terdapat tiga unit analisis kebijakan luar negeri, yakni: i) orientasi ( foreign policy as a set of orientations ), ii) komitmen dan rencana aksi ( foreign policy as a set of commitments to and plans for action ), dan iii) perilaku ( foreign policy as a form of behaviour ). Orientasi merupakan kecenderungan umum yang mengarahkan negara dalam melakukan hubungan internasional. Orientasi meliputi sikap, persepsi dan nilai-nilai yang berasal dari pengalaman historis dan lingkungan strategis masyarakat negara tersebut. Komitmen dan aksi merupakan rencana nyata dalam merespon situasi luar tertentu berdasarkan konsistensi dengan orientasi dasar, meliputi strategi, keputusan dan kebijakan-kebijakan. Terakhir , perilaku adalah aktivitas langkah nyata resmi negara berkaitan dengan peristiwa dan situasi tertentu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lainnya (individu, kelompok, negara, dan lainnya). Unit-unit analisis tadi, kemudian, dipilah ke dalam level-level analisis.
Perubahan ( change ) dan kesinambungan ( continuity ) kebijakan luar negeri ibarat dua sisi mata uang. Perubahan mengacu pada fenomena kebijakan luar negeri yang mengalami pengubahan, mulai dari pergeseran hingga restrukturisasi kebijakan luar negeri. Kesinambungan mengacu pada pola keseluruhan kebijakan luar negeri yang cenderung tetap dari waktu ke waktu, meliputi perubahan yang lebih sedikit maupun penambahan. Perubahan bisa terjadi dalam kondisi ketidakstabilan politik maupun transisi, baik peristiwa maupun krisis yang menjadi pemicu perubahan. Perubahan kebijakan luar negeri berlangsung dalam hal struktur, keyakinan ( beliefs ) dan politik masyarakat dan negara dalam suatu sistem dinamis atau konteks internasional (Yani, 2010: 3-4).
Menurut Hermann (1990: 11-12) ada empat sumber perubahan kebijakan luar negeri yang saling berkaitan ( interplay ), yakni:
1.  Leader driven , yakni upaya para pembuat kebijakan ( policy makers ) yang berwenang, seperti kepala pemerintahan yang memaksakan visinya sendiri untuk melakukan peralihan dasar dari kebijakan luar negeri namun ia harus memiliki keyakinan, kekuatan, dan energi untuk mendorong pemerintahannya guna melakukan perubahan;
2.  Bureaucratic advocacy , yakni kelompok dalam pemerintahan yang menjadi penyokong perubahan, bisa dalam satu agensi (instansi) atau tersebar dalam organisasi-organisasi yang berbeda namun memiliki sarana interaksi yang
regular, dan agar kinerjanya efektif, biasanya memiliki akses ke orang-orang kunci di pemerintahan;
3.  Domestic restructuring , yakni segmen masyarakat yang mendukung seperangkat tatanan rezim untuk memerintah, misalnya program bantuan agrikultur asing akan terkait erat dengan segmen petani dalam masyarakat;
4.  External shocks, yakni sumber perubahan kebijakan luar negeri yang berasal dari peristiwa-peristiwa internasional yang dramatis.

## Hubungan Indonesia-Mesir Sejak Era Prakemerdekaan
Secara historis, bangsa Indonesia dan Mesir sudah melakukan kontak sejak jaman klasik. Hal ini terlihat dari artek-artefak kebudayaan kedua bangsa yang memiliki kemiripan, seperti candi dan relief patung-patungnya, pembangunan kuburan, dan sistem irigasi untuk perairan. Dari sisi aktivitas budaya, nenek moyang Indonesia mengenal penyembahan dewa matahari, tatacara bercocok tanam, upacara keagamaan serta budaya pengawetan mayat yang mirip dengan kebudayaan bangsa Mesir. Dari sisi perdagangan, bangsa Indonesia sudah menjual kapur barus (kamfer) yang dipergunakan bangsa Mesir untuk mengawetkan jenazah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberadaan Pelabuhan Barus di Sumatera Utara. Perdagangan tersebut dilakukan dengan memakai perahu-perahu besar yang mampu mengarungi Laut Tengah hingga mencapai Mesir. Lukisan Perahu Indonesia itu terpahat dalam artefak Mesir Kuno (Fachir, 2009: 2-3).
Pada saat Mesir berada di bawah pemerintahan Dinasti Fatimiyah (sekitar 1128 M), Mesir melakukan aliansi dengan Kerajaan Daya Pasai yang menguasai Selat Malaka dan membangun Selat Malaka menjadi salah satu pusat perdagangan terkuat dengan nama Pelabuhan Daya Pasai dibawah kepemimpinan Raja Djohan Djani (seorang pelaut keturunan Persia). Setelah Dinasti Fatimiyah dikalahkan oleh Dinasti Mameluk (sekitar 1284 M), dikirim armada laut Mesir di bawah pimpinan Laksamana Ismail. Pada saat itu, Kerajaan Daya Pasai sedang menghadapi pemberontakan Merah Silu, raja pribumi asli sebelum Kerajaan Daya Pasai. Dengan bekerjasama dengan Laksamana Ismail, Merah Silu berhasil memenangkan peperangan dan diangkat menjadi Raja dengan gelar Sultan Malik Al Saleh. Kerajaan yang dipimpinnya bernama Kerajaan Samudera Pasai (Fachir, 2009: 3-4).
Sekitar tahun 1850-1920, sudah berlangsung hubungan pendidikan antara Indonesia-Mesir. Hal ini terlihat dari adanya Ruwak Jawi (hunian/asrama Jawa) di Al- Azhar, tempat para pelajar Jawa tinggal disana. Namun jumlah pelajar Jawa tersebut
tidak banyak karena pada waktu itu lebih banyak yang menuntut ilmu agama ke Arab Saudi. Salah seorang pelajar tersebut adalah Abdul Manan Dipomenggolo, Pendiri Pesantren Tremas Pacitan (Fachir: 2009: 5-6). Keberadaan pelajar Jawa juga terekam dalam ungkapan ( folk story ) Melayu terkenal, yakni:
“Seorang guru agama akan pergi ke Kairo.
Apakah semua guru agama pergi ke Mesir untuk mengaji?
Tidak semua, hanya mereka yang ingin menjadi pintar.”
(Laffan dalam Fachir, 2009: 5)
Pada jaman penjajahan Belanda, Mesir menjadi salah satu terobosan berharga bagi para pribumi untuk mengembangkan pendidikan melalui publikasi buku karya ulama-ulama pribumi Indonesia dengan kualitas teknologi percetakan dan jaringan pemasaran yang bagus. Penerbit Bulaq, Wahbiyah, dan Al-Halaby merupakan penerbit-penerbit Mesir yang banyak menerbitkan karya-karya putra Indonesia dengan area pemasaran yang mampu menjangkau Asia Tenggara. Cetakannya pun disediakan dalam huruf Pegon Jawi (tulisan Arab Jawa). Beberapa ulama yang bukunya dipublikasikan oleh penerbit Mesir, di antaranya: Syaikh Nawawi al-Bantani (karya-karyanya adalah Fath al-Mujib bi Syarh Mukhtashor al-Khatib (1859) , Targhib Musytaqin li Bayan Manzhumat al-Sayyid al-Barzanji (1876), Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain, Madarij al-Shu’ud ila iktisa al-Burud (1878)), Syaikh Abu Bakar bin Abdul Quddus al-Tubani yang menerbitkan Kamus Arab-Melayu-Jawa pada 1885 di Kairo, Syaikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi yang menerbitkan buku tentang Budaya Matrilineal di Sumatra Barat pada 1890an di Kairo (Fachir, 2009: 6-7).
Pembaharuan pemikiran Islam oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, serta pemikiran Mustafa Kamil yang mengembangkan nasionalisme dengan nilai-nilai Islam menginspirasi para pelajar Indonesia untuk bangkit dari penjajahan. Sehingga orientasi para pelajar Indonesia untuk pergi ke Mesir selain untuk belajar agama, juga untuk belajar politik. Hal ini terlihat dengan didirikannya Al-Jam’iyyah al-khairiyyah al-Jawiyyah (Perhimpunan Kebaktian Jawa), sebuah organisasi sosial para pelajar dari Indonesia, Semenanjung (Malaysia) dan Syiam (Thailand) yang didirikan dengan ijin resmi Pemerintah Mesir No. 323. Awalnya, organisasi ini didirikan untuk tujuan sosial yakni memperbaiki kualitas Ruwak Jawi yang tidak sehat, kotor dan tidak kondusif untuk belajar serta menjalin persaudaraan di antara sesama muslim Indonesia, Semenanjung dan Syiam. Namun seiring dengan berkembangnya pemikiran Islam dan politik di Mesir, organisasi ini pun merambah dunia politik yang bertujuan untuk membangkitkan nasionalisme. Beberapa tokoh pemuda pelajar dari Indonesia
yang ikut serta dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia di Mesir, di antaranya Iljas Jacub, Mahmud Junus, Abdul Kahar Mudzakir, Muchtar Lutfi, M. Rasjidi, Harun Nasution, dan Jusuf Sa’ad. (Fachir, 2009: 8-19).
Setelah para pelajar Indonesia di Mesir mendengar kabar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Belanda masih terus memperjuangkan kolonisasinya di Indonesia, para pelajar Indonesia di Mesir kemudian mendirikan Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia ( Jam’iyyat Istiqlal Indonesia ) dengan Sekretariatnya yang berada di Jalan Sikkat Syaburi, No. 12, Helmia Jedida, Kairo. Perkumpulan ini aktif melakukan sosialisasi kemerdekaan dan menggalang pengakuan atas kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah di bawah pimpinan M. Zein Hassan. Perkumpulan ini menggandeng Mohammad Salahuddin Pasha, mantan Sekjen Kongres Pan Arab dan seorang ahli hukum internasional, untuk menjadi penasehat bidang hukum (Fachir, 2009: 25).
Sosialisasi kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui propaganda media. Koran Ikhwanul Muslimin tanggal 20 September 1945 mengabarkan tentang kemerdekaan Indonesia dalam sebuah berita yang berjudul “ Awwal Jumhuriyyah Islamiyyah fi sl-Syarq al-Aqsha (Republik Islam Pertama di Timur Jauh)”. Koran lokal Al-Ahram tanggal 21 September 1945 mengabarkan kemerdekaan Indonesia dalam berita yang berjudul “ fi Indonesia ”. Sementara dukungan pengakuan kemerdekaan Indonesia dilakukan Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia melalui korespondensi dan silaturahim ke negara-negara Arab, melalui Liga Arab, dan melalui konferensi- konferensi. Salah satu hasil keikutsertaan M. Zein Hassan dalam Konferensi Arab Islam di Kairo adalah dibentuknya Panitia Pembela Indonesia ( Lajnat al-Difa’ ‘an Indonesa ) dengan ketua Jenderal Saleh Harb Pasha. Jenderal Pasha, kemudian mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.
Hubungan panjang yang telah dijalin antara kedua negara memiliki peran signifikan dalam penentuan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

## Perubahan dan Kesinambungan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Mesir Pasca Pemerintahan Husni Mubarak
Kebijakan Luar Negeri Indonesia adalah Politik Bebas Aktif. 2 Politik Bebas Aktif lahir seiring dengan lahirnya negara Indonesia sebagai negara merdeka dalam
2 Kata Politik Bebas Aktif, mungkin, lebih identik dengan istilah politik luar negeri Indonesia dibandingkan dengan Kebijakan Luar Negeri. Jika merujuk pada istilah dalam bahasa Inggris, yakni foreign policy , kemungkinan tidak ada masalah. Sabir (1987: 10) menyatakan bahwa “ Apa yang disebut politik luar negeri
kondisi sistem dunia yang bipolar. Kata ‘bebas’ dalam kebijakan luar negeri Indonesia memiliki ciri bahwa politik Indonesia tidak mengikatkan diri dengan ketentuan negara adikuasa dengan berpedoman pada aplikasi nilai-nilai Pancasila. Kata ‘aktif’ merujuk pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat mengenai kewajiban Indonesia pada ranah internasional, yakni “ ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan ” (Sabir, 1987: 23-24). Dengan demikian, Politik Bebas Aktif menunjukkan orientasi dan komitmen kebijakan luar negeri Indonesia dalam melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain, dimana Indonesia adalah negara yang memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan mengembangkan kerjasama dan aktif memperjuangkan perdamaian abadi.
Menanggapi berbagai perkembangan yang berlangsung di Timur Tengah, pasca Arab Spring, menurut Kementerian Luar Negeri (2015), disusun lima pilar kebijakan luar negeri Indonesia ke Timur Tengah, yakni:
1. Peaceful , meliputi perlindungan warga negara Indonesia di Timur Tengah, diplomasi energi, mencegah ekstremisme/terorisme, mendukung kondisi kondusif untuk pembangunan, dan mengembangkan Dasa Sila Bandung;
2. Prosperous , meliputi: pengembangan pasar non tradisional, mencari sumber-sumber baru untuk penanaman modal asing secara langsung, dan pengembangan wilayah operasi BUMN/perushaan swasta RI;
3. Democratic, meliputi: home grown value , HAM dan good governance ;
4.  Bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya;
5. Dukungan perjuangan Palestina, meliputi: dukungan kemerdekaan, dukungan capacity building , dukungan upaya mendapat pengakuan internasional, menggalang dukungan internasional untuk menekan Israel agar mengakhiri pendudukan atas Palestina, di antaranya dengan cara tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
External shock menjadi unsur pertama terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir. External shock yang dimaksud adalah transisi demokrasi di Mesir, dari 2011 hingga 2013, yang diwarnai dengan kondisi politik domestik Mesir yang tidak stabil. Kondisi di Mesir itu mendorong pimpinan Indonesia untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya adaptif terhadap kondisi Mesir, yakni: evakuasi WNI tahun 2011 dan tidak dilakukannya evakuasi WNI tahun 2013. Presiden adalah kebijaksanaan luar negeri ”. Merujuk pada pernyataan Sabir tersebut, penulis memandang, dengan menyamakan istilah politik luar negeri dengan kebijakan (menuliskannya dengan kebijaksanaan) luar negeri yang dalam bahasa asalnya adalah foreign policy , maka penulis memandang Politik bebas Aktif merupakan Kebijakan Luar Negeri Indonesia.
merupakan aktor utama yang mengeluarkan keputusan evakuasi atau tidak evakuasi terhadap WNI dari Mesir. Hal ini disebabkan karena keselamatan warga negara sudah menjadi tanggung jawab presiden, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Penyeimbang presiden dalam evakuasi WNI ini adalah DPR yang juga memberikan pandangan pentingnya melakukan evakuasi yang mendorong dibentuknya Satuan Tugas Evakuasi WNI dari Mesir yang diketuai oleh Hassan Wirajuda. Advokasi birokrasi yang mendorong dilakukannya evakuasi adalah KBRI Kairo yang berperan sebagai pemberi informasi mengenai kejadian faktual di Mesir. Kalkulasi keselamatan warga menjadi pertimbangan Badan Intelejen Indonesia. TNI mendukung penuh upaya evakuasi dengan menyediakan pesawat dan pasukan khusus Advance yang sudah berpengalaman menjalankan misi-misi internasional. Terakhir , restrukturisasi domestik yang berlangsung saat evakuasi WNI tahun 2011 digulirkan berupa pembentukan tim operasional pelaksaan evakuasi yakni Satgas Evakuasi Mesir dengan daya dukung tim Advance dari tentara nasional Indonesia.
Evakuasi WNI dari Mesir tahun 2011 berhasil dilakukan. Keberhasilan ini ditunjang oleh koordinasi antar kementerian yang mendapat tugas melakukan evakuasi. Pasca evakuasi, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan. Pertama , dana evakuasi yang dibebankan kepada APBN melalui proposal masing-masing kementerian yang terlibat. Dana evakuasi dialokasikan dari dana darurat. Besaran dana yang disiapkan oleh Kementrian Luar Negeri sejumlah 5 milyar. Adapun alokasi lainnya, misalnya, obat-obatan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, dana transportasi juga menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Total dana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Satgas langsung kepada Presiden. Pemerintah, disampaikan oleh Ketua Satgas Hasan Wirajuda, mengharapkan pemakluman dan pemahaman dari DPR bahwa alokasi pengeluaran dana akan sulit dilakukan melalui prosedur biasa seperti melalui tender.
Tahun 2013, ketika rakyat Mesir kembali turun ke jalan menuntut Presiden Mursi turun, KBRI Kairo kembali siaga. Mahasiswa Indonesia yang berada di sana menghadapi kebimbangan. Melihat kondisi Mesir yang kian mencekam, mahasiswa Indonesia berharap pemerintah melakukan evakuasi. Namun, di sisi lain, jika mereka ikut evakuasi, ada kekhawatiran studi mereka di Mesir akan terhambat, seperti yang dialami tahun 2011. Sebagian dari mahasiswa yang dievakuasi ke Indonesia mengalami hambatan perkuliahan dan ujian yang diselenggarakan Al-Azhar, serta mengalami kesulitan dana untuk kembali ke Mesir seandainya pemerintah Indonesia tidak menanggung tiket pergi ke Mesir dan melakukan negosiasi terhadap Al-Azhar untuk memberikan izin dan keringanan administrasi melanjutkan studi di Mesir. Izin ini
agak sulit disebabkan adanya kekecewaan dari pihak Al-Azhar terhadap Pemerintah Indonesia. Pihak Al-Azhar memandang bahwa evakuasi tidak perlu dilakukan karena pihak kampus telah menjamin keselamatan mahasiswa selama mahasiswa berada di kawasan kampus dan tidak memasuki zona-zona yang dilarang untuk dimasuki. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia memutuskan tidak melakukan evakuasi. Hal ini didasarkan ada jaminan keselamatan dari pemerintah Mesir dan kampus bagi aset pemerintah Indonesia dan bagi mahasiswa selama berada dalam zona aman.
Upaya adaptasi Indonesia dalam merespon kondisi Mesir 2011-2013 yang melahirkan dua perilaku berbeda, yakni evakuasi di tahun 2011 dan non-evakuasi di tahun 2013, menunjukkan adanya perubahan dalam keputusan pemerintah Indonesia. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir selama tahun 2011-2013 berada dalam tahap perubahan program, yakni perubahan yang dilakukan dalam masalah metode atau cara untuk mencapai tujuan yang bersifat kualitatif dalam melibatkan kebaruan instrumen, meliputi apa dan bagaimana perubahan dilakukan, hanya tujuannya tetap, tidak berubah. Perubahan keputusan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan terlaksananya kepentingan nasional Indonesia di Mesir. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk lebih melindungi warga negara Indonesia serta aset bangsa di sana. Pemerintah Indonesia juga memutuskan tidak ikut campur pada pihak-pihak yang bertikai di Mesir dan menghimbau seluruh WNI untuk tidak ikut terlibat pula. Pemerintah Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan himpunan mahasiswa menjaga sebisa mungkin agar WNI, khususnya pelajar dipastikan keamanannya dan tidak ikut terlibat dalam berlangsungnya revolusi.
Pasca revolusi Mesir 2011-2013, Pemerintah Indonesia membuat keputusan melakukan penyesuaian dengan kebijakan yang diberlakukan Mesir, baik itu dalam aspek pendidikan dan perdagangan. Melalui kunjungan DPR RI, Indonesia bersikap aktif dalam memberi masukan pada pemerintah Mursi untuk mengembangkan Mesir menjadi negara demokratis dengan populasi Muslim yang mayoritas. Indonesia selalu berupaya menunjukkan bahwa membangun negara yang demokratis sangatlah mungkin dilakukan negara-negara berpopulasi mayoritas Muslim dan hal ini dicontohkan oleh Indonesia sendiri.
Dari sisi orientasi dan komitmen, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir pada saat transisi demokrasi bersifat tetap, yakni tetap menjalankan politik bebas aktif. Hanya karena terjadi perubahan yang cepat di Mesir, Indonesia pun tentu harus melakukan adaptasi dari sisi strategi. Fokus kebijakan luar negeri Indonesia
pada tahun 2011 adalah strategi untuk mencapai lancarnya evakuasi WNI dan pengamanan aset di Mesir. Strategi kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2013 lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan kerjasama dengan aparat Mesir guna menjaga keselamatan warga dan aset bangsa Indonesia di Mesir.
Dalam menghadapi revolusi Mesir 2011-2013, Indonesia harus melakukan perubahan ( change ). Mengapa perubahan ini diperlukan? Pertama , karena kondisi Mesir yang kritis membutuhkan kinerja yang tinggi dari sumber daya alam, manusia, dan institusional dalam rangka menjaga keselamatan warga negara Indonesia dan aset-aset Indonesia yang ada di Mesir. Kedua , aksi yang dilakukan Indonesia sedapat mungkin tidak membuat pihak Mesir merasa kehilangan kepercayaan dari Indonesia, sehingga KBRI harus dapat menyampaikannya dengan baik agar hubungan bilateral Indonesia Mesir dapat terjaga.
Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa perubahan yang berlangsung meliputi:
(1) Adanya Agen Pengubah Utama ( primary change agent ), yaitu, pertama dorongan para agen untuk melakukan perubahan didasari adanya external shock berupa Revolusi Mesir 2011 yang membuat Presiden Husni Mubarak turun sebagai presiden Mesir dan berlanjut dengan kudeta terhadap Presiden Mursi pada 2013. Peristiwa ini merupakan satu peristiwa penting dalam sejarah Mesir yang mengubah tatanan pemerintahan. Sehingga, pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap tatanan pemerintahan dan kondisi politik yang berlangsung di Mesir. Kedua , adanya advokasi birokratik ( bureaucratic advocacy ) yang menyokong perubahan kebijakan dengan KBRI Kairo sebagai ujung tombak perubahan kebijakan Indonesia terhadap Mesir. Misalnya, institusi birokratik pemerintah Indonesia yang paling terlihat dalam melakukan perubahan adalah intelejen dengan program-program kerjasama intelejen dengan Mesir dan pos-pos Timur Tengah seperti program deradikalisasi paham-paham Islam fundamentalis agar tidak mempengaruhi, terutama, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Mesir. Diyakini pula bahwa dengan program-program deradikalisasi efek euforia Arab Spring yang melanda Mesir dan Timur Tengah tidak akan berimbas ke Indonesia. Ketiga , agen restrukturisasi domestik ( restructuring domestic ) berupa keberadaan komunitas masyarakat Indonesia yang mendukung perubahan, misalnya LSM kemanusiaan yang membantu Pemerintah Indonesia dalam menyokong dan memberikan bantuan selama evakuasi WNI (2011) dan non evakuasi di Mesir (2013), seperti misalnya ACT.
(2) Adanya Keputusan Pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan terhadap Mesir. Dalam tahun 2011, merespon kondisi yang berlangsung di Mesir, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di Mesir dengan tujuan untuk menjaga keselamatan WNI sebagai wujud kewajiban pemerintah Indonesia.
(3)  Tingkat perubahan kebijakan luar negeri yang berlangsung dalam bentuk perubahan program ( program change ). Adapun tujuan dari perubahan tersebut ditujukan untuk menjamin keselamatan WNI yang berada di Mesir. Setting internasional atas perubahan kebijakan Indonesia terhadap Mesir diarahkan pada deradikalisasi paham-paham yang mengarah pada kegiatan terorisme sebagai ekses dari Arab Spring dan pergerakan teroris global.
Sementara itu, kesinambungan ( continuity ) mengacu pada pola keseluruhan kebijakan luar negeri yang cenderung tetap dari waktu ke waktu, meliputi perubahan yang lebih sedikit maupun penambahan. Pasca Revolusi Mesir dimana Mesir dipimpin oleh Presiden Al-Sisi, ritme hubungan Indonesia Mesir kembali harus dijalani dengan dinamis. Orientasi dan komitmen kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Mesir, bersifat tetap, yakni bebas aktif. Indonesia bebas melakukan inisiasi- inisiasi kerjasama apapun selama kerjasama itu menguntungkan kedua belah pihak dan tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia juga berkomitmen menjaga hubungan yang baik demi memandang kontribusi Mesir pada Indonesia pada masa awal-awal kemerdekaan.
Dari aspek nilai-tujuan umum kebijakan luar negeri Indonesia ke Mesir, Indonesia tetap memosisikan Mesir sebagai negara kunci di Timur Tengah yang memiliki akses kunci secara geografis maupun hegemoni regional terhadap negara- negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Misalnya, akses terhadap Palestina sangat dimungkinkan kemudahannya masuk melalui Mesir.
Dalam aspek pendidikan, nilai tujuan umum kebijakan luar negeri Indonesia sedapat mungkin akan terus mempertahankan dan mengembangkan kerjasama pendidikan, baik itu dengan menambah kuota beasiswa yang diberikan pemerintah Mesir maupun dengan mempermudah prosedur-prosedur administrasi pendidikan masyarakat Indonesia ke Mesir. Dalam aspek perdagangan, batasan atas produk ekspor menjadi hambatan bagi para eksportir Indonesia ke Mesir. Namun, Mesir dapat memberikan beberapa kemudahan fasilitas akses ekspor impor jika dapat dilakukan negosiasi secara bilateral yang baik antara para eksportir Indonesia terhadap Mesir.
Pemerintah Indonesia memandang bahwa menjaga hubungan dengan Pemerintah Mesir harus terus dilakukan. Kunjungan Presiden Al Sisi merupakan
itikad baik Presiden Mesir terhadap Pemerintah Indonesia dalam menentukan hubungan bilateral Indonesia-Mesir ke depannya. Kerjasama untuk mendapatkan hasil yang lebih daripada memandang kelemahan-kelemahan dari proses Presiden Al Sisi menjadi Presiden Mesir, lebih dikedepankan oleh Pemerintah Indonesia sehubungan dengan banyak aset Indonesia baik Pemerintah maupun swasta yang berada di Mesir yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan warga dan pemerintah Indonesia sendiri. Hal ini sesuai dengan lima pilar prinsip kebijakan luar negeri Indonesia, yakni peaceful, prosperous, democratic , bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta dukungan terhadap perjuangan Palestina. Lebih jauh lagi, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir mengedepankan upaya menjaga stabilitas hubungan baik yang telah dijalin jauh sejak prakemerdekaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Hubungan baik yang dijalin, tentunya, tidak lepas dari upaya menjaga kepentingan nasional Indonesia dalam aspek politik, kultural, pendidikan, dan ekonomi. Kepentingan nasional Indonesia terhadap Mesir dalam bidang politik diarahkan untuk menjaga seluruh aspek kepentingan lainnya, baik yang sifatnya untuk menjaga kepentingan para warga negara Indonesia yang ada di Mesir, kepentingan negara, serta kepentingan yang diarahkan dalam aras regional, maupun internasional. Keberadaan WNI di Mesir, dalam rangka melangsungkan pendidikan maupun untuk bekerja, harus dijaga karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah Indonesia.
Dalam level regional, menjaga hubungan baik dengan Mesir merupakan hal penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia karena Mesir merupakan salah satu negara kunci di kawasan Timur Tengah. Mesir memiliki bargaining power yang besar terhadap negara-negara Arab maupun negara-negara di kawasan Afrika Utara. Dengan mengamankan hubungan bilateral dengan Mesir, besar kemungkinan dapat pula dijaga hubungan baik dengan negara-negara lainnya di Timur Tengah. Sebagai contoh Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai salah satu negara yang bersama Mesir sama-sama negara mengakui kemerdekaan Indonesia. Komitmen ini sangat terbantu jika hubungan Indonesia dengan Mesir baik, karena Mesir menjadi salah satu negara yang mampu mengakses Palestina secara geografis. Donasi bantuan dari rakyat Indonesia dapat masuk ke Palestina melalui Mesir. Mesir pernah menutup perbatasan ke Palestina sehingga bantuan dari negara-negara yang peduli terhadap Palestina tidak dapat masuk. Namun, Mesir tetap memberikan akses kepada Pemerintah Indonesia melalui jalur intelijen dengan memastikan bahwa bantuan dari Indonesia benar-benar ditujukan
untuk membantu rakyat Palestina, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik terselubung.
Dalam aspek emosional-kultural, mengedepankan hubungan baik dengan Mesir adalah komitmen kebijakan luar negeri Indonesia yang dilatarbelakangi pengalaman sejarah yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pengakuan Mesir terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka merupakan  modal pengakuan kedaulatan secara de facto bagi bangsa Indonesia dalam melalukan hubungan internasional. Pengakuan de facto tersebut akan sulit diperoleh tanpa adanya interaksi yang intens selama masa perjuangan merebut kemerdekaan. Interaksi yang intensi ini dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang belajar di Mesir. Islam dengan pemikiran moderat yang dikembangkan di universitas-universitas Islam di Mesir mempengaruhi pemikiran para mahasiswa yang belajar di sana. Sehingga, ketika mereka lulus dan kembali ke Indonesia para alumni it lebih berpikiran moderat dibandingkan radikal.
Dalam aspek pendidikan, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir pasca Pemerintahan Husni Mubarak tetap mengedepankan kesinambungan kerjasama pendidikan, terutama bagi WNI yang belajar di universitas-universitas Mesir. Para mahasiswa, disadari merupakan agent of change bagi sebuah negara. Pemikiran- pemikiran keislaman yang berkembang di Mesir, sedikit banyak, akan mempengaruhi pemikiran para mahasiswa Indonesia. Hal ini menjadi kekhawatiran juga bagi Pemerintah Indonesia. Melalui Atase Pendidikan, pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap mahasiswa Indonesia agar mereka tidak terlibat pergerakan- pergerakan yang ada di Mesir secara langsung dan aktif. Pembinaan ini melibatkan intelijen Indonesia juga yang mengembangkan kerjasama keamanan yang bersifat preventif dengan intelijen Mesir.
Dalam perjalanannya, kebijakan luar negeri Indonesia tidak bersifat kaku. Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang sifatnya fleksibel dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara. KBRI Kairo menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan luar negeri RI. Beberapa kebijakan luar negeri RI selama masa kritis Mesir diarahkan untuk mengamankan WNI dan aset Pemerintah Indonesia. Pertama, intelijen berperan dalam memberikan informasi dan menyelesaikan permasalahan keamanan yang timbul. Misalnya, meski Mesir sedang bergejolak, Indonesia masih sempat menyalurkan bantuan dana ke Palestina yang masuk melalui Mesir. Mesir menutup perbatasan bagi semua negara. Meski sulit, dengan negosiasi intelijen Indonesia, Pemerintah Mesir membuka perbatasan hanya untuk menyampaikan bantuan ke Palestina (Saputro, 2011). Kedua, dalam aspek pendidikan, KBRI mengupayakan keamanan WNI yang tinggal di asrama-asrama

## 126 Deasy Silvya Sari
Universitas, serta membantu kelancaran studi. Ketiga , KBRI tetap menjalin kerjasama dengan pihak keamanan Mesir untuk menjaga aset-aset Pemerintah Indonesia di Mesir, seperti perusahaan mie instant, dan kantor-kantor yang disewa pengusaha- pengusaha Indonesia.

## Kesimpulan
Revolusi Mesir 2011-2013, sebagai ekses dari Arab Spring yang melanda Timur Tengah akhir tahun 2010, membawa perubahan bagi Mesir yang ditandai dengan turunnya Presiden Husni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. Dalam menghadapi perubahan di Mesir pasca Pemerintahan Husni Mubarak, Indonesia melakukan perubahan dan kesinambungan dalam kebijakan luar negeri terhadap Mesir. Perubahan dilakukan karena Pemerintah Indonesia berupaya menjamin terlaksananya kepentingan nasional Indonesia, meliputi: aspek keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia yang ada di Mesir, keberlanjutan program- program pendidikan, serta keberlanjutan hubungan dagang Indonesia-Mesir.
Keputusan ini berada di tangan Presiden Yudhoyono dengan terlebih dahulu memperhatikan berbagai pertimbangan dari KBRI Kairo mengenai perkembangan di Mesir, DPR sebagai lembaga yang memberikan persetujuan terhadap dan pelaporan atas program evakuasi, kapabilitas TNI dalam mendukung pelaksanaan evakuasi dari aspek penjagaan keselamatan, kapabilitas transportasi dengan bantuan beberapa maskapai penerbangan, dan juga kapabilitas keuangan. Begitu pula dalam merespon kondisi Mesir pada tahun 2013, dimana Presiden Yudhoyono lebih memilih untuk tidak melakukan evakuasi dengan memperhatikan pertimbangan dari KBRI Kairo Mesir bahwa kondisi WNI di Mesir dapat ditangani aspek keselamatan mereka dengan mengembangkan kerjasama dengan aparat keamanan Mesir serta kampus, mempertimbangkan juga kapabilitas TNI dan aspek pendanaan yang harus terbagi karena pada saat itu, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban melakukan evakuasi terhadap WNI di negara Timur Tengah yang lebih parah kondisinya seperti evakuasi dari Yaman.
Perubahan yang terjadi meliputi tiga hal, yaitu: keberadaan Agen Pengubah Utama ( primary change agent ), adanya keputusan pemerintah, dan adanya perubahan program. Selain perubahan, Pemerintah Indonesia mengedepankan kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Mesir pasca Pemerintahan Husni Mubarak, yaitu, pertama , dari aspek orientasi kebijakan luar negeri Indonesia ke Mesir adalah Bebas Aktif dengan komitmen Indonesia untuk melakukan inisiasi
kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dan tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia, serta komitmen untuk menjaga hubungan yang baik demi memandang kontribusi Mesir pada Indonesia pada masa awal-awal kemerdekaan. Kedua , dari aspek nilai-tujuan umum, Indonesia memandang Mesir sebagai negara yang memiliki posisi penting di Timur Tengah sehingga membangun kerjasama yang baik dengan Mesir dapat menjadi modal dalam mengukuhkan peran dan kepentingan Indonesia di Timur Tengah. Ketiga, kesinambungan dilangsungkan dalam program-program kerjasama dalam bidang pendidikan, perdagangan, dan pariwisata.

## Daftar Pustaka
Agastya. (2013). Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah. Yogyakarta: Ircisod.
Antara News. (2011). Al Azhar University Deplores RI Students Repatriation . [online] Dalam: https://en.antaranews.com/news/67944/al-azhar-university-deplores-ri- students-repatriation [Diakses 13 Januari 2014].
Cavatorta, Francesco. (2012). Arab Spring: The Awakening of Civil Society. Dalam:
Dossier 75-81. [online] Dalam: https://www.iemed.org/observatori-en/arees- danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2012/Cavatorta_en.pdf . [Diakses 13 Januari 2015].
Detik.com . (2015). Mesir Resmi Tetapkan Hamas Sebagai Organisasi Teroris . [online] Dalam:  https://news.detik.com/internasional/2846921/mesir-resmi-tetapkan- hamas-sebagai-organisasi-teroris?nd771104bcj= [Diakses 16 Mei 2016].
Detik.com.  (2011). Akan Menjemput Warga Australia di Mesir, Pesawat Qantas Bermasalah. [online]. Dalam https://news.detik.com/berita/d-1560038/akan- menjemput-warga-australia-di-mesir-pesawat-qantas-bermasalah. [Diakses 15 Januari 2014].
Direktorat Timur Tengah, (2015). Paparan mengenai Islamic State . Jakarta: Direktorat Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Fachir, A.M. (Ed) (2009). Jauh di Mata Dekat di Hati: Potret Hubungan Indonesia-Mesir . Jakarta: Kedutaan Besar Republik Indonesia Cairo.

## 128 Deasy Silvya Sari
Guardian. (2011). US, Israel and Turkey Evacuate Citizens from Egypt . [online] Dalam: https://www.theguardian.com/world/2011/jan/30/us-israel-turkey-evacuate- egypt  [Diakses 13 Januari 2014].
Hermann, C.F., Kegley, C.W., dan Rosenau, J.N. (1987). New Directions in the Study of Foreign Policy . USA: Unwn Hyma Ltd.
Hermann, C.F. (1990). Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 34, No. 1: 3-21.
Islampos. (2013). Malaysia evakuasi 3.300 Mahasiswanya dari Mesir Selasa Malam
Ini . [online] Dalam: http://www.detik59.com/2013/08/malaysia-evakuasi-3300- mahasiswanya.html. [Diakses 15 Januari 2014].
Kompas. (2011). Ikhwanul Muslimin Unggul di Pemilu Mesir. [online] Dalam: https:// regional.kompas.com/read/2011/12/01/09445876/ikhwanul.muslimin.unggul. di.pemilu.mesir. [Diakses 6 Januari 2014].
Kompas. (2011). Parpol Islam Menangi 65 Persen Suara Pemilu Mesir. [online] Dalam: https://bola.kompas.com/read/2011/12/25/05544543/parpol.islam.menangi.65. persen.suara.pemilu.mesir?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_ campaign=Kaitrd. [Diakses 6 Januari 2014].
Kompas. (2013). Hari Minggu ini Thailand Evakuasi Warganya dari Mesir. [online] Dalam:  https://tekno.kompas.com/read/2013/08/18/0108006/Hari.Minggu.Ini. Thailand.Evakuasi.Warganya.dari.Mesir. [Diakses 15 Januari 2014].
Nugroho. (2011). Amerika Serikat Evakuasi Warganya dari Mesir . [online] Dalam: https://news.detik.com/berita/1556720/amerika-serikat-evakuasi-warganya- dari-mesir [Diakses 13 Januari 2014].
Patrycia. (2013). Strange Coup d’Etat: The Army’s Removal of the Egyptian president.
Dalam: BULETIN No. 74(527) PISM.
Press TV. (2013). UK Navy Warships on standby for evacuation of Nationals from Egypt.
[online] Dalam: http://www.presstv.ir/detail/2013/08/19/319433/uk-navy-ready- for-egypt-rescue-mission. [Diakses 15 Januari 2013].
Citra Indonesia. (2013) SBY: Belum Ada Keperluan untuk Evakuasi WNI di Mesir ,
[online] Dalam: http://citraindonesia.com/sby-belum-perlu-evakuasi-wni-di- mesir/?lang=en. [Diakses 26 Juni 2014].
Republika. (2013). Mesir Memanas, Amerika Serikat Evakuasi Staf Kedutaan di Kairo. [online] Dalam: https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur- tengah/13/07/04/mpef8z-mesir-memanas-amerika-serikat-evakuasi-staf- kedutaan-di-kairo [Diakses 15 Januari 2014].
Republika. (2013). Relawan WNI Ingin Jihad Bantu Ikhwanul Muslimin. [online] Dalam: https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/07/30/ internasional/timur-tengah/13/08/22/mrxlii-relawan-wni-dikabarkan-ingin- jihad-bantu-ikhwanul-muslimin [Diakses 15 Maret 2015].
Sabir, M. (1987). Politik Bebbas Aktif: Tantangan dan Kesempatan . Jakarta: Haji Masagung.
Salih, K.E.O. (2013). The Roots and Causes of the 2011 Arab Uprisings . [online] Dalam: plutojournal.com/asq/ halaman 184-206 [Diakses 15 Maret 2015].
Saputro, Charnadi Trido. (2011). Memorandum Akhir Tugas Perbinlu/Sekkabsus Sekretaris Pertama Fungsi Politik . Kairo: KBRI Kairo
Sindonews. (2013). 18 Anggota Ikhwanul Muslimin Ditangkap. [online] Dalam: https:// international.sindonews.com/read/821058/44/18-anggota-ikhwanul-muslimin- mesir-ditangkap-1388074694 [Diakses 15 Maret 2015].
Suara Pembaruan. (2011). Mesir Makin Kacau, Banyak Negara Evakuasi Warganya. [online] Dalam: https://sp.beritasatu.com/home/mesir-makin-kacau-banyak- negara-evakuasi-warganya/3203. [Diakses 1 Januari 2014].
VOA Indonesia. (2012). Pemilu Presiden Mesir Dimulai. [online] Dalam: https://www. voaindonesia.com/a/pemilihan-presiden-mesir-dimulai-hari-ini/4316312.html. [Diakses 13 Januari 2014].
Tempo. (2013). 2 Bulan Kudeta, Al Ikhwan Serukan Unjuk Rasa. [online] Dalam: https:// dunia.tempo.co/read/509532/2-bulan-kudeta-mursi-al-ikhwan-serukan-unjuk- rasa. [Diakses 15 Januari 2014].
Tempo. (2013). Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan. [online] Dalam: https:// dunia.tempo.co/read/493383/empat-alasan-presiden-mesir-digulingkan [Diakses 15 Oktober 2016]
VOA Indonesia. (2011). Evakuasi terus Berlangsung di Tengah-tengah Demonstrasi di Mesir. [online] Dalam: https://www.voaindonesia.com/a/evakuasi-terus-
berlangung-di-tengah-tengah-demonstrasi-di-mesir-/89312.html. [Diakses 13 Januari 2014].
VOA Indonesia. (2011). Negara-negara Asia Ungsikan Warganya dari Mesir. [online] Dalam: https://www.voaindonesia.com/a/malaysia-tiongkok-selandia-baru- ungsikan-warganya-dari-mesir/89355.html. [Diakses 13 Januari 2014].
VOA Indonesia. (2011). PBB Mulai Evakuasi Para Pegawainya dari Mesir. [online] Dalam: https://www.voaindonesia.com/a/pbb-evakuasi-pegawainya-dari- mesir-115221544/89422.html. [Diakses 13 Januari 2014].
Waskito. (2013). Air Mata Presiden Mursi . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Wikipedia. (2013). 2013 Egyptian coup d’etat . [online] Dalam: https://en.wikipedia. org/wiki/2013_Egyptian_coup_d%27%C3%A9tat. [Diakses 16 Oktober 2014].