## PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. J & T EXPRESS KOTA CIREBON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Reka Rosalina, Nursyamsudin dan R. Agus Abikusna
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: rosalinakuu@gmail.com, nursyam1978@gmail.com dan a.abikusna@gmail.com

## Abstract
One  of  the  services  which  the  most  influences  into  human  life  at  this  time  are  commodity delivery  services.  Based  on  the  fact,  there  are  a  lot  of  commodity  delivery  services  in Indonesian.  One  of  them  is  PT.  Global  Jet  Express  (J  &  T  Express)  which  is  an  express company  that  serves  shipping  commodities  or  documents  to  all  cities  in  Indonesian  and abroad. This study uses qualitative research, the data collected using interview, observation, documentation and then analyzed by descriptive analysis method. The results of this study: 1) Transactions or agreements conducted by PT. J&T Express and consumer is ijarah contract because the consumer indicated providing wages as a value of the service benefits provided by PT. J & T Express. 2) There is a default in this agreement that is the delivery estimated of commodities  that  are  unsuitable,  because  of  several  factors  that  make  the  commodities  late until the destination. But in the case of delays in the delivery of commodities provided by PT. J&T  Express  does  not  provide  compensation.  3)  Solving  of  dispute  problem  that  occurs between PT. J & T Express of the Cipto branch of Cirebon City and consumer was settled by deliberation according to Islamic law, base on the agreement of both so that can express their opinions until tranquillity.
Keywords: Protection, Consumer Services, Shipping, Goods, and Ijarah.

## Abstrak
Salah  satu  pelayanan  jasa  yang  sangat  mempengaruhi  kehidupan  manusia  pada  saat  ini adalah  jasa  pengiriman  barang.  Berdasarkan  kenyataan  ini  banyak  sekali  jasa  pengiriman barang  yang  terdapat  di  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  PT.  Global  Jet  Express  (J&T Express), sebuah perusahaan express yang melayani pengiriman barang ataupun dokumen ke seluruh  kota  di  Indonesia  maupun  luar  negeri.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis  dengan  metode  deskriptif  analisis.  Adapun  hasil  penelitian  ini  1)  Transaksi  atau perjajian  yang  dilakukan  oleh  PT.  J&T  Express  dan  pengguna  jasanya  yaitu  akad  ijarah, karena apa yang dilakukan oleh pihak konsumen ini yaitu dengan memberikan upah sebagai nilai dari manfaat jasa yang diberikan oleh PT. J&T Express. 2) Adapun bentuk wanprestasi dalam perjanjian ini adalah estimasi pengiriman barang yang tidak sesuai, karena beberapa faktor  yang  menjadikan  barang  terlambat  sampai  tujuan.  Tetapi  dalam  hal  keterlambatan pengiriman  barang  ini  PT.  J&T  Express  tidak  memberikan  ganti  rugi  apapun.  3) Penyelesaian  persengketaan  yang  terjadi  antara  PT.  J&T  Express  cabang  Cipto  Kota Cirebon  diselesaikan  secara  musyawarah  sesuai  hukum  Islam,  dengan  kesepakatan  kedua belah pihak agar semuanya dapat mengemukakan pendapat sehingga tercapai kata damai.
Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen Jasa, Pengiriman, Barang, dan Ijarah.

## LATAR BELAKANG
Salah  satu  pelayanan  jasa  yang  sangat mempengaruhi  kehidupan  manusia  pada saat  ini  adalah  jasa  pengiriman  barang. Berdasarkan  kenyataan  ini  banyak  sekali jasa  pengiriman  barang  yang  terdapat  di Indonesia.  Salah  satunya  adalah  PT.  Global Jet  Express  (J&T  Express)  yang  mana adalah  sebuah  perusahaan express yang melayani pengiriman barang ataupun dokumen  ke  seluruh  kota  di  Indonesia maupun luar negeri.
Proses  pengiriman  barang  oleh  PT. J&T  Express  dimulai  pada  saat  konsumen datang  ke  agen  PT.  J&T  Express  dengan membawa suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan  untuk  dikirim.  Kemudian  pihak PT.  J&T  Express  mengecek  kelengkapan barang  tersebut,  dari  jumlah  barang  yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan  suatu  dokumen  atau  surat perjanjian pengiriman barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim,  yang  berarti  bahwa konsumen  telah  menyetujui  syarat-syarat atau  klausul-klausulnya  baik  mengenai syarat,  ketentuan,  akibat,  dan  resiko  dari pengiriman barang tersebut.
Dalam  setiap  transaksi  tentu  di dalamnya terkandung sebuah perikatan bagi pihak  yang  melakukan  transaksi  tersebut. Dalam  hal  ini  setiap  transaksi  haruslah mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang membuatnya.  Hal  ini  selaras  dengan  asas itikad baik yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian haruslah melakukannya  dengan  itikad  baik  dengan tidak mengganggu hak dan kewajiban pihak lain.  Yang  dalam  hal  ini  tidak  terlepas  dari transaksi  yang  dilakukan  oleh  PT.  J&T Express  dengan  pengguna  jasa  pengiriman yang dalam bertransaksi haruslah menguntungkan  dan  tidak  boleh  ada  yang merasa dirugikan.
Namun
realitanya, dalam penyelenggaraan jasa pengiriman ini seringkali  terjadi  wanprestasi.  Adapun bentuk  wanprestasi  yang  sering  terjadi dalam penyelenggaraan jasa pengiriman PT.
J&T  Express  seperti  misalnya  rusaknya barang pengiriman, keterlambatan pengiriman barang, bahkan sampai hilangnya  barang.    Mengenai  hal  ini tentunya  tidak  lepas  dari  penyelenggaraan jasa  yang  dilakukan  oleh  PT.  J&T  Express, Cipto,  Cirebon  dalam  penyelenggaraannya pernah  mengalami  hal  hal  tersebut  dan bahkan hal ini kerap kali terjadi. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka penulis  merumuskan  pertanyaan  sebagai berikut, yaitu pertama, bagaimana perjanjian  antara  konsumen  dan  PT.  J&T Express  cabang  Cipto  Kota  Cirebon menurut perspektif Islam? Kedua, bagaimana  pelayanan  atas  hak  konsumen oleh  PT.  J&T  Express  cabang  Cipto  Kota Cirebon  dalam  keamanan  barang  kiriman menurut  perspektif  Islam?  Dan ketiga, bagaimana  penyelesaian  apabila  terjadi sengketa  antara  konsumen  dan  PT.  J&T Express  cabang  Cipto  Kota  Cirebon  dalam perspektif Islam?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan judul  pada  penelitian  ini,  diantaranya pertama,  Aisyah  Ayu  Musyafah,  et.al., berjudul  “Perlindungan  Konsumen  Jasa Pengiriman  Barang  dalam  Hal  Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis serta  mengetahui  bentuk  perlindungan konsumen  terhadap  keterlambatan  barang jika  ditinjau  dari  pelaku  usaha,  peran pemerintah sampai pada tahap penyelesaian. Permasalahan  utama  yang  diangkat  dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan  konsumen  khususnya  dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis  empiris  dengan  analisis  kualitatif yang  kemudian  diperoleh  hasil  bahwa penggantian kerugian berbeda pada masing- masing perusahaan penyedia jasa pengiriman  barang.  Perbedaan  terletak  dari permasalahan  pengiriman  seperti  kerusakan barang, kehilangan barang serta keterlambatan.  Kerugian  immateriil  yang
dialami  oleh  konsumen  dalam  hal  terjadi keterlambatan  barang  ternyata  belum  dapat diganti  kerugiannya.  Hal  ini  dikarenakan dasar  pelaku  usaha  memenuhi  prestasi adalah  sebuah  kontrak  baku  yang  mana terdapat pembatasan jika pelaku usaha tidak berbuat  sesuai  yang  diperjanjikan  dan menyebabkan kerugian immateriil, maka hal itu  termasuk  dalam  kategori  wanprestasi. Bentuk  ganti  kerugian  wanprestasi  adalah sesuatu  yang  dapat  dinilai  dengan  materi sesuai  dengan  yang  sudah  disepakati sebelumnya  pada  kontrak  dan  konsumen tidak  dapat  menuntut  ganti  rugi  yang bersifat immateriil. 1
Kedua, penelitian Desy Ary
Setyawati, et.al., yang berjudul “Perlindungan  bagi  Hak  Konsumen  ddan Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  dalam Perjanjian  Transaksi  Elektronik”.  Penelitian ini  menyoroti  tentang  penyalahgunaan keadaan  yang  sering  dilakukan  oleh  pihak pelaku  usaha,  yang  masuk  dalam  katagori pelanggaran terhadap Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen. Penyalahgunaan keadaan  juga  dapat  dilakukan  oleh  pihak pelaku usaha dengan mencantumkan klausula  baku  tidak  sesuai  dengan  Pasal  18 UUPK tentang larangan pencantuman klausula  baku.  Akibat  dari  penyalahgunaan keadaan dari pihak pelaku usaha mengakibatkan  pihak  konsumen  mengalami kerugian  dan  mengakibatkan  terjadinya wanprestasi.  Selain  UUPK  dalam  transaksi elektronik  mengenai  perlindungan  terhadap konsumen  juga  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).  UUITE  menjelaskan  tentang tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap konsumen  yang  terdapat  dalam  Pasal  9 UUITE  yang  menyatakan  bahwa,”  Pelaku usaha  yang  menawarkan  produk  melalui sistem elektronik harus menyediakan
1 Aisyah Ayu Musyafah, et.al., “Perlindungan Konsumen  Jasa  Pengiriman  Barang  dalam  Hal Terjadi  Keterlambatan  Pengiriman  Barang”, Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 2 (2018).
informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan  syarat  kontrak,  produsen,  dan produk  yang  ditawarkan”.  Pasal  ini menjelaskan  tanggung  jawab  pelaku  usaha dalam memberikan informasi yang sebenarnya  mengenai  toko  online  miliknya dan  informasi  terkait  pencantuman  klausula baku untuk menghindari terjadinya wanprestasi  antara  pihak  konsumen  dan pelaku  usaha.  Dalam  kondisi  seperti  ini sepatutnya  negara  hadir  terutama  dalam wujud  hukum  yang  mengatur  dan  memberi perlindungan  kepada  konsumen,  seperti yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  1 UUPK  menyebutkan  bahwa  Perlindungan Konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2 Dan ketiga, penelitian yang dilakukan  oleh  Demy  Amelia  A.  Manalip dalam  “Perlindungan  Konsumen  terhadap Tanggung Jawab Pengangkut atas Pengangkutan  Barang  Melalui  Pesawat”. Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  ketentuan yang mengatur fungsi pesawat udara negara berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  2009  terhadap  pengangkutan  barang dan  bagaimana  tanggung  jawab  penyedia jasa titipan kepada konsumen yang barang/kargonya dimuat menggunakan pesawat  udara  negara  memintakan  ganti kerugian  akibat  hilang,  musnah  atau  rusak selama  dalam  pengawasan  pengangkut. Dengan  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normative,  penelitian  menghasilkan, pertama, pengawasan  dari  pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  terhadap keselamatan  dalam  pengiriman  barang  dan jasa  titipan  dapat  dilihat  jelas  dalam Undangundang  Nomor  38  tahun  2009 tentang  POS  sedangkan  tanggungjawab pengangkutan  angkutan  udara  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Nomo  77  tahun  2011.
2 Desy  Ary  Setyawati,  et.al.,  “Perlindungan bagi  Hak  Konsumen  ddan  Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, Syiah Kuala Law Journal , Vol. 1, No. 3 (Desember, 2017).

## Reka Rosalina, Nursyamsudin dan R. Agus Abikusna
Kedua, tanggung  jawab  penyedia  jasa titipan  apabila  terjadi  kerugian  akibat kerusakan barang titipan tersebut sering kali tidak  sesuai  dengan  nilai  barang/kargo tersebut,  dan  pengirim/konsumen  tidak dapat  menuntut  lebih  karena  telah  tertera pada  surat  “tanda  terima  titipan”  dari penyedia  jasa  titipan  tersebut,  terkecuali memiliki  perjanjian  kerjasama  yang  terpisa dari  tanda  terima  tersebut  maka  konsumen dapat  menuntut  penggantian  secara  lebih layak. 3 Penelitian-penelitian terdahulu mengenai perlindungan konsumen penyusun jadikan sebagai pedoman untuk pembanding dan  pembeda  agar  menghasilkan  hal-hal baru  yang  lebih  berkualitas.  Dari  seluruh penelitian terdahulu dapat diketahui beberapa  perbedaan,  diantaranya  tempat penelitian,  waktu  penelitian,  dan  objek penelitian, serta keistimewaan dalam penelitian  ini  tidak  hanya  akan  membahas mengenai bagaimana prosedur yang dilakukan  oleh  PT.  J&T  Express  ketika melakukan  transaksi  tetapi  akan  membahas juga  mengenai  bagaimana  sifat  dan  sikap, serta sopan santun antara kedua belah pihak yang  mana  akan  lebih  nyaman  dalam bertransaksi,  dan  komunikasi  akan  jauh lebih baik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis penelitian  lapangan  ( field  research )  yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan  permasalahan  dengan  cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi  yang  aktual.  Data-data  yang diperoleh  diinterprestasikan  dalam  bentuk pemaparan  kemudian  dianalisis  untuk  lebih lanjut  untuk  kemudian  ditarik  kesimpulan. 4 Pendekatan  ini  menggunakan  pendekatan
3 Demy  Amelia  A.  Manalip,  “Perlindungan Konsumen  terhadap  Tanggung  Jawab  Pengangkut atas  Pengangkutan  Barang  Melalui  Pesawat”, Lex Privatum, Vol. III, No. 2 (Juni, 2015).
4 Alimuddin  Tuwu, Pengantar  Metodologi Penelitian (Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press, 1993), 71.
kualitatif yaitu bersumber dari hasil kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak perusahaan yang bersangkutan yaitu perusahaan jasa pengiriman  barang  J&T  Express  cabang Cipto dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris.
Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan  benda  nyata,  sesuatu  yang abstrak, peristiawa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. 5 Dalam skripsi ini,  peneliti  menggunakan  dua  sumber  data utama, yaitu data primer dan sekunder.
Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  yang  digunakan  oleh  peneliti, diantaranya  adalah  dengan  wawancara, observasi  dan  dokumentasi,  agar  mampu mendapatkan  informasi  yang  tepat  antara teori  yang didapat dengan praktek  yang ada di  lapangan.  Wawancara  merupakan  teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang berkaitan  langsung  denganpenelitian  ini. Peneliti menggunakan metode wawancaraterstruktur dimana peneliti menyiapkan  beberapa  pertanyaanyang  akan ditanyakan  kepada  informan.  Wawancara adalahpertemuan  dua  orang  untuk  bertukar informasi  dan  idemelalui  tanya  jawab, sehingga  dapat  dikontruksikan  maknadalam suatu  topik  tertentu. 6 Dengan  tatap  muka ( face  toface )  antara  si  pencari  informasi dengan  sumber  informasi  ( interviewer ). Observasi  adalah  proses  pengamatan  dan pencatatan  secara  sistematis  mengenai gejala-gejala yang diteliti. Penulis datang ke PT.    J&T  Express  cabang  Cipto  Kota Cirebon untuk mencari informasi dan secara langsung mengamati dan mencatat apa yang ada  di  PT.  J&T  Express  dari  pihak  yang bersangkutan,  yaitu  para  pegawai  PT.    J&T Express  dan  konsumen  jasa  pengiriman barang  yang  menggunakan  jasa  perusahaan
5 Sukandarrumidi, Metodologi  Penelitian (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press,  2012), 44.
6 Sugiyono, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 240.
J&T  Express.  Adapun  dokumentasi  adalah catatan  peristiwa  baik  berbentuk  tulisan, atau karya-karya yang monumental. 7
Dokumentasi yang dilakukan berguna untuk melengkapi data yang didapatkan. Dokumentasi  digunakan  untuk  mengambil data tertulis  yang sudah  ada seperti  struktur organisasi  perusahaan  J&T  Express  cabang Cipto Kota Cirebon, contoh bukti pembayaran  konsumen,  resi  konsumen  dan brosur  perusahaan.  Bukti-bukti  ini  dapat dijadikan  sebagai  referensi  penulis  dan untuk menguatkan penulis dalam membahas judul skripsi ini.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  teknik  analisis  data  secara deskriptif,  artinya  peneliti  menggambarkan dan  menjelaskan  kondisi  dan  situasi  yang ada  di  lapangan  yaitu  di  perusahaan  jasa pengiriman  barang  PT.    J&T  Express cabang  Cipto  Kota  Cirebon.  Teknik  ini digunakan  untuk  menjelaskan  data  yang peneliti  dapatkan,  baik  dengan  wawancara ( interview ), dan dokumentasi selama menjalankan  penelitian  di  perusahaan  jasa pengiriman  barang  cabang  Cipto  Kota Cirebon.

## KONSEP DASAR Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha
Istilah  konsumen  berasal  dari  alih  bahasa dari  kata consumer (Inggris-Amerika)  atau consument (Belanda). Pengertian dari consument atau consumer itu  tergantung posisi  mana  ia  berada.  Secara  harfiah  arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang atau jasa  nanti  menentukan  termasuk  konsumen kelompok mana pengguna tersebut. 8 Pakar  ekonomi  syari’ah  Muhammad dan Alimin mencoba memberikan pengertian  konsumen  berdasarkan  konsep Islam  terhadap  hukum  harta  kekayaan
7 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 317.
8 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011), 27.
adalah setiap orang, kelompok badan hukum pemakai  suatu  harta  benda  dan  jasa  karena adanya hak yang sah baik dia dipakai untuk pemakai  akhir  ataupun  untuk  proses produksi  selanjutnya.  Jadi  dalam  ekonomi syari’ah  yang  dimaksud  dengan  konsumen tidak  hanya  terbatas  pada  orang  perorangan saja  tetapi  juga  mencakup  badan  usaha seperti yayasan, CV, perusahaan perorangan dan  badan  usaha-usaha  lain  baik  yang berbadan  hukum  atau  yang  bukan  berbadan hukum. 9
Secara  yuridis  menurut  Pasal  1 ayat  2 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen Nomor  8  Tahun  1999  yang  dimaksud dengan konsumen, yaitu:
“Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain,  maupun  makhluk  hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 10
Sedangkan berbicara mengenai pelaku usaha, Nabi Muhammad Saw. adalah pelaku usaha  yang  dapat  dijadikan  tauladan  karena keberhasilan  beliau  dalam  mengelola  usaha sangat  berhubungan  dengan  perilaku  atau akhlak  beliau.  Allah  dengan  sifat  Rahman dan  Rahimnya  tidak  membiarkan  manusia dalam  kesesatan  yang  nyata  tanpa  seorang pembimbing, dengan demikian Allah mengutus  Nabi  Muhammad  Saw.,  sebagai teladan  dan  contoh  bagi  umat  manusia. Salah satunya adalah Nabi Muhammad Saw. sebagai pelaku ekonomi dan bisnis, di mana akhlak  beliau  dapat  dijadikan  contoh  untuk mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan usaha, karena dengan kemuliaan  akhlak  yang  beliau  miliki  dapat menjalin  hubungan  yang  harmonis  antara
9 Muhammad  dan  Alimin, Etika  dan Perlindungan  Konsumen  dalam  Ekonomi  Islam (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004), 129.
10 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
pelaku usaha dengan konsumen, atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. 11
Produsen  sering  diartikan  sebagai pengusaha  yang  menghasilkan  barang  dan jasa.  Dalam  pengertian  ini  termasuk  di dalamnya  pembuat,  grosir,  leveransir,  dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan  barang  dan  jasa  hingga  sampai ke  tangan  konsumen.  Sifat  propesional merupakan syarat mutlak dalam hal
menuntut
pertanggungjawaban dari produsen. 12
Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  tidak  memakai  istilah  produsen, tetapi  memakai  istilah  lain  yang  kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:
“Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perorangan  atau  badan  usaha,  baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara  Republik  Indonesia,  baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 13

## Konsepsi  Hak  Konsumen  dan  Palaku Usaha
Dalam  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen  tertuang  dalam  Pasal  4.  Menurut Hukum Islam ada enam hak konsumen yang
11 Aulia  Muthia, Hukum  Perlindungan Konsumen,  Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 55. 12 Janus  Sidablok, Hukum  Perlindungan  di Indonesia (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti,  2014), 13.
13 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
membutuhkan  perhatian  serius  dari  pelaku usaha, 14 yaitu:
1. Hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang benar,  jujur,  adil,  dan  terhindar  dari pemalsuan.
2. Hak  untuk  mendapatkan  keamanan produk dan lingkungan sehat.
3. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi  dan penyelesaian sengketa.
4. Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
5. Hak  untuk  mendapat  ganti  rugi  akibat negatif dari suatu produk.
6. Hak  untuk  memilih  dan  memperoleh nilai tukar yang wajar.
Sedangkan  hak  pelaku  usaha  tercantum dalam  Pasal  6  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  pelaku usaha sebagai salah satu pihak  yang terlibat dalam  transkasi  mempunyai  hak-hak, 15 sebagai berikut:
1. Hak  menerima  pembayaran  yang  sesuai dengan  kesepakatan  mengenai  kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beriktikad tidak baik.
3. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 16

## Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
Kewajiban  konsumen  dalam  hukum  Islam tidak  dijelaskan  secara  spesifik,  namun
14 Muhammad  dan  Alimin, Etika  dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam , 235- 239.
15 Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
16 Muhammad  Djakfar, Hukm  Bisnis  Untuk Perusahaan (Malang:  UIN-Malang  Press,  2009), 357.
demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan  penulis  dapat  menjelaskan  sebagai berikut: 17
1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa.
2. Mencari  informasi  dalam  berbagai  aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan.
3. Membayar  sesuai  harga  atau  nilai  yang telah disepakati dan dilandasi  rasa saling merelakan  ( taradhin ),  yang  terealisasi dengan adanya ijab dan qabul ( sighat ). 4. Mengikuti prosedur
penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.
Sedangkan  kewajiban  pelaku  usaha tercantum  dalam  pasal  7  UU  No.  8  Tahun 1999, antara lain:
1. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya,
2. Memberikan informasi  yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  member penjelasan,  penggunaan,  perbaikan,  dan pemeliharaan,
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara  benar-benar  jujur  serta  tidak diskriminatif,
4. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan  ketentuan  standar  mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
5. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen untuk  menguji  dan  atau  mencoba  barang dan/atau  jasa  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan,
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau  pengganti  atas  kerugian  akibat penggunaan,
pemakaian, dan
pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan,
7. Memberi  kompensasi  ganti rugi  dan/atau penggantian  bila  barang  dan/atau  jasa
17 M. Yusri, “Kajian  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perspektif  Hukum Islam”, ULUMUDDIN, Vol.  V,  No.  III  (Desember, 2009): 14.
yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian. 18

## Pengertian Perjanjian dalam Islam
Dalam  al-Qur’an  setidaknya  ada  dua  istilah yang  berkaitan  dengan  perjanjian,  yaitu al- ‘aqadu dan ‘ahd ( al-‘ahdu ),  al-Qur’an memakai  kata  pertama  pertalian ijab (pernyataan  melakukan  ikatan)  dan qabul (pernyataan menerima ikatan) dengan kehendak  syariah  yang  berpengaruh  pada obyek perikatan atau perjanjian, 19 sedangkan kata yang kedua dalam al-Qur’an berarti  masa,  pesan,  penyempurnaan  dan janji atau perjanjian. 20 Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang  ada  dalam  surat  al-Imran  ayat  76, disebutkan;
َّنِإَف ىَقَّ تاَو ِهِدْهَعِب ىَفْوَأ ْنَم ىَلَ ب
ِقََّّحُْلا  ُّ ِِحُ ََهللا َنين
Artinya: Sebenarnya  siapa  yang  menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka  sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang bertakwa” 21
Ayat  ini  adalah  sambungan  dari  ayat sebelumnya,  Allah  Swt.  memberitakan perihal orang-orang Yahudi bahwa di antara mereka  ada  orang-orang  yang  khianat;  dan Allah  Swt.  memperingatkan  kaum  mukmin agar  bersikap  waspada  terhadap  mereka, jangan sampai mereka terperdaya. 22
Dengan  demikian  istilah  akad  dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan  kata al-‘ahdu dapat  dikatakan sama dengan perjanjian, yang dapat diartikan  sebagai  suatu  pernyataan  dari seseorang  untuk  mengerjakan  atau  tidak
18 Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
19 M.  Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi dalam  Islam (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2004), 101.
20 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perjanjian dalam  Islam (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2010), 22.
21 QS. Al-Imran (3): 76.
22 Imam  As  Suyuthi, Ringkasan  Tafsir  Ibnu Katsir: Bersumber dari Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir karya Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni (Bandung: Jabal, 2018), 178.
mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.
Semua  perikatan  (transaksi)  yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak  boleh  menyimpang  dan  harus  sejalan dengan  kehendak  syariat.  Dalam  hukum Islam perjanjian merupakan hubungan  yang terjadi  tidak  dengan  Allah  tetapi  sesama manusia  juga  atau  yang  sering  disebut dengan muamalah. Dalam muamalah sendiri terdapat prinsip-prinsip yang ada di dalamnya antara lain, 23 yaitu:
1. Pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah adalah  mubah,  kecuali  yang  ditentukan lain oleh al-Qur’an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsure paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan
yaitu mendapatkan manfaat  dan  menghindari  mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara  nilai  keadilan,  menghindari unsur penganiayaan dan  juga mengambil kesempatan dalam kesempitan.

## Pengertian Perlindungan Konsumen
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. 24
Hukum  perlindungan  konsumen  mengatur tentang  hak-hak  konsumen  sebagai  hak pribadi  masyarakat.  Hak-hak  konsumen  ini merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai  hak  keperdataan,  konsumen  harus memperjuangkan  sendiri  haknya  melalui saluran-saluran  hukum  perdata  dan  institusi hukum  perdata  yang  disediakan  oleh Negara.  Secara  jelasknya  jika  seseorang konsumen dilanggar haknya dan itu menimbulkan  kerugian  baginya,  konsumen
23 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum Muamalat  (Hukum  Perdata  Islam) (Yogyakarta:  UII Press, 2000), 10.
24 Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional, 2008), 864.
dapat mengajukan tuntutan (gugatan) secara perdata untuk mempertahankan atau mendapatkan  kembali  haknya  itu.  Tuntutan (gugatan)  diajukan  ke  pengadilan  menurut ketentuan hukum yang berlaku. 25
Prinsip dasar ekonomi syariah berdasarkan  kajian  fiqih,  terdapat  kaidah paling  dasar  dan  paling  utama  dan disepakati  oleh  ulama  empat  mazhab, 26 yaitu:
،حةَحاَبِلإا ) ِتَلاَماَعحُْلا ىِف( ِءاَينْشَْلأا ىِف حلْصَلأَا اَم َّلاِإ َِِفَلاِخ ىَلَع حلْينِلَّدلا َّلَد Artinya: Hukum  dasar  mu’amalah  adalah diperbolehkan, sampai ada dalil  yang melarangnya.”
Senada  dengan  pendapat  di  atas, Fakhruddin  ‘Utsman  bin  ‘Ali  al-Zaila’i dalam  kitab  Tabyin  al-Haqaiq  menyatakan bahwa:
Artinya: Mu’amalah  pada  dasarnya  adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia,  maka  tidak  disyaratkan adanya  dalil  yang  membolehkannya akan  tetapi  cukup  dengan  melihat zahirnya  saja,  ketika  secara  kasat mata  ia  diperbolehkan,  maka  berarti boleh,  sampai ada  alsan  yang menganulir atau dalil yang melarangnya. 27
Berdasarkan dua kaidah  di  atas, maka pada  dasarnya  manusia  diberi  kebebasan untuk  mengembangkan  model  dalam  kajian ekonomi  syariah.  Implikasi  dari  kebebasan dalam ekonomi syariah ini adalah kebebasan dalam  inovsi  dan  pengembangan  produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan  ekonomi  syariah,  langkah- langkah dalam pengembangan model transaksi  dan  produk  dalam  konteks
25 Junus  Sidablok, Hukum  Perlindungan Konsumen, 50.
26 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah  yang  Praktis (Jakarta:  Kencana, 2009), 130.
27 Imam Mustofa, Fiqih  Mu’amalah Kontemporer (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2016),  10.
ekonomi  syariah  tetap  harus  mempunyai landasan  dan  dasar  hukum yang  jelas  dari perspektif fiqih. Landasan hukum ini diperlukan agar  pengembangan  ekonomi  syariah  dengan segala  produknya  tidak  berkembang  liar  dan keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan  dengan  prinsipprinsip  ekonomi syariah  yang  kental  dengan  norma-norma  illahi yaitu aturan-aturan yang sudah ada di dalam Al- Quran ataupun Hadist.

## Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam Islam
Di  dalam  Islam,  tanggung  jawab  pelaku bisnis  memiliki  dua  dimensi,  yaitu  dimensi vertikal  dan  dimensi  horizontal.  Kedua dimensi ini dapat diidentifikasikan, 28 sebagai berikut:
1. Adanya  dimensi  tauhid  sebagai  ciri tanggung  jawab  secara  vertikal  kepada Allah Swt.
2. Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.
3. Sumber  daya  tersedia  berlimpah  karena karunia  Allah  Swt.  yang  dilimpahkan  ke muka  bumi  ini,  yang  harus  digunakan dalam  mencapai  kesejahteraan  bersama antara sesama manusia.
4. Harus  saling  tolong  menolong  dan bekerja  sama  serta  membina  saling mengasihi  di  antara  semua  manusia ( stakeholders ).
5. Bisnis  merupakan  sarana  ibadah  bagi para pelaku bisnis.
Di dalam UUPK pertanggung jawaban pelaku  usaha  diatur  pada  bab  VI  yang dimulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Hal- hal substansial yang diatur dalam bab VI ini adalah  pertanggungjawaban  pelaku  usaha, 29 yaitu:
1. Memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang
28 Muslich, Bisnis  Syari’ah  Perspektif Mu’amalah  dan  Manajemen (Yogyakarta:  UPP STIM YPKN, 2009), 23.
29 Bab  VI  Pasal  19-28  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
2. Memberikan  ganti  rugi  dalam  waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi.
3. Pembuktian ada tidaknya unsure kesalahan  dalam  kasus  pidana  dan gugatan ganti rugi
4. Menyediakan  suku  cadang  dan/atau fasilitas purna jurnal.
5. Memberikan  jaminan  atau  garansi  sesuai dengan perjanjian, dan
6. Pembuktian  terbalik,  yaitu  pembuktian yang dibebankan kepada pelaku usaha. Dalam hukum Islam pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen  dengan  memberikan  ganti  rugi disebut jawabir (penutup  maslahat  yang hilang). Jawabir diberlakukan  terhadap pelaku  kerusakan  secara  tersalah,  tidak disengaja,  lalai,  sadar,  lupa,  dan  bahkan terhadap orang gila serta anak-anak. Adapun macam-macam  bentuk  ganti  rugi  dalam Islam yaitu: 30
1. Dlaman  itlaf ini  merupakan  ganti  rugi yang  berkaitan  dengan  kerusakan  atas harta  benda  dan  juga  terhadap  jiwa  dan anggota tubuh manusia.
2. Dlaman  ‘aqdin yaitu  terjadinya  suatu akad  atas  transaksi  sebagai  penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.
3. Wad’u  yadn yaitu  ganti  rugi  akibat kerusakan barang dari perbuatan mengambil  harta  orang  lain  tanpa  izin dang  anti  rugi  kerusakan  barang  yang masih  ada  di  tangan  penjual  apabila barang  belum  diserahkan  dalam  akad yang sah.
4. Dlama  al-hailulah (penahanan)  yaitu perbatan atau kesepakatan yang menyebabkan seseorang membatasi orang  lain  untuk  menggunakan  atau berbuat terhadap hartanya.
5. Dlaman al-maghrur yaitu ganti rugi atau tanggung  jawab  karena  kerugian  yang ditimbulkan oleh perbuatan tipu daya ( al- gurur ).
30 Muhammad  dan  Alimin, Etika  dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, 235.
Konsepsi Maslahah Maslahah berasal  dari  kata shalaha dengan penambahan  “alif”  di  awalnya  yang  secara arti  kata  berarti  “baik”  lawan  dari  kata “buruk”  atau  “rusak”.  Ia  adalah  mashdar dengan  arti  kata shalah ,  yaitu  “manfaat” atau  “terlepas  daripadanya  kerusakan”.
Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukanan  oleh  ulama  ushul  fiqh,  tetapi definisi  tersebut  mengadnung  esensi  yang sama. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut  asalnya  mashlahah  itu  berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan)  dan  menjauhkan  mudarat (kerusakan),  namun  hakikat  dari  mashlahah adalah  memelihara  tujuan  syara’  (dalam menetapkan  hukum).  Para  ahli  ushul  fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahah,  jika  dilihat  daro  beberapa  segi. Dilihat  dari  seg  kualitas  dan  kepentingan kemaslahatan  itu,  para  ahli  ushul  fiqih membaginya pada tiga macam 31 , yaitu: 1. Maslahah
dhaririyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan  oleh  kehidupan  manusia;
artinya,  kehidupan  manusia  tidak  punya arti  apa-apa  bila  satu  saja  dan  prinsip yang lima itu tidak ada.
2. Maslahah  Hajiyah adalah  kemaslahatan yang  tingkat  kebutuhan  hidup  manusia kepadanya  tidak  berada  pada  tingkat dharuri .  Bentuk  kemaslahatannya  tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan  pokok  yang  lima  ( dharuri ), tetapi  secara  tidak  langsung  menuju kearah  sana  seperti  dalam  hal  yang member  kemudahan  bagi  pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
3. Maslahah  tahsiniyah adalah  maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya  tidak  smpai  tingkat  dharuri, juga  tidak  sampai  tingkat  haji;  namun kebutuhan  trsebut  perlu  dipenuhi  dalam
31 Amir  Syarifudin, Ushul  Fiqh  Jilid  2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 349- 350.
rangka member kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam  bentuk  tahsini  tersebut,  juga berkaitan  dengan  lima  kebutuhan  pokok manusia.

## Seputar Sengketa Konsumen
Salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa konsumen  adalah  melalui  jalur  non  litigasi yaitu  melalui  forum  masyarakat  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  untuk mencapai  kesepakatan  hal  ini  berdasarkan pasal 45 ayat 2 UUPK, yaitu:
“Penyelesaian  sengketa  konsumen dapat  ditempuh  melalui  pengadilan berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak yang bersengketa”. 32
Musyawarah  merupakan  salah  satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah
Swt. untuk melaksanakannya. Karena pentingnya musyawarah  dalam  Islam.  Allah  Swt. berfirman  dalam  surat  asy-Syura’  ayat  38, disebutkan:
َّصلا اوحماَقَأَو ْمِهِهبَرِل اوحباَجََّْسا َنُِذَّلاَو
َىوحش ْمحمحرْمَأَو َ  َلا َى اَُِّمَو ْمحهَ نْ ينَ ب
َنوحقِفنحُ ْمحماَنْ قَز
Artinya: Dan  (bagi)  orang-orang  yang menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhan dan  melaksanakan  salat,  sedang urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarah  antara  mereka;  dan mereka  menginfakkan  sebagian  dari rezeki  yang  Kami  berikan  kepada mereka. 33

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Perjanjian  Antara  Konsumen  dan  PT. J&T Express Cabang Cipto Kota Cirebon Menurut Perspektif Islam
Dalam Al-Qur’an setidaknya ada dua istilah yang  berkaitan  dengan  perjanjian,  yaitu al- ‘aqadu dan ‘ahd ( al-‘ahdu ).  Al-Qur’an memakai  kata  pertama  pertalian ijab (pernyataan  melakukan  ikatan)  dan qabul
32 Pasal  45  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
33 QS. Asy-Syura’ (42): 38.
(pernyataan menerima ikatan) dengan kehendak  syariah  yang  berpengaruh  pada obyek perikatan atau perjanjian, 34 sedangkan kata yang kedua dalam al-Qur’an berarti  masa,  pesan,  penyempurnaan  dan janji atau perjanjian. 35 Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang  ada  dalam  al-Qur’an  surat  Ali  Imran ayat 76, yaitu:
َنينِقََّّحُْلا  ُّ ِِحُ ََهللا َّنِإَف ىَقَّ تاَو ِهِدْهَعِب ىَفْوَأ ْنَم ىَلَ ب Artinya: Sebenarnya  siapa  yang  menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka  sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang bertakwa. 36
Dengan  demikian  istilah  akad  dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan  kata al-‘ahdu dapat  dikatakan sama dengan perjanjian, yang dapat diartikan  sebagai  suatu  pernyataan  dari seseorang  untuk  mengerjakan  atau  tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.
Semua  perikatan  (transaksi)  yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak  boleh  menyimpang  dan  harus  sejalan dengan  kehendak  syariat.  Dalam  hukum Islam perjanjian merupakan hubungan  yang terjadi  tidak  dengan  Allah  tetapi  sesama manusia  juga  atau  yang  sering  disebut dengan muamalah.
Dalam  hukum  Islam  setiap  jenis muamalah  diperbolehkan  dengan  syarat harus  berpedoman  pada  syariat  Islam.  Hal ini  sebagaimana  diatur  dalam  kaidah  fiqih, yaitu:
اَم َّلاِإ ،حةَحاَبِلإا ) ِتَلاَماَعحُْلا ىِف( ِءاَينْشَْلأا ىِف حلْصَلأَا َِِفَلاِخ ىَلَع حلْينِلَّدلا َّلَد
34 M.  Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi dalam Islam , 101.
35 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perjanjian dalam Islam , 22. 36 QS. Al-Imran (3): 76
Artinya: Hukum  dasar  mu’amalah  adalah diperbolehkan, sampai ada dalil  yang melarangnya. 37
Berdasarkan  kaidah  ini  segala  macam transaksi dalam hukum Islam diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  dan  tidak  bertentangan  dengan  al- Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu transaksi atau  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  PT. J&T Express dan pengguna jasanya diperbolehkan  dalam  hukum  Islam  karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Transaksi  yang  dilakukan  oleh  PT. J&T  Express  dengan  pengguna  jasanya dalam  hukum  Islam  maupun  muamalah dapat  dikatakan  sebagai ijarah . Ijarah atau Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru , yang arti menurut  bahasanya  ialah al-iwadh ,  arti dalam  bahasa  Indonesianya  ialah  ganti  dan upah. 38 M.  Ali  Hasan  mendifinisakn ijarah artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Salah satu  kegiatan  manusia  dalam  muamalah adalah  sewa-menyewa,  kontrak,  menjual jasa dan lain-lain. 39 Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan ijarah yaitu:
ضوعب عفانُلا ىلع دقع
Artinya: Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan. 40 Ulama Madzhab Syafi’i mendefinisikannya; اب لإاو لذبلل ةلب اق ةم ولعم  دوصقم ةعفنم ىلع دقع مولعم ضوعب ةح
Artinya: Transaksi  terhadap  manfaat  yang dituju tertentu bersifat bila dimanfaatkan, dengan sauatu imbalan tertentu.
Adapun  dasar  hukum  ijarah  ulama fikih  beralasan  kepada  firman  Allah  dalam surat at-Thalaq ayat 6, yaitu:
37 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah- kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis , 130.
38 Sohari  Sahrani  dan  Ru’fah  Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167 39 M.  Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi dalam Islam , 227.
40 M.  Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi Dalam Islam, 227.
حو نِهم محَّنَكَس حثْينَح ْنِم َّنحموحنِكْسَأ َلاَو ْمحُِدْجْ حُ نِإَو َّنِهْينَلَع اوحقِهينَضحَِّل َّنحمو ىاَضحت لَُْح  ِت َلاوحأ َّن َّنِهْينَلَع اوحقِفنَأَف َلَُْح َنْعَضَُ ىَََّّح َل َنْعََْىَأ ْنِإَف َّنحه ْمحك ِب محكَنْ ينَ ب اوحرَُِتْأَو َّنحمَىوحجْحأ َّنحموحتآَف ْرَساَعَ ت نِإَو   ٍوحرْعَُ ْمحت َرْخحأ حََل حعَِْرح ََّسَف
Artinya: Tempatkanlah  mereka (para isteri) di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk  menyempitkan  (hati)  mereka. Dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya hingga  mereka  bersalin,  kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak)mu  untukmu  maka  berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah  di  antara  kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan  lain  boleh  menyusukan (anak itu) untuknya. 41
Karena ijarah sendiri  memiliki  arti yaitu diantaranya sebagai jual beli jasa yang mengandung  manfaat.  Dan  apa  yang dilakukan  oleh  pihak  PT.  J&T  Express  dan konsumen  ini  yaitu  dengan  memberikan upah  sebagai  nilai  dari  manfaat  jasa  yang diberikan  oleh  PT.  J&T  Express,  oleh karena  itu  transaksi  yang  dilakukan  antara PT.  J&T  Express  dengan  konsumen  ini dapat dikatakan sebagai ijarah .
Apa  yang  dilakukan  oleh  PT.  J&T Express  dan  pengguna  jasanya  ini  bisa dikatakan sebagai sighat akad secara tulisan meskipun  bentuknya  dengan  menggunakan secara lisan karena terdapat bukti pembayaran  adanya  transaksi  (resi)  yang telah  dilakukan  antara  pihak  PT.  J&T Express  dan  pengguna  jasanya.  Dengan adanya bukti transaksi ini pun bisa dijadikan sebagai alat untuk memberikan perlindungan  bagi  pengguna  jasa  PT.  J&T
41 QS. At-Thalaq (65): 6.
Express.  Bukti  pembayaran  atau  resi  inipun dapat memonitoring paket  atau  barang kiriman sudah sejauh mana untuk sampai ke alamat tujuan.
Perajanjian  yang  telah  dibuat  dalam akad ijarah ini  harus  ditepati  oleh  kedua pihak, yang mana konsumen harus memenuhi kewajban dalam membayar upah atau  ongkos  kirim  sebagai  pemenuhan  hak produsen. Begitu sebaliknya produsen harus melaksanakan kewajiban sebagai pemenuhan hak konsumen dalam pengiriman  barang  dengan  tepat  waktu sesuai estimasi dan aman hingga akad ijarah berakhir.
Namun  dalam  prakteknya  perjanjian dalam  estimasi  waktu  pengiriman  ini  yang sering  terjadi  permasalahan,  di  PT.  J&T Express sendiri angka keterlambatan pengiriman  barang  naik  7%  tiap  tahunnya dan naik hingga 20% ketika hari hari besar, seperti  hari  raya  Idul  Fitri. 42 Dari  hasil penelitian  yang  didapatkan  di  PT.  J&T Express  cabang  Cipto  Kota  Cirebon,  PT. J&T  Express  hanya  memiliki  satu  produk pelayanan,  yaitu  regular  premium.  Yang mana tidak ada harga yang lebih murah atau lebih mahal untuk estimasi waktu pengiriman  barang.  Pengiriman  satu  pulau estimasi  3-4  hari,  luar  pulau  7  hari  atau  1 minggu,  dan  luar  negeri  bisa  sampai  2 minggu.
Secara singkat estimasi adalah perkiraan  sampai  barang  yang  dikirimkan melalui  PT.  J&T  Express.  Hal  ini  termasuk perjanjian  antara  produsen  dan  konsumen, yang  mana  produsen  harus  memenuhi  hak konsumen untuk mengirimkan barang dalam waktu yang telah disebutkan atau dijanjikan pada saat produsen dan konsumen melakukan perjanjian.
Tetapi memasuki tahun ke empat J&T Express  berdiri  sering  terjadi  keterlambatan dalam  pengiriman  barang.  Seperti  yang
42 Hasil  wawancara  bersama  Restu  Femidila, sebagai  Koordinator  Administrasi  di  J&T  Express Cabang Cipto Kota Cirebon, pada 27 Februari 2019.
dinyatakan  oleh  salah  satu  konsumen  J&T Express Cabang Cipto Kota Cirebon.
“Padahal, saya sudah lama
menggunakan  jasa  J&T  Express  ini, karena  selain  saya  online  shop,  dulu
J&T Express ini cepat sekali pengirman  barangnya  bahkan  lebih cepat dari estimasi pengiriman. Meskipun  harganya  lebih  mahal  dari jasa  pengiriman  lain.  Karena  saya melihat,  ya  jadinya  saya  berani.  Tapi akhir-akhir ini sering banget telat”. 43
Hal  itu  dibenarkan  oleh  pihak  J&T Express sendiri, seperti yang dikatakan oleh Bapak  Restu  bahwa  keterlambatan  terjadi ketika hari hari besar, seperti hari Raya Idul Fitri,  Idul  Adha,  atau  tahun  baru.  Karena kami tidak membatasi harus semaksimal apa barang  yang  kami  kirimkan,  jadi  semuanya kami  terima  yang  mengakibatkan overload .
Juga  memang  akhir-akhir  ini  kami  sering menerima komplain dari masyarakat mengenai keterlambatan pengiriman barang. 44
Pelayanan  tepat  waktu  yang  tertuang dalam  komitmen  pengiriman  J&T  Express yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya,  mengenai  efisiensi  waktu pengiriman  dan  pengambilan  barang  bahwa pengambilan  barang  harus  dilakukan  dalam kurun  waktu  1  jam  setelah  pelanggan melakukan  order  dan  barang  harus  sudah dikirim  dalam  kurun  waktu  2  jam  setelah masuk drop point . Maksudnya adalah ketika konsumen telah melakukan transaksi, barang  yang  akan  dikirimkan  harus  sudah diambil atau di pick up satu jam setelahnya, dan  ketika  barang  datang  dari gate  way ke drop  point ,  2  jam  setelahnya  harus  sudah dikirmkan oleh kurir atau salesman.
Tetapi  kenyataannya  dalam  praktek tidak seperti itu, seperti yang dikatakan oleh
43 Hasil  wawancara  dengan  Gia  konsumen J&T Express, pada 27 Februari 2019.
44 Hasil  wawancara  bersama  Restu  Femidila, sebagai  Koordinator  Administrasi  di  J&T  Express Cabang Cipto Kota Cirebon, pada 27 Februari 2019.
Bapak  Restu. 45 Bahwa  pick  up  barang  dari drop  point ke gate  way itu  serentak  setiap pukul  18.30  WIB  yang  mana  tidak  1  jam setelah kami menerima  orderan atau barang yang  akan  dikirimkan  dari  konsumen.  Juga ada  beberapa  faktor  yang  menjadikan barang itu terlambat, diantaranya adalah: 1. Faktor cuaca.
2. Ketika har-hari besar.
3. Kurangnya  tenaga  kurir  atau salesman ditiap drop point .
4. Keterlambatang  pengiriman  barang  juga terjadi pada konsumen sendiri.
Dalam memberikan perlindungan kepada  konsumen  salah  satunya  adalah dengan  menepati  janji  yang  dikatakan  oleh pihak  pelaku  usaha  kepada  pengguna  J&T Express, sebagaimana firman Allah;
َلَ ب َّنِإَف ىَقَّ تاَو ِهِدْهَعِب ىَفْوَأ ْنَم ى ِقََّّحُْلا  ُّ ِِحُ ََهللا َنين
Artinya: Sebenarnya  siapa  yang  menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka  sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang bertakwa. 46
Dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya kita diperintahkan untuk menunaikan  atau  menepati  akad/janji  yang telah  kita  buat.  Dengan  adanya  akad  ini mendatangkan  hak  dan  kewajiban  masing- masing tanpa menimbulkan kerugian sebagai  upaya  untuk  melindungi  hak  dari konsumen dan pelaku usaha.
PT. J&T Express harus memenuhi hak konsumen  untuk  mengirimkan  barang  tepat waktu ke tempat tujuan, karena hal itu sudah disepakati  dalam  perjanjian  ketika  mereka melakukan  akad ijarah .  Dan  seharusnya pengguna  PT.  J&T  Express  mendapatkan ganti rugi akibat dari barang kiriman, karena apa  yang  dilakukan  oleh  PT.  J&T  Express dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna PT.  J&T  Express.  Yang  kemudian  dalam hukum Islam pun juga disebutkan bahwasanya dalam setiap transaksi haruslah mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang
45 Hasil  wawancara  bersama  Restu  Femidila, sebagai  Koordinator  Administrasi  di  J&T  Express Cabang Cipto Kota Cirebon, pada 27 Februari 2019.
46 QS. Al-Imran (3): 76.
menyelenggarakannya  karena  tujuan  dari transaksi  adalah  sebuah  manfaat  atau maslahat dan bukanlah kemudharatan.
Dalam hal ini perlindungan konsumen PT. J&T Express yang diberikan oleh pihak PT. J&T Express beupa pelayanan informasi sebagaimana  hak  konsumen  dalam  Islam yaitu  untuk  mendapatkan  informasi  yang benar,  jujur,  adil,  dan  terhindar  dari pemalsuan. Pihak J&T Express memberikan informasi  atau memonitoring sudah  sejauh mana  barang  kiriman  berada.  Tetapi  dalam hal ini pihak J&T Express tidak memberikan  ganti rugi  untuk  keterlambatan pengiriman barang secara material, PT. J&T Express  hanya  menyampaikan  permintaan maaf  dan  menjelaskan  mengapa  barang tersebut terlambat. 47
Pelayanan tepat waktu dalam pengiriman  barang  ke  tempat  tujuan memang  sudah  ada  aturannya  tetapi  kurang dalam  prakteknya.  Dalam  hal  masalah keterlambatan  ada  beberapa  penyebab  yang menimbulkan  barang  kiriman  terlambat sampai  pada  tujuan  yaitu;  karena  keadaan cuaca  buruk,  karena  mengalami overload , juga karena keterbatasan kurir atau salesman pengantar  barang.  Namun,  hal  ini pada  dasarnya  bukan  menjadi  halangan untuk  memberikan  jasa  yang  nyaman  bagi konsumen,  seharusnya  PT.  J&T  Express dalam  menyelenggarakan  jasanya  lebih berhati-hati  lagi  supaya  hal  ini  tidak terulang lagi. Dan memperhitungkan perjanjian  estimasi  pengiriman  barang dengan resiko-resiko yang mungkin terjadi.
Pelayanan Atas Hak Konsumen Oleh PT. J&T Express Cabang Cipto Kota Cirebon dalam Keamanan Barang Kiriman Menurut Perspektif Islam. Pada  salah  satu  hak  konsumen  disebutkan bahwa untuk mendapatkan keamanan produk  dan  lingkungan  sehat.  Setiap transaksi tentunya tidak pernah terlepas dari
47 Hasil  wawancara  bersama  Restu  Famidila, sebagai  Koordinator  Administrasi  di  J&T  Express Cabang Cipto Kota Cirebon, pada 27 Februari 2019.
adanya  resiko,  baik  dilakukan  dengan sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Untuk memberikan  pelayanan  hak  dalam  hal  ini adalah  dengan  tanggung  jawab,  Tanggung jawab  adalah  sesuatu  yang  timbul  karena adanya hubungan hukum sehingga menimbulkan  adanya  hak  dan  kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait.
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak Restu  sebagai  pihak  dari  PT.  J&T  Express cabang Cipto Kota Cirebon meskipun tahun ini PT. J&T Express sudah memasuki tahun ke empat berdiri  tetapi  dalam pelayanannya sering  kali  terjadi  beberapa  kesalahan, diantaranya  adalah  paket  yang  rusak,  paket yang salah alamat, bahkan sampai hilang. 48 Di  dalam  Islam,  tanggung  jawab pelaku  bisnis  memiliki  dua  dimensi,  yaitu dimensi  vertikal  dan  dimensi  horizontal. Kedua  dimensi  ini  dapat  diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Adanya  dimensi  tauhid  sebagai  ciri tanggung  jawab  secara  vertikal  kepada Allah Swt.
2. Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.
3. Sumber  daya  tersedia  berlimpah  karena karunia  Allah  Swt.  yang  dilimpahkan  ke muka  bumi  ini,  yang  harus  digunakan dalam  mencapai  kesejahteraan  bersama antara sesama manusia.
4. Harus  saling  tolong  menolong  dan bekerja  sama  serta  membina  saling mengasihi  di  antara  semua  manusia ( stakeholders ).
5. Bisnis  merupakan  sarana  ibadah  bagi para pelaku bisnis. Di  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan
Konsumen pertanggung  jawaban  pelaku  usaha  diatur pada  bab  VI  yang  dimulai  dari  Pasal  19 sampai  Pasal  28.  Hal-hal  substansial  yang diatur dalam bab VI ini adalah pertanggung jawaban pelaku usaha untuk:
48 Hasil  wawancara  bersama  Restu  Femidila, sebagai  Koordinator  Administrasi  di  J&T  Express Cabang Cipto Kota Cirebon, pada 27 Februari 2019.
1. Memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian
konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
2. Memberikan  ganti  rugi  dalam  waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi.
3. Pembuktian ada tidaknya unsure
kesalahan  dalam  kasus  pidana  dan gugatan ganti rugi
4. Menyediakan  suku  cadang  dan/atau fasilitas purna jurnal.
5. Memberikan  jaminan  atau  garansi  sesuai dengan perjanjian, dan
6. Pembuktian  terbalik,  yaitu  pembuktian yang dibebankan kepada pelaku usaha.
Pengiriman barang yang sangat membutuhkan  kehati-hatian  dalam  menjaga barang supaya selamat sampai tujuan adalah hal  yang  sangat  berat  tentunya  karena seringkali  terjadi  kerusakan  barang  hingga hilangnya barang. Kesalahan dalam pengangkutan dan pengiriman barang adalah  merupakan  kelalaian  pengangkut dalam  menjaga  barangnya  namun  tidak dipungkiri juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti bencana alam.
Dalam  hukum  Islam  lebih  khususnya ijarah dalam hal menjual jasa segala sesuatu yang  dipekerjakan  baik  secara  pribadi maupun kelompok mereka harus mempertanggungjawabkannya,  ketika  ada unsur  kelalaian  atau  kesengajaan  yang dilakukan oleh orang  yang bekerja (petugas J&T Express). Dalam sebuah ayat al-Qur’an juga disebutkan:
ٌةَنينِمَى ْتَبَسَُ اَُِب  سْفَ ن  لحُ Artinya: Dan  sesungguhnya  kamu  akan ditanya  tentang  apa  yang  telah  kamu kerjakan. 49
Maksud dari penggalan ayat ini adalah bahwasanya  setiap  manusia  akan  dimintai pertanggung  jawaban  terhadap  apa  yang telah  mereka  lakukan.  Oleh  karena  itu tanggung  jawab  merupakan  suatu  hal  yang sangat penting dalam setiap transaksi karena
49 QS. Al-Muddassir (74): 38.
dengan  adanya  tanggung  jawab  ini  maka akan  tidak  ada  hak-hak  mereka  yang terbengkalai.  Dengan  adanya  tanggung jawab  ini  merupakan  sebuah  sarana  untuk memberikan  perlindungan  bagi  pengguna jasa PT. J&T Express. Karena ketika haknya terpenuhi  maka  dapat  dikatakan  pengguna jasa PT. J&T Express telah terlindungi.
Juga  dalam  ayat  lain  produsen  harus mempertanggung  jawabkan  amanat  yang telah  diberikan  oleh  konsumen,  dalam  hal ini memberikan perlindungan hak konsumen agar  produsen  menjaga  barang  kiriman dengan  senantiasa  aman.  Allah  Swt. berfirman:
ٌةَنينِمَى ْتَبَسَُ اَُِب  سْفَ ن  لحُ Artinya: Tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab atas apa yang telah diperbuatnya. 50
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak Restu,  bahwa  banyak  konsumen  yang komplain mengenai rusaknya barang kiriman, dan salah alamat. Juga dalam kasus lain pernah sampai paketnya hilang memang karena  kelalaian  kurir  sendiri,  seperti  yang dikatakan oleh Bapak Restu.
Perlindungan  yang diberikan oleh PT. J&T Express dalam hal  keselamatan barang kiriman  yaitu  dengan  asuransi.  Tapi  tidak semua  barang  dapat  diasuransikan,  seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya beberapa barang  yang  tidak  bisa  diasuransikan  yaitu barang elektronik second , surat-surat berharga, emas, dan uang. Tetapi dalam hal ganti  rugi  tidak  hanya  barang  yang  di asuransikan  saja,  mengenai  barang  yang tidak  diasuransikan  ganti  rugi  dilihat  siapa dulu yang melakukan kesalahannya.
Barang  yang  menggunakan  asuransi, J&T  memberikan  ganti  rugi  100%,  dari mulai  harga  barang  dan  ongkos  kirim. Untuk barang kiriman yang tidak menggunakan  asuransi,  proses  ganti  rugi dilihat  terlebih  dahulu  dimana  barang  itu rusak  atau  hilang.  Jika  barang  hilang  masih di  area drop  point atau  kantor  maka  yang memberikan  ganti  rugi  adalah  pihak
50 QS. Al-Muminun (23): 8.
perusahaan,  tetapi  jika  barang  rusak  atau hilang  ketika  sudah  ada  di  tangan  kurir, misalnya jatuh di perjalanan atau hal lainnya maka  yang  memberikan  ganti  rugi  adalah pihak  kurir.  Yang  mana  untuk  barang  yang tidak  menggunakan  asurani  ganti  rugi diberikan  sebesar  10  kali  lipat  ongkir. Misalnya ongkir Rp 12.000, maka ganti rugi sebesar Rp 120.000.
Dalam hukum Islam
pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen  dengan  memberikan  ganti  rugi disebut jawabir (penutup  maslahat  yang hilang).  Salah  satu  hak  konsumen  pun adalah  mendapatkan  ganti  rugi  akibat negatif dari suatu produk. Jawabir diberlakukan  terhadap  pelaku  kerusakan secara tersalah, tidak disengaja, lalai,  sadar, lupa,  dan  bahkan  terhadap  orang  gila  serta anak-anak.  Adapun  macam-macam  bentuk ganti rugi dalam Islam yaitu: 51 1. Dlaman itlaf .
2. Dlaman ‘aqdin
3. Wad’u yadn
4. Dlama al-hailulah (penahanan)
5. Dlaman al-maghrur
Apabila  dilihat  dari  hukum  Islam pemberian  ganti  rugi  ini  termasuk  kedalam dlaman  ‘aqdin yaitu  terjadinya  suatu  akad atas  transaksi  sebagai  penyebab  adanya ganti  rugi  atau  tanggung  jawab.  Karena dalam  hubungan  antara  pihak  J&T  Express dan dengan pengguna jasa yang dirugikan di dalamnya  terdapat  suatu  akad  yang  telah mengikat.  Tentunya  pemberian  ganti  rugi tidak  boleh  dilakukan  sewenang-wenang, maksudnya  yaitu  tanpa  memperhatikan  hak dari  konsumen  dan  hanya  ingin  meraih keuntungan  bagi  pihak  PT.  J&T  Express saja.
Kemudian  apabila  dilihat  dari  segi maslahah yang  ditunjau  dari  segi  kualitas dan  kepentingan  tanggung  jawab  dengan pemberian ganti  rugi  ini  merupakan maslahah  al-dharuriyah karena  dalam maslahah  al-dharuriyah terdapat  lima  hal
51 Muhammad  dan  Alimin, Etika  dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, 235.
yang  harus  dijaga  yang  sering  kali  disebut dengan  maslahah  al-khamsah.  Adapun kelima  hal  ini  adalah  menjaga  agama, menjaga  jiwa,  menjaga  akal,  menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dan pertanggung  jawaban  ini  dengan  pemberian ganti  rugi  dapat  dimasukkan  sebagai menjaga harta.
Oleh  karena  itu  pelayanan  PT.  J&T Express dalam hal pelaksanaan hak konsumen mengenai keamanan barang telah sesuai dengan perspektif Islam. Dimana PT. J&T  Express  berusaha  untuk  menjaga keamanan dan keselamatan produk. Adapun ketika  tidak  sesuai  dari  apa  yang  telah dijanjikan,  pihak  PT.  J&T  Express  dapat bertanggung  jawab  dan  memberikan  ganti rugi akan hal itu.
Penyelesaian
Persengketaan
Antara Produsen  dan  Konsumen  J&T  Express Cabang  Cipto  Kota  Cirebon  Dalam Perspektif Islam.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  setiap transaksi  atau  perjanjian  sering  terjadi persengketaan.  Sengketa  yang  dimaksud adalah  sengketa  antara  konsumen  dan produsen  atau  pelaku  usaha  (public  atau privat) tentang produk, barang dan/atau jasa tertentu. 52 Salah  satu  hak  konsumen menurut  hukum  Islam  adalah  mendapatkan advokasi  dan  penyelesaian  sengketa.  Oleh karena  itu  pelaku  usaha  wajib  memberikan pelayanan  penyelesaian  sengketa  kepada konsumen ketika terjadi persengketaan.
Ada beberapa cara untuk menyelesaikan  persengketaan  diantaranya adalah  penyelesaian  sengketa  konsumen pergantian kerugian secara langsung, penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui BPSK  (Badan  Peneyelesaian  Sengketa Konsumen),  dan  penyelesaian  sengketa konsumen melalui jalur litigasi.
Penyelesaian sengketa konsumen pergantian  kerugian  secara  langsung  adalah
52 Az.  Nasution, Hukum  Perlindungan Konsumen:  Suatu Pengantar (Jakarta:  Diadit  Media, 2002), 229.
salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  jalur  non  litigasi  yaitu melalui  forum  musyawarah  antara  pelaku usaha  dengan  konsumen  yang  untuk mencapai  kesepakatan  hal  ini  berdasarkan padal 45 ayat 2 UUPK yaitu:
Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela para pihak yang bersengketa. 53
Allah berfirman dalam surat asy-Syura ayat 38, disebutkan:
َىوحش ْمحمحرْمَأَو َ  َلاَّصلا اوحماَقَأَو ْمِهِهبَرِل اوحباَجََّْسا َنُِذَّلاَو َنوحقِفنحُ ْمحماَنْ قَزَى اَُِّمَو ْمحهَ نْ ينَ ب Artinya: Dan  (bagi)  orang-orang  yang menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhan dan  melaksanakan  salat,  sedang urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarah  antara  mereka;  dan mereka  menginfakkan  sebagian  dari rezeki  yang  Kami  berikan  kepada mereka. 54
Maksud  dari  ayat  di  atas  adalah,  kita dianjurkan  untuk  tidak  memutuskan  suatu urusan/sengketa  secara  sepihak.  Kita  harus memusyawarahkan semuanya diantara masing-masing pihak yang bersengketa agar dapat mengemukakan pendapat dan menemukan solusinya.
Sejauh ini pun penyelesian persengketaan  yang  terjadi  di  J&T  Express cabang  Cipto  kota  Cirbon  selalu  dilakukan dengan jalan musyawarah. Cara penyelesaian  sengketa  di  J&T  Express sudah  sesuai  dengan  apa  yang  dianjurkan oleh  Islam.  Selagi  persengketaan  atau permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan  dengan  cara  damai  atau musyawarah maka hal itu lebih baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian mengnai  3  (tiga)  permasalahan  yang  dikaji pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan
53 Pasal  45  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
54 QS. Asy-Syura’ (42): 38.
sebagai  berikut, pertama, bentuk  perjanjian atau transaksi  yang dilakukan oleh PT. J&T Express  dan  konsumennya  adalah  termasuk akad ijarah .  Karena  apa  yang  dilakukan oleh  pihak  konsumen  ini  yaitu  dengan memberikan upah sebagai nilai dari manfaat jasa  yang  diberikan  oleh  PT.  J&T  Express. Salah satu  perjanjian  yang sering terjadinya wanprestasi  oleh  PT.  J&T  Express  adalah dalam  hal  estimasi  pengiriman  barang. Namun  tetap  saja  keterlambatan  barang merupakan  salah  satu  pelanggaran  dalam perjanjian,  karena  estimasi  sudah  ada  di dalam  perjanjian  dalam  transkasi ijarah yang  dilakukan  pihak  J&T  Express  dan pengguna jasanya.
Kedua, salah  satu  hak  konsumen dalam  hukum  Islam  salah  satunya  adanya keamanan  produk  dan  lingkungan  sehat. Dan  bentuk  dari  pengamanan  dalam  barang kiriman  yaitu  dengan  asuransi.  Tetapi tanggung  jawab  J&T  Express  mengenai keselamatan  barang  tidak  hanya  dilakukan kepada  konsumen  yang  mengasuransikan barangnya saja. Ketika terjadi permasalahan dalam  keselamatan  pengiriman  barang  J&T Express  akan  melakkan  ganti  rugi.  Apabila dilihat  dari  hukum  Islam  pemberian  ganti rugi  ini  termasuk  kedalam dlaman  ‘aqdin yaitu  terjadinya  suatu  akad  atas  transaksi sebagai  penyebab  adanya  ganti  rugi  atau tanggung jawab.
Dan ketiga, selama  ini  penyelesaian persengketaan yang terjadi antara konsumen dan  pengguna  jasa  J&T  Express  cabang Cipto kota Cirebon selalu dilakukan dengan musyawarah.  Sesuai  dengan  hukm  Islam dalam  surat  asy-Syura  ayat  38,  yang  mana maksud  dari  ayat  tersebut  adalah,  kita dianjurkan  untuk  tidak  memutuskan  suatu urusan/sengketa  secara  sepihak.  Kita  harus memusyawarahkan semuanya diantara masing-masing pihak yang bersengketa agar dapat mengemukakan pendapat dan menemukan solusinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Abdul  Ghofur. Hukum  Perjanjian dalam  Islam .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2010.
As-Suyuthi,  Imam. Ringkasan  Tafsir  Ibnu
Katsir:  Bersumber  dari  Mukhtasar Tafsir  Ibnu  Katsir  karya  Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni .
Bandung: Jabal, 2018.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Asas-asas  Hukum Muamalat  (Hukum Perdata  Islam). Yogyakarta: UII Press, 2000. Djakfar,  Muhammad. Hukm  Bisnis  Untuk Perusahaan .  Malang:  UIN-Malang Press, 2009.
Djazuli,  A. Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-
Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah yang  Praktis .  Jakarta:  Kencana, 2009.
Hasan,  M.  Ali. Berbagai  Macam  Transaksi dalam  Islam .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004.
Kristtiyanti,  Celina  Tri  Siwi. Hukum Perlindungan  Konsumen .  Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Manalip,  Demy  Amelia  A.  “Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Pengangkut atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat”, Lex  Privatum, Vol.  III, No. 2 (Juni, 2015). Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian
Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2002.
Muhammad, dan Alimin. Etika dan
Perlindungan  Konsumen  dalam Ekonomi Islam . Yogyakarta:  BPFE UGM, 2004. Muslich. Bisnis Syari’ah perspektif Mu’amalah dan Manajemen . Yogyakarta:  UPP  STIM  YPKN, 2009. Mustofa, Imam. Fiqih Mu’amalah Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Musyafah, Aisyah Ayu, et.al. “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang dalam  Hal  Terjadi  Keterlambatan
Pengiriman  Barang”, Jurnal  Law Reform, Vol. 14, No. 2 (2018).
Muthia, Aulia. Hukum Perlindungan Konsumen,  Dimensi  Hukum  Positif dan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar .
Jakarta: Diadit Media, 2002.
Pusat  Bahasa. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta:  Departemen
Pendidikan Nasional, 2008.
Sahrani,  Sohari dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Setyawati,  Desy  Ary,  et.al.,  “Perlindungan bagi Hak Konsumen ddan Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, Syiah  Kuala  Law Journal ,  Vol.  1,  No.  3  (Desember, 2017).
Sidablok,  Janus. Hukum  Perlindungan  di Indonesia .  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2014.
Sugiyono. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .
Bandung: Alfabeta, 2008.
Sukandarrumidi. Metodologi  Penelitian . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
Syarifudin,  Amir, Ushul  Fiqh  Jilid  2 .
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011.
Tuwu,  Alimuddin. Pengantar  Metodologi Penelitian . Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yusri, M. “Kajian Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Dalam Perspektif Hukum Islam”, ULUMUDDIN, Vol.  V,  No.  III
(Desember, 2009).