## Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik
Saefudin Zuhri *

## Abstrak
Terorisme merupakan ancaman nyata saat ini bagi Indonesia dan dunia. Kelompok-kelompok teror yang saat ini muncul dengan mengatasnamakan Islam seperti al-Qaeda dan Islamic State. Khilafah Islamiyah adalah cita-cita perjuangan kelompok tersebut yang menyatukan kepemimpinan umat Islam secara global. Negara-negara yang menganut nation state memposisikan mereka sebagai kelompok radikal termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberantas kelompok radikal-terorisme dengan kebijakan deradikalisasi. Dalam konteks inilah, maksud dari tulisan ini untuk mendiskusikan deradikalisasi dalam perspektif political Spectrum. Tulisan ini secara spesifik mengambil studi pada konsep dan pelaksanaan program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini. Betulkah pelaksanaan program deradikalisasi akan mengubah spektrum politik seseorang dari radikal ke tidak radikal? dan kemana posisi spektrum politik seseorang ketika tidak lagi radikal? Tulisan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program deradikalisasi oleh BNPT selama ini kurang signifikan. Hal ini karena outcome program tersebut tidak mengubah spektrum politik sasaran.
Kata Kunci: Radikalisme, Terorisme, Deradikalisasi, Spektrum Politik, BNPT
* Saefudin Zuhri, Dosen Universitas Krisnadwipayana mengajar Ilmu Administrasi Negara di Universitas Krisadwipayana. Ia juga bekerja sebagai peneliti muda di Maarif Institute, yang secara khusus mengkaji Islamic Movements, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Alamat e-mail mas.zuhry88@gmail.com / mas.zuhry@maarifinstitute.org.

## Pendahuluan
Sepanjang tahun 2016-2017 masyarakat Indonesia kembali dikejutkan oleh  serangkaian aksi terorisme. Pada awal tahun 2016, sekelompok pemuda melakukan penyerangan pos polisi di Jl. Thamrin Jakarta Pusat. Pada pertengahan tahun, seorang pemuda berupaya melakukan penyerangan terhadap pendeta dan jamaahnya
di gereja Katolik Medan. Di Tangerang, polisi ditusuk oleh seorang pemuda yang mengaku berbaiat pada ISIS. Kemudian pada penguhujung akhir tahun, sekelompok orang melakukan peledakan bom di gereja Oikumene Samarinda. Para pelaku peristiwa-peristiwa tersebut selain dilakukan oleh wajah-wajah baru juga dilakukan oleh mantan narapidana atas kasus yang sama yakni terorisme. Tahun 2017 justru eskalasi aksi- aksi terorisme semakin meningkat dengan pola dan bentuk yang variatif. Selain pengeboman, aksi-aksi terorisme juga berbentuk penusukan, pengeroyokan dan secarik kertas yang berisi
Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik
intimidasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam menjalankan kebijakan deradikalisasi.
Secara historis aksi-aksi terorisme muncul dan meningkat secara drastis pada masa tumbangnya rezim Orde Baru. Pada masa kepemimpinan Soeharto, khususnya dari pertengahan 1970-an sampai menjelang kejatuhan rezim aksi-aksi kelompok radikal bukan dalam bentuk pengeboman. Saat itu gerakan radikal lebih banyak menggunakan pola propaganda politik, pembajakan, penculikan, pembunuhan, dan pengeroyokan. Serangan menggunakan bahan peledak muncul dan meningkat sejak Mei 1998 sampai 2001. Tahun 2002 merupakan tipping point isu terorisme menjadi isu krusial oleh pemerintah Indonesia. Hal ini karena ada alasan internal dan eksternal. Pertama , terorisme sudah menjadi ancaman global. Presiden Amerika Serikat (AS), George W. Bush mendeklarasikan Global War on Teror. Seruan ini muncul setelah serangan gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon pada 11 September 2001. Dalam pidatonya, Bush mendikotomikan dunia menjadi sekutu atau musuh AS (Dumyati Bushori, 2000) .
Amerika Serikat memimpin negara-negara sekutunya untuk menyerang kelompok dan negara-negara yang dianggap sebagai teroris. Daftar negara yang menjadi sasaran seruan ini adalah Irak dan Afghanistan. Keduanya dianggap menjadi basis kelompok al-Qaeda, yaitu kelompok yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian 9/11 oleh Amerika Serikat. Arogansi perang Bush tidak hanya berhenti dengan invasi militer. Ia juga membelah dunia menjadi dua, berdiri bersama barisan Amerika Serikat dan sekutunya atau menolak dan dianggap sebagai pendukung teroris. Kedua , Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober2002 telah menyita perhatian internasional terhadap Indonesia. Kejadian ini telah menewaskan
202 jiwa dan 209 lainnya cedera. Kebanyakan korban Bom Bali I merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi kejadian. Kepolisian republik Indonesia menyebutkan ada 22 Negara yang melaporkan warganya sebagai korban kejadian ini. Bagi pemerintah Indonesia, kejadian ini tidak hanya berdampak serius pada sektor keamanan internal negara tetapi juga perekonomian negara.
Kedua alasan tersebut menjadi dasar tulisan ini dalam melihat perkembangan terorisme dan penanganannya. Hasil pengembangan dari pelaku-pelaku Bom Bali I secara  sengaja menargetkan simbol-simbol (kapitalisme, demokrasi dan liberalisme) ala Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka yang melakukan aksi- aksi teror sejak pasca Orde Baru sampai tahun 2014-an hampir seluruhnya berasal dari jaringan terorisme yang berafiliasi dengan al-Qaeda. Dinamika jaringan terorisme di Indonesia berubah ketika munculnya pecahan al-Qaeda yang menamakan diri Islamic State di Irak dan Syria (ISIS) yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi. Jaringan terorisme yang ada di Indonesia, sebagian lainnya berbai’at kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Doktrin mereka lebih eksklusif dari al-Qaeda karena mengkategorikan kafir dan muslim yang diluar kelompok mereka sebagai musuh. Akan tetapi meskipun berbeda, jargon dan cita-cita yang diperjuangkan keduanya adalah mendirikan Khilafah Islamiyah . Menurut keduanya, khilafah Islamiyah adalah alternatif sempurna untuk memperbaiki tatanan global yang berkeadilan. Khilafah Islamiyah dalam perspektif Ilmu politik dan pemerintahan merujuk pada suatu tatanan pemerintahan global yang berasaskan syariah Islam.

## Diskursus Radikalisme dalam Spektrum Politik
Dalam diskursus kajian tertentu, istilah radikal dan radikalisme memiliki kecenderungan yang berbeda. Dalam kajian ilmu filsafat,
Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik
berpikir radikal adalah syarat dalam menemukan kebenaran dan kearifan ( wisdom ). Sedangkan dalam ilmu agama khususnya Islam, berpikir radikal (memahami ke akar-akarnya) dan berlandaskan pada fundamen (dalil-dalil dasar/ ushuliyah ) menjadi keharusan dalam mempelajari agama Islam. Ini merupakan radikalisme positif yang harus dimiliki oleh setiap umat beragama, demikian kata Olaf Schumann (1992). Istilah tersebut akan berbeda jika dikaji dalam ilmu politik. Seperti halnya istilah radikalis dan fundamentalis dalam pemaknaan Barat yang berkonotasi negatif, akibat sejarah kelam antara agama dan negara di Eropa, istilah radikal itu dianggap buruk di mata pemangku rezim. Kamus Politik Roger Scruton (2013) mendefinisikan radikalisme adalah ide-ide politik yang mengakar dan mendasar pada doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam menentang status quo . Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), radikalisme memiliki arti sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drasti; sikap ekstrem dalam suatu aliran politik.
Horace M. Callen mengemukakan tiga ciri khas dari radikalisme. Pertama , radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Dari reaksi-reaksi tersebut, muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau perlawanan. Adapun masalah yang ditentang tersebut berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggungjawab atas situasi dan kondisi yang terjadi. Kedua , radikalisme tidak berhenti pada sekedar upaya penolakan, akan tetapi terus berupaya mengganti tatanan yang sudah ada  dengan bentuk tatanan nilai lain. kelompok radikalis berusaha keras untuk menerapkan tatanan yang diyakini yang dipersiapkan mengganti tatanan sebelumnya. Ketiga , kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa (Bahtiar Efendi & Hendro Prasetyo, 1998).
Indokator-indikator radikalisme yang dipaparkan oleh Horace M. Kallen bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu pemikiran atau gerakan yang bersifat radikal. Radikalisme sarat akan nilai dan erat kaitannya dengan cita-cita yang diperjuangkan. Misalnya bersifat radikal dalam artian mencermati serta merespon setiap persoalan yang dihadapi sampai keakar-akarnya ( radic ). Sikap radikal itu berprinsip pada azas atau dasar dari suatu ajaran secara ekstrim, intoleransi, anti-kompromi dan anti-akomodatif dengan nilai-nilai lain.
Untuk memahami radikalisme akan lebih mudah jika dimulai dari memahami spektrum politik yang diperkenalkan oleh Leon P. Baradat (1994;16-32). Baradat menyatakan bahwa pengertian radikalisme mengacu pada pemahaman seseorang atau kelompok yang secara ekstrem tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada. Mereka tidak sabar untuk menanti perubahan yang fundamental. Lebih lanjut Baradat menggambarkan posisi kelompok radikal dalam spektrum politik berikut ini;

## Gambar 1.1:
Skema Spektrum Politik dan Perubahan Spektrum Politik.
Spektrum ini memperlihatkan posisi radikal, liberal, moderat, konservatif dan reaksioner. Selain reaksioner, kelompok-kelompok yang ada tersebut memiliki keinginan adanya perubahan status quo tetapi memiliki porsi yang
Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik

## TEMA UTAMA
berbeda. Radikal adalah yang paling ekstrem menginginkan perubahan status quo. Mereka menentang sistem dan nilai yang berlaku saat ini dan berusaha menggantikannya dengan sistem dan nilai yang mereka persiapkan. Baradat (1994) juga memastikan bahwa spektrum politik seseorang bisa berubah, misalnya dari radikal ke moderat, konservatif atau liberal. Perubahan tersebut karena empat hal yaitu: (1) motivasi keuntungan materi dan non-materi, (2) usia, (3) kecenderungan psikologis seseorang pada suatu ideologi, dan (4) apa yang dirasakan seseorang pada nature of people .

## Program Deradikalisasi: Penetrasi Ideologi dan Bantuan Ekonomi
Kemajuan peran pemerintah dalam penindakan dan penggagalan aksi teror masih belum cukup dalam menanggulangi terorisme terulang kembali. Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibentuk sejak 2002 telah membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan. Akan tetapi berdasarkan Laporan DKPT tahun 2013, kerja DKPT dan Densus 88 sebagai tim penindak tidak menyurutkan aksi- aksi terorisme terjadi lagi. Penyebaran ideologi radikal-terorisme di masyarakat belum disentuh oleh pemerintah. Laporan dan analisis DKPT menunjukan bahwa upaya pencegahan (untuk tidak terulang kembali) aksi terorisme yang dilakukan oleh pemerintah selama ini kurang efektif. Oleh sebab itu dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Pepres No. 46 Tahun 2010. Lembaga ini secara khusus menjadikan soft approach sebagai dasar kerjanya ( Blueprint Deradikalisasi BNPT, 2013)
Solehuddin, Staff Khusus Deputi I Deradikalisasi BNPT menjelaskan dalam penelitian Zuhri (2017) bahwa sejak tahun 2011, BNPT sudah melakukan kegiatan baik kontra-radikalisasi ataupun deradikalisasi. BNPT Bidang Deradikalisasi mengadakan pembinaan di Lapas Porong dengan menggelar partunjukkan wayang kulit. Tujuannya adalah sebagai media dakwah di dalam lapas dengan memasukan unsur-unsur inklusif dan menjadi ruang  bersosialisasi narapidana terorisme (napiter) dengan petugas BNPT dan warga Lapas lainnya.
Kemudian pada tahun 2013 BNPT bersama LSM Yayasan Pancasila menjalankan program Cinta NKRI. Program ini dikoordinir oleh dr. Dody, pemilik Klinik Pancasila.  Klinik Pancasila merupakan lembaga rehabilitasi dengan pendekatan psikologis. Metode yang digunakan dalam program pembinaan kebangsaan dan keagamaan tersebut layaknya seperti di klinik dengan membangun pola konsultatif antara dokter dengan pasien. Metode ini dilakukan secara bergantian misalnya napi teroris yang menjadi dokter dan psikiaternya sebagai pasien. Tujuannya adalah untuk menggali sejauhmana pemahaman napi teroris terhadap negara, bangsa dan ajaran-ajaran Islamnya. Layaknya catatan resep penyakit, hasil Klinik Pancasila adalah untuk melihat tingkat pemahaman dan keteguhan prinsip para narapidana radikal terorisme. Selain itu juga ada sejumlah kuesioner yang harus diisi oleh para narapidana radikal terorisme.
Pada tahun 2014, BNPT menjalankan program nasional yang mengacu pada dua strategi. Pertama, strategi deradikalisasi dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan. Implementasi program ini melibatkan tokoh agama, akademisi dan pakar psikologi. Kedua, kontra-radikalisasi. Strategi ini ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ideologi radikal
Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik
terorisme. Kedua strategi tersebut diwujudkan dalam PNPT 2014 (Progran Nasional Pencegahan Terorisme). Pelaksanaan program PNPT 2014 terbagi menjadi tujuh segmen. Pertama , khusus untuk keluarga, mantan teroris dan jaringan. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga dari napi tindak pidana terorisme yang pastinya meninggalkan istri dan anaknya. BNPT tidak hanya indoktrinasi wawasan kebangsaan dan keagamaan tetapi juga pembinaan dan pemberian modal usaha kepada mereka. Kedua , segmen untuk sekolah- sekolah tingkat menengah atas (SMA) yang mana sasarannya adalah pelajar. Ketiga , para mahasiswa dari kampus-kampus Islam. Keempat , tokoh-tokoh agama ( ikhwan ) termasuk para da’i . Kelima , pengurus ( ta’mir ) masjid. Keenam , untuk pesantren-pesantren. Ketujuh , mendatangkan ulama dari Timur Tengah diantaranya Ibrahim Naji, mantan petinggi Jama’ah Islamiyah Mesir yang sudah disengagement , dan Ali al-Halaby ulama salafi dari Yordan. Mereka berkunjung ke Lapas-Lapas untuk berdiskusi dengan para napi tindak pidana terorisme seputar keislaman.
Pada tahun 2015 BNPT melakukan profiling database untuk memilih secara akurat mana sasaran yang bisa dilakukan deradikalisasi. Profiling database 2015 dilakukan oleh internal BNPT dengan membagi kategorisasi terhadap napi, keluarga, mantan dan jaringan teroris. Kategorisasi tersebut yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Kooperatif artinya responden bersedia mengikuti program deradikalisasi sedangkan non-kooperatif berarti yang menolak mengikuti deradikalisasi. Berdasarkan hasil profiling sasaran, BNPT melakukan kegiatan seminar kebangsaan dan pemberian modal usaha berupa barang salah satunya seperangkat obat-obatan herbal. Akan tetapi hasil profiling database 2015 kurang terukur sehingga kegiatan ini dilakukan kembali pada tahun 2016. Pada tahun ini, BNPT menggunakan tenaga-tenaga ahli di luar BNPT yang terdiri dari akademisi,
peneliti dan aktivis LSM conter-terrorism . Tujuan kegiatan ini untuk memetakan kembali dinamika jaringan dan penyebaran radikal- terorisme, serta bentuk deradikalisasi seperti apa untuk para keluarga dan mantan napiter.
Berdasarkan perkembangan implementasi program deadikalisasi oleh BNPT selama ini, secara umum belum signifikan menggeser spektrum politik seseorang. Program khusus untuk para napiter dan mantan napiter, BNPT memberikan alternatif pemahaman keagamaan dan keindonesiaan (deideologisasi), serta bantuan ekonomi. Pertama , deideologisasi. Dalam tinjauan Baradat (1994), program deradikalisasi yang dijalankan selama ini tidak komprehensif dan signifikan. Berdasarkan Blueprint Deradikalisasi BNPT (2013), negara ( state ) berusaha menyadarkan ideologi kelompok radikal yang bersumber doktrin keagamaan yang keliru. Ini menandakan upaya BNPT adalah mengubah ideologi keagamaan ekslusif seseorang dengan pendekatan indoktrinasi keagamaan inklusif. Ini masuk pada motivasi perubahan spektrum politik dengan alasan yang ketiga. Tetapi upaya ini tidak sepenuhnya berhasil karena yang disentuh adalah keyakinan dan pemahaman dengan cara head to head dengan memberikan alternatif. Persoalannya adalah sangat sulit mengubah keyakinan seseorang dilawan dengan keyakinan lainnya. Yang dilupakan oleh BNPT adalah mengubah kecenderungan psikologis seseorang pada suatu ideologinya, bukan semata ideologi itu sendiri. Hasil Social Network Analysis Adhe Bhakti (2016) menyebutkan bahwa Sunakim dan Juhanda, pelaku Bom Thamrin dan Bom Samarinda tahun 2016 adalah contoh kegagalan deradikalisasi di dalam penjara. Keduanya justru menjadi lebih radikal dan melakukan aksi terorisme kembali setelah keluar dari penjara. Hasil penelitian Larasati (2013) dan Affin Bahtiar (2016) memperlihatkan adanya ketidaksiapan BNPT dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dalam
Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik

## melakukan deradikalisasi narapidana terorisme
(napiter) khususnya kesiapan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam menangani adanya radikalisasi di dalam Lapas.
Kedua , sejak tahun 2015 BNPT membantu para keluarga dan mantan napiter berupa bantuan usaha. BNPT memandang bahwa negara harus hadir dalam memastikan keberlangungan kehidupan keluarga dan mantan napiter berupa kepedulian ekonomi. Program ini menandakan upaya pemenuhan pada alasan perubahan spektum politik Baradat yaitu motivasi keuntungan berupa materi dan non-materi. Akan tetapi ini juga tidak berjalan dengan baik. Bantuan usaha pada tahun 2015, BNPT memberikannya dalam bentuk obat- obatan herbal. Tidak semua keluarga dan mantan napiter memiliki minat usaha di produk tersebut. Selain itu juga tidak semua keluarga dan mantan napiter memiliki keahlian dan minat berdagang. Kemudian pada tahun 2016 BNPT melakukan profiling terhadap keluarga dan mantan napiter. Penulis menjadi salah satu tenaga ahli yang direkrut BNPT dalam kegiatan ini. Selain memetakan tingkat kerentanan radikalisasi dan perekrutan kembali oleh jaringannya, kegiatan profiling juga untuk mengetahui minat usaha untuk para mantan napiter. Salah satu contoh yang penulis temui, mantan napiter di Jakarta yang menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Kini ia menginginkan menjadi driver ojek online, karena kurang berminat di dunia bisnis. Namun kendala yang muncul kemudian adalah kebutuhan mantan napiter tersebut untuk mendaftar sebagai driver . Salah satunya adalah syarat melampirkan Surat Keterangan Cacat Kriminal (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia. 1
1  Penulis direkrut menjadi tenaga ahli dalam profiling  2016 oleh BNPT dalam Kegiatan Identifikasi Mantan Teroris, Keluarga, Jaringan Dan Orang/Kelompok Potensi Radikal-Terorisme dalam Program Deradikalsiasi Di Luar Lapas Yang Diselenggarakan Pada 8 Maret-10 April 2016 di 17 Provinsi. Surat Perintah Nomor: Sprin-276/K.BNPT/3/2016

## Penutup
Kemana spektrum politik seseorang pasca- deradikalisasi? Ini menjadi pertanyaan menarik untuk menyimpulkan tulisan ini. Temuan menarik dalam tulisan ini berimplikasi pada teori perubahan spektrum politik. Baradat (1944) dalam teorinya tidak mengenal istilah deradikalisasi. Ia juga dan tidak menjelaskan bagaimana perubahan spektrum politik seseorang jika dilakukan oleh Negara. Selain itu, sifatnya yang dipaksa atau suka rela juga tidak dijelaskan oleh Baradat. Akan tetapi perspektif ini bisa digunakan untuk melihat upaya deradikalisasi dari motivasinya. Ia menyebutkan bahwa ada empat alasan seseorang mengubah spektrum politiknya yaitu; (1) motivasi keuntungan materi dan non-materi, (2) usia, (3) kecenderungan psikologis seseorang pada suatu ideologi, dan (4) apa yang dirasakan seseorang pada nature of people . Program deradikalisiasi yang dicanangkan oleh BNPT hanya menyentuh pada sisi ideologi seseorang sehingga yang ditekankan adalah kontra-ideologisasi tetapi tidak signifikan menggeser spektrum politik. Selain itu, program ini juga menyentuh motivasi keuntungan tetapi hanya pada materi saja yakni dengan bantuan kewirausahaan yang terbatas. Sebagai catatan, program deradikalisasi yang dicanangkan oleh BNPT kurang memperhatikan perpektif seseorang pada nature of people . Saat ini kalangan radikal-terorisme melihat perilaku masyarakat dan negara sebagai gambaran nature of people yang buruk, jahat, diskriminatif, korup, thogut dan tidak Islami. Oleh sebab itu, pandangan nature of people yang buruk akan berubah jika para aparat penegak hukum, pejabat negara dan masyarakat menciptakan kehidupan sosial yang toleran, peduli dan berkeadilan sosial.

## Referensi
Ahmad, Syarif. Radikalisme Islam: Studi Tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin Dalam Menegakkan Syariat Islam Periode2000-2003 ,
Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik
Tesis Fisip UI, 2003.
Bahtiar, Muhamad Affin Implementasi Program Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan BNPT Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Tesis Fakultas Menejemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, 2016.
Baradat, Leon P. Political Ideologies: Their Origins and Impact (Fifth Edition) , New Jersey: Prentice Hall, 1994.
Bhakti, Adhe Surya. Peta Pelaku Bom Thamrin , Makalah dalam Forum Discussion Group (FGD) “ISIS Dan Gerakan Jaringan Terorisme Baru ”, PAKAR (Pusat Kajian Radikalisme), Jakarta: 12 Maret 2016.
Blueprint  Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2013.
Bushori, Ahmad Dimyati.
Osama Bin Laden
Melawan Amerika , Bandung: Mizan, 2000.
Kallen, Horace M. Radicalisme . Dikutip dari Bahtiar Efendi dan Hendro Prasetyo,
Radikalisme Agama , Jakarta: PPIM-UIN Jakarta, 1998.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995.
Larasati, Model Pencegahan Terorisme Di Indonesia Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) , Disertasi FISIP UI, 2014.
Pepres No. 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Schumann, Olaf. Dialog dan Tantangan Agama-Agama , Grasindo, Jakarta 1992.
Scruton,Roger. Kamus Politik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Zuhri, Saefudin. Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatu Ulama , Jakarta: Daulat Press, 2017.

## Website
http//.nasional.kompas.com/bom. samarinda.aparat.diminta.lebih.serius.awasi. mantan.napi.
Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik