## Wajah Hukum

## Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Dalam Keluarga Di Kota Jambi

## Iman Hidayat, Chairul Idrah, Siti Nur Ambarini
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence: Iman.hidayat@unbari.ac.id; chairul.idrah@unbari.ac.id, rini.ubrs3@gmail.com
Abstrak. Tulisan  ini  membahas  penyelesaian  hukum  adat  terhadap  tindak  pidana  perzinaan  dalam  keluarga  di Kota Jambi, sehingga diperoleh tujuan untuk menganalisis permasalahan yang ditemui dan upaya mengatasinya. Pendekatan  yang  digunakan  mengacu  kepada  pendekatan  Socio  Legal  Research.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  penyelesaian  kasus  perzinaan  dalam  keluarga  di  Kota  Jambi  yaitu  dilakukan  dengan  hukum pidana adat yang berasal dari dasar hukum adat jambi yaitu dengan pengusiran dari desa Pengusiran dari desa tetapi  sebelumnya  diadakan  cuci  kampung  dengan  pemberian  satu  ekor  kerbau,  100  gantang  beras,  kelapa  50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani  perjanjian damai  (Surat  setih).Permasalahan  yang  ditemui  yaitu  adanya  perbedaan  pendapat  antara  pemuda-pemuda dengan tua–tua tengganai di dalam rapat adat dalam memutuskan sanksi kasus ini, kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan  dengan  hukum  pidana  nasional  proses  hukumnya  menghabiskan  waktu  yang  lama  dan  biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku, masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar  Hukum  Adat  Jambi.  Upaya  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  antara  lain  dengan  cara  diadakannya pendekatan  secara  pribadi  dari  pihak  pemuda-pemuda  dengan  tua-tua  tengganai  untuk  tetap  memberlakukan hukum  pidana  ada,  semua  pihak  bermusyawarah  bahwa  hukum  pidana  adat  lebih  tepat  dibandingkan  hukum pidana  nasional,  memberikan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  agar  mengetahui  dasar  hukum  adat  jambi. Sarannya  yaitu  agar  tidak  terjadi  perzinaan  dalam  keluarga  yaitu  memberikan  penyuluhan  secara  keagamaan agar  keimanan  diperkuat  dari  pada  hawa  nafsu  dan  penyuluhan  dasar  hukum  adat  jambi  sehingga  masyarakat tahu  bahwa  hukum  pidana  adat  dapat  menyelesaikan  kasus-kasus  perzinahan  keluarga  dengan  cepat,  biaya terjangkau dengan demikian eksistensi hukum pidana adat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : Penyelesaian, Hukum Adat Kota Jambi, Zina dalam Keluarga
Abstract. This article discusses the customary law resolution of the crime of adultery within the family in Jambi City, so that the aim is to analyze the problems encountered and efforts to overcome them. The approach used refers to the Socio Legal Research approach. The results of this research show that the resolution of cases of adultery in the family in Jambi City is carried out using customary criminal law which originates from the basis of Jambi customary law, namely by expulsion from the village. fruit and bushes are as sweet as can be. Then the perpetrator apologized for his actions and signed a peace agreement (Surat setih). The problems encountered were  differences  of  opinion  between  the  young  people  and  the  elders  of  Tengganai  in  traditional  meetings  in deciding  sanctions  for  this  case,  adultery  cases  which  were  resolved  by  criminal  law.  Nationally,  the  legal process takes a long time and is expensive, causing a lot of suffering to the perpetrators, the community does not know  much  about  the  basics  of  Jambi  Customary  Law.  Efforts  to  overcome  the  problems  that  occur  include holding  a  personal  approach  from  the  young  people  with  the  elders  of  Tengganai  to  continue  to  enforce  the existing criminal law, all parties discussing that customary criminal law is more appropriate than the national criminal  law,  providing  outreach  to  the  community  so  that  they  know  the  basis  of  Jambi  customary  law.  The suggestion is to ensure that adultery does not occur in the family, namely providing religious counseling so that faith is strengthened rather than lust and basic counseling on Jambi customary law so that the public knows that customary criminal law can resolve cases of family adultery quickly, at an affordable cost, thus the existence of criminal law. Customs are valid and have permanent legal force.

## Keywords: Settlement, Jambi City Customary Law, Adultery in the Family

## PENDAHULUAN
Interaksi  selalu  terjadi  sepanjang  kehidupan  bermasyarakat.  Ini  termasuk  interaksi  antara anggota  masyarakat  dengan  anggota  masyarakat,  kelompok  masyarakat  dengan  kelompok masyarakat,  dan  seterusnya.  Hubungan  dapat  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  mereka. Hubungan hukum adalah jenis hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum. hal ini dikarenakan  Karena  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  selalu  berubah  dan  berubah,  proses perubahan  selalu  diikuti  oleh  faktor-faktor  penyebab  perubahan,  baik  yang  berasal  dari  dalam
masyarakat maupun dari luar masyarakat. Namun yang lebih penting adalah menemukan faktor-faktor yang mungkin mendorong atau bahkan menghalangi perubahan. Sebagaimana sesuai dengan pendapat menurut  Aristoteles  dalam  bukunya  C.S.T.  Kansil,  manusia  adalah zoon  politicon ,  artinya  bahwa manusia  itu  sebagai  makhluk  pada  dasarnya  selalu  ingin  bergaul  dan  berkumpul  dengan  sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama  lain,  maka  manusia  disebut  makhluk  sosial.  Wujud/ekspresi  dari  karakter  sosial  tersebut, mengakibatkan  manusia  selalu  berinteraksi  satu  sama  lain  yang  pada  sifatnya  akan  banyak menyebabkan terjadinya perubahan 1 .
Soerjono  Soekanto  memberikan  pendapatnya  mengenai  perubahan  ini,  bahwa  perubahan- perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem-sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku,  organisasi  kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga  sosial,  stratifikasi sosial,  kekuasaan, interaksi  sosial  dan  sebagainya.  Dalam  perubahan  tersebut,  terdapat  banyak  hal  yang  menyebabkan terjadinya konflik 2 . Ada salah satu jenis hukum yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah suatu  jenis  hukum  yang timbul  dalam  suatu  masyarakat, misalnya  suku  Melayu,  sebagai  pernyataan hukum tentang kebudayaan suku tersebut. Hukum jenis ini bisa ada dan mempunyai pengaruh karena dipertahankan, karena merupakan budaya suatu bangsa.
Mengenai keberadaan hukum adat yang ada di Negara Republik Indonesia, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), berbunyi “ Negara mengakui dan  menghormati  ketentuan-ketentuan  masyarakat  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang” .  Dalam  praktik  hukum  adat,  tidak  ada  suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Bagi hukum adat cukup dengan adanya asas-asas pokok yang umum, yang tujuannya diarahkan kepada sasarannya demi untuk mencapai suasana masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan.  Dalam  mempertahankan  hukum  adat,  setiap  permasalahan  dapat  diselesaikan  secara tuntas  terhadap  setiap  permasalahan  yang  ada  dan  yang  mungkin  ada,  karena  hukum  adat  lebih mengutamakan  tercapainya  tujuan,  yaitu  kebersamaan  dari  pada  memegang  teguh  suatu  ketentuan yang telah ditentukan oleh negara 3 . Keberadaan common law berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan dilaksanakan melalui  keputusan  penyelesaian  yang  diambil  oleh  pemerintah  daerah  melalui  musyawarah.  Setiap pembangunan  selalu  berusaha  mencari  tempatnya  dalam  sistem  hukum.  Berdasarkan  penjelasan tersebut, hukum adat tidak hanya mengatur masalah persewaan, pewarisan, dan adat-istiadat lainnya, tetapi  juga  mengatur  hal-hal  mendasar  seperti  landasan  pemikiran,  nilai-nilai  dalam  hidup,  norma- norma  sosial,  falsafah  hidup,  dan  hukum.  Menjadi  Hukum  yang  harus  dipatuhi  Inilah  pandangan hidup yang dipersiapkan nenek moyang kita untuk anak cucunya, demi kebahagiaan dan kesuksesan dunia
dan akhirat.
Jika kita melihat kondisi hukum adat di Indonesia sendiri saat ini adalah tentang kesadaran sebagian besar masyarakat, yang sedikit banyak berkaitan dengan persoalan kesadaran hukum. Norma hukum dan  norma  adat  harus  dipatuhi  setiap  saat.  Jika  kita  bandingkan  aspek  hukum  norma  hukum  dan norma  common  law,  maka  semakin  terlihat  jelas  bahwa  hubungan  keduanya  sangat  erat.  Keduanya menuntut ketaatan dan ketaatan dari masyarakat. Oleh karena itu, keduanya harus berkembang ke arah yang satu dan tidak saling bertentangan seperti realitas saat ini.
Di  dalam  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  KUHP,  tindak  pidana  perzinaan termasuk di dalam Bab XII yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Adapun teks lengkap Pasal 284 tentang tindak pidana perzinaan adalah sebagai berikut:
(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
1.a.  Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;
1 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Pengantar  Ilmu  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta,1989, hlm. 29
2 Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 33
3 Annisa  Mahira,  Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Perzinaan  Dalam  Keluarga  Di Kabupaten Muaro Jambi, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2019, hal 3
b.  Perempuan yang bersuami, berbuat zina.
2.a.  Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
b.  Perempuan  yang  tidak  bersuami  yang  turut  melakukan  perbuatan  itu,  sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
(2) Penuntutan  hanya  dilakukan  atas  pengaduan  suami/isteri  yang  tercemar,  dan  jika  pada suami/isteri  itu  berlaku  Pasal  27  BW  dalam  tenggang  waktu  3  bulan  sesudah  pengaduan  itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan perbuatan itu juga.
(3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Kalau  bagi  suami  dan  isteri  itu  berlaku  Pasal  27  BW,  maka  pengaduan  itu  tidak  diindahkan, sebelum  mereka  itu  bercerai,  atau  sebelum  keputusan  hakim  tentang  pisah  meja  dan  ranjang berlaku tetap.”
Sementara itu jika diperhatikan rumusan yang ada dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perzinaan secara lebih luas. Pasal 411 ayat (1)  KUHP  menyebutkan, “ Setiap  orang  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  orang  yang  bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda  paling  banyak  kategori  II.  Dan  didalam  Kategori  II  menurut  Pasal  79 mengatur bahwa  denda hukuman  yang  mewajibkan  terpidana  untuk  membayar  sejumlah  uang  ke  kas  Negara  pling  banyak Rp.  10.000.000,-  .  Menurut  KUHP  yang  baru,  perzinahan  tidak  lagi  termasuk  dalam  perkawinan (salah  satu  atau  kedua  pelakunya  adalah  suami/istri),  namun  perzinahan  tidak  ada  hubungannya dengan  perkawinan.  Selanjutnya  penyelesaian  perkara  perzinahan  dalam  hukum  pidana  biasa  selalu didasarkan  pada  asas  kekeluargaan,  perdamaian,  dan  kerukunan  berdasarkan  rasa  keadilan  dan konsensus  masyarakat.  Dalam  menyelesaikan  permasalahan,  penguasa  adat,  tetua,  nenek  dari  pihak ibu,  ulama,  cendekiawan,  dan  tokoh  masyarakat  bebas  mengutarakan  pendapatnya  guna  mencapai mufakat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Perzinahan  menurut  hukum  adat  merupakan kesalahan  besar  di  desa  mana  pun,  namun  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  melalui  undang-undang yang  lebih  sederhana  dan  mudah  dibandingkan  hukum  pidana.  Berat  ringannya  denda  dalam menyelesaikan kasus perzinahan biasanya berbeda-beda, tergantung pada hukum adat masing-masing daerah berdasarkan keputusan yang disengketakan. Dahulu kala, negara kita memiliki warisan budaya dan  adat  istiadat  yang  kaya,  yang  masih  dilestarikan  dalam  struktur  sosial.  Ada  adat  istiadat  di  sini selama  berabad-abad.  Selain  itu  masyarakat  kita  masih  menjaga  adat  istiadat  dengan  aturan-aturan yang  dijalani  dan  dipelihara  dalam  masyarakat.  Aturan-aturan  tersebut  paling  sering  disampaikan dalam  bentuk  peribahasa  dan  permohonan,  serta  syair  dan  pantun  adat,  seperti  dalam  penyelesaian kasus dan perkara yang melibatkan tindak pidana perzinahan dalam keluarga. Adanya keteraturan dan pentingnya adat dalam masyarakat, namun hal ini tidak menutup kemungkinan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita masih menemui konflik dan konflik antar anggota masyarakat. Perzinahan yang terjadi dalam keluarga, menarik perhatian seluruh masyarakat, serta melibatkan masyarakat dan lembaga adat untuk penyelesaiannya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dalam bentuk  tulisan  dengan  judul “Penyelesaian  Hukum  Adat  Terhadap  Tindak  Pidana  Perzinaan Dalam Keluarga Di Kota Jambi” .
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penyelesaian hukum adat terhadap tindak pidana perzinaan dalam keluarga di Kota Jambi?
2. Apa  saja  permasalahan  yang  ditemui  dalam  penyelesaian  hukum  adat  kasus  perzinaan  yang dilakukan dalam keluarga di Kota Jambi ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemui?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Dalam Keluarga Di Kota Jambi Indonesia  adalah  negara  hukum  ( rechstaat )  dan  bukan  negara  yang  berdasarkan  kekuasaan belaka ( machstaat ). Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku 4 . Menurut hukum pidana, perzinahan merupakan tindak pidana  yang termasuk  dalam  hukum  pidana  di  atas.  Sebaliknya  menurut  hukum  adat  Indonesia,  tidak  ada perbedaan  antara  hukum  pidana  dan  hukum  perdata,  dan  setiap  penyimpangan  adat  yang mengakibatkan  keresahan  atau  kekacauan  sosial  merupakan  pelanggaran  adat.  Oleh  karena  itu,  bagi mereka yang melanggar adat harus diberikan respon wajar yang bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat  yang  terguncang  oleh  para  pelanggar  moral  dan  kerugian  materil.  Hal  ini  menimbulkan kontroversi,  diversi  opini  di  kalangan  masyarakat  luas  terhadap  langkah  yang  di  tempuh  dalam menghadapi  masalah  ini.  Artinya,  kebijakan  hukum  pidana  (khususnya  substansi  hukum  pidana mengenai  delik-delik  agama)  sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal  yang  seharusnya  sebagai  suatu usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  dalam  menanggulangi  kejahatan  di  samping  secara  konseptual, sebagai  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat,  namun  faktanya,  usaha  dan  upaya  tersebut,  seolaholah  masih  belum  terpenuhi, indikasinya  adalah  meningkatnya  masalah-masalah  kejahatan  dan  maraknya  aliran  sesat  yang berakibat  pada  aksi  kekerasan-kekerasan  berlatar  belakang  agama  dan  aliran  kepercayaan.  Kondisi demikian dan perkembangan di Indonesia, memunculkan gagasan untuk melakukan upaya “pemikiran kembali”  yang  berarti  “reevaluasi,  review,  reorientasi,  reformasi  atau  reformulasi”  dan  “penggalian hukum” dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah dengan melakukan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai  (value-oriented  approach)  ,  baik  nilai-nilai kemanusiaan maupun nilainilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan 5
Kompensasi  non-materiil  berupa  penyesalan  atau  permintaan  maaf  kepada  korban,  sedangkan kompensasi sosial berupa perayaan penyembelihan hewan untuk menghilangkan noda di masyarakat akibat  pelanggaran  adat  istiadat.  Kompensasi  atas  kerugian  materiil  diberikan  dalam  bentuk pembayaran  uang  kepada  orang  atau  keluarga  yang  dirugikan  sebagai  kompensasi  atas  aib  dan keselamatan. Respon adat ini merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh lembaga adat kepada orang yang melanggar adat beserta keluarganya, dan dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pelaku adalah mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Kebiasaan individu, keluarga, dan kelompok  masyarakat.  Penyelesaian  damai  ini  dinilai  perlu  untuk  menghilangkan  rasa  dendam  satu sama lain dan mendorong keharmonisan dalam kehidupan masing-masing.
Menurut Ter Haar bahwa perdamaian menurut hukum adalah 6 :
1. Meneruskan dengan rasa tanggung jawab pembinaan segala hal yang terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat.
2. Jika  tidak  ada  ketetapan  terhadap  soal  yang  serupa/jika  ketetapan  dari  waktu  lampau  ada,  tetapi tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  hakim  menurut  keyakinannya  wajib  memberikan  keputusan  yang akan berlaku sebagai hukum di dalam daerah hukumnya. Jadi hakim harus memberi bentuk kepada hal yang dikehendaki oleh sistem hukum oleh kenyataan sosial dan oleh rasa perikemanusiaan.
Begitu  juga  menurut  Irene  A.  Muslim  bahwa  proses  perkara  melalui  peradilan  adat  ini menganut  dan  melaksanakan  asas  cepat,  murah  dan  tepat,  karena  para  fungsionaris  adat  melahirkan keputusan-keputusan berdasarkan apa yang hidup sebagai rasa keadilan dalam masyarakatnya. Yang dimaksud  dengan  perdamaian  adat  disini  adalah  yang  memutuskan  atau  menyelesaikan  sesuatu perkara  kesalahan  adat.  Hukum  adat  tidak  mengenal  instansi  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan penjara.Tugas  pengusutan,  penuntutan  dan  peradilan  dilaksanakan  oleh  prowatin  adat  dan  warga- warga adat yang bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda 7 .
Oleh karena itu, banyak kejahatan yang terjadi di  masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan hukum  pidana  ( common  law ).  Penting  untuk  dicatat  bahwa  penyelidikan  tradisional  yang  dilakukan
4 Suzanalisa,  Nuraini  Zachman,  Ibrahim,  Sinergitas  Penegak  Hukum,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat  Dalam Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  di  Wilayah  Hukum Kepolisian  Daerah  Jambi.  Jurnal  Legalitas,  14(2),  Desember  2022,  315-322,  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Hlm 317.
5 Abdul  Bari  Azed,  Sarbaini,  Kebijakan  Kriminal  Penanggulangan  Kejahatan  Penistaan  Agama,  Jurnal Legalitas,  14(2),  Juni  2022,  122-134,  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  Program  Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Hlm 131
6 Iman Hidayat, Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana." Jurnal Lex Specialist, no. 16, Dec. 2012, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, hlm 12
7 Ibid, hlm 17
oleh  lembaga-lembaga  tradisional  didasarkan  pada  pencarian  kebenaran  dan  berbeda  dengan penyelidikan  kriminal,  yang  berfokus  pada  menemukan  seseorang  bersalah.  Hal  ini  juga  berlaku dalam  rekonsiliasi.  Penyelesaian  perkara  di  lingkungan  masyarakat  dan  bukan  di  hadapan  hakim distrik  merupakan  penyelesaian  secara  damai.  Perdamaian  di  atas  merupakan  hal  yang  lumrah dilakukan masyarakat Indonesia ketika terjadi konflik antar mereka atau antara satu kelompok dengan kelompok  lainnya.  Perjanjian  perdamaian adat  biasanya  membahas  persyaratan yang  harus  dipenuhi oleh korban untuk mencapai penyelesaian dengan  korban, seperti berapa biaya adat dan denda yang harus  dibayar  dan  dipenuhi,  biaya  pengobatan  dan  biaya  pemakaman,  biaya  pernikahan.  Sebuah perjanjian  tertulis  dibuat,  yang  menguraikan  praktik-praktik  apa  yang  diperlukan  dan  berapa  besar kompensasi  yang  diperlukan,  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  dan  saksi  adat,  dan  kadang- kadang dinotariskan oleh pejabat pemerintah.
Penyelesaian tindak pidana terjadi melalui lembaga adat yang memberikan penyuluhan di pusat masyarakat,  balai  kota,  bahkan  kantor  kecamatan.  Pengambilan  keputusan  dan  penyelesaian didasarkan  pada  musyawarah  dan  kesepakatan  bulat  di  antara  para  pejabat  adat  yang  mengetahui keadaan warga dan komunitasnya. Sistem peradilan dijalankan oleh lembaga adat yang memberikan nasihat  di  balai  adat,  pusat  komunitas,  atau  kantor  kecamatan.  Keputusan  dan  penyelesaian  diambil berdasarkan  musyawarah  dan  mufakat  dengan  suara  bulat  di  antara  pejabat  adat  yang  memahami situasi penduduk setempat.
Dalam  prakteknya,  apabila  dalam  masyarakat  melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum  adat maka lembaga adat akan bersidang dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa dengan cara menerapkan  prosedur  adat  istiadat  dan  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  wilayah  kekuasaan fungsionaris  adat  tersebut  sesuai  dengan  jenjang  dan  tugas  wewenangnya  masing-masing.  Biasanya putusan  lembaga  adat  benar-benar  berdasarkan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sehingga memenuhi  rasa  keadilan  warganya  secara  umum.  Dengan  demikian  keadilan  dan  kedamaian  dalam kehidupan masyarakat tercapai.
Dalam  perdamaian  adat  tidak  membedakan  antara  perkara  pidana  dan  perkara  perdata,  yang penting  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  terhadap  adat  dan  menyebabkan  ketidak-seimbangan dalam masyarakat harus segera dipulihkan.
Tempat  bersidang  biasanya  di  balai  desa,  balai  adat  atau  di  rumah  kepala  desa  dan  biasanya persidangan  itu  dihadiri  oleh  kepala  desa,  cerdik  pandai  desa,  orang  yang  berpengaruh  di  desa, pegawai syarak (guru agama), dan ketua adat/tua tengganai adat. Lazimnya  waktu  bersidang  tidak  tertentu  tergantung  keadaan  dan  keperluan,  adakalanya  dilakukan dengan  cara  bertahap,  misalnya  pada  tahap  pertama  sidang  dengan  pertemuan-pertemuan  yang diadakan  terbatas  oleh  para  tua  tengganai  dari  kedua  belah  pihak  yang  berselisih  saja.  Dalam  tahap pertama  ini  merupakan  rapat  kecil  ditetapkan  putusan-putusan  yang  bersifat  sederhana  atau  bersifat sementara, kemudian bersidang lagi untuk tahap kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua tengganai dan seluruh kerabat selingkungan masyarakat kedua belah pihak yang bersengketa. Mirip  dengan  pengadilan  setempat,  perselisihan  muncul  ketika  salah  satu  pihak  tidak  puas  dengan keputusan badan biasa. Oleh karena itu, seluruh tingkat penyelesaian perkara yang baku harus dilalui oleh pihak yang berperkara, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi, tergantung  pada  kewenangan  pengambilan  keputusan  dalam  perkara  tersebut.  Pelanggaran  terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi terhadap pihak yang berperkara.
Hukum Adat Jambi sudah ada sejak dahulu kala, lahir bersama-sama dengan adat Jambi. Adat Jambi  yang  didalamnya  mengandung  Hukum  Adat  Jambi  berkembang  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan  masyarakat  pendukung  adat  Jambi.  Keberadaan  Lembaga  Adat  Melayu  Tanah  Pilih Pusako  Batuah  Kota  Jambi  telah  diakui  oleh  Pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor 4 Tahun 2014 dikarenakan kehidapan masyarakat yang terus berkembang dan hidup di tengah masyarakat  kota  Jambi  dan  Kota  Jambi  mempunyai  peraturan-peraturan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  sehari-hari,  yang  dapat  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai  aspek kehidupan, mendorong hidup berdampingan dan berinteraksi, serta menjadi wadah untuk mendorong, mengkoordinasikan,  memediasi,  dan  memelihara  hubungan  baik.  stabilitas  integritas  doktrin.  rasa hormat  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Adapun  yang  menjadi  dasar  Hukum  Adat  Jambi  yang disebut Induk Undang itu terdiri dari 5 macam yaitu :
1. Titian teras bertangga batu
Titian  teras  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berasal  dari  Nabi  (Hadist  Nabi).  Tangga  batu  ialah yang dari Al Quran.
2. Cermin Nan Tidak Kabur
Yaitu  yang  dikatakan  juga  jalan  serambi  yang  diturut,  baju  berjait  yang  dipakai,  bersesap, berjerami,  bertunggul  parehsan,  berpendam  kekuburan  yakni  ketentuan  yang  sudah  berlaku  yang diangkat sebagai yurisprudensi.
3. Lantak Nan Tidak Digoyah
Maksudnya  adil  dalam  menentukan  hukum,  jujur,  tidak  dipilih  kasih.  Beruk  di  rimbo  disusukan, anak  dipangku  diletakkan,  yang  benar,  benar  juga  jangan  tiba  mata  dipicingkan,  tiba  diperut dikempaskan. Dalam kata lain ialah persamaan di depan hukum.
4. Nan tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas yakniberpegang kepada kebenaran yang tidak berubah.
5. Kata Seiyo
Bulat air dek pembuluh bulat kato dek mufakat, bulat boleh digulingkan pipih boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terbenam sama asah, artinya soal-soal penting harus diselesaikan melalui pemufakatan yang hasilnya harus dijadikan pegangan bersama.
Menurut  Penelitian  kasus  perzinaan  dalam  keluarga  di  Kota  Jambi  berdasarkan  data  yang diperoleh di Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, umumnya penyebabnya adalah:
1. Mau Sama Mau
Faktor  mau  sama  mau  antara  pria  dan  wanita  melakukan  hubungan  di  luar  nikah  atau  zina  tidak selalu  bermula  dari  adanya  cinta.  Dalam  faktor  ini  sepasang manusia  yang  berlainan  jenis  hanya sebatas karena mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan zina karena tertarik  dengan  kegagahannya,  keayuannya  atau  badannya  yang  bagus.  Hubungan  tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya hanya berupa hubungan seks saja, tanpa dilandasi cinta yang tulus.
2. Penyaluran tuntunan biologis dan adanya kesempatan
Faktor  lain  yang  mendorong  terjadinya  perzinaan  dalam  keluarga  ini  adalah  untuk  penyaluran kebutuhan  biologis  dan  adanya  kesempatan  untuk  melakukannya.  Hal  ini  sering  terjadi  di karenakan ada tuntunan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya, jika tuntutan ini tidak  dapat  diatasi  dengan  meredam  keinginannya,  maka  yang  terjadi  yang  bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan dengan orang lain.
3. Mencari Kepuasan
Faktor  yang  mendorong  terjadinya  hubungan  di  luar  nikah,  dalam  faktor  ini  dapat  umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga bermasalah. Secara khusus, terdapat kendala dalam menjalankan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hambatannya antara lain suami mengeluh karena istri tidak mampu melayaninya dengan baik, suami istri tinggal berjauhan karena pekerjaan, atau salah satu di antara mereka sakit dan tidak mampu menunaikan tugasnya. Ketika dihadapkan pada  kendala  seperti  itu,  suami  biasanya  tidak  mampu  menanggung  penderitaan  dan  mencari kepuasan  dari  orang  lain.  Di  sisi  lain,  tidak  menutup  kemungkinan  seorang  istri  juga  melakukan hal yang sama terhadap anak kandung atau anak tirinya.
4. kurangnya keinginan atau keyakinan
Keinginan adalah suatu emosi atau kekuatan emosi utama dalam diri seseorang yang berhubungan langsung  dengan pikiran  dan  fantasinya.  Hal  ini  bisa disebabkan  oleh  seringnya menonton  video porno,  nafsu  berlebihan,  atau  keinginan  melakukan  hubungan  seksual  sehingga  menyebabkan keimanan seseorang terabaikan.
Semua faktor di atas terjadi karena pelakunya biasanya laki-laki. Namun, jarang sekali wanita memaksa  pria  untuk  menjalin  hubungan.  Karena  perempuan  tidak  kuat  dibandingkan  dengan kekuatannya sendiri dan mudah lumpuh jika menghadapi perlawanan laki-laki. Selain itu, Anda tidak bisa  memaksa  pria  untuk  berhubungan  seks  jika  dia  tidak  memiliki  minat  atau  keinginan.  Bahkan, beberapa kasus perzinahan terkadang diselesaikan berdasarkan hukum pidana nasional karena adanya keinginan  masyarakat  untuk  memberikan  efek  jera  (penjara)  kepada  pelakunya.  Namun  pada  tahap penyidikan dengan pihak kepolisian, terdapat kesepakatan antara kedua keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, sehingga dakwaan dalam kasus ini dicabut/dicabut. Sedangkan
kasus perzinaan dalam keluarga secara pidana adat dengan cara memberikan hukuman yang terberat yaitu diusir dari kampung setelah lebih dahulu diadakan acara cuci kampung.
Secara  norma  hukum  pidana  adat,  jelas  pengaturannya  ditemukan  dalam  pucuk  undang  nan delapan yang terbagi dalam dua tingkatan yaitu empat nan di atas yaitu menikam bumi artinya berzina dengan ibu sendiri, mencorak telur artinya  berzina dengan  anak  sendiri,  bersunting  bungo  setangkai artinya  berzina  dengan  saudara  sendiri,  dan  mandi  di  pancuran  gading  yang  artinya  berzina  dengan isteri orang besar. Jika yang melakukan perzinahan itu bujang dan gadis biasanya mereka dikawinkan dengan sanksi adat cuci kampung yaitu memberi 1 ekor kambing, 20 gantang beras, kelapa 20 buah dan  selamak  semanis,  tetapi  jika  yang  berzina  itu  sudah  berkeluarga  maka  mereka  diharuskan  cerai dan sanksi adatnya 1 kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Tapi jika yang berzina itu pejabat maka saksi adatnya adalah 4 ekor kerbau, kain 2 bal dan kelapa 200 buah.
Hal ini sesuai dengan seloko adat Kota Jambi yaitu tegak mengintai lenggang, duduk menanti kelam tegak berduo bergandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin atau menempuh nan bersama mengingkat  nan  berado.  Selanjutnya  jika  lembaga-lembaga  adat  telah  memutuskan  suatu  perkara maka  kepada  pihak  yang  salah  diberikan  tenggang  waktu  3  bulan  untuk  melaksanakan  keputusan maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman denda 2 kali lipat dari hukuman terdahulu. Hasil keputusan  adat  itu  dibuat  diatas  kertas  bermaterai  (Surat  setih)  dalam  rangka  8  (delapan)  yang ditembuskan  Kepolisian  setempat,  Camat,  Kepala  Desa,  Sanak  famili  dan  yang  bersangkutan. Selanjutnya  jika  telah  diputuskan  oleh  lembaga  adat  para  pihak  tidak  mematuhinya,  maka  terhadap para pihak yang berperkara dikenakan dua sanksi hukuman. Keluar dari wajah nan duo artinya yang bersangkutan  tidak  boleh  dibantu  oleh  siapapun  baik  dalam  masalah  adat  maupun  agama,  dibuang jauh  digantung  tinggi  artinya  dikucilkan/  diasingkan  (diusir  dari  pergaulan  masyarakat).  Karena keputusan  hanya  mempedomani  dari  hukum-hukum  adat  saja  maka  lembaga  adat  ini  mempunyai pepatah adat, makan habis, minum kering, mencincang putus kalah ke kiri menang ke kanan, ke air dimakan  buayo  ke  darat  dimakan  harimau,  bertelur  busuk  dan  dikutuk  Al-Qur’an  30  juz.  Terkait hukuman  yang  dijatuhkan  lembaga  adat  terhadap  pelaku  perzinahan  di  Kota  Jambi,  apabila  pelaku tidak  memenuhinya  maka  lembaga  adat  mewajibkan  kerabat  masing-masing  pihak  untuk  turut  serta memberikan penjelasan.

## Permasalahan  Yang  Ditemui  Dalam  Penyelesaian  Hukum  Adat  Kasus  Perzinaan  Yang Dilakukan Dalam Keluarga Di Kota Jambi
Penyelesaian  Hukum  Adat  Kasus  Perzinaan  Yang  Dilakukan  Dalam  Keluarga  Di  Kota  Jambi yang  dilakukan  dalam  keluarga  ditemui  kendala  atau  permasalahan.  Berdasarkan  penelitian  penulis permasalahannya yaitu :
Berdasarkan  penelitian  penulis,  peristiwa  perzinahan  dalam  keluarga  ini  menimbulkan perbedaan pendapat antara pemuda dan tetua Tenganai dalam pertemuan/musyawarah adat mengenai sanksi atas peristiwa perzinahan dalam keluarga ini. Sementara para pemuda menginginkan kasus ini dikenai  sanksi  berdasarkan  KUHP  Nasional,  para  sesepuh  Tenganay  ingin  agar  kasus  tersebut diselesaikan  berdasarkan  KUHP  Umum.  Setelah  berkonsultasi,  akhirnya  ditemukan  titik  temu  dan diputuskan bahwa sanksi/penalti harus dipilih dalam kasus ini. Sebab, hal tersebut sejalan dengan asas hukum  “nebis  in  idem”.  Artinya  tidak  akan  dikenakan  dua  sanksi.  Hal  tersebut  harus  terjadi  pada waktu  yang  bersamaan.  Permasalahan  kedua  yang  penulis  hadapi  adalah  bahwa  dalam  kasus perzinahan yang diselesaikan berdasarkan hukum pidana nasional, proses hukumnya panjang, mahal, dan  menimbulkan  penderitaan  yang  besar  bagi  pelakunya.  Sebagai  aturan  umum,  semua  kejahatan (derik) harus diselesaikan oleh lembaga penegak hukum, mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara.
Cara  aparat  penegak  hukum  menyelesaikan  suatu  perkara  pidana  tergantung  pada  beberapa faktor,  antara  lain  fakta  bahwa  aparat  penegak  hukum  tersebut  tertangkap  basah,  pemberitaan masyarakat, pengetahuan aparat penegak hukum itu sendiri, dan ada tidaknya pengaduan. Berdasarkan KUHP,  tindak  pidana whistleblower merupakan  tindak  pidana  yang  hanya  dapat  dipidana  apabila pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban melaporkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, seperti halnya kejahatan biasa, polisi tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengusut kasus tersebut, dan  dalam  kasus  dimana  kejahatan  tersebut  dilaporkan,  korban  dapat  membatalkan  tuntutannya  jika masalah tersebut terselesaikan tanpa mengambil tindakan hukum.
Persoalan  ketiga,  masyarakat  belum  banyak  mengetahui  dasar-dasar  hukum  adat  Jambi  yang disebut  dengan  hukum  sekarang,  yang  terdiri  dari  ``sesuatu  yang  tidak  akan  membusuk  walaupun diguncang  atau  diguyur  hujan,''  Seiyo  dikatakan.  Setelah  kelima  prinsip  dasar  ini  dikodifikasikan, maka  disebut  Lima  Hukum  Dasar.  Jika  dikaji  secara  mendalam,  hukum  adat  Jambi  mengatur  aspek kehidupan  individu  dan  masyarakat  (sosial)  hingga  hal  terkecil  melalui  dokumen  hukum  sederhana berupa  adat  petitih  seloko  adat.  Namun  hal  ini  disebabkan  karena  para  pejabat  (penguasa  adat) menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab demi terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.
Di sisi lain, harus diakui bahwa sistem common law yang terkodifikasi, yang disebut dengan 8 sub-undang-undang  dan  12  sub-undang-undang,  dianggap  sebagai  penengah  antara  kaidah  hukum publik dan kaidah hukum privat/perdata. bukan. Dua kodifikasi, atau asas hukum, dirangkum dalam seperangkat  aturan.  Hukum  anak  tidak  hanya  sekedar  mendefinisikan  bentuk-bentuk  kejahatan (hukum  publik),  tetapi juga  mengatur  tatanan  sosial dalam  kaitannya  dengan  perekonomian (hukum privat/hukum perdata).

## Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Yang Ditemui
Penyelesaian  kasus  perzinahan  keluarga  adat  di  Kota  Jambi  dilakukan  melalui  pertemuan seluruh  pemangku  kepentingan  di  pusat  komunitas  yaitu  camat,  kepala  desa,  lurah,  tokoh  adat, pemuda,  sesepuh  Tunganay,  warga  dan  warga  Masu.  Pelaku,  kerabat,  dan  masyarakat  sekitar  ikut serta  sebagai  saksi.  Masing-masing  dimintai  keterangan  mengenai  kejadian  tersebut.  Begitu  pula dengan saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Setelah diambil keputusan maka hukuman atas kejadian  tersebut  adalah  pengusiran  dari  kampung/kampung,  namun  sebelumnya  desa  tersebut disucikan  terlebih  dahulu  yaitu  diberi  seekor  kerbau,  beras  100  gantang,  kelapa  50  buah,  dan  celet manis. Pelaku kemudian meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian perdamaian di  atas  delapan  stempel  yang  disalin  oleh  polisi  setempat,  wakil  bupati,  kepala  desa,  tokoh  adat, kerabat  dan  korban.  Keputusan  common  law  harus  diterapkan  terhadap  pelanggar  dan  dia  memiliki waktu hingga tiga bulan untuk melakukannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan paparan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik ke dalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1. Bentuk  penyelesaian  hukum  adat  terhadap  kasus  perzinaan  dalam  keluarga  di  Kota  Jambi dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  pertama    mereka  diusir  dari  desa,  tetapi  terlebih  dahulu  desa tersebut disucikan. Artinya, pemberian satu ekor kerbau dan 100 ekor kerbau. 1 gantang beras, 50 butir  kelapa,  Semanis  Selemak.  Pelaku  kemudian  meminta  maaf  atas  perbuatannya  dan menandatangani perjanjian perdamaian di atas delapan stempel yang disalin oleh polisi setempat, wakil  bupati,  kepala  desa,  tokoh  adat,  kerabat  dan  korban.  Keputusan  common  law  harus diterapkan  terhadap  pelanggar,  dan  dia  memiliki  waktu  hingga  tiga  bulan  untuk  melakukannya. Apabila  lembaga  adat  membebankan  tuntutan  atas  perzinahan  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh pelakunya, maka lembaga adat mewajibkan kerabat masing-masing pihak untuk turut serta dalam memenuhi adat tersebut.
2. Permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian terhadap kasus perzinaan dalam keluarga yaitu :
a. Pendapat  berbeda-beda  mengenai  tindakan  kejahatan  umum  antara  generasi  muda  dan  lanjut usia oleh tua tua tengganai.
b. Kasus  perzinahan,  yang  diselesaikan  berdasarkan  hukum  pidana  negara  tersebut,  memerlukan prosedur  pengadilan  yang  panjang  dan mahal,  sehingga  menyebabkan  penderitaan  yang  besar bagi pelakunya.
c. Masyarakat  umum  belum  banyak  mengetahui  tentang  pokok-pokok  hukum  adat  Jambi  yang lebih dikenal dengan istilah pucuk undang undang.
3. Upaya mengatasi permasalahannya yaitu sebagai berikut :
a. Dengan cara diadakan sosialisasi penyelesaian hukum adat khususnya kasus perzinahan kepada masyarakat  dengan  sinkronisasi  metode  restorative  justice  yang  terdapat  di  dalam  hukum pidana
b. Semua pihak mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan hukum pidana nasional dan hukum adat  dalam  sidang  penyelesaian  kasus  perzinahan  dengan  dasar  lamanya  proses  dan
meminimalisir  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pelaku  perzinahan  dalam  rangka  keamanan  dan ketertiban.
c. Sosialisasi  keberadan  Lembaga  Adat  Melayu  Tanah  Pilih  Pusako  Batuah  Kota  Jambi  telah diakui  oleh  Pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  4  Tahun  2014 sebagai  wadah  untuk  mendorong,  mengkoordinasikan,  memediasi,  dan  memelihara  hubungan baik.  stabilitas  integritas  doktrin.  rasa  hormat  dalam  kehidupan  bermasyarakat  terhadap tindakan  tindakan  asusila  seperti  perzinahan  yang  meresahkan  masyarakat  dalam  memelihara keamanan dan ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Cet. 1; Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Abdul Bari Azed, Sarbaini, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama , Jurnal Legalitas,  14(2),  Juni  2022,  122-134,  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2022
Annisa  Mahira, Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Perzinaan  Dalam Keluarga  Di  Kabupaten  Muaro  Jambi ,  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Batanghari Jambi, 2019
Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
_______________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya, Bandung, 2002. P.A.F  Lamintang  ,  Theo  Lamintang  , Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Melanggar  Kesusilaan  Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika 2009.
Drs. PAF Lamintang SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984. Fraz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
Gatot Supramono SH, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah ,Djambatan, 1998. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia .  Mandar Maju, Bandung, 2003. _______________, Hukum Pidana Adat, CV Rajawali, Jakarta, 2002.
I  Made  Widyana, Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Fikahati  Aneska, Jakarta, 2013.
Iman Hidayat, Diktat Hukum Adat Indonesia, Universitas Batanghari, Jambi. 2003. Iman  Hidayat,  Peranan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana."  Jurnal  Lex  Specialist,  no.
16, Dec. 2012, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2012
Pokok-Pokok Adat Jambi Pucuk Sembilan Lurah  Jilid II Hukum Adat Jambi, Lembaga Adat Propinsi Jambi , Green Creative, Muaro Jambi, 2001.
Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, Cet. 1, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006.
Saafroedin Bahar, Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan , Penghormatan, Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, UII, Yogyakarta, 2007. Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
Soepomo. R., Bab-bab Tentang Hukum Adat , Pradnya Paramita,Jakarta, 2007. Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
_______________, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 Suzanalisa, Nuraini Zachman, Ibrahim, Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi . Jurnal Legalitas , 14(2), Desember 2022, 315-322, Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Batanghari, 2022
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.