## A.  PENDAHULUAN
Kemitraan  menjadi  penting  bagi  pengelolaan  destinasi  wisata  sebagai  upaya memperkuat  daya  bersaing  melalui  ikatan-ikatan  kerjasama,  sehingga  terjadi peningkatan produktivitas, efisiensi, jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha (Darwis & Junaid, 2016; Herlina, 2018). Kajian terdahulu menunjukkan bahwa strategi kemitraan telah banyak dilakukan di bidang pariwisata baik pada skala usaha kecil, menengah,  maupun  besar.  Pola  kemitraan  yang  sering  terjalin  antar  pelaku  wisata yaitu  pola  kemitraan  subkontrak,  keagenan,  modal  ventura,  inti  plasma  (Pradana  & Hilman,  2020;  Putra,  2013;  Rudi  et  al.,  2017).  Kemitraan  dapat  dilakukan  dalam bentuk konsesi, kontrak kelola, kontrak sewa, maupun hak guna bangunan (Dewanti, 2014;  Wahyuni,  2016,  2017).  Banyak  diantara  kajian  tersebut  mengungkapkan ketidakberlanjutan  kemitraan  disebabkan  oleh  tidakadanya  keseriusan  (Ricky Syuldairi  &  Rury  Febrina,  2021),  kurangnya  koordinasi  dan  komunikasi  (Hapsari  &

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2023
KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN GEOWISATA GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
1 Eny Boedi Orbawati, 2 Oqi Dewi Anista, 3 Fadlurrahman, 4 Seiren Ikhtiara, 5 Joko Tri Nugraha, 6 Ari Mukti 1,2,3,5,6 Universitas Tidar
4 UIN Sunan Kalijaga
1 enyorbawati@untidar.ac.id, 2 oqidewi@gmail.com, 3 fadlurrahman@untidar.ac.id,
4 seirenikhtiara11@gmail.com, 5 jokotrinugraha@untidar.ac.id, 6 arimukti@untidar.ac.id

## ABSTRACT
Partnership is a concept of cooperation used by the Gunungkidul Regency Tourism Office, BUMDes Maju Mandiri, and tour guide business (pokdarwis) in managing the Pindul cave. Through this partnership, the management of Pindul cave is expected to be better, but in reality there are still disobedience and lack of openness in partnership. This study aims to provide an overview of partnership between actors in the management of Pindul cave in Gunungkidul  Regency.  The  research  method  used  in  this  study  is  qualitative  using  a descriptive  approach.  The  results  showed  that  the  optimization  of  partnership  between actors  in  the  management  of  Pindul  cave  runs  only  on  the  principle  of  mutual  benefits, namely  absorption  of  labor,  reducing  unemployment,  and  increasing  the  income  of  each actors. Meanwhile, the principle of equality and opennes of partnership has not run optimally as indicated by coordination noncompliance, and lack of openness in partnership.
Keywords; partnership; tourism management; pindul cave
Harsasto,  2016;  Isnaningtyas,  2017;  Nugroho,  2014),  adanya  sengketa  dan ketidakharmonisan  (Suciana,  2020),  kurang  pemahaman  akan  potensi  kemitraan (Safitri  et  al.,  2017).  Keberhasilan  kemitraan  juga  dipengaruhi  oleh  terlaksananya prinsip -prinsip kemitraan. Sejauh ini belum banyak kajian mengenai hal itu di bidang usaha pariwisata.
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  banyak  potensi  besar, salah satunya di sektor pariwisata. Aset kepariwisataan yang dimiliki dapat diperkuat dan  diberdayakan  sebagai  pilar  ekonomi  negara.  Marpaung  dan  Bahar  (2002) mendefinisikan pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan perorangan atau  lebih  dengan  tujuan  keluar  dari  pekerjaan-pekerjaan  rutin,  keluar  dari  tempat kediamannya.  Pengelolaan  kegiatan  pariwisata  sangat  diperlukan  dalam  upaya menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Semakin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka, sehingga  akan  membangkitkan  perusahaan  jasa  transportasi,  hiburan,  akomodasi, dan jasa lainnya.
Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari  tahun  2017 –2019  sebanyak  40.717.543  orang.  Sedangkan  jumlah  kunjungan wisatawan nusantara dari tahun 2015-2018 sebanyak 1.094.982.415 orang. Jumlah devisa  sektor  pariwisata  juga  terus  mengalami  kenaikan  yaitu  pada  tahun  2018 sebanyak 19,29 miliar dollar AS. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi  salah  satu  pendongkrak  perekonomian  bagi  masyarakat  maupun  negara. Pengembangan  pariwisata  tidak  terlepas  dari  pelayanan  jasa  yang  diberikan pengelola  wisata  kepada  wisatawan.  Mengingat  aktifitas  pariwisata  tidak  hanya melibatkan  satu  aspek,  maka  pelayanan  ke  wisatawan  yang  berkunjung  di  suatu destinasi tidak semata-mata tergantung pada peran satu aktor saja. Coleman (dalam Wulantami,  2018)  mengatakan  aktor  dipandang  sebagai  manusia  yang  mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, artinya aktor mempunyai tindakan tertuju pada upaya untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  aktor  pun  dipandang  mempunyai  pilihan  atau  nilai serta  keperluan.  Keterkaitan  aktor  dari  berbagai  kelompok  menjadi  penentu  dalam pengembangan  pariwisata.  Ini  berarti  diperlukannya  kemitraan  antar  aktor  dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata.
Kemitraan telah menjadi salah satu strategi dalam melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan. Shaw (2007) memberi contoh bagaimana
kolaborasi  dan  kemitraan  antara  pemerintah,  masyarakat  (khususnya  kelompok minoritas) dan pengusaha bidang pariwisata (business) bekerja bersama membangun pariwisata  di  Inggris  dan  Kanada.  Menurut  Shaw,  pelaksanaan  festival  dan pembuatan  perkampungan  kelompok  masyarakat  dilaksanakan  melalui  keterlibatan berbagai  elemen  masyarakat.  Fyall,  Garrod  dan  Leask  (2003)  berpendapat  bahwa persaingan  dalam  dunia  usaha  pariwisata  serta  pemberian  pelayanan  ke  customer menjadi alasan pentingnya kemitraan untuk diterapkan. Selain itu, multiplier effect dari pariwisata  yang  di  dalamnya  melibatkan  individu  ataupun  kelompok  menjadikan strategi kemitraan penting untuk dipahami dan diimplementasikan.
Kemitraan merupakan sebuah kolaborasi antar aktor yang bersama-sama untuk menjalankan  masing-masing  peran  dengan  capaian  tujuan  yang  sama.  Kolaborasi antar aktor ini menggunakan pendekatan stakeholder (pemangku kepentingan) yang menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, mitra lain, konsumen, masyarakat,  investor,  lembaga  sosial  bersama-sama  mendukung  pelaksanaan sebuah  program.  Kolaborasi  tersebut  memfokuskan  pentingnya  hubungan  antara sesama  kelompok stakeholder dalam  pengelolaan  daya  tarik  wisata  atau  destinasi wisata  (Tuohino  dan  Konu,  2014).  Kemitraan  ditunjukkan  dengan  adanya  periode waktu,  keterlibatan,  kerjasama  serta  fleksibilitas  dalam  mencapai  tujuan.  Kemitraan harus  mencerminkan  pencapaian  keberlanjutan  dan  pencapaian  tujuan  yang direncanakan, disusun, diimplementasikan dan dicapai secara bersama-sama.
Kabupaten  Gunungkidul  memiliki  banyak  objek  pariwisata,  salah  satunya  yaitu geowisata Goa Pindul. Goa Pindul adalah obyek wisata alam susur goa bawah tanah dengan aliran sungai di sepanjang lorong goa. Geowisata ini menerapkan kemitraan dalam  pengelolaannya.  Kemitraan  dalam  pengelolaan  goa  Pindul  terbentuk  karena adanya  konflik  berkepanjangan  antar  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  di  Desa Wisata Bejiharjo. Konflik tersebut didasari atas peningkatan jumlah wisatawan yang jumlahnya terus melonjak sehingga antar Kelompok Sadar Wisata di Desa Bejiharjo saling  berkompetisi  secara  tidak  sehat  untuk  menjadi  pengelola  goa  pindul.  Usaha Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menangani konflik tersebut yaitu dengan membentuk BUMDes Maju Mandiri untuk mengelola keuangan desa dan juga sebagai pengelola Geowisata goa Pindul. Pengelolaan goa Pindul saat ini dilakukan oleh tiga aktor yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, BUMDes Maju Mandiri dan unit usaha  pramuwisata  (pokdarwis  atau  operator).  Dinas  Pariwisata  berperan  sebagai
pembentuk kebijakan, BUMDes Maju Mandiri berperan dalam mengelola objek wisata goa  pindul,  dan  unit  usaha  pramuwisata  (pokdarwis)  memiliki  peran  sebagai pelaksana  lapangan,  dimana  BUMDes  Maju  Mandiri  bertanggung  jawab  kepada Dinas Pariwisata dan Pokdarwis bertanggung jawab kepada BUMDes Maju Mandiri.
Kemitraan  pengelolaan  goa  Pindul  dibentuk  pada  bulan  Juni  2017  dengan harapan goa pindul dapat terkelola lebih terstruktur dan terprosedur sehingga dapat memutus rantai konflik serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Namun demikian, dalam  dua  tahun  terakhir  kemitraan  tersebut  ternyata  tidak  berjalan  sesuai  dengan yang  diharapkan.  Kenyataannya  berbagai  macam  masalah  muncul  dibalik  jalinan kemitraan yang sudah dilegalkan, seperti ketidakkompakkan antar pokdarwis dalam menjual  tiket  masuk  ke  goa  Pindul  dan  hanya  lingkup  internal  pokdarwis  yang mengetahui  besaran  keuntungan  yang  didapat,  persaingan  yang  tidak  sehat  antar pokdarwis,  serta  munculnya  tuntutan  peninjauan  ulang  kesepakatan  penyetoran keuntungan.
Beragamnya  permasalahan  dalam  pengelolaan  goa  Pindul  menarik  perhatian peneliti  untuk  mengeksplorasi  bagaimana  sebenarnya  kemitraan  pengelolaan  goa Pindul yang selama ini telah terjalin. Padahal munculnya inisiasi melakukan kemitraan adalah untuk meredam konflik berkepanjangan antar pengelola, namun realita yang ada tampaknya tidak berjalan sesuai dengan harapan meskipun perlu diakui bahwa konflik  tidak  kembali  mengemuka  secara  ekstrem.  Melihat  dinamika  kemitraan pengelolaan  goa  Pindul  diatas,  dengan  demikian  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kemitraan  antar  aktor  dalam  mengelola  goa  Pindul  di  Kabupaten Gunungkidul.

## B.  METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik snowball sampling dengan jumlah informan  yang  direncanakan  di  awal  penelitian  sebanyak  5  orang,  menggelinding menjadi 9 orang yang diambil dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, BUMDes Maju  Mandiri  Desa  Bejiharjo,  Unit  Usaha  Pramuwisata  (pokdarwis  Dewabejo  dan Gelaran Indah Wisata), dan Masyarakat Desa Bejiharo. Kemudian pengumpulan data menggunakan  tiga  teknik  utama  dalam  kualitatif,  yaitu  observasi,  wawancara,  dan
dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini,  pembahasan  kemitraan  antar  aktor  dalam  pengelolaan geowisata  goa  pindul  dinarasikan  ke  dalam  tiga  sub  pembahasan  sesuai  dengan dimensi  kemitraan  yang  digunakan  diantaranya  prinsip  kesetaraan,  prinsip keterbukaan, dan prinsip azas manfaat bersama (mutual benefit).
Kemitraan  dimaknai  sebagai  suatu  bentuk  persekutuan  antara  dua  pihak  atau lebih  yang  membentuk  suatu  ikatan  kerjasama  atas  dasar  kesepakatan  dan  rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas  dan kapabilitas disuatu bidang  usaha  tertentu  atau  tujuan  tertentu  (Sulistiyani,  2004).  Pada  dasarnya kemitraan menciptakan kondisi “win-win solution partnership”, yang berarti para aktor memiliki  posisi  tawar  yang  setara  berdasarkan  peran  masing-masing  untuk menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Menurut Sulistiyani (2004) tujuan  terjadinya  suatu  kemitraan  adalah  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  baik, dengan  saling  memberikan  manfaat  antar  pihak  yang  bermitra.  Dengan  demikian kemitraan  hendaknya  memberikan  keuntungan  kepada  pihak-pihak  yang  bermitra, dan  bukan  sebaliknya  ada  suatu  pihak  yang  dirugikan  atau  merugikan.  Terjalinnya kemitraan  yang  kuat  dan  saling  menguntungkan  serta  memperbesar  manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya.
Kemitraan dapat dibentuk dengan memperhatikan beberapa kondisi, diantaranya : pertama, terdapat dua pihak atau lebih karena kemitraan tidak bisa dijalankan oleh satu aktor, melainkan dilakukan oleh dua aktor atau lebih agar dapat mempermudah pencapaian  tujuan.  Kedua,  memiliki  kesamaan  visi  yang  berarti  setiap  aktor  harus memiliki  komitmen,  pelayanan,  hasil,  dan  manajemen  yang  saling  terkoneksi  dan serupa (Putra, 2013; Nurcahyo, 2015). Ketiga, kesepakatan dalam kemitraan dilihat melalui  SOP  kegiatan.  SOP  dibutuhkan  guna  perbaikan  secara  berkelanjutan, mempertahankan  konsistensi  kerja  karyawan,  mengetahui  peran  dan  fungsi  kerja setiap  bagian/unit,  memperjelas  langkah-langkah  tugas  wewenang  dan  tanggung jawab, menghindari kesalahan administrasi, serta menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan ketidakefisienan (Winata, 2016).
Terdapat  tiga  dimensi  atau  prinsip  yang  harus  diperhatikan  oleh  semua  aktor dalam  membangun  kemitraan  (Kuswidanti,  2008;  Saputra,  Zaenuri,  Purnomo  dan Fridayani, 2019) yaitu :
1.  Prinsip kesetaraan, setiap aktor setidaknya memiliki kedudukan yang sejajar satu sama lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Prinsip kesetaraan mencakup dua hal penting yaitu koordinasi kemitraan, dan sistem monitoring.
2.  Prinsip  keterbukaan,  yaitu  bentuk  pertanggungjawaban  atas  kegiatan  yang dilakukan dan diketahui oleh semua mitra. Prinsip keterbukaan dalam kemitraan pariwisata  mencakup  dua  hal  yaitu  transparansi  kegiatan  dan  hasil  kegiatan pengelolaan pariwisata.
3.  Azas  manfaat  bersama  (mutual  benefit),  yaitu  semua  aktor  yang  bermitra memperoleh manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari hubungan kemitraan sesuai dengan kontribusinya masing-masing.

## Prinsip Kesetaraan
Dalam penelitian ini, analisis kesetaraan antar aktor memperhatikan dua hal penting yaitu  aspek  koordinasi  dan  aspek  monitoring  kemitraan.  Koordinasi  dalam pengelolaan  goa  pindul  dilakukan  oleh  ketiga  aktor:  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Gunungkidul,  BUMDes  Maju  Mandiri,  dan  Unit  Usaha  Pramuwisata  berupa  pola hubungan kolaborasi kemitraan
Gambar 1. Pola Kolaborasi Kemitraan antar Aktor
(Sumber: diolah oleh peneliti)
Pertama , koordinasi yang berjalan  dilakukan  berdasarkan visi dan kesepakatan perjanjian  kerjasama  antar  aktor.  Visi  yang  diangkat  oleh  Pemerintah  Kabupaten
Gunungkidul  yaitu “Mewujudkan  Gunungkidul  sebagai  daerah  tujuan  wisata  yang terkemuka  dan  berbudaya  saing,  maju,  mandiri,  dan  sejahtera  tahun  2021”. Guna mencapai  visi  tersebut  diciptakan  perjanjian  kerjasama  antar  aktor  di  ranah pengelolaan objek wisata, diantaranya perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten  Gunungkidul  dengan  BUMDes  Maju  Mandiri  tertuang  dalam  surat perjanjian  kerja  sama  Nomor  :  415.4/PK/15/2017  dan  Nomor  :  01/BUMDES/2017 Tentang  Kerja  Sama  Pengelolaan  Pengusahaan  Air  Tanah.  Perjanjian  kerja  sama juga  dilakukan  antara  BUMDes  Maju  Mandiri  dengan  berbagai  Unit  Usaha Pramuwisata dalam berbagai surat perjanjian kerja sama salah satunya Nomor: 01- PK/BUMDES/2018  dan  Nomor:  01/DB/VI/2018.  Dalam  surat  perjanjian  tersebut termuat jenis usaha yang dijalankan, pembagian hak dan kewajiban antar aktor, tugas pokok, SOP, serta sanksi.
Meskipun terdapat kesepakatan bersama antar aktor, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan realita di lapangan yang mana  terjadi ketidaktaatan khususnya pada  level  pelaksanaan  oleh  unit  usaha  pramuwisata  (operator).  Koordinasi  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya  sehingga  terdapat  beberapa  pelanggaran  yang dilakukan oleh operator seperti tidak mengikuti kerjabakti untuk menjaga kelestarian wisata  goa  pindul,  perijinan  operator,  sertifikat  pemandu,  peningkatan  harga  tiket secara manual tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu, dan penarikan retribusi yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  sehingga  berdampak  pada  penurunan  jumlah retribusi  yang  masuk.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  terdapat  kepentingan  pribadi atau kelompok tertentu dengan memanfaatkan posisi yang diberikan. Pada level yang demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  koordinasi  gagal  berjalan  dengan  baik  meskipun terdapat beberapa upaya pengendalian seperti rapat berkala.
Kedua , monitoring kegiatan dalam pengelolaan goapindul bertujuan untuk menilai (mengevaluasi) kemajuan kegiatan, mengidentifikasi masalah, menilai pola kerja dan manajemen.  Monitoring  dilakukan  dengan  penyampaian  laporan  berkala  melalui koordinasi antar aktor. Aktor yang memiliki peran utama dalam memonitoring kegiatan yaitu  BUMDes  Maju  Mandiri  karena  memiliki  posisi  strategis  selaku  pelaksana operasional  yang  bertanggung  jawab  kepada  pemerintah  dan  sebagai  koordinator lapangan  bagi  para  operator.  BUMDes  tersebut  memonitoring  kegiatan  yang  telah dilaksanakan oleh operator dan melaporkan hasilnya ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.  Melalui  kegiatan  monitoring  juga  teridentifikasi  masalah  yang  terjadi
dilapangan  seperti  yang  tercantum  di  paragraf  sebelumnya,  perencanaan- perencanaan yang belum terealisasi, serta kegiatan yang berjalan tanpa perencanaan atau belum tercatat.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip  kesetaraan  tidak  berjalan dengan cukup baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya pada aspek  koordinasi  antar  aktor.  Kurangnya  koordinasi  mengakibatkan  kerugian  bagi aktor lainnya. Sedangkan aspek monitoring telah dilaksanakan sesuai aturan bahkan melalui  monitoring  kegiatan  berhasil  teridentifikasi  akar  masalah  serta  menertibkan administrasi kegiatan.

## Prinsip Keterbukaan
Dua  aspek  yang  menjadi  perhatian  dalam  prinsip  keterbukaan  yaitu  mencakup transparansi  kegiatan  dan  pelaporan  hasil  kegiatan  pengelolaan  pariwisata.  Kedua aspek  tersebut  menjadi  penting  untuk  dinilai  karena  menjamin  keberlangsungan kemitraan  antar  aktor  dalam  pengelolaan  goa  pindul.  Pada  aspek  transparansi kegiatan,  salah  satu  bentuk  transparansi  ditunjukkan  dengan  adanya  sistem  karcis (tiket)  masuk  ke  goa  pindul.  Pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  membuat  dan mendistribusikan tiket masuk ke operator (pramuwisata) yaitu BUMDes Maju Mandiri.

## Gambar 2. Tiket Masuk Kawasan Goa Pindul

## ( Sumber : dokumentasi penelitian )
Tiket  tersebut  merupakan  alat  dan  juga  bukti  dalam  menerapkan  transparansi kegiatan  di  lapangan.  Baik  BUMDes  dan  juga  operator  memiliki  data  terkait  jumlah tiket  yang  terjual  kepada  pengunjung.  Meskipun  keberadaan  tiket  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  alat  dan  aturan  dalam  menerapkan  transparansi,  namun  pada
kenyataannya  masih  terdapat  beberapa  operator  ‘nakal’  yang  memainkan  harga dengan  mengurangi  atau  menaikkan  harga  dan  tidak  memberikan  tiket  yang  sah kepada pengunjung dengan tujuan untuk kepentingan pribadi/kelompoknya. Tindakan tersebut lantas diketahui oleh semua aktor ketika dilakukan monitoring kegiatan. Hal yang  demikian  tentunya  menjadi  ancaman  bagi  keberlangsungan  kemitraan.  Selain itu,  transparansi  kegiatan  juga  ditunjukkan  melalui  papan  pengumuman  ataupun media  cetak  dan online masing-masing  aktor  baik  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Gunungkidul dalam websitenya wisata.gunungkidulkab.go.id, BUMDes Maju Mandiri pada  website  bumdesmajumandiri.id,  dan  di website pokdarwis  yang  ada  di  Desa Wisata Bejiharjo.
Kemudian  pada  aspek  pelaporan  hasil  kegiatan  pengelolaan  pariwisata  yaitu berupa  pelaporan  kerja  (harian,  bulanan  dan  tahunan).  Laporan  harian  meliputi laporan  penjualan  tiket  masuk  perhari  yang  dilaporkan  operator  ke  BUMDes  Maju Mandiri. Setiap hari operator diwajibkan untuk melaporkan jumlah tiket yang terjual. Laporan bulanan meliputi jumlah kunjungan, jumlah tiket, dan prosentase tiket yang terjual  dalam  setiap  bulan.  Sedangkan  laporan  tahunan  berbentuk  laporan pertanggungjawaban  (LPJ)  dari  BUMDes  Maju  Mandiri  kepada  Dinas  Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang berisikan jumlah kunjungan dan retribusi yang masuk ke  pemerintah  dibalik  pengelolaan  objek  wisata  goa  pindul.  Pelaporan  kerja merupakan  bentuk  pertanggung-jawaban  antar  aktor  sekaligus  sebagai  konsistensi dalam  bermitra.  Masing-masing  aktor  mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab tersendiri serta alur dalam melaporkan kegiatannya. Misalnya operator bertanggung jawab kepada BUMDes Maju Mandiri, dan BUMDes Maju Mandiri bertanggung jawab kepada Dinas Pariwisa Kabupaten Gunungkidul.
Berdasarkan  fakta  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya  prinsip keterbukaan  telah  diterapkan  meskipun  pada  pelaksanaannya  masih  terdapat beberapa kegiatan yang tidak transparan. Sedangkan pelaporan kegiatan dilakukan sesuai dengan alur atau prosedur yang telah disepakati bersama.

## Prinsip Azas Manfaat Bersama
Geowisata  goapindul  merupakan  aset  yang  sangat  berharga  di  Desa  Bejiharjo yang mana dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan utama bagi semua aktor. Sebagai  sumber  yang  sangat  bernilai,  tentu  saja  goapindul  berpotensi  melahirkan
konflik  diantara  aktor  yang  memiliki  kepentingan  dibalik  pengelolaannya.  Setiap pengelola  merasa  memiliki  hak  untuk  memanfaatkan  goa  pindul.  Secara  historis memang  pengelolaan  goa  pindul  tidak  berjalan  mulus  sebelum  terbentuknya kemitraan di tahun 2017. Konflik antar pengelola (khusunya pramuwisata) terus terjadi yang terpotret melalui persaingan yang tidak sehat. Padahal goa pindul merupakan barang  publik  (miliki  bersama)  yang  seharusnya  dapat  dikelola  dengan  baik  agar dapat  menghasilkan  manfaat  bagi  semua  pihak.  Oleh  sebab  itu  melalui  jalinan kemitraan  pengelolaan  goa  pindul,  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  secara maksimal bagi semua pihak dan menurunkan tensi konflik berkepanjangan.
Mendiskusikan  manfaat  apa  yang  dirasakan  oleh  aktor  pengelola,  tentunya manfaat yang sangat dirasakan yakni terjadinya peningkatan pendapatan bagi semua aktor  yang  terlibat  dalam  kemitraan  pengelolaan  goa  pindul.  Bagi  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Gunungkidul  kemitraan  pengelolaan  goa  pindul  berkontribusi  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi daerah. Begitupula bagi BUMDes  Maju  Mandiri  dan  pramuwisata  yang  mendapatkan  suntikan  pendapatan bagi  kasnya  masing-masing.  Kemitraan  juga  memberikan  manfaat  dalam  proses komunikasi  antar  aktor.  Sebelum  dibentuknya  kemitraan,  proses  komunikasi  yang terjadi  antara  Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul kepada berbagai  pengelola (khususnya  yang  berada  disekitar  goa  pindul)  sulit  untuk  dilakukan  karena  belum terbentuk  struktur  pertanggung  jawaban  yang  jelas  diantara  pengelola  goa  pindul. Kemudian  sejak  terbentuknya  kemitraan  di  tahun  2017,  secara  bertahap  proses komunikasi  semakin  baik.  Manfaat  tersebut  merupakan  manfaat  langsung  yang dirasakan oleh semua aktor.
Bukan  hanya  aktor  yang  bermitra  saja  yang  menerima  manfaat  dibalik pengelolaan  goa  pindul,  namun  masyarakat  setempat  yang  berdomisili  disekitar geowisata  goa  pindul  turut  merasakan  manfaat  dibalik  adanya  pengelolaan  goa pindul.  Hal  ini  merupakan  manfaat  tidak  langsung  yang  bersifat multiplier  effects secara  ekonomi  dan  sosial.  Melalui  pengelolaan  sektor  pariwisata  yakni  geowisata goa pindul ternyata berhasil mereduksi kemiskinan bagi masyarakat setempat dengan terbukanya lapangan kerja baru. Banyak masyarakat yang beralih profesi dari petani kemudian bergabung dengan pramuwisata ataupun membuka usaha baru yang turut meramaikan euforia wisata goa pindul.
Kendala implementasi kemitraan dalam pengelolaan Goa Pindul sejalan dengan hasil  kajian  (Endarto  et  al.,  2020)  dengan  temuan  bahwa  upaya  kemitraan  untuk mengembangkan  komunitas  lokal  sebagai  pelaku  wisata  cenderung  menimbulkan konflik  kepentingan,  tidak  transparan,  dan  masyarakat  lokal  tidak  lagi  memiliki kepercayaan  diri  dan  kreativitas  untuk  mengembangkan  pariwisata  karena ditinggalkan  oleh  fasilitator.  Memang  kapasitas  masyarakat  akan  sangat mempengaruhi  keberlanjutan  pengembangan  pariwisata,  namun  disarankan  upaya kemitraan akan lebih efektif dilakukan secara bertahap. (Endarto et al., 2020).
Peningkatan  kapasitas  dalam  pengembangan  pariwisata  dapat  dilakukan  oleh masyarakat  setempat  kepada  pelaku  pariwisata  ( community )  dan  dengan bekerjasama  dengan  pihak  lain  untuk  membantu  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus menerus. Hal ini penting bagi masyarakat dan mitra untuk mendapatkan visi dan misi  yang  sama.  Dalam  peningkatan  kapasitas  berbasis  inisiatif  lokal,  pihak  lain kemudian dilibatkan, yang akan menghasilkan lebih banyak sumber daya berkualitas dalam  proses  pengelolaan  pariwisata.  Di  sisi  lain,  peningkatan  kapasitas  yang ditegakkan dengan program-program dari mitra pengembangan pariwisata yang tidak didasarkan  pada  karakteristik  masyarakat  setempat  lebih  cenderung  menghasilkan pariwisata  yang  kurang  inovatif.  Pengembangan  pariwisata  yang  dilakukan  melalui pendekatan  kemitraan  di  Indonesia  cenderung  menekankan  pada  kemitraan  semu. Hal ini berdampak pada pengembangan pariwisata dimana masyarakat mendapatkan dampak ekonomi namun tidak dibarengi dengan proses pemberdayaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk berinovasi dan berpartisipasi lebih dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

## D.  SIMPULAN
Kemitraan antar aktor pengelola geowisata goa pindul merupakan salah satu jalan terbaik  untuk  meredam  tensi  konflik  di  level  pramuwisata.  Konflik  berhasil  ditekan walaupun masih terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi oleh beberapa aktor. Berdasarkan tiga prinsip dalam kemitraan, ternyata hanya pada prinsip azas manfaat bersama yang berhasil berjalan dengan optimal. Sedangkan pada prinsip lainnya yaitu kesetaraan dan keterbukaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian  ini  menyarankan  guna  mencapai  kemitraan  yang  baik,  perlu  diperketat koordinasi,  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  secara  berkala.  Penelitian  ini  terbatas
pada analisis kemitraan dengan menggunakan satu teori. Tentunya hal tersebut belum bisa menjelaskan secara rinci dinamika kemitraan pengelolaan geowisata goa pindul. Untuk memperdalam dan memperkaya pembahasan kemitraan antar aktor khususnya pada pengelolaan geowisata goa pindul, diperlukan analisis menggunakan berbagai teori  kemitraan  ataupun  dari  sudut  pandang  berbeda  misalnya  dari  perspektif kebijakan, hukum, dan perilaku organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwis, & Junaid, I. (2016). Kemitraan Sebagai Strategi Pengambangan Pariwisata dan Industri Hospitality. Jurnal Kepariwisataan , 10 (1), 1 –13.
Dewanti,  M.  A.  (2014).  Analisa  Pola  Partnership  Dalam  Pengelolaan  Obyek  Wisata Umbul  Tirto  Marto  Pengging  Kabupaten  Boyolali  Tahun  2012-2014. Ournal  of Politic and Government Studies , 3 (4), 61 –75.
Endarto, S. A., Sudibyo, D. P., & Haryanti, R. H. (2020). Strategies and Challenges of Capacity Building in Partnership Tourism Development in Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research , 510 , 295 –302. h
Fyall,  A.,  B.  Garrod,  dan  A.  Leask.  (2003).  Managing  visitor  attractions:  New directions. Butterworth-Heinemann : Oxford.
Hapsari, F. A., & Harsasto, P. (2016). Pola Kemitraan Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota  Semarang  dan  Kelompok  Prenjak  Dalam  Pengelolaan  Eco  Edu  Wisata Tapak Kota Semarang Tahun 2016. Journal of Politic and Government Studies ,
6 (2), 191 –200.
Herlina, H. (2018). Urgensi Kemitraan Bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal. Transformasi :  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pendidikan  Non Formal Informal , 3 (1), 1 –15.
Isnaningtyas, Y. (2017). Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecama tan Gunungpati Kota Semarang Oleh : Yuliana Isnaningtyas. Journal of Politic and Government Studies , 6 (3), 551 –560.
Kuswidanti.  (2008).  Gambaran  kemitraan  ilmu  sektor  dan  organisasi  di  bidang kesehatan  dalam  upaya  penanganan  flu  burung  di  bidang  komunikasi  komite nasional flu burung dan pandemi influenza (komnas FBPI). Skripsi: Universitas Indonesia.
Marpaung, H. dan H. Bahar. (2002). Pengantar pariwisata. Alfabeta: Bandung.
Nugroho, S. S. (2014). Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kepulauan
Karimunjawa Kabupaten Jepara. Journal of Politic and Government Studies , 4 (1), 56 –65.
Nurcahyo, R. J. (2015). Keterkaitan visi, misi, dan values terhadap kinerja karyawan perusahaan kulit “dwi jaya ”. Jurnal Khasanah Ilmu , 6(2), 87-94.
Pradana,  R.  R.,  &  Hilman,  Y.  A.  (2020).  Kemitraan  Pemerintah  Desa  Mendak Kabupaten Madiun dan Perhutani dalam Pengelolaan Pariwisata.
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial , 5 (1), 68.
Putra,  A.  S.  (2013).  Pola  Kemitraan  Pariwisata  Dalam  Manajemen  Atraksi  Desa Wisata Pampang Kota Samarinda. Jurnal Nasional Pariwisata , 5 (3), 189 –200.
Ricky  Syuldairi,  &  Rury  Febrina.  (2021).  Kemitraan  Berbasis  Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Mangrove di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang  Barat,  Kabupaten  Kepulauan  Meranti. Journal  of  Governance Innovation , 3 (2), 130 –153.
Rudi, R., Hakim, L., & Mone, A. (2017). Kemitraan Pemerintah Dengan Asita Dalam Promosi Kunjungan Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , 3 (1), 95.
Saputra,  G.  R.,  M.  Zaenuri,  E.  P.  Purnomo,  H.  D.  Fridayani.  (2019).  Kemitraan pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten tasikmalaya  tahun 2017  (studi  kasus  objek  wisata  gunung  galunggung kabupaten tasikmalaya). KEMUDI: Junal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 298-341.
Safitri, D. P., Edison, & Kurnianingsih, F. (2017). Analisis Sound Governance : Model Kemitraan  Pemerintah  Daerah  dan  Civil  Society  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 5 (2), 35 –47.
Shaw, S. (2007). Ethnic quarters in the cosmopolitan-creative city. Dalam G. Richards dan  J.  Wilson  (Ed.). Tourism,  creativity  and  development (pp.  189-200). Routledge: New York.
Suciana,  F.  (2020).  Kemitraan  Dalam  Pengelolaan  Objek  Wisata  Istano  Basa Pagaruyung dan Batu Angkek-Angkek Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Semarang: Universitas Dipenogoro .
Sulistiyani,  A.T.  (2004).  Kemitraan  dan  model-model  pemberdayaan.  Gava  Media: Yogyakarta.
Tuohino,  A.  dan  Konu,  H .  (2014).  Local  stakeholders’  views  about  destination management: Who are leading tourism development?. Tourism Review, 69(3), 202-215.
Wahyuni,  M.  A.  (2016).  Studi  Kemitraan  Desa  Adat  Dengan  Pelaku  Usaha  Wisata Untuk  Pengembangan  Ekowisata  Biorock  Di  Desa  Pemuteran. Jurnal  Media Komunikasi Geografi , 17 , 25 –32.
Wahyuni,  M.  A.  (2017).  Studi  Kemitraan  Desa  Adat  Dengan  Pelaku  Usaha  Wisata Untuk  Pengembangan  Ekowisata  Lovina  Di  Kabupaten  Buleleng. Media Komunikasi Geografi , 18 (1), 14 –23.
Winata, S. (2016). Perancangan standard operating procedure (SOP) pada chocolab.
Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis , 1(1).
Wulantami,  A.  (2018).  Pilihan  rasional  keputusan  perempuan  sarjana  menjadi    ibu rumah tangga . Jurnal Dimensia , 7(1), 1-22.