Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Siti Nuridah 1 , Rony Marthin Sitohang 2 , Ririn Sri Puspitasari 3 1,3 Universitas Pertiwi 2 STIE Ganesha
E-mail : siti.nuridah@pertiwi.ac.id
Article History: Received: 25 April 2024
Revised: 29 Mei 2024 Accepted: 31 Mei 2024
Abstract: As Indonesian citizens, the community has the right to the entire contents of the land and buildings. The management of the land (land) and buildings is fully handed over to the state to fulfill the people's welfare. The state needs money to manage the land (land) and buildings. The costs required for this management come from state revenues, one of which comes from taxes. Therefore, taxpayers are expected to be aware of the taxes they pay. Judging from the research data, the Bekasi District Minimum Wage starts from 2017 to 2021 and continues to increase. The population in Bekasi Regency in 2017 decreased in 2018 and then increased from 2018 to 2021. Realization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) in Bekasi Regency from 2017 to 2021 has increased. This study aims to determine the magnitude of the influence of the Regional Minimum Wage (UMR) and Population together on Rural and Urban Land and Building Tax Receipts recorded at the Bekasi District Government Office. The data analysis method used is descriptive analysis method and analytical method quantitative. There is an influence between the District Minimum Wage (UMK) and Total Population together on Rural and Urban Land and Building Tax Revenue at the Bekasi District Government Office because the calculated F value (305.933) is greater than the F table value (2.95) so that H1 is accepted. District Minimum Wage (UMK) and Total Population together have a very strong positive effect (r value of 0.956) and have a contribution of 95.6% influence on Land and Building Tax Receipts in Rural and Urban Bekasi District Government Offices. While the remaining 4.4% is influenced by other factors.
Keywords: tax in indonesian, government, and district minimum wage.
PENDAHULUAN Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat berhak atas seluruh isi bumi dan bangunan.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1926
Pengelolaan atas bumi (tanah) dan bangunan sepenuhnya diserahkan kepada negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Negara membutuhkan biaya untuk mengelola bumi (tanah) dan bangunan. Biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan tersebut bersumber dari pendapatan negara yang salah satunnya bersumber dari pajak. Pajak merupakan penyumbang terbesar bagi pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan sadar akan pajak yang mereka bayarkan. Pemerintah harus berupaya mengelola penerimaan negara (pajak) dengan baik agar penerimaan pajak memberikan hasil yang optimal. Maka dari itu, kita perlu mendukung regulasi untuk mewujudkan realisasi penerimaan pajak.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tentang pajak daerah yang dibuat dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bekasi guna memaksimalkan pendapatan Kabupaten Bekasi dari sektor pajak. Dari banyak komponen pajak daerah yang dikelola pemerintah Kabupaten Bekasi, yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat diperlukan. Dikarenakan pajak bermanfaat untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, jalan tol, dan rumah ibadah merupakan berbagai jenis infrastruktur dan ruang publik yang dibangun dari sebagian alokasi penerimaan pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tentang pajak daerah ayat 1 angka 39 (2018:7) mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut, “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.(Republik Indonesia, 2018).
Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang patuh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan Perdesaan dan Perkotaan adalah Upah Minimum Regional (UMR). Upah Minimum Regional (UMR) adalah suatu standar minium yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Dengan demikian pengusaha diperbolehkan memberikan upah lebih besar daripada ketentuan Upah Minimum Regional (UMR). Hasil kerja pekerja tersebut sangat memuaskan pengusaha, maka pengusaha rela membayar upah yang tinggi sesuai dengan hasil pekerjaannya.
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum (2000:2) dinyatakan bahwa, “Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Regional Tingkat 1 untuk selanjutnya disebut UMR Tk.1 adalah upah minimum yang berlaku di satu propinsi. Upah Minimum Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum, 1999).
UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK). Secara sederhananya diduga jika upah minum regional meningkat akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Hubungan antara Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan Perdesaan dan Perkotaan tercermin melalui pernyataan Irfan
(2010:58) yaitu, “Upah Minimum Propinsi (UMP) dapat meningkatkan penerimaan PBB, karena dengan naiknya Upah Minimum Propinsi berarti pendapatan masyarakat meningkat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka masyarakat akan berusaha memenuhi kewajibannya”. (Penduduk et al., n.d.).
Tabel 1. Upah Minimum Kabupaten Bekasi
TAHUN BESARAN 2017 Rp 3.530.438 2018 Rp 3.837.939 2019 Rp 4.146.126 2020 Rp 4.498.000 2021 Rp 4.791.843
Sumber : SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan UMK Dilihat dari data diatas bahwa Upah Minimum Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan setiap tahunnya, berawal dari tahun 2017 yang berjumlah Rp 3.530.438 hingga mencapai Rp 4.791.843 pada tahun 2021. Penetapan Upah Minimum tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerjanya.
Ahli-ahli ekonomi pada umumnya sependapat bahwa perkembangan penduduk dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat pembangunan. Ia dipandang sebagai faktor pendorong karena, pertama, perkembangan itu memungkinkan pertambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Jumlah penduduk dalam penelitian ini dihitung dengan melihat jumlah penduduk pada data kependudukan.
Jumlah Penduduk menurut lembaga BPS dalam statistik Indonesia seperti diungkapkan oleh Ainun (2018:15) yaitu, “Penduduk adalah semua orang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. (Ainun, 2018).
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi KAB. JUMLAH PENDUDUK 2017 2018 2019 2020 2021 BEKASI 3.500.023 2.640.570 2.674.861 2.880.280 3.022.787
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Dari data di atas, Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 berjumlah 3.500.023 jiwa, tahun 2018 berjumlah 2.640.570 jiwa, tahun 2019 berjumlah 2.674.861 jiwa, tahun 2020 berjumlah 2.880.280 jiwa, dan tahun 2021 berjumlah 3.022.787 jiwa. Artinya dari jumlah tersebut maka jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi mengalami penuruna pada tahun 2018 kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Penduduk merupakan subjek atau penggerak perekonomian dalam suatu daerah. Sehingga apabila jumlah penduduk meningkat maka dimungkinkan akan memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan Perdesaan dan Perkotaan merupakan sub- sektor dari Pajak Daerah.
Pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercermin dalam pernyataan Norfridwitya dalam Susanto (2014:3) yaitu sebagai berikut, “Adanya aktifitas penduduk dalam suatu perekonomian akan berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah yang berupa pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Sehingga apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima juga akan meningkat karena penduduk serta adanya jumlah penduduk yang produktif didalam perekonomian”. (Norfridwitya, 2014)

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1928
Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 sampai 2021
NO TAHUN PAD % TARGET REALISASI 1. 2017 2.205.652.936.780 2.311.805.849.243 95% 2. 2018 1.999.379.579.774 2.094.369.342.687 95% 3. 2019 2.146.860.817.035 2.439.368.558.406 88% 4. 2020 2.177.501.261.546 2.384.139.484.622 91% 5. 2021 2.530.308.191.012 2.544.241.752.320 99% Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Tabel 4. Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Daerah Kabupaten Bekasi (PBB P2) Tahun 2017 sampai 2021 NO TAHUN PBB % TARGET REALISASI 1. 2017 360.000.000.000 368.563.257.495 98% 2. 2018 390.000.000.000 407.113.964.251 96% 3. 2019 405.000.000.000 459.585.616.493 88% 4. 2020 490.000.000.000 492.515.602.110 99% 5. 2021 532.500.000.000 540.328.258.716 99%
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Dari data di atas, Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penerimaan di dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi selama lima tahun terakhir sudah memenuhi target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan (PBB P2). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 mencapai 95%, tahun 2018 mencapai 95%, tahun 2019 mencapai 88% artinya menurun dari tahun sebelumnya, tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 91%, dan tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu mencapai 99%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Kabupaten Bekasi Tahun 2017 mencapai 98% , pada tahun 2018 mencapai 96% artinya menurun , pada tahun 2019 mencapai 88% artinya menurun , pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu mencapai 99%, dan pada tahun masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 99%. Oleh karena itu, dalam memungut pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bekasi, agar penggalian potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bekasi tercapai secara optimal sesuai dengan potensinya, perlu dilakukan evaluasi.
Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang terkait yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang membahas dan mengkaji masalah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bekasi.
Menurut Rohadi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Umr , Jumlah Penduduk , Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pbb-P2 Di Kota Kediri’’ menyatakan Jumlah Penduduk berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Kediri pada tahun 2016-2019, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Kediri pada tahun 2016-2019, Upah Minimum Regional, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PBB-
P2 di Kota Kediri pada tahun 2016-2019, Dengan demikian maka Upah minimum regional yang setiap tahun naik akan menaikkan pendapatan wajib pajak dan membuat penerimaan PBB-P2 menjadi lebih efektif.(Program Studi Pendidikan Ekonomi et al., 2020).
Dalam penelitian wawan (2017) yang berjudul “ Pengaruh Alokasi Dana Desa, Jumlah Penduduk Dan Luas Lahan Terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sigi” menyatakan hasil uji parsial yang dilakukan terhadap variabel jumlah penduduk terhadap variable realisasi penerimaan PBB P2 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Sigi.dengan melihat nilai signifikansi vaiabel jumlah penduduk sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05.Angka koefisien elastisitas jumlah penduduk sebesar 0,310 berarti menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah penduduk dengan penerimaan PBB di Kabupaten Sigi. (Wawan, 2019)
Dalam penelitian Nugraheni dkk (2019) yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Magelang” menyatakan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan persentase pengaruh sebesar 95,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan retribusi daerah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Pajak Daerah et al., 2009a) Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bekasi yang di analisa dari kesenjangan pajak (tax gap) Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi dari perpajakan terhadap penerimaan tersebut. Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi merupakan penerimaan negara yang perlu digali lebih lagi. Hal tersebut untuk menghindari adanya potensi yang hilang dan dapat meningkatkan penerimaan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara.

## METODE PENELITIAN
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kuantitatif X1Y (Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) Analisis Regresi Sederhana X1Y Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis regresi sederhana yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25:
Tabel 5. Analisis Regresi Sederhana XI terhadap Y

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1930
Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu Y’ = 42679641355,422 + 442847,206 X1. Nilai a sebesar 42679641355,422 memiliki makna bahwa, jika Upah Minimum Kabupaten (UMK) tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 42679641355,422 pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 442847,206 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Upah Minimum Kabupaten (UMK), maka akan mengakibatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan naik menjadi sebesar 42680084202,628. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan turun menjadi sebesar 42679198508,216.
Analisis Korelasi Sederhana X1Y Berikut adalah hasil perhitungan analisis korelasi sederhana yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan software SPSS versi 25:
Tabel 6. Analisis Korelasi Sederhana X1 terhadap Y
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai r sebesar 0,844. Maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki pengaruh sangat kuat terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Analisis Koefesien Determinasi X1Y Berdasarkan nilai r dalam perhitungan analisis korelasi sederhana, penulis dapat melakukan analisis koefisien determinasi. Berikut adalah hasil perhitungan analisis korelasi sederhana yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan SPSS versi 25:

## Tabel 7. Koefisien Determinasi X1 terhadap Y
Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum
Kabupaten (UMK) memiliki kontribusi pengaruh sebesar 71,3% terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sisanya yang sebesar 28,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Uji Keberartian Koefesien Korelasi (Uji t) X1Y Analisis terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah uji Keberartian (uji-t) koefisien korelasi. Kriteria yang digunakan dalam metode uji Keberartian koefisien korelasi (uji-t) untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima.
2. Jika t hitung > t tabel maka H1 diterima.
Berikut ini adalah hasil perhitungan uji keberartian koefesien korelasi (uji-t) dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25:

## Tabel 8. Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) X1 terhadap Y
Setelah didapatkan nilai t hitung sebesar 11,991. Oleh karena itu, penulis perlu mengetahui nilai t-tabel yang nantinya akan digunakan untuk membandingkan nilai t yang dihitung. Nilai t pada tabel ditentukan dengan taraf signifikansi (α) = 0,06. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 data, maka nilai df = n = 60 sehingga menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1,917.
Berdasarkan nilai t hitung dan nilai t tabel di atas, penulis membuat grafik uji hipotesis dua arah (two tailed), yang tujuannya adalah untuk menentukan posisi nilai t hitung, apakah berada pada daerah penolakan H0 atau daerah penerimaan H0.

## Gambar 2. Grafik Uji Hipotesis Dua Pihak (Two Tailed)
Berdasarkan hasil uji Keberartian Koefesien Korelasi (Uji t) di atas maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena nilai t hitung (11,991) lebih besar daripada nilai t tabel (1,917) sehingga H1 diterima. Begitupula jika dilihat dari grafik uji dua pihak di atas nilai t hitung terletak pada daerah penerimaan H1 artinya H1 diterima.
Analisis Kuantitatif X2Y (Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1932
Analisis Regresi Sederhana X2Y Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis regresi sederhana yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25:

## Tabel 9. Analisis Regresi Sederhana X2 terhadap Y
Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui variabel Jumlah Penduduk yaitu Y’ = 81363262500 + 468262,319 X2. Nilai a sebesar 81363262500 memiliki makna bahwa, jika Jumlah Penduduk tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 81363262500 pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 468262,319 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Jumlah Penduduk, maka akan mengakibatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan naik menjadi sebesar 81363730762,319. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Jumlah Penduduk maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan turun menjadi sebesar 81362794237,681. Analisis Korelasi Sederhana X2Y Berikut adalah hasil perhitungan analisis korelasi sederhana yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan SPSS versi 25:

## Tabel 10. Analisis Korelasi Sederhana X2 terhadap Y
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai r 0,774 Maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh kuat terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Analisis Koefesien Determinasi X2Y Berdasarkan nilai r dalam perhitungan analisis korelasi sederhana, penulis dapat melakukan analisis koefisien determinasi. Berikut adalah hasil perhitungan analisis korelasi sederhana yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan SPSS versi 25:

## Tabel 11. Koefisien Determinasi X2 terhadap Y
Berdasarkan perhitungan di atas , maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk memiliki kontribusi pengaruh sebesar 60% terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sisanya yang sebesar 40% dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Uji Keberartian Koefesien Korelasi (Uji t) X2Y Analisis terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah uji Keberartian (uji-t) koefisien korelasi. Kriteria yang digunakan dalam metode uji Keberartian koefisien korelasi (uji-t) untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima.
2. Jika t hitung > t tabel maka H1 diterima.
Berikut hasil perhitungan uji Keberartian koefisien korelasi (uji t) dengan menggunakan SPSS versi 25:

## Tabel 12. Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) X2 terhadap Y
Setelah didapatkan nilai t hitung sebesar 11,991. Oleh karena itu, penulis perlu mengetahui nilai t-tabel yang nantinya akan digunakan untuk membandingkan nilai t yang dihitung. Nilai t pada tabel ditentukan dengan taraf signifikansi (α) = 0,06. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 data, maka nilai df = n = 60 sehingga menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1,917. Berdasarkan nilai t hitung dan nilai pada tabel t di atas, penulis membuat grafik uji hipotesis dua pihak (two tailed) yang tujuannya adalah untuk menentukan posisi nilai t hitung apakah berada pada daerah penolakan H0 atau daerah penerimaan
H0. Daerah penolakan H1 Daerah penolakan H1 Daerah penerimaan H1

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1934

## Gambar 3. Grafik Uji Hipotesis Dua Pihak (Two Tailed)
Berdasarkan hasil uji Keberartian Koefisien Korelasi (uji-t) di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena nilai t hitung (11,991) lebih besar daripada nilai t tabel (1,917) sehingga H1 diterima. Begitupula jika dilihat dari grafik uji dua pihak di atas nilai t hitung terletak pada daerah penerimaan H1 artinya H2 diterima.
Analisis Kuantitatif X1X2Y (Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) Analisis Regresi Ganda X1X2Y Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis regresi ganda yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25 :

## Tabel 13. Analisis Regresi Ganda X1X2 terhadap Y
Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi ganda yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama yaitu Y’ = 8367899523 + 327726,790 X1 + 302592,169 X2. Nilai a sebesar 8367899523 memiliki makna bahwa, jika Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 8367899523 pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut. Sedangkan nilai b1 sebesar 327726,790 dan b2 sebesar 302592,169 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama, maka akan mengakibatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi menjadi sebesar 8368529841,959. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan menjadi sebesar 8367269204,041. Analisis Korelasi Ganda X1X2Y Berikut adalah hasil perhitungan analisis korelasi berganda yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan software SPSS versi 25:

## 1935

## Tabel 14. Analisis Korelasi Ganda X1X2 terhadap Y
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai R sebesar 0,956 Maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh positif sangat kuat terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Analisis Koefesien Determinasi X1X2Y Berdasarkan nilai R perhitungan analisis korelasi berganda, penulis dapat melakukan analisis koefisien determinasi. Berikut adalah hasil perhitungan analisis korelasi berganda yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan software SPSS versi 25:

## Tabel 15. Koefisien Determinasi X1X2 terhadap Y
Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh sebesar 95,6 % terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sisanya yang sebesar 4,4 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Uji Keberartian Koefesien Korelasi Ganda (Uji F) X1X2Y Analisis terakhir yang dilakukan oleh penulis penelitian ini adalah uji keberartian Koefisien Korelasi Berganda (uji F). Kriteria yang digunakan dalam uji Keberartian Koefisien Korelasi (uji F) metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima.
2. Jika F hitung > F tabel maka H1 diterima.
Berikut ini adalah hasil perhitungan uji keberartian koefesien korelasi ganda (uji F) dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25:

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1936

## Tabel 16. Uji Keberartian Koefisien Korelasi Ganda (Uji F) X1X2 terhadap Y
Setelah didapatkan nilai F hitung sebesar 305,933. Oleh karena itu penulis perlu mengetahui besarnya nilai F pada tabel yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding nilai F yang dihitung. Nilai F tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi (α) = 0,06 ; selanjutnya besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 5 data. Selanjutnya penulis mencari df pembilang = k = 2 dan df penyebut = n – k – 1 = 60 – 2 – 57 = 1, sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 2,95. Berdasarkan nilai t hitung dan nilai pada tabel t di atas, penulis membuat grafik uji hipotesis dua pihak (two tailed) yang tujuannya adalah untuk menentukan posisi nilai t hitung apakah berada pada daerah penolakan H0 atau daerah penerimaan H0.

## Gambar 4. Grafik Uji Hipotesis Dua Pihak (Two Tailed)
Berdasarkan hasil uji Keberartian Koefesien Korelasi Ganda (Uji F) di atas maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena nilai F hitung (305,933) lebih besar daripada nilai F tabel (2,95) sehingga H1 diterima. Begitupula jika diliihat dari grafik uji dua pihak di atas nilai F hitung terletak pada daerah penerimaan H1 artinya H3 diterima. Analisa Hasil Penelitian
Berdasarkan analisis data di atas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Berdasarkan Analisis Deskriptif Variabel X1 (Upah Minimum Kabupaten (UMK)). Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang terdapat pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi memiliki nilai minimum sebesar 159360; nilai maksimum sebesar 429046; dan nilai rata-rata sebesar 346739,10.
2. Berdasarkan Analisis Deskriptif Variabel X2 (Jumlah Penduduk) Jumlah Penduduk yang terdapat pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi memiliki nilai minimum sebesar 157987; nilai maximum sebesar 425350; dan nilai rata-rata sebesar 245308,68.
3. Berdasarkan Analisis Deskriptif Variabel Y (Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

## Perdesaan dan Perkotaan)
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi memiliki nilai minimum sebesar 104352347362; nilai maksimum sebesar 280948627512; dan nilai rata-rata sebesar 196232083121,30.
4. Berdasarkan analisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) (X1) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y).
a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu Y’ = 42679641355,422 + 442847,206 X1. Nilai a sebesar 42679641355,422 memiliki makna bahwa, jika Upah Minimum Kabupaten (UMK) tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 42679641355,422 pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 442847,206 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Upah Minimum Kabupaten (UMK), maka akan mengakibatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan naik menjadi sebesar 42680084202,628. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan turun menjadi sebesar 42679198508,216.
b. Diperoleh nilai r sebesar 0,844 Maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki pengaruh sangat kuat terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
c. Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki kontribusi pengaruh sebesar 71,3 % terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sisanya yang sebesar 28,7 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
d. Terdapat pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena nilai t hitung (11,991) lebih besar daripada nilai t tabel (1,917) sehingga H1 diterima. Begitupula jika dilihat dari grafik uji dua pihak di atas nilai t hitung terletak pada daerah penerimaan H1 artinya H1 diterima.
5. Berdasarkan analisis pengaruh Jumlah Penduduk (X2) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y).
a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui variabel Jumlah Penduduk yaitu Y’ = 81363262500 + 468262,319 X2. Nilai a sebesar 81363262500 memiliki makna bahwa, jika Jumlah Penduduk tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 81363262500 pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 468262,319 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Jumlah Penduduk, maka akan mengakibatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
1938
pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan naik menjadi sebesar 81363730762,319. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Jumlah Penduduk maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan turun menjadi sebesar 81362794237,681.
b. Diperoleh nilai r sebesar 0,774 Maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif kuat terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
c. Jumlah Penduduk memiliki kontribusi pengaruh sebesar 60 % terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sisanya yang sebesar 40 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
d. Tidak terdapat pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena nilai t hitung (11,991) lebih besar daripada nilai t tabel (1,917) sehingga H1 diterima. Begitupula jika dilihat dari grafik uji dua pihak di atas nilai t hitung terletak pada daerah penerimaan H1 artinya H2 diterima.
6. Berdasarkan analisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) (X1) dan Jumlah Penduduk (X2) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y).
a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama yaitu Y’ = 8367899523 + 327726,790 X1 + 302592,169 X2. Nilai a sebesar 8367899523 memiliki makna bahwa, jika Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 8367899523 pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut. Sedangkan nilai b1 sebesar 327726,790 dan b2 sebesar 302592,169 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama, maka akan mengakibatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi menjadi sebesar 8368529841,959. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi akan menjadi sebesar 8367269204,041.
b. Diperoleh nilai R sebesar 0,956 Maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh positif sangat kuat terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
c. Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh sebesar 95,6 % terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sisanya yang sebesar 4,4 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
d. Terdapat pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena nilai F hitung (305,933) lebih besar daripada nilai F tabel (2,95) sehingga H1 diterima. Begitupula jika diliihat dari grafik uji dua pihak di atas nilai F hitung terletak pada daerah penerimaan H1 artinya H3 diterima.
KESIMPULAN Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena nilai t hitung (11,991) lebih besar daripada nilai t tabel (1,917) sehingga H1 diterima. Kemudian Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki pengaruh sangat kuat (nilai r sebesar 0,844) serta memiliki kontribusi pengaruh sebesar 71,3 % terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sisanya yang sebesar 28,7 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain itu diketahui pula persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib melalui variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu Y’ = 42679641355,422 + 442847,206 X1.
2. Terdapat pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena nilai t hitung (11,991) lebih besar daripada nilai t tabel (1,917) sehingga H1 diterima. Kemudian Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif kuat (nilai r sebesar 0,774) serta memiliki kontribusi pengaruh sebesar 60 % terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sisanya yang sebesar 40 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain itu diketahui pula persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib melalui variabel Jumlah Penduduk yaitu Y’ = 81363262500 + 468262,319 X2.
3. Terdapat pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi karena nilai F hitung (305,933) lebih besar daripada nilai F tabel (2,95) sehingga H1 diterima. Kemudian Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh positif sangat kuat (nilai r sebesar 0,956) dan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 95,6 % terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sisanya yang sebesar 4,4 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain itu diketahui pula persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama yaitu Y’ = 8367899523 + 327726,790 X1 + 302592,169 X2.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## DAFTAR REFERENSI
Ainun. (2018). Jumlah Penduduk .
Bangkang, W. A., Engka, D. S. M., Wahyu, O. :, Bangkang, A., Engka, D. S. M., Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Pengaruh Transportasi Dan Upah Minimum Regional (Umr) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado Analysis Of The Influence Of Transportation And Regional Minimum Wages (Umr) On Labor Absorption In Manado City. J.I. Sumual. 589 Jurnal Emba , 9 (2), 589– 598. Chairil Anwar Pohan. (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional . Pt Gramedia Pustaka Utama. Dian Agung Susanto. (2021). Eksplorasi Implementasi Reformasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak . Erma Wahyuni. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar) . Feni Febriani. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Desa Pemana Kabupaten Sikka Provinsi Ntt ) . Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Revisi). Cv.Andi Offset. Norfridwitya. (2014). Pengaruh Antara Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan . Nurhafiani. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan ( Pbb), Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pad) Studi Kasus Di Kabupaten Pasaman Barat . Pajak Daerah, P., Daerah Dan Jumlah Penduduk, R., Puspita Nugraheni, I., & Rita Indrawati, L. (2009a). The Influence Of Regional Tax, Regional Retribution And Total Population To Regional Original Income Of Magelang In . Pajak Daerah, P., Daerah Dan Jumlah Penduduk, R., Puspita Nugraheni, I., & Rita Indrawati, L. (2009b). The Influence Of Regional Tax, Regional Retribution And Total Population To Regional Original Income Of Magelang In . Penduduk, D. J., Penerimaan, T., Bumi, P., & Bangunan, D. (N.D.). Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Propinsi (Ump) . 1–93. Retrieved August 9, 2023, From File:///C:/Users/Hp/Documents/Proposal%20dan%20skripsi%20ririn%20sri%20puspitasa ri/Irfan-Feb.Pdf Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan (Edisi 2). Mitra Wacana Media.
Program Studi Pendidikan Ekonomi, J., Umr, P., Penduduk, J., Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pbb-P, Dan, & Kota Kediri, Di. (2020). Pengaruh Umr, Jumlah Penduduk, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pbb-P2 Di Kota Kediri . Vol.1 No.2 (66-72) (2), 1–7. Https://Kedirikota.Bps. Rahayu, & Siti Kurnia. (2017). Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal . Rekayasa Sains. Rajab, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Pbb-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum, Pub. L. No. 12, 1 (1999). Republik Indonesia. (2007). Uu Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .
File:///C:/Users/Hp/Downloads/Uu%20nomor%2028%20tahun%202007%20_Penjelasan. Pdf Republik Indonesia. (2015). Pengupahan .
Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi . 1–51. Riko Rosandi, I., Muh Jamal Amin, H., & Letizia Dyastari, H. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan(Studi Kasus Penerapan Upah Minimum Di Kota Samarinda) (Vol. 5, Issue 3). Sa’diyah, H., Probowulan, D., & Syahfrudin Z, A. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Penduduk Dan Luas Lahan Terhadap Realisasi Penerimaan Pbb-P2. Budgeting : Journal Of Business, Management And Accounting , 1 (1), 50–65. Https://Doi.Org/10.31539/Budgeting.V1i1.797 Sania, L., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh Pdrb, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Umr Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur. Bharanomics , 2 (1), 33–46. Https://Doi.Org/10.46821/Bharanomics.V2i1.189 Sugiyono. (2011). Metode Penelitian . Alfabeta. Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Edisi Ke 2). Alfabeta. Sujarweni, & Wiratna. (2014). Metodologi Penelitian . Pustaka Baru Press. Wawan, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Jumlah Penduduk Dan Luas Lahan Terhadap Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Kabupaten Sigi . Volume 5 Nomor 5 . Wita Utami, T. S. (2016). Pengaruh Umr Dan Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016 .
Darmawan, Reza. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan ( Pbb-P2) (Studi kasus: Pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang) , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan . Edisi Revisi. Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta. Sari, Dian Kurnia. 2020. Penilaian Perilaku Pencegahan Hipertensi Pada Remaja Berdasarkan Theory Of Planned Behavior Di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Palembang . Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya
Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Susanto, Eno. 2022. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Banten tahun 2016-2018 . Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.