## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK
(Studi kasus putusan No:6/pid.sus.anak/2017/PNBantaeng)
Rezki Awaliah Mansur 1 , Fadli Andi Natsif 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Reskymansur01@gmail.com

## Abstrak
Tindak  Pidana  Persetubuhan  adalah  barang  siapa  bersetubuh  dengan  seorang  perempuan  diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya  tidak  jelas,  bahwa  belum  waktunya  untuk  kawin,  diatur  dalam  Undang  Undang  Perlindungan  Anak Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  Tindak  Pidana Persetubuhan  terhadap  seorang  anak  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  81  ayat  1  dan  2.  Metode  Penelitian  ini adalah  penelitian  lapangan,  dengan  pendekatan  penelitian  adalah:  Yuridis  Empiris.  Sumber  data  penelitian adalah wawancara dengan instansi Pengadilan Negeri Bantaeng di Kabupaten Bantaeng. Hasil dari penelitian ini adalah  bagaimana  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  anak  dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pada kasus persetubuhan anak.

## Kata Kunci : Persetubuhan, Pidana, dan Anak

## Abstract
The crime of intercourse is anyone who has intercourse with a woman outside of marriage,  which he knows or should reasonably suspect, that he is not yet fifteen years old or if his age is not clear, that it is not yet time to marry, is regulated in the child protection Law Number 23 of 2002, Criminal intercourse against a child is  strictly  regulated  in  Article  81  paragraphs  1  and  2.  Methods  This  research  is  a  field  research,  with  the research approach is: Juridical Empirical. Sources of research  data are interviews with the Bantaeng District Court in Bantaeng Regency. The result of this research is how the judges consider the legal consideration of the perpetrator of the crime of child sexual intercourse and how the legal protection of the child as the perpetrator in the case of child sexual intercourse.
Keywords: Intercourse, Criminal, and Children

## PENDAHULUAN
Anak merupakan masa depan keluarga, masyarakat, dan negara. Tanpa anak, tak ada masa  depan  untuk  siapapun.  oleh  karena  itu,  pengabaian  kualitas  hidup  anak  sama  dengan tidak  memperhatikan  kelangsungan  hidup  keluarga,  masyarakat,  dan  negara.  Ketika dilahirkan,  anak  memberikan  kepercayaan  sepenuhnya  kepada  kedua  orang  tua  untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah menyangka bahwa orang tua yang akan memusnahkan hidup dan masa depan anak . Begitu juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa lain di sekitarnya.
Anak adalah aset  bangsa dan sebagai  penerus  cita-cita bangsa sehingga  memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental  anak.  oleh  karena  itu,  harus  di  tumbuh  kembangkan  melalui  berbagai  bidang  mulai dari  lingkungan  keluarga,  masyarakat,  dan  sekolah  sehingga  diperlukan  perangkat  hukum yang  memadai  untuk  melindungi  mereka.  Peran  orang  tua  diharuskan  mampu  untuk memberikan  kasih  sayang,  pendidikan  dan  perhatian  terhadap  anak-anaknya,  karena  anak-
anak masih memiliki jiwa dan emosi yang labil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif ataupun negatif.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  persetubuhan adalah  suatu  bagian  dari  kesusilaan.  Tindak  pidana  persetubuhan  sendiri  merupakan  salah satu  tindak  pidana  yang  sangat  sulit  dideteksi  maupun  ditelisik,  dikarenakan  baik  pelaku, korban,  maupun  pihak  pihak  keluarga  korban  maupun  pelaku  enggan  membuat  laporan tentang  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  dikarenakan  salah  satunya,  masyarakat  Indonesia pada umumnya menganggap tindakan persetubuhan adalah sebuah aib dan sangat tabu untuk dibicarakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya  untuk  mencari  nafkah  yang  terkadang  melalaikan  fungsinya  sebagai  orang  tua terhadap  anak-  anaknya.  Dengan  demikian,  kasih  sayang  dan  perhatian  terhadap  anak menjadi  terabaikan.  Kehidupan  dan  perkembangan  anak  menjadi  kurang  terkontrol  yang berakibat timbulnya kenakalan remaja.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  penelitian  yuridis  empiris  atau  fakt  yang  terjadi  di  lapangan  sert pendekatan  sosiologis.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan sekunder,  selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  merupakan  wawancara, observasi  dan  dokumentasi  untuk  mendapat  data  berupa  dokumen  yang  berfungsi  untuk melengkapi data penelitian penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan  Hukum  Pidana  Materil  Terhadap  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Anak pada Studi Kasus Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2017/PNBantaeng
Pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  di  dalam  suatu  proses  peradilan  pada  hakekatnya adalah  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  materil  terhadap  perkara  tersebut.  hal  ini  dapat dilihat  dari  adanya  berbagai  usaha  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk  mengungkap suatu  perkara baik  pada tahap pemeriksaan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara.
Usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  untuk  mencari  kebenaran materil  suatu  perkara  pidana  dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya  kekeliruan  dalam penjatuhan  pidana  terhadap  diri  seseorang,  hal  ini  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-
Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan:
“Tiada  seorang  pun  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan  karena  alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang  dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah  bersalah  atas  perbuatan  yang dituduhkan atas dirinya”.
Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 januari 2017, No.Register Perkara: PDM-14/Bantaeng/01/2017, di dakwa melakukan tindak pidana, di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagai berikut :
a. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat
b. Serangkaian kebohongan
c. Membujuk anak melakukan persetubuhan
Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa,  saksi  korban  mengalami  sebagaimana  Visum  Et Repertum  No:  01/SKD/PKM-KT/1/2017  tanggal  20  januari  2017  yang  dibuat  dan  ditanda tangani  oleh  dr.Wati  Ratnawati  dokter  pemeriksaa/pembuat  Visum  Et  Repertum  yang bertugas pada puskesmas kota pada tanggal 18 januari 2017 jam :12.05 Wita telah memeriksa korban.
Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  pada  pasal  81  ayat  (2) UU  RI  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak. Di muka pengadilan jaksa penuntut umum pada tanggal 16 februari 2017 No.Reg.Perkara : PDM-14/Bantaeng/02/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan :
1) . Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan  meskipun  masing-masing  merupakan  kejahatan  pelanggaran, sehingga  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut,  dengan  sengaja melakukan  tipu  muslihat,  serangkaiaan  kebohongan,  membujuk  anak melakukan  persetubuhan  dengannya  dan  telah  membawa  pergi  seorang wanita  yang  belum  cukup  umur,  tanpa  dikehendaki  orang  tuanya  atau walinya tetapi dengan persetujuannya.
2) .  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama 2(dua)  tahun  dikurangi  seluruhnya  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3) .  Menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  2.000,- (dua ribu rupiah)

## B. Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Persetubuhan Anak pada studi kasus Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2017/PNBantaeng
Menimbang,  karena  selama  pemeriksaan  perkaranya  Hakim  menilai  anak  sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama  pemeriksaan  perkaranya  tidak  ternayata  adanya  alasan  pemaaf  dan  atau  pembenar yang  dapat  menghilangkan  unsure  kesalahan  anak,  maka  anak  harus  dijatuhi  pidana  yang setimpal dengan perbuatannya.
Menimbang,  bahwa  sebelum  Hakim  menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  akan dijatuhkan  kepada  anak  maka  terlebih  dahulu  akan  dipertimbangkan  keadaan-  keadaan berikut :
1. Keadaan yang memberatkan
a) . Perbuatan Anak meresahkan keluarga para korban
b) . Anak telah menyetubuhi anak korban beberapa kali
2. Keadaan yang meringankan
a) . Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
b) . Anak belum pernah dihukum
c) .  Anak  termasuk  tulang  punggung  keluarga  yang  ikut  membantu  orang tuanya mencari nafkah.
Menimbang,  bahwa  selain  keadaan  -  keadaan  di  atas,  tujuan  pemidanaan  bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan bagi pelaku tindak pidana, Tetapi juga bertujuan mempertahankan  ketertiban  dan  rasa  adil  dalam  masyarakat  serta  mendidik  agar  perbuatan yang  salah  tersebut  tidak  terulang  lagi  baik  oleh  pelaku  maupun  orang  lain,  disamping  itu sebelum  menjatuhkan  putusan,  maka  Hakim  juga  memperhatikan  laporan  dari  pembimbing kemasyarakatan di Rumah tahanan Negara kelas II B Bantaeng, tertanggal 14 juni 2016 yang memberi  saran  agar  diberi  hukuman  dengan  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  klien karena masih tergolong anak.
Berdasarkan  beberapa  hal  dan  keadaan  di  atas,  maka  Hakim  berpendapat  sebagai proses  pembelajaran  terhadap  pelaku  walaupun  masih  tergolong  anak  harus  ada  unsur pembelajaran  atas  apa  yang  telah  diperbuat  agar  kelak  menjadi  lebih  baik  dan  tidak  lagi mengulangi  perbuatannya,  maka  pidana  yang  akan  dijatuhkan  dalam  amar  putusan  sudah sesuai dengan perbuatan anak.
Menimbang,  bahwa  ketentuan  pasal  81  ayat  (2)  Undang  –  undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mengandung  ancaman  pidana penjara dan pidana denda, maka Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada anak
dengan tetap mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (3) dan pasal 79 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

## KESIMPULAN
1. Bahwa  pelaku  terbukti  bersalah  secara  sah  melanggar  Undang-Undang  RI  Nomor  35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak  yang mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (3) dan  pasal  79  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan anak, dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 Tahun 10  Bulan dan dijatuhkan denda sebanyak  Rp.100.000,  atas  dasar  dengan  sengaja  membujuk  anak  melakukan persetubuhan dengannya dan melarikan  wanita  yang belum dewasa tanpa seizing orang tua atau walinya, walaupun dengan kemauan wanita itu sendiri.
2. Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan  dalam  putusan No:6/pid.sus.anak/2017/PN  Bantaeng  menurut  penulis  yaitu  lebih  mengutamakan perbaikan  diri  terhadap  terdakwa  dan  sudah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.
Lalu  kemudian  mempertimbangkan  tentang  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  ini hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat pertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat  melakukan  perbuatannya  terdakwa  sadar  akan  akibat  yang  ditimbulkan,  pelaku dalam melakukan perbuataanya berada pada kondisi yang sehat untuk mempertimbangkan perbuataanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI  Al-Qur‟an dan Terjemahnya . Gatot Sumpramono, Hukum Acara Pengadilan Anak , Djombatan, Jakarta, 2000. Hamzah Andi, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP , Jakarta Sinar Grafika 2011.
Kanang  Rahman  Abdul, Hukum  Perlindungan  Anak  Dari  Eksploitasi  Seks  Komesial , Alauddin University Press, 2014.
Kementerian Agama RI Al-Qur’an dan Tafsirnya , Edisi yang di Sempurnakan  Jilid 5 Jakarta Widya Cahaya  2011.
Maramis Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia , PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012.
Soetodjo Wagiati Dr, Hukum Pidana Anak , Refika Aditama, Bandung, 2006.
Wahyudi Setya 2011, I mplementasi Ide Difersi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Yogjakarta, Genta Publishing. Waluyo  Bambang,  1996, Sistem  pembuktian  dalam  peradilan  Indonesia ,  Dinar  Grafika, Jakarta.
Waluyo Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika, 2002.