How to cite: Sari.  N.  K.  M.,  Farida  Patittingi  &  Kahar  Lahe  (2022)  Pertanggungjawaban  Penerima  Kuasa  Menjual Sekaligus Sebagai Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tidak Lunas dengan Akta Notaril. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (2). http://dx.doi.org/10.36418/Syntax-Literate.v7i2.6327 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 2, Februari 2022
PERTANGGUNGJAWABAN  PENERIMA  KUASA  MENJUAL  SEKALIGUS SEBAGAI  PEMBELI  DALAM  PERJANJIAN  PENGIKATAN  JUAL  BELI (PPJB) TIDAK LUNAS DENGAN AKTA NOTARIL

## Ni Kadek Mekar Sari, Farida Patittingi, Kahar Lahae
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia Email: mekarm988@gmail.com, patittingi@yahoo.co.id, klahaefhuh84@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sejauhmana pertanggungjawaban  penerima  kuasa  menjual  yang  sekaligus  bertindak  sebagai pembeli  dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  tidak  lunas  yang  dibuat dengan  akta  notaril,  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni metode penelitian hukum Normatif, merupakan penelitian dengan mengkaji kaidah- kaidah  hukum  atau  norma  norma  hukum  positif  guna  menentukan  apakah  suatu peristiwa itu berdasarkan hukum. Berdasarkan penelitian ini telah ditemukan bahwa pertanggungjawaban  penerima  kuasa  menjual  yang  sekaligus  bertindak  sebagai pembeli dalam PPJB tidak lunas yang dibuat dengan akta notaril, bahwa penerima kuasa  bertanggungjawab  atas  pelunasan  pembayaran  terhadap  PPJB  yang  belum lunas  sebagaimana  yang  termuat  dalam  isi  PPJB.  Namun  mengenai pertanggungjawabanya terhadap kuasa menjual yang diterimanya pertanggungjawaban  ini  lebih  tepat  ditujukan  kepada  notaris  yang  telah  membuat akta  kuasa  tersebut  karena  telah  membuat  akta  kuasa  menjual  dengan  PPJB  yang belum lunas yang menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pihak.
Kata Kunci : penerima kuasa menjual; pembeli dalam PPJB; PPJB tidak lunas; akta kuasa menjual

## Abstract
This research aims to analyze the extent to which the accountability of the recipient of the power of sale who at the same time acts as a buyer in the Non-Paid Buying and  Selling  Binding  Agreement  (PPJB)  made  with  a  notaril  deed,  the  research method  used  in  this  study  is  a  normative  legal  research  method,  is  a  study  by reviewing the rules of law or norms of positive legal norms to determine whether an event is based on law. Based on this research, it has been found that the liability of the recipient of the power of sale who at the same time acts as a buyer in the PPJB is not paid off made by a notaril deed, that the recipient of the power of attorney is responsible for the repayment of payments against PPJB that have not been paid off as  contained  in  the contents  of  the  PPJB.  But  regarding  his  accountability  for  the power of sale that he received this liability is more appropriately addressed to the notary who has made the deed of power because it has made the deed of power of
sale  with  ppjb  that  has  not  been  paid  off  which  causes  legal  uncertainty  to  the parties.
Keywords:  the receiver of the power to sell; buyers in PPJB; PPJB is not paid off; deed of power of sale
Received: 2022-01-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-02-20

## Pendahuluan
Seseorang  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  seringkali  membutuhkan  bantuan dari orang lain guna mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum tententu, hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa alasan misalkan adanya jarak, waktu, situasi maupun keadaan  yang  menyebabkan  seseorang  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  itu sendiri.  Perbuatan  hukum  dengan  mewakili  atas  nama  orang  lain  ini  biasa  disebut dengan  pemberian  kuasa.  Pemberian  kuasa  seiring  perkembangannya  dapat  dilakukan dengan  melalui  akta  Notaril  dimana  akta  tersebut  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang berwenang  dalam  pembuatan  akta  otentik  yakni  seorang  Notaris. Akta  otentik merupakan  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna.  Kekuatan pembuktian  sempurna adalah  alat  bukti  yang  sudah  tidak  perlu  dilengkapi  dengan  alat bukti lain, tetapi masih memungkinkan pembuktian perlawanan (Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2015) .
Mengenai  peraturan  pemberian  kuasa  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata)  diatur  dalam  Pasal  1792  sampai  dengan  Pasal  1819 KUHPerdata. Pemberian kuasa dalam KUHPerdata terbagi atas dua yakni Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Kusus, Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  1795  KUHPerdata  yaitu  surat  kuasa  mengenai  hanya  satu  kepentingan  tententu atau  lebih  sedangkan  Surat  Kuasa  Umum  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal 1796  KUHPerdata  yaitu  surat  kuasa  meliputi  segala  kepentingan  si  pemberi  kuasa, tetapi  hanya  meliputi  tindakan-tindakan  pengurusan.  Sedangkan  untuk  melakukan tindakan  pemilikan  seperti  memindahtangankan  benda-benda,  membebankan  benda- benda  tersebut  sebagai  jaminan,  diperlukan  suatu  pemberian  kuasa  dengan  kata-kata yang tegas.
Pemberian  kuasa  pada  umumnya  bertujuan  untuk  mewakili  kepentingan  si pemberi  kuasa,  namun  pada  prakteknya  pemberian  kuasa  juga  digunakan  untuk mewakili  kepentingan  si  penerima  kuasa,  dalam  kasus  demikian  digunakan  dalam pembuatan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  yang  telah  dibayar  lunas  yang kemudian diikuti dengan pemberian kuasa menjual, sehingga Notaris biasanya membuat akta  kuasa  yang  didalamnya  memuat  pemberian  kuasa  dari  penjual  kepada  pembeli yang dalam hal ini berupa kuasa untuk menjual objek dalam PPJB tersebut. Akta Kuasa Menjual ini bertujuan untuk memberi perlindungan hukum (kepastian hukum) kepada si Pembeli  dalam  PPJB  Lunas  yang  juga  merupakan  penerima  kuasa  menjual.  Kuasa Menjual  yang  dibuat  tersebut  sifatnya  tidak  dapat  ditarik  kembali  atau  bersifat  mutlak (Siti Anisah, 2017).
Akta  Kuasa  menjual  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  bertujuan  memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam PPJB lunas terutama kepada si pembeli yang merupakan  penerima  kuasa  itu,  namun  muncul  sebuah  kasus  dimana  kuasa  menjual dibuat dalam PPJB yang belum lunas atau tidak lunas dibayar, sebagaimana yang terjadi antara  Natalia  Natiwidjaja  dan  Herawati,  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 1846K/Pdt/2017 dalam sengketanya Natalia Natiwidjaja selaku pemilik hak atas tanah  Nomor  2321/Grogol  Selatan  seluas  ±  298  M2  (kurang  lebih  dua  ratus  sembilan puluh delapan meter persegi) bermaksud akan menjual tanah miliknya tersebut kepada Herawati, yang kemudian akan dibayar oleh Herawati dalam 2 (dua) tahap yakni pada tahap  pertama  sebesar  Rp.850.000.000,00-    (delapan  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) dan pada  tahap  kedua  sebesar  Rp.2.200.000.000,00-  (dua  miliar  dua  ratus  juta  rupiah) sehingga  total  keseluruhan  pembayaran  yang  telah  disepakati  adalah  sebesar Rp.3.050.000.000,00-    (tiga  miliar  lima  puluh  juta  rupiah).  Pada  tahap  pembayaran pertama  Natalia  Natiwidjaja  dan  Herawati  datang  menghadap  kepada  Notaris  Eka Widiasmaran,  S.H.,M.Kn  untuk  membuat  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  yang kemudian  dituangkan  dalam  akta  PPJB  Nomor  3  tanggal  23  April  2012.  PPJB  yang dibuat  tersebut  diikuti  pula  dengan  pemberian  kuasa  untuk  menjual  oleh  Natalia Natiwidjaja  kepada  Herawati  yang  dibuat  secara  terpisah  dalam  bentuk  Akta  Kuasa Menjual Nomor 4 tanggal 23 April 2012, dalam PPJB Nomor 3 tanggal 23 April 2012 pada pasal 3 terdapat klausula yang mengatur bahwa kuasa untuk menjual mempunyai kekuatan berlaku apabila Herawati selaku pembeli telah membayar lunas harga jual beli tanah  tersebut  sesuai  dengan  harga  yang  telah  disepakati.  Namun  dalam  perjalananya belum  lunas  harga  jual  beli  PPJB  tersebut  Herawati  telah  menjual  tanah  milik  Natalia Natiwidjaja  kepada  Ade  Ernawati  Sukarna  dengan  berdasarkan  Akta  Kuasa  Menjual Nomor  4  tanggal  23  April  2012  yang  diberikan  oleh  Natalia  Natiwidjaja  kepada Herawati. Jual beli antara Herawati dan Ade Ernawati Sukarna telah dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 429/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Haryono, S.H.,MBA. Berdasarkan AJB tersebut telah dilakukan balik nama terhadap sertifikat hak milik Nomor 2321/Grogol Selatan dari Natalia Natiwidjaja menjadi Ade Ernawati Sukarna.
Berdasarkan  kasusnya  Natalia  Natiwidjaja  mengajukan  gugatan  wanprestasi kepengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan  mengugat  Herawati  (Tergugat  I),  Eka Widiasmaran,S.H.,M.Kn  (Tergugat  II),  Ade  Ernanawati  Sukarna  (Tergugat  III), Haryanto,S.H.,MBA (Tergugat IV), dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.  Kantor  Pertanahan  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  (Turut  Tergugat).  Dalam upaya  hukumnya  Natalia  Natiwidjaja  telah  mendapat  Putusan  dari  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 114/Pdt.G.2013/PN.Jkt.Sel, dan dari Pengadilan Tinggi  Jakarta  Selatan  melalui  Putusan  Nomor  603/PDT/2015/PT.DKI,    serta  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1846K/Pdt./2017.  Berdasarkan  putusan  melalui  Pengadilan tersebut  serta  Putusan  Mahkamah  Agung  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, terhadap  gugatan  yang  diajukan  oleh  Natalia  Natiwidjaja  Pengadilan  tersebut  serta
Putusan Mahkamah Agung menyatakan “tidak dapat diterima”. Salah satu point penting dalam pertimbangan hakim yakin:
“bahwa format gugatan yang paling tepat untuk persengketaan antara pengugat dengan  para  tergugat  adalah  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  karena  melibatkan beberapa  pihak  yang  bukan  pihak  dalam akta  pengikatan  jual  beli  nomor  3  tanggal  23 april  2012  tetapi  melibatkan  pula  pihak  lain  dalam  akta  jual  beli  nomor  429/2012 tanggal 26 desember 2012 dengan objek yang sama”
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  tersebut  serta  putusan  Mahkamah  Agung, Herawati  selaku  pembeli  dalam  PPJB  tidak  lunas  serta  selaku  penerima  kuasa  yang telah  menjual  tanah  milik  Natalia  Natiwidjaja  kepada  pihak  ketiga,  tidak  ditemukan pertimbangan serta putusan Hakim yang mewajibakan Herawati bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya yang nyata telah merugikan Natalia Natiwidjaja. Herawati selaku Pembeli yang telah melakukan wanprestasi atau cidera janji karena telah menjual tanah milik Natalia Natiwidjaja kepada pihak ketiga sebelum melunasi jual beli dalam PPJB  Nomor  3,  berdasarkan  tindakannya  Herawati  selaku  penerima  kuasa  juga  dapat dikatakan  telah  menyalahgunakan  kuasa  yang  telah  diberikan  Natalia  Natiwidjaja kepadanya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  PPJB  Nomor  3  tanggal  23  April  2012 bahwa kuasa untuk menjual berlaku apabila Herawati telah membayar lunas harga jual beli  dalam  PPJB  tersebut (Ariella  &  Pandamdari,  2019) .  Namun  penulis  berpendapat lain,  karena  berdasarkan  bunyi  Pasal  3  PPJB  Nomor  3  tanggal  23  April  2012  tidak disebutkan secara tegas mengenai kuasa menjual yang dimaksud. Apakah hanya kuasa menjual  yang  dimaksud  hanya  berupa  kuasa  yang  termuat  dalam  PPJB  atau  kuasa menjual yang juga dibuat secara terpisah.
Herawati  atas  tindakannya  yang  telah  merugikan  Natalia  Natiwidjaja  wajib bertanggungjawab  kepada  Natalia  Natiwidjaja  selaku  pemilik  sah  atas  tanah  tersebut, pada  pengertiannya  Pertanggungjawaban  merupakan  suatu  hal  yang  dapat  dituntutkan kepada  seseorang  jika  terdapat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  telah  dilakukannya. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  dimaksud  dengan  perbuatan melanggar  hukum  adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pertanggungjawaban hukum  sendiri  dalam  hukum  perdata  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  dalam  bukunya (Abdulkadir,  2010) mengatakan  bahwa  teori  mengenai  pertanggungjawaban  hukum akibat  perbuatan  melanggar  hukum  terbagi  atas  3  (tiga)  yakni (Ariella  &  Pandamdari,
2019 ):
1) Tanggungjawab  akibat  melanggar  hukum  yang  dilakukan  dengan  sengaja (intertional tort liability) tergugat harus telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan pengugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian
2) Tanggungjawab  akibat  perbuatan  meanggar  hukum  yang  dilakukan  karenaa kelalaian  (negligence  tort  liability),  didasarkan  pada  konsep  kesalahan  (concept  of fault)  yang  berkaitan  dengan  moral  dan  hukum  yang  sudah  bercampur  baur (interminglend).
3) Tanggungjawab  mutlak  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa  mempersoalkan kesalahan  (strick  liability),  didasarkan  pada  perbuatannya  baik  secara  sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan.
4) Berdasarkan beberapa uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sejauhmana  pertanggungjawaban  Herawati  selaku  pembeli  dalam  PPJB  tidak  lunas serta  pertanggungjawab  Herawati  sebagai  penerima  kuasa  menjual  yang  telah menjual  tanah  milik  Natalia  Natiwidjaja berdasarkan  kuasa  yang  diterimanya  yang kemudian dibuat secara terpisah oleh Notaris.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penlitian hukum Normatif dimana penelitian mengacu pada penerapan  kaidah  atau  norma-norma  hukum  positif  yang  berlaku (Mahmud  Marzuki, 2013) ,  guna    memberikan  pendapat  hukum  sebagai  dasar    untuk  menentukan  apakah sesuatu  itu  telah  sesuai  hukum  yang  berlaku (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 2019) .  Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini,  fokus  pada  kajian  tertulis  yakni menggunakan  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prisip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin) (Irwansyah, 2021) .

## Hasil dan Pembahasan
Pada  suatu  perjanjian  atau  kontrak  pada  dasarnya  selain  adanya  kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perjanjian terdapat beberapa asas yang harus ditaati oleh  para  pihak.  Salah  satu  asas  yang  penting  dalam  perjanjian  yakni asas  itikad baik, dimana asas ini ini memberikan artian bahwa dalam melakukan perjanjian baik diawal maupun  sampai  berakhirnya  perjanjian  harus  didasarkan  pada  itikad  baik  dari  para pihak.  Menurut  ajaran  justum  pretum  dalam  perjanjian  harus  didasarkan  pada  asas keadilan  (rechtvaardiheid)  yang  dalam  undang-undang  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  dikenal  dengan  itikad  baik  (goed  trouw), kepatutan,  atau  kepantasan  (billijkheid).  Ajaran  ini  seringkali  dihubungkan  dengan ajaran  penyalahgunaan  keadaan  (misbruik  van  omstanding  headen)  alasan  dengan penyalahgunaan  keadaan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  menuntut  dibatalkannya suatu perjanjian (Budiono, 2009).
Asas  itikad  baik  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  para  pihak dalam  perjanjian  bahwa  terdapat  kewajiban  untuk  mengadakan  penyelidikan  dalam batasan-batasan yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing  pihak  harus  menaruh  perhatian  yang  cukup  dalam  menutup  kontrak serta  asas  ini  menjadi  penentu  patut  dan  layaknya  suatu  tindakan  para  pihak  dalam menjalankan perjanjian tersebut.
Terjadinya  pelanggaran  terhadap  asas  itikad  baik  sering  kali  menimbulkan tindakan  wanprestasi  pada  salah  satu  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  pada  pihak lain. Dimana pada umumnya wanprestasi sendiri terbagi atas 4 (empat) kategori  yakni (Miru, 2007) :
1) Sama sekali tidak melakukan prestasi
2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3) Terlambat memenuhi prestasi
4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
Wanprestasi  atau  ingkar  janji  terhadap  suatu  perjanjian  dapat  dijadikan  dasar untuk  menuntut  pertanggungjawaban  kepada  pihak  yang telah  melakukan  wanprestasi. Pada  konsep  hukum  perikatan  (verbintenissenrecht)  ditemukan  bahwa  seseorang  baru dapat  dipertanggungjawabkan  apabila  adanya  hubungan  hukum  yang lahir  dari  sebuah perjanjian  yang  dikenal  sebagai  hubungan  kontraktual,  atau  seseorang  juga  dapat dipertanggungjawabkan  apabila  adanya  suatu  hubungan  hukum  yang  diatur  oleh undang-undang (Kusumohamidjojo,  2015). Pertanggungjawaban  dalam  arti  ini  dapat diberikan jika telah terjadi perbuatan melawan hukum yang lahir dari sebuah perikatan atau perjanjian.
Perbuatan  melawan  hukum  yang  dalam  hukum  perikatan  sebagaimana  maksud dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  dimana  unsur-unsur  yang  hurus  terpenuhi  agar  dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum bahwa:
a) Terdapat  suatu  perbuatan,  maksudnya  dalam  suatu  perbuatan  melawan  hukum terdapat  suatu  tindakan  dari  si  pelaku  yang  umumnya  diartikan  sebagai  tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
b) Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, maksudnya suatu perbuatan itu harus melawan  hukum  yang  dalam  artinya  harus  melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang  melanggar  hak  yang  oleh  undang-undang  dilindungi,  perbuatan pelaku  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  pelaku,  termasuk  pelanggaran terhadap  kesusilaan,  dan  perbuatan  pelaku  yang  bertentangan  dengan  sikap dimasyarakat untuk kepentingan orang lain.
c) Terdapat kesalahan dari pelaku, maksudnya bahwa adanya unsur kesalahan dala satu perbuatan melawan hukum seperti adanya unsur kesengajaan, kelalaian, serta dalam perbuatannya tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf
d) Terdapat  kerugian  korban,  maskudnya  bahwa  adanya  kerugian  karena  perbuatan melawan hukum baik kerugian material ataupun kerugian immaterial.
e) Terdapat  hubungan  kausalitas,  maksudnya  bahwa  hubungan  antara  perbuatan dengan kerugian berkaitan, perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.
Perbuatan  melawan  hukum  yang  dalam  Yurisprudensi  HIR  1919  (Arrest Lindebauw)  tanggal  31  Januari  1919  mengartikan  perbuatan  melawan  hukum  secara luas digolongkan menjadi 4 (empat) yakni:
1. Melanggar hak orang lain, adalah melanggar hak subjektif seseorang. Hak subjektif yang diakui oleh yurispudensi adalah hak perorangan.
2. Bertentangan  dengan  kewajiban  si  pelaku,  yakni  kewajiban  yang  berdasarkan  oleh hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  menyangkut  tugas  seseorang  peraturan yang wajib dilakukannya, dimana berdasarkan doktrin ilmu hukum terdapat 5 (lima)
syarat  yang  bersifat  alternatif  untuk  dapat  dikategorikan  bertentangan  dengan kewajiban hukum si pembuat/pelaku yakkni:
a. Kepentingan korban dilindungi oleh kaidah yang dilanggar
b. Kepentingan korban tekena/terancam karena pelanggaran hukum
c. Kepentingan  korban  termasuk  lingkungan  kepentingan  yang  dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata
d. Pelanggaran  terhadap  kaidah  hukum  bertentangan  dengan  kepatutan  terhadap korban, dengan memperhatikan sikap dan prilaku korban
e. Tidak ada alasan pembenar menurut hukum
3. Melanggar kaidah kesusilaan
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki  seseorang  dalam  pergaulan  dikalangan  masyarakat  atau  terhadap  harta benda orang lain.
Berdasarkan  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  dan  kriteria  perbuatan melawan  hukum  yang  disebutkan  diatas,  unsur  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh Herawati telah terpenuhi. Berkaitan dengan kriteria perbuatan melawan hukum yang terpenuhi yang dilakukan oleh Herawati adalah perbuatan melawan hukum melanggar hak orang lain, yakni hak subjektif dari Natalia Natiwidjajaja selaku pemilik sah  sebidang  tanah  Sertifikat  hak  milik  Nomor    2321/Grogol  Selatan  dan  perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan  kewajiban si pelaku, dimana Herawati telah melalaikan  kewajibannya  untuk  melakukan  pembayaran  pelunasan  terhadap  PPJB Nomor 3 tanggal 23 April 2012 yang dibuatnya dengan Natalia Natiwidjaja serta telah mengalihkan  Tanah  hak  milik  Natalia  Natiwidjaja  kepada  pihak  ketiga  yakni  Ade Ernawari  Sukarna  dengan  menggunakan  kuasa  menjual  yang  telah  diberikan  oleh Natalia  Natiwidjaja  kepadanya  sebagaimana  Kuasa  Nomor  4  tanggal  23  April  2012 yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  Eka  Widiasmaran,S,H,  M.Kn.  Tindakan Herawati ini telah mengakibatkan kerugian pada Natalia Natiwidjaja selaku pemilik sah sebidang  tanah  Hak  Milik  Nomor  2321/Grogol  Selatan  karena  telah  kehilangan  hak miliknya atas tanah tersebut.
Wanprestasi  terjadi  karena  pada  awalnya  telah  terjadi  perbuatan  melawan hukum,  sebagaimana  pendapat  yang  dikemukakan  oleh (Harahap,  2017) bahwa tindakan  debitur  (pembeli)  dalam  melaksanakan  kewajibannya  yang  tidak  tepat  waktu atau  tak  layak,  hal  tersebut  jelas  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  kreditur (penjual).  Setiap  pelanggaran  terhadap  hak  orang  lain  berarti  merupakan  perbuatan melawan  hukum.  Dikatakan  pula  wanprestasi  merupakan  species  sedangkan  perbuatan melawan  hukum  adalah  genusnya (Harahap,  2017). Namun  terdapat  beberapa perbedaan  antara  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum,  antara  lain  sebagai berikut:
a) Dilihat  dari  segi  sumber  hukumnya  bahwa  wanprestasi  sebagaimana  dalam  Pasal 1243 KUHPerdata adalah timbul dari sebuah persetujuan sebagaimana yang termuat dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  terdapat  asas  perjanjian  yang  menegaskan  bahwa apa yang diperjanjikan harus dipenuhi, dan debitur dikatakan wanprestasi jika tidak
memenuhi  prestasi  sama  sekali,  tidak  memenuhi  prestasi  tepat  waktu,  atau  tidak memenuhi  prestasi  secara  layak.  Sedangkan  Perbuatan  melawan  hukum sebagaimana  menurut  Pasal  1365  KUHPerdata  adalah  timbul  akibat  perbuatan orang, yang merupakan perbuatan melanggar hukum baik dalam bentuk pelanggaran pidana atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata ataupun sekaligus bertindih  delik  pidana  dan  kesalahan  perdata,  yang  jika  perbuatannya  bertindih secara  berbarengan  maka  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  dan pertanggungjawaban perdata.
b) Dilihat  dari  segi  timbulnya  hak  untuk menuntut,  bahwa  atas  dasar  wanprestasi  hak untuk  menuntut  kerugian  sebagaimana  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata  pada prinsipnya  diperlukan  proses  ingebrekkestelling  atau  pernyataan  lalai  atau  in  mora stelling  (interpellation)  tetapi  proses  tersebut  dapat  diterapkan  dengan mencantumkan  klausula  yang  menegaskan  bahwa  debitur  langsung  berada  dalam keadaan  wanprestasi  tanpa  perlu  didahului  dengan  somasi.  Sedangkan  perbuatan melawan hukum tidak diperlukan somasi, ketika terjadi perbuatan melawan hukum maka pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.
c) Dilihat  dari  segi  ganti  rugi  bahwa  tuntutan  ganti  rugi  dalam  wanprestasi  bertitik tolak  sebagaimana  dalam  Pasal  1237  KUHPerdata  yakni  perhitungan  ganti  rugi dihitung  sejak  terjadinya  kelalaian,  dan  dalam  Pasal  1236  dan  1243  KUHPerdata mengatur mengenai jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari kerugian  yang  dialami  kreditur,  keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh  jika perjanjian  dipenuhi,  dan  ganti  rugi  bunga.  Sedangkan  Perbuatan  melawan  hukum bertitik  tolak  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  tidak  menyebutkan  bagaimana bentuk ganti rugi, dan tidak menyebutkan mengenai rincian ganti rugi, namun ganti rugi  digolongkan  menjadi  ganti  rugi  nyata  (actual  loss)  yang  dapat  diperhitungkan secera rinci, objektif, dan konkret atau biasa disebut kerugian materil dan kerugian immaterial yang berupa ganti rugi pemulihan keadaan semula.
Pada  sistem  peradilan  di  Indonesia  tidak  dibenarkan  mencampuradukan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan, karena dianggap melanggar tata tertib beracara atas alasan-alasan keduanya sehingga harus diselesaikan tersendiri,  namun  dimungkinkan  untuk  mengabungkan  atau  mengkomulasikan keduanya  dalam  satu  gugatan  dengan  syarat  harus  tegas  pemisahannya (M.  Yahya Harahap, 2016)
Sebagaimana  penjabaran  diatas  Perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh Herawati  diatas  lebih  spesifik  digolongkan  pada  tindakan  wanprestasi,  dimana wanprestasi  yang  dimaksud  adalah  sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  yakni wanprestasi  terhadap  terlambatnya  pemenuhan  prestasi  yang  dilakukan  oleh  Herawati dikarenakan tidak dibayarkanya sisa pembayaran PPJB Nomor 3 tanggal 23 April 2012 sesuai dengan tanggal yang telah disepakati sebelumnya. Namun berdasarkan kasusnya Herawati  juga  telah  menerima  kuasa  menjual  dari  Natalia  Natwidjaja  sebagaimana termuat klausula dalam PPJB Nomor 3 tanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Eka Widiasmaran, S.H., M. Kn, sebagaimana pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa:
apabila  nanti  pada  waktunya  setelah  harga  tanah  tersebut  dilunasi  dengan  bukti- bukti/kwitansi  terlampir  ternyata  pihak  pertama  tidak  dapat  menandatangani  akta  Jual Beli secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh karena sesuatu hal, maka pihak pertama baik sekarang maupun nantinya dikemudian hari dengan ini memberikan kuasa untuk menjual kepada pihak kedua. Dengan demikian maka pihak kedua berhak mewakili  atas  nama  pihak  pertama  dengan  harga  dan  syarat-syarat  serta  ketentuan- ketentuan yang dianggap baik oleh pihak kedua sendiri.
-  dan  untuk  keperluan  tersebut  pihak  kedua  berhak  menghadap  dimana  perlu, memberikan  keterangan-keterangan  membuat,  suruh  membuat  dan  menandatangani akta-akta  atau  surat-surat  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah    dan  atau  Notaris serta  instansi  yang  berwenang  lainnya.  Menyerahkan  apa  yang  dijualnya,  menerima pembayarannya  serta  memberikan  tanda  penerimaan  (kwitansinya)  dan  selanjutnya pihak kedua berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersbeut diatas tidak ada suatu tindakan yang dikecualikan.
-kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang mana tanpa adanya kuasa termaksud maka perjanjian ini tidak akan dibuat oleh kedua belah pihak dan karenanya kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab dan alasan apapun juga, termasuk pula sebab dan alasan  yang  termaktub  dalam  Pasal  1813  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  dan juga  kuasa  tersebut  tetap  beraku  dan  mengikat  para  ahli  waris  dari  kedua  belah  pihak atau orang lain yang akan menerima hak dari padanya.”
Pada  faktanya  Herawati  juga  mendapat  kuasa  menjual  yang  juga  dibuat  terpisah dengan PPJB Nomor 3 tanggal 23 April 2012 yakni sebagaimana Akta Kuasa Menjual Nomor  4  tanggal  23  April  2012  yang  juga  dibuat  oleh  dan  dihadapan  Notaris  Eka Widiasmaran,S.H.,M.Kn.  Atas  dasar  kuasa  yang  diberikan  oleh  Natalia  Natiwidjaja kepada  Herawati  dalam  hal  ini  adalah  Akta  Kuasa  Nomor  4  tanggal  23  April  2012, Herawati  telah  mejual  tanah  milik  Herawati  kepada  Ade  Ernawati  Sukarna  dan  telah dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 429/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan  Notaris-PPAT  Haryanto,  S.H.,MBA.  Dengan  adanya AJB  tersebut  maka  Tanah  yang  tadinya  menjadi  milik  Natalia  Natiwidjaja  beralih menjadi milik Ade Ernawati Sukarna.
Sehingga  muncul  pertanyaan  apakah  pertanggungjawaban  yang  diminta  pada Herawati  hanya  mengenai  pertanggungjawaban  dimana  ia  bertindak  sebagai  pembeli yang belum membayar lunas PPJB atau juga pertanggungjawaban dimana ia bertindak sebagai  penerima  kuasa  untuk  menjual  serta  telah  menjual  tanah  milik  Natalia Natiwidjaja kepada pihak ketiga?
Menurut  Notaris  Ria  Trisnomurti  bahwa  dalam  tindakannya  sebagai  penerima kuasa  untuk  menjual  serta  telah  menjual  kepada  pihak  ketiga  yakni  Ade  Ernawati Sukarna adalah sah (Akta Jual Beli Nomor 429/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Haryanto dianggap sah), karena pada dasarnya jika alas hak untuk menjualnya adalah Akta Kuasa Menjual yang terpisah dengan PPJB maka hal ini dapat  dijadikan  dasar  untuk  melakukan  jual  beli  kepada  pihak  ketiga,  karena  ia
mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  itu  berdasarkan  kuasa yang  dimiliki,  terlepas  dari  tidak  diketahui  adanya  PPJB  sebelum  adanya  akta  kuasa tersebut (Trisnomurti, 2017). Artinya bahwa yang menjadi dasar untuk menjual adalah hanya Akta Kuasa Menjual yang diberikan Natalia Natiwidjaja sebagai pemilik sah atas tanah tersebut kepada Herawati. Berdasarkan hal tersebut Kuasa yang diberikan Natalia Natiwidjaja  merupakan  kuasa  khusus  yakni  kuasa  untuk  melakukan  satu  atau  lebih perbuatan  hukum  tertentu  dalam  hal  ini  kuasa  untuk  menjual  tanah  milik  Natalia Natiwidjaja.  Sehingga  tindakan  yang  dilakukan  Herawati  adalah  tindakan  yang didasarkan kuasa yang telah diterimanya.
Berdasarkan  pengamatan,  penulis  melihat  bahwa  dalam  Akta  Kuasa  Menjual Nomor 4 tanggal 23 April 2012 pada isinya menyebutkan bahwa:
“khusus”
“untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa sepenuhnya, menjual dengan harga  yang  dipadang  baik  oleh  penerima  kuasa,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya dengan  memakai  syarat-syarat  serta  ketentuan-ketentuan  yang  akan  diuraikan  dibawah ini atas:
-segala  hak-hak  dan  kepentingan-kepentingan  yang  merupakan  bagian  atau miliknya pemberi kuasa berupa apapun yang timbul dan dapat dijalankan oleh penerima kuasa berkenaan dengan bidang tanah yaitu:”
Dalam kutipan isi akta di atas yang dibuat oleh Notaris Eka Widiasmara,S.H.,M.Kn  tidak  mengatur  mengenai  keberadaan  PPJB  yang  tidak  lunas atau  mengikatnya  PPJB  yang  tidak  lunas  tersebut,  sehingga  akta  ini  dalam  bentuknya disebut  juga  akta  kuasa  umum  yang  berdiri  sendiri  seperti  akta  kuasa  pada  umumnya yang  tidak  terikat  dengan  perjanjian  lainnya.    Pengertian  kuasa  yang  dimaksud  disini adalah  kuasa  yang  hanya  untuk  mewakili  kepentingan  pemberi  kuasa  untuk  menjual tanah milik pemberi kuasa bukan untuk kepentingan si penerima kuasa yang bertindak sebagai  pembeli.  Meskipun  dalam  PPJB  yang  tidak  lunas  tersebut  menyatakan  bahwa telah  diberikan  kuasa  menjual  oleh  Natalia  Natiwidjaja  kepada  Herawati  namun  tidak secara  tegas  menyebutkan  bahwa  telah  dibuat  juga  Akta  Kuasa  Menjual  yang  terpisah dalam hal ini Akta Kuasa Menjual Nomor 4 tanggal 23 April 2012.
Berdasarkan penjelasan diatas penulis menilai bahwa Notaris Eka Widiasmaran,S.H.,M.Kn sebagai Notaris yang membuat akta PPJB Nomor 3 yang tidak lunas  dan  Akta  Kuasa  Menjual  Nomor  4  yang  terpisah  dengan  PPJB  tidak  lunas tersebut, yang dalam pembuatanya dibuat bersamaan yakni pada tanggal 23 April 2012, dapat  dikatakan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  berupa  perbuatan  melawan hukum yang bersifat aktif yang berarti Notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Suhardini et al., 2018) , Notaris Eka Widiasmaran,S.H.,M.Kn tidak  hati-hati  dalam  membuat  akta  karena  telah  menimbulkan  kerugian  pada  Natalia Natiwidjaja,  dengan  dibuatnya  Akta  Kuasa  Menjual  Nomor  4  yang  terpisah  dengan PPJB tidak lunastersebut memberikan ruang kepada Herawati untuk menggunakan akta kuasa  tersebut  sebelum  dilunasinya  PPJB  Nomor  3.  Meskipun  tidak  ada  larangan mengenai  pembuatan  Akta  Kuasa  Menjual  yang  terpisah  dengan  PPJB  tidak  lunas
(Arifin,  2019) .  Namun  penulis  menyimpulkan  dengan  adanya  kuasa  menjual  tersebut telah memberikan ruang kepada Herawati untuk menggunakan kuasa tersebut sebulum ia melunasi pembayaran dalam PPJB Nomor 3.
Pada  teorinya  akta  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  merupakan  kehendak  para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undaang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  namun  Notaris  juga  mempunyai  kewajiban  memberikan  penyuluhan  hukum sebagaimana  dalam  Pasal  15  ayat  2  huruf  e  serta  dituntut  mempunyai  pengetahuan terkait  akta  yang  akan  dibuat  oleh  para  pihak,  hal  ini  dilakukan  guna  memberikan kepastian hukum kepada para pihak.
Dengan  dibuatnya  akta  kuasa  menjual  yang  terpisah  dengan  PPJB  tidak  lunas yang  dibuat  oleh  Notaris  Eka  Widiasmaran,  S.H.,M.Kn  telah  menimbulkan  ketidak pastian  hukum  kepada  para  pihak  yakni  Natalia  Natiwidjaja  dan  Herawati  yang kemudian  menimbulkan  kerugian  pada  Natalia  Natiwidjaja  atas  hilangnya  hak  milik atas  Tanah  yang  sebelumnya  menjadi  haknya.  Sehingga  pertanggungjawab  yang dituntutkan kepada Notaris Eka Widiasmaran, S.H., M. Kn adalah pertanggungjawaban atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum  yang  menyebabkan  kerugian  kepada  Natalia Natiwidjaja,  dimana  dalam  memberikan  pertanggungjawaban  tersebut  perlu memperhatikaan  kedudukan  Notaris  dalam  profesinya  sebagai  pejabat  umum  yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik serta memperhatikan sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
Merujuk  pada  teori  yang  dikemukan  oleh  Hans  Kelsen  dalam  teorinya  tentang tanggungjawab  dimana  ia  membagi  tanggungjawab  menjadi  4  (empat)  (Bachtiar  dan Tono Sumarna, 2012):
1) Pertanggungjawaban  individu  yaitu  seseorang  individu  bertanggungjawab  pada pelanggaranyang diperbuatnya sendiri;
2) Pertanggungjawaban  kolektif  berarti  bahwa  seseorang  indivisdu  bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang diperbuat oleh orang lain;
3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab  pada  pelanggaran  yang  dilakukannya  secara  sengaja  dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya  karena  tidak  sengaja  dan tidak diperkirakan.
Dari  keempat  pertanggungjawaban  diatas,  menurut  penulis  yang  memenuhi kriteria  pertanggungjawaban  yang  dapat  dimintakan  kepada  Herawati  adalah pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  yang  berarti  bahwa  seseorang  individu bertanggungjawab  pada  pelanggaran  yang  dilakukannya  secara  sengaja  dan diperkirakan  dengan  tujuan  menimbulkan  kerugian,  karena  akibat  tindakannya  telah melanggar  atau  tidak  menepati  janjinya  yang  sebagaimana  telah  dibuat  dalam  bentuk PPJB  dengan  Natalia  Natiwidjaja  sehingga  menyebabkan  kerugian  terhadap  Natalia Natiwidjaja.
Ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1246  KUHPerdata  dapat dibagi atas tiga unsur yakni:
1. Rugi,  yaitu  kerugian  karena  kerusakan  atau  kehilangan  barang  dan  atau  harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya
2. Bunga, yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh salah satu pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya
3. Biaya,  yakni  biaya-biaya  pengeluaran  atau  ongkos-ongkos  yang  nyata/tegas  telah dikeluarkan oleh pihak
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  pertanggungjawaban  yang dapat  dimintai  pada  Herawati  adalah  pertanggungjawaban  mengganti  kerugian  sesuai dengan  perjanjian  yang  termuat  dalam  Akta  PPJB  Nomor  3  yang  telah  dibuat  dengan Natalia Natiwidjaja, sebagaimana dalam Pasal 2 PPJB Nomor 3 tanggal 23 April 2012 yang berisi;
“bahwa harga atas tanah tersebut diatas telah ditetapkan secara pasti oleh kedua belah pihak sebesar Rp.3.050.000.000.,- (tiga miliar limapuluh juta rupiah) jumlah uang mana dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan perincian sebagai beriku:
1. Sebesar Rp.850.000.000,- (delapanratus limapuluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 22-3-2012 (duapuluh Maret duaribu duubelas) dengan kwitansi tersendiri.
2. Sebesar Rp.2.2000.000.000.- (dua miliar duaratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 29-6-2012 (duapuluh Sembilan Juni duaribu duabelas) dengan kwitansi tersendiri. -apabila  pada  tanggal  29-6-2012  (duapuluh  Sembilan  Juni  duaribu  duabelas),
pihak  kedua  tidak  dapat  melunasi  pembayarannya  maka  untuk  setiap  hari kelambatannya  pihak  kedua  dikenakan  denda  sebesar  Rp.500.000,-  perhari  yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
-denda tersebut berlaku untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal  jatuh  tempo,apabila  setelah  lewat  waktu  tersebut  pembayaran  tidak  juga dilakukan,  maka  pihak  pertama  berhak  membatalkan  perjanjian  secara  sepihak sedangkan  jumlah  uang  yang  telah  diterima  akan  dikembalikan  kepada  pihak  kedua setelah rumah terjual oleh pihak pertama kepada pihak lain.”
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Herawati  tidak  melakukan pembayaran  pada  pembayaran  kedua  yakni  pada  tanggal  29-6-2012  (dua  puluh Sembilan  Juni  dua  ribu  dua  belas)  sehingga  jumlah  ganti  rugi  yang  harus  dibayar terhitung  sejak  tanggal  tersebut  dan  dibayar  sesuai  dengan  jumlah  yang  ditentukan, begitu pula dengan denda yang telah disepakati sebagaimana dalam bunyi Pasal 2 dalam PPJB  tersebut,  hal  ini  juga  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1250  KUHPerdata  bahwa bunga-uang  yang  harus  dibayar  dinamakan  moratoire  interessen  (bunga-bunga  atas keterlambatan suatu kewajiban) disamping itu ada juga compensatoir interessen (bunga- bunga  uang  sebagai  ganti  kerugian  yang  diderita  sebagai  akibat  dari  ketiadaan pelaksanaan  sama  sekali  atau  akibat  dari  pelaksanaan  secara  kurang  baik  dari suatunkewajiban menurut perjanjian) (Prodjodikoro, 2011) .
Pada  prosesnya  sengketa  antara  Herawati  dan  Natalia  Natiwidjaja  telah  sampai dan  putus  pada  Pengadilan  baik  tingkat  pertama  sampai  dengan  tahap  kasasi  hal  ini
menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  pada  Natalia  Natiwidjaja  karena  tidak  hanya rugi karena telah kehilangan haknya atas tanah tersebut juga mengalami kerugian akibat sengketa yang berlarut-larut dalam pengadilan, sehingga Herawati juga bertanggungjawab  menganti  kerugian  yaitu  berupa  pengantian  biaya-biaya  (ongkos- ongkos) yang telah dikeluarkan oleh Natalia Natiwidjaja untuk mengurus  tanah yang di persengketakan dalam Pengadilan.
Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang  pada  asas  bahwa  ganti  rugi  yang  harus  dibayar  harus  sedapat  mungkin membuat  pihak  yang  rugi  dikembalikan  pada  kedudukan  semulai  seandainya  tidak terjadi  kerugian,  atau  dengan  kata lain  ganti  rugi menempatkan  sejauh  mungkin  orang yang  dirugikan  dalam  kedudukan  yang  seharusnya  andai  kata  perjanjian  dilaksanakan secara  baik  atau  tidak  terjadi  perbuatan  melawan  hukum.  Dengan  demikian  ganti  rugi harus  diberikan  sesuai  dengan  kerugian  yang  sesungguhnya  tanpa  memperhatikan unsur-unsur  yang  tidak  terikat  langsung  dengan  kerugian  itu,  seperti  kemampuan  atau kekayaan  pihak-pihak  yang  bersangkutan (Miru,  2007) .  Berdasarkan  hal  ini  penulis berpendapat bahwa ganti rugi tersebut haruslah dapat mengembalikan keadaan menjadi seperti  semula  dimana  seandainya  Herawati  tidak  melakukan  wanprestasi  terhadap PPJB Nomor 3 tanggal 23 April 2012 tersebut dan membayar sisa pembayaran beserta denda-denda maupun biaya-biaya yang ditimbulkannya.
Berdasarkan beberapa penjabaran diatas penulis menyimpulkan bahwa Herawati bertanggungjawab  atas  wanprestasi  yang  dilakukannya  kepada  Natalia  Natiwidjaja dengan  mengganti  kerugian  sesuai  dengan  isi  dalam  PPJB  yang  telah  dibuat  beserta bunga  dan  biaya-biaya  yang  timbul  akibat  wanprestasi  yang  dilakukannya.  Namun mengenai  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  Herawati  dengan  Ade  Ernawati  Sukarna Akta Jual  Beli  tersebut  tetap  dianggap  sah  karena  yang  menjadi  dasar  Herawati  menjual adalah  Akta  Kuasa  menjual  yang  berdiri  sendiri  yang  tidak  terikat  dengan  perjanjian apapun termasuk PPJB yang tidak lunas. Dilihat dari keseluruhan isi akta PPJB Nomor 3  dan  Akta  Kuasa  Nomor  4,  bahwa  dalam  akta  kuasa  menjual  tersebut  tidak menyebutkan telah dibuat  PPJB tidak lunas sebelumnya, begitu pula sebaliknya dalam PPJB  tidak  lunas  tersebut  tidak  secara  tegas  menyebutkan  adanya  akta  kuasa  menjual yang  juga  dibuat terpisah  sebagaimana  Akta  Kuasa  Menjual  Nomor  4,  sehingga  untuk itu adanya peran Notaris yang juga bertanggungjawab terhadap pembuatan Akta Kuasa Menjual  yang  terpisah  atau  bediri  sendiri  tersebut  karena  dengan  adanya  akta  kuasa yang  dibuat  oleh  Notaris  tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  sehingga memberikan  kesempatan  kepada  Herawati  untuk  menggunakan  kuasa  yang  terpisah tersebut yang kemudian menyebabkan kerugian kepada Natalia Natiwidjaja.

## Kesimpulan
Pertanggungjawaban  penerima  kuasa  menjual  yang  bertindak  sebagai  penjual sekaligus  pembeli  dalam  PPJB  tidak  lunas  dengan  akta  notaril,  pertanggungjawaban penerima kuasa sebagai pembeli dalam PPJB tidak lunas hanya dapat dimintai sebatas pemenuhan  prestasi  dalam akta  PPJB  yang  belum  lunas  serta  penggantian  biaya-biaya
dan  ongkos-ongkos  yang  timbul  akibat  sengketa  terhadap  objek  PPJB  sedangkan pertanggungjawabannya  sebagai  penerima  kuasa  menjual  hal  ini  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaba  karena  berdasarkan  bentuk  akta  kuasa  menjual  yang  terpisah dengan PPJB tidak lunas tersebut, akta kuasa menjual ini tidak terikat dengan perjanjian apapun  dan  diberikan  khusus  untuk  menjual  kepada  pihak  ketiga.  Yang  seharusnya dimintai  pertanggungjawaban  atas  akta  kuasa  tersebut  adalah  notaris  yang  membuat akta  kuasa  menjual  yang  terpisah  dengan  PPJB  tidak  lunas  karena  dengan  dibuatnya akta  kuasa menjual  yang  terpisah  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  kepada  para pihak.

## BIBLIOGRAFI
Abdulkadir,  M.  (2010).  Hukum  Perusahaan  Indonesia. Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti .
Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani.  2015.  Asas-Asas  Hukum  Pembuktian  Perdata,
Prenada Group, Jakarta. Hal.81
Ariella,  L.  C.,  &  Pandamdari,  E.  (2019).  Penyalahgunaan  Pemberian  Kuasa  Untuk Menjual  Dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Oleh  Penerima  Kuasa (Contoh  Kasus:  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1846/K/PDT/2017). Jurnal Hukum Adigama , 2 (1), 817–841. Google Scholar
Arifin, T. (2018). Wawancara dengan Notaris .
Budiono,  H.  (2009). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan . Citra Aditya Bakti. Google Scholar
Harahap,  Y.  (2017). Hukum  acara  perdata:  tentang  gugatan,  persidangan,  penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan . Sinar Grafika. Google Scholar
Irwansyah.  (2021).  Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel). Mirra Buana Media, Yogyakarta. 98
Kusumohamidjojo,  B.  (2015).  Perbandingan  Hukum  Kontrak  (Comparative  Contract Law). Bandung, Penerbit Mandar Maju . Google Scholar
Mahmud  Marzuki,  P.  (2013).  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group . Google Scholar
Miru,  A.  (2007).  Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada . Google Scholar
Prodjodikoro,  W.  (2011).  Azaz-Azaz  Hukum  Perjanjian. Bandung:  Mandar  Maju .

## Google Scholar
Siti  Anisah,  S.  H.  (2017). Pembuatan  Akta  Kuasa  Mutlak  Sebagai  Tindak  Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris . Google Scholar
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2019). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers. Google Scholar
Suhardini,  A.  P.,  Imanudin,  I.,  &  Sukarmi,  S.  (2018).  Pertanggungjawaban  Notaris Yang  Melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Pembuatan  Akta  Autentik. Jurnal Akta , 5 (1), 261–266. Google Scholar
Trisnomurti, R. (2017). Wawancara dengan Notaris .

## Copyright holder:
Ni Kadek Mekar Sari, Farida Patittingi, Kahar Lahae (2022)
First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: