Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)

## PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM TRIPLE UNTUNG PLUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPPD) KOTA BANDUNG I PAJAJARAN
Reni Yulianty 1 , Engkus 2 , Wawan Setiawan Abdillah 3
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia 1,2,3

## E-mail: reniyulianty@gmail.com

## ABSTRAK
Sebuah  wabah  virus  Covid-19  sedang  melanda  dunia yang  berdampak  terhadap semua  sektor,  salah  satunya  adalah  sektor  perekonomian.  Dampak  terjadi terhadap kegiatan perekonomian masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena  adanya  pembatasan  aktivitas  yang  membuat  sektor  usaha  tidak  berjalan dengan  baik.  Menurunnya  pendapatan  akibat  pandemi  Covid-19  membuat masyarakat  kesulitan  dalam  membayar  kewajiban  pajaknya,  sehingga menurunkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  berdampak  kepada  pemasukan negara  dari  sektor  perpajakan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  dan nilai  besaran  pengaruh  efektivitas  program  Triple  Untung  Plus  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada pusat pengelolaan pendapatan daerah  (PPPD)  Kota  Bandung  I  Pajajaran  yang  dilatarbelakangi  pada  masa pandemi  Covid-19.  Teknik  penarikan  sampel  menggunakan  teknik  accidental sampling  dengan  jumlah  sampel  100  responden.  Dengan  hasil  menunjukkan bahwa  efektivitas  program  Triple  Untung  Plus  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  memperoleh  nilai  32,2%.  Dan berdasarkan  perolehan  hasil  kuesioner  penelitian  35%  Wajib  Pajak  kendaraan bermotor  menganggap  program  Triple  Untung  Plus  efektif  terhadap  kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.
Kata  Kunci : Efektivitas,  program  Triple  Untung  Plus,  kepatuhan  wajib  pajak, pajak kendaraan bermotor.

## ABSTRACT
An outbreak of the Covid-19 virus is currently sweeping the world which has an impact on all sectors, one of which is the economic sector. The impact occurred on the economic activities of people who experienced economic difficulties due to activity  restrictions  that  prevented  the  business  sector  from  running  well.  The decline in income due to the Covid-19 pandemic has made it difficult for people to pay  their  tax  obligations,  thus  reducing  the  level  of  taxpayer  compliance  which has  an  impact  on  state  income  from  the  taxation  sector.  This  research  uses quantitative methods. This study aims to determine whether there is influence and
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
the magnitude of the effect of the effectiveness of the Triple Untung Plus program on  motor  vehicle  taxpayer  compliance  at  the  Regional  Revenue  Management Center  (PPPD)  Bandung  City  I  Pajajaran,  which  was  motivated  during  the Covid-19 pandemic. The sampling technique uses accidental sampling technique with  a  total  sample  of  100  respondents.  With  the  results  showing  that  the effectiveness  of  the  Triple  Profit  Plus  program  has  a  significant  effect  on  motor vehicle taxpayer compliance obtaining a value of 32.2%. And based on the results of  the  research  questionnaire,  35%  of  motor  vehicle  taxpayers  considered  the Triple Profit Plus program effective for taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.
Keywords : Effectiveness, Triple Profit Plus program, taxpayer compliance, motor vehicle tax.

## PENDAHULUAN
Saat ini dunia sedang digemparkan  adanya  sebuah  wabah virus Covid-19 ,  salah  satunya  melanda di  Indonesia.  Wabah  ini  berdampak pada kehidupan masyarakat dan negara, terutama pada sektor perekonomian. Perekonomian Indonesia  yang  berasal  dari  Produk Domestik  Bruto  mengalami  penurunan ekonomi  sebesar  2,07%  tahun  2020 (Statistik, 2020). Berbagai upaya dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat wabah  tersebut  dengan  harapan  dapat memulihkan laju pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun sehingga  berimbas  kepada  penerimaan negara.
Selain itu, pendapatan asli daerah juga  terkena  dampaknya,  terutama yang  bersumber  dari  pajak.  Menurut Andriani,  pajak  yaitu  iuran  wajib  yang terutang  kepada  negara  oleh  seseorang yang  wajib  membayarnya  berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa mendapat imbalan kembali,  langsung dapat ditunjuk dan berguna dalam memenuhi
kebutuhan tugas negara untuk menjalankan  pemerintahan  (Rahayu,
2013).  Peraturan  pajak  daerah  diatur dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.  Ada  2  macam  penerimaan pajak  daerah  yaitu  pajak  provinsi  & pajak  kota/kabupaten.  Pajak  daerah khususnya  pajak  kendaraan  bermotor menjadi sumber pemasukan terbesar di Provinsi  Jawa  Barat.  Pada  masa pandemi Covid-19, pajak  provinsi  di Jawa  Barat  mengalami  penurunan defisit  anggaran  sebesar  Rp.  5  Triliun. Pada  triwulan  I  dan  II  tahun  2021 penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor (PKB)  di  Jawa  Barat  mengalami penurunan  dibandingkan  triwulan  III dan IV tahun 2020 (Jabarprov, 2021).
Dampak  yang  besar  juga  timbul terhadap  kegiatan  perekonomian,  di mana  masyarakat  mengalami  kesulitan dalam  hal  ekonomi  karena  adanya pembatasan  aktivitas  yang  membuat sektor  usaha  tidak  berjalan  dengan baik. Karena menurut International tax glossary dalam  (Selvi  &  Ramdhan, 2020)  bahwa  pemungutan  pajak  harus
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
memperhatikan kemampuan masyarakat  untuk  membayarkan  pajak. Dan menurut Heinemann dalam (Widiiaswa  et  al.,  2021)  menyatakan bahwa adanya perlambatan perekonomian,  membuat  moral  wajib pajak  menurun  yang  berdampak  pada kepatuhan. Pandemi Covid-19 membuat  persentase  kepatuhan  wajib pajak  di  Indonesia  menurun  menjadi 57,7%  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya (Pajakonline, 2020). Bahkan  sejumlah  negara  menjadikan kepatuhan  perpajakan  suatu  masalah yang  sangat  kompleks  dan  perlu diselesaikan.  Kepatuhan  wajib  pajak dilihat  dari  kemampuannya  dalam membayarkan  kewajiban  pajaknya  dan
mampu  memenuhinya.  Sebagaimana menurut Nurmantu, kepatuhan perpajakan  adalah  suatu  kondisi  di mana  warga  negara  dapat  memenuhi setiap  kewajiban  dan  haknya  dalam perpajakan (Rahayu, 2013). Penerimaan  pajak  akan  menunjukan peningkatan dengan dukungan tingginya  partisipasi  wajib  pajak.
Sejalan dengan pendapat Farouq dalam (Listiyowati  et  al.,  2021)  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  kunci kesuksesan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berikut ini, data jumlah kendaraan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  I Pajajaran:
Tabel 1. Jumlah Kendaraan, Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), Pembayaran Pajak, dan Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
Tahun Jumlah Kendaraan Bermotor Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Jumlah Kendaraan yang dibayarkan Kepatuhan WP (%) 2017 649.823 164.240 436.412 67,2 % 2018 621.377 123.126 458.372 73,8 % 2019 622.863 118.657 462.446 74,2 % 2020 561.047 98.158 415.325 74 % Sumber: Diolah Peneliti, 2021. Dari  tabel  di  atas,  diperoleh bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor  tahun  2017-2020 memiliki persentase yang dapat dikatakan  belum  mencapai  target karena masih banyak jumlah kendaraan yang  tidak  dibayarkan  dan  tidak melakukan  daftar  ulang.  Bahkan  pada tahun  2020  ketika  pandemi Covid-19 terjadi kepatuhan wajib pajak
mengalami  penurunan  sebesar  0,2%, jumlah  kendaraan  bermotor  menurun sebesar 61.816 kendaraan dan memiliki jumlah kendaraan yang tidak mendaftarkan  ulang  sebesar  98.158 kendaraan, sehingga berdampak kepada penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor di PPPD Kota Bandung I Pajajaran.
Dalam  meningkatkan  pendapatan daerah  selama  pandemi Covid-19 ,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan  upaya  dengan  memberikan insentif  pajak.  Berdasarkan  Instruksi
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 2020 Tentang  Pencegahan  Penyebaran  dan Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Yang dibuat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor. 973/267-Bapenda/2020, Tentang  Pembebasan  Pokok  dan/atau Sanksi Administratif berupa Denda Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  atas Penyerahan  Kedua  dan  Seterusnya, Pembebasan  Pokok  Tunggakan  Pajak Kendaraan  Bermotor  Tahun  Kelima, Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurangan sebagian Pokok  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  atas  Penyerahan  Pertama dan/atau  Pengurangan  Sebagian  Pokok Pajak  Kendaraan  Bermotor  dalam Masa  Tanggap  Darurat  Penanganan dan  Dampak  Pandemi Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19). Dan program pada tahun 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor. 970/377-Bapenda/2021 Tentang Pengurangan dan Pembebasan Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor dalam  Masa  Pandemi Corona  Virus Disease  2019 ( Covid-19 ).  Program  ini telah  dilaksanakan  pada  tanggal  1 Agustus 2020 - 23 Desember 2020 dan hadir  kembali  pada  1  Agustus  2021  –
24 Desember 2021. Menurut Widiatmoko,
hadirnya kembali
program  ini  sebagai  bukti  bahwa program  tersebut  berhasil  membantu wajib  pajak  yang  terdampak,  sehingga dapat  digunakan  untuk  mendorong kembali  pendapatan  dari  sektor  pajak kendaraan bermotor (Jabar, 2021).
Program ini memiliki tiga keuntungan  yaitu  adanya  pembebasan denda bagi masyarakat yang menunggak membayarkan pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda  dan  pokok  BBNKB  II  (Bea
Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor), Bebas  tunggakan  PKB  pada  tahun kelima. Dan  memberikan adanya potongan  pembayaran  PKB  dengan syarat  dan  ketentuan  berlaku  dengan pembayaran  sebelum  jatuh  tempo mulai dari 2% s.d 10%. Tetapi program tersebut  tidak  dapat  digunakan  untuk membayarkan  kendaraan  baru,  bentuk kendaraan  yang  berubah,  kendaraan yang  tidak  terdaftar  dari  hasil  lelang dan  yang  mengganti  mesin  (Jabarprov, 2021).  Program  ini  diharapkan  dapat bermanfaat  bagi  wajib  pajak  yang terdampak  selama  pandemi Covid-19 , untuk meringankan pembayaran kewajiban pajaknya. Identifikasi  permasalahan  dalam penelitian ini, yaitu menurunnya pendapatan masyarakat tercatat sebesar 74,3%  akibat  pandemi Covid-19 yang membuat  masyarakat  kesulitan  dalam membayar  kewajiban  pajaknya  (Putri, 2021).  Sehingga  berdampak  kepada tingkat kepatuhan wajib pajak, terbukti dengan  data  persentase  kepatuhan wajib  pajak  tahun  2020  pada  PPPD Kota  Bandung  I  Pajajaran  mengalami
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
penurunan.  Tujuan  dalam  penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat  pengaruh  dan  nilai  besaran pengaruh  efektivitas  program  Triple Untung  Plus  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor  khususnya pada PPPD Bandung I Pajajaran.
Penelitian  ini  dibuat  berdasarkan referensi  penelitian  dari  (Sartika  et  al., 2021)  dengan  tujuan  penelitian  untuk mengetahui  pengaruh  insentif  pajak PKB  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada  masa  pandemi Covid-l9 di Sulawesi Selatan. Dengan hasil menunjukan  bahwa  bantuan  insentif tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB. Penelitian dari (Sukma & Larasati,  2021)  dengan  tujuan  untuk mengetahui  pengaruh  kesadaran  wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di Samsat Kota Cimahi. Hasil menunjukan  bahwa  kesadaran  dan sistem perpajakan modern berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak PKB.
Dan  penelitian  dari  (Engkus  et al.,  2021)  dengan  tujuan  penelitian untuk mengetahui efektivitas penyaluran  dan  pelaksanaan  dana bantuan Covid-19 di  Kelurahan  Andir. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pelaksanaan  bantuan  sosial  belum efektif di Kelurahan Andir.
Penelitian  ini  memiliki novelty ,
yaitu untuk mengetahui apakah terdapat  pengaruh  dan  nilai  besaran pengaruh  efektivitas  program  Triple
Untung Plus terhadap kepatuhan Wajib Pajak  kendaraan  bermotor  pada  Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran yang melatar  belakangi  pada  masa  pandemi Covid-19 , menggunakan metode kuantitatif  dengan  teori  efektivitas menurut  Sutrisno  dan  teori  kepatuhan wajib pajak menurut Nasucha. Penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui  program  yang  dibuat  oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat apakah  berpengaruh  bagi  wajib  pajak PKB yang terdampak terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  masa pandemi Covid-19 , dibuktikan menggunakan pengukuran statistik untuk  mendapatkan  nilai  yang  akurat. Karena setelah peneliti mencari beberapa  jurnal  belum  ditemukan penelitian yang memiliki judul penelitian  serupa  dan  program  ini terbilang  program  baru  yang  dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun  2020,  hal  tersebut  menjadi  daya tarik untuk diteliti.

## KAJIAN PUSTAKA Keuangan Negara
Keuangan  negara  yaitu  hak  dan kewajiban negara, baik berbentuk uang ataupun  barang  yang  dinilai  dengan uang  berkenaan  dengan  pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut. Keuangan negara  yaitu  segala  bentuk  kekayaan negara  yang  didapatkan  dari  pinjaman, hutang, penerimaan, pengeluaran, kebijakan  fiskal,  dan  moneter  (Yuniza, 2021).
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
Jadi,  keuangan  negara  dapat diartikan sebagai segala bentuk kekayaan  milik  negara  dalam  bentuk uang  dan  barang  yang  dapat  dinilai, termasuk  pengelolaan  kekayaan  yang dipisahkan,  kebijakan  serta  kegiatan dalam  bidang  fiskal  dan  moneter berkaitan  dengan  hak  serta  kewajiban tersebut.

## Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskal  yaitu  suatu tindakan  pemerintah  dalam  mengatur penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan negara untuk mengatur, mempengaruhi, menstabilkan dan memajukan ekonomi (Tjandra, 2014). Yang  termasuk  kebijakan  fiskal yaitu kebijakan pajak. Menurut Mardiasmo dalam (Engkus et al., 2019)
kebijakan  pajak  adalah  instrumen kebijakan  fiskal  untuk  melaksanakan fungsi  alokasi,  distribusi,  dan  regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu  kebijakan  fiskal  yaitu  insentif pajak.

## Insentif Pajak
Menurut  Barry,  insentif  pajak yaitu  suatu  jenis  keringanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada warga  negara,  melalui  pengurangan tarif  pajak  dengan  tujuan  untuk mengurangi  beban  wajib  pajak  dalam membayarkan pajaknya kepada pemerintah  (Indahsari,  2021).  Insentif ini  dibuat  oleh  pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  sebagai  upaya  untuk meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan penerimaan daerah melalui perpajakan pada masa pandemi
Covid-19 dengan  sebutan  Program
Triple  Untung  Plus.  Program  ini merupakan  program  pemutihan  pajak atau penghapusan denda keterlambatan dalam  membayar  pajak  dengan  tujuan untuk  meringankan  tanggungan  warga negara  yang  terkena  dampak  akibat pandemi Covid-19 .

## Efektivitas Program
Menurut  Handoko,  efektivitas adalah suatu hubungan antara
pencapaian  tujuan  dan  hasil,  jika kontribusi  hasil  terhadap  pencapaian tujuan  lebih  besar,  maka  organisasi, program atau kegiatan tersebut menjadi semakin  efektif.  Dalam  mengukur efektivitas  program  atau  kegiatan menggunakan pendekatan teori Sutrisno dengan memperhatikan, yaitu: (Rahmadi & Wahyuni, 2021) 1. Pemahaman  program,  mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami program; 2. Tepat sasaran, sejauh mana keberhasilan  realisasi  program  yang dibuat  oleh  suatu  instansi  kepada masyarakat sebagai kelompok
sasaran;
3. Tepat  waktu,  pelaksanaan  program sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan;
4. Tercapainya tujuan, mengetahui pencapaian  tujuan  dari  adanya program yang dibuat;
5. Perubahan nyata, mengetahui
adanya  perubahan  sebelum  dan sesudah mendapatkan program tersebut. Indikator tersebut digunakan sebagai  tolak  ukur  untuk  mengukur seberapa  efektif  suatu  program,  karena
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
efektivitas  berfokus  pada  hasil  sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan Program menurut Hochholzer  dalam  (Hetzer,  2012) adalah  suatu  kumpulan  kegiatan  yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah dalam membangun kerjasama melibatkan masyarakat untuk  memperoleh  tercapainya  tujuan.
Program  tersebut  disusun  mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Nurmantu,  kepatuhan perpajakan  adalah  suatu  kondisi  di mana  warga  negara  dapat  memenuhi setiap  kewajiban  dan  haknya  dalam melunasi  pembayaran  pajak.  Menurut Nasucha  kepatuhan  wajib  pajak  dilihat dari: (Rahayu, 2013)
1. Kepatuhan  untuk  mendaftarkan  diri menjadi wajib pajak;
2. Kepatuhan melaporkan surat pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan menghitung dan membayarkan pajak terutang;
4. Kepatuhan membayar tunggakan.
Efektivitas  Program  Triple  Untung
Plus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak Kndaraan Bermotor Program  Triple  Untung  Plus merupakan program Pemerintah Daerah  yang  dibuat  sebagai  upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah selama  pandemi Covid-19. Menurut Widiatmoko,  bahwa  program  tersebut dapat  membantu  Wajib  Pajak  yang terdampak  pandemi Covid-19 akibat pembatasan  aktivitas  masyarakat  yang mempengaruhi  penurunan  pendapatan dan  daya  beli  masyarakat yang
akhirnya  berdampak  pula  terhadap pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor (Jabar,  2021).  Dalam  (Ulya,  2022) menyatakan bahwa efektivitas program pemutihan  PKB  dikatakan  efektif meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Adapun kerangka dasar
pemikiran  di  dalam  penelitian  ini, yaitu:

## Gambar 1. Kerangka Dasar
Pemikiran
Sumber : Diolah Peneliti, 2021.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti memiliki hipotesis, yaitu:
H 0 :  Tidak  ada  pengaruh  efektivitas program Triple Untung Plus terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  pada  Pusat Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Kota Bandung I Pajajaran. H a :  Terdapat  pengaruh  efektivitas program Triple Untung Plus terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  pada  Pusat Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Kota Bandung I Pajajaran.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)

## METODE
Peneliti menggunakan pendekatan  metode  kuantitatif.  Metode kuantitatif  digunakan  peneliti  untuk mendapatkan informasi secara luas dari suatu  populasi  dengan  sampel  tertentu dan mengumpulkan data melalui kuesioner,  analisis  data  statistik  dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan  sesuai  dengan  tujuan penelitian  yang  akan  diteliti  dengan memandang  suatu  fenomena  untuk mengukur  hubungan  gejala  sebab akibat.  Penelitian  dilakukan  di  Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD)  Kota  Bandung  I  Pajajaran. Karena berdasarkan data yang diperoleh  peta  wilayah  yang  termasuk ke dalamnya memiliki jumlah penduduk paling padat sebesar 928.180 yang  mencakup  9  kecamatan  dan memiliki  jumlah  kendaraan  terbesar yaitu sebanyak 561.047 dengan tingkat kepatuhan  yaitu  sebesar  74%  pada tahun    2020,  hal  tersebut  sebagai pertimbangan  peneliti  dalam  memilih lokasi penelitian dan penelitian dilaksanakan  pada  bulan  November hingga Maret 2022. Teknik pengumpulan data diperoleh peneliti dari data primer yang didapatkan melalui responden menggunakan  kuesioner  dan  data sekunder  didapatkan  secara  tidak langsung melalui buku, jurnal, website, dokumen  dan  lainnya  yang  dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.
Metode penarikan sampel, peneliti menggunakan teknik nonprobability
sampling, yaitu
accidental sampling. Sampel penelitian membutuhkan  100  sampel  dengan perhitungan  menurut  rumus  slovin  dan ditujukan  kepada  Wajib  Pajak  yang terdaftar  di  PPPD  Kota  Bandung  I Pajajaran. Dengan instrument penelitian berupa angket dengan memberikan  seperangkat  pernyataan kepada  responden.  Langkah-langkah yang digunakan yaitu dengan membuat angket  berdasarkan  indikator  variabel sebagai  tolak  ukur  untuk  menyusun instrumen  dengan  menggunakan  skala likert  yang  setelah  itu  kuesioner disebarkan  melalui  online  maupun offline.
Data kuesioner yang terkumpul,  selanjutnya  akan  diolah  ke dalam bentuk statistik. Peneliti menggunakan teknik analisis  data  yaitu  statistik  deskriptif untuk  menghitung  seluruh  data  yang dimiliki dan hasilnya akan dideskripsikan. Dengan pengujian statistik  menggunakan  uji  validitas, reliabilitas,normalitas,heteroskedastisit as,regresi linier sederhana,uji t, dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas
Digunakan  dalam  menentukan valid  atau  tidaknya  suatu  kuesioner. Jika  diketahui  jumlah  responden  (N) adalah  100,  pada  taraf  sig.  0,05 memperoleh  nilai  r tabel statistika  yaitu 0,195. Dengan keterangan, jika r hitung > r tabel ,  artinya  item  kuesioner  valid. Sedangkan  jika  r hitung <  r tabel ,  artinya item kuesioner tidak valid.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
Tabel.2 Uji Validitas Efektivitas Program Triple Untung Plus(X)
Sumber : diolah SPSS, 2022.
Berdasarkan tabel 2, menunjukan bahwa setiap item kuesioner variabel X mempunyai  nilai  r hitung lebih  besar  dari r tabel ,  artinya  semua  item  kuesioner variabel  X  yang  digunakan  peneliti dikatakan  valid  dengan  nilai  r tabel yaitu 0,195.
Tabel 3. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor(Y)
Sumber : diolah SPSS, 2022.
Berdasarkan tabel 3, menunjukan bahwa setiap item kuesioner variabel Y memperoleh nilai r hitung lebih besar dari r tabel ,  artinya  semua  item  kuesioner variabel  Y  yang  digunakan  peneliti dikatakan  valid  dengan  nilai  r tabel yaitu 0,195.

## Uji Reliabilitas
Digunakan dalam mengukur seberapa  konsistensi  bila  kuesioner dilakukan  secara  berulang.  Dengan keterangan,  jika  nilai Cronbach’s Alpha >  0,6,  artinya  item  kuesioner reliabel. Sedangkan jika nilai Cronbach’s  Alpha <  0,6,  artinya  item kuesioner tidak reliabel.
Tabel 4. Uji Reliabiitas
Sumber : diolah SPSS, 2022.
Dapat  dilihat  berdasarkan  hasil tersebut,  diperoleh  nilai Cronbach’s Alpha variabel  Efektivitas  Program Triple Untung Plus (X) dan Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Y) memiliki  nilai  lebih  besar  dari  0,6, sehingga  dapat  dikatakan  variabel keduanya reliabel.

## Uji Normalitas
Digunakan dalam mengukur bagaimana  sebaran  data  memiliki distribusi normal atau tidak. Menggunakan Kolmogorov-smirnov , yaitu  jika  nilai  Sig.  >  0,05  artinya penyebaran  data    normal.  Sedangkan jika nilai Sig. < 0,05 artinya penyebaran data tidak normal.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
Tabel. 5 Uji Normalitas
Sumber : diolah SPSS, 2022.
Berdasarkan hasil tersebut, memperoleh  nilai  Sig.  0,200  >  0,05
artinya  penyebaran  data  penelitian normal.

## Uji Heteroskedastisitas
Digunakan  untuk  mengetahui adakah  penyimpangan  pada  regresi linier.  Menggunakan Spearman’s  rho , jika  nilai  Sig.  >  0,05  artinya  tidak  ada masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika  nilai  Sig.  <  0,05  artinya  ada masalah heteroskedastisitas.

## Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

## Spearman’s rho
Sumber : diolah SPSS, 2022.
Berdasarkan hasil perhitungan uji heteroskedastisitas,  disimpulkan  tidak ada masalah heteroskedastisitas dengan perolehan nilai Sig. (0,829) > 0,05.

## Analisis Regresi Linier Sederhana
Untuk  memprediksi  suatu  nilai dari  variabel  (Y)  jika  variabel  (X) diturunkan  atau  dinaikkan.  Dengan keterangan,  jika  nilai  Sig.  <  0,05 memiliki arti terdapat pengaruh variabel  X  terhadap  variabel  Y. Sedangkan  jika  nilai  Sig.  >  0,05
memiliki  arti  tidak  terdapat  pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

## Tabel 7. Analisis Regresi Sederhana
Sumber : diolah SPSS, 2022.
Dari  tabel  tersebut,  diperoleh nilai persamaan regresi linier sederhana yaitu :
Y = 9,269 + 0,241X Dari persamaan tersebut disimpulkan bahwa : 1. Nilai konstanta sebesar 9,269 memiliki arti nilai konsisten variabel kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor sebesar 9,269. 2. Koefisien  regresi  X  sebesar  0,241 memiliki  arti  pertambahan  1  nilai efektivitas  program  triple  untung plus,  nilai  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor bertambah sebesar  0,241.  Dan  memperoleh nilai koefisien positif, artinya pengaruh  variabel  X  terhadap  Y memiliki arah positif.

## Uji Statistik T
Digunakan  dalam  memperoleh apakah terdapat pengaruh suatu
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
variabel bebas terhadap variabel terikat.
Tabel 8. Uji Statistik T
Sumber : diolah SPSS, 2022.
Dari  tabel  8,  menunjukkan  nilai sig.  0,00  <  0,05  bahwa  H 0 ditolak  dan H a diterima  artinya  terdapat  pengaruh yang  signifikan  Efektivitas  Program Triple Untung Plus Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  pada  Pusat  Pengelolaan Pendapatan  Daerah  (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran. Uji Koefisien Determinasi Digunakan  dalam  mendapatkan nilai seberapa pengaruh variabel
terhadap variabel lain. Tabel 9. Koefisien Determinasi
Sumber : diolah SPSS, 2022.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh  Efektivitas  Program  Triple Untung  Plus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada
Pusat  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah (PPPD)  Kota  Bandung  I  Pajajaran. Berdasarkan hasil perolehan uji koefisien  determinasi  (R  Square)  yaitu sebesar  0,322.  Sehingga  dinyatakan bahwa  pengaruh  variabel  Efektivitas
Program  Triple  Untung  Plus  terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor  sebesar  32,2% dan sebesar 67,8% sisanya dipengaruhi variabel yang tidak diteliti. Pengaruh Efektivitas Program Triple
Untung Plus Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan perhitungan uji statistik  menggunakan software SPSS V.24,  diketahui  perolehan  data  peneliti dengan penyebaran kuesioner menunjukan bahwa seluruh item kuesioner valid dan reliabel. Dalam uji normalitas Kolmogorov-smirnov memperoleh hasil nilai sig. 0,200 lebih besar  dari  0,05  memiliki  arti  data penelitian mempunyai persebaran normal.  Dan  uji  heteroskedastisitas menggunakan Spearman’s rho
memperoleh hasil nilai sig. 0,829 lebih besar  dari  0,05  memiliki  arti  tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
Berdasarkan  hasil  uji  regresi
sederhana diperoleh bahwa nilai konstanta yaitu 9,269 dan nilai koefisien yaitu 0,241. Dan memperoleh persamaan  regresi  linier  sederhana:    Y
=  9,269  +  0,241X.  Untuk  menguji hipotesis,  pada  uji  t  dapat  dilihat  nilai sig. 0,00 < 0,05, bahwa H 0 Ditolak dan H a Diterima,  yang  berarti  terdapat pengaruh yang signifikan antara Efektivitas Program Triple Untung Plus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. Perhitungan koefisien  determinasi  sebesar  0,322, memiliki  arti  bahwa  pengaruh  variabel Efektivitas Program Triple Untung Plus terhadap  variabel  Kepatuhan  Wajib
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
Pajak  Kendaraan  Bermotor  sebesar
32,2%  dan  sebesar  67,8%  sisanya dipengaruhi variabel yang tidak diteliti. Efektivitas Program Triple Untung  Plus  memberikan  pengaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak
Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Artinya semakin  efektif  program  triple  untung plus  maka  semakin  tinggi  kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di  masa pandemi Covid-19 . Program ini diharapkan dapat meringankan, membebaskan pajak kendaraan bermotor yang terutang dan bermanfaat bagi Wajib Pajak yang terdampak pada masa pandemi Covid-19 .
Tabel 10. Distribusi Frekuensi
Efektivitas Program Triple Untung Plus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kategori Frekuensi Sangat Efektif 3% Efektif 35% Cukup Efektif 32% Tidak Efektif 24% Sangat Tidak Efektif 6% Total 100% Berdasarkan tabel 10, menunjukan  perolehan  hasil  yaitu sebesar  35%  Wajib  Pajak  PKB
menganggap  program  Triple  Untung Plus efektif dalam meningkatkan
kepatuhan  wajib  pajak,  32%  Wajib Pajak  PKB  menganggap  program
Triple Untung Plus cukup efektif, 24%
Wajib Pajak PKB menganggap program  Triple  Untung  Plus  tidak
efektif, 6% Wajib Pajak PKB menganggap  program  Triple  Untung Plus sangat tidak efektif dan 3% Wajib Pajak  PKB  menganggap  program
Triple  Untung  Plus  sangat  efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Program  Triple  Untung  Plus  efektif dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak pada masyarakat selama pandemi Covid-19 .  Karena  efektivitas  berfokus pada  hasil  sesuai  dengan  tujuan  yang hendak  dicapai.  Tujuan  program  dapat dikatakan  sesuai  harapan  terbukti bahwa  program  triple  untung  plus berhasil  membantu  wajib  pajak  yang terdampak,
sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam meringankan pembayaran serta mendorong  kembali  pendapatan  dari sektor  Pajak  Kendaraan  Bermotor
(PKB).
Penelitian  (Sartika  et  al.,  2021) mendukung  penelitian  ini,  bahwa insentif pajak PKB berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak selama pandemi Covid-19 , adanya  insentif  pajak  memungkinkan masyarakat  mendapatkan  keringanan dalam membayarkan pajak PKB sehingga  mempengaruhi  kepatuhan dalam perpajakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian,
disimpulkan bahwa efektivitas program triple untung plus berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  membayarkan  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pusat
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran yaitu
sebesar  32,2%  dan  sebesar  67,8% sisanya dipengaruhi variabel yang tidak diteliti.  Program  triple  untung  plus yang  dibuat  oleh  Bapenda  Jabar bertujuan  untuk  meringankan  beban dalam  membayarkan  PKB  selama pandemi Covid-19 . Dan memperoleh hasil penelitian  bahwa  35%  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor menganggap program  Triple  Untung  Plus  efektif terhadap  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak  saat  pandemi Covid-19 .  Tujuan program tersebut sesuai harapan terbukti  bahwa  program  Triple  Untung Plus  berhasil  membantu  wajib  pajak yang terdampak, sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kepatuhan  dalam  membayarkan  pajak serta  mendorong  kembali  pendapatan dari  sektor  pajak  kendaraan  bermotor. Program  tersebut  memberikan  manfaat mengingat  adanya  dampak  penurunan ekonomi  masyarakat  yang  ditimbulkan akibat  wabah Covid-19 sehingga  wajib pajak  menggunakan  program  tersebut untuk meringankan kewajiban pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Engkus  et  al.  (2019).  Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak
Hotel  atas  Rumah  Kos  di  Kota Bandung. Administrasi  Publik ,
5 (3), 304–318.
Engkus  et  al.  (2021).  Bantuan  Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Ekologi Administrasi.
Dialektika :  Jurnal  Ilmu  Sosial ,
19 (2), 12–22.
Hetzer, E. (2012). Central and Regional  Government .  Jakarta:
Gramedia. Indahsari,  D.  N.  (2021).  Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan  PPN. Jurnal  Pajak Dan Keuangan , 3 (1), 24–36. Jabar,  B.  (2021).  Triple  Untung  Plus Jabar Hadir Kembali!!  Bebas dan Diskon PKB. Retrieved November 11, 2021, from Bapenda Jabar website: https://bapenda.jabarprov.go.id/ Jabarprov. (2021). Genjot Pajak Kendaraan  Bermotor,  Jabar  Beri Triple  Untung  Plus.  Retrieved November 10, 2021, from https://jabarprov.go.id/ Listiyowati  et  al.  (2021).  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  di  Masa
Pandemi  Covid-19. Akuntansi
Indonesia , 10 (1), 41–59. Pajakonline. (2020). Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Menurun Saat  Pandemi  Corona.  Retrieved November 10, 2021, from Pajakonline website: https://www.pajakonline.com/ Putri,  C.  A.  (2021).  Survei:  Hampir 75%  Pendapatan  Keluarga  RI
Drop  Selama  Pandemi.  Retrieved December  16,  2021,  from  CNBC
Indonesia website: https://www.cnbcindonesia.com/ Rahayu,  S.  K.  (2013). Perpajakan
Indonesia .  Yogyakarta:  Graha
Ilmu.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 5 Juni 2022, Reviewed 23 November 2022, Publish 30 November 2022 (769-782)
Rahmadi,  A.  N.,  &  Wahyuni,  R.  U. (2021). Efektivitas Program Walk Thru Dalam Pelayanan Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  di  Kantor  Bersama Samsat  Kota  Probolinggo. Jurnal Public  Corner  FISIP , 16 (2),  1–
10.
Sartika,  E.  D.  et  al.  (2021).  Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di  Sulawesi  Selatan. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan , 5 (2), 144–159.
Selvi,  &  Ramdhan,  A.  (2020).  Kajian Kebijakan  Pemberian  Insentif Pajak  dalam  Mengatasi  Dampak
Virus Corona di Indonesia. Ilmiah
Ilmu Administrasi , 3 (1), 96–100. Statistik,  B.  P.  (2020,  February  5).
Ekonomi  Indonesia  2020  Turun Sebesar  2,07  Persen.  Retrieved November 19, 2021, from https://www.bps.go.id/ Sukma, F. I., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan  Modern  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor. Akuntansi Dan Perbankan , 15 (2), 517–535.
Tjandra, W. R. (2014). Hukum Keuangan Negara . Jakarta: Grasindo. Ulya,  H.  (2022).  Efektivitas  Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor  dalam  Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif  Maslahah  Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal). Jurnal Islamic  Accounting  Competency ,
2 (1), 73–87.
Widiiaswa,  R.  A.  N.  et  al.  (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap  Aktivitas  Perpajakan (Penggunaan  Layanan  Daring, Insentisitas Layanan Administrasi
Pajak,  &  Perilaku  Kepatuhan Pajak. Kajian  Ilmiah  Perpajakan Indonesia , 2 (2), 160–178. Yuniza, M. E. (2021). Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah .  Yogyakarta:  Nas  Media
Pustaka.