INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7503-7515 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Hukum Investasi dan Penanaman Modal di Indonesia: Telaah Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan terkait investasi
Junaidi 1 , Syamsiah Nur 2
(1) Universitas Islam Indragiri (2) STAI Auliaurrasyidin
Email : junaidiunisi24@gmail.com 1 ✉ , syamsiah.nur@stai-tbh.ac.id 2

## Abstrak
Awal 1990-an menandai dimulainya era globalisasi, dimana kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan  transportasi  memainkan  peran  krusial.  Era  ini  juga  ditandai  dengan  meningkatnya  investasi ekonomi,  baik  dari  dalam  negeri  (PMDN)  maupun  luar  negeri  (PMA),  yang  menjadi  penting  bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena keterbatasan dana negara. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  mewujudkan kedaulatan  ekonomi  serta  politik.  Namun,  UUPM  juga  berisiko  mengesampingkan  kepentingan masyarakat  Indonesia,  terutama  dalam  hak  kepemilikan  tanah  oleh  investor  asing.  Penelitian  ini bertujuan untuk menyelami regulasi investasi, termasuk UUPM, untuk menganalisis kepastian hukum, perlindungan kepentingan nasional, dan dampaknya terhadap perekonomian. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis tantangan regulasi hukum investasi diIndonesia dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut melalui inisiatif seperti  Omnibus  Law.  Hasilnya  menunjukkan  pentingnya  perbaikan  regulasi  untuk  menciptakan lingkungan  investasi  yang  kondusif  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan diIndonesia.
Kata kunci: Law, Regulasi, Investasi.

## Abstract
The early 1990s marked the beginning of the globalization era, where advancements in information technology, communication, and transportation played a crucial role. This era also saw an increase in economic investments, both domestically (PMDN) and internationally (PMA), which became important for Indonesia's economic growth due to limited state funds. To create a conducive investment climate, Indonesia implemented Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM), aimed at accelerating national economic development and realizing economic and political sovereignty. However, UUPM also risks sidelining the interests of the Indonesian people, particularly in land ownership rights by foreign investors. This study aims to delve into investment regulations, including UUPM, to analyze legal certainty, protection of national interests, and their impact on the economy. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, this research analyzes the challenges of investment law regulations in Indonesia and the government's efforts to address them through initiatives such as the Omnibus Law. The results highlight the importance of regulatory improvements to create a conducive investment environment and foster sustainable economic growth in Indonesia.
Keywords : Law, Regulation, Investment.

## PENDAHULUAN
Awal  tahun  1990-an  ditandai  sebagai  permulaan  era  globalisasi,  di  mana  kemajuan teknologi  informasi,  komunikasi,  dan  transportasi  memainkan  peran  penting.  Era  ini  juga berkaitan dengan peningkatan investasi ekonomi. Investasi, baik dari luar negeri (PMA) maupun dalam  negeri  (PMDN),  sangat  penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  karena keterbatasan  dana  negara.  Kegiatan  investasi  ini  memerlukan  hukum  dan  peraturan  yang mendukung,  seperti  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal (UUPM),  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional  dan mewujudkan  kedaulatan  ekonomi  serta  politik.  Namun,  UUPM  juga  berisiko  mengabaikan kepentingan masyarakat Indonesia, terutama dalam hak kepemilikan tanah oleh investor asing. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  regulasi  investasi,  termasuk  UUPM,  guna menganalisis kepastian hukum, perlindungan kepentingan nasional, dan dampaknya terhadap perekonomian.  Tujuannya  adalah  menemukan  solusi  optimal  bagi  pembangunan  ekonomi tanpa mengesampingkan kepentingan nasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi regulasi investasi domestik dan asing di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka  yang  mencakup  sumber-sumber  primer  seperti  undang-undang  dan  peraturan
pemerintah,  serta  literatur  sekunder  seperti  buku,  jurnal  akademik,  artikel,  dan  laporan penelitian. Dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan publikasi media juga dijadikan sumber data. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan dan mengategorikan berdasarkan tema utama  seperti  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepentingan  nasional.  Selain  itu, perbandingan  kebijakan  dengan  negara  lain  dilakukan  untuk  memahami  kelebihan  dan kekurangan  regulasi.  Evaluasi  dampak  regulasi  terhadap  investasi  dan  ekonomi  nasional dilakukan  untuk  menyimpulkan  dan  memberikan  rekomendasi  perbaikan  kebijakan.  Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang regulasi investasi di Indonesia serta solusi yang optimal untuk melindungi kepentingan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan aliran investasi asing langsung (FDI) di Indonesia
Meskipun  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  telah dirancang untuk menarik investasi langsung asing (FDI) ke Indonesia, tantangan implementasi regulasi tetap menjadi penghalang utama. Regulasi ini seharusnya menciptakan kerangka kerja yang jelas dan kondusif bagi investasi, dengan tujuan akhir meningkatkan aliran FDI ke dalam negeri. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian karena berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan regulasi tersebut.
Lingkungan  hukum  yang  menarik  dan  stabil  sangat  penting  bagi  investor  asing  dalam memilih lokasi investasi. Kepastian hukum dan stabilitas regulasi adalah beberapa aspek utama yang dipertimbangkan oleh investor saat menanamkan modalnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berusaha mengatur berbagai aspek investasi, termasuk perizinan, insentif fiskal, dan perlindungan  terhadap  investor,  untuk  memberikan  jaminan  bahwa  modal  investor  akan dilindungi serta proses perizinan akan transparan dan efisien.
Sayangnya, ketidakpastian dalam interpretasi undang-undang ini seringkali menimbulkan kebingungan  bagi  investor.  Contohnya,  peraturan  mengenai  kepemilikan  asing  di  beberapa sektor ekonomi tidak selalu konsisten, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan turunannya sering kali diinterpretasikan secara berbeda- beda, yang dapat merugikan investor.
Selain itu, proses birokrasi yang kompleks dan panjang masih menjadi hambatan utama dalam memulai dan mengelola investasi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyederhanakan prosedur melalui inisiatif seperti sistem Online Single Submission (OSS), implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Banyaknya perizinan  yang  diperlukan  serta  regulasi  yang  rumit  dapat  memperlambat  proses  investasi,
sehingga mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.
Perlindungan hukum terhadap hak-hak investor juga merupakan isu penting yang perlu diperhatikan.  Konsistensi  dalam  implementasi  perlindungan  ini  masih  menjadi  tantangan, terutama dalam penyelesaian sengketa. Penggunaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum merata dan sering kali kurang efisien. Penyelesaian sengketa yang melibatkan proses hukum yang rumit dan panjang dapat menjadi disinsentif bagi investor yang mencari kepastian dan efisiensi.
Perbedaan  regulasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  juga  sering  kali  menimbulkan hambatan  bagi  investor.  Ketidaksesuaian  antara  regulasi  nasional  dan  daerah  dapat mengakibatkan  ketidakpastian  dan  kesulitan  dalam  penerapan  investasi  di  tingkat  lokal, terutama  terkait  dengan  perizinan  dan  regulasi  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam implementasi regulasi investasi.
Untuk  menciptakan  lingkungan  investasi  yang  lebih  kompetitif  dan  efisien,  pemerintah Indonesia  telah  mengadopsi  langkah-langkah  reformasi  seperti  Omnibus  Law.  Inisiatif  ini bertujuan  untuk  menyederhanakan  dan  mengharmonisasikan  berbagai  peraturan  terkait investasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi regulasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih  stabil  dan  menarik.  Dengan  adanya  reformasi  ini,  diharapkan  Indonesia  dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business, EoDB) dan menjadi lebih menarik bagi investor asing.
Perbaikan  regulasi  ini  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  pada  peningkatan aliran  FDI  ke  Indonesia.  Investasi  yang  masuk  akan  berdampak  pada  peningkatan  kapasitas produksi industri, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing ekonomi  nasional  di  kancah  global.  Selain  itu,  reformasi  regulasi  yang  efektif  juga  akan membantu  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  inklusif,  serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus  memperbarui  dan  meningkatkan  regulasi  yang  ada  guna  mendukung  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Penciptaan  lingkungan  hukum  yang  kompetitif  dan  efisien  merupakan  elemen  penting dalam menarik investasi  di Indonesia.  Regulasi yang mendukung tidak hanya menarik minat investor  asing  tetapi  juga  meningkatkan  kepercayaan  investor  domestik.  Ketika  regulasi mempermudah  proses  investasi,  seperti  melalui  penyederhanaan  prosedur  perizinan  dan pemberian perlindungan hukum yang memadai bagi investor, hal ini akan mendorong mereka untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi yang masuk akan meningkatkan kapasitas produksi industri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.
Kecepatan  dan  efisiensi  dalam  proses  perizinan  adalah  salah  satu  faktor  penting  yang dipertimbangkan  oleh  investor.  Pemerintah  Indonesia  telah  menginisiasi  berbagai  langkah untuk  menyederhanakan  prosedur  perizinan,  salah  satunya  melalui  sistem  Online  Single Submission (OSS).  OSS dirancang untuk mempercepat  dan mempermudah  proses  perizinan bagi  para  investor.  Dengan  sistem  ini,  investor  dapat  mengurus  semua  perizinan  yang dibutuhkan secara online, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan.
Namun,  meskipun  sistem  OSS  telah  diluncurkan,  implementasinya  di  lapangan  masih menghadapi  berbagai  tantangan.  Hambatan  birokrasi,  kurangnya  koordinasi  antara  instansi pemerintah, dan ketidakpastian hukum masih sering menjadi kendala yang harus diatasi. Oleh karena  itu,  diperlukan  upaya  yang  lebih  serius  untuk  memastikan  bahwa  sistem  ini  berjalan dengan efektif dan efisien.
Perlindungan  hukum  yang  kuat  bagi  investor  juga  merupakan  elemen  kunci  dalam menciptakan  lingkungan  investasi  yang  menarik.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan terkait lainnya dirancang untuk memberikan jaminan hukum  bagi  investor.  Undang-undang  ini  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  investor, perlindungan  terhadap  pengambilalihan  aset  tanpa  kompensasi  yang  adil,  serta  mekanisme penyelesaian sengketa.
Namun,  tantangan  dalam  penerapan  regulasi  ini  masih  cukup  signifikan.  Ketidakpastian dalam penafsiran undang-undang dan peraturan seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Sebagai contoh, peraturan mengenai kepemilikan asing di beberapa sektor ekonomi yang  tidak  konsisten  dapat  menyebabkan  kebingungan.  Pasal-pasal  dalam  undang-undang sering kali diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak, menciptakan ketidakpastian yang merugikan investor.
Sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan adil sangat penting bagi investor. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meskipun demikian,  penggunaan  arbitrase  dan  mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini  masih belum  merata  dan  sering  kali  kurang  efisien.  Proses  hukum  yang  rumit  dan  panjang  dapat menjadi disinsentif bagi investor yang mencari kepastian dan efisiensi.
Perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hambatan signifikan bagi investasi. Ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan daerah sering kali mengakibatkan ketidakpastian dan kesulitan dalam menerapkan investasi di tingkat lokal, terutama dalam hal perizinan dan regulasi lingkungan. Hal ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  memastikan  konsistensi  dan  keselarasan  dalam
implementasi regulasi investasi.
Investasi  yang  masuk  ke  Indonesia  memiliki  dampak  yang  luas  dan  signifikan  terhadap perekonomian nasional. Peningkatan investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi juga berkontribusi pada transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional di kancah global.
Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan dalam regulasi investasi, pemerintah Indonesia  memperkenalkan  inisiatif  Omnibus  Law.  Undang-undang  ini  bertujuan  untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan yang terkait dengan investasi, tenaga kerja, dan berbagai aspek ekonomi lainnya. Melalui Omnibus Law, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi investasi, sehingga mampu menarik lebih banyak FDI dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Penciptaan  lingkungan  hukum  yang  kompetitif  dan  efisien  adalah  kunci  untuk  menarik investasi  ke  Indonesia.  Penyederhanaan  prosedur  perizinan,  perlindungan  hukum  yang memadai,  penyelesaian  sengketa  yang  efisien,  dan  koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah pusat dan daerah adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan. Melalui upaya-upaya ini,  diharapkan  Indonesia  dapat  menciptakan  iklim  investasi  yang  lebih  stabil  dan  menarik, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian,  langkah-langkah  seperti  Omnibus  Law  menjadi  inisiatif  penting  pemerintah  untuk mengatasi tantangan regulasi hukum investasi di Indonesia.
Meskipun  regulasi  yang  ada  bertujuan  untuk  mendukung  investasi,  seringkali  terjadi ketidakkonsistenan  dan tumpang tindih yang mengakibatkan hambatan bagi aliran investasi dan menyulitkan  proses investasi bagi para  investor. Misalnya,  peraturan yang tidak sinkron antar sektor atau antara pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor,  sehingga  mereka  menjadi  ragu  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi, salah satunya adalah pengenalan Omnibus Law.
Omnibus  Law  merupakan  langkah  penting  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk menyederhanakan  dan  mengharmonisasikan  berbagai  peraturan  yang  mengatur  investasi. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, menghilangkan hambatan yang tidak perlu, dan menciptakan sistem regulasi yang lebih efisien. Dengan penyederhanaan regulasi ini, proses perizinan diharapkan menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Lebih lanjut, reformasi melalui  Omnibus Law  juga diharapkan  dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan terkoordinasi,
investor asing akan merasa lebih aman dan percaya untuk berinvestasi. Selain itu, reformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan  peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business, EoDB) yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Peringkat yang lebih baik dalam EoDB menunjukkan bahwa suatu negara memiliki lingkungan bisnis yang kondusif, yang tentunya menarik minat investor dari berbagai belahan dunia.
Reformasi  ini  juga  mencakup  upaya  untuk  meningkatkan  koordinasi  antara  pemerintah pusat dan daerah. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan regulasi di tingkat daerah tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat nasional, sehingga menciptakan keselarasan yang lebih  baik  dalam  implementasinya.  Langkah-langkah  ini  merupakan  bagian  dari  strategi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan ramah bagi investor.
Reformasi  regulasi  yang  dilakukan  melalui  Omnibus  Law  menunjukkan  komitmen pemerintah  Indonesia  dalam  menciptakan  lingkungan  investasi  yang  lebih  kompetitif  dan efisien. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing,  meningkatkan  kapasitas  produksi  industri,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  pada akhirnya  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Dengan  adanya  reformasi yang berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu tujuan utama investasi di kawasan Asia dan global.
Secara  keseluruhan,  efektivitas  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  dalam meningkatkan aliran Investasi Langsung Asing (FDI) di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana reformasi regulasi dapat menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif dan efisien. Reformasi regulasi yang  baik akan memainkan peran  penting dalam menarik minat investor asing, yang pada gilirannya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lingkungan investasi yang kondusif tidak hanya  ditentukan  oleh  adanya peraturan yang mendukung, tetapi juga oleh pelaksanaan dan penegakan regulasi tersebut. Penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan transparansi merupakan langkah awal yang penting. Namun, lebih  dari  itu,  diperlukan  konsistensi  dan  koordinasi  yang  baik  antara  berbagai  instansi pemerintah.  Pemerintah  Indonesia  telah  memperkenalkan  sistem  Online  Single  Submission (OSS) untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Melalui OSS, investor dapat mengurus  semua  perizinan  yang  diperlukan  secara  online,  sehingga  mengurangi  hambatan birokrasi dan mempercepat proses investasi.
Selain itu, perlindungan hukum yang memadai bagi investor juga merupakan faktor kunci. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dirancang  untuk memberikan jaminan hukum bagi investor, termasuk perlindungan terhadap pengambilalihan aset tanpa kompensasi yang adil. Namun, tantangan dalam penerapan regulasi ini masih ada, seperti  ketidakpastian  dalam  penafsiran  undang-undang  dan  peraturan  yang  seringkali
menimbulkan  kebingungan.  Ketidakpastian  ini  dapat  mengurangi  kepercayaan  investor  dan menghambat aliran FDI.
Reformasi  regulasi  juga  harus  mencakup  upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi  sistem penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menyediakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. Namun,  penggunaan  arbitrase  dan  mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini  belum merata dan sering kali kurang efisien. Proses hukum yang rumit dan panjang dapat menjadi disinsentif bagi investor yang mencari kepastian dan efisiensi.
Koordinasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  juga  merupakan  aspek  penting  dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan daerah sering kali mengakibatkan ketidakpastian dan kesulitan dalam menerapkan investasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa regulasi di tingkat daerah sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam implementasinya.
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi langkah-langkah reformasi, seperti Omnibus Law, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan terkait investasi. Omnibus Law dirancang untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, menghilangkan hambatan  yang  tidak  perlu,  dan  menciptakan  sistem  regulasi  yang  lebih  efisien.  Dengan penyederhanaan regulasi ini, proses perizinan diharapkan menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Reformasi melalui Omnibus Law juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan terkoordinasi, investor asing akan merasa lebih aman dan percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, reformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan  peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business, EoDB) yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Peringkat yang lebih baik dalam EoDB menunjukkan bahwa suatu negara memiliki lingkungan bisnis yang kondusif, yang tentunya menarik minat investor dari berbagai belahan dunia.
Dengan upaya reformasi yang terus-menerus dan konsisten, Indonesia memiliki peluang besar  untuk  menjadi  salah  satu  tujuan  utama  investasi  di  kawasan  Asia  dan  global.  Melalui perbaikan regulasi yang berkelanjutan, diharapkan aliran investasi asing dapat terus meningkat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak  positif bagi  pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang masuk akan meningkatkan kapasitas produksi industri, menciptakan lapangan kerja,  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  investasi  juga berkontribusi pada transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional di kancah global.
Pemerintah  perlu  terus  memperbarui  dan  meningkatkan  regulasi  yang  ada  guna mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Dengan  menciptakan  lingkungan investasi yang kompetitif dan efisien, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan,  serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2. Hambatan regulasi yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, dan Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut melalui inisiatif seperti Omnibus Law
Upaya  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  di  Indonesia menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  mengatur  investasi.  Kerangka  regulasi  investasi  di Indonesia  sering  kali  penuh  dengan  hambatan  dan  ketidakpastian  yang  perlu  diatasi  untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan stabil. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai  undang-undang  dan  peraturan  yang  mengatur  investasi,  implementasi  dan interpretasi  dari  regulasi  tersebut  masih  sering  kali  menimbulkan  masalah.  Sebagai  contoh, regulasi mengenai kepemilikan asing dalam beberapa sektor sering kali tidak konsisten, yang menyebabkan  kebingungan  dan  ketidakpastian  bagi  para  investor.  Ketidakjelasan  ini mempersulit investor dalam membuat keputusan yang tepat mengenai investasi mereka.
Pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, beserta peraturan turunannya, sering kali diinterpretasikan secara beragam oleh berbagai pihak. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga dapat merugikan investor yang mengandalkan stabilitas dan kepastian dalam regulasi untuk melindungi modal mereka. Ketidakpastian ini berpotensi mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi karena investor mungkin akan mencari negara lain yang menawarkan lingkungan regulasi yang lebih stabil dan dapat diprediksi.
Selain  itu,  proses  birokrasi  yang  kompleks  dan  panjang  menjadi  penghalang  signifikan dalam  memulai  dan  mengelola  investasi  di  Indonesia.  Meskipun  pemerintah  telah  mencoba menyederhanakan  prosedur  melalui  inisiatif  seperti  sistem  Online  Single  Submission  (OSS), implementasinya masih belum optimal. Banyaknya perizinan yang harus diperoleh serta regulasi yang  rumit  memperlambat  proses  investasi  dan  menambah  biaya  bagi  investor.  Hambatan birokrasi  ini  mengurangi  daya  tarik  Indonesia  sebagai  tujuan  investasi  karena  investor  lebih memilih negara dengan proses perizinan yang lebih sederhana dan efisien.
Perlindungan  hukum  bagi  investor  juga  menjadi  masalah  yang  memerlukan  perhatian serius.  Ketidakpastian  dalam  penegakan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  dapat  menjadi disinsentif bagi investor asing. Penggunaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum merata  dan sering kali kurang efisien. Proses  hukum  yang  rumit  dan  panjang  dalam  menyelesaikan  sengketa  menambah ketidakpastian bagi investor yang mencari jaminan keamanan dan kepastian hukum.
Lebih jauh, perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menambah kompleksitas dalam mengelola investasi di Indonesia. Ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan daerah menciptakan ketidakpastian dan hambatan dalam penerapan investasi di tingkat lokal. Hal ini terutama terlihat dalam proses perizinan dan regulasi lingkungan yang sering kali berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam implementasi regulasi investasi.
Pemerintah  Indonesia  telah  mengadopsi  berbagai  langkah  reformasi  untuk  mengatasi masalah-masalah ini, termasuk inisiatif Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan dan  mengharmonisasikan  berbagai  peraturan  yang  terkait  dengan  investasi.  Reformasi  ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi regulasi dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih  kompetitif.  Melalui  reformasi  regulasi  yang  komprehensif  dan  konsisten,  diharapkan Indonesia dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis dan menjadi lebih menarik bagi investor asing. Langkah-langkah ini sangat penting untuk meningkatkan aliran investasi asing langsung  (FDI)  ke  Indonesia,  yang  pada  gilirannya  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menciptakan lingkungan hukum yang kompetitif dan efisien, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing, meningkatkan kapasitas produksi industri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional di pasar global.
Selain  itu,  proses  birokrasi  yang  rumit  dan  panjang  menjadi  hambatan  utama  dalam memulai dan mengelola investasi di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk menyederhanakan prosedur, implementasinya masih belum optimal. Banyaknya perizinan dan regulasi yang rumit memperlambat proses investasi. Perlindungan hukum terhadap hak investor juga menjadi isu penting, tetapi implementasinya belum selalu konsisten. Isu perlindungan hukum terkait erat dengan  penyelesaian  sengketa  yang  sering  kali  melibatkan  proses  hukum  yang  rumit  dan panjang. Penggunaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih belum merata dan seringkali kurang efisien.
Perbedaan  antara  regulasi  nasional  dan  daerah  juga  seringkali  menjadi  hambatan  bagi investor,  yang  mengakibatkan  ketidakpastian  dan  kesulitan  dalam  menerapkan  investasi  di tingkat  lokal,  terutama  dalam  hal  perizinan  dan  regulasi  lingkungan.  Melalui  peninjauan menyeluruh terhadap regulasi  investasi  di Indonesia, diperlukan perbaikan  dalam mengatasi ketidakpastian  hukum,  menyederhanakan  prosedur  birokrasi,  meningkatkan  perlindungan
hukum bagi investor, dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Perbaikan dalam regulasi ini diharapkan akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  di  Indonesia.  Dengan demikian,  langkah-langkah  seperti  Omnibus  Law  menjadi  inisiatif  penting  pemerintah  untuk mengatasi tantangan regulasi hukum investasi di Indonesia.

## SIMPULAN
Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  telah menjadi kunci dalam meningkatkan arus Investasi Langsung Asing (FDI) ke Indonesia. Regulasi ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan mendukung bagi investasi, menarik investor asing melalui  iklim  hukum  yang  menguntungkan.  Namun,  tantangan  muncul  saat  regulasi  tidak konsisten, terutama dalam interpretasi dan implementasinya. Proses birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan utama. Pemerintah telah merespons dengan mengadopsi langkah-langkah reformasi, termasuk Omnibus Law, untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan. Perbaikan dalam regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih  mendukung,  memperkuat  perlindungan  hukum  bagi  investor,  dan  meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Kumedi Jafar. (2010). Reformasi Regulasi Investasi di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Dewi, A. S., & Lestari, N. P. (2021). The Impact of Investment Law on Investment Climate in Indonesia.
Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 284-305.
Gunarto Suhardi. (2002). Penanaman Modal: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Hadi, H., & Yusnaini, S. (2019). The Effectiveness of Investment Laws in Attracting Foreign Direct
Investment: A Case Study of Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(1), 1- 11. [DOI: 10.33423/jleri.v22i1.2424]
Margiansyah,  D.  (2020).  Meninjau  Kembali  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia  di  Era  Disrupsi:  Menuju Ekonomi  Digital  dan  Diplomasi  Inovasi.  JAS  (Jurnal  Studi  ASEAN),  8(1),  15 – 39. https://doi.org/10.21512/jas.
Pardede, M. (2022). Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing  Investasi).  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  22(4),  ISSN:  1410-5632,  E-ISSN:  2579-8561. (Diakses  pada  tanggal  18  Mei  2024,  dari  https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e- JUH/article/view/24236).
Pardede,  M.  (2023).  Investment  Regulatory  Reform  in  Indonesia  (An  Effort  to  Increase  the Competitiveness Climate of Investment). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561. (Diakses pada tanggal 18 Mei 2024, dari https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e- JUH/article/view/24236).
Rizky,  Amalia,  dkk.  (2022).  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Aspek  Legalitas  Investasi  Online.  JURNAL DEDIKASI HUKUM, Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat, 2(2), ISSN: 2776-7183. Rozikin, M. (2019). Menelusuri Jejak Kepentingan Asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia. MAKSIGAMA: Volume 13 Nomor 2, periode November, hal. 105-114.
Samosir, V. E. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  Ditinjau  Dari  Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services (GATS). Innovative: Journal of Social Science Research, 4(1), 3166 – 3181. https://j-innovative.org/index.php/Innovative.
Saputra, R., & Dhianty, R. (2022). Investment License and Environmental Sustainability in Perspective of Law Number 11 The Year 2020 Concerning Job Creation. Administrative and Environmental Law Review, 3(1), 27-40. https://doi.org/10.25041/aelr.v3i1.2472
Setiawan, A. (2020). Enhancing the Investment Climate in Indonesia: An Analysis of Regulatory Reform Efforts. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 23(4), 561-584.
Tore Janson. (tahun tidak diketahui). Omnibus Law: Perspektif Sejarah dan Perbandingan. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Utomo,  E.  S.  2022.  Rekonstruksi  Regulasi  Pengembangan  Ekonomi  Pesantren  Menuju  Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung.
Walangare, Judhy. (2019). Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Journal Lex Crimen, Vol. V, No. 4, Apr-Jun.
Wijaya, A. A. G., & Lestari, N. P. (2018). Legal Certainty in Investment Law and Its Impact on Investment Climate: Case Study of Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 235-256.
Yusuf, A. A., & Susanti, D. (2017). Legal Certainty in Investment Laws and Its Impact on Investment Climate: A Study in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 17(1), 50-61. [DOI:
10.20884/1.jdh.2017.17.1.674]Sudiyana. (2016). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.