## Strategi Politik Ekonomi Islam

## Sri Sudiarti
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan sudiarti_s@ymail.com

## Abstrack
The  economic  development  of  Islam  is  being  progressed  quite  rapidly.  It  is characterized  by  the  development  financial  institutions  shari'a  that  stands  in  line with  efforts  to  accelerate  economic  growth.  One  characteristic  of  the  Islamic economic  system  is  to  prioritize  their  demands  and  the  legal  aspects  of  Islamic business  ethics.  In the  Islamic economic system there is  a necessity to  apply the principles of Shari'ah  and  Islamic business  ethics. Philosophically, the principles of  Islamic  economics  include  above:  the  principle  of  worship  (al-tawhid), equation (al-musawat), freedom (al-Hurriyat), justice (al-'adl), mutual help (al-ta ' awun)  and  tolerance  (al-tasamuh).  Political  Islam  gives  bargaining  power economy  positively  to  the  acceleration  of  economic  development  through business partnerships with small and medium-sized businesses. Syari'ah economic empowerment  through  business  partnerships  between  financial  institutions  and small and medium enterprises syari'ah to develop the real sector business activity in agriculture, industry, trade and services, and financial institutions shari'a needs to be done to accelerate national economic development and business to improve the economic welfare of Indonesian society.
Keywords: economic political Islam, the principles of Islamic economics, Islamic financial institutions, SMEs, economic welfare.

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  Islam  sedang  mengalami  kemajuan  yang  cukup  pesat. Hal  ini  ditandai  dengan  berkembangnya  lembaga-lembaga  keuangan  syari‟ah yang berdiri seiring dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan  aspek  hukum  dan  etika  bisnis  Islami.  Dalam  sistem  ekonomi Islam  terdapat  suatu  keharusan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  syari‟ah  dan etika  bisnis  yang  Islami.  Secara  filosofis,  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  tersebut mencakup  atas:  prinsip  ibadah  ( al-tauhid ),  persamaan  ( al-musawat ),  kebebasan ( al-hurriyat ),  keadilan  ( al-„adl ),  tolong-menolong  ( al-ta‟awun )  dan  toleransi  ( al- tasamuh ). Politik ekonomi Islam memberikan daya tawar positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah.  Pemberdayaan  ekonomi  syari‟ah  melalui  kemitraan  usaha  antara lembaga  keuangan  syari‟ah  dan  usaha  kecil  menengah  dengan  mengembangkan kegiatan usaha sektor riil dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa dan  lembaga  keuangan  syari‟ah  perlu  terus  dilakukan  untuk  mendorong percepatan  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  usaha  untuk  meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.
Kata  kunci: politik  ekonomi  islam,  prinsip-prinsip  ekonomi  islam,  lembaga keuangan syariah, UKM, kesejahteraan ekonomi.

## Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  Islam  sedang  mengalami  kemajuan  yang  cukup pesat.  Hal  ini  ditandai  dengan  berkembangnya  lembaga-lembaga  keuangan syari‟ah  yang  berdiri  seiring  dengan  upaya  percepatan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat.  Lembaga-lembaga  keuangan  syari‟ah  sejenis  Bank  dan  non  Bank dianggap  sebagai  instrumen  penting  yang  mendorong  kemajuan  ekonomi  serta menjadi  lembaga  penunjang  dan  mitra  usaha  kecil  dan  menengah.  Daya  tarik ekonomi  Islam  sebagai  sistem  ekonomi  alternatif  dianggap  memiliki  banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis. Kendati pun sistem  ekonomi  liberal  dan  sosialis  memegang  kendali  sistem  perekonomian dunia selama beberapa dekade, tetapi kemunculan sistem ekonomi Islam memberi kekuatan  positif  bagi  perkembangan  ekonomi  di  negara-negara  muslim.  Ini menunjukan  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  menawarkan  suatu  konsep  politik pembangunan ekonomi yang kompetitif. Terkait  dengan kondisi tersebut, berikut ini  akan  dijelaskan  prinsip  dasar  politik  ekonomi  Islam  termasuk  di  dalamnya karakteristik  dan  tujuannya,  serta  strategi  politik  pembangunan  ekonomi  yang berwawasan  syari‟ah.  Di  samping  itu,  yang  tak  kalah  pentingnya  adalah  dalam politik  ekonomi  Islam  terkandung  muatan-muatan  positif  bagi  upaya  percepatan pemberdayaan  ekonomi  usaha  kecil  dan  menengah  yang  berdampak  kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia secara umum.

## Prinsip-prinsip Dasar Politik Ekonomi Islam
Salah  satu  karakteristik  sistem  ekonomi  Islam  adalah  adanya  tuntutan untuk  lebih  mengutamakan  aspek  hukum  dan  etika  bisnis  Islami.  Dalam  sistem ekonomi  Islam  terdapat  suatu  keharusan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip syari‟ah  dan  etika  bisnis  yang  Islami  (Adiwarman  Karim,  Nenny  Kurnia  dan Ilham  D.  Sannang:  2001,  12).  Secara  filosofis,  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam tersebut  mencakup  atas:  prinsip  ibadah  ( al-tauhid ),  persamaan  ( al-musawat ), kebebasan  ( al-hurriyat ),  keadilan  ( al-„adl ),  tolong-menolong  ( al-ta‟awun )  dan toleransi ( al-tasamuh ) (Ahmad Azhar Basyir : 1992, 186). Prinsip-prinsip tersebut merupakan  pijakan  yang  sangat  mendasar  bagi  penyelenggaraan  semua  lembaga keuangan  syari‟ah  baik  bank  maupun  non  bank.  Sedangkan  etika  bisnis  Islami terkait  dengan  politik  ekonomi  Islam  yang  mengatur  segala  bentuk  kepemilikan,
pengelolaan  dan  pendistribusian  harta  antar  individu  dan  kelompok  secara proporsional.
Etika  bisnis  Islami  menolak  tegas  praktek  monopoli,  eksploitasi  dan diskriminasi  serta  pengabaian  hak  dan  kewajiban  ekonomi  antar  individu  dan kelompok. Islam melarang kegiatan ekonomi yang ilegal dan bertentangan dengan etika bisnis Islami, sehingga praktek monopoli dan oligopoli secara tegas dilarang dalam Islam sebab akan berdampak negatif kepada terjadinya kesenjangan sosial dan  ekonomi  di  masyarakat.  Perumusan  etika  ekonomi  Islam  dalam  setiap kegiatan  bisnis  diperlukan  untuk  memandu  segala  tingkah  laku  ekonomi  di kalangan  masyarakat  muslim.  Etika  bisnis  Islami  tersebut  selanjutnya  dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama  dalam  melakukan  setiap  kegiatan  ekonomi  ( religiousness  economyc practical  guidance ),  sehingga  terdapat  upaya  untuk  menghindarkan  diri  dari perilaku ekonomi yang salah. Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para  ahli  ekonomi  Islam  adalah  suatu  ilmu  yang  mempelajari  aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal fikiran (rasio) dan bimbingan wahyu ( nash ).
Etika  ekonomi  dipandang  sama  dengan  akhlak,  karena  keduanya  sama- sama  membahas  tentang  kebaikan  dan  keburukan  pada  tingkah  laku  manusia. Sedangkan  tujuan  etika  Islam  menurut  kerangka  berfikir  filsafat  adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang  ukuran  tingkah  laku  baik  dan  buruk  sejauhmana  dapat  dicapai  dan diketahui menurut akal fikiran manusia (Taqiyuddin An-Nabhani : 1996, 52).
Namun  demikian,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  etika  ekonomi  Islam mengalami  kesulitan  karena  pandangan  masing-masing  golongan  di  dunia  ini berbeda-beda  perihal  standar  normatifnya.  Masing-masing  mempunyai  ukuran dan  kriteria  yang  berbeda-beda  pula.  sebagai  cabang  dari  filsafat,  ajaran  etika bertitik  tolak  dari  akal  fikiran  dan  tidak  dari  ajaran  agama.  Dalam  Islam,  ilmu akhlak  dapat  difahami  sebagai  pengetahuan  yang  mengajarkan  tentang  kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Atas dasar itu, maka etika ekonomi yang dikehendaki dalam islam adalah perilaku sosial  ekonomi  yang  harus  sesuai  dengan  ketentuan  wahyu  serta  fitrah  dan  akal pikiran manusia yang lurus.
Di  antara  nilai-nilai  etika  ekonomi  Islam  yang  terangkum  dalam  ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat dua prinsip pokok: Pertama tauhid, prinsip tauhid  ini  mengajarkan  manusia  tentang  bagaimana  mengakui  keesaan  Allah. Sehingga  terdapat  suatu  konsekwensi  logis  bahwa  keyakinan  terhadap  segala sesuatu  hendaknya  berawal  dan  berakhir  hanya  kepada  Allah  SWT.  Maka  tidak ada  alasan  untuk  melakukan  perbuatan  tanpa  batasan-batasan  yang  dikehendaki oleh  Allah  SWT.  Keyakinan  yang  demikian,  dapat  mengantar  seorang  muslim untuk  menyatakan  bahwa:  “Sesungguhnya  shalatku,  ibadahku,  hidupku,  dan matiku  adalah  semata-mata  demi  Allah,  Tuhan  seru  sekalian  alam”.  Prinsip  ini kemudian  menghasilkan  kesatuan-kesatuan  sinergis  dan  saling  terkait  dalam kerangka  tauhid.  Tauhid  diumpamakan  seperti  beredarnya  planet-planet  dalam tata surya yang mengelilingi matahari.
Kesatuan-kesatuan  dalam  ajaran  tauhid  hendaknya  berimplikasi  kepada kesatuan  manusia  dengan  tuhan  dan  kesatuan  manusia  dengan  manusia  serta kesatuan  manusia  dengan  alam  sekitarnya. Kedua,  prinsip  keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah  dalam  keadaan  seimbang  dan  serasi.  Hal  ini  dapat  difahami  dari  al-Quran yang  telah  menjelaskan  bahwa: “Engkau  tidak  menemukan  sedikitpun ketidakseimbangan  dalam  ciptaan  Yang  Maha  Pengasih.  Ulang-ulanglah mengamati apakah engkau melihat sedikit ketimpangan” (QS al-Mulk: 3). Prinsip ini  menuntut  manusia  bukan  saja  hidup  seimbang,  serasi  dan  selaras  dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.
Prinsip  tauhid  mengantarkan  manusia  dalam  kegiatan  ekonomi  untuk meyakini  bahwa  harta  benda  yang  berada  dalam  genggamannya  adalah  milik Allah  SWT.  keberhasilan  para  pengusaha  bukan  hanya  disebabkan  oleh  hasil usahanya  sendiri  tetapi  terdapat  partsisipasi  orang  lain.  Tauhid  yang  akan menghasilkan  keyakinan  pada  manusia  bagi  kesatuan  dunia  dan  akhirat.  Tauhid dapat  pula  mengantarkan  seorang  pengusaha  untuk  tidak  mengejar  keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.  Oleh  karena  itu,  seorang  pengusaha  dipandu  untuk  menghindari  segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam  melarang segala praktek  riba dan  pencurian,  demikian  juga penipuan  yang
terselubung. Bahkan Islam melarang kegiatan bisnis hingga pada tawar menawar barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.
Demikian  halnya  dengan  prinsip  keseimbangan  akan  mengarahkan  umat Islam  kepada  pencegahan  segala  bentuk  monopoli  dan  pemusatan  kekuatan ekonomi hanya pada satu tangan atau satu kelompok tertentu saja. Atas dasar ini pula,  al-Qur‟an  menolak  dengan  sangat  tegas  daur  sempit  yang  menjadikan kekayaan  hanya  berkisar  pada  orang  atau  kelompok  tertentu  : “Supaya harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja dia antara kamu” (QS al-Hasyr: 7).  Umat  Islam  dilarang  tegas  melakukan  penimbunan  dan  pemborosan  sesuai dengan  Qs.  At-Taubah:  34.  Ayat  ini  menjadi  dasar  bagi  pemberian  wewenang kepada  penguasa  untuk  mencabut  hak-hak  milik  perusahaan  spekulatif  yang melakukan penimbunan, penyelundupan dan  yang mengambil keuntungan secara berlebihan,  karena  penimbunan  mengakibatkan  kenaikan  harga  yang  tidak semestinya, “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah  tidak  menyukai  orang  yang  berlebih-lebihan” (QS  al-„Araf:  31). Pemborosan  dan  sikap  konsumtif  dapat  menimbulkan  kelangkaan  barang-barang yang  dapat  menimbulkan  ketidakseimbangan  yang  diakibatkan  kenaikan  harga- harga.  Dalam  rangka  memelihara  keseimbangan  ekonomi,  Islam  mene-gaskan pemerintah  untuk  mengontrol  harga-harga  yang  tidak  wajar  dan  cenderung spekulatif tersebut,  yakni  dengan berpegang kepada etika ekonomi  Islami.  Itulah salah satu pilihan di mana politik ekonomi Islam mempertimbangkan kepentingan ekononomi yang bersifat umum ( maslahat al-ammah ).
Ekonomi  Islam:  Sistem  Ekonomi  Alternatif,  mengutip  penjelasan  M. Dawam  Rahardjo  bahwa  ekonomi  Islam  berbeda  dengan  ekonomi  konvensional. Ekonomi  Islam  mengajarkan  prinsip-prinsip  ekonomi  yang  memiliki  muatan ajaran  agama,  etika  dan  moralitas.  Sedangkan  ekonomi  konvensional  dibangun oleh  peradaban  Barat  berlandaskan  nilai-nilai  kebebasan  dan  sekulerisme  ( value free )  (M.  Dawam  Rahadrjo:  2001,  3).  Kritik  utama  terhadap  visi  ekonomi  Islam adalah  sistem  ekonomi  Islam  bisa  tidak  diakui  sebagai  ilmu,  melainkan  sebuah ideologi.
Sistem  ekonomi  Islam  memiliki  beberapa  misi:  Pertama,  melaksanakan aqidah  dan  syari‟at  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis;  Kedua,  mencapai keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  ekonomi  yakni  kemakmuran  secara efisien; dan Ketiga, memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi umat
sebagai  basis  kekuatan  ekonomi  baik  dalam  skala  nasional  dan  regional  maupun global.  Oleh  sebab  itu,  maka  pemberdayaan  sistem  ekonomi  Islam  dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama, melakukan pengkajian teoritis dan penelitian empiris bagi  pengembangan ilmu  ekonomi  Islam dan penerapannya di  lapangan; dan  Kedua,  mempraktekan  semua  jenis  teori  dan  konsep  ekonomi  Islam  dalam berbagai pranata atau lembaga keuangan syari‟ah baik bank maupun non-bank (M. Dawam  Rahadrjo:  2001,  8-9).  Selain  itu,  perlu  pula  mempertimbangkan  Islam sebagai  ajaran  yang  universal  memberikan  pedoman  tentang  kegiatan  ekonomi berupa  prinsip-prinsip  dan  asas-asas  muamalah.  Juhaya  S.  Praja  menyebutkan terdapat  beberapa  prinsip  hukum  ekonomi  Islam  (Praja,  2000),  antara  lain: Pertama, prinsip la yakun dawlatan bayn al-agniya , yakni prinsip hukum ekonomi yang  menghendaki  pemerataan  dalam  pendistribusian  harta  kekayaan;  Kedua, prinsip antaradin ,  yakni  pemindahan  hak  kepemilikan  atas  harta  yang  dilakukan secara  sukarela;  Ketiga,  prinsip tabadul  al-manafi‟ ,  yakni  pemindahan  hak  atas harta  yang  didasarkan  kepada  azas  manfaat;  Keempat,  prinsip  takaful al-ijtima‟ , yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial;  dan  Kelima,  prinsip haq  allah  wa  haq  al-adami, yakni  hak  pengelolaan harta  kekayaan  yang  didasarkan  kepada  kepentingan  milik  bersama,  di  mana individu  maupun  kelompok  dapat  saling  berbagi  keuntungan  serta  diatur  dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.
Prinsip-prinsip dasar dan etika bisnis yang terdapat dalam konsep ekonomi Islami  tersebut,  kini  diimplementasikan  dan  dijadikan  landasan  operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di  Indonesia. Prinsip-prinsip dan etika bisnis Islami  tersebut  dijabarkan  dalam  berbagai  produk  jasa  dan  layanan  di  lembaga- lembaga keuangan syari‟ah dalam bentuk penerapan mekanisme bagi hasil (profit and  loss  sharing),  seperti:  simpanan  dan  pembiayaan  mudharabah,  musyarakah, giro wadi‟ah, murabahah, qardh al-hasan, dan sebagainya (Muhammad: 2000, 45- 47).  Pemberdayaan  sistem  ekonomi  Islam  dalam  bentuk  pendirian  lembaga- lembaga  keuangan  syari‟ah  baik  bank  maupun  non-bank  telah  digaransi  secara positif  dalam  bentuk  perundang-undangan.  Misalnya  saja,  UU  Perbankan  No. 7/1992  yang direvisi menjadi UU No. 10/1998 merupakan landasan hukum  yang paling  kuat  bagi  penyelenggaraan  lembaga  keuangan  syari‟ah  di  Indonesia. Lembaga  keuangan  syari‟ah  berupa  bank  (BMI  dan  BPRS)  dan  non-bank (Asuransi  Takaful,  BMT,  dan  PINBUK)  merupakan  pranata-pranata  ekonomi
Islam  yang  cukup  kompatibel  untuk  mendukung  proses  percepatan  pertumbuhan ekonomi  nasional  (Muhammad:  2000,  49).  Masyarakat  akan  memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari‟ah, antara lain:
1. Adanya  jaminan  keuntungan  hasil  investasi  yang  jelas,  terukur  dan rasional.
2. Adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi.
3. Transaksi  dapat  dilakukan  dalam    waktu  jangka  pendek  dan  jangka panjang.
4. Terhindar dari praktek bisnis monopolistik, eksploitatif dan diskriminatif.
5. Adanya  jaminan  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  antara  pihak  yang melakukan transaksi (Yusup, 2004).
Keadaan  demikian,  lebih  memungkinkan  penyelenggaraan  lembaga keuangan syari‟ah terhindar jauh dari praktek bunga yang mengandung kesamaran (gharar)  dan  mendapatkan  keuntungan  tanpa  adanya  kegiatan  ekonomi  yang  riil (riba).  Atas  dasar  itu,  tidak  ada  alasan  yang  lebih  rasional  untuk  meragukan lembaga kuangan syari‟ah baik dari segi hukum, etika, kejelasan untung dan rugi serta  ketahanan  institusi  dari  keadaan  pailit.  Praktek  bagi  hasil  tidak  didasarkan kepada  ketentuan  yang  kaku  ( rigid ),  seperti  dalam  praktek  bunga  (riba)  yang ditentukan oleh salah satu pihak dan mengikuti standar fluktuasi nilai tukar mata uang.  Pembagian  untung  dan  rugi  (profit  and  loss  sharing)  antara  pihak-pihak yang melakukan transaksi didasarkan kepada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua  belah  pihak  dapat  saling  berbagi  keuntungan  dan  kerugian  berdasarkan pertimbangan  kelayakan  dan  rasionalitas  sesuai  kesepakatan  (M.  Dawam Rahardjo: 2001, 5).
Kendati  pun  perkembangan  lembaga-lembaga  keuangan  syari‟ah  di Indonesia  cukup  baik  dan  mampu  bertahan  dari  terpaan  krisis  ekonomi  dan moneter,  tetapi  masih  terdapat  kelemahan  di  berbagai  sisi,  antara  lain:  Pertama, keterbatasan  sarana  dan  prasana  penunjang  yang  dimiliki  oleh  lembaga-lembaga keuangan  syari‟ah;  Kedua,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki wawasan dan pengetahuan serta kemampuan praktis ( skill ) di bidang operasional lembaga keuangan syari‟ah; Ketiga, masih minimnya sosialiasasi tentang ekonomi syari‟ah kepada masyarakat bawah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Oleh karena  itu,  diperlukan  suatu  terobosan  baru  untuk  mendorong  proses
pemberdayaan  sistem  ekonomi  Islam  lebih  maksimal.  Masyarakat  dewasa  ini relatif  membutuhkan  sistem  pelayanan  yang  cepat,  tepat,  mudah  dan  praktis. Pelayanan  yang  cepat,  tepat,  mudah  dan  praktis  tersebut  umumnya  masih dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  keuangan  konvensional.  Terlebih  lagi  lembaga keuangan konvensional  tersebut  telah lama berperan dalam  proses pembangunan ekonomi  di  Indonesia.  Sementara  tidak  semua  lembaga  keuangan  syari‟ah memberikan pelayanan serupa karena keterbatasan aspek infra-struktur dan supra- struktur yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan sistem ekonomi Islam,  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  mengembangkan  kegiatan  usaha sektor riil. Kegiatan usaha sektor riil, sejenis kegiatan usaha kecil dan menengah, sesungguhnya  merupakan  pilar  penyangga  ketahanan  sistem  ekonomi  nasional. Secara  mikro,  kegiatan  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  merupakan  bentuk kegiatan  usaha  yang  paling  produktif  dan  dapat  mendukung  percepatan pembangunan  ekonomi  nasional.  Sedangkan  secara  makro  UKM  dapat  tumbuh menjadi  sebuah  kekuatan  ekonomi  yang  besar  dan  juga  berperan  dalam  skala global.
Di  samping  itu,  lembaga-lembaga  ekonomi  syari‟ah  dengan  dukungan pemerintah  dan  swasta  perlu  membuat  suatu  rancangan  program  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  secara  sistematis  dan  terpadu,  dilakukan  dengan mensosialisasikan  sistem  ekonomi  Islam  dalam  bentuk  pengkajian,  penelitian, penyuluhan,  pelatihan  dan  sebagainya.  Hal  tersebut  ditujukan  untuk  mendorong masyarakat  agar berpartisipasi  aktif dalam proses pemberdayaan sistem ekonomi Islam  di  Indonesia,  sehingga  potensi  umat  Islam  dapat  diarahkan  untuk berpartisipasi membangun pilar-pilar ekonomi Islam melalui pemanfaatan produk dan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syari‟ah.

## Politik Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
Politik  ekonomi  Islam  telah  mengatur  bahwa  kepemilikan,  pengelolaan dan pendistribusian harta hendaknya didasarkan  kepada prinsip-prinsip dan etika bisnis  yang  Islami.  Oleh  karena  itu,  pada  saat  lembaga-lembaga  keuangan konvensional  mengalami  collapse  sebagai  implikasi  dari  meningkatnya  suku bunga,  keadaan  ini  justru  menguntungkan  bagi  lembaga-lembaga  keuangan syari‟ah yang menggunakan sistim bagi hasil. Hampir dapat dipastikan, terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak akhir tahun 1997 relatif tidak
berpengaruh  terhadap  stabilitas  neraca  keuangan  di  lembaga-lembaga  keuangan syari‟ah seperti BMI, BPRS, BMT dan sejenisnya.
Krisis ekonomi dan moneter dapat diasumsikan terjadi karena infrastruktur ekonomi  dibangun  untuk  meraih  keuntungan  material  semata.  Hal  ini  tampak pada  penggunaan  sistim  bunga  (bank  interest)  yang  ada  di  lembaga-lembaga keuangan  konvensional  yang  selalu  mengikuti  patokan  suku  bunga  sesuai ketentuan  pemerintah  melalui  Bank  Indonesia  (BI).  Padahal  jika  suku  bunga tersebut  mengalami  kenaikan  yang  cukup  tajam,  kalangan  pelaku  usaha  relatif menahan  diri  untuk  berinvestasi  karena  tingkat  pendapatan  yang  diperoleh  tidak akan sebanding dengan pengeluaran.
Keadaan  yang  demikian  akan  memungkinkan  bagi  penyelenggaraan lembaga  keuangan  syari‟ah  terhindar  jauh  dari  praktek  bunga,  jauh  dari  unsur kesamaran  ( gharar )  dan  mendapatkan  untung  yang  tidak  ada  kegiatan ekonominya  (riba).  Praktek  bagi  hasil  tidak  didasarkan  kepada  ketentuan  yang kaku (rigid ), seperti halnya praktek bunga (riba) yang lebih ditentukan salah satu pihak serta mengikuti standar fluktuasi nilai tukar  mata uang. Pembagian untung dan rugi ( profit and loss sharing ) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi di BMT dan Bank Syari‟ah didasarkan kepada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua  belah  pihak  dapat  saling  berbagi  keuntungan  dan  kerugian  berdasarkan pertimbangan  kelayakan  dan  rasionalitas  sesuai  kesepakatan  (M.  Dawam Rahardjo , 5).
Hal demikian sangat relevan dengan tujuan Islam lebih dari sekedar agama tauhid, tetapi juga mengajarkan pembangunan ekonomi yang lebih adil, seimbang dan  rasional.  Nilai  ideologis  yang  tampak  pada  sistem  ekonomi  Islam  adalah membangun  tatanan  ekonomi  yang  lebih  terbuka  dan  mampu  meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan apa pun.
Syari‟at Islam yang dibawa Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, ia  bukan  saja  komprehensif  tetapi  juga  universal.  Dimensi  ideologis  jelas diperlukan  dalam  kegiatan  ekonomi,  sebab  sistem  ekonomi  Islam  yang  berdasar kepada  ajaran  agama  yang  sempurna  dan  terbuka  memberikan  rambu-rambu terhadap urusan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan sistem eko-nomi Islam  di  Indonesia,  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  mengembangkan kegiatan  usaha  sektor  riil.  Kegiatan  usaha  sektor  riil  mencakup  atas  berbagai kegiatan usaha kecil dan menengah. Sektor riil sejenis pertanian, industri, perda-
gangan  dan  jasa  merupakan  pilar  penyangga  utama  ketahanan  sistem perekonomian nasional.
Kemudian  strategi  apa  yang  paling  efektif  untuk  mengoptimalkan  peran lembaga keuangan syari‟ah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Beberapa  strategi  yang  dapat  ditempuh  antara  lain:  Pertama, pemerintah  memberi  keleluasaan  dan  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk membangun  infra  struktur  dan  supra  struktur  ekonomi  Islam  di  Indonesia  secara sistematis,  organis  dan  berkesinambungan; Kedua,  lembaga  keuangan  syari‟ah hendaknya  tidak  hanya  menawarkan  diri  sebagai  lembaga  sosial  ekonomi  dan pengelola  dana  masyarat,  tetapi  juga  mampu  menyelenggarakan  program pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  sejenis  pelatihan  dan  pembinaan  terhadap kelompok-kelompok  usaha  binaan  skala  kecil  dan  menengah; Ketiga,  lembaga keuangan syari‟ah dan kalangan investor hendaknya memprioritaskan penyaluran kredit  modal  usaha  kepada  kelompok-kelompok  usaha  binaan  yang  memiliki kegiatan  usaha  yang  produktif;  Keempat,  lembaga  keuangan  syari‟ah  dan pemerintah  dapat  bekerja  sama  melakukan  pembinaan  tersebut  untuk  tujuan memberdayakan  kegiatan  usaha  kecil  dan  menengah  di  masyarakat;  Kelima, pengembalian modal usaha dan pembiayaan diatur melalui suatu mekanisme yang jelas,  terstruktur,  terencana  dan  disepakati  semua  pihak  yang  terlibat  dalam program tersebut (Yusup, 2004).
Untuk melaksanakan program tersebut, setiap lembaga keuangan syari‟ah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi hendaknya menjalin bekerja sama dengan semua pihak  yakni  pemerintah,  pengusaha  swasta,  pemodal  maupun  mereka  yang komitmen  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  syari‟ah  di  Indonesia.  Program  ini hendak-nya memberi prioritas bagi pembinaan usaha kecil dan menengah, karena fundamental  ekonomi  syari‟ah  lebih  tepat  dibangun  mulai  dari  lapisan  bawah. Sasaran  utama  strategi  tersebut  adalah  ditujukan  untuk  percepatan  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  agar  tidak  terus  bergantung  kepada  pinjaman  hutang  luar negeri.
Saat ini, perekonomian Indonesia tampak masih sangat bergantung kepada pinjaman  hutang  luar  negeri.  Atas  dasar  itu,  maka  Indonesia  harus  berani membuat sebuah terobosan dan mengubah sikap menuju kemandirian dan bekerja keras bagi perbaikan ekonomi. Praktek konglomerasi yang saat ini masih berjalan, perlu  segera  diubah  orientasinya,  karena  praktek  tersebut  telah  memberi  dampak
negatif  bagi  Indonesia  berupa  terjadinya  krisis  multidimensi.  Para  konglomerat perlu  diajak  berkomunikasi,  berdialog  dan  bekerja  sama  dalam  membangun kembali fundamental ekonomi Indonesia.
Di samping itu, lembaga keuangan syari‟ah juga  dapat  menjadi  mediator dan  sekaligus  fasilitator  yang  mampu  mempersatukan  para  konglomerat  dengan kalangan  usaha  kecil  menengah.  Upaya  membangun  kembali  pilar-pilar  sistem ekonomi  Indonesia  dapat  dimulai  dari  bawah  melalui  program  kemitraan  usaha antara  pengusaha  besar  dengan  para  pengusaha  kecil  dan  menengah.  Sebab, kelangsungan kegiatan usaha para pengusaha besar pun sangat bergantung kepada masyarakat bawah itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah  dan  kalangan  pelaku  usaha  untuk  membangun  sistem ekonomi Islam di Indonesia, sehingga dapat menjadi sentral ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik.
Kebijakan pemerintah selama ini dapat dikatakan masih memberi peluang yang  cukup  besar  bagi  pengembangan  lembaga  keuangan  syari‟ah.  Sebagai contoh, UU No. 10/1998 tentang Perbankan telah memberi kesempatan luas bagi bank-bank  syari‟ah  dan  pengembangan,  termasuk  pula  lembaga  lainnya  yang diatur dalam UU tersebut. Keberadaan lembaga keuangan syari‟ah saat ini mulai dilihat  sebagai  lembaga  keuangan  alternatif  yang  memberi  dukungan  bagi perbaikan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  alasan  bagi  pemerintah  untuk membatasi ruang gerak lembaga-lembaga keuangan syari‟ah di Indonesia.
Lembaga  keuangan  syari‟ah  sebagai  lembaga  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  jelas  masih  dibutuhkan  peranannya,  khususnya  bagi  kalangan  usaha kecil dan menengah  yang memerlukan bantuan modal usaha. Dalam konteks ini, BMT  akan  diposisikan  sebagai  mitra  utama  dan  bahkan  menjadi  mitra  utama pemerintah  dalam  mendorong  proses  percepatan  kegiatan  usaha  kecil  dan menengah.  Terlebih  lagi  hampir  seluruh  kalangan  usaha  kecil  dan  menengah menggantungkan kelangsungan usahanya dari modal yang diberikan oleh lembaga keuangan syari‟ah.
Berdasar penjelasan tersebut, maka strategi pengembangan ekonomi Islam melalui  pemberdayaan  lembaga  keuangan  syari‟ah  dapat  dilakukan  secara maksimal.  Pada  gilirannya,  hal  ini  akan  menumbuhkan  kepercayaan  dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syari‟ah. Masyarakat akan lebih memilih lembaga  keuangan  syari‟ah  sebagai  prioritas  mitra  usaha  (business  partner),
karena  keberpihakannya  lebih  jelas  dan  terasa  bagi  pelaku  usaha  skala  kecil  dan menengah.

## Politik ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi
Dalam  konteks  ekonomi  Islam,  pakar  yang  banyak  mengembangkan disiplin politik ekonomi Islam adalah Masudul Alam Choudhury. Menurut beliau, politik ekonomi Islam adalah essentially a study of the endogenous role of ethico- economic  relationships  between  polity  and  the  deep  ecological  system .  Dalam redaksi  yang  lain  beliau  mendefinisikan  sebagai the  study  of  interactive relationships  between  polity  (Shura)  and  the  ecological  order  (with  market subsystem) (http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm,).
Dalam  konteks  Indonesia,  politik  ekonomi  Islam  pemerintah  RI diejawantahkan dalam bentuk “intervensi” pemerintah dalam berbagai bentuknya (termasuk  meregulasi,  masuk  ke  industri,  menginisiasi  suatu  gerakan,  dan  lain- lain).  Intervensi  ini  bermakna  positif  karena  bukan  kooptasi  terhadap  ekonomi Islam  tetapi  justru  mendorong  perkembangan  ekonomi  Islam.  Secara  politik ekonomi  Islam,  ada  beberapa  rasional  yang  mengharuskan  pemerintah  RI melakukan intervensi  terhadap pengembangan  ekonomi  Islam,  yaitu:  (1)  Industri keuangan  syariah  memiliki  dampak  yang  positif  bagi  stabilitas  perekonomian makro  Indonesia,  (2)  Industri  keuangan  syariah  memiliki  ketahanan/  resistensi yang cukup tinggi terhadap goncangan krisis keuangan, (3) Diperlukannya peran aktif  pemerintah  sebagai  regulator  dan  supervisor   sehingga  tercipta  efisiensi, transparansi  dan  berkeadilan,  (4)  Ekonomi  Islam  dapat  berperan  sebagai penyelamat  bila  terjadi  ketidakpastian  usaha/  perekonomian  (5)  Dalam  teori maupun  realitasnya,  industri  keuangan  syariah  membutuhkan  infrastruktur  yang mendukung  perkembangannya  (Siamat,  2009).  Dalam  koridor  itulah,  politik ekonomi  Islam  pemerintah  RI  pada  era  reformasi  dapat  dipaparkan  sebagai berikut:
1. Diundangkannya  UU  Nomor  19  tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah Negara (SBSN).
UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan pada 7 Mei 2008.   Lahirnya UU SBSN memberikan harapan di tengah APBN  yang  selalu  defisit  untuk  bisa  mendorong  tersedianya  sumber  keuangan alternatif  bagi  negara.  UU  SBSN  saat  ini  telah  menjadi  landasan  hukum  bagi
pemerintah  RI  untuk  penerbitan  sukuk  negara  guna  menarik  dana  dari  investor. Sukuk  dipandang  sebagai  alternatif  yang  lebih  baik  daripada  berutang  ke  luar negeri  karena  antara  lain  mengandung  unsur  kerja  sama  investasi,  berbagi  risiko dan  keterlibatan  aset  (proyek  riil)  yang  juga  mendasari  penerbitan  sukuk  (Ismal dan  Musari,  2009).  Sukuk  negara  ada  yang  diterbitkan  untuk  investor  besar (institusi)  disebut  IFR  ( ijara  fixed  rate )  yang  minimal  pembeliannya  1  Miliar. Sedangkan  untuk  perorangan  (ritel)  disebut  Sukuk  Ritel  (SR)  yang  diterbitkan setiap  Februari.  Hingga  tahun  2011  telah  diterbitkan  3  seri  SR.  Tujuan  utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai   pembangunan  proyek.  Ini  menunjukkan  dukungan  pemerintah  untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan Syariah, dan terbukti perkembangan sukuk  global  maupun  ritel  sangat  pesat  setelah  ada political  will pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN.
2. Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pada  17  Juni  2008  telah  diundangkan  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah.  Lahirnya  UU  Perbankan  Syariah  menandai  era  baru perbankan  Syariah  berpayung  hukum  jelas.  Dengan  UU  Perbankan  Syariah  ini makin  memperkuat  landasan  hukum  perbankan  Syariah  sehingga  dapat  setara dengan  bank  konvensional.  Selain  itu,  payung  hukum  ini  makin  menguatkan eksistensi  perbankan  syariah  di  Indonesia  dan  juga  dapat  makin  memacu peningkatan  peran  dan  kontribusi  perbankan  syariah  dalam  mengentaskan kemiskinan  ( poverty  alleviation ),  kesejahteraan  masyarakat,  dan  pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.
Perlu  digarisbawahi  bahwa  perkembangan  pesat  perbankan  syariah  tidak bisa  dilepaskan  dari  dukungan  regulasi.  Kehadiran  bank  syariah  pertama  pada 1992,  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia,  terjadi  berkat  dukungan  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992. Booming perbankan  syariah  sejak  1999  juga  hasil  dari dukungan  regulasi,  yaitu  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  dan  Undang- undang   Nomor  23  Tahun  1999  yang  kemudian  diperkuat  oleh  UU  Nomor  3 Tahun  2004.  Setelah  diundangkannya  UU  Perbankan  Syariah  terjadi  akselerasi perkembangan  perbankan  Syariah  yang  dibuktikan  bahwa  pada  Januari  2011, jumlah  bank  Syariah  telah  menjadi  11  BUS,  23  UUS,  151  BPRS  dengan  aset
mencapai  95  Trilyun  plus  745  M  (per  Januari  2011)  (BI,  2011:  6).  padahal sebelumnya hanya ada 3 BUS saja dengan total aset 48 T plus 82 M.

## 3. Pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah
Bukti nyata dari politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah dalam sektor industri perbankan Syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri yang nota benenya bank BUMN, berdirinya  BRI  Syariah  yang  modal  inti  terbesarnya  dari  Bank  BRI  yang  nota benenya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang nota  benenya  bank  BUMN  yang  juga  berplat  merah,  pegadaian  Syariah  yang berada dibawah perum pegadaian yang merupakan BUMN, dan lain-lain.

## 4. Diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Untuk  melengkapi  Undang-undang  tersebut,  pemerintah  juga  telah menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf. Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah  Wakaf,  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  630.1-2782  tantang  Pelaksanaan Penyertifikatan  Tanah  Wakaf,  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  KHI,  SK Direktorat  BI  No.  32/34/KEP/DIR  tentang  Bank  Umum  Berdasarkan  Prinsip Syariah  (pasal  29  ayat  2  berbunyi:  bank  dapat  bertindak  sebagai  lembaga  baitul mal,  yaitu menerim  dana  yang berasal  dari zakat,  infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau  dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada  yang  berhak  dalam  bentuk santunan  dan  atau  pinjaman  kebajikan  [ qard  al-hasan ]),  SK  Direktorat  BI  No. 32/36/KEP/DIR  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip  Syariah (pasal  28  berbunyi:  BPRS  dapat  bertindak  sebagai  lembaga  baitul  mal,  yaitu menerim  dana  yang  berasal  dari  zakat,  infaq,  shadaqah,  wakaf,  hibah,  atau  dana sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada  yang  berhak  dalam  bentuk  santunan dan  atau  pinjaman  kebajikan  [ qard  al-hasan ]).  Itu  semua  menunjukkan  politik
ekonomi  Islam  yang  diperankan  pemerintah  RI  dalam  ranah  keuangan  publik Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal.

## 5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
MUI  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  bidang keagamaan  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  umat  Islam  Indonesia membentuk  suatu  dewan  syariah  yang  berskala  nasional  yang  bernama  Dewan Syariah  Nasional  (DSN),  berdiri  pada  tanggal  10  Februari  1999  sesuai  dengan Surat  Keputusan  (SK)  MUI  No.  kep-754/MUI/II/1999.  Lembaga  DSN  MUI  ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di  lembaga keuangan Syariah, baik perbankan  Syariah,  asuransi  Syariah  dan  lain-lain.  Hal  ini  sebagaimana  termuat dalam  UU  No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  pasal  32  maupun  UU No.40  Th  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  pasal  109  yang  pada  intinya  bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  Dewan  Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI.
Keberadaan  ulama  dalam  stuktur  kepengurusan  perbankan  maupun perseroan lainnya merupakan keunikan tersendiri bagi suatu lembaga bisnis. Para ulama  yang  berkompeten  di  bidang  hukum  syariah  dan  aplikasi  perbankan  dan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi  dan  peranan  yang  amat  besar  dalam  penetapan  dan  pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga bisnis.
Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi plaksanaan hukum perbankan  syariah  berada  di  bawah  koordinasi  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  aktivitas  lembaga keuangan syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.
DSN  membantu  pihak  terkait  seperti  Departemen  keuangan,  Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan  syariah.  Keanggotaan  DSN  terdiri  dari  para  ulama,  praktisi,  dan  para pakar  dalam  bidang  yang  terkait  dengan  muamalah  syariah.  Keanggotaan  DSN ditunjuk  dan  diangkat  oleh  MUI  untuk  masa  bakti  4  tahun.  Tugas  dan kewenangan Dewan Syariah nasional adalah sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian  pada  umumnya  dan  keuangan  pada  khususnya.  (b)  Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. (c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. (d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
Untuk  dapat  menjalankan  tugas,  Dewan  Syariah  Nasional  memiliki kewenangan:  (a)  Mengeluarkan  fatwa  yang  mengikat  DPS  di  masing-masing lembaga  keuangan  syariah  dan  menjadi  dasar  tindakan  hukum  pihak  terkait.  (b) Mengeluarkan  fatwa  yang  menjadi  landasan  bagi  ketentuan  atau  peraturan  yang dikeluarkan oleh instasi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.  (c)  Memberikan  rekomendasi  dan  atau  mencabut  rekomendasi  nama- nama  yang  akan  duduk  sebagai  DPS  pada  suatu  lembaga  keuangan  syariah.  (d) Mengundang  para  ahli  menjelaskan  suatu  masalah  yang  diperlukan  dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. (e) Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan  syariah  untuk  menghentikan  penyimpangan  dari  fatwa  yang  telah dikeluarkan  oleh  DSN.  (f)  Mengusulkan  kepada  instansi  yang  berwenang  untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
Untuk  memperkuat  kewenangan  sebagai  bank  sentral  yang  mengurusi sistem  keuangan  syariah  dalam  negara  republik  Indonesia,  Bank  Indonesia menjalin  kerja  sama  dengan  DSN-MUI  yang  memiliki  otoritas  di  bidang  hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui  nota  kesepahaman  ( Memorandum  of  Understanding/MOU )  untuk menjalankan  fungsi  pembinaan  dan  pegawasan  terhadap  perbankan  syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting  dalam  pengembangan  sistem  ekonomi  dan  perbankan  syariah  negeri  ini (Himpunan Fatwa DSN, 281-284).

## 6. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat
Diundangkannya  UU  Zakat  menunjukkan  politik  ekonomi  Islam  dalam ranah keuangan publik pemerintah RI cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat
Islam  untuk  melaksanakan  rukun  Islam  yang  ke-3.  Menurut  Direktorat Pemberdayaan  Zakat  yang  disampaikan  dalam  Lokakarya  Peradaban  Zakat  di DIY,  7-9  April  2008  potensi  zakat  yang  dapat  dikumpulkan  secara  nasional mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 2007. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 1  triliun-an  yang  dapat  dihimpun.  Oleh  karena  itu,  UU  Zakat  adalah  kebutuhan umat  Islam.  Persoalannya,  ternyata  UU  tersebut  belum  bisa  berperan  optimal untuk menarik zakat. Oleh karena itu perlu politik ekonomi Islam lanjutan, untuk lebih  memikat  muzakki,  mestinya  zakat  yang  semula  hanya  sebagai  pengurang penghasilan  kena  pajak  (PPKP)  ditingkatkan  menjadi  pengurang  pajak  ( tax deductible ).  Misalnya  PPh  terhadap  penghasilan  (profesi)  di  atas  Rp.
50.000.000,00  s.d  Rp.  250.000.000,00  adalah  15%  (Tarif  PPh  Pasal  17  UU  PPh No 36 tahun 2008). Subyek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal  membayar  Pajak  kekuarangannya,  yaitu  15%-2,5%  =  12,5%.  Dengan demikian,  fungsi  zakat  sebagai  penghargaan  ( reward )  terhadap  pembayar  pajak, menjadi  lebih  signifikan.  Dengan  kebijakan  itu,  meski  pajak  secara  prosentase menjadi  lebih  kecil  namun  proyeksi  total amount -nya  akan  lebih  besar  seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.

## 7. Diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006.
Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  telah memberikan  arah  baru  bagi  kompetensi  Peradilan  Agama.  Semula  kompetensi Pengadilan Agama identik dengan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), akan tetapi  dengan  adanya  UU  Nomor  3  Tahun  2006  tersebut,  kompetensi  Peradilan Agama bertambah, khususnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 huruf i, yakni  Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.
Ekonomi  Syariah  yang  dimaksud  dalam  pasal  49  huruf  i,  penjelasannya mencakup  (a)  bank  syari‟ah;  (b)  lembaga  keuangan  mikro  syari‟ah;  (c) asuransi syari‟ah; (d) reasuransi syari‟ah; (e) Reksa dana syari‟ah; (f) obligasi syari‟ah dan surat  berharga  berjangka  menengah  syari‟ah;  (g) sekuritas  syari‟ah;
(h) pembiayaan  syari‟ah;  (i)  Pegadaian  syari‟ah;  (j) dana  pensiun  lembaga keuangan syari‟ah; dan bisnis syari‟ah.
Salah satu pertimbangan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, poin c  adalah  bahwa  Peradilan  Agama  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  dan  kehidupan  ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memang  sangat  benar.  Perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  tidak  dapat dipenuhi  dengan  UU  No.  7  Tahun  1989,  terutama  setelah  tumbuh  dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia.
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan yang berkompeten untuk menyelesaikan  perkara  di  bidang  ekonomi  Syariah  adalah  pengadilan  agama.  Di samping  itu,  dibuka  pula  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  melalui musyawarah,  mediasi  perbankan,  lembaga  arbitrase,  atau  melalui  pengadilan  di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Ketentuan  ini  juga  memberikan  kepastian  saluran  hukum  bagi  pencari  keadilan dalam masalah yang timbul di bank Syariah.

## 8. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah)
Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) yang dikordinir oleh  Mahkamah  Agung  (MA)  RI  yang  kemudian  dilegalkan  dalam  bentuk PERATURAN  MAHKAMAH  AGUNG  (PERMA)  02  Tahun  2008  merupakan respon  terhadap  perkembangan  baru  dalam  kajian  dan  praktek  ekonomi  Islam  di Indonesia.  Praktik  hukum  ekonomi  Islam  secara  institusional  di  Indonesia  itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari‟ah (LKS) lainnya setelah melihat prospek  dan  ketangguhan  LKS  seperti  BMI  ketika  melewati  krisis  ekonomi nasional  sekitar  tahun  1998.  Belakangan,  perkembangan  LKS  tersebut  semakin pesat  yang  tentu  akan  menggambarkan  banyaknya  praktek  hukum  muamalat  di kalangan umat Islam.
Banyaknya  praktek  hukum  tersebut  juga  sarat  dengan  berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam  persoalan  ekonomi,  sementara  untuk  saat  ini  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  terhadap  permasalahan  itu.
Sejak  tahun  1994,  jika  ada  sengketa  ekonomi  syariah  maka  diselesaikan  lewat Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  yang  hanya  sebagai  mediator (penengah)  dan  belum  mengikat  secara  hukum.  Peraturan  yang  diterapkan  juga masih  terbatas  pada  peraturan  Bank  Indonesia  (BI)  yang  merujuk  kepada  fatwa- fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI). Sedangkan  fatwa  itu,  sebagaimana  dimaklumi  dalam  hukum  Islam,  adalah pendapat  hukum  yang  tidak  mengikat  seluruh  umat  Islam.  Sama  halnya  dengan fikih.
Kehadiran  KHES  merupakan  bagian  upaya  positifisasi  hukum  perdata Islam  dalam  sistem  hukum  nasional.  Untuk  saat  ini  positifisasi  hukum  ekonomi Islam  sudah  menjadi  keniscayaan  bagi  umat  Islam,  mengingat  praktek  ekonomi syari‟ah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut kemudian dijadikan  acuan  dalam  penyelesaian  perkara-perkara  ekonomi  syari‟ah  yang semakin  hari  semakin  bertambah,  seiring  dengan  perkembangan  LKS.  Adapun lembaga peradilan yang berkompetensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA) sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2006.

## 9. Gerakan Wakaf tunai
Gerakan  nasional  wakaf  tunai  dimotori  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  di  Istana  Negara  Jakarta  pada  8  Januari  2010,  pengelolaannya diserahkan  ke  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).  BWI  sudah  membuat  aturan tentang wakaf uang sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya  dapat  transparan  serta  akan  diaudit  oleh  auditor independen.  Wakaf  selama  ini  identik  dengan  tanah  namun  dengan dicanangkannya  gerakan  nasional  wakaf  tunai  maka  kini  masyarakat diperkenalkan dengan wakaf berbentuk uang yang lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan  umat  sekaligus  memudahkan  masyarakat  yang  ingin  wakaf  karena ada  alternatif  bentuk  wakaf.  Wakaf  tunai  hukumnya  adalah  dibolehkan,  dengan cara  menjadikan  uang  menjadi  modal  usaha  dan  keuntungannya  disalurkan  pada penerima wakaf.

## 10. Dikeluarkannya PP Nomor 39 Tahun 2008
PP  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Asuransi  syariah  adalah  perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian. Walaupun pemerintah belum mengundangkan secara khusus tentang  asuransi  Syariah,  akan  tetapi  hadirnya  PP  Nomor  39  tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri asuransi Syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.

## 11. Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU
Direktorat  Pembiayaan  Syariah,  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Utang Departemen Keuangan RI merupakan direktorat yang melaksanakan amanah UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, di antaranya adalah sukuk ritel dan korporasi.

## 12. Penyelenggaraan  World  Islamic  Economic  Forum  (WIEF)  di Indonesia
World Islamic Economic Forum (WIEF)/Forum Ekonomi Negara- Negara Islam  ke-5  yang  diselenggarakan  di  Indonesia,  pada  2-3  Maret  2009  dengan didukung  penuh  oleh  pemerintah  merupakan  suatu  bukti  dukungan  dan political will pemerintah terhadap pengembangan ekonomi Islam. World Islamic Economic Forum  ke-5  tersebut  berkontribusi  sebagai  salah  satu  upaya  menemukan  solusi mengatasi dampak krisis keuangan global dengan pendekatan ekonomi Islam.

## Kesimpulan
Sistem ekonomi Islam menawarkan suatu konsep pemberdayaan ekonomi yang  berkeadilan,  pemerataan  dan  keseimbangan  ekonomi  baik  secara  mikro maupun makro,  lembaga keuangan syari‟ah merupakan instrumen ekonomi  yang dianggap  memiliki  banyak  keunggulan  dibanding  dengan  lembaga  keuangan konvensional,  karena  lebih  mengutamakan  aspek  hukum,  etika  bisnis  dan moralitas keagamaan. Politik ekonomi Islam memberikan daya tawar positif bagi percepatan  pembangunan  ekonomi  melalui  kemitraan  usaha  dengan  kalangan usaha  kecil  dan  menengah.  Pemberdayaan  ekonomi  syari‟ah  melalui  kemitraan usaha  antara  lembaga  keuangan  syari‟ah  dan  usaha  kecil  menengah  dengan mengembangkan  kegiatan  usaha  sektor  riil  dalam  bidang  pertanian,  industri, perdagangan dan jasa dan lembaga keuangan syari‟ah perlu terus dilakukan untuk mendorong  percepatan  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  usaha  untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan praktik
ekonomi  Islam  di  Indonesia  dapat  dikatakan  sangat  pesat  setelah  mendapat dukungan  pemerintah  dalam  bentuk  politik  ekonomi  yang  berprinsipkan  pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat terlihat dalam berbagai bidang ekonomi yang  menerapkan  sistem  ekonomi  Islam,  seperti  perbankan  Syariah,  asuransi Syariah, sukuk, pasar modal Syariah, keuangan publik, dan lain-lain.
Pemerintah perlu terus didorong untuk  menerapkan politik ekonomi  yang berorientasikan  pada  sistem  ekonomi  Islam,  misalnya  zakat  yang  semula  hanya sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  (PPKP)  ditingkatkan  menjadi pengurang  pajak  ( tax  deductible ),  mengkonversi  bank  BUMN  menjadi  bank Syariah  agar  market  share  bank  Syariah  meningkat  pesat,  dan  lain-lain. Diharapkan  penerapan  politik  ekonomi  Islam  yang  lebih  luas  akan  mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan bangsa.

## Daftar Pustaka
Al-Quran al- Karim.
An-Nabhani,  Taqiyuddin. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perpspektif Islam . Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
Antonio,    Muhammad  Syafi„i. Bank  Islam  dari  Teori  ke  Praktek. Jakarta:  Gema Insani Press, 2002.
Basyir, Ahmad Azhar. Refleksi Atas Persoalan Keislaman . Bandung: Mizan, 1992.
Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina, 1999.
Himpunan  Fatwa  DSN.  Edisi  Kedua.  diterbitkan  atas  kerjasama  DSN-MUI dengan Bank Indonesia.
Ismal,  Rifki  & Khairunnisa Musari. Menggagas  Sukuk sebagai  Instrumen Fiskal dan Moneter . Bisnis Indonesia. 1 Apri 2009.
Kamil,  Sukron. Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan , Dari Politik Makro  Ekonomi  Hingga Realisasi Mikro. Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2016.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Karim,  Adiwarman  A.,  Nenny  Kurnia  dan  Ilham  D.  Sannang,  Sistem  Ekonomi Islam, makalah Seminar “Perbankan Syari‟ah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional” Jakarta, 6 -12- 2001.
Muhammad. Lembaga-lembaga  Keuangan  Umat  Kontemporer .  Yogyakarta:  UII Press, 2000.
Praja,  Juhaya  S.  Orasi  Ilmiah  Pengukuhan  Guru  Besar  Madya  Filsafat  Hukum Islam tentang Rekosntruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum  Islam pada tanggal  1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat . Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
Rahardjo,   M.  Dawam.  “Menegakkan  Syariat  Islam  di  Bidang  Ekonomi”,  kata pengantar  Buku  Adiwarman  Karim, Bank  Islam,  Analisis  Fiqh  dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
Siamat, Dahlan. Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan  Pasar  Keuangan  Syariah  Merupakan  Prioritas ,  Paper nara sumber dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam IV, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta.
Statistik Perbankan Syariah (Januari 2011). Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI.
Suma,  Muhammad  Amin.  “Jaminan  Perundang-undangan  Tentang  Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Jurnal al-Mawarid, Edisi X, 2003.
Thaba, Abdul  Aziz. Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru. Jakarta:  Gema Insani Press 1996.
Yusup,  Deni  K.  Pemberdayaan  Ekonomi  Kerakyatan  Melalui  Kemitraan  Usaha BMT dan UKM, makalah Diskusi Reguler BEMJ Muamalah KBM IAIN SGD Bandung, Mei 2004.