## HILANGNYA BAGIAN TUBUH PASIEN YANG MENGAKIBATKAN KECACATAN PERMANEN AKIBAT KELALAIAN MEDIS  DALAM ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
Ni Putu Yuliana Kemalasari 1 , I Putu Harry Suandana Putra 2
1 2 Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora, Universitas Bali Internasional.
1 2 Jl. Seroja, Gang Jeruk, Kelurahan Tonja, Denpasar Email: yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id 1 , harrysuandana@iikmpbali.ac.id 2
Abstract, The loss of a patient's body part due to the negligence of medical personnel has an impact on intentional disability, thus requiring legal certainty for patients which can be obtained by holding legal responsibility both criminally and civilly to the medical staff due to their negligence. The importance of legal responsibility is to provide legal certainty to patients as victims of negligence by medical personnel resulting in permanent disability. To  answer  this  problem,  the  legal  research  method  used  is  normative  juridical  legal research  using  a  statute  approach  by  examining  all laws  and regulations  related  to the legal  issues  raised.  Legal  liability  due  to  negligence  of  medical  staff  which  causes permanent disability in patients can refer to the provisions of Article 1371 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code and/or Article 46 of Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals in conjunction with Article 190 paragraph (2) of Law no. 36 of 2009 concerning Health. Permanent  disability  of  a  patient  resulting  from  the  loss  of  a  patient's  limbs  due  to  the negligence of public medical personnel is called malpractice. Malpractice is intentional or unintentional error or negligence by medical personnel which causes harm to the health or safety of the patient as a victim. It can be concluded  that legal liability which is going to be imposed on medical personnel due to their negligence can be held accountable both criminally and civilly.
Keywords: Malpractice, Legal Liability, Medical Negligence.
Abstrak, Hilangnya  bagian  tubuh  pasien  akibat  kelalian  tenaga  medis  berdampak  pada kecacatan yang disengaja, sehingga membutuhkan kepastian hukum kepada pasien yang dapat diperoleh dengan meminta pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata kepada tenaga medis akibat kelalaiannya tersebut. Pentingnya pertanggungjawaban hukum  adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pasien  sebagai  korban  atas tindak  kelalaian dari tenaga  medis  sehingga  mengakibatkan  kecacatan  permanen.  Untuk menjawab  permasalahan  tersebut  metode  penelitian  hukum  yang  dipergunakan  adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat. Pertanggungjawaban hukum akibat kelalian  dari  tenaga  medis  yang  menyababkan  kecacatan  permanen  pada  pasien  dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata dan/atau Pasal 46 Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 190 ayat (2)  Undang-Undang No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  kecacatan  permanen  pasien  yang  diakibatkan hilangnya anggota tubuh pasien akibat kelalaian dari tenaga medis umum disebut dengan malpraktek. Malpraktek adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau tidak dengan sengaja oleh tenaga medis yang menimbulkan kerugian pada kesehatan atau keselamatan dari  pasien  sebagai  korban.  Bahwa  dapat  disimpulkan  pertanggungjawban  hukum  yang dapat  dijatuhkan  kepada  tenaga  medis  akibat  kelalaiannya  dapat  dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata.
Kata kunci: Malprakterk, Pertanggungjawaban Hukum, Kelalaian Medis.

## PENDAHULUAN
Maraknya  kasus  malpraktek  pada dunia kedokteran di Indonesia memicu pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap  dokter  dan  tenaga  medis.  Seperti yang  baru  terjadi,  dimana  akibat  kelalaian seorang  perawat  mengakibatkan  putusnya jari seorang anak. Peristiwa tersebut terjadi pada  hari  sabtu,  4  Februari  2023  dimana seorang  bayi  berumur  8  bulan  sedang dirawat  di  RS  Muhammadiyah  Palembang akibat  demam  tinggi.  Pada  saat  peristiwa terjadi, orang tua pasien meminta pertolongan  kepada  salah  seorang  perawat karena  selang  infus  pasien  tersembat.  Saat hendak membetulkan selang infus, perawat tersebut  akibat  kurang  berhati-hati  tanpa sengaja memotong jari kelingking pasien. 1 Kasus yang tidak kalah mengejutkan dan  menjadi  catatan  penting  pada  dunia kesehatan  adalah  kasus  yang  terjadi  pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022, dimana seorang ibu yang akan melahirkan mengalami  pecah  ketuban  dan  akhirnya harus  melahirkan  di  Puskesmas  meskipun diketahui  bayi  tersebut  dalam  keadaan sungsang,  kelalaian  diduga  terjadi  yang mengakibatkan  bayi  tersebut  lahir  dengan bagian  kepala  yang  terputus  dan  masih tertinggal di dalam Rahim ibunya. Kasus ini tentu  saja  sangat  menghebohkan  dunia medis dan berdampak pada tuntutan hukum yang dilakukan oleh keluarga korban. 2 Tidak hanya itu, masih banyak kasus- kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia yang  khususnya  menyebabkan  kecacatan permanen  atau  hilangnya  anggota  tubuh dari pasien sebagai korban, bahkan sampai menyebabkan kematian.
Dalam  beberapa  kasus  malpraktek yang  terjadi  seringkali  korban  merasakan kurang mendapatkan rasa keadilan.
1 Kompas.Com,  2023, Saat  Kasus  Jari Bayi  yang  Terpotong  di  Palembang  Berakhir Damai, diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12 /122900765/saat-kasus-jari-bayi-yang- terpotong-perawat-di-palembang-berakhir- damai-?page=all , diakses pada 2 Maret 2023. 2 Detik  Sumut,  2022, 8  Fakta  Kepala
Bayi Putus Saat Persalinan di Puskesmas Inhil Riau , diakses dari
Terlebih  apabila  merujuk  apda  Pasal  66 ayat (1) Undang-undang Praktik Kedokteran  yang  menyebutkan  bahwa “setiap  orang  yang  mengetahui  atau kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran  dapat  mengadukan  secara tertulis  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia", pengatura tersebut  hanya  diperuntukkan  kepada tenaga  medis  yang  bergelar  Dokter, bagaimana  mengenai  pengaturan  bagi tenaga medis diluar Dokter seperti perawat dan bidan.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1996  tentang  Tenaga  Kesehatan, disebutkan  bahwa  yang  termasuk  tenaga kesehatan adalah meliputi:
1. Tenaga medis;
2. Tenaga keperawatan;
3. Tenaga kesehatan masyarakat;
4. Tenaga gizi;
5. Tenaga keterapian fisik; dan
6. Tenaga keteknisan medis. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan  bahwa  tenaga  keperawatan  dan bidan adalaagainian dari tenaga kesehatan. 3 Hal  ini  tentu  saja  memerlukan  kejelasan yang lebih lanjut. Terlebih lagi dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai bagaimana  melakukan  pengaduan  secara tertulis  bukan  mengenai  sanksi  dan pertanggungjawaban  terharap  pasien  atau korban.  Dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  sekalipun  tidak  mengatur secara  spesifik  mengenai  mekanisme petanggungjawaban  pidana  bagi  dokter yang  melakukan  tindakan  malpraktek medis,  hanya  saja  terdapat  beberapa  pasal yang secara tida langsung mengarah kepada
https://www.detik.com/sumut/berita/d- 6268553/8-fakta-kepala-bayi-putus-saat- persalinan-di-puskesmas-inhil-riau , diakses pada 2 Maret 2022. 3 Setiani, B. (2018). Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat  Dalam Hal  Pemenuhan  Kewajiban  Dan  Kode  Etik
Dalam Praktik Keperawatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, 8(04), 497-507.
perbuatan yang dapat diasumsikan sebagai tindakan malpraktek.
Kasus-kasus malpraktek yang terjadi di Indoensia seolah-olah menjadi gunung es yang  tidak  terpecahkan.  Pada  hakekatnya pelayanan kesehatan yang baik merupakan bagian  dari  penegakan  hak  asasi  manusia dan  menjadi  bagian  dalam  pembangunan nasional.  Dalam  konsideran  Undang- undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan pada huruf a, ditegaskan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia,  dan  menjadi  salah  satu  unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. 4
Hilangnya bagian tubuh pasien yang mengakibatkan kecacatan permanen akibat kelalaian medis dalam aspek pertanggungjawaban hukum pidana merupakan  bentuk  pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada tenaga medis guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasien sebagai korban.  Pasien  sebagai  korban  dapat meminta pertanggungjawaban atas kerugian  tersebut  baik  secara  pidana maupun perdata. Perlindungan  hukum  berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan  oleh  Philipus  M.Hadjon menyebutkan bahwa, “perlindungan hukum adalah  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek hukum  berdasarkan  ketentuan  umum  dari kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat melindungi  satu  hal  lainnya.    Malpraktik ( malapractice ) adalah suatu tindakan dalam menjalankan  suatu  profesi  yang  dilakukan secara kesalahan atau kekeliruan, 5 kesalahan atau kekeliruan akibat malpraktik baru dapat
membentuk pertanggungjawaban  hukum  baik  pidana
4 Muntaha,  H.  (2022). Hukum  Pidana
Malapraktik:
Pertanggungjawaban
dan
Penghapus Pidana . Sinar Grafika.
5 DM, M. Y., Akmal, A. R., Yasmin, N. A., Sari, R., & Saragih, G. M. (2022). Hubungan Kelalaian  Medis  Dengan  Malpraktik  Yang
Dilakukan Oleh Tenaga Medis. Jurnal
maupun perdata apabila dampak atau akibat dari  kesalahan  dan/atau  kelalaian  tersebut menyebabkan  kerugian  sebagaimana  yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.    Malpraktek  dapat terjadi  dalam  berbagai  macam  profesi, tetapi  profesi  yang  umum  dimasukkan kedalam  katagori  tindakan  malpraktek adalah  profesi  kedokteran  atau  tenaga medis lainnya. Kesalahan dalam menjalankan  praktek  profesi  medis  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  hukum berdasarkan  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
Dalam  praktik  kedokteran  atau standarisasi  medis  dikenal  mekanisme Informed Consent, informed consent adalah mekanisme  penyampaian  informasi  dari dokter  ataupun  tenaga  medis  lainnya  atas tindakan  medis  yang  dilakukan  guna mengetahui  manpaat  dan  risiko  dari tindakan  medis  yang  akan  dijalani  oleh pasien.    Kelalain  dalam  sutau  tindakan medis dalam hukum disebut dengan culpa. Culpa adalah pengertian dari aspek hukum, tetapi  dikaitkan  dengan  penerapan  dalam praktek medis atau kedokteran istilah culpa tersebut belum dapat diartikan dalam suatu keseragaman,  tetapi  terdapat  satu  titik penentu  mengenai  pertanggungjawaban hukum  dalam  perlakukan  culpa  praktek medis yang dipersamakan dengan malpraktek  yang  menimbulkan  kerugian menurut  hukum.  Berdasarkan  ketentuan dari peraturan
perundang-undangan pertanggungjawaban hukum akibat adanya culpa  pada  praktik  medis  atau  malpraktek berkaitan  dengan  kententuan-ketentuan hukum antara lain:
1.  Undang-Undang  No.36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan;
2.  Undang-Undang  No.44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit;
Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 7045- 7052.
6 Aryani,  F.  N.,  &  Intarti,  A.  (2019). Pertanggungjawaban  Hukum  Atas  Malpraktik Oleh  Tenaga  Medis  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Wacana  Paramarta:  Jurnal  Ilmu Hukum , 18 (1), 51-60.
3.  Undang-Undang  No.29  Tahun  2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4.  Undang-Undang  No.36  Tahun  2014
Tentang Tenaga kesehatan;
5.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana; dan
6.  Kita Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai suatu penelian yang bersifat yuridis  normatif,  sumber  data  yang digunakan  adalah  sumber  data  sekunder yang  dapat  bersumber  dari  buku,  jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan artikel yang dapat memberikan  penjelasan  tentang  hukum primer materiil.

## RUMUSAN MASALAH
Hak-hak  pasien  sebagai  korban tindakan malpraktek perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga solusi dalam pemberian perlindungan hukum kepada pasien sebagai korban  dari  tindakan  malpraktek  tenaga medis,  terlebih  lagi  yang  menyebabkan kecacatan permanen adalah dengan mendapatkan  pertanggungjawaban  hukum baik secara pidana dan perdata, melalukan prose penyelesaian non litigasi keperdataan dengan  mediasi  dan  kesepakatan  damai penyelesaian  masalah  yang  umumnya dilakukan  dengan  memberikan  ganti  rugi kepada pasien sebagai korban, dan dengan menerapkan pertanggungjawaban berdasarkan pada kode etik profesi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan langkah-langkah  dalam  menganalisi  atau menjawab suatu permasalahan yang dilakukank  secara  terstruktur  dan  teliti.
Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif. Sebagai  suatu  penelitian  yang  bersifat yuridis  normatif,  acuan  utama  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan/ satute approach . Terdapat  tiga  sumber  hukum  dalam penelitian  ini  yaitu  sumber  hukum  primer yang  berasal  dari  Undang-Undang  No.36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  Undang-
7 Achmad,  G.  B.  (2022).  PRAKTEK PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KAITANNYA  DENGAN  PERLINDUNGAN
Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,  Undang-Undang  No.29  Tahun  2004 Tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang- Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  dan  Kita  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Sumber  bahan  hukum  kedua adalah sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh  dari  menganalisis  buku-buku, artikel,  jurnal-junal  yang  berkaitan,  dan sumber hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
Data  yang  telah  dikumpulkan  dari sumber-sumber  hukum  tersebut  kumudian akan  dideskripsikan  dan  dianalisis  dengan menggunakan  penelitian  analisis  dskriftif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau mengklarifikasikan  penelitian  berdasarkan pada sumber-sumber hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak-hak pasien sebagai korban tindakan malpraktek  perlu  untuk  mendapatkan perlindungan hukum
Kecacatan  permanen  akibat  suatu kelalain menjadi peristiwa yang patut untuk mendapatkan  perhatian  serta  perlindungan terhadap  hak-hak  dari  korban. 7 Dalam ketentuan  dari  pasal  32  huruf  q  Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi “Setiap pasien berhak menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila  rumah  sakit  diduga  memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang baik secara pidana maupun perdata”, pengatur tersebut tidak memberikan kepastian  hukum  yang  kuat  atas  tindakan yang  termasuk  pada  malpraktek  terlebih lagi  mengakibatkan  kecacatan  terhadap pasien  sebagi  korba  secara  permanen, sehingga    substansi  dalam  menerapkan kepastian hukum akibat malpraktek tenaga medis  pegangan  pokok  yang  dapat digunakan  adalah  pada  adanya  kesalahan professional  yang  dilakukan  oleh  tenaga medis  pada  saat  menjalankan  tugas profesinya.
Dalam  kode  etik  profesi  dokter, terdapat  tiga  macam  pertanggungjawaban
KONSUMEN (PASIEN). LEX PRIVATUM , 10 (6).
dokter terhadap pasien, yaitu: 8
1. Kecelakaan. Kecelakaan  berasal  dari    arti katanya  dapat  diartikan  sebagai suatu peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam  keselamatan  manusia. Merujuk  pada  peristiwa  yang terjadi, kecelakaan dapat dikatagorikan  sebagai  peristiwa yang terjadi secara tidak disengaja. Kecelakaan medik sering dianggap sama  dengan  malpraktek  medik apabila  dilihat  dari  kerugian  yang ditumbulkan kepada pasien.
2. Resiko  tindakan  medik  ( risk  of treatment).
Resiko  tindakan  medik  adalah suatu  keadaan  idman  dokter  atau tenaga  medis  yang  menangani pasien  dan  pasien  berada  dalam suatu situasi yang buruk dan bukan merupakan  kehendak  dari  tenaga medis  meskipun  tindakan  medik yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur  dan  ketentuan  yang  ada.
Pada  dasarnya  resiko  medik  tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada dokter maupun  tenaga  medis  sepanjang dapat  dibuktikan  bahwa  tindakan tersebut  telah  sesuai  dan  tidak melanggar terhadap ketentuan yang berlaku. 9
3. Kesalahan  penilaian  ( error  of judgement ). Kesalahan penilaian dalam tindakan  medik,  mengarah  kepada situasi dimana tenaga medik (dokter) salah dalam menilai situasi pasien  sehingga  terjadi  kesalahan dalam pemberian tindakan terhadap
8 Sulistyani,  V.,  &  Syamsu,  Z.  (2015). Pertanggungjawaban  Perdata  Seorang  Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. Lex
Jurnalica , 12 (2), 147455.
9 Dananjaya, A. N. D., Dewi, A. A. S. L.,
& Suryani, L. P. (2019). Sanksi malpraktik dan resiko medik yang dilakukan oleh dokter. Jurnal Analogi Hukum , 1 (1), 6-10. 10 Triana, Y., Setianari, I., Mahendra, M., &  Akbar,  F.  (2023).  Perlindungan  Hukum
keluhan  dan  kondisi  dari  pasien.
Kesalahan penilain medik merupakan  tindakan  dari  tenaga medik  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan tindakan. 10
Acuan dalam pemenuhan hak atas perlindungan dan kepastian hukum terhadap  korban  malpraktek  bergantung kepada  keinginan  atau  kehendak  dari korban  dan/atau  oleh  walinya,  malpraktek masuk kepada delik aduan, sehingga proses dan pertanggungjawaban hukumnya bergantung dari kehendak korban. 11 Setidaknya ada berberapa upaya pertanggungjawaban  hukum  yang  dapat dimintakan  oleh  korban  atas  tindakan malpraktek berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Undang-undang  No.  23  Tahun 1992:
- Pasal  55  ayat  (1),  menentukan bahwa Setiap orang berhak atas ganti rugi  akibat  kesalahan  atau  kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan; - Pasal  55  ayat  (2),  menentukan bahwa  Ganti  rugi  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan  perundangundangan  yang berlaku.
2) Undang-Undang  No.  29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66  ayat  (1)  dan  ayat  (3),  yang
menyebutkan bahwa: - Ayat  (1)  bahwa  setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan  dokter  atau  dokter  gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Terhadap  Pasien  Atas  Kelalaian  Medis  Oleh Tenaga  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) , 5 (1), 1046- 1052.
11 Kristiawan,  A.  P. (2021).  Kedudukan Hukum  Informed  Consent  Dalam  Pemenuhan Hak  Pasien  di  Rumah  Sakit.  Jurnal  Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 19(1), 1-15.
Kedokteran Indonesia;
- Ayat (3), menentukan bahwa  Pengaduan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak  menghilangkan  hak  setiap orang  untuk  melaporkan  adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat  kerugian  perdata  ke pengadilan; 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  antara  lain  pada  ketentuan pasal-pasal : - Pasal 359 KUHP yang menyebutkan  bahwa  barang  siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang mendapat luka-luka  berat,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  satu tahun; - Pasal  360  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Ayat  (2)  menentukan bahwa barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang mendapat luka-luka  berat,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  satu tahun;  dan  ayat  (2)  menentukan bahwa barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan  orang  lain  luka-luka berat  sedemikian  rupa  sehingga timbul penyakit halangan, menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian  selama  waktu  tertentu, diancam  dengan  pidana  penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah - Pasal  361  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  menentukan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan  atau  pencarian,  maka pidana  ditambah  dengan  sepertiga dan  yang  bersalah  dapat  dicabut haknya untuk menjalankan pencarian  dalam  mana  dilakukan kejahatan, dan hakim dapat
memerintahkan supaya putusannya diumumkan. 4) Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata  (KUHPerdata),  dalam  Pasal- Pasal berikut:
- Pasal  1356  yang  menyebutkan bahwa  tiap  perbuatan  melanggar hukum  yang  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan orang yang karena salahnya menrebitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; - Pasal  1366  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menentukan bahwa setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya,  tetapi  juga  untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya; - Pasal  1367  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menentukan bahwa seorang tidak saja bertanggungjawab  untuk  kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian yang di sebabkan perbuatan orang- orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barangbarang yang berada di bawah pengawasannya; - Pasal  1370  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menentukan bahwa dalam halnya suatu kematian  dengan  sengaja  atau karena kurang hati-hatinya
seseorang,  maka  suatu  atau  isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua  si  korban  yang  lazimnya mendapat  nafkah  dari  pekerjaan korban  mempunyai  hak  menuntut ganti  rugi,  yang  harus  dinilai menurut  kedudukan  dan  kekayaan kedua  belah  pihak,  serta  menurut keadaan;
- Pasal  1371  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menentukan bahwa penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja  atau  karena  kurang  hati- hati  memberikan  hak  kepada  si korban  untuk  selain  penggantian biaya  kerugian  yang  disebabkan oleh  luka  atau  cacat  tersebut,  juga penggantian  kerugian  ini  dinilai
menurut  kedudukan  dan  kekayaan kedua  belah  pihak,  serta  menurut keadaan.
Untuk  mendapatkan  pertanggungjawaban hukum terhadap suatu tindakan malpraktek, maka  akibat  hukum  dari  malpraktek tersebut  harus  ditentukan  terlebih  dahulu. Ada  tiga  jenis  malpraktek  dalam  tindakan medis, diantaranya: 12
1. Malpraktek  krininal  (pidana)/ criminal malpractice medic. Malpraktek kriminal/ criminal malpractice  medic merupakan  tindakan yang  melanggar  pada  ketentuan  hukum pidana,  sehingga  pelaku  dari criminal malpractice  medic sama  hal  dengan pelaku tidak kriminal pada umumnya. 13 Criminal  malpractice  medic dilakukan dalam bentuk kesengajaan ( intensional ), dimana  dalam  KUHPidana criminal malpractice  medic dapat  mengacu kepada ketentuan dari Pasal 382 KUHP tentang  tindak  pidana  penipuan,  Pasal 344  KUHP  tentang  tindak  pidana pembunuhan, Pasal 348 dan 349 KUHP tentang aborsi, Pasal 227 KUHP tentang memnuat  tidak  jelas  asal-usul  seoarang anak,  Pasal  359  tetang  kelalaian  yang menyebabkan  kematian  dan  Pasal  360
KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat/catat. 14 2. Malpraktek sipil (perdata)/ civil malpractice medic.
Malpraktik sipil/ civil malpractice medic adalah  situasi  dimana  salah  satu  pihak tindak  melaksanakan  kewajibannya. Tolok ukur dari malpraktik sipil adalah adanya adanya kelalaian medik, adanya tindakan  medik  yang  dilakukan  tanpa persetujuan  dari  pasien  atau  walinya yang menimbulkan kerugian dan
12 Soedjatmiko,  2001,  Masalah  Medik dalam Malpraktek Yuridik, Citra Aditya Bakti, Malang, h.35
13 PUTRA,  R.  D.  (2023). TANGGUNG JAWAB  TENAGA  MEDIS  DALAM  TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 233/Pid. Sus/2016/PN. Blt) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
14 Ramadhani,  S.  S.  (2023).  Urgensi Payung  Hukum  Tindak  Pidana  Medis  dalam
menjadi  tindakan  yang  melanggar hukum, termasuk tindakan tanpa consent dan pelanggaran janji. 15
3. Malpraktek  administrasi/ administrative malpractice . Malpraktek administrasi adalah tindakan dilakukan oleh seseorang yang tidak  memiliki  kopetensi  atau  tidak mempunyai  surat  ijin  praktek/surat tanda  ijin  praktek/surat  tanda  registrasi lainnya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaanya  pada  bidang  kesehatan yaitu  dengan  melaksanakan police power (the power pf the state to protect the  health,  safety,  morals  an  general welfare  of  its  citizen )  berhak  untuk membentuk aturan pada bidang kesehatan  yang  memeberikan  syarat kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.
4. Malpraktek etik. Malpraktek  etik  adalah  tindakan  dari dokter  yang  bertentanagn  dengan  etika kedokteran  sebagaimana  yang  diatur dalam  kode  etik  kedokteran  yang berlaku di Indonesia.
Dalam  rangka  perlindungan  hukum terhadap  pasien  sebagai  korban  akibat kelalain  dari  tenaga  medis  sehingga menyebabkan kecacatan telah diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun demikian tenaga  medis  sebagai  pemegang  kendala dalam tindakan medis harus bekerja secara professional berdasarkan kode etik profesinya  untuk  menghindari  terjadinya kelalaian  yang  menimbulkan  kerugian kepada  pasien  sebagai  pengguna  jasa layanan kesehatan. Sejalan dengan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Riska  Andi  Fitriono,dkk  yang  berjudul Upaya Penyelesaian Sengketa
Medis.
JATIJAJAR LAW REVIEW, 1(2).
15 Lestari, A. Y., Winarsih, A. S., Jeem, Y.  A.,  Ramadhani,  T.  I.,  &  Baride,  W.  N.  A.
(2023).  Profesionalisme  Pelayanan  Tenaga Kesehatan dalam Mencegah Malpraktek Medik: Professionalism of Health Services in Preventing Medical Malpractice. PengabdianMu:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian kepada Masyarakat, 8(1), 53-64.
Penegakan  Hukum  Malpraktik  Melalui Pendekatan  Medis  Penal. 16 Yang  dalam penelitiannya  lebih  spesifik  pada  proses penyelesaian masalah dengan menggunakan mediasi penal. Mediasi penal adalah mediasi yang menggunakan metode persidangan  mini/mini  trial  dalam  proses penyelesaian  sengketa  yang  menggunakan pihak  ketiga,  dengan  moda  penyelesaian sengketa  yang  diharapkan  mampu  untuk menjawab  kebutuhan  dinamisasi  dalam praktek penyelesaian sengketa medik dalam pelayanan kesehatan. Demikian pula dengan  penelitian  hukum  yang  dilakukan oleh  M.Nurdin yang berjudul Perlindungan Hukum  Terhadap  Pasien  Atas  Korban Malpraktek  Kedokteran. 17 Dimana  dalam penelitiannya menggambarkan tentang malpraktek  secara  lebih  umum  bersama dengan  dampaknya  yang  tidak  mengarah secara  khusus  pada  upaya  penegakan ataupun perlindungan hukum kepada pasien sebagai korban.

## KESIMPULAN
(1) Kelalaian  tindakan  dalam  profesi medis umum disebut dengan malpraktek,kelalain dalam aspek hukum/culpa merupakan suatu tindakan  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum dilakukan  dengan  telah  terbuktinya suatu  kelalaian  yang  mengakibatkan kerugian  dalam  kontek  disini  adalah menyebabkan  kecacatan  permanen pada pasien.
(2) Pertanggungjawaban hukum atas kelalaian dalam tindakan tenaga medis merupakan pertanggungjawaban hukum yang bersifat aduan yang dapat dilakukan oleh korban. Bentuk pertanggungjawaban  dilakukan  baik secara perdata maupun pidana dengan mengacu  pada  ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
16 Riska  Andi  Fitriono,  Budi  Setyanto, and  Rehnalemken  Ginting,  “PENEGAKAN
HUKUM MALPRAKTIK MELALUI
PENDEKATAN  MEDIASI PENAL,” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (April 1, 2016): 148–61,

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  G.  B.  (2022).  PRAKTEK PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (PASIEN). LEX PRIVATUM , 10 (6). Aryani,  F.  N.,  &  Intarti,  A.  (2019). Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 18 (1), 51-60.
Dananjaya, A. N. D., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi malpraktik dan  resiko  medik  yang  dilakukan  oleh dokter. Jurnal  Analogi  Hukum , 1 (1),  6-
10.
DM, M. Y., Akmal, A. R., Yasmin, N. A.,
Sari,  R.,  &  Saragih,  G.  M.  (2022).
Hubungan  Kelalaian  Medis  Dengan Malpraktik  Yang  Dilakukan  Oleh Tenaga  Medis. Jurnal  Pendidikan  dan
Konseling (JPDK) , 4 (6), 7045-7052. Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R.  (2023).  Aspek  Yuridis  dalam Pertanggungjawaban  Hukum  Profesi Dokter  pada  Perspektif  Pelayanan Informed  Consent  Untuk  Mewujudkan Perlindungan  Hukum. Jurnal  Kajian Ilmiah , 23 (1), 43-50.
Kristiawan,  A.  P.  (2021).  Kedudukan Hukum Informed  Consent  Dalam
Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Dinamika Masyarakat, 19(1), 1-15. Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap Tindakan  Malpraktik  Tenaga  Medis  di
Rumah  Sakit. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu Hukum dan Konstitusi , 4 (2), 181-192.
Lestari, A. Y., Winarsih, A. S., Jeem, Y. A., Ramadhani,  T.  I.,  &  Baride,  W.  N.  A.
(2023). Profesionalisme Pelayanan
Tenaga  Kesehatan  dalam  Mencegah
https://doi.org/10.20961/YUSTISIA. V5I1.8724.
17 M.  Nurdin,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pasien  Atas  Korban  Malpraktek Kedokteran,” Jurnal Hukum Samudera Keadilan 10, no. 1 (2015): 18.
Malpraktek  Medik:  Professionalism  of
Health  Services  in  Preventing  Medical Malpractice. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat , 8 (1), 53-64.
M. Nurdin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran,” Jurnal Hukum Samudera Keadilan 10, no. 1 (2015): 18 Muntaha, H. (2022). Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan
Penghapus Pidana . Sinar Grafika. Ramadhani,  S.  S.  (2023).  Urgensi  Payung Hukum  Tindak  Pidana  Medis  dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis. JATIJAJAR LAW REVIEW , 1 (2). Setiani,  B.  (2018).  Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban  Dan  Kode  Etik  Dalam Praktik  Keperawatan. Jurnal  Ilmiah
Ilmu  Keperawatan  Indonesia , 8 (04), 497-507. Sulistyani,  V.,  &  Syamsu,  Z.  (2015).
Pertanggungjawaban  Perdata  Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. Lex Jurnalica , 12 (2),
147455.Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Triana,  Y.,  Setianari,  I.,  Mahendra,  M.,  & Akbar, F. (2023). Perlindungan Hukum
Terhadap  Pasien  Atas  Kelalaian  Medis Oleh  Tenaga  Kesehatan  Di  Rumah
Sakit. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) , 5 (1), 1046-1052.