Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 1 Februari 2021 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal 112 – 125

## ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Oleh : Rizky Amalia
Program Studi: Akuntansi - Universitas Bina Sarana Informatika, Email : rizky.ram@bsi.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  26 - Jan- 2021 Accepted  19 - Feb - 2021 Available Online 28 - Feb- 2021 The purpose of this study is to find answers to how much the ratio of  the  effectiveness  of  local  taxes  and  levies  to  local  revenue  in South Kalimantan Province and to determine the growth of local taxes and levies for the last 2 years. The information obtained from the  results  of  this  study  can  be  useful  for  the  Regional  Finance Agency  of  South  Kalimantan  Province  in  considering  increasing local tax and retribution revenues on local revenue. The framework (theoretical) of this research is to study the data on the realization of the target and the realization of tax revenues and levies in the province  of  South  Kalimantan.  From  these  data  the  authors  can calculate  and  analyze  the  ratio,  contribution,  revenue  growth effectiveness of local taxes and levies, and compare the potential objects of local taxes. The results showed that the average level of effectiveness  of  local  taxes  from  2019  to  2020  was  32.89%, indicating  that  it  is  quite  effective.  The  contribution  of  regional levies on average for 2019 to 2020 is 42.15%, where the growth of local  levies  is  greater  than  the  tax  revenue  itself.  From  the development  of local tax  and  retribution  targets  as  well  as  local revenue and the last 2 years we can predict for the next few years. Based  on  the  above  calculations,  the  target  in  2021  is  IDR 2,467,739 (in billion) with the calculation of the above prediction, the government in 2021 can realize it so that the development of potential contributions  of  local taxes and levies  to  local revenue can be maximized.  As for the efforts taken by the South Kalimantan Government,  with  the  hope  that  the  local  taxes  and  levies  it manages  can  make  a  significant  contribution  to  its  regional financing, which is reflected in the significant revenue received by the  region  on  the  total  revenue  in  the  regional  revenue  and expenditure  budget  (APBD).  With  the  large  amount  of  PAD revenue,  it  is  hoped  that  the  Provincial  Government  of  South Kalimantan will be able to welcome the implementation of wider regional autonomy. Keyword : Tax,
Levy, Regional Original  Income,  South Kalimantan.

## 1. PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  konteks  pembangunan, Bangsa Indonesia telah lama mengagendakan suatu rencana yang sering kita sebut yaitu pembangunan nasional. Pembangunan Nasional merupakan suatu kegiatan  yang  berlangsung  terus  menerus  dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Kemampuan di bidang keuangan merupakan salah satu indikasi dalam  mencapai  tujuan  pembangunan.  Untuk menunjang keberhasilan laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan yang kuat, dimana sumber  pembiayaan  diusahakan  tetap  bertumpu pada penerimaan dalam negeri, sementara penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap (Setiyanto, 2006:21).
Peran  strategis  pajak  dan  retribusi  daerah memang  telah  memberikan  kontribusi  signifikan dalam  sumber  penerimaan  PAD.  Akan  tetapi, perannya  belum  cukup  kuat  dalam  menyokong APBD  secara  keseluruhan.  Studi  yang  dilakukan oleh  LPEM-UI  (2000),  menunjukkan  walaupun pajak  dan  retribusi  daerah  menjadi  pos  dominan dalam  PAD,  tetapi  sumbangan  PAD  terhadap APBD sangatlah kecil. Kemandirian daerah dalam membiayai  pembangunan  dengan  PAD  nya  sulit dilakukan. Dengan kata lain transfer dana dari pusat (DAU,  bagi  hasil  pajak,  dan  dana  lain  dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan pembantuan) masih menjadi  penerimaan  dominan  dalam  pembiayaan daerah.  Tidak  signifikannya  peran  pajak  daerah dalam  APBD  disebabkan  masih  banyaknya  pajak potensial  yang  dikuasai  Pemerintah  Pusat. Beberapa  pajak  potensial  tersebut  adalah  pajak penghasilan,  pajak  pertambahan  nilai  dan  bea masuk.
Sumber  pembiayaan  yang  paling  penting adalah  sumber  pembiayaan  yang  dikenal  dengan istilah  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  di  mana komponen  utamanya  adalah  penerimaan  yang berasal  dari  komponen  pajak  daerah  dan  retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Faktanya kontribusi Pendapatan Asli terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah  masih  kecil.  Selama  ini  sumbangan pemerintahan  pusat  masih  mendominasi  dalam penerimaan  daerah.  Keadaan  ini  menunjukkan bahwa  ketergantungan  Daerah  terhadap  Pusat masih  cukup  besar.  Oleh  karenanya  untuk mengurangi  ketergantungan  Daerah  terhadap Pusat,  Pemerintah  Daerah  perlu  berusaha  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.(Halim, 2004:56).
Tuntutan  peningkatan  PAD  yang  semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan  pemerintahan  yang  dilimpahkan kepada  daerah  disertai  pengalihan  personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Sejauh ini dana perimbangan yang  merupakan  transfer  keuangan  oleh  pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan  PADnya  untuk  meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola  dengan  baik.  Dalam  hal  ini  dibutuhkan berbagai  kebijakan  yang  lebih  komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya. (Anwar:2014).
Keuangan daerah menjadi sesuatu yang amat penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan  dan  pembangunan  dibutuhkan  dana yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berusaha untuk selalu mengoptimalkan pajak daerahan  Pemerintah  daerah  agar  Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang mandiri dan  terdepan  sesuai  dengan  visi  provinsi menjadikan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  menjadi Provinsi Pendidikan, Industri, jasa dan perdagangan,  pemerintahan  dan  permukiman. Hubungan  antara  perekonomian  nasional  dan perekonomian  daerah  yang  bersifat  timbal  balik, menyebabkan membaiknya perekonomian nasional tersebut akan berdampak pula terhadap perekonomian daerah-daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan.
Di  antara  jenis  pajak  daerah  yang  dikelola oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah,  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  memiliki  potensial  yang  cukup  besar dalam  meningkatan  Pendapatan  Daerah,  karena setiap hari pemakaian Kendaraan Bermotor sendiri selalu  meningkat.  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/  atau penguasaan  kendaraan  bermotor  oleh  perorangan pribadi.  Kendaraan  bermotor  sendiri  merupakan semua  kendaraan  beroda  beserta  gandengannya yang  digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat  dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber  daya  energi  tertentu  menjadi  tenaga gerak  kendaraan  bermotor  yang  bersangkutan (Dispenda KalSel).
Menurut  penelitian  sebelumnya  yang  telah
dikemukakan,  perkembangan  kendaraan  bermotor yang sangat pesat, baik kendaraan bermotor umum maupun  kendaraan  pribadi  serta  meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor,  membuat  keinginan  masyarakat  untuk memiliki kendaraan bermotor semakin meningkat. Dari  tahun  ke  tahun  angka  produksi  kendaraan bermotor  dalam  negeri  mengalami  kenaikan  terus menerus dan ini berarti bahwa jumlah kepemilikan kendaraan  bermotor  juga  semakin  meningkat  dari hari  ke  hari  oleh  karena  itu,  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  memberikan  pemasukan  dan pendapatan yang cukup besar (Tatambihe:2014)
Secara agregat, Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan  Selatan  mencapai  Rp5,49  triliun  atau 21,60 persen. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat  masih  mendominasi  capaian  pendapatan APBD  Kalimantan  Selatan  pada  triwulan  I  2020 sebesar 74,73 persen. Hal ini menunjukkan APBD Kalimantan  Selatan  masih  sangat  tergantung  oleh transfer  Pemerintah  Pusat.  Hal  tersebut  secara langsung  maupun  tidak  langsung  mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalsel serta  sektor-sektor  ekonomi  tersebut  diperkirakan akan kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada triwulan berikutnya. (https://djpb.kemenkeu.go.id: 2020).
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan merupakan daerah otonom yang diberi kewenangan dalam  mengatur  anggaran  rumah  tangganya sendiri.  Dengan  adanya  kewenangan  tersebut Pemerintah  daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan diharapkan  mampu  memaksimalkan  potensi- potensi  sumber  daya    yang  ada  untuk  menjadi sumber  pendanaan  daerah  yang  dapat  diandalkan. Sumber  pendapatan  daerah  menurut  Undang- Undang  No.33  Tahun  2004  tentang  Pendapatan daerah  adalah:  1.)  Pendapatan  asli  daerah  terdiri dari  :  a)  Hasil  pajak  daerah,  b)  Hasil  retribusi daerah, c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  d) Pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  2.)  Dana perimbangan,  3.)  Pinjaman  daerah  dan  4.)  Lain- lain pendapatan daerah yang sah.
Dalam  penetapan  target  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  seringkali  hanya  didasarkan  pada data  historisnya,  bukan  didasarkan  pada  potensi yang sebenarnya dimiliki.
Bila  suatu  target  PAD  telah  tercapai  atau realisasinya  melebihi  dari  target  yang  telah ditetapkan,  belum  tentu  kinerja  keuangan  sudah dianggap bagus. Karena itu secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan potensinya  untuk  merealisasikan  PAD  yang bersumber  dari  pajak  daerah.Pajak  daerah  sangat dibutuhkan  dalam  keberlanjutan  pembangunan
daerah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat dikemukakan  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimana  kontribusi  Pajak  dan  Retribusi  daerah terhadap  PAD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada tahun  2020?.  Adapun  tujuan  yang  ingin  di  capai dalam penelitian ini adalah Menganalisis seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tahun  2020. Maka dari itu penulis termotivasi untuk menganalisis tingkat kontribusi pajak dan retribusi di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, serta menggambarkan  kontribusi  pajak  daerah  dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan  Selatan  sehingga  penulis  mengambil judul “Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Peranan  Kontribusi  Pajak  Dan  Retribusi Daerah Dalam PAD
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah  satu  bentuk  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi  daerah  merupakan  sumber  pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah.  Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Daerah pada  umumnya  dalam  kaitan  penggalian  sumber- sumber  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Menurut  Riduansyah  (2003),  mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya  pungutan  pajak  dan  retribusi  daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Banyak permasalahan  yang  terjadi  di  daerah  berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh :
1. Relatif  rendahnya  basis  pajak  dan  retribusi daerah.
Berdasarkan  UU  No.34  Tahun  2000  daerah Kabupaten/Provinsi dimungkinkan untuk menetapkan  jenis  pajak  dan  retribusi  baru. Namun,  melihat  kriteria  pengadaan  pajak  baru sangat  ketat,  khususnya  kriteria  pajak  daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan  Pajak  Propinsi,  diperkirakan  daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta  sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya  basis  pajak  ini  bagi  sementara daerah berarti memperkecil kemampuan
manuver keuangan  daerah  dalam  menghadapi krisis ekonomi.
2. Perannya  yang  tergolong  kecil  dalam  total penerimaan daerah.
Sebagian  besar  penerimaan  daerah  masih berasal  dari  bantuan  Pusat.  Dari  segi  upaya pemungutan  pajak,  banyaknya  bantuan  dan subsidi  ini  mengurangi  “usaha”  daerah  dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.
Hal  ini  mengakibatkan  bahwa  pemungutan pajak  cenderung  dibebani  oleh  biaya  pungut yang  besar.  PAD  masih  tergolong  memiliki tingkat buoyancy yang  rendah.  Salah  satu sebabnya  adalah  diterapkan  sistem  “target” dalam  pungutan  daerah.  Sebagai  akibatnya, beberapa  daerah  lebih  condong  memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi  sebenarnya  pemasukkan  pajak  dan retribusi  daerah  dapat  melampaui  target  yang ditetapkan.
4. Kemampuan  perencanaan  dan  pengawasan keuangan yang lemah.
Hal  ini  mengakibatkan  kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.
Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan  pengeluaran  daerah  sangat  kecil  dan bervariasi  antar  daerah  yaitu  kurang  dari  10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya kurang  dari  10%5  . Variasi  dalam  penerimaan  ini diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan  pada  daerah  penghasil  sehingga  hanya menguntungkan  daerah  tertentu).  Demikian  pula, distribusi  pajak  antar  daerah  juga  sangat  timpang karena  basis  pajak  antar  daerah  sangat  bervariasi (ratio  PAD  tertinggi  dengan  terendah  mencapai 600).  Peranan  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam  jumlah  penduduk,  keadaan  geografis (berdampak  pada  biaya  yang  relatif  mahal),  dan kemampuan  masyarakat,  sehingga  mengakibatkan biaya  penyediaan  pelayanan  kepada  masyarakat sangat bervariasi.
Tidak  signifikannya  peran  PAD  dalam  anggaran daerah  tidak  lepas  dari ‘sistem tax assignment’ di Indonesia  yang  masih  memberikan  kewenangan penuh kepada Pemerintah Pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (yang tentunya  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan tertentu), seperti : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi
kewenangan  perpajakan  antara  daerah  dan  pusat sangat  timpang,  yaitu  jumlah  penerimaan  pajak yang  dipungut  oleh  daerah  hanya  sebesar  3,39% dari total penerimaan pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah).
Ketimpangan  dalam  penguasaaan  sumber- sumber  penerimaan  pajak  tersebut  memberikan petunjuk  bahwa  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari sisi revenue assignment masih terlalu ”sentralistis ”.

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber pendanaan  yang  paling  bisa  diandalkan  dalam pembiayaan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo  (2009:12),  pajak  daerah  adalah  iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan  untuk  membiayai  penyelanggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah Jenis-jenis  Pajak  Daerah  menurut  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2009  adalah  sebagai berikut:  Jenis  Pajak  Provinsi  Terdiri  Dari:  Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, memberikan peluang kepada daerah kabupaten/provinsi  untuk  memungut  jenis  pajak daerah  lain  yang  dipandang  memenuhi  syarat, selain  kesebelas  jenis  pajak  kabupaten/provinsi yang  telah  ditetapkan.  Penetapan  jenis  pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial  di  daerah.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/provinsi  dalam  mengantisipasi  situasi dan  kondisi  serta  perkembangan  perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan  kesederhanaan  jenis  pajak  dan aspirasi  masyarakat  serta  memenuhi  kriteria  yang telah ditetapkan.

## Dasar Hukum Pajak Daerah
Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum  yang  kuat  untuk  menjamin  kelancaran pengenaan  dan  pemungutannya.  Hal  ini  juga berlaku  untuk  pajak  daerah.  Dewasa  ini  yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebgaimana dibawah ini (Ilyas,2010):
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang
diundangkan  di  Jakarta  dan  mulai  berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997 2. Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000.
3. Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun  2000  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 1 Januari 2010.
4. Keputusan  Presiden,  Keputusan  Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan  daerah  provinsi,  dan  peraturan daerah  kabupaten/provinsi  di  bidang  pajak daerah.
5. Keputusan  Presiden,  Keputusan  Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan  daerah  provinsi,  dan  peraturan daerah  kabupaten/provinsi  dibidang  retribusi daerah.

## Retribusi Daerah
Retribusi  adalah  pembayaran  wajib  dari penduduk  kepada  negara  karena  adanya  jasa tertentu  yang  diberikan  oleh  negara  bagi penduduknya  secara  perorangan.  Jasa  tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.  Sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi  yang  dipungut  di  Indonesia  dewasa  ini adalah  retribusi  daerah.  Retribusi  daerah  adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan  (Siahaan, 2010).
Beberapa  ciri  yang  melekat  pada  retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Retribusi  merupakan  pungutan  yang  dipungut berdasarkan  undang-undang  dan  peraturan daerah yang berkenaan.
b. Hasil  penerimaan  retribusi  masuk  ke  kas pemerintah daerah
c. Pihak  yang  membayar  retribusi  mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah  daerah  atas  pembayaran  yang dilakukannya.
d. Retribusi  terutang  apabila  ada  jasa  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  yang dinikmati oleh orang atau badan.
e. Sanksi  yang  dikenakan  pada  retribusi  adalah sanksi  secara  ekonomis,  yaitu  jika  tidak membayar  retribusi,  tidak  akan  memperoleh jasa  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah daerah.

## Keuangan Daerah
Masalah  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi, mengingat dibentuknya UU No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah  sebagai  konsekuensi  keuangan  dengan diberikannya  hak  otonomi  pada  daerah  otonom untuk  mengatur  urusan  rumah  tangga    daerahnya. Jadi,  tingkat  keberhasilan  UU  No  33  Tahun  2004 akan sangat berpengaruh terhadap UU No 32 Tahun 2004  dan  pada  gilirannya  akan  berpengaruh terhadap perjalanan pemerintah republik Indonesia. (Rahayu, 2008:15)
Adapun  sumber-sumber  pendapatan  daerah berdasarkan Bab VIII pasal 157 UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pendapatan Daerah antara lain : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari : a.) Hasil Pajak Daerah, b.) Hasil Retribusi Daerah, c.)  Hasil  Pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  d.)  Lain-lain  pendapatan  yang sah.
Hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat dan daerah akan dikatakan ideal apabila jumlah PAD lebih besar dibanding jumlah dana subsidi, dengan  kondisi  seperti  ini  diharapkan  daerah akan lebih leluasa melaksanakan hak otonominya. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap daerah diberikan kewenangan  yang  lebih  besar  untuk  mengatur urusan rumah tangganya sendiri, yang tidak lain bertujuan  untuk  lebih  mendekatkan  pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk dapat mengontrol  penggunaan  dana  yang  bersumber dari APBD (Susanto, 2004: 185-187).
Pelimpahan  wewenang  ini  juga  harus  disertai pelimpahan dalam bidang keuangan (desentralisasi  fiskal),  karena  tanpa adanya  hal ini  maka  pelaksanaan  otonomi  daerah  akan menjadi  sia-sia.  Perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah  dalam  rangka  desentralisasi  fiskal disini maksudnya adalah bahwa masing-masing daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber  keuangannya  sendiri  tapi  juga  dibantu oleh  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah. Idealnya,  suatu  perimbangan  pusat  dan  daerah akan  terjadi  jika  setiap  daerah  dapat  mandiri dalam membiayai pengeluaran masing-masing. Artinya, peran PAD dalam rangka pembiayaan tugas dan wewenangan tersebut sangat penting
dan  harus  dominan,  sedangkan  subsidi  atau transfer  dari  pemerintah  pusat  merupakan sumber dana pendukung.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  APBN untuk  mendukung  pelaksanaan  kewenangan pemerintahan  daerah  dalam  mencapai  tujuan pemberian  otonomi  kepala  daerah,  terutama peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat  yang  semakin  baik  (Burton, 2004:209).  Dana  perimbangan  adalah  sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi  yang  tidak  dapat  dipisahkan karena satu sama lain saling mengisi dan saling melengkapi.(Wahyudinoor, 2010)
3. Lain-lain Daerah Yang Sah.
Lain-lain pendapatan ini terdiri atas pendapatan Hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pendapatan  Hibah  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  44  UU  No  33  Tahun  2004 merupakan  bantuan  yang  tidak  mengikat, sedangkan hibah kepada daerah yang bersumber dari  luar  negeri  dilakukan  melalui  pemerintah. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian  antara  pemerintah  daerah  dengan pemberi  hibah.  Sedangkan  untuk  pendapatan Dana  Darurat  telah  dijelaskan  dalam  pasal  46 UU  No  33  Tahun  2004  bahwa  dana  tersebut dialokasikan  dalam  APBN  untuk  keperluan mendesak  yang  diakibatkan  oleh  bencana nasional  atau  peristiwa  luar  biasa  yang  tidak mampu  ditanggung  oleh  daerah  dengan menggunakan sumber APBD.
Sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  yang cukup  memberikan  andil  dalam  pembangunan selama ini antara lain (Siahaan, 2005:43): Pajak Hotel;  Pajak  Restoran;  Pajak  Hiburan;  Pajak Reklame;  Pajak  Penerangan  Jalan;  Pajak Pengambilan  Bahan  Galian  Golongan  C; Retribusi  Parkir;  Retribusi  Sampah;  Retribusi Pasar.

## Optimalisasi  Pungutan  Pajak  dan  Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah
Ciri utama yang  menunjukkan suatu daerah otonom  mampu  berotonomi  yaitu  terletak  pada kemampuan  keuangan  daerah.  Artinya,  daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan  sendiri,  mengelola  dan  menggunakan keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.  Ketergantungan  kepada  bantuan  Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian  sumber  keuangan  terbesar,  yang  didukung
oleh  kebijakan  perimbangan  keuangan  Pusat  dan Daerah  sebagai  prasyarat  mendasar  dalam  sistem pemerintahan negara. (Indriyanto, 2010)
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  optimalisasi sumber-sumber  PAD  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi  subyek  dan  obyek  pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan  dapat  segera  dilakukan  adalah  dengan melakukan  intensifikasi  terhadap  obyek  atau sumber  pendapatan  daerah  yang  sudah  ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Dukungan teknologi informasi secara terpadu  guna  mengintensifkan  pajak  mutlak diperlukan  karena  sistem  pemungutan  pajak  yang dilaksanakan  selama  ini  cenderung  tidak  optimal. Masalah  ini  tercermin  pada  sistem  dan  prosedur pemungutan  yang  masih  konvensional  dan  masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar  kemungkinan  informasi  yang  disampaikan tidak  konsisten,  versi  data  yang  berbeda  dan  data tidak  up-to-date.  Permasalahan  pada  sistem pemungutan  pajak  cukup  banyak,  misalnya  :  baik dalam  hal  data  wajib  pajak/retribusi,  penetapan jumlah  pajak,  jumlah  tagihan  pajak  dan  target pemenuhan pajak yang tidak optimal.
Secara  umum,  upaya  yang  perlu  dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan  retribusi  daerah,  antara  lain  dapat  dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut (Indriyanto,2010):
a. Memperluas basis penerimaan Tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperluas basis  penerimaan  yang  dapat  dipungut  oleh daerah,  yang  dalam  perhitungan  ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
b. Memperkuat proses pemungutan
Upaya  yang  dilakukan  dalam  memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat  penyusunan  Perda,  mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
c. Meningkatkan pengawasan Hal  ini  dapat  ditingkatkan  yaitu  antara  lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan  berkala,  memperbaiki  proses  pengawasan, menerapkan  sanksi  terhadap  penunggak  pajak dan  sanksi  terhadap  pihak  fiskus,  serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
Selanjutnya,  ekstensifikasi  perpajakan  juga dapat  dilakukan,  yaitu  melalui  kebijaksanaan Pemerintah  untuk  memberikan  kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa  mendatang.  Untuk  itu,  perlu  adanya perubahan  dalam  sistem  perpajakan  Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa  basis  pajak  Pemerintah  Pusat  yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

## Kontribusi
Kontribusi  merupakan  sistem  pembayaran antara  pembayar  dengan  pembagian  pembayaran kepada  beberapa  pihak  dalam  kewajiban  serta tanggung  jawab  secara  adil.  Analisis  kontribusi merupakan  analisis  biaya  volume  laba  bagian terhadap  margin  keuntungan  dalam  penjualan perunit dan berguna dalam melaksanakan berbagai perhitungan  atau  digunakan  sebagai  ukuran kepengaruhan  operasional.  Dan  adapun  ratio Margin  Kontribusi  adalah  persentase  kontribusi atas  pendapatan  Total  yang  mana  dapat  dihitung dari  kontribusi  satuan  terhadap  harga  satuan  atau jumlah kontribusi terhadap jumlah
pendapatan.(Blocher, 2000)

## 3. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan  metode  analisis  studi  kasus  pada pemerintah  daerah  yang  menjadi  objek  analisa yaitu  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan Selatan.  Menurut  Nur  Indrianto  (2001:26),  yang dimaksud  dengan  studi  kasus  adalah  penelitian dengan  karakteristik  masalah  yang  berkaitan dengan  latar  belakang  dan  kondisi  saat  ini  dari subyek  yang  diteliti,  serta  interaksinya  dengan lingkungan.  Sedangkan  mengenai  deskriptif, merupakan  penelitian  terhadap  masalah-maslah berupa fakta-fakta saat ini dari populasi.

## Unit Analisis
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah laporan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dan kontribusi daerah  Provinsi Kalsel, pada triwulan I 2020.
Teknik pengumpulan data 1. Wawancara Melakukan wawancara langsung dengan pegawai  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi Kalsel.  Teknik  wawancara  yang  dipergunakan adalah  wawancara  mendalam  dan  tidak berstruktur.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memperoleh data yang lebih lengkap sekaligus menyerap  sebanyak  mungkin  informasi  yang terkait.
2. Dokumentasi
Dalam melakukan dokumentasi, penulis berusaha  untuk  memperoleh  gambaran  yang lebih  jelas  dan  komprehensif  mengenai  data realisasi  pendapatan  asli  daerah  dan  perda Provinsi Kalsel.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  disajikan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  untuk memperoleh  gambaran  yang  jelas  dari  data  yang diperoleh  di  lapangan  dengan  teori-teori  yang diperoleh dari literatur guna memecahkan masalah. Dalam  jurnal  ini  peliti  mengumpulkan,  mengolah dan  menganalisis  data-data  pajak  dan  retribusi daerah  yang  ada  di  Provinsi Kalsel,  yakni  dengan cara :
1. Rekapitulasi  penerimaan  Pajak  Daerah  tahun 2019 sampai tahun 2020.
2. Keputusan  Gubernur  dan  Perarutan  Daerah terkait  penerimaan  asset  daerah  dipelajari  dan dipahami penulis dengen seksama.
3. Menganalisa  Rekapitulasi  penerimaan  Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 sampai tahun 2020, kemudian menentukan pokok pembahasan  dan  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini.
4. Menghitung Rekapitulasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan  menggunakan  metode  ratio  dan kontribusi.  Rumus  yang  digunakan  sebagai berikut :
Analisis  kontribusi  yaitu  analisis  yang  digunakan untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  yang dapat  disumbangkan  dari  penerimaan  pajak  dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka  dibandingkan  antara  realisasi  penerimaan pajak  dan  retribusi  daerah  terhadap  PAD.  Rumus yang  digunakan  untuk  menghitung  kontribusi adalah sebagai berikut (Blocher: 2000) :
C = V X 100 % P Keterangan: C : Ratio Margin Kontribusi
V : Satuan Biaya Variabel (Unit Variabel Cost) P  : Satuan Pendapatan (Unit Revenue) Dengan  analisis  ini  kita  akan  mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi pajak daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi Kalsel. Sehingga dapat diketahui besar peran pajak dan retribusi daerah dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalsel.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerimaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh
Mardiasmo,  2002  bahwa  standar  minimal  rasio keberhasilan  adalah  100%  atau  1  (satu)  dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Apabila  hasil  perbandingan  tingkat  pencapaian realisasi  diatas  100%  berarti  sangat  efektif,  jika hasil  perbandingan  tingkat  pencapaian  realisaai sama  dengan  100%  berate  efektif,  namun  apabila hasil  perbandingan  tingkat  pencapaian  realisasi dibawah 100% dapat dikatakan tidak efektif.
Berdasarkan  data  Bakeuda  Provinsi  Kalsel sampai dengan bulan Maret tahun 2020, Realisasi PAD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  mencapai Rp1,35 triliun atau 69,51 persen dari target sebesar Rp5,88 triliun. Capaian ini mengalami peningkatan secara  YoY  (year  on  year)  (dibanding  triwulan  I 2019)  sebesar  69,51  persen.  Pajak  Daerah memberikan  kontribusi  paling  besar  yaitu  58,63 persen dari total PAD.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan triwulan I 2020 secara agregat sebesar  Rp790,19  miliar  atau  20,52  persen  dari target  sebesar  Rp3,85  triliun.  Capaian  ini meningkat sebesar 68,64 persen dibanding triwulan I  2019  (YoY).  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Selatan  memberikan  kontribusi  terbesar  pada capaian pajak daerah sebesar Rp616,03 miliar atau 77,96 persen dapat dilihat di lampiran tabel 4.1.
Hal  tersebut  disebabkan  beberapa  pajak daerah yang pungutannya dilakukan pada kabupaten/kota  menjadi  hak  pemerintah  provinsi seperti  Pajak  Kendaraan  Bermotor  sebesar Rp176,94  miliar,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  sebesar  Rp129,01  miliar,  Pajak  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor  sebesar  Rp309,41 miliar dan Pajak Air Permukaan Rp663,41 miliar. Jenis  Pajak  Daerah  yang  memberikan  kontribusi terbesar  pada  Kabupaten/Kota  adalah  Pajak Penerangan  Jalan  dengan  total  capaian  Rp60,80 miliar.
Selama  kurun  waktu  triwulan  I  2020, Pemerintah  Provinsi  Kalsel  telah  memberlakukan beragam  jenis  pajak  daerah,  sesuai  dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No 34 tahun 2000.
Retribusi  Daerah  adalah  pungutan  Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel untuk kepentingan orang  pribadi  atau  badan.  Retribusi  Daerah  ini dikelola oleh instansi teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Pendapatan  retribusi  daerah  Kalimantan Selatan pada triwulan I 2020 secara agregat sebesar Rp40,92 miliar atau 20,35 persen dari target sebesar Rp201,1  miliar.  Retribusi  daerah  memberikan kontribusi terkecil pada Capaian PAD Kalimantan Selatan  pada  triwulan  I  2020  sebesar  3,04  persen dapat dilihat di lampiran tabel 4.1.
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan dan  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  memberikan kontribusi  terbesar  dalam  capaian  pendapatan retribusi  Kalimantan  Selatan  masing-masing sebesar Rp10,49 miliar dan Rp10,19 miliar.
Retribusi  pelayanan  pendidikan  merupakan jenis retribusi yang memperoleh capaian terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp5,73 miliar. Hal  ini  disebabkan  universitas  dan  lembaga pendidikan  swasta  yang  pendapatan  retribusinya menjadi  hak  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Selatan.  Jenis  Retribusi  terbesar  yang  diperoleh Pemerintah  Kota  Banjarmasin  retribusi  pelayanan kebersihan  senilai  Rp3,81  miliar  dan  retribusi pelayanan kesehatan senilai Rp2,50 miliar.

## Kontribusi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah terhadap PAD Provinsi Kalsel.
Secara  umum  seperti  terlihat  di  tabel  4.2 bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah, terhadap  penerimaan  total  pajak  daerah  yang dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalsel, dari  data  2  tahunan,  pada  tahun  2019  mengalami penurunan  rata-rata  per  tahunnya,  yaitu  sebesar (23,39%).  Tetapi  pada  tahun  2020  mengalami perolehan  dengan  retribusi  daerah  kontribusi terbesar  diberikan  sebesar  (57,59%).  Dari  periode tahun  anggaran  2019-2020,  realisasi  pajak  daerah yang  diterima  oleh  Pemerintah  Kota  Provinsi Kalsel cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  yang diterima  yaitu  sebesar  Rp.  8.104.041.297,5  per tahun dan retribusi daerah dengan perolehan lebih tinggi  dari  perolehan  pajak  yaitu  sebesar  Rp. 10.125.779.647 . Angka realisasi retribusi tertinggi diperoleh  dari  realisasi  retribusi  pelayanan kesehatan  swasta  (189,55%  per  tahun)  dan  yang terendah diperoleh dari realisasi retribusi izin usaha peternakkan  dan  produknya  (13%).  Dilihat  dari jenis  retribusi  yang  memberikan  kontribusi  yang signifikan  bagi  penerimaan  PAD  Provinsi  Kalsel, jenis-jenis  retribusi  tersebut  memang  tipikal retribusi yang mencirikan pelayanan yang diberikan  oleh  suatu  pemerintah  kota  terhadap masyarakatnya.  Terlebih  lagi  jenis-jenis  retribusi ini  merupakan  jenis  retribusi  yang  sangat  erat kaitannya dengan pertumbuhan suatu kota, seperti kaitannya  dengan  ketersediaan  infrastruktur  bagi masyarakat  kota,  sektor  perdagangan  industri  dan jasa, serta perhubungan.

## Prediksi  Target  Perkembangan    Pajak  dan Retribusi Daerah serta PAD Provinsi Kalsel
Dari perkembangan target pajak dan retribusi daerah  serta  pendapatan  asli  daerah  dan    2  tahun terakhir  dapat  kita  prediksikan  untuk  beberapa
tahun kedepan. Untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian  potensi  yang  dapat  dimaksimalkan. Kita dapat memprediksikannya dengan menggunakan metode analisis trend (least square).
Analisis  trend  merupakan  suatu  metode analisis  yang  ditunjukkan  untuk  melakukan peramalan  pada  masa  yang  akan  datang.  Adapun manfaat  menggunakan  metode  least  square  ini adalah  hasil  analisis  tersebut  dapat  diketahui sampai  berapa  besar  fluktuasi  yang  terjadi  dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan  tersebut.  (Santoso,2008).  Adapun  hasil perhitungan  menggunakan  metode  least  square adalah sebagai berikut (data terlampir di tabel 4.2) Y=  a+bx a= ∑Y/n = 2.142,91/2 = 1.071,455 b= ∑ Y.X/ ∑X² = 795,11/5 = 698,142 Nilai prediksi tahun 2021: Y= a+bx = 1.071,455 + (698,142x2) = 2.467,739
Berdasarkan perhitungan diatas, target pada tahun 2021 sebesar Rp 2.467,739 (dalam miliar) dengan perhitungan prediksi diatas,  pemerintah pada tahun 2021  dapat merealisasikannya agar perkembangan potensi  kontribusi  pajak  dan  retribusi  daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan.
Permasalahan  dalam  Pemungutan  Pajak  dan Retribusi Daerah di Provinsi Kalsel
Dari  uraian  diatas  dapat  diketahui  bahwa realisasi  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah selalu  meningkat  setiap  tahunnya,  namun  apabila dilihat  dari  laju  pertumbuhan  pajak  dan  retribusi daerah  mengalami  fluktuasi.  Dan  kontribusi  yang diberikan  terhadap  PAD  masih  belum  optimal, karena  tidak  meningkat  secara  konsisten  setiap tahunnya.  Dengan  melihat  keadaan  tersebut,  itu terjadi  dikarenakan  beberapa  masalah  dalam pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah.  Berikut masalah yang berhubungan dengan masalah di atas: 1. Penentuan  Potensi  dan  Target  Penerimaan yang hanya berdasarkan tahun sebelumnya Penetapan  target  penerimaan  yang  dilakukan Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Asset  Daerah  Provinsi  Kalsel  dihitung  hanya berdasarkan taksiran terhadap penerimaan pada tahun sebelumnya yang dijadikan patokan pada tahun  berikutnya  sehingga  tidak  sesuai  dengan potensi  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah yang sesungguhnya dimiliki Provinsi Kalsel.
2. Kurangnya SDM di bidang operasional
Kekurangan  aparat  atau  karyawan  yang  ahli dalam  bidang  operasional  ini  mempengaruhi
kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  Aset  Daerah  Provinsi  Kalsel. Sehingga  menghambat aktifitas di dalam dinas tersebut.
3. Kesadaran Masyarakat yang masih kurang
Masyarakat  Provinsi  Kalsel  masih  kurang menyadari  akan  pentingnya  membayar  pajak dan  retribusi  padahal  hal  itu  penting  untuk sarana  dan  prasarana  serta  kesejahteraan bersama.

## Kebijakan  Umum  Anggaran  dan  Alternatif Pemecahan Masalah
Kebutuhan  dana  yang  semakin  meningkat untuk  pembiayaan  prasarana  dan  pelayanan  bagi masyarakat merupakan tantangan bagi pemerintah Provinsi Kalsel dalam
menjalankan penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan daerah  untuk  memberikan  pelayanan  masyarakat yang  semakin  baik.  Kebutuhan  dana  tersebut sebagian  diharapkan  bersumber  dari  pendapatan pajak  dan  retribusi  Daerah.  Berbagai  upaya  yang telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalsel melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pungutan pajak  dan  retribusi  Daerah  dalam  usaha  untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut.
Pengelolaan keuangan yang terencana sangat diperlukan  untuk  melihat  gambaran  sejauh  mana kemampuan keuangan daerah yang akan diprogramkan  untuk  mendukung  pembiayaan- pembiayaan seluruh kegiatan dan program daerah. Tujuan  perencanaan  keuangan  daerah  adalah sebagai  instrumen  kebutuhan  tentang  kemampuan keuangan Daerah Provinsi Kalsel, untuk menjembatani  tujuan  dan  strategi  keuangan  masa mendatang dengan implementasi tahunannya.
Berbagai  permasalahan  dan  tantangan dibidang pengelolaan sumber pendapatan seoptimal mungkin mengembangkan potensi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalsel, agar berkemampuan untuk melakukan suatu perencanaan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan Pemerintah Daerah.
Dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi  daerah  yang  dilakukan  oleh  aparat  dinas pendapatan  daerah  Pemerintah  Provinsi  Kalsel beserta  dinas/lembaga  lain  yang  terkait,  tingkat kesadaran warga masyarakat Provinsi Kalsel untuk membayar  Pajak  daerah  dan  Retribusi  daerah memang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menempuh beberapa langkah untuk mengatasinya.  Usaha  yang  dilakukan  Pemerintah Provinsi  Kalsel  untuk  mengatasi  masalah  dalam
pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah selama ini:
1. Melakukan  intensifikasi  antara  lain  data  yang sudah ada dimutakhirkan
2. Frekuensi  jam  kerja  pemungutan  ditingkatkan/ ditambah
3. Setiap  bulan  secara  periodik  mengadakan evaluasi  permasalahan  dan  hambatan  yang terjadi di lapangan
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
5. Kesemua  hal  ini  ditempuh  oleh  Pemerintah Kalsel, dengan harapan perolehan pajak daerah dan  retribusi  daerah  yang  dikelolanya  dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pembiayaan  daerahnya  yang  tercermin  dalam signifikannya  penerimaan  pendapatan  asli daerah  terhadap  total  penerimaan  dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD).  Dengan  besarnya  penerimaaan  PAD, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalsel mampu menyongsong  pelaksanaan  otonomi  daerah yang lebih luas.

## Implikasi Penelitian
Dari  data  yang  diperoleh,  terlihat  bahwa kontribusi  komponen  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  terhadap  PAD  Pemerintah  Provinsi  Kalsel sangat fluktuatif. Meningkatnya penerimaan pajak dan  retribusi  daerah  belum  tentu  kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Jumlah  penerimaan  komponen  pajak  dan retribusi daerah  sangat  dipengaruhi  oleh  banyaknya  jenis pajak  dan  retribusi  daerah  yang  diterapkan  serta disesuaikan  dengan  peraturan  yang  berlaku  yang terkait  dengan  penerimaan  kedua  komponen tersebut. Pemerintah Provinsi Kalsel menginginkan Provinsi Kalsel mampu mandiri dalam membiayai anggaran  pembelanjaan  daerah  dari  berbagai macam  sektor  yang  dibutuhkan.  Untuk  itu pemerintah Provinsi Kalsel perlu adanya beberapa upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah,  agar  penerimaan  pemerintah Provinsi  Kalsel  juga  terus  meningkat  sehingga dapat  memperlancar  pembangunan.  Hal  ini  bisa dengan  cara  dilakukannya  intensifikasi,  frekuensi jam  kerja  pemungutan  ditingkatkan,  mengubah perda  dan  meningkatkan  kesejahteraan  karyawan dinas  pendapatan  pengelolaan  keuangan  dan  asset daerah Provinsi Kalsel.
Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai media  ilmiah  untuk  mendorong  dan  memacu dilakukannya  penelitian  berikutnya  di  bidang perpajakan,  khususnya  yang  terkait  dengan pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  penting,  karena pendapatan  daerah  merupakan  suatu  instrumen yang  terkait  dengan  pengelolaan  tanggung  jawab pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Diharapkan
penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam rangka  perbaikan  penerimaan  pendapatan  asli daerah  Provinsi  Kalsel.  Bagi  pihak  yang  terlibat dalam  penyusunan  dan  perhitungan  laporan realisasi  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  Kalsel, hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  masukan  dan sekaligus  acuan  dalam  menyusun  berbagai kebijakan dan rencana strategis dimasa yang akan datang.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  yang sudah dianalisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Perkembangan  Kontribusi  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Provinsi  Kalsel  pada  tahun  2020  yang diberikan  pajak  daerah  cukup  berfluktuasi kadang  mengalami  kenaikan  dan  mengalami penurunan yang beragam.
2. Permasalahan yang mengakibatkan penerimaan pendapatan daerah sering fluktuasi dikarenakan beberapa masalah dalam pemungutan pajak dan retribusi  daerah.  Permasalahannya  adalah penerapan administrasi  yang  lemah,  penentuan potensi dan target penerimaan yang tidak akurat, dan kurangnya SDM di bidang operasional.
3. Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan intensifikasi,  frekuensi  jam  kerja  pemungutan ditingkatkan, mengubah perda dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

## 6. REFERENSI
Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Teras. Yogyakarta.
Blocher,  Chen  Cokins  Lin.  2000.  Manajemen Biaya. Salemba Empat. Jakarta
Burton,  Richard.  2004.  Hukum  Pajak.  Salemba Empat. Jakarta.
Halim,  Abdul.  2004.  Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan  Daerah.  Percetakan  (UPP)  AMP YKPN. Yogyakarta.
Ismail,  Tjip.  2003.  Peran  Pendapatan  Asli  Daerah Sebagai  Pendamping  Dana  Perimbangan Dalam  Pembiayaan  Pembangunan  Guna Mewujudkan  Kemandirian  Daerah.  Dirjen Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah. Jakarta
LPEM-UI  2000  Tentang  Peranan  Pajak  dan Retribusi Daerah Terhadap PAD.
Mardiasmo,  Prof,  Dr,  Mba,  Ak.  2009.  Perpajakan Edisi Revisi. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 42 Tahun 2009 tentang  Uraian  Tugas  Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah.
Rahayu, Aprilia Dwi. 2008. Analisis Efisiensi dan Efektivitas  Pajak  Penerangan  Jalan  dalam
Upaya Peningkatan PAD Kota Banjarmasin. Skripsi Fakultas Ekonomi Unlam. Banjarmasin. Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Pemerintah Daerah.
Riduansyah,  Mohammad.  2003.    Pajak,  Retribusi dan  APBD.  Pusat  Pengembangan  dan Penelitian,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik
Universitas Indonesia
Sari, Yulia Anggara. 2010. Analisis Efektivitas dan Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Daerah  di Kota  Bandung.  Skripsi  Fakultas  UNPAD. Bandung Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 2 terjemahan. Salemba Empat. Jakarta.
Setiyanto,  Pribadi,  SE,  MA.  Ekonomi  Kelas  XII SMA  2006.  Fakultas  Ekonomi  Universitas
Indonesia. Jakarta.
Siahaan,  Pahala  Marihot,  SE.,  M.T.  2009.  Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Edisi  Revisi.
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Siregar,  Amri.  2009.  Analisis  Tingkat  Efektifitas
Pajak  Daerah  dann  Retribusi  Daerah  Pada
PAD  Sumetera  Utara.  Skripsi  Fakultas
Ekonomi USU. Medan.
Soemitro,  Rachmat,  SH,  DR.  2008.  Perpajakan
1.Yudhistira. Jakarta
Susanto,  Hari.  2004.  Pengelolaan  Sumber  Daya Ekonomi  Dalam  Perspektif  Penguasa  dan Masyarakat. Pustaka Quantum. Jakarta

## Lampiran

## Tabel 4.1

## APBD Kalimantan Selatan Triwulan 1 2019 dan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
(Sumber data diolah tahun 2021 yang diambil dari Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel)
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % A. Pendapatan 23394.14 5422.49 23.18% 25432.75 5494.13 21.60% 1.32% I. Pendapatan asli daerah 5477.13 795.12 14.52% 5876.58 1347.8 22.94% 69.51% 1. Pajak daerah 3642.71 468.57 12.86% 3849.92 790.19 20.52% 68.64% 2. Hasil retribusi daerah 171.11 36.51 21.34% 201.1 40.92 20.35% 12.10% 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 129.9 75.55 58.16% 193.93 112.46 57.99% 48.86% 4. Lain-lain PAD yang sah 1533.41 214.49 13.99% 1631.63 404.23 24.77% 88.46% II. Pendapatan Transfer 16948.55 4614.94 27.23% 18291.21 4106 22.45% -11.03% 1. Dana perimbangan 14831.92 3961.17 26.71% 16737.63 3802.47 22.72% -4.01% a. DBH Pajak 350.19 72.26 20.63% 1158.47 79.04 6.82% 9.38% b. DBH Bukan Pajak 2386.74 941.76 39.46% 6339.92 636.45 10.04% -32.42% c. Dana Alokasi Umum 8363.21 2743.38 32.80% 7274.81 2696.56 37.07% -1.71% d. Dana Alokasi Khusus 3731.78 203.77 5.46% 1964.43 390.42 19.87% 91.60% 2. Dana Penyesuaian 939.83 504.9 53.72% 1374.54 28.56 2.08% -94.34% 3. Transfer Pemda Lainnya 1176.8 148.87 12.65% 179.04 274.97 153.58% 84.70% III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 968.46 12.43 1.28% 1264.96 40.33 3.19% 224.35% 1. Pendapatan Hibah 658.01 12.16 1.85% 658.12 38.98 5.92% 220.54% 2. Pendapatan lainnya 310.45 0.27 0.09% 606.84 1.35 0.22% 393.72% B. Belanja 24536.25 2243.14 9.14% 24109.85 2887.18 11.98% 28.71% I. Belanja Operasi 18265.72 2072.7 11.35% 18781.99 2712.28 14.44% 30.86% 1. Belanja pegawai 9826.11 1347.48 13.71% 10087.38 1463.27 14.51% 8.59% 2. Belanja barang dan jasa 7305.65 697.54 9.55% 7116.68 1025.06 14.40% 46.95% 3. Subsidi 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 4. Hibah 1007.56 20.38 2.02% 1462.44 216.99 14.84% 964.68% 5. Bantuan sosial 126.4 7.3 5.78% 103.83 6.77 6.52% -7.27% 6. Bunga 0 0 0.00% 11.66 0.19 1.63% 0.00% II. Belanja Modal 6235.93 169.32 2.72% 5277.67 163.94 3.11% -3.18% III. Belanja Tak Terduga 34.6 1.12 3.24% 50.19 10.96 21.84% 878.52% C. Transfer PEMDA 1578.39 2320.48 147.02% 3927.27 615.87 15.68% -73.46% D. SURPLUS/DEFISIT -2720.5 858.87 -2604.37 1991.08
TW I 2019 TW I 2020 ∆ (%)
Uraian

## Gambar 4.1
Pendapatan Pajak Daerah Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2020
(Dalam Miliar Rp)
(Sumber data diolah tahun 2021 yang diambil dari Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel)
Gambar 4.2 Pendapatan Retribusi Daerah Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2020 (Dalam Miliar Rupiah) (Sumber data diolah tahun 2021 yang diambil dari Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel) 103.20% 20.00% 64.30% -0.40% 3.70% 1.60% -1.60% 3.10% -26.30% 14.10% 8.70% 56.50% 4.10% -2.70% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 100 200 300 400 500 600 700 2019 2020 ∆ (%) 48.06% -15.60% -29.43% 76.35% -3.96% -16.13% -7.43% 2.57% 6.35% 18.65% -22.15% 11.07% 28.50% 7.42% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 0 2 4 6 8 10 12 2019 2020 ∆ (%)
Tabel 4.2
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Prov. Kalsel
Tahun 2019-2020
TAHUN REALISASI KONTRIBUSI PAJAK DAERAH (Rp) RETRIBUSI DAERAH (Rp) PAD (Rp) Pajak Daerah (%) Retribusi Daerah (%) 2019 8.142.642.248 9.298.910.944 34.802.287.569,09 23,39% 26,71% 2020 8.065.440.347 10.952.648.350 19. 018. 088.697,00 42,40% 57,59% RATA- RATA 8.104.041.297 ,5 10.125.779.647 26.910.188.133,045 32,89% 42,15%
(Sumber data diolah tahun 2021 yang diambil dari Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel)
Tabel 4.3 Prediksi Target Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 (dalam milyar) TAHUN REALISASI (y) (x) y.x x² 2019 795,11 1 795,11 1 2020 1.347,8 2 2.695,6 4 ∑Y= 2.142,91 ∑y.x= 3.490,71 ∑X²=5
Sumber: Data diolah tahun 2021