## Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian S urrogate Mother
Ida Bagus Abhimantara ida.bagus.abhimantara-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Technological advances in medicine, especially concerning non-natural pregnancies such as surrogate mother poured out in a treaty will certainly have legal consequences especially in this paper concerning the legal consequences of a child born of a surrogate mother’s agreement. Research method in  this paper using Doctrinal Legal Research. The legal consequences of a child born out of the surrogate mother’s agreement concerning the child’s legal status and the inheritance rights of the child. Judging from the laws and regulations of Indonesia a child born as a result of a surrogate mother’s agreement is a legitimate child of his successor mother and is not a legitimate child of his biological parents, and in the case of inheritance rights if the child is classified as a legal child, the child may be fully inquired from her successor mother and her husband, whereas if the child is classified as a child outside the marriage then the child has only a civil relationship with the mother who gave birth.
Keywords: Legal Consequences; Surrogate Mother Agreement; Legal Status; Inheritance Rights.

## Abstrak
Kemajuan teknologi di bidang kedokteran khususnya mengenai kehamilan non-alamiah seperti surrogate mother yang dituangkan dalam suatu perjanjian tentunya akan memiliki akibat-akibat hukum khususnya pada tulisan ini mengenai akibat hukum anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah doctrinal legal research. Akibat hukum anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother yaitu mengenai kedudukan hukum anak tersebut dan hak waris yang dimiliki anak tersebut. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia anak yang lahir akibat dari perjanjian surrogate mother merupakan anak sah dari ibu penggantinya dan bukan merupakan anak sah dari orang tua biologisnya, dan dalam hal hak warisnya jika anak tersebut digolongkan sebagai anak sah maka anak tersebut dapat mewaris penuh dari ibu penggantinya dan suaminya, sedangkan jika anak tersebut digolongkan sebagai anak luar kawin maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibu yang melahirkannya.
Kata Kunci: Akibat Hukum; Perjanjian Surrogate Mother; Kedudukan Hukum; Hak Waris.

## Pendahuluan
Membentuk sebuah keluarga dalam suatu ikatan perkawinan menjadi tujuan bagi sebagian besar umat manusia, di dalam suatu perkawinan biasanya akan menjadi lengkap apabila dapat melanjutkan keturunan. Namun tidak semua orang dapat memiliki keturunan yang disebabkan oleh banyak faktor, orang-orang yang tidak dapat memiliki keturunan ini disebut sebagai infertilitas yaitu suatu kondisi dimana pasangan suami-istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan
Notaire: Vol. 1 No. 1, Juni 2018 39

## Notaire
Article history: Submitted 1 May 2018; Accepted 15 May 2018; Available online 1 June 2018.
e-ISSN: 2655-9404
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9097 Vol. 01 No. 1, Juni 2018

## Ida Bagus: Akibat Hukum Anak
hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. 1 Infertilitas pada wanita secara umum disebabkan oleh menoupouse dini, kerusakan pada sel telur (tuba),
sindrom ovarium polikistik (PCOS), Edrometriosis , Ovarium jaringan parut, Adhesi Pelvis , masalah Tiroid, hingga gaya hidup seseorang juga mempengaruhi kesuburan baik bagi pria maupun wanita. 2 Sedangkan Infertilitas pada pria penyebab terbanyak yang diketahui yaitu varikokel , hormon yang rendah, kelainan bawaan seperti testis tidak turun, adanya tumor, sumbatan saluran sperma dan penyakit lainnya. 3
Reproduksi merupakan suatu kegiatan upaya manusia untuk melanjutkan keturunannya sebagai suatu hak yang melekat secara kodrati, yang merupakan salah satu dari tiga hak orisinil yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak kebebasan, hak hidup dan hak milik, selama tidak mengganggu norma moral, norma agama, dan aturan hukum 4 sehingga yang secara instingtif, setiap mahluk hidup ingin memperoleh keturunan walaupun ada keterbatasan-keterbatasan individu sehingga secara normal atau alamiah tidak memungkinkan dirinya mempunyai keturunan, sampai akhirnya ilmu pengetahuan atau teknologi dapat menjawab atau memberi jawaban atas permasalahan mereka yang secara normal/alamiah tidak memungkinkan mempunyai anak. 5
Perkembangan ilmu di bidang kedokteran saat ini telah mampu menjawab dan memberikan solusi agar orang yang mengalami infertilitas dapat juga melanjutkan keturunan yaitu dengan cara melalui proses bayi tabung dan sewa rahim atau yang lebih dikenal dengan surrogate mother .
Di beberapa negara seperti di India, Pakistan, Bangladesh, China, Thailand, maupun Amerika Serikat, telah banyak terjadi penyewaan terhadap
1 Tono Djuantono, et.al ., Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandu- lan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas , (Refika Aditama 2008).[1].
2 Pevi Revina dan  Enok Tjitjih, ‘10 Penyebab Umum Perempuan Sulit Hamil’ (Bidanku, 2016), <https://bidanku.com/10-penyebab-umum-perempuan-sulit-hamil>, diakses pada tanggal 3-01-2018.
3 Dian Maharani, ‘Ini Penyebab Infertilitas pada Pria’ (Kompas, 2014), <http://health.kompas. com/read/2014/12/11/1754023/Ini.Penyebab.Infertilitas.pada.Pria>, diakses pada tanggal 3-01-2018.
4 Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia? , (Kompas Gramedia, 2012). [34].
5 ibid.
rahim seorang wanita di sana dengan alasan  faktor ekonomi yang sulit, sementara oleh penyewa (sumber benih) yang biasanya berasal dari kalangan negara-negara maju dengan alasan yang paling banyak adalah faktor estetika (takut penampilan kurang indah akibat melahirkan). 6
Banyak pengadilan negara bagian di Amerika Serikat secara resmi mendefinisikan  tubuh  sebagai  pabrik  dan  memperbolehkan  ibu  sewaan  untuk menggunakan rahim biologisnya memproduksi bayi, tetapi ada juga beberapa negara bagian yang menetapkan bahwa membuat agreement surrogate mother merupakan suatu tindak pidana berat. 7
Di negara mereka (terutama Amerika Serikat dan Inggris) secara hukum dengan disepakatinya perjanjian, maka hal tersebut sudah bisa berlaku, tetapi apakah karena hanya dengan pemberian atau imbalan sejumlah materi maka dapat diperbolehkan suatu tindakan yang berdampak terhadap penurunan nilai- nilai kemanusiaan. Jadi perlu dipertanyakan kembali, sampai sejauh mana asas manfaat bisa digunakan bagi kondisi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan, kemudian memanfaatkan teknologi ini karena diketahui angka fertilitas di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu antara 7-15%
dari pasangan suami istri. 8
Masalah surrogate mother menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di India pelaksanaan surrogate mother merupakan strategi untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan oleh karena itu masalah moral dikesampingkan. Sampai saat ini, India merupakan destinasi bagi para ibu untuk melakukan surrogacy secara komersial. India adalah negara pertama yang mengembangkan industri surrogacy secara komersial yang bertaraf nasional maupun bertaraf internasional. 9
6 ibid .[3].
7 Muhammad Djumhana, Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi , (Citra Aditya Bakti 1995). [163].
8 ibid.
9 Amrita Pande, Wombs in Labor Transnational Commercial Surrogacy in India, (Columbia University Press 2014).[12].

## 42 Ida Bagus: Akibat Hukum Anak
Perikatan surrogate mother pada awalnya banyak terdapat pada negara- negara yang sistem hukumnya memperbolehkan terjadinya donasi sel gamet, yaitu sel sperma dan sel ovum sehingga kasus surrogate mother dimungkinkan bisa terjadi pada negara-negara tersebut seperti yang diutarakan oleh Schenker dan Frenkel, dalam Medico-Legal Aspects of IVT-ET Practise, yaitu USA, Inggris, Austria, Australia, Jerman, Denmark, Finlandia, Prancis, Israel, Jepang, Norwegia,
Singapura (donasi sperma) serta negara-negara USA, Inggris, Austria, Australia, Israel (donasi ovum). 10
Surrogate mother secara harfiah disamakan dengan istilah “ibu pengganti” atau  “ibu  wali”  yang  didefinisikan  secara  bebas  sebagai  seorang  wanita  yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami-istri tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat. 11 Ada beberapa macam bentuk surrogate mother , diantaranya; 12
1.  Gestational Surrogate (adanya kelainan medis, ada imbalan);
2.  Intrafamillie Surrogate (adanya kelainan medis, tanpa imbalan);
3.  Commercial Surrogate (tidak ada kelainan medis, ada imbalan).
Penyewaan rahim dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut; 13
1. Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suai (sperma), kemudian dimasukan ke dalam rahim wanita lain. kaidah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.
2. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami istri itu.
3. Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam
10 Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran , (Grafikatama Jaya 1991).[124].
11 ibid.
12 Desriza Ratman , Op.Cit . [135].
13 Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia , (Refika Aditama, 2016).[12].
keadaan baik.
4. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukan kedalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila istri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid ( menopause ).
5. Sperma suami dan ovum istri disenyawakan, kemudian dimasukan ke dalam rahim istri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari istri yang tidak boleh hamil.
Surrogate Mother merupakan teknik bayi tabung ( fertilisasi in vitro ), yaitu dimana sperma dan ovum pasangan suami-istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukan ke dalam rahim orang lain, bukan ke dalam rahim istri. 14 Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut dengan Surrogate Mother , umumnya dengan perjanjian antara surrogate mother dengan pasangan suami-istri yang ingin menggunakan jasa surrogate mother tersebut yang biasa disebut intended parent .
Surrogate mother ini diberi biaya untuk semua kebutuhan selama proses mengandung anak tersebut, saat proses melahirkan dan setelah melahirkan. Surrogate Mother ini setelah melahirkan anak tersebut harus menyerahkan anak tersebut kepada intended parent . 15 Syarat untuk  menjadi Surrogate Mother antara lain sebagai berikut: 16
a.  tidak boleh dari 40 tahun;
b.  sehat jasmani dan rohani;
c.  punya rahim yang sehat dan kuat;
d.  status sosial menikah;
e.  punya minimal satu anak;dan
f.  ada persetujuan dari suaminya.
Surrogacy dapat menjawab masalah dari pasangan mandul yang ingin memiliki anak dengan genetik yang terkait dengan salah satu dari mereka, surrogacy adalah jawaban satu-satunya untuk bentuk-bentuk tertentu dari kemandulan perempuan, seorang perempuan mungkin tidak dapat memenuhi keinginannya untuk hamil dan melahirkan anak dan untuk itu salah satu jalannya adalah melalui surrogacy . 17
14 ibid .[13].
15 ibid. 16 ibid. [5].
17 Myriam Hunter-Henin, Surrogacy: Is There Room for a New Library Between the French Prohibitive Position and the English Ambivalence, Law and Bioethic, Volume 11 , (Oxford Univer- sity Press 2008).[332].

## 44 Ida Bagus: Akibat Hukum Anak
Kehadiran cara kehamilan diluar cara alamiah seperti surrogate mother ini tentu menjadi jawaban bagi penderita infertil yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, cara-cara memperoleh kehamilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang di mana membagi dengan dua cara yaitu kehamilan alamiah dan kehamilan diluar cara alamiah, kehamilan diluar cara alamiah yang dimaksud tersebut adalah kehamilan dengan proses bayi tabung sedangkan kehamilan dengan proses surrogate mother tidak diatur secara eksplisit di dalam UU Kesehatan. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai kehamilan diluar cara alamiah khususnya surrogate mother ini menciptakan ketidakpastian hukum salah satunya terhadap kedudukan hukum anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother tersebut.

## Metodologi Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Doctrinal Research, 18 dimana dimulai dengan mengumpulkan norma hukum dari sumbernya, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan memberikan prediksi mengenai perkembangan ke depan (futuristic) tentang norma-norma hukum tersebut di bagian kesimpulan tulisan.
Norma-norma hukum tersebut dapat ditemui dalam peraturan perundang- undangan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Politik Hukum, Perizinan, Perlindugan Hukum serta ilmu perundang-undangan.

## Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Surrogate Mother
Di Indonesia, kedudukan anak diatur dalam ketentuan-ketentuan Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), di mana dalam ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan mengatur anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dilihat dari rumusan
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana, 2016).[32-33].
Pasal 42 UU Perkawinan tersebut dapat di maknai bahwa jika seorang anak terlahir diluar perkawinan maka anak tersebut digolongkan sebagai anak luar kawin.
Menurut ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW),
dengan perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan “keturunan” disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu, dan anak-anaknya. jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah ( wettige of echte kinderen ). 19 Dalam Pasal 250 BW menyatakan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya, maka sahnya seorang anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Pasal 251 BW menentukan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke seratur delapan puluh dalam perkawinan suami dan istri, dapat diingkari oleh si suami, namum pengingkaran tersebut tidak boleh dilakukan dalam hal sebagai berikut;
1.  jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri;
2.  jika telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itupun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya bahwa tak dapat menandatanganinya;
3.  jika anak tak hidup tatkala dilahirkan.
Sedangkan anak-anak lainnya, yakni anak-anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah, atau anak diluar nikah juga sering disebut anak-anak alami atau onwettige onechte of natuurlijke kinderen . Jadi terhadap anak yang lahir di luar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya tetapi tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya. 20
Berdasarkan ketentuan Pasal 272 BW pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan
19 Martiman Prodjohamijojo, Hukum Perkawinan Indonesia , (Indonesia Legal Centre Publishing 2007).[53].
20 ibid .

## 46 Ida Bagus: Akibat Hukum Anak
anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. 21
Anak yang lahir dari suatu perjanjian surrogate mother tentu akan menimbulkan sedikit kebingungan dalam menentukan siapa orang tua dari anak yang lahir dari perjanjian tersebut. Ada beberapa kombinasi orang tua yang dapat terjadi, diantaranya: 22
• 2 orang tua: si pemberi sel telur dan yang menjadi ibu kandung adalah sama serta sang ayah kandung tanpa ikatan pernikahan;
• 3 orang tua: si pemberi sel telur dan yang menjadi ibu kandung adalah sama, ayah kandung, serta istri dari sang ayah kandung;
• 4 orang tua: si pemberi sel telur, ibu kandung, ayah kandung, dan istri dari sang ayah kandung; atau
• 5 orang tua: si pemberi sel telur, pemberi sperma, ibu kandung, ayah angkat, dan ibu angkat.
Jika merujuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini untuk mengetahui apakah status anak yang dilahirkan dari perjanjian surrogate mother tentunya harus melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) khususnya dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Terkait dengan anak yang lahir dari wanita surrogate mother , maka apabila dihubungkan dengan peraturan di atas akan terjadi status seperti berikut: 23
1.  Apabila anak itu dilahirkan dari wanita surrogate mother yang terikat perkawinan (mempunyai suami) maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak sah dari wanita tersebut dan suaminya.
2.  Apabila anak itu lahir dari wanita surrogate mother yang tidak terikat dalam perkawinan, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari wanita tersebut.
21 Rr. Murdiningsih Hayu Perwitasari, Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin Berdasar- kan Hukum Keluarga di Indonesia, (FH UI 2009), <https://tinyurl.com/yar4chyg>, diakses pada tanggal 22-03-2018.
22 Sonny Dewi Judiasih .Op.Cit. [17]. 23 ibid .[18].
Untuk melihat golongan anak dari kasus surrogate mother sebagai anak sah atau tidak sah, maka harus dilihat dulu status perkawinan dari wanita surrogate . yaitu; 24
I.  Anak di luar perkawinan yang tidak diakui, bila status wanita surrogate- nya adalah gadis atau janda, maka anak yang dilahirkan adalah “anak di luar perkawinan yang tidak diakui”, yaitu anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari perhubungan suami atau istri dengan laki-laki atau perempuan lain.
II.  Anak sah, bila status wanita surrogate -nya terikat dalam perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah anak Sah pasangan suami-istri yang disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari wanita surrogate ) menyatakan “tidak” berdasarkan Pasal 251, 252, dan 253 Burgerlijk Wetboek dengan pemeriksaan darah atau DNA dan keputusan tetap oleh pengadilan dan juga berdasarkan atas Pasal 44 ayat 1  UU Perkawinan.
Dilihat dari uraian diatas dan terkait dengan UU Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa apabila anak itu dilahirkan dari wanita surrogate mother yang terikat dalam perkawinan maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah dari wanita tersebut dan suaminya, namun apabila anak itu lahir dari wanita surrogate mother yang tidak terikat dalam perkawinan, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari wanita tersebut.
Dalam hukum positif di Indonesia khususnya terkait anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother ditinjau dari UU Perkawinan dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother merupakan anak sah dari surrogate mother atau ibu penggantinya tersebut dan bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim surrogate mother . 25

## Hak Waris Anak yang Lahir dari Perjanjian
Surrogate Mother
Hukum waris di Indonesia merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Para ahli hukum memiliki pendapat
24 Desriza Ratman. Op.Cit .[120].
25 Sony Dewi Judiasih. Op.Cit .[30].

## Ida Bagus: Akibat Hukum Anak
yang  berbeda-beda  dalam  mendefinisikan  hukum  waris.  Wirjono  Prodjodikoro 26 mempergunakan  istilah  “warisan”,  menurutnya  warisan  adalah  soal  apakah  dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Menurut R. Abdul Djamali, 27 hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Sedangkan H.M. Idris Ramulyo mendefinisikan hukum waris sebagai himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan.
Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing- masing secara adil dan sempurna. 28
Dalam hukum waris BW berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan. 29 Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu: 30
1.  ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
2.  ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
3.  ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan). Pewarisan dalam BW diatur dalam buku II mengenai Kebendaan pada Bab Kedua belas tentang Pewarisan karena kematian, ketentuan ini dimulai dari Pasal 830 BW sampai dengan Pasal 1130 BW. Menurut Pasal 830 BW pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut BW ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris
26 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata , (Sinar Grafika 2017),[7] yang dikutip dari Wir - jono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia , (IS Gravennage Vorkink van Hove 1962).[8].
27 R. Abdul Djamali, Hukum Islam , (Mandar Madju 2002).[112].
28 H.M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata, Edisi Revisi , (Sinar Grafika 2004).[28].
29 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan XXXII, (Intermasa 2005).[95-96].
30 H. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia , (Sinar Grafika 2008).[81].
abintestato berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan, yaitu;
1.  Golongan I, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 BW.
2.  Golongan II, ahli waris gologan kedua yaitu keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua ini.
3.  Golongan III, ahli waris golongan ketiga yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ketiga.
4.  Golongan IV, ahli waris golongan keempat yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
Hak waris anak yang lahir akibat dari perjanjian surrogate mother tentu harus ditentukan dengan cara melihat kedudukan hukum anak tersebut berdasarkan status wanita yang menjadi ibu pengganti ( surrogate mother ). 31 Hak waris anak akan ditentukan dari golongan si anak tersebut berdasarkan status perkawinan wanita surrogate atau ibu penggantinya sebagai berikut; 32
I.  Anak di luar perkawinan yang tidak diakui (bila si wanita surrogate -nya gadis atau janda), berarti ibu yang melahirkan tidak terikat dalam perkawinan yang sah;
a)  Pasal 43 UU Perkawinan: Anak luar kawin hanya mempunyai hubunngan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya;
b)  Pasal 288 BW: Untuk ibu yang melahirkannya si anak dapat menyelidiki siapa ibunya;
c)  Pasal 287 BW: Untuk bapak biologisnya (karena statusnya anak zina) si anak dilarang menyelidikinya.
Dengan demikian untuk hak waris si anak, hanya berhubungan perdata dengan
31 Mutia Az Zahra, Rosa Agustina, dan Endah Hartati, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata’, (Fakultas Hukum Uni- versitas Indonesia, 2015), <https://tinyurl.com/y7p3cqdy>, diakses pada tanggal 5-03-2018.[14].

## Ida Bagus: Akibat Hukum Anak
ibu atau keluarga ibunya saja, sementara hak waris terhadap bapak biologisnya, si anak tidak berhak menuntut hak waris dari bapak biologisnya (vide; Pasal 869 BW) selama si bapak harus memberi nafkah secukupnya sesuai dengan kemampuannya. (vide; Pasal 867 jo 868 BW).
II. Anak Sah (bila wanita surrogate -nya terikat dalam perkawinan yang sah);
a)  Pasal 42 UU Perkawinan: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
b)  Pasal 250 BW: Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya, maka anak tersebut adalah anak sah pasangan tersebut dan berhak mendapat hak waris penuh sesuai dengan hukum waris yang berlaku dari suami wanita surrogate . Tetapi bila suami tersebut tidak mengakui maka status anak tersebut  menjadi anak zina dan pewarisannya sama seperti point diatas dengan cara menyangkalnya melalui ketentuan Pasal 251, 252, 253 BW dengan mengajukan ke Pengadilan untuk dilakukan tes DNA dan dengan ketentuan Pasal 44 UU Perkawinan.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut;
I.  Kedudukan hukum anak yang lahir dari perjanjian surrogate mother tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di mana anak yang lahir akibat dari perjanjian surrogate mother merupakan anak sah dari ibu penggantinya dan bukan merupakan anak sah dari orang tua biologisnya;
II.  Hak waris dalam pengaturannya di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan- ketentuan Burgerlijk Wetboek , di mana terkait dengan hak waris anak yang lahir dari surrogate mother seperti yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, di mana jika anak tersebut digolongkan sebagai anak sah maka anak tersebut dapat mewaris penuh dari ibu penggantinya dan suaminya, sedangkan jika anak tersebut digolongkan sebagai anak luar kawin maka anak tersebut hanya
memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibu yang melahirkannya atau dalam hal ini dengan ibu penggantinya ( surrogate mother ).

## Daftar Bacaan

## Buku
Ali, H. Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia , (Sinar Grafika 2008).
Djamali, R. Abdul, Hukum Islam , (Mandar Madju 2002).
Djuantono, Tono et.al., Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas , (Refika Aditama 2008).

## Djumhana, Muhammad, Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi, (Citra Aditya Bakti 1995).
Hunter-Henin, Myriam, Surrogacy: Is There Room for a New Library Between the French Prohibitive Position and the English Ambivalence, Law and Bioethic, Volume 11 , (Oxford University Press 2008).
Judiasih, Sony Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum In donesia,  (Refika Aditama 2016).
Marzuki, Peter Mahmud , Penelitian Hukum , (Kencana 2016).
Pande, Amrita, Wombs in Labor Transnational Commercial Surrogacy in India, (Columbia University Press 2014)
Prodjohamijojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia , (Indonesia Legal Centre Publishing 2007).
Rahman, Desriza, Surrogate Mother dalam perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?, (Kompas Gramedia 2012).
Ramulyo, H.M. Idris, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata, Edisi Revisi , (Sinar Grafika 2004).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan XXXII, (Intermasa 2005).
Suparman, Maman, Hukum Waris Perdata , (Sinar Grafika, 2017).

## 52 Ida Bagus: Akibat Hukum Anak

## Laman
Dian Maharani, ‘Ini Penyebab Infertilitas pada Pria’ (Kompas, 2014), <http:// health.kompas.com/read/2014/12/11/1754023/Ini.Penyebab.Infertilitas.pada. Pria>, diakses pada tanggal 3-01-2018.
Perwitasari, Rr. Murdiningsih Hayu, ‘Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Keluarga di Indonesia’, (FH UI 2009), <https://tinyurl. com/yar4chyg>, diakses pada tanggal 22-03-2018.
Pevi Revina dan  Enok Tjitjih, ‘10 Penyebab Umum Perempuan Sulit Hamil’ (Bidanku, 2016), <https://bidanku.com/10-penyebab-umum-perempuan- sulit-hamil>, diakses pada tanggal 3-01-2018.
Zahra, Mutia Az, Rosa Agustina, dan Endah Hartati, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim ( Surrogate Mother ) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata’, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), https://tinyurl.com/ y7p3cqdy, diakses pada tanggal 5-03-2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek , diterjemahkan oleh Subekti, (PT Dian Rakyat, 2009).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 2014.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010.
HOW TO CITE : Ida Bagus Abhimantara, ‘Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Surrogate Mother’ (2018) Vol. 1 No. 1 Notaire.