licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## TINJAUAN YURIDIS KARYA ARSITEKTUR YANG DIMANFAATKAN SECARA KOMERSIAL

## Hendarto Kenedy
Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya, enkennady@gmail.com

## ABSTRACT
Architecture  is  one  of  works  which  copyright  is  protected  by  law  according  to  Law  Number  28  of  2014 concerning Copyright (Copyright Act). Architecture involves many parties in its creating process, including but not limited to architect, client (if any), and contractors. In creating an architectural work, one must obey the related law, including Law Number 6 of 2017 concerning Architect (Architect Act), Architect Code of Ethics, Law Number 2008 of 2002 concerning Buildings, and Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. Regardless  of  the  strict  guidelines  and  rules,  none  of  the  regulations  mentioned  above  gives  an  adequate copyright  protection  to  architectural  works,  particularly  to  commercial  architecture.  This  applies  to  the unclear determination of each party’s rights and obligations as well. This research aims to analyze the urgency of establishing architectural works copyright law using normative juridicial method. The result of the research shows the importance of establishing commercial architecture copyright law that  would be  able to provide clear and firm rules about the protection, the determination of the author and the copyright holder, and the assessment of similarity in the design of each architectural work, and the dispute resolution that might arise from the creating and the use of architectural works.
Keywords Architectural Work; Copyright; Legal Protection
Cite This Paper Kenedy,  H.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Karya  Arsitektur  Yang  Dimanfaatkan  Secara Komersial. Legal Spirit, 6 (1).

## PENDAHULUAN
Arsitektur  sangat  erat  kaitannya  dalam  perkembangan  kehidupan  manusia.  Istilah arsitektur ini tidak asing lagi terdengar dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak jarang yang  menyamakan  arti  arsitektur  dengan  bangunan.  Para  ahli  mencoba  memberikan batasan  pengertian  mengenai  istilah  arsitektur  untuk  dapat  memberi  kejelasan  terhadap perbedaan  arsitektur  dan  bangunan.  Arsitektur  merupakan  konsep  dari  ide  dengan menggunakan medium bangunan 1 . Merujuk pada pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  arsitektur  dapat  berarti  seni  dalam  proses  pembuatan  konstruksi bangunan yang juga menekankan pada metode dan gaya konstruksi. Banyaknya pengertian yang  diberikan  terhadap  istilah  arsitektur  ini  memperluas  ruang  lingkup  dari  arsitektur sendiri. Berdasarkan  pengertian yang ada, dapat dilihat bahwa arsitektur tidak berbicara mengenai  fisik  bangunan  semata,  melainkan  menekankan  pada  hasil  pemikiran  manusia yang diwujudkan dalam bentuk bangunan yang juga erat dengan nilai keindahan dan teknik
1 Frits Siregar, 2011, Penilaian Terhadap Arsitek Vol 8 No 1 Mei 2011. Manado: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 1.
yang tepat dalam proses pembuatannya. Suatu karya arsitektur setidaknya harus memenuhi aspek firmitas, aspek uitilitas, serta aspek venustas 2 .
Karya arsitektur merupakan hasil pemikiran yang diekspresikan dalam bentuk nyata sehingga  termasuk  dalam  salah  satu  ciptaan  yang  dilindungi  hak  ciptanya  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Penjelasan  Pasal  40  Undang- Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan karya arsitektur, yaitu hal- hak yang terkait dengan wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan,  gambar  teknis  bangunan,  dan  model  atau  maket  bangunan.  Karya  arsitektur merupakan suatu karya yang kompleks baik dari segi proses pembuatan maupun dari segi keterlibatan para pihak. Proses pembuatan suatu karya arsitektur dimulai sejak dari tahap perencanaan,  proses  pembangunan,  hingga  kemudian  dapat  dinikmati  hasilnya  dalam wujud bangunan. Adapun pihak yang terlibat dalam perwujudan karya arsitektur ini, antara lain pemesan (jika ada), arsitek, kontraktor, serta pihak lain yang mungkin terlibat.
Karya arsitektur juga melibatkan seni dalam proses pembuatannya bahkan ada yang menyebut karya arsitektur ini sebagai mother of art 3 . Seni dalam karya arsitektur berkaitan dengan seni desain yang dapat diartikan sebagai ide awal, rancangan, pola, susunan, proyek, tujuan, maksud 4 . Dalam penciptaan suatu karya yang melibatkan desain, seringkali pencipta mengambil inspirasi dari karya orang lain atau hal-hal lain yang sudah eksis sebelumnya untuk  kemudian  diolah  lagi  menjadi  karyanya  sendiri,  sehingga  tidak  jarang  ditemukan kemiripan antara desain yang satu dengan desain yang lain atau karya yang satu dengan karya  lainnya.  Oleh  karena  itu,  butuh  adanya  suatu  perlindungan  terhadap  ciptaan seseorang yang memberikan hak terhadap penciptanya yang disebut dengan Hak Cipta.
Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Hak  eksklusif  ini  dapat  dibedakan  menjadi  hak  moral  dan  hak ekonomi. Hak moral ini melekat secara abadi pada diri Pencipta sedangkan hak ekonomi dapat  dimiliki  oleh  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk  mendapatkan  manfaat ekonomi.
Tingkat  kerumitan  dalam  pembuatan  suatu  karya  arsitektur  memberikan  kesulitan tersendiri  dalam  memberikan  perlindungan  hak  cipta  tersebut,  khususnya  suatu  karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial. Meskipun pembuatan karya arsitektur ini berpatokan pada banyak peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2017  tentang  Arsitek  (UU  Arsitek),  Kode  Etik  Arsitek,  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Konstruksi), namun masih belum ada yang memberikan aturan secara jelas dan tegas terkait perlindungan hak cipta karya arsitektur yang dimanfaatkan secara  komersial,  termasuk  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Hal  ini  menimbulkan permasalahan terhadap penentuan siapa pencipta dan pemegang hak cipta dari suatu karya arsitektur, perlindungan hak atas karya arsitektur tersebut, serta penentuan kemiripan dari suatu karya arsitektur sebagai komponen penting dari pemberian perlindungan hak cipta atas karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial.
2 Vitruvius. 1996. The Ten Book of Architecture . London: Wolfgang Hermann, hlm. 4.
3 Listiowati.  1995. Nilai Desain Arsitektur, Upaya menggali Nilai Kegiatan Desain Arsitektur, Iklas, Jurnal Arsitektur 1995, Edisi I/1995 September 1995. Jakarta: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
4 Webster Dictionary. 1974. ArsitekturFaweett Crest Book. Green Wich, hlm. 207.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  dipandang perlunya suatu  kajian yang lebih mendalam  untuk  terhadap  permasalahan tersebut yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
Apakah  urgensi  adanya  pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  suatu  karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial?
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak cipta terhadap karya  arsitektur  yang dimanfaatkan secara  komersial serta mengetahui urgensi dibentuknya  suatu  peraturan  sebagai  landasan  perlindungan  hukum  terhadap  karya arsitektur.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, serta literatur dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statute approach dan conceptual approach . Statute approach merupakan pendekatan melalui peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  dikaji. Conceptual  approach digunakan  untuk  menemukan  makna  dalam  membangun  suatu argumentasi  hukum  berdasarkan  telaahan  pandangan-pandangan  sarjana  dan  doktrin- doktrin. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur
Karya arsitektur dalam proses pembuatannya melibatkan banyak aspek yang menjadi nilai tersendiri  bagi  karya  arsitektur  tersebut.  Hal  ini  juga  yang  menjadi  tantangan  dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur. Pembuatan karya arsitektur melibatkan beberapa pihak yang sekurang-kurangnya terdiri dari arsitek, kontraktor, dan pemesan. Masing-masing pihak memiliki tugas dan lingkup pekerjaan masing-masing dalam proses pembuatan karya arsitektur.

## 1.1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan Arsitek
Arsitek memiliki peran yang besar dalam proses pembuatan karya arsitektur karena arsitek  bertugas  dalam  setiap  tahap  pembuatan.  Arsitek  dalam  proses  pembuatan  suatu karya  arsitektur  dapat  bekerja  atas  kebutuhan  sendiri  ataupun  atas  permintaan  dari pemesan. Hal ini menjadi poin penting yang nantinya akan menentukan siapa pemegang atas hak  cipta  dari  masing-masing  bagian  karya  arsitektur.  Merujuk  pada  Ikatan  Arsitek Indonesia Jakarta, arsitek terlibat dalam enam tahap pekerjaan, yaitu 6 :
1. Tahap konsep perancangan, pada tahap ini arsitek melakukan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan, keadaan, serta persyaratan pembangunan guna kelancaran dalam pembangunan nantinya. Informasi ini diperoleh dari pemesan (jika ada) serta pihak-pihak lain yang terkait. Berdasarkan informasi yang diterima, arsitek akan melakukan analisis mengenai program rancangan yang juga memuat mengenai batasan-batasan serta kendala yang sekiranya dimungkinkan timbul dalam proses pembangunan. Program rancangan tersebut kemudian menjadi dasar dalam pembuatan konsep rancangan yang harus disetujui oleh pemesan yang memuat dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pembangunan yang memuat semua aspek.
5 Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 177-180.
6 Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta. https://iai-jakarta.org/informasi/lingkup-pekerjaan-arsitek , diakses pada 16 Juni 2021.
2. Tahap pra rancangan, berdasarkan konsep rancangan yang telah dibuat, arsitek menyusun bentuk dan pola  arsitektur dalam gambar serta aspek fungsional dalam bentuk statistik. Tahap ini dilakukan untuk memvisualisasikan konsep yang ada sehingga pihak pemesan dan pihak lain yang terkait lebih mudah untuk memahami pra rancangan yang telah dibuat oleh arsitek. Selain itu, hal ini dilakukan dengan maksud untuk dapat memenuhi syarat dalam rangka perolehan perizinan.
3. Tahap  pengembangan  rancangan,  arsitek  yang  telah  memperoleh  persetujuan  pra rancangan  kemudian  membuat  daftar  mengenai  sistem  konstruksi  dan  struktur bangunan  serta  sistem  lain  yang  berhubungan  dengan  kelayakan  arsitektur  yang akan  dibangun,  bahan-bahan  yang  akan  digunakan  dalam  proses  pembangunan beserta  pertimbangan-pertimbangannya,  perhitunhan  waktu  dan  biaya  yang  akan dihabiskan  dalam  proses  pembangunan  ini.  Setelah  memperoleh  kesepakatan mengenai  hal-hal  tersebut  dan  hasil  pengembangan  rancangan  memperoleh persetujuan, maka arsitek akan menggunakan hasil tersebut sebagai rancangan akhir yang menjadi dasar dalam proses pembangunan berikutnya. Tahap pengembangan rancangan  ini  dilakukn  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  memastikan  konsep rancangan  yang  telah  ada  dan  memperolah  gambaran  mengenai  perwujudan arsitektur yang akan dibangun sehingga memperoleh kesesuaian terkait segala aspek dalam  pembangunan  baik  dari  segi  konstruksi,  estetika,  waktu,  biaya,  dan  lain sebagainya.
4. Tahap pembuatan gambar kerja, pada tahap ini arsitek mulai menguraikan konsep rancangan  yang  telah  disetujui  berdasarkan  hasil  pengembangan  rancangan  ke dalam gambar dan penjabaran teknis sedetail mungkin dalam rangka pembangunan dan  pengawasan  konstruksi  yang  akan  dilakukan  pada  tahap  selanjutnya.  Seluruh uraian yang telah dijabarkan secara rinci oleh arsitek selanjutnya dituangkan dalam suatu dokumen pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan dari pihak pemesan. Segala hal yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan ini harus termuat dengan jelas  dan  spesifik  karena  dokumen  ini  akan  menjadi  dasar  pekerjaan  di  tahap berikutnya, menjadi dasar pertanggungjawaban  dari segala kegiatan  dalam  proses pelaksanaan pembanguna, serta menjadi salah satu persyaratan yang harus termuat dalam kontrak kerja.
5. Tahap  proses  pengadaan  pelaksana  konstruksi,  pada  tahap  ini  terdapat  2  (dua) langkah  yang  wajib  dilakukan  oleh  arsitek,  yaitu  persiapan  dokumen  pengadaan pelaksana  konstruksi  dan  pelelangan.  Pada  langkah  yang  pertama,  arsitek menyiapkan dokumen pelelangan berdasarkan hasil pada tahap pembuatan gambar kerja  yang  juga  wajib  dilengkapi  Uraian  Rencana  Kerja  dan  syarat-syarat  teknis pelaksanaan  pekerjaan  serta  rencana  anggaran  biaya  termasuk  daftar  volume. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi dasar proses pelaksana konstruksi sejak dari proses pemilihan hingga pengawasan. Kemudian, pada langkah yang kedua, arsitek membantu pemesan dalam setiap tahap pelelangan, termasuk dalam proses seleksi peserta  lelang,  penjelasan  ruang  lingkup  pekerjaan  dan  segala  hal  teknis  yang berhubungan  dalam  proses  pelaksanaan  konstruksi,  penilaian  penawaran  dalam tahap  pelelangan,  rekomendasi  kepada  pemesan,  serta  menyusun  kontrak  kerja dengan penyedia jasa kosntruksi.
6. Tahap pengawasan berkala, arsitek melakukan pengawasan secara berkala ke lokasi pembangunan arsitektur sehingga dengan kata lain pengawasan yang dilakukan oleh arsitek  tidak  bersifat  harian  atau  terus  menerus.  Pengawasan  secara  berkala  oleh arsitek setidaknya dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau maksimal 1 (satu) kali dalam dua minggu. Biaya yang dikeluarkan oleh arsitek untuk melakukan pengawasan secara berkala ini menjadi beban yang ditanggung oleh pemesan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

## 1.2 Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi
Penyedia jasa atau yang sering disebut dengan kontraktor adalah pemberi layanan jasa konstruksi.  Layanan  jasa  konstruksi  dapat  dibagi  menjadi  tiga  macam,  yaitu  usaha  jenis konsultasi  konstruksi,  usaha  pekerjaan  konstruksi,  dan  usaha  pekerjaan  konstruksi terintegrasi.  Pekerjaan  konstruksi  yang  dimaksud  meliputi  keseluruhan  atau  sebagian kegiatan  yang  meliputi  pembangunan,  pengoperasian,  pemeliharaan,  pembongkaran,  dan pembangunan  kembali  suatu  bangunan  berdasarkan  UU  Konstruksi.  Pasal  46  ayat  (1) mengatur bahwa hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja.
Usaha jasa konsultasi konstruksi dibagi menjadi dua sifat, yaitu umum yang meliputi arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, dan arsitektur lanskap serta spesialis yang meliputi konsultasi ilmiah dan teknis, dan pengujian dan analisis teknis. Jasa konsultasi konstruksi melayani  pengkajian,  perencanaan,  perancangan,  pengawasan,  dan/atau  manajemen penyelenggaraan  konstruksi.  Melihat  ruang  lingkup  pekerjaan  yang  disediakan  oleh penyedia jasa konstruksi yang cukup luas memungkinkan adanya tumpang tindih dengan ruang  lingkup  pekerjaan  yang  diberikan  oleh  arsitek,  oleh  karena  itu  perlu  adanya pembagian pekerjaan yang jelas antara kontraktor dengan arsitek yang dituangkan dalam kontrak  kerja.  Hal  ini  penting  karena  juga  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pemberian perlindungan  hak  cipta.  Oleh  karena  itu,  kontrak  kerja  untuk  layanan  jasa  konstruksi, khususnya yang memuat tentang perencanaan dan perancangan, sebaiknya juga memuat mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual.

## 1.3 Pemesan
Pemesan yang merupakan pengguna jasa arsitek dan penyedia jasa konstruksi dapat dibedakan berdasarkan konteks hubungan kerjanya, yaitu hubungan dinas dan hubungan swasta. Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pembagian pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh orang lain. Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas yang dianggap sebagai pencipta,  yaitu  instansi  pemerintah  kecuali  diperjanjikan  lain.  Apabila  ciptaan  tersebut dimanfaatkan  secara  komersial  maka  Pencipta  yang  asli  dan/atau  pemegang  hak  terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. Sedangkan dalam konteks hubungan kerja atau berdasarkan  pesanan,  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  atas  pesanan,  yaitu  pihak  yang membuat cipta, kecuali diperjanjikan lain. Meskipun secara normatif telah diatur demikian, namun  pemegang  hak  cipta  atas  karya  arsitektur  antara  pemesan  dengan  penyedia  jasa dapat diatur secara berbeda melalui perjanjian.
Sesuai  dengan  hakikat  ciptaan  yang  dimaksud  dalam  UU  Hak  Cipta,  karya  desain arsitektur merupakan hasil pemikiran dan kreatifitas manusia yang menghasilkan sebuah karya  bernilai  seni.  Hak  Cipta  lahir  sebagai  bentuk  penghargaan  terhadap  buah  dari kemampuan tersebut yang melindungi kepentingan dari pencipta karya tersebut.  Hak cipta ini  diberikan  secara  eksklusif  kepada  pencipta  untuk  melindungi  hak  ekonomi  serta  hak moralnya.    Semakin  pesat  perkembangan  dan  kemajuan  di  bidang  teknologi  dan  seni membutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang semakin kompleks juga. 7
UU Hak Cipta telah menentukan bahwa karya arsitektur termasuk dalam salah satu Ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf h. Hal ini menunjukkan bahwa karya arsitektur telah mendapatkan jaminan kepastian hukum dilindungi hak ciptanya. Sekalipun karya arsitektur telah dijamin hak ciptanya, pengaturan yang lebih kompleks mengenai hak cipta karya arsitektur masih belum diatur.
7 Muhammad Harisman, 2020, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran: Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Kkarya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta, hlm. 288.
Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta atas karya arsitektur terletak dalam penentuan pemegang hak cipta atas hak moral dan hak ekonomi suatu karya arsitektur, khususnya yang dimanfaatkan secara komersial. Hak cipta ini termasuk dalam salah satu hak dalam hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini pada dasarnya merupakan suatu hak yang istimewa dan khusus karena hak ini diberikan dan dilindungi oleh negara. Pemberian hak kekayaan intelektual ini diberikan berdasarkan mekanisme  prosedur  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi 8 .  Pada  umumnya,  pemberian  hak kekayaan  intelektual  ini  dilakukan  dengan  cara  pendaftaran  oleh  orang  yang berkepentingan, namun lain halnya dengan hak cipta. Hak cipta diberikan tanpa kewajiban untuk melakukan pendaftaran karena  hak ini muncul ketika ide,  konsep,  hasil pemikiran manusia diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, untuk mendapatkan kepastian hukum, hak cipta ini dapat didaftarkan dan dicatatkan.
Undang-Undang  Hak  Cipta  membedakan  pemegang  hak  cipta  menjadi  Pencipta  dan Pemegang  Hak  Cipta.  Pencipta  adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri- sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan  suatu  ciptaan  yang  bersifat  khas  dan  pribadi. Pemegang hak cipta dapat berarti pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga membedakan hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta.
Kepentingan para pihak dalam suatu karya arsitektur dilandasi oleh hak moral dan hak ekonomi  tersebut,  sehingga  butuh  adanya  suatu  perlindungan  hukumnya.  Hak  moral melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk pencantuman nama pada ciptaannya serta salinannya, pengubahan  ciptaan sesuai dengan  kepatutan dalam masyarakat,  serta untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas manfaat ekonomi untuk melakukan  penerbitan  ciptaan,  penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian  ciptaan,  pertunjukan  ciptaan,  pengumuman  ciptaan,  komunikasi  ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Dengan demikian, hak moral akan selalu melekat pada penciptanya sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain.
Hak moral dan hak ekonomi pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan prinsip alter ego. Prinsip ini meletakkan pengakuan atas adanya hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada diri pencipta. Berdasarkan prinsip alter ego ini, kepemilikan atas hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan tidak dapat diganggu gugat, sehingga dengan kata lain prinsip ini memberi penghargaan yang tinggi pada pencipta atas hasil pemikirannya yang berhasil  diwujudkan  melalui  ciptaannya.  Penghargaan  ini  berbanding  lurus  dengan kekayaan intelektual yang timbul  dari  hasil pemikiran tersebut atas  perwujudan  kualitas rasa, karsa, daya nalarnya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa semakin beragam dan berkualitas  pemikiran  yang  berhasil  diwujudkan,  maka  semakin  tinggi  nilai  dari  ciptaan tersebut. 9
Karya arsitektur, dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya akan sulit menentukan siapa pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang berhak atas hak ekonomi dari karya arsitektur tersebut. Terlebih dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, karya arsitektur tidak hanya meliputi wujud bangunan fisik saja tetapi juga hal- hal yang terkait itu, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan,  dan  model  atau  maket  bangunan.  Pemesan  dimungkinkan  untuk  menjadi pencipta  dan/atau  pemegang  hak  cipta  atas  karya  arsitektur,  arsitek  menjadi  pencipta dan/atau  pemegang  hak  cipta  gambar  rancangan  bangunan  dan  maketnya,  kontraktor
8 Sentosa Sembiring, 2002, Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan, hlm. 3.
9 Muhammad Harisan, 2020, Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, hlm. 285-286.
berhak atas penataan letak bangunannya. Demikian atas suatu karya arsitektur, hak cipta tidak hanya terbatas pada suatu  kesatuan  yang utuh tetapi dapat meliputi bagian-bagian atau hal-hal yang terkait dengan karya arsitektur tersebut.
Hal  yang  sangat  dimungkinkan  dalam  pembuatan  suatu  karya  arsitektur  untuk  dua orang atau lebih menciptakan satu bagian yang sama. Penentuan siapa pencipta atas bagian yang diciptakan oleh dua orang atau lebih ditentukan dalam ketentuan Pasal 33 Undang- Undang  Hak  Cipta  yang  menentukan  bahwa  yang  dianggap  sebagai  Pencipta  yaitu  orang yang  memimpin  dan  mengawasi  penyelesaian  seluruh  ciptaan.  Apabila  orang  yang dimaksud tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Pasal 34 kemudian menentukan apabila ciptaan tersebut dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Merujuk pada kedua ketentuan tersebut, apabila diaplikasikan pada karya arsitektur maka dapat disimpulkan bahwa arsitek menjadi pencipta atas suatu wujud fisik bangunan arsitektur yang dirancang olehnya dan dikerjakan oleh kontraktor. Namun demikian, tetap harus melihat sejauh mana tugas dan bagian masing-masing pihak dalam mewujudkan karya arsitektur tersebut.
Pada  halaman  Ikatan  Arsitek  Indonesia  Jakarta,  dijelaskan  bahwa  kepemilikan  atas dokumen perancangan yang dibuat oleh arsitek akan selalu melekat pada arsitek dan isi dari dokumen  perancangan  tersebut  tidak  boleh  digunakan  oleh  pihak  lain  tanpa  izin  arsitek melalui  persetujuan  dalam  dokumen  tertulis.  Hak  perwujudan  atas  rancangan  tersebut hanya  berlaku  satu  kali  bagi  pihak-pihak  yang  terlihat  dalam  pembangunan  rancangan arsitektur tersebut, sehingga perwujudan ulang dengan atau tanpa perubahan apapun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari arsitek. Begitu pula dengan hak dokumentasi dan hak penggandaan,  arsitek  memiliki  hak  untuk  melakukan  dokumentasi  arsitektur  hasil rancangannya  dan  hanya  arsitek  tersebut  yang  memiliki  hak  penggandaan  atas  gambar rancangannya.
Pasal  44  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak  Cipta  memberi  batasan  bahwa  penggunaan, pengambilan,  penggandaan,  dan/atau  pengubahan  suatu  karya  arsitektur  secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  pelaksanaan  teknis.  Hal  ini  mempertimbangkan bahwa  pembuatan  karya  arsitektur  yang  rumit  dengan  menggunakan  metode  dan  teknis yang kompleks tidak jarang membuat adanya perubahan atas gambar rancangan yang telah dibuat. Batasan lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Hak Cipta termuat dalam Pasal 46 ayat (2) yang menentukan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang  telah  dilakukan  pengumuman  hanya  dapat  dibuat  sebanyak  satu  salinan  dan  dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, tidak berlaku bagi karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain.
Pelanggaran  terhadap  hak  cipta  yang  menimbulkan  sengketa  dapat  diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan. Gugatan atas ganti  rugi  kerugian  hak  ekonomi  dapat  diajukan  di  Pengadilan  Niaga.  Pelanggaran  hak ekonomi  untuk  karya  arsitektur  yang  dimanfaatkan  secara  komersial  dipidana  dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 120 bahwa tindak pidana yang dimaksud merupakan delik aduan.

## 2.  Urgensi  Dibentuknya  Undang-Undang  yang  Secara  Khusus  Mengatur  Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur
Undang-Undang  Hak  Cipta  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum  atas  hak  cipta suatu ciptaan secara umum. Karakteristik karya arsitektur yang unik membutuhkan adanya suatu aturan yang khusus untuk mengatur mengenai perlindungan hak ciptanya. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah memuat mengenai pengaturan karya arsitektur, nyatanya
aturan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum yang ada. Banyak hal terkait karya arsitektur masih belum memiliki aturan yang secara  tegas dan jelas. Salah satunya yaitu  mengenai  penentuan  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  dalam  pembuatan  karya arsitektur, khususnya yang dimanfaatkan secara komersial.
Keterlibatan banyak pihak dalam pembuatan karya arsitektur serta karakteristik karya arsitektur  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  tersendiri  membuat  penentuan  pemegang  hak cipta menjadi rumit, sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai hal ini. Hal  lain  yang  belum  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta,  yaitu  mengenai  penentuan kesamaan  dari  desain  masing-masing  karya  arsitektur  untuk  menentukan  sebatas  mana suatu desain karya arsitektur dapat dikatakan sebagai plagiarisme atau penjiplakan. Dalam Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  berlaku  diatur  hal-hal  sebagaimana  agar  tidak  dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pencantuman sumber dengan jelas dianggap menjadi suatu cara  yang  dapat  menghindarkan  seseorang  dari  pelanggaran  hak  cipta,  namun  demikian ketentuan ini hanya dianggap berlaku apa bila dilakukan dengan tujuan nonkomersial. 10
Meskipun  demikian,  cara  ini  dianggap  tidak  dapat  diaplikasikan  pada  suatu  karya desain arsitektur. Hal ini dikarenakan bahwa pada suatu desain tidak dapat dan tidak lazim dicantumkan  sumber  inspirasi  pada  karya  tersebut.  Pencipta  pada  umumnya  melakukan research dan mengambil inspirasi dari karya-karya lain yang sudah ada sebelumnya, untuk kemudian  diolah  lagi  dengan  pemikirannya  untuk  menghasilkan  suatu  karya  baru  yang berbeda dengan karya yang sudah ada sebelumnya. Mengingat banyaknya karya desain yang telah dibuat selama ini, tidak jarang suatu karya desain dianggap memiliki kemiripan dengan karya  yang  sudah  ada  sebelumnya,  baik  itu  disengaja  maupun  tidak  disengaja,  termasuk karya desain arsitektur. Terlebih, dalam karya arsitektur tidak dapat memberi kredit atau mencantumkan  sumber  inspirasi  dalam  karyanya,  sehingga  kemiripan  tersebut  selalu menimbulkan permasalahan, khususnya bila karya arsitektur tersebut dimanfaatkan secara komersial. Hal ini sehubungan dengan adanya kerugian atas manfaat ekonomi yang didapat dari  penggunaan  karya  arsitektur  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penilaian  atas  kemiripan  ini sangat penting untuk diatur dalam suatu undang-undang khusus yang mampu memberikan pengaturan  secara  tegas  dan  jelas  untuk  melindungi  karya  arsitektur,  khususnya  yang dimanfaatkan secara komersial.

## PENUTUP
Karya arsitektur yang erat dalam perkembangan kehidupan manusia merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya arsitektur memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan ciptaan  lain  karena  proses  pembuatan  yang  kompleks  dan  melibatkan  banyak  pihak. Karakteristik yang unik ini juga membuat banyak aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum dalamhal perlindngan hak cipta atas  karya  arsitektur  yang  dimanfaatkan  secara  komersial.  Penentuan  mengenai  siapa pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  di  antara  para  pihak  yang  terlibat  menjadi  salah  satu permasalahan  yang  dirasa  belum  mampu  dipenuhi  oleh  Undang-Undang  Hak  Cipta. Penentuan ini penting untuk diatur karena berhubungan dengan siapa pihak yang terlibat dalam  pembuatan  karya  arsitektur  tersebut  yang  berhak  atas  perlindungan  dan  manfaat dari hak cipta tersebut.
Karya  arsitektur  juga  berpatokan  pada  berbagai  undang-undang  dalam pembuatannya,  seperti  UndangUndang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi,
10 Fanny Puspita, 2009, Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Prumahan, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum. hlm. 74.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2017  tentang  Arsitek,  serta  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut, masih  belum  ada  aturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  hak  cipta  karya arsitektur, khususnya yang dimanfaatkan secara komersiil. Hal lain terkait perlindungan hak cipta karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial yang masih belum diatur secara tegas dan jelas, yaitu mengenai penilaian kesamaan suatu karya desain arsitektur dengan karya  lainnya,  mekanisme  pendaftaran  serta  pencatatan  hak  cipta  oleh  arsitek,  serta mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  mungkin  muncul  akibat  pembuatan  dan/atau penggunaan karya  arsitektur. Oleh  karena itu, berdasarkan hal-hal  yang telah dijabarkan tersebut jelas _ampak adanya urgensi terhadap pembentukan suatu aturan yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta karya arsitektur yang digunakan secara komersiil.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang - undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 16 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 12 Januari 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. 8 Agustus 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179. Jakarta.

## Buku
Dictionary, Webster. (1974). ArsitekturFaweett Crest Book. Green Wich.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Sembiring, Sentosa. (2002). Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang- undangan. Bandung: Yrama Widya.
Vitruvius. (1996). The Ten Book of Architecture . London: Wolfgang Hermann.

## Jurnal
Harisan, Muhammad. (2020).  Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta. Jurnal Poros Hukum Padjajaran Vol. 1 No. 2 Mei 2020.
Listiowati.  (1995). Nilai Desain Arsitektur, Upaya Menggali
Nilai Kegiatan Desain Arsitektur. Iklas, Jurnal Arsitektur 1995, Edisi I/1995 September 1995.
Siregar, Frits. (2011). Penilaian Terhadap Arsitek Vol 8 No 1 Mei 2011.

## Tesis
Puspita, Fanny. (2009). Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

## Website
Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta. https://iai-jakarta.org/informasi/lingkup-pekerjaan- arsitek , diakses pada16 Juni 2021.