## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Perlindungan  Hak  Cipta  Berita  Online  Terhadap Agregator Berita
Mohammad Supri * , Ahmadi Miru, Farida Patittingi, Harustiati A. Muin
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
* Corresponding author’s  e-mail: mohammad.supri021@gmail.com

## Abstrak:
Electronic  commerce  sebagai  salah  satu  tren  di  era  globalisasi  tidak  hanya  membuka  potensi besar  dalam  penyebaran  informasi,  di  lain  sisi  meningkatkan  peluang  penyalahgunaan khususnya pelanggaran Hak Cipta. Fenomena “free riding” atau penumpang gratis atas produk jurnalistik,  khususnya  berita  online  menjadi  semakin  tidak  terkendali.  Kehadiran  agregator berita  yang  memanfaatkan  informasi  dari  media  massa  menimbulkan  permasalahan  hukum karena  ketidakjelsan  letak  muatan  hak  cipta  atas  produk  jurnalistik.  Doktrin  kegunaan  yang wajar dan pencantuman sumber artikel yang dijadikan pembenaran oleh agregator berita dalam menjalankan  aktivitasnya  menimbulkan  ambiguitas,  utamanya  dalam  pembagian  jenis  berita aktual  dengan  jenis  produk  jurnalistik  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperjelas dasar  hukum  hak  cipta  berita  online  dan  mengetahui  apakah  praktik  pengutipan  dan pemanfaatan  berita  oleh  agregator  berita  melanggar  ketentuan  Hak  Cipta.  Metode  penelitian menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hak cipta  atas  produk jurnalistik  khususnya berita  dilindungi  menurut  UU  Hak  Cipta  dan  pemanfaatan  atau  pengutipan  oleh  agregator berita  merupakan  bentuk  pelanggaran  atas  Hak  Cipta  apabila  digunakan  untuk  komersial. Menyebutkan sumber berita dalam artikel yang dikutip merupakan pemenuhan atas hak moral pencipta, namun tidak menghapus hak ekslusif lain yang dimiliki pencipta, yakni hak ekonomi.
Kata Kunci: Berita Online; Free Riding; Hak Cipta; News Aggregator; Perusahaan Pers

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan informasi tidak hanya menjadi kebutuhan, lebih dari itu, informasi dapat menjadi  komoditas  yang  cukup  diperhitungkan.  Dalam  perkembangan  dagang eletronik  atau electronic  commerce, informasi  merambah  dengan  cepat  dikarenakan sarana teknologi yang tersedia semakin maju. Informasi berbentuk berita merupakan salah satu jenis komoditas yang diminati khalayak. Hal ini dibuktikan melalui Survei perilaku pengguna  internet  di  Indonesia  yang  diadakan  oleh  Asosiasi  Pengelola  Jasa Internet  Indonesia  (APJII)  dan  Polling  Indonesia  tahun  2017  lalu. 1 Data  tersebut menempatkan aktivitas membaca berita menempati urutan ke tiga, setelah jenis konten media sosial dan hiburan.
1 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2017). Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia .  Dikutip  pada  laman  resmi  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI: https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf
Tingginya  peruntukan  dan  perilaku  membaca  berita  khususnya  di  dunia  dalam jaringan  (daring)  membuka  peluang  terhadap  penyediaan  informasi  yang  lebih terencana  dan  berorientasi  pada  keuntungan  ekonomi.  Perusahaan  pers  sebagai perusahaan  yang  secara  khusus  memproduksi  informasi  berbentuk  karya  jurnalistik merupakan aktor dalam perkembangan dagang informasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) menjelaskan bahwa Perusahaan pers merupakan perusahaan  media  yang  secara  khusus  menyelenggarakan,  menyiarkan  atau menyalurkan  informasi. 2 Perusahaan  pers  baik  media  cetak,  elektronik  dan  jenis saluran  lainnya,  menjadikan  informasi  sebagai  komoditas,  sehingga  keuntungan ekonomi  dan  penyebaran  informasi  merupakan  dua  hal  utama  dalam keberlangsungan perusahaan pers.
Kegiatan  jurnalistik  melibatkan  sumber  daya  dan  modal  yang  cukup  besar  dalam aktivitas  produksi  informasi.  Mulai  dari  pencarian,  pengolahan  sampai pengomunikasian  kepada  khalayak.  Karena  itu,  media  yang  dikelola  secara profesional  tidak hanya  terpusat pada  proses  produksi,  lebih  dari  itu,  juga  berkaitan dengan  kesejahteraan  sumber  daya  manusia  dan  pengelolaan  aset  terencana. Perusahaan  pers  sebagai  media  yang  menggantungkan  sebagian  besar  keuntungan pada iklan berharap besar pada jumlah pembaca (traffic) . Semakin banyak konsumen yang  menjadi  pembaca  di  media  tersebut,  semakin  besar  pula  kesempatan  untuk mendapatkan pengiklan. Dengan kata lain, jumlah pembaca menentukan popularitas media dan peluang keuntungan demikian pun capaiannya semakin besar. Hal tersebut sejalan  dengan  karakter  media  massa  yang  bersifat  umum (commonsense) , keserempakan pesan dan komunikasi satu arah (one way communication). 3
Berbeda  dengan  metode  konvensional.  Seperti  media  cetak,  siaran  dan  jenis  saluran lainnya,  media  elektronik  yang  memanfaatkan  teknologi  daring  memiliki  manfaat yang lebih besar untuk pengiklan. Hasil yang didapatkan terukur dan secara sistematis mendatangkan manfaat  langsung  bagi pengiklan.  Migrasi  besar-besaran ke  teknologi daring  menjadi  sebuah  keharusan  bagi  industri  informasi  agar  dapat  bertahan  yang awam  disebut  sebagai  “konvergensi  media”.  Alhasil,  beberapa  perusahaan  media profesional  mulai  mentransformasikan  produk  informasi  ke  dunia  digital  sebagai sebuah  upaya  mengikuti  perkembangan  zaman  dan  langkah  bertahan  di  industri informasi.
Di  lain  sisi,  meningkatnya  kebutuhan  akan  akses  informasi  membuka  peluang penyalahgunaan di dunia jurnalistik. Praktik pelanggaran hak cipta menjadi hal yang tidak  terhindarkan  di  dunia  digital.  Salah  satu  jenis  pelanggaran  terbesar  dalam industri  digital  adalah  kekayaan  intelektual,  khususnya  menyangkut  hak  cipta. Perusahaan  pers  telah  mengeluarkan  modal  besar  untuk  menghasilkan  artikel berkualitas  dan  kredibel  untuk  khalayak.  Potensi  tersebut  kemudian  dilirik  oleh sebagian  pelaku  ekonomi  dunia  digital,  dengan  memanfaatkan  informasi  sebagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Fenomena free riding atau penumpang gratis menjadi  hal  yang  tidak  asing  dalam  industri  informasi.  Praktik  tersebut  dikenal sebagai agregator berita atau news aggregator yang mirip dengan mekanisme peramban pada situs mesin pencari.
2 Pasal 1 ayat (2) UU Pers
3 Dedi  Kurnia.  S.P  (2012).  “Media  dan  Politik,  menemukan  Relasi  antara  Dimensi  Simbiosis Mutualisme media dan Politik.” Graha Ilmu: Yogyakarta. Hlm. 12-13
Praktik  yang  dilakukan  oleh  agregator  berita  diminati  oleh  pengguna  karena simplikasi atau penyederhanaan informasi. Jenis, kategori hingga cakupan berita dapat disesuaikan  ( sort )  dan  dibatasi  ( filter )  sesuai  keinginan. 4 Di  sisi  pengelola  media,  hal tersebut dapat merugikan “kepentingan yang wajar” yang secara tidak langsung dapat merebut  lalu  lintas  ( traffic) pembaca  bahkan  dapat  memengaruhi  reputasi  media tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan “hak ekseklusif” yang dimiliki oleh perusahaan media sebagai pencipta dari hak cipta produk jurnalistik.
Meski  secara  etika  bisnis  hal  tersebut  jelas  merupakan  pelanggaran,  namun  dalam aspek  hukum,  hal  tersebut  masih  dipertanyakan.  Undang-Undang  Nomor  28  tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  (UU  Hak  Cipta)  tidak  menyebutkan  dengan  jelas perlindungan  atas  produk  jurnalistik.  Aspek  penggunaan  yang  wajar  ( fair  use )  juga seringkali  digunakan  untuk  membenarkan  praktik  pengutipan  dan  pemanfaatan produk  jurnalistik.  Kompleksitas  pengaturan  mengenai  perlindungan  hak  cipta produk  jurnalistik,  keseimbangan  antara  doktrin  “kegunaan  yang  wajar”  dan  hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya akan diuraikan dalam penelitian ini.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan Pendekatan  Perundang-Undangan (statute  approach).  S umber  data  diperoleh  melalui penelitian  kepustakaan (library  search) berupa  buku;  dokumen;  laporan  penelitian; Undang-Undang  dan  sumber-sumber  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian yang dikaji.

## 3. Hak Cipta atas Berita
Kegiatan  Jurnalistik  sebagaimana  dijelaskan  menurut  UU  Pers  meliputi  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang  tersedia.  tahapan  tersebut  menjelaskan  bahwa  perusahaan  pers  mengeluarkan banyak modal dan usaha dalam menerbitkan produk jurnalistik.
Fakta dan ide adalah dua hal yang tidak dilindungi oleh hak cipta. Pada prinsipnya, ide  dapat  bermuatan  hak  cipta  jika  diwujudkan  dengan  medium  nyata (intangible medium). Dalam  perspektif  jurnalistik,  hal  tersebut  erat  kaitannnya  dengan  kegiatan produksi  media  massa.  Berita  merupakan  konstruksi  atas  peristiwa  dan  fakta. Penceriteraan  dan  penggambaran  yang  berwujud  berita  baik  melalui  media  cetak, elektronik  dan  saluran  lainnya  menjadikan  berita  memiliki  hak  cipta.  Hal  ini dikarenakan  berita  yang  disajikan  atas  fakta  peristiwa  diaktualisasikan  atas  ide penulisnya dan diwujudkan melalui media nyata. Medium berita dapat melalui media cetak,  elektronik  dan  salurran  lain  yang  tersedia.  Oleh  karena  itu,  berita  yang diproduksi oleh perusahaan pers merupakan karya yang bermuatan hak cipta.
4 Sorting adalah  fitur  agregator  yang  mengurutkan  pencarian  artikel  berdasarkan  relevansi  dengan kata  kunci,  sedangkan filtering merupakan  jenis  pilihan  yang  hanya  menampilkan  artikel  berdasarkan cakupan atau kekhususan kata kunci.
Meskipun  berita  merupakan  ide  penulis/pewarta,  terdapat  pengecualian  dalam perlindungan  hak  cipta  atas  berita.    Pengecualian  atas  berita  berlaku  untuk  “berita aktual” sebagaimana disebutkan dalam UU Hak Cipta Pasal 43 ayat (1) huruf b:
Pengambilan  berita  aktual,  baik  seluruhnya  maupun  sebagian  dari  kantor  berita, Lembaga  Penyiaran,  dan  surat  kabar  atau  sumber  sejenis  lainnya  dengan  ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
Berita  aktual  didefinisikan  sebagai  berita  yang  diumumkan  atau  dikomunikasikan kepada  publik  dalam  waktu  3x24  jam  sejak  pertama  kali  dikomunikasikan  kepada publik. 5 Pasal  tersebut  merupakan  pengejawantahan  atas  ketentuan  Konvensi  Berne 1971: 6
The protection of this Convention shall not apply to news of the day or to miscellaneous facts having the character of mere items of press information .
Pengecualian  ini  diperuntukkan  guna  memenuhi  kebutuhan  khalayak  atas  akses informasi  aktual.  Meski  demikian,  UU  Hak  Cipta  terbaru  memiliki  perluasan  durasi dari UU sebelumnya. UU Hak Cipta sebelumnya mendefinisikan durasi berita aktual selama  2x24  jam,  berbeda  dengan  UU  Hak  Cipta  terbaru  yang  memeperpanjang pembenaran atas pengutipan berita aktual setelah diumumkan kepada publik selama 3x24 jam.  Terdapat miskonsepsi antara UU Hak Cipta dengan Konvensi Berne 1971. Penafsiran atas redaksi “ news of the day” sebagai berita aktual dapat berarti berita yang dikomunikasikan  kepada  publik  pada  hari  bersamaan.  Keaktualan  berita  dapat diartikan memiliki nilai kebaruan, terkini dan kejadian yang terjadi pada hari itu.
Pengecualian  berita  aktual  bagaimanapun  tidak  mencakupi  jenis  berita  lainnya. Liputan  atas  pemberitaan  tidak  hanya  bersifat  aktual,  lebih  dari  itu,  sebagian  besar komoditas  berita  juga  memiliki  nilai  kesusastraan,  seperti  berita  investigasi, in-depth atau jenis karya jurnalistik feature lainnya. Mengenai definisi produk jurnalistik tidak disebutkan  secara  tegas  dalam  UU  Hak  Cipta.  Hanya  berita  aktual  yang  disebutkan secara  jelas  definisi  dan  penjelasannya.  Hal  ini  mengundang  pertanyaan  lain. Bagaimana  dengan  karya  jurnalistik  yang  lain  berupa  berita  dan  tulisan  atau  artikel jurnalistik?  Dapatkah  dilakukan  penafsiran  atas  karya  tulis  sebagai  produk  berupa tulisan yang bernilai jurnalistik?
UU  Hak  Cipta  umumnya  melindungi  karya  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra. Rincian jenis karya tersebut disebutkan dalam UU Hak Cipta, berupa: 7
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, darama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
f. Karya  seni  rupa  dalam  bentuk  seperti  lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrafi,  seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
5 Penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf b
6 Article 2(8) Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1971
7 Pasal 40 UU Hak Cipta
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  basis  data,  adaptasi,  aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi  ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca  dengan program computer ataupun media lainnya;
q. Kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional  selama  kompiulasi  tersebut  merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program komputer.
Dalam Pasal tersebut, tidak disebutkan jenis karya jurnalistik secara jelas. Hal ini dapat berarti  bahwa  jenis  karya  yang  disebutkan  tidak  terbatas  atau  bersifat  limitatif berdasarkan  bunyi  pasal.  Jenis  karya  yang  disebutkan  membuka  peluang  untuk dilakukan interpretasi. Redaksi “mencakupi, meliputi, termasuk atau seperti” memiliki makna  luas,  tidak  bersifat  limitatif.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  daftar  ciptaan sebagaimana  disebut  dalam  UU  Hak  Cipta  tidak  terbatas  sesuai  dengan  kategori ciptaan  sebagaimana  disebutkan,  melainkan  hanya  sebagai  contoh  atau  petunjuk untuk perancang perundang-undangan. 8
Karya  jurnalistik  disebutkan  secara  terpisah  dalam  rincian  19  jenis  karya  tersebut. Karya tersebut harus dipandang sebagai bagian yang berdiri sendiri, berbeda  namun tidak terpisah dari nilai jurnalistiknya. Sebagai contoh; karya fotografi yang diproduksi sebagai  materi  pendukung  berita,  harus  ditafsirkan  sebagai  sebuah  karya  tersendiri, terpisah  dari  artikel  berita  yang  seyogyanya  bermuatan  jurnalistik.  Berita  sebagai sebuah  produk,  dapat  ditafsir  sebagai  karya  tulis  lainnya.  Adapun  penjelasan mengenai  karya  tulis  lainnya,  dijelaskan  dalam  UU  Hak  Cipta  antara  lain, naskah kumpulan  puisi,  kamus  umum  dan  harian  umum  surat  kabar . 9 Berdasarkan  hal  tersebut, dapat  disimpulkan,  bahwa  berita  sebagai  karya  jurnalistik  merupakan  karya  cipta yang dilindungi dalam UU Hak Cipta.

## 4. Perusahaan Pers sebagai Pemegang Hak Cipta Karya Jurnalistik
Berita  sebagai  salah  satu  produk  utama  dalam  kegiatan  jurnalistik  merupakan  hasil dari  kerja  kolektif.  Perusahaan  pers  sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  Pers  dalam menjalankan  kerja-kerja  profesional  di  bidang  jurnalistik  didukung  sumber  daya manusia  yang  memiliki  tupoksi  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  dalam pemberitaan.  Adapun  struktur  dalam  perusahaan  pers,  utamanya  dalam  lingkup keredaksian dapat dibagi sebagai berikut: 10
a. Pemimpin Umum/Redaksi
b. Redaktur Pelaksana
c. Redaktur
d. Reporter/Koresponden
8 Borsch, Arpad. 1986, “ The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work from 1886 to 1986 Geneva. The International of BureauIntellectual property. RR. Bowker: New York. hlm 12., dalam Eddy Damian. (2005) “ Hukum Hak Cipta”, PT. Alumni: Bandung, hlm. 134
9 Penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta
Dari aspek struktur keorganisasian, perusahaan pers tidak hanya terpaut pada aspek keredaksian,  juga  didukung  oleh  bidang  usaha.  Jajaran  usaha  meliputi  bagian pengelolaan,  produksi  dan  iklan  yang  juga  menjadi  bagian  tak  terpisahkan,  bahkan menjadi  bagian  yang  amat  penting  dari  kinerja  keredaksian  dengan  fungsi  untuk menjaga kelangsungan hidup penerbitan. 11
Bagian-bagian dalam tubuh keorganisasian perusahaan pers tersebut bergerak secara kolektif. Keredaksian bertugas dalam melakukan kegiatan jurnalistik, proses produksi dan  pengolahan  bahan  hingga  menjadi  produk  yang  layak  untuk  dikomunikasikan kepada  khalayak.  Meskipun  tiap-tiap  perusahaan  pers  memiliki  struktur  dan penamaan  jabatan  yang  berbeda,  namun  secara  umum,  struktur  di  atas  digunakan sebagaian  besar  media  di  Indonesia.  Hal  ini  menjelaskan  bagaimana  proses  kerja jurnalistik yang melibatkan sebagian besar sumber daya dalam wilayah keredaksian.
Pencarian  dan  pengolahan  materi  reportase  yang  melibatkan  seluruh  jajaran keredaksian diperoleh melalui proses yang panjang. Mulai tahapan rapat redaksi atau perencanaan liputan, sampai tahap pengomunikasian kepada khalayak. Bagian-bagian tersebut  merupakan  tahapan  yang  terencana.  Redaktur  menugaskan  reporter  untuk meliput,  kemudian  reporter  tersebut  mencari  dan  mengumpulkan  hal-hal  yang diperlukan.  Ketika  tulisan  sampai  di  meja  redaktur,  dilakukan  penilaian,  mengenai kelayakan  berita  untuk  dimuat. 12 Proses  tersebut  menunjukkan  bahwa  produk jurnalistik  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  perusahaan  pers.  Dalam artian,  produk  yang  dibuat  secara  bersama-sama  karena  hubungan  kerja,  maka pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut adalah Perusahaan pers.
Mengenai  ciptaan  yang  terdiri  dari  satu  orang  atau  lebih  atau  ciptaan  yang  dibuat secara bersama-sama, dijelaskan dalam pasal berikut:

## Pasal 33
(1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang  atau  lebih  yang  dianggap  sebagai  Pencipta  yaitu  Orang  yang memimpin  dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
(2) Dalam  hal  Orang  yang  memimpin  dan  mengawasi  penyelesaian  seluruh  Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang  yang  menghimpun  Ciptaan  dengan  tidak  mengurangi  Hak  Cipta  masing- masing atas bagian Ciptaannya.

## Pasal 34
Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.
Dalam  hubungannya  dengan  jurnalistik,  yang  dianggap  sebagai  pencipta  dalam produk  jurnalistik  adalah  Perusahaan  Pers.  Semua  ciptaan  yang  dibuat  berdasarkan hubungan  kerja  dan  diumumkan,  didistribusikan  dan  diinformasikan pada  khalayak oleh  badan  hukum  tempat  pencipta  bekerja,  maka  badan  hukum  tersebut  dianggap Pencipta.
11 Op.cit. hlm.135
12 Hikmat.K, Purnama. K. (2012). “Jurnalistik. Teori dan praktik.” Remaja Rosdakarya: bandung. Hlm.
Pasal 36 kecuali  diperjanjikan  lain,  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  atas  ciptaan  yang  dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan
Pasal 36 kecuali  diperjanjikan  lain,  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  atas  ciptaan  yang  dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.
Ketentuan  di  atas  pada  kenyataannya  lebih  banyak  diadopsi  oleh  perusahaan  pers. Dalam perjanjian  kerja, untuk produk  yang  dibuat  dalam  hubungan kerja,  hak  cipta atas ciptaan berupa produk jurnalistik dipegang oleh perusahaan. Bagir Manan, Pakar pers  dan  Ketua  Dewan  Pers  Periode  2013-2016  berpendapat  bahwa  Perusahaan  pers adalah pemegang hak cipta atas karya jurnalistik. Kegiatan jurnalistik melahirkan hak cipta atas dua kepentingan, wartawan dan media. 13 Sebagai suatu  hak atas kebendaan hak  material  yang  tidak  berwujud,  pengaturan  hak  cipta  tunduk  dalam  satu  sistem hukum yang tekait dengan substansi hukum yang lain. Subjek hak cipta tidak hanya pribadi,  perorangan,  tetapi  bisa  juga  berupa  badan  hukum.    Konsekuensi  dari  hal tersebut, maka hak cipta dapat beralih dengan cara lain, sesuai dengan aturan-aturan yang  termuat  dalam  bidang  hukum  yang  lain,  yang  berada  dalam  satu  sistem hukum. 14

## 5. Hak Eksklusif Perusahaan Pers atas Pemberitaan
Perusahaan  pers  sebagai  pemegang  hak  cipta  atas  karya  jurnalistik  memiliki  hak ekslusif atas produk yang diterbitkannya. Hak tersebut menyangkut hak ekonomi dan hak  moral.  Hak  ekonomi  merupakan  hak  ekslusif  yang  dimiliki  pencipta  untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  dari  ciptaannya,  sedangkan  hak  moral  berkaitan dengan reputasi yang melekat secara abadi pada pencipta. Berdasarkan UU Hak Cipta, hak  ekonomi  adalah  hak  ekslusif  pencipta  untuk  melakukan:  penerbitan  ciptaan; penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya;  penerjemahan  ciptaan;  peng- adaptasian,  pengaransemenan  atau  pentransformasian  ciptaan;  pendistribusian ciptaan  atau  salinannya;  pertunjukan  ciptaan;  pengumuman  ciptaan;  komunikasi ciptaan;  dan  penyewaan  ciptaan. 15 Berbeda  dengan  hak  ekonomi,  hak  moral  adalah hak  pencipta  untuk  tetap  mencantumkan    atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada salinan  sehubungan  dengan  pemakaian  ciptaan  untuk  umum;  menggunakan  nama samaran;  mengubah  ciptaan;  mengubah  judul  dan  anak  judul  ciptaan  dan mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  modifikasi  ciptaan  atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. 16
Dalam hubungannya dengan pemanfaatan karya jurnalistik, perusahaan pers sebagai pemegang  hak  cipta  berhak  untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi  atas  produk jurnalistiknya.  Perusahaan  pers  berhak  untuk  mengumumkan,  memberikan  izin bahkan  melarang  pihak  lain  memanfaatkan  produknya  untuk  digunakan  secara komersial.  Pemanfaatan  produk  jurnalistik  dapat  dibenarkan  selama  diizinkan  oleh
13 Dikutip  dari  media  tempo.co,  pada  laman  https://nasional.tempo.co/read/331794/jurnalis-tak- punya-hak-cipta-tetapi-punya-hak-moral, diakses Jumat, 8 februari 2019
14 O.K.  Saidin.  (2015).  “Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (Intellectual  Property  right) ”.  Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 202
15 Pasal 19 ayat (1) UU Hak Cipta
pemegang  hak  cipta  atau  terbatas  pada  pemanfaatan  untuk  kegunaan  yang  wajar. Pembatasan perlindungan atas hak ekonomi terbatas pada; 17
a. Penggunaan  kutipan  singkat  Ciptaan  dan/atau  produk  Hak  Terkait  untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
c. Penggandaan  Ciptaan  dan/atau  produk  Hak  Terkait  hanya  untuk  keperluan pengajaran,  kecuali  pertunjukan  dan  Fonogram  yang  telah  dilakukan Pengumuman  sebagai  bahan  ajar;  dan  penggunaan  untuk  kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan
d. suatu  Ciptaan  dan/atau  produk  Hak  Terkait  dapat  digunakan  tanpa  izin Pelaku Pertunjukan, Produser fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
Demikian halnya  dengan  hak  moral,  terpenuhinya syarat atas  pemanfaatan  ekonomi ciptaan  bagaimanapun  tidak  mengabaikan  hak  moral.  Dalam  pemberitaan,  nama penulis  atau  pencipta  dari  produk  jurnalistik  harus  dicantumkan.  Pada  umumnya, perusahaan  pers  tetap  mencantumkan  nama  atau  identitas  pewarta  atas  berita  yang dimuat. Beberapa media bahkan mencantumkan nama editor atau kurator pada berita yang dirilisnya.

## 6. Pemanfaatan Berita oleh Agregator Berita
Agregator  berita merupakan  sebuah  rangkaian sistem  yang menampilkan  berita  dari berbagai  sumber  ke  dalam  sebuah  tampilan  sederhana.  Sistem  tersebut  dikurasi berdasarkan  keinginan  pengguna  untuk  menampilkan  jenis  informasi  sesuai  dengan keinginan  ( user  currated ).  Mekanisme  agregator  berita  serupa  dengan  mesin  pencari, namun lebih spesifik menampilkan fitur pencarian artikel dan berita. Agregator berita umumnya  menggunakan  laman  website  untuk  menyajikan  informasi  kepada pengguna. Saat ini, agregator berita mulai memasuki pasar aplikasi yang dikhsuskan untuk telepon pintar ( smartphone).
Pada tahun 2002, Google merilis fitur agregator berita yang terintegrasi dengan mesin peramban  yang  dikenal  sebagai Google  News .  Mesin  pencari  tersebut  menyediakan akses  untuk  ribuan  artikel  berita  yang  dihimpun  dari  berbagai  media.  Salah  satu sumber  yang  paling  banyak  dikutip  berasal  dari  AFP  ( Agence  France  Presse) sebuah Perusahaan  pers  profesional.  Konten  yang  disediakan  AFP  diperuntukkan  dalam menghasilkan  berita  berlisensi  kepada  media-media  lokal.  Karena  hal  tersebut,  AFP mangajukan  gugatan  pelanggaran  hak  cipta  atas  tindakan  yang  dilakukan  Google. Kasus tersebut diselesaikan dengan perjanjian, AFP memberikan lisensi kepada google untuk  menerbitkan  berita  dan  karya  fotografinya  dengan  memperoleh  manfaat ekonomi dari layanan yang disediakan oleh google news. 18
Peristiwa hukum antara Google dan AFP tersebut merupakan contoh pemanfaatan hak ekonomi  atas  karya  jurnalistik  oleh  agregator  berita.  Pemanfaatan  produk  dari perusahaan  pers  harus  mempertimbangkan  tidak  hanya  hak  moral  atas  ciptaan. Praktik pengutipan berita dengan mencantumkan sumber asli dalam artikel tidak serta merta membebaskan pengutipnya dari pelanggaran hak cipta. Beberapa kasus serupa
17 Pasal 26 UU Hak Cipta
18 Kimberly  Isbell.  (2010). The  Rise  of  the  News  Aggregator:  Legal  Implication  and  Best  Practices. The Berkman Center for Internet & Society: Harvard University. Hlm 4-5
pernah  dialami  oleh  perusahaan  pers  dan  pengelola  agregator  berita  antara  lain: Associated Press V All Headline News, Gatehouse Media V. New York Times Co. Hal tersebut menjelaskan  bagaimana praktik pemanfaatan  konten  jurnalistik  oleh  agregator  berita rentan penyalahgunaan atas karya bermuatan hak cipta.
Salah satu permasalahan dalam hak cipta atas berita berkaitan dengan substansi berita sebagai  pemaparan  atas  fakta.  Berbeda  dengan  jenis  ciptaan  lain  yang  dilindungi, berita  memaparkan  tentang  fakta  yang  secara  esensial  merupakan  hal  yang  tidak dilindungi  hak  cipta.  Dalam  ketentuan  hak  cipta  di  Eropa,  dikenal  doktrin “sweat  of breaw” .  Meskipun  keberadaan  doktrin  tersebut  tidak  diakui  oleh  pengadilan,  namun doktrin  tersebut  menggambarkan  bagaimana  fakta  dalam  berita  tidak  dilindungi, namun ciri khas lain, berupa deskripsi dan cara penggambaran fakta dari penulisnya, yang  menjadi  ciri  khas  dari  fakta  tersebut  sehingga  berita  dianggap  bermuatan  hak cipta.
Sweat  of  the  brow  doctrine  is  a  principle  of  copyrights  law  that  is  not  in  use  now. According  to  the  principle, copyrights  are  meant  to  protect  and  reward  the  efforts  of  an author. The rationale of the doctrine was that copyright was a reward for the hard work that went into compiling facts. This principle was rejected by the U.S Supreme Court in Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (U.S. 1991), where the court held that it is originality, not effort, that is the basis of copyright protection. 19
Berdasarkan  penilaian  tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa  informasi  yang  dimiliki seorang  pewarta  tidak  dilindungi  berdasarkan ketentuan hak  cipta. Doktrin  tersebut dalam  negara  penganut  sistem  hukum common  law dikenal  dengan  Hak  Moral. Meskipun  dalam  aspek  pemaknaan,  doktrin  tersebut  bermakna  lebih  luas.  Seorang pewarta  berhak  mengeksploitasi  informasi  atas  data  liputan  investigasinya,  namun tidak berhak untuk melarang orang lain untuk menggunakan fakta yang sama. Karena hal  tersebut,  jajaran  redaksi  media  cenderung  merahasiakan  data-data  tersebut sebelum  diumumkan  kepada  publik  ( redactional  politics ).  Adapun  menurut  UHC, artikel atau berita dari harian umum memiliki jangka waktu perlindungan hak cipta. Hak  moral  atas  karya  ciptaan  bersifat  abadi,  sementara hak  ekonomi  memiliki  batas waktu.  Sebelum  dapat  digunakan secara  leluasa  oleh  khalayak  ( public  domain ). Masa berlaku  hak  ekonomi  produk  jurnalistik  berua  artikel,  berita  dan  karya  tulis  lainnya adalah  70  tahun setelah pencipta meninggal  dunia,  sedangkan  ciptaan  yang  dimiliki bersama  dengan  perusahaan  pers  berlaku  selama  50  tahun  sejak  dilakukannya pengumuman. 20
Perusahaan pers berbasis media online umumnya mencantumkan ketentuan hak cipta atas pemanfaatan konten website terkait. Pernyataan hak cipta (copyright notice) yang dicantumkan  pada  laman  media  bertujuan  untuk  menegaskan  ketentuan  hak  cipta. Copyright  notice pada  dasarnya  dicantumkan  oleh  pengelola  media  online  mengenai pembatasan  dan  tindakan  yang  berpotensi  merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari institusi media bersangkutan. Penjabaran dalam pernyataan tersebut terbatas pada hal- hal yang diperjanjikan sepihak antara perusahaan media online dengan khalayak atau pembacanya. Dicantumkan  atau  tidak  pernyataan hak  cipta pada  laman media  tidak mengurangi  atau  menambahkan  ketentuan  yang  telaj  disebutkan  dalam  UU  Hak Cipta.
19 Dikuti  dari  website  Uslega.com,  pada  laman  lttps://definitions.uslegal.com/s/sweat-of-the-brow- doctrine/, diakses pada Kamis, 28 Februari 2019
20 Lihat Pasal 58 UU Hak Cipta
Pada dasarnya, larangan pemanfaatan produk jurnalistik terbatas pada muatan dasar ciptaan  yang  bersifat  komersial  atau  berdasarkan  doktrin  kegunaan  yang  wajar  dari pencipta. Dasar kegunaan yang wajar sering digunakan untuk membenarkan tindakan pemanfaatan  atau  pengutipan  seluruh  artikel  berita.  Kegunaan  yang  wajar  memiliki kelemahan  dalam  tafsiran  dan  batasan  penggunaan  hak  cipta.  Hal  ini  disebabkan ketidakseimbangan  pemanfaatan  hak  cipta  dari  pencipta  dalam  kaitannya  dengan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan perolehan hak ekonominya. Melalui copyright act 1976  yang  ditetapkan  kongres,  Amerika  Serikat  memberikan  4  batasan  penilaian terhadap kegunaan yang wajar. Empat kriteria yang dimaksud antara lain; 21
1. The purpose and character of the use
2. The nature of the copyrighted work;
3. The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole;
4. The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  Hak  Cipta  di  Indonesia,  keempat  kriteria tersebut  memiliki  bentuk  yang  sama  sebagaimana  dijabarkan  dalam  UHC  sebagai berikut: (1) Tujuan penggunaan; (2) Sifat dan muatan karya cipta; (3) Jumlah atau substansi yang digunakan; dan (4) kepentingan yang wajar dari pencipta. Kriteria tersebut umumnya telah  disebutkan  dalam  UHC,  meskipun  bentuk  perlindungannya  tidak  ditujukan secara  khusus  untuk  produk  jurnalistik,  melainkan  perlindungan  secara  umum terhadap karya bermuatan hak cipta. Dalam perspektif produk jurnalistik, empat hal berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan yang dibenarkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 6.1.  Tujuan Penggunaan
Larangan  penggunaan  secara  komersial  disebutkan  dalam  UU  Hak  Cipta,  Pasal  43 huruf  d  menjelaskan  “ Pembuatan  dan  penyebarluasan  konten  hak  Cipta  melalui  media teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  bersifat  tidak  komersial  dan/atau  menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan  penyebarluasan  tersebut.” Penggunaan  produk  jurnalistik  dapat  dibenarkan sepanjang  tidak  bersifat  komersial,  memperoleh  ijin  dari  pencipta  atau  digunakan untuk  kepentingan  umum  berupa  kegiatan  edukasi  atau  kegiatan  sosial  lainnya. Kriteria  ini  merujuk  pada  penggunaan  ciptaan  dapat  dikualifikasikan  sebagai kegunaan  yang  wajar.  Penggunaan  ciptaan  untuk  komersial  atas  produk  berita merupakan pelanggaran hak cipta.
Agregator  berita  memperoleh  sebagian  besar  pendapatan  melalui  iklan.  Dengan memanfaatkan lalu lintas pengunjung. UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam  konteks  tersebut,  walaupun  informasi  yang  disediakan  secara  gratis, memperoleh pendapatan  dari  iklan merupakan perbuatan  yang  digolongkan  sebagai penggunaan secara komersial.

## 6.2. Sifat dan Muatan
UU  Hak  Cipta  mengecualikan  pemanfaatan  berita  aktual  dengan  syarat  sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Dari aspek kemanfaatan adalah untuk memberikan
21 Robert,T, dkk. 2010. “The Law of Journalism & Mass Media”. New York: MC.Grawhill. hlm.441.
informasi  yang  faktual  kepada  khalayak.  Sifat  dan  muatan  berita  jika  dibedakan menurut sifat dan muatannya, dapat digiolongkan menjadi ciptaan yang ekspresif atau kreatif.
Berita aktual bersifat ekspresif, yakni penggambaran pewarta atas fakta peristiwa. Hal terebut dapat digolongkan sebagai penggunaan secara wajar. Berbeda halnya dengan jenis  berita  lainnya,  seperti  berita feature, mendalam  atau  laporan  investigasi  yang bersifat  kreatif.  Penggambaran  atas  fakta  tidak  disajikan  dengan  data  seadanya, melainkan melalui peggambaran yang bersifat persuasif, intertain dan mendalam. Jenis berita tersebut melibatkan kemampuan dan proses kreatif pewarta dalam meyakinkan opini pewarta atas konstruksi fakta tersebut. Hal tersebut menempatkan berita feature, in-depth, Investigatf  dan  sejenisnya  sebagai  karya  bermuatan  hak  cipta,  dan  tidak dikategorikan sebagai penggunaan ciptaan secara wajar.

## 6.3. Jumlah Karakter dan Substansi
Ukuran  dalam  penggunaan  ciptaan  menurut  UU  Hak  Cipta  dapat  digolongkan menjadi  dua,  yakni  ukuran  kualitatif  (jumlah  karakter)  dan  kuantitatif  (substansi). Sekalipun sumber berita disebutkan secara lengkap, namun terdapat batasan  jumlah karakter yang dapat digunakan. Agregator berita umumnya mengutip seluruh artikel berita  tanpa  mempertimbangkan  jumlah  karakter,  bahkan  substansi (expressive contrent) dalam  berita. Pengecualian  atas  berita  aktual,  bagaimanapun membenarkan pengutipan keseluruhan artikel berita.
Sebelum  penyempurnaan  UU  Hak  Cipta  terbaru,  UU  Hak  Cipta  terdahulu 22 menggunakan  ukuran  kuantitatif  dalam  pemanfaatan  ciptaan.  Pasal  14  huruf  a  UU Hak Cipta tersebut mensyaratkan bahwa:
Pengutipan  ciptaan  pihak  lain  sampai  sebanyak-banyaknya  10%  (sepuluh  persen)  dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan.
Jumlah  karakter  yang  digunakan  tersebut  spesifikl  ditujukan  dalam  ranah  sastra, kepenulisan atau kepengarangan. Jumlah 10% tersebut bahkan masih lazim digunakan di  ranah  akademik,  seperti  hasil  penelitian,  tulisan  ilmiah  dan  jenis  laporan  lainnya. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perluasan dengan diterbitkannya perubahan atas bunyi pasal tersebut: 23
Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,  penyusunan  laporan,  penulisan  kritik  dan  tinjauan  suatu  masalah  dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
Perubahan  dalam  UU  tersebut  juga  mengubah  jenis  ukuran  yang  digunakan  dari ukuran  kuantitatif,  menjadi  ukuran  kualitatif.  Ukuran  tersebut  masih  digunakan dalam ketentuan UU Hak Cipta terbaru, yakni penggandaan atau pengutipan ciptaan tersebut diukur berdasarkan ada tidaknya kerugian pencipta atas pemanfaatan karya ciptanya.
22 Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta
23 Undang-undang  Nomor  12  tahun  1997  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  6  tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

## 6.4. Kepentingan yang wajar bagi Pencipta
Sebagian  besar  Perusahaan  pers  memberikan  syarat  pemanfaatan  atas  berita  dalam bentuk  pernyataan  hak  cipta (copyright  notice) dalam  ketentuan  khusus  di  media online.  Pernyataan  tersebut  dapat  diakses  dan  dibaca  oleh  pengguna  dalam  rangka pencegahan atas tindakan yang dapat merugikan kepentingan yang wajar dari media tersebut.  Hal  ini  merupakan  cerminan  bagaimana  pasal  dalam  ketentuan  UU  Hak Cipta  dikonstruksi  sebagai  delik  aduan.  Selama  pemanfaatan  yang  dilakukan agregator  berita  tidak  merugikan  pencipta,  atau  penciota  tidak  keberatan  atas penggandaan  dan  pemanfaatan  yang  dilakukan  agregator  berita,  tindakan  tersebut tidak digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta.
Kepentingan  yang  wajar  bersifat  subjektif.  Pemanfaatan  atas  berita  oleh  agregator berita  dapat  menguntungkan  dan  merugikan  media  bersangkutan.  Analisis  tentang untung  rugi  tersebut  tidak  dapat  diukur  oleh  pihak  lain,  melainkan  oleh  internal perusahaan  pers.  Agregator  berita  dapat  memberikanb  keuntungan  bagi  media bersangkutan, seperti meningkatnya jumlah trafik, menambah pengguna baru (unique visitor), atau  hal  tersebut  tidak  berdampak  apapun,  baik  pada  reputasi  maupun produktivitasnya.

## 7.  Upaya Agregator Berita dalam Menghindari Pelanggaran Hak Cipta
E-Commerce saat  ini  memanfaatkan  era  digitalisasi  untuk  meningkatkan  pendapatan ekonomi.  Transaksi  digital  kian  meluas  dalam  lingkup  pengembangan  aplikasi (app development). Dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir,  pengguna  aplikasi  semakin meningkat. Aggregator berita juga memasuki pasar aplikasi. Bahkan tidak sedikit dari aplikasi agregator berita yang mendapatkan suntikan dana sebagai perusahaan startup berprestasi.
Tahun 2017 lalu, Kementerian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO) berencana akan menertibkan  agregator  berita.  Temuan  KOMINFO  bersama  dengan  Asosiasi  Media Siber  Indonesia  (AMSI)  mendapati  sebagian  besar  agregator  berita  memanfaatkan berbagai  berita  dari  laman  media  online  di  laman  aplikasi  agregator  tersebut.  Hal tersebut  merupakan  bentuk  pemanfaatan  yang  melanggar  ketentuan  hak  cipta  dan bentuk persaingan yang tidak sehat antara pengelola agregator berita dan perusahaan pers di Indonesia. 24 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor  36  Tahun  2016  Tentang  Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan/atau  Konten Melalui Internet (Over the Top), 25 KOMINFO berhak untuk menutup layanan Aplikasi yang  melanggar  Peraturan  Perundang-undangan.  Hal  ini  menunjukkan  bagaimana praktik  pewmanfaatan  produk  jurnalistik  rentan  terhadap  penyalahgunaan  dan pelanggaran terhadap Umdamg-Undang, khususnya pelanggaran ketentuan hak cipta.
24 Dikutip  dari  Harian  Nusantara,  pada  laman  hariannusantara.com/pelaku-agregator-segera- ditertibkan. Diakses Kamis, 1 Maret 2019
25 Layanan Over the Top adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara,  gambar,  animasi,  musik,  video,  film,  permainan  (game)  atau  kombinasi  dari  sebagian  dan/atau semuanya,  termasuk  dalam  bentuk  yang  dialirkan  (streaming)  atau  diunduh  (download)  dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.
Kimberly Isbell dan Citizen Law Media merumuskan praktik yang dapat ditempuh oleh pengelola agregator berita dalam melindungi kegiatannya dari pelanggaran hak cipta sebagai berikut: 26
- Reproduce only those portions of the headline or article that are necessary to make your point or to identify the story. Do not reproduce the story in its entirety.
- Try not to use all, or even the majority, of articles available from a single source. Limit yourself to those articles that are directly relevant to your audience.
- Prominently identify the source of the article.
- Whenever possible, link to the original source of the article.
- When possible, provide context or commentary for the material you use.
Dengan  mempertimbangkan  aspek kepentingan  yang  wajar  bagi  pencipta, agregator berita  dapat  menempuh  langkah  di  atas.  Langkah  tersebut  penting  untuk  menjaga hubungan  saling  menguntungkan  antara  agregator  berita  dan  media  bersangkutan. Perusahaan  pers  sebagai  pemegang  hak  cipta  atas  produk  jurnalistik  berhak memperoleh  royalti  atas  hasil  ciptaannya.  Agregator  berita  sebagai  pihak  yang memanfaatkan  ciptaan  dapat  menggunakan  metode  yang  menguntungkan  media sumber  artikel  dengan  mencantumkan  tautan  langsung (direct  link) atau back  link serupa  dengan  fitur  sindikasi  yang  disediakan  mesin  pencari.  Pemanfaatan  yang berpotensi  merebut  lalu  lintas  pembaca  dapat  dikategorikan  sebagai  merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
Rumusan  tersebut  dalam  skala  pemanfaatan  produk  jurnalistik  tidak  serta  merta membebaskan  agregator  berita  dari  pelanggaran  hak  cipta.  Langkah  terbaik  adalah dengan  menjalin  kerja  sama  dengan  Perusahaan  pers  atau  media  online.  Berbagi manfaat  ekonomi  dari  artikel  berita  atau  produk  jurnalistik  lainnya  dapat  ditempuh dengan  lisensi.  Jenis  perjanjian  kerja  sama  ini  diadopsi  sebagian  besar  website  atau aplikasi berbasis layanan media sosial (social messaging) .

## 8. Penutup
Praktik agregator berita sangat rawan dengan pelanggaran hak cipta. Sewaktu-waktu, pengelola agregator dapat diklaim atas tuntutan pelanggaran UU Hak Cipta atau UU ITE. Dunia  daring  tidak  hanya  website,  namun merambah  ke platform pasar  aplikasi seperti google  play  dan  iOS.  Penertiban  agregator  berita  perlu  direalisasikan  dengan menerbitkan  aturan  sebagaimana  digagas  KOMINFO  dan  AMSI  untuk  menjamin kepastian hukum.
Di sisi lain, Perancang perundang-undangan akan menghadapi tantangan besar dalam merumuskan peraturan  khususnya  untuk  layanan  dan konten  OTT. Mengingat jenis delik  yang  digunakan  UU  Hak  Cipta  berupa  delik  aduan  yang  berkait  erat  dengan aspek kepentingan  yang  wajar  bagi  pencipta, aspirasi  dari  pengelola  media  sangat penting. Tidak hanya perusahaan pers dan pengelola media. Kreator, blogger bahkan penulis  lepas  juga  berpotensi untuk  dima  nfaatkan  ciptaannya  oleh  agregator  berita. Bagaimana  mengatur  mekanisme  pelaporan,  item  penilaian  sampai  tahap  deteksi tindakan plagiasi serta akses database aplikasi menjadi tantangan dalam merumuskan aturan penertiban layanan agregator berita.
26 Op.cit , Kimberly Isbell. Hlm. 20

## Referensi
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia.  (2017). Penetrasi  &  Perilaku  Pengguna Internet Indonesia . Dikutip pada laman Kementerian Komunikasi & Informatika: https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf
Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1971.
Dedi  Kurnia.  S.P  (2012).  “Media  dan  Politik,  menemukan  Relasi  antara  Dimensi Simbiosis Mutualisme media dan Politik.” Graha Ilmu: Yogyakarta
Dikuti dari website Uslegal.com, pada laman lttps://definitions.uslegal.com/s/sweat- of-the-brow-doctrine/, diakses pada Kamis, 28 Februari 2019
Dikutip  dari  Harian  Nusantara,  pada  laman  hariannusantara.com/pelaku-agregator- segera-ditertibkan. diakses Kamis, 1 Maret 2019
Dikutip dari Media tempo.co, pada laman https://nasional.tempo.co/read/331794/jurnalis- tak-punya-hak-cipta-tetapi-punya-hak-moral, diakses Jumat, 8 februari 2019
Eddy Damian. (2005) “Hukum Hak Cipta”, PT. Alumni: Bandung
Hikmat.K,  Purnama.  K.  (2012).  “Jurnalistik.  Teori  dan  praktik.”  Remaja  Rosdakarya: bandung.
Kimberly  Isbell.  (2010).  The  Rise  of  the News  Aggregator:  Legal  Implication  and  Best Practices . The Berkman Center for Internet & Society: Harvard University.
O.K.  Saidin.  (2015).  “Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (Intellectual  Property right) ”. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Robert,  T,  dkk.  (2010).  “The  Law  of  Journalism  &  Mass  Media”.  MC.Grawhill:  New York
Samsul Wahidin. (2011). “Hukum Pers”. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1997  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  6  tahun  1982  Tentang  Hak  Cipta  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.