## 9

## Analisis Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS Kota Palu Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
1 Suhri Hanafi * , 2 Diana Mukti Wijiastuti, 3 Muhammad Syarif Nurdin Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
1 atriabyan@gmail.com * , 2 dianamukti@gmail.com , 3 syariefnoerdin@gmail.com *Correspond Author

## Abstract
The phenomena of natural disasters such as tsunamis, liquefaction, earthquakes, and also Covid 19  have  contributed  to  increasing  poverty  in  Palu  City.  This  phenomenon  is  in  contrast  to  the function  of  the  National  Amil  Zakat  Agency  (BAZNAS)  as  an  institution  or  agency  tasked  with distributing  zakat  funds as  an alternative to  poverty alleviation.  This  study aims to  analyze the distribution  of  zakat  by  BAZNAS  Palu  City  to  alleviate  poverty  from  a  legal  perspective.  The research  method  used  is  qualitative  research.  Based  on  the  results  of  the  research,  the  zakat distribution mechanism by BAZNAS Palu City is channeled through consumptive and productive assistance. The inhibiting factor for the distribution of zakat funds is influenced by the not-yet- optimal development of amil towards mustahik. From a legal perspective, the distribution of zakat funds  by  the  Amil  Zakat  Agency  (BAZNAS)  in  Palu  City  complies  with  the  provisions  of  Law Number 23 of 2011.
Keywords: BAZNAS, Zakat Distribution, Law.

## Abstrak
Fenomena bencana alam seperti tsunami, likuifaksi, gempa, dan juga covid 19 turut andil dalam peningkatan kemiskinan di Kota Palu. Fenomena ini berbanding dengan fungsi Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  sebagai  institusi  atau  badan  yang  bertugas  mendistribusikan  dana  zakat sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi  zakat  oleh  BAZNAS  Kota  Palu  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  ditinjau  dari perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palu disalurkan melalui bantuan konsumtif dan produktif. Faktor penghambat pendistribusian dana zakat dipengaruhi oleh belum optimalnya  pembinaan amil terhadap mustahik. Ditinjau dari perspektif  hukum, pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palu telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011.
Kata Kunci: BAZNAS, Distribusi Zakat, Hukum.

## PENDAHULUAN
Kesenjangan  sosial  merupakan  bagian  dari persoalan  sosial  ekonomi  yang  banyak disorot  dan  diperbincangkan  oleh  berbagai kalangan. Salah satu isu yang diangkat terkait persoalan  tersebut  menyangkut  persoalan kemiskinan yang saat ini masih menjadi main problem yang  dihadapi  oleh  pemerintah. Fenomena  kemiskinan  merupakan  persoalan yang  tidak  hanya  terjadi  pada  beberapa Negara  saja,  lebih  dari  itu  kemiskinan  telah merambat  di  semua  Negara  berkembang termasuk  Indonesia.  Kemiskinan  muncul karena sebagian orang tidak mampu mengatur  kehidupannya  ke  tingkat  yang dianggap manusiawi. Situasi ini berimplikasi pada turunnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan menurunnya produktivitas dan pendapatan mereka.
Penyebab  utama  dari  terciptanya kemiskinan sangatlah beragam. Latar belakang kemiskinan tidak hanya dipengaruhi  oleh  rendahnya  pendapatan, tetapi  juga  berkaitan  dengan  beberapa variabel  lainnya  seperti  tingkat  pendidikan, kondisi geografis, kurangannya lahan produktif,  sikap,  serta  mental  yang  saling bertautan  satu  sama  lain  (Annur,  2013). Keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat diabaikan,  termasuk  keterlibatan  negara  dan pihak  swasta.  Berbagai  kebijakan  telah dilakukan  untuk  mendukung  kerja  sektor swasta seperti  lembaga swadaya masyarakat dalam upaya peningkatan produktivitas pada masyarakat ekonomi lemah. Hasilnya, seringkali upaya dalam meningkatkan produktifitas  masyarakat  tersebut  tidak berbanding dengan peningkatan kesejahteraannya. Kondisi
tersebut diakibatkan  oleh  ragam  kebijakan  yang dinilai  tidak  memihak  kepada  kepentingan masyarakat (Rosadi and Athoillah, 2015).
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh Badan  Pusat  Statistik,  penduduk  miskin  di
Indonesia  dalam  tiga  tahun  terakhir  yang dikelompokkan berdasarkan indeks per-bulan dimulai pada tahun 2018 bulan Maret hingga September  memiliki  penurunan  angka  dari 9.82% menjadi 9.66%. Sementara pada tahun 2019 bulan Maret sampai dengan September juga mengalami penurunan angka persentase dari  9.41%  turun  pada  posisi  9.22%. Sedangkan  pada  tahun  2020  bulan  Maret hingga  September  mengalami  peningkatan dari  9.78%  menjadi  10.19%  (Badan  Pusat Statistik,  2020).  Data  tersebut  apabila dikelompokkan  dalam  indeks  pertahun  dari 2018-2020 menunjukkan peningkatan kemiskinan yang relative tinggi di Indonesia (Suryani, 2022) . Peningkatan angka kemiskinan tersebut juga terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah. Secara umum, kemiskinan di  Kota  Palu  mengalami  peningkatan  dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2019-2021. Mengacu  pada  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Sulawesi  Tengah,  jumlah  penduduk miskin  di  Kota  Palu  pada  tahun  2019 sebanyak  26.260  ribu  jiwa,  dan  mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk  miskin  sebesar  26.890  ribu  jiwa. Tren peningkatan ini berlanjut di tahun 2021 sebesar  28.600  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2020).
Tren  peningkatan  kemiskinan  yang terjadi  di  Kota  Palu  dalam  kurun  waktu  4 tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi  dan  geografis.  Salah  satu  faktor penyebab peningkatan kemiskinan yang baru terjadi juga saat Pandemi Covid-19 melanda hampir  seluruh  dunia  (Bakhri,  2021). Penelitian (Said and Rugaiya, 2022) mengungkapkan bahwa Kota Palu pada tahun 2018 mengalami musibah likuifaksi, gempa, dan  tsunami  yang  berakibat  pada  kerugian materil  pada  masyarakat  berupa  hilangnya tempat  tinggal,  pekerjaan  dan  hilangnya ribuan nyawa yang berakibat pada lumpuhnya  aktifitas  perekonomian.  Lebih lanjut,
(Said and Rugaiya, 2022)
mengungkapkan  bahwa  pasca  gempa,  Kota Palu  telah  diperhadapkan  dengan  bencana global  pandemi  covid  19  yang  melanda seluruh  dunia.  Kondisi  tersebut  berdampak pada  peningkatan  angka  kemiskinan  dan pengangguran.  Hingga  saat  ini,  Kota  Palu sebagai  ibu  kota  provinsi  masih  memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi.
Olehnya  itu,  salah  satu  upaya  yang dapat ditempuh untuk mengurai dan mengatasi persoalan kemiskinan ialah melalui distribusi dana zakat secara proporsional,  adil  dan  menyeluruh.  Untuk mencapai  tujuan  dari  distribusi  zakat,  maka pendistribusian  dana  zakat  harus  dilakukan secara terukur dan terencana melalui konsep kelembagaan.  Sementara  itu,  zakat  sebagai bagian  dari  rukun  Islam  dianggap  belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dalam mengoptimalkan pendayagunaan pengumpulan dan
pendistribusian  zakat,  infaq,  dan  sedekah melalui  konsep  kelembagaan  sebagaimana yang  dipraktekkan  di  masa  nabi  serta  para sahabat dan ulama pada masa golden age of Islam (Rosadi & Athoillah, 2015) . Merespon persoalan tersebut, pemerintah  melalui  Keputusan  Presiden Rupublik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2001 membentuk  Badan  Amil  Zakat  Nasional sebagai  lembaga  yang  secara  khusus menangani  persoalan  dana  keumatan  pada tingkat nasional dengan  fungsi menghimpun dan  menyalurkan  dana  zakat,  infak,  dan sedekah.  Selanjutnya,  untuk  menguatkan pengelolaan  zakat,  pemerintah  menerbitkan undang-undang  pengelolaan  zakat  melalui Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 sebagai tindak lanjut dari Kepres pembentukan  BAZNAS.  Undang-undang tersebut kemudian diperkuat dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai  langkah  untuk  mengukuhkan  peran Badan Amil Zakat Nasional dalam
mengimpun  dan  mendistribusiakan  dana zakat, infak, dan sedekah.
Lebih  lanjut,  untuk  mempertajam  dan memaksimalkan  pengelolaan  zakat,  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengeluarkan peraturan terkait
pendsitribusian  dan  pendayagunaan  zakat melalui  Peraturan  Badan  Amil  Zakat Nasional  (PERBAZNAS)  Nomor  3  Tahun 2018. Langkah ini diambil untuk memperkuat peran dan  posisi  BAZNAS  sebagai  lembaga pengelola  zakat  dalam  menghimpun  dan mendistribusikan  dana  zakat  secara  terarah, terorganisir, dan terstruktur. Untuk memperluas  daya  jangkaunya,  BAZNAS tidak  hanya  diperuntukkan  pada  tingkat nasional  saja  tapi  juga  dibentuk  di  tiap provinsi  dan  kabupaten/kota  dengan  tujuan mempermudah  pemungutan  dana  zakat, infak, dan sedekah pada wilayah atau daerah masing-masing (Badan Amil Zakat Nasional, 2021).
Atas dasar undang-undang dan peraturan  pemerintah  tersebut,  Badan  Amil Zakat  Nasional  dibentuk  guna  menjalankan fungsi dan perannya sebagai partner pemerintah  dalam  kegiatan  dan  program penyejahteraan  masyarakat  yang  bergerak dibidang sosial  keumatan. Aktivitas tersebut dilakukan  dalam  upaya  pendayagunaan pengelolaan  zakat  di  berbagai  daerah termasuk  di  Kota  Palu  Sulawesi  Tengah. Namun, masalah yang timbul dari pengelolaan  dana  zakat  oleh  BAZNAS seperti  yang  diungkap  oleh  (Said  and Rugaiya, 2022) ialah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan  oleh  pemerintah  yang  dianggap rawan  membuka  ruang  timbulnya  tindakan korupsi serta pendistribusian zakat yang tidak merata.
Olehnya itu, Analisis hukum digunakan untuk memastikan pendistribusian zakat yang dilakukan  oleh  BAZNAS  Kota  Palu  telah sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum
yang  berlaku  sehingga  arah  dan  tujuan pendistribusian berada pada mekanisme yang tepat.  Selain  itu,  analisa  hukum  juga digunakan dalam rangka menjawab sangkaan negative  masyarakat  terhadap  pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.
Berdasarkan uraian dari ragam fenomena tersebut, menarik untuk menyandingkan fenomena angka kemiskinan khususnya di Kota Palu dengan fungsi Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  sebagai institusi atau badan yang bertugas mendistribusikan  dana  zakat  sebagai  salah satu  alternatif  pengentasan  kemiskinan ditinjau dari aspek analisis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendistribusian  zakat  oleh  BAZNAS  Kota Palu  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan ditinjau dari perspektif hukum.

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  yang  dilakukan  (Jureid,  2021) yang  menyimpulkan  bahwa  zakat  dapat memberikan  kesejahteraan  pada  masyarakat yang terdampak covid 19 serta menjadi obyek utama  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang sejahtera  yang  sesuai  dengan  maqashhid syariah.  Penelitian  ini  hanya  fokus  pada tinjauan  distribusi  zakat  pada  masyarakat  di era  covid  19.  Sementara  penelitian  penulis fokus pada analisis hukum pada pendistribusian zakat.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Aziz, and  Adzkiya,  2021)  yang  menyimpulkan bahwa  ada  ketidaksesuaian  antara  hukum Islam  dengan  distribusi  zakat  fitrah  yang dilakukan  pada Gharim yang  hutangnya untuk lembaga di desa Pamedaran. Penelitian ini  fokus  pada  analisis  hukum  Islam  dalam melihtat  distribusi  zakat  fitrah.  Sementara fokus  penelitian  penulis  pada  tinjauan analisis  hukum  pada  pendistribusian  zakat yang dilaknasanakan oleh BAZNAS.
Penelitian yang dilakukan oleh (Rambe, 2019) menyimpulkan bahwa
implikasi  distribusi  zakat  produktif  yang dilakukan  BAZNAS  Sumatera  Utara  hanya sampai  pada  status muktafi dan munfik dan belum  sampai  pada  status musakki. Fokus penelian  ini  pada  implikasi  yang  dihadirkan oleh  distribusi  zakat  produkstif.  Meskipun memiliki  kesamaan  obyek  penelitian  yakni BAZNAS,  namun  perbedaaan  penelitian penulis  terletak  pada  fokus  penelitian  yang concern pada  analisis  hukum  dari  distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah deskriptif  kualitatif.  Pada  penelitian  ini, penulis mengumpulkan data-data di lapangan terkait dengan tema penelitian yang diangkat yakni analisis hukum terhadap pendistribusian  zakat  oleh  BAZNAS  Kota Palu  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan ketua dan kepala pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Sementara data sekunder pada  penelitian ini diperoleh  dari  buku,  jurnal,  catatan-catatan atau  dokumen  yang  diperoleh  di  lokasi penelitian,  dan  internet  yang  berhubungan dengan tema penelitian.
Metode pengumpulan data yang digunakan  terdiri  atas  observasi  yang dilakukan  dengan  cara  mengamati  aktivitas yang  terjadi  pada  obyek  penelitian  dengan tujuan  mendapat  informasi  awal  terkait dengan  obyek  dan  tema  penelitian.  Metode yang kedua ialah wawancara yang dilakukan dengan  cara  proses  tanya  jawab  secara mendalam dengan petugas terkait secara tatap muka guna menggali sebuah informasi yang dibutuhkan.  Wawancara  pada  penelitian  ini dilakukan dengan ketua dan kepala pelaksana BAZNAS  Kota  Palu.  Metode  yang  terakhir ialah  dokumentasi  yang  dilakukan  dengan cara  mencari  data  berupa  dokumen  ataupun
arsip yang berkaitan dengan  tema penelitian yang diangkat penulis.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini ialah metode Huberman dan Miles (Matthew B. Miles, 2014). Analisis tersebut  meliputi  kondensasi  data  yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan  data  yang  muncul  di lapangan seperti dokumen, transkrip wawancara,  dan  bahan  empiris  lainnya. Selanjutnya dilakukan penyajian data dengan cara mengumpulkan informasi secara terorganisir,  ringkas,  dan  mudah  diakses sehingga memudahkan dalam analisis penarikan kesimpulan. Terakhir, analisis data dilakukan  dengan  cara  menarik  kesimpulan dari  tahapan  analisis  yang  dilakukan sebelumnya.

## KONSEP DASAR Pengertian Zakat
Secara  bahasa,  zakat  berarti  kesucian, pertumbuhan, keberkahan, serta perkembangan.  Sedangkan  secara  istilah, zakat  berarti  harta  yang  wajib  dikeluarkan pada  jumlah  dan  ketentuan  tertentu  yang diberikan  pada  penerima  tertentu  (Azizah, Febriani,  &  Arifin,  2022).  Definisi  serupa juga  diutarakan  oleh  Nur  Rianto  Al  Arif bahwa  zakat  berarti  harta  wajib  yang dikeluarkan  ketika  telah  memenuhi  kriteria yang  dipersyaratkan  pada  takaran  tertentu yang disalurkan pada penerima tertentu pula (Arif, 2017).

## Hukum Zakat Perspektif Undang-Undang
Sejak zaman Nabi Muhammad tepatnya pada awal  pemerintahan  Islam  di  Madinah merupakan  prototipe  dalam  pelaksanaan zakat  secara  utuh  mulai  dari  penetapan petugas  zakat,  penghimpunan  dana  zakat, pengawasan calon penerima menurut kriteria, dan distribusinya berada di bawah kekuasaan Negara  (Saidurrahman,  and  Akbar,  2020).
Dalam  konteks  Negara,  bentuk  penyaluran dana  zakat  tersebut  diatur  dalam  sistem perundang-undangan. Dikodifikasikannya hukum  Islam  menjadi  hukum  perundang- undangan merupakan suatu bentuk pembaharuan  hukum  Islam  yang  bertujuan menjadikan hukum Islam menjadi multifungsi dalam mengatur kehidupan umat Islam  (Iqbal,  2019).  Olehnya  itu,  sebagai bentuk  implementasi  pembaruan  hukum tersebut, maka Negara mengakomodir pengelolaan  zakat  melalui  undang-undang pengelolaan  zakat  dengan  harapan  terjadi perbaikan  pengelolaan  zakat  di  berbagai sektor.  Undang-undang  tersebut  tidak  hanya mengatur  perbaikan  dari  sisi  kelembagaan, tetapi bagaimana prosedur dalam mengimpun dan  menyalurkan  dana  zakat  sesuai  pada peruntukannya yakni bermanfaat bagi kesejahteraan  masyarakat  terutama  bagi masyarakat miskin. Sebagaimana fungsi dari undang-undang  amal  menurut  Kerry  O Hallaroan  antara  lain  adalah  sebagai  fungsi perlindungan  ( protection ),  fungsi  menjaga ketertiban  ( policing ),  fungsi  mediasi  dan penyesuaian  ( mediation  and  adjusment )  dan fungsi  dukungan  ( support )  (Jamaluddin  and Salma, 2021).
Salah satu aturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pengelolaan  dana  zakat  ialah  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011.  Secara keseluruhan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011 terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Bab  I  terkait  dengan  ketentuan  umum  yang terdiri terdiri atas pasal 1 sampai pasal 4. Bab II  dengan  pembahasan  tentang  Badan  Amil Zakat  Nasional  yang  terdiri  dari  pasal  5 sampai  pasal  20.  Bab  III  terkait  dengan pengumpulan,  distrubusi,  pendayagunaan, dan  pelaporan  yang  terdiri  dari  pasal  21 sampai  dengan  pasal  29.  Bab  IV  terkait dengan  pembiayaan  terdiri  dari  pasal  30 sampai pasal 33. Bab V terdiri dari pasal 34 yang  membahas  tentang  pembinaan  dan
pengawasan.  Bab  VI  terdiri  dari  pasal  35 yang membahas tentang peran serta masyarakat.  Bab  VII  terdiri  dari  pasal  36 yang membahas tentang sanksi administrative. Bab VIII terdiri dari pasal 37- 38 yang membahas tentang larangan. Bab IX terdiri  dari  pasal  38-42  yang  membahas tentang ketentuan pidana. Bab X terdiri dari pasal  43  yang  membahas  tentang  ketentuan peralihan, dan Bab XI terdiri atas pasal 44-47 yang membahas tentang ketentuan penutup.

## Distribusi Zakat
Pendistribusian  zakat  merupakan  suatu bentuk  penyaluran  dana  zakat  dari  orang- orang  yang  memiliki  kelebihan  harta ( muzakki )  kepada  mereka  yang  kekurangan harta yang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan  tersebut  sesuai  dengan  ketetapan aturan  agama.  Sesuai  dengan  ketentuan syariat, penyaluran dana zakat diperuntukkan pada mustahik yang tergolong dalam delapan asnaf sebagimana  yang  disebutkan  oleh  al- Qur’an  Surah  At-Taubah  yang  terdiri  atas: Fakir ,  Miskin, Amil , Muallaf , Riqab, Gharimin,  Fisabilillah, dan Ibnu  Sabil
(Hakim, 2018) . Konsep
mustahik sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Al- Qur’an  dapat  diuraikan  sebagai  berikut;
Faqir ialah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan  dalam  pemenuhan  kebutuhan hidupnya  (Aflah,  2017).  Sementara  itu, miskin  adalah  orang  yang  memiliki  harta benda  namun  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhannya  (Suryadi,  2018). Amil ialah seorang  petugas  yang  diamanahi  tanggung jawab  besar  yang  tidak  hanya  dalam  sudut pandang  manajemen  tapi  juga  dalam perspektif agama dalam mengumpukan zakat dari  muzakki  dan  mendistribusikannya  pada mustahik (Adnan, 2017). Sedangkan Muallaf adalah  orang  yang  diberi  petunjuk  atau mereka yang dilunakkan  hatinya pada  Islam (Muthoifin  &  Al-Khobari,  2021). Riqab diartikan sebagai budak yang akan
membebaskan dirinya kepada tuannya dengan jalan penebusan harta yang dengan itu ia  memiliki  hak  mendapatkan  bantuan (Nordin  &  Khairuldin,  2018). Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang (Abdullah & Haqqi, 2017). Fisabilillah ialah  orang  yang  berjuang  untuk  memenuhi kebutuhannnya serta kepentingan umat Islam dalam  menyebarkan  agama  Islam  (Othman, Ismon,  &  Fahurruzi,  2020). Ibnu  sabil ialah orang yang sedang melakukan pengembaraan jauh  dengan  tujuan  melaksanakan  suatu  hal yang baik dan tidak termasuk maksiat namun tidak memiliki bekal (Firdaningsih, Wahyudi, &  Hakim,  2019).  Kedelapan  golongan tersebut merupakan orang-orang yang masuk dalam kategori kondisi ekonomi lemah yang membutuhkan  uluran  bantuan.  Olehnya  itu, golongan  tersebut  dapat  diberikan  bantuan berupa  dana  zakat  dengan  tujuan  dapat memperbaiki  taraf  kehidupan  ekonomi mereka menjadi lebih baik. Secara konseptual,  zakat  merupakan  instrumen penting  dalam  pendisribusian  harta  dengan jalan  menarik  sebagian  harta  orang  kaya untuk didayagunakan pada kaum miskin atau ekonomi  lemah  (Amalia,  2017).  Namun, dampak  distibutif  ekonomi  dari  zakat tergantung pada bagaimana hal itu disalurkan pada masyarakat.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Mekanisme  Pendistribusian  Zakat  oleh BAZNAS Kota Palu
Umumnya, pembayaran zakat yang dilakukan  oleh  masyarakat  Kota  Palu  masih dilakukan  dalam  dua  bentuk  penyaluran. Pertama, pembayaran zakat dilakukan secara langsung oleh tiap individu kepada penerima zakat ( mustahik) yang terdiri atas fakir miskin dari lingkungan kerabatnya. Kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Kota  Palu  untuk  didistribusikan pada masyarakat.
Selanjutnya, dana zakat yang dikumpulkan  oleh  BAZNAS  didistribusikan di  beberapa  wilayah  di  Kota  Palu.  Menurut kepala  pelaksana  BAZNAS  Kota  Palu,  data dan keterangan wilayah pendistribusian dana zakat  diserahkan  pada mustahik yang berdomisili  di  delapan  kecamatan.  Daerah tersebut  meliputi  Kecamatan  Palu  Timur, Palu  Barat,  Palu  Selatan,  Palu  Utara, Mantikulore, Tatanga, Ulujadi, dan
Kecamatan  Tawaeli.  Ilham  selaku  kepala pelaksana  BAZNAS  Kota  Palu  dalam wawancara menjelaskan
bahwa pendistribusian dana zakat di kota Palu telah diberikan kepada delapan asnaf kecuali riqab mengingat  di  dunia  modern  sekarang  ini sudah tidak terdapat riqab (budak).
Menurut  (Ansori,  2018)  ditinjau  dari historitasnya,  bentuk  dan  sifat  penyaluran dana zakat pada masa Rasulullah Saw. hingga saat  ini  masih  dilakukan  dalam  dua  bentuk, yakni:
1. Bantuan Konsumtif Bantuan Konsumtif adalah bantuan yang diberikan kepada Mustahik yang bersifat habis serta habis tidak dapat dikembangkan.  Pendistribusian  zakat jenis  ini  disalurkan  langsung  oleh BAZNAS  Kota  Palu  sesuai  dengan  apa yang dibutuhkan oleh Mustahik. Bantuan langsung  tunai  serta  rehabilitas  rumah merupakan jenis bantuan yang termasuk dalam kategori bantuan konsumtif. Pada pendistribusian bantuan konsumtif berupa  bantuan  langsung  tunai  (BLT), BAZNAS  menggunakan  dua  metode pendistribusian  pada mustahik yakni bantuan  langsung  tunai  dan  tidak  tunai. Sementara pada bantuan berupa rehabilitas rumah pada mustahik ,
BAZNAS menyalurkannya dalam
bentuk  bahan  bangunan  atau  material dan tidak dalam bentuk uang tunai.
2. Bantuan Produktif Bantuan produktif merupakan
penyaluran  dana  zakat  kepada mustahik untuk  dikelola  dan  didayagunakan melalui aktivitas bisnis. Distribusi zakat produktif  oleh  BAZNAS  Kota  Palu dilakukan  dengan  pemberian  modal usaha  pada  mustahik.  Tujuan  dari pengembangan  distribusi  produktif  agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan  sebagai  modal  dalam meningkatkan taraf ekonomi Mustahik .
Dalam menyalurkan dana zakat, Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota  Palu tidak serta merta secara langsung mendistribusikan dana zakat kepada mustahik .  Mereka  memiliki  beberapa  sistem dan  pedoman  sebagai  rujukan  dalam menentukan layak tidaknya seorang mustahik .  Kepala  pelaksana  BAZNAS  Kota Palu  dalam  wawancara  menjelaskan  bahwa mekanisme  pendistribusian  dana  zakat produktif  dilakukan  secara  bertahap  sesuai dengan  prosedur  permohonan  dana  ZIS  di BAZNAS  Kota  Palu.  Prosedur  permohonan dana  zakat  di  BAZNAS  Kota  palu  sebagai berikut:
1. Pemohon memasukkan berkas permohonan  kepada  bidang  administrasi BAZNAS Kota Palu dengan mengumpulkan  beberapa  berkas  berupa identitas  diri  yang  berlaku  seperti  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu Keluarga kepada bagian administrasi.
2. BAZNAS akan mensurvei dan mengolah data tersebut, kemudian melakukan rapat dengan hasil data yang telah dikumpulkan,  setelah  difinalisasi  atau tahap akhir akan dirapatkan kembali oleh BAZNAS  Kota  Palu  terkait  pendanaan pendayagunaan
zakat. Pendanaan tersebut menentukan besaran jumlah dana zakat yang akan  disalurkan  pada mustahik.
3. Besaran  dana  zakat  yang  diberikan didasarkan  pada  jenis  usaha Mustahik ,
peninjauan  usaha  oleh  BAZNAS  akan dilakukan setelah bantuan barang produktif  atau  modal  usaha  diberikan pada mustahik dalam  kurun  waktu pertriwulan.  Hal  ini  dilakukan  untuk melihat usaha tersebut berjalan atau tidak.
Mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan  oleh  BAZNAS  telah  diatur  dan disesuaikan dengan peraturan daerah sebagaimana  yang  tertera  dalam  fatwa  MUI dimana  indikator    tujuan  dan  gagasan diarahkan  pada  prinsip  pemanfaatan  dana zakat  untuk mustahik menurut  ketentuan agama (Mujiatun, 2018). Selanjutnya, pemanfaatan  dari  hasil  pengumpulan  zakat didasarkan  pada  skala  prioritas  kebutuhan dan  dapat  digunakan  untuk  usaha  produktif (Mujiatun, 2018). . Lebih lanjut Ilham selaku kepala  pelaksana  BAZNAS  Kota  Palu menjelaskan  bahwa    BAZNAS  telah mendistribusikan  dana  zakat  pada  beberapa jenis bantuan. Bantuan tersebut antara lain:
1. Bantuan Ekonomi
Sejak  tahun  2016  hingga  tahun  2021 BAZNAS  Kota  palu  telah  menyalurkan bantuan  ekonomi  berupa  modal  usaha. Bantuan modal usaha disalurkan pada dua kategori  yaitu  pedagang  yang  sudah menjalankan  usaha  dan  yang  baru  akan memulai  usaha.  Teknis  pelaksanaan bantuan  ini  dimulai  dari  pengajuan proposal usaha pada BAZNAS Kota palu yang  selanjutnya  akan  ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan fakta usaha di lapangan  bagi  mereka  yang  sudah menjalankan  usaha.  Sementara  bagi mereka  yang  baru  memulai  usaha  akan dilakukan  verifikasi  profil  usaha.  Berikut data  penyaluran  dana  produktif  oleh BAZNAS Kota Palu:
Tabel 1. Data Penyaluran Mustahik Bantuan Produktif BAZNAS Kota Palu
Tahun 2019 No Bulan Nilai 1 April 6.250.000 2 Juli 6.000.000 3 Oktober 31.420.000 4 Desember 7.250.000 Sumber: BAZNAS Kota Palu, 2019
Tabel 2 . Data Penyaluran Mustahik Bantuan
Produktif BAZNAS Kota Palu Tahun 2020 No Bulan Nilai 1 Januari 2.000.000 2 Juni 615.000 3 Oktober 4.500.000 Sumber: BAZNAS Kota Palu, 2020
Tabel 3 . Data Penyaluran Mustahik Bantuan
Produktif BAZNAS Kota Palu Tahun 2020 No Bulan Nilai 1 April 11.600.000 2 November 9.500.000 Sumber: BAZNAS Kota Palu, 2020

## 2. Bantuan Pendidikan
Selain  bantuan  ekonomi,  BAZNAS
Kota Palu juga menyalurkan dana zakat yang dihimpunnya pada bidang pendidikan.  Bantuan-bantuan  tersebut terbagi menjadi 4, yaitu:
a. Bantuan  Pendidikan  Anak  Yatim Piatu di Panti Asuhan Salah  satu  jenis  bantuan  pendidikan yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palu  ialah  bantuan  pendidikan  anak yatim  piatu  di  panti  asuhan.  Jenis bantuan ini disalurkan oleh BAZNAS pada 30 panti asuhan yang terseber di tiap  kecamtan  yang  ada  di  Palu. Besaran jumlah dana yang disalurkan pada  tiap  panti  asuhan  sebesar  Rp. 24.000.000  (dua  puluh  empat  juta rupiah).
Al-Mustashfa, Vol. 08, No. 01, Edisi 2023
b. Bantuan Pendidikan TPA/TPQ Selain  bantuan  pendidikan  anak yatim,  BAZNAS  Kota  Palu  juga menyalurkan  bantuan  pendidikan TPA/TPQ  di  beberapa  tempat  taman pengajian  anak-anak  dan  al-Qur’an. Besaran jumlah dana yang disalurkan oleh  BAZNAS  sebesar  Rp.9.000.000 (Sembilan  juta  rupiah)  pada  tiap TPA/TPQ.
c. Bantuan Pembinaan PA/TPA/TPQ
Tidak  hanya  sampai  pada  bantuan TPA/TPQ,  BAZNAS  Kota  Palu  juga mendistribusikan  dana  zakat  pada perbaikan  dan  pengembangan  sarana dan  prasarana  pembelajaran  pada TPA/TPQ.  Setidaknya  tercatat  26 TPA/TPQ  yang  tersebar  di  delapan kecamatan  Kota  Palu  yang  telah mendapatkan bantuan pembinaan ini. Besaran jumlah dana yang disalurkan sebesar  Rp.3.000.000  (tiga  juta rupiah) tiap TPA/TPQ.
d. Penyelesaian Studi Kategori  bantuan  pendidikan  yang disalurkan  oleh  BAZNAS  Kota  Palu ialah  bantuan  penyelesaian  studi.
Bantuan penyelesaian studi ini dikhususkan  pada  mahasiswa  rantau. Pemberian  bantuan  ini  dimaksudkan untuk meringankan beban mahasiswa rantau  yang  kurang  mampu  atau masuk  dalam  kategori  ekonomi lemah.  Jenis  bantuan  ini  disalurkan pada mahasiswa di  beberapa kampus yang  ada  di  Kota  Palu  meliputi  UIN Datokarama, UNISMUH, serta
UNISA.  Besaran  jumlah  dana  yang disalurkan  dibagi  atas  tiga  kategori, yakni: Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk mahasiwa S1, Rp.7.000.000  (tujuh  juta  rupiah) untuk mahasiswa S2, serta
Rp.10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah) untuk mahasiswa S3. 3. Bantuan Kesehatan (Dana Pengobatan) Dalam rangka memfasilitasi
masyarakat  yang  kurang  mampu  dalam mengakses  fasilitas  kesehatan,  maka BAZNAS  Kota  Palu  menyalurkan bantuan kesehatan. Berikut data penyaluran  bantuan  kesehatan  oleh BAZNAS:
Tabel 4. Data Penyaluran Mustahik Bantuan Kesehatan BAZNAS Kota Palu
Nama Sasaran Nilai (Juta) Ket Dela Puspita Kesehatan 1.300 2018 Rista Nur Safitri Hutang Pengobatan 4.635 2020 Firmansyah Hutang Pengobatan 2.500 2020 Sudarman Puati Pengobatan & pangan 1.500 2020 Moh. Juniawan Pengobatan (operasi) 1.500 2021 Lutfiah Ridwan (Alm) Pengobatan & pangan 3.500 2021

## Sumber: BAZNAS Kota Palu
4. Bantuan  Sosial  (kemanusiaan)  untuk membantu  pendidikan  anak-anak  yatim piatu di Palestina.
5. Bantuan Dakwah (Pembangunan Masjid, Sekolah dan TPA/TPQ)
Bantuan dakwah ini hanya diperuntukkan pada pembangunan masjid, sekolah, serta TPA/TPQ  yang  sedang  pada  tahapan rehabitasi.
Kepala  Pelakasana  BAZNAS  Kota Palu  menegaskan  bahwa  penerima  zakat produktif  hanya  diberikan  sekali,  sehingga dana  yang  disalurkan  dapat  dipergunakan sesuai  ketentuan  yang  diberikan.  Dengan
bantuan-bantuan tersebut, BAZNAS berharap  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan  perekonomian  masyarakat Kota palu.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Pendistribusian Zakat
Dalam pelaksanaan distribusi zakat, terdapat beberapa  faktor  yang  mengahambat  serta mendukung  pelaksanaan  kegiatan.  Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Ahmadan  selaku  ketua  BAZNAS  Kota  Palu dalam  wawancara  mengungkpakan  bahwa salah  satu  faktor  pendukung  pelaksanaan distribusi  zakat  di  Palu  ialah  adanya komitmen  antara amil dan muzakki dalam mendistribusikan  dana  zakat.  Sementara  itu, masih  rendahnya  kesadaran  para muzakki dalam  berzakat  merupakan  salah  satu  faktor penghambat  pendistribusian  zakat  di  Kota Palu.
Ahmadan  melanjutkan  bahwa  faktor penghambat  lainnya  dalam  pendistribusian zakat  ialah  belum  optimalnya  sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang zakat. Selain  itu , kurangnya  pemahaman  tentang fiqih  zakat  dan  peraturan  perundang- undangan  tentang  zakat  ini  menjadikan Mustahik tidak  amanah  terhadap  dana  zakat yang  telah  didistribusikan  oleh  BAZNAS Kota Palu.
Pelaksanaan  dan  pendistribusian  dana zakat yang masih dilakukan secara tradisional oleh  BAZNAS  juga  termasuk  dalam  faktor penghambat  pendistribusian  dana  zakat. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  selama  ini sistem  yang  dilakukan  masih  menggunakan cara  tradisional  yang  terkesan  ketinggalan zaman  dan  sudah  tidak  relevan  lagi dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan  teknologi  masa  kini  yang serba cepat dan mudah.
Belum  optimalnya  pembinaan  oleh pengelola  zakat (amil) terhadap mustahik
yang telah mendapatkan bantuan pendayagunaan  dari  BAZNAS  Kota  Palu, dinilai menambah daftar faktor penghambat.
Sehingga masyarakat yang telah
mendapatkan bantuan tersebut tidak mengalami  kemandirian  ekonomi  yang diharapkan  dapat  membantu  meringankan beban  dan  memperbaiki  perekonomian mereka. Hal tersebut juga akan mematahkan harapan BAZNAS bahwa agar para mustahik ini  kedepannya  dapat  menjadi  seorang muzakki atau  setidaknya  dapat  mencukupi kebutuhan  dan  membiayai  hidup  mereka sendiri.  Selanjutnya,  menurut  Ahmadan selaku ketua BAZNAS Kota palu mengungkapkan  bahwa  factor  penghambat lainnya  dalam  pelaksanaan  distribusi  dan pendayagunaan  dana  zakat  ialah  kurang strategisnya  lokasi  kantor  BAZNAS  Kota Palu yang tidak berada di pusat kota.
Analisis Hukum Terhadap

## Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kota
Palu
Islam  telah  mengatur  kaidah  aturan  atau norma  dalam  laku  kehidupan  sebagaimana tercermin  dalam  konsep al-ahkam  al- khamsah .  Konsep  tersebut  menurunkan beberapa  norma  diantaranya  norma  agama, norma  kesusilaan  serta  norma  hukum (Isharyanto, 2016). Berdasakan norma tersebut,  maka  hukum  zakat  merupakan bagian  dari  pelaksanaan  terhadap  norma hukum  dan  agama.  Tujuan  ditetapkannya hukum  zakat  tidak  hanya  sebagai  bentuk ibadah  kepada  Allah.  Lebih  dari  itu, ditegakkannya zakat ditujukan pada peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  dengan cara menanggulangi kemiskinan dan pengangguran,  serta  mengurangi  jarak  atau gap antara  para masakin (orang-orang miskin)  dengan agniya’ (orang-orang  kaya). Secara  umum  tujuan  dari  ditegakkannya zakat  menurut  (Amsari  and  Nasution,  2019) ialah:
1. Mengangkat derajat fakir miskin,
mengurangi  penderitaan  dan  kesulitan hidup yang sedang mereka hadapi.
2. Menjadi  jembatan  dalam  mengurai kesenjangan  antara  yang  kaya dan  kaum musthad’afin
serta membantu
mengurangi persoalan hidup yang dialami oleh  para gharimin,  ibnussabil ,  dan mustahik lainnya.
3. Menyambung dan memupuk tali silaturahmi  antara  saudara  seagama  dan seiman.
4. Membangun  rasa  tanggung  jawab  sosial dalam diri seorang muzakki .
5. Membersihkan  sifat-sifat  yang  tidak terpuji  pada  hati  orang  miskin  dalam lingkungan sosial seperti kesecemburuan sosial, iri dan dengki.
6. Mendidik  para  muzakki  untuk  bersikap disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan melepaskan hak orang lain  yang  terdapat  dalam  hartanya  serta menghilangkan  sifat  kikir  pada  diri  para muzakki.
Dalam  pasal  27  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  disebutkan  bahwa apabila  kebutuhan  dasar  mustahik  telah terpenuhi  maka  zakat  dapat  didayagunakan untuk  usaha  produktif.  Kebutuhan  tersebut meliputi sandang, pangan dan papan. Adapun tujuan dari pendayagunaan tersebut dilakukan  dengan  tujuan  menanggulangi persoalan  fakir  miskin  dan  meningkatkan kualitas  hidup  umat  Islam.  Sesuai  dengan fakta  lapangan,  BAZNAS  Kota  Palu  telah menyalurkan  dana  produktif  sejak  2016 hingga  2021.  Tidak  sebatas  itu,  penyaluran zakat  produktif  tidak  disalurkan  begitu  saja, namun  berdasar  pada  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2011.  Penyaluran dana zakat disalurkan secara selektif dengan proses  yang  ketat  terhadap  verifikasi  profil usaha.  Proses  tersebut  dimaksudkan  agar distribusi  zakat  produktif  tepat  sasaran  dan
berdaya  guna.  Ketentuan  ini  juga  sejalan dengan  Peraturan    Gubernur      Sulawesi Tengah    pasal    12    ayat    1  tentang pendayagunaan dana zakat yang menyebutkan  dana  zakat  didayagunakan untuk  kebutuhan  dasar mustahik dan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 12 disebutkan di ayat 2 pasal 12 bahwa  kebutuhan  tersebut  berupa  pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan  (Peraturan  Gubernur  Sulewesi Tengah, 2012).
Lebih  lanjut,  penyaluran  dana  zakat oleh  BAZNAS  Kota  Palu  telah  disalurkan pada delapan asnaf kecuali riqab . Pelaksanaan distribusi  zakat  tersebut  sejalan dengan  ketentuan  pasal  25  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  yang  mewajibkan zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan pendistribusian  zakat  pada  BAZNAS  Kota palu  juga  sejalan  dengan  Peraturan  Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3  Tahun  2018  Pasal  2  ayat  1  menyebutkan bahwa  pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat diberikan kepada mustahik . Dilanjutkan oleh ayat 2 mustahik sebagaimana dimaksud pada  ayat  1  terdiri  dari fakir ;  miskin; amil ; mualaf ; riqab , gharimin , sabilillah, dan ibnu sabil ( Badan Amil Zakat Nasional, 2018).
Selanjutnya, pada pelaksanaan distribusi  zakat  oleh  BAZNAS  Kota  Palu disalurkan  di  berbagai  bidang  kehidupan. Pada  bidang  ekonomi,  distribusi  zakat disalurkan  berupa  bantuan  modal  usaha. Selain  itu,  dana  zakat  juga  disalurkan  pada bidang pendidikan berupa bantuan pendidikan anak yatim piatu di panti asuhan, bantuan  pendidikan  TPA/TPQ,  bantuan pembinaan  PA/TPA/TPQ,  dan  penyelasain studi.  Tak  sebatas  itu,  dana  zakat  juga didistribusikan pada bidang kesehatan, sosial dan dakwah berupa pembangunan masjid dan sekolah.  Pelaksanaan  distribusi  ini  sejalan dengan  ketentuan  Peraturan  Badan  Amil
Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 ayat  1  yang  menyebutkan  pendidikan, kesehatan,  kemanusiaan,  serta  dakwah  dan advokasi merupakan ruang yang diperuntukkan  bagi  penyaluran    zakat. Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan sebagaimana  yang  dimaksud  pasal  4  ayat  1 dapat diberikan dalam bentuk biaya langsung maupun tidak langsung. Sementara pendistribusian zakat bidang kesehatan dapat disalurkan dalam bentuk pengobatan kuratif.
Dalam Pasal 26 juga disebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal  25  dilakukan berdasarkan skala prioritas  dengan  memperhatikan  prinsip pemerataan,  keadilan,  dan  kewilayahan. Ketentuan  undang-undang  tersebut  sejalan dengan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Palu yang  disalurkan  dengan  melihat  skala prioritas    sesuai    urutan    yang    ditetapkan syariat  Islam.  Adapun  distribusi  dana  zakat terkait  dengan  konsep  pemerataan  berbasis kewilayahaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palu disalurkan pada delapan kecamatan secara merata dan menyeluruh.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:  Mekanisme  pendistribusian  zakat oleh BAZNAS Kota palu disalurkan melalui zakat  konsumtif  dan  produktif.  Dana  zakat didistribusikan pada mustahik yang tergolong dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat  kecuali riqab . Mustahik tersebut meliputi fakir, miskin , amil,  muallaf,  riqab, gharimin,  fi  sabilillah dan ibnu  sabil . Pendistribusian  zakat  pada mustahik dibagi pada beberapa jenis  bantuan seperti  bantuan ekonomi  produktif,  pendidikan,  kesehatan, sosial,  dan  bantuan  dakwah.  Adapun pendistrubusian dana zakat, disalurkan secara merata dan menyeluruh  pada mustahik yang berdomisili di delapan kecamatan yang ada di
Kota Palu. Sementara itu faktor penghambat pendistribusian zakat dipengaruhi oleh belum optimalnya pembinaan amil terhadap mustahik serta kurangnya pemahaman mustahik terhadap  fikih  zakat  dan  aturan perundang-undangan tentang zakat.
Ditinjau  dari  perspektif  hukum  dalam upaya penaggulangan kemiskinan, pendistribusian  dana  zakat  produktif  oleh Badan  Amil  Zakat  (BAZNAS)  Kota  Palu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 3 tentang pendayagunaan dana  zakat  produktif  untuk  peningkatan kualitas  umat.  Pelaksanaan  distribusi  dana zakat  juga  telah  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional (PEBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 pasal 2 ayat  1  dan  2  terkait  dengan  pendistribusian dan  pendayagunaan  zakat  pada  mustahik yang terdiri atas fakir ; miskin, amil ; mualaf ; riqab , gharimin , sabilillah, dan ibnu  sabil. Adapun  pendistribusian  zakat  pada  bidang ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  sosial,  dan dakwah  telah  sesuai  dengan  ketentuan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian  dana  zakat.  Pendistribusian zakat  pada  beberapa  bidang  tersebut  juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 tentang pengelolaan zakat yang mewajibkan dana zakat didistribusikan  kepada  mustahik  sesuai dengan  ketentuan  syariat.  Lebih  lanjut, Pendistribusian  zakat  oleh  BAZNAS  Kota Palu juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Gubernur  Sulawesi  Tengah  Nomor  7  Tahun 2012  Pasal  12  ayat  1  dan  2  terkait pendayagunaan mustahik dalam  pemenuhan kebutuhan berupa pangan, sandang; perumahan, pendidikan, kesehatan. Selanjutnya,  terkait  dengan  distribusi  dana zakat  yang  didasarkan  pada  skala  prioritas dengan  memperhatikan  prinsip  pemerataan, keadilan, dan kewilayahan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 juga telah sesuai dengan pelaksanaan
pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  R.,  &  Haqqi,  A.  R.  A.  (2017). Zakah  For  Asnaf  Al-Gharimun  In Brunei  Darussalam:  Concepts  and Practices. Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic
Economics) , 9 (2), 248. https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.509 2
Adnan,  M.  A.  (2017).  The  Need  of Establishment  of  Professional  Amil Zakat  to  Enhance  the  Future  Zakat Development. International  Journal  of
Zakat , 2 (1), 75. https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ ijaz.v2i1.16
Aflah,  K.  N.  (2017).  Urgensi  Penetapan Kriteria  Fakir  Miskin  Bagi  Penyaluran Zakat  di  Indonesia. Jurnal  Zakat  Dan
Wakaf , 4 (1), 171.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2104 3/ziswaf.v4i1.3037 Amalia, E. (2017). The Shariah Governance
Framework  For  Strengthening  Zakat Management  in  Indonesia:  a  Critical Review of Zakat Regulations.
International  Conference  on  Law  and Justice (ICLJ 2017) , 133. Paris: Atlantis Press.
Amsari,  S.,  &  Nasution,  S.  (2019).  Benefits Of  Productive  Zakat  In  Increasing Mustahik  Revenue  In  Lazismu  Center. Proceeding  International  Seminar  on Islamic Studies , 143. Medan.
Annur,  R.  A.  (2013).  Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi Kemisknan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. Economics Development Analysis Journal , 2 (4),  409.  Retrieved  from http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/
edaj
Ansori,  T.  (2018).  Pengelolaan  Dana  Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik  Pada  LAZISNU  Ponorogo. Muslim Heritage , 3 (1), 170–171. https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ muslimheritage.v3i1.1274 Arif,  M.  N.  R.  Al.  (2017). Pengantar Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Praktik . Bandung: CV. Pustaka Setia. Aziz, A. S., Subhan, &  Adzkiya, U. (2021).
Analisis Hukum Islam tentang
Pendistribusian  Zakat  Fitrah  oleh Takmir  Masjid  At-Taqwa  terhadap
Gharim  yang  Hutangnya  untuk Lembaga.
JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia , 8 (2), 147–164.
Azizah,  S.  N.,  Febriani,  R.,  &  Arifin,  S.
(2022).  Implementasi  Zakat  Sebagai Islamic  Social  Security  Menurut Pandangan  Muhammad  Nejatullah Siddiqi. Al-Mustashfa , 1 (7),  30.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24 235/jm.v7i1.9892.g4401 Badan Pusat Statistik. (2020). Profil
Kemiskinan  di  Indonesia  September 2020.  Retrieved  July  25,  2022,  from www.bps.go.id
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sulawesi Tengah.  (2020).  Jumlah  Penduduk Miskin  (Ribu  Jiwa),  2018-2020. Retrieved  July  25,  2022,  from https://sulteng.bps.go.id/indicator/23/ 61/1/jumlah-penduduk-miskin.html Bakhri,  Saeful,  Cucu  Herawati,  Herlinwati et.al.  (2021).  Kondisi  Ekonomi, Stigma,  dan  Tingkat  Religiusitas Sebagai  Faktor  dalam  Meningkatkan Upaya  Pencegahan  Covid-19. Jurnal
Kedokteran dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas  Sriwijaya,  8 (2).  76-86.
DOI: 10.32539/JKK.V8I2.13306 BAZNAS  Badan  Amil  Zakat  Nasional. (2021).  Profil  BAZNAS.  Retrieved
from https://baznas.go.id/profil BAZNAS  Badan  Amil  Zakat  Nasional. (2108). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional  Republik  Indonesai  Nomor 1 Tahun 2018 Tetang Kode Etik Amil Zakat .
Firdaningsih, Wahyudi,  M. S., & Hakim, R. (2019).  Delapan  Golongan  Penerima Zakat  Analisis  Teks  dan  Konteks. EQUILIBRIUM:  Jurnal  Ekonomi
Syariah , 7 (2), 329. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21 043/equilibrium.v7i2.5843 Hakim,  R.  (2018).  Kontekstualisasi  Fikih Golongan  Penerima  Zakat  (Asnaf Tsamaniyah) Zakat dan Relevansinya dengan Penganggulangan Kemiskinan  di  Indonesia. Annual Converence  for  Muslim  Scholars Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat , 393. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
Iqbal,  M.  (2019).  Hukum  Zakat  Dalam Perspektif  Hukum  Nasional. Jurnal
Asy- Syukriyyah , 20 (1), 32.
https://doi.org/https://doi.org/10.3676 9/asy.v20i1.43
Isharyanto.  (2016). Negara  Hukum  dan Pengujian  Konstitusional .  Surakarta: Oase Pustaka.
Jamaluddin,  &  Salma.  (2021).  Persfektif hukum  Islam  terhadap  undang- undang nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Jurnal Pendidikan
Islam:  Pendekatan  Iinterdisipliner , 5 (1), 46. https://doi.org/https://doi.org/10.3691 5/jpi.v5i1.95 Jureid. (2021). Analyisis of Zakat Distribution of BAZNAS in
Preventing  Covid-19  Viewed  From Maqashid  Shariah. AT-TIJARAH: Jurnal  Penelitian  Keuangan  Dan Perbankan Syariah , 3 (1), 25.
Matthew  B.  Miles,  A.  M.  H.  (2014).
Qualitative  Data  Analysis (Third Edit).  United  State  of  America: Arizona State University.
Mujiatun,  S.  (2018).  Model  of  Profesional Zakat  Management  in  Indonesia. International  Journal  of  Economics, Business and Management Research , 2 (4), 86.
Muthoifin,  &  Al-Khobari,  N.  (2021).  Didin
Hafidhuddin  Thinking  about  The
Concept of Zakat Distribution.
Proceeding International Conference on Sharia and Legal Studies (ICSLS) , 38. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. Nordin, N. A., & Khairuldin, W. M. K. F. W. (2018). The Position and Distributions  of  Zakat  Asnaf  Al- Riqab in
Malaysian
Zakat Institutions. International  Journal  of Academic  Research  in  Business  and Social Sciences , 8 (4), 611. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v8- i4/4037 Othman,  S.  H.  Bin,  Ismon,  A.  B.  M.,  & Fahurruzi, M. F. (2020). The Study on The Development of Asnaf
fisabilillah  by  The  Islamic  Religious Council  of  Malacca. International Journal  of  Academic  Research  in Business  and  Social  Sciences , 10 (2),
299.
https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v1 0-i2/6929 Peraturan Gubernur Sulewesi Tengah. (2012). Peraturan Gubernur Sulewesi Tengah  Nomor  07  Tahun  2012 Tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan  dan  Infaq  Pegawai Negeri  Sipil  dan  Pejabat  Lainnya  di Provinsi .
Qorib,  A.,  Saidurrahman,  &  Akbar,  A.
(2020). Zakat management in Indonesia Based on the  Law No. 23, 2011  According  to  Maqasid  Ssh-
Shari’ah  Perspective  of  Imam  Ash- Syatibix  (w.x790  h/1388). IJLRES  - International  Journal  on  Language,
Research  and  Education  Studies ,
4 (3), 399.
https://doi.org/10.30575/2017/IJLRE S-2020091204 Rambe,  I.  A.  (2019).
Analisis  Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara . Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara.
Rosadi,  A.,  &  Athoillah,  M.  A.  (2015). Distribusi  zakat  di  Indonesia:  antara sentralisasi dan desentralisasi. Ijtihad,
Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  Dan
Kemanusiaan , 15 (2), 238.
Said,  I.  M.,  &  Rugaiya.  (2022).  Zakat
Productive  Management  and  Efforts Towards  Iimproving  The  Micro
Economy  (Case  Study  in  BAZNAS Central  Sulawesi). ALMASHADIR Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Ekonomi Islam , 4 (1), 57.
Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para
Ulama. TAZKIYA  Jurnal  Keislaman, Kemasyarakatan  &  Kebudayaan ,
19 (1), 3.
Suryani,  D.  (2022).  Peran  Zakat  Dalam Menanggulangi  Kemiskinan. AL- IQTISHOD:  Jurnal  Pemikiran  Dan Penelitian Ekonomi Islam , 10 (1), 43.
https://doi.org/https://doi.org/10.3781 2/aliqtishod