## PENERAPAN GRI-G4 SEBAGAI PEDOMAN BAKU SISTEM PELAPORAN BERKELANJUTAN BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA
Mohammad Iqbal As’ad Mauludy ikhwanmuhammadiqbal@gmail.com Universitas Jember
Silvana Faiqoh silvanafaiqoh24@gmail.com Universitas Jember

## Abstract
The  discussion  is  aimed  at  reviewing  the  seriousness  of  the  company,  especially  in  allocating, reporting,  and    disclose  the  costs  that  associated  with  activities  that  cause  the  decrease  of  the environmental  function  that  on  a  certain  point,  it  will  result  in  damage  to  the  ecosystem environment.  Understanding  the  company  in  maintaining  the  balance  of  the  environment  i.e. related  application  of  green  accounting.  The  company’s  accountability  was  aimed  for  the stakeholders, so they need a standard to show that the company is serious in making the application of responsibility towards society and the environment. This research is a descriptive qualitative methods  research.  The  results  obtained  as  an  attempt  of  creating  the  company's  seriousness  in maintaining environmental sustainability despite increased profits for the company i.e. the need for standard setting the right business sustainability reporting, with financial and non financial parameters, where through the new standards so that the nature of the disclosure of environmental cost will become mandatory, and has deleted the voluntary disclosure. The second step i.e. obligate the company in making appropriate sustainability reporting framework that applies according to which hinted at the standard, in this case refers to the Global Reporting Initiative (GRI)-G4.

## Keywords: Green Accounting, Corporate Social Responsibility, Sustainable Report

## 1. PENDAHULUAN
Letak  geografis  merupakan  salah  satu  determinan  yang  menentukan  masa  depan  dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak daya tarik para pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha di Indonesia. Berdasarkan data BPS,  pada  tahun  2011  hingga  2013,  dalam  tiga  tahun  terakhir  ini  terjadi  peningkatan  jumlah perusahaan  industri  besar  dan  sedang.  Adapun  angka  peningkatan  jumlah  industri  tersebut ditunjukkan sebagai berikut:
Tahun 2011 2012 2013 Jumlah Perusahaan 23.370 23.592 23.941
Seiring  dengan  peningkatan  jumlah  perusahaan  ini,  tentu  akan  sejalan  dengan peningkatan  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak  positif  yang  akan  didapatkan  oleh  Indonesia yaitu  dengan  peningkatan  jumlah  perusahaan,  akan  menambah  pendapatan  negara  serta mengurangi  jumlah  pengangguran  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  berkurangnya  angka pengangguran di Indonesia, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Namun di  sisi  lain,  dampak  negatif  juga  akan  muncul,  dimana  setiap  usaha  yang  melakukan    berbagai kegiatan  dalam  rangka  peningkan  profitnya,  akan  berpengaruh  terhadap  penurunan  fungsi lingkungan hidup  di  Indonesia. Berbagai  kegiatan pabrik seperti pembuangan limbah cair  yang berasal  dari  penggunaan  bahan  kimia  atau  senyawa  kimia  ke  sungai  tanpa  proses  pengelolaan limbah  yang  berwawasan  lingkungan  dapat  merugikan  manusia  beserta  ekosistem  yang  ada  di lingkungan  tersebut.  Kegiatan  operasional  pabrik  juga  akan  merusak  lapisan  ozon  yang  ada  di bumi.  Perilaku  manusia  yang  mulai  tidak  bersahabat  dengan  alam  sekitarnya  menyebabkan kebakaran  hutan  sehingga  mengakibatkan  penurunan  ekosistem  di  Indonesia.  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa total luas hutan atau lahan yang terbakar di Indonesia  selama  tahun  2015  mencapai  2,1  juta  hektare,  terbanyak  di  Pulau  Kalimantan  dan Sumatra.  Sementara  itu,  sekitar  838.000  hektare  atau  40%  dari  total  lahan  dan  hutan  terbakar terletak di Provinsi Sumatra Selatan. (“2015, Kerusakan Lingkungan Masih Mengkhawatirkan”, femina.co.id., Jumat, 15 Januari 2016).
Banyak pihak  yang mengharapkan  agar perusahaan-perusahaan di  Indonesia bahkan di seluruh  dunia  harus  mulai  mengembangkan  usaha  berkelanjutan  (sustainability)  dan  ramah lingkungan  yang  diungkapkan  secara  terarah  dalam  pelaporan  berkelanjutan  (sustainability reporting)  usaha.  Selama  ini,  laporan  berkelanjutan  (sustainability  reporting)  seringkali  hanya mengacu pada bagaimana suatu perusahaan menyajikan suatu laporan yang menekankan pada sisi keberlanjutan  dalam  segi  finansial,  dimana  yang  menjadi  parameter  adalah  keberhasilan perusahaan  dalam  meyakinkan  calon  investor  bahwa  penanaman  modal  di  perusahaan  tersebut merupakan keputusan yang menguntungkan.
Istilah perusahaan tercerahkan (enlightened company) yang diperkenalkan oleh Hansen dan Allen dan Teori Etika berdasarkan Teori Teonom mengharapkan akuntan dapat menjalankan profesinya tidak hanya profesional  dalam ukuran aturan manusia saja  namun  dalam kesesuaian aturan agama (Tuhan). Tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan  melalui  pengabdian  tulus  untuk  kemakmuran  bersama  dan  menjaga  kelestarian  alam. Dalam  memahami  spiritualitas  akuntansi,  pemahaman  terhedap  kecerdasan  spiritual  itu  sendiri merupakan  bagian  yang  penting,  dimana  kecerdasan  spiritual  adalah  landasan  yang  diperlukan untuk  memfungsikan  kecerdasan  intelektual  dan  emosional  secara  efektif.  Bahkan  kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi (Zohar dan Marshall, dalam Agustian (2005:46). Nilai- nilai spiritual dalam hasil penyusunan pelaporan keuangan akan mampu memberikan ketepatan serta  transparansi  informasi  yang  dapat  dipercaya  bagi  seluruh  pengguna  laporan  keuangan tersebut.  Kehadiran  penyusun  laporan  keuangan,  dalam  hal  ini  seorang  akuntan  yang menumbuhkan  kehadiran  nilai-nilai  spiritualitas  akan  memberikan  dampak  bagi  perusahaan
Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 16 No. 2 Desember 2018
sehingga mampu menciptakan berkelanjutan usaha.
Hingga  saat  ini,  di  Indonesia  masih  belum  ada  suatu  aturan  dari  segi  akuntansi  yang menyatakan  bahwa  setiap  perusahaan  perlu    mengungkapkan  biaya  akibat  aktifitas  perusahaan yang dapat menyebabkan penurunan lingkungan secara mandatory. Hal ini diperkuat dalam PSAK No.1 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya untuk pengungkapan biaya lingkungan dapat disajikan secara terpisah dari laporan keuangan dan laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. Menurut penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa secara akuntansi  sebenarnya  pengungkapan  biaya  lingkungan  adalah  sukarela,  sedangkan  bagi  aturan yang sifatnya mandatory, hanya mengacu pada aturan-aturan  yang dikeluarkan oleh pemerintah saja,  yang  dalam  aturan  tersebut,  pengungkapan  biaya  lingkungan  seringkali  dilakukan  hanya formalitas saja, tidak ada upaya berkelanjutan dalam memastikan kredibilitas pengungkapan biaya lingkungan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada  dukungan  aturan  dalam  bentuk  standar  terkait  bagaimana  pelaporan  keberlanjutan pemeliharaan lingkungan secara baku. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas perlunya mengadopsi sebuah standar terkait pelaporan keberlanjutan usaha yang sesuai yang berlaku secara global,  dalam  hal  ini  yaitu  GRI-G4.  Tujuan  pembahasan  ini  supaya  pembaca  memahami pentingnya  pengadopsian  sebuah  standar  pelaporan  biaya  lingkungan  yang  disesuaikan  dengan masyarakat Indonesia.

## 2. LANDASAN TEORI
2. 1 Konsep  Green  Accounting,  Environmental
Cost,  dan Pengaruh

## Penerapannya bagi Kinerja Perusahaan
Green  Accounting  merupakan  sebuah  konsep  akuntansi yang  melibatkan pengidentifikasian, pengukuran, dan pengalokasian biaya lingkungan. Konsep ini mempertimbangkan akibat yang timbul karena berbagai aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan, terutama pada aktifitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Sejarah green accounting ini tidak terlepas dari adanya berbagai kesepakatan yang dibuat oleh beberapa negara yang mulai menyadari  pentingnya  peran  berbagai  pihak  dalam  mengurangi  dampak  penurunan  kualitas lingkungan. Salah satu  bentuk  kesepakatan berbagai  negara ini  yaitu dengan ditandatanganinya Protokol  Kyoto  (Kyoto  Protocol).  Protokol  Kyoto  adalah  sebuah  perjanjian  internasional  yang dimaksudkan  untuk  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca  yang  dihasilkan  oleh  industri  dunia. Perjanjian ini juga mencakup negara berkembang dimana industrialisasi sedang berkembang pesat dan  karena  itu  menghasilkan  sejumlah  besar  gas  rumah  kaca.  Asal  mula  Protokol  Kyoto  dapat dilacak  pada  Konferensi  Iklim  Dunia  yag  pertama  yang  diselenggarakan  pada  tahun  1979. Idealnya,  hasil  dari  Protokol  Kyoto  ini  adalah  terjadinya  pengurangan  emisi  gas  dibawah  level yang  terukur  pada  tahun  1990.  Dengan  adanya  Protokol  Kyoto  ini,  terbukti  berbagai  negara semakin  antusias  dalam  mengupayakan  keberlanjutan  lingkungan  dengan  adanya  beberapa peristiwa  penting  yang  menyusul  adanya  Protokol  Kyoto,  seperti  diadakannya  United  Nations Framework  Convention  on  Climate  Change  (UNFCCC)  pada  tahun  1992.  (“Apa  itu  Protokol Kyoto? Fakta, Sejarah, dan Informasi Lainnya,” Amazine.co)
Menurut  Cohen  dan  Robbins,  green  accounting  umumnya  diterapkan  oleh  perusahaan yang  memiliki  perhatian  dan  minat  terhadap  kelestarian  lingkungan,  kebersinambungan (sustainability),  efektivitas  lingkungan  (ecoeffectiveness),  efisiensi  lingkungan  (ecoefficiency), dan  menerapkannya  secara  langsung  dengan  banyak  sarana  pemasaran  dalam  manajemen strategik.  Aktivitas  dalam  green  accounting  dijelaskan  oleh  Cohen  dan  Robbins  (2011:190)
Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 16 No. 2 Desember 2018
sebagai berikut:
“Environmental  accounting  collects,  analyzes,  assesses,  and  prepares  reports  of  both environmental and financial data with a view toward reducing environmental effect and costs. This form of accounting is central to many aspects of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting has become a key aspect of green business and responsible economic development”.
Berdasarkan  pernyataan  diatas  dapat  diartikan  bahwa  dengan  adanya  konsep  green accounting,  para  pelaku  usaha  diharapkan  untuk  dapat  mengumpulkan,  menganalisis, memperkirakan,  dan  menyiapkan  laporan  baik  data  lingkungan  maupun  data  finansial  yang nantinya  digunakan  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan  dengan  mempertimbangkan  biaya yang dikeluarkan.
Pelaporan  biaya  lingkungan  dalam  green  accounting  seringkali  dihubungkan  oleh perusahaan  dengan  pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility (CSR).  CSR  merupakan  salah satu  instrumen  inovatif  yang  dapat  membantu  perusahaan  untuk  peka  dan  adaptif  terhadap lingkungan  dan  kehidupan  lingkungan  dan  kehidupan  masyarakat.  Pada  dasarnya,  setiap perusahaan terikat untuk menjalankan CSR sesuai beberapa aturan yang dikeluarkan pemerintah. Adapun aturan-aturan  yang mengikat perusahaan terkait  tanggungjawabnya terhadap sosial  dan lingkungan antara lain :
• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Menurut  Pasal  1  angka  3  UUPT,  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekkonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendri, komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Secara  spesifik,  terkait  kewajiban perseroan  terbatas  dalam  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungannya  telah diatur dalam Pasal 74 UUPT . Dalam pasal tersebut, disebutkan mengenai kriteria perseroan yang wajib melaksanakan TJSL, kepatutan dan kewajaran perseroan terbatas dalam melaporkan TJSL, serta sanksi bagi setiap perseroan terbatas yang tidak melaksanakan TJSL.
• Peraturan  Pemertintah  No.  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Menurut Pasar 4 PP 47/2012, TJSL dilaksanakan oleh  Direksi  berdasarkan rencana kerja  tahunan  perseroan  setelah  mendapat  persetujuan  Dewan  Komisaris  atau  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  sesuai  dengan  anggaran  dasar  perseroan.  Rencana  kerja  tahunan perseroan  tersebut  memuat  rencana  kegiatan  dan  anggaran  yang  dibbutuhkan  untuk pelaksanaan  TJSL.  Sedangkan  untuk  pelaksanaan  TJSL  juga  dimuat  dalam  laporan  tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).
Terkait  CSR  bidang  lingkungan,  pada  tahun  2011  Kementerian  Lingkungan  Hidup melalui  Deputi  Bidang  Komunikasi  Lingkungan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  mengeluarkan sebuah Buku Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan. Di dalam buku ini dimua 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Urgensi Pengadopsian Standar Baku Khusus dalam Penerapan Green Accounting
Berbagai  permasalahan  yang dihadapi  dalam penerapan  green accounting dari regulasi
Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 16 No. 2 Desember 2018
berkenaan  dengan  transparansi  perusahaan  serta  tidak  ada  aturan  yang  mendetail  mengenai pelaksanaan  green  accounting  itu  sendiri.  Hingga  saat  ini  masih  banyak  perusahaan  yang menjalankan  CSR-nya  hanya  sekedar  untuk  meningkatkan  citra  atau  brand  image,  bahkan  ada beberapa  perusahaan  sama  sekali  tidak  mau  menjalankan  CSRnya  dengan  anggapan  cukup membayar  pajak.  Dengan  permasalahan  demikian,  seorang  akuntan  perlu  mencari  jalan  keluar untuk meningkatkan penerapan green accounting dalam penyusunan laporan.
Dalam  meningkatkan  penerapan  green  accounting  di  Indonesia  ada  beberapa  langkah yang perlu dilaksanakan. Pertama, dengan pengadopsian standar  yang digunakan secara  global. Standar yang akan di adopsi perlu dibakukan sehingga mewajibkan perusahaan yang aktivitasnya berdampak  pada  lingkungan  untuk  menerapkan  standar  itu.  salah  satunya  adalah  GRI-G4  yang penggunaannya dalam dunia internasional sebesar 39,13% dari 24 standar yang ada berdasarkan penelitian Citra Forum Cipta Daya (CFCiD) Consulting. Dari 250 perusahaan di dunia 92% telah melaksanakan laporan berkelanjutan  yang didalamnya  yaitu sebesar 74% menggunakan standar GRI.  Kedua,  memberikan  penghargaan  bagi  perusahaan  yang  telah  menerapkan  sustainability reporting. Ketiga, audit lingkungan untuk meningkatkan kredibilitas dari sustainability reporting. Terakhir GCG perlu dikembangkan untuk melindungi seluruh stakeholders.
Pengadopsian standar GRI G4 diharapkan menjadi solusi dalam membantu perusahaan untuk memahami serta mengkomunikasikan dampak bisnis pada isu-isu keberlanjutan usaha. GRI- G4  meliputi  beberapa  elemen  dasar,  diantaranya  input  multi-stakeholder  yang  memungkinkan perusahaan menghasilkan pedoman pelaporan yang berlaku universal sehingga mampu diterapkan dalam perusahaan besar dan kecil di seluruh dunia. Fitur yang ada di G4 menjadikan pedoman ini lebih digunakan, baik bagi pembuat laporan yang berpengalaman maupun bagi mereka yang baru dalam  pelaporan  keberlanjutan  dari  sektor  apapun.  Pedoman  pelaporan  keberlanjutan  berbasis GRI,  secara  berkala  ditinjau  untuk  memberikan  panduan  yang  terbaik  dan  termutakhir  bagi pelaporan keberlanjutan  yang  efektif. Tujuan pembaruan ini membantu  pembuat laporan dalam menyusun sustainability reporting atas hal hal yang penting, berisikan informasi berharga tentang isu organisasi yang paling kritikal terkait keberlanjutan, dan menjadikan pelaporan keberlanjutan yang  seperti  demikian  sebagai  praktik  standar.  Dengan  penerapan  GRI  oleh  perusahaan, diharapkan  mampu  menghasilkan  pelaporan  keberlanjutan  yang  telah  didukung  standardisasi dengan tingkat transparansi dan konsistensi  yang diperlukan untuk membuat informasi menjadi bermanfaat dan dapat diandalkan oleh stakeholders.
GRI  memuat  dua  bagian  pedoman  penting  diantaranya  prinsip  prinsip  pelaporan  dan panduan  penerapan.  GRI  membagi  kategori  dan  aspek  yang  berkenaan  pedoman  yang  akan dilaporkan.  Langkah  langkah  dalam  penyusunan  laporan  berkelanjutan  serta  pengungkapan standar umum dan khusus  dimuat  dalam GRI.  Ikhtisar pengungkapan standar khusus  G4 untuk kategori  lingkungan  tercantum  dalam  G4.EN1  hingga  G4.EN34.  GRI  dalam  menyajikan pengungkapan  standar  mengacu  pada  pendekatan  manajemen  (Disclosure  on  Management Approach)  dan  indikator-indikator.  GRI  disisi  lain  juga  memberikan  kemudahan  apabila  dalam kondisi  tertentu  jika  tidak  memungkinkan  untuk  mengungkapkan  informasi  wajib  terntentu, laporan  harus  dengan  jelas  mengidentifikasi  informasi  yang  tidak  dicantumkan  berikut  alasan mengapa informasi tersebut tidak dicantumkan.
4.2  Implementasi GRI-G4 sebagai
Pedoman
Baku  Sistem Pelaporan

## Berkelanjutan bagi Perusahaan di Indonesia
Penerapan  green  accounting  sering  dikaitkan  dengan  pembahasan  CSR.  World  Bank
Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 16 No. 2 Desember 2018
berpendapat bahwa CSR merupakan sebuah konsep yang menjelaskan keberlanjutan usaha dengan memperhatikan  Triple  Bottom  Line,  yaitu  profit;  people;  dan  planet.  Pada  dasarnya,  penerapan green accounting sebagai bagian dari CSR kurang begitu terstruktur. Penyebab utama hal tersebut adalah  tidak  adanya  standar  yang  mengatur  bagaimana  seharusnya  pelaporan  pelaksanaan  CSR tersebut  dibuat.  Oleh  karena  itu,  sudah  saatnya  Indonesia  memiliki  standar  yang  baku  terkait pelaporan  berkelanjutan,  salah  satunya  dengan  mengadopsi  standar  yang  berlaku  secara  global, yaitu Global Reporting Initiative (GRI) G4.
GRI merupakan suatu badan sekaligus pencetus standar pelaporan berkelanjutan pertama yang berlaku secara global yang dinamakan dengan GRI Standard. GRI didirikan di Boston pada Tahun 1997. Standar tersebut dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk perusahaan yang  ada  di  seluruh  negara.  Standar  pelaporan  GRI  selalu  mengalami  pembaruan  untuk meyesuaikan kondisi di lapangan. GRI G4 merupakan standar pelaporan terbaru yang diterbitkan oleh  GRI  pada  tahun  2013.  Pembaruan  standar  GRI    3  menjadi  GRI  4  ini  bertujuan  untuk membantu  perusahaan  dalam  menyusun  laporan  keberlanjutan  dengan  menyajikan  informasi- informasi  penting  terkait  isu-isu  organisasi  yang  paling  kritikal.  GRI  G4  mencakup  beberapa indikator yang merupakan penjabaran dari CSR (susunan indikator terlampir).
Indikator  kinerja  dalam  GRI  G4  dibagi  menjadi  3  kategori  utama,  yaitu  kategori ekonomi, kategori lingkungan, kategori sosial. Dalam masing- masing kategori ini dibagi menjadi beberapa indikator, sedangkan pada kategori sosial dibagi kembali menjadi sub kategori sebelum dijabarkan dalam beberapa indikator, yaitu praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggungjawab atas produk. Penekanan GRI-G4 bagi pelaporan green accounting yaitu menekankan bagaimana perusahaan mengungkapkan pengeluaran terkait penanggulangan  akibat  dampak  penurunan  kualitas  lingkungan  sebagai  biaya  yang  harus dilaporkan oleh perusahaan tersebut.
Biaya  yang  harus  dilaporkan  ketika  perusahaan  menerapkan  GRI-G4  diklasifikasikan secara rinci yang mencakup titik fokus objek yang mengalami dampak akibat kegiatan operasional lingkungan. Contoh sederhana dari penerapan salah satu indikator GRI-G4 yang ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut yaitu :
Tabel 2.1 Penerapan Salah Satu Indikator GRI-G4 (lanjutan dalam lampiran 1)
Fokus Objek: Pertimbangan dalam Pengungkapan Biaya 1. Efluen dan Limbah - Total  air  yang  dibuang  berdasarkan  kualitas
dan tujuan
- Bobot  total  limbah  berdasarkan  jenis  dan metode pembuangan - Jumlah dan volume total tumpahan signifikan - Identitas,  ukuran,  status  lindung,  dan  nilai keanekaragaman  hayati  dai  badan  air  dan habitat terkait yang signifikan terkena dampak dari  pembuangan  dan  air  limpasan  dari organisasi.
Sumber: www.globalreporting.org . (Data Diolah)
Konsep GRI-G4 memungkinkan perusahaan melakukan pengukuran biaya berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pendapatan  bersih  perusahaan  dengan  jumlah  item  yang  diharapkan  diungkapkan  perusahaan, dimana untuk mengukur indeks CSR yang dilakukan oleh Perusahaan dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan:
CSRDIj  : Corporate Social Responsibility Indeks Perusahaan
nj : Jumlah kriteria pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perusahaan j, nj ≤ 91 Xij : Point bagi indikator yang dilaksanakan (1 = Jika kriteria diungkapkan; 0 = Jika kriteria tidak diungkapkan)
Setelah diketahui angka CSR yang diharapkan untuk dapat diungkapkan oleh perusahaan, maka  kemudian  dapat  dihubungkan  dengan  pendapatan  bersih  perusahaan  sehingga  didapatkan berapa total biaya CSR, utamanya dalam bidang lingkungan yang perlu diungkapkan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4. 1 Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  dikemukakan,  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia memerlukan adanya pengadopsian standar khusus yaitu pedoman GRI-G4 yang diharapkan dapat mewujudkan  nilai  perusahaan  dengan  prinsip  socio  spiritual  mereka  terhadap  laporan berkelanjutan  melalui  pengungkapan  penuh  terhadap  dampak  operasional  perusahaan  bagi lingkungan. Dengan adanya GRI-G4 ini, diharapkan bentuk sustainability report yang dihasilkan oleh  perusahaan  di  Indonesia  dapat  berguna  bagi  pihak  global  karena  pada  nantinya  seluruh perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya.

## 4.2  Saran
Untuk  memberikan  perbaikan  terhadap  masalah  yang  dihadapi  oleh  indonesia  dalam penerapan green accounting sebaiknya pemerintah sebagai regulator dapat mendesak perusahaan
CSRIj = ∑𝑥𝑖𝑗 𝑛𝑗 × 100%
untuk  melakukan  pengungkapan  penuh  untuk  terkait  laporan  berkelanjutan  mereka  serta penerapan sanksi yang jelas sehingga perusahan yang tidak melaksanakan atau mengungkapkan laporan mereka dapat ditindak dengan tegas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. (2009). Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta:Salemba Empat. Jalal. (2013). PelaporanKeberlanjutan danIndonesia.
https://www.tempo.co/read/kolom/2013/06/05/735/pelaporan-keberlanjutan-dan-indonesia, diakses 23 Desember 206 Pukul 11.24 WIB Initiative,GlobalReporting.(1997). Bahasa Indonesia G4 Part One . https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Bahasa-Indonesian-G4-Part-One.pdf diakses 23 Desember 2016 Pukul19.36
Rohmah,Ainur.(2014). Penerapan
CSR di 5 perusahaan di Indonesia . http://www.academia.edu/8195736/penerapan_CSR_di_5_perusahaan_di_Indonesia, diakses 23 Desember 2016 Pukul 16.58WIB
P.Munthe,Sabam.(2016). AkuntansiSpiritual .www.scribd.com/doc/31346528/Akuntansi- Spiritual, diakses 24 Desember2016Pukul 08.44 WIB
Yudhi.(2016). Apindo CSR Sukarela Bukan  Kewajiban .
http://radarsurabaya.jawapos.com/read/2016/12/01/4743/apindo-sebut-csr-sukarena-bukan- kewajiban-, diakses 23 Desember 2016 Pukul 17.46 WIB
Mulia,  Anisnisa  Sekar.  (2012). Mengungkap  pemahaman  tentang  akuntansi  dari  kecerdasan emosional, spiritual dan sosial mahasiswa . Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol 3.No.3 Suryaningrum,Diah Hari. (2011). Sikap Sosio Spiritual dalam Akuntansi Kontemporer: Telaah, tantangan dan imajinasi diri , vol 3(2011): 38-57 Kusumaningtiyas,Rochmawati.2013. Green  Accounting, Mengapa dan Bagaimana. Procceding seminar nasional dan call of papersancall Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Peraturan  Pemerintah  No.47  Tahun  2012  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perseroan Terbatas