Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2023 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7940

## PERLINDUNGAN DAN KEUTAMAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Abunawas 1 , Amriani Amir 2 , EL Hendrianto 3
Universitas Tanjungpura Pontianak 1,2 , Universitas Pamulang 3 abu.nawas@hukum.untan.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  seberapa  jauh  Negara  mengatur  regulasi  tentang pengutamaan serta perlindungan produk dalam negeri dalam konteks hukum dan perundang- undangan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  pustaka,  kajian literatur, dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan terkait pengutamaan produk dalam negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang di Indonesia yang mengatur pengutamaan  produk  dalam  negeri  telah  dirancang  dengan  cermat  untuk  mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Tetapi dalam implementasinya memerlukan aturan-aturan konkrit  yang  bersifat  mengikat  seperti  peraturan  pemerintah,  instruksi  presiden,  dan peraturan  menteri  untuk    memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  perlindungan produk dalam negeri yang diatur dalam UU. Simpulan penggunaan dan pengutamaan produk dalam negeri sudah mencakup aspek-aspek kunci, namun peran aturan-aturan konkret tetap sangat  diperlukan  untuk  memaksimalkan  manfaat  dari  kebijakan  ini  dalam  mendukung ekonomi nasional.
Kata Kunci: Konsumsi, Manufaktur, G20, Perdagangan Global, Produk Dalam Negeri, Undang-Undang.

## ABSTRACT
This research aims to see how far the State regulates regulations regarding prioritization and  protection  of  domestic  products  in  the  context  of  law  and  legislation.  The  research method used is literature analysis, literature review, and examination of laws and regulations related  to  prioritizing  domestic  products.  The  research  results  show  that  the  laws  in Indonesia  which  regulate  the  prioritization  of  domestic  products  have  been  carefully designed  to  support  domestic  economic  growth.  However,  its  implementation  requires concrete,  binding  rules  such  as  government  regulations,  presidential  instructions,  and ministerial  regulations  to  ensure  compliance  with  the  principles  of  protecting  domestic products as regulated in the law. The conclusion on the use and prioritization of domestic products  already  covers  key  aspects,  but  the  role  of  concrete  regulations  is  still  very necessary to maximize the benefits of this policy in supporting the national economy.
Keywords: Consumption, Domestic Products, Global Trade, G20, Constitution,
Manufacturing.

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki potensi
ekonomi  yang  besar,  didukung  oleh jumlah  populasi  yang  tinggi  dan  ukuran wilayah  yang  sangat  luas  sebagai  salah salah  satu  negara  dengan  kekuatan ekonomi baik di Asia Tenggara maupun di level  internasional  (Kemenperin  RI, 2021).  Negara  ini  tergabung  dalaEgrup G20, yaitu kelompok negara-negara yang berperan  penting  dalam  perekonomian global  (Larasati,  2018).  Beberapa  faktor atau  elemen  kunci  sebagai  daya  dukung perkembangan perekonomian negara adalah sumber daya alam, hasil pertanian, perikanan dan kelautan, ekspor barang dan jasa,  industri  manufaktur,  jasa,  investasi asing  ,  dan  semakin  tingginya  potensi masyarakat  mengkonsumsi  produk  dalam negeri (BPS, 2017).
Konsumsi  produk  dalam  negeri memainkan peran penting karena
mengurangi ketergantungan terhadap ekspor  yang  kerap  terdistorsi  oleh  pasar global  yang  sifatnya  fluktuatif.  Selain meningkatnya  Produk  Domestik  Bruto (PDB),  yaitu  nilai  dari  produksi  barang dan  jasa  dalam  negeri  pada  setiap  tahun, konsumsi  dalam  negeri  secara  signifikan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus memberikan dorongan kepada sektor, karena meningkatnya permintaan barang dan jasa mencakup  semua  aktivitas  belanja  rumah tangga  sektor  publik,  belanja  pemerintah, dan  juga  sektor  bisnis  (Sukirno,  2004). Kontribusi  dari  konsumsi  dalam  negeri memberikan  kestabilan  ekonomi  dan mendorong  pertumbuhan  sektor-sektor terkait  termasuk  perkembangan  industri dalam  negeri  baik  UMKM  atau  bahkan dunia usaha skala besar. Selain itu menurut Siswanto (2017), konsumsi produk dalam negeri  adalah  salah  satu  bentuk  bela
negara  dalam  menghadapi  perdagangan global.
Salah  satu  hal  yang  juga  perlu  jadi perhatian  adalah  implikasi  logis  dari globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  yang ditandai  dengan  munculnya  pasar  global yang saling terintegrasi hingga mempermudah  arus  keluar  masuk  barang dan  jasa  dari  satu  negara  ke  negara  lain (Benny,  2013).  Kondisi  itu  membuat persaingan dalam perdagangan internasional  juga  semakin  ketat  dan kompetitif antara produk asing dan produk dalam  negeri.  Dalam  situasi  ini,  penting bagi  suatu  negara  untuk  memastikan produk-produk  dalam  negerinya  terus eksis  dan  memiliki  kemampuan  untuk suistanable di  pasar  domestik  maupun internasional.  Paling  tidak,  mendorong penggunaan produk lokal untuk konsumsi dalam  negeri,  baik  oleh  pemerintah maupun masyarakat umum.
Alinea  ke-4  dari  Undang-Undang Dasar  1945  menyatakan  bahwa  negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum.  Dalam konteks  ekonomi  secara  implisit  itu  bisa dimaknai sebagai kewajiban negara untuk meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat, termasuk  dalam  hal  menciptakan  iklim yang positif dalam dunia usaha, membuka lapangan  kerja,  menghapus  kemiskinan, memperluas akses ekonomi serta mempromosikan pertumbuhan pasar domestik yang inklusif. Salah satu strategi yang dilakukan ialah dengan memberikan prioritas kepada produk produk lokal agar berdaulat  dinegerinya  sendiri.  Dengan demikian  maka  pengutamaan  produk dalam  negeri  menjadi  salah  satu  upaya konkrit  pemerintah  dalam  memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh alinea ke-4 UUD 1945.
Kampanye  untuk  mencintai  produk dalam negeri terus digulirkan khususnya di era pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah terus mengadvokasi dukungan terhadap  produk-produk  Indonesia  yang salah  satunya  melalui  program  Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) (Kemdikbud RI, 2023).Gerakan  ini    merupakan  upaya untuk memajukan produk-produk Indonesia yang dihasilkan di dalam negeri serta mengkampanyekan rasa bangga dan keyakinan  masyarakat  terhadap  potensi serta kualitas barang-barang buatan dalam negeri. Inisiatif ini didorong oleh semangat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing produk-produk
Indonesia di panggung  global.  Gernas  BBI  memiliki cakupan  yang  lebih  luas  dibandingkan dengan  kampanye  sebelumnya  yang terfokus  pada  konsumsi  produk  oleh masyarakat, kali ini Gernas BBI menyasar sektor belanja pemerintah.
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk  Dalam  Negeri  dan  Produk  Usaha Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  dalam Rangka Menyukseksan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.  Melalui  Inpres  tersebut, diharapkan  agar  belanja  pemerintah memprioritaskan  produk  dalam  negeri dengan  alokasi  paling  sedikit  40  %  nilai anggaran belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud  pasal  ayat  3  Inpres  no  2  tahun 2022  (Inpres,  2022).    Sinkronisasi kebijakan  kemudian  ditindak  lanjuti dengan  pembentukan  Tim  Peningkatan Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  (Tim
P3DN)  pada  Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah  Daerah  sebagaimana  yang tertera pada pasal 5 Inpres tersebut.
Salah  satu  stimulus  yang  sangat penting  dalam  menjaga  eksistensi  produk lokal  dari  ancaman  produk  produk  impor ialah dengan memberikan legitimasi yang diatur  melalui  peraturan  perundang- undangan karena hal tersebut tidak hanya memberikan  dasar  hukum,  tetapi  juga menentukan  landasan  bagi  kebijakan perlindungan ekonomi nasional.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  riset  ini  adalah  analisis  pustaka, kajian literatur, dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan terkait pengutamaan produk  dalam  negeri.  Pendekatan  ini memungkinkan peneliti untuk mendalami kebijakan pemerintah terkait pengutamaan produk dalam negeri di Indonesia. Metode analisis  pustaka,  kajian  literatur,  dan pemeriksaan  peraturan  hukum  terkait pengutamaan produk dalam negeri memberikan  landasan  yang  kuat  untuk memahami konteks, regulasi, dan implikasinya.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan  analisis  mendalam  terhadap keutamaan  produk  dalam  negeri  dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Melalui  kajian  ini,  diharapkan akan  teridentifikasi  kebijakan-kebijakan yang  mendukung  produk  dalam  negeri serta potensi perbaikan atau pengembangan  lebih  lanjut.  Dengan mengevaluasi  kebijakan-kebijakan  terkait dapat membantu pemerintah dan pemangku  kepentingan  lainnya  untuk mengambil  langkah-langkah  yang  tepat dalam mempromosikan dan menjaga daya saing produk lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Ketentuan  Umum  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menjelaskan bahwa Peraturan Perundang- undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang memuat  norma  hukum  yang  mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.  Norma-norma  ini  memiliki kekuatan  hukum  dan  mengatur  berbagai aspek  kehidupan  masyarakat.  Dalam penelitian  ini  maka  peraturan  perundang- undangan  yang  dimaksud  ialah  segala bentuk UU yang berhubungan keutamaan penggunaan  dan  perlindungan  produk dalam negeri.

## Produk Dalam Negeri dalam Perspektif Hukum.
Produk dalam negeri mengacu pada barang  atau  jasa  yang  timbul  atau diberikan  di  dalam  sebuah  wilayah geographis suatu negara. Dalam UU No 7 Tahun  2014  Pasal  1  ayat  (7)  tentang Perdagangan menyebutkan bahwa produk dalam  negeri  adalah  barang  yang  dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha  di  Indonesia.  Ini  menandakan bahwa  produk  dalam  negeri  merupakan hasil  dari  upaya  produksi  atau  layanan yang  berasal  dari  entitas  atau  individu yang menjalankan operasi bisnis di dalam lingkup wilayah hukum Indonesia. Dalam konteks iu maka suatu entitas barang atau jasa dapat dikatakan produk dalam negeri ketika  proses  produksinya  terjadi  dalam wilayah Indonesia yang kemudian dihitung  presentasi  tingkat  komponen dalam negeri (TKDN).
Dalam  pasal  1,  Bab  1  dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia  Nomor  16/M-IND/PER/2/2011 Tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Penghitungan  Tingkat  Komponen  Dalam Negeri  dinyatakan  bahwa  produk  dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang  bangun  dan  perekayasaan  yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi  di  Indonesia,  yang  dalam proses  produksi  atau  pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen  impor.  TKDN  barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga  barang  jadi  dikurangi  harga komponen  luar  negeri  terhadap  harga barang jadi. Dalam peraturan ini disebutkan kriteria kriteria yang
menentukan suatu produk disebut sebagai produk dalam negeri.
Tantangan utama bagi produk dalam negeri  di  era  keterbukaan  pasar  adalah membanjirnya  produk impor atau asing di pasar  domestik.  Produk  lokal  sering  kali menghadapi  tekanan  dari  produk-produk asing  yang  seringkali  ditawarkan  dengan harga lebih rendah atau kualitas yang lebih baik. Hal ini dapat menyulitkan produsen lokal untuk bersaing secara efektif. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga eksistensi  produk  dalam  negeri  dengan mengadopsi  berbagai  kebijakan  ekonomi dan  perdagangan  untuk  melindungi  dan mendukung  industri  nasional.  Kebijakan ini berimplikasi langsung terhadap perkembangan  ekonomi  nasional  karena dapat  menciptakan  lapangan  kerja  yang luas  dan  mendorong  peningkatan  taraf hidup masyarakat.
Perlindungan dan Pengutamaan Produk Dalam Negeri/Lokal dalam UU Serangkaian  undang-undang  dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah  yang  dapat  diinterpretasikan berhubungan  dengan  promosi,  prioritas dan  perlindngan  produk  dalam  negeri, yaitu: Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pasal  16 menyebutkan  bahwa:  ” Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan pihak  lain  di  luar  negeri  yang  memuat ketentuan  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat.”
Dalam konteks pengutamaan produk dalam  negeri,  Pasal  ini  dapat  diartikan sebagai langkah proaktif untuk mencegah praktik  bisnis  yang  berpotensi  merugikan produsen  atau  industri  dalam  negeri. Dengan melarang perjanjian yang berpotensi  menciptakan  monopoli  atau persaingan usaha tidak sehat dengan pihak luar negeri, pemerintah dapat memastikan bahwa produsen lokal memiliki kesempatan  yang  adil  untuk  bersaing  di pasar  domestik.  Dengan  demikian,  Pasal 16  Undang-Undang  ini  memperkuat kerangka hukum yang mendukung pengutamaan produk dalam negeri dengan cara  menghambat  praktik-praktik  bisnis yang  tidak  sehat  atau  monopoli  yang mungkin  berasal  dari  perjanjian  dengan industri luar negeri.

## Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal
Pada  pasal  18  ayat  (3)  huruf  j  dari UU  ini  menyebutkan  bahwa  pemerintah diwajibkan untuk memberikan kemudahan bagi  industri  yang  menggunakan  barang modal  atau  mesin  atau  peralatan  yang diproduksi  di  dalam  negeri.  Ini  berarti
pemerintah  dapat  memberikan  fasilitas atau insentif tertentu kepada investor yang berkontribusi  pada  pengembangan  dan produksi  produk  dalam  negeri.  Fasilitas penanaman modal tersebut juga disediakan dengan tujuan untuk memperkuat  penciptaan  lapangan  kerja, membangun keterkaitan antara pertumbuhan  ekonomi  dengan  pelaku ekonomi dari kalangan rakyat, menekankan orientasi ekspor, dan memberikan insentif yang lebih menguntungkan  bagi  para  investor  yang menggunakan  peralatan  produksi,  mesin, atau  barang  modal  produksi  lokal.  Selain itu,  fasilitas  ini  juga  mencakup  bantuan terkait  dengan  penempatan  investasi  di wilayah-wilayah terpencil serta di daerah- daerah dengan infrastruktur yang terbatas.
UU ini memberikan dorongan nyata bagi  pertumbuhan  industri  dalam  negeri dengan mendorong pelaku ekonomi untuk lebih fokus pada orientasi ekspor. Dengan menggunakan peralatan dan mesin buatan lokal, industri dapat memproduksi barang yang  memenuhi  standar  internasional, memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar  global.  Ini  juga  berarti  bahwa investasi  dalam  produksi  dalam  negeri tidak  hanya  memberikan  keuntungan ekonomi  kepada  investor,  tetapi  juga membawa  manfaat  bagi  pertumbuhan ekonomi  nasional  secara  keseluruhan. Dengan demikian, Undang-Undang
Penanaman  Modal  memainkan  peran kunci  dalam  mendorong  investasi  yang berdampak  positif  terhadap  industri  dan produk dalam negeri.

## Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012 tentang Pangan
Undang-Undang  tentang  Pangan memiliki  relevansi  yang  sangat  penting dengan  produk  dalam  negeri.  UU  ini
mengatur berbagai aspek terkait produksi, distribusi, dan konsumsi pangan di dalam negeri.  Salah  satu  tujuan  utama  UU  ini adalah untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas  pangan  yang  cukup,  aman, bergizi,  dan  berkualitas  bagi  masyarakat. Dalam konteks  produk dalam negeri, UU Pangan memberikan landasan hukum yang kuat  untuk  mendukung  dan  melindungi industri  pangan  lokal.  Pasal    15  ayat  1 menyebutkan bahwa
pemerintah mengutamakan  produksi  pangan  dalam negeri  untuk  pemenuhan  kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri. Kemudian pada  Pasal  27  sangat  tegas  memberikan aturan bahwa Cadangan Pangan
Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diutamakan  bersumber  dari Produksi Pangan dalam negeri.
UU  Pangan  memberikan  dasar hukum untuk mendorong produksi pangan lokal  dengan  mengatur  standar  dan persyaratan produksi yang harus dipenuhi oleh  produsen  pangan.  Hal  ini  mencakup persyaratan  terkait  keamanan  pangan, kualitas,  dan  label  produk.  Dengan menegakkan  standar  ini,  UU  Pangan memastikan bahwa produk pangan dalam negeri  memenuhi  tingkat  kualitas  dan keamanan yang diinginkan oleh konsumen.  Selain  itu,  UU  Pangan  juga memberikan wewenang kepada
pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung distribusi dan pemasaran  produk  pangan  lokal.  Hal  ini dapat  mencakup  pembentukan  rantai pasok  pangan  yang  kuat  dan  terintegrasi, serta  insentif  untuk  pelaku  industri pangan.  Dengan  cara  ini,  UU  Pangan mendukung pertumbuhan industri pangan dalam  negeri  dan  menciptakan  peluang ekonomi bagi produsen lokal.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2014 tentang Standar Nasional Indonesia
Undang-Undang
tentang Standarisasi Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kualitas produk  dalam  negeri.  Pertama-tama,  UU ini  memberikan  kerangka  hukum  yang jelas dan tegas untuk menetapkan standar mutu  dan  spesifikasi  teknis  bagi  produk- produk  yang  dihasilkan  di  dalam  negeri. Hal  ini  memungkinkan  pemerintah  untuk memastikan  bahwa  produk-produk  lokal memenuhi tingkat kualitas yang diinginkan  oleh  konsumen  dan  sesuai dengan  standar  internasional.  Dengan standar  yang  jelas,  produsen  lokal memiliki  petunjuk  untuk  memproduksi barang dan jasa berkualitas tinggi.
UU ini secara eksplisit menyebutkan Program  Nasional  Perumusan  Standar (PNPS)    sebagaimana  disusun  dengan memperhatikan  beberapa  hal  yang  salah satunya  adalah  untuk  kemampuan  dan kebutuhan industri dalam negeri sebagaimana  yang  dicantumkan  pada Pasal 10 ayau 3 huruf (h). dapat dimaknai bahwa  standarisasi  nasional  membantu memperkuat  daya  saing  produk  dalam negeri di pasar domestik dan internasional. Dengan  mematuhi  standar  yang  tinggi, produk lokal memiliki peluang yang lebih besar  untuk  bersaing  di  pasar  global. Standar  yang  tinggi  juga  membantu membangun reputasi produk dalam negeri sebagai produk yang berkualitas dan dapat diandalkan. Dengan demikian, UU tentang Standarisasi  Nasional  adalah  instrumen yang vital untuk mendukung dan memperkuat kualitas produk dalam negeri, sekaligus meningkatkan daya saing industri  nasional  di  tingkat  nasional  dan internasional.
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2015 tentang Penanggulangan Bencana Dalam pasal 71 dalam UU
Penanggulangan  Bencana  menegaskan pentingnya  pengawasan  seluruh  tahap penanggulangan bencana oleh pemerintah. Salah  satu  aspek  yang  diatur  dalam  ayat (2)  huruf  d  adalah  pemanfaatan  barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. Hal ini memiliki  relevansi  yang  sangat  penting terhadap  efektivitas  dan  efisiensi  upaya penanggulangan  bencana  yaitu  dengan mengutamakan  penggunaan  sumber  daya domestik, termasuk barang, jasa, teknologi,  dan  keahlian  rekayasa  lokal, pemerintah  dapat  memastikan  bahwa respon terhadap bencana dilakukan dengan  cepat  dan  tepat  sasaran.  Ini  juga meminimalkan ketergantungan pada impor  atau  sumber  daya  dari  luar  negeri, yang dapat mengalami keterlambatan atau kendala selama situasi darurat.
Lebih jauh lagi, pasal ini mendorong pengembangan dan peningkatan kemampuan industri dan teknologi dalam negeri untuk mendukung upaya penanggulangan bencana. Ini dapat meliputi  pengembangan  teknologi  dan inovasi  dalam  bidang  mitigasi,  respons cepat,  dan  pemulihan  pasca-bencana. Dengan  memprioritaskan  kemampuan lokal dalam rekayasa dan rancang bangun, pemerintah juga dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun atau direhabilitasi  setelah  bencana  memenuhi standar keamanan dan keberlanjutan.
Undang-Undang  No.  3  Tahun  2014 tentang Perindustrian
Pada pasal 3 huruf a UU No 3 Tahun 2014  tentang  Perindustrian  menekankan bahwa perindustrian diselenggarakan untuk  mewujudkan  industri  nasional
sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. UU ini memberikan dasar hukum untuk  pengembangan  industri  nasional, termasuk  dukungan  terhadap  produk dalam  negeri.  Hal  ini  dapat  mencakup berbagai  kebijakan  dan  insentif  untuk memajukan sektor industri dalam negeri.
Pasal 85 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: ” untuk pemberdayaan  Industri  dalam  negeri, Pemerintah  meningkatkan  penggunaan produk  dalam  negeri” .  Disini  ditekankan bahwa  pemerintah  memiliki  kewajiban untuk  mendorong  penggunaan  produk- produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa, terutama jika sumber pembiayaannya berasal  dari  anggaran  negara  atau anggaran  daerah  sebagaimana  disebutkan lagi dalam pasal 86 ayat 1 huruf (a) dan (b) yang  menetapkan  secara  spesifik  siapa yang  wajib  menggunakan  produk  dalam negeri.  Ini  mencakup  lembaga  negara, kementerian,  lembaga  pemerintah  non- kementerian,  dan  satuan  kerja  perangkat daerah  dalam  pengadaan  barang/jasa  jika sumber  pembiayaannya  berasal  dari anggaran  negara  atau  daerah,  termasuk pinjaman  atau  hibah  dari  dalam  atau  luar negeri.  Selain  itu,  badan  usaha  milik negara,  badan  usaha  milik  daerah,  dan badan usaha swasta juga diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan
barang/jasa jika
pembiayaannya  berasal  dari  anggaran negara  atau  daerah,  atau  jika  proyeknya dilakukan melalui pola kerja sama dengan pemerintah.
Kemudian  pada  pasal  86  ayat  2 disebutkan  adanya  sanksi  bagi  pejabat pengadaan  barang/jasa  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  berupa  sanksi  peringatan  tertulis sampai yang paling berat dengan pemberhentian  jabatan.  Disini  kerangka
hukum pengutamaan produk dalam negeri diatur  dengan  pengecualian  jika  barang atau jasa yang dibutuhkan belum tersedia didalam  negeri.  Begitu  juga  dalam  upaya untuk mempromosikan penggunaan produk  dalam  negeri  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  86,  Pemerintah  berwenang memberikan  fasilitas  minimal  berupa kebijakan harga yang
lebih menguntungkan dan penyederhanaan prosedur  administrasi  dalam  pengadaan barang/jasa;  dan  penerbitan  sertifikasi yang  menunjukkan  tingkat  komponen dalam  negeri  sebagaimana  yang  tertera dalam pasal 86 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.
Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan
UU  ini  mencakup  berbagai  aspek perdagangan  termasuk  regulasi  terkait dengan  pengadaan  barang  dan  jasa,  serta upaya  untuk  memajukan  produk  dalam negeri. Ini mencakup kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan  produk-produk  lokal  di pasar domestik dan internasional. Pasal  3 huruf (b) UU ini bahkan jelas menyebutkan pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri. Artinya, pengaturan kegiatan perdagangan dengan  fokus  pada  produk  dalam  negeri bertujuan untuk memajukan industri lokal, mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pengutamaan penggunaan produk  dalam  negeri  bahkan  ditegaskan lagi dalam pasal 5 ayat  2 huruf (c) dan (d) yang  menyebutkan  perluasan  pasar  dan peningkatan  akses  pasar  bagi  produk dalam  negeri,  juga  dalam  Pasal  5  ayat  3 huruf (f) yang memerintahkan
peningkatan  penggunaan  produk  dalam negeri.
Pasal  22  dari  Undang-Undang Perdagangan ini juga menekankan pentingnya untuk mengembangkan, memberdayakan, dan memperkuat perdagangan dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan produk-produk lokal. Dalam hal ini, Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  pihak-pihak terkait bekerja sama untuk mempromosikan,  menyosialisasikan,  dan memasarkan produk-produk yang diproduksi  di  dalam  negeri.  Upaya  ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, memperkuat sektor perdagangan dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri diwujudkan  melalui  berbagai  kegiatan promosi  dan  sosialisasi.  Hal  ini  termasuk kampanye  untuk  memperkenalkan  dan mempopulerkan  produk-produk  lokal, serta  penerapan  kewajiban  penggunaan produk  dalam  negeri  sesuai  dengan regulasi  yang  ada.  Artinya,  pemerintah menetapkan aturan atau ketentuan hukum yang  mengharuskan  pihak-pihak  terkait untuk menggunakan produk dalam negeri dalam  berbagai  kegiatan  perdagangan. Dengan  langkah-langkah  ini,  Undang- Undang  Perdagangan  bertujuan  untuk memajukan  ekonomi  domestik  dengan memberikan prioritas pada produk-produk dalam  negeri.  Upaya  ini  mendukung pertumbuhan sektor industri lokal, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik, serta mengurangi ketergantungan  terhadap  impor.  Dengan demikian,  Undang-Undang  Perdagangan merupakan  instrumen  penting  dalam memperkuat  ekonomi  nasional  melalui
promosi  dan  penggunaan  produk-produk dalam negeri.
Secara  umum,  ketujuh  undang- undang  yang  disebutkan  memberikan dasar  hukum  untuk  perlindungan  dan keutamaan  produk  dalam  negeri  melalui berbagai regulasi terkait investasi, pangan, standar nasional, penanggulangan bencana,  perindustrian,  dan  perdagangan di Indonesia. Undang-undang Penanaman Modal (No. 25 Tahun 2007) memberikan landasan  hukum  untuk  investasi,  dengan potensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri  dalam  negeri.  Undang-undang Pangan  (No.  18  Tahun  2012)  mengatur sektor pangan dan mencakup regulasi yang mendukung  produk  pangan  lokal  serta melibatkan  kebijakan  keamanan  pangan.
Undang-undang Standar Nasional Indonesia (No. 20 Tahun 2014)
menetapkan  standar  untuk  produk  dan layanan, yang dapat mempengaruhi perlindungan produk dalam negeri melalui kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  produk domestik.
Undang-undang Penanggulangan  Bencana  (No.  24  Tahun 2015)  mencakup  ketentuan  perlindungan produk  dalam  negeri  dalam  konteks penanggulangan bencana, termasuk kebijakan pengadaan darurat produk lokal. Undang-undang  Perindustrian  (No.  3 Tahun  2014)  memberikan  dasar  hukum untuk  pengembangan  sektor  industri dalam  negeri  dan  melibatkan  regulasi perlindungan  produk  industri  domestik.
Undang-undang  Perdagangan  (No.  7 Tahun 2014) mengatur sektor perdagangan  dan  mencakup  kebijakan yang  mendukung  produk  dalam  negeri dalam  perdagangan  internasional,  seperti regulasi yang melibatkan produk domestik.  Keseluruhan,  undang-undang- undang  ini  bersama-sama  membentuk kerangka hukum yang mendukung
perlindungan  dan  keutamaan  produk dalam negeri di Indonesia.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  di  Indonesia  yang mengatur  penggunaan  dan  pengutamaan produk  dalam  negeri  telah  dirancang dengan cermat untuk mendukung pertumbuhan  ekonomi  domestik.  Namun, penting  untuk  diingat  bahwa  UU  ini bersifat kerangka atau regulatif, memerlukan  aturan-aturan  konkrit  yang bersifat  mengikat  dan  bersinggungan langsung dengan implementasi di lapangan.  Oleh  karena  itu,  peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan peraturan  menteri  merupakan  instrumen yang  sangat  penting  dalam  memastikan kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  yang diatur dalam UU karena mampu memberikan  arahan  yang  lebih  spesifik dan mengatur parameter yang harus diikuti oleh  lembaga-lembaga  dan  badan  usaha dalam menggunakan produk dalam negeri.
Selain  itu,  aturan-aturan  konkrit  ini juga  memungkinkan  pemerintah  untuk menyesuaikan  kebijakan  sesuai  dengan kondisi ekonomi dan industri dalam negeri yang  terus  berubah.  Dengan  adanya fleksibilitas ini, pemerintah dapat memberikan insentif atau memperkenalkan  kebijakan  khusus  yang mendukung  pertumbuhan  sektor-sektor tertentu.  Selanjutnya,  instrumen  hukum yang bersifat konkret ini juga mempermudah pengawasan dan penegakan  kebijakan  terkait  penggunaan produk dalam negeri, sehingga memastikan  bahwa  tujuan  dari  undang- undang  ini  tercapai  secara  efektif. Sehingga, walaupun UU di Indonesia yang mengatur  penggunaan  dan  pengutamaan produk  dalam  negeri  sudah  mencakup aspek-aspek  kunci,  namun  peran  aturan-
aturan  konkret  tetap  sangat  diperlukan untuk  memaksimalkan  manfaat  dari kebijakan ini dalam mendukung ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS.  (2017).  Badan  Pusat  Statistik.  335– 358.
Benny,  J.  (2013).  Ekspor  dan  Impor Pengaruhnya terhadap Posisi Cadangan  Devisa  di  Indonesia. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi. 1 (4), 1406–1415. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/emba/article/view/2920 Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2022  Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan  Produk  dalam  Negeri dan  Produk  Usaha  Mikro,  Usaha Kecil, dan Koperasi. Kemendikbud, RI. (2023). https://itjen.kemdikbud.go.id/web/g erakan-nasional-bangga-buatan- indonesia-gernas-bbi-memajukan- produk-lokal-dan-meningkatkan- kepercayaan-diri-bangsa.  Diakses  2 Oktober 2023 . Kemenperin,
RI. (2021).
https://www.kemenperin.go.id/artik el/22780/Unggul-di-ASEAN,-
Indonesia-Fokus-Tingkatkan-Nilai- Tambah-Manufaktur . Diakses 1
Oktober 2023.
Larasati,  C.,  &  Natasya,  E.  D.  (2018).
Peran  Indonesia  di  G-20:  Peluang dan  Tantangan. Jurnal  Hubungan Internasional, 10 (2), 147–159. https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7 302 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M- IND/PER/2/2011 Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan  Tingkat  Komponen dalam Negeri. Silalahi ,  J.  N.  (2019).  Analisis  dan Evaluasi Hukum tentang Perlindungan Industru dalam Negeri (UU  No.  55  tahun  1984  tentang
PErindustrian).
https://www.bphn.go.id/data/docum ents/k1_15.pdf
Siswanto,  S.  (2017).  Mencintai  Produk Dalam  Negeri  Sebagai  Manifestasi Bela  Negara  di  Era  Global. Jurnal Pertahanan  &  Bela  Negara , 7 (3). 85–105.
https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.2
31
Sukirno,  S.  (2004). Pengantar  Teori Makro  Ekonom. PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta