PERKAWINAN DINI DAN PERMASALAHANNYA (Studi Kasus Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa)
Oleh: Imelda M. Turangan, Apeles L. Lonto, Julien Biringan Jurusan PPKn FIS Unima Email: lexi.lonto@unima.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  tentang  perkawinan  dini  dan  permasalahannya  di  Kelurahan  Tataaran  2 Kecamatan  Tondano  Selatan  Kabupaten  Minahasa.  Adapun  masalah  yang  terjadi dilapangan  yaitu  masih  banyak  terjadi  perkawinan  dini  yang  disebabkan  karena  hamil pranikah  yang  diakibatkan  karena  pergaulan  yang  terlalu  bebas.  Adapun  teori  yang mendukung  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  tentang  perkawinan,  dan  perkawinan dibawah  umur.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  data  yang  digunakan  adalah data  primer  berupa  wawancara  mendalam  kepada  pasangan-pasangan  suami-isteri  yang melakukan  perkawinan  dini  di  Kelurahan  Tataaran  2,  dan  data  sekunder  yaitu  data pelengkap  dari  pemerintah,  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  pedoman wawancara  dan  triangulasi.  Selanjutnya  teknik  analisis  data  dari  penelitian  ini  dikelola dengan  cara  kualitatif.  Hasil  temuan  dalam  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemahaman masyarakat yang ada di  Kelurahan Tataaran 2 mengenai perkawinan dibawah umur dan perkawinan  yang  memenuhi  syarat/ketentuan  dipandang  sama.  Perkawinan  dini  yang terjadi  di  Kelurahan  Tataaran  2  disebabkan  karena  pergaulan  yang  terlalu  bebas  dan menikah  karena  sudah  hamil  pranikah,  serta  sering  terjadi  percekcokkan/pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga oleh para pasangan muda.
Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Dini

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan yang  melahirkan  keluarga  sebagai  salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan  bernegara  yang  diatur  oleh  hukum. Adanya  perundangan  tentang  perkawinan dengan  tujuan  supaya  peristiwa  hukum yaitu perkawinan dapat menjamin ketertiban  dalam  masyarakat.  Perkawinan sangat  penting  untuk  mengatur  kehidupan rumah  tangga  dan  keturunan,  tanpa perkawinan  tidak  mungkin  laki-laki  dan perempuan dapat membentuk dan mengatur  rumah  tangga  secara  tertib  dan teratur.
Selanjutnya perkawinan menurut Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  adalah pasal  1  yaitu  Perkawinan  adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dengan dilangsungkannya  perkawinan  maka  status sosialnya  dalam  kehidupan  bermasyarakat diakui  sebagai  pasangan  suami-istri,  dan sah  secara  hukum  dan  agama.  Selain  itu juga  seseorang  dengan  melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya  semua  kebutuhan  biologisnya bisa terpenuhi.
Pada  dasarnya  perkawinan  secara umum  dilakukan  oleh  orang  dewasa dengan  tidak  memandang  pada  profesi, agama,  suku  bangsa,  miskin  atau  kaya, tinggal  di  desa  atau  di  kota.  Namun  tidak sedikit  manusia  yang  sudah  mempunyai kemampuan  baik  fisik  maupun  mental akan  mencari  pasangannya  sesuai  dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia,  perkawinan  bukanlah  bersifat sementara  tetapi  untuk  seumur  hidup. Sayangnya  sebagian  orang  tidak  bisa memahami  tujuan  dari  perkawinan  yang seutuhnya yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan  yang  sejati  dalam  berumah tangga.
Sejak  terbentuknya  Undang-Undang Perkawinan  sampai  saat  ini,  kenyataannya kehidupan  masyarakat  menunjukan  bahwa masih  banyak  terjadi  perkawinan  dini, yakni  perkawinan  yang  dilakukan  oleh pasangan yang salah satunya, atau keduanya  berusia  belum  cukup  umur padahal  perkawinan  yang  sukses  pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara  fisik  maupun  mental,  untuk  bisa mewujudkan  harapan  yang  ideal  dalam kehidupan  berumah  tangga.  Sebagaimana dipersyaratkan  oleh  Undang-Undang  No  1 Tahun  1974  pasal  6  (2)  yaitu  seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
Berdasarkan  kajian-kajian  di  atas, apabila  mencermati  fenomena  berdasarkan hasil  prasurvey  ada  beberapa  pasangan suami-istri  yang  melakukan  perkawinan dini  di  Kelurahan  Tataaran  2,  yakni  ada sepuluh  pasangan  keluarga  dalam  kurun waktu  lima  tahun  terakhir  yaitu  dari  tahun 2012  sampai  dengan  tahun  2016  yang umurnya  kira-kira  antara  15-19  tahun.  Di antara kesepuluh pasangan keluarga tersebut,  ada  empat  pasangan  keluarga yakni sekitar 40 % di antaranya yang telah berpisah/bercerai, dan 60 % lainnya masih hidup  bersama  sebagai  pasangan  suami isteri, namun sebagian besar masih tinggal bersama  dengan  orang  tua  karena  belum memiliki tempat tinggal sendiri dikarenakan  tidak  memiliki  penghasilan yang  cukup  dan  pekerjaan  yang  tetap. Namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa ternyata kasus perceraian juga bisa dialami oleh  para  pasangan  suami  isteri  yang menikah di usia yang sudah dewasa, tetapi tingkatannya  lebih  rendah  di  bandingkan dengan  kasus  perceraian  yang  terjadi  di kalangan  para  pasangan  yang  melakukan perkawinan  dini.  Perkawinan  dini  yang terjadi  di  Kelurahan  Tataaran  2  sebagian besar terjadi karena faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil pra nikah, serta kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai  perkawinan  di  bawah  umur.
Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan dini dilakukan  ketika  seseorang  baik  laki-laki atau  perempuan  yang  belum  mencapai undang usia minimal untuk suatu perkawinan,  yakni  16  tahun  untuk  wanita dan 19 tahun untuk pria”.
Perkawinan  dini  yang  terjadi  di
Kelurahan Tataaran 2 dapat mengakibatkan
meningkatnya kasus perceraian  karena  kurangnya  kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah  tangga  bagi  suami  istri,  dapat menimbulkan
pertengkaran dan
percekcokan  antara  suami  istri  walau hanya karena masalah-masalah sepele, dan bahkan  dapat  mengganggu  ketentraman masyarakat  akibat  pertengkaran  tersebut, sehingga masyarakat yang merasa terganggu  beberapa  diantaranya  dengan berani  mau  menegur  pasangan  suami-istri yang bertengkar tersebut.
Dengan demikian, berdasarkan uraian  di  atas  maka  saya  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perkawinan  Dini  dan  Permasalahannya (Studi Kasus di Kelurahan Tataaran 2 Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa)”.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  sudah  dikemukakan  di  atas,  maka masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur
2. Terjadi  perceraian  antar  suami  istri diusia perkawinan 1-2 tahun
3. Terjadi  pertengkaran  dan  percekcokan antar suami isteri
4. Mengganggu  ketentraman  masyarakat karena perkelahian suami isteri muda Berdasarkan  identifikasi  masalah yang  dikemukakan  di  atas,  maka  yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah  Perkawinan  Dini  dan permasalahannya  di  Kelurahan  Tataaran  2 Kecamatan  Tondano  Selatan  Kabupaten Minahasa.

## TINJAUAN TEORI Pengertian Perkawinan
Kansil mengungkapkan bahwa perkawinan  adalah  suatu  hubungan  antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi (Kansil  dan  Kansil,  2011:446).  Dari definisi  ini  lebih  menekankan  bahwa adanya hubungan  yang bersifat abadi, bisa digambarkan  bahwa  hubungan  abadi  ini menunjukan adanya saling tanggung jawab antara  keduanya  bahkan  pula  tanggung jawab pada anak yang akan lahir atau pula sebaliknya,  tanggung  jawab  anak  terhadap orang  tua,  ketika  orang  tua  sudah  lanjut usia.

## Perkawinan  Menurut  UU  No  1  Tahun 1974
Di  dalam  UU  No  1  tahun  1974 tentang  perkawinan  pada  bab  1  “Dasar Perkawinan”  pasal  1  menyatakan  bahwa perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami  isteri dengan tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi pasangan yang  akan  melangsungkan  perkawinan seharusnya memperhatikan aturan Undang- Undang  No  1  tahun  1974.  Karena  aturan ini  adalah  acuan  atau  dasar  dari  setiap aturan perkawinan lainnya.

## Pengertian Perkawinan Di Bawah umur
Dalam  undang-undang  perkawinan yakni dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan dini dilakukan  ketika  seseorang,  baik  laki-laki atau  perempuan  yang  belum  mencapai undang usia minimal untuk suatu perkawinan,  yakni  16  tahun  untuk  wanita dan 19 tahun pada pria.

## Syarat-syarat  Perkawinan  Menurut  UU No 1 Tahun 1974
Dalam  UU  No  1  tahun  1974  pada bab  2  menegaskan  tentang  syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:
a. Sepakat para pihak dalam perkawinan
Sebagai suatu hubungan hukum yang melibatkan pihak-pihak,
perkawinan diawali  dengan  persetujuan  dari  calon mempelai sebelum naik ke pelaminan. Hal ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  6  UU Perkawinan.  (H.  Moch.  Isnaeni,  2016:49). Jadi  perkawinan  tidak  boleh  ada  unsur paksaan dari siapapun.
b. Batas usia minimum untuk kawin
Guna mengeliminir maraknya perkawinan  anak-anak,  dalam  Pasal  7  UU
Perkawinan ditetapkan bahwa usia minimum  untuk  kawin  bagi  seorang  anak perempuan  adalah  16  (enam  belas)  tahun, sedang  bagi  pria  adalah  19  (Sembilan belas) tahun. (H. Moch. Isnaeni, 2016:53). Ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  kesehatan suami  dan  istri  dan  keturunan,  maka  perlu untuk  ditetapkannya  batas-batas  umur untuk perkawinan.
Memperhatikan
kematangan fisik dan biologis itu sangatlah penting  bagi  kedua  mempelai  agar  tidak terjadi  hal-hal  seperti  perceraian  dan  lain sebagainya.
c. Jenis halangan untuk kawin
Dalam  Pasal  8  UU  Perkawinan mengatur  tentang  larangan  kawin  bagi mereka  yang  masih  memiliki  hubungan darah.  Sedangkan  Pasal  9  UU  Perkawinan menegaskan  bahwa  seorang  yang  masih terikat  tali  perkawinan  dengan  orang  lain tidak  dapat  kawin  lagi.  Selanjutnya  Pasal 10  UU  Perkawinan  melarang  adanya pengulangan  kawin  bagi  pasangan  yang sama  untuk  beberapa  kali,  dengan  tetap memperhatikan aturan agama yang bersangkutan. (H. Moch. Isnaeni, 2016:58) d. Jangka waktu tunggu bagi janda Aturan  selanjutnya  menangani  jangka waktu  tunggu  bagi  seorang  wanita  yang pernah  kawin,  berarti  yang  bersangkutan berstatus  janda.  Ketentuan  yang  dimaksud dapat  disimak  pada  Pasal  11  UU Perkawinan yang menyatakan:
1. Bagi  seorang  wanita  yang  putus perkawinannya  berlaku  janda  waktu tunggu.
2. Tenggang  waktu  jangka  waktu  tunggu tersebut  ayat  (1)  akan  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  lebih  lanjut.  (H. Moch. Isnaeni, 2016:60).

## Faktor-faktor  Yang  Mendorong  Untuk Melangsungkan Perkawinan Muda
Terjadinya  perkawinan  usia  muda menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh: 1. Masalah ekonomi keluarga 2. Orang tua dari gadis meminta masyarakat  kepada  keluarga  laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
3. Bahwa  dengan  adanya  perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga  gadis  akan  berkurang  satu anggota  keluarganyya  yang  menjadi tanggung  jawab  (makanan,  pakaian, pendidikan, dan sebagainya) (Soekanto, 1992:65).
Selain  menurut  para  ahli  diatas  ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya  perkawinan  usia  muda  yang sering  dijumpai  dilingkungan  masyarakat yaitu :
1. Ekonomi Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan  keluarga  yang  hidup  di  garis kemiskinan,  untuk  meringankan  beban orang  tuanya  maka  anak  wanitanya dikawinkan  dengan  orang  yang  dianggap mampu.
2. Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun  pengetahuan  orang  tua,  anak  dan masyarakat
menyebabkan adanya
kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
3. Faktor orang tua Orang  tua  khawatir  kena  aib  karena anak  perempuannya  berpacaran  dengan laki-laki  yang  sangat  lengket  sehingga segera mengawinkan anaknya.
4. Media massa
Gencarnya  ekspos  seks  di  media massa  menyebabkan  remaja  modern  kian permisif terhadap seks.
5. Faktor adat
Perkawinan usia muda terjadi karena orang  tuanya  takut  anaknya  dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

## Dampak Negatif Perkawinan Usia Muda
Den  Bawonse  (Skripsi  tahun  2012  : 24)  Dampak  perkawinan  usia  muda  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya  dengan  mereka  sendiri, terhadap  anak-anak,  maupun  terhadap keluarga mereka masing-masing.
1. Dampak negatif terhadap suami isteri Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan  perkawinan  usia  muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal  tersebut  timbul  dikarenakan  belum matangnya  fisik  maupun  mental  mereka yang  cenderung  keduannya  memiliki  sifat keegoisanyang tinggi.
2. Dampak negatif terhadap anak-anaknya Masyarakat yang telah
melangsungkan  perkawinan  pada  usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak.  Selain  berdampak  pada  pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak  pada  anak-anaknya.  Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan  di  bawah  usia  20  tahun,  bila hamil akan mengalami gangguan- gangguan  pada  kandungannya  dan  banyak juga  dari  mereka  yang  melahirkan  anak yang mengalami gangguan fisik.
3. Dampak terhadap masing-masing
keluarga
Selain  berdampak  pada  pasangan suami  isteri  dan anak-anaknya  perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila  perkawinan  diantara  anak-anak mereka lancar, sudah tentu akan
menguntngkan orangtuanya masing- masing. Namun apabila seballiknya keadaan  rumah  tangga  mereka  tidak bahagia  dan  akhirnya  yang  terjadi  adalah perceraian.  Hal  ini  akan  mengakibatkan bertambahnya  biaya  hidup  mereka  dan yang  paling  parah  lagi  akan  memutuskan tali  kekeluargaan  di  antara  kedua  belah pihak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini menyebutkan dan menjelaskan
pemahaman tentang perkawinan  dini,  serta  dampak  dari perkawinan dini. Menurut Sugiono (2012),
pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu. Berdasarkan  hal  tersebut  terdapat  empat kata  kunci  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu cara  ilmiah,  data,  tujuan,  dan  kegunaan. Cara  ilmiah  berarti  kegiatan  penelitian  itu didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmuan,  yaitu rasional, empiris, dan sistematis.
Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.
Peneliti  memilih  lokasi  penelitian  di Kelurahan  Tataaran  2  karena  lokasi  ini merupakan tempat tinggal/kampung halaman  dari  penulis,  dimana  kasus perkawinan  dini  di  lokasi  tersebut  masih sering terjadi.
Waktu penelitian dalam penelitian ini akan dilaksanakan  selama  3  (tiga)  bulan. Adapun  yang  menjadi  sumber  data  dalam penelitian ini adalah:
1. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh secara langsung dilapangan, berupa wawancara  mendalam  kepada  pasangan- pasangan  suami-istri  yang  melakukan perkawinan dini.
2. Data  sekunder,  yaitu  data  pelengkap dari pemerintah dan dokumentasi.
Instrumen  dalam  penelitian  ini  atau alat  peneliti  adalah  peneliti  itu  sendiri
sebagai instrumen yang langsung berhadapan  dengan  subjek-subjek  yang diteliti  dan  tidak  dapat  digantikan  oleh orang lain.
Guna  memperoleh  data  yang  valid dan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  terjadi di perlukan teknik pengumpulan data yang sesuai.  Maka  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan pedoman wawancara, observasi dan triangulasi.
Selanjutnya data yang telah diperoleh akan  dilakukan  analisis  kualitatif  dengan model  analisis  data  interaktif  dari  Miles dan Huberman dalam penelitian kualitataif dengan model analisis data interaktif.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pada  bagian  ini  akan  dianalisis sehubungan dengan “Perkawinan Dini dan permasalahannya, Studi Kasus di Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan  Kabupaten  Minahasa”  sebagai hasil,  dan  difokuskan  pada  beberapa indikator yakni: (1). Pemahaman masyarakat  tentang  perkawinan  dini;  (2). Keberlangsungan
perkawinan;
(3).
Dampak perkawinan dini.
Untuk mengetahui keadaan keluarga/rumah  tangga  yang  terbentuk melalui  perkawinan  dini  yang  terjadi dikelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano
Selatan, peneliti hendak mengumpulkan  data  melalui  wawancara mendalam  dengan  berbagai  pertanyaan kepada  para  informan  dalam  kehidupan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan dini.
Berdasarkan hasil analisis data diatas,  maka  pada  bagian  ini  akan  dibahas sesuai  dengan  permasalahan  peneliti  yang difokuskan  pada  beberapa  indikator  yakni: (1). Pemahaman masyarakat tentang perkawinan  dini;  (2).  Keberlangsungan perkawinan; (3). Dampak perkawinan dini.
Pemahaman Masyarakat Tentang

## Perkawinan Dini
Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Definisi  yang dikemukakan  diatas  menekankan  bahwa perkawinan  bukan  hanya  ikatan  fisik semata  tapi  juga  secara  batinia  dan tujuannya jelas bahwa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Pemahaman masyarakat mengenai perkawinan yang memenuhi
syarat/ketentuan  dipandang  sama,  karena mereka  berpendapat  bahwa  perkawinan baik  muda  ataupun  tua/dewasa  adalah  sah dalam  hubungan  berumah  tangga,  mereka beranggapan bahwa yang terpenting adalah perkawinan  tersebut  dicatat  di  kantor pencatatan  sipil.  Berdasarkan  pernyataan yang dipaparkan oleh para informan, maka dapat  di  katakana  bahwa  masyarakat kurang  memiliki  pemahaman  mengenai perkawinan  di  bawah  umur,  dan  hasil penelitian  ini  berkaitan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zulkifly Ahmad/104054102134 dengan judul penelitian  “Dampak  Sosial  Perkawinan Usia  Dini  Studi  Kasus  di  Desa  Gunung Sindur-Bogor”  dengan  hasil  penelitian bahwa  sangat  terbatasnya  pengetahuan masyarakat  tentang  pernikahan  usia  dini disebabkan  mereka hanyalah lulusan sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah pertama.  Pada  dasarnya  suatu  perkawinan harus  dicatat  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan  bahwa  “tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”.  Yang  dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  adalah  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  1975 lebih  spesifiknya  tercantum  pada  BAB  II
Pasal  2  sampai  dengan  pasal  9  yang menyangkut tentang pencatatan perkawinan. Pada Pasal 2 ayat 2 PP N0.  9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa
“Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkan  perkawinannya  menurut agamannya  dan  kepercayaannya  itu  selain agama  islam,  dilakukan  oleh  pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai  perundang-undangan  mengenai pencatatan  perkawinan”.    Jadi  apabilah suatu perkawinan tidak berdasarkan dengan  ketentuan  ini  maka  perkawinan tersebut  dinyatakan  tidak  sah.  Dalam melangsungkan suatu perkawinan, seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun  harus  mendapat  izin  dari  kedua orang tua sebagaimana yang di catat dalam Pasal  6  ayat  2  UU  No  1  Tahun  1974. Artinya  jika  kedua  pasangan  nekad  ingin melangsungkan  perkawinan  tetapi  tidak mendapat  izin  dari  kedua  orang  tua,  maka Pastor  tidak  boleh  memberkati  atau menikahkan  mereka,  melainkan  Pastor akan  mengingatkan  kedua  calon  agar menaati  dan  mengikuti  nasehat  dari  orang tuanya  dengan  menunda  atau  tidak melangsungkan  pernikahan.  Gereja  tidak melarang para remaja untuk menikah pada usia  muda,  akan  tetapi  mereka  harus terlebih  dahulu  meminta  persetujuan  dan nasehat  dari  orang  tua,  selain  karena  rasa hormat  juga  karena  nasehat  dari  orang  tua sangatlah  di  butuhkan  bagi  mereka  untuk memasuki  kehidupan  berumah  tangga. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa  “perkawinan  hanya  diizinkan  jika pihak  pria  mencapai  umur  19  tahun  dan pihak  perempuan  sudah  mencapai  16 tahun” dan pasal ini juga menurut Prof. Dr. H.  Moch.  Isnaeni,  SH.,  MS  adalah  salah satu prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974. Namun  berbeda  halnya  dengan  apa  yang terjadi  dilapangan,  sebagaimana  jawaban- jawaban yang diberikan oleh para informan dimana  dari  antara  sepuluh  pasangan
keluarga  sebagian  besar  menikah  diusia dini  yakni  dibawah  usia  16  tahun,  dan salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah karena hamil diluar nikah.

## Keberlangsungan Perkawinan
Menurut  Hadikusuma,  perkawinan adalah  perbuatan  yang  suci  (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak  dalam  memenuhi  perintah  dan anjuran  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga  serta  berkerabat  tetangga  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  ajaran  agama masing-masing. Dilihat dari berbagai aspek masalah  dan  berbagai  informasi  yang penulis
dapatkan dilapangan, keberlangsungan perkawinan oleh
beberapa  pasangan  muda  diatas  sangatlah memprihatinkan. Pasalanya terdapat beberapa  pasangan  muda  yang  usia perkawinannya  hanya  bertahan  selama  1-2 tahun  dan  juga  ada  yang  hanya  bertahan selama  4  tahun  saja,  dan  alasan  mereka memilih  untuk  berpisah/bercerai  adalah karena  sering  berbeda  pendapat  dan  juga karena terlalu seringnya bertengkar sehingga mereka merasa sudah tidak cocok lagi  satu  sama  lain.  Dalam  menjalin hubungan  berumah  tangga  pasangan- pasangan  muda  diatas  semuanya  sudah memiliki anak, ada yang memiliki 1 orang anak  dan  ada  juga  yang  sudah  memiliki  2 orang  anak.  Selama  menjalani  hubungan berumah tangga, pasangan-pasangan muda diatas menyatakan bahwa terkadang mereka merasa tidak terlalu bahagia karena seringnya  cekcok  dengan  pasangannya, namun  ada  juga  yang  mengatakan  bahwa mereka  merasa  bahagia  karena  sama-sama saling  menjaga  kepercayaan  satu  sama lain.

## Dampak Perkawinan Dini
Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak jarang perkawinan dini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan-pasangan  muda  tersebut,  hal  ini
dapat  digambarkan  melalui  jawaban  dari para  informan-informan  diatas  dimana diantaranya  ada  beberapa  pasangan  yang harus  berpisah/bercerai  diakibatkan  karena sering berbeda pendapat dan ada juga yang diakibatkan karena seringnya terjadi pertengakaran  diantara  mereka,  dampak negatif selanjutnya adalah terdapat beberapa  pasangan  yang  biaya  kehidupan rumah  tangganya  masih  harus  ditanggung oleh orang tua karena kepala keluarga dari pasangan muda tersebut sulit mendapatkan pekerjaan sehingga tidak memiliki pekerjaan tetap yang mengakibatkan kepala  keluarga  dari  pasangan  muda tersebut  tidak  mampu  untuk  membiayai rumah  tangga  sepenuhnya  sehingga  orang tua  harus  campur  tangan  untuk  menopang kehidupan keluarga mereka, selain itu juga akibat  dari  perkawinan  dini  adalah  sering terjadinya  percekcokan  antara  pasangan muda  tersebut,  hal  ini  dapat  digambarkan melalui  jawaban  dari  para  informan  diatas yang  mengatakan  bahwa  mereka  sering cekcok  atau  sering  bertengkar  karena saling  cemburu,  sering  berbeda  pendapat, dan ada juga yang sering bertengkar karena sang  suami  yang  sering  mabuk-mabukkan sehingga  terkadang  percekcokkan  atau keributan yang terjadi selalu didengar oleh tetangga-tetangga  dari  pasangan  keluarga tersebut  sehingga  lewat  pertengkaran  itu yang  menjadi  korban  adalah  sang  isteri dimana  sang  suami  selalu  menghina  dan bahkan sampai memukul isterinya, sekalipun  pasangan  suami  isteri  ini  masih berstatus tinggal sementara dirumah keluarga sang isteri tapi kenyataannya sang suami  tidak  peduli  walaupun  keluarga  dan para  tetangga  mendengar  bahkan  melihat kejadian  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  juga berkaitan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Rusmini/E41111004 dengan judul penelitian “Dampak Menikah Dini  di  Kalangan  Perempuan  di  Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus
Khususnya  yang  Menikah  Dini  di  Dusun
Tarokko)”,  dengan  hasil  penelitian  bahwa dampak  yang  bisa  di  timbulkan  oleh pernikahan  di  usia  dini  yaitu  adanya tindakan  kekerasan  yang  diakibatkan karena  tidak  adanya  persiapan  serta kesiapan  dalam  membina  rumah  tangga, serta  tidak  adanya  keseimbangan  antara peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak,  sehingga  timbullah  keegoisan  yang berujung pada pertengkaran dan melibatkan  orang  tua,  sehingga  bisa  saja terjadi  kerenggangan  antara  dua  keluarga. Pada  dasarnya  setelah  menikah  sudah terikat  dengan  yang  namanya  hak  dan kewajiban  suami  isteri  sebagaimana  yang ditegaskan  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974 Pasal  30  sampai  dengan  Pasal  34.  Melihat dari  apa  yang  dinyatakan  dari  para informan dimana kewajiban kepala keluarga  tidak  dipenuhi  dengan  sebaik- baiknya, hal ini justru bertentangan dengan Pasal  34  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974 yang  mengatakan  bahwa  “suami  wajib melindungi  isterinya  dan  memberikan segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Melalui temuan penelitian data maka dapatlah  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemahaman  masyarakat  yang  ada  di Kelurahan Tataaran 2 mengenai perkawinan yang memenuhi syarat/ketentuan dipandang sama, karena  menurut  mereka  perkawinan baik  muda  atapun  tua/dewasa  adalah sah yang terpenting perkawinan tersebut dicatat dikantor pencatatan sipil.
2. Perkawinan dini yang terjadi di Kelurahan  Tataaran  2  sebagian  besar dilakukan oleh pasangan-pasangan yang berusia dibawah 16 tahun.
3. Perkawinan dini yang terjadi di Kelurahan Tataaran 2 disebabkan karena pergaulan yang terlalu bebas dan menikah karena sudah hamil pranikah.
4. Kepala  keluarga  jarang  membiayai kehidupan berumah tangga karena tidak memiliki pekerjaan tetap.
5. Meningkatnya  kasus  perceraian  yang diakibatkan  oleh  pasangan-pasangan muda yang menikah dibawah umur.
6. Terjadi percekcokkan/pertengkaran dalam  kehidupan  berumah  tangga  oleh para pasangan muda.
Saran 1. Bagi pemerintah Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan  dan  mempertegas  hukum perkawinan  yang  telah  ditetapkan  dalam UU  No.  1  Tahun  1974  baik  melalui penyuluhan ataupun mensosialisasikan
mengenai  UU  perkawinan  tersebut  karena masih  banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui tentang aturan tersebut.
2. Bagi orang tua
Orang  tua  diharapkan  dapat  lebih tegas  lagi  dalam  mendidik,  mengarahkan, memperhatikan serta harus mampu mengawasi  anak-anak  dalam  pergaulan mereka.
3. Bagi remaja
Diharapkan  agar  supaya  para  remaja dapat  bergaul  dengan  cara  pergaulan  yang baik,  sehingga  tidak  merusak  masa  depan yang hanya merugikan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 2 (1), 2 (2), 3 (1), 6 (2), 7, 34 (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 (2). Kansil  C.  S.  T.  –  Kansil  Christine, Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia, PT.  Rineka  Cipta, Jakarta, 2011.
R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 Hadikusuma  H  Hilman, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Menurut  Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007. Witanto  Y.  D, Hukum  Keluarga  Hak  Dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan , Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012 H. Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung 2016. Sugiono, Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&B), Alfabeta, Bandung, 2012.
Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Kencana,  Jakarta 2008
H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2016
Sarwono W. Sarlito, Psikologi Remaja, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013 Setiady Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2008 Den  Bawonse, Skripsi  :  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  UU  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  (Suatu  Studi  Tentang  Perkawinan  Usia  Muda  di  Desa  Ammat Selatan Kec. Tampan Amma Kab. Kepulauan Talaud), Tahun 2012. Soejono Soekanto, 1981, Suatu Tinjauan Sosiologi dan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung .
Marhiyanto, Khalilah (2000), Romantika Perkawinan, Jawa Timur:Putra Pelajar.
Wiryono.  (1978) Pernikahan  Adalah  Hidup  Bersama  Laki-Laki  Dan  Perempuan . Yokyakarta: Media Abadi.
http://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-pernikahan-dini.html  (diakses  pada tgl 24 juni 2017, pkl 20:34 wita)