Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 1, No. 1, Edisi Januari – Juni 2021, pp.60-67 Website: http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Produktivitas, Kualitas Layanan, Reponsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai
Penulis:
Dedy Afrizal 1 , Dini Anisa 2 , Mohid Khaliq 3 , Deny Yusrizal 4 Afiliasi:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri Dumai, Riau, Indonesia 1 STIA Lancang Kuning, Riau, Indonesia 2 Faculty of Art and Social Sciences, Bahauddin Zakariya University, Pakistan 3 Universitas Muhammadiyah Madiun, Jawa Barat, Indonesia 4 Email:
dedyafrizal26@gmail.com 1 , dinianisa69@gmail.com 2 , mohidkhaliq50@gmail.com 3 , deny_yusrizal@yahoo.co.id 4
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i1.1864
*Penulis Korespondensi Dedy Afrizal STIE Tuah Negeri Dumai Email: dedyafrizal26@gmail.com Diterima: 17 Februari 2021 Direvisi: 22 Maret 2021 Publikasi Online:   30 Juni 2021

## Abstract
The primary aim of the creation of public governmental agencies is to offer services to the citizen. An organization established for public purposes, managed by the government sector, shall conform with the goals of the ideology of the organization. The implication of serving the interests and well-being of the community turns out to be not a piece of cake. The  Department of Transportation Dumai  city is still not optimal in carrying out its roles and functions as a municipal public organization concerned with transport. The context to this research was found to be the previous study on the performance of the Department of Transportation of Dumai City. The theory used in Dwiyanto's theory notes that there are five success indicators for public agencies, such as productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The research was undertaken using a quantitative approach by undertaking an early-stage literature review on the topic of study.  The data collection methods used were questionnaires and literature reviews. The questionnaire was collected and sent to 80 respondents. The results of the study show that the efficiency of the public bureaucracy at the Transportation Office of Dumai City was very good, the score is 6144. The study recommendation is for the Dumai City of Transportation Service to further enhance responsiveness and accountability in carrying out its roles so that efficiency and improved performance can be optimal.

## Keywords: bureaucracy; performance; public; transportation

## Abstrak
Tujuan  didirikan  organisasi  publik  didaerah  semata-mata  hanya  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Organisasi  yang  dibentuk  untuk  keperluan    publik,  dikelola  dengan  melakukan  manajemen publik haruslah sesuai dengan tujuan filosofi organisasi itu dibentuk. Dengan tujuan melayani kebutuhan dan  kesejahteraan  masyarakat  ternyata  dalam  pelaksanaannya  dan  pengelolaannya  tidak  semudah  seperti membalikkan  telapak  tangan.  Dinas  Perhubungan  Kota  Dumai  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagai organisasi publik didaerah yang mengurusi tentang perhubungan, dalam pelaksanaan kerjanya masih dirasakan belum maksimal. Adanya penelitian terdahulu tetang kinerja Dinas perhubungan yang ditemukan menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Teori yang digunakan oleh teori Dwiyanto yang mengatakan ada lima faktor kinerja organisasi publik yaitu produktivitas, kualitas layanan, reponsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menjalankan studi literatur
ditahap  awal  yang  berkaitan  dengan  isu  yang  diteliti.  Teknik  pengumpulan  data  penulis  menggunakan observasi, questioner, dan studi literatur. Angket disusun dan disebarkan ke 80 orang pegawai yang dijadikan sebagai responden penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Sangat Baik Sekali dengan skor 6144. Saran penelitian hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.
Kata kunci:  birokrasi; kinerja; publik; perhubungan

## PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  pelaksana  birokrasi tidak  bisa  dilepaskan  dari  pelayanan  publik (Afrizal  Wallang, 2021). Untuk itu dibutuhkan birokrasi  yang  tersusun  dengan  baik  dalam mewujudkannya  (Afrizal  et  al.,  2019).  Dalam melaksanakan pemerintahan, birokrasi berperan penting  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi organisasinya.  Birokrasi  dimaksudkan  untuk mengorganisasi  secara  teratur  suatu  pekerjaan yang harus dilakukan dengan melibatkan banyak orang yang dimaksudkan untuk mencapai tugas- tugas administratif dalam skala besar.
Dinas  Perhubungan  Kota  Dumai  salah satu  instansi  pemerintah  daerah  yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang perhubungan,  melakukan  berbagai  cara  serta upaya  untuk  peningkatan  pelayanan  publik khususnya di Kota Dumai. Secara empiris, dalam melaksanakan  tugasnya  dibutuhkan  pegawai yang  terlatih  dan  terdidik  serta  paham  akan tugasnya  untuk  menghasilkan  kinerja  birokrasi publik  yang  baik  dan  sesuai  dengan  program kerja yang telah ditetapkan.
Dinas  Perhubungan  Kota  Dumai dibentuk  melalui  Peraturan  Daerah  (PERDA) Kota  Dumai  No.  12  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kota  Dumai  dan  dijabarkan  dengan  Peraturan Walikota  (PERWAKO)  Kota  Dumai  No.  42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi serta  Tata  Kerja  Dinas  Perhubungan  Kota Dumai.  Dalam  menjalankan  fungsinya,  Dinas Perhubungan  tentu  memiliki  tanggung  jawab untuk menjalankan pelayanan kepada masayarakat.  Tinjauan  dari  beberapa  penelitian berkaitan  dengan  Kerja  Dinas  Perhubungan Kota Dumai, terkesan dalam aktivitasnya masih belum  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari temuan  (Siregar    Ernawaty,  2015)  dalam penelitiannya mengatakan banyak angkutan kota
yang  terjaring  dan  diketahui  melakukan pelanggaran izin operasional dan tumpang tindih trayek dalam kota. Sementara itu, Nurhasanah Rusli  (2017)  mengatakan  dalam  penelitiannya menjelaskan kinerja Bidang Pengendalian belum sepenuhnya maksimal, masih banyaknya petugas honorer dan tamatan SMA/Sederajat, serta tidak mengikuti  diklat  untuk  mendalami  tugas  dan tanggung jawabnya.
Hasil observasi penulis juga menemukan capaian  realisasi  program  dan  kegiatan  kerja tahun  2018  dan  2019  belum  terealisasi  dengan baik  dikarenakan  rendahnya  kemampuan pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.  Beberapa  temuan  penelitian  yang mengarah kepada kinerja tentunya menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.
Membahas  tentang  kinerja  birokrasi publik,  tidak  terlepas  dari  kata  “Kinerja”  atau lebih  dikenal  dengan  “performance”.  Kata performance  sendiri  juga  dikenal  dengan pencapaian  dari  hasil  kerja,  penampilan  kerja ataupun  prestasi  kerja  (Irtanto,  2020).  Secara umum  definisi  kinerja  adalah  tahap  sebuah keberhasilan  organisasi  dalam  menjalankan tugasnya  dalam  mencapai  sebuah  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Sedangkan  Birokrasi  dikenal sebagai  sebuah  organisasi  yang  sesuai  untuk masyarakat  yang  modern  yang  membutuhkan efisiensi  dalam  segala  hal.  Selain  itu,  pendapat Weber mengatakan bahwa birokrasi merupakan proses administrasi dalam aktivitas pemerintahan dapat efektif dan efisien jika kerja dari  organisasi  dilakukan  seperti  sistem  mesin (Anggraini, 2020).
Saat  ini,    birokrasi  dituntut  untuk menjaga akuntabilitasnya dan memiliki tanggungjawab  dari  segala  aktivitas,  kinerja maupun  hasil  kegiatannya.  Untuk  itu,  penting dilakukan penataan dari organisasi agar nantinya dalam  menentukan  kinerja  lebih  efektif  dan
efisien. (Suryono, 2020).  Oleh karena itu, terlihat bahwa birokrasi merupakan suatu proses sistem yang dibuat dengan rasional agar sistem dan cara kerja  menjadi  teratur,  pasti  serta  dapat dikendalikan dengan baik (Said, 2007; Yuwono, 2008).  Oleh  karena  itu,  dirasa  penting membangun  sebuah  komitmen  bersama  dalam meningkatkan capaian organisasi publik.
Dwiyanto  (2021)  dalam  bukunya mengatakan bahwa kinerja birokrasi dapat dilihat dari 5 aspek yaitu (1) Produktivitas, (2) Kualitas Layanan,  (3)  Reponsivitas,  (4)  Responsibilitas, dan (5) Akuntabilitas. Berdasarkan teori kinerja birokrasi tersebut, banyak penelitian yang telah menggunakan  5  indikator  tersebut  sebagai  alat ukur    untuk  mengukur  Kinerja  Birokrasi. Indikator tersebut telah banyak digunakan dalam penelitian  di  Indonesia,  seperti  Hidayat Pambudi (2018) dalam penelitiannya menggunakan  produktivitas,  kualitas  layanan, reponsivitas,  responsibilitas,  dan  akuntabilitas dalam  melihat  kinerja  pemerintahan  desa  di Kabupaten Banyumas.
Selain  itu,  ditahun  yang  sama  juga Asmawati  et  al  (  2018)  yang  meneliti  kinerja pemerintah  desa  Dore  di    Kabupaten  Bima mengatakan didalam artikelnya, bahwa dengan 5 indikator  kinerja  birokrasi  publik  yang  diteliti ternyata  ada  4  indikator  yang  tidak  berfungsi dengan baik. Indokator tersebut adalah tanggung jawab,  pelayanan  kualitas,  produktivitas  dan akuntabilitas.  Sementara  itu,  yang  cukup  baik adalah indikator responsivitas.
Daraba    Subianto  (2018)  juga melakukan  penelitian  berkaitan  dengan  kinerja birokrasi di Kota Makassar dengan menggunakan  5  indikator  tersebut  mengatakan bahwa kinerja dinas tersebut belum optimal. Hal ini serupa dengan temuan penelitian dari Mahara (2018) yang meneliti kinerja birokrasi publik di Aceh.  Sementara  itu,  Afrizal  (2018)  dalam penelitiannya  di  Kota  Dumai  juga  menemukan masih  kurangnya  kualitas  layanan  dan produktivitas  guna  mencapai  program  yang ditetapkan.
Sedangkan Ismaesara et al (2019) dalam penelitiannya menggunakan produktivitas, kualitas  layanan,  reponsivitas,  responsibilitas, dan  akuntabilitas  melihat  kinerja  pelayanan
administrasi  kependudukan  di  Kabupaten Pinrang. Dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa kinerja sudah dinas itu telah memberikan  hasil  kerja  yang  optimal  namun demikian masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki  dan  masih  belum  optimal  yaitu kualitas layanan dan responsibilitas. Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Indikator Kinerja Birokrasi Publik
No Penulis Indikator Sub Indikator 1 (Ismaesara et al., 2019) produktivitas kualitas layanan responsivitas responsibilitas akuntabilitas  hasil  kepuasan
 mengenali kebutuhan
 kesesuaian kegiatan
 pertanggung jawaban 2 (D Afrizal, 2018) produktivitas kualitas layanan responsivitas responsibilitas akuntabilitas  efektivitas pelayanan
 kepuasan
 mengenali kebutuhan
 kesesuaian kegiatan  kesesuaian penyelenggaraan 3 (Mahara, 2018) produktivitas kualitas layanan responsivitas responsibilitas akuntabilitas  perbandingan pelayanan  tentang layanan
 daya tanggap
 mencapai tujuan
 kesesuaian kebijakan 4 (Daraba Subianto, 2018) produktivitas kualitas layanan responsivitas responsibiltas akuntabilitas  efektivitas dan efisiensi  mutu pelayanan
 kemampuan pegawai
 tanggung jawab pegawai
 kesesuaian kegiatan 5 (Asmawati et al., 2018) produktivitas kualitas layanan responsivitas responsibiltas akuntabilitas  efektifitas dan efisiensi
 penampilan aparatur
 mengenali kebutuhan
 kesesuaian kebijakan  kepatuhan 6 (Hidayat Pambudi, 2018) produktivitas kualitas layanan responsivitas responsibiltas akuntabilitas
 pencapaian target  kepuasan
 kemampuan pegawai
 kesesuaian dengan prosedur  sasuai aturan Sumber : Studi Literatur 2021
Tujuan  penelitian  ini  untuk  melihat kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai dengan menggunakan  teori    (Dwiyanto,  2021)  yang  di dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat lima indikator  untuk  mengukur  Kinerja  Birokrasi Publik  yaitu  Produktivitas,  Kualitas  Layanan, Reponsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.
METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tahap awal, Studi literatur (Afrizal et al.,  2021)  dilakukan  sebelumnya  dan  dilakukan pengumpulan beberapa hasil temuan penelitian
yang  berkaitan.  indikator  yang  telah  digunakan sebelumnya  berkaitan  mengukur  Kinerja Birokrasi Publik menggunakan teori (Dwiyanto, 2021). Sampel  yang  ditetapkan  berjumlah  80 orang  menggunakan  teknik  Systematic  Random Sampling. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan questioner, dan studi literatur.  Angket  disusun  dari  gabungan  dari indikator  penelitian  sebelumnya  seperti  pada tabel  2.  Analisa  disajikan  dengan  diagram  di masing-masing  indikatornya  serta  akan  dilihat interval  pengukurannya.  Tehknik  Analisa  data yang digunakan dengan Rating Scale. Untuk lebih jelasnya dapat disimak di tabel berikut:

## Tabel 2. Indikator dan Sub Indikator
Indikator Sub Indikator Produktivitas  hasil kerja yang sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
 pencapian  kegiatan  kerja  yang  efektif  dan efisien
 perbandingan  pelayanan  dengan  hasil  yang diberikan
 pencapaian target kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan Kualitas Layanan  kehandalan  aparatur  dalam  memahami  tugas yang diberikan
 kesesuaian  kegiatan  pemberian  pelayanan dengan prosedur yang telah ditetapkan
 kerapihan  aparatur  dan  fasilitas  kerja  dalam memberikan pelayanan
 fasilitas  penerimaan  saran  dari  masyarakat terhadap kinerja yang telah diberikan.
Responsivitas
 keselarasan  program  kerja  dengan  kebutuhan masyarakat
 kesesuaian program kerja dengan visi dan misi organisasi
 daya  tanggap  pegawai  dalam  mengenali kebutuhan masyarakat Responsibiltas  kesesuaian  kegiatan  kerja  dengan  peraturan yang telah ditetapkan
 kebijakan  dalam  melaksanakan  tugas  pokok dan fungsi
 tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Akuntabiliitas  kelengkapan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan kerja
 kesesuaian  antara  kegiatan  kerja  yang diselenggarakan    dengan  laporan  yang disampaikan
 kesesuaian kebijakan dan norma yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan kerja
Sumber : Studi Literatur 2021
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Adapun  hasil  dari  jawaban  responden melalui  penyebaran  kuesioner  yang  dilakukan disajikan sebagai berikut:

## Tabel 3. Total Skor Hasil Penelitian
No Indikator Item Skor Total 1 Produktivitas PR 1 356
1433 PR 2 375 PR 3 372
PR 4 330 2 Kualitas Layanan KL1 360
1429 KL2 331 KL3 372
KL4 366 3 Responsivitas RV1 373
1125 RV2 375
RV3 377 4 Responsibiltas RB1 360 1090 RB2 352
RB3 378 5 Akuntabilitas AK1 372
1067 AK2 323 AK3 372 Total Keseluruhan 6144
Sumber : Olahan Data Penelitian 2021
Dari  tabel  tersebut  diperoleh  skor jawaban  responden  untuk  produktivitas  adalah 1433, kualitas layanan 1429, responsivitas 1125, responsibilitas  1090  dan  akuntabilitas  1067. Sehingga diperoleh total keseluruhan skor adalah 6144.
B. Pembahasan Penelitian Produktivitas identik dengan pengukuran  efisiensi  dan  efektivitas  dalam sebuah kegiatan pelayanan.  Nangoy et al (2020) mengatakan  bahwa  produktivitas  adalah  sikap mental yang memiliki sudut pandang dimana saat ini  akan  lebih  baik  dari  kemarin.  Dari  definisi tersebut terlihat bahwa adanya sikap dan upaya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Dalam penelitian ini, melihat produktivitas  dari  rasio  antara  input  dengan output  pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Dumai. Produktivitas  tentunya  dilihat  dari  hasil  kerja sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, adanya pencapian kegiatan kerja yang efektif  dan    efisien,  melihat  antara  pelayanan yang  harus  dilakukan  dengan  hasil  pelayanan yang diberikan, serta adanya capaian target baik kegiatan  maupun  program  yang  sebelumnya
telah  ditetapkan.  Untuk  jawaban  produktivitas dalam  penelitian  ini  diperoleh  total  skor  1433 dengan  rincian  perolehan  dimasing-masing pertanyaan sebagai berikut:

## Grafik 1. Skor Jawaban Produktivitas

## Sumber: Data Penelitian 2021
Kualitas  layanan  saat  ini  menjadi perbincangan menarik saat ini dalam pelayanan publik.  Kualitas  Pelayanan  merupakan  dasar utama  yang  perlu  diperhatikan  guna  melihat tingkat  dari  kepuasan  dari  penerima  layanan. (Fatrunisah  et  al.,  2021).  Ketidakpuasan  akan pelayanan  menjadi  sesuatu  hal  yang  penting untuk  diperhatikan.  Kualitas  layanan  menjadi alat  ukur  bagaimana  organisasi  publik  dalam menjalankan  fungsinya  telah  sesuai  dengan harapan  dari  masyarakat.  Pada  Dinas Perhubungan  Kota  Dumai,  kualitas  layanan ditinjau  dari  kehandalan  aparatur  dalam memahami  tugas  yang  diberikan  dimasing- masing bidang.
Disamping itu, kesesuaian dari kegiatan pemberian  pelayanan  dengan  prosedur  yang telah  ditetapkan  menjadi  point  penting  untuk dilaksanakan.  Mengingat  dinas  ini  memiiki banyak unit pelayanan teknis yang tersebar untuk melayani masyarakat, tentu juga penting melihat kerapihan  aparatur  serta  fasilitas  kerja  yang mendukung  dalam  memberikan  pelayanan. Disamping  itu  penting  menerima  umpan  balik dari  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan berupa  penyiapan  fasilitas  penerimaan  saran, masukan  dan  laporan  dari  masyarakat.  Untuk jawaban  kualitas  layanan  dalam  penelitian  ini diperoleh  total  skor  1429  dengan  rincian
perolehan  dimasing-masing  pertanyaan  sebagai berikut:
Grafik 2. Skor Jawaban Kualitas Layanan
Sumber: Data Penelitian 2021
Responsivitas merupakan sebuah keinginan  organisasi  dalam  menyusun  agenda- agenda  yang  diprioritaskan  kearah  pelayanan yang  diharapkan  masyarakat  (Wahyuni,  2020). Selain  itu,  responsivitas  juga  menggambarkan bagaimana program yang dibuat dan dilaksanakan  selaras  dengan  kegiatan  yang dilakukan.  Pada  Dinas  Perhubungan  Kota Dumai,  responsivitas  menjadi  poin  penting, dimana  dinas  ini  merupakan  organisasi  teknis paling  penting  yang  berkaitan  dengan transportasi dan perhubungan di Kota Dumai.
Keselarasan  program  kerja  yang  telah disusun  tentunya  beriringan  dengan  kebutuhan dari  keinginan  masyarakat  sebagai  penerima pelayanan  dari  dinas  ini.  Oleh  karena  itu  juga penting  menyelaraskan  visi  dan  misi  yang dimiliki  Dinas  Perhubungan  Kota  Dumai dengan  program  kerja  yang  telah  dibuat. Kesesuaian tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pegawai yang tanggap dalam segala sesuatu dan mensukseskan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk jawaban responsivitas dalam penelitian ini diperoleh  total  skor  1125  dengan  rincian perolehan  dimasing-masing  pertanyaan  sebagai berikut:
356 375 372 330 300 310 320 330 340 350 360 370 380 PR1 PR2 PR3 PR4 Produktivitas 360 331 372 366 310 320 330 340 350 360 370 380 KL1 KL2 KL3 KL4

## Kualitas Layanan

## Grafik 3. Skor Jawaban Responsivitas
Sumber: Data Penelitian 2021
Responsibilitas  menjelaskan  bagaimana organisasi  publik  yang  ada  menjalankan aktivitasnya  sesuai  dengan  prinsip  administrasi yang  benar  dan  sesuai  dengan  kebijakan  dari organisasi  tersebut  (Tamaka,  2021).  Melihat Responsibilitas  di  Dinas  Perhubungan  Kota Dumai  dapat  dilihat  dari  kesesuaian  kegiatan kerja yang dilaksanakan dengan landasan hukum yang  telah  dibuat  yang  menjadi  dasar  dinas  ini untuk  melakukan  segala  aktivitasnya.  Dalam kegiatannya  tentunya  sesuai  dengan  Peraturan Walikota  Dumai  No.  42  tahun  2020  tentang Kedudukan,  Tugas,  Fungsi  serta  Tata  Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai. Disamping itu responsibilitas  juga  dilihat  bagaimana  tanggung jawab  aparaturnya  dalam  melaksanakan  tugas dan fungsi tersebut dengan baik. Untuk jawaban responsibilitas  dalam  penelitian  ini  diperoleh total  skor  diperoleh  sebanyak  1090  dengan rincian  perolehan  dimasing-masing  pertanyaan sebagai berikut:
Grafik 4. Skor Jawaban Responsibilitas
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  dari  alat ukur  keberhasilan  dari  sebuah  misi  organisasi dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  secara  berkala  (Polihu,  2020). Akuntabilitas juga dapat diwujudkan sebagai rasa tanggung  jawab  yang  konsistensi  terhadap keberadaan organisasi tersebut bagi kesejahteraan  masyarakat.  Akuntabilitas  yang dijalankan  Dinas  Perhubungan  Kota  Dumai dapat  dilihat  dari  adanya  laporan  pertanggung jawaban yang dibuat tentang segala aktivitas dan kegiatan kerjanya secara berkala.
Hal ini penting dilakukan sebagai wujud dari  keberadaan  Dinas  Perhubungan  Kota Dumai  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Daerah  (PERDA)  Dumai  No.  12  Tahun  2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah  Kota  Dumai.  Dinas  ini  menjalankan tugasnya sebagai organisasi publik yang melayani masyarakat dimana laporan
pertanggungjawabannya tentunya menjadi wujud  dan  acuan  serta  menjadi  bahan  evaluasi bagi  dinas  terhadap  eksistensinya  dalam mewujudkan visi dan misi Kota Dumai. Untuk jawaban  akuntabilitas  dalam  penelitian  ini diperoleh  total  skor  1067  dengan  rincian perolehan  dimasing-masing  pertanyaan  sebagai berikut:

## Grafik 5. Skor Jawaban Akuntabilitas

## Sumber: Data Penelitian 2021
Dari  hasil  perolehan  skor  penelitian diperoleh  total  skor  sebesar  6.144  dan berdasarkan  kontinum,  berada  pada  posisi
373 375 377 371 372 373 374 375 376 377 378 RV1 RV2 RV3 Responsivitas 360 352 378 330 340 350 360 370 380 RB1 RB2 RB3 Responsibilitas 372 323 372 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 AK1 AK2 AK3 Akuntabilitas
Sangat  Baik  Sekali  (SBS).  Untuk  lebih  jelas dijelaskan pada kontimun dibawah ini:

## KESIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan  bahwa  Kinerja  Birokrasi  Publik  di Dinas  Perhubungan  Kota  Dumai  Sangat  Baik Sekali  .  Dengan  rincian  Produktivitas memperoleh skor 1433, Kualitas Layanan 1429, Reponsivitas  1125,  Responsibilitas  sebanyak 1090, dan Akuntabilitas dengan perolehan skor 1067 dan sehingga total skor keseluruhan adalah 6144  yang  berada  pada  posisi  Sangat  Baik Sekali  (SBS).  Sebaiknya  Dinas  Perhubungan Kota  Dumai  agar  lebih  meningkatkan  lagi Responsivitas dan Akuntabilitas dalam melaksanakan  aktivitasnya  agar  kinerja  dinas lebih  meningkat  dapat  berjalan  dengan maksimal.

## REFERENSI
Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia.  Gajah  Mada  University  Press. https://books.google.co.id/books?hl=id lr=id=vTMXEAAAQBAJoi=fnd pg=PA1dq=buruknya+pelayanan+yan g+diberikan+oleh+birokrasi+publikots =vP2FGUKuo2sig=PTzgFhs_MW9fq cOHCp4MYsX8dC4redir_esc=y#v=o nepageq=buruknya  pelayanan  yang diberikan oleh birokrasi pub Said,  M.  (2007).  Birokrasi  di  Negara  Birokratis. UMM Press.

## Jurnal Ilmiah:
Afrizal,  D.  (2018).  Analisis  Kinerja  Birokrasi Publik  pada  Dinas  Sosial  Kota  Dumai. SOROT, 13(1),
53–62. doi:https://doi.org/https://doi.org/10.3 1258/sorot.13.1.5655
Afrizal,  D.,  Al-Amaren, E.  M.,    Yusuf,  I.  M.
(2021). the Participation of the Breeders :
Regional  Regulation  of  Dumai  City Concerning  Livestock  and  Pets.  Yustisia Jurnal Hukum, 10(1), 84. https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1. 49001 Afrizal, D., Effendi, N.,  Handayani, P. (2019).
Upaya  Pemberian  Pelayanan  Publik  Di Upt  Puskesmas  Balai  Makam  Kabupaten Bengkalis. Jurnal Niara, 12(1), 69–78.
Afrizal,  D.,   Wallang, M.  (2021).  Attitude  on intention  to  use  e-government  in Indonesia.  Indonesian  Journal  of  Electrical Engineering and Computer Science, 22(1), 435–
441.
https://doi.org/10.11591/ijeecs.v22.i1.p p435-441
Anggraini, T. (2020). Analisis Kinerja Birokrasi di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin  (Studi  Kasus:  Relokasi  Pasar Rakyat oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan  Pasar  Tahun  2016).  Jurnal Wacana Kinerja, 23(1), 101–118.
https://doi.org/10.31845/jwk.v23i1.169 Asmawati,  I.,  Basuki,  P.,    Rifa’i,  A.  (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore  Kecamatan  Palibelo  Kabupaten Bima).  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, 25(3), 2379–2401. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i0 3.p28 Daraba,  D.,    Subianto,  A.  B.  (2018).  Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan  Kualitas  Tenaga  Kerja  Di Kota Makassar. Jurnal Ad’ministrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi  Perkantoran,  5(1),  7–18. https://ojs.unm.ac.id/administrare/articl e/view/6491
Fatrunisah,  I.,  Afifuddin,    Suyeno.  (2021). Efektivitas  Kinerja  Pegawai  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Uji Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Ende).  Jurnal Respon Publik, 15(4), 30–38.
Hidayat, R. A.,    Pambudi,  A.  (2018).  Kinerja Pemerintah  Desa  dalam  Meningkatkan Kualitas  Hidup  Rumah  Tangga  Miskin Melalui  Program  PKH  di  Desa
Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng  Kabupaten  Banyumas.
Adinegara, 7(1), 94–103.
Ismaesara,  Nasrullah,  M.,    Salam,  R.  (2019). Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Di  Kantor  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Universitas Negeri Makasar.
Mahara, R. (2018). Analisis Kinerja Dinas Keluarga Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  Dalam  Pengentasan Kekerasan  Pada  Anak  Di  Kabupaten  Aceh Tengah Provinsi Aceh.
Nangoy, N. M., Lengkong, V. P. K., Uhing, Y., Kerja, P. M., Kerja, P.,  Stres, D. A. N.
(2020). Pengaruh Motivasi Kerja, Pengalaman  Kerja  Dan  Stres  Kerja Terhadap  Produktivitas  Kerja  Pegawai Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kota  Manado.  Jurnal  EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan
Akuntansi, 8(1),
282–291.
https://doi.org/10.35794/emba.v8i1.275 31 Nurhasanah, D. R.,  Rusli, Z. (2017). Analisis Kinerja  Bidang  Pengendalian  Operasional (Dalops)  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Dumai. Universitas Riau.
Polihu,  N.  S.  (2020).  Akuntabilitas  Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Di Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Jurnal Kajian  Kebijakan  Dan  Ilmu  Administrasi Negara  (JURNAL  ADMINISTRO),  2(2),
25–32. Siregar, F. Y.,  Ernawaty. (2015). Pengawasan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai. In Program Studi Administrasi Negara
FISIP.
http://www.elsevier.com/locate/scp Suryono,  A.  (2020).  Kebijakan  grand  design reformasi  birokrasi  2010-2025  dalam penataan  organisasi  dan  tata  laksana. Publisia:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik,
5(1),
1–20. https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i1.402 7 Tamaka,  P.  (2021).  Kinerja  Aparatur  Sipil Negara  Badan  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Daerah  Provinsi  Sulawesi
Utara  Dalam  Pelayanan  Publik.  Journal Pascasarjana  Universitas  Negeri  Gorontalo, 7(1), 111–122.
Wahyuni, T. (2020). Memperkuat Responsivitas Penyelenggaraan  Paten  Di  Kecamatan Samarinda Ulu. Jurnal Administrative Reform, 8(2), 69–84.
Yuwono,  T.  (2008).  Menggagas  Kinerja
Birokrasi  Publik.  Jurnal  Kebijakan  Dan Manajemen PNS, 2(1), 1–10.