Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 576-581| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4018.576-581

## KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
I Putu Edi Rusmana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia iputuedirusmana94@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  diciptakan  sebagai  pengganti  aturan  sebelumnya,  belum menjamin  keberhasilan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Adanya  beberapa  undang- undang yang mengatur mengenai wewenang serta kewajiban setiap aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim  dan  KPK  sehingga  menimbulkan  kekaburan  kewenangannya  atau  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan yang  diberikan  oleh  negara  menimbulkan  persepsi  yang  keliru  misalnya  polisi  sebagai  penyidik  merasa berwenang  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  selain  jaksa  maupun  KPK.  Adapun  tujuan  penelitian ini guna menganalisa pengaturan kewenangan penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak  pidana  korupsi  serta  kendala-kendala  apakah  yang dihadapi oleh  penyidik kepolisian dalam  melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  hukum  yang  digunakan  yaitu bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengkategorian  sumber  bahan  hukum.  Bahan-bahan  hukum  yang  telah  terkumpul,  kemudian  pada  saat pembahasan akan diolah serta dianalisis dengan interpretasi hukum dan argumentasi hukum, deduktif kemudian dituangkan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belum  adanya  kerjasama  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  antara  penyidik  Kepolisian  dengan  pihak  penegak  hukum  lainnya  seperti Kejaksaan  dan  KPK,  maka  perlu  segera  dibentuk  undang-undang yang mengatur secara jelas dan rinci tentang wewenang, kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, hal ini perlu dilakukan agar menjadi lebih efektif dan dapat terwujud.
Kata Kunci : Kendala yang dihadapi Penyidik, Tindak Pidana Korupsi, Wewenang Penyidik Kepolisian

## Abstract
Various  laws  and  regulations  that  were  created  as  a  substitute  for  the  previous  rules,  have  not  guaranteed success  in  eradicating  corruption  in  Indonesia.  The  existence  of  several  laws  that  regulate  the  authority  and obligations  of  each  law  enforcement  officer  such  as  the  Police,  Prosecutors,  Judges  and  the  KPK  so  that  it creates  a  blurring  of  their  authority  or  there  is  an  overlap  of  authority  granted  by  the  state  creates  a  wrong perception, for example, the police as investigators feel they are authorized to carry out criminal investigations. corruption in addition to prosecutors and the KPK. The purpose of this study is to analyze the regulation of the authority of police investigators in conducting investigations into cases of criminal acts of corruption and what obstacles  are  faced  by  police  investigators  in  conducting  investigations  into  criminal  acts  of  corruption.  This research  is  a  normative  legal  research  type  with  a  conceptual  approach  and  a  statutory  approach.  The  legal sources used are secondary legal materials. The method of collecting legal material sources used in this study is the  categorization  of  legal  material  sources.  The  legal  materials  that  have  been  collected,  then  during  the discussion  will  be  processed  and  analyzed  with  legal  interpretations  and  legal  arguments,  deductively  then poured  descriptively.  The  results  of  the  study  indicate  that  there  is  no  cooperation  in  the  form  of  legislation between police investigators and other law enforcement parties such as the Prosecutor's Office and the KPK, it is necessary to immediately establish a law that regulates clearly and in detail about the authority, cooperation and  coordination  in  conducting  criminal  investigations.  corruption,  this  needs  to  be  done  in  order  to  be  more effective and can be realized.
Keywords: Obstacles faced by Investigators, Corruption Crimes, Authority of Police Investigators

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang  pasti  mempunyai  permasalahan  dalam perkembangan negaranya. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang sudah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen Undang-undang Dasar Negara RI  Tahun 1945.
Guna  mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum,  diperlukanlah  norma-norma  hukum,  peraturan perundang-undangan,  aparatur  pengemban  dan  penegak  hukum  yang  profesional,  berintegritas  dan disiplin  agar  dapat  mendukung  terjadinya  hukum  serta  perilaku  yang  baik  di  masyarakat.  Oleh karena itu, hukum serta penegak hukum adalah  sebagian  aspek  penegakan  hukum  yang  tidak  dapat diabaikan,  bila  diabaikan akan  menimbulkan  tidak  tercapainya  penegakan  hukum  yang  diharapkan (Soekanto, 1983) .
Tindak  pidana  korupsi  termasuk  golongan  kejahatan  luar  biasa (extraordinary  crime). Hal tersebut sudah ditegas dalam Konvensional International Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Venna. Pada pertemuan  tersebut  melahirkan  beberapa gagasan untuk  menerbitkan deretan-deretan Undang- Undang  Korupsi,  bahkan  membentuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  diberikan  kewenangan yang luas untuk menindak perkara korupsi (Mas, 2014) . Adanya beberapa kepentingan tarik menarik antara Jaksa dan Kepolisian  untuk  tugas  penyidikan  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Pihak  Kejaksaan menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan diganti dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan telah diubah  menjadi Undang-undang No.  20 tahun 2001, sedangkan pihak Kepolisian  menggunakan  dasar  hukum  Undang-undang  No.  2  Tahun  2002.  Silih  bergantinya peraturan  perundang-undangan  yang  diciptakan  belum  juga  menghasilkan  keberhasilan  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Dengan  adanya  beberapa  institusi  penegak hukum di Indonesia menimbulkan kekaburan kewenangan atau menjadi tumpang tindih kewenangan yang  diberikan  kepadanya  oleh  negara,  sehingga  menimbulkan  persepsi  yang  keliru.  Adanya kerancuan dan tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan kesan yang cenderung apriori dan seolah-olah  menjadi  rebutan  untuk  menangani  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  lahan basah,  apalagi  tindak  pidana  korupsi  menjadi  pusat perhatian masyarakat luas dan menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum pidana pada khususnya.
Walaupun sudah adanya lembaga KPK yang  secara  khusus menyidik perkara korupsi tetapi tidak  berarti  penyidik  kepolisian  tidak  berhak  mengusut  kasus  korupsi,  karena  kepolisian  juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena hal tersebut juga bagian dari tugas pokok kepolisian  untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian diberikan peranan oleh KUHAP  dalam  penyidikan  dan  penyelidikan  sehingga  secara  umum  diberi  kewenangan  untuk melakukkan  penyidikan  dan  penyelidikan  terhadap  semua  jenis  tindak  pidana,  hal  tersebut  diatur dalam Undang-undang No. 2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf g tersebut.
Menurut Mursalim (2017) Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana  yaitu  melakukan  penangkapan  terhadap  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana, melakukan  penahanan  kepada  tersangka  apabila  sudah  cukup  bukti  untuk  kepentingan  penyidikan, melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka  untuk  mendapatkan  suatu  keterangan  terhadap  tindak pidana yang diiakukan seseorang. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga penegak  hukum  yang  diberikan  kewenangan  penyidikan,  yakni  kewenangan  penyidikan  yang diberikan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) (Assa, 2017) . Adapun menurut Siahaan  et  al.,  (2019) pengaturan  peran  kepolisian  dalam  penyidikan  tindak  pidana  korupsi ditemukan  dalam  Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  KUHAP,  Undang-Undang  No.  31 Tahun 1999 Tentang  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20  Tahun  2001  serta  Undang-undang  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  dimana  dari  kesemua  pengaturan  tersebut  menjelaskan  bahwa  penyidik  termasuk  dalam kasus tindak pidana korupsi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  didapat  suatu  tujuan  penelitian  yaitu  menganalisa pengaturan  kewenangan  penyidik  kepolisian  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  kasus  tindak pidana  korupsi  serta  kendala-kendala  apakah  yang  dihadapi  oleh  penyidik  kepolisian  dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  penelitian  ini,  tipe  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder.
Sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan perundang-undangan, Metode  pengumpulan  sumber  bahan  hukum yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah  pengkategorian  sumber  bahan  hukum  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001,  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang  Nomor  30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Undang- Undang  No.  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Undang-undang  No.  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  Undang-Undang No  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan.  Selanjutnya  dilakukan  metode  pencatatan,  meringkas,  dan mengulas sesuai dengan pokok masalah. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian pada saat  pembahasan  akan  diolah  serta  dianalisis  dengan  interpretasi  hukum  dan  argumentasi  hukum, deduktif,  dan  bahan  hukum  yang  telah  diperoleh  suatu  kebenaran  untuk  berusaha  memahami kebenaran tersebut, kemudian dituangkan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Kewenangan  Penyidik  Kepolisian  dalam  Melakukan  Penyidikan  Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  berasal  dari  bahasa  latin;  Corrupti  atau  Corruptus  yang  berarti  kebejatan,  kebusukan,  tidak bermoral, dapat disuap, tidak jujur, penyimpangan dari suatu kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.  Korupsi  mencakup  tentang  penggelapan  dalam  istilah  tersebut (Hamzah,  1984) .  Istilah korupsi  berarti  pengrusakan  (bederving),  atau  pelanggaran  (schending)  dan  dalam  hal  luas  memiliki arti menyalahgunakan  (misbruik) (H, 2000) . Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia yakni yang pertama adalah faktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, yang kedua faktor yuridis yang berarti berkaitan dengan hukum dan yang ketiga adalah factor budaya yang merupakan  peninggalan  pandangan  feodal  yang  menjadi  benturan  kesetiaan  antara  keluarga  dan kewajiban terhadap negara.
Unsur-unsur  korupsi  diatur  pada  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Adapun  unsur-unsurnya  antara  lain,  yang  pertama  yakni pelaku (subjek). Yang kedua yakni melawan hukum baik formil maupun materiil. Yang ketiga adalah memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  korporasi.  Dan  yang  keempat  adalah  dapat  merugikan keuangan  atau  perekonomian  negara.  Seluruh  unsur-unsur  tersebut  diatur  pada  Pasal  2  ayat  (1)  dan dapat  dihubungkan  dengan  Pasal  20  ayat  (1)  sampai  (7).  Dari  sudut  perundang-undangan, pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dikeluarkan  Peraturan  Penguasa  Militer  untuk  kekuasaan Angkatan Darat No. PRT/DM06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang kemudian kurang efektif dilengkapi dengan Peraturan Militer No. PRT/PMD08/1957 yang mengatur tentang penguasa militer yang  mendapatkan  harta  dan  kekayaan  secara  mendadak  dan  mencurigakan.  Diundangkannya Peraturan  Penguasa  Perang  Pusat  Angkatan  Darat  No.  PRT/Peperpu/013/1958  tentang  pengusutan, penuntutan, dan pemberantasan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda.
Berlakunya  Undang-undang  No.  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dianggap  kurang  mampu  memberantas  korupsi  di  Indonesia.  Bahkan  berdasarkan  Undang Undang  Dasar  1945  pada  Pasal  23  ayat  (5)  telah  ada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Dan  pada masa Orde Baru, Presiden saat itu membentuk lembaga pengawas yang bertindak sebagai pemeriksa, yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adanya tumpang tindih/duplikasi atau konflik  norma  antara  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  yang  telah  mengatur  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  penegak  hukum  dalam  penanggulangan kejahatan  termasuk  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  masih  ditambah  lagi  dengan  dibentuknya lembaga  baru  yakni  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  mempunyai  wewenang  independen  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  melebihi  wewenang  Polisi  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang menjadi tugas polisi dan jaksa penuntut umum sesuai KUHAP.  Dalam  kenyataan  semakin  banyaknya  lembaga  yang  berwenang  dalam  melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dapat diselesaikan secara optimal, namun menimbulkan efek psikologis di kalangan penegak hukum.
Dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  merupakan  pembantu  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Sesuai  Pasal  3  ayat  (1)  b  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  harus  melaporkan  dalam  melakukan  tugasnya  kepada  Polri,  akan  tetapi  Komisi Pemberantasan  Korupsi  justru  melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  supervisi  terhadap  penegak hukum termasuk kepada Polri, Kejaksaan, Pengadilan dalam upaya penegakan hukum.
Tugas  pokok  dan  kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  diatur  dalam  BAB  II Pasal  13  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam Pasal  14  ayat  (1)  menjelaskan  tugas  dari  Kepolisian  Negara  Republik  sebagaimana  yang  telah dimaksud  dalam  Pasal  13  tersebut.Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  memiliki  wewenang  dan dalam  melaksanakan  tugas-  tugasnya  diatur  dalam  Pasal  14  hingga  Pasal  16  Undang-Undang  No.  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tugas  dan  kewenangan  kepolisian  dapat  menjadi  dalam  tugas  preventif dan  tugas  represif.  Fungsi  preventif  untuk  pencegahan  dan  perlindungan  terhadap  hal-hal  yang mengancam  dan  mengganggu  ketertiban  umum.  Sedangkan  fungsi  represif  berarti  polisi  wajib menyidik  perkara-perkara  pidana,  menangkap,  dan  menyerahkan  pelakunya  untuk  penyidikan  dan untuk  penghukuman.  Sebelum  dibentuknya  KPK,  Polri  diberi  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana, yang diatur ataupun di luar KUHP, yang termasuk terhadap tindak pidana korupsi. Terlebih lagi kepolisian juga dikategorikan sebagai penyidik seluruh tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Ruang  lingkup  penyidikan  dalam  melakukan  penyidikan tindak pidana korupsi yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Hal  tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 2. Kendala-Kendala  yang  dihadapi  oleh  Penyidik  Kepolisian  dalam  Melakukan  Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  berlandaskan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan Pejabat Negara Republik  Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah penyidik yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai Undang- Undang.  Berdasarkan  KUHAP,  wewenang  Kepolisian  dalam  melakukan  tugas  penyidikan  dan penyelidikan  diatur  dalam  Pasal  1  butir  5  KUHAP.  Di  Dalam  KUHAP  tidak  ada  satu  pasal  yang menyebutkan  bahwa  polisi  adalah  penyidik  tunggal,  namun  secara  implisit  yang  kuat  untuk  ikut melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  dalam  kasus  korupsi  yang  kemudian  melahirkan  Divisi Tipikor (Hatta, 2014) .
Dalam  penyidikan  sistem  peradilan  pidana,  prosedur  penyidikan  yang  dilakukan  oleh Kepolisian  dalam  tindak  pidana  korupsi  tetap  mengacu  pada  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun secara teknis tindakan penyidikan sudah diatur dalam KUHAP, ada beberapa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana  korupsi.  Kendala  tersebut  menjadi  suatu  tugas  yang  harus  dipenuhi  agar  dalam  menangani kasus  tindak  pidana  korupsi  tidak  mendapatkan  kendala-kendala  dalam  melakukan  penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
Ada  beberapa  kendala  yang  harus  dihadapi  kepolisian  dalam  melakukan  penyidikan  tindak pidana  korupsi,  hal  tersebut  dibagi  menjadi  dua  kendala  yaitu  kendala  yuridis  dan  kendala  teknis. Kendala  yang  pertama  yakni  Kendala  Yuridis  yang  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yang  pertama  yakni tumpang  tindihnya  kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  berarti  terjadinya  tumpang tindih  antara beberapa instansi (Kepolisian, Jaksa dan KPK) yang berwenang melakukan  penyidikan tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  jelas  menjadi  kendala  untuk  kepolisian  dalam  melakukan penyidikan  karena  perbedaan  peraturan  yang  masing-masing  memiliki  aturan  yang  berbeda  dalam melakukan  penyidikan.  Yang  kedua  adalah  transaksi  keuangan  dilakukan  secara  tunai  tanpa  melalui perbankan  yang  berarti  sulit  untuk  menemukan  bukti-bukti  apabila  transaksi  dilakukan  secara  tunai, karena  sebagian  besar  tidak  ada  barang  bukti  dan  saksi  yang  menyaksikan  transaksi  tersebut,  hal tersebut sulit diketahui dimana keberadaan hasil uang tersebut.
Kendala  yang  kedua  adalah  Kendala  Teknis  yang  mana  kendala  tersebut  mengatur  secara teknis  dari  segi  pemahaman,  keberanian  penyidik  dalam  melakukan  proses  penyidikan  dan penyelidikan,  kejujuran  personil  penyidik/penyidik  pembantu,  kurangnya  kualitas  dari  segi
kemampuan  pemahaman  penyidik,  kurangnya  penguasaan  penyidik  dalam  penggunaan  teknologi informasi,  dan  sarana,  prasarana,  dan  anggaran  yang  kurang  untuk  keperluan  penyidikan  tindak pidana  korupsi.  Dari  beberapa  kendala  yang  dihadapi  maka  upaya  yang  dilakukan  pihak  kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain adalah solusi daripada kendala yuridis yakni  melakukan  koordinasi  terhadap  beberapa  instansi  seperti  operasional  Polri  dan  koordinasi dengan  Kejaksaan  dan  KPK,  dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  saksi-saksi  yang  berkaitan  agar mendapatkan  informasi  yang  lebih  akurat.  Solusi  untuk  kendala  teknis  yang  dihadapi  penyidik kepolisian  antara  lain  melakukan  pembinaan  sikap  mental  dan  keberanian  para  penyidik  dalam penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  pengoptimalisasian  tugas  penyidik  dan  mendorong  motivasi  serta disiplin,  dilakukannya  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  para  penyidik  terhadap  penanganan  tindak pidana  korupsi,  melakukan  pelatihan  teknologi  informasi  agar  lebih  paham  tentang  perkembangan teknologi  saat  ini,  dan  peningkatan  sarana  prasarana  dan  pengajuan  anggaran.  Didalam  melalukan pemeriksaan  tindak  pidana  korupsi  tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  yang  memadai,  maka  tidak mungkin penegak hukum akan melakukan penyidikan dengan lancar.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kewenangan  penyidik  Kepolisian  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketentuan KUHAP  memberikan  peranan  utama  kepada  Kepolisian  Negara  RI  dalam  penyelidikan  dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Namun demikian tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.  Dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  RI  bahwa penyidik  Kepolisian  Negara  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  melakukan  semua  jenis  tindak pidana  termasuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana.  Prosedur  penyidikan  tindak  pidana  korupsi yang  dilakukan  oleh  penyidik  Kepoliisian  pada  tahap  permulaan  penyidik  mengumpulkan  alat  bukti sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  184  ayat  1  KUHAP  setelah  alat  bukti  tersebut  terkumpul  kemudian dimasukan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dan  setelah  penyidikan  yang  dilakukan  oleh penyidik  Kepolisian  sudah  dianggap  cukup  maka  penyidik  Kepolisian  menyerahkan  Berita  Acara Pemeriksaan tersebut kepada Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil  penyidikan  itu  sudah  lengkap  atau  belum.  Dalam  hal  hasil  penyidikan  ternyata  belum  lengkap, penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik  disertai  petunjuk  tentang  hal  yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik  harus  sudah  menyampaikan  kembali  berkas  perkara  itu  kepada  penuntut  umum.  Dan  hasil penyidikan tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada penyidik maka  penyidikan sudah  dianggap  cukup.  Maka  pada  tahap  pertama  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  diserahkan  oleh penyidik  kepada  penuntut  umum  maka  tahap  yang  kedua,  penyidik  menyerahkan  tersangka  dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

## 2. Saran
Dalam  rangka  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  tidak  cukup  peraturan perundang-undangan  saja  namun  efek  jera  dan  pemiskinan  terhadap  koruptor  perlu  dilakukan  oleh para  penegak  hukum  dalam  menjatuhkan  pidana  bagi  para  koruptor.  Mengingat  belum  adanya kerjasama  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  antara  penyidik  Kepolisian  dengan  pihak penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan KPK, maka perlu segera dibentuk undang-undang yang mengatur secara jelas dan rinci tentang kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyidikan tindak pidana  korupsi  antara  penyidik  Kepolisian  dengan  penyidik  Kejaksaan  dan  KPK.  Hal  ini  perlu dilakukan agar pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Assa,  M.  I.  (2017).  Kewenangan  Penyidik  Dalam  Menangani  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi Menurut KUHAP. Lex Et Societatis , 5 (10), 71–78.
H,  B.  S.  (2000). Sekilas  Pandang  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi .  Fakultas  Hukum  Universitas Pasundan, Bandung.
Hamzah, A. (1984). Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya . PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hatta, M. (2014). KPK dan Sistem Peradilan Pidana . Liberty, Yogyakarta. Mas, M. (2014). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Ghalia Indonesia, Bogor.
Mursalim.  (2017).  Kewenangan  Penyidik  Polri  dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Menurut  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Al-Hikam , 1 (3), 19–44.
Siahaan,  H.  P.,  Marlina,  &  Zul,  M.  (2019).  Peran  Kepolisian  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi  (Studi  pada  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara). ARBITER:  Jurnal  Ilmiah  Magister Hukum , 1 (2), 135–145. Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Rajawali, Jakarta.