http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora

## INOVASI PENINGKATAN KAPASITAS BENDAHARA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1 Muhamad HasisudinDr, 2 Kaharuddin Jenod, M.Eng. 3 Dr.Ir. Muhammad Saleh, M.Si.
Program Studi Manajemen Inovasi 1,2,3 *Sekolah Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Author email: muhammad.saleh@uts.ac.id

## Diterima :
Bulan Juni 2020
Diterbitkan : Bulan Juli  2020 Keyword : Penatausahaan Desa, Pengelolaan Keuangan  Desa dan terlambat penyampaian pelaporan keuangan oleh bendahara desa.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kepatuhan  penatausahaan  yang  telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun  2014  tentanh  Pengelolan  Keuangan  Desa  dan  Peraturan  Perundang-undangan yang  berlaku.  Metode  penelitian  yang  digunakan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat deskriptif  analisis.  Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  pustak,  sedangkan  data  primer didapatkan melalui hasil penelitian yang dilaksanakan di lokasi penelitian di kabupaten Sumbawa  dengan  jumlah  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Sumbawa  sebanyak  157  Desa, dimana  meneliti  8  Desa  yang  menjadi  sample  penelitian  tersebut,  adapun  lokasi penelitian  yang dilaksanakan di Desa Labuhan Sumbawa, Uma Beringin, Tepal, Batu Rotok, Pulau Kaung, Pulau Bungin, Lekong dan Mapin Rea dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sumbawa.  Penelitian ini bertujuan untuk sintesis pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  deskriptif.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  tekhnik  dokumentasi  dan  wawancara  dengan  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Dana  Desa.  Hasil  deskripsi  didapat  melalui analisa Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan membandingkan realisasi di lapangan. Pengelolaan Dana Desa  dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan  pertanggungjawaban  secara  garis  besar  dapat  dikatakan  sudah  sesuai  dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Desa  merupakan  salah  satu bentuk  organisasi  non  profit  yang  bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang  berupa  peningkatan  keamanan,  peningkatan kesehatan,  peningkatan  pembangunan  dan  lain- lainnya.  Desa  memiliki  aspek  sebagai  lembaga ekonomi dikarenakan memiliki bentuk pengeluaran guna  membiayai  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan satu  sisi,  dan  di  sisi  lain  harus  pelakukan  berbagai upaya  penghasilan  guna  menutupi  seluruh  biaya tersebut. (Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan
Manajemen Bisnis, Halaman 12) Sebagaimana halnya suatu instansi pemerintah  yang  lain,  pemerintah  desa  juga berusaha  untuk  mencegah  atau  menghindari pemborosan  dan  hal-hal  yang  dianggap  merugikan karena  hal-hal  demikian  akan  membawa  pengaruh buruk bagi keuangan desa. Untuk menjamin adanya akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan,  maka diperlukan  suatu  sistem  akuntansi  keuangan  yang tepat untuk diterapkan. Sistem akuntansi keuangan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam pemerintahan desa dikarenakan
dapat  digunakan  sebagai  alat  pengatur  kegiatan keuangan  dan  melindungi  kekayaan  milik  desa. (Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Halaman 12)
Akuntansi keuangan desa merupakan salah satu  bidang  dalam  akuntansi  sektor  publik  yang mendapat perhatian besar dari pihak publik ataupun masyarakat.  Dengan  lahirnya  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang  mana  telah  diperbaharui  dengan  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2015  menjelaskan  bahwa daerah  dapat  menyelenggarakan  otonomi  daerah secara luas dan daerah diberikan kesempatan untuk mengurus  daerah  masing-masing,  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tantang Standar  Akuntasi  Pemerintah,  menjadi  titik  awal dimulainya sisitem informasi pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya otonmi daerah maka  setiap  daerah  dapat  mengatur  kebutuhan daerah  mereka  sendiri,  baik  dari  sisi  perencanaan, peaksanaan  maupun  pembangunan  daerah  yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenag mengatur  dan  mengurus  urursan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Peran serta warga masyarakat sangat penting untuk menyalurkan  aspirasi,  pemikiran  dan  kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya Undang-undang tersebut telah memberi kewenagan yang  lebih  luas      kepada  Desa  tingkat  kecamatan untuk  Menyelenggarkan  semua  urusan  mulai  dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan pelaporan  serta  pengawasan,  sehingga  mendorong desa  untuk  lebih  memberdayakan  semua  potensi yang  dimiliki  dalam  rangka  membangun  dan mengembangkan  desanya.  Akuntansi  keuangan desa merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor  publik  yang  mendapat  perhatian  besar  dari pihak publik ataupun  masyarakat. Dengan  lahirnya Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan daerah yang mana telah diperbaharui dengan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015 menjelaskan bahwa daerah dapat menyelenggarakan otonomi  daerah  secara  luas  dan  daerah  diberikan kesempatan untuk mengurus.
Masyarakat Indonesia secara turun- temurun  hidup  dalam  suatu  kelompok  masyarakat yang  disebut  dengan  desa.  Didalamnya  terdapat kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul  dan    atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (pasal  1  ayat  1 Undang – undang  No 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan  Daerah  merupakan  penyelenggara urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Kesatuan  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 2 Undang – undang  No 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintah  Desa  dalam  pembagian  wilayah Administrasi Indonesia berada dibawah Kecamatan, Desa  dipimpin  oleh seorang  kepala  desa. Penyelenggara  pemerintahan  desa  merupakan  sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga  desa memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat (Wijaja, 2013).
Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil  tidaknya  suatu  pemerintahan  suatu  negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di Daerah.Hal  ini  sangat  dibutuhkan  peran  serta masyarakat desa sehingga terwujud kehidupan yang demokratis.  Penyelenggaraan  pemerintahan  Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pelaksanaan pemerintah tersebut diawasi oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  BPD merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  BPD  sebagai mitra  kerja  yang  perannya  sangat  penting  dalam mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  desa
karena  merupakan  lembaga  yang  paling  dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam penyerapan aspirasi  masyarakat  desa,  legislasi  dan  pengawas termasuk dalam pengelolaan dana desa.
Bendahara  desa  mempunyai  tugas  untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggung-jawabkan  keuangan  desa  dalam rangka  pelaksanaan  APBDesa.  Bendahara  desa harus  membuat  laporan  pertanggungjawaban  atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan
pertanggungjawaban.  Begitu  banyak  tugas  dan tanggungjawab  bendahara  desa  sehingga  tentulah Bendahara  Desa  harus  memahami  pengelolaan keuangan Desa secara baik dan benar.
Pengelolaan  Keuangan  Desa  dimulai  dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa diatas, bendahara desa  menjadi  bagian  yang cukup penting,  terutama  pada  tahap  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa beberapa pembukuan wajib diselenggarakan oleh bendahara desa.
Penatausahaan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Desa mewajibkan  Bendahara  desa  membuat  Buku  Kas Umum, dan beberapa buku pembantu lainnya.Pemahaman  yang  baik  atas  Pengelolaan Keuangan Desa akan sangat membantu para Kepala Desa  dan  perangkat  desa  lainnya  termasuk bendahara  desa.  Nah,  disinilah  pemerintah  daerah memainkan peranan yang penting dalam memberikan  perhatian  atas  kapabilitas  para penyelenggara  pengelola  keuangan  desa,  dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang  lebih  rinci  dalam  rangka  penyeragaman penyelenggaraan penatausahaan
dan
pertanggungjawaban keuangan desa.
Asistensi ataupun bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa secara berkesinambungan  atas  bendahara  desa  dapat menjadi  salah  satu  alternatif  dalam  meningkatkan kemampuan  para  bendahara  desa.  Tidak  saja bimbingan  teknik  bagi  bendahara  desa,  tetapi  juga bagi  para  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  sehingga diharapkan  akan  ada  pemahaman  yang  sama  atas pengelolaan  keuangan  desa  yang  tentunya  dapat membantu  kelancaran  pelaksanaan  pengelolaan keuangan desa.
Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahaan keuangan  desa.  Bendahara  desa  merupakan  bagian dari  PTPKD.PTPKD  atau  Pelaksana  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Desa  merupakan  unsur
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
perangkat desa yang  membantu  Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahaan,  dan  mempertanggungjawabkan penerimaan  pendapatan  desa  dan  pengeluaran pendapatan  desa  dalam  rangka  pelaksanaan APBDesa.  Bendahara  Desa  wajib  melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan  secara tertib. Bendahara
Desa
wajib mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan  setiap  bulan  kepada  Kepala  Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Dokumen  yang digunakan oleh  bendahara dalam  melakukan  penatausahaan  penerimaan  dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu  pajak  dan  buku  bank.  Buku  kas  umum digunakan  untuk  mencatat  seluruh  bukti  transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk  mencatat  bukti  transaksi  terkait  dengan pemungutan  maupun  penyetoran  pajak  oleh bendahara  desa.  Buku  bank  digunakan  untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.
Kesuksesan didalam mengelola pemerintah desa yang berujung pada peningkatan kemajuan dan kesejahteraan  masyarakat desa, untuk era sekarang ini  masih  menjadi  suatu  hal  yang  bisa  dibilang sangat langka. Dahulu pemerintahan desa memiliki peran  atau  wewenang  yang  kecil  didalam pembangunan.  Namun  sejak  dikeluarkannya  UU Desa  No.  6  Tahun  2014  pemerintah  desa  mulai diberi kejelasan tentang status dan kepastian hukum. Sejak  diberlakukannya  PP  No  60  Tahun  2014  dan perubahannya PP No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, setiap desa diberi dana desa  sebanyak  Rp.  1  Miliyar,  yang  diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan kemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015).
Dengan  disahkannya  UU  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup masyarakat  desa.  Selain  itu  pemerintah  desa diharapkan  untuk  lebih  mandiri  dalam  mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang
dimiliki,  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan keuangan  dan  kekayaan  milik  desa.  Begitu  besar peran  yang  diterima  oleh  desa,  tentunya  disertai dengan  tanggung  jawab  yang  besar  pula.  Oleh karena  itu  pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan prinsip  akuntabilitas  dalam  tata  pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Dana Desa bukanlah hal yang mudah namun  memerlukan sistem  yang  juga harus dibuat  secara  profesional.  Mulai  dari  segi perencanaan,  desa  harus  membentuk  musyawarah desa untuk menetukan belanja bagi Dana Desa pada periode  ke  depan.  Penatausahaannnya  pun  harus menggunakan  sistem  yang  telah  memanfaatkan teknologi  informasi.  Tidak  hanya  sistem,  Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat penyelenggara desa  pun  harus  memiliki  kapabilitas  dalam mengelola dana tersebut. Dengan adanya Dana Desa yang  tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  dan  tepat  waktu serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat  dengan  cepat  terutama  bagi  masyarakat desa  dalam  peningkatan  kesejahteraannya  (BPKP, 2017).
Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan  yang  akuntabel  dalam  era  otonomi menjadi  tuntutan  publik  melalui  perwujudan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance  government ).  Pemerintahan  yang  baik harus  memenuhi  kriteria,  yaitu: accountability , transparancy , predictability dan participation (Bappenas,  2003).  Terkait  dengan  akuntabilitas, Stanbury (2003) dalam Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pelaksana suatu kegiatan guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara periodik.  Berdasarkan  hal  ini,  maka  memberikan penekanan  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  proses dan  hasil  yang  baik,  namun  diikuti  pula  oleh pengungkapan  dalam bentuk  laporan  untuk diketahui dan dinilai oleh publik.
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pada suatu  entitas,  diwujudkan  melalui  publikasi  atas laporan  hasil  pengelolaan  keuangannya  kepada publik. Governmental Accounting Standards Board (1999) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar  pelaporan  keuangan  di  pemerintahan  yang didasari  oleh  adanya  hak  masyarakat  untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan  sumber  daya  serta  penggunaannya. Pemerintah  Indonesia  juga  berupaya  mewujudkan akuntabilitas  melalui  UU  No.  17/2003  tentang Keuangan  Negara.  Regulasi  ini  merupakan  upaya
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
konkrit pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan. Selanjutnya  pemerintah  menerbitkan  PP.  No. 71/2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah yang  dijadikan  pedoman  dalam  menyusun  laporan keuangan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 123.)
Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah  akan  digunakan  oleh  beberapa  pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan  keputusan.  Oleh  karena  itu  informasi yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  harus bermanfaat  dan  sesuai  kebutuhan  pemakai.  Agar informasi  tersebut  dapat  mendukung  dalam pengambilan  keputusan  dan  dapat  dipahami  oleh para pemakai, maka informasi akuntansi sebagaimana  disebutkan  dalam  PP  No.  71/2010 harus  mempunyai  beberapa  karakteristik  kualitatif. Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  tersebut merupakan  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga dapat memenuhi tujuannya.  Karakteristik kualitatif laporan  keuangan  pemerintah  yang  disebutkan dalam  PP  No.  71/2010  adalah:  relevan,  handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Suwarjono (2013) dan Fathi (2013) secara spesifik  menyatakan  bahwa  keterandalan  dan ketepatwaktuan  merupakan  unsur  nilai  informasi yang diperlukan oleh pemakai sebagai dasar dalam pengambilan  keputusan.  Lebih  lanjut  dijelaskan bahwa keterandalan merupakan kemampuan informasi  untuk  memberikan  keyakinan  bahwa informasi  tersebut  benar  atau  valid,  sedangkan ketepat  waktuan  merupakan  tersedianya  informasi bagi  pembuat  keputusan  pada  saat  dibutuhkan sebelum  informasi  tersebut  kehilangan  kekuatan untuk  mempengaruhi  keputusan.  Hal  ini  sejalan dengan  amanat  PP  No.  71/2010  yang  menyatakan bahwa pemerintah wajib  memperhatikan Informasi yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
Dengan  aplikasi  keuangan  desa  ini, diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisian.  Proses  pengawasan  dan  pemeriksaan pertanggungjawaban  keuangan  desa  juga  lebih mudah diterapkan.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Inovasi
Kata  inovasi  dapat  diartikan  sebagai “proses”  atau  “hasil”  pengembangan  dan  atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan  (termasuk  keterampilan  teknologis)
dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan  nilai  yang  lebih  berarti.  Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi  pengetahuan  kepada  produk,  proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan  pada  halaman  yang  sama,  bahwa  inovasi merupakan  eksploitasi  yang  berhasil  dari  suatu gagasan  baru  atau  dengan  kata  lain  merupakan mobilisasi  pengetahuan,  keterampilan  teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Namun menurut Vontana (2009:20), inovasi  adalah  kesuksesan  ekonomi  dan  sosial berkat  diperkenalkannya  cara  baru  atau  kombinasi baru  dari  cara-cara  lama  dalam  mentransformasi input  menjadi  output  yang  menciptakan  perubahan besar  dalam  hubungan  antara  nilai  guna  dan  harga yang  ditawarkan  kepada  konsumen  dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.

## Konsep Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kinerja  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi  (kelembagaan)  atau  suatu  sistem  untuk melaksanakan  fungsi  -  fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya  harus  dilihat  sebagai  kemampuan untuk  mencapai  kinerja,  untuk  menghasilkan keluaran-keluaran ( output ) dan hasil-hasil
( outcomes ). Hasil  penelitian Karmila  (2013)  dalam Rachmawati  (2014) ,  Kapasitas  sumber  daya manusia  adalah  kemampuan  seseorang  atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  atau kewenangannya untuk mencapai sebagai kemampuan  untuk  mencapai  kinerja,  untuk menghasilkan keluaran-keluaran ( output ) dan hasil- hasil ( outcomes ). pengembangan  kapasitas  adalah  proses yang  dialami  oleh  individu,  kelompok  dan organisasi untuk  memperbaiki kemampuan  mereka dalam  melaksanakan  fungsi  mereka  dan  mencapai hasil yang diinginkan. Dari pengertian ini kita dapat memberi  penekanan  pada  dua  hal  penting:  1) pengembangan  kapasitas  sebagian  besar  berupa proses  pertumbuhan  dan  pengembangan  internal, dan  2)  upaya-  upaya  pengembangan  kapasitas haruslah berorientasi pada hasil.

## Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa
Pengertian  Keuangan  Desa  menurut  UU Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Hak  dan kewajiban  tersebut  menimbulkan  pendapatan, belanja,  pembiayaan  yang  perlu  diatur  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik.  Siklus
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan prodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember. Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas transparan,  akuntabel,  partisipasif,  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah  desa  dengan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD),  tetapi  juga  harus  bersifat  vertikal antara  kepala  desa  dengan  masyarakat  desa  dan atasan  kepala  desa.  Dokumen  publik  tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat  desa,  serta  tidak  diskriminasi  terhadap satu  golongan  tertentu  terkait  dengan  pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan  Keuangan  Desa  jika  tidak diimbangi  dengan  kemampuan  SDM  yang  handal, justru akan menjadi bom waktu bagi desa, sehingga dihawatirkan  akan  banyak  yang  terjerat  kasus hukum  terutama  dalam  pengelolaan  keuangan  dan pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  di  desa  karena kurang memahami prosedur dan pertanggungjawabannya.  Untuk  mengantisipasi terjadinya  permasalahan  hukum  yang  mungkin dapat menimpa aparatur desa perlu diselenggarakan kegiatan pelatihan  –  pelatihan untuk meningkatkan kompetensi  aparatur  desa,  sehingga  memiliki pemahaman dan keterampilan atas tatacara
Perencanaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
Menyadari betapa pentingnya peningkatan kapasitas  aparatur  pemerintahan  desa  untuk melaksanakan  amanat  UU  Desa  ini,  perlu memberikan  pelatihan  peningkatan  kopetensi  bagi aparatur  desa  terutama  bendahara  desa  berupa pelatihan dalam bentuk workshop penelola keuangan desa.
Pengelolan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut : a. Perencanaan
Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan  melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif pencanaan  dan  pembangunan  desa  tertuang dalam  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes)  yang  berlaku  6  (enam)  tahun  dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  yang  berlaku  1  (satu) tahun. RKPDes harus mengacu kepada RPJMDes. RKPDes merupakan rencana program  kegiatan  desa  yang  dijadikan  sebagai acuan dalam menyusun APBDes.
RPJMDes disusun dan ditetapkan pada saat  kepala  desa  dilantik  melalui  musyawarah desa. RKPDes disusun dan ditetapkan pemerintah  desa  melalui  musyawarah  rencana pembangunan  desa  (musrenbangdes)  yang dihadiri  oleh  masyarakat  dan  unsur-unsur  desa pada  saat  mendekati  akhir  dari  tahun  anggaran berjalan.  Setelah  penetapan  RKPDes  langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDes.
Sebelum  menetapkan  APBDes,  sekretaris  desa menyusun  rancangan  anggaran  pendapatan  dan belanja desa (RAPBDes).
Dokumen RAPBDes diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya dibawa kedalam forum  musyawarah  desa  (musdes)  untuk ditetapkan menjadi APBDes berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes ditetapkan  paling  lambat  pada  bulan  Desember tahun berjalan. RKPDes dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). Perdes merupakan produk kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD.
b. Penganggaran Penganggaran  dilaksanakan  setelah  RKPDes ditetapkan.  Rencana  kegiatan  dan  Rencana Anggaran  Biaya  yang  telah  ditetapkan  dalam RKPDes  dijadikan  pedoman  dalam  proses penganggarannya.  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  merupakan  rencana anggaran  keuangan  tahunan  pemerintah  desa yang  ditetapkan  untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
c. Pelaksanaan Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat  beberapa  prinsip  umum  yang  harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran.  Prinsip  itu  diantaranya  bahwa seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  desa dilaksanakan  melalui  Rekening  Kas  Desa. Pelaksana  kegiatan  mengajukan  pendanaan untuk  melaksanakan  kegiatan  harus  disertai dengan  dokumen  Rencana  Anggaran  Biaya (RAB).
d. Penatausahaan Penatausahaan  keuangan  desa  adalah  kegiatan pencatatan  yang  khususnya  dilakukan  oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi  yang  ada  berupa  penerimaan  dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.
e. Pelaporan Dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan,  hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa,  kepala  desa  memiliki  kewajiban  untuk
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat  periodik  semesteran  dan  tahunan  yang disampaikan  ke  Bupati/Walikota.  Laporan semester  pertama  berupa  laporan  realisasi APBDesa.  Laporan  realisasi  semester  pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan Jjanuari pada tahun berikutnya.
f. Pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDes  setiap  akhir  tahun anggaran  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota melalui  camat  terdiri  dari  pendapatan,  belanja, dan  pembiayaan  yang  telah  ditetapkan  dengan peraturan  desa.  Setelah  pemerintah  desa  dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes  dalam  bentuk  peraturan  desa,  maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai  bagian  tidak  terpisahkan  dari  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Laporan pertanggung  jawaban  diinformasikan  kepada masyarakat  secara  tertulis  dan  dengan  media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

## MATODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori (exploratory approach.) Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:1) sering disebut metode penelitian  naturalistik karena penelitiannya dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah  ( natural setting ). Metode kualitatif ini dipilih agar data yang diperoleh  akan  lebih  lengkap,  lebih  mendalam, kredibel  dan  bermakna  sehingga  tujuan  penelitian dapat dicapai. Menurut Arikunto (2010:32) metode eksploratori  adalah metode  penelitian yang bertujuan untuk menggali suatu informasi. Ibrahim (2015:61) menjelaskan bahwa pendekatan eksploratori  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan  lebih  jauh  dan  mendalam  terhadap kemungkinan-kemungkinan  lain dari permasalahan yang  diteliti.  Dengan  pendekatan  eksploratori, penelitian  tidak  lagi  sekedar  menggambarkan  atau melukiskan  atau  menjelaskan  seperti  apa  adanya realitas  yang  dikaji  sebagaimana  pada  metode deskriptif. Menurut Satori dan Komariah (2013:103) dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat  dilakukan  melalui setting dari  berbagai sumber,  dan  berbagai  cara.  Adapun  teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Wawancara Susan  Stainback  dalam  Sugiyono  (2015:72) mengemukakan  bahwa  dengan  wawancara, maka  peneliti  akan  mengetahui  hal-hal  yang
lebih  mendalam  tentang  partisipan  dalam menginterpretasikan  situasi  dan  fenomena yang  terjadi,  di  mana  hal  ini  tidak  bisa ditemukan melalui observasi.
b) Dokumentasi Menurut  Ibrahim  (2015:93)  dokumen  atau dokumentasi  dalam  penelitian  mempunyai  2 (dua)  makna  yang  pertama  dokumen  yang dimaksudkan  sebagai  alat  bukti  tentang sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman  video  atau  apapun  yang  dihasilkan oleh peneliti. Kedua dokumen yang berkenaan dengan  peristiwa  atau  momen  atau  kegiatan yang  telah  lalu,  yang  padanya  mungkin dihasilkan  sebuah  informasi,  fakta  dan  data yang diinginkan dalam penelitian.
Secara  umum  penelitian  merupakan  suatu  proses yang  dilakukan  selama  jangka  waktu  tertentu  dan melakukan pengorbanan waktu tenaga, pikiran dan dana  pendapat  tersebut  juga  didukung  oleh  ahli seperti  yang  dikatakan  oleh  Sugiono  (2014  2) “Metode penelitian pada dasarnya  merupakan cara ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan  tertentu”.  Lebih  jauh  lagi  Sugiono  juga menjelaskan  bahwa  ada  2  (dua)  jenis  metode peneitian.  Dalam  hal  ini  peneliti  terpokus mengunakan  metode  kualitatif,    metode  kualitatif disebut  metode  baru  karena  popularitasnya  belum lama.  Sugiono  juga  menjelaskan  pada  filsafal pospositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada obyek yang alamiah.
Metode/Alat Pengumpulan Data Untuk mendapatkan suatu informasi yang berkuatlitas  maka  ada  metode  atau  cara  untuk mendapatkannya.  Penelitian  yang  dilakukan  dalam rangka  untuk  mendapatkan  informasi.  Namun, untuk mendapatkan suatu informasi maka kita perlu mendapatkan data-data yang akurat dan berkualitas. Adapun  teknis  untuk  pengumpulan  data  pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Wawamcara (Interview)
Merupakan  suatu  teknik  pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya  jawab atau  dialog  secara  langsung  dengan  pihak- pihak  yang  terkait  dengan  penelitian  yang dilakukan.  Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan tanya jawab kepada yang bersangkutan.
Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah  pertanyaan  secara  lisan,  untuk dijawab  secara  lisan  pula.  Ciri  utama  dari wawancara  adalah  kontak  langsung  dengan tatap muka ( face to face relationship ) antara si pencari  informasi  ( interviewer/information hunter ) dengan sumber informasi ( interviewee ).  Secara  sederhana  wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
mempergunakan  tanya  jawab  antara  pencari informasi  dan  sumber  informasi.  Materi wawancara  adalah  tema  yang  ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian.
Dalam  penelitian  kualitatif  teknik wawancara  merupakan  cara  utama  untuk mengumpulkan  data.  Wawancara  bertujuan untuk  menggali tidak saja apa  yang diketahui dan  dialami  oleh  informan,  tetapi  juga  apa yang tersembunyi jauh di dalam diri informan. Apa  yang  ditanyakan  kepada  informan  dapat mencakup  hal-hal  yang  bersifat  lintas  waktu yang  berkaitan  dengan  masa  lampau,  masa sekarang dan masa depan
b. Pengamatan (Observasi) Yaitu dengan pengumpulan data dengan  cara  mengadakan  tinjauan  secara langsung  ke  obyek  yang  diteliti.  Untuk mendapat  data  yang  bersifat  nyata  dan menyakinkan maka peneliti melakukan pengamatan  langsung  pada  obyek  yang bersangkutan.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Data Primer Menurut  Anwar  Sanusi  (2011:104), data  primer  adalah  data  yang  pertama  kali dicatat  dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian  ini,  data  primer  yang  dimaksud adalah  hasil  wawancara  secara  langsung kepada pihak-pihak yang terkait di Desa. Desa Uma  Beringin  Kecamatan  Unter  Iwes,  Desa Labuhan  Sumbawa  Kecamatan  Labuhan Badas,  Desa  Tepal  Kecamatan  Batulanteh, Desa Batu Rotok Kecamatan Batulanteh, Desa Pulau  Bungin  Kecamatan  Alas,  Desa  Pulau Kaung  Kecamatan  Buer,  Desa  Lekong Kecamatan  Alas  Barat  dan  Desa  Mapin  Rea Kecamatan Alas Barat.
2. Data Sekunder Menurut  Indriantoro  dan  Supomo (1999)  dalam  Dwi  Febri  dan  Taufik Kurrohman (2013:483), data sekunder merupakan  data  penelitian  yang  diperoleh peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian  ini,  juga  menggunakan data  sekunder  sebagai  data  tambahan  yang berupa  data-data  mengenai  profil  Desa, beberapa dokumen terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangandesa (APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa) dan beberapa foto dari  sarana  dan  prasarana  yang  dibangun dengan menggunakan pendapatan desa di Desa Uma  Beringin  Kecamatan  Unter  Iwes,  Desa Labuhan  Sumbawa  Kecamatan  Labuhan
Badas,  Desa  Tepal  Kecamatan  Batulanteh, Desa Batu Rotok Kecamatan Batulanteh, Desa Pulau  Bungin  Kecamatan  Alas,  Desa  Pulau Kaung  Kecamatan  Buer,  Desa  Lekong Kecamatan  Alas  Barat  dan  Desa  Mapin  Rea Kecamatan Alas Barat. Data-data ini bersumber  dari  bendahara  desa  yang  sangat berperan  penting  dalam  mengatur  dan mengurus keuangan desa.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data sekunder  diperoleh  dari  studi  pustaka, sedangkan  data  primer  didapatkan  melalui hasil  penelitian  yang  diselenggarakan  di  8 (delapan)  Desa  yaitu  :  Desa  Uma  Beringin Kecamatan  Unter  Iwes,  Desa  Labuhan Sumbawa  Kecamatan  Labuhan  Badas,  Desa Tepal Kecamatan Batulanteh, Desa Batu Rotok Kecamatan  Batulanteh,  Desa  Pulau  Bungin
Kecamatan Alas, Desa Pulau Kaung Kecamatan  Buer,  Desa  Lekong  Kecamatan Alas  Barat  dan  Desa  Mapin  Rea  Kecamatan Alas Barat .

## Prosedur Analisis Data
Analisis  data  menjelaskan  cara  menganalisis atau  teknik  mengolah  data  yang  digunakan  untuk menarik  simpulan  dari  hasil  kajian  dari  topik  yang diteliti.
Analisis  data  merupakan  yang  dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam hal ini peneliti menganalisis data  yang  dihasilkan  melalui  wawancara  terhadap subyek penelitian, sehingga peneliti dapat memecahkan  pokok  persoalan  yang  timbul  dalam penelitian ini.
Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  deskriftif  kualitatif  yang  bersifat menggambarkan,  memaparkan  dan  menguraikan obyek  yang  diteliti  (Arikunto,  2006:11).  Penelitian kualitatif  antara  lain  bersifat  diskriptif,  data  yang dikumpulkan  lebih  banyak  berupa  kata  –  kata  atau gambar  dari  angka-angka.  Dengan  demikian penelitian deskriftif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud membuat deskripsi atau gambaran untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subyek  penelitian  misalnya  perilaku, persepsi,  motivasi, tindakan dan  lain-lain (Melong, 2010:6).
Selanjutnya  peneliti  dapat  menyimpulkan beberapa  pokok  persoalan  berikut  pemecahan masalahnya  juga  peneliti  dapat  memberikan beberapa  saran  yang  merupakan  bagian  dari  solusi dalam  memecahkan  persoalan  yang  timbul  dalam penelitian ini.
Menurut Huberman dalam Mukhtar
(2013:135)  analisis  data  deskriptif  kualitatif mencakup  reduksi  data,  penyajian  data,  dan
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
penarikan  kesimpulan,  ketiga  jalur  analisis  data tersebut menjadi acuan dalam tulisan ini. Penelitian ini dinyatakan selesai jika data dalam kondisi jenuh, yaitu  saat  peneliti  menanyakan  kepada  informan yang  diwawancarai  tentang  informan  lain  yang direkomendasikan,  jawabannya tetap berkisar pada informan-informan sebelumnya yang sudah penulis wawancarai.
1. Reduksi Data Reduksi  data  yaitu  sebagai  proses  pemilihan, pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakan  dan  tranformasi  data  “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di  lapangan.  Reduksi  data  yang  dilakukan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi  data  mengenai  Tata  Kelola Keuangan  Desa  yang  mengunakan  Keuangan Desa di desa yang dijadikan sample ke delapan desa  tersebut  dengan  cara  sedemikian  rupa sehingga  kesimpulan  akhirnya  dapat  ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data (Display Data) Hasil  reduksi  data  kemudian  disusun  dan disajikan  dalam  bentuk  teksnaratif-deskriptif. Tahap penyajian data berisi tentang pengolahan  data  setengah  jadi  yang  sudah seragam  dalam  bentuk  tulisan  dan  sudah memiliki alur tema  yang  jelas ke dalam  suatu matriks  kategorisasi  sesuai  tema-tema  yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan  memecah  tema-tema  tersebut  ke  dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) Tahap  ini  adalah  tahap  akhir  analisis  data. Kesimpulan  menjurus  pada  jawaban  dari pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan  indikator  untuk  mengetahui sejauh  mana pengelolaan Dana Desa tersebut. Kemudian berdasarkan hasil temuan
dilapangan melalui wawancara dan
dokumentasi dilapangan yang dikaitkan dengan  kesemua  indikator  tesebut  maka penulis  mendapati  bahwa  beberapa  indikator berjalan  dengan  baik.  Untuk  mengetahui validitas data peneliti menggunakan triangulasi teknik  dan  triangulasi  sumber.  Triangulasi teknik yaitu untuk mengetahui atau menanyakan  hal  yang  sama  dengan  teknik yang  berbeda  yaitu  wawancara,  dokumentasi.
Sedangkan  triangulasi  sumber  dilakukan dengan  cara  menanyakan  hal  sama  melalui sumber/informan  yang  berbeda  dari  pihak pemerintah desa, jika sumber data memberikan data yang sama berarti data dikatakan kredibel.
Bedasarkan  hasil  data  tersebut  sehingga
peneliti  dapat  menarik  kesimpulan  yang kemudian dipaparkan pada bagian kesimpulan dan saran.

## Instrumen Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2013:146)  Instrumen penelitian  adalah  suatu  alat  yang  digunakan  untuk mengukur  fenomena  alam  maupun  sosial  yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  instrument  kuisioner  metode  tertutup, dimana  kemungkinan  jawaban  sudah  ditentukan terlebih  dahulu  dan  responden  tidak  diberikan alternatif jawaban. Indikator-indikator untuk variable  tersebut  dijabarkan  oleh  peneliti  menjadi sejumlah  pertanyaan  sehingga  diperoleh  data kualitatif.  Data  ini  akan  diubah  menjadi  bentuk kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik. Secara  umum  teknik  dalam  pemberian  skor yang  digunakan  dalam  kuisioner  ini  adalah  teknik skala  likert.  Penggunaan  skala  likert  menurut Sugiono  (2013:132)    skala  likert  digunakan  untuk mengukur  sikap,  pendapat  dan  persepsi  seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena  sosial”. Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan bobot  nilai  1  dan  0.1  untuk  jawaban  benar  sesuai dengan harapan peneliti dan 0 untuk jawaban yang salah atau yang tidak sesuai dengan harapan peneliti. Dari  perolehan  nilai  pada  masing  –  masing pertanyaan pada kuisioner maka dapat diprentasekan dengan rumus: Skala Likert Bernilai Positif Kualifikasi Skala Persentase Tidak Sesuai (TS) 1 Sesuai (S) 2
Rumus  persentase  yang  digunakan  dalam adaptasi adalah :
R = 𝑆𝑃 𝑆𝑇 𝑥 100%
Keterangan :  R = Nilai Porsentase SP= Skor Perolehan ST=Skor Ideal atau skor yang diharapkan Selanjutnya  untuk  mengetahui  factor-faktor yang  sangat  berpengaruh  terhadap  Penyampaian laporan  maka  digunakan  skala  prosentase  sebagai berikut:
Skala Likert Bernilai Negatif
Kualifikasi Skala Persentase Sangat Berperan 81-100 Berperan 61-80
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
Cukup Berperan 41-60 Tidak Berperan 21-40

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  bulan  Desember 2018 sampai bulan Juni 2019 di Desa Uma Beringin Kecamatan  Unter  Iwes,  Desa  Labuhan  Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Desa Tepal Kecamatan Batulanteh, Desa Batu Rotok Kecamatan Batulanteh,  Desa  Pulau  Bungin  Kecamatan  Alas, Desa  Pulau  Kaung  Kecamatan  Buer,  Desa  Lekong Kecamatan  Alas  Barat  dan  Desa  Mapin  Rea Kecamatan Alas Barat.

## Hasil Penelitian
Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara  kepada  informan  kunci  yang  sudah ditentukan  dan  digunakan  alat  perekam  untuk merekam seluruh isi wawancara, serta menggunakan  instrumen  pendukung  antara  lain buku  catatan,  alat  perekam  berupa  HP  untuk mendokumentasikan kegiatan dilapangan dan laptop untuk  mengetik  hasil  penelitian  dan  rekaman sehingga  berbentuk  transkrip  wawancara  yang kemudian direduksi dan ditentukan tema berdasarkan  permasalahan  pada  bab  sebelumnya. Untuk  menjawab  masalah  pertama  yaitu  : bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa adalah  5  (lima)  tema  yaitu  :  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.  Untuk  menjawab  masalah kedua  yaitu  :  hambatan-hambatan  apa  saja  dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  Dana  Desa  adalah  : hambatan  sumber  daya,  hambatan  letak  geografis. Dan  hambatan  geografis  ini  dikelompokkan  dalam hambatan  sumber  daya.kemudian  didapatkan  juga upaya untuk mengatasi hambatan tersebut

## Dalam  Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan
Dana  Desa  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan pembangunan  desa  sesuai  dengan  kewenangannya dengan  mengacu pada perencanaan pembanguanan Kabupaten/Kota.  Perencanaan  pembangunan  desa meliputi  RPJMDes  dan  RKPDesa  yang  disusun secara  berjangka  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan Desa.
RKPDes  merupakan  dasar  dalam  penyusunan Rancangan APBDes (RAPBDes). Teknis penyusunan  RPJMDes  dan  RKPDes  agar  tercipta keselarasan  telah  diatur  tata  caranya  dalam Pemendagri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pembangunan  Desa.  Setelah  RKPDes ditetapkan  maka  dilanjtkan  proses  penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggara Biaya  yang  telah  ditetapkan  dalam  RKPDes
dijadikan  pedoman  dalam  proses  penganggaranya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan  rencana  anggaran  keuangan  tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan  program  dan  kegiatan  yang menjadi kewenangan desa.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  adalah  instrumen  penting  yang  sangat menentukan  dalam  rangka  perwujudan  tata pemerintahan  yang  baik  (good  governance) ditingkat  desa.  Tata  Pemerintahan  yang  baik diantaranya  diukur  dari  proses  penyusunan  dan pertanggungjawaban  APBDes.  Memahami  proses seluruh tahapan pengelolaan APBDes (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.
Proses pengelolaan APBDes yang berdasarkan pada perinsip partisipasi, transparasi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDes yang  memadai  juga  dapat  mendorong  partisipasi warga lebih luas daripada proses- proses perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan. APBDesa  dapat  menjawab  partisipasi  warga  yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa.
Proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes yang disusun berorentasi  kepada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  desa  dan  memenuhi  perinsip-perinsip good  governance  seperti  taransparasi,  partisipasi, efektivitas dan akuntabilitas.
Perencanaan Sekretaris desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa kemudian disampaikan  kepada  kepala  desa  dan  selanjutnya disampaikan  kepala  desa  kepada  BPD  untuk pembahasan  selanjutnya  pembahasan  melalui musyawarah  desa  untuk  menetapkan  program prioritas  pembangunan  yang  ada  di  desa.  Untuk perencanaan  terdapat  kesesuaian  tapi  untuk  jadwal yang  seharusnya  bulan  Oktober  tahun  berjalan dilaksanakan  pada  bulan  Januari  sampai  Februari karena  menunggu  jadwal  dari  pemerintah  daerah. Begitu  juga  untuk  kegiatan  Rancangan  APBDesa yang sudah ditetapkan kadang kegiatan yang sudah ada  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  ada  di SISKEUDES sehingga harus melakukan perubahan kegiatan  menyesuaikan  dengan  apa  yang  ada  di SISKEUDES.  Dalam  perencanaan  sudah  sesuai dengan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dasar masyarakat, karena APBDesa yang sudah disepakati bersama  melalui  musrembang  desa  telah  disetujui oleh  BPD.  Namun  pada  kenyataannya  terbentur dengan  regulasi  yang  sudah  dijabarkan  melalui
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
SISKEUDES dimana apa yang sudah diprogramkan tidak  termuat  dalam  SISKEUDES  dan  ini merupakan salah satu hambatan.

## Pelaksanaan
Pada proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana  Desa,  kepala  desa  mengangkat  Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) yang pekerjaannya mengawasi  dan  mengkoordinasi  pekerjaan  di lapangan.  Proses  selanjutnya  ketika  masuk  dalam pelaksanaan  keuangan  maka  PTK  membuat  faktur belanja yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya  (RAB).  Tim  pemeriksa  barang  yang  akan menyatakan barang sesuai dengan nota pesanan atau tidak,  barang  itu  layak  atau  tidak.  Apabila  layak maka  pelaksana  kegiatan  membuat  Surat  Perintah Pembayaran  (SPP)  dan  dimasukan  kepada  kepala desa  sebagai  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA) yang  kemudian  kepala  desa  memberikan  disposisi kepada  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Desa  (PTPKD).  Tim  pemeriksa  barang  akan membuat berita acara bahwa barang tersebut adalah benar-benar  baik  dan  sesuai  dengan  nota  pesanan nomor  sekian.  Kalau  sudah  dinyatakan  sah  dan layak  dibayar  oleh  pemeriksa  barang  maka pelaksana  kegiatan  mengajukan  Surat  Perintah Membayar (SPM) kepada kepala desa. Kepala desa sebagai  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  akan memberikan disposisi kepada PTPKD supaya boleh menindaklanjuti  sehingga  prosesnya  berjalan  baik. Dalam hal ini bendahara hanya bertugas membayar dan  menyimpan  uang  yang  sudah  dicairkan  dari bank,  sedangkan  sekretaris  desa  yang  mengetahui persis  belanja  pengeluaran  karena  sekretaris  desa sebagai verifikator.

## Penatausahaan
Pada  proses  penatausahaan  pengelolaan  Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## Pelaporan
Laporan  Dana  Desa  adalah  2  (dua)  semester dimana  semester  pertama  adalah  bulan  Juli  dan semester  kedua  adalah  bulan  Januari  tahun selanjutnya.

## Pertanggungjawaban
Pada proses pertanggungjawaban  ini di  mulai dari setiap dana yang keluar dicatat oleh bendahara dikelola oleh PTPKD termasuk sama-sama dengan sekretaris  desa  selaku  koordinator  PTPKD  untuk membuat  laporan.  Kemudian  disampaikan  kepada kepala  desa  untuk  dikaji  kebenarannya  apa  masih ada yang tidak dilaporkan atau masih ada kesalahan- kesalahan,  karena  kepala  desa  adalah  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desaadalah :

## Hambatan Sumber Daya
Dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  Dana Desa  ditemukan  3  (tiga)  faktor  penghambat  dalam sumber  daya  yaitu  sumber  daya  manusia,  sarana prasarana dan keadaan letak geografis. Sumber daya manusia  berkenan  dengan  kemampuan  bendahara yang tidak bisa mengoperasikan leptop bahkan tidak mengerti  sistem  SISKEUDES  sehingga  masih diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan  dari  bendahara  dalam  melakukan pertanggungjawaban  pengelolaan  Dana  Desa. Silalahi (2015 : 242) menyatakan SDM merupakan elemen penting dan merupakan aset terpenting dari organisasi  dibanding  dengan  elemen  lainnya. Manusia  dalam  organisasi  memiliki  peran  dan fungsi  penting  bagi  terwujudnya  tujuan  organisasi. Manusia  yang  membuat  sumber-sumber  lain  dari suatu  organisasi  bekerja  dan  membuat  organisasi bergerak.
Selanjutnya sumber daya  bukan  manusia atau sumber  daya  material  adalah  berbagai  fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian  tujuan.  Sebab  meskipun  manusia menjadi  elemen  penting  dan  menentukan  dalam pencapaian  tujuan  keorganisasian  tetapi  jika  tidak disertai  atau  didukung  oleh  sumber  daya  material yang memadai, maka tujuan yang sudah ditetapkan tidak  akan  tercapai  secara  optimum  Silalahi  (2015 :261). Hambatan sumber daya kedua adalah sarana prasarana  yang  tidak  memadai  misalnya  tidak  ada jaringan  internet  yang  menyebabkan  ketinggalan informasi  dalam  mengakses  peraturan  atau  pun informasi  tentang  pengelolaan  Dana  Desa  ini. Pemerintah  desa  hanya  menunggu  informasi  yang disampaikan  oleh  pemerintah  daerah.  Hal  ini  juga menyebabkan terhambatnya penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa. Hambatan  yang  ketiga  yang  dikelompokan dalam  hambatan  sumber  daya  adalah  letak geografis.Karena  letak  geografis  ini  banyak mengalami keterlambatan dalam informasi mengenai  Dana  Desa.  Letak  geografis  merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan Dana Desa pada  desa  Batu  Rotok  dan  desa  Tepal  Kecamatan Batulanteh  karena  desa  tersebut  ini  pada  bulan tertentu cuacanya sangat ekstrim sehingga masyarakat  untuk  melakukan  aktivitasnya  ke  kota tidak  ada.  Ini  terjadi  karena  dari  kota  kabupaten menuju  ke  desa  ini  harus  menempuh  perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dan hartop yang merupakan  alat  transportasi  masyarakat  setempat dengan waktu kurang lebih  4 s.d 6   (empat sampai dengan  enam)  jam.  Hal  ini  juga  mengakibatkan biaya  (harga)  barang  meningkat  sehingga  kadang
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
sulit  menyesuaikan  dengan  apa  yang  sudah ditetapkan dalam RAB oleh tim PTPKD. Upaya mengatasi hambatan Sumber Daya Mengatasi hambatan sumber daya ini terutama sumber daya  manusia, pemerintah desa seharusnya berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan pelatihan tentang pengelolaan keuangan  desa  dalam  rangka  meningkatkan profesionalisme dari tim PTPKD terutama bendahara dan sekretaris desa. Silalahi (2015 : 242) menyatakan  sumber  daya  manusia  merupakan elemen penting dan merupakan aset terpenting dari organisasi  dibanding  dengan  elemen  lainnya. Manusia  dalam  organisasi  memiliki  peran  dan fungsi  penting  bagi  terwujudnya  tujuan  organisasi. Manusia  yang  membuat  sumber-sumber  lain  dari suatu  organisasi  bekerja  dan  membuat  organisasi bergerak.
Pedoman Pengukuran Hasil Analisis Data Hasil
Wawancara No. Aspek Sub Aspek Jmh Item Sk or Ideal Total Skor 1 Kesesuaian Perencanaan
Dana Desa a. Kesesuaian antara hasil MusrenbangDes dengan RKPDes b. RKPDes disahkan,  maka tim penyusun
selanjutnya membuat
RAPBDes c. RAPBDes dilaporkan kepada  BPD  dan melalui musyawarah desa dan ditetapkan bersama  dengan BPD dalam bentuk  peraturan desa.
d. Penetapan RAPBDespaling lambat bulan Desember  tahun anggaran sebelumnya 1 1 1 1 2 2 2 2 8 2 Kesesuaian Pelaksanaan Dana Desa
a. semua pemasukan  dan pengeluaran
harus melalui rekening desa. b. Setiap pelaksanaan kegiatan mengajukan RAB kegiatan. c. Segala bentuk pengeluaran kegiatan  melalu ADD tetap dipertanggungja wabkan
1
1
1 1 2 2 2 2 8
d. Pengajuan SPP melalui Sekdes dengan persetujuan Kepala Desa 3 Kesesuaian Penatusahaa n Dana Desa a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa b. siskeudes yangsecara otomatis akan membantu  tugas bendahara  desa dalam melakukanpenata usahaan c. Bendahara  desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui  laporan Pertanggungjawa ban 1 1 1 2 2 2 6 4 Kesesuaian pelaporan
Dana Desa a. Laporan disampaikan kepada pemerintah kabupaten baik  melalui kecamatan maupun secaralangsun g b. Kemampuan Penyampaian
Laporan c. Sanksi bagi keterlambatan penyampaian Laporan 1 1 1 2 2 2 6
Kesesuaian Pertanggung jawaban Dana Desa a. Laporan pertanggungja waban telah disampaikan pada akhir tahun
b. laporan  ADD terintergrasi dengan
laporan APBDes
c. menyampaika
n laporan pertanggungja waban  kepada masyarakat melalui  forum musyawarah 1 1 1 2 2 2 6 Jumlah 17 100  100
Rekapitulasi Perhitungan Persentase
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
No. Komponen Aspek Skor Perolehan Kualifikasi Sp Si Total
1 Kesesuaian Perencanaan Dana Desa
5,5 8 68,75  Berpengaruh
2 Kesesuaian Pelaksanaan Dana Desa 5,3 8 66,25  Berpengaruh 3 Kesesuaian Penatausahaan Dana Desa
4,9 6 81,6 Sangat Berpengaruh 4 Kesesuaian Pelaporan Dana Desa 5,2 6 86,6
Sangat Berpengaruh 5 Kesesuaian Pertanggung jawaban Dana Desa 5,4 6 90 Sangat
Berpengaruh Jumlah 26,3 34 393,2 Rata-rata Perolehan 5,26 6,8 78,64 Berpengaruh
Laporan Pertanggung Jawaban p 31 Desember 2018
NO NAMA DESA JENIS LAPORA N JML PD D K  JARAK TEMPU
H KM
ALOKASI DANA
DESA (Rp) % PENYA MPAIA N LAPOR AN 1 Labuhan Sumbawa 4 14.697 2,5 Rp  2.946.134.631,60 70%
2 Uma
Bringin 4 2.351 1 Rp  1.601.617.500,00 72%
3 Batu Rotok 4 3.816 62 Rp 2.350.348.800,00 48%
4 Tepal 4 1.672 48 Rp  1.999.323.500,00 50%
5 Pulau Kaung 4 1.597 55 Rp  1.319.928.747,83
50%
6 Pulau bungin 4 3.161 66,4 Rp  1.642.262.618,00 45% 7 Lekong 4 2.590 75 Rp  1.684.887.647,00 55% 8 Mapin Rea 4 3.142 82 Rp  1.904.065.864,00 60%

## Laporan Pertanggung Jawaban Bulan  Juli 2019
NO NAMA DESA JENIS LAPO RAN JML PD D K JARAK TEMPUH KM
ALOKASI  DANA DESA (Rp) % PENYA MPAIAN LAPO RAN
1 Labuhan Sumbawa 4 14.981 2,5 Rp 2.506.068.500,00 90% 2 Uma Bringin 4 2.372 1 Rp 1.376.400.700,00 82% 3 Batu Rotok 4 3.819 62 Rp 2.617.504.355,00 73% 4 Tepal 4 1.673 48 Rp 2.254.171.600,00 77% 5 Pulau Kaung 4 1.601 55 Rp 1.415.697.200,00 80% 6 Pulau bungin 4 3.171 66,4 Rp 1.771.371.800,00 85% 7 Lekong 4 2.609 75 Rp 1.679.275.800,00 79% 8 Mapin Rea 4 3.146 82 Rp 1.485.602.557,00 80%
Perbandingan Penyampaian Laporan Bulan
Desember 2018 dan Bulan Juni 2019 No. Nama Desa Per- Desember 2018 Per-Juli 2019 Selisih Jarak Tempuh 1 Labuhan Sumbawa 70% 90% 20% 2,5
2 Uma Bringin 72% 82% 10% 1
3 Batu Rotok 48% 73% 25% 62
4 Tepal 50% 77% 27% 48
5 Pulau Kaung 50% 80% 30% 55
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
6 Pulau Bungin 45% 85% 40%
66,4 7 Lekong 55% 79% 24% 75 8 Mapin Rea 60% 80% 20% 82
Setelah  dilakukannya  Pendidikan  dan  Pelatihan Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten Sumbawa kepada Bendahara desa maka meningkatlah pengetahuan Bendahara Desa tentang pegelolaan keuangan desa dilihat dari Penatausahaan.  Dalam  proses  Penantausahaan pengelolaan  dana  desa  sudah  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014,  begitu  juga  dengan  Pelaporan  dana  desa dilaporkan  2  (dua)  kali  setahun  yaitu  laporan semesteran  ;  laporan  semester  petama  dilakukan pada  bulan  Juli  pata  tahun  berjalan  dan  laporan semester  kedua  dilakukan  pada  bulan  Januari  pada tahun  selanjutnya  dan  Pertanggungjawaban  yang dilakukan  oleh  bendahara  desa  mempunyai  tugas untuk  menerima,  menyimpan,  menyetorkan  dan membayar  setiap  dana  yang  keluar  selalu  dicatat sebagai  pertanggungjawaban.  Dengan  pengetahuan yang telah diterima dalam Pendidikan dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Bendahara Desa menjadi  paham  dalam  pengoprasian  aplikasi Siskeudes sehingga laporan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan sampai Pertanggungjawaban    Pengelolaan  Keuangan  Desa sudah  tidak  menjadi  hambatan  dalam  pengetahuan yang sudah diterima di dalam Diklat tersebut dilihat dari pelaporan yang disajikan oleh bendahara desa.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  peneliti mengambil kesimpulan  :
1. Penerapan  inovasi  proses  dalam  percepatan penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah desa  khususnya  bendahara  desa  melalui pelatihan  siskeudes  oleh  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Kabupaten  Sumbawa  hal tersebut dapat lihat dari perbandingan ketepatan waktu  penyampaian  laporan  Keuangan  priode bulan  Desember  2018-Juni  2019  mengalami peningkatan  pada  penyampaian  laporan  baik laporan  semesteran  maupun  laporan  tahunan karena  telah  dilakukan  Diklat  bagi  bendahara desa bersangkutan.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan inovasi  proses  yaitu  pelatihan  siskeudes  bagi bendahara desa dalah :
a. latar  belakang  pendidikan  dan  kemampuan menerima materi pelatihan siskeudes sehingga  mempengaruhi  kualitas  output pelatihan.
b. Keterbatasan  anggaran  pelatihan  sehingga dilaksanakan satu kali dalam setahun hanya terfokus  pada  tahapan  pelaporan  keuangan desa  yang  idealnya  dilaksanakan  setiap siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan,  Pengganggaran,  Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
Saran
1. Untuk  kedepannya,  pemerintah  Kabupaten dalam  hal  ini  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa  sering  melakukan  Monitoring  dan Evaluasi  di  wilayah  yang  sulit  di  jangkau  oleh jaringan telekomunikasi sehingga segala bentuk informasi yang ada dalam perubahan aturan yang ada  mengenai  pengelolaan  keunagan  sehingga pemerintah desa tidak mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan. Dan atau bendahara    desa  proaktif  untuk  menggali informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  desa dikarenakan  petugas  Kabupaten  dalam  hal  ini personil  atau  staf  yang  ada  di  bidang Pemerintahan  Desa  sangat  terbatas    tidak memungkinkan  untuk  turun  ke  seluruh  desa  di kabupaten  sumbawa  yang  begitu  luas  dan banyaknya  desa  yang  berjumlah  157  desa sehingga  diharapkan  bendara  desa  khusunya pengelola keuangan desa datang ke Kabupaten.
2. Pemerintah  desa  hendaknya  meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan  keuangan  desa  supaya  semua perangkat  mempunyai  pemahaman  yang  sama tujuannya adalah supaya membantu keberhasilan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa pada  khususnya  dan  keuangan  desa  pada umumnya.
3. Dalam  penelitian  selanjutnya  hendaknya  lebih diperluas.  Karena  dalam  penelitian  ini  terbatas pada pengelola keuangan desa saja, tidak sampai pada  pembinaan  dan  pengawas  pengelolaan keuangan desa.

## REFERENSI
https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/art icle/download/536/402/
BPKP.(2005).  Petunjuk  Pelaksana  Bimbingan  dan Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015  tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tata Kerja Pemerintah Desa
http://jurnal.uts.ac.id

## Social Humaniora
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan. Halaman http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit panduan pengelolaan keuangan desa. Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Dan Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa . Diunduh pada tanggal 2 April 2019.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan.
Halaman http://www.bpkp.go.id/konten/1737/Warta- Pengawasan-BPKP-Situs Resmi BPKP 2017.
Diunduh pada tanggal 4 Maret 2019.
---------.  2010.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah.  22  Oktober 2010.  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia No. 123.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian  Keuangan.  2015. Rincian  Dana Desa  Tahun  Anggaran  2016 .  Halaman http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attach ment/article/608/DANA DESA2016.pdf. Diunduh pada tanggal 4 April 2019. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. Halaman www.djpk.depkeu.go.id/wp/2016/03/03 Penggunaan Dana Desa Kemendes. Diunduh pada tanggal 4 April 2019.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa . Jakarta. Sugoyono.    (2010). Metode  Penelitian  Kulitatif Kuanntitatif Bandung : Alfabeta