## Wajah Hukum

## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam

## Ruslan Abdul Gani
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultah Thaha Saifudin Jambi Correspondence email: ruslanabdulgani616@gmail.com
Abstrak. Pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  yang  berstatus    sebai  orang  gila  merupakan  permasalahan    yang  lumrah  terjadi  di masyarakat dengan bermacam kasus dan karateristik. Pemberitaan tentang hal tersebut kemungkinan membangkitkan emosi yang kuat  dan  menimbulkan  pertanyaan  apakah  disanksi  ataukah  tidak.  Berkaitan    dengan    kejahatan    itu      sendiri,  pandangan  dari hukum Islam mengartikan sebuah tindakan kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berasal dari Allah,  terhadap  pelanggaran  tersebut  sudah  ada  ketentuan  hukuman  yang  berasal  dari-Nya.  Larangan  hukum  dimaksud  disini adalah  mengerjakan  suatu  hal  perbuatan-perbuatan  yang  telah  dilarang  atau  dengan  tidak  mengerjakan  pekerjaan  yang  tidak dibenarkan.Hal yang dapat digolongkan yang merupakan bagian dari  tindakan kejahatan  dalam Islam adalah apabila perbuatan itu  hanya  dilarang  atas  dasar syariat .  Hal  ini  harus  dapat  dikatakan,  dengan  dilakukan  atau  tidak  dilakukannya  suatu  perbuatan yang  akan  mengakibatkan  kepada  suatu  hukuman  yang  harus  didasarkan  pada syari’at yang  merupakan  sebuah  kejahatan. Perspektif  hukum  Islam  dan  dalam  ketentuan  hukum  kepidanaan  terhadap  perbuatan  dalam  kategori  tindakan  kriminal,  seperti tindakan  dalam  kategori  pembunuhan,  yang  diperbuat  oleh  orang  gila  atau  orang  yang  sedang  mengalami  gangguan  kejiwaan. Disini akan terlihat apakah ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum kepidanaan juga akan diberlakukan pada orang gila yang telah terbukti dalam hal melakukan tindakan criminal tersebut.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Gangguan Kejiwaan
Abstract.  Murder  which  is  committed  by  the  status  of  a  madman  is  a  common  problem  in  society  with  various  cases  and characteristics. Publicity about this is likely to arouse strong emotions and raise the question of whether or not it is sanctioned. In connection  with the crime itself, the view from Islamic law defines a crime as an act  that is prohibited by law that comes from Allah, for this violation there are provisions of punishment that come from Him. The legal prohibition referred to here is to do an act that has been prohibited or by not doing work that is not justified. What can be classified as part of a crime in Islam is if the act is only prohibited on the basis of the Sharia. It must be said, by doing or not doing an act  which will result in a punishment which must  be based on the Shari'ah  which is a crime. The perspective of Islamic law and in  the provisions of criminal law on actions in the category of criminal acts, such as actions in the category of murder, are committed by crazy people or people who are experiencing mental disorders. Here it will be seen whether the provisions of Islamic law and the provisions of criminal  law will also apply to a madman who has been proven to have committed these crimes.

## Keywords: Criminal Liability Psychiatric Disorders

## PENDAHULUAN
Pembunuhan yang dilakukan oleh yang berstatus sebai orang gila merupakan permasalahan yang lumrah terjadi di  masyarakat  dengan  bermacam  kasus  dan  karateristik.  Pemberitaan  tentang  hal  tersebut  kemungkinan membangkitkan emosi yang kuat dan menimbulkan pertanyaan apakah disanksi ataukah tidak.
Seiring dengan perkembangan zaman, ditambah dengan semangkin meningkatnya kejahatan, yang terjadi dalam kehidupan  masyarakat  tentu  hal  ini  persoalan,  peran  negara  sebagai  pelindung  atas  keamanan  dan  ketenraman masyarakat  serta  pelayan  terhadap  masyarakat  diharapkan  dapat  mengatasinya.  Dalam  Islam  ada  dikenal  istilah Syari’at (aturan  Allah)  yaitu  hukumyang  abadi  dan  berlaku  sepanjang  masa.Dalam  kurun  waktu  yang  panjang,  sejak dimulai diturunkannya agama  Islam sampai akhir masa pemerintahan Turki Usmani, syari’at Islam bagaikan cahaya yang  menyinari  dan  menerangi  jalannya  kaum  muslimin,  dan  menunjukkan  kepada  mereka  jalan  kebenaran  dan keadilan.Pada  saat  itu syari’at Islam  dipelajari  dengan  antusias,  dan  ditetapkan  olehpemerintah,  sehingga  tidak  ada satu pun perundang-undangan didunia ini yang\ mengunggulinya. 1
Berkaitan  dengan  kejahatan  itu  sendiri,  pandangan  dari  hukum  Islam  mengartikan  sebuah  tindakan  kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berasal dari Allah, terhadap pelanggaran tersebut sudah ada  ketentuan  hukuman  yang  berasal  dari-Nya.  Larangan  hukum  dimaksud  disini  adalah  mengerjakan  suatu  hal perbuatan-perbuatan yang telah dilarang atau dengan tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak dibenarkan.
Hal  yang  dapat  digolongkan  yang  merupakan  bagian  dari    tindakan  kejahatan    dalam  Islam  adalah  apabila perbuatan  itu  hanya  dilarang  atas  dasar syariat .  Hal  ini  harus  dapat  dikatakan,  dengan  dilakukan  atau  tidak dilakukannya suatu perbuatan yang akan mengakibatkan kepada suatu hukuman yang harus didasarkan pada syari’at
1 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Kepidanaan Berdasarkan  Al-Qur’an, Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 1.
Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam
yang  merupakan  sebuah  kejahatan. 2 Jadi  kejahatan  ataupun  tindakan  kriminal  sama  sekali  tidak  dibenarkan  dalam Islam maupun hukum pidana, seperti pencurian, perampokan, perkosaan, penipuan, pemalsuan, pembunuhan dan lain sebagainya karena  akibat  dari perbuatan tersebut  dapat merugikan orang lain.
Selanjutnya  dilihat  dari hukum pidana,  dimana  hukum pidana itu sendiri adalah tata cara dan alat yang dapat digunakan  untuk    tindakan  dalam  rangka  penanggulangan  sebuah  kejahatan,  baik  kejahatan  yang  secara  umum, maupun  perbuatan  yang  dalam  kategori  secara  khusus.  Penanggulangan  itu  sendiri  adalah  segala  perbuatan  kriminal yang  harus  ditindak  tegas  dengan  cara  sebuah  tindakan  pencegahan  dalam  hal  ini  merupakan  kebijakan  secara ( preventif ) maupu  sebuah perbuatan  penindakan dalam hal ini disebut dengan  ( represif ).  Atau dengan  cara tindakan pencegahan preventif yang  merupakan  sebuah  cara  penanggulangan  dengan  cara  membuat  pola  untuk  melakukan perbuatan  untuk  tindakan  pencegahan,  seperti  perbuatan  dengan  cara  melakukan  menghimbau  atau  dengan  cara tindakan  penyuluhan.  Cara represif disini  merupakan  cara  untuk  melakukan  tindakan  penaggulangan  dengan  cara penerapan sebuah pola keras, seperti dengan cara tindakan penangkapan maupun pemenjaraan bahkan hingga dengan sebuah cara penembakan maupun sampai pada tindakan akhir yaitu dengan cara pembunuhan. 3
Jenis-jenis  yang  merupakan  bagian  yang  termasuk  kedalam  sanksi  pidana  yang  dapat  diancamkan  kepada pelaku  merupakan  tindak  pidana  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  yang  merupakan  bagian  dari  hukum  pidana  positif, dalam hal ini merupakan bagian dari ketentuan Kitab Perundangan  Hukum bagian Kepidanaan diatur  Pasal nomor 10 KUHP terdiri dari:
1. Ketentuan Pidana pokok, yang termasuk dalam ini adalah:
a. Ketentuan Hukuman Pidana Mati
b. Ketentuan Hukuman Pidana Kurungan
c. Ketentuan Pidana Penjara
d. Ketentuan Pidana Dendadan
e. Ketentuan Pidana tutupan.
2. Ketentuan Kepidanaan tambahan, yang termasuk dalam hal ini adalah :
a. Tindakan terhadap pencabutan atas beberapa hak tertentu
b. Tindakan terhadap perampasan barang yang tertentu, dan
c. Tindakan pengumuman keputusan hakim. 4
Mengenai    perbuatan  pidana  dalam  hal    pembunuhan,    yang  sebagaimana  termuat    pada  ketentuan  Hukum Kepidanaan  Indonesia  mengenai  pembunuhan  itu  telah  diatur  sebagaimana  yang  termuat  dalam  KUHP  Pasal  nomor Pasal  ke  338  hingga  pada  sampai  Pasal  ke  350.  Pada  ketentuan  Pasal  ke  338  KUHP  menyebutkan  terhadap: Barangsiapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan dengan cara merampas terhadap nyawa atas orang lain, akan dikenakan dengan diancam atas perbuatannya sebagaimana tersebut perbuatan itu meruakan perbuatan yang tergolong pada tindakan pembunuhan, Hal ini akaan di ancam dan akan dihukum dengan ketentuan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 5
Berkaitan  terhadap  dengan  ketentuan  hukum  kepidanaan,  dalam  bagian  ketentuan  hukum  pidana  yang berasaskan pada hukum yang berasaskan Islam yang dikenal dengan sebutan jarimah. Jarimah (tindak pidana) dalam Islam  diartikan  mengenai  larangan  akan syara yang  akan  diancam  pada  ketentuan  Allah  dengan  ketentuan  hukum hadd atau ta‘zir . Dengan demikian kata jarimah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu hukum had, dan hukum ta’zir. Sebagai suatu dasar hukum, didalam ketentuan mengenai hukum kepidanaan dalam Islam mengenai perbuatan pembunuhan yang diatur dalam kitab Al- Qur’an ditegaskan yang menyatakan:
ِ قَحْلاِب  َّلَِإ ُ َّاللَّ َم َّرَح يِتَّلا  َسْفَّنلا اوُلُتْقَت  َلَ َو
Artinya:“ Dan  janganlah  kamu  melakukan  sebuah  perbuatan  yang  terhadap  tindakan  berupa  melakukan pembunuhan  terhadap  jiwa  yang  dalam hal  ini  diharamkan  oleh  Allah  (pembunuhan) nya,  melainkan  tanpa ada suatu alasan yang dalam haq”. 6
Bila diperhatikan lebih jauh lagi yang alam kategori sebagai perbuatan seseorang terhadap tindakannya kedalam perbuatan  pembunuhan,  perbuatan  pidana  dalam syari’at Islam  dapat  di  golongkan  atau  yang  dalam  hal  ini digabungkan berbentuk : Amd (perbuatan secara sengaja) khata’ (pebuatan yang dilakukan secara tidak di sengaja) , dan
2 Topo Santoso, Membumikan Bagian Ketentuan Hukum Kepidanaan Islam ,  Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hal. 20.
3 Kun Maryati, Jujun Suryawati, Sosiologi Jilid3 , ESIS, 2001, hal. 22
4 Andi Hamzah, KUHAP Dan KUHP , Cet. Ke- 19, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal. 5
5 Ibid , hal.  6
6 Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Kepidanaan Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 125
Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam
syibhu amd (perbuatan yang dilakukan dengan semi sengaja). 7 Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, yaitu pada perbuatan yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan cara tujuan untuk melakukan perbuatan pembunuhan terhadap seseorang dengan cara penggunaan alat, yaitu baik dalam hal berupa benda atau sebuah situasi, yang dapat dipandang dalam kategori kelayakan untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara  tujuan  melakukan  tindakan  dengan  tujuan  mendidik  contohnya  pada  seorang  guru  dengan  cara  melakukan perbuatan  pemukulan  dengan  cara  penggaris  yang  di  pukul  ke  kaki  seorang  muridnya,  dan  saat  itu  muridnya  yang dilakukan  secara  dipukul  itu  dan  mengakibatkan  muridnya  meninggal  dunia,  perbuatan  itu  oleh  guru  tersebut digolongkan kepada tindakan pembunuhan sybhu amdi (yang dilakukan dengan cara semi disengaja). Dan contohnya terhadap  seseorang  menebang  sebuah  pohon  tiba-tiba  pohon  yang  ditebangnya  tersebut  ternyata  setelah  tumbang menjatuhi  orang  yang  lewat  secara  tidak  disengaja  kemudian  tiba-tiba  lalu  meninggal  dunia  akibat  perbuatan  orang tersebut,  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  dari  tindakan  dalam  kategori  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  tidak disengaja. 8
Dengan  demikian  tentang jarimah ini,  ada  suatu  fenomena  yang  menarik  untuk  dipelajari  yaitu  tindak  pidana pembunuhan  dalam  keadaan  gangguan  jiwa  (gila).  Sebenarnya  bagaimana  perspektif  hukum  Islam  dan  dalam ketentuan  hukum  kepidanaan  terhadap  perbuatan  dalam  kategori  tindakan  kriminal,  seperti  tindakan  dalam  kategori pembunuhan,  yang  diperbuat  oleh  orang  gila  atau  orang  yang  sedang  mengalami  gangguan  kejiwaan.  Disini  akan terlihat apakah ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum kepidanaan juga akan diberlakukan pada orang gila yang telah terbukti dalam hal melakukan tindakan criminal tersebut.

## METODE
Atas  penelitian  oleh  penulis  ini  maka  penulis  memakai  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  dengan  sifat yuridis  normatif  maka  terhadap  penelitian  ini  yang  diposisikan  kepada  aturan  baik  terhadap  norma  yang  berkaitan dengan  perundangan,  sedangkan  pada  konsep  pendekatan  yang  dipakai  pada  pendekatan  dari  perundangan  serta pendekatan  konsep  melalui  penggunaan  beberapa  asas-asas  hukum  yang  bersinggungan  terkait  pada Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang  mengalami  gangguan jiwa perspektif hukum pidana dan islam,  sedangkan  terhadap  pembahasan  yang  dilakukan  dengan  penggunan  yang  deduktif  untuk  memperoleh kesimpulan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban  Pidana  Pada  Tindakan  Pembunuhan  Bagi  Pelaku  Yang  Menderita  Gangguan  Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia
Mengenai  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  pembunuhan  sebagaimana  telah  diatur pada Pasal ke 338 sampai pada Pasal ke 350 KUHP, dimana hukuman terberatnya teridiri dari berapa jenis hukuman diantaranya  adalah  merupakan  hukuman  pidana  mati  ataupun  pidana  penjara  dengan  seumur  hidup  ataupun  juga dengan  selama  waktu  yang  telah  ditentukan  tertentu,  terhadap  hukuman  ini  akan  termuat  dengan  ketentuan  paling lama  sampai  pada  hukuman  dua  puluh  tahun  sebagaimana  termuat  pada  pasal  ke  340,  sedangkan,  terhadap  dengan hukuman  yang  paling  ringan  dapat  dikenakan  kepada  tersangkanya  atas  hak  sebagaimana  termuat  pada  ketentuan Pasal ke 35 dengan Nomor 1 samapai dengan Nomor 5 pada pasal ke 350. Namun semua sanksi pidana tersebut tidak berlaku untuk orang gila atau tidak berakal sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.
Sebagimana  yang  telah  diatur  pada  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Kepidanaan,  dimana  disebutkan bahwa  ketidak  mampuan  seseorang  untuk  melakukan  sikap  bertanggungjawab  sebagaiamana  telah  termuat  pada ketentuan  Pasal  ke  44  dengan  ditandai  dari  salah  satu  bahkan  terhadap  dua  hal,  yaitu:  yang  berhubungan  atau berkaitan  dengan  sifat  seseorang  erat  kaitannya  dengan  sifat  gangguan  pada    kejiwaannya  yang  telah  mengalami kecacatan  tau  mengalami  gangguan  ataupun  ysng  secara  langsung  kejiwaannya  telah  terganggu  diakibatkan  oleh penyakit. Ketidak mampu dari sikap bertanggungjawabnya ini merupakan adalah tidak lain yang merupakan sikap atas ketidak  normalan  dalam  hal  ini  pada  “kondisi”  dimana  batin  pembuat  tersebut,  telah  mengalai  atau  telah  mengidap gangguan  kejiwaaan  atau  telah  ada  penyakit  kejiwaan  sebelumnya,  sehingga  apa  yang  telah  dilakukan  bahkan  telah dituduhkan padanya tidak akan mampu memenuhi persyaratan dalam kondisi dimana apakah akan dapat patut dicela ataupun  tidak  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Hal  ini  akan  menjadikan,  dengan  kata  lain  bahwa seseorang  tersebut  akan  dipandang  mampu  bertanggungjawab  jika  tidak  ditemukan  kondisi-kondisi  yang  telah ditentukan tersebut. 9
7 Ibid. ,  hal.  128
8 Ibid ., hal. 129
9 Choirul  Huda, Berawal  Pada  Konsep  Tiada  Kepidanaan  Tanpa  Sebuah  Kesalahan  Menuju  Tidak  Adanya Pertanggungjawaban Kepidanaan tanpa sebuah Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2006, hal. 98.

## Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum
Pidana dan Islam
Terhadap  orang  gila  yang  bersangkutan  mendapatkan  pembelaan  dengan  alasan  penghapus  pidana.  Alasan terhadap  sifat  bagi  penghapus  pidana  tersebut  akan  dapat  terjadi  karena  kondisi  dimana  perbuatannya  yang sebagaimana  telah  disebut  diatas  tidak  dapat  dipidanakan  maupun  atas  perbuatannya  tersebut  yang  tidak  dapat dipidanakan.  Atas  alas  an  dalam  hal  penghapusan  pidana  tersebut,  hal  ini  akan  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa alasan, diiantaranya: Pada alasan pembenar ( rehtsvardigingsground ), pada alasan pemaaf ( schuulduitsluitingsground ), diantaranya  merupakan  bagian  dari  ketidak  mampuan  sifat  bertanggungjawab  sebagaimana  telah  termuat  pada  pasal ke 44 KUHP.
Disamping  pada  dasar  dengan  alasan  sebuah  penghapus  kepidanaan  yang  sebagaimana  telah  termuat  pada ketentuan  perundang-undangan  sebagaimana  seperti  diatas  tersebut, Schafmeister,  Keijeer dan Sutourius yang sebagaimana telah ada pada bukunya  Choirul Huda mengatakan, telah masih ada sebuah alasan penghapus perbuatan kepidanaan sebagaimana berada diluar dari ketentuan peruundang-undangan yaitu pada kondisi dimana: a). Terhadap sebuah  izin  dan  pada  ketentuan  keberlakuan  norma-norma  dalam  jabatan  yang  sudah  didapatnya  tersebut  (alasan dengan  pembenar);  b).  Kesesatan  (fakta  maupun  dari  segi  hukum),  dan  ketidakmampuan  seseorang  yang  dapat dimaafklan (karena adanya sebuah alasan pemaaf). 10
Terhadap  tindakan  yang  sebgaimana  dimkasudkan  pada  keadaan  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan sehingga  dapat  menimbulkan  akibat  dimana  tidak  dapat  dijatuhi  sebuah  pertanggungjawaban  kepidanaan.  Artinya disnini,  sewaktu  telah  ditemuka  atau  timbulnya  tanda-tanda  (penyebab)  terhadap  seseorang  yang  tidak  mampu melaksanakan  sikap  yang  bertanggungjawab  serta  karena    dipandang  bahwa  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan terhadap  hal  tersebut  dalam  ketentuan  hukum  kepidanaan,  maka  proses  atas  dasar  pertanggungjawabannya  tersebut akan berhenti sampai disini. Orang tersebut hanya dapat dikenakan atas apa yang telah diperbuatnya, tetapi tidak akan dapat  dikenakan  sebuah  hukuman  kepidanaan  baginya  tersebut.  Dan  juga,    tidak  pula  perlu  lagi  diperiksa  atau dilakukan  proses  lebih  lanjut  lagi  apakah  ada  salah  satu  munculnya  bentuk  kesalahan  maupun  sebuah  alasan penghapusan terhadap kesalahan yang ada  pada dirinya tersebut. Sehingga, untuk dapat menyatakan bahwa seseorang tersebut  akan  mampu  melakukan  sikap  yang  bertanggung  jawab  yang  akan  menentukan  dengan  adanya  faktor  dari akal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  maka  dalam  hal  tidak  mampu  melakukan  atau  menunjukan  sikap  yang  dapat mempertanggungjawabkan, dimana keadaan akal pembuat perbuatan pidana tidak dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya seperti orang normal pada umumnya. Ketidak normalnya fungsi akal orang tersebut, disebabkan oleh karena perubahan pada fungsi jiwa yang akan menyebabkan gangguan pada kesehatan jiwa.
Terhadap  seorang  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  pidana  akan  tetapi  dirinya  tersebut  tidak  mampu  untuk bertanggungjawab  atas  apa  yang  telah  diperbuatnya  tersebut  oleh  karena  alasan-alasan  tertentu  yang  hanya  dapat dijelaskan  berdasarkan  dari  sudut  pandang  dalam  hal  ini  orang  yang  ahli  di  bidang  kejiwaan  dalam  hal  segi  medis. Bagi  hakim  tersebut  wajib  menghadirkan  seorang  saksi  ahli  kejiwaan  tersebut  sehingga  dapat  menjelaskan  kondisi perihal jkejiwaan yang dialami oleh tersangka terhadap kondisinya tersebut, sehingga  mengakibatkan seorang pelaku perbuatan  kepidanaannya  akan  dipandang  ataupun  dapat  dinilai  sebagai  ketidak  mampuan  terhadap pertanggungjawaban yang dimilikinya. Menurut ketentuan Pasal ke 44 ayat ke 2 hakim dapat memasukkan ke rumah sakit  jiwa  selama  satu  tahun  jika  perbuatan  itu  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  terdakwa  karna  kondisi dimana kurang sempurna akal yang dimilikinya ataupun sakit berubah akalnya tersebut. Hal ini berarti bahwa seorang hakim dapat memutuskan  hukuman secara lepas dari segala macam tuntutan hukum yang  akan menjeratnya atas  apa yang telah diperbuatnya atau sebagai tindakan untuk memerintahkan untuk memasukkan ke rumah sakit jiwa tersebut agar dirawat dengan prosedur yang sebagaimana mestinya. 11
Di dalam ketentuan Pasal ke 44 ayat ke (1) KUHPidana   yang pada intinya menyatakan  bahwa: “Tidak dapat dipidananya  seseorang  yang  dengan  kondisi  dimana  barangsiapa  yang  melakukan  suatu  tindakan  yang  tidak  dapat dibebankan atas pertanggungjawaban atas dirinya tersebut, yang diakibatkan oleh kurangnya atas kesempurnaan akal yang dimilikinya ataupun yang diakibatkan sakit berubah akal seseorang.”
Ketentuan yang termuat di dalam sebuah ketentuan KUHP pada Pasal ke 44 ayat ke (1) tersebut  menjelaskan terhadap  kondisi  dimana  bahwa  seseorang  yang  mengalami  gangguan  kejiwaan  atau  dikatakan  lain  dengan  kondisi gila akan dibebaskan segala macam bentuk dari acam kepidanaan pada dirinya.  Selanjutnya   apa yang termuat pada ketentuan  Undang-Undang  Nomor  ke  18  Tahun  2014  mengenai  Kesehatan  Jiwa  pada  diri  seseorang,    pada  bagian Pasal  ke  1    dinyatakan,  bahwa  yang  dikatakan  dengan  kondisi  dimana  orang  dengan  kondisi  gangguan  kejiwaan merupakan  orang  yang  telah  mengalami  kondisi  gangguan  dalam  sebuah  pikiran  yang  dimilikinya,  perilaku  pada dirinya,  serta  perasaan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  pada  gejala  dan/atau  perubahan  atas  perilaku yang  bermakna,  serta  dapat  mengakibatkan  sebuah  penderitaan  maupun  hambatan  yang  akan  menggangu  dirinya dalam menjalankan peran orang sebagai dirinya untuk menjadi manusia yang seutuhnya.
10 Ibid ., hal.114
11 Andi Hamzah, Asas-Asas  Bagian Hukum KePidanaan, Reneka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 158.
Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam

## Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Yang  Mengalami  Kondisi  Gangguan  Jiwa  Berdasarkan  Hukum Pidana Islam
Al-quran sangat melarang dan mengancam pelaku pembunuhan dengan ancaman neraka jahannam dan mereka kekal didalamnya serta Allah menyediakan azab yang besar baginya. Dilihat dari dasar Hukum terhadap larang untuk melakukan Perbuatan yang berkaitan dengan Kepidanaan atas perbuatan Pembunuhan dimana dalam ketentuan Islam, didasarkan kepada beberapa ketentuan, diantaranya pada:

## 1. Al-quran surah Al-Baqarah ayat 178 :
ُِه ََِِ  ْنِِ َُُل َيِفُُ  ْن َمَف ۚ  ٰىَثْنُ ْلْاِب  ٰىَثْنُ ْلْا َو ِدْبَعْلاِب ُدْبَعْلا َو  ِ رُحْلاِب  ُّرُحْلا ۖ ىَلْت َقْلا يِف  ُصاَصِقْلا ُمُكْهَلَُ َبِتُك اوُنَِآ َنيِذَّلا اَهُّيََ اَي مهِلََ   باَذَُ َُُلَف  َك ِلَٰذ َدْعَب  ٰىَد َتُْا ِنَمَف ۗ  ةَمْح َر َو ْمُكِ ب َر  ْنِِ   فهِفْخَت َكِلَٰذ ۗ  ٍناَسْحِإِب ُِْهَلِإ  ءاَدََ َو  ِفو ُرْعَمْلاِب  عاَبِ تاَف  ءْيَش
Artinya :’’Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  qishaash berkenaan  dengan orang-orang  yang dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka barangsiapa  yang  mendapat  suatu  pemaafan  dari  saudaranya,  hendaklah  (yang  memaafkan)  mengikuti  dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik  (pula).  Yang  demikian  itu  adalah  suatu keringanan dari  Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat.  Barangsiapa  yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih’’. 12

## 2. Al-quran Surah An-Nisaa’ ayat 93
اامهَُِِ ااباَذَُ ُُ َل َّدَََُ َو َُُنَعَل َو ُِْهَلَُ ُ َّاللَّ  َب ِضَغ َو اَههِف اادِلاَِ ُمَّنَهَج ُهُؤا َزَجَف اادِ مَعَتُِ اانِِ ْؤُِ ْلُتْقَي  ْنَِ َو
Artinya: ’’Dan  barangsiapa  yang  membunuh  seorang  mukmin  dengan  sengaja  maka  balasannya  ialah  jahanam, kekal  ia  di  dalamnya  dan  Allah  murka  kepadanya,  dan  mengutukinya  serta  menyediakan  azab  yang  besar baginya.’’ 13

## 3. Al-quran Surah Al-Maidah ayat 45
ْنَمَف ۚ ٌۚاَصِِ ََو ُرُجْلا َو  ِ نِ سلاِب َّنِ سلا َو  ِنُذُ ْلْاِب  َنُذُ ْلْا َو  ِفْنَ ْلْاِب  َفْنَ ْلْا َو  ِنْهَعْلاِب َنْهَعْلا َو  ِسْفَّنلاِب  َسْفَّنلا َّنََ اَههِف ْمِهْهَلَُ اَنْبَتَك َو َنوُمِلاَِّلا ُمُه  َكِئَٰلوُأَف ُ َّاللَّ َل َزْنََ اَمِب ْمُكْحَي ْمَل  ْنَِ َوۚ َُُل  ة َراَّفَك  َوُهَف ُِِب َقَّدَصَت
Artinya:’’Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.  Barangsiapa  tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  maka  mereka  itu  adalah orang-orang yang zalim.’’ 14
4. Hadits riwayat Muslim
ل ْيِدِل  ُك ِراَّتلا َو ، ِسْفَّنلاِب  ُسْفَّنلا َو ،يِنا َّزلا  ُب ِهَّثلا :ٍثَلاَث ىَدْحِإِب َّلَِإ  ٍمِلْسُِ ٍئ ِرِْا ُّمَد ُّل ِحَي َا َُاَمَجْلِل ُق ِراَفُملا ُِِن ِة
Artinya:  ‘’ Tidak  halal  darah  seorang  muslim,  kecuali  karena  salah  satu  dari  tiga  hal:  janda  yang  zina,  jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama’ah. 15
Berdasarkan  ayat  dan  hadits  di  atas  secara  jelas  dalam  Hukum  Islam  dimana  Islam  melarang  menghilangkan nyawa orang lain yang. membunuh tanpa alasan yang hak atau membunuh dengan sengaja para ulama untuk dengan sepakat  mengatakan  bahwa  terhadap  sebuah  perbuatan  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  orang  lain  tersebut akibat  perbuatannya  dan  merupakan  sebuah  ketentuan  hukum  yang  menyatakan  reaksi  atas  perbuatan  tersbut  adalah hukumnya haram.
12 Al-Baqarah (2) :178
13 An-Nisaa’(4) : 93
14 Al-Maidah (5) : 45
15 Rokhmadi, Hukum Kepidanaan Islam ,  Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hal. 120.
Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam
Dalam pandangan hukum Islam mengenai ketentuan hukum kepidanaan ini sering diartikan dengan sebuah kata dengan apa yang dikenal dengan sebutan jarimah dan jinayah. Hanya saja, terhadap ketentuan dalam Islam ini lebih di perjelas  dengan  ketentuan  bahwa  hukumannya  ataupun  atas  pertanggungjawaban  dari  perbuatan  dengan  ketentuan kepidanaan  ini  akan  berupa qishas dan hudud maupun ta’zir .  Gila  dalam  hal  pembunuhan  secara  umum  terbagi  dua, yaitu  sebelum  dan  sesudah  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan.  Gila  yang  timbul  sesudah  seseorang  telah melakukan tindakan jarimah , baik dari sebelum di proses pada pengadilan maupun setelah di proses oleh pengadilan. Adapun  tehadap  sebuah  pertaggungjawaban  yang  akan  dikenakan  kepada  orang  gila  hal  ini  akan  tentu  dapat berkaitan dengan ketentuan kepidanaan ini akan dapat mengakibatkan kondisi yang berbeda-beda, dimana perbedaan- perbedaan  ini  akan  dipengaruhui  oleh  kondisi  dua  aspek,  yaitu:  dimana  gilanya  disertai  jarimah  atau  terjadi sesudahnya oleh perbuatan itu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

## Gila mengiringi jarimah (perbuatan kepidanaan)
Apabila  atas  dasar  mengenai  kondisi  gila  disertai  sebuah  tindakan  yang  menimbulkan  sebuah  ketentuan kepidanaan  (dimana  pada  saat  melakukan  perbuatan  tersebut  dalam  kondisi  kejiawaan  yang  gila),  maka  pelakunya akan  dilepaskan  dari  segala  macam  bentuk  pertanggung  jawaban  pidana  yang  ada,  oleh  karena  saat  melakukan  hal demikian  diia  tidak  memiliki  kemamuan  pada  dirinya idrak (berfikir). 16 Para  ulama  telah  menyatakan  kesepakatan bahwa  terhadap  kondisi  gila  demikian  sudah  termasuk  dari awaridhul  ahliyah (hal  yang  akan  menghalangi  kondisi jatuhnya beban hukum  bagi seseorang). Atas dasar ketentuan diatas didalam islam dilandasannya oleh sebuah  hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:
، َظِقْهَتْسَي ىَّتَح  ِمِئاَّنلا  ِنَُ َو ، َغُلْبَي ىَّتَح ِ يِبَّصلا  ِنَُ : ٍثلاَث  ْنَُ ُمَلَقْلا َعِف ُر
َقهِفُي ىَّتَح  ِنوُنْجَمْلا  ِنَُ َو
Artinya: “ Pena diangkat dari tiga kelompok manusia: dari anak kecil hingga dia baligh, dari orang tidur hingga dia bangun, dari orang gila hingga dia sadar. ” (HR Ahmad) . 17
Berdasarkan atas  penjelasan  diatas  dapat  dipahami bahwa  apabila seseorang yang telah mengidap penyakit dimana  pada  dirinya  terdapat  sifat  gila  atas  dirinya  yang  akan  melakukan  sebuah  tindakan jarimah  al-hudud atau perbuatan  pidana  yang  akan  berkonsekuensi  terkait  dengan  penegakan had ,  seperti  perbuatan  yang  dilarang  seperti: melakukan  perbuata  zina,  menjadi  seorang  pemabuk,  menajdi  seorang  pencuri  dan  lain  sebagainya  maka  dia  tidak akan terkena sebuah hukuman had atau dengan kata lain dinyatakan  gugur atas segala macam bentuk perbuatan yang telah dilakukannya.
Adapun  dalam  perbuatan  pidana  yang  akan  berkaitan  dengan  konsekuensi qishash dan diyat .  Maka  terhadap orang  gila  itu  tidaklah diqishash. Melainkan  pada  hukuman  yang  akan  dikenakan  pada  dirinya  akan  diganti dengan uqubah  Maliyah ,  yaitu  dengan  cara  melakukan  pembayaran  dengan  diyat.  Hal  tersebut  dikarenakan  oleh karena  kejahatan  yang  akan  berkaitan  dengan  hak-hak  hamba  itu  tidak  bisa  digugurkan  dengan  sendirinya  seperti halnya  pada  hak  yang  diberikan  oleh  Allah.  Sedangkan  terhadap  perbuatan  dimana  pembunuhan  yang  telah  dia lakukan  itu  akan  disamakan  dengan al-qathl  al-khata’. Sebagaimana  pendapat  mayoritas  sebagaian  ulama  selain Syafi’i menyebutkan “ (perbuatan) yang disengaja oleh orang gila itu (dianggap) khata”
A pabila  pada  diri  gilanya  seseorang    yang  telah  mengalami  kondisi  yang  dinyatakan    gila    kemudian  akan melakukan  perbuatan pidana, maka terkait dengan pelakunya akan dibebaskan dari segala macam bentuk pertanggung jawaban  pidana,  oleh  karena    pada  saat  yang    bersangkutan  akan  melakukan  hal  demikian  tersebut  maka  dia  tidak memiliki kemampuan  untuk dapat membedakan apakah perbutan yang telah dia  lakukan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilarang ataupun  tidak.
Terkait  hal  ini,  bahwa  pada dalam  ketentuan  tindak  pidana  yang  telah  berkonsekuensi qishash dan diyat . Maka, pada diri orang gila tersebut tidaklah di qishash. Melainkan pada hukumannya akan digantikan dengan uqubah Maliyah , yaitu dengan cara mengganti dengan sebuah cara lain dengan membayar diyat.

## Gila yang Datang Kemudian
Bentuk  gila  seperti  ini  biasanya  tampak  pada  saat  diri  seseorang  telah  melakukan jarimah  atau  perbuatan pidana , baik pada saat sebelum  ataupun pada saat setelah  sebuah proses hukum yang telah dilaluinya di pengadilan. Terhadap  pendapat  demikian diantara  ulama ulama mempunyai  pendapat  yang berbeda: Menurut Syafi’iyah dan
16 https://www.annursolo.com/pertanggunjawaban-orang-gila-dalam-kasus-pidana-menurut-islam/, akses 10 Agustus November  2020
17 Ibid

## Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum
Pidana dan Islam
Hanabilah,  tidak  menjadi    hambatan    bagi    penegak    hukum  dalam  rangka  melakukan  kondisi  untuk  menghalangi bahkan  untuk  menghilangkan  sebuah    proses  hukuman,  hal  tersebut  mengarkan  kepada  bahwa  mereka  akan  tetap dijatuhkan  hukuman berbentuk di qishas dan ataupun had meskipun pada diri pelakunya dalam kurang normal/kondisi gila  dengan  alasan  apapun.  Sanksi  tersebut  diberikan  karena  pelakunya    telah  memenuhi  syarat taklif ketika melakukan  tindakan  pidana,  Selanjutnya  bila  berpedoman  kepada    Madzhab  Hanafiyah  dan  Malikiyah  dimana Mazhab  ini    memposisikan  bahwa  pada  seorang  pelaku  yang  telah  melakuakn  sebuah  perbuatan  yang  berkaitan dengan sebuah ketentuan kepidanaan yang setelah itu dirinya mengalami sebuah penyakit yang mengakibatkan dirinya menjadi  gila  ataupun  tidak  dapat  dikenakan  had  dalam  hal jarimah  hudud hingga  tersadar  dari  kondisi  gilanya tersebut,  hal    ini    dikarenakan  pada  penerapan    had  itu  akan  masuk  juga  dalam  sebuah  perkara taklif yang  akan dikenakan pada diri orang gila tersebut, sedangkan pada kondisi mereka bukan  lagi mukhatab ketika pada  saat masa pengadilan  maupun  pada  saat  masa  eksekusi  oleh  karena  status    gilanya  yang  telah  mengakibatakan  atas  apa  yang diperbuatnya  tanpa  kesadaran  yang  akan  di  kontrol  olehnya.  Untuk  terpenuhi  syarat  legal  dalam  penegakan  had menurut  Hanafiyah jika  terpenuhinya  maka  ketentuan taklif ketika  melakukan  sebuah  perbuatan  pidana,  akan  saat pada masa pengadilan maupun pada saat eksekusi hukuman. 18
Menurut  hukum  Islam,  gila  dalam  hal  pembunuhan  secara  umum  terbagi  dua,  yaitu  sebelum  dan  sesudah melakukan tindak pidana pembunuhan. Jadi, apabila pada kondisi gilanya dengan menyertai sebuah perbuatan pidana (pada saat melakukan sebuah kondisi dimana dalam kondisinya gila) maupun disebut gila sebelum perbuatan tersebut dilakukan,    maka  pelakunya  akan  dibebaskan  dari  sebagala  macam  bentuk  pertanggungjawaban  pidana. Namun  jika dalam  perbuatan  pidana  yang  akan  berkonsekuensi qishash dan diyat .  Maka  pada  diri  orang  gila  tidaklah  di qishash. Melainkan  pada  sebuah  hukuman  yang  akan  diganti  dengan uqubah  Maliyah ,  yaitu  dengan  cara  melakukan membayar  diyat.  Sedangkan  gila  sesudah  melakukan  tindak  pidana  atau  datang  kemudian  baik  sebelum  atau  setelah proses  pengadilan,  menurut  pendapat  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  tetap diqishas dan  hal  demikian  akan dikenai had meskipun pada saat mereka telah mengalamai dimana dalam kondisi yang gila. Sedangkan, pada Madzhab Hanafiyah  dan  Malikiyah  berpendapat  tidak  dikenai  dengan  apa  yang  dinamakan  dengan  had  dalam jarimah hudud hingga dirinya tersadar.
Dilihat dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah termuat dalam hukum ketentuan bagian hukum kepidanaan bagian  Islam, Adapun, disini  yang akan menjadi sebuah factor menajdikan seseorang  pelaku yang akan dapat  dimintai  pertanggungjawaban  kepidanaan    terhadap    perbuatan  yang  akan  dilakukannya    yaitu  merupakan: Adanya pada  perbuatan yang akan dilarang, maka perbuatan itu akan dikerjakan dengan cara pada diri perbuatannya itu  sendiri  dan  pada  diri  pelaku  telah  mengetahui  akibat  dari  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  tersebut.  Jadi,  jika terdapat  tiga  hal  tersebut  maka  akan  terdapat  pula  pertanggungjawaban,  dan  hal  ini  kalau  tidak  terdapat  maka  tidak akan ada pula pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan. 19
Ketiga unsur tersebut diatas, maka akan dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang akan bisa dibebankan terhadap pertanggungjawaban  pidana  pada  dirinya  hanyalah  pada  manusia,  yaitu  manusia  yang  telah  berakal  pikiran  sehat, dewasa  dan  serta  memiliki  yang  berkemauan  sendiri.  Pada  peristiwa    pembunuhan  yang  terhadap  orang  yang mengalami  gangguan  jiwa  tersebut,  maka  tidak    akan  dapat  dijatuhi  hukuman  pada  dirinya  sebagaimana  telah  yang dijelaskan dalam H.R. Bukhari, Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah, dan Daru Qutni dari Aisyah dan Ali Ibnu Thalib.
َّنلا  ِنَُ َو َغُلْبَي ىَّتَح ِ يِبَّصلا  ِنَُ : ٍثلاَث  ْنَُ ُمَلَقْلا َعِف ُر َقهِفُي ىَّتَح  ِنوُنْجَمْلا  ِنَُ َو َظِقْهَتْسَي ىَّتَح  ِمِئا
Artinya: Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh . 20
Pada  kondisi  saat  dimana  kondisi  gila  tersebut  tidak  akan  menjadikan  suatu  jarimah  yang  dibolehkan, melainkan hanya pada penghapusan sebuah hukuman yang ada pada dari pelakunya. Akan tetapi terhadap pembebasan pada orang gila dari hukuman tersebut, tidak berarti  ia  akan dibebaskan  juga dari pertanggungjawaban perdata yang akan dikenakan pada dirinya, sebab harta benda  serta jiwa orang lain dijamin pada keselamatannya oleh  syara’  serta alasan-alasan  yang  sah  menjadikan  kondisi  dimana  tidak  akan  dapat  menghapuskan  jaminan  tersebut.  Sebagaimana, pada  diri  orang  gila  masih  tetap  akan  memiliki  harta  benda  yang  ada  pada  dirinya,  ia  juga  dapat  dapat  dibebankan pertanggungjawabannya dari segi hukum perdata, yaitu pertanggungjawaban yang berkenaan berupa harta. 21
18 Ibid.,
19 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Bagian Hukum Kepidanaan , Bulan Bintang, Yogyakarta, 1968, hal. 154
20 Muhammad  Ibnu      Isma’il  , Sanksi    Bagi  Pelaku  Tindakan  Pembunuhan  Berdasarkan  Hukum    Islam    Islam, Sinar Grafika,  Jakarta, 2010,  hal. 45.
21 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Pada Bagian Hukum Kepidanaan Islam , Aneka  Ilmu   Semarang, 2010.hal. 71.
Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam

## SIMPULAN
Pertanggungjawaban  atas  pidana  yang  diperbuat  oleh  pelaku    yang  sedang  mengalami  sakit  berupa  Gangguan Kejiwaan  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia,    tidak    dapat    dimintai  pertanggungjawaban  karena    hal  ini    berkaitan dengan    tujuan    dari    penghukuman  itu    sendiri    dimana    tujuannya  adalah    untuk    memperbaiki      kesalahan    yang dilakukan oleh   terpidana   setelah    menjalani hukuman. Untuk itu   agar  pembinaan yang diberikan   selama    masa menjalani hukuman  tersebut dapat dijalaninya tentunya  dalam hal ini  kondisi kejiwaan   terpidana   dalam   keondisi sehat tidak sedang  mengalami sakit jiwanya. Ketententuan  tersebut  sebagaimana  diatur  dalamPasal 44  KUHP  ayat (1)  KUHP.
Pertanggungjawaban  atas  pidana  yang  diperbuat  oleh  pelaku    yang  sedang  mengalami  sakit  berupa  Gangguan Kejiwaan  Menurut    Hukum  Pidana  Bagian    Islam,  sama    dengan    hokum  Pidana    yang  berlaku  di  Indoneisa,  yakni dibebaskan  dari  segala   hukuman  pidana,  akan tetapi    yang bersangkutan  tetap  dikenakan  pertanggungjawaban perdata yang berkaitan  dengan harta  apabila yang bersangkutan memiliki harta kekayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin, Pengantar Ilmu Hukum Kepidanaan Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Audah, Abdul Qadir, Ensiklopedia Pada Bagian Hukum Kepidanaan Islam , Aneka  Ilmu   Semarang, 2010. Hamzah, Andi, Asas-Asas  Bagian Hukum KePidanaan, Reneka Cipta, Jakarta, 2010. Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Bagian Hukum Kepidanaan , Bulan Bintang, Yogyakarta, 1968. Isma’il , Muhammad Ibnu , Sanksi  Bagi Pelaku Tindakan Pembunuhan Berdasarkan Hukum  Islam  Islam, Sinar Grafika,  Jakarta, 2010. Maryati, Kun dan Jujun Suryawati, Sosiologi  Jilid3 ,  ESIS, 2001. Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Kepidanaan Berdasarkan  Al-Qur’an, Diadit Media, Jakarta, 2007. Rokhmadi, Hukum Kepidanaan Islam ,  Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015. Santoso, Topo, Membumikan Bagian Ketentuan Hukum Kepidanaan Islam ,  Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

## Internet
https://www.annursolo.com/pertanggunjawaban-orang-gila-dalam-kasus-pidana-menurut-islam/,  akses  10  Agustus November  2020