## PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Dian Dwi Marsella 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dianmarsella1@gmail.com

## Abstrak
Korupsi dipandang  menjadi kejahatan yang sangat bahaya dan membutuhkan perlakuan yang sangat di  luar  dari  biasa.Teori  pembalikan  bukti  atau  pembalikan  beban  pembuktian  digunakan  secara berimbang  dalam menyikapi tindak pidana korupsi. Jenis alat bukti dalam penyidikan ini sama dengan jenis alat bukti dalam perkara kepuasan. Penelitian ini mempertimbangkan dua pertanyaan: pertama, apa  buktinya  Gratifikasi  layanan  seksual  di  Hukum  acara  Tindak  Pidana  di  Indonesi  yang  kedua Memperluas makna Pasal 12b(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999.Menggunakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  dan konseptual yang didasari oleh metode normatif. Sistem pembuktian ini akan lebih berguna jika tidak termasuk tuduhan rasa berpuas diri.Sebab apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan di pengadilan bahwa  ia  memiliki  harta  benda  dalam  batas  kemungkinan  yang  diperbolehkan  oleh  hakim,  maka terdakwa  dinyatakan  bersalah  karena  membuktikan  perbuatannya.  Kelambanan  Dosa  berpuas diri.Kendalanya sistem pelaksanaan sanggahan dari segi hukum adalah masih lemahnya, karena masih dalam jangkauan hak yang bersalah dan Tidak beban pembuktian yang bersalah.
Kata Kunci : Sistem Pembuktian,Gratifikasi Seksual

## Abstract
Corruption crimes uses the theory of reverse proof or reversal of the burden of proof but in a balanced manner The type of evidence in this study is the type of proof of cases of gratification crimes. There are  2  problems studied  in this  study,  namely the first,  whether  the  proof  of  Gratification of  sexual services in the procedural law of criminal acts in Indonesia The second, How to Expand the Meaning in  Article  12b    research  using  statutory    approaches  and  concepts  supported  by  prescriptive techniques. In eradicating the criminal act of gratification, this evidentiary system will be convicted if the defendant cannot prove the property he owns within the opportunity given by the judge in in court to be obliged to prove that the defendant did not commit a criminal act of gratification. The difficulty in the reverse application system in terms of legal substance is still weak because it is still limited to the recognition of the rights of the accused, not the obligation of the accused to carry out evidence. Keywords : Proof system,Sexual gratification

## PENDAHULUAN
Indonesia  Salah  satu  negara  hukum  yang  mempunyai  tanggung  jawab  dan  aturan hukum menurut Undang-Undang NKRI  Indonesia Tahun 1945 Undang-undang ini mempunyai makna seperti berperan di dalam segala lingkungan kehidupan, merupakan aturan sikap yang di  lakukan  di  dalam  keberlangsungan  bersama  orang  lain,  dan  juga  merupakan  undang- undang  dan  menngawasi  seluruh  keberlangsungan  masyarakat  Indonesia.  Segala  sikap  dan perlakuan  yang    dilakukan  Warga  Negara  Indonesia  akan  diawasi  oleh    badan  hukum  yang berlaku di Indonesia.Setiap aspek memiliki semua peraturan, ketentuan, dan ketentuan yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
perlu dilaksanakan secara terpisah.Biasanya ketika undang-undang mengatur apa  yang bisa dilaksanakan  dan  tidak bisa dilaksanakan.
Dalam  bagian  cabang  hukumnya  adalah  hukum  pidana  ini,  yang  memuat    tentang norma dan  aturan perbuatan  tertentu  yang  ilegal  Dalam  hal  ini  tindakan  untuk  pidana    itu sendiri  merupakan  perbuatan  yang  ilegal,  Sedangkan  tindak  pidana  itu  sendiri  merupakan perbuatan  konstitusional  yang  mengandung  ancaman,  hukuman,  dan  sanksi.  Bentuk  dari tindak  pidana  yang  sampai  sekarang  menarik  perhatian  ini  Negara  Indonesia  ialah  tindak pidana  korupsi.  Korupsi  di  negeri  ini  bukanlah  hal  yang  baru,  bahkan  korupsi  di  Indonesia tergolong umum terjadi baik pada organisasi besar maupun besar. Terdapat banyak korupsi di daerah-daerah  kecil  seperti  desa,  dan  walaupun  korupsi  tersebut  tidak  sebesar    korupsi  di suatu negara, hal ini melahirkan sifat dan sikap yang memungkinkan korupsi menyebar dengan cepat.
Kejahatan  berupa  korupsi  ini  bukan  merugikan  Keuangan  Negara  dan  struktur perekonomian negara, tqpi juga merusak pondasi  sosial dan kederdayaan, moral, politik, dan tatanan hukum ketentramanNasionalisme,misalnya.potensinya.Korupsi ini dapat menghancurkan  fondasi  suatu  bangsa  baik  secara  sosial  maupun  kemasyarakatan.  Praktik koruptor  ini  terjadi  dalam  berbagai  cara  dan  bisa  dilaksanakan  oleh  siapa  saja  dari  latar belakang bibit dan  bobot  yang berbeda.Tunjangan  dan  suap  dalam bentuk  layanan  seksual menjadi  perdebatan  hangat  belakangan  ini.  Kepuasan  ini  dipandang  sebagai  cara  untuk memanfaatkan  perempuan    sebagai  pelobi  dalam  kontrak  proyek  bagi  orang-orang  yang menduduki posisi strategis.Kepuasan dapat berupa layanan seksual maupun hadiah berupa uang atau barang.Saat ini banyak orang berkuasa yang tidak terlibat korupsi namun tidak bisa mentolerirnya.kepuasan seksual.Sayangnya,  saat ini  belum ada peraturan mengenai  suap dalam  bentuk  layanan  seksual  di  Indonesia.Mahkamah  Konstitusi  telah  menerima  banyak laporan mengenai  gratifikasi seksual, namun sejauh ini sulit  untuk mengklarifikasinya.Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  juga  diminta  segera  menerbitkan  aturan  terkait  gratifikasi berupa  layanan  seksual.  “Padahal,  pengaturan  mengenai  pengakuan  sumbangan  dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.”
Di dunia bisnis. / Bisnis untuk menghasilkan keuntungan.Bagi sebagian pebisnis, bisnis adalah  segalanya  tanpa    takut  terjerumus  ke  dalam  masalah  hukum.Oleh  karena  itu,  tidak heran jika pengusaha menyediakan segalanya: uang, barang bahkan wanita cantik.Namun jika
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
hadiah/hadiahnya  berupa    wanita  cantik,  maka  pejabat  tersebut  mungkin  ragu  untuk menolaknya.Dengan demikian, pemberi akan lebih mudah memperoleh nikmat atau manfaat yang  diinginkan,  misalnya  saja  seorang  pengusaha  di  suatu  perusahaan.Memfasilitasi pemberian  proyek  dengan  memperkenalkan  perempuan  cantik  kepada  pejabat  dan penyelenggara negara agar proyek tersebut berakhir di tangannya sebagai pemenang tender Masalah  penyediaan/remunerasi  atau    hubungan  seksual  tidak  diatur  oleh  undang-undang kami. Yang di muat pembahasan , penulis bisa tertarik untuk membahas topik tersebut dengan judul  “Pembuktian  gratifikasi  seksual  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  ”Tindak pidana korupsi ialah kejahatan yang sangat serius dan akibat yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  merusak  stabilitas  dan  keamanan  sosial  serta menggerogoti nilai-nilai demokrasi sehingga tergolong kejahatan khusus.
Hal ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga  melanggar hak-hak aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, bahkan berdampak pada nilai-nilai demokrasi, moralitas, dan kepastian hukum. Istilah ``remunerasi'' menjadi bagian  baru dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Korupsi.Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang banyak terjadi saat ini adalah gratifikasi seksual, dan gratifikasi yang sangat populer saat ini adalah gratifikasi seksual.Hadiah yang dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau kasih sayang tentu saja tidak dilarang, namun jika hadiah tersebut diberikan untuk tujuan tertentu, seperti  mempengaruhi keputusan atau kebijakan  pejabat yang menerima hadiah tersebut, maka hadiah tersebut dilarang, karena  dalam hal ini didasari oleh keinginan jahat untuk  mengambil  keuntungan  dari  pejabat  dan  pemeriksa  yang  merusak  integritas, independensi,  dan  objektivitas  pejabat  dan  penyelenggara  negara  penerima  sumbangan. Terkait  dengan  tindak  pidana  pemuasan  diri  sendiri,  Pasal  12B  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan tiga dari 15 tindak pidana  sebagai  sumbangan  dalam  arti  luas,  termasuk  sumbangan  dalam  bentuk  uang, berdasarkan isi pasal  yang sama, berbagai perusahaan melakukan perjalanan melalui media elektronik atau tanpa nasihat.
Kalau soal saja tercantum 12B UU Tipikor.UU Tipikor tidak secara tegas memasukkan layanan  seksual  sebagai  salah  satu  bentuk  gratifikasi,  hanya  ungkapan  “fasilitas  lain”,  dan ungkapan tersebut tidak secara tegas dimasukkan dalam UU Tipikor atau Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.01/ tidak dijelaskan secara rinci Pengurus Honorer Departemen Keuangan
2015  2015.Berdasarkan  asas  legalitas,  pelaku  gratifikasi  seksual  tidak  dihukum,  Penulis berasumsi bahwa orang-orang koruptor akan menjadikan ini sebagai sasaran korupsi.

## METODE PENELITIAN
Di dalam Metode Penelitian ini adalah segenap kegiatan ilmiah yang diadakan  peneliti yang  mendasar  dari  metode,  sistem,  dan  cara  berpikir  sesuatu  ketika  mengumpulkan  dan menganalisis bahan hukum  atau melakukan penyelidikan  hukum.Menurut  Peter  Mahmoud Marzuki,  metodologi  penelitian  adalah  serangkaian  proses  yang  dilakukan  untuk mengidentifikasi  kaidah  hukum,  asas  dan  pertanyaan  hukum  yang  sedang  diselidiki  atau dirasakan.
Penelitian  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  menemukan kaidah  dan  asas  hukum  dengan  cara  mengumpulkan  dokumen-dokumen  hukum  seperti norma  hukum,  kaidah  hukum,  dan  asas-asas  hukum,  menganalisisnya  dan  merumuskan rumusan  masalah.  Hasil  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  pedoman  dalam merumuskan permasalahan yang diangkat.
Metode  pendekatan  hukum  dan  peraturan  menuntut  peneliti  untuk  memahami hierarki  dan  prinsip  (konsep)  legislasi  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan hukum adalah peraturan tertulis yang  memuat  norma-norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dilaksanakan  oleh instansi pemerintah menurut tata cara yang ditetapkan oleh Pemerintah.  staf. Dari definisi ini kita  dapat  dengan  mudah  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  hukum.  Dalam  hal  ini pendekatan  pengelolaan  perundang-undangan  adalah  yang  menggunakan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk/undang-undang yang buruk, khususnya keputusan- keputusan pejabat administrasi yang spesifik dan spesifik, seperti keputusan instansi tertentu, dan sebagainya. tidak dapat digunakan untuk pendekatan legislatif dan peraturan.Pendekatan konseptual digunakan apabila peneliti tidak menyimpang dari yang ada.Hal ini terjadi karena tidak  ada  peraturan  hukum  mengenai  permasalahan  tersebut,  atau  memang  tidak  ada. Bahkan  ketika  peneliti  menyebutkan  kaidahnya,  ia  tidak    menemukan  makna  yang dicarinya.Apa  yang  ditemukannya  hanyalah  makna    umum  dan  jelas  tidak  cocok  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
membangun  argumentasi  hukum.Jika  dia  mencari  resolusi  lain,dia  tidak  akan  menemukan keduanya.Oleh karena itu, perlu dikembangkan .
Dalam  mengembangkan  konsep,  peneliti  tidak  hanya  harus  bermimpi  dan  mencari dalam  imajinasinya  saja,  namun  terlebih  dahulu  melepaskan  diri  Pendekatan  konseptual dibangun berdasarkan standar-standar hukum yang ada dan kemudian berkembang menjadi konsep-konsep  yang  berasal  dari  kajian  prinsip-prinsip  bidang  hukum.  Bila  menggunakan pendekatan  konseptual,  peneliti  harus  mengambil  prinsip-prinsip  hukum  dari  apa  yang dikatakan dalam praktik.tercermin dan teori hukum. Meski , istilah-istilah hukum juga terdapat dalam undang-undang. Namun dalam konsep yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Apalagi dalam kasus korupsi, bukti-bukti yang meyakinkan sangat dibutuhkan untuk membuktikan kasus tersebut pendukung  dapat dan digunakan atau diajukan oleh jaksa dan pengacara. Alat bukti yang dapat dijadikan keterangan pembuktian adalah keterangan saksi, surat,  dan  keterangan  terdakwa  (Pasal  188  ayat  2).  Pedoman  pembuktian  dalam  hukum pidana  korupsi  resmi  tidak  hanya  didasarkan  pada  tiga  unsur  pembuktian  yang  sah  dalam Pasal  188  ayat  (2)  KUHAP.  namun  ada  juga  tiga  unsur  pembuktian  yang  sah  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26A KUHAP. Mereka juga bisa melampaui bukti hukum. TIDAK. Pasal 20 Tahun  2001,  khusus  alat  bukti  berupa  keterangan  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima  atau disimpan secara elektronik dengan  alat optik atau berupa alat optik dan dokumen, khusus rekaman data atau informasi yang ditampilkan, dibaca dan/atau didengarkan, dapat direkam pada  kertas,  benda  fisik  selain  kertas,  atau  dalam  bentuk  elektronik  berupa  tulisan,  suara, gambar,  peta,  gambar,  foto,    huruf,  angka,  dan  sebagainya.  Dapat  diterbitkan  dengan  atau tanpa dukungan media, dengan atau tanpa dukungan media. Lubang yang signifikan. Dalam KUHAP, beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan jaksa. Hal ini sesuai dengan aturan pembuktian yang diatur dalam Bagian 4 bab KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP, konsep Asas Pembalikan  Pembuktian  dalam  KUHAP  Umum  (KUHAP)  belum  dianut  namun  jelas  lazim diterapkan  dalam  acara  pembuktian.  Artinya  teori  tersebut  merupakan  teori  transisi,  yaitu gabungan antara teori berdasarkan hukum  dan teori berdasarkan keyakinan hakim.
Pada Pasal 184 Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana Alat bukti sebagai Berikut
a. Keterangan Yang di Berikan Oleh Saksi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
b. Laporan
c. Surat Meyurat dalam Persidangan
d. Petunjuk Yang di lakukan sat persidangan
e. Keterangan yang di berikan oleh terdakwa
a) Keterangan  saksi  Menurut  Undnag-  Undang  Pasal  188  KUHAP,  keterangan  saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dibuat oleh saksi  di pengadilan.
b) Keterangan  ahli  Menurut  Pasal  186  KUHAP,  keterangan  ahli  adalah  apa  yang diucapkan ahli  di pengadilan.
c) Huruf  Huruf c yang diambil sumpahnya atau dikukuhkan dengan sumpah, 184 ayat (1), berbunyi:
1. Surat  menyurat  lainnya mengenai  peristiwa  dalam  bentuk  resmi  yang  ditulis oleh atau Bukti nyata, bukti mengikat, peristiwa dan situasi yang didengar
2. Surat panggilan untuk surat dari  publik yang memberikan bukti tidak langsung mengenai  hal-hal  yang  berada  dalam  lingkup  pengawasan  yang  menjadi tanggung  jawab  pegawai  negeri.Pendapat  tertulis  memberikan  pendapat terpelajar mengenai suatu oleh ahli tersebut.
3. Hanya sah  mengacu pada  bukti.
d) Instruksi  Menurut  Pasal  188  KUHAP,  instruksi  mengacu  pada  peristiwa  atau keadaan  yang menunjukkan, melalui korespondensi satu sama lain atau dengan kejahatan suatu kejahatan.
e) keterangan  pengadilan  tentang  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa,  atau perbuatan yang diketahuinya atau dialaminya sendiri.mengacu pada berbicara.
Dalam yang berkaitan dengan  korupsi di Indonesia  selalu menggunakan sistem keseimbangan  terbalik  atau  kuasi  sistem,  karena  di  satu  sisi  jaksa  tetap  mengajukan tuntutan, sedangkan terdakwa juga harus membuktikan harta benda sebagai alat bukti. Yang didapat  itulah yang didapat, bukan hasil korupsi. Salah satu dari  beberapa sistem pembuktian    dapat  digunakan.  Apabila  diperoleh  terdakwa  dapat  dibuktikan  selain dengan melakukan, maka jaksa tidak dapat menuntut Pasal 37A ayat 1 Undang-Undang “Terdakwa”    Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Penghapusan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dia berhak  membuktikan    dirinya  tidak  bersalah  melakukan    korupsi.  Aspek  hukum  umum pembuktian  dalam hukum acara pidana khususnya:
1. Dapat Dipakai untuk memberikan bukti Barang-barang yang harus dijelaskan berasal menjadi  subjek  utama  yang  harus  dibuktikan.  Kejahatan  terdiri  dari  unsur-unsur. terbuktinya suatu tindak pidana yang harus dibuktikan baik faktor-faktor perbuatan itu,  maupun  faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  itu,  serta  faktor-faktor yang berkaitan dengan orang yang melakukannya.
2. Mengenai  status  dan  peran  jaksa  pandang  pihak    yang  bertanggung  jawab memberikan bukti, di sini timbul beban Pembuktian.
3. Nilai atau kekuatan  bukti dalam suatu perkara dan cara menilainya.
4. Membuktikan  berdasarkan  bukti-bukti  tersebut.Dengan  kata  lain,  bagaimana  alat bukti tersebut digunakan dalam kegiatan pembuktian.
5. Anggaplah  acuan  paling  sedikit  untuk  Pembuktian  sebagai  standar  yang  wajib  di lakukan agar dapat Memutuskan kesimpulan akhir  ada atau tidaknya pembuktian  dan apa.
6. Berhubungan  Syarat  Subyektif  (keyakinan)  hakim  mengenai  standar  minimal pembuktian apabila mulia membatalkan Keputusn yang di ambil akhir.
Dalam ilmu acara pidana dikenal  beberapa teori sistem pembuktian.Itu adalah:
1. Saat mengevaluasi bukti dikenal beberapa sistem bukti atau teori bukti Pembuktian hanya  didasarkan  pada  bukti  hukum  yang  positif  (teori  taruhan  positif).Dikatakan positif  karena  berdasarkan  undang-undang.Artinya,  apabila  perbuatan  itu  terbukti menurut alat bukti yang diwajibkan undang-undang, maka  tidak diperlukan hukuman sama sekali oleh hakim.Sistem ini disebut juga dengan ( formal proof theory ).
2. Sistem  pembuktian/teori  yang  hanya  berdasarkan  keyakinan  hakim  ( time believe/reason for believe) Berbeda dengan teori pembuktian yang hanya berdasarkan keyakinan  hakim,  teori  ini  disebut  juga time  believe .Jelas  bahwa    bukti  berupa pengakuan  terdakwa  sendiri  belum  tentu  membuktikan  kebenarannya.Dalam beberapa  kasus,  mungkin  tidak  ada  jaminan  bahwa  pengakuan  benar-benar melakukan  kejahatan  yang  dituduhkan  dilakukan  oleh  terdakwa.Oleh  karena  itu, hakim perlu mempunyai rasa percaya diri.Berdasarkan pemikiran tersebut maka teori tersebut  didasarkan  pada  keyakinan  hakim,  semata-mata  didasarkan  pada, kepadanya.Adapun  dari  mana  hakim  mendapatkan,  tidak  menjadi  masalah  dalam
sistem ini hakim bisa mendapatkan saja.Menurut Pak Virjono Projodikoro yang Andy Hamzah.
3. Sistem  ini  diterapkan  di  Indonesia,  khususnya  pengadilan  negeri  dan  pengadilan negeri.  Sistem  ini  dimaksudkan  untuk  memungkinkan  hakim  menetapkan  dasar hukumannya. Dalam hal ini, hakim dapat memvonis terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa terdakwa melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Praktek persidangan juri di Perancis didasarkan pada metode ini dan telah menghasilkan banyak pembebasan yang sangat aneh. Suatu sistem atau teori pembuktian yang bertumpu pada keyakinan hakim  atas  dasar  keyakinan  yang  masuk  akal.  Di  tengah  jalan,  muncul  suatu  sistem atau  teori  yang  disebut  alat  bukti,  yang  didasarkan  pada  keyakinan  hakim  sampai jangka waktu tertentu. Menurut teori ini, seorang hakim dapat menentukan kesalahan seseorang berdasarkan keyakinan orang tersebut, khususnya, keyakinan berdasarkan bukti  dengan  inferensi  (kesimpulan)  berdasarkan  aturan  pembuktian  tertentu.  Oleh karena itu,  keputusan wasit mempunyai alasan. Sistem ini disebut sistem pembuktian bebas,  disebut  juga  pembuktian  bebas  karena  hakim  mempunyai  kebebasan  (vrije bewisjtheorie)  untuk  memajukan  keyakinannya. Sistem  pembuktian  ini disebut  juga dengan  sistem  pembuktian  bebas  (vrije  bewisjtheorie)  karena  hakim  bebas memberikan alasan atas putusannya. Sistem peralihan ini, yang sampai batas tertentu didasarkan pada teori pembuktian atau keyakinan hakim, terbagi menjadi dua cabang: di  satu  sisi,  pembuktian  didasarkan  pada  keyakinan  hakim  atas  dasar  logis  (alasan pemidanaan)  dan,  pada  sedangkan  teori  pembuktian  berdasarkan  hukum  negasi (negatief wettelijk  bewijstheorie).  Kedua persamaan  tersebut  juga bergantung pada keyakinan hakim. Artinya, terdakwa baru dapat dipidana apabila hakim yakin bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaannya ada dua, pertama berdasarkan keyakinan hakim, kedua  berdasarkan  ketentuan  undang-undang.  pada  hakikatnya  suatu  kesimpulan yang tidak berdasarkan undang-undang, dan yang kedua disebut kesimpulan terbatas yang  berdasarkan undang-undang.
4. Teori  ini  yaitu  pembuktian  berdasarkan  hukum  secara  negatif  (Negatief  Wettelijk) Dalam  sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  hukum  (Negatief  Wettelijk), hukuman  pada  banyak  alat  bukti  (dubble  en  grondslag),  kata  D.  Simon
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
berkata.Berdasarkan  asas  peraturan hukum  dan   keyakinan peradilan,  dan  menurut undang-undang, dasar keyakinan peradilan timbul dari peraturan hukum.
Negatifnya  adalah  soal  asas  keyakinan  hakim  terhadap  teori  pembuktian  hukum,  yaitu asas pembuktian minimal harus jelas :
a) Jumlah seorang saksi dan seorang Ahli atau dalam Surat atau instruksi.Dalam hal ini, Penomoran  haruslah serasi, saling mempererat juga saling beriringan.
b) Alternatifnya, penjumlahan  kedua  alat  bukti  tersebut  adalah  keterangan  dua  orang saksi  yang  sama  sependapat  dan  mempererat,  atau  bila  bukti-bukti  tersebut  saling sependapat, maka keterangan gabungan seorang saksi dan terdakwa.
c) Hakim  itu  di  wajibkan  Jeli,  dan  dewasa  dalam  menilai  dan  mempertimbangkan persoalan pembuktian
Terkait  Indonesia  yang  saat  ini  dijaga  KUHAP,  Viljono  Projodikoro  berpendapat  sebagai berikut.Dalam hal putusan pidana, hakim harus yakin akan kesalahan terdakwa.Hakim tidak boleh  dipaksa  untuk  memvonis  seseorang    akan  kecerobohan  yang  bersalah  dua,  akan bermanfaat  peraturan membentuk sehingga  standar dipatuhi hakim ketika mengadili perkara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ).mewakili teori Sistem yang menjlaskan Pembuktian berdasarkan metode (teori negatife wettelijkbewijs) Yang di brasakan hakim juga selalu ada , namun perasaan itu bukanlah bukti akhir. Keyakinan ini ajang dasar  untuk menilai jika bukti (terbatas)ditetapkan Undang-Undang Penuh oleh bahasa lain,  keyakinan hati nurani bukanlah  merupakan  bukti,  melainkan  bukti  yang  dapat  dipercaya  secara  hukum.  Implikasi negatifnya adalah tidak ada  bukti di luar hukum, dan kita tidak bisa mempercayai ilmu selain dengan  meyakini  bukti  yang  hanya mengacu  pada  hukum.Persimpangan Pasal  183.294  HIR mengatur bahwa pejabat hakim kapasitasya bisa  memberikan hukuman bila ia puas dengan sekurang-kurangnya    dua    bukti  yang  sah    bahwa    tindak  pidana  itu  benar-benar  telah dilaksanakan  dan  memang  yang  bersalahlah  yang  melakukannya  tindak  pidana tersebut.Uraian  pasal  tersebut  menyatakan  jika  pernyataan  ini    bertujuan  dengan  terjamin terpeliharanya keaslian pribadi,adil, dan norma yang sudah pasti berlaku

## KESIMPULAN
Layanan  seksual  dapat  diringkas  dalam  frasa  “kepuasan  di  tempat  lain”  Apabila kepuasan tersebut sesuai dengan ciri-ciri pejabat atau pegawai negeri sipil, berkaitan dengan
jabatannya, dan tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka prostitusi dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Wahyuningsi DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA Suyanto Buku Pengantar Hukum Pidana-Revcompressed Pengantar Hukum Pidana  2018 1 – 223 Agustina Wati Analisa Pengaturan Gratifikasi M
Damping, Nopsianus max Pemberantasan Korupsi - Max Noptianus Damping Book 1Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi sistematika Hukum Khusus Evi Hartanti S H (2023) Tindak Pidana Korupsi Sinar Grafika Suyanto S(2018) Pengantar Hukum Pidana
Tofik D T Y C & SH M (2022)Buku Hukum Pidana Final