Efektivitas Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura
Tri yanuaria yanuariatri@yahoo.com.au Budiyanto budiyantofhuncen@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  Perda  Minuman  Beralkohol  di  Kota  Jayapura  belum  berjalan  efektif  dalam mengurangi  peredaran  minuman  beralkohol.  Dalam  penegakan  hukum  Perda  Minuman Beralkohol  tersebut  masih  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  dan  kendala  yang dihadapinya. Kelima faktor itu adalah faktor undang-undangnya, penegak hukumnya, sarana atau  fasilitasnya,  masyarakat,  dan  kebudayaan.  Kendala-kendalanya  mencakup  adanya substansi  yang tidak sesuai dengan peraturan lainnya, lemahnya kewenangan satpol pamong praja  dalam  melakukan  penyitaan,  kurangya  sarana  atau  fasilitas  yang  berkaitan  dengan Protap atau Standar Oprasional Prosedur (SOP), kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, dan adanya meniru budaya barat yang buruk dalam kehidupan masyarakat.
Kata Kunci : Efektivitas, Pengedaran, Minuman Beralkohol.

## I. PENDAHULUAN
Minuman beralkohol  di Kota Jayapura peredarannya semakin hari semakin meluas dan bahkan dapat dikatakan  sudah  tidak  terkontrol  lagi. Minuman beralkohol secara terang- terangan  dijual  di  ruko  yang  berdekatan dengan  perumahan  atau  pemukinan  warga masyarakat. Hal ini menyebabkan pengaruh buruk  terhadap  lingkungan  sekitarnya, sehingga minuman beralkohol dapat diperoleh secara  mudah di kalangan  mulai anak-anak  hingga  orang  dewasa.  Seakan para  peminum  minuman  beralkohol  sudah tidak lagi memandang batasan usia lagi. Hal ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat  dan  bahkan  mengkuatirkan, terutama  terhadap  anak-anak  yang  masih sekolah,  dan  juga  merupakan  generasi muda penerus bangsa.
Persoalan minuman keras (alkohol) semakin  hari  bertambah  merajalela  dan amat  cepat  perkembangannya.  Hal  ini berarti  dibutuhkan  upaya  yang  bijak, sehingga  peredaran  minuman  beralkohol dapat  diawasi  dan  dikendalikan  agar  tidak berdampak luas terhadap tingginya kejahatan.  Upaya  penindakan  yang  tegas oleh  aparat  saja  tidaklah  cukup  untuk meredam  penyebaran  minuman  beralkhol di  masyarakat.  Selain  itu  dibutuhkan  pula adanya  bantuan  dari  berbagai  pihak, termasuk  tokoh  masyarakat,  agama,  adat, serta semua  komponen  masyarakat. Selain
itu  pula  diperlukan  langkah  yang  tepat untuk  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat,  baik  itu  korban  ataupun pelakunya.
Minuman  beralkohol  mempunyai dampak  yang  buruk  tehadap  kesehatan manusia, seperti: menyerang otak, menyebabkan  sakit  jantung,  paru-paru, menyerang  hati,  dan  lain-lain  penyakit hingga  menimbulkan  kematian.  Namun yang mengherankan dampak tersebut tidak membuat para pacandu minuman beralkohol  takut  dan  sadar  diri.  Seakan- akan tidak diperdulikan dan  malah banyak yang mendukung agar minuman beralkohol tersebut bebas untuk dijual dan dikonsumsi oleh siapa saja. Bahkan kadangkala penjual ataupun  pengusaha  minuman  beralkohol mendapat bantuan pengamanan dari oknum aparat  dalam  menjalankan  usaha  bisnis minuman  beralkohol  di  seluruh  wilayah Indonesia.
Provinsi  Papua  termasuk  provinsi yang  peduli  terhadap  masalah  minuman beralkohol  di  wilayahnya.  Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran  dan  Penjualan Minuman Beralkohol  (selanjutnya  disebut  Perda Minuman  Beralkohol).  Kemudian  diikuti Pemerintah  Kota  Jayapura  yang  juga mengatur  masalah  minuman  beralkohol dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jayapura
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol (selanjutnya  disebut  Perkot  Minuman Beralkohol).  Kedua  Perda  dan  Perkot tersebut nyatanya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peredaran atau perkembangan masalah minuman beralkohol  di  Wilayah  Provinsi  Papua khususnya di Kota Jayapura. Jumlah tempat penjual  minuman  beralkohol,  bukannya berkurang tetapi justru semakin bertambah banyak,  dan  secara  terang-terangan  dijual kepada  siapa  saja  yang  akan  membeli minuman beralkohol tersebut.
Keberadaan  Perda  dan  Perkot Minuman  Beralkohol  tersebut  tampaknya memiliki substansi yang berbeda satu sama lainnya (saling bertentangan). Perda Minuman  Beralkohol  dalam  Pasal  4  ayat (1),  menyebutkan  bahwa:  Gubernur,  dan Bupati/Walikota  menetapkan  kebijakan mengenai
Pelarangan Produksi,
Pengedaran  dan  Penjualan  Minuman Beralkohol. Substansi pasal tersebut dihapus  berdasarkan  Perda  Nomor  22 Tahun 2016  Tentang Perubahan Atas Perda Minuman  Beralkohol.  Sedangkan  pada Perkot  Minuman  Beralkohol,  Pasal  7 menyebutkan bahwa: setiap orang dan atau badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan, perdagangangan minuman beralkohol wajib  memiliki  SIUP-MB.  Berdasarkan Pasal  7  ini  dapat  dikatakan  bahwa  setiap
orang  atau  badan  usaha  boleh  melakukan perdagangan minuman beralkohol.
Kondisi  substansi  yang  berbeda antara  Perda  dan  Perkot,  tentu  saja  akan berpengaruh terhadap efektivitas kerberlakuannya  di  masyarakat.  Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) masalah, yaitu apakah Perda minuman beralkohol dapat berjalan efektif di Kota Jayapura, dan apa sajakah kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan Perda minuman beralkohol tersebut?

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan yuridis  normatif  beranjak  dari  penelaahan tentang  peraturan  perundang-undangan terkait  Perda  dan  Perkot  tentang  minuman beralkohol. Adapun sebagai pendukungnya digunakan  pendekatan  yuridis  empiris, yaitu  pendekatan  yang  difokuskan  pada informasi dan pendapat responden terhadap masalah efektivitas keberlakuan Perda dan Perkot  minuman  beralkohol  di  kehidupan masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Efektivitas Berlakunya Perda Minuman Beralkohol di Kota Jayapura
Menurut  Lawrence  M.  Friedman, dalam bukunya The Legal System: A Social
Science  Perspective (Sistem  Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial)
sebagaimana dikutip oleh Budiyanto (Budiyanto,  2017:78-79),  bahwa  ada  3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: 1. Struktur hukum (legal structure), 2 . Subtansi hukum (legal substance), dan 3 .  Budaya  hukum (legal culture) ( Lawrence  M.  Friedman,  1975:16).
Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat ada 5 (lima) faktor yang harus diperhatikan dalam  penegakan  hukum  sebagai  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang mantap  dan  mengejawantah,  serta  sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian  dalam  masyarakat.  Efektif tidaknya  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima) faktor,  yaitu:  Faktor  hukum  (undang- undang);  penegak  hukum,  sarana  atau fasilitas,  masyarakat,  dan  kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2012:8).
Apabila  mengacu  pada  pandangan Soerjono  Soekanto  tersebut,  maka  untuk mengukur  efektivitas  berlakunya  Perda minuman  beralkohol  dapat  dilihat  dari  5 (lima) faktor, yaitu:
1. Faktor hukum (undang-undang)
Faktor hukum berarti berbicara tentang peraturan-peraturan yang terkait minuman beralkohol. Pada level pusat  terdapat Peraturan Presiden
Nomor  74  Tahun  2013  tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol, Peraturan
Menteri  Perdagangan  Nomor  06/M- DAG/PER/1/2015  Tentang  Perubahan
Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M- DAG/PER/4/2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap  Pengadaan,  Peredaran,  dan Penjualan  Minuman  Beralkohol,  dan Peraturan  Dirjen  Perdagangan  Dalam Negeri  Nomor  04/  PDN/PER/4/2015 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Peredaran  dan  Penjualan  Minuman Beralkohol  Golongan  A.  Menurut Peraturan  Dirjen  Perdagri  bahwa minuman  beralkohol  hanya boleh dijual  di  daerah  wisata  dengan pengaturan lokasinya oleh bupati yang diatur melalui perda. Regulasi minuman  beralkohol  di  tingkat  daerah yaitu  Perda  Provinsi  Papua  Nomor  15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi,  Pengedaran  dan  Penjualan Minuman  Beralkohol,  sebagaimana diubah  dengan  Peraturan  Daerah Provinsi  Papua  Nomor  22  tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Provinsi  Papua  Nomor  15 Tahun  2013  Tentang  Pelarangan Produksi,  Pengedaran  dan  Penjualan Minuman  Beralkohol,  dan  Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8  Tahun
2014 Tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol.
Apabila dikaji secara
mendalam menurut Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,  dapat  dikatakan bahwa secara hierarki ketentuan Perda
Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 terkait minuman beralkohol bertentangan  dengan  peraturan  yang lebih  tinggi,  diantaranya  Pe raturan
Presiden, Peraturan Menteri
Pedagangan,  dan Peraturan  Direktur Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri. Oleh  karena  itu  Perda  minuman beralkohol  belum  dapat  dilaksanakan karena beberapa ketentuan yang termuat  di  dalamnya  telah  dibatalkan oleh Menteri Dalam
Negeri berdasarkan  Pasal  251  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, yaitu  melalui  Surat  Menteri  Dalam Negeri  Nomor:  188.34-3629  Tahun 2016  Tanggal  29-4-2016.  Dengan demikian Perda Provinsi Papua Nomor 15  Tahun  2013  harus  dikoordinasikan dan  dilakukan  pembahasan  dengan DPRP  dan  MRP,  dan  tetap  mengacu pada  Peraturan  Presiden  Nomor  74 Tahun  2013 tentang  Pengendalian  dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan lainnya yang berkaitan.
Apabila  dicermati  Peraturan Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam Negeri  Nomor  04/PDN/PER/4/2015 dan  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  74  Tahun  2013  sama  sekali tidak  mengatur  tentang  Pelarangan Produksi,  Pengedaran  dan  Penjualan Minuman  Beralkohol,  tetapi  yang diatur adalah tentang Pengendalian dan Pengawasan  Minuman  Beralkohol. Dengan demikian secara herarki Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran  dan  Penjualan  Minuman Beralkohol  jelas  bertentangan  dengan perundang-undangan lebih tinggi. Oleh karena  itu  materi  muatan  Peraturan Daerah  Provinsi  harus  berisi  materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta  menampung  kondisi  khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih  tinggi,  sehingga  tidak  boleh bertentangan.  Secara  horisontal  Perda Minuman Beralkohol juga bertentangan  dengan  apa  yang  diatur dalam  Perkot  Minuman  Beralkohol. Sementara  jika  dilihat  secara  seksama Perkot  Minuman  Beralkohol  lebih sinkron  dan  sesuai  dengan  yaitu Peraturan Direktur
Jenderal
Perdagangan  Dalam  Negeri  Nomor 04/PDN/PER/4/2015  dan  Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013, yang  sama-sama tidak  melarang sepenuhnya    minuman   beralkohol, tetapi  mengatur tentang  pengawasan dan pengandalian minuman beralkohol.
Substansi yang      dinilai bertentangan     dari  Perda   Minuman Beralkohol,  adalah    pada   BAB  III tentang Pelarangan, mulai Pasal 4 sampai  Pasal  9,  dan  Bab  VI  tentang Ketentuan Pidana, yaitu Pasal 12 ayat (1).  Terkait  ketentuan  pidana  dapat dikatakan bahwa pada peraturan daerah yang memberi ancaman pidana penjara 5  (lima)  tahun  sangat  jelas  telah bertentangan dengan Pasal 238 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  yaitu Perda  dapat  memuat  ancaman  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan atau  pidana  denda  paling  banyak Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah).  Hal  ini  berarti  Perda  tidak boleh  mengatur  di  luar  dari  ketentuan tersebut, apalagi mencantumkan pidana penjara.  Dengan  kata  lain  Perda dibatasi  oleh  norma  yang  hanya  boleh mencantumkan  sanksi  administratif, atau sanksi pidana kurungan dan sanksi denda saja.
2. Faktor Penegak Hukum
Faktor  yang  sangat  penting dalam  menegakkan  hukum  terkait peredaran  minuman  beralkohol  adalah
aparat penegak hukum. Hasil penelitian terungkap bahwa pengawasan minuman  beralkohol  di  Kota  Jayapura tidak berjalan maksimal sesuai dengan Perda  yang  telah  dibuat  oleh  Pemda Provinsi  mauapun  Perda  Kota.  Hal  ini disebabkan  karena  dasar  hukum  yang dikeluarkan  oleh  pembuat  kebijakan Provinsi  Papua  yaitu  Gubenur  tidak memiliki dasar hukum yang kuat ketika Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Tingkat Provinsi melakukan tindakan penyitaan terhadap minuman beralkohol di sebuah  toko  yang  memiliki  ijin  dari Walikota  Jayapura.  Berlakunya  perda Provinsi  Papua  dan  perda  Kota Jayapura menyebabkan penegak hukum  (Satpol  PP)  tidak  dapat menjalankan  tugasnya  sebagai  mana mestinya,  karena  terbukti  dalam  kasus yang terjadi telah kalah dalam gugatan di  PTUN.  Putusan  PTUN  Nomor: 11/G/2017/PTUN.JPR telah memenangkan  Theresia  Sumendap melawan Gubernur Provinsi Papua dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi  Papua.  Dalam  kasus  tersebut Theresia  Sumendap  selaku  pemilik toko telah  memiliki  ijin penjualan dari pemerintah Kota Jayapura Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
Nomor:  510/32/MB/INDAKOP  yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Jayapura Pada tanggal 28 Januari 2014 dan masih berlaku sampai tanggal 11  Desember  2018  yang  secara kelembagaan  sebagai  Pengecer  dan diperbolehkan melakukan perdagangan barang  berupa  Minuman  Beralkohol Golonga  “A”  dan  “C”.  hal  ini  selaras dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan  Minuman  Beralkohol. Namun  pada  Tanggal  15  Maret  2017 tokonya  didatangi  petugas  Satpol  PP dan PPNS, yang kemudian  melakukan penggeledahan, penyitaan, dan memusnahkan barangnya. Total barang yang  disita  saat  itu  sebanyak  22  jenis minuman beralkohol
senilai Rp.398.311.000,00.  Putusan  majelis hakim
PTUN, menyatakan mengabulkan  sebagian  isi  gugatan penggugat.  Gugatan  tersebut  terkait dengan  perkara  gugatan  TUN  Nomor 11/G/2017/PTUN.JPR berkaitan dengan  adanya  putusan  TUN  dari tergugat  1,  dalam  hal  ini  Gubernur Papua yang mengeluarkan surat perintah tugas Gubernur Papua Nomor 300/1534/Set Tanggal 9 Februari 2017. Objek  sengketa  yang  lain  adalah tindakan  yang  dilakukan  oleh  Kepala dan Anggota Satpol PP Provinsi Papua yang memasuki gudang dan Toko Inda Jaya,  melakukan  penggeledahan  dan mengambil/menyita    barang.    Upaya
paksa yang dilakukan petugas satpol PP tidak  sesuai  dengan  prosedur  hukum yang berlaku. Sebab, mereka mengabaikan  undang-undang  terkait dengan upaya paksa. Tindakan Penggeledahan  dan  penyitaan  ini berkaitan  dengan  ketentuan  Pasal  32 dan Pasal 33 KUHAP bahwa penyidik dalam  melakukan  penggeledahan  atas izin ketua PN setempat.
3. Faktor  Sarana atau Fasilitas
Masalah sarana atau fasilitas ini dapat  dikaji  berdasarkan  Putusan PTUN  Nomor:  11/G/2017/PTUN.JPR tersebut,  yaitu  tindakan  yang  telah dilakukan  oleh  Kepala  dan  Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi  Papua  yang menjalankan tugas atas Surat Perintah Tugas Nomor 300/1534/SET  yang  ditandatangani Gubernur  Provinsi  Papua  Tanggal  9 Februari  2017,  yang  dinyatakan  Batal dan  Tidak  Sah  oleh  Putusan  PTUN memberikan  gambaran  bahwa  telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan  oleh  Gubernur  terhadap jajarannya  yaitu  Satpol  PP  yang  telah melakukan penggeledahan dan penyitaan  di  toko  penjual  minuman beralkohol  yang  telah  memiliki  ijin yang  sah  dari  Walikota  Jayapura. Tindakan  Satpol  PP  Provinsi  Papua dinilai telah melakukan tindakan di luar prosedur      hukum      yang      berlaku
sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, melanggar ketentuan  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, melanggar Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas  kepastian  hukum,  kemanfaatan, ketidakberpihakan,  kecermatan,  tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan,  kepentingan  umum,  dan pelayanan  yang  baik,  serta  melanggar Protap atau Standar Oprasional Prosedur (SOP) Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  dalam penegakan Peraturan Daerah.
4. Faktor Masyarakat
Masyarakat  pada  umumnya memiliki  keinginan  bahwa  masalah minuman  beralkohol  di  Kota  Jayapura dapat segera teratasi dengan baik. Oleh karena  itu  masyarakat  hanya  bisa berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat mengawasi dan mengendalikan  minuman  beralkohol supaya  tidak  meluas  dan  merusak mental generasi muda. Meskipun masih ada  sekelompok  orang  atau  oknum aparat  justru  menjadi  pelopor,  sebagai penggemar  dan  pecandu  minuman beralkohol. Akan tetapi apabila hukum
benar-benar  ditegakkan  secara  tegas, dan  peredaran  minuman  beralkohol diawasi  secara  ketat,  maka  tingkat kesadaran  dan  kepatuhan  hukum masyarakat  dapat  terus  dikendalikan secara baik.
Cara-cara klasik yang dilakukan  untuk  membuat  masyarakat taat  hukum  adalah  dengan  melakukan pembinaan  dan  penyuluhan  secara rutin, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami arti hukum itu  sendiri.  Penyuluhan  berkaitan dengan dampak dan bahaya mengkonsumsi  minuman  beralkohol bagi diri sendiri dan orang lain, seperti pengaruh  buruk  terhadap  kesehatan, mengakibatkan keracunan dan kematian,  serta  tidak  berdampak  pada perbuatan yang menjurus pada tindakan kekerasan, seperti penganiayaan dan bahkan pembunuhan.  Pilihan  terakhir  yang sering  dilakukan  untuk  membuat masyarakat  taat  dan  patuh  terhadap hukum  adalah  dengan  melakukan pemaksaan  atau  upaya  represif.  Cara ini  sengaja  diciptakan  untuk  membuat masyarakat  berada  pada  situasi  yang tidak  dapat  melakukan  pilihan  lain kecuali  dengan  mentaati  hukum,  agar tercipta suatu situasi yang tertib dalam masyarakat.  Dalam  kondisi  demikian perlu  dilakukan  secara  arif  dan  bijak
agar aparat penegak hukum tidak salah
melangkah dalam melakukan penegakan  hukum  secara  tegas  yang mungkin  saja  tidak  dikehendaki  oleh masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan Faktor  kebudayaan  tercermin dari adanya sikap masyarakat terhadap hukum,  dan  bagaimana  masyarakat menilainya dalam wujud sikap perilaku. Penghargaan terhadap hukum dikarenakan  masyarakat  mempercayai bahwa  adanya  hukum  tersebut  dapat mengayomi  dan  melindungi  dirinya demi  terciptanya  suasana  aman,  tertib dan demi ketentraman bersama.
Budaya  hukum  merupakan  sikap perilaku suatu kelompok yang beraneka  ragam  dikaitkan  dengan aturan  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat. Kondisi kebudayaan masyarakat  Papua  sangat  tidak  cocok untuk mengikuti cara kehidupan negara barat yang glamour dan penuh dengan hura-hura. Keberadaan Perda minuman beralkohol bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap dampak dan dasar hukum  untuk  bertindak.  Pelanggaran atas  ketentuan  hukum  yang  berlaku akan  membawa  konsekuensi  hukum yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku  yang  melanggar  melalui proses peradilan pidana.
Seringkali  sikap  perilaku  yang dilakukan  oleh  konsumen  minuman beralkohol  seringkali  tidak  menyadari bahwa minuman beralkohol memberikan  efek  buruk  bagi  dirinya dan  merugikan  masyarakat.  Meski sanksi pidana  yang diancamkan dalam perda  Provinsi  Papua  tergolong  berat, namun  hal  ini  tidak  membuat  pelaku takut  dan  jera.  Padahal  keberadaan sanksi  dalam  Perda  miras  berupaya untuk  memberikan  efek  jera  kepada pelaku dan untuk memberikan tanggung  jawab  atas  perbuatannya. Oleh  karena  itu  untuk  mengatasi ketidak  jeraan  pelaku,  maka  upaya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol merupakan langkah  yang  bijak,  karena  akan membatasi  gerak  dari  para  pelaku untuk  memperluas  jaringan  peredaran minuman beralkohol.

## B. Kendala-kendala  Dalam  Penerapan Perda Minuman Beralkohol di Kota Jayapura
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa kendala-kendala  dalam  penerapan  Perda Minuman  Beralkohol  di  Kota  Jayapura, adalah:
1. Substansi  Perda  Minuman  Beralkohol bertentangan  dengan  peraturan  tinggi lainnya, dan Perkot Minuman Beralkohol. Akibatnya Perda Minuman
Beralkohol  mengalami  kendala  dalam penerapannya  di  lapangan,  sehingga tidak  dapat  diterapkan  secara  efektif, dan  tidak  dapat  diberlakukan  secara maksimal kepada pelanggar.
2. Adanya  kewenangan  yang  lemah khususnya  petugas  Satpol  PP  Provinsi Papua  dalam  melakukan  tindakan terhadap  pelaku  pelanggaran  Perda Minuman  Beralkohol  tersebut,  karena surat  tugas  yang  dikeluarkan  oleh Gubernur  Provinsi  Papua  dinilai  tidak sah menurut Keputusan PTUN.
3. Sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh aparat  penegak  hukum  yaitu  Petugas Satpol  PP  Provinsi  Papua  masih terkendala  oleh  adanya  prosedur  yang harus  ditaati  oleh  petugas  Satpol  PP Provinsi  Papua  sebagaimana  diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan, Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981 Tentang  KUHAP,  Asas-asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB), Protap atau Standar Oprasional
Prosedur  (SOP)  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54
Tahun 2011 tentang Standar
Operasional  Prosedur  (SOP)  Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan Peraturan Daerah.
4. Kurangnya  kesadaran  dan  kepatuhan hukum masyarakat, khususnya kelompok  yang  mendukung  adanya
peredaran  minuman  beralkohol  secara bebas.  Kurangnya  pengertian  dan pemahaman masyarakat terhadap dampak  buruk  akibat  mengkonsumsi minuman  beralkohol,  menyebabkan semakin sulitnya mengatasi dan memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura.
5. Adanya  upaya  masyarakat  untuk meniru  budaya  barat  yang  buruk  dan menerapkan  dan  mempertahankannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat  menyebabkan  semakin sulitnya  mengatasi  masalah  minuman beralkohol.  Keanekaragaman  budaya yang  berlaku  di  masyarakat  akan berpengaruh terhadap nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat  yang  lain.  Oleh  karena  itu dibutuhkan pengertian dan pemahaman masyarakat dalam mencerna arti hukum  bagi  kepentingan  masyarakat, sehingga hukum  dapat  berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keserasian  hidup  dan  ketertiban  dalam masyarakat.

## IV. KESIMPULAN
1. Penerapan Perda Minuman Beralkohol di Kota Jayapura belum berjalan efektif dan  belum  dapat  mengatasi  dampak minuman beralkohol dan peredarannya di  masyarakat.  Penegakan  hukum Perda  Minuman  Beralkohol
dipangaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
terdapat substansi norma yang bertentangan  dengan  peraturan  tinggi lainnya,  faktor  aparat  penegak  hukum yang tidak dibekali dengan surat tugas yang  sah  keberlakuannya,  belum optimalya sarana atau fasilitas
penunjang penegakan, faktor kasadaran  dan  kepatuhan  hukum masayarakat  yang  masih  rendah,  dan faktor  perilaku  masyarakat  terhadap budaya mengkonsumsi minuman beralkohol  yang  sulit  dicegah  ataupun dilarang.
2. Kendala-kendala  yangdihadapi  dalam penerapan Perda Minuman Beralkohol di Kota Jayapura adalah terkait adanya substansi  Perda  Minuman  Beralkohol yang  masih  tumpang  tindih  dan bertentangan  dengan  peraturan  tinggi lainnya, lemahnya kewenangan
petugas  Satpol  PP  untuk  menegakkan Perda  Minuman  Beralkohol,  masih kurang optimalnya sarana atau fasilitas yang  dimiliki  untuk  menjalankan Protap atau Standar Oprasional
Prosedur  (SOP),  kurangya  kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, dan masih  kentalnya  meniru  budaya  barat yang buruk dalam kehidupan masyarakat.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto.  2017. Revitalisasi  Peradilan Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian  Delik  Adat  pada Masyarakat Hukum Adat Papua,
Malang: Kalimetro Intelegensia.
Lawrence  M.  Friedman.  1975. The  Legal System: A Social Science Perspective, New  York:  Russel Sage Foundation.
Soerjono  Soekanto.  2012. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan  Presiden  No.  74  Tahun  2013
tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol
P eraturan  Presiden  RI  Nomor  87  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

## Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-
DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan  Terhadap  Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman
Beralkohol.
Peraturan  Menteri  Pedagangan  Nomor 20/M-DAG/PER/4//2014  tentang
Pengendalian dan
Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran,
dan
Penjualan  Minuman  Beralkohol
Golongan A.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :  188.34/1387/SJ  tanggal  17  Maret
2013  Perihal  Klarifikasi  Peraturan
Daerah  Dengan  Beberapa  Petunjuk
Yang Dianggap Bertentangan
Dengan  Peraturan  Yang  Lebih
Tinggi.
Perda  Provinsi  Papua  Nomor  15  Tahun
2013  tentang  Pelarangan  Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Provinsi  Papua  Nomor  22  tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua
Nomor  15  Tahun  2013  Tentang Pelarangan  Produksi,  Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan  Daerah  Kota  Jayapura  Nomor  8 Tahun  2014  Tentang  Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol.