JPPNu (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara) Vol. 4 ● No. 2 ● Desember-2022 E-ISSN: 2685-3884, P-ISSN: 2685-4783 Available online at http://journal.unublitar.ac.id/jppnu

## PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PADA SENTRA UKM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (KARET ALAM)
Widiya Avianti
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Indonesia
widiya.stiewibawakartaraharja@gmail.com

## ABSTRAK
Dibutuhkannya  Pengembangan  Factory  Sharing  (Rumah  Produksi  Bersama)  untuk  pengolahan  karet  terpadu  yang dikelola oleh Koperasi diharapkan dapat Menjamin kontonuitas permintaan karet yang bermutu baik melalui rantai pasok  yang  efektif  dan  efisien,  Meningkatkan  kuantitas  dan  mutu  produksi,  Memperoleh  rekomendasi  kebijakan pengembangan Rumah Produksi Bersama KUKM komoditas Karet di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.  Dalam  rangka  pencapaian  target  SDGs  tersebut,  Rumah  Produksi  Bersama  (RPB)  Karet  Alam  di Kalimantan Selatan dapat memberikan kontribusi besar, melalui efisiensi dan efektivitas operasi yang optimal. Selain itu juga mempertimbangkan Pendekatan green industry clustering (green economy, green technology, & green product), dengan rantai pasok yang integratif dari hulu-hilir dengan prioritas pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Pengembangan  usaha  melalui  Rumah  Produksi  Bersama  komoditas  karet  di  Kabupaten  Tanah  Laut  layak  secara finansial, dan  penggantian bahan bakar dari solar menjadi cangkang sawit/biomass dapat meningkatkan keuntungan RPB.
Kata Kunci: Rumah Produksi Bersam;  RPB; UKM; koperasi; karet alam

## PENDAHULUAN
Karet  alam  di  Indonesia  sebagian  besar  diekspor  dengan  negara  pengimpor  terbesar pada tahun 2020 adalah Amerika Serikat, Jepang, China, India, dan Korea. Perkebunan di Kalimantan Selatan memiliki luas lahan dengan komposisi sebagai berikut.
a. Luas lahan: 269.981 ha
1. Kab. Tanah Laut : 21.584 ha
2. Kec. Batu Ampar : 4.074 ha
3. Kec. Jorong
: 2.765 ha
b. Komposisi
1. 89,90% Produksi Kebun Rakyat
2. 4,97% PBN
3. 5,13% PBS
Permasalahan  Produktivitas  kebun  rakyat  yang  jauh  lebih  rendah  dibanding PTP/PNP dan PBS (650 kg KK/ha/tahun serta mutu produk masih rendah dan belum terstandardisasi sehingga produk yang dihasilkan masih dalam bentuk crumb rubber (CR) dan ribbed  smoked  sheet (RSS),  diketahui  jumlah  pabrik  pengolahan  masih  sedikit (sembilan pabrik di Provinsi Kalimantan Selatan) menjadi tantangan bagi Sentra UKM di Provinsi Kalimantan Selatan.  Dibutuhkannya Pengembangan Factory Sharing (Rumah Produksi  Bersama)  untuk  pengolahan  karet  terpadu  yang  dikelola  oleh  Koperasi diharapkan  dapat:  (1)  menjamin  kontonuitas  permintaan  karet  yang  bermutu  baik melalui  rantai  pasok  yang  efektif  dan  efisien;  (2)  meningkatkan  kuantitas  dan  mutu produksi;  dan  (3)  memperoleh  rekomendasi kebijakan pengembangan  Rumah Produksi
Bersama  KUKM  komoditas  Karet  di  Kabupaten  Tanah  Laut,  Provinsi  Kalimantan Selatan
Pada  dasarnya  hal  ini  sudah  dituangkan  di  dalam  kesepakatan  global  melalui Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  kesejahteraan ekonomi  masyarakat  secara  berkesinambungan,  pembangunan  yang  menjaga keberlanjutan  kehidupan  sosial  masyarakat,  pembangunan  yang  menjaga  kualitas lingkungan  hidup  serta  pembangunan  yang  menjamin  keadilan  dan  terlaksananya  tata kelola  yang  mampu  menjaga  peningkatan  kualitas  hidup  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya.
Dari kompleksitas SDGs tersebut, maka terdapat 17 tujuan yang harus dicapai setiap negara, termasuk konstituen di dalamnya, yaitu sebagai berikut.
1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi  dan  Produksi  yang  Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Gambar 1. Sustainable Development Goals (SDGs)
Kompleksitas Sustainable  Development  Goals (SDGs)  dapat  diatasi  mellaui  studi kelayakan  pada  sentra  UKM  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang  fokus  pada komoditas  karet  alam.  Tim  pengabdi  menawarkan  solusi  melalui  kegiatan  studi kelayakan tersebut.
METODE PELAKSANAAN Kegiatan  pengabdian  ini  mencakup  empat  tahap,  yaitu  studi  pendahuluan, pengumpulan  data,  analisis  data,  dan  finalisasi  kelayakan.  Berikut  ini  disajikan  secara terinci metode pelaksanaan pengabdian ini.

## Gambar 1. Metodologi Studi
Berikut  merupakan  tahapan  proses  program/kegiatan  Pengelolaan  Terpadu  Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa Rumah Produksi Bersama serta, uraian tugas  pihak yang terlibat dalam program/kegiatan Tugas Pembantuan ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam tugas  pembantuan  ini  adalah  menteri,  gubernur  dan/atau  wali  kota,  serta  organisasi perangkat daerah (OPD).
Gambar 2. Proses Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil berupa  Rumah Produksi Bersama
Dalam  rangka  pencapaian  target  SDGs  tersebut,  Rumah  Produksi  Bersama  (RPB) Karet Alam di Kalimantan Selatan dapat memberikan kontribusi besar, melalui efisiensi dan  efektivitas  operasi  yang  optimal.  Selain  itu  juga  mempertimbangkan  Pendekatan green  industry  clustering  (green  economy,  green  technology,  &  green  product), dengan  rantai pasok yang integratif dari hulu-hilir dengan prioritas pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan meningkatkan value added yang dapat dirasakan di dalam negeri.  Secara utuh RPB tersebut diarahkan untuk dapat beroperasi dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Karena dapat dikatakan bahwa  upaya  RPB  Karet  Alam  Kalimantan  Selatan  ini  akan  mendukung  SDGs  pada tujuan berikut.
Tabel 1. Dukungan RPB Karet Alam terhadap Tujuan SDGs
Terkait Tujuan SDGs PROSES Terkait Tujuan SDGs OUTCOME Terkait Tujuan SDGs BENEFIT/IMPACT 9-  Industri, inovasi, dan infrastruktur
12-Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 13-Penanganan perubahan iklim
15-Ekosistem daratan 17-Kemitraan untuk mencapai tujuan 8-Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 1-Tanpa kemiskinan 2-Tanpa kelaparan 3-Kehidupan sehat dan sejahtera 10-Berkurangnya kesenjangan
13-Penanganan perubahan iklim 15-Ekosistem daratan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kelembagaan
Secara umum, pada model kelembagaan ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi  dan  UKM  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tanah  Laut mengembangkan  Rumah  Produksi  Bersama  melalui  koperasi  (c.q.  Koperasi  Bokar Tanah  Laut).  Namun,  dibutuhkan  penambahan  fungsi  organisasi  terkait  dengan pengelolaan bisnis secara profesional. Berikut ini disajikan skema kelembagaan.
Gambar 3 .Skema Kelembagaan

## STAKEHOLDERS
Meskipun pengelolaan  RPB diserahkan kepada Koperasi BOKAR, peran stakeholders lain  pada  ekosistem  bisnis crumb  rubber sangat  penting.  Berikut  I  I  disajikan stakeholders mapping .
Gambar 4 . Stakeholders Mapping
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Koperasi BOKAR Tanah Laut UPPB Petani Rumah Produksi Bersama (RPB) Skema Kelembagaan Usulan Struktur Organisasi Rapat Anggota Pengurus Ketua W akil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Bendahara Pengawas Ketua RPB M anager Operasional M anager Keuangan, SDM , Umum Struktur Eksisting • Staff Penanganan Bahan Baku • Staff Produksi • Staff QC & Pengemasan • Staff Pemasaran & Penjualan • Staff Keuangan • Staff Administrasi & Umum • Staff SDM 39 Rumah Produksi Bersama Petani Karet UPPB Koperasi BOKAR Dinas Koperasi & Perdagangan Kab. Tanah Laut Dinas TK dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Dinas PUPR Kab. Tanah Laut Dinas TPH & Perkebunan Kab. Tanah Laut Bappeda Kab. Tanah Laut Kementerian Koperasi dan UKM K/ L terkait lainnya* Buyer/ Off taker M arket Internasional Tengkulak Legenda Links Instansi Pemerintah M asyarakat/ Komunitas Pihak Swasta Support Barang Informasi
*meliputi Bappenas, Kemendag, Kemenperin, dll
Stakeholders Mapping
Stakeholders pada kegiatan pengembangan Rumah Produksi Bersama ini terdiri dari tiga kategori,  yaitu  instansi  pemerintah,  masyarakat/komunitas  masyarakat  serta  pihak swasta. Instansi Pemerintah terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut.
1) Pemerintah  Pusat,  terdiri  dari  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  serta Kementerian/Lembaga  lain  yang  meliputi  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas),  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian  Perdagangan,  dan Kementerian Pertanian.
2) Pemerintah  Daerah  meliputi  Dinas  Koperasi  dan  Perdagangan  Kabupaten  Tanah Laut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut, Dinas Tenaga  Kerja  dan  Perindustrian  Kab.  Tanah  Laut,  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Daerah  Kab.  Tanah  Laut  serta  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Kab. Tanah Laut.

## SUPPLY CHAIN (Rantai Nilai)
Keberadaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dan koperasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan harga jual karet. Saat ini Koperasi Bokar Tanah Laut menjual langsung lump yang didapatkan ke beberapa pabrik pengolahan SIR 20.
Gambar  5 .Rantai Pasok Saat Ini
Adanya  Rumah  Produksi  Bersama  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  dari  produk yang  dihasilkan  serta  meningkatkan  kesejahteraan  petani  .  Keberadaan  RPB  di  Tanah Laut juga diharapkan dapat meningkatkan pereknomian di Tanah Laut.
Gambar 6. Rantai Pasok dengan Rumah Produksi Bersama

## PASAR
Berdasarkan data dari The Observatory of Economic Complexity (OEC), nilai impor karet  alam  dunia  pada  2020  mencapai  12,7  miliar  dolar  AS.  Akan  tetapi,  nilai  impor karet alam dunia menunjukkan tren menurun sejak 2017 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.
Gambar 7 .Nilai Impor Karet Alam Dunia 2015-2020 (Miliar Dolar AS) (Sumber: The Observatory of Economic Complexity (OEC))
Hal ini perlu menjadi perhatian untuk fokus pada produk dengan permintaan dan nilai yang  tinggi  di  saat  terjadi  penurunan  nilai  perdagangan  keseluruhan.  Bagi  Indonesia yang  nilai  ekspornya  juga  menurun,  terdapat  beberapa market potensial  yang  dapat dimaksimalkan.  China,  Malaysia,  dan  Vietnam  dapat  menjadi  pasar  potensial  untuk ekspor karet alam Indonesia
Gambar  8 .Nilai Impor Karet Alam 10 Negara Tertinggi pada 2020 (Juta Dolar AS) (Sumber: The Observatory of Economic Complexity (OEC))
Berikut juga disajikan nilai impor karet alam Indonesia berdasarkan kode hs pada 2020.
14,8 13,2 17,6 14,8 14,2 12,7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.124 1.412 1.233 819 648 554 443 422 304 283 China Malaysia Amerika Serikat Jepang Vietnam
India
Jerman Korea Selatan Turki Spanyol

## Gambar  9. Nilai Impor Karet Alam Indonesia Berdasarkan Kode HS pada 2020 (Juta Dolar AS) (Sumber: Badan Pusat Statistik)
Untuk pasar dalam negeri, tampaknya kebutuhan akan lateks dan lump justru belum mampu  dipenuhi  produksi  dalam  negeri  sehingga  masih  harus  impor.  Beberapa penyebabnya adalah rendahnya produktivitas serta petani yang tidak biasa menghasilkan lateks. Nilai impor lateks (centrifuge concentrate, ammonia p 0,5%) dan lump mencapai 29,6 dan 12,7 juta dolar AS pada 2020 seperti yang ditunjukkan pada Gambar diatas. Hal ini juga dapat menjadi peluang bagi Rumah Produksi Bersama untuk memasarkan lump ke pasar dalam negeri, sebagai tambahan dari ekspor SIR. Akan tetapi, perlu dilakukan peningkatan  produktivitas  di  tingkat  petani.  Dengan  begitu,  harapannya  RPB  dapat menjangkau pasar internasional dan juga pasar dalam negeri.
Pada  tahap  awal  operasionalisasi  RPB,  koperasi  dapat  menjual  SIR  20  yang dihasilkan ke offtaker mereka saat ini, khususnya PT Nusantara Batulicin dan PT New Kalbar  Processors.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengenalkan  terlebih  dahulu  produk  yang dihasilkan  oleh  RPB  dan  koperasi  dapat  mengurus  sertifikasi  untuk  produk  yang dihasilkan RPB untuk dapat diekspor sendiri.
Aspek Produksi Beberapa produk yang bisa dihasilkan Rumah Produksi Bersama. Produk tersebut di antaranya adalah lump, crumb rubber, ribbed smoked sheet (RSS), dan lateks pekat. Saat ini, pihak Koperasi Bokar Tanah Laut sudah melakukan jual beli lump, sehingga masih perlu  mempelajari  produk  crumb  rubber,  RSS,  dan  lateks  pekat.  Berikut  ini  disajikan tabel perbandingan produk karet dari aspek bahan baku, pengolahan, dan harga.
29,6 12,7 4,7 2,1 1,5 3,1 Natural rubber latex, centrifuge concentrate, ammonia >= 0,5% Scrap (tree, earth, or smoked) and cup lump Other TSNR RSS grade 3 TSNR 20 Lainnya
Tabel 2. Perbandingan Produk Karet Aspek Crumb Rubber RSS Lateks Pekat Keterangan Bahan Baku Lump Lateks Lateks Para petani di Tanah Laut belum terbiasa menghasilkan lateks. Saat ini mereka memproduksi lump. Pengolahan  1. Sortasi 2. Breaker
3. Pencucian
4. Hammer Mill
5. Pencucian
6. Creeper
7. Pemeraman
8. Shredder
9. Pencucian
10. Dryer
11. Pengepresan
12. Pengemasan
13. Paleting
1. Penyaringan 2. Pengenceran
3. Koagulasi
4. Penggilingan
5. Pencucian 6. Penirisan
7. Pengasapan
8. Sortasi
9. Pengepresan 10. Pelaburan
1. Penyaringan 2. Pendadihan
3. Pemeraman
4. Sentrifugasi 5. Penyimpana n Crumb rubber membutuhkan proses pengolahan yang lebih panjang dibandingkan dengan RSS dan lateks pekat. Harga 135 US Cents /Kg (SICOM STR20) 165 US Cents/Kg (SICOM RSS3) 103 US Cents /Kg (Malaysia Latex 60% ) Per 30 September 2022

## Proses Distribusi
Rumah  Produksi  Bersama  bisa  mendapatkan  pasokan lump dari  petani,  UPPB, maupun tengkulak. Gambaran saluran distribusi RPB dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 10. Saluran Distribusi Rumah Produksi Bersama
Para pemasok lump ini dapat langsung mengirimkan lump ke RPB atau pihak RPB yang berkeliling untuk membeli lump sebagai bahan baku pembuatan crumb rubber . Pada tahap awal operasionalisasi, RPB dapat menjual lump dan crumb rubber ke existing offtaker dari koperasi, seperti PT  Nusantara  Batulicin  dan  PT  New  Kalbar  Processors. Distribusi ke para offtaker dapat dilakukan melalui jalur darat dengan truk serta jalur laut dengan kapal.
Setelah  konsisten  memproduksi crumb  rubber untuk  perusahaan  lain,  RPB  dapat melakukan persiapan untuk memperoleh sertifikasi SNI sendiri untuk crumb rubber yang dihasilkan.  Selain  itu,  perlu  melakukan  persiapan  untuk  memperoleh  izin  ekspor. Dengan begitu, selain dapat memasarkan crumb rubber ke pasar dalam negeri, RPB juga dapat  mengekspor  sendiri crumb  rubber ke  luar  negeri.  Distribusi crumb  rubber ke  luar negeri tersebut dapat menggunakan kapal dari pelabuhan di Banjarmasin.

## SIMPULAN
Berdasarkan  studi  kelayakan  sentra  UKM  karet  alam  Provinsi  Kalimantan  Selatan, didapatkan  hasil  sebagai  berikut.  Pengembangan  usaha  melalui  Rumah  Produksi Bersama komoditas karet di Kabupaten Tanah Laut layak secara finansial. Akan tetapi, penggantian  bahan  bakar  dari  solar  menjadi  cangkang  sawit/biomass  dapat meningkatkan  keuntungan  RPB.  Indikator  kelayakan  untuk  Rumah  Produksi  Bersama dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel  3. Indikator Kelayakan Rumah Produksi Bersama
Indikator Solar Cangkang Sawit/Biomass NPV Rp 31.221.708.658 Rp 68.713.088.871 IRR 24,9% 43,3% BCR 1,05 1,11 Payback Period 4 Tahun 3 Tahun
Rekomendasi yang diajukan sebagai berikut.
1) Dari sisi pasokan, harus diperhatikan harga beli dan kepastian volume serta kualitas pasokan lump dari  petani  karet.  Selain  itu,  perlu  dipastikan  pasokan  air  mengingat lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada jauh dari sungai. Yang terakhir, perlu juga diperhatikan pasokan cangkang sawit dan/atau kayu bakar sebagai alternatif bahan bakar untuk kelancaran produksi.
2) Dari  sisi  produksi,  harus  diperhatikan  keahlian  tenaga  kerja,  kontinuitas shift serta keamanan proses produksi (K3L) melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3) Dari sisi pasar, fluktuasi harga jual SIR harus selalu diawasi ( monitoring ). Peningkatan aksesibilitas ke buyer serta kepastian volume permintaan per bulan juga menjadi faktor yang harus selalu dianalisis oleh bagian operasional.
4) Kepastian  penyediaan  jalan  akses  dan  utilitas  umum  serta  pembiayaan  dan pemodalan harus dikonfirmasi sebelum pelaksanaan pembangunan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Segala  Puji  Syukur  dipanjatkan  kepada  Allah  SWT  ,  atas  Izin-Nya  Penulis  dapat melaksanakan  Penyusunan  Studi  Kelayakan  Pada  Sentra  Ukm  Karet  Alam  Provinsi Kalimantan  Selatan . Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  berikut  ini.  (1) Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, (2) Sentra UKM Karet Alam Provinsi Kalimantan Selatan, (3) PT. Dua Ribu Satu  Pangripta  selaku  Konsultan  Manajemen,  dan  (4)  Semua  pihak  yang  tidak  dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga hasil studi kelayakan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
B PK  Perwakilan  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (t.thn.). Profil  Kabupaten  Tanah  Laut . Diambil  kembali  dari  BPK  Perwakilan  Provinsi  Kalimantan  Selatan: https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tanah-laut/
BPPD Kabupaten Tanah Laut. (2021). Kajian Kawasan Berpotensi Bencana dan Mitigasinya di Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut: BPPD Kabupaten Tanah Laut. BPS. (2021). Statistik Karet Indonesia 2020. Jakarta: BPS. BPS  Kabupaten  Tanah  Laut.  (2022). Kabupaten  Tanah  Laut  dalam  Angka. Tanah  Laut: BPS Kabupaten Tanah Laut.
Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Laut.  (2016). Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2016 Tentang  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Tanah  Laut  Tahun  2016-2036. Tanah  Laut: Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Laut.  (2019). Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  Kabupaten  Tanah  Laut  Tahun  2018-2023. Tanah  Laut:  Pemerintah  Kabupaten Tanah Laut.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. (2020, Oktober 23). Persatuan Kelompok Petani Karet Akan Lebih Menguntungkan . Diambil kembali dari Portal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut:  https://portal.tanahlautkab.go.id/persatuan-kelompok-petani-karet-akan-lebih- menguntungkan
Wibowo, H. (2014). Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Tanah Laut Tahun 2014-2023 Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaihari: Kesatuan Pengelolaan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.