## TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERBANDINGAN PERATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA
Dhina Setyo Oktaria 1 , Email : dhina@api.ac.id Agustinus Prasetyo Edi Wibowo 2 , Email : agustinus@api.ac.id
1,2 Teknologi Elektro Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia

## ABSTRAK
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian adalah permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia ini. Pemerintah Indonesia ataupun pemerintah kerajaan Malaysia memerlukan tanah untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Untuk mewujudkan hal tersebut dibuat peraturan-peraturan yang  menjadi payung hukum bagi pemerintah atau pemerintah kerajaan. Rakyat  harus  mematuhi  peraturan-peraturan  yang  dimaksud.  Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum terutama infrastruktur perkeretaapian di Malaysia bisa terselesaikan lebih cepat daripada di Indonesia. Faktor yang  mempengaruhinya  adalah  perbedaan  persepsi  dari  pengertian  apa  itu  kepentingan  umum,  sejarah  dan sistem hukum kedua negara tersebut yang berbeda serta reaksi rakyat dari kedua negara tersebut.

## Kata kunci : pengadaan tanah untuk kepentingan umum, peraturan, perkeretaapian

## ABSTRACT
Land acquisition for public purposes, including for the construction of railroad infrastructure, is a matter that is proposed by all countries in the world. The Indonesian government or the Malaysian royal  government  needs  land  for  railroad infrastructure development.  To realize this, a regulation was made that became the legal umbrella for the government or royal government. The people must agree to  regulations  that require it. Land acquisition for  public use in  Malaysia can be completed quickly in Indonesia. The influencing factor is the different perceptions of the understanding of what are in the public interest, history and legal systems of the two countries as well as the people's reaction from the two countries.

## Keywords: land acquisition for public use, regulations, railways

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Selain  udara  dan  air,  tanah  merupkan sumberdaya  alam  yang  sangat  penting  untuk kelangsungan hidup umat manusia, kehidupan manusia  hampir  sebagian  besar  tergantung pada  tanah.  Hubungan  manusia  dengan  tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu karena tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tanah memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  manusia,  sehingga  harus dipertahankan  karena  tanah  adalah  satu-
satunya  kekayaan  yang  meskipun  mengalami keadaan  yang  bagaimanapun  juga  tanah bersifat tetap keadaanya. Sejarah juga menulis bahwa  beberapa  negara-negara  di  dunia  ini yang merasa luas tanahnya sempit  melakukan tindakan  perebutan  atau  penjajahan  terhadap negara lain demi mendapatkan tanah.
Tanah  merupakan  masalah  utama  yang dihadapi  oleh  hampir  semua  negara  di  dunia saat  ini,  karena  pembangunan  infrastruktur apapun pasti memerlukan tanah atau pembebasan  lahan.  Indonesia  adalah  bagian dari negara asia tenggara  yang saat  ini masuk
kategori  sebagai  negara  berkembang  dengan jumlah penduduk Berdasarkan proyeksi penduduk 2015-2045 hasil Survei Penduduk Antar Sensus  (Supas)  2015,  jumlah  penduduk  Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020 2. . ( Kusnandar)
Intensitas  pembangunan  infrastruktur  di Indonesia semakin meningkat, terutama pembangunan  di  bidang  transportasi.  Salah satu  moda  transportasi  yang  memerlukan pengembangan  adalah  kereta  api.  Kereta  api saat  ini  menjadi  salah  satu  moda  transportasi yang  paling  diminati  oleh  masyarakat  di Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  dengan  intensitas pembangunan jalur perkeretapian yang semakin  meningkat  dan  keterbatasan  tanah membawa dampak yang sulit untuk memperoleh  tanah  untuk  kepentingan  umum. Masalah  pengadaan  atau  pembebasan  tanah untuk kepentingan umum, khususnya pembangunan  infrastruktur  perkeretaapian  di Indonesia sangat  sulit  dan memerlukan waktu yang  lama,  hal  ini  berbeda  dengan  Negara Malaysia,  yang  juga  berada  di  wilayah  asia tenggara  yang  mampu  melakukan  pengadaan atau  pembebasasn  lahan  untuk  kepentingan umum, khususnya infrastruktur perkeretaapian dalam waktu singkat yaitu satu tahun.

## 1.2. Rumusan Masalah
Bertumpu  pada  latar  belakang  tersebut diatas,  permaalahan penelitian  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah
implementasi peraturan-peraturan yang menjadi dasar pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum di bidang pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian di Negara Indonesia dan Negara Malaysia. 2. Kendala-kendala apa yang menyebabkan  pengadaan  tanah  untuk pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian  di  Negara  Indonesia lebih  sulit  dibandingkan  di  Negara Malaysia.
2. Tinjauan Pustaka
1.  Sejarah  dan  Sistem  Hukum  di  Negara Indonesia dan Negara Malaysia
Sejarah  sangat mempengaruhi  sistem hukum yang diberlakukan di suatu Negara. Hal ini dikarenakan penjajah akan menggunakan  aturan  hukum  dari  Negara asalnya  untuk  kemudian  di  terapkan  di Negara  jajahannya.  Di  dunia  ini  ada  dua sistem  hukum  yang,  yaitu  sistem  hukum common  law  (anglo  saxon)  dan  sistem hukum civil law (eropa continental).
a.    sistem Common  Law  (Anglo  Saxon )  adalah sistem  yang  berlaku  di  Inggris  dan  negara- negara  bekas  daerah  jajahannya,  missal Malaysia.  Di  dalam  sistem  hukum  ini terdapat tiga karakteristik yaitu yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, dianutnya  sistem  preseden  (doktrin stare decicis )  dan  terdapatnya adversary  system dalam peradilannya.
Dalam  sistem  hukum  common  law  (anglo saxon)  maka  hukum  yang  berlaku  adalah hukum  tidak  tertulis  atau  hukum  kebiasaan yang  berkembang  melalui  putusan-putusan pengadilan. Hakim menggunakan
staredecicis atau keputusan hakim terdahulu untuk  perkara  yang  sejenis  sebagai  dasar pembenaran  keputusan.  Kedudukan  hakim terbatas    memeriksa  dan  memutuskan hukumnya, sementara juri yang memeriksa    kasus  untuk  dapat  menentukan dan  memutuskan  bersalah  dan tidaknya terdakwa  atau  pihak  yang  berpekara. Keterlibatan  juri  menunjukkan  bahwa keadilan  tidak  bergantung  sepenuhnya kepada lembaga peradilan tetapi menjadi bagian  integral  kehadiran  masyarakat dalam proses penegakannya.
b. Sistem  hukum Civil  Law  (Eropa Kontinental) adalah  sistem  hukum  yang berlaku  di  negara-negara  bekas  daerah jajahan  Belanda,  missal  Indonesia.  Di dalam  sistem  ini  terdapat  tiga  ciri  khas sistem  hukum  yaitu  hukum  itu  adalah yang dikodifikasikan, hakim tidak terikat sistem  preseden  ( doktrin  stare  decicis ) dan hakim berpengaruh besar mengarahkan  dan  memutuskan  perkara (inkuisitorial).  Dalam  sistem  inilah, hakim  terikat undang-undang  dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Hal  ini  berarti    kepastian  hukum  hanya ada itu bentuk dan sifatnya
tertulis . Kedudukan hakim sangatlah sentral, karena hakim memeriksa langsung  materi  kasus  yang  ditangani, menentukan  bersalah  dan  tidaknya terdakwa  atau  pihak  yang  sedang berperkara, sekaligus menerapakan hukumannya.  Untuk  itu,  maka  tidak dikenal  juri  di  dalam  sistem  ini.  Hal  ini menjadikan tanggung jawab hakim lebih berat,  karena  hakim  harus  memeriksa fakta-fakta hukum, menentukan
kesalahan  serta  menerapakan  hukuman dan  sekaligus  menjatuhkan  putusannya yang  di  duga  bersalah  dan  harus dihukum. 3 (Riyanto, 2018)
2.2. Peraturan  yang menjadi dasar berlakunya pengadaan tanah untuk infrastruktur pembangunan perkeretaapian di Indonesia dan Malaysia
2.2.1. Tata urutan/hierarki peraturan perundangan  di  Indonesia  sesuai  dengan Undang-undang  No  12  tahun  2011  adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan tata urutan peraturan perundangan di  atas  dalam  hal  pengadaan  tanah,  Negara Indonesia  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan  peraturan.  Hal  ini  dikarenakan semakin dituntutnya pembangunan infrastruktur  untuk  kepentingan  umum,  salah satunya yang sedang gencar dilaksanakan pada saat  ini  adalah  pembangunan  infrastruktur perkeretaapian dimana kedepannya memerlukan jalur kereta api yang membentang panjang hampir di semua propinsi yang ada di Indonesia.
Berikut  adalah  peraturan  yang  berkaitan dengan hal tersebut di atas :
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
a. Pasal  5  ayat  (1)  yaitu  (1)  Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat.
b. Pasal  18B  ayat  (2)  yaitu  Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang.
c. Pasal 20 yaitu :
1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang. 2) Setiap  rancangan  undang-undang dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan
bersama, rancangan undang- undang  itu  tidak  boleh  diajukan lagi  dalam  persidangan  Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu. 4) Presiden  mengesahkan  rancangan undang-undang yang telah disetujui  bersama  untuk  menjadi undang-undang. 5) Dalam  hal  rancangan  undang- undang yang telah disetujui bersama  tersebut  tidak  disahkan oleh  Presiden  dalam  waktu  tiga puluh  hari  semenjak  rancangan undang-undang  tersebut  disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah  menjadi  undang-undang  dan wajib diundangkan
d. Pasal  28G  ayat  (1)  yaitu  (1)  Setiap orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa  aman  dan  perlindungan  dari
ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan hak asasi.
e. Pasal 28H yaitu
1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan.
2) Setiap  orang  berhak  mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3) Setiap  orang  berhak  atas  jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4) Setiap  orang  berhak  mempunyai hak  milik  pribadi  dan  hak  milik tersebut  tidak  boleh  diambil  alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
f.        Pasal  28I  ayat  (5)  yaitu  untuk menegakkan dan melindungi  hak asasi manusia  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
g.  Pasal 28J ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
h.     Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) yaitu
3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria Dasar penyelenggaraan administrasi
pertanahan menurut UUPA adalah berdasarkan  ketentuan  pasal  2  khususnya ayat (2) yaitu
wewenang  Hak  menguasai  Negara  yang dijalankan oleh pemerintah sebagai perwujudan negara dalam keadaan bergerak (staats in beweging) meliputi:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
b. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai  bumi,  air,  dan  ruang angkasa.
3. Undang-undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Pasal 84 1) Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan prasarana perkeretaapian umum dilaksanakan berdasarkan rencana induk perkeretaapian. 2) Pembangunan prasarana perkeretaapian  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  disosialisasikan  kepada masyarakat, baik pada tahap perencanaan  maupun  pelaksanaannya, terutama  yang  tanahnya  diperlukan
untuk pembangunan prasarana perkeretaapian.
3) Pemegang  hak  atas  tanah,  pemakai tanah  negara,  atau  masyarakat  hukum adat,  yang  tanahnya  diperlukan  untuk
pembangunan prasarana
perkeretaapian, berhak  mendapat  ganti kerugian  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan
Pasal 85 1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
2) Pelaksanaan  pembangunan  prasarana perkeretaapian  dapat  dimulai  pada bidang  tanah  yang  telah  diberi  ganti kerugian  atau  telah  dicabut  hak  atas tanahnya.
Pasal 86
Tanah yang sudah dikuasai oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan
Usaha dalam rangka pembangunan prasarana  perkeretaapian,  disertifikatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
4. Undang-undang  Nomor  2  tahun  2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal  4  ayat  (1)  digunakan  untuk pembangunan:
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta  api,  stasiun  kereta  api,  dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk,  bendungan,  bendung,  irigasi, saluran air minum,  saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur  minyak,  gas,  dan  panas bumi;
f. pembangkit,  transmisi,  gardu,  jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
5. Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012 tentang  penyelenggaran  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum sebagaiamana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali :
a. Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun 2014
b. Presiden Nomor 99 Tahun 2014
c. Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun 2015
d. Peraturan  Presiden  Nomor  148  tahun 2015
6. Peraturan  Presiden  No.  102  Tahun  2016 tentang  Pendanaan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
7. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2/INS/VIII/2016  Tahun  2016  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan umum untuk Pembangunan  Proyek  Strategis  Nasional (PSN)
2.2.2. Dasar Hukum peraturan pengadaan tanah untuk  kepentingan  umum  terutama infrastruktur perkeretaapian.
1.  Konstitusi Federal Malaysia, Hukum
Dasar Perserikatan Malaysia (Undang-undang Perserikatan Malaysia) atau dalam Bahasa Malaysia disebut sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan  hukum  tertinggi  di Malaysia.
Dalam  susunan  perkara  bahagian  II tentang Kebebasan Asasi dalam perkara 13 memuat tentang Hak terhadap harta.
Perkara 13. Hak terhadap harta.
Jurnal Perkeretaapian Indonesia Volume IV Nomor 1 Maret 2020                         P-ISSN: 2550-1127, E-ISSN: 2656-8780
(1)  Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.
(2)  Tiada undang-undang boleh
memperuntukkan pengambilan atau  penggunaan  harta  dengan paksa tanpa pampasan yang memadai.
2.  Undang-Undang  Malaysia  Akta  463,  Akta Kereta Api 1991
Dalam bidang perkeretaapian diatur dengan Akta 463, Akta Kereta Api. Dalam bahagian III tentang Skim Kereta api dalam nomor 10 membahas  tentang  tanah  pendirian  boleh diambil bagi kereta api.
Tanah  persendirian  boleh  diambil  bagi keretapi nomor 10.
1) Mana-mana  tanah  sebagaimana  yang dikehendaki  bagi maksud  pembinaan suatu keretapi dan yang ditunjukkan di atas pelan dan keratan serta disebutkan dalam buku rujukan yang didepositkan di  bawah  subseksyen  8(2)  hendaklah disifatkan sebagai tanah yang dikehendaki  bagi  suatu  maksud  awam mengikut pengertian Akta Pengambilan Tanah 1960 [ Akta 486 ].
2) Prosiding di  bawah  Akta Pengambilan Tanah  1960  hendaklah  diambil  secara berasingan  berkenaan  dengan  setiap tanah  yang  ditunjukkan  di  atas  pelan dan  keratan  serta  disebutkan  dalam buku rujukan itu.
3) Tiada  apa-apa  jua  dalam  seksyen  ini boleh  menghalang  pengambilan  tanah bagi maksud pembinaan suatu keretapi melalui  perjanjian  antara  syarikat keretapi dan tuan punya tanah sedemikian.
3.  Kanun  Tanah  Negara  telah  dikanunkan sesuai  dengan Perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan pada 18 September 1965. Dan mulai  diberlakukan  pada  1  Januari  1966 (melalui L.N 474/1965) dalam semua negeri di  semenanjung  Malaysia.  Tujuannya adalah  untuk  mengadakan  suatu  sistem pemegangan dan urusan tanah yang seragam disemua  sebelas  negeri  di  semenanjung
Malaysia. Ini berarti bahwa mulai 1.1.1966 kesemua  sebelas  negeri  di  semenanjung Malaysia memakai sistem torens. 4
(Pengenalan kanun tanah Negara 1965) Sistem  Torens  menetapkan  dan  mengakui, di  bawah  kuasa  kerajaan,  kepunyaan  hak milik tanah yang tidak boleh disangkal dan memudahkan, mempercepatkan dan merendahkan  perbelanjaan  urusan  tanah. Tujuan  sistem  torens  ialah  untuk  memberi jaminan  dan  kesenagan  kepada  segala urusan  tanah.  Hak  milik  adalah  bukti muktamad bahwa seseorang yang disebutkan  di  dalamnya  adalah  tuan  punya tanah yang dinyatakan di dalamnya.
Tanah  adalah  perkara  di  bawah  bidang kuasa  negeri  maka  undang-undang  tanah seharusnyadibuat  oleh  Badan  Perundangan Negeri.  Walau  bagaimananpun  Kanun Tanah Negara adalah Undang-undang tanah yang  dibuat  oleh  Parlimen,  yaitu  akta Parlimen  No  56  Tahun  1965.  Hal  tersebut boleh  dilakukan  oleh  Parlimen  di  bawah kuasa yang dikurniakan oleh perkara 76(4), di  mana  dinyatakan  bahwa  bagi  maksud hanya  menentukan  persamaan  undang- undang dan dasar, Parlimen boleh membuat undang-undang  mengenai  perkara-perkara tertentu berkaitan dengan tanah.
4.. Akta 486, Akta Pengambilan Tanah 1960 Bagian  ke  II  mengenai  deklasi  Pelepasan tanah  di  nomor  8 mengenai  deklarasi  yang menyatakan  bahwa  tanah  akan  digunakan untuk kepentingan umum
Deklarasi  bahwa  tanah  diperlukan  untuk tujuan publik
1) Ketika  Otoritas  Negara  memutuskan bahwa  salah  satu  tanah  sebagaimana dimaksud  dalam  bagian  7  diperlukan untuk  tujuan  apa  pun  yang  disebutkan pada  bagian  3,  deklarasi  dalam Formulir  D  akan  diterbitkan  dalam Surat kabar.
2) Salinan  daftar  tanah  sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (b), diamandemen, jika perlu, sesuai dengan keputusan  Negara  Otoritas,  harus dimasukkan  sebagai  jadwal  untuk deklarasi di Bentuk D.
Jurnal Perkeretaapian Indonesia Volume IV Nomor 1 Maret 2020                         P-ISSN: 2550-1127, E-ISSN: 2656-8780
3) Pernyataan  dalam  Formulir  D  adalah bukti  konklusif  bahwa  semua  tanah terjadwal  yang  dirujuk  di  dalamnya diperlukan untuk tujuan tersebut ditentukan di dalamnya.
4) Pernyataan  berdasarkan  ayat  (1)  akan hilang  dan  tidak  berlaku  lagi  akan berpengaruh  pada  berakhirnya  dua tahun  setelah  tanggalnya  publikasi dalam  Lembaran  sejauh  berkaitan dengan tanah atau bagian apa pun dari setiap  tanah  yang  tidak  dimiliki  oleh Administrator
Tanah
membuat penghargaan  berdasarkan  ayat  14  (1) dalam periode tersebut dua tahun, dan, dengan  demikian,  semua  proses  sudah diambil  atau  sedang  diambil  sebagai konsekuensi  dari  deklarasi  tersebut sehubungan dengan tanah tersebut atau bagian dari tanah tersebut akan berakhir dan tidak berpengaruh.
5) Apabila deklarasi berdasarkan ayat  (1) telah berakhir,  ayat  35 (2), (3) dan (4) berlaku jika diperlukan modifikasi.
3. Metodologi Penelitian
Penelitian  hukum  dimaksudkan  sebagai kegiatan  ilmiah  yang  berdasarkan  pada metode  sistematis  dan  pemikiran  tertentu, yang bertujuan untuk mempelajarisatu atau lebih  gejala-gejala  hukum  tertentu  dengan jalan menganalisanya. Fungsi dari penelitian adalah mencarikan penjelasandan jawaban  terhadap  permasalahan  serta memberikan  alternative  bagi  kemungkinan yang  dapat  digunakan  untuk  pemecahan masalah 4 (Saifuddin, 2016)
Metode pengumpulan data dalam penelitian yuridis  normative  ini  adalah  dengan  studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  diperoleh melalui  studi  dokumen  dengan  bahan hukum :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat  kepada  masyarakat,  yaitu peraturan perundang-undangan.
2. bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang berhubungan  dengan  bahan  hukum primer untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan
hukum  sekunder  itu  misalnya  :  buku- buku, jurnal-jurnal yang ditulis oleh ahli hukum,  pendapat  para  sarjana  hukum, dll.
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  dari  sejarah  terbentuknya Negara  Indonesia  dan  Negara  Malaysia walaupun  letaknya  bertetangga  namun mempunyai  sejarah  yang  berbeda.  Negara Indonesia dijajah belanda selama hampir 3,5 abad lamanya. Penjajahan belanda mewarnai  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Walapun  Indonesia  tidak  murni menganut  sistem  hukum  civil  law  (eropa continental)  sebagaimana  sistem  hukum yang  dianut  oleh  Belanda.  Di  Indoesia dominan  dengan  sistem  civil  law  (eropa continental)  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh sistem  hukum  adat  mengingat  bahwa indonesia  adalah  Negara  dengan  beraneka suku adat-istiadat, selain itu Indonesia juga mayoritas  penduduknya  beragama  islam, sehingga  hukum  islam  juga  mewarnai sistem hukum di Indonesia, selain itu sistem hukum  common  law  (anglo  saxon)  juga terdapat  di  sistem  hukum  di  Indonesia dengan  adanya  hakim  diberikan  kebebasan untuk melakukan penemuan hukum.
Sedangkan  di  Malaysia  yang  merupakan Negara persemakmuran inggris lebih condong  menggunakan  sistem  hukum common law (anglo  saxon) dimana hukum yang  berlaku  adalah  hukum  tidak  tertulis atau  hukum  kebiasaan  yang  berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Hakim menggunakan staredecicis atau  keputusan hakim terdahulu untuk perkara yang sejenis sebagai  dasar  pembenaran  keputusan. Walaupun  Malaysia  mempunyai  kesamaan dengan  Indonesia  yaitu  sebagian  besar penduduknya adalah beragama islam. Untuk peraturan  yang  tertinggi  ada  di  Konstitusi Federal Malaysia,
Hukum Dasar
Perserikatan  Malaysia  (Undang-undang
Perserikatan  Malaysia)  atau  dalam  Bahasa Malaysia  disebut  sebagai  Perlembagaan Persekutuan Sebagai undang-undang tertinggi  di  Negara  Malaysia,  hal  yang
berkaitan dengan pengadaan tanah terdapat di dalam perkara 13 persekutuan perlembagaan dimana apabila didefinisikan maka dapat disimpulkan bahwa : Pasal 1 : Tiada seorangpun boleh dilucutkan hartanya kecuali undang-undang Hal  ini  berarti  bahwa  harta  seseorang dimana  termasuk  di  dalamnya  harta bergerak maupun tidak bergerak (termasuk tanah)  dapat  dilepaskan  hak  miliknya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.
Pasal  2  :  Tiada  undang-undang  boleh memperuntukkan
pengambilan atau penggunaan  harta  dengan  paksa  tanpa pampasan yang memadai.
Hal  ini  berarti  bahwa  harta  seseorang dimana  termasuk  di  dalamnya  harta bergerak maupun tidak bergerak (termasuk tanah)  boleh  diambil  oleh  Negara  dengan ganti  rugi  yang  sesuai.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa harta seseorang dimana termasuk  di  dalamnya  harta  bergerak maupun  tidak  bergerak  (termasuk  tanah) boleh diambil oleh Negara dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  saat  itu  dan  diberikan  ganti rugi  yang  sesuai.  Apabila  individu  yang diambil  hartanya  yang  berupa  tanah  tadi merasa  keberatan  maka  dapat  mengajukan ke  pengadilan.  Di  Pengadilan  nantinya penyelesaiannya  sesuai  dengan  sistem common  law  (anglo  saxon)  yang  dipakai oleh  Negara  Malaysia.  Jadi  tidak  ada kebebsaan  secara  mutlak  dari  individu terhadap  hartanya  yang  berupa  tanah  tadi karena hak itu terwujud juga karena adanya perlembagaan persekutuan maka perlembagaan  persekutuan  tadi  juga  dapat melakukan
pengecualian terhadap kebebasan  individu  atas  hartanya  yang berupa  tanah.  Hal  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  pembangunan  ekonomi  atau kepentingan  umum  oleh  Pihak  Berkuasa Negeri (PBN).
Peraturan  yang  dimaksud  Perkara  13 Perlembagaan  Persekutuan  di  atas  adalah Akta Pengambilan Tanah 1960. dalam Pasal 3  Akta  Pengambilan  Tanah,  menyatakan
bahwa Pihak Berkuasa Negeri bisa mengambil tanah-tanah yang diperlukan:
(a)  Untuk maksud kepentingan umum (b) Oleh perorangan atau badan hukum yang menurut  pendapat  Pihak  Berkuasa Negeri adalah benefisial untuk kemajuan  ekonomi  Malaysia  atau menurutmasyarakat  sesuatu  itu  untuk kepentingan umum; atau
(c)   kelayakan proyek; dan
(d)      persetujuan  pengembangan  diberikan kepada pemilik yang terdaftar.
Malaysia  ada  11  negara  bagian  dimana bedasarkan  Kanun  Tanah  Negara  berarti sejak 1 Januari 1966 kesemua sebelas negeri di  semenanjung  Malaysia  memakai  sistem torens.  Dimana  sebelumnya  ada  peraturan yang berbeda yang dipakai di pulau penang dan  Melaka.  Pihak  Berkuasa  Negeri  juga berkuasa  untuk  melepaskan  tanah-tanah kerajaan  seperti  yang  diatur  dalam  Kanun Tanah  Negara,  termasuk  semua  hak pengembalian  dan  hak-hak  yang  diberikan di  bawah  undang-undang  yang  berlaku  di Negara  Malaysia.  Meskipun  demikian pemerintah federal tidak mempunyai kewenangan  apapun  mengenai  tanah  di Negara  bagian  Malaysia.  Walaupun  untuk hal-hal  tertentu  terdapat  kewenangan  dari pemerintah  federal  untuk  memiliki  tanah demi  kepentingan  umum  sebagaimana tercantum  dalam  pasal  83  s.d  pasal  86 perlembagaan persekutuan.
oleh  karena  kerajaan  persekutuan  tidak mempunyai wewenang atas tanah dinegeri- negeri, maka seandainya Kerajaan Persekutuan  memerlukan  tanah  kerajaan untuk tujuan Persekutuan/Federal,
Pemerintah  Federal  melalui  Pesuruhjaya (Komisi)  Tanah  Persekutuan,26  harus memohon kepada kerajaan negeri untukpemberian milik dengan syarat Kerajaan  Persekutuan  harus  membayar premium dan pajak tanah sebagaimana yang disepakati.  Adalah  menjadi  kewajiban KerajaanNegeri untuk memberi milik tanah berkenaan.  Demikian  juga  jika  Kerajaan Persekutuan  memerlukan  tanah  milik
apakah ia membeli langsung dari pemiliktanah atau memohon bantuan Kerajaan Negeri untuk mengambil tanah di bawah  Akta  Pengambilan  Tanah  1960 . 5
(Zakie)
Berdasarkan  peraturan  yang  diberlakukan oleh Negara Indonesia dan Negara Malaysia dalam  hal  pengadaan  tanah  bisa  dilihat bahwa  Indonesia  telah  merubah  beberapa kali peraturan untuk mengakomodir pengadaan  lahan  untuk  kepentingan  umum terutama untuk infrastruktur perkeretaapian. Namun  yang  menjadi  masalah  adalah peraturan-peraturan tadi beberapa ditemukan bahwa antara peraturan yang satu dengan  peraturan  yang  lain  tidak  saling mendukung.
Peraturan mengenai pengadaan lahan untuk kepentingan  umum  di  Indonesia  di  atur  di dalam  undang-undang  No  2  Tahun  2012 tentang  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum menyebutkan bahwa :
Dalam  Pasal  10  disebutkan  apa  saja  yang disebut  dengan  kepentingan  umum,  salah satunya  di  butir  b  disebutkan  untuk  jalur kereta  api,  stasiun  kereta  api  dan  fasilitas kereta api.
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat (1) huruf (b)
digunakan untuk pembangunan  yang  berbunyi  jalan  umum, jalan  tol,  terowongan, jalur  kereta  api, stasiun  kereta  api,  dan  fasilitas  operasi kereta  api; namun  dalam  konsideran undang-undang  No  2  Tahun  2012  tidak dijabarkan  lebih  lanjut  mengenai  apa  itu kepentingan  umum  khususnya  di  bidang infrastruktur perkeretaapian.
Namun dalam UUD 1945 yang merupakan peraturan  tertinggi  yang  ada  di  Indonesia Bahwa    dalam  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  18B ayat (2) Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H Pasal  28I  ayat  (5),  Pasal  28J ayat  (2),
Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat  (4)  yaitu  dinyatakan  bahwa  intinya setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik
pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh diambil  alih  secara  sewenang-wenang  oleh siapapun dan negara mempunyai hak untuk menguasai  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam yang terkandung di atasnya untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan dalam pasal 18 Undang-undang pokok  agraria  Nomor  5  Tahun  1960 disebutkan  bahwa  Untuk  kepentingan umum,  termasuk  kepentingan  bangsa  dan Negara  serta  kepentingan  bersama  dari rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan  menurut  cara  yang  diatur  dengan Undang-undang.
Jadi  Negara  berhak  atas  penguasaan  tanah selama  hal  tersebut  digunakan  untuk kepentingan  umum.  Begitu  pula  dalam undang-undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 84, pasal 85 dan pasal 86  menegaskan  bahwa  Negara  dapat mengambil  alih  tanah  untuk  kepentingan umum  yang  berkaitan  dengan  infrastruktur perkeretaapian  dengan  memberikan  ganti rugi  yang layak bagi si  pemilik tanah. Dan di  dalam  Undang-Undang  Malaysia  Akta 463, Akta Kereta Api 1991 pada seksyen 10 disebutkan  bahwa  boleh  tanah  dilepaskan haknya dipakai untuk kepentingan pembangunan infrastruktur keretaapi selama  ada  pembahasan  antara  pemerintah kerajaan  dengan  pemilik  tanah  milik,  dan peraturan  selanjutnya  mengikuti  pundang- undang Malaysia Akta Pengambilan Tanah 1960, jadi pemerintah kerajaan melalui PBN dapat  mengambil  tanah  tersebut  untuk kepentingan umum.
Perpres No 71 Tahun 2012 yang merupakan Pelaksanaan  teknis  untuk  Undang-undang Nomor  2  Thun  2012  tentang  pengadaan tanah  bagi  kepentingan  umum  telah mengalami  4  kali  perubahan  hal  ini dikarenakan  proses  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dirasa  terlalu  lama  dan perlu  percepatan  dan  efektivitas.  Dalam Perpres  ini,  sejumlah  tahapan  dalam pengadaan tanah dipangkas dengan harapan bahwa pengadaan tanah untuk  kepentingan umum terutama pembangunan infrastruktur perkeretaapian  dapat  bisa  cepat  selesai.
Adapun  yang  membedakan  (tahapan  yang dipangkas)  dalam  perubahan  pertama, kedua,  ketiga  dengan  perubahan  yang keempat adalah :
a. gubernur melaksanakan tahapan kegiaitan  persiapan  pengadaan  tanah setelah menerima dokumen perencanaan  pengadaan  tanah  dari instansi  yang  memerlukan.  Dalam melaksanakan kegiatan tersebut,
gubernur  membentuk  tim  persiapan paling lama dua hari, yang dalam aturan lama 10 hari sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur.
b. Dalam Pasal 11 ayat (1 dan 2) Perpres No 148 tahun 2015 dapat dilihat bahwa Tim persiapan yang bertugas melaksanakan  pemberitahuan  rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan, melaksanakan  tugasnya  dalam  waktu paling lama tiga hari kerja (sebelumnya 20 hari kerja)
c. Dalam Perpres No 148 Tahun 2015 juga meminta sejumlah syarat dalam pemberitahuan  rencana  pembangunan yang ditandatangani ketua tim persiapan,  harus  memuat  informasi maksud dan tujuan
rencana pembangunan,  letak  tanah  dan  luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana  pengadaan  tanah,  perkiraan jangka  waktu  pelaksanaan  pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
d. Surat pemberitahuan rencana
pembangunan  itu  disampaikan  kepada masyarakat pada rencana lokasi
pembangunan  melalui  lurah/kepala desa dalam waktu paling lama tiga hari kerja  (sebelumnya  20  hari  kerja)  sejak ditandatanganinya surat pemberitahuan.  Bukti  penyampaian pemberitahuan  dibuat  dalam  bentuk tanda terima
dari perangkat
kelurahan/desa.
e. penanganan  keberatan  oleh  gubernur dilakukan  paling  lama  tiga  hari  kerja
(sebelumnya  14  hari  kerja)  sejak diterimanya keberatan.
f. Untuk  penetapan  lokasi  pembangunan dilakukan  oleh  gubernur  dalam  waktu paling lama tujuh hari kerja (sebelumya tidak ada batas waktu) sejak kesepakatan  atau  sejak  ditolaknya keberatan  dari  pihak  yang  keberatan. Sesuai  dengan Pasal  41 ayat  2 Perpres 148  Tahun  2015  maka  Apabila  jangka waktu  sebagaimana  dimaksud  telah habis  dan  penetapan  lokasi  belum diterbitkan,  maka  penetapan  lokasi dianggap telah disetujui.
g. Perpres ini juga menegaskan, gubernur dapat  mendelegasikan  kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum kepada bupati/wali kota berdasarkan  pertimbangan  efisiensi, efektivitas,  kondisi  geografis,  sumber daya  manusia,  dan  pertimbangan lainnya.  Delegasi  dilakukan  dalam waktu  paling  lama  lima  hari  kerja (sebelumnya  tidak  ada  batas  waktu) sejak
diterimanya dokumen perencanaaan  pengadaan  tanah.  Jika didelegasikan, bupati/walikota tersebut membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama lima hari kerja
(sebelumnya  tidak  ada  batas  waktu) sejak diterimanya pendelegasian.
h. dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari  ketua  pelaksana  pengadaan  tanah atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Validasi tersebut  dilaksanakan  dalam  waktu paling lama tiga hari kerja (sebelumnya tidak ada batas waktu) sejak berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian.
i. pemberian  ganti  kerugian  dilakukan dalam  waktu  paling  lama  tujuh  hari kerja  (sebelumnya  tidak  ada  batas waktu)  sejak  penetapan  bentuk  ganti kerugian  oleh  pelaksana  pengadaan tanah
j. pengadaan  tanah  bagi  pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  badan  usaha swasta, dilakukan langsung dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain
yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usaha swasta.
Dari  peraturan  yang  ada  di  Negara Indonesia  maupun  Malaysia  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa,  Negara berhak  memperoleh  tanah  selain  tanah Negara  dalam  hal  ini  tanah  hak  milik individu  digunakan  untuk  kepentingan umum. Namun persoalan selalu muncul dengan  adanya  dua  sisi  yang  berbeda yaitu antara pemerintah Indonesia atau pemerntah kerajaan Malaysia melawan rakyat di negaranya dalam hal pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum,  termasuk  didalamnya  tanah yang  diambil  untuk  pembangunan infrastruktur  perkeretaapian.  Untuk Negara  Malaysia  sendiri  pemerintah kerajaan  lebih  berani  dengan  merubah paradigma sesuai pemindaan seksyen 3 (b) akta pelepasan tanah 1960 sejak 12 september 1991, yaitu jika dahulu tanah diambil untuk kepentingan umum maka sekarang  tanah  boleh  diambil  untuk diberikan  kepada  orang  perseorangan atau badan korporasi untuk
menjalankan  kegiatan  ekonomi  untuk tujuan  pribadi  seseorang.dengan  kata lain tanah diambil untuk diberikan pada orang lain, badan atau serikatyang kaya dengan  alasan  untuk  pembangunan Negara asalkan beranfaat untuk pembangunan  ekonomi,  Negara  atau pribadi hal tersebut tergantung persepsi dari PBN. 6 (Zakie)
Sedangkan di Indonesia sendiri masalah  yang  tidak  terselesaikan sampai  saat  ini  adalah  peraturan  yang jelas  yang  saling  bersinergi  antara peraturan  yang  satu  dengan  peraturan yang  lainnya,  pengertian  kepentingan umum  yang  tidak  jelas  dalam  arti apakah benar sesuai untuk kepentingan umum  dan  dirasakan  manfaatnya  oleh orang  umum  dan  permasalahan  nilai ganti  rugi  yang  sulit  ditemukan  kata sepakat  antara  pemerintah  dan  rakyat yang berujung pada pengadilan dimana peradilan di Indonesia memakan waktu
yang  lama  sehingga  berpengaruh  lagi terhadap pengadaan lahan untuk kepentingan umum khususnya infrastruktur perkeretaapian.
5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan :
1.  Indonesia  dan  Malaysia  mempunyai peraturan  dalam  hal  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  khususnya infrastruktur  perkeretaapian,  Indonesia ada di UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  dan  UU  No  23  Tahun  2007 tentang  Perkeretaapian,  di  Malaysia pun di atur di UU tentang akta No 463, Akta  Kereta  Api  1991  namun  untuk penganturan  lebih  rinci  di  atur  sesuai ketentuan Akta 486, Akta Pengambilan Tanah 1960, namun terdapat perbedaan penafsiran kepentingan umum tersebut.
2.   Hambatan utama yang dihadapi dalam pengadaan  tanah  di  Indonesia  adalah masalah  peraturan  perundangan  yang belum bisa tuntas mengatasi permasalahan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dimana  terlalu banyak peraturan namun kurang bersinergi dan masalah pemberian ganti rugi yang sulit menemukan kesepakatan  antara  pemerintah  dengan rakyat pemilik tanah.

## DAFTAR PUSTAKA :
[1] https://databoks.katadata.co.id/datapubli sh/2019/09/13/jumlah-penduduk- indonesia-diproyeksikan-mencapai-270- juta-pada-2020,  penulis  Viva  Budy Kusnandar
[2] https://business- law.binus.ac.id/2018/12/21/sistem- hukum-pengaruhnya-terhadap- keputusan-peradilan/,
Oleh Agus Riyanto, Desember 2018)
[3] Pengenalan Kanun Tanah Negara 1965
[4] (https://media.neliti.com/media/public ations/84184-ID-pengadaan-tanah- untuk-kepentingan-umum-p.pdf,
Mukmin  Zakie,  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan  antara  Malaysia  dan Indonesia) [5] Azwar
Saifuddin, metodologi penelitian, Yogyakarta, pustaka pelajar,
2016 hal 1.
[6] Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun 2014
[7] Presiden Nomor 99 Tahun 2014
[8] Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun 2015
[9] Peraturan  Presiden  Nomor  148  tahun 2015
[10] Peraturan Perundangan Malaysia
[11] Konstitusi  Federal  Malaysia,  Hukum
Dasar Perserikatan Malaysia (Undang- undang  Perserikatan  Malaysia)  atau dalam Bahasa Malaysia disebut sebagai
Perlembagaan  Persekutuan  Malaysia merupakan hukum tertinggi di
Malaysia.
[12] Undang-Undang  Malaysia  Akta  463, Akta Kereta Api 1991
[13] Kanun Tanah Negara telah dikanunkan sesuai dengan Perkara 76(4)
Perlembagaan  Persekutuan  pada  18
September 1965
[14] Undang-undang  Malaysia,  Akta  486,
Akta Pengambilan Tanah 1960