## Article

## Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2021, Vol. 03 (01), 33-48 © The Journal, 2021 DOI: 10.36256/ijrs.v3i1.150
www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: May 11 th , 2021 Revised: June 26 th , 2021
Accepted: June 29 th , 2021

## Riki Ronaldo
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia ronaldoricky769@gmail.com

## Darmaiza
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia darmaiza@uinib.ac.id

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan politisasi simbol agama di media online dalam menentukan calon presiden  (Capres)  dan  calon  wakil  presiden  (Cawapres)  pada  pemilihan umum  (Pemilu)  2019.  Studi  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik pengumpulan  melalui  studi  terhadap  dokumen  pemberitan  media  online.  Studi  ini menemukan  bahwa  ada  dua  simbol  agama  yang  secara  masif  dipergunakan  dalam penetapan  Capres  dan  Cawapres  Pemilu  2019,  yakni  identitas  kemusliman  dan  identitas keulamaan. Capres dan Cawapres Pemilu 2019 yang berkontestasi adalah hasil dari tarik- menarik  simbol-simbol  agama  yang  digunakan  pada  tahap  awal  Pemilu  Presiden  2019. Pada  tahap  ini  identitas  Muslim  menjadi  tawaran  yang  ditransaksikan  dalam  penetapan pasangan  Capres  dan  Cawapres.  Begitu  pula  dengan  ulama  dan  sejumlah  Ormas keagamaan. Serangkaian seremonial keagamaan seperti ijtihad dan ijtimak turut dijadikan sebagai  media  pelegitimasian  untuk  memunculkan  kontestan  Pemilu  Presiden  2019. Menariknya,  hasil ijtihad dan ijtimak tidak  bersifat  statis  dan  baku,  namun  ia  bersifat dinamis  yang  dapat  berubah  menyesuaikan  dengan  situasi  politik  yang  terjadi.  Hal  ini kemudian telah menyebabkan menguatnya politik kebencian.
Kata Kunci: Politisasi Agama, Politik Identitas, Simbol Agama.

## ABSTRACT
This study aims to describe the politicization of religious symbols in online media in the decide of presidential and vice presidential candidates in  Indonesian election 2019. This study is  a descriptive qualitative research  with  data collection  through study  document  to  online media news.  This  study  found  that  there  are  two  religious  symbols  that  are  massively  used  in determining  the  presidential  and  vice  presidential  candidates  for  the  2019  election,  namely Muslim  identity  and religious identity. The contested 2019 presidential  and vice presidential candidates are the result of the tug-of-war between religious symbols used in the early stages of  the  2019  presidential  election.  At  this  stage,  Muslim  identity  becomes  an  offer  that  is transacted in the determination of the presidential and vice presidential candidates. Likewise with ulama and a number of religious organizations. A series of religious ceremonies such as ijtihad  and  ijtima  is  also  used  as  a  legitimating  medium  to  raise  contestants  for  the  2019 Presidential  Election.  Interestingly,  the  results  of  ijtihad  and  ijtima  are  not  static  and standard, but dynamic and can change according to the political situation that occurs. This in turn has led to the strengthening of hate politics.
Keywords: Politicization of Religion, Identity Politics, Religious Symbols

## 34 | Riki Ronaldo & Darmaiza

## 1. Pendahuluan
Studi menjelaskan tentang politisasi simbol agama di media online dalam melahirkan Capres dan  Cawapres  pada  kontestasi  politik  2019  yang  menyebabkan  menguatnya  politik kebencian. Praktik politisasi agama di media online ini tidak saja melahirkan politik identitas, lebih dari itu ia juga telah menyebabkan terjadinya penguatan politik kebencian atas nama agama.  Politisasi  agama  terlihat  kentara  pada  momen-momen  politik  seperti  pemilu;  Pileg, Pilkada,  dan  Pilpres.  Hal  ini  (politisasi  agama)  terlihat  sekali  di  Pilpres  2019  bagaimana agama  itu  dijadikan  alat  atau  senjata  untuk  kepentingan  pemenangan  kekuasaan.  Seperti pada  tahap  pendaftaran  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang  banyak  memanfaatkan tokoh-tokoh  agama  atau  ulama,  hingga  pada  tahap  kampanye  yang  banyak  menggunakan simbol-simbol  agama  seperti  penggunaan  peci/kopiah,  kain  sarung,  jubah  putih,  sorban, hingga  tasbih,  kemudian  pemanfaatan  terhadap  ritual  agama  seperti  shalat,  dzikir, silaturahmi,  pengajian.  Tak  luput  pula  pemanfaatan  terhadap  lembaga  atau  ormas keagamaan seperti NU,Muhammadiyah, FPI, PA 212, FUI, HT yang kemudian menimbulkan polarisasi  terhadap  umat  beragama  (Partai  Allah  vs  Partai  Setan,  NU  vs  FPI,HT,  dan Muhammadiyah,  Ulama  Sana  vs  Ulama  Sini),  hingga  konflik  di  dunia  nyata  (Faridah  & Mathias,  2018).  Nurani  (2018)  dalam  penelitiannya  juga  menemukan  fakta  bahwa  apapun yang disuguhkan oleh media terutama isu tentang agama sangat cepat menyentuh emosional umat  beragama,  sehingga  hal  ini  menimbulkan  reaksi  dari  umat  beragama  untuk berpartisipasi  membela  agamanya.  Jauh  sebelum  itu,  Emile  Durkheim  mengatakan  bahwa emosional keagamaan yang sama memang bisa menjadi perekat sosial. Pada wilayah ini para penganut  agama  akan  melakukan  kerjasama  yang  baik  dan  memiliki  semangat  atau  spirit yang tinggi dalam sosial, budaya maupun politik.
Masih  dalam  penelitian  yang  sama,  Faridah  juga  mengatakan  bahwa  saat  ini  media sudah  seperti  agama  baru  bagi  masyarakat,  masyarakat  telah  dibuat  mabuk  oleh  media, segala bentuk persoalan langsung dapat di baca di media, juga yang sedang dalam persoalan langsung  dapat  mengungkapkannya  di  media.  Dan  media  ini  pun  mampu  membentuk karakter  masyarakat  serta  mengarahkan  kepada  suatu  hal  yang  pro  maupun  kontra terhadap suatu persoalan tertentu. Menurut Kurniawan (2018) politisasi agama yang marak terjadi pada pilpres 2019 berawal dari keberhasilan pihak-pihak tertentu memainkan isu-isu agama dalam menggagalkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta pada  Pilkada  2017.  Penggunaan  agama  yang  berlebihan  dalam  politik  memang  dapat menyebabkan  terpecah-belahnya  umat  beragama  (Faridah  &  Mathias,  2018).  Dalam  hal  ini peran  media  tidak  dapat  dilupakan,  media  pada  era  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi sekarang  ini  memiliki  peranan  penting  dalam  menggiring  opini  publik  dan  dalam menentukan  kesuksesan  suatu  tujuan  politik  yang  ditetapkan  (Anggoro,  2014).  Maka  tak heran disaat politisasi agama marak di praktikkan di media online hal ini dengan cepat dapat mengaduk-aduk emosi  umat beragama.
Diskursus  dan  penelitian tentang  politisasi  agama  sebenarnya sudah  banyak dilakukan para  akademisi.  Berikut  ini  adalah  beberapa  pembahasahan  penelitian  tersebut.  Pertama, studi yang fokus membahas tentang sejarah dan perkembangan politisasi agama di Indonesia (Al-Qurtuby,  2018;  Mawardhi,  2012;  Muzakki,  2014).  Kedua,  studi  yang  fokus  membahas agama  dan  media  seperti  (Ayani,  2015;  Firdaus,  2013;  Ispandriamo,  2013;  Masduki,  2004; Muttaqin,  2012;  Nurahman,  2017;  Nurani,  2018;  Syahputra,  2016;  Zamzamy,  2016).  Dan ketiga,  studi  yang  membahas  bentuk-bentuk  praktik  politisasi  agama  (Fernandes,  2019; Hafidz et al., 2017; Hasfi, 2017; Herdiansah, 2017; Malik & Batubara, 2014; Masykuri, 2019; Muthoin,  2015;  Muzakki,  2014;  Nawawi  &  Anriani,  2011;  Syahputra,  2016).  Kemudian keempat, studi yang fokus membahas tentang akibat ataupun dampak dari politisasi agama seperti studi yang dilakukan oleh (Faridah & Mathias, 2018; Kurniawan, 2018). Serta kelima, beberapa  studi  yang  membahas  tentang  solusi  atau  penanganan  terhadap  politisasi  agama (Achmad, 2018; Ruslan, 2014; Sumardiana, 2016).
Dari  sekian  banyak  kajian  tentang  politisasi  agama  seperti  telah  disebutkan  di  atas, belum ada satupun studi yang menguraikan secara khusus tentang politisasi simbol agama di media online  dalam melahirkan Capres dan Cawapres pada kontestasi politik 2019 yang kemudian  menyebabkan  menguatnya  politik  kebencian.  Maka  studi  ini  ingin  memperkaya diskursus  tentang  politisasi  agama  dengan  melakukan  kajian  secara  mendalam  untuk menjelaskan bagaimana    politisasi simbol agama di  media online dalam  melahirkan  Capres dan Cawapres pada kontestasi politik 2019 yang kemudian menyebabkan menguatnya politik kebencian.
Studi  ini  didasarkan  pada  argumen  bahwa  agama  adalah  instrument  yang  sangat berpengaruh dalam membentuk suatu tindakan masyarakat. Agama adalah hal yang sangat sensitif  dalam  kehidupan  masyarakat,  apalagi  masyarakat  Indonesia  yang  sebagian  besar adalah  umat  beragama.  Hampir  tidak  ada  ranah  kehidupan  yang  absen  dari  pengaruh agama, termasuk dunia politik seperti pelaksanaan suksesi kepemimpinan baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif, dari pusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Maka disaat nilai-nilai agama seseorang di hina atau di permainkan itu bisa menimbulkan reaksi atau tindakan  dari setiap penganut agama tersebut.
Uraian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa penelitian ini penting dilakukan mengingat;  pertama,  mengetahui  adanya  keterlibatan  agama  pada  kontestasi  Pilpres  2019 menjadi dasar dalam penyusunan bentuk-bentuk politisasi agama yang menyebabkan politik kebencian  atas  nama  agama.  Kedua,  dengan  mengetahui  bentuk-bentuk  politisasi  agama yang  menyebakan  menguatnya  politik  kebencian  atas  nama  agama  akan  memudahkan penemuan cara pengendaliannya dan meminimalisirkan potensi perpecahan umat beragama nantinya.

## 2. Politisasi Agama dan Politik Identitas
Politisasi  agama  adalah  politik  manipulasi  mengenai  pemahaman  dan  pengetahuan keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinasi, kampanye, desebarluaskan,  sosialisasi  dalam  wilayah  publik  dilaporkan  atau  diinterprestasikan  agar terjadi  migrasi  pemahaman,  permasalahan  dan  menjadikannya  seolah-olah  merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian dilakukan tekanan untuk mempengaruhi konsensus  keagamaan/kepercayaan  dalam  upaya  memasukkan  kepentingan  sesuatu kedalam sebuah agenda politik pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik (Malik & Batubara,  2014).  Ali  Maschan  Moesa,  dalam  bukunya  berjudul Nasionalisme  Kiai: Konstruksi  Sosial  Berbasis  Agama ,  mengatakan,  politisasi  agama  berarti  menggunakan simbol-simbol  agama  untuk  menggerakkan  massa,  mengaduk-aduk  emosi  keagamaan, menjalin  kekuatan  di  parlemen,  dan  seterusnya,  tetapi  tujuannya  untuk  kepentingan politik, bukan kepentingan agama.
Kata  politisasi  apabila  dikaitkan  dengan  kata  agama  maka  pengertian  kata  politisasi agama menjadi suatu perbuatan baik perbuatan itu berupa gagasan, ide, pemahaman, dan lain sebagainya yang berkenaan tentang keagamaan menjadi bersifat politik, bukan bersifat keagamaan  lagi.  Defenisi  ini  secara  praktis,  oleh  aktor  atau  pihak  yang  berkepentingan akan menjadikan agama sebagai objek yang dipahami, digagas, dan diidekan, demi sesuatu yang  berhubungan  dengan  politik  (Ramadlan  &  Masykuri,  2018).  Agama  merupakan interplay dominan,  kalau  bukan  satu-satunya  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia. Hampir  tidak  ada  ranah  kehidupan  yang  absen  dari  pengaruh  agama,  termasuk  dunia politik  seperti  pelaksanaan  suksesi  kepemimpinan  baik  pada  tingkat  legislatif  maupun eksekutif, dari pusat hingga  daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).  Hal tersebut semakin terasa  ketika  melihat  berbagai  media  yang  menayangkan  iklan  dari  sosok  yang dipromosikan oleh partai politik. Tak ketinggalan para Calon Wakil Rakyat maupun Calon Kepala  Daerah  yang  mencoba  meraih  simpati  dengan  cara  “tebar  pesona”  yang  ujung- ujungnya tidak lain adalah agar dipilih oleh masyarakat. Pada awal-awal reformasi melanda Indonesia,  Amien  Rais  pernah  mengatakan  “jika  ungkapan-ungkapan  dan  simbol-simbol keagamaan  digunakan  untuk  meningkatkan  dukungan  politik,  agama  akan  menjadi sebuah  isu  yang  memecah  belah  kaum  muslimin,  dan  prinsip-prinsip  serta  keyakinan- keyakinan yang sensitif yang mungkin tidak dapat dinegosiasikan akan membebani politik pemilu”.  Pendapat Amien Rais tentu sangat beralasan, sebab jika dikaitkan dengan masa kini, penggunaan simbol-simbol keagamaan; sebut saja seperti kopiah/peci, jilbab, sorban, dan lain-lain termasuk juga  dari penganut agama lain (Hindu, Budha, Nasrani) yang juga menggunakan  simbol-simbol  sesuai  dengan  agama  mereka  masing-masing,  maka  akan sangat  rentan  sekali  dengan  perpecahan  baik  intern  maupun  antar  umat  beragama  itu sendiri.
Untuk memperjelas batasan kajian tentang politik identitas diperlukan pengelaborasian teori  dari  sejumlah  pakar.  Mengingat  politik  identitas  merupakan  fokus  perhatian  yang relatif  baru  dalam  perkembangan  politik  di  Indonesia,  khususnya  terkait  dengan penggunaan simbol-simbol tertentu dalam pemilu presiden di Indonesia. Upaya-upaya elite politik untuk mengetengahkan isu-isu primordialisme mencakup identitas etnik dan agama sebagi alat memobilisasi dukungan politik marak terjadi di Pilpres 2019. Sebagai instrumen elite  politik  dalam  pemenangan  kontestasi  politik,  pemanfaatan  politik  identitas  justru
kerap menimbulkan pembelahan tajam di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih masyarakat menentukan  pilihannya  dalam  pemilu  berbasis  visi-misi  kandidat,  politik  identitas  terus diproduksi di ruang publik oleh elit agar memperoleh dukungan elektoral.
Terdapat  beragam  sudut  pandang  yang  melihat  fenomena  politik  identitas.  Pierre  Van Den  Bergh  (1991)  maupun  Ubed  Abdilah  (2002)  (dalam  Sari,  2016)  menjelaskan  tiga perspektif teoritis  dalam mengkaji politik identitas yaitu:  primordialisme, konstruktivisme, dan  instrumentalisme.  Pedekatan  pertama,  argumentasi  primordialisme  yang  melihat fenomena  agama  dalam  kategori  sosio-biologis.  Pandangan  ini  berpandangan  bahwa kelompok  sosial  dikarakteristikkan  oleh  gambaran  wilayah,  agama,  kebudayaan,  bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang ‘ given ’ dan tidak bisa dibantah. Secara konseptual, pandangan  ini  menekankan  kehadiran  identitas  etnik  dan  agama  primordial  memiliki fungsi  sebagai  perekat  sebuah  komunitas.  Secara  definitif,  para  penganut  paham primordialisme menekankan pada upaya pencapaian kepentingan kolektif dan kemampuan identitas  kolektif  untuk  mendefinisikan  dan  mengartikulasi  pandangan  umum  masa  lalu dan  saat  ini,  sekaligus  juga  membentuk  visi  untuk  masa  depan.  Pendekatan  primordial mengemukakan  bahwa  kepentingan  individual  anggota  agama  dibuat  untuk  menunjang kepentingan kelompok dan pimpinannya untuk memperkuat basis agama sebagai sumber kekuatan sosial. Namun, pendapat ini tidak bisa dipertahankan secara metodologis karena membatasi ruang tafsir dan penerangan akan perubahan dari fenomena sosial yang terjadi secara waktu ke waktu. Seperti yang dilakukan oleh Max Waber yang menjelaskan etnisitas sebagai  kumpulan  orang  yang  menghibur  kepercayaan  subjektif  dalam  nyanyian  mereka karena kesamaan-kesamaan fisik, agama, atau karena kenangan koloni dan migrasi.
Pendekatan kedua adalah konstruktivis yang dikembangkan oleh Frederik Barth. Teori ini  memandang  identitas  agama  dan  budaya,  sebagai  hasil  dari  proses  yang  kompleks, manakala  batas-batas  simbolik  terus  dibangun  dan  membangun,  oleh  manfaat  mitologi yang  berlangsung  melalui  bahasa  maupun  pengalaman  masa  lampau.  Frederik  Barth (1988) (dalam Sari, 2016) lebih jauh berargumentasi bahwa agama dan etnisitas mengalami perubahan  terus-menerus  dan  bahwa  batas  keanggotaan  suatu  kelompok  etnik  sering dinegosiasikan  dan  dinegosiasikan  kembali.  Tergantung  pada  perjuangan politik  di antara kelompok-kelompok  yang  ada.  Frederik  Barth  menyebut  fenomena  negosiasi  identitas  ini sebagai  situational.  Pada  batas  ini,  para  aktor  berupaya  mengeksploitasi  simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai  situasi  tertentu,  atau  sesuai  dengan  kepentingan  pribadi  atau  sosial.  Hal  ini dianggap  penting  sebab  sangat  terkait  dengan  citra  diri  dan  harga  diri    baik  sebagai individu  maupun  kelompok.  Identitas-identitas  inilah  yang  akan  selalu  dialami, dikomunikasikan,  diolah,  ataupun  dikonstruksi  setiap  individu  dalam  berinteraksi. Meskipun  pada  dasarnya  seseorang  memiliki  banyak  sisi  dalam  hal  pengungkapan identitasnya,  namun  menurut  Barth  identitas  ke-etnikan  dan  agama  seseorang  selalu menjadi  hal  utama  untuk  membangun  kategori  pembeda.  Di  antara  sekian  banyak identitas seseorang yang akan ditampilkan, sesungguhnya identitas etnik dan agama akan selalu  mendapat  ruang  atau  tempat  dalam  diri  seseorang.  Konsep  identitas  situasional menjelaskan  bahwa  setiap  individu  akan  melakukan  proses  komunikasi,  melalui pertukaran simbol, pembentukan makna, dan setting bertujuan dalam keseharian mereka sesuai situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai.
Demikian pula  budaya  yang dominan atau  budaya  pribumi yang biasa  mempengaruhi budaya minoritas atau budaya pendatang. Selanjutnya budaya minoritas terpengaruh oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan budaya itu sendiri.  Barth (1988:10)  dalam  (Sari,  2016)  kemudian  menjelaskan  dua  pandangan  soal  ini:  Pertama, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain adanya perbedaan etnik dan agama tidak ditentukan oleh terjadinya pembauran, kontak  dan  pertukaran  informasi,  namun  lebih  disebabkan  oleh  adanya  proses-proses sosial  berupa  pemisahan  dan  penyatuan.  Pandangan  Barth  ini  melihat  bahwa  perbedaan kategori  tetap  dipertahankan  walaupun  terjadi  pertukaran  peran  serta  keanggotaan  di antara unit-unit etnik dan agama dalam perjalanan hidup seseorang. Semuanya dijadikan relasi penting untuk mempertahankan kekuasan etnik.
Kedua,  dapat  ditemukan  hubungan  sosial  yang  kuat,  bertahan  lama,  dan  penting  di antara  dua  kelompok  etnik  dan  agama  yang  berbeda.  Kondisi  ini  biasanya  terjadi  karena adanya status etnik dan agama yang berbeda tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial. Tetapi menurut Barth, status sosial etnik dan agama terbentuk oleh sistem  sosial  tertentu.  Setiap  etnik  dan  agama  dapat  berkembang  dan  bertahan  serta
mempunyai  nilai-nilai  budaya  dan  moral  sehingga  menjadi  ciri  khas  identitas  itu  sendiri dalam  berinteraksi.  Demikian  halnya  setiap  identitas  ditandai  dengan  sistem  komunikasi dan  pola  interaksi.  Ciri  kelompok  etnik  dan  agama  tersebut  dapat  diterima  dan  dapat dibedakan dengan kelompok lain yang berlangsung secara sosial dalam interaksi mereka.
Pendekatan  konstruktivisme  Barth,  meyakini  pembentukan  batas-batas  dan  ciri  khas tersebut ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk polanya sendiri. Adanya  perbedaan  etnik  dan  agama  dalam  masyarakat  lebih  disebabkan  oleh  proses mempertahankan  status  etnik  dan  agama  di  dalam  masyarakat  multicultural.  Dalam konteks  hubungan  tersebut,  Frederik  Barth  meyakini  bahwa  kelompok  minoritas  menjadi subordinat  kelompok  mayoritas  yang  mendominasi  sosialitas  hubungan  ini.  Pada  kondisi ini,  yang  minoritas  inilah  yang  menjadi  etnik  dan  agama,  menjadi  unik,  atau  bahkan terasing dan aneh.

## 3. Metode Penelitian
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  re-search) ,  yakni  penelitian  yang dilakukan dengan mengkaji sejumlah bahan pustaka yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan atau merekonstruksikan fenomena-fenomena sosial tertentu secara objektif dan akurat. Dalam  konteks  penelitian  ini,  bahan-bahan  kepustakaan  yang  dibutuhkan  yang berhubungan  dengan  permasalahan  penelitian  ini  akan  memanfaatkan  berbagai  bentuk dokumen yang berkaitan dengan politiasai agama pada pilpres 2019 di media online. Adapun media  online  yang  digunakan  adalah:  pertama,  YouTube:  Media  ini  penulis  pilih  karena Youtube  merupakan  media  berbasis  Web  yang  memfasilitasi  penggunanya  untuk  berbagi video  yang  mereka  miliki,  kebanyakan  konten  di  Youtube  diunggah  oleh  individu  dan  bisa dalam jumlah yang tak terbatas. Sehingga data yang berkaitan dengan politisasi agama pada Pilpres  2019  mudah  ditemukan  di  Channel  Youtube.  Media  online  kedua  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  adalah:  media  siber  (Portal  Berita  online).  Media  ini  digunakan  karena memiliki  karakter  khusus sehingga  dalam  pengolahanya  media ini  di  atur sedemikian rupa melalu Peraturan Dewan Pers, ada kode etik dalam penulisan dan pempublikasiannya serta secara  pelaksanaanya    lebih  professional.  Berita-berita  yang  telah  di  publikasikan  biasanya tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, sehingga media ini menjadi pilihan tepat bagi penulis untuk menelusuri data-data terkait politisasi agama yang terjadi pada Pilpres tahun 2019 silam.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data dokumentasi.  Secara  teknis  data  yang  telah  terkumpul  perlu  dianalisis  untuk  disajikan menjadi  suatu  hasil  penelitian.  Analisis  data  yang  merupakan  bagian  yang  amat  penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang  berguna  dalam  memecahkan  masalah  penelitian.  Pada  penelitian  ini  analisis  data dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Yaitu  menganalisis,  menggambarkan,  dan  meringkas berbagai  data  yang  dikumpulkan.  Analisis  digunakan  untuk  memahami  hubungan  dan konsep data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

## 4. Hasil dan Diskusi
4.1. Keterlibatan Agama Pada Tahap Pendaftaran Kontestasi Pilpres 2019
Politisasi agama yang paling banyak terjadi pada tahap ini adalah politisasi terhadap bahasa, symbol dan narasi agama, seperti beredarnya berita-berita di media online maupun di media sosial yang menampilkan sisi ke-Islam-an para kandidat seperti foto yang mengunakan peci, penggunaan bahasa-bahasa agama dalam berkampanye seperti pengucapan “Allahhu akbar” , sampai  menampilkan  keadaan  saat  kampanye  melakukan  shalat  berjamaah  untuk menunjukan ketaatan kandidat tersebut. Berikut penulis uraikan secara lebih jauh politisasi- politisasi yang terjadi di tahapan tersebut, di bawah ini:
Tahap pendaftaran hingga penetapan pengumuman pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berlangsung selama 47 hari mulai dari 04 Agustus- 20 September 2018 (Peraturan KPU  No  07,  2017).  Pada  tahap  pendaftaran  kedua  Paslon  01  dan  02  sama-sama mempolitisasi  instrument  agama  seperti  identitas  ke-muslim-an  yang  digunakan  dalam menentukan  Cawapres.  Selain  identitas  ke-musliman-an,  pada  tahap  ini  Ormas  seperti Nahdhatul  Ulama  beserta  Kyai-kyai  juga  dijadikan  sebagai  media  pelegitimasian  untuk mengusung Cawapres (Sumandoyo, 2018).
Gambar 1. Potret Penggunaan Identitas Keagamaan
Posisi  Cawapres  untuk  Joko  Widodo  masih  menjadi  perhatian.  Identitas  “Muslim” menjadi  instrumen  penting  yang  dimainan  pihak  Jokowi  dalam  menetapkan  pasangannya. Golkar  sebagai  Parpol  yang  tergabung  dalam  koalisi  pendukung  Jokowi,  memberikan gambaran  kriteria  yang  pantas  untuk menjadi  pasangan Jokowi. Ketua  Bidang Koordinator Pemenangan  Pemilu  Jawa  dan  Kalimantan  DPP  Golkar  Nusron  Wahid  mengatakan  ada beberapa kriteria untuk Cawapres Jokowi. Identitas “Muslim” menjadi kriteria pertama yang diusulkan, sebab dengan menggunakan identitas “Muslim” dapat mengantisipasi untuk tidak terjadi lagi aksi-aksi seperti aksi Al-Maidah (Penistaan Agama) di tahun 2017 silam. Kriteria kedua, Cawapres yang akan mendampingi Jokowi harus “Muslim berkarismatik” yang dapat mempertemukan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al Irsyad.
Cawapres  Jokowi  harus  Muslim  yang  baik,  biar  tidak  terjadi  Al-Maidah  kedua”  merujuk  pada kasus yang menimpa Basuki Thaja Purnama atau Ahok yang telah dipenjarakan oleh kelompok Islam  tertentu  dengan  tuduhan  penistaan  terhadap  agama  2017  silam.  Kemudian kata  Nusron kriteria selanjutnya, sosok Cawapres harus menjadi representasi umat. " Dia punya daya stroom, daya  magnitude  yang  kuat.  Bisa  rangkul  NU,  Muhammadiyah,  Persis,  Al  Irsyad  juga.  Juga lapisan kultural " (Indonesia Lawyers Club 2018, 27 Februari 2018).
Identitas  “Muslim”  tersebut  juga  dilekatkan  pada  Mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi yakni  Mahfud  MD.  Bagi  Airlangga,  Mahfud  MD  adalah  “Tokoh  Muslim”  yang  mengungguli sejumlah  nama  dalam  bursa  Calon  Wakil  Presiden.  Selain  itu  Pendukung  Jokowi  harus mempertimbangkan  Cawapres  dari  tokoh  Islam  dan  membahas  isu  Islam  berkeadaban, seperti  Mahfud  MD  yang  paling  tinggi  di  kalangan  tokoh  Islam”  ungkap  Airlangga.  Lebih lanjut Airlangga menjelaskan bahwa Mahfud MD adalah tokoh Islam dari kalangan NU dinilai mewakili  klaster  tokoh  ormas  keagamaan,  profesional  dan  tokoh  dengan  latar  belakang Islam, yang dapat memberikan dampak suara kepada calon petahana Jokowi” (Era.id 2018). Narasi  yang  mengakatan  bahwa  Mahfud  adalah  tokoh  Muslim  dan  sekaligus  Kader  NU, ternyata memberikan polemik di internal NU sendiri. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  Said  Aqil  Siroj  menyatakan  Mahfud  MD  bukan  kader  Nahdlatul  Ulama.  Ia  juga menyebut  Mahfud  belum  pernah  menjabat  sebagai  pengurus  organisasi  yang  berafiliasi dengan  NU, seperti PMII atau IPNU di Kantor PBNU, Rabu (8/8)  (Cnnindonesia.com,  2018). Peryataan ini muncul dalam konteks untuk menegasikan kepopuleran Mahfud sebagai tokoh Islam yang dikabarkan menjadi kandidat paling berpotensi mendampingi Jokowi pada pilpres 2019 dari kalangan tokoh NU. Ucapan “ Pak Mahfud orang yang belum menjadi kader NU ” ini diharapkan bisa mengurangi peluang Mahfud menjadi Cawapres serta dukungan umat Islam terkhusus  kader-kader  Nahdiyin  yang  merupakan  ormas  keagamaan  terbesar  di  Indonesia yang  tentunya  dukungan  dari  ormas  ini  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  hasil  pilpres nantinya.
Pada video yang dimuat akun YouTube Antara TV Indonesia pada 24 Juni 2018 ini yang diberi  judul  “ Ketum  PBNU  dukung  TGB  jadi  Cawapres  Jokowi ”  disebutkan  bahwa  Ketua Umum  PBNU  KH.  Said  Aqil  Siraj  mendukung  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  Muhammad Zainul  Majdi  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Tuan  Guru  Bajang  alias  TGB  menjadi  Wakil Presiden  mendampingi  Joko  Widodo  di  Pemilu  2019.  Karena  TGB  dinilai  merupakan  sosok tokoh  Islam  yang  cakap,  punya  kapasitas  dan  kapabilitas.  “ TGB  adalah  tokoh  Islam  yang cakap,cakap,  punya  kapasitas,punya  kapabilitas,  dan  punya  visi  keadilan,  dan  berani ”  Hal tersebut  diungkapkan  Said  Aqil  usai  meresmikan  Madrasah  Kader  Nahdatul  Ulama  dan Laboratorium Gizi Universitas Nahdatul Ulama NTB di Mataram (Antara TV Indonesia, 2018).
Gambar 2. Potret Penggunaan Organisasi Keagamaan dalam Pemilihan Cawapres
Sebanyak  95  kiai  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  Ketua  Umum  PBNU  Kiai  Said  Agil  Siraj sepakat mendorong Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai Calon Wakil Presiden Jokowi pada  2019  mendatang.  Pernyataan  tersebut  disampaikan  oleh  juru  bicara  para  Kiai,  Kiai Anwar  Iskandar,  setelah  puluhan  kiai  pemilik  pesantren  besar  di  sejumlah  daerah  itu, mendatangi  Kiai  Said  di  Kantor  PBNU  Jakarta  Pusat  pada  Sabtu  (4/8/2018)  malam.  " Para kiai  dan  PBNU  menyepakati  'kalimatin  wahidah  wa  shaffin  wahidah'  (satu  bahasa  dan  satu barisan)  mendukung  dan  mengawal  Cak  Imin  menjadi  cawapres "  kata  Kiai  Anwar.  Alasan pemberian dukungan tersebut, lanjut Kiai Anwar, lantaran para kiai memandang Pilpres kali ini  merupakan  kesempatan  emas  untuk  membangun  dan  membesarkan  NU (Tribunnews.com, 2018a).
Gambar 3. Potret Penggunaan Identitas Muslim dan Ulama Pada Kubu Jokowi
Bentuk  politisasi  terhadap  ulama  berikutnya  ini  datang  dari  Mubalig  se-Jawa  Barat. “ karena kami menilai mereka berdua adalah capres dan cawapres pilihan umat Islam saat ini " kata Sekjen Ikhwanul Mubalig KH Anwar Fadholi, Selasa (31/7). Kalimat “pilihan umat Islam saat  ini”  yang  disampaikan  Sekjen  Ikhwanul  Mubalig  KH  Anwar  Fadholi  ini  ingin menjelaskan bahwa Jokowi dan Airlangga Hartanto adalah pilihan umat Islam, yang diwakili oleh  ratusan  Mubalig  se-Jawa  Barat.  Hal  ini  diharapkan  agar  umat  Islam  yang  awam  juga mendukung  Airlangga  Hartanto  sebagai  cawapres  Jokowi  karena  Airlangga  adalah  pilihan dari para Mubalig yang merupakan tokoh yang dalam agama Islam berperan menyampaikan pesan-psan agama, maka dukungan Mubalig terhadap Airlangga adalah juga pesan agama. “Airlangga Hartarto adalah orang yang pantas mendampingi Pak Jokowi dalam Pilpres 2019”. Karena  di  mata  para  kiai,  Airlangga  memang  seorang  yang  mengerti  ekonomi  bangsa  dan dekat  dengan  para  ulama  serta  para  kiai,  makanya  para  kiai  dan  ulama  menandatangani surat  dukungan  supaya  Pak  Jokowi  berpasangan  dengan  Airlangga  Hartarto  (Merdeka.com 2018).
Di  dalam  Channel  YouTube  Detik.com  pada  09  agustus  2018  itu  Jokowi  mengatakan alasanya  memilih  Ma’ruf  Amin  sebagai  wakilnya  untuk  berlaga  pada  pilpres  2019.  Jokowi mengatakan.
Mengapa Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin yang di pilih? Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin lahir di Tanggerang 11 Maret 1943 adalah sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana, beliau pernah duduk di legislative sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, Rais’Aam PBNU, dan juga ketua Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  kaitanya  dengan  kebhinekaan  Prof.  Dr.  K.H.  Ma’ruf Amin
saat  ini  juga  menjabat  sebagai  Dewan  Pengarah  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila.  Kami saling melengkapi, Nasionalis-Religius ” dalam jumpa pers di Restoran Plataran, Jakarta Kamis, 9/8/2018 (Detik.com, 2018a).
Pemilihan  Jokowi  terhadap  Ma’ruf  Amin  sebagai  Cawapres  mendapatkan  apresiasi  dari para  santri  milenial  Banten.  Masyarakat  Banten,  sangat  memimpikan  pemimpin  yang memiliki  latar  belakang  ulama.  Karena  itulah  saat  ulama  asal  Banten  ditunjuk menjadi   calon  orang  nomor  dua  di  negara  ini,  banyak  santri  yang  menyambut  gembira. Salah  satunya  adalah  Akhyar,  santri  dari  sebuah  pesantren  modern  di  kawasan  Pondok Aren,  Tangerang  Selatan.  Santri  yang  sekaligus  pemilih  pemula  ini  menyampaikan  ia  dan kawan  santrinya  menyambut  gembira  dengan  dipilihnya  Kiai  Ma'ruf  sebagai  Cawapres. Baginya  jelas  sudah  pilihan  bagi  para  santri  se-Indonesia  akan  memilih  ulama.  " Tidak  ada yang  meragukan  keulamaan  Kiai  Ma'ruf  Amin.  Saya  yakin  para  santri  yang  punya  hak  pilih pastinya akan memilih beliau. Masa iya ada santri tidak mendukung ulama memimpin negara ini " ujarnya seusai menggelar pertemuan para santri dalam rangka peringatan Hari Santri, di Banten (Ainurrahman2018).
Untuk Kubu 02 (Prabowo-Sandi) pada tahap pendaftaran ini tidak jauh berbeda dengan Kubu  01.  Prabowo  menggunakan  instrument  seperti  ulama  dalam  bentuk  berbagai keputusan  baik  Ijtihad  maupun  Ijtimak.    Berbagai  Ormas  seperti  FPI;  FUI;  dan  GNPF  juga dijadikan  sebagai  instrumen  penting  dalam  memutuskan  siapa  yang  manjadi  Cawapres. Dalam  bentuk  rekomendasi  sejumlah  nama  tokoh  agama  yang  di  usulkan  untuk  menjadi Capres dan Cawapres dukungan dari para ulama.

## Gambar 4. Potret Penggunaan Ulama Pada Kubu Probowo
Ijtimak  Ulama  dan  Tokoh  Nasional  yang  berlangsung  27-29  Juli  merekomendasikan Ketua  Gerindra  Prabowo  Subianto  sebagai  Calon  Presiden.  Penanggung  jawab  acara,  Yusuf Muhammad  Martak,  menyebut  dua  skenario  pasangan  Prabowo.  Opsi  pertama,  dia didampingi Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri; sementara pilihan kedua, ia disandingkan  dengan  ulama  Abdul  Somad.  " Kedua  pasangan  mewakili  dari  nasionalis  dan religius. Kedua pasangan ini bisa kita perjuangkan dan pertanggungjawabkan ," kata Yusuf di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Minggu (29/7) (Tempo, 2018).
Yusuf  yang  juga  merupakan  Ketua  Umum  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  (GNPF) mengatakan  dua  rekomendasi  ini  merupakan  hasil  diskusi  langsung  dengan  Rizieq Shihab.   " Tanpa  tatap  muka  tapi  melakukan  telekomunikasi  telepon.  Beliau  (Rizieq) mengarahkan dengan segala pertimbangan dari segala sisi yang akan memenuhi unsur-unsur kriteria  dalam  pemilihan  Capres  dan  Cawapres ,"  ujar  Yusuf.  Ijtimak  menyerahkan pengambilan  keputusan  berdasarkan  dinamika  Pilpres  2019  kepada  Prabowo.  Walau demikian, Yusuf meyakini Prabowo bakal menerima rekomendasi tersebut. " Insya Allah apa yang direkomendasikan ijtimak akan dipertimbangkan dan diterima dengan senang hati. Inilah aspirasi  dari  para  ulama  tidak  hanya  menyampaikan  calon  tapi  juga  menyampaikan  akan membantu saat Pilpres nanti " ujar Yusuf. Ijtimak Ulama yang digelar GNPF mengundang lima partai politik, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Berkarya. Namun demikian, rekomendasi  ini  tidak  berarti  harus  disepakati  partai  koalisi.   Tokoh-tokoh  yang  sedianya dipertimbangkan  antara  lain  Ketua  Umum  Gerindra  Prabowo  Subianto,  Ketua  PAN  Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (Tempo, 2018).
Dalam  pernyataannya,  KH  Arifin  Ilham  meminta  Ustaz  Abdul  Somad  tampil menyelamatkan  negara.  Menurutnya,  inilah  saatnya  negara  dipimpin  'hamba  Allah  yang saleh'. Berikut ini pernyataan selengkapnya dari KH Arifin Ilham:
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abangku  yang  kucintai  karena  Allah,  yang  sangat-sangat  Arifin  sayangi  karena  Allah  Jalla Jallaaluh. Dari lubuk hati Arifin yang paling dalam, selesai shalat malam, masih di atas sajadah. Arifin  mohon  ampun  pada  Allah.  Abangku,  dunia  ini  sebentar.  Dan  dakwah  yang  paling  jitu, paling  tepat,  paling  mulia,  dan  mengundang  kesuksesan,  keberkahan  adalah  dakwah  bil quwwah, bukan hanya dakwah bil lisan. Saatnya, Bang, mencontoh perjalanan Rasulullah dan para  sahabat;  menjadi  umara  dan  ulama  sekaligus.  Ini  karunia  Allah  untuk  negeri  kita,  Allah hadirkan  Abang.  Hargai  Bang;  istikharah  dan  musyawarah,  ijitmak  para  ulama  memutuskan Abang  untuk  memimpin  negeri  ini,  mengawal,  mendampingi  Ayahanda  Prabowo.  Negeri  ini merindukan pemimpin yang shalih, yang alim, yang bertaqwa, yang rendah hati. Bukan hanya umat,  Bang,  tetapi  alam  negeri  ini.  Semua  mengalami  krisis  yang  luar  biasa;  iman,  ilmu,  amal. Tampillah, Bang, untuk menyelamatkan negeri ini. Senangkanlah hati umat. Penuhilah harapan ulama.  Abangku  yang  kucintai  karena  Allah,  Arifin  yakin;  istikharah-firasat  Arifin  bahkan sebelum  Ijtimak  Ulama,  Arifin  sudah  sampaikan  kepada  ulama-ulama  agar  Abang  menjadi pemimpin negeri ini. Tulus. Arifin melihat dengan hati Arifin. Arifin mencintai Abang karena Allah. Arifin sepenuh hati mendukung Abang. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Saatnya negeri ini dipimpin  oleh  hamba-hamba  Allah  yang  shalih.  Maafkan  Arifin,  ya  Bang.  Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (Tvonenews, 2018).
Gambar 5. Potret Penggunaan Keputusan Ulama
" Untuk kepemimpinan nasional, peserta Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasikan  Prabowo  Subianto-Al  Habib  Salim  Segaf  Al-Jufri  dan  Prabowo  Subianto- Ustaz  Abdul  Somad  Batubara  sebagai  Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden  untuk didaftarkan ke KPU oleh Partai Koalisi Keumatan dalam kontestasi Pemilihan Presiden  2019 " kata  Ketua  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Ulama  (GNPF-U)  Yusuf  Muhammad  Martak membacakan  rekomendasi  di  Hotel  Peninsula,  Jakarta,  Minggu  (29/7).  Menurut  Yusuf, kedua  nama  Cawapres  itu  dapat  mengakomodir  kepentingan  umat.  Keduanya  dinilai  sosok yang  tepat.  " Keterwakilan  umat  Islam  tidak  pernah  diakomodir,  maka  dari  itu  Ijtimak mengusulkan kedua-duanya punya ketokohan sebagai ulama " ucapnya (Merdeka.com 2018). Hasil rekomendasi dari Ijtimak ulama GNPF yakni Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad  (UAS),  adalah  dua  nama  yang  punya  basis  massa  dan  dukungan  kuat  di  akar rumput. Salim Segaf Al-Jufri adalah Ketua Majelis Syura PKS, mantan Menteri Sosial era SBY dan  juga  pernah  menjadi  Duta  Besar  RI  untuk  Arab  Saudi  dan  Oman.  Tidak  hanya  itu, beliau  juga  merupakan  keturunan  Ulama  besar  Palu,  Sayyid  Idrus  bin  Salim  Al-Jufri  atau lebih dikenal dengan nama "Guru Tua" pendiri yayasan Al-Khairaat. Beliau juga masih punya garis  hubungan  sangat  dekat  dengan  Habaib  dan  juga  dekat  dengan  kiyai  NU,  dan  tokoh Muhammadiyah,  cenderung  lebih  moderat  dan  mampu  berkomunikasi  dengan  semua kelompok dan kekuatan Islam mana pun. Oleh karena itu, penerimaan (akseptabel) terhadap sosok  ini  cukup  luas  sehingga  upaya  menyatukan  kekuatan  Islam  yang  menjadi  agenda politik dikalangan  umat Islam akan menemukan momentum yang tepat  dan kian nyata. Di sisi lain, Salim Segaf Al-Jufri juga sudah berpengalaman dalam urusan pemerintahan (punya jam  terbang)  dengan  posisi  strategis  sebagai  Menteri  Sosial  dan  Duta  Besar.  Tentu  saja
menjadi  modal  yang  sangat  berharga  untuk  menjadi  Wakil  Presiden  jika  nanti  beliau berjodoh dipasangkan dengan sosok Prabowo Subianto (Alam, 2018).
Gambar 6. Potret Penggunaan Organisasi Keagamaan
Mantan  Danjen  Kopassus  itu  mengaku  berhubungan  baik  sejak  lama  dengan  NU. Prabowo mengklaim sangat dekat dengan Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur." Saya afirmasi kembali lah, bahwa saya akan selalu konsultasi dengan NU atas setiap  langkah  yang  kita  ambil "  tegasnya.  Prabowo  menambahkan,  NU  punya  peran  besar sebagai salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia. Anggota NU tersebar di seluruh Indonesia."Yang  warganya  sangat  besar,  jadi  hanya  logika  yang  mendorong  saya  bahwa setiap  kebijakan  setiap  keputusan  penting,  sebaiknya,  konsultasi  dengan  NU,"  (Medcom.id, 2018).  Ketua  Umum  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  Said  Aqil  Siraj  mengatakan  PBNU tengah  menyiapkan  Kartu  Anggota  untuk  bakal  Calon  Presiden  Prabowo  Subianto.  Hal  ini disampaikan Said Aqil seusai menerima kunjungan Prabowo di kantor PBNU pada sore hari ini. "Insya Allah lagi disiapkan kartu anggota NU untuk Pak Prabowo " kata Said Aqil di kantor PBNU,  Jalan  Kramat,  Jakarta  Pusat,  Kamis,  16  Agustus  2018.  Said  kemudian  memuji Prabowo  sebagai  sahabat  mantan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  alias  Gus  Dur.  Kata  Said Aqil,  Gus  Dur  pernah  memuji  Prabowo  sebagai  orang  yang  ikhlas  berbuat  untuk  bangsa. " Gus  Dur pernah  mengatakan kalau cari orang  ikhlas  pada bangsa itu Prabowo.  Masih  ingat saya omongan itu ," (Tempo.co, 2018). "Kehormatan bagi saya, sudah berapa saat sebetulnya saya  mengajukan,  karena  merasa  dekat  dengan  NU,"  kata  Prabowo  di  kantor  PBNU,  Jalan Kramat  Raya,  Senen,  Jakarta  Pusat,  Kamis  (16/8/2018).  Prabowo  juga  mengungkapkan kedatangannya  tadi  juga  disambut  hangat  pengurus  NU.  Dia  menilai  NU  sebagai  lembaga penjaga moral di Indonesia. "Saya kira sikap NU sangat wise dan bijaksana, NU tidak akan berpolitik  praktis,  NU  adalah  organisasi  yang  mewakili  Nahdliyin  tapi  juga  moral,  penjaga moral.  Semua  saya  kira  kedua  pasang  akan  selalu  diingatkan  oleh  NU  ya,  dan  memang kenyataannya tadi ya, semua pihak NU hadir," (Detik.com, 2018b).
Gambar 7. Potret Hasil Keputusan Organisasi Keagamaan dan Ulama
Alasan  pertama  karena  prabowo  dianggap  lebih  mengutamakan  Islam  dibandingkan dengan  lawan  politiknya,  Joko  Widodo.  Sikap  tersebut  merupakan  poin  utama  dari  Ijtimak Ulama. " Saya mengharapkan bapak Prabowo bersyukur kepada para ulama dan ummati-nya dan  berkomitmen  bahwa  kerakyatan  dan  kenasionalan  Indonesia  yang  lebih  mengutamakan
Islam.  Karena  kita  mementingkan  Islam  dan  seterusnya  itu  adalah  poin  dari  Ijtimak  Ulama ," ungkap  Gus  Najih.  Alasan  kedua  karena  Prabowo  dianggap  lebih  memperhatikan kesejahteraan para santri. Mensejahterakan para santri merupakan anugerah dari Allah yang harus  terus  diperjuangkan.  " Mensejahterahkan  para  santri  dan  seterusnya,  ini  merupakan anugerah dari Allah memperjuangkan keimanan " ungkap Gus Najih.
Alasan  terakhir  adalah  nasionalisme  Prabowo.  Walau  menjunjung  tinggi  Pancasila, Prabowo  memiliki  jiwa  Islam.  Islam  yang  dipercayanya  dapat  membawa  kemakmuran  bagi seluruh rakyat Indonesia. "Ini harus disyukuri, harus diperjuangkan, pun kita tetap Pancasila, tapi  tetep  jiwanya  Islam.  itulah  Islam  yang  menjadikan  negara  ini  menjadi  makmur.  Kita setelah merdeka belum pernah menjadi makmur yang mandiri, yang benar-benar kita terjajah dulu olah Amerika sekarang juga mungkin dijajah oleh China, kapan kita ini (merdeka) kalau tidak  berjiwakan  Islam.  Dan  yang  melawan  penjajah  itu  mulai  dari  Kerajaan  Islam  yang melawan penjajah. Nggak ada itu non Islam yang memperjuangkan, soalnya semuanya nurut kepada Islam" (Wartakotalive.com 2018).
Berikut ini adalah tujuh poin isu agama dalam Kontrak Politik dan Fakta Integritas yang diteken  Prabowo  Subianto  saat  Ijtimak  Ulama  II  berlangsung  yang  dikutip  dari  (Tirto.id, 2018).
a. Siap  menjaga  dan  menjunjung  nilai-nilai  relijius  dan  etika  yang  hidup  di  tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup  serta  paham-paham  merusak  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.
b. Memperhatikan  kebutuhan  dan  kepentingan  umat  beragama,  baik  umat  Islam maupun  umat  agama-agama  lain  yang  diakui  pemerintah  Indonesia  untuk  menjaga persatuan nasional.
c. Sanggup  menjaga  dan  mengelola  Ukhuwah  Islamiah  (Persaudaraan  Umat  Islam) secara  adil  untuk  menciptakan  ketenteraman  dan  perdamaian  di  tengah  kehidupan masyarakat Indonesia.
d. Mendukung  perjuangan  kemerdekaan  Palestina  di  berbagai  panggung  diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.
e. Siap  menjaga  agama-agama  yang  diakui  Pemerintah  Indonesia  dari  tindakan penodaan, penghinaan, penistaan, serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya  ketersinggungan  atau  terjadinya  konflik  melalui  tindakan  penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Siap  menggunakan  hak  konstitusional  dan  atributif  yang  melekat  pada  jabatan Presiden  untuk  melakukan  proses  rehabilitasi,  menjamin  kepulangan,  serta memulihkan  hak-hak  Habib  Rizieq  Shihab  sebagai  warga  negara  Indonesia,  serta memberikan  keadilan  kepada  para  ulama,  aktivis  411,  212,  dan  313  yang pernah/sedang  mengalami  proses  kriminalisasi  melalui  tuduhan  tindakan  makar yang pernah disangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh- tokoh lain yang mengalami penzaliman.
g. Menghormati  posisi  ulama  dan  bersedia  untuk  mempertimbangkan  pendapat  para ulama  dan  pemuka  agama  lainnya  dalam  memecahkan  masalah  yang  menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Calon  Wakil  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi),  Ma'ruf  Amin  menyindir  kubu  Prabowo Subianto  yang  tidak  mempedulikan  rekomendasi  Ijtimak  Ulama  dalam  menunjuk  Calon Wakil  Presiden.  Padahal,  menurut  Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  itu,  kubu  tersebut mengaku-ngaku  menghargai  ulama.  " Ada  belah  sono  bilang  menghargai  ulama,  menghargai ulama tapi usul Ijtimak Ulamanya tidak didengerin. Malah wakilnya bukan ulama " kata Ma'ruf saat  kunjungan  ke  kantor  DPP  PPP,  Menteng,  Jakarta  Pusat,  Jumat  (10/8)  (Sumber). Sebelumnya,  Gerindra,  PKS,  PAN  dan  belakangan  Demokrat,  mengusung  pasangan  calon Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno. Nama Sandi baru muncul di menit-menit akhir. Padahal sebelumnya Prabowo direkomendasikan lewat ijtimak Ulama agar menunjuk Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad (Merdeka.com,  2018a).  Olok-olok  politik  ini  muncul  dalam  konteks  untuk  menunjukan bahwa Prabowo tidak menghargai ulama.
Forum  Umat  Islam  (FUI)  menyatakan,  meskipun  rekomendasi  Calon  Wakil  Presiden (Cawapres)  dari  ijtimak  GNPF-Ulama  tak  dipilih  Prabowo,  formasi  Prabowo-Sandiaga  tetap merepresentasikan  keinginan  Ulama.  Sekretaris  Jenderal  FUI  Muhammad  Al-Khaththath mengatakan, Prabowo adalah satu-satunya Calon Presiden (Capres) yang direkomendasikan GNPF Ulama. “ Cawapres memang bukan rekomendasi, tapi Prabowo merupakan rekomendasi
Ijtimak Ulama. Kami memaklumi ini ” kata Al-Khaththatht di Gedung KPU, Jumat (10/8) (Andri Saubani,  2018).  Diketahui  bersama,  Cawapres  yang  direkomendasikan  oleh  GNPF  adalah Ustadz Abdul Somad dan Ketua Dewan Majeli Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Namun, Al- Khaththath  mengatakan,  walaupun  Ustadz  Somad  punya  elektabilitas  tinggi  tapi  menolak dijadikan  Cawapres. Sedangkan, Salim Segaf tidak  dipilih  oleh koalisi. Ia mengungkapkan , jelang  putusan  koalisi  Prabowo,  GNPF  sempat  mengusulkan  Ustadz  Arifin  Ilham  sebagai Cawapres.  Namun,  waktu  tidak  memungkinkan  bagi  koalisi  untuk  membahas  usulan tersebut.  Alhasil,  Sandiaga  Uno  menjadi  pilihan  terakhir  Prabowo  untuk  ditunjuk  sebagai Cawapres.  “Imam  Besar  Habib  Rizieq  juga  sudah  mengamanatkan  untuk  mendukung  tiga partai, PKS, PAN, dan Gerindra. Jadi ini sudah sesuai rekomendasi. Skemanya persis seperti Pilgub DKI,” kata dia. Sandiaga, lanjutnya, sudah cukup mewakili suara ulama. Sebab, saat Pilgub  DKI  2017,  para  ulama  mendukung  pasangan  Anies-Sandi.  Ia  berharap  kemenangan Sandiaga  sebagai  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  dapat  terulang  di  ajang  Pilpres  2019 mendatang (Andri Saubani, 2018).
Gambar 8. Potret Kuatnya Keputusan Ulama

## 4.2. Ijtima’ Ulama dan Cara Elite Mempolitisasi Agama
Sejarah  politisasi  agama  di  Indonesia  sudah  menjadi  fenomena  dan  fakta  yang  tidak  asing lagi.  Jauh  sebelum  Indonesia  merdeka  tahun  1945,  politisasi  agama,  khususnya  politisasi Islam,  sudah  menjadi  pemandangan  lumrah  di  kalangan  masyarakat  Indonesia.  Studi  ini memiliki  temuan  bahwa  Capres  dan  Cawapres  2019  yang  berkontestasi  adalah  hasil  dari tarik-menariknya  simbol-simbol  agama  yang  digunakan  pada  tahap  awal  Pilpres  2019. Pada  tahap  ini  identitas  Muslim  menjadi  tawaran  yang  ditransaksikan  dalam  penetapan pasangan Capres dan Cawapres 2019. Identitas ini muncul bukan hanya karna Indonesia bermayoritaskan  Islam,  namun  lebih  dari  itu,  identitas  ke-muslim-an  yang  muncul  dan ditransaksikan  merupakan  implikasi  dari  situasi  sosial  politik  keagamaan  yang  terjadi  di Indonesia.  Sejumlah  rangkaian  peristiwa  yang  mengatasnamakan  “agama”  dapat  menjadi bukti  bahwa  politik  identitas  sedang  dan  telah  terjadi  dalam  dinamika  perpolitikan  di Indonesia. Sejumlah aksi-aksi Bela Islam mulai dari Aksi Bela Islam I (Aksi 1410), Aksi Bela Islam II (Aksi 411), Aksi Bela Islam III (Aksi 212 Jilid 1), Aksi Bela Islam IV (Aksi 212), Aksi Bela Islam V (Aksi 212 Jilid II) dan Aksi Bela Islam VI (Aksi 313) menjadi ruang representasi atas  menguatnya  politik  identitas  yang  membawa  simbol-simbol  keagamaan  (Islam).  Aksi- aksi ini ditengarai oleh kelompok dan Ormas-Ormas Islam mulai dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-MUI dan Forum Umat Islam (FUI).
Begitu  pula  dengan  ulama  dan  sejumlah  Ormas  keagamaan.  Serangkaian  seromonial keagamaan  seperti  ijtihad  dan  ijtimak  juga  dijadikan  sebagai  media  pelegitimasian  untuk memunculkan  kontestan  Pilpres  2019.  Menariknya  hasil  ijtihad  dan  ijtimak  tidak  bersifat statis  dan  baku,  namun  ia  bersifat  dinamis  yang  dapat  berubah  menyesuaikan  dengan situasi  politik  yang  terjadi.  Fakta  yang  demikian,  kontras  terjadi  pada  pra  pendaftaran Capres  dan  Cawapres  2019  baik  untuk  Jokowi  maupun  Prabowo  dalam  menetapkan pasangannya.  Jika  studi  Sanur(2018)  menjelaskan  bahwa  penyandingan  Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah hasil dari kesepakatan dan konsolidasi yang baik antar partai politik, maka studi ini melihat dari landscape yang berbeda, bahwa adanya Capres dan Cawapres dalam kontestasi politik 2019 juga tidak bisa dilepaskan dari tarik-ulur identitas yang bermain baik identitas ke-muslim-an maupun identitas ke-ulama-
an.  Ia  telah  menjadi  unsur  senjata  untuk  melumpuhkan  lawan  sekaligus  melakukan adaptasi dengan khalayak.
Pembicaraan  tentang  Ijtimak  ulama  sempat  menghangat  setelah  pertemuan  para politikus  dan  ulama  pada  27  Juli  2018  silam,  pertemuan  ini  di  sebut  sebagai  Ijtimak ulama,  yang  kemudian  menghasilkan  keputusan  berupa  rekomendasi  nama  Capres  dan Cawapres  untuk  Pilpres  2019.  Nama  Prabowo  muncul  sebagai  Capres  dan  dua  nama  lagi sebagai  Cawapres  yaitu,  Salim  Segaf  Al-Jufri  dan  Abdul  Somad  Batubara.  Ijtimak  ini  di inisiasikan  oleh  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Ulama  (GNPF-U)  dengan  mengundang lima Partai politik yaitu, Partai Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Berkarya. Dalam Islam, Ijtimak  Ulama  biasanya  dikaitkan  dengan  keputusan  dalam  ranah  fiqh  (Hukum  Islam), Ijmak yang berarti kesepakatan atau konsensus. Ijtimak adalah hasil konsensus tersebut. pada  cabang  ilmu  fiqh,  ijmak  menempati  urutan  ketiga  dari    empat  sumber  hukum  yang sah setelah Alquran dan Hadis. Dengan kata lain, ijtimak bukan sesuatu yang main-main. Kesan  yang  muncul  dari  ijtimak  adalah  legitimasi  religius  yang  kuat.  Ini  terjadi  lantaran para pelaku ijmak biasanya adalah para ulama yang mumpuni di bidangnya.
Pada konstelasi Pilpres 2019, istilah ijtimak ini terus di gaungkan oleh kubu penantang, Prabowo-Sandiaga. Penggagas ijtimak ulama ini ialah GNPF-U, organisasi ini pada awalnya ialah perkumpulan sekelompok tokoh yang ingin mengawasi Fatwa MUI (GNPF-MUI) terkait kasus  penistaan  agama  yang  menimpa  Basuki  Thaja  Purnama  (Ahok)  pada  Pilkada  2017, yang  kemudian  merubah  nama  menjadi  GNPF-U  agar  dapat  memperjuangkan  aspirasi Umat  Islam  secara  lebih  luas.  Dan  akhirnya  isu-isu  politik  pun  tidak  lepas  dari  sorotan kelompok ini. Atas dasar inilah kemudian GNPF-U melakukan ijtimak untuk menghasilkan keputusan  siapa  yang  pantas  menjadi  pemimpin  umat  Islam  di  Indonesia.    Pada  27  Juli 2018,  ijtimak  pertama  digelar  kelompok  ini  dan  menghasilkan  keputusan  berupa  nama Capres  dan  Cawapres  untuk  Pilpres  2019,  nama  Ketua  Umum  Partai  Gerindra  muncul sebagai Capres dan dua nama lagi sebagai Cawapres yaitu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ulama kondang Ustadz Abdul Somad Batubara. Pada perjalananya, dua nama  Cawapres  di  atas  tidak  ada  yang  menjadi  Cawapres,  Salim  Segaf  Al-Jufri  tidak diterima oleh partai koalisi untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2019 dan untuk Ustadz Abdul Somad Batubara, beliau sendiri yang menolak untuk menjadi Cawapres Prabowo.
Tidak hanya sampai di sini, setelah ditolaknya dua nama Cawapres hasil ijtimak, GNPF- U  masih  ingin  melakukan  ijtima  dan  merekomendasikan  nama-nama  ulama  alternativ seperti Ustadz Arifin Ilham dan Aa Gym. Namun lagi-lagi hal ini tidak terwujud, dan Ketua Umum  GNPF-U,  Yusuf  M.  Martak  mengatakan  akan  terus  mendesak  pihak  Prabowo  agar menggandeng  Cawapres  nya  dari  kalangan  ulama.  Beliau  juga  mengatakan  bahwa  kubu Jokowi  telah  memilih  Cawapresnya  dari  kalangan  ulama  untuk  meraup  simpati  umat Muslim.  Pihak  Jokowi  pun  menanggapi  hal  ini  dengan  olok-olok  yang  dikemukakan  oleh Cawapres nya yaitu KH.Ma’ruf Amin, dalam pernyataan nya di media online merdeka.com mengatakan  “ ada  bela  sono  bilang  menghargai  ulama,  tapi  ijtimak  ulama  tidak  di  terima ” (Merdeka.com,  2018a).  Selanjutnya  pihak  GNPF-U  melakukan  ijtimak  yang  ke  III  dengan hasil,  tetap  mendukung  Pasangan  Prabowo-Sandiaga  Uno,  karena  Sandiaga  walaupun bukan  dari  kalangan  ulama  tapi  beliau  merupakan  mantan  Wakil  Gubernur  Jakarta mendampingi Anis Baswedan yang tahun 2017 lalu juga di dukung oleh kelompok ini dan juga  merupakan  hasil  ijtimak  ulama  juga.    Dari  uraian  di  atas  tampak  bahwa  Identitas “Ulama”  masih  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  konstelasi  perebutan  kekuasaan  di Indonesia.

## 5. Kesimpulan
Studi  ini  telah  menunjukkan  bahwa  munculnya  Capres  dan  Cawapres  sebagai  kontestan dalam  pada  pemilu  presiden  Infonesia  2019  adalah  hasil  dari  kontestasi  dan  tarik  ulur simbol  keagamaan,  yakni  identitas  ke-muslim-an  dan  identitas  ke-ulama-an.  Hal  ini ternyata  telah  berhasil  menimbulkan  politik  kebencian  pada  konstalasi  Pilpres  2019,  ini dapat  dibuktikan  dari  munculnya  olok-olok  politik  yang  dilakukan  masing-masing  kubu. Kubu  Jokowi  mengatakan  pihak  Prabowo  tidak  menghargai  ulama  karena  menolak  hasil ijtimak  ulama.  sedangkan  kubu  Prabowo  mengatakan  bahwa  pihak  Jokowi  telah memanfaatkan  ulama  untuk  meraup  suara  umat  muslim  dengan  menjadikan  KH.Ma’ruf Amin  sebagai  Cawapres  nya.  Tentu  temuan  ini  bukanlah  faktor  dominan  yang  muncul dalam  penetapan  kedua  pasangan  Capres  dan  Cawapres,  hanya  saja  merupakan pembuktian  bahwa  fenomena  politisasi  agama  telah  terjadi  pada  awal  penetapan  Capres
dan  Cawapres  pada  kontestasi  Pilpres  2019,  dan  telah  menyebabkan  munculnya  politik kebencian atas nama agama.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  proses penelitian, penulisan dan publikasi artikel ini.

## 7. Konflik Kepentingan
Penulis  menyatakan  bahwa  tidak  ada  konflik  kepentingan  antar  penulis  dan  subjek penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini.

## Daftar Pustaka
Achmad, N. (2018). Politisasi Agama Di Era Digital Dan Penanganannya. Prosiding Seminar Nasional Politik Dan Ilmu Hubungan Intenasional , 141–145. Akurat.co.  (2018). Santri  Milenial  Gembira  Jokowi  Pilih  Ulama  Asal  Banten  Jadi  Wakilnya . https://akurat.co/santri-milenial-gembira-jokowi-pilih-ulama-asal-banten-jadi- wakilnya
Al-Qurtuby,  S.  (2018).  Sejarah  Politik  Politisasi  Agama  dan  Dampaknya  di  Indonesia. MAARIF , 13 (2), 43–54. Alam,  M.  (2018). Jangan  Abaikan  Rekomendasi  Ijtima  Ulama  Soal  Capres-Cawapres . Kompasiana. https://www.kompasiana.com/miftahul84311/5b6831b2bde5757c0b57b1e8/jangan- abaikan-rekomendasi-ijtima-ulama-soal-capres-cawapres?page=all
Anggoro,  A.  D.  (2014).  Media,  Politik  dan  Kekuasaan  (Analisis  Framing  Model  Robert  N. Entman  tentang  pemberitaan  hasil  pemilihan  Presiden,  9  Juli  2014  di  TV  One  dan Metro TV ). Jurnal Aristo , 2 (2), 25–52. https://doi.org/10.24269/ars.v2i2.16. Antara TV Indonesia. (2018). Ketum PBNU dukung TGB jadi cawapres Jokowi .
Ayani, B. (2015). Islam Politik Dalam Media Massa: Sebuah Telaah Kritis Atas Pemberitaan Ideologi  Politik  Dalam  Kasus-Kasus  Keagamaan. IN  RIGHT:  Jurnal  Agama  Dan  Hak Azazi Manusia , 5 (1), 39–66.
Cnnindonesia.com.  (2018). Said  Aqil:  Mahfud  MD  Bukan  Kader  NU .  CNN  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808192555-32-320668/said-aqil- mahfud-md-bukan-kader-nu
Detik.com.  (2018a). Alasan  Jokowi  Gandeng  Ma’ruf  Amin:  Nasionalis-Religius .  Detiknews. https://20.detik.com/detikflash/20180809-180809107/alasan-jokowi-gandeng- maruf-amin-nasionalis-religius
Detik.com.  (2018b). Dapat  Kartu  Anggota  NU,  Prabowo:  Kehormatan  bagi  Saya  - . https://news.detik.com/berita/d-4169893/dapat-kartu-anggota-nu-prabowo- kehormatan-bagi-saya
era.id.
(2018). Mahfud MD, Tokoh Islam Paling Layak Jadi Cawapres . https://era.id/afair/10307/mahfud-md-tokoh-islam-paling-layak-jadi-cawapres Faridah, S., & Mathias, J. (2018). Politicization of Religion: Breaking the National Unity in Elections.
Law Research
Review
Quarterly , 4 (3), 489–506. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27023
Fernandes,  A.  (2019). Politik  Identitas  dalam  Pemilu  2019:  Proyeksi  dan  Efektivitas (No.  1; CSIS Election Series, Issue 1).
Firdaus, F. (2013). Parade Iklan Politik di Tahun Politik: Polarisasi Penggunaan Iklan Politik Untuk  Membangun  Citra  Menuju  Pemilu  2014. Turast:  Jurnal  Penelitian  Dan Pengabdian , 1 (1), 81–94.
Hafidz, M., Susanto, N. N., Zaid, M., Ihsan, M., & Aritonang, D. (2017). Potensi Penggunaan Suku,  Agama,  Ras,  dan  Antar  Golongan  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak Tahun 2018 .
Hasfi, N. (2017). Politik Keshalehan Personal dalam Pemilihan Presiden 2014 dalam Media
Sosial Twitter. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 4 (2), 48–64. https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28580
Herdiansah,  A.  G.  (2017).  Politisasi  Identitas  dalam  Kompetisi  Pemilu  di  Indonesia  Pasca 2014. Jurnal Bawaslu , 3 (2), 169–183. Indonesia  Lawyers  Club.  (2018). Nusron:  Wakil  Jokowi  Harus  Muslim,  Kalau  Tidak  akan Muncul "Al-Maidah 2 . Indonesia Lawyers Club.
Ispandriamo, L. S. (2013). Agama dan Media: Pemaknaan Isu Agama di ‘detiknews.’ Millah:
Jurnal Studi Agama , XII (2), 595–616. https://doi.org/10.20885/millah.volxii.iss2.art13 Kurniawan,  B.  (2018).  Politisasi  Agama  di  Tahun  Politik:  Politik  Pasca-Kebenaran  di Indonesia  dan  Ancaman  bagi  Demokrasi. Jurnal  Sosiologi  Agama , 12 (1),  133–154. https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07
Malik, A., & Batubara, A. (2014). Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi. Kontekstualita , 29 (2), 99–114. Masduki. (2004). Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalaim Pemilu 2004. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (1), 75–90. https://doi.org/10.22146/jsp.11059
Masykuri, M. F. S. R. dan R. (2019). Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018 . 15 (726). Mawardhi, G. (2012). Pembingkaian berita media online (analisis framing berita mundurnya Surya  Paloh  dari  Partai  Golkar  di  mediaindonesia.com  dan  vivanews.com  Tanggal  7 September 2011) . Universitas Indonesia. Medcom.id. (2018). Prabowo Konsultasi Cawapres ke PBNU . https://www.medcom.id/nasional/politik/DkqLBWeb-prabowo-konsultasi-cawapres- ke-pbnu Merdeka.com. (2018a). KH Ma’ruf Amin: Ada belah sono bilang menghargai ulama, tapi Ijtima gak  didengerin .  https://www.merdeka.com/politik/kh-maruf-amin-ada-belah-sono- bilang-menghargai-ulama-tapi-ijtima-gak-didengerin.html Merdeka.com.  (2018b). Ratusan  Mubalig  di  Jawa  Barat  dukung  Airlangga  jadi  cawapres Jokowi .  Merdeka.Com.  https://www.merdeka.com/politik/ratusan-mubalig-di-jawa- barat-dukung-airlangga-jadi-cawapres-jokowi.html Merdeka.com. (2018c). Rekomendasi Ijtima Ulama: Salim Segaf atau Ustaz Abdul Somad jadi cawapres Prabowo . Merdeka.Com. Muthoin.  (2015).  Komodifikasi  Politik  Khutbah  Jum’at. JUrnal  Penelitian , 12 (2),  282–294. https://doi.org/10.28918/jupe.v12i2.654 Muttaqin,  A.  (2012).  Agama  Dalam  Representasi  Ideologi  Media  Massa. Komunika  Jurnal Dakwah Dan Komunikasi , 6 (2). https://doi.org/10.24090/komunika.v6i2.349
Muzakki,  A.  (2014).  Islamisme  dan  Politisasi  Agama  Model  PKS  dalam  Pilpres  2009.
ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman , 5 (1), 61.
https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.61-76
Nawawi,  M.,  &  Anriani,  H.  B.  (2011). Dynamics  of  Ethnicity  and  Political  Conflict  in Pemilukada . April . Nurahman,  A.  (2017). Agenda  Media  Tentang  Isu-Isu  Agama  Terkait  Pemilihan  Kepala Daerah  (Studi  Analisis  Isi  Pemberitaan  Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di Kompas.Com Dan Liputan6.Com) . UIN Syarif Hidayatullah.
Nurani, H. (2018). Kuasa Media atas Agama dan Bentuk Intoleransi Agama terhadap Media. Religious:  Jurnal  Studi  Agama-Agama  Dan  Lintas  Budaya , 3 (1),  17–27. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v3i1.3460
Peraturan  KPU  No  07.  (2017). Tahapan,  Program  Dan  Jadwal  Penyelenggaraan  pemilihan Umum Tahun 2019 . Ramadlan,  F.  S.,  &  Masykuri,  R.  (2018).  Marketing  Isu  Agama  Dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  Di  Indonesia  2015-2018. Jurnal  Penelitian  Politik , 15 (2),  249–265. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753 Republika.co.id. (2018). FUI: Prabowo-Sandi Sudah Sesuai Rekomendasi Ulama . Republika. https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/10/pd94t9409-fui- prabowosandiaga-sudah-sesuai-rekomendasi-ulama
Ruslan,  I.  (2014).  Paradigma  Politisasi  Agama:  Upaya  Reposisi  Agama  Dalam  Wilayah Publik.
MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman , 18 (2), 161–172. https://doi.org/10.29300/madania.v18i2.15
Sanur,  D.  (2018).  Konsolidasi  dan  Strategi  Pemenangan  Pemilihan  Presiden  2019. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis , 10 (16), 25–30.
Sari,  E.  (2016).  Kebangkitan  Politik  Identitas  Islam  Pada  Arena  Pemilihan  Gubernur Jakarta. KRITIS :  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin , 2 (2),
145–156.
Sumandoyo,  A.  (2018). Pilpres  2019 :  Ulama  Sana  Versus  Ulama  Sini .  Tirto.Id. https://tirto.id/pilpres-2019-ulama-sana-versus-ulama-sini-cRT4
Sumardiana, B. (2016). Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam  Pemilihan  Umum. Pandecta  Research  Law  Journal , 11 (1),  80–95. https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.5254
Syahputra, I. (2016). Agama di Era Media: Kode Religius dalam Industri Televisi Indonesia. Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 1 (17), 125–138. Tempo.co.  (2018). Said  Aqil:  PBNU  Siapkan  Kartu  Anggota  untuk  Prabowo  Subianto . https://pilpres.tempo.co/read/1117842/said-aqil-pbnu-siapkan-kartu-anggota- untuk-prabowo-subianto
Tempo.  (2018). Ijtima  Ulama  GNPF  Rekomendasikan  Abdul  Somad  Cawapres  Prabowo . https://nasional.tempo.co/read/1111556/ijtima-ulama-gnpf-rekomendasikan-abdul- somad-cawapres-prabowo
Tirto.id.  (2018). Daftar  17  Kontrak  Politik  yang  Diteken  Prabowo  Saat  Ijtima  Ulama  II . Tirto.Id. Tribunnews.com.  (2018a). Para  Kiai  NU  se-Indonesia  Dukung  Cak  Imin  Cawapres  Jokowi . https://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/05/para-kiai-nu-se-indonesia- dukung-cak-imin-cawapres-jokowi Tribunnews.com. (2018b). Tiga Alasan Tokoh Nahdlatul Ulama Pilih Prabowo-Sandiaga Uno . Wartakota.Tribunnews.  https://wartakota.tribunnews.com/2018/09/17/tiga-alasan- tokoh-nahdlatul-ulama-pilih-prabowo-sandiaga-uno Tvonenews. (2018). Ustadz Arifin Ilham Bujuk Ustadz Abdul Somad Jadi Cawapres Prabowo . Tvonenews.
Zamzamy,  A.  (2016).  Kapitalisasi  Agama  pada  Tayangan  Televisi  (Tinjauan  Teori  Ekonomi Politik Media). OECONOMICUS: Journal of Economics , 1 (1), 49–70. https://doi.org/10.15642/oje.2016.1.1.49-70