Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PASAR MODAL
Pita Permatasari Dosen STIH Iblam pitapermatasari@gmail.com
Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 16 Des. 2020

## ABSTRACT
This  study  analyzes  the  economic  law  of  limited  liability  companies  or  the  capital  market. Judging from its historical aspect, PT has characteristics as a capital association, namely as a  forum  to  raise  capital  from  a  large  number  of  people.  These  characteristics  have consequences,  that  PT.  should  be  open.  Furthermore,  publicly  listed  PTs  must  offer  their shares to the public. However, not many PTs offer their shares to the public. Juridically, the provisions governing PT at this time can be seen in the provisions of articles 36 to 56 of the Commercial  Code  (hereinafter  abbreviated  as  KUHD).  The  provisions  governing  the existence of a PT do not confirm the existence of an open PT. Thus, legally, it is possible to have 2 (two) PT characteristics, namely open or closed. The selection of a business entity in the  form  of  a  PT  is  solely  based  on  taking  advantage  of  the  characteristics  of  a  PT.  As  a result,  the  benefits  of  PT  are  only  enjoyed  by  certain  people  who  are  relatively  few  in number. The government is trying to find a way out of this situation by providing a means that can bring investors together with open PTs. The existence of these facilities is expected to allow investors to have the opportunity to invest their funds through open PT-PT. On the other hand, PTs growing in Indonesia are willing to offer their shares to the general public in order to raise very large funds. Moreover, in accordance with the structure of the Pancasila Economy, which can be seen in the material contained in the provisions of Article 33 of the 1945  Constitution,  it  contains  economic  principles  that  are  carried  out  on  the  principle  of kinship. This economic system is used as the basis for the capital market in Indonesia.
Keywords: Economic Law, Limited Liability Company, Capital Market
Alamat Korespondensi: Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450 E-mail: pitapermatasari@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## I. LATAR BELAKANG
Salah  satu  badan  usaha  yang  relatif  dominan  dalam  kegiatan  ekonomi  adalah  badan usaha  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT).  Selain  itu,  Perseroan  terbatas  (PT)  adalah  badan hukum  perusahaan  yang  paling  banyak  digunakan  dan  diminati  oleh  para  pengusaha. 1 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefenisikan perseroan terbatas  (PT)  sebagai  berikut:  “Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” 2
Menufut  Sri  Rejeki  Hartono  sendiri  PT  menjadi  suatu  badan  hukum  usaha  banyak dipiilh oleh masyarakat oieh. karena PT. mempunyai nilai-nilai leblh baik ditinjau dari aspek ekonomi  sendiri  maupun  dan  aspek  yundisnya.  Kedua  aspek  tersebutadalahsaling  menglsl satu  terhadap  yang  lain.  Sedangkan  aspek  hukumnya  memberikan  rambu-rambu pengamahserta  mengaturagar  keseimbangan  kepentlngan  semua  plhak  dapat  diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan-kegiatan ekonomi. 3
Selanjutnya ia juga mengemukakan alasan lalnnya kenapa masyarakat banyak memilih kegiatan ekonominya menggunakan PT. Secara praktis menurutnya ada beberapa alasan: 4
1. Setiap jenis usaha yang mempunyai, jangkauan relatif luas, pada Ijin oprasional selalu menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  bersangkutan  harus  berbentuk  badan  hukum (pilihan utama pada. PT).
2. Setiap jenis usaha yang bergerak bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan hukum, pilihan utama adalah juga PT.
3. Perusahaan yang berpeluang memanfaatkan Bursa Modal hanyalah PT. dari berbagai pandangan  dan  alasan  pemilihan  bentuk  badan  hukum  usaha  PT,  maka  kalau dicermati  wajarlah  apabila  PT  selalu  menjadi  tujuan  utama  dari  masyarakat  dalam mengelola kegiatan usahanya.
Ditinjau  dari  aspek  historisnya,  PT  mempunyai  karakteristik  sebagai  asosiasi  modal, yakni sebagai wadah untuk menghimpun modal dari sejumlah orang yang banyak jumlahnya. Karakteristika tersebut mempunyai konsekuensi, bahwa PT. seharusnya terbuka Lebih lanjut, bagi  PT  yang  terbuka  harus  menawarkan  sahamnya  kepada  masyarakat.  Namun  demikian, tidaklah  banyak  PT  yang  menawarkan  sahamnya  kepada  nasyarakat.  Secara  yuridis,  bahwa ketentuan  yang  mengatur  tentang  PT  pada  saat  ini  dapat  dilihat  pada  ketentuan  pasal  36 sampai 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD).
Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  eksistensi  PT  tidak  menegaskan  adanya suatu PT yang terbuka. Dengan demikian, secara yuridis tidak tertutup kemungkinan adanya 2  (dua)  sifat  PT,  yakni  terbuka  atau  tertutup.  Pemilihan  badan  usaha  dalam  bentuk  PT
1 Kasmir & Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Cetakan ke Delapan. Jakarta: Kencana.
2 Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3 Sri  Rejeki  Hartono,  "Beberapa  Aspek  tentang  Permodalan  pada  Perseroan  Terbatas."  Makalah  disampaikan pada  Seminar  Nasional  Menyongsong  Berlakunya  UU  No.  1Tahun  1995  Tentang  PT  dan  Implikasinya tehadap  perkembangan  Dunia  Usaha  Di  Indonesia.  Diselenggarakan  oleh  kerjasamaAsosiasi  Pengajar Hukum Dagang seluruh Indonesia-Program Pendidikan Notarial UGM-UNDIP. Yogyakarta. 30 September 1995. hlm.5
4 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
semata-mata  didasarkan  untuk  mengambil  manfaat  atas  karakteristika  PT.  Akibatnya, keuntungan PT hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja yang jumlahnya relatif sedikit. Keadaan  demikian  ini  diupayakan  pemerintah  untuk  mencari  jalan  keluar  dengan menyediakan  sarana  yang  dapat  mempertemukan  para  investor  dengan  PT  yang  terbuka. Keberadaan  sarana  tersebut  diharapkan  para  investor  memiliki  kesempatan  untuk menginvestasikan dananya melalui PT-PT yang terbuka.
Sebaliknya,  PT  yang  tumbuh  di  Indonesia  mau  menawarkan  sahamnya  kepada masyarakat  luas  dalam  rangka  menghimpun  dana  yang  amat  besar.  Lebih  dari  itu,  sesuai dengan  struktur  Ekonomi  Pancasila,  yang  dapat  dilihat  pada  materi  yang  terdapat  dalam ketentuan  pasal  33  Undang-  undang  Dasar  1945  terkandung  prinsip  perekonomian  yang dijalankan pada asas kekeluargaan. Sistem perekonomian demikian ini dipergunakan sebagai landasan pasar modal di Indonesia. Hal ini diharapkan distribusi kekayaan perusahaan dapat langsung dinikmati masyarakat luas. Penyediaan sarana tersebut diharapkan mampu berperan serta sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat. Sarana tersebut yang diatur dalam Undang-undang  Nomor  15  Tahun  1952.  Atas  dasar  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dilihat adanya keterkaitan antara investor, pasar modal dan PT yang terbuka.
Hubungan demikian ini, sesuai dengan keberadaannya akan timbul peran pasar modal atas  PT  yang  terbuka.  Tanpa  adanya  suatu  peran  dari  pasar  modal  atas  PT  yang  terbuka, niscaya keberadaan pasar modal tidak berarti bagi PT. Hal ini berarti, bahwa PT agar sesuai dengan  karakteristiknya  sebagai  PT  yang  terbuka  harus  menawarkan  sahamnya  di  pasar modal, tanpa adanya penawaran saham PT di pasar modal, maka PT yang demikian ini tidak dapat dikatakan sebagai PT yang terbuka atau sebagai PT tertutup. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, saya hendak mengkaji lebih lanjut tentang PT terbuka dalam kaitanya dengan pasar modal, khususnya yang menyangkut karakteristik PT sebagai bentuk PT yang bersifat terbuka.

## II. METODE PENELITIAN
Dari latar belakang penelitian tersebut dibutuhkan metode penelitian. Metode penelitian sangatlah  penting  dalam  melakukan  penelitian  untuk  menyusun  penulisan  hukum  agar Penulis dapat mengetahui arti pentingnya penelitian, menilai hasil-hasil penelitian, dan dapat melahirkan  sikap  dan  pola  pikir  yang  skeptik,  analitik,  kritik,  dan  kreatif.    Maka  dari  itu Penulis  akan  menggunakan  salah  satu  metode  penelitian,  yaitu  metode  penelitian  yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan memulai penelitian hukum yang  menggunakan  data  sekunder,  yakni  data  yang  umumnya  telah  dalam  keadaan  siap terbuat ( ready made ).
Penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder,  data  sekunder  di  bidang  hukum  dibagi  menjadi  3  bagian  yaitu: Pertama ,  Bahan- bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepeti undang-undang yang berlaku. Kedua, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer,  misalkan  hasil  penelitian,  bahan pustaka  (literatur),  dan  publikasi  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas pada penelitian ini dan ketiga , bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  premier  dan  sekunder misalkan kamus, ensiklopedia dan intenet.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perseroan Terbatas adalah komponen bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum ( legal entity ) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan PT dengan  badan  usaha  lainnya  dapat  dilihat  dari doctrine  of  separate  legal  personality yang intinya  menjelaskan  bahwa  terdapat  pemisahan  kekayaan  antara  pemilik  atau  pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri. 5
Secara  historis,  PT  mempunyai  karakteristik  sebagai  asosiasi  modal,  yakni  sebagai wadah untuk menghimpun modal dari sejumlah orang yang banyak jumlahnya. Secara yuridis tidak  tertutup  kemungkian  adanya  2  (dua)  sifat  PT,  yakni  terbuka  atau  tertutup.  PT. "Terbuka" mempunyai makna bahwa perusahaan harus membuka diri bagi pemegang saham baru  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Tolok  ukur  yang  dipergunakan  untuk  menentukan bahwa  suatu  perusahaan  itu  merupakan  perusahaan  yang  "Terbuka",  Apabila  suatu perusahaan  (PT)  menawarkan  saham  atau  obligasi  kepada  masyarakat  luas  melalui  pasar modal.  Pasar  modal  merupakan  sarana  pertemuan  antara  pemodal  yang  ingin menginvestasikan  dananya  dengan  PT  sebagai  penjual  saham  yang  memiliki  sifat  sebagai asosiasi  modal.  Obyek  yang  diteliti  sesuai  dengan  bahan-bahan  yang  hendak  diteliti,  yang berupa teori-teori yang terdapat dalam kepustakaan, khususnya yang menyangkut PT dalam kaitannya dengan pasar modal di Indonesia.
Ketentuan yang mengatur tentang PT tidak ditegaskan adanya suatu PT yang terbuka. Dengan demikian, secara yuridis tidak tertutup kemungkinan adanya 2 (dua) sifat PT, yakni terbuka  atau  tertutup.  Secara  umum  dapat  ditarik  suatu  pemikiran,  bahwa  pengertian  PT "Terbuka" adalah penawaran saham atau surat berharga lainnya dari suatu perusahaan kepada masyarakat  luas.  Penawaran  saham  atau  surat  lainya  kepada  masyarakat  luas  itu  di  dalam kerangka  pasar  modal  dikenal  dengan  istilah  emisi,  dan  emisi  tersebut  dapat  dilakukan  di pasar  modal.  Pasar  modal  bukanlah  semata-mata  merupakan  sarana  pertemuan  antara investor dan PT penjual saham.
Selain itu, pasar modal juga dituntut peran dalam rangka pemerataan pendapatan. Lebih dari  itu,  pada  akhirnya  perusahaan-perusahaan  (PT)  itu  akan  merupakan  " public  company ", karena  saham-sahamnya  dimiliki  masyarakat  luas.  Di  samping  itu,  pasar  modal  berperan dalam  menciptakan  kesempatan  berusaha.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  penjualan  saham  PT kepada  masyarakat  luas  melalui  pasar  modal,  modal  dari  para  investor  (pemodal)  akan terhimpun sehingga PT yang bersangkutan dapat menghimpun dana untuk digunakan secara produktif. Dengan demikian, lembaga pasar modal mempunyai keterkaitan dengan lembaga PT di Indonesia, khususnya di dalam mewujudkan hakikinya sebagai asosiasi modal .

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut, maka kesimpulannya adalah:
1. Ditinjau  dari  aspek  historisnya,  PT  mempunyai  karakteristik  sebagai  asosiasi  modal, yakni  sebagai  wadah  untuk  menghimpun  modal  dari  sejumlah  orang  yang  banyak jumlahnya.  Karakteristika  tersebut  mempunyai  konsekuensi,  bahwa  PT.  seharusnya
5 Ahmad  Yani  dan  Widjaya  Gunawan,  2000,  Seri  Hukum  Bisnis  :  Perseroan  Terbatas,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
terbuka  Lebih  lanjut,  bagi  PT  yang  terbuka  harus  menawarkan  sahamnya  kepada masyarakat. Namun demikian, tidaklah banyak PT yang menawarkan sahamnya kepada nasyarakat.  Secara  yuridis,  bahwa  ketentuan  yang  mengatur  tentang  PT  pada  saat  ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pasar modal merupakan sarana pertemuan antara pemodal yang ingin menginvestasikan dananya dengan PT sebagai penjual saham yang memiliki sifat sebagai asosiasi modal.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fuady,, Munir. 1996. Hukum Bisnis dalam Teori dan Ptaktik Buku Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kasmir & Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Cetakan ke Delapan. Jakarta: Kencana. Kansil, C.S.T. 1995. Hukum Perusahaan In donesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi). Jakarta:
PT Pradnya Paramita.
Khairandy,  Ridwan,  et.al.  2000.  Pengantar  Hukum  Dagang  Indonesia.  Yogyakarta:  Pusat Studi Hukum FH Ull.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Hukum Dagang Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## C. Jurnal
Jurnal hukum no. 15 vol 7. Desember 2000: 194 – 203
D. Internet http://repository.ubaya.ac.id/, diunduh pada tanggal 02 Februari 2021