## PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## Silvia Ocdelina, Meyzi Heriyanto dan Lena Farida
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract:  Management  of  Rural  and  Urban  Land  and  Building  Taxes: This  study  aims  to know  management of rurar and urban land and building  taxes of  of Siak  Regency in 2011-2015. Type of Research which is a qualitative approach. Qualitative data which is the result of interviews and  a  list  of  research  objects.  The  data  obtained  is  then  analyzed  through  organizing  data, translated into  units,  compiled  into  patterns,  choosing  which  data  is  important  and  which  will  be studied,  elaborating  in  the  form  of  words  and  sentences  and  as  long  as  making  conclusions. Research informants were section, intensification,  extensification and billing sections. The results of  the  study  indicate  that  the  PBB  P2  which  cannot  be  said  maximal  because  there  are  still intersecting, among others update database, inadequate Human Resources and facilities that have not accommodated PBB P2.
Keywords: land tax, rural, city
Abstrak:  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan: Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan Kabupaten Siak  Tahun 2011-2015. Jenis Penelitian yang digunakan adalah  pendekatan  kualitatif. Data  kualitatif  yang  digunakan  berupa  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  terhadap  objek penelitian.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  melalui  pengorganisasian data, menjabarkan  ke dalam  unit-unit, menyusun kedalam  pola, memilih mana data  yang penting dan  yang  akan  dipelajari,  menguraikan  dalam  bentuk  kata  dan  kalimat  dan  selanjutnya  membuat kesimpulan.  Informan  penelitian  adalah  kepala  bidang  seksi  pengelolaan  data,  intensifikasi, ekstensifikasi  dan  seksi  penagihan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  PBB  P2 tersebut  belum  bisa  dikatakan  maksimal  karena  masih  terdapat  kendala-kendala  yang  dihadapi, diantaranya  permasalahan  pemutakhiran  database  PBB  P2,  Sumber  Daya  Manusia  yang  belum memadai serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mengakomodir pengelolaan PBB P2.
Kata kunci: pajak bumi bangunan, perdesaan, perkotaan

## PENDAHULUAN
Sejak bergulirnya era reformasi, peme- rintah saat ini telah mengubah sistem sentra- lisasi  menjadi  desentralisasi  yang  berarti pe- merintah  lokal  (daerah) dapat  mengelola  ke- uangannya  sendiri  dan  juga  mengelola  pe- manfaatan  sumber-sumber  daya  daerah  un- tuk  kepentingan  masyarakat  lokal.  Sumber penerimaan  daerah  dalam  melaksanakan  de- sentralisasi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun  2009,  yaitu  dalam  rangka  penyeleng- garaan  pemerintah.  Negara  kesatuan  Repub- lik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  pro- vinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah- daerah Kabupaten Kota. Tiap-tiap daerah ter- sebut mempunyai hak dan kewajiban menga-
tur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerinta- hannya  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas  penyelengaraan  pemerintahan  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Salah  satu sumber pendanaan daerah menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  menjelaskan  bahwa  Pen- dapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah, setiap kegiatan pe- merintah  baik  tugas  pokok  maupun  tugas pembantuan  dapat  terlaksana  secara  efektif dan  efisien  jika  diimbangi  oleh  adanya  pen- dapatan  asli  daerah,  sebagai  salah  satu  sum- ber penggerak program pemerintah.
Sesuai  pendapat  yang  dikemukakan oleh  Abdullah  (2000)  kontribusi  pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah relatif  kecil dan pada umumnya total peneri- maan daerah didominasi oleh sumbangan pe- merintah  pusat  dan  sumbangan-sumbangan lain  yang  diatur  dengan  peraturan  perun- dang-undangan.  Kondisi  ini  menyebabkan daerah  kabupaten/kota sangat tergantung pa- da pemerintah pusat. Kabupaten Siak sebagai salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  Riau, adalah suatu daerah yang berhak, berwenang dan  berkewajiban  untuk  mengatur  dan  me- ngurus  rumah  tangganya  sendiri  dalam  me- ngelola sumber-sumber pendapatan daerah.
Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabu- paten Siak tidak berbeda jauh dengan penda- pat  tersebut di  atas  dan  untuk  lebih  jelasnya mengenai kondisi dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel  1.  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  APBD  Kabupaten  Siak Tahun 2011 s.d 2015
Tahun PAD (Rp) Realisai Pendapatan Daerah (Rp) Kontri busi (%) 2011 198.010.055. 388,39 1.801.436.551. 716,39 10,99 2012 46.604.319.5 40,25 2.248.768.141. 337,25 15,41 2013 48.618.602.2 82,71 2.273.786.289. 905,72 15.33 2014 09.862.790.9 57,13 2.645.953.853. 577,16 11.71 2015 57.281.966.3 03,86 1.839.092.346. 653,18 19,42

## DPPKAD Kabupaten Siak
Berdasarkan  tabel  1.  diketahui  bahwa kontribusi  PAD  terhadap  total  pendapatan daerah relatif kecil atau secara rata-rata sebe- sar  14,57  persen  per  tahun.  Hal  ini  meng- indikasikan,  bahwa  total  Pendapatan  Daerah Kabupaten Siak didominasi oleh Pendapatan Transfer  Pemerintah  Pusat.  Pada  Kabupaten Siak  ada  beberapa  macam  pajak  yang  dipu- ngut  dan  dikelola  yaitu  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pa- jak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Air  Bawah  Ta- nah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu-
an,  BPHTB,  dan  PBB  Pedesaan  dan  Per- kotaan.
Pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan dan  Perkotaan  (PBB  P2)  merupakan  salah satu  jenis  pajak  Negara  yang  dipungut  oleh pemerintah  Kabupaten  Siak,  Setelah  disah- kannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak Nomor  01  tahun  2012  tentang  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan. Adapun  penerimaan  PBB  P2  pada  dari  Ta- hun  2013  s.d  2016  berfluktuasi.  Kontribusi penerimaan  PBB  P2  dibandingkan  dengan total  penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten Siak  Tahun  2013  s.d  2015  relatif  terjadi  pe- ningkatan yaitu masing-masing 11,38 persen, 17,61  persen  dan  19,82  persen,  namun  pada tahun  2016  mengalami  penurunan  menjadi 18,57 persen.
Kabupaten  Siak  merupakan  dataran rendah di daerah bagian timur dan sebagian- nya  merupakan  dataran  tinggi  yang  terben- tang di sebelah barat. Oleh karena itu potensi Kabupaten  Siak  cukup  besar,  terutama  bagi penerimaan  pajak  daerahnya.  Pengelolaan pajak  tersebut  hanya  belum  maksimal.  Da- lam  hal  ini  DPPKAD  memiliki  wewenang dalam  pengelolaan  Pajak  daerah  dalam  me- ningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Dalam hal  ini  yang  menjadi  pertanyaan  penelitian adalah  bagaimana  pengelolaan  pajak  bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) oleh DPPKAD Kabupaten Siak?. Penge- lolaan  adalah  proses  yang  membantu  meru- muskan  kebijaksanaan  dan  tujuan  memberi- kan  pengawasan  pada  semua  hal  yang  terli- bat  dalam  pelaksanaan  dan  pencapaian  tuju- an  (Peter  Salim  dan  Yenny  Salim,  2002). Menurut  Soewarno  Handayaningrat  (1997) pengelolaan  juga  bisa  diartikan  penyeleng- garaan  suatu  kegiatan.  Pengelolaan  bisa  di- artikan manajemen, yaitu suatu proses kegia- tan  yang  di  mulai  dari  perencanaan,  peng- organisasian,  pengarahan  dan  pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pe- nggunaan-penggunaan  sumber  daya  sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
Menurut  T.Hani  Handoko,  (1997)  pe- ngelolaan adalah proses yang membantu me- rumuskan suatu kebijakan dan tujuan organi-
sasi atau proses  yang memberikan pengawa- san  pada  suatu  yang  terlibat  dalam  pelaksa- naan dan pencapaian tujuan. Istilah lain yang sama  dengan  pengelolaan  adalah  manage- ment.  Menurut  George.  R.Terry  dalam  Soe- warno  Handayaningrat  (1981)  manajemen merupakan  suatu  proses  yang  membeda- bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan  dan  pengawasan  dengan  me- manfaatkan  baik  ilmu  maupun  seni  agar  da- pat menyelesaikan tujuan  yang telah ditetap- kan sebelumnya.
1. Perencanaan  (planning)  yaitu  sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyu- sunan  langkah-langkah  yang  akan  di- pakai  untuk  mencapai  tujuan.  Meren- canakan  berarti  mempersiapkan  segala kebutuhan,  memperhitungkan  matang- matang apa saja yang menjadi kendala, dan  merumuskan  bentuk  pelaksanaan kegiatan  yang bermaksuud untuk men- capai tujuan.
2. Pengorganisasian  (organization)  yaitu sebagai  cara  untuk  mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut  kemampuan  dan  keahliannya dalam  pekerjaan  yang  sudah  direnca- nakan.
3. Penggerakan  (actuating)  yaitu  untuk menggerakan  organisasi  agar  berjalan sesuai  dengan  pembagian  kerja  ma- sing-masing  serta  menggerakan  selu- ruh sumber daya yang ada dalam orga- nisasi  agar  pekerjaan  atau  kegiatan yang  dilakukan  bisa  berjalan  sesuai rencana dan bisa memcapai tujuan. 4. Pengawasan  (controlling)  yaitu  untuk mengawasi  apakah  gerakan  dari  orga- nisasi  ini  sudah  sesuai dengan  rencana atau  belum.  Serta  mengawasi  penggu- naan  sumber  daya  dalam  organisasi agar  bisa  terpakai  secara  efektif  dan efisien  tanpa  ada  yang  melenceng  dari rencana.
Teori  George.  R.Terry  tentang  4  (em- pat)  fungsi  manajemen  ini  kemudian  di  fo- kuskan  menjadi  3  (tiga)  fungsi  manajemen oleh  Bachrul  Helmi  (2002)  yaitu  Perenca- naan, Pelaksanaan dan Pengawasan.
1. Perencanaan dalam meliputi penentuan pokok-pokok  tujuan,  sasaran,  target serta strategi yang akan dilakukan;
2. Pelaksanaan  yang  dimaksud  adalah pembagian tugas dan penerapan  meka- nisme serta monitoring;
3. Pengawasan yang dimaksud adalah pe- mantauan  yang  dilakukan  baik  secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar renca- na berjalan sesuai rencana.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menge- tahui bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dila- kukan DPPKAD Kabupaten Siak.

## METODE
Jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian  yaitu  pendekatan  kualitatif.  Infor- man  penelitian  adalah  Kepala  Bidang  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkota- an, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Infor- masi, Kepala Seksi Intensifikasi dan Eksten- sifikasi dan Kepala Seksi Penagihan PBB P2. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data kuali- tatif.  Pendekatan  penelitian  kualitatif  meru- pakan  metode  penelitian  yang  sifatnya  des- kriptif. Prosedur penelitian ini akan mengha- silkan data deskriptif berupa ucapan atau tu- lisan dan perilaku objek yang diamati.

## HASIL Perencanaan

## Penentuan target
Dalam  perencanaannya  DPPKAD  me-lalui Bidang PBB P2 melakukan langkah pertama yaitu  penentuan  target,  penentuan  target  di- lakukan  dengan  cara  membandingkan  antara realisasi  tahun  sebelumnya  dan  penambahan potensi pendataan objek pajak baru.

## Sosialisasi
Sosialisasi  ini  bertujuan  agar  masya- rakat  mengetahui  pentingnya  membayar  pa- jak  daerah  untuk  pembangunan  infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme,  prosedur  pendaftaran,  tarif  pa- jak,  pemungutan,  penagihan  hingga  sanksi-
sanksi yang diberikan apabila ada penyimpa- nan dilapangan sehingga masyarakat tahu de- ngan  jelas  apa  saja  yang  menjadi  kewajiban mereka.
Dan sebelum penetapan jumlah dan pe- mungutan  pajak  yang  tentunya  wajib  pajak juga harus melewati beberapa mekanisme se- perti prosedur pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, ma- syarakat  mendapatkan  informasi  tersebut melalui  sosialisasi  yang  telah  dilaksanakan. Masyarakat  dan  pemerintah  harus  tahu betul langkah-langkah  yang  diperlukan  dalam  pe- ngelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  pede- saan dan perkotaan sehingga tidak terjadi ke- timpangan-ketimpangan  yang  tidak  diingin- kan. Pemerintah setempat menentukan meka- nisme  dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Selain  sosialisasi  pemerintah  juga  me- nerapkan  beberapa  aturan  dalam  pemerinta- han  terkait  pengelolaan  PBB-P2  khususnya pada  saat  pelayanan,  petugas  yang  berwe- nang  tidak  melayani  masyarakat  tanpa  me- lampirkan  bukti  atau  tanda  pembayaran PBB-P2.Menurut  informasi  yang  diberikan oleh  Kepala  Seksi  Intensifikasi  dan  Eksten- sifikasi  diperoleh  penjelasan  bahwa  Selain penetapan target, strategi yang dilakukan Pe- merintah  Kabupaten  Siak  dalam  mengelola PBB  P2  adalah  mengharuskan  Wajib  Pajak untuk  melampirkan  SPPT  PBB  pada  saat pembayaran  di  Bank  Riau  Kepri.  Berdasar- kan  penjelasan  diatas,  kegiatan  sosialisasi yang dilakukan Bidang PBB P2 sudah sangat membantu  namun  belum  maksimal  dalam pelaksanaannya  melihat  masih  banyaknya hal  yang  perlu  disosialisasikan  terkait  pe- ngelolaan PBB.

## Pelaksanaan
Proses  pelaksanaan  pengelolaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota- an terdiri dari beberapa kegiatan yaitu penda- taan,  pendaftaran,  penghitungan  tarif,  pem- bayaran dan pemungutan.

## Pendataan dan Pendaftaran
Proses yang pertama kali dilakukan da- lam  pengelolaan  PBB  berdasarkan  prosedur
adalah  pendaftaran,  wajib  pajak  merupakan pihak  yang  secara  aktif  meregistrasikan  ob- jek  pajaknya  sendiri.  Proses  tersebut  dilak- sanakan  oleh  seksi  pengolahan  data  dan  in- formasi  melalui  pelaksana  fungsi  pelayanan. Proses pendaftaran yang dimaksud terdiri da- ri dua yaitu pendaftaran objek pajak baru de- ngan penelitian kantor dan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan. Sete- lah  pendaftaran,  kemudian  dilakukan  penda- taan,  pendataan  merupakan  langkah  kedua dalam prosedur pengelolaan PBB, pendataan dilakukan  oleh  fungsi  identifikasi  dan  eks- tensifikasi  dengan  melakukan  persiapan  pe- laksanaan  lapangan  hingga  mendokumenta- sikan  data-data  objek  pajak  kedalam  basis data. Untuk perekaman data-data objek pajak ini dibantu oleh fungsi pengelolaan data dan informasi.  Sesui  dengan  yang  diungkapkan oleh  Kepala  Seksi  Pengolahan  data  dan  in- formasi  bahwa  pendataan  dilakukan  berda- sarkan  Sistem  dan  prosedur  yang  telah  dite- tapkan,  kami  melakukan  pendataan  dengan langsung  turun  ke  lapangan  kemudian  me- ngumpulkan  data-data  tersebut  kedalam  ba- sis data.

## Perhitungan Tarif
Sebelum dilakukan penagihan dan pemungu- tan  pajak,  yang  terlebih  dahulu  dilakukan adalah penghitungan tarif/nilai pajak. Kegia- tan  ini  dilakukan  oleh  fungsi  penilaian. Ber- dasarkan hasil wawancara dengan  kepala bi- dang  PBB  diketahui  bahwa  tarif  pajak  bumi dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  ber- dasarkan  rumus  yang  telah  ditentukan,  dan penilaian  ini  dilakukan  oleh  staf  yang  telah di tugaskan .
Penentuan  besarnya  tarif  pajak  berda- sarkan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh kepala daerah. Hal ini di ungkapkan oleh Ke- pala Bidang PBB bahwa ada dua metode da- lam  penilaian  objek  pajak,  yaitu  metode  pe- nilaian  massal  dan  penilaian  individual.  Da- lam  prosedur  penilaian  objek  pajak,  fungsi penilaian  di  DPPKAD  akan  menilai  objek pajak,  baik  yang  didaftarkan  sendiri  oleh wajib pajak maupun yang di data oleh fungsi pendataan di lapangan.

## Pembayaran dan Pemungutan
Pembayaran  dilakukan  oleh  wajib  pa- jak  ke  kas  daerah  atau  tempat  lain  yang  di- tunjuk  oleh  Kepala  Daerah  dalam  hal  ini  di Kabupaten  Siak  ditunjuk  Bank  Riau  kepri Cabang Siak Sri Indrapura. Pembayaran juga dilakukan oleh petugas pemungut, agar lebih memudahkan,  aparat  ditunjuk  sesuai  dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti Kepala De- sa serta  tokoh-tokoh  masyarakat  yang mem- punyai peran dalam masyarakat.
Sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh  Kepala  Bidang  PBB  dan  Kepala  Seksi Penagihan PBB bahwa pembayaran yang di- lakukan  bisa  melalui  kas  daerah,  melalui Bank  Riaukepri  Cabang  Siak  yang  ditunjuk serta  petugas  pemungut  yang  turun  ke  lapa- ngan.  Pembayaran  PBB  belum  bisa  dilaku- kan secara online .
Hasil  penelitian  dilapangan  yang  perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan penge- lolaan  PBB  P2  yang  ada  di  Kabupaten  Siak adalah sumber daya manusia dan sarana pra- sarana.  Hasil  konfirmasi  dengan  Kepala  Bi- dang  PBB dan  BPHTB  diketahui  bahwa  be- berapa tugas pokok dan fungsi belum terlak- sana dengan baik karena keterbatasan jumlah SDM,  sehingga  masih  terjadi  perangkapan tugas yang dapat mengganggu pelayanan, te- rutama di  Seksi  Intensifikasi  dan Ekstensifi- kasi dan Seksi Penagihan PBB dan BPHTB. Selain  itu,  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat) untuk para pegawai masih sangat terbatas ka- rena  hanya  mengikuti  diklat  yag  dilakukan oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak.  Selain  itu  se- bagian  besar  dari  pegawai  yang  mengelola PBB  belum  melakukan  pelatihan  (diklat). Untuk  sarana  dan  prasarana,  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pe- ngolahan  Data  dan  Informasi  diketahui  bah- wa  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  sudah cukup  lengkap,  seperti  komputer,  server, UPS,  aplikasi  PBB  juga  sudah  ada.  Hanya saja diperlukan pengembangan terhadap apli- kasi PBB supaya lebih user friendly.

## Pengawasan
Bentuk  Pengawasan  yang  dilakukan oleh  Bidang  PBB  P2 dalam pengelolaan  Pa- jak adalah dengan melakukan pemantauan di
lapangan  terhadap  permasalahan  yang  diha- dapi  kemudian  dianalisis dan  dilaporkan  un- tuk  ditindaklanjuti.  Selain  itu  bentuk  penga- wasan lain yang dilakukan oleh Bidang PBB P2  adalah  melakukan  rapat  evaluasi  setiap sebulan  sekali  untuk  memantau  dan  menge- valuasi  permasalahan  yang  dihadapi  dalam pengelolaan PBB.
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Kepala Bidang PBB bahwa dalam pengelolaan, ben- tuk  pengawasan  yang  kami  lakukan  adalah dengan langsung turun ke lapangan, melaku- kan  rapat  dan  evaluasi  atas  permasalahan yang  ditemukan  untuk  selanjutnya  ditindak- lanjuti.  Hanya  saja  memang  secara  keteta- pan,  tim  pengawas  dan  evaluasi  pajak  yang langsung  turun  ke  lapangan  ini  memang  be- lum ada.
Permasalahan  yang  sering  dijumpai pada  saat  petugas  turun  ke  lapangan  adalah adanya  beberapa  wajib  pajak  yang  tidak  te- pat  waktu  dalam  membayar  pajak,  masih adanya  data-data  wajib  pajak  yang  tidak  se- suai  seperti  SPPT  ganda,  lokasi  yang  tidak ditemukan, wajib pajak yang salah nama ma- upun objek pajak yang tidak sesuai luasnya.
Untuk  wajib  pajak  yang  tidak  tepat waktu dalam pembayaran, diberikan surat te- guran  dan  peringatan  sebagai  tindakan  awal yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  penagi- han  pajak.  Selain  itu  untuk  data-data  wajib pajak  yang  masih  belum  valid,  DPPKAD masih berusaha untuk melakukan pemutakhi- ran  secara  perlahan.  Menimbang  karena  ter- batasnya  anggaran  yang  tersedia  bagi  petu- gas untuk turun ke lapangan.

## PEMBAHASAN
Bentuk  perencanaan  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Siak  meliputi penetapan target dan sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ke- pala  DPPKAD  diketahui  bahwa  penetapan target  PBB  P2  setiap  tahun biasanya  dilaku- kan dengan cara membandingkan antara rea- lisasi tahun sebelumnya dan penambahan po- tensi pendataan objek pajak baru. Sedangkan untuk  sosialisasi,  berdasarkan  hasil  wawan- cara  lebih  lanjut  terhadap  Kepala  Bidang PBB diperoleh penjelasan bahwa upaya yang
dilakukan  DPPKAD  untuk  menggenjot  pe- masukan  daerah  melalui  penerimaan  PBB adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  melalui  radio,  TV  Lokal,  span- duk yang dipasang di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.  Namun pelaksanaan me- lalui Radio,TV local dan spanduk untuk me- nggenjot pemasukkan pendapatan daerah be- lum  efektif,  karena  peningkatan  penerimaan dari  PBB  P2  dalam  jangka  waktu  4  tahun paling tinggi 3,72%.
Belum  efektifnya  sosialisasi  perenca- naan untuk mencapai target penerimaan pen- dapatan dari PBB P2, karena dalam pelaksa- naan masih ditemukan hambatan. Pelaksana- an  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  terdiri  dari  bebe- rapa  kegiatan  yaitu  pendataan,  pendaftaran, penghitungan  tarif,  pembayaran  dan  pemu- ngutan.  Sesuai  dengan  yang  diungkapkan oleh  Kepala  Seksi  Pengolahan  data  dan  in- formasi  bahwa  pendataan  dilakukan  berda- sarkan  Sistem  dan  prosedur  yang  telah  dite- tapkan,  DPPKAD  melakukan  pendataan  de- ngan  langsung  turun  ke  lapangan  kemudian mengumpulkan  data-data  tersebut  kedalam basis  data.  Untuk  perhitungan  tarif/nilai  pa- jak,  DPPKAD  sudah  memiliki  fungsi  peni- laian  untuk  melakukan  perhitungan  tarif  pa- jak  sesuai  dengan  rumus  yang  telah  ditentu- kan.  Dalam  prosedur  penilaian  objek  pajak, fungsi  penilaian  di  DPPKAD  akan  menilai objek  pajak,  baik  yang  didaftarkan  sendiri oleh  wajib  pajak  maupun  yang  di  data  oleh fungsi  pendataan  di  lapangan.  Penilaian  ob- jek  pajak  yang  dilakukan  ini  berupa  objek pajak  tanah  dan  bangunan.  Untuk  pembaya- ran  pajak  PBB  P2,  Pemerintah  Kabupaten Siak telah menunjuk Bank Riaukepri sebagai tempat  pembayaran.  Pembayaran  juga  dila- kukan  oleh  petugas  pemungut  dilapangan. Petugas  ini  ditunjuk  sesuai  dengan  lokasi tempat tinggal seperti Kepala Desa.
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan oleh Bidang PBB P2 adalah dengan melaku- kan  pemantauan  di  lapangan  terhadap  masa- lah  yang dihadapi, melakukan rapat evaluasi setiap  bulan  atas  permasalahan  untuk  ditin- daklanjuti. Untuk perkembangan PBB P2 se- jak  Tahun  2012  s.d  2015  sudah  mengalami
peningkatan,  namun  peningkatan  yang  terja- di  tidak  terlalu  signifikan.  Hal  ini  dikarena- kan  Kabupaten  Siak  wilayah  perdesaannya yang  jarak  penduduk  jauh  lebih  besar  dari pada  wilayah  perkotaannya.  Akan  tetapi  di- masa  yang  akan  datang  PBB  akan  menjadi sumber  PAD  yang  konsisten  terus  mening- kat,  seiring  dengan  perkembangan  wilayah. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bebe- rapa  informan,  pada  DPPKAD  Kabupaten Siak  dalam  pengelolaan  PBB  ber-dasarkan fungsi manajemen  perencanaan, pelaksanaan dan  pengawasan  sudah  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  DPKKAD  tersebut,  hanya saja pengelolaannya belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yang mengham- bat Pemerintah Kabupaten Siak untuk meng- gali  potensi-potensi  serta  peningkatan  PAD. Kendala-kendala  tersebut  meliputi  sumber daya  manusia  yang  belum  memadai,  sarana dan  prasarana  yang  belum  sepenuhnya  me- ngakomodir pengelolaan PBB serta data base wajib pajak yang belum dimutkahirkan.

## SIMPULAN
DPPKAD  Kabupaten  Siak  telah  me- ngelola  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  Per- desaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  berdasarkan  3  (tiga)  fungsi manajemen  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan dan pengawasan  yang berdasarkan tugas po- koknya  belum  dapat  mencapai  hasil  maksi- mal. Perkembangan peningkatan penerimaan PBB P2 selama periode 4 (empat) tahun, ha- nya  paling  tinggi  sebanyak  19,82%.  Kenda- la-kendala  yang dihadapi dalam  pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Siak meliputi:
a) Permasalahan  pemutakhiran  Database PBB P2;
b) Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang belum memadai
c) Sarana  dan  Prasarana  yang  belum sepenuhnya mengakomodir

## DAFTAR RUJUKAN
Elmi, Bachrul. (2002). Keuangan Pemerintah
Daerah  Otonom  di  Indonesia,  Jakarta;
UI Press Handayaningrat,      Soewarno      (1981). Pengantar  Ilmu  Administrasi  Dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung Handayaningrat  (1997),  Pengetahuan  Srudi Ilmu  dan  Manajemen.  Jakarta  :  PT Gunung Agung Wijayanti, Nisa. (2013).
Actuating dalam Manajemen, Gunadarma University