Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/index
Fenomena  Susilo  Bambang  Yudonyono  Dan  Implikasinya  Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Indonesia Pasca Pemilu 2004
I Nengah Suastika 1*
1 Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
*e-mail: nengah.suastika@undiksha.ac.id
Article history: Received 22 July 2020; Accepted 30 August 2020; Available online 31 August 2020

## Abstrak
Kesadaran  politik  adalah  kemampuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki seseorang dalam menentukan pilihan politik dalam mencapai tujuan nasional. Reformasi  memberikan  kesempatan  yang  sangat  baik  kepada  semua masyarakat  dan  tokoh  nasional  dalam  membangun  budaya  politik  yang santun  dan  beradab.  Proses  ini  pada  akhirnya  membangun  budaya  politik yang sportif, transparan, demokratis serta nasionalis. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  dinamika  politik  dan  pendidikan  politik.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Hasil penelitian menujukkan bahwa dinamika politik sangat dinamis sesuai dengan aliran  partai  politik,  tokoh  politik,  penyelenggara  pemilu,  ketentuan  hukum penyelenggaraan  pemilu  dan  kesadaran  politik  masyarakat.  Penelitian  juga menunjukkan pendidikan politik yang bersifat informal mampu menjadi ajang masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  politik  dalam  memilih.  Bahkan, karakteristik  tokoh  politik  menjadi  corong  yang  akan  membuat  masyarakat mampu meningkatkkan keterampilan politiknya. Bertalian dengan itu, tokoh politik  semestinya  memberikan  contoh  dan  tauladan  yang  baik  bagi  bagi masyarakat.

## Abstract
Political  awareness  is  the  ability  and  skills  a  person  has  in  making  political choices in achieving national goals. Reformasi provides an excellent opportunity for  all  people  and  national  figures  to  build  a  polite  and  civilized  political culture.  This  process  ultimately  builds  a  political  culture  that  is  sporty, transparent,  democratic  and  nationalist.  This  study  aims  to  analyze  the dynamics  of  politics  and  political  education.  This  study  uses  a  qualitative approach with descriptive analysis. The results of the study show that political dynamics are  very  dynamic  according to  the  flow  of  political  parties,  political figures,  election  organizers,  legal  provisions  for  election  administration  and public  political  awareness.  Research  also  shows  that  informal  political education can become a public arena to increase political awareness in voting. In  fact,  the  characteristics  of  political  figures  become  a  mouthpiece  that  will enable  people  to  improve  their  political  skills.  In  this  connection,  political figures should provide good examples and role models for society.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
Kata Kunci: Budaya; Politik; Pendidikan
Keywords:
Culture; Politic; Education

## 1. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan pemerintahan yang  bersifat  demokratis.    Setiap  warga  negara  diberikan  kebebasan  dalam  mengeluarkan pendapat baik secara lisan mapun tertulis serta bebas mendirikan perkumpulan sesuai dengan kehendak, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai mana termuat dalam pasal 28 UUD  45,  yang  merupakan  pengejawantahan  dari  demokrasi  (Hikam,  2002).  Dalam pemerintahan demokrasi hal yang sangat esensial dan menentukan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Senada dengan itu Widana (1996) menyampaikan dua poin dasar yang menentukan dalam negara demokrasi yaitu: tingkat pendidikan masyarakat dan pemimpin yang berkualitas. Hal  ini  cukup  beralasan  mengingat  tinggi  rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam menentukan  wakilnya  dalam  pemerintahan  akan  menentukan  jalannya  negara  dalam  jangka waktu  lima  tahun  kedepan.  Demikian  pula  halnya  dengan  pigur  pemimpin  yang  ideal  akan menentukan sikap politik masyarakat.
Pendidikan  politik  dalam  konteks  ini  bukanlah  pendidikan  politik  yang  bersifat  formal dalam sekolah saja, namun lebih jauh dari itu pendidikan dalam konteks ini adalah kesadaran politik masyarakat yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari media masa, media elektronik mapun  dari  tokoh  masyarakat.  Lasamawan,  (2003)  mengungkapkan  pendidikan politik  bukan saja  terjadi  dengan  sengaja  setelah  dirancang,  direncanakan,  diformat  secara  sistematis  dan terjadwal  (pendidikan  formal),  namun  juga  terjadi  dengan  tanpa  disengaja  dalam  pergaulan sehari-hari  (pendidikan  non-formal).  Bahkan  pendidikan  politik  lebih  banyak  terjadi  dalam proses  interaksi  dan  pergaulan  sehari-hari  dalam  masyarakat.  Kondisi  seperti  ini memungkinkan karena waktu dan keberanian mengungkapkan sikap politik akan lebih banyak terjembatani dalam pergaulan yang bersifat heterogen di masyarakat (Suryo, 2015). Sedangkan pada  pendidikan  formal  dengan  waktu  dan  tempat  serta  target  yang  telah  ditetapkan  secara kaku,  pembicaraan  politik  cenderung  kurang  berkaitan  dengan  masalah  substansial  yang menjadi kebutuhan dan sekaligus permasalahan bagi masyarakat.
Ditinjau  dari  dimensi pergeseran  politik, masyarakat  Indonesia saat  ini  telah  mengalami empat kali pergeseran model politik yaitu: politik masa kolonial yang bercirikan nasionalisme, politik  masa  orde  lama  dengan  ciri  pergulatan  ideologi,  politik  masa  orde  baru  dengan  ciri intervensi dan militeristik, dan masa politik era roformasi dengan ciri kebebasan. Dari keempat model politik yang pernah mewarnai sistem politik Indonesia tersebut, masyarakat secara tidak langsung  telah  mendapatkan  berbagai  warna  politik  yang  dengan  nuansa  yang  berbeda.  Pada masa  kolonialisme  pemimpin  yang  menjadi  idola  masyarakat  adalah  kaum  nasionalis,  karena kepiawain  dan  keterampilan  politik  mereka  telah  terasah  dan  dibuktikan  dalam  mengusir penjajah dari kepulauan nusantara (Widana, 1996).
Sementara  pada  masa  orde  lama,  masyarakat  yang  terpecah  dalam  dua  ideologi  yang bertentangan  yaitu  agamis  dan  komunis  serta  nasionalis  yang  menjadi  penyeimbang,  tetap memposisikan kaum nasionalis sebagai figur yang ideal, sehingga Soekarno tidak mendapatkan hambatan  yang  berarti  ketika  meraih  posisi  satu  Indonesia.  Bahkan  runtuhnya  pemerintahan rezim  orde  lama  karena  dinilai  membelot  pada  kelompok  komunis  yang  tidak  mendapatkan dukungan  mutlak  masyarakat.  Sedangkan  pada  masa  orde  baru  dengan  mandat  supersemar, Soeharto diberikan kewenangan dalam memberantas komunis dan menjadi presiden Republik Indonesia  yang  kedua  setelah  Soekarno.  Sikap  netral  pemerintahan  orde  baru  ini  tidak berlangsung lama, setelah meduduki jabatan pemerintahan bersama dengan kroninya, Soeharto menggunakan  angkatan  bersenjata  sebagai  instrumen  untuk  melegitimasi  dan  menjustifikasi kekuasaan  dan  manuver  politiknya  untuk  melemahkan  lawan-lawan  politiknya  (Saleh  dan Munif,  2015).  Kondisi  ini  semakin  menjauhkan  partai  politik  dari  visi  dan  misinya  untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan sebagai media strategis pembentukan kader- kader pemimpin bangsa yang berkualitas. Namun dalam keterkekangan selama tiga puluh dua tahun  lamanya  menumbuhkan  kesadaran  politik  masyarakat  dan  menghadirkan  reformasi sebagai titik puncak bagi jebolnya masa rezim orde baru. Kondisi ini lebih banyak diakibatkan rasa  prihatin  masyarakat  terhadap  Megawati  yang  merupakan  putri  proklamator  bangsa.
Menurut (Nusa, 6 April 2004) dimana seseorang yang dinggap terganjal mapun dimarjinalkan akan mendapatkan dukungan masyarakat.
Pada  masa  reformasi  inilah  pintu  demokrasi  mulai  terbuka  lebar  bagi  segenap  lapisan masyarakat  Indonesia,  sejak  kepemimpinan  ode  lama  selama  tiga  puluh  dua  tahun  lamanya. Kemunculan  berbagai  partai  politik  yang  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dari  berbagai lapisan  dan  golongan  tumbuh  dan  berkembang  dengan  subur  pada  negara  Indonesia  dengan tanpa ada tekanan dan itimidasi (Lasmawan, 2003). Perkembangan partai politik yang demikian pesat  pada  masyarakat  Indonesia  masih  belum  mampu  memberikan  pendidikan  poltik  yang berarti bagi seluruh masyarakat. Hal ini masih terlihat dari kekerasan politik yang terjadi pada masyarakat  Indonesia  masih  sangat  tinggi.  Di  sisi  lain  dalam  perjalanan  usianya  yang  kelima, dimana  demokrasi  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  reformasi  dengan  kabinet  gotong royongnya  yang  dipimpin  Megawati  Sukarno  Putri  mulai  menyayat  kesadaran  masyarakat dengan dikeluarkannya Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dari kabinat, karena dianggap sebagai saingan  dalam  pemilihan  prisiden  periode  2004-2009.  Di  sisi  lain  tampak  bahwa  kebebasan Akbar  Tajung  dari  kasus  korupsi,  disinyalir  merupakan  rekayasa  hukum  yang  sarat  dengan muatan  politis.  Survei  Lembaga  Survei  Indonesia  pada  bulan maret  (LSI,  2004),  menunjukkan bahwa  sosok  SBY  yang  dinilai  elegan  oleh  banyak  kalangan  semakin  mendapatkan  simpati dimata  masyarakat.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  pengamatan  masyarakat  bahwa  sosok  SBY merupakan sosok yang belum tercemar dari penyakit masyarakat yaitu KKN.
Fenomena politik yang demikian rumit tersebut menyebabkan semakin bergulirnya nama SBY  dalam  berbagai  perdebatan  politik  para  elit  politik,  yang  pada  dasarnya  semakin menguatkan  dukungan  masyarakat  terhadap  SBY  yang  dinilai  sengaja  “dibuang”  oleh  rezim Megawati. Bahkan dalam pemilu 5 April 2004 terbukti bahwa partai Demokrat, yang merupakan partai  baru  yang  mengusung  sosok  SBY  sebagai  icon  politiknya  memperoleh  dukungan  yang cukup mengejutkan dan diluar perkiraan pengamat politik. Nusa, 7 April 2004 menganalisis ada tiga  pertimbangan  mengapa  rakyat  lebih  memilih  Partai  Demokrat  sebagai  pilihan  politiknya, yaitu:  pertama,  agar  SBY  lolos  dalam  putaran  pemilihan  presiden  setelah  dapat  membentuk fraksi  di  DPR,  kedua,  karena  ketidak  puasan  terhadap  penerintahan  Megawati  yang  sering menyatakan  ingin  “membela  wong  cilik”  namun  dalam  kenyataannya  tidak  ada  realisasinya, ketiga,  kebanyakan  pemilih  muda  bukan  penganut  fanatis  suatu  partai  seperti  masa  pemilih aliran.  Kondisi  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kesadaran  politik  yang  mulai  tumbuh  dan berkembang dalam masyarakat untuk membangun bangsa dan negara. Selanjutnya pada edisi 9 April 2004, Harian Nusa mengungkapkan melonjaknya partai demokrat dalam perolehan suara pemilu  2004  karena  figur  SBY,  karisma,  intelegensi,  dan  track  record  yang  bagus,  sehingga  di mata  pemilih  non-aliran  mempunyai  nilai  labih  disamping  karena  visi  dan  misi  yang  dijual adalah  untuk  mengembalikan  stabilitas  nasional.  Pada  bagian  lain,  di  edisi  yang  sama,  Harian Umum Nusa mengedepankan silogisme dengan menyitir kalimat orang bijak berkaitan dengan kondisi  tersebut,  yaitu  “siapa  sih  yang  tidak  ingin  keamanan  kembali  pulih  setelah  terjadinya berbagai pristiwa yang menyebabkan turunnya kunjungan wisata dan menurunnya modal asing yang masuk ke Indonesia”.
Bertalian  dengan  itu,  sangat  urgen  dilakukan  kajian  mengenai  pengaruh  tokoh  politik terhadap  budaya  politik  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  bermuara  pada  kehidupan pemerintahan  yang  baik.  Disisi  lain,  partai  politik,  tokoh  politik,  penyelenggara  pemilu,  dasar hukum  penyelenggaraan  pemilihan  umum  dan  kesadaran  politik  masyarakat  perlu  menjadi fokus  kajian  yang  memberikan  informasi  tentang  budaya  politik  masyarakat  (Suastika,  et.al., 2019).

## 2. Metode
Dalam  menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini  penulis  menggunakan  metode kepustakaan  yaitu  memperoleh  data  atau  bahan-bahan  dari  berbagai  sumber  seperti  buku, artikel,  hasil penelitian,  koran,   majalah  yang  berhubungan  dengan  budaya  politik masyarakat secara  umum  dan  dinamika  politik  masyarakat  Indonesia  serta  supporting  factors  aktualisasi
Susilo Bambang Yudoyono dalam perkancahan politik nasional dan implikasi phenomena Susilo Bambang  Yudoyono  terhadap  pendidikan  politik  masyarakat  Indonesia  (Sugiyono.  2010). Penulisan  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu  penulis  menggambarkan  secara  sistematis,  faktual  dan aktual  mengenai  budaya  politik  masyarakat  secara  umum  dan  dinamika  politik  masyarakat Indonesia  serta  supporting  factors  aktualisasi  Susilo  Bambang  Yudoyono  dalam  perkancahan politik  nasional  dan  implikasi  phenomena  Susilo  Bambang  Yudoyono  terhadap  pendidikan politik masyarakat Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Budaya Politik dan Dinamika Politik Masyarakat Indonesia
Masyarakat  Indonesia  merupakan  masyarakat  yang  unik  dan  dinamik  serta  beragam dalam  berbagai  hal.  Keunikan  masyarakat  Indonesia  terlihat  dalam  berbagai  aktifitas  yang dilakoni  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakatnya.  Tiap  satu  kesatuan  masyarakat mempunyai  ciri  has  yang  berbeda  sebagai  identitas  komunitas  dan  identitas  diri  yang membedakan  dengan  masyarakat  yang  lain.  Budaya  komunitas  masyarakat  akan  sangat mempengaruhi sikap dan pola tingkah laku tiap individu yang menjadi pendukung kebudayaan tersebut.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  norma  yang  dianut  oleh  tiap  kesatuan  masyarakat,  yang menentukan  tiap  anggotanya  untuk  senantiasa  menghormati  hegemoni  masyarakatnya. Biasanya mereka akan enggan untuk mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi bila harus meninggalkan  dan  ditinggalkan  oleh  hegemoni  budaya  yang  ada  dalam  masyarakatnya. Keunikan  inilah  yang  biasanya  tertanam  dalam  sikap  dan  pikiran  mereka  singga  sulit  untuk mendapatkan pengaruh yang bersifat negatif dari luar hegemoni budayanya dan sekaligus sulit untuk mengmbangkan trobosan yang bersifat inovatif (Khoirul Saleh dan Achmat Munif, 2015).
Dalam  budaya  masyarakat  Indonesia,  orang  tua  (orang  yang dituakan)  merupakan figur yang mesti selalu dihormati dan dimintai restu dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kaum  muda  akan  cenderung  menghormati  yang  lebih  tua  sebagai  bentuk  penghormatan terhadap  orang  yang  dituakan  atau  yang  lebih  tua.  Demikian  juga  halnya  dalam  sikap  politik masyarakat  Indonesia  setelah  proklamasi  kemerdekaan,  atasan  merupakan  pigur  yang  mesti dimintai  restu  dan  petujuk  dalam  mengambil  tindakan,  sehingga  inovasi  dan  trobosan  yang bersifat kstruktif sulit untuk dibangun oleh bawahan. Masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap  politik  masih  banyak  diwarnai  oleh  sikap  ketokohan,  sehingga  apapun  yang  menjadi pilihan  tokoh  masyarakat  bersangkutan  akan  dijadikan  sebagai  pilihan  bersama  bagi  seluruh masyarakatnya. Karakter yang selalu berasal dari restu dan petujuk orang yang dijadikan tokoh akan membuat lemah tangung jawab dan rasa inovatif yang ditampilkan oleh setiap masyarakat (bawahan) (Suastika et.al, 2019).
Sikap  politik  seperti  tersebut  sangat  kentara  pada  masa  pemerintahan  rezim  ore  baru, dimana tindakan setiap pejabat akan selalu minta petujuk dan restu dari penguasa. Oleh karena itu laporan yang dibuat oleh pejabat bawahan akan selalu menyenangkan penguasa. Sedangkan pada kenyataannya apa yang telah dilaporkan pada atasan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, sehingga muncul istilah ABS (asal bapak senang). Penguasa tidak memiliki inisiatif terhadap apa yang telah disampaikan bawahnya, sehingga tidak mengecek kebenarannya yang terjadi dilapangan. Keadaan ini terus berlangsung hingga berakhirnya masa pemerintahan orede lama bahkan sebagai salah satu penyebab runtuhnya rezim orde baru (Lasmawan, 2003).
Demikian  juga  halnya  dalam  menentukan  siakap  politik,  masyarakat  Indonesia  banyak terimpirasi  oleh  filosofi  hegemoni  budaya  yang  telah  tertanam  dalam  pikirannya  sejak bertahuan-tahun  lamanya.  Masyarakat  cenderung  akan  bersifat  primoldial  dalam  menentukan orang  yanga  akan  mewakilinya  dalam  pemerintahan  serta  dalam  menentukan  pemimpinnya. Nusa, 7 April 2004, memuat bahwa politik di Indonesia ada dua garis besarnya yaitu, pertama berdasarkan sentimen primordial yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat menentukan pemimpin  dan  wakil  dalam  pemerintahan  berdasarkan  asal  daerah  dengan  mengabaikan kualitas.  Kedua  berdasarkan  sentimen  simpati  yaitu  keprihatinan  terhadap  seseorang  atau sekolompok  orang  yang  “tertindas”  karena  tindakan  penguasa.  Hal  ini  memang  terjadi  ketika megawat “tertindas” oleh Golkar dan orde baru sehingga masya rakat pada pemilu 1999 secara
serentak  memilih  Mega  karena  simpati  Sedangkan  kepemimpinanan  karena  sentimen primordial pada rezim orde baru yang menjadi wakil dalam pemerintahan lebih didominasi oleh masyarakat Jawa, karena jumlah penduduk yang paling padat memang terdapat di pulau  Jawa (Aryanta, 1997).
Kedua  karakter  politik  masyarakat  Indonesia  terlihat  kental  dalam  masa  pemerintahan Orde  lama  dan  Orde  baru.  Sedangkan  pada  masa  reformasi  yang  dicirikan  dengan  kebebasan sikap politik masyarakat Indonesia mengalami perubahan, dari yang bersifat asal bapak senang (ABS) menjadi disintegritas antar pemimpin untuk mencari popularitas dan simpati masyarakat. Hal  ini  dicirikan  oleh  elit  politik  yang  berkuasa,  mereka  saling  “menjelekkan  satu  sama  lain” yang disebut dengan kritik tak berujung (Herning Suryo, 2015). Keberanian dalam nenentukan sikap  politik  juga  sudah  mulai  kentara,  dimana  partai  penguasa  PDI  Perjuangan  yang  sedang berkuasa  mengalami  perpecahan  dalam  tubuhnya  sendiri  menjadi  dua  partai.  Kondisi  ini semakin  terlihat  pada  sikap  masyarakat  dalam  pemilihan  2004,  dimana  masyarakat mengekspresikan aspirasinya kepada partai yang dinilai layak dan sesuai dengan kehendaknya. Bahkan  sikap  ketokohan  oleh  kalangan  muda  dinilai  sudah  usang  dari  nuansa  politik  yang seharusnya  di  bawa  oleh  masyarakat  reformasi,  walapun  masih  mewarnai  sistem  politik Indonesia.  Senada  dengan  yang  simapaikan  Lasmawan  W,  (2003)  di  mana  masyarakat  telah mulai  berani  menentukan sikap politik  dengan  meninggalkan  budaya  politik  yang  telah  usang dari nilai dan nuasa reformasi sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat luas.

## Implikasi Fenomena SBY Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat
Munculnya  sosok  Susilo  Bambang  Yudoyono  dalam  perkancahan  politik  nasional, mengundang  berbagai  pertanyaan  sekaligus  membawa  berbagai  dampak  terhadap  partai politik,  elit  politik  dan  masyarakat  luas.  Tampilan  SBY  yang  berbeda  dengan  tokoh  politik lainnya  merupakan  salah  satu  karakter  yang  sulit  dilepaskan  dari  kemunculan  SBY  sebagai tokoh politik. Nada bicara yang beraturan, sikap ambisisus yang tidak kentara, mengutamakan kepntingan  bangsa  dan  tidak  berpikir  dan  berbicara  negataif  terhadap  lawan  politik  adalah seperangkat keterampilan yang jarang dimiliki oleh tokoh politik lainnya. Inilah agitasi politik SBY  terhadap  masyarakat  dan  para  tokoh  politik  lainnya  yang  sulit  untuk  temukan  dalam praktek  politik  selama  ini.  Kemapanan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dalam  agitasi  politik memunculkan rasa keberterimaan dikalangan tokoh politik dari berbagai aliran.
Tampilnya  Susilo  Bambang  Yudoyono  sebagai  salah  satu  tokoh  politik,  membawa perubahan yang cukup berarti bagi semua tokoh politik dan masyarakat Indonesia bahkan peta politik  nasional  yang  selama  ini  cenderung  bersifat  riqid.  Bahkan  beberapa  pengamat  politik seperti Ibrahim, Wirabhakti dan Wiradarma (Nusa, 25 September 2003) mengungkapkan bahwa peta politik akan tetap sama seperti pada pemilu tahun 1999, walapun suara PDIP diperkirakan akan  cenderung  menurun,  namun  popularitas  Megawati  masih  sulit  tertandingi.  Asumsi  ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan masyarakat dalam merespon perubahan politik masih  sulit  karena  cenderung  dipicu  oleh  pendidikan  politik  yang  masih  rendah.  Selain  itu, budaya  ketokohan  dalam  masyarakat  Indonesia  juga  masih  kental  mewarnai  setiap  derap langkah  masyarakat.  Semantara  hubungan  Megawati  dengan  beberapa  tokoh  politik  nasional masih  tetap  terbina  dengan  baik  dengan didukung  oleh  para  pemimpin  daerah  yang  memang sebagain besar berasal dari PDIP. Dengan berbagai alasan itulah pengamat politik diatas berani mengatakan  peta  politik  dan  popularitas  Megawati  saat  ini  masih  sulit  untuk  ditandingi  oleh saingan politik lainnya.
Namun  kenyataannya  dalam  pergulatan  politik  tahun  2004  dengan  tampilnya  Susilo Bambang Yudoyono dengan beberapa tokoh politik lainnya seperti Surya Paloh, Aburisal Bakrei, Hasyim  Muzadi,  Wiranto  dan  tokoh  politik  lainnya  membawa  pergeseran  pada  peta  politik nasional.  Pengamat  politik  mulai  memberikan  pandangan  yang  bergeser,  yaitu  dengan menganggap SBY sebagai  saingan dan lawan plitik yang cukup kuat untuk Megawati, walapun dipasangkan  dengan  Akbar  Tanjung  (Nusa,  7  April  2004).  Hal  ini  menandakan  bahwa  telah terjadi  pemahaman  yang  semakin  konperhensif  dikalangan  pengamat  politik  terhadap pergeseran  politik  Indonesia.  Demikian  juga  halnya  dengan  tokoh  politik  yang  semula  tidak terlalu  menunjukkan  sikap  antipati  dengan  Megawati,  tetapi  dengan  mundurnya  SBY  dari
kabinet gotong royong pemerintahan Megawati, mereka secara serentak menyatakan dukungan terhadap  SBY  (Nusa,  27  pebruari  2004).  Kondisi  ini  tidak  terlepas  dari  adanya  sikap  simpati mereka  terhadap  perlakuan  tindakan  pemerintah  Megawati  dan  pernyataan  Tofik  Kemas terhadap SBY, ketika dinyatakan akan dijadikan capres oleh Partai Demokrat.
Disatu  sisi  dukungan  politik  terhadap  Susila  Bambang  Yudoyono  oleh  sejumlah  tokoh politik  dinilai  oleh  banyak  kalangan  sebagai  reaksi  terhadap  marjinalisasi  terhadap SBY,  serta mulai timbulnya kesadaran politik demokrasi yang sedang dipulihkan di Indonesia. Sedangkan disisi  lain  hal  ini  dinyatakan  sebagai  salah  satu  strategi  politik  untuk  membenturkan  antara kekuatan Megawati dengan SBY, agar lebih memudahkan kelompoknya untuk menuju Indonesia satu. Namun (Bali Post, 8  April 2004) apapun yang ada dibalik dukungan terhadap SBY, tetap memberikan  konstribusi  yang  sangat  berarti  bagi  penegakan  demokrasi  yang  sejati  pada masyarakat Indonesia termasuk pergeseran paradigma politik elit politik.
Sementara  itu,  di  luar  perkiraan  masyarakat  Indonesia  yang  masih  banyak  tidak  melek huruf dan jauh dari sentuhan media informasi karena daerahnya yang terpencil dapat merespon kondisi  politik  yang  terjadi  di  tanah  air.  Hal  ini  terlihat  dari  masuknya  berbagi  parpol  yang sedang  berkembang  di  Indonesia  termasuk  Partai  Denokrat  yang  baru  saja  berdiri.  Pola  pikir masyarakat  yang  semula  bersikap  panatik  terhadap  satu  parpol  dan  akan  menganggap perbedaan  partai  politik  sebagai  permusuhan  dengan  seluruh  pendukungnya,  namun  pada Pemilu  2004  masyarakt  tidak  memandang  perbedaan  partai  politik  sebagai  permusuhan. Bahkan sudah mulai timbul kesadaran pemikiran bahwa perbedaan warna bendera merupakan kewajaran dalam alam demokrasi seperti Indonesia. Pada tetaran ini terlihat bahwa masyarakat bukan saja sudah dapat memilih namun juga telah dapat memaknai arti dan makna demokrasi sebagi  ajang  untuk  menyalurkan  aspirasi  dan  pendapat  untuk  menentukan  pemimpin  bangsa dan negara yang berkualitas, bersih dan berwibawa (Saleh dan Munif, 2015).
Perubahan  pada  pola  pikir  masyarakat  membawa  perubahan  terhadap  tindakan  politik dan  respon  politiknya.  Perubahan  tersebut  terlihat  dengan  tenangnya  masa  kampanye  partai politik  dan  amannya  Pemilu  5  April  2004  yang  bertujuan  memilih  legislatif.  Kondisi  ini  tidak terlepas  dari  adanya  kesadaran  masyarakat  dan  keteladanan  tokoh  politik  yang  tidak menghendaki  perpecahan  masyarakat  karena  permasalah  partai  politik,  sebagaimana  yang selama ini ditampilkan oleh SBY dalam berbagai kesempatan. Tindakan politik masyarakat juga ditunjukkan  dalam  menetukan  pilihan  partai  politik,  yang  dikehendaki  dan  dinilai  mampu mewakilinya dalam pemerintahan serta mampu menyalurkan aspirasinya. Sebagai partai baru, Partai Demokrat merupakan partai yang paling menonjol pada Pemilu 2004 dengan perolehan dukungan  yang  cukup  mengejutkan.  Menurut  Hamza  Haz  mencuatnya  dukungan  terhadap Partai  Demokrat  bukanlah  karena  kulitas  calon  legislatifnya,  tetapi  lebih  banyak  disebabkan karena popularitas Susilo Bambang Yudoyono dan kematangan politik masyarakat yang menilai SBY  sebagai  tokoh  yang  “tertindas”  dan  layak  untuk  dib erikan  support  untuk  bisa  mengikuti putaran pemilihan presiden.  Hal ini berarto masyarakat telah terbuka untuk membuka peluang bagi oranga yang memiliki kemampuan tanpa memperdulikan asal daerah, suku, agama maupun pernak pernik yang menghiasinya namun lebih menuju pada kualitas.

## 4.  Simpulan dan Saran
Berlandaskan Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa poin sebagai kesimpulan  dari  karya  tulis  ini  berkaitan  dengan  fokus  masalahnya  yaitu:  (a)  budaya  politik masyarakat Indonesia telah memberikan warna dan alur bagi bergeraknya berbagai komponen politik  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  terjadinya  babakan  politik  dengan  cirinya  yang khas,  mulai  dari  masa  kolonial  hingga  masa  reformasi  saat  ini.  Budaya  politik  masyarakat Indonesia,  juga  telah  memberikan  kontribusi  yang  cukup  signifikan  bagi  kemunculan  SBY sebagai  figus  pemimpin  dan  aktor  politik  yang  sangat  populer  di  Indonesia  saat  ini,  dan  (b) phenomena kemunculan dan kepopuleran SBY dengan Partai Demokratnya telah menjadi media pendidikan  politik  yang  sangat  efektif  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  secara  umum  adalah penganut  politik  aliran.  Kekuatan  kharisma  dan  performansi  politis  SBY  telah  mampu
“menggeser” ketokohan dan keutuhan aliran politik tertentu di kalangan masyarakat Indon esia, sehingga dilihat dari sudut pendidikan politik, hal ini sangat efektif. Phenomena SBY merupakan “inovasi”  dalam  pendidikan  politik  masyarakat  Indonesia  secara  non  formal.  Artinya,  bahwa phenomena  SBY  dan  Partai  Demokrat  sebagai  kendaraan  politiknya  berimplikasi  secara signifikan  bagi  peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  politik  masyarakat  Indonesia  secara luas. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan pada 1). pastai politik semestinya memberikan konsistensi program untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, 2) bagi tokoh politik semestinya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi bagi masyarakat, dan 3)  penyelenggara  pemilu  mesti  menagakkan  ketentuan  hukum  penyelenggaraan  pemilu, sehingga benar-benar demokratis dan yuridis.

## Daftar Pustaka
Ahmad, M. dan Irfan, J. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 1 Tahun 2016
Aryanta, N. (1997). Diktat Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia. Singaraja: Jurusan PPKn FPIPS STKIP Negeri Singaraja
Hikam, A. S. (2002). Politik Aliran dan Keutuhan Islah Secara Politis. Jakarta: Graffiti Press. Hening, S. (2015). Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan.
Jurnal Transformasi Vol 1. No. 27 Tahun 2015.
Khoirul, S. dan Achmat, M. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. Jurnal ADDIN Vol. 9. No. 2 Agustus 2015.
Lasmawan, W. (2003). Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar. Singaraja: Jurusan PPKn FPIPS IKIP Negeri Singaraja.
Lasmawan, W. (2003) Memperkuat Jati Diri Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS.
(Makalah) Disajikan Dalam Seminar Nasional PIPS Di Universitas Sri Wijaya. Palembang. Lembaga Survai Indonesia (LSI). (2004). Presiden Pilihan Masyarakat. Jakarta: LSI. Suastika N., et. al., (2019) Folklore and Social Science Learning Model in Elementary School in Bali. Jurnal Kawistara, Vol. 9 No. 2, 22 Agustus 2019.
Sugiyono.  (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Widana, G. (1996). Diktat Mata Kuliah demokrasi Pancasila. Singaraja: Jurusan PPKn FPIPS STKIP Negeri Singaraja.