Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
e-ISSN 2549-9661 Volume: 4, No. 2, Juli-Desember 2017 Halaman: 195-204

## Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri

## Ririn Tius Eka Margareta
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana 942016021@student.uksw.edu

## Bambang Ismanto
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana bambang.ismanto@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the school financing planning strategy in improving  the  quality  of  schools.  Strategy  determination  using  EFE  (Internal  Factor Evaluation),  IFE  (Internal  Factor  Evaluation),  and  SWOT  (Strengths,  Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis. This research is a qualitative research focusing on determining financing planning strategy in SMP Negeri 1 Salatiga. Sources of data come from principals and school treasurers. The technique of collecting data using interviews and documentation. Data analysis included: data collection, data reduction, data display and drawing conclusion/ verification. The result of the research is the appropriate school financing strategy for SMP Negeri 1 is to implement WO strategy or to support defensive strategy that is strategy that minimmize weakness to exploit opportunity. In other words, schools use the number of human resources and limited costs to the maximum by using the funds owned and utilize the role of committees, parents, and alumni. For example, a school can scale priorities together with committee-related competitions to be followed, communicate school needs to the committee in order to improve the quality of education, and submit proposals to alumni to contest, establish school facilities and infrastructure, or salary of honorary teachers/staff.
Keywords: IFE, EFE, school quality, school financing planning strategy, SWOT

## Article Info
Received date: 17 Agustus 2017 Revised date: 13 November 2017 Accepted date: 13 November 2017

## PENDAHULUAN
Tujuan  pendidikan  merupakan  tujuan seluruh  pihak  yang  terkait  dalam  dunia pendidikan.  Pemerintah  (Pemerintah  Pusat), Pemerintah  Daerah,  Satuan  Pendidikan,  dan masyarakat  merupakan  pihak-pihak  yang memiliki  peran  penting  dalam  keberhasilan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yaitu  mengembangkan  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003). Peserta didik merupakan  input  sekaligus  output  pendidikan yang  membutuhkan  pendidikan  bermutu. Indikator  minimal  dari  pendidikan  bermutu dapat  ditinjau  dari  tercapainya  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP).  Dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  adalah kriteria  minimal  tentang  sistem  pendidikan  di seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan  (SNP)  terdiri  dari  standar  isi, proses,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, kompetensi  lulusan,  sarana  dan  prasarana, pembiayaan,  pengelolaan,  dan  penilaian. Dengan adanya standar nasional tersebut, maka arah  peningkatan  mutu  pendidikan  Indonesia menjadi  lebih  jelas  (Raharjo,  2012:  301).  Hal ini  ditegaskan  juga  oleh  Hidayah,  Susilowati, dan Sukirman (2014: 15-16), yang menyatakan bahwa  pemenuh-an  SNP  dilakukan  guna mewujudkan  pelaksanaan  pendidikan  yang bermutu.
Sekolah merupakan lembaga yang diberi kewenangan  untuk  menghasilkan  generasi- generasi  penerus  bangsa.  Sekolah  yang bermutu  akan  menghasilkan  output  yang bermutu  pula.  Mutu  merupakan  suatu  konsep atau  pandangan  mengenai  mutu  produk  yang sesuai  harapan  dengan  tingkat  kepuasan tertentu  yang  dirasakan  oleh  pelanggan  dan seluruh stakeholder (Sallis,  2010:  29-35). Dalam  sudut  pandang  sekolah,  mutu  sekolah adalah  nilai  tinggi  rendahnya  jasa  yang diberikan  kepada  pelanggan  baik  pelanggan internal  maupun  eksternal.  Pelanggan  internal merupakan  pelanggan  yang  berada  di  dalam
sistem  sekolah  dan  berpengaruh  terhadap output  sekolah  (Wijaya,  2012).  Pelanggan internal misalnya guru dan siswa memiliki andil untuk  mewujudkan  output  sekolah  yang bermutu.  Pelanggan  eksternal  merupakan pelanggan yang ada di luar sistem sekolah dan menerima/ menikmati output sekolah (Wijaya, 2012).  Sebagai  contoh,  pelanggan  eksternal misalnya  pengelola  sebuah  perusahaan  yang menerima  karyawan  dari  output  sekolah. Mereka yang akan menikmati mutu output yang juga merupakan mutu sekolah.
Definisi lain dari mutu adalah pernyataan yang dinamis terkait dengan produk, pelayanan, orang,  proses  kerja,  lingkungan,  dan  setiap aspek  dalam  organisasi  yang  dapat  memenuhi atau melebihi harapan pelanggan (Goetsch and Davis,  Ishikawa  dalam  Rahardjo,  2012:  515). Artinya,  sekolah  dikatakan  bermutu  jika memberikan  pelayanan  jasa  yang  sesuai/ melebihi ekspektasi pelanggan. Guru mengharap supaya sekolah memberi gaji sesuai dengan  kebutuhannya  maka  sekolah  yang bermutu  akan  memberikan  gaji  sesuai  atau lebih dari kebutuhan guru tersebut. Calon siswa akan  memilih  sekolah  yang  memiliki  banyak prestasi daripada sekolah yang kurang berprestasi  maka  sekolah  bermutu  akan mengusahakan  sedemikian  rupa  supaya  setiap siswa  dan  atau  guru  mampu  berprestasi/ bersaing dengan siswa/ guru-guru dari sekolah lain.
Kriteria minimal (nilai kumulatif) pemenuhan  SNP  yang  harus  dipenuhi  oleh setiap  satuan  pendidikan  merupakan  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  (Permendikbud Nomor  8  Tahun  2017).  Sekolah  yang  hanya memenuhi SNP perlu meningkatkan pelayanan untuk meningkat-kan standar pelayanan sekaligus meningkat-kan mutu sekolah.
Peningkatan mutu pendidikan selama ini belum sesuai dengan harapan karena disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya adalah strategi  pembangunan pendidikan  yang lebih  bersifat “input  oriented” dan “macro oriented” yang cenderung diatur oleh birokrasi ditingkat  pusat  (Suti,  2011).  Meskipun  telah diberlakukan  otonomi  daerah,  campur  tangan Pemerintah  masih  cukup  dominan.  Hal  ini membatasi  sekolah  khususnya  sekolah  negeri untuk  mengarah  pada  “ customer  oriented ” yaitu  peningkatan  mutu  yang  berfokus  pada
kebutuhan pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan  pelanggan  sekaligus  meningkatkan mutu,  sekolah  membutuhkan  biaya  yang terkadang  tidak  dapat/  kurang  jika  hanya menggunakan biaya pendidikan dari pemerintah dan sumbangan sukarela.
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur  komponen  dan  besarnya  biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun dan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional,  dan  biaya  personal  (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya sedemikian rupa dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  misalnya melalui  pembiayaan  berupa  Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Dana Alokasi  Khusus  (DAK), dan  sebagainya. Berbagai  peraturan  dan  kebijakan  juga  telah dibuat sedemikian rupa guna peningkatan mutu pendidikan.  Namun  pertanyaannya  adalah sudahkah mutu pendidikan meningkat. Sampai saat ini, kebijakan pemerintah dalam menentukan dan memberikan dana “sama rata” pada  satuan  pendidikan  belum  menjamin peningkatan mutu pendidikan secara maksimal. Hal  ini  dikarenakan  setiap  sekolah  memiliki kebutuhan  yang  berbeda-beda.  Artinya,  setiap sekolah membutuhkan dana yang berbeda pula. Misalnya, bagi  sekolah  yang memiliki banyak siswa-siswi  berprestasi  akan  membutuhkan lebih  banyak  dana  (misalnya  untuk  lomba) daripada sekolah  yang memiliki sedikit siswa- siswi  berprestasi.  Selain  itu,  jumlah  guru  dan pegawai  tidak  tetap  (GTT/PTT/honorer)  juga tidak  merata  di  setiap  sekolah.  Hal  ini  perlu evaluasi  dan  tindak  lanjut  penanggung  jawab pendanaan  pendidikan  yaitu  Pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat,  serta pihak-pihak terkait.
Strategi Perencanaan Pembiaya-an Sekolah . Pembiayaan  pendidikan  merupakan  tanggung jawab  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).  Biaya  satuan  pendidikan  terdiri  atas biaya  investasi  (lahan  pendidikan  dan  selain lahan  pendidikan),  biaya  operasi  (personalia dan nonpersonalia), bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun  2008).  Sumber  biaya  utama  satuan
pendidikan  di  tingkat  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Negeri berasal dari Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah.  Dalam  hal  ini, pemerintah  memiliki  kebijakan  dan  peraturan terkait dengan pembiayaan satuan pendidikan/ sekolah.  Pembiayaan  sekolah  adalah  proses dimana  pendapatan  dan  sumber  daya  yang tersedia  digunakan  untuk  memformulasikan dan  mengoperasionalkan  sekolah  di  berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda  (Levin  dalam  Subarna:  2014). Tidak  hanya  tingkat  dan  wilayah  geografis, perhitungan  kebutuhan  sekolah  dari  berbagai aspek  perlu  dipertimbangkan  dan  diputuskan secara bijaksana. Sekolah dengan jumlah siswa sedikit  tetapi  memiliki  lahan  dan  bangunan sekolah  yang  luas  membutuhkan  biaya perawatan  yang  memadai.  Demikian  pula dengan  sekolah  yang  memiliki  banyak  guru/ pegawai  tidak  tetap  membutuhkan  biaya operasional  untuk  menggaji  dan  memberi tunjangan yang layak.
Dengan  kebijakan  dan  peraturan  yang “sama”,  beberapa  sekolah  tidak  dapat meningkatkan mutu dengan maksimal. Kebijakan dan peraturan yang “sama” misalnya jumlah  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) yang diterima oleh setiap siswa SMP.
Seharusnya,  biaya  satuan  setiap  siswa  adalah  biaya rata-rata  per  siswa  yang  dihitung  dari  total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Satuan  biaya pendidikan  tiap  siswa  merupakan  ukuran  yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan  sekolah  (sumber  dari  Pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat) secara efektif  untuk  kepentingan  siswa  dalam  menempuh pendidikan, maka sekolah harus mengetahui besaran untuk  keperluan  penganggaran  yang  setidaknya mendekati ketepatan. Total pengeluaran sekolah atau besar  anggaran  pembiayaan  pendidikan  mencakup: biaya pengembangan guru dan tenaga kependidikan, honor non PNS Guru Tidak Tetap (GTT) dan Honor Non PNS Pegawai Tidak Tetap (PTT), Biaya Operasi Pendidikan  Langsung  Non  Personalia  (Belanja Barang  dan  Jasa),  serta  pengadaan  peralatan penunjang pendidikan/pembelajaran (Belanja Modal) (Hidayah, Susilowati, dan Sukirman, 2014: 15-17). Dengan  pemberian  bantuan  seperti  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  dan  sumbangan sukarela diharapkan mampu memenuhi kebutuhan  sekolah.  Pada  kenyataannya,  setiap sekolah  memiliki  jumlah  pengeluaran  dan siswa  yang  berbeda-beda.  Besarnya  bantuan dan  sumbangan  sukarela  yang  diterima  tidak
dapat  menjamin  kebutuhan  sekolah  terpenuhi. Bagi  sekolah  swasta,  kebutuhan  sekolah mungkin  dapat  diatasi  dengan  iuran  siswa namun  tidak  demikian  dengan  sekolah  negeri. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008,  sekolah  (pemerintah/  negeri)  tidak diperkenankan  melakukan  pungutan  terhadap siswa. Meskipun memiliki aturan yang berbeda, sekolah  swasta  maupun  negeri  membutuh-kan strategi  perencanaan  pembiayaan  yang  tepat untuk  mempertahankan  bahkan  meningkatkan mutu sekolah.
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi  sebuah  aktivitas  dalam  kurun  waktu tertentu  (Maretsya,  Soegiarto,  dan  Heriyanto, 2015).  Strategi  pembiayaan  meliputi  strategi perencanaan (pelaksanaan gagasan), pelaksanaan,  evaluasi,  dan  tindak  lanjut. Strategi  perencanaan  pembiayaan  pendidikan pada SMP, diawali dengan disusunnya Visi dan Misi  Sekolah,  strategi  perencanaan  dan penyusunan  RAPBS  dilaksanakan  melalui analisis SWOT sederhana (Subarna, 2014: 81). Strategi  perencanaan  pembiayaan  sekolah merupakan  bagian  penting  dari  manajemen yang  perlu  ditentukan  sesuai  dengan  faktor internal  dan  eksternal  suatu  perusahaan/ lembaga termasuk sekolah. Selain itu hasil dari penentuan strategi perencanaan akan berimplikasi pada strategi pelaksanaan.
Kebijakan  pemerintah  terkait  dengan pendidikan gratis membuat sekolah tidak perlu lagi  memikirkan  tentang  menghimpun  dana dari orang tua dan masyarakat tetapi di sisi lain menjadi  gamang  bagaimana  mengembangkan program pendidikan sesuai keinginan masyarakat  sebagai customer (Subarna,  2014: 81).  Sekolah  yang  memiliki  input  siswa  yang kurang  baik  secara  jumlah,  akademis  dan  non akademis  biasanya  tidak  terlalu  terbeban dengan  peningkatan  mutu.  Berbeda  dengan sekolah  yang  memiliki  jumlah  siswa  yang banyak  dan  hampir  semua  siswa  memiliki kemampuan akademik dan atau non akademik yang  cemerlang.  Sekolah  dapat  menentukan strategi  perencanaan  pembiayaan  yang  tepat untuk  memenuhi  kebutuhan  sekolah  termasuk kebutuhan  siswa.  Strategi  pembiayaan  yang dapat  diterapkan  untuk  melaksanakan  proses pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan
belajar peserta didik, harus memfokuskan pada program-program  yang  menjadi  objek  biaya, supaya  efektivitas  dan  efisiensi  pembiayaan pendidikan  dapat  tercapai  (Kurniady,  2011: 43).  Dalam  hal  ini,  kemampuan  pengelola pembiayaan sekolah dalam menentukan strategi  menjadi  faktor  penting.  Salah  satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan,  terletak  pada  kemampuan  SDM dalam  mengelola  dana  yang  tersedia  dengan mengacu  pada  kebutuhan  pokok  dan  skala prioritas  program  pembangunan  pendidikan dari  tahun  ke  tahun  secara  bertahap  dan berkesinambungan sesuai  dengan perencanaan program (Ferdi, 2013: 566). Dalam peningkatan  mutu  sekolah  juga  dibutuhkan SDM  yang  mampu  mengelola  dana  dan menentukan  strategi  pembiayaan  dari  strategi perencanaan  sampai  strategi  tindak  lanjut pembiayaan.
Berdasarkan  studi  pendahuluan,  hal serupa  dialami  oleh  SMP  Negeri  1  Salatiga yaitu  dana  BOS  hanya  memenuhi  SNP minimal.  Banyaknya  siswa-siswi  berprestasi dan berbakat serta banyak GTT/PTT membutuhkan  dana  yang  cukup  besar.  Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  44  Tahun  2012,  SMP Negeri  1  Salatiga  tidak  menerima  pungutan melainkan  sumbangan  sukarela.  Meskipun demikian,  biaya  untuk  meningkatkan  mutu sekolah  masih  kurang.  Salah  satu  faktor penyebabnya yaitu strategi perencanaan pembiayaan sekolah yang sekolah miliki belum tepat. Dalam penyusunan perencanaan anggaran,  banyak  sekolah  tidak  mengawali dengan  analisis  kebutuhan  ( need  assesment ) lingkungan internal dan eksternal atau analisis SWOT  (Haryati,  2011:  73).  Oleh  karena  itu, penulis hendak menentukan strategi perencanaan  pembiayaan  di  SMP  Negeri  1 Salatiga  guna  meningkatkan  mutu  sekolah. Penentuan  strategi  perencanaan  pembiayaan menggunakan  analisis  IFE,  EFE,  dan  SWOT sebagai  teknik  analisis  dengan  mengetahui faktor  internal  (kekuatan  dan  kelemahan)  dan faktor  eksternal  (peluang  dan  ancaman) sekolah.
Analisis  EFE,  IFE,  dan  SWOT. Analisis EFE ( External Factor Evaluation ) dan IFE  ( Internal  Factor  Evaluation )  digunakan untuk  mengetahui  kondisi  internal  dan
eksternal  suatu  perusahaan  dan  dirumuskan menjadi strategi yang mendetail melalui analisi SWOT ( Strengths (S), Weakness (W), Opportunitiess (O) dan Threats (T) ) (Sudarma, 2012).  Dalam  mengembangkan  Matriks  EFE/ IFE,  faktor-faktor  eksternal  yang  ditemukan diberi bobot dengan skala 0,0 (tidak penting) – 1,0  (sangat  penting)  dan  total  seluruh  bobot harus  sama  dengan  satu,  kemudian  diberi rating/ nilai antara 1-4, dan skor bobot dihitung dari  hasil  perkalian  bobot  dengan  nilai. Penentuan bobot dan skor menggunakan skala prioritas.  Berdasarkan  perhitungan  skor  faktor internal  dan  eksternal,  selanjutnya  dihitung skor  faktor  internal  pada  tabel  IFE  dihitung Selisih Total Kekuatan dan Total Kelemahan (S – W) dan pada tabel EFE dihitung Selisih Total Peluang dan Total Ancaman (O – T). Besarnya IFE  dan  EFE  yang  telah  dianalisis  dimasukan ke  dalam  diagram  keputusan  analisis  SWOT yaitu hasil IFE berada pada sumbu x dan hasil EFE berada pada sumbu y.
SWOT  merupakan  salah  satu  teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan strategi-strategi yang dapat membantu  perusahaan/  lembaga  termasuk sekolah  dalam  peningkatan  mutu.  SWOT adalah  metode  perencanaan  strategis  yang
digunakan  untuk  mengevaluasi  kekuatan ( strengths ),  kelemahan  ( weaknesses ),  peluang ( opportunities ),  dan  ancaman  ( threats )  dalam suatu  proyek  atau  suatu  spekulasi  bisnis (Wikipedia,  tt).  Analisis  SWOT  adalah identifikasi  berbagai  faktor  secara  sistematis dari berbagai faktor sistematis untuk merumuskan  strategi  perusahaan  (Maretsya, Soegiarto,  dan  Heriyanto,  2015).  Faktor  yang dimaksud  yaitu  internal  ( strengths dan weakness )  faktor  eksternal  ( opportunities dan threats ).  Kekuatan  ( Strengths ) dapat  diartikan sebagai  segala  sesuatu  yang  dimiliki  oleh sekolah  dan  mendukung  visi, misi,  dan  tujuan sekolah . Kelemahan ( Weakness) adalah hal-hal yang  menjadi  kelemahan  sekolah  misalnya kinerja pegawai yang buruk . Peluang ( Opportunitiess) adalah  kesempatan  yang berasal dari luar sekolah dan dapat dimanfaatkan  untuk  mencapai  visi,  misi,  dan tujuan  sekolah . Ancaman/  hambatan ( Threats ) adalah  hal-hal  yang  dapat  mengamcam/ menghambat  pencapaian  sekolah  misalnya munsul pesaing baru yang lebih unggul.
Secara  lebih  terperinci,  strategi-strategi yang  dapat  dihasilkan  dari  analisis  SWOT dijelaskan dalam tabel berikut:

## Tabel 1. Strategi-strategi berdasarkan analisis SWOT
(Marimin, 2004: 60)
IFA/EFA
STRENGTHS (S) WEAKNESS (W) OPPORTUNITIES (O) Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan  peluang.  Digunakan jika  perusahaan/  lembaga  berada pada kuadran I Strategi WO Menciptakan strategi yang meminimalkan  kelemahan  untuk memanfaatkan  peluang.  Digunakan jika  perusahaan/  lembaga  berada pada kuadran III TREATHS (T) Strategi ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Digunakan jika perusahaan/  lembaga  berada  pada kuadran II Strategi WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari  ancaman.  Digunakan jika  perusahaan/  lembaga  berada pada kuadran IV Suatu organisasi harus membuat perencanaan  dan  pendefinisian  strategi  yang tepat agar dapat membuat keputusan mengenai pengalokasian  sumberdaya  yang  ada  secara tepat  dalam  menjalankan  strategi  tersebut  dan untuk  mengukur  dan  melihat  apakah  strategi yang direncanakan dan dijalankan berhasil atau tidak,  maka  harus  dipilih  pengukuran  yang
akurat,  seimbang,  terintegrasi  dan  selaras (Susanto, 2014: 11-13). Dalam hal ini, analisis SWOT  dapat  dijadikan  salah  satu  alat  ukur dalam menentukan strategi yang tepat. Melalui kekuatan dan peluang yang ada, sekolah dapat meningkatkan  mutu.  Selain  itu,  sekolah  dapat meminimalkan  kelemahan  dan  ancaman  yang ada dengan strategi yang tepat.
Penelitian  tentang  strategi  pembiayaan sekolah  sulit  ditemukan  karena  belum  banyak yang  melakukan  penelitian  terkait.  Penelitian
Sudarsana (2016) menyatakan bahwa perkembangan  ekonomi  merupakan  salah  satu alat  untuk  memenuhi  permintaan  masyarakat terhadap  pendidik-an,  karena  pendidikan memerlukan  biaya.  Hal  tersebut  menegaskan bahwa  upaya  sekolah  baik  dalam  bentuk kegiatan  atau  program  membutuhkan  biaya untuk memenuhi permintaan pelanggan sekaligus meningkatkan mutu. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Suti (2011), unsur pendanaan/pembiayaan pendidikan yang memungkinkan  semua  program  pendidikan  di lembaga pendidikan/ sekolah dapat berlangsung.  Tanpa  biaya,  kegiatan  tidak terlaksana  yang  berarti  tujuan  kegiatan/ program pendidikan/ sekolah tidak tercapai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  yang  memaparkan  tentang  strategi perencanaan pendidikan. Dalam penelitian ini, tingkat  strategi  yang digunakan adalah tingkat unit/  fungsional  dengan  lokasi  penelitian  di SMP Negeri 1 Salatiga. Subyek penelitian yaitu kepala  sekolah  dan  bendahara.  Pengumpulan data  melalui  wawancara  dan  studi  dokumen. Data  yang  terkumpul  direduksi  dengan  cara mengidentifikasi  faktor  internal  dan  eksternal sekolah.  Kemudian  data  diolah  sesuai  dengan aturan  analisis  IFE,  EFE,  dan  SWOT  dan disajikan  dalam  bentuk  tabel  dan  diagram. Setelah itu strategi yang dihasilkan merupakan kesimpulan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini juga  dilakukan  triangulasi  sumber  dengan melakukan  klarifikasi  kebenaran  data  kepada subyek penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Faktor internal sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga  yaitu:  1)  Kekuatan:  a)  Sekolah memiliki  kantin  dan  koperasi  sebagai  sumber pendapatan  internal  lainnya,  b)  Partisipasi karyawan (bukan pengelola) dalam pengelolaan  pembiayaan,  dan  c)  Partisipasi siswa  dalam  pembiayaan  sekolah;  dan  2) Kelemahan:  a)  Jumlah  SDM  yang  mengelola pembiayaan  sekolah,  b)  Pembiayaan  untuk lomba,  c)  Pembiayaan  untuk  pengadaan/ perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dan d) Biaya untuk gaji guru/tenaga honorer.
Faktor eksternal sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga  yaitu:  1)  Peluang:  a)  Dana  rutin  dari Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  b)  Peran komite dan orang tua (misalnya memberi dana sukarela),  dan  c)  Kontribusi/  bantuan  dari alumni;  2)  Ancaman/  hambatan:  a)  Peran pemerintah  dalam  pengadaan  tenaga  PNS,  b) Keterlambatan  pemerintah  dan  penerbit  buku merealisasikan  pengadaan  buku  Kurikulum 2013 (K-13), dan c) Honor untuk guru/ tenaga honorer.
Pengelola  pembiayaan  sekolah  telah berupaya meningkatkan mutu dengan menentukan  skala  prioritas.  Pertimbangan terkait  anggaran  yang  dimiliki  dan  prioritas pemenuhan  kebutuhan  sekolah  dilakukan bersama  seluruh stakeholders sekolah.  Mulai dari penyebaran angket kebutuhan selama satu tahun  ajaran  hingga  pengambilan  keputusan, didiskusikan  secara  kekeluargaan  oleh  pihak- pihak terkait (Kepala sekolah, bendahara, guru, karyawan, dan komite).

## Pembahasan
Berdasarkan faktor internal dan eksternal Sekolah  dapat  diperoleh  analisis  sebagai berikut:

## Tabel 2. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga

## KEKUATAN
No Nama Faktor Bobot Nilai Skor Bobot 1 Sekolah memiliki kantin dan koperasi sebagai sumber pendapatan internal lainnya. 0,2 8 0,8 2 Partisipasi  karyawan  (bukan  pengelola)  dalam  pengelolaan pembiayaan 0,15 2 0,3 3 Partisipasi siswa dalam pembiayaan sekolah 0,1 1 0,1 1,2 KELEMAHAN No Nama Faktor Bobot Nilai Skor Bobot 1 Jumlah SDM yang mengelola pembiayaan sekolah 0,3 3 0,9 2 Pembiayaan untuk lomba 0,15 2 0,3 3 Pembiayaan  untuk  pengadaan/  perbaikan  sarana  dan  prasarana sekolah 0,05 2 0,1 4 Biaya untuk gaji guru/tenaga honorer 0,1 2 0,2 1,5
Tabel 3. Faktor Eksternal Sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga
PELUANG No  Nama Faktor Bobot  Nilai Skor Bobot 1 Dana rutin dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah 0,25 4 1 2 Peran komite dan orang tua (misalnya memberi dana sukarela) 0,2 4 0,8 3 Kontribusi/ bantuan dari alumni 0,1 1 0,1 1,9 ANCAMAN No  Nama Faktor Bobot  Nilai Skor Bobot 1 Peran pemerintah dalam pengadaan tenaga PNS 0,2 1 0,2 2 Keterlambatan pemerintah dan penerbit buku merealisasikan pengadaan buku Kurikulum 2013 (K-13) 0,1 1 0,1 3 Honor untuk guru/ tenaga honorer 0,15 1 0,15 0,45
-0,3 1,45
Berdasarkan  Tabel  EFE  dan  EFE  dapat dihitung:
Total  skor  bobot  kekuatan  -  Total  skor  bobot kelemahan = 1,2 – 1,5 = - 0,3
Total  skor  bobot  peluang  -  Total  skor  bobot ancaman = 1,9 – 0,45 = 1,45
Sehingga  diperoleh  titik  (-0,3  ,  1,45)  pada diagram  SWOT  atau  berada  di  kuadran  2 seperti gambar di bawah ini:
Gambar 1. Diagram SWOT: Perencanaan Strategi Pembiayaan Sekolah
Berdasarkan  diagram  SWOT  di  atas  dapat diketahui  bahwa  stategi  yang  cocok  dengan kondisi  internal  dan  eksternal  sekolah  adalah strategi WO atau mendukung strategi defensive
yaitu  strategi  yang  meminimalkan  kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Berikut strategi- strategi alternatif yang disajikan pada Tabel 4:

## Tabel 4. Strategi-Strategi Alternatif dalam Perencanaan Strategi Pembiayaan Sekolah
IFA/EFE Kekuatan (S): -Sekolah  memiliki  kantin  dan koperasi sebagai sumber pendapatan internal lainnya. (S1) -Partisipasi karyawan (bukan pengelola) dalam pengelolaan pembiayaan (S2) -Partisipasi siswa dalam pembiayaan sekolah (S3) Kelemahan (W): -Jumlah  SDM  yang  mengelola pembiayaan sekolah (W1) -Pembiayaan untuk lomba (W2)
-Pembiayaan  untuk  pengadaan/ perbaikan  sarana  dan  prasarana sekolah (W3) -Biaya  untuk  gaji  guru/tenaga honorer (W4) Peluang (O) -Dana rutin dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (O1) -Peran komite dan orang tua (misalnya memberi dana sukarela) (O2)
-Kontribusi/ bantuan dari alumni (O3)
Strategi SO:
-Membentuk  grup  alumni  untuk menggali  dana  guna  menaikkan mutu (S2, O3). -Menambah varian penjualan yang dibutuhkan  oleh  warga  sekolah (S1, O2, O3).
Strategi WO:
-Membuat skala prioritas bersama dengan  komite  terkait  lomba- lomba yang akan diikuti. (W2, O1)
-Mengkomunika- sikan kebutuhan sekolah  kepada  komite  dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (W2, W3, W4, O2) -Mengajukan  proposal  kepada alumni  untuk  mengikuti  lomba, mengadakan sarana dan prasarana sekolah,  atau  gaji  guru/  tenaga honorer.  (W4, W2, W3, O3)

## Berbagai Peluang
Kelemahan Eksternal Kekuatan Internal Berbagai Ancaman KUADRAN 3 KUADRAN 1 KUADRAN 2 KUADRAN 4
Ancaman (T)
Peran pemerintah dalam pengadaan tenaga PNS (T1) Keterlambatan pemerintah dan penerbit buku merealisasikan pengadaan buku Kurikulum 2013
(K-13) (T2)
Honor untuk guru/ tenaga honorer (T3) Strategi ST: -Mengopti-malkan bantuan pegawai  (bukan  pengelola)  dalam mengelola pembiayaan.
-Mengadakan  pelatihan  terkait pengelolaan pembiayaan bagi karyawan yang terlibat/ diperbantukan  dalam  mengelola keuangan (S1, T3) -Mengajukan permintaan penambahan  tenaga  PNS  dari Pemerintah (S1, T3). Strategi WT: -Mensosialisasikan  cara  merawat saran dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah (W3, T3). Strategi-strategi pembiayaan sekolah
merupakan  upaya  untuk  mencapai  tujuan sekolah  yaitu  terselenggaranya  pendidikan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  siswa  pada khusunya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  Sudarsana  (2016) dan Suti (2011) bahwa pendidikan memerlukan biaya untuk memenuhi permintaan masyarakat dan melaksanakan seluruh program pendidikan. Strategi  pembiayaan  sekolah  mempengaruhi mutu  sekolah  yang  bersangkutan.  Sependapat dengan hal tersebut, Asmawi (2010) menyatakan  bahwa  pembiayaan  merupakan salah  satu  aspek  yang  menentukan  mutu pendidikan.  Lebih  luas  lagi,  hasil  kajian  Ferdi (2013) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan  proses  yang  kompleks  sehingga strategi  perencanaan  pembiayaan  sekolah merupakan  hal  yang  krusial.  Pentingnya perencanaan  strategi  pembiayaan  sekolah dalam  meningkatkan  mutu  perlu  diketahui, disadari,  dan  ditinjau  ulang  oleh  pihak-pihak terkait  sehingga  membawa  perubahan  positif bagi  keberlangsungan  dan  pencapaian  tujuan sekolah.
Sumber  pembiayaan  dapat  berasal  dari pemerintah,  sumbangan,  dan  usaha  lain  yang sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Bagi sekolah swasta misalnya pesantren, biaya dapat berasal  dari  pungutan  (Rifqi,  2015).  Hal  ini berarti,  setiap  sekolah  dan  pihak-pihak  terkait perlu  mengidentifikasi  peluang-peluang  untuk sumber pembiayaan yang mungkin dapat digali dan digunakan untuk mencapai tujuan sekolah
termasuk melaksanakan program dan memenuhi kebutuhan pelanggan pendidikan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan  bahwa  strategi  pembiayaan  yang tepat bagi SMP N 1 Salatiga yaitu menerapkan strategi WO atau mendukung strategi defensive yaitu  strategi  yang  meminimalkan  kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Dengan kata lain sekolah menggunakan jumlah SDM dan biaya terbatas secara maksimal dengan menggunakan dana  yang  dimiliki  serta  memanfaatkan  peran komite,  orang  tua,  dan  alumni.  Misalnya sekolah dapat membuat skala prioritas bersama dengan komite terkait lomba-lomba yang akan diikuti, mengkomunikasikan kebutuhan sekolah kepada komite dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan mengajukan  proposal  kepada  alumni  untuk mengikuti  lomba,  mengadakan  sarana  dan prasarana  sekolah,  atau  gaji  guru/  tenaga honorer.

## Saran
Saran diberikan kepada:
1)  Pemerintah  membuka  kesempatan  kepada CPNS untuk menjadi PNS dan ditempatkan di sekolah-sekolah  yang  membutuhkan.  Dengan diangkatnya  CPNS,  biaya  yang  dimiliki sekolah dapat digunakan untuk membiayai hal lainnya guna peningkatan mutu,
2)  Kepala  sekolah  melakukan  analisis  faktor internal  dan  eksternal  secara  berkala  sehingga dapat membuat strategi yang lebih baik, dan
3) Masyarakat diharapkan lebih peduli dengan pembiayaan  sekolah  karena  biaya  merupakan salah  satu  unsur  yang  penting  dalam peningkatan mutu dan pencaaian visi dan misi sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmawi,  M.  R.2010.  Strategi  meningkatkan lulusan bermutu di perguruan tinggi. Makara Hubs-Asia , 8 (3).
Ferdi,  W.  P.  2013.  Pembiayaan  Pendidikan:
Suatu Kajian Teoritis. Jurnal Pendidikan  dan  Kebudayaan , 19 (4): 565-578.
Haryati,  S.  2011.  Pengembangan  Model
Manajemen Pembiayaan Sekolah
Menengah  Pertama  (SMP)  Rintisan Sekolah  Bertaraf  Internasional  (RSBI) di Kota Magelang, 36 (2): 64-86.
Hidayah, I., Susilowati, E. dan Sukirman. 2014.
Analisis  Pembiayaan  Pendidikan  SMA di Kota Semarang. Riptek, 8 (2): 13-22.
Indonesia,  P.  R.  2003.  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Kebudayaan,  M.  P.  2012. Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun  2012  tentang  Pungutan  dan Sumbangan  Biaya  Pendidikan  pada Satuan Pendidikan Dasar.
Kementerian  Hukum,  HAM.  2008.  Peraturan Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Kurniady, D. A. 2011.
Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar Di
Kabupaten Bandung. Jurnal Penelitian Pendidikan 12 (1): 34.
Maretsya, A., & H Eddy Soegiarto K, H. 2015.
Analisis  strategi  pembiayaan  ( finance )
dalam upaya merebut pangsa.
Ekonomia , 4 (2): 185-191.
Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Kriteria Majemuk . Jakarta: Grasindo. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor        8      Tahun  2017  Tentang
Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional
Sekolah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Raharjo,  S.  B.  2012.  Evaluasi  trend  kualitas
pendidikan di indonesia. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan , 16 (2): 511-532. Rifqi,  A.  2014.  Strategi  Peningkatan  Dan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan
Mandiri  di  Pondok  Pesantren, 24  (4):
325.
Sallis,  E.  2010. Total  Quality  Management  in Education (Manajemen Mutu Pendidikan) . Yogyakarta: IRCiSoD. Subarna,  B.  2014.  Pendidikan  Gratis  Sekolah Menengah  Pertama:  Antara  Harapan dan Kenyataan. Yogyakarta:
Deepublish.
Sudarma,  M.  2012.  Analisis  Swot  Sebagai Dasar  Perumusan  Dan  Penerapan Strategi  Pada  Perusahaan  (Studi  Kasus di  Telkom  Malang). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB , 1 (2).
Sudarsana,  I.  K.  (2016).  Peningkatan  Mutu
Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jurnal  Penjaminan  Mutu ,
1 (1): 1-14.
Susanto,  A.  B.  2014. Manajemen  Strategik Komprehensif  untuk  Mahasiswa  dan Praktisi . Jakarta: Erlangga.
Suti,  M.  2011.  Strategi  Peningkatan  Mutu  di
Era Otonomi Pendidikan. Jurnal Medtek , 3 .
Wijaya,  D.  2012.  Pemasaran  Jasa  Pendidikan.
Jakarta: Salemba.
Wikipedia.  (tt). Analisis  SWOT. Diakses  dari https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_ SWOT pada tanggal 14 Agustus 2017.