Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro

## Research Article

## Efektivitas Eksekusi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon
Pekerja Di Perusahaan
Mashari * , Suroto Fakultas Hukum, Univeristas 17 Agustus 1945 Semarang
* mmashary@gmail.com
ABSTRACT
Problems regarding severance pay in Indonesia are still common, especially in the relationship between employers and workers. The purpose of this study is to examine the implementation of execution of employers has not been effective because in practice most employers do not pay severance pay for workers  after  termination  of  employment.  This  study  uses  empirical  juridical  using  primary  data  and secondary data, with a conceptual approach associated with cases. The results of the study indicate that the execution of entrepreneurs has not been effective because the executions carried out by the head  of  the  Court  in  practice  do  not  all  run  smoothly.  Execution  often  encounters  obstacles  in  the execution process because the losing entrepreneur does not want to carry out the execution, besides the high cost of execution. The effectiveness of the execution of employers who do not pay severance pay  for  workers  in  companies  is  based  on  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation  that employers who do not pay severance pay for workers are threatened with a criminal sanction of 4 (four) years in prison. The actions of employers who do not pay severance pay are considered criminal acts. This is very helpful for workers to expedite dispute resolution with the Police report so that the employer pays the severance pay.
Keywords: Execution Effectiveness; Entrepreneur; Severance pay.

## ABSTRAK
Permasalahan  tentang  pesangon  di  Indonesia  masih  sering  terjadi,  utamanya  dalam  hubungan pengusaha  dan  pekerja.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  pelaksanaan  eksekusi  terhadap pengusaha  belum  berjalan  efektif  karena  dalam  praktiknya  sebagian  besar  pengusaha  yang  tidak membayar pesangon pekerja setelah terjadi pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan yuridis  empiris  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan  pendekatan  secara konseptual  dikaitkan  dengan  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  eksekusi terhadap  pengusaha  belum  berjalan  efektif  karena  eksekusi  yang  dilakukan  oleh  ketua  Pengadilan dalam  praktiknya  tidak  semuanya  berjalan  dengan  lancar.  Pelaksanaan  eksekusi  sering  terjadi hambatan  dalam  proses  pelaksanaan  eksekusi  karena  pihak  pengusaha  yang  kalah  tidak  mau melaksanakan  eksekusi,  selain  itu  juga  biaya  eksekusi  yang  mahal.  Efektivitas  eksekusi  terhadap pengusaha  yang  tidak  membayar  pesangon  pekerja  di  perusahaan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja diancam sanksi pidana 4 (empat) tahun penjara. Tindakan pengusaha yang tidak membayar pesangon pekerja  dianggap  melakukan  tindakan  pidana  kejahatan.  Hal  ini  sangat  membantu  pekerja  untuk mempercepat penyelesaian perselisihan dengan laporan Polisi agar pengusaha membayar pesangon tersebut.
Kata Kunci: Efektivitas; Eksekusi; Pengusaha; Pesangon.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum, sebagaimana  dasar  konstitusi  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945). Salah  satu  ciri  negara  hukum  yaitu  adanya peradilan  yang  bebas  dan  mandiri.    Pengadilan yang  mandiri,  netral,  kompeten,  transparan, akuntabel  dan  berwibawa  yang  mampu menegakkan  wibawa  hukum,  pengayoman hukum,  kepastian  hukum  dan  keadilan merupakan condito sine  qua  non atau persyaratan  mutlak  dalam  sebuah  negara  yang berdasarkan  hukum.  Pengadilan  adalah  sebagai pilar  utama  dalam  penegakan  hukum  dan keadilan  serta  proses  pembangunan  peradaban bangsa ( Komisi Yudisial RI 2015).
Pengadilan Hubungan Industrial merupakan  salah  satu  pengadilan  khusus  di lingkungan  peradilan  umum  (perdata)  dengan asas  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  yang  cepat,  tepat,  adil  dan  murah (Tjandra, 2009). Pengadilan Hubungan Industrial merupakan  pengadilan  khusus  yang  dibentuk  di lingkungan  pengadilan  umum.  Dalam  Pasal  55 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial (UU  PPHI)  yang  menyatakan  “Pengadilan Hubungan  Industrial  merupakan  pengadilan khusus  yang  berada  di  lingkungan  peradilan umum”.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sederhana, cepat dan biaya ringan lahir dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial  dalam  menangani  perselisihan  hubungan industrial  yang  melibatkan  dua  pihak  yang bersengketa, yakni pengusaha dan pekerja/buruh.  Keduanya  berada  pada  posisi yang  tidak  seimbang,  pengusaha  berada  pada posisi  yang  kuat  dalam  status  sosial  ekonomi, sedangkan  pekerja/buruh  berada  pada  posisi lemah, yang menggantungkan sumber penghasilannya dengan bekerja pada pengusaha atau  majikan.  Keduanya  sama-sama  manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan (human dinity) (Tjandra, 2009).
Persoalannya bahwa perselisihan hubungan  industrial  yang  diselesaikan  melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  Semarang  belum  mencerminkan  adanya asas  murah,  cepat,  tepat  dan  adil  dilihat  dari Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Tingkat  Pertama  maupun  Putusan  pada  Tingkat Kasasi  yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum tetap (in  kracht  van  gewijsde) tidak  dapat dijalankan  karena  tidak  adanya  iktikad  baik  dari Pengusaha untuk menjalankan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  Semarang  secara  sukarela.  Pengusaha yang  tidak  menjalankan  Putusan  Pengadilan Hubungan  Industrial yang  sudah  tetap (in kracht van gewijsde) tidak ada sanksi hukumnya.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
Putusan  tidak  dilaksanakan  secara sukarela  oleh  Pengusaha  seharusnya  Putusan bisa  dimohonkan  oleh  Pekerja  kepada  Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk dilaksanakan secara  paksa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBG. Kenyataan yang terjadi dalam  praktik  Putusan  Pengadilan  Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang yang  sudah  tetap (in  kracht  van  gewijsde) yang tidak  dilaksanakan  secara  sukarela  oleh Pengusaha  tidak  bisa  juga  dilakukan  eksekusi secara paksa oleh Pengadilan Negeri Semarang. Salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya dana  untuk  eksekusi  dari  Negara  sebagaimana dijanjikan oleh Pasal 58 UU PPHI, yang mengatur bahwa  dalam  proses  beracara  di  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri, pihak-pihak  yang  berperkara  tidak  dikenakan biaya  termasuk  biaya  eksekusi  yang  nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Putusan hakim yang mengadili pihak-pihak yang  bersengketa  selalu  berisi  amar  putusan yang menyatakan kepada salah satu pihak yang dikalahkan  untuk  menjalankan  amar  putusan secara  sukarela.  Putusan  hakim  tersebut  tidak dijalankan  secara  sukarela,  maka  kepada  pihak yang  dikalahkan  akan  dilakukan  upaya  paksa untuk menjalankan putusan pengadilan (eksekusi).  Menurut  Wildan  Suyuthi  mengenai eksekusi  dalam  perkara  perdata  merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak yang
berperkara,  selain  menyita  waktu,  energi,  biaya, tenaga  juga  pikiran  (Suyuthi,  2004).  Putusan belum  bermakna  apa-apa  apabila  hasilnya sebatas  keputusan  hitam  diatas  putih  saja. Kemenangan  yang  sudah  di  depan  mata  masih memerlukan  proses  panjang  untuk  bisa mendapatkannya  secara  nyata/konkrit.  Dalam praktiknya  pelaksanaan  eksekusi  tidak  jarang menemui  kendala.  Pihak  yang  kalah  umumnya sulit  untuk  menerima  kekalahan  dan  cederung menolak putusan yang sudah berbekuatan hukum tetap dengan berbagai macam cara.
Menurut  M.  Yahya  Harahap,  bahwa  pada prinsipnya  hanya  putusan  hakim  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde ) dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat  dikatakan  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap (in  kracht  van  gewijsde) apabila  di dalam  putusan  mengandung  arti  suatu  wujud hubungan  hukum  yang  tetap  dan  pasti  antara pihak  yang  berperkara  sebab  hubungan  hukum tersebut  harus  ditaati  dan  harus  dipenuhi  oleh pihak tergugat (Harahap, 2009).
Pekerja dalam beberapa kasus, khususnya kasus-kasus  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) sudah  berupaya  menempuh  proses  perselisihan hubungan  industrial  mulai  dari  perundingan Bipartit  (Utari,  2020).    Mediasi,  pengajuan gugatan  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial, Kasasi  ke  Mahkamah  Agung  sampai  dengan dijatuhkannya  putusan  oleh  hakim  tetapi  buruh tetap  tidak  mendapatkan  hak-haknya  walaupun
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
dalam putusan tersebut buruh dimenangkan dan putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap (in  kracht  van  gewijsde) karena putusan-putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan  atau  dieksekusi  (  Bola,  Librayanto, & Arisaputra, 2015)
Beberapa  data  Putusan  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Semarang  yang  sudah  mempunyai  kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tetapi belum dapat  dieksekusi.  Berdasarkan  data  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  Semarang  sejak  tahun  2016  sampai dengan tahun 2019 terdapat 224 (dua ratus dua puluh  empat)  perkara  yang  sudah  diputus  oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang putusan-putusan tersebut bersifat condemnatoir (menghukum)  dan  sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) namun  putusan-putusan  tersebut  tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Pengusaha.
Contoh  kasus:  Pekerja/Buruh  PT.  TRI ABADI  PURNAMA  sebagai  Penggugat  telah mengajukan  Gugatan  Perselisihan  PHK  kepada PT.  TRI  ABADI  PURNAMA  sebagai  Tergugat dengan  dalil  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum  dan  memohon  kepada  Majelis  Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mempekerjakan kembali Pekerja/Penggugat  di  Perusahaan  Tergugat. Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili
Perselisihan  PHK  kepada  PT.  TRI  ABADI PURNAMA  telah  menjatuhkan  Putusan  Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg,  dengan  amar mengabulkan  Gugatan  Pekerja/Penggugat  dan menghukum Tergugat/PT. TRI ABADI PURNAMA untuk  mempekerjakan  kembali  Pekerja  di
Perusahaan
Tergugat/PT. TRI ABADI
PURNAMA.
Putusan  tersebut  telah  memiliki  kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) , akan tetapi Pengusaha  tidak  membayar  pesangon  pekerja. Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang tidak  dilaksanakan  eksekusinya  oleh  Pengusaha tersebut  tidak  menaati  amar  putusan  untuk mempekerjakan kembali buruh/pekerja.
Persoalan  tersebut  menarik  untuk  dilakukan penelitian  dengan  judul  “Efektivitas  Eksekusi Terhadap  Pengusaha  Yang  Tidak  Membayar Pesangon Pekerja di Perusahaan”.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian terdahulu yang membahas tentang permasalahan pemberian  uang  pesangon  oleh  pengusaha kepada pekerjanya.  Seperti penelitian pada taraf nasional yang dilakukan oleh Ari Hernawan yang membahas  tentang  keberadaan  uang  pesangon yang  dilakukan  oleh  pengusaha  yang  telah melaksanakan  jaminan  kesehatan.  Penelitian tersebut  dengan  penelitian  ini  karena  penelitian ini  spesifik  membahas  pelaksanaan  eksekusi terhadap  pengusaha  belum  berjalan  efektif karena  dalam  praktiknya  sebagian  besar pengusaha  yang  tidak  membayar  pesangon
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
pekerja setelah terjadi pemutusan hubungan kerja (Hernawan,  2016).  Penelitian  selanjutnya  yang membahas  tentang  prespektif  hukum  islam terhadap  pemberian  uang  pesangon.  Penelitian tersebut  berbeda  dengan  penelitian  ini  karena penelitian  ini  membahas  tentang  pelaksanaan eksekusi  terhadap  pengusaha  belum  berjalan efektif  karena  dalam  praktiknya  sebagian  besar pengusaha  yang  tidak  membayar  pesangon pekerja setelah terjadi pemutusan hubungan kerja (Achyar,  2018).  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mohamad  Risaldi  Mamonto  yang membahas  tentang  penetapan  uang  pesangon oleh  pengusaha  dengan  berdasarkan  undang- undang  ketenaga  kerjaan.  Penelitian  tersebut berbeda  dengan  penelitian  ini  karena  penelitian ini  membahas  tentang  pelaksanaan  eksekusi terhadap  pengusaha  belum  berjalan  efektif karena  dalam  praktiknya  sebagian  besar pengusaha  yang  tidak  membayar  pesangon pekerja setelah terjadi pemutusan hubungan kerja (Mamonto, 2017).
Selain  perbedaan  dengan  penelitian nasional  penelitian  ini  juga  berbeda  dengan penelitian  pada  taraf  internasional  yang membahas  permasalahan  yang  serupa  seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh  R.  Moen,  Pietro Garibaldi, dan Tito Boeri yang membahas tentang pengaturan  oleh  undang  undang  terhadap pemberian  pesangon  kepada  pekerja. Penelitian tersebut  berbeda  dengan  penelitian  ini  karena penelitian  ini  membahas  tentang  pelaksanaan
eksekusi  terhadap  pengusaha  belum  berjalan efektif  karena  dalam  praktiknya  sebagian  besar pengusaha  yang  tidak  membayar  pesangon pekerja setelah terjadi pemutusan hubungan kerja (Moen,  Garibaldi,  &  Boeri,  2017).  Selanjutnya penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marco  Cozzi  dan Giulio  Fella  dalam  penelitian  mereka  yang membahas  tentang  risiko  perpindanhan  tenaga kerja  dan  pemberian  hak  pesangon  kepada pekerja.  Penelitian  tersebut  berbeda  dengan penelitian  ini  karena  penelitian  ini  membahas tentang pelaksanaan eksekusi terhadap pengusaha  belum  berjalan  efektif  karena  dalam praktiknya sebagian besar pengusaha yang tidak membayar  pesangon  pekerja  setelah  terjadi pemutusan  hubungan  kerja  (Cozzi,  &  Fella, 2016).
Berdasarkan  uraian  pendahuluan  tersebut di  atas  dan  perbandingan  dengan  penelitian terdahulu  baik  penelitian  nasional  maupun penelitian  internasional  maka  dapat  dirumuskan masalahnya sebagai berikut  pertama bagaimana pelaksanaan  eksekusi  terhadap  pengusaha belum  berjalan      efektif?  kedua  bagaimana efektivitas  eksekusi  terhadap  pengusaha  yang tidak membayar pesangon pekerja di Perusahaan?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus ( case  approach )  yang  dilakukan  dengan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
menelaah terhadap kasus-kasus yang mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (in  kracht  van gewijsde) .  Pendekatan  konsep  pengaturan eksekusi perkara perselisihan hubungan industrial yang  tidak  dilaksanakan  oleh  pengusaha  secara sukarela  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan kasus.
Pendekatan  Undang-Undang  ( statute approach )  dilakukan  dengan  menelaah  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang dibahas (Marzuki, 2009). Selain  itu  juga  pendekatan  kasus  yang  perlu dipahami  oleh  peneliti  adalah ratio  decidendi , yaitu  alasan-alasan  hukum yang  digunakan  oleh hakim  dalam  memutus  perkara  dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Eksekusi
Terhadap Pengusaha Belum Berjalan Efektif a. Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2

## Tahun 2004
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang
Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial (UU  PPHI),  yang  dimaksud  Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang  mengakibatkan  pertentangan  antara pengusaha  atau  gabungan  pengusaha  dengan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
Dalam  UU  PPHI  mengatur  cara penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial melalui  perundingan  Bipartit  musyawarah  untuk mufakat,  konsiliasi,  arbitrase,  mediasi  dan pengadilan hubungan industrial. Cara penyelesaian  perselisihan  tersebut  diberi kewenangan  untuk  menyelesaikan  jenis-jenis perselisihan  tertentu,  sebagaimana  terlihat  pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1
Kewenangan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
Sumber:  Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Diolah, Tahun 2021
Berdasarkan Pasal 13 Sub h Bab XI Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa salah satu sarana untuk  melaksanakan  hubungan  industrial,  yaitu lembaga  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial. Dalam ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam  Pasal  136  Paragraf  I  Bagian  Kedelapan tentang  Lembaga  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut:
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib  dilaksanakan  oleh  pengusaha  dan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam  hal  penyelesaian  secara  musyawarah untuk  mufakat  sebagaimana  dimaksud dalam ayat  (1)  tidak  tercapai,  maka  pengusaha  dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh  menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial  melalui  prosedur  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  yang  diatur dengan undang-undang.
Perselisihan Hubungan
Industrial berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diantaranya:
1.  Bipartit,  merupakan  langkah  pertama  yang wajib  dilaksanakan  dalam  penyelesaian sengketa  tenaga  kerja  oleh  pengusaha, pekerja  maupun  serikat  pekerja  sebagai langkah  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  secara  musyawarah  untuk  mufakat. Penyelesaian Bipartit antara pihak pekerja dan pengusaha harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari diperlukan adanya itikad baik guna  tercapainya  kesepakatan  dalam
No. Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan PHK Perselisihan Antar SP/SB dalam Satu Perusahaan 1. Bipartit √ √ √ √ 2. Mediasi √ √ √ √ 3. Konsiliasi - √ √ √ 4. Arbitrase - √ - √ 5. Pengadilan HI: a.  Tingkat I b.  Kasasi √ √ √ - √
√ √
-
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi (Lubis, 2019).
2.  Konsiliasi  dilakukan    oleh    konsiliator  yang terdaftar  pada  kantor  instansi  yang bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.  Konsiliator  menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga)  puluh  hari  kerja  terhitung  sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan (Arwana, & Arifin, 2019).
3. Arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak  yang  berselisih.  Kesepakatan  tersebut harus  dinyatakan  secara  tertulis  dalam  surat perjanjian arbitrase.
Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat  perjanjian  penunjukan  arbiter,  namun atas  kesepakatan  para  pihak  arbiter  dapat memperpanjang  jangka  waktu  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  1  (satu)  kali perpanjangan  selambat-lambatnya  14  (empat belas) hari kerja (Rahmah, 2018).
Dalam  sidang  arbitrase,  para  pihak  yang berselisih  dapat  diwakili  oleh  kuasanya  dengan surat  kuasa  khusus.  Perselisihan  hubungan industrial  yang  sedang  atau  telah  diselesaikan melalui  arbitrase  tidak  dapat  diajukan  ke Pengadilan  Hubungan  Industrial  (Suherman, 2017). Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Pengadilan
Hubungan  Imdustrial  berwenang  memutus  :  a. Tingkat  pertama  mengenai  perselisihan  hak;  b. Tingkat  pertama  dan  terakhir  mengenai perselisihan  kepentingan;  c.  Tingkat  pertama mengenai  perselisihan  pemutusan  hubungan kerja;  d.Tingkat  pertama  dan  terakhir  mengenai perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  buruh dalam satu perusahaan.
Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian  yang  ada,  kebiasaan  dan  keadilan. Majelis  Hakim  wajib  memberikan  putusan penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari  terhitung  sejak  sidang  pertama.  Dalam  UU PPHI  bahwa  penyelesaian  hubungan  industrial melalui  bipartit  dan  mediasi  yang  mencapai kesepakatan  bersama  dalam  bentuk  Perjanjian Bersama,  maka  para  pihak  membuat  Perjanjian Bersama  dan  ditandatangani  para  pihak  dan disaksikan  oleh  Mediator  serta  didaftarkan  di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  di  wilayah  hukum  pihak-pihak  yang mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. b. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pengusaha Belum Berjalan Efektif
Pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri diakhiri  dengan  putusan,  akan  tetapi  dengan dijatuhkan  putusan  saja  belumlah  selesai persoalannya.  Sering  terjadi  bahwa  pihak  yang dikalahkan  dalam  hal  ini  pengusaha  tidak  mau
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
melaksanakan  putusan  hakim  secara  sukarela sehingga  diperlukan  bantuan  dari  pengadilan untuk  melaksanakan  putusan  tersebut  secara paksa.  Pihak  yang  dimenangkan  dalam  putusan dalam  hal  ini  buruh  dapat  mohon  pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa ( execution force ) (Wijoyo, 2012).
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu perkara atau  masalah  antar  pihak.  Bukan  hanya yang  diucapkan  saja  yang  disebut  putusan, melainkan  juga  pernyataan  yang  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  dan  kemudian  diucapkan oleh  Hakim  di  persidangan.  Sebuah  konsep putusan  (tertulis)  tidak  mempunyai  kekuatan sebagai  putusan  sebelum  diucapkan  di persidangan oleh hakim (Mertokusumo, 2006).
Suatu  putusan  yang  hanya  memiliki kekuatan  mengikat  saja  belum  cukup  dan  tidak berarti apa-apa, bila putusan tersebut tidak dapat direalisir  atau dieksekusi.  Putusan yang  memiliki kekuatan  eksekutorial  adalah  putusan  yang menetapkan  secara  tegas  terhadap  hak  dan hukumnya  untuk  kemudian  direalisasi  melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara (Nasir, 2003). Pada  prinsipnya,  hanya  putusan  yang bersifat comdemnatoir (putusan  yang  berisi penghukuman)  saja  yang  dapat  dieksekusi.
Putusan  declaratoir  dan  konstitutif  tidak  dapat dieksekusi, karena tidak dimuat atau tidak adanya hak  atas  sesuatu  prestasi  atau  putusan  yang mengandung  sifat  dan  keadaan  baru,  sehingga tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dijalankan (Rahman, & Wicaksono, 2016).
Putusan  hakim  yang  dapat  dilaksanakan yang  memiliki  kekuatan  eksekutorial  adalah putusan  dengan  mensyaratkan  mencantumkan kalimat  “Demi  Keadilan  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Eksekusi  merupakan  suatu rangkaian  putusan  hakim  yang  merupakan pengakhiran  dari  proses  perkara  perdata  yang menyangkut  hak,  kewajiban  seseorang  dalam suatu  perkara  atau  persengketaan,  ketentuan eksekusi  mengatur  putusan  Pengadilan  dapat dijalankan  sebagai  akibat  dari  adanya pelanggaran  hukum  perdata  (Soeroso,  2016). Pemeriksaan  perkara  memang  diakhiri  dengan putusan,  akan  tetapi  dengan  dijatuhkan  putusan saja  belum  selesai  persoalannya.  Pelaksanaan putusan  hakim  atau  eksekusi  pada  hakikatnya tidak  lain  adalah  realisasi  dari  pada  kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut (Budi, 2017).
Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan  suatu  sengketa  dan  menetapkan hak atau kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan realisasi atau pelaksanaan eksekusinya  secara  paksa.  Suatu  putusan  yang hanya  memiliki  kekuatan  mengikat  saja  belum cukup  dan  tidak  berarti  apa-apa,  bila  putusan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
tersebut  tidak  dapat  dieksekusi  (Kapa,  2018).
Putusan  yang  memiliki  kekuatan  eksekutorial adalah  putusan  yang  menetapkan  secara  tegas terhadap  hak  dan  hukumnya  untuk  kemudian direalisasi  melalui  eksekusi  yang  dilakukan  oleh alat negara (Harahap, 2019).
Pelaksanaan eksekusi terhadap pengusaha  belum  berjalan  efektif  karena pekerja/buruh dalam beberapa kasus Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  sudah  berupaya menempuh  proses  perselisihan  hubungan industrial mulai dari perundingan bipartit, mediasi, pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan  Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri,  kasasi  ke Mahkamah Agung sampai dengan dijatuhkannya putusan  oleh  hakim  tetapi  pekerja/buruh  tetap tidak  mendapatkan  hak-haknya  walaupun  dalam putusan  tersebut  buruh  dimenangkan  dan putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  ( inkracht )  karena  putusan-putusan tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  atau dieksekusi.
Tugas  dan  kewenangan  badan  peradilan dibidang  perdata  adalah  menerima,  memeriksa, dan  mengadili  serta  menyelesaikan  sengketa diantara  para  pihak  yang  berperkara.  Perkara gugatan  ada  suatu  sengketa  atau  konflik  yang harus  diselesaikandan  diputus  oleh  pengadilan. Dalam penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan  adanya  suatu  putusan  hakim.  Hakim benar-benar  berfungsi  sebagai  hakim  yang mengadili  dan  memutus  siapa  diantara  pihak-
pihak  tersebut  yang  benar  dan  siapa  yang  tidak benar (Subekti, 2002).
Suatu  putusan  hakim  merupakan  suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai  pejabat  Negara  yang  diberi  wewenang untuk  itu  yang  diucapkan  dimuka  persidangan sesuai  dengan  perundangan  yang  ada  yang menjadi  hukum  bagi  para  pihak  yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan  suatu  perbuatan  atau  supaya  jangan melakukan  suatu  perbuatan  yang  harus  ditaati. Upaya  hukum  yang  diberikan  oleh  undang- undang  kepada  seseorang  atau  badan  hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan  putusan  hakim  yang  dianggap  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan,  tidak memenuhi  rasa  keadilan,  karena  hakim  juga seorang  manusia  yang  dapat  melakukan kesalaha/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau  memihak  salah  satu  pihak  (Mertokusumo, 2003).
Dalam  Pengadilan  Hubungan  Industrial tidak ada upaya banding, ada kasasi tetapi untuk perkara  tertentu.  Dalam  menjamin  penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui PHI yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses  dan  tahapannya  dengan  tidak  membuka kesempatan  lagi  untuk  mengajukan  upaya banding  ke  Pengadilan  Tinggi.  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
Negeri  yang  menyangkut  perselisihan  hak  dan perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  dapat langsung  dimintakan  kasasi  ke  Mahkamah Agung.
Menurut  Penulis  bahwa  pelaksanaan putusan  (eksekusi)  yang  dilakukan  oleh  pihak yang  berwenang  oleh  ketua  Pengadilan,  dalam praktiknya  tidak  semuanya  berjalan  dengan lancar.  Beberapa  hambatan  yang  terjadi  dalam proses  pelaksanaan  putusan  (eksekusi)  tersebut yang  ditemui  dilapangan.  Pelaksanaan  eksekusi itu sendiri tidak mudah untuk dilaksanakan, untuk itu  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  dalam pelaksanaannya  nantinya  ditemukan  hambatan- hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan  eksekusi  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan.
1. Efektivitas  Eksekusi  Terhadap  Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon Pekerja di Perusahaan
a.  Eksekusi  Terhadap  Pengusaha  Di Pengadilan  Hubungan  Industrial  Pada

## Pengadilan Negeri
Putusan  Hakim  merupakan  hal  yang sangat  dinanti-nanti  oleh  para  pihak  yang berperkara  guna  menyelesaikan  sengketa dengan harapan mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan  dan  keadilan  dalam  perkara  yang dihadapi.  Menurut  Andi Hamzah  bahwa  Putusan Hakim  merupakan  hasil  dari  suatu  perkara yang telah  dipertimbangkan  dengan  masak-masak yang  dapat  berbentuk  putusan  tertulis  (Hamzah,
2002).  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu perkara  atau  sengketa  antara  para  pihak (Mertokusumo, 2006).
Menurut  R.  Subekti,  eksekusi  merupakan pelaksanaan  suatu  putusan  yang  sudah  tidak dapat dirubah lagi itu ditaati secara sukarela oleh pihak  yang  bersengketa.  Perkataan  eksekusi sudah  mengandung  arti  pihak  yang  kalah  mau tidak  mau  harus  menaati  putusan  itu  secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya  dengan  bantuan  kekuatan  hukum, yang dimaksudkan kekuatan umum adalah polisi berhak kalau perlu militer (Subekti, 2003).
Dalam  putusan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hukum yang tetap  dan  pasti  antara  pihak  yang  berperkara. Hubungan hukum yang tetap dan pasti itu, maka hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi  oleh  pihak  yang  dihukum  (Suyuthi, 2004).  Putusan  mempunyai  kekuatan  hukum pasti, jika terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk  menggunakan  upaya  hukum  biasa  yang tersedia.  Para  Pihak  yang  mengajukan  kasasi tetapi apabila mengajukannya itu sudah melewati tenggang  waktu  untuk  melakukan  upaya  hukum yang  ditetapkan  undang-undang,  putusan  sudah dapat  dikatakan  telah  mempunyai  kekuatan hukum pasti. Dalam hal ini sudah pasti tidak akan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
dipertentangkan  lagi  oleh  para  pihak  karena dianggap  memiliki  syarat  formal  dan  material (Bachar, 2003).
Menurut  Lilik  Mulyadi,  bahwa  pada asasnya  putusan  hakim  hanya  bersifat, “ condemnatoir” dengan amar berisi penghukuman saja yang dapat dieksekusi. Dalam penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan  sebidang  tanah,  membayar sejumlah  uang  atau  melakukan  suatu  perbuatan tertentu dan lain-lain (Mulyadi, 2002). Sedangkan terhadap  putusan  hakim  dengan  sifat  amar “ declaratoir dan konstitutif” tidak  memerlukan eksekusi  oleh  karena  pada  putusan  tersebut mengandung  sifat  dan  keadaan  dinyatakan  sah serta  keadaan  baru  telah  mulai  berlaku/tercipta sejak  putusan  itu  diucapkan  dalam  persidangan yang  terbuka  untuk  umum.  Ada  beberapa  jenis pelaksanaan putusan atau eksekusi, yaitu:
a) Putusan tidak dijalankan secara sukarela, pada prinsipnya  eksekusi  sebagai  tindakan  paksa menjalankan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  baru  merupakan pilihan  hukum  apabila  pihak  yang  kalah  tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara  sukarela.  Suatu  putusan  harus dibedakan  antara  menjalankan  putusan secara sukarela dengan manjalankan putusan secara eksekusi (Makarao, 2004).
b) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Eksekusi atas pelaksanaan putusan  adalah  di  bawah  pimpinan  Ketua
Pengadilan  Negeri  sebagai  dasar  hukumnya diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg, azas tersebut menentukan eksekusi Pengadilan dijalankan atas “Perintah ‟ di  bawah  pimpinan  Ketua Pengadilan  Negeri.  Ketua  Pengadilan  Negeri diberi kewenangan menentukan eksekusi dan memimpin  jalannya  eksekusi.  Kewenangan formal ( ex officio ) tertulis pada Pasal 197 ayat
(1) HIR, Pasal 208 ayat (1) RBg, kewenangan tersebut meliputi antara lain: Menentukan dan memimpin  eksekusi;  Kewenangan  secara ex officio; Kewenangan membuat surat penetapan  eksekusi  ( beschikking )  atau Decree ( order ). Perintahnya tersebut dijalankan  putusan  atau  eksekusi  oleh Panitera  dan  Juru  Sita  Pengadilan  Negeri (Bratawijaya, 2002).
c) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Eksekusi  tidak  boleh  menyimpang  dari  amar putusan, karena jika terjadi penyimpangan dari amar  putusan,  maka  ada  hak  tereksekusi untuk menolak pelaksanaannya. Keberhasilan eksekusi antara lain salah satunya ditentukan oleh  kesempurnaan  dan  kelengkapan  amar putusan.  Amar  putusan  yang  baik/sempurna dapat  dilihat  dari  pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat dan hasil pemeriksaan yang lengkap  dan  teliti  terhadap  bukti-bukti,  saksi- saksi  serta  pihak  berdasarkan  gugatan  yang baik (Datau, 2020).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
Eksekusi terhadap Pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tidak semua mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, atau tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan.  Putusan condemnatoir merupakan putusan yang bersifat menghukum, sehinga perlu dilaksanakan secara sukarela atau paksa melalui eksekusi.  Sedangkan  putusan declaratoir  dan putusan  konstitutif tidak  memerlukan  sarana- sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Kedua jenis putusan hakim ini tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan tidak tergantung kepada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan.
b.  Efektivitas  Eksekusi  Terhadap  Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon Pekerja di Perusahaan
Pengaturan  Eksekusi  dalam  Putusan Pengadilan
Hubungan
Industrial dapat dimohonkan  untuk  eksekusi  apabila  telah mempunyai  hukum  tetap (in  kracht  van  gewijsde) . artinya sudah tidak bisa untuk diupayakan lagi ke jalur  pengadilan  tingkat  selanjutnya.  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tentang perselisihan  hak  dan  perselisihan  PHK  bukan berarti  tidak  dapat  dieksekusi.  Putusan  tersebut dapat  dieksekusi  apabila  tidak  dimintakan  upaya hukum  kasasi  oleh  pihak  yang  kalah  karena apabila  putusan  tersebut  tidak  dimintakan  upaya kasasi,  maka  putusan  tersebut  telah  mempunyai
kekuatan  hukum  yang  tetap (in  kracht  van gewijsde).
Majelis  hakim  yang  memimpin  jalannya persidangan hubungan industrial dalam mengambil  keputusan  harus  mempertimbangkan hukum,  perjanjian  yang  ada,  kebiasaan  dan keadilan. Suatu perselisihan hubungan industrial, majelis  hakim  wajib  terlebih  dahulu  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan hakim itu nantinya sudah sesuai dengan hukum  dan  keadilan  yang  ada  dimasyarakat (Hakim, 2006).
Pelaksanaan  Putusan  Hakim  yang  sudah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  isi  amar putusannya  tersebut  adalah  mempekerjakan kembali,  meskipun  pihak  yang  menang  tersebut telah  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada ketua  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri,  tetapi  pada  kenyataannya pihak pengusaha tidak mau untuk melaksanakan putusan  hakim  tersebut,  karena  ada  faktor penilaian  dari  pengusaha  kepada  pekerja/buruh tersebut sudah buruk.
Majelis  Hakim  telah  berupaya  untuk mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang berperkara,  akan  tetapi  tidak  berhasil.  Majelis Hakim  menyatakan  Tergugat  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  yaitu  dengan  tidak mau menaatai amar putusan untuk mempekerjakan kembali pekerja selaku Penggugat.  Akibat  hukum  yang  diterima
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
pengusaha  tersebut  adalah  bahwa  ia  harus membayar  dengan  tunai  uang  pesangon  untuk pekerja. Putusan hakim bisa memerintahkan agar pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh.
Efektivitas  eksekusi  terhadap  pengusaha yang  tidak  membayar  pesangon  pekerja di Perusahaan ,  maka  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja    mengatur  ketentuan  bahwa pengusaha  yang  tidak  membayar  pesangon pekerja  bisa  dibawa  ke  ranah  pidana.  Dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja,  aturan  terkait  pesangon  termuat dalam  Pasal  156  ayat  (1).  Dalam  pasal  ini menyatakan  bila  terjadi  pemutusan  hubungan kerja,  pengusaha  wajib  membayar  uang pesangon  dan/atau  uang  penghargaan  masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.  Dalam  Pasal  185  ayat  (1)  dinyatakan bahwa bila pengusaha tak menjalankan kewajiban itu, pengusaha diancam sanksi pidana paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  4 (empat)  tahun  atau  denda  paling  sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak  Rp.  400.000.000,-  (empat  ratus  juta rupiah).
Menurut Hotman Paris Hutapea
menyampaikan aturan ini memberikan keuntungan  bagi  pekerja  yang  memperjuangkan haknya  untuk  memperoleh  pesangon  (CNN INdonesia, 2020).  Keberadaan  pasal  itu,  pekerja yang  selama  ini  butuh  waktu  berbulan-bulan
untuk  menuntut  pesangon  melalui  Pengadilan Perselisihan  Hubungan  Industrial  (PHI)  bisa memperolehnya  dengan  cepat.  Pekerja   bisa langsung  melaporkan  ke  Polisi  bila  perusahaan tempat pekerja bekerja tak membayar pesangon. Dalam    Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja  ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar pesangon sesuai ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  ini  akan  dianggap melakukan  tindakan  pidana  kejahatan  dan ancaman hukumannya empat tahun penjara. Jika pekerja  laporan  Polisi  kemungkinan  uang pesangon akan dibayar oleh pengusaha.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahsan tersebut di atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap pengusaha  belum  berjalan  efektif  karena eksekusi  yang  dilakukan  oleh  ketua  Pengadilan dalam  praktiknya  tidak  semuanya  berjalan dengan  lancar.  Pelaksanaan  eksekusi  sering terjadi  hambatan  dalam  proses  pelaksanaan putusan (eksekusi) karena pihak pengusaha yang kalah  tidak  mau  melaksanakan  eksekusi,  selain itu juga biaya eksekusi yang mahal. Pelaksanaan putusan  (eksekusi)  merupakan  tindakan  paksa yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  kepada  pihak yang  kalah  untuk  melaksanakan  putusan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van  gewijsde) .  Efektivitas  eksekusi  terhadap
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
pengusaha  yang  tidak  membayar  pesangon pekerja di Perusahaan berdasarkan Pasal 185 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja bahwa pengusaha yang tidak membayar  pesangon  pekerja  diancam  sanksi pidana  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 4 (empat) tahun. Tindakan Pengusaha yang tidak  membayar  pesangon  pekerja  dianggap melakukan  tindakan  pidana  kejahatan  dan ancaman hukumannya empat tahun penjara. Hal ini  membantu  untuk  mempercepat  penyelesaian perselisihan  karena  tanpa  eksekusi,  jika  pekerja laporan Polisi kemungkinan uang pesangon akan segera dibayar oleh pengusaha.
Bagi  Pemerintah,  seyogyanya  dalam mengatur  pelaksanaan  eksekusi  yang  efektif dengan  menggunakan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  sehingga pengusaha  yang  tidak  membayar  pesangon pekerja  dapat  dipidana,  hal  ini  akan  membantu pekerja  dalam  menyelesaikan  perselisihannya karena  dengan  melaporkan  kepolisian  uang pesangon  akan segera  dibayar  oleh  pengusaha. Bagi  Legislatif,  hendaknya  dalam  membuat peraturan  terkait  eksekusi  yang  mampu menegakkan  wibawa  hukum,  kepastian  hukum dan keadilan. Pelaksanaan eksekusi harus dapat mewujudkannya  melalui  asas  cepat,  tepat,  adil dan murah sesuai system peradilan di Indonesia. Bagi Pekerja, hendaknya jika terjadi perselisihan dengan  pengusaha  menggunakan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta
Kerja  untuk  menyelesaikan  perselisihannya dengan  melaporkan  kepolisian  sehingga  uang pesangon akan segera dibayar oleh pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Rahmah.  A.  (2018).  Mediasi  Penal  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Jurisprudentie ,Vol.5,(No.2),pp.251–272.
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/maliy ah.2013.3.2.%25p
Hernawan,  A.  (2016).  Keberadaan  uang pesangon  dalam  pemutusan  hubungan kerja  demi  hukum  di  perusahaan  yang sudah  menyelenggarakan  program  jaminan pensiun. Kertha Patrika ,Vol.38,(No.1), pp.1– 17.https://doi.org/https://doi.org/10.35
796/les.v5i7.18088
Arwana, Yudha Candra., & Arifin, Ridwan. (2019).
Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak  Asasi  Manusia. Jambura  Law Review , Vol.1,(No.2), pp.212–236. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399
Bola,  Mustafa.,  Librayanto,  Romi.,  &  Arisaputra,
Muhammad Ilham. (2015). Korelasi Putusan Hakim  Tingkat  Pertama,  Tingkat  Banding, dan  Tingkat  Kasasi  (Suatu  Studi  Tentang Aliran  Pemikiran  Hukum). Hasanuddin  Law Review ,Vol.1,(No.1),p.27.
https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.38
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
Budi,  S.  (2017).  Permohonan  Eksekusi  Kepada Pengadilan  Negeri  Berkaitan  Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , Vol.3,(No.1),p.99.
https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.15
Rahman,  Faiz.,    &  Wicaksono,  Dian  Agung.
(2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Konstitusi ,Vol.13,(No.2),pp.349–350. https://doi.org/10.15642/maliyah.2013.3.2.% 25p
Kapa,  Inayatur  Rahman.  (2018).  Analisis  Yuridis
Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa  Pembagian  Harta  Waris  Dan Sengketa Hak Milik. Jurnal Hukum Perdata UIN  Walisongo ,  Vol.15,  (No.4),  pp.87–92. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/maliy ah.2013.3.2.%25p
Lubis,  Muhammad  R.  (2019).  Implementasi Corporate  Social  Responsibility  pada Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama  (KKKS)
Energi  Mega  Persada  (EMP)  Malacca Straits  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,
Provinsi  Riau. Melayunesia  Law ,  Vol.3,
(No.1),pp.87–106.
https://doi.org/10.15642/maliyah. 2013.3.2.%25p
Cozzi,  Marco.,  & Fella,  Giulio .  (2016).  Job displacement  risk  and  severance  pay. Journal of Monetary Economics , Vol.84,(No.12),pp.166–181.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmon eco.2016.11.001
Mamonto,  Mohamad  R.  (2017).  Kajian  Hukum Penetapan  Uang  Pesangon  Ditinjau  Dari Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lex et Societatis , Vol.5,(No.7),pp.56–71.  https://doi.org/10.35 796/les.v5i7.18088
Moen, R., Garibaldi, Pietro., & Boeri, Tito. (2017).
Inside  severance  pay. Journal  of  Public Economics ,Vol.145,(No.1),pp.211–225. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpube co.2016.11.003
Datau,  Rivaldo  F.  (2020).  Pertanggungjawaban Pidana  Oleh  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan  Yang  Dipengaruhi  Minuman Keras. Lex Crimen , Vol.8,(No.9), pp.77–85. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcri men/article/view/27020
Soeroso, Fajar  L. (2016). Aspek Keadilan dalam Sifat  Final  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Konstitusi ,  Vol.11,  (No.1),  pp.64–84.
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/maliy ah.2013.3.2.%25p
Suherman.  (2017).  Upaya  Mediasi  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Di  Lembaga Perbankan. Jurnal  Yuridis ,  Vol.4,(No.2), pp.178–191.https://doi.org/10.1016/j.jpub eco.2016.11.003
Achyar,  S.  (2018).  Pemberian  Uang  Pesangon Menurut Hukum Islam. Jurnal Hukum Bisnis
Islam ,Vol.5,(No.1),pp.23–49.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/maliy ah.2013.3.2.%25p
Utari,  T.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Pekerja Terhadap  Kecelakaan  Kerja  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 Tentang Keselamatan Kerja (Studi kasus di PT  PG  Rajawali  I  Unit  Krebet  Baru
Kabupaten Malang). Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu  Hukum ,  Vol.26,  (No.2),  pp.253–267.
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/maliy ah.2013.3.2.%25p
Wijoyo,  S.  (2012).  Persyaratan  Perizinan
Lingkungan  Dan  Arti  Pentingnya  Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia. Yuridika ,  Vol.27,(No.2),  pp.96– 100. https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.290

## BUKU
Hakim,  A.  (2006). Pengadilan  Hubungan Industrial  dan  Alternative  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  di  Luar Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah,  A.  (2002). Hukum  Acara  Perdata .
Yogyakarta: Liberty.
Tjandra,  S.  (2009). Hakim  Ad  Hoc  Menggugat (Catatan  Kritis  Pengadilan  Hubungan Industrial) . Jakarta: TURC
Bachar,  D.  (2003). Eksekusi  Putusan  Perkara Perdata  Segi  Hukum  dan  Penegakan Hukum . Jakarta: Akademika Pressindo.
Bratawijaya,  J.  (2002). Eksekutabilitas  Putusan Peradilan Perdata (Penelitian asas, Norma,
dan  Praktek  Penerapannya). .  Jakarta: Puslitbang  hukum  dan  peradilan  Badan Litbang  Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung RI.
Komisi  Yudisial  RI.  (2015). Kode  Etik  dan Pedoman  Perilaku Hakim .  Jakarta:  Komisi YUdisial RI
Mulyadi,  L.  (2002). Hukum  Acara  Perdata Menurut  Teori  Dan  Praktik  Peradilan Indonesia. Jakarta: Djambatan Harahap,  M.  Yahya.  (2009). Ruang  Lingkup Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata ,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Harahap,  M.  Yahya.  (2019).  Hukum  Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Makarao,  Mohammad  T.  (2004). Pokok-Pokok Hukum  Acara  Perdat a.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Nasir, M. (2003). Hukum Acara Perdata . Jakarta:
Djambatan.
Marzuki,  Peter  M.  (2009). Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: PT Fajar Interpratama.
Subekti,  R.  (2003). Hukum  Acara  Perdata . Bandung: Binacipta.
Subekti,  R.  (2002). Hukum  Acara  Perdata .
Bandung: Binacipta.
Mertokusumo,  S.  (2003). Hukum  Acara  Perdata Indonesia . Jogyakarta: Liberty
Mertokusumo,  S.  (2006). Hukum  Acara  Perdata Indonesia, Edisi  ketujuh.  Jogyakarta:
Liberty
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 459-470                                               Universitas Diponegoro
Suyuthi,  W.  (2004). Sita  Eksekusi  Praktek Kejurusitaan  Pengadilan .  Jakarta:  PT.
Tatanusa.

## SUMBER ONLINE
CNN  Indonesia.  (2020). Hotman  Paris  Hutapea Selaku  Advokat  Indonesia. Retrieved fromhttps://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20220905130540-20843391/Hotman- Paris-Hutapea-Selaku-Advokat-Indonesia