…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2822

## Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Karawang Barat
Hidayyat 1 , Siti Nuridah 2 , Siti Ayu Rosida 3
Universitas Pertiwi
E-mail: siti.nuridah@pertiwi.ac.id
PENDAHULUAN Di Indonesia penghasilan negara yang paling besar berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Kontribusi penerimaan pajak dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah membaiki sistem perpajakan agar negara Indonesia semakin mandiri dalam pembiayaan negara yang tidak terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri.
Article History: Received: 01 Juli 2024 Revised: 16 Juli 2024 Accepted: 19 Juli 2024
Abstract: Statistically, the value of taxpayer compliance always increases every year. However, the increase is not in accordance with the target of the Directorate General of Taxes (DGT), this is caused by several things, one of which is filling in the Tax Return (TR) to report tax calculations and/or payments, according to the provisions of tax laws and regulations. In this study, the population is individual taxpayers, namely State Civil Apparatus (SCA) in West Karawang District who are registered at the West Karawang Tax Office and have used the e-filing system using a sample of 100 respondents. The data of this study were obtained from questionnaires (primary) distributed using the incidental sampling method. The results of this study indicate that the implementation of the e-filing system has a positive and significant effect on taxpayer compliance. This is proven through linear regression analysis which obtained an R value of 0.263 and an R square of 0.069, indicating the presentation of the contribution of the influence of the implementation of the e-filing system on taxpayer compliance of 6.9% while 91.1% is influenced by other variables not included in this study. The results of the hypothesis testing carried out using the analysis tool (SPSS 22), namely the t-test, are in accordance with the previously made hypothesis, which shows that the implementation of the e-filing system has a positive and significant effect on taxpayer compliance (State Civil Apparatus in West Karawang District).
Keywords : E Filing, Tax.
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mohammad Zain, 2007). (Menurut Mardiasmo, 2018) pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya ( budgetair ). Jadi dapat disimpulkan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara sebab tanpa pajak kehidupan suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara baik secara material maupun secara spiritual. Untuk dapat mencapai tujuan itu perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Semakin banyak penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin banyak infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.
Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, Self Assesment System , Official Assessment System , dan With Holding System (Mardiasmo, 2011). Saat ini sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia yaitu Self Assesment System dimana wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, kemudian wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (Mohammad Zain, 2007).
Pajak saat ini merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Mardiasmo, 2011).
Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan dan perbaikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan yang ada belum cukup baik, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem yang modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa online payment , e-SPT , e-filling , e-registrastion , dan sistem informasi Direktorat Jendera Pajak (DJP). Salah satu perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan melakukan perubahan suatu program yang dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing atau electronic filing system . Penerapan sistem e-filing ini diharapkan dapat membantu, mempermudah dan memberikan kenyamanan wajib pajak karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam perhitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. Dalam penerapan sistem ini, sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerapan sistem e-filing , hal ini dilakukan agar dapat memberikan pengertian, informasi, meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
keinginan masyarakat untuk tertib dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT melalui sistem e-filling . Dalam sistem self assessment system , kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci utama pendukung suksesnya pemungutan pajak. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2023 masih masih belum mencapai target yang ditentukan, tidak jauh berbeda dari tahun- tahun sebelumnya. Direktur Pajak Suryo Utomo dalam Konferensi Pers Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan ”Wajib Pajak yang kami expect menyampaikan SPT 19.4 juta. Sampai akhir tahun 2023 kemarin, sudah mencapai 88% wajib pajak yang menyampaikan SPT”. angka ini memiliki kenaikan dari tahun 2022 yang hanya mencapai 86,8%. rasio kepatuhan formal mengalami fluktuasi dalam lima tahun ke belakang. Rasio kepatuhan formal penyampaian SPT tahunan pada 2017 tercatat sebesar 72,58 persen dan menurun pada 2018 menjadi 71,10 persen. Pada tahun 2019 naik kembali menjadi 73,06 persen, lalu pada tahun 2020 meningkat 77,63 persen, dan naik menjadi 84,07 persen pada tahun 2021 (www.pajak.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa peranan aktif masyarakat dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tergolong membaik namun harus lebih ditingkatkan lagi supaya bisa mencapai target Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berdasarkan masukan dari beberapa pihak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan masyarakat atau wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan umum dan tatacara perpajakan, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku di Indonesia serta rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
Fenomena tersebut juga ditunjukan oleh KPP Karawang Barat sebagai berikut. Tabel 1. Data Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dalam Pelaporan SPT 5 Tahun
No Tahun WP Terdaftar SPT SPT Tahunan Disampaikan Kepatuhan Pelaporan SPT 1 2018 86.047 21.788 47,59% 2 2019 91.058
21.051 50,95% 3 2020 96.695
25.295 67,26% 4 2021 100.227
29.522 74,21% 5 2022 105.772 29.318 81,21%

## Sumber: KPP Karawang Barat.
Dari Tabel 1. dapat dilihat dari persentase tiap tahunnya tingkat kepatuhannya tersebut masih dibilang belum sesuai dengan yang sudah ditargetkan, hal ini disebabkan oleh tingkat pengawasan atau penegakan hukum tidak ketat, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang cara bagaimana membayar pajak dengan benar, dan membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam melaksanakan tugas wajib pajak seperti pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Lely Vika Wulandari, 2018)
Dengan adanya fenomena tersebut, maka terlihat bahwa pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga diperoleh dari televisi, radio, majalah pajak, surat kabar,
buku-buku pajak, internet, maupun dari seminar-seminar pajak serta pelatihan pajak. Namun, kegiatan penyampaian tentang pengetahuan pajak ini tidak sering dilakukan. Kurangnya sosialisasi ini menimbulkan rendahnya kesadaran masyarakat yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Supriyati, 2010). Menurut Undang-undang Perpajakan Pasal 1 No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional ( tax agent ) bukan Fiskus selaku pemungut pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu suatu tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak yang terutang, serta membayar kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system . Kepatuhan dapat meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya bagi pembangunan Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010).
Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).
Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Karawang sendiri termasuk ke dalam urutan beberapa kota besar dan dalam dunia industri masuk ke dalam 3 kota industri terbesar di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan beberapa sektor sangat pesat seperti sektor, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Ke semua sektor itu sangat didominasi dan tersebar di kecamatan Karawang Barat dibuktikan dengan banyak berdirinya perusahaan dan sarana pendidikan tingkat lanjut di kecamatan Karawang Barat, selain itu Karawang barat menjadi fokus kota karena jarak kantor Kecamatan dengan Kantor Bupati hanya berjarak 5 Km. Sehingga dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik pada wajib pajak
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Aparatur Sipil Negara (ASN) di kecamatan Karawang barat apakah langkah DJP dalam menerapkan sistem e-filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Aparatur Sipil Negara di kecamatan Karawang Barat.
Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Karawang Barat).”
METODE PENELITIAN Pada penelitian ini yang merupakan populasi adalah wajib pajak pribadi, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Karawang Barat yang terdaftar di KPP Karawang Barat dan sudah pernah menggunakan sistem e-filing dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang didistribusikan dengan metode sampling incidental .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Hipotesis
Uji Korelasi Uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel penerapan sistem e-filing (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). atau bisa dilihat dari hasil pengolahan SPSS berikut ini:
Tabel 1. Hasil Uji Korelasi Correlations Penerapan SIstem E-Filing Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan SIstem E-Filing Pearson Correlation 1 .263 ** Sig. (2-tailed) .008 N 100 100 Kepatuhan Wajib Pajak Pearson Correlation .263 ** 1 Sig. (2-tailed) .008 N 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2024. Berdasarkan tabel hasil uji korelasi diatas diperoleh bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel penerapan sistem e-filing (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), Dimana tingkat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y berada pada tingkat interval. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi sistem e-filing diterapkan maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Dengan demikian maka hipotesis H 1 dalam penelitian ini diterima, yakni terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel penerapan sistem e- filing (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Uji Parsial (t-test)
Pengujian hipotesis pada uji statistik uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh Tingkat hubungan dan pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis tersebut dengan bantuan program SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 25.733 3.119 8.249 .000 Penerapan SIstem E- Filing .155 .058 .263 2.693 .008 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2024.
Berdasarkan hasil pengujian diatas pengaruh antara variabel penerapan sistem e-filing (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh t tabel 1,984 (data t tabel terlampir), dan perolehan nilai t hitung sebesar 2,693 dengan artian t hitung >t tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel penerapan sistem e-filing (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Karawang Barat. Koefisien Determinasi (R 2 ) Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besaran nilai coefficient yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 3. Hasil Uji Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .263 a .069 .059 3.836 a. Predictors: (Constant), Penerapan SIstem E-Filing
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2024.
Berdasarkan hasil pengujian regresi koefisien determinasi model summary pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R square) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,069 atau 6,9%. Artinya, variabel independen penerapan sistem e-filing (X) dapat menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 6,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui hipotesis tentang pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pada studi pada Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Karawang Barat sesuai dengan analisis data uji yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:
Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan Kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah dengan penerapan sistem e-filing perpajakan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
membantu memudahkan wajib pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, perhitungan dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa melalui pengujian uji t secara parsial antar variabel penerapan sistem e-filing (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh t tabel sebesar 1,984 perolehan dan perolehan nilai t hitung sebesar 2,693 dengan artian bahwa t hitung > t tabel nilai signifikan sebesar 0,008 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel penerapan sistem e-filing (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) pada Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Karawang Barat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Efriyenti dan Suprayogo yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-filing yang baik diharapkan dapat membuat wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini didukung oleh amanat dari PMK Nomor 152/.03/2009 pasal 1 ayat 6, e-filing adalah “suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan Perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau application service provider ( ASP ). ”bahwa dalam rangka meningkatkan pelayan dan memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan, perlu mengatur kembali mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan elektronik secara online ( e-filing ). Berdasarkan amanat dari PMK Nomor 152/.03/2009 pasal 1 ayat 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan e-filing diharapkan dapat meningkatkan layanan dan memberikan pengetahuan serta kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, dengan sistem e-filing tersebut bagi wajib pajak akan lebih mempermudah melaporkan kegiatan wajib pajaknya secara online. Dengan demikian akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi khususnya Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Karawang Barat.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang pengaruh penerapan sistem e- filing terhadap kepatuhan wajib pajak studi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Karawang Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Dengan perolehan nilai koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,263 dan R square 0,069. Hal ini berarti penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 6,9% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 93,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui signifikansi penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh nilai signifikansi 0,008 < 0,05. Nilai t hitung sebesar 2,693 > t tabel sebesar 1,984. Koefisien korelasi (R) memiliki arah positif sebesar 0,263 maka hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Penerapan sistem e-filing memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem e-filing merupakan salah dari beberapa upaya
yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem e-filing maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

## DAFTAR REFERENSI
Adriyani, P,J,A. (2005). Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Afiqah Syafruddin, at al. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan kualitas sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib di KPP Bangkinang. Jurnal Akuntansi Kompetif, Vol. 4, No. 1, Hal. 76-87. Azuar Juliandi, at al. (2015) Metode Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi . Medan: UMSU press. Burhan Nurgiyantoro, (2002). Statistik Terapan Untuk Ilmu Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Chaizi Nasucha. (2004). Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik. Jakarta: grasindo . Danang Sunyoto. (2010). Metodologi Penelitian Akuntansi . Bandung: PT Refika Aditama. Devi Safitri, & Sem Paulus Silalahi. (2020). Pengaruh kualitas pelayan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak: sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi. JAP, Vol. 20, No. 2, Hal. 145-153. Dian Efriyenti. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Batam utara. Global Financial Accounting Journal, Vol. 2, No.1, Hal. 13-18.
Diana Sari. (2013). Konsep dasar perpajakan . Bandung : Refika Aditama Dina Oktavia, at al. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap minat menggunakan e-filing di kabupaten Bogor. INNOVATIVE: journal of social science research, Vol. 3, No. 5, Hal. 1743-1754.
Ester Melania Pasamba, & Yohana Magdalena Kalrbobir. (2024). Pengaruh penerapan system e- filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten kepulauan Aru. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 2, Hal. 26712-26722. Gilbert Dwi Reinaldo Manullang, at al. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-biling, terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP di Provinsi Bali. JIMAT, Vol. 11, No. 1, Hal. 169-180. Ida Bagus Putra P., & Gine Das Prena. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-biling dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Denpasar Timur. Wacana Ekonomi, Vol. 8, No. 1, Hal. 56-65. Imam Ghozali. (2016) Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS 23 . Cetakan VIII. Semarang: Universitas Diponegoro. Indah Permadani, & Dewi Rejeki. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pondok Gede). Jurnal akuntansi dan bisnis krisnadwipayana. Vol. 6, No. 3, Hal. 27-36. Jaka Maulana, & Marismiati. (2021). Pengaruh penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada pegawai lingkungan politeknik pos Indonesia. Jurnal Revenue, Vol. 1, No. 2, Hal. 217-226.
Jumadil Ismail, at al. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi (studi kasus pada KPP Kupang). ResearchGate, Vol. 5, No. 3, Hal. 11-22.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007. Lely Vika Wulandari. (2018) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Majalaya Bandung. JAPP, Vol. 2, No. 2, Hal. 1-13.
Lidia Andiani, & Reija Hidayat Mochtar. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak . INSPIRASI, Vol. 7, No. 2, Hal. 327-334.
Luh Putu Kania Asri, at al. (2017). Pengaruh penerapan e-sistem terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Singaraja. ResearchGate,
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi, Murtopo P.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan . Yogyakarta: Andi offset. Mendra, N. P. Y. (2017). Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet. Semantic. Menurut Liberti Pandiangan. (2007)
Mohammad Zain. (2007). Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat. Neng Asiah, at al. (2020). Pengaruh penerapan system e-filing dan e-biling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, Vol. 5 No. 2, Hal. 75-92. Puput Solekhah, & Suprino. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Purworejo. JEMATech, Vol. 1, No.1, Hal. 74-90.
Siregar, S.. (2012) Metode Penelitian Kuantitatif. Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan manual & SPSS . Jakarta. Siti Resmi. (2011). Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.
Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta _______. (2013). Metode Penelitian. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta
_______. (2014). Metode Penelitian. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta
_______. (2015). Metode Penelitian. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta Suprayogo, Mhd, Hasymi. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP Jakarta Jatinegara. Profita, Vol. 11, No. 2, Hal. 151-164. Undang-Udang Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat
Sumber Lainnya https://djponline.pajak.go.id/ https://www.republika.co.id/ https://www.tempo.co/ www.pajak.com/