## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN E- GOVERNMENT DI DESA WANTILAN
Tinda Irawaty 1 , Widuri Wulandari 1* , Titin Rohayatin 1, Noer Apptika Fujilestari 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani
* email: widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan,  kemampuan,  dan  keterampilan  perangkat  desa  dalam  e-government  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  desa.  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  faktor penting  dalam  sebuah  organisasi.  Dengan  berbagai  bentuk  dan  tujuan,  organisasi  di  buat berdasarkan  berbagai  visi  untuk  kepentingan  organisasi  dan  dalam  menjalankan  misinya  di atur  dan  dikelola  oleh  karyawan.  Implementasi  e-government  tingkat  desa  sebagai  bentuk digitalisasi  desa  agar  desa  menjadi smart  village .  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  tiga  tahap yaitu  tahap  persiapan  berupa  kegiatan  sosialisasi  dengan  perangkat  desa,  tahap  pelaksanaan dilakukan  dengan  penyampaian  materi, focus  group  discussion (FGD)  dan  pelatihan  atau tutor,  dan  tahap  terakhir  adalah  evaluasi  dengan  menanyakan  kepada  peserta  tentang pengetahuan  terkait e-commerce .  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  peserta  memahami e- government tetapi masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut.
Kata Kunci: E-government; Pemerintah Desa;  Sumber Daya Manusia

## Abstract
Community service carried out aims to improve the knowledge, abilities, and skills of village officials in e-government in administering government at the village level. Human Resource is  an  important  factor  in  an  organization.  With  various  forms  and  objectives,  the organization  is  made  based  on  various  visions  for  the  benefit  of  the  organization  and  in carrying out its mission it is managed and managed by employees. Implementation of village- level  e-government  as  a  form  of  village  digitization  so  that  villages  become  smart  villages. This  activity  is  carried  out  in  three  stages,  namely  the  preparation  stage  in  the  form  of socializing  activities  with  village  officials,  the  implementation  stage  is  carried  out  by delivering material, focus group discussions (FGD) and training or tutors, and the last stage is an evaluation by asking participants about knowledge related to e-commerce. government. The results show that participants understand e-government but still need further guidance.
Keywords: E-government, Human Resources, Village Government

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## A. Pendahuluan
Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan  yang  langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat,  oleh  sebab  itu  kemampuan  dan kapasitas  aparatur  desa  memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Dengna  kompleksitas permasalahan  yang  dihadapinya,  aparatur  pemerintahan  desa  dituntut  untuk  memiliki perhatian  dan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  desa.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  bahwa  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meingkatkan literasi dan pemahaman digital di tingkat pemerintahan terendah yakni desa yaitu dengan meluncurkan program desa cerdas  ( smart  village). Desa  harus  menaruh  perhatian  pada  perkembangan  teknologi informasi di era digital saat ini, terlebih penguasaan teknologi informasi yang menajdi salah satu indicator kemajuan bagi suatu negara. Desa sebagai bagian dari negara sudah seharusnya mulai  menerapkan  teknologi  informasi  mulai  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  sampai dengan  pengelolaan  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakatnya  bahkan  juga  dalam  bidang pembangunan  desa.  Penerapan  teknologi  di  desa  sejalan  dengan  berkembangnya  konsep pembangunan  desa  berbasis  teknologi  informasi  yang  biasa  disebut smart  village . Konsep smart  village adalah  desa  yang  menerapkan  teknologi  tepat  guna  untuk mengembangkan potensi, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani memiliki  kepedulian  untuk  dapat  mewujudkan  program  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah serta  untuk  membantu  desa  (masyarakat),  yaitu  dengan    adanya  pengabdian  kepada masyarakat, dengan demikian harapannya adalah desa binaan tersebut mampu untuk menjadi desa mandiri, dan outputnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
Saat  ini  melihat  rendahnya  kualitas  SDM  aparatur  pemerintahan  desa  sehingga menjadi permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan dimensi dinamis dan unik karena setiap manusia memiliki sifat,  karakter,  motivasi  dan  emosi  yang  berbeda-beda  sehingga  membutuhkan

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
penanganan/ manage yang  berbeda  pula  untuk  setiap  personalnya.  Sumber  daya  manusia merupakan  sumber  daya  terpenting  pada  setiap  organisasi,  dimana  manusia  sebagai penggerak dan pengelola sumberdaya-sumberdaya lainnya.
Oleh  karena  itu  salah  satu  tanggung  jawab  organisasi  adalah  memperoleh,  menata, memotivasi  dan  mengendalikan  sumberdaya-sumberdaya  manusianya  untuk  mencapai kemajuan  organisasi  dengan  efektif.  Dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahanan  desa untuk mewujudkan good governance pada level desa perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya  manusia aparatur pemerintahan desa. Manajemen/  pengelolaan SDM aparatur  pemerintah  desa  ini  merupakan  kebutuhan  mendesak  untuk  dijalankan  agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera dalam pencapaian birokrasi di tingkat pemerintahan desa yang baik. Sebagai  garda terdepan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum di desa, SDM aparat desa di Desa Wantilan masih belum sepenuhnya professional.
Hal ini menjadi perhatian bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani untuk memberikan  pelatihan  serta  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dengan  harapan  bahwa aparatur  desa  nantinya  mampu  lebih  optimal  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  sehingga mampu untuk lebih kreatif serta inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi melalui teknologi informasi, untuk mengoptimalkan potensi desa menuju desa mandiri.
Tujuan pengembangan sumber daya manusia mempunyai  dua dimensi  yaitu dimensi individual  dan  dimensi  institusional.  Tujuan  yang  berdimensi  individual  mengacu  kepada sesuatu yang dicapai oleh seorang pegawai. Tujuan berdimensi institusional mengacu kepada apa yang dapat dicapai oleh organisasi. Pengembangan sumber daya aparatur sangat penting karena  dapat  meningkatkan  kemampuan  aparatur  baik  kemampuan  profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdiannya  sehingga  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kinerja  seorang  aparatur  (Rivai, 2009).
Tujuan e-government adalah  menyediakan  informasi  kepada  warga,  pelayanan  yang lebih  baik  dan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  ketersedian  akses  terhadap  ICT  dan partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  kebijakan  publik  ( e-government  readiness  report 2005  UN).  Hal  penting  yang  perlu  ditegaskan  bahwa e-government terkait  erat  dengan efisiensi dan efektifitas layanan publik oleh pemerintah (Surendro, 2006).

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Pendapat yang sama mengenai apa e-government juga dijelaskan oleh (Wijaya, 2007) adalah perlunya transformasi model kepemerintahan menuju model e-government . Model e- government dirumuskan  sebagai  model  kepemerintahan  yang  berorientasi  pada  masyarakat atau  publik.  Model  ini  meletakkan  masyarakat  sebagai  “pusat”dari  aktivitas    pemerintah. Model kepemerintahan ini menempatkan masyarakat sebagai “konsumen” dari bisnis “jasa” pelayanan  publik  pemerintah.  Layanan  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  berorientasi pada  kebutuhan  masyarakat  bukan  pada  kepentingan  pemerintah.    Penerapan e-government merupakan upaya pemerintah mengadopsi teknologi informasi  untuk meningkatkan kualitas pelayanan  publik.  Teknologi  berperan  sebagai  “alat”  yang  diyakini  dapat  meningkatkan efiensiensi  dan  efektifitas  pelayanan  Permasalahan  dalam  efektifitas e-government akan menyentuh hal hal  yang berkaitan dengan “masalah organisasi” dengan tidak meninggalkan “masalah  berbau  teknologi”.  Budaya  organisasi  merupakan  masalah  organisasi  yang  terkait dengan masalah kesiapan penerapan e-government .
Menurut (Retnowati, 2008) e-governemt adalah suatu aplikasi berbasis komputer dan Internet  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  hubungan  dan  layanan  pemerintah  kepada warga masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C ( Government to Citizen ). Di samping itu juga hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B ( Government to Business ). Bahkan terhadap pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G ( Government  to  Government ) sebagai  mitranya. Pembangunan hubungan  yang lebih komunikatif, kemudahan layanan administrative dan transaksi serta penyajian informasi inilah yang menjadi dasar pembangunan aplikasi e-Gov tersebut.
Menurut  Krisna  Nugraha  dalam  (Ardila,  2013)  kemajuan  teknologi  komunikasi  dan info  yang  pesat  serta  potensi  pemanfaatannya  secara  luas,  membuka  peluang  bagi pengaksesan,  pengelolaan  dan  pendayagunaan  informasi  dalam  volume  yang  besar  secara cepat  dan  akurat.  Selain  itu  pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  dalam  proses pemerintahan  atau E-Government akan  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas,  transparansi  dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

## B. Masalah
Adapun identifikasi dan perumusan masalah sebagai berikut:
1. Rendahnya pemahaman terkait manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan desa sehingga memiliki daya saing

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Minimnya  kapasitas  aparatur  desa  yang  menyebabkan  pelaksanaan  pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat belum berjalan optimal
3. Masih  rendahnya  kemampuan  pemerintah  desa  dalam  hal  manajemen  pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi.

## C. Metode Pelaksanaan
Kegiatan  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  judul:  “Optimalisasi sumber  daya  manusia  dalam  penerapan e-government di  Desa  Wantilan  Kecamatan Cipeundeuy  Kabupaten  Subang”, Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini dalam berbagai bentuk atau tahapan kegiatan yang dilakukan, antara lain meliputi :
1. Tahap  Persiapan;  dalam  tahap  persiapan  ini  penyelenggara  kegiatan  pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  FISIP  Unjani  melakukan  sosialisasi  terkait  akan  diselenggarakannya kegiatan ini. Sosialisasi dilakukan kepada Kepala Desa Wantilan dan seluruh aparatur Pemerintah  Desa  Wantila,  serta  BUMdes.  Tahap  persiapan  membutuhkan  waktu sekitar 2 minggu.
2. Tahap  Pelaksanaan;  Kegiatan  pengabdian  kepada  Masyarakat  dengan  judul Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan e-government di Desa Wantilan Kecamatan  Cipeundeuy  Kabupaten  Subang”  dilaksanakan  pada  hari  Selasa,  20 September 2022 melalui metode konfensional/ luring atau tatap muka yang bertempat di  Balai  Desa  Wantilan  Kecamatan  Cipeundeuy  Kabupaten  Subang.  Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara offline dengan jumlah peserta 30 orang dari unsur aparatur pemerintah desa, Bumdes, BPDes, dan PKK. Pelaksanaan pertama dilakukan dengan penyampaian  materi  dilanjutkan  dengan  sesi Focus  Group  Discussion dan  terakhir pelatihan atau simulasi dalam pembuatan konten di media sosial pemerintah desa.
3. Tahap  Evaluasi;  pada  tahap  kegiatan  ini,  tim  pelaksana  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  mengevaluasi  seluruh  kegiatan  dari  mulai  persiapan,  pelaksanaan, pembuatan  laporan  kegiatan  sampai  kepada  luaran  kegiatan  termasuk  dalam  perihal publikasi hasil kegiatan .

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## D. Pembahasan
Kementeria Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi  (Mendes PDTT),  terus  mendorong  untuk  adanya  pemanfaat  teknologi  digital  di  level  desa. Digitalisasi  desa  sangat  penting  dilakukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  terhadap masyarakat,  selain  itu  digitalisasi  di  level  desa  digunakan  untuk  mempercepat  gerak ekonomi desa. Desa di Indonesia telah banyak mempunyai produk unggulan baik dalam bentuk  barang  dan  jasa  (Novri/Humas  Kemendes  PDTT,  2021).  Melalui  pengabdian kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  memberikan pemahaman  dan  meningkatkan  pengetahuan  para  aparatur  desa  dan  masyarakat  desa dalam pemanfaatn teknologi informasi untuk meningkat ekonomi desa.
Pemahaman  yang  diberikan  kepada  para  aparatur  desa  dan  masyarakat  desa dimulai  dari  pengenalan  lebih  dalam  dan  terperinci  mengenai  teknologi  informasi  atau yang  disebut  dengan  literasi  digital.  Literasi  digital  diharapkan  dapat  meningkatkan pengetahuan dan kecakapan masyarakat untuk pembangunan ekonomi usaha masyarakat desa.  Hal  ini  mendukung  daya  saing  masyarakat  desa  dalam  ekonomi  maupun pendidikan.  Dengan  pengetahuan  mengenai  pemanfaatan  penggunaan  teknologi informasi  dalam  kewirausahaan  masyarakat  desa,  maka  bisa  mengurangi  ketimpangan yang ada.
Pada  penyampaian  materi,  pemateri  menyampaikan  terkait  dengan  apa  yang dimaksud  dengan e-government.  E-government merupakan  suatu  upaya  untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  proses  pemerintahan  untuk meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  tranparansi  dan  akuntablitas  penyelenggaraan pemerintahan  pelayanan  publik.  Adapun  manfaat  dari e-government yang  dapat dirasakan yaitu sebagai berikut:
1) Pelayanan  yang lebih baik kepada masyarakat.  Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus  menunggu dibukanya kantor. Informasi  dapat  dicari  dari  kantor,  rumah,  tanpa  harus  secara  fisik  datang  ke kantor pemerintahan.
2) Peningkatan  hubungan  antara  pemerintah,  pelaku  bisnis  dan  masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka  diharapkan hubungan  antara berbagai  pihak  menjadi  lebih  baik.  Keterbukaan  ini  menghilangkan  saling

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3) Pemberdayaan  masyarakat  melalui  informasi  yang  mudah  diperoleh.  Dengan adanya  teknologi  informasi  yang  mencukupi,  masyarakat  akan  belajar  untuk dapat  menentukan  pilihannya.  Sebagai  contoh,  data-data  tentang  sekolah seperti  jumlah  kelas,  daya  tampung  murid,  passing  grade,  dan  sebagainya, dapat  ditampilkan  secara  online  dan  digunakan  oleh  orang  tua  untuk memilihkan sekolah yang sesuai untuk anaknya.
4) Pelaksanaan  pemerintahan  yang  lebih  efisien.  Sebagai  contoh,  koordinasi pemerintahan  dapat  dilakukan  melalui  e-mail  atau  bahkan video  conference .
Bagi  Indonesia  yang  luas  areanya  sangat  besar,  hal  ini  sangat  membantu. Tanya  jawab,  koordinasi,  diskusi  antara  pimpinan  daerah  dapat  dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama.
Gambar 1. Penyampaian Materi
Hasil Focus  Group  Discussion Kegiatan  dalam  “Optimalisasi  sumber  daya  manusia dalam  penerapan e-government di  Desa  Wantilan  Kecamatan  Cipeundeuy  Kabupaten Subang” sebagai berikut:
1. Pengelolaan sosial media secara berkala. Khususnya dalam publikasi di sosial media, membuat  narasi  dan  konten  yang  menarik  masyarakat  umum  untuk  melihat  dan membaca.
2. Website resmi pemerintah desa agar rajin diakses masyarakat
3. Masyarakat umum khususnya pelaku usaha mampu mempromosikan produknya di e- commerce baik tingkat nasional maupun tingkat internasional

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Gambar 2. Sesi Focus Group Discussion
Melalui  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  juga  memberikan  pemahaman  terkait pemberdayaan  masyarakat  desa  dalam  mewujudkan smart  economic untuk  promosi  produk desa. Banyak potensi desa belum terekspos oleh media massa. Untuk itu melalui pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat desa dapat mengenalkan potensi desa yang mereka miliki ke masyarakat  nasional  ataupun  internasional.  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  aparatur pemerintah  desa  dengan  masyarakat  desa,  diberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  dalam pemanfataan  teknologi  informasi  untuk  mempromosikan  potensi  desa  yang  dimiliki,  agar menjadi smart village.
Melalui  berbagai  bentuk  atau  metode  yang  diberikan  dalam  kegiatan  Pengabdian Kepada Masyarakat  dengan judul  “Optimalisasi  Sumber Daya Manusia dalam Penerapan e- Government di  Desa  Wantilan  Kecamatan  Cipeundeuy  Kabupaten  Subang”  ini,  alhasil mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa dan Aparatur  Pemerintah  Desa    di  Desa  Wantilan  sebagai  modal  awal  dalam  menata  organisasi pemerintahan  termasuk  organisasi  Pemerintah  Desa  dalam  rangka  mewujudkan  proses penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  era  globalisasi  dan  digitalisasi.  Penerapan Teknologi  Informasi  dalam  organisasi  pemerintahan  saat  ini  sudah  merupakan  keharusan melek  teknologi.  Sumber  daya  aparatur  harus  mampu  mengoperasionalkan  system  berbasis digital dalam pemberian pelayanan yang maksimal ke masyarakat.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Gambar 3. Dosen IP dan Perangkat Desa
Kecanggihan  teknologi  saat  ini  di  dunia  organisasi  pemerintahan  sudah  merubah sistem  pelayanan  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  baik  dalam  tata  Kelola Sumber Daya Manusia. Peran Teknologi informasi dalam pemerintahan sangat lah besar dan hal ini harus diimbangi dengan kesiapan para aparatur sebagai pelaksanan suatu sistem dalam organisasi  peperintahan  Desa  ini.  Melalui  pelatihan  ini  diharapkan  mampu  membekali  dan ikut  mempersiapkan  para  aparatur  pemerintah  desa  dalam  peningkatan  proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam oragnisasi  pemerintahan  desa  tersebut.  Terdeskripsikan  dengan  jelas  bahwa  diskusi  yang terjadi dalam kegiatan “Optimalisasi sumber daya manusia dalam penerapan e-government di Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” tersebut khususnya saat ini sudah menjadi keharusan melek teknologi dalam rangka kesiapan menghadapi arus globalisasi dan digitalisasi.

## E. Kesimpulan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  memberikan  kontribusi  positif  bagi upaya  meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman,  dan  penguasaan  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  digitalisasi  desa, e-government, dan smart  village. Kegiatan  ini  secara umum  memberikan  kontribusi  kepada  peserta  untuk  membangun  desa  cerdas  dan memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  mempromosikan  dan  memajukan  Desa  Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## F. Ucapan Terima Kasih
Kami  ucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani yang telah mendanai Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  V.  (2016).  Human  Resource  Development  Strategies  For  Village  Apparatus  in Realizing  Effective  Village  Governance  at  Boalemo  Regency,  Gorontalo  Province. The International Journal Of Engineering And Science (IJES) , 43-47.
Ardila,  N.  (2013).  Pentingnya  Revitalisasi  E-Government  di  Provinsi  Lampung. E-Jurnal Sistem Informasi , 1.
Nasroen. (1995). Daerah Tingkat Terbawah. Jakarta: Beringin Trading Company.
Notoatmodjo, S. (2003). Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta: Rineka Cipta.
Retnowati,  N.  D.  (2008).  Peranan  E-Government  dalam  Rangka  Mewujudkan  Good Governance bagi Masyarakat. Seminar Nasional Informatika , 205.
Rivai,  V.  (2009). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Perusahaan  dari  Teori  dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Surendro,  S.  W.  (2006).  Kajian  Teoritis:  Model  E-Government  Readiness  Pemerintah Kabupaten/Kotamadya  dan  Keberhasilan  E-government. Seminar  Nasional  Aplikasi Teknologi Informasi , 25.
Wijaya,  S.  W.  (2007).  Budaya  Organisasi  dan  Efektivitas  Penerapan  E-Governement. Seminar Nasional Aplikasi Informatika , 10.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
.