## MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK, TEKNOLOGI

## DAN INFORMASI PERPAJAKAN, KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN TAX MORALE

## (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAL JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I)
Siti Sangadah, Kurniawati Mutmainah Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo E-mail : sitisangadah08@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem  perpajakan,  ketepatan  pengalokasian  pengeluaran  pemerintah,  dan  tax  morale  terhadap penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor DJP Jawa Tengah I 2019  yang tercantum 96.489 jiwa yang merupakan wajib pajak orang pribadi  efektif.  Sampel  dalam  penelitian  ini  100  WPOP  yang  di  dapat  melalui  teknik  accidental sampling  dan  dengan  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  menunjukkan bahwa  tarif  pajak,  teknologi  dan  informasi,  keadilan  sistem  perpajakan,  ketepatan  pengalokasian pengeluaran pajak, dan tax morale berdampak pada penggelapan pajak.
Kata a Kunci : tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pajak, dan tax morale.

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  analyze  tax  rates,  taxation  technology  and  information,  tax  system  fairness, appropriateness  of  government  expenditure  allocation,  and  tax  morale  on  tax  evasion.  The population in this study were individual taxpayers registered at the Central Java I 2019 DJP which listed  96,489  people  who  were  effective  individual  taxpayers.  The  sample  in  this  study  was  100 WPOP  obtained  through  accidental  sampling  technique  and  by  using  multiple  linear  regression analysis techniques. The results show that tax rates, technology and information, tax system fairness, accuracy of tax expenditure allocation, and tax morale have an impact on tax evasion.
Keywords  : tax  rates,  taxation  technology  and  information,  tax  system  fairness,  accuracy  of  tax expenditure allocation, and tax morale.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  serta dapat  dipaksakan  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal balik  dari  negara  secara  langsung,  untuk memelihara kesejahteraan umum (Tjahyono dan Fakhri,  2005  dalam  Imelda,  2014  dalam Nurfaizah,  2016).  Fungsi  utama  pajak  adalah pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluarannya ( budgetair). Pajak  juga  memiliki  fungsi mengatur  ( regulerend )  yang  berarti  untuk mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi (Mardiasmo, 2011). Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan  penerimaan  dari  sektor  pajak tergantung    pada    kedua  belah  pihak,  yaitu pemerintah  sebagai  aparat  perpajakan  (fiskus) dan  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  atau  yang dikenai pajak.
Pada  umumnya  wajib  pajak  menginginkan agar  dapat  membayar  seminimal  mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya  (Rahman,  2013).  Banyak  cara yang  dilakukan  wajib  pajak  untuk  mencapai keinginannya  tersebut  baik  dengan  cara  yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2013) ada  dua  cara  untuk  meminimalkan  pajak,  yang pertama  dengan  penghindaran  pajak (tax avoidance) yaitu  cara  meminimalkan  pajak tanpa  melakukan  pelanggaran  undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (tax evasion) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.
Untuk  dapat  melaksanakan  fungsinya sebagai budgetair dan regulerend, pajak mampu meminimalkan tax  evasion yang  ada. Tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara yang ilegal (Hutami, 2012). Tax  evasion biasanya  dilakukan  dengan cara  membuat  laporan  keuangan  dan  faktur pajak  palsu  atau  tidak  mencatat  sebagian penjualan.  Mardiasmo  (2009),  mengartikan tax evasion sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak  untuk  meringankan  beban  pajak  dengan cara melanggar undang-undang.
Permasalahan  adanya  penggelapan  pajak dapat  dilihat  melalui  tidak  tercapainya  target
penerimaan  pajak.  Pada  tabel  1.1  dapat  dilihat bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  tidak  sesuai target penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai 2019.  Komponen  penting  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak (Ade Mentari,2017).
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan
Pajak Tahun 2015 sampai 2019 (dalam
triliun rupiah)
Tahun Realisasi Penerimaan Pajak % Realisasi Penerimaan Pajak Target Penerimaan Pajak 2015 Rp 1.055 triliun 81,5% Rp 1.294 triliun 2016 Rp 1.283 triliun 83,4% Rp 1.539 triliun 2017 Rp 1.147 triliun 89,4% Rp 1.283 triliun 2018 Rp 1.315,9 triliun 92% Rp 1.424 triliun 2019 Rp 1.332,1 triliun 84,4% Rp 1.577,6 triliun Sumber:  Kementrian  Keuangan  Republik
Indonesia
Penerimaan  pajak  dalam  setiap  tahunnya tidak  mencapai  target  yang  telah  ditentukan. Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Kementrian Keuangan  mencatat    penerimaan  pajak  pada 2019  sebesar  Rp  1.332,1  triliun  atau  sekitar 84,4%  dari  target.  Realisasi  tersebut  jauh  dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.577,6 triliun. Dalam empat tahun kebelakang penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi, persentase pencapaian  tahun  2017  dan  2018  lebih  tinggi dari tahun sebelumnya.
Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) dalam  Cut  Hany  Yurika  (2016)  salah  satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat melalui  tidak  tercapainya  target  penerimaan pajak.  Ini  hampir  terjadi  diseluruh  Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah.  Untuk  wilayah  Jawa  Tengah  dibagi dalam  2  (dua)  Kantor  Wilayah  untuk  Kanwil DJP  Jawa  Tengah  I  berada  di  Semarang  yang meliputi wilayah kerja bagian utara, sedangkan Kanwil DJP Jawa Tengah II berada di Surakarta yang meliputi wilayah kerja bagian selatan. Data Kanwil  DJP  Jateng  1  per  8  Januari  2020 menunjukkan  realisasi  penerimaan  pajak  tahun
2019 mencapai Rp 27,6 triliun atau 86,8 persen dari  target  sebesar  31,8  triliun.  Sedangan realisasi  penerimaan  pajak  di  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Tengah  II sepanjang tahun 2019 tercatat sebesar Rp12,569 triliun.  Angka  ini  mencapai  90,56  persen  dari target  2019  yaitu  sebesar  Rp13,979  triliun. Realisasi penerimaan pajak masih belum sesuai target  yang  telah  ditentukan  sehingga  masih terjadi tax evasion.
Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah  pernah  dilakukan  sebelumnya,  maka penelitian  ini  memilih  lima  faktor  yang kemungkinan  dapat  mempengaruhi  persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak, yaitu  tarif  pajak,    teknologi  dan  informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah, dan tax morale .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Y)
Tax  evasion (penggelapan  pajak)  yaitu usaha-usaha  untuk  memperkecil  jumlah  pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak  yang  berlaku  (Defiandry  Taslim,  2007 dalam  Nurfaizah, 2016).

## Tarif Pajak (X1)
Tarif  pajak  adalah  persentase  untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus  dibayar),  tarif  digunakan  sebagai  dasar untuk  menetapkan  besarnya  utang  pajak  yang harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi ataupun badan (Sekar Akrom Faradiza, 2018).

## Teknologi dan Informasi Perpajakan (X2)
Teknologi dan informasi perpajakan merupakan  penggunaan  sarana  dan  prasarana perpajakan  dengan  memanfaatkan  ilmu  dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  perpajakan  terhadap  wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015).

## Keadilan Sistem Perpajakan (X3)
Sistem  perpajakan  yang  adil  merupakan reward bagi  wajib  pajak,  karena  wajib  pajak akan  merasa  dihargai  sehingga  wajib  pajak mempunyai kecenderungan melakukan kewajiban  perpajakannya  dengan  benar  (Teori
keadilan  John  Rawls,  1971  dalam  Inggrid Permatasari, 2013).
Ketepatan
Pengalokasian Pengeluaran

## Pemerintah (X4)
Ketepatan  pengalokasian  pajak  adalah pemanfaatan  dana  pajak  yang  tercermin  dalam APBN  dan  mendistribusikannya  kembali  ke masyarakat kedalam bentuk fasilitas umum yang diberikan  pemerintah  (Syahrina  dan  Pratomo, 2014).
Tax Morale (X5) Moral pajak didefinisikan sebagai motivasi instrinsik dalam membayar pajak yang timbul  dari  kewajiban  moral  untuk  membayar pajak  atau  kepercayaan  dalam  memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak  (Schneider  &  Tongler,  2007  dalam  Lulu Fatmawati  2018).  Menurut  K.  Mutmainah (2019), Motivasi mendorong atau menjadi sebab seseorang  melakukan  suatu  perbuatan/kegiatan yang berlangsung secara sadar.

## Kerangka Pemikiran Teoritis Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tax Evasion
Semakin tinggi  tarif  pajak  yang  ditentukan semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib  pajak,  maka  wajib  pajak  akan  semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan  pajak.  sehingga  dapat  disusun hipotesis sebagai berikut:
HI  :  Tarif  pajak  berpengaruh  positif terhadap tax evasion.
Pengaruh Teknologi dan Informasi terhadap

## Tax Evasion
Semakin  modern  teknologi  dan  informasi perpajakan  yang  digunakan  pemerintah  akan menghasilkan  kualitas  pelayanan  perpajakan yang    baik  yang  akan  mempersulit  wajib  pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Sehingga  dapat  disusun  hipotesis  sebagai berikut:
H2  :  Teknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion.

## Pengaruh  Keadilan  Sistem  Perpajakan terhadap Tax Evasion
Semakin  adil  pajak  yang  dibebankan  pada wajib  pajak  maka  tingkat  kepatuhannya  akan semakin meningkat. Namun apabila pajak yang dibebankan  pada  wajib  pajak  tidak  adil  maka semakin  tinggi  niat  wajib  pajak  untuk melakukan  penggelapan  pajak.  Sehingga  dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H3 : Keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion.
Pengaruh Ketepatan Pengalokasian
Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Tax

## Evasion
Semakin  tepat  pengalokasian  pengeluaran pemerintah  yang  berasal  dari  pajak  akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya kepercayaan masyarakat  maka  semakin  sedikit  niat  wajib pajak  untuk  melakukan  tindakan  penggelapan pajak. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H4  :  Ketepatan  pengalokasian  pengeluaran pemerintah  berpengaruh  negatif  terhadap tax evason.

## Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion
Semakin baik moral seseorang untuk patuh terhadap  pajak,  maka  semakin  besar  pula  niat seseorang untuk tidak akan melakukan tindakan penggelapan  pajak.  Sehingga  dapat  disusun hipotesis sebagai berikut :
H5  : Tax  morale berpengaruh  negatif terhadap tax evason.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dibuat model penelitian sebagai berikut:

## 3. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  yaitu penelitian  dengan  memperoleh  data  yang berbentuk  angka  atau  data  kualitatif  yang diangkakan (Sugiyono, 2012).

## Populasi dan Sampel Penelitian
Pada  penelian  ini  penulis  memilih  jenis penelitain  kuantitatif.  Populasi  yang  ada  dalam
penelitian  ini  adalah  para  wajib  pajak  orang pribadi    yang  terdaftar  di  Kantor  DJP  Jawa Tengah I tahun 2019 yang tercantum 96.489 jiwa yang  merupakan  wajib  pajak  orang  pribadi efektif.
Menurut  Lulu  Fatmawati  (2018)  untuk menghitung  sampelnya  menggunakan  rumus slovin sebagai berikut:
n = N (1+N𝑒 2) Keterangan : n = Jumlah anggota sampel N = Jumlah populasi Ne2 = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1) Perhitungan sampel sebagai berikut : n = 96.489 1+96.489(𝑂.1) 2 = 99,89
Berdasarkan  jumlah  perhitungan  diatas, jumlah  sampel  adalah  99,89  dan  untuk memudahkan  perhitungan  selanjutnya  maka dibulatkan  menjadi  100  WPOP.  Metode pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah accidental sampling, yaitu mengambil  sampel  secara  kebetulan.  Menurut Sugiono  (2004)  dalam  Inggrid  Permatasari (2013) accidental  sampling adalah  mengambil sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang  secara  kebetulan  bertemu  dengan  peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang ditemui cocok sebagai sumber data.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  yaitu penelitian  dengan  memperoleh  data  yang berbentuk  angka  atau  data  kualitatif  yang diangkakan  (Sugiyono,  2012  dalam  Nur  Baiti Jannati,  2017).  Data  tersebut  diperoleh  dari kuesioner  yang  disebar  oleh  peneliti. Sumber data  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat memberikan informasi mengenai data.
Berdasarkan  sumbernya,  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  yaitu data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung dari sumber asli (tanpa ada perantara).

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini  dengan  menggunakan  angket  (kuesioner) dengan cara online melalui aplikasi google form dengan  cara personal  chatting  via  whatshapp . Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Definisi Operasional dan Pengukuran

## Variabel
Tax Evasion (Penggelapan Pajak) (Y)
Indikator  pengukuran  variabel tax  evasion menurut (Cut Hani Yurika, 2016) adalah sebagai berikut :
1. Tidak menyampaikan SPT
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP
Tarif Pajak (X1) Indikator  pengukuran  variabel tarif  pajak menurut  (Nurfaizah  Abidin,  2016) adalah sebagai berikut :
1. Kemampuan dalam membayar pajak
2. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia
Teknologi dan Informasi Perpajakan   (X2)
Indikator  pengukuran  variabel  teknologi dan informasi perpajakan menurut (Ika Fitriyanti dkk, 2017) adalah sebagai berikut :
1. Ketersediaan  teknologi  yang  berkaitan dengan perpajakan
2. Akses informasi perpajakan yang mudah
3. Pemanfaatan  fasilitas  teknologi  informasi perpajakan

## Keadilan Sistem Perpajakan
Indikator  pengukuran  variabel  keadilan sistem perpajakan menurut (A.A Mirah Pradnya Paramita  dan  I  Gusti  Ayu  Nyoman  Budiasih, 2016) adalah sebagai berikut :
1. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan
2. Prinsip  kemampuan  dalam  membayar kewajiban pajak
3. Keadilan dalam penyusunan Undang-
undang pajak Ketepatan Pengalokasian
Pengeluaran
Pemerintah (X4)
Indikator  pengukuran  variabel  ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah menurut (Cut Hani Yurika, 2016) adalah sebagai berikut:
1. Penanggulangan bencana alam
2. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan
3. Pemeliharaan kesehatan masyarakat
Tax Morale
Indikator  pengukuran  variabel tax  morale menurut (Lulu Fatmawati, 2018) adalah sebagai berikut :
1. Tingkat kepercayan
2. Sistem perpajakan

## 3. Kondisi ekonomi
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel  Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standard ized
Coeffici ents
t Sig . B Std. Error Beta 1 (Const an) ,416 1,542 ,270 ,78 8 tarif pajak -,093 ,140 -,066  -,665 ,50 8 teknol ogi ,064 ,038 ,169  1,662 ,10 0 keadil an ,058 ,042 ,159  1,387 ,16 9 ketepa tan ,066 ,042 ,171  1,573 ,11 9 tax morale ,008 ,037 ,022  ,218 ,82 8
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh persamaan  regresi  linear  berganda  sebagai berikut :
Y = 11,953 + 0,596 XI – 0,174 X2 – 0,176 X3 – 0,160 X4 – 0,137 X5 + 2,0898
Persamaan  regresi  tersebut  mempunyai makna sebagai berikut :
1. Nilai  konstanta  sebesar  11,953  (positif) menunjukkan  bahwa  tanpa  dipengaruhi variabel  bebas  tarif  pajak,  teknologi  dan informasi  perpajakan,  keadilan  sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran  pemerintah,  dan tax  morale maka wajib pajak yang menjadi responden dalam  penelitian  ini  melakukan tax evasion.
2. Pengaruh  tarif  pajak  terhadap tax  evasion
(penggelapan pajak) (H1) memiliki koefisien 0,596 dan signifikan pada 0,018. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H1  yang  menyatakan  bahwa terdapat pengaruh positif antara tarif pajak terhadap tax evasion (penggelapan pajak), diterima.  Artinya  jika  tarif  pajak  yang dikenakan terhadap wajib pajak
mengalami peningkatan maka wajib pajak
akan semakin termotivasi untuk
melakukan  tindakan  penggelapan  pajak. Dengan  asumsi  variabel-variabel  lain dianggap konstan.
3. Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion
(penggelapan pajak) (H2) memiliki koefisien -0,174 dan signifikan pada 0,012. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H2  yang  menyatakan  bahwa terdapat pengaruh negatif antara teknologi dan  informasi  perpajakan  terhadap tax evasion (penggelapan  pajak),  diterima. Artinya  jika  teknologi  dan  informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah  memiliki  kualitas  yang  baik akan  mempersulit  wajib  pajak  melakukan tindakan  penggelapan  pajak.  Dengan asumsi  variabel-variabel  lain  dianggap konstan.
4. Pengaruh  keadilan  sistem  perpajakan perpajakan terhadap tax evasion
(penggelapan pajak) (H3) memiliki koefisien -0,176 dan signifikan pada 0,020. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H3  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  negatif  antara  keadilan sistem  perpajakan  terhadap tax  evasion (penggelapan  pajak),  diterima.  Artinya apabila pajak yang dibebankan pada wajib pajak  adil  maka  akan  mengurangi  niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.  Dengan  asumsi  variabel-variabel lain dianggap konstan.
5. Pengaruh ketepatan pengalokasian pengeluaran  pemerintah  terhadap tax evasion (penggelapan pajak) (H4)
memiliki  koefisien  -0,160  dan  signifikan pada  0,032.  Karena  memiliki  tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa  H4  yang  menyatakan bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  antara ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap tax evasion
(penggelapan  pajak),  diterima.  Artinya semakin  tepat  pengalokasian  pengeluaran pemerintah akan
meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan adanya  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  maka  semakin  sedikit  niat
wajib  pajak  untuk  melakukan  tindakan penggelapan pajak. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
6. Pengaruh tax morale terhadap tax evasion
(penggelapan pajak) (H5) memiliki koefisien -0,137 dan signifikan pada 0,038. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H5  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  negatif  antara tax morale terhadap tax evasion (penggelapan pajak),  diterima.  Artinya  semakin  tinggi moral  seseorang  untuk  patuh  terhadap pajak,  maka  semakin  besar  pula  niat seseorang untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Mo de R R Squar e Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,624 a ,390 ,357 2,0898
Berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai Adjusted R square sebesar 0,357 atau 35,7% hal ini  menunjukkan  bahwa  variabel tax  evasion dapat  dijelaskan  oleh  variabel  tarif  pajak, teknologi  dan  informasi  perpajakan,  keadilan sistem  perpajakan,  ketepatan  pengalokasian pengeluaran pemerintah, dan tax morale 35,7% sedangkan  sisanya  sebesar  64,3%  disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  tarif pajak  berpengaruh  terhadap tax  evasion. Semakin  tinggi  tarif  pajak  yang  ditentukan semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib  pajak,  maka  wajib  pajak  akan  semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Contohnya tarif pemungutan pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dengan presentase yang naik dengan banyaknya jumlah kendaraan  yang  dimiliki  sebagai  pengenaan pajak.  Intinya,  jika  mempunyai  lebih  sari  satu kendaraan atas nama dan alamat yang sama akan semakin  tinggi  tarif  pajak  yang  dibebankan. Sehingga hal tersebut dapat memicu wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
Pengaruh Teknologi Dan
Informasi

## Perpajakan Terhadap Tax Evasion
Penelitian ini membuktikan bahwa semakin modern  teknologi  dan  informasi  perpajakan yang digunakan pemerintah akan menghasilkan kualitas  pelayanan  perpajakan  yang    baik  yang akan  mempersulit  wajib  pajak  melakukan tindakan  penggelapan  pajak.  Sebagai  contoh Dulu, untuk melaporkan pajak setiap wajib pajak harus  memindahkan  data  perhitungan  secara manual  ke  dalam  formulir  SPT,  hal  tersebut dinilai  cukup  merepotkan  dan  kurang  efesien. Kemudian  DJP  meluncurkan  aplikasi  yang mampu membuat formulir SPT secara elektronik. Aplikasi tersebut diberi nama e-SPT. e-SPT  merupakan  aplikasi  untuk  membuat formulir  surat  pemberitahuan  elektronik  yang dibuat  untuk  menggantikan  formulir  surat pemberitahuan berbentuk kertas. Dengan adanya aplikasi  ini  wajib  pajak  cukup  di  permudah mengisi formulir dan disisi lain akan mempersulit untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

## Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan
Penelitian ini membuktikan bahwa semakin adil  pajak  yang  dibebankan  pada  wajib  pajak maka  tingkat  kepatuhannya  akan  semakin meningkat. Namun apabila pajak yang dibebankan  pada  wajib  pajak  tidak  adil  maka semakin  tinggi  niat  wajib  pajak  untuk melakukan  penggelapan  pajak.  Contohnya bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank bagi pelaku  UMKM  bisa  mencapai  22%  pertahun, tentu  hal  ini  sangat  berat  bagi  para  pelaku UMKM. Resiko usaha berhenti lebih tinggi dan banyak  dari  mereka  kesulitan  untuk  membayar angsuran  di  bank.  Pemerintah  menurunkan bunga  KUR  menjadi    7%,  suku  bunga  yang rendah  akan  membantu  pelaku  UMKM  untuk tetap hidup dan bersaing.  Keadilan pajak disini sangat  dirasakan,  untuk  wajib  pajak  yang berpenghasilan besar bisa dikenakan tarif pajak yang  tinggi,  dan  untuk  pelaku  pengusaha  kecil dapat merasakan langsung manfaat pajak dalam bentuk KUR.
Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pajak Terhadap Tax Evasion Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tepat  pengalokasian  pengeluaran  pemerintah yang  berasal  dari  pajak  akan  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah. Dengan  adanya  kepercayaan  masyarakat  maka
semakin  sedikit  niat  wajib  pajak  untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Contoh adanya  pembangunan  infrastruktur  momen mudik menjadi lancar. Ketepatan pengalokasian pengeluaran  pemerintah  dalam  pembangunan infrastruktur  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  memberikan  kenyamanan kepada masyarakat Indonesia.

## Pengaruh Tax Morale Terhadap Tax Evasion
Penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik  moral  seseorang  untuk  patuh  terhadap pajak,  maka  semakin  besar  pula  niat  seseorang untuk tidak akan melakukan tindakan penggelapan  pajak.  Contohnya  ketika  wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak dan wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak.  Berarti  wajib  pajak  memiliki  kesadaran membayar pajak yang dilakukan secara  sukarela bukan keterpaksaan.

## 5. PENUTUP Kesimpulan
Hasil pengujian statistik tentang minimalisasi tax  evasioan melalui  tarif  pajak, teknologi  dan  informasi  perpajakan,  keadilan sistem  perpajakan,  ketepatan  pengalokasian pengeluaran  pemerintah,  dan tax  morale dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Variabel  tarif  pajak  berpengaruh  positif terhadap tax evasion (H1 diterima). Artinya apabila tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak mengalami peningkatan,  maka  kebanyakan  dari  wajib pajak  merasa  enggan  untuk  membayar kewajibannya.  Semakin  tinggi  tarif  pajak yang  ditentukan  semakin  besar  pajak  yang harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak,  maka wajib pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
2. Variabel teknologi dan informasi perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap tak evasion (H2 diterima). Artinya semakin modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah akan menghasilkan kualitas pelayanan
perpajakan yang baik yang akan mempersulit wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.
3. Variabel keadilan sistem perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap tax  evasion (H3  diterima).  Artinya  semakin  adil  pajak
yang  dibebankan  pada  wajib  pajak  maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat.  Namun  apabila  pajak  yang dibebankan  pada  wajib  pajak  tidak  adil maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.
4. Variabel ketepatan
pengalokasian
pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tax evasion (H4 diterima). Artinya semakin tepat pengalokasian pengeluaran  pemerintah  yang  berasal  dari pajak  akan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah,  dengan adanya  kepercayaan  masyarakat  maka semakin  sedikit  niat  wajib  pajak  untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
5. Variabel tax  morale berpengaruh  negatif terhadap tax evasion (H5 diterima). Artinya semakin  baik moral  seseorang  untuk  patuh terhadap  pajak,  maka  semakin  berkurang niat wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran sebagai berikut :
1. Bagi  wajib  pajak  di  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Tengah  I disarankan agar meningkatkan kepercayaan terhadap  pemerintah  serta  moral  individu wajib pajak agar dapat mencegah terjadinya tindakan  penggelapan  pajak  atau  tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak.
2. Bagi  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak Jawa Tengah I disarankan agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai
pengawasan  pajak  kepada  masyarakat  agar mau  menggunakan  fasilitas  yang  telah diberikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak untuk  mempermudah  wajib  pajak  dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A.A Mirah Pradnya Pramita dan Budiasih. 2016.
Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan Pajak .  E-Jurnal  Akuntansi.  Universitas Udayana.
Ade Mentari  .2017. Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak
Mengenai  Etika  Atas  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion). Skripsi. Agustiati Murdiana. 2011. Hubungan
Karakteristik  Pribadi  Akuntan  dengan Perilaku  Tax  Evasion  Melalui  Kode  Etik Sebagai Variabel Intervening . Skripsi. Ayu  R  Stephana  Dyah  dan  Rini  Hastuti.  2009.
Dampak  Pertentangan  Diametral  Pada Tax  Evasion  Dalam  Aspek  Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi
Sistem  Perpajakan,  dan  Kecenderungan Personal  (Studi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi). UNIKA Soegijapranata.
Semarang.
Cut Hani Yurika. 2016. Pengaruh Terdeteksinya Kecurangan,  Keadilan  Pajak,  Ketepatan Pengalokasian  Pajak,  Teknologi  Sistem Perpajakan,  dan  Tax  Morale  Terhadap Tax  Evasion .  Skripsi.  Universitas  islam negeri syarif hidayatullah. Jakarta.
Christine  Yezzie.  2017. Pengaruh  Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman
Perpajakan  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal. Danandjaja James. 2003. Diskriminasi Terhadap Minoritas  Masih  Merupakan  Masalah Aktual  di  Indonesia  Sehingga  Perlu Ditanggulangi Segera.
Dian Tri Wahyuningsih. 2015. Minimalisasi Tax Evasion  Melalui  Tariff  Pajak,  Teknologi Dan Informasi Perpajakan,Keadilan System Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian  Pengeluaran  Pemerintah. Jurnal.
Galih  Ginanjar  Sasmito.2017. Pengaruh  Tarif Pajak,  Keadilan  Sistem  Perpajakan, Teknologi  dan  Informasi  Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Skripsi. https://www.cnbcindonesia.com/market/201810 22172207-17-38505/target-pajak-yang- tak-pernah-tembus-di-4-tahun-jokowi-jk
Hutami, S. 2012. Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika .
Majalah Online Politeknosains.
Ika  Fitriyanti.  2017. Pengaruh  Ketepatan Pengalokasian,  Teknologi  dan  Informasi Perpajakan,  dan  Diskriminasi  Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Ilmiah  Wahana  Akuntansi.  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Imam Ghozali. 2016. Bab III Metode Penelitian. https://www.google.com/search?safe=strict&cli ent=firefox-b- d&ei=hGomXaWVBMTd9QPZ8bOgBA &q=uji+normalitas+imam+ghozali+2016 &oq=uji+multikolonieritas+imam+ghozal i+2016&gs_l=psyab.3...231786.242668..2 43231...0.0..0.129.1230.15j1......0....1..gw swiz.......35i39j0i7i30.Lmyfw5W4lSM
(Di akses 11 Juli 2019).
Imam Ghozali. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program  IBM SPSS
25. Semarang: salemba empat.
Inggrid  Permatasari  dan  herry  laksito.  2013.
Minimalisasi  Tax  Evasion  Melalui  Tariff Pajak, Teknologi
Dan Informasi Perpajakan,Keadilan  System  Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran  Pemerintah  (Studi  Empiris Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Diponegoro Journal Of
Accounting Volume  2,  Nomor  2,  Tahun 2013, Halaman 1-10.
Irawan,  Kepala  Kantor  Wilayah  (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak K.  Mutmainah.  2019. Analisis  Determinan
Kreatifitas Aparat Pengawasinternal Pemerintah (APID). Universitas Sains Al- Qur’an.
Lulu  Fatmawati.  2018. Pengaruh  Keadilan, Ketepatan  Pengalokasian,  Moral  Pajak Dan Money Ethics Terhadap Penggelapan Pajak. Skripsi. Mardiasmo.  2009. Perpajakan  Edisi  Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Indonesia .
Yogjakarta: Andi.
Mardiasmo.  2013. Perpajakan Edisi  Revisi 2013. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nickerson,  Inge.  2009 .  Pleshko  dan  McGee.
Presenting  the  Dimensionality  of  An Ethics  Scale  pertaining  To  Tax  Evasion. Journal  of  Legal,  Ethical  and  Regulatory Issues, Volume 12 No. 1 . Nur  Baiti  Jannati.  2017. Analisis  Pengaruh  Bi Rate, Asset Growth dan Penyaluran Kredit terhadap  Profatibilitas  Bank  dengan Risiko Kredit Sebagai Pemoderasi.
Skripsi. UNSIQ Jawa Tengah.
Nurfaizah Abidin. 2016. Pengaruh Tarif Pajak, Sistem  Perpajakan,  Pengawasan  Pajak
Dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax  Evasion  (Penggelapan  Pajak). UIN Alauddin Makassar. Skripsi.
Rachmadi,  Wahyu.  2014. Factor-faktor  yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi  atas  perilaku  penggelapan  pajak (studi  empiris  pada  wajib  pajak  yang terdaftar  di  KPP  pratama  semarang Candisari). Skripsi. Rahman,  Irma  Suryani.  2013. Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan  kemungkinan  terdeteksi  kecurangan terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai etika  penggelapan  pajak  (tax  evasion). Skripsi.
Sekar  Akrom  Faradiza.  2018. Persepsi
Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak.
Silaen,  Charles.  2015. Pengaruh  Sistem
Perpajakan,  Diskriminasi,  Teknologi  dan Informasi  Perpajakan  Terhadap  Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jom FEKON . 2(2) : h : 1-15.
Siti  Kurnia  Rahayu.  2010.  “ perpajakan Indonesia:konsep  dan  aspek  formal ”.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. ALFABETA.
Suliyanto.  2011.  Ekonometrika  terapan  –  teori dan  aplikasi  dengan  SPSS.  Yogyakarta. CV ANDI OFFSET.
Syahrina,  Alifia  dan  Dudi  Pratomo.  2014. Pengaruh  Kemungkinan  Terdeteksinya Kecurangan,  Keadilan  Pajak,  Ketepatan Pengalokasian  Pajak,  dan  Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion oleh  Wajib  Pajak  (Studi  empiris  pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung) .
Proceedings SNEB 2014 . h: 1-12.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Waluyo.  2014. Pepajakan  Indonesia Edisi  11. Jakarta: Salemba Empat.
www.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) Jawa Tengah