Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari

## Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda
Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, dan Ella Nurlailasari Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1710631010142@student.unsika.ac.id

## Abstract
The Dutch Colonial Government formed a colonial legal system aimed at strengthening power in the Dutch East Indies. Haatzaai Artikelen is one of the products of colonial law used to sanction anyone who criticizes Dutch rule. The study of Haatzaai Artikelen is interesting because colonial legal  instruments  impose  injustice  through  criminal  offense  with  accusations  of  utterance  or expressions of hostility, hatred, and contempt for Dutch political interests. This Research uses the historical  method  with  this  legal  approach  aims  to  analyze  the  implementation  of  Haatzaai Artikelen  and  its  impact  on  the  struggle  against  colonialism.  The  results  showed  that  the  Dutch colonial government interpreted Haatzaai Artikelen according to their political interests. Also, the Dutch Colonial Government and its judicial system systematically used the Haatzaai Artikelen as a  rubber  article  to  arrest  Indonesian  activists,  silence,  and  imprison  them.  The  implementation and demands of the Haatzaai Artikelen offense have implications for the rise of resistance against Dutch colonialism and exploitation, and on the other hand, have weakened the struggles of several figures so that the application of this punishment affects the dynamics of the Indonesian national movement.
Keywords: Haatzaai  Artikelen,  Colonialism,  Netherlands  Indies’  Laws,  History  of  Law,  Hate Speech.

## Pendahuluan
Dalam  negara  kolonial,  sistem  hukum  digunakan  untuk  memberikan legitimasi terhadap bentuk-bentuk eksploitasi, kolonisasi, serta menjamin semua tindakan  kolonial  terhadap  masyarakat  pribumi. Nilai-nilai  hukum  pidana  yang terdapat  dalam  sistem  hukum  kolonial  belum  mampu  memberikan  keadilan. 1 Alih-alih membina para aktivis Indonesia dan memberikan rasa bersalah dengan hukuman  dari  pasal  Haatzaai  Artikelen,  Pemerintah  Belanda  malah menimbulkan konflik akibat tindakan hukum yang sewenang-wenang,  sehingga mengundang resistensi dari sesama aktivis maupun para pendukungnya. Menurut Rio  Apinino,  pasal  karet  dijadikan  senjata  politik  warisan  kolonial  yang  isinya multitafsir  dan  sengaja  diciptakan  untuk  menjerat  aktivis  yang  kritis menyuarakan  kemerdekaan  Indonesia. 2 Sebaliknya,  hukum  yang  terkolonisasi,
1 Adiansyah  Nurahman  dan  Eko  Soponyono,  “Asas  Keseimbangan  dalam  Rancangan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana  yang Berkeadilan,” Pandecta 13, no. 2 (2019): 100–106.
2 “Pasal  Penghinaan  Presiden  di  RUU  KUHP,  Lese  Majeste  ala  Indonesia  -  Tirto.ID,” diakses  24  Juni  2020,  https://tirto.id/pasal-penghinaan-presiden-di-ruu-kuhp-lese-majeste-ala- indonesia-cD6j.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
menarik  elit  pribumi  serta  pemuka  adat  untuk  memihak  dan  tunduk  pada kekuasaan Belanda. 3
Peneliti  dari  Oxford  University  yaitu  Tim  Lindsey  and  Simon  Butt menyebutkan  bahwa  aturan  ujaran  kebencian  yang  disebut ‘hate-sowing’ provision (Haatzaai  Artikelen) di  Indonesia  merupakan  warisan  Kolonialisme Belanda. 4 Peneliti hukum konstitusi  tersebut,  merujuk pada pendapat  mayoritas hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang  melakukan  pembatalan  terhadap  ketentuan KUHP  yang  melarang  penghinaan  terhadap  presiden  atau  wakil  presiden,  yang mereka  sebut  sebagai  artikel Lèse  majesté. 5 Menurut  Mahkamah  Konstitusi, ketentuan Lèse  majesté tersebut  berdasarkan  sejarah,  disusun  pada  masa Kolonialisme  Belanda  dan  dirancang  untuk  melindungi  otoritas  kekuasaan Belanda  (penjajahan)  sehingga  tidak  memiliki  tempat  di  Indonesia  yang demokratis dan independen.  Oleh karena itu, Mahkamah  Konstitusi  pada tahun 2006 dengan suara bulat membatalkan ketentuan pasal-pasal ‘ujaran kebencian’ (Haatzaai  Artikelen) yang  melarang  permusuhan,  kebencian,  atau  penghinaan terhadap  pemerintah  serta  ekspresi-ekspresinya.  Informasi  terbaru,  bahkan Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk merevisi serta ingin menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE. 6
Pemerintah  Kolonial  Belanda  memiliki  dalih  untuk  melegitimasi pemberlakuan Haatzaai  Artikelen dengan  alasan  menjaga  stabilitas  negara. Namun  secara  praktek  setelah  beberapa  tahun,  pasal-pasal  karet  ini  diarahkan pada  penangkapan  para  aktivis,  jurnalis  serta  kritikus  yang  mengkritik  dan dianggap anti terhadap eksploitasi maupun kolonialisme Belanda. Demi menjaga stabilitas  negara,  menurut  Hamka  Hendra  Nder,  penangkapan  akibat Haatzaai Artikelen pernah  dilakukan  pada  masa  Orde  Baru.  Pada  periode  kekuasaan tersebut,  pihak  yang  mengkritik  kekuasaan  dianggap  menyebarkan  kebencian terhadap  pemerintah  dengan  konsekuensi  penangkapan,  pengurangan  hak-hak sipil dan ekonomi, sampai larangan menghadiri pertemuan sosial. 7 Menurut Sri Bintang  Pamungkas,  salah  satu aktivis  yang didakwa  subversi  pada  masa  Orde Baru, ia menyatakan bahwa Haatzaai Artikelen dianggap “pasal-pasal kejahatan
3 Yuni  Aulia  Kusnadi,  “Kepala  Penghulu:  Kiprah  dan  Pemikiran  R.H.  Achmad Djoewaeni Tahun 1912-1940,” Historia Madania 2, no. 1 (2018): 129, https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hm.v2i1.9674.
4 Simon  Butt  dan  Tim  Lindsey, The  Constitution  of  Indonesia:  A  Contextual  Analysis (Oxford: Hart Publishing, 2012).
5 Butt dan Lindsey.
6 “Jokowi: Kalau Picu Ketidakadilan Hapus Pasal Karet UU ITE,” diakses 12 Maret 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210216092243-32-606711/jokowi-kalau-picu- ketidakadilan-hapus-pasal-karet-uu-ite.
7 Hamka  Hendra  Nder, Ketidaknetralan  Birokrasi  Indonesia (Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2014), 170.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
politik” yang diantaranya Pasal 154 sampai dengan Pasal 157 KUHP. 8
Haatzaai Artikelen termasuk salah satu aturan yang dikhawatirkan terjadi pada  masa  pasca  reformasi.  Gading  Yonggar  Ditya  dari  Lembaga  Bantuan Hukum  Pers  (LBH  Pers),  menyatakan  bahwa  pada  Rancangan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (R-KUHP) terdapat beberapa aturan yang perlu dikritisi. Diantaranya  adalah  dirumuskannya  delik  penghinaan  terhadap  Presiden  dan Wakil  Presiden,  sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  263  dan  Pasal  264  R-KUHP yang mengatur bahwa terhadap setiap orang di muka umum menghina Presiden dan  Wakil  Presiden,  diancam  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun,  atau denda paling banyak kategori IV. 9 Menurut Ditya, pemberlakuan aturan tersebut dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  ( rechtsonzekerheid )  serta  multitafsir yang  berpotensi  mengganggu  kebebasan  berpendapat.  Peneliti  dari  Universitas Katolik  Parahyangan,  Jonatan  Purba,  menyimpulkan  bahwa  rumusan  tindak pidana bagi penghinaan kepada pemerintah pada R-KUHP tidak memenuhi asas lex  certa dan  disimpulkan  membatasi  hak  kebebasan  berpendapat  secara  tidak sah. 10
Penelitian  Marwandianto  dan  Nasution  (2020),  menekankan  bahwa dimungkinkan penerapan hukuman Pasal 310 dan 311 KUHP yang berhubungan dengan  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi,  namun  penerapannya  harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. 11 Disebutkan bahwa dengan prinsip  Siracusa  mengizinkan  pembatasan  terhadap  hak-hak  yang  bersifat derogable, namun  penerapan  harus  dilakukan  selain  cara  pidana  penjara diperlukan  untuk  mencegah  terganggunya  hak  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi  di  Indonesia.  Untuk  menghilangkan  pengaburan  dan  multitafsir, diperlukan  juga  perumusan  yang  jelas  sehingga  memberikan  kepastian  hukum kepada masyarakat.
Berdasarkan  paparan  di  atas  disimpulkan  bahwa  penerapan Haatzaai Artikelen sebagai  warisan  hukum kolonial  di  Indonesia masih  menjadi  polemik dan  relevan  untuk  dikaji  sampai  masa  kini.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk dilakukan  penelitian  sejarah  terhadap  pemberlakuan Haatzaai  Artikelen pada
8 Sri  Bintang  Pamungkas  dan  Ernalia  Sri-Bintang, Menggugat  dakwaan  subversi:  Sri- Bintang Pamungkas di balik jeruji besi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), 214.
9 “Delik Penghinaan Presiden  dan  Wapres:  Pelecehan  Roh  Konstitusi dalam  R-KUHP,” diakses  24  Juni  2020,  http://lbhpers.org/delik-penghinaan-presiden-dan-wapres-pelecehan-roh- konstitusi-dalam-r-kuhp/.
10 Jonatan  Purba,  “Pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  terhadap  pemerintah  dan penghinaan  terhadap  martabat  Presiden  atau  Wakil  Presiden  dalam  Rancangan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana yang berpotensi mengancam hak kebebasan berpendapat dikaitkan dengan asas lex certa dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan,” 2018,
repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7465.
11 Marwandianto  dan  Hilmi  Ardani  Nasution,  “Hak  Atas  Kebebasan  Berpendapat  dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP,” Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): 1–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
masa  penjajahan  Kolonialisme Belanda dalam perspektif historis.  Penelitian  ini membatasi  objek  kajian  pada  masa  lalu  dan  periode  yang  terbatas  pada  masa kekuasaan Kolonialisme Belanda di Indonesia sehingga tidak membahas periode kekuasaan  pasca  kemerdekaan.  Dalam  pengkajian  substansi  hukum  pada  pasal karet  zaman  kolonial  ini,  digunakan  pendekatan  hukum  untuk  memberikan analisis yang komprehensif, khususnya dalam perspektif ilmu hukum.

## Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode sejarah  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum.  Metode  sejarah  digunakan karena  objek  kajian  dari  penelitian  ini  adalah  peraturan  hukum  yang  berlaku pada  masa  Kolonialisme  Belanda  sebagai  objek  masa  lampau  sehingga menggunakan metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari beberapa tahapan yaitu (1)  heuristik  yaitu  pencairan  sumber  sezaman  dan  sumber  tidak  sezaman  yang relevan;  (2)  kritik  yaitu  menguji  validitas  sumber  sejarah  yang  digunakan, mencakup  kritik  eksternal  untuk  menguji  unsur-unsur  diluar  konten  dokumen, serta  kritik  internal  untuk menguji isi  atau  konten  dari  dokumen  dalam sumber sejarah yang digunakan; (3) historiografi yaitu penulisan sejarah yang disajikan melalui hasil  penelitian ini yang merupakan proses interpretasi, eksplanasi, dan ekspose. 12 Diantara  pendekatan hukum yang  dilakukan  dalam penelitian adalah statute approach adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum  Haatzaai  Artikelen  pada  masa  Kolonialisme  Belanda.  Peraturan  hukum ‘pasal  karet’  tersebut  menjadi  kajian  utama  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini juga  memiliki  referensi  pada  hasil  penelitian  terdahulu.  Diharapkan  penelitian dapat  menjadi  referensi  mengenai  peraturan  hukum  serta  penerapan  yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat pada masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
A. Latar Belakang dan Implementasi Haatzaai Artikelen Haatzaai  Artikelen merupakan aturan  yang  kontroversial,  menurut  Kees van  Dijk. 13 Pada  awalnya Haatzaai  Artikelen diberlakukan  oleh  Gubernur Jenderal  Idenburg  (memerintah 1909-1916)  untuk  membungkam  para  jurnalis dengan  delik  penyebaran  kebencian  agar  dapat  dihukum. Haatzaai  Artikelen berasal  dari  dua  suku  kata  yang  sebenarnya  dalam  istilah  atau  sistem  hukum Kolonial  Belanda  tidak  ada  istilah  tersebut.  Menurut  peneliti  dari  Dewan  Pers,
12 Helius. Sjamsuddin, Metodologi sejarah (Penerbit Ombak, 2012).
13 Kees van Dijk, The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918 (Leiden: KITLV Press, 2007), 224–28.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
Haatzaai berasal  dari  kata Haatzaaien yang  berarti  perbuatan  yang  daapt menimbulkan benih kebencian. 14
Penting untuk mengetahui definisi istilah Haatzaai dengan menggunakan kamus  Belanda  untuk  mengetahui  definisi  yang  sesuai  diantaranya  kamus Woordenlijst Hollandsch-Laag-Maleisch; Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch Woordenboek; dan Soendaneesch-Hollandsch Woordenboek. Haatzaai berasal  dari haat yang  berarti  benci, 15 ketidaksukaan, 16 dendam, 17 iri  dengki  atau  iri  hati, 18 kemarahan, 19 celaan, 20 sedangkan zaai merupakan  bentuk  tunggal  dari  kata zaaien yang  berarti  menyebarkan, 21 menabur, 22 mengadu, 23 atau memupuk. 24 Sedangkan artikelen merupakan bentuk jamak dari artikel. Artikelen artinya hukum Undang-undang, 25 sedangkan artikel berarti  pasal, 26 atau  perkara. 27 Dari  definisi  yang  terdapat  dalam  kamus,  dapat disimpulkan  bahwa Haatzaai  Artikelen adalah  seperangkat  aturan  hukum  atau pasal-pasal  untuk  perkara-perkara  yang  berhubungan  dengan  tindakan menyebarkan  kebencian.  Hersri  Setiawan,  meringkas Haatzaai  Artikelen yaitu pasal-pasal  penyebar  benci  dimana  tidak  adanya  penegasan  penafsiran  tentang yang  dimaksud  “tidak  benar”  serta  “menimbulkan  gangguan  keamanan  dan ketertiban”  dan  hanya  pejabat  rezim  yang  berhak  menafsirkannya  sehingga disebut juga “Undang-undang karet.” 28
Gubernur Jenderal Idenburg kali pertama mengeluarkan aturan ini dengan dalih  mencegah  konflik  dalam  masyarakat  Hindia  Belanda.  Dengan  didasarkan pada  terjadinya  “perang  artikel”  antara  pendukung  dan  pembenci  Jerman  serta Austria-Hongaria pada Perang Dunia I, yang terjadi diantara tulisan para jurnalis di  koran  seperti Die  Deutsche  Wacht,  Ostasiatische  Lloyd,  Soerabaiasch
14 R.  H.  Siregar,  Komariah  Sapardjaja,  dan  Lukas  Luwarso, Delik  Pers  dalam  Hukum Pidana (Jakarta: Dewan Pers dan LIN (Lembaga Informasi Nasional), 2002), 11.
15 Oudgast, Woordenlijst Hollandsch-Laag-Maleisch met toevoeging van eenige dagelijks voorkomende  gezegden  en  samenspraken  ten  dienste  van  den  orang  baroe (Haarlem:  Insulinde, 1909), xvii.
16 A.  Geerdink, Soendaneesch-Hollandsch  woordenboek (Batavia:  H.  M.  van  Dorp  & Company, 1875), 91.
17 A.  H.  L.  Badings, Nieuw  Hollandsch-Maleisch,  Maleisch-Hollandsch  woordenboek (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1901), 103.
18 Geerdink, Soendaneesch-Hollandsch woordenboek , 123.
19 Geerdink, 331.
20 Geerdink, 391.
21 Geerdink, p. 24, 323, 336.
22 Badings, Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek , 244.
23 Geerdink, Soendaneesch-Hollandsch woordenboek , 3.
24 Geerdink, 131.
25 Badings, Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek , 137.
26 Geerdink, Soendaneesch-Hollandsch woordenboek , 262.
27 Geerdink, 270.
28 Hersri Setiawan, Kamus Gestok (Yogyakarta: Galangpress Group, 2003), 111–12.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
Handelsblad, De Locomotief. 29 Pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman dalam Haatzaai  Artikelen diantaranya  mencakup  generasi  dan  stimulasi  yang menimbulkan  perasaan  permusuhan,  kebencian,  atau  penghinaan  terhadap ‘berbagai  kelompok  masyarakat  Hindia  Belanda  serta  yang  diarahkan  pada subyek Belanda.’ 30
Sebelum Perang Dunia I, sebenarnya kritik jurnalis terhadap Pemerintah Kolonial  menghadapi  hukuman.  Hal  tersebut  dialami  pendiri  cabang  Sarekat Islam  di Bandung  yaitu  tiga  serangkai:  Suwardi  Suryaningrat,  Abdul  Muis dan A.  Widiasastra.  Dalam  wawancara  Abdul  Muis  dengan  Robert  van  Niel, terungkap  bahwa  Suwardi  ditangkap  dan  diadili  dalam  kasus  jurnalistik  karena artikel  yang  ditulisnya  mengenai  kritik  perayaan  kemerdekaan  Belanda  dari penjajahan  Perancis  (Napoleon). 31 Suwardi  menyampaikan  kritik  dengan argumen  utama  bahwa Hindia Belanda sedang dijajah  dan  belum  merdeka  dari Belanda, sehingga perayaan tahun 1913 ini menjadi sebuah klise. Kritik tersebut disampaikan  dalam  harian De  Expres  Bandung dengan  judul  “Andaikata  Aku Seorang  Belanda  ( Als  ik  een  Nederlander  was). ”  Yang  menarik  adalah, penangkapan  atas  kritik  tersebut  disampaikan  tujuh  tahun  setelah  aturan  yang seharusnya menjamin kemerdekaan pers yang ditetapkan pada Lembaran Negara Tahun  1906  No.  270. 32 Melalui  peraturan  ini,  yang  berlaku  19  Maret  1906, sistem  pengawasan  preventif  diganti  dengan  sistem  pengawasan  represif terhadap  pers  di  Hindia  Belanda  karena  desakan  dari  kaum  liberal  yang  diatur melalui Keputusan Raja (Koninklijk Besluit) . 33
Jika  merujuk  pada  dinamika  yang  terjadi  akhir  abad  19,  tahun  1898, pengacara  J.  Slingenberg,  pernah  berargumen  untuk  penghapusan  sensor  serta pembatasan  pers. 34 Peraturan  pembungkaman  terhadap  pers  dimulai  pada pertengahan  November  1905,  saat  Menteri  Kolonial  Liberal,  D.  Fock  (1905- 1908),  meskipun  mengundang  kritikan  tetap  saja  memberikan  rancangan keputusan kepada  Ratu Wilhelmina tentang revisi  peraturan. 35 Menurut  Mirjam Maters,  bagian  represif  dari  peraturan  pers  tetap  berlaku  dan  tidak  mengalami perubahan  sampai  1914  dimana  pada  periode  selanjutnya  muncul  pertanyaan mengapa  ketentuan  pencegahan  dihapuskan  dan  apakah  banyak  yang  benar-
29 Dijk, The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918 , 223–24.
30 Dijk, 224.
31 Robert  Van  Niel, Munculnya  Elite  Modern  Indonesia (Jakarta:  Dunia  Pustaka  Jaya, 2009), 161–62.
32 Departemen Penerangan RI, Sejarah Departemen Penerangan RI (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1986), 21–22.
33 Dewi Yulianti, “Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia,” ANUVA 2, no. 3 (2018): 256.
34 Mirjam  Maters, Van  zachte  wenk  tot  harde  hand:  persvrijheid  en  persbreidel  in Nederlands-Indië, 1906-1942 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1998), 52.
35 Maters, 53–54.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
benar  berubah.  Berdasarkan  peristiwa ini,  disimpulkan  bahwa  kritik  pers sudah dibungkam  sebelum  Perang  Dunia  I  namun Haatzaai  Artikelen lebih  banyak mengalami dinamika pada periode selanjutnya.
Diantara  latar  belakang  dikeluarkannya  produk  hukum Haatzaai Artikelen adalah  kondisi  pergerakan  nasional  Indonesia  yang  telah  berubah secara  dinamis  dari  masa  kebijakan  politik  etis  menuju  pergerakan  yang  lebih radikal  dengan  peran  Sarekat  Islam  yang  mengorganisasikan  anggotanya  tidak hanya  di  kota-kota  besar  juga  sampai  di  daerah-daerah  pedesaan.  Selain  para tokoh,  murid-murid  H.O.S.  Tjokroaminoto  yang  diantaranya  adalah  Soekarno termasuk  yang  membawa  perubahan  pergerakan  nasional  ke  arah  yang  lebih radikal.  Cita-cita  para  pemimpin  Indonesia  pada  tahun  1920-an  ini,  menurut Robert  van  Niel,  menghadapi  sikap-sikap  yang  tidak  menyenangkan  dari kalangan  orang-orang  Barat  khususnya  Belanda  dengan  terang-terangan mengangkat  isu  sentimen,  menuntut  pemerintah  Kolonial  bertindak,  serta  agar disertakan ancaman hukuman. 36
Hukuman Haatzaai  Artikelen Pemerintah  Kolonial  pernah  dilakukan terhadap  organisasi  pergerakan Indische  Partij (Partai  Hindia)  dimana  isi ketentuan  tersebut  mengancam dengan  hukuman.  Tindakan  yang  dapat  dijatuhi hukuman adalah penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, yang mengandung rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. 37
Hukuman  selanjutnya  yang  pernah  diajukan  dalam  penuntutan  bagi aktivis  Indonesia  adalah  penangkapan  para  aktivis  “Perhimpunan  Indonesia.” Peristiwa  tersebut  terekam  dalam  buku  ideologi  Soekarno  yaitu  “Di  Bawah Bendera Revolusi” jilid pertama:
“Digeledah rumahnya berkali-kali, ditahan di dalam penjara berbulan-bulan, dituntut di muka  hakim  di  dalam  bulan  Puasa,  bulan  perdamaian;  didakwa  melanggar  artikel  131 hukum  siksa  negeri  Belanda,  menghasut  berontak  pada  kekuasaan  Belanda  dengan memuatkan  tulisan-tulisan  di  dalam  majalah  "Indonesia  Merdeka"  nomor  Maret-April 1927.” 38
Para  aktivis  tersebut  adalah  Mohammad  Hatta,  Abdul  Madjid  Djojo Adiningrat,  Mr.  Ali  Sastroamidjojo,  dan  Muhammad  Natsir  Datuk  Pamuntjak. Keempat  tokoh  Perhimpunan  Indonesia  ini  didakwa  atas  tuduhan  menghasut serta  memberontak  pada  kekuasaan  Belanda  melalui  tulisan-tulisan  kritisnya pada majalah “Indonesia Merdeka.” Dari nama majalahnya, dapat dilihat bahwa
36 Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia , 201.
37 Setiawan, Kamus Gestok , 111.
38 Soekarno, Dibawah  Bendera  Revolusi (Jakarta:  Panitiya  Penerbit  Dibawah  Bendera Revolusi, 1963), 63.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
tujuan  dari  pers  ini  mencita-citakan  kemerdekaan  Indonesia.  Menurut  Bung Karno, Hatta telah menyampaikan pembelaannya di depan hakim dengan bahwa “Perhimpunan  Indonesia”  tidak  pernah  mengharapkan  kekerasan  bersenjata, akan tetapi ia hanya membicarakan kekerasan saja. 39
Menarik  untuk  diketahui  bahwa  Hatta,  dalam  penyampaian pembelaannya  memberikan  gertakan  bahwa  segenap  rakyat  serta  bangsa Indonesia berdiri di samping dan di belakangnya. Oleh karena itu dengan tegas Hatta memberikan pernyataan dengan cukup ofensif, "Tuan-tuan hakim, dengan kami, maka tuan menghukum atau membebaskan rakyat kami semuanya!” 40
Setelah  mempertimbangkan  banyak  hal,  akhirnya  pada  hari  lebaran hakim  memberikan  keputusan.  Berikut  merupakan  keputusan  hakim  dalam memori yang ditulis oleh Soekarno:
“Walaupun officier van justitie ,  yang  di  dalam ia  punya requisitoir tak lupa  menyebut nama  Moskow  dan  nama  Komintern,  menetapkan  bahwa  empat  pemuda  itu  ada berbahaya  bagi  keamanan  di  Indonesia;  walaupun officier ini  tak  lupa  pula  menginjak lapangnya administratief recht dengan memberi kejapan-mata, supaya empat pemuda ini nanti dilarang masuk kembali ke-Indonesia; walaupun officier ini memintakan hukuman dua  sampai  tiga  tahun  beratnya,  -  maka  majelis  memutuskan,  bahwa  mereka  menurut maknanya wet dan  barangkali  juga  dalam  kemauannya  ialah  tidak  menghasut,  tidak mengaju-ajukan ke arah revolusi, tidak boleh dijatuhi penuntutannya artikel 131 hukum siksa negeri Belanda.” 41
Putusan  pengadilan  tersebut  menunjukkan  bahwa  penetapan  keempat orang  “Perhimpunan  Indonesia”  ini  berbahaya  bagi  keamanan  Indonesia  oleh karena  itu  dilarang  masuk  kembali  ke  Indonesia.  Namun  dari  sisi  penuntutan hukum  siksa  negeri  Belanda  artikel  131  dianggap  tidak  terbukti  sehingga dibebaskan dari tuntutan. Soekarno menyampaikan:
“perkara  ini  ternyatalah  mengkeret  menjadi  perkara persdelict yang  kecil,  mengkeret menjadi perkara " opruiing ", mengkeret menjadi perkara artikel 131, yang begitu lembek dan begitu lemah alasan-pendakwaannya.”
Berdasarkan  pendapat  Soekarno,  dapat  disimpulkan  bahwa  melalui artikel  131,  hukum  Belanda  dapat  “mengkaret”  dan  berkamuflase  untuk  dapat menangkap  siapa  saja  yang  tidak  sesuai  kepentingan  politik  Kolonialisme Belanda.  Konsekuensi  hukum  inilah  yang  dibahas  dan  dikaji  oleh  para  aktivis Indonesia,  karena  ketetapan  hukum  yang  diputuskan  menjadi  subjektif  yang bergantung  pada  kepentingan  pihak  tertentu.  Pihak  yang  memiliki  otoritas  dan kepentingan  yang  sesuai  dengan  Pemerintah  Kolonial,  dapat  bebas  dari cengkraman  pasal  karet,  sedangkan  pihak-pihak  atau  kelompok  yang  tidak
39 Soekarno, 63–64.
40 Soekarno, 64. 41 Soekarno, 64.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
memiliki  otoritas  serta  memiliki  perbedaan  kepentingan  dengan  Pemerintah Belanda  dapat  dipermainkan  hukum.  Oleh  karena  itulah  Soekarno  menyebut hukum  pasal  karet  ini  “begitu  lembek”  dan  “begitu  lemah”  namun  tetap  dapat didakwakan selama sesuai kepentingan Kolonial.

## Gambar 1. Soekarno dalam persidangan tahun 1926
dengan perkara Haatzaai Artikelen Sumber: Soekarno (3e van links) voor de koloniale rechtbank in Bandoeng, (KITLV Collectie 142737)
Gambar  1.  menunjukkan  persidangan  yang  digelar  tahun  1926  sebagai konsekuensi  dari  pelanggaran  terhadap Haatzaai  Artikelen. Pada  keterangan gambar  disebutkan  bahwa  pada  potret  tersebut,  Soekarno  menjadi  ‘tawanan’ tidak sendirian karena ia bersama dengan kawan-kawan lainnya yang didampingi oleh tiga orang pembela di pengadilan kolonial Bandung. 42
Hukuman  lain  yang  digunakan  dalam  pasal  karet  adalah  perkara “berbahaya bagi keamanan umum”  yang dijatuhkan kepada  pers maupun tokoh yang  menentang  Belanda.  Soekarno  dalam  memberikan  kritiknya  kepada lembaga peradilan Raad van Justitie:
“Amboi,  adakah  di  sini  hak  kemerdekaan drukpers dan  hak  berserikat-dan-bersidang? Adakah di sini hak-hak itu, di mana buku hukum siksa masih mentereng dengan artikel- artikel sebagai 153 bister, 154, 155, 156, 157, 161 bis d.l.s., di mana hak "pen-Digul-an" masih ada, di mana perkataan "berbahaya bagi keamanan umum" terdengar sehari-hari, di mana  ada persbreidel-ordonnantie ,  di  mana  rapat  tertutup  "kalau  perlu"  juga  boleh dihadiri oleh polisi, di mana stelsel -mata-mata boleh dikata sempurna samasekali, di mana
42 “ https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/826726?solr_nav%5Bid%5D= 5b939231210876f78008&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=14, diakses 27 Juni 2020.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
di waktu yang akhir-akhir ini puluhan openbare vergadering dibubarkan? "Tidak! Di sini tidak  ada  hak-hak  itu!"  Dengan  macam-macam  halangan  dan  macam-macam  ranjau demikian itu, maka kemerdekaan itu tinggal namanya sahaja kemerdekaan, hak itu tinggal namanya  sahaja  hak;  dengan  macam-macam  serimpatan  yang  demikian,  maka kemerdekaan-drukpers  dan  hak-berserikat-dan  bersidang  itu  menjadi  suatu  bayangan belaka,  suatu  impian!  Hampir  tiap-tiap journalist sudah  pernah  merasakan  tangannya hukum,  hampir tiap-tiap  pemimpin  Indonesia  sudah  pernah merasakan  bui, hampir tiap- tiap  orang  bangsa  Indonesia  yang  mengadakan  perlawanan-radikal  lantas  sahaja terpandang "berbahaya bagi keamanan umum.” 43
Berdasarkan  paparan  di  atas,  Soekarno  menyatakan  bahwa  tuduhan “berbahaya  bagi  keamanan  umum”  menjadi  aturan  hukum  yang  memberikan legitimasi dan berimplikasi pada (1) mengekang kebebasan pers terbukti dengan terjadinya  kecaman  media  massa  melalui persbreidel-ordonnantie serta penangkapan  para  penulis  atau  wartawan ; (2)  mengekang  hak  berserikat  dan bersidang (berkumpul) yang terbukti dengan dibubarkannya puluhan pertemuan umum, openbare  vergadering. Serta  (3)  pengiriman  ke  Digul  bagi  tokoh  yang dianggap  berbahaya.  Kesemua  hukuman  tersebut  menurut  Soekarno,  memiliki dasar hukum kolonial yang tidak adil yaitu peraturan 153 bister, 154, 155, 156, 157, 161 bis. Selain itu artikel 161 bis juga berkonsekuensi membungkam buruh atau sarekat pekerja sebagaimana diungkap Soekarno:
“Adanya artikel 161 bis dari buku hukum siksa, tidak mempunyai hak mogok. Mereka tidak  gampang  bisa  mengeritik  majikan  atau  majikan  pemerintah,  oleh  karena  adanya pasal-pasal  di  dalam  buku  hukum  pidana  yang  senantiasa  mengancam  kepadanya… [Mereka] Berjoang menuntut  status legal alias pengakuan syah sarekat sekerjanya oleh majikan,  berjoang  menuntut  luasnja  hak  berserikat  dan  bersidang  baginya,  berjoang menuntut  adanya  hak  mogok,  berjoang  menuntut  hilangnya  artikel-artikel  apa  sahaja yang menghalang-halangi sarekat-sekerja itu!” 44
Pasca  krisis  ekonomi  Malaise  tahun  1930-an,  Gubernur  Jenderal Bonaficus  C.  de  Jonge,  mantan  Menteri  peperangan  dan  Direktur  Royal  Dutch Shell, bersikap menentang para pejuang Pergerakan Indonesia. Dengan dilandasi aturan Haatzaai  Artikelen ,  de  Jonge  menginstruksikan Volksraad untuk membubarkan  rapat-rapat  politik  orang  Indonesia  serta  menangkapi  para pembicaranya. 45 Penelitian  Febriansyah  Pratama  Putra,  Fajriudin,  dan  Agus Permana,  menunjukkan  bahwa  lagu  Indonesia  Raya  pada  masa  Kolonial, dianggap mengganggu ketertiban umum sehingga Pemerintah Belanda melarang menyanyikan Lagu Indonesia Raya di depan umum pada tahun 1930. 46
43 Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi , 275.
44 Soekarno, 230–31.
45 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008 (Jakarta: Serambi, 2008), 403.
46 Febriansyah  Pratama  Putra,  Fajriudin  Fajriudin,  dan  Agus  Permana,  “Perkembangan Lagu  Indonesia  Raya  (Tahun  1928-2009),” Historia  Madania:  Jurnal  Ilmu  Sejarah 4,  no.  2  (17 September 2020): 277, https://doi.org/10.15575/hm.v4i2.9525.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
Peristiwa  lainnya  yang  diakibatkan  implementasi  produk  hukum Haatzaai  Artikelen adalah  tajuk  rencana  yang  ditulis  Tjindarbumi  pada  Suara Umum  Surabaya.  Tajuk  tersebut  dianggap  melakukan  hasutan  serta  berpihak pada  anak  kapal  " Zeven  Provincien” di  Sabang,  Aceh,  pada  1  Februari  1933. Peristiwa tersebut merupakan pemberontakan terhadap perusahaan Belanda dari buruh-buruh  kapal  Indonesia  dengan  gagasan  aksi  menolak  pemotongan  upah komunitas buruh  kapal di  Pelabuhan  Surabaya. 47 Tjindarbumi  karena  mengulas peristiwa  ini  diborgol  dan  dibawa  ke  penjara  layaknya  penjahat  sehingga menimbulkan  celaan  keras  serta  kritik  pada  Pemerintah  Kolonial  Belanda  dari Volkraad atau Dewan Rakyat. 48
B. Pasal-Pasal Haatzaai Artikelen dalam Perspektif Hukum
Kolonialisme  Belanda  memiliki  tujuan  hukum  melalui  segala  ketentuan perundang-undangan  yang  dikeluarkan  yaitu  ditujukkan  untuk  mempertahankan dna melestarikan  penjajahan. 49 Hukum  Kolonial  yang  berlaku  pada  masa  Hindia Belanda memiliki pengaruh atas hukum-hukum yang berlaku pasca kemerdekaan Indonesia,  dimana  sebagian  dipertahankan  dan  sebagian  lain  mengalami  titik balik.  Diantara  yang  mengalami  titik  balik  pasca  kemerdekaan  adalah  hukum Islam.  Hukum  Islam  yang  sebelumnya  berlaku,  pada  masa  kolonial  terganggu karena  berbagai  kepentingan  Kolonialisme  Barat  yang  mencakup  kepentingan ekonomi,  politik  dan  agama. 50 Sehingga  pada  masa  kolonial,  hukum  Islam memiliki  kewenangan  yang  dibatasi  dan  sejak  pasca  kemerdekaan  mendapatkan peran yang luas serta pengamalan ajaran Islam yang diperkuat legalitas formal. 51 Kemudian, sebagian hukum  lainnya  tetap  dipertahankan  dan  mengadopsi  hukum kolonial  seperti  hukuman  delik  zina  yang  terlalu  mengadopsi Wetboek  van Strafrecht  (WvS) yang  merupakan  produk  hukum  kolonial. 52 Contoh  lainnya adalah  aturan  mengenai  Cagar  Budaya  yang  pasca  kemerdekaan  sampai  tahun 2010,  masih  menggunakan  peraturan  bernuansa  kolonial  karena  menyerupai
47 Erwiza Erman dan Ratna Saptari, Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 238.
48 Departemen Penerangan RI, Sejarah Departemen Penerangan RI , 21–22.
49 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), 9–11.
50 Ismanto Ismanto dan Suparman Suparman, “Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial,” Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah 3, no. 2 (29 Juli 2020): 71, https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169.
51 Fabian  Fadhly,  “Islam  dan  Indonesia  Abad  XIII-XX  M  dalam  Perspektif  Sejarah Hukum,” Veritas et Justitia 3, no. 2 (2017): 384–413.
52 Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, “Perkembangan Delik Zina dalam Yurisprudensi Hukum Pidana,” Veritas et Justitia 5, no. 2 (2019): 295–96.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
Monumenten  Ordonnantie  1931. 53 Pembahasan utama dalam penelitian ini,  yaitu Haatzaai  Artikelen merupakan  salah  satu  produk  hukum  warisan  kolonial  yang dilestarikan  dan  diadopsi  sejak  pasca  kemerdekaan  hingga  pasca  reformasi walaupun  secara  bentuk  berbeda  akan  tetapi  secara  substansi  memiliki  berbagai kesamaan.
Dalam Wetboek  van  strafrecht  voor  Nederlandsch-Indië atau Kitab oendang-oendang  hoekoeman  bagi  Hindia-Belanda (terbitan/edisi  tahun  1921) memuat pasal-pasal Haatzaai Artikelen. Secara khusus aturan-aturan pasal karet tersebut terdapat pada titel V berjudul kejahatan-kejahatan kepada aturan umum. Berikut  merupakan  aturan-aturan  yang  berpotensi  disalahgunakan  kekuasaan Kolonial untuk membungkam para aktivis pergerakan Indonesia: 54
Pasal 154
Barang  siapa  jang  menjatakan  dimoeka  orang  banjak  perasaan  permoesoehan, kebentjian  atau  pentjelaan  terhadap  kepada  Pemerintah  Negeri  Belanda,  atau  Hindia Belanda, dihoekoem dengan  hoekoeman pendjara  selama-lamanja toedjoeh tahoen  atau dengan denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah
Pasal 155.
(1)  Barang  siapa  jang  menjiarkan,  mempertoendjoekkan  atau  menëmpëlkan  sesoeatoe soerat  atau  gambar,  jang  isinja  menjatakan  perasaan  permoesoehan,  kebentjian  atau ketjelaan terhadap kepada Pemerintah Negeri Belanda atau Hindia Belanda, dengan niat hendak  mengingarkan  atau  menambah  ingar  isinja,  dihoekoem  dengan  hoekoeman pendjara selama-lamanja. empat tahoen dan enam boelan atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.
(2)  Kalau  si  bersalah  melakoekan  kedjahatan  itoe  dalam  djabatannja  dan  pada  waktoe melakoekan kedjahatan itoe beloem lagi sampai laloe lima tahoen sesoedah kepoetoesan hoekoemannja  jang  dahoeloe  sebab  kedjahatan  seroepa  itoe  djoega  tetap  ta'  boleh dioebah lagi, maka bolêhlah ia dipetjat dari djabatannja itoe.
Pasal 156.
Barang  siapa  jang  menjatakan  dimoeka  orang  banjak  perasaan  permoesoehan, kebentjian  atau  ketjelaan  kepada  soeatoe  golongan  atau  lebih  dari  isi  negeri  Hindia Belanda,  dihoekoem  dengan  hoekoeman  pendjara  selama-lamanja  empat  tahoen  atau dengan denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.
Dengan perkataan „golongan" dalam pasal ini dan pasal jang berikoet dimaksoed: tiap- tiap bagian isi negeri Hindia Belanda jang berbedaan dengan bagian isi negeri jang lain- lain karena bangsanja, agamanja, asal negerinja, ketoeroenannja atau keadaan hoekoem negerinja.
Pasal 157.
(1)  Barang  siapa  jang  menjiarkan,  mempertoendjoekkan  atau  menëmpëlkan  sesoeatoe soerat  atau  gambar,  jang  isinja  menjatakan  perasaan  permoesoehan,  kebentjian  atau kehinaan,  dengan  niat  hendak  mengingarkan  atau  menambah  ingar  isinja,  dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja doea tahoen dan enam boelan atau dengan denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.
53 Hafidz  Putra  Arifin,  “Politik  Hukum  Cagar  Budaya  dalam  Perlindungan  Identitas Bangsa Indonesia,” Veritas et Justitia 4, no. 2 (2019): 474–79.
54 Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië; Kitab oendang-oendang hoekoeman bagi Hindia-Belanda (Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur, 1921).
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
(2)  Kalau  si  bersalah melakoekan  kedjahatan  itoe dalam djabatannja, dan  pada waktoe melakoekan kedjahatan itoe beloem lagi sampai laloe lima tahoen soesoedah kepoetoesan hoekoemannja  jang  dahoeloe  sebab  kedjahatan  seroepa  itoe  djoega  tetap  ta'  boleh dioebah lagi, maka bolêhlah ia dipetjat dari djabatannja itoe.
Pasal 160.
Barang siapa dimoeka orang banjak dengan moeloet atau dengan soerat mengasoet akan mengerdjakan sesoeatoe perboeatan jang boleh dihoekoem atau mengasoet djangan maoe menoeroet sesoeatoe peratoeran oendang, maoepoen perintah dari jang berdjabatan jang diberikan  menoeroet  peratoeran  oendang,  dihoekoem  dengan  hoekoeman  pendjara selama-lamanja enam tahoen atau dengan denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.
Pasal 161.
(1) Barang siapa jang menjiarkan, mempertoendjoekkan atau menëmpëlkan soerat, jang isinja mengasoet orang mengerdjakau perboeatan jang bolëh dihoekoem atau mengasoet djangan  menoeroet  jang  diterangkan  dalam  pasal  jang  diatas,  dengan  niat  hendak mengingarkan  atau  menambah  ingar  isi  soerat  jang  mengasoet  itoe,  dihoekoem  dengan hoekoeman pendjara  selama-lamanja  empat  tahoen  atau  dengan  denda sebanjakbanjaknja tiga ratoes rcepiah.
(2)  Kalau  si  bersalah  melakoekan  kedjahatan  itoe  dalam  djabatannja  dan  pada  waktoe melakoekan  kedjahatan  itoe  beloem  lagi  laloe  lima  tahoen  sesoedah  kepoetoesan hoekoemannja jang dahoeloe sebab kedjahatan jang seroepa itoe djoega tetap ta' boleh dicebah lagi, maka bolêhlah ia dipetjat dari djabatannja itoe.
Pasal 154 memutuskan delik pers (pers-delict), sedangkan pasal 155 delik penyebaran (verspeidings-delict). Pasal  154  sampai  dengan  157  adalah  pasal- pasal  yang  biasa  disebut  delik-delik  penyebar  kebencian  kalangan  penduduk jangan  sampai  kena  rupa-rupa  hasutan  yang  mengacau  dan  memecah  belah dengan  jalan  berpidato,  tulisan,  gambar,  dan  sebagainya.  Berbagai  penyebar kebencian  dapat  dikenakan  termasuk  jika  di  depan  umum  atau  di  surat  kabar (media massa).
Pasal  154  mengancam  orang  yang  mengeluarkan  perasaan  permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah. Pasal ini rupanya diambil alih oleh pemerintah Belanda dari pasal 124A British Indian Code Penal pada tahun 1915  sehingga  direkomendasikan  untuk  dihapuskan  oleh Institute  for  Criminal Justice  Reform . 55 Di  India  sendiri,  tempat  peraturan  Kolonial  Inggris diberlakukan, pasal-pasal Haatzaai Artikelen sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh lembaga hukum negara Indian Supreme Court dan East Punjab High Court karena  dianggap  bertentangan  dengan  konstitusi  India. 56 Keputusan  tersebut
55 Supriyadi  Widodo  Eddyono, Catatan  Terhadap  Beberapa  Ketentuan  Dalam Rancangan KUHP 2015 (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 81.
56 “Au  Revoir  Hatzaai  Artikelen!  -  hukumonline.com,”  diakses  27  Juni  2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17175/iau-revoiri-hatzaai-artikelen/.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
diambil berdasarkan Pasal 19 Konstitusi India tentang kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat. 57
R.  Soesilo  memberikan  penjelasan  terkait  KUHP  yang  diberlukan  di KUHP  yaitu  mula-mula  rumusannya  materiil,  artinya  harus  dibuktikan  dahulu, bahwa  penyebaran  kebencian  dan  sebagainya  itu  benar-benar  telah membangkitkan  perasaan  demikian  di  kalangan  masyarakat.  Jadi  dulu  yang dilarang ialah akibat dari pernyataan itu, tetapi ternyata rumusan demikian sangat sulit  diterapkan  karena  sukar  membuktikan  akibat  pernyataan  itu,  kemudian dirubah  menjadi  rumusan  formil,  artinya,  di  sini  tidak  perlu  diselidiki  apakah perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  itu  mempunyai  dasar-dasar yang benar atau tidak. Pun tidak perlu diselidiki apakah pernyataan permusuhan dan  sebagainya  itu  betul-betul  berpengaruh  terhadap  khalayak  ramai,  sehingga mereka  itu  lalu  memusuhi,  membenci,  atau  merendahkan  pada  pemerintah. Syarat  yang  penting  dalam  pasal  ini  ialah,  bahwa  perbuatan  itu  dilakukan  di muka umum, tidak perlu di pinggir jalan, akan tetapi di tepat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (di tempat umum). 58
Pasal  155  mengancam  orang  yang  menyiarkan,  mempertontonkan,  atau menempelkan  pernyataan  tertulis  atau  tergambar  (dibuat  oleh  siapa  pun  juga), tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau  penghinaan terhadap pemerintah Indonesia,  dengan  maksud  supaya  isi  surat  atau  gambar  yang  diketahui  oleh terdakwa  itu  diketahui  oleh  orang  banyak.  R.  Soesilo  memberikan  penjelasan mengenai  beberapa  istilah  yang  berhubungan  dengan  pasal  tersebut  yaitu, “Menyiarkan”  misalnya  memakai  surat  kabar,  majalah,  buku,  surat  selebaran, dan  lain-lain  dimana  tulisan  atau  gambar  itu  harus  dibuat  banyak. “Mempertontonkan”, artinya diperlihatkan kepada orang banyak.
“Menempelkan”, artinya ditempelkan di suatu tempat, sehingga kelihatan. 59
Pasal  157  memiliki  berbagai  kesamaan  dengan  pasal  155,  yang membedakan  yaitu  pasal  155  pernyataan  permusuhan  dan  sebagainya  itu terhadap pemerintah sedang pasal 157 terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk.  Penjelasan  tersebut  disampaikan  oleh  R.  Soesilo  dalam  konteks KUHP  Indonesia  pasca  kemerdekaan. 60 Pernyataan  permusuhan  tersebut  dapat dituntut  jika  ditujukkan  pada  Pemerintah  Hindia  Belanda  atau  Pemerintah Belanda serta jika ditujukkan kepada penduduk Hindia Belanda.
57 Supriyadi  Widodo  Eddyono,  Fajrimei  A  Gofar,  dan  Adiani  Viviana, Tindak  Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam R KUHP (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016), 23.
58 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1976), 114.
59 Soesilo, 115. 60 Soesilo, 116–17.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap berbagai istilah dalam Pasal 160.  “Menghasut”  artinya  mendorong,  mengajak,  membangkitkan  atau membakar  semangat  orang  supaya  berbuat  sesuatu.  Dalam  kata  “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”, Menghasut itu lebih keras daripada “memikat”, atau “membujuk”, yang tersebut dalam pasal 55, akan tetapi bukan “memaksa”. “Menghasut”  itu  dapat  dilakukan  baik  dengan  lisan  maupun  dengan  tulisan. Apabila  dilakukan  dengan  lisan,  maka  kejahatan  itu  menjadi  selesai,  jika  kata- kata  yang  bersifat  menghasut  itu  telah  diucapkan,  sehingga  suatu  “percobaan” pada delik ini tidak mungkin terjadi. Lain halnya, apabila hasutan itu dilakukan dengan  tulisan.  Karangan  yang  sifatnya  menghasut  harus  ditulis  dahulu, kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan pada publik dan barulah delik itu  dianggap  selesai.  Orang  hanya  dapat  dihukum,  apabila  “hasutan”  itu dilakukan  di  tempat  umum,  tempat  yang  didatangi  publik  atau  dimana  publik dapat  mendengar.  Tidak  perlu,  bahwa  penghasut  itu  harus  berdiri  di  tepi  jalan misalnya,  akan  tetapi  yang  disyaratkan  ialah,  bahwa  di  tempat  itu  ada  orang banyak.  Tidak  mengurangkan  syarat,  bahwa  harus  di  tempat  umum  dan  ada orang banyak, maka hasutan itu bisa terjadi, meskipun hanya ditujukan pada satu orang. 61
Pasal  161  memuat  delik  penyebaran (verpreidings-delict) dari  kejahatan yang tersebut dalam pasal 160. Pasal ini mengancam hukuman pada orang yang menyiarkan,  mempertontonkan  atau  menempelkan  tulisan  (surat  selebaran, pamflet,  majalah,  dan  sebagainya),  yang  dibuat  oleh  siapa  pun  juga,  dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat yaitu pertama pelanggar harus mengetahui isi  yang  bersifat  menghasut  dari  tulisan  itu,  jadi  sudah  pernah  membacanya. Kedua,  pelaku  benar-benar  bermaksud  agar  supaya  isi  tulisan  penghasut  itu diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh  orang  banyak.  “Lebih  diketahui”  artinya, sebelumnya tulisan itu sudah pernah tersiar, kemudian oleh pelanggar disiarkan lagi. “Menyiarkan” artinya, harus tersiar dalam lingkungan yang agak luas atau dibuat leambar yang banyak, jika hanya dibuat beberapa lembar saja dan hanya disiarkan pada satu dua orang (besloten kring) itu tidak cukup. “Dipertontonkan” artinya,  dipamerkan  atau  diperlihatkan  pada  orang  banyak,  tidak  cukup  jika hanya disuruh membaca oleh satu dua orang saja. “Menempelkan” artinya, harus di tempat dimana tulisan dapat dibaca oleh orang banyak. 62
Shidarta  mencatat  bahwa  sebenarnya  pasal-pasal Haatzaai  Artikelen tersebar  cukup  luas  di  dalam  KUHP  Indonesia,  tidak  hanya  pasal-pasal  yang disebutkan  dalam  penelitian  ini.  Diantara Haatzaai  Artikelen yaitu  Pasal  134,
61 Soesilo, 117–18.
62 Soesilo, 119.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
136, 137, 154, 155, 157, 160, 161, 207, dan 208. 63 Menurutnya, salah satu pasal yang  akhir-akhir  ini  banyak  disorot  adalah  pasal  155  KUHP  yang  memiliki kemiripan  dengan  pasal 260  dalam Rancangan  KUHP  yang  konon  akan  segera disetujui  oleh  DPR  dan  Presiden.  Pasal  dalam  RKUHP  tersebut  dikhawatirkan menjadi  legitimasi  bagi  pasal Haatzaai  Artikelen agar  tetap  berlaku  dan  eksis sebagai  bagian  dari  hukum  pidana  positif  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pasal- pasal Haatzaai  Artikelen meskipun  kontroversial  akan  tetapi  masih  diusulkan untuk diterapkan di Indonesia oleh berbagai kelompok politik.
Pada  catatan  kritis  terhadap  KUHP  yang  ditulis  oleh  Supriyadi  Widodo Eddyono, et.  al. (2015),  dari Institute  for  Criminal  Justice  Reform , dipaparkan fakta yang menarik. Haatzaai Artikelen ternyata tidak terdapat  dalam peraturan hukum WvS yang  berlaku  di  Belanda.  Dalam  beberapa  periode  sebelumnya pernah  terdapat  kelompok-kelompok  yang  berusaha  memasukkannya  dalam WvS ,  namun  ditolak  oleh  Menteri  Kehakiman  Belanda. 64 Argumentasi  yang disampaikan  Kementerian  Kehakiman  Belanda  yaitu  kesimpulan  bahwa memasukkan Pasal-Pasal Haatzaai Artikelen dapat menimbulkan ketersinggungan  perasaan  serta  menghilangkan  kebebasan  material  untuk mengeluarkan  pendapat  (kebebasan  berpendapat).  Oleh  karena  itu,  menarik ketika  hukum  warisan  kolonial  di  negeri  asalnya  yaitu  Belanda  sudah  tidak relevan, sedangkan di negara yang pernah dikuasai Kolonialisme beberapa pihak menginginkan Haatzaai Artikelen tetap ada. Kualifikasi Haatzaai Artikelen yang diadopsi  pada  Pasal  154  dan  155  KUHP  merupakan  delik  formil  yang  secara bulat  dinyatakan  oleh  sembilan  hakim  konstitusi  MK,  dinyatakan  bertentangan dengan  UUD  1945  Pasal  28  D  ayat  (1). 65 Rumusan  delik  formal  yang mensyaratkan  terpenuhinya  unsur  adanya  perbuatan  dilarang  tanpa  mengaitkan pada  akibat  yang  berimplikasi  pada  kekhawatiran  potensi abuse  of  power bagi pemerintah  yang  anti  terhadap  kritik.  Oleh  karena  itu,  kedua  pasal  tersebut dinyatakan  MK  secara  tidak  proporsional  menghalang-halangi  kemerdekaan menyatakan  pikiran  dan  sikap  serta  pendapat,  sehingga  bertentangan  dengan Pasal 28 E (2) dan (3).
Karakteristik  hukum  menindas  terdapat  dalam Haatzaai  Artikelen, dimana  tujuan  hukum  adalah  ketertiban  yang  dilegitimasi  untuk  pertahanan sosial. 66 Peraturan  bersifat  kasar  dengan  pemaksaan  yang  luas  dan pembatasannya  lemah.  Selain  itu  hukum  kolonial  juga  ditundukkan  kepada kekuasaan  politik  kolonial.  Melalui  paksaan  partisipan  untuk  tunduk  dan  patuh
63 Shidarta,  “Lagi  Lagi  Tentang  ‘Haatzaai  Artikelen’’,’”  2018,  https://business- law.binus.ac.id/2018/02/26/lagi-lagi-tentang-haatzaai-artikelen/.
64 Eddyono, Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015 , 78.
65 “Au Revoir Hatzaai Artikelen! - hukumonline.com.”
66 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , 20–22.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
sehingga  kritik  terhadap Haatzaai  Artikelen dianggap  sebagai  pengkhianat  dan tidak loyal kepada pemerintah Kolonial.
Dalam  konteks  politik,  terdapat  hubungan  kausalitas  antara  hukum dengan  politik.  Mahfud  MD  menyebutkan  bahwa  hukum  merupakan  produk politik  bahkan  hukum  itu  sendiri  dapat  diintervensi  oleh  politik. 67 Dalam memandang  hukum  sebagai das  sollen (keharusan)  maka  seharusnya  hukum menjadi pedoman dalam segala tingkat hubungan di masyarakat termasuk segala kegiatan  politik,  akan  tetapi  dari  sudut das  sein (kenyataan)  produk  hukum dipengaruhi  oleh  politik. 68 Haatzaai  Artikelen menjadi  bukti  bahwa  dalam kenyataannya  ( das  sein), produk  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  politik Kolonialisme  Belanda,  yang  mencakup  aspek  bukan  hanya  dari  pembuatan aturan tetapi juga dalam kenyataan empiris yang terjadi.

## Simpulan
Haatzaai Artikelen merupakan istilah yang digunakan aktivis pergerakan nasional  Indonesia,  untuk  merujuk  pada  sejumlah  pasal  yang  multitafsir  serta dapat  disesuaikan  dengan  kepentingan  politik  Pemerintah  Kolonial  Belanda. Sejak  periode  Gubernur  Jenderal  Idenburg  (memerintah  1909-1916),  peraturan bertajuk  ujaran kebencian ini berlaku yang pada awalnya ditujukan mengontrol pers namun selanjutnya digunakan sebagai legalitas untuk menjerat para aktivis pergerakan  nasional  Indonesia.  Pasal  yang  digunakan  dari Wetboek  van strafrecht  voor  Nederlandsch-Indië untuk  menuntut  dan  menghukum  para pejuang  kemerdekaan  Indonesia  diantaranya  adalah  pasal  154,  155,  156,  157, 160, dan 161. Meskipun di Belanda sebagai ‘induk koloni’ dan di India sebagai jajahan  Inggris, Haatzaai  Artikelen dinyatakan  tidak  berlaku,  di  Indonesia pemberlakuan aturan kontroversial ini masih menjadi polemik. Delik yang paling sering  digunakan  untuk  menuntut  adalah  menyatakan  perasaan  permusuhan, kebencian atau kecelaan yang tidak diatur secara jelas definisinya. Hal tersebut menimbulkan peluang bagi penguasa politik, dalam hal ini Pemerintah Kolonial Hindia  Belanda,  untuk  mengendalikan  hukum  serta  memonopoli  penafsiran aturan untuk menjerat dengan hukuman pihak-pihak yang menyampaikan kritik, tidak  loyal,  dianggap  pengkhianat,  baik  karena  pidato,  rapat/perkumpulan, maupun tulisan di media massa. Implementasi Haatzaai Artikelen dalam negara kolonial menguatkan dugaan bahwa sistem hukum digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap bentuk-bentuk eksploitasi, kolonisasi, serta menjamin semua tindakan penguasa terhadap rakyat terjajah di Hindia Belanda.
67 Mahfud MD, 1–27.
68 Mahfud MD, 8.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
Daftar Sumber

## Buku
Badings,  A.  H.  L. Nieuw  Hollandsch-Maleisch,  Maleisch-Hollandsch woordenboek . Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1901. Butt,  Simon,  dan  Tim  Lindsey. The  Constitution  of  Indonesia:  A  Contextual Analysis . Oxford: Hart Publishing, 2012. Departemen  Penerangan  RI. Sejarah  Departemen  Penerangan  RI .  Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1986.
Dijk,  Kees van. The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918 . Leiden: KITLV Press, 2007.
Eddyono,  Supriyadi  Widodo. Catatan  Terhadap  Beberapa  Ketentuan  Dalam Rancangan  KUHP  2015 .  Jakarta:  Institute  for  Criminal  Justice  Reform, 2015.
Eddyono,  Supriyadi  Widodo,  Fajrimei  A  Gofar,  dan  Adiani  Viviana. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam R KUHP . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.
Erman,  Erwiza,  dan  Ratna  Saptari. Dekolonisasi  Buruh  Kota  dan  Pembentukan Bangsa . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013. Fadhly, Fabian. “Islam dan Indonesia Abad XIII-XX M dalam Perspektif Sejarah Hukum.” Veritas et Justitia 3, no. 2 (2017): 384–413. Geerdink,  A. Soendaneesch-Hollandsch woordenboek . Batavia:  H.  M.  van  Dorp & Company, 1875.
Mahfud  MD,  Moh. Politik  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Pustaka  LP3ES Indonesia, 1998.
Maters, Mirjam. Van zachte wenk tot harde hand: persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië, 1906-1942 . Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1998.
Nder, Hamka Hendra. Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia . Jakarta:  Elex Media Komputindo, 2014.
Niel,  Robert  Van. Munculnya  Elite  Modern  Indonesia .  Jakarta:  Dunia  Pustaka Jaya, 2009.
Nurahman,  Adiansyah,  dan  Eko  Soponyono.  “Asas  Keseimbangan  dalam Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan.” Pandecta 13, no. 2 (2019):
100–106.
Oudgast. Woordenlijst  Hollandsch-Laag-Maleisch  met  toevoeging  van  eenige dagelijks voorkomende gezegden en samenspraken ten dienste van den orang baroe . Haarlem: Insulinde, 1909.
Pamungkas, Sri Bintang, dan Ernalia Sri-Bintang. Menggugat dakwaan subversi: Sri-Bintang  Pamungkas  di  balik  jeruji  besi .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2000.
Purba,  Jonatan.  “Pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  terhadap  pemerintah  dan penghinaan  terhadap  martabat  Presiden  atau  Wakil  Presiden  dalam Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  berpotensi mengancam hak kebebasan berpendapat dikaitkan dengan asas lex certa dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan,” 2018.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7465. Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008 . Jakarta: Serambi, 2008. Setiawan, Hersri. Kamus Gestok . Yogyakarta: Galangpress Group, 2003. Shidarta.  “Lagi  Lagi  Tentang  ‘Haatzaai  Artikelen’’,’”  2018.  https://business- law.binus.ac.id/2018/02/26/lagi-lagi-tentang-haatzaai-artikelen/.
Siregar,  R.  H.,  Komariah  Sapardjaja,  dan  Lukas  Luwarso. Delik  Pers  dalam Hukum  Pidana .  Jakarta:  Dewan  Pers  dan  LIN  (Lembaga  Informasi Nasional), 2002.
Sjamsuddin, Helius. Metodologi sejarah . Penerbit Ombak, 2012.
Soekarno. Dibawah  Bendera  Revolusi .  Jakarta:  Panitiya  Penerbit  Dibawah Bendera Revolusi, 1963.
Soesilo,  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal . Bogor: Politeia, 1976. Wetboek  van  strafrecht  voor  Nederlandsch-Indië;  Kitab  oendang-oendang hoekoeman  bagi  Hindia-Belanda .  Weltevreden:  Drukkerij  Volkslectuur, 1921.

## Artikel dalam Jurnal
Arifin, Hafidz Putra. “Politik Hukum Cagar Budaya dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia.” Veritas et Justitia 4, no. 2 (2019): 470–92.
Ismanto,  Ismanto,  dan  Suparman  Suparman.  “Sejarah  Peradilan  Islam  di Nusantara  Masa  Kesultanan-Kesultanan  Islam  Pra-Kolonial.” Historia Madania:  Jurnal  Ilmu  Sejarah 3,  no.  2  (29  Juli  2020):  67–88. https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169.
Kusnadi,  Yuni  Aulia.  “Kepala  Penghulu:  Kiprah  dan  Pemikiran  R.H.  Achmad Djoewaeni  Tahun  1912-1940.” Historia  Madania 2,  no.  1  (2018):  116–31.
https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hm.v2i1.9674 .
Marwandianto,  dan  Hilmi  Ardani  Nasution.  “Hak  Atas  Kebebasan  Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP.” Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): 1–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25 .
Putra,  Febriansyah  Pratama,  Fajriudin  Fajriudin,  dan  Agus  Permana. “Perkembangan  Lagu  Indonesia  Raya  (Tahun  1928-2009).” Historia Madania:  Jurnal  Ilmu  Sejarah 4,  no.  2  (17  September  2020):  269–86. https://doi.org/10.15575/hm.v4i2.9525.\
Rozi,  Zulfiqar  Bhisma  Putra.  “Perkembangan  Delik  Zina  dalam  Yurisprudensi Hukum Pidana.” Veritas et Justitia 5, no. 2 (2019): 286–301. Yulianti, Dewi. “Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia.” ANUVA 2, no. 3 (2018): 253–72.
Internet “Au  Revoir  Hatzaai  Artikelen!  -  hukumonline.com.”  Diakses  27  Juni  2020. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17175/iau-revoiri-hatzaai- artikelen/.
“Delik  Penghinaan  Presiden  dan  Wapres:  Pelecehan  Roh  Konstitusi  dalam  R- KUHP.” Diakses 24 Juni 2020. http://lbhpers.org/delik-penghinaan-presiden-
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda | Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, Ella Nurlailasari
dan-wapres-pelecehan-roh-konstitusi-dalam-r-kuhp/.
“Jokowi:  Kalau  Picu  Ketidakadilan  Hapus  Pasal  Karet  UU  ITE.”  Diakses  12 Maret  2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210216092243-32- 606711/jokowi-kalau-picu-ketidakadilan-hapus-pasal-karet-uu-ite .
“Pasal  Penghinaan  Presiden  di  RUU  KUHP,  Lese  Majeste  ala  Indonesia  - Tirto.ID.”  Diakses  24  Juni  2020.  https://tirto.id/pasal-penghinaan-presiden- di-ruu-kuhp-lese-majeste-ala-indonesia-cD6j.
“Soekarno  (3e  van  links)  voor  de  koloniale  rechtbank  in  Bandoeng  |  Digital Collections.” Diakses 27 Juni 2020. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/826726?solr_nav%5 Bid%5D=5b939231210876f78008&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5 Boffset%5D=14.