## PENDAMPINGAN PELAPORAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM
Hanung Triatmoko, Sri Suranta, Juliati, Trisninik Ratih Wulandari, Renata Zoraifi, Saktiana Rizki Endiramurti, Meka Sabilla Salim

## Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: trisninik_rw@yahoo.com
Abstrak: Pengabdian  ini dilakukan bekerjasama  dengan Komunitas Solo  Kuliner Solocool yang merupakan  salah  satu  komunitas  yang  mewadahi  UMKM  kuliner  di  Karisidenan Surakarta.  Hal  ini  dilakukan  karena  tingkat  pelaporan  SPT  oleh  UMKM  yang  ada  di Karisidenan Surakarta hanya sekitar 1%. Oleh karena itu, pendampingan ini diharapkan dapat  memberikan  edukasi  mengenai  pelaporan  SPT  oleh  wajib  pajak  UMKM berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Tim  Pengabdi  akan  melakukan  pendampingan terhadap  25  UMKM  yang  telah  tergabung  dalam  Komunitas  Solo  Kuliner  Socool.  25 UMKM  tersebut  merupakan  UMKM  yang  dimiliki  perseorangan  yang  juga  sebagai karyawan dan UMKM yang dimiliki perseorangan nonkaryawan. Pendampingan akan dilakukan sebanyak 2 tahapan dan di setiap tahapan pendampingan akan diberikan topik untu  menuju  pada  pelaporan  perpajakan  yang  baik.  Tahapan    pertama,  adalah pendampingan pembukuan, tim pengabdi akan mempergunakan microsoft excell untuk melaksanakan pembukuan sehingga data pembukuan bisa tersimpan secara digital serta pengenalan terhadap aplikasi pembukuan yang disediakan di android. Tahapan kedua, adalah  pendampingan  penghitungan  pajak  dan  pelaporan  melalui  SPT  1770,  tim pengabdi akan menghubungkan pembukuan dengan rumus penghitungan pajak sehigga akan lebih memudahkan wajib pajak
Kata kunci: perpajakan, wajib pajak kuliner, pembukuan, UMKM, SPT

## 1. PENDAHULUAN
Jumlah Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Surakarta tercatat meningkat di tahun 2018 dan jumlah UMKM berpotensi mencapai 43.700 menurut Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta. Pada tahun 2020, DJP Kanwil  II Jawa Tengah menyebutkan total potensi wajib pajak UMKM  yaitu  75.467  wajib  pajak.    Sektor  kuliner  merupakan  sektor  yang  paling  diminati  di Karisidnenan Surakarta, hampir 60% dari UMKM merupaka sektor kuliner. Adanya kecanggihan teknologi  dengan  pembelian  makanan  melalui  aplikasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  sektor  kuliner  mengalami  peningkatan.  Sehingga  di  Kota  Solo  banyak  terbentuk komunitas kulier. Salah satu komunitas kuliner yang ada di Solo adalah Komunitas Solo Kuliner Socool  yang  merupakan  perkumpulan  para  pelaku  kuliner  UMKM  di  Karisidenan  Surakarta. Mereka saling berbagi informasi agar usaha kuliner yang msih dalam taraf UMKM tersebut semakin berkembang.  Berbagai  macam  usaha  kuliner  yang  tergabung  dalam  komunitas  tersebut  apalagi sekarang banyak delivery food yang memungkinkan pelaku usaha kuliner untuk membuka usahanya di rumah.
Komunitas  Solo  Kuliner  Socool  didirikan  pada  tahun  2016  dan  pada  awal  berdirinya memiliki 115 anggota. Anggota komunitas ini merupakan UMKM sering berdikskusi dana menjalin kerjasama agar produk yang dijual para anggota bisa disukai oleh pasar. Beberapa diskusi produk yang dijual oleh anggota komunitas ini antara lain sebagai berikut.
1) Diskusi dengan tema Bebek Forever yang diadakan pada 25 Maret 2019
2) Diskusi dengan tema Banbanana Chips yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2017
3) Diskusi dengan tema dengan tema Rengginan Chandra Dewi pada tanggal 3 April 2017
Eksistensi  dari  anggota  komunitas  ini  terus  ditingkatkan  sehingga  sehingga  bisa meningkatkan penjualannya. Peningkatan penjualan harus diikuti dengan pembukuan yang baik dan bisa menjadi UMKM yang naik kelas sehingga bisa meningkatkan pembayaran pajak.
Anggota dari Komunitas Solo Kuliner Socool juga masih belum memahami peraturan pajak dengan baik. Keinginan mereka adalah bayar pajak tanpa terlalu diributkan oleh berbagai peraturan dan  pelaporan.  Bahkan  banyak  yang  belum  memiliki  pembukuan  dengan  baik.  Sebenarnya pembayaran  pajak  dan  pelaporan  pajak  akan  mudah  jika  wajib  pajak  memiliki  pembukuan  yang rapi dan bisa menghubungkan antara pembukuan, penghitungan pajak dan pelaporan pajak. Wajib pajak juga akan memiliki data yang teratur sehingga bisa dianalisa
UMKM pada umumnya belum berbentuk badan usaha yang mana pada umunya merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha tertentu[4]. UMKM juga pada umumnya memiliki beberapa kekurangan apabila dibandingkan dengan usaha besar, salah satu kekurangannya yaitu UMKM masih memiliki kualitas sumber  daya  manusia  yang  rendah.  Rendahnya  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  pemilik  usaha maupun karyawan  yang  bekerja, membuat  UMKM sulit  untuk  berkembang  dan belum memiliki kesadaran  akan  pentingnya  meregistrasikan  usaha  yang  dimiliki  sehingga  kesulitan  dalam aksesibilitas perpajakan maupun program pemerintah lainnya.
Dampak lain dari rendahnya kualitas SDM dalam UMKM menyebabkan UMKM tidak mampu untuk  menyelenggarakan pembukuan/pencatatan keuangan  yang  dapat  dijadikan dasar untuk pemotongan/penghasilan yang dikenakan pajak. Keuangan yang masih bercampur antara milik  pribadi  dan  usaha,  tidak  memilki  perencanaan  keuangan  yang  matang,  dan  bahkan  ada UMKM  yang  memang  tidak  memiliki  laporan  keuangan  seperti  laporan  laba  rugi  dan  neraca merupakan  keterbatasan  yang  masih  dihadapi  oleh  pelaku  UMKM.  Padahal  laporan  keuangan merupakan acuan yang akan dijadikan untuk dasar menetapkan penghasilan yang dikenai pajak ketika pelaku UMKM hendak membayar maupun melaporkan pajak.
Pada periode Mei 2020, data SPT yang masuk ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkurang sebesar 9,34 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana rumitnya pengisian
SPT  masih  menjadi  alasan  wajib  pajak  kurang  memiliki  kemauan  untuk  melaporkan  SPT-nya. Survey kepuasan wajib pajak yang dilakukan DJP pada tahun 2019 mendapatkan hasil sebesar 60,82 persen menyatakan wajib pajak tidak tahu cara melaporkan SPT tahunan mereka. Dari wajib pajak yang belum melaporkan SPT, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah. (UMKM) termasuk yang wajib pajak yang kurang memiliki kemauan dalam melaporkan SPT.
DJP Kanwil II Jawa Tengah mencatat bahwa pada tahun 2016 dari 23.000 UMKM di Solo yang  membayar  pajak  hanya  sekitar  1%  saja.  Sementara  jumlah  UMKM  terus  meningkat  setiap tahunnya. Jumlah Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Surakarta tercatat meningkat di  tahun  2018  dan  jumlah  UMKM  berpotensi  mencapai  43.700  menurut  Dinas  Koperasi  dan UMKM Surakarta. Pada tahun 2020, DJP Kanwil II Jawa Tengah menyebutkan total potensi wajib pajak  UMKM  yaitu  75.467  wajib  pajak.  Dari  data  ini  dapat  dilihat  peningkatan  jumlah  UMKM yang cukup pesat di kota Solo. Dari seluruh UMKM yang ada, sektor kuliner masih menjadi salah satu UMKM  yang cukup berkembang. Peningkatan tersebut harusnya dapat meningkatan jumlah pajak dan pelaporan pajak. Rendahnya tingakt partisipasi wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT  disebabkan  salah  satunya  karena  masih  rendahnya  pemahaman  UMKM  terhadap  peraturan perpajakan. Dalam hal ini pendampingan pelaporan perpajakan perlu dilakukan untuk memberikan edukasi  kepada  wajib  pajak  UMKM  agar  dapat  meningkatkan  pengetahuan  atas  peraturan perpajakan dan minat pelaporan pajak.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Metode  yang  akan  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini berdasarkan  pada  target  luaran  dan  solusi  yang  ditawarkan.  Metode  yang  akan  dilak ukan adalah  berikut  ini.  Metode  yang  akan  dilakukan  berupa Pendampingan  Pelaporan Perpajakan .  Pelaksanaan  pengabdian  ini  akan  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan.  Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.
1) Tim pengabdi akan bekerjasama dengan Komunitas Solo Kuliner yang merupakan komunitas UMKM kuliner di Karisidenan Surakarta.
2) Tim  Pengabdi  akan  melakukan  Focus  Group  Discussion  dengan  Komunitas  Solo  Kuliner untuk  mengatahui  omzet  yang  dimiliki  oleh  UMKM  tersebut  dan  bagaimana  pembayaran serta pelaporan pajaknya.
3) Tim Pengabdi kemudian akan memetakan UMKM berdasarkan kategori dalam pelaporan SPT dengan kategori wajib pajak badan atau perseorangan. Tim Pengabdi pada pengabdian saat ini akan memfokuskan pada wajib pajak perseorangan terlebih dahulu karena memang  ada sebagian  besar  yang  belum  memahami  mengenai  pelaporan  SPT  adalah  wajib  pajak perseorangn.
4) Tim Pengabdi kemudian akan memetakan lagi dari UMKM yang dimiliki oleh perseorangan, apakah  dimiliki  oleh  orang  probadi  yang  menjadi  karyawan  di  perusahaan/instansi  atau dimiliki oleh orang pribadi yang merupakan non karyawan karena memang ada yang berbeda dalam pelaporan perpajakannya.
5) Tim  Pengabdi  kemudian  akan  memilih  25  wajib  pajak  UMKM  perseorangan  yang  akan memperoleh pendampingan dalam pelaporan perpajakan.
6) Tim  Pengabdi  kemudian  akan  memilih  25  wajib  pajak  UMKM  perseorangan  yang  akan memperoleh pendampingan dalam pelaporan perpajakan.
a. Pendampingan  dalam  penghitungan  pajak:  Pendampingan  ini  dilakukan  agar  UMKM dapat  menghitung  pajaknya  dengan  benar,  apalagi  bagi  wajib  pajak  UMKM  yang  juga merupakan  karyawan/pegawai  sehingga  mereka  harus  menggabungkan  penghasilan dalam menghitung pajak.
b. Pendampingan dalam pelaporan SPT: Pendapingan pelaporan SPT memang tujuan akhir dari  pendampingan  ini,  akan  tetapi  pelaporan  SPT  yang  benar  harus  terlebih  dahulu memiliki  pembukuan  dan  penghitungan  pajak  yang  benar  sehingga  dua  pendampingan
sebelumnya  sangat  penting  untuk  dilakukan.  SPT  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak UMKM  perseorangan  adalah  SPT  1770SS,  SPT  1770S,  atau  SPT  1770  angat  penting untuk mengetahui apakah UMKM tersebut harus menggunakan dari salah satu SPT yang dipergunakan untuk wajib pajak UMKM perseorangan tersebut.
7) Tim  Pengabdi  akan  melakukan  evaluasi  dari  pendampingan  yang  telah  dilakukan  dan mempersiapkan laporan

## 3. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN
Pelaksanaan pengabdian ini direncanakan dalam dua tahap yaitu sebagai berikut.
a. Tahap 1: pendampingan dalam pembukuan dan penghitungan pajak.
b. Tahap 2: pendampingan dalam penghitungan pajak dan pelaporan SPT.

## 1. Pengabdian Tahap Pertama
Hasil  yang  telah  dicapai  yaitu  telah  dilaksanakan  pendampingan  tahap  yang  pertama  yaitu pada  tanggal  5  Juli  2021  di  Aula  Sekola  Vokasi  UNS  yang  telah  dihadiri  oleh  25  UMKM sebagai berikut.
a) Ayam Kremes Mbak Andrey
b) Mom's Kitchen Solo 1
c) Wedang uwuh Titatitik
d) Onde onde Plengeh
e) Tjemal Tjemil
f) Rengginan Chandra Dewi
g) Ceripo
h) Dawet Ayu
i) Wader Krispi Alam Tirta
j) Steak B'gajah
k) Bandeng Geo
l) Sukamakan Cullinary
m) D'Broo Kitchen
n) Laresso
o) Kedai Abi
p) Dapoer Lancar
q) Apem Malabar
r) Kebab Barokah
s) Retno Untari - Takoyaki
t) Lunardi Antariksa - Pempek Bu Tari
u) Yuniati Kendro Wardhani - Dapur Gaul
v) Herlina Kristi - Zahra Kitchen
w) Maria Rahmawati Latuasan - Apem Sewu
x) Laurensia Puri Utami - Lavanza
y) Yoseph Danang Sudartanto - Bebek Forever
Dari  pendampingan  tahap  pertama  yang  berupa  diskusi  mengenai  pembukuan  dan penghitungan  pajak  tersebut  diperoleh  beberapa  catatan  yang  akan  menjadi  fokus pendampingan pada tahap kedua.

## Pak Danang (Kuliner – Keripik Tempe & Bebek Goreng)
Secara pembukuan UMKM belum melakukan pembukuan atau pencatatan. Bahan baku beli sendiri.

## Pak Yudi (Dapur Bu Utari – Pempek & Cake)
1) Secara  pembukuan  UMKM  belum  melakukan  pembukuan  atau  pencatatan,  hanya pemasukan dan pengeluaran dan selisih antara pemasukan dan pengeluaran.
2) Total selisih 30% disisihkan sebagai biaya operasional.
3) Pelaporan perpajakan dilakukan dengan melakukan rata-rata pemasukan.

## Bu Indah (Onde-onde Plengeh & Kopi Tumbuk)
1) Usaha kuliner berupa jajanan onde-onde kering.
2) Sudah melakukan pencatatan secara sederhana, karena semua dikerjakan sendiri.
3) Permasalahan adalah pada pengisian SPT
4) Pelaporan SPT tahunan dan SPT masa.
5) Pelaporan SPT tahunan terlambat, karena terhambat masalah prosedur yang berbelit-belit (online)
6) Setiap WP ingin membayar dan melaporkan perpajakan karena prosedur yang berbelit- belit. Sudah melaporkan ke KPP Pratama tapi belum ada tindak lanjut.
7) Bagaimana perlakuan pelaporan perpajakan bagi organisasi nirlaba.

## Bu Danu (MUA & Catering)
1) Pelaporan  sederhana  dengan  hanya  pemasukan  dan  pengeluaran  dan  selisih  antara pemasukan dan pengeluaran.
2) Pembukuan MUA & Catering dijadikan satu.
3) Sudah punya NPWP.

## Bapak Yuda (Rengginang)
1) NPWP sejak 2010 untuk karyawan, tahun 2016 sudah berpindah menjadi wiraswasta.
2) Masalah sama dengan UMKM yang lain yaitu merasa prosedur dari KPP Pratama berbelit- belit.

## Pak Surya
1) NPWP Karyawan Swasta dengan memiliki UMKM.
2) Bagaimana pelaporan perpajakannya

## Pak Aditya
1) NPWP OP dan NPWP Badan (CV).
2) Seluruh kewajiban perpajakan dilakukan oleh WP Badan.
Dari hasil diskusi dengan pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pelaku UMKM masih belum memahami pembukuan, penghitungan pajak dan pelaporan SPT sehingga bisa diidentifikasi dari pelaku UMKM tersebut adalah sebagai berikut.
a. Masih  belum  memahami  pembukuan  dan  masih  banyak  yang  menggunakan  single  entry sehingga tidak akan bisa terbentuk laporan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk  mengetahui  perkembangan  dari  usahanya  serta  untuk  mendapatkan  kredit  dari perbankan/investor.
b. Masih  perlu  pemahaman  mengenai  penghitungan  dan  pelaporan  pajak.  Pelaku  UMKM sebenarnya juga ingin membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi
merka  masih  belum  paham  dengan  cara  menghitung  pajak  dan  melaporkannya.  Apalagi sekarang dengan menggunakan e-spt maupun e-billing.

## 2. Pengabdian Tahap Kedua
Pengabdian Tahap Kedua dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021 Tempat : Aula Sekolah Vokasi Peserta : 25 UMKM Materi : Pembukuan dengan menggunakan Excell Pengenalan Pembukuan dengan penggunaan Software Pengisian SPT 1770 untuk WP OP UMKM

## a. Pembukuan dengan menggunakan Excell
Pembukuan merupakan  hal  yang penting dalam  berbagai  lini  usaha. Pembukuan terkait erat dengan masalah keuangan dan kita memiliki ingatan yang terbatas. Dengan demikian, kita membutuhkan sistem pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Salah satu  metode  yang  banyak  digunakan  dalam  pembukuan  ialah  dengan  menggunakan Microsoft Excel.
Meskipun Excel tidak bisa meng-update data secara otomatis, namun Excel menyediakan berbagi tool yang  cukup  penting  untuk  menyelesaikan  sebuah  pencatatan  keuangan, seperti  penagihan  atau kalkulasi  transaksi.  Meskipun fitur dalam Excel  tidak selengkap seperti  pada  software  akuntansi,  namun  adanya  microsoft  Excell  dapat  membantu  kita dalam pembukuan usaha yang dimiliki.
Setiap organisasi atau entitas memiliki pembukuan yang berbeda-beda, sama seperti orang yang  menjalankan  di  balik  perusahaan  tersebut.  Namun  Excel  membantu  proses  awal pembuatan pembukuan menjadi lebih mudah dan terkontrol.
Pembukuan  Excel  bisa  dimulai  dari  proses  penjurnalan,  kemudian  semua  akun  yang dijurnal akan diposting ke dalam buku besar masing-masing dengan cara menge-link-an angka-angka dalam penjurnalan. Dari proses posting, kemudian bisa dilanjutkan ke dalam pembuatan neraca saldo sebelum penyesuaian, di mana angka-angka dalam neraca saldo sebelum  penyesuaian  bisa  didapatkan  dari  saldo  masing-masing  buku  besar.  Setelah neraca saldo sebelum penyesuian, siklus selanjutnya ialah melakukan jurnal penyesuaian. Setelah penyusunan jurnal  penyesuaian, kemudian dilakukan posting kembali ke dalam akun-akun yang terkait. Setelah siklus tersebut, maka dilakukan penyusunan kertas kerja, di mana angka-angka dalam kertas kerja didapatkan dari saldo masing-masing akun dalam buku  besarnya.  Setelah  kertas  kerja  selesai  disusun,  maka  tahap  selanjutnya  dapat membuat laporan keuangan, di mana angka-angka laporan keuangan tersebut didapat dari kertas  kerja.  Setelah  laporan  keuangan  selesai  disusun,  maka  tahap  selanjutnya  ialah pembuatan jurnal penutup dan dilakukan posting. Setelah jurnal penutup selesai diposting, tahap terakhir yaitu pembuatan neraca saldo setelah penutupan, di mana angka-angka ini di  dapat  dari  saldo  masing-masing  akun  di  dalam  buku  besarnya  setelah  dilakukan penutupan.
b. Pengenalan Pembukuan dengan Penggunaan Software
Terdapat banyak jenis aplikasi pembukuan yang dapat digunakan untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Aplikasi tersebut dapat kita gunakan dengan menggunakan perangkat berbasis android. Aplikasi pembukuan tersebut pada prinsipnya dapat kita bagi menjadi aplikasi pembukuan berbasis kas, dan aplikasi pembukuan berbasis akrual. Dua
contoh aplikasi yang digunakan dalam pendampingan UMKM adalah aplikasi “Akuntansi UKM - Money Manager” dan “bukukas”.
Aplikasi  “Akuntansi  UKM  -  Money  Manager”  pada  dasarnya  merupakan  aplikasi pembukuan  berbasis  akrual  yang  sudah  menerapkan  sistem double  entry .  Aplikasi  ini dikembangkan oleh WiinFeel Finance yang dapat diunduh secara gratis melalui perangkat berbasis android.
Aplikasi “Akuntansi UKM - Money Manager” memiliki beberapa kelebihan seperti: dapat melakukan  generate  laporan  keuangan  per  periode,  sejalan  dengan  standar  akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, serta dapat melakukan ekspor laporan maupun rekap transaksi dan jurnal ke dalam format microsoft excel.
Aplikasi  ini memiliki  beberapa kekurangan seperti:  lebih rumit untuk  digunakan karena menggunakan  konsep double  entry ,  sehingga  memerlukan  pemahaman  terhadap  konsep pembukuan manual agar lancar dalam menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini juga masih belum memiliki fitur online dan multiple login, sehingga aplikasi ini tidak dapat diakses oleh beberapa perangkat secara bersamaan.
Aplikasi berikutnya yang dikenalkan kepada UMKM adalah aplikasi “bukukas”. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT Beegroup Financial Indonesia yang dapat diunduh secara gratis menggunakan perangkat berbasis android.
Aplikasi “bukukas” merupakan aplikasi pembukuan berbasis kas ( cash basis ). Aplikasi ini memiliki  beberapa  kelebihan  diantaranya:  online  dan  multiple  login,  sehingga  beberapa akun  dapat  mengakses  laporan  keuangan  secara  bersamaan,  terintegrasi  pembayaran berbasis QRIS atau pembayaran online. Aplikasi ini jug adapat membantu pengguna untuk dapat mencetak invoice serta mengelola stok barang.
Aplikasi  ini  meskipun  mudah  untuk  digunakan  dan  dipahami  karena  sederhana,  namun aplikasi  ini  tidak  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  standar akuntansi  keuangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Aplikasi  ini  hanya  dapat  menghitung berapa banyak uang yang dikeluarkan dan diterima selama satu periode, dimana laporan tersebut  hingga  tahun  2024  masih  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  menentukan kewajiban perpajakan UMKM.

## c. Pengisian SPT 1770 untuk WP OP UMKM
WP UMKM memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak atas omzet yang dimiliki.  Pelaporan  SPT  WP  UMKM  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  yaitu  Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. Terdapat beberapa aturan terkait pelaporan SPT untuk WP UMKM yaitu:
Pelaporan SPT Masa
1) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan jenis ini, dianggap telah  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak  Penghasilan  sesuai  dengan tanggal  validasi  Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara  yang  tercantum  pada  Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain  yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.
2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.

## Pelaporan SPT Tahunan
SPT Tahunan  yang digunakan sama dengan SPT Tahunan sesuai  Subyek Pajaknya  yakni Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan.  SPT  Tahunan wajib  mengisi Daftar Jumlah  Peredaran  Bruto  dan  Pembayaran  PPh  Final  berdasarkan  PP  23  Tahun  2018  Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran
pada  masa  tersebut.  Pelaporan  dapat  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  elektronik dengan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi  hanya  dapat  menggunakan  SPT  Tahunan  dengan  jenis  1770  (tidak  boleh menggunakan 1770S atau 1770SS).
SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  dengan  formulir  1770  diperuntukkan  bagi  Wajib  Pajak Orang Pribadi:
• Yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas
• Memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja
• Memperoleh penghasilan yang dikenai PPh Final dan/atau bersifat Final, dan
• Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri.
WP  UMKM  melaporkan  SPT  Pajaknya  menggunakan  formulir  1770.  Terdapat  beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian formular 1770 yaitu
• Daftar peredaran bruto
• Penghasilan lain di luar pekerjaan
• Bukti potong A1 atau A2 (jika Anda pegawai dengan penghasilan lain).
• Neraca  dan  laporan  laba  rugi  atau  laporan  keuangan  (bila  menggunakan  metode pembukuan.
• Rekapitulasi  bulanan  peredaran  bruto  dan  biaya  (bila  menggunakan  metode norma/NPPN)
• Lembar perhitungan PPh Terutang (WP dengan status PH atau MT).
• Daftar perhitungan peredaran bruto (UMKM omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun).

## Cara lapor SPT Tahunan Pribadi
Karena formulir SPT 1770 tidak sesederhana 1770 S dan 1770 SS, maka cara pelaporannya menggunakan  e-Form.  Sebetulnya  e-Form  dengan  e-Filing  hampir  sama. Sama-sama diakses  dari  DJP  Online.  Namun  e-Form  adalah  formulir  SPT  elektronik berbentuk file dengan format dokumen .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline. Formulir tersebut dapat dibuka menggunakan aplikasi form viewer. Aplikasi form viewer dapat diunduh melalui link yang berada pada laman e-Form.
Jadi tidak full online seperti e-Filing.
Cara mengisi dan lapor SPT Tahunan Pajak Formulir 1770 via e-Form:
• Buka situs pajak.go.id
• Klik Login di bagian kanan atas
• Isi NPWP, password , dan kode keamanan
• Klik Login
• Anda akan diarahkan pada dashboard layanan digital perpajakan
• Klik tab Lapor
• Klik e-Form
• Pastikan perangkat komputer atau laptop Anda sudah terpasang aplikasi Viewer
• Jika belum, Anda dapat klik Download dan Instal Viewer sesuai petunjuk
• Klik Buat SPT
• Anda  akan  diberikan  pertanyaan,  “Apakah  Anda  menjalankan  usaha  atau  pekerjaan bebas?”
• Klik Ya
• Klik e-Form SPT 1770
Mulai Pengisian SPT Pajak 1770:
• Pilih Tahun Pajak
• Isi status SPT Normal (Pembetulan SPT dilakukan jika Anda menemukan kesalahan pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya)
• Klik Kirim Permintaan
• Sistem secara otomatis akan men- download e-Form
• Buka dokumen e-Form yang telah berhasil diunduh
• Pilih Pembukuan apabila Anda membuat laporan keuangan, pilih Pencatatan jika tidak membuat laporan keuangan.
• Jumlah penghasilan, pembayaran PPh Pasal 25, pemberitahuan norma (pengusaha omzet di atas Rp 4,8 miliar setahun).
Mulai Pengisian SPT Pajak 1770:
• Pilih Tahun Pajak
• Isi status SPT Normal (Pembetulan SPT dilakukan jika Anda menemukan kesalahan pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya)
• Klik Kirim Permintaan
• Sistem secara otomatis akan men- download e-Form
• Buka dokumen e-Form yang telah berhasil diunduh
• Pilih  Pembukuan  apabila  Anda  membuat  laporan  keuangan,  pilih  Pencatatan  jika  tidak membuat laporan keuangan.

## Lampiran IV Formulir SPT 1770

## LAMPIRAN IV Bagian A
• Isi daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun
• Jika Anda ingin menambahkan daftar harta lainnya, klik simbol +
• Pilih kode harta yang sesuai jenis harta, lalu isi keterangan Nama Harta dan Tahun Perolehan
• Pada Harga Perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta
• Isi deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan, misalnya pelat nomor kendaraan

## LAMPIRAN IV Bagian B
• Isi daftar utang akhir tahun
• Jika ingin menambahkan utang lainnya, klik simbol +
• Pilih  kode  utang  sesuai  jenis  utang,  nama  pemberi  pinjaman,  alamat  pemberi  pinjaman, tahun pinjaman dan jumlah utang tersisa pada akhir tahun
LAMPIRAN IV Bagian C
• Isi daftar anggota keluarga sesuai kondisi pada awal tahun pajak SPT yang dilaporkan
• Klik Halaman Selanjutnya.

## LAMPIRAN III Bagian A
• Isi data Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final sesuai bukti potong yang Anda terima
• Isi Nilai Penghasilan Bruto dan PPh Terutang
• Untuk mengisi PPh Final UMKM 0,5%, ceklis pada poin 16, lalu klik tombol PPh Final PP 46/23 yang muncul di atas formulir
• Isi data secara lengkap
• Lalu pindahkan nilai ke Lampiran III dengan mengklik YA
• Klik Halaman Sebelumnya
• Sistem akan menghitung total PPh Terutang secara otomatis.

## LAMPIRAN III Bagian B
• Isi penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh

## LAMPIRAN III Bagian C
• Dalam  hal  Anda  melakukan  pisah  harta  atau  memilih  memenuhi  kewajiban  perpajakan secara terpisah, isi penghasilan bruto istri atau suami
• Klik Halaman Selanjutnya.

## LAMPIRAN II
• Isi Nama, NPWP, Nomor Bukti Pemotongan atau Pemungutan, Tanggal Bukti Pemotongan, Jenis Pajak, dan Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut
• Jika Anda memiliki lebih dari satu bukti potong, Anda dapat menambah kolom dengan klik tombol +
• Klik Halaman Selanjutnya.

## LAMPIRAN I Bagian A

## Hanya diisi apabila Anda menyelenggarakan pembukuan
Isi identitas pembukuan:
• Poin 1 : Isi Penghasilan Bruto, Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha untuk mendapatkan penghasilan neto
• Poin 2 : Dalam hal terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai ketentuan perpajakan, lakukan penyesuaian fiskal positif dengan mengisi poin 2
• Poin 3 : Lakukan penyesuaian fiskal negatif sesuai ketentuan pada kolom yang tersedia
• Sistem akan otomatis menghitung total penghasilan neto yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau penghasilan neto fiskal pada poin 4
• Klik Halaman Selanjutnya.

## LAMPIRAN 1 Bagian B
• Diisi apabila Anda tidak melakukan pembukuan, tetapi melakukan pencatatan
• Isi  Peredaran  Usaha,  Persentase  Norma  sesuai  ketentuan,  serta  Penghasilan  Neto  dengan cara mengalikan peredaran usaha dan persentase norma.

## LAMPIRAN I Bagian C
• Dalam  hal  Anda  juga  bekerja  di  suatu  perusahaan,  isi  Nama  Pemberi  Kerja,  Penghasilan Bruto,  dan  Pengurangan  Penghasilan  Bruto  sesuai  bukti  potong  yang  Anda  terima  dari perusahaan
LAMPIRAN I Bagian D
• Isi Penghasilan Bersih dari Dalam Negeri  yang Bukan Final, seperti bunga (selain bunga tabungan  dan  deposito),  royalti,  sewa  (selain  sewa  tanah  dan  bangunan),  penghargaan hadiah (selain hadian undian), keuntungan pengalihan harta, penghasilan lain
• Klik Halaman Selanjutnya.

## LAMPIRAN INDUK SPT 1770
• Lengkapi data identitas
• Isi status kewajiban perpajakan suami atau istri
• Isi status PTKP di Poin B 10
• Data  yang  Anda  masukkan  pada  formulir  sebelumnya  akan  otomatis  dipindahkan  ke lampiran induk
• Apabila Anda memiliki penghasilan neto dari luar negeri, zakat atau sumbangan keagamaan, kompensasi kerugian, pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan, isi pada kolom yang tersedia
• Poin B 17, isi jumlah angsuran bulan yang telah dibayar
• Dalam hal Anda membayar PPh Pasal 25, masukkan nominal pokok pajak
• Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin G. Bila kurang bayar, isi tanggal pelunasan PPh Kurang Bayar
• Bila  SPT  Lebih  Bayar,  pilih  opsi  restitusi,  pengembalian  pendahuluan  kelebihan pembayaran pajak sesuai Pasal 17C atau sesuai Pasal 17D
• Kelebihan pembayaran pajak akan lebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak Anda
• Di Poin F 21, Anda bisa menentukan angsuran PPh 25 pada tahun pajak berikutnya
• Pada Poin G, pilih dokumen yang Anda lampirkan
• Setelah itu, isi tanggal pembuatan SPT
• Klik Submit
• Unggah lampiran yang diperlukan
• Isi kode verifikasi yang dikirim ke email Anda
• Klik Submit
• SPT Anda akan terekam pada sistem Ditjen Pajak
• Anda  akan  mendapat  bukti  penerimaan  elektronik  (BPE)  sebagai  bukti  Anda  telah melaporkan SPT.

## FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) UMKM  di  Surakarta  masih  belum  membuat  pencatatan  keuangan  secara  baik  sehingga berdampak pada pelaporan pajak.
2) UMKM di Surakarta masih belum memahami pelaporan pajak.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran untuk pengabdian ke depan adalah sebagai berikut:
1) Pengabdian  selanjutnya  difokuskan  pada  pelaporan  perjapajakan,  sehingga  WP  UMKM dapat secara mandiri mengisi SPT Tahunan.
2) Pengabdian selanjutnya dapat menggandeng pihak DJP untuk memberikan pelatihan terkait pengisisan SPT dan informasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
G. Prabawati,  “Jumlah  UMKM  di  Kota  Solo  Meningkat  10  Persen,”  2019. https://solo.tribunnews.com/2019/02/06/jumlah-umkm-di-kota-solo-bertumbuh-10- persen. Tanggal 6 Februari 2019, jam 17:24.
F.  Trisnaningtyas,  “12.142  UMKM  di  lingkup  DJP  Jateng  II  dapat  insentif  Pajak,”  2021. https://www.solopos.com/12-142-umkm-di-lingkup-djp-jateng-ii-dapat-insentif-pajak 1103988.
Perdana, “Sektor Kuliner Paling Diminati,” 2019.
https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/04/10/131027/sektor-kuliner-paling-diminati.
B. P. Statistik, “Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil-Analisis Hasil SE2016 Lanjutan,” 2016.
T. T. H. Tambunan, “Development of Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Constrains: A Story From Indonesia. Gajah Mada,” Int. J. Bus. , vol. 12, no. 1, pp. 21–43, 2011.
MUC,  “Ini  Sejumlah  Alasan  yang  Membuat  WP  Malas  atau  Telat  Lapor  SPT,”  2020. https://mucglobal.com/id/news/2113/ini-sejumlah-alasan-yang-membuat-wp-malas-atau- telat-lapor-spt. MUC Consulting, tanggal 19 Mei 2020.
R. DTTCNews, “Ini  ternyata  alasan  mengapa  WP  Tidak  Rutin  Lapor  SPT.” https://news.ddtc.co.id/ini-ternyata-alasan-mengapa-wp-tidak-rutin-lapor-spt-tahunan- 18867?page_y=816. Tanggal 10 Februari 2020, jam 17:59 WIB.
E. Setiyoko, “Kesadaran Pelaku UMKM di Solo Bayar Pajak Rendah,” 2016, [Online]. Available: https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/05/o551c6383-kesadaran- pelaku-umkm-di-solo-bayar-pajak-rendah.
G. Prabawati, “Kinerja UMKM Solo Tumbuh Signifikan,” 2019.
https://solo.tribunnews.com/2019/04/11/kinerja-umkm-solo-tumbuh-signifikan,  Tanggal 11 April 2019 jam 14:35.
I. R. Daulay, “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan),” J. Pembang. Perkota. , vol. 8, no. 1, 2020.
G.  et  al.  Hartadi,  “Pemahaman  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Terhadap  Penerapan  Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan.,” J.  Akunt. dan Pajak , vol. 21, no. 1, 2020.