## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   762-775   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5560
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam: Kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA

## Moch Azam Azhari
Hukum Ekonomi Syariah UIN Saizu Purwokerto azam.azhari18@gmail.com

## ABSTRACT
All God's creatures, including humans, pets, and other animals and plants, are covered by the general sunnatullah of marriage. This is the way that Allah SWT chose for His creatures to reproduce and maintain their lives. The problem of the property of each husband and wife is one of the legal consequences of marriage. Article 35 of the Marriage Law regulates joint property. Marital assets are also obtained as joint assets. In the Compilation of Islamic Law, it is stated in Article  1  letter  (f)  that  "Marital  property  is  property  acquired  either  individually  or  jointly  by husband  and  wife  during  the  duration  of  the  marriage  bond  and  in  this  case  is  called  joint property, regardless of whether it is registered in the name of person." In this research method the researcher will use a qualitative method which takes place in the Yogyakarta religious court, and the  techniques  used  to  collect  data  include  interviews  and  documentation.  In  this  research  the researcher will examine the decision of the Yogyakarta religious court regarding the issue of joint property which is 40% for ex-husbands and 60% for ex-wives, using the perspective of Islamic law and a compilation of Islamic law. Because Islamic Sharia levies actually divide joint assets into two for separated couples. This is different from Islamic law which does not determine how much property a couple should have. distributed after divorce, half given to ex-wife. Considering that 83 percent of Indonesia's population is Muslim, it is important to look at issues related to the division of joint property decided by judges at the Yogyakarta Religious Court.
Keywords: Marriage, Divorce, Joint Property.

## ABSTRAK
Semua  makhluk  Tuhan  termasuk  manusia,  hewan  peliharaan,  dan  hewan  serta tumbuhan  lainnya,  dilingkupi  oleh  sunnatullah  umum  pernikahan.  Inilah  cara  yang  Allah SWT pilih bagi makhluk- makhluk-Nya untuk bereproduksi dan mempertahankan hidupnya. Permasalahan harta benda masing-masing suami istri merupakan salah satu akibat hukum perkawinan.  Dalam  pasal  35  UU  Perkawinan  diatur  tentang  harta  bersama.  Harta perkawinan juga diperoleh sebagai harta bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 1 huruf (f) bahwa “Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri  maupun  bersama-sama  oleh  suami  istri  selama berlangsungnya  ikatan  perkawinan dan  dalam  hal  ini  disebut  harta  bersama,  terlepas  dari  apakah  itu  terdaftar  atas  nama seseorang." Dalam metode penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif yang bertempat  di  pengadilan  agama  yogyakarta,  dan  teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  mencangkup  wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini peneliti  akan  meneliti  putusan  pengadilan  agama  yogyakarta  yang  terkait  masalah  harta bersama  yang  mana  40%  untuk  mantan  suami  dan  60%  untuk  mantan  istri,  dengan menggunakan  sudut  pandang  dari  hukum  islam  dan  kompilasi  hukum  islam.  karena pungutan  syariat  Islam  justru  membagi  harta  bersama  menjadi  dua  bagi  pasangan  yang berpisah.  Berbeda  dengan  hukum  Islam  yang  tidak  menentukan  berapa  banyak  harta

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pasangan yang  harus dibagikan setelah  perceraian,  setengahnya  diberikan  kepada  mantan istri.  Mengingat  83  persen  penduduk  Indonesia  adalah  Muslim,  penting  untuk  melihat masalah  yang  berkaitan  dengan  pembagian  harta  bersama  yang  diputuskan  oleh  hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
Kata Kunci: Nikah, Cerai, Harta Bersama.

## PENDAHULUAN
Semua  ciptaan  Tuhan  termasuk  manusia,  hewan,  dan  tumbuhan,  tunduk pada larangan persatuan homoseksual. Tuhan telah memutuskan untuk melakukan hal-  hal  dengan  cara  ini.  Untuk  melestarikan  kehidupan  makhluknya  dan memastikan reproduksi mereka. Allah SWT  berfirman:
َن ْىُمَلْعَي  َلْ اَّمِم َو ْمِهِسُفْوَا  ْهِم َو  ُض ْرَ ْلْا  ُتِبْْۢىُت اَّمِم اَهَّلُك َجا َو ْزَ ْلْا َقَلَخ  ْيِذَّلا َه ٰحْبُس “ Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari  apa  yang  ditumbuhkan  oleh  bumi  dan  dari  diri  mereka  maupun  dari  apa  yang tidak mereka ketahu i.” (Q.S. Yasin: 36)
Tuhan  Yang  Maha  Esa  merancang  perkawinan  sebagai  perilaku  bagi makhluk  agar  perkembangan  alam  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya. Pernikahan  adalah  salah  satu  budaya  karena  manusia  adalah  makhluk  yang  logis sistematis  yang  berkembang  dalam  kehidupan  sosial  sebagai  respon  terhadap perkembangan  budaya manusia.  Pernikahan  bukan  hanya  antara  manusia itu  juga berlaku untuk tumbuhan dan hewan.
Masalah  harta  bersama  yang  dimiliki  oleh  serang  suami  dan  seorang  istri merupakan  salah  satu  akibat  hukum  perkawinan.  Harta  bersama  adalah  segala sesuatu  yang  dihimpun  selama  perkawinan  sebagai  hasil  kerja  suami  atau  istri. Maka ini menunjukkan bahwa harta akumulasi antara perkawinan dan perpisahan karena kematian atau perceraian.
Perceraian akan sederhana dalam budaya di mana ikatan kekerabatan kuat dan  kata  "bercerai"  adalah  hal  yang  tabu.  Namun,  dalam  masyarakat  yang kekerabatannya lemah, perceraian bukan hanya karena hukum syariah dan agama tetapi  juga  mengarah  pada  pengaruh  budaya  malu  yang  meluas.  dan  kontrol masyarakat. Salah satu dari banyak akibat hukum dari perceraian adalah pembagian harta perkawinan.
Berikut  Tentang  perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  yang antara lain mengatur tentang pemilikan bersama:
1. Pasal 35 ayat 1 dan 2.
2. pasal 36 ayat 1 dan 3
3. pasal 37 ayat 1
Untuk  melindungi  pihak  ketiga,  Jika  keduanya  bercerai,  pemisahan  harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh hakim. Putusan hakim  memberikan  akses  kepada  istri  atas  harta  bersama.  Dalam  hal  terjadi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perceraian,  suatu  janji  atau  persetujuan  dalam  suatu  akta  notaris  yang  harus diumumkan kepada umum dengan cara yang sama seperti hakim memutuskan suatu perjanjian  pisah  dapat  dipakai  untuk  membagi  harta  perkawinan.  Kemungkinan masing-masing  suami  istri  memiliki  harta  pribadi  tidak  serta  merta  mengikuti adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Aset  tidak  bergerak,  bergerak,  dan keuangan  semuanya  dapat  dimasukkan  dalam  properti  ini.  Walaupun  banyak keluarga Indonesia yang tidak mencatat harta bersama, hal itu dapat berupa hak atau kewajiban  atas  harta  bersama  pada  saat  perkawinan  atau  menerima  warisan sebelum perkawinan. Sementara pembagian warisan dan harta bersama masih jelas dalam  pernikahan  muda,  akan  lebih  sulit  untuk  menjelaskan  warisan  dan  harta bersama  secara  rinci  seiring  bertambahnya  usia  pasangan.  Ketentuan  UU  No  1 Tahun 1974, khususnya Pasal 35 ayat (1 dan 2), Pasal 36 ayat (1 dan 2), dan Pasal 37 ayat  (1)  tidak  menyebutkan  tempat  atau  tempat  asal  aset  atau  metode  yang keduanya  diperoleh,  diperoleh  suami  istri  baik  secara  kolektif  maupun  individual sehingga dapat ditentukan secara bersama-sama:
1. Hasil Penghasilan Pasangan
2. Hasil dari penghasilan istri
3. Penghasilan  pribadi  istri  dan  suami,  serta  harta  yang  dikumpulkan.  karena hukum adat adalah tempat ungkapan ini berasal di kalangan masyarakat yang  mengetahui  ragam  harta  kepemilikan  atau  harta  bersama  dalam  keluarga, salah  satunya  bangsa  Indonesia,  maka  baik  Al-Qur'an  maupun  sunnah  nabi  tidak membahas  atau  menyinggung  secara  tegas  menyebutkan  kepemilikan  bersama dalam keluarga. Seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, Harta hasil dikenal sebagai  harta  bersama-bersama  oleh  suami  istri  dan  dihubungkan  dengan  ikatan perkawinan.  Menurut  hukumnya,  harta  bersama itu  seperti menggabungkan  harta suami istri. atau aset yang dihasilkan oleh seorang suami dan seorang istri.
Dalam tesisnya, Ismail Mohamed Sayah. telah berkesimpulan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hidup bersama suami-istri harus mencakup persekutuan atau korporasi, untuk mempertanggungjawabkan nafkah suami-istri.
Dijelaskan oleh para  ahli fikih  sebagai akad  antara dua mitra  dalam  modal dan keuntungan. Konsensus dan sunnah menjadi landasan hukum perusahaan. Al- Qur'an  dan  hadits  Nabi  Muhammad  S A W   tidak  secara  khusus  menyatakan harta itu diperoleh sementara hubungan pernikahan adalah miliknya pasangan atau secara khusus menjelaskan bahwa kekayaan atau kepemilikan yang didapat selama hubungan pernikahan adalah harta gono-gini atau bersama.
Pasal  37  UU  No  1  Tahun  1974  menyatakan  “kekayaan  diatur  menurut peraturan  perundang-undangan  masing-masing,  jika  perkawinan  putus  karena perceraian”.  Setiap  hukum  mengacu  pada  undang-undang,  aturan  hukum,  atau kebiasaan  yang  berlaku.  Jumlah  bagian  masing-masing  pasangan  dalam  harta bersama  tidak  secara  tegas  dinyatakan  dalam  UU  Perkawinan.  Namun  undang- undang  perkawinan  ini  nampaknya  menawarkan  keleluasaan  dengan menginformasikan  kepada  seorang  suami  dan  seorang  istri  yang  berpisah  terkait

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   762-775   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5560
hukum mana dan hukum mana yang akan diterapkan dalam penjelasan perselisihan tentang  pembagian  harta  bersama  dalam  hal  tidak  ada  kesepakatan,  hakim  dapat mengambil  keputusan  berdasarkan  apa  yang  dianggap  adil.  Sementara  Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam setiap orang menerima setengah dari hasil, Majelis akan tetap mempertimbangkan masalah keadilan.
Oleh  karena  itu  peneliti  bermaksud  untuk  menyelidiki  putusan  hakim Pengadilan  Agama  Yogyakata  tentang  pembagian  harta  perkawinan  dalam  hal terjadi perceraian, yang ditetapkan sebesar 40% untuk suami dan 60% untuk istri. Peneliti melakukan penelitian terhadap harta bersama dengan tujuan sebagai berikut dalam konteks permasalahan tersebut: Pembagian harta bersama akibat perceraian menurut  hukum  Islam  Kajian  terhadap  putusan  pengadilan  agama  di  Yogyakarta: 0297/Pdt.G/2017/PA YK.

## METODE PENELITIAN
Dalam hal ini, penalaran korelatif, deduktif, dan induktif digunakan sebagai teknik  analisis  untuk  analisis  kualitatif.  Metode  deduktif  digunakan  untuk menganalisis  data sumber  ajaran  normatif  dan  nilai-nilai  yang  muncul, sedangkan metode induktif digunakan untuk menganalisis data konkrit yang muncul dari aspek pemikiran  harta  biasa.  Metode  korelatif  digunakan  untuk  menyajikan  teori  linier dengan  penelitian.  Selain  analisis  kualitatif,  penulis  juga  melakukan  analisis kuantitatif dan mengumpulkan data dari program yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembagaian Harta Bersama Menurut Hukum Islam
Penikahan

## Pengertian Nikah
Perkawinan mempunyari beberapa arti, arti pertama adalah memasuki dan melakukan seks. Pengertian nikah dalam maksud perjanjian atau akad adalah suatu bentuk tuturan, karena perjanjian atau akad nikah merupakan penyebab terjadinya keintiman  atau  persetubuhan.  Kedua,  makna  dari  sudut  pandang  syariat  dalam perselisihan  ulama  dalam  tiga  fatwa.  Menurut  tafsir  pertama,  akad  memiliki  arti kiasan persetubuhan. Ketika ada akad pernikahan dalam Al- Qur'an dan Sunnah nabi tanpa adanya konteks lain, maka yang dimaksud ialah aktivitas seksual.
Dalam ayat ini, pernikahan diartikan sebagai hubungan seksual. Karena akad nikah itu sendiri tidak berpengaruh terhadap kecemburuan, maka larangan tersebut hanya dapat dibenarkan dalam hal aktivitas seksual dan bukan akad nikah (An-Nisa: 22) yang menghasilkan hubungan emosional dan rasa hormat antara anak laki-laki dan  ayah  terkait  ayat  yang  dilanggar.  Sebelum menikah dengan suami baru, Imam

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   762-775   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5560
Hanafi membuat pernyataan berikut dengan syarat bahwa kata nikah adalah firman Allah  (Al-Baqarah:  230).  Respon  terhadap  perempuan  merupakan  konteks  yang mendukung  makna  tersebut,  sehingga akad nikah bukanlah persetubuhan. Karena wanita tidak terlibat dalam persetubuhan yang merupakan tindakan holistik. Satu- satunya hal Menggunakan ayat ini sebagai panduan, kita bisa katakan bahwa karena pernikahan baru saja dilangsungkan, maka cukup bagi wanita tersebut untuk tetap menikah  dengan  suaminya  yang  terdahulu.  Namun,  tidak  demikian  karena  secara eksplisit  dinyatakan  bahwa  aktivitas  seksual  harus  dilakukan.  Sehingga  wanita tersebut  dapat  menikah  dengan  suaminya  sebelumnya.  Dengan  demikian  konsep- konsep  yang  terkait  dengan  Surat  Al-  Baqarah  tidak  bisa  dijadikan  acuan. Hadits tentang  bersetubuh  atau  persetubuhan,  yang  kemudian  ditegaskan  oleh  Nabi, menjadi dasar dalil, dan dimaksudkan agar (istri) merasa manis berhubungan badan dengannya.
Menurut  pendapat  ketiga,  akad  nikah  dan  hubungan  seksual  memiliki pengertian yang sama. Di antara ketiga pendapat ulama, yang satu ini mungkin yang paling  akurat  karena  terlepas  dari  arti  aslinya,  kata  "nikah"  kadang-kadang digunakan  untuk  merujuk  pada  akad  nikah  dan  di  lain  waktu  digunakan  untuk merujuk pada coitus dalam hukum syariah.
Dari  perspektif  fikih,  ketiganya  dihubungkan  dengan  istilah  “nikah”. Meskipun  kata-kata  yang  digunakan  para  ahli  fikih  dalam  konteks  ini  cukup beragam,  namun  semuanya  memiliki  makna  dasar  yang  sama.  Artinya,  syariat mengatur  akad  nikah  agar  suami  dapat  menikmati  aurat  istrinya  dan  seluruh tubuhnya. Dengan demikian, suami diberi wewenang untuk menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat akad nikah, tetapi ia tidak menguasai manfaatnya. Kekuasaan untuk  mengontrol  memiliki  efek  yang  berbeda  karena,  meskipun  tidak  benar,  jika kekuatan  untuk memberi  juga  diberikan, suami  dapat  menggunakan apa saja yang berhubungan dengan jenis kelamin istrinya. Karena dia diharuskan membayar mahar yang  setara  (berdasarkan  norma  seks  bagi  perempuan  yang  bersangkutan)  jika orang  lain  bersetubuh  dengan  wanita  yang  dinikahinya  karena  syahba  (hal  yang tidak  jelas),  misalnya,  dan  orang  tersebut  percaya  bahwa  dia  adalah  istrinya  dan melakukan hubungan seks. dengan dia tanpa melakukan sesuatu yang salah dengan sengaja. Mahar ini milik istri dan bukan milik suami. Mahar adalah milik suami jika ia menguasainya karena untuk kepentingan kemaluan istri. Terlepas dari kenyataan bahwa  definisi  ungkapan  mereka  berbeda-beda,  keempat  aliran  pemikiran  telah menyetujui ketentuan ini.
Tujuan Pernikahan
Sesuai  dengan  UU  No  1  Tahun  1974  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  yaitu mewujudkan  keluarga  bahagia  yang  abadi seperti Tuhan  yang  maha  Esa.  Menurut Pasal  3  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Islam,  Tujuan  perkawinan  atau  pernikahan adalah  untuk membentuk  keluarga  yang  harmonis,  cinta,  dan  kedermawanan.  Jika diperhatikan redaksi tujuan perkawinan sedikit berbeda antara hukum perkawinan dalam seluk-beluk hukum Islam, tetapi perbedaannya hanya pada keinginan redaksi agar memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan tujuan perkawinan. Artinya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perbedaan  itu  tidak  memperhatikan  suatu  konflik  dalam  tujuan  perkawinan, melainkan  memasukkan  sebanyak-  banyaknya  unsur-unsur  dalam  tujuan perkawinan itu.  Setiap  amalan  agama merupakan  bagian  dari  ibadah  kepada  Sang Pencipta  segala  sesuatu,  termasuk  perkawinan,  yang  merupakan  urusan  agama. Arahan yang diberikan Allah kepada hamba- hamba-Nya tidak diragukan lagi lebih dari  sekedar  perintah,  mereka  juga  membawa  tujuan  yang  mulia.  Membentuk keluarga  yang  bahagia  adalah  tujuan  mulia  dari  pernikahan.  Keluarga  Bahagia memancarkan  ketenangan,  kemurahan  hati,  dan  kasih  sayang.  Pencapaian  ketiga tujuan ini sangat penting.
Allah memerintahkan hamba-Nya untuk memiliki tujuan terkait pernikahan yang harus jelas bagi manusia agar pernikahan dapat diterima. Beberapa penjelasan Al-Qur'an yang berhubungan dengan pernikahan dapat dituliskan. Perceraian.

## Pengertian cerai
Cerai  terbentuk  dari  talak  yang  berarti  perpisahan,  dibubuhi  imbuhan sehingga  diartikan sebagai  perpisahan hubungan seorang  suami  dan seorang  istri, perceraian,  perpisahan  hidup  seorang  suami  dan  seorang  istri  selama  keduanya masih  diberi  kehidupan.  Perceraian  merupakan  salah  satu  alasan  Pasal  38  UU Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama-sama melarang putusnya perkawinan. Perpisanah di sisi lain didefinisikan sebagai perpisahan atau menyerah. Perceraian  mengacu  pada  pembubaran  serikat  perkawinan  atau  pembubaran kontrak  pernikahan  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  istrinya  untuk membubarkan  persatuan  mereka.  Seorang  suami  yang  ingin  menceraikan  istrinya pertama-tama diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Sampai berakhirnya  perkawinan  istri  dengan  suaminya,  perceraian  didasarkan  pada gugatan yang diajukannya. Seorang istri yang ingin mengajukan cerai dari suaminya terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Agama.
Penulis  dapat  menyimpulkan  dari  ide-ide  atau  pembahasan  di  atas  bahwa perceraian ialah perpisahan antara suami dan istri ketika baik keduanya masih hidup atau pernikahan telah berakhir yang dapat diakibatkan oleh perceraian (perceraian) atau khula (perceraian mutlak).
Bab VIII UU Perkawinan tentang perceraian dan akibatnya memuat Pasal 38 dan 39, perceraian diatur dalam Bab XVI Kompilasi Hukum Islam memuat Pasal 113 dan 128. Selain pedoman ini, para ahli hukum memiliki perbedaan pendapat tentang hukum  perceraian  Islam,  dan  itu  adalah  pendapat  yang  paling  akurat  di  antara semua  yang  dianggap  "haram",  kecuali  ada  pembenaran  yang  baik.  Hanafi  dan Hanbali  termasuk  yang  berpendapat  demikian,  dan  mereka  melakukannya  karena Rasulullah  SAW  menyatakan  bahwa  Allah  melaknat  siapa  saja  yang  senang menceraikan pasangannya." yang merupakan kode untuk " cerai dan pernikahan."

## Perceraian menurut kompilasi hukum Islam Indonesia.

## Kami akan mendefinisikan perceraian menurut hukum Islam terlebih dahulu

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   762-775   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5560
sebelum membahasnya di Pasal 116 KHI. At-Talaq, yang dulunya ialah "perceraian" yang  ditinggalkan  secara  linguistik,  adalah  istilah  untuk  perceraian  dalam  bahasa Arab.
Secara  umum,  perceraian  dianggap  sebagai  putusnya  hubungan  atau perkawinan antara laki- laki atau perempuan. Sedangkan perceraian dalam hukum Islam disebut talak yang berarti pelepasan atau pelepasan (pelepasan seorang suami kepada istrinya). Dalam yurisprudensi Islam, talak atau talak berarti "orang-orang yang bercerai yang berbeda pendapat dengan jamaah". Maka dari itu kata ini disebut dengan istilah hukum yang artinya perceraian antara suami istri.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  para  ulama,  talak  diartikan  sebagai putusnya suatu perkawinan atau putusnya suatu ikatan. Perceraian menurut Abd al- Rahman  al-Juraiji  adalah  putusnya  perkawinan  atau  putusnya  ikatan.  Dalam pengertian ini, perceraian mengacu  pada hilangnya ikatan atau  pembatasan gerak, sedangkan  reformasi  mengacu  pada  hilangnya  ikatan  perkawinan  yang  membuat perkawinan  suami-istri  tidak  sah.  Pernikahan  dan  hubungan  diakhiri  dengan perceraian Al-Hamdani.
Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, perceraian berarti usainya suatu pernikahan karena perceraian atau berdasarkan gugatan cerai.
Namun, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan beberapa alasan perceraian yang akan dibawa ke pengadilan untuk diadili dan ditindaklanjuti, antara lain: Salah satu  pihak melakukan  zina  atau  mabuk,  berjudi, atau  melakukan hal-hal  lain  yang terlalu sulit. untuk menyebutkan, Satu pihak meninggalkan yang lainnya.
Pembagian Harta Bersama.

## Pengertian Harta Bersama
Harta  bersamaatau  biasa  di  sebut  sebagai  harta  gono-gini  ialah  segala sesuatu yang didapatkan pleh seorang suami dan istri selama mereka menikah. Harta bersama  didefinisikan  sebagai  kekayaan  yang  didapat  melalui  perkawinan  dan dianggap sebagai harta sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Harta milik  suami  istri  yang  diperoleh  keduanya  selama  pernikahan  dijaln  oleh  mereka, seperti  rumah,  sepeda  motor,  atau  barang-  barang  lain  yang  dihibahkan  salah seorang dari mereka kepada seorang suami ataupun istri, dan kekayaan yang dibeli bersama oleh seorang suami dan istri, adalah salah satu pengertian harta bersama. Semua barang tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama, baik tabungan maupun gaji dari upah suami istri.
Harta  perkawinan  didefinisikan  sebagai  “harta  yang  diperoleh  dari  suami maupun  sang  istri  selama  terjalinnya  suatu  pernikahan,  baik  secara  individual ataupun  secara  bersua,  yang  berkutnya  yang  disebutkan  harta  bersama,  tanpa didaftarkan atas nama siapa pun”, menurut huruf (f) Pasal 1 tentang KHI.
Harta  kekayaan  yangterkumpul  selama  pernikahan  ditahan  sampai berakhirnya perkawinan atau perceraian yang mengakhiri perkawinan. Harta yang dapat selama pernikahan atau perkawinan, kekayaan yang diterima yang di anggap hadiah, hadiah ataupun sebagai warisan (jika tidak ditentukan lain), dan hutang yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
di peroleh selama terjalinnya suami istri selain dari yang disebutkan milik individu suami dan istri, semuanya tunduk pada kepemilikan bersama.
Harta bersama suami istri hanya meliputi harta yang didapatkan suami istri selama  pernikahan  keduanya,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  35 Ayat 1 UU No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Termasuk  harta  gono-gini  seperti penghasilan dan penghasilan suami serta hasil dan penghasilan istri.
Harta Bersama dari pandangan Fiqih
Menurut hukum Islam, setiap suami dan istri memiliki hak eksklusif untuk memiliki bagian masing-masing dari harta bersama, bebas dari campur tangan pihak ketiga. suami yang menerima hadiah, pusaka, dan lain-lain berhak untuk melakukan kontrol  total  atas  harta  yang  diterimanya,  terlepas  dari  istrinya.  Aturan  serupa berlaku  bagi  istri  yang  mendapat  hadiah,  warisan,  mahar,  dan  lain-lain,  berhak menguasai  sepenuhnya  harta  yang  diterimanya  tanpa keterlibatan suami.  Mereka juga memiliki hak atas warisan yang mereka terima sebelum menikah.
Harta keluarga atau harta bersama tidak di singgung dalam Al-Qur'an, hadits,
atau  kitab-  kitab  fikih,  apalagi  yang  telah  disusun  oleh  para  ulama  sebelumnya. Kewajiban  suami  untuk  memberikan  mahar  dan  penghasilan  bagi  istrinya merupakan  masalah  harta  benda  yang  terkenal  dan  sering  dibicarakan  dalam perkawinan.  Menyusul  pendudukan  oleh  Barat,  diskusi  tentang  kepemilikan bersama muncul kemudian di beberapa negara Islam. Ini tidak diketahui dan tidak berlaku di wilayah Islam lainnya di dunia.
Baik  kallamullah  maupun  sunnah  nabi  tidak  secara  eksplisit  menyatakan bahwa hak-hak istri terbatas pada pemeliharaan yang dibayar oleh  suami  saja  dan bahwa  suami  memiliki  kepemilikan  penuh  atas  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan.  kallamullah  maupun  sunnah  nabi  tidak  secara  khusus  menyatakan bahwa  setiap  harta  yang  diperoleh  suami  melalui  pernikahan  secara  otomatis menjadi  milik  istri.  Masalah  ijtihad,  atau  hal-hal  yang  termasuk  kewenangan manusia  untuk  memutuskan,  menentukan  apakah  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  bersama  atau  tidak.  Ijtihad  mengacu  pada  hal-hal  yang menjadi sumber ruh ajaran Islam. Mengenai harta bersamaatau gono-gini di dalam Islam, Ismail Muhammad Sayyah dan Yahya Harahab sama-sama mengklaim bahwa pencarian suami istri adalah milik majikan. Hal ini mungkin terjadi karena penulisan kitab  tersebut  umumnya  bangsa  Arab,  dan  adat  bangsa  Arab  tidak  mengetahui adanya perceraian yang melibatkan suami istri.
Harta benda yang didaftarkan secara sah oleh suami dan istri selama mereka menikah  disebut  sebagai  harta  bersama.  Karena  tidak  ada  larangan  persekutuan suami  istri  dalam  harta  bersama,  maka  semua  harta  yang  terkumpul  selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta warisan, wakaf, dan wakaf, maka harta  bersama  tersebut  kemudian dikategorikan telah  dilimpahkan secara  hukum. Terlepas  dari  semangat  Abadan,  yang  merupakan  harta  bersama,  sebagian  besar pasangan Indonesia bekerja sama untuk mencari nafkah.
Kompleks  hukum  Islam  mengambil  pendekatan  hukum  Islam  dan  hukum yang ada pada adat indonesia. Strategi ini tidak bertentangan dengan dirinya sendiri

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dengan  kemampuan  bertindak  sebagai  patokan  hukum  dan  tunduk  pada  aturan hukum  dan  keadilan.  Pandangan  ini sudah  dapat dibenarkan  oleh  adat  atau  dapat dijadikan landasan untuk mengambil hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun kitab- kitab  fikih  tidak  membahas  tentang  adanya  harta  biasa,  namun  dalam  KHI  yang mana  merupakan  fikih  Indonesia  diatur  seputar  harta  biasa  dan  menjadi  acuan hukum  Pengadilan  Agama  teruntuk memutus  masalah  pembagian  harta  gono-gini atau bersama bagi umat Islam.
Harta Bersama berdasarkan KHI.
Harta bersama secara keseluruhan diatur dan sederajat dalam Bab Tujuh UU No 1 Tahun 1974, yang hanya ada 3 pasal ysitu: Pasal 35.36 dan jugs 37. Sedangkan rumusan hukum Islam diatur secara lebih  tegas dan menyeluruh,  khususnya  pada pasal tiga belas pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, dan 96 terkait dengan harta bersama atau kekayaan bersama.
Kemungkinan adanya harta kekayaan bagi setiap suami atau sang istri tidak tertutupi oleh adanya kekayaan bersama dalam pernikahan, menurut Pasal 85. Pada intinya Pasal 86 (1) menyatakan tidak boleh bercampurnya hak suami dan kekayaan istri.  akibat  pernikahan,  sedangkan  Pasal  86  ayat  dua  menyatakan  baik  kekayaan suami maupun harta istri tetaplah menjadi milik suami dan sepenuhnya berada di bawah  kekuasaan  suami.  dan  sepenuhnya  diperintah  oleh  suaminya.  Selain  itu, dengan asumsi akad nikah para pihak tidak  menyatakan  lain,  Pasal  87  ayat  satu menyatakan  bahwa  harta  atau  warisan yang dimiliki suami istri berada di bawah penguasaan pihak yang lain. Namun menurut Pasal 87 (dua), suami dan istri tidak berhak sepenuhnya menjalankan perbuatan hukum dalam hati untuk memperoleh hibah, hadiah, sedekah, atau  lain-lain. Menurut Pasal  88, jika sang suami dan sang istri  berselisih  tentang  kekayaan  bersama  selama  pernikahan  atau  perkawinan, pengadilan agama bertugas menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut Pasal 89, suami bertugas memelihara baik kekayaan bersama maupun kekayaan pribadi isteri serta  harta  pribadi  mereka.  Menurut  Pasal  90,  istri  juga  wajib  menjaga  investasi suami dalam kekayaan bersama. Harta biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang sudah tertera dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Pasal 91 terdiri  dari  empat  paragraf.  Harta  bersama  meliputi  harta  benda  berwujud,  tidak bergerak, bergerak, dan bergerak serta surat berharga. Aset bersama tak berwujud meliputi  hak  dan  kewajiban.  Suami istri dilarang  menjual atau  mengalihkan  harta bersama  atau  kekayaan  bersama  tanpa  adanya  persetujuan  pihak  lain,  menurut Pasal  92.  (1)  Kepemilikan  bersama  oleh  suami  yang  beristri  lebih  dari  satu,  yang semuanya terpisah dan berdiri sendiri- sendiri, tunduk pada pasal 94 ayat 1. (2) Pada saat pembubaran istri kedua, ketiga, atau keempat dalam pernikahan, harta bersama sang  suami  dengan  istri  lebih  dari  seorang  harus  dihitung  sebagaimana  diuraikan dalam alinea pertama.
Tanpa membatasi peraturan Pasal  24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor. 84, Pasal 95 tersusun atas ayat dua (1). Jika suami ataupun istri melakukan pelanggaran  berat,  seperti  berjudi,  mabuk-mabukan,  berlebih-  lebihan,  dan  lain sebagainya,  mereka  dapat  melakukan  permintaan  kepada  Pengadilan  Agama

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
setempat  untuk  mengikat  agunan  kekayaan  bersama  tanpa  mengajukan  cerai berdasarkan Pasal 9 Tahun 1975  dan Pasal 136 ayat  dua.  (2)  Dengan  persetujuan pengadilan agama, harta bersama dapat dijual selama penyitaan untuk kepentingan keluarga.
Pasal 96 terdiri dari dua alinea: (1) Dalam hal terjadi perceraian, suami istri yang hidupnya lebih lama, menerima setengah dari harta bersama dan (2) Menurut putusan pengadilan agama, pembagian harta atau kekayaan bersama
kepada  sang  suami  atau  sang  istri  yang  kehilangan  istri  atau  suaminya  ditunda sampai kematian yang terakhir atau kematian yang sah.
Terakhir,  menurut  Pasal  97,  setiap  janda  atau  janda  cerai  berhak  atas setengah dari harta bersama, kecuali jika perjanjian perkawinan menentukan lain.

## Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Terkait Pembagian Harta Bersama
Akibat Perceraian .
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon (istri) atau wakilnya untuk mengajukan gugatan cerai.
1) Pengajuan mengajukan tuntutan tertulis atau lisan kepada pengadilan (Pasal 37 Tahun 1989).
2) Sesuai  dengan  Pasal  58  No.  1,  penggugat  disarankan  untuk  berkonsultasi dengan  pengadilan  agama  atau  syariah  untuk  mendapatkan  petunjuk  tentang cara melanjutkan gugatan. 7 Tahun 1989).
3) Perubahan  gugatan  diperbolehkan  sepanjang  tidak  mempengaruhi  posita  dan petitum.  Apabila  tergugat  mengajukan  tanggapan  atas  gugatan  dan  terjadi perubahan, maka tergugat harus menyetujui perubahan itu.
4) Kasus tersebut dibawa ke pengadilan agama atau pengadilan syariah.
5) Perkara  tersebut  dibawa  ke  Pengadilan  atau  Mahkamah  agung  yang  daerah hukumnya  meliputi  tempat  tinggal  tergugat,  jika  penggugat  mengosongkan tempat tinggal yang telah diatur sebelumnya tanpa persetujuan tergugat  (ayat 1 Pasal 37 UU Nomor 2 Pasal 32 UU Nomor UU No 7 Tahun 1989, dan UU No 1 Tahun 1974).
6) Apabila  suatu  perkara  melibatkan  penggugat  dan  tergugat  yang  sama-sama berdomisili di luar Indonesia, maka perkara tersebut diserahkan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah yang daerah hukumnya itu tempat pernikahan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 37 Ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989).
7) Permohonan itu mencantumkan nama, usia, status pekerjaan, status agama, dan tempat tinggal pemohon dan tergugat.
8) Posita (Fakta Faktual dan Fakta Hukum).
9) Petitum (barang-barang yang dibutuhkan berdasarkan posita)
10) Undang-undang tentang hak asuh anak, tunjangan anak, nafkah suami istri, dan kekayaan  bersama  dapat  sekaligus  diajukan  bersamaan  dengan  gugatan cerai atau setelah putusan cerai telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  (Pasal  86

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   762-775   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5560
Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989).
11) Pembayaran kasus, bagi mereka yang tidak mampu untuk diadili secara gratis.
12) Tergugat penggugat atau kuasa hukumnya menghadiri persidangan atas dasar panggilan dari pengadilan agama atau Syariah.
Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
Berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Yogyakarta,  telah  selesai  mengadili  dan  memutus surat terdaftar di
Pengadilan  Agama  Yogyakarta  dengan  nomor  pendaftaran  perkara:
0297/Pdt.G/2017PA.YK. terkait gugatan kepemilikan harta gono-gini atau Bersama. Adapun kedua belah pihak dalam penerbitan harta bersama, sebagai berikut: Penggugat  berusia  48  tahun,  beragama  Islam,  berprofesi  sebagai  pegawai swasta,  beralamat  di  Kelurahan  Brontokusuman,  Mergangsan,  Kota  Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa penuh  kepada wahyu widayati,  SH.  Dia pengacara di kantor  Wahyu  Widayati  dan  rekanan  yang  berlokasi  di  kepuh  kulon.  Wirokerten, banguntapan,  Bantul,  berdasarkan  surat  kuasa  bermeterai  16  Juni  2017,  sebagai penggugat.
Melawan Terdakwah, 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan pegawai swasta, berkedudukan  di  kelurahan  mergangsan  kota  yogyakarta  sekarang  di  desa bangunharjo kecamatan sewon bantul sebagai tergugat.
Bahwa Penggugat  mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 21  Juni 2017,  dan  yang  salinannya  ada  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Yogyakarta dengan nomor Register 297/Pdt. YK. Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Oktober 1992 penggugat  dan  tergugat  telah  menikah  dan  sekarang  telah  menjadi  suami  istri, dengan  disaksikan  oleh  petugas  pencabutan  perkawinan  pada    Kantor    Urusan Agama,    menurut    akta    nikah  nomor 10/210/1992 cerai sebagai bukti akta nikah akta cerai yang dikeluarkan Panitera  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  tanggal  13  Juli 2012  No.  297  AC
/2012/PA.YK.  Bahwa  selama  perkawinannya,  penggugat  dan  tergugat  memiliki harta bersama yang bermacam-macam. Diantaranya adalah:
Bangunan  dan  sebidang  tanah  No.  Kemudian  dibeli  atas  nama  Evaristus Wahyudi Raharto sesuai Akta Jual Beli No. 03345 Bangunharjo, yang memiliki luas 135  meter  persegi.  Desa  Saman,  Bangunharjo,  Sewon,  Bantul  atau  dikenal  juga dengan Kecamatan Sawon, Bantul, memiliki batas wilayah sebagai berikut: Bambang Suhartoyo  di  utara,  Dr.  Pudianta  di  selatan,  Jalan  di  barat,  dan  Suharno  di  timur. Dokumen  ini  No.  02/PPAT/2012  dari  Notaris/PPAT  Tri  Heryanto  S.H  tanggal  7 Februari 2012.
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. sesuai dengan bidang tanah dan struktur di atasnya. B:81/BTK seluas 166 m2 atas nama Ibu Retno Widanarti dan terletak di Batas Desa Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta: utara: Irwan maliki, selatan: jalan, barat: Indang, dan timur : jalan.
SUZUKI 4 WHEEL TYPE SB416 2WD, PENUMPANG TYPE JEEP HITAM TAHUN

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
1997 ATAS NAMA A. Cahyono Dwiatmoko, Alamat: bener, Rt 24 Rw 07 Yogyakarta no  Pol.  AB  1148  KH.  sesuai  dengan  pedoman  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang terkait, dan setelah perceraian tergugat dan penggugat, harta  atau  kekayaan  yang  mereka  dapatkan  bersama  selama  pernikahan  mereka sekarang dibagi rata antara kedua belah pihak.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Ayat 1 UU pernikahan Tahun 1874, bahwa  “harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  atua  pernikahan  menjadi  milik harta  bersama”,  mereka  telah  memiliki  harta  tersebut  sebagai  bagian  dari  ikatan perkawinan yang sah. Setelah itu, kekayaan bersama yang dikumpulkan kedua belah pihak  selama  mereka  menikah  dianggap  sebagai  harta  atau  kekayaan  bersama. bahwa  penggugat  dan  tergugat  tidak  membagi  harta  kekayaannya  pada  saat perkawinan.
Bahwa  setelah  cerai  sampai  gugatan  diajukan,  harta  bersama  tidak  dibagi sebagaimana tersebut di atas.
Sedangkan  selama  pernikahan  kedua  belah  pihak  tinggal  bersama  sampai putusan  cerai,  dan  dalam  waktu  yang  sama  penggugat  tetap  memberikan  seluruh gaji  tergugat  untuk  diurus  dan  penggugat  menyerahkan  rumah  tangga  kepada tergugat  agar  semua  harta  biasa  yang  diperoleh  pada  hakekatnya adalah barang- barang yang disengketakan dalam bentuk tanah dan  bangunan  yang  terdaftar  atas nama tergugat.
Ketentuan peraturan atau hukum yang berlaku mengatur bahwa dalam  hal terjadi perpisahan antara penggugat dan tergugat, maka harta aau kekayaan bersama yang terkumpul selama pernikahan menjadi salah satu hak penggugat dan setengah hak penggugat.
Bahwa  pokok  sengketa  menyangkut  hak  penggugat  dan  tergugat, menghindari  situasi  yang  dapat  membahayakan  penggugat  dan  ketakutan  akan kehilangan dan pengalihan harta bersama tersebut dengan melawan hukum, maka penggugat  mengajukan  banding  kepada  Yang  Mulia  Ketua  Pengadilan.  Pengadilan Gamma  Yogyakarta  melalui  majelis  hakim  ini  dengan  baik  hati  mempersiapkan untuk  menempatkan  perampasan  harta  bersama  yang  tertera,  yang  dikuasai oleh mantan istri dan mantan suami, yang permohonannya akan kami sampaikan nanti. Bahwa apabila pembagian harta bersama tidak memungkinkan karena suatu hal,  maka  pembagian  harta  yaitu  perjual  belikan  ataupun  dilelang  dilakukan  oleh bantuan  pengadilan  atau  pemerintah  atas  biaya  tergugat.  Dana  penjualan  atau pelelangan  dibagi  antara  tergugat  dan  penggugat  dalam  pembagian  yang  sama setiap setengahnya.
Bahwa  gugatan  penggugat  berkaitan  dengan  hak  penggugat  dan  tergugat, maka demi kepastian hukum atas putusan dalam perkara ini, dan demi kepentingan hukum, putusan dalam perkara ini dengan baik hati dibatalkan, asalkan dieksekusi terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi tanpa tanggung jawab apapun.
Terkait  dengan  pembagian  harta  bersama  tersebut,  telah  dilakukan  upaya hukum  ke  Pengadilan  Agama  Bantul.  Namun  Ketua  Pengadilan  Bantul  dalam putusannya  menyatakan  tidak  berwenang  mengadili  perkara  ini,  sehingga

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   762-775   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5560
kewenangan untuk mengadili perkara ini ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.
Pengadilan  Agama  Yogyakarta  memutuskan  Perkara  dalam  perkara  harta bersama. 0297/Pdt. G/2017/PA. YK menyimpulkan bahwa bangunan dan sebidang tanah milik SHM No. : 03346/Bugunharjo, dengan luas 135 m2, dibeli pada saat itu atas  nama  Evaristus  Wahyudi  Raharto.  Kepada  Notaris  Tri  Heryanto  SH, 02/PPAT/2012.  Ditemukan  pada  7  Februari  2012  di  Desa  Saman,  Bangunharjo, Sewon, Bantul, atau lebih formalnya, Kecamatan Sewon Bantul.
DiKelurahan  Brontokusuman  Kelurahan  Mergangsan  Kota  Yogyakarta disebut juga Kampung Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Yogyakarta adalah sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan B:81/Btk, dengan luas 166 m2 atas nama Ibu Retno Widanarti.
SUZUKI  SB416  2WD  4x4  ATV  Merk  Mobil  Penumpang  Hitam  Tahun  1997, atas  nama  A.  Cahyono  dwiatmoko,  alamat  Bener,  rt  24  rw  07  Yogyakarta  dengan nomor polisi AB 1148 KH.
Dengan  demikian  dinyatakan  bahwa  penggugat  berhak  dan  mendapat bagian  40%  dari pembagian  harta  atau  kekayaan  bersama  tersebut  pada  angka  2 sedangkan tergugat berhak dan mendapat 60% dari harta bersama tersebut.
Dan  menetapkan.  Setelah  dikurangi  hutang,  harta  atau  kekayaan  bersama dibagi menjadi dua, dengan 40% untuk mantan suami dan 60% untuk mantan istri. Sebesar Rp. 20.000.000 dan huang perpanjangan uang orang tua terdakwa sebesar Rp.  225.000.000.  Kemudian  diserahkan  kepada  orang  tua  tersangka.  Pidana  bagi penggugat, tergugat, atau siapa saja yang menguasai perkara yang dipersengketakan sebagaimana  diuraikan  di  atas.  penyerahan  harta  bersama  kepada  penggugat  dan tergugat  menurut  bagiannya  masing-  masing  sebagaimana  tersebut  di  atas. Menghukum  keduanya  secara  bersama-  sama,  dan  memerintahkan  mereka membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.961.000.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa keputusan  Pengadilan Agama  Yogyakarta  mencakup  harta  atau  kekayaan  bersama  tidak bertentangan dengan peraturan hukum apapun. Hakim bertindak adil karena itu  landasannya.  Kemudian Keputusan  No.  0297/Pdt.G/2017/PA  YK  sudah semestinya dan tidak bertentangan dengan hukum manapun dan peraturan lainnya. Hakim  membagi  harta  bersama  karena  suami  yang  harus  menafkahi  keluarga, namun  kenyataannya  yang  memberi  nafkah  keluarga  adalah  istri.  Sedangkan keputusan No. 0297/Pdt.G/2017/PA YK sependapat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam ataupun yurisprudensi. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Talaq ayat 65, Allah berfirman bahwa suami adalah beban bagi anak laki-laki dan istri. Dengan cara yang sama,  Imam  Bukhari  dan  Imam  Muslim  sama-sama  meriwayatkan  hadits  dan  itu tidak  bertentangan.  Kemudian  pandangan  Al-Hafiz  bin  Hajar  Al-  Asqalani  dalam Fath Al-Bari'. Namun dalam hal ini, istri bekerja untuk menafkahi keluarganya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Syaikh Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab , Jil.5, 3 Adi Hilman Kusuma, (1990 ),  Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung: Mandar Maju. Arifah,  (2017), Kedudukan  Harta  Bersama  Dalam  Perkawinan  Menurut  Fiqih  Dan Hukum Positif Indonesia Serta Peraktek Putusan Pengadilan Agama , Vol 12, No 2 hal 175, Juni.
Azizah Linda,  ( 2012), Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Vol.X, hal 417, 4 Julli.
Departeman Agama, (1976), Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (PT. Bumi Restu, 710 Firdawaty Linda, Filosofi Pembagian Harta Bersama , Fakultas Syari’ah Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin Suka Rame Bandar Lampung Harahap  Yahya,  (1999), Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam :  mempositifkan abstraksi hukum islam dalam Cik Hasan Bisri, Ed; Kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional, Jakarta: logos wacana ilmu.
Haris Umar Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, (2017),  H ukum Perkawinan Islam Di Indonesia , (Gama Media Yogyakarta), cet ke-1, 17
Kompilasi Hukum Islam,  Bab XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, pasal 85-97
M.  Karman  Supiana,  (2004), Materi  Pendidikan  Agama  Islam, Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2004, Cet ke-3, 125.
Satrio J., (1991), Hukum Harta Perkawinan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 189. Sutanto  Dedi,  (2011), Kupas  Tuntas  Harta Gono Gini ,  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta, 129.
Syaifuddin Muhammad, dkk,  (2013), Hukum Perceraian ,  Jakarta: Sinar Grafika, 411. Subhabdi  Handar  Bakhtiar,  (2017), Pengertian  Perceraian  Dan  Dasar  Hukum Perceraian ; 23 Oktober.
Sugiswati Basse,  (2014), Konsep Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam , Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  Dan  Hukum  Adat,  Vol  XIX  No  3,  209, September.
Syaifuddin Muhammad dkk, (2013), Hukum Perceraian , Jakarta: Sinar Grafik , 414. Yuli Fendra Hardiyanto,  (2015), Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian , Vol II Nomor 1 Februari.