p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Juni, 2020 (12)1:22-27 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan
Setiani, Eddy Lion, Yuyuk Tardimanto.
Program Studi Pendidikan PPKn, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Palangka Raya Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Hendrik, Indonesia (Diterima 11-05-2020; Disetujui 24-05-2020) e-mail: Setiseti738@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam  dan  mengembangkan  pemahaman  akan  satu  atau  lebih  dari  fenomena  yang  dihadapi.  Penelitian  di Desa  Marawan  Lama  Kecamatan  Dusun  Utara    Kabupaten  Barito  Selatan.    Subjek  penelitian  yaitu  1  Orang Kepala  Desa,  1  Orang  sekretaris  Desa.  2  Orang  Tokoh  Masyarakat  dan  4  Orang  masyarakat  yang  belum memiliki e-KTP dengan jumlah seluruhnya 8 (Delapan) Orang.  Pengumpulan data lembar observasi, wawancara untuk  Studi  Tentang  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Kepemilikan  e-KTP  di  Desa  Marawan  Lama Kecamatan  Dusun  Utara    Kabupaten  Barito  Selatan.  Teknik  analisis  data, penulis menggunakan  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data atau display data  kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian  diperoleh:  (1)  Masyarakat  di  Desa  Marawan  Lama  hamper  semua  mempunyai  e-KTP.  Yang  tidak memiliki e-KTP 22 Orang  dan yang memiliki e-KTP 1.067 dan yang terdata wajib miliki e-KTP  1.089 Orang. Di  peroleh  data  2,02%  yaitu  dari  jumlah  yang  memiliki  e-KTP  sebanyak  22  kali  100  dibagi  1.089  hasilnya 2.02%. ini berarti masyarakat sadar akan hukum.  (2) Syarat dalam pembuatan e-KTP:  Warga Negara Indonesia, Berusia 17 tahun atau lebih, Menunjukan surat pengantar, Mengisi formulir F1, Foto Kopi Kartu Keluarga.  (3) Manfaat  dari  pembuatan  e-KTP  adalah  untuk  sebagai  tanda  identitas  diri  warga  negara,  sebagai  syarat  untuk pembuatan SIM, pembuata nsurat – surat tanah, layanan BPJS, membuka tabungan di Bank serta andministrasi penduduk  lainya.  Faktor  pendukung  pembuatan  e-KTP  untuk  mendapat  identitas  yang  sah,  takut  rajia  polisi, pembuatan SIM,dan layanan BPJS, serta kepentingan data penduduk yang lainya. Faktor penghambat pembuatan e-KTP  keterbatasan  biaya,  pembuatan  e-KTP  tidak  langsung  jadi.  Ketidak  tahuan  masyarakat  atas  kesadaran hukum dalam kepemilikan e-KTP.
Kata Kunci : Kesadaran Hukum Masyarakat, Kepemilikan e-KTP.

## ABSTRACT
Research that uses qualitative research aims to understand the objects under study in depth and develop an  understanding  of  one  or  more  of  the  phenomena  encountered.  Research  in  Marawan  Lama  Village,  North Dusun  District,  South  Barito  Regency.  The  subjects  of  the  study  were  1  village  head,  1  village  secretary.  2 community  leaders  and  4  community  members  who  do  not  yet  have  e-KTP  with  a  total  of  8  (eight)  people. Observation sheet data collection, interviews for the Study of Community Legal Awareness of the Ownership of e-KTP in the Marawan Lama Village, Dusun Utara District, South Barito Regency. Data analysis techniques, the authors  use  data  collection,  data reduction,  data  presentation  or  data display  then drawing  conclusions  or  data verification.  The  results  were  obtained:  (1)  Communities  in  Marawan  Lama  Village  almost  all  have  e-KTPs. Those  who  do  not have  e-KTPs  are 22  people  and  those  who have  e-KTPs  are  1,067  and  those  registered are required to have e-KTPs of 1,089 people. Data obtained was 2.02%, from the number that had e-KTP as many as 22 times 100 divided by 1,089, the results were 2.02%. this means people are aware of the law. (2) Requirements for  making  e-KTP:  Indonesian  citizen,  17  years  of  age  or  older,  Showing  a  cover  letter,  completing  F1  form, photocopy of family card. (3) The benefits of making e-KTP are as a sign of citizens' identity, as a condition for making  SIMs,  making  letters  -  land  certificates,  BPJS  services,  opening  savings  in  banks  and  other  residents administration. Factors supporting the making of e-KTPs to obtain a valid identity, fear of police rajia, making SIM, and BPJS services, as well as the interests of other population data. The limiting factor for making e-KTP is the limited cost, making the e-KTP is not immediately finished. Public ignorance of legal awareness in e-KTP ownership.
Keywords: Public Law Awareness, Ownership of e-KTP.
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Juni, 2020 (12)1:22-27 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum,  hal  ini  dibuktikan  dalam  Undang-  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  1  ayat  (3)  yang  berbunyi  “Negera  Indonesia  adalah  Negara hukum”. Berdasarkan konsep Negara hukum sebagai mana yang tercantum dalam UUD N RI Tahun 1945  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara,  masyarakat  Indonesia  diatur  oleh  hukum.  Tak  terkecuali  dengan  aturan  yang  mengatur tentang  kewajiban  masyarakat atau warga Negara untuk  memiliki  identitas kependudukan, KTP atau istilah  yang sekarang  dipergunakan adalah   e-KTP. Hal ini termuat dalam  Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 yang berbunyi “Penduduk warga  Negara  Indonesia  dan  orang  asing  yang  memiliki  Izin  Tinggal  Tetap  yang  telah  berumur  17 (tujuh  belas)  tahun  atau  menikah  atau  pernah  kawin  wajib  memiliki  KTP”.  Berdasarkan  pada peraturan perundang-undangan sebagaimana telah  diuraikan  di atas, maka dapat dipahami bahwa ada banyak  aturan  hukum  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  yang  dibentuk  untuk  mengatur  masyarakat Indonesia,  salah  satunya  tentang  kepemilikan  KTP  itu  sendiri.Hal  ini  mengindikasikan  masyarakat atau  warga  Negara  sebagai  pemeran  utama  dalam  suatu  Negara  sudah  sepatutnya  dilandasi  oleh kesadaran sebagai warga Negara yang baik yang taat terhadap atauran hukum yang berlaku.

## METODE
Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Langkah Persiapan
a) Kehadiran Peneliti
b) Lokasi Penelitin
c) Subjek Penelitian
d) Prosedur Pengumpulan Data

## Tahap Pelaksanaan Penelitian
a) Penjajakan Lapangan, Ijin Penelitin Penyusunan Proposal, Konsultasi Proposal, Seminar Proposal.
b) Observasi,  Wawancara,  Studi  Kepusakaan,  Dokumentasi,  Analisis  Data,  Pengecekan  Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  kepemilikan  e-KTP  di  Desa  Marawan  Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan
Tentang  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  kepemilikan  e-KTP  di  Desa  Marawan  Lama Kecamatan  Dusun  Utara  Kabupaten  Barito  Selatan.  Hari  pertama  penulis  melakukan  wawancara dengan  bapak  Kepla  Desa  yaitu  Bapak  Syahriani  tentang  apakah  masyarakat  Desa  Marawan  Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan semua mempunyai e-KTP.
Dikatakan  bahwa  masyarakat  di  Desa  Marawan  Lama  Kecamatan  Dusun  Utara  Kabupaten Barito Selatan hampir semua mempunyai e- KTP akan tetapi ada juga yang belum mempunyai e-KTP  di  karenakan  oleh  tidak  ikut  perekaman  karena  ketika  itu  tidak  hadir  dan  tidak melaporkan  diri  ke  pihak  kepala  desa  dan  yang  belum  juga  karena  baru  menginjak  usia  17 Tahun”. (wawancara 20 Mei 2019).
Dari pernyataan di atas bahwa  hamper semua masyarakat mempunyai e-KTP di Desa Marawan Lama  Kecamatan  Dusun  Utara  Kabupaten  Barito  Selatan  akan  tetapi  jika  ada  yang  belum  punya  e- KTP itu disebabkan karena beberapa hal saja seperti Orang yang sangat Tua tidak melaporkan diri ke Pihak  Desa  dan  tidak  melakukan  perekaman  e-KTP  dan  masyarakat  yang  tertinggal  di  data  karena tinggal dan bekerja di hutan serta anak sekolah yang baru menginjak usia 17 tahun sehingga mereka – mereka ini yang belum mempunyai e-KTP.
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Juni, 2020 (12)1:22-27 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## Persyaratan  dan  manfaat  e-KTP  Bagi  masyarakat  di  Desa  Marawan  Lama  Kecamatan  Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan
Pada  dasarnya,  setiap  yang  datang  untuk  membuat  e-KTP  atau  dokumen  lainnya  Anda  akan mendapatkan  arahan  dari  petugas  di  sana.  Namun  tidak  ada  salahnya  untuk  menjelaskan  apa  yang harus  dilakukan kalau mau membuat e-KTP.
Wawancara  dengan  Ibu  Warayani  tentang  persyaratan  dan  manfaat  e-KTP  Bagi  masyarakat  di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan.
Dikatakan  bahwa  dalam  pembuatan  e-KTP  sangat  mudah  hanya  membawa  kartu  keluarga untuk  melakukan  perekaman  di  Kecamatan  atau  Kantor  Kependudukan  di  Kabupaten  Barito Selatan”.(wawancara tanggal 25 Mei 2019).
Dari  hasil  wawancara  diatas  bahwa  syarat  pembuatan  e-KTP  sangat  mudah  mempunyai  Kartu keluarga  dan  berusia  17  Tahun  atau  sudah  menikah  kemudian  melakukan  perekam  di  Kantor Kependudukan  kalau  di Desa  kita hanya dapat pengantar saja untuk pembuatan e-KTP di Kabupaten jika pembuatan e-KTP cepat.

## Faktor  pendukung  dan  penghambat  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  kepemilikan  e- KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan
Faktor pendukung adalah hal-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah  dan  menjadi  lebih  dari  sebelumnya  sedangkan  faktor  penghambat  adalah  hal-hal  yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Dalam konteks pelayanan  e-KTP,  yang  disebut  faktor  pendukung  adalah  segala  hal  yang  mendorong  kelancaran proses  pelayanan  e-KTP  kepada  masyarakat,  sedangkan  yang  menjadi  faktor  penghambatnya  ialah segala  hal  yang  membuat  pelayanan  e-KTP  menjadi  tidak  berjalan  dengan  baik  atau  bahkan  dapat menghentikan pelayanan e-KTP kepada masyarakat.  Selanjunya faktor pendukung kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan e-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan.
Wawancara  dengan  Bapak  Rusdi  tentang  factor  pendukung  kesadaran  hukum  masyarakat terhadap kepemilikan e-KTP.
Yang  menjadi  faktor  pendukung  pembuatan  e-KTP  adalah  e-KTP  untuk  identitas  sekaligus segala  urusan  administrasi  diperlukan  e-KTP  sehingga  masyarakat  harus  Mempunyai  e- KTP”.(wawancara tanggal 25 Mei 2019).
Dari  pernyataan  wawancara  ditas  bahwa  faktor  pendukung  pembuatan  e-KTP  adalah  untuk berurusan  segala  hal  termasuk  pembuatan  SIM  dan  keperluan  data  lainya  seperti  berobat  dan  yang tidak kalan pentinya adalah sebagai identitas resmi dari pemerintah.
Wawancara  dengan  Rusdi  Tentang  Faktor  penghambat  pembuatan  e-KTP  di  Desa  Marawan Lama.
Dikatakan bahwa penghambat pembuatan e-KTP adalah pembuatan e-KTP tidak langsung jadi sehingga dalam pembuatan biasanya memerlukan waktu yang panjang dari satu bulan hingga berbulan-bulan  baru  selesai  bahkan  samapai  setahun.  Sehingga  terkadang  masyarakat  hanya membuat surat domisili, untuk masyarakat yang tidak berkempentingan dengan pemerintah dia tidak membaut e-KTP”. (Wawancara Tanggal 25 Mei 2019).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  baik  melalui  metode  wawancara,  observasi dan  dokumentasi  menunjukan sikap dan perilaku  masyarakat yang respect (peduli) atau taat terhadap aturan  yang  berlaku  khusunya  dalam  kepemilikan  e-KTP.  Dimana  data  hasil  penelitian  menujukan kesadaran  hukum  masyarakat  Desa  Marawan  Lama    yang    cukup  baik  sehingga  mendorong masyarakat untuk membuat atau memiliki e-KTP.
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Juni, 2020 (12)1:22-27 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## PENUTUP

## Kesimpulan
Masyarakat di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan hampir semua mempunyai e-KTP akan tetapi ada juga yang belum mempunyai e-KTP di karenakan oleh tidak ikut perekaman karena ketika itu tidak hadir dan tidak melaporkan diri ke pihak kepala desa dan yang belum  juga  karena  baru  menginjak  usia  17  Tahun.  Yang  tidak  memiliki  e-KTP  22  Orang    dan  yang memiliki e-KTP 1.067 dan yang terdata wajib miliki e-KTP  1.089 Orang.  Diperoleh data 2,02% yaitu dari  jumlah  yang  memiliki  e-KTP  sebanyak  22  kali  100  dibagi  1.089  hasilnya  2.02%.  ini  berarti masyarakat sadar akan hukum.   Manfaat dari pembuatan e-KTP adalah untuk sebagai tanda identitas diri warga negara, sebagai syarat untuk pembuatan SIM, pembuatan surat – surat tanah,layanan BPJS, membuka  tabungan  di  Bank  serta  andministrasi  penduduk  lainya.  Syarat  dalam  pembuatan  e-KTP adalah  sebagai  berikut,  warganegara  Indonesia.  Berusia  17  tahun  atau  lebih,  menunjukan  surat pengantar,  mengisi  formulir  F1,  foto  Kopi  Kartu  Keluarga.  proses  pembuatan  e-KTP.  Faktor pendukung  pembuatan  e-KTP  untuk  mendapat  identitas  yang  sah,  takut  rajia  polisi,  pembuatan SIM,dan layanan BPJS, serta kepentingan data penduduk yang lainya. Faktor penghambat pembuatan e-KTP  keterbatasan  biaya,  pembuatan  e-KTP  tidak  langsung  jadi.  Ketidak  tahuan  masyarakat  atas kesadaran hukum dalam kepemilikan e-KTP.

## DAFTAR PUSTAKA
A.W. Widjaya. 1984. Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila . Jakarta: Era Swasta.
A Michael, 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
Akbar, Purnomo Setiady dan Husaini Usman. 2012. Pengantar Statistika . Jakarta: Bumi Aksara.
Artini,  Ni  Luh  Eka,  dkk.  2016. Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  dan  Efektivitas  Pengendalian Internal  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Jembrana .  E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha. Volume 2 No:1.
Bakri, Masykuri. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis . Malang: Visipress.
Bungin, Burhan H.M. 2007. Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu
Bungin,  Burhan,  2009. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Komunikasi,  Ekonomi,  dan  Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: KencanaPrenadaMedia Group
Buku  Pedoman  Penerapan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  dan  KTP  Elektroniuk  (e-KTP)  di Indonesia, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, 2011.
C.S.T. Kansil  dan Christine S.T. Kansil, 2011, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Edisi Revisi) , Bumi Aksara, Jakarta
Eddy dan Helmuth, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surabaya:Jenggala Pustaka Utama
E,  Lion.  2014. Problem  dan  Prospek  Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam  Mewujudkan  Demokrasi Yang  Berkeadaban .  Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS).  Vol  1  Nomor  1  Hal. 63-71.
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Juni, 2020 (12)1:22-27 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Eli  Karliani  dan  Offeny  Ibrahim.  2014. Analisis  Hubungan  Pendidikan  Kewarganegaraan  dan Pembentukan  Sikap  Nasionalisme  (Studi  komparatif  pada  mahasiswa  Universitas  Palangka Raya dengan mahasiswa Akademi Keperawatan). Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 1 Nomor 1 Hal. 1-14.
JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 2006, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafik.
Lupiyoadi,  Rambat.  2001. Manajemen  Pemasaran  Jasa,  Teori  dan  Praktek .  Edisi  Pertama.  Jakarta: Salemba Empat
Puguh  Adi  Nugroho.  2008 Evaluasi  Penerapan  Sistem  InformasiAdministrasi  Kependudukan  (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang . Jurnal Ilmiah.
Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: RinekaCipta
Marzuki Laica. 1995. Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar. Hasanuddin University Pres
Miles.  B  Matthew  dan  Huberman  Abdurrahman,  Muslan.  2009. Sosiologi  dan  Metode  Penelitian Hukum .  Malang: UMM Press.
Ridho  Anggi  maryanto  /2012 Analisis  Pelayanan  Administrasi  Pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk Dikantor Camat Tambang Kabupaten Kampar . Jurnal Ilmiah Vol.2
Rinto, Alexandro. 2013. Kebijakan Pemerintah Pada perkembangan Agribisnis Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Journal Ilmu Sosial, Politik  dan  Ilmu Pemerintahan.  Vol 2 Nomor 1 Hal. 1- 13.
Soeharto,  Bohar.  1993. Petunjuk  praktis  mengenai  pengertian  fungsi  format  bimbingan  dan  cara penulisan karya ilmiah (makalah, skripsi, thesis) ilmu sosial. Bandung: Tarsito
Soerjono Soekanto.2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada)
Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Yogyakarta: Liberty.
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
S, Sakman. 2015. Peran Strategis PKn Dalam Membangun Budaya Hukum Yang Berkeadaban . Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 3 Nomor 2 Hal. 245-256.
Teguh  Segoro.  2009 Birokrasi  Proses  Penerbitan  e-KTP  di  Kecamatan  Tampan  Kota  Pekanbaru. Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang  -Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945;Undang-undang  No.  32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
p-ISSN 2355-0236  e-ISSN 2684-6985                                          Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Juni, 2020 (12)1:22-27 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
Perpres  No.  35  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  atas  Perpres  No.  26  Tahun  2009  tentang  Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
Permendagri No. 6 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Perangkat Keras, Lunak, Blanko KTP Elektronik;
Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.

## Internet :
Bhatara Media : http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertiankesadaran- hukum-menurut-para- ahli/) : diakses tanggal 8 Februari 2019
Bhatara  Media  :  http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertiankesadaran-hukum-menurut-para- ahli/) :
https://manfaat.co.id/manfaat-ktp : diakses tanggal 3 Februari 2019
http://be-es-i.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-e-ktp-ktp-elektronik. html  :  diakses tanggal 3 Februai 2019