Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 228-232| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.2.2.3313.228-232

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN PARTAI POLITIK
I Komang Giri Maharta, I Gusti Bagu Suryawan, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia girimaharta26@gmail.com, suryawanmeraku@gmail.com, Sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Penghinaan  partai  politik  di  Indonesia  dapat  menimbulkan  masalah  serius  jika  tidak  ditangani  sesuai  dengan hukum yang berlaku.  Demi kepentingan pribadi dan cara berpolitik yang buruk akan memicu penghinaan partai lawan  poitiknya.  Masing-masing  partai  politik  wajib  berbadan  hukum  sehingga  tidak  mudah  bagi  mereka menjatuhkan satu partai tersebut. Penelitian ini  mengkaji pengaturan hukuman penghinaan terhadap partai politik dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terkait dengan penghinaan partai politik. Penelitian inni didesain menggunakan  penelitian  normatif  denagan    pendekatan  masalah  Perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan tindakan penghinaan terhadap partai politik sumber bahan hukum yang dgunakan adalah data primer dan sekunder yang  diperoleh  melalui  teknik  pencatatan  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan penghinaan terhadap partai politik supaya tercapainya rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menjadi objek  penghinaan.  Penghinaan  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana  karena  telah  melakukan  suatu  tindakan melawan  hukum  yang  dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  harus  dipertanggungjawabkan  atas tindakannya  berdasarkan  Undang-undang  yang  berlaku  dan  dinyatakan  sebagai  tindakan  yang  dapat  dihukum kurungan atau denda yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 207.
Kata kunci : Pertanggungjawaban, Partai politik, Penghinaan.

## Abstract
Insult to political parties in Indonesia can cause serious problems if not dealt with legally. self-interest and bad political  practice  will  provoke humiliation for party political  opponents. Every political  party must  be a  legal entity  so  that  it  is  not  easy  to  overthrow  one  of  the  political  parties.  This  study  examines  the  punishment arrangements  for  insulting  political  parties  and  analyzes  the  criminal  responsibility  associated  with  insulting political  parties.  This  study  was  designed  using  normative  research  with  an  approach  to  statutory  problems related to insulting acts against political parties. Sources of legal materials were primary and secondary data obtained through recording and documentation techniques. The results showed that the regulation of humiliation of political parties is made in order to achieve a sense of security and can protect those who are the object of humiliation. Insult can be said to be a criminal act because it violates the law that can be done intentionally or unintentionally. There must be accountability for these acts based on applicable law and declared as an act that is punishable by imprisonment or a fine as stipulated in Article of the Criminal Code. 207.
Keywords: Accountability, Political Party, Insult.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  daerah  yang  dimana  berlandaskan  atas  hukum,  keseluruhan  aktivitas  yang dilangsungkan di tengah kesibukan setiap harinya telah ada yang mengontrolnya. lstilah Negara hukum di dalam struktur ketatanegaraan Negara Indonesia sudah dicantumkan ditengah Pasal I Ayat (3) UUD NRI  Tahun  1945  yang  berbunyi  bahwasannya  Negara  Indonesia  Adalah  Negara  Hukum.  Indonesia merupakan  Negara  yang  menganut  sistem  kerakyatan  atau  demokrasi,  yang  memperbolehkan  setiap khalayak  masyarakat  Indonesia  berperan  serta  secara  terbuka  ataupun  melewati  delegasi  ditengah formulasi, pembangunan, serta penyusunan dalil (Hosein, 2016) .
Kerakyatan  melingkupi  konteks  kemasyarakatan,  perniagaan,  serta  tradisi  yang  mengharuskan implementasi  kemandirian  politik  untuk  bebas  serta  setara (Wuryandani  et  al.,  2016) .  Keleluasaan menyatakan pendapat baik secara langsung ataupun tidak langsung tidak bermaksud satu keleluasaan yang  minus  penjelasan,  akan  tetapi  satu  keleluasaan  yang  bisa  dibuat  komitmen,  bahkan  menuruti aturan-aturan yang berjalan saat ini. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu  penghinaan  terhadap  individu,  kelompok  atau  organisasi  dan  hal  lain  yang  tidak  diinginkan.
Cacian  atau  menghina  ialah  menerobos  kemuliaan  serta  nama  bagus  khalayak  tersebut.  Efek  dari serbuan  berikut,  lazimnya  sang  pasien  akan  menganggap  dipermalukan.  Kemuliaan  yang  diterobos berikut tidak kemuliaan dalam golongan sensual, melainkan kemuliaan yang dimana mengancam nama baik dari khalayak tersebut. Salah satu contoh penghinaan yaitu penghinaan terhadap partai politik yang banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  akibat  dari  perbedaan  pendapat  atau  perbedaan  pilihan partai politik. Berdaraskan dengan UUNRJ No 2/2011 perihal Perubahan Atas UU No 2/2008 perihal Partai  Politik.  Parpol  merupakan  suatu  korporasi  atau  pribadi  hukum  yang  memiliki  status  dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum ( juristic person ) lainnya.
Tindak  pidana  kehomatan  sering  pula  disebut  sebagai  tindak  pidana  penghinaan.  Dalam pembuatan  perbuatan  yang  dianggap  sebagai  penghinaan,  bukan  hanya  kehormatan  yang  harus dilindungi  tetapi  juga  nama  baik  dan  identitas  seseorang.  Aktivitas  caci  maki  selaku  terjadi  akibat emosional yang tidak bisa terkendali  untuk meraih kepentingandiri sendiri dalam sebuahperjuanagan, sikapambisi  dan  egosentris  inilah  yang  menjadi  faktor  utama  tindak  cacian  dan  hinaan  terhadap seseorang atau kelompok. Penyerbuan harga diri khalayak lain bisa melahirkan efek yaitu rasa tetipu serta  hancurnya  martabat  khalayak  tersebut  yang  memiliki  dua  sisi  penilaian  yaitu  subjektif  serta objektif. Penghinaan terhadap partai politik bisa menimbulkan suatu dampak kecilnya akan membuat seseorang  menjadi  tidak  nyaman,  nama  baik  korban  akan  tercoreng,  turunya  derajat  korban  dan pengucilan  dari  masyarakat  biasanya  kasus  penghinaan  ini  ditangani  berdasarkan  Pasal  310  ayat  (I) KUHP.  Barang  siapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan  menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling Lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Tetapi adanya  ketidakjelasan atau  adanya  kekaburan pengaturan  tentang  indikator suatu partai politik  dalam  penghinaan  yang  diatur  dalam  pasal  310  KUHP,  dimana  dalam  pasal  310  KUHP penghinaan yang dituju adalah kepada individu seseorang bukan pada suatu lembaga, sedangkan partai politik  adalah  suatu  lembaga  yang  diakui  oleh  hukum.  Kelalaian  adalah  adanya  kejadian  psikologis tertentu kepada khalayak yang melaksanakan kegiatan pidana serta adanya ikatan diantara ha1 ihwal tersebut  dengan  kegiatan  yang  dilangsungkan  sedemikian  rupa  mengakibatkan  khalayak  itu  bisa dicemooh dikarenakan melakukan kegiatan ceroboh.
Partai  politik  ialah  institusi  yang  berkepribadian  kebangsaan  bahkan  dibangun  oleh  golongan WNI  ikhlas  berdasarkan  latar  keserupaan  keinginan  serta  cita-cita  guna  mengikhtiarkan  serta melindungi  kebutuhan  kebijakan  peserta,  khalayak  umum,  bangsa  serta  Negara,  bahkan  merawat kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945. Sesuai pasal 1 ayat 1 UUD NRI Nomor 2/2011 perihal Perubahan Atas UU No 2/2008 perihal Partai politik. Keberadaan partai politik ialah satu bentuk atas upaya guna memenuhi hak asasi setiap manusia. Fungsi partai politik sekarang serta  di  masa  yang  akan  datang  bisa  menjadi  genting  di  tengah  aktivitas  berbangsa  serta  bernegara (Ristyawati, 2019) .
Partai politik bagian dari subjek yang mempumyai pertanggungjawaban sehingga kepengerusan mempunyai  tanggungjawab,  jika  ada  pengurus  melakukan  hal  diluar  ketentuan  partai  maka  bisa dipidana sesuai teori pemidanaan terhadap korporasi. Sanksinya berupa denda, pengumuman putusan hakim,  pembekuan  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha  partai,  pencabutan  izin  opersional  partai, pembubaran atau pelarangan partai, perampasan aset partai untuk Negara atau pengambilalihan partai politik  oleh  Negara (Butarbutar,  2016) . Chrisjanto,  (2019) Kecanggihan  teknologi  menimbulkan beberapa  masalah,  terjadi  penghinaan,  penghinaan  ini  bisa  menyerang  secara  personal,  kelompok, lembaga bahkan lambang  Negara. Jika hal ini  dilakukan secara sengaja atau kelalaian  oleh pelaku. Maka sanksi pidana yang ada pun bisa dikaji dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari beberapa fakta atau kebenaran yang terjadi diketahui bahwa penyelesaian perkara pencacian kepada  Parpol  sendiri  ialah  satu  kejadian  yang  genting  didalam  pengingkaran  Undang-undang, dikarenakan Negara Indonesia ialah satu Negara yang berlandaskan atas hukum oleh sebab itu perkara pencacian terhadap Parpol layak ditegakkan.  Berdasarkan hal itu, Penelitian ini  mengkaji pengaturan hukuman  penghinaan  terhadap  partai  politik  dan  menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  terkait dengan penghinaan partai politik

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini   menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah  pe  adalah  pendekatan  Perundang-undangan  dan  pendekatan  Konseptual.  Peneliti  mengkaji sebuah kasus penghinaan terhadap partai politik lalu mengaitkan dengan Undang-undang ITE, sehingga bisa  memberikan  pidana  terhadap  pelaku  penghinaan  sesuai  Undang-undan  yang  berlaku.    Sumber bahan  hukum  terdiri  atas  tiga  kategori,  yaitu  bahan  hukum  bahan  hukum  primer  sekunder,  tersier. Pengumpulan data hukum dilaksanakan dengan dokumentasi, mencatatkan hal-hal yang genting dipetik di dalam satu data-data contohnya VU, yurisprudensi, daftar bacaan serta data yang lainnya yang selaras dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Setlah  semua  data  terkumpul    selanjutnya  diolah  dan  dianalisis dengan  menggunakan  metode  bersifat  sistematis  yang  disajikan  secara  deskriptif-analitis (Bambang, 2002)

## III.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Penghinaan terhadap Partai Politik
Partai politik dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum jika memenuhi syarat-syarat pasal 3 Undang- undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagai berikut Pasal  3  menyatakan  Partai  Politik  wajib  diinventarisasikan  kepada  kementerian  guna  sebagai  badan hukum.
a) Guna  menjadikannya  sebagai  lembaga  hukum  seperti  yang  ada  didalam  ayat  (1),  Parpol  perlu memiliki akta notaris pendirian Parpol)
b) ldentitas,  simbol, ataupun ikon pada lukisan  yang belum memiliki  kesamaan kepada kesemuanya bersama  identitas,  simbol,  ataupun  ikon  pada  lukisan  yang  sudah  digunakan  secara  valid  kepada Parpol lainnya selaras bersamaan dengan peraturan Perundang-undangan.
c) kantor tetap
d) Pembina paling keci enam puluh persen daripada kuantitas di provinsi, lima puluh persen daripada kuantitas di kabupaten/kota daripada per provinsi yang bersinggungan, serta dua puluh lima persen daripada kuantitas kecamatan kepada per kabupaten/kota pada daerah yang bersinggungan
e) Memiliki rekening atas nama Partai Politik.
Jadi bisa disimpulakan bahwa apabila partai politik yang tidak memenuhi dari ketentuan pasal 3 maka partai politik itu dinyatakan bukan sebagai badan hukum dan apabila terjadi suatu tindakan melawan hukum yang terjadi pada partai politik tersebut maka Negara tidak dapat melindunginya seperti hak- hak  yang  didapat  oleh  partai  politik  yang  resmi  berbadan  hukum.  Beberapa  penyebab  yang menimbulkan  berlangsungnya  suatu  perbuatan  pencucian  terhadap  partai  politik  berikut  diantaranya merupakan penyebab-penyebab yang menjadi faktor pelaku melangsungkan penghinaan di muka umum yaitu,  faktor  dari  dalam  diri  individu  (intemal)  diantaranya  yaitu  hal  ihwal  psikis  serta  mental  tiap khalayak  bahkan  aspek  oleh  luar  diri  khalayak  ialah  aspek  ruang,  aspek  belum  maksimalnya pengawasan, aspek kebutuhan khalayak umum, aspek minim informasi dari khalayak umum, bahkan aspek  fasilitas.  Namun  penyebab  yang  paling  utama  adalah  menjadikan  faktor  pelaku  melaksanakan tindak pidana penghinaan partai adalah faktor persaingan kekuasaan dan perbedaan pilihan (Mulyani & Sukimin, 2020) . Macam-macam penghinaan antara lain: 1). Penghinaaan Umum fenomena  penghinaan  umum  ialah  rasa  harkat  atau  kedudukan  menimpa  kemuliaan  nama  bagus ataupun  kedudukan  atas  kemuliaan  serta  atas  nama  bagus  khalayak  peribadi  (berperangai  peribadi). terdapat  7  golongan  pencarian  yang  terdapat  didaJam  penghinaan  umum,  yaitu  Pencemaran lisan/penistaan  lisan,  penistaan  tertulis,  fitnah,  penghinaan  ringan,  pengaduan  fitnah,  menimbulkan persangkaan palsu dan penghinaan mengenai orang yang meninggal (Chazawi, 2013) . 2). Penghinaan Khusus
Fenomena  penghinaan  khusus  ialah  rasa  harkat  ataupun  kedudukan  atas  kemuliaan  serta  nama  baik yang  berperangai  terbuka  ataupun  berkelompok.  berlandaskan  kepada  fenomena  golongan-golongan penghinaan  khusus  merupakan  opini  yang  melanda  kemuliaan  serta  nama  bagus  yang  berperangai ramah,  oleh  sebab  itu  golongan-golongan  penghinaan  khusus  belum  dibuatkannya  delik  aduan  akan tetapi delik biasa.  Pencacian partai politik, diawasi dalam ketentuan KUHP sendiri yang dimana kitab yang ditampilkan sebagai acuan  utama jika  mengetahui hukuman yang akan divoniskan  kepada satu perlakuan kejahatan. pengendalian atas kelakuan yang dijeniskan menjadi delik di dalam sistem hukum Indonesia  dijelaskan  di  dalam  KUHP  serta  dijelaskan  didalam  sebagian  UU  tertentu  di  luar  KUHP
seperti UU ITE. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan terdapat pasal 310 KUHP, akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan partai politik adalah pasal 207 KUHP. Sidang pengarang dalam pasal 207 KUHP berikut mempunyai medan yang sampai pencacian kepada golongan-golongan kedaulatan di atas, oleh sebab itu  satu pencacian kepada khalayak yang berprofesi sebagai pejabat oleh kedaulatan  ataupun peserta oleh  lemabaga  kedaulatan  umum  berikut  tidak  memiliki  kedaulatan  ataupun  cakupan  dari  kejahatan dalam pasal 207 KUHP berikut. Penghinaan terhadap partai politik bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, penghinaan terhadap partai politik bisa berupa Penghinaan terhadap partai politik di media sosial dengan  tujuan  rnenjatuhkan  derajat  dan  martabat  suatu  politik  yang  di  sebarkan  melalui  aplikasi facobook, instagram dan lain sebagainya, dalam penghinaan pasrtai politik melalui media massa pasal yang di jatuhkan kepada pelaku penghinaan partai politik adalah pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selanjutnya penghinaan secara lisan yaitu dilakukan di depan orang banyak maupun di tempat umum dengan cara memfitnah dan menjelekan partai politik kepada orang banyak, dalam penghinaan partai politik secara lisan pasal yang dijatuhkan kepada pelaku penghinaan partai politik secara lisan adalah pasal 207
2 . Pertanggungjawaban Pidana dengan Penghinaan Partai Politik
Istilah pidana sama saja dengan istilah delik yang di redaksi aslinya strafbaarfeit. Delik di atas bermakna menjadi satu kegiatan norma kriminal yang dicegah serta diikuti dengan gertakan ataupun ganjaran oleh siapapun  yang  melangkahi  kekangan  berikut.  Unsur-unsur  tindak  pidana,  Pada  hakikatnya,  setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahirlah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena kedua memunculkan kejadian dalarn alam lahir (dunia) unsur-unsur perbuatan pidana (Moeljatno, 2002) .
Suatu tindakan pidana yang bisa digolongkan sebagai suatu penghinaan partai politik jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur penghinaan partai politik berikut:
a. Adanya perbuatan melawan hukum
b. Objek dari perbuatan melawan hukum adalah partai politik
c. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
d. Perbuatan yang dilakukan berupa suatu penghinaan
e. Bisa dilakukan di muka umum maupun di media massa
Penghinaan terhadap partai politik ialah satu delik, dikarenakan sudah selaras terhadap definisi delik itu sendiri, Jelas dikatakan bahwa penghinaan terhadap partai politik ialah satu kegiatan ataupun langkah  yang  dimana  kaidah  hukum  tidak  diperbolehkan  dalam  hal  berikut  diperoleh  stru  kaidah Perundang-undangan  yang  mengkategorikan  perihal  pencacian,  bahkan  didalam  kaidah  Perundang- undangan  yang  menggolongkannya  terkandung  hukuman  yang  tertulis  berupa  ancaman  pidana (Prasetyo,  2010) .  Khalayak  yang  memberikan  kabar  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung diberikan  keleluasaan  guna  mendemonstrasikan  bahwasannya  maksudnya  tersebut  benar  adanya. Walaupun belum dapat mendemonstrasikan keabsahannya, itu dinamakan pencacian ataupun nistaan. Berlandaskan  ringkasan  pasal  di  atas  bisa  diperoleh  bahwasannya  pencacian  dapat  didakwakan  oleh ketentuan  Pasal  310  ayat  (I)  KUHP,  jika  kegiatan  berikut  perlu  di  laksanakan  dengan  jalan  sebegitu sarna,  sampai  dalarn  aktivitas  terdapat  dakwaan,  menjadikan  khalayak  yang  dihina  nama  baiknya tersebut sudah melaksana kan aktivitas eksklusif, dengan bertujuan supaya dakwaan tersebut tersebar atau didengar oleh khalayak banyak.
Kriminalitas pencacian nama bagus berikut pula belum harus dilangsungkan di hadapan umum, layak jika bisa didalilkan bahwasannya tergugat memiliki tujuan guna menyebarkan dakwaan berikut. pencacian identitas baik (menghina) ialah golongan dalam sifat pencacian yang disusun di dalam Bab XVI  KUHP.  definisi  penghinaan  bisa  dijelajahi  dalam  tutur  menghina  yang  definisinya  menyerang kehormatan serta identitas baik seseorang . objek pencacian berikut lazimnya menyadari rasa malu pada dirinya,  sebaliknya  harga  diri  disini  sekadar  melekatkan  identitas  baik  serta  tidak  harga  diri  didalam definisi sensualitas. Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana, hal ini berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Ini mendefinisikan  draf  suatu  komitmen  pidana  bahkan  sesungguhnya  bukan  saja  melekatkan  persoalan norma saja, akan tetapi pula melekatkan persoalan nilai-nilai akhlak ataupun budi pekerti umum yang dipahami dari satu khalayak umum ataupun bisa pula setiap golongan-golongan dalam bermasyarakat. keberadaan Parpol ialah satu bentuk dalam kegiatan guna pelampiasan hak asasi setiap manusia. selaku Negara  berkerakyatan.  Dalam  hukum  pidana  kita  memahami  terdapat  dua  bentuk  skema  formulasi
hukuman  ialah  single  track  system  serta  double  track  system.  metode  kriminal  serta  kriminalitas mempunyai pandangan mahakarya serta sangat menitikberatkan kepada kriminalitas kepada aktivitas, tidak pada aktorya. Seseorang atau pelaku yang telah melakukan tindakan berupa penghinaan terhadap partai politik maka dinyatakan harus terkena sanksi karena telah melakukan tindak pidana.

## IV.   SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasrkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengaturan penghinaan terhadap partai politik merupakan  satu  representasi  dalam  tujuan  hukum,  pelakunya  bisa  dikenakan  sanksi  sebagai  wujud pencapaian perlindungan hukum bagi korban penghinaan dalam mencapai asas kepastian hukum, antara lain Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (I) UU No. 11 Tahun  2008  tentang  ITE.    Pertanggungjawaban  pidana  terkait  dengan  penghinaan  partai  politik merupakan  suatu  akibat  yang  harus  ditanggung  oleh  pelaku  penghinaan  dikarenakan  sudah melangsungkan  perbuatan  melawan  hukum  dan  adapun  sanksi  yang  harus  ditanggung  pelaku penghinaan  yaitu  Jika  pelaku  melakukan  penghinaan  terhadap  suatu  partai  politik  dengan  cara  orasi kegiatan kampanye, spanduk, menyampaikan pendapat dimuka umum dan pamtlet akan terkena pasal 207 KUHP dimana tindakannya akan dipertanggung jawabkan dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun 6 Bulan ataupun denda paling banyak Rp. 4.500, yang kedua jika pelaku melakukan penghinaan terhadap  suatu  partai  politik  dengan  cara  jejaring  media  sosial  dan  media  massa  cetak  maupun elektronik akan terkena pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan akan terkena sanksi pasal  45  ayat  (I)  UU  No  11  Tahun  2008  tentang  ITE  akan  dipertanggung  jawabkan  dengan  penjara paling lama enam tahun kurungan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.
2. Saran
Dari simpulan penelitian, maka  adapun saran dari peneliti yaitu dihaapkan kepada pemerintah untuk lebih mengendalikan perkara-perkara penghinaan yang terjadi baik secara langsung maupun di sosial media dikarenakan penghinaan masih dianggap satu perkara yang rendah sebenamya akibat terhadap penghinaan dapat mengambil nyawa seseorang. Di satu sisi hukuman terhadap pelaku penghinaan harus disosialisasikan agar masyarakat sadar akibat perbuatan penghinaan. Selanjutnay peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya  untuk melakukan penelitian terkait penghinaan terhadap partai politik.

## DAFFAR PUSTAKA
Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika .
Butarbutar,  R.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Partai  Politik  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pencucian Uang. Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 3 (2), 351–371. Chazawi, A. (2013). Hukum Pidana Positif Penghinaan . Malang. Media Nusa Creative.
Chrisjanto,  E.  (2019).  Tanggungjawab  Hukum  bagi  Pelaku  Penghinaan  Lambang  Negara  dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , 2 (1), 108–124. Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23 (3), 503–528. Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta. Rineka Cipta.
Mulyani,  T., & Sukimin,  S. (2020). Pelibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik. Jurnal USM Law Review , 3 (2), 365–384.
Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana . Jakarta. Rajawali Pers .
Ristyawati,  A.  (2019).  Penguatan  Partai  Politik  sebagai  Salah  Satu  Bentuk  Pengadministrasian  dan Pelembagaan Sistem Demokrasi. Administrative Law and Governance Journal , 2 (4), 710–120 . Wuryandani,  W.,  Fathurrohman,  &  Ambarwati,  U.  (2016).  Implementasi  Pendidikan  Karakter Kemandirian  di  Muhammadiyah  Boarding  School. Jurnal  Cakrawala  Pendidikan , 15 (2),  208– 216.