Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS

## PENDAMPINGAN KAPASITAS USAHA MIKRO BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL STRATEGI BERTAHAN DI MASA PANDEMI DENGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MELALUI SISTEM ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS)
Fitika Andraini [1] , Dyah Listyarini [2] , Adi Suliantoro [3]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank
[1] fitika@edu.unisbank.ac.id*, [2] dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id,
[3] adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id *Corresponding Author
Informasi Artikel:
Submitted  : 08/Agustus/2022 Revised : 09/Agustus/2022 Accepted : 09/Agustus/2022 Published  : 10/Agustus/2022

## Abstrak
Pandemi  virus  corona  atau  dikenal  Covid-19  mulai  melanda Indonesia  pada  bulan  Februari  2020.  Covid-19  tidak  sekedar bencana  kesehatan,  juga  menimbulkan  kekacauan  di  sektor ekonomi,  tidak  hanya  industri  besar  saja  yang  terpapar,  juga termasuk  para  pelaku  UKM  di  Indonesia,  termasuk  untuk bantuan  mengakses  bantuan  produktif  bagi  UKM  karena belum  memiliki  legalitas usaha.Legalitas merupakan  hal  yang penting  selain  sebagai  bentuk  kepastian  usaha  ,  bagi  UKM untuk  mendapatkan  bantuan    produktif.Saat  ini  pendaftaran perijinan usaha berupa IUMK dan NIB dilakukan secara online dengan  menggunakan  sistem  yang  disebut  Online  Single Submission  (OSS)  Berdasarkan  kondisi  tersebut  perlu  ada upaya  yang  dilakukan  untuk  membantu  para    pelaku  UKM untuk  bangkit  dan  meningkatkan  kembali  kegiatan  usahanya agar  produktivitas  dan  omzet  secara  perlahan-lahan  akan meningkat  lagi  dengan  melakukan  pendampingan  kapasitas usaha mikro berbasis sumberdaya lokal.
Kata Kunci: usaha mikro, umkm, legalitas usaha, kota semarang.

## 1. P ENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  mempunyai  peran  penting  dan  strategis dalam  pembangunan  ekonomi  nasional.  Selain  berperan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini banyak dijalankan oleh  pengusaha karena mudah  dikelola  dan  tidak  membutuhkan  biaya  yang  terlalu  besar  dalam  proses  pendiriannya. Salah satu UKM yang banyak dijumpai di Kota Semarang adalah UKM yang memproduksi serta menjual berbagai macam olahan makanan, usaha souvenir, pelaku usaha bengkel, pelaku usaha snack  dan  catering  serta  lain  sebagainya.  Kebijakan  pemberdayaan  UKM  dalam  secara  umum diarahkan  untuk  mendukung  upaya-upaya  penanggulangan  kemiskinan  dan  kesenjangan, penciptaan  kesempatan  kerja  dan  peningkatan  ekspor,  serta  revitalisasi  pertanian  dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, pengembangan usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  diarahkan  agar  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  penciptaan  kesempatan  kerja,  peningkatan  ekspor  dan  peningkatan  daya  saing, sementara  itu  pengembangan  usaha  skala  mikro  diarahkan  untuk  memberikan  kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.
Pada  dasarnya  suatu  usaha  baru  yang  dibentuk  oleh  seorang  pelaku  usaha  dapat berupa usaha mikro,kecil dan menengah. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan pengertian mengenai usaha- usaha tersebut.
Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorang  dan  atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana  diatur  undang-undang  yaitu memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp.  50.000.000,-(lima  puluh  juta  rupiah)  tidak
Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS
termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menegah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai dimaksud dalam UU yaitu  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.50.000.000,-(lima  puluh  juta  rupiah)  s/d  Rp,500.000.000 (limaratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.2.500.000.000,-(dua  miliar  limaratus  juta rupiah).Sedangkan yang masuk kriteria usaha Menengah, menurut UU adalah kekayaan bersih lebih  dari  Rp.500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  s/d  Rp,10.000.0000.000,-(sepuluh  milyard rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) s/d lima puluh milyar rupiah.
Sedangkan yang termasuk skala usaha Besar tentu saja adalah jumlah kekayaan bersih atau  hasil  penjualan  tahunan  lebih  besar  dari  usaha  menengah  yaitu  meliput  usaha  nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian pengelompokan klasifikasi usaha tergantung pada dua faktor yaitu besarnya kekayaan dan besarnya hasil penjualan tahunan. Tidak berarti juga suatu usaha harus dimulai  dari  usaha  mikro.  Seorang  wirusaha  dapat  saja  langsung  masuk  dengan  usaha  kecil. Apabila  persyaratan  besarnya  kekayaan  dan  besarnya  hasil  penjualan  tahunan  untuk  dapat dikelompokkan  sebagai  usaha  kecil  terpenuhi.Bentuk  usaha  bagi  seorang  wirausaha  dapat dilakukan baik secara perseorangan aupun usaha bersama atau kelompok.
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  menumbuhkan  iklim  usaha  dengan menerapkan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  meliputi  aspek  pendanaan, sarana  dan  prasarana,  informasi  usaha,  kemitraan,  perizinan  usaha,kemitraan,  perizinan kesempatan  berusaha,  promosi  dengan  dan  dukungan  kelembagaan.  Terkait  aspek  perijinan usaha  pemerintah  menyederhanakan  tata  cara  dan  jenis  perizinan  usaha  dengan  sistem pembayaran  terpadu  satu  pintu  dan  membebaskan  biaya  perizinan  bagi  usaha  mikro  dan memberikan keringan biaya perizinan bagi usaha kecil.
Terlihat  usaha  yang  serius  dari  pemerintah  untuk  mendorong  dan  memajukan  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  melalui  penetapan  peraturan  per  UU  an  dan  kebijakan  yang komprehensif dan kondusif bagi iklim usaha termasuk perijinan usaha dengan bentuk Ijin Usaha Menengah  Kecil  dan  Nomor  Induk  Berusaha.  Ijin  Usaha  Mikro Kecil  (IUMK) merupakan  tanda legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku  usaha/kegiatan  tertentu  dalam  bentuk  satu  lembar Maksud  dan  tujuan  adanya  IUMK  ini  adalah  supaya  dapat  terdata  keberadaan  UKM,  dapat teridentifikasi  segala  persoalan  usaha,  mendapatkan  pendampingan  sehingga  kepastian  dan perlindungan  dalam  berusaha  dapat  terjamin.IUMK  merupakan  SIM  nya  pelaku  usaha  pada konteks  usaha  skala  mikro  dan  kecil  sedangkan  Nomor  Induk  berusaha  (NIB)  adalah  KTPnya pelaku usaha.
Dasar  hukum  IUMK  adalah  UU  No.20/2008  tentang  UMKM,  Perpres  No.98/2014 tentang  Perizinan  untuk  IUMK  ,Nomor  Induk  Berusaha,PP  No  91/2017  tentang  Percepatan Pelaksanan Berusaha,PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara  Elektronik,Permendagri  No.83/2014  tentang  Pedoman  Pemberian  IUMK,  Nota kesepahaman  3  menteri  yaitu  Kemendagri,Kemenkop  dan  UKM,  dan  Kemendag,  Keputusan Walikota Semarang Nomor  518/948/2015  Tentang Pedelegasian Kewenangan Pemberian Ijin Usaha  Mikro  Kecil    Kepada  Camat  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  No  3  Tahun  2021 Tentang Sistem Perijinan Berusaha Berbasis Resiko terintegrasi Secara Elektronik.
Sedangkan peraturan untuk di kota Semarang dilandasi peraturan Walikota  Semarang No.24/2015  tentang  Ijin  Usaha  Mikro  Kecil  dan  keputusan  Walikota  Semarang No.518/948/2015  tentang  pendelegasian  Kewenangan  pemberian  Ijin  Usaha  Mikro  Kecil Kepada  Camat,  serta  peraturan  dari  DPMTSP(Dinas  Pelayan  Modal  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Semarang)  .  Bahwa  untuk  emndapatkan  legalitas  usaha  baik  IUMK  maupun  NIB  dilakukan melalui sebuah sisitem yang disebut OSS (Online Ssytem Submisson).
Berdasarkan  landasan  hukum  di  atas  dan  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  pandemi virus corona atau dikenal Covid-19 mulai melanda Indonesia pada bulan Februari 2020. Covid- 19  tidak  sekedar  bencana  kesehatan,  juga  menimbulkan  kekacauan  di  sektor  ekonomi,  tidak hanya  industri  besar  saja  yang  terpapar,  juga  termasuk  para  pelaku  UMKM  di  Indonesia. Kebijakan  pemerintah  seperti  social  distancing,  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB),
Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS
bekerja dari rumah (Work From Home), pembatasan sarana transportasi, pemutusan hubungan kerja  berdampak  kepada  tersendatnya  distribusi  bahan  baku  dan  produk  UKM.  Tidak  hanya UKM  yang  bergerak  di  sektor  produksi  rumahan,  UKM  yang  bergerak  di  bidang  jasa  pun mengalami  penurunan  omset  yang  signifikan,  misalnya  tukang  cukur  yang  terpaksa  harus kehilangan  penghasilan  akibat  kebijakan  social  distancing,  make-up  artis,  pekerja  wedding organizer,  fotografer  pernikahan,  dan  lainnya  kesulitan  mend  apatkan  penghasilan  karena sejumlah  proyek  terpaksa  ditunda  akibat  pandemi  Covid-19  ini.  Sehubungan  dengan  masih diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Semarang, maka kegiatan PKM dilakukan dengan memperhatikan standar protokol kesehatan.
Berdasarkan  kondisi  di  atas,  perlu  ada  upaya  yang  dilakukan  untuk  membantu  para pelaku  UKM  untuk  bangkit  dan  meningkatkan  kembali  kegiatan  usahanya  agar  produktivitas dan  omzet  secara  perlahan-lahan  akan  meningkat  lagi.  Untuk  itu,  Tim  Pengabdian  Kepada Masyarakat  (PKM)  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Stikubank  (UNISBANK)  Semarang  yang terdiri  dari  Dosen  dan  Mahasiswa  berfokus  untuk  membantu  para  pelaku  UKM  khususnya  di Kota  Semarang  dalam  kegiatan  dengan  j udul  “PENDAMPINGAN  PENGEMBANGAN  KAPASITAS USAHA  MIKRO  BERBASIS  SUMBER  DAYA  LOKAL  STRATEGI  BERTAHAN  DI  MASA  PANDEMI DENGAN  PENDAFTARAN  LEGALITAS  USAHA  MELALUI  SISTEM  ONLINE  SINGEL  SUBMISSION (OSS)

## G AMBAR 1. P ETA L OKASI S EBARAN U SAHA M IKRO K OTA S EMARANG

## 2. M ETODE P ELAKSANAAN
Pendampingan  dalam  bentuk  pelatihan  ini  ini  akan  menyajikan  materi  berupa pentingnya melakukan manajemen usaha dan pendampingan legalitas usaha melalui sistem OSS (Online  Single  Subsmission)  supaya  dapat  bertahan  pada  masa  pandemi  tetap  melakukan legiatan  usaha.  Beberapa  materi  yang  akan  disajikan  akan  terkait  dengan  permasalahan  yang dihadapi oleh peserta sehingga akan memberikan  dampak baik terhadap usaha yang dikelola oleh para pelaku UKM di Kota Semarang.
Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS e-ISSN  2798-4141 | p-ISSN 2798-4052 Vol. 2 No. 2 Agustus 2022
Kegiatan  pendampingan  masyarakat  diikuti  dari  para  pelaku  UKM  didaerah  Kota Semarang, dan pelaksanaan nya melalui Balai  Kelurahan yang ada di kota Semarang. Kegiatan yang dilaksanakan pada pengabdian masyarakat kali  ini di Kelurahan Tembalang.

## 3. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  situasi  diatas,  maka  dirumuskan  menjadi  sebuah  permasalahan inti yakni bagaimana menjaga stabilitas usaha bagi para pelaku UKM di Kota Semarang supaya dapat  bertahan  dalam  masa  pandemi  dengan  pengelolaan  manajemen  resiko  usaha  secara hukum, ekonomi dan tekhnologi sehingga dapat dicari solusi permsalahan sebagai berikut :
a. Terwujudnya pengelolaan atau managemen usaha bagi peserta pelaku usaha dari dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Semarang dengan materi strategi pengembangan usaha di masa Pandemi.
b. Tertranformasikannya  wawasan  tentang  pengembangan  kapasitas  usaha  bagi  pelaku usaha dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Kota Semarang
c. Tertranformasikannya  wawasan  tentang  aspek  hukum  terutama  terhadap  hukum perlindungan konsumen dan legalitas usaha
d. Tertransformasinya wawasan tentang aspek tekhnologi yaitu memberikan pemahaman tentang foto produk untuk lebih meningkatkan pemasaran secara on line.
e. Usaha akan berkembang bila memiliki pengelolaan organisasi usaha yang baik. Khalayak  sasaran  pada  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  ialah  pelaku  UMKM  di kelurahan Tembalang . Bentuk usaha yang dijalankan oleh peserta adalah produk barang & jasa tetapi sebagian besar  berupa produk makanan, 50 persen  besar peserta belum mendaftarkan usahanya dalam bentuk legalitas usaha , PIRT atau Halal.

## 3.1 O NLINE S INGLE S UBMISSION (OSS)
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah  Perizinan  Berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama  menteri, pimpinan  lembaga,  gubernur,  atau  bupati/wali  kota  kepada  Pelaku  Usaha  melalui  sistem elektronik yang terintegrasi.Yang didaftarkan melalui OSS adalah IUMK dan NIB.
Ijin  Usaha  Menengah  Kecil  adalah  sebagai  validasi  data  pelaku  suaha  mikro  kecil menegah, peningkatan kinerja organisasi.Sehingga tujuan adanya IUMK adalah :
a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
b. Mendapatkan  pendampingan  untuk  pengembangan  usaha,  seperti  :  akses  fasilitasi sertifikasi  Halal,  HAKI  (Merek  &  logo),  PKP  (Penyuluhan  Keamanan  Pangan),  Bimtek HACCP dari BPOM RI, pameran-bazaar, dll.
c. Mendapat kemudahan dalam pemberdayaan.
d. Meningkatkan Performa usaha dan pemilik usaha.
e. Historical usaha.
f. Indikator Pemerintah menghitung pertumbuhan ekonomi NIB  (Nomor  Induk  Berusaha)  adalah  identitas  pelaku  usaha  yang  diterbitkan  oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS  (Online  Single  Submission).  Pada  proses  membuat  NIB  yaitu  pada  sistim  www.oss.go.id maka  pemohon  bisa  sekaligus  mengisi  data  usaha  untuk  nanti  include  penerbitan  IUMK  dan Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan  dan  Pemantauan  Lingkungan  (SPPL).  Data  NIB mengikuti  data  NIK  pada  KTP,  sedangkan  IUMK  dan  SPPL  mengikuti  alamat  usaha  yang bersangkutan.Sementara,  pada  pembuatan  IUMK  sebelum  proses  melengkapi  data  pemohon harus menentukan  zona  wilayah  usaha,  jika  status  zona  diizinkan  oleh sistem  maka  pemohon dapat  melanjutkan  untuk  mengisi  data  dan  upload  dokumen.  Pihak  yang  berhak  menentukan IUMK pemohon diterima atau tidak setelah survey adalah pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan di domisili wilayah usaha Pemohon.

## 3.2 P ENDAMPINGAN
Kegiatan  pendampingan  dilakukan  dengan  mendampingi  khalayak  sasaran  dengan sosialisai  pentingnya  legalitas  usaha  dan  memberikan  materi  tentang  strategi  berusaha
Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS
bertahan  di  masa  pandemic.Pada  kegiatan  pendampingan  ini  berfokus  pada  nilai  edukasi praktis pentingnya legalitas usaha dan membuka pada sisitem OSS (online single submission).

## G AMBAR 3. K EGIATAN E DUKASI /S OSIALISASI DAN P ENDAMPINGAN K ONSULTATIF

## G AMBAR 4. K EGIATAN P ENDAMPINGAN

## 3.3 E VALUASI
Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap kepemahaman khalayak  sasaran  terhadap  materi  yang  diberikan  serta  mendapatkan  tanggapan  khalayak sasaran  mengenai  kemanfaatan  yang  diperoleh  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat yang  dilakukan.  Evaluasi  ini  dilakukan  dengan  cara  pengisian  kuisioner  dengan  isian  seperti terlihat pada tabel 1.
Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS

## T ABEL 1. K UISIONER E VALUASI
No. Pertanyaan Pernyataan 1 Kepemahaman Peserta terhadap materi Kurang / Cukup / Baik 2 Kejelasan cara penyampaian materi Kurang / Cukup / Baik 3 Kesiapan tim pelaksana Kurang / Cukup / Baik 4 Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan Kurang / Cukup / Baik 5 Manfaat yang dirasakan dari kegiatan pendampingan Kurang / Cukup / Baik 6 Penilaian  khalayak  sasaran  terhadap  keseluruhan rangkaian kegiatan Kurang / Cukup / Baik

## G AMBAR 5. HASIL E VALUASI
Peserta khalayak sasaran ada yang melakukan konsultatif dan melakukan pendaftaran melalui siitem OSS. Berikut salah satu  contohnya.

## G AMBAR 6. H ASIL P ENDAMPINGAN P ENGISIAN OSS
Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS e-ISSN  2798-4141 | p-ISSN 2798-4052 Vol. 2 No. 2 Agustus 2022
Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa khalayak sasaran cukup memahami atas materi diberikan.  Khalayak  sasaran  cukup  jelas  menerima  cara  penyampaian  materi.  Tim  pelaksana kegiatan dinilai cukup  siap dalam melaksankan kegiatan. Khalayak sasran vukup mendapatkan manfaat  dari  kegitan  pengabdian  yang  telah  dilaksanakan  dan  menilai    kegiatan  yang dilaksnakana bermanfaat.

## 4. K ESIMPULAN
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran legalitas usaha  dalam  bentuk  IUMK  dan  NIB  dalam  sistem  OSS  dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk mendapatkan  jaminan  kepastian  usaha.Manfaat  yang  diperoleh  khalayak  sasaran  ialah  dapat melakukan  pendaftran  usaha  secara  cepat  dan  murah.Kegiatan  pendampingan  masih  perlu dilaksanakan  secara  kontinyu  untuk  meningkatkan  capaian  yang  lebih  baik  bagi  khalayak sasaran yang masih merintis usaha.

## D AFTAR P USTAKA
Angga  Wibowo  Ghultom  (2020).  Pelatihan Kewirausahaan  Pembuatan  Izin  Usaha   Melalui  Sistem Online Singel Submission Bagi UMKM di Sumatera Selatan Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah dan Pengembangan Penerapan Ipteks , 151-152
Arum  D.A    (2019).  Kepastian  Hukum  Dalam  Perizinan  Berusaha  terintegrasi  Secara  Elektronik (Online Singel Submission)  Di Indonesia Jurist Diction , 2(5) 1631-1654
Kartikasari,M.D (2019), Penguatan UMKM Melalui Kualitas Dan Legalitas Pengusaha Makanan Kota Tegal.Diklat  Review,  Jurnal  manajemen  Pendidikan  dan  Pelatihan  3(2)152-155 htttps:://doi.org/1035446/diklatreview.v312/389
UU No.20/2008 tentang UMKM
Perpres No.98/2014 tentang Perizinan untuk IUMK
PP No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanan Berusaha
PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Permendagri No.83/2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK,
Nota kesepahaman 3 menteri yaitu Kemendagri,Kemenkop dan UKM, dan Kemendag
Keputusan  Walikota  Semarang  Nomor    518/948/2015    Tentang  Pedelegasian  Kewenangan Pemberian Ijin Usaha Mikro Kecil  Kepada Camat Badan
Koordinasi  Penanaman  Modal  No  3  Tahun  2021  Tentang  Sistem  Perijinan  Berusaha Berbasis Resiko terintegrasi Secara Elektronik.
DPMTSP(Dinas Pelayan Modal Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)