p-ISSN: 2442-384X e-ISSN: 2548-7396

## Hak Waris Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)
Muhammad Habibullah Khan 1 , Muhsan Syarafudin 2
1 Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i, e-mail: khanhabkhanib.16@gmail.com
2 Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i, e-mail: muhsan21@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 09-05-2023 Direvisi: 17-06-2023 Diterima: 22-06-2023 This research was driven by the fact that in Islamic inheritance law and the book Burgerlijk Wetboek have quite a lot of differences. This research compares the inheritance law of legitimate children born out of wedlock between Islamic law and the Burgerlijk Wetboek book XII part 3 articles 862-873. This research uses a qualitative approach to collect data through library research, which involves using  books,  journals,  papers,  theses,  articles,  and  literature  related  to  the relevant issues to establish the theoretical foundation for writing this journal. The results of the conclusion of this research show that several factors differentiate the Islamic inheritance law from the Burgerlijk Wetboek book XII, including the first factor regarding the division of shares between male and female children; the second factor is the amount of inheritance for each heir of the child born out of wedlock; the third factor is the definition of children born out of wedlock in both laws; the fourth factor is the amount of maintenance received by the child born out of wedlock and who is entitled to provide it; and the fifth factor is the right to inheritance of the child born out of wedlock if they pass away. Keywords : inheritance rights, sharia, Burgerlijk book

## ABSTRAK
Penelitian ini didorong oleh fakta bahwa dalam hukum waris Islam maupun kitab Burgerlijk Wetboek memiliki cukup banyak perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  perbandingan  hukum  harta  waris  anak  sah  diluar nikah antara hukum waris islam dengan kitab burgerlijk wetboek pada bab XII bagian 3 pasal 862-873. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik  pengumpulan  data  kepustakaan  ( library  research )  yaitu  menggunakan kitab-kitab, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan  terkait  yang  bertujuan  untuk  mendasari  landasan  teori  mengenai penulisan jurnal ini. Hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini, didapatkan bahwa banyaknya  beberapa  faktor  perbedaan  antara  hukum  waris  Islam  dengan  kitab burgerlijk  wetboek  BAB  XII  diantaranya  faktor  yang  pertama  dari  segi  kadar pembagian antara anak lelaki dan perempuan; kemudian faktor yang kedua adalah jumlah nominal masing-masing ahli waris dari anak diluar nikah tersebut; faktor yang ketiga adalah definisi anak perzinaan sendiri dalam kedua hukum tersebut; faktor yang keempat adalah jumlah nafkah yang didapat anak diluar nikah tersebut dan  siapa  yang  berhak  menafkahinya;  dan  faktor  yang  kelima  hak  harta  anak diluar nikah apabila dia meninggalkan warisan. Kata Kunci : hak waris, hukum Islam, Kitab Burgerlijk
Corresponding
Author
: Muhammad Habibullah Khan, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’I, e-mail: khanhabkhanib.16@gmail.com
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899

## PENDAHULUAN
Sebuah perkawinan antara suami dan istri akan berdampak pada munculnya keturunan. Dan makna keturunan di sini adalah adanya hubungan biologis dari orang tua kepada anak- anaknya. Orang tua yang melahirkan anak-anak mereka dari hubungan biologis yang sah dalam ikatan  perkawinan  (Ipandang,  2020).  Dalam  kasus  mengenai  keturunan  ini  yaitu  hubungan biologis antara orang tua dengan anak-anaknya, adalah keturunan yang diakui secara sah oleh hukum  agama  dan  juga  undang-undang  yang  berlaku.  Sedangkan  anak-anak  yang  memiliki orang tua biologis dengan tidak terikat dengan perkawinan, maka anak tersebut dilabeli sebagai anak tidak sah atau anak di luar perkawinan (Usman, 2014).
Dalam hukum agama maupun perdata, kasus tersebut akan berdampak penentuan nasib bagi status anak luar kawin karena akan berakibat terhadap hak mewarisi kepada anak diluar kawin tersebut. Hak mewarisi merupakan suatu hak dan kewajiban pada diri seseorang yang telah meninggal untuk menggantikan. Pada konteks dari kata menggantikan merupakan sebuah hak dan kewajiban pada harta kekayaan yang dimiliki (Hasbi, 2018).
Dalam  pasal  838  bagian  1  pada  kitab  Burgerlijk  Wetboek  telah  tertulis  di  dalamnya bahwa terdapat beberapa kriteria ahli waris yang terhalang dari sifat-sifat yang membuat ahli waris  tersebut  tidak  mendapatkan  hak  warisan;  yang  pertama  adalah  dia  yang  telah  dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh pewaris tersebut; yang kedua yaitu dia yang dipersalahkan oleh hakim telah menuduh atau memfitnah pewaris bahwa pernah melakukan suatu  tindak  kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman  lima  tahun  penjara  atau  yang  lebih berat;  kemudian  yang  ketiga  dai  yang  telah  menghalangi  pewaris  dengan  suatu  tindak kekerasan  untuk  mencabut  wasiatnya;  dan  yang  terakhir  adalah  dia  yang  telah  memalsukan atau memusnahkan wasiat pewaris tersebut (Nugraheni, 2019).
Sedangkan dalam konteks agama Islam penghalang waris hanya disebutkan tiga secara umum yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Di dalam kedua hukum  yang diatas  dari  hukum  perdata  maupun  hukum  waris  Islam,  tidak  dipaparkan  secara  terperinci bahwa  anak  diluar  nikah  tersebut  menjadi  penghalang  baginya  untuk  mendapatkan  hak warisan.
Dalam satatusnya, anak diluar nikah memliki penjabarannya dalam kedua hukum yang berlaku, KUH Perdata dan Hukum Waris Islam. Menurut pasal 272 KUH Perdata, dipaparkan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah dari perjaka dengan seorang gadis dapat diakui dan disahkan kecuali anak-anak yang dihasilkan dari perbuatan zina atau sumbang (seorang laki- laki  dengan  seorang  wanita  yang  dilarang  kawin  antara  keduanya).  Sedangkan  dalam  Islam yang  dimaksud  dari  zina  adalah  hubungan  seks  antara  lelaki  dan  perempuan  yang  bukan mahromnya atau yang tidak dalam status pernikahan. Jika ditelaah lebih seksama pada kedua hukum tersebut, terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu hubungan seks diluar nikah antara perjaka dan tidak termasuk dalam perbuatan zina menurut KUH Perdata (Gani, 2018)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik datanya bukan merupakan  data  numerik,  melainkan  berupa  pernyataan  deskriptif  (Yusuf,  2013).  Dalam pelaksanaan  riset  dan  pengambilan  datanya,  dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan ( library research ) yaitu menggunakan kitab-kitab, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait, yang bertujuan untuk mendasari landasan  teori mengenai penulisan jurnal ini. Analisis datanya ditempuh dengan cara pendekatan induktif dan komparatif (Afrizal, 2016), dengan cara membandingkan makna normatif hak waris anak diluar nikah menurut KUH Perdata dan hukum waris Islam .
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hak Waris Anak Luar Nikah Perpsektif Hukum Islam
Dari sudut pandang islam sendiri, ahli waris jika dilihat dari segi penyebabnya terbagi menjadi  dua  yaitu  ahli  waris sababiyyah dan  ahli  waris nasabiyyah. Ahli  waris sababiyyah dapat  terjadi  karena  adanya  penyebab  yang  membuat  orang  tersebut  dari  bukan  ahli  waris menjadi seorang ahli waris, contohnya adalah sepasang suami istri. Telah tertulis firman-Nya dalam QS An-Nisaa’ (4) 12.
ُعُب ُّرلا ُمُكَلَف ٌدَل َو َّنُهَل َناَك  ْنِاَف ۚ ٌدَل َو َّنُهَّل  ْنُكَي ْمَّل  ْنِا ْمُكُجا َو ْزَا  َك َرَت اَم  ُفْصِن ْمُكَل َو ۞" ْعَب  ْْۢنِم َنْك َرَت اَّمِم
ْوَا ٓاَهِب َنْي ِص ْوُّي ٍةَّي ِص َو ِد ُمُّثلا َّنُهَلَف ٌدَل َو ْمُكَل َناَك  ْنِاَف ۚ ٌدَل َو ْمُكَّل  ْنُكَي ْمَّل  ْنِا ْمُتْك َرَت اَّمِم ُعُب ُّرلا َّنُهَل َو ۗ ٍنْيَد ۗ  ٍنْيَد  ْوَا ٓاَهِب َن ْوُص ْوُت ٍةَّي ِص َو ِدْعَب  ْْۢنِ م ْمُتْك َرَت اَّمِم ُن َر َناَك  ْنِا َو
ْكَا ا ْٓوُناَك  ْنِاَف  ُۚسُدُّسلا اَمُهْنِ م ٍد ِحا َو ِ لُكِلَف  ٌتْخُا  ْوَا ٌخَا ٓ هَل َّو ٌةَا َرْما ِوَا ًةَلٰلَك  ُث َر ْوُّي ٌلُج ِثُلُّثلا ىِف ُءۤاَك َرُش ْمُهَف  َكِلٰذ  ْنِم  َرَث
ًةَّي ِص َو ۚ  ٍ رۤاَضُم  َرْيَغ  ٍٍۙنْيَد  ْوَا ٓاَهِب ى ٰص ْوُّي ٍةَّي ِص َو ِدْعَب  ْْۢنِم "  ٌۗمْيِلَح ٌمْيِلَع ُ هاللّٰ َو ۗ ِ هاللّٰ َنِ م
"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  mereka  (istri-istrimu)  itu  mempunyai  anak,  maka kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya  setelah  (dipenuhi)  wasiat  yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai  anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu (Sulaiman et al., 2019). Jika seseorang meninggal,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika  saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS An-Nisaa’ 12)
Adapun ahli waris nasabiyyah terjadi karena seseorang tersebut merupakan keturunan atau ada hubungan darah dengan pewaris, contohnya adalah anak atau orang tua  (Misnatun, 2019). Telah tertulis firman-Nya dalam QS An-Nisaa’ (4) 11:
ْنُ ْلَا ِ ظَح ُلْثِم  ِرَكَّذلِل ْمُكِد َلَ ْوَا ْٓيِف ُ هاللّٰ ُمُكْي ِص ْوُي" ُفْصِ نلا اَهَلَف ًةَد ِحا َو  ْتَناَك  ْنِا َو ۚ  َك َرَت اَم اَثُلُث َّنُهَلَف ِنْيَتَنْثا َق ْوَف ًءۤاَسِن َّنُك  ْنِاَف ۚ ِنْيَيَث ۗ َّو ٌدَل َو  هَّل  ْنُكَي ْمَّل  ْنِاَف ۚ ٌدَل َو  هَل َناَك  ْنِا  َك َرَت اَّمِم  ُسُدُّسلا اَمُهْنِ م ٍد ِحا َو ِ لُكِل ِهْي َوَبَ ِلَ َو ِهِ مُ ِلَِف ٌة َوْخِا ٓ هَل َناَك  ْنِاَف ۚ  ُثُلُّثلا ِهِ مُ ِلَِف ُه ٰوَبَا ٓ هَث ِر َو َرْقَا ْمُهُّيَا َن ْو ُرْدَت  َلَ  ْۚمُكُؤۤاَنْبَا َو ْمُكُؤۤاَبٰا ۗ ٍنْيَد  ْوَا ٓاَهِب ْي ِص ْوُّي ٍةَّي ِص َو ِدْعَب  ْْۢنِم  ُسُدُّسلا ۗ ِ هاللّٰ َنِ م ًةَضْي ِرَف ۗ اًعْفَن ْمُكَل  ُب اًمْيِلَع َناَك َ هاللّٰ َّنِا
" اًمْيِكَح
“Allah  mensyariatkan  (mewajibkan)  kepadamu  tentang  (pembagian  warisan  untuk)  anak- anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing- masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga.  Jika  dia  (yang  meninggal)  mempunyai  beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  banyak manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  Allah.  Sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS An-Nisaa’ 11)
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899
Dalam pendapat fiqih madzab Hanafi, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka dia dihukumi dengan anak diluar nikah, dan dalam hukum kewarisan disebut sebagai  anak mula’anah yaitu  yang  tidak  mempunyai  bapak  dalam  kewarisan.  Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Nabi ﷺ  disebutkan  bahwa  anak mula’anah dinisbatkan  kepada ibunya, dan dianggap tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak bapak, dengannya juga diartikan bahwa anak mula’anah tidak mendapatkan hak waris atau mewarisi dari pihak bapak, dan hanya mewarisi atau mendapatkan warisan dari kerabat ibunya saja. Nabi bersabda yang  artinya:  “Sesungguhnya  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda:  “Manakala  seorang  lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak).” Dan diriwayatkan dari selainnya, Ibnu Luhai’ah hadist ini, dari Amru bin Syu’aib dan pengamalannya terhadap ilmu ini bagi ahlul ‘ilmi : Bahwasanya anak dai hasil zina (anak diluar nikah) tidak mendapatkan warisan dari ayahnya” (Nasehah, 2018).
Ilmu waris Islam menyebutkan jatah yang didapatkan anak apabila mendapatkan harta warisan  yaitu  anak  laki-laki  yang  mendapat  sisa  bagian  dari  harta  waris  secara  mutlak. Sedangkan untuk anak perempuan ada 3 kriteria jatah yang bisa didapatkan yaitu; yang pertama mendapat setengah bagian apabila sendiri; dan yang kedua mendapatkan dua pertiga bagian apabila mereka berdua atau lebih; yang terakhir adalah ikut mendapatkan sisa bagian apabila terdapat anak laki-laki yang setara dengannya dengan kadar pembagian 2:1 antara anak laki- laki dan anak perempuan (Faninza & Munasib, 2021). Dalam kasus anak-anak di luar nikah pembagian tersebut tidak berbeda dengan anak-anak sah secara nominal hitungan, hanya saja apabila ada harta yang berkaitan dengan keluarga bapak, maka dia tidak berhak mewarisi atau mendapatkan bagian darinya.

## B. Hak Waris Anak Luar Nikah Perpsektif Hukum Perdata
Hukum waris dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) diartikan dengan semua kaidah hukum  yang  berlaku  dan  mengatur  di  dalamnya  nasib  harta  kekayaan  seseorang  setelah  ia meninggal  dunia  dan  menentukan  siapa  orang  yang  dapat  menerimanya.  Sebutan  pewaris  bagi siapa saja orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kekayaan, dan ahli waris bagi siapa saja yang menerima harta warisan yang ditinggalkan tersebut.
Dalam  penjelasan  kitab  Burgerlijk  Wetboek  itu  sendiri  atau  Hukum  Waris  Perdata Barat  yang merupakan hukum  waris tertulis  tertua yang diberlakukan di  Indonesia, di mana kitab  BW  diberlakukan  di  Indonesia  mulai  pada  tahun  1848  dengan  asas  Konkordasi  yaitu adalah  menggunakan  asas-asas  peraturan  yang  diberlakukan  di  negeri  Belanda  dan diberlakukan juga pada negara jajahan Belanda termasuk Hindia Belanda atau Indonesia yang sekarang  ini.  Kemudian  pembagian  warisan  dalam  kitab  BW  lebih  menekankan  dalam pemberian hak waris kepada keluarga yang sedarah atau yang terikat perkawinan seperti yang telah dipaparkan diatas. Problematika ini disebut lebih adil dengan adanya kesederajatan antara hak laki-laki dan perempuan (Hanna Wijaya et al., 2021).
Cara pembagian warisan dalam kitab ini bisa dilakukan dengan dua acara, yang pertama yaitu menurut cara Ab intestato dalam hal ini ahli waris tersebut adalah orang yang memiliki hubungan biologis atau sedarah dengan si pewaris atau yang mempunyai hubungan perkawinan secara sah menurut Undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara Testamentair atau  dikenal  dengan  surat  wasiat,  dalam  hal  ini  ahli  waris  tersebut  sudah ditetapkan dalam surat wasiat oleh pewaris (Aini, 2021).
Sebagaimana yang telah diatur dalam buku II Burgerlijk Wetboek, ada sebanyak 300 pasal  (pasal  830-1130  KUH  Perdata)  dalam  kitab  ini  yang  terkhususkan  untuk  membahas
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899
terkait permasalahan waris  dan termasuk di  dalamnya penjelasan tentang siapa yang berhak dan yang tidak berhak menerima warisan (Sari & Si, 2014).
Dalam  permasalahan  warisan  dibahas  di  dalamnya  empat  permasalahan  pokok  yang pertama adalah, adanya seseorang yang meninggal dunia, kemudian harta peninggalan, lalu ahli waris yang mengurus harta tersebut dan memiliki hak atas harta peninggalan tersebut, dan yang terakhir adalah hukum pembagian waris itu sendiri yang menentukan siapa saja dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut untuk mendapatkannya haknya (Ipandang, 2020).
Disebutkan  dalam  pembahasan  kitab  Burgerlijk  Wetboek  bagian  3  pasal  862-866  pada kasus anak-anak diluar nikah bahwa siapa saja yang meninggal dan meninggalkan keturunan sah menurut undang, maka anak-anak diluar nikah mendapatkan sepertiga bagian. Apabila seandainya dia  adalah  anak  sah,  maka  berhak  mendapatkan  warisan  darinya  sebesar  setengah  bagian.  Dan apabila ternyata tidak ada ahli waris selain dia maka dia mendapatkan seluruh bagian harta waris. Disebutkan juga pada pasal 866, bilamana anak diluar nikah tersebut dalam kasus ini meninggal dunia  terlebih  dahulu  dan  punya  keturunan  sedarah  yang  sah  menurut  Undang-undang,  maka mereka berhak untuk menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan 865 (Al-Mabruri, 2017).

## C. Komparasi  Hak  Waris  Anak  Luar  Nikah  Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Hukum Waris Islam
Jika diperhatikan pada peraturan diatas tentang anak diluar nikah, ada beberapa perbedaan dalam  komparasinya  terhadap  hukum  waris  Islam;  yang  pertama  adalah  kadar  pembagian  ahli waris dari anak tersebut. Dalam Burgerlijk Wetboek tidak dibedakan bagian warisan antara anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam waris Islam anak lelaki dihukumi dengan dua kali lebih banyak dibanding anak perempuan. Hal tersebut telah termaktub dalam QS An-Nisaa’ (4) 11.
Kemudian perbedaan kedua terdapat pada; jumlah nominal harta waris itu sendiri. Dalam Burgerlijk  Wetboek  tertulis  hukum  secara  mutlak  sepertiga  bagian  apabila  anak  tersebut  diluar nikah, dan setengah bagian apabila anak tersebut sah secara Undang-undang yang berlaku, dan semua harta apabila tidak ada lagi ahli waris selain dia. Adapun dalam Islam masing-masing kepala sudah dihukumi sesuai dengan jatahnya yaitu anak laki-laki yang mendapat sisa bagian dari harta waris secara mutlak. Sedangkan untuk anak perempuan seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa ada 3 kriteria jatah yang bisa didapatkan yaitu; yang pertama mendapat setengah bagian apabila sendiri; dan yang kedua mendapatkan dua pertiga bagian apabila mereka berdua atau lebih; yang  terakhir  adalah  ikut  mendapatkan  sisa  bagian  apabila  terdapat  anak  laki-laki  yang  setara dengannya dengan kadar pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Kemudian pada pasal 867 diterangkan bahwa pembagian ini tidak berlaku bagi anak hasil perzinaan.  Dalam  kasus  Burgerlijk  Wetboek  anak  hasil  perzinaan  dengan  anak  di  luar  nikah memiliki  definisi  yang  berbeda.  Apabila  anak  tersebut  dilahirkan  diluar  perkawinan  sah  dari seorang  perjaka  dengan  seorang  gadis  maka  disebut  anak  diluar  nikah  dan  dapat  diakui  atau disahkan oleh Undang-undang, juga akan mendapatkan bagiannya dari pewaris. Kecuali jika anak- anak  yang  dihasilkan  dari  seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita  yang  dilarang  kawin  antara keduanya atau hasil dari pria beristri atau wanita bersuami.
Selanjutnya pada pasal 868-869 dijelaskan mengenai jumlah nafkah diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-undang. Dan apabila anak diluar nikah tersebut telah mendapatkan jaminan nafkah yang cukup, maka anak tersebut tidak berhak menuntut lebih lanjut warisan bapak atau ibunya. Adapun dalam hukum waris Islam, tidak dijelaskan secara terperinci terkait nafkah, akan tetapi secara ‘urf atau  adat  setempat  nafkah  anak  diluar  nikah  tetap  dibebankan  kepada  yang  mengasuhnya  atau orang tuanya yaitu ibunya saja (Afandi, 1964).
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899
Kemudian  penjelasan  untuk  pasal  870-871  membahas  hak  warisan  apabila  anak  diluar nikah  tersebut  meninggal  dunia.  Dalam  kasus  ini  anak  tersebut  tidak  memiliki  keturunan  atau suami atau istri, maka hartanya akan diserahkan kepada bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan hak asuh kepadanya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam waris Islam bahwa anak tersebut  disebut mula’anah atau dianggap tidak  memilik bapak, maka  harta tersebut akan diserahkan  kepada  orang  tua  tunggal  nya  yaitu  ibu  atau  keluarga  dari  pihak  ibu  yang  masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya.
Menurut  pasal  872  Undang-undang,  anak  diluar  nikah  tidak  memiliki  hak  atas  harta keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal yang tercantum pada pasal 873, yaitu saat salah satu dari keluarga sedarah tersebut meninggal tanpa meninggalkan pasangan atau keluarga sedarah lain dalam derajat yang diperbolehkan mewarisi, maka anak diluar nikah berhak mewarisi seluruh warisan. Jika anak diluar nikah juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan, pasangan atau keluarga sedarah, maka harta peninggalan anak diluar nikah menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari orangtua yang memberikan pengakuan hak asuh. Jika kedua orangtua mengakui anak diluar nikah, maka separuh harta peninggalan menjadi hak keluarga sedarah bapak dan separuh lainnya menjadi hak keluarga sedarah ibu (Afandi, 1964).
Sedangkan  dalam  waris  Islam  keluarga  dari  pihak  bapak  tidak  berhak  menuntut  karena mereka  tidak  dianggap  sebagai  keluarga  sedarah,  dan  apabila  anak  diluar  nikah  tersebut  tidak memiliki  ahli  waris  yang  tersisa,  maka  harta  tersebut  akan  masuk  kedalam baitul  maal yang menjadikan harta tersebut dianggap tidak bertuan.

## PENUTUP
Dalam  komparasi  anak  sah  diluar  nikah,  pada  hukum  waris  Islam  maupun  kitab Burgerlijk  Wetboek  memiliki  cukup  banyak  perbedaan  yang  mendasari  peraturan  tersebut. Yang pertama dari segi kadar pembagian antara anak lelaki dan perempuan; kemudian yang kedua adalah jumlah nominal masing-masing ahli waris dari anak diluar nikah tersebut; dan yang ketiga adalah definisi anak perzinaan sendiri dalam kedua hukum; yang keempat adalah jumlah nafkah yang didapat anak diluar nikah tersebut dan siapa yang berhak menafkahinya; dan yang terakhir hak harta anak diluar nikah apabila dia meninggalkan warisan.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  A.  (1964). Hukum  keluarga  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk  Wetboek) .  Yogyakarta :  Yayasan  Badan  Penerbit  Gadjah  Mada,  [1964?]. https://search.library.wisc.edu/catalog/999869640802121
Aini,  S.  &  E.  (2021).  Hukum  Waris  Perspektif  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek). JAS MERAH: Jurnal Hukum … , 1 (1), 93–101. http://ejournal.staida-
krempyang.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/511 Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan. Al-Mazahib , 5 , 111–131.
Faninza,  N.  S.,  &  Munasib,  Z.  (2021).  Kedudukan  Anak  Beda  Agama  dengan  Orang  Tua terhadap Warisan menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia. Jurnal Kawruh Abiyasa , 1 (1), 49–64. http://jurnalkawruh.id/index.php/kwa/article/view/9
Gani, R. A. (2018). Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam). Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan , 11 (01), 84–109. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i01.477
Hanna Wijaya, Yohanes Firmansyah, Yana Sylvana, & Michelle Angelika S. (2021). History Of  Burgerlijk  Wetboek  In  Indonesia. Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains , 2 (4),  535–541. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.252
Hasbi, H. (2018). Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. Al- Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum , 21 (1), 37–49. https://doi.org/10.33096/aijih.v21i1.15 Ipandang.  (2020).  KOMPARASI  TENTANG  PEMBAGIAN  HARTA  WARIS  UNTUK ANAK  LUAR  NIKAH  DALAM  KUH  PERDATA  DAN  KOMPILASI  HUKUM ISLAM. Falsifa , 11 (1).
Misnatun,  M.  (2019). Vis  a Vis  Konsep Ahli  Waris Beserta Hak-Haknya  Dalam  Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law , 1 (2), 97. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3078 Nasehah, D. (2018). Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih .
Nugraheni, P. D. (2019). Analisis Hukum Terhadap Legitime Portie Bagi Anak di Dalam dan di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jurnal Living Law , 11 (2), 10.
Sari,  I.,  &  Si,  M.  (2014).  Pembagian  Hak  Waris  Kepada  Ahli  Waris  Ab  Intestato  Dan Testamentair  Menurut  Hukum  Perdata  Barat  (Bw). Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara , 5 (1), 1–20. https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99
Sulaiman,  I.,  Jazari,  I.,  &  Asfiyak,  K.  (2019).  Perbandingan  Pembagian  Harta  Waris  dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Jurnal Hikmatina , 1 (2).