Bustamam Ali, Amrullah

## PERAN PENYULUH DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI KELUARGA BERENCANA DI ACEH BESAR

## ROLE OF DISHIBITORS IN DISSEMINING INFORMATION ON FAMILY PLANNING IN ACEH BESAR
Bustamam Ali 1 , Amrullah 2
1 2 Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
E-mail: bustamamali48@gmail.com
Diterima: 18/02/2020;; Disetujui: 15/03/2020

## ABSTRAK
Jumlah  penduduk  yang  besar  merupakan  masalah  kependudukan  yang  dihadapi  oleh negara-negara  berkembang  termasuk  didalamnya  adalah  persebaran  tidak  merata,  dan kualitas  rendah.  Untuk  mengatasi  masalah  perkembangan  bidang  kependudukan  di Indonesia,  perlu  adanya  suatu  peraturan  dan  kebijakan  pemerintah.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kecamatan Kuta Baro, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di Kecamatan Kuta Baro. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  alat  pengumpulan  data  utama  berupa observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PKB mengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di Kecamatan Kuta Baro, dengan cara melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan konseling  yang berisikan  mengenai program-  program  guna  mensejahterakan  kehidupan  keluarga  dan  masyarakat  peserta KB.  PKB  menjadi  penggerak  partisipasi  masyarakat  dalam  program  KB  Nasional  di Kecamatan Kuta Baro. Ini terlihat dari pola penyampaian pesan dimana PKB merupakan top  management  untuk  memberikan  informasi  mengenai  program-program  kepada masyarakat  melalui  Pos  KB  untuk  dipublikasikan  kepada  masyarakat.  Sebagai  ujung tombak di kecamatan, PKB diharapkan mampu bekerja sesuai koridor dan tupoksi dimana PKB harus memiliki wawasan dan kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dengan masyarakat.
Kata Kunci: Peran, Penyuluh, Keluarga Berencana, Informasi .
Bustamam Ali, Amrullah

## ABSTRACT
Large  population  is  a  population  problem  faced  by  developing  countries  including uneven  distribution,  and  low  quality.  To  overcome  the  problem  of  population development in Indonesia, there is a need for government regulations and policies. This study  aims  to  examine  the  role  of  family  planning  counselors  (PKB)  in  Kuta  Baro Subdistrict,  to  find  out  what  efforts  have  been  made  in  order  to  mobilize  community participation  in  the  National  KB  program  in  Kuta  Baro  Subdistrict.  This  study  uses qualitative  methods  with  the  main  data  collection  tools  in  the  form  of  observation, interviews,  and  documentation.  The  results  showed  that  PKB  managed  the implementation  of  the  National  KB  Program  activities  in  Kuta  Baro  Subdistrict,  by conducting  several  counseling  and  counseling  activities  that  contained  programs  to improve the welfare of family and community members of KB participants. PKB became the driving force for community participation in the National KB program in Kuta Baro District. This can be seen from the pattern of delivering messages where PKB is the top management to provide information about programs to the public through the KB Post to be published to the public. As the spearhead in the sub-district, PKB is expected to be able  to  work  according  to  the  corridors  and  duties  where  PKB  must  have  insight  and ability to communicate well with the community.
Keywords: Roles, Extension, Family Planning, Information.

## PENDAHULUAN
Masalah kependudukan yang dihadapi oleh Negara-Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia pada umumnya yakni jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran  tidak  merata,  dan  kualitas  rendah.1 Untuk mengatasi masalah perkembangan bidang kependudukan, perlu adanya suatu peraturan dan kebijakan  pemerintah.  Agar  pembangunan ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat dapat  terlaksana  dengan  baik  harus  diimbangi dengan peraturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui keberhasilan program keluarga berencana  yang harus dilaksanakan, karena  jika program  tersebut  tidak  terlaksana  dengan  baik akan  mengakibatkan  laju  penduduk  yang  tidak seimbang  dan  berimbas  pada  berbagai  aspek
penting pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan nasional.
Kabupaten  Aceh  Besar,  dalam hal permasalahan
kependudukan Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Perempuan  dan Keluarga  Berencana  (BPMPKB)  Kabupaten Aceh  Besar  memliki  tanggung  jawab  untuk mengendalikan  jumlah  penduduk.  BPMKB Kabupaten  Aceh  Besar  memiliki  peran  untuk melaksanakan kebiajakan yang dibuat pemerintah mengenai kependudukan dan bekerjasama  dengan  BKKBN  Provinsi  Banten yang  memberikan  fasilitas  kepada  BPMPKB Kabupaten Aceh Besar baik membina, membimbing, memberikan sarana dan prasarana
untuk  menunjang  program  Keluarga  Berencana Nasional di Kabupaten Aceh Besar.
BPMPKB  menjadi  sebuah  praktik  nyata untuk  melakukan  penelitian  guna  mengetahui bagaimana  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Besar melaksanakan  program  Keluarga  Berencana (KB)  dan  tentunya  turut  memberikan  sebuah kontribusi  untuk terus  memberikan  pemahaman kepada masyarakat mengenai program Keluarga Berencana.
Dalam setiap kecamatan terdapat Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Keluarga Berencana  (PKB)  berperan  penting  sebagai pengelola,  penggerak,  memberdayakan  serta memberikan pendekatan kepada masyarakat dan seluruh  pihak-pihak  yang  ikut  ambil  dalam pelaksanaan  program  KB.  Dalam  praktiknya PKB  sering  banyak  sekali  menemukan  banyak permasalahan di lingkungan masyarakat. Permasalahan  umum  yang  sering  dijumpai adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang  program  keluarga  berencana  dengan baik.  Permasalahan  komunikasi  pun  sering menjadi  ulasan,  misalnya  bagaimana  seorang PKB harus mampu mengubah mindset masyarakat  di  sebuah  daerah/Gampong  untuk menggunakan program KB.
Terdapat  beberapa  program  KB  yang diberikan kepada masyarakat  melalui Penyuluh Keluarga  Berencana  diantaranya  ;  Intra  Uterine Device  (UID),  Metode  Operasi  Wanita  (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW), Implan, Suntik,
Pil  dan  Kondom.  Program-program  tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan dan menahan  laju  penduduk  yang  berlebihan  dari waktu  ke  waktu.  Masyarakat  berhak  memilih programnya sendiri agar mengikuti program KB.
Di  Kecamatan  Kuta  Baro  misalnya, bagaimana PKB mampu menekan laju pertumbuhan  penduduk  jika  masyarakatnya masih banyak yang tidak menggunakan program KB, dan bagaimana seorang PKB harus mampu menegaskan  sebuah  pemahaman  masyarakat yang  kadang  masih  bersifat  tradisional.  Secara geografis Kecamatan Kuta Baro terletak di Aceh Besar.  Aceh  Besar  termasuk  kedalam  tempat yang  sangat  sakral  dan  kuat  akan  kebudayaan, istiadat dan agamanya.
Di  Kecamatan  Kuta  Baro  masih  sering dijumpai keluarga yang memiliki anak lebih dari dua, bahkan usia 30 tahun ada yang sudah memili anak.  Ini  sangat  bertolak  belakang  dengan  visi yang  diusung  oleh  Pemerintah  dalam  Program Keluarga  Nasional  yaitu  “dua  anak  cukup”. Penyuluh  Keluarga  Berencana  (PKB)  harus memiliki  wawasan  yang  luas  dan  mampu memiliki karisma agar dipercaya oleh masyarakat ketika melakukan sebuah penyuluhan  atau  konseling  dengan  komunikasi yang baik.
Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan  antara  manusia  baik  individu  maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau  tidak  komunikasi  adalah  bagian  dari
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 366-382.
Bustamam Ali, Amrullah
kehidupan  manusia  itu  sendiri.  Manusia  sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya.  Selain  itu  komunikasi  diartikan pula  sebagai  hubungan  atau  kegiatan-kegiatan yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  hubungan Atau  dapat  diartikan  bahwa  komunikasi  adalah saling menukar pikiran atau pendapat.
Menurut  Hovland  dalam  Widjaja  (2010: 26)  mengemukakan  bahwa  komunikasi  adalah suatu  proses  dimana  seseorang  memindahkan perangsang yang biasanya berupa lambang kata- kata  untuk  mengubah  tingkah  laku  orang  lain. Jadi,  dengan  demikian  komunikasi  itu  adalah persamaan  pendapat  dan  untuk  kepentingan  itu maka  orang  harus  mempengaruhi  orang  lain terlebih  dahulu,  sebelum  orang  lain  itu berpendapat, bersikap, dan bertingkah laku yang sama dengan kita.
Rogers  dan  D.  Lawrence  Kincaid  dalam Cangara  (2012:  20)  menyebutkan  bahwa komunikasi  adalah  suatu  proses  dimana  dua orang  atau  lebih  membentuk  atau  melakukan pertukaran informasi dengan satu sama  lainnya, yang  pada  gilirannya  akan  tiba  pada  saling pengertian yang mendalam.
Komunikasi memiliki unsur-unsur penting didalamnya. Unsur tersebut sangat berkaitan satu sama  lain  dan  membentuk  sebuah  interaksi komunikasi.  Menurut  Widjaja  (2010:  60) beberapa  unsur-unsur  yang  terdapat  di  dalam komunikasi,  diantaranya: (1)  Unsur  Sumber , Sumber  adalah  dasar  yang  digunakan  dalam
penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat  pesan  itu  sendiri.  Sumber  dapat berupa  orang,  lembaga,  buku,  dan  dokumen, ataupun  sejenisnya. (2)  Unsur  Komunikator , Komunikator  adalah  setiap  orang  ataupun kelompok  dapat  menyampaikan  pesan-pesan komunikasi  itu  sebagai  suatu  proses,  dimana komunikator  dapat  menjadi  komunikan,  dan sebaliknya. Komunikator sebagai pemberi pesan kepada komunikan. Komunikan sebagai penerima  pesan  dari  komunikator, (3)  Unsur Pesan ,  Pesan  adalah  keseluruhan  dari  apa  yang disampaikan  oleh  komunikator.  Pesan  ini mempunyai  inti  pesan  (tema)  yang  sebenarnya menjadi  pengarah  di  dalam  usaha  mencoba mengubah  sikap  dan  ingkah  laku  komunikan. Pesan  dapat  secara  panjang  lebar  mengupas berbagai segi, namun inti pesan dari komunikasi akan  selalu  mengarah  kepada  tujuan  akhir komunikasi itu. Bentuk-bentuk pesan komunikasi antara lain:
a) Informatif
Informative  communication  adalah  suatu pesan  yang  disampaikan  kepada  seseorang  atau sejumlah  orang  tentang  hal-hal  baru  yang diketahuinya.  Teknik  ini  berdampak  kognitif pasalnya  komunikan  hanya  mengetahui  saja. Seperti halnya dalam penyampaian berita dalam media  cetak  maupun  elektronik,  pada  teknik informatif  ini  berlaku  komunikasi  satu  arah, komunikatornya  melembaga,  pesannya  bersifat umum,  medianya  menimbulkan  keserempakan,
serta komunikannya  heterogen. Biasanya teknik informatif  yang  digunakan  oleh  media  bersifat asosiasi,  yaitu  dengan  cara  menumpangkan penyajian pesan pada objek atau peristiwa  yang sedang menarik perhatian khalayak.
Dalam penelitian  ini terlihat penyampaian pesan secara informatif seperti dalam penyampaian  pesan  oleh  PKB  dalam  kegaiatan penyuluhan  di  Posyandu,  PKB  menjelaskan kepada  masyarakat  dengan  cara  memberikan informasi  secara  kelompok  kepada  masyarakat tentang  cara  penggunaan  alkon  yang  dapat dipilih oleh calon peserta KB-Baru.
b) Persuasif
Komunikasi  persuasif  bertujuan  untuk mengubah  sikap,  pendapat,  atau  perilaku komunikan  yang  lebih  menekan  sisi  psikologis komunikan.  Penekanan  ini  dimaksudkan  untuk mengubah  sikap, pendapat, atau perilaku, tetapi persuasi  dilakukan  dengan  halus,  luwes,  yang mengandung  sifat-sifat  manusiawi  sehingga mengakibatkan  kesadaran  dan  kerelaan  yang disertai  perasaan  senang.  Agar  komunikasi persuasif mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu  dilakukan  perencanaan  yang  matang dengan  mempergunakan  komponen-komponen ilmu  komunikasi  yaitu  komunikator,  pesan, media, dan komunikan. Sehingga dapat terciptanya pikiran, perasaan, dan hasil penginderaannya  terorganisasi  secara  mantap dan  terpadu.  biasanya  teknik  ini  afektif, komunikan  bukan  hanya  sekedar  tahu,  tapi
tergerak  hatinya  dan  menimbulkan  perasaan tertentu.
Seperti  diungkapkan  dalam  penjelasan komunikasi  persuasif  lebih  menekankan  pada penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk mengubah  sikap  seseorang  melalui  pesan  yang disampaikan.  Komunikasi  persuasif  terlihat disaat  kegiatan  penyuluhan  yang  bersifat kunjungan door  to  door .  Dalam  penyuluhan secara  door  to  door  terlihat  bahwa  kegiatan komunikasi  lebih  menekankan  pada  aspek komunikasi interpersonal, dalam hal ini biasanya seorang komunikator dan komunikan akan lebih menjalin  hubungan  secara  interpersonal  dan persuasif  karena  pesan  dimuat  dan  diarahkan lebih fokus kepada seseorang.
c) Koersif/Instruktive Communication
Komunikasi  instruktif  atau  koersi  teknik komunikasi  berupa  perintah,  ancaman,  sangsi dan  lain-lain  yang  bersifat  paksaan,    sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran (komunikan) melakukannya  secara  terpaksa,  biasanya  teknik komunikasi  seperti  ini  bersifat  fear  arousing, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan  resiko  yang  buruk.  Serta tidak luput  dari  sifat  red-  herring,  yaitu  interest  atau muatan  kepentingan  untuk  meraih  kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi  yang  lemah  kemudian  dijadikan untuk  menyerang  lawan.  Teknik  ini  bisa digunakan  oleh  atasan  terhadap  bawahan-nya
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 366-382.
Bustamam Ali, Amrullah
yang  menuntut  adanya  kedisiplinan  kerja karyawannya.
Unsur berikutnya adalah (4) Channel/Saluran, yaitu  saluran  penyampaian pesan,  biasa  jg  disebut  dengan  media.  Media digunakan  sebagai  alat  untuk  menyampaian pesan  kepada  komunikan,  dan (5)  Efek ,  Efek adalah  sesuatu  yang  dihasilkan  dari  sebuah komunikasi.  Efek  adalah  apa  yang  terjadi  pada penerima  setelah  ia  menerima  pesan  tersebut. Efek  tersebut  misalnya  perubahan  keyakinan, perubahan  perilaku,  dan  lain  sebagainya (Mulyana, 2007:69-71).
Pada  konteks  Keluarga  Berencana  (KB), Penyuluh  Keluarga Berencana (KB)  merupakan ujung  tombak  pengelola  KB  di  lini  lapangan. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan  Presiden  No.  62  tahun  2010  tentang Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah  di  bidang  pengendalian  penduduk dan  penyelenggaraan  keluarga  berencana,  agar amanat  tersebut  dapat  terimplemntasikan  perlu ditetapkan  Norma,  Standar,  Prosedur  dan Kriteria  (NSPK)  di  bidang  pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Salah satu NSPK sesuai amat UU 52/2009 adalah Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan
Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana di Lingkungan Pemerintahan Daerah, hal  ini  telah  sesuai  dengan  pasal  38,  yakni  di BKKBN ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh  Keluarga  Berencana  (PKB)  sesuai dengan kebutuhan.
Peraturan  Pemerintah  No.  38  tahun  2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Propinsi  dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota pada lampiran  Peraturan  Pemerintah  tersebut  pada Sub  Bidang  Penguatan  Pelembagaan  Keluarga Kecil Berkualitas. Pemerintahan Daerah Kabupaten  dan  Kota  diamanatkan  menetapkan formasi  dan  Sosialisasi  Jabatan  Fungsional Penyuluh  Keluarga  Berencana,  dan  dilanjutkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi  Pemerintah  Daerah  dimana  dalam program  keluarga  berencana  merupakan  urusan wajib  dan  masuk  dalam  rumpun  Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Dalam  merencanakan  dan  menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB tiap Kabupaten dan Kota harus mempertimbangkan  dari  berbagai  aspek,  beban kerja,  aspek  demografi  yaitu  jumlah  kepala keluarga, aspek teritori jumlah Gampong/Kecamatan dan aspek geografis  yaitu luas wilayah. Berdasarkan hasil pendataan  yang telah dilakukan oleh BKKBN tahun 2010, jumlah Petugas  Lapangan  secara  nasional  berjumlah 21.600 orang, jika dilihat secara kuantitas setiap
tahun  tenaga  PLKB/PKB  trendnya  selalu menurun,  hal  ini  disebabkan  karena  proses penerimaan  jabatan  fungsional  (PLKB/PKB) selama 15 tahun terakhir mulai tahun 1996 tidak ada  formasi,  dilanjutkan  dengan  penyerahan otonomi daerah banyak PLKB/PKB yang mutasi ke instansi lain, meninggal dunia dan pensiun.
Seperti  diketahui  rasio  antara  petugas lapangan KB dengan jumlah Kecamatan/Gampong  adalah  1  PLKB/PKB idealnya  membina  1  –  2  Gampong/Kecamatan, sampai  tahun  2010  1  PLKB/PKB  membina sampai  dengan  4  Gampong/Kecamatan.  Hasil evaluasi  dan  capaian  secara  nasional  Program KB  Nasional  tahun  2004-  2009  cenderung stagnan  Keberhasilan  pelaksanaan  Program  KB Nasional  telah  memberikan  sumbangan  yang berarti terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam pengendalian laju pertumbuhan  penduduk.  Salah  satu  aspek  yang menunjang keberhasilan tersebut adalah sumber daya  manusia  yang  petensial  terutama  ada tingkat  lini  lapangan  yang  selama  ini  telah melaksanakan  tugas  dengan  baik  yaitu  Tenaga Fungsional  Penyuluh Keluarga  Berencana (PKB).
Komunikasi  dinilai  sebagai  aspek  yang penting ketika melakukan penyuluhan, komunikasi  adalah  proses  penyampaian  pesan yang  dilakukan  oleh  komunikator  kepada komunikan.  Orang  yang  memberi  pesan (Komunikator)  dalam  hal  ini  adalah  Penyuluh
Keluarga Berencana (PKB) dan  yang  menerima pesan  (Komunikan)  adalah  masyarakat.  Dalam praktiknya  PKB  melakukan  sosialisasi  program KB  di  Kecamatan  Kuta  Baro  dengan  beberapa metode, contohnya: Sosialisasi seperti penyuluhan, konseling dan kunjungan ke rumah masyarakat  atau  Door  to  door.  Dalam  sistem kerjanya BPMPKB untuk melakukan sosialisasi di  kecamatan  bekerja  sama  dengan  Penyuluh Keluarga  Berencana  (PKB)  dan  bidan-bidan yang  terdapat  di  Puskesmas  atau  Posyandu. Komunikasi  menjadi  sebuah  modal  awal  yang sangat penting dalam sebuah sosialisasi mengenai  program  Keluarga  Berencana  dari Penyuluh  Keluarga  Berencana  (PKB)  kepada masyarakat. Disamping cara penyuluh melakukan  komunikasi  tentunya  pesan  yang disampaikan  kepada  masyarakat  oleh  Penyuluh Keluarga  Berencana  harus  memiliki  muatan pesan yang baik dan tentunya bersifat persuasif. Persuasif sendiri lebih bersifat seperti mengajak, inilah  yang  ditekankan  oleh  Penyuluh  Keluarga Berencana yang berada di Kecamatan Kuta Baro agar  masyarakat  yang  terdapat  di  Kecamatan Kuta  Baro  mau  untuk  mengikuti  program Keluarga  Berencana  Nasional,  peran  serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) terkadang selalu  mendapatkan  beberapa  hambatan  ketika mensosliasikan program  Keluarga Berencana di Kecamatan  Kuta  Baro.  Wawasan  masyarakat yang  dinilai  masih  awam  dan  kurang  mengenal program Keluarga Berencana Nasional
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 366-382.
Bustamam Ali, Amrullah
menjadikan  sebuah  indikasi  yang  sangat  besar dalam hambatan Penyuluh melakukan Sosialisasi. Dalam penelitian ini penulis melihat banyak  sekali  faktor  yang  memiliki  dampak peran  seorang  PKB  di  Kecamatan  Kuta  Baro, peneliti ingin mengetahui lebih spesifik mengenai  beberapa  faktor  internal  maupun eksternal  yang  memiliki  dampak  yang  besar kepada  Peran  PKB  di  Kecamatan  Kuta  Baro. Oleh karenya, penulis mengkaji tentang bagaimana peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kecamatan  Kuta Baro dan bagaimana upaya  menggerakan  partisipasi  masyarakat dalam program KB Nasional di Kemukiman Cot Keu-eung Kecamatan Kuta Baro.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif, metode  penelitian  kualitatif  dinilai  sebagai metode  yang  tepat  untuk  digunakan  dalam penelitian  ini  karena  menghasilkan  penemuan- penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  dengan menggunakan  prosedur-prosedur  statistik  atau dengan  cara  kuantitatif  lainnya,  peneliti  ingin memperoleh  sebuah  jawaban  secara  mendalam melalui wawancara yang akan dilakukan.
Bogdan  dan  Taylor  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  salah  satu  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku  orang- orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti  dapat  menggali  subyek,  merasakan  apa
yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Rurchan, 2012: 21-22).
Penelitian  kualitatif  deskriptif  menurut Kenneth D. Bailey adalah suatu penelitian yang bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang suatu fenomena secara detil (untuk menggambarkan  apa  yang  terjadi).  Penelitian deskriptif  bermaksud  memberikan  gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian  namun  belum  memadai.  Penelitian deskriptif  menjawab  pertanyaan  apa  dengan penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  suatu permasalahan  penelitian  yang  bersangkutan. Penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  tentunya  peneliti  akan menggunakan  informan  dalam  pemenuhan aspek  tujuan  penelitian.  Informan  diperlukan untuk  memperoleh  informasi  secara  akurat  dan tepat.  Informan  digolongkan  menjadi  2  jenis yaitu key informan dan informan pendukung.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan melakukan  beberapa  metode  guna  untuk mengumpulkan  data  di  Kecamatan  Kuta  Baro, teknik pengumpulan data meliputi (1) wawancara dengan key informan yaitu Penyuluh KB  (PKB)  di  Kecamatan  Kuta  Baro  lalu
informan  sekunder  yaitu  perwakilan  BPMPKB Kabupaten  Aceh  Besar,  Pos  dan  Sub  Pos  KB Kecamatan Kuta Baro dan informan pendukung yaitu  akseptor  peserta  KB-Baru  dan  beberapa tokoh  masyarakat,  (2)  observasi  lapangan  di Kecamatan  Kuta  Baro,  melihat  bagaimana kondisi masyarakat di sana, apa saja permasalah yang  berhubungan  dengan  program  KB  di Kecamatan  Kuta  Baro,  lalu  peneliti  akan melakukan  observasi  di  kantor  BPMPKB Kecamatan  Kuta  Baro  untuk  memperoleh informasi  data  yang  akan  diolah  guna  bahan masukan  penelitian,  dan  (3)  dokumentasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang  sudah  tersedia  dalam  catatan  dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari  dokumentasi  lebih  banyak  digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer  yang    diperoleh  melalui  observasi  dan wawancara mendalam.
Setelah  dilakukannya  tahap  pengumpulan data, penulis akan menganalisis data. Dalam hal analisis  data  kualitatif,  Bogdan  menyatakan bahwa  analisis  data  adalah  proses  mencari  dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain- lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya  dapat  diinformasikan  kepada  orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan  data,  menjabarkannya  ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih nama yang penting dan nama yang akan
dipelajari dan  membuat kesimpulan  yang dapat diceritakan  kepada  orang  lain.  Proses  analisis data  dalam  penelitian  kualitatif  terdiri  dari  tiga kegiatan  yang  berlangsung  secara  bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Ada  tiga  jalur  analisis  data kualitatif;
a.  Reduksi  data  adalah  proses  pemilihan, pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakkan  dan  transformasi  data  kasar yang  muncul  dari  catatan-catatan  tertulis  di lapangan,  proses  ini  berlangsung  terus menerus.  Reduksi  data  meliputi;  meringkas data,  mengkode,  menelusur  tema,  membuat gugus-gugus.
b.  Penyajian  data  adalah  kegiatan  ketika sekumpulan  informasi  disusun,  sehingga memberi  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan. Bentuk  penyajian  data  kualitatif,  dapat berupa  teks  naratif,  maupun  matrik,  grafik, jaringan dan bagan.
c.  Upaya  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi dilakukan  peneliti  secara  terus  menerus selama  berada  di  lapangan.  Dari  permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda- benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi  yang  mungkin,  alur sebab akibat, dan proposal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 366-382.
Bustamam Ali, Amrullah

## 1. Peran  Penyuluh  Keluarga  Berencana
(PKB)  di  Kemukiman  Cot  Keu-eung Kecamatan Kuta Baro
Peran penyuluh KB yang ketiga membahas mengenai bagaimana seorang PKB melakukan pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  hal  ini tentunya  berkenaan  dengan  tujuan  program KB itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat bisa  dilihat dari  lapangan  dimana ada  beberapa  masyarakat  yang  ikut  KB menjadi  masyarakat  yang  lebih  mandiri dengan  beberapa  usaha-usaha  yang  dibuat oleh  akseptor  sendiri.  Venny  Damayanti mengemukakan:
“Bina  Keluarga  Remaja  (BKR)  yaitu program dimana anak-anak remaja yang orang tuanya  mengikuti  program  KB  diberikan pembinaan  untuk  mengetahui  seluk  beluk tentang  program  KB,  lalu  ada  Usaha Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera (UPPKS).”
Dalam  hal  ini  program  KB  bukan  hanya terpaku  kepada  tujuan  untuk  menekan  angka kelahiran,  ternyata  program  KB  tentunya memiki tujuan dimana membuat para akseptornya  menjadi  lebih  sejahtera,  dengan akseptor  mengikuti  program  KB,  akseptor diajarkan  untuk  menjadi  pribadi  yang  lebih mandiri, guna kemajuan taraf hidup yang lebih layak agar menunjang perekonomian keluarga. Bapak Apai menjelaskan:
“Program KB kan tujuannya 2 anak cukup. Nah dengan faktor kemiskinan bisa dikurangi. Lalu ibu-ibu diarahkan untuk bidang UPPKS. Bidang  UPPKS  itu  mengajarkan  bahwa  ibu- ibu  diberikan  pemahaman  tentang  bagaimana cari  supaya  hidup  lebih  mandiri.  Contohnya ada  yang  bikin  kue,  makanan,  dan  kerajinan atau  apa  lalu  diberdayakan  oleh  pihak  KB. Sehingga  keluarganya  mampu  menjadi  lebih sejahtera.  Kalo  dulu  kami  berikan  modal, sehingga  ada  kesibukan  yang  bersifat  positif. Dengan  banyaknya  relasi  mereka  bisa  maju dan berhasil.”
Penulis  menemukan  beberapa  kesamaan informasi yang diperoleh dilapangan membahas  mengenai  pemberdayaan  keluarga dan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh pihak BPMPKB  mengenai  seberapa  efektif  solusi pembedayaan  masyarakat  bahwa  “Ada  kok yang  sukses,  contohnya  ketika  seorang akseptor yang sudah mandiri mampu bersosialisasi  dan  mampu  berkomunikasi dengan baik menghasilkan relasi dengan baik.
Dalam  hal  ini  pemberdayaan  masyarakat dinilai  sukses  karena  dengan  menggunakan usaha  seperti  UPPKS,  akseptor  mampu menjadi  pribadi  yang  lebih  maju,  mampu menunjang ekonomi keluarga, bahkan mampu membina  relasi  dengan  baik  dengan  orang lain.  Contoh  realitasnya  di  Kecamatan  Kuta Baro adalah Ibu Rumsiah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Venny Damayanti.
Bagaimana  PKB  melakukan  pembinaan? Umumnya  berawal  dari  beberapa  kegiatan rutin  seperti  penyuluhan  dan  konseling  yang dilakukan  oleh  PKB  dan  Pos  KB  dilapangan, lalu dilakukanlah komunikasi untuk mengetahui  minat  masyarakat  dalam  hal menunjang  perekonomiannnya,  apa  keahlian dan  seberapa  besar  minat  dan  bakat  seorang akseptor  lalu  pihak  BPMPKB  memberikan beberapa bantuan misalnya mengenai penyediaan modal. Seiring berjalannya waktu akseptor mampu menjadi seseorang yang lebih kompeten  dan  mandiri.  Dengan  diadakannya pemberdayaan masyarakat seperti ini masyarakat  menjadi  lebih  tahu  mengenai program  KB  bukan  hanya  berputar  dalam menekan  laju  pertumbuhan  penduduk  saja melaikan  peningkatan  taraf  hidup  yang  lebih baik
Jika  berbicara  hambatan  tentunya  akan kembali  pada  pembahasan  mengenai  kepada permasalahan utama dimasyarakat.
Banyaknya  dari  beberapa  masyarakat  yang sangat kuat memegang teguh aspek keagamaan  maka  dari  itu  menghambat seorang  PKB  untuk  melakukan  beberapa pendekatan dengan masyarakat itu sendiri.
Berkanaan  dengan  teori  atribusi  membagi menjadi  beberapa  faktor  diantaranya  adalah faktor  internal  dan  eksternal.  Berkenaan dengan peran yang pemberdayaan masyarakat perilaku  yang  dilakukan  oleh  PKB  dibentuk
dari  sisi  lingkungan  yang  dilihat  dari Kecamatan  Kuta  Baro  bahwa  “Saya  pula menilai  di  Kecamatan  Kuta  Baro  ini  sangat membutuhkan  program  KB  karena  masih banyak masyarakatnya yang hidupnya kurang kondusif  dari  sisi  aspek  keluargaan  dan ekonomi.  Maka  dari  itu  perlunya  masyarakat diberdayakan dengan baik.”
Dari penggalan wawancara diatas lingkungan  memberikan  motivasi  kepada seorang PKB untuk melakukan pemberdayaan kepada  masyarakat  agar  kondisi  keluarga mereka menjadi lebih kondusif dan perekonomian  menjadi  lebih  baik  sehingga terhindar dari kemiskinan.
2. PKB  mengelola  pelaksanaan  kegiatan Program  KB  Nasional  di  Kemukiman Cot Keu-eung Kecamatan Kuta Baro
Dalam  peran  yang  keempat  penulis  akan lebih membahas bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang PKB untuk melakukan pendekatan  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat dalam program KB. Pihak-pihak yang terlibat dalam  kemitraan  umumnya  lebih  berpaku kepada  pihak-pihak  luar  dari  UPT  BPMPKB Kecamatan  Kuta  Baro  itu  sendiri.  Umumnya seperti  Pos  KB,  bidan  Gampong,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama  ataupun  beberapa instansi yang dilibatkan didalamnya.
Untuk Pos KB dan  bidan Gampong sendiri sudah  kita  bahas  mengenai  koordinasinya dalam  poin-poin  sebelumnya  dimana  PKB
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 366-382.
Bustamam Ali, Amrullah
bekerjasama  dengan  Pos/Sub  KB  dan  bidan Gampong  untuk  sama-sama  mensosialisasi- kan  program  KB  seperti  penyuluhan  di posyandu  ataupun  dalam  kegiatan  konseling seperti door to door.
Ada  pun  beberapa  instansi  yang  dilibatkan dalam  peran  KB  sebagai  penjalin  kemitraan yaitu dengan beberapa pihak seperti Abri dan tokoh agama, lalu ikatan bidan Indonesia (IBI) berikut  beberapa  wawancara  yang  dilakukan dengan  bapak  Apai  bahwa  “Maksudnya berkoordinasi dengan berbagai pihak contohnya  dengan  rumah  sakit  pemerintah, lalu  bidang  Abri,  nah  Abri  sendiri  ada program(TMKK).”
Dalam  hal  ini  PKB  dan  pihak  BPMPKB saling bekerjasama menjalin kemitraan dengan  beberapa  pihak  yang  turut  ikut  ambil serta  dalam  program  pemerintah.  Contohnya Abri  sebagai  harus  mau  mendukung  program yang  diusung  oleh  pemerintah  dan  beberapa rumah sakit pemerintah harus mampu membantu dalam hal pelayanan program KB.
Kembali kedalam permasalahan di Kecamatan  Kuta  Baro.  Banyak  dari  beberapa hal  yang  sulit  dikomunikasikan  membahas mengenai kemitraan terutama dengan beberapa tokoh masyarakt/agama yang fanatik dengan  aspek  keagamaan  dan  lingkungan  itu sendiri,  lingkungan  menjadi  salah  satu  faktor yang  sangat  penting  dalam  menumbuhkan pemahaman  masyarakat  mengenai  manfaat
program KB. Seperti yang dibahas dalam teori atribusi  yang  dikemukakan  Heider  bahwa, faktor eksternal memberikan ambil alih sangat besar  dalam  membentuk  pemahaman  dan mainstet  masyarakat  mengenai  program  KB. Berikut beberapa pernyataan Venny Damayanti  sebegai  PKB  dalam  wawancara bahwa  “Lalu  ada  beberapa  tokoh  masyarakat yang  terlibat  dan  mendukung  program  KB contohnya,  Lurah  Kecamatan  Warungjaud, lalu PKB pun membutuhkan kader posyandu.”
Dari  penggalan pernyataan yang diucapkan oleh  PKB,  faktor  eksternal  meliputi  dari beberapa  hal  seperti tokoh  masyarakat, tokoh agama  bahkan  kader  posyandu  seperti  bidan. Mengapa  mereka  memiliki  ambil  alih  dalam suksesnya program KB?.Untuk tokoh masyarakat,  seperti  Lurah  tentunya  memiliki posisi  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat, Lurah  dipandangan  sebagai  individu  yang disegani  oleh  masyarakat,  jika  PKB  mampu menjalin komunikasi yang baik dengan Lurah dan  memberikan  pemahaman  yang  baik mengenai  program  KB,  Lurah  tersebut  akan memberikan  masukan  kepada  masyarakat akan  baiknya  program  tersebut  dan  bermuara pada  peningkatan  jumlah  peserta  KB-Baru. Dan  begitupun  sebaliknya  jika  seorang  PKB tidak dapat bekerjasama dan kurang  menjalin komunikasi  yang  baik  dengan  Lurah,  akan menimbulkan sebuah efek dimana Lurah akan kurang  begitu  memperhatikan  program  KB
kepada masyarakat sehingga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PKB akan tidak efektif.
Tokoh  agama  seperti  kita  kenal  dalam pembahasan  sebelumnya,  Kecamatan  Kuta Baro masih sangat terkenal dengan aspek adat istiadat yang erat serta faktor keagamaan yang sangat  kuat.  Dalam  aspek  keagamaan  tokoh agama  memiliki  posisi  penting  sebagai pengaruh  yang  besar  kepada  masyarakat  di Kecamatan  Kuta  Baro.  Banyak  dari  beberapa tokoh  agama  masih  memandang program  KB sebagai  program  yang  tidak  sejalan  dengan pemahaman  agama  Islam, bahkan  ada beberapa tokoh agama menilai bahwa mengikuti  program  KB  adalah  “haram”. Pernyataan ini dijelaskan pada waktu wawancara dengan Rumsiah Pos KB Kecamatan Kuta Baro:
“Memang  umumnya  permasalahan  yang dihadapi  di  Kecamatan  Kuta  Baro  dalam mensosialisasikan program KB adalah masyarakat  yang  masih  awam,  contohnya  di Kecamatan  Kuta  Baro,  ada  seorang  tokoh agama  yang tidak  setuju dengan  program  KB dan  dia  sangat  mengkaitkan  dengan  aspek keagamaan  yang  tidak  memperkenankan masyarakatnya untuk ikut program KB karena tokoh  tersebut  menilai  bahwa  menghalangi apa  yang  Tuhan  beri  kepada  manusia  itu bertentangan  dengan  agama.  Karena  menilai bahwa anak adalah anugrah.”
Dari  pernyataan  tersebut  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  tokoh  agama  memiliki ambil  alih  yang  besar  dalam  kegiatan bermasyarakat  di  Kecamatan  Kuta  Baro,  ini dapat  menjadi  sebuah  masalah  yang  sangat urgent  yang  harus  lebih  diperhatikan  oleh pihak  PKB  itu  sendiri,  karena  masalah  ini sudah  sangat  klasik  ditemui  di  Kecamatan Kuta  Baro.  Masukan  atas  solusi  agar  tidak terjadi  hal  seperti  ini  diujarkan  oleh  Ibu Rumsiah Pos KB Kecamatan Kuta Baro bahwa “Harapan  saya  adalah  setidaknya  PKB seharusnya  mampu  menjalin  hubungan  baik dengan tokoh masyarakat dan mampu memberikan  pemahaman  dan  pengertian dengan baik kepada tokoh masyarakat”.
Meskipun hal tersebut tergolong sulit dalam menjalin  kerjasama  yang  baik  dengan  tokoh agama  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa permasalahan  klasik  tersebut  mampu  hilang sedikit  demi  sedikit  jika  PKB  mau  terjun langsung  kepada  masyarakat  dan  menjalin komunikasi  yang  baik  dan  bertahap  kepada tokoh  agamanya,  karena  tidak  semua  tokoh agama  di  Kecamatan  Kuta  Baro  menilai bahwa  KB  sebagai  hal  yang  bertentangan dengan  agama,  contohnya  seperti  yang diucapkan oleh Ustad Tarjo, Kecamatan Kuta Baro bahwa “Jika dilihat dari programnya, KB memiliki  tujuan  yang  baik  bagi  masyarakat, misalnya  banyak  anak  kan  pasti  pula  banyak
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 366-382.
Bustamam Ali, Amrullah
yang harus di penuhi kebutuhannya oleh anak tersebut nah disitu program KB berperan.”\
Dengan demikian tidak semua tokoh agama memandang  bahwa  program  KB  sebagai program  yang  bertentangan  dengan  agama, masih  ada  pula  beberapa  tokoh  agamanya yang  memandang  KB  sebagai  program  yang baik  bagi  masyarakat.  Diharapkan  tokoh agama  yang  mendukung  program  KB,  dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat akan baiknya program KB.
Dalam  permasalahan  ini  solusi  mengenai hambatan lingkungan dan kebudayaan berhubungan dengan kemitraan, yang membahas mengenai sifat beberapa masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan adat  istiadat,  adat  istiadat  sangat  dipegang teguh  oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Kuta Baro.  Sudah  dijelaskan  dalam  pembahasan sebelumnya  bagaimana  agama  mengalami beberapa  gesekan  dengan  program  KB. Banyak  dari  beberapa  masyarakat  yang menilai  KB  adalah  program  yang  haram,  ini umum  terjadi  kepada  masyarakat-masyarakat yang sangat fanatik dengan nilai-nilai keagamaan. Lalu bagaimana PKB menghadapinya?  Menurut  Venny  Damayanti dalam penggalan wawancara bahwa Tentunya kami  akan  selalu  menjunjung  tinggi  aspek kekeluargaan dalam menghadapi setiap
masalah  yang  berhubungan  dengan  tanggung jawab kami.
Tidak dipungkiri  bahwa pasti ada beberapa penolakan masyarakat yang tidak mendukung program KB dikarenakan berbenturan dengan aspek  keagamaan,  sangat  sulit  PKB  masuk dalam  ranah  seperti  itu,  misalnya  untuk berkunjung  kerumah  warga  yang  sangat memegang teguh aspek keagaaman. Dalam hal ini  PKB  bertindak  sesuai  dengan  progream yang  diusungnya  yaitu  program  Keluarga Berencana  dimana  dalam  program  tersebut sangat erat kaitannya dengan aspek kekeluargaan. Bagaimana aspek kekeluargaan itu  dilakukan?  Misalnya  ketika  PKB  akan melakukan  penyuluhan  kepada  masyarakat, PKB tidak semena-mena melakukan penyuluhan seperti menjual produk KB. PKB terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan santun dan sopan, lalu menanyakan bagaimana  kondisi  keluarga  masyarakat tersebut,  apakah  ada  yang  berkaitan  dengan permasalahan kependudukan/kekeluargaan atau tidak, setelah PKB melakukan pendekatan  dan  mengetahui  permasalahan yang  dihadapi  oleh  keluarga  tersebut  barulah PKB  melakukan  anjuran  kepada  masyarakat tersebut  untuk  menggunakan  alkon  sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan  yang  ditemui  bukan  hanya membahas  dengan  aspek  kependudukan  atau jumlah  anak  yang  ada  di  keluarga  tersebut,
akan  tetapi  membahas  pula  mengenai  aspek- aspek  lain  seperti  kelayakan  pemenuhan kebutuhan atau aspek ekonomi.
Bagaimana  dengan  masyarakat  yang  sudah sangat  teguh  dengan  pendirian  akan  mainset program  KB  haram?  Sering  terjadi  beberapa penolakan  mengenai  permasalahan  tersebut. Contohnya ketika akan diadakannya sosialisasi lalu dipublikasikan dimasjid menggunakan  pengeras  suara,  ada  beberapa tokoh  agama  yang  melakukan  penolakan terhadap  hal  tersebut  dan  terkesan  “sangat mengganggu”  berikut  beberapa  solusi  yang dikemukakan  oleh  Venny  Damayanti  sebagai PKB menanggapi permasalahan bahwa “Akan tetapi jika ada beberapa pihak yang bertindak secara  berlebihan  kami  tidak  segan-segan memanggil  pihak  yang  bekerjasama  dengan pemerintah dalam program KB yaitu Babinsa.”
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  PKB mengemukakan akan menggunakan cara tegas dalam  melakukan  pemecahan  masalah.  Cara tegas  ini  diambil  jika  permasalahan  sudah tergolong  kepada  tindakan  yang  berlebihan dan sudah sulit untuk dilakukannya pendekatan  dengan  masyarakat-masyarakat tersebut

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan di  atas,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa
(1). PKB  mengelola  pelaksanaan  kegiatan Program KB
Nasional di Gampong/Kecamatan,  Kecamatan  Kuta Baro, dengan  cara  melakukan  beberapa  kegiatan penyuluhan  dan  konseling  yang  berisikan mengenai program- program guna mensejahterakan  kehidupan  keluarga  dan masyarakat  peserta  KB.  PKB menjadi penggerak  partisipasi  masyarakat  dalam program
KB Nasional di Gampong/Kecamatan,  Kecamatan  Kuta Baro. Ini  terlihat  dari  pola  penyampaian  pesan dimana  PKB  merupakan  top  management untuk memberikan informasi mengenai program-program  kepada  masyarakat  melalui Pos KB untuk dipublikasikan kepada masyarakat.  Tetapi  peran  sebagai  penggerak masih  kurang  maksimal  karena  kopetensi seorang  PKB  yang  kurang  diantaranya penguasaan  bahasa  dan  keahlian  berkendara untuk  pergi  ke  masing-masing  Kecamatan. (2). PKB memberdayakan masyarakat secara  baik  sesuai  dengan  perannya.  Dimana ada  beberapa  program  yang  di  usung  oleh program KB yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti BKR dan UPPKS.  Program  tersebut  termasuk  sebagai program  pemberdaya  masyarakat  karena akseptor  dianjarkan  untuk  menjadi  pribadi yang  lebih  mandiri  dan  mampu  menunjang perekonomian  keluarganya  sehingga  menjadi keluarga  yang  sejahtera.  PKB  masih  kurang
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 366-382.
Bustamam Ali, Amrullah
maksimal  dalam  melakukan  menggalang  dan mengembangkan  kemitraan  dengan  berbagai pihak  dalam  pelaksanaan  program  KB Nasional di Gampong/Kecamatan, Kecamatan Kuta  Baro.  Ini  terlihat  dari  masih  kurangnya komunikasi  dan  pendekatan  dengan  beberapa
tokoh  agama  di  Kecamatan  Kuta  Baro. Pendekatan  dengan  tokoh  agama  dinilai penting  karena  program  KB  dinilai  program yang  kontra  dengan  aspek  keagamaan  bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Kuta Baro.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrilla F, Naniek. 2011. Komunikasi Persuasi . Serang: SAYUTI.COM.
Andre, Kukla. 2013. Konstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu . Yogyakarta.
Basrowi dan Suwandi. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
BKKBN.  2013. Buku  Panduan  Praktis  Prlayanan  Kontrasepsi .  Jakarta:  Yayasan  Bina  Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Cangara, Hafied. 2013. Pengantar Ilmu Komunikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Devito, Josep A. 2012 . Komunikasi Antarmanusia . Jakarta: Proffessional Books.
Fuad, Anis dan Sapto Nugroho, Kandung. 2014 Panduan Praktis Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu
Garna,  Yudistira  K.  2014. Metode  Pelitian  Kualitatif. Bandung:  The  Judistira  Foundation  dan Primaco.
Jafar,  Ilham.  2011. Pedoman  Penyediaan  Dan  Pemberdayaan  Tenaga  Fungsional  Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) . Jakarta.
Liliweri, Alo. 2012. Komunikasi Antarpribadi . Kupang: PT. Citra Adiyta Bakti.
Marhaeni Fajar. 2014. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu
Mulyana, Dedi. 2011. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Rachmat, Kriyantono. 2013, Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group.
Saori, Djam’an dan Aan Komariah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. ALFABETA, cv.
Widjaya. 2013. Ilmu Komunikasi Pengantar Studi . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Wiryanto. 2014. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Grasindo Persada.
Yin Robert. 2012. Studi Kasus, Gampongin dan Metode . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Huberman dan Miles, Matthew.B. 2012. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI- PRESS.
Miles, Matthew.B. Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI-PRESS.