Pola  adaptasi  masyarakat  dalam  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (Hkm)  di Desa Mirring, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Andi Ridha Yayank Wijayanti 1* , Andi Arafat 1 , Irlan 1
1 Program Studi Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat, Majene *Email: andi.yayank@unsulbar.ac.id
ABSTRACT: The Mirring Village community is one of the villages that has a dependency on the forest. Before obtaining permission from HKm, the existence of the forest around the village of Mirring was quite critical. Until now, the existence of HKm KTH Buttu Puang is still active and has achievements. So it is important to see how the adaptation pattern of the Mirring  village  community  is  with  the  existence  of  a  Social  Forest  management  permit.  The  understanding  of  the adaptation  of  the  Mirring  Village  community  in  the  development  of  HKm  can  be  a  reference  for  the  parties  in  the development of HKm in other villages. This research was carried out from January to June 2021. The method used was the method of interviewing groups of forest producers. The results of the study indicate that the community adopts an adaptation  pattern  that  includes  ecological  adaptation,  economic  adaptation  and  social  adaptation.  In  the  adaptation pattern studied, in general, the community is considered capable of adapting to the applied HKm management system.
Keywords : Adaptation Pattern, Household, HKm, Social Forestry, Community
DOI: 10.24259/jhm.v14i2.21391

## 1. PENDAHULUAN
Pelibatan  masyarakat  dalam  pemanfaatan  hutan  menjadi  sangat  penting,  penyelenggaraan kehutanan  dengan  memperhatikan  aspirasi  dan  mengikutsertakan  masyarakat  telah  menjadi gagasan yang mendasar. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan  di  bidang  kehutanan  yang  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  (Zainuddin  dkk,  2014). Beberapa  persoalan  kehutanan  yang  terjadi,  seperti  pembalakan  liar,  penggundulan  hutan,  dan hilangnya  keanekaragaman  hayati  tidak  jarang  masyarakat  pedesaan,  masyarakat  sekitar  hutan disematkan  sebagai  salah  satu  penyebabnya  (Carol,  2011).    Meski  demikian  beberapa  program pemerintah terkait akses  pengelolaan hutan oleh masyarakat telah dirilis. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2030 ditempuh melalui  upaya  penyediaan  12,74  juta  hektar  untuk  keperluan  pengembangan  hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan skema-skema lainnya (Renstra, 2020).
Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan  bersama  masyarakat  diharapkan  sampai  dengan  tahun  2030  tidak  hanya  dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (institutional sustainability) pada tataran mikro dan makro  (RKTN).  Peraturan      Menteri      Lingkungan      Hidup      dan      Kehutanan      Nomor:
P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016    tentang    perhutanan    sosial    menjelaskan    bahwa    hutan kemasyarakatan  (HKm)  adalah  hutan  negara  yang  pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk memberdayakan  masyarakat  setempat.
Desa mirring merupakan salah satu desa sekitar kawasan hutan lindung yang masyarakatnya memiliki ketergantungan cukup besar terhadap hutan. Sebelum memperoleh izin HKm keberadaan hutan sekitar Desa Mirring cukup kritis, bahkan untuk pemenuhan air bersih harus mengambil dari desa  tetangga.  Melalui  pembangunan  HKm  Di  Desa  Mirring,  ditandai  pemberian  izin  no. 7035/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 dengan luas areal pengelolaan 1127 Ha. Sampai hari ini keberadaan HKm KTH Buttu Puang masih terus aktif dan berprestasi. untuk itu penting melihat bagaimana pola adaptasi masyarakat  Desa  Mirring  dengan  adanya  izin  pengelolaan  Perhutanan Sosial.  Menurut  Soekanto  (2012)  Adaptasi  merupakan  tindakan  atau  proses  penyesuaian  diri terhadap lingkungan dan keadaan sekitar. Tindakan  tersebut  merupakan   tindakan inovatif, upaya mengatasi,  mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, proses  belajar  dari  situasi  yang ada,    atau    menyesuaikan    perilaku    dengan    realitas  (Kaharuddin  dkk,  2020).  Adaptasi  yang dimaksudkan dalam penelitian  ini adalah bagaimana masyarakat  Desa Mirring menyesuaikan diri secara  ekologi,  ekonomi  dan  sosial  dengan  ada  dan  hadirnya  HKm.  Pemahaman  terhadap adaptasi masyarakat Desa Mirring dalam mengembangkan HKm dapat menjadi acuan para pihak dalam mengembangkan HKm di desa lain.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian dilakukan dari Bulan Januari – Juni 2021.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui:
a. Observasi, mengetahui kondisi objektif di lapangan yakni guna mendapatkan gambaran kegiatan kelompok tani dalam mengelola sumberdaya hutan sebelum dan sesudah adanya HKm. Kondisi objektif kelompok tani dilihat dari tiga aspek yaitu aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
b. Wawancara, memperoleh informasi secara mendalam dari masyarakat di Desa Mirring khususnya KTH Buttu Puang yang telah mendapatkan ijin pengelolaan HKm. Wawancara dilakukan terhadap Ketua  KTH,  Anggota  KTH  yang  terlibat  sebagai  penanggung  jawab  kegiatan/program,  Tokoh masyarakat,  Pemerintah  Desa  Mirring,  Pendamping  Perhutanan  Sosial  dan  Beberapa  Dosen Unsulbar  yang  selama  ini  sering  melakukan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  di  HKm  Buttu Puang.
c. Analisis  dokumen,  bertujuan  agar  peneliti  memiliki  informasi  tambahan  untuk  menganalisa keadaan dan perkembangan  HKm.  Dokumen  yang  dianalisis  berupa perencanaan  dan  laporan kegiatan HKm.

## 2.3 Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  yaitu memberikan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan  bentuk-bentuk  aktivitas  informan  sebagai  pola  adaptasi  untuk  bertahan  hidup  di sekitar  kawasan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  adaptasi  masyarakat  yang  ingin  dilihat  pada penelitian  ini  mencakup  tiga  aspek  yaitu  adaptasi  ekologi,  adaptasi  ekonomi,  dan  adaptasi  sosial masyarakat  dalam  pengelolaan  HKm  di  Desa  Mirring,  Kecamatan  Binuang,  Kabupaten  Polewali Mandar.  Adaptasi  tiga  aspek  diatas  akan  diselidiki  lebih  dalam  dengan  mengetahui  situasi  dan aktifitas KTH dengan beberapa indikator sebelum dan sesudah hadirnya HKm. Adapun variabel dan indikator untuk melihat adaptasi masyarakat yang ingin dikaji terdapat pada tabel dibawah ini:
Tabel  1.Variabel  dan  indikator  adaptasi  masyarakat  terhadap  pengelolaan  hutan  Kemasyarakatan (HKm)
Variabel Indikator Ekologi Ketersediaan Air Tanaman yang dimanfaatkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Ekonomi Mata Pencaharian Sumber Pendapatan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Sosial Penyesuaian terhadap nilai, norma, dan kebiasaan dalam mengelola hutan Pengetahuan Pengelolaan Kawasan hutan Kerjasama dan Jaringan
Analisis  data  kualitatif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  analisis  data  menggunakan metode  Miles  &  Huberman  (2007)  yang  membagi  langkah-langkah  dalam  kegiatan  analisis  data dengan  beberapa  bagian  yaitu  pengumpulan  data  (data  collection),  reduksi  data  (data  reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclutions).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Adaptasi Ekologi
HKm di Desa Mirring seluas 1.127 ha. Hak pengelolaannya diberikan kepada  Kelompok Tani Hutan (KTH) Buttu Puang dengan status fungsi kawasan yaitu hutan lindung. Izin Pengelolaan ada sejak tahun 2017 melalui BPSKL (Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dengan No. Izin SK.7035/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/17. Pada tahun 1989 sebelum ditetapkannya menjadi kawasan  HKm,  Hutan  di  Desa  Mirring  berstatus  hutan  negara  namun  pengelolaannya  tidak sebagaimana  mestinya.  Aktifitas  pembukaan  lahan  dengan  metode  tebang  habis  yang  dilakukan masyarakat  desa  Mirring  menyebabkan  keberadaan  hutan  hilang  sehingga  kecenderungannya terjadi longsor pada musim penghujan, kebakaran hutan dan lahan serta kesulitan mendapatkan air (kekeringan) pada musim kemarau. Adapun adaptasi ekologi secara rinci disajikan sebagai berikut: Tabel 2. Pola adaptasi ekologi masyarakat dalam pengelolaan HKm di Desa Mirring
Indikator Sebelum adanya HKm Setelah adanya HKm Ketersediaan Air • Air  hanya  tersedia  pada musim penghujan • Masyarakat  membeli  air  dari desa tetangga • Air tersedia sepanjang tahun • pemanfaatan  melalui  sistem sylvofisheri Tanaman yang dimanfaatkan • Pada tahun 1989 Pembukaan  hutan  besar- besaran  perladangan  yang berpindah-pindah  dilakukan oleh  masyarakat  disekitar kawasan  hutan  kemudian ditanami  jagung,  padi  dan kopi • Penerapan system Agroforestry melalui Pengkayaan  vegetasi  hutan melalui  penanaman  Bitti,  Aren dan jenis MPTS.
• pemanfaatan HHBK (aren dan lebah madu) Perlindungan dan Pengamanan Hutan • Kebakaran hutan rutin terjadi pada musim kemarau • perburuan satwa
• penebangan pohon
• kebakaran hutan tidak terjadi
• pemahaman aturan untuk tidak melakukan perburuan satwa
• kebutuhan akan kayu dibicarakan dalam rapat/pertemuan  disesuaikan dengan  aturan  berdasarkan IUPHKm • pemberian sanksi bagi anggota yang melanggar
Hasil penelitian menunjukkan setelah adanya HKm dan masuknya pembinaan atau penyuluhan pengelolaan  hutan  secara  lestari.  KTH  sudah  mengetahui  hak  dan  kewajiban  dalam  pengelolaan hutan.  Para  petani  pengelola  HKm  menyadari  bahwa  lahan  yang  mereka  kelola  dalam  kawasan hutan merupakan kawasan hutan negara yang pemanfaatan utamanya dipercayakan kepada mereka dalam rangka kelestarian hutan dan kesejahteraannya.
Kehadiran  HKm  di  Desa  Mirring  dengan  penerapan  sistem  Agroforestri  nyata  mampu memberikan  manfaat  ekologis.  Tutupan  lahan  hutan  meningkat  serta  ketersediaan  air  dapat terpenuhi hal ini sejalan dengan penelitian Meine van Noordwijk dkk (2016) yang menemukan bahwa sistem agroforestri campuran menawarkan peluang untuk secara simultan memenuhi kebutuhan air, pangan, energi, dan pendapatan di daerah pedesaan dan pinggiran kota yang padat penduduknya di Indonesia.

## 3.2. Adaptasi Ekonomi
Bentuk  penyesuaian  diri  atau  adaptasi  masyarakat  Desa  Mirring  yang  tinggal  disekitar  hutan setelah penetapan program HKm terkait ekonomi yaitu peralihan tata cara pemanfaatan sumberdaya hutan. Sebelum adanya penyuluhan kehutanan dan hadirnya program HKm pendapatan masyarakat hanya  bergantung  dari  pembukaan  lahan  hutan  yang  kemudian  ditanami  jagung,  padi  dan  kopi. Adaptasi ekonomi masyarakat secara rinci disajikan sebagai berikut :
Tabel 3. Pola adaptasi ekonomi masyarakat dalam pengelolaan HKm di Desa Mirring
Indikator Sebelum adanya HKm Setelah adanya HKm Mata Pencaharian Pertanian hanya pada tanaman  jagung,  padi  dan kebun kopi • Hadirnya  pertanian  dan industri  rumahan  gula aren dan lebah madu • Penanaman MPTs (Durian,  Rambutan  dan langsat  disekitar  areal HKm Sumber Pendapatan Masyarakat Sumber  pendapatan  hanya dari penjualan komoditi jagung, padi dan kopi • Selain  Penjualan  hasil pertanian,  hasil  MPTs pendapatan  juga  dari penjualan  gula  aren, gula semut, madu,
• Terkhusus  pada  madu, selain madu hutan ( Avis dorsata )  juga  adanya
budidaya Trigona sp melalui penggunaan stup Pemberdayaan Masyarakat Tidak  adanya  pemberdayaan masyarakat • Pemberdayaan pengolahan  gula  aren (gula  batu  dan  gula semut)  dan  lebah  madu keluarga petani • Pembuatan demplot • pelatihan-pelatihan  dari mitra KTH seperti pengemasan ( packaging )  gula  semut dan madu produk HKm
Sejak  ditetapkan  sebagai  kawasan  HKm,  masyarakat  telah  memanfaatkan  dan  mengolah tanaman pertanian  dan  kehutanan  (agroforestri)  yang  menerapkan  tanaman  MPTS  (Multi  Purpose Tree Species). Tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat yaitu kombinasi  tanaman  kehutanan seperti    Bitti  dengan    tanaman    seperti    aren,  durian,  kopi,  rambutan,  langsat.  Penerapan  sistem agroforestri dianggap baik, sebagai sebuah sistem yang memadukan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, maka  akan  memungkinkan  naiknya  produktifitas petani.
Penelitian Irundu dkk (2018) tentang Nilai ekonomi langsung berbagai sistem pengelolaan hutan rakyat  di  Desa  Mirring,  Kab.  Polewali,  Sulawesi  Barat  menemukan  bahwa  nilai  ekonomi  tertinggi terdapat pada sistem pengelolaan hutan agroforestri sebesar Rp127.962.157. Paparan ini tentunya mendukung bahwa HKm yang ada di Desa Mirring yang menerapkan pola pengelolaan agroforestri memberikan  peluang  akan  adanya  peningkatan  ekonomi  masyarakat  terkhusus  kepada  anggota KTH.
Lahan hutan memiliki berbagai nilai mata pencaharian (Traedala dan Vedeldb, 2018).  Adanya skema  HKm  yang  ditunjang  dengan  pendampingan  dan  jalinan  kerja  yang  intens  memberikan peningkatan pengetahuan mengenai tata cara mendiversifikasi bagian lain tanaman menjadi produk makanan  yang  bernilai  ekonomi.  Serta  peningkatan  kreatifitas  olah  produk.  pengoptimalan pemanfaatan  HHBK  pada  kawasan  hutan  dan  menjadi  peluang  bisnis  untuk  masyarakat  sekitar hutan.

## 3.3. Adaptasi Sosial
KTH  Buttu  Puang,  Desa  Mirring  beranggotakan  orang-orang  yang  berdomisili  disekitar  areal HKm yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat satu sama lain, ikatan kekeluargaan antara  Masyarakat  Desa  Mirring  menjadikan  adaptasi  sosial  yang  ada  terjalin  dengan  baik  antar anggota kelompok tani maupun dengan stakeholder dalam melaksanakan pengelolaan HKm. Secara rinci adaptasi sosial masyarakat Desa Mirirng sekitar Areal HKm dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4. Pola adaptasi sosial Masyarakat dalam pengelolaan HKm di Desa Mirring
Indikator Sebelum adanya HKm Setelah adanya HKm Penyesuaian terhadap nilai, norma,  dan  kebiasaan dalam mengelola hutan • Tidak  adanya  pertimbangan pentingnya keberadaan hutan atas segala fungsinya (fungsi lindung, dan konservasi) • Aturan formal terkait pengelolaan dan pemanfaatan  hutan  hanya sekedar diketahui, • pertimbangan fungsi lindung  dan  konservasi hutan  telah  menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan
• selain  kepatuhan  pada aturan-aturan formal pengelolaan dan pemanfaatan  hutan  juga adanya kesepahaman nilai  dan  sanksi  yang mengikat terhadap setiap anggota KTH HKm Pengetahuan  Pengelolaan Kawasan hutan Pengelolaan  kawasan  hutan hanya  melihat  pada  fungsi produksi  tanpa  pertimbangan keberlanjutan • Pengelolaan dan pemanfaatan  didasarkan atas pertimbangan fungsi hutan dan keberlanjutannya • Keterbukaan  menerima masukan terkait pemanfaatan dan pengelolaan  hutan  dari pihak yang berkompeten • pergeseran pemanfaatan hutan  dari  kayu  menjadi pengelolaan HHBK Kerjasama dan Jaringan Tidak  ada  kerjasama  dan jaringan yang terbangun Kerjasama dengan berbagai  pihak  (BPSKL, Dishut,  dan  perguruan tinggi)
Terkait  aturan  pengelolaan  hutan  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  sebelum  adanya  HKm, masyarakat  kurang  terikat  aturan  dalam  pengelolaan  hutan,  meskipun  mereka  menyadari  bahwa kebun  yang  mereka  garap  berada  pada  areal  kawasan  hutan  negara.  Pola  aktifitas  pemanfaatan hutan tidak memperhatikan pentingnya keberlanjutan, hal  inilah yang menunjang terjadinya longsor pada musim penghujan dan kekeringan dan kebakaran hutan pada musim kemarau. Namun, seiring dengan  kehadiran  HKm  melalui  hak  dan  kewajiban  pengelola  (KTH)  yang  diatur  dalam  IUPHKm menjadikan masyarakat/anggota kelompok kemudian melakukan pengelolaan hutan dengan prinsip keberkelanjutan, untuk itu manajemen kelompok KTH sangat penting diperhatikan. Sejalan dengan Speelman  dkk  (2014)  yang  mengatakan  kapasitas  adaptasi  sebagian  besar  ditingkatkan  karena penguatan organisasi.
Selain aturan yang telah ditetapkan dalam IUPHKm hasil penelitian menemukan bahwa aturan tertulis  yang  mengikat  setiap  anggota  KTH  tidak  ada,  seluruh  aturan  KTH  dibangun  atas penyampaian pemahaman nilai melalui musyawarah mufakat dalam setiap pertemuan anggota KTH dengan melibatkan para tetua tokoh adat sebagai saksi atas kesepakatan yang ada.
Aturan  tidak  tertulis  yang  ada  berlaku  dalam  kelompok  yang  selama  ini  tetap  dipegang  dan dipahami oleh setiap anggota kelompok antara lain:
1. Anggota  kelompok  tidak  boleh  melakukan  penebangan  kayu  tanpa  diketahui  dan  dibicarakan dalam pertemuan kelompok.
2. Dalam  hal  penebangan  kayu  yang  telah  dibicarakan  dalam  pertemuan  kelompok  dilakukan melalui metode tebang pilih. kayu yang ditebang merupakan kayu yang dipilih yang didasarkan bahwa tidak akan mengganggu atau merusak hutan dan keberlanjutannya
3. Pelanggaran  penebangan  kayu  oleh  anggota  KTH  yang  dapat  ditolerir  dikenai  sanksi  dengan mengganti  berupa  semen  lima  Sak  untuk  digunakan  dalam  penyediaan  jalan  tani  dalam  areal HKm (akses jalan di dalam areal HKm)
4. Pelanggaran anggota KTH yang tidak dapat ditolerir akan dikeluarkan dari keanggotaan KTH, dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang.
Adaptasi  sosial  yang  juga  terjadi  setelah  adanya  HKm  ialah  masyarakat  telah  membentuk jaringan kerja dengan pihak BPSKL yang kemudian telah berhasil menghadirkan beberapa program kegiatan antara lain pengelolaan gula aren, silvo  fishery, pelibatan dalam pelatihan-pelatihan yang
terkait pengelolaan perhutanan sosial. Selain program kegiatan tersebut beberapa bantuan berupa fasilitasi peralatan (pembuatan gula semut), pemberian bibit pohon dan MPTs serta promosi HHBK juga  telah  terlaksana.  Selanjutnya  jaringan  kerja  juga  telah  terbangun  dengan  prodi  Kehutanan Universitas Sulawesi Barat dalam hal penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
Jalinan  kekerabatan  yang  dekat  tentunya  memberi  peluang  menghadirkan  modal  sosial masyarakat yang kuat pula sehingga adaptasi sosial secara kolektif akan berlangsung dengan lebih mudah.  Petani  dengan  modal  sosial  tinggi  lebih  banyak  berpartisipasi  dalam  proses  adaptasi (Saptutyningsih  dan  Diswandi,  2019). Transformasi  pemahaman  dan  nilai  yang  dipegang  akan mudah  terjadi  dengan  model  keterbukaan  dengan  adanya  ruang  musyawarah  mufakat  yang dipegang dan dijalankan dalam setiap persoalan yang dihadapi, hal inilah yang menjadikan adaptasi sosial masyarakat Desa Mirring (semua anggota KTH) mampu melakukannya setelah adanya HKm. Kehadiran  HKm  pada  akhirnya  membuka  kembali  terjadinya  ruang-ruang  pertemuan  dan  budaya rembuk antar anggota KTH dan masyarakat Desa Mirring dalam setiap langkah dan kegiatan yang akan dilakukan. Kehadiran penyuluhan dan pengabdian beberapa mitra KTH juga mengantar pada pengetahuan  dan  pemahaman  dalam  pengelolaan  hutan  dengan  tidak  melupakan  kesejahteraan masyarakat  yang  bergantung  didalamnya.  Sejalan  dengan  Penelitian  Martapani  dkk  (2021)  yang mengemukakan  bahwa  hadirnya  HKm  tidak  hanya  berpengaruh  terhadap  ekonomi  tetapi  juga berpengaruh  terhadap  sosial  masyarakat    berupa  peningkatan  pengetahuan,  penguatan  kembali budaya, perubahan perilaku, dan penyelesaian konflik lahan dalam mengelola hutan.

## 4. KESIMPULAN
Pola  adaptasi  dilakukan  masyarakat  di  kawasan  HKm  Buttu  Puang,  Desa  Mirring.  Bentuk adaptasi ekologi yaitu dengan mengurangi intensitas penebangan kayu dan memperkaya tanaman kehutanan (Kayu Bitti). Pola adaptasi ekonomi yang dilakukan memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dengan pola agroforestri, pemanfaatan HHBK (Aren dan budidaya Lebah Madu) di areal HKm untuk  diolah  dan  dipasarkan.  Adaptasi  sosial  yang  dilakukan  masyarakat  yaitu  menyesuaikan kegiatan  berdasarkan  aturan  IUPHKm  dan  membangun  pemahaman  bersama  terkait  aturan  tidak tertulis  dalam  menunjang  pemanfaatan  dan  pengelolaan  HKm.  Selain  itu  keterbukaan  jaringan kerjasama dalam memperoleh pengetahuan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan.  Adaptasi  masyarakat  desa  Mirring  pada  akhirnya  menjadi  gambaran  bagaimana  kehadiran
HKm  bukan  hanya  tentang  hutan  agar  tetap  ada,  tumbuh  dan  terjaga,  namun  juga  hutan  mampu tetap melayani kebutuhan manusia, masyarakat sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Carol,  J  And  Colfer.  2011.  P Marginalized  Forest  Peoples’  Perceptions of  the  Legitimacy  of Governance: An Exploration. Elselvier. Vol. 39(12). Hal: 2147 – 2164
Irundu, D., Arafat, A. dan Rahmania. 2018. Nilai Ekonomi Langsung Berbagai Sistem Pengelolaan Hutan  Rakyat,  di  Desa  Mirring,  Kabupaten  Poman,  Sulawesi  Barat.  Jurnal  Hutan  dan Masyarakat. Vol.10(1):185-191.
Kaharuddin., Putdyatmoko, S., Fandeli, C dan Martani, W. 2020. Wujud Adaptasi Masyarakat Kalibiru dalam Pengembangan Ekowisata. Jurnal Pariwisata Terapan Vol. 4(1).
Martapani, N. A., Fauzi, H., dan Naparin, M. 2021. Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Studi Kasus:  Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju Kph Kayu Tangi. Jurnal Rimba Lestari Vol.1(1): 35-46
Meine,  V.N.,  Yeon-Su,  K.,  Beria,  L.,  Kurniatun,  H  and  Larry,  A.F.  2016.  Metrics  of  water  security, adaptive capacity and agroforestry in Indonesia. Elselvier. 21: 1-8.
Miles,  M.B  &  Huberman,  A.  2007.  Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  tentang  Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjeptjep Rohendi Rohisi. Skripsi. Jakarta, Universitas Indonesia.
_________. 2016. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.83MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Tentang Perhutanan Sosial
_________. 2020. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020  Tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
Saptutyningsih, E., Diswandi., dan WanggiJaung. 2019. Does social capital matter in climate change adaptation? A lesson from agricultural sector in Yogyakarta, Indonesia. Elselvier
Speelman, E.N., Groot, J.C.J., Barrios., Kok, K., Keulen., H, and Tittonell, P. 2014. From coping to adaptation  to  economic  and  institutional  change – Trajectories  of  change  in  land-use management and social organization in a Biosphere Reserve community, Mexico. Elselvier. 31-44.
Soekanto, S. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Trædala, T and Vedeldb, P. 2018. Cultivating forests: The role of forest land in household livelihood adaptive strategies in the Bac Kan Province of northern Vietnam. Elselvier. Hal:249-258
Zaenuddin,  D.,  Hidayat,  A.,  dan  Teddy  Lesmana.  2014.  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Masyarakat. LIPI.