Analisa Amortisasi dan Penghapusan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Studi Kasus
Khaerul Umam, Resty Yusnirmala Dewi, Reny Wardiningsih Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
Khaerulumam20@staff.unram.ac.id , resty.yusnirmaladewi@staff.unram.ac.id , reny.wardi@staff.unram.ac.id
Article Info ABSTRAK Article history: Received : 13-01-2024 Revised  : 04-03-2024 Accepted : 22-03-2024 Berdasarkan  LHP  BPK  No.15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016  tanggal  27  Mei 2016  menunjukkan  amortisasi  dan  penghapusan  aset  tidak  berwujud  pemerintah Daerah Lombok Tengah belum dilakukan. Hal ini berdampak pada reliabilitas dan keandalan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menginvestigasi  penyebab  belum  dilakukanya  amortisasi  dan  penghapusan  pada aset  tidak  berwujud  yang  dicatat  dan  dikelola  pemerintahan  kabupaten  Lombok Tengah.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  skunder.  Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa amortisasi dan penghapusan belum dilakukan karena  kebijakan  akuntansi  pemerintah  daerah  yang  belum  mengatur  secara spesifik  terkait  pengelolaan  aset  tidak  berwujud,  terbatasnya  SDM,  kelemahan teknologi dan informasi, serta audit eksternal yang lebih fokus pada aset berwujud (asset  tetap).  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  khususnya dalam  pengelolaan  aset  tidak  berwujud  sesuai  dengan  prinisp-prinsip  akuntansi yang berlaku. Kata Kunci: Amortisasi, Penghapusan Asset Tidak Berwujud,
Pemerintah Daerah

## ABSTRACT
Keywords:
amortization, written off, intangible asset, local goernment, Based  on  LHP  BPK  No.  15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016  on  May  27 th ,  2016
showed that intangible asset hasn’t been amortizied and writen off particulary in local  government  -  central Lombok.  Thus,  it causes the quality  and  reliability  of goverment financial report. This research aims to investigate the causes behind the problem. This research uses qualitative method. Both primary and secondary data have been observed. The result of the research showed that amortization and asset wrtten  off  haven’t  been  done.  The  reasons found  as  follows: the policy  of  local government has not managed specifically and the audit was only foccussed on fixed asset management. This research was expected to contribute for local governmet to make better management of both fixed and intangiable assets. Penulis Korespondensi: Khaerul Umam, +62878-5125-4743 Fakultas  Ekonomi Bisnis, dan S1 Akuntansi Universitas Mataram Email: Khaerulumam20@staff.unram.ac.id Copyright ©2024 The Authors.
This is an open-access article under the CC BY-SA license.
.
How to Cite:
Umam, Khaerul., Dewi, Resty, Y., & Wardiningsih, R. (2024). Analisis Amortisasi dan Penghapusan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Studi Kasus. Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan), 5(1), 57-68.
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan e-ISSN: 2721-4109

## 1. PENDAHULUAN
Aset  tidak  berwujud  merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  sangat  penting  bagi  pemerintah daerah. Selama ini, pengelolaan aset tidak berwujud organisasi sektor publik tidak mendapat perhatian seperti halnya pengelolaan aset tetap. Apalagi bagi organisasi pemerintah daerah, pengelolaan asetnya hanya terfokus pada pengelolaan aset berwujud/ aset tetap (tangible asset) . Padahal pengelolaan asset tidak berwujud  merupakan bagian dari Sistem  Akuntansi Pemerintah Daerah.  Menurut Nordiawan & Hertianti  (2010,  p.  201)  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  (SAPD)  adalah  serangkaian  prosedur mulai  dari proses pengumpulan  data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau menggunakan aplikasi komputer. Setelah penerapan basis akrual pada sistem akuntansi pemerintah, hal itu  menjadi  momentum  perubahan  pengelolaan  keuangan  pemerintah,  khususnya  dalam  pelaporan pengelolaan  aset  daerah.  Ferryono  &  Akuntansi  (2016)  menemukan  bahwa  basis  akrual  lebih bermanfaat daripada basis kas. Basis akrual juga lebih mendekati kondisi riil dalam mengakui transaksi- transaksi yang terjadi. Dalam menyajikan laporan keuangannya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyajikan aset ke dalam neraca secara andal. Artinya, pengelolaan aset daerah yang disajikan dalam neraca harus memperhatikan perlakuan-perlakuan akuntansi untuk aset tersebut. Perlakuan akuntansi untuk  aset  pemerintah  daerah  yang  sesuai  dengan  pedoman  dan  prinsip-prinsip  akuntansi  akan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) No.15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016 Tanggal 27 Mei 2016 ,  menunjukkan bahwa aset tidak berwujud  pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok  Tengah  belum  di  lakukan  amortisasi.  Hal  itu  akan mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah.  Padahal, dalam  bukunya  Siregar  (2015,  p.  3)  pemerintah  daerah  merupakan  organisasi  sektor  publik  yang semestinya  memperhatikan  aktivitas  akuntansi  yang  dilakukan  terhadap  kejadian  dan  transaksi keuangan organisasi sektor publik. Sebagai pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP dari BPK-RI sejak tahun 2012, tentu hal itu menjadi sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa penyajian aset tidak berwujud sangat penting untuk perusahaan dan laporan keuangannya, Trisnajuna & Sisdyani (2015).
Aset tidak berwujud Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah telah tercatat pada tahun 2010, akan tetapi hingga tahun 2016 pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum pernah melakukan penghapusan terhadap aset tidak berwujudnya. Diketahui bahwa aset tidak berwujud yang dikelola oleh pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok  Tengah  terdiri  dari  aset  tidak  berwujud  yang  sudah  tidak produktif lagi sehingga perlu untuk dilakukan penghapusan. Aset tidak berwujud tersebut adalah berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah sebelum tahun 2012. Setelah, aplikasi Sistem Informsi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah atau Simda-BMD digunakan, maka aplikasi SIMBADA tidak digunakan lagi.
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan Vol. 5 No. 1 Maret 2024, Pp. 57~68
KSAP (2011) dalam Buletin Teknis  nomor 11 tentang aset tidak berwujud  menyebutkan bahwa berdasarkan  masa  manfaatnya,  aset  tidak  berwujud  dibedakan  menjadi  dua  jenis  yaitu  aset  tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas (finite life) dan aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas (infinite life) . Untuk aset tidak berwujud yang terbatas (finite life), umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas  untuk  menggunakan  aset  tersebut,  atau  faktor  hukum  atau  faktor  ekonomis  mana  yang  lebih pendek.  Sedangkan  untuk  aset  tidak  berwujud  yang  tidak  terbatas (infinite life), dari  berbagai  faktor relevan  yang  ada,  ATB  tertentu  diyakini  tidak  mempunyai  batas-batas  periode  untuk  memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus  dilakukan  reviu  secara  berkala  untuk  melihat  kemampuan  aset  tersebut  dalam  memberikan manfaat.
Berdasarkan jenisnya, aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah adalah aset tidak berwujud umur manfaat terbatas (finite life) . Oleh sebab itu, aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah perlu dilakukan penghapusan apabila telah habis masa manfaatnya atau tidak digunakan lagi. Selain belum dilakukan penghapusan, aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah juga tidak pernah dilakukan evaluasi terkait pelaporannya dineraca laporan keuangan.
Penelitian ini fokus pada pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah  yang  belum  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintah  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan penghapusan dan amortisasi aset tidak berwujud
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menginvestigasi  penyebab  belum  dilakukannya  amortisasi  dan  penghapusan  terhadap  aset  tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2010, pp. 4–5) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengkesplorasi dan memahami makna  –  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  –  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan. Selain itu, Menurut Yin (2014, p. 1) studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu- ilmu  sosial.  Pengelolaan  aset  tidak  berwujud  pemerintah  daerah  merupakan  perilaku-perilaku  sosial pegawai pemerintah yang bertindak sesuai dengan prinsip dan pedoman akuntansi.
Lebih lanjut, Yin (2014) menjelaskan bahwa secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih  cocok  bila  pokok  pertanyaan  suatu  penelitian  berkenan  dengan how atau why .  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  akan  mencoba  untuk  mencari  jawaban  atas    pengelolaan  aset  tidak  berwujud  pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah yang belum melakukan penghapusan dan amortisasi.
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan e-ISSN: 2721-4109
Proses  pengambilan  data  yang  utama  adalah  dilakukan  dengan  wawancara  yang  mendalam. Keterlibatan peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting dalam pengumpulan dan analisis data, Sarosa (2012, p. 67). Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, peneliti melakukan wawancara  dan  membandingkannya  dengan  data-data  yang  diperoleh.  Adapun  informan  dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Penatausahaan Bagian Aset Periode 2011-2014, Kepala  Sub  Bagian  Penatausahaan  Bagian  Aset  Periode  2014-2016,  Kepala  Sub  Bagian  Pembukuan Dan Akuntansi Periode 2012-2016, Dan Staf Bagian Pembukuan Dan Akuntansi. Pemilihan 4 (emat) orang  informan  tersebut  dikarenakan  informan  tersebut  dianggap  telah  mewakili  informan-informan yang  lain,  seperti  Kasubbag  penatausahaan  periode  2011-2014  telah  mengetahui  fokus  pemeriksaan aset sampai dengan tahun 2014. Sedangkan kasubbag penatausahaan periode 2014-2016 adalah orang yang terlibat langsung pada pemeriksaan aset tahun tersebut. Untuk staf dan Kasubbag pembukuan dan akuntansi,  karena  kedua  informan  tersebut  lebih  memahami  pencatatan  aset  tidak  berwujud  yang tercatat dalam CaLK laporan keuangan pemerintah daerah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Aset Tidak Berwujud
Pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dalam pasal 3 huruf a dan b Permendagri tersebut menyebutkan bahwa barang milik daerah meliputi : a. barang milik daerah yang dibeli atau di diperoleh atas beban APBD; atau b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pengelolaan aset tidak  berwujud  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah.  Sebagai  entitas  pemerintah,  kewajiban pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah adalah mengelola seluruh barang milik daerah baik yang berwujud  maupun  tidak  berwujud  berdasarkan  aturan,  sebagaimana  di  atur  dalam  Standar  Akunansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.
Dari data yang diperoleh, aset tidak berwujud yang dilaporkan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok  Tengah  sampai  dengan  tahun  2015 berupa software yang  digunakan  ditambah  dengan  hasil penelitian dan kajian, yang terdiri dari :
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan Vol. 5 No. 1 Maret 2024, Pp. 57~68
Tabel 1. Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Tahun 2015
No. Uraian Instansi Nilai 1. Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS RSUD Praya 165.000.000,00 2. Website Pemerintah Kabupaten Bagian PDE Setda 57.500.000,00 3. Sistem Aplikasi Gaji Bag. Keuangan Setda 159.400.000,00 4. Aplikasi SIMBADA Bag.Aset 112.200.000,00 5. Neraca SDA dan LH Bappeda 118.243.200,00 6. Rencana induk Sistem Pelayanan Persampahan Bappeda 46.500.000,00 7. Database Jaringan dan Irigasi Dinas PU 48.900.000,00 8. Sim Monev Bappeda 49.790.000,00 9. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat daerah 44.520.000,00 10. SIM Pajak Bumi dan Bangunan Dinas pendapatan 288.385.000,00 11. Aplikasi Komputer Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Diskoperindag 20.955.000,00 12. SIMDA Keuangan Bag. Keuangan Setda 6.295.800,00 Jumlah 1.118.289.000,00
Sumber : BPKAD tahun 2016 (data diolah)
Pencatatan software ke  dalam  aset  tidak  berwujud  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok Tengah  sebagaimana  yang  dijelaksan  dalam  Buletin  Teknis  Nomor  11 tahun  2011  yang  menyatakan bahwa  ATB  pemerintah  berupa software  computer ,  yang  dapat  disimpan  dalam  berbagai  media penyimpanan  seperti  flash  disk,  compact  disk,  disket,  pita,  dan  media  penyimpanan  lainnya.  Lebih lanjut  dijelaskan  bahwa  software  computer  yang  masuk  dalam  kategori  ATB  adalah  software  yang bukan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  hardware  komputer  tertentu.  Jadi  software  ini  dapat digunakan  di  komputer  lain.  Oleh  karena  itu  software  komputer  sepanjang  memenuhi  dan  kriteria pengakuan merupakan ATB.

## 3.2. Penghapusan Aset Tidak Berwujud
Pelaporan aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini  telah  mengalami  2  (dua)  kali  peningkatan  yakni  pada  tahun  2012  dan  tahun  2013.  Untuk  lebih jelasnya, berikut tabel data penggunaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah :
Tabel 2. Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah
No. Tahun Nilai 1. 2010 569.100.000,00 2. 2011 569.100.000,00 3. 2012 733.843.200,00 4. 2013 1.138.998.200,00 5. 2014 1.118.289.000,00 6. 2015 1.118.289.000,00
Sumber : LHP BPK-RI 2010-2015 (data diolah)
Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset tidak berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok  Tengah  mengalami  peningkatan.  Namun  pada  tahun  2014  terjadi  penurunan  nilai  dari 1.138.998.200  menjadi  1.118.289.000,00.  Padahal    Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan e-ISSN: 2721-4109
tidak pernah melakukan  penghapusan. Hal itu disampaikan oleh Ibu Ayu, salah satu pegawai BPKAD Bidang Pembukuan dan Akuntansi ketika ditanyakan mengenai penghapusan aset tidak berwujud yang belum pernah dilakukan.  Lebih lanjut, dia mengatakan :
“ Sejauh ini belum dilakukan penghapusan, ee,, kenapa ya? Pertama kita belum kaji juga posisi  aset  tidak  berwujud  itu  kan  perlu  dilakukan  evaluasi  lah,  metode  peyusutannya, kegunaannya. Apalagi kita belum punya kebijakan itu kan”
Dalam  sistem  akuntansi  yang  berbasis  akrual  sekarang  ini,  pemerintah  daerah  perlu  melakukan evaluasi  atas  aset-aset  yang  dimiliki  sehingga  dapat  memberikan  informasi  yang  diperlukan  secara komprehensif  dan  tepat  waktu.  Hidayat,  (2012,  p.  85)  mengatakan  bahwa  pendekatan  ini  (akrual) memerlukan pemeliharaan terhadap daftar aset yang lengkap dan akurat, penilaian dan revaluasi secara reguler atas aset-aset yang dimiliki. Selain itu, Hery (2014, p. 153) mengatakan bahwa penurunan nilai (impairment) terjadi  setelah  aset  dibeli  dan  sebelum  umur  ekonomisnya  berakhir,  serta  memerlukan penghapusan segera atas nilai aset yang mengalami penurunan.
Jika dilihat dari masa manfaat dan fungsinya, maka tindakan penghapusan dan amortisasi aset tidak berwujud tepat dilakukan karena aset tidak berwujud tersebut sudah tidak produktif lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ayu yang mengatakan bahwa terdapat aset tidak berwujud yang “udah gak dipake”.
Artinya  bahwa  aset  tidak  berwujud  tersebut  tidak  lagi  memberikan  manfaat  bagi  pemerintah. Kasubbag Penatausahaan Bagian Aset Daerah Sekretariat Daerah kabupaten Lombok Tengah periode 2011-2014 juga mengatakan bahwa :
“ kan ada beberapa dinas instansi yang punya Sim seperti di, Rumah Sakit, kemudian di BAPPEDA,  kemudian  Keuangan  juga  ada.  Dan  sebenarnya  ada  yang  sudah  tidak  aktif lagi.”
Lebih lanjut, dia mengatakan :
“Kayak yang di aset, kayak SIMBADA itu, masih gak muncul di neraca? Padahal sudah tidak terpakai, nah menghapusnya itu perlu di atur maksud saya. Untuk menghapusnya.”
Belum dilakukannya penghapusan terhadap aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh aturan yang mengatur hal tersebut belum ada, meskipun aset tidak berwujud tersebut  sudah  habis  masa  manfaatnya,  tidak  produktif,  dan  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
Hal tersebut sangat berbeda dengan pengelolaan aset tetap, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok  Tengah  telah  melakukan  penghapusan  terhadap  beberapa  aset  tetapnya.  Berikut  data penghapusan aset berwujud  Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah :
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan Vol. 5 No. 1 Maret 2024, Pp. 57~68

## Tabel 3. Data penghapusan aset tetap tahun 2015
No. Jenis aset Jumlah 1. Peralatan dan mesin 833.500.000,00- 2. Gedung dan bangunan 805.338.190,00- Total 1.638.838.190,00- Sumber : Bidang aset BPKAD kab. Lombok Tengah tahun 2015
Tabel 4. Data penghapusan aset lainnya tahun 2015
No. Jenis aset Jumlah 1. Peralatan dan mesin 5.478.662.707,00- 2. Gedung dan bangunan 3.763.000,00- Total 5.482.425.707,00- Sumber : Bidang aset BPKAD kab. Lombok Tengah tahun 2015
Tabel 5. Data penghapusan aset lain tahun 2016
No. Jenis aset Jumlah 1. Peralatan dan mesin 10.073.309.149,00- 2. Aset tetap lainnya 830.377.987,00- Total 10.903.687.136,00-
Sumber : Bidang aset BPKAD kab. Lombok Tengah tahun 2016
Dari data penghapusan tersebut menunjukkan bahwa, sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan barang milik daerah, terutama untuk  aset  berwujud.  Untuk  menghapus  aset-aset  tersebut  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok Tengah  telah  membuat  kebijakan  terkait  penghapusan  aset  tetap.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Hidayat  (2012:167)  dalam  bukunya  bahwa  penghapusan  aset  organisasi  sektor  publik  merupakan tindakan menghapus barang Pengguna/ Kuasa Pengguna dan penghapusan barang milik pemerintah dan daerah  dari  Daftar  Inventaris  Barang  Milik  Pemerintah  dan  Daerah  dengan  menerbitkan  Surat Keputusan  (Pemerintah  dan  Kepala  Daerah)  tentang  Penghapusan  Barang  Milik  Pemerintah  dan Daerah.

## 3.3. Penghapusan Aset Tidak Berwujud
Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah adalah untuk memperbaiki pengelolaan barang milik daerah. Hal tersebut sangat kontras dengan pengelolaan barang  milik  daerah  yang  belum  melakukan  penghapusan  dan  amortisasi  terhadap  aset  tidak berwujudnya.  Penyebab  tingginya  komitmen  terhadap  pengelolaan  aset  tetap  Pemerintah  Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama ini tidak terlepas dari audit eksternal yang dilakukan oleh BPK-RI.
Menurut  Pak  Dedi  selaku  Kasubbag  Penatausahaan  periode  2014-2016  menyampaikan  bahwa fokus audit sampai degan tahun kemarin (2016) adalah aset tetap :
“aset tetap tanah.. sama apa ya... penyusustan”
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan e-ISSN: 2721-4109
Sedangkan  untuk  pengelolaan  aset  tidak  berwujud,  belum  menjadi  fokus  pemeriksaan. Sebagaimana  juga  yang  disampaikan  Ibu  Ayu,  pegawai  bidang    pembukuan  dan  akuntansi  di  ruang kerjanya :
“naa... itu dia... sejauh ini audit eksternal apalagi internal sama sekali belum ada perhatian terhadap  ini  (aset  tidak  berwujud).  Artinya  seperti  apa  perlakuan  yang  seharusnya, kenapa masih muncul terus dengan nilai yang sama”
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah khususnya terkait dengan amortisasi dan penghapusan aset tidak berwujudnya karena terkendala aturan yang belum  mengatur secara rinci tentang aset tidak berwujud pemerintah  dan  minimnya  perhatian  terhadap  pengelolaan  aset  tidak  berwujud  karena  fokus pemeriksaan adalah aset tetap.
Pemerintah  merupakan  entitas  yang  identik  dengan  aturan  dan  regulasi.  Setiap  kegiatan  yang dilakukan  harus  mempunyai  standar  dan  prosedur  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-udangan. Sehingga, tujuan pemeriksaan adalah untuk membandingkan kesesuaian dengan pelaksanaan yang ada. Menurut Baswir (1994) tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh- sungguh  terjadi  serta  membandingkannya  dengan  apa  yang  seharusnva.  Menurut  Santoso  dan Pambelum  (2008)  bahwa  pengawasan  adalah  segala  kegiatan  dan  tindakan  untuk  menjamin  agar penyelenggaraan  suatu  kegiatan  tidak  menyimpang  dan  tujuan  serta  rencana  yang  telah  digariskan. Namun, dalam kenyataanya aturan yang dijadikan dasar untuk melakukan audit terhadap barang milik daerah khususnya terkait aset tidak berwujud dianggap belum jelas oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Sehingga, bagaimana bisa audit terhadap aset tidak berwujud dilakukan tanpa adanya dasar aturan yang jelas.

## 3.4. Regulasi
Regulasi atau aturan merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Belum dilaksanakannya pengelolaan aset tidak berwujud sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku juga sebagai akibat dari aturan yang mengaturnya tidak menyebutkan secara rinci  aset-aset  tidak  berwujud  yang  menjadi  kewenangan  pengelolaan  pemerintah  daerah.  Hal  itu, disampaikan oleh Ibu Davina, selaku Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Akuntansi saat ditanya terkait belum  dilakukannya  amortisasi  terhadap  aset  tidak  berwujud  pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok Tengah :
“kami juga masih ragu, apakah aset-aset tersebut (website pemda, simda keuangan, simda BMD, dan yang lainnya), termasuk aset tidak tidak berwujud atau bukan. Karena pemda- pemda lain juga kan punya, tapi mereka tidak mencatatnya”
Pernyataan  tersebut,  juga  diperkuat  dengan  jawaban  Ibu  Ayu,  salah  satu  stafnya  yang  khusus menangani aset pada bidang Pembukuan dan Akuntansi.
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan Vol. 5 No. 1 Maret 2024, Pp. 57~68
“Cuma sekarang kita belum punya aturan yang detil seperti apa sih aset tidak berwujud itu. Nah sekarang yang kita cantumkan di laporan keuangan itu... kita sendiri masih meragukan seperti konsep yang dikatakan mba davina itu. Apakah ini memenuhi kriteria atau tidak.”
Dari  ungkapan  informan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa,  kondisi  saat  ini  pegawai  BPKAD selaku koordinator pengelola barang milik daerah belum memahami secara utuh kriteria dan jenis aset tidak berwujud dan hanya sebatas pencatatan dalam neraca. Padahal, dalam bukunya Swanda (2015, p. 468)  mengatakan  bahwa  pengertian,  kriteria,  dan  jenis-jenis  aset  tidak  berwujud  harus  benar-benar dipahami agar aset ini dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transaparan.

## 3.5. Pemerintah daerah
Belum  adanya  aturan  yang  mengatur  aset  tidak  berwujud  secara  rinci  juga  berdampak  pada pengelola  aset  itu  sendiri,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok  Tengah. Aset tidak berwujud menjadi multi tafsir oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Apa lagi pemerintah  daerah kabupaten Lombok Tengah hingga awal tahun 2017  masih terpisah antara bagian keuangan  dan  bagian  aset  daerah.  Adapun  penghapusan  dan  penyusutan  terhadap  aset  berwujud, dilakukan oleh bagian aset. Sedangkan, untuk aset tidak berwujud masih belum jelas pembagian tugas pokok dan fungsinya. Hal itu diungkapkan oleh Ibu Anys, selaku Kasubbag Penatausahaan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola SIMBADA pada Bagian Aset Daerah  :
“itu  yang  belum  jelas  tupoksinya,  apakah  kita  yang  kelola  karena  kalau  dibagian  aset sepertinya dia, aset tetap!”
Ketidakjelasan pada bidang apa kegiatan pencataan aset tidak berwujud itu dilakukan juga menjadi kendala seperti yang disampaikan oleh, Ibu Ayu dalam petikan wawancara berikut ini :
“kalau  saya  lihat,  yang  mencatat  seharusnya  kami,  bagian  keuangan.  Naa  itu  memang bagian aset itu terbatas dek. Sejauh ini hanya sebatas mencatat barang milik daerah. ”
Dari ungkapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat keraguan dalam pengelolaan aset tidak berwujud, dimana kegiatan pencatatan tersebut seharusnya dilakukan.
Berdasarkan  kewenangannya,  pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok  Tengah  telah  membuat beberapa  kebijakan  untuk  memperbaiki  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Namun,  dari  kebijakan- kebijakan  yang  telah  dibuat,  peraturan  tersebu  hanya  fokus  pada  pengelolaan  aset  tetapnya (tangible asset) .

## 4. KESIMPULAN
Pengelolaan  aset  tidak  berwujud  pemerintah  daerah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk dilakukan. Terlebih di zaman yang lebih mengutamakan teknologi dan informasi dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, sebagai entitas yang menggunakan teknologi atau software dalam menunjang pekerjaan, pemerintah harus mengelolanya sebagaimana ketentuan dan Standar Akuntansi Pemerintah tentang aset tidak berwujud.
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan e-ISSN: 2721-4109
Adapun  pengelolaan  aset  tidak  berwujud  pada  pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok  Tengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum melakukan penghapusan dan amortisasi.
Pengelolaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah khususnya yang  terkait  dengan  penghapusan  dan  amortisasi  tidak  seperti  pengelolaan  aset  tetap,  dimana pengelolaan aset tetap telah  menerapkan hal tersebut. Adapun yang  menyebabkan pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum melakukan penghapusan dan amortisasi adalah karena aturan tentang pengelolaan  aset  tidak  berwujud  belum  mengatur  secara  rinci.  Pemerintah  daerah  masih  ragu  untuk mengakui software atau  aplikasi  yang  telah  dimasukkan  dalam  neraca  aset  tidak  berwujud  sehingga belum dapat melakukan penghapusan dan amortisasi terhadap aset tersebut.
Selanjutnya,  pemerintah  daerah  kabupaten  Lombok  Tengah  belum  melakukan  amortisasi  dan penghapusan disebabkan oleh faktor eksternal atau audit yang dilakukan oleh BPK-RI selama ini lebih fokus pada pengelolaan aset tetap yaitu, penyusutan, penghapusan, pengamanan dan pengendalian, serta penatasuahaannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swt. karena atas izin-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta sebagai support system yang  tidak  pernah  lelah  memberikan  dukungan,  baik  secara  materi  maupun  non  materi  untuk keberhasilan penelitian ini. Kepada seluruh  orang-orang baik  dalam penyusunan penelitian ini antara lain,  teman-teman,  informan  dan  semua  orang  yang  terlibat,  kami  juga  sampaikan  terima  kasih  yang setulusnya  karena  tidak  mungkin  kami  mampu  menyelesaikan  penelitian  ini  tanpa  dukungan  dan bantuannya. Semoga semua kebaikan dan ketulusannya dicatat sebagai amal baik di sisi Allah swt.

## DEKLARASI

## KONTRIBUSI PENULIS
Setiap  penulis  mempunyai  peran  dan  kontribusi  masing-masing  dalam  proses  dan  penyusunan penelitian  ini.  Khaerul  Umam  selaku  penulis  pertama  berperan  dalam  menyusun  dan  merancang eksperimen,  melakukan  pengumpulan  dan  analisis  data  serta  menulis  naskah.  Adapun  Resty Yusnirmala dan Reny Wardiningsih selaku penulis kedua dan ketiga, berkontribusi pada masukan, saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penelitian ini. Penulis kedua dan ketiga juga berperan dalam  penyesuaian  sistematika  dan  template  sehingga  penelitian  ini  sesua  dengan  ketentuan  yang dipersyaratkan.
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan Vol. 5 No. 1 Maret 2024, Pp. 57~68

## PERNYATAAN PENDANAAN
Pendanaan  penelitian  ini  sepenuhnya  bersumber  dari  dana  mandiri  (pribadi).  Seluruh  kegiatan yang  dimulai  dari  proses  pengumpulan  data,  hasil  penelitian  hingga  publikasi  menggunakan  biaya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun.

## KEPENTINGAN BERSAING
Para  penulis  menyatakan  tidak  ada  konflik  kepentingan  dalam  artikel  ini.  Penulis  hanya  ingin mengungkapkan fakta dan data tentang pengelolaan aset tidak berwujud yang ada lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baswir, R. (1994). Akuntansi Pemerintahan Indonesia (2 ed.). Yogyakarta: BPFE. Creswell, J. W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ferryono,  B.,  &  Sutaryo.  (2016).  Manfaat  Basis  Akrual  Dan  Basis  Kas  Menuju  Akrual  Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIX , 23.
Hery. (2014). Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hidayat, M. (2012). Manajemen Aset (Privat dan Publik) . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Indonesia, P. M. D. N. R. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri , (July), 1–23.
KSAP. (2011). Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud . Jakarta. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (LHP  BPK-RI) No.15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016 Tanggal 27 Mei 2016 . (2016). Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Santoso,  U.,  &  Pambelum,  Y.  J.  (2008). Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dalam  Mencegah  Fraud .  Diambil  dari www.transparency.org
Sarosa, S. (2012). Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT. Indeks.
Siregar,  B.  (2015). Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Berbasis Akrual) . Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Swanda, D. (2015). Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda . Jakarta: PPM Manajemen. Trisnajuna, M., & Ardhani Sisdyani, E. (2015). Pengaruh Aset Tidak Berwujud Dan Biaya Penelitian Dan Pengembangan Terhadap Nilai Pasar Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 13.3 , 25. Yin, R. K. (2014). Studi Kasus, Desain & Metode . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
REKAN : Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan e-ISSN: 2721-4109

## [Halaman ini sengaja dikosongkan]