e-ISSN: 2548-9925

## Good Governance Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan
Desi Susilawati 1,* , Parwoto 2 ,Puspita Dewi Wulaningrum 3 , Tri Wijayanto 4 1 Program Vokasi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, desisusilawati46@yahoo.com, Indonesia
2 Program Vokasi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, -, Indonesia
3 Program Vokasi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, -, Indonesia
4 Program Vokasi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, -, Indonesia
Abstract. This research was conducted related to the accountability of the management of the Village Fund Allocation (ADD) 2018 in Village of Tirtomartani, Kalasan District. The research objectives are 1) Measuring the Role of Village Apparatuses in realizing good governance in managing village financial funds, 2) to determine the accountability of  ADD management can work effectively for all dimensions, namely Transparency, Accountability and Participation in each process and stage which includes the Planning Phase, Implementation  and Reporting 3) to help resolve the problems  in the management of ADD so that issues regarding the management of  ADD can prove and explain the strategic plans and objectives or the goals that have been  planned and  established  by  village  government  organizations  through  the  meeting  mechanism  of  village  development planning. The results of this research that the principle of transparency and participation had been implemented well through the mechanism of consultation and deliberation that involved all elements of  village community institutions, indicated by the answers  of  respondents    show  91%  answered  "yes".  The  principle  of  transparency  is  fulfilled  by  the  existence  of  clear information about the schedule of implementation of activities, sources of funds that are easily accessed by the community, showed  that  respondents'  answers“yes”  were  85.6%,  which  meant  that  implementation  the  ADD  APBDES  was  already accountable.  Although  ADD  management  has  been  accountable,  it  certainly  cannot  be  separated  from  the  role  of  village officials or village apparatus which is a key to the successful management of ADD APBDES. The results showed that the role of  village  apparatus  in  Tirtomartani  village  was  72%.,  indicated  that  village  apparatus  have  played  a  role  to  create  good governance  of  managing  ADD.  This  research  is  expected  to  contribute  in  the  form  of  Transfer  of  Knowledge  for  village government  administrators in  order to  be  optimalized in the  management  of  ADD  in  the planning  process, implementation (expenditure of funds) and reporting in accordance with the provisions of the central government.
Keywords: Role of the Village Apparatus, Village Fund Allocation, Transparency, Accountable, Participation
* Corresponding author. E-mail: desisusilawati46@yahoo.com

## Pendahuluan
Akuntansi  Pemerintahan  memiliki  peran  dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tatakelola keuangan  pusat,  daerah,maupun  desa.  Prinsip  dalam akuntansi  pemerintahan  seperti  akuntabilitas  dan transparansi  pengelolaan  keuangan  publik  bukan hanya  sebagai  bentuk  kewajiban  dari  pemerintah pusat,namun  juga  daerah  seperti  desa.  Desa  sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan  masyarakat  dengan  segala  latar  belakang kepentingan  dan  kebutuhannya  mempunyai  peranan yang sangat strategis.  Kemajuan dari sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa (Ainul, dkk. 2017).
Peran,  fungsi  dan  kontribusi  Pemerintah  Desa menempati  posisi  yang  strategis.Alasan  desa merupakan  unit  penting  yang  harus  mendapat perhatian  dari  negara  dan  birokrasi  negara  karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah  di  pedesaan.  Sehingga  kalau  ingin  mencari ukuran  yang  tepat  dalam  menilai  apakah  sebuah bangsa  itu  sejahtera  atau  tidak,  adil  atau  tidak, bermartabat  atau  tidak,  maka  desa  merupakan  unit yang  paling  relevan  untuk  dipelajari  (Wahyudi, 2016).
Isu  terkait  kinerja  pemerintah  desa,  dewasa  ini menjadi  sorotan  publik  karena  belum  menunjukkan kinerja  yang  tidak  baik  yang  dapat  dirasakan masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintahan desa mempunyai  kinerja  yang  baik  dalam  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  perwujudan konsep  ekonomi  daerah.  Tuntutan  masyarakat  ini sudah  seharusnya    dapat  menjadi  cambuk    dan mendorong    pemerintah  desa  untuk  lebih bertanggung  jawab  untuk  mewujudkan  kinerja  yang akuntabel.  Untuk  dapat  mewujudkan  akuntabilitas publik, pemerintah desa harus mampu melaksanakan tatakelola yang baik (goodgovernance) yang terlebih dahulu  dimulai  dengan    pemahaman  aparat  atau perangkat desa mengenai bagaimana tatakelola yang baik  dan  bagaimana  kemampuan  administratif penyelenggara pemerintahan desa.
Akuntabilitas  diyakini  sebagai  salah  satu  unsur tolak  ukur  penerapan good  governance adalah mampu    memberikan  pelayanan  publik  secara  baik dan merupakan indikator komitmen pemerintah desa. Komitmen pemerintah desa yang berorientasi kepada pelayanan  publik  tidak  akan  terwujud  tanpa  adanya
partisipasi dan kepercayaan masyarakat atas program yang akan diselenggarakan.
Menurut  undang-undang  No.  32  tahun  2004 (dalam  Hakim,  2015),  Azas  Desentralisasi  dapat mendorong  peningkatan  partisipasi,  prakarsa  dan kreatifitas  masyarakat  dalam  pembangunan,  serta mendorong  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan (keadilan)  diseluruh  daerah  dengan  memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat  daerah  (Mardiasmo  dalam  Subroto, 2008).
ADD  adalah  salah  satu  wujud  azas  desentralisasi harus  menerapkan  tatakelola  yang  baik good governance. ADD merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa.  Sejak  otonomi  daerah,  Alokasi  Dana  desa dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, dalam Eva, dkk.  2012).  Kebijakan  pemerintah  meningkatkan alokasi  dana  kepada  desa  dimaksudkan  untuk meningkatkan  anggaran  desa  yang  digunakan  untuk pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan  masyarakat  memperbaiki  alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran.
Jumlah  nominal  yang  akan  diberikan  kepada masing-masing  desa  akan  berbeda  tergantung  dari georafis  desa,  jumlah  penduduk,  serta  jumlah  angka kematian.  Alokasi  dana  sebesar  10%  yang  diterima oleh  desa  bermanfaat  terhadap  pendapatan  desa (Dura, 2016). kebijakan ini dijamin dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014.Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  Desa  yang diharapkan dapat  menjadi pedoman dalam pengelolaan  keuangan  desa  (Sumpeno,  2011). Pertanggungjawaban    finansial  alokasi  dana  desa sebagai  salah  satu  komponen  didalamnya.  Fungsi akuntabilitas  bukan  hanya  sekedar  ketaatan  kepada peraturan  perundangan  yang  belaku.  Akan  tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan  sumber  daya  secara  bijaksana,  efisien, efektif, dan ekonomis.
Permasalahan  pengelolaan  dana desayang adalah pengelolaan  ADD  yang  tidak  efisien  dan  efektif. Kasus  penyelewengan  dan  korupsi  dana    desa  juga telah  banyak  mencuat  di  media  massa.  Lemahnya pengelolaan  dana  desa  ini  tampaknya    bersifat sistematis  yang  dikonfirmasi  oleh  hasil  kajian  dan evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya  Masyarakat(LSM).  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  menemukan
D. Susilawati, Parwoto, P.D. Wulaningrum, T. Wijayanto | Journal of Applied Accounting and Taxation 5 (1) 57-69
15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (BPKP 2015).
Kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja  pengelolaan    keuangan  yang  buruk  ditandai dengan pencatatandan pelaporan yang tidak konsisten dan  sesuai  standar  dapat  membuat  proses    evaluasi penggunaan  dana  menjadi  sulit  dilakukan.Lebih penting  lagi  adalah  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan  keuangan  desa  akan  ditentukanoleh kemampuan para aparatur  desa mengelola dana desa (Fahlevi, 2017)
Permasalahan lainnya adalah rendahnya
kemampuan administratifaparat pemerintah desa dan tidak  adanya  sanksibagi  desa  yang  terlambat membuat  laporan  keuangan,  merupakan  kendala utama  terlambatnya  penyerahan  laporan  keuangan pelaksanaan  program  ADD.  Hupe  &  Hill    (2007) yang menyimpulkan bahwa sangat sulit mengharapkan profesionalisme kerja pada street level bureaucrats ,  karena  mereka  memiliki  kemampuan administratif yang terbatas. Kemampuan administratif  merupakan “core  of  government” dan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan  (Farazman,  2009) untuk  dapat mewujudkan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan ADD . K emampuan administratif harus  dimiliki oleh semua tingkatan pemerintahan (Hughes et al ., 2004). Oleh  karenanya  menjadi  sangat  beralasan  bahwa penyebab utama keterlambatan penyusunan laporankeuangan  ADD  disebabkan  oleh  rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa.
Terlihat jelas pentingnya akuntabilitas administrasi keuangan  setiap  kegiatan  yang  dibiayai  oleh  dana publik, guna mewujudkan tata kelola (goodgovernance) pemerintahan yang baik. Keberhasilan program ADD, berawal dari peningkatan  kemampuan  administratif  dan  peran aparat pemerintah desa harus ditingkatkan.
Desa Tirtomartani merupakan  desa  yang  ada  di Kecamatan  Kalasan  Kabupaten  Sleman.  Menerima ADD  sejak  pada  tahun  2013.  Pemilihan    wilayah Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan sebagai objek penelitian  karena  di  wilayah  ini  mempunyai  banyak potensi  baik  potensi  perairan,  pertanian,  pasar, peternakan,  perikanan  serta  pariwisata.  Dengan banyaknya  potensi  yang  dimiliki  maka  penulis tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  pengelolaan keuangan  alokasi  dana  desa  untuk  membiayai pembangunan,  pemberdayaan  masayarakat  dan pelayanan kepada masayarakat.
Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  kontribusi, berupa:  a) Transfer  Knowledge bagi  para
penyelenggara pemerintahan desa agar dapat optimal dalam  pengelolaan  Alokasi  dana  Desa  baik  pada proses  perencanaa,  Pelaksanaan  (belanja  dana)  dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, b) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi para penyelenggara  pemerintahan  desa  dan  memberikan pemecahan permasalahan tersebut dan c) Penyelenggara  pemerintahan  desa  dan  lembaga orgasisasi  desa  memiliki  pemahaman  terkait good governance terhadap  Pengelolaan  dana  desa  yang meningkat.

## Tinjauan Literatur
Sujarweni  (2015)  mengatakan  bahwa  Akuntansi Desa  adalah  pencatatan  dari  proses  transaksi  yang terjadi  di  desa,  dibuktikan  dengan  nota-nota kemudian  dilakukan  pencatatan  dan  pelaporan keuangan  sehingga  akan  menghasilkan  informasi dalam  bentuk  laporan  keuanganyang  digunakan pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan  desa. Pemerintah pusat menyelenggarakan program alokasi dana  desa  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Alokasi  Dana  Desa  atau  ADD  adalah  bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah  dan  Bagian  dari  Dana  Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Desa  pada  Pasal  18  bahwa  Alokasi  Dana Desa  berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota  untuk  Desa  paling  sedikit  10%. Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  06  Tahun  2015 Tentang Alokasi Dana Desa yang menyatakan bahwa Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  bahwa Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  selanjutnya disingkat  APBDES  adalah  Rencana  Keuangan Tahunan  Desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa  dan Dana Alokasi Desa.
Adapun  pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri  No.  113  Tahun  2014  menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,    penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pengelolaan keuangan  desa  merupakan  rangkaian  siklus  yang
terpadu  dan  terintegrasi  antara  satu  tahapan  dengan tahapan  yang  selanjutnya.  Azas  Pengelolaan Keuangan  Desa    berdasarkan  praktik-praktik pemerintahan yang baik, yaitu transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertibdan  disiplin  anggaran  dengan  uraian  sebagai berikut  :  1)  Transparan  yaitu  prinsip  keterbukaan yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan  desa,  2)  Akuntabel  yaitu  perwujudan kewajiban
untukmempertanggungjawabkan
pengelolaan, pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  dalam rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan, 3)Partisipatif  yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan desa  yang  mengikutsertakan  kelembagaan  desadan unsur  masyarakat  desa,  dan  4)  Tertib  dan  disiplin anggaran yaitupengelolaan keuangan desa harusmengacu  pada  aturan  atau  pedomanyang melandasinya.
Salah  satu  kunci  keberhasilan  pengelolaan  dana Desa adalah peran Perangkat Desa sebagai salah satu unsur  pelaku  desa memiliki  peran penting  tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa. Perangkat desa  merupakan  bagian  dari  unsur  pemerintah  desa yang terdiri   aparatur desa dibawah naungan kepala Desa  (Gunawan,  2013).  Perangkat  desa  dituntut dapat  mengelola  dan  mengembangkan  masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif. Teknik  Pengumpulan  data  adalah:  1)  angket (kuesioner)  yang merupakan  daftar pertanyaan  yang akan  diberikan  kepada  responden  untuk  menggali informasi terkait pengelolaan ADD. Tabel 1
Data Informan
No Nama Jabatan Kode Infroman 1 Bekti Susanto Sekertaris Desa Tirtomartani A.1 2 Hery Sugiyanto, S.H. Ketua Badan Permusyawaratan Desa A.2 3 Siswanto Kepala Dusun di Padukuhan Pundung A.3 4 Rahyu Dwi Saputri Bendahara Desa A.4

## Gambar 1.  Kerangka Konseptual Penelitian
Responden  terdiri  dari  aparat  pemerintahan  desa yaitu Kepala Desa, sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala  Bidang  Pembangunan  Desa,  perwakilan kelembagaan  Desa,  tokoh  masayarakat  dan masyarakat didesa Tirtomartani, 2) Wawancara yang merupakan  proses  komunikasi  untuk  memperoleh data  yang  lebih  terinci  dan  detail.  Penelitian  ini memberikan  atribut  informan  sebagai  nara  sumber pada  saat  wawancara.  Penentuan  Informan  pada penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive, yakni teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu. Adapun informan dan responden yang dipilh adalah  ynag  berkompeten  dan  terlibat  langsung dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan. Berikut narasumber (informan) yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD disajikan pada tabel 1, Selanjutnya 3)  dokumen  yang  mendukung  penelitian  ini  adalah daftar  hadir  musyawarah  desa  untuk  membahas ADD,  RAPBDES  (Rencana  Anggaran  dan Pembelanjaan  Desa)  dan  Laporan  Pertanggung jawaban ADD.
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan  skala  Guttman,  dimana  skala pengukuran  dengan  tipe  ini  didapat  jawaban  tegas “Ya-Tidak.  Kriteria  pada  setiap  jenjang  disesuaikan dengan  pertanyaan  yang  diajukan.  Setiap  kriteria diberikan  skor  sesuai  dengan  kondisi  yang sesungguhnya  yang  terjadi  pada  organisasi  dengan tingkat sebagai berikut:
a. untuk jawaban “Ya” diberi skor 1 b. Untuk jawaban “Tidak” diberi skor 0
Untuk  mengetahui  persentase  jawaban  peran perangkat  desa  dalam  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa, digunakan rumus sebagai berikut:
Persentase =
Sesuai dengan rumus diatas, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan terlihat  dalam  persentase  hasil  analisis  sebagai berikut:
a. <59% dikatakan tidak berperan.
b. 60%-69% dikatakan kurang berperan.
c. 70%-79% dikatakan cukup berperan.
d. 80%-89% dikatakan berperan.
e. 90%-100% dikatakan sangat berperan.

## Hasil Penelitian
Desa Tirtomartani terletak di Kecamatan Kalasan, Kabupaten  Sleman  yang  bebatasan  dengan  Desa Selomartani  di  bagian  utara,  Desa  Tamanmartani  di bagian timur, Desa Purwomartani di bagian barat dan Desa Kalitirto dan Madurejo dibagian selatan dengan luas  wilayah  753,1365  Ha  dan  terdiri  dari  17 Padukuhan,  39  RW,  135  RT,  dan  penduduk berjumlah 15.469 jiwa terdiri dari 7568 laki-laki dan 7901  perempuan,  hal  ini  perlu  dipertimbangkan karena  penduduk  juga  berperan  sebagai  sumberdaya pembangunan, sekaligus sebagai subyek dan sasaran seluruh  pelaksanaan  pembangunan.Adapun  jumlah penduduk  di  Desa  Tirtomartani  bersumber  dari peraturan  Desa  Tirtomartani  berdasarkan  jenis kelamian  secara rinci disajikan pada tabel 2.
Pendidikan  merupakan  usaha  untuk  diri  manusia dan  mampu  menghasilkan  SDM  yang  nantinya  bisa berperan  dalam  proses  terwujudnya  pembangunan desa. Berdasarkan data di Desa Tirtomartani terdapat lembaga  pendidikan  PAUD  berjumlah  7  buah,  TK berjumlah  9  buah,  SD  berjumlah  7  buah,  SMP berjumlah  3  buah,  SLTA  berjumlah  2  buah,  TPA berjumlah  32  buah,  Pendidikan  Non  Formal berjumlah  1  buah,  Pendidikan  Keterampilan berjumlah  1  buah  fasilitas  pendidikan  tersebut tentunya akan sangat membantu untuk menghasilkan SDM  yang  baik  dalam  rangka  pembangunan perdesaan.
Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tirtomartani Tahun 2017 No Padukuhan Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Glondong 402 318 720 2 Krajan 263 248 511 3 Karangkalasan 359 488 847 4 Kringinan 326 352 678 5 Jarakan 483 504 987 6 Sembur 638 674 1312 7 Brintikan 482 620 1102 8 Kalibening 329 352 681 9 Dhuri 500 532 1032 10 Bendan 520 569 1089 11 Ngajeg 542 532 1074 12 Karangnongko 511 467 978 13 Kedulan 440 529 969 14 Pundung 378 376 754 15 Kalimati 436 386 824 16 Jetis 576 593 1169 17 Tegalsari 381 361 742 Jumlah 7568 7901 15469
Sumber : Peraturan Desa Tirtomartani

## Perencanaan ADD
Tahap  perencanaan  ADD  diawali  dengan mekanisme  musyawarah  dan  rembug  desa  untuk mensepakati kegiatan pembagunan yang dicanangkan dan sumber dananya. Menurut Tjokroamidjojo dalam Subroto  (2009),  Prinsip  partisipasi  dilaksanakan dengan melibatkan warga Negara dalam pengambilan keputusan  baik  secara  langsung  maupun  institusi yang  mewakili  kepentingannya.  Implementasi perencanaan  program  ADD  di  Desa  Tirtomartani juga  menerapkan  prinsip  partisipasi  dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD melalui musyawarah desa.
Salah  satu  output  Mekanisme  Musyawarah  Desa menghasilkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa.  Pada  Tabel  3  disajikan  RAPB  Desa Tirtomartani tahun Anggaran 2018.

## Tabel 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tirtomartani Tahun
Anggaran 2018 A Pendapatan Desa Rp3.474.338.475 1 Pendapatan Asli Desa Rp199.200.000 2 Dana Desa Rp960.338.000 3 Alokasi Dana Desa Rp1.480.400.475 4 Bagi Hasil Pajak Rp470.000.000 5 Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp350.000.000 6 Pendapatan Lain-Lain Rp24.400.000
B Belanja Desa Rp3.919.278.500 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp1.614.220.000 2 Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan Desa Rp1.668.451.000 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp406.182.500 4 Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Rp177.585.000 5 Bidang Tak Terduga Rp52.480.000 Defisit Rp444.940.025 C Pembiayaan Desa 1 Penerimaan Pembiayaan Rp538.300.000 2 Pengeluaran Pembiayaan Rp80.000.000 Selisih (A-B) Rp13.759.975
Sumber:  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tirtomartani 2018
Pelaksanaan  prinsip  partisipasi  tersebut  selaras dengan  dengan  yang  diungkapkan  informan  A.1 sebagai berikut:
“Jadi  di  Tirtomartani  itu  diadakan  musyawarah padukuhan  baru  nanti  musyawarah  desa  sehingga masyarakat  cukup  berperan  dalam  perencanaan, pengelolaan, dan juga pengawasan penggunaan dana yang ada di desa sehingga partisipasi masyarakat kita anggap  cukup  bagus”  (26  Desember  2018,10.30- 11.00 wib).
Pernyataan  itu  senada  dengan  dengan  yang disampaikan oleh informan A.2 sebagai berikut:
“Nggih  jadi  partisipasi  masyarakat  diawali  dari Musyawarah Padukuhan untuk mengusulkan kegiatan  baik  fisik  maupun  non  fisik,  kemudian usulan itu dibawa ke musyawarah tingkat desa untuk disaring  lagi  dan  dirangkum,  jadi  partisipasinya memang  sudah  dari  bawah  semua  yang  diusulkan ditingkat desa dikerjakan ditingkat desa” (22 Januari 2019, 09.30-11.00 wib).
Gambar 2.  Musyawarah Padukuhan di Padukuhan Pundung
Hal  tersebut  juga  didukung  dengan  pernyataan yang diperoleh dari informan A.3 .
“Jadi  partisipasi  diawali  dengan  musyawarah ditingkat  padukuhan  dengan  mengumpulkan  semua unsure  kelembagaan  yang  ada  di  padukuhan  semua diajak  bermusyawarah  untuk  merencanakan  dan menginventaris  kegiatan  yang  ada  di  padukuhan, kemudian usulan tersebut dibawa ke musrembangdes”(14 Maret  2019, 19.30-20.00 wib).
Dalam musyawarah padukuhan tersebut masyarakat berhak menyampaikan semua usulan yang diinginkan di  lingkungan  masing-masing,  kemudian  hasil musyawarah  tersebut  di  tindaklanjuti  dalam musyawarah desa.  Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam  musduk  saja  tetapi  dalam  musyawarah  desa masyarakat  juga  masih  dilibatkan,  seperti  yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:
“Musyawarah  desa  diselenggarakan  oleh  BPD dihadiri  oleh  BPD,  Pemerintah  Desa,  Lembaga Kemasyarakatan  Desa,  dan  Perwakilan  Masyarakat baik  itu  tokoh-tokoh  masyarakat  tokoh  agama maupun  kelompok-kelompok  yang  ada  di  Desa Tirtomartani” (26 Desember 2018, 09.30-11.00 wib).
Berikut  disajikan  rekapitulasi  kehadiran  pada  saat rembug  desa  pada  Tabel  4.  Prinsip  Partisipasi  dapat diukur  tingkat  partisipasi  mayarakat  atau  kehadiran masyarakat  dan  perwakilan  kelembagaan  desa  dalam musyawarah  atau  rembug  desa  untuk  pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD.

## Tabel 4 Tingkat Kehadiran Masyarakat
No Unsur Yang Diundang Jumlah Undangan Jumlah Hadir % 1 Kepala Desa 1 1 100 2 BPD 8 8 100 3 LPMD 9 8 89 4 Unsur Kelembagaan Desa 7 6 94 5 Tokoh Masyarakat 46 38 83 6 Kepala Dusun 17 17 100 Jumlah 88 78 89 Sumber : Rekapitulasi Kehadiran

## Gambar 2 Daftar Hadir Musyawarah Desa
Prinsip    partisipasitif    masyarakat  Desa
Tirtomartani  sangat  baik.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  data  tingkat  kehadiran  masyarakat  dalam musyawarah desa Tirtomartani
untuk pemgambilan  keputusan    mencapai  angka  89%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  ikut berperan  aktif  dalam  pengelolaan  ADD  cukup tinggi.  Kehadiran  masyarakat  tentunya  dapat membantu  pemerintah  dalam  mementukan  apa yang menjadi
kebutuhan
prioritas masyarakat.Output musyawarah dan rembug desa, mensepakati  bahwa  alokasi  penggunaan  ADD akan  disahkan  dan  menjadi  pedoman  dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Kegiatan dan Program  tersebut  akan  dilaksanakan  dalam  kurun waktu  1  (satu)  tahun,  dengan  demiikian perencanaan  yang  telah  disepakati  juga  harus transparan  atau  dapat  diketahui  oleh  seluruh lapisan  masyarakat yang  nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun rencana penggunaan ADD di Desa Tirtomartani.
Upaya transparansi dalam perencanaan pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  telah  dilakukan oleh  pemerintah  Desa  Tirtomartani  dan  juga tim pelaksana program ADD, seperti yang dikemukakan informan A.1 sebagai berikut:
“Alokasi  dana  desa  merupakan  bagian  dari  dana yang  dikelola  oleh  desa  dalam  proses perencanaan  penggunaannya  kita  mulai  dari musyawarah desa kemudian ditindaklanjuti dalam musyawarah  pembangunan  desa  kemudian setelah  hasil  musyawarah  itu  selesai  kita  susun dalam  bentuk  APBDES  kita  sampaikan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  pengumuman  berupa baliho  dan  juga  penyampaian  APBDES  kepada perengkat  desa  dan  juga  dukuh  untuk  nanti dipelajari dan disampaikan kepada masyarakat”

## Gambar 3 Baliho APBDES Desa Tirtomartani
Dari  informasi  tersebut  menunjukan  adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan  ADD  yang  artinya  diketahui  oleh masyarakat  secara  umum  walaupun  belum sepenuhnya  karena  dalam  baliho  tersebut  hanya memuat  penggunaan  dana  secara  umum  belum secara terperinci.
Indikator  untuk mengukur  Prinsip  Transparansi dalam  perencanaan  ADD  menggunakan  skala Guttman, dimana skala pengukuran dengan tipe ini didapat  jawaban  tegas  “Ya-Tidak”.  Kriteria  pada setiap jenjang disesuaikan dengan pertanyaan  yang diajukan. Kuesioner di adopsi dari penelitian Luky Krestiawan (2015). Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  ADD dibagi  atas  dua  aspek  yaitu  perencanaan  dan pelaksanaan ADD. Adapun hasil penelitian terkait transparansi  perencanaan  ADD  disajikan  pada Tabel 6.
Tabel 6 menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan ADD ditinjau dari aspek  perencanaan    sebesar  91  %  memberikan jawaban  “Ya”  Jika  jawaban responden  “Ya”    sama atau  lebih  besar  dari  50%  maka  dapat  dikatakan bahwa  pengelolaan  ADD  di  pemerintahan  desa Tirtomartani  telah transparan.

## Tabel 6 Rekapitulasi Jawaban Responden  Terhadap Transparansi
Pengelolaan ADD No Pertanyaan Ya Tidak Total % 1 Dalam penyusunan arah  dan  kebijakan umum APBDES ADD selalu melibatkan masyarakat 40 0 40 100
No Pertanyaan Ya Tidak Total % 2 Prioritas  dan  rencana APBDES ADD selalau mempertimbangkan usulan dan kritik masayarakat 35 5 40 87 3 Dalam penyusunan Perencanaan alokasi APBDES ADD selalau melibatkan masyarakat 36 4 40 90 4 Dalam advokasi APBDES ADD selalau melibatkan masyarakat 38 2 40 95 5 Dalam  konsultasi  dan konfirmasi antara Dewan , pihak Kecamatan, Pihak kabupaten dan Pemerintah Desa terkait dengan rancangan APBDES selalu melibatkan masyarakat 34 6 40 85 6 Kritik dan Saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBDES ADD 34 6 40 85 7 Pelaksanaan sosialisasi pada  masyarakat  jika terjadi perubahan kebijakan  yang  terkait dengan APBDEAS ADD 38 2 40 95 Rata-rata 255 25 280 91 Sumber : Data Primer (diolah)

## Pelaksanaan ADD
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  bersumber  dari ADD  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan program ADD kepada masyarakat dalam  kegiatan  fisik  yang  dilaksanakan  wajib memasang papan informasi yang berisi nama kegiatan, jadwal  pelaksanaan  kegiatan,  dan  besarnya  anggaran. Transpransi menjadi sangat penting dalam pengelolaan ADD sehingga dana-dana desa yang telah teranggarkan dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat. Penerapan prinsip transparansi sudah dilaksanakan oleh pemerintah  Desa  Tirtomartani.  Hal  ini  selaras  dengan yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:
“Jadi  APBDES  yang  telah  kita  susun  bersama  BPD kita pampangkan ditempat-tempat strategis yang ada disemua  padukuhan  dan  juga  dihalaman  balai  desa sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui anggaran  yang  dikelola  oleh  desa  termasuk
didalamnya Alokasi Dana Desa” (26 Desember 2018, 10.30-11.00).
Pernyataan  tersebut  senada  dengan  yang disampaikan oleh informan A.2 sebagai berikut:
“Jadi  semua  dana  yang  ada  di  APBDES,  itu  dari pihak  desa  memang  sudah  transparan,  kalau  kita  ke kantor  desakan  kita  pasti  lihat  blackground  atau blackdrob  itu  yang  disana  tertulis  kegiatan  apa  saja yang  ada  di  tingkat  desa  dari  dananya,  kegiatannya apa, semua sudah terpampang di papan pengumuman yang  bentuknya  pakai  blackdrob  itu,  kemudian pengumuman-pengumuman  yang  ada  ditingkat padukuhan,  itukan  semua  sudah  menggambarkan transparansi  volumenya  berapa,  dananya  berapa”(22 Januari 2019, 09.30-11.00).
Hal  tersebut  juga  didukung  dengan  pernyataan yang diperoleh dari informan A.3 sebagai berikut:
“Jadi transparansi menjadi hal yang wajib dilakukan desa dalam rangka lancarnya roda pemerintahan baik semua  dana  yang  masuk  lewat  rekening  bendahara desa  dan  keluarnya  akan  selalu  dilaporkan,  sebagai contoh  dalam  kegiatan  pengecoran  jalan  setelah selesai juga dipasang papan informasi yang memuat besarnya anggaran dan volume kegiatan tersebut, jadi saya  anggap  pemerintah  desa  telah  transparan”  (16 Juli 2019, 19.30-20.00 wib).
Pemerintah Desa Tirtomartani telah mengaplikasikan prinsip  transparansi  dalam  pelaksanaan  program pembangunan  fisik  yang  sedang  dilaksanakan,  dengan adanya  papan  informasi  tersebut  masyarakat  akan mudah mengawasi semua kegiatan pembangunan fisik yang didanai oleh ADD.
Gambar  4 Papan Informasi Pembangunan Fisik
Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaa ADD di tempuh  melalui  sistem  pelaporan  masing-masing kegiatan  hal  tersebut  selaras  dengan  yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:
“Jadi  dana  yang  dikelola  ini  memang  harus dipertanggungjawabkan  dan  SPJ  penggunaan  dana desa disusun oleh masing-masing kegiatan dan hasil pertanggungjawaban ini kita sampaikan kepada BPD untuk  disepakati  kemudian  kita  laporkan  kepada pemerintah kabupaten yang ada diatas sehingga dapat dilihat  penggunaannya  baik  itu  Dana  Desa,  ADD maupun  Dana-Dana  yang lain”  (26  Desember  2018, 10.30-11.30).
Untuk  menggali  informasi  terkait  Prinsip transparansi pengelolaan ADD, penulis menyebarkan kuesioner.  Berikut  Rekapitulasi  Jawaban  Jawaban Responden Terhadap Transparansi Pengelolaan ADD tersaji pada Tabel 7.
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan ADD ditinjau dari aspek  pelaksanaan  sebesar  85,6  %  memberikan jawaban  “Ya”  .Jika  jawaban responden  “Ya”    sama atau  lebih  besar  dari  50%  maka  dapat  dikatakan bahwa  pengelolaan  ADD  di  pemerintahan  desa Tirtomartani  telah transparan.
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa transparansi  pengelolaan  keuangan  ADD  di  desa tirtomartani sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

## Tabel 7
Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap TransparansiPengelolaan ADD (Aspek Pelaksanaan) No Pertanyaan Ya Tidak Total % 1 Selama ini  Pemerintah Desa selalu memberikan  informasi tentang  hal-  hal  yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah di susun dan disepakati 32 8 40 80
2 Selama  ini  dokumen- dokumen yang
berkaitan denngan kebijakan anggran yang disusun Pemerintah  Desa  dapat dengan  mudah  diakses masyarakat 40 0 40 100 3 Selama  ini  Pemerintah Desa selalu tepat waktu dalam menyampaikan  laporan pertanggungjawaban 32 8 40 80
No Pertanyaan Ya Tidak Total % 4 Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasikan  dalam penyusunan  anggaran guna mencapai transparansi  yang lebih baik 37 3 40 92 5 Saat  ini  Pemerintah Desa  telah  memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggaran
30 10 40 75 6 Pemerintahan Desa selalu menyediakan papan informasi sebagai sarana informasi dalam penggunaan ADD
35 5 40 87
Rata-rata 206 34 240 85,6
Sumber : Data Primer (diolah)
Pelaksanaan  ADD  senantiasa  dilaporkan  oleh pengelola  ADD  di  Desa  Tirtomartani.  Pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD sudah dilakukan sesusai perencanaan  walaupun  belum  sepenuhnya,  karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksananakan, hal itu  disebabkan  karena  keterbatasan  sumber  dana. Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  Pengelola ADD  di  Desa  tirtomartani  telah  melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD.

## Pertanggungjawaban ADD
Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  harus terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban  APBDES. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban  disampaikan  oleh  bendahara desa  kepada  kepala  desa  setiap  bulan  paling  lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku  rincian  pendapatan.  Penutupan  buku  ini dilakukan bersama dengan kepala desa.
Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien  dan  efektif,  transparan  dan  akuntabel.  ADD merupakan  salah  satu  sumber  dana  yang  dikelola oleh desa  yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan  kepada  masyarakat  dan  juga  pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi keuangan.
Terwujudnya Prinsip Akuntabilitas dapat dilaksanakan apabila memiliki rasa tanggung jawab, ada  pengawasan,  dan  taat  terhadap  aturan. Pengawasan  dalam  pengelolaan  ADD  ini  dilakukan melalui  internal  dan  eksternal  instansi.  Pengawasan
internal  dilakukan  oleh  tim  pendamping  kecamatan, lalu pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat.
Dalam upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  forum  evaluasi pelaksanaan  ADD.  Hal  ini  selaras  dengan  yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:
“Biasanya  setelah  kegiatan  satu  semester  dua  kali kita mengadakan musyawarah pemerintah desa untuk melihat  kegiatan-kegiatan  yang  telah  terlaksana kemudian  kendala-kendala  yang  dihadapi  dengan harapan kendala itu dapat teratasi dan pelaksanaan di semester  berikutnya  triwulan  berikutnya  itu  lebih baik jadi kita selalu mengadakan evaluasi satu bulan sekali  untuk  pemerintah  desa  untuk  membahas kegiatan  yang  sudah  dilaksanakan”  (26  Desember 2019, 10.30-11.00).
Hal  ini  juga  didukung  oleh  pernyataan  infroman informan A.2 sebagai berikut:
“Ada  yang  masuk  di  APBDES  yang  setiap tahunnya  dibahas  atau  disepakati  bersama  BPD  dan kepala  desa  maupun  perangkat  desa  itu  mesti  ada evaluasi setiap akhir tahun dari kegiatan yang sudah dilaksanakan  oleh  desa  itu  sampai  sejauh  mana apakah sudah sesuai dengan perencanaan mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir itu kita evaluasi kalau yang belum sempurna ya disempurnakan yang belum bisa  dijangkau  secara  keseluruhan  ya  dilanjutkan ditahun  berikutnya  jadi  mesti  ada  evaluasi”  (22 Januari 2019, 09.30-10.00).
Hal  tersebut  juga  didukung  dengan  pernyataan yang diperoleh dari informan A.3 sebagai berikut:
“Iya,  jadi  evaluasi  memang  selalu  dilakukan  oleh pemerintah desa disetiap triwulan semester dan akhir tahun” (16 Juli 2019, 19.30-20.00).
Evaluasi  yang  dilakukan  dapat  bermanfaat  dalam mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dan  juga membimbing  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif dalam memberikan koreksi dan masukan pelaksanaan ADD.  Sedangkan  dalam  pengelolaan  administrasi dalam  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  harus disertai  bukti  pendukung  yang  lengkap  dan  sah  hal ini  sesuai  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2014 tentang  keuangan  desa,  hal  ini  selaras  dengan  yang disampaikan informan A.1 sebagai berikut:
“Iya  jadi  karena  ini  menggunakan  dana  Negara setiap pengeluaran itu  kita lampiri ada kwitansi, ada daftar hadir  kalau  ya  daftar hadir, ada  bukti  setoran
pajak dan diketahui oleh bendahara dan kepala desa” (16 Juli 2019, 10.30-11.00).
Pemahaman tentang pengelolan administrasi dapat diketahui  dengan  hasil  wawancara  dengan  A.1 sebagai berikut:
“Pembukuan selalu saya buat mas tetapi kadang dari tim pelaksana tingkat dusun dalam memberikan data dukung  untuk  pembelian  kadang  terlambat,  kadang tidak  ada  kuitansi  sehingga  itu  menjadi  kendala dalam  menyelesaikan  pembukuan”  (14  Maret  2019, 10.00-11.00 wib).
Pendapat  tersebut  senada  dengan  apa  yang disampaikan informan A.1 sebagai berikut:
“Karena  Aloksi  dana  desa  itu  kadang  bisa  cair diakhir  tahun  sehingga  dari  pelaksana  kegiatan kadang  terdesak  waktu  mungkin  ada  beberapa administrasi  yang  tertinggal  sehingga  itu  jadi permasalahan”(  26  Desember  2018  di  Kantor  Desa Tirtomartani  10.30 WIB).
Adapun jenis-jenis pelaporan pertanggungjawaban yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Tirtomartani, seperti  yang  diungkapkan  informan  A.1  sebagai berikut:
“Laporan  semester  pertama,  laporan  semester  akhir tahun  dan  pertanggungjawaban  anggaran  itu  adalah laporan  yang  kita  susun  kita  sampaikan  kepada pemerintah  sekaligus  kita  sampaikan  laporan  itu dipapan-papan  pengumuman  yang  ada  di  desa maupun  di  setiap  padukuhan”  (16  Juli  2019,  10.30- 11.30).

## Gambar 5. Pengecoran Jalan Di Padukuhan Pundung
Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bermanfaat  bagi  pemerintah  kabupaten,  tetapi  juga diperuntukan  bagi  masyarakat  yang  ikut  berperan dalam  pengawasan  pengelolaan  ADD.  bentuk pertanggungjawaban  mengenai  ADD  yaitu  ada laporan  semester  pertama,  laporan  semester  akhir, dan  laporan  pertanggungjawaban  anggaran  yang
diserahkan kepada pemerintah kabupaten, dan setiap semester  dua  kali  diadakan  musyawarah  desa  untuk evaluasi kegiatan yang sudah terlaksana. Pengawasan dari  pihak  internal  dan  eksternal  dilakukan  untuk mewujudkan  terselemgaranya  pengelolaan  ADD yang sesuai peraturan perundang-undangan.
Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa di  Desa  Tirtomartani  telah  menerapkan  prinsip akuntabilitas  dalam  pengelolaan  ADD  akan  tetapi masih  terdapat  kelemahan  dalam  pelaporan pertanggungjawaban  administrasi  karena  dalam pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  tidak  bisa diselesaikan  dengan  tepat  waktu  dan masih  terdapat administrasi yang tertinggal. Hal tersebut dikarenakan  Alokasi  Dana  Desa  kadang  bisa  cair  di akhir tahun sehingga dari Pemerintah dan pelaksana kegiatan  terbatas  waktu  dalam  membuat  laporan pertanggungjawaban.
Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD tidak  hanya  di  tinjau  dari  tersedianya  dokumen laporan  pertanggungjawaban    berupa  laporan  tetapi peneliti  lebih  meninjau  lagi    bagaimana  peran lembaga
pemeriksa
terkait laporan pertanggunjawaban (LPJ).
Tabel  9  menunjukkan  bahwa  penilaian responden terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD ditinjau dari aspek  pengawsan  dan  pertanggungjawaban  sebesar 90,3  %  memberikan  jawaban  “Ya”    maka  dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di pemerintahan desa  Tirtomartani    telah  akuntabel.  Meskipun akuntabilitas pengelolaan ADD dari aspek pengawasan dan pertanggungjawaban telah akuntabel,  namun  terdapat  beberapa  hal  ynag  tetap harus  ditingkatkan  yaitu  evaluasi  yang  dilakukan lembaga  pemeriksa  mencakup  faktor-  faktor  yang mendorong  timbulnya  revisi    APBDES  ADD  dan selalu meminta keterangan tentang LPJ dan meminta aparat  desa  untuk  menyampaiakan  pertanggung jawaban secara tepat waktu.

## Tabel 9
Rekapitulasi jawaban responden terhadap Akuntabilitas Pengawasan Pengelolaan ADD No Pertanyaan Ya Tidak Total % 1 Lembaga Pemeriksa selalau dilibatkan dalam penyusunan APBDES ADD 30 10 40 75 2 Lembaga Pemeriksa memiliki  kemampuan menjelaskan  APBDES yang  telah  disususn pihak pemerintah Desa 40 0 40 100
No Pertanyaan Ya Tidak Total % 3 Lembaga Pemeriksa harus menyakinkan bahwa  APBDES  ADD telah memiliki trasnparansi
40 0 40 100 4 Lembaga Pemeriksa selalau  mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah desa
35 5 40 87 5 Evaluasi yang dilakukan lembaga pemeriksa  mencakup faktor-  faktor  yang mendorong  timbulnya revisi APBDES ADD 36 4 40 90 6 Lembaga Pemeriksa selalu meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDES  ADD  yang disampaikan kepala desa dan tepat waktu
36 4 40 90
Rata-rata 217 23 240 90,3

## Peran Perangkat Desa
Perangkat  desa  sebagai  salah  satu  unsur  pelaku desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mengembanagnkan  kemajuan  desa,  Perangkat  desa merupakan  bagian  unsur  dari  pemerintahan  desa yang  terdiri  dari  sekretaris  desa  dan  perangkat  desa lainnya  yang  merupakan  aparatur  desa  dibawah naungan  kepala  desa  (indrianasari,2017).  Perangkat desa  harus  memiliki  kemampuan  dan  berkompeten untuk  mengelola  Dana  ADD    sehingga  mampu mewujudkan Good Governance serta mengembangkan  segala  potensi  dan  sumber  daya masyarakat  desa.Data    yang  digunakan  merupakan hasil  responden  atas  kuesioner  yang  didistribusikan kepada  10 responden.  Distribusi  jawaban responden atas  peran  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  ADD pada Tabel 10 .
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui bahwa  kuesioner  telah  dengan  7  butir  pernyataan dan  telah  didistribusikan  kepada  10  responden meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, perwakilan  kelembagaan  desa.  Hasil  menujukkan bahwa  peran  perangkat  desa  yang  ada  di  desa Tirtomartani  sebesar  72%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  perangkat  desa  telah  berperan  dalam pengelolaan ADD.
Tabel 10 Distribusi dan Presentase jawaban  Peran Perangkat Desa No Pernyataan Jawaban “Ya” Jawaban “Tidak” Jumlah Responden 1 9 1 10 2 8 2 10 3 8 2 10 4 7 3 10 5 8 2 10 6 7 3 10 7 4 6 10 Total 51 19 70 Rata-rata 7,2 2.8 10 Presentase peran perangkat desa 72% Sumber: data diolah

## Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian  diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tahap  Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Tirtomartani telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi dengan baik.
2. Tahap  Pelaksanaan  Program  Alokasi  Dana  Desa pada Desa Tirtomartani telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel.
3. Pertanggungjawaban  APBDES  ADD  di  Desa Tirtomartani berupa dokumen laporan
Pertanggungjawaban  atau  laporan  realisasi penggunaan  dana  masih  terkendala  waktu  yang belum tepat.
4. Peran perangkat desa merupakan salah satu unsur atau  kunci  berhasilnya  pengelolaan  APBDES ADD.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  hanya  menggali  data  di  satu  desa, penelitian  selanjutnya  dapat  menentukan  objek peneltian  pada  satu  kecamatan  sehingga  jumlah informan  lebih  banyak  dan  meneliti  tentang penggunaan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SIKDes).

## Saran
Kepada Pemerintah Desa umtuk selalu meningkatkan  transparansi  penggunaan  ADD  dan
dokumen  laporan  dapat  dilaporkan  tepat  waktu  dan memudahkan  pelaporan  pertanggung  jawaban,  tim Pengelola ADD dapat menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SIKDes)  dan APBDES, serta SIM- ADD.
Tim  fasilitator  dan  lembaga  pemeriksa  kecamatan diharapkan  selalu  melakukan  pendampingan  dan bimbingan terhadap tim  pelaksana atau aparatur  desa terkait  pengelolaan  ADD  agar  pengelolaan  dan pelaksanaan ADD dapat berjalan dengan baik.
Pemerintahan  desa  dan  lembaga  pemeriksa diharapkan melakukan evaluasi secara terus menerus dan  tindakan  pengawasan,  pendampingan  secara berkelanjutan menuju terwujudnya good governance dalam  Pengelolaan  APBDES  ADDMenentukan ukuran sampel dengan mempertimbangkan effect size
1) Penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  objek penelitian  dengan  beberapa  UMKM  di  wilayah- wilayah lain.
2) Menambah variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas  pajak  dan  variabel  keadilan  pemerintah dalam mendistribusikan pajak

## Ucapan Terima Kasih
Lembaga  Pendidikan,  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## Daftar Pustaka
Alfianti,  Melia  Nur.  2018.  Analisis  Penerapan  Good  Goverment Governance  dalam  Pengelolaan  BPHTB  di  Kabupaten  Bantul. Program Diploma Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Tugas Akhir Tidak Diterbitkan.
Darise,  N.  (2009). Akuntansi  keuangan  daerah .  Jakarta:  PT. Indeks.
Dura,    J.  (2016).  Pengaruh  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan  masyarakat  (studi  kasus  pada  desa  Gubugklakah Kecamatan  Poncokusumo  KabupatenMalang). Jurnal  Jibeka Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016 hal 26 – 32.
Eva,  E.A  &  Faninda,  H.  2013.  “Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDES) Study Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di  Desa  Sareng  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun”. Jurnal
Mahasiswa UNESA. 1 (2). Fahlevi, Heru. 2017. “DeterminanKinerja
PengelolaanKeuanganDesa  Studipada  Kecamatan  Gandapura Kabupaten  Bireuen  Aceh”. Jurnal  Akuntansi  dan  Inverstasi Universitas Syiah Kuala. 18 (2), 172-182.
Hakim,  Abdul  Aziz.  2018. Impeachment  Kepala  Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
D. Susilawati, Parwoto, P.D. Wulaningrum, T. Wijayanto | Journal of Applied Accounting and Taxation 5 (1) 57-69
Hupe,  P.  &  Hill,  M.,  2007, “Street-Level  Bureaucracy and  Public Accountability”, Journal  Public  Administration,  Vol.  85,  No. 2:219 - 229.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2015.  Kompartemen  ASP;  Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
Indrianasari,Neny  Tri.  2017.  “Peran  Perangkat  Desa  Dalam Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pada  Desa  Karangsari Kecamatan  Sukodono”. Jurnal  ilmiah  Ilmu  Akuntansi  dan  Pajak. STIE Widya Gama Lumajang . 1(2), 29-45.
Kurrohman,  Taufik  &  Arifianto,  D.  F.  2014 .  “ Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Jember” .Jurnal Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Universitas  Jember .  2  (3),  473- 485.
Krestiawan,Luky,  2015  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  berbasis Kinerja  Terhadap  akuntabilitas  Kinerja  Instansi    (studi  empiris pada  SKPD  Kabupaten  Ponorogo,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Mahsun,  Moh.,  et  al.  2013. Akuntansi  Sektor  Publik ,  Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Mardiasmo.  (2002). Otonomi  daerah  dan  manajemen  keuangan daerah Yogyakarta, Andi Ofset
Peraturan Bupati Sleman Nomor 06 Tahun 2015 Tentang  Alokasi Dana Desa.
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri    Republik  Indonesia  No.  113 Tahun 2014,Peraturan Menteri dalam Negeri   Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan Uang Desa, Jakarta
Pujileksono,  Sugeng.  2015.  Metodologi  Penelitian  Komunikasi Kualitatif. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
Puteri.  2014.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa diKecamatan  Panarukan  Kabupaten  Situbondo  Tahun2014. Universitas Jember: Skripsi
Riyanto,  Teguh.  2015.  “Akuntabilitas  Finansial  Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa(ADD)  di  Kantor  Desa  Perangat Selatan  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten  Kutai  Kartanegara” . Jurnal Administrasi Negara Unmul . 3 (1), 119-130.
Setyoko,  P.I.  2011.  “Akuntabilitas  Administrasi  Keuangan Program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)”. Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara Universitas Jendral Soedirman. 11 (1), 14-24 .
Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi    masyarakat  dalam  membangun  mekanisme akuntabilitas. Malang: Setara   Press.
Subroto,  A.  2009. Akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa (studi
Subroto,  Agus.    2009.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (StudiKasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan  Tlogomulyo  KabupatenTemanggung.  Universitas Diponegoro: Tesis
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2015.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.
Sulistiyani,  A.Teguh.  (2004). Kemitraan  dan  model-model pemberdayaan.Yogyakarta, GAVA Media Undang-Undang  No.  6Tahun  2014  Tentang  Desa.  [Online]. Tersedia: https://www.kemenkopmk.go.id/content/uu-nomor-6- tahun-2014   [24 Oktober 2018].
Wahyuddin.  (2016).  Implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di desa  Ako  Kecamatan  Pasangkayu  Kabupaten  Mamuju  Utara. e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016 ISSN: 2302-2019 hal 141-149.
Wida,  S.A  &  Supatmoko,  D.  &  Kurrohman,  T.  2017. “AkuntabilitasPengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa– Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi”. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi UNEJ. 4 (2), 148-152.