INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3037-3048 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia
Nopeyan Smith 1 ✉ , Aswin Surapati 2 , Bonny Triatna 3 , Jimmi Santoso 4 ,
Zainab Ompu Jainah 5
Universitas Bandar Lampung Email: nopeyans@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kejahatan narkotika telah menjadi masalah besar di Indonesia dan merupakan kejahatan transnasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan narkotika. Saat ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk memerangi kejahatan narkotika. Meskipun  Indonesia  telah  memiliki  peraturan  yang  mengatur  tentang  kejahatan  narkotika,  namun peraturan tersebut belum menyelesaikan masalah karena para pelaku selalu menemukan cara untuk melanjutkan aksinya. Untuk mengalahkan kejahatan ini, penegakan hukum harus lebih serius. Tujuan penelitian ini untuk melakukan studi yang lebih komprehensif tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan  dan  Pencegahan  Pengguna  Narkotika  di  Indonesia.  Dengan  penelitian  hukum normatif, menggunakan bahan pustaka/data sekunder, yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan masalah konseptual. Mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk memberikan gambaran umum tentang topik penelitian dan membantu penulis menarik kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan  Penegak  hukum  dan  seluruh  masyarakat  Indonesia  harus  serius  dalam  memerangi kejahatan narkotika demi masa depan yang lebih baik. Upaya yang dijalankan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di berbagai tempat, termasuk ruang kelas, kantor, lingkungan, pemerintah  negara  bagian  dan  lokal,  rumah  tangga,  dan  karier.  Metode  yang  mempromosikan, mencegah, menyembuhkan, merehabilitasi, dan menekan penyalahgunaan narkoba semuanya berada dalam ranah yang memungkinkan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Pencegahan Penggunaan Narkotika
Abstract
Narcotics crime has become a major problem in Indonesia and is a transnational crime. This shows the commitment of the Indonesian government to eradicate drug crimes. Currently, Indonesia has Law Number 35 Year 2009 to combat drug-related crimes. Although Indonesia has regulations governing drug crimes, they have not solved the problem as perpetrators always find ways to continue their actions. To defeat this crime, law enforcement must be more serious. The purpose of this research is to  conduct  a  more  comprehensive  study  of  Law  Enforcement  Against  Abuse  and  Prevention  of Narcotics Users in Indonesia. With normative legal research, using library materials/secondary data, namely  the  Legislation  approach  and  conceptual  problem  approach.  Collecting  and  analyzing qualitative data to provide an overview of the research topic and help the author draw conclusions. The results of the study state that law enforcers and all Indonesian people must be serious in fighting drug crimes for a better future. Efforts by law enforcement in preventing drug abuse in various places, including classrooms, offices, neighborhoods, state and local governments, households, and careers. Methods that promote, prevent, cure, rehabilitate, and suppress drug abuse are all within the realm of the possible.
Keywords: Law Enforcement, Drug Abuse, Drug Use Prevention.

## PENDAHULUAN
Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan kejahatan transnasional, yang berasal dari satu negara tetapi menyebar melintasi perbatasan dan lautan. Istilah "hukum transnasional"  digunakan  oleh  Philip  C.  Jessup,  pengusul  awal  konsep  kejahatan transnasional,  untuk  menggambarkan  suatu  kumpulan  peraturan  yang  mengatur  semua kegiatan  dan  kejadian  yang  melampaui  batas-batas  negara  (Atmasasmita,  1997). Penyebaran narkoba di Indonesia adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang. Jaringan narkoba internasional kini menggunakan Indonesia sebagai negara tujuan, bukan hanya  sebagai  negara  transit.  Selain  itu,  geng  narkoba  juga  berperan  dalam  epidemi penyalahgunaan  narkoba.  Pengguna  coba-coba  merupakan  bagian  terbesar  dari penyalahguna narkoba, terutama di kelas pekerja. Penyalahgunaan narkoba di tempat kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status sosial ekonomi, kemampuan untuk bekerja keras, dan tekanan dari teman sebaya (Bastiar, 2019). Konsekuensi serius bagi negara lain Saat ini, penggunaan narkotika semakin meluas, dan bukan untuk tujuan pengobatan ilmiah, tetapi  untuk  fungsi  terbalik  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  keuntungan  besar (Atmasasmita, 1997).
Karena berbagai alasan, termasuk fakta bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba adalah anak muda - calon pemimpin masa depan bangsa - dan dampak negatifnya terhadap masyarakat, ekonomi, dan kesehatan individu, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu
kejahatan yang paling mengkhawatirkan bagi generasi kita. Karena jumlah penduduknya yang besar, Indonesia memiliki potensi pasar farmasi yang menjanjikan. Investigasi terhadap perdagangan narkoba di Indonesia telah mengungkap apa yang tampaknya merupakan jaringan internasional yang luas (Mahaputra et al., 2022).
Masalah  narkotika  ini  merupakan  masalah  penting  yang  harus  ditangani  oleh pemerintah Indonesia, karena generasi kita harus diyakinkan oleh negara bahwa mereka bebas dari narkotika, yang hanya akan merusak masa depan bangsa (Utami, 2014). "Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan," demikian bunyi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Rakyat Indonesia berhak atas tempat tinggal yang  aman  dan  suasana  yang  bebas  dari  narkotika.  Narkotika,  seperti  yang  kita  ketahui bersama,  dapat  menyebabkan  kecanduan,  merusak  tubuh,  dan  memperpendek  usia seseorang. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari zat-zat berbahaya.
Perlindungan  kepada  anak  dalam  suatu  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana narkotika menjadi suatu hal yang penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa (Utami,  2014).  Narkotika  tidak  hanya  membuat  orang  kecanduan,  tetapi  juga  dapat menyebabkan seseorang meninggal  secara tiba-tiba  dan tidak terduga.  Untuk menjalani kehidupannya,  manusia  membutuhkan  lingkungan  yang  bersih  dan  fisik  yang  sehat. Kecanduan narkotika telah dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal membangun generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba, narkotika tidak diragukan lagi merupakan musuh bangsa (Sudanto, 2017)
Dalam  penelitian  yang dilakukan oleh  (Zanah et  al., 2023) Anak  di bawah umur di Bandar  Lampung  menyalahgunakan  narkotika  karena  faktor  lingkungan,  keharmonisan keluarga, dan materi. Penyalahgunaan narkotika melibatkan anak-anak yang menggunakan dan menjual narkoba. Oleh karena itu, anak di bawah umur yang melanggar hukum harus dihukum  untuk  mengajarkan  mereka  bahwa  tindakan  mereka  salah  dan  dapat menyebabkan pelanggaran di masa depan. UU Narkotika No. 35 tahun 2009 menghukum anak di bawah umur karena penggunaan narkotika, tetapi KUHP dan UU No. 11 tahun 2012 melindungi mereka. Anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya atau diberikan pelatihan kerja selama enam bulan di Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Undang-Undang  yang  diuraikan  dalam  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika menjatuhkan  hukuman  yang  signifikan  untuk  pelanggaran  terkait  narkotika.  Namun, terlepas dari tindakan tegas ini, telah terjadi peningkatan jumlah individu yang terlibat dalam kejahatan narkotika. Selain itu, mereka yang telah dihukum tampaknya tidak merasa jera dengan  konsekuensinya  dan  sering  menunjukkan  kecenderungan  untuk  mengulangi
perbuatannya. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor penerapan hukuman yang tidak efektif sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan atau efek jera bagi para pelaku. Sangat penting  untuk  melakukan  studi  yang  lebih  komprehensif  tentang  Penegakan  Hukum Terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum dari dalam untuk menemukan norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka/data sekunder. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan masalah konseptual. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, mengkaji sanksi  pidana  dan  undang-undang  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika.  Pendekatan konseptual menggunakan pemikiran para ahli hukum tentang penegakan hukum, narkotika, dan  pandangan-pandangan  mereka.  Dalam  memecahkan  masalah  ini,  penelitian kepustakaan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Teknik analisis ini mengkaji literatur  hukum  untuk  memberikan  gambaran  umum  tentang  topik  penelitian  dan membantu penulis menarik kesimpulan (Diantha & Sh, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Pemerintah Indonesia dalam Memerangi Perdagangan dan Penggunaan Narkotika "Narkoba"  mencakup  berbagai  macam  zat,  termasuk  narkotika,  psikotropika,  dan alkohol. Mabuk, merokok, menghirup, menelan, atau menyuntikkan obat, bahan, atau zat tidak termasuk memakannya; tindakan ini terutama berdampak pada fungsi otak (sistem saraf pusat) dan sering kali menyebabkan ketergantungan. Dalam UU No 35 tahun 2009 tentang  Narkotika  dipaparkan  bahwa  “Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini”. Narkotika berasal dari  kata  narkotik,  yang  menunjukkan  zat  yang  dapat  mengurangi  rasa  sakit  dan menyebabkan keadaan pingsan. Narkotika juga mencakup bahan anestesi dan obat-obatan (Eleanora,  2011).  Oleh  karena  itu,  aktivitas  otak  bergeser  (meningkat  atau  menurun)  dan fungsi organ penting lainnya (Jantung, peredaran darah, pernapasan, dll.) juga bergeser.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Narkotika, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  merupakan  tiga  kategori  utama  narkoba.  Di  antara semua  itu,  narkoba  yang  berada  di  Kelas  I  merupakan  ancaman  terbesar.  Tingkat
kecanduannya sangat tinggi. Penelitian dan ilmu pengetahuan adalah kegunaan utama dari golongan ini. Heroin, opium, kokain, morfin, dan ganja adalah beberapa contohnya. Obat- obatan  yang  bermanfaat  untuk  penelitian  dan  pengobatan  tetapi  memiliki  potensi kecanduan yang tinggi dikenal sebagai narkotika golongan II. Betametadol, benzetidin, dan petidin adalah beberapa contohnya. Narkotika golongan III adalah zat psikoaktif dengan potensi penyalahgunaan yang rendah tetapi memiliki nilai terapi dan investigasi yang tinggi. Misalnya, kodein dan analognya (Bastiar, 2019).
Definisi Baik psikotropika yang terbentuk secara alami maupun yang diproduksi secara artifisial memiliki efek yang sama: psikotropika mengubah perilaku dan aktivitas yang khas dengan  cara  memengaruhi  sistem  saraf  pusat.  Empat  kelompok  psikotropika  adalah: Penelitian mengenai efektivitas pengobatan dan potensi kecanduan psikotropika golongan I  masih  terus  dilakukan.  Edusty,  MDMA,  LSD,  STP,  dan  lainnya.  Psikotropika  golongan  II adalah alat penelitian dan pengobatan untuk psikotropika yang bersifat adiktif. Amfetamin, sabu-sabu, dan metakualon adalah beberapa contohnya. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang sangat adiktif tetapi memiliki aplikasi terapi dan penelitian. Buprenorsina, fleenitrazepam, dan Luminbal. Psikotropika golongan IV memiliki potensi kecanduan yang rendah dan memiliki aplikasi terapeutik dan investigasi.  Obat-obatan benzodiazepin dan nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) (Bastiar, 2019).
Zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan pada pengguna selain narkotika dan  psikotropika  antara  lain:  (a)  Tembakau  (b)  Kategori  minuman  beralkohol  dan  jenis minuman  lain  yang  memabukkan  dan  membuat  ketagihan  (c)  Cat,  bensin,  lem  kayu, penghapus cair, aseton, dan zat-zat lain yang dapat memabukkan jika dihirup (Alifia, 2008).
Perdagangan  narkoba  di  Indonesia  sudah  menjadi  perhatian  utama.  Hal  ini  sesuai dengan statistik yang dirilis BNN yang menunjukkan peningkatan insiden terkait narkoba di Indonesia sebagai berikut: Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan 1.184 kasus narkoba di  Indonesia  pada  tahun  2021,  dengan  1.483  tersangka  yang  ditahan.  Pada  tahun  2022, angka tersebut meningkat menjadi 1.350 kasus, dengan 1.748 orang menjadi tersangka dan 12,4  ton  barang  bukti  disita.  Terdapat  1.125  kasus  narkoba  yang  melibatkan  1.625  orang dalam tujuh bulan pertama tahun 2023  (DPR RI, 2023). Peredaran narkoba  di Indonesia semakin meningkat karena banyaknya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi, atau pelabuhan tikus, yang sering digunakan oleh para pengedar narkoba. Para pelaku menggunakan sistem tatap muka, kurir, pembelian langsung hingga distribusi narkoba, tempel (tanam ranjau), dan lempar lembing untuk melakukan transaksi narkoba. Narkoba yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika.
Ada banyak jalur masuk narkoba ke Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada juga yang transit di Malaysia lalu ke Indonesia. Dari negara transit ini, jalurnya pun beragam. Perbatasan dapat dilalui melalui udara, laut, sungai, atau darat. Banyaknya  pelabuhan  kecil  di  Kalimantan,  Sumatera,  dan  Papua  serta  minimnya pengawasan pemerintah membuat para pelaku lebih banyak mengedarkan melalui jalur laut dan Sungai (Pamungkas et al., 2017).
Pendanaan  dan  tenaga  kerja  yang  tidak  memadai  telah  menyebabkan  penegakan hukum yang lemah di sepanjang jalur perairan. Dengan mengatur secara ketat penggunaan, produksi,  dan  perdagangan  narkoba,  kita  semua  dapat  melakukan  bagian  kita  untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Jadi, tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum saja; kita juga harus bekerja untuk memberantas perdagangan narkoba dan memeranginya. Terlepas dari status sosial ekonomi seseorang, narkotika merupakan ancaman bagi bangsa dan negara serta individu, orang yang mereka cintai, dan masyarakat luas.  Sekolah  atau  kampus,  tempat  kerja,  komunitas,  pemerintah,  keluarga,  dan  profesi adalah enam target pencegahan yang dirancang untuk ditangani oleh jaringan komunitas anti-narkoba.  Berikut  adalah  beberapa  cara  untuk  mendukung  program  pencegahan narkoba:
1. Metode Pre-emptif/Promotif
Dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, pencegahan, dan promosi perilaku/gaya  hidup  bebas  narkoba,  pendidikan  dan  pengajaran  digunakan  untuk mempengaruhi  faktor  pendorong  dan  kesempatan,  yang  disebut  faktor  "korelatif kriminologis"  kejahatan  narkoba.  Dengan  sikap  penolakan  yang  tegas  terhadap kejahatan narkoba. Gaya hidup yang sederhana, konstruktif, dan kreatif didorong dan dipupuk  melalui  kegiatan-kegiatan  ini,  yang  secara  khusus  ditujukan  kepada  para remaja.  Kelompok  masyarakat,  sekolah,  gereja,  dan  keluarga  berperan  dalam menyebarkan  informasi  pendidikan  sebagai  bagian  dari  program  pendidikan pencegahan.  Metode  pemberdayaan  masyarakat  bertujuan  untuk  menginspirasi kreativitas  dan  mencegah  penyalahgunaan  narkotika  dengan  membekali  individu dengan keterampilan dan kemampuan.
2. Metode Preventif
Untuk menghindari Police Hazard, jalur-jalur resmi dan jalur-jalur peredaran gelap dikontrol  dan  diawasi  untuk  mencegah  kejahatan  narkoba.  Metode  advokasi  untuk mengajarkan  petugas  pemerintah,  LSM,  dan  sektor  swasta  keterampilan  taktis  dan teknis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. keterampilan taktis dan teknis untuk menghentikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. distribusi narkoba.
3. Metode Kuratif
Teknik  ini  merupakan  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  untuk mengurangi rasa sakit, seperti yang terjadi selama penghentian obat.
4. Metode Rehabilitatif
Program ini membantu para pecandu narkoba untuk pulih secara mental dan fisik setelah  menjalani  perawatan  yang  panjang.  Mereka  harus  berhenti  menggunakan narkoba  dan  sembuh  dari  penyakit  yang  berhubungan  dengan  narkoba.  Pengguna narkoba  sering  kali  menderita  penyakit  fisik,  mental,  dan  penyakit  bawaan  seperti HIV/AIDS.
5. Metode Represif
Menangkap  pengguna  dan  pengedar  narkoba  adalah  bentuk  tindakan  represif. Orang-orang dari seluruh dunia yang terlibat dalam peredaran narkoba ditangkap, tidak hanya warga negara Indonesia.
Presiden Indonesia melakukan pengawasan terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga non-kementerian melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menghentikan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan prekursornya, BNN dapat menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab. Selain mengatur penjualan dan distribusi minuman beralkohol dan produk tembakau, BNN merumuskan dan mengimplementasikan  kebijakan  nasional  untuk  memerangi  penyalahgunaan  dan perdagangan ilegal psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Tanggung jawab untuk mengkoordinasikan  upaya-upaya  instansi  pemerintah  terkait  di  bidang  ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya berada di tangan BNN, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 17/2002 tertanggal 22 Maret 2002.
Untuk mencegah, memberantas, dan mengendalikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, diperlukan pendekatan multidimensi dengan menggunakan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Wijaya menyatakan bahwa berbagai strategi dan kebijakan  pemerintah  dapat  digunakan  untuk  memerangi  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan narkotika jika dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh otoritas terkait yang bekerja sama dengan komunitas antinarkoba (Wijaya, 2005).
Strategi-strategi untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal diuraikan di bawah ini:
a. Rencana untuk Mengurangi Permintaan Narkoba
b. Mencegah  penyalahgunaan  narkoba  adalah  salah  satu  strategi  pengurangan kebutuhan.
c. Pencegahan  primordial  atau  pencegahan  dini,  yang  berupaya  untuk  mencegah  dan memerangi  penggunaan  narkoba  di  antara  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  yang belum terkena dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
d. Kerentanan atau pencegahan sekunder, yang menargetkan komunitas atau demografi yang diketahui lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pendidikan, konseling, dan  pelatihan  adalah  alat  yang  digunakan  dalam  strategi  pencegahan  ini  untuk membantu  orang  berhenti,  memulai  kembali  dengan  kebiasaan  yang  baik,  dan mempertahankan fokus pada kesehatan.
e. Pencegahan tersier, sebagai sarana untuk memastikan mantan pengguna dan pecandu yang telah menjalani pengobatan dan rehabilitasi tidak kambuh lagi.
f. Pengaturan distribusi obat-obatan.
g. Pemantauan Perdagangan Narkotika secara paksa.
h. Prekursor  dan  obat-obatan  diawasi  oleh  pemerintah  baik  untuk  keperluan  industri maupun  medis.  Departemen  kehutanan,  sebagai  otoritas  yang  tepat,  mengawasi seluruh jalur legal, mulai dari penanaman hingga produksi, impor, ekspor, pergudangan, transportasi, distribusi, dan pengiriman.
i. Menyelidiki Pasar Obat-obatan Terlarang
j. Pencegahan  di  darat,  laut,  dan  udara  merupakan  bagian  dari  pengawasan  jalur peredaran  gelap  obat-obatan  terlarang.  Satuan  tugas  yang  dikhususkan  untuk pencegahan  di sekitar pelabuhan dan bandara telah dibentuk oleh  Badan  Narkotika Nasional.
Pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini, pemerintah hanya mengakui dan mengimplementasikan pengurangan permintaan dan pengendalian pasokan narkoba. Namun, karena tingginya prevalensi HIV/AIDS (OHD) di kalangan penyalahguna narkoba  yang  menggunakan  jarum  suntik  secara  bergantian,  BNN  dan  KPA  (komisi penanggulangan HIV/AIDS) menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 8 Desember 2003  dengan  nomor  21  Kep/Menko/Kesra/XII/BNN,  untuk  bekerja  sama  dalam  upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS dan mengakhiri penyalahgunaan narkoba.
Meskipun  ada  hukuman  yang  berat,  para  pengedar  dan  sindikat  narkoba  terus melakukan pelanggaran, mungkin karena perdagangan yang menguntungkan atau subversi yang parah. Meskipun tanaman ganja dimusnahkan di seluruh dunia, tanaman baru masih terus  ditanam.  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  bekerja  sama  untuk  menekan  hal  ini. Masyarakat  harus  segera  mengatasi  masalah  terkait  narkoba.  menyebabkan  kejahatan narkoba.  Masyarakat  dan  pemerintah  harus  berkomunikasi  untuk  mengakhiri penyalahgunaan narkoba. penyalahgunaan narkoba (Atmasamita, 2001). Masyarakat di luar
rumah  merupakan  bagian  dari  kehidupan  sehari-hari  dan  tidak  dapat  dipisahkan. Lingkungan  ini  menumbuhkan  masyarakat  yang  beragam  dengan  latar  belakang  sosial ekonomi,  budaya,  agama,  dan  perbedaan  lainnya  yang  bersatu  dalam  satu  kelompok. Lingkungan  ini  sangat  kondusif  untuk  penggunaan  narkoba.  Kelompok  ini  harus  segera diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang, seperti olahraga, kesenian, keamanan lingkungan, kegiatan sosial, keamanan lingkungan, dan kegiatan positif lainnya.
Banyak  aparat  penegak  hukum  dan  hakim  yang  telah  menegakkan  kejahatan narkotika.  Penegakan  hukum  seharusnya  dapat  mengurangi  peredaran  dan  distribusi narkotika,  namun  semakin  intensif  penegakan  hukum  tersebut,  maka  peredaran  dan distribusi  narkotika  akan  semakin  meningkat.  Undang-undang  narkotika  telah  disahkan, namun kejahatan narkotika masih terus berlanjut. Banyak pengedar dan bandar narkoba yang tertangkap dan dihukum baru-baru ini, tetapi yang lainnya tampaknya diabaikan dan bahkan semakin meluas (Dewi & MH, 2017).
Hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban, dan hukuman. Bab XV Ketentuan  Pidana  Pasal  111-148  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika memuat ketentuan pidana. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan empat kategori perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai hukuman pidana. Jenis-jenis sanksi yang  diberlakukan  untuk  kejahatan  narkotika  antara  lain  diatur  dalam  UU  No.  35/2009 tentang Narkotika:
a. “Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128)
b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130).
c. Tindak  pidana  bagi  Orang  yang  Tidak  Melaporkan  Adanya  Tindak  Pidana  Narkotika (Pasal 131)
d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132)
e. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133)
f. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)
g. Tindak  Pidana  bagi  Pengurus  Industri  Farmasi  yang  Tidak  Melaksanakan  Kewajiban (Pasal 135).
h. Tindak  Pidana  terhadap  Hasil-Hasil  Tindak  Pidana  Narkotika  dan/atau  Prekursor Narkotika (Pasal 137)
i. Tindak  Pidana  terhadap  Orang  yang  Menghalangi  atau  Mempersulit  Penyidikan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138)
j. Tindak  Pidana  bagi  Nahkoda  atau  Kapten  Penerbang  yang  Tidak  Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)
k. Tindak  Pidana  bagi  PPNS,  Penyidik  Polri,  Penyidik  BNN  yang  Tidak  Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140)
l. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141)
m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142)
n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143)
o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144)
p. Tindak  Pidana  yang  dilakukan  Pimpinan  Rumah  Sakit,  Pimpinan  Lembaga  Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industr i Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147)” Penyitaan narkotika, prekursor, dan hasil tindak pidana narkotika, termasuk peralatan,
barang berwujud dan tidak berwujud, real estat, dan aset lainnya, diuraikan dalam Pasal 136 UU  No.  35/2009.  Selain  itu,  warga  negara  asing  yang  melakukan  atau  menjalani  tindak pidana narkotika dilarang masuk ke Indonesia dan diusir menurut Pasal 146. Pelaku yang dihukum karena pelanggaran narkotika dapat dihukum hingga dua tahun penjara jika denda mereka tidak dibayar, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 148 (Dewi & MH, 2017)

## B. Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Napza di Masyarakat
UU No. 35/2009 tentang Narkotika mewajibkan masyarakat, terutama penegak hukum, untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan mengatur rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu. Undang-undang ini mewajibkan hakim untuk mengadili penyalahguna narkotika (tersangka yang mengalami ketergantungan berat).
Jika  terbukti  bersalah,  hakim  dapat  memerintahkan  rehabilitasi  penyalahgunaan narkoba.  Penyalahguna  narkotika  yang  belum  dihukum  dapat  diperintahkan  untuk menjalani  rehabilitasi.  Model  sistem  jalur  ganda,  yang  mencakup  sanksi  pidana  dan tindakan,  digunakan  untuk  mengimplementasikan  rehabilitasi  pecandu  narkoba  sebagai pengganti  sanksi  tahanan.  Sanksi  pidana  menargetkan  kesalahan  dengan  menimbulkan penderitaan untuk membuatnya jera. Sanksi tindakan bertujuan untuk membantu pelaku berubah.  Sanksi  pidana  bertujuan  untuk  membalas  dendam  kepada  pelaku,  sedangkan sanksi tindakan melindungi, merawat, dan membimbing masyarakat, khususnya pecandu narkotika.
Perawatan membutuhkan deteksi, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan serta
bimbingan  psikiatri,  bahkan  setelah  pasien  kembali  ke  rumah.  Pasien  telah  kembali  ke masyarakat dan membutuhkan partisipasi, pengertian, dan penerimaan masyarakat untuk hidup  normal.  Pusat  perawatan  dengan  gerobak  unit  intensif  harus  menampung  pasien akut. Sebelum perawatan intensif, situasi kritis memerlukan tindakan segera (Waresniwiro, 1997). Dalam situasi ini, orang tua korban dan anggota keluarga lainnya harus menunjukkan kasih sayang mereka. Komunitas korban harus berpartisipasi untuk memberikan semangat dan harapan baru untuk masa depan. Agama sangat penting dalam situasi ini. Mendekatkan korban pada agama dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan membantu korban untuk kembali ke masyarakat dan berdiri sendiri dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri untuk melawan segala godaan yang menjerumuskannya ke lembah narkotika (Eleanora, 2011).

## SIMPULAN
Narkoba termasuk narkotika, psikotropika, dan zat-zat lain yang memiliki sifat adiktif. Otak (sistem saraf pusat) dipengaruhi oleh obat-obatan ketika dihisap, ditelan, dihirup, atau disuntikkan,  dan  ketergantungan  adalah  akibat  yang  umum  terjadi.  Akibatnya,  terjadi perubahan pada cara kerja otak dan organ tubuh. Pasal 35 Undang-Undang Narkotika tahun 2009.  Narkotika,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  adalah  tiga  kategori  utama  yang  termasuk dalam narkoba. Menurunkan Risiko Penyalahgunaan Narkoba. Saat ini, pemerintah hanya mengakui dan menerapkan pengurangan permintaan dan pengendalian pasokan narkoba. Indonesia  memiliki  kejahatan  narkotika  transnasional.  Kejahatan  narkotika  telah  menjadi masalah besar di Indonesia dan merupakan kejahatan transnasional. Hal ini menunjukkan komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk  memberantas  kejahatan  narkotika.  Saat  ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk memerangi  kejahatan narkotika. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang kejahatan narkotika,  namun  peraturan  tersebut  belum  menyelesaikan  masalah  karena  para  pelaku selalu  menemukan  cara  untuk  melanjutkan  aksinya.  Untuk  mengalahkan  kejahatan  ini, penegakan hukum harus lebih serius. Penegak hukum dan seluruh masyarakat Indonesia harus serius dalam memerangi kejahatan narkotika demi masa depan yang lebih baik. Upaya yang dijalankan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di berbagai tempat,  termasuk  ruang  kelas,  kantor,  lingkungan,  pemerintah  negara  bagian  dan  lokal, rumah  tangga,  dan  karier.  Metode  yang  mempromosikan,  mencegah,  menyembuhkan, merehabilitasi, dan menekan penyalahgunaan narkoba semuanya berada dalam ranah yang memungkinkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alifia, U. (2008). Apa Itu Narkoba dan Napza, Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
Atmasamita,  R.  (2001).  Tindak  Pidana  Narkotika  Trans  Nasional  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.
Bandung, Citra Aditya Bakti.
Atmasasmita,  R.  (1997). Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Bastiar,  D.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Dan  Pencegahan  Pengguna Narkotika Di Indonesia. Jurnal Rechtens, 8(2), 209 – 222.
Dewi, S. H., & MH, P. M. (2017). Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia. Seminar Narkoba 2013.
Diantha, I. M. P., & Sh, M. S.  (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
DPR  RI.  (2023). Dukung  Rehabilitasi  Pecandu  Narkoba  di  Rindam,  Puan:  Bisa  Dibarengi  dengan Program Bela Negara. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+ Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara#:~:text=Tahun 2023 sejak Januari hingga, dengan jumlah sebanyak 1.625 orang.
Eleanora,  F.  N.  (2011).  Bahaya  Penyalahgunaan  narkoba  serta  usaha  pencegahan  dan penanggulangannya. Jurnal Hukum, 25(1), 439 – 452.
Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Analogi Hukum, 4(3), 311 – 315.
Pamungkas, A. P., Windiani, R., & Farabi, N. (2017). 12. Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. Journal of International Relations, 3(2), 91 – 99.
Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 137 – 161.
Utami, I. R. (2014). Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang. LAW REFORM, 9(2), 124 – 138.
UU No 35 tahun 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Waresniwiro, M. (1997). Narkotika Berbahaya. Jakarta, Mitra Bintibmas.
Wijaya, W. W. (2005). Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen, 2(07).
Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 136 – 143.