## Wajah Hukum

## Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

## Ferdiansyah Putra Manggala, Vinka Kurnia Dewi
Fakultas Hukum Universitas Jember Coresspondence: ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id
Abstrak . Secara umum, objek jaminan utang biasanya berupa benda-benda yang memiliki wujud fisik (tangible asset), seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan sejenisnya. Namun, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif, khususnya pada Pasal 16, memberikan landasan bagi pemerintah untuk fasilitas pada skema pembiayaan yang berbasis  pada  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  nilai  ekonomi  bagi  pelaku  usaha  ekonomi  kreatif.  Lebih lanjut, peraturan lebih mendalam mengenai hal ini diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Untuk  mendukung pemanfaatan  HKI  sebagai  objek  jaminan  khususnya  fidusia  guna  memperoleh  kredit,  Pemerintah  kemudian mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  tentang  Ekonomi  Kreatif.  Langkah ini  memberikan  peluang  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif  untuk  memanfaatkan  fasilitas  tersebut  guna mengembangkan  potensi  yang  dimiliki.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  merumuskan  dua rumusan masalah, yakni: bagaimana pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam usaha ekonomi kreatif sebagai objek jaminan utang? dan apa upaya penyelesaian bila terjadi sengketa akibat wanprestasi oleh pelaku usaha  ekonomi  kreatif.Penelitian  ini  mengadopsi  metode  penelitian  doktirnal  dengan  pendekatan  perundang- undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder, dan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis penelitian dilakukan secara deduktif.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Ekonomi Kreatif, Objek Jaminan Utang.
Abstract. The objects of debt collateral are generally objects that have a exists for (tangible asset) such as land, buildings, vehicles and so on. However, in Law concerning the Creative Economy, precisely in Article 16, it is explained  that  the  government  facilitates  intellectual  property-based  financing  schemes  that  have  economic value for creative economy business actors which will be further regulated in a government regulation. In terms of  supporting  the  use  of  intellectual  property  as  collateral  objects  to  obtain  credit,  the  government  issued Government Regulation no. 24 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law concerning the Creative Economy.  So  that  creative  economy  actors  in  this  case  can  take  advantage  of  these  facilities  to  develop  their potential.  Based  on  this  background,  the  author  formulates  two  problem  formulations,  namely:  how  are intellectual property rights (IPR) regulated for creative economy businesses as objects of debt collateral? What are  the  resolution  efforts  if  a  dispute  occurs  due  to  default  by  creative  economy  business  actors?  This  thesis research  uses  normative  juridical  methods  with  a  statutory  approach  (statue  approach)  and  conceptual approaches.  The  legal  materials  used  are  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials  using  the library study method of collecting legal materials with research analysis using deductive methods.
Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Creative Economy, Debt Collateral Object.

## PENDAHULUAN
Secara  umum,  bentuk  jaminan  utang  yang  dikenal  sebagai  agunan  dalam  institusi  keuangan baik  perbankan  ataupun  non-perbankan,  dapat  berupa  properti  fisik  seperti  tanah  dan  bangunan. Penyediaan agunan ini sering kali terikat dengan skema Hak tanggungan yang diatur dalam regulasi tertentu, seperti Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Terkait dengan  Tanah.  Properti  fisik  biasanya  didokumentasikan  dengan  sertifikat  kepemilikan  yang dikeluarkan oleh otoritas pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia. Agunan berupa hak tanggungan ini, pemilik properti yang telah memiliki sertifikat tersebut memberikan izin bagi pihak bank untuk menyita dan menjual objek tertanggung jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran. 1 Selain properti fisik, ada juga agunan berupa kebendaan bergerak juga dapat digunakan sebagai jaminan utang melalui skema fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang yang berisi tentang Jaminan Fidusia. Pada jaminan fidusia, debitur tidak perlu menyerahkan fisik barang yang dijadikan
1 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah  Kredit:  Suatu  Tinjauan  Yuridis, (Jakarta  :  Djambatan, 1996),   hlm 75.
jaminan,  sehingga  barang  tersebut  tetap  dapat  digunakan  untuk  kegiatan  bisnis  seperti  operasional taksi. 2
Namun, dengan perkembangan ekonomi kreatif, ada jenis jaminan baru yang muncul, yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah aset tidak berwujud (intangible asset). HKI ini dapat dijadikan  jaminan  utang  melalui  skema  jaminan  fidusia,  karena  tidak  dapat  diikat  dengan  hak tanggungan  seperti  properti  fisik.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  16  Undang-Undang  tentang  Ekonomi Kreatif,  yang  memberikan  fasilitasi  pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual  bagi  pelaku  usaha ekonomi kreatif.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  berupa  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  tentang  Ekonomi  Kreatif.  Pada  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  pembiayaan  berbasis kekayaan  intelektual  dilakukan  dengan  memanfaatkan  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  nilai ekonomis.  Fasilitasi  ini  dapat  membantu  pelaku  usaha  ekonomi  kreatif,  terutama  UMKM,  untuk mengembangkan usaha mereka dengan menggunakan HKI sebagai jaminan untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan.
Dengan demikian, HKI menjadi objek jaminan baru yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan  kredit  dari  lembaga  keuangan,  dan  hal  ini  menunjukkan  pentingnya  memahami pengaturan  HKI  sebagai  objek  jaminan  utang  serta  upaya  yang  dapat  dilakukan  saat  terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif.
Berdasarkan penjelasan diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan objek jaminan baru yang dapat dijaminkan sebagai objek untuk mendapatkan suatu kredit di lembaga perbankan maupun non  perbankan.  Oleh  karena  hal  tersebut,  penulis  ingin  memberikan  suatu  penjelasan  dan  informasi yang cukup terkait bagaimana pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dan upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  wanprestasi  oleh  para  pelaku  usaha  ekonomi kreatif.

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk  Wetboek),  Undang-Undang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Perbankan,  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia, Undang-Undang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  Undang-Undang Hak  Cipta,  Undang-Undang  Paten,  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Undang- Undang  Ekonomi  Kreatif,  Peraturan  Pemerintah  Pelaksana  Undang-Undang  Ekonomi  Kreatif, serta  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  61/POJK.07/2020  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  (LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan).  Bahan  hukum sekunder  mencakup  buku,  jurnal,  pendapat  para  sarjana,  kasus  hukum,  dan  yurisprudensi,  yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulannya  menggunakan  studi  kepustakaan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder yang relevan dengan topik penelitian.
2. Rancangan Kegiatan
Berikut  ini  adalah  rancangan  penelitian  kegiatan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  peneliti terkait  dengan  pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual  akibat  wanprestasi  oleh  para  pelaku usaha ekonomi kreatif selama jangka waktu 3 bulan, mulai dari Juli hingga Februari 2023.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Pada setiap penelitian pasitnya memiliki fokus kajian sebagai batasan terkait  permasalahan hukum  yang  nantinya  dianalisis  oleh  peneliti  pada  penelitian  tersebut.  Terdapat  fokus  kajian  ini bisa  memberikan  pembatas  tentang  objek  masalah  yang  saat  ini  sedang  diteliti.  Hal  tersebut berakibat  terfokus  pada  permasalahan  terkait  dengan  pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif.
Kemudian  objek  pada  objek  yang  diteliti  tentunya  sangat  dibutuhkan  dikarenakan  objek tersebut merupakan suatu isu hukum yang menjadi bahan kajian oleh peneliti secara ilmiah. Objek
2 M.  Yasir,  Aspek  Hukum  Jaminan  Fidusia  ( Legal  Aspect  of  Fiduciary  Guaranty ), Jurnal  Sosial  dan Syar-I , Vol.
penelitian pada penelitian pembiayaan berbasis kekayaan intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif adalah HKI yang dapat digunakan sebagai alat pembiayaan 4. Bahan dan Alat Utama
Benar,  dalam  melakukan  penelitian  yang  bersifat  normatif  seperti  studi  mengenai pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual  akibat  wanprestasi  oleh  para  pelaku  usaha  ekonomi kreatif,  pemilihan  bahan  penelitian  yang  tepat  sangat  penting.  Hal  ini  karena  berbagai  jenis penelitian memerlukan jenis bahan yang berbeda untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang dihasilkan. Penelitian yang bersifat normatif, bahan penelitian yang digunakan biasanya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. a. Bahan Hukum Primer
Penelitian  ini  merujuk  kepada  aturan  hukum  yang  dilakukan  secara  tertulis  tertulis  kemudian dikeluarkan  oleh  badan  berwenang,  seperti  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  badan  legislatif, aturan  hukum  terkait  yang  dikeluarkan  oleh  badan  eksekutif,  dan  putusan  pengadilan  yang dikeluarkan  oleh  hakim.  Konteks  penelitian  mengenai  pembiayaan  berbasis  kekayaan intelektual  akibat  wanprestasi  oleh  para  pelaku  usaha  yang  ada  pada  ekonomi  kreatif,  bahan hukum primer yang relevan adalah UUHC dan UUJF
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  sumber  yang  memberikan  interpretasi,  analisis,  atau pemahaman tambahan  mengenai hukum,  yang  seringkali  berasal  dari  ajaran atau  doktrin  para ahli.  Sumber-sumber  ini  dapat  berupa  buku,  artikel,  dan  publikasi  lainnya  baik  dalam  bentuk cetak  maupun  elektronik.  Dalam  penelitian  ini,  penggunaan  bahan  hukum  sekunder  akan memberikan wawasan tambahan dan perspektif yang beragam terkait dengan topik pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan jaminan
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan sumber tambahan yang memberikan informasi atau referensi terkait dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber-sumber ini tidak diwajibkan  dalam  penelitian,  namun  dapat  memberikan  tambahan  informasi  atau  dukungan untuk  memperkaya  analisis  dan  argumentasi  yang  disajikan  dalam  penelitian.  Konteks penelitian  mengenai  pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual  dan  wanprestasi  oleh  para pelaku  usaha  ekonomi  kreatif,  bahan  hukum  tersier  dapat  berupa  situs-situs  internet  yang relevan terhadap penelitian ini.
5. Tempat
Penelitian  di  dalamnya  harus  terdapat  tempat  yang  akan  diteliti.  Negara  Indonesia merupakan Tempat dalam penelitian ini kajian ini tentangi pembiayaan berbasis intelektual akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  pembiayaan  didasarkan    kekayaan  intelektual akibat  wanprestasi  oleh  para  pelaku  usaha  ekonomi  kreatif  yaitu  studi  dokumen.  Studi  dokumen menjadi  kajian  yang  mempelajari  mengenai  dokumen-dokumen.  Terdapat  hubungan  dengan kaidah  hukum  doktrinal  adapun  terdapat  dokumen  yang  sudah  ada.  Berdasarkan  hal  tersebut peneliti  mengerjakan  kajian  dokumen  berupa  menelaah  Undang-Undang  tentang  hak  cipta  yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijaminkan secara kepercayaan kata lain dari fidusia
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Pada bab ini merupakan penelitian yang menjelaskan mengenai  terminologi yang terdapat dalam tajuk penelitian melahirkan novelty variabel penelitian ini peneliti diharapkan memberikan suatu  uraian  terkait  dengan  epistimologis  yang  ada  dalam    tajuk  penelitian  ini.  Untuk  definisi operasional  variabel  penelitian  pada  penelitian  berjudul  pembiayaan  berbasis  intelektual  akibat wanprestasi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:
a. Hak Cipta
Undang-Undang  Hak  Cipta,  hak  eksklusif yang  dapat  secara otomatis timbul  didasarkan  pada asas  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  dilahirkan  dalam  sebuah  bentuk  riil  tanpa  mengurangi batasan sejurus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan hak cipta
b. Jaminan Fidusia
Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  yang  berwujud  maupun tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  terkhusus  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  oleh
hak  tanggungan  selaras  dimaksud  dalam  Undang-Undang  tentang  Hak  Tanggungan  tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditur  lainnya merupakan jaminan fidusia.
c. Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan  Undang-Undang  Ekonomi  Kreatit.  Orang  perseorangan  atau  kelompok  orang warga  Negara  Kesatuan  RI  atau  badan  usaha  berbadan  hukum  atau  bukan  berbadan  hukum yang pendiriannya berdasarkan hukum berlaku di Indonesia yang melakukan kegiatan jual beli bidang ekonomi kreatif dikatakan pelaku ekonomi kreatif.
8. Teknik Analisis
Konteks  penelitian  ini  yang  menggunakan  metode  normatif,  analisis  data  Undang-Undang tentang  Hak  Cipta  akan  dilakukan  secara  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dalam  analisis  data menggambarkan kualitas dari informasi yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Analisis ini akan disusun dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan logis, memastikan bahwa setiap informasi yang  disajikan  tidak  tumpang  tindih  dan  disampaikan  secara  efisien  untuk  memudahkan interpretasi data. Pada saat melakukan analisis kualitatif terhadap Undang-Undang Hak Cipta, akan dilakukan  pembacaan  dan  pemahaman  terhadap  setiap  pasal  dan  ketentuan  yang  terkandung  di dalamnya.  Selain  itu,  akan  dilakukan  penelusuran  terhadap  konsep-konsep  dan  prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang tersebut. Hasil analisis ini akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas dan sistematis, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai substansi dan implikasi  dari  Undang-Undang  Hak  Cipta  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  yang  berkaitan dengan kekayaan intelektual.
Berdasarkan hal tersebut pada penelitian doktrinal ini selalu memberikan penjelasan terkait hal yang diteliti sesuai norma tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan luaran dari penelitian ini  dibuat  dalam  kalimat-kalimat  yang  sistematis,  metodis,  logis.  Kalimat-kalimat  tersebut dituangkan dalam hasil dan kesimpulan pada  penelitian ini.

## HASIL

## Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Usaha Ekonomi Kreatif Sebagai Objek Jaminan Utang
Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  ketentuan  hukum  terkait,  khususnya  Pasal  16  Ayat  1  dan Ayat 2 Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan sebagai  subjek  jaminan  untuk  memperoleh  pembiayaan  atau  kredit,  yang  kemudian  akan  disalurkan melalui  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  non-bank.  Sejalan  dengan  arah  kebijakan  baru  dari pemerintah yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mengoptimalkan potensi  ekonomi  mereka,  pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  pelaksana  dari  undang-undang terkait,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Tentang Ekonomi Kreatif.
Hal  ini  menjadi  penting  dicatat  bahwa  HKI  yang  dijadikan  sebagai  subjek  jaminan  harus memiliki nilai ekonomi yang signifikan. HKI yang memiliki nilai ekonomi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan  sebagai  subjek  jaminan  utang,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  pada  Pasal  5 huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Tentang  Ekonomi Kreatif. Skema pembiayaan yang didasarkan pada HKI ini akan disalurkan melalui lembaga keuangan baik  bank  maupun  non-bank,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif.
Penting  untuk  dipahami  bahwa  lembaga  perbankan  memiliki  dua  fungsi  utama,  yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, yang biasa disebut sebagai kegiatan  funding,  seperti  yang  didefinisikan  dalam  Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  yang  menjelaskan  Tentang  Perbankan.  Sementara  lembaga keuangan  non-bank  adalah  lembaga  atau  badan  yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan  dengan  cara menghimpun dana melalui penerbitan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membantu  pembiayaan  perusahaan  atau  masyarakat  itu  sendiri.  Lembaga  keuangan  non-bank didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan pasar modal dan memberikan modal bagi perusahaan yang belum cukup mapan atau termasuk dalam kategori lemah. 3
3 Arifin Zainul, Dasar-dasar  Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Alfabet, 2012), hlm 3.
Adapun  (HKI)  yang  dapat  diagunkan  sebagai  objek  jaminan  utang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:
1. Hak Cipta
Pasal 16 Ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta memiliki potensi untuk dijadikan sebagai jaminan atas utang. Implementasi lebih lanjut  mengenai  hal  ini  diatur  melalui  peraturan  pemerintah,  khususnya  Peraturan  Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif. Pada konteks ini, Hak Cipta  bisa  digunakan  sebagai  jaminan  atas  utang  melalui  salah  satu  skema  yang  tersedia  dalam pemanfaatan  hak  kekayaan  intelektual,  yaitu  melalui  penggunaannya  sebagai  objek  jaminan fidusia.
2. Hak Paten
Pasal 108 dari Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Paten mengindikasikan bahwa Hak  Paten  memiliki  potensi  untuk  dijadikan  sebagai  jaminan atas  utang.  Untuk pengaturan  lebih lanjut  terkait  hal  ini,  diselaraskan  melalui  peraturan  pemerintah,  khususnya  dalam  Peraturan Pemerintah  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Tentang  Ekonomi  Kreatif.  Pada konteks ini, Hak Paten dapat digunakan sebagai jaminan atas utang melalui salah satu skema yang tersedia dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual, yakni dengan mengikutsertakannya sebagai objek jaminan fidusia.
3. Hak Merek dan Indikasi Geografis
Termaktub  ketentuan  Pasal  41  Ayat  (1)  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang Hak  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  disebutkan  bahwa  Hak  tersebut  memiliki  kelonggaran  untuk dialihkan kepemilikannya melalui perjanjian atau alasan yang diizinkan oleh peraturan perundang- undangan.  Pada  konteks  ini,  Hak  tersebut  dapat  dimanfaatkan sebagai subjek  jaminan  atas  utang melalui skema yang disediakan dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan atas utang, khususnya melalui kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif.
Termasuk dalam dari hak benda, HKI memiliki dua aspek, yaitu hak ekonomi yang berpotensi memberikan keuntungan finansial seperti royalti, dan hak moral yang melekat pada pemiliknya. Hak ekonomi bersifat dapat dialihkan kepada pihak lain (transferable), sehingga penerima alihan hak juga dapat  memperoleh  keuntungan  ekonomi.  Mengenai  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, Pasal 9 Ayat 2 dari Peraturan Pemerintah mengatur bahwa pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu  dengan  menjadikannya  sebagai  Jaminan  Fidusia,  melalui  Kontrak  dalam  kegiatan  ekonomi kreatif, dan dengan Hak Tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Diharapkan bahwa melalui tiga skema tersebut,  pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual  dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  negara,  menciptakan  peluang  kerja  baru,  serta  mengoptimalkan  potensi  yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi kreatif. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:
(HKI) Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Menurut  Prof.  R.  Subekti,  S.H,  Fidusia  diinterpretasikan  sebagai  proses  pemindahan  hak kepemilikan yang berasal dari kepercayaan atau fiduciaire eigendomsoverdracht. 4 Jaminan Fidusia di Indonesia    telah  diatur  sekitar  kurang  lebih  20  tahun  lalu  dalam  aturan  yang  komprehensif  berupa undang-undang,  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Jaminan  Fidusia.  Jaminan Fidusia  merupakan  sebuah  evolusi  dari  lembaga  Gadai,  di  mana  objek  jaminan  yang  digunakan mencakup benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak, serta benda tidak bergerak, seperti bangunan yang tidak dijaminkan dengan Hak Tanggungan. 5 Fidusia.
Sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  1  angka  1  UUJF,  merupakan  proses  pengalihan  hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa sang pemilik benda tetap memegang  penguasaan  atas  benda  tersebut.  Pengesahan  UUJF  dimaksudkan  untuk  memberikan fondasi  hukum  yang  kuat  bagi  pengikatan  atas  benda-benda  bergerak,  baik  yang  berwujud  maupun yang tidak, serta benda-benda tidak bergerak yang tidak memenuhi syarat untuk dibebani dengan Hak Tanggungan,  sebagai  jaminan  atas  pembayaran  utang  tertentu.  Lingkup  ketentuan  peraturan  norma
4 R.  Subekti, Jaminan-Jaminan  untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia, (Bandung  :  PT. Alumni, 1996), hlm 48.
5 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo, Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit, (Yogyakarta : Andi, 2018), hlm 114.
ini,  baik  dalam  hal  aspek  bendanya  maupun  transaksi  dikemudian  hari.  Memiliki  tujuan  untuk mengejar kehidupan dunia bisnis yang berkembang pesat dengan sangat cepat dan begitu kompleks. 6 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak  berwujud  atau  intangible  asset,  yang  tidak  dapat  dijaminkan  dengan  skema  Hak  Tanggungan. Namun, dalam konteks ini, Hak Cipta dan Paten merupakan bagian dari (HKI) yang dapat dijaminkan dengan skema fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal  16  Ayat  3  dan  Ayat  4  UUHC  menjelaskan  bahwa  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  sebagai objek  jaminan  fidusia,  dengan  pelaksanaannya  diatur  dalam  peraturan  pemerintah.  Demikian  pula, Pasal 108 Ayat 1 dan Ayat 2 UUP, juga mengatur bahwa selain hak cipta ada juga Hak Paten dapat pula digunakan sebagai objek jaminan berupa fidusia, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui aturan tersendiri berupa peraturan pemerintah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Tentang Ekonomi  Kreatif,  dijelaskan  bahwa  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan, salah satunya melalui skema fidusia. Oleh karena itu, Hak Cipta dan Paten termasuk dalam hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang dengan menggunakan skema fidusia.

## Kontrak dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI),  yang  merupakan  jenis  aset  intangible,  termasuk  dalam kategori  benda  bergerak  tidak  berwujud  yang  tidak  dapat  diikat  dengan  skema  Hak  Tanggungan. Namun, Hak Cipta dan Paten, sebagai bagian dari HKI, dapat dijaminkan menggunakan skema fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 Ayat 3 dan Ayat 4 UUHC mengatur bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan  fidusia,  dengan  pengaturan  pelaksanaannya  diatur  dalam  peraturan  pemerintah.  Hal  serupa juga  diatur  dalam  Pasal  108  Ayat  1  dan  Ayat  2  Undang-Undang  Tentang  Paten,  yang  menjelaskan bahwa Hak atas Paten dapat dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia, dengan detail pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
Konteks  ini,  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Tentang Ekonomi  Kreatif  menegaskan  bahwa  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dapat dimanfaatkan  sebagai  objek  jaminan,  termasuk  dengan  skema  fidusia.  Pada  praktiknya,  pembiayaan berbasis  kekayaan  intelektual  dengan  skema  jaminan  fidusia  dilakukan  dengan  cara  memberikan kekayaan  intelektual  tersebut  kepada  kreditur,  sementara  tetap  dalam  penguasaan  debitur. Penyelenggaraan  perjanjian  fidusia  ini  dilakukan  secara  tertulis  dalam  akta  notaris  dan  harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Objek jaminan yang berupa kekayaan intelektual tersebut juga harus didaftarkan di Direktorat.Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan agar jika terjadi eksekusi atas objek jaminan, proses dapat dilakukan.tanpa melalui.putusan pengadilan. 7

## Hak Tagih dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual
Para  pelaku  usaha  ekonomi  kreatif  dapat  menggunakan  skema  hak  tagih  dalam  kegiatan ekonomi kreatif mereka sebagai alternatif untuk memperoleh pembiayaan atau kredit, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah. Hak tagih mengacu pada hak yang muncul ketika ada  perjanjian  utang-piutang  antara  pihak-pihak  terlibat.  Konteks  ini,  pelaku  usaha  ekonomi  kreatif dapat  menggunakan  hak  tagih  atas  pendapatan  yang  mereka  peroleh  dari  kegiatan  ekonomi  kreatif sebagai  jaminan  untuk  mendapatkan  pembiayaan  atau  kredit.  Dengan  menerapkan  skema  hak  tagih, pelaku  usaha  dapat  menggunakan  arus  kas  masa  depan  sebagai  jaminan  untuk  mendapatkan pembiayaan  yang  mereka  perlukan,  tanpa  harus  mengorbankan  kepemilikan  atau  kontrol  atas kekayaan intelektual mereka.
Hak  tagih,  yang  juga  dikenal  sebagai  cessie  sesuai  dengan  Pasal  613  KUH  Perd,  merupakan proses pengalihan hak atas benda tak berwujud, seringkali dalam bentuk piutang, dari satu pihak ke pihak  lain.  Hal  ini,  individu  menjual  hak  tagih  atas  piutang  mereka  kepada  pihak  ketiga.  Hak  tagih
6 Fatma Paparang, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia , Jurnal LLPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1, No. 2 , (2014), hlm 57.
7 Reni  Budi  Setianingrum,  Mekanisme  Penentuan  Nilai  Ekonomis  dan  Pengikatan  Hak  Cipta  sebagai Objek Jaminan Fidusia , Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 2 , (2016), hlm 232.
atau cessie adalah pengalihan hak yang dapat menghasilkan pergantian kreditur karena alasan tertentu. Pasal 613 KUHPerd menjelaskan bahwa piutang yang dimaksud adalah piutang yang memiliki asal- usul  atau  tagihan  atas  nama.  Salah  satu  bentuk  perjanjian  yang  sering  digunakan  dalam  pengalihan hak  tagih  piutang  adalah  perjanjian  cessie.  Perjanjian  cessie  memungkinkan  pengalihan  hak  tagih kepada pihak ketiga sebagai jaminan untuk fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank. Bank memberikan  dana  melalui  fasilitas  kredit  dengan  persyaratan  jaminan  untuk  memastikan  keamanan transaksi. Jaminan tersebut memastikan bahwa jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank dapat  menjual  jaminan  tersebut  dan  menggunakan  hasilnya  untuk  melunasi  utang  debitur.  Dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang bersifat benda tak berwujud, mekanisme yang diatur dalam  Pasal 613  KUHPerd  dapat diterapkan.  Cessie, sebagai  pengalihan  hak atas  piutang,  bukanlah perjanjian  yang  berdiri  sendiri,  tetapi  merupakan  penyerahan  piutang  yang  telah  memiliki  dasar hukum sebelumnya. Penyerahan cessie harus didokumentasikan dalam bentuk perjanjian tertulis, baik otentik maupun dibawah tangan.

## Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual  Akibat  Wanprestasi  Oleh  Para  Pelaku  Usaha Ekonomi Kreatif
Sengketa  secara  terminologi  konflik  dalam  bahasa  Inggris  adalah  " conflict ,"  yang  mencakup arti  "bentrokan,"  "pertempuran,"  "perselisihan,"  atau  "pencederaan."  Namun,  dalam  kamus  bahasa Indonesia, " conflict " lebih sering diterjemahkan sebagai "pertentangan" atau "konflik," yang merujuk pada ketidaksepakatan atau pertikaian antara dua pihak atau lebih. 8 Perkara kontroversial dapat timbul antara  pihak-pihak  yang  beragam,  termasuk  interaksi  antarindividu,  interaksi  antarindividu  dan kelompok,  interaksi  antarkelompok,  dan  skenario  lainnya.  Fenomena  tersebut  seringkali  terkait dengan  ketidakpatuhan  salah  satu  pihak  terhadap  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  sebuah perjanjian, yang dalam hukum sering disebut sebagai wanprestasi. Contoh yang umumnya ditemukan dalam  konteks  keuangan,  khususnya  dalam  sektor  perbankan,  adalah  situasi  di  mana  pemberi pinjaman menghadapi  kredit  yang tidak lancar 9 .  Kredit  macet  merupakan  kondisi di mana  pinjaman atau  kredit  mengalami  kesulitan  dalam  pembayaran,  yang  dapat  disebabkan  oleh  sejumlah  faktor. Salah satu contohnya adalah faktor eksternal, di luar kendali debitur, atau bisa juga disebabkan oleh kesengajaan untuk mengabaikan kewajiban yang telah disepakati bersama.
Penyelesaian  sengketa  umumnya  dapat  dilakukan  melalui  dua  jalur,  yaitu  non-litigasi  (di  luar pengadilan)  atau  litigasi  (melalui  pengadilan).  Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  terkait pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual  di  lembaga  keuangan,  baik  bank  maupun  non-bank, Peraturan  Pemerintah  yang  menegaskan  pelaksanaan  Undang-Undang  tentang  Ekonomi  Kreatif menjelaskan beberapa metode yang dapat diterapkan. Hal ini, terdapat beberapa cara atau opsi yang dapat  dilakukan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  yang  terjadi  antara  kreditur  dengan  debitur sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 40 yaitu sebagai berikut:
Ilmu  hukum  mengenal  penyelesaian  konflik  atau  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara yang  saling  bertolak  belakang,  yakni  melalui  proses  pengadilan  atau  proses  luar  pengadilan.  Secara khusus,  terutama  dalam  lingkup  lembaga  keuangan,  baik  bank  maupun  non-bank,  penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan diatur oleh lembaga tersendiri disebtu dengan alternatif penyelesaian sengketa yang telah disahkan oleh lembaga Negara biasa disebut dengan OJK. Untuk sengketa yang tidak melibatkan lembaga keuangan, penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang lain. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menyajikan tata carap menyelesaikan sengketa secara daring. Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa melewati  lembaga  alternatif,  seperti  yang  diatur  dalam  peraturan,  harus  sesuai  dengan  ketentuan hukum yang berlaku mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui jalur Non Litigasi (Diluar Pengadilan) merupakan salah satu metode yang dapat diikuti.
Mengenai  hal  ini,  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  diharapkan  dapat  digunakanunuk menyelesaikan sengketa antar bank dengan nasabahnya ialah mediasi. Menurut Peraturan Mahkamah
8 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12717/Lelang-Hak-Tagih-Mengapa-TIdak.html, Diakses Pada Tanggal 14 April 2023.
9 Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata , Jurnal Lex Privatum , Vol. IV, No. 5 , (2016), hlm 80.
Agung  Republik  Indonesia  tepatnya  pada  Pasal  1  Angka  1,  mediasi  dimaknai  sebagai  cara penyelesaian  sengketa  dengan  jalan  perundingan  yang  melibatkan  para  pihak  yang  bersengketa dengan  tujuan  mencapai  suatu  kesepakatan  bersama.  Apabila  suatu  kesepakatan  bersama  telah tercapai dan disetujui oleh para pihak, maka dapat dikatakan bahwasanya suatu sengketa tersebut telah berakhir atau selesai.Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi ini, terdapat seorang mediator  sebagai  perantara  yang  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menjembatani  kedua belah pihak yang sedang bersengketa.
Jika  kata  sepakat  telah  tercapai  maka  dibutuhkan  penguatan  dalam  bentuk  akta  perdamaian sebagai  putusan  mediasi  yang  didaftarkan  dan  dikuatkan  oleh  Pengadilan  Negeri. 10 Namun  sebelum itu pastinya pihak kreditur yang mana dalam hal ini adalah pihak perbankan akan memberikan opsi- opsi  penyelesaian  masalah  atau  sengketa  yang  terjadi  antara  debitur  dengan  kreditur  antara  lain dengan  cara  penjadwalan  kembali (rescheduling), penataan  kembali (restructuring), dan  persyaratan kembali (reconditionin). 11
Melalui  penjadwalan  kembali (rescheduling) yang  merupakan  suatu  upaya  hukum    untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian   kredit   yang   berkenaan  dengan jadwal pembayaran  kembali  atau  jangka  waktu  kredit  termasuk      tenggang (grace      priod), termasuk perubahan  jumlah  angsuran  dan  apabila  memang  diperlukan  dengan  penambahan  kredit. 12 Penataan kembali (restructuring) yaitu  upaya  berupa  perubahan  syarat-syarat  perjanjian  kredit  berupa pemberian  tambaha  kredit,  atau  melakukan konversi  atas  seluruh  atau  sebagian  kredit menjadi perusahaan,    yang    dilakukan    dengan  atau  tanpa rescheduling atau reconditioning. Sedangkan persyaratan kembali (reconditioning) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur yang mana  dalam  hal  ini  adalah  bank  dengan  cara  melakukan  perubahan  atas  sebagian  atau  seluruh persyaratan  perjanjian,  yang.tidak.terbatas.hanya  kepada.perubahan.jadwal  angsuran,  atau  jangka waktu  kredit  saja.  Tetapi  perubahan  kredit  tersebut  tanpa  memberikan  tambahan  kredit  atau  tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
Dalam  dunia  perbankan,  penyelesaian  sengketa  telah  didukung  oleh  suatu  lembaga  yang dibentuk,  di  mana  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bertugas  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan  di sektor  jasa  keuangan,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan Pasal 6. Dalam upaya menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil, efektif, efisien, mudah  diakses,  dan  dipercaya  oleh  masyarakat,  dibentuklah  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  (LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan)  seperti  dijelaskan  dalam  Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020.
LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan  memiliki  kewajiban,  termasuk  memfasilitasi  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  dan  arbitrase,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  Ayat  (3)  huruf  a.  Dalam praktiknya,  LAPS  SJK  mendapatkan  ijin  operasional dari  OJK  dan mulai  beroperasi  pada  1  Januari 2021  sesuai  dengan  Pasal  50  Ayat  (1)  peraturan  OJK  tersebut.  Sebagai  satu-satunya  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  di sektor jasa  keuangan  yang diakui  dan  diatur  oleh  OJK, LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan  menggantikan  peran  6  LAPS  sebelumnya  dan  juga  memperluas cakupannya untuk penyelesaian sengketa di bidang Fintech.
Penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah sengketa yang  tidak  sedang  diproses  oleh  lembaga  peradilan,  arbitrase,  atau  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa lainnya, khususnya yang bersifat keperdataan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf  b  Peraturan  OJK  No.  61/POJK.07/2020.  Metode  penyelesaian  sengketa  melalui  LAPS  Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan secara tatap muka langsung di hadapan mediator atau arbiter, melalui media  elektronik,  atau  dengan  pemeriksaan  dokumen,  sesuai  dengan  Pasal  33  dalam  peraturan  OJK tersebut.
Upaya untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan yang terjadi antara debitur dengan kreditur, dalam hal ini dapat dilakukan melalui proses litigasi atau lembaga peradilan. Yang mana berarti dalam
10 Arfi  David  Kandou,  Pengalihan  Hak  Tagih  Kepada  Pihak  Ketiga  Melalui  Cassie  Menurut  Pasal  613 KUHPerdata Dalam Pemberian Kredit Bank, Jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 5 , (2018), hlm 98.
11 Adi, As, Edi’ , Hukum Acara  Perdata  Dalam  Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm 5.
12 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan ,  (Jakarta  : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 12.
penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan ini akan diproses dan diperiksa oleh seorang hakim pengadilan  dalam  suatu  rangkaian  persidangan. 13 Kebanyakan,  langkah  yang  ditempuh  oleh masyarakat  kita  untuk  mendapatkan  suatu  keadilan  ( justice) dan  kepastian  hukum (legal  certainly) terhadap  suatu  sengketa  yang  sedang  dihadapi  adalah  dengan  cara  menempuh  jalan  litigasi  atau melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini lembaga peradilan dinilai lebih mampu untuk memberikan solusi atas suatu sengketa yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dan dengan hal tersebut masyarakat berharap akan mendapatkan keadilan (justice) serta kepastian hukum (legal certainly) . 14
Oleh  Sudikno Mertokusumo  dijelaskan bahwasanya putusan  pengadilan memiliki  tiga macam kekuatan  istimewa  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  atau  melalui  proses  pengadilan  yaitu adanya  kekuatan  mengikat  bagi  para  pihak  ,  adanya  kekuatan  pembuktian,  serta  adanya  kekuatan eksekutorial  atau  kekuatan  untuk  dilaksanakan.  Putusan  hakim  memiliki  suatu  kekuatan  yaitu kekuatan  pembuktian,  dalam  hal  ini  berarti  putusan  tersebut  telah  memperoleh  suatu  kepastian mengenai hal yang terkandung dalam putusan tersebut.
Putusan  hakim  ini  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  yaitu  akta  otentik  yang  bertujuan  apabila nantinya  suatu  pihak  terkait  yang  bersengketa  hendak  mengajukan  banding,  kasasi,  peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya dapat menggunakan putusan hakim yang berupa akta otentik tersebut. 15
Peran  pengadilan,  khususnya  hakim,  dalam  mewujudkan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan kemanfaatan  dapat  tercermin  melalui  putusan-putusan  yang  dihasilkan.  Proses  peradilan  sangat bergantung  pada  integritas  dan  kebijaksanaan  hakim  di  pengadilan,  serta  bagaimana  mereka menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  mereka.  Hakim  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dan dihormati  dalam  masyarakat  dan  negara.  Tugas  utama  mereka  adalah  menegakkan  kebenaran  dan keadilan,  dan  mereka  diharapkan  untuk  senantiasa  mengutamakan  supremasi  hukum  dalam menjalankan  tugas  mereka.  Oleh  karena  itu,  untuk  memastikan  penegakan  hukum  yang  efektif, diperlukan  keberadaan  organ  penegak  hukum  yang  berkualitas  dan  memadai.  Hal  ini  mencakup pengawasan terhadap integritas dan profesionalisme hakim serta penyediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses peradilan yang adil dan efisien. 16
Apabila hakim, sebagai elemen kunci dalam penegakan hukum melalui proses peradilan, dapat menjalankan perannya dengan cermat dan efektif, maka idealisme yang terkandung dalam konstitusi tentang  pembentukan  kekuasaan  kehakiman  dapat  terlaksana  sepenuhnya.  Dalam  konteks  proses peradilan,  hakim  memiliki  tanggung  jawab  besar  terhadap  masyarakat,  dimana  putusan  yang dihasilkan harus mencerminkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, pengadilan menjadi tempat yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harapan serta kebutuhan masyarakat.
Sebagai  bagian  dari  aparat  penegak  hukum,  hakim  mempunyai  peran  sentral  sebagai  penentu putusan  dalam  setiap  perkara  yang  dipersengketakan.  Untuk  dapat  menyelesaikan  masalah  atau konflik yang diajukan kepadanya, hakim harus bertindak secara independen dan bebas dari pengaruh pihak-pihak  yang  terlibat.  Dalam  mengambil  keputusan,  hakim  hanya  terikat  pada  fakta-fakta  yang relevan dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar yuridis, tanpa adanya pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi integritas dan keadilan proses peradilan. 17
Konteks  tersebut,  penyelesaian  sengketa  pembiayaan  yang  berbasis  kekayaan  intelektual, seperti  Hak  Cipta  dalam  (HKI),  telah  diuraikan  dalam  Pasal  95  Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  yang memungkinkan penyelesaian melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal  (2)  tersebut  adalah  Pengadilan  Niaga,  yang  merupakan  bagian  dari  pengadilan  umum  dengan fokus  khusus  pada  kasus  perdagangan  dan  bisnis.  Konsep  pengadilan  khusus,  sebagaimana  diatur
13 Fransisca  Claudya  Mewoh,  Harry  J  Sumampouw,  Lucky  F  Tamengkel,  Analisis  Kredit  Macet  (PT. Bank Sulut, TBK Di Manado), Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4, No. 1 , (2016), hlm 5.
14 Idris  Talib,  “Bentuk  Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Mediasi”, Jurnal  Lex  Et  Societatis, Vol. 1, No. 1 , (2012), hlm 27.
15 Siswanto  Sutojo, Menangani  Kredit  Bermasalah  Konsep  Teknis  dan Kasus,  (Jakarta  :  Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hlm. 170
16 Fakhry Firmanto, “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”, Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2, (2019), hlm. 31
17 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis), (Jakarta  :  Chandra Pratama, 1996), hlm. 100
dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, mengacu pada pengadilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu, biasanya terbentuk  sebagai  bagian  dari  badan  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung.  Pengadilan  Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 Undang-Undang bersama dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, merupakan bagian dari Pengadilan Negeri. Selain menangani sengketa yang terkait dengan Hak  Cipta,  pengadilan  niaga  juga  memiliki  wewenang  dalam  menangani  sengketa  yang  berkaitan dengan  HKI  lainnya,  seperti  desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit,  merek,  dan  indikasi  geografis. Hal ini menegaskan peran penting Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan kekayaan  intelektual,  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  perlindungan  kepada  pemegang hak. 18

## SIMPULAN
Pada  uraian  tersebut,  implementasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  sebagai  jaminan  utang masih  menghadapi  sejumlah  kendala.  Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  termasuk  kurangnya lembaga  penilai  yang  khusus  menilai  HKI  di  lembaga  keuangan,  termasuk  bank  dan  non-bank; ketidakpastian nilai ekonomi dari HKI yang dijadikan jaminan dan sulitnya menjualnya dengan cepat; serta  kekurangan  kejelasan  terkait  proses  lelang  HKI  yang  dijadikan  jaminan.  Sebagai  hasil  dari ketidakpastian  ini,  penggunaan  HKI  sebagai  jaminan  utang  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  jaminan tambahan  untuk  memperoleh  kredit di lembaga  keuangan,  bukan  sebagai jaminan  utama.  Selain  itu, penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  HKI  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yakni  melalui  jalur litigasi  (pengadilan)  atau  non-litigasi  (di  luar  pengadilan).  Sebagai  alternatif  penyelesaian  di  luar pengadilan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif.
Langkah-langkah tersebut memberikan jaminan kepada lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank,  terkait  prosedur  penggunaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  sebagai  jaminan  untuk mendapatkan kredit. Pentingnya regulasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa  HKI  dengan  nilai  ekonomi  dalam  sektor  ekonomi  kreatif  dapat  dijadikan  jaminan  utang, memungkinkan  skema  ini  diterapkan  secara  efektif.  Ini  membantu  pelaku  usaha  ekonomi  kreatif untuk  memaksimalkan  potensi  mereka.  Dibutuhkan  regulasi  yang  jelas  terkait  penilaian  HKI  dalam sektor ekonomi kreatif yang berharga. Selain itu, perlu peningkatan kompetensi terkait penilaian HKI sebagai jaminan. Penilaian HKI akan dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan Panel Penilai, sesuai  dengan  aturan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  tentang  Ekonomi  Kreatif.  Selain  itu, penting  juga  untuk  menyediakan  platform  yang  memungkinkan  akses  dan  transparansi  bagi  pelaku ekonomi  kreatif,  terutama  UMKM,  yang  menggunakan  HKI  sebagai  jaminan  utang.  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar) memiliki kewenangan untuk menyediakan fasilitas ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis), Jakarta  :  Chandra Pratama, 1996
Adi, As, Edi’ , Hukum Acara  Perdata  Dalam  Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012
Arifin Zainul, Dasar-dasar  Manajemen Bank Syariah, Jakarta : Alfabet, 2012 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah  Kredit:  Suatu  Tinjauan  Yuridis, Jakarta  :  Djambatan, 1996
Iswi  Hariyani,  Cita  Yustisia  Serfiyani  dan  R.  Serfianto  D.  Purnomo, Hak  Kekayaan  Intelektual sebagai Jaminan Kredit, Yogyakarta : Andi, 2018
Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan ,  Jakarta  : Raja Grafindo Persada, 2011
18 Made  Oka  Cahyadi  Wiguna,  “Peluang  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Tentang  Tanah  Melalui Alternative Dispute Resolution” , Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 47 No. 1 , (2018), hlm. 48
R.  Subekti, Jaminan-Jaminan  untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia, Bandung  :  PT. Alumni, 1996
Siswanto  Sutojo, Menangani  Kredit  Bermasalah  Konsep  Teknis  dan  Kasus. Pustaka  Binaman Pressindo, Jakarta, 1997

## Jurnal
Arfi David Kandou, Pengalihan Hak Tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cassie Menurut Pasal 613 KUHPerdata Dalam Pemberian Kredit Bank, Jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 5 , (2018) Fakhry Firmanto, “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”, Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 Fatma Paparang, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia , Jurnal LLPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1, No. 2 , (2014)
Feronika  Y.  Yangin,  Analisis  Hukum  Pengalihan  Piutang  (Cessie)  Kepada  Pihak  Ketiga  Menurut Pasal 613 KUH Perdata , Jurnal Lex Privatum , Vol. IV, No. 5 , (2016) Fransisca  Claudya  Mewoh,  Harry  J  Sumampouw,  Lucky  F  Tamengkel,  Analisis  Kredit  Macet  (PT. Bank Sulut, TBK Di Manado), Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4, No. 1 , (2016) Idris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 1, No. 1 , (2012)
M.  Yasir,  Aspek  Hukum  Jaminan  Fidusia  ( Legal  Aspect  of  Fiduciary  Guaranty ), Jurnal  Sosial  dan Syar-I , Vol.
Made  Oka  Cahyadi  Wiguna,  “Peluang  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Tentang  Tanah  Melalui Alternative Dispute Resolution” , Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 47 No. 1, Januari 2018 Reni  Budi  Setianingrum,  Mekanisme  Penentuan  Nilai  Ekonomis  dan  Pengikatan  Hak  Cipta  sebagai Objek Jaminan Fidusia , Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 2 , (2016)

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

## Website
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12717/Lelang-Hak-Tagih-Mengapa-TIdak.html