Prinsip Kaffah Pada Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah
Dewi Nawang Wulan 1 dan Indira Retno Aryatie 2 dewi.nawang.wulan-2020@fh.unair.ac.id 1 2 Universitas Airlangga

## Abstract
This research discusses the principle of Kaffah in the Rahn Tasjily contract used by Sharia Law as an accessoir contract in burdening customer’s guarantee objects with product names Arrum BPKB. The focus of the discussion focuses on the loading of Rahn Tasjily as a guarantee of materiality that is reviewed based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary and Fatwa DSN MUI No. 68 of 2008 and led to the analysis of the kaffah principle of the Rahn Tasjily contract used in Pegadaian Syariah. This research uses a conceptual approach with reference to the views and doctrines that develop in the legal science regarding the principle of Kaffah in the scope of Islamic economics. In addition, this research also uses a statutory approach by analyzing all laws and regulations related to the regulation of contracts Rahn tasjily and using a case approach by analyzing several rulings of Sharia economic disputes related to the Rahn tasjily contract. The results of the study concluded that the Kaffah principle does not apply thoroughly to the Rahn tasjily contract in Pegadaian Syariah because the provisions with a half-hearted nature based on loading by using the Fiduciary Guarantee above the Rahn tasjily contract and the executive power that is not owned by the Rahn tasjily contract cause the implementation of the contract in vain so that it is felt necessary for further arrangements or statutory regulations of  syaria guarantee the issue of rahn  tasjily contracts in Pegadaian Syariah.
Keywords: Principle of Kaffah; Rahn Tasjily; Fiduciary; Pegadaian Syariah.

## Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai prinsip Kaffah pada akad rahn tasjily yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai akad accessoir dalam membebani benda jaminan milik nasabah dengan nama produk Arrum BPKB, fokus pembahasan menitik beratkan pada pembebanan rahn tasjily sebagai jaminan kebendaan yang ditinjau berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 serta mengarah pada analisis dari prinsip Kaffah akad rahn tasjily yang digunakan di Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan acuan pandangan- pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip Kaffah dalam lingkup ekonomi syariah, selain itu menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait pengaturan akad rahn tasjily serta menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis beberapa putusan sengketa ekonomi syariah terkait dengan akad rahn tasjily . Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa prinsip Kaffah tidak berlaku secara menyeluruh pada akad rahn tasjily di Pegadaian Syariah sebab ketentuan dengan sifat setengah-setengah berdasarkan pembebanan menggunakan Jaminan Fidusia diatas akad rahn tasjily serta kekuatan eksekutorial yang tidak dimiliki oleh akad rahn tasjily menyebabkan keberlakuan akad yang sia-sia sehingga dirasa perlu untuk adanya pengaturan lebih lanjut atau regulasi dalam bentuk Undang-Undang Jaminan Syariah yang mengatur perihal akad rahn tasjily di pegadaian syariah.
Kata Kunci: Prinsip Kaffah ; Rahn Tasjily ; Jaminan Fidusia; Pegadaian Syariah.

## Notaire
Article history: Submitted 7 November 2023; Accepted 1 December 2023; Available online 5 December 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376
DOI: 10.20473/ntr.v6i3.51348 Vol. 6 No. 3, October 2023
346

## Dewi Nawang dan Indira Retno: Prinsip Kaffah Pada...

## Pendahuluan
Berkembangnya sistem ekonomi ditandai dengan adanya legitimasi terkait kebijakan ekonomi secara syariah yang merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi secara Islam, meskipun pada awalnya sistem ekonomi syariah tersebut adalah sebagai bentuk solusi pilihan saat terjadi krisis moneter dan kemudian pada era sekarang ini dapat menjadi solusi bagi kepentingan umat. 1 Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menggambarkan peluang adanya legitimasi tentang praktik bisnis berbasis syariah berdasarkan payung hukum positif. Peluang mengenai praktik bisnis syariah tersebut disambut dengan munculnya lembaga keuangan syariah (LKS) sekaligus lembaga perbankan syariah yakni Bank Muamalat beserta pegadaian syariah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan lembaga keuangan yang berbasis syariah. 2
Berdasarkan data Pegadaian Syariah ada setidaknya kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) cabang Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia 3 dengan berbagai produk antara lain Rahn, Non Rahn (mikro), Investasi dan produk lainnya. Adapun produk rahn terdiri atas Gadai Emas Syariah, Pembiayaan Porsi Haji, Gadai Emas Angsuran Syariah, Rahn Hasan, Rahn Fleksi dan Rahn Bisnis.
Penggunaan rahn oleh Pegadaian Syariah secara umumnya tidak hanya sekedar gadai hal ini didukung oleh pendapat dari mazhab Imam Maliki yang menyatakan bahwa rahn terdiri dari beberapa macam, antara lain rahn eaqari yang disamakan dengan gadai, rahn tasjily atau rahn ta’mini atau rahn rasmi atau rahn hukmi yang disamakan dengan fidusia. 4 Secara khusus rahn tasjily yang diatur
1 Hal tersebut dibuktikan dengan mampu bertahannya perbankan syariah pada krisis moneter tahun 1997 hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) K.H. Ma’ruf Amin dalam Kata Pengantar oleh Muhamad terkait Politik dan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Guru Besar Keuangan dan Perbankan Syariah Institut Pesantren Mathali’ul Falah Pati dan STEI Yogyakarta dalam buku Nur Wahid, Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif , 1st ed. (Kencana 2021).[xiv].
2 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah , 1st ed. (Alfabeta 2011).[85].
3 Lokasi Cabang Pegadaian Syariah https://pegadaiansyariah.co.id/web/lokasi-cabang diakses tanggal 09 April 2022, Pukul 10:22 WIB.
4 Ira Chandra Puspita, ‘Pengembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah di PT Pegadaian (Persero) Indonesia’ (2016) Jurnal Hukum.[14].
dalam DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III2008 tentang rahn tasjily (selanjutnya disebut DSN-MUI No. 68/2008) menentukan bahwa rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin. Selanjutnya menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2016 (selanjutnya disebut POJK 31/POJK.05/2016) tentang Usaha Pegadaian dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa “Usaha Pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah” dengan dasar tersebut berarti bahwa pegadaian syariah juga termasuk diatur dalam POJK 31/POJK.05/2016. Sementara itu Rahn Tasjily yang diatur berdasarkan Fatwa MUI tersebut merupakan perjanjian tambahan atas perjanjian pokok baik itu murabahah maupun ijarah 5 yang merupakan akad accessoir dari akad utamanya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut menyebabkan adanya rangkap accessoir dari ketentuan Fatwa MUI Nomor 68 Tahun 2008 dengan POJK 31/POJK.05/2016 yang diterapkan dalam pegadaian maupun pegadaian syariah. Rangkap accessoir yang dimaksud adalah bahwa rahn tasjily yang merupakan perjanjian tambahan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68/2008 dari perjanjian pokok sementara perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian jaminan kebendaan yang sifatnya juga merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya.
Selain itu Rahn tasjily merupakan perjanjian tambahan bukan tanpa hambatan. Hambatan pertama terkait dengan pembebanan objek jaminan rahn tasjily, bahwa dalam Fatwa DSN MUI No. 68/2008 proses pembebanan objek jaminan rahn tasjily tidak diatur. 6 Selain itu, hambatan selanjutnya adalah mengenai potensi pembiayaan bermasalah dari rahn tasjily, bahwa dalam menyalurkan dana pembiayaan hal tersebut tidak dapat selalu berjalan secara
5 Muhammad Irwansyah, ‘Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Jaminan Fidusia Pembiayaan Bsi Oto Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
6 Fahmi Rizal Bachtiar et al., ‘Hambatan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Rahn Tasjily (Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN- MUI/III/ 2008 Tentang Rahn Tasjily Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya)’, n.d., 12.
348

## Dewi Nawang dan Indira Retno: Prinsip Kaffah Pada...
lancar, oleh sebab setiap pembiayaan ada potensi untuk mengalami risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah 7 serta kemudian memunculkan proses eksekusi. Proses eksekusi dengan dasar akad rahn tasjily yang merupakan akad tambahan atau accessoir atas jaminan menurut Trisadini P. Usanti 8 perjanjian tambahan dalam perjanjian kebendaan akan melahirkan hak kebendaan yang bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga yang membuat. Pemegang jaminan kebendaan tersebut berkedudukan sebagai kreditor preferen atau kreditor yang didahulukan pelunasannya, artinya bahwa akad accessoir atau akad tambahan dari rahn tasjily yang merupakan perjanjian jaminan kebendaan seharusnya dapat melakukan eksekusi dengan kekuatan eksekutorialnya apabila nasabah  melakukan cidera janji, namun justru harus dilekati lembaga jaminan lain yakni Jaminan Fidusia berdasarkan POJK 31/POJK.05/2016. Hal ini berarti bahwa tidak ada kekuatan eksekutorial dalam akad rahn tasjily sehingga apabila ditelaah merupakan problem dari aturan rahn tasjily yang tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia perihal kekuatan eksekutorialnya.
Terlebih lagi masalah mengenai akad rahn tasjily ini tidak lepas dari sengketa maupun permasalahan dalam lingkup ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 bahwa setidaknya ada 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) kasus sengketa ekonomi syariah tidak terkecuali permasalahan mengenai sengketa pembiayaan syariah khususnya mengenai perjanjian jaminan rahn tasjily. Beberapa contoh kasus sengketa ekonomi syariah mengenai perjanjian jaminan rahn tasjily antara lain: Putusan Nomor 01/
Pdt.G.S/2021/PA.Plp Pengadilan Agama Palopo memutus sengketa gugatan sederhana ekonomi syariah antara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu melawan Hj. Deby Musriani, dalam putusan tersebut hakim menyatakan Surat Akad Rahn Tasjily sah serta berkekuatan hukum dan menyatakan tergugat telah
7 Mulyaningsih Jamhur dan Rully Trihantana, ‘Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah’ (2017) 3 Nisbah.
8 Trisadini Prasastinah Usanti and Leonora Bakarbessy, Hukum Jaminan (Revka Petra Media 2014).[17].
9 Putusan Ekonomi Syariah, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/ kategori/ekonomi-syari-ah-1.html diakses tanggal 17 Februari 2022 pukul 15:07 WIB.
ingkar janji/cidera janji. Putusan lainnya yakni Putusan dengan Nomor perkara 394/Pdt.G/2018/PA.Smn yang mengadili perkara ekonomi syariah gugatan sederhana, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pertimbangan hukum bahwa Adendum Akad Pembiayaan Rahn, Tergugat telah menjaminkan secara di bawah tangan kepada Penggugat berupa BPKB sepeda motor dengan posisi kendaraan bermotor tersebut tetap dikuasai oleh pemilik namun tidak diikat dengan Akta Jaminan Fidusia.
Beberapa permasalahan tersebut adalah bentuk dari kekosongan hukum terkait pengaturan pembebanan rahn tasjily sebagai produk lembaga pembiayaan syariah yang tidak ada kekuatan eksekutorialnya. Prinsip Kaffah yang seharusnya menjadi dasar untuk digunakan oleh pegadaian syariah tidak dilakukan secara menyeluruh yang terbukti dengan masih dilakukannya perjanjian tambahan di atas perjanjian rahn tasjily yakni perjanjian Jaminan Fidusia begitu pun dengan proses eksekusinya, dilakukannya rangkap perjanjian tambahan dan eksekusi yang memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu mencerminkan adanya hal yang sia-sia terhadap adanya akad rahn tasjily sementara itu mengerjakan perbuatan yang sia-sia adalah dilarang hal inilah yang melatarbelakangi penelitian mengenai prinsip Kaffah pada rahn tasjily di Pegadaian Syariah.
Pembebanan Jaminan Fidusia dan Mitigasi Risiko Akad Rahn Tasjily di

## Pegadaian Syariah
Lembaga Jaminan Fidusia dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada kreditur maupun debitur, sebagai sarana untuk membantu kegiatan usaha serta untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pegadaian syariah yang bernaung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyalurkan uang pinjaman tidak lepas dari aturan mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam POJK 31/POJK.05/2016 dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pegadaian syariah juga termasuk dalam aturan OJK tersebut. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal usaha pegadaian sehingga usaha pegadaian yang belum diawasi tersebut
350

## Dewi Nawang dan Indira Retno: Prinsip Kaffah Pada...
dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi nasabah sehingga oleh sebab itu POJK 31/POJK.05/2016 dinilai dapat memberikan standar minimum yang harus dipenuhi Perusahaan Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha.
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh pegadaian syariah yang mengacu pada POJK 31/POJK.05/2016 tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah, sementara apabila melihat dari konsep pegadaian syariah yang merupakan lembaga penyalur uang dengan ciri kegiatan berusahanya tidak lepas dari Fatwa DSN MUI yang mengatur perihal produk-produk yang digunakan dalam pelayanan nasabah, seperti Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 yang mengatur perihal rahn tasjily akan menjadi sangat rancu sebab aturan secara syariah terhadap pembebanan rahn tasjily yang digunakan oleh Pegadaian Syariah bercampur dan bertumpuk dengan mitigasi risiko berupa Jaminan Fidusia. 10 Hal ini disebabkan karena rahn tasjily dipahami sebagai jaminan namun tidak memberikan penegasan mengenai konsep pembebanan atas jaminan serta klasifikasi utang. 11 Selain itu, pembebanan yang dilakukan secara bertumpuk tersebut selain menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai adanya dualisme perjanjian jaminan hal tersebut juga mengakibatkan terjadi kerancuan dalam proses penegakan hukum apabila terjadi permasalahan. 12
Eksekusi Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah
Sebagai produk pelengkap, baik Jaminan Fidusia maupun rahn tasjily keduanya dimaksudkan sebagai akad atau perjanjian jaminan utang serta bukan sebagai acuan dalam mendapatkan keuntungan. 13 Sebagai produk pelengkap atas
10 Kerancuan tersebut disebabkan karena konsep yang diatur oleh Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily di bagian menimbang huruf a “........ pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan.....” tergolong sebagai perjanjian jaminan (accessoir) sementara konsep Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 1 angka 2 merupakan perjanjian jaminan pula.
11 Anggarian Andisetya, ‘Sinkronisasi Fatwa Dsn-Mui No: 68/Dsn-Mui/Iii/2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia’ (Tesis Universitas Brawijaya, 2014).[5].
12 Ira Chandra Puspita, ‘Pengembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah di PT Pegadaian (Persero) Indonesia’ (2016) Brawijaya Law Student Journal.
13 Randy Pramira Harja, ‘Karakteristik Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah’ (Tesis Universitas Airlangga, 2020).[27].
perjanjian jaminan kebendaan milik debitur, salah satu hal yang menjadi kekuatan atas perjanjian jaminan adalah kekuatan eksekutorial dari perjanjian jaminan tersebut. Adanya eksekusi dari objek jaminan oleh kreditur secara umumnya disebabkan karena ketidakmampuan debitur atau nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya atau tidak mampunya debitur. 14 Ketidakmampuan dalam memenuhi prestasi atau pembayaran utang tersebut masuk dalam golongan wanprestasi atau cidera janji. Tidak dipenuhinya prestasi tersebut berujung pada eksekusi yang dalam UU Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 29. menurut Indira Retno Aryatie ada 3 (tiga) mekanisme eksekusi jaminan kebendaan, antara lain: 15
1)  Parate Eksekusi, dalam Parate eksekusi kemudahan yang diberikan kepada kreditur apabila debitur cidera janji adalah dengan kemudahan dalam menjual lelang objek jaminan di hadapan umum sehingga kreditur akan mendapat pelunasan dengan cepat. Parate eksekusi dalam Jaminan Fidusia terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Jaminan Fidusia.
2)  Titel Eksekutorial, undang-undang menyediakan model eksekusi selain Parate eksekusi yakni melalui lelang dengan pelaksanaan titel Eksekutorial dari sertifikat jaminan. Titel Eksekutorial dalam Jaminan Fidusia terdapat di Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia.
3)  Penjualan di Bawah Tangan, adalah dengan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia bahwa penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia apabila cara yang demikian ini dapat memberikan keuntungan para pihak.
Pegadaian Syariah yang melakukan mitigasi risiko terhadap objek jaminan dapat melalui proses eksekusi sebagaimana yang diatur dalam UU Jaminan
14 Amran  Suadi, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah , 1st ed. (Prenadamedia Group 2019).[174].
15 Indira Retno Aryatie, “Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!”, Hukum Online , Hukum Online, 2021 https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi- jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73, diakses 5 Maret 2022.
352

## Dewi Nawang dan Indira Retno: Prinsip Kaffah Pada...
Fidusia tersebut. Hanya saja dalam praktik proses eksekusi yang seharusnya dapat langsung dilakukan berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia nyatanya tidak dapat langsung, diambil contoh pada Putusan Pengadilan Agama Jombang dengan Putusan Pengadilan Agama Andoolo yang memutus sengketa ekonomi syariah terkait wanprestasi nasabah yang akan dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 1. Sengketa Ekonomi Syariah terkait rahn tasjily yang diikat dengan Perjanjian
Jaminan Fidusia Putusan No. 245/Pdt.G/2019/ PA.Jbg Putusan No. 0001/Pdt.G.S/2020/ PA.Adl Para Pihak • Penggugat : Pegadaian Syariah Cabang Jombang. • Tergugat : Ninis Niasari dan Sigit Purnomo. • Penggugat : Pegadaian Syariah Cabang Kadia • Tergugat : tidak disebutkan namanya Petitum • Menyatakan Akad Rahn Tasjily Pegadaian Amanah No. 6042518150000238 tanggal 19-
01-2018 sah menurut hukum.
• Menyatakan Tergugat I & II melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily.
• Menghukum Tergugat I & II untuk menyerahkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor merek Honda Mobilio, Tahun 2014, warna putih, Nomor Polisi L1571JS kepada Penggugat. • Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) kepada Tergugat
• Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan angsuran/pelunasan, menyita barang jaminan untuk mengantisipasi perusakan barang jaminan Rasio Decidendi Hakim • Causa prima dalam perkara tersebut adalah berkenaan dengan akad rahn tasjily pada Kantor Perwakilan Area PT. Pegadaian Syariah Madiun yang berkedudukan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Jombang, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/ III/2008 tentang Rahn Tasjily dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili. • Bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai persona standi in judicio atau subjek hukum untuk mengajukan gugat dalam perkara aquo dengan menimbang berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Putusan No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg halaman 12 dari 23 Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, Putusan MK No. 93.PUU-X/2012 yang amar putusan mengabulkan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 sehingga perkara tersebut menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Andoolo.
• Bahwa terbukti Tergugat telah diperingati/somasi untuk memenuhi prestasinya berdasarkan bukti P-1 sampai P-3
• Bahwa dalam perkara tersebut tidak mempermasalahkan akad dan dalam perkara tersebut bukan perkara pembatalan akad, Majelis Pengadilan Agama hanya menilai rukun dan syarat akad yang dilakukan oleh para pihak termasuk syarat objektif dan subjektif ikatan perjanjian tersebut. • Bahwa asas akad dengan tertulis (kitabah) telah dilakukan dengan terbitnya perjanjian rahn tasjily pada pegadaian amanah sebagaimana bukti P1 sehingga telah berlaku asas akad sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf m KHES • Perbuatan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi berdasarkan pertimbangan Pengadilan
Agama dengan adanya somasi 1, 2, dan 3 sesuai bukti P-13, P-14 dan P-16 sehingga sebagaimana sesuai dengan
Pasal 37 dan 39 KHES, Pasal
1238 KUHPerdata, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 573 K/ Ag/2016. • Bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dengan akad rahn tasjily dan tidak ditemukan hal yang menyimpangi ketentuan akad rahn tasjily dan dinilai telah memenuhi ketentuan akad.
• Dalam fakta hukum ditemukan fakta bahwa tergugat telah menunggak angsuran sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 sehingga Penggugat melayangkan somasi sebanyak tiga kali namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sehingga terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Amar Putusan • Menyatakan akad rahn tasjily pada Pegadaian Amanah sah menurut hukum
• Menyatakan Tergugat I & II melakukan perbuatan wanprestasi terhadap akad rahn tasjily pada Pegadaian Amanah • Menghukum Tergugat I & II untuk menyerahkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor merek Honda Mobilio Tahun 2014, warna putih, No. Polisi L1571JS kepada Penggugat. • Menyatakan sah secara hukum akad rahn tasjily Nomor 6028018150000062 tanggal 9 Mei 2018.
• Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap akad rahn tasjily yang merugikan Penggugat dengan tidak memenuhi prestasi sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.
86.402.774,-
Dari dua Putusan tersebut diketahui bahwa keduanya sama-sama diikat oleh Lembaga Jaminan Fidusia. Namun terhadap sengketa ekonomi syariah ini,
354

## Dewi Nawang dan Indira Retno: Prinsip Kaffah Pada...
Amran Suadi berpendapat bahwa adanya permohonan mengenai wanprestasinya nasabah oleh lembaga pembiayaan seperti contoh pegadaian syariah melalui fiat dari ketua pengadilan agama adalah seperti menghilangkan esensi dari parate eksekusi  yang  ada  pada  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  pada  dasarnya  dapat dilakukan sendiri atau “atas kekuasaan sendiri” namun kemudian menjadi “atas kekuasaan pengadilan”. 16 Atas hal tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan yang  mengakibatkan  kurang  optimalnya  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  sehingga memerlukan adanya Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat memaksa, yakni:
1)  Pada dasarnya Pegadaian Syariah diatur berdasarkan POJK dan belum ada payung hukum yang tetap terhadap lembaga penyalur uang pinjaman tersebut, proses pembebanan atau proses penyaluran uang didasarkan pada POJK 31/POJK.05/2016 dan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008;
2)  Oleh sebab dasar dari pembebanan di Pegadaian Syariah adalah akad rahn tasjily yang kekuatan pembebanannya maupun eksekusi benda jaminannya belum dapat dipastikan secara hukum maka penetapan wanprestasi dilakukan di pengadilan agama. Hal tersebut  sebagaimana yang dinyatakan dalam Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008.
Perbandingan Rahn Tasjily berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily dengan UU Jaminan Fidusia
Ada  beberapa perbedaan konsep serta ciri dari rahn tasjily yang diatur berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 sebagai jaminan kebendaan dengan Lembaga Jaminan Fidusia. 17
16 Amran Suadi, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Prenadamedia Group 2019).
17 Witra Yosi, Aidil Alfin, and Basri Naali, ‘Perbandingan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dengan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily’ (2018) 2 Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan .
Tabel 2. P erbandingan Ketentuan Rahn Tasjily dengan Jaminan Fidusia No. Hal Fatwa DSN MUI tentang Rahn Tasjily UU Jaminan Fidusia 1. Perjanjian Akad rahn tasjily sebagai Perjanjian tambahan (Penetapan Pertama bagian Ketentuan Umum) Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan/ accessoir (Pasal 1 angka 2) 2. Objek Perjanjian Jaminan Jaminan dalam bentuk barang (Penetapan Pertama bagian Ketentuan Umum) Benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (Pasal 1 angka 2) 3. Penguasaan Objek Perjanjian Jaminan Fisik barang jaminan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (Penetapan Pertama bagian Ketentuan Umum) Penguasaan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda atau Pemberi Fidusia (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 2) 4. Kedudukan Penerima Jaminan Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun (Penetapan Kedua Bagian Ketentuan Khusus huruf c) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya (Kreditor Preferen) (Pasal 27 ayat (1)) 5. Kekuatan Eksekutorial Tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irahan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
(Pasal 14 jo. Pasal 15)
Bila menganalisis dari tabel perbandingan diatas terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara rahn tasjily dengan Jaminan Fidusia. Persamaan yang paling dasar adalah mengenai akad atau perjanjian rahn tasjily maupun perjanjian Jaminan Fidusia keduanya merupakan perjanjian jaminan yang bersifat tambahan atau accessoir yang mengikat benda bergerak dengan status benda masih dikuasai oleh pemilik atau nasabah. 18 Namun juga terdapat perbedaan yang paling mencolok adalah mengenai kekuatan eksekutorial nya, tidak adanya kekuatan eksekutorial di dalam akad rahn tasjily disebabkan karena rahn tasjily yang diatur berdasarkan Fatwa DSN MUI dengan kedudukannya ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia tidak termasuk sebagai sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional secara formal. 19
18 Yosi, Alfin, and Naali (n 17).
19 M. Erfan Riadi, ‘Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)’ (2010) 6 Ulumuddin.[474].
356

## Dewi Nawang dan Indira Retno: Prinsip Kaffah Pada...
Analisis Prinsip Kaffah Pada Rahn Tasjily Di Pegadaian Syariah dan Makna

## Kaffah dalam Islam
Merujuk pada pendapat Sunardji Dahri Tiam bahwa agama Islam diartikan sebagai undang-undang ketuhanan bahwa dalam undang-undang tersebut selain adalah sebuah sistem hal tersebut juga merupakan pengaturan dalam lalu lintas kehidupan manusia yang terangkum dalam Al Quran serta penjelasannya yang termaktub dalam Hadist. 20 Makna Kaffah dalam Islam menurut Arif Fadhilah yang mencakup tiga komponen yakni: dasar/landasan Islam, bangunan Islam dan penguat atau pelindung dalam Islam merupakan pemahaman makna Kaffah yang diterapkan secara totalitas dan menyeluruh dari segala seluk beluknya sehingga memerlukan dukungan negara untuk mengakomodir dalam bentuk hukum- hukum tertulisnya sebagai wujud implementasi Kaffah secara utuh di masyarakat terutama pelaku produk-produk ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah. 21 Pemaknaan Kaffah dalam Islam yang diartikan sebagai suatu totalitas atau secara keseluruhan adalah berarti mengamalkan seluruh ajarannya dengan tidak bermaksud untuk memilih sesuai dengan kehendak nafsu semata dengan cara meninggalkan sebagian lalu mengamalkan sebagian lainnya atau justru tidak melaksanakan syariat yang telah ditetapkan berdasarkan kajian hukum Islam.
Oleh sebab Islam yang memiliki nilai dengan pemaknaan Kaffah ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia maka aspek keimanan dan syariat Islam adalah hal yang penting dalam membangun Islam secara Kaffah . 22
Prinsip Kaffah Akad Rahn Tasjily dalam Pegadaian Syariah
Dalam menjalankan praktik gadai syariah, pegadaian syariah menggunakan beberapa akad antara lain misalnya akad qardhul hasan, akad ijarah dan akad rahn , secara syariah akad tersebut dapat mengikat secara hukum apabila telah terpenuhi
20 Sunardji Dahri Tiam, Muqoddimah Berislam Kaffah (Intimedia Anggota IKAPI 2015).[11].
21 Arif Fadhillah, Islam Kaffah , ed. Muhammad Muntasir (Pilar Press & Lembaga Wiskaf 2004).[5].
22 Riana Ratna Sari, ‘Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir’ (2019) 1 Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah.[144].
syarat berdasarkan ketentuan syariah. 23 Pengikatan para pihak atau akad tersebut berdasarkan Fatwa DSN MUI sebagai landasan syariahnya, salah satu pengikatan atau akad yang digunakan oleh pegadaian syariah yang menggunakan dasar Fatwa DSN MUI adalah perihal rahn tasjily sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008. Pemenuhan prinsip-prinsip syariah mengenai akad rahn tasjily yang ada di Pegadaian Syariah secara substantif mencakup tiga (3) hal dengan sumber kajian hukum ekonomi Islam, antara lain: 24
a.  Prinsip Tauhid atau Keimanan, prinsip ini merupakan Fondasi ajaran Islam yang membentuk tiga (3) pokok filosofis ekonomi Islam, yakni yang pertama adalah dunia seisinya adalah milik Allah dan menurut kehendak-Nya segala sesuatunya (QS. 5:20 dan QS. 2:6) sehingga manusia hanya diberikan titipan atas segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai Khalifah manusia hanya diberikan hak khilafat serta tidak absolut; kedua Allah adalah pencipta seluruh makhluk dan semua makhluk tunduk pada Nya (QS. 6:142, QS. 39:21) dan yang ketiga adalah iman kepada hari akhir yang mengingatkan terhadap waktu sehingga dapat memberikan pengingat dalam melakukan kegiatan ekonomi akan mengingat nilai kemaslahatan umat baik untuk saat ini maupun untuk masa depan.
b.  Prinsip ta’awun atau tolong menolong, prinsip ini adalah prinsip dasar yang ada pada transaksi gadai yakni sifat tolong menolong dalam kegiatan ekonomi yang diwujudkan dalam mekanisme kerja sama ekonomi.
c.  Prinsip bisnis atau tijarah yang dianjurkan oleh Islam adalah dalam hal berdagang namun perlu digaris bawahi dalam perdagangan atau bisnis tersebut laba yang diambil harus berdasarkan syariat Islam.
Prinsip dasar tersebut merupakan elemen dasar dari pembentukan sistem ekonomi syariah sebagai bentuk perwujudan prinsip Kaffah atau prinsip pelaksanaan syariat Islam secara keseluruhan terhadap akad-akad yang ada di
23 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Alfabeta 2011).
24 Maman Surahman and Panji Adam, ‘Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah’ (2017) 2 Jurnal Law and Juctice.[142].
358

## Dewi Nawang dan Indira Retno: Prinsip Kaffah Pada...
pegadaian syariah termasuk pula akad rahn tasjily , namun yang perlu dikaji adalah konsep legitimasi  akad atau perjanjian baik mengenai pembebanan sampai dengan eksekusi objek jaminan yang diatur pada undang-undang atau peraturan otoritas jasa keuangan sebagai payung hukum praktik gadai syariah dari sisi hukum positifnya  yang secara praktik tidak serta merta dapat terimplementasi dengan prinsip Kaffah . Hal tersebut disebabkan pandangan bahwa dengan latar belakang fatwa yang dinilai tidak dapat memperkuat posisi sistem hukum ekonomi secara syariah yang digunakan oleh Pegadaian Syariah akan sangat mempengaruhi kandungan prinsip Kaffah yang seharusnya dapat menjadi inkubator ekonomi syariah sehingga pegadaian syariah secara Kaffah tidak dapat berjalan secara maksimal. 25 Analisis mengenai prinsip Kaffah yang tidak secara maksimal ada pada akad Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah dibuktikan dengan adanya beberapa hal, antara lain:
•  POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian
Dengan maksud untuk melakukan mitigasi risiko sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 juncto Pasal 15 hal tersebut justru menimbulkan ketidakmampuan Fatwa DSN MUI dalam memberikan payung hukum sehingga prinsip Kaffah yang seharusnya adalah bermakna keseluruhan prinsip ekonomi secara syariah tidak dapat berdiri sendiri dan menimbulkan tumpukan pengaturan pembebanan atas jaminan yang mengarah pada hal yang sia-sia. Pembebanan dengan menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk objek jaminan benda bergerak sebagaimana yang diatur dalam POJK untuk Pegadaian Syariah tidak serta merta dapat terimplementasi secara sistematis, oleh sebab dalam praktik pembebanan dengan menggunakan Jaminan Fidusia baru dapat dilakukan apabila nilai pinjaman lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan biaya pembebanan yang tinggi maka pegadaian syariah tidak dapat melakukan pembebanan secara serta merta. Namun disisi lain, mengenai mitigasi risiko yang diatur dalam
25 Zulfikar  MS, Kaffahisme Ideologi Ekonomi dan Bisnis Masa Depan , ed. Rayendra L. Toruan (Kompas Gramedia Anggota IKAPI 2014).[47].
POJK tersebut tidak mengatur secara keseluruhan perihal risiko pegadaian syariah, sementara disisi lain risiko terhadap pegadaian syariah dinilai cukup tinggi hal ini sebagaimana dikutip dari pencarian data di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap kasus sengketa pegadaian syariah setidaknya ada 171.115 kasus per tanggal 29 Juli 2022, sehingga diperlukanpengaturan manajemen risiko terhadap pegadaian syariah agar kepentingan semua pihak dapat terakomodir dengan baik.

## •  Eksekusi Objek Jaminan
Nasabah dengan status cidera janji atau wanprestasi berdasarkan analisis dari beberapa Putusan Pengadilan Agama yang mengadili sengketa ekonomi syariah terutama mengenai akad rahn tasjily ditemukan fakta hukum bahwa baik rahn tasjily yang diikat dengan Jaminan Fidusia maupun yang tidak diikat dengan Jaminan Fidusia keduanya sama-sama harus melalui pengadilan agama untuk menetapkan bahwa debitur atau nasabah tersebut wanprestasi. Hal demikian apabila dianalisis perihal eksekusi objek jaminan fidusia  sebagaimana  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/
PUUXVII/2019 dengan ketentuan bahwa harus ada kesepakatan mengenai cidera janji dan apabila tidak dapat terselesaikan secara kedua belah pihak maka melalui putusan pengadilan untuk memutuskan tentang cidera janji tersebut. Namun disisi lain bila merujuk pada tujuan awal adanya perjanjian pembebanan atas benda milik nasabah yang merujuk pada Pasal 1132 BW agar adanya alasan sah untuk didahulukan dalam pelunasan dan dengan posisinya sebagai jaminan khusus untuk mengikat benda khusus milik debitur serta bertujuan untuk meminta hak pemenuhan piutang kreditur (hak verhaal), serta Pasal 1133 BW yakni bahwa Hak Kebendaan memiliki sifat hak terlebih dahulu ( droit de preference ) yang berarti dalam hal pelunasannya harus didahulukan pembayarannya ketika terjadi pelelangan benda jaminan. 26 Sehingga dengan seharusnya dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri berdasarkan
26 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Hukum Jaminan (2014) PT. Revka Petra Media.
360

## Dewi Nawang dan Indira Retno: Prinsip Kaffah Pada...
kewenangan yang telah diberikan oleh perjanjian jaminan kebendaan. 27 Oleh sebab itu disisi lain kemudahan dalam gugatan sederhana dalam eksekusi jaminan milik nasabah dapat sebagai pandangan untuk diterapkan agar pelunasan maupun mekanisme eksekusi dapat berjalan secara sederhana dan mudah.

## Kesimpulan
Baik UU Jaminan Fidusia maupun akad Rahn Tasjily keduanya sama-sama adalah merupakan akad atau perjanjian tambahan (accessoir) atas perjanjian pokoknya. Hanya saja perbedaannya adalah terkait dengan kedudukan penerima fidusia dengan rahin sebagai pemilik benda yang dijaminkan, meskipun dalam rahn tasjily murtahin diberikan kuasa untuk melakukan penjualan marhun oleh rahin , kewenangan tersebut tidak bisa mengikat pembebanan akad rahn tasjily sebagai lembaga jaminan kebendaan dikarenakan kedudukan rahn tasjily yang digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah dengan dasar Fatwa DSN MUI, berbeda dengan Lembaga Jaminan Fidusia yang secara khusus diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999.
Sehingga perihal eksekusi harus didasari dengan itikad yang baik sebagaimana Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 bahwa dalam eksekusinya diatur secara sukarela maka rahn tasjily adalah kaffah bila ditinjau dari eksekusinya bahwa adanya penyerahan secara sukarela baru kemudian melalui putusan pengadilan dalam hal ini adalah Gugatan Sederhana.
Prinsip Kaffah yang melekat dalam sistem ekonomi syariah sebagai dasar kegiatan ekonomi secara Islam adalah bermakna keseluruhan terhadap konsep syariah  baik dari segi pembebanan pengaturan maupun pelaksanaan perjanjiannya.
Prinsip Kaffah yang dijadikan pedoman adalah agar tidak menjadikan acuan syariah berlaku secara setengah-setengah serta berlaku ketentuan yang sia-sia. Bila dipahami dari konsep aturan yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah terhadap akad rahn tasjily , prinsip Kaffah dianalisis tidak berlaku secara menyeluruh, hal ini
terbukti dengan adanya pembebanan ganda antara akad rahn tasjily yang diikat pula dengan Perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana pedoman dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 yang termuat dalam Pasal 13 jo. Pasal 15, sementara rahn tasjily, maupun Perjanjian Jaminan Fidusia keduanya tidak saling bertentangan sehingga tidak perlu digunakan secara ganda.

## Daftar Bacaan

## Buku
Fadhillah A, Islam Kaffah , ed. Muhammad Muntasir (Pilar Press & Lembaga Wiskaf 2004).
MS Z, Kaffahisme Ideologi Ekonomi dan Bisnis Masa Depan , ed. Rayendra L. Toruan (Kompas Gramedia Anggota IKAPI 2014).
Suadi A, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah , 1st ed. (Prenadamedia Group 2019).
Sutedi A, Hukum Gadai Syariah , 1st ed. (Alfabeta 2011).
Usanti TP dan Bakarbessy L, Hukum Jaminan (Revka Petra Media 2014).
Tiam SD, Muqoddimah Berislam Kaffah (Intimedia Anggota IKAPI 2015).
Wahid N, Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif , 1st ed. (Kencana 2021).

## Jurnal
Jamhur M dan Trihantana R., ‘Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah’ (2017) 3 Nisbah.
Puspita IC, ‘Pengembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah di PT Pegadaian (Persero) Indonesia’ (2016) Brawijaya Law Student Journal.
Riadi M E, ‘Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)’ (2010) 6 Ulumuddin.
Sari RR, ‘Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir’ (2019) 1 Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah.
Surahman M and Adam P, ‘Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di
362

## Dewi Nawang dan Indira Retno: Prinsip Kaffah Pada...
Lembaga Pegadaian Syariah’ (2017) 2 Jurnal Law and Juctice.
Yosi  W,  Alfin  A,  and  Naali  B,  ‘Perbandingan  UU  No.  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia Dengan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily’ (2018) 2 Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan.

## Karya Ilmiah
Andisetya A, ‘Sinkronisasi Fatwa Dsn-Mui No: 68/Dsn-Mui/Iii/2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia’ (Tesis Universitas Brawijaya, 2014).
Bachtiar FR, ‘Hambatan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Rahn Tasjily (Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/III/ 2008 Tentang Rahn Tasjily Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya)’ (Skripsi Universitas Brawijaya, 2015).
Harja RP, ‘Karakteristik Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah’ (Tesis Universitas Airlangga 2020).
Irwansyah M, ‘Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Jaminan Fidusia Pembiayaan Bsi Oto Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta’ (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

## Laman
Aryatie IR, “Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!”, Hukum Online , Hukum Online, 2021 https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3- mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73, diakses 5 Maret 2022.
Putusan Ekonomi Syariah, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/ index/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html diakses tanggal 17 Februari 2022 pukul 15:07 WIB.
How to cite: Dewi Nawang Wulan dan Indira Retno Aryatie ‘Prinsip Kaffah Pada Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah’ (2023) 6 Notaire.