## PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Ali Hardana 1* , Jafar Nasution 2
1,2 IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Padangsidimpuan, Indonesia * Corresponding Author: alihardana@iain-padangsidimpuan.ac.id

## ABSTRACT
Purpose - Local governments with great authority in the current era of autonomy must be able to use the allocation to the maximum for the welfare of the community. The appropriate local government  fiscal  policy  through  the  Regional  Revenue  and  Spending  Budget  (APBD)  is expected to increase the human development index to improve the welfare of the community. This research was conducted to find out how much influence the local government financial ratios  have  on  the  human  development  index,  the  ratio  used  is  the  ratio  of  the  degree  of decentralization,  the  ratio  of  regional  financial  dependence,  the  ratio  of  regional  financial independence,  the  ratio  of  the  effectiveness  of  local  own  revenue  and  the  ratio  of  the effectiveness of the local tax.
Research  Method  - The  type  of  data  from  this  research  is  quantitative  descriptive  using primary and secondary data. The data analysis technique used is multiple linear regressions. Findings - The results of this research are that there is a very strong relationship between the degree  of  decentralization,  the  ratio  of  regional  financial  dependency,  the  ratio  of  regional financial independence, the ratio of the effectiveness of local own-source revenue, and the ratio of the effectiveness of local taxes and simultaneously affect the human development index. Implication – There is a very strong relationship between the degree of decentralization, the ratio  of  regional  financial  dependence,  the  ratio  of  regional  financial  independence,  the effectiveness ratio of regional original income and the effectiveness of regional taxes and have a simultaneous (together) effect on the human development index.
Keywords: Financial Ratios, Human Development Index, APBD, Finance
JEL code: G3, G32,

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang  lebih  baik.  Proses  pembangunan  meliputi  berbagai  perubahan  diberbagai  aspek  sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan  syarat  mutlak bagi kelangsungan  suatu  Negara.  Komponen  dasar  atau  nilai  inti  keberhasilan  pembangunan ekonomi antara lain kecukupan ( sustenance ), jati diri ( self-esteem ) dan kebebasan ( freedom ), yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat. Kecukupan dalam hal  ini  mencerminkan  kemampuan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti pangan,  papan,  sandang,  kesehatan  dan  keamanan  yang  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupannya (Baeti, 2013).
UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (Setiawan, 2013). Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan
tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua  indikator  yang  merepresentasikan  ketiga  dimensi  ini  terangkum  dalam  satu  nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2013).
Dalam  Katalog  BPS  tentang  Indeks  Pembangunan  Manusia  dijelaskan  bahwa  IPM digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak  yang  baik  pula  bagi  tersedianya  layanan  publik.  Dengan  layanan  publik  yang  baik diharapkan  dapat  meningkatkan  aspek  kehidupan  masyarakat.  Peningkatan  aspek  kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Anggraini & Sutaryo, 2015).
Menurut UNDP,  pembangunan manusia dirumuskan sebagai  upaya perluasan pilihan bagi penduduk ( enlarging the choices of people ) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. “perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak  memiliki:  peluang  berumur  panjang  dan  sehat,  pengetahuan  dan  keterampilan  yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif.  Dengan  kata  lain,  tingkat  pemenuhan  ketiga  unsur  tersebut  sudah  dapat merefleksikan,  secara  minimal,  tingkat  keberhasilan  pembangunan  manusia  suatu  wilayah (BPS, 2013).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur  pencapaian  pembangunan  manusia  di  suatu  wilayah.  Meskipun  tidak  mengukur semua  dimensi  dari  pembangunan  manusia,  namun  IPM  dinilai  mampu  mengukur  dimensi pokok dari pembangunan manusia (BPS, 2013).

## Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan
Rincian Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,42 73,81 75,06 75,22 75,48 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) 68,37 68,73 69,15 69,41 69,50 Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,50 14,51 14,53 14,54 14,56 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10,56 10,63 10,70 11,00 11,09 Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP) 9 668 10 464 10 795 11 181 10 856

## Sumber: BPS Kota Padangsidimpuan (2022)
Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia di pemerintah Kota  Padang  sidimpuan  naik  setiap  tahunnya.  Namun,  permasalahan  pemerintah  Kota Padangsidimpuan  saat  ini  yaitu  terkait  tentang  masalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  masih negatif  dikarenakan  menurunnya  harga  minyak  dunia.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  negatif artinya masih banyak masyarakat yang memiliki ekonomi lemah (Riau Green , 2018).
Pemerintah  daerah  dengan  kewenangannya  yang  besar  di  era  otonomi  saat  ini  harus mampu  mendayagunakan  alokasi  untuk  sebesar-besarnya  demi  kesejahteraan  masyarakat. Kebijakan  fiskal  pemerintah  daerah  yang  tepat  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  diharapkan  mampu  meningkatkan  indeks  pembangunan  manusia  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2012).
Kriteria  dalam  mewujudkan  pembangunan  manusia  yang  baik  di  sebuah  pemerintah dapat  dicapai  melalui  peningkatan  pendidikan,  kesehatan,  dan  pendapatan.  Jika  seseorang memiliki  pendapatan  yang  lebih  besar  maka  orang  tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhan hidupnya  selain  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  primernya  seperti  sandang,  pangan,  dan papan,  tetapi  juga  dapat  memenuhi  kebutuhan  lain  seperti  kesehatan  dan  pendidikan.
Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan per kapita yaitu besarnya pendapatan rata-rata di  suatu  daerah  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduknya.  Pendapatan  per  kapita  juga mencerminkan  tingkat  daya  beli  penduduk  di  suatu  daerah,  dengan  semakin  besarnya pendapatan maka semakin besar juga pengeluarannya (Sasana, 2012).
Pembangunan  manusia  yang  dinilai  baik  dapat  diukur  dengan  alat  penilaian  kinerja keuangan  suatu  pemerintah  yaitu  dengan  menganalisa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Rasio yang sering digunakan dalam pemerintah daerah untuk menilai kinerja keuangannya baik atau tidak dapat dilihat dari rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efektivitas pajak daerah.
Derajat  desentralisasi  adalah  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio ketergantungan keuangan  daerah  menunjukkan  tentang  seberapa  besar  ketergantungan  suatu  pemerintah provinsi  terhadap  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Rasio  kemandirian  keuangan daerah menunjukan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari  eksternal.  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menunjukan  kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dan rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Anggraini dan Sutaryo, 2015).
Hasil penelitian Sasana (2012) menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah pertama, memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/ Kota tingkat  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kedua,  pendapatan  perkapita  belum  berpengaruh  signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota tingkat Provinsi Jawa Tengah Kemudian hasil penelitian Laisina et al. (2015) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah di Sektor  pendidikan  memiliki  pengaruh  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  sedangkan  di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Berdasar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan  ke  pertumbuhan  ekonomi  melalui  indeks  pembangunan  manusia  bersifat  positif. Sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif.
Oleh  sebab  itu  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh dari rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia, rasio yang digunakan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah  dan  rasio  efektivitas pajak daerah.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah wewenang  yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  masyarakatnya  menurut  kehendak  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2007). Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberi mandat berupa tugas- tugas yang harus dijalankan. Salah satu tugas utama pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor  32  Tahun  2004  adalah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan pemerintahan  yang  menjadi  urusan  pemerintah,  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Anggraini & Sutaryo, 2015).

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  keuangan  adalah  informasi  keuangan  yang  disusun  oleh  suatu  entitas  bagi kepentingan pihak internal  maupun eksternal  dari entitas tersebut.  Laporan keuangan daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama ditujukan bagi  kepentingan  pihak  luar  pemerintah  daerah  tersebut,  dan  menurut  pasal  169  ayat  (2g)
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan (Halim, 2007).
Dalam kerangka konseptual paragraf 28 standar akuntansi pemerintahan menjelaskan komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA). (b)  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (laporan  Perubahan  SAL).  (c)  Neraca.  (d) Laporan  Operasional  (LO).  (e)  Laporan  Arus  Kas  (LAK).  (f)  Laporan  Perubahan  Ekuitas (LPE).  (g)  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK) Khusus  pada  SKPD,  dari  7  laporan keuangan wajib dalam peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, SKPD hanya menyusun laporan keuangan sebagai berikut: (a) Laporan realisasi anggaran  (LRA).  (b)  Neraca.  (c)  Laporan  operasional  (LO).  (d)  Laporan  perubahan  ekuitas (LPE). (e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
Menganalisis  laporan  keuangan  berarti  menggali  lebih  banyak  informasi  yang dikandung  suatu  laporan  keuangan.  Sebagaimana  diketahui  laporan  keuangan  adalah  media informasi yang merangkum semua aktivitas pemerintah. Untuk menganalisis laporan keuangan maka  diperlukan  penguasaan  terhadap:  (a)  cara  menyusun  laporan  keuangan  (Proses akuntansi);  (b)  konsep,  sifat,  karakteristik  laporan  keuangan  atau  akuntansi;  (c)  teknis analisanya; dan (d) segmen dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik internal maupun nasional.
Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis  rasio  keuangan  merupakan  bentuk  atau  cara  umum  yang  digunakan  dalam  analisis laporan  keuangan.  Analisis  rasio  berguna  bagi  para  analisis  internal  untuk  membantu manajemen  membuat  evaluasi  mengenai  hasil-hasil  operasinya,  memperbaiki  kesalahan- kesalahan dan menghindari keadaan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Dari laporan keuangan akan tergambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga memudahkan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan yang bersangkutan (Kasmir, 2008).

## Indeks Pembangunan Manusia
Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan seharusnya memang  tidak  hanya  diukur  dari  tingginya  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  peningkatan kualitas  manusianya.  Munculnya  paradigma  baru  tersebut  dipicu  oleh  kegagalan  konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebelum tahun 1970- an,  keberhasilan  pembangunan  semata-mata  hanya  diukur  dari  tingkat  pertumbuhan Gross National  Product (GNP).  Faktanya,  masih  kerap  dijumpai  Negara-Negara  dengan  tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi namun kualitas manusianya masih rendah (BPS, 2013).
Menurut UNDP,  pembangunan manusia dirumuskan sebagai  upaya perluasan pilihan bagi penduduk ( enlarging the choices of people ) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak  memiliki:  peluang  berumur  panjang  dan  sehat,  pengetahuan  dan  keterampilan  yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif.  Dengan  kata  lain,  tingkat  pemenuhan  ketiga  unsur  tersebut  sudah  dapat merefleksikan,  secara  minimal,  tingkat  keberhasilan  pembangunan  manusia  suatu  wilayah (BPS, 2013).
Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu  produktivitas  ( productivity ),  pemerataan  ( equity ),  kesinambungan  ( sustainability )  dan pemberdayaan  ( empowerment )  (Anggraini  &  Sutaryo,  2015). Indeks  Pembangunan  Manusia
(IPM)  merupakan  suatu  ukuran  yang  digunakan  untuk  mengukur  pencapaian  pembangunan manusia  di  suatu  wilayah.  Meskipun  tidak  mengukur  semua  dimensi  dari  pembangunan manusia,  namun  IPM  dinilai  mampu  mengukur  dimensi  pokok  dari  pembangunan  manusia (BPS, 2013).
Indeks  Pembangunan  Manusia  ( IPM )  merupakan  indikator  komposit  tunggal  yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga  dimensi  pokok  pembangunan  manusia  yang  dinilai  mampu  mencerminkan  kemampuan dasar  ( basic  capabilities )  penduduk.  Ketiga  kemampuan  dasar  itu  adalah  umur  panjang  dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak (Setiawan & Abdul, 2013).
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek kesehatan  yang dicerminkan  oleh  Indikator  Angka  Harapan  Hidup  (AHH),  aspek  pendidikan  pada  IPM dicerminkan oleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS), aspek terakhir  yang menggambarkan kualitas hidup manusia  yaitu standar hidup  layak  yang direpresentasikan  melalui  indikator  pengeluaran  per  kapita  per  tahun  yang  disesuaikan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian (BPS, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  pemerintah  daerah  Kota  Padangsidimpuan  yaitu instansi  yang  terkait  yakni  Badan  Pusat  Statistik  sebagai  instansi  yang  mendokumentasikan tentang indeks pembangunan manusia serta Badan Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mendokumentasikan tentang pendapatan daerah pada tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas dan identifikasi determinan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Statistik Deskriptif Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Mean Std. Deviation N Indeks Pembangunan Manusia (Y) 71,4500 ,80455 5 Rasio Derajat Desentralisasi (X1) 8,5000 1,02703 5 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X2) 91,4800 1,01750 5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X3) 9,3060 1,21880 5 Rasio Efektivitas Pendapatan asli Daerah (X4) 67,1720 19,45382 5 Rasio Efektivitas Pajak Daerah (X5) 1,179888 42,37317 5
Sumber: Output SPSS (2022)
Indeks Pembangunan Manusia (Y), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata  ( mean )  sebesar  71,4500  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,80455.  Nilai  rata-rata 71,4500 menunjukkan besarnya indeks pembangunan manusia sebesar 71,4500. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata- ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.
Rasio Derajat Desentralisasi (X1), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ( mean ) sebesar 8,5000 dengan standar deviasi sebesar 1,02703. Nilai rata-rata 8,5000 menunjukkan  besarnya  rasio  derajat  desentralisasisebesar  8,5000.  Nilai  rata-rata  dan  nilai
standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata- ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X2), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa  nilai  rata-rata  ( mean )  sebesar  91,4800  dengan  standar  deviasi  sebesar  1,01750.  Nilai rata-rata menunjukkan besarnya rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 91,4800. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X3), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ( mean ) sebesar 9,3060 dengan standar deviasi sebesar 1,21880. Nilai rata- rata menunjukkan besarnya rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 9,3060. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X4), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ( mean ) sebesar 67,1720 dengan standar deviasi sebesar 19,45382. Nilai rata-rata menunjukkan besarnya rasio efektivitas pendapatan asli daerah sebesar 67,1720. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata- ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.
Rasio Efektivitas Pajak Daerah (X5), berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ( mean ) sebesar 1,179888 dengan standar deviasi sebesar 42,37317. Nilai rata-rata menunjukkan besarnya rasio efektivitas pajak daerah sebesar 1,179888. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang tidak baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

## Uji Normalitas Data
Hasil One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test ,  dapat  dijelaskan  bahwa  uji  normalitas data untuk variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu  yang pertama untuk variabel X1 nilai Asymp  Sig  Kolmogorov-Smirnov  (K-S) adalah  sebesar  0,948,  yang  kedua  untuk  variabel  X2 nilai Asymp Sig Kolmogorov- Smirnov (K-S) adalah sebesar 0,959, yang ketiga untuk variabel X3  nilai Asymp  Sig  Kolmogorov-Smirnov  (K-S) adalah  sebesar  0,954,  yang  keempat  untuk variabel X4 nilai Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah sebesar 0,995, untuk variabel X5 nilai Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah sebesar 0,574 dan untuk variabel Y nilai Asymp  Sig  Kolmogorov-Smirnov  (K-S) adalah  sebesar  0,997.  Nilai  tersebut  menunjukkan bahwa Asymp Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan Y dalam penelitian  ini  lebih  besar  dari  α  =  5%  (0,05).  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## Hasil Identifikasi Determinan
Pengaruh rasio derajat desentralisasi (X1) terhadap indeks pembangunan manusia (Y), korelasi antara X1 terhadap Y di dapat dari nilai R dari model summary yaitu sebesar 0,740, nilai tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara rasio derajat desentralisasi terhadap  indeks  pembangunan  manusia  dengan  besar  sumbangan  pengaruh  yang  diberikan dilihat dari nilai R Square adalah 0,548 atau 54,8% dan sisanya 45,2% dipengaruhi oleh variabel lain.
Pengaruh  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  (X2)  terhadap  indeks  pembangunan manusia  (Y),  korelasi  antara  X2  terhadap  Y  di  dapat  dari  nilai  R  dari model  summary yaitu sebesar  0,730,  nilai  tersebut  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  rasio ketergantungan  keuangan  daerah  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  dengan  besar sumbangan pengaruh yang diberikan dilihat dari nilai R Square adalah 0,533 atau 53,3% dan sisanya 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain.
Pengaruh  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  (X3)  terhadap  indeks  pembangunan manusia  (Y),  korelasi  antara  X3  terhadap  Y  di  dapat  dari  nilai  R  dari model  summary yaitu sebesar  0,738,  nilai  tersebut  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  rasio kemandirian keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia dengan besar sumbangan pengaruh yang diberikan dilihat dari nilai R Square adalah 0,544 atau 54,4% dan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh variabel lain.
Pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah (X4) terhadap indeks pembangunan manusia  (Y),  korelasi  antara  X4  terhadap  Y  di  dapat  dari  nilai  R  dari model  summary yaitu sebesar  0,870,  nilai  tersebut  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  rasio efektivitas  pendapatan  asli  daerah  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  dengan  besar sumbangan pengaruh yang diberikan dilihat dari nilai R Square adalah 0,757 atau 75,7% dan sisanya 24,3% dipengaruhi oleh variabel lain.
Pengaruh  rasio  efektivitas  pajak  daerah  (X5)  terhadap  indeks  pembangunan  manusia (Y), korelasi antara X5 terhadap Y di dapat dari nilai R dari model summary yaitu sebesar 0,597, nilai  tersebut  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  rasio  efektivitas  pajak daerah  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  dan  besar  sumbangan  yang  diberikan  dapat dilihat dari nilai R square adalah sebesar 0,356 atau 35,6% dan sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain.
Pengaruh derajat desentralisasi (X1), rasio ketergantungan keuangan daerah (X2), rasio kemandirian  keuangan  daerah  (X3),  rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah  (X4)  dan  rasio efektivitas pajak daerah (X5) terhadap indeks pembangunan manusia (Y), korelasi antara X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan terhadap Y di dapat dari nilai R dari model summary yaitu sebesar 1,0, nilai tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara derajat desentralisasi,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah, rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah  dan  rasio  efektivitas  pajak  daerah  dan  berpengaruh secara  simultan  (bersama-sama)  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  dengan  besar sumbangan pengaruh yang dapat dilihat dari nilai adjusted R Square adalah 0,999 atau 99,9%.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Besar  pengaruh  rasio  derajat  desentralisasi  terhadap  indeks  pembangunan  manusia adalah  54,8%.  Besar  pengaruh  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  terhadap  indeks pembangunan  manusia  adalah  53,3%.  Besar  pengaruh  rasio  kemandirian  keuangan  daerah terhadap  indeks  pembangunan  manusia  adalah  54,4%.  Besar  pengaruh  rasio  efektivitas pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia adalah 75,7%. Besar pengaruh rasio  efektivitas  pajak  daerah  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  adalah  sebesar  35,6%. Sedangkan besar pengaruh derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah  dan  rasio  efektivitas pajak daerah terhadap indeks pembangunan manusia secara simultan adalah 99,9%.

## DAFTAR PUSTAKA
Arvidsson, S. (2010). Communication of corporate social responsibility: A study of the views of  management  teams  in  large  companies. Journal  of  Business  Ethics , 96 (3),  339–354. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0469-2.
Arvidsson, S. (2014). Corporate social responsibility and stock market actors: A comprehensive study. Social  Responsibility  Journal , 10 (2),  210–225. https://doi.org/10.1108/SRJ-08- 2012-0099 .
Cheng,  E.  C.  M.,  &  Courtenay,  S.  M.  (2004).  Board  composition,  regulatory  regime  and voluntary  disclosure. International  Journal  of  Accounting , 41 (3),  262–289. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2006.07.003 .
Flammer,  C.  (2013).  Corporate  social  responsibility  and  shareholder  reaction:  the environmental awareness of investors. Academy of Management Journal , 56 (3), 758–781. Amin,  Nurul.  2015.  “Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 4 (1), 80-91.
Anggraini, Tika dan Sutaryo. 2015. “Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia”, Jurnal  SNA  18 Universitas Sumatera Utara Medan .
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan Ke-14 . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Astri,  Meylina,  Sri  Indah  Nikensari  dan  Harya  Kuncara.  2013.  “Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 1(1).
Badan  Pusat  Statistik.  2013. Indeks  Pembangunan  Manusia  2013 .  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Padangsidimpuan.  2017. Indeks  Pembangunan  Manusia  Kota Padangsidimpuan
Dan Komponennya Tahun 2011-2016 . Diakses dari:https://bengkaliskab.bps.go.id/statictable/2017/05/12/31/indeks- pembangunan- manusia-kabupaten-bengkalis-dan-komponennya-tahun-  2011-2016.html,  tanggal  26 April 2018.
Baeti,  Nur.  2013.  “Pengaruh  Pengangguran,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dan  Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”. Economics Development  Analysis Journal 2 (3).
https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984 . Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama . Yogyakarta: BPFE.
Bungin,  Burhan.  2011. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Komunikasi,  Ekonomi  dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Darus Sunnah.
Elisa.  2018.  “Analisa  Rasio  Laporan  Keuangan  Pada  PT.  Jasa  Sarana  Citra  Bestari  Cabang Bengkalis Menurut Perspektif Islam”. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 2 (1), 56-76. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat.
Hardana, Ali. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidimpuan  Dan  Kabupaten  Tapanuli  Selatan.”  TAZKIR:  Jurnal  Penelitian  Ilmu- Ilmu Sosial Dan Keislaman 4, no. 1 (2018). https://doi.org/10.24952/tazkir.v4i1.886.
Informasi Ahli. 2015. Kerangka Berpikir Dalam Penelitian . Diakses dari: http://www.informasiahli.com/2015/07/pengertian-kerangka-berpikir- dalam penelitian.html, tanggal 06 Februari 2018.
Jumingan. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Kamus  Besar  Bahasa Indonesia.
2018. Pustaka . Diakses dari:
https://kbbi.web.id/pustaka, Tanggal 08 Februari 2018. Kasmir. 2008. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
Laisina,  Cliff  Vecky,  Masinambow  dan  Wendy  Rompas.  2015.  “Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan  Manusia  di  Sulawesi  Utara  Tahun  2002-2013”, Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi 15(4). Mardalis. 2004. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik , Yogyakarta: CV. Andi Offset. Pengertian Menurut
Para Ahli. 2018. Pengertian Relevan . Diakses
dari http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-relevan/,  Tanggal  06  Februari 2018.
Pratisto,  Arif.  2004. Cara  Mudah  Mengatasi  Masalah  Statistik  dan  Rancangan  Percobaan dengan SPSS 12. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Rahman. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Trimedia. Riau Green. 2018. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bengkalis Negatif Karena Menurunnya Harga Minyak Dunia . Diakses dari: http://riaugreen.com/view/Bengkalis/31775/--Pertumbuhan- Ekonomi-Kab--Bengkalis-Negatif-Karena-Menurunnya-Harga-Minyak-Dunia- .html#.Wt2wxTMxXIU, tanggal 26 April 2018.
Sarwono, Jonathan.   2006. Analisis   Data   Penelitian   Menggunakan   SPSS, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Sarwono,  Jonathan.  2015. Rumus-rumus  Populer  dalam  SPSS  22  untuk  Riset  Skripsi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Sasana, Hadi. 2012. “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”, Media Ekonomi dan Manajemen 25(1). Setiawan,  Mohammad  Bhakti  dan  Abdul  Hakim.  2013.  “Indeks  Pembangunan  Manusia Indonesia”. Jurnal Economia 9(1).
Siagian, Dergibson dan Sugiarto. 2000. Metode Statistika: Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Singgih, Santoso. 2000. SPSS. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Siregar, Syofian. 2010. Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Siregar, Syofian. 2010a. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada P  Siregar,  Syofian.  2013. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif. Jakarta:  Kencana  Cetakan Pertama.
Suliswanto,  Muhammad Sri Wahyudi.  2010. “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia”, ( JEP) Jurnal Ekonomi Pembangunan 8(2), 357-366. https://doi.org/10.22219/jep.v8i2.3610 . Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2014. Statistik untuk Penelitian, Cet. Ke-24. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono dan Agus Susanto. 2015. Cara Mudah Belajar SPSS  & Lisrel: Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sujarweni, V. Wiratna. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Tanjung,  Abdul  Hafis.  2015. Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual  untuk  SKPD, Bandung: Alfabeta.
Trisaputra,  Andry.  2013.  “Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Pengawasan Keuangan  Daerah  Terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah”, (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), Jurnal Akuntansi 1(3) . Ulum,  Ihyaul.  2005. Akuntansi  Sektor  Publik:  Sebuah  Pengantar. Malang:  Universitas Muhammadiyah Malang.
Widyatama,  Andin.  2017.  “Pengaruh  Rasio  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (Studi  Empiris  pada  Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Lampung)”. Skripsi Universitas Lampung.
Wikipedia. 2018. Metodologi Penelitian . Diakses dari:
https://id.wikipedia.org/wiki/metodologi_penelitian, Tanggal 07 Februari 2018.