## TINJAUAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON

## Muhammad Rais
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia Email : muhammadrais456@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  peran  penyusunan  anggaran sebagai  alat  perencanaan  dan  pengendalaian  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Kabupaten  Buton.Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah Wawancara (Interview), Dokumentasi,  Studi  kepustakaan  (library  research).  Data  analisis dengan Metode deskriptif dan Metode Komparatif.Penyusunan Anggaran Rumah Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Buton  berfungsi  sebagai  alat  perencanaan  dan pengendalian, hal itu dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran  yang anggaran belanjanya  tidak  satupun  mengalami  penyimpangan  yang  tidak  menguntungkan (realisasi tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan) sehingga penyimpangan menguntungkan  ini  akan  menjadi  penghematan  dimana  dalam  penyusunan anggaran,  Badan  Pengelola  Keuangan  Rumah  Sakit  Kabupaten  Buton menggunakan data dan informasi yang bersumber dari pengalaman dan juga data aktual tahun-tahun sebelumnya.

## Kata Kunci : Anggaran, Perencanaan, Pengendalian

## ABSTRACT
This study aims to determine the role of budgeting as a means of planning and control at the General Hospital of Buton. Data collection methods used were interviews  (Interview),  documentation,  literature  study (library  research).  Data analysis  with  descriptive  method  and  the  Comparative  Method. Budgetary Regional General Hospital Buton serves as a means of planning and control, it can be seen from the budget realization that budgets none of the irregularities that are not  profitable  (realization  does  not  exceed  a  set  budget)  so  this  would  be  a profitable  deviation  where savings  in  budget  formulation, Hospital  Financial Management  Board  Buton  using  data  and  information  sourced  from  the experience and also the actual data of the previous years
Key Word : Budgeting, Planning, Controlling

## 1. PENDAHULUAN
Anggaran  belanja  pembangunan  merupakan  alat  pengendalian  terhadap pelaksanaan  belanja  pembangunan,  karena  anggaran  belanja  pembangunan merupakan tolok ukur sampai sejauh mana pelaksanaan operasional pembangunan mampu  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  [1].  Salah  satu  cara  untuk meningkatkan  produktivitas  adalah  dengan  meningkatkan  efisiensi  kerja.  Untuk mencapai  efisiensi  kerja  ini,  salah  satu  alat  pengukurnya  adalah  Anggaran. Anggaran  merupakan  hasil  perencanaan  manajemen  yang  sangat  penting,  karena dengan  hasil  menganalisa  anggaran  ini,  manajemen  dapat  memperkirakan  berapa target belanja yang harus dibelanjakan agar tidak jauh menyimpang dari anggaran yang  disediakan.  Anggaran  yang  telah  ditetapkan  dapat  digunakan  untuk memperkirakan  apa  yang  terjadi  di  masa  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu penyusunan  anggaran  yang  matang  dan  teliti  akan  membantu  manajemen  dalam mencapai tujuan.
Selain  sebagai  alat  perencanaan,  anggaran  juga  merupakan  alat pengendalian, yang berfungsi untuk menilai hasil pelaksanaan dari suatu rencana. Jadi,  keberhasilan  manajemen  dalam  melaksanakan  fungsi  anggaran  akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan sistem pengendalian yang ada dalam suatu organisasi  yang  bersangkutan.  Setelah  tahun  anggaran  berakhir,  manajemen  akan mengevaluasi,  yaitu  dengan  cara  membandingkan  laporan  realisasi  dengan anggaran.  Dengan  diterapkannya  anggaran,  manajemen  dapat  menilai  apakah setiap unit kerja telah bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana.
Pengendalian  mengukur  pelaksanaan  kerja  atau  prestasi  dengan membandingkan  terhadap  rencana  dan  tujuan.  Meskipun  perencanaan  dilakukan terlebih  dahulu,  tetapi  tidak  akan  berhasil  dengan  sendirinya  tanpa  bantuan  dari pengendalian  manajemen.  Rencana  membimbing  pimpinan  yang  memakai sumber-sumber  untuk  mencapai  tujuan,  sedangkan  pengendalian  memonitor kegiatan untuk menentukan apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengendalian manajemen mencakup sistem pengendalian manajemen yang terdiri  dari  atas  tatanan  organisasi,  wewenang,  tanggung  jawab,  dan  informasi untuk  memungkinkan  pelaksanaan  pengendalian  dan  untuk  memproses sekumpulan  tindakan  yang  memastikan  bahwa  organisasi  bekerja  untuk pencapaian tujuan [2].
Kemajuan  suatu  bangsa  sangat  dipengaruhi  oleh  peran  dan  kinerja  sektor publik.  Sektor  publik  juga  diperlukan  sebagai  pelaksana  birokrasi  pemerintahan. Tetapi  untuk  pelaksanaan  fungsi  birokrasi  pemerintah,  keberadaan  sektor  publik tidak dapat digantikan oleh sektor privat. Otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk  lebih  mendekatkan  pelayanan  masyarakat  di  daerah  sesuai  kebutuhannya, sehingga  dengan  demikian  pemerintah  daerah  mempunyai  keleluasaan  untuk melaksanakan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Pada  hakekatnya  semangat  otonomi harus  tercermin  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  mulai  dari  proses perencanaan,  pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi  seluruh  fungsi-fungsi pemerintah yang telah didesentralisasikan [3].
Rumah  Sakit  Pemerintah  memiliki  peran  yang strategis.  Disamping, sebagai  sebuah  garda  depan  pelayanan  masyarakat  juga  dituntut  untuk  dikelola layaknya sebuah bisnis yang dapat memberikan manfaat financial bagi pemerintah. oleh  karena  itu,  seyogyanya  pengelolaan  sebuah  rumah  sakit  seperti  layaknya sebuah  perusahaan  dengan  mengedepankan  pelayanan  yang  prima  bagi masyarakat.
Sebagai sebuah unit bisnis, maka rumah sakit perlu membuat pengendaian atas operasi untuk kegiatan yang dilakukannya. Dengan menggunakan perhitungan maka  dibuatlah  suatu  anggaran  atas  target  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  di masa  yang  mendatang.  Anggaran  memiliki  peranan  sebagai  alat  perencanmn  dan pengendalian serta evaluasi, karena anggaran disusun dengan mempertimbangkan pengalaman  masa  lalu,  keadaan  yang  sedang  terjadi  sekarang ini  dan  peramalan yang akan dating  yang dapat berorientasi jangka pendek maupun jangka panjang.
Selain  itu  anggaran  juga  berperan  sebagai  alat  peringatan  dini  akan  adanya  in- efisiensi  dan  in-efektivitas,  dimana  fungsi  ini  sangat  besar  nilainya  bagi perusahaan.

## 2. METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas objek/subjek  yang memiliki  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan [4]. Populasi dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  dokumen  anggaran  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten Buton.Sampel dalam penelitian ini adalah Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2013 dan 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau penjelasan baik lisan maupun tulisan mengenai keadaan perusahaan [5].
b. Data  Kuantitatif  yaitu  data  yang  dapat  dihitung  atau  dalam  bentuk angka- angka yang berhubungan dengan laporan keuangan [6].

## Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang relevan dengan penganalisan masalah, yaitu :
1.  Penelitian  lapangan  (field  research)  dilakukan  dengan  pengamatan  secara langsung  melalui  observasi  dan  wawancara  pada  bagian  perusahaan, khususnya  bagian  keuangan,  serta  sejumlah  informasi  yang  terkait,  untuk mendapatkan  informasi  yang  akurat  dan  lengkap  yang  berhubungan  dengan penulisan ini.
2. Penelitian kepustakaan (library research) penulis menggunakan beberapa teori dari  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan dibahas [7].

## Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :
a. Metode  deskriptif,  yaitu  metode  yang  mengumpulkan,  menyusun, menginterpretasikan  dan  menganalisa  data  untuk  pemecahan  masalah  yang dihadapi.  Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  sifat  sesuatu yang  tengah  berlangsung  pada  saat  penelitian  dilakukan  dan  memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu .
b. Metode  komparatif,  yaitu  melakukan  perbandingan  terhadap  data-data  yang terkumpul,  dengan  membandingkan  antara  anggaran  dan  realisasi  [8]. Disamping  itu,  juga  dengan  cara  membandingkan  kebijakan  yang  berlaku  di RSUD Kabupaten Buton dan kebijakan yang berlaku secara teoritis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengamatan
Tinjauan  Fungsi  Anggaran  Sebagai  Alat  Perencanaan  dan  Pengendalian Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton
Anggaran  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk  melaksanakan  fungsi pengendalian.  Dengan adanya  anggaran  maka  standar  kerja  sudah  ada,  kemudian sistem  akuntansi  akan  menjadi  angka  realisasi  yang  dapat  dibandingkan  dengan standar atau sasaran, yaitu anggaran. Pengendalian harus dilakukan secara berkala sepanjang  periode  dan  bukan  hanya  akhir  periode  saja.  Penilaian  pada  akhir periode  saja  akan  menyebabkan  keterlambatan  untuk  melakukan  perbaikan  maka sebaliknya  laporan  kinerja  dibuat  setiap  bulan.  Proses  pengendalian  dirancang untuk  membantu  memantau  aktivitas  yang  sedang  berjalan  dari  suatu  unit usaha, biasanya terdiri dari beberapa tahap:
1. Membandingkan  kinerja  aktual  untuk  periode  yang  bersangkutan  dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,
2. Menyiapkan  laporan  kinerja  yang  berisi  hasil  aktual  beserta  hasil yangdirencanakan dan selisih dari kedua angka tersebut,
3. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dan hasil yang direncanakandan mencari sebab-sebab penyimpangan tersebut,
4. Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi masalahdan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses di suatu bidangtertentu,
5. Memilih (tindakan korektif) dari kumpulan alternatif yang ada danmenerapkan tindakan tersebut [9].
Tindak  lanjut  atas  pengendalian  untuk  menilai  efektivitas  dari  tindakan diterapkan  dengan  adanya  umpan  maju  untuk  membuat  perencanaan  periode berikutnya.  Perbandingan  antara  hasil  aktual  dengan  tujuan  yang  direncanakan merupakan  pengukuran  efektivitas  pengendalian  selama  periode  tertentu  di  masa lalu. Hal ini memberikan dasar untuk memberikan umpan balik yang efektif.
Adapun  fungsi  anggaran  sebagai  alat  pengendalian  pada  Badan  Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, yaitu:
1. Memberikan standar yang memadai untuk mengukur prestasi,
2. Pembanding seberapa jauh pelaksanaan rencana kerja  yang telah dicapai unit kerja,
3. Mengendalikan operasional dan belanja serta pengeluaran,
4. Mencegah terjadinya pengeluaran yang berlebihan.
Penganggaran  merupakan  sistem  perencanaan  dan  pengendalian  yang digunakan  secara  luas  untuk  menjalankan  tanggung  jawab  manajerial.  Dengan adanya  anggaran  maka  standar  kerja  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton sudah ada, kemudian sistem akuntansi atau sistem  informasi  lainnya  akan  menjadi  angka  realisasi  yang  dapat  dibandingkan dengan  standar  atau  sasaran,  yaitu  anggaran.  Perbedaan  antara  anggaran  dan realisasi  disebut  penyimpangan  atau  variance.  Penyimpangan  terjadi  dalam  dua kemungkinan, yaitu :
1. Penyimpangan yang menguntungkan,
2. Penyimpangan yang tidak menguntungkan [10].
Penyimpangan-penyimpangan tersebut baik yang menguntungkan maupunyang  tidak  menguntungkan  akan  dievaluasi,  dan  hasil  evaluasinya  akan menjadibahan  pertimbangan  untuk  menyusun  anggaran  periode  berikutnya  yang disusunberdasarkan pengalaman dan data aktual dari tahun-tahun sebelumnya.

## Pembahasan
Untuk  melihat  bagaimana  fungsi  perencanaan  dan  pengendalian  anggaran dapatberlangsung secara efektif dan efisien serta penyimpangan- penyimpanganyang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton dapat dilihatdari hasil yang dicapai, yaitu laporan anggaran  realisasi  berupa  LaporanRealisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah tahun 2014 yang disajikandalam tabel 1 Tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.
Tabel 1
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Aktual-Realisasi) Tahun 2013
Sumber : RSUD Kabupaten Buton 2015
Kode Rekening
Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 Pendapatan 1.755.362.000 1.755.362.000 0,00 0,00 4.1 Pendapatan asli daerah 1.755.362.000 1.755.362.000 0,00 0,00 4.1.2 Hasil retribusi daerah 1.755.362.000 1.755.362.000 0,00 0,00 5 Belanja 11.094.358.050 14.289.512.00 3.195.153.950 28,80 5.1 Belanja tidak langsung 7.460.645.500 7.658.712.500 198.067.000 2,65 5.1.1 Belanja pegawai 7.460.645.500 7.658.712.500 198.067.000 2,65 5.2 Belanja langsung 3.633.712.550 6.630.799.500 2.997.086.950 82,48 5.2.1 Belanja pegawai 353.750.000 362.400.000 8.650.000 2,45 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.319.913.732 2.560.451.500 1.240.537.168 93,99 5.2.3 Belanja modal 1.960.048.818 3.707.948.000 1.747.899.182 89,18

## 1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
Pada  Tahun  2013 realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah sebesar  Rp 1.755.362.000sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.755.362.000terjadi  selisih Rp 0,00 atau  sebesar 0,00%
b. Retribusi Daerah
Pada  Tahun  2013 realisasi Retribusi Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.755.362.000sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.755.362.000terjadi  selisih Rp 0,00 atau  sebesar 0,00%
2. Belanja
1) Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai
Pada  Tahun  2013  realisasi Belanja  Pegawai adalah  sebesar Rp 6.488.197.473sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan  Daerah  adalah  sebesar  Rp 7.857.493.712terjadi  selisih Rp 1.369.296.239 atau sebesar 82,57%
2) Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai
Pada  Tahun  2013  realisasi  Belanja  Pegawai  adalah  sebesar  Rp 143.420.000sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan  Daerah  adalah  sebesar  Rp 156.050.000terjadi  selisih Rp 12.630.000 atau sebesar 91,91%
b) Belanja Barang dan Jasa
Pada Tahun 2013  realisasi  Belanja Barang  dan  Jasa adalah  sebesar  Rp 1.428.597.630 sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan  Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.519.006.550 terjadi  selisih Rp 90.408.920 atau sebesar 94,05%

## Jurnal Akuntansi Manajemen Volume 1, Nomor 1 – April 2018

## c) Belanja Modal
Pada  Tahun  2013  realisasi  Belanja Modal adalah  sebesar  Rp 1.742.590.000sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan  Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.958.656.000 terjadi  selisih Rp 216.066.000 atau sebesar 88,97%.
Tabel 2
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Aktual-Realisasi) Tahun 2014
Sumber : RSUD Kabupaten Buton 2015

## 1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
Pada  Tahun  2013 realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah sebesar  Rp 1.765.981.550 sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.988.417.000 terjadi  selisih Rp 222.435.450 atau sebesar 88,81%  sedangkan  pada  tahun  2014 realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  sebesar  Rp 4.516.823.000 sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 4.600.000.000 terjadi selisih Rp 83.177.000 atau sebesar 98,19%.
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 Pendapatan 1.500.000.000 4.600.000.000 3.100.000.000 206,67 4.1 Pendapatan asli daerah 1.500.000.000 4.600.000.000 3.100.000.000 206,67 4.1.2 Hasil retribusi daerah 1.500.000.000 4.600.000.000 3.100.000.000 206,67 5 Belanja 14.145.469.500 17.510.342.500 3.364.873.000 23,79 5.1 Belanja tidak langsung 9.064.830.500 10.339.703.500 1.274.873.000 14,06 5.1.1 Belanja pegawai 9.064.830.500 10.339.703.500 1.274.873.000 14,06 5.2 Belanja langsung 5.080.639.000 7.170.639.000 2.090.000.000 41,14 5.2.1 Belanja pegawai 419.400.000 460.650.000 41.250.000 9,84 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.473.056.000 3.340.964.000 1.867.890.000 126,80 5.2.3 Belanja modal 3.188.183.000 3.369.043.000 180.860.000 5,67

## b. Retribusi Daerah
Pada  Tahun  2013 realisasi Retribusi Daerah  adalah  sebesar  Rp 560.725.200 sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  adalah sebesar  Rp  600.000.000  terjadi  selisih Rp 39.274.800 atau  sebesar  95,62% sedangkan  pada  tahun  2014 realisasi  Retribusi  Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.319.943.000sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.500.000.000 terjadi  selisih Rp 180.057.000  atau sebesar 93,45%.

## c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada  Tahun  2013  realisasi  Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah  adalah sebesar  Rp 1.205.256.350 sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan  Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.388.417.000terjadi  selisih Rp 183.160.650 atau  sebesar  86,81%  sedangkan  pada  tahun  2014 realisasi  Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp 3.021.091.000 sedangkan yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  adalah  sebesar  Rp 3.100.000.000 terjadi selisih Rp 78.909.000 atau sebesar 97,45%.
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

## 1) Belanja Pegawai
Pada  Tahun  2013  realisasi Belanja  Pegawai adalah  sebesar Rp 6.488.197.473sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah  adalah  sebesar  Rp 7.857.493.712terjadi  selisih Rp 1.369.296.239 atau  sebesar 82,57%  sedangkan  pada  tahun  2014 realisasi Belanja  Pegawai adalah  sebesar  Rp 8.960.958.072 sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  adalah  sebesar  Rp 10.339.703.500 terjadi selisih Rp 1.378.745.428 atau sebesar 86,66%.

## b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
Pada  Tahun  2013  realisasi  Belanja  Pegawai  adalah  sebesar  Rp 143.420.000sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  adalah  sebesar  Rp 156.050.000terjadi  selisih Rp 12.630.000 atau sebesar 91,91%  sedangkan  pada  tahun  2014 realisasi  Belanja  Pegawai adalah  sebesar  Rp 433.522.000sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 460.650.000terjadi selisih Rp 27.128.000 atau sebesar 86,66%.
2) Belanja Barang dan Jasa
Pada  Tahun  2013  realisasi  Belanja Barang  dan  Jasaadalah  sebesar  Rp 1.428.597.630 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah  adalah  sebesar  Rp 1.519.006.550 terjadi  selisih Rp 90.408.920 atau sebesar  94,05% sedangkan  pada  tahun  2014 realisasi  Belanja  Barang  dan Jasa  adalah  sebesar  Rp 3.340.946.000 sedangkan yang  dianggarkan  oleh Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah adalah  sebesar  Rp 3.361.030.549terjadi selisih Rp 20.084.549 atau sebesar 99,76%.
3) Belanja Modal
Pada Tahun 2013 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp 1.742.590.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar  Rp 1.958.656.000 terjadi  selisih Rp 216.066.000 atau  sebesar 88,97% sedangkan pada tahun 2014 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp 3.249.488.230sedangkan  yang  dianggarkan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan  Daerah  adalah  sebesar  Rp 3.369.043.000terjadi  selisih Rp 119.554.770 atau sebesar 96,45%.
Anggaran  pada  Badan  Pengelola  Keuangan Rumah  Sakit  Umum  Daerah Kabupaten  Buton telah  berfungsi  sebagai  alat  perencanaan  karena  dari  segi perencanaan  angka  standar  yang  tersaji  pada  laporan  anggaran  tahun 2013- 2014  dan  realisasi  tahun  2013-2014 berfungsi  sebagai  multiplier  yang
akurat,  oleh  karena  itu  anggaran  dapat  dengan  mudah  disesuaikan  dengan tingkat  kegiatan yang  sebenarnya  tanpa  perlu  khawatir  bahwa pengubahannya  akan  bersifat  berlebihan  ataupun  terlalu  minim.  Rata-rata anggaran  pendapatan  dan  belanja  pada  tahun  2013  dan  2014 hanya  terjadi sedikit  selisih  dengan realisasinya  baik  itu  dalam  penyimpangan menguntungkan  maupun  tidak  menguntungkan  dengan  adanya  perencanaan yang  disusun  berdasarkan  data,  informasi,  serta  pengalaman  yang  lengkap. Kesesuaian antara aktivitas yang dilakukan dengan perencanaan yang dibuat meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja  pada  Badan  Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
Dari  segi  pengendalian,  anggaran  pada  Badan  Pengelola  Keuangan Rumah Sakit  Umum  Daerah Kabupaten  Buton juga  telah  berfungsi  sebagai  alat pengendalian  karena  jumlah  anggaran  didasarkan  atas  angka  standar  yang sudah  diperhitungkan  secara  cermat  dan  juga  berfungsi  sebagai  alat  penilai efisiensi  dimana  angka  standar  yang  dipakai  memang  efektif  sehingga realisasi  biaya  yang  melebihi  atau  kurang  dari  jumlah  yang  dianggarkan dianggap  merupakan  pemborosan/penghematan  yang  sebenarnya.  Dengan demikian  selisih  biaya  (analisis  variance)  benar  benar  dapat  dinilai penyimpangan  dari  yang  seharusnya  untuk  kemudian  dilakukan  tindakan perbaikan sebelum akhir periode yaitu setiap tiga bulan

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian dan pembahasan penyusunan anggaran  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Buton  berfungsi  sebagai  alat perencanaan dan pengendalian Hal itu dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran yang  anggaran  belanjanya  tidak  satupun  mengalami  penyimpangan  yang  tidak menguntungkan (realisasi tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan) sehingga penyimpangan  menguntungkan  ini  akan  menjadi  penghematan  dimana  dalam
penyusunan anggaran, Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kabupaten Buton menggunakan data dan informasi  yang bersumber dari pengalaman dan juga data aktual tahun-tahun sebelumnya.

## 5. SARAN
Berikut ini  saran  yang  dapat  penulis  diberikan  untuk  kebaikandan  kemajuan Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten  Buton,  yaitu :Fungsi  anggaran  sebagai  alat  perencanaan  dan  pengendalian  pada  Badan Pengelola  Keuangan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Buton  sebaiknya tetap  dipertahankan  dan  lebih  cermat  dalam  menyusun  anggaran  agar  asumsi- asumsi  yang  tidak  sesuai  yang  menyebabkan  beberapa  anggaran  melebihi realisasinya  dapat  diminimalisasi, Dalam  penyusunan  anggaran  sebaiknya  Badan Pengelola  Keuangan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Buton  tidak  hanya menggunakan  data  dan  informasi  dari  data  actual  tahun-tahun  sebelumnya  tetapi juga harus melihat keadaan atau kondisi ke depan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Saipi, A, R., Tinangon, J., Suwetja, I., 2018. Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat  Perencanaan  dan  Pengendalian  Kas  Pada  PT  Pelabuhan  IV  Cabang Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (2).
[2] Irwadi,  M,  2015. Analisis  Anggaran  Kas  Sebagai  Alat  Perencanaan  dan Pengendalian  Pada  Koperasi  Kopdit  Rukun  Palembang. Jurnal  Akuntansi Politeknik Sukayu.  ISSN-P 2407-2184.
[3] Afifah,  Z,  U.,  Puspitaningtyas,  Z.,    Puspita,  Y.,  2017. Anggaran  Sebagai Alat  Pengendalian  Kinerja  Pada  PT  Asuransi  Kredit  Indonesia  (Akrindo) Cabang Jember Periode 2014-2016. E-SOSPOL Volume 4 Edisi Mei.
[4] Sugiyono.2013.Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung. Alfabeta.
[5] Walidin,  W.,  Saifullah,  Tabrani,  2015. Metode Peenelitian  Kualitatif  dan Grounded Theory.  FTK Ar-Rainy Press.  Banda Aceh.
[6] Soejono  dan  Abdurrahman,  2011. Metode  Penelitian  Suatu  Pemikiran  dan Penerapan. Rineka Cipta.  Jakarta.
[7] Sutrisno, Hadi. 2013.Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
[8] Sekaran, Uma. 2011. Metode Penelitian Ilmiah. Jakarta: Salemba Empat.
[9] Rudianto, 2009. Penganggaran. Penerbit Erlangga.  Jakarta
[10] Sasongko,  C.,  Parulin,  S,  R.,  2015. Anggaran. Penerbit Salemba  Empat. Jakarta.