Manajemen Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Islam

## DEVI ARISANTI
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: devi_arisanti@yahoo.co.id
Abstrak: Pendidikan  islam  selama  ini  telah  diupayakan  sedemikian  rupa pengelolaannya  agar  tercapainya  tujuan  pendidikan  secara  maksimal.  Pada pelaksanaannya, pendidikan islam tentu saja tidak terlepas dari manajemen dan lingkungan  disekitarnya.  Dalam  manajemen  diperlukan  adanya  strategi  yang tepat, dan tim yang solid sehingga tujuan bisa tercapai. Sedangkan strategi pada manajemen  itu  sendiri  bereaksi  hanya  kepada  lingkungan  yang  berwujud manusia  yaitu  masyarakat.  Baik  manajemen  maupun  lingkungan  sekolah memiliki interaksi dan pengaruh yang kuat terhadap proses dalam pengelolaan pendidikan termasuk pendidikan islam. Lingkungan pendidikan islam sebaiknya dikelola  sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  pendidikan  itu  dapat  terwujud.
Dengan adanya interaksi yang baik serta dukungan dari masyarakat  dan pihak yang terkait dengan lingkungan pendidikan tersebut, diharapkan sekolah akan menjadi lebih maju. Dengan kata lain, kerjasama yang baik baik dari guru, orang tua,  dewan  pendidikan,  komite  dan  masyarakat  disekitar  lingkungan  sekolah dipercaya akan mampu mengembangkan potensi yang dimikili dan memajukan kualitas pendidikan islam.
Kata Kunci : Manajemen, lingkungan pendidikan, pendidikan islam.

## PENDAHULUAN
Pendidikan Islam  dalam pengelo- laannya  memerlukan  manajemen  yang baik.  Dalam  pelaksanaannya  tentulah memerlukan  lingkungan  yang  kondusif demi  terwujudnya  pendidikan  Islam yang bermutu.
Pada  dasarnya  setiap  organisasi baik  yang  berskala  besar,  berskala menengah maupun kecil selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana organisasi  itu  berada.  Lingkungan adalah  kekuatan-kekuatan  yang  berada di luar organisasi yang secara potensial baik  langsung  maupun  tidak  langsung akan  mempengaruhi  terhadap  kinerja organisasi  tersebut  (Asnawir,  2006: 355).
Pendidikan  di  abad  pengetahuan menuntut  adanya  manajemen  pendi- dikan  yang  modern  dan  profesional dengan bernuansa pendidikan. Lembaga-lembaga  pendidikan  diharap- kan  mampu  mewujudkan  peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan,  staf,  proses  belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum,  tujuan  dan  harapan,  iklim sekolah,  penilaian  diri,  komunikasi  dan keterlibatan  orang  tua  dan  masyarakat (Kunandar, 2007: 12).
Untuk  membuat  semua  pihak terlibat  dan  merasa  memiliki  terhadap sekolah  dibutuhkan  suasana  yang demokratis,  dan  semua  pihak  terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan.
Dari  sinilah  lalu  muncul  ide  untuk mendesain sebuah
“pendidikan berbasis masyarakat ( community-based- education ). Plat  form dasar  pendidikan berbasis  masyarakat  adalah  penguatan sistem  pendidikan  di  masyarakat dengan  serangkaian  agenda,  yaitu: Pertama, memobilisasi  sumber  daya setempat dan dari luar guna meningkatkan  peran  masyarakat  untuk mengambil  bagian  yang  lebih  besar dalam  perencanaan,  implementasi, evaluasi  penyelenggaraan  pendidikan disemua jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan.
Kedua,
menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat  terhadap  rasa  kemitraan, toleransi  dan  kesediaan  menerima keragaman  sosial  budaya. Ketiga, mendukung masyarakat untuk mengambil  peran  yang  jelas  dalam pendidikan  terutama  orang  tua  dalam paket kebijakan
desentralisasi.
Keempat, mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan
inovasi kelembagaan untuk
melengkapi,
mempertegas peran
sekolah, meningkatkan  mutu  relevansi,  efisiensi manajemen  pendidikan,  dan  membuka kesempatan  sekolah  yang  lebih  besar demi  program  belajar  9  tahun pendidikan dasar, pendidikan menengah,  dan  pendidikan  tinggi (Fadjar, 2000: 91).

## Hakikat Manajemen dan Lingkungan Pendidikan Islam
Manajemen  berasal  dari  kata “managio”  yang  berarti  pengurusan atau  “managiare”  yang  berarti  melatih dalam mengatur langkah-langkah. Manaajemen  juga  sering  diartikan sebagai  ilmu  karena  manajemen dipandang  sebagai  suatu  bidang  ilmu pengetahuan  yang  secara  sistematis berusaha  untuk  memahami  mengapa dan  bagaimana  orang  bekerjasama.
Dikatakan  sebagai  profesi  karena manajemen  dilandasi  oleh  keahlian khusus  untuk  mencapai  prestasi manajer  daan  para  profesionalnya dituntut oleh suatu kode etik (Asnawir, 2006 25).
Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen diartikan sebagai    penggunaan  sumber  daya secara  efektif  untuk  mencapai  sasaran (Depdiknas, 2011: 708). Senada dengan hal  itu    menurut  Johnson  sebagaimana yang dikutip Pidarta manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber- sumber  yang  tidak  berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan  suatu  tujuan.  Yang dimaksud sumber disini ialah mencakup orang-orang, alat-alat, media bahan-bahan, uang dan sarana. Semuanya  diarahkan  dan  dikoordinasi agar terpusat dalam rangka menyelesaikan  tujuan  (Pidarta,  2004:
3). Secara bahasa manajemen mengandung  arti  kerja  aktif  yang bertanggungjawab, tidak sekedar untuk mengatur  diri  tetapi  juga  mengandung unsur sosial untuk memberikan pendidikan  manajemen  kepada  orang lain, terutama kepada bawahannya.
Dari  arti  secara  bahasa  tersebut dapat  dipahami  bahwa  manajemen merupakan kerja aktif, lawannya adalah pasif,  dengan  demikian  manajemen adalah  aktifitas  aktif  untuk  mencapai sesuatu.  Jika  dalam  sebuah  organisasi tidak  ada  gerak  aktif  yang  terus menerus  dan  terarah,  maka  organisasi tersebut  belum  terdapat  manajemen yang baik.
G.R. Terry  (1978) dalam Syahrizal Abbas  menjelaskan  bahwa  manajemen merupakan  penyusunan  perencanaan, menggerakkan kegiatan dan pencapaian hasil  yang  diinginkan  melalui  pelibatan dan pemanfaatan sumber daya manusia.  Konsep  manajemen  ini,
menekankan
pada kegiatan
melaksanakan aktivitas tertentu dengan menggunakan  tenaga  orang  lain. Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  manajemen  adalah  kemampuan atau  kekuasaan  untuk  mengatur  suatu usaha,  dan  bertanggung  jawab  atas keberhasilan  dan  kegagalan  dari  usaha tersebut (Abbas, 2008: 15).
Jika dihubungkan
dengan manajemen pendidikan adalah manajemen  yang  diterapkan  dalam pengembangan  pendidikan.  Dalam  arti, ia  merupakan  seni  dan  ilmu  mengelola sumber  daya  pendidikan  Islam  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  Islam secara  efektif  dan  efesien  (Muhaimin, 2011: 5).
Sedangkan lingkungan pendidikan adalah  segala  sesuatu  yang  ada  dan terjadi  disekeliling  proses  pendidikan itu  berlangsung  yang  terdiri  dari manusia,  binatang,  tumbuh-tumbuhan, dan  benda-benda  mati.  Keempat kelompok  benda-benda  lingkungan pendidikan  itu  ikut  berperan  dalam rangka  usaha  setiap  siswa/mahasiswa mengembangkan
dirinya. Tetapi manajemen
pendidikan menaruh perhatiannya terutama
kepada lingkungan  yang  berwujud  manusia yaitu masyarakat (Pidarta, 2004).
Tugas  manajemen  pendidikan antara  lain  mengintegrasikan  dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber-sumber  pendidikan  dengan seefektif  dan  seefesien  mungkin.  Para guru
diharapkan dapat mempergunakan  dan  memanfaatkan sumber-sumber  pendidikan  tersebut dalam  rangka  meningkatkan  proses belajar-mengajar  pada  masing-masing sekolah  atau  lembaga  pendidikan dimana mereka bertugas. Dalam hal ini manajer  hanya  memberikan  rambu- rambu  atau  petunjuk-petunjuk  umum dalam  penggunaan  lingkungan  yang dimaksud (Asnawir, 2006: 355).
Lingkungan  pendidikan  tersebut selalu mengalami perubahan- perubahan.  Perubahan tersebut terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan  dan    teknologi.  Perkem- bangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan mempengaruhi dinamisasi  dan  mobilisasi  individu  dan masyarakat  yang  sekaligus  akan berpengaruh terhadap perilaku individu dan masyarakat itu sendiri. Secara  garis  besarnya  lingkungan tersebut  dapat  dikelompokkan  kepada: (1) lingkungan makro (makro environment) dan  lingkungan  mikro ( mikro  environment). Di  samping  itu lingkungan tersebut juga ada berbentuk lingkungan eksternal ( eksternal environment), dan  lingkungan  internal ( internal  environment). Lingkungan eksternal  itu  ada  yang  langsung  ( direct environment) dan  ada  yang  bersifat umum ( general environment).
Lingkungan  eksternal  langsung pendidikan  adalah  lingkungan  yang berada  di  luar  kendali  lembaga pendidikan,  tapi  mempunyai  pengaruh langsung  terhadap  kinerja  lembaga pendidikan  tersebut.  Unsur-unsur  dari lingkungan  eksternal  tersebut  antara lain:  (1)  pemasok;  (2)  pelanggan;  (3) penyandang  dana;  (4)  pesaing;  dan  (5) pemerintah.
Pemasok  lembaga  pendidikan dapat berbentuk personal maupun non- personal.  Pemasok  yang  berbentuk personal  adalah  calon-calon  sebagai input  dari  lembaga  pendidikan  yang dimaksud,  bahkan  kalau  pasokan terputus  dapat  menyebabkan  lembaga pendidikan  tersebut  gulung  tikar.  oleh sebab  itu  lembaga  pendidikan  tersebut harus  aktif  mengusahakan  tersedianya pasokan-pasokan yang dimaksud, dengan  jalan  melakukan  publikasi, sosialisasi  kepada  masyarakat  yang menjadi lingkungan pendidikan
(Asnawir, 2006: 357).
Untuk itu manajemen harus dapat menjalin  kerjasama  yang  baik  dengan lingkungan  atau  dengan  masyarakat, agar kegiatan proses belajar dan proses pendidikan  dapat  nerjalan  dengan  baik dan  lancar.  Semakin  tingginya  pasokan dari  lingkungan  akan  semakin  terjamin eksisnya  lembaga  pendidikan  yang bersangkutan.
Selanjutnya
pelanggan atau konsumen  juga  akan  mempengaruhi terhadap keberadaan lembaga pendidikan. Untuk itu pihak manajemen harus  mengamati  dan  peka  terhadap setiap perubahan perilaku dari konsumen  tersebut.  Dalam  kaitan  ini lembaga  harus  berusaha  untuk  dapat menciptakan  agar  konsumen  merasa puas  terhadap  output  yang  dihasilkan oleh  lembaga  pendidikan  dimaksud. Ketidak puasan konsumen akan menyebabkan  konsumen  berpindah kepada  out-put  yang  dihasilkan  oleh lembaga lainnya.
Penyandang  dana  merupakan unsur yang sangat menentukan terhadap terlaksananya proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Untuk itu pihak manaemen pendidikan  harus  mampu  menciptakan hubungan  kerjasama  dengan  badan- badan  tertentu,  baik  secara  individu maupun  secara  kelompok/organisasi untuk dapat memberikan suatu sumbangan/bantuan  keuangan  kepada lembaga  pendidikan  bersangkutan. Disamping  itu  manajemen  juga  harus untuk memperhatikan gerak-gerik pesaing  yang  ada.  Dengan  jalan demikian  pihak  manajaemen  harus dapat  menentukan  strategi  yang  tepat untuk  digunakan  dalam  memenangkan persaingan.
Begitu  juga  kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sering bermuatan  politis,  dan  tidak  jarang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan  pendidikan.  Ada  di  antara
kegiatan  politik  pemerintah  yang menguntungkan  pelaksanaan  kegiatan pendidikan  dan  pengajaran  atau lembaga pendidikan, dan ada pula yang merugikan
pendidikan yang menyebabkan  pendidikan  tersebut tidak berdaya, bahkan dapat menyebabakan  lembaga  pendidikan gulung  tikar  karena  sudah  kehabisan energi.
Lembaga  sosial  dan  budaya merupakan  kekuatan  yang  secara umum mempengaruhi kehidupan orgainisasi  lembaga  pendidikan.  Dalam kaitan  ini  pihak  manajemen  harus menyesuaikan praktek pendidikan dengan harapan masyarakat yang selalu berubah.  Perubahan  yang  terjadi  harus selalu dideteksi oleh pihak manajemen.
Lingkungan  internal  organisasi/ lembaga merupakan kekuatan yang ada dalam organisasi atau lembaga pendidikan  yang  bersangkutan,  yang sifatnya dapat dikontrol oleh manajemen.  Lingkungan  internal  ini sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja lembaga
pendidikan. Kekuatan- kekuatan  yang  ada  dalam  lingkungan internal  tersebut  meliputi  tenaga akademik  dan  tenaga  administrasi, sarana dan prasarana pendidikan. Pada suatu  lembaga  pendidikan  antar manajer  dengan  tenaga  akademik  dan tenaga administrasi mempunyai kepentingan  yang  selalu  terkait  antara satu  sama  lainnya.  Dari  uraian  yang dikemukakan  dapat  dipahami  bahwa antara  lingkungan  dan  organisasi terdapat hubungan yang saling mempengaruhi.  Thomson  mengemu- kakan  model  hubungan  tersebut, dimana  ada  dua  dimensi  yang  saling terkait yaitu: (1) tingkat perubahan, (2) tingkat homogenitas. Tingkat homogenitas  mempunyai  skala  mulai dari  yang  paling  komplek  sampai kepada  paling  sederhana.  Begitu  juga tingkat  perubahan  mempunyai  skala
dari  stabil  dinamis  kepada  kurang stabil.  Tingkat  homogenitas  yang sederhana  dan  tingkat  perubahan  yang stabil dinamis akan melahirkan ketidak pastian  yang  rendah  atau  tingkat kepastian  yang  tinggi.  Sebaliknya tingkat  homogenitas  yang  kompleks dan  tingkat  perubaha  yang  kurang stabil  akan  melahirkan  ketidak  pastian yang tinggi atau kepastian yang rendah. Tingkat  homogenitas  dan  tingkat perubahan  lingkungan  dalam  ketidak pastian tersebut sangat ditentukan oleh jenis  kegiatan  yang  dilakukan.  Suatu lembaga  berada  dalam  kondisi  ketidak pastian  tinggi  apabila  organisasi/ lembaga tersebut menghadapi perubahan  lingkungan  yang  cepat  dan elemen  homogenitas  yang  sangat kompleks.
Sebaliknya  kombinasi  perubahan yang dinamis dengan elemen lingkungan yang
sederhana menunjukan  organisasi  berada  dalam ketidak  pastian  moderat.  Perbedaan ketidak  pastian  tersebut  menuntut manajer  untuk  mengambil  tindakan antisipasi  yang  berbeda  pula.  Semakin besar  ketidakpastian  lingkungan  yang dihadapi oleh lembaga, akan menyebabkan  lingkungan  semakin membatasi perilaku-perilaku dan kebebasan par manajer untuk menentukan  nasib  mereka  sendiri (Asnawir, 2006: 358-361).

## Pentingnya  Pemberdayaan  Masyara- kat dalam Pendidikan Islam
Sistem  pendidikan  yang  selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan  sentralistik  dianggap  sebagai  salah satu  sebab  yang  telah  membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan  pendidikan  di  tanah  air. Mengapa  demikian?  Karena  sistem birokrasi selalu
menempatkan kekuasaan  sebagai  faktor  yang  paling
menentukan dalam proses pengambilan keputusan.  Sekolah-sekolah  saat  ini telah  terkungkung  oleh  kekuasaan birokrasi  yang  “menggurita”  sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah, bahkan  terkesan  semakin  buruk  dalam era  desentralisasi  ini.  Ironisnya,  kepala sekolah  dan  guru-  guru  sebagai  pihak yang paling memahami realitas pendidikan  berada  pada  tempat  yang “dikendalikan”.  Merekalah  seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil  keputusan  dalam  mengatasi berbagai  persoalan  sehari-hari  yang menghadang  upaya  peningkatan  mutu pendidikan.  Namun,  mereka  ada  dalam posisi  tidak  berdaya  dan  tertekan  oleh berbagai  pembakuan  dalam  bentuk juklak  dan  juknis  yang  “pasti”  tidak sesuai  dengan  kenyataan  objektif  di masing-masing sekolah. Oleh karena itu, tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan bahwa kekuasaan
birokrasi persekolahan  telah  membuat  sistem pendidikan  kita  tidak  pernah  terhenti dari keterpurukan.
Kekuasaan birokrasi jugalah yang menjadi  faktor  sebab  dan  menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap  penyelenggaraan  pendidikan di  sekolah.  Dulu,  sekolah  sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah  yang  membangun  dan memelihara sekolah, mengadakan sarana  pendidikan,  serta  iuran  untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika  sekolah  telah  mereka  bangun, masyarakat  hanya  meminta  guru-guru kepada  pemerintah  untuk  diangkat pada  sekolah  tersebut.  Pada  waktu  itu, kita sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan yang berkelanjutan  ( sustainable  develop- ment ), karena sekolah adalah sepenuhnya  milik  masyarakat  yang senantiasa  bertanggung  jawab  dalam pemeliharaan serta fungsional pendidikan sehari-hari. Pada waktu itu,
pemerintah berfungsi
sebagai penyeimbang,
melalui pemberian subsidi  bantuan  bagi  sekolah.  pada masyarakat  yang  benar-benar  kurang mampu.
Namun,  keluarnya  Inpres  SDN  No. 10/1973  adalah  titik  awal  dan keterpurukan sistem pendidikan, terutama  sistem  persekolahan  di  tanah air.  Pemerintah  telah  mengambil  alih “kepemilikan” sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah  dan  dikelola  sepenuhnya secara  birokratik  bahkan  sentralistik. Sejak  itu,  secara  perlahan  “rasa memiliki”  dan  masyarakat  terhadap sekolah menjadi pudar bahkan akhirnya menghilang.  Peran  masyarakat  yang sebelumnya “bertanggung jawab” mulai berubah menjadi hanya “berpartisipasi” terhadap pendidikan, selanjutnya masyarakat  bahkan  menjadi  “asing” terhadap  sekolah.  Semua  sumber  daya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan  seolah  tidak  ada  alasan  bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi  apalagi  bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pendidikan  di  sekolah  (Uno,  2008:  83- 84).
Kunandar  menjelaskan  bahwa untuk  membuat  semua  pihak  terlibat dan  merasa  memiliki  terhadap  sekolah dibutuhkan  suasana  yang  demokratis, dan  semua  pihak  terlibat  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Dari  sinilah lalu  muncul  ide  untuk  mendesain sebuah “pendidikan
berbasis masyarakat ( community-based- education ). Plat  form dasar  pendidikan berbasis  masyarakat  adalah  penguatan sistem  pendidikan  di  masyarakat dengan  serangkaian  agenda,  yaitu  ; Pertama, memobilisasi  sumber  daya setempat dan dari luar guna meningkatkan  peran  masyarakat  untuk mengambil  bagian  yang  lebih  besar dalam  perencanaan,  implementasi,
evaluasi  penyelenggaraan  pendidikan disemua jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan. Kedua, menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat  terhadap  rasa  kemitraan, toleransi  dan  kesediaan  menerima keragaman  sosial  budaya. Ketiga, mendukung
masyarakat untuk mengambil  peran  yang  jelas  dalam pendidikan  terutama  orang  tua  dalam paket kebijakan desentralisasi.
Keempat, mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan    untuk  melengkapi, mempertegas peran sekolah, meningkatkan  mutu  relevansi,  efisiensi manajemen  pendidikan,  dan  membuka kesempatan  sekolah  yang  lebih  besar demi  program  belajar  9  tahun pendidikan dasar, pendidikan menengah,  dan  pendidikan  tinggi (Sagala, 2000: 246-247).

## Strategi  Pendidikan  Islam  dalam Menghadapi Perubahan
Strategi  yang  dapat  digunakan untuk mengahadapi perubahan lingkungan  dan  ketidak  pastian  itu melalui  beberapa  cara  antara  lain:  (1) Melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Hal semacam ini dapat dilakukan kalau kekuatan lingkungan  tidak  dapat  berubah. Lingkungan/organisasi  dapat  melaku- kan  penyesuaian  dengan  mengubah organisasi,  yaitu  struktur  dan  desain yang  ada;  (2)  Melakukan  pemantauan terhadap  lingkungan  secara  tidak lansung. Dalam kaitan ini para manajer harus melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan  melalui  informasi  dari berbagai  media;  dan  (3)  Manajer berusaha untuk mempengaruhi lingkungan  secara  langsung.  Hal  ini dapat  dilakukan  dengan  melakukan lobi-lobi,  pemasangan  iklan,  dan
mengadakan kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait.
Selanjutnya  manajer  tidak  hanya bekerja  dalam  lingkungan  internal  dan eksternal  domestik  saja,  akan  tetapi juga  harus  memperhatikan  kekuatan- kekuatan  global  yang  mempengaruhin organisasi.  Apalagi  hal  semacam  ini perlu  dilakukan  kalau  manajer  bekerja dalam  organisasi  yang  lebih  luas  yang memerlukan dilakukan
“ go international ”.
Untuk dapat memenangkan kompetisi  dalam  era  globalisasi  ini, maka manajer harus memahami unsur- unsur  pokok  yang  berkaitan  dengan lingkungan.  Di  antara  unsur-unsur tersebut  antara  lain:  (1)  strategi struktur  dan  persaingan,  (2)  kondisi permintaan  terhadap  produk  yang dihasilkan,  untuk  itu  perlu  diusahakan produk  yang  bermutu  tinggi  dan bersifat  inovatif,  (3)  kondisi  pekerja, infra  struktur  ekonomi,  raw  input,  dan sumber daya alam, dan (4) kemampuan menyediakan  sumber  daya  input  dan jasa yang diperlukan untuk mendukung produksi yang dihasilkan.
Organisasi  pendidikan  sebagai suatu system terbuka. Selalu mengadakan  kontak  atau  hubungan dengan  lingkungannya.  Lingkungan senmacam  ini  disebut  dengan  supra system.  Organisasi  pendidikan  sebagai system  terbuka,  memilki  apa  yang disebut  dengan  “ negantropy ”  yaitu suatu  usaha  yang  terus  menerus  untuk menghalangi  terjadinya  “ entropy ”.  Hal semacam ini  menunjukan  bahwa  hidup atau  matinya  lembaga  pendidikan sebagian  besar  dilakukan  oleh  usaha lembaga  pendidikan  itu  sendiri  dalam membenahi dirinya.
Konsep “ negantropy ” dapat
digunakan
dalam mengelola pendidikan.
Sekolah yang tidak mempunyai  keunggulan  dan  tidak mempunyai  nama  baik,  serta  tidak
mempunyai  hubungan  baik  dengan pendukungnya, tidak akan diminati oleh masyarakat/pendukungnya, yang akhir- nya  secara  pelan-pelan  akan  mati dengan mati sendirinya.
Oleh sebab itu lembaga pendidikan  harus  membuka  diri  dan mengadakan  hubungan  dengan  pihak lain  yaitu  dengan  orang  tua  dan masyarakat  sekitar.  Pendidikan  adalah tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hubungan pendidikan bukanlah berdiri sendiri  dalam  membina  pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan dimaksud, akan tetapi tidak dipisahkan dengan  masyarakat  luas  (asnawir, 2006: 363).

## Menggalang  Partisipasi  Orangtua dan  Masyarakat  dalam  Mengelola Pendidikan Islam
Partisipasi  masyarakat  terbela- kang terhadap program-program pendidikan  yang  masih  rendah.  Hal  ini disebabkan  karena  masih  banyak masyarakat  yang  belum  paham  akan makna  yang  berhubungan  dengan pendidikan,  sehingga  mereka  tidak menghiraukan  kepentingan  pendidikan tersebut.
Untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, manajer pendidikan harus dapa menggugah perhatian para tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan persoalan-persolan yang berkitan dengan  pendidikan.  Dalam  pertemuan tersebut  akan  dilakukan  tukar  pikiran atau  urung  rembuk/adu  pendapat untuk mendapatkan sebagai alternative yang  digunakan  untuk  peningkatan pendidikan.
Agar  sekolah  memberikan  citra positif  kepada  masyarakat,  maka  pihak lembaga  pendidikan  tidak  hanya menyediakan informasi kepada
masyarakat, tetapi masyarakat memerlukan  bukti  nyata  tentang  apa yang  telah  dilakukan  oleh  lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan  dan  kemajuan  peserta didik.  Kalau  sekiranya  bukti  ini  telah dapat diperlihatkan kepada masyarakat, maka  masyarakat  akan  memberi dukungan  dan  sumbangan  yang  lebih besar  kepada  lembaga  pendidikan tersebur.
Bukti  tersebut  dapat  berupa keberhasilan lembaga pendidikan dalam  mengikuti  cerdas  cemat  pada acara-acara  televisi,  piagam-piagam keberhasilan  siswa  mengikuti  lomba- lomba  yang  diadakan  seperti  lomba olahraga, lomba keterampilan- keterampilan,  dan  lomba  pidato  adat dan  bahasa  asing  serta  lomba  lain- lainnya.
Begitu  juga  bukti  keberhasilan lembaga  pendidikan  dapat  berupa keberhasilan  para  lulusan  untuk mengikuti  persaingan  ke  sekolah  yang lebih tinggi. Hal semacam ini akan dapat meningkatkan  perhatian  masyarakat dalam  memberikan  bantuan  dan sumbangan  yang  lebih  besar  kepada lembaga  pendidikan,  baik  sumbangan dan  bantuan  dalam  bentuk  material maupun  dalam  bentuk  non-material. Semakin  besar  kepuasan  yang  diterima masyarakat dari sekolah/lembaga pendidikan  akan  semakin  besar  pula sumbangan dan bantuan yang diberikan masyarakat kepada lembaga pendidikan tersebut. Beberapa  Negara  yang  telah menerapkan sistem
pengelolaan pendidikan secara desentralisasi, menunjukkan  tingginya  partisipasi masyarakat terhadap
lembaga pendidikan. Partisipasi tersebut terlihat dalam  perencanaan,  pengorganisasian dan  pelaksanaan  serta  pengawasan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga pendidikan yang dimaksud. Begitu juga
masyarakat menyadari betapa pentingnya  lembaga  pendidikan  untuk memajukan  putra-putri  mereka  dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang
keterampilan- keterampilan  yang  siap  pakai  dalam usaha  melaksanakan  pembangunan masyarakat. Made Pidarta (2004:188) mengemukakan beberapa contoh partisipasi masyarakat terhadap lembaga  pendidikan  yaitu  dengan munculnya beberapa wadah seperti: (1) dewan  pendidikan,  (2)  komite  sekolah, (3)  persatuan  orang  tua  siswa,  (4) perkumpulan olah raga, (5)
perkumpulan  kesenian,  (6)  organisasi- organisasi  lainnya.  Khusus  untuk Sumatra  barat  telah  lahir  beberapa kegiatan yang bernuansakan keagamaan  seperti: (1)  pesantren  kilat, (2)  didikan  subuh,  dan  (3)  wirid-wirid remaja  dan  sebagainya.  Kegiatan  ini  di kota Padang sudah merupakan keharusan.
Partisipasi  masyarakat  tersebut juga  terlihat  dalam  bidang  kurikulum, alat  pelajaran,  bantuan  dana,  material, bangunan,  kontrol  terhadap  kegiatan- kegiatan  sekolah  dan  lain  sebagainya. Cara  berpartisipasi  masyarakat  yang dilakukan  masyarakat  tersebut  dapat berbentuk:  (1)  ikut  sertanya  dalam pertemuan  yang  diadakan  sekolah/ lembaga pendidikan, (2) datang berkunjung ke sekolah untuk mengamati  dan  mengetahui  keadaan sekolah,  (3)  melalui  surat-surat,  (4) melalui telepon, (5) ikut dalam kegiatan kesenian  yang  dilakukan  sekolah,  (6) ikut  dalam  kegiatan  bazaar  yang dilakukan  sekolah,  dan  (7)  terlibata dalam  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang dilakukan sekolah.
Keterlibatan masyarakat di perguruan  tinggi  yaitu  adanya  dewan penyantun,  yayasan  perguruan  tinggi, dan lain-lain. Dewan penyantun
tersebut  meliputi  badan-badan  yang dibentuk  oleh  perguran  tinggi  dan bisanya  mendapat  legalitas  dari  senat perguruan  tinggi.  Anggota-anggota dewan penyantun tersebut berasal dari tokoh-tokoh  masyarakat,  baik  tokoh- tokoh di bidang
social kermasyarakatan,  bidang  pemerin- tahan,  bidang  perusahaan  dan  bidang- bidang lainnya yang dapat memberikan sumbangan  kepada  perguruan  tinggi tersebut,  dalam  usaha  meningkatkan lulusan  yang  berkualitas,  sarana  dan prasarana  yang  dibutuhkan  dan  lain sebagainya.
Biasanya dewan penyantun tersebut  bertugas  sebagai  penyambung perguruan  tinggi  dengan  masyarakat.
Pihak  perguruan  tinggi  dalam  hal  ini manajer dan anggota dewan penyantun membahas masalah-masalah yang berkaitan  dengan  perguruan  tinggi tersebut.  Setelah  itu  dewan  penyantun merealisasikannya  ke  tengah-tengah masyarakat.
Di samping itu yayasan pendidikan  juga  berusaha  untuk membantu  sekolah.  Pihak  manajer bersama-sama  dengan    pihak  yayasan menangani pendidikan secara keseluruhan.  Manajer  lebih  banyak bergerak dalam
penyelenggasraan pendidikan  sehari-hari,  dan  yayasan yang lebih banyak menangani kebijakan dan  strategi  pendidikan,  terutama sekali  yang  berkaitan    dengan  dana yang ditujukan agar lembaga pendidikan tersebut tetap eksist.
Uraian  diatas  menunjukkan  perlu adanya  kerjasama  antara  lembaga pendidikan  dan  masyarakat.  Lembaga pendidikan  berusaha  untuk  memberi layanan  kepada  masyarakat  sebaik mungkin, sedangkan masyarakat berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan lembaga  pendidikan.  Begitu  juga masyarakat ikut
berpartisipasi membantu  lembaga  pendidikan.  Demi
kemajuan  dan  kelangsungan  hidup lembaga pendidikan yang dimaksud.
Kerjasama  dimaksud  akan  dapat terwujud kalau sekiranya tetap tercipta dan terwujud komunikasi dua arah (two ways  communication) .  Dalam  hal  ini sangat  dituntut  peranan  aktif  kepala sekolah  untuk  dapat  menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat.  Sehubungan  dengan  itu dalam  pembuatan  program  harus diperhatikanbeberapa persyaratan,
dimana  program  tersebut  harus  dibuat secara  jujur,  mulia,  mencakup  segala yang diperlukan, komprehensif, sensitive  terhadap  masyarakat,  dan dapat  dipahami.  Disamping  itu  Made Pidarta  (2004:195-196)  mengemu- kakan  beberapa  kegiatan  yang  dapat dilakukan dalam menciptakan komunikasi antara sekolah dan masyarakat, yaitu melalui: (1) Aktivitas peserta  didik;  (2)  Aktivitas  ko  dan ekstra  kurikuler;  (3)  Aktivitas  para pengajar/guru-guru;  (4)  Media  masa; (5)  Kunjungan  warga  masyarakat  ke lembaga  pendidikan;  (6)  Pertemuan- pertemuan  dengan  masyarakat;  dan (7)Aktivitas-aktivitas  khusus  persaha- batan (Asnawir, 2006: 366-370).

## Peran Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan Islam Peran dan fungsi Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  tidak dapat dipisahkan dari aspek pelaksanaan  manajemen  pendidikan  di tingkat  sekolah.  Beberapa  aspek manajemen yang secara langsung dapat diserahkan  sebagai  urusan  yang menjadi  kewenangan  tingkat  sekolah adalah sebagai berikut.
Pertama, menetapkan  visi,  misi, strategi,  tujuan,  logo,  lagu  dan  tata tertib sekolah. Urusan  ini amat penting sebagai modal dasar yang harus dimiliki
sekolah.  Setiap  sekolah  seyogianya telah dapat menyusun dan menetapkan sendiri  visi,  misi,  strategi,  tujuan,  logo, lagu,  dan  tata  tertib  sekolah.  Ini merupakan  bukti  kemandirian  awal yang  harus  ditunjukkan  oleh  sekolah. Jika  masa  lalu  sekolah  lebih  dipandang sebagai  lembaga  birokrasi  yang  selalu menunggu  perintah  dan  petunjuk  dari atas,  dalam  era  otonomi  daerah  ini sekolah harus telah memiliki kesadaran untuk  menentukan  jalan  hidupnya sendiri.  Dalam  hal  ini,  sekolah  harus menjalin  kerja  sama  sebaik  mungkin dengan  orang  tua  dan  masyarakat sebagai  mitra  kerjanya.  Bahkan,  dalam menyusun  program  kerjanya  sebagai penjabaran  lebih  lanjut  dari  visi,  misi strategi,  dan  tujuan  sekolah  tersebut, orang  tua  dan  masyarakat  yang tergabung  dalam Komite  Sekolah,  serta seluruh warga sekolah harus dilibatkan secara  aktif  dalam  menyusun  program kerja  sekolah,  dan  sekaligus  lengkap dengan  Rencana  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Kedua ,  memiliki  kewenangan dalam  penerimaan  siswa  baru  sesuai dengan  ruang  kelas  yang  tersedia, fasilitas  yang  ada,  jumlah  guru,  dan tenaga  administratif  yang  dimiliki. Berdasarkan  sumber  daya  pendukung yang  dimilikinya,  sekolah  secara bertanggung jawab harus dapat menentukan  sendiri  jumlah  siswa  yang akan  diterima,  syarat  siswa  yang  akan diterima,  dan  persyaratan  lain  yang terkait.  Beberapa  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  dinas  pendidikan kabupaten/kota  tentu  saja  perlu mendapatkan  pertimbangan  secara bijak.
Ketiga, menetapkan  kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan  diadakan  dan  dilaksanakan  oleh sekolah.  Dalam  hal  ini,  dengan mempertimbangkan kepentingan daerah  dan  masa  depan  lulusannya,
sekolah  perlu  diberikan  kewenangan untuk melaksanakan kurikulum nasional dengan kemungkinan menambah  atau  mengurangi  muatan kurikulum dengan meminta pertimbangan  kepada  Komite  Sekolah. Kurikulum  muatan  lokal,  misalnya dalam  mengambil  kebijakan  untuk menambah  mata  pelajaran  seperti bahasa  Inggris  dan  bahasa  asing lainnya,  komputer,  dan  sebagainya. Kebijakan  tersebut  setelah  meminta pertimbangan  dari  Komite  Sekolah, termasuk risiko anggaran yang diperlukannya. Dalam kaitannya dengan penetapan kegiatan ekstrakurikuler,  sekolah  juga  harus meminta pendapat siswa dalam menentukan  kegiatan  eksrakurikuler yang diadakan oleh sekolah.
Oleh  karena  itu,  sekolah  dapat melakukan pengelolaan biaya operasional sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah Kabupaten/kota maupun dari masyarakat  secara  mandiri.  Untuk mendukung  program  sekolah  yang telah  disepakati  oleh  Komite  Sekolah diperlukan  ketetapan  waktu  dalam pencairan  dana  dari  pemerintah kabupaten/kota.  Oleh  karena  itu, praktik  birokrasi  yang  menghambat kegiatan sekolah harus dikurangi.
Keempat, pengadaan  sarana  dan prasarana  pendidikan,  termasuk  buku pembelajaran  dapat  diberikan  kepada sekolah,  dengan  memerhatikan  standar dan ketentuan yang ada. Misalnya, buku murid  tidak  seenaknya  diganti  setiap tahun  oleh  sekolah,  atau  buku  murid yang  akan  dibeli  oleh  sekolah  adalah yang  telah  lulus  penilaian.  Pemilihan dan  pengadaan  sarana  dan  prasarana pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan  oleh  sekolah,  dengan tetap  mengacu  pada  standar  dan pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah  Pusat  atau  provinsi  dan kabupaten/kota.
Kelima, penghapusan  barang dan  jasa  dapat  dilaksanakan  sendiri oleh sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah  provinsi  dan  kabupaten. Hal  yang  biasa  terjadi,  karena kewenangan  penghapusan  itu  tidak jelas,  barang  dan  jasa  yang  ada  di sekolah  tidak  pernah  dihapuskan, meskipun  ternyata  barang  dan  jasa sama  sekali  telah  tidak  berfungsi  atau malah telah tidak ada barangnya.
Keenam, proses  pengajaran  dan pembelajaran. ini merupakan kewenangan  profesional  sejati  yang dimiliki  oleh  lembaga  pendidikan sekolah.  Kepala  sekolah  dengan  guru secara bersama-sama merancang proses  pengajaran  dan  pembelajaran yang  memungkinkan  peserta  didik dapat  belajar  dengan  lancar  dan berhasil.  Proses  pembelajaran  yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran  yang  akan  dilaksanakan oleh  sekolah.  Pada  masa  sentralisasi pendidikan,  proses  pembelajaran  pun diatur  secara  rinci  dalam  kurikulum nasional.  Dalam  era  otonomi  daerah, kurikulum  nasional  menjadi  kurikulum berbasis  kompetensi  (KBK).  Dan selanjutnya berkembang menjadi Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP).  Dan  pada  tahun  2013 direncanakan  terjadinya  perubahan kurikulum (Uno, 2008: 90).
Ketujuh, urusan  teknis  edukatif yang  lain  sejalan  dengan  konsep manajemen  peningkatan  nutu  berbasis sekolah  (MPMBS)  merupakan  urusan yang  sejak  awal  harus  menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.
Pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
Desentralisasi  pendidikan  di tingkat  seklah  merupakan  satu  bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung  tombak  pendidikan  di  lapangan. Jika  kantor  cabang  dinas  pendidikan kecamatan  dan  dinas  pendidikan kabupaten/kota  lebih  memiliki  peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan,  pengarahan,  pemantauan, dan penilaian maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan. Hal  ini  disebabkan  proses  interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses  pendidikan  yang  sebenarnya. Oleh  karena  itu,  bentuk  desentralisasi pendidikan  yang  paling  mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan  menggunakan  Komite  Sekolah sebagai  wadah  pemberdayaan  peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan  layanan  pendidikan  secra nyata di dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan  Nasional  (Propenas) 2000-2004, dalam rangka
pemberdayaan  dan  peningkatan  peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan  di  tingkat  kabupaten/kota dan  Komite  Sekolah  di  tingkat  satuan pendidikan.  Amanat  rakyat  ini  sejalan dengan konsepsi
desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota  maupun  di  tingkat sekolah.  Amanat  rakyat  dalam  undang- undang  tersebut  telah  ditindaklanjuti dengan  Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April  2002  tentang  Dewan  Pendidikan dan
Komite Sekolah. Dalam
Kepmendiknas  tersebut  disebutkan bahwa  peran  yang  harus  diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah  sebagai  (1) advisory  agency (pemberi pertimbangan), (2) supporting
agency (pendukung  kegiatan  layanan pendidikan),  (3) controlling  agency (pengontrol
kegiatan
layanan pendidikan), dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi  antara  masyarakat  dengan pemerintah).
Untuk  dapat  memberdayakan dan  meningkatkan  peran  masyarakat, sekollah  harus  dapat  membina  kerja sama dengan orang tua, dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif  dan  menyenangkan  bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya  paradigma  MBS  mengandung makna  sebagai  manajemen  partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat  sehingga  semua  kebijakan dan  keputusan  yang  diambil  adalah kebijakan  dan  keputusan  bersama, untuk  mencapai  keberhasilan  bersama. Dengan kemudian, prinsip kemandirian dalam  MBS  adalah  kemandirian  dalam nuansa kebersamaan.
Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang  disebut  sebagai total  quality management, melalui  suatu  mekanisme yang  dikenal  dengan  konsepsi total football dengan  menekankan  pada mobilisasi  kekuatan  secara  sinergis yang  mengarah  pada  satu  tujuan,  yaitu peningkatan  mutu  dan  kesesuaian pendidikan  dengan  pengembangan masyarakat.

## Penyusunan Rencana dan Program
Sebagai  ujung  tombak  dalam pelaksanaan pendidikan,
sekolah bertanggungjawab
menentukan kebijakan sekolah dalam melaksanakan kebijakan  pendidikan  sesuai  dengan arah  kebijakan  pendidikan  yang  telah ditentukan  oleh  pemerintah.  Sebagai penyelenggara dan pelaksana kebijakan pendidikan  nasional,  sekolah  bertugas menjabarkan  kebijakan  pendidikan nasional  menjadi  program-program
operasional  penyelenggaraan  pendidi- kan di masing-masing sekolah. Program-program  tersebut  terdiri  dari penyusunan  dan  pelaksanaan  rencana kegiatan mingguan, bulanan, semesteran,  serta  tahunan  yang  sesuai dengan arah kebijakan serta kurikulum yang telah ditetapkan, baik pada tingkat pusat,  provinsi,  maupun  kabupaten/ kota. Setiap rencana dan program yang disusun  serta  dilaksanakan  di  sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimum (SPM) yang diterapkan untuk pemerintah kabupaten/kota serta standar  teknis  yang  diterapkan  untuk masing-masing satuan pendidikan. Untuk  dapat  memerankan  fungsi  ini, Komite  Sekolah  menjadi  “pendamping” bahkan  “penyeimbang”  bagi  sekolah- sekolah. Oleh karena itu, setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat  diberikan  masukan  yang  sesuai dengan  aspirasi  masyarakat  yang diwakili  oleh  Komite  Sekolah  yang dimaksud.  Atas  nama  masyarakat  yang diwakilinya,  Komite  Sekolah  dapat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap rencana dan program pendidikan yang disusun oleh sekolah. Selain  melaksanakan  kurikulum yang  telah  ditetapkan  dari  pusat, provinsi,  dan  kabupaten/kota,  sekolah- sekolah  dapat  juga  menyusun  program pendidikan life skill yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada masyarakat  sekitar.  Dalam  penyusunan program  pendidikan life  skill ,  Komite Sekolah  dapat  membantu  sekolah- sekolah  untuk  mengumpulkan  fakta- fakta mengenai kebutuhan serta potensi sumber  daya  tersedia  di  dalam masyarakat  untuk  diterjemahkan  ke dalam  program  pendidikan life  skill yang  dapat  dilaksanakan  oleh  sekolah. Mekanisme  yang  mungkin  dapat dilakukan  adalah  melalui  rapat  Komite Sekolah dengan sekolah yang dilaksanakan  setiap  semester  atau
tahunan,
untuk menyusun, memperbaiki serta menyesuaikan rencana dan program semester berikutnya.

## Penyusunan  Rancangan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah (RAPBS)
Dalam  fungsi  sebagai  pelaksana pendidikan  yang  otonom,  sekolah berperan  dalam  menyusun  RAPBS setiap  akhir  tahun  ajaran  untuk digunakan dalam tahun ajaran berikutnya.  Program-program  yang sudah dirumuskan untuk satu semester atau  satu  tahun  ajaran  ke  depan  perlu dituangkan  ke  dalam  kegiatan-kegiatan serta anggarannya masing-masing sesuai  dengan  pos-pos  pengeluaran pendidikan  di  tingkat  sekolah.  Dari  sisi pendapatan,  seluruh  jenis  dan  sumber pendapatan  yang  diperoleh  sekolah setiap  tahun  harus  dituangkan  dalam RAPBS,  baik  yang  bersumber  dari pemerintah  pusat,  pemerintah  pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kecamatan, maupun bersumber-sumber  lain  yang  diperoleh secara  langsung  oleh  sekolah-sekolah. Dengan  demikian,  setiap  rupiah  yang diperoleh  sekolah  dari  sumber-sumber tersebut harus sepenuhnya diperhitungkan  sebagai  pendapatan resmi  sekolah  dan  diketahui  bersama, baik oleh pihak sekolah (kepala sekolah, guru-guru,  pegawai,  serta  para  siswa) maupun  oleh  Komite  Sekolah  sebagai wakil stakeholder pendidikan.
Dari  sisi  belanja  sekolah,  seluruh jenis  pengeluaran  untuk  kegiatan pendidikan  di  sekolah  harus  diketahui bersama,  baik  oleh  pihak  sekolah maupu  oleh  pihak  Komite  Sekolah, sesuai  dengan  rencana  dan  program yang telah disusun bersama oleh kedua pihak  tersebut.  Kedua  sisi  anggaran tersebut  dituangkan  ke  dalam  suatu
neraca  tahunan  sekolah  yang  disebut dengan  RAPBS,  yang  harus  disahkan atas  dasar  persetujuan  bersama  antara pihak sekolah dan Komite Sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah sehingga menjadi APBS  pendidikan  di  tingkat  sekolah yang  resmi.  Mekanisme  ini  diperlukan untuk  memperkecil  penyalahgunaan, baik  dalam  pendapatan  maupun  dalam pengeluaran sekolah sehingga anggaran resmi  pendidikan  di  sekolah  menjadi bertambah  serta  pendayagunaannya semakin efisien.

## Pelaksanaan Program Pendidikan
Sistem  pendidikan  pada  masa orde  baru,  pelaksanaan  pendidikan secara  langsung  dikendalikan  oleh sistem  birokrasi  dengan  mata  rantai yang  panjang  mulai  dari  tingkat  pusat, daerah,  bahkan  sampai  tingkat  satuan pendidikan.  Pada  waktu  itu,  sekolah- sekolah  adalah  bagian  dari  sistem birokrasi  yang  harus  tunduk  terhadap ketentuan birokrasi. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada masa birokrasi dilakukan secara uniform (one fits  for  all) atau  dilakukan  secara  baku dengan  pengaturan  dari  pusat,  mulai dari perencanaan
pendidikan, pelaksanaan  pendidikan  di  sekolah termasuk
persiapan mengajar, metodologi  dan  pendekatan  mengajar, buku  dan  sarana  pendidikan,  sampai pada penilaian pendidikan. Dengan kata lain,  kepada  sekolah-sekolah  tidak diberikan  kesempatan untuk  mengurus dan  mengatur  dirinya  sendiri  dalam pelaksanaan pendidikan. Kepala sekolah  tidak  diberikan  kesempatan untuk  mengambil  keputusan  sendiri dalam  mengelola  sistem    pendidikan untuk memecahkan berbagai permasalahan  pendidikan  yang  sesuai dengan  kondisi  sekolahnya  masing- masing.  Kepada  guru-guru  juga  tidak diberikan kesempatan untuk berinisiatif
atau  berinovasi  dalam  melaksanakan pengajaran  atau  mengelola  kegiatan belajar  murid  secara  maksimal  karena metode  mengajar  dan  teknik  evaluasi diatur  secara  langsung  melalui  juklak dan juknis yang dibuat dari pusat.
Dalam masa desentralisasi pendidikan ke depan, melalui paradigma MBS sekolah-sekolah diberikan  kesempatan  seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan  pendidikan  pada  masing- masing sekolah. Pelaksanaan
pendidikan  di  sekolah-sekolah  dalam tempat  yang  berlainan  dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan
pembelajaran yang berlainan.  Kepala  sekolah  diberikan keleluasaan untuk
mengelola pendidikan  dengan  jalan  mengadakan serta  memanfaatkan  sumber-sumber daya pendidikan sendiri-sendiri asalkan sesuai  dengan  kebijakan  dan  standar yang ditetapkan oleh
pusat. Dikarenakan karakteristik setiap murid juga  berbeda-beda  secara  individual maka  pendekatan  pembelajaran    pun dimungkinkan  berbeda  untuk  masing- masing murid yang berlainan.
Dalam  keadaan  seperti  itu  maka Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah akan  dapat  melaksanakan  peran  dan fungsinya  sebagai  penunjang  dalam pelaksanaan  proses  pembelajaran  yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing- masing  sekolah.  Komite  Sekolah  dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari  kepala  sekolah  dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam
rangka melaksanakan pelaksanaan pengelolaan pendidikan  yang  dapat  memberikan fasilitas  bagi  guru-guru  dan  murid untuk  belajar  sebanyak  mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin  efektif.  Komite  Sekolah  bisa ikut  serta  untuk  meneliti  berbagai
permasalahan  belajar  yang  dihadapi oleh  murid  secara  kelompok  maupun secara  individual  sehingga  dapat membantu guru-guru untuk menerapkan  pendekatan  belajar  yang tepat  bagi  murid-muridnya.  Dewan Pendidikan pada setiap kabupaten/kota dapat melaksanakan program pendukung  dalam  bentuk  studi  atau penelitian terhadap berbagai permasalahan  pendidikan  di  sekolah- sekolah  agar  dapat  memberikan masukan kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk  menerapkan  suatu  kebijakan yang  tepat  dan  kena  sasaran.  Dewan Pendidikan  juga  dapat  memberikan penilaian  kepada  berbagai  kebijakan pendidikan  yang  diterapkan,  terutama rnenyangkut  berbagai  dampak  yang sudah  atau  mungkin  terjadi  dalam pecerapan suatu kebijakan baru.

## Akuntabliltas Pendidikan
Pada  masa  orde  baru,  satu- satunya  pihak  yang  berwenang  untuk meminta pertanggungjawaban pendidikan  ke  sekolah-sekolah  adalah pemerintah  pusat.  Pada  waktu  itu, pemerintah  pusat  telah  menempatkan “kaki  tangan”nya  di  seluruh  pelosok tanah air melalui pemeriksa, pengawas, atau  para  pemilik  sekolah  untuk mengawasi  dan  meminta  pertanggung- jawaban  sekolah-sekolah  mengenai proses pendidikan yang berlangsung  di sekolah-sekolah. Jika terdapat “penyimpangan  administratif”  yang dilakukan  oleh  kepala  sekolah  atau guru-guru  maka  kepada  mereka diberikan  sanksi  administratif  seperti teguran  resmi,  penilaian  melalui  DPK, penundaan  kenaikan  gaji  berkala, penundaan  kenaikan  pangkat,  dan sejenisnya.  Namun,  penilaian  tersebut lebih banyak diberikan terhadap proses administrasi  pendidikan  dan  hampir tidak  pernah  ada  sanksi  ( punishment)
atau  ganjaran  ( rewards )  kepada  guru- guru  atau  kepala  sekolah  atas  dasar hasil-hasil yang dicapai dalam pembelajaran murid atau lulusan.
Dalam era demokrasi dan partisipasi,  akuntabilitas  pendidikan tidak  hanya  terletak  pada  pemerintah, tetapi  bahkan  harus  lebih  banyak  pada masyarakat sebagai
stakeholder pendidikan.  Dewan  Pendidikan  pada tingkat Kabupaten/Kota perlu menempatkan  fungsinya  sebagai  wakil dan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atas hasil
pendidikan  dalam  mencapai  prestasi belajar  murid-murid  pada  setiap  jenis dan
jenjang pendidikan.
Dewan Pendidikan perlu diberikan kesempatan untuk  menyampaikan  masukan  bahkan “protes”  kepada  Dinas  Pendidikan  jika hasil  pendidikannya  tidak  memuaskan masyarakat  sebagai  klien  pendidikan. Sama  halnya,  Komite  Sekolah  dapat menyampaikan  ketidakpuasan  para orang  tua  murid  akan  rendahnya prestasi  yang  dicapai  oleh  suatu sekolah. Dewan Pendidikan atau Komite
Sekolah  tidak  perlu  melaksanakan kegiatan studi atau penilaian pendidikan,  tetapi  cukup  dengan menggunakan  data-data  yang  tersedia atau  hasil-hasil  penilaian  yang  sudah ada sebagai bahan
untuk menyampaikan kepuasan
atau ketidakpuasan  masyarakat  terhadap Dinas  Pendidikan  atau  kepada  masing- masing  sekolah.  Dengan  demikian, diperlukan
suatu mekanisme akuntabilitas pendidikan yang dibentuk melalui  suatu  Peraturan  Daerah  di bidang pendidikan (Uno, 2008: 91-96).

## SIMPULAN
Lingkungan  pendidikan  Islam memerlukan  manajemen  yang  baik sehingga  tujuan  pendidikan  bisa terwujud.  Untuk  majunya  sekolah
diperlukan  adanya  kerjasama  sekolah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat demi  kemajuan  sekolah  pada  saat sekarang  ini  dengan  dibentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Ini  menunjukkan  bahwa  semua  pihak mesti  merasa  memiliki  sekolah  dan percaya  bahwa  peserta  didik  akan mampu  mengembangkan  potensi  yang dimiliki dengan bantuan para guru dan perhatian  dari  orang  tua  serta  adanya penilaian  yang  seimbang    dari stakeholder.

## DAFTAR RUJUKAN
Abbas,  Syahrizal.  2008. Manajemen Perguruan
Tinggi,
Beberapa
Catatan. Jakarta:  Prenada  Media Group.
Asnawir  2006. Manajemen  Pendidikan . Padang : IAIN IB  Press.
Departemen  Pendidikan    Nasional. 2001. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Fadjar,  A.  Malik.  2000. Holistika Pemikiran Pendidikan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Handoko,  T.  Hani.  2003. Manajemen. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta. Kunandar.  2007. Guru  Profesional, Implementasi  Kurikulum  Tingkat Satuan  Pendidikan  (KTSP)  dan Sukses  dalam  Penelitian  Guru . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Muhaimin, et  al ,  2011. Manajemen Pendidikan  Aplikasinya  dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/ Madrasah . Jakarta: Kencana. Mulyasa,  E.,  2012. Manajemen  dan Kepemimpinan  Kepala  Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
Pidarta,  Made.  2004. Manajemen Pendidikan  Indonesia .  Jakarta:
Rineka Cipta.
Sagala,  Syaiful.  2000. Kemampuan Profesional  Guru  dan  Tenaga
Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
Uno,  Hamzah  B.,  2008. Profesi
Kependidikan,  Problema,  Solusi, dan  Reformasi  Pendidikan  di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.