## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Oleh: Susilawati 1

## Abstract
Corruption  is  very  detrimental  to  the  country's finances  and  impedes  national  development. Corruption  that  has  occured  so  far  has  also resulted in inhibiting the growth and continuity of national  development  which  demands  high efficiency. In this case, those who play a role in the prevention and  enforcement of criminal acts of  corruption,  are  not  only  the  prosecutor  and the  court  but  also  the  National  Police  regulated in Law No. 2 of 2002 concerning the  Indonesian National Police. The situation above aroused the problem  that  is,  what  are  the  duties  and functions  of  investigators  of  the  Directorate  of Special  Criminal  Investigation  of  the  North Sumatra  Regional  Police  in  the  prevention  and enforcement  of  criminal  acts  of  corruption, what is  the  role  of  investigators  of  the  Directorate  of Special  Criminal  Investigation  of  the  North Sumatra  Regional  Police  in  the  prevention  and enforcement  of  criminal  acts  of  corruption, what are  the  obstacles  faced  by  investigators  of  the Directorate  of  Special  Criminal  Investigation  of the  North  Sumatra  Regional  Police  in  the prevention  and  enforcement  of  criminal  acts  of corruption.
Based on the results of the study, the duties and functions  of  the  police  investigator  of  the Directorate  of  Special  Criminal  Investigation  of the  North  Sumatra  Regional  Police  in  the prevention and law enforcement of criminal acts of corruption, namely the existence of prevention, detection and correction regulated in Law  No.  2  of  2002  concerning  the  North Sumatra Regional Police. The role of investigators of the Special
Criminal Investigation  Directorate  of  the  North  Sumatra Regional Police in the prevention and enforcement  of  criminal  acts  of  corruption  is  to carry out stages such as inquiry and
1 Dosen LLDIKTI dpk Fakultas Hukum UISU
investigation,  conduct  asset  tracing,  and  guide the rules of legislation concerning corruption, as well  as  the  existence  of  obstacles  from investigators  by  the  National  Police  Directorate of  Special  Criminal  Investigation  in  the  North Sumatra Regional Police.
Keywords :  Role  of  the  National  Police, Prevention and Law Enforcement, Corruption

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  sangat  merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan  nasional.  Akibat  tindak  pidana korupsi yang terjadi selama ini juga mengahmabt  pertumbuhan  dan  kelangsungan pembangunan  nasional  yang menuntut  efisiensi tinggi.  Dalam  hal  ini,  mengenai  kasus  tindak pidana korupsi yang berperan dalam pencegahan  dan  penegakan  hukum  tindak pidana  korupsi  tidak  hanya  kejaksaa  dan pengadilan  tetapi  adanya  peran  Polri  dalam menangani  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang diatur  dalam  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  republik  Indonesia.  Keadaan diatas  melahirkan  permasalahan,  Apa  saja tugas  dan  fungsi  penyidik  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera Utara  dalam  pencegahan  dan  penegakan hukum tindak pidana korupsi, Bagaimana peran penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  dalam pencegahan  dan  penegakan  hukum  tindak pidana  korupsi,Bagaimana  hambatan  yang dihadapi  penyidik  Direktorat  reserse  Kriminal Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara dalam  pencegahan  dan  penegakan  hukum tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  tugas  dan  fungsi penyidik  Polri  Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara dalam  pencegahan  dan  penegakan  hukum tindak  pidana  korupsi  yaitu  adanya preventif , deteksi ,  dan korektif diatur  dalam  UU  No.  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Daerah Sumatera  Utara.  Peran  penyidik  Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yaitu melakukan  tahapan  seperti  penyelidikan  dan penyidikan,  melakukan asset  tracing ,  serta mempedomani  perturan  perundang-undangan yang  mengenai  tindak  pidana  korupsi,  serta

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adanya  hambatan  penyidik  Polri  Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah Sumatera Utara.
Kata kunci : Peran Penyidik, Polri, Pencegahan Dan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Upaya  penegakan  hukum  terhadap  setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah  keuangan  negara  yang  dilakukan  di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup  signifikan.  Tindak  pidana  korupsi  sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunannasional,
sehingga harus
diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai  sumber  daya,  baik  sumber  daya manusia  maupun  sumber  daya  lainnya seperti  peningkatan  kapasitas  kelembagaan serta  peningkatan  penegakan  hukum  guna menumbuh  kesadaran  dan  sikap  tindak masyarakat yang anti korupsi.
Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan  pembangunan  nasional  yang menuntut efisiensi tinggi. 2
Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  disebutkan  bahwa  ada unsur:        “dilakukan  dalam  keadaan  tertentu” didalam  penjelasan  dapat  dijadikan  alasan pemberatan  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana yaitu  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan
2 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 15
tehadap dana-dana diperuntukkan bagi penanggulangan  keadaan  sosial  yang  meluas, penanggulangan  krisis  ekonomi  dan  moneter serta  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi. Dalam  hal ini tindak  pidana  korupsi  disebabkan karena  adanya  perbuatan  menyalahgunakan kewenangan.  Menyalahgunakan  kewenangan merupakan  perbuatan  korupsi  yang  pada hakikatnya  diterapkan  kepada  pejabat/pegawai negeri  sipil  yang  dapat  menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. 3 Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian  keuangan  Negara.  Harapan  dapat memberantas  korupsi  secara  hukum    adalah mengandalkan
diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang
pemberantasan  korupsi  di  samping  ketentuan terkait yang bersifat preventif. 4
Pemberantasan  korupsi  sebenarnya  bukanlah hanya dalam lingkung penegakan hukum pidana lewat  penuntutan  ( conviction) lewat  suatu proses  peradilan  pidana  ( criminal  proceedings ) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan  lewat  upaya  keperdataan  ( civil proceeding ). Strategi pencegahan korupsi harus dilihat sebagai upaya strategi di samping upaya pemberantasan  ( represif )  dan  yang  lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset ( asset recovery ) hasil korupsi.
Oleh  karena  itu  adanya  Undang-Undang  No.  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Pasal  13  mengenai  tugas
3 DPN-LPPNRI, Pencegahan  Tindak  Pidana Korupsi , Jakarta Pusat,2016,h. 6 4 Abdul  Muis  Jauhari  “Fungsi  Dan  Kewenangan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  Guna  Mengembalikan Kerugian  Keuangan  Negara  Di  In donesia”, Program Pascasarjana Universitas Pasundan,2016,h.2

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah:
a.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b.  Menegakkan hukum
c.  Memberikan  perlindungan,  pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 5
Kemudian  peran  Polri  dibidang  penegakan hukum  yaitu  tugas  dan  wewenang  Polri  dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan seluruh tindak  pidana.  Dimana  dalam  melakukan pencegahan tindak pidana korupsi penyidik Polri melakukan 3 upaya yaitu preventif , deteksi , dan korektif berdasarkan  Pasal  13  UU  No.  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  hal  melakukan  penegakan hukum.

## B.  Rumusan Masalah
Indentifikasi masalah merupakan langkah penting  untuk mengetahui  permasalahan  utama yang  hendak  ditanyakan,  diteliti  dan  dibahas. Adapun permasalahan dalam Skripsi ini adalah :
1.  Apa saja tugas dan fungsi penyidik Direktorat
Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah Sumatera  Utara  dalam  pencegahan  dan penegakan hukum tindak pidana korupsi?
2.  Bagaimana peran penyidik
Kepolisan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  dalam pencegahan  dan  penegakan  hukum  tindak pidana korupsi?
3.  Bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  dalam pencegahan  dan  penegakan  hukum  tindak pidana korupsi?
5 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1.  Pengaturan  hukum  peran  penyidik  Polri dalam  pencegahan  dan  penegakan  hukum tindak pidana korupsi.
2.  Tugas  dan  fungsi  penyidik  Polri  dalam pencegahan  dan  penegakan  hukum  tindak pidana korupsi.
3.  Hambatan  penyidik  Polri  dalam  pencegahan dan penegakan hukum  tindak pidana korupsi.

## D.  Manfaat Penelitian
1.  Manfaat Teoritis
a.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan sebagai  rujukan  dan  informasi  bagi penulis  atau  peneliti  lain  yang  sejenis sehingga  berguna  bagi  pengembangan ilmu  pengetahuan  Hukum  khususnya Hukum Pidana .
b.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  Penelitian  ini  diharapkan dapat  mengungkapkan  informasi  ilmiah yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  berbagai pihak lain.
2.  Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusipemikiran/ide bagi masyarakat luas, khususnya :
a.  Untuk  memperjelas  secara  lebih  mendalam
tentang peran penyidik Polri dalam pencegahan  dan  penegakan  hukum  tindak pidana korupsi.
b.  Memberikan  sumbangan  pikiran  dan  kajian tentang  tugas  dan  fungsi  serta  hambatan penyidik  Polri  dalam  pencegahan  dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c.  Memberikan  sumbangan  bagi  masyarakat mengenai  wewenang  penyidik  Polri  dalam pencegahan  dan  penegakan  hukum  tindak pidana korupsi.

## E.  Definisi Operasional
Definisi operasional atau kerangka konsep yang
menggambarkan
hubungan
antara defenisi/konsep  khusus  yang  akan  diteliti. Konsep  merupakan  salah  satu  unsur  konkret dan  teori  yang  menyalurkan  penjabaran  lebih lanjut dengan cara menyusun defenisi operasionalnya misalnya dari peraturan perundang-undangan.  Tujuan  defenisi  untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.
1.  Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.
2.  Penyidik  adalah  pejabat  Polisi  negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 6
3.  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara-cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  dengan bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangka. 7
4.  Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara  atau  penyelewengan,  penggelapan uang  negara  untuk  kepentingan  pribadi  dan orang lain. 8
6 MKarjadi  dan  R.Suesilo, Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana ,  Politeia, Bogor,2012,h.3
7 Ibid
8 Ibid
5.  Penegakan  hukum  adalah  sebagai  usaha
melaksanakan hukum sebagaimana
mestinya,  mengawasi  pelaksanannya  agar tidak  terjadi  pelanggaran,  dan  jika  terjadi pelanggaran  hukum  kemudian  memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. 9

## II. METODE PENELITIAN

## A.  Objek dan Lokasi Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Peran Penyidik  Kepolisian  Dalam  Pencegahan  dan Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi. Adapun  lokasi  penelitian  ini  akan  dilaksanakan di  Direktorat    Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja KM.10,5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

## B.  Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  bersifat  deskriptif  analisis. Penelitian  ini  melakukan  analisis  hanya  pada sampai  taraf  deskriptif,  yaitu  menganalisis  dan menyajikan  fakta  secara  sistematis  sehingga dapat  lebih  mudah  untuk  dipahami  dan disimpulkan.  Deskriptif  dalam  arti  bahwa  dalam penelitian ini, bermaksud untuk menggambarkan  dan  melaporkan  secara  rinci, sistematis  dan  menyeluruh,  mengenai  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  Peran  Penyidik Kepolisian  Dalam  Pencegahan  dan  Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

## C.  Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  dan  yuridis  empiris,  yang  mencakup
9 Faisal  Santiago, Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi  oleh  Penegak  Hukum  untuk Terciptanya  Ketertiban  Hukum ,  Vol.  1  No.1, Juli 2017, h.36

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum,taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum dan  perbandingan  hukum. 10 Pendekatan  yuridis normatif  tersebut  dilakukan  dengan  meneliti studi kepustakaan seperti peraturan perundang- undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana  terkemuka,  pendekatan  yuridis  empris yaitu pengumpulan data informasi yang dilakukan  dengan  wawancara  kepada  penyidik kepolisian  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

## D.  Teknik Pengumpulan Data

## 1.  Sumber Data
Sumber  data  dalam  penulisan  skripsi  ini  terdiri atas  data  primer  dan  data  sekunder  yang diperoleh sebagai berikut:
a.  Data  Hukum  Primer  yaitu  bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan  antara  lain  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2001  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999    tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Undang-Undang  No.  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan  lainnya  terkait  dengan Penyidik Polri dan tindak pidana korupsi.
b.  Data  Sekunder  diperoleh  dari  Bahan  karya ilmiah,  seperti  buku,  jurnal  serta  berbagai literatur  dan  penelitian  lain  yang  relevan dengan penelitian ini. 11
c.  Data  tersier  yaitu  berupa  informasi  hukum yang  diambil  dari  kamus  hukum,    kamus bahasa,  internet  dan  dokumen  tertulis
10 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum ,  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  2010, h.51
11 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum , Sinar  Grafika,  Jakarta,  2014,  (Zainuddin  Ali  II), h. 23
lainnya  yang  dapat  memperjelas  persoalan dalam penulisan skripsi ini.

## 2.  Alat Pengumpulan Data
Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:
a.  Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research ) dengan  cara  membaca  dan  mengumpulkan literatur  berupa  buku-buku  ilmiah,  peraturan perundang-undangan dan jurnal, serta dokumentasi  lainnya  seperti  kamus,  jkarya ilmiah,  internet  serta  sumber-sumber  teoritis lainnya  yang  berhubungan  dengan  Tindak pidana Korupsi.
b.  Penelitian  Lapangan  ( Field  Research) yaitu pengumpulan data yang relevan
permasalahan  dalam  skripsi  ini  dengan melakukan  wawancara  dengan  penyidik Kepolisian Direktorat Reserse Krminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

## E.  Analisa Data
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini dianalisis  dengan  metode  analisis  kualitatif, yaitu  berupa  informasi  dan  uraian  yang kemudian  dikaitkan  dengan  data  lain  untuk mendapatkan suatu kebenaran sehingga memperoleh  gambaran  barumengenai  Peran Penyidik  Kepolisian  Dalam  Pencegahan  dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

## III. PEMBAHASAN
A.  Tugas  dan  Fungsi  Penyidik  Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum

## Tindak Pidana Korupsi
Polisi  sebagai  lembaga  penegak  hukum  yang dibentuk  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat. Polri sebagai salah satu sub sistem dari  Sistem  Peradilan  Pidana  ( criminal  justice system) , berwenang melakukan tugas penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai  dengan  Hukum  Acara  Pidana  dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk  kasus  korupsi  ,  selain  lembaga- lembaga  hukum  seperti  Kejaksaan  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Polisi  pada hakekatnya  dapat  dilihat  sebagai  hukum  yang hidup,  karena  di  tangan  polisi  tersebut  hukum mengalami  perwujudannya,  setidak-tidaknya  di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat,  di  antaranya  dengan  melawan kejahatan  terutama  dalam  menangani  kasus tindak pidana korupsi.
Polisi  yang  bertugas  untuk  melawan  kejahatan tentu  dilengkapi  dengan  kekuasaan  untuk menggunakan  kekerasan.  Justru  kekerasan tersebut  yang  nantinya  turut  menciptakan stigma  tersebut.  Karena  kemampuan  dan kewenangannya untuk menggunakan kekerasan,  maka  polisi  tampil  sebagai  tokoh misterius. 12
Didalam  tugas  pokok  penegakan  hukum, Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia mempunyai tugas dan wewenang salah satunya yaitu  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  tindak  pidana.  Hal  tersebut  diperjelas didalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g yang berbunyi :          “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan perundang- undangan lainnya.”
12 SatjiptoRahardjo, PenegakanHukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 111-112
Dalam  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa Ketentuan  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  memberikan  peranan  utama  kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara  umum  diberi  kewenangan  untuk melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap semua tindak pidana.
Setelah terbentuknya  KPK, mengingat  KPK harus  dibentuk  untuk  memberantas  tindak pidana  korupsi,  kewenangan  yang  dimiliki  oleh KPK,  sehingga  Polri  berwenang  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau peneyelenggara  Negara,  wewenang  penyidikan terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak mendapat perhatian masyarakat dan/atau wewenang  penyidikan  terhadap  tindak  pidana korupsi  yang  menyangkut  kerugian  negara kurang  dari  Rp.1.000.000.000.00  (satu  milyar rupiah). Bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi yang  melibatkan  aparat  penegak  hukum, penyelenggara  negara,  mendapat  perhatian masyarakat,  dan/atau  menyangkut  kerugian negara  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00 (satu  milyar  rupiah),  Polri  juga  berwenang melakukan  penyidikan  jika  KPK  melimpahkan perkara  korupsi  tersebut  kepada  penyidik Polri. 13
Dalam  Pasal  1  Ayat  1  UU  No.  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dijelaskan  bahwa  kepolisian  adalah  segala  hal ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Istilah  kepolisian  dalam
13 Pandapotan  Matondang,  “Gagasan  Penataan Kewenangan  Penyelidikan  Dan  Penyidikan Dalam  Tindak  Pidana  Korup si”,  Universitas Riau,  Vol.  7  No.1,  Agustus  2017-Januari  2018, h.38

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undang-undang ini mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Tugas  polisi  secara  umum  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  13  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b.  Menegakan hukum.
c.  Memberikan  perlindungan,  pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 14
Dalam  hal  ini  untuk  mendukung  tugas  pokok tersebut  di  atas  polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
a.  Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan  masyarakat  dan  pemerintah sesuai kebutuhan.
b.  Menyelenggarakan segala kegiatan dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan. c.  Membina masyarakat untuk meningkatkan  partisipasi  msyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan.
d.  Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum nasional.
e.  Memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan umum.
f. Melakukan  koordinasi,  pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian  khusus,  penyidik  pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
g.  Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan perturan perundang-undangan lainnya.
h.  Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium  forensik  dan  psikologi kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian.
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,  masyrakat,  dan  lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan  bantuan  dan  pertolongan dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia. j. Melayani kepentingan warga masyarakat  untuk  sementara  sebelum ditangani  oleh  instansi  dan/atau  pihak yang berwenang. k.  Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai engan kepentingannya  dalam  lingkup  tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana  tertera  pada  perincian  tugas- tugas  polisi  tersebut  di  atas  mencapai  dan memelihara  ketertibn  merupkan  tugas  pokok yang  harus  dilakukan  oleh  polisi.  Ternyata pekerjaan  kepolisian  tersebut  hanya  boleh dijalankan  dengan  mengikuti  dan  mematuhi berbagai  pembatasan  tertentu.  Salah  satu  dan pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum.
Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara  ketertiban  dalam  kerangka  hukum yang  berlaku. 15 Dari  tugas-tugas  polisi  tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas tersebut  dikategorikan  sebagai  tugas preventif dan  tugas  kedua  adalah  tugas represif .  Tugas ini  untuk  menindak  segala  hal  yang  dapat mengacaukan  keamanan  masyarakat,  bangsa, dan Negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam  pencegahan  dan  penegakan  hukum tindak pidana korupsi, polisi melakukan tindakan preventif dan represif.
C.  Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.
Tidak  mudah  dalam  melakukan  penyelidikan, penyidikan,  maupun  mengumpulkan  barang
15 Satjipto Rahardjo, Op.Cit ,h. 113-114

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bukti  dan  atau  alat  bukti  dalam  menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik  Polri  karena  dalam  menangani  kasus tindak  pidana  korupsi  penyidik  Polri  mendapat hambatan-hambatan  yuridis,  seperti  adanya peraturan perundang-undangan tetntang ijin/persetujuan  yang  harus  dimohonkan  oleh Polri  dan  Kejaksaan  terhadap  pejabat/Instansi tertentu dalam pemanggialn/pemeriksaan saksi/tersangka  tertentu  dan  keterangan  ahli dimaksudkan  Pasal  184  KUHAP.  Pasal  184 KUHAP yang berbunyi :
(1)   Alat bukti yang sah ialah : a.  Keterangan saksi
b.  Keterangan ahli
c.  Surat
d.  Petunjuk
e.  Keterangan terdakwa
(2)  Hal  yang  secara  umum  sudah  diketahui tidak perlu dibuktikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  Bapak Jadiaman Sinaga hambatan yang dihadapi oleh Penyidik  Polri  Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara dalam  pencegahan  dan  penegakan  hukum tindak  pidana  korupsi,  bahwa  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.43  Tahun  2018  jo Peraturan Pemerintah Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian  Penghargaan  Dalam  Pencegahan Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yaitu :
1.  Bahwa  masyarakat  diberi  penghargaan yang  telah  memberikan  informasi  atau tentang  tindak  pidana  korupsi  saat  ini belum dapat diimplementasikan/diwujudkan penghargaan  tersebut  karena  alokasi dana untuk penghargaan tersebut belum ditentukan sumber anggarannya.
2.  Sulit  untuk mencari  dan mengumpulkan barang  bukti  dan  atau  alat  bukti bilamana peristiwa tindak pidana korupsi  telah  relatif  lama  terjadi  karena penyimpanan  data  (arsip)  nasional  dan atau  dokumen  tidak  memenuhi  standar kearsipan  dan  para  pejabat  yang bertugas  pada  saat  itu  telah  mutasi (terganti). 16 Dari hasil
wawancara tersebut bahwasannya  penyidik  Polri  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera Utara  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana korupsi  mengalami  beberapa  hambatan  yang dihadapinya  seperti  sulit  untuk  mencari  dan mengumpulkan barang bukti dikarenakan peristiwa  terjadi  lama  dan  data  nasional  tidak sesuai  standar  kearsipan.  Bahwa  pada  Pasal  1 Ayat  2  Undang-Undang  No.  43  Tahun  2009 tentang Kearsipan yaitu :
Arsip  adalah  rekaman  kegiatan  atau peristiwa  dalam  berbagai  bentuk  dan media  sesuai  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  perkembangan teknologi  yang  dibuat  dan  diterima  oleh lembaga  negara,  pemerintahan  daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi lemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian penjelasan dari Bapak Jadiaman Sinaga bahwa peran masyarakat dalam pencegahan  tindak  pidana  korupsi  sangat berperan  penting  berdasarkan  pada  Pasal  2 Ayat  2  UU  No.  43  Tahun  2018  tentang  Tata Cara  Pelaksananaan  Peran  Serta  Masyarakat
Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yaitu :
16 Wawancara  dengan  Bapak  Jadiaman  Sinaga, 2 Mei 2019

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a.  Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
b.  Hak  untuk  memperoleh  pelayanan  dalam mencari,  memperoleh,  dan  memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana  korupsi  kepada  Penegak  Hukum yang  menangani  perkara  tindak  pidana korupsi.
c.  Hak  menyampaikan  saran  dan  pendapat secara beetanggung jawab kepada Penegak  Hukum  yang  menangani  perkara tindak pidana korupsi.
d.  Hak  untuk  memperoleh  jawaban  atas pertanyaan  tentang  laporan  yang  diberikan kepada Penegak Hukum.
e.  Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
Oleh  karena  itu  seharusnya  apabila  ada masyarakat  yang  melaporkan  adanya  tindak pidana  korupsi  dapat  diberikan  penghargaan seperti  dijelaskan  pada  Pasal  13  UU  No.  43 Tahun 2009 yaitu :
(1)  Masyarakat  yang  berjasa  membantu upaya pencegahan, pemberantasan,
atau  penghungkapan  tindak  pidana korupsi diberikan penghargaan.
(2)  Penghargaan  sebagaimana  dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada :
a.  Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak  di  bidang  pencegahan tindak pidana korupsi
b.  Pelapor.
(3)  Penghargaan  sebagaimana  dimaksud pada Ayat (2) diberikan dalam bentuk : a.  Piagam dan/atau
b.  Premi
Kemudian  cara  untuk  mengatasi  hambatan yang di hadapi oleh penyidik Direktorat Reserse
Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera Utara  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana korupsi  berdasarkan  hasil  wawancara  oleh bapak Jadiaman Sinaga yaitu :
1.  Penyidik  tetap  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan terkait  dengan  pemberian  penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan (memberi  DUMAS)  tentang  tindak  pidana korupsi  selama  belum  diatur  sumber  dana untuk  penghargaan  kepada  masyarakat selaam  itu  pula  peraturan  tersebut stagnasi (keadaan terhenti).
2. Terkait tentang mencari dan mengumpulkan barang  bukti  dan  atau  alat  bukti  yang peristiwanya  telah  berlangsung  lama  maka penyidik mencari dan mengumpulkan barang  bukti  dan/  atau  alat  bukti  tersebut dari  berbagai  sumber  yang  dimungkinkan dapat ditemukan . 17

## IV. PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan mengenai Peran Penyidik Polri Dalam
Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1.  Tugas  dan  fungsi  penyidik  Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera  Utara  dalam  pencegahan  dan penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  dimana  tugas  penyidik  Polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  dalam
17 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pencegahan  tindak  pidana  korupsi  yaitu
preventif (pencegahan), deteksi, dan korektif. Kemudian  tugas  Polri  dalam penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.  Dalam  hal  ini  fungsi  penyidik Polri  dalam  pencegahan  dan  penegakan hukum  tindak  pidana  korupsi  sama  halnya seperti  yang  pada  Pasal  2  UU  No.  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yaitu  pemelihara  keamanan, ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat.
2.  Peran  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal
Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara dalam  pencegahan  dan  penegakan  hukum tindak  pidana  korupsi  yaitu  melakukan pengumpulan  data  terkait  tindak  pidana korupsi  lalu  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  yang  kemudian  menyelesaikan berkas  perkara  tipikor  kepada  Jaksa Penuntut Umum dimana selanjutnya melakukan  asset  tracing.  Dalam  hal  ini mempedomani  UU  No.  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  UU  No. 20  Tahun  2001  jo  UU  No.  31  Tahun  199 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
3.  Hambatan yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera  Utara  dalam  pencegahan  dan penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi yaitu yang pertama sulitnya dalam memberikan penghargaan
kepada masyarakat  atas  peran  masyarakat  dalam memberikan  informasi  atau  pengaduan masyarakat  (DUMAS)  terkait  tentang  tipikor karena  alokasi  dana  untuk  penghargaan tersebut belum ditentukan sumber
anggarannya.  Kedua,  sulit  untuk  mencari dan  mengumpulkan  barang  bukti  dan  atau alat bukti bilamana peristiwanya telah relatif lama  terjadi  karena  penyimpanan  data nasional dan atau dokumen tidak memenuhi standar  kerasipan  dan  para  pejabat  telah mutasi (berganti).

## B.  Saran
1.  Tugas  dan  fungsi  penyidik  Polri  dalam menangani  kasus  tindak  pidana  korupsi sudah  sesuai  dengan  perturan  perundang- undangan yang ada tetapi, dalam prakteknya  Polri  lebih  menekan  upaya penegakan hukum dibanding upaya pencegahan  alangkah  l  baiknya  Polri  lebih menekankan  upaya  pencegahan  sehingga lebih kondusif dalam melakukan penegakan hukum dan memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana.
2.  Bahwa  terkait  peran  penyidik  Kepolisian harus  memiliki  kerjasama  dengan  BPKP harus  lebih  baik  terkait  audit  kerugian negara yangditimbulkan dari tindakan pelaku  korupsi  tersebut,  kemudian  Polisi juga berperan untuk mengutamakan jaminan  rasa  aman  bagi  para  saksi  agar dapat  memberikan  rasa  aman  bagi  mereka pada saat memberikan kesaksiannya sehingga Polisi memperoleh cukup keterangan. Tentu hal ini berkaitan langsung dengan  pelimpahan  berkas  perkara  yang cukup  untuk  selanjutnya  Jaksa  Penuntut Umum  (JPU)  menyelidik asset  tracing pelaku korupsi.
3.  Terkait  kesimpulan  yang  ada,  bahwa penting adanya alokasi dana untuk pemberian penghargaan bagi setiap masyarakat  yang  mengadukan  berbagai informasi  mengenai  tindak  pidana  korupsi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Adanya penghargaan perlu dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat.  Hal  ini  berkesinambungan dengan diperolehnya informsi adanya
tindakan korupsi yang terkini. Oleh, karenanya perlu dukungan sehingga masyarakat termotivasi untuk peka terhadap
sekitar, khususnya perilaku rasuah (korupsi).
Daftar Pustaka
A.  Buku Azis  Syamsuddin, Tindak  Pidana  Khusus , Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Bambang  Waluyo, Penegakan  Hukum  Di Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2016.
DPN-LPNRI, Pencegahan  Tindak  Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 2016. Daru Wijayanti, Revolusi Mental Menumbuhkembangkan  Jiwa  Anti Korupsi , Indoliterasi, Yogyakarta, 2016.
Evi  Hartanti, Tindak  Pidana  Korupsi ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Ilham Bisri, Sistem Hukum, Indonesia Prinsip- Prinsip  dan  Implementasi  Hukum  di Indonesia ,  Rajawali  Pers,  Jakarta,
2013. Lilik  Mulyadi, Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik  dan  Masalahnya, PT.Alumni, Bandung, 2015.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
M.  Nurul  Irfan, Korupsi  dalam  Hukum  Pidana Islam , Amzah, Jakarta, 2012.
Muhammad  Ray  Akbar, Mengapa  Harus Korupsi , Akbar, Jakarta Timur, 2008. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2006.
Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum ,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. Zainuddin  Ali, Hukum  Pidana  Islam ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Zainuddi  Ali, Metode  Penelitian  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

## B.  Jurnal
Faisal  Santiago,  “Penegakan  Hukum  Tipikor Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”, Jurnal Law Fakultas Hukum Universitas  Borobudur, Vol.1,No.1 Juli 2017.
Kasuan Tasaripa, “Tugas dan Fungsi Kepolisian
Dalam  Perannya  Sebagai  Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia”, Jurnal Ilmu  Hukum  Legal  Opinion ,  Edisi  2,
Vol.1, 2013.
Pandapotan  Matondang,  “Gagasan  Penataan
Kewenangan Penyelidikan dan
Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi”, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  7  No.1, 2017-2018.

## C.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  No.43  Tahun  2009  tentang Kearsipan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1995.
M.  Karjadi  dan  R.  Soesilo,  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 2012.
D.  Naskah  Ilmiah  (Makalah,  Sripsi,  Tesis, Disertasi)

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Abdul  Muis  Jauhari  “Fungsi  Dan  Kewenangan
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Guma Mengembalikan  Kerugian  Negara  Di Indonesia”, Disertasi Program Pascasarjana  Univesitas  Pasundan,
2016.

## E.  Internet
http://www.mardiyas.com/2017/04/seperti- apakah-polisi-pada-zaman-islam.html/m=1 diakses  pada  tanggal  13  Februari  2019  Pukul 15.05 WIB
https://www.hetanews.com/article/148953/masu k-tahap-sidik-polda-sumut-segera- tetapkan-tersangka-kasus-dana-hibah- knpi-binjaidiakses  pada  tanggal  13 Februari 2019 Pukul 16.00 WIB
http://ojs.unm.ac.id/index.php/tomalebbi/article/d ownload/3718/2129diakses pada tanggal 7 Maret 2019 Pukul 15.10 WIB
http://pusdiklatwas.bpkp.gi.id/asset/files/post/20 140225_142244/PenelusuranAset.doc x  diakses  pada  tanggal  14  Juni  2019 Pukul 14.00 WIB