Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Volume 23, Nomor 1, 2024, pp 59-71 https://doi.org/10.22225/we.23.1.2024.59-71
Diterima: 20 Oktober 2023 |   Direvisi: 6 Mei 2024   |   Diterima untuk diterbitkan: 6 Mei 2024

## Pengaruh Desentralisasi Fiskal,

## Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat : Perspektif  Ekonomi Islam
Metasari Kartika* | Erni Panca Kurniasih | Nina F. Dosinta | Wahid
Kartika, M., Kurniasih, E. P., Dosinta, N. F., & Wahid. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat : Perspektif Ekonomi Islam. Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi , 23 (1), 59-71
1. Universitas Tanjungpura, Indonesia Abstract. The  Human  Development  Index  (HDI)  is  a  main  factor  in determining achievement to help build the quality and welfare of human life in the sense of improving the welfare of the people. Quality human resources are the main capital that is the most basic for the development of a nation. West Kalimantan's HDI  is  currently  ranked  as  low  as  30th.  More special  review  and  attention  is needed to analyze this. Several factors such as fiscal decentralization, poverty and unemployment can influence human development in West Kalimantan. The aim of this  research  is  to  examine  and  analyze  the  influence  of  fiscal  decentralization, poverty and unemployment on HDI in West Kalimantan Province. The analysis will also be completed from an Islamic economic perspective in the context of human development. The research method is quantitative using secondary data. The data is then processed using eviews software. The research model was obtained after going through  model  testing  and  classical  assumption  testing.  It  is  hoped  that  this research can provide another side of the policy approach to increasing HDI from an Islamic economic perspective.
Keywords: Fiscal decentralization; unemployment; poverty; human development index Correspondence  addressed  to:
Metasari Kartika,
Universitas Tanjungpura, Indonesia Email addres: metasari.kartika@ekonomi.untan.ac.id
This article published by Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan
Pembangunan manusia ialah pembangunan yang memiliki sistem atau cara serta mempunyai maksud  dan  tujuan  untuk  lebih  banyak  daripada  pilihan,  terkhusus  dalam  hal  pendidikan, pendapatan,  dan  kesehatan.  Pembangunan  juga  merupakan  suatu  proses  membuat  sesuatu  baru atau  meningkatkan kualitas sesuatu yang sudah ada ( Todaro & Smith, 2012 ).
Pembangunan  menurut  Perspektif  ekonomi  Islam  juga  sebagai  peningkatan  dan pengembangan kesadaran setiap manusia atas tanggungjawabnya terhadap masalah-masalah dalam keutamaan yang sah, jujur, ikhlas, adil dan berani. Keadilan juga dapat diukur menggunakan 4 hal yaitu  kebebasan,  keadilan,  kebahagiaan,  akhlak  dan  moral.  Sumber  daya  manusia  adalah  faktor penting  dalam  pembangunan  ekonomi,  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  suatu  negara ( Smith & Sharicz, 2011 ).
Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dalam  Hal  ini,  Indonesia  khususnya  mempunyai  tujuan  yang  tercantum pada  Pembukaan Undang-  Undang  Dasar  1945  yakni  memajukan  kesejahteraan  umumsserta  mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan memiliki indikator dan paling utama yang diajarkan dalam agama islam. Berdasarkan Al- Qur’an dan As -Sunnah ialah memiliki tujuan khusus yaitu Maqasyid Syariah demi kesejahteraan umat manusia dan memudahkan kedepannya.
Menurut Ashur (1870) dalam Maqasyid Syariah ialah “Makna atau hikmah yang bersumber dari  Allah  SWT  yang  terjadi  pada  seluruh  atau  mayoritas  ketentuan-  Nya  (tidak  pada  hukum tertentu).  Kasdi  &  Kudus  (2014)  juga  menjelaskan  dalam  buku  Maqasyid  Bisns  dan  Keuangan Islam bahwa ada lima bentuk maqasyid syari'ah yaitu:melind ungi agama (Hifdzu Din), melindungi jiwa  (Hifdzu  Nafs),  melindungi  pikiran  (Hifdzu  Aql),  melindungi  harta  (Hifdzu  Mal),  dan melindungi  ketur  unan  (Hifdzu  Nasab).  Mereka  memberikan  penjelasan  tentang  pentingnya melindungi aspek-aspek tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.
Salah  satu  titik  yang  menjadi  tolak  ukur  bisa  dilihat  ialah  Indeks Pembangunan  Manusia (IPM)  yakni  sebuah  faktor  utama  dalam  mengetahui  ketercapaian  guna  membantu  untuk membangun  kualitas  dan  kesejahteraan  hidup  manusia  dalam  artian  mensejahterakan  umat. Sumber Daya Manusia yang berkualitas yakni modal utama yang paling dasar pembangunan suatu bangsa.  Menurut  UNDP  (United  Nations  Development  Programme),  Indeks  Pembangunan Manusia  adalah  suatu  ukuran  untuk  mengukur  tingkat  pembangunan  suatu  negara  yang menekankan  pada  peningkatan  pilihan  bagi masyarakat.  Ini  mengukur  tingkat  peningkatan pembangunan  melalui  angka  pertumbuhan  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  per  kapita  dan dipercayai  dapat meningkatkan  lapangan  kerja  dan  menciptakan  peluang  ekonomi.  Indeks Pembangunan  Manusia  menjadi  suatu  alat  yang  berguna  bagi  negara  dan  pemerintah  dalam menentukan  arah  pembangunan  dan  mengevaluasi  kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam  hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut  BPS,  terdapat  tiga  indikator  utama  yang  membentuk  Indeks  Pembangunan Manusia,  yaitu:  Indeks  Keanekaragaman  Hayati,  Indeks  Pendidikan,  dan  Indeks  Standar Biodegradable.  Gagasan  Pembangunan  Manusia  pertama  kali  diusulkan  oleh  PBB  dan  telah menghasilkan peringkat kinerja pembangunan manusia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).  Skala  peringkat  ini  berlangsung  dari  0  hingga  100,  di  mana  nilai  0  merupakan  kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi dengan HDI lebih besar dari 80, kategori tinggi kedua memiliki  HDI  antara  70  dan  80,  kategori  sedang  memiliki  HDI  antara  60  dan  70,  dan  kategori terendah  memiliki  HDI  kurang dari  60.  Ini  menunjukkan  bahwa  Indeks  Pembangunan   Manusia menjadi  alat  yang  berguna  dalam  mengukur  tingkat  pembangunan  suatu  negara  dan  membantu pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Desentralisasi  fiskal  yang  diwujudkan  dalam  pengeluaran  pemerintah  telah  dialokasikan untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  dan  sosial,  khususnya  dalam  mengurangi  kemiskinan  melalui alokasi  pengeluaran  yang  tepat  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  di  tingkat  yang  lebih  rendah. Odior  (2014)  membuktikan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  produktif  dapat  dapat meningkatkan produk domestik bruto dan mengurangi kemiskinan. Sementara itu, Steiner (2005) menyimpulkan  bahwa  desentralisasi  berdampak  pada  kemiskinan  melalui  kebijakan  di  bidang ekonomi dan politik.
Desentralisasi  fiskal  merupakan  reformasi  kebijakan  yang  penting;  sekitar  95%  negara berkembang  di  dunia  dunia  telah  mengadopsi  kebijakan  ini  untuk  stabilitas  di  berbagai  sektor. Desentralisasi fiskal secara umum didefinisikan sebagai pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  subnasional.  Hal  ini  memberdayakan  rakyat  untuk menjalankan  urusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  sehari-hari  dengan  bantuan  pemerintah  daerah. Ada beberapa tujuan yang berbeda dari desentralisasi fiskal desentralisasi fiskal di berbagai negara, seperti  peningkatan  penyediaan  barang  dan  jasa  publik  yang  penting  dan  layanan  publik  yang penting  seperti  penyediaan  pendidikan  dasar,  layanan  kesehatan  dasar,  pemberdayaan  fiskal masyarakat lokal oleh pemerintah daerah, dan alokasi sumber daya di seluruh wilayah subnasional
Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 23(1), 2024 Kartika, M., et al
( Sasana & Nugroho, 2018 ).
Melalui desentralisasi  fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif  terhadap permasalahan  kemiskinan  di  daerahnya.  Desentralisasi  fiskal  diharapkan  dapat  menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan menurunkan tingkat kemiskinan  ( Miranti,  2013 ).  Menurut Norton  (2002) daerah  perlu  menerapkan  tiga  hal  penting, yaitu  pertama,  pemerintah  daerah  harus  menyediakan  infrastruktur  di  wilayahnya,  seperti infrastruktur  jalan.  Kedua,  persaingan  antar  pemerintah  daerah  akan  mendorong  insentif  untuk berinvestasi melalui tingkat pajak yang rendah terhadap investasi. Ketiga, penerimaan pemerintah daerah yang terbatas akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menyediakan barang  dan  jasa  publik.  Melihat  fenomena  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Barat termasuk  yang  tertinggi  di  Kalimantan,  maka  sudah  selayaknya  keterlibatan  pemerintah  dalam kebijakan desentralisasi fiskal sangat diperlukan dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan yang  terjadi  di  Kalimantan  Barat  sekaligus  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini data perkembangan APBD pemerintah dan rasio kemandirian fiskal Provinsi Kalimantan Barat.
Pada tahun 2019 Anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat naik sebesar 8,52  persen  menjadi  Rp.  5.760,66  miliar.  Peningkatan  anggaran  pendapatan  ini  disebabkan  oleh kenaikan pada  pendapatan asli daerah (PAD), komponen Dana  Perimbangan yatu Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  serta  Transfer  dari  Pemerintah  pusat  berupa Dana  Penyesuaian.  Anggaran  belanja  pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Barat  tahun  2019  juga meningkat sebesar 8,81 persen menjadi Rp. 5.910,67 miliar. Adapun pos belanja yang mengalami peningkatan  pada  tahun  2019  adalah  belanja  pegawai,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bantuan keuangan dan belanja modal.
Pengangguran  yaitu  penduduk  rentang  usia  kerja  (15-64  Tahun)  yang  berusaha  untuk mencari kerja, namun belum mendapatkan pekerjaan. Penyebabnya adalah rendahnya tingkat upah serta  ketidaksesuaian  pada  tenaga  kerja,  mempunyai  akses  yang  terbatas,  kekurangan  permintaan pelanggan.  Pengangguran  yakni  kualitas  total  daripada  pengangguran  terbuka terhadap  jumlah angkatan kerja pada pengangguran juga akan bergantung dan mempengaruhi nilai IPM.
Kemiskinan  yakni  sebuah  sekelompok  orang  yang  tidak  mampu  mempertahankan  hak- haknya dan memenuhi kebutuhannya untuk hidup sejahtera (BAPPEDA Provinsi Kalbar, 2004). Kemiskinan  juga  mengakibatkan  kelangkaan  kebutuhan  ataupun  sulitnya  mencari  pekerjaan  dan akses pendidikan (BAPPEDA Provinsi Kalbar, 2012). Maka dapat dinyatakan bahwa kemiskinan dapat juga mempengaruhi nilai IPM.

## Kajian Pustaka

## Teori Human Capital
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah indeks yang  mengukur  pencapaian  pembangunan  sosial  ekonomi  suatu  daerah  atau  negara,  yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.  Beberapa  negara  menganggap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (HDI)  sebagai  acuan dalam  evaluasi  kinerjanya.  Oleh  karena  itu,  HDI  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Napitupilih, (2007),  HDI  memainkan  peran  penting  dalam menurunkan  jumlah  orang  yang  hidup  dalam  kemiskinan.  HDI  menggunakan  indeks  gabungan dalam perhitungannya, seperti harapan hidup, tingkat literasi, dan tingkat konsumsi per kapita.
Menurut Kuncoro (2004), Indeks Pembangunan Manusia (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kombinasi dari tiga indikator, seperti harapan hidup, pengetahuan, dan rasio yang  dinilai  menggunakan  PDB  riil.  Teori  Human  Capital  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat meningkatkan  pendapatannya  dengan  meningkatkan  tingkat  pendidikan  mereka.  Kuantitas  dan
Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kualitas adalah dua aspek melalui mana seseorang dapat menilai manajemen sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah, sementara kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan hal-hal seperti kecerdasan dan kemampuan fisik ( Notoatmodjo, 2009 ).

## Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Menurut  Al-Ghazali  yang  dikutip  oleh Huda  et  al.,  (2012), kesejahteraan  manusia tergantung pada perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan kekayaan. Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan keturunan kita dalam keadaan lemah, baik dalam hal ekonomi, agama, pengetahuan, maupun pertahanan.  Dalam hal ini, Ekonomi Islam me- mainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kekayaan tidak hanya  dicapai  melalui  pendapatan,  tetapi juga melalui perlindungan dan pengembangan jiwa, pikiran, dan keturunan. Ini memastikan bahwa setiap generasi memiliki sumber daya yang baik untuk memastikan kesejahteraan.
Indeks Pembangunan  Manusia  menurut  Islam  ialah  pembangunan dibangun“at -  tanmiyah asy- syumuliyah”.  Dalam  artian  bahwa  pembangunan manusia  itu  sendiri.  Pembangunan  manusia menganjurkan  kita  untuk  memiliki  akhlak  baik (Akhlakul  Karimah) .  Bertujuan  agar  mencapai kesejahteraan bagi manusia sekaligus tujuan yang utama yakni maqashid Syari’ah.

## Kemiskinan
Menurut Prastyo (2010), seseorang dianggap hidup dalam kemiskinan apabila mereka tidak memiliki  sumber  daya  finansial  atau  harta  benda  yang  memadai  untuk  mempertahankan  tingkat hidup yang wajar. Kemiskinan secara umum dapat didefinisikan sebagai konsep yang terdiri dari lima  kategori, yaitu: 1) Kemiskinan materi, 2) Ketidakberdayaan, 3) Pengangguran, 4) Kemampuan yang  lemah  untuk  mengatasi  situasi  darurat,  5)  Ketergantungan,  6)  Keterasingan  baik  secara geografis maupun sosiologis, dan 7) Isolasi sosial.

## Kemiskinan Menurut Perspekti Ekonomi Islam
Al-Ghozali  (2011) mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  ketidakmampuan  seseorang  untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam pandangan Islam, kemiskinan dapat membahayakan akhlak,  keluarga,  dan  masyarakat  sekitarnya  dan  memiliki  dampak  negatif. Mannan  (1989) menegaskan bahwa kemiskinan dalam Islam haruslah dilihat sebagai konsep integral antara aspek moral (budaya dan spiritual) dan aspek material
Berdasarkan  ilmu  fikih,  kemiskinan  adalah  kekurangan  dalam  hal  kebutuhan  pokok, pakaian,  dan  kelangsungan  hidup.  Agama  Islam  menganjurkan  untuk  mengeluarkan  zakat  atau bersedekah  yang  akan  digunakan untuk  kepentingan umat dan masyarakat, terutama  bagi  orang- orang miskin.

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  merupakan  sebuah  instrumen  untuk  mencapai  salah  satu  tujuan  bernegara, yaitu  terutama  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  serta  menciptakan  proses pengambilan  keputusan  yang  lebih  demokratis  ( Siddik,  2002 ).  ( Khusaini,  2006 )  menyatakan desentralisasi  fiskal  adalah  sebagai  pelimpahan  kewenangan  di  bidang  penerimaan  anggaran  atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah. Tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom  untuk  mengatur  urusan  daerahnya  sendiri.  Perwujudan  dari  desentralisasi  yaitu  dengan adanya  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  untuk  melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepada  daerah  yang  dipilih  oleh  DPRD,  dan  adanya  bantuan  dalam  bentuk  transfer  dari pemerintah pusat.
Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 23(1), 2024
Desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua luas kategori yaitu otonomi fiskal pemerintah daerah dan pentingnya fiskal pemerintah daerah ( Aristovnik, 2012 ).  Otonomi  fiskal  pemerintah daerah  berkaitan  dengan  transfer  fiskal  antar pemerintah, pinjaman daerah dan tanggung jawab untuk  penyediaan  barang  dan  jasa  publik,  sedangkan  kepentingan  fiskal  terhubung  langsung dengan  tingkat  tanggung  jawab  pengeluaran  pemerintah  daerah  terhadap  tingkat  dari  seluruh pengeluaran pemerintah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip money should follow function merupakan  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dan  dilaksanakan,  artinya  setiap  penyerahan  atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan  kewenangan  tersebut  ( Yusuf,  2014 ).  Manfaat  desentralisasi  fiskal,  pertama  adalah efisiensi  ekonomis  ( Widjayanto,  2013 ).  Anggaran  daerah  untuk  pelayanan  publik  dapat  lebih mudah  disesuaikan  dengan  preferensi  masyarakat  setempat  dengan  tingkat  akuntabilitas  dan kemauan  bayar  yang  tinggi.  Manfaat  kedua  adalah  peluang  meningkatkan  penerimaan  pajak  dari pajak daerah. Melalui rasio derajat desentralisasi, dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan  desentralisasi  dengan  meningkatkan pendapatan  asli  daerah,  yang  ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah ( Prakoso, 2017 ).

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif,  memakai  sebuah  teknik pengumpulan  data berbentuk  angka  yang  akan  diolah  untuk  memperoleh  informasi  dengan  menggunakan  aturan analisis  data  kuantitatif  dengan  maksud  menentukan  kerangka  konseptual  yang  sudah  dibuat. Menurut Martono  (2015,  p.  215) ,  penelitian  kuantitatif  ialah  cara  atau  sistem  penelitian  dengan menggambarkan  sebuah  fenomena  atau  tanda-tanda  sosial  dengan  cara  kuantitatif  atau menganalisis seperti apa fenomena atau gejala sosial yang sedang terjadi dimasyarakat yang mana satu sama lainnya saling berhubungan.
Kata kunci (key terms) dalam penelitian ini antara lain, Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan,  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Penelitian  ini  fokus  pada  14  Kabupaten  dan  Kota yang tersebar di wilayah Sambas, Pontianak, Landak, Singkawang, Bengkayang, Kubu Raya,  Kapuas Hulu,  Ketapang,  Melawi,  Mempawah,  Sekadau,  Sintang,  Kayong  Utara,  dan  Sanggau.  Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami situasi  dan kondisi di wilayah tersebut pada periode 2011 hingga  2022,  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  dari  periode  tersebut.  Dengan demikian,  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  perkembangan  dan perubahan yang terjadi di wilayah tersebut dalam jangka  waktu 12 tahun. Dalam penelitian ini, data yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  ini  berasal  dari  sumber  yang  tidak  langsung,  tetapi diberikan oleh pihak yang mengumpulkan data. Variabel yang diteliti adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jenis data yang digunakan adalah data panel , yaitu kombinasi dari data time series dan cross section . Sumber data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota  Kalimantan Barat. Analisis data akan menggunakan metode analisis data panel  dengan  pemilihan  model  terbaik  berdasarkan  uji  Chow,  Hausman.  Selain  itu  juga  akan dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik dan uji signifikan. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Dimana :
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
DF
: Desentralisasi Fiskal
UNEM  : Pengangguran
POV : Kemiskinan
0 : Konstanta
Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1 - 2 : Koefisien
ε : error term
i
: Kabupaten/Kota
t : Tahun

## Hasil dan Pembahasan
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  statistik  deskriptif  yang  menggunakan metode  yang  memperkirakan  kondisi  daripada  variabel  penelitian.  Analisis  dapat  dilihat  dengan ketentuan yakni skor minimum, skor maksimum, range atau jangkauan, mean (rata-rata), median, modus, standar deviasi dan tabel distribusi frekuensi. Nilai rata-rata (mean) menggambarkan rata- rata  seluruh  jumlah  data  untuk  masing-masing  variabel.  Standar  deviasi  ialah  untuk  mengukur tersebarnya  data  dari  nilai  rata-rata  (mean).  Didapat kesimpulan bahwa, jika  nilai  standar  deviasi pada suatu variabel semangkin tinggi, maka bisa diambil kesimpulan semangkin mengumpul pada nilai rata-ratanya, dan sebaliknya jika standar deviasi semangkin rendah maka semangkin menyebar nilai  rata-ratanya.  Dari  hasil  analisis  deskriptif  tersebut  bisa  diketahui  kondisi  dari  variabel penelitian, apakah kondisi baik, sedang atau buruk dan analisis ini menggunakan data panel yakni (perkiraan  antara  jumlah  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat  dngan  periode  waktu  yaitu  2011- 2022) maka, jumlah keseluruhan data didapat sebanyak 168 data observasi untuk analisis deskriptif.

## Pemilihan Model Terbaik

## Uji Chow
Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, dapat dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji statistik Chow Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode fixed effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy (common effect). Hasil perhitungan dari pengujian Chow Test disajikan pada Tabel berikut ini:

## Gambar 1 Hasil Uji Chow
Dari hasil Uji Chow pada Gambar 1 maka, bisa diambil kesimpulan bahwa H 0 ditolak karena dari nilai probabilitas Cross-Section F sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05), yang dapat diartikan bahwa Fixed Effect Model lebih baik daripada Common Effect Model .
Uji Hausman
Hausman  Test  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model .  Hasil  dari  pengujian  dengan  menggunakan  tes  ini  ialah  mengetahui  apakah  teknik regresi data panel dengan metode Generalized Least Square ( random effect model ) lebih baik dari regresi data  panel  dengan  metode Least Square Dummy Variabel ( fixed effect model ).  Hasil  perhitungan  dari pengujian Hausman Test disajikan pada gambar berikut ini:
Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 23(1), 2024 Kartika, M., et al

## Gambar 2 Hasil Uji Hausman
Dari hasil Uji Chow pada Gambar 2 maka, bisa diambil kesimpulan bahwa H 0 ditolak karena dari nilai probabilitas Cross-Section F sebesar 0,0323 lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05), yang dapat diartikan bahwa Fixed Effect Model lebih baik daripada Common Effect Model.

## Uji Asumsi Klasik
Normality Test
Uji  normalitas  digunakan  untuk  memeriksa  apakah  nilai  residual  dalam  model  regresi memiliki distribusi normal. Metode Jarque-Bera dapat digunakan untuk menguji normalitas dengan melihat  nilai  Jarque-Bera  dan  probabilitas  (p-value)  yang  dihasilkan.  Jika  nilai  Jarque-Bera  tinggi dan  probabilitasnya  juga  tinggi,  data  diasumsikan  terdistribusi  normal.  Namun,  jika  nilai  Jarque- Bera  tinggi  dan  probabilitasnya  rendah, data  diasumsikan  tidak  berdistribusi  normal  (Gujarati  & Porter, 2009). Hasil pengujian normalitas dapat dilihat sebagai berikut.

## Gambar 3 Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  dari  Uji  Normalitas  pada  Gambar  3  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  hasil  nilai Jarque Bera sebesar  4.738534  lebih  besar  dari  taraf  signifikasi  (0,05),  dan  nilai probability sebesar 0.093549. Hal tersebut didapat hasilnya residual distribusi normal.

## Multicollinearity Test
Menurut  Al-Ghozali  (2011),  pengujian  multikolinearitas  merupakan  teknik  yang  sangat membantu untuk  menentukan derajat korelasi  yang  ada  antara  variabel  independen  suatu model regresi.  Model  regresi  yang  digunakan  dapat  disimpulkan  valid  jika  tidak  ada  hubungan  antar variabel independen. Apabila nilai korelasi masing-masing variabel lebih rendah dari 0,8. Menurut Gozali (2014), belum ada bukti yang mendukung adanya fenomena multikolinearitas.
Tabel 1 . Hasil Uji Multikolinieritas LOG_DAU POV UNEM LOG_DAU 1.000000 0.641357 -0.119874 POV 0.641357 1.000000 -0.079679 UNEM -0.119874 -0.079679 1.000000
Pada  Tabel  1  dapat  diambil  hasil  bahwasanya  model  tidak  mengandung  multikolinieritas
Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena korelasi semua variabel bebas lebih kecil dari 0,8.
Heteroscedasticity Test
Uji  heterogenitas  digunakan  untuk  mengamati  dan  melihat  perbedaan  varians  residu  dari satu  pengamatan  ke  pengamatan  lainnya  ( Al-Ghozali,  2011 ).  Jadi,  jika  varians  dari  residualnya tetap, maka dapat dikatakan homoskedastis. Dalam penelitian ini digunakan uji White khususnya observasi Obs*R-Square .  Jika  nilai exploratory chi-square >  0,05  maka  mengindikasikan  tidak  terjadi heteroskedastisitas

## Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pada  Gambar  4  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  nilai  probabilitas  semua  variabel  lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji Signifikan
Pada  bagian  ini  akan  dilihat  uji  signifikansi  berdasarkan  hasil  penggunaan  metode  fixed effect  model  untuk  memilih  model  terbaik.  Uji  signifikansinya  akan dilihat dari  r  square  dan  uji parsial.
Uji Koefisien Determinasi (Uji R 2 )
Determinasi  digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  variabel  independen  dapat menjelaskan  variabel  dependen.  Nilai  R 2 (Koefisien  Determinasi)  berkisar  antara  0  hingga  1,  di mana semakin tinggi nilai R 2 , semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel  dependen. Dalam  analisis  regresi  dengan model Fixed Effect ,  Berdasarkan hasil  pengujian yang menghasilkan nilai R 2 sebesar 0,922916, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang diteliti  yaitu  pengangguran  dan  kemiskinan  mampu  memberikan  penjelasan  terhadap  variabel terikat yaitu sumber daya manusia. indeks pembangunan sebesar 0,92%. Sedangkan sisanya sebesar 7,81% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model secara error (E), atau oleh variabel yang bukan merupakan bagian dari variabel penelitian.
Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji t)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  satu  variabel  independen  dapat  (secara parsial) menjelaskan variabel dependen. Pengujian secara parsial digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan asumsi faktor lain sama.
Adapun kriterianya yakni :
1).  Jika  Prob.  statistik  <  0,05,  maka  variabel  independen  secara  parsial  memengaruhi variaben dependen.
2). Jika Prob. statistik > 0,05 maka variabel independen secaraa parsial tidak memengaruhi
Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 23(1), 2024
variabel dependen.
Pada hasil uji diatas bisa disimpulkan bahwa:

## H1 : Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM
Nilai  prob. t-statistic  Desentralisasi  Fiskal  sebesar  0,0000  <  =  0,05  dan  bernilai  14,91150. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa desentralisasi fiskal mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap IPM    Kalimantan Barat sepanjang  periode 2011-2022

## H2 : Pengangguran Terhadap IPM
Nilai  prob.  t-statistic  pengangguran  sebesar  0,2843  >  =  0,05  dan  bernilai  -1,074565 Berdasarkan  informasi  tersebut,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  bahwa  pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan kecil terhadap IPM  Kalimantan Barat sepanjang periode 2011- 2022.

## H3 : Kemiskinan terhadap IPM
Nilai prob. t-statistic Kemiskinan sebesar 0,0000 < α  = 0,05 dengan nilai t-statistiknya yaitu -4,557654.  Sebagaimana  hal  tersebut,  maka  kesimpulannya  ialah  bahwa  kemiskinan  mempunyai arah hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM  Kalimantan Barat periode 2011- 2022.

## Pembahasan
Pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan  hasil  pengujian  diatas,  diketahui  bahwa  tingkat  signifikan  t  uji  sebesar  0,000 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada α = 0,05 dengan nilai probabilitas koefisien regresi desentralisasi  fiskal  sebesar  8.36.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh positif  dan  signifikan  pada  indeks  pembangunan  manusia,  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan hipotesis penelitian  bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2011-2022.
Ketika  tingkat  kemandirian  keuangan  suatu  daerah  yang  ditunjukkan  dari  nilai  rasio desentralisasi fiskal suatu daerah meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya  yang  diukur  melalui  pencapaian  IPM  daerah  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  ketika suatu daerah memiliki kemandirian keuangan daerah yang baik, maka pemerintah daerah tersebut akan  mampu  untuk  mengelola  pendapatan  daerahnya  dalam  rangka  memperbaiki  dan meningkatkan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan publik, menjalankan aktivitas pemerintahan dengan baik, serta membiayai pembangunan daerah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya  yang  diukur  dengan  pencapaian  IPM  daerah  tersebut.  Penerapan sistem  pemerintahan  terdesentralisasi,  akan  membuat  pemerintah  daerah  dikejar  untuk meningkatkan  usahanya  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  di  wilayahnya ( Suhardjanto, dkk., 2009 ).
Sejalan dengan yang dikemukan oleh ( Pambudi, 2008 ) pada penelitiannya yang menyatakan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dari kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan  daerahnya  sendiri,  dimana  tujuan  utama  dari  pembangunan  daerah  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  menjadi  lebih  baik  lagi  di  waktu  yang  akan  datang.Serta sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  ( Prakoso,  2017 )  dalam  penelitiannya  disebutkan bahwa  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  terhadap  indeks  pembangunan manusia.  Namun  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  kajian  yang  ditulis  oleh  (Tasrin, 2012),  dalam  kajiannya  disebutkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  belum  dapat  menunjukkan
Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pengaruhnya secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh  pengangguran  berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di Provinsi Kalimantan Barat.
Hasil  dari  uji  diatas,  bahwa  pengangguran  mempunyai  arah  hubungan  negatif  dan berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (HDI)  Kalimantan  Barat periode  2011-2022.  Dari  hasil  pengujian  diatas,  variabel  pengangguran  mempunyai  nilai  statistik sebesar (-1.074565) dengan nilai probabilitas sebesar (0.2843) dengan tingkat kepercayaan sebesar 92%. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel pengangguran  individu mempunyai pengaruh yang  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Nilai  koefisien pengangguran  sebesar  (-0,002263),  sehingga  dapat  dipahami  bahwa  jika  jumlah  pengangguran berkurang  10  orang  maka  indeks  pembangunan  manusia  akan  berkurang  sebesar  0,0226  poin. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  ( Sukirno,  2006 )  yang  mengemukakan  bahwa  dampak  negatif pengangguran  adalah  menurunkan  pendapatan  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  menurunkan tingkat  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  seseorang  yang  telah  dicapai.  Secara  teoritis,  Indeks Pembangunan  Manusia  signifikan  dan  berhubungan  negatif  atau  berbanding  terbalik  dengan tingkat  pengangguran.  Semakin  tinggi  HDI  suatu  negara,  semakin  rendah  tingkat penganggurannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti  peningkatan pendidikan dan keterampilan  masyarakat,  peningkatan  kesempatan  kerja  yang  tersedia,  dan  upaya  pemerintah dalam  menciptakan  lapangan  kerja.  Sebaliknya,  di  negara-negara  dengan  HDI  rendah,  tingkat pengangguran  cenderung  lebih  tinggi  karena  kurangnya  kesempatan  kerja,  rendahnya  tingkat pendidikan  dan  keterampilan,  serta  minimnya  investasi  dalam  pembangunan  ekonomi.  Namun penelitian ini tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan ( Kasnelly & Wardiah, 2021 ) yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran mempunyai pengaruh positif secara parsial dan tidak  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  di  Indonesia  dengan  probabilitasnya sebesar 0,0570 lebih besar dari alpha ( 0,05).
Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  indeks  pembangunan  manusia  berdampak  pada tingkat  pengangguran.  Sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  ( Ningrum  et  al.,  2020 ) menunjukkan  bahwa  sebagian  variabel  kemiskinan  dan  tingkat  pengangguran  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2014-2018, yang  dinyatakan dengan nilai  probabilitas yang  kurang  dari  alpha  (0,05  ) ( Ningrum  et  al., 2020 ). Penelitian  dibeberapa  daerah  di  Indonesia  juga  menunjukan  hal  yang  sama.  Di  provinsi  Banten Mahroji  dan  Nurkhasanah  (2019)  menemukan  bahwa  indeks  pembangunan  manusia  (IPM) mempunyai dampak signifikan dan negatif sebesar 5% terhadap pengangguran, investasi dan upah minimum  kabupaten  (UMK).  Dalam  hal  ini,  pendapatan  merupakan  faktor  utama  dalam meningkatkan  pembangunan  manusia.  Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah pengangguran selama periode 2011-2022 di Kalimantan Barat memberikan dampak terhadap IPM walaupun tidak signifikan.
Pengaruh  kemiskinan  berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di Provinsi Kalimantan Barat
Hasil dari uji diatas, bahwa kemiskinan mempunyai arah hubungan negatif dan berpengaruh signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (HDI)  Kalimantan  Barat  periode  2011-2022. Dari  hasil  uji  diatas  variabel  kemiskinan    mempunyai  nilai  statistik  negatif  sebesar  (-4,557654) dengan nilai probabiliyas sebesar (0,0000) dengan tingkat keyakinan sebesar 92%.
Hasil  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  kemiskinan  individu  mempunyai  pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien kemiskinan sebesar (-0,240872),  sehingga  dapat dipahami  bahwa  jika  angka  kemiskinan turun  10  orang  maka  indeks pembangunan manusia Kalimantan Barat akan turun sebesar 2,40 poin. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian  bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2011-2022.
Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 23(1), 2024 Kartika, M., et al
Teori yang memperkuat penelitian ini, menurut M. Kuncoro et al., (2010) yang menyatakan bahwa  fokus  pembangunan adalah pada peningkatan kualitas manusia. Selain tauhid, Tazkiah an- Nafs  dan  peran  pemerintah,  konsep  dasar  pembangunan  ekonomi  syariah  juga  menitikberatkan pada sumber daya manusia. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai dampak yang besar terhadap indeks pembangunan manusia.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan Ginting  et  al., (2008) Pembangunan  Manusia  di  Indonesia.  Pada  penelitian  ini,  hasil  penelitian  menunjukkan koefisien kemiskinan sebesar -0,2410 dengan tingkat kepercayaan signifikan sebesar 99,99 persen. Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa    kemiskinan  mempunyai    hubungan  negatif  dan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun penelitian tersebut tidak  sejalan  dengan  penelitian Nadila  &  Muchtolifah  (2022) yang  menyatakan  bahwa  tingkat kemiskinan tidak berpengaruh  signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Provinsi Banten pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 dengan signifikansi sebesar (0,965).
Kemiskinan menjadi hambatan untuk meningkatkan mutu SDM dan kesejahteraan karena tolak  ukur  kemiskinan  bukan  hanya  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup,  namun  dari  segi kesehatan  pun  tidak  mampu  untuk  berobat  secara  layak  karena  penghasilan  yang  terbatas, kemudian  dari  segi  pendidikan  juga  akan  kesulitan  untuk  menyekolahkan  anak-anaknya  karena tidak  adanya  biaya  untuk  bersekolah.  Akibatnya  pendidikan  rendah  dan  kurangnya  pengetahuan serta  kesehatan  yang  menurun  akan  berakibat  kemiskinan  akan  meningkat  karena  tidak  bisa bekerja.
Kemiskinan  berhubungan  erat  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (HDI).  Dimana Fungsi  dari  pembangunan  itu  sendiri  ialah  membangun  kualitas  dari  pada  SDM  supaya  bisa bersaing dengan sumber daya yang lain. Adanya kualitas dari masyarakat itu sendiri, maka sedikit banyaknya  pendapatan  masyarakat  itu  meningkat  dan  dapat  mengurangi  kemiskinan  yang  ada. Maka,  naik  turunnya  kemiskinan  sangat  berkaitan  degan  naik  turunnya  Indeks  Pembangunan Manusia (HDI).

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  penjelasan  sebelumnya  tentang  Analisis  Pengaruh Desentralisasi  Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Tehadap Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Kalimantan  Barat  :  Perspektif  Ekonomi  Islam,  dengan  menggunakan  regresi  data  panel pendekatan Fixed Effect Model (FEM)  disimpulkan  Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  dan signifikan pada indeks pembangunan manusia 2011-2022, Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  2011-2022  dan  Kemiskinan  mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 2011-2022.
Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Pemerintah Kalimantan Barat dalam hal ini harus  merumuskan  perencanaan  jangka  panjang  untuk  mengembangkan  SDM  Kalbar,  sehingga dalam  pengelolaan  anggarkan  akan  meminimalkan  inefisiensi  dalam  pemanfaatannya  sehingga dana yang terserap tepat sasaran.
Adapun  keterbatasan  dari  penelitian  ini  yaitu  peneliti  hanya  menggunakan  tiga  variabel bebas  untuk  menjelaskan  perubahan  IPM,  oleh  karena  itu  peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan penelitian  serupa,  namun  dengan  tambahan  variabel  bebas,  variabel  pemoderasi  atau  variabel mediasi yang masih memiliki korelasi dengan IPM.

## Daftar Pustaka
Abdurrohman,  A.  (2018).  Metodologi  Al-Thabari  Dalam  Tafsir. Kordinat , 17 . Al-Ghozali. (2011). Statistik  deskriptif, Uji asumsi klasik .
Anto,  M.  H.  (2009).  Introducing  an  Islamic  Human  Development  Index  (I-HDI)  to Measure  Development  in  OIC
Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Countries MB. Islamic Economic Studies , 19 (No.2), 147.
Ashur,  I.  (1870).  Teori  Maqasid  Syariah  Perspektif  Ibnu  Ashur. Notes  and  Queries , s4 - VI (133),  61 – 62.  https:// doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d Badan Pusat Statistik. (2023). Pengertian IPM . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/ publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/i ndeks-pembangunan-manusia-
2020.html#:~:text=Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan,capaian  pembangunan  kualitas  hidup manusia.
Badan  Pusat  Statistik.  (2023). Pengertian  Kemiskinan .  Badan  Pusat  Statistik.  https://www.bps.go.id/subject/23/ kemiskinan-dan-ketimpangan.html
Badan  Pusat  Statistik.  (2023). Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT) .  Badan  Pusat  Statistik.https://www.bps.go.id/ subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=TPT  (Tingkat  Pengangguran  Terbuka)  adalah,kurang  dari  35  jam seminggu).
BAPPEDA  Provinsi  Kalbar.  (2004). Kemiskinan  di  Kalimantan  Barat . BAPPEDA Provinsi  Kalbar.  (2012). Kemiskinan  di Kalimantan Barat .
Candrawati, M., Asmara, K., & Hendarti, I. M. (2020). Dampak Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat . 3 (2), 46 – 61.
Ghozali, I. (2014). Aplikasi Analisis Multivariate . Zifatama.
Hauzan,  A.,  Yulmardi,  Y.,  &  Hardiani,  H.  (2021).  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi, tingkat  kemiskinan  pengeluaran pemerintah, pengangguran dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. E -Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 10 (3), 211 – 222. https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16496
Huda, N., Suprayogi, A., Aji, H., Andriyati, R., Aliyadin, A., Arbani, D. M., Utami, R.,  &  Harmoto,  T.  (2012). Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah . Kencana Perdana Media Group.
Indeks  Pembangunan  Manusia  menurut  Kabupaten/Kota  Kalimantan  Barat .  (n.d.).  Badan  Pusat  Statistik  Kalimantan  Barat. https://kalbar.bps.go.id/indicator/26/30/1/ipm-menurut-kabupaten-kota.html
Kemiskinan  Menurut  Kab/Kota  Kalbar .  (n.d.).  Badan  Pusat  Statistik  Kalimantan  Barat.  https://kalbar.bps.go.id/ indicator/23/40/1/kemiskinan-menurut-kab- kota.html
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang [Regional Autonomy  and Development: Reformation, Planning, Strategy, and Opportunity] . Erlangga.
Kuncoro, M. P. (2013). Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Erlangga.
Mankiw, N. G. (2003). Teori Makroekonomi edisi kelima . Erlangga.
Martono, N. (2015). Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EVIEWS . Upp StIM YKpN.
Mashrom,  M.  Z.,  Abdullah,  M.  S.  Y.,  &  Gade,  S.  (2018). Buku-Al-  Madinah  Al-  Munawwarah  full.pdf .  Universitas Kebanggan Malaysia.
Meydiasari,  D.  A.,  &  Soejoto,  A.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Distribusi  Pendapatan,  Tingkat  Pengangguran,  dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi , 01 (02), 47 – 54.
Murtadho, A. (2008). Solusi Problem Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam . 180 – 181.
Napitupilih,  A.  S.  (2007). Pengaruh  Indikator  Komposit  Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap  Penurunan  Jumlah  Penduduk Miskin di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi.
Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi  dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (  IPM  )  di  Indonesia  Tahun 2014- 2018 dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (02), 212 – 222.
Noor, I. (2018). Pengaruh Upah Minimum Regional, Tingkat Pengangguran dan Produk  Domestik  Regional  Bruto  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2011-2015  Dari  Perspektif  Ekonomi  Syariah . 88.
Notoatmodjo,  S.  (2009). Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia .  Gramedia.  Prastyo,  A.  A.  (2010). Analisis  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Tingkat Kemiskinan . Undip Press.
Qardhawi, Y. (1995). Kiat Islam mengentaskan Kemiskinan . PT Mizan Pustaka. Smith, P. A. C., & Sharicz, C. (2011). The Shift Needed For Sustainability . 18 (1),
73 – 86. https://doi.org/10.1108/09696471111096019 Sukirno, S. (2006). Pengantar Ekonomi Makro . LP FE-UI.
Sumodiningrat, A. (2009). No TitleJPS dan Pemberdayaan . Gramedia.
Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  Menurut  Kab/Kota  Kalbar .  (n.d.).  Badan Pusat  Statistik  Kalimantan  Barat.  https://
Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 23(1), 2024
kalbar.bps.go.id/indicator/6/51/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt- menurut-kab-kota.html Todaro, & Smith. (2012). Economic Development . Pearson.
Zulham, T., Seftarita, C., & Muliza. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 3 (1), 51 – 69.