Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara terhadap Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Efektivitas Penyerapan Anggaran di Wilayah
Kerja KPPN Garut
Mulyanto, Mulyaningsih Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pelaksanaan  mekanisme pengeluaran  negara  terhadap  manajemen  anggaran  satuan  kerja  kementerian/ lembaga dalam mewujudkan efektifitas penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Garut. Metode  yang  digunakan  analisis  deskriptif  dengan  teknik  survey.  Hasil penelitian  menunjukan,  pelaksanaan  kebijakan  mekanisme  pengeluaran  negara berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen anggaran dan efektivitas penyerapan  anggaran.  Pelaksanaan  kebijakan  mekanisme  pengeluaran  negara berpengaruh  secara  nyata  dan  positif  terhadap  manajemen  anggaran.  Pelaksanaan kebijakan  mekanisme  pengeluaran  negara  berpengaruh  secara  nyata  dan  positif terhadap  efektivitas  penyerapan  anggaran.  Manajemen  Anggaran  berpengaruh secara nyata dan positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Garut.
Kata Kunci : Pengeluaran, Analisis Deskriptif, Anggaran

## 1. Pendahuluan
Indonesia  memiliki  kepemerintahan  yang  semakin  baik  dari  tahun  ketahun  baik  pemerintahan pusat, daerah dan plosok desa sekalipun. Dalam menjalankan roda kepemerintahannya tentunya pemerintah harus memperhatikan segala aspek yang mempengaruhi kesejahteraan orang banyak atau  masyarakat  (Mafzatun  et  al.,  2017).  Pengelolaan  keuangan  merupakan  unsur  yang  paling pokok dalam suatu negara, khususnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka harus ada perubahan dalam pengelolaan keuangan (Salwah, 2019).
Pemerintah  pusat  maupun  daerah  merupakan  pihak  yang  diberi  tugas  untuk  menjalankan  roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pemerintah memerlukan biaya dengan cara memungut berbagai jenis pendapatan dari masyarakat, kemudian  membelanjakannya  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintah  dan  pelayanan kepada  masyarakat  (Margaretha  Lansi  Rhussary,  2017).  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) sebagai hal yang paling utama dalam keuangan negara merupakan perwujudan pengelolaan  keuangan  tahunan  pemerintahan  negara  Indonesia  serta  sebagai  roda  penggerak pembangunan perekonomian negara indonsia (Nyoman et al., 2018).
Dalam fase implementasi APBN, APBN diturunkan menjadi rencana kerja program kementerian dan lembaga negara. Pada fase ini dokumen APBN diterjemahkan menjadi dokumen Daftar Isian Implementasi  Anggaran  (DIPA)  satuan  kerja  kementerian/lembaga.  Implementasi  DIPA merupakan  proses  pengelolaan  anggaran  oleh  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  dalam
melakukan  penyerapan  anggaran  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan perkantoran,  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dan  untuk  pendistribusian  dana  program pemerintah. Dalam fase ini pemerintah dihadapkan pada persoalan pernyerapan anggaran yang rendah  (Suparmoko,  2002).  Pengelolaan  anggaran  merupakan  kemampuan  yang  berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan anggaran dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber  yang  tersedia.  Rendahnya  penyerapan  anggaran  disebabkan  keterlambatan  penyerapan anggaran  belanja  negara  oleh  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  dalam  membiayai penyelenggaraan  perkantoran,  pengadaan  barang/jasa  dan  pendistribusian  dana  program pemerintah  sesuai  jadwal  yang  telah  direncanakan  dalam  Halaman  III  DIPA.  Pengelolaan dikatakan  baik  jika  pengeluaran  yang  melebihi  penerimaan  artinya  kebutuhan  uang  kas pemerintah relatif tinggi (Sumantri, 2017).
Lambatnya penyerapan anggaran telah menjadi masalah yang selalu berulang dan massive terjadi setiap  tahun.  Sehingga  berdampak  pada  lambatnya  realisasi  implementasi  program-program kegiatan  yang  telah  dicanangkan  pemerintah  pada  Kementerian/Lembaga.  Lambatnya penyerapan  anggaran  Kementerian/Lembaga  dapat  dilihat  dari  terjadinya  penumpukan permintaan  pencairan  dana  anggaran  pada  akhir  tahun.  Hal  ini  dikarenakan  Satuan  Kerja Kementerian/Lembaga tidak melakukan pencairan dana DIPA sesuai periodesasi penarikan dana per bulan dan berusaha mengejar realisasi DIPA yang terlambat diawal dan pertengahan tahun untuk  dilakukan  pencairan  dana  pada  akhir  tahun.  Penumpukan  permintaan  pencairan  dana anggaran pada akhir tahun tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kesalahan pencairan dana dan pembebanan belanja negara yang dapat mengakibatkan kerugian negara dalam bentuk finansial maupun non finansial. Hal ini tentunya harus ada kebijakan yang dijadikan acuan dalam melaksanakan  kegiatan  seperti  menurut  Pelaksanaan  Kebijakan  Anggaran  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  Pengelolaan  anggaran  Untuk  Mewujudkan  Kualitas  Pertanggungjawaban Keuangan (Hermawan, 2013).
Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa pejabat pengelola anggaran, penulis menduga bahwa  penyerapan  anggaran  belum  dilakukan  secara  optimal,  diantaranya  diindikasikan  oleh terjadinya  tidak  tercapainya  target  penyerapan  anggaran  tiap  triwulan  dan  penumpukan permintaan  pencairan  dana  anggaran  pada  akhir  tahun,  Hal  ini  disebabkan  adanya  beberapa hambatan  dalam  penyerapan  anggaran  oleh  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  diantaranya adalah perencanaan yang kurang matang oleh pejabat pengelola anggaran.
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis  Pelaksanaan  Kebijakan  Mekanisme  Pengeluaran  Negara  terhadap  Manajemen Anggaran  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  dalam  Mewujudkan  Efektivitas  Penyerapan Anggaran di Wilayah Kerja KPPN Garut”.

## 2. Metodologi
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analitik dengan teknik  survey.  Metode  penelitian  deskripsi  analitik  merupakan  metode  untuk  memberikan gambaran dengan tujuan menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara lain dari dua variabel berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mencari variabel penyebabnya.  Metode  deskripsi  analitik  yaitu  suatu  teknik  penelitian  untuk  menguji  hasil  dan dampak dari suatu kegiatan atau tindakan terhadap objek atau lingkungannya.
Untuk  melihat  kondisi  objektif  ada  objek  penelitian.  Peneliti  menetapkan  operasionalisasi variabel  penelitian,  yang  disusun  untuk  memudahkan  langkah-langkah  dalam  menjaring  dan
mengumpulkan  data  yang  diperoleh  dari  responden  sesuai  dengan  teori-teori,  konsep-konsep, proposisi-proposisi,  dan  asumsi-asumsi  dari  variabel-variabel  penelitian  penelitian  yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 1 Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian
No Variabel penelitian Dimensi 1 Pelaksanaan Kebijakan Pengeluaran Negara (Edward III, 1980) 1. Komunikasi 2. Sumber Daya
3. Kecenderungan-kecendrungan 4. Struktur birokrasi 2 Manajemen Anggaran (Terry, 2009) 1. Perencanaan Pengelolaan Anggaran 2. Pengorganisasian Pengelolaan Anggaran 3. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 4. Pengendalian Pengelolaan Anggaran 3 Efektivitas Penyerapan Anggaran (Hidayat, 1986) 1. Kuantitas Penyerapan Anggaran 2. Kualitas Penyerapan Anggaran 3. Waktu Penyerapan Anggaran
Responden  penelitian  adalah  Aparat  Sipil  Negara  (ASN)  yang  menduduki  jabatan  secara fungsional pada tugas pengelola dana DIPA Satuan Kerja Kementerian/Lembaga meliputi jabatan PPK,  PPSPM,  dan  Bendahara  Pengeluaran  di  masing-masing  kantor  Satuan  Kerja Kementerian/Lembaga  penerima  DIPA  pada  tahun  2017  dalam  wilayah  pembayaran  KPPN Garut. Populasi pada penelitian ini berjumlah 113 orang.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menguji  fakta  empiris  tentang  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  mekanisme pengeluaran negara. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada Gambar:
Pelaksanaan Kebijakan  Mekanisme
Pengeluaran Negara
Efektivitas Penyerapan Anggaran
Manajemen Anggaran
ꜫ ꜫ Pyx Pzy Pzx Py ꜫ Pz ꜫ

## Tabel 2 Hasil Perhitungan
Hipotesis Utama Koefisien jalur F hitung F tabel Deter minan Makna hubungan Pengaruh  pelaksanaan  kebijakan mekanisme pengeluaran negara(X)  terhadap  manajemen anggaran  (Y)  dalam  mewujudkan efektivitas  penyerapan  anggaran (Z) 0,812 70,57 3,07 0,660 Signifikan Sub Hipotesis Koefisien jalur t hitung t tabel Determinan Makna hubungan Pengaruh  pelaksanaan  kebijakan mekanisme pengeluaran negara(X)    terhadap  manajemen anggaran(Y) 0,927 26,09 1,98 0,859 Signifikan Pengaruh  pelaksanaan  kebijakan mekanisme pengeluaran negara(X)      terhadap  efektivitas penyerapan anggaran(Z) 0,378 2,53 1,98 0,143 Signifikan Pengaruh manajemen anggaran(Y) terhadap efektivitas penyerapan anggaran(Z) 0,80 4,82 1,98 0,359 Signifikan

## Pengujian Hipotesis Utama
Besarnya pengaruh Pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara terhadap manajemen anggaran dalam mewujudkan efektivitas penyerapan anggaran dilihat dari koefisien determinasi (R 2 YZX ) sebesar 66% sedangkan sisanya 34% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara  (X)  terhadap  manajemen  anggaran  (Y)  dalam  mewujudkan  efektivitas  penyerapan anggaran (Z) sebesar 66%
Besarnya  pengaruh  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  tanggapan responden  terhadap  dimensi-dimensi  dalam  variabel  pelaksanaan  kebijakan  mekanisme pengeluaran negara secara keseluruhan yang mencapai 87,71%. Hal ini didukung oleh tanggapan responden  terhadap  dimensi  komunikasi  sebesar  87,17%  dengan  kategori  sangat  baik. Selanjutnya  besarnya  pengaruh  tersebut  juga  didukung  oleh  tanggapan  responden  terhadap dimensi sumber daya sebesar 88,83% dan dimensi kecenderungan-kecenderungansebesar 86,90% dikategorikan  sangat  baik.  Demikian  pula  halnya  dengan  faktor  pendukung  lain  yaitu  struktur birokrasi  dimana  tanggapan  responden  menunjukkan  nilai  rata-rata  sebesar  87,26%  dengan kategori  sangat baik.
Keempat  faktor  pelaksanaan  kebijakan  di  atas  menegaskan  juga  keterkaitannya  dengan manajemen anggaran yang meliputi Dimensi Perencanaan, Dimensi Pengorganisasian, Dimensi Pelaksanaan, dan Dimensi Pengendalian. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap indikator-indikator kinerja pegawai yang secara keseluruhan mencapai rata-rata 87,05% dengan kategori    sangat  baik.  Variabel  Manajemen  Anggaran  yang  menunjukkan  indikator  tertinggi didukung  oleh  tanggapan  responden  pada  dimensi  perencanaan  yang  masing-masing  memiliki rata-rata 86,48% dengan kategori sangat baik, pengorganisasi yang memiliki rata-rata  86,68% dengan kategori sangat baik, pelaksanaan, yang memiliki rata-rata 86,87% dengan kategori sangat baik dan pengendalian yang memiliki rata-rata 88,39% dengan kategori  sangat baik.
Berdasarkan  pada  penjelasan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pelaksanaan kebijakan  mekansime  pengeluaran  negara  dituntut  manajemen  anggaran  yang  baik  sehingga efektivitas penyerapan anggaran dapat dicapai. Artinya, manajemen anggaran harus benar-benar dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran oleh pejabat pengelola anggaran sehingga tercapai efektivitas penyerapan anggaran. Efektivitas penyerapan anggaran dapat dilihat dari  tanggapan  responden  terhadap  dimensi-dimensi  dalam  variabel  efektivitas  penyerapan anggaran  yang  secara  keseluruhan  mencapai  84,51%  dengan  kategori  sangat  baik.  Besarnya tanggapan  responden  ini  didukung  oleh  tanggapan  responden  terhadap  dimensi  kuantitas Penyerapan  Anggaran  yang  mencapai  rata-rata  sebesar  84,78%  dengan  kategori  sangat  baik, Kualitas Penyerapan Anggaran yang mencapai rata-rata sebesar 84,56% dengan kategori sangat baik dan waktu penyerapan anggaran yang mencapai rata-rata sebesar 84,34% dengan kategori sangat baik.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  mekanisme pengeluaran negara berpengaruh terhadap manajemen anggaran dalam mewujudkan efektivitas penyerapan  anggaran.  Artinya  pelaksanaan  kebijakan  mekanisme  pengeluaran  negara  akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh manajemen anggaran yang baik sehingga efektivitas penyerapan  anggaran  mencapai  tingkat  yang  optimal.  Sebagaimana  menurut  Islamy  dalam Iskandar(2017:337) yang mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijaksanaan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Selain faktor pelaksanaan kebijakan dan manajemen anggaran, variabel efektivitas penyerapan anggaran juga dipengaruhi faktor lain ( epsilon ). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor  lain  yang  tidak  diteliti  sebesar  33,99%. Epsilon yang  diduga  turut  mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran adalah proses pengadaan barang/jasa dan revisi DIPA.
Hasil pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara (X)  terhadap  Manajemen  Anggaran  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  (Y)  diperoleh  nilai koefisien jalur (P YX ) adalah sebesar 0,9273 (sesuai matrik korelasi R).
Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh implementasi kebijakan mekanisme pengeluaran negara terhadap manajemen anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t hitung dengan t tabel . Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar = 26,09 Sedangkan t tabel sebesar 1,98. Dengan demikian, karena t hitung 26,09 > t tabel 1,98 maka  H 0 ditolak,  artinya  pelaksanaan  Kebijakan  Mekanisme  Pengeluaran  Negara  (X) berpengaruh  secara  nyata  dan  signifikan  terhadap  Manajemen  Anggaran  Satuan  Kerja Kementerian/Lembaga (Y).
Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  besarnya  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  mekanisme pengeluaran negara terhadap manajemen anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga melalui persamaan yang diketahui dari Matriks Korelasi. Besarnya pengaruh variable X terhadap Y adalah R 2 YX = 0.9273 2 = 0.8599
Sehingga besarnya pengaruh epsilon :
0,1401 0,8599 1 2 1 2 1 = − =   Y Y P P
Dengan  demikian,  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  mekanisme pengeluaran  negara  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  manjemen  anggaran  Satuan  Kerja Kementerian/Lembaga.  Namun  didalam  pelaksanaannya  implementasi  kebijakan  mekanisme pengeluaran  negara  tidak  serta  merta  mempengaruhi  manjemen  anggaran.  Hasil  penelitian  ini sesuai  dengan  observasi  di  lapangan  yang  menunjukkan  kondisi  tersebut  bahwa  meskipun implementasi kebijakan mekanisme pengeluaran negara sudah baik, namun ternyata hal tersebut belum cukup untuk menjamin terwujudnya manajemen anggaran  yang optimal. Sedangkan faktor lain  yang  mempengaruhi  manajemen  anggaran  yang  merupakan  variabel  epsilon  yang  diduga mempengaruhi manajemen anggaran, diantaranya budaya kerja, kinerja pegawai dan lingkungan birokrasi.
Hasil pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Manajemen Anggaran Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga  (Y)  terhadap  Efektivitas  Penyerapan  Anggaran  (Z).  Untuk  menjawab hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian  dengan  menggunakan  pengujian analisis jalur. Berdasarkan pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P ZY ) adalah sebesar 0,8001 (sesuai matrik korelasi R).
Untuk  mengetahui  pengaruh  manajemen  anggaran  Satuan  Kerja  Kementerian/Lembaga  (Y) terhadap efektivitas penyerapan anggaran (Z) maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan  nilai  t hitung dengan  t tabel .  Hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  =  4,82 Sedangkan t tabel sebesar 1,98. Dengan demikian, karena t hitung 4,82 > t tabel 1,98 maka H 0 ditolak, artinya pelaksanaan Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Y) berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran (Z). Perhitungan besarnya pengaruh Manajemen Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Y) terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran (Z) melalui persamaan :
Diketahui bahwa : r zy = 0,8001 dan P zy = 0,4493 maka : r zy . P zy = 0,8001 x 0,4493 =  0,3595
Dengan  demikian  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  manajemen  anggaran  memiliki  pengaruh positif  terhadap  efektivits  penyerapan  anggaran  sebesar  35,95%  dan  rendahnya  pengaruh  ini menunjukkan  bahwa  efektivitas  penyerapan  anggaran  tidak  sepenuhnya  dipengaruhi  oleh manajemen  anggaran  semata.  Hasil  pengujian  ini  sesuai  dengan  observasi  di  lapangan  yang menunjukkan  kondisi  faktual  bahwa  meskipun  manajemen  anggaran  sudah  optimal,  namun ternyata hal tersebut belum cukup untuk menjamin terwujudnya efektivitas penyerapan anggaran. Hal  ini  dikarenakan  adanya  faktor  manajemen  anggaran  yang  mempengaruhi  terhadap peningkatan penyerapan anggaran yang merupakan variabel epsilon sebesar 64,05% yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya lingkungan kerja dan kinerja pegawai.
Hasil  pengujian  Sub  Hipotesis  Pelaksanaan  Kebijakan  Mekanisme  Pengeluaran  (X)  Negara terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran (Z). Berdasarkan pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P ZX ) adalah sebesar 0,3782. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh pelaksanaan kebijakan pengeluaran negara (X) terhadap efektivitas penyerapan anggaran (Z) maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t hitung dengan t tabel . Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar = 2,53 Sedangkan t tabel sebesar 1,98. Dengan demikian, karena t hitung 2,53 > t tabel 1,98 maka
H 0 ditolak,  artinya  pelaksanaan  kebijakan  mekanisme  pengeluaran  negara  berpengaruh  secara nyata dan signifikan terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Perhitungan besarnya pengaruh pelaksanaan kebijakan mekanisme pengeluaran negara terhadap efektivitas penyerapan anggaran melalui tahapan persamaan  sebagai berikut:
Menghitung pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z : Diketahui bahwa r zx = 0,3782 maka : r zx . r zx = 0,3782  x 0,3782 = 0,1431
Menghitung pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z : (P ZY )(r YZ )(P ZX ) = 0,4493 x 0,9273 x 0,3782 = 0,1576 Menghitung jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z :
(r ZY ) 2 + (P ZY )(r YZ )(P ZX ) = 0,1431 + 0,1576 = 0,3007
Besarnya  pengaruh  secara  langsung  pelaksanaan  kebijakan  mekanisme  pengeluaran  negara terhadap  efektivitas  penyerapan  anggaran  adalah  sebesar  14.31%.  Pengaruh  pelaksanaan kebijakan  mekanisme  pengeluaran  negara  terhadap  efektivitas  penyerapan  anggaran  melalui manajemen  anggaran  adalah  sebesar  15,76%.  Sehingga  jumlah  pengaruh  langsung  dan  tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara terhadap Efektivitas Penyerapan  Anggaran  sebesar  30,07%  sedangkan  sisanya  sebesar  69,93%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  diluar  variabel  variabel  Pelaksanaan  Kebijakan  Mekanisme  Pengeluaran  Negara yang tidak dimasukan kedalam model.
Hasil pengujian ini sesuai dengan observasi di lapangan yang menunjukkan kondisi faktual bahwa meskipun  pelaksanaan  kebijakan mekanisme pengeluaran  negara  sudah  dilakukan  secara baik, namun ternyata hal tersebut belum cukup untuk menjamin terwujudnya efektivitas penyerapan anggaran.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  faktor  yang  mempengaruhi  terhadap  peningkatan penyerapan anggaran yang merupakan variabel epsilon yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya kebijakan penghematan  anggaran oleh pemerintah dan revisi DIPA.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu Pertama, variabel Pelaksanaan Kebijakan Mekanisme Pengeluaran Negara  menunjukkan kriteria sangat baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi sumber daya yaitu sarana dan prasarana. Persentase terrendah terdapat pada dimensi komunikasi dengan indikator yaitu konsistensi kebijakan.
Kedua,  variabel  Manajemen  Anggaran  menunjukkan  kriteria  sangat  baik,  hal  ini  dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi pengendalian yaitu monitoring implementasi pengelolaan anggaran. Sedangkan  indikator  persentase  terrendah  terdapat  pada  dimensi  perencanaan  pengelolaan anggaran  yaitu  pembahasan  dan  perumusan  masalah.  Ketiga,  variabel  Efektivitas  Penyerapan Anggaran  menunjukkan  kriteria  sangat  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan  rata-rata  jawaban responden  mengenai  variabel  tersebut.  Indikator  dengan  nilai  persentase  tertinggi  ada  pada dimensi  target  kualitas  yaitu  pencapaian  output  anggaran  sesuai  rencana.  Sedangkan  indikator
dengan nilai persentase terrendah pada dimensi target waktu yaitu pencapaian tingkat penyerapan anggaran.
Pengujian  pada  sub-sub  hipotesis  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  memberikan  pengaruh nyata  dan  positif.  Dari  semua  hipotesis  yang  diajukan,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  semua hipotesis nihil ditolak dan hipotesis kerja diterima.
Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang, berkaitan dengan beberapa temuan permasalahan penelitian serta adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada masa yang akan datang dapat melakukan penelitian lebih  lanjut  selain  dari  variabel-variabel  penelitian  ini.  Variabel  penelitian  lanjutan  yang disarankan antara lain tentang kinerja pejabat pengelola anggaran, dan faktor resiko pengelolaan anggaran dalam pengambilan keputusan melalui penelitian yang lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka
Amaral, J., & Wiagustini, L. P. (2019). Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministério Das Obras  Públicas  Timor  Leste. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Udayana , 2 ,  95. Https://Doi.Org/10.24843/Eeb.2019.V08.I02.P01 Anugerahani, Dian, I. W., & Imam, S. (2013). Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap  Kinerja  Pegawai  (Studi  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah (Bpkad) Kabupaten Kediri). Jurnal Ilmu Manajemen, Revitalisasi , 2 (2), 147–162. Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy . Congressional Quarterly Press. Hidayat. (1986). Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan . Gajah Mada University Press.
Kiwang,  A.  S.,  &  Dkk.  (2015).  Kebijakan  Dan  Efektivitas  Organisasi. Jurnal  Kebijakan  & Administrasi Publik (Jkap) , 19 (1), 71–81.
Mafzatun, C., Rahman, B., & Andirfa, M. (2017). Pengaruh Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Baloy Kecamatan Blang  Mangat  Kota  Lhokseumawe. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pembangunan , 3 (November),
34–45.
Margaretha  Lansi  Rhussary.  (2017).  Efektivitas  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Pada  Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Cendekia : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran , 2 (1), 52–65.
Murdani, M., & Suherlan, A. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Apbd Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi , 3 (2), 127–148. Https://Doi.Org/10.15408/Sigf.V3i2.2057 Musnawati, Yesi Mutia Basri, & Nasrizal. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017. Journal Of Chemical Information And Modeling , 53 (9), 1689–1699. Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004
Ngangangor, R. P. U., Posumah, J. H., & T. Sondakh. (2014). Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Terhadap  Keberhasilan  Pembangunan  Di  Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik , 3 (4). Nyoman, N., Ayu, S., Bagia, I. W., Putu, G., & Susila, A. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja  Negara  (Apbn)  Terhadap  Belanja  Langsung  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal Manajemen , 4 (1), 24–33. Rahayu,  S.,  Ludigdo,  U.,  &  Affandy,  D.  (2007).  Studi  Fenomenologis  Terhadap  Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di
Provinsi Jambi. Simposium Nasional Akuntansi X , 26–28.
Salwah,  A.  (2019).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  Dan  Pelaksanaan  Anggaran  Terhadap Serapan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Skpd)  Pada  Pemerintah  Kota  Banda Aceh. Jurnal Transformasi Administrasi , 09 (November 2019), 164–182. Sumantri, J. (2017). Studi Pendahuluan Pengaruh Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Terhadap Imbal Hasil Mismatch Treasury Bills. Jurnal Pajak Indonesia , 1 , 52–64. Suparmoko, M. (2002). Ekonomi Publik, Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah . Andi. Terry, G. R. (2009). Prinsip-Prinsip Manajemen . Bumi Aksara.
Yusup  Hermawan.  (2013).  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Anggaran  Terhadap  Pengelolaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban  Keuangan  Kabupaten  Garut. Jurnal  Pembangunan  Dan  Kebijakan
Publik , 4 (1), 1–5.