ISSN -

## Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Program Kemitraan di PKBL PT Sucofindo, Jakarta
Development of the System of Performance Measurement Partnership Program in PCDP PT Sucofindo, Jakarta
Arifin Derajat Suryana , Sapta Raharja # , dan Amiruddin Saleh #
PT Sucofindo (Persero)
Jl. Raya Pasar MInggu Kav. 34 Pancoran, Jakarta Selatan Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
# Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## ABSTRAK
Program  kemitraan  merupakan  bagian  dari  kegiatan  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan (PKBL)  sebagai bentuk tanggung jawab dari dana bergulir dan bagian dari keuntungannya. Sampai saat ini,  dana  bergulir  program  kemitraan  mencapai  Rp  ,    tilliun  dan  bertambah  setiap  tahun,  yang membutuhkan  manajemen  yang  baik  dan  pengukuran  kinerja  yang  akurat.  Saat  ini  kinerja  program kemitraan  PKBL  diukur  berdasarkan  indikator  efektivitas  penyaluran  dan  tingkat  kolektibilitas pengembalian pinjaman. Indikator tersebut dirasa belum dapat menggambarkan kinerja program secara keseluruhan,  yang  dapat  menyebabkan  disfungsi  organisasi.  Pengembangan  dimulai  dengan mengidentifikasi harapan pemangku kepentingan, kemudian menganalisa metode peringkat, klasifikasi, Logical Analysis Framework (LFA), analisis kesesuaian, Analytical Hierarchy Process (AHP), Focus Group Discussion (FGD),  dan Objective  Matrix (OMAX).  Analisis  menghasilkan delapan  indikator  baru,  yaitu dilakukan survey bagi masyarakat pemangku kepentingan dan usaha kecil dengan sampel 30 responden untuk setiap kelompok pemangku kepentingan, sementara bagi karyawan stakeholder, manajemen, dan kementerian  negara  dilakukan  sensus.  Responden  dipilih  secara  purposive.  Hasil  survey  menunjukkan bahwa nilai kinerja PKBL PT Sucofindo Jakarta adalah 639,9,  termasuk status kinerja baik.
Kata kunci: indikator kinerja, PKBL, sistem pengukuran kinerja

## ABSTRACT
The partnership program is a part of the activity  in the Partnership and Community  Development Program  (PCDP)  as  a  form  of  responsibility  by revolving  funds  and  part  of  its  profits.  Up  to now,  revolving  fund  of  the partnerships program has reached IDR 18.17 trillion and is growing every year, is need of good management and accurate performance measurement. Until now, the partnership program  performance  was  measured  by  indicators  of  the  effectiveness  of  distribution  and  level  of collectibility loan repayment. There Indicators are still not able to describe the overall performance of the partnerships program,  which  may  cause  the  dysfunction  of  organization. Development  was  started by identifying stakeholders’ expectations, then analyzing the methods of ranking, classification,   Logical Framework  Analysis  (LFA),  suitability  analysis,  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP),  Focus  Group Discussion  (FGD),  and Objective Matrix (OMAX).  The analysis resulted in eight new indicators, which conducted  the  survey  for  the  community  stakeholders  and  small  businesses  with  a  sample  of  30 respondents for each group of stakeholders, while for stakeholders’ employees, management,  and  state ministries was done census.  Respondents  selected  purposively.  The survey results show that the value of PCDP PT Sucofindo performance is      , including a good performance status.
Key word: PCDP, performance measurement system, performance indicators

## PENDAHULUAN
Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan (PKBL)  merupakan  Program  Pembinaan  Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  melalui pemanfaatan  dana  dari  sebagian  labanya.  Jumlah penyisihan  laba  untuk  pendanaan  program maksimal  2%  dari  laba  bersih  untuk  Program Kemitraan  dan  maksimal  2%  dari  laba  bersih untuk  Program  Bina  Lingkungan  (Kemeneg BUMN,  2007).  Hasil  kajian  Hubeis  (2010),  bahwa UKM binaan dapat dikelompokkan atas UKM pra usaha dan usaha berjalan.
Peran  PKBL  BUMN  diharapkan  mampu mewujudkan  3  pilar  utama  pembangunan  yang telah  dicanangkan  pemerintah  dan  merupakan janji  politik  kepada  masyarakat,  yaitu:  (1)  pe- ngurangan  jumlah  pengangguran  ( pro-job ); pengurangan jumlah penduduk miskin ( pro-poor ); dan  (3)  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  ( pro- growth ).
Kegiatan  PKBL  dilaksanakan  dengan  ber- pedoman  pada    UU  No.  19  tahun  2003  tentang BUMN  dan  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  Per- 05/MBU/2007  yang  menyatakan  maksud  dan tujuan  pendirian  BUMN  tidak  hanya  mengejar keuntungan  melainkan  turut  aktif  memberikan bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyara- kat.  Terdapat  dua  jenis  program  dalam  PKBL yaitu  Program  Kemitraan,  merupakan  program untuk  meningkatkan  kemampuan  usaha  kecil agar  menjadi  tangguh  dan  mandiri  melalui  pe- manfaatan  dana  dari  bagian  laba  BUMN.  Semen- tara  Program  Bina  Lingkungan  yaitu  program untuk  membentuk  calon  mitra  binaan  baru  dan pemberdayaan  kondisi  sosial  masyarakat  oleh BUMN  melalui  pemanfaatan  dana  dari  bagian laba BUMN (Kemeneg BUMN, 2007).
Sampai  saat  ini  ada  141  BUMN  yang  telah melaksanakan  program  ini  dan  setiap  tahunnya menggulirkan  dana  yang  tidak  sedikit,  sampai tahun        total  dana  yang  dikeluarkan  telah mencapai  Rp25,76  trilliun  (Kemeneg  BUMN, .    Khusus  program  kemitraan  dana  yang dikelola  adalah  dana  yang  harus  dikembalikan sehingga  bergulir  dari  tahun  ke  tahun  terus bertambah sehingga semakin lama semakin besar. Jumlah  dana  yang  tidak  kecil  tersebut  menuntut pengelolaan  yang  baik,  sehingga  dapat  mencapai apa  yang  diharapkan  dengan  efisien  dan  efektif. Terlebih  program  kemitraan,  dimana  dana  yang dikeluarkan merupakan dana bergulir yang harus
dikembalikan.  Hal  ini  memerlukan  pengelolaan yang lebih rumit dan memiliki risiko tinggi. Salah satu  cara  untuk  melihat  apakah  dana  tersebut telah dikelola dengan baik adalah menilai kinerja- nya.  Kinerja  yang  baik  menunjukkan  bahwa pengelolaan berjalan dengan baik, sehingga mem- berikan  manfaat  maksimal  kepada  usaha  kecil yang merupakan sasaran program ini.
Sampai  saat  ini,  kinerja  BUMN  diukur berdasarkan  Kepmen  Negara  BUMN  No.  KEP- 100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehat- an  Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang  termasuk  di dalamnya  pengukuran  kinerja    PKBLnya.  Dalam Keputusan  Menteri  tersebut  yang  dimuat  pada lampiran  II:  13/18,  dinyatakan  bahwa  kinerja Pembinaan  Usaha  Kecil  dan  Koperasi  (PUKK) (sekarang  PKBL)  dinilai  berdasarkan  indikator efektivitas  penyaluran  dan  tingkat  kolektibilitas pengembalian  pinjaman.  Dalam  menyalurkan pembiayaan  mikro  kepada  UMK,  manajemen PUKK  PT  Sucofindo  (Persero)  memiliki  pola/ bentuk  tertentu  dalam  melakukan  pembinaan kepada  UMK,  meliputi  proses  seleksi  adminis- trasi,  survei  lapangan,  kelayakan  usaha  dan prospek usaha (Yusuf et al ,
Penilaian  kinerja  tersebut  di  atas  dirasakan belum cukup menggambarkan keberhasilan PKBL dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  mencapai tujuannya.  Dalam  peraturan  Menteri  Pendayagu- naan Aparatur Negara nomor: PER/20/M.PAN/11/ 2008, dikatakan bahwa instansi pemerintah belum disebut  berkinerja  sebelum  dapat  menunjukkan keberhasilan pencapaian outcome -nya.
Perusahaan PT Sucofindo  merupakan salah satu  BUMN  yang  melaksanakan  program  PKBL, telah  melakukan  penyaluran  dana  setiap  tahun- nya  dan  sampai  dengan  tahun  ini  telah  menge- luarkan  Rp247,15  milliar  dan  terus  bertambah setiap  tahunnya  seperti  terlihat  dalam  Tabel   . Dari  latar  belakang  di  atas,  diperlukan  pengem- bangan  sistem  pengukuran  program  kemitraan PKBL PT Sucofindo  sebagai pemacu peningkatan kinerjanya  sesuai  dengan  tujuan  dan  harapan stakeholder. Pengukuran kinerja hendak-nya dapat mencermikan  seluruh  kegiatan  dan  harapan stakeholder .  Penelitian  bertujuan:  (1)  Mengidentifi- kasi sistem pengukuran kinerja  program kemitra- an PKBL PT Sucofindo  Jakarta; (2) Mengembang- kan  sistem  pengukuran  kinerja  program  kemitra- an PKBL PT Sucofindo  Jakarta; dan (3) Mengukur kinerja  program  kemitraan  PKBL  PT  Sucofindo Jakarta  dengan  indikator  pengukuran  kinerja program kemitraan hasil pengembangan.
Tabel  .  Realisasi dan anggaran penyaluran dana PKBL PT Sucofindo
Program Tahun (Rp. Miliar) Total s/d 2012*) Kemitraan , , , , , , , Bina Lingkungan , , , , , , , Jumlah , , , , , , ,
Sumber:  PKBL PT. Sucofindo, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011a.                                   *) Anggaran

## METODE PENELITIAN
Lokasi  kajian  diadakan  di  PKBL  PT Sucofindo    Jakarta,  Gedung  Graha  SUCOFINDO Jl.  Raya  Pasar  Minggu  Kav  34,  Jakarta  Selatan. Wilayah kerja PKBL PT Sucofindo  Jakarta menca- kup  wilayah  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang dan Bekasi dengan pengelolaan dana terbesar dan memiliki  mitra  binaan  terbanyak  dibanding dengan  PKBL  PT  Sucofindo    lainnya.  Waktu penelitian  dilaksanakan  mulai  bulan  September 2012 sampai Januari 2013.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan berbagai  macam  metode  yang  sesuai  dengan  ke- giatan dan kebutuhannya. Terdapat lima kegiatan utama  dalam  penelitian  ini,  yaitu  (1)  Identifikasi sistem  pengukuran  kinerja  program  kemitraan PKBL  saat  ini,  (2)  Studi  literatur,  (3)  Identifikasi harapan stakeholder kepada  PKBL,  (4)  Pengem- bangan  sistem  pengukuran  kinerja  program kemitraan  PKBL  dan  (5)  Pengukuran  kinerja program kemitraan PKBL PT Sucofindo  Jakarta.
Penentuan contoh dengan metode purposive sampling ,  dimana  contoh  diambil  dengan  alasan tertentu.  Contoh  diambil  seara  sengaja  dengan argumentasi  ilmiah  (Eriyatno,  2007).  Wawancara dilakukan  terhadap  responden  yang  ditentukan sebagai key  person dari    PKBL,  yaitu  kepala  dan manajer  dalam  organisasi  formal  PKBL  PT Sucofindo. Metode dokumenter dilakukan dengan penelaahan pada dokumen dan peraturan kinerja yang  berlaku  saat  ini,  seperti  buku  pedoman PKBL  PT  Sucofindo  dan  surat  keputusan  Meneg BUMN  tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan BUMN.  Kegiatan  identifikasi  ini  menghasilkan informasi sistem pengukuran kinerja program ke- mitraan PKBL PT Sucofindo yang berlaku saat ini.
Identifikasi Harapan Stakeholder kepada  PKBL Dari penelitian yang telah dilakukan seperti Pengukuran  Kinerja Corporate  Social  Responsibility (CSR)  di  PT  Semen  Gresik,  Tbk  (Rahmadhani, 2011),  merupakan  awal  dari  pengembangan sistem  kinerja  dilakukan  dengan  identifikasi
stakeholder want  and  need. Hal  ini  sesuai  dengan perkembangan  fokus  perusahaan  yang  harus mengakomodir  semua  kebutuhan  dan  keinginan stakeholder .  Pada  kegiatan  ini  identifikasi  harapan stakeholder diawali  dengan  pembuatan  kuesioner yang didasari oleh kegiatan satu dan dua di atas. Kuesioner  terdiri  dari  pertanyaan  tertutup  dan terbuka  untuk  menampung  pendapat  lain  dari stakeholder .  Pertanyaan  dalam  kuesioner  mengacu kepada  sistem  pengukuran  kinerja  program kemitraan  PKBL saat ini, peraturan yang ada dan metode  sistem  pengukuran  organisasi  yang  telah dibuat para pakar.
Kuesioner  dibuat  untuk  masing-masing kelompok stakeholder. Sebelum  kuesioner diguna- kan  dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas.    Uji validasi dan reliabilitas dilakukan kepada respon- den  yang  berbeda  dengan  responden  penelitian. Pemilihan  responden  untuk  pengujian  kuesioner adalah secara purposif, dimana responden dipilih sesuai  kriteria.  Kriteria  dimaksud  adalah  orang yang  mengerti    PKBL  dan  UKM  (Usaha  Kecil Menengah).  Uji  validitas  dan  reliabilitas  dilaku- kan  untuk  kuesioner  masyarakat  dan  kuesioner usaha  kecil  dengan  responden  masing-masing  30 orang.
Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah:
1. Logical Framework Analysis (LFA)
Metode  LFA  dilakukan  dengan  bantuan dikusi  dengan  pakar  dan  dalam  penelitian  ini digunakan  untuk  menganalisis  data  harapan stakeholder yang  diperoleh  dari  survei  dengan kuesioner  sehingga  didapat  indikator  untuk mengukur pencapaian harapan tersebut.
2. Analytical Hierarchy Process (AHP) AHP memungkinkan pengguna memberi- kan  nilai  bobot  relatif  dari  suatu  kriteria majemuk  secara intuitif, yaitu melakukan per- bandingan  berpasangan  ( pairwise  comparisons ). Selanjutnya  menentukan  cara  konsisten  untuk mengubah perbandingan berpasangan menjadi suatu  himpunan  bilangan  yang  mempresen-
tasikan prioritas relatif dari setiap kriteria dan alternatif (Saaty dalam Marimin, 2005).
Kriteria  dan  alternatif  dinilai  melalui perbandingan  berpasangan.  Menurut  Saaty dalam Marimin (2005), untuk berbagai persoal- an, skala 1-9 adalah skala terbaik dalam meng- ekspresikan pendapat, dengan nilai dan defini- si pendapat kualitatif sebagai berikut:
Nilai    :  kriteria/alternatif  A  sama  dengan kriteria/alternatif B
Nilai 3  :  A sedikit lebih penting dari B Nilai 5  :  A jelas lebih penting dari B Nilai 7  :  A sangat jelas lebih penting dari B Nilai 9  :  A mutlak lebih penting dari B Focus Group Discussion ( FGD)
FGD  dimaksudkan  untuk  menghindari pemaknaan yang salah dalam suatu penelitian terhadap fokus masalah yang diteliti. Kehadir- an  orang  lain  menjadi  “penolong”  terhadap kelemahan  pemikiran  pribadi  (Bungin, Proses  FGD  melibatkan  berbagai  pihak  yang dipandang  dapat  memberi  sumbangan  pemi- kiran  terhadap  persoalan  yang  didiskusikan. Penentuan  peserta  FGD  berkaitan  dengan beberapa  hal,  yaitu  keahlian/kepakaran,  pe- ngalaman,  pribadi  terlibat,  tokoh  otoritas,  dan masyarakat (Bungin, 2007).
Objective Matrix (OMAX)
Dengan  menggunakan  OMAX,  pihak manajemen dapat dengan mudah menentukan kriteria  apa  yang  menjadi  ukuran.  Pada akhirnya  pihak  manajemen  dapat  mengetahui organisasi  yang  menjadi  tanggung  jawabnya berdasarkan  bobot  dan  skor  untuk  setiap kriteria.  Penentuan  kriteria  penilaian  dilaku- kan  dengan  pengembangan  skor/angka.  Skor OMAX  terletak  pada  rentang  0-10,  dimana nilai  nol  menunjukkan  bahwa  kinerja  sangat jauh  di  bawah  target  (kinerja  buruk)  dan  nilai 10  kinerja  terbaik  atau  menunjukkan  kinerja telah  mencapai  target  dan  jauh  melampaui target.    Nilai  satu  sampai  dengan  sembilan merupakan  nilai  interpolasi  antara  nilai  nol dan  10.  Penentuan  target  dan  nilai  pada  skor OMAX dilakukan dengan FGD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT Superintending Company of Indonesia (PT. Sucofindo)  adalah  perusahaan  inspeksi  pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95% dikuasai  Negara  dan      milik Societe  Generale  de Surveillance  Holding SA (SGS).  PT   Sucofindo  ber-
diri  pada  22  Oktober  1956,  dimana  bisnisnya bermula  dari  kegiatan  perdagangan  terutama komoditas  pertanian  dan  kelancaran  arus  barang dan  pengamanan  devisa  negara  dalam  perdaga- ngan  ekspor-impor.  Seiring  dengan  perkembang- an kebutuhan dunia usaha, Sucofindo melakukan langkah kreatif dan menawarkan inovasi jasa-jasa baru berbasis kompetensinya. Melalui studi anali- sis  dan  inovasi,  dilakukan  diversifikasi  jasa sehingga  lahirlah  jasa-jasa warehousing dan forwarding,  analytical  laboratories,  industrial  and marine  engineering, dan fumigation  and  industrial hygiene. Sampai saat  ini  telah  memiliki  152  jenis jasa  yang  diklasifikasikan  dalam  lima  jenis  yaitu: Inspeksi  dan  Audit,  Pengujian  dan  Analisa, Layanan  Sertifikasi,  Layanan  Pelatihan,  dan Layanan  Konsultasi.  Keanekaragaman  jasa  ini dikemas  secara  terpadu,  jaringan  kerja  laborato- rium, cabang dan titik layanan di berbagai kota di Indonesia.  Sampai saat ini PT Sucofindo mempu- nyai  34  cabang  dan  17  Laboratorium  yang  terse- bar  di  seluruh  Indonesia.  Jumlah  karyawan  tetap PT  Sucofindo  adalah  3.678  orang  yang  tesebar  di seluruh  cabang  dan  berasal  dari  berbagai  strata pendidikan dan disiplin ilmu.

## Sistem Pengukuran Kinerja PT Sucofindo
Sampai  saat  ini  sistem  pengukuran  kinerja PKBL  merupakan  bagian  dari  sistem  penilaian kesehatan  BUMN  yang  dicantumkan  dalam keputusan  Kemeneg  BUMN  nomor Kep- MBU/2002.  Dalam  keputusan  menteri  tersebut, sistem pengukuran kinerja PKBL masuk ke dalam penilaian  pada  aspek  administrasi. Akan  tetapi sejak  tahun  2007  telah  terdapat  rencana  pengem- bangan  sistem  pengukuran  kinerja  program kemitraan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Peraturan Menega BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program  Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha  Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu pada  Bab IX kinerja  program  kemitraan  Pasal  30,  yaitu  (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator  penilaian  tingkat  kesehatan  BUMN Pembina, (2) Perhitungan kinerja Program Kemit- raan akan diatur kemudian oleh Menteri.
Dalam  perkembangan  sistem  pengukuran kinerja  organisasi  seperti  yang  dikemukakan Wibisono  (2011)  bahwa  fokus  pengelolaan  per- usahaan  saat  ini  bukan  lagi  hanya  pada kepentingan  pihak  tertentu,  tetapi  berkembang untuk  kepentingan  semua  pihak  ( stakeholder ). Sebagai  contoh  dalam  penerapan  evaluasi  sistem pengukuran  kinerja  di  Bank  Tabungan  Negara (BTN)  cabang  Solo  (Putri,  2008),  menggunakan
balance  scorecard untuk  mengakomodir  aspek  non keuangan.  Meskipun  BTN  merupakan  lembaga keuangan,  disadari  bahwa  pengukuran  kinerja yang  hanya  berfokus  pada  aspek  keuangan  saja untuk  mengukur  kinerja  eksekutif  tidak  lagi memadai.  Pengukuran  kinerja  dengan  sistem  ini menyebabkan  orientasi  perusahaan  hanya  pada keuntungan  jangka  pendek  dan  cenderung mengabaikan  kelangsungan  hidup  perusahaan dalam  jangka  panjang.  Apalagi  bank  merupakan perusahaan  jasa  seperti  halnya  PT  Sucofindo, dimana pelanggan merupakan komponen penting dalam kelangsungan bisnisnya.
Identifikasi Harapan Stakeholder kepada  PKBL
Harapan Stakeholder Survei  harapan stakeholder dilakukan  terha- dap responden yang dipilih secara purposive . Res- ponden  untuk stakeholder masyarakat  berjumlah 31  orang  yang  terdiri  dari  pakar,  praktisi  dan orang yang dipandang mengetahui tentang PKBL BUMN. Stakeholder usaha kecil 32 responden yang terdiri  dari  pengusaha  kecil  mitra  binaan  BUMN dan  bukan  mitra  binaan. Stakeholder manajemen PKBL  PT  Sucofindo  seluruhnya  menjadi  respon- den, yaitu berjumlah empat responden. Stakeholder karyawan PKBL PT Sucofindo Jakarta seluruhnya menjadi responden (tujuh responden), sedangkan stakeholder Kementerian  BUMN  yang  menangani PKBL berjumlah tujuh responden.
Klasifikasi Harapan Stakeholder Terdapat beberapa harapan yang sama dari kelompok stakeholder berbeda  dengan  proses klasifikasi,  maka  harapan  yang  sama  tersebut disatukan.  Pada  harapan stakeholder Kemeneg BUMN  terdapat  dua  harapan  pada  posisi ranking empat.  Hasil  klasifikasi  melahirkan  enam  aspek harapan, yaitu aspek keuangan, pelayanan, proses operasional,  administrasi,  kemampuan  organisasi dan  karyawan.  Pengelompokan  aspek  ini  berda- sarkan  studi  literatur,  dimana  beberapa  referensi menyebutkan  aspek-aspek  sangat  erat  keterkait- annya.  Pada  aspek  keuangan  terdapat  empat harapan stakeholder untuk  program  kemitraan. Aspek  pelayanan  merupakan  aspek  yang  sebaik- nya  ada  dalam  organisasi non  profit, apalagi organisasi pemerintah yang melayani masyarakat. Hal  ini  terbukti  dari  survei  aspek  ini  diharapkan oleh stakeholder PKBL.
Aspek  pelayanan  memiliki  satu  harapan stakeholder untuk  dikembangkan,  karena  sesuai tujuan  organisasi,  yaitu  melayani  masyarakat.
Terdapat  aspek  proses  operasional  yang  diharap- kan  memiliki Standard  Operating  Procedure (SOP) di  semua  kegiatan  termasuk  SOP  pengawasan dan  pembinaan.  Ketiga  SOP  dapat  disatukan menjadi SOP pengelolaan  PKBL BUMN. Harapan s takeholder agar    PKBL  lebih  banyak  melakukan sosialisasi  merupakan  cerminan  keingintahuan stakeholder tentang program PKBL BUMN.  Aspek administrasi  terdiri  dari  tertib  administrasi  dan tuntutan  adanya  Rencana  Kerja  dan  Angaran (RKA)  setiap  tahun.  Aspek  kemampuan  organi- sasi  (kapabilitas)  merupakan  harapan stakeholder kepada  PKBL  untuk  membuktikan  kemampuan- nya  menghasilkan  keluaran  berupa  keberhasilan pembinaan dan  bebas Kolusi, Korupsi dan Nepo- tisme  (KKN).  Aspek  karyawan    juga  merupakan harapan dari stakeholder yang terdiri dari penilaian kinerja  lebih  adil  dengan  metode  360°,  dimana penilaian  kinerja  karyawan  dilakukan  bukan hanya oleh atasannya, tetapi juga oleh rekan kerja dan  bawahannya.  Dari  penelitian  Sudharma (2002),  Handayani et  al ,  serta  Nurmianto dan  Siswanto  (2006)  tentang  penilaian  kinerja, ditemukan  bahwa  terdapat  variasi  (perbedaan) kinerja pegawai, baik individu maupun kelompok yang dijadikan obyek penelitian.

## Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja PKBL
Penentuan Indikator Kinerja Program Kemitraan Identifikasi  menghasilkan  harapan stake- holder yang  menjadi  target  untuk  dipenuhi. Pemenuhan  harapan stakeholder ini  terlihat  dan terdefinisi  secara  logika  dalam  LFA  yang  disebut juga logframe .  Harapan  akan  diterjemahkan  ke dalam akibat ( impact ) yang terjadi sebagai pertim- bangan  untuk  menentukan  hasil/tujuan.  Tujuan jelas  memudahkan  penentuan  indikator  sebagai alat  ukur  untuk  melihat  keberhasilan  pencapaian hasil/tujuan. Menurut Asniwaty (2009), salah satu parameter  keberhasilan  suatu  perusahaan  dari sudut  pandang  CSR  adalah  mengedepankan prinsip  moral  dan  etis  yakni  menggapai  hasil terbaik  tanpa  merugikan  kelompok  masyarakat lainnya,  dengan  demikian  perusahaan  yang  be- kerja  dengan  dengan  prnsip  moral  dan  etis  akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Logframe aspek  keuangan    menghasilkan empat  indikator  yang  dapat  menjadi  alat  ukur harapannya.  Dari  empat  indikator  tersebut terdapat dua indikator yang selama ini digunakan untuk  mengukur  kinerja    PKBL. Logframe aspek keuangan  dapat  dilihat  pada  Tabel   .  Plafon
pinjaman  merupakan  indikator  untuk  melihat apakah PKBL dapat memenuhi harapan Stakeholder yang  menghendaki  perubahan  dari aturan  yang  ada  saat  sekarang,  yaitu  maksimal plafon  pinjaman  Rp60  juta  rupiah.  Batasan  ini dipandang  dapat  membatasi  pengembangan usaha  kecil  yang  memerlukan  pinjaman  lebih besar  dari  Rp60  juta  rupiah,  sedangkan  usaha kecil  hanya  dapat  meminjam  pada  satu    PKBL, sehingga  untuk  mendapatkan  pinjaman  lebih besar dari Rp60 juta sangat sulit.
Di  dalam  aturan,  baik  undang-undang maupun  aturan  pemerintah  tidak  terdapat persyaratan  jaminan  untuk  pinjaman  dengan PKBL,  tetapi  pada  pelaksanaannya  beberapa PKBL  BUMN  mensyaratkan.  Hal  ini  dilakukan karena  belajar  dari  pengalaman  penyebab  dari pengembalian  yang  kurang  lancar  yang  salah satunya  karena  kurangnya  rasa  tanggungjawab mitra binaan terhadap uang yang dipinjam. Mitra binaan  merasa  seolah-olah  pinjaman  merupakan bantuan  pemerintah  yang  tidak  wajib  dikembali- kan.  Hal  ini  menjadi  dilema  bagi  PKBL,  padahal harapan stakeholder meniadakan  jaminan  menjadi berat,  tetapi  harus  dilaksanakan  sebagai  komit- men untuk memuaskan seluruh stakeholder . Efektivitas  penyaluran  dana  adalah  jumlah dana yang disalurkan dibagi dengan jumlah dana yang  tersedia  dikali  100%.  Jumlah  dana  tersedia adalah  seluruh  dana  pembinaan  yang  tersedia dalam tahun bersangkutan yang terdiri atas saldo awal,  pengembalian  pinjaman,  setoran  sisa pembagian  laba  yang  diterima  dalam  tahun bersangkutan  (termasuk  alokasi  dana  PUKK BUMN  lain,  jika  ada),  pendapatan  bunga  dari pinjaman  PUKK.  Jumlah  dana  yang  disalurkan adalah  seluruh  dana  yang  disalurkan  kepada usaha  kecil  dan  koperasi  dalam  tahun  bersang-
kutan  yang  terdiri  dari  hibah  dan  bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan  untuk  menjamin  pinjaman  usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).
Tingkat  kolektibilitas  penyaluran  pinjaman adalah  rata-rata  tertimbang  kolektibilitas  pinjam- an  PUKK  dibagi  dengan  Jumlah  pinjaman  yang disalurkan  dikali  100%.  Rataan  tertimbang  kolek- tibilitas  pinjaman  PUKK  adalah  perkalian  antara bobot  kolektibilitas  (%)  dengan  saldo  pinjaman untuk  masing-masing  kategori  kolektibilitas sampai  dengan  periode  akhir  tahun  buku  yang bersangkutan.  Dalam  aspek  pelayanan  harapan stakeholder adalah  kepuasan  masyarakat  terhadap PKBL.  Dengan  beberapa  pertimbangan,    sudah selayaknya  organisasi  pelayanan  masyarakat harus  berorientasi  kepada  pelayanan  yang memuaskan  pelanggan,  sehingga  indikator  yang dimunculkan adalah tingkat kepuasan pelanggan. Logframe aspek  pelayanan  dapat  dilihat  pada Tabel  .
Tingkat  kepuasan  pelanggan  dimaksud adalah  hasil  survei  kepuasan  pelanggan  yang dilakukan kepada mitra binaan dan mantan mitra binaan. Hasil survei kepuasan pelanggan diharapkan  bisa  menjadi  alat  ukur  kepuasan pelanggan    PKBL.  Dalam  hal  ini,  aspek  proses operasional  memuat  harapan stakeholder yang menuju  pada  hasil  semakin  banyak  masyarakat yang  mengerti  program  PKBL.  Untuk  mencapai hasil  tersebut,  PKBL  diharapkan  melakukan sosialisasi  dan  membuat  SOP  untuk  kegiatan- kegiatannya.  Kegiatan  sosialisasi  bisa  dilakukan dengan  berbagai  jenis  kegiatan,  seperti  langsung memberikan  informasi  pada  usaha  kecil  melalui asosiasinya,  penyuluhan  dan  memberikan  infor- masi melalui media masa (TV, radio, surat kabar, majalah  dll).  Untuk  memenuhi  harapan  adanya
Tabel  . Logframe aspek keuangan Harapan Akibat Hasil Indikator Plafon pinjaman ke  PKBL yang lebih besar dari saat ini  ≤ Rp juta) Usaha UKM dapat lebih berkembang Pinjaman dapat lebih besar dari Rp60 juta Plafon Pinjaman Pinjaman kepada  PKBL tidak menggunakan jaminan UKM tidak memiliki jaminan untuk menjadi mitra binaan Mitra binaan tidak harus menyerahkan jaminan Penggunaan Jaminan Penyaluran pinjaman  usaha kecil efektif pada  PKBL Lebih banyak usaha kecil yang terbantu Lebih banyak dana pinjaman terserap Efektivitas Penyaluran Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman usaha kecil tinggi Lebih banyak dana pinjaman yang terkumpul Lebih banyak dana pinjaman yang bisa disalurkan Tingkat Kolektibilitas
SOP  untuk  semua  kegiatan,  maka  PKBL  harus membuat  SOP  sesuai  alur  proses  kegiatan  mulai dari  penerimaan  usulan  pinjaman/hibah  sampai pengawasan dan pembinaan usaha kecil. Logframe aspek  operasional  dapat  dilihat  pada Tabel  .
Aspek  yang  keempat  adalah  aspek  admi- nistrasi, dimana PKBL diharapkan dalam melaku- kan  kegiatannya  dapat  mengadministrasikannya dengan  baik  dan  memiliki  RKA.  Tertib  adminis- trasi  akan  mengakibatkan  semua  kegiatan  dapat dibuktikan  dengan  berkas  yang  lengkap  alur proses teratur dan mampu telusur. Indikator hasil
logframe untuk  memenuhi  harapan    PKBL  tertib administrasi yaitu berkas lengkap sesuai SOP dan permintaan berkas dapat cepat dipenuhi. Adanya RKA setiap tahunnya dibuktikan dengan dimiliki- nya  laporan  kegiatan  dan  RKA  pada  tahun pengukuran  kinerja. Logframe aspek  administrasi dapat dilihat pada Tabel  .
Harapan stakeholder pada  aspek  kemam- puan  organisasi  telah  menuntut  PKBL  memiliki kemampuan  mengembangkan  mitra  binaan  dan melakukannya  dengan  baik  tanpa  adanya  KKN. Logframe aspek  kemampuan  organisasi  terdapat pada Tabel  .
Tabel  . Logframe aspek pelayanan Harapan Akibat Hasil Indikator Pelayanan pelanggan PKBL yang baik Kegiatan berjalan dengan baik Kepuasan pelanggan terpenuhi Tingkat Kepuasan Pelanggan Tabel  . Logframe aspek proses operasional Harapan Akibat Hasil Indikator PKBL lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat Peluang pengembangan usaha UKM lebih besar Semakin banyak masyarakat mengerti program PKBL BUMN Kegiatan sosialisasi Adanya SOP untuk pengelolaan  PKBL - Kemudahan pelaksanaan kegiatan - Pencegahan penyimpangan Kegiatan tertib sesuai SOP SOP Kegiatan Tabel  . Logframe aspek administrasi Harapan Akibat Hasil Indikator PKBL yang tertib administrasi Mampu telusur Mudah pengawasan Alur proses kegiatan cepat, aman dan terkendali - Berkas lengkap sesuai SOP - Permintaan berkas dapat cepat dipenuhi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)  PKBL harus ada setiap tahunnya Tersedianya informasi tentang program kerja Mudah melaksanakan kegiatan Memiliki informasi program kerja dan pedoman kegiatan tahunan Laporan kegiatan dan RKA Tabel  . Logframe aspek kemampuan organisasi Harapan Akibat Hasil Indikator Keberhasilan pembinaan PKBL sehingga usaha kecil meningkat usahanya Mitra binaan berkembang Peningkatan skala usaha mitra binaan Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan PKBL bebas KKN Tidak ada kerugian negara/masyarakat Adanya komitmen manajemen untuk bebas KKN - Kampanye anti KKN - Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN
Tabel  . Logframe aspek karyawan Harapan Akibat Hasil Indikator Penilaian kinerja karyawan PKBL menggunakan sistem 360° Kinerja meningkat Karyawan termotivasi dan semangat kerja meningkat SOP penilaian karyawan 360° Kepuasan karyawan  PKBL yang tinggi Kinerja meningkat Tidak adanya keluhan Tingkat kepuasan karyawan Ketersediaan pelatihan untuk karyawan sesuai tugasnya Kegiatan sesuai target Keterampilan karyawan meningkat Pelatihan karyawan
Keberhasilan  pembinaan  dapat  dilihat  dari peningkatan parameter skala usaha  mitra  binaan, dimana apabila parameter skala usaha meningkat, maka  pembinaan  dapat  dikatakan  berhasil. Parameter  skala  usaha  mitra  binaan  dimaksud adalah  parameter  yang  mampu  memberikan gambaran usaha mitra binaan seperti jumlah aset, omzet,  jumlah  penjualan,  laba,  dll.  Penentuan parameter  yang  digunakan  untuk  menilai  per- kembangan  usaha  dilakukan  sesuai  kesepakatan antara  manajemen  dengan  pihak  yang  berkepen- tingan.  Harapan  bebas  KKN  dimaksudkan  agar tidak  ada  kerugian  Negara/masyarakat  yang disebabkan  oleh  kegiatan  yang  mementingkan diri  pribadi  atau  golongan  tertentu.  Tekad  untuk menjalankan kegiatan bebas KKN harus ditunjuk- kan adanya komitmen manajemen yang diwujud- kan  berupa  adanya  upaya  kampaye  anti  KKN kepada  para  karyawan/manajemen    PKBL  dan adanya  aturan  yang  jelas  tentang  penyimpangan KKN.
Aspek karyawan memuat keinginan karyawan pada PKBL untuk lebih memperhatikan karyawan,  baik  dari  segi  karir  maupun  segi kompetensinya.  Akibat  dari  harapan  karyawan terpenuhi,  diharapkan  dapat  meningkatkan kinerja, sehingga mencapai target. Logframe aspek karyawan dapat dilihat pada Tabel  .
Hasil  yang  diharapkan  adalah  motivasi karyawan  meningkat,  tidak  adanya  keluhan karyawan  dan  keterampilan  karyawan  mening- kat.  Untuk  memenuhi  harapan  dan  pencapaian hasil  tersebut  maka  pengukuran  dilakukan dengan  melihat  adanya  SOP  penilaian  karyawan dengan  sistem  360°,    tingkat  kepuasan  karyawan dan pelatihan karyawan.
Dalam memprakarsai keterampilan pelatihan dan program pengembangan dalam organisasi, kebutuhan untuk memastikan pegawai mengikuti perubahan  teknologi  dan  sosial  dalam  rangka untuk  mempertahankan  tenaga  kerja  yang
kompeten  dan  produktif  adalah  suatu  hal  yang penting (Jinabhai, 2005).

## Analisis Kesesuaian
Indikator-indikator tersebut dilakukan analisis  kesesuaian,  yaitu  menganalisa  apakah indikator-indikator  tersebut  dapat  memenuhi kriteria-kriteria  indikator,  seperti specific (S), measurable (M), achievable (A), realistic (R) ,  timely (T), continuously  improve (C) , relevan  (Rv),  priori- tas (P) dan layak (L).
Semua indikator merupakan indikator yang jelas  dan specific ,  memiliki  batasan  terukur  dan dapat  disesuaikan  dengan  kemampuan,  sehingga dapat  dicapai,  berasal  dari  harapan stakeholder , dapat  diberi  batasan  waktu  merupakan  indikator yang  dapat  terus-menerus  dikembangkan,  sangat berhubungan  dengan  kinerja,  merupakan  priori- tas  dan  indikator  tersebut  harus  diperhatikan untuk  memenuhi  harapan stakeholder .  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  semua  indikator memenuhi kriteria yang disyaratkan (sesuai).

## Pemilihan Indikator Kinerja Utama
Dari  analisis  data  hasil  survei  didapatkan 16 indikator sebagai pedoman pengukuran untuk mencapai  harapan stakeholder .  Dari  16  indikator tersebut dipilih 10 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pemilihan  dilakukan  dengan  menggunakan metode  AHP,  sehingga  didapat  alternatif  pilihan ranking pada Tabel  .
Hasil  analisis  AHP  memberikan  petunjuk urutan ranking dari  1-16  dengan  nilai Consistency Ratio (CR) ,      Nilai  CR  yang  diperoleh  masih berada  di  bawah  0,1  sehingga  hasil  dinyatakan konsisten  (dapat  digunakan).  Dari  hasil  indikator kinerja utama diambil 10 ranking teratas, sehingga untuk  indikator  kinerja  utamanya  adalah  (1) Peningkatan parameter  skala usaha  mitra  binaan; (2)  Tingkat  kepuasan  pelanggan;  (3)  Kegiatan sosialisasi;  (4)  Efektivitas  penyaluran;  (5)  Tingkat kolektibilitas;  (6)  SOP  kegiatan;  (7)  Laporan
kegiatan  dan  RKA;  (8)  Kampanye  anti  KKN;  (9) Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN; (10) Tingkat kepuasan karyawan.
Tabel    Hasil analisis peringkat dengan metode AHP
Ranking Indikator Nilai Prioritas Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan , Tingkat kepuasan pelanggan , Kegiatan sosialisasi , Efektivitas penyaluran , Tingkat kolektibilitas , SOP kegiatan , Laporan kegiatan dan RKA , Kampanye anti KKN , Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN , Tingkat kepuasan karyawan , Pelatihan karyawan , Berkas lengkap sesuai SOP , Permintaan berkas dapat cepat dipenuhi , Penggunaan jaminan , Plafon pinjaman , SOP penilaian karyawan 360° ,

## Pembobotan  Indikator Kinerja Utama
Pembobotan  dilakukan  dengan  perhitung- an  proporsional  nilai  prioritas  hasil  AHP  yang sebelumnya  terdiri  atas  16  indikator  dan  setelah dipilih  10 ranking teratas  menjadi  10  indikator kinerja  utama.  Hasil  perhitungan  pembobotan disajikan dalam Tabel  .

## Dokumen Sumber Verifikasi
Pada  saat  dilakukan  pengukuran  kinerja dengan  indikator-indikator  tersebut  diperlukan
sumber  informasi  yang  menyatakan  secara  resmi tentang  seberapa  besar  nilai  indikator  tersebut. Keberadaan  sumber  informasi  tersebut  merupa- kan  bukti  autentik  dari  pada  pengukuran  kinerja dari  organisasi.  Sumber  informasi  umumnya dinyatakan  dalam  dokumen  resmi  yang  diterbit- kan oleh lembaga resmi, baik organissi itu sendiri maupun  pihak  eksternal.  Dokumen  sumber verifikasi  pada  perancangan  sistem  pengukuran kinerja disesuaikan dengan dokumen yang sudah ada.  Dokumen  sumber  verifikasi  untuk  indikator pengukuran  kinerja  PKBL  PT  Sucofindo  dapat dilihat pada Tabel   .
Tabel     Hasil pembobotan
No. Indikator Bobot Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan
Tingkat kepuasan pelanggan Kegiatan sosialisasi Efektivitas penyaluran Tingkat kolektibilitas SOP kegiatan Laporan kegiatan dan RKA Kampanye anti KKN Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN Tingkat kepuasan karyawan
Jumlah
Form A  dalam  prosedur  survei  lapangan yang  dilakukan  untuk  melakukan  verifikasi proposal  pengajuan  pinjaman  memuat  hasil survei  berupa  informasi  tentang  profile  usaha kecil  mulai  dari  alamat,  pemiliki,  aset,  omzet, laba,  jumlah karyawan dan lainnya, sedangkan
Tabel   .  Dokumen sumber verifikasi
No. Indikator Dokumen Sumber Verifikasi Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan Form A dalam prosedur survei lapangan dan form C dalam prosedur monitoring lapangan Tingkat kepuasan pelanggan Dokumen hasil survei kepuasan pelanggan Kegiatan sosialisasi Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Efektifitas penyaluran Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tingkat kolektibilitas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan SOP kegiatan Dokumen SOP Laporan kegiatan dan RKA Laporan Kegiatan dan Dokumen RKA Kampanye anti korupsi Dokumen hasil pengamatan tim penilai Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN Doukumen peraturan Tingkat kepuasan karyawan Dokumen hasil survei kepuasan karyawan
form  C  pada  prosedur  monitoring  lapangan merupakan  laporan  kunjungan  yang  dilakukan dalam rangka pembinaan yang memuat informasi perkembangan  usaha  yang  sedang  berjalan. Dokumen  hasil  survei  pelanggan  merupakan laporan  hasil  survei  pelanggan  yang  dilakukan setiap  akhir  tahun  untuk  mengetahui  kualitas pelayanan organisasi.
Sampai  saat  ini,  PKBL  selalu  menyampai- kan  laporan  PKBL  ke  Kementerian  BUMN. Laporan  tersebut  memuat  laporan  kegiatan, penyaluran  dan  pengembalian  pinjaman.  Di samping itu terdapat pula prosedur yang menjadi acuan  dari  kegiatan  dalam    PKBL,  sehingga  bisa menjadi acuan indikator SOP kegiatan. Menjelang akhir  tahun,    PKBL  juga  membuat  RKA  yang berisi  laporan  kegiatan  dan  prediksi  biaya  untuk tahun  berjalan.  Indikator  aturan  yang  jelas  untuk penyimpangan  KKN  dapat  diverifikasi  dengan ada  atau  tidaknya  peraturan  perusahaan  yang berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Tingkat  kepuasan karyawan  dilihat  dari  dokumen  survei  kepuasan karyawan yang merupakan hasil survei kepuasan karyawan yang dilakukan setiap akhir tahun.

## Cara Perhitungan Indikator
Pada  saat  pelaksanaan  pengukuran  kinerja dilakukan  perhitungan  terhadap  masing-masing indikator.  Perhitungan  dilakukan  untuk  menda- patkan  skor  yang  akan  dikalikan  dengan  bobot, sehingga  menjadi  nilai  pengukuran  kinerja indikator  tersebut.  Penetapan  nilai  indikator disetarakan  dengan  skor  dilakukan  dengan pendapat  pakar  melalui  FGD.  Perhitungan dilakukan sebagai berikut:
1. Peningkatan  Parameter  Skala  Usaha  Mitra Binaan
Peningkatan  parameter  skala  usaha  ada- lah  perbedaan  nilai  parameter  skala  usaha yang  terdapat  dalam form C  (Laporan  Moni- toring Perkembangan Usaha Kecil dan Kopera- si  (UKK)  dalam  prosedur  monitoring  lapang- an) atau form A hasil survei proposal pinjaman tahap  selanjutnya,  yang  dibandingkan  dengan data  awal  sebelum    diberikan  pinjaman  yang terdapat  dalam form A  hasil  survei  dalam prosedur  survei.  Adapun  skala  usaha  dimak- sud  adalah  nilai  dari  aset,  omzet,  dan  laba. Masing-masing  diberi  bobot  seimbang  yaitu aset  7,3  omzet  7,3  dan  laba  7,4.  Perhitungan dilakukan  terhadap  usaha  kecil  yang  masa pinjamannya  selesai  pada  tahun  pengukuran. Dilakukan  pengambilan  contoh  terhadap usaha  kecil  secara  acak  pada  tiap-tiap  jenis
usaha  ( random  sampling ).  Peningkatan  para- meter  skala  usaha  merupakan  rataan  pening- katan parameter skala usaha dari contoh usaha kecil  yang  diambil.  Skor  penilaian  adalah  nol untuk  tidak  ada  peningkatan  skala  usaha  dan 10    untuk  skala  usaha  meningkat  46%  atau lebih.  Penetapan  46%  untuk  skor  10  didasari dari  pendapat  pakar  dan  data  historis  yang menunjukkan  bahwa  kenaikan  skala  usaha 46%  merupakan  kenaikan  tinggi.  Untuk  skor penilaian  di  antara  1-9  merupakan  interpolasi dari peningkatan nol sampai dengan 46%.
2. Tingkat Kepuasan Pelanggan Tingkat  kepuasan  pelanggan  dihitung dari  hasil  survei  kepuasan  pelanggan  yang dilakukan  di  akhir  tahun  terhadap  mitra binaan,  mantan  mitra  binaan  dan  obyek  bina lingkungan.  Tingkat  kepuasan  pelanggan  di- sesuaikan dengan skor mulai dari  -  , dimana nol    merupakan  nilai  terburuk  dari  tingkat kepuasan  pelanggan  dan  10  merupakan tingkat kepuasan terbaik.
3. Kegiatan Sosialisasi Kegiatan  sosialisasi  yang  dimaksud  ada- lah  kegiatan  menjelaskan  program  kemitraan dan  bina  lingkungan  kepada  masyarakat  atau kelompok  masyarakat  melalui  berbagai  jenis kegiatan.  Untuk  penilaian  skor  kegiatan sosialisasi  dihitung  frekuensinya  dalam  tahun pengukuran.    Skor  nol  merupakan  skor  yang diberikan,  apabila  dalam  satu  tahun  tidak melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan  skor  10 diberikan,  apabila  kegiatan  sosialisasi  dilaku- kan lebih dari 10 kegiatan.
4. Efektivitas Penyaluran Efektivitas  penyaluran  dihitung  dari laporan  tahunan,  dimana  terdapat  jumlah penyaluran  pinjaman  kepada  mitra  binaan dalam  tahun  laporan  yang  dibandingkan dengan jumlah dana tersedia di tahun tersebut. Skor nol untuk  penyaluran < 80% dan skor 10 untuk  penyaluran  >  90%. Untuk  skor  diantara satu  sampai  dengan  sembilan  merupakan inter-polasi  dari  nilai  80-  %.  Penetapan  skor tersebut  mengacu  pada  keputusan Meneg BUMN  Nomor:  Kep-100/MBU/2002  tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUM.
5. Tingkat Kolektibilitas
Tingkat kolektibilitas dihitung dari lapor- an tahunan dimana terdapat jumlah penerima- an dari pinjaman dibandingkan dengan jumlah dana yang disalurkan dalam tahun pelaporan. Skor  nol  untuk  tingkat  pengembalian  <  10% dan  skor  10  untuk  tingkat  pengembalian  >
70%. Untuk skor di antara satu sampai dengan sembilan  merupakan  interpolasi  dari  nilai  10 sampai  dengan  70%.  Penetapan  skor  tersebut mengacu  pada  keputusan Meneg  BUMN Nomor:  Kep-100/MBU/2002  Tentang  Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

## SOP kegiatan
Terdapat  10  kegiatan  sesuai  dengan  alur proses  yang  dipandang  penting  untuk dibuatkan  SOP,  termasuk  pengawasan  dan pembinaan  kepada  usaha  kecil  oleh    PKBL. SOP tersebut menjadi pedoman penilaian skor dimana  skor  0  akan  diberikan  pada    PKBL yang tidak memiliki sama sekali SOP dan skor 10  diberikan  pada    PKBL  yang  memiliki  SOP lengkap.  Masing-masing  SOP  memiliki  nilai yang sama, yaitu satu. SOP tersebut adalah:
a. Prosedur Permohonan Pinjaman
b. Prosedur Survei Lapangan
c. Prosedur Evaluasi Kelayakan Usaha
d. Prosedur Penyaluran Pinjaman
e. Prosedur Monitoring Lapangan
f. Prosedur Monitoring Pengembalian Angsuran
g. Prosedur Kerjasama dengan Pihak ke Tiga
h. Prosedur  Penilaian  Peningkatan  Skala Usaha Mitra Binaan
i. Prosedur Pembinaan Mitra Binaan
j. Prosedur Pengawasan Internal Laporan Kegiatan dan RKA
Laporan kegiatan memuat realisasi renca- na  kerja  dan  anggaran  tahun  penilaian.  RKA memuat  proyeksi  realisasi  tahun  penilaian dan  rencana  kerja  satu  tahun  ke  depan.  Skor nol  diberikan  bila  tidak  memiliki  laporan kegiatan dan RKA, sedangkan  skor 10 diberi- kan  bila  keduanya  memuat  sesuai  dengan peraturan yang ada.
8. Kampanye Anti KKN Pemberian  skor  komitmen    PKBL  untuk bebas  KKN  dilihat  dari  adanya  kegiatan kampanye  di  lingkungan  kerja    PKBL,  seperti adanya pernyataan bersama, slogan anti KKN, adanya kegiatan sosialisasi pengawasan melekat  dan  pembinaan  mental  karyawan. Skor nol untuk tidak adanya kampanye seperti di  atas  dan  skor  10  untuk  adanya  kampanye lengkap dan komprehensif, sedangkan skor  - diberikan untuk kegiatan yang belum lengkap dan komprehensif (penentuan skor diserahkan pada penilai).
9. Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN Komitmen untuk anti KKN di PKBL salah satunya  diwujudkan  dengan  adanya  aturan tentang  penyimpangan  yang  disebabkan  oleh praktek  KKN.  Perhitungan  skor  untuk  indika- tor  ini  adalah  adanya  aturan  tentang  penyim- pangan karena KKN diberi skor 10 dan apabila belum ada aturan tersebut, diberi skor nol.
10. Tingkat kepuasan karyawan Tingkat kepuasan karyawan dihitung dari
hasil survei kepuasan karyawan yang dilakukan  diakhir  tahun  terhadap  seluruh karyawan  PKBL. Tingkat kepuasan karyawan disesuaikan  dengan  skor  mulai  dari   -  , dimana  nol  merupakan  nilai  terburuk  dari tingkat kepuasan karyawan dan 10 merupakan tingkat  kepuasan  terbaik.  Untuk  skor   - menyesuaikan  dengan  nilai  tingkat  kepuasan karyawan hasil survei.

## Penentuan Kriteria Penilaian
Dari  cara  perhitungan  tersebut,  maka didapat  tabel  OMAX  sebagai  pedoman  penilaian kinerja    PKBL.  Hasil  penentuan  kriteria  penilaian dengan  OMAX  disajikan  pada  Tabel    .  Baris “Pencapaian”  pada  Tabel      merupakan  tempat menyajikan  penilaian  tahun  sebelumnya.  Baris “Pencapaian”  tersebut  berfungsi    untuk  menilai peningkatan  kinerja  dari  tahun  sebelumnya dengan    menghitung  indeks  prestasi  tahun  peni- laian  yaitu  nilai  kinerja  tahun  penilaian  dibagi dengan  nilai  kinerja  tahun  lalu   Baris  “Target” pada  Tabel      merupakan  sasaran  kinerja  berupa skor  yang  akan  dicapai  yang  telah  ditetapkan pada  awal  tahun  penilaian   Baris  “Target” tersebut  berfungsi untuk  menghitung pencapaian target  pada  tahun  penilaian   Baris  “Skor”    pada Tabel      merupakan  tempat  menyajikan  skor sesuai hasil penilaian saat tahun penilaian.
Baris  “Bobot”  pada  Tabel      merupakan hasil pembobotan indikator dengan metode AHP. Baris  “Nilai”  merupakan  hasil  perkalian  antara skor  dan  bobot   Baris  “Nilai  Target”  adalah  hasil perkalian  antara  target  dan  bobot   Baris  “%  Pen- capaian  Target”  adalah  persentase  perbandingan antara nilai dan nilai target   Baris “Status Kinerja” merupakan  komitmen  manajemen  dan  pemilik organisasi  yang  ditetapkan  dalam  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  pada  awal  tahun penilaian. Status kinerja  dapat disepakati diambil dari  nilai  atau  dari  persentase  pencapaian  target.

## Tabel   . Kriteria Penilaian dengan OMAX
INDIKATOR SKOR Asset (%) Omzet (%) Laba (%) PENCAPAIAN TARGET ≥ ≥ ≥ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SCOR BOBOT , ,
,
NILAI NILAI TARGET % PENC. TARGET

## STATUS KINERJA
Keterangan:
Peningkatan  parameter  skala  usaha  mitra binaan
Tingkat kepuasan pelanggan
3 = Kegiatan sosialisasi
4 = Efektifitas penyaluran
5 = Tingkat kolektibilitas
6 = SOP kegiatan
7 = Laporan kegiatan dan RKA 8 = Kampanye anti korupsi
9 = Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN
10 = Tingkat kepuasan karyawan

## Pengukuran Kinerja Program Kemitraan  PKBL
PT Sucofindo  Jakarta
Kesesuaian  Sistem  Pengukuran  Kinerja  Hasil Pengembangan  dengan  Kondisi  PKBL  PT Sucofindo saat ini
Sistem  pengukuran  kinerja  hasil  pengem- bangan  memuat  10  indikator  utama,  dimana  dua diantaranya merupakan indikator yang selama ini digunakan  untuk  mengukur  kinerja  PKBL,  yaitu efektivitas  penyaluran  dan  tingkat  kolekbilitas. Terdapat  delapan  indikator  baru  yang  belum pernah dilakukan pengukuran selama ini di PKBL PT  Sucofindo. Untuk  pengukuran  kinerja  dengan indikator  tersebut  diperlukan  dokumen sumber  verifikasi.  Dokumen  sumber  verifikasi ada  yang  sudah  tersedia  pada  kegiatan  PKLB  PT Sucofindo,    ada  pula  yang  belum.  Ketersedian dokumen  verifikasi  pada    PKBL  PT  Sucofindo disajikan pada Tabel   .
Dari  Tabel      terlihat  ada  tiga  dokumen sumber  verifikasi  yang  belum  tersedia,  sehingga untuk  melakukan  penilaian  kinerja  perlu  adanya upaya mengadakan dokumen tersebut. Dokumen hasil  survei  kepuasan  pelanggan  belum  dimiliki, karena  belum  pernah  dilakukan  survei  kepuasan pelanggan maka sebelum penilaian perlu dilakukan  survei  kepuasan  pelanggan.  Dokumen hasil  pengamatan  tim  penilai  diadakan  pada  saat pengukuran  kinerja  dilakukan.  Untuk  dokumen hasil  survei  kepuasan  karyawan,  seperti  halnya dokumen  hasil  survei  kepuasan  pelanggan  yaitu belum  pernah  dilakukan  survei  kepuasan karyawan,  sehingga  perlu  dilakukan  survei kepuasan  karyawan  terlebih  dahulu.  Di  samping itu  beberapa  parameter  yang  terdapat  dalam dokumen  sama,  seperti  kegiatan  sosialisasi, efektifitas  penyaluran  dan  tingkat  kolektibilitas terdapat  pada  laporan  program  kemitraan  dan bina lingkungan yang dibuat setiap akhir tahun.

## Tabel   .  Ketersediaan dokumen sumber verifikasi
No. Indikator Dokumen Sumber Verifikasi Tersedia Belum Tersedia Peningkatan parameter skala usaha mitra binaan Form A dan form C √ Tingkat kepuasan pelanggan Dokumen hasil survei kepuasan pelanggan √ Kegiatan sosialisasi Laporan PKBL √ Efektifitas penyaluran Laporan PKBL √ Tingkat kolektibilitas Laporan PKBL √ SOP kegiatan Dokumen SOP √ Laporan kegiatan dan RKA Laporan kegiatan dan dokumen RKA √ Kampanye anti KKN Dokumen hasil pengamatan tim penilai √ Aturan yang jelas untuk penyimpangan KKN Dokumen peraturan √ Tingkat kepuasan karyawan Dokumen hasil survei kepuasan karyawan √

## Pengukuran Kinerja Program Kemitraan  PKBL
Pengukuran  dilakukan  untuk  periode tahun  2011,  karena  untuk  tahun  2012  laporan program  kemitraan  dan  bina  lingkungan  belum dibuat.  Pengukuran  dilakukan  dengan  beberapa asumsi,  yaitu  untuk  indikator  kepuasan  pelang- gan  dan  kepuasan  karyawan  tidak  dilakukan survey,  akan  tetapi  diasumsikan  kepuasan pelanggan dan karyawan berada ditingkat sedang (skor lima). Hal ini dilakukan karena keterbatasan biaya dan waktu untuk melakukan survei dengan skor lima karena selama ini tidak tercatat  adanya keluhan  dari  pelanggan  maupun  karyawan (cukup memadai).  Menurut Asropi (2007), jumlah indikator  kinerja  yang  dipilih  sebagai  indikator kinerja  utama  ini  biasanya  tidak  banyak,  namun demikian  hasil  pengukuran  melalui  indikator tersebut  dapat  digunakan  untuk  menilai  tingkat keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuan dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan. Hasil  pengu- kuran masing-masing indikator sebagai berikut: 1. Peningkatan  Parameter  Skala  Usaha  Mitra Binaan
Perhitungan  peningkatan  parameter skala usaha dilakukan dengan mengambil data skala  usaha  yaitu  aset,  omzet  dan  laba  pada dokumen form A pada tiap-tiap arsip dokumen usaha  kecil  yang  mengajukan  proposal pinjaman  dan form A  pada  saat  usaha  kecil mengajukan  kembali  untuk  tahap  kedua. Dalam  hal  ini  peningkatan  skala  usaha  dapat pula dilihat pada data yang terdapat pada form C, yaitu form hasil kunjungan lapangan. Tetapi tidak  semua  berkas  dokumen  usaha  kecil memiliki form C,  disebabkan  karena  pada PKBL  PT  Sucofindo  yang  dikunjungi  dalam
pembinaan  belum  dilakukan  dengan  teratur, baik waktu maupun pelaksanaannya.
Terdapat  150  usaha  kecil  yang  telah selesai masa pinjamannya pada tahun 2011/2012.  Untuk  perhitungan  peningkatan parameter  skala  usaha  diambil  contoh  30 usaha  kecil  dari  berbagai  jenis  usaha. Pengambilan  contoh  dilakukan  secara  acak dari  150  dokumen  usaha  kecil  yang  ada. Perhitungan  dilakukan  dengan  membanding- kan aset, omzet, dan laba  sebelum usaha  kecil memperoleh  pinjaman  dan  sesudah  pinjaman selesai dibayarkan.
Dari  hasil  perhitungan  peningkatan skala  usaha  omzet  rataan  adalah  35%.  Skor peningkatan  skala  usaha  omzet  dengan  nilai perhitungan  35%  adalah  tujuh.  Dari  hasil  per- hitungan  peningkatan  skala  usaha  laba  rataan adalah 79%. Skor untuk indikator peningkatan skala usaha laba dengan nilai 79% adalah 10.
2. Tingkat Kepuasan Pelanggan Tingkat  kepuasan  pelanggan  diasumsi- kan dalam katagori sedang atau skor lima. Hal ini  karena  selama  ini  belum  pernah  ada keluhan  dari  pelanggan  yang  diterima, sedangkan di sisi lain belum pernah ada survei kepuasan palanggan.
3. Kegiatan Sosialisasi Selama  ini    PKBL  PT  Sucofindo  belum pernah  melaksanakan  sosialisasi  tentang PKBL,  baik  secara  langsung  ke  usaha  kecil, melalui  asosiasinya,  penyuluhan  maupun melalui  media  masa.  Tidak  ada  dokumen pendukung  bahwa    PKBL  PT  Sucofindo  telah melakukan  sosialisasi,  maka  skor  indikator kegiatan sosialisasi nol.
4. Efektivitas Penyaluran Efektivitas  penyaluran  dana  tahun  2011 sebesar 97,47%
Rumus: Jumlah dana yang disalurkan x 100% Jumlah dana yang tersedia
: Rp15.181.183.160 x 100% Rp15.574.458.071
Skor  indikator  efektivitas  penyaluran dengan nilai 97,47% adalah 10.
5. Tingkat kolektibilitas
Tingkat kolektibilitas pinjaman Keterangan: Lancar X 100% = Kurang Lancar X 75% = Ragu-ragu X 25% = Macet X 0% = Jumlah =
Rata-rata  tertimbang  kolektibilitas  pinjaman PUKK x 100%
Jumlah pinjaman yang disalurkan
:   Rp18.003.865.848  x 100% Rp24.374.961.636
,  %
Skor  indikator  tingkat  kolektibilitas  dengan nilai 73,86% adalah 10.
6. SOP Kegiatan Dari  dokumen  yang  ada,  PKBL  PT Sucofindo baru memiliki tujuh prosedur, yaitu prosedur  permohonan  pinjaman,  prosedur survei  lapangan,  prosedur  evaluasi  kelayakan usaha,  prosedur  penyaluran  pinjaman,  prose- dur  monitoring  lapangan,  prosedur  monito- ring  pengembalian  angsuran,  dan  prosedur kerjasama  dengan  pihak  ketiga.  Untuk prosedur  prosedur  penilaian  peningkatan skala usaha mitra binaan, prosedur pembinaan dan  prosedur  pengawasan  internal  belum dimiliki,  maka  skor  indikator  SOP  kegiatan untuk  PKBL PT Sucofindo adalah tujuh.
7. Laporan Kegiatan dan RKA Hasil  pengamatan  terdapat  laporan kegiatan  tahun  2011  yang  memuat  realisasi RKA tahun 2011 dan terdapat pula RKA tahun 2012. Skor untuk indikator ini 10.
8. Kampanye Anti Korupsi Pada  PKBL PT Sucofindo belum terlihat adanya  kegiatan  kampaye  anti  korupsi dilingkuangan kerjanya. Belum memiliki moto, belum  adanya  slogan-slogan  dan  juga  belum adanya  penyuluhan/pelatihan  khusus  untuk
memperkuat  mental  karyawan.  Skor  untuk indikator kampanye anti korupsi adalah nol. 9. Aturan yang Jelas untuk Penyimpangan KKN Terdapat  aturan  yang  jelas  untuk  pe- nyimpangan KKN yang dilakukan oleh oknum manajemen maupun karyawan PKBL PT Suco- findo.  Aturan  tersebut  tertuang  pada  Pera- turan  Disiplin  Pegawai  (PDP)  perusahaan    PT Sucofindo.  Skor  untuk  indikator  aturan  yang jelas untuk penyimpangan KKN adalah 10.
10. Tingkat kepuasan karyawan Tingkat  kepuasan  karyawan    diasumsi-
kan  dalam  katagori  sedang  atau  skor  lima, dikarenakan  selama  ini  belum  pernah  ada keluhan  dari  karyawan  dan  di  sisi  lain  belum pernah ada survei kepuasan karyawan.
Baris  Pencapaian  tidak  dapat  diisi  karena belum  adanya  pengukuran  pada  tahun  sebelum- nya  Begitu juga  baris “Target” pada   awal tahun belum dilakukan penentapan target  Baris “Status Kinerja”  diasumsikan  menggunakan  nilai  maksi- mum  1000  sebagai  kinerja  sangat  baik  dan  nol sebagai  kinerja  sangat  buruk,  sehingga  diperoleh status kinerja: 0-   : sangat buruk; 201-400: buruk; 401-600:  sedang;  601-800:  baik;  801-1.000:  sangat baik. Hasil pengukuran menunjukkan nilai kinerja PKBL  PT  Sucofindo  tahun  2011  mencapai  639,9, sehingga  masuk  ke  dalam  status  kinerja  baik. indeks  prestasi  belum  dapat  dihitung,  karena tahun lalu belum ada penilaian kinerja seperti ini.

## KESIMPULAN
Saat ini sistem pengukuran kinerja PKBL PT Sucofindo mengacu pada surat keputusan Meneg BUMN nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian  Tingkat  Kesehatan  BUMN,  yaitu  atas indikator  efektivitas  penyaluran  pinjaman  dan tingkat  kolektibilitas  pengembalian.  Kedua  indi- kator belum dapat menggambarkan kinerja PKBL secara keseluruhan, sehingga dapat menyebabkan disfungsi  organisasi  yang  merugikan  semua pihak.
Pengembangan  sistem  pengukuran  kinerja program kemitraan menghasilkan delapan indika- tor baru, sehingga seluruh indikator berjumlah 10 dengan  bobot  dan    nilai  maksimum/minimum yang  disetarakan  dengan  skor  nol  sampai  10 dalam OMAX. Sebagai acuan penilaian ditetapkan dokumen  sumber  verifikasi  terhadap  tiap-tiap indikator  tersebut,  agar  penilaian  mudah  dilaku- kan  dan  hasil  akhir  nilai  total  kinerja  diklasifi-
kasikan  atas    nilai  0-     (kinerja  sangat  buruk), -     (kinerja buruk),    -    (kinerja sedang), -     (kinerja  baik),  dan  801-      (kinerja sangat baik).
Sistem  pengukuran  kinerja  hasil  pengem- bangan dapat diimplementasikan pada  PKBL PT. Sucofindo  Jakarta  dan  menghasilkan  nilai  639,9 untuk  kinerja  tahun  2011  sehingga  berstatus kinerja baik dengan asumsi skor indikator kepuas- an  pelanggan dan karyawan masing-masing lima.

## DAFTAR PUSTAKA
Asniwaty, B. 2009. Evaluasi Pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility  PT  Pupuk Kaltim. JURNAL EKSIS, 6 (1): 1266- Asropi. 2007. Membangun Key Performance Indi- kator  Lembaga  Pelayanan  Publik.  Jurnal Manajemen  Pembangunan  No.  57/I/Tahun XVI. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
Bungin,  B.  2007.  Penelitian  Kualitatif.  Prenada Media Group. Jakarta.
Eriyanto.  2007.  Teknik  Sampling  Analisis  Opini Publik. LKiS Yogyakarta.
Jinabhai,  DC.  2005.  New  Challenges  For  South
African Development and Training-
Linkages  To  Emperical  Research.  Public
Personnel Management, ABI/INFORM Research, Spring 2005,     ( ):   -   .
Handayani, NU. H. Santoso, S. Rochmawati. 2005.
Perancangan    Sistem  Pengukuran  Kinerja Menggunakan  Metoda  Performance  Prims. TEKNOIN, 10 ( ):    -
Hubeis, M. 2010. Kajian Pembinaan, Pengembang- an dan Pengawasan UKM Binaan PT Suco- findo. Jurnal Manajemen IKM, 5 (1): 1-
[Kemeneg  BUMN]  Kementerian  Negara  Badan Usaha  Milik  Negara.  2007.  Peraturan Menteri  Negara  BUMN,  nomor  PER- MBU/2007,  tentang  Program  Kemitraan Badan  Usaha  Milik  Negara  dengan  Usaha Kecil  dan  Program  Bina  Lingkungan. Kementerian Negara BUMN. Jakarta.
________________. 2011. Peraturan Menteri Negara  BUMN  nomor    Per  -  03/MBU/2011 tentang  Pedoman  Penyusunan  Laporan Kinerja  di  Lingkungan  Kementerian  Badan Usaha  Milik  Negara.  Kementerian  Negara BUMN. Jakarta.
Marimin. 2005. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan  Kriteria  Majemuk.  Grasindo.
Jakarta.
Nurmianto,  E,  Siswanto,  dan  Nurhadi.  2006.
Perancangan  Penilaian  Kinerja  Karyawan Berdasarkan  Kompetensi  Spencer  dengan Metode Analitical Hierarchy Process. Jurnal Teknik Industri,   ( ):   -
Putri  D.P.  2008.    Analisis  Pengukuran  Kinerja
Perusahaan dengan Konsep Balanced Scorecard Studi  Kasus  Pada  PT  Bank Tabungan Negara Cabang Solo. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
Rahmadhani,  A.  2011.  Perancangan  Model
Pengukuran Kinerja Corporate Social
Responsibility Berdasarkan  Integrasi  Model Pengukuran  Kinerja  PRISM  dan  Indikator Kinerja  GRI  (Studi  Kasus:  PT.  Semen Gresik,  Tbk).  Institut  Teknologi  Sepuluh November (ITS). Surabaya.
PKBL  PT  Sucofindo.  2007.  Laporan  Program Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  PT  Suco- findo  Tahun 2007. PT Sucofindo,  Jakarta.
__________________.  2008.  Laporan  Program  Ke- mitraan dan Bina Lingkungan PT Sucofindo Tahun 2008. PT. Sucofindo, Jakarta.
__________________.  2009.  Laporan  Program  Ke- mitraan dan Bina Lingkungan PT Sucofindo Tahun 2009. PT Sucofindo, Jakarta.
__________________.  2010.  Laporan  Program  Ke- mitraan dan Bina Lingkungan PT Sucofindo Tahun 2010. PT Sucofindo, Jakarta.
__________________.  2011.  Laporan  Program  Ke- mitraan dan Bina Lingkungan PT Sucofindo Tahun 2011. PT Sucofindo, Jakarta.
Sudharma,  I  Nyoman.  2002.  Kajian  Terhadap Kinerja  dan  Pengembangan  Karyawan Operasional  Hotel  Bali  Hyatt.  Tesis  pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Udayana.
Wibisono,  D.  2011.  Manajemen  Kinerja  Korporasi dan Organisasi. Erlangga, Jakarta.
Yusuf, Y., M. Hubeis dan H. Hardjomidjojo. 2006. Model  Penyaluran  Kredit  kepada  Usaha Mikro  dan  Kecil  Berdasarkan  Karakter  dan Kapasitas  (Kasus  Unit  Kemitraan  dan  Bina Lingkungan  PT  Sucofindo).  Jurnal  MPI, (     -