Firman Juah Martua Manik 1) , Indra Suyugi Sinaga 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Alusianto Hamonagan 4)

## PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Oleh: Firman Juah Martua Manik 1)
Indra Suyugi Sinaga 2)
Jaminuddin Marbun 3)
Alusianto Hamonagan 4)
UniversitasDarmaAgung, Medan 1,2,3,4)
E-mail: firmanmanik99@gmail.com 1)
indrasinaga72@gamil.com 2)
jaminuddinmarbun@yahoo.co.id 3) alusintoh71@gamil.com 4)

## ABSTRACT
In a murder case, evidence is a very important tool to investigate the cause of the murder up to the trial stage. The evidence collected has its own function to bring down a suspect in a murder case. Evidence is used by judges as evidence in competition. This study aims to find out  how  important  evidence  is  in  a  murder  case.  This  research  is  an  empirical  legal research using primary data sources, namely data obtained by interviews and observation. The  results  of  this  study  indicate  that  when  imposing  a  crime  a  person  needs  two  valid pieces  of  evidence  in  accordance  with  the  provisions  of  the  law  article  183  and  the  judge has  the  belief  that  the  crime  actually  occurred  and  the  perpetrators  who  became  suspects were  the  perpetrators  of  the  murder,  in  the  application  of  evidence  instructions  can  be obtained  through  statements  from  witnesses  and  suspects  in  accordance  with  Article  188 paragraph  1  of  the  Criminal  Procedure  Code.  In  this  research  evidence  is  very  important for decide the judge's decision
Keywords: Clue Evidence, Murder Crime

## ABSTRAK
Dalam  kasus  pembunuhan,  alat  bukti  merupakan  suatu  alat  yang  sangat  penting  untuk menyelidiki  penyebab  pembunuhan  sampai  pada  tahap  persidangan.  alat  bukti  yang dikumpulkan  memiliki  fungsi  tersendiri  untuk  menjatuhkan  tersangka  dalam  melakukan kasus  pembunuhan.alat  bukti  dipergunakan  hakim  sebagai  alat  bukti  di  persaingan. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pentingnya alat bukti dalam kasus  pembunuhan.  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan menggunakan  sumber  data  primer  yaitu  data  yang  diproleh  dengan  wawancara  dam observasi.hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dlama  menjatuhkan  tindak  pidana seseorang  memerlukan  dua  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang pasal  183  dan  Hakim  mempunyai  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan pelaku yang menjadi tersangka adalah pelaku dari pembuhunan,dalam penerapan alat bukti petunjuk dapat diperoleh memalui surat keterangan para saksi dan tersangka sesuai dengan pasal  188  ayat  1  kitab  UU  Hukum  Acara  Pidana.dalam  penelitian  ini  alat  bukti  sangat penting untuk memutuskan keputusan hakim Kata Kunci: Alat Bukti Petunjuk, Pidana Pembunuhan

## 1. PENDAHULUAN
Pada  psl  184  KUHAP,  alat  bukti  adalah penjelasan  para  saksi  dan  terdakwa  serta petunjuk  lainnya.  Alat  bukti  dipergunakan untuk menjatuhkan tersangka dalam pembuahan  dalam  menguat  kan  suatu kasus    dari  alat  bukti  keterangan  para saksi, dan terdakwa.Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan.
“Petunjuk merupakan alat yang dipergunakan  dalam  kasus  pembunuhan tersebut,  dan  dengan  tindak  pidana  itu sendiri,  yang  menunjukkan  bahwa  telah terjadinya kasus tersebut. alat bukti sangat diperlukan  untuk  mengungkap  fakta  di persidangan.

## 2. TINJAUANPUSTAKA
Alat petunjuk yaitu alat yang dipergunakan  sebagai  petunjuk  dalam kasus  pembunuhan  dimana  alat  tersebut sebagai barang bukti  yang berguna untuk memunculkan  keyakinan  Hakim    atas adanya suatu tindak pidanayang dilakukan oleh terdakwa.
Menurut
R.Atang
Ranomi    harjo,  bahwa  bukti  (yangsah) yaitu  alat  yang  dipergunakan  saat melakukan  pembuhuhan.  pada  psl  188 ayat 1 KUHAP,petunjuk sebagai kejadian, perbuatan atau keadaan,
Petunjuk  tersebut  hanyadapat  diperoleh dari para saksi dan tersangka.
Alat  bukti  adalah  alat  petunjuk  yang dipergunakan  untuk  mencari  kebenaran, dalam  mengambil  suatu  keputusan,  hakim memeriksa  alat  bukti  dan  mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. sumber hokum dari alat petunjuk yaitu:
1. Undang- undang Dasar
2. Doktrinatauajaran;
3. Yuris prudensi13.
Hukum pembuktian( lawofevidence ) dalam  kasus  adalah  bagian  yang  sangat kompleks dalam mengolah litigasi. Kompleksitas dapat semakin rumit dikarenakan  petunjuk  yang  dipergunakan berkaitan  erat  dengan  kejadian  masa lalu( pastevent )sebagai  kebenaran( truth ). walaupun kebenaran sedang dalam proses peradilan, bukan kebenaran yang kebenararan( ultimatetruth ), akan melainkan kebenaran yang bersifat relative  ,akan  tetapi  untuk  memutuskan suatu kebenaran dapat menghadapi kesulitan.
dalam    dunia  ilmu  hukum  tidak dimungkinkan  adanya  pembuktian  yang logis  dan  mutlak  yang  berlaku  untuk semua  orang  dan  menutup  segala kemungkinan akan bukti lawan,
pembuktikan  dalam  arti  yuridis  yang berarti  memberi  dasar  yang  kuat  kepada Hakim  yang  memeriksa  kasus  yang bersangkutan untuk memberikan keputusan  tentang  kebenaran  kejadian
Firman Juah Martua Manik 1) , Indra Suyugi Sinaga 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Alusianto Hamonagan 4)
yang  dilaporkan.  Alat  petunjuk  yang  sah menurut psl 184 KUHAP adalah:
a. keterangan saksi b. keterangan ahli
c. Surat Petunjuk;
d. Keterangan tersangka Dalam kasus menghilangkan nyawa seseorang  ada  3  ketentuan  yang  patut dipatuhi :
1) wujud perbuatan;
2) suatu kematian
3) hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.
dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan  secara  yuridis    mengatakan bahwa  barang  siapa  dengan  sengaja menghilangkan  nyawa  seseorang,  dan melakukan kasus pembunuhan akan mendapat  pidana  penjara  selamma  15 tahun penjara.
Yang diatur dalam tindak pindana psl 338 KUHP adalah kasus dalam bentuk pokok yang  telah    dirumuskan  secara  lengkap dengan  semua  unsurnya.  Keputusan pengadilan  dibedakan  menjadi  2  jenis, antara lain :
a. Keputusan Akhir
keputusan  akhir  dapat  dikatakan  sebagai keputusan  dan  merupakan  jenis  putusan bersifat meteriil.
b.  Keputusan  yang  Bukan  Putusan  Akhir darikepuitusan  yang  tidak  akhir  dapat diartikan sebagai penetapan atau
kepuntusan  dan  disebut  dengan  bahasa Belanda
tussen-vonnis. Pada PutusanyangBukanPutusanAkhir dapat dibedakan, yaitu
1. Penetapan  yang  ditentukan  tidak bertanggungnya  pengadilan  untuk mengadili suatu kasus
(verklaringvanonbevoegheid)
2. putusan  yang  menyatakan  adanya kasus  jaksa  umum  batal  demi  hukum ( nietigvanrechtswege/null  and  vold ).
Sesuai dengan ketentuan Pasal156ayat 1, Psl 143 ayat 2 dan Psl 143 ayat 3 KUHAP.
3. Keputusan  yang  berisikan  bahwa kasuss  jaksa  umum  tidakditerima (nietonvankelijkverklaard) sesuai dengan  ketentuan  Pasal  156  ayat  1 KUHAP
Pada  Psl  1  ayat  11  KUHAP, keputusan dapat dibedakan menjadi 3 :
a. putusan Bebas
Secara  teoritis,  putusan  bebas  dalam rumpun hukum Eropa
Kontinentallazim  dikatakan  sebagai keputusan“ vrijspraak ”,sedangkandala mrumpun Anglo-
Saxon disebutputusan“ acquittal ”.Pada asasinyaesensi  keputusan  bebas  dapat dikarenakan adanya tersangka dinyakn  tidak  meyakinkan  bersalah dan  terbukti  secara  sah    melakukan kasus  sebagai  mana  dakwaan  jaksa/
umum dalam surat Dakwaan.
b. putusan  Lepas  dari    Tunutan
Secara Funda mental terhadap
keputusan tuntutan hukum atau
“ onslag  van  allerechtsvervolging ” yang  ditentukan  dalam  Psl  191 ayat(2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika  pengadilan  mengatakan  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  kepada tersangka  terbukti,tetapi  perbuatan tersebut  tidak  melakukan  pidana, maka  tersangka  lepas  dari  tuntutan hukum.”
c. utusan Pemidanaan
“veroordelling” atau Keputusan pemidanaan,dijatuhkan  oleh  Hakim jikatelah  mengumpulkan  bukti,bahwa tersangka  telah  melakukan  perbuatan yang  dilaporkan  dan  dianggap  telah melakukan  perbuatan,tersangka  dapat dipidana.  Sesuai  dengan    Pasal  193 ayat 1KUHAP Setelah keputusan pemidanaan dikatakan oleh Hakim
harus
mengatakan hak dari tersangka terkaitkeputusan tersebut:
a. Menerima atau menola keputusan.
b. Mempelajari keputusan.
c. Memintan  penangguhan  pelaksanaan putusan  dalam  rangka  pengajuan grasi.
d. Mengajukan banding.
e. Mencabut pernyataan untuk
manerima atau menolak putusan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum  normatif,  dengan  menngunakan sifat deskriptifyang menggambarkan secara  tepat  sifat  suatu  individu,dan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari pustakaan( libraryresearch ),yang mencangkup  buku  dan  dokumen  resmi, penelitian ini menggunakan data sekunder:  Bahan  hukum  primer  seperti alat  hukum  yang  mengikat,  hukum sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang sifatnya  mendetail  bahan  hukum  primer literature,  Bahan  tersier,  adalah  bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder,KBBI,kamus hukum,ensiklo pedia  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. upaya  Jaksa  Penuntut  Umum  Untuk
Membuktikan Tidak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara PidanaNO.88/PID.B/2019/PNM
dalam penelitian ini akan menyediakan  data  yang  diperoleh dalam Penelitian. Data yang diperoleh melalui  studi  kepustakaan  dan  analisa
Firman Juah Martua Manik 1) , Indra Suyugi Sinaga 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Alusianto Hamonagan 4)
kasus  yang  menjadi  petunjuk  kasus. Berkas  perkara  yang  dipelajari  adalah perkara  yang  sudah  diadili  pada pengadilan  tingkat  pertama  yang berada  di  Pengadilan  Negeri  Medan. Dalam  hal  penelitian  yang  telah menganalisi  kasus  yang  mempunyai daya  dukung  teoritis  terhadap  tema skripsi.dalam  penelitian  ini  peneliti mengambil  satu  kasus  yang  dapat menyelesaikan  permasslahan.  Kasus tersebut  di  peperoleh  langsung  dari pengadilan negeri medan.
a) Jaksa
Penuntut Umum melakukanc koordinasi dengan pihak
kepolisian  untuk  melengkapi  berkas perkara  dan  barang  bukti  yang menjadi petunjuk.
b) Jaksa  Penuntut  Umum  membuat
surat dakwaan yang merupakan dasar dari pemeriksaan dipengadilan.
c) Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur yang
didakwakan,  yang  meliputi  obyektif dan esubyektif sesuai drngan ketentuan  pasa l338 KUHP.
d) Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan  pembuktian  kasus  tindak pidana  pembunuhan  menyiapkan  bukti seperti  petunjuk  sesuai  dengan  yang diatur dalam pasal 184 KUHAP..
e) Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan
visum  etrepertum  sebagai  salahsatu  alat bukti petunjuk guna mengetahui penyebab kematian korban.
kasus tersebut diatas dapat didentifikasi,yaitu keputusan perkara nomor: 88/Pid.B/2019/PNM.Untuk mengetahui  lebih  detail  tentang  kasus tersebut,  peneliti  akan  menjelaskan  hasil penelitian yang diperoleh.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No: 88/Pid.B/2019/PPN  Indentitas Terdakwa Nama: Hamaluddin DG.Siama TempatLahir: Medan
Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 23 April 1980 Jenis Kelamin: Laki-laki Kebangsaan:Indonesia
Tmpt  Tinggal  :  Jalan.LetdaSujono  no.10 Medan
Agama : Islam Pekerjaan:Nelayan
Pada  tanggal8  November  2018  pada  jam 19.00 (Wib) berada di letda sujono,dengan sengaja merampas nyawa seseorang karena pembunuhan,dimana perbuatan tersangka  dilakukandengan  cara  tersangka sedang minum-minuman keras jenis alkohol  dirumah  saksi  Boko  kemudian korban  Uddin.Memaksa  terdakwa  dan Ramli  namun  terdakwa  tidak  mau  karena Ramli  sedang  bermain  gitar  dan  terdakwa sedang menyanyi selanjutnya saksi korban tetap  memaksa  lagi  sehingga  terdakwa meninju  pipi  kiri  korban  sebanyak  satu
kali  dengan  menggunakan  tangan  kiri sehingga  korban membalas dengan lengan kanan  kemudian  dileraioleh  banya  korang yang  ada  ditempat  tersebut  selanjutnya terdakwa pulangkerumah
Akan tetapi korban marah-marah kemudian  terdakwa  masuk  kedalam kamar  rumahnya  mengambil  sebilah badik  yang  masih  bersarung  di  atas tempat  tidur  dan  diselipkan  dipinggang sebelah  kanan  selanjutnya  terdakwa mencabut  senjata  tajam  jenis  badik dengan tangan kiri langsung menghampiri  korban  dan  menikam  perut sebelah kiri dan dada sebelah kirisebanyak 4 kali selanjutnya tersangka menikam  pada  pipi  kiri  korban  sehingga korban terjatuh  kemudian terdakwa pergi meninggalkan  lokasi  menujuke  Rumah Sakit terdekat.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum etRevertum No.25/PKM/BKL/V/2019  pada  tanggal 25Februari  2019  yang  ditanda  tangani Dr.IMAMSOFINGSIkorban mengalami:
1. Pada  bibir  bawah  ditemukan  luka memar dengan bengkak disekitarnya.
2. Pada  dada  bagian  terdapat  luka  tusuk dengan dasar luka tulang dada.
3. Pada dada sebelah kiri daerah payudara  kiri  terdapat  luka  terbuka lebar 5cm dasar luka melewati selaput paru-paru.
4. Pada  perut  sebelah  kiri  terdapat  luka terbuka  dengan  dasar  luka  otot-otot perut.
5. Pada  ibu  jari  kaki  kiri  ditemukanluka lecet.
Kesimpulan:bahwa luka tersebut disebabkan  oleh  benda  tajam  dan  korban meninggal dunia dan mendapatkan pemeriksaan  dan  perawatan  pada  tanggal 24 februari 2019di RS. Citra Medika
1. Dakwaan
a. Bahwa ia  terdakwa  HAMALUDDIN, pada  tanggal  8  November  2018 sekitar  jam19.00WIB  atau  tidaknya pada    waktu  tertentu  dalam  bulan November  2018  berada  di  Letda Sujono  yang  berwenang  memeriksa dan mengadili perkara tersebut,dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang,perbuatan terdakwa
tersebut ditentukan dandiancam pidana pasal338KUHP.
b. Bahwa ia terdakwa hamaluddin,pada  tanggal  8  November 2018  sekitar  jam  19.00WIB  padabulan November  2018  berada  diletda  sujono yang berwenang memeriksa dan mengadili  perkaranya,dengan  sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya
orang,perbuatan  tersangka  telah  diatur dan diancam pidana dalam psl 351 ayat
Firman Juah Martua Manik 1) , Indra Suyugi Sinaga 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Alusianto Hamonagan 4)
(3) KUHP.
2. Tuntutan
a. Menyatakan
tersangka
HAMALUDDIN,  bersalah  melakukan tindak  pidana  “pembunuhan”  sebagai mana dalam pasa l338 KUHP.
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa HAMALUDDIN,dengan tuntutan dipenjara  selama  12tahun  dikurangi selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan
dengan perintah tersangka tetap ditahan.
c. ditetapkan  agar  tersangka  dikenakan biaya sebesarRp. 20.000.000.
3. Pertimbangan Hakim Mengenai pengadilan,tersangka yang telah melakukan  kasus  pembunuhan,    maka majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada perbuatan yang didakwakan kepada tersangka telah memenuhi unsur dari  pasal  yang  telah  didakwakan tersebut.
Menimbangkan bahwa, diajukan kepersidangan  atas  kasus  sebagai berikut: melanggar pasal 338 KUHP,pasal 351 ayat (3). Menimbang,bahwa kasus disusun secara  alternative  maka  memberikan leluasaan  bagi  Hakim  untuk  memilih diantara  dakwaan  yang  diindikasikan terbukti.
4. Amar putusan
a. Menyatakan tersangka
HAMALUDDIN,  dinyatakan  terbukti secara  sah  dan  dikatakan  bersalah melakukan tindakan“PEMBUNUHAN”sebagaima na dalam dakwaan alternative kesatu;
b. Menetapkan  kasus  kepada  tersangka dengan pidana dipenjara selama 11tahun;
c. Menentukan  penangkapan  yang  telah dilaluii tersangka dikurangi dari pidana yang ditentukan;
d. Menentukan tersangkatetap ditahan; dengan  dibebankan  kepada  tersangka dengan membayar biaya perkar
Rp.20.000.000 B.Pertimbangan  Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Perkara  Pidana  NO.  88  /  PID.B  / 2019 / PNM
Dasar  pertimbangan  Hakim  dalam memutuskan  keputusan  pemidanaan dalam  perkara  nomor.88/Pid.B/2019 adalah  pasal  338  KUHP,  yang tercantum  dalam  dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum.  Hakim  juga  telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-halyang
meringankan  dari  diri  tersangka Pemeriksaan
dipersidangan
pengadilan  dilandasi  surat  kasus penuntut umum
akan dipertimbangkan tiap bagiannya. keterangan  tersangka  menurut  pasal
189  ayat  (1)  KUHAP  yaitu  apa  yang dinyatakan  tersangka  dipersidangan mengenai  perbuatan  yang  dilakukan. Pada  dasarnya  asas  ini  merupakan penegasan  prinsip  batas  minimum pembuktian  yang  telah  ditetapkan dalam pasal 183 KUHAP.
Menurut Hakim Herianto,Hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap seorang  terdakwa  selalu  berdasarkan oleh pertimbangan nya dan berpatokan pada pasal 183 KUHAP,sesuai dengan peraturan Undang-Undang  yang  berlaku  ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## 5. SIMPULAN
Hasil  dari  penelitian  berdasarkan  uraian yang dipaparkan peneliti yaitu:
1. Kekutan  dari  alat  bukti  petunjuk  yang digunakan  dalam  pembuktian  perkara kasus  pembunuhan  adalah  dengan menghasilkam  alat  bukti  keterangan para  saksi  dan  tersangka.  Sesuai dengan  Pasal  UU  183  KUHAP menjelaskan  bahwa  Hakim  tidak  bisa menjatuhkan hukuman kepada tersangka  tanpa  2  alat  petunjuk  yang sah.
2. Hakim  menerapkan  alat  bukti  dengan terbatassesui dengan pada psl 188 ayat 2  KUHAP.  bukti  petunjuk  tidakbisa
berdiri dengan sendirinya dan kekuatan pembuktiannya harus lengkap  sehingga  alat  bukti  yang digunakan  harus  didukung  dengan bukti lainnya.dalam kasus persidsngan pembunuhan  bukti  sangat  diperlukan oleh hakim.
3. Seorang  hakim  memiliki  hambatan dalam  pembuktian  yaitu  dalam  proses peradilan  tersangka  jika  bukti  tidak terbukti yang tampilakan dalam persidangan,maka jaksa penunt utumumakan  melakukan  penyidikan ulang  dan melengkapi berkas sebelum diserahkan kepengadilan.
4. kasus  (HAMALUDDIN),  bukti  yang ditemukan  dan  dipergunakan  secara sah  sesuai  dengan  Undang-Undang adalah penjelasan saksi dan tersangka.

## 6. DAFTARPUSTAKA
Sasangka,dkk.F.W.2018.
Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa  Isyarat  Dalam  Upaya Membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Tuna
Wicara .Unversitas  Muhamaddiyah Sumatra Utara
L.Marpaung,  2011. Proses  Penanganan Perkara  Pidana  (Penyelidikan  dan penyidikan . Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang
Dasar Republik
Firman Juah Martua Manik 1) , Indra Suyugi Sinaga 2) , Jaminuddin Marbun 3) , Alusianto Hamonagan 4)
Iindonesia 1945.
Undang-Undang
Republik Indobesia
Nomor 1tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
Pidana  Nomor  8  Tahun  1981 (KUHAP) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  48Thn 2009 tentang Kekuasaan
KeHakiman.
Jurnal.Tri  L.N.2014. Pembuktian  Tindak Pidana  Pembunuhan .  Fak  Hukum UJS.
Ridwan.S.H.  2008. Penggunaan  Alat  Bukti Petunjuk  Oleh  Jaksa  Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Perkosaan Terhadap Anak
Dibawah Umur . Universitas Sebelas Maret Surakarta