Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2010, Hal. 9 - 23
ISSN 021-969X
Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
(Income Zakat As The Reducer of Taxable Income)

## Safarni Husain
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp:0541-7095092. Email: safarnihusain@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  existence  and  dualism  of  tax  an  zakat  causes  Moslems  bear  a  heavy  burden  than non-Moslems people. To anticipate them at least there are three attitudes for which the Moslems have. First, by paying tax and zakat in the same time wealth become bigger as a risk. Second, thus tax and zakat are equal as the payment of zakat which they intend. Third, zakat payment without tax takes the risk of conflicting state laws. In essence, the maximizing of zakat donation and tax may give positive impact and great contribution on the development of Indonesia in order to produce a prosperous and wealthy community.
Key words: zakat, pajak (tax), penghasilan (income), penghasilan kena pajak (taxable income).

## Pendahuluan
Diskusi  mengenai  hubungan  zakat  dan pajak  telah  dimulai  sejak  masa-masa  awal pengembangan  Islam.  Saat  itu,  pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan  untuk  tidak  membagikan  harta rampasan perang (ghanimah), termasuk tanah bekas  wilayah  taklukan.  Tanah-tanah  yang direbut  dengan  kekuatan  perang  ditetapkan menjadi  milik  kaum  muslimin.  Sementara tanah  yang  ditaklukkan  dengan  perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat.  Konsekwensinya,  penduduk  di wilayah  Irak  tersebut  diwajibkan  membayar pajak (kharaj) 1 ,  bahkan  sekalipun  pemiliknya telah  memeluk  ajaran  Islam.  Inilah  kiranya yang  menjadi  awal  berlakunya  pajak  bagi kaum muslimin di luar zakat. 2 Penarikan pajak diluar zakat selanjutnya terus
1 Istilah  yang  berbeda-beda  telah  dipakai  untuk  pajak, diantaranya dhara’ib,  wazha’if,  kharaj,  nawa’ib  dan khilaf  as-sulthaniyyahlm.  Lihat  Yusuf  Qardawi,  1999, Hukum Zakat, Litera Internusa dan Mizan, Jakarta, hlm. 1099
2 Lihat  Irfan  Mahmud  Ra’ana,  1997, Ekonomi Pemerintahan  Umar  ibn  Al-Khattab,  Pustaka  Firdaus, Jakarta  dalam  Adiwarman  Azwar  Karim,  2004, Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, hlm. 65-68.
berlangsung  meski  dengan  alasan  yang berbeda-beda.  Di  antaranya  yang  diperboleh- kan  para  ulama,  adalah: 3 Pertama, untuk mewujudkan  jaminan  sosial/solidaritas  sosial. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan  negara  yang  sangat  banyak, sementara  sasaran  zakat  adalah  terbatas hanya  untuk  delapan asnaf. 4 Ketiga,  sesuai dengan  kaidah-kaidah  umum  hukum syara’ ”Kewajiban  memikul  bahaya  yang  kecil  untuk menghindarkan  bahaya  yang  lebih  besar”, dalam  hal  ini  adalah  untuk  mencegah  potensi kerugian  yang  besar,  yang  akan  terjadi sekiranya  kerugian  kecil  (membayar  pajak) tidak  dilakukan.  Para  ulama  Islam  dalam berbagai  masa  mengharuskan  mengisi  kas negara  dengan  hasil  pajak  untuk  menghadapi berbagai bahaya yang mengancam atau untuk memenuhi  segala  kebutuhannya.  Keempat, untuk  memenuhi  kewajiban  berjihad  dengan harta benda. 5 Kelima , berkaitan dengan kaidah hukum syara’ ”alghurmu-bilghurmi”, pengorbanan  diganti  dengan  manfaat  pajak yang  ditarik  oleh  pemerintah  berupa  fasilitas
3 Yusuf  Qardawi,  1999, Hukum  Zakat,  Litera  Internusa dan Mizan, Jakarta, hlm. 1073-1078.
4 Alquran, Surah At Taubah [9] ayat 60.
5 Alquran, Surah Al-Hujurat [49] ayat 15
10 Safarni Husain Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul dan manfaat lain yang memang diselenggarakan dengan dana pajak tersebut. Seiring  berjalannya  waktu,  hubungan zakat  dan  pajak  menjadi  terbalik.  Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajahan  Eropa  dan  hegemoni  peradaban barat sehingga hukum-hukum syar’i ditinggalkan  dan  sebaliknya  hukum-hukum barat  buatan  manusia  diutamakan.  Kewajiban zakat  disubordinasikan  dan  diganti  dengan kewajiban pajak.
Akibatnya  muncul  pertanyaan  unik: Wajibkah  kaum  muslimin  membayar  zakat sementara ia telah membayar pajak?. 6 Padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu tidaklah bisa dipersamakan antara zakat dan pajak, sehingga munculah perdebatan tentang kewajiban  membayar  zakat  setelah  pajak ataupun sebaliknya.
Permasalahannya  adalah:  dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat sedemikian rupa. Seperti halnya yang terjadi di negeri  kita  tercinta  yang  memisahkan  hukum positif  kenegaraan  dengan  hukum  agama. Sistem  penerimaan  dalam  kebijakan  fiskal negara  didasarkan  pada  pajak,  dan  bukan zakat,  sehingga  kaum  muslimin  yang  ingin membayar  zakat  harus  menanggung  beban ganda.  Inilah  pekerjaan  rumah  yang  harus menjadi perhatian umat Islam.
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat tanggal  23  September  1999,  memang  sedikit melegakan  nafas  umat  Islam  di  negeri  ini. Namun  demikian  ternyata  tak  banyak  orang tahu  bahwa  sesungguhnya  inilah  pertama kalinya  dalam  sejarah,  pemerintah  mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat  sebagai  pelaksanaan  kewajiban beragama  dengan  pajak  yang  dibayarkan
6 Imam Nawawi dari mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali dari Imam  Ahmad,  dan  Ibnu  Taimiyah  berpendapat  bahwa membayar  pajak  dengan  niatan  zakat  diperbolehkan, dan karenanya kaum muslimin cukup membayar pajak. Sementara Ibnu Hajar al Haisyami dari mazhab  Syafi’i, Ibnu Abidin  dari mazhab Hanafi,  dan Syekh Ulaith dari mazhab  Maliki  berpendapat  sebaliknya.  Zakat  dan pajak  adalah  berbeda  dan  karenanya  pembayarn  atas pajak  tidak  menggugurkan  kewajiban  zakat.  Lebih lanjut, lihat Yusuf Qardawi, 1999, Hukum Zakat, Litera Internusa dan Mizan, Jakarta, hlm. 1109-1115.
kepada  negara  yang  merupakan  kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.
Bagi  pemerintah  lahirnya  Undang- undang  tersebut  merupakan  suatu  prestasi kedewasaan  tersendiri.  Karena  sejak  republik ini  berdiri,  sejak  itu  pulalah  zakat  terabaikan dalam konstitusi kenegaraan. Sebagai lembaga yang  paling  sah  dan  resmi  mengelola  zakat, barangkali pemerintah sadar bahwa selama ini telah  menyia-nyiakan  kesempatan.  Padahal zakat  memiliki  potensi  yang  begitu  besar namun  tak  memiliki  kekuatan  apapun  dalam menangani  masalah  kemiskinan  di  negeri  ini. Oleh  karena  itu  adanya  klausul  zakat mengurangi pajak menjadi begitu penting.
Pada saat diundangkan, terdapat kendala  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor 38  Tahun  1999    yang    menyebutkan  bahwa  : “Zakat  yang  telah  dibayarkan  kepada  Badan Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat dikurangkan  dari  laba/pendapatan  sisa  kena pajak  dari  wajib  pajak  yang  bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang−undangan  yang  berlaku”,  karena Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku  saat  itu  belum  terdapat  ketentuan yang mengatur perihal zakat.
Oleh  sebab  itu  kemudian  ditetapkan Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2000  yang diberlakukan  mulai  tahun  2001  tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan, menegaskan  bahwa  zakat  atas  penghasilan yang  nyata-nyata  dibayarkan  kepada  Badan Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat  yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah 7 dapat dikurangkan  atas  penghasilan  kena  pajak dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  orang pribadi  maupun  badan,  dan  zakat  bukan merupakan  objek  pajak  bagi  si  penerima zakat.
Dalam  kaitan  ini,  penetapan  Undang- undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 17  Tahun  2000  (sebagai  perubahan  atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  Penghasilan)  dapat  dipandang  sebagai langkah  maju  menuju  sinergi  zakat  dengan pajak.
7 UU No. 17 Tahun 2000  tentang  Perubahan Ketiga atas UU No 7 Tahun 1983, Pasal 9 ayat (1) huruf g.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Namun  demikian,  masih  perlu  untuk ditelusuri  lebih  dalam  menganai  apakah  ada keterkaitan  antara  prinsip  pemungutan  pajak dengan  zakat?  dan  apakah  pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena  pajak  dapat  berpengaruh langsung  terhadap  penerimaan  pemerintah dari sektor pajak?

## Persamaan  antara  Pajak  dan  Zakat Secara Umum
Ada  beberapa  persamaan  antara  pajak dan zakat, antara lain sebagai berikut: 8
1. Adanya Unsur Paksaan Bagi  seseorang  yang  telah  termasuk  dalam kategori  wajib  pajak,  dapat  dikenakan tindakan  tegas  oleh  negara,  selama  wajib pajak  tersebut  melalaikan  kewajibannya. Demikian  pula  halnya  terhadap  seorang muslim  yang  memiliki  harta  yang  telah memenuhi  persyaratan  zakat,  jika  tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh petugas zakat, wajib memaksanya. 9
2. Adanya Unsur Pengelola Pengelolaan  pajak  jelas  harus  diatur  oleh negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  pengertian dari  pajak  itu  sendiri. 10 Adapun  asas pelaksanaan  pengelolaan  zakat  didasarkan pada  firman  Allah  dalam  Alqur’an  Surat  At Taubah  [9]  ayat  60.  Berdasarkan  ayat tersebut,  dapat  diketahui  bahwasanya pengelolaan  zakat  bukanlah  semata-mata dilakukan  secara  individual,  dari muzakki (wajib  zakat) diserahkan  langsung  kepada mustahik  (delapan  golongan  asnaf  yang berhak menerima zakat) 11 , tetapi dilaksanakan  oleh  sebuah  lembaga  yang khusus  menangani  zakat,  yang  disebut dengan amil zakat.
3. Dari Sisi Tujuan Tujuan pajak, terutama dalam hal pembiayaan  pembangunan  negara  adalah untuk menciptakan kesejahteraan
8 Didin  Hafidhuddin,  2000, Zakat  dalam  Perekonomian Modern, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 52-55.
9 Alquran, Surah At Taubah [9] ayat 103.
10 R.  Santoso  Brotodihardjo,  2003, Pengantar  Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.
11 Alquran, Surah At Taubah [9] ayat 60.
masyarakat  banyak. 12 Adapun  mengenai tujuan zakat, Didin Hafidhuddin mengemukakan  ada  5  (lima)  hikmah  dan manfaat  yang  demikian  besar  dan  mulia, yaitu  sebagai  berikut:  Pertama ,  sebagai perwujudan  iman  kepada  Allah  SWT, mensyukuri  nikmat-Nya,  menumbuhkan akhlak  mulia,  menghilangkan  sifat  kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua,  menolong  dan  membina mustahik kearah  kehidupan  yang  lebih  sejahtera. Ketiga, sebagai sumber dana bagi pembangunan  sarana  maupun  prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. Keempat , untuk
mewujudkan keseimbangan  dalam  kepemilikan  dan distribusi  harta.  Kelima ,  menyebarkan  dan memasyarakatkan  etika  bisnis  yang  baik dan benar. 13

## Perbedaan  Antara  Pajak  dan  Zakat Secara Umum
Menurut  Yusuf  Qardawi, terdapat beberapa  perbedaan  pokok  antara  pajak  dan zakat.  Beberapa  perbedaan  tersebut  antara lain sebagai berikut: 14
1. Dari Segi Nama dan Etiketnya/Maknanya Perbedaan  dari  segi  nama  dan  maknanya, kata  zakat  menurut  bahasa  berarti  suci, tumbuh  dan  berkah.  Syariat  Islam  memilih kata  zakat  untuk  mengungkapkan  arti  dan bagian  harta  yang  wajib  dikeluarkan  untuk fakir  miskin  dan mustahik  lainnya.  Adapun dharibah  (pajak)  diambil  dari  kata  dharaba yang berarti utang, pajak tanah, atau upeti, dan  sebagainya,  yaitu  sesuatu  yang  mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban.
2. Mengenai Hakikat dan Tujuannya Perbedaan  antara  pajak  dan  zakat  adalah bahwa  zakat  itu  ibadah  yang  diwajibkan kepada  orang  Islam  sebagai  tanda  syukur kepada  Allah.    Adapun  pajak  adalah kewajiban dari negara semata-mata.
3. Mengenai Batas Nisab dan Ketentuannya
12 Subiyakto Indra Kusuma, 1988, Mengenal Dasar-dasar Perpajakan,  Usaha  Nasional  Indonesia,  Surabaya,  hlm. 47.
13 Didin Hafidhuddin, Menumbuhkan Kesadaran Berzakat, artikel dalam website PKPU
14 Yusuf Qardawi, op.cit., hlm. 1000 - 1005
Zakat  adalah  hak  yang  ditentukan  Allah. Dia-lah  yang  menentukan  batas  nisab  bagi setiap  macam  benda  dan  membebaskan kewajiban  itu  terhadap  harta  yang  kurang dari nisab. Tidak ada yang boleh mengubah dan  mengganti  apa  yang  telah  ditentukan syariat. 15 Berbeda  dengan  pajak  yang bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah  dan  kekuatan  penguasa,  baik mengenai  objek,  persentase,  harga  dan ketentuannya.
4. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungannya Zakat adalah kewajiban yang bersifat  tetap dan  terus menerus. Ia akan  berjalan selagi Islam  dan  kaum  Muslim  ada  di  muka  bumi ini.  Sedangkan  pajak,  tidak  memiliki  sifat yang  tetap  dan  terus  menerus,  baik mengenai jenis, persentase, maupun kadarnya. Tiap pemerintah dapat
mengurangi  atau  mengubah  atas  dasar pertimbangan  dan  rasionalitas  ekonomi. Bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal, ia  akan  tetap  ada  selagi  diperlukan  dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi. 16
5. Mengenai Pengeluarannya Zakat  mempunyai  sasaran  khusus  yang ditetapkan  oleh  Allah  dalam  Alquran  dan Sunnah  Rasulullah  Saw.  Setiap  Muslim dapat  membagikan  zakatnya  sendiri  bila diperlukan. Sasaran itu adalah kemanusiaan dan  Islam.  Sedangkan  pajak  dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran umum negara, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan penguasa. 17
15 Yusuf  Qardawi  tidak  setuju  dengan  usulan  agar ketentuan tarif zakat menyesuaikan dengan perubahan sosial  ekonomi  yang  terjadi  pada  zaman  sekarang. Lihat Yusif Qardawi hlm. 1003.
16 Ibid., hlm. 1003
17 Ibid., hlm. 1003-1004
6. Hubungannya dengan Penguasa
Dalam  kasus  pajak,  ada  hubungan  antara wajib  pajak   dengan   pemerintah    yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan,  maka  pemerintah  pula  yang memungutnya  dan  membuat  ketentuan wajib pajak. Adapun zakat adalah hubungan  antara  wajib  zakat  dengan Tuhannya.  Allah-lah  yang  memberinya harta  dan  mewajibkan  membayar  zakat, semata-mata  karena  mengikuti  perintah dan mengharap ridha-Nya. 18
7. Maksud dan Tujuan
Zakat  memiliki  tujuan  spiritual  dan  moral yang  lebih  tinggi  dari  pajak.  Tujuan  yang luhur ini tersirat pada kata zakat itu sendiri yang bermakna suci, tumbuh, dan berkah. 19 Pajak  tidak  memiliki  tujuan  luhur  seperti zakat.  Para  ahli  keuangan  berabad-abad lamanya  menolak  adanya  tujuan  lain  pada pajak, selain untuk menghasilkan pembiayaan  (uang)  untuk  mengisi  kas negara. 20
8. Dari  Sisi  Objek  dan  Persentase  serta Pemanfaatannya
Zakat  memiliki nishab  (kadar  minimal)  dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan  yang  tertuang  dalam  berbagai hadits  Nabi.  Demikian  pula  pemanfaatan dan  penggunaan  zakat,  tidak  boleh  keluar dari asnaf    yang  delapan,  sebagaimana tergambar  dalam  firman  Allah  dalam Alquran Surat At Taubah [9] ayat 60. 21
18 Ibid., hlm. 1004
19 Alquran, Surah At Taubah [9] ayat 103.
20 Ibid., hlm. 1005
21 Didin Hafidhuddin, 2000, Zakat dalam ….., hlm. 52-55.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Dari  uraian  perbedaan  zakat  dan  pajak  diatas,  dapat  dibuat  skema  untuk  memudahkan  kita membedakan diantara keduanya, yaitu:
Perbedaan Zakat Pajak Keterangan Nama berarti Bersih, bertambah dan berkembang Utang, pajak, upeti Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah tidak demikian dengan pajak Dasar Hukum Al Qur'an dan As Sunnah Undang-undang suatu Negara Pembayaran zakat bernilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah sedangkan dalam membayar pajak hanya melaksanakan kewajiban warga negara Nishab dan Tarif Ditentukan Allah dan bersifat mutlak Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah- ubah sesuai dengan neraca anggaran negara Sifat Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan Subyek Muslim Semua warga Negara Obyek Alokasi Penerima Tetap 8 Golongan Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin Harta yang Dikenakan Harta produktif Semua Harta Syarat Ijab Kabul Disyaratkan Tidak Disyaratkan Imbalan Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta Tersedianya barang dan jasa publik Sanksi Dari Allah dan pemerintah Islam Dari Negara Motivasi Pembayaran Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat Perhitungan  Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantuan Selalu menggunakan jasa akuntan pajak Prinsip Pemungutan Pajak Mengenai tujuan
hukum pada umumnya,  secara  garis  besar,  berbagai kalangan mengatakan  bahwa hukum bertugas membuat  keadilan,  sesuai    adagium  tersebut, maka  tujuan  hukum  pajak  adalah  membuat adanya  keadilan  dalam  soal  pungutan  pajak, asas  keadilan  ini  harus  senantiasa  dipegang
teguh, baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktek sehari hari.
Selanjutnya,  uraian  di  bawah  ini  akan menjelaskan  bahwa  hukum  pajak  harus mengabdi  pada  keadilan  yang  kita  namakan ”Asas Pemungutan Pajak” disamping asas-asas lainnya  seperti  asas  yuridis,  ekonomis,  dan finansial.
14 Safarni Husain Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
1. Asas  Keadilan  Sebagai  Asas  Pemungutan Pajak
Keadilan, hal inilah yang menjadi dasar dari ajaran  Adam  Smith  dalam  bukunya An Inquiri  into  the  Nature  and  Cause  of  the Wealth  of  Nations  (terkenal  dengan  nama Wealth  of  Nations) 22 yang  berisi  tentang asas  pemungutan  pajak  yang  dinamainya “The Four Maxims” sebagai berikut :
a. Pembagian  tekanan  pajak  di  antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan  penghasilan  yang  dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas “equality” ini negara tidak boleh mengadakan
diskriminasi  di  antara  sesama  wajib pajak. b. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang  harus  terang (certain)  dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary).  Dalam  asas  “certainty”  ini, kepastian  hukum  yang  dipentingkan adalah  yang  mengenai  subjek-objek, besarnya  pajak,  dan  juga  ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
c. Pajak  hendaknya  dipungut  pada  saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu  saat  sedekat-dekatnya  dengan detik  diterimanya  penghasilan  yang bersangkutan.
d. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan  sehemat-hematnya,  jangan sekali-kali  biaya  pemungutan  melebihi pemasukan pajaknya.
2. Asas Yuridis Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum  yang  perlu  untuk  menyatakan keadilan  yang  tegas,  baik  untuk  negara maupun  untuk  warganya.  Oleh  karena  itu, mengenai  pajak  di  negara  hukum,  segala sesuatunya harus ditetapkan dalam
Undang-undang. Mengapa?. Rasionya yaitu,
karena  pajak  adalah  peralihan  kekayaan dari  sektor  rakyat  ke  sektor  pemerintah yang  untuk  itu  tidak  dapat  ditunjuk kontraprestasi  secara  langsung  terhadap individu. 23
22 R. Santoso Brotodihardjo, op.cit., hlm. 27
23 Ibid., hlm. 37
3. Asas Ekonomis Selain  fungsi budgeter  dari  pajak,  pajak juga  dipergunakan  sebagai  alat  untuk menentukan politik perekonomian,
karenanya  politik  pemungutan  pajaknya sebagai berikut: a. Harus diusahakan supaya jangan menghambat  lancarnya  produksi  dan perdagangan.
b. Harus diusahakan supaya jangan menghalangi  rakyat  dalam  usahanya menuju  ke  kebahagiaan  dan  jangan merugikan kepentingan umum.
Kesimpulannya,  keseimbangan  kehidupan ekonomi  tidak  boleh  terganggu,  sesuai dengan  fungsi  kedua  dari  pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur . 24
4. Asas Finansial
Sesuai  dengan  fungsi budgeter  dari  pajak,
maka sudah barang tentu biaya-biaya untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya,
apalagi dalam bandingan dengan
pendapatannya.  Sebab  inilah  hasil  yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran- pengeluaran  negara,  termasuk  juga  biaya- biaya  untuk  aparatur  fiskus  sendiri.  Selain itu,  untuk  menghindarkan  tertimbunnya tunggakan  pajak,  haruslah  selalu  diteliti, apakah syarat-syarat penting telah dipenuhi untuk  dapat  memungut  pajak  dengan efektif, antara lain adalah, bahwa pengenaan pajak harus dilakukan pada saat terbaik  bagi  yang  harus  membayarnya, yaitu  sedekat-dekatnya  saatnya  dengan saat terjadinya perbuatan, peristiwa , ataupun  keadaan yang  menjadi  dasar pengenaan  pajak  itu,  sehingga  dengan mudahnya  dibayar  oleh  orang-orang  yang bersangkutan. Sistem ini juga biasa disebut dalil ”pay  as  you  earn”,  seperti  yang  telah dipraktekkan  di  Amerika  Serikat  dan Inggris.  Karenanya  dicegah  pula,  bahwa pengenaan  pajak  tadi  menyusahkan  wajib pajak. 25

## Prinsip Pemungutan Zakat
Zakat merupakan salah satu implementasi  azas  keadilan  dalam  sistem
24 Ibid., hlm. 41-42
25 Ibid., hlm. 42-43
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 1 15
ekonomi  Islam.  Menurut  M.A  Mannan 26 zakat memiliki enam prinsip yaitu:
1. Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa  orang  yang  membayar  zakat merupakan  salah  satu  manifestasi  dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan  tujuan  sosial  zakat  yaitu membagi  kekayaan  yang  diberikan  Allah lebih merata kepada manusia.
3. Prinsip  produktifitas;  menekankan  bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu  setelah  lewat  jangka  waktu tertentu.
4. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta  yang  menghasilkan  itu  harus dikeluarkan.
5. Prinsip  kebebasan;  zakat  hanya  dibayar oleh orang yang bebas.
6. Prinsip  etika  dan  kewajaran;  zakat  tidak dipungut secara semena-mena.
Menurut  Yusuf  Qardawi,  asas  wajib zakat didasarkan pada teori berikut: 27
1. Teori  Beban  Umum.  Teori  ini  didasarkan bahwa  merupakan  hak  Allah  sebagai pemberi  nikmat  untuk  membebankan kepada hamba-Nya apa yang
dikehendakinya,  sebagai  tanda  syukur atas nikmat-Nya. 28
2. Teori  Khilafah.  Teori  ini  mengemukakan bahwa  harta  itu  adalah  amanah  Allah. Asas  teori  ini  yaitu  bahwa  harta  itu semuanya  kepunyaan  Allah  dan  manusia sebagai  pemegang  amanah  atas  harta itu. 29
3. Teori  Pembelaan  antara  Pribadi  dan Masyarakat.  Para  ahli  sosiologi  terdahulu menyatakan  bahwa  manusia  itu  menurut tabiatnya,  adalah  mahluk  sosial.  Manusia tidak dapat hidup sebagai manusia kecuali dalam satu masyarakat. Disebutkan bahwa  seorang  individu  banyak  berutang
26 Mannan,  M.A, Islamic  Economics  :  Theory  and Practice,  Lahore.  1970.  Dikutip  dari  tulisan  berjudul “Sumber  Zakat  dalam  Perekonomian  Modern”  dalam web site pajak.go.id.
27 Yusuf Qardawi, op.cit., hlm. 1010-1025
28 Alquran, Al Qiyamah [75] : 36
29 Ibid.
kepada masyarakatnya,
berupa
pengetahuan, pengalaman dan budi pekerti. Kesimpulannya, masyarakat mempunyai  hak  atas  harta  individu,  yaitu hak  yang  tidak  merampas  hak  miliknya yang telah ditetapkan baginya. 30
4. Teori  Persaudaraan.  Persaudaraan  adalah makna  yang  mengandung  tuntutan  yang dalam  dan  jangkauan  jauh,  mengenai pembelaan  dan  solidaritas  antara  pribadi dan masyarakat. Persaudaraan mengandung  makna  kemanusiaan  yang bersifat  ruhaniah  yang  terpancar  dari lubuk hati manusia yang dalam. Persaudaraan menghendaki agar memberi kepada  saudara,  meski  tanpa  imbalan apapun, menolong saudara, meski ia tidak memintanya dan mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. 31

## Pengaturan Penghasilan Kena Pajak
Apa yang Anda lakukan begitu menerima  slip  gaji  ?.  Mungkin  ada  yang gembira  melihat  besarnya  gaji  yang  bisa dibawa  pulang.  Tapi  mungkin  ada  juga  yang tercengang  melihat  pajak  penghasilannya membengkak.  Jangan  heran  melihat  slip  gaji Anda  terbebani  banyak  potongan.  Sebagai warga  negara  Indonesia  yang  patuh  hukum, anda memang harus membayar pajak penghasilan (PPh). Sistem pemungutan PPh di Indonesia  mulai  menjajal  sistem  yang  telah lama  dianut  negeri  Paman  Sam,  yaitu  s elf assesment  system,  sejak  tahun  1984  dimana reformasi  perpajakan  pertama  kali  dilakukan. Melalui sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan,  menyetor,  dan melaporkan pajak  terutangnya  sendiri.  Hal  ini  tercermin dalam  penyusunan  dan  pelaporan  Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 32
Adapun  definisi  penghasilan  adalah: “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar
30 Yusuf Qardawi, op.cit., hlm. 1018-1021
31 Ibid., hlm. 1022-1024
32 Tugiman  Binsarjono, Daftar  Harta  :  Diisi  Jujur  Salah, Tidak Jujur Apalagi, artikel dalam Majalah Tax Review, Volume I, No. 8/20004, hlm. 26
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun. 33
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun  2000  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  Penghasilan,  menetapkan  penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar: 34
a. Rp.  2.880.000,00  (dua  juta  delapan  ratus delapan  puluh  ribu  rupiah)  untuk  diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp.  1.440.000,00  (satu  juta  empat  ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp.  2.880.000,00  (dua  juta  delapan  ratus delapan  puluh  ribu  rupiah)  tambahan untuk  seorang  isteri  yang  penghasilannya digabung  dengan  penghasilan  suami sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 ayat (1);
d. Rp.  1.440.000,00  (satu  juta  empat  ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap  anggota  keluarga  sedarah  dan keluarga  semenda  dalam  garis  keturunan lurus  serta  anak  angkat,  yang  menjadi tanggungan  sepenuhnya,  paling  banyak  3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
PTKP  ini  merupakan  bagian  dari pengurangan  yang  diperkenankan  dalam menghitung  PPh.  Berikut  tarif-tarif  pajak  yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak:
a. Tarif  pajak  penghasilan  wajib  pajak  orang pribadi. 35 No Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 1. 2. 3. 4. 5. Sampai dengan Rp. 25 juta Diatas Rp. 25 juta - Rp. 50 juta Diatas Rp. 50 juta - Rp. 100 juta Diatas Rp. 100 juta - Rp. 200 juta Diatas Rp. 200 juta 5 % 10 % 15 % 25 % 35 %
33 UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan, Pasal 4.
34 UU No. 17 Tahun 2000, op.cit., Pasal 7 ayat (1) huruf a.
35 Ibid.,, Pasal 17 ayat (1) huruf a.
b. Tarif  pajak  penghasilan  wajib  pajak badan. 36 No Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 1. 2. 3. Sampai dengan Rp. 50 juta Diatas Rp. 50 juta - Rp. 100 juta Diatas Rp. 100 juta 10 % 15 % 30 %
Dalam  penghitungan  pajak  Indonesia menggunakan  sistim  tarif  progresif.  Yaitu  tarif yang  proporsinya  meningkat  sesuai  dengan besar  kecilnya  penghasilan  seseorang  atau suatu  badan  usaha.  Definisi  tarif  progresif sendiri adalah: suatu tarif yang presentasenya menjadi  lebih  besar  apabila  semakin  besar jumah  yang  harus  dikenakan  pajak. 37 Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan  prosentase  yang  semakin  tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak (taxable capacity).
Sedangkan  untuk  objek  pajaknya  sendiri, setiap
penghasilan yang menambah kemampuan ekonominya. Tapi penghasilan itu harus  berupa  uang. 38 Lebih  jelasnya,  yang menjadi Objek  Pajak  adalah penghasilan  yaitu setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  yang dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun. 39
Selanjutnya,  dalam  Pasal  5  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemotongan, Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal  21dan  Pasal  26  Sehubungan  dengan Pekerjaan,  Jasa  dan  Kegiatan  Orang  Pribadi, juga  diuraikan  didalamnya  mengenai  jenis- jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
Adapun  penghasilan  dalam  bentuk barang  tidak  dikenai  PPh  yaitu  penggantian atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan atau  jasa  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib
36 Ibid., Pasal 17 ayat (1) huruf b.
37 R.  Santoso  Brotodihardjo, Pengantar  Ilmu  Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 177
38 Didik Darmanto, Belajar Menghitung PPh, Artikel dalam KLIK PAJAK.COM, tanggal 2 Januari 2006
39 UU No. 17 Tahun 2000, op.cit., Pasal 4 ayat (1) huruf a – p.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 1 17 Pajak atau Pemerintah, 40
Pengecualian tersebut  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (2) Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor 15/PJ/2006 tersebut diatas. 41
Dalam  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2000  ditegaskan  pula  bahwa  bantuan sumbangan,  termasuk  zakat  yang  diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  Pemerintah dan  para  penerima  zakat  yang  berhak  dapat dikurangkan  atas  penghasilan  kena  pajak dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  orang pribadi  maupun  badan. 42 Dan  zakat  yang diterima  oleh  orang  pribadi  yang  berhak  dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau  disahkan  oleh  Pemerintah  pun  tidak termasuk  dalam  pengertian  penghasilan  yang dipotong PPh Pasal 21. 43

## Pembayaran  Zakat  Sebagai  Pengurang Penghasilan Kena Pajak
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dan Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2000 (sebagai  perubahan  atas  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1983)  tentang  Pajak Penghasilan  dapat  dipandang  sebagai  sinergi zakat dengan pajak.
Pertama, Undang-undang  Nomor  38
Tahun 1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya  zakat  adalah  kewajiban  yang harus  ditunaikan  oleh  setiap  Muslim  warga negara  Indonesia  yang  mampu. 44 Undang- undang ini memang tidak menyebutkan hukum bagi  yang  melanggar  kewajiban  zakat,  tetapi setidaknya  pemerintah  telah  secara  eksplisit bertanggung  jawab  memberikan  perlindungan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat . 45
40 Ibid., Pasal 4 ayat (3) huruf d.
41 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 15/PJ/2006, tentang  Perubahan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan,  Jasa  dan  Kegiatan  Orang  Pribadi,  diuraikan didalamnya  mengenai  jenis-jenis  penghasilan  yang dipotong PPh Pasal 21, Pasal 7 huruf b.
42 UU No. 17 Tahun 2000, op.cit., Pasal 4 ayat (3) huruf a (1)
43 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 15/PJ/2006, op.cit.,Pasal 7 huruf d.
44 UU  No.  38  Tahun  1999,  tentang  Pengelolaan  Zakat, Pasal 2
45 Ibid., Pasal 3
Kedua ,  pemerintah  telah  melibatkan diri  lebih  jauh  dalam  pengelolaan  zakat dengan  membentuk  Badan  Amil  Zakat  di berbagai tingkat kewilayahan. 46
Ketiga , seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 bahwa zakat  yang  telah  dibayarkan  kepada  Badan Amil Zakat akan dikurangkan dari laba/pendapatan  sisa  kena  pajak  dari  wajib pajak yang bersangkutan. 47
Dalam  Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan  yang  nyata-nyata  dibayarkan secara  resmi  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pemeluk Islam tersebut, dan atau Wajib Pajak Badan  Dalam  Negeri  yang  dimiliki  kaum Muslimin,  dapat  dikurangkan  atas  penghasilan kena  pajak. 48 Dengan  kata  lain  sebagaimana diatur  dalam  keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor KEP-163/PJ./2003 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan bruto maupun neto. 49
Hanya sayangnya, perlu disadari bahwa sesungguhnya  antara  Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2000 dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tidaklah konsisten. Karena, seperti diulas  diatas,  bahwa  dalam  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa yang dapat  dikurangkan  atas  penghasilan  kena pajak  hanyalah  zakat  penghasilan.  Padahal, pada  saat  yang  sama  dalam  Undang-undang Nomor  38  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa zakat (tanpa batasan hanya zakat
penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan  kena  pajak. 50 Jadi,  sangat  jelas bahwa  yang  dimaksud  zakat  dalam  Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah (semua) harta  atau  kekayaan  yang  wajib  disisihkan oleh  kaum  Muslimin  sesuai  dengan  ketentuan agama,  yang  terdiri  dari  emas,  perak,  dan uang,  perdagangan,  dan  perusahaan,  hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil
46 Ibid., Pasal 6
47 Ibid., Pasal 14 ayat 3 48 UU No. 17 Tahun 2000, op.cit., Pasal 9 ayat (1) huruf g 49 Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP-163/PJ./2003 tentang  Perlakuan  Zakat  atas  Penghasilan  dalam
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak-pajak
Penghasilan, Pasal 1 ayat  (1).
50 UU No. 38 Tahun 1999, op.cit., Pasal 14 ayat (3)
peternakan,  hasil  pendapatan  dan  jasa  serta rikaz. 51
Inkonsistensi  yang  sedemikian  bisa dimungkinkan  oleh  dua  hal.  Pertama ,  karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota  legislatif  terhadap  pengertian  zakat. Kedua ,  karena  perbedaan  pendapat  (baca: alasan  politik)  tentang  seberapa  jauh  zakat “berhak” masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan. 52

## Syarat-Syarat  Zakat  Dapat  Mengurangi
Pajak
Dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal
Pajak Nomor KEP.163/PJ./2003 tentang Perlakuan  Zakat  atas  Penghasilan  dalam
Penghitungan  Penghasilan  Kena  Pajak-pajak Penghasilan,  dijelaskan  dengan  tegas  bahwa zakat dapat mengurangi pajak setelah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
1. Zakat  harus  nyata-nyata  dibayarkan  oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam  dan  atau  Wajib  Pajak Badan Dalam Negeri  yang  dimiliki  oleh  pemeluk  agama Islam. 53
2. Zakat dibayarkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat)  atau  LAZ  (Lembaga  Amil  Zakat) yang   dibentuk    atau    disahkan oleh
51 Ibid., Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan (2)
52 Mursyid, 2006, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan  Shadaqah  Menurut  Hukum  Syara’  dan  Undang- undang, Magistra Insania Press, Yogyakarta, hlm. 75
53 Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP-163/PJ./2003, op.cit., Pasal 1 ayat  (1).
pemerintah  sesuai  ketentuan  Undang- undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat. 54
3. Zakat yang dibayarkan adalah penghasilan yang  merupakan  objek  pajak  yang dikenakan  pajak  penghasilan  yang  tidak bersifat final. 55
4. Zakat  penghasilan yang dibayarkan diakui sebagai  pengurangan  PPh  pada  tahun zakat tersebut dibayarkan. 56
5. Melampirkan  lembar  ke-1  Surat  Setoran Zakat  atau  fotocopinya  yang  telah dilegalisir  oleh  BAZ  atau  LAZ  penerima setoran  zakat  yang  bersangkutan  pada SPT  tahunan  pajak  penghasilan  tahun pajak  dilakukannya  pengurangan  zakat atas penghasilan tersebut. 57
Selanjutnya  Surat  Setoran  Zakat  yang dapat diakui sebagi bukti, sekurang-kurangnya harus memuat:
1. Nama lengkap wajib pajak;
2. Alamat jelas wajib pajak;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya;
5. Sumber  atau  jenis  penghasilan  dan  bulan atau tahun perolehannya;
6. Besarnya penghasilan;
7. Besarnya zakat atas penghasilan.
54 Ibid.
55 Ibid.,  Pasal  1  ayat  (2).  Pajak  Penghasilan  final meliputi :
a. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
b. Persewaan tanah dan atau bangunan;
c. Bunga deposito atau tabungan dan jasa giro;
d. Hadiah undian;
e. Transaksi saham dan obligasi di bursa efek ;
f. Jasa konstruksi sampai dengan Rp. 1 milyar;
g. Pelayaran  atau  penerbangan  dalam  dan  luar negeri;
h. Penghasilan  selain  gaji  yang  diterima  PNS  dan anggota TNI/Polri.
56 Ibid., Pasal 3 ayat (1)
57 Ibid., Pasal 4 ayat (1)
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Contoh Kasus Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Penerapan pajak dan zakat Gaji satu bulan Rp.      1.500.000 Tunjangan istri/anak Rp.           50.000 Tunjangan perumahan Rp.           50.000 Tunjangan pendidikan anak Rp.           50.000 Tunjangan jabatan Rp.           50.000 Tunjangan transport Rp.           50.000 Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK (0,24%) Rp.             3.600 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%) Rp.           90.000 + Penghasilan bruto Rp.      1.843.600 Pengurangan Zakat 2,5 % x Rp. 1.843.600 Rp. 46.090 Biaya jabatan 5 % x Rp. 1.843.600 Rp. 92.180 a. Iuran pensiun Rp. 25.000 b. Iuran JHT (2%)   Rp. 30.000 + Rp. 55.000 Rp. 55.000 + Rp.          193.270 Penghasilan neto sebulan Rp.    1.843.600 Rp.       193.270 + Rp.    1.650.330 ( *
Penghasilan neto setahun ( * x 12 = Rp.  19.803.960 PTKP (K/3) a. Wajib sendiri Rp. 2.880.000 b. Tambahan status kawin Rp.     1.440.000 c. Tambahan untuk 3 anak 1.440.000 x 3 = 4.320.000 Rp.    4.320.000 + Rp. 8.640.000 Penghasilan Kena Pajak Rp.     19.803.960 Rp. 8.640.000 - Rp.     11.163.960 Penghasilan Kena Pajak dibulatkan 58 Rp.    11.163.000 PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp. 11.163.000 Rp. 558.150 PPh Pasal 21 setahun = Rp. 558.180 : 12 Rp. 46.512 Penerapan pajak tanpa zakat Gaji satu bulan Rp.       1.500.000 Tunjangan istri/anak Rp. 50.000 Tunjangan perumahan Rp.           50.000 Tunjangan pendidikan anak Rp.           50.000 Tunjangan jabatan Rp.           50.000 Tunjangan transport Rp.           50.000 Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK (0,24%) Rp.             3.600 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%) Rp.           90.000 + Penghasilan bruto Rp.     1.843.600 Pengurangan Biaya jabatan 5 % x Rp. 1.843.600 Rp. 92.180 a. Iuran pensiun Rp. 25.000
58 Untuk  keperluan  penerapan  tarif,  jumlah  Penghasilan  kena  pajak  dibulatkan  ke  bawah  dalam  ribuan  penuh.  Lihat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 Pasal 17 ayat (4)
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul b. Iuran JHT (2%)     Rp. 30.000 + Rp. 55.000 Rp. 55.000 + Rp.         147.180 Penghasilan neto sebulan Rp.      1.843.600 Rp.         147.180 + Rp.      1.990.780 ( *
Penghasilan neto setahun ( * x 12 = Rp.    23.889.360 PTKP (K/3) a. Wajib sendiri Rp. 2.880.000 b. Tambahan status kawin Rp.     1.440.000 c. Tambahan untuk 3 anak 1.440.000 x 3 = 4.320.000 Rp.    4.320.000+ Rp. 8.640.000 Penghasilan Kena Pajak Rp.    23.889.360 Rp. 8.640.000- Rp.    15.249.360 Penghasilan Kena Pajak dibulatkan Rp.    15.249.000 PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp. 15.249.000 Rp.         762.450 PPh Pasal 21 setahun = Rp. 762.450 : 12 Rp. 63.537 Pengaruh Pemberlakuan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap

## Penerimaan Pemerintah
Pajak  dikatakan  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  dalam  kebijakan  fiskal suatu  negara,  dimana  pajak  sebagai  sumber utama  penerimaan  negara  untuk  membiayai pengeluaran  negara  (fungsi  budgetair)  dan untuk  melakukan  fungsi  pengaturan.  Lalu bagaimana dengan zakat?. Dalam hal kebijakan  fiskal,  ternyata  zakat  memainkan peranan  penting  dalam  distribusi  pendapat dan  kekayaan,  bahkan  berpengaruh  nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh  pula  terhadap  pilihan  konsumen dalam  hal  mengalokasikan  pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. 59
Selanjutnya, pemberlakuan zakat penghasilan  sebagai  pengurang  penghasilan kena  pajak  jelas  akan  berpengaruh  langsung terhadap  penerimaan  pemerintah  dari  sektor pajak.  Semakin  banyak  umat  Islam  yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga  apabila  penghasilan  kena  pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan  yang  diterima  negara  juga mengecil.  Padahal  pada  saat  ini  pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan
59 Abdul  Mannan,  1995, Teori  dan  Praktek  Ekonomi Islam, PT Dana Bakti wakaf, Yogyakarta, hlm. 230
penerimaannya  dari  sektor  pajak.  Dan  inilah agaknya,  yang  menyebabkan  pemerintah ragu-ragu  dalam  pengelolaan  zakat,  karena khawatir  target  penerimaan  dari  sektor  paja akan  terganggu  yang  dikhawatirkan  berakibat semakin  tersendatnya  pemulihan  ekonomi nasional.
Padahal  bila  mau  dikaji  lebih  lanjut dengan menggunakan beberapa model penelitian  dapat  dibuktikan  bahwa  efek  zakat sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak adalah  positif  terhadap  pendapatan  nasional keseimbangan,  sekalipun  zakat  penghasilan mengurangi  penerimaan  negara  dari  sektor pajak, tapi kondisi perekonomian secara makro tetap  membaik.  Bahkan  pendapatan  nasional keseimbangan  dengan  variabel  zakat  lebih tinggi  hasilnya  dibandingkan  pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.
Menurut lembaga Public Interest Research and Advocacy Center (Pirac), potensi zakat  profesi  dalam  satu  tahun  mencapai angka  Rp.  20  triliun.  Untuk  itu,  perlu  ada kemitraan dalam menggali potensi zakat umat Islam  tersebut. 60 Bila  pajak  dapat  dijadikan sebagai  pengurang  pajak,  maka  zakat  dapat menjadi instrumen pendukung program pemerintah.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan mendorong pengelolaan pajak untuk
60 Dapatkah Zakat Mengurangi PPh ?, artikel dalam Web Site Media Cetak “Pikiran Rakyat”, tanggal 19 Oktober 2006
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 1 21
kepentingan infrastruktur non sosial. Sedangkan,  zakat  untuk  pengelolaan  sosial. Berdasarkan  hasil  pengkajian  Baznas,  potensi zakat  profesi  satu  tahun  di  Indonesia  bisa mencapai  sekitar  Rp.  32  triliun.  Kalau  potensi dana  zakat  tersebut  didasari  pemerintah  dan dikelola  dengan  baik,  maka  permasalahan kemiskinan  di  Indonesia  dapat  diatasi  dengan segera tanpa harus berutang. 61
Untuk  merealisasikan  hal  tersebut, Undang-undang  Pajak  perlu  diamandemen agar  zakat  dapat  menjadi  pengurang  pajak. Dorongan tersebut dapat dilakukan pemerintah bersama dengan Baznas.
Undang-udang  Nomor  17  Tahun  2000 tentang  Pajak  Penghasilan  telah  mencoba mengakomodir  zakat.  Dinyatakan  dalam  Pasal 9  ayat  (1)  point  g:  “Untuk  menentukan besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  tidak boleh  dikurangkan  harta  yang  dihibahkan, bantuan  atau  sumbangan,  dan  warisan, kecuali  zakat  atas  penghasilan  yang  nyata- nyata  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  orang pribadi  muslim  dan  atau  badan  milik  muslim lepada  BAZ  dan  LAZ  yang  dibentuk  atau disahkan oleh pemerintah”.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa:  Zakat  yang  diakui  oleh  Undang- undang Perpajakan hanya zakat atas penghasilan.  Zakat  atas  penghasilan  tersebut dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  kena pajak. Menurut Islam, jenis zakat bukan hanya zakat  atas  penghasilan,  tetapi juga  zakat atas harta  benda  lainnya.  Implikasi  lainnya  adalah dalam perhitungan zakat perusahaan. Menurut ketentuan  syari’at  Islam,  zakat  perusahaan dihitung  dari  laporan  Neraca,  bukan  dari laporan  Laba  Rugi. Harapannya adalah semua jenis  zakat  dapat  dikurangkan  dari  pajak. Dalam  poin  kedua,  zakat  diposisikan  mirip seperti  biaya.  Harapan  para  muzakki  adalah zakat  dapat  diposisikan  sebagai  pengurang pajak  atau tax  credit.  Sehingga  prinsip  tidak ada  pembayaran  ganda (double  payment) dapat menjadi kenyataan.
Jika kedua hal di atas dapat diwujudkan,  kita  boleh  yakin  akan  banyak kebaikan yang muncul. Antara lain: 62
61 Ibid.
62 Hertanto Widodo, Zakat dan Pajak, artikel dalam Web Site  MAJALAH  ON  LINE  “ZAKAT  DAN  WAKAF”,  tanggal 9 Oktober 2006
1. Akan  terjadi  peningkatan  tax  ratio,  yaitu jumlah  pembayar  pajak  akan  makin banyak.  Para  wajib  pajak  muslim  akan makin  bersemangat  membayar  zakat maupun  pajak,  disebabkan  sudah  tidak ada  lagi  pembayaran  ganda  ( double payment).
2. Masyarakat  miskin  akan  makin  terbantu. Dengan  makin  banyaknya  dana  zakat yang  disalurkan  melalui  lembaga,  baik BAZ maupun LAZ, maka program-program pemberdayaan  masyarakat  akan  makin banyak  bisa  digulirkan.  Tentunya  hal  ini juga Sangat membantu program pemerintah,  terutama  dalam pengentasan kemiskinan.
3. Akan  terjadi  tuntutan  kepada  lembaga pengelola  zakat,  baik  BAZ  maupun  LAZ, untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  good governance, yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan.
Di  sisi  lain  kita  tahu  bahwa  Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar  di  dunia.  Selayaknyalah  zakat  dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Memperbincangkan relasi zakat dan pajak di Indonesia  adalah  sebuah  hal  penting, karena beberapa hal berikut ini:
a. Keduanya merupakan hal yang signifikan dalam  upaya  penyejahteraan  rakyat, karena  kenyataan  mayoritas  penduduk Indonesia beragama Islam dan kenyataan  lain  bahwa  pajak  adalah primadona penerimaan negara.
b. Dirasakan  adanya  tuntutan  publik  untuk mengharmoniskan  hubungan  pajak  dan zakat demi kesejahteraan rakyat disebabkan keduanya memiliki kemiripan dalam  objek  penarikan,  yaitu  kekayaan atau  penghasilan.  Penarikan  ganda  oleh pajak  dan  juga  oleh  zakat  pada  dunia usaha  akan  dirasakan  sebagai  sebuah gangguan.
2. Masalah  dari  optimalisasi  peran  pajak  dan zakat  dalam  meningkatkan  kesejahteraan
22 Safarni Husain Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul publik bermuara pada penumbuhan
kepercayaan  publik.  Beberapa  hal  yang mempengaruhi  kepercayaan  publik  adalah kesiapan perundangan undangan pajak dan perundangan  zakat,  aparat  pajak  dan  amil zakat  yang  memiliki  kredibilitas,  pemberian kepastian  hukum  pada  setiap  pelanggaran pembayaran  pajak  dan  zakat  secara  adil, dan harmonisasi relasi penarikan pajak dan pengambilan  zakat.  Cita-cita  mendasar  dari pembentukan  negara  adalah  agar  negara mampu  melindungi  dan  menyejahterakan rakyatnya.  Zakat  dan  pajak  memiliki peluang  yang  sama  sebagai  alat  negara untuk mewujudkan cita-citanya.

## Saran
1. Masalah
yang sering
menghambat penarikan  dana  publik - apa pun namanya, termasuk  zakat  dan  pajak  -  adalah persoalan  kepercayaan.  Dan  jika  persoalan kepercayaan  publik  belum  tuntas  terjawab, maka keberhasilan penarikan adalah sebuah  masalah.    Masalah  yang  sering  kali muncul  dalam  penarikan  zakat  dan  pajak adalah  kurangnya  kepercayaan  dari  rakyat dan masyarakat kepada badan pengelola itu sendiri.  Sebab  utama  dari  problem  kurang percayanya  publik  pada  pengelola  zakat dan  pajak  adalah  persoalan  kredibilitas pengurus  pengelola.  Oleh  karena  itu, tantangan  besar  para  pengelola  adalah terbentuknya lembaga yang memiliki integritas dan dipercaya umat.
2. Amil  Zakat  tidak  dapat  hanya  sekadar berlindung di balik dalil-dalil agama semata yang  normatif  terhadap  keabsahannya dalam penarikan zakat. Di pihak lain, aparat
perpajakan tidak dapat semata-mata menyodorkan data-data keuangan kontemporer dalam mengangkat urgensinya dalam pembangunan. Tindakan saling klaim dan  mendiskreditkan  satu  dan  lainnya, tanpa  tindakan  nyata  yang  terlihat  publik sebagai  upaya  perbaikan,  dikhawatirkan justru  menimbulkan  keraguan  pada  rakyat, baik dalam membayar zakat maupun dalam membayar  pajak.  Upaya  menumbuhkan kepercayaan publik pada institusinya
mendesak  untuk  dilakukan  oleh  amil  zakat maupun oleh aparat perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Abdul  Mannan, 1995, Teori  dan  Praktek Ekonomi  Islam,  Dana  Bakti  wakaf, Yogyakarta.
Adiwarman  Azwar  Karim, 2004, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, RajaGrafindo Persada,Jakarta.
Departemen  Agama  RI ,  2004, Alquran  dan Terjemahnya,  Syamil  Cipta  Media, Bandung.
Didin  Hafidhuddin, 2000, Zakat  dalam Perekonomian  Modern,  Gema  Insani Press, Jakarta.
Irfan  Mahmud  Ra’ana, 1997, Ekonomi Pemerintahan  Umar  ibn  Al-Khattab, Pustaka Firdaus, Jakarta.
Mursyid, 2006, Mekanisme  Pengumpulan Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  Menurut Hukum  Syara’  dan  Undang-undang, Magistra Insania Press, Yogyakarta.
Subiyakto  Indra  Kusuma, 1988, Mengenal Dasar-dasar Perpajakan, Usaha Nasional Indonesia, Surabaya. R. Santoso Brotodihardjo , 2003, Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak,  Refika  Aditama, Bandung.
Yusuf  Qardawi, 1999, Hukum  Zakat,  Litera Internusa dan Mizan, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang-  undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2000 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 7 Tahun 1983.
Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP- 163/PJ./2003 tentang  Perlakuan
Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan  Penghasilan  Kena  Pajak- pajak Penghasilan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006 tentang
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 1 23 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal  21dan  Pasal  26  Sehubungan dengan  Pekerjaan,  Jasa  dan  Kegiatan Orang  Pribadi,  diuraikan  didalamnya mengenai jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

## Makalah/Jurnal/Artikel
Anonim , “Dapatkah Zakat Mengurangi PPh ?”, artikel  dalam Web  Site  Media  Cetak “Pikiran  Rakyat”,  tanggal  19  Oktober 2006.
Anonim , “Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern” ,  artikel  dalam  web  site pajak.go.id.
Didik  Darmanto ,  “Belajar  Menghitung  PPh” , Artikel dalam KLIK PAJAK.COM, tanggal 2 Januari 2006.
Hertanto Widodo , “Zakat dan Pajak” , artikel dalam Web  Site  MAJALAH  ON  LINE “ZAKAT  DAN  WAKAF”,  tanggal  9 Oktober 2006.
Tugiman  Binsarjono ,  “Daftar  Harta  :  Diisi Jujur  Salah,  Tidak  Jujur  Apalagi” , artikel  dalam Majalah  Tax  Review, Volume I, No. 8/2004.