## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index

## 436
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## Analisis Perbedaan Perspektif dan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pemanfaatan Open Government Data

## Emigawaty
Informatics Departement, Amikom University Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia Email: emigawaty@amikom.ac.id
Abstrak
Layanan  sistem  pemerintah  berbasis  elektronik  saat  ini  menjadi  tulang  punggung  dan simpul penting bagi publik untuk menjalankan roda aktivitasnya.  Konsep e-Government dengan berbagai dampak dan pengaruhnya dalam kurun waktu yang cukup lama telah mengubah  cara  pandang  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah.  Penelitian  ini menggunakan basis studi literatur dengan tujuan mendefinisikan dan mengklasifikasikan peran,  tujuan,  dan  minat  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  dalam  mencari, mengakses, dan menggunakan ulang kumpulan data ( datasets ) yang tersedia pada portal Open  Government  Data (OGD).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  data sesuai dengan kategori dan tematik diperlukan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan individu dan latar bisnis mereka masing-masing. Terdapat empat klasifikasi utama dalam hal perspektif pemangku kepentingan, yaitu perspektif birokrasi, perspektif teknologi, perspektif politik, dan perspektif ekonomi. Keempat perspektif ini menjadi basis pengetahuan penting bagi peneliti dan bagi juga sisi pemerintah untuk memotret situasi perkembangan pemanfaatan inisiatif OGD.
Keywords: Perspektif, Peran, Pemangku Kepentingan (stakeholders), OGD
1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam ruang  pemerintahan  ( e-Government)  merupakan  salah  satu  cara  inovatif  bagi pemerintah  untuk  menawarkan  banyak  peluang  yang  secara  signifikan  dapat meningkatkan penyampaian layanan data dan informasi dan untuk berinteraksi lebih terbuka dengan para pemangku kepentingan. Secara definisi, e-Government dapat  didefinisikan  sebagai  transfer  informasi  dan  layanan  pemerintah  antara pemerintah, masyarakat dan pemasok atau pihak ketiga sebagai pengembangan layanan TIK termasuk penyedia data [1, 2]. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas  layanan  berbasis  elektronik  merupakan  keniscayaan  bagi  pemerintah dalam menciptakan reputasi pemerintah yang bersih dan terbuka [3].

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Berkembangnya  layanan e-Government  termasuk  penggunaan  portal  Open Government Data (OGD) saat ini memungkinkan untuk menggunakan data yang dihasilkan oleh organisasi publik dan membangun layanan yang secara otomatis menjawab pertanyaan terkait masalah administrasi publik [1, 4]. Dalam hal ini, meskipun  data  yang  dibutuhkan  tidak  selalu  tersedia  secara  waktu  nyata  ( real time)  dalam  status  yang  mudah  diakses  dan  digunakan,  tetapi  tetap  memiliki potensi  besar  untuk  memungkinkan  layanan  baru  ( innovation),  meningkatkan kualitas kehidupan warga negara dan membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat lebih baik [5, 6].
Lebih  lanjut,  salah  satu  cara  moderat  dan praktis  untuk  meningkatkan  kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada sektor bisnis dan masyarakat adalah dengan  orientasi  pemangku  kepentingan  [7].  Fokus  pada  orientasi  pemangku kepentingan  ( citizen  or  stakeholder)  ini  kemudian  dibagikan  oleh  banyak penelitian  untuk  menganalisis  persepsi  pengguna  layanan e-Government  dan berdasarkan tujuan penggunaan dan juga ekspektasi dari masing-masing mereka [8].  Lebih  spesifik,  fokus  analisis  persepsi  pengguna  layanan e-Government adalah terhadap persepsi dan hubungan antara pemangku kepentingan termasuk linear koordinasi dan konektivitas di antara mereka [5, 9, 10].
Keterbukaan data pemerintah pada sektor publik merupakan salah satu inisiatif besar  untuk  menciptakan  transparansi,  akuntabilitas,  kepercayaan  publik,  dan merangsang  keterlibatan  masyarakat  dalam  menggunakan  kembali  kumpulan data atau datasets [11]. Disaat yang sama, OGD juga telah menarik perhatian pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan  juga  tujuan  yang  heterogen  untuk  mencari  serta  menggunakan  kembali kumpulan data [8].
Kendatipun demikian, bagaimana pemerintah berinteraksi dengan para pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan dan informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar diinginkan masyarakat belum terdefinisikan dengan baik [7]. Dengan  kondisi  ini,  maka  konsekuensinya  adalah  kurangnya  perhatian  pada kebutuhan dan pertanyaan warga jika pengguna benar-benar menginginkan jenis dan kategori kumpulan data, atau dapatkah mereka menggunakan data tersebut?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  perbedaan  perspektif  dan  peran pemangku  kepentingan  dalam  pemanfaatan  OGD.  Peneltian  ini  menggunakan metode  studi  literatur  untuk  memberikan  gambaran  klasifikasi  pemangku kepentingan berikut perspektif dan perannya dalam mencari dan menggunakan ulang  kumpulan  data  yang  dapat  diakses  pada  portal  OGD.  Penelitian  ini  juga merancang  tiga  rumusan  pertanyaan  diantaranya  adalah  (1) bagaimana

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
438 | Analisis Perbedaan Perspektif dan Peran Pemangku Kepentingan .....
mendefinisikan pemangku kepentingan OGD? (2) bagaimana perspektif masing- masing  pemangku  kepentingan  dalam  pemanfaatan  OGD?  (3)  bagaimana mengklasifikasikan  peran  dan  minat  masing-masing  perbedaan  pemangku kepentingan?
Pada penelitian-penelitian terdahulu, telah ada beberapa tulisan yang mencoba untuk memberikan pengetahuan terkait dengan perspektif dan peran pemangku kepentingan dalam memanfaatkan kumpulan data pada portal OGD. Penelitian yang dilakukan oleh Gonzales dkk (2015), misalnya mengklasifikasikan perspektif pemangku kepentingan OGD dalam empat kelompok seperti birokrasi, teknologi, politik,  dan  juga  ekonomi  [12].  Hal  serupa  terkait  perspektif  pemangku kepentingan  juga  disampaikan  oleh  Deo  Donald  dkk  (2018),  yang mengklasifikasikan  perspektif  pemangku  kepentingan  menjadi  lima  kelompok, antara lain teknologi, organisasi, keberlanjutan, sosial, dan pengaruhnya [13].
Namun  demikian,  dari  beberapa  penelitian  yang  ada  masih  sedikit  yang memberikan pengetahuan secara spesifik dan lebih fokus pada memetakan peran dan  minat  masing-masing  pemangku  kepentingan  OGD.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  dapat  berkontribusi  dalam  memberikan  pemahaman  baru  sejauh mana  dampak  pelaksanaan  OGD  baik  pada  sisi  peran  ( roles)  maupun  minat ( interest) mereka.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Untuk memahami berbagai makna yang dianggap berasal dari data pemerintah terbuka dalam konteks tertentu, kita perlu menganalisis siapa yang terlibat dengan OGD dalam konteks itu dan apa perspektif khusus mereka tentang OGD. Secara umum, alur metodologi penelitian yang digunakan pada penilitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Terdapat empat tahapan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi literatur, pendefinisian, analisis dan hasil, dan kesimpulan.
Gambar 1. Diagram alur metode penelitian
Pengumpulan data (studi literatur) Definisi (Tipologi pemangku kepentingan) Analisis dan hasil (peran, fungsi, dan minat) Kesimpulan (Hasil analisis)

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
2.1. Metode Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini,  data  sekunder  yang  dikumpulkan  adalah  hasil  penelitian terdahulu  terkait  dengan  perspektif  dan  peran  pemangku  kepentingan  dalam pemanfaatan portal OGD. Sumber data yang digunakan adalah artikel yang terbit pada kurun waktu 15 tahun terakhir (2007-2022). Penelitian ini menggunakan teknik rapid systematic literature review untuk mengumpulkan data dengan waktu yang singkat namun tepat. Setelah melewati tahapan seleksi ( screening) terhadap sekitar 50 artikel penuh ( full articles), kemudian dipilih artikel yang paling relevan sebanyak 20 artikel untuk dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Sejumlah artikel yang terpilih ini meliputi beberapa tema, yaitu teori e-Government dan OGD, teori pemangku kepentingan, dan perspektif serta peran pemangku kepentingan dalam pemanfaatan OGD.
2.2. Landasan Teori
2.2.1 Open Data dan Open Government Data
Secara definisi, Open Data atau keterbukaan data merupakan data yang dapat diakses, digunakan, dan dibagikan oleh siapa saja tanpa adanya restriksi dan biaya sebagai  syaratnya  [14,  15].  Institusi  pemerintah,  pelaku  bisnis,  peneliti  dan individu dapat menggunakan data terbuka untuk menghasilkan manfaat  secara sosial,  ekonomi,  dan  lingkungannya  [16,  17].  Pada  dimensi  lain,  organisasi pemerintah  sebagai  salah  satu  simpul  penting  penyedia  dan  penyebar  data berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya [18]. Dengan situasi ini,  pemerintah  berharap  mendapatkan  umpan  balik  yang  berharga  dari  publik termasuk menjalin hubungan yang lebih intensif ( citizen engagement).
Open  Government  Data  (OGD)  merupakan  filosofi  dan  serangkaian  kebijakan yang semakin yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan penciptaan nilai dengan membuat data pemerintah tersedia untuk publik [11]. Dalam hal ini, pemerintah  sebagai  lembaga  formal  penyedia  data,  menghasilkan  dan menugaskan sejumlah besar data dan informasi untuk dapat diakses, diunduh, dan  digunakan  kembali  oleh  berbagai  tipe  pengguna data  secara  bebas  tanpa lisensi [19].
Dalam  pemahaman  lainnya,  OGD  pada  dasarnya  adalah  tentang  penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan meningkatkan pemberian layanan bagi warga  negara  [20].  Dampak  pemanfaatan  OGD  berpotensi  menjangkau  jauh untuk  pembangunan  berkelanjutan  dengan  pengaruh  positif  pada  inovasi, transparansi,  akuntabilitas,  tata  kelola  partisipatif,  dan  pertumbuhan  ekonomi [12]. Gambar 2 merupakan konsep OGD untuk dapat memahami dengan lebih

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
baik  tentang  konsep  besar  diantara  tiga  irisan  domain,  yaitu  data  pemerintah ( government data), keterbukaan data (open data), dan keterbukaan pemerintah ( open government) [12].
Gambar 2. Teori fundamental Open Government Data (OGD)[12]
Pertama,  data  pemerintah  ( government  data)  merujuk  pada  data  pemerintah yang berasal dari institusi pemerintah itu sendiri sebagai pengumpul, pengguna, pemegang  sekaligus  penghasil  informasi  terkait  warga  negara,  organisasi, ataupun layanan-layanan kepada publik [12]. Catatan penting dari konsep data pemerintah ini adalah bahwa harus ada perlakukan dan perhatian yang khusus adalah bagaimana kumpulan data tersebut dapat dikelola dengan baik dan efektif untuk kepentingan publik [21].
Kedua, data terbuka ( open data) merupakan sebuah konsep dimana data secara independen atau tidak terikat secara sektoral, namun sumber data berasal dari berbagai  transaksi  atas  inovasi  teknologi  informasi  [18].  Sumber  data  ini kemudian memiliki peluang yang besar untuk bisa diakses secara luas, disimpan dan  digunakan  kembali  oleh  pemangku  kepentingan  [22].  Dalam  radius  yang lebih luas, data terbuka memberikan peluang baru bagi institusi pemerintah untuk berkolaborasi dengan warga ( government-citizen collaboration) [23].
Ketiga,  keterbukaan  pemerintah  ( open  government)  merupakan  sebuah kepercayaan publik bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah tercipta dengan lebih transparan  dan mengedepankan tingkat partisipatif [24]. Dengan mengizinkan publik untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik  sistem  kerja  pemerintah,  maka  semangat  keterbukaan  pemerintah  dapat meningkatkan partisipasi publik dan menghasilkan kebijakan lebih baik [25].

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index

## 2.2.2
Prinsip Dasar Open Government Data
Berdasarkan  Open  Government  Working  Group  (OGWG),  data  publik  harus transparan kepada publik, kecuali jika data tersebut berkaitan dengan keamanan nasional,  rahasia  bisnis,  privasi  individu,  atau  masalah  lainnya  [26, 27].  Untuk dapat menjalankan misi keterbukaan data secara luas dan komprehensif, maka OGWG memformulasikan delapan prinpsip utama dari keterbukaan data kepada publik, seperti yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Prinsip-prinsip dasar Open Government Data Nomor Prinsip Indikator dan Keterangan 1 Lengkap ( Complete ) ▪ Dataset harus tersedia selengkap mungkin termasuk metadata ▪ Dataset tidak bertentangan dengan aturan atau regulasi termasuk masalah privasi dan keamanan informasi di dalamnya ▪ Meskipun sumber daya informasi non- elektronik, seperti artefak fisik, tidak tunduk pada prinsip OGD, namun penyedia data dianjurkan agar sumber daya tersebut disediakan secara elektronik sejauh sebisa mungkin. 2 Primer ( Primary ) ▪ Dataset harus secara bersumber secara primer termasuk informasi asli yang melekat pada data tersebut, bukan dalam bentuk agregat atau modifikasi. ▪ Dataset juga menyertakan rincian darimana dan bagaimana dataset tersebut diperoleh ▪ Jika suatu entitas memilih untuk mengubah data dengan pendekatan agregasi atau transcoding untuk digunakan di situs Internet. Maka entitas tetap memiliki kewajiban untuk membuat informasi resolusi penuh agar pihak lain dapat menggunakan kembali dataset tersebut. 3 Tepat waktu ( Timely ) ▪ Dataset harus tersedia tepat waktu dirilis secepat mungkin ▪ Keputusan melepas data disesuaikan dengan tingkat sensitivitas data

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
Nomor
Prinsip Indikator dan Keterangan 4 Mudah diakses ( Accessible ) ▪ Dataset dapat diakses dan mudah untuk diperoleh dengan cara yang umum ▪ Mengedepankan aspek kemudahan untuk menavigasi dan menemukan dataset ▪ Data tidak dapat diakses jika hanya dapat diambil melalui formulir web navigasi atau jika alat otomatis tidak diizinkan untuk mengaksesnya karena file robots.txt, kebijakan lain, atau pembatasan teknologi. 5 Dapat diproses mesin ( Machine Processible ) ▪ Dataset tersedia dalam pilihan format yang beragam dan dapat diproses oleh mesin komputer ▪ Tersedia dokumentasi untuk membaca format dataset yang beragam ▪ Kemampuan agar data dapat digunakan secara luas mengharuskan data dikodekan dengan benar 6 Tanpa diskriminasi ( Non-discrimination ) ▪ Pengguna data dapat mengakses dataset kapanpun tanpa diminta identitas atau diperlukan jastifikasi dan registrasi untuk mendapatkannya ▪ Akses anonim ke data harus diizinkan untuk data publik, termasuk akses melalui proxy anonim. 7 Tanpa kepemilikan ( Non-Proprietary ) ▪ Data tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kontrol eksklusif ▪ Format berpemilik menambahkan batasan yang tidak perlu tentang siapa yang dapat menggunakan data, bagaimana data dapat digunakan dan dibagikan, dan apakah data dapat digunakan di masa mendatang 8 Tanpa biaya ( Lisence-free ) ▪ Data tidak tunduk pada peraturan hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang apa pun
▪ Pembatasan privasi, keamanan, dan hak
istimewa yang wajar mungkin diizinkan.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
2.2.3 Teori Pemangku Kepentingan
Teori pemangku kepentingan ( stakeholders) merupakan pandangan kapitalisme yang menekankan hubungan yang saling terkait antara sebuah orgranisasi baik pemerintah dengan masyarakat ataupun bisnis dan pelanggannya [5].  Beberapa entitas pemangku kepentingan termasuk di dalamnya adalah pemasok, karyawan, investor, komunitas, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam organisasi [28, 29].
Dalam domain pemerintahan, ada situasi dan kesepakatan umum bahwa sektor publik  itu  kompleks  dan  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  [30]. Kompleksitas  dalam  pemangku  kepentingan  dalam  lingkaran  organisasi pemerintahan  dicirikan  dengan  banyak  dimensi,  seperti  sosial,  ekonomi, lingkungan,  dan  politik  [10].  Dengan  teori  pemangku  kepentingan  ini,  ada harapan bahwa baik pemerintah maupun korporasi akan melakukan upaya untuk memitigasi atau mengurangi konflik antar pemangku kepentingan. Teori ini juga menggabungkan  kepentingan  pihak  ketiga  mana  pun  yang  memiliki  tingkat ketergantungan tertentu pada sebuah organisasi.
Lebih  lanjut,  keterlibatan  pemangku  kepentingan  mengacu  pada  proses mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  berkomunikasi  dengan  pemangku kepentingan,  serta  memberi  mereka  kesempatan  untuk  merespons  dan berpartisipasi  [13].  Istilah  lain  yang  digunakan  untuk  menggambarkan keterlibatan  pemangku  kepentingan  (khususnya  di  pemerintahan)  meliputi partisipasi  publik,  keterlibatan  masyarakat,  konsultasi,  partisipasi  warga,  dan keterlibatan warga [25]. Secara umum, pemangku kepentingan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu pemangku kepentingan internal dan eksternal.
Pertama, stakeholder  Internal adalah pihak-pihak, individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam manajemen institusi pemerintahan ataupun perusahaan [13]. Mereka  dapat  mempengaruhi  dan  dapat  dipengaruhi  oleh  keberhasilan  atau kegagalan  entitas  karena  mereka  memiliki  kepentingan  dalam  organisasi. Sementara itu, Pemangku Kepentingan Utama adalah nama kedua dari Pemangku Kepentingan Internal [31].
Kedua, stakeholder  Eksternal  adalah  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  yang bukan merupakan bagian dari manajemen, tetapi mereka secara tidak langsung dipengaruhi  oleh  pekerjaan  pada  institusi  pemerintahan  ataupun  perusahaan [31]. Mereka adalah pihak luar yang merupakan bagian dari lingkungan bisnis. Mereka  juga  dikenal  sebagai Stakeholder  Sekunder.  Mereka  adalah  pengguna

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
informasi  keuangan  pemerintahan/perusahaan,  untuk  mengetahui  kinerja, profitabilitas, dan likuiditasnya, sebagai ilustrasi.
Berikut  adalah  beberapa  perbedaan  antara stakeholder  internal  dan  eksternal, sebagai berikut [31]:
1) Individu atau kelompok yang bekerja untuk organisasi dan berpartisipasi aktif  dalam  pengelolaan  pada  pemerintahan  atau  perusahaan  dikenal sebagai  Pemangku  Kepentingan  Internal.  Pemangku  Kepentingan Eksternal,  di  sisi  lain,  adalah  individu  atau  kelompok  yang  tidak dipekerjakan oleh organisasi tetapi mereka terpengaruh oleh aktivitasnya.
2) Stakeholder  Internal  melayani  organisasi,  tetapi  Stakeholder  Eksternal berurusan dengan pemerintahan atau perusahaan secara eksternal.
3) Stakeholder  Internal  secara  langsung  dipengaruhi  oleh  aktivitas pemerintahan  atau  perusahaan  karena  mereka  adalah  bagian  dari organisasi, kebalikan dari Stakeholder Eksternal.
4) Stakeholder  internal  dipekerjakan  oleh  pemerintahan  atau  perusahaan, tetapi stakeholder eksternal tidak.
5) Masalah  internal  perusahaan  diketahui  oleh  pemangku  kepentingan internal. Namun, pemangku kepentingan eksternal tidak mengetahui hal tersebut.
6) Stakeholder  Internal  adalah  pemangku  kepentingan  utama  sedangkan pemangku  kepentingan  eksternal  adalah  pemangku  kepentingan sekunder.
Selanjutnya,  dalam  lingkup  organisasi  pemerintahan  dalam  hal  menggunakan sumber  daya  dan  layanan-layanan  sistem  berbasis  elektronik  ( e-Government), beberapa potret perbedaan antara stakeholder internal dan eksternal dapat dllhat pada Tabel 2.
Tabel 2. Perbandingan stakeholder internal dan eksternal No Parameter Perbedaan Stakeholder internal Stakeholder eksternal 1 Makna Individu dan pihak yang menjadi bagian dari organisasi dikenal sebagai Pemangku Kepentingan Internal. Pihak atau kelompok yang bukan bagian dari organisasi, tetapi terpengaruh oleh aktivitasnya dikenal sebagai Pemangku Kepentingan Eksternal 2 Sifat dampak Langsung Tidak langsung 3 Sifat Individu Mereka melayani Mereka dipengaruhi oleh

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
No Parameter Perbedaan Stakeholder internal Stakeholder eksternal organisasi pekerjaan organisasi 4 Tanggung jawab organisasi terhadap mereka Memilliki tanggung jawab utama atau primer Memilliki tanggung jawab sekunder 5 Motivasi Cenderung membuat keputusan untuk memproduksi dan melayani suatu sistem organisasi Cenderung untuk berpartisipasi dalam sebuah sistem organisasi 6 Hubungan dengan atasan dan mitra Model hubungan lebih cenderung hirarkikal Model hubungan lebih cenderung membentuk jaringan 7 Model adopsi komunikasi antar entitas Menerapkan sistem komunikasi captive Menerapkan sistem komunikasi competitive
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini memaparkan hasil analisis berdasarkan studi literatur terkait peran dan minat pemangku kepentingan dalam menggunakan kumpulan data pada sistem OGD. Secara umum, pada bagian hasil terdiri dari beberapa sub-bagian, antara lain (1) klasifikasi peran pemangku kepentingan pada sistem e-Government, dan (2) klasifikasi dan Perspektif Peran Pemangku Kepentingan pada OGD.
3.1 Klasifikasi Peran Pemangku Kepentingan pada e-Government
Dalam model konseptual mondial, layanan e-Government berfokus pada empat pemangku kepentingan primer, yaitu: warga negara, komunitas bisnis, pegawai pemerintah, dan lembaga pemerintah itu sendiri [32]. E-Government bertujuan untuk  membuat  interaksi  dengan  warga  negara,  bisnis,  pegawai  pemerintah, lembaga  pemerintah  dan  pemerintah  lainnya  menjadi  lebih  nyaman,  ramah, transparan, efisien dan efektif.
Dalam sistem e- Government, masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dapat mengajukan permintaan untuk layanan pemerintah tertentu dan kemudian

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
446 | Analisis Perbedaan Perspektif dan Peran Pemangku Kepentingan .....
menerima layanan pemerintah tersebut melalui Internet atau mekanisme sistem komputerisasi. Terkadang, layanan pemerintah disampaikan melalui satu kantor pemerintah atau dikenal dengan layanan satu atap. Dalam kasus lain, transaksi pemerintah  diselesaikan  tanpa  kontak  langsung  dengan  pegawai  pemerintah, dengan menghasilkan dokumen secara elektronik ( paperless).
Untuk mengetahui siapa saja yang memiliki andil atau peran dalam pelaksanaan sistem  berbasis  elektronik  di  pemerintahan,  maka  penelitian  ini mengklasifikasikannya untuk memahami dengan lebih mudah tipologi pemangku kepentingan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3, yang dikenalkan oleh Rowley J (2011) [33].
Tabel 3. Tipologi pemangku kepentingan sistem e-Government No Tipologi stakeholder Peran 1 Individu sebagai pengguna layanan ( people as service users ) Menerima dan menggunakan layanan profesional pada sistem e-Government selama
kurun waktu tertentu dengan sub-layanan tertentu (misal: layanan kesehatan, pendidikan, lowongan kerja, dan transportasi) 2 Individu sebagai warganegara ( people as citizens ) Menerima layanan pemerintah pada skala yang lebih luas (misalnya: partisipasi pemilihan kepala daerah atau presiden, partisipasi peserta lelang, dan sebagainya). Peran yang lebih besar dari tipologi ini adalah untuk memastikan hasil yang transparan dan konsisten sesuai dengan aturan dan rangkaian proses interaksi dengan sistem pemerintahan. 3 Pelaku bisnis ( businesses ) Penggunaan layanan sistem e-Government dapat membantu membuat semua fungsi bisnis menjadi transparan. Semua informasi pemerintah dapat diunggah ke Internet. Para pelaku bisnis secara khusus bisa mengakses informasi apa pun yang mereka inginkan, kapan pun mereka menginginkannya, dengan nyaman. 4 Unit usaha kecil dan menengah ( small-to- medium enterprises )
Sistem e-Government membawa banyak manfaat signifikan bagi perusahaan. Digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi dengan menyediakan akses informasi dan komunikasi yang lebih baik dan lebih cepat antara staf,

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
No Tipologi stakeholder Peran pemasok, dan jaringan. Ini dapat membantu usaha kecil dan menengah (UKM) berintegrasi ke pasar global. 5 Organisasi non-profit ( non- profit organization ) NGO memiliki peran besar pada sistem pemerintahan utamanya pada pekerjaan lingkungan, sosial, advokasi dan hak asasi manusia. Mereka dapat bekerja untuk mempromosikan perubahan sosial atau politik dalam skala luas atau sangat lokal. NGO
memainkan peran penting dalam mengembangkan masyarakat, meningkatkan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengakses dan menggunakan layanan sistem e-Government . 6 Politisi ( politicians ) Politik juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi e-Government . Salah satu isu politik yang dapat berperan dominan dalam pengambilan keputusan adalah political will . Kemauan politik merupakan komitmen kuat yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam posisi pengambilan keputusan, seperti kepala daerah dalam rangka mengatasi masalah dan kebijakan yang mereka hadapi. 7 Perancang dan Pengembang sistem teknologi informasi ( design and IT developers ) Perancang dan pengembang sistem teknologi merupakan salah satu pemain kunci dalam menciptakan inovasi dan layanan sistem e-
Government . Peran besar ini tentunya membawa pengaruh sejauh mana sebuah organisasi pemerintah siap dan kuat dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
Berdasarkan tipologi pemangku kepentingan sistem e-Government seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa masing-masing aktor memiliki peran yang spesifik dan unik untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis  elektronik.  Jika  diklasifikasikan  lebih  ringkas,  maka  dalam  sistem e- Government terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) masyarakat, termasuk di dalamnya adalah individu dan warganegara, (2) sektor bisnis, termasuk pelaku

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
448 | Analisis Perbedaan Perspektif dan Peran Pemangku Kepentingan .....
bisnis dan unit usaha kecil dan menengah, dan (3) pendukung atau penyeimbang, termasuk di dalamnya organisasi non-profit, politisi, dan pengembang sistem dan teknologi informasi.
Selanjutnya, ketujuh tipe pemangku kepentingan dalam sistem e-Government ini merupakan cikal bakal aktor utama yang memilki kepentingan dan peran besar dalam  pelaksanaan  inisiatif  OGD.  Ketersediaan  data  pada  portal  OGD  memiliki peran strategis untuk bagaimana ketujuh stakeholders ini saling bertukar data dan informasi secara mutualisme.

## 3.2 Klasifikasi dan Perspektif Peran Pemangku Kepentingan pada OGD
Kemudian, bagaimana dengan tipe, klasifikasi, dan peran pemangku kepentingan pada domain OGD? Pada bagian ini, hasil penelitian dilanjutkan dengan proses iteratif  dalam  menganalisis  konten  literatur  khususnya  pada  tema  pemangku kepentingan pada OGD dengan mendiskusikan dan mendeskripsikan perspektif. Hasil  studi  literatur  yang  dilakukan  juga  melibatkan  analisis  terhadap  beberapa artikel yang relevan untuk menghasilkan sejumlah perspektif berbeda yang dapat dibawa untuk mendukung data pemerintah terbuka.
Salah satu penggagas klasifikasi pemangku kepentingan dalam OGD adalah F. Gonzales-Zapata dan R. Heeks (2015). Mereka membagi perspektif pemangku kepentingan OGD menjadi empat klaster, yaitu birokrasi, teknologi, politik, dan ekonomi. Penjelasan lebih rinci terkait empat perspektif ini dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Perspektif turunan pemangku kepentingan OGD No Perspektif OGD Peran Aktor kunci 1 Perspektif Birokrasi Birokrasi berperan dalam penentuan kebijakan, strategi, dan proses bisnis dalam pemerintahan. Fungsi lain dari birokrasi adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data. Pegawai negeri sipil, staf teknologi informasi dengan peran operasional. 2 Perspektif Teknologi Teknologi memiliki peran sentral sebagai media penjamin inovasi teknologi dalam pemerintahan khususnya dalam penyediaan Staf teknologi informasi dengan peran perancang dan operasional.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
No Perspektif OGD Peran Aktor kunci dan pengelolaan data. 3 Perspektif Politik Secara politis, pemerintah juga memerlukan penyeimbang dan jaminan bahwa layanan sistem dan data dapat diakses secara mudah tanpa syarat untuk kepentingan sektor publik. Warga negara dengan peran sebagai pengguna 4 Perspektif Ekonomi Selain untuk kepentingan secara individu, sosial, dan politik, OGD juga harus mampu berperan untuk menciptakan nilai ekonomi dengan basis data yang tersedia. Sektor bisnis dan swasta, wirausaha, peneliti industri dengan peran sebagai pengguna
Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa aspek yang perlu didiskusikan terutama dalam rangka direksi penelitian berikutnya. Pertama, penelitian ini telah berhasil  melakukan klasifikasi peran pemangku kepentingan pada domain e-Government dalam bentuk tipologi. Namun demikian, perlu untuk dilanjutkan lagi lebih jauh tipologi yang melibatkan tipe pemangku kepentingan yang lebih banyak. Hal demikian diperlukan untuk melihat secara komprehensif irisan kepentingan dan peran masing-masing stakeholders dalam menggunakan laayanan e-Government.  Kedua,  penelitian  ini  juga  menghasilkan  klasifikasi pemangku  kepentingan  pemanfaatan  OGD  melalui  perspektif  turunan  dari klasifikasi e-Government sebelumnya. Tetapi, klasifikasi ini masih bersifat umum dan belum secara khusus melihat peran, minat, dan potensi pro-kontra mereka dalam memanfaatkan OGD.
4. KESIMPULAN
Paper  ini  menghasilkan  tiga  poin  besar  sesuai  dengan  latar  belakang  dan pertanyaan  penelitian.  Pertama, “ bagaimana  mendefinisikan  pemangku kepentingan  OGD?  Hasil  studi  literatur  dalam  penelitian  telah  mendefinisikan pemangku dalam tiga kasta utama yaitu stakeholder secara umum (internal dan eksternal), stakeholder pada sistem e-Government, dan stakeholder pada sistem OGD.  Kedua,  “ bagaimana  perspektif  masing-masing  pemangku  kepentingan dalam  pemanfaatan  OGD? ” Hasil  kajian  teoritis  menunjukkan  bahwa  masing- masing aktor kunci memiliki peran, tujuan, dan minat dalam menggunakan OGD dengan kepentingan beragam. Keberagaman ini mencerminkan bahwa OGD telah

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
berhasil  mengubah  bisnis  proses  pengumpulan  dan  penggunaan  data.  Ketiga, “ bagaimana  mengklasifikasikan  peran  dan  minat  masing-masing  perbedaan pemangku kepentingan? ” Hasil  penelitian  telah  merujuk  pada  empat  klasifikasi perspektif pemangku kepentingan, yaitu birokrasi, teknologi, politik, dan ekonomi.
Dari keempat perspektif pemangku kepentingan (birokrasi, teknologi, politik, dan ekonomi), terhadap implementasi OGD. Maka dapat disimpulkan beberapa hal fundamental. Pertama, masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang sama terhadap kebutuhan akan data, namun disaat yang sama juga berperan berbeda terkait tujuan dalam menggunakan ulang data. Kedua, terlepas adanya perbedaan peran dari keempat perspektif pemangku kepentingan, namun peran sentral pemerintah sendiri dibutuhkan untuk melakukan sinergi hubungan baik  antar  aktor  yang  terlibat.  Sinergi  yang  dimaksudkan  adalah  lebih mengutamakan  kepentingan  publik  dengan  memberikan  kemudahan  akses, keterbaruan  data,  meloloskan  data  tanpa  syarat,  dan  memastikan  bahwa  data memiliki nilai ekonomis untuk inovasi bisnis.

## REFERENSI
[1] S. Bretschneider, "Information Technology, E-Government, and Institutional Change," Public Administration Review, vol. 63, no. 6, pp. 738-741, 2003.
[2]  D. Linders, "From E-Government to We-Government: Defining a Typology for  Citizen  Coproduction  in  the  Age  of  Social  Media," Government Information Quarterly, vol. 29, no. 4, pp. 446-454, 2012.
[3]  L.  Carter,  "E-Government  Utilization:  Understanding  the  Impact  of Reputation and Risk," Electronic Government Research, vol. 8, no. 1, pp. 83-97, 2012.
[4]  L.  Horner  and  L.  Hazel,  "Adding  Public  Value,  London:  The  Work Foundation," 2005.
[5]  H. J. Scholl, "Applying Stakeholder Theory to E-government," in Towards the E-Society, 2001, pp. 735-747.
[6]  J.  Stragier,  P.  Verdegem,  and  G.  Verleye,  "How  is  e-Government Progressing? A Data Driven Approach to E-government Monitoring " Journal of Universal Computer Science, vol. 16, no. 8, pp. 1075-1088, 2010.
[7]  N.  Helbig,  A.  M.  Cresswell,  B.  G.  Burke,  and  L.  F.  Luna-Reyes,  "The Dynamics  of  Opening  Government  Data,"  University  at  Albany,  SUNY, Albany, New York2012.
[8]  A.  Luthfi  and  M.  Janssen,  "A  Stakeholder  Taxonomy  for  Opening Government Data Decision-making," in BMSD 2021, Sofia, Bulgaria, 2021: Springer Nature Swirzerland AG 2021.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
[9]  M. Kamal, V. Weerakkody, and Z. Irani, "Analyzing the role of stakeholders in the adoption of technology integration solutions in UK local government: An exploratory study," Government Information Quarterly, vol. 28, no. 2, pp. 200-210, 2011.
[10]  S. D. Mascia, "Managing Difficult Stakeholders," Project Management World Journal, vol. 4, no. 9, 2015.
[11]  S. Juana-Espinosa, "Open government data portals in the European Union: A dataset from 2015 to 2017," Data in Brief, vol. 29, 2020.
[12]  F.  Gonzales-Zapata  and  R.  Heeks,  "The  Multiple  Meanings  of  Open Government  Data:  Understanding  Different  Stakeholders  and  Their Perspective," Government  Information  Quarterly,  vol.  32,  pp.  441-452, 2015.
[13]  D. S. Donald and S. Saxena, "Barriers to Open Government Data (OGD) initiative in Tanzania: Stakeholders’ perspectives," Growth and Change, vol. 50, no. 1, pp. 470-485, 2018.
[14]  A. Giannopoulou, "Understanding Open Data Regulation: An Analysis of the Licensing Landscape," in Open Data Exposed - Information Technology and Law Series B. v. L. e. al, Ed.: Springer 2018.
[15]  M.  Napolitano,  "Open  data  as  a  public  asset,"  Digital  Commons  Lab, Fondazione Bruno Kessler, Trento (Italy)2019.
[16]  M. Kassen, "A promising phenomenon of open data: A case study of the Chicagoopendata project," Government Information Quarterly, vol. 30, pp. 508-513, 2013.
[17]  J. Ku č era, D. Chlapek, and M. Ne č aský, "Open Government Data Catalogs: Current Approaches and Quality Perspective," in International Conference on  Electronic  Government  and  the  Information  Systems  Perspective, Prague, Czech Republic, 2013, pp. 152-166: Springer.
[18]  M. S. Mayernik, "Open data: Accountability and transparency," Big Data & Society, 2017.
[19]  C.  Malamud et al.  (2007, 4 December 2017).  Open Government Data Principles. Available: https://public.resource.org/8_principles.html
[20]  M. Janssen, Y. Charalabidis, and A. Zuiderwijk, "Benefits, Adoption Barriers and  Myths  of  Open  Data  and  Open  Government," Information  System Management, European Research on Electronic Citizen Participation and Engagement in Public Policy Making vol. 29, no. 4, pp. 258-268, 2012.
[21]  P. Carvalho, P. Hitzelberger, B. Otjacques, F. Bouali, and G. Venturini, "Open Data Integration," in DATA 2014, 2014, pp. 41-47: ACM Digital Library.
[22]  A.  Zuiderwijk,  M.  Janssen,  and  C.  David,  "Innovation  with  open  data: Essential elements of open data ecosystems," Information Polity, vol. 19, no. 2-3, pp. 17-33, 2014.

## Journal of Information Technology Ampera
Vol. 3, No. 3, December 2022 e-ISSN: 2774-2121
https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/index
[23]  A. Zuiderwijk, "Analysing Open Data in Virtual Research Environments: New Collaboration Opportunities to Improve Policy Making," Information Polity, vol. 13, no. 4, pp. 76-92, 2017.
[24]  L.  Sunderberg,  "Decision  Making  and  Value  Realization  in  Multi-Actor  e- Government Context," Electronic Government and Electronic Participation, vol. 23, pp. 147-154, 2016.
[25]  M. P. Canares, D. Marcial, and M. Narca, "Enhancing Citizen Engagement with Open Government Data," Journal of Community Informatics, vol. 12, no. 2, 2016.
[26]  B.  Ubaldi, "Open Government  Data:  Towards  Empirical  Analysis  of  Open Government Data Initiatives," OECD Working Papers on Public Governance, vol. 22, p. 60, 27 May 2013 2013.
[27]  A. Zuiderwijk and M. Janssen, "Open Data Policies, Their Implementation and  Impact:  A  Framework  for  Comparison," Government  Information Quarterly, vol. 31, no. 1, 2013.
[28]  T.  Roeder, Categorizing  Stakeholders  (Managing  Project  Stakeholders: Building a Foundation to Achieve Project Goals). 2013.
[29]  G. Eliot, What is a stakeholder? (Managing Project Stakeholders: Building a Foundation to Achieve Project Goals). 2013.
[30]  J. M. Bryson, "What to Do When Stakeholders Matter," Public Management Review, vol. 6, no. 1, 2004.
[31]  M. Heimstädt, F. Saunderson, and T. Heath, "Conceptualizing Open Data ecosystems: A timeline analysis of Open Data development in the UK," in "School of Business & Economics: Management," 2014.
[32]  S. Phonepaseuth and R. Tatyana, "e-Goverment Implementation," in MATEC Web of Conference, Amsterdam, the Netherlands, 2016.
[33]  J. Rowley, "e-Government stakeholders — Who are they and what do they want?," International Journal of Information Management, vol. 31, pp. 53-
62, 2011.