Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan
Mawaddaturrokhmah 1 , Muhamad Muhdar 2 , Rini Apriyani 3
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Mulawarman Email: mawaddaturrokhmah@yahoo.com
2 Fakultas  Hukum,Universitas  Mulawarman Email: muhamadmuhdar@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum , Universitas Mulawarman Email: riniapriyani@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
The theory of condition sine qua non is known in criminal law and is essential in uncovering the causal relationship  in  criminal  acts.  However,  it  will  generate  problems  when  applied  in  environmental  cases such  as  environmental  pollution  caused  by  oil  pollution  in  Balikpapan.  This  study  adopts  a  doctrinal approach,  including  examining  the  Decision  of  the  Balikpapan  District  Court  Number: 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP.  The  theory  of  condition  sine qua  non  is  not  purely  applied as  a  process  of determining  accountability.  This  theory  is  only  applied  at  the  investigation  stage  but  not  at  the  court process,  although  in  the  facts  of  the  trial,  several  factors  are  causing  the  oil  spill  in  Balikpapan  Bay, including those who contributed to the occurrence of this case.
Keywords: Causality, Conditio Sine Qua Non; Pollution; Oil Spill; Environment

## ABSTRAK
Teori  conditio  sine  qua  non  dikenal  dalam  hukum  pidana  dan  penting  dalam  mengungkap  hubungan sebab akibat dalam tindak pidana. Namun, hal ini menimbulkan masalah ketika diterapkan dalam kasus- kasus  lingkungan  seperti  pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  pencemaran  minyak  di Balikpapan.  Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  doktrinal  termasuk  memeriksa  Putusan  Pengadilan Negeri  Balikpapan  Nomor:  749  /  Pid.B  /  LH  /  2018  /  PN.BPP.  Teori  conditio  sine  qua  non  tidak  murni diterapkan  sebagai  proses  penentuan  akuntabilitas.  Teori  ini  hanya  diterapkan  pada  tahap  investigasi tetapi  tidak  pada  proses  pengadilan  meskipun  dalam  fakta  persidangan  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  tumpahan  minyak  di  Teluk  Balikpapan  termasuk  yang  berkontribusi  dalam  terjadinya kasus ini.
Kata Kunci : Kausalitas, Conditio Sine Qua Non; Polusi; Tumpahan Minyak; Lingkungan.

## PENDAHULUAN
Pengaturan hukum lingkungan melalui hukum pidana memberi penegasan bahwa ada wilayah  kepentingan  umum  yang  harus  dilindungi  di  samping  kepentingan  individu. Remmelink dengan mengutip pendapat Blackstone, menyebutkan, siapa yang bersalah atau  berdosa  terhadap  hak  dan  kewajiban  publik,  siapa  yang  mencederai (kepentingan) masyarakat, dianggap melakukan tindak pidana. Wilayah laut dan pesisir sebagai milik Bersama ( common property ) atau area kepentingan umum memerlukan perlindungan, salah satunya dengan penggunaan instrument hukum pidana.

## Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non (Mawaddaturrokhmah)
Aktivitas laut dan pesisir kerapkali menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah tumpahan  minyak  karena  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  serta  produksi  minyak (aktivitas  pengeboran,  penempatan  kilang  penampungan  minyak  dan  pendistribusian minyak)  memiliki  peluang  terhadap  bahaya  kemungkinan  terjadinya  pencemaran minyak. 1 Hampir setiap tahun, tumpahan minyak selalu terjadi baik yang bersumber dari  kapal  maupun  dari  kegiatan  eksplorasi-eksploitasi.  Pada  Putusan  Pengadilan Negeri  Balikpapan  Number:  749  /  Pid.B  /  LH  /  2018  /  PN.BPP  Salah  satu  peristiwa tumpahan minyak yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2018 sekitar Pukul 21.35 Wita di perairan  Teluk  Balikpapan  Provinsi  Kalimantan  Timur  yakni  kebocoran  pipa  distribusi minyak  mentah  ( crude  oil )  di  bawah  laut  yang  berada  pada  ke  dalaman  22-26  meter milik PT. Pertamina yang menghubungkan Terminal Lawe-Lawe di Panajam Paser Utara ke Kilang Refinery Unit V Balikpapan Peristiwa ini mencemari perairan Teluk Balikpapan seluas kurang lebih 34.052,72-39,468,35 ha dan hutan mangrove seluas 86.01 ha.
Kebocoran  pipa  milik  Pertamina  ini  diakibatkan  oleh  jangkar  Kapal  MV  Ever  Judger. Peristiwa  ini  bermula  dari  Zang  Deyi  dan  Kapal  Pandu  yang  tidak  memperhatikan standar  yang  tersedia  yaitu  Pertukaran  Informasi  sebagaimana  tertuang  dalam International  Maritime  Organisation (IMO)  Resolution  A.960  (23) Annex  2 Recommendation On Operational Procedures For Maritime Pilots Other Than Deep-Sea Pilots , salah satunya mencakup konfirmasi Bahasa yang akan digunakan di kapal. 2
Pada proses penyidikan, polisi menduga ada beberapa pihak yang memungkinkan lalai dalam  peristiwa  tumpahan  minyak  di  Teluk  Balikpapan  yakni  Pertamina,  pegawai Pertamina,  pejabat  Kesyahbandaran  dan  otoritas  pelabuhan  (KSOP)  Balikpapan  dan kapal  kargo  MV  Ever  Judger. 3 Namun,  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Balikpapan majelis  hakim  hanya  menetapkan  satu  orang  terpidana  yakni  Zang  Deyi  sebagai nahkoda  kapal  MV  Ever  Judger  berupa  pidana  penjara  selama  sepuluh  tahun  dan denda lima belas milyar rupiah. Zang Deyi dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana pencemaran.
Dalam  fakta  persidangan  ditemukan  beberapa  faktor  yang  memungkinkan  turut berkontribusi  selain  nahkoda  kapal  MV  Ever  Judger  atas  tumpahnya  minyak  di  Teluk Balikpapan yakni, perusahaan Holding Company Limited di British Virgin Island sebagai pemilik kapal MV Ever Judger berbendera Panama dan operator kapal MV Ever Judger Perusahaan Fleet  Management  Ltd di  Hongkong,  Pandu  yang  kurang  jelas  dalam memberikan  arahan,  PT.  Pertamina  sebagai  pemilik  pipa  yang  tidak  memiliki early warning system dan Petugas Pertamina yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
Peristiwa  tumpahan  minyak  di  Teluk  Balikpapan  tidak  memiliki  satu  penyebab  tetapi memiliki  hubungan  dengan  faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  kualitas  dari  suatu akibat, namun pada tingkat praktek, peserta dari terbentuknya delik tidak diikutkan
1 Mursalin Mursalin, I Wayan Nurjaya, and Hefni Effendi, “Analisis Sensitivitas Lingkungan Oscp (Oil Spill Contingency Plan) Di Pesisir Selatan Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur,” Journal of Natural Resources and Environmental Management 4, no. 1 (2014): 84.
2 https://darilaut.id/berita/kasus-kapal-mv-ever-judger-nahkoda-perhatikan-sop- pertukaran-informasi.diakses terakhir tanggal 28 Juni, 2019.
3 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595.diaksese pada tanggal 15 September 00.41 Wita.
dalam  proses  permintaan  pertanggungjawaban,  atau  rangkaian  penyebab sebagaimana teori conditio sine qua non. Tulisan ini menguji kedudukan teori conditio sine qua non termasuk menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat terhadap kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

## METODE
Penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan doctrinal yang  dimaksud  adalah penilitian  yang  berbasis  ketentuan  perundang-undangan  ( black  letter  law )  yang berkaitan  dengan  pencemaran  dan  perusakan  wilayah  laut. 4 Dalam  hal  ini,  penulis menggunkan  teori conditio  sine  qua  non untuk  menganalisis  peristiwa  tumpahan minyak  di  Teluk  Balikpapan.  Dukungan  informasi  faktual  dilakukan  dengan  cara menelaah keterangan dari berbagai saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP.

## PEMBAHASAN

## Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non
Tumpahan  minyak  yang  terjadi  tanggal  30  Maret  2018  sekitar  Pukul  21.35  Wita  di perairan  Teluk  Balikpapan  Provinsi  Kalimantan  Timur  yakni  kebocoran  pipa  distribusi minyak  mentah  ( crude  oil )  di  bawah  laut  yang  berada  pada  ke  dalaman  22-26  meter milik PT. Pertamina yang menghubungkan Terminal Lawe-Lawe di Panajam Paser Utara ke Kilang Refinery Unit V Balikpapan Peristiwa ini mencemari perairan Teluk Balikpapan seluas  kurang  lebih  34.052,72-39,468,35  ha  dan  hutan mangrove seluas  86.01  ha disebabkan  oleh  jangkar  Kapal  MV  Ever  Judger  yang  ditarik  dan  mengenai  pipa  milik Pertamina.
Hasil  analisis  dan  valuasi  sidik  jari  tumpahan  minyak  mentah  ( oil  finger  print ) 5 yang dilakukan oleh Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi diperoleh hasil berupa  indicator  kandungan  minyak  dan  lemak  di  air  0,56  %  (nol  koma  lima  enam persen) atu 5.600 mg/ liter (lima ribu enam ratusmiligram per liter) sampel air laut dan 1,94 % (satu koma Sembilan empat persen) atau 19.400 mg/ liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air laut dan sedimen minyak di dasar Teluk Balikpapan pada  beberapa  tempat  mempunyai  TPH  (Total  Petrolium  Hidrokarbon)  yang  berasal dari  minyak  bumi  yang  tinggi  mulai  dari  angka  0,014  %  (nol  koma  nol  satu  empat persen)  berat  atau  140  mg/  kg  (seratus  empat  puluh  milligram  per  kilogram)  berat sampai  dengan  0,117  %  (nol  koma  satu  satu  tujuh  persen)  berat  atau  1.170  mg/  kg (seribu  serratus  tujuh  puluh  milligram  per  kilogram)  berat  dan  kondisi  air  laut  Teluk Balikpapan sesaat setelah kejadian terdapat kandungan minyak dan lemak di air 0,56 % (nol koma lima enam persen) atau 5.600 mg/ liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/ liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air dan jika dibandingkan dengan ketentuan
4 Chynoweth,  P.,  Legal  Research  in  The  Built  Environment:  A  Methodological  Framework, http://usir.saford.ac.uk/12467/ p.4 akses terakhir tgl 7 Januari 2020
5 Buffy Marie Meyer, “Quantitative Oil Source-Fingerprinting Techniques and Their Application to Differentiating Crude Oil in Coastal Marsh Sediments,” 2016.
lampiran  ke  III  mengenai  baku  mutu  air  laut  pada  biota  laut  Keputusan  Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  51  Tahun  2004  tentang  Baku  Mutu  Air  Laut  yang  secara normal  seharusnya  kandungan  tersebut  adalah  1  mg/  liter  (satu milligram per  liter), maka dapat dikatakan kondisi air laut Teluk Balikpapan melampaui baku mutu air laut.
Dalam  perspektif  hukum,  tumpahnya  minyak  di  Teluk  Balikpapan  sebagai  peristiwa hukum, 6 dan  menyebabkan  terjadinya  bahaya  bagi  manusia  dan  lingkungan  hidup. 7
Dari  sisi  bahaya  yang  ditimbulkan,  pencemaran  lingkungan  tersebut  memerlukan pertanggungjawaban hukum baik dari sisi perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban  pidana  dimaksudkan  untuk  mengembalikan  kepentingan  umum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  pencemar  dan  perusak  lingkungan  hidup  dari  sisi hubungan  antara  negara  dan  masyarakat  sangat  diperlukan  karena  tujuanya  adalah untuk  menyelamatkan  masyarakat  ( social  defence )  dan  lingkungan  hidup  dari perbuatan  dilarang  ( vorboden )  dan  perbuatan  yang  diharuskan  atau  kewajiban ( geboden )  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku.  Secara  khusus  penghukuman  dimaksud bertujuan untuk mencegah terjadiya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan menggenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar. 8
Hubungan  antara  sebab  dan  akibat  dalam  hukum  pidana  merupakan  hal  essensial dalam  hukum  pidana, 9 dan  bahkan  merupakan  fokus  dari  ajaran  kausalitas. 10 Ajaran sebab akibat mempersamakan dengan kata cause , causation , dan causality , 11 Sementara  causality  diartikan  sebagai the  principle  of  causal  relationship; the  relation  between  cause  and  effect . Causal sendiri  diartikan  sebagai relating  or involving causation dicontohkan dengan “ a causal link exists between the defendant’s action  and  the  plaintiff’s  injury ”,  pengertian  yang  terakhir causation sebagai the causing or producing of an effect ( the plaintiff must prove causation ). 12 Pada peristiwa konkret, tiap-tiap akibat pada kenyataanya dapat ditimbulkan oleh beberapa masalah yang satu beberapa perbuatan yang merupakan suatu rangkaian yang dapat dianggap sebagai  sebab  (causa), 13 (causal  verband)  antara  perbuatan  si  pelaku  dan  kerugian kepentingan tertentu. 14
Hubungan  kausalitas  dari  sisi  hukum  tidak  dapat  terlepas  dari  konsepsi conditio  sine qua  non yang  lazim  dikenal  dalam  keluarga  hukum civil  law dan but  for  test yang dikenal dalam keluarga common law . Adapun but for test diawali dengan pertanyaan
6 J J Bruggink, Refleksi Ilmu Hukum, Dialih Bahasakan Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),46.
7 Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP), The United Nation https://www.un.org/press/en/2001/sea1727.doc.htm accessed, January 8, 2010
8 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia ,( Jakarta: Sinar Grafika, 2009),121-122.
9 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),97.
10 Ahmad Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana ,(Jakarta: Prenada Media, 2018),101.
11 Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition (St. Paul: Thomson-West, 2004).
12 Garner.
13 Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana .
14 Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2003,61.
kerusakan,  kerugian,  kematian  terjadi  ketika  absenya  perbuatan  melawan,  Jika jawabanya  “negatif”,  maka  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas)  ada,  sedangkan  jika jawabanya positif, tidak ada hubungan sebab akibat. 15
Teori conditio  sine  qua  non dikemukakan  oleh Von  Buri  mengawali diskursus  tentang ajaran  kausalitas  yang  secara  literal  berarti  syarat  mana  tidak  (syarat  mutlak). 16 Menurut  teori  ini,  tidak  membedakan  mana  faktor  syarat  dan  yang  mana  faktor penyebab,  segala  sesuatu  yang  masih  berkaitan  dalam  suatu  peristiwa  sehingga melahirkan  suatu  akibat  adalah  termasuk  menjadi  penyebabnya. 17 Menurut  Von  Buri bahwa  semua  faktor  yaitu  semua  syarat  yang  turut  serta  menyebabkan  suatu  akibat dan  yang  tidak  dapat weggedact (dihilangkan)  dari  rangkaian  faktor-faktor  yang bersangkutan  harus  dianggap causa (sebab)  akibat  itu.  Tiap  faktor  yang  dapat dihilangkan  ( weggedacht )  dari  rangkaian  faktor-faktor  tersebut  yang  adanya  tidak perlu  untuk  terjadinya  akibat  yang  bersangkutan,  tidak  diberi  nilai.  Demikian sebaliknya  tiap  faktor  yang  tidak  dapat  dihilangkan  ( niet  weggedacht )  dari  rangkaian faktor-faktor  tersebut,  yaitu  yang  adanya  perlu  untuk  terjadinya  akibat  yang bersangkutan, harus diberi nilai sama dan sederajad, 18 atau mempertimbangkan tidak hanya  mempertimbangkan  perbuatan  melawan  hukum  ( actus  reus )  tetapi  juga mempertimbangkan  sikap  batin  ( mens  rea )  terutama  untuk  kasus-kasus  yang  unsur kealpaanya  lebih  dominan  daripada  perbuatanya.  Dalam  mempertimbangkan hubungan sebab akibat tidak bisa menggunakan logika hakim semata, tetapi logika dan akal  yang  dicapai  melalui  ilmu  pengetahuan  yang  objektif  dan  ketika  menentukan perbuatan  yang  menjadi  sebab,  tidak  selamanya  hanya  satu  perbuatan  tetapi  juga dapat  terdiri  dari  dua  atau  lebih  perbuatan, 19 termasuk  mempertimbangkan  ada tidaknya intervensi ( novus actus interveniens ) dari pihak ke tiga. 20
Kausalitas  (sebab-akibat)  adalah  suatu  hubungan  atau  proses  antara  dua  atau  lebih kejadian  atau  keadaan  dari  peristiwa  dimana  satu  faktor  menimbulkan  atau menyebabkan faktor lainya. 21
IS  sebagai  salah  satu  nama  yang  disebutkan  dalam  kesaksian  di  sidang  Pengadilan Negeri  Balikpapan  disalahkan  atas  tumpahan  minyak  di  Teluk  Balikpapan  karena kewenanganya sebagai koordinator yang bertugas memonitor operasi-operasi di kilang aman atau tidak. Ia dianggap mampu mengehentikan aliran distributor pada pipa saat pipa patah dengan kewenanganya, IS berasumsi bahwa penurunan rate dalam tangki buffer diakibatkan oleh pompa yang tidak bagus, sehingga Ipan menaikan flowrate dari 1200 m 3 ke 1300 m 3 dengan maksud agar level pada tangki buffer stabil. Namun
15 Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana .
16 Sofian.
17 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan  Peringanan,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  Dan  Ajaran  Kausalitas , Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
18 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat , Jakarta: Rineka Cipta , Jakarta: Rineka Cipta, 2010,177.
19 S H Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Refika Aditama, 2002),293-294.
20 Moeljatno.
21 Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana .
sebaliknya, tindakanya menyebabkan minyak yang keluar dari pipa yang patah semakin banyak.
Selain  persoalan  jangkar  yang  memutuskan  pipa  milik  pertamina  dan  kelalaian  dari pertugas pertamina, tidak adanya early warning sytem yang di pasang pada pipa milik pertamina turut memperparah keadaan. Pihak pertamina pun mengakui bahwasanya sistem  yang  mereka  miliki  masih  menggunakan  sistem  yang  lama  sehingga  sistem tersebut  tidak  dapat  secara  otomatis  menghentikan  minyak  yang  ke  luar  ke  media laut. 22
Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  No:  749/Pid/LH/2018/PN.BPP menyebutkan  bahwa  Rangkaian  perbuatan-perbuatan  dari beberapa  rangkaian  faktor yang mengakibatkan tercemarnya perairan di Teluk Balikpapan, keterkaitan rangkaian perbuatan  terdakwah  dengan  akibat  yakni  perbuatan  pandu  yang  memberikan informasi kepada nahkoda kapal MV Ever Judger untuk menurunkan jangkar sepanjang 1  (satu)  meter  diarea  dilarang  menurunkan  jangkar,  nahkoda  kapal  MV  Judger  yang salah mengartikan perintah pandu yang seharusnya menurunkan jangkar sepanjang 1 (satu)  meter  menjadi  satu  segel,  petugas  pertamina  yang  tidak  menutup  pipa  ketika terjadi  tumpahan  minyak  yang  berasal  dari  pipa  distributor  milik  pertamina  yang ditandai  dengan  turunya  level  pada  tangki  buffer  dengan  hanya  berasumsi  bahwa penurunan  tersebut  disebabkan  oleh  kerusakan  pompa  sehingga  ia  memerintahkan untuk menaikan level tangki dari 1200 3 menjadi 1300 3 dengan maksud agar level pada tangki buffer stabil, dan PT Pertamina yang tidak memiliki early warning system yang di pasang pada pipanya.
Dalam perspektif causal verband yang dibangun untuk membuktikan pertanggungjawaban  pidana  pelaku  adalah  suatu  logika  berpikir  dalam  membangun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Namun keteraturan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain merupakan syarat yang digunakan untuk mengukur logika  dari  rangkaian  pebuatan  tersebut.  Keteraturan  ini  berusaha  dibangun  agar keteraturan tersebut terlihat dalam rantai perbuatan tersebut sehingga rantai tersebut terhubung  dan  tidak  terputus,  jika  rantai  kausalitas  ini  dirumuskan  maka  tergambar sebagai berikut:

## Ragaan 1. Model Rantai Kausalitas
Dalam bagan yang digambarkan di atas antara C1, C2, C3 dan C4, haruslah rangkaian yang teratur, artinya tanpa ada perintah dari pandu untuk menyiapkan jangkar di area
22 https://kaltim.tribunews.com/2018/04/06/kebocoran-pipa-tak-langsung-diketahui-gm-pertamina- ru-v-kami-belum-ada-early-warning-system Di Akses Terakhir Pada Tanggal 8 Agustus, 2019.
terlarang,  maka  tidak  akan  mungkin  Zang  Deyi  yakni  nahkoda  MV  Ever  Judger  salah mengartikan  perintah  sehingga  Zang  Deyi  memerintahkan  Mualim  1  untuk menurunkan  jangkar  kapal  satu  segel.  Demikian  juga  dengan  C4,  tidak  akan  mungkin tidak  mengetahui  adanya  pipa  distributornya  yang  patah  jika  saja  terdapat early warning  sytem pada  pipa.  ini  adalah  ragkaian  yang  logis,  jika  salah  satu  dari  C  ini dihilangkan  maka  tidak  akan  mungkin  timbul  E.  Namun,  rangkaian  ini  dirasa  masih kurang memuaskan karena antara C1, C2, C3 dan C4 tidak termasuk faktor yang saling berhubungan dan teratur.
Jika rantai perbuatan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori conditio sine qua non , maka antara perbuatan satu dengan perbuatan yang berikutnya disebutkan syarat dari  sekumpulan  perbuatan  yang  menimbulkan  akibat  pencemaran.  Perbuatan memerintahkan  menurunkan  jangkar  1  meter,  salah  mengartikan  perintah,  adanya intervensi dari Pertamina karena tidak memasang early warning system pada pipanya, dan  tidak  menutup  pipa  adalah  rangkaian  perbuatan  yang  merupakan  syarat  dari timbulnya akibat.
Keberagaman  perbuatan  ini  merupakan  kumpulan  kondisi  yang  menghasilkan konsekuensi yang dilarang. Jika digambarkan kasus tersebut maka bentuk  diagramnya sebagai berikut:
Ragaan 2. Hubungan Kausal dari Rangkaian Faktor yang Independen Penyebab
Dalam bagan di atas terlihat bahwa tumpahan minyak dimunculkan oleh faktor-faktor yakni,  C1,  C2,  C3,  dan  C4  merupakan  sekumpulan  faktor  independen  yang  tidak teratur. Faktor-faktor independen tersebut membentuk kausalitas yang memunculkan akibat.  Faktor  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  rantai  kausalitas  yang  saling terhubung, tetapi antara C1, C2, C3 dan C4 tidak berurutan sehingga membentuk anak panah  yang  tidak  terhubung  namun  tertuju  pada  satu  titik  akibat  yakni  terjadinya pencemaran.
Penerapan  teori conditio  sine  qua  non dalam  peristiwa  tumpahan  minyak  di  Teluk Balikpapan  hanya  digunakan  pada  tahap  penyidikan  saja.  Ketika  pada  proses penyidikan  polisi  menggunakan  teori  ini  untuk  mencari  pihak  yang  diduga  lalai  di antaranya Pertamina, pegawai Pertamina, pejabat Kesyahbandaran dan otoritas
pelabuhan  (KSOP)  Balikpapan  dan  kapal  kargo  MV  Ever  Judger. 23 Namun,  Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No: 749/Pid/LH/2018/PN.BPP hal ini berbanding terbalik ketika berada pada tahap peradilan, dimana Jaksa Penuntut Umum hanya menetapkan satu  terdakwa  yang  kemudian  dinyatakan  oleh  majelis  hakim  terbukti  bersalah  yakni nahkoda Kapal MV Ever Judger.
Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  yang  hanya  menetapkan  satu  orang terpidana  dirasa  belum  memuaskan,  mengingat  besarnya  jangkauan  daya  rusak  dari pencemaran  lingkungan  dan  mengakibatkan  jatuhnya  lima  korban  jiwa,  sedangkan dalam fakta persidangan ditemukan beberapa kesalahan dari pihak lain yakni, dari sisi Pandu yang menyesatkan informasi, lemahnya sistem keamanan dan keselamatan dari Pertamina dengan tidak dipasangnya early warning system pada pipa milik Pertamina menjadikan  pertamina  sudah  bermasalah  dari  dalam  seharusnya  juga  turut dipersalahkan dan kelalaian dari petugas Pertamina.
Meskipun banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tumpahan minyak tersebut tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  penyertaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  55  dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena faktor-faktor yang terlibat tidak dalam kejasama untuk mewujudkan tindak pidana yakni peristiwa tumpahan minyak, sedangkan  dalam  penyertaan  terdapat  semacam  pembagian  kerja  dengan  tanggung jawab  yang  dibebankan  pada  kelompok  secara  bersama-sama  atau  dengan  kata  lain terdapat kerjasama dalam memunculkan tindak pidana.
Perumusan  delik  lingkungan  pada  dasarya  cukup  sulit,  sebab  dalam  ketentuan mengenai lingkungan hidup, pengertian delik lingkungan ini tidak diatur secara spesifik. Namun,  pengertian  mengenai  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  dapat membantu meberikan rumusan delik lingkungan dalam merumuskan peristiwa hukum konkret.  “Sifat  fisik  minyak  mentah  bervariasi  sesuai  wilayah  zona  produksi  dan reservoir  dalam  wilayah  karena  kondisi  geografis  yang  berbeda  dan  kumpulan  bahan organik”. 24 Akibatnya, tidak ada definisi tunggal untuk semua minyak mentah. Namun, perbedaan  komposisi  ini  penting  dari  lingkungan  prespektif  kimia  karena  mereka berguna  untuk  menentukan  kemungkinan  asal  minyak  dan  memprediksi  bagaimana minyak akan berprilaku jika tumpah ke media lingkungan. 25

## Menentukan Hubungan Antara Perbuatan Dan Akibat

## 1.1. Menentukan Legal Cause
Dalam  suatu  kasus  lingkungan  hidup  terdapat  sejumlah  kondisi  yang  bersama-sama bekerja  dan  memberikan  kontribusi  atas  kasus  lingkungan  hidup  tersebut.  Peristiwa pencemaran yang dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum yang pelik, terutama dari  sisi  pembuktian  untuk  mengungkap  varian  dari  penyebab.  Dalam  tindak  pidana lingkungan hidup, mensyaratkan bahwa setiap pencemar bertanggung jawab terhadap
23 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595, Diakses pada tanggal 15 September 00.41 Wita.
24 Meyer, “Quantitative Oil Source-Fingerprinting Techniques and Their Application to Differentiating Crude Oil in Coastal Marsh Sediments.”
25 Meyer.
bagian  kerugian  yang  timbul  sesuai  dengan  andilnya  dalam  pencemaran. 26 Pertanggungjwaban  pidana  diaturkan  sebagai  diteruskanya  celaan  yang  objektif  yang ada pada perbuatan pidana karena perbuatanya itu. 27
Untuk  membuktikan  adanya  relasi  sebab  akibat  dalam  peristiwa  hukum  tumpahan minyak  dimulai  dari  pencarian factual  cause , legal  cause ,  setelah  itu  mencari perbuatan  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  lahirnya  peristiwa  pidana.  Proses dapat diukur dari rangkaian tindakan  ‘melakukan’/berbuat atau tidak berbuat dengan mempertimbangkan mens  rea yang  terdapat  dalam  diri  pelaku.  Fase  selanjutya, memfilter  perbuatan  tersebut  dengan  perbuatan  melawan  hukum,  terakhir  yakni mempertimbangkan berbagai aspek dari pelaku, korban, ataupun pihak lain yang dapat memutus  rantai  kausalitas  jika  antar  potensial  pelaku  tidak  saling  mengkonfirmasi kebenarannya.  Pencarian  hubungan  kausalitas  yang  menyeluruh  dalam  peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan melalui skema penerapan teori conditio sine qua non lebih menjamin putusan agar tidak terjadi kesesatan ( fallacy ) dalam menentukan atribusi  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  oleh  karena  membiarkan  peserta  lain lepas,  dan  tidak  cermat  menentukan  kualifikasi  kesengajaan  maupun  kelalain  dari peserta pelaku.
Doktrin hukum pidana “ pro parte dolus pro parte culpa ” yakni, suatu delik memuat dua unsur cukup penting dalam mengenali pelaku yaitu kesengajaan dan kealpaan. Bentuk kesengajaan di  bagi  menjadi tiga  jenis  yaitu pertama,  sengaja  sebagai maksud  ( opzet als  oogmerk ),  kedua,  sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  ( opzet  met bewustheid  van  zekerhaid  ofnoodzakelijheid )  dan  ketiga,  sengaja  dengan  kesadaran kemungkinan sekali terjadi.
Mengenai  kesengajaan  kemungkinan  sekali  terjadi  dengan  alasan, pertama ,  tindakan petugas  pandu  seharusnya  telah  mengetahui  kemungkinan  yang  dapat  ditimbulkan ketika  memberikan  perintah  untuk  menurunkan  jangkar  di  area  terlarang. Kedua , nahkoda  kapal  MV  Ever  Judger  sebelumnya  telah  mengetahui  adanya  larangan  di daerah Perairan Teluk Balikpapan berdasarkan data ECDIS yang terdapat di kapal MV Ever  Judger  maupun  larangan  berupa  tanda  buih  daerah  larang  lego  jangkar berdasarkan peta laut Indonesia Nomor 157 dan Elektronik Navigational Charts (ENC) ID400157 merupakan peta laut Vector resmi berbasis elektronik sesuai dengan Mandat Konvensi  SOLAS  ( Safety  Of  Life  at  Sea )  IMO  ( International  Maritim  Organisation ). Dengan mengetahui adanya larangan, seharusnya nahkoda kapal MV Ever Judger tidak menurunkan  jangkar,  tetapi  nahkoda  kapal  MV  Ever  Judger  malah  memerintahkan kepada  mualim  untuk  menurunkan  jangkar  satu  segel  (27,5  Meter)  pada  saat memasuki  daerah  terlarang.  Ketiga,  pertamina  yang  tidak  memasang early  warning system pada  pipa  miliknya  seharusnya  mengetahui  resiko  atas  segala  tindakan diatasnya  yang  memungkinkan  dapat  menimbulkan  dampak  negative  pada  pipa miliknya.
26 Wijoyo Suparto, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution) (Surabaya: Airlangga Press, 2003),42.
27 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011),156.

## Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non (Mawaddaturrokhmah)
Selanjutnya,  mengenai  kelalaian  perundang-undangan  kita  merujuk  pada  pengertian kurang  hati-hati.  Tanpa  adanya  kesengajaan,  terbuka  peluang  terancam  atau terganggunya  kepentingan  menjamin  keamanan  orang  maupun  barang  oleh  ketidak hati-hatian  orang  lain.  Akibat  ketidak  hati-hatian  tersebut  orang  lain  bisa  saja menderita  kerugian  besar  yang  tidak  dapat  diperbiki,  sehingga  (ancaman)  pidana dianggap layak dikenakan padanya. 28
Kualifikasi culpa dalam  peristiwa  tersebut  dilihat  dari  tindakan  IS  yang  tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Hal ini sesuai dengan tindakan IS yakni koordinator pipa distributor dianggap lalai,  karena  dengan  kewajibanya,  seharusnya  dia  dapat  menutup  pipa  ketika  terjadi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang di tandai dengan menurunya level tangki. Namun  sebaliknya,  karena  kurang  (cermat)  berpikir,  IS  hanya  berasumsi  bahwa penurunan  level  pada  tangki  disebabkan  oleh  pompa  yang  tidak  berfungsi,  sehingga dia menaikan level tangki yang semula 1200 m 2 menjadi 1300 m 2 , dan inilah penyebab minyak yang keluar dari penampungan dan pipa minyak makin banyak tumpah ke laut. Perbuatan petugas pertamina yang hanya berasumsi tanpa memeriksa secara faktual atas  turunya flow  rate memperparah  pencemaran  padahal  dia  memiliki  kewajiban untuk  menjaga,  mengawasi  dan  bertindak  hati-hati  mejadikanya  alasan  pembenar merumuskan  perbuatanya  karena  kelalian  menyebabkan  tercemar  dan  rusaknya lingkungan.
Pertamina  memang  tidak  diwajibkan  memasang early  warning  system atau  indikator kebocoran  pipa  karena  tidak  ada  aturan  yang  mengturnya.  Namun,  pipa  yang dihamparkan seharusnya sudah diketahui memiliki banyak resiko atas segala kegiatan di  atasnya.  Dalam  hal  ini  perbuatan  pertamina  patut  dimintai  pertanggungjawban sebagai pemilik pipa yang seharusnya dapat mencegah atau meniadakan pencemaran yang  bersal  dari  pipanya  dengan  memasangkan early  waring  system pada  pipa tersebut. Sekali lagi tumpahan minyak karena kegiatan ekplorasi dan ekploitasi kembali terjadi,  lagi  Pertamina  mengalami  tumpahan  minyak  dari  sumur  YYA-1  Blok  Offshore Nort West Java (ONWJ). Sekitar 3000 barel per hari, dihitung pertama kali terjadi pada 12 juli 2019 ketika Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan well kick pada sumur (re- aktivasi)  YYA-1  kemudian  pada  14  Juli  2019,  gelembung  gas  semakin  besar  disusul tumpahan  minyak  dari  sumur  tersebut,  hingga  saat  ini  kebocoran  gas  dan  tumpahan minyak belum mampu teratasi. 29
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan petugas Pertamina dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  karena  terkait  dengan  kewajiban  mengawasi, menjamin dan menjaga pipa milik pertamina yang berada di perairan Teluk Balikpapn.
Penilaian terhadap kualitas dari para pelaku atas peristiwa hukum tersebut, diperlukan pengukuran pada sisi komponen pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya
28 Jan Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht) , Yogyakarta: (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014),205.
29 https://www.google.com/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2019/07/25/pertamina-proyeksi- tumpahan-minyak-blok-onwj-capai-3000-bod. Diakeses pada tanggal 26 Juli 2019, Pukul, 11:17 WITA.
pelanggran  hak,  bertentangan  dengan  kewajiban  pelaku,  kesengajaan/kelalaian, maupun akibat yang ditimbulkan.
Dari  sisi  hak  berdasarkan  hukum  ( legal  right )  biasanya  diartikan  sebagai  hak  yang diakui dan dilindungi oleh hukum. 30 Hak ini senada dengan Konstitusi Indonesia terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kewajiban hukum dari para pelaku tidak menjadi pertimbangan hukum hakim, ketika pandu memberikan perintah kepada zeng Deyi untuk menurukan jangkar satu meter, kemudian karena Zeng Deyi salah mengartikan perintahnya dan memerintahkan anak buahnya  untuk  menurunkan  jangkar  sepanjang  ‘ satu  segel’ (27.5  m)  menggunakan bahasa China sehingga pandu tidak mengerti bahasa yang diucapkan antara Mualim I dengan  nahkoda  dan  ketidaktahuan  bahasa  tersebut  tidak  segera  di  perbaiki  oleh Pandu.
IMO  A  960  telah  mengatur  tentang  Prosedur  Operasional  terkait  bahasa  komunikasi ( communication  language )  dijelaskan  bahwa  ketika  seorang  pandu  tidak  paham dengan  bahasa  komunikasi  di  kapal,  maka  pandu  harus  segera  menanyakan  dan memperbaiki  bahasa  yang  tidak  dimengerti,  untuk  memungkinkan  pandu  memantau setiap  tindakan  yang  di  ambil,  demikian  pula  dengan  IMO  dalam  Resolusi  A.960  (23) juga  mengatur  mengenai  pelaporan  insiden  dan  kecelakaan,  bahwa  pada  saat melakukan  pemanduan,  petugas pandu  harus  melaporkan  kepada  otoritas  setempat, apa  pun  yang  diamati  yang  dapat  mempengaruhi  keselamatan  navigasi  atau pencegahan  pencemaran.  Pada  Pasal  113  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyebutkan  bahwa perbuatan  pandu  yang  menawarkan  secara  lisan  keterangan  atau  informasi memberikan  potensi  munculnya  pencemaran  laut  di  Teluk  Balikpapan  menjadikanya alasan  pembenar  untuk  merumuskan,  bahwa  perbuatan  pandu  merupakan menyesatkan  informasi  yang  diperlukan  dalam  kaitanya  dengan  pengawasan  dan penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.
Dari  sisi  akibat,  perbuatan  tersebut  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana  lingkungan dengan  dasar  adanya  perbuatan  tersebut  yaitu  telah  melampaui  batas  atau  ukuran tertentu.  Pasal  98  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bahwa  perbuatan  tersebut  dibagi menjadi dua yakni dengan sengaja dan karena kelalaian. Pertama, setiap orang dengan sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  air  laut dan mengakibatkan orang terluka atau mati.
Unsur  pertama  yakni,  setiap  orang  adalah  ditunjukan  terhadap  orang  sebagai  subjek hukum  dan  korporasi  sebagai  badan  hukum  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana dan  perbuatan  tersebut  dapat  dipertanggungjwabkan.  Dalam  hal  ini  ditunjukan terhadap Zang Deyi selaku Nahkoda kapl Mv Ever Judger. Nahkoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal. Nahkoda wajib
30 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Revised Edition( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),141.
bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 31
Unsur  kedua  yakni  dengan  sengaja,  yaitu  adanya  kehendak  yang  disadari  yang ditunjukan  untuk  melakukan  kejahatan  tertentu.  Nahkoda  telah  mengetahui  adanya larangan  di  daerah  perairan  Teluk  Balikpapan  berdasarkan  data  ECDIS  yang  terdapat pada  kapal  MV  Ever  Judger  maupun  larangan  berupa  tanda  buih  daerah  larang  lego jangkar  karena  terdapat  pipa  bawah  laut  milik  PT  Pertamina  berdasarkan  peta  laut Indonesia  Nomor  157  dan elektronik  Navigational  chart (ENC)  ID400157  merupakan peta laut vector resmi berbasis elektronik sesuai dengan mandate SOLAS ( Safety Of Life at Sea ) IMO (International Maritim Organisation).
Karena  Nahkoda  Kapal  MV  Ever  Judger  mengetahui  adanya  larangan  yang  terdapat pada  ECDIS  dan  buih  di  laut,  seharusnya  nahkoda  MV  Ever  Judger  tidak memerintahkan  mualim  I  untuk  menurunkan  jangkar  satu  segel  (27.5  m)  pada  saat berada di area terlarang. Maka dalam hal ini tindakan nahkoda kapal MV Ever Judger diargumentasikan  sebagai  kesengajaan  dengan  kemungkinan  sekali  terjadi  yang menyebutkan  bahwa  pembuat  tetap  melakukan  yang  dikehendakinya  walaupun  ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkanya terjadi.
Unsur ketiga yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51  Tahun  2004  tentang  Baku  Mutu  Air  Laut bahwa  ditemukanya  fakta bahwa akibat  tindakan  nahkoda  kapal  Mv  Ever  judger  melampaui  baku  mutu  air  laut  yaitu perbuatan  (kegiatan)  manusia  sehingga  melampaui  ukuran  batas  atau  kadar  mahluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur mahluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya di dalam laut. Hal ini tentu telah melampaui baku mutu air  laut  pada  biota laut yang  secara  normal  seharusnya  kandungan tersebut  adalah 1 mg/  liter  (satu  milligram  per  liter),  maka  dapat  dikatakan  kondisi  air  laut  Teluk Balikpapan  terlampaui  baku  mutunya.  Demikian  juga,pada  Pasal  88  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup bahwa  minyak  yang  tumpah  di  wilayah  perairan  merupakan  limbah  B3  sehingga  ikut memberatkan pelaku.
Unsur ke empat yakni mengakibatkan orang lain luka berat atau mati. Penjelasan Pasal 116 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.Pencemaran  laut  dalam  Peristiwa  tumpahan  minyak  di  Teluk Balikpapan  bukan  hanya  mencemari  laut  dan  hutan  mangrove,  namun  peristiwa tersebut  juga  memakan  lima  korban  jiwa.  Pelaku  usaha  dapat  dituntut  bertanggung jawab atas perbuatanya termasuk perbuatan orang lain tetapi masih dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang  lain.  Dalam  hal  ini  pemilik  kapal  MV  Ever  Judger  yakni  perusahaan  Holding Company  di  Britis  Virgin  Island  dan  oprator  kapal  yakni  Perusahaan  LTD  hongkong. Pengenaan ini berdasarkan pada adanya hungungan kerja antara nahkoda dan pemilik
31 Hari Utomo, “Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties in Ship Accident),” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 1 (2017): 57–75.
kapal MV Ever Judger, meskipun dalam Pasal 27 KLH ( criminal jurisdiction on board a foreign ship)  memang  melarang  melakukan  proses  penegakan  hukum  pidana  yang sedang  melintas  di  laut  teritorial,  tetapi  ketentuan  tersebut  memiliki  pengecualian yaitu apabila akibat kejahatan itu dirasakan oleh negara pantai ( if the consequwnces of the  crime  extend  to  the  coastal state).  Hal  ini  dapat  di  argumentasikan  bahwa meskipun  vessel  yang  berlabuh  yakni  kapal  kargo  MV  Ever  Judger  tidak  memiliki hubungan hukum  dengan  pertamina,  tetapi  akibat  kejahatan tersebut  dirasakan  oleh negara pantai yakni Indonesia maka proses penegkan hukum pidana dapat dilakukan.
Elemen penting lainnya adalan tindakan para pelaku bertentangan dengan kecermatan masyarakat.  Ukuran  yang  dipakai  untuk  menentukan  apakah  norma-norma kecermatan  itu  dilanggar  atau  tidak,  antara  lain  tergantung  pada  faktor,  tingkat pengetahuan dari si pelaku tentang kerugian lingkungan yang dapat ditimbulkan, berat ringanya kerugian yang ditimbulkan, kemungkinan-kemungkinan teknik yang ada untuk membatasi  timbulnya  kerugian,  dan  kepentingan  yang  ada  di  dalam  aktivitas  yang menimbulkan pencemaran tersebut.

## 1.2. Menentukan Factual Cause
Dalam  berbagai  literature  ada  beberapa  terminologi  lain  dari factual  cause ,  yaitu, causation  in  fact , actual  causation , scientific  causation , philosophic  causation , the necessary  or  sufficient  condition  of  an  effect , causation  sine  qua  non yang  diartikan sebagai  semua  kondisi  yang  berperoses  untuk  menghasilkan  sesuatu  yang  penting, tanpa kehadiran salah satu kondisi yang berperoses untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda.
Faktual  cause merupakan  pencarian  pertama  perbuatan  mana  yang  menimbulkan akibat. Dengan demikian, kausal faktual membutuhkan akibat dari perbuatan yang di larang.  Dalam  menentukan  perbuatan  yang  dilarang,  dibutuhkan  sejumlah  kondisi yang  merupakan  kumpulan  dari  sebab  yang  menimbulkan  akibat,  di  mana  sebab tersebut memberikan kontribusi yang cukup dalam menghasilkan akibat. 32
Jika  pertanyaan  ini  ditunjukan  kepada  seorang  ahli  teknik  kriminalistik,  penyebab tumpahnya  minyak  di  Teluk  Balikpapan  adalah  karena  jangkar  kapal  MV  Ever  Judger yang  mengenai  pipa  milik  Pertamina.  Namun  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum, maka ada elemen lain yang menjadi penyebab tumpahnya minyak tersebut. Faktanya adalah  adanya  perbuatan  negatif  yang  ditemukan  dalam  fakta  persidangan  yaitu, pandu  yang  memberikan  informasi  kepada  nahkoda  kapal  MV  Ever  Judger  untuk menurunkan  jangkar  sepanjang  1  (satu)  meter  di  area  dilarang  menurunkan  jangkar dan  nahkoda  kapal  MV  Judger  yang  salah  mengartikan  perintah  pandu  yang seharusnya menurunkan jangkar sepanjang 1 (satu) meter menjadi satu segel (27,5 m).
Perbuatan negatif lainya yaitu pada saat kejadian ditemukan fakta bahwa, pertamina tidak memiliki early warning system hal ini dibenarkan oleh General Manager Refinery Unit (RU) V Pertamina Balikpapan. Selanjutnya, petugas pertamina yang tidak menutup pipa ketika terjadi tumpahan minyak yang berasal dari pipa distributor milik pertamina
32 Jan Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht) , Yogyakarta: (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014),149.
yang ditandai dengan turunya level pada tangki buffer dengan hanya berasumsi bahwa penurunan  tersebut  disebabkan  oleh  kerusakan  pompa  sehingga  ia  memerintahkan untuk menaikan level tangki dari 1200 3 menjadi 1300 3 dengan maksud agar level pada tangki buffer stabil.
Setelah  terbukti  secara  faktual  bahwa  beberapa  pelaku  merupakan  penyebab dihasilkanya  pencemaran  minyak  di  Teluk  Balikpapan,  maka  untuk  mengetahui seberapa jauh pertanggung jawaban pidana pelaku maka legal cause menawarkan dua konsep  untuk  menjawabnya  adalah  mencari  penyebab  subtansial  dan  penyebab operatif. Pertama ,  secara  konseptual  yang  dimaksud  dengan  subtansial  adalah merujuk pada apa yang disebut de minimis principle . De minimis principle berarti lebih dari  sesuatu  yang biasa.  Jadi  agar  perbuatan  terdakwah  substansial,  maka  perbuatan tersebut harus menghasilkan dampak negatif yang cukup besar. Kedua, yang dimaksud dengan operatif adalah harus bukan menjadi penyebab tunggal dan penyebab utama, dan penyebab itu harus memberikan kontribusi pada hasil kejahatan. 33
Dalam  peristiwa  tindakan  kapal  MV  Ever  Judger  yang  melemparkan  jangkarnya sepanjang  ‘ satu  segel’ karena  salah  mengartikan  perintah  dari  pandu.  Akibat  jangkar tersebut pipa minyak milik Pertamina patah dan terjadilah tumpahan minyak. Namun ketika  terjadi  tumpahan  minyak,  petugas  Pertamina  yakni  Ipan  syahrizal  sebagai kordinator  pipa  tidak  menutup  pipa  dan  tidak  tersedia early  warning  system yang dipasang  pada  pipa  milik  Pertamina.  Jika  ada  Pertamina  memasang early  warning system pada pipanya maka akibat dari peristiwa tersebut dapat terdeteksi secara cepat dan mencegah volume minyak terbuang dalam jumlah tertentu.
Hasil  Analisis  dan  Evaluasi  Sidik  Jari, 34 terlampaui  baku  mutunya,  rangkaian  tindakan pelaku  mengkonfirmasi factual  cause .  Demikian  juga  pada  pasca  kejadian,  kerusakan yang  terjadi  akibat  tumpahan  minyak  menyebabkan  mencemari  perairan  Teluk Balikpapan  seluas  kurang  lebih  34.052,72  –  39,468,35 ha  dan  untuk  hutan  mangrove seluas  86.01  ha  serta  ekosistem  yang  ada  dan  mengakibatkan  kerugian  terhadap lingkungan  hidup,  kerusakan  yang  terjadi  tidak  dapat  dipulihkan  atau  membutuhkan waktu  yang  sangat  lama  untuk  memulihkan  dampak  dari  pencemaran  serta  untuk memulihkan  kembali  dampak  tersebut  dibutuhkan  dana  yang  sangat  besar.  Bukan hanya itu, peristiwa tersebut juga menyebabkan 5 orang meninggal.
1.3. Intervensi Pihak Ketiga
Dalam  kasus  lingkungan  hidup  sumber  pencemaran  bisa  disebabkan  oleh  perbuatan tunggal  seseorang,  tetapi  juga  bisa  disebabkan  oleh  perbuatan  lain  yaitu,  suatu perbuatan  yang  benar-benar  berdiri  sendiri  di  luar  control  pelaku  sehingga  pelaku tidak dapat bertanggungjawab atas peristiwa pencemaran tersebut. Dengan demikian, intervensi dari pihak ketiga tersebut dapat memutuskan rantai penyebab dari apa yang dilakukan pelaku ( Novus Actus Interveniens) .
33 Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana .
34 Meyer, “Quantitative Oil Source-Fingerprinting Techniques and Their Application to Differentiating Crude Oil in Coastal Marsh Sediments.”

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 1, Desember 2020, 16- 33
Novus actus interveniens atau nova causa interveniens merupakan terminologi dalam bahasa  Latin,  yang  diartikan  sebagai  intervensi  dari  pihak  ketiga  yang  independen. Dalam Black  Law  Dictionary,  novus  actus  interveniens ( nova  causa  interveniens ) diterjemahkan dengan intervening cause yang diartikan sebagai “ an event that comes between the initial event in a sequwnce and the end result, thereby altering the natural course of events that might have connected a wrongful act to an injury .” 35
Sangat  sulit  ketika  berhadapan  dengan  rangkaian  sebab  yang  terjadi  berturut-turut, karena dalam hal ini kita berhadapan dengan persoalan dapat tidaknya sebab pertama terputus  oleh  sebab  kedua.  Di  sini  sangat  berperan  adalah  persoalan  apakah  sebab kedua  sudah  diduga  sebelumnya  atau  tidak,  Jika  sebab  kedua  itu  memang  dapat diduga  sebelumnya,  maka  pada  perinsipnya  sebab  tersebut  ditempatkan  dalam rangkaian  sebab  dan  sekaligus  dalam  dirinya  sendiri  memunculkan  akibat  serta perbuatan  salah  dari  orang  kedua,  yang  diperhitungkan  orang  pertama,  harus dimasukan  ke  dalam  rangkaian  sebab.  Dalam  hal  ini  tidak  dapat  dikatakan  ada uberholende kausalitat (sebab yang kedua menyusul sebab pertama).
Intervensi  dari  pihak  ketiga  dimaksudkan  dilakukan  oleh  seorang  setelah  pelaku melakukan  tindak  pidana  yang  menghasilkan  sesuatu  yang  dilarang.  Intervensi  dari pihak  ketiga  ini  sering  disebut novus  actus  interveniens yang  dilakukan  secara  “ free, deliberate, and informed . 36
Dalam  Peristiwa  Tumpahan  pencemaran  minyak  di  Teluk  Balikpapan,  tumpahan minyak  diakibatkan  oleh  jangkar  kapal  MV  Ever  Judger.  Namun,  pada  saat  peristiwa tersebut  terjadi,  terdapat  intervensi  dari  petugas  pertamina  yakni  Ipan  Syahrizal menaikan flow  rate dalam  tangki  buffer  yang  menurun.  Ia  menaikan flow  rate tanki dari  1200 2 ke  1300 2 dengan  berasumsi  tanpa  mengecek  secara  keseluruhan  bahwa turunya flow  rate dalam  tangki  buffer  diakibatkan  oleh  mesin  pompa  yang  rusak sehingga minyak yang tumpah ke media laut semakin banyak. hal ini juga di perparah dengan tidak dimilikinya early warning system oleh pertamina.
Terkait  hal  tersebut,  terdapat  pertimbangan  bahwa  meskipun  perbuatan  Zang  Deyi secara  signifkan  memberikan  kontribusi  terhadap  hasil  kejahatan  berupa  patahnya pipa  milik  Pertamina  dan  mengakibatkan  tercemar  dan  rusaknya  lingkungan,  namun kelalaian dari petugas Pertamina yang menaikan flow rate pada tangki dan Pertamina yang tidak memasang early warning system pada pipanya menyebabkan minyak yang tumpah  ke  media  laut  semakin  banyak.  sehingga  dapat  diargumentasikan  bahwa kelalaian  petugas  Pertamina  dan  Pertamina  yang  tidak early  warning  system pada pipanya  merupakan  tindakan  yang  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dan berpotensi menyebabkan pencemaran minyak di Teluk Balikpapan.
Peran yang dilakukan oleh Pertamina dan petugasnya merupakan kontribusi penyebab ( contributory  causes )  dari  perbuatan  yang  mempercepat  terjadinya  suatu  akibat karena adanya keterlibatan aktor atau pelaku lain. Meskipun nahkoda kapal MV Ever Judger yang menyebabkan pipa milik peramina patah, namun terdapat intervensi dari korban yakni Pertamina yang tidak memasang early warning sytem pada pipanya dan
35 Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition .
36 Sofian, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana .
kelalaian  dari  petugas  Pertamina  mempercepat  terjadinya  pencemaran  dapat dikenakan  pertanggungjawban  secara  bersama-sama.  Dalam  hal  ini,  meskipun terdapat intervensi dari Pertamina dan Petugasnya, tidak serta merta memutus mata rantai  dari  tindakan  Pandu  yang  menyesatkan  informasi  dan  nahkoda  kapal  MV  Ever Judger, karena perbuatan dari para pelaku memiliki ragam fungsi dalam menghasilkan peristiwa  tumpahan  minyak  di  Teluk  Balikpapan,  sehingga  keempat  faktor  tersebut menciptakan peristiwa pencemaran minyak di Teluk Balikpapan tersebut terjadi.
Penentuan  hubungan  sebab  akibat  dalam  peristiwa  tumpahan  minyak  di  Teluk Balikpapan  antara  perbuatan  dan  akibat  melalui  pencarian factual  cause ,  kemudian mencari legal  cause ,  setelah  itu  mencari  perbuatan  yang  memberikan  kontribusi terhadap lahirnya peritiwa tersebut bisa dalam bentuk berbuat dan tidak berbuatnya dengan  mempertimbangkan mens  rea yang  terdapat  dalam  diri  pelaku,  selanjutya perbuatan  tersebut  di  saring  dengan  perbuatan  melawan  hukum,  terakhir  yakni mempertimbangkan  berbagai  aspek  dari  pelaku,  korban,  ataupun  pihak  lain  yang dapat memutus rantai kausalitas dan di perdalam dengan teori conditio sine qua non membuktikan  bahwa  terdapat  relasi  sebab  akibat  dari  perbuatan  tiap  faktor  yakni, Pandu,  Nahkoda  Mv  Ever  Judger,  Pemilik  Kapal  MV  Ever  Judger,  Pertamina,  dan Petugas  shif  Superetendent  Pertamina,  sehingga  memiliki  alasan  pembenar  untuk meminta pertanggungjawaban pelaku secara proporsional.

## SIMPULAN
Kedudukan  teori conditio  sine  qua  non dalam  peristiwa  tumpahan  minyak  di  Teluk Balikpapan tidak murni diterapkan sebagai proses untuk menentukan pertanggungjawaban,  teori  ini  diterapkan  hanya  pada  proses  penyidikan  saja  namun tidak  diterapkan  pada  proses  pengadilan.  Sementara  dalam  fakta  persidangan ditemukan  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  tumpahnya  minyak  di  Teluk Balikpapan  sehingga  teori  ini  perlu  diterapkan  agar  setiap  pencemar  bertanggung jawab  terhadap  kerugian  yang  timbul  sesuai  dengan  andilnya  dalam  pencemaran. Beberapa  faktor  tersebut  tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  penyertaan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  55  dan  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  karena  faktor- faktor  yang  terlibat  tidak  dalam  kejasama  dalam  mewujudkan  tindak  pidana  yakni peristiwa  tumpahan  minyak  di  Teluk  Balikpapan,  sedangkan  dalam  penyertaan terdapat  semacam  pembagian  kerja  dengan  tanggung  jawab  yang  dibebankan  pada kelompok  secara  bersama-sama  atau  dengan  kata  lain  terdapat  kerjasama  dalam memunculkan tindak pidana.
Pembuktian ada tidaknya hubungan kasualitas antara perbuatan dengan akibat dimulai dengan  mencari factual  cause ,  dilanjutkan  dengan legal  cause ,  Setelah  itu  mencari perbuatan  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  lahirnya  peristiwa  tersebut  dalam bentuk berbuat dan tidak berbuatnya seseorang dengan mempertimbangkan mens rea yang  terdapat  dalam  diri  pelaku.  Perbuatan  tersebut  di  saring  dengan  perbuatan melawan  hukum,  terakhir  yakni  mempertimbangkan  berbagai  aspek  dari  pelaku, korban, atau pihak lain yang dapat memutus rantai kausalitas dan diperdalam dengan teori  khusus  sehingga  tidak  terjadi  kesesatan  dalam  menentukan  atribusi pertanggungjawaban, tahap ini akan menemukan hubungan yang logis antara
perbuatan  dengan  akibat  dan  menghasilkan  tanggung  jawab  pelaku  secara proporsional.

## DAFTAR REFERENSI
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Bruggink,  J  J. Refleksi  Ilmu  Hukum,  Dialih  Bahasakan  Arief  Sidharta .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1996.
Chazawi,  Adami. Pelajaran  Hukum  Pidana  2,  Penafsiran  Hukum  Pidana,  Dasar Peniadaan,  Pemberatan  Dan  Peringanan,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  Dan Ajaran  Kausalitas . Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary, Eight Edition . St. Paul: Thomson-West, 2004.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat . Jakarta: Rineka Cipta . Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Husin, Sukanda. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Maramis,  Frans. Hukum  Pidana  Umum  Dan  Tertulis  Di  Indonesia .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2012.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Pengantar  Ilmu  Hukum,  Revised  Edition .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013.
Meyer,  Buffy  Marie.  “Quantitative  Oil  Source-Fingerprinting  Techniques  and  Their Application to Differentiating Crude Oil in Coastal Marsh Sediments,” 2016.
Moeljatno, S H. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Refika Aditama, 2002.
Mursalin,  Mursalin,  I  Wayan  Nurjaya,  and  Hefni  Effendi.  “Analisis  Sensitivitas Lingkungan  Oscp  (Oil  Spill  Contingency  Plan)  Di  Pesisir  Selatan  Delta  Mahakam, Provinsi  Kalimantan  Timur.” Journal  of  Natural  Resources  and  Environmental Management 4, no. 1 (2014): 84.
Remmelink, Jan. Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht) . Yogyakarta: Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
Sofian, Ahmad. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana . Jakarta: Prenada Media, 2018.
Suparto, Wijoyo. Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  (Environmental  Disputes Resolution) . Surabaya: Airlangga Press, 2003.
Utomo,  Hari.  “Siapa  Yang  Bertanggung  Jawab  Menurut  Hukum  Dalam  Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties in Ship Accident).” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 1 (2017): 57–75.
Wirjono,  Prodjodikoro. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Bandung:  Refika Aditama, 2003.
https://darilaut.id/berita/kasus-kapal-mv-ever-judger-nahkoda-perhatikan-sop- pertukaran-informasi.diakses terakhir tanggal 28 Juni, 2019. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595.diaksese  pada tanggal 15 September 00.41 Wita. https://www.un.org/press/en/2001/sea1727.doc.htm accessed, January 8, 2010 http://usir.saford.ac.uk/12467/p.4 akses terakhir tgl 7 Januari 2020
https://kaltim.tribunews.com/2018/04/06/kebocoran-pipa-tak-langsung-diketahui- gm-pertamina-ru-v-kami-belum-ada-early-warning-system Di Akses Terakhir Pada Tanggal 8 Agustus, 2019.
https://www.google.com/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2019/07/25/pertamina- proyeksi-tumpahan-minyak-blok-onwj-capai-3000-bod. Diakeses pada tanggal 26 Juli 2019, Pukul, 11:17 WITA.