## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## KARAKTERISTIK PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (SEBUAH TINJAUAN PEMAKNAAN DAN RELASIONALITAS)
CHARACTERISTICS OF THE PRINCIPLES OF SOCIAL JUSTICE IN POSITIVE LAW IN INDONESIA (A REVIEW OF MEANING AND RELATIONALITY)
Wahyuddin, Rahmadani Universitas Mataram Corresponding Email:wahyulukman1985@gmail.com

## A bstrak
Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan, baik dari kalangan ahli filsafat, kalangan rohaniawan, politik maupun para ahli hukum. Diskursus keadilan yang demikian dapat dimengerti, dengan menilik kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan bahkan dengan Negara. Kendati pemaknaan konsep keadilan itu sendiri berada pada ruang diskursus yang tak bertepi. Akan tetapi dalam konteks kehidupan bernegara termasuk di Indonesia. Negara diperhadapkan pada satu keharusan untuk membangun rumusan keadilan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sebab selain prinsip keadilan sebagai ide hukum positif (Indonesia), juga sebagai pondasi moral untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Kunci: Prinsip Keadilan; Negara; Hukum Positif;

## A bstract
Justice is an idea that is always debated, both among philosophers, clergy, politicians and jurists. Such a discourse on justice can be understood, by looking at its position in society and the state, it is very important because basically justice does not only concern the person of an individual but also relates to other people, to society, and even to the state. Although the meaning of the concept of justice itself is in a space of endless discourse. However, in the context of state life, including in Indonesia. The state is faced with a necessity to develop a formula for justice in the formation of law in Indonesia. Because in addition to the principle of justice as a positive legal idea (Indonesia), it is also a moral foundation for managing the life of the nation and state.
Keywords: Principle of Justice; State; Positive Law;

## A. PENDAHULUAN
Diskursus mengenai issue keadilan terjadi disemua belahan dunia, dan telah telah melewati perjalanan yang cukup panjang. Jauh sebelumnya pengkajian issue keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno 1 , hingga di era modern.
1. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek material yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak nonmaterial seperti  jiwa  atau  rohani  termasuk  juga  nilai-nilai yangabstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat  demokrasi  dan  lain  sebagainya.  Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran  dan  penyelidikan  atas  obyek  materia, yakni  mengerti  sedalam-dalamnya,  menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material. Lihat: Poejawijatna dalam Muhammad
Di era modern diskursus keadilan diwarnai dengan berkembangnya pemikiran- pemikiran tentang kebebasan, seperti munculnya aliran liberalisme, 2 dan utilitarianisme 3 , yang kemudian teori utilitarianisme mendapat kritikan dari para kalangan anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memperioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu Negara akan  dihiraukan  dan  sebagai  akibatnya  mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya.
Selain pendekatan doctrinal diatas, pemaknaaan konsep keadilan dalam pertaliannya dengan hukum, dapat dijumpai di dalam literatur Inggris disebut dengan “ justice ” kata dasarnya “ jus ”. Perkataan “ jus ” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari “ justice ” adalah hukum. Dari makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata “justice” sebagai “ law fullness ” yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat  pada  keadilan  dalam  makna  yang  lebih luas adalah “ fairness” yang sepadan dengan kelayakan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya  dengan  “ fairness in human action ”, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.
Dengan bertolak pada sketsa diskursus makna keadilan secara doctrinal maupun perkembangan maknanya dalam pendekatan etimologi dan terminology di atas, dapat dipahami bahwa, definsi konsep keadilan dalam konteks ilmu hukum dipengaruhi atau dibentuk berdasarkan teori-teori dan pengertian  tentang  keadilan  yang  dikemukakan para ahli. Pada konteks ini, maka tidak mengherankan pemaknaan konsep keadilan itu sendiri berada pada ruang diskursus yang tak bertepi. Akan tetapi terlepas dari diskursus yang demikian, setidaknya dapat kita peroleh gambaran umum perihal variabel-variabel umum yang berada dalam lingkar konsep keadilan yakni perihal hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan pendapat dan kemakmuran. Atau dengan menukil pengertian keadilan yang dikonstruksikan oleh Rudolph Heimanson yang mendefinisikan keadilan sebagai “ redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest ” 4 . Definisi di atas mendeskripsikan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang
Nursyam,“Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional”. Disertasi Universitas Airlangga Surabaya, 1998, hlm. 45 2.  Suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam  ajaran etika dari mazhab  Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Da- lam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal. Lihat: Lyman Tower Sargent, Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer, Jakarta : Erlangga,1987,hlm.63 3. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan memiliki cirri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasil- kan kesenangan yang terbesar bagi semua orang. Oleh karenanya bagi Rawls, John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Lihat: Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 139-140 4. Rudolf Heimanson, Dictionary of Political Science and Law. Dobbs Fery: oceana Publication,1967, hlm. 96

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 280~286
kejam, melarang penghukuman untuk keduakalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak  diterapkannya peraturan  hukum yang menjatuhkan pidana terhadap tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.
Selain bangunan teoritik keadilan yang diketengahkan oleh Rudolph Heimanson terdapat teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon yang dengan tegas menyatakan “ lex injusta non estlex ” yaitu hukum yang  tidak  adil  bukanlah  hukum.  sebaliknya  ide keadilan  itu  menuntut pemberian  kepada  setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri 5 .  Prinsip yang demikian mengindikasikan, bahwa, hak asasi manusia  harus  dihormati,  hak ini  melekat  pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.
Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan.  Keadilan  menuntut  agar semua  orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara  bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satuwujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Menentukan apakah hukum itu adil atau tidak, tidak diukur dari  kriteria  obyektif  keadilan,  melainkan  diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Jika prinsip ini terabaikan, maka masyarakat diatur oleh hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya merumuskan secara tepat hal- hal yang ada di di masyarakat, termasuk paradigma keadilan didalamnya. Tentu saja kritikan tersebut merupakan palu godam bagi lembaga legislatife, penegak hukum dan insan hukum yang hanya melandaskan hukum hanya sebagai peraturan perundang- undangan. Dalam konteks yang demikian menurut kritis Prof. Tjipto, hukum dilukiskan sebagai prilaku manusi, yang dilandaskan pada pemikiran filosofis bahwa hukum untuk manusiadan bukan sebaliknya. 6
Untuk dapat tiba pada pemahaman hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna dari hukum yang sesungguhnya. Menurut  pandangan  yang  dianut  dalam  literature ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.
5. Radbruch dan Dabin, Radbruch & Dabin, The Legal Philosophi. New York : Harvard University Press, 1950, hlm. 432. Lihat juga Paul Siegart, The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International LegalCodeof Human Right. New York : oxford University Press, 1986, hlm.22 6. Satjipto Rahardjo, Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang Dalam Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia”. Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 120
Bertolak pada prinsip tersebut, dalam kaitannya dengan pembentukan hukum positif (Indonesia) maka diperlukan satu pandangan bersama akan pilihan kekhassan prinsip keadilan yang dibadankan dalam hukum positif yang dimaksud yang mengatur perhubungan hukum  baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan Negara atau hubungan antar Negara, tentunya dengan tetap berpondasi atau tidak keluar dari lingkar cita negara ( Staatsidee ) sebagai dasar filosofis bernegara ( Filosofiche grondslag ), yang termaktub dalam Pancasila sebagai sumber hukum nasional yang juga terbadankan ( koheren ) dalam seluruh sistimnya. 7
Selain pemuatan pilihan karakteristik prinsip keadilan dalam pembentukan hukum positif diatas, yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan pendalaman awal ialah perihal posisi prinsip keadilan dalam hukum. Hal ini penting untuk diketengahkan sebagai peta jalan untuk dapat tiba pada lingkar pemahaman urgensitas dari pemuatan pilihan kekahassan (karakteristik) prinsip keadilan dalam hukum positif di Indonesia yang menitik beratkan pada bagaimana posisi prinsip keadilan dalam hukum dan karakteristik prinsip keadilan seperti apa, yang harus termuat dalam hukum positif di Indonesia.

## B. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum  doktrinal 8 . Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan cara  mengumpulkan  (dokumentasi)  data  sekunder berupa pendapat  para  ahli, tulisan-tulisan  dalam  buku  ilmiah,  dokumen,  arsip, literatur,  makalah,  dan  bahan kepustakaan  lainnya  yang  berhubungan  erat dengan  masalah  yang  penulis  teliti.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  ini  adalah menggunakan  logika  deduksi  yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi 9 .

## C. PEMBAHASAN

## 1. Posisi Prinsip Keadilan Dalam Hukum
Selain teori-teori keadilan yang telah dikemukakan pada sebelumnya, terdapat teori keadilan lain yang juga dapat diketemukan dalam literature hukum, yakni teori keadilan  etis. Isu hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut  teori  ini  hukum  semata-mata
7. Adapun  yang  dimaksud  dengan  sistem  hukum  nasional  adalah  sebuah  sistem  hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi  negara  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945,  serta  berlaku  diseluruh Indonesia. Lihat: Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, ctk. Kedua, 2004, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 65.
8. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm.33
9. Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  ctk.  Ketiga, Malang: Banyumedia Pub- lishing, 2007, hlm. 393

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 282~286
untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. 10 Hal ini senada dengan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto yang memposisikan keadilan ( justice) sebagai jantungnya hukum. 11
Senada dengan diskursus pandangan Pemikiran tentang keadilan di atas dan guna sebagai sebuah pendalaman, menjadi penting untuk perlu diketenghakan diskursus lainnya perihal pemikiran tentang keadilan dalam hubungannya dengan hukum, yakni pandangan yang diketengahkan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus “ Justiceforms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquiretribuere (individualjustice): asociale lement the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposesat any given moment (social justice), and a political element,  which  is  based  upon  the  reason  of  the strongest, representedin the particular case by the state (justiceof the state). Tesis ini menunjukkan, terdapat relasionalitas antara hukum dan keadilan, bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang telah ada  lebih awal dan  yang telah  hidup dalam masyarakat, tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada di satu sisi. Di sisi lain terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi; konstruksi norma baru termasuk norma keadilan.
Perihal makna atau maksud dari keadilan, meliputi dua hal, yaitu terkait dengan hakekat keadilan dan terkait dengan norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Hakekat keadilan yang dimaksud disini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Pada perhubungan tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang  membuat  tindakan (penguasa) dan  pihak  lain (masyarakat) yang  dikenai  tindakan  itu.
Pada konsep tersebut, dapat dipahami prinsip keadilan sebagai pondasi moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi  hukum  abadi  itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip yang demikian mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia  harus  dihormati,  hak ini  melekat  pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang
10. Francois Geny, 1861-1959  dalam Yohanes Suhardi, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hu- kum, Jurnal: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 343 11. Winarno Yudho, Sosok Guru Dan Ilmuan Yang Kritis dan Konsisten,Kumpulan Tulisan 70 tahun Prof Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (HUMA) Dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, hlm. 100
menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan.  Pada konteks ini maka tolok ukur apa yang oleh masyarakat dianggap adil menempati posisi yang privalage.
Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan criteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia terdapat perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap factor- faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan  perasaan  keadilan ini  bukan  hanya  dimiliki oleh warga Negara, melainkan juga oleh penguasa, yang dikonstruksikan diatas prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian maka  keadilan itu  dapat  disebut  sebagai  prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran  Immanuel  Kant yang mengatakan bahwa keadilan  itu  bertitik  tolak  dari martabat  manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi Negara 12 . Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya, begitu juga di Indonesia.

## 2. Perspektif Keadilan Dalam Hukum Nasional
Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara ( fiolosofische grondslag ) yang hingga sampai saat ini senantiasa tetap dipertahankan dan menempati kedudukan yang penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila ( subcriber of values Pancasila ). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.
Sebagai pendukung nilai, maka menjadi kewajiban bagi bangsa Indnesia untuk menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai sebagai pedoman hidup yang dalam tataran praksisnya akan tampak pada pengejewantahan kedalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Dengan demikian dalam konteks hukum, Pancasila memiliki validitas sebagai sumber hukum tertinggi dalam hukum nasional.
Eksistensi hukum nasional yang dimaksud dalam relasinya dengan paradigma keadilan, maka tidak dapat dinihilkan dari eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, yang mana sila kelimanya berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berpijak pada sila ini, yang menjadi pertanyaan penting didalamnya adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum positif kita yang bersumber pada Pancasila.
Untuk dapat tiba pada jawaban atas pertanyaan tersebut, ada baiknya kita merujuk pada apa yang telah diketengahkan oleh Kahar Masyhur perihal apakah yang dinamakan adil, terdapat tigal hal tentang pengertian adil. 13
12. Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Jakarta : Gramedia,1988, hlm. 334 13 . Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak , Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.71.

## 284~286
(1) Adil ialah : meletakan sesuatu pada tempatnya;
(2) Adil ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; dan (3) Adil ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.
Untuk dapat tiba pada penemuan tentang keadilan dalam perspektif hukum positif kita, maka menjadi penting untuk diketengahkan makna adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila terdapat pengakuan dan perlakukan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut denga jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu. 14 Artinya bahwa, dengan kita mengakui hak hidup orang lain, maka dengan sendirinya melekat kewajiban memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidupnya.
Konsepsi demikian dipertautkan dengan eksisitensi sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional, sebagai satu instruksi untuk menghadirkan hubungan yang harmonis perhubungan  antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang harmonis yang dipertalikan oleh ikatan adil dan beradab.Ikatan pertalian ini menjadi penting sebab relasi adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang. Jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap. 15
Pentingnya keberadaa adil dan beradab dalam relasinya dengan “keadilan sosial”, maka pada relasi keduanya tidak dapat dipisahkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Mengapa demikian, karena keadilan sosial tersemat pemaknaan, antara lain: 16
1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha; dan 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha- pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.
Pemaknaan di atas apabila dihimpun, maka akan menempatkan keadilan sosial yang berelasi dengan eksistensi kepentingan masyarakat yang berakibat pada adanya konsekuensi bahwa individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.
14. Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 50. 15.  Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm.83. 16. Kahar Masyhur, Loc. Cit ,
Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan- keadilan individu. Atau dalam perkataan lain, paradigm keadilan ini lebih menekankan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.
Pilihan hukum Nasional pada paradigm keadilan tersebut tidak hanya merupakan pilihan yang ideal namun juga rasional, karena dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlindungan terhadap kepentingan bersama adalah kristalisasi dari rasa keadilan yang diinginkan oleh banyak orang (masyarakat). Artinya bahwa dengan memberikan perlindungan terhadap keadilan social, maka memberikan perlindungan pada keadilan individu, termasuk didalamnya perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan berbicara, termasuk pula kebebasan pers, dan kebebasan beragama, dan kebebasan lainnya yang berkenaan dengan hal itu.

## D. KESIMPULAN
Keadilan diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum. Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Keadilan didalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan- keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashshofa Burhan, 1996. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Dabin dan Radbruch, 1950. The Legal Philosophi . New York : Harvard University Press.
Heimanson Rudolf, 1967. Dictionary of Political Science and Law . Dobbs Fery: oceana Publication Ibrahim Johnny, 2007. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  ctk.  Ketiga, Malang: Banyumedia Publishing.
K Suhrawardi. Lunis, 2000. Etika Profesi Hukum , Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
Magnis Franz Suseno, 1988. Etika Politik , Jakarta : Gramedia.
Masyhur Kahar, 1985. Membina Moral dan Akhlak , Jakarta, Kalam Mulia.
Mohamad Pan Faiz, 2009. Teori Keadilan John Rawls , dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 April 2009,

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 286~286
Nursyam Muhammad,1998. “ Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional ”. Disertasi Universitas Airlangga Surabaya,.
Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1982. Renungan Tentang Filsafat Hukum , Jakarta, Rajawali.
Rahardjo Satjipto, 2003. Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang Dalam Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia ”. Jakarta: Kompas.
Siegart Paul, 1986. The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International LegalCodeof Human Right . New York : oxford University Press
Syaukani Imam dan A. Ahsin Thohari, 2004. Dasar-Dasar Politik Hukum , ctk. Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suhardi Yohanes, 2009. Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, Jurnal: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009
Tower Lyman Sargent, 1987. Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer , Jakarta : Erlangga.
Yudho Winarno, Sosok Guru Dan Ilmuan Yang Kritis dan Konsisten,Kumpulan Tulisan 70 tahun Prof Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (HUMA) Dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta