E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 6, Juni 2021

## PERAN  LEMBAGA  MASYARAKAT  ADAT  (LMA)  SUKU  MARIND  DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KOTA MERAUKE

## Erwin Nugraha Purnama, Kismartini, Retno Sunu Astuti
Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Jawa Tengah, Indonesia Email: erwinpurnamasiregar@gmail.com, kis_martini@yahoo.co.id, retnosunu@gmail.com

## Abstract
This study aims to identify the Role of Institutions of Indigenous Marind in Dispute resolution Customary land in the City of Merauke as well as analyze the factors that affect the role of Institutions of Indigenous Marind in dispute resolution Customary land in the Town of Merauke. Methods a qualitative descriptive study using primary data  collection  techniques  (observation  and  interviews)  and  secondary  data.  Data collection  techniques  used  literature  study  and  field  study  observation  and Interviews.  The  results  of  the  research  show  that  the  Role  of  Institutions  of Indigenous Peoples in Dispute resolution Customary Land in the Town of Merauke is still not optimal, there are still many cases of dispute is a communal land that has not  been  resolved  and  there  are  still  a  variety  of  indicators  that  could  potentially lead  to  the  occurrence  of  problems  related  to  communal  land  later  in  the  day, indicators  are;  yet  its  systematic  data  collection  on  Institutions  of  indigenous Peoples  related  to  land  rights,  the  absence  of  mapping  in  writing  related  to  the boundaries  of  indigenous  territories.  The  recommendations  given;  Mapping  the territory and boundaries of indigenous territories are outlined in writing in the Map of the custom region, Making the administrative system at the Institute of Indigenous Peoples related to the status of customary land that have not been released, Do data collection and mapping accurately related to the completeness of the administration of  the  ownership  of  communal  Land,  Create  a  discussion  forum  involving  Local government  Agencies,  Institutions  and  Communities,  to  be  able  to  make  a  draft  of the legal products that regulate the specific layout of indigenous territories.
Keywords: role; the organization of indigenous peoples; customary land disputes

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  Peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  Suku Marind  dalam  Penyelesaian  Sengketa  tanah  Ulayat  di  Kota  Merauke  serta menganalisis  faktor  yang  mempengaruhi  peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  Suku Marind  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  Ulayat  di  Kota  Merauke.  Metode penelitian  deskriptif  kualitatif  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  primer (observasi  dan  wawancara)  serta  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan study pustaka dan study lapangan berupa observasi dan Wawancara. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kota Merauke masih belum optimal, masih banyak  kasus  sengketa  tanah  ulayat  yang  belum  terselesaikan  dan  masih  ada
berbagai  indikator  yang  berpotensi  menyebabkan  terjadinya  permasalahan  terkait tanah  ulayat.  Di  kemudian  hari,  indikator  tersebut  adalah;  belum  sistematisnya pendataan  Lembaga  Masyarakat  adat  terkait  hak  ulayat,  belum  adanya  pemetaan secara  tertulis  terkait  batas  wilayah  adat.  Rekomendasi  yang  diberikan;  Melakukan pemetaan wilayah dan batas wilayah adat yang dituangkan secara tertulis dalam Peta wilayah  adat,  merapihkan  sistem  administrasi  di  Lembaga  Masyarakat  Adat  terkait status tanah ulayat yang belum dan yang telah dilepaskan, Melakukan pendataan dan pemetaan secara akurat terkait kelengkapan administrasi kepemilikkan Tanah ulayat, Membuat  forum  diskusi  dengan  melibatkan  Instansi  pemerintah  Daerah,  Lembaga Masyarakat  Adat  dan  masyarakat,  untuk  dapat  membuat  sebuah  rancangan  produk hukum yang mengatur secara spesifik tata wilayah adat.
Kata Kunci: peran; lembaga masyarakat adat; sengketa tanah ulayat

## Pendahuluan
Tanah  merupakan  sumber  daya  penting  dan  strategis,  hal  ini  dikarenakan menyangkut  hajat  hidup  manusia  yang  sangat  mendasar.  Berbagai  ragam  sengketa  hak atas tanah terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik yang menyangkut sengketa  perebutan  hak,  sengketa  status  tanah  maupun  bentuk-bentuk  sengketa  yang lainnya.  Sengketa  tersebut  melibatkan  banyak  kesatuan  masyarakat.  Sengketa  tanah yang  timbul,  seringkali  terjadi  akibat  letak  dan  batas  bidang-bidang  tanah  yang  tidak benar.  Menurut  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN),  bukti  kepemilikan  dan  masih  tingginya  ketimpangan  penguasaan  tanah menjadi akar permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Sesuai data yang ada, sengketa tanah yang sering terjadi yaitu antar-perorangan 6.071 kasus (56,20%), masyarakat dan pemerintah 2.866 kasus (26,53%), perorangan dan badan hukum 1.668 kasus (15,44%), antar-badan  hukum  131  kasus  (1,21%),  dan  antar-kelompok  masyarakat  sebanyak  66 kasus (0,61%) (Hutapea, 2018) .
Motif  yang  melatar  belakangi  penyebab  kasus-kasus  tanah  sangat  bervariasi antara lain kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau, harga tanah yang meningkat  dengan  cepat,  kondisi  masyarakat  yang  semakin  menyadari  dan  mengerti akan  kepentingan  haknya,  masih  ada  oknum-oknum  pemerintah  yang  belum  dapat menangkap  aspirasi  masyarakat,  dan  adanya  pihak  yang  menggunakan  kesempatan untuk  mencari  keuntungan  materil  yang  tidak  wajar  atau  menggunakan  untuk kepentingan politik (Chomzah, 2004) .
Bagi  masyarakat  Papua,  tanah  memiliki  arti  yang  sangat  penting.  Pandangan filosofis  masyarakat  Papua  menganggap  tanah  sebagai  “Mama/Ibu”,  sehingga  harus dipertahankan dan tidak dapat diperjual belikan. Masyarakat adat di Papua menyatakan bahwa semua tanah di Papua merupakan tanah hak ulayat, kecuali yang telah dialihkan dengan  proses  pelepasan  adat,  dengan  di  terbitkannya  surat  pelepasan  tanah  Adat  oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Lembaga adat adalah sebuah organisasi/wadah yang dibentuk  secara  turun  temurun  maupun  yang  telah  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam hukum masyarakat adat tertentu dalam wilayah hukum  adat  tersebut  yang  berhak  dan  berwenang  mengatur,  mengurus  dan
menyelesaikan  berbagai  permasalahan  kehidupan  yang  berkaitan  dengan  adat  istiadat dan  hukum  setempat (Peraturan  Daerah  Kabupaten  Merauke  Nomor  4  Tahun  2013 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat, 2013) .
Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  suku  Marind  merupakan  suatu  badan kepengurusan  dan  pelaksana  yang  memiliki  peran  untuk  mengangkat  aspek  sosial kebudayaan  masyarakat  Marind  dalam  bagian  wilayah  adatnya,  sehingga  norma-norma budaya  adat  yang  sangat  tinggi  nilainya  dapat  diangkat  serta  dilestarikan.  Lembaga Masyarakat Adat merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan surat pelepasan tanah  adat  di  Merauke,  sehingga  ketika  kemudian  hari  terjadi  masalah  terkait  tanah ulayat, maka Lembaga Masyarakat adat berperan penting dalam proses penyelesaiannya.
Di Kota Merauke kerap kali terjadi sengketa tanah ulayat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polres Merauke jumlah sengketa pertanahan 6 (enam) tahun terakhir di  Merauke  berjumlah  77  Kasus  dengan  rincian:  Tahun  2014:12  kasus,  tahun  2015:  8 kasus, tahun 2016: 13 kasus, tahun 2017: 8 kasus, tahun 2018: 11 kasus, dan tahun 2019: 25  kasus.  Permasalahan-permasalahan  yang  teridentifikasi  antara  lain,  masalah  hak ulayat, sengketa batas, kekeliruan petunjuk batas dan pembayaran pelepasan tanah yang belum diselesaikan (Unit Bina Masyarakat Polres Merauke, 2019) .
Sudah  dilakukan  berbagai  penelitian  tentang  peran  Lembaga  Adat  dalam Penyelesaian Sengketa tanah ulayat ini (Goti, 2014) ; (Aris et al., 2014) ; (Sopian, 2015) ; (Rukuni  et  al.,  2015) yang  menunjukkan  bahwa  Lembaga  Adat  memiliki  peranan penting  dalam  menyelesaikan  sengketa  adat  di  wilayah  Kabupaten  Ngada  (Nusa Tenggara  Timur),  Kabupaten  Sanggau  (Kalimantan  Barat),  Flores  (Nusa  Tenggara Timur) dan Distrik Bikita (Zimbabwe) dengan hasil yang bervariasi. Sebagian berhasil, sebagian  masih  belum  optimal  dan  mengalami  berbagai  hambatan  misalnya ketidakjelasan  kepemilikan  batas  tanah,  adanya  klaim  dari  negara  atau  pemerintah, kehilangan  saksi  atau  pelaku  sejarah,  melunturnya  nilai  budaya  dan  kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait keberadaan dan status dari tanah ulayat tersebut, dan beberapa pemimpin tradisional bias dalam pelaksanaan tugas-tugas mandat mereka, terutama ketika berhadapan dengan masalah partai politik.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian  Peran Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  Suku  Marind  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Ulayat Di Kota Merauke ini berfokus pada dua hal yaitu: (1) Peran Lembaga Masyarakat Adat  (LMA)  Suku  Marind  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  Di  Kota Merauke, dan (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi peran Lembaga Masyarakat Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat Suku Marind di Kota Merauke.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dan berusaha  untuk  menganalisis  Peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  Suku  Marind Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  Di  Kota  Merauke.  Instrumen  dalam menelitian  ini  menggunakan  daftar  pertanyaan (interview  guide) serta  telaah  terhadap
dokumen-dokumen  pendukung  lainnya.  Subjek  penelitian  yaitu  informan  yang  dipilih dengan  teknik purposive  sampling ,  yaitu  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  Marind Imbuti  Merauke,  Lembaga  Masyarakat  Adat  Kabupaten  Merauke,  Badan  Pertanahan Kabupaten Merauke, Pengadilan Negeri Merauke, Notaris/PPAT, dan Masyarakat Kota Merauke.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  atau  pengumpulan  data dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan membaca, menelaah  dan mengutip  dari  bahan kepustakaan  serta  pengkajian  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  pokok  bahasan,  observasi,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  data  yang  terkumpul  akan  diolah  dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor- faktor  yang  menjadi  pendukung  terhadap  objek  penelitian,  kemudian  menganalisa faktor-faktor  tersebut (Arikunto,  2010) ,  kemudian  pengolahan  data  tersebut  dilakukan dengan Data  Reduction (Data  Reduksi), Data  Display (Penyajian  Data),  dan Conclusions Drawing /Verifacition (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi).

## Hasil dan Pembahasan
Dari  waktu  ke  waktu  berbagai  ragam  sengketa  hak  atas  tanah  mengalami perkembangan,  baik  yang  menyangkut  sengketa  perebutan  hak,  sengketa  status  tanah maupun  bentuk  bentuk  sengketa  yang  lainnya.  Di  Kota  Merauke  kerap  kali  terjadi sengketa  tanah  ulayat  dikalangan  masyarakat,  seperti  masalah  hak  ulayat,  sengketa batas,  kekeliruan  petunjuk  batas  dan  pembayaran  pelepasan  tanah  yang  belum diselesaikan. Bahkan beberapa kasus terjadi terhadap fasilitas publik yang sangat urgent seperti Sekolah, gedung dan lahan Dinas Kesehatan yang seharusnya bebas dari hal-hal yang demikian mengingat kedua objek tersebut merupakan objek vital.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  Unit  Bina  Mitra  Polres  Merauke terkait  jumlah  sengketa  pertanahan  6  (enam)  tahun  terakhir  yang  terjadi  di  Merauke berjumlah 77 Kasus dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2014 terjadi 12 kasus, tahun 2015 terjadi 8 kasus, tahun 2016 terjadi 13 kasus, tahun 2017 terjadi 8 kasus, tahun 2018 terjadi 11 kasus, dan tahun 2019 terjadi 25 kasus.
Pada  dasarnya  masyarakat  adat  di  Papua  menyatakan  bahwa  semua  tanah  di Papua  merupakan  tanah  hak  ulayat,  kecuali  yang  telah  dialihkan  dengan  proses pelepasan  adat,  dengan  diterbitkannya  surat  pelepasan  tanah  Adat  oleh  Lembaga Masyarakat  Adat.  Lembaga  Masyarakat  Adat  suku  Marind  merupakan  suatu  badan kepengurusan  dan  pelaksana  yang  memiliki  peran  untuk  mengangkat  aspek  sosial kebudayaan masyarakat Marind dalam bagian wilayah adatnya, sehingga norma-norma budaya  adat  yang  sangat  tinggi  nilainya  dapat  diangkat  serta  dilestarian.  Tugas  pokok Lembaga  Masyarakat  Adat  yaitu  senantiasa  menjaga  hubungan  antara  masyarakat  dan pemerintah  didalam  melakukan  segala  aktifitas  pengembangan  dan  secara  langsung Lembaga  Masyarakat  Adat  ini  dapat  menyalurkan  aspirasi-aspirasi  serta  dapat mensosialisasikan  program-program  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dalam masyarakat itu sendiri.
Untuk  mengidentifikasi  peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  Suku  Marind  dalam penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  di  Kota  Merauke  dilakukan  dengan  menganalisis indikator  peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  suku  Marind  yaitu:  Mendata  hak-hak milik dan menginventarisir hak-hak milik, menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Adat, memusyawarahkan masalah-masalah Adat, dan sebagai penengah kasus-kasus Adat.
A. Peran Lembaga Masyarakat Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke
1. Mendata hak-hak milik dan menginventarisir hak-hak milik Mendata dan menginventarisir hak-hak milik sebuah kebudayaan sangatlah penting,  hal ini  dikarenakan  selain  dapat mengetahui  kekayaan  budaya apa  saja yang  dimiliki,  dengan  mendata  dan  menginventarisir  hak  milik terutama terkait dengan  hak  ulayat  dapat  mencegah  terjadinya  sengketa  tentang  kepemilikkan suatu tanah ulayat. Lembaga Masyarakat Adat menyatakan bahwa mereka telah melakukan  pendataan  hak-hak  ulayat  dengan  melihat  batas-batas  hak  ulayat sebagaimana  telah  dilakukan  secara  turun-temurun  oleh  masyarakat  adat,  yaitu dengan  melihat  tanda-tanda  alam  dan  nama  tempat  sesuai  Marga  yang  ada sebagai  batas  wilayah  ulayat,  selain  itu  pihak  LMA  juga  berkoordinasi  dengan masing-masing  ketua  Marga  untuk  mengetahui  wilayah  ulayat  masing-masing Marga.
Kendala  yang  ditemui  pada  proses  pendataan  dan  inventarisasi  hak-hak milik  adalah  masih  terdapat  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  tanpa  melalui Lembaga  Adat,  sehingga  menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari.  Hal  ini dikarenakan transaksi jual-beli tanpa melalui Lembaga adat kerap kali tidak ada bukti  tertulis,  dimana  seharusnya  setiap  transaksi  jual  beli  tanah  ulayat  harus disertai dengan surat pelepasan adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat.
Tanggapan berbeda dari masyarakat menurut mereka selama ini belum ada pendataan yang dilakukan oleh pihak LMA terkait tanah ulayat tersebut, menurut mereka  sejauh  ini  peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  dalam  mendata  hak-hak milik  dan  menginventarisir  hak-hak  milik  masih  belum  tercapai,  karena  masih banyak  terdapat  kasus  sengketa  kepemilikkan  hak  atas  tanah  ulayat,  bahkan masih di dapati kasus tumpang tindihnya surat pelepasan adat dimana satu objek tanah  memiliki  dua  surat  pelepasan  adat  dengan  orang  yang  berbeda,  pada akhirnya  hal  tersebut  menimbulkan  konflik  antara  masyarakat  yang  sama-sama merasa memiliki hak atas tanah tersebut.
2. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Adat Penyelesaian  terhadap  suatu  perkara  dalam  hukum  adat  merupakan  cara yang  sangat  efektif  jika  ditinjau  secara  sosial.  Artinya,  kemungkinan  untuk selesai  dalam  suatu  perkara  sangatlah  besar.  Hal  ini  karena  masyarakat  sudah terbiasa  dengan  hukum  adat  yang  berlaku.  Dengan  berbagai  macam  kasus sengketa  yang  terjadi  terkait  dengan  tanah  ulayat,  Lembaga  Masyarakat  Adat dituntut  agar  dapat  mengambil  peran  dalam  penyelesaian  perselisihan  yang
terjadi. Terkait penyelesaian sengketa tanah adat seperti “surat pelepasan diatas pelepasan”,  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  Lembaga  Masyarakat  Adat adalah  melalui  peradilan  adat,  Lembaga  Masyarakat  Adat  akan  mengamankan Pihak  pertama  sebagai  pemilik  tanah  tersebut  dan  pihak  yang  lain  dinyatakan gugur.
Meskipun  belum  optimal,  sejauh  ini  Lembaga  Masyarakat  Adat  telah melakukan berbagai upaya penyelesaian terkait sengketa tanah ulayat, dibuktikan dengan    pernyataan  masyarakat  yang  menyatakan  bahwa  sejauh  ini  Lembaga Masyarakat  Adat  telah  cukup  bisa  menyelesaikan  perselisihan  menyangkut permasalahan adat, namun belum maksimal karena masih terdapat cukup banyak permasalahan-permasalahan  yang  belum  dapat  diselesaikan,  bahkan  pada beberapa  kasus  yang  terjadi  Lembaga  Masyarakat  Adat  belum  dapat menjalankan  fungsinya  sebagai  mediator  secara  optimal  ketikat  terjadi permasalahan  sengketa,  hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  terjadi  berbagai  aksi “pemalangan”  terhadap  fasilitas-fasilitas  umum  yang  bermasalah  dengan  hak ulayat.
3. Memusyawarahkan masalah-masalah Adat
Dalam menghadapi dan memecahkan sebuah permasalahan bersama sangat perlu  menegakkan  musyawarah.  Semakin  besar  suatu  kelompok  maka  semakin perlu ditegakkannya musyawarah. Cara bermusyawarah, lembaga permusyawaratan  yang  perlu  dibentuk,  cara  pengambilan  keputusan,  cara pelaksanaan  keputusan  musyawarah,  dan  aspek-aspek  tatalaksana  lainnya ditentukan  oleh  kelompok  bersangkutan  untuk  mengaturnya.  Pentingnya Musyawarah  dalam  kehidupan  masyarakat,  Abdullah  Hamid  Ismail  al-Anshori dalam  bukunya  “Al-Syura  wa  Asaruha  fi  al-Demokratiyah” (Hanafi,  2013) mengutip dan mengemukakan arti penting musyawarah yang dapat disimpulkan sebagai  berikut.  “Musyawarah  dapat  mewujudkan  kesatuan  bangsa,  melatih kegiatan  otak  dalam  berfikir,  dan  sebagai  jalan  menuju  kepada  kebenaran  yang mengandung  kebaikan  dan  keberkatan”.  Musyawarah  dilaksanakan  sebagai upaya  untuk  mengetahui  dan  mengungkapkan  pendapat-pendapat  dari  semua pihak yang terlibat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya serta kejelasan dalam setiap permasalahan.
Peradilan  adat  di  Indonesia  berlangsung  melalui  suatu  mekanisme tradisional dalam forum musyawarah adat (“sidang adat” atau “rapat adat”) yang diberbagai  tempat  di  Indonesia  disebut  dengan  ungkapan  khas  masing-masing daerah.  Di  dalam  musyawarah  tersebut,  peranan  kepala-kepala  adat  sangatlah penting  dan  menonjol,  yaitu  sebagai  pemimpin  musyawarah (Sudantra  et  al., 2017) .
Musyawarah  Adat  merupakan  sarana  untuk  memperkokoh  landasan  lokal untuk  menyelesaikan  kasus  yang  menyangkut  masalah  adat,  diantaranya mengenai  sengketa  tanah  Ulayat,  musyawarah  dilakukan  untuk  mencari  jalan keluar  dan  mendapatkan  kesepakatan  bersama  untuk  menyelesaikan  suatu
permasalahan.  Keberadaan  Lembaga  Masyarakat  Adat  ini  diharapkan  dapat menjadi  alternatif  penyelesaian  sengketa  bagi  masyarakat  yang  memiliki  kasus yang menyangkut adat, dengan penyelesaian sengketa alternatif modern dimana musyawarah  menjadi  model  umum  dan  utama  dalam  proses  penyelesaian sengketa.
Namun  sejauh  ini  Lembaga  Masyarakat  Adat  belum  sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai mediator dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi para  pihak  melalui  proses  penemuan  putusan  yang  dapat  melegakan  semua pihak,  karena  pada  dasarnya  keputusan  diambil  secara  sukarela  oleh  para  pihak namun pada akhirnya masih banyak permasalahan yang belum menemukan titik tengah penyelesaian.
4. Sebagai penengah kasus-kasus Adat
Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti ada di tengah (Abbas,  2011) .  Secara  istilah  ada  beberapa  pengertian  diantaranya,  menurut Takdir  Rahmadi (Rahmadi,  2011) ,  mediasi  adalah  suatu  proses  penyelesaian sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih  melalui  perundingan  atau  cara  mufakat dengan  bantuan  pihak  netral  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memutus. Sedangkan  dalam  Peraturan  Mahakimah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008 menyebutkan  Mediasi merupakan  salah  satu  proses  penyelesaian  sengketa  yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberi akses lebih besar kepada para pihak menemukan  penyelesaian  yang  memuaskan  dan  memenuhi  rasa  keadilan. (Peraturan Mahakimah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008) .
Kasus  sengketa  tanah  ulayat  terjadi  ketika  adanya  klaim  batas  tanah  oleh satu  pihak  terhadap  tanah  milik  pihak  lain.  Lembaga  Masyarakat  Adat  dituntut untuk bersikap dan memposisikan diri sebagai pihak yang netral sehingga dalam penyelesaian  perselisihan  pada  akhirnya  akan  mendapat  solusi  terbaik  untuk kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dimenangkan dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan.
Sengketa tanah ulayat masih terjadi, sejauh ini Lembaga Masyarakat Adat telah  melakukan  upaya-upaya  sebagai  mediator  dalam  penyelesaian  kasus sengketa  tanah  ulayat  yang  terjadi.  Upaya  yang  ditempuh  oleh  Lembaga Masyarakat  Adat  antara  lain  dengan  mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa,  kemudian  melakukan  musyawarah  guna  mencari  solusi  yang terbaik. Meski demikian masih banyak kasus sengketa tanah ulayat yang belum dapat  diselesaikan  meski  telah  dilakukan  musyawarah,  dan  pada  akhirnya masalah  ini  dikembalikan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  diselesaikan  secara kekeluargaan.
B. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke
Unsur-unsur  yang  perlu  diperhatikan  dalam  mengetahui  faktor  penentu keberhasilan  peran  aktor  dalam  implementasi  suatu  kebijakan  yaitu;  Perspektif
Aktor,  Aksesibilitas  Aktor,  dan  Kemampuan  Aktor  dalam  Mengambil  Tindakan. (Yakin, 2013) .
1. Perspektif Aktor
Perspektif  aktor  dalam  hal  ini  adalah  bagaimana  cara  pandang  dan  sikap Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  dalam  menilai  dan  memahami  suatu fenomena  kejadian  atau  masalah  yang  terjadi.  Seberapa  jauh  pemahaman  aktor terhadap  permasalahan  yang  terjadi  sangatlah  penting  dalam  upaya  penentuan tindakan penyelesaian permasalahan tersebut.
Berdasarkan  perspektif  aktor,  permasalahan  terkait  tanah  ulayat  memiliki sejarah  yang  panjang.  Permasalahan  terkait  sengketa  tanah  ulayat  disebabkan beberapa hal diantaranya; permasalahan administrasi di masa lalu, dimana pada saat  itu  belum  terbentuk  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA),  sehingga  transaksi pemindahan  kepemilikan  tanah  ulayat  cenderung  berdasarkan  sosial  karena kedekatan  pemilik  tanah  dengan  pihak  lain,  kemudian  terjadilah  transaksi pemindahan  kepemilikan  tanah  ulayat  tersebut  dan  prosesi  tersebut  tanpa  ada bukti  tertulis,  sehingga  dikemudian  hari  ahli  waris  dari  pemilik  tanah  adat sebelumnya mengklaim memiliki tanah tersebut.
Akibat  dari  permasalahan  administrasi  tersebut,  timbullah  berbagai permasalahan sengketa tanah di Kota Merauke seperti sengketa karena ada surat pelepasan  diatas  pelepasan  jadi  ada  2  (dua)  surat  pelepasan  untuk  satu  obyek tanah,  ada  juga  sengketa  pelepasan  dengan  sertifikat.  Selain  itu  penyebab terjadinya  konflik  pertanahan  seringkali  terjadi  karena  status  kepemilikan tanah atau wilayah tersebut, hal ini dikarenakan belum adanya pemetaan secara tertulis terkait dengan batasan wilayah adat. Hingga saat ini untuk menentukan batasan wilayah,  cara  yang  digunakan  masih  dengan  kepercayaan  turun-temurun  yaitu dengan  nama  tempat,  dan  keadaan  alam seperti  batas  pohon,  atau  batas  sungai. Hal  ini  tentunya  akan  cenderung  berpotensi  menimbulkan  konflik  dikemudian hari,  karena  keadaan  alam  tentunya  akan  berubah  dari  waktu  ke  waktu  hal  ini tentunya  akan  mempengaruhi  posisi  batas-batas  wilayah  tersebut,  sehingga sangat perlu untuk membuat batasan-batasan wilayah adat tersebut dalam bentuk tertulis berupa sebuah peta wilayah adat.
Terkait  administrasi  pembuatan  Surat  pelepasan  tanah  adat  sebagai  syarat pembuatan sertifikat tanah, terjadi perbedaan perspektif antara pihak pemerintah dalam  hal  ini  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  menyatakan  bahwa  surat pelepasan  adat  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  Masyarakat  Adat  bukan  syarat wajib  untuk  membuat  sertifikat  tanah,  surat  pelepasan  adat  hanya  sebagai dokumen  pendukung  saja.  Ketika  pemohon  bisa  menunjukkan  bukti kepemilikkan seperti akta jual beli, atau keterangan yang lainnya, pengajuan bisa diproses. Namun dari pihak Lembaga Masyarakat Adat mengatakan suatu tanah ulayat  tidak  boleh  diproses  untuk  membuat  sertifikat  bila  tidak  memiliki  surat pelepasan adat.
Perbedaan perspektif juga terjadi terkait proses pembuatan Surat Pelepasan Adat,  Lembaga  Masyarakat  Adat  tingkat  Kabupaten  menyampaikan  setelah Lembaga  Masyarakat  Adat  Imbuti  membuat  surat  pelepasan,  seharusnya diserahkan  ke  Lembaga  Masyarakat  Adat  tingkat  Kabupaten  untuk  disahkan, kemudian  baru  bisa  dilanjutkan  ke  BPN  untuk  di  proses  untuk  membuat sertifikat, selama ini yang terjadi tidak diserahkan ke LMA Kabupaten, sehingga banyak  terjadi  kasus  surat  pelepasan  diatas  pelepasan  itu.  Namun  Ketua Lembaga  Masyarakat  Adat  Imbuti  membantah  hal  tersebut,  beliau menyampaikan  bahwa  setelah  mereka  membuat  surat  pelepasan  tidak  perlu dilenjutkan  ke  Lembaga  Masyarakat  Adat  tingkat  Kabupaten,  langsung  saja  ke Kelurahan dan kemudian ke BPN.
2. Aksesibilitas Aktor
Aksesibilitas aktor merupakan hal yang penting dalam proses penyelesaian kasus  sengketa  tanah  ulayat,  hal  ini  karena  ada  banyak  pihak  yang  terlibat  di dalamnya. Tanpa aksesibilitas yang mudah antar aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian terkait sengketa tanah ulayat, tentunya permasalahan tersebut akan sulit  untuk  diselesaikan.  Salah  satu  faktor  penting  dalam  upaya  penyelesaian suatu permasalahan adalah aksesibilitas yang mudah dan baik antar aktor. Sejauh ini  aksesibilitas  antar  aktor  dalam  upaya  penyelesaian  masalah  sengketa  tanah ulayat  di  Kota  Merauke  berjalan  dengan  cukup  baik.  Diketahui  bahwa  bentuk aksesibilitas  antar  aktor  dalam  penyelesaian  permasalahan  terkait  tanah  ulayat adalah  komunikasi  antar  aktor  yang  terlibat  seperti  Lembaga  Masyarakat  Adat, Badan Pertanahan dan Pengadilan Negeri berjalan dengan baik dan tidak rumit, hal  ini  dibuktikan  ketika  terjadi  sengketa  tanah  ulayat  “surat  pelepasan  diatas pelepasan” pihak Badan pertanahan berkomunikasi dengan Lembaga Masyarakat Adat untuk mediasi dan menyelidiki surat pelepasan mana yang benar.
Selain  itu  ketika  ada  proses  peradilan  di  Pengadilan  Negeri  terkait  kasus sengketa yang menyangkut hak ulayat, dalam pertimbangan putusan pengadilan, pada  tahap  pembuktian  pihak  Pengadilan  Negeri  berkomunikasi  dengan  pihak Lembaga  Masyarakat  Adat  untuk  memediasi  kedua  belah  pihak.  Dalam  upaya penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  selalu  mengutamakan  mediasi  dengan melibatan para aktor dalam proses penyelesaiannya.
3. Kemampuan Aktor dalam mengambil Tindakan
Dalam  menyelesaikan  suatu  permasalahan,  kemampuan  aktor  dalam mengambil  tindakan  sangatlah  penting,  atas  dasar  rasionalitas  tindakan  sosial,
Max Weber membedakan dalam empat kategori (Turner, 2012) yaitu;
a) Zweek  Rational /Tindakan  Rasional  Instrumental,  yaitu  tindakan  yang dilaksanakan setelah melalui tindakan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan.
b) Wert  Rational /Tindakan  Rasional  Nilai,  dalam  wert  rational,  tindakan- tindakan  sosial  ditentukan  oleh  pertimbangan  atas  dasar  keyakinan  individu
pada nilai-nilai estetis, etis dan keagamaan, manakala cara-cara yang dipilih untuk keperluan efisiensi mereka karena tujuannya pasti yaitu keunggulan.
c) Affectual Rational/dipengaruhi oleh Emosi (Afeksi), Tindakan ini dilakukan seseorang  berdasarkan  perasaan  yang  dimilikinya,  biasanya  timbul  secara spontan karena mengalami suatu kejadian yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa perhitungan dan pertimbangan yang matang.
d) Tradisional  Rational/Tindakan  karena  kebiasaan,  Tindakan  sosial  semacam ini bersifat rasional, namun sipelaku tidak lagi memperhitungkan proses dan tujuannya  terlebih  dahulu,  yang  dijadikan  pertimbangan  adalah  kondisi  atau tradisi  yang  sudah  baku  dan  manakala  baik  itu  cara-caranya  dan  tujuan- tujuannya adalah sekedar kebiasaan.
Dalam  upaya  untuk  menentukan  tindakan  dalam  penyelesaian  terkait sengketa  tanah  ulayat,  Lembaga  Masyarakat  Adat  menggunakan  cara  peradilan adat  dengan  musyawarah  adat  guna  mendapatkan  fakta-fakta  yang  digunakan sebagai  pertimbangan  untuk  menentukan  tindakan  yang  akan  diambil  dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat. Ketika terjadi kasus “pelepasan diatas pelepasan”  atau  sebuah  tanah  memiliki  dua  surat  pelepasan  adat  dengan  dua pihak  yang  berbeda,  maka  tindakan  yang  akan  diambil  Lembega  Masyarakat Adat  adalah  mengamankan  pihak  pertama  artinya  tanah  itu  menjadi  hak  pihak pertama.
Sejauh  ini  kemampuan  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  dalam menentukan  tindakan  terkait  sengketa  tanah  ulayat  di  Kota  Merauke  masih belum  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyak  kasus-kasus  sengketa  yang belum  terselesaikan,  bahkan  ada  beberapa  kasus  yang  tidak  kunjung  mendapat jalan  keluar  meski  telah  dilakukan  musyawarah,  pada  akhirnya  kasus  tersebut justru  dikembalikan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  diselesaikan  secara kekeluargaan.

## Kesimpulan
Berbagai  sengketa  hak  atas  tanah  mengalami  perkembangan  dari  waktu  ke waktu, baik menyangkut sengketa perebutan hak, sengketa status tanah maupun bentuk- bentuk sengketa yang lainnya. Di Kota Merauke kerap kali terjadi sengketa tanah ulayat dikalangan masyarakat, seperti masalah hak ulayat, sengketa batas, kekeliruan petunjuk batas dan pembayaran pelepasan tanah yang belum diselesaikan. Berdasarkan data yang diperoleh  dari  Unit  Bina  Mitra  Polres  Merauke  terkait  jumlah  sengketa  pertanahan  6 (enam)  tahun  terakhir  yang  terjadi  di  Merauke  berjumlah  77  kasus  dengan  rincian: Tahun  2014  terjadi  12  kasus,  tahun  2015  terjadi  8  kasus,  tahun  2016  terjadi  13  kasus, tahun 2017 terjadi 8 kasus, tahun 2018 terjadi 11 kasus, dan tahun 2019 terjadi 25 kasus. Pada  dasarnya  masyarakat  adat  di  Papua  menyatakan  bahwa  semua  tanah  di  Papua merupakan tanah hak ulayat, kecuali yang telah dialihkan dengan proses pelepasan adat, dengan  diterbitkannya  surat  pelepasan  tanah  Adat  oleh  Lembaga  Masyarakat  Adat (LMA).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Ulayat di Kota Merauke dapat dikatakan masih belum optimal hal ini dikarenakan dari keempat indikator masih ada kendala dalam proses pelaksanaannya.
Dalam  proses  Pendataan  dan  menginventarisir  hak-hak  milik,  lembaga Masyarakat Adat belum melakukannya secara keseluruhan, hal ini dikarenakan terdapat transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  tanpa  melalui  Lembaga  Adat.  Hal  tersebut menyebabkan  terjadinya  kasus  sengketa  kepemilikkan  hak  atas  tanah  ulayat,  karena pendataan  administrasi  yang  belum  sistematis,  menyebabkan  terjadi  tumpang  tindih surat pelepasan adat dimana satu objek tanah memiliki dua surat pelepasan adat dengan orang yang berbeda, pada akhirnya hal tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat yang sama-sama merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Dalam upaya menyelesaikan sengketa  tanah  ulayat,  Lembaga  Masyarakat  Adat  belum  dapat  menjalankan  fungsinya sebagai mediator  secara  optimal,  hal  ini dibuktikan  dengan masih  terjadi  berbagai  aksi “pemalangan”  terhadap  fasilitas-fasilitas  umum  yang  bermasalah  dengan  hak  ulayat. Lembaga Masyarakat Adat belum sepenuhnya menjalankan fungsinya untuk memediasi pihak-pihak yang bersengketa dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi melalui proses musyawarah  untuk  menghasilkan  putusan  yang  dapat  melegakan  semua  pihak,  yang pada akhirnya sebagian besar kasus belum menemukan titik tengah penyelesaian.
Upaya  yang  ditempuh  oleh  Lembaga  Masyarakat  Adat  dalam  menengahi masalah  sengketa  tanah  ulayat  adalah  mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa,  kemudian  melakukan  musyawarah  guna  mencari  solusi  yang  terbaik. Meski  demikian  masih  banyak  kasus  sengketa  tanah  ulayat  yang  belum  dapat diselesaikan  meski  telah  dilakukan  musyawarah,  dan  pada  akhirnya  masalah  ini dikembalikan kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
Sengketa  tanah  ulayat  disebabkan  beberapa  hal  diantaranya;  permasalahan administrasi  di  masa  lalu  sebelum  terbentuk  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA), transaksi pemindahan kepemilikan tanah ulayat pada waktu itut tanpa ada bukti tertulis, sehingga  dikemudian  hari  ahli  waris  dari  pemilik  tanah  adat  tersebut  mengklaim memiliki  tanah  tersebut.  Dari  kesalahan  administrasi  di  masalalu  itu  timbul  berbagai permasalahan  sengketa  tanah  di  Kota  Merauke  seperti  sengketa  karena  ada  surat pelepasan diatas pelepasan jadi ada 2 (dua) surat pelepasan untuk satu  obyek tanah, ada juga  sengketa  pelepasan  dengan  sertifikat.  Konflik  pertanahan  seringkali  terjadi  karena status  kepemilikan  tanah  atau  wilayah  tersebut,  hal  ini  dikarenakan  belum  adanya pemetaan secara tertulis terkait dengan batasan wilayah adat. Untuk menentukan batasan wilayah,  cara  yang  digunakan  masih  dengan  kepercayaan  turun-temurun  yaitu  dengan nama tempat, dan keadaan alam seperti batas pohon, atau batas sungai. Hal ini tentunya akan  berpotensi  menimbulkan  konflik  dikemudian  hari,  karena  keadaan  alam  tentunya akan  berubah  dari  waktu  ke  waktu  hal  ini  tentunya  akan  mempengaruhi  posisi  batas- batas wilayah tersebut.
Terjadi  perbedaan  perspektif  antara  Lembaga  Masyarakat  Adat  dengan  Badan Pertanahan Nasional terkait Surat pelepasan tanah adat sebagai syarat untuk pembuatan
sertifikat.  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  menyatakan  surat  pelepasan  adat  bukan merupakan  syarat  wajib  untuk  membuat  sertifikat  tanah,  surat  pelepasan  adat  hanya sebagai  dokumen  pendukung.  Ketika  pemohon  bisa  menunjukkan  bukti  kepemilikkan seperti  akta  jual  beli,  atau  keterangan  yang  lainnya,  pengajuan  bisa  diproses.  Namun pihak  Lembaga  Masyarakat  Adat  mengatakan  suatu  tanah  ulayat  tidak  boleh  diproses untuk membuat sertifikat bila tidak memiliki surat pelepasan adat. Perbedaan perspektif juga terjadi terkait proses pembuatan Surat Pelepasan Adat, Lembaga Masyarakat Adat tingkat  Kabupaten  menyampaikan  setelah  Lembaga  Masyarakat  Adat  Imbuti  membuat surat pelepasan, seharusnya diserahkan ke Lembaga Masyarakat Adat tingkat Kabupaten untuk disahkan, kemudian baru bisa dilanjutkan ke BPN untuk di proses untuk membuat sertifikat, selama ini yang terjadi tidak diserahkan ke LMA Kabupaten, sehingga banyak terjadi  kasus  surat  pelepasan  diatas  pelepasan  itu.  Namun  Lembaga  Masyarakat  Adat Imbuti  membantah  hal  tersebut,  setelah  mereka  membuat  surat  pelepasan  tidak  perlu dilenjutkan  ke  Lembaga  Masyarakat  Adat  tingkat  Kabupaten,  langsung  saja  ke Kelurahan dan kemudian ke BPN.
Aksesibilitas  aktor  sejauh  ini  berjalan  dengan  baik  dimana  aktor  dalam  hal  ini Lembaga  Masyarakat  adat  selalu  berkomunikasi  dengan  pihak-pihak  terkait  seperti Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Pengadilan  Negeri  ketika  terjadi  sengketa  terkait  hak tanah  ulayat.  begitupun  sebaliknya  pihak  badan  Pertanahan  Nasional  dan  Pengadilan Negeri juga selalu melibatkan Lembaga Masyarakat guna Memediasi pihak-pihak yang bersengketa.  Kemampuan  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  dalam  menentukan tindakan terkait sengketa tanah ulayat di Kota Merauke sejauh ini masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak kasus-kasus sengketa yang belum terselesaikan, bahkan  ada  beberapa  kasus  yang  tidak  kunjung  mendapat  jalan  keluar  meski  telah dilakukan musyawarah, pada akhirnya kasus tersebut justru dikembalikan kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  proses  analisis  Peran  Lembaga  Masyarakat Adat  (LMA)  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  di  Kota  Merauke,  terdapat beberapa hal yang harus dibenahi agar Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  di  Kota  Merauke  dapat  terlaksana  dengan  optimal. Atas dasar kondisi tersebut peneliti menyampaikan beberapa saran, yaitu:
1. Melakukan  pemetaan  wilayah  dan  batas-batas  wilayah  adat  yang  dituangkan  secara tertulis pada sebuah Peta wilayah adat.
2. Merapihkan  sistem  administrasi  di  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  terkait  status tanah  ulayat  yang  belum  di  lepaskan  dan  yang  telah  dilepaskan.  Sehingga  ketika terjadi sengketa yang mengklaim kepemilikan, dapat dilihat sebenarnya kepada pihak mana tanah tersebut dilepaskan secara adat.
3. Melakukan  pendataan  dan  pemetaan  secara  akurat  terkait  kelengkapan  administrasi kepemilikkan setiap Tanah ulayat yang dimiliki, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa kepemilikkan tanah ulayat dikemudian hari.
4. Membuat  sebuah  forum  diskusi  yang  melibatkan  semua  unsur  Instansi  pemerintah Daerah,  Lembaga  Masyarakat  Adat.  Masyarakat  adat,  dan  masyarakat  lainnya,
dengan tujuan untuk dapat membuat sebuah rancangan produk hukum yang nantinya dapat mengatur secara spesifik tentang tata wilayah adat.

## BIBLIOGRAFI
Abbas, S. (2011). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Google Scholar
Arikunto.  (2010). Prosedur  Penelitian :  Suatu  Pendekatan  Praktik (Revisi).  Jakarta: Rineka Cipta. Google Scholar
Aris,  Lumangkun,  A.,  &  Nugroho.R,  J.  (2014).  Peranan  Lembaga  Adat  Dalam Penyelesaian  Konflik  Lahan  Pada  Hutan  Adat  Di  Desa  Engkode  Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Jurnal Kehutanan , 341-347. Google Scholar
Chomzah, H. (2004). Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia). Jilid. 2 . Jakarta: Prestasi Pustaka. Google Scholar
Goti,  S.  M.  R.  (2014). Peran  Mosa  Sebagai  Lembaga  Pemangku  Adat  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  Melalui  Upaya  Perdamaian  Bagi Masyarakat  Hukum  Adat  Kecamatan  Jerebu’u  Kabupaten  Ngada .  Atma  Jaya: Yogyakarta. Google Scholar
Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia. Cita Hukum ,
1 (2), 95778. Google Scholar
Hutapea,  E.  (2018). Sengketa  Tanah  antar-perorangan  tembus  6071  kasus. Www.Kompas.Com.https://properti.kompas.com/read/2018/12/18/125954021/seng keta-tanah-antar-perorangan-tembus-6071-kasus
Peraturan  Mahakimah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan, Pub. L. No. 1 (2008).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Merauke  Nomor  4  Tahun  2013  Tentang  Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat, Pub. L. No. 4 (2013).
Rahmadi,  T.  (2011). Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Dengan  Pendekatan Mufakat . Jakarta: Rajagrafindo. Google Scholar
Rukuni, T., Machingambi, Z., Musingafi, M. C. C., & Kaseke, K. E. (2015). The Role of  Traditional  Leadership  in  Conflict  Resolution  and  Peace  Building  in Zimbabwean  Rural  Communities:  The  Case  of  Bikita  District. Public  Policy  and Administration Research , 5 (3), 75–79. Google Scholar
Sopian, N. L. (2015). Informal Dispute Resolution Based On Adat Law: A Case Study Of  Land  Dispute  In  Flores,  East  Nusa  Tenggara,  Indonesia. Indonesian  Law Review , 2 ,  106–122.  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.157
Google Scholar
Sudantra, I. K., Putra Astiti, T. I., & Dharma Laksana, I. G. N. (2017). Sistem Peradilan
Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali.
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) , 7 (1), 85. https://doi.org/10.24843/jkb.2017.v07.i01.p06 Google Scholar
Turner, B. S. (2012). Teori Sosial dari Klasik sampai postmodern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar
Unit  Bina  Masyarakat  Polres  Merauke.  (2019). jumlah  sengketa  pertanahan  6  (enam) tahun terakhir di Merauke .
Yakin, H. (2013). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  Di  Kelurahan  Kemijen,  Kota Semarang. Public Policy and Management Review , 2 (2), 91–100. Google Scholar

## Copyright holder:
Erwin Nugraha Purnama, Kismartini, Retno Sunu Astuti (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Literate
This article is licensed under: