## ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Oleh :

## WAHYU PRATAMA, TITIEK KARTIKA, YORRY HARDAYANI
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bengkulu

## ABSTRACT
This scientific research was conducted to find out the description of the implementation of the Regional Regulation on Regional Spatial Planning in realizing environmentally sustainable development in Bengkulu Tengah Regency. The focus of this research is on the implementation of the policy of providing Green Open Space in the development of urban areas, namely the City Parks that have been built. The method used in this study uses descriptive qualitative methods with a case study approach. Data analysis is based on techniques commonly used in communication messages, namely data collection, data classification, data interpretation and meaning of research results. The results of the study were viewed from four aspects, namely the determination of zoning, licensing issues, choice of incentives and disincentives, and community participation. From this aspect, it is known that in the construction of City Parks as a form of implementation of the policy of providing Green Open Space in the development of urban areas in Bengkulu Regency, the principle of environmentally sustainable development has not been maximally realized. First, the determination of City Park zoning is carried out unilaterally by the government without coordinating with the community. Secondly, the issue of licensing where the construction of the City Park permit location is unknown to the public. Third, the choice of incentives and disincentives provided by the government is still too small and does not prioritize the interests of the community. Finally, the participation of the community in the construction of the City Park is still very lacking because the government is not transparent regarding the development planning that will be carried out.
Keyword: policy analysis, governance RT/RW, principles for sustainable spatial planning, Bengkulu Tengah
PENDAHULUAN Pembangunan
nasional adalah rangkaian  upaya  pembangunan  yang berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh aspek  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan  tujuan  nasional  sebagaimana dirumuskan  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun  1945.  Pembangunan  itu  sendiri merupakan  upaya  sadar  manusia  untuk meningkatkan  kesejahteraannya,  yang  di dalamnya  mengandung  unsur  perubahan besar  baik  terhadap  struktur  ekonomi, sosial,  fisik,  wilayah,  pola  konsumsi, sumber  daya  alam  dan  lingkungan, teknologi,  maupun  perubahan  terhadap sistem  nilai  dan  kebudayaan.  Disisi  lain,
perubahan  besar  itu  sendiri  membawa pengaruh  yang tidak diharapkan dan tidak direncanakan,  terutama  dalam  bentuk dampak  negatif  terhadap  lingkungan hidup.
Indonesia  juga  telah  merencanakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara
berencana, menyeluruh,  terpadu,  terarah,  bertahap, berlanjut.  Suatu  tata  lingkungan  yang dinamis  tetap  memelihara  kelestarian kemampuan  lingkungan  hidup  sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan  yang  berlandaskan  Wawasan Nusantara  dan  Ketahanan  Nasional  yang ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang. Dengan  dikeluarkannya  undang-undang tersebut  maka  setiap  proses  perencanaan pembangunan  yang  terjadi  di  Indonesia, baik  itu  perencanaan  pembangunan wilayah  nasional,  wilayah  provinsi  atau kabupaten/kota harus berlandaskan undang-undang penataan ruang.
Perencanaan  tata  ruang  wilayah menjadi  salah  satu  problematika  pada perkembangan  pembangunan  wilayah dewasa  ini,  perkembangan  wilayah  yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk  yang  cukup  pesat  juga,  maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah  yang  cukup  urgen  dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan  untuk  masa  depan  generasi. Perencanaan  tata  ruang  menjadi  hal  yang penting  maka  setiap  wilayah  provinsi, kabupaten/  kota  harus  mempunyai  aturan yang  akan  menjadi  pedoman  dalam penataan  ruang  dan  menjadi  acuan  dalam pelaksanaan  pembangunan.  Oleh  karena itu,  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu Tengah  mengeluarkan  aturan  mengenai Rencana Tata  Ruang  Wilayah  agar  proses pembangunan selalu mengutamakan kelestarian lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah diatur dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Tengah  Nomor  15  Tahun  2012  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten
Bengkulu  Tengah  tahun  2012  sampai 2032.  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu Tengah mengharapkan bahwa perkembangan  pembangunan  khususnya pemanfaatan ruang wilayah dapat diselenggarakan  dengan  baik,  dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber daya  buatan  dengan  tetap  memperhatikan daya  dukung,  daya  tampung,  dan kelestarian  lingkungan  hidup.  Selain  itu pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah menyadari  bahwa  ruang  merupakan komponen lingkungan hidup  yang bersifat terbatas  dan  tidak  terbaharui,  sehingga perlu  dikelola  secara  bijaksana  dan dimanfaatkan  secara  berkelanjutan  untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi  yang  akan  datang  (Perda  RTRW Kabupaten  Bengkulu  Tengah  tahun  2012- 2032).
Perkembangan  kota  yang  menjadi pusat  dari  berbagai  kegiatan  seperti  pusat pemerintahan,  pusat  perdagangan,  pusat industri,  pusat  jasa  dan  sebagainya memberikan  dampak  pada  arus  urbanisasi dan pertambahan penduduk. Meningkatnya jumlah  penduduk  dikawasan  perkotaan tentu  akan  menyita  areal  lahan  untuk pemukiman,  sarana  pendidikan,  sarana kesehatan, areal berbelanja dan infrastruktur  lainnya.  Tingginya  tingkat pembangunan  dibidang  infrastruktur  di kawasan  perkotaan  Kabupaten  Bengkulu Tengah  juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari dampak  yang  kemudian  akan  timbul, khususnya  dampak  terhadap  kelestarian lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan  penataan  ruang  secara  baik untuk mencegah dampak lingkungan  yang akan  terjadi  nantinya,  yaitu  dengan  tetap menyediakan  kawasan  Ruang  Terbuka Hijau  dalam  pengembangan  kawasan perkotaan.
Maka  dari  itu  untuk  mengimbangi dampak tersebut terhadap lingkungan yang telah  menjadi  objek  dari  pembangunan infrastruktur  maka  pelaksanaan  Perda Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  tersebut harus  benar-benar  dilaksanakan  secara
baik,  namun  hingga  saat  ini  setelah diberlakukan Perda tersebut di tahun 2012, pembangunan  Ruang  Terbuka  Hijau  di kawasan  perkotaan  Kabupaten  Bengkulu Tengah  belum  terwujud  secara  maksimal. Berdasarkan  hasil  observasi  dilapangan sudah  ada  dibangun  Taman  Kota  sebagai salah  satu  bentuk  implementasi  kebijakan penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  yang berada  di  kawasan  perkotaan  Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan yang  berwawasan  lingkungan,  namun keadaannya sekarang sangat memprihatinkan  tidak  terawat  dan  bahkan pembangunannya  seakan  terhenti  sebelum terselesaikan.
Kebijakan Pemerintah tentang
penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  dalam pengembangan  kawasan  perkotaan  dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi hal yang paling berperan  dalam  melihat  sejauh  mana implementasi  kebijakan  pembangunan tersebut mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan  di  Kabupaten  Bengkulu
Tengah.
Oleh karena itu berdasarkan pembahasan  di  atas,  maka  penulis  akan melakukan penelitian terhadap implementasi  Peraturan  Daerah  tersebut dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan  di  Kabupaten  Bengkulu Tengah  khususnya  penyediaan  Ruang Terbuka  Hijau  dalam  pengembangan kawasan  perkotaan  dengan  fokus  pada Taman Kota yang telah dibangun.
Pembangunan  Taman  Kota  sebagai wujud  dari  implementasi  kebijakan penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  dalam pengembangan  kawasan  perkotaan  yang dimuat  dalam  Perda  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini  kondisinya  sangat  memprihatikan seakan pembangunannya tidak terselesaikan dan asal jadi. Berbagai faktor tentu  yang  menyebabkan  Taman  Kota tersebut kondisinya menjadi seperti itu, hal
ini  patut  untuk  disoroti  pelaksanaannya. Maka  dari  itu  penulis  merujuk  pertanyaan penelitian  yakni  bagaimana  implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten  Bengkulu  Tengah  khususnya penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  dalam pengembangan kawasan perkotaan?
Untuk memudahkan penelitian penulis membatasi  masalah  penelitian  dengan fokus  pada  implementasi  penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam
pengembangan  kawasan  perkotaan  yaitu pada  Taman  Kota  yang  telah  dibangun  di Kabupaten Bengkulu Tengah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  implementasi  Perda  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  dalam  mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan  lingkungan  di  Kabupaten Bengkulu  Tengah  khususnya  penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan metode ini  diharapkan  agar  penelitian  yang dilakukan  benar-benar  dapat  menjawab permasalahan  tentang  fokus  penelitian. Pada  Bab  III  ini  dalam  melakukan penelitian, pertama penulis  menetukan terlebih dahulu Jenis Penelitian yang akan digunakan, setelah itu penulis menentukan Fokus  dan  Aspek  Penelitian  yang  akan diteliti  sesuai  dengan  judul  penelitian, kemudian menentukan  Lokasi  Penelitian agar mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, selanjutnya penulis menentukan  Teknik  Pengumpulan  Data agar  data  dilapangan  dapat  terkumpul sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian, berikutnya menentukan  cara  pemilihan Informan  Penelitian  agar  permasalahan penelitian  dapat  terjawab  sesuai  dengan aspek penelitian, serta menentukan Teknik Analisis Data yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang diamati.
a. Jenis  Penelitian  :  Jenis  penelitian  ini adalah  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif  dengan  pendekatan  studi kasus.
b. Fokus    dan  Aspek  Penelitian  :  Untuk memudahkan penelitian penulis membatasi  masalah  penelitian  dengan fokus  pada  implementasi  kebijakan penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan yaitu pada Taman Kota yang telah  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah. Adapun  aspek  penelitian  yang  akan diteliti  yaitu  berdasarkan  peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata  Ruang  Wilayah
Kabupaten Bengkulu  Tengah,  yaitu  penentuan zonasi,  isu  perizinan,  pilihan  insentif dan  disinsentif,  serta  peran  serta masyarakat.
c. Teknik  Pemilihan  Informan:  Teknik pemilihan  informan  dalam  penelitian ini,  peneliti  menggunakan  teknik snowball sampling
d. Teknik  Pengumpulan  Data  :  Penelitian ini  menggunakan  teknik  pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.
e. Teknik Analisis Data: Dalam penelitian ini  peneliti  menggunakan  teknik  yang biasa  digunakan  dalam  analisis  pesan komunikasi  (Ibrahim  2008),  yakni pengumpulan data, klasifikasi data, dan interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini didapatkan melalui proses  observasi  langsung  ke  lokasi penelitian,  wawancara  langsung  dengan informan  yang  mengetahui  dan  terlibat langsung  terkait  permasalahan  penelitian dan  dokumentasi  resmi  melalui  data-data resmi  yang  diperoleh  peneliti  dari  tempat penelitian. Aspek penelitian ini menyangkut penentuan zonasi, isu perizinan,  pilihan  insentif  dan  disinsentif, dan  peran  serta  masyarakat.  Dengan menggunakan  aspek  tersebut,  diharapkan
dapat menggambarkan secara jelas bagaimana implementasi kebijakan penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan  di  Kabupaten  Bengkulu
Tengah.

## a.  Penentuan Zonasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan diketahui bahwa dalam penentuan  zonasi  Taman  Kota  tidak adanya  koordinasi  dan  kerjasama  yang baik  antara  pemerintah  dan  masyarakat dalam  perencanaan  pembangunannya. Perbedaan cara pandang antara pemerintah dan  masyarakat  tentang  zonasi  kawasan Taman Kota ini memperjelas bahwa dalam perencanaan  pembangunan  Taman  Kota tersebut masyarakat sangat kurang keterlibatannya. Selain itu dalam melaksanakan  pembangunan  pemerintah seharusnya melakukan perencanaan secara matang  agar  tidak  muncul  permasalahan yang  membuat  pembangunan  taman menjadi  sia-sia.  Taman  Kota  yang  telah dibangun  sekarang  mencerminkan  bahwa tidak  matangnya  perencanaan  yang dilakukan.

## b. Isu Perizinan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  informan  diketahui bahwa pemberian izin lokasi pembangunan Taman  Kota  yang  dilakukan  pemerintah belum  melibatkan  masyarakat  dalam pemberiannya.  Izin  lokasi  yang  didapat dalam pembangunan taman tersebut sudah mendapat persetujuan bupati tanpa diketahui oleh masyarakat, sehingga dalam pembangunannya  pemerintah  terkendala dengan  pembebasan  tanahnya  yang disebabkan  karena  masyarakat  tidak  mau memberikan tanahnya untuk pembangunan.  Pemerintah  seharusnya setelah  izin  lokasi  diterbitkan  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait lokasi  yang  telah  ditetapkan  agar masyarakat dapat mendukung dan
memperlancar  penyediaan  tanahnya  untuk pembangunan.

## c.  Pilihan Insentif dan Disinsentif
Dari keselurahan hasil wawancara yang dilakukan  diketahui  bahwa  pemberian insentif  yang  dilakukan  pemerintah  dalam pembangunan  Taman  Kota  masih  belum mampu  menggoda  masyarakat  untuk memberikan tanahnya untuk pembangunan.  Hal  ini  disebabkan  karena besaran  kompensasi  sebagai  bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat dianggap  masih  terlalu  kecil  dengan besarannya  40/50  juta  perhektarnya sehingga  masyarakat  tidak  mau  menjual tanahnya. Selain itu, pemberian disinsentif dalam  pembangunan  Taman  Kota  dengan menerapkan  pajak  yang  tinggi,  dan penolakan  perizinan  juga  belum  mampu membuat  masyarakat  ikut  berpartisipasi dalam pembangunan Taman Kota.

## d. Peran Serta Masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan informan yakni pemerintah  dan  masyarakat  diketahui bahwa  belum  terjalinnya  kerjasama  dan koordinasi  yang  baik  dalam  perencanaan pembangunan  Taman  Kota.  Pemerintah yang membutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan  pembangunan  di  Kabupaten Bengkulu  Tengah,  namun  tidak  transfaran mengenai  pereancaan  pembangunan  yang akan  dilakukan  kepada  masyarakat.  Hal tersebut  menyebabkan  masyarakat  merasa tidak  dilibatkan  oleh  pemerintah  dalam pembangunan  yang  dilakukan  sehingga peran  serta  masyarakat  ikut  berpartisipasi dalam pembangunan juga sangat kurang.

## Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  yang  peneliti dapatkan  terkait  implementasi  kebijakan penyedian  Ruang  Terbuka  Hijau  dalam pengembangan  kawasan  perkotaan  yaitu pada  Taman  Kota  yang  telah  dibangun, penulis
menyimpulkan bahwa
pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah belum  memenuhi  prinsip  pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan.  Kesimpulan  ini  didapat  dari informasi  yang  diberikan  informan  pada saat  melakukan  wawancara  dan  penelitian dilapangan  bahwa  dalam  pembangunan Taman  Kota  tidak  adanya  koordinasi  dan kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah dan  masyarakat  dalam  perencanaannya yang  menyebabkan  kondisinya  menjadi terbangkalai dan memperihatinkan. Pembangunan  taman  yang  diharapkan dapat memberikan contoh kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam
pengembangan  kawasan  perkotaan  namun pembangunannya  seperti  tidak  terencana dengan baik.

## a. Penentuan Zonasi
Penentuan zonasi pembangunan Taman Kota  merupakan  hal  yang  harus  benar- benar  diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam perencanaannya guna mewujudkan pembangunan  seperti  yang  diharapkan. Berdasarkan  teori  yang  dikemukan  oleh Akib  dan  Tarigan  (2008:  3)  yang  telah dijelaskan  pada  Bab  II  bahwa  yang menjadi  syarat  utama  keberhasilan  proses implementasi diantaranya adalah komunikasi.  Dengan  kondisi  Taman  Kota yang telah dibangun saat ini terlihat bahwa zonasi pembangunannya kurang tepat yang menyebabkan  tidak  adanya  akses  jalan menuju  kesana.  Permasalahan  tersebut muncul  disebabkan  karena  pemerintah melakukan  perencanaan  tanpa  melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan  Taman  Kota  yang  akan dilaksanakan. Seharusnya pemerintah sebelum  melaksanakan pembangunan melakukan  koordinasi  dengan  masyarakat agar  terjalin  komunikasi  dan  kerjasama yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan seperti yang diharapkan.
Berdasarkan teori tersebut bisa menjadi bahan  evaluasi  pemerintah  kedepannya
dalam melaksanakan pembangunan karena perencanaan  tidak  akan  terwujud  secara maksimal apabila tidak adanya komunikasi yang baik dalam perencanaan pembangunan  yang  akan  dilakukan. Dengan  adanya  komunikasi  maka  akan terjalin  kerjasama  dalam  mewujudkan pembangunan seperti yang diharapkan dari semua stackholder yang terlibat didalamnya  yaitu  pemerintah,  masyarakat dan pihak swasta.

## b. Isu Perizinan
Perizinan merupakan syarat  yang harus dilewati  sebelum  melakukan  pemanfaatan ruang. Seperti halnya dalam pembangunan
Taman Kota sebelum pelaksanaan pembangunannya pemerintah terlebih dahulu  mengurus  perijinan  terkait  lokasi, yaitu  izin  pengadaan  tanah  untuk pembangunannya.  Menurut  teori  yang dikemukan  oleh  Akib  dan  Tarigan  (2008: 3) yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa yang  menjadi  syarat  utama  keberhasilan proses  implementasi  yang  selanjutnya adalah  sikap  birokrasi  atau  pelaksana.
Dalam pembangunan Taman Kota membuktikan  bahwa  tidak  adanya  sikap pelaksana  yakni  komitmen  terhadap program yang akan dilakukan. Hal tersebut terlihat  dari  perizinan  yang  dilakukan terkait  pembebasan  tanah  yang  belum diselesaikan  sepenuhnya,  akan  tetapi pembangunannya  sudah  dilakukan.  Izin lokasi  yang  didapat  dalam  pembangunan Taman  Kota  hanya  sudah  mendapat persetujuan bupati, namun belum mendapat  persetujuan  masyarakat  untuk pembebasan  tanahnya.  Hal  tersebut menjadi permasalahan serius yang dihadapi  pemerintah  saat  Taman  Kota sudah  dibangun,  ini  terbukti  dari  tidak adanya  akses  jalan  menuju  kesana  akibat belum  mendapat  izin  dari  masyarakat sehingga menyebabkan
kondisinya menjadi terbangkalai dan
memperihatinkan.
Kondisi  tersebut  tidak  akan  terjadi apabila  pemerintah  memiliki  komitmen penuh  terhadap  program  yang  akan
dilaksanakan.  Jika  pemerintah  memiliki komitmen  terhadap  program  yang  akan dilaksanakan  tentu  setelah  izin  lokasi diterbitkan oleh bupati, seharusnya pemerintah kemudian melakukan sosialisasi  kepada  pemilik  tanah  dan masyarakat  sekitar  lokasi  terkait  rencana pembangunan  Taman  Kota  yang  akan dilakukan.
Dengan sosialisasi ini
dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat mendukung  dan  memperlancar  proses pengadaan  tanah  dalam  pembangunannya. Untuk  itu,  pemerintah  harus  transparan mengenai  izin  pemanfaatan  ruang  terkait perencanaan  pembangunan  yang  akan dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat  sejak  awal  sudah  tahu  serta dapat  mendukung  dan  ikut  berpartisipasi dalam  mewujudukan  pembangunan  yang sudah  direncanakan.  Bukan  tahu  setelah izin  ada  bahkan  setelah  pembangunan dilaksanakan.

## c.  Pilihan Insentif dan Disinsentif
Pemberian insentif dalam pembangunan Taman Kota dimaksudkan agar masyarakat dapat mendukung pembangunan yang akan dilakukan  pemerintah  dalam  usaha  untuk menyediakan  kawasan  Ruang  Terbuka Hijau  dalam  pengembangan  kawasan perkotaan. Berdasarkan teori yang dikemukan  oleh  Erwan  Agus  Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 85-87) yang  telah  dijelaskan  pada  Bab  II menyebutkan  penentu  berhasil  atau tidaknya  suatu  proses  implementasi diantaranya  bergantung  pada  ketepatan instrument  yang  dipakai  untuk  mencapai kebijakan.  Dalam  pembangunan  Taman Kota  pemberian  insentif  dan  disinsentif merupakan  langkap  yang  tepat  untuk mempengaruhi  masyarakat  agar  mau memberikan  tanahnya  dalam  mendukung pembangunan  yang  akan  dilakukan. Namun  pemberian  insentif  dalam  bentuk kompensasi  sebagai  ganti  rugi  atas penggunaan tanah yang diberikan pemerintah tidak mampu membuat masyarakat  mau  untuk  memberikan tanahnya  untuk  kegiatan  pembangunan.
Hal tersebut terjadi karena nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah terlalu rendah dan  pemilik  tanah  meminta  harga  ganti rugi yang terlalu tinggi dari harga pasaran. Dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi tanah  lebih  baik  meminta  bantuan  jasa penilai  tanah  yang  bersifat  netral.  Hal  ini dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan  mengenai  besaran  ganti  rugi yang  dianggap  merugikan  pemerintah karena  pemilik  tanah  cenderung  meminta ganti  rugi  lebih  tinggi  dari  harga  pasar. Harus  dipahami  bahwa  dalam  situasi pengadaan  tanah,  posisi  pemilik  tanah berada  pada  pihak  yang  tidak  bermaksud menjual  tanah  sehingga  wajar  bila cenderung  minta  harga  lebih  tinggi  dari harga pasar tanah.
Selain  insentif  pemerintah  juga memberlakukan  pemberian  disinsentif dalam pembangunan Taman Kota, disinsentif ini diarahkan untuk
menghambat  perkembangan  penggunaan tanah kawasan disekitar Taman Kota yang tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang. pemberian  disinsentif  ini  dapat  berupa pengenaan  pajak  yang  tinggi,  penolakan perizinan,  dan  peniadaan  sarana  dan prasarana.  Dalam  penggunaan  strategi insentif  dan  disinsentif  tentunya  tetap memprioritaskan  kepentingan  masyarakat diatas  kepentingan  lainnya.  Untuk  itu, bobot  insentif  harus  lebih  besar  daripada disinsentif.  Artinya  dalam  melaksanakan strategi  disinsentif  terlebih  dahulu  atau dibarengi  insentif  pengembangan  tanah sebagai pilihan jalan keluar pengembangan penggunaan tanah agar sesuai rencana tata ruang.

## d. Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat sangat diperlukan  guna  mencapai  keberhasilan perencanaan  pembangunan  seperti  yang diharapkan.  Berdasarkan  teori  yang dikemukan  oleh  Erwan  Agus  Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 85-87) yang  telah  dijelaskan  pada  Bab  II menyebutkan  penentu  berhasil  atau tidaknya  suatu  proses  implementasi
diantaranya adalah kapasitas implementor.
Terkait pembangunan Taman Kota keterlibatan masyarakat dalam pembangunannya  sangat  kurang,  Hal tersebut  disebabkan  karena  pemerintah selaku  implementor  tidak  melibatkan masyarakat
dalam perencanaan pembangunannya.  Selain  itu,  pemerintah tidak  terbuka  mengenai  perencanaan pembangunan  yang  akan  dilakukan sehingga  masyarakat  merasa  tidak  peduli dengan pembangunan yang terjadi. Seharusnya  masyarakat  dilibatkan  sejak awal perencanaan tata ruang, yaitu dengan memberi  masukan  dalam  penyusunan arahan  rencana  atau  peraturan  zonasi dalam pembangunan Taman Kota, perizinan  serta  pemberian  insentif  dan disinsentif.  Dengan  masyarakat  berperan serta  berarti  masyarakat  dapat  merasa memiliki  dan  bertanggungjawab  terhadap pembangunan  yang  dilakukan  serta perencanaan  pembangunan  Taman  Kota merupakan  komitmen  bersama,  bukan hanya maunya birokrat bersama perencana saja.

## PENUTUP Kesimpulan
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran implementasi Perda Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  apakah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan  khususnya  dalam  penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan.
Berkaca  dari  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dibahas  pada  Bab V,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa pembangunan  Taman  Kota  sebagai  wujud implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka  Hijau  dalam  pengembangan kawasan  perkotaan  yang  telah  dibangun oleh  pemerintah  Kabupaten  Bengkulu Tengah belum memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesimpulan tersebut  didapat  dari  kondisi  Taman  Kota
yang  terbangkalai  dan  memprihatinkan.
Dalam pembangunan Taman Kota masyarakat tidak dilibatkan oleh
pemerintah  terkait  penentuan  zonasi pembangunannya,  sehingga  Taman  Kota yang  dibangun  letaknya  tidak  strategis yang  berada  jauh  dari  pemukiman  warga dan  tidak  ada  akses  jalan  menuju  kesana. Selain itu pemerintah juga tidak
melakukan  koordinasi  terlebih  dahulu kepada  masyarakat  dalam  pembangunan taman  tersebut  sehingga  tidak  ada kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah dan  masyarakat  dalam  mewujudkan pembangunan  seperti  yang  diharapkan. Dalam  perizinan  pembangunan  Taman Kota  pemerintah  tidak  transparan  terkait izin  lokasi  pemanfaatan  ruang  yang diterbitkan oleh bupati kepada masyarakat, dan pemerintah pun juga tidak melakukan sosialisasi setelah izin tersebut diterbitkan. Sehingga  dalam  pembangunan  Taman Kota terkendala pada penyediaan tanahnya,  yang  menyebabkan  kondisinya sangat  memprihatinkan  karena  dukungan masyarakat  dalam  penyediaan  tanahnya sangat  kurang.  Pilihan  insentif  dan disinsentif  yang  diberikan  pemerintah tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat.  Pemberian  insentif  dalam bentuk kompensasi sebagai ganti rugi atas penggunaan  tanah  masyarakat  besarannya 40-50  juta/  hektarnya  masih  sangat  kecil yang  membuat  masyarakat  tidak  mau menjual  tanahnya  untuk  pembangunan yang menyebabkan pembangunannya terkendala pada pembebasan tanah masyarakat, sehingga kondisi Taman Kota yang  dibangun  sangat  memprihatinkan dengan  tidak  adanya  akses  jalan.  Selain itu,  penerapan  disinsentif  yang  dilakukan pemerintah
dengan memberikan pengenaan  pajak  yang  tinggi  dan penolakan pemberian izin kepada masyarakat apabila ingin mengembangkan kawasan disekitar Taman Kota juga belum mampu  membuat  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka  Hijau.  Peran  serta  masyarakat
dalam  pembangunan  Taman  Kota  sangat kurang karena masyarakat tidak dilibatkan dalam  perencanaan  pembangunannya. Dengan  tidak  dilibatkannya  masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan  Taman Kota,  masyarakat  merasa  tidak  memiliki dan bertanggungjawab terhadap pembangunan yang dilakukan.

## Saran
Setelah  melewati  tahapan  penelitian, pengumpulan  data,  dan  tahapan  analisis data  maka  saran  yang  dapat  peneliti berikan  mengenai  analisis  implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten  Bengkulu  Tengah  adalah diharapkan  keseriusan  pemerintah  dalam pengimplementasian kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dikawasan perkotaan yang  tertuang  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah sehingga  dapat  memberi  contoh  kepada masyarakat akan pentingnya tetap menjaga kelestarian  lingkungan  hidup  ditengah tingginya  pembangunan  yang  dilakukan, dan  dapat  juga  menjadi  acuan  masyarakat serta  swasta  agar  berpartisipasi  dalam mengupayakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau  dikawasan  perkotaan.  Diharapkan juga kepada pemerintah agar dapat terbuka dan transparan kepada masyarakat mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui  dan  berperan  aktif  dalam mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Pesatnya kegiatan  pembangunan  yang  terjadi  di Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dapat mengancam  ketersediaan  Ruang  Terbuka Hijau, oleh karena itu perlu kiranya fungsi kontrol dan pengawasan oleh dinas terkait dalam  lingkup  pemerintahan  Kabupaten Bengkulu  Tengah  untuk  dijalankan  lebih intensif  agar  dapat  menjamin  keberadaan Ruang Tebuka Hijau yang telah atau akan dibangun.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2014. Pembangunan Kawasan dan Tata
Ruang . Yogyakarta, Graha Ilmu. Adisasmita, Rahardjo. 2012. Analisis Tata Ruang dan Pembangunan . Yogyakarta, Graha Ilmu. Bungin, Burhan. 2013. Metodologi

## Penelitian Sosial dan Ekonomi,
Jakarta, Kencana Prenada Media Erwan  Agus  Purwanto  dan  Dyah  Ratih Sulistyastuti.  2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Yogyakarta, Penerbit Gava Media. Hardjasoemantri,  Koesnadi.  2005. Hukum
Tata Lingkungan. Yogyakarta, Gadja Mada University Press Haedar,  Akib  dan  Antonius,  Tarigan. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya , Jakarta, Jurnal Kebijakan Publik. Ibrahim.  2015. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta. Kaelan.  2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Jogjakarta, Paradigma Leo Agustino. 2012. Dasar-Dasar
Kebijakan Publik ,  Edisi  Revisi, Bandung, Alfabeta.
Nirwono  Joga  dan  Iwan  Ismaun.  2011.
RTH 30% : Resolusi (Kota) Hijau , Jakarta,  PT.  Gramedia  Pustaka Utama
Sadyohutomo, Mulyono. 2016. Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Sugianto.  2004. Teori-Teori Hukum Tata Ruang. Jakarta,  Penerbit  Rajawali Press.
Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus , Cetakan Kedua. Yogyakarta, CAPS Wahid,  Yunus.  2014. Pengantar Hukum Lingkungan. Makassar,  Penerbit Arus Timur Zulkifli,  Arif.  2015. Pengelolaan Kota Berkelanjutan. Yogyakarta,  Graha Ilmu

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2004
tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya Air Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Tengah  Nomor  15  Tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012- 2032.