## ANALISIS AKTUALISASI MANAJEMEN
PENINGKATAN MUTU BERBASIS MADRASAH
Muhammad Asrori Ma’sum
*IAIBAFA Jombang
Abstract: Islamic  education in  Indonesia  extremely  urgent  to  be  examined  because citizen  of  Indonesia  are  mostly  moslem,  until  it  become  education progression factor in a country with mostly moslem citizen. The entrance used  to  collect  empirical  and  actual  data in  order  to  critically  analyzed quality  management  theory  which  is  islamic  education  like  madrasah. Madrasah as formal islamic education organization that integrated within national  education  system  in  Indonesia  needs  quality  management. Madrasah  based  quality  advance  management  is  a  management  model that extend bigger autonomy to madrasah, giving flexibility to madrasah, and  encourage  direct  participation  from  stakeholders  to  increase  the quality of madrasah.
Keywords: analysis, madrasah, quality advance management

## PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan  mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pendidikan. Hal ini bisa dirasakan ketika sebuah  lembaga  pendidikan  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  yang  benar-benar bagus,  maka  dapat  dilihat  kualitasnya.  Berbeda  dengan  lembaga  pendidikan  yang melaksankan  pendidikan  hanya  dengan  sekedarnya  maka  hasilnyapun  biasa-biasa saja.
Pendidikan  merupakan  kunci  kemajuan,  semakin  baik  kualitas  pendidikan yang  diselenggarakan  oleh  suatu  masyarakat/bangsa,  maka  akan  diikuti  dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut. Pendidikan adalah usaha sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 1
Pelaksanaan  pendidikan  pada  lembaga-lembaga  pendidikan  setidaknya mampu  mencapai  makna  dari  pendidikan  di  atas  walaupun  memang  tidak  mudah untuk mencapai semua komponen yang tercantum dalam UU Sisdiknas tersebut, akan tetapi  baik  lembaga  formal  maupun  nonformal  setidaknya  bisa  memberikan kontribusi  untuk  mewujudkan  peserta  didik  yang  mempunyai  kualitas  yang diharapkan  Edward  Salis  dalam  bukunya Total  Quality  Manajemen  In  Education menyebutkan,  kondisi  yang  menyebabkan  rendahnya  mutu  pendidikan dapat berasal dari  berbagai  macam  sumber,  yaitu  miskinnya  perencanaan  kurikulum,  ketidak cocokan pengelolaan gedung,  lingkungan kerja yang kurang kondusif, ketidaksesuaian  sistem  dan  prosedur  (manajemen)  tidak  cukupnya  jam  pelajaran, kurangnya  sumber  daya  dan  pengembangan  staff.  Sedangkan  Syarifuddin  (2002), menyebutkan  mutu  pendidikan  kita  rendah  terletak  pada  unsur-unsur  dari  sistem pendidikan  kita  sendiri,  yakni  paling  tidak  pada  faktor  kurikulum,  sumber  daya ketenagaan,  sarana  dan  fasilitas,  manajemen  madrasah,  pembiayaan  pendidikan  dan kepemimpinan  merupakan  faktor  yang  perlu  dicermati.  Di  samping  itu,  faktor eksternal  berupa  partisipasi  politik  rendah,  ekonomi  tidak  berpihak  terhadap pendidikan,  sosial  budaya,  rendahnya  pemanfaatan  sains  dan  teknologi,  juga mempengaruhi mutu pendidikan. 2
Seringkali  kita menyalahkan bahwa lulusan  atau output  yang dihasilkan  oleh lembaga  pendidikan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  saat  ini,  terlebih output  yang  dihasilkan  dari  madrasah  tidak  siap  untuk  memasuki  dunia  kerja,  hal tersebut bukan kesalahan peserta didik atau pendidik yang mengajarkan pengetahuan, karena  mereka  hanya  pelaku  dari  program  yang  telah  ditetapkan  atasan,  walaupun sebagian dari mereka yang berhasil tetapi kebanyakan mutu pendidikan didaerah lain jauh tertinggal dari peradaban manusia.
Dari  berbagai  pengamatan  dan  analisis,  sedikitnya  ada  tiga  indikator  yang menyebabkan  mutu  pendidikan  tidak  mengalami  peningkatan  secara  merata.  Faktor pertama,  kebijakan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  menggunakan pendekatan education  production  function atau input-output  analysis yang  tidak dilaksanakan  secara  konsekuen.  Pendekatan  ini  melihat  bahwa  lembaga  pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan  dalam  kegiatan  produksi  tersebut,  maka  lembaga  ini  akan  menghasilkan output  yang  dikehendaki.  Pendekatan  ini  menganggap  bahwa  apabila  input
1 Undang-Undang RI No. 20  Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2003, Hal 3
2 Syarifuddin, Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi, Grasindo, Jakarta, 2002
pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana  serta  prasarana  pendidikan  lainnya  dipenuhi,  maka  mutu  pendidikan  (output) secara  otomatis  akan  terjadi.  Dalam  kenyataan,  mutu  pendidikan  yang  diharapkan tidak terjadi. Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production  function terlalu  memusatkan  pada  input  pendidikan  dan  kurang memperhatikan  pada  proses  pendidikan.  Padahal,  proses  pendidikan  sangat menentukan output pendidikan.
Faktor  kedua,  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  dilakukan  secara birokratik-sentralistik  sehingga  menempatkan  madrasah  sebagai  penyelenggara pendidikan  sangat  tergantung  pada  keputusan  birokrasi  yang  mempunyai  jalur  yang sangat  panjang  dan  kadang-kadang  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan kondisi  sekolah  setempat.  Sekolah  lebih  merupakan  subordinasi  dari  birokrasi diatasnya  sehingga  mereka  kehilangan  kemandirian,  keluwesan,  motivasi, kreativitas/inisiatif  untuk  mengembangkan  dan  memajukan  lembaganya  termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
Faktor  ketiga,  peran  serta  warga  madrasah  khususnya  guru  dan  peran  serta masyarakat,  orangtua  siswa  pada  umumnya,  dalam  penyelenggaraan  pendidikan selama  ini  sangat  minim.  Partisipasi  guru  dalam  pengambilan  keputusan  sering diabaikan,  padahal  terjadi  atau  tidaknya  perubahan  di  madrasah  sangat  tergantung pada  guru. Dikenalkan pembaruan  apapun jika  guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi  perubahan  di  madrasah  tersebut.  Partisipasi  masyarakat  selama  ini  pada umumnya  sebatas  pada  dukungan  dana,  sedang  dukungan-dukungan  lain  seperti pemikiran,  moral,  dan  barang/jasa  kurang  diperhatikan.  Akuntabilitas  madrasah terhadap  masyarakat  juga  lemah.  Madrasah  tidak  mempunyai  beban  untuk mempertanggungjawabkan  hasil  pelaksanaan  pendidikan  kepada  masyarakat, khususnya  orangtua  siswa,  sebagai  salah  satu  unsur  utama  yang  berkepentingan dengan pendidikan ( stakeholder ). 3
Sedangakan menurut Sallis (2003) dalam buku manajemen teori, praktek dan riset,  menyebutkan  sebagian  besar  rendahnya  mutu  disebabkan  oleh  buruknya manajemen  dan  kebijakan  pendidikan.  Warga  madrasah  hanyalah  pelaksana  belaka dari  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  atasannya,  pendapat  Sallis  ini  mendukung pendapat  Juran,  salah  seorang  Begawan  mutu  dunia.  Juran  berpendapat  bahwa masalah mutu 85% ditentukan oleh manajemennya, sisanya oleh faktor lainnya. 4
Peningkatan  kualitas  pendidikan  bukanlah  tugas  yang  ringan,  karena  tidak hanya  berkaitan  dengan  permasalahan  teknis,  tetapi  mencakup  berbagai  persoalan yang  sangat  rumit  dan  kompleks,  baik  yang  menyangkut  perencanaan,  pendanaan,
3 Artikel pendidikan, konsep dasar MPMBS, www.dikdasmen.depdiknas.go.id, hal 1-2
4 Husaini Usman, M.Pd., M.T, Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal: 496
maupun  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan  sistem  madrasah.  Peningkatan kualitas  pendidikan  juga  menuntut  manajemen pendidikan  yang  lebih  baik. 5 Lemahnya  manajemen pendidikan  memberi  dampak  terhadap  efisiensi  internal pendidikan dari sejumlah perserta didik yang putus sekolah atau tinggal kelas.
Pendidikan  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan kontribusi serta  sarana  dalam  membangun  watak  bangsa  ( nation  character  building ). Masyarakat  yang  cerdas  akan  memberi  nuansa  kehidupan  yang  cerdas  pula,  dan secara  progresif  akan  membentuk  kemandirian.  Dewasa  ini,  manajemen pendidikan di  Indonesia  mengenal  dua  mekanisme  pengaturan  yaitu  sistem  sentralisasi  dan desentralisasi, dalam sistem sistem sentralisasi segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan  pendidikan  diatur  secara  ketat  oleh  pemerintah  pusat.  Sementara desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan  kepada pemerintah daerah. Yang perlu ditegaskan bahwa implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan  yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengolah pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.
Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  madrasah  merupakan  model manajemen  yang  memberikan  otonomi  lebih  besar  kepada  madrasah,  memberikan fleksibilitas/keluwesan-keluwesan  kepada  madrasah,  dan  mendorong  partisipasi secara  langsung  warga  madrasah  (guru,  siswa,  kepala  madrasah,  karyawan)  dan masyarakat  (orang  tua  siswa,  tokoh  masyarakat,  ilmuwan,  pengusaha,  dsb.)  untuk meningkatkan  mutu  madrasah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional  serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
Ketentuan otonomi daerah yang dilandasi undang-undang no 22 dan 25 tahun 1999, dan direvisi menjadi UU RI no. 32 tahun 2004 dan UU RI tahun 33 tahun 2004, telah  membawa  perubahan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  termasuk penyelenggaraan  pendidikan,  bila  sebelumnya  manajemen  pendidikan  merupakan wewenang  pusat,  dengan  berlakunya  undang-undang  tersebut,  kewenangan  tersebut dialihkan  kepemerintah  kota  dan  kabupaten.  Sehubungan  dengan  itu,  Sidi  (2000) menyebutkan  dalam  buku  manajemen  berbasis  sekolah  ada  empat  isu  kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu dikonstruksi dalam rangka otonomi daerah,  berkaitan  dengan  peningkatan  mutu  pendidikan,  efisiensi  pengelolaan pendidikan,  serta  relevansi  pendidikan  dan  pemerataan  pelayaan  pendidikan  sebagai berikut:
Pertama , upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan  dan  standart  kompetensi  pendidikan,  yaitu  melalui  consensus  nasional  antara
5 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hal: 21
6 Artikel Pendidikan, Op.Cit, hal 3
pemerintah  dengan  seluruh  lapisan  masyarakat. Kedua ,  peningkatan  efisiensi pengelolaan  pendidikan  mengarah  pada  penggelolaan  pendidikan  berbasis  madrasah dengan  memberi  kepercayaan  yang  lebih  luas  kepada  madrasah  untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.  ketiga,  peningkatan  relevansi  pendidikan  mengarah  pada  pendidikan berbasis  masyarakat.  Keempat,  pemerataan  pelayanan  pendidikan  mengarah  pada pendidikan yang berkeadilan. 7
Pemberian  otonomi  pendidikan  yang  luas  pada  madrasah  merupakan kepedulian permerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat serta upaya peningkatan  mutu  pendidikan  secara  umum.  Pemberian  otonomi  ini  menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di madrasah agar dapat mengakomodasi seluruh  keinginan  sekaligus  memberdayakan  sebagai  komponen  masyarakat  secara efektif guna mendukung kemajuan serta sistem yang ada dimadrasah.
Dalam  kerangka  inilah  manajemen   peningkatan  mutu  berbasis  madrasah tampil sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui (1). Peningkatan kemandirian,  fleksibilitas,  partisipasi,  keterbukaan,  kerjasama,  akuntabilitas, sustainabilitas,  dan  inisiatif  madrasah  dalam  mengelola,  memanfaatkan,  dan memberdayakan  sumberdaya  yang  tersedia;  (2).  Meningkatkan  kepedulian  warga madrasah  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  melalui  pengambilan keputusan  bersama;  (3).  Meningkatkan  tanggungjawab  sekolah  kepada  orangtua, masyarakat,  dan  pemerintah  tentang  mutu  sekolahnya;  dan  (4).  meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.
Madrasah  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  yang  berkembang  subur dikalangan  umat  Islam  termasuk  di  Indonesia.  Pendidikan  Islam  untuk  Indonesia sangat  urgen  dikaji  karena  penduduk  mayoritas  adalah  muslim,  sehingga  dapat menjadi  ciri  kemajuan  pendidikan  di  negara  mayoritas  muslim.  Pintu  masuk  yang digunakan untuk mengumpulkan data empiris dan aktual dalam rangka menganalisis kritis  teori  manajemen  mutu  yaitu  lembaga  pendidikan  Islam  seperti  madrasah. Madrasah  dijadikan  objek  kasus  dalam  rangka  menolak,  memperkuat  dan  merevisi teori  manajemen  mutu  dalam  pendidikan  Islam  yang  dikaitkan  dengan  teori manajemen  mutu  yang  dikaji  secara  komprehensif.  Koneksitas  antar  teori  perlu dikembangkan sehingga terjadi asimilasi teori yang saling berkontribusi positif.
Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  formal  yang  terintegrasi  dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia memerlukan manajemen mutu. Peningkatan jumlah  madrasah  yang umumnya status swasta perlu diimbangi  dengan peningkatan mutunya  secara  terencana  dan  berkelanjutan.  Berkaitan  dengan  hal  ini  banyak
7 Mulyasa, Op.Cit, Hal: 6-7
mengundang  kritik  terhadap  rendahnya  mutu  pendidikan  madrasah  yang notabene memiliki akar sejarah madrasah yang kuat dalam masyarakat Indonesia.
Masalah  yang  dihadapi  madrasah  di  Indonesia  pada  dasarnya  sama  dengan sekolah,  yaitu  menghadapi  tuntutan  mutu.  Masalah  mutu  banyak  persoalan  terkait dengan standar dan pengukuran mutu sendiri. Hal ini dipersulit lagi dengan masalah komitmen  yang  selalu  menimbulkan  keraguan.  Rendahnya  kualitas  pendidikan tersebut  disebabkan  oleh  tidak  adanya  komitmen  pemerintah  terhadap  amanat  UUD 1945  untuk  mewujudkan  sistem  pendidikan  yang  mencerdaskan  rakyat.  Manajemen mutu berbasis  madrasah  telah  dipandang  sebagai  satu-satunya pilihan jika madrasah ingin  bermutu.  Oleh  karena  itu  madrasah  memerlukan  penanganan  terhadap peningkatan mutu.

## PEMBAHASAN
Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah (MPMBM) dapat  diartikan  sebagai  model  manajemen  yang  memberikan  otonomi lebih  besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas/keluwesan-keluwesan kepada madrasah,  dan  mendorong  partisipasi secara  langsung  warga  madrasah    (guru, siswa,  kepala  madrasah,  karyawan)  dan  masyarakat  (orang  tua  siswa,  tokoh masyarakat,  ilmuwan,  pengusaha,  dsb.)  untuk  meningkatkan  mutu  madrasah berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional  serta  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Dengan  otonomi  yang  lebih  besar,  maka  madrasah  memiliki  kewenangan yang  lebih  besar  dalam  mengelola  madrasahnya,  sehingga  madrasah  lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, madrasah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program  yang,  tentu  saja,  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi yang  dimilikinya.  Dengan  fleksibilitas/keluwesan-keluwesannya,  madrasah  akan lebih  lincah  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  madrasah  secara optimal.
Demikian  juga,  dengan  partisipasi/pelibatan  warga  madrasah    dan masyarakat  secara  langsung  dalam  penyelenggaraan  madrasah,  maka  rasa memiliki  mereka  terhadap  madrasah    dapat  ditingkatkan.  Peningkatan  rasa memiliki  ini  akan  menyebabkan  peningkatan  rasa  tanggung  jawab,  dan peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatan dedikasi warga madrasah dan masyarakat  terhadap  madrasah.  Inilah  esensi  partisipasi  warga  madrasah  dan masyarakat  dalam  pendidikan.  Baik  peningkatan  otonomi  madrasah,  fleksibilitas pengelolaan  sumberdaya  madrasah  maupun  partisipasi  warga  madrasah  dan masyarakat  dalam  penyelenggaraan  madrasah  tersebut  kesemuanya  ditujukan
untuk  meningkatkan  mutu  madrasah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8
Manajemen  mutu  dalam  pendidikan  masih  tergolong  baru.  Edward  Sallis mengatakan  bahwa  gerakan  untuk  menerapkan  manajemen  mutu  dalam  bidang pendidikan  dimulai  sejak  tahun  1980-an  di  Amerika  Serikat  terbatas colleges dan pada  tahun  1990-an  di  sekolah-sekolah  formal  Amerika  Serikat  mulai  menyadari pentingnya  manajemen  mutu.  Para  tokoh  pendidikan  yang  tergabung  dalam  bentuk asosiasi telah mengkaji tentang penerapan manajemen mutu di sekolah-sekolah. 9
Teori manajemen mutu dalam pendidikan mulai diperkenalkan tahun 1990-an setelah  mencapai  sukses  dalam  bidang  industri  pada  tahun  1980-an  di  Jepang. Meskipun  manajemen  mutu  dalam  bidang  industri  sukses,  tetapi  dalam  bidang pendidikan  masih  terjadi  perdebatan  berkaitan  dengan  pengukuran  dan  sistem penjaminan mutu itu sendiri. Beberapa Negara menggunakan model penjaminan dan pengukuran mutu yang berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan standar tertentu yang digunakan dan bagaimana proses yang harus dilalui untuk mencapai standar tersebut. Disamping itu, terdapat perdebatan pula tentang standarnya apakah menurut internal atau eksternal. Hal ini didudukkan sebagai teori yang berkembang dalam manajemen mutu  pendidikan.  Kedudukan  teori  ini  sebagai  dasar  untuk  mengkritisi  teori-teori manajemen mutu yang dikembangkan dalam sistem pendidikan. 10
Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  madrasah  ialah  proses  manajemen madrasah  yang  di arahkan pada peningkatan  mutu pendidikan,  secara otonomi  yang di  rencanakan,  di  organisasikan,  di  laksanakan,  dan  di  evaluasi  melibatkan  semua setakeholder sekolah. Sesuai dengan konsep tersebut.  Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi kepada madrasah untuk  secara  aktif  atau  mandiri  melakukan  dan  mengembangkan  berbagai  pogram peningkatan  mutu  pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  atau  masyarakat  di sekitarnya.  Oleh  karena  itu  sebagai  pemberian  otonomi,  maka  banyak  sekali  pakar manajemen  pendidikan  dari  berbagai  negara  yang  menyebut  Manajemen  Berbasis Madrasah  sebagai  otonomi  sekolah,  atau  kemenangan  yang  di  sentralisasikan  tidak saja ketingkat kabupaten dan kota, melainkan juga kesekolah. 11
Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  madrasah  adalah  salah  satu  upaya pemerintah untuk  mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan  teknologi,  yang  di  tunjukan  dengan  pernyataan  politik  dan  garis-garis  besar haluan  negara  (GBHN).  Hal  tersebut  di  harapkan  dapat  di  jadikan  landasan  dalam
8 Artikel pendidikan, konsep dasar MPMBM, www.dikdasmen.depdiknas.go.id , Hal: 3
9 Ibid., hlm. 1 10 Ibid., hlm. 33
11 Ibrohim  Bafada,  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Sekolah  Dasar,  Dari  Sentralisasi  menuju Desentralisasi, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2006, hlm. 82
pengembangan  pendidikan  di  indonesia  yang  berkualitas. 12 Manajemen  Berbasis Sekolah atau Madrasah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51  ayat (1) “pengelolaan satuan pendidikan anak usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah  dilaksanakan  berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Dengan demikian, Manajemen Berbasis madrasah secara tegas dinyatakan dalam UU Nomor  20/2003  sebagai  jaminan  dalam  pengelolaan  pendidikan  baik  untuk pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah.  Undang- Undang  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat untuk diterapkannya Manajemen Berbasis Madrasah atau School-Based Management dan  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  atau Community-Based  Education sebagai standar  pelayanan  minimal  dengan  prinsip  manajemen  berbasis  sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu disuatu madrasah.

## Aktualisasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM)
Mutu  pendidikan  memiliki  keterkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah  tentang sistem pendidikan nasional. Madrasah merupakan subsistem dalam sistem pendidikan nasional.  Madrasah  diindonesia  mengalami  berbagai  perubahan.  Upaya  memahami pendidikan  madrasah  dalam  sistem  pendidikan  nasional  berhadapan  dengan perdebatan  pengaruh-pengaruh  dari  luar  Negara  maupun  luar  paradigma  keyakinan dalam menempuh  cita-cita hidup bangsa Indonesia. Dikalangan pemikir muslim pun masih  banyak  terjadi  perdebatan  yang  ditandai  dengan  banyaknya  variasi  bentuk lembaga pendidikan islam yang berjalan masing-masing. 13
Dinamika pendidikan islam Indonesia banyak terjadi pembaharuan pendidikan islam  yang  disebabkan  karena  munculnya  ketidakpuasan  terhadap  pola  tradisional. Kemunculan  madrasah  dalam  sistem  pendidikan  formal  diindonesia  hingga  seperti sekarang,  karena  dua  situasi:  1)  adanya  dorongan  pembaharuan  islam  internal,  2) adanya respons pendidikan islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia-Belanda. 14
Eksistensi madrasah sebagai lembaga tafaqqah fi al-din apabila dilihat secara proprsional  kurikuler,  maka  mata  pelajaran  pendidikan  agama  memperoleh  porsi persentase yang lebih tinggi (70%) apabila dibandingkan dengan porsi mata pelajaran umum(30). 15 Sistem  pendidikan  nasional  berubah  yang  ditetapkan  melalui  Undang- Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional berdampak cukup besar  terhadap  madrasah.  Disamakannya  madrasah  dengan  sekolah  umum  artinya mengubah keseluruhan subsistem pendidikan madrasah tersebut. Karena itu renovasi
12 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi, PT Remaja Posda Karya, Bandung: 2007, hlm. 11
13 Deden Makbuloh, Manajemen Mutu Pendidikan Agama Islam, Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem penjaminan Mutu, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2011, hlm. 85
14 Ibid., hlm.100
15 Ibid., hlm. 111
terhadap  keseluruhan  subsistem  pendidikan  madrasah  harus  dilakukan,  tidak  hanya terbatas  pada  perangkat  kurikulum  saja,  melainkan  juga  sebagai  konsekuensi  adalah gurunya, fasilitas madrasahnya, dan manajemennya. 16
Pada  dasarnya  esensi  konsep  MPMBM  adalah  peingkatan   otonomi madrasah  plus  pengambilan  keputusan  secara  partisipatif.  Konsep  ini  membawa konsekuensi  bahwa  pelaksanaan  MPMBM  sudah  sepantasnya  menerapkan pendekatan “idiograpik” (membolehkan adanya keberbagaian cara melaksanakan MPMBM)  dan  bukan  lagi  menggunakan  pendekatan “nomotetik” (cara melaksanakan  MPMBM  yang  cenderung  seragam/  konformitas  untuk  semua madrasah).  Oleh  karena  itu,  dalam  arti  yang  sebenarnya,  tidak  ada  satu  resep pelaksanaan MPMBM  yang sama untuk diberlakukan ke semua madrasah. Tetapi satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  mengubah  pendekatan  manajemen peningkatan  mutu  berbasis  pusat  menjadi  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis madrasah  bukanlah  merupakan  proses  sekali  jadi  dan  bagus  hasilnya  ( one-shot and  quick-fix) ,  akan  tetapi  merupakan  proses  yang  berlangsung  secara  terus menerus  dan  melibatkan  semua  pihak  yang  bertanggungjawab  dalam penyelenggaraan pendidikan.
Adapun  tahapan-tahapan  dalam  pelaksanaan  Manajemen  peningkatan  mutu berbasis madrasah ini adalah sebagai berikut:

## Melakukan sosialisasi
Madrasah merupakan sistem yang terdiri dari unsur-unsur dan karenanya hasil kegiatan  pendidikan  di  madrasah  merupakan  hasil  kolektif  dari  semua  unsur madrasah.  Dengan  cara  berpikir  semacam  ini,  maka  semua  unsur  madrasah   harus memahami  konsep  MPMBM “apa”,  “mengapa”,  dan  “bagaimana” MPMBM diselenggarakan.  Oleh  karena  itu,  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  oleh madrasah  adalah  mensosialiasikan  konsep  MPMBM  kepada  setiap  unsur  madrasah (guru, siswa, wakil kepala madrasah, guru BK, karyawan, orangtua siswa, pengawas, pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pejabat Dinas  Pendidikan Propinsi, dsb.) melalui  berbagai  mekanisme,  misalnya  seminar,  lokakarya,  diskusi,  rapat  kerja, simposium, forum ilmiah, dan media masa.
Dalam melakukan sosialisasi MPMBM,  yang penting dilakukan oleh kepala madrasah  adalah  “membaca”  dan  “membentuk”  budaya  MPMBM  di  madrasah masing-masing.
16 Ibid., hlm. 114
Merumuskan  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran  madrasah  (tujuan  situasional madrasah)
Visi  adalah  gambaran  masa  depan  yang  diinginkan  oleh  madrasah,  agar madrasah  yang  bersangkutan  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  dan perkembangannya.  Dengan  kata  lain,  visi  madrasah  harus  tetap  dalam  koridor kebijakan  pendidikan  nasional  tetapi  sesuai  dengan  kebutuhan  anak  dan masyarakat.
Misi  adalah  tindakan  untuk  mewujudkan/merealisasikan  visi  tersebut. Karena  visi  harus  mengakomodasi  semua  kelompok  kepentingan  yang  terkait dengan  madrasah,  maka  misi  dapat  juga  diartikan  sebagai  tindakan  untuk memenuhi  kepentingan  masing-masing  kelompok  yang  terkait  dengan  madrasah. Dalam  merumuskan  misi,  harus  mempertimbangkan  tugas  pokok  madrasah  dan kelompok-kelompok  kepentingan  yang  terkait  dengan  madrasah.  Dengan  kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.
Tujuan merupakan “apa” yang akan dicapai/dihasilkan oleh madrasah yang bersangkutan  dan  “kapan”  tujuan  akan  dicapai.  Jika  visi  dan  misi  terkait  dengan jangka  waktu  yang  panjang,  maka  tujuan  dikaitkan  dengan  jangka  waktu  3-5 tahun.   Dengan  demikian  tujuan  pada  dasarnya  merupakan  tahapan  wujud madrasah menuju visi yang telah dicanangkan.
Setelah  tujuan  madrasah  (tujuan  jangka  menengah)  dirumuskan,  maka langkah  selanjutnya  adalah  menetapkan  sasaran/target/tujuan  situasional/tujuan jangka  pendek.  Sasaran  adalah  penjabaran  tujuan,  yaitu  sesuatu  yang  akan dihasilkan/dicapai oleh madrasah dalam jangka waktu lebih singkat dibandingkan tujuan  madrasah.  Rumusan  sasaran  harus  selalu  mengandung  peningkatan,  baik peningkatan  kualitas,  efektivitas,  produktivitas,  maupun  efisiensi  (bisa  salah  satu atau kombinasi).
Agar  sasaran  dapat  dicapai  dengan  efektif,  maka  sasaran  harus  dibuat spesifik,  terukur,  jelas  kriterianya,  dan  disertai  indikator-indikator  yang  rinci. Meskipun  sasaran  bersumber  dari  tujuan,  namun  dalam  penentuan  sasaran  yang mana  dan  berapa  besar  kecilnya  sasaran,  tetap  harus  didasarkan  atas  tantangan nyata yang dihadapi oleh madrasah.

## Mengidentifikasi tantangan nyata madrasah
Pada umumnya, tantangan madrasah bersumber dari output madrasah yang dapat  dikategorikan  menjadi  empat,  yaitu kualitas,  produktivitas,  efektivitas,  dan efisiensi.
Kualitas adalah  gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh  dari  barang  atau jasa,  yang  menunjukkan  kemampuannya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang ditentukan atau  yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksud
adalah  kualitas  output  madrasah  yang  bersifat  akademik  misal:  NEM  dan  non- akademik misal: olah raga dan kesenian.
Produktivitas adalah perbandingan antara output madrasah dibanding input madrasah.  Baik  output  maupun  input  madrasah  adalah  dalam  bentuk  kuantitas. Kuantitas  input  madrasah,  misalnya  jumlah  guru,  modal  madrasah,  bahan,  dan energi.  Kuantitas  output  madrasah,  misalnya  jumlah  siswa  yang  lulus  madrasah setiap tahunnya.
Efektivitas adalah  ukuran  yang  menyatakan  sejauhmana  tujuan  (kualitas, kuantitas,  dan  waktu)  telah  dicapai.  Dalam  bentuk  persamaan,  efektivitas  sama dengan  hasil  nyata  dibagi  hasil  yang  diharapkan. Efisiensi  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua  yaitu  efisiensi  internal  dan  efisiensi  eksternal.  Efisiensi  internal menunjuk  kepada hubungan  antara  output  madrasah  (pencapaian  prestasi belajar) dan  input  (sumberdaya)  yang  digunakan  untuk  memproses/menghasilkan  output madrasah. Efisiensi eksternal adalah hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan  tamatan  dan  keuntungan  kumulatif  (individual,  sosial,  ekonomik, dan  non-ekonomik)  yang  didapat  setelah  pada  kurun  waktu  yang  panjang  diluar madrasah.

## Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran
Setelah  sasaran  dipilih,  maka  langkah  berikutnya  adalah  mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai sasaran dan yang masih perlu diteliti  tingkat  kesiapannya.  Fungsi-fungsi  yang  dimaksud,  misalnya,  fungsi proses  belajar  mengajar  beserta  fungsi-fungsi  pendukungnya  yaitu  fungsi pengembangan  kurikulum,  fungsi  perencanaan  dan  evaluasi,  fungsi  ketenagaan, fungsi  keuangan,  fungsi  pelayanan  kesiswaan,  fungsi  pengembangan  iklim akademik  madrasah,  fungsi  hubungan  madrasah-masyarakat,  dan  fungsi pengembangan fasilitas.

## Melakukan analisis SWOT
Setelah  fungsi-fungsi  yang  perlu  dilibatkan  untuk  mencapai  sasaran diidentifikasi,  maka  langkah  berikutnya  adalah  menentukan  tingkat  kesiapan setiap  fungsi  dan  faktor-faktornya  melalui  analisis  SWOT (Strength,  Weakness, Opportunity, and Threat)
Analisis  SWOT  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengenali  tingkat kesiapan  setiap  fungsi  dari  keseluruhan  fungsi  madrasah  yang  diperlukan  untuk mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Berhubung  tingkat  kesiapan  fungsi ditentukan  oleh  tingkat  kesiapan  masing-masing  faktor  yang  terlibat  pada  setiap fungsi,  maka  analisis  SWOT  dilakukan  terhadap  keseluruhan  faktor  dalam  setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal.
Tingkat kesiapan harus memadai, artinya, minimal memenuhi ukuran/kriteria  kesiapan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  sasaran,  yang dinyatakan  sebagai:  kekuatan,  bagi  faktor  yang  tergolong  internal;  peluang,  bagi faktor  yang  tergolong  eksternal.  Sedang  tingkat  kesiapan  yang  kurang  memadai, artinya  tidak  memenuhi  ukuran  kesiapan,  dinyatakan  bermakna:  kelemahan,  bagi faktor yang tergolong internal; dan ancaman, bagi faktor yang tergolong eksternal. Baik kelemahan maupun ancaman, sebagai faktor yang memiliki tingkat kesiapan kurang memadai, disebut persoalan.

## Alternatif langkah pemecahan masalah
Dari  hasil  analisis  SWOT,  maka  langkah  berikutnya  adalah  memilih langkah-langkah pemecahan persoalan (peniadaan) persoalan, yakni tindakan yang diperlukan  untuk  mengubah  fungsi  yang  tidak  siap  menjadi  fungsi  yang  siap. Selama masih ada persoalan, yang sama artinya dengan ada ketidaksiapan fungsi, maka  sasaran  yang  telah  ditetapkan  tidak  akan  tercapai.  Oleh  karena  itu,  agar sasaran tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi  kesiapan  fungsi.  Tindakan  yang  dimaksud  lazimnya  disebut  langkah- langkah  pemecahan  persoalan,  yang  hakekatnya  merupakan  tindakan  mengatasi makna  kelemahan  dan/atau  ancaman,  agar  menjadi  kekuatan  dan/atau  peluang, yakni  dengan  memanfaatkan  adanya  satu/lebih  faktor  yang  bermakna  kekuatan dan atau peluang.

## Menyusun rencana dan program peningkatan mutu
Berdasarkan  langkah-langkah  pemecahan  persoalan  tersebut,  madrasah bersama-sama dengan semua unsur-unsurnya membuat rencana untuk jangka pendek, menengah,  dan  panjang,  beserta  program-programnya  untuk  merealisasikan  rencana tersebut.  Madrasah  tidak  selalu  memiliki  sumberdaya  yang  cukup  untuk  memenuhi semua  kebutuhan  bagi  pelaksanaan  MPMBM,  sehingga  perlu  dibuat  skala  prioritas untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
Rencana  yang  dibuat  harus  menjelaskan  secara  detail  dan  lugas  tentang: aspek-aspek mutu  yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang  harus  melaksanakan,  kapan  dan  dimana  dilaksanakan,  dan  berapa  biaya  yang diperlukan untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan  madrasah  dalam  menjelaskan  dan  memperoleh  dukungan  dari pemerintah  maupun  dari  orangtua  siswa,  baik  dukungan  pemikiran,  moral,  material maupun  finansial  untuk  melaksanakan  rencana  peningkatan  mutu  pendidikan tersebut.  Rencana  yang  dimaksud  harus  juga  memuat  rencana  anggaran  biaya (rencana biaya) yang diperlukan untuk merealisasikan rencana madrasah.
Hal pokok yang perlu diperhatikan oleh madrasah dalam penyusunan rencana adalah  keterbukaan  kepada  semua  pihak  yang  menjadi stakeholder pendidikan, khususnya  orangtua  siswa  dan  masyarakat  (BP3/Komite  Madrasah)  pada  umumnya.
Dengan  cara  demikian  akan  diperoleh  kejelasan,  berapa  kemampuan  madrasah  dan pemerintah  untuk  menanggung  biaya  rencana  ini,  dan  berapa  sisanya  yang  harus ditanggung oleh orangtua peserta didik dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan rencana  ini,  maka  kemungkinan  kesulitan  memperoleh  sumberdana  untuk melaksanakan  rencana  ini  bisa  dihindari.  Dengan  kata  lain,  program  adalah  bentuk dokumen  untuk  menggambarkan  langkah  mewujudkan  sinkronisasi  dalam ketatalaksanaan.

## Melaksanakan rencana peningkatan mutu
Dalam  melaksanakan  rencana  peningkatan  mutu  pendidikan  yang  telah disetujui  bersama  antara  orangtua  siswa,  guru  dan  masyarakat,  maka  madrasah perlu  mengambil  langkah  proaktif  untuk  mewujudkan  sasaran-sasaran  yang  telah ditetapkan.  Kepala  madrasah  dan  guru  hendaknya  mendayagunakan  sumberdaya pendidikan  yang  tersedia  semaksimal  mungkin,  menggunakan  pengalaman- pengalaman  masa  lalu  yang  dianggap  efektif,  dan  menggunakan  teori-teori  yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kepala  madrasah  dan  guru  bebas  mengambil  inisiatif  dan  kreatif  dalam menjalankan  program-program  yang  diproyeksikan  dapat  mencapai  sasaran- sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Karena  itu,  madrasah  harus  dapat  membebaskan diri  dari  keterikatan-keterikatan  birokratis  yang  biasanya  banyak  menghambat penyelenggaraan pendidikan.
Dalam melaksanakan proses pembelajaran, madrasah hendaknya menerapkan  konsep  belajar  tuntas (mastery  learning) .  Konsep  ini  menekankan pentingnya  siswa  menguasai  materi  pelajaran  secara  utuh  dan  bertahap  sebelum melanjutkan ke pembelajaran topik-topik yang lain. Dengan demikian siswa dapat menguasai  suatu  materi  pelajaran  secara  tuntas  sebagai  prasyarat  dan  dasar  yang kuat  untuk  mempelajari  tahapan  pelajaran  berikutnya  yang  lebih  luas  dan mendalam.
Untuk  menghindari  berbagai  penyimpangan,  kepala  madrasah  perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang  dilakukan  di  madrasah.  Kepala  madrasah  sebagai  manajer  dan  pemimpin pendidikan  di  madrasahnya  berhak  dan  perlu  memberikan  arahan,  bimbingan, dukungan,  dan  teguran  kepada  guru  dan  tenaga  lainnya  jika  ada  kegiatan  yang tidak sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan. Namun demikian, bimbingan dan  arahan  jangan  sampai  membuat  guru  dan  tenaga  lainnya  menjadi  amat terkekang  dalam  melaksanakan  kegiatan,  sehingga  kegiatan  tidak  mencapai sasaran.

## Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  program,  madrasah  perlu mengadakan  evaluasi  pelaksanaan  program,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.  Evaluasi  jangka  pendek  dilakukan  setiap  akhir  catur  wulan  untuk mengetahui  keberhasilan  program  secara  bertahap.  Bilamana  pada  satu  catur wulan  dinilai  adanya  faktor-faktor  yang  tidak  mendukung,  maka  madrasah  harus dapat  memperbaiki  pelaksanaan  program  peningkatan  mutu  pada  catur  wulan berikutnya.  Evaluasi  jangka  menengah  dilakukan  pada  setiap  akhir  tahun,  untuk mengetahui  seberapa  jauh  program  peningkatan  mutu  telah  mencapai  sasaran- sasaran  mutu  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dengan  evaluasi  ini  akan diketahui  kekuatan  dan  kelemahan  program  untuk  diperbaiki  pada  tahun-tahun berikutnya.
Hasil evaluasi pelaksanaan MPMBM perlu dibuat laporan yang terdiri dari laporan  teknis  dan  keuangan.  Laporan  teknis  menyangkut  program  pelaksanaan dan  hasil  MPMBM,  sedang  laporan  keuangan  meliputi  penggunaan  uang  serta pertanggungjawabannya.  Jika  madrasah  melakukan  upaya-upaya  penambahan pendapatan (income  generating  activities), maka  pendapatan  tambahan  tersebut harus juga dilaporkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), maka laporan  harus  dikirim  kepada  Pengawas,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten,  Komite Madrasah, Orang Tua Siswa.

## Merumuskan sasaran mutu baru
Hasil evaluasi berguna untuk dijadikan alat bagi perbaikan kinerja program yang akan datang. Namun yang tidak kalah pentingnya, hasil evaluasi merupakan masukan  bagi  madrasah  dan  orangtua  peserta  didik  untuk  merumuskan  sasaran mutu  baru  untuk  tahun  yang  akan  datang.  Jika  dianggap  berhasil,  sasaran  mutu dapat  ditingkatkan  sesuai  dengan  kemampuan  sumberdaya  yang  tersedia.  Jika tidak,  bisa  saja  sasaran  mutu  tetap  seperti  sediakala,  namun  dilakukan  perbaikan strategi  dan  mekanisme  pelaksanaan  kegiatan.  Namun  tidak  tertutup kemungkinan, bahwa sasaran mutu diturunkan, karena dianggap terlalu berat atau tidak  sepadan  dengan  sumber  daya  pendidikan  yang  ada  (tenaga,  sarana  dan prasarana, dana) yang tersedia.
Setelah  sasaran  baru  ditetapkan,  kemudian  dilakukan  analisis  SWOT  untuk mengetahui tingkat kesiapan masing-masing fungsi dalam madrasah, sehingga dapat diketahui  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman.  Dengan  informasi  ini,  maka langkah-langkah  pemecahan  persoalan  segera  dipilih  untuk  mengatasi  faktor-faktor yang  mengandung  persoalan.  Setelah  ini,  rencana  peningkatan  mutu  baru  dapat dibuat. 17
17 Artikel Pendidikan, Ibid , hal: 27-45

## Standar Mutu dan Akreditasi Madrasah
Madrasah  dalam  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  nasional  mendorong pada  perlunya  madrasah  mengimplementasikan  manajemen  mutu.  Kemampuan manajerial  dan  kepemimpinan  lembaga  pendidikan  madrasah  terkait  dengan kemampuan  menyusun  perencanaan  mutu,  mensosialisasikan  semua  keputusan  dan kebijakan  yang memerlukan komitmen bersama, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring  evaluasi.  Fungsi-fungsi  utama  manajemen  tersebut  akan  menentukan pencapaian  mutu  madrasah.oleh  karena  itu,  ilmu  manajemen  menjadi  penting  untuk dikuasai  oleh  para  kepala  madrasah.  Dalam  kaitan  tersebut,  proses  pembentukan mutu madrasah perlu sesuai dengan karakteristik madrasah.
Madrasah  menggunakan  sistem  penjaminan  mutu  yang  beragam  yaitu  antara eksternal,  yakni  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  dan  internal.  Hal  ini berdasarkan hasil survei bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah setiap madrasah harus  diakreditasi  sehingga  menggunakan  BAN-S/M  (Badan  Akreditasi  Nasional Sekolah/Madrasah).  model  akreditasi  BAN-S/M  oleh  komunitas  madrasah  dinilai sebagai sistem yang akan menjamin mutu madrasah. atas dasar ini maka dapat dinilai bahwa sistem penjaminan mutu madarasah sampai saat ini menggunakan BAN-S/M. tentang lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) dipahami oleh mereka sebagai lembaga yang sifatnya komplementer.
Pandangan  komunitas  madrasah  tentang  penjaminan  mutu  yang  dilakukan oleh  BAN-S/M  menimbulkan  banyak  rasa  cemas.  Hal  ini  dialami  oleh  para  kepala madrasah  yaitu  adanya  akreditasi  madrasah  menjadikan  madrasah  sibuk mempersiapkan  bukti-bukti  fisik  dan  takut  jika  tidak  terakreditasi.  Hasil  akreditasi berkaitan  dengan  tingkat  capaian  mutu  yang  secara  formal  diakui  oleh  pemerintah bahkan  pihak  swasta  pengguna  jasa  pendidikan.  Oleh  karena  itu,madrasah  berupaya bagaimana saja caranya agar tetap keluar akreditasinya. 18
Para  komunitas  madrasah  tidak  merasa  memiliki  terhadap  sistem  yang ditetapkan dalam rambu-rambu BAN-S/M, walaupun mereka menyadari bahwa mutu itu  sangat  dibutuhkan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  sikap  komunitas  madrasah  yang hanya  menyiapkan  akreditasi,  setelah  itu  tidak  menjadi  tindak  lanjut  perbaikan standar  mutu.  Mereka  cukup  menerima  hasil  akreditasi,  kemudian  sibuk  kembali dengan  pekerjaan  rutin  proses  belajar  mengajar  didalam  kelas.  Dalam  keadaan demikian,  proses  penjaminan  mutu  hanya  lewat  sebentar,  menilai  aspek  formal  dari lembaga  pendidikan  madrasah.  Sedangkan  proses  dan  pelaksanaan  rill  yang  terjadi dimasing-masing madrasah tidak menjadi ukuran yang mendapat nilai rill. 19
18 Deden Makbuloh, Op.Cit., hlm. 217-218
19 Ibid., hlm. 219
Manajemen  mutu  dalam  pendidikan  menyangkut  mutu  pengalaman  peserta didik.  Oleh  karena  itu,  manajemen  juga  perlu  diterapkan  dalam  kelas-kelas pembelajaran.  Penyusunan  feedback  dengan  mengadakan  evaluasi  bagi  setiap  siswa sangat penting untuk proses pembentukan quality assurance (jaminan mutu).evaluasi ini  harus  merupakan  proses  yang  berjalan  terus-menerus  dan  hasilnya  didiskusikan. Oleh karena itu diperlukan sistem penjaminan mutu internal. 20
Berdasarkan  hal  tersebut,madrasah  tidak  hanya  cukup  hanya  dengan  dengan penjaminan  mutu  internal.  Pihak  madrasah  menilai  bahwa  kebutuhan  internal  lebih tahu madrasah  ketimbang orang  dari luar, sehingga  mestinya  mereka  dibekali untuk mewujudkan  kebutuhan-kebutuhan  tersebut.  Kasus  madrasah-madrash  yang mendapatkan nilai akreditasi A, dan realitasnya bermutu, karena memang didalamnya terdapat  sistem  penjaminan  mutu  internal.  Sedangkan  pada  madrasah  yang  tidak memiliki  jaminan  mutu  internal,  sehingga  mencukupkan  diri  pada  penjaminan  mutu BAN-S/M  yang  secara  principal  tidak  menjadi  milik  komunitas  akan  menghasilkan mutu yang kurang maksimal. 21 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Pasal  86  ayat  (1)  “diperlukan  badan penjamin  mutu  dalam  bentuk  akreditasi  pada  setiap  jenjang  dan  satuan  pendidikan diindonesia untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan tersebut”.
Mutu madrasah dapat dicapai dan dikembangkan melalui implementasi sistem penjaminan  mutu  internal  dan  eksternal  secara  sinergi  yang  terfokus  pada  tingkat capaian mutu pada sistem pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu,  masa  depan  pendidikan  Islam  harus  mengarah  pada  mutu; quality  first (mutu diatas  segala-galanya).  Semua  unsur  dan  semua  komponen  pendidikan  islam memiliki standar kualitas yang teruji secara berkala dan berkelanjutan.
Bedasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  Pasal  86  ayat  (1)  badan  yang  dipercaya  untuk  menjamin  mutu satuan  pendidikan  yaitu  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  (BAN-S/M). Melalui  BAN-S/M  tersebut  mutu  madrasah  dapat  ditentukan  peringkatnya.  Akan tetapi,  hasil  pengukuran  akreditasi  yang  dilakukan  BAN-S/M  tersebut  bukan  satu- satunya  jaminan  mutu  dan  ukuran  standar  nyata  yang  sesuai  dengan  apa  yang  terus berjalan dimadrasah tersebut.

## Analisis Keseluruhan
Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah pada hakekatnya merupakan pemberian  otonomi  kepada  madrasah  atau  sekolah  untuk  secara  aktif  atau  mandidri melakukan  dan  mengembngkan  berbagai  pogram  peningkatan  mutu  pendidikan sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  atau  masyarakat  di  sekitarnya.  Oleh  karena  itu sebagai  pemberian  otonomi,  maka  banyak  sekali  pakar  manajemen  pendidikan  dari
20 Ibid., hlm. 220
21 Ibid., hlm. 221
berbagai  negara  yang  menybut  Manajemen  Berbasis  Madrasah  sebagai  otonomi sekolah, atau kemenangan yang di sentralisasikan tidak saja ketingkat kabupaten dan kota, melainkan juga kesekolah.
MBM rupanya menarik diterapkan di Indonesia karena ia menawarkan potensi decion  making  (pengambilan  keputusan)  yang  berkualitas  terhadap  aspek  kunci dalam  melakukan  restrukturisasi  pendidikan  nasional  seperti  diinginkan  banyak kalangan,  mengingat  mutu  pendidikan  nasional  dalam  dua  dasawarsa  terakhir semakin  menurun.  Masalah  efektivitas  pendidikan  berkenaan  dengan  rasio  antara tujuan  pendidian  dengan  hasil  pendidikan  (output),  artinya  sejauh  mana  tingkat kesesuaian  antara  apa  yang  diharapkan  dengan  apa  yang  dihasilkan,  baik  dalam  hal kuantitas  maupun  kualitas.  Pendidikan  merupakan  proses  yang  bersifat  teleologis, yaitu diarahkan pada tujuan tertentu, yaitu berupa kualifikasi ideal. Jika peserta didik telah  menyelesaikan  pendidikannya  namun  belum  menunjukkan  kemampuan  dan karakteristik  sesuai  dengan  kualifiksi  yang  diharapkan  berarti  adalah  masalah efektivitas  pendidikan.  Maka  dari  itu,  esensi  MPMBM  adalah  otonomi  sekolah  dan pengambilan  keputusan  partisipasif  untuk  mencapai  sasaran  mutu  sekolah.  Otonomi adalah  kewenangan/kemandirian  yaitu  kemandirian  dalam  mengatur  dan  mengurus dirinya  sendiri,  dan  merdeka/tidak  tergantung.  Jadi  otonomi  sekolah  adalah kewenangan  sekolah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  warga  sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  pendidikan  nasional  yang  berlaku.  Peningkatan  mutu  dan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan  teknis,  tetapi  mencakup  berbagai  persoalan  yang  sangat  kompleks. Lemahnya  manajemen  pendidikan  memberi  dampak  terhadap  efisiensi  internal pendidikan, ini dapat dilihat dari sejumlah peserta didik  yang putus  sekolah, tinggal kelas atau harus mengulang dalam ujian nasional.
Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  madrasah  akan  memperkuat  rujukan prefensi nilai yang dianggap strategis dalam arti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan  kebutuhan  anak  untuk  dapat  hidup  dan  berinteraksi  dimasyarakatnya.  Setiap peserta didik dan masyarakat memiliki sistem nilai yang menjadi rujukan baik pribadi maupun  lembaga.  Nilai-nilai  itu  akan  menjadi  kekuatan  motivasional  bagi  prilaku individu  ataupun  masyarakat,  serta  menjadi  kekuatan  yang  mengintegrasikan kepribadian  masyarakat  dan  kebudayaan.  Dengan demikian manajemen  peningkatan mutu  berbasis  madrasah  akan  memperkuat  kapasitas  madrasah  untuk  meningkatkan relevansi program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan daerah.
Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah sebagai salah satu kebijakan pemerintah  yang  memberikan  kewenangan  lebih  kepada  madrasah  untuk merencanakan,  mengelola,  melaksanakan,  sampai  pada  evaluasi  dengan  situasi madrasah  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Kemudian  mengidentifikasikan
kebutuhan  madrasah  dan  merumuskan  visi,  misi,  dan  tujuan  dalam  rangka menyajikan  pendidikan  yang  berkualitas  bagi  siswanya  sesuai  dengan  konsep pendidikan  nasional  yang  akan  dicapai.  Hal  penting  yang  perlu  diperhatikan sehubungan  dengan  identifikasi  kebutuhan  dan  perumusan  visi,  misi,  strategi  dan tujuan  adalah  keterlibatan  semua  warga  yang  ada  di  madrasah  dan  juga  perwakilan dari  orang  tua  siswa  dan  juga  dari  dari  Depag,  guna  untuk  lebih  mempermudah didalam perumusan visi, misi, strategi, tujuan serta program madrasah, yang nantinya akan mempermudah dalam pelaksanaan visi, misi, strategi dan tujuan madrasah yang akan  dicapai,  karena  pada  esensinya  aktualisasi  manajemen  peningkatan  mutu berbasis madrasah ini adalah, otonomi, madrasah, fleksibelitas, partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran mutu madrasah.

## PENUTUP
Mutu  pendidikan  memiliki  keterkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah  tentang sistem pendidikan nasional. Madrasah merupakan subsistem dalam sistem pendidikan nasional.  Sistem  pendidikan  nasional  berubah  yang  ditetapkan  melalui  Undang- Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional berdampak cukup besar  terhadap  madrasah.  Disamakannya  madrasah  dengan  sekolah  umum  artinya mengubah keseluruhan subsistem pendidikan madrasah tersebut.
Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  madrasah  ialah  proses  manajemen madrasah  yang  diarahkan  pada  peningkatan  mutu  pendidikan,  secara  otonomi  yang direncanakan,  diorganisasikan,  dilaksanakan,  dan  dievaluasi  melibatkan  semua setakeholder sekolah. Sesuai dengan konsep tersebut. Manajemen Berbasis Madrasah sebagai  otonomi  sekolah,  atau  kemenangan  yang  disentralisasikan.  Konsep  mutu dipandang  sebagai  konsep  yang  relatif,  tidak  mutlak.  Bermutu  menurut  satu perspektif  belum  tentu  bermutu  menurut  perspektif  lain.  Adapun  tahap-tahap pelaksanaan  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  madrasah  adalah  sebagai berikut;1) Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekolah (Tujuan Situasional Sekolah)  2)  Mensosialisasikan  Konsep  MPMBM,  3)  Mengidentifikasi  Tantangan Nyata  madrasah  Mengidentifikasi  Fungsi-Fungsi  yang  Diperlukan  untuk  Mencapai Sasaran  4)  Melakukan  Analisis  SWOT.  Madrasah  menggunakan  sistem  penjaminan mutu  yang  beragam  yaitu  antara  eksternal,  yakni  Badan  Akreditasi  Nasional Sekolah/Madrasah dan internal. Hal ini berdasarkan hasil survei bahwa sesuai dengan peraturan  pemerintah  setiap  madrasah  harus  diakreditasi  sehingga  menggunakan BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah).

## DAFTAR RUJUKAN
Artikel Pendidikan: Konsep Dasar MPMBS. (Online), (http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id).
Bafada, I. 2006. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi menuju Desentralisasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Makbuloh, D. 2011. Manajemen Mutu Pendidikan Agama Islam, Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem penjaminan Mutu. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Mulyasa. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mulyasa. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi . Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Syarifuddin, 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi . Jakarta: Grasindo.
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . Bandung: Penerbit Citra Umbara.
Usman, H. 2006. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.