JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.2, Des 2019, pp. 165~171 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.111  165

## PENGABAIAN SOCIAL ECONOMIC COST
DALAM

## PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Rini Setiawati Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti e-mail: rini090366@gmail.com

## Abstrak
Pengabaian  penghitungan social  economic  cost dalam  pembentukan  undang-undang  menjadi  salah  satu belum  dapat  terealisasikannya  undang-undang  yang  sudah  disahkan  secara  efektif  dan  efisien.  Melalui metode deep interview dan library  research dikaji  permasalahan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengabaian  penghitungan  social  economic  cost  dalam  pembentukan  undang-undang.  Hasil  penelitian membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan belum secara tegas mengatur keharusan menghitung social economic cost dalam pembentukan undang-undang. Selain  itu, pengabaian penghitungan social economic cost dalam pembentukan undang- undang  dipengaruhi  oleh  pengutamaan  kualitas  daripada  kuantitas,  belum  mengutamakan  efisiensi  dan dominansi kepentingan.
Kata Kunci : Social Economic Cost, Undang-Undang, Pembentukan

## A. PENDAHULUAN
Dinamika perkembangan masyarakat  Indonesia  dan  mobilisasi yang  terus  meningkat  menuntut  reaksi cepat dari Pemerintah untuk menggalakkan berbagai upaya percepatan  pembangunan  dalam  segala aspek, termasuk melalui upaya pembentukan peraturan perundang-
undangan seperti halnya undang- undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan  adalah  pembuatan peraturan  perundang-undangan  yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  pengesahan atau  penetapan,  dan  pengundangan. Peraturan  perundang-undangan  adalah peraturan  tertulis  yang  memuat  norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga negara  atau  pejabat  yang  berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan. Sementara, Undang-Undang adalah
Peraturan  Perundang-undangan  yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat  dengan  persetujuan  bersama Presiden. Dikaitkan dengan percepatan pembangunan, maka pembangunan ekonomi  tidak  dapat  berjalan  sendiri. Pembangunan ekonomi dan sosial harus saling  bersinergi  melalui  pembentukan hukum yang mempertimbangkan dampaknya di kemudian hari.
Percepatan pembangunan ekonomi membutuhkan  institusi  hukum  dalam pelaksanaannya. (1) Naskah akademik berisikan pertanggungjawaban  ilmiah  rancangan peraturan perundang-undangan merupakan  langkah  awal  pembentukan undang-undang. Substansi naskah akademik  memuat  argumentasi  atas kebutuhan  masyarakat  serta  solusi permasalahan  terkait.  Pada  saat  yang bersamaan,  naskah  akademik  harus mampu menjawab permasalahan kelangkaan  sumber  daya  ekonomi melalui kebijakan hukum.
166
Subsistem  ekonomi  bersifat  adaptif mempunyai energi besar untuk mempengaruhi hukum. (2) Ekonomi
merupakan  salah  satu  studi  tentang tingkah laku rasional dalam menghadapi kelangkaan  ( scarcity ).  Oleh  karenanya, ekonomi  dan  hukum  tidak  dapat dipisahkan  karena  sistem  hukum  juga berhadapan  dengan  kelangkaan.  Seperti halnya  ekonomi,  sistem  hukum  juga mengenai tingkah laku rasional.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  faktor  pengabaian social economic  cost dalam  pembentukan undang-undang melalui  judul penelitian “Pengabaian Social  Economic  Cost dalam Pembentukan Undang-Undang”.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  permasalahan  yang  akan  diteliti dan dikaji dalam penelitian ini
dirumuskan yaitu apakah faktor pengabaian social  economic  cost dalam pembentukan undang-undang?

## C. METODE
Penulisan penelitian ini menggunakan  pendekatan  sosiolegal ( sociolegal approach ) dengan
pendekatan  empirisme  kualitatif  dan normatif  kritikal  dalam  satu  kajian dengan mengumpulkan data yang bersifat naratif melalui hasil wawancara mendalam  ( indepth  interview )  dengan informan penelitian terkait faktor pengabaian social  economic  cost dalam pembentukan undang-undang. (3-5)
Jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  kualitatif  bersumber  dari data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer
diperoleh melalui hasil
wawancara dengan beberapa ahli peraturan
perundang-undangan.
Kemudian  data  sekunder  diperoleh melalui  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  dan  bahan  hukum tersier (6) sebagai berikut
1. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia
Tahun 1945,
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa:
a. buku-buku referensi ilmiah;
b. makalah-makalah seminar;
c. naskah tulisan di media massa; d. arsip; dan e. data penelitian yang dipublikasikan 3. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa  Indonesia,  kamus  hukum, dan kamus lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui prosedur pemeriksaan  data,  penandaan  data,
rekonstruksi data dan sistematisasi data. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan mengggunakan interpretasi  dan  konstruksi  hukum. Dengan  melakukan  interpretasi  hukum, akan  dilakukan  penafsiran  hukum melalui penemuan hukum ( rechtsvinding ).  Kemudian,  konstruksi hukum yang dilakukan melalui argumentasi  hukum a  contrario akan menjawab isu hukum. Sehingga, dengan metode penemuan hukum tersebut akan dihasilkan  argumentasi  hukum  yang dapat  menjawab  isu  hukum  melalui penalaran hukum logis dan sistematis.

## D. PEMBAHASAN
1. Pembentukan Undang-Undang
berdasarkan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pembentukan peraturan perundang- undangan  pada  dasarnya  merupakan proses  dan  prosedur  penyusunan  dan pembentukan  yang  dilakukan  melalui tahapan-tahapan kegiatan terencana dan terkoordinasi  dalam  pelaksanaannya melibatkan  dan  memerlukan  kerjasama berbagai  pihak  pemangku  kepentingan ( stakeholders )  Pembentukan  peraturan perundang-undangan pada dasarnya
merupakan proses dan prosedur
penyusunan  dan  pembentukan  yang dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan  terencana  dan  terkoordinasi dalam  pelaksanaannya  melibatkan  dan melibatkan  dan  memerlukan  kerjasama berbagai  pihak  pemangku  kepentingan ( stakeholders ). (7)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang- undangan  adalah  proses  pembuatan Peraturan  Perundang-undangan  yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan penyusunan (8) Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang
dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah.
Prolegnas sebagaimana dimaksud merupakan  skala  prioritas  program pembentukan  Undang-Undang  dalam rangka  mewujudkan  sistem  hukum nasional. Prolegnas ini memuat program pembentukan  Undang-Undang  dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi  yang  diatur  yang  telah  melalui pengkajian  dan  penyelarasan  yang dituangkan  dalam  Naskah  Akademik, dan  keterkaitannya  dengan  Peraturan Perundang-undangan
lainnya,
merupakan keterangan mengenai konsepsi  Rancangan  Undang-Undang yang meliputi.
a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
c. jangkauan dan arah pengaturan.
Penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang didasarkan atas:
a. perintah  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. perintah Undang-Undang lainnya;
d. sistem  perencanaan  pembangunan nasional;
e. rencana pembangunan jangka
panjang nasional;
f. rencana pembangunan jangka menengah;
g. rencana  kerja  pemerintah  dan rencana strategis DPR; dan
h. aspirasi  dan  kebutuhan  hukum masyarakat.
Hal  ini  berarti  dasar  penyusunan daftar  rancangan  undang-undang  dapat berasal dari sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembanguan  jangka  panjang  nasional, rencana pembangunan jangka menengah. Pembangunan  nasional  merupakan rangkaian  upaya  pembangunan  yang berkesinambungan yang meliputi seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa dan  negara  untuk  melaksanakan  tugas mewujudkan  tujuan  nasional  yang termaktub  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945,  yaitu  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut
melaksanakan  ketertiban  dunia  yang
168
berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Burkat  Krems  menyatakan  bahwa proses  pembentukan  suatu  peraturan perundang-undangan  meliputi  dua  hal pokok,  yaitu  kegiatan  pembentukan  isi peraturan  disatu  pihak  dan  kegiatan menyangkut pemenuhan bentuk
peraturan,  yaitu  metode  pembentukan peraturan  dan  proses  serta  prosedur pembentukan  peraturan  di  lain  pihak. (9)
Pembentukan  sebuah  undang-undang tidak  lepas  dari  landasan  yuridis, sosiologis  dan  filosofis.  Akan  tetapi, hampir  dalam  setiap  pembentukan undang-undang social  economic  cost bukan menjadi hal yang dipertimbangkan. Sementara, penghitungan  social  economic  cost dalam  pembentukan  undang-undang akan memberikan dampak terimplementasinya undang-undang
yang dibentuk dengan lebih efektif.
Hal  ini  dimungkinkan  karena penghitungan sosial  economic  cost yang  telah  dilakukan  dalam  sebuah pembentukan undang-undang akan menjadi  sebuah  pertimbangan  yang juga  dimuat  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan dari ketiga landasan pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang sebelumnya disebutkan. Hasil yang diperoleh setelah
perhitungan social  economic  cost pembentukan  suatu  undang-undang juga seyogianya dapat dijadikan sebagai  salah  satu  asas  pembentukan undang-undang dimaksud.
2. Faktor Pengabaian Social Economic Cost dalam Pembentukan Undang-Undang
Social economic cost dapat dihitung dengan  metode  analisa  Regulatory Impact  Assesment  (RIA). (10) RIA (11)
digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan  manfaat,  biaya  dan  efek dari  rancangan  undang-undang.  Akan tetapi,  metode  ini  kerapkali  tidak dimanfaatkan  sehingga  undang-undang yang  dibentuk  kurang  efisien  dan memiliki kualitas yang rendah.
Salah  satu  tahap  yang  sangat penting  dalam  penghitungan social economic  cost terdapat  dalam  tahapan konsultasi. Konsultasi untuk memperoleh  alternatif  yang  terbaik dengan melibatkan stakeholder ( involving  stakeholders ).  Konsultasi  ini harus  dilakukan  mulai  dari  tahap  awal perumusan undang-undang sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan undang-undang untuk  mendapatkan  masukan  mengenai biaya  (kerugian  dan  atau  kesulitan)  dan manfaat (keuntungan) dari setiap pilihan dan  untuk  mendapatkan  konfirmasi apakah  biaya  ( cost )  dan  manfaat ( benefit )  yang  diharapkan  benar-benar terwujud dalam praktiknya.
Pada  kenyataannya,  penghitungan social economic cost
masih dikesampingkan  dalam  pembentukan undang-undang  dikarenakan  beberapa faktor sebagai berikut: a. Mengutamakan  Kuantitas  daripada Kualitas Dalam mengevaluasi undang- undang  capaian  Prolegnas  jika  ditinjau dari  aspek  kuantitas  dan  kualitas,  maka masyarakat pada umumnya lebih tertarik  dengan  aspek  kuantitas  karena menyajikan  angka-angka  statistik  dan perbandingan  capaian  setiap  tahun. Sedangkan aspek kualitas lebih
membutuhkan  analisa  dan  pengetahuan lebih  mendalam.  Namun  jika  ditinjau dari segi hasil, evaluasi secara kuantitas tidak  menggambarkan  kondisi  yang utuh.  Hal  itu  dapat  melahirkan  hasil evaluasi yang tidak tepat sasaran.
169 Indonesia mengalami obesitas regulasi dengan hampir 42.000 peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang. Situasi tersebut acapkali menyebabkan terjadinya  disharmonisasi  aturan.  Hal ini  menjadikan  pembangunan  nasional berjalan  lambat.  Di  samping  itu,
pembuatan peraturan perundang- undangan belum
mengutamakan kualitas, masih mengejar kuantitas.
Hingga  saat  penulisan  laporan  ini dibuat terdapat 178 (seratus tujuh puluh delapan)  undang-undang  yang  telah dipublikasikan  oleh  Dewan  Perwakilan
Rakyat (DPR). Dari Keseluruhan jumlah tersebut merupakan pembentukan  undang-undang  setelah penerbitan  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Undang-Undang  karena  tidak  secara tegas menyatakan setiap tahap
penyusunan  pembentukan  peraturan perundang-undangan, termasuk undang- undang  harus  menggunakan  metode. Hal  ini  dapat  dimaklumi  dikarenakan metode  penghitungan social  economic cost masih baru di kalangan pemerintah. Akan  tetapi,  mengingat  kemungkinan tingkat efisiensi yang relatif lebih tinggi dan kualitas undang-undang yang
dibentuk lebih maksimal, maka
pengaplikasian  metode  RIA  menjadi salah  satu  solusi  yang  dapat  diterapkan ke depannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang.
b. Tidak Mengutamakan Efisiensi Hingga  saat  ini  banyak  peraturan yang  diproduksi  justru high  cost .
Undang-undang  yang  ada  kadang  kala justru  menimbulkan  masalah  baru, bukan menyelesaikan permasalahan dan
ketaatan
hukum. Permasalahan dimaksud berupa prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah yang
menjadi  iming-iming  dalam  pembuatan sebuah  produk  undang-undang  pada kenyataanya berbanding terbalik setelah undang-undang tersebut diterbitkan. Lemahnya efisiensi sumber daya, (12) dimana  partisipasi  masyarakat sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan terhadap suatu rancangan undang-undang tidak diberikan  ruang  yang  cukup  untuk terlibat  dalam  proses  pembentukan undang-undang tersebut. (13)
c. Munculnya Dominansi Kepentingan Tabrakan kepentingan karena egosektoral di setiap jenjang pemerintahan  masih  mengutamakan kepentinganya masing-masing yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan  dalam  suatu  pembentukan rancangan undang-undang. Pada
akhirnya  tidak  tercipta  undang-undang yang  sesuai  dengan  cita  hukum  yang dibentuk sebagaimana mestinya. (14-15)
Dalam  suatu  rancangan  undang- undang bahkan mungkin sejak penetapan prolegnas, berbagai kelompok  telah  membawa  agenda masing-masing terhadap daftar rancangan  undang-undang  yang  dimuat dalam prolegnas tersebut. Masing-masing  kelompok  dengan agendanya
masing-masing akan berinteraksi  dan fight dalam  proses pembentukan rancangan undang- undang.  Sehingga,  kepentingan  yang sangat  kuat  dari  salah  satu  pihak  jika didukung  dengan  fasilitas  yang  ada akan menumbangkan dan mengesampingkan  kepentingan  yang sebesarnya. (16)
Hal  seperti  ini  tentu  secara  tidak langsung  akan  berpengaruh    dalam proses pembentukan rancangan undang-
170
undang,  sehingga  penghitungan social economic cost menjadi terabaikan.
Salah satu unsur pertanyaan
menghitung social economic cost menggunakan  metode  RIA  adalah apakah pihak-pihak yang
berkepentingan  telah  diberi  kesempatan untuk berpartisipasi (konsultasi)?
Pertanyaan  ini  tidak  akan  mungkin dijawab jika dalam proses pembentukan undang-undang tidak menghitung social economic  cost .  Karena  pada  umumnya, yang  diperbincangkan  adalah  dampak ekonomi dan manfaat sosialnya. Sehingga,  tentu  saja  jelas  sekali  bahwa dominansi  kepentingan  menjadi  salah satu  faktor  pengabaian social  economic cost dalam pembentukan undang- undang.  Padahal  undang-undang  harus dikembangkan  secara  terbuka  dan transparan,  dengan  prosedur  yang  tepat untuk  menerima  masukan  dari  pihak- pihak yang terkait.

## E. UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti)  Republik  Indonesia yang  telah  membiayai  penelitian  ini
serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian.

## F. PENUTUP
Pembentukan
undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur  tahapan  pembuatan  peraturan perundang-undangan  termasuk  undang- undang mencakup
perencanaan,
penyusunan,  pembahasan,  pengesahan atau  penetapan,  dan  pengundangan. Dari  keseluruhan  tahapan  tersebut, penghitungan social  economic  cost belum memiliki  ruang  yang  pasti  untuk digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur  dampak  dan  manfaat  yang akan  diperoleh  dalam  pembentukan undang-undang.
Penghitungan social  economic  cost semestinya  selalu  digunakan  dalam setiap  pembentukan  undang-undang yang  saat  ini  nampaknya  belum  dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, mulai dari pengutamaan kualitas dari  pada  kuantitas  rancangan  undan- undang yang dibentuk, tidak mengutamakan efisiensi hingga dominansi kepentingan kelompok tertentu  dalam  pembentukan  rancangan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di
Indonesia . Genta Pub., 2009. 2. Budhijanto,  Danrivanto.  "Teori  Hukum Konvergensi." (2014).
3. Suratman, Philips Dillah. "Metode penelitian hukum." Penerbit Alfabet, Bandung (2013).
4. Muhammad,  Abdulkadir.  "Hukum  dan penelitian hukum." (2004).
5. Sunggono, Bambang. "Metode penelitian hukum." Radja Grafindo Persada, Jakarta (1997).
6.
Wignjosoebroto,  Soetandy.  “Pedoman dan  Tata  Cara  Penulisan  Disertasi”. Madani, Malang (2017). 7. Biro Hukum Kementerian/PPN BAPPENAS. Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode  Regulatory  Impact  Analysis (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan  dan  Non  Peraturan)  di Kementerian PPN/BAPPENAS . Kementerian/PPN BAPPENAS, 2011 8. Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
171 Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
9. Halim,  Hamzah,  and  Kemal  Redindo.
"Cara Praktis Menyusun dan Merancang
Peraturan  Daerah." Kencana  Prenada Media Group, Jakarta (2009).
10. Astomo,  Putera, Pembentukan  Undang- Undang  dalam  Rangka  Pembaharuan Hukum  Nasional  di  Era  Demokrasi, Jurnal  Konstitusi  Volume  11  Nomor  3,
September 2014. 11. Ridwan,  Wawan  dan  Iwan  Krisnadi.
Regulatory  Impact  Analysis  terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi, Research Gate, 2017 12. Karianga, Hendra. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah . Alumni, 2011.
13. Tomy  M.  Saragih, Konsep  Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan  Daerah  Rencana  Detail  Tata Ruang  dan  Kawasan ,  Jurnal  Sasi Volume  17  Nomor  3  Bulan  Juli-
September 2011.
14. Ni  Made  Ari  Yuliartini  Griadhi  dan Anak  Agung  Sri  Utari, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah , Jurnal Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008 15. Sukirno, Kebijakan  Ego  Sektoral  dan Rendahnya Implementasi Hukum sebagai  Pemicu  Konflik  Tanah  Hak Ulayat ,  Masalah-Masalah  Hukum  Jilid 39 Nomor 1 Maret 2010
16. Sastroatmodjo,  Sudijono.  "Partisipasi politik." (1995) .