Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020
SOSIALISASI DAN PENYULUHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA LEBAK KEPUH KECAMATAN LEBAK WANGI SEBAGAI KANTUNG TKW DI KABUPATEN SERANG

## Riswanda, Rahmawati Allyreza
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Corresponding Author, Email: rahmawati@untirta.ac.id

## Abstract
Becoming a female worker abroad, especially in Middle Eastern countries, Malaysia is the dream and hope for most women and families in Lebak Kepuh Village. Working as farm laborers and getting caught up in loan sharks forced these families to send their children to become TKW. Private Indonesian Employment Service Delivery Companies (PPTKIS) have sprung up as a connector between workers and overseas job providers. This activity aims to socialize Law Number 21 of 2017 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The causes, methods, methods and consequences of victims of trafficking in persons are presented and described in this activity. This includes serious legal sanctions that will be imposed on parties who deliberately commit the criminal act of trafficking in persons. Village officials ranging from neighborhood units, neighborhood units to village officials are at the forefront of preventing criminal acts of trafficking in persons because the form of trafficking begins with manipulating population data for poor families who want to send their children to work in public families, reporting companies that supply illegal foreign workers to the authorities. is an effort to stop the criminal act of trafficking in persons (women) in Desa Lebak Kepuh , Kecamatan Lebak , Serang Regency.
Keywords: criminal acts, human trafficking, female labor

## Abstrak
Menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri khususnya Negara Timur Tengah, Malaysia merupakan idaman dan harapan bagi sebagian besar perempuan dan keluarga yang ada di Desa Lebak Kepuh. Bekerja sebagai buruh tani dan terjerat pada utang lintah darat memaksa keluarga-keluarga tersebut untuk mengirimkan anaknya menjadi TKW.  Perusahaan  Pengiriman  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  marak  bermunculan  sebagai penyambung  tenaga  kerja  dengan  penyedia  lapangan  kerja  di  luar  negeri.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk mensosialisasikan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2017  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang. Factor penyebab, cara, metode dan akibat dari korban perdagangan orang disampaikan dan dipaparkan dalam kegiatan ini. Termasuk juga sanksi hukum yang berat akan dikenakan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana perdagangan orang. Perangkat desa mulai dari rukun tetangga, rukun warga sampai dengan pegawai desa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana perdagangan orang karena bentuk perdagangan orang diawali dengan memanipulasi data kependudukan keluarga miskin yang ingin mengirimkan anaknya bekerja keluarga negeri, melaporkan perusahaan penyalur tenaga kerja asing illegal ke pihak berwajib merupakan  upaya  menghentikan  tindak  pidana  perdagangan  orang  (perempuan)  di  Desa  Lebak  Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
Kata kunci : tindak pidana, perdagangan orang, tenaga kerja wanita
© 2020 Penerbit PS2PM FISIPKUM UNSERA © 2020 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya artikel pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020

## Pendahuluan
Menurut laporan dari US Embassy  di  Indonesia,  Masing-masing propinsi  dari  33  propinsi  di  Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan  manusia,  dengan  daerah sumber  yang  paling  signifikan  adalah Jawa,  Kalimantan  Barat,  Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sejumlah besar pekerja migran
Indonesia  menghadapi  kondisi  kerja paksa  dan  terjerat  utang di  negara- negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah  -  khususnya  Malaysia,  Arab Saudi,  Singapura,  Kuwait,  Suriah,  dan
Irak.  Jumlah  Warga  Negara  Indonesia yang  bekerja  di  luar  negeri  masih sangat  tinggi,  diperkirakan  6,5  juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di  seluruh  dunia,  termasuk  2,6  juta manusia  di  Malaysia  dan  1,8  juta manusia di Timur Tengah.
Diperkirakan  69  persen  dari  seluruh Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri adalah perempuan.
Menurut  data  KBRI  Malaysia menyatakan  tahun  2011  jumlah  TKI yang mengalami permasalahan
ketenagakerjaan sebagai berikut: No Permasalahan TKI Jumlah 1. Gaji tidak dibayarkan 1001 2. Disharmoni dalam Pekerjaan 275 3. Eksploitasi 51 4. Pemberhentian secara sepihak 13 5. Ketidaksesuaian pekerjaan 174 6. Kekerasan fisik 57 7. Perdagangan manusia 59 8. Sakit/stress 52 9. Terlantar/illegal 90 10. Kriminal 16 11 Meninggal dunia 50 12. Kecelakaan 15 Sumber: Republika, 22 Desember 2011
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020
IOM (International Organization for Migration) dan LSM anti- perdagangan  manusia  terkemuka  di Indonesia  memperkirakan  bahwa  43 sampai 50 persen - atau sekitar 3 sampai 4,5 juta - Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri  menjadi  korban  dari  kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan  manusia.  Dari  3.840 korban  perdagangan  manusia  yang diidentifikasi  IOM  dan  pemerintah Indonesia  saat  kembali  dari  bekerja  di luar negeri, 90 persen adalah perempuan  dan  56  persen  telah dieksploitasi  dalam  pekerjaan  rumah tangga.  Menurut  IOM,  total  82  persen korban yang diidentifikasi pada tahun 2010 telah menjadi korban perdagangan  manusia  ke  luar  negeri; 18 persen diantaranya menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia.
Para korban perdagangan manusia  di  Indonesia  melaporkan mengalami  bentuk-bentuk  pelecehan yang  kesemuanya  kondusif  untuk
perdagangan  manusia  yaitu:  gaji ditahan (85 persen); jam kerja berlebihan  (80  persen);  pembatasan pergerakan  (77  persen);  pelecehan verbal atau psikologis (75 persen), dan penyitaan  dokumen  perjalanan  (66 persen).  Jumlah  perempuan  Indonesia yang  diperkosa  saat  bekerja  sebagai pekerja  rumah  tangga  tampaknya meningkat.  Berdasarkan  survei  tahun 2010,  LSM  Indonesia  yang  disegani mencatat bahwa selama tahun tersebut 471  migran  Indonesia  kembali  dari Timur  Tengah  tengah  hamil  akibat perkosaan,  dan  161  manusia  lainnya kembali  dengan  anak-anak  yang  telah lahir  di  Timur  Tengah.  Setengah  dari korban perdagangan manusia di dalam negeri adalah anak-anak, sementara 70 persen  korban  perdagangan  manusia ke luar negeri adalah manusia dewasa.
Menurut IOM, perusahaan yang merekrut Tenaga Kerja Indonesia, baik legal  dan  ilegal,  bertanggung  jawab atas  lebih  dari  50  persen  tenaga  kerja
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020
perempuan  yang  mengalami  kondisi perdagangan manusia di negara tujuan. Beberapa  perusahaan  tersebut  bekerja secara  mandiri,  yang  lain  untuk perusahaan  perekrutan  tenaga  kerja yang  disebut  PJTKI/Perusahaan  Jasa tenaga Kerja Indonesia (baik perusahaan  legal  maupun  ilegal). Beberapa  PJTKI  beroperasi  layaknya sindikat perdagangan manusia, mengarahkan baik pekerja laki-laki dan perempuan ke dalam jeratan utang dan situasi perdagangan perbudakan lainnya. Perantara perekrutan ini sering beroperasi  di  luar  hukum  karena memiliki impunitas (kebal hukum) dan beberapa PJTKI menggunakan hubungan  dengan  pejabat  pemerintah atau polisi untuk menghindari hukuman.
Ada laporan calon pekerja yang direkrut  untuk  bekerja  di  luar  negeri oleh  PJTKI  ditahan  paksa  selama berbulan-bulan  di  kompleksnya – seakan-akan  untuk  pelatihan  dan
proses - sebelum dikirimkan ke negara tujuan, menumpuk utang yang membuat calon pekerja menjadi rentan masuk  ke  dalam  jeratan  utang. Perusahaan  yang  mempunyai  izin maupun  tidak  menggunakan  jeratan utang,  menahan  dokumen,  ancaman kekerasan,  dan  penahanan  di  tempat terkunci untuk waktu yang lama untuk menjaga calon Tenaga Kerja Indonesia dalam situasi kerja paksa.
Berdasarkan data BNP2TKI Banten  tahun  2008,  Kabupaten  Serang menempati  angka  tertinggi  dalam penempatan  TKI  ke  luar  negeri  yaitu 3.768 manusia. Disusul dengan Kabupaten  Tangerang  1.705  manusia, Kabupaten  Lebak  1.531  manusia,  Kota Cilegon  134  manusia  dan  Kota Tangerang 14 manusia. Kantung TKI di Kabupaten  Serang  adalah  Kecamatan Lebak Wangi dan Kecamatan Tirtayasa. Desa  Lebak  Kepuh  Kecamatan  Lebak Wangi  merupakan  salah  satu  kantung Tenaga  Kerja  Indonesia,  terutama
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020
Tenaga  Kerja  Wanita  yang  biasanya dikirimkan ke negara timur tengah dan malaysia.
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Syamsuri,  dkk tahun  2008  tentang  Persepsi  Keluarga tentang  Motivasi  Kaum  Perempuan menjadi  TKW  ke  Luar  Negeri  dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan menyatakan bahwa motivasi kaum perempuan Kecamatan Lebak  Wangi  menjadi  TKW  adalah motivasi  ekonomi  karena  kemiskinan dan  motivasi  pribadi.  Karakteristik perempuan  menjadi  TKW  karena motivasi ekonomi mendapatkan dukungan  keluarga  lebih  besar  dan memiliki keyakinan kesejahteraan keluarga akan meningkat ketika menjadi  TKW.  Sementara  perempuan yang  menjadi  TKW  karena  motivasi pribadi kurang mendapatkan dukungan dari pihak keluarga.
Provinsi  Banten  sendiri  melalui P2TP2A mencatat bahwa selama tahun 2013  terjadi  123  kasus  perdagangan yang  menimpa  pada  22  laki-laki  dan 101  perempuan.  Angka  ini  tidaklah sedikit  dan  harus  menjadi  perhatian pemerintah karena kasus perdagangan anak  biasanya  menggunakan  modus bekerja  di  luar  negeri  dengan  iming- iming  seluruh  biaya  pemberangkatan ditanggung  oleh  agen  (sponsor)  atau perusahaan,  untuk  kemudian  para pekerja ini dieksploitasi tenaganya atau tubuhnya.  Berdasarkan  latar  belakang di  atas  terdapat  anggapan  yaitu keluarga perempuan yang ingin menjadi  TKW  karena  alasan  ekonomi lebih  mudah  terbujuk  rayu  oleh oknum/organisasi perdagangan manusia  dengan  kedok  perusahaan pengiriman  TKI  untuk  kemudian mengeksploitasi perempuan atau tenaga  kerja  asal  Pontang  bahkan diperdagangkan.
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020

## Metode Pelaksanaan
Metode  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  dengan  tahapan sistematis berikut:
1. Peserta pelatihan diberikan penyuluhan  tentang  UU  No.  21 Tahun 2007
2. Peserta  diberi  penyuluhan  tentang jenis, metode dan strategi perdagangan manusia
3. Peserta diberikan kesempatan tanya jawab tentang materi yang diberikan  bila  ada  hal-hal  yang belum jelas dan tidak dipahami;
4. Peserta pelatihan diberikan kesempatan terbuka untuk menyampaikan kondisi yang
pernah dialami
5. Peserta pelatihan melakukan crosscheck hasil pelatihan yang telah dibuat dengan yang sudah dilakukan  sebelum  penyuluhan untuk mengukur ketercapaian materi yang disampaikan.

## Hasil dan Pembahasan
Desa  Lebak  Kepuh  Kecamatan Lebak  Wangi  merupakan  salah  satu desa  pemekaran  dari  Kecamatan Pontang.  Batas  wilayah  Desa  Lebak Kepuh sebagai berikut: 1)Sebelah Utara : Desa Pulo Kencana, 2)Sebelah Selatan: Desa  Tirem,  Sebelah  Barat:  Desa Linduk, Sebelah Timur : Desa Kencana Harapan
Jumlah  penduduk  sebanyak 2.972  jiwa  dengan  jumlah  penduduk laki-laki  sebanyak  1.440  jiwa  dan penduduk  perempuan  sebanyak  1.532 jiwa. Struktur mata pencaharian penduduk  Desa  Lebak  Kepuh  antara lain  pemilik  tanah  sawah  37  orang, penyewa atau penggarap 30 orang dan buruh  tani  sebanyak  956  orang.  Dari data  tersebut  jelas  terlihat  bagaimana kondisi  sosial  ekonomi  mayoritas masyarakat Desa Lebak Kepuh. Buruh tani  adalah  kondisi  dimana,  bekerja sebagai  buruh  pada  pemilik  lahan pertanian  dengan  system  bagi  hasil.
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840
Volume 2 Nomor 2, Desember 2020
Bagi  hasil  tersebut  dilakukan  setelah panen, dimana buruh tani mendapatkan bayaran atas hasil penjualan  gabah  kering  untuk  biaya pupuk,  bibit  dan  perawatan.  Karena factor  ekonomi  keluarga  menjadi pendorong  utama  keluarga  di  Desa Lebak Kepuh yang memiliki anak gadis setelah  lulus  SD  atau  SMP  digadang- gadang  untuk  mau  bekerja  sebagai TKW ke wilayah Negara Timur Tengah dan Malaysia. Hal ini lah yang menjadi factor  sangat  riskan  bagi  masyarakat Desa  Lebak  Kepuh  akan  terjadinya perdagangan orang. Demi mendapatkan  kartu  tanda  penduduk, banyak  calon  tenaga  kerja  wanita tersebut  dibuat  lebih  tua  atau  usia dituakan  serta  status  Pendidikan  juga diubah oleh PPTKIS yang bergerilya ke kampung – kampung  di  Kecamatan Lebak Wangi.
Perdagangan orang adalah bentuk  modern  dari  perbudakan manusia.  Perdagangan  orang  juga
merupakan salah satu bentuk perlakuan  terburuk  dari  pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi  perhatian  Indonesia  sebagai bangsa,  masyarakat  internasional,  dan anggota organisasi internasional, terutama  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB).  Berdasarkan  bukti  empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang  paling  banyak  menjadi  korban tindak  pidana  perdagangan  orang. Korban  diperdagangkan  tidak  hanya untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk eksploitasi  seksual  lainnya,  tetapi  juga mencakup  bentuk  eksploitasi  lain, misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan  itu.  Pelaku  tindak  pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan,  penyembunyian,  atau
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020
penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan  orang  tersebut  dalam praktik  eksploitasi  dengan  segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang  yang  memegang  kendali  atas korban.
Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi  kerja  paksa  atau  pelayanan paksa,  perbudakan,  dan  praktik- praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau  pelayanan  paksa  adalah  kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau  pola  yang  dimaksudkan  agar seseorang  yakin  bahwa  jika  ia  tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya  akan  menderita  baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah  kondisi  seseorang  di  bawah
kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan  orang  lain  sehingga  orang tersebut  tidak  mampu  menolak  suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan  oleh  orang  lain  itu kepadanya,  walaupun  orang  tersebut tidak menghendakinya.
Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU
tersebut, dijelaskan bahwa Perdagangan  Orang  adalah  tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020
memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara  maupun  antar  negara,  untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang  tereksploitasi.  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  adalah  setiap tindakan  atau  serangkaian  tindakan yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang  ini.  Korban  adalah seseorang yang mengalami penderitaan  psikis,  mental,  fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang
Kegiatan
Pengabdian dilaksanakan  pada  hari  Senin  tanggal 27  Agustus  2018  bertempat  di  ruang serba guna Desa Lebak Kepuh. Peserta yang  hadir  pada  kegiatan  tersebut antara  lain  perangkat  Desa  Lebak Kepuh, BPD, tokoh masyarakat, masyarakat  desa  dan  media  massa. Kegiatan  diawali  dengan  pembukaan
yang dilakukan oleh kepala Desa Lebak Kepuh  Bapak  Komalarudin,  S.  Sos dengan  jumlah  peserta  sebanyak  40 orang.
Kegiatan diawali dengan penayangan
video tentang perdagangan  orang  yang  terjadi,  cara, metode  dan  pengaruhnya  bagi  korban serta  keluarga.  Untuk  selanjutnya dipaparkan  tentang  bagaimana  upaya mencegah agar keluarga di Desa Lebak Kepuh  tidak  mudah  percaya  kepada orang luar (PPTKIS) yang menawarkan pekerjaan  kepada  anak  perempuan mereka,  menjanjikan  pekerjaan  yang layak  dengan  gaji  yang  besar  serta menjanjikan  akan  ada  perubahan kondisi  ekonomi  keluarga  jika  anak perempuannya  mau  bekerja  sebagai TKW ke luar Negeri.
Oleh  karena  itu  diperlukan peran serta aktif seluruh pihak di desa terutama  dari  perangkat  desa  untuk mencegah  tindak  pidana  perdagangan orang.  Karena  awal  mula  munculnya
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020
persoalan  perdagangan  orang  adalah dengan memanipulasi data
kependudukan warga. Garda terdepan
pencegahan  ada  di  sekitar  keluarga yaitu ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan perangkat desa.

## Simpulan
Faktor  kemiskinan  yang  tidak kunjung  berakhir  sering  kali  menjadi factor  utama  seseorang  atau  keluarga melakukan Tindakan atau upaya-upaya untuk  merubah  kehidupan  keluarga, salah  satunya  adalah  dengan  menjadi tenaga kerja wanita atau bekerja ke luar negeri.  Factor  Pendidikan  yang  rendah menjadi  salah  satu  factor  mudahnya korban  tergiur  dengan  iming  iming bekerja  dan  mendapatkan  penghasilan yang  tinggi  tanpa  memperhatikan kebenaran  informasi  tawaran  kerja
tersebut  serta  pihak-pihak  yang  diduga dapat  membantu  mengatasi  masalah kemiskinan keluarga.
Pemerintah desa sebaiknya menjadi  garda  terdepan  pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang kerap terjadi pada daerah-daerah kantung kemiskinan dan daerah-daerah kantung  tenaga  kerja  wanita  di  seluruh Indonesia.
Riswanda, Rahmawati . Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagai kantung TKW di Kabupaten Serang
Halaman 87-97
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e – ISSN 2656-1840 Volume 2 Nomor 2, Desember 2020

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih disampaikan kepada  Dekan  Fisip  Untirta,  Bapak Komalarudin, S. Sos selaku kepala Desa Lebak Kepuh dan seluruh jajarannya dan seluruh  masyarakat  Desa  Lebak  Kepuh yang  telah  berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## Referensi
Kasus perdagangan manusia,
Indonesia  tertinggi  di  dunia. Diunduh dari kanal 3.com
Kasus  TKI  di  Malaysia  paling  banyak.
Republika  22  Desember  2011. Diunduh dari Republika.com P2TP2A Provinsi Banten. 2014. Laporan jumlah kekerasan perempuan dan anak tahun 2013.
Penyebab perdagangan manusia diunduh dari www.gugus tugastrafficking.org
Syamsuri, dkk. 2011. Persepsi Keluarga tentang
Motivasi Kaum Perempuan Menjadi TKW ke Luar Negara dan Pengaruhnya Terhadap  Tingkat  Kemiskinan (Studi di Kecamatan Lebak Wangi Kab Serang). Jurnal LPPM Untirta edisi 22 Vol3 Maret 2011.
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Manusia.
US  Embassy  Report.  Perdagangan Manusia. Diunduh dari key report US Embassy Report tahun 2013