Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## SENGKETA HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSI: STUDI BANDING SISTEM HUKUM PERDATA
Sami’an 1 , Imron Rosyadi 2 , Eko Suliyanto 3 , Achmad Soeharto 4 , Aulia 5 1,2,3,4,5 Universitas Pekalongan Email: dosen.samian@gmail.com

## Abstrak
Pembuatan jasa konstruksi dilandasi oleh nilai- nilai kejujuran dan keadilan, keuntungan, kesetaraan, keselarasan,  keseimbangan,  profesionalisme,  kemandirian,  keterbukaan,  kemitraan,  keselamatan, kebebasan,  pembangunan  berkelanjutan,  dan  berwawasan  lingkungan.  Fenomena  tiap  hari. Permasalahan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  di  Indonesia  adalah  konstruksi  tersebut berlangsung  antara  pengguna  jasa  dan  kontraktor  sebagai  pemberi  jasa.  Resiko  ini  terjalin  sebab kontrak  konstruksi  bertabiat  dinamis  serta  berbeda  dengan  kontrak  yang  lain.  Riset  ini  didasarkan pada hukum normatif. Tata cara pengertian sistematis serta pengertian gramatikal terhadap segala norma  hukum  serta  bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  riset  digunakan  dalam  analisis  bahan hukum.  Hasil  riset  menampilkan  kalau  Undang-  Undang  Nomor.  Bagi  Jasa  Konstruksi  2/  2017, penawaran konstruksi dituntaskan terlebih dulu dengan memikirkan buat menggapai konvensi, serta apabila para pihak yang bersengketa tidak menggapai konvensi, hingga pengaturannya dicoba lewat tahapan  pengaturan  yang  diatur  dalam  kontrak  konstruksi.Kata  Kunci:  Penyelesaian  Sengketa Hukum, Kontrak Kontruksi.

## Abstract
The  manufacture  of  construction  services  is  based  on  the  values  of  honesty  and  justice,  profit, equality, harmony, balance, professionalism, independence, openness, partnership, safety, freedom, sustainable development, and environmental insight. A phenomenon every day. The problem in the implementation  of  construction  work  in  Indonesia  is  that  the  construction  takes  place  between service  users  and  contractors  as  service  providers.  This  risk  is  intertwined  because  construction contracts are dynamic and different from other contracts. This research is based on normative law. Procedures for systematic understanding and grammatical understanding of all legal norms and legal materials related to research are used in the analysis of legal materials. The results of the research show that the Law Number. For Construction Services 2/2017, construction bids are completed first by  thinking  about  reaching  the  convention,  and  if  the  parties  to  the  dispute  do  not  reach  the convention,  until  the  arrangement  is  tried  through  the  stages  of  arrangement  stipulated  in  the construction contract. Keywords: Legal Dispute Resolution, Construction Contract.

## PENDAHULUAN
Jasa  konstruksi  memegang  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  dan  realisasi  tujuan pembangunan nasional seperti perumahan, jembatan, pertokoan, angkutan, pabrik, saluran air, manufaktur dll. Pembangunan nasional tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan  warga  adil  serta  makmur  bersumber  pada  Pancas  serta  UUD  1945.  Ditinjau dari  penerapan  pekerjaan  konstruksi,  peranan  jasa  konstruksi  sangat  dibutuhkan  buat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
mendukung perkembangan serta perkembangan bermacam bidang pembangunan dan zona benda serta jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak konstruksi.
Jasa  bangunan  merupakan  aktivitas  warga  yang  menghasilkan  bangunan  yang berperan selaku prasarana penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat untuk menunjang tercapainya  tujuan  pembangunan nasional.  Jasa  konstruksi  diatur  dengan  undang-  undang tersendiri  serta  wajib  menyesuaikan  dengan  perkembangan  dikala  ini.  Pemberian  jasa konstruksi  didasarkan  pada  asas  kejujuran  serta  keadilan,  keunggulan,  kesetaraan, keselarasan,  penyeimbang,  profesionalisme,  kemandirian,  keterbukaan,  kemitraan, keselamatan, kebebasan, keberlanjutan serta berwawasan area (Adrian, 2012).
Kasus  universal  dalam  penyelenggaraan  konstruksi  di  Indonesia  adalah  konstruksi yang berlangsung antara pengguna jasa dengan kontraktor seperti penyedia jasa. Resiko ini terjalin sebab kontrak konstruksi bertabiat dinamis serta berbeda dengan kontrak yang lain. Litigasi  merupakan  sebutan  yang  kerap  digunakan  di  zona  sipil.  Tiap  catatan  sipil  memiliki kekhasan  serta  keistimewaannya  tiap-  tiap.  Salah  satu  alibi  kekhususan  ini  merupakan terdapatnya  statment  (Karolus  E  Lature,  2018).  Dalam  industri  konstruksi,  perjuangan kerapkali jadi salah satu perihal yang wajib diandalkan buat memesatkan aktivitas konstruksi (Hadi  Ismanto,  2018).  Sengketa  konstruksi  bisa  mencuat  apabila  tuntutan  tidak  diajukan dengan pas.
Perjanjian-  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  jasa  konstruksi  bisa  dituntaskan  lewat sengketa di majelis hukum(sidang) ataupun di luar majelis hukum. Pengaturan penyelesaian di  majelis  hukum  ataupun  diucap  litigasi  menyebabkan  pengambilan  keputusan  untung serta rugi belum bisa memikirkan kepentingan bersama, sehingga memunculkan kasus baru, memperlambat  penyelesaian,  membutuhkan  bayaran  mahal  serta  bisa  memunculkan perselisihan  antar  majelis  hukum.  pihak-  pihak  yang  bersengketa.  bila  perjanjian  di  luar majelis hukum merupakan perjanjian yang bersumber pada hukum serta hati nurani, hingga hukum bisa dikalahkan serta hati nurani warga pula tunduk pada perjanjian sukarela tanpa terdapat yang dikalahkan (Dewi serta Heryanti, 2011).
Penyelesaian  di  bidang  konstruksi  jadi  paradigma  baru  sehabis  berlakunya  UU  Jasa Konstruksi  ialah  UU  Nomor.  2  Tahun  2017.  Tujuan  utamanya  merupakan  menggapai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
penyelesaian  secara  kekeluargaan  di  luar  majelis  hukum  (non  litigasi),  dimana  dicoba mediasi.  tempat  antara  para  pihak  Dalam  perihal  proyek  konstruksi,  asas  menggapai konvensi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  88(1)  lebih  diutamakan.  Maksudnya  apabila terjalin  kelalaian  ataupun  kecerobohan  dalam  pekerjaan  konstruksi  hingga  para pihak  bisa menggapai  konvensi  lewat  musyawarah  serta  mufakat.  Para  pihak  bisa  memutuskan  hasil yang disepakati bersama lewat dialog serta konsensus.
Menuntaskan  perselisihan  desain  membutuhkan  perilaku  terbuka  (open  mind)  dari para  pihak  serta  kemauan  yang  kokoh  buat  menuntaskan  kasus.  Diakui  kalau  tujuan utamanya merupakan menuntaskan proyek pas waktu, bayaran serta cocok dengan standar mutu serta spesifikasi yang sudah disepakati lebih dahulu, bila salah satu pihak tidak penuhi ketentuan yang dipadati hingga permasalahan tidak hendak terselesaikan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Kontrak Kontruksi
Menurut Machneil kontrak konstruksi terdiri dari beberapa aspek, seperti kewajiban, pengendalian,  kontrol  dan  persetujuan,  serta  penyelesaian  sengketa.  Dalam  perencanaan kinerja,  perlu  diperhatikan  bagaimana  memenuhi  kewajiban,  memfasilitasi  penyelesaian, dan mengakui pencapaian tujuan tersebut. Berbagai tindakan seperti pengawasan, inspeksi, pengujian, penjaminan, dan asuransi dimaksudkan untuk mengendalikan dan memfasilitasi pencapaian tujuan proyek. Sertifikasi digunakan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kewajiban  oleh  kontraktor.  Kontrol  dan  persetujuan  juga  memiliki  peran  penting  dalam konteks  kontrak  konstruksi,  dengan mempertimbangkan  opsi  pemulihan  yang  tersedia  jika terjadi  kegagalan  kinerja.  Meskipun  penyelesaian  sengketa  sering  dianggap  sebagai  aspek yang  berdiri  sendiri,  sebenarnya  hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan  aspek-aspek  lainnya (Cheung  &  Pang,  2013).  Dengan  demikian,  keempat  lapisan  tersebut  saling  terkait  dan menjadi elemen dasar yang perlu dijelaskan secara rinci dalam suatu kontrak konstruksi.

## 1. Sengketa Kontruksi
Sengketa  maksudnya  perselisihan  ataupun  pertentangan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia.  Konflik  berarti  pertentangan  ataupun  perselisihan  komentar  antar  orang,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
kelompok  ataupun  organisasi  menimpa  satu  objek  kasus.  Konflik  ataupun  pertentangan yang  mencuat  antara  orang  ataupun  kelompok  yang  memiliki  ikatan  ataupun  kepentingan yang sama terhadap sesuatu obyek kepemilikan serta memunculkan akibat hukum di antara mereka (Winardi, 2007). Konflik ataupun suasana merupakan suasana serta keadaan dimana warga  silih  hadapi  kendala  yang  bertabiat  faktual  ataupun  peristiwa  yang  cuma  terdapat dalam persepsinya saja (Rahmadi, 2011).
Pertengkaran  dapat  terjalin  pada  siapa  saja  serta  dimana  saja.  Perselisihan  bisa mencuat  antara  orang  dengan  orang,  antara  orang  dengan  kelompok,  antara  kelompok dengan  kelompok,  antara  industri  dengan  industri,  antara  industri  dengan  negeri,  antara satu negeri dengan negeri lain. Dengan kata lain, perjuangan bisa bertabiat publik ataupun sipil serta terjalin pada tingkatan lokal, nasional, serta internasional. Perselisihan merupakan sesuatu  peristiwa  antara  pihak-  pihak  yang  berselisih  yang  berujung  pada  sesuatu penyelesaian yang wajib dituntaskan antara kedua belah pihak (Sarwono, 2012).
Dalam industri konstruksi, perselisihan timbul kala mencuat kasus yang berujung pada perselisihan  ataupun  kegagalan  antara  Pemberi  Kerja  serta  Penyedia  Jasa.  Perselisihan timbul akibat kesalahpahaman hak serta kewajiban yang tercantum dalam kontrak (Arcadis, 2022),  ketidakjelasan/  ketidaklengkapan  kontrak,  salah  pengertian  syarat-  syarat  kontrak, administrasi kontrak yang kurang baik, keadaan kerja, minimnya komunikasi, permasalahan pembayaran,  kesalahan  dalam  penawaran  pembelian  kontrak.  serta  pergantian  industry (Wang  et  angkatan  laut(AL).,  2023).  Pemicu  tersering  terbentuknya  pembangunan konstruksi  di  Indonesia  merupakan  perencanaan  serta  desain  yang  tidak  handal, ketidaksiapan  penyedia  jasa,  campur  tangan  pihak  ketiga/  pihak  lain,  minimnya  kualifikasi para pihak, tanggung jawab yang tidak berkepanjangan, serta force majeure.
2. Kajian hukum kontrak konstruksi di Indonesia
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ditegaskan  bahwa  tujuan  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  antara  lain untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tanah dan kekayaan alam yang ada di  dalamnya  berada  dalam  penguasaan  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  33  ayat  3  UUD  1945.  Selain  itu,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
negara juga bertanggung jawab. untuk penataan ruang publik (infrastruktur) yang memadai. Hal  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  dan  (4)  UUD  1945.  Jasa  Konstruksi  mempunyai peranan  yang  penting  dan  strategis,  karena  Jasa  Konstruksi  menghasilkan  produk  akhir berupa  bangunan  atau  bentuk  fisik  lainnya,  selain  untuk  menunjang  berbagai  bidang pembangunan, Jasa Konstruksi juga menunjang pertumbuhan dan perkembangan berbagai bangunan. produk dan jasa industri yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi.
Asas  kebebasan  berkontrak  yang diatur  dalam pasal  1320  KUHPerdata menjadi  satu- satunya asas dalam kontrak konstruksi hingga pada tahun 1999 diterbitkan peraturan baku mengenai hak dan kewajiban kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu Undang- undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Secara umum, posisi penyedia jasa selalu  lebih  lemah  dibandingkan  dengan  pengguna  jasa.  Dengan  kata  lain  posisi  pengguna jasa  lebih  dominan  dibandingkan  dengan  posisi  penyedia  jasa.  Hal  ini  disebabkan terbatasnya pekerjaan konstruksi/desain dan banyaknya penyedia jasa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  hukum  normatif  yang  artinya  pendekatan  yang  dilakukan dengan  melihat  pendekatan teoritis,  konsep,  melihat peraturan  perundang-undangan  atau norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  yang  digunakan  untuk menganalisis permasalahan hukum yang dipelajari terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam karya ini dianalisis melalui teknik  interpretasi,  misalnya  e.  penafsiran  yang  sistematis  dan  gramatikal.  Metode penafsiran  diterapkan  pada  seluruh  bahan  hukum  yang  diolah,  diuraikan  secara  rinci  dan komprehensif  dalam  bentuk  uraian  yang  sistematis.  Menarik  kesimpulan  dari  hasil  analisis yang dilakukan.

## HASIL PENELITIAN

## 1. Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi
Sengketa  konstruksi  merupakan  penyelesaian  yang  timbul  sehubungan  dengan pelaksanaan usaha jasa konstruksi antara para pihak yang mengadakan kontrak konstruksi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Kegagalan  untuk  memenuhi  atau  menyampaikan  persyaratan  atau  persyaratan  konstruksi akan mengakibatkan perselisihan konstruksi yang harus diselesaikan atas pilihan/kesepakatan  para  pihak  dalam  kontrak  konstruksi.  Pilihan  penyelesaian  konstruksi biasanya  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  kontrak  konstruksi.  Dalam  kontrak  konstruksi, platform  harus  dipilih  untuk  menyelesaikan  konstruksi.  Sengketa  kontrak  konstruksi merupakan penyelesaian perdata karena berkaitan dengan kontrak.
Penyelesaian pembangunan sesuai Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  diselesaikan  dengan  prinsip  dasar  mencapai  kesepakatan.  Apabila  tidak  tercapai kesepakatan,  maka  para  pihak  yang  bersengketa  melalui  tahapan  pekerjaan  penyelesaian yang tercantum dalam Perjanjian Konstruksi. Apabila ternyata kontrak jasa konstruksi tidak memuat  pengaturan,  maka  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  membuat  kesepakatan tertulis mengenai tata cara tertulis yang akan dipilih.
Ciri-ciri  penyelesaian  perkara  pengadilan  atau  perjanjian  penyediaan  jasa  konstruksi dapat diselesaikan secara hukum dan di luar pengadilan. Pasal 58 Undang-Undang Yurisdiksi Nomor  48  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  upaya  penyelesaian  jasa  konstruksi  di  luar pengadilan  bahwa  “penyelesaian  perdata  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  melalui arbitrase  atau  penyelesaian  alternatif”.  Pasal  59  Undang -Undang  Nomor  48  Tahun  2009 menyatakan  bahwa  “arbitrase  adalah  suatu  cara  penyelesaian  suatu  penyelesaian  perdata di  luar  pengadilan  berdasarkan  perjanjian  arbitrase  tertulis  antara  para  pihak  yang bersengketa.”  Pengertian  tersebut  hampir  sama  dengan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang -undang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Nomor  30  Tahun  1999  yang  menyebutkan bahwa  “arbitrase  adalah  suatu  perkara  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  berdasarkan pada  perselisihan  arbitrase  secara  tertulis.”  Berdasarkan  rumusan  Pasal  1  ayat  (1)  di  atas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 1.30 Tahun 1999, yaitu:
a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
c. Perjanjian  arbitrase  tersebut  merupakan  perjanjian  untuk  menyelesaikan  sengketa yang dapat dilaksanakan di luar peradilan umum.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Pasal  1  Pasal  10,  penyelesaian sengketa adalah melalui badan yang menyelesaikan perselisihan atau pendapat lain dengan cara  yang  disepakati  para  pihak,  yaitu  melalui  penyelesaian  luar,  sidang  pengadilan, perundingan, mediasi atau konsiliasi atau Pendapat Ahli
Bagian  ini  memuat  tentang  pengertian  alternatif  penyelesaian  yang  hampir  sama dengan  pengertian  alternatif  pengaturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Kontrak  Konstruksi.  Apabila  dalam  perundingan  para  pihak  tidak  tercapai kesepakatan, maka para pihak akan melaksanakan tahapan pekerjaan konsiliasi yang telah ditentukan dalam kontrak konstruksi.
Jika tidak ada tindakan penyelesaian yang disebutkan dalam kontrak konstruksi, para pihak  yang  bersengketa  menyetujui  secara  tertulis  prosedur  arbitrase  mana  yang  akan dipilih. Tahapan rekonsiliasi adalah:
a. rekonsiliasi;
b. Mediasi; Dan
c. arbitrase
Selain  langkah-langkah  konsiliasi,  para  pihak  dapat  membentuk  dewan  konsiliasi. Apabila  dicari  penyelesaian  secara  damai  melalui  pembentukan  majelis  arbitrase,  maka pemilihan  arbiter  harus  dilakukan  atas  dasar  profesionalisme  dan  bukan  milik  pihak manapun.  Ketentuan  lebih  rinci  mengenai  survei  diatur dalam peraturan pemerintah  yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2021,  Peraturan  Nomor.  22  Tahun  2020  tentang perubahan Peraturan Pelaksana no. 2 UU Jasa Konstruksi Tahun 2017.

## 1.Hambatan  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi  Yang  Dilakukan  Dengan  Cara  Non Litigasi

## Melalui Mediasi
Mediasi  merupakan  salah  satu  jenis  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  yang sering  dilakukan  oleh  masyarakat.  Pihak  ketiga  yang  disebut  mediator  terlibat  dalam penyelesaian  perkara,  dalam  hal  ini  pihak  ketiga  tidak  memihak  dan  netral  dalam  mediasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
para  pihak  yang  bersengketa  dan  kehadirannya  hanya  memberikan  pendapat  dan  turut serta dalam penyelesaian perkara. berurusan dengan pihak lawan. Para pihak menentukan persetujuan atau pilihannya. Secara teoritis, keberhasilan mediasi memerlukan syarat-syarat tertentu,  misalnya  para  pihak  mengadakan  kesepakatan  untuk  mencapai  hasil  akhir,  yang menjamin hubungan para pihak tetap baik di kemudian hari (Diah, 2008).
Penghentian  mediasi  mempunyai  kelemahan  dalam  hasil  penegakan  hukum,  dimana para pihak  seringkali  tidak  melaksanakan  keputusan  mediasi  karena tidak  yakin  keputusan tersebut  mengikat  para  pihak,  namun  dapat  dilaksanakan  jika  salah  satu  pihak  dengan sukarela menyetujui keputusan kesepakatan tersebut. meminimalkan non-implementasi.

## Melalui Konsiliasi
Konsiliasi  tidak  jauh  berbeda  dengan mediasi dalam  artian pada  kedua  cara tersebut pihak  ketiga  yang  netral  memutuskan  pengaturan  masa  depan  para  pihak  secara  adil  dan damai, namun dalam konsiliasi pihak ketiga mengambil inisiatif dan kemudian menawarkan para pihak untuk menyepakati solusi. . . atau menolaknya.
Kekurangan  dari  mediasi  juga  tidak  jauh  berbeda  dengan  mediasi  yaitu  kekuatan pelaksanaannya,  jika  keputusan  mediasi  tidak  mengikat  para  pihak  maka  pelaksanaan keputusan mediasi juga bergantung pada para pihak.

## Melalui Arbitrase
Meskipun  prosedur  penyelesaian  di  pengadilan  arbitrase  merupakan  salah  satu bentuk penyelesaian  yang diupayakan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  khususnya dunia usaha,  namun  berdasarkan  fakta bahwa  prosedur  arbitrase  lebih  cepat, efisien, dan dapat diandalkan  dibandingkan  melalui  pengadilan,  namun  dalam  praktiknya  juga  terdapat kendala.
Sulit  untuk  membawa  salah  satu  pihak  ke  arbitrase  karena  sebagian  besar  pihak adalah pelaku bisnis yang bonafide. Pada dasarnya putusan arbitrase bersifat mengikat para pihak  yang  bersengketa,  namun  dalam  praktiknya  seringkali  para  pihak  tidak memperhatikan  putusan  arbitrase.  tidak  semua  arbitrase  memberikan  jawaban  atas pertanyaan  para  pihak  yang  disengketakan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  perbedaan  konsep
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dan  sistem  hukum  di  masing-masing  negara.  Arbiter  sangat  berpengaruh  dalam pengambilan  keputusan  para  pihak  dalam  menandatangani  kontrak  konstruksi  antar  para pihak,  sehingga  dalam  pengambilan  keputusan  tersebut  menimbulkan  kepuasan  dan  rasa keadilan.  Masih  terdapat  kelemahan  dalam  arbitrase,  dimana  arbitrase  terkadang memerlukan bantuan pengadilan, namun dalam hal ini para pihak bertindak dengan itikad baik dan sportif, tidak terdapat kelemahan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  berhasil  atau tidaknya  suatu putusan  arbitrase  tergantung pada  berlakunya  putusan  arbitrase,  apabila  putusan  arbitrase  tersebut  tidak  mempunyai kewenangan  yang  dapat  dilaksanakan  dan  kepastian  hukum  sehubungan  dengan  putusan yang  disepakati  oleh  para  pihak.  Namun  hal  tersebut  tidak  menjadi  masalah  selama  para pihak dapat bertindak jujur dan mematuhi arbitrase.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
UU Nomor Dalam Keputusan Dinas Konstruksi 2/2017, untuk mencapai kesepakatan, penyelesaian konstruksi akhir terlebih dahulu dilakukan melalui pertimbangan. Apabila para pihak  yang  bersengketa  tidak  mencapai  kata  sepakat,  maka  penyelesaiannya  dilakukan dengan  tahapan-tahapan  pengaturan  yang  telah  diatur  dalam  kontrak  konstruksi. Kemudian,  apabila  kompromi  tidak  ditentukan  dalam  kontrak  konstruksi,  maka  para  pihak akan  mengatur  tata  cara  pelaksanaan  perjanjian  yang  dipilih  melalui  kontrak  tertulis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah:
1. Para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan;
2.Apabila perundingan tidak tercapai, maka perjanjian akan direvisi berdasarkan kontrak konstruksi;
3.  Jika  kesepakatan  dituangkan  dalam  kontrak, maka  perlakuannya diselesaikan  melalui langkah-langkah berikut: konsiliasi, kesepakatan dan arbitrase
4.  Jika  kesepakatan  tidak  ditentukan  dalam  kontrak  konstruksi,  maka  para  pihak menyelesaikan perselisihannya melalui pihak yang dipilih. prosedur penyelesaian.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Adanya hambatan dalam kontrak pembangunan di luar pengadilan, misalnya: sulitnya membuat  kesepakatan  dalam  pertemuan  para  pihak,  kurangnya  pengetahuan  hukum, dalam hal ini kejujuran kontraktor. pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keputusan yang disepakati.

## Saran
Pelaku usaha/orang-orang yang menjalankan usaha perlu mengetahui bahwa apabila tercapai  kesepakatan  maka  akan  ditemukan  penyelesaian  yang  saling  menguntungkan, penyelesaian  yang  cepat  dan  tertutup,  kepercayaan  tetap  terjaga,  penyelesaian  sengketa, waktu penyelesaian yang telah ditentukan melalui arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.  2012. Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  &  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya, Edisi Kedua. Jakart: Sinar Grafika. Bambang  Sutiyoso.  2019. Hukum  Kontrak  Interprestasi  Dan  Penyelesaian  Sengketa  di Indonesia. Jakarta: UII Press
Muryati,  Dewi  Tuti,  B.  Rini  Heryanti.  2011.  Pengaturan  dan  Mekanisme  Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan, J. Dinamika Sosbud, 13(1), 49-65.
Karolus,  E.  Lature.  2018.  Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi  Di  Indonesia ,  Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 15(3) 211-222.
Ismanto,  Hadi,  Sarwono  Hardjomulyadi.  2018.  Analisis  Pengaruh  Dewan  Sengketa  & Arbitrase  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi  Berdasarkan  Fidic Condition of Contract 2017, Jurnal Konstruksia, 10(1) 73-85.
Winardi.  2007. Managemen  Konflik  (Konflik  Perubahan  dan  Pengembangan). Bandung: Mandar Maju.
Takdir  Rahmadi.  2011. Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat . Jakarta: Rajawali Pers.
Sarwono. 2012. HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika,
Cheung,  S.  O.,  &  Pang,  K.  H.  Y.  2013.  Anatomy  of  Construction  Disputes. Journal  of Construction Engineering and Management, 139(1), 15 – 23.
Arcadis.  2022.  Successfully  navigating  through  turbulent  times.  2022  Global  Construction Disputes Report.
Wang,  J.,  Zhang,  S.,  Jin,  R.,  Fenn,  P.,  Yu,  D.,  &  Zhao,  L.  (2023).  Identifying  Critical  Dispute Causes  in  the  Construction  Industry:  A  Cross-Regional  Comparative  Study  between China and the UK. Journal of Management in Engineering, 39(2), 1 – 14.
Marwah M. Diah. 2008. Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . Jurnal: Hukum dan Dinamika Masyarakat VOL.5 NO.2