## ANALISIS PENERAPAN PARADIGMA E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE E-GOVERNMENT PARADIGM AT THE COMMUNICATION AND INFORMATION OFFICE PESISIR SELATAN DISTRICT
Hazid Jalma 1 , Desna Aromatica 2 , dan Ria Ariany 3
1 Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas email: hazidj16@gmail.com
2 Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas email: desnaaromatica@gmail.com
3 Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas email: riaariany@soc.unand.ac.id

## Abstrak
Sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik (e-government) yang  merupakan  “tonggak”  pemanfaatan teknologi  informasi  oleh  pemerintah,  membutuhkan birokrat  pemerintah merubah  cara  berpikir dari paradigma birokrasi menjadi paradigma e-government agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan paradigma e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  materi- materi  visual  kualitatif  dengan  pegawai  dan stakeholder Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  pelaksanaan  sistem  pemerintahan berbasis  elektronik  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Pesisir  Selatan  telah menerapkan pradigma e-government yang dilihat dari beberapa indikator penelitian seperti orientasi, proses  organisasi,  prinsip  manajemen,  gaya  kepemimpinan,  komunikasi  internal,  komunikasi eksternal, bentuk penyerahan pelayanan dan prinsip penyerahan pelayanan. Kesimpulan penelitian ini, penerapan paradigma e-government dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Pesisir  Selatan  memberikan  dampak  baik  pada pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, proses penyelesaian tugas dengan memanfaatkan elektronik  dan  hubungan  yang  baik stakeholder dengan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
Kata Kunci: Manajemen Perubahan, Pelayanan Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Abstract
E-government  is  a  milestone  for  the  government's  use  of  information  technology,  requiring bureaucrats  to  shift  from  a  bureaucratic  paradigm  to  an  e-government  paradigm  in  order  to

## Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
effectively utilize information technology. This study intends to describe the implementation of the e- government paradigm at the Pesisir Selatan District Department of Communication and Information Office. Observation, interviews, qualitative documentation materials with personnel and stakeholders of  the  Communication  and  Information  Office  of  Pesisir  Selatan  District  are  utilized  to  collect descriptive  qualitative  data.  Several  research  indicators,  including  orientation,  organizational processes,  management  principles,  leadership  style,  internal  communication,  external communication,  and  the  service  delivery,  indicate  that  the  implementation  of  an  electronic-based government system by the Department of Communication and Information Office of Pesisir Selatan District has utilized the e-government paradigm. This study concludes that the implementation of the e-government  paradigm  in  the  implementation  of  an  electronic-based  government  system  by  the Communication and Information Office Pesisir Selatan District has a positive effect on government- held  public  services,  the  process  of  completing  tasks  through  the  use  of  technology,  and  the relationship  between  stakeholders  and  the  Communication  and  Information  Office  Pesisir  Selatan District.
Keywords: Change Management, Public Services, E-Government.

## PENDAHULUAN
Dunia  selalu  dihadapkan  pada perkembangan  zaman  yang  semakin  maju dan  modern.  Perkembangan  yang  terjadi dilihat  dari  sisi  teknologi  informasi  yang selalu  berkembang.  Perkembangan  zaman menempatkan  suatu  bangsa  pada  posisi sejauh  mana  bangsa  tersebut  dapat  maju didasarkan  atas  seberapa  jauh  menguasai teknologi  dan  informasi  (Puspita,  2013). Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam kehidupan menjadi aspek yang tidak dapat ditinggalkan  dan  menjadi  hal  yang  sangat penting dalam mengikuti
arus perkembangan zaman.
Seiring  pemanfaatan  teknologi informasi, aktivitas  kehidupan  masyarakat dan  organisasi  dalam  berbagai  sektor tengah  mengalami  perubahan.  Sebagai administrator publik, menempatkan
pemerintah harus berperan dalam
menggunakan  teknologi  informasi  agar dapat mengimbangi aktivitas yang dilaksanakan  masyarakat.  Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah perlu didukung  perubahan  mendasar  dalam bentuk  reformasi.  Tanpa dukungan reformasi,  tujuan  pemanfaatan  teknologi untuk  meningkatkan  kualitas  pemerintah akan sulit tercapai tujuan (Indrajit, 2007).
Birokrasi  yang  didasari  oleh  teori dan  aturan  yang  berlaku  serta  memiliki spesialisasi  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  disepakati  dalam  sebuah  pemerintah (Muhammad,  2018).  Untuk  mendapatkan manfaat  teknologi  informasi,  pemerintah Indonesia  melakukan  reformasi  birokrasi. Namun,  melaksanakan  reformasi  tidak mudah,  reformasi  birokrasi  menghadapi kendala  budaya,  hambatan  struktural  dan bahkan  mental  birokrasi  di  samping kendala teknis (Mustapa, 2011).
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
Kedudukan birokrasi dalam sebuah negara sangatlah vital. Birokrasi
merupakan  mesin  negara,  sehingga  jika tidak pernah di reformasi akan mengganggu  jalannya  negara.  Reformasi birokrasi  merupakan  proyek  jangka panjang  pemerintah  yang  diselenggarakan dari  tahun  2010-2025  dalam  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  81 Tahun  2010  tentang  Grand  Design
Reformasi Birokrasi. Pemanfaatan teknologi  informasi  dalam grand  design
reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia  diwujudkan  dalam pelaksanaan e-government .
Pengertian e-government yang sering  dipakai  menurut  UNDP (United Nation  Development  Programe) yang mendefinisikan e-government sebagai  “ e-
government  is  the  application  of
Information and Communication Technology (ICT) by government agencies” (Indrajit,  2004).  Berbagai manfaat dapat
diperoleh dalam pelaksanaan e-gomernment. Pelaksanaan e-government dapat  memberikan  manfaat berupa percepatan waktu dan pengurangan biaya.  Pelaksanaan e-gomernment juga memiliki potensi besar dalam peningkatan efisiensi  pelayanan  yang  dilakukan pemerintah,  respons  yang  lebih  baik terhadap  privat  dan  masyarakat,  dan
penyediaan  layanan  yang  terjangkau (Darmawan,  N.  &  Indra,  2014).  Juga, e- government adalah  hal  mutlak  yang diperlukan untuk mencapai sukses pemerintahan terbuka (Dhahir, 2020).
Lebih  rinci,  (Cahyadi,  2003) memandang  manfaat  pelaksanaan e- governemnt dapat  dilihat  dari  dua  sisi, yaitu  sisi  organisasi  dan  sisi stakeholder.
Pada  pelaksanaannya  dari  sisi  organisasi, manfaat  yang  diharapkan  dari  sisi organisasi  antara  lain  penghematan  biaya pelayanan, sumber daya manusia,
meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah dalam tukar-menukar
informasi  dan  data.  Kemudian  dari  sisi stakeholder manfaat yang diterima berupa kecepatan  pelayanan  dan  pemberian informasi,  akses  terhadap  dokumen  dan formulir elektronik.
Namun,  walaupun  pelaksanaan e- government menawarkan  berbagai  macam manfaat, pada parakteknya pelaksanaan e- government bukanlah  hal  yang  mudah.
Terdapat  berbagai  macam  hambatan  yang harus  diselesaikan  oleh  pemerintah  agar dapat memperoleh manfaat dalam pelaksanaan e-government. Hambatan yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan e- government terdapat pada tingkat perekonomian masyarakat, literasi teknologi informasi, infrastruktur
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
telekomunikasi  dan  perangkat  hukum pelaksanaan e-government (Cahyadi,
2003). Walaupun adanya berbagai  macam hambatan dalam pelaksanaan e- government, bukan  berarti  pemerintah harus  ragu  dalam  melaksanakan e- government. Untuk  sukses  melaksanakan e-government, diperlukan  strategi-strategi pemerintah  yang  tepat  agar  dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan e- government .
Strategi  pelaksanaan e-government di  Indonesia  telah  dirancang  cukup  lama oleh  Pemerintah  Indonesia,  mulai  dari Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2001
tentang Pengembangan dan Pendayagunaan  Telematika  di  Indonesia sampai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi
Nasional  Pengembangan E-government .
Konsep  inilah  yang  menyokong  awal berkembangnya  aplikasi e-government di Indonesia  (Jalma,  Putera,  &  Kusdarini,
2019).  Untuk  lebih  mengoptimalkan pelaksanaan e-government, pada  tahun
2018  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) yang
merupakan  babak  baru  dan  memberikan penamaan  baru  terhadap  pelaksanaan e- government di  Indonesia.  Perubahan
penamaan  ini  bisa  menjadi  upaya pemerintah  menciptakan  pemanfaatan teknologi  informasi  yang  sesuai  dengan Indonesia.
Peraturan Presiden Republik
Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018  tentang Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik melibatkan seluruh lembaga pemerintahan agar  ikut  berperan  dalam  pelaksanaan SPBE  secara  nasional.  Pemerintah  daerah sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah pusat dalam berhubungan langsung dengan masyarakat,  juga  ikut  serta  dalam pelaksanaan  SPBE.  Adanya  pelaksanaan SPBE,  memberikan  tantangan  tersendiri khususnya  bagi  pemerintah  daerah  dalam memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih responsif (Imania, 2021). Tanpa masuknya pemerintah  daerah  ke  dalam  pelaksanaan SPBE, pemerintahan daerah akan terisolasi dan  tertinggal  dalam  perkembangan dengan pembedaan digital.
Salah satu pemerintah daerah yang menjadi perhatian penulis dalam pelaksanaan  SPBE  adalah  Pemerintah Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Pemerintah Kabupaten  Pesisir  Selatan  memperoleh predikat  baik  dalam  pelaksanaan  SPBE. Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan memperoleh  nilai  indek  SPBE  yang  lebih tinggi  dari  kabupaten  lain  di  Sumatera Barat dan memperoleh peringkat 6 tingkat
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
kabupaten/kota  di  Indonesia  dan  nilai indeks  SPBE  tingkat  kabupaten/kota tertinggi  di  pulau  Sumatera.  Nilai  indeks SPBE merupakan nilai yang diperoleh oleh setiap instansi berdasarkan hasil monitoring  dan  evaluasi  SPBE  yang dilaksanakan oleh Kementerian
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2021.
Monitoring  dan  evaluasi  SPBE melihat  penilaian  SPBE  dari  beberapa aspek  yaitu  domain  kebijakan  SPBE, domain  tata  kelola  dan  domain  layanan SPBE. Sementara itu dari hasil monitoring dan evaluasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Pesisir  Selatan  memperoleh  nilai  indeks sebesar  3.34  dengan  predikat  baik  yang merupakan nilai tertinggi diantara pemerintah daerah lain di Sumatera Barat. Nilai  ini  diperoleh  berdasarkan  nilai domain kebijakan SPBE sebesar 2.65, nilai tata  kelola  sebesar  1.86  dan  nilai  layanan SPBE sebesar 4.3.
Pelaksanaan SPBE oleh
Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan tergolong  luar  biasa,  dilihat  dari  nilai indeks  SPBE  yang  diperoleh  pemerintah kabupaten.  Hal  menarik  yang  dapat menjadi perhatian adalah Kabupten Pesisir selatan  merupakan kabupaten dengan  luas wilayah 5.749,89 KM 2 . Luas wilayah yang
berada di  bawah Pemerintahan Kabupaten Pesisir  Selatan  merupakan  kabupaten terluas  nomor  2  di  Provinsi  Sumatera Barat  setelah  Kabupaten  Mentawai  dan kabupaten  terluas  nomor  3  yaitu Kabupaten  Pasaman.  Dari  tiga  kabupaten terluas  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera Barat  hanya  Kabupaten  Pesisir  Selatan yang  melaporkan  pelaksanaan  SPBE  di wilayahnya.  Sekaligus  dalam  nilai  indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kabupaten  terbaik  dalam  melaksanakan SPBE di tingkat provinsi.
Nilai  indeks  SPBE  Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang baik bukan diperoleh  begitu  saja,  berbagai  macam usaha dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerapkan SPBE. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengembangkan
pelaksanaan  SPBE  di  daerahnya  melalui Dinas  Komunikasi  dan  Informatika sebagai leading  sector pelaksana  SPBE menyediakan  anggaran  besar  untuk mewujudkan  SPBE  yang  baik.  Anggaran merupakan faktor penting yang dibutuhkan agar Pelaksanaan SPBE dapat dilaksanakan  sesuai  strategi  pemerintah daerah.  Pemerintah  Kabupaten  Pesisir Selatan  pada  tahun  2019  memberikan anggaran belanja sebesar Rp.
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
12.124.999.998 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir
Selatan.  Anggaran  belanja  yang  diberikan mengalami  peningkatan  yang  sangat signifikan,  yaitu  meningkat  sebesar 103,55%  dari  anggaran  tahun  2018  yang hanya sebesar Rp. 5.956.891.570.
Pelaksanaan  SPBE  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan berusaha  terus  memberikan  kemajuan.
Beberapa produk kebijakan dibuat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan SPBE. Pada masa awal inisiatif pembangunan  SPBE  di  Kabupaten  Pesisir Selatan,  Pemerintah  Kabupaten  Pesisir Selatan    mengeluarkan  kebijakan  berupa Peraturan  Bupati  Pesisir Selatan Nomor  8 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  dan
Pengembangan E-government di
Lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian pada prosesnya, pelaksanaan  SPBE  di  Kabupaten  Pesisir Selatan  menghadirkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir
Selatan  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik,  Pemerintah  Kabupaten  Pesisir Selatan menyesuaikan diri agar
pelaksanaan  SPBE  Kabupaten  Pesisir Selatan  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik yang berlaku.
Pembahasan mengenai pelaksanaan SPBE  telah  banyak  dilakukan  melalui berbagai macam sudut pandang.
Pelaksanaan  SPBE  sering  dilihat  dari  sisi implementasi  (Hamidah,  2015)  (Wahab, 2015), pelayanan publik (Atthahara, 2018) (Nugraha, 2018), e-office (Juairiah, 2017) , kinerja  pemerintah  (Handika,  2017), kualitas e-government (Saputra,  2018) , learning  organization (Awaludin,  2019) dan  lain  sebagainya.  Namun  terdapat  hal yang  lebih  mendasar  dalam  pelaksanaan SPBE yang harus disadari oleh pemerintah yaitu  cara  berfikir  (paradigma)  dalam melaksanakan SPBE.
Hal mendasar yang dihadapi dalam penerapan SPBE oleh pemerintah berkaitan  dengan  aspek  budaya  (Irawan, 2017).  Sering  kali  ditemukan  resistensi dan penolakan dari masyarakat dan jajaran pegawai  pemerintah  terhadap  penerapan SPBE . Kemudian  kurangnya  kesadaran pada  manfaat  dan  penghargaan  terhadap penerapan  SPBE.  Terakhir,  adanya keengganan  berbagi  data  dan  informasi agar  terintegrasi  pada  penyedia  pelayanan publik.  Pada  dasarnya,  penerapan  SPBE
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
oleh  pemerintah  mendorong  transformasi dari  paradigma  birokrasi  tradisional menuju  paradigma egovernment sehingga penerapan  SPBE  menjadi  salah  satu elemen  utama  dalam  memperbaiki  sistem manajemen  pemerintahan  (Slamet,  Abdul,
&  Aziz,  2007).  Karena  tidak  adanya gambaran  yang  jelas  dari  penelitian terdahulu  mengenai  bagaimana  penerapan cara  berfikir  dapat  berpengaruh  pada pelaksanaan  SPBE  pemerintahan,  maka peneliti tertarik mendeskripsikan penerapan paradigma e-government, Pada hakikatnya, pelaksanaan
SPBE  merupakan  suatu  proyek change management yang  membutuhkan  adanya keinginan  untuk  merubah  paradigma  dan cara  berfikir.  Perubahan  paradigma  ini akan  bermuara  pada  kesadaran  dan keinginan  untuk  mengubah  cara  kerja, bersikap,  perilaku  dan  kebiasaan  sehari- hari.  Jika  para  pimpinan  dan  pegawai  di pemerintahan  tidak  mau  berubah,  maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum  siap  untuk  menerapkan  konsep SPBE(Indrajit, 2007).
Change  management (manajemen perubahan) memiliki konsep dasar berubah menjadi  alasan  mengapa  pelaku  dapat hidup  dan  terus  berkembang.  Pada organisasi,  penerapan  cara-cara  lama dalam  penyelenggaraan  organisasi  dapat
menyebabkan  kehilangan  mutu  dan  daya saing  (Ahmad,  Rudy,  &  Opan,  2021). Tujuan  manajemen  perubahan  bagi organisasi  yaitu  menjadikan  organisasi lebih  efektif,  efisien  dan  responsive terhadap  perubahan  yang  terjadi  di  dalam organisasi  (Sugandi,  2013).  Hal  ini  tentu sejalan dengan  konsep dasar penerapan e- governemnt oleh  pemerintah  yang  akan memberikan  dampak  efektif,  efisien  dan rasional pada penyelenggaraan pemerintahan. Pada intinya, manajemen
perubahan (change  management) dapat diartikan  sebagai  proses  terus  menerus memperbaharui organisasi berkenaan dengan  arah,  struktur,  dan  kemampuan untuk  melayani  kebutuhan  yang  selalu berubah  dari  pasar,  masyarakat  dan  para pekerja  itu  sendiri  (Ratnasari,  Fitri, Zulkifli, Nasrul, & Supardi, 2020). Hal ini dilakukan  untuk  menangani  transisi  dari tata  kelola  instansi  yang  selama  ini diterapkan menjadi tata kelola yang sesuai dengan pelaksanaan SPBE.
Pelaksanaan SPBE memiliki  ruang lingkup  yang  luas  bukan  hanya  sekedar pelayanan publik. Pelaksanaan SPBE juga dipandang  sebagai  bentuk  perubahan  tata kelola  pemerintah  dengan  memanfaatkan teknologi informasi di dalamnya. Manajemen  perubahan  harus  diterapkan
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
pada  instansi  pelaksana  SPBE  yang  dapat dilihat  dengan  perubahan  paradigma  atau cara  berfikir.  Perubahan  paradigma  akan bermuara  pada  dibutuhkannya  kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap,  perilaku  dan  kebiasaan  sehari- hari.  Hal  ini  dilakukan  untuk  merubah birokrasi  yang  selama  ini  diterapkan menjadi  birokrasi  yang  sesuai  dengan pelaksanaan SPBE. Ada 8 (delapan) aspek yang  dapat  digunakan  dalam  melihat paradigma  tersebut,  menurut  Haedler  dan Pellici  dalam  (Indrajit,  2007)  yaitu orientasi,  proses  organisasi,  prinsip manajemen, gaya kepemimpinan, komunikasi internal, komunikasi eksternal, bentuk  penyerahan  pelayanan  dan  prinsip penyerahan  pelayanan . Untuk  dapat melihat  paradigma e-government, Alfred Tat-Key-Ho  dalam  (Kumurur,  2008), menyoroti  sudut  pandang  paradigma e- government dapat  dilihat  pada  Tabel  1 berikut:
Tabel 1 Paradigma E-government ditinjau dari Sudut Pandang Manajemen Sudut Pandang Paradigma E- government Orientasi - Kepuasan dan pengendalian pemakai - Fleksibilitas Proses Organisasi - Hirarki horizontal - Organisasi jejaring - Pembagian informasi Prinsip Manajemen - Manajemen fleksibel - Tim kerja antar departemen dengan koordinasi sentral Gaya Kepemimpinan - Fasilitasi dan koordinasi - Innovatif Komunikasi Internal - Jejaring (network) multi arah dengan koordinasi sentral - Komunikasi langsung Komunikasi Eksternal - Formal dan informal - Umpan balik langsung dan cepat - Saluran ganda Bentuk Penyerahan Pelayanan - Electronic exchange - Interaksi tidak muka-dengan muka (sejauh mungkin) Prinsip Penyerahan Pelayanan - Sesuai dengan keinginan pemakai (customization) dan personal.
Sumber: Alfred Tat-Key-Ho dalam Kumurur (2008). Mengingat best practice
pelaksanaan  SPBE  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan, maka  penulis  ingin  melihat  paradigma e- government yang  diterapkan  pada  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Pesisir  Selatan  sebagai leading  sector pelaksana  SPBE  Kabupaten  Pesisir Selatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis  adalah  mendeskripsikan  dan menganalisis change  management Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Pesisir  Selatan  dalam  pelaksanaan  SPBE
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
yang  membutuhkan  perubah  paradigma. Menggunakan  paradigma e-governmnet akan  bermuara  pada  kesadaran  dan keinginan  untuk  merubah  arah,  struktur,
dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, masyarakat  dan  para  pekerja  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Pesisir Selatan.

## KAJIAN LITERATUR
Pemanfaatan  teknologi  informasi saat  ini  sudah  berkembang  sedemikian pesat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Tidak terkecuali pada
penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi merupakan suatu hal yang sudah selayaknya dapat diadopsi secara baik oleh pemerintah.  Pemanfaatan  teknologi  oleh pemerintah  memiliki  berbagai  komponen yang  dapat  meningkatkan  hubungan dengan  masyarakat,  privat  maupun  antara pemerintah  itu  sendiri.  Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan  biasa  disebut  dengan e-
government .
E-government merupakan  bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan  menggunakan  teknologi informasi  (Rianto,  B.  Lestari,  2012). Pengertian ini menempatkan e-government dilaksanakan mencakup pelaksanaan tugas
yang  beragam  dari  pemerintah  dan bagaimana pemerintah mengelola pemerintahannya  dengan  memanfaatkan teknologi infomasi. Sejalan dengan definisi
sebelumnya,  Zweers  dan  Planque  dalam (Gunawan,  2015)  juga  mengembangkan pendefinisian e-government lebih  luas sebagai  penyediaan  informasi,  layanan atau  produk  yang  disiapkan  secara elektronik,  dan  pemerintah,  tidak  terbatas tempat  serta  waktu,  menawarkan  nilai lebih  untuk  partisipasi  pada  semua kalangan.  Pemahaman  yang  terdapat dalam  definisi  adalah  pelaksanaan e- government oleh pemerintah tidak terbatas pada  pelayanan  publik  dan  manajemen pemerintahan  saja, e-government yang dilakukan  pemerintah  harus  melibatkan partisipasi stakeholder di dalamnya.
Untuk  mencapai  tujuan  penerapan e-government , pemerintah hendaknya memperhatikan  beberapa  faktor  kesiapan yang  sangat  penting  bagi  kelangsungan dan keberlanjutan penerapan e- government . Faktor kesiapan
e- government dapat  dijadikan  alat  ukur kesiapan  dan  elemen  penting  dalam melakukan inisiatif penerapan e-
government.
Faktor kesiapan e-
governmnet dapat berupa kesiapan infrastruktur telekomunikasi, tingkat
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
telekomunikasi  dan  penggunaan  teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan  anggaran,  adanya  perangkat hukum,  perubahan  paradigma  (Indrajit,
2007).
Praktek  pengembangan  penerapan
e-government sering terdengar dan terlihat yang  dikembangkan  oleh  pemerintah sampai saat ini bergelut pada pembangunan infrastruktur telekomunkasi. Pembuatan  aplikasi-aplikasi e-government untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi.  Pembuatan  berbagai  macam kebijakan guna mendukung pelaksanaan e- government. Serta  menyediakan  sumber daya manusia dan anggaran yang memadai setiap  tahunnya.  Namun,  belum  ada pandangan  yang jelas dari sisi pemerintah
hingga penelitian yang memberi penjelasan bagaimana pemerintah
mempersiapkan  proses  manajemennya agar  sesuai  dengan  penerapan e-
government. Penerapan e-government merupakan suatu proyek change management yang  membutuhkan  adanya keinginan  untuk  merubah  paradigma  dan cara  berfikir (Indrajit,  2007).  Manajemen perubahan  memiliki  konsep  menjadi alasan  mengapa  pelaku  dapat  hidup  dan terus  berkembang.  Pada  organisasi, penerapan cara-cara lama dalam
penyelenggaraan organisasi dapat menyebabkan  kehilangan  mutu  dan  daya saing  (Ahmad  et  al.,  2021).  Tujuan manajemen  perubahan  bagi  organisasi yaitu  menjadikan  organisasi  lebih  efektif, efisien  dan  responsif  terhadap  perubahan yang terjadi di dalam organisasi (Sugandi, 2013). Hal ini tentu sejalan dengan konsep dasar  penerapan e-governemnt oleh pemerintah  yang  akan  memberikan dampak  efektif,  efisien  dan  rasional  pada penyelenggaraan pemerintahan.
Haedler dan Pellici dalam (Indrajit, 2007),  dari  sudut  pandang  manajemen setidaknya  ada  8  (delapan)  aspek  cara berfikir e-government ,  yaitu  orientasi, proses  organisasi,  prinsip  manajemen, gaya  kepemimpinan,  komunikasi  internal, komunikasi  eksternal,  bentuk  penyerahan pelayanan dan prinsip penyerahan pelayanan.  Dengan  demikian,  peneliti tertarik untuk menganalisis  praktik paradigma e-government yang  diterapkan oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Pesisir
Selatan dalam pelaksanaan  sistem  pemerintahan  berbasis elekteronik.

## METODE PENELITIAN
Metode
yang digunakan merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan  deskriptif.  Tujuannya  yaitu

## Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
berusaha  untuk  membuat  deskripsi  dari gambaran  fakta  tentang  paradigma e-
governmnet yaitu orientasi, proses organisasi,  prinsip  manajemen,  gaya kepemimpinan, komunikasi internal, komunikasi  eksternal,  bentuk  penyerahan pelayanan dan prinsip penyerahan pelayanan  pelaksanaan  SPBE  di  kantor Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Penelitian  ini Berlangsung  mulai  bulan  Agustus  2021 sampai dengan Januari 2022.
Langkah-langkah pengumpulan data  meliputi  usaha  mengumpulkan informasi dengan pegawai struktural Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Pesisir  Selatan  melalui  observasi  dan wawancara  baik  yang  terstruktur  maupun tidak,  dokumentasi,  materi-materi  visual, serta  usaha  merancang  protokol  untuk merekam dan mencatat informasi paradigma e-governmnet pelaksanaan SPBE di Dinas  Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Penentu dalam penelitian  kualitatif
yaitu responden yang memberikan informasi  tentang  kondisi  dan  data  yang dijadikan sumber yang diinginkan peneliti dan  berkaitan  dengan  persoalan  yang dibahas  dalam  penelitian.  Pemilihan informan yang akan diteliti ditentukan oleh peneliti  ( purposeful ),  yaitu  melakukan
pemilihan terhadap orang atau tempat yang terbaik  yang  dapat  membantu  dalam memahami  sebuah  fenomena  (Creswell, 2016).  Infoman  dalam  penelitian  ini melibatkan seluruh pegawai Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Pesisir  Selatan,  mitra  kerja (stakeholder),
dan masyarakat yang mengakses pelayanan  publik  selama  penelitian  di Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

## HASIL PENELITIAN

## Orientasi
Pertama,
kepuasan dan pengendalian  pemakai  pada  penerapan SPBE  menyebabkan  perubahan  kebijakan pada tugas pokok yang dilaksanakan dinas. Pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Pesisir  Selatan  (Diskominfo)  sekarang  di atur  dalam  Peraturan  Bupati  Pesisir Selatan  Nomor  132  Tahun  2021  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir  Selatan  Nomor  89  Tahun  2018 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  Pokok,  Fungsi,  Tata  Kerja,  Dan Uraian  Tugas  Jabatan  Struktural  Dinas Komunikasi Dan Informatika. Berdasarkan
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
tugas  dan  fungsi  Diskominfo,  berikut merupakan hasil wawancara yang
dilakukan  bersama  Kasi  Penyediaan
Informasi  Publik  sebagai  pelaksana pelayanan  publik  Diskominfo  mengenai pelayanan publik yang dilakukan
Diskominfo  kepada  masyarakat,  sebagai berikut: “Saat ini pelayanan publik yang ada di dinas berupa pelayanan informasi, yaitu memperoleh informasi-informasi, pengaduan masyarakat dan juga seperti sekarang informasi penelitian mahasiswa. Untuk pelayanan surat- surat  izin  di  dinas  tidak  ada  lagi.” (Wawancara  tanggal  16  Desember 2021).
Diskominfo  sebagai  Wali  Data yang  bertugas  melaksanaan  Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Kabupaten Pesisir  Selatan  memperoleh  nilai  IKM sebesar  80,41  dengan  predikat  Baik. Survei  terhadap  pelayanan  informasi publik ini yang baru pernah dilakukan oleh Diskominfo.  Disamping  IKM  PPID  ini, Diskominfo  juga  menyediakan  kepuasan layanan  informasi  melalui  web  PPID Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Mayoritas pendapat masyarakat memberikan
pandangan  positif  terhadap  pelayanan informasi publik yang diberikan.
Kedua, aspek fleksibilitas
menuntut  adanya  berbagai  macam  akses yang  disediakan  untuk  dapat  terhubung
dengan  pemerintah.  Pelayanan  publik Diskominfo dapat diakses oleh masyarakat dengan  datang  langsung  ke  Diskominfo, namun lain cerita setelah diterapkan SPBE oleh  Diskominfo.  Pelayanan  publik Diskominfo menyediakan beberapa sarana yang dapat diakses secara manual maupun daring.  Berikut  merupakan  bentuk-bentuk sarana  akses  masyarakat  yang  disediakan Diskominfo  dalam  mengakses  pelayanan publik  berdasarkan  wawancara  dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  sebagai  penyelenggara  komunikasi publik berikut:
“Untuk  pelayanan  yang  dilakukan di dinas, masyarakat dapat langsung ke kantor. Kalau pelayanan  informasi  sekarang  bisa di  web  saja,  lebih  banyak  yang akses lewat web dinas.” (Wawancara tanggal 16 Desember). Berikut  merupakan  wawancara mengenai  sarana  akses  masyarakat  yang dapat  digunakan  untuk  terhubung  dengan Diskominfo  bersama  Kasi  Penyelenggara Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Untuk  line  telepon  sendiri  kita memiliki  tiga  chanel,  yang  pertama itu di radio, kemudian di PPID dan di sekretariat khusus nomor telepon kantor.  Untuk  media  komunikasi yang dikelola oleh Diskominfo yaitu oleh  Diskominfo  sendiri,  PPID  dan juga Langkisau FM. Untuk masyarakat  sendiri,  kita  bebaskan mengakses  media  manapun  untuk memperoleh informasi dan
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
mengontak  dinas.” (Wawancara tanggal 16 Desember). Diskominfo menyediakan dua saluran  yang  dapat  digunakan  oleh masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan. Dua  saluran  tersebut  berupa  manual  yang datang  langsung  ke  dinas  dan  secara daring  yang  dapat  diakses  melalui  web. Media  komunikasi  satu  arah  juga disediakan  Diskominfo  berupa  youtube, videotron, radio dan mobil unit penerangan  yang  bertujuan  memberikan lebih banyak sarana yang dapat digunakan oleh  masyarakat  untuk  memperoleh informasi. Selain itu, berbagai macam cara akses  masyarakat  kepada  dinas  juga disediakan.  Cara  akses  lain  masyarakat dapat  menghubungi  dinas  melalui  kontak dinas, kontak PPID dan kontak Langkisau FM.  Kontak-kontak  tersebut  dapat  berupa situs  web,  nomor  telepon/HP,  e-mail  atau media sosial.

## Proses Organisasi
Pertama,  hirarki  horizontal  pada Diskominfo menyebabkan perubahan penerapan  kebijakan  Peraturan  Bupati Pesisir  Selatan  Nomor  89  Tahun  2018 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  Pokok,  Fungsi,  Tata  Kerja,  dan Uraian  Tugas  Jabatan  Struktural  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  sebagai kebijakan  yang  melandasi  pelaksanaan tugas  pokok  Diskominfo  hanya  2  bidang
yang  menjalankan  tugas  yaitu  Bidang Penyelenggara E-government dan  Bidang Statistik  serta  Pelayanan  harus  dirubah. Pelaksanaan SPBE yang ada di Diskominfo,  menimbulkan  tuntutan  agar berbagai  proses  pelayanan  yang  diberikan harus  semakin  baik,  cepat,  dan  murah. Untuk  keperluan  tersebut,  Diskominfo harus  merombak  ulang  struktur  organisasi dengan  adanya  kebijakan  baru  yaitu Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor 132  Tahun  2021  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi Serta  Tata  Kerja  Dinas  Komunikasi  Dan Informatika. Berikut merupakan wawancara  mengenai  struktur  organisasi bersama  Kepala  Diskominfo  sebagai pimpinan Diskominfo berikut:
“Sebenarnya  struktur  kita  sangat ramping,  yang  dulu  dua  bidang. Sesuai  dengan  fungsi  Diskominfo yang mengelola SPBE dan pelayanan  informasi  publik,  sesuai dengan  kewenangan  tersebut,  ada kewenangan  lain  yang  belum tersentuh  seperti  statistik  dan persandian  sehingga  kita  ajukan perubahan struktur organisasi. Sebelumnya  kita  ajukan  menjadi tipe  A  namun  disetujui  dengan  tipe B yaitu 3 bidang. Dalam pengajuan perubahan  organisasi  ada  standar- standar  yang  dipenuhi  dengan pedoman  PP  no  18  Tahun  2016. Standar  tersebut  telah  terpenuhi oleh  Diskominfo  dan  ada  beberapa yang  tipe  A.” (Wawancara  tanggal 20 Desember 2021).
Diskominfo  melakukan  perubahan pada  struktur  organisasi.  Perubahan  ini menimbulkan  struktur  organisasi  dinas yang  terlihat  pada  jumlah  bidang  yang dimiliki  dari  dua  bidang  menjadi  tiga bidang. Hal ini dikarenakan perubahan tipe dinas,  dari  dinas  tipe  C  ke  tipe  B. Perubahan  struktur  organisasi  dinas membuat  struktur  tampak  horizontal karena  memiliki  bidang  yang  lebih banyak,  ini  juga  berpengaruh  pada pembagian  pekerjaan  yang  lebih  baik  dan membuat  pekerjaan  dapat  diselesaikan lebih cepat.
Kedua,  organisasi  jejaring  yang menuntut  perubahan  struktur  organisasi Diskominfo  yang  dapat  mendukung aktivitas  yang  berbasis  proses  penerapan SPBE.  Struktur  organisasi berbasis  proses sangat ideal untuk meningkatkan kecepatan  dan  efisiensi.  Berdasarkan Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor 132  Tahun  2021  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi Serta  Tata  Kerja  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  terdapat  16  jabatan  struktural yang  ada  di  Diskominfo.  Jabatan-jabatan ini  melaksanakan  tugas  dengan  pekerjaan yang  berbeda-beda  namun  tetap  terkait satu  sama  lain.  Dalam  artian  ini,  tiga bidang  yang  ada  mewadahi  kegiatan informasi dan komunikasi, SPBE, Statistik
dan  persandian.  Walau  pun  terdapat  3 bidang,  dalam  pelaksanaan  tugas  di Diskominfo tidak  akan  terlepas  satu  sama lain.
Perubahan struktur organisasi Diskominfo bukan hanya sebatas pertambahan  bidang,  akan  ada  perubahan jabatan  dan  tugas  yang  memberikan dampak  pada  pekerjaan  yang  dilakukan. Perubahan  pelaksanaan  tugas  yang  terjadi di  Diskominfo  pada  Bidang  Statistik  dan Persandian.  Pada  struktur  organisasi sebelumnya  persandian  dan  statistik dipisahkan  dalam  dua  bidang  berbeda membuat  bidang  ini  tidak  berjalan  secara optimal. Setelah pertambahan bidang yang mengakibatkan  statistik  dan  persandian pada  satu  bidang,  peningkatan  kemajuan pelaksanaan tugas dirasakan oleh Diskominfo.
Ketiga,  pembagian  informasi  yaitu Diskominfo  mengimplementasikan  sistem jaringan aplikasi yang terintegrasi.
Diskominfo  telah  memiliki  rencana  untuk membangun  sebuah  sistem  informasi digital  pada  tahun  2019.  Pembuatan Sistem Informasi  Digital ini  didasari pada Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-government. Berikut merupakan  wawancara  yang  dilakuakan dengan  Kepala  Bidang  Aplikasi  dan

## Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
Informatika  sebagai  pembuat  aplikasi  di Diskominfo  terkait  pembuatan  Sistem Informasi  Digital  Diskominfo  sebagai berikut:
“Memang  dahulu  kita  mau  buat sistem  arsip  di  Diskominfo,  namun pada  perjalanannya,  tidak  jadi dilakukan. Rencana berubah karena ada  rencana  membuat  arsip  digital se  kabupaten  Pessel.  Sistem  arsip ini  juga  ada  aturan  yang  baru. Untuk  saat  ini  kita  masih  memprint surat-surat  itu  dan  kita  simpan.” (Wawancara  tanggal Desember 2021).
Diskominfo  pada  tahun  2019  telah memiliki  inisiatif  untuk  membangun sistem  arsip  digital  dinas  melalui  Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  Kabupaten  Pesisir  Selatan Nomor  555.1/219/KOMINFO-PS/V/2019. Sistem arsip digital dinas dapat digunakan oleh  Diskominfo  untuk  menyimpan dokumen-dokumen  pekerjaan  yang  dapat diakses  oleh  semua  pegawai.  sistem  ini dapat  digunakan  sebagai pusat  pembagian informasi  bagi  pegawai.  Namun  hal  ini diurungkan  karena  adanya  program  baru dari pemerintah pusat melalui sistem arsip digital  yang  dilaksanakan  ditingkat kabupaten  melalui  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

## Prinsip Manajemen
Untuk  bagaian  awal  yaitu  melihat manajemen  fleksibel  Diskominfo.  Gaya manajemen  Diskominfo  harus  lebih
fleksibel atau harus dapat selalu beradaptasi  dengan  berbagai  perubahan. Manajemen  yang  fleksibel  juga  dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang  dapat  menyesuaikan.  Hal  ini  akan menggambarkan  kemampuan  Diskominfo dalam  menyelesaikan  tantangan  yang datang  dari  penyelesaian  tugas.  Sumber daya  manusia  yang  dimiliki  oleh Diskominfo pada tahun 2020 sebanyak 44 orang.  Kemudian  pada  tahun  2021, Diskominfo memiliki 49 pegawai. Terjadi penambahan  5  orang  pegawai  pada  tahun 2021  yang  dilakukan  oleh  Diskominfo. Untuk  dapat  melihat  lebih  lanjut  tentang kondisi sumber daya manusia Diskominfo yang  hanya  di  tambah  sebanyak  5  orang, dengan  kondisi  Diskominfo  melakukan penambahan 1 bidang dan 3 seksi, peneliti melakukan  wawancara  mengenai  kondisi ketersediaan  pegawai  dengan  Kabag Umum di Diskominfo sebagai berikut:
“Kalau  saat  ini  belum  cukup,  staf saja  masih  banyak  yang  kurang. Bidang-bidang  yang  baru ini  masih belum  ada  memiliki  staf.  Bidang yang  lama  pun  masih  kekurangan staf.  Untuk  menutupi  kekurangan tersebut,  kita  banyak  anak-anak honor yang mengisinya.” (Wawancara tanggal Desember 2021). Lebih lanjut, untuk solusi
kekurangan  sumber  daya  manusia  yang dialami oleh Diskominfo, berikut
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
merupakan  wawancara  dengan  Sekretaris Diskominfo sebagai berikut:
“Dari  segi  analisa  jabatan  karena memang  ada  acuan  misalnya  satu kasi  itu  ada  beberapa  staf  dengan kualifikasi  tertentu.  Dalam  hal  itu kita  masih  kekurangan,  dan  kita masih bisa bekerja saling membantu antar bidang kalau ada projek yang bersifat mendesak. Memang organisasi  sekarang  harus  bersifat seperti lingkaran atau biasa disebut cair.  Kalau  organisasi  dahulu berbentuk  pyramid  dan  terdapat silo-silo dan sekarang tidak lagi. Ini terbukti  efektif,  misalnya  ada sumber  daya  yang  kurang  sibuk maka  biasa  kita  perbantukan kepada  yang  sibuk.” (Wawancara tanggal 16 Desember).
Kedua, Tim kerja antar departemen dengan  koordinasi  sentral  dapat  diartikan sebagai  kemampuan  Diskominfo  bekerja secara tim. Tim yang terdiri  dari  beragam struktur  Diskominfo  bekerja  sama  untuk menghasilkan  sebuah  rangkaian  produk atau  pelayanan yang baik  dan  berkualitas. Beberapa  tim  kerja  dibentuk luar  Struktur Organisai  Diskominfo.  Pembentukan  tim kerja  dilakukan  untuk  melaksanakan kegiatan  yang  diselenggarakan  masing- masing bidang di Diskominfo.
Dalam  kaitan  dengan  koordinasi, tim  kerja  yang  dibentuk  tetap  diKepalai oleh Kepala Diskominfo. Diskominfo juga membuat  tim  kerja  antar  bidang  dalam melaksanakan
kegiatan.
Dalam melaksanakan  kegiatan,  dinas  membuat
perencanaan melalui Petunjuk Operasional (PO)  kegiatan.  Di  dalam  pembuatan  PO terdapat  rancangan  tim  kerja  di  luar struktur  yang  ada  untuk  berkerja  sama melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Sekretaris dinas
berpendapat  pembuatan  tim  kerja  yang terdiri  dari  beragam  bidang  dapat membantu  pegawai  memahami  pekerjaan bidang lainnya.

## Gaya Kepemimpinan
Pertama,  fasilitasi  dan  koordinasi menempatkan  pelaksanaan  SPBE  yang efektif berarti memaksa Kepala Diskominfo untuk mengubah gaya
kepemimpinannya.  Karena seluruh  bidang telah  dihubungkan  melalui  teknologi informasi, maka fungsi Kepala Diskominfo  menjadi  berubah,  menjadi seorang  fasilitator  dan  koordinator.  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Pesisir  Selatan  dipimpin  oleh  seorang Kepala  yang  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris  Daerah.  Diskominfo  sekarang dipimpin oleh JUNAIDI, S.Kom, ME.
Dalam perjalanan beliau memimpin Diskominfo, beberapa penghargaan  telah  diraih  oleh  Kabupaten Pesisir  Selatan.  Di  tangan  beliau Kabupaten Pesisir Selatan telah memperoleh 4 kali penghargaan
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
keterbukaan  informasi  publik  dari  Komisi Informasi  Provinsi  Sumatera  Barat. Kemudian  yang  paling  anyar,  Kepala Diskominfo  memperoleh  penghargaan Achievement  Motivation  Person  dari Komisi  Informasi  (KI)  Provinsi  Sumatera Barat  tahun  2021.  Dari  sudut  pandang Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  terkait  Kepemimpinan  Kepala Diskominfo, sebagai berikut:
“Keberhasilan  di  Diskominfo  tidak terlepas  dari  bimbingan  Kepala Dinas.  Beliau  merupakan  orang yang  terbuka  akan  kritik  dan  saran dari  para  pegawainya.  Untuk menyampaikan  pendapat  kepada Kepala  Dinas  bisa  dilakukan  kalau ada kesempatan, misalnya sedang di ruangannya  kami  datang  kesitu. Kepala Dinas tidak melakukan bagi- bagi  waktu  untuk  menyampaikan pendapat, dimanapun bisa dilakukan  penyampaian  pendapat kepada beliau.” (Wawancara
tanggal 16 Desember 2021).
Kebiasaan  diskusi  secara  informal dilakukan dalam membahas pekerjaan dan teknis  di  Diskominfo.  Kepala  Bidang Aplikasi  Informatika  beranggapan  bawah diskusi  informal  yang  didukung  Kepala Dinas  lebih  efektif  dilakukan  dari  pada secara formal yang menyita banyak waktu. Karena  sosok  Kepala  Dinas  dianggap sebagai  orang  yang  terbuka,  pegawai  di
Diskominfo dapat menyampaikan
pendapat secara langsung.
Kedua, inovasi yaitu
kepemimpinan  Inovatif  dapat  diartikan sebagai usaha pemimpin untuk melakukan pembaharuan. Pada tahun 2021
Diskominfo  melakukan  inovasi  dalam bentuk pembuatan aplikasi SPBE. Aplikasi yang  dibuat  oleh  Diskominfo  berupa aplikasi  Open  Data  dan  Aplikai  I-TOP. Aplikasi  Open  Data  merupakan  aplikasi pusat  data  dari  Kabupaten  Pesisir  Selatan dalam  mendukung  pemerintah  pusat menerapkan program satu data. Sementara itu,  aplikasi  I-TOP  merupakan  aplikasi penunjang layanan SPBE yang dibuat oleh Diskominfo. Adanya inovasi yang dilakukan  oleh  Diskominfo  tidak  terlepas dari  peran  Kepala  Diskominfo.  Berikut merupakan  wawancara  bersama  Kepala Bidang  Aplikasi  Informatika  tentang kepemimpinan inovatif
Kepala
Diskominfo sebagai berikut:
“Kepala  Dinas  merupalan  orang yang  sering  menanyakan  pendapat. Jadi ketika ada sesuatu yang beliau rencanakan,  beliau  meminta  saran dan  masukan  kepada  kami,  selalu seperti itu. Misalnya dalam melakukan inovasi melibatkan beberapa  bidang,  Pak  Kadis  akan mengumpulkan kami dan melakukan rapat  atau  diskusi  informal  dan membahas apa yang akan dilakukan.  Jadi  Pak  Kadis  kalau disini  merupakan  top  manajer  ya, artinya beliau telah mendelegasikan kewenangannya  kepada  masing- masing  kepala  bidang.  Pak  Kadis
benar-benar mempercayakan pekerjaan  yang  dilakukan  kepda masing-masing  bidang.  Ini  dalam artian beliau tidak lepas tangan ya.
Namun ketika kami memiliki inovasi,  kami  akan  sampaikan kepada Bapak Kadis, kami paparkan,  kami  jelaskan.  Ketika beliau  setuju,  kami  akan  lanjut mengerjakannya.  Pak  Kadis  lebih mengarah  pada  seorang  manajer yang  mengarahkan  sumber  daya yang ada sehingga bisa melaksanakan  sesuai  pekerjaan yang  ada.” (Wawancara  tanggal  2 Desember 2021).
Kepala  Diskominfo  digambarkan sebagai  orang  yang  sering  menanyakan pendapat  kepada  pegawai  oleh  Kepala Bidang  Aplikasi  Informatika.  Ketika Kepala  Dinas  merencanakan  sesuatu  yang akan  dikerjakan  di  Diskominfo,  Kepala Dinas  akan  meminta  masukan  dan  saran
dari Pegawai Diskominfo. Kepala Diskominfo juga berperan dalam mengarahkan pegawai dalam
melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan.

## Komunikasi Internal
Pertama,  komunikasi  langsung dalam  penerapan  SPBE  melalui  fasilitas semacam  email  dan chatting ,  komunikasi dapat  berlangsung  secara  bebas  dan intensif  antara  masing-masing  pegawai maupun  di  dalam  format  kelompok. Format  komunikasi  langsung  melalui perangkat  elektronik  sebagai  pendukung Paradigma SPBE juga diterapkan di Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Pesisir.  Untuk  Komunikasi  Langsung dengan  format  kelompok  juga  terdapat  di Diskominfo.  Komunikasi  dalam  format kelompok diselenggarakan dengan menggunakan  aplikasi  Whatsapp  (WA). Tedapat beberapa format kelompok berupa grup WA yang ada di Diskominfo. Namun peneliti temukan terdapat dua bidang yang belum  memiliki  grup  komunikasi  dengan memanfaatkan  elektronik,  yaitu  Bidang Aplikasi  Informatika  dan  Bidang  Statistik dan  Persandian.  Berikut  merupakan wawancara  yang  dilakukan  bersama Kepala  Bidang  Aplikasi  Informatika mengenai  penggunaan  elektronik  dalam berkomunikasi di bidang, sebagai berikut:
“Untuk saat ini kita di bidang tidak memiliki  grup  WA,  tapi  kita  ada grup  WA  Diskominfo.  Biasanya untuk  urusan  kantor  berkomunikasi di grup WA Diskominfo. Karena kita di  bidang  sedikit  orang  ya,  jadi biasa  kontak  personal  saja  lewat WA.” (Wawancara  tanggal  2 Desember 2021). Kedua,  jejaring (network) multi arah dengan koordinasi sentral diartikan di instalasinya  jaringan  komputer  lokal  yang terhubung  ke  internet,  maka  setiap pegawai  di  dalam  Diskominfo  dapat berkomunikasi  secara  cepat,  langsung, aman,  dan  murah  ke  berbagai  pihak. Terdapat  49  unit  perangkat  elektronik sejenis komputer yang ada di Diskominfo.

## Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
Berdasarkan  data  kepegawaian,  dengan jumlah pegawai Diskominfo yang
berjumlah 49 terlepas dari jenis  pekerjaan yang dilakukan, jumlah perangkat elektronik  sejenis  komputer  yang  dimiliki Diskominfo  dapat  digunakan  oleh  setiap pegawai.  Kemudian  agar  terhubung  ke internet, berdasarkan daftar aset Diskominfo  tahun  2020  terdapat  1  (satu) wireless  outdor  untuk  jaringan  internet Dinas.  Ketersediaan  perangkat  komputer yang  tersedia  di  Diskominfo  memegang peran  penting.  Diskominfo  menyediakan 49  perangkat  elektronik  sejenis  komputer untuk pegawai. Fasilitas perangkat
elektronik  tersebut  dapat  dihubungkan  ke jaringan  internet  yang  tersedia  di  kantor sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi.
Komunikasi Eksternal
Partama,  komunikasi  formal  dan informal yaitu penerapan SPBE yang lebih mengutamakan  pada  bekerjanya  sebuah sistem  lintas  sektoral  yang  cepat. Sehubungan  dengan  komunikasi  eksternal yang  dilakukan  oleh  Diskominfo,  berikut merupakan  wawancara  yang  peneliti lakukan  dengan  Sekretaris  Nagari  Bunga Pasang  Salido  sebagai  mitra  kerja (stakeholder) terkait komunikasi eksternal, sebagai berikut:
“Di  Kabupaten  Pesisir  Selatan terdapat  182  nagari,  dan  kami disediakan  seluruh  nagari web oleh Diskominfo  dan  pemerintah  nagari sebagai  operator  di  web  tersebut. Kami  di  Pemerintah  Nagari  Bungo pasang  sangat  bersyukur  sekali karena  dibimbing  oleh  Diskominfo untuk  berinovasi  sehingga  saat  ini kami  memperoleh  penghargaan
Keterbukaan Informasi Publik peringkat  pertama  level  nagari  di Sumatera  Barat.  Dengan  dukungan dan  sokongan  dari  pemerintah kabupaten  kami  jadi  bergiat  untuk itu.” (Wawancara  tanggal  21
Desember). Diskominfo melaksanakan komunikasi eksternal dengan baik.
Komunikasi  eksternal  dinas  melibatkan berbagai pihak mulai dari unsur pemerintah  daerah  hingga  pihak  swasta. Komunikasi  secara  formal  dan  informal diselenggarakan dengan mitra kerja seperti 44  OPD,  182  Nagari,  1  BUMD  dan  2 BUMN.  Secara  formal,  dinas  dapat melakukan rapat dengan mitra kerja secara langsung maupun daring. Kemudian secara informal,  mitra  kerja  memiliki  kontak person  pegawai  Diskominfo.  Berdasarkan wawancara, mitra kerja dinas memberikan penjelasan  bahwa  pegawai  dinas  dapat dihubungi sewaktu-waktu jika diperlukan.
Kedua,  berkaitan  dengan  umpan balik langsung dan cepat untuk mempermulus  kerjasama  dan  menghidari memasuki  teritori  pihak  lain.  peneliti melakukan  wawancara  dengan  Kepala
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
Bidang  Aplikasi  Informatika  sesuai berikut:
“Berkaitan dengan pengelolaan web dan  aplikasi  yang  dikelola  oleh Diskominfo,  kita  dan  pihak  yang bekerja  sama  ada  fungsi  masing- masing.  Dengan  adanya  fungsi masing-masing,  apa  yang  kita lakukan  terkait  web  dan  aplikasi juga  berbeda.  Misalkan  pada pengelolaan  web  Nagari,  kita  di Diskominfo  bertugas  melakukan pemeliharaan terhadap web. Kemudian  di  nagari  ada  operator yang nanti menjalankannya, memasukkan berita, data-data tentang  nagari.  Kita  dan  operator nagari  menjadi  admin  di  web tersebut.” (Wawancara  tanggal  16 Desember 2021).
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  Pesisir  Selatan  telah  memiliki pembagian  pekerjaan  dengan  mitra kerjanya.  Dinas  memiliki  tanggungjawab terhadap  pemeliharaan  aplikasi  atau  web, sementara  itu  mitra  kerja  dinas  bertugas untuk  menjalankan  aplikasi  atau  web. Agar  dapat  memperoleh  umpan  balik langsung  dan  cepat,  dinas  maupun  mitra kerja  memiliki  akses  untuk  mengatur aplikasi  atau  web  melalui  menu  admin. Hal ini menandakan terciptanya komunikasi  eksternal  yang  baik  antara Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Pesisir  Selatan  dengan  mitra kerja  sehingga  tidak  adanya  saling memasuki teritoris.
Ketiga,  saluran  ganda  dalam pelaksanaan  SPBE  beragam  kanal  akses dibutuhkan  untuk  keperluan  komunikasi. Diskominfo  menyediakan  beberapa  kanal akses  yang  dapat  digunakan  mitra  kerja dan  Diskominfo  dalam  berkomunikasi. Kanal  akses  yang  dimiliki  berupa  format kelompok  dengan  menggunakan  aplikasi chatting berupa  Whatsapp  dan  Telegram.
Kanal akses yang dimiliki oleh Diskominfo  sehubungan  kerja  sama dengan  Nagari,  PWI  dan  PDAM  Tirta Langkisau.  Untuk  dapat  mengetahui  lebih lanjut  kanal  akses  komunikasi  agar terciptanya saluran ganda, peneliti melakukan  wawancara  dengan  Kepala Bidang  Aplikasi  Informatika  sebagai berikut:
“Dalam  berkomunikasi  dengan nagari  kami  membuat  grup,  yaitu grup Telegram, grup Sinnar Pasisia. Disitu,  seluruh  perangkat  nagari menjadi  anggota  disana.  Dan  kami sebagai  Diskominfo  bidang  IT  dan PPID  terlibat sebagai  admin dalam grup  itu.” (Wawancara  tanggal  2 Desember 2021).
Terdapat  beberapa  kanal  akses yang  dapat  digunakan  mitra  kerja  dan Diskominfo  dalam  berkomunikasi.  Kanal akses  yang  dimiliki  berupa  format kelompok  dengan  menggunakan  aplikasi pesan  singkat  berupa  grup  Whatsapp  dan grup Telegram. Kanal akses yang dimiliki oleh  Diskominfo  sehubungan  kerja  sama
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
dengan  Nagari,  PWI  dan  PDAM  Tirta Langkisau.  Grup-grup  tersebut  bernama Grup Telegram SiNAR Pasisia, Grup WA Media  Online  (.co.id.com),  Grup  WA PDAM pessel Bank nagari.
Bentuk Penyerahan Pelayanan
Pertama, electronic exchange merupakan  terbentuk  suasana  kerja  yang sejauh  mungkin  penggunaan  kertas dikurangi. Sehingga semua aspek pelayanan  dan  sumber  daya  Diskominfo yang dapat didigitalisasikan harus dirubah. Untuk  membahas  aplikasi  layanan  SPBE yang  dikelola  oleh  Diskominfo,  berikut merupakan  wawancara  yang  dilakukan bersama Kepala Bidang Aplikasi
Informatika sebagai berikut:
“Untuk aplikasi SPBE di Pessel ada puluhan,  bisa  nanti  dilihat  di dokumen aplikasi. Aplikasi yang ada sesuai  dengan  Perpres  95,  yaitu untuk  layanan  adminisrasi  dan layanan publik...pekerjaan yang kita lakukan  terkait  pembuatan  aplikasi,
maintenance dan server aplikasi...tentu,  disini  kita  sebagai Diskominfo  memiliki  wewenang untuk akses  masuk  ke  aplikasi  yang dijalankan  setiap  OPD...aplikasi SPBE  yang  dijalankan  langsung oleh  Diskominfo  ada  Celok,  PPID dan web Diskominfo.” (Wawancara tanggal 16 Desember 2021). Berdasarkan electronic  exchange , dalam  rangka  pelaksanaan  SPBE  oleh Diskominfo  membangun  50  aplikasi. Aplikasi layanan SPBE yang dikelola oleh
Diskominfo merupakan  pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik.  Pekerjaan  yang dilakukan  dinas  adalah  pembuatan, pemeliharaan  dan  penyimpanan  aplikasi SPBE.  Aplikasi  yang  dijalankan  langsung oleh  dinas  yaitu  Celok,  e-PPID  dan  web Diskominfo.
Kedua,  Interaksi  bukan  muka- dengan  muka  (sejauh  mungkin)  yang diartikan    pelayanan  publik  Diskominfo bertatap  muka  secara  fisik  dalam mengakses pelayanan tidak perlu dilakukan karena semuanya dapat diwakili dengan berbagai produk teknologi informasi.  Terdapat  3  (tiga)  sarana  akses layanan  publik  yang  diselenggarakan Diskominfo. Akses layanan publik tersebut berupa  portal  web  Dinas,  web  PPID Kabupaten  dan  Aplikasi  Android  Celok (Cek  Lokasi)  Pesisir  Selatan.  Portal  web Dinas  digunakan  untuk  menyediakan informasi  tentang  kegiatan  dan  dokumen- dokumen  Diskominfo.  Untuk  web  PPID Kabupaten  Pesisir  Selatan  digunakan untuk  memperoleh  layanan  informasi publik terkait informasi Kabupaten Pesisir Selatan  secara  keseluruhan.  Kemudian, aplikasi  Android  Celok  bisa  digunakan sebagai  akses  untuk  memperoleh  denah lokasi  penting  di  Kabupaten  Pesisir
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
Selatan. Celok sendiri lebih sering disebut dengan aplikasi “Pessel Dalam
Genggaman”.

## Prinsip Penyerahan Pelayanan
Untuk  dapat  mengetahui  sesuai dengan keinginan pemakai (customization)
dan  personal  pelayanan  yang  diberikan pun  harus  dapat  di tailor made sesuai kebutuhan unik masing-masing masyarakat. Diskominfo
berusaha memenuhi  keinginan  masyarakat  terhadap pelayanan  informasi.  Informasi  yang disediakan  bukan  hanya  sebatas  berita kegiatan  dan  dokumen  pemerintah, informasi terkini tentang keadaan Kabupaten  Pesisir  Selatan  juga  tersedia. Kategori informasi berupa Fasilitas Publik, Daftar  Informasi  Publik,  Daftar  Informasi Publik Terbaru, Data Pendataan Covide-19 Dan  Statistik.  Ada  pun  bentuk  informasi berita  juga  disediakan  dalam  kategori Berita  Pesisir  Selatan,  Prestasi  dan Penghargaan dan Berita PPID. Diskominfo juga  menyediakan  sarana  Pengajuan
Permohonan Informasi untuk
menindaklanjuti keluhan akan ketersediaan informasi  publik.  Pengajuan  permohonan informasi dapat dilakukan oleh masyarakat melalui  web  PPID  yang  dikelola  oleh dinas.  Untuk  dapat  memperoleh  salinan informasi,  Diskominfo  juga  menyediakan beberapa  pilihan  mengambil  langsung,
kurir,  pos,  Faksimile  dan  e-mail.  Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan masyarakat  akan  layanan  informasi  telah dilakukan  oleh  Diskominfo.  Hal  ini  dapat tergambar  dengan  berbagai  macam informasi yang disediakan bagi masyarakat.  Masyarakat  juga  dapat meminta  informasi  kepada  dinas  melalui sarana  permohonan  informasi  yang disediakan.

## PEMBAHASAN

## Orientasi
Pemberian  produk  dan  pelayanan dalam e-government harus  berorientasi pada  kepuasan  kustomer (customer satisfaction oriented) . Ukuran
keberhasilan  pemberian  produk  dan pelayanan  dari  pihak  pemerintah  kepada masyarakat  adalah  jumlah  keluhan  dari pelanggan  yang  bersangkutan  terhadap kualitas  produk  dan  pelayanan  yang diberikan.  Hal  yang  lain  yang  harus diperhatikan,  karena  berorientasi  kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, maka produk  maupun pelayanan  yang  diberikan pun  harus  dapat  fleksibel.  Aspek fleksibilitas  adalah  sehubungan  dengan cara  akses  kepada  pemerintahan  (Indrajit, 2007).
Pada pelaksanaan SPBE di
Diskominfo  telah  dijalankan  dengan
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil IKM dengan  predikat  baik  diberikan  oleh masyarakat. Untuk menghimpun opini dan keluhan dari masyarakat, Diskominfo juga menyediakan sarana dalam bentuk pengajuan  keberatan  dan  ketidakpuasan layanan  serta  tanggapan  bagi  masyarakat. Dengan demikian,  indikator kepuasan  dan pengendalian  pemakai  telah  diterapkan dengan sangat baik di Diskominfo.
Diskominfo  sebagai  lembaga  yang memberikan  pelayanan  informasi  publik, memanfaatkan berbagai macam cara untuk menyalurkan informasi
kepada masyarakat. Dengan banyaknya cara untuk menyalurkan informasi, maka fleksibelitas terhadap pelayanan informasi publik dapat diselenggarakan.  Dari  sisi  sarana  akses kepada  Diskominfo,  masyarakat  juga secara bebas dapat memanfaatkan beberapa saluran komunikasi yang disediakan.  Dengan  demikian,  aspek fleksibelitas  dilihat  dari  apa  yang dilakukan oleh Diskominfo telah
diterapkan dalam melaksanakan pelayanan informasi bagi masyarakat.
Proses Organisasi
Di  dalam e-government ,  fenomena “ping-pong” sangat merugikan masyarakat dan  mereka  yang  berkepentingan  dengan pemerintah.  Masyarakat  menuntut  agar berbagai  proses  pelayanan  yang  diberikan
dari  hari  harus  semakin  baik,  cepat,  dan murah. Untuk keperluan tersebut, pemerintah harus merombak ulang struktur organisasi rigidnya agar dari yang bersifat fungsional  dapat  mendukung  aktivitas yang  berbasis  proses.  Jelas  terlihat  disini bahwa  kerja  sama  antara  departemen (lintas sektoral) harus terjadi. Tuntutan ini dapat  menjadi  kenyataan  bila  pemerintah mengimplementasikan  sistem  jaringan antar departemennya yang berfungsi saling tukar  menukar  informasi  melalui  sistem informasi  (aplikasi)  yang  terintegrasi (Indrajit, 2007).
Dalam pelaksanaan di Diskominfo, dinas  melakukan  perombakan  pada struktur  organisasi.  Perubahan  struktur organisasi  membuat  jumlah  bidang bertambah  dari  dua  bidang  menjadi  tiga bidang. Hal ini berakibat pada spesialisasi pekerjaan  yang  dilakukan.  Hal  ini berdampak  pada  efektivitas  dan  efisiensi pekerjaan yang dilakukan oleh Diskominfo.  Dengan  demikian,  aspek hierarki  horizontal  yang  diterapkan  oleh Diskominfo berdapak baik.
Dengan  adanya  perombakan  pada struktur organisasi Diskominfo, jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan dapat dikonsentrasikan pada bidang-bidang tertentu.  Seperti  pengembangan  SPBE pada Bidang Aplikasi Informatika,
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
pelayanan  informasi  publik  pada  Bidang Informasi dan Komunikasi publik dan data pemerintah  pada  Bidang  Statistik  dan Persandian.  Menurut  Diskominfo,  hal tersebut  berdampak  baik  pada  progres penyelesaian  tugas  yang  selama  ini  masih terbengkalai  untuk  diselesaikan.  Dengan demikian, organisasi jejaring yang diterapkan  Diskominfo  dapat  diterapkan dan  memberikan  efek  kecepatan  dan efisiensi pekerjaan dinas.
Diskominfo belum memiliki sistem informasi  yang  terintegrasi  untuk  masing- masing bidang dapat mengakses informasi dan  data  secara  terbuka  di  dinas.  Tidak adanya  pembagian  informasi  melalui sistem  informasi  yang  terintegrasi  akan berdampak pada kelancaran dan kecepatan akan  akses  data  yang  dilakukan  oleh masing-masing bidang dalam menjalankan tugas.
Prinsip Manajemen
Paradigma e-government membuat gaya manajemen pemerintahan harus lebih fleksibel dalam arti kata harus dapat selalu beradaptasi  dengan  berbagai  perubahan kebutuhan  para  pelanggan,  baik  yang berasal  dari  kalangan  birokrat  sendiri (internal)  maupun  dari  luar  lembaga pemerintahan  (eksternal).  Kunci  sukses manajemen  dengan  gaya  fleksibel  ini terletak  pada  kemampuan  para  birokrat
bekerja  secara  tim  (teamwork).  Tim  yang terdiri dari berbagai sumber daya manusia dari  beragam  struktur  organisasi  ini bekerja  sama  untuk  menghasilkan  sebuah rangkaian  produk  atau  pelayanan  yang baik dan berkualitas (Indrajit, 2007).
Diskominfo  telah  melaksanakan manajemen  fleksibel  dalam  melaksanakan tugas.  Manajemen  fleksibel  diwujudkan dalam  bentuk  kemampuan  beradaptasi dengan  perubahan  yang  terjadi  di  dinas dan  penempatan  pegawai  sesuai  keahlian untuk  dapat  menjawab  setiap  tantangan pekerjaan yang dihadapi.
Tim kerja antar bidang yang dibuat bertujuan  menjalankan  kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Dalam
prosesnya,  tim  kerja  yang  dibentuk
Diskominfo dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sehingga tim kerja antar  departemen  dengan  koordinasi sentral  yang  diterapkan  Diskominfo  dapat berdampak  pada  penyelesaian  pekerjaan dengan baik dan berkualitas.
Gaya Kepemimpinan
Menerapkan e-government yang efektif  berarti  memaksa  para  birokrat untuk  mengubah  gaya  kepemimpinannya. Idealnya, mereka haruslah seseorang yang dapat menggabungkan antara gaya kepemimpinan  seorang  profesional  dan seorang  wiraswastawan  (entrepreneur-
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
ship).  Karena  seluruh  departemen  telah dihubungkan melalui infrastruktur teknologi informasi, maka fungsi pemerintah  menjadi berubah, dari  seorang pemberi  perintah  dan  pengontrol,  menjadi seorang  fasilitator  dan  koordinator  yang bekerja  berdasarkan  kebutuhan  atau tuntutan  pelanggan.  Jika  dahulu  prinsip kepemimpinan dibangun berdasarkan “the
boss idea” , maka dengan gaya kepemimpinan e-government yang  harus
diikuti  adalah “the  best  idea” (Indrajit,
2007).
Kepala Diskominfo sebagai memimpin, telah menerapkan fasilitasi dan koordinasi dalam melaksanakan
kepemimpinan. Kepemimpinan yang memfasilitasi  dan  koordinasi  diwujudkan dengan  keterbukaan  dan  komunikasi  baik yang diselenggarakan antara pimpinan dan pegawai.  Keterbukaan  dan  komunikasi yang  baik  dianggap  memberi  pengaruh pada kreatifitas dan produktifitas pegawai. Kreatifitas dan produktifitas pegawai yang baik  membuat  terciptanya  inovasi  dan diperolehnya penghargaan bagi dinas.
Kepemimpinan  yang  diterapkan Kepala  Diskominfo  dapat  dilihat  dari kebijakan yang dikeluarkan serta
memanfaatkan potensi yang ada.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dalam membuat  kebijakan  Kepala  Diskominfo
akan  meminta  saran  dan  masukan  dari pegawai.  Untuk  memanfaatkan  potensi, Kepala  Dinas  berperan  dalam  menga- rahkan  pegawai  dalam  melaksanakan pekerjaan.  Pengarahan  yang  dilakukan Kepala  Dinas  dimaksudkan  agar  dapat memperoleh hasil baik dalam melaksanakan  kebijakan  yang  telah disepakati  bersama  Kepala  Dinas  dan pegawai.

## Komunikasi Internal
Di  dalam e-government ,  melalui fasilitas  semacam email dan chatting , komunikasi  dapat  berlangsung  secara bebas  dan  intensif  antara  masing-masing individu  maupun  di  dalam  format kelompok.  Dengan  diinstalasinya  jaringan komputer  lokal  yang  terhubung  ke internet,  maka  setiap  individu  di  dalam pemerintahan  dapat  berkomunikasi  secara cepat,  langsung,  aman,  dan  murah  ke berbagai pihak yang berkepentingan tanpa harus  mengikuti  garis  komando  yang  ada pada struktur organisasi (Indrajit, 2007).
Diskominfo, penerapan komunikasi langsung  dalam  format  individu  maupun kelompok  telah  diterapkan.  Komunikasi langsung dijalankan dengan memanfaatkan aplikasi pesan singkat pada alat komunikasi masing-masing pegawai. Dengan adanya komunikasi langsung antar pegawai  Diskominfo,  akan  berdampak
pada kemudahan dan kelancaran
penyelesaian pekerjaan.
Diskominfo latan telah menerapkan jejaring (network) multi  arah  dengan koordinasi  sentral.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan  ketersediaan  komputer  bagi pegawai  Diskominfo.  Selain  adanya perangkat komputer, ketersediaan jaringan internet  di  kantor  juga  dapat  dimafaatkan pegawai  dalam  berkomunikasi  dan  tukar- menukar  data.  Terlaksananya  jejaring (network) multi  arah  dengan  koordinasi sentral  akan  mempermudah  pegawai dalam menyelsaikan pekerjaan.
Komunikasi Eksternal
E-government lebih mengutamakan pada  bekerjanya  sebuah  sistem  lintas sektoral  yang  cepat.  Di  samping  itu, beragam kanal akses pun dibutuhkan untuk keperluan komunikasi agar para pengambil keputusan  dapat  melakukan  hubungan dengan mitra kerjanya  dari mana saja dan kapan  saja.  Komunikasi  eksternal  secara cepat dibutuhkan agar berbagai produk dan pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat yang  sifatnya  lintas  sektoral,  disamping untuk  mempermulus  jalannya  kerja  sama dan menghindari adanya pertikaian karena saling “memasuki teritori” pihak
lain(Indrajit, 2007).
Diskominfo  telah  menerapkan komunikasi terbuka dengan  format formal
dan  informal  denga stakeholder (mitra kerja).  Komunikasi  dengan  rapat  secara langsung  atau  daring  tetap  dilaksanakan disamping komunikasi informal menggunakan perangkat elektronik. Dengan terciptanya keterbukaan komunikasi  berkat  adanya  komunikasi formal dan informal, maka akan mempermudah  pelaksanaan  SPBE  di
Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pelaksanaannya,
Diskominfo  telah  memiliki  pembagian pekerjaan  dengan  mitra  kerjanya.  Dinas memiliki tanggungjawab terhadap pemeliharaan  aplikasi  atau  web,  sementra itu  mitra  kerja  dinas  bertugas  untuk menjalankan aplikasi atau web. Agar dapat memperoleh  umpan  balik  langsung  dan cepat,  dinas  maupun  mitra  kerja  memiliki akses  untuk  mengatur  aplikasi  atau  web melalui menu admin. Hal ini menandakan terciptanya  komunikasi  eksternal  yang baik antara Diskominfo dengan mitra kerja sehingga  tidak  adanya  saling  memasuki teritoris.
Diskominfo  telah  menyediakan kanal  akses  untuk  saling  berkomunikasi dengan stakeholder .  Dengan  adanya beragam kanal akses yang dapat digunakan dalam  berkomunikasi  antara  dinas  dan mitra kerja, penerapan saluran ganda untuk berkomunikasi  dari  mana  saja  dan  kapan
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
saja  dapat  diselenggarakan  dengan  baik.
Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan  pekerjaan  Diskominfo terutama pada pelaksanaan SPBE.
Bentuk Penyerahan Pelayanan
Era e-government ,  tujuan  akhirnya adalah  terbentuk  suasana  kerja  yang paperless/scriptless , dimana sejauh mungkin  penggunaan  kertas  dikurangi (karena  memakan  biaya  pembuatan  dan penyimpanannya).  Sehingga  semua  aspek pelayanan  dan  sumber  daya  yang  dapat didigitalisasikan  harus  dilakukan  migrasi dari  sistem  manual  ke  otomatis.  Konsep virtual  office (kantor  maya)  juga  akan diterapkan  di  sini.  Jika  dahulu  sebuah transaksi  dikatakan  sah  apabila  terdapat dua  pihak  yang  saling  bertatap  muka  dan bersepakat, pada implementasi e- government ,  kebutuhan  bertatap  muka secara  fisik  tidak  perlu  dilakukan  karena semuanya  dapat  diwakili  dengan  berbagai produk teknologi informasi(Indrajit, 2007).
Pada prakteknya, Diskominfo telah menerapkan  konsep electronic  exchange.
Dilihat dari pelaksanaan SPBE,
pengontrolan  aplikasi  yang  dibuat  oleh dinas  untuk stakeholder dapat  dilakukan melalui  komputer  dinas.  Selain  itu, pelayanan  publik  yang  di  selenggarakan Diskominfo  juda  dapat  diakses  melalui internet.  Sehingga electronic  exchange
yang  merupakan  nilai  dasar  pelaksanaan SPBE telah ada pada Diskominfo.
Diskominfo  dalam  memberikan pelayanan  informasi  publik  kepada masyarakat menyediakan 3 layanan publik yang dapat di akses masyarakat dari mana saja. Akses layanan publik tersebut berupa portal  web  Dinas,  web  PPID  Kabupaten dan Aplikasi Android Celok (Cek Lokasi) Pesisir  Selatan.  Portal  web  Dinas digunakan  untuk  menyediakan  informasi kegiatan  dan  sarana  akuntabilitas  kepada masyarakat.  Portal  web  PPID  sebagai sarana  masyarakat  memperoleh  layanan informasi  seluruh  Kabupaten  Pesisir Selatan.  Sedangkan  Aplikasi  Android Celok  dapat  digunakan  untuk  mengetahui ketersediaan  dan  lokasi  fasilitas  publik yang  ada  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Pada proses pelayanan informasi, walaupun  masyarakat  datang  ke  kantor dinas,  pegawai  pengelola  informasi  akan mengarahkan  masyarakat  menggunakan web  Dinas  atau  web  PPID  untuk memperoleh Informasi yang dibutuhkan.
Prinsip Penyerahan Pelayanan
Pada e-government ,  pemerintah harus  memperlakukan  masing-masing pelanggannya sebagai sebuah entitas yang unik,  dalam  arti  kata  masing-masing memiliki kebutuhan yang spesifik. Sehingga  pelayanan  yang  diberikan  pun
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
harus  dapat  di tailor  made sesuai kebutuhan  unik  masing-masing  pelanggan (Indrajit, 2007).
Untuk  dapat  memenuhi  keinginan dan    kesesuaian  masyarakat  akan informasi, Dinas Komunikasi dan
Informatika menyediakan berbagai macam informasi  oleh  dinas  yang  diharapkan mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat akan  informasi  seputar  Kabupaten  Pesisir Selatan.  Untuk  dapat  lebih  memenuhi kebutuhan  masyarakat  akan  informasi, Diskominfo juga menyediakan sarana bagi masyarakat untuk
mengajukan permohonan  informasi  jika  memerlukan informasi  yang  tidak  disediakan.  Dengan demikian,  aspek  sesuai  dengan  keinginan pemakai (customization) dan  personal telah  dijalankan  dengan  baik  oleh Diskominfo.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Diskominfo yang dianalisis menggunakan teori paradigma e-
government dapat  disimpulkan  bahwa, secara umum Diskominfo
telah menerapkan  paradigma e-government dalam  pelaksanaan  sistem  pemerintahan berbasis elektronik dilihat dari manajemen perubahan  yang  dilakukan  Diskominfo. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang
perlu untuk dimaksimalkan oleh
Diskominfo  dalam  pelaksanaan  sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Penerapan paradigma e- government di  Diskominfo  telah  terlihat dari  orientasi  pelayanan  dinas  pada kepuasan masyarakat yang
diselenggarakan
mengutamakan fleksibelitas.  Perubahan  pada  proses organisasi  berdampak  pada  kemampuan dan  kecepatan  dinas  dalam  melaksanakan tugas. Manajemen yang fleksibel dan kerja sama  yang  tercipta  di  Diskominfo. Kepemimpinan  Kepala  Dinas  yang  dapat memfasilitasi  pemikiran  dan  pendapat pegawai  melalui  diskusi  informal  di Kantor  Diskominfo.  Komunikasi  internal dan eksternal telah memanfaatkan teknologi  yang  ada  sehingga  dapat mempermudah proses komunikasi. Bentuk dan  prinsip  penyerahan  pelayanan  yang telah  mengunakan  elektronik  dalam  hal penyediaan  dan  pengiriman  pelayanan kepada masyarakat.
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan  analisis  pelaksanaaan  SPBE pada Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yaitu terlaksananya  peningkatan  jumlah  sumber daya  manusia  agar  kegiatan  Diskominfo dapat  berjalan  lebih  fleksibel  dan
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
Pembuatan  Sistem  Informasi  Digital Diskominfo  perlu  diciptakan  untuk penyimpanan  arsip  yang  dapat  diakses oleh seluruh pegawai Diskominfo.

## REFERENSI
Ahmad,  B., Rudy,  I., &  Opan,  A.  (2021). Manajemen  Perubahan .  Bandung:
Widina Bhakti Persada.
Atthahara,  H.  (2018).  Inovasi  Pelayanan
Publik Berbasis E-Government : Studi  Kasus  Aplikasi  Ogan  Lopian Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika Di  Kabupaten  Purwakarta. Jurnal Politikom Indonesiana , 3 (1), 66–77. Awaludin,  L.  (2019).  Strategi  Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi  &  Komunikasi  (TIK) Dalam  Mengoptimalkan  Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jurnal Paradigma Polistaat , 2 (2), 118–134.
Cahyadi, A. (2003). E-Government: Suatu Tinjauan  Konsep  dan  Permasalahan.
Jurnal The WINNERS , 4 (1), 1–12.
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design, Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif dan  Campuran (Empat;  Amaryllis, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Darmawan, N. & Indra, S. D. (2014). The
Critical  Success  Factors  Study  for  e- Government Implementation. International  Journal  of  Computer Applications , 89 (16), 23–32.
Dhahir,  D.  F.  (2020).  ICT  and  PR Competencies  of  Functionaries  of South Sulawesi, South East Sulawesi, Maluku,  and  Papua  Provincial
Governments. Jurnal  Administrasi Negara , 26 (1), 68–93. https://doi.org/10.33509/JAN.V26I1. 1226 Gunawan,  C.  I.  (2015). Sistem  Informasi manajemen & E-Government
(Pertama;  B.  C.  Dharmawan,  Ed.).
Purwokerto: CV. IRDH. Hamidah,  N.  R.  (2015). Implementasi  E- government dalam Pelayanan . Universitas Sebelas Maret.
Handika,  R.  (2017).  Kinerja  Pegawai Sebelum  dan  Sesudah  Berbasis  E- Government  (Studi  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Tanggamus (Tesis). Universitas Lampung, Bandar Lampung. Imania,  A.  N.  (2021).  E–Government  di Kota  Surakarta  dilihat  dari  Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik , 1 (1), 176–189. Indrajit, R. (2004). Electronic Government:  Strategi  Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital . Yogyakarta: Andi.
Indrajit, R. (2007). Electronic Government in  Action:  Strategi  Implementasi  di Berbagai  Negara (Pertama;  D. Rudianto, Ed.). Yogyakarta:
Aptikom.
Irawan,  B.  (2017).  Studi  Analisis  Konsep E-Government:  Sebuah  Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma  (JP) , 2 (1),  174–201. https://doi.org/10.30872/JP.V2I1.351
Jalma,  H.,  Putera,  R.  E.,  &  Kusdarini,  K.
(2019). E-Government dengan
Pemanfaatan  Web  OpenSID  dalam Pelayanan  Publik  di  Nagari  Tanjung Haro  Sikabu-kabu  Padang  Panjang. Publik  (Jurnal  Ilmu  Administrasi) ,
Hazid Jalma, Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 163 – 192
8 (1), 24. https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24- 37.2019 Juairiah,  O.  (2017).  Penerapan  E-Office Dalam  Administrasi  Perkantoran (Studi  Kasus :  Balitbangda  Prov. Sumsel). Jurnal Pembangunan
Nagari , 2 (1), 75–84. Kumurur,  V.  A.  (2008).  Penerapan  E- Government Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia. Jurnal  Ekoton , 8 (2),  53– 72.
Muhammad.  (2018). BIROKRASI  Kajian Konsep, Teori menuju Good
Governance) (Pertama;  B.  Rahman,
Ed.). Lhokseumawe: Unimal Press.
Mustapa,  Z.  (2011).  Reformasi  Birokrasi Melalui  E-governance :  Peluang  atau Tantangan  dalam  Pelayanan  Publik ? Jurnal Otoritas , 1 (2), 1–11.
Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan
Pelayanan  Publik :  Studi  Tentang Elemen  Sukses  Pengembangan  E- Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media , 2 (1),
32–42.
Puspita,  M.  (2013).  Perkembangan  Media Informasi  Dan  Teknologi  Terhadap Anak Dalam Era Globalisasi. Prosiding  The  5th  International Conference  on  Indonesian  Studies: “Ethnicity  and  Globalization,” 362–
371.
Ratnasari,  S.  L.,  Fitri,  D.,  Zulkifli,  Z., Nasrul, H. W., & Supardi, S. (2020). Analisis Manajemen Perubahan, Kepemimpinan Transformasional, Struktur Organisasi, Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap  Kinerja  Karyawan. Jurnal Benefita , 5 (2), 225–237. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.530 3 Rianto,  B.  Lestari,  T.  (2012). Polri  & Aplikasi E-goverrnment dalam Pelayanan  Publik .  Surabaya:  CV. Putra Media Nusantara.
Saputra,  R.  A.  (2018).  Penilaian  Kualitas
Layanan E-government dengan Pendekatan  Dimensi  E-Govqual  dan Importance  Performance  Analysis (IPA). Jurnal Pengembangan Teknologi  Informasi  Dan  Ilmu Komputer , 2 (5), 1794–1802.
Slamet,  Abdul,  R.  B.  H.,  &  Aziz,  D.
(2007). Restrukturisasi dan Reorientasi Menuju Percepatan Target E-government di Indonesia. 1– 6. Bandung. Sugandi, L. (2013). Dampak Implementasi Change Management pada Organisasi. ComTech:  Computer, Mathematics and Engineering Applications , 4 (1), 313–323. https://doi.org/10.21512/COMTECH. V4I1.2743
Wahab,  R.  A.  (2015).  Studi  Implementasi E-Government  di  Daerah  Perbatasan. Jurnal Pekommas , 18 (1), 1–14.