## PENGUSAHAAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN PERSETUJUAN MASYARAKAT ADAT
[Roni Sulistyanto Luhukay] 1
1 [Fakultas Hukum. Universitas Widya Mataram]
1 [roni.luhukay@yahoo.com]

## Abstract
State control of natural resources for the sake of the greatest prosperity of the Indonesian people can be seen from the regulations that were born where this regulation provides an authority by the state carried out at the will of the Indonesian people. However, the text of the  recognition  and  constitutional  protection  of  indigenous  peoples  still  leaves  two  main problems. First, the recognition of indigenous peoples is placed on conditions as long as they are still alive, in accordance with community development and the principles of the Unitary State  of  the  Republic  of  Indonesia.  Second,  the  constitution  introduces  two  terms,  namely the Unity of the Customary Law Community (Article 18 B paragraph 2) and the Traditional Community  (Article  28  I  paragraph  3).  There  is  absolutely  no  explanation  regarding  these two  terms,  thus  giving  rise  to  new  interpretations  of  these  two  things  which  have  led  to polemics  in  the  regulatory  arrangements  under  them.  In  this  study  using  normative  legal research methods using a literature study legal approach. When the occurrence of the two legal  problems  above the state  raises  a  polemic  in  carrying  out  judicial  efforts which  have always been in conflict with the legal status of indigenous peoples, for that the government places  more  emphasis  on  a  sociological  approach.  only  guaranteeing  welfare  from  the economic field, but  considerations  in the environmental field for  that the state guarantees this as the most important part of the constitutional mandate this cannot be separated from various factors ranging from the environment which has an impact on health, the economy which has an impact on welfare is carried out as part of the the state is present in providing guarantees for respect and protection of the rights of indigenous and tribal peoples.
Keywords: Mastery, Natural Resources, Indigenous Peoples.
Received: 06 Juli 2021              Revised: 24 Januari 2022             Available online: 28 April 2022
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  Hukum,  yang    secara tegas tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai  ideologi  untuk  menciptakan  ketertiban,  keamanan,  keadilan  serta kesejahteraan bagi warga negaranya. 1 Penguasaan atas sumber daya alam Indonesia selalu akan terikat dan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi  landasan  konstitusional  mengenai  penguasaan  negara  atas  sumber  daya alam.  Frasa “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat” dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  menjadi  frasa  doctrinal  yang  menjadi  landasan filosofis dan yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang di lakukan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 3
Konstitusi  Indonesia  mengakui  adanya  masyarakat  hukum  adat  yaitu  dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 dan diikuti oleh undang-undang lainnya. 4 meskipun dalam implementasinya pelaksanaan undang undang Amanah kostitusi tidak sesuai dengan apa yang di kehendaki masyarakat dengan mengunakan model pengakuan terbatas di  mana  diperlukan  pemenuhan  syarat-syarat  tertentu  agar  dapat  diakui eksistensinya  masyarakat adat secara penuh secara penuh 5
Pengakuan  dan  perlindungan  konstitusional  terhadap  masyarakat  adat  pun tidak hilang setelah UUD 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap  masyarakat  adat  setidaknya  tercantum  di  dalam  Pasal  18  B  ayat  (2)  dan Pasal  28  I  ayat  (3)  UUD  1945.  Namun  demikian,  teks  pengakuan  dan  perlindungan konstitusional  terhadap  masyarakat  adat  masih  menyisakan  dua  persoalan  pokok. Pertama,  pengakuan  terhadap  masyarakat  adat  diletakkan  pada  syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh UU di bawahnya. Pada banyak sisi, persayaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan  dan  perlindungan  keberadaan  hak-hak  masyarakat  adat,  karena  frasa “sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”  tersebut  dalam  kenyataannya  menyebabkan
1 Aktieva  Tri  Tjitrawati.  2013. The  Just  Drug  Distribution  In  The  Perspective  Of    Welfare  State .  Mimbar  Hukum , Volume 25, Nomor  3, hlm. 2
2 Roni  Sulistyanto  Luhukay.  2016.  Tanggung  Jawab  PT  Freeport  Indonesia  Terhadap  Penanganan  Kerusakan  Lingkungan Akibat Pertambangan Di Kabupaten Mimika Papua, Lex Et Societatis Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , Volume IV Nomor 2. hlm 1
3 Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjadi ”landasan konstitusional mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam. Frasa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat” Perekonomian  Indonesia Merdeka akan berdasarkan kepada cita-cita , tolong menolong dan usaha Bersama yang akan di selenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada.
4 Jimly Asshiddiqie, 2005. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia . Edisi Revisi. Konstitusi Press, Jakarta. hlm. 343
5 Dewi Sulastri, 2015, Pengantar Hukum Adat , Pustaka Setia, Bandung. hlm. 223
upaya  pengakuan  itu  sendiri  lebih  banyak  berhenti  pada  diskursus  menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa undang-undang maupun peraturan  operasional  bahkan  tidak  memiliki  kesamaan  indikator  untuk menterjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan masyarakat adat.
Kedua,  konstitusi  memperkenalkan  dua  istilah,  yaitu  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat Pasal 18 B ayat (2) dan Masyarakat Tradisional Pasal 28 I ayat (3). Sama sekali tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menerjemahkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945  dengan  memperkenalkan  “desa  adat”  sebagai  padanan  dari  “kesatuan masyarakat  hukum  adat.”  Namun  ternyata  penerapan  UU  tersebut  masih menyisakan  persoalan  pokok  menyangkut  unit  sosial  masyarakat  adat,  dimana istilah  masyarakat  adat  tidak  dapat  terakomodasi  secara  sempurna  di  dalam terminologi “desa adat” yang diperkenalkan UU Desa tersebut 6
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  kebijakann  mulai  dari  UUD  NRI  tahun 1945 sampai pada UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pada permulaan  pemerintah  berupaya  mengadopsi  hukum  adat  yang  menjadi  dasar pengaturan  hak  ulayat  untuk  digunakan  sebagai  fondasi  pembangunan  hukum Nasional, 7 Namun  apa  yang  menjadi  orientasi  dari  dibentuknya  hukum,  yaitu keadilan  yang  merata  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat  tidak  sesuai  dengan  apa yang  terjadi  dalam  kenyataannya. 8 Ketika  terjadi  gejolak  permasalahan  dalam masyarakat,  Satjipto  Raharjo  dalam  tulisan  Martitah,  bahwa  hukumlah  yang  perlu ditinjau  dan  diperbaiki,  bukan  manusia  yang  dipaksa  dimasukkan  ke  dalam  skema hukum  melaikan  sebaliknya  sebab  manusia  lah  yang  berada  di  atas  hukum,  bukan sebaliknya. 9
Pengakuan  dan  perlindungan  hak  masyarakat  adat  sangat  berkaitan  dengan negara  modern,  konstitusi,  dan  pengakuan  terhadap  masyarakat  adat.  Negara modern  muncul  bersamaan  dengan  paham  demokrasi,  hak  asasi  manusia  dan konstitusionalisme. 10 Seringkali  masyarakat  hukum  adat  mengalami  benturan dengan apa yang diatur dalam undang-undang, seperti hutan adat yang dimasukkan ke dalam hutan negara dan berbagai skema perizinan dan mekanisme formal yang rumit  ketika  pemerintah  membutuhhkan  apa  yang  tersedia  di  alam. 11 Padahal
6 Naskah Akaemik Rancangan Undang Undang Mengenai Masyarakat Adat, DPR RI, Hlm 3
7 Herlambang  P  Wiratraman,  2014. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat,  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nassional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta.
8 Roni  Sulistyanto  Luhukay,  2019.  Indenpendensi  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  UUD  1945  Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar , Volume 6. No 1. hlm 136.
9 Martitah,  2013. Mahkamah  Konstitusi,  dari  Negative  Legislature  ke  Positive  Legislature .  Konstitusi  Press.  Jakarta. hlm. 37 10 Arizona,  Yancedan  Erasmus  Cahyadi.  2013. “ The  Revival  of  Indigenous  Peoples:  Contestations  over  a  Special Legislation on MasyarakatAdat”, dalam Brigitta Hauser-Schäublin, Adat and Indigeneity in Indonesia Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription . Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 7. Gottingen University, Germany.
11 Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.” Menurut  Hamdan  Zoelva,  frasa “kedaulatan  berada  di  tangan
sejatinya  masyarakat  hukum  adat  telah  ada  sejak  lama  sebelum  terbentuknya negara. Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang di nyatakan oleh    Ter  Haar  berpendapat  bahwa  masyarakat  hukum  dari  golongan  masyarakat Indonesia  asli  yang  terikat  dalam  suatu  kesatuan  secara  lahir  dan  batin  yang bertindak sebagai satu kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu, 12 di mana dalam segala sesuatu dalam kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat  adanya  suatu  aturan  yang  didasarkan  atas  nilai-nilai  yang  merupakan manifestasi dan keseluruhan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  atas  kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia 13
Adanya hak penguasaan dalam artian pemerintah terhadap sumber daya alam yang  di  miliki  Negara  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  menjadikan  Negara berwenang untuk memberikan kuasa kepada badan hukum atau perorangan untuk mengusahakan  pengelolaan  sumber  daya  alam    yang  ada  di  wilayah  hukum Indonesia dalam suatu kuasa. 14 Dengan adanya ketentuan ini pemerintah Indonesia memberikan kuasa kepada kepda perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya alam.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  milik  Masyarakat  Adat  agar  bisa  dikelola menjadi bisnis yang menguntungkan pihak asing dan hanya meninggalkan kerusakan kepada masyarakat hukum adat.
Selama  ini  potensi  SDA  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat  lebih  banyak dikelola  oleh  pihak  lain,  masyarakat  adat  selama  ini  ditempatkan  sebagai  tempat mengambil  bahan  mentah,  bahan  baku  untuk  industri  sekaligus  menjadi  tempat menjual barang dan menjadi konsumen. Masyarakat adat menjadi  target eksploitasi sekaligus menjadi target pasar.  Peranan pemerintah seyogyannya dapat melindungi masyarakat  adat   dari  eksploitasi,  kemudian  memfasilitasi,  mendorong,  serta memperkuat  masyarakat  adat  sebagai  produsen.  Berbagai  komponen  yang  di bangun  seyogyannya  untuk  mewujudkan  kemandirian  masyarakat  adat  dalam pengelolaan  SDA,  hal  yang  sangat  penting.  Selama  ini,  masyarakat  adat  mengelola SDA dalam skala   Dengan berdirinya lembaga bisnis yang dikelola oleh masyarakat adat  secara  professional  diharapkan  bisa  menjadi  solusi  akan  kebuntuan  dimasa mendatang dimana kebutuhan bahan baku, bahan mentah dan SDA lainnya selama ini  berada  di  wilayah  masyarakat  adat  dan  dieksploitasi  tanpa  mengabaikan  nasib
rakyat” menunjukkan  anutan  negara  terhadap  prinsip  demokrasi,  sedangkan  frasa “dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar” menunjukkan  dianutnya  prinsip negara hukum dan konstitusi di  Indonesia.  Lihat  Hamdan  Zoelva,  2014, Orasi  Ilmiah pada Wisuda Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma , Universitas Islam As-Syafi‟iyyah, Jakarta, 26 Maret 2014, hlm. 6
12 Hans  Kelsen.  1983.  yang  dikutip  oleh  Soejono  Soekanto, Beberapa  Permasalahan  Hukum  dalam  Kerangka Pembangunan di Indonesia . UII Press. Yogyakarta. hlm. 35
13 Zainal  Asikin,  Agusfian  Wahab,  Lalu  Husni  dan  Zaeni  Asyhadie.  2008. Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan , RajaGrafindo Persada, Jakarta. hal. 238
14 . Roni Sulistyanto Luhukay., Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Di Kabupaten Mimika Papua , Op.,Cit,, hlm 85
masyarakat  adat  itu  sendiri  sebagai  pemilik  dari  SDA  yang  terkandung  di  wilayah adatnya 15 Untuk  itu  pengusahaan  sumber  daya  alam  oleh  masyarakat  adat  adalah komponen  yang  menjamin  hak  hak  masyarakat  hukum  adat,  hak  ini  yang  menjadi prioritas utama yang di tuangkan dalam konstitusi negara Indonesia.
Pengakuan  dan  persetujuan  masyarakat  adat  dalam  setiap  pengelolaan sumber  daya  alam  di  kembalikan  kepada  masyarakat  sebagai  bahagian  bahwa negara  mengakui  hak  hak  masyarakat  adat  dan  negara  hadir  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  dalam  rangka  menjawab  semangat  keselarasan  berkonstitusi dengan  memberikan  setiap  kekayaan  alam  kepada  kesejahnteraan  masyarakat Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian  ini penulis  mengunakan  metode  penelitian  hukum normatif dengan  cara  mеnеlaah  bahan  kepustakaan  atau  dan  berbagai  regulasi  hukum  ”. Penelitian  normatif  bertujuan  untuk  sistеmatisasi,  mеngkorеksi  dan  mеmpеrjеlas aturan  hukum  yang  bеrlaku  pada  bidang  hukum  tеrtеntu  dengan  cara  mеlakukan analisis  terhadap  tеks  yang  bеrsifat  autoritatif  yang  mеliputi  bahan  hukum  primеr dan  sеkundеr  dan  juga  mеnеmukan  konsistеnsi  dan  kеpastian  hukum  dan  sеcara intеnsif  mеngеvaluasi  kеtеrcukupan  aturan-aturan  hukum  yang  tеlah  ada  dan tujuannya  adalah  untuk  mеmbеrikan  rеkomеndasi  dilakukannya  pеrubahan terhadap kеkurangan yang ditеmukan dalam suatu aturan hukum tеrtеntu ( Rеform Oriеntеd  Rеsеarch ). 16 Analisis  bahan  hukum  dilakukan  secara  preskriptif  analitis yaitu pеnalaran dеduktif-induktif untuk mеnghasilkan figur hukum sеbagai jawaban pеrmasalahan atau tеmuan pеnеlitian lainya dеngan tujuan mеnghasilkan prеskripsi apa yang sеharusnya sеbagai еsеnsi dalam pеnеlitian hukum. 17
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Karakteristik Penguasaan Negara terhadap  Sumber Daya Alam Demi Sebesar- Besarnya Kemakmuran Rakyat Indonesia.
Dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  menyebutkan:  Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan  bangsa,  dengan  sosialisme  Indonesia  serta  dengan  peraturan-peraturan yang  tercantum  dalam  Undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan  perundangan lainnya.
15 Masyarakata adat adalah solusi dunia, http://www.aman.or.id/2014/01/potensi-sda-milik-masyarakat-adat-adalah- solusi-dunia/
16 . Pеtеr Mahmud Marzuki. 2008. Pеnеlitian Hukum , Prеnada Mеdia, Jakarta. Cеt. I, hlm. 206. Lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016. Pеngantar Mеtodе Pеnеlitian Hukum , RajaGrafindo, Jakarta. hlm.172.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, negara bertanggung  jawab  dalam  memberikan  pengakuan  terhadap  hak  (hak  ulayat)  yang dimiliki  oleh  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan nasional dan negara.
Jika  di  gali  lagi  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  juga menyebutkan:  “semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial”.  Dari  ketentuan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  atas  apapun  yang  ada  pada  seseorang, tidaklah  dapat  dibenarkan,  akan  dipergunakan  (atau  tidak  dipergunakan)  semata- mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.  Penggunaan  tanah  dan  kekayaan  alam  didalamnya  harus  disesuaikan dengan  keadaannya  dan  sifat  daripada  haknya,  hingga  bermanfaat  baik  bagi kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang  mempunyainya  maupun  bermanfaat  bagi masyarakat dan Negara.
Kemakmuran  rakyat    menjadi  suatu  keharusan  dalam  setiap  pengusahaan sumber  daya  alam  Indonesia  sesuai  dengan  Amanah  konstitusi  yang  di  tuangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menguraikan mengenai Konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat  Indonesia  yang  merupakan  bagian  terpenting  daripada  penguasaan  sumber daya  alam . Bentham  berpendapat 18 artinya  suatu  tindakan  penguasaan  yang  di miliki  negara  dengan  niat  baik  negara  menjamin  kemakmuran  dengan  melakukan ekspoitasi atas kekayaan alam demi meningkatkan ekonomi hal ini terlihat baik akan tetapi tidak akan menghasilkan apa apa buat anak cucu, untuk itulah di uraikan lebih dalam mengenai hal tersebut:
“ Nature  has  placed  mankind  under  the  governance  of  two  sovereign masters,  pain  and  pleasure.  It  is  for  them  alone  to  point  out  what  we ought to do, as well  as  to determine what we shall  do. On the one hand the  standard  of  right  and  wrong,  on  the  other  the  chain  of  causes  and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In word a man may pretend to  abjure  their  empire:  but  in  reality  he  will  remain.  Subject  to  it  all  the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity  by  the  hands  of  reason  and  of  law.  Systems  which  attempt  to
18 Jeremy  Bentham,  2000. An  Introduction  to  the  Principles  Of  Morals  and  Legislation ,  Batoche  Books,  Kitchener, Hlm 15
question it, deal in sounds instead of sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.”
Berdasarkan  pernyataan  Bentham  tersebut  alam  telah  menempatkan  umat manusia  dibawah  kendali  dua  penguasaan,  rasa  sakit  ( pain )  dan  rasa  senang ( pleasure ).  Hanya  keduanya  yang  menunjukkan  apa  yang  seharusnya  manusia lakukan, dan menentukan apa yang akan manusia lakukan. Standar benar dan salah disatu  sisi,  maupun  sebab  akibat  pada  sisi  lain,  melekat  erat  pada  dua  kekuasaan tersebut.  Terkait  dengan  prinsip  utilitas  Bentham  mendasarkan  keseluruhan filsafatnya pada dua prinsip yaitu prinsip asosiasi ( association principle ) dan prinsip kebahagiaan  terbesar  ( greates  happiness  principle ).  Prinsip  asosiasi  berakar  pada psikologi  tentang  adanya  reflex  yang  dikondisikan.  Dalam  konteks  ini  Bentham menunjukkan  bahwa  hukum  memiliki  kemampuan  sebagai  stimulus  untuk mengondisikan  ide-ide  tentang  kebaikan 19 .  Sedangkan  prinsip  kedua  yaitu  prinsip tentang kebahagiaan terbesar.
Kebahagiaan  tersebut  muncul  tidak  lepas  dari  fungsi  hukum  itu  sendiri. Menurut Bentham “ All the functions of law may be referred to these four heads: to provide  subsistence;  to  produce  abudance;  to  favour  equality;  and  to  maintain security .”  Selanjutnya  dalam  memaknai  hukum,  menurut  Bentham    hukum  yang merupakan  sekumpulan  tanda (assemblage  of  sign) 20 . Tanda  yang  dimaksud  oleh bentam  adalah  ungkapan  kehendak (the  expression  of  will )  yang  muncul  dari kehendak yang di pahami dan di serap oleh penguasa negara.
Lebih lanjut Bentham menyatakan bahwa:
“ A law may be defined as an assemblage of sign declarative of  a volition conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to  be  observed  in  acertain  case  by  a  certain  person  or  class  of  persons, who in the case in question are or are supposed to be subject to his power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events  which  it  is  intended  such  declaration  should  upon  occasion  be  a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as a motive upon those whose conduct is in question” 21 .
Menurut Bentham hukum diartikan sebagai suatu tanda ( sign ) dari kehendak ( volition )  yang  harus  dinyatakan  oleh  penguasa  dalam  bentuk  tertentu,  sehingga setiap  orang  dapat  bertindak  sesuai  dengan  hukum  yang  telah  diungkapkan tersebut.  Sebagaimana  pendapat  Bentham 22 :  artinya  karakteristik  dari  regulasi
19 Shindarta , 2007. Utilitarianisme , Penerbit UPT Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm. 19
20 Jeremy Bentham, Op.,Cit., hlm 96 21 M.D.A. Freeman, 2001. Lloyds Introduction to Jurisprudence , Steven And Sons, London, Hlm 187-188.
22 Jeremy Bentham, Op.,Cit., hlm 102
pendukung  itu  sendiri  adalah  suatu  penguasaa  oleh  negara  dilaksanakan  atas kehendak  rakyat  Indonesia  sehingga  setiap  tindakan  sesuai  apa  yang  di  kehendaki oleh  masyarakat,  artinya  setiap  pengelolaan  sumber  daya  alam  dilaksakan  atas kehendak  rakyat  sebagi  pemberi  Amanah  kepada  pemerintah  dalam  menjalankan amahan konstitusi yang lahir dari rakyat itu sendiri.
Pemikiran bahwa utilitarianisme menganut konsep konsekuensionalis, artinya setiap  perbuatan  dilihat  dari  sebab  akibat  secara  moral  sebagai  dampak  dari perbuatan tersebut, tentunya akibat yang paling bermanfaat merupakan perbuatan yang baik.
Prinsip utilitarian yang di kemukana bentham antara lain sebagai berikut:
“ an action is right from an ethical point of view if and only the sum total of  utilities  produced  by  that  act  is  greater  than  the  sum  total  of  utilities produced by any other act the agent could have performed in its place.
Bentham  membagi  utilitarianisme  menjadi  2  jenis,  yaitu  utilitarianisme tindakan  ( act  utilitarianism) dan  utilitarianisme  aturan (  rule  utilitarianism ),  untuk membedakan kedua jenis utilitarianisme Peter Prevos menjelaskan:
“ in  act  utilitarianism,  we  are  required  to  promote  those  acts  which  will result  in  the  greatest  good  for  the  greatest  number  of  people.  the consequences  of  the  act  of  giving  money  to  charity  would  be  considered righat  in  act  utilitarianis,  because  the  money  increases  the  happiness  of many  people,  rather  that  just  yourself.  to  see  the  utility  of  an  action  as only a criterion for rightnes is to regard the maximisation of utility as what make  an  action  right.  This  leaves    open  the  question  of  how  one  is  to incorporate utilitarianism into one’s life. Rule utilitarianism is a r resction to that objection. The principle of utility ini rule utilitarianism is a reaction to  that  objection.  The  principle  of  utility  in  rule  ulitarianism  is  to  folow those rules which will result in the greatest good for the greatest number of  people.  In  the  example  above,  the  general  rule  would  be:’Share  your wealth’.  Utilitarianism  holds  that  whatever  produces  the  greatest  utility (pleasure or any other such value as defined and justified by the utilitarian) is  good  and  that  which  produces  the  greatest  nett  utility,  is  considered right.  Both  theories  count  as  utilitarian  because  both  define  that  which produces  the  greatest  utility  as  good  and  seek  for  the  greatest  nett amount  of  utility,  be  it either  through  actions  or indirectly  through  rules. One objection to rule-utilitarianism is that in some situations the utility of breaking a certain rule could be greater than keeping it. It is, for example, not difficult to imagine that a rule-utilitarian who lives by the rule ‘Tell the truth’, sometimes will find him or herself forced to lie in order to increase
utility. 23 ”
Secara  umum  utilitarianisme  tindakan  ditekankan  pada  tindakan  yang  harus dipilih  dari  dua  atau  lebih  pilihan  yang  paling  mampu  mendatangkan  kebahagiaan yang  maksimal.  Sedangkan  utilitarianisme  aturan  lebih  menekankan  pada  perihal norma  yang  harus  diikuti  dengan  asumsi  bahwa  norma  yang  akan  diikuti  tersebut memiliki kemanfaatan yang paling besar terhadap masyarakat. Hal ini berarti bahwa konsep  tindakan  dan  regulasi  harus  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya  artinya perlu tindakan memalui kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam  yang  tidak  hanya  bertumpu  pada  setu  regulasi  yang  sudah  di  tuangkan melaikan dapat di lakukan tindakan selama hal ini menjawab Amanah rakyak demi menjamin kemakmuran rakyat Indonesia.
Pemikiran  Bentham  tersebut  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  sumber  daya alam  sangat  relevan  digunakan  sebagai  landasan  pemikiran  filosofi  dan  teoretis. Pemikiran  Bentham  yang  sangat  mengedepankan  suatu  kemanfaatan  dari  suatu pengaturan (hukum) akan berkorelasi dengan tujuan bangsa Indonesia dalam aspek pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang  menjadikan  sumber  daya  alam  digunakan  sebagai  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Prinsip  “ the  greatest  happines  of  the  greatest  number” merupakan  pokok pemikiran  Bentham  yang  sangat  relevan  dalam  kondisi  Pemerintah  Indonesia  yang membuka pintu pengusahaan pada sektor pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, akan dilihat apakah pengusahaan pengelolaan sumber daya alam tersebut akan memberikan kemanfaatan (kesenangan) yang sebesar-besarnya bagi mayoritas rakyat Indonesia sebagai pendapat Bentham tentang “ the greatest happines of the greatest number 24 ”.
Kesenangan (kemanfaatan) yang dimaksud Bentham merupakan kemanfaatan yang terpositifkan dalam suatu peraturan (hukum) yang memiliki empat fungsi yaitu: “ to  provide  subsistence;  to  produce  abudance:  to  favour  equality;  and  to  maintain security”.
Kebahagiaan/kemakmuran  yang  dimaksud  Bentham  dapat  dilihat  secara filsafat  mengenai  pengusahaan  sumber  daya  alam  digunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat sebagai tujuan dari pengusahaan sumber daya alam menjadi sangat penting karena sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa menjadi komoditas yang wajib memberikan manfaat bangsa rakyat Indonesia 25 .
Negara dalam  rangka penyelenggaraannya  di  operasionalisasi  oleh  salah  satu
23 Peter Prevos, 2014. Rule and Act Utilitarianism , Makalah Pada Khursus Ethics , Oleh Monash University Melbourne. Melbourne.
24 Muhamad Erwin, 2011. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan hidup. Refika Aditama. Bandung. hlm 49
25 Ibid., hlm 51
cabang  kekuasaan  yaitu  cabang  pemerintahan  menjelaskan  wewenang  untuk mengatur  dan  mengurus  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengeloaan  sumber  daya alam. Wewenang tersebut antara lain meliputi wewenang mengatur dan mengurus segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hutan,  kawasan  pengeloaan  sumber  daya alam,  dan  hasil  hutan,  penetapan  kawasan  hutan  dan  mengubah  status  kawasan hutan,  mengatur  dan  menetapkan  hubungan  hukum  antara  orang  dengan  hutan atau  kawasan  hutan  dan  hasil  pengeloaan  sumber  daya  alam  serta  mengatur perbuatan  hukum  mengenai  pengeloaan  sumber  daya  alam.  Selain  itu  pemerintah juga  memiliki  wewenang  untuk  memberikan  izin  dan  hak  kepada  pihak  lain  untuk melakukan kegiatan dibidang pengeloaan sumber daya alam 26 .
Karakteristik  Penguasaan  Negara  terhadap    sumber  daya  alam  demi  sebesar besarnya kemakmuran rakyat dapat dilihat dari regulasi yang lahir yang memberikan suatu  penguasaan  oleh  negara  dilaksanakan  atas  kehendak  rakyat  artinya Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  tidak  semena-mena  memberikan  persetujuan pengelolaannya    tanpa  ada  persetujuan  dari  masyarakat  hukum  adat  termasuk dalam  penguasaanya  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di dalamnya.
3.2 Persetujuan  Masyarakat  Adat  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam Merupakan Jaminan Negara terhadap Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Konsep Masyarakat Adat dalam Undang-Undang ini mengandung dua konsepsi yaitu  masyarakat  hukum  adat  dan  masyarakat  tradisional.  Dalam  perbincangan ilmiah, praktek administrasi pemerintahan, dunia usaha dan kehidupan sehari-hari di Indonesia,  terdapat  sejumlah  istilah  yang  dipakai  untuk  menunjuk  kelompok masyarakat yang kehidupan sosialnya berlangsung dalam wilayah geografis tertentu dan  masih  didasarkan  pada  nilai  dan  norma-norma  kebiasaan  (adat)  sehingga membuatnya bisa dibedakan dengan kelompok-kelompok lainnya. 27 Ter Haar dan R. Van Dijk menjelaskan ciri-ciri yang sama pada masyarakat yaitu memiliki tata hukum, otoritas  dengan  kuasa  untuk  memaksa,  harta  kekayaan,  dan  ikatan  batin  diantara
26 Ibid., hlm 52 27 Istilah-istilah  dimaksud  antara  lain  masyarakat  hukum  adat,  masyarakat  adat,  masyarakat  lokal,  masyarakat tradisional  dan  komunitas  adat  terpencil  (KAT).  Kelima  istilah  tersebut  telah  digunakan  dalam  perbagai  produk  hukum  di Indonesia baik legislasi maupun putusan pengadilan. Secara umum, kelima istilah tersebut menunjuk pada kelompok masyarakat yang  sama  namun  dapat  juga  menunjuk  kelompok  masyarakat  yang  berbeda  bila  penggunaannya  dimaksudkan  untuk menekankan  aspek-aspek  tertentu  dari  kelompok  masyarakat  tersebut.  Misalnya  istilah  masyarakat  lokal  bisa  dipakai  untuk menunjuk  nagari  (Minangkabau,  Sumatera  Barat),  negeri  (Ambon),  banua  (Dayak,  Kalimantan  Barat),  kampung  (Dayak, Kalimantan  Timur),  marga  (Batak,  Papua),  mukim  (Aceh)  atau  desa  (Jawa).  Namun  apabila  yang  ditonjolkan  adalah  aspek pengetahuan atau kearifan tradisional tanpa mempertimbangkan identitas bahasa, ikatan genealogis dan territorial, maka istilah masyarakat  lokal  hanya  tepat  untuk menyebut desa  di  Jawa  atau  komunitas-komunitas pendatang  yang  sudah mendiami  suatu wilayah selama bergenerasi
anggotanya. 28 Otoritas  atau  kuasa  untuk  memaksa  dipercayakan  kepada  para pengurus.
Namun  demikian,  teks  pengakuan  dan  perlindungan  konstitusional  terhadap masyarakat  adat  masih  menyisakan  dua  persoalan  pokok. Pertama ,  pengakuan terhadap  masyarakat  adat  diletakkan  pada  syarat-syarat  sepanjang  masih  hidup, sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  NKRI.  Persyaratan  ini  pun bersumber  dari  persyaratan  yang  telah  diperkenalkan  oleh  UU  di  bawahnya.  Pada banyak  sisi,  persayaratan  normatif  tersebut  menjadi  kendala  pada  pengakuan  dan perlindungan  keberadaan  hak-hak  masyarakat  adat,  karena  frasa  “sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia”  tersebut  dalam  kenyataannya  menyebabkan  upaya  pengakuan itu  sendiri  lebih  banyak  berhenti  pada  diskursus  menyangkut  indikator  dari persyaratan-persyaratan  tersebut.  Beberapa  undang-undang  maupun  peraturan operasional  bahkan  tidak  memiliki  kesamaan  indikator  untuk  menterjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan masyarakat adat.
Kedua,  konstitusi  memperkenalkan  dua  istilah,  yaitu  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18 B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28 I ayat 3). Sama sekali tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menerjemahkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945  dengan  memperkenalkan  “desa  adat”  sebagai  padanan  dari  “kesatuan masyarakat  hukum  adat.”  Namun  ternyata  penerapan  UU  tersebut  masih menyisakan persoalan pokok menyangkut unit sosial masyarakat adat, dimana istilah masyarakat  adat  tidak  dapat  terakomodasi  secara  sempurna  di  dalam  terminologi “desa adat” yang diperkenalkan UU Desa tersebut. 29
Jika  mengali  lebih  jauh  Pada  tataran  peraturan  yang  lebih  operasional, kebijakan-kebijakan  negara  terutama  sejak  Orde  Baru  berkuasa  terutama  dengan prioritas  utama  pada  pembangunan  industri-industri  berbasis  sumberdaya  alam telah  menyebabkan  masyarakat  adat  kehilangan  hak  sekaligus  akses  atas sumberdaya  alam.  Berbagai  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan orientasi  pertumbuhan  ekonomi  dan  modernisasi  menjadi  salah  satu  faktor,
28 Iman Sudiyat et al (1978), „Masalah Hal Ulayat di Daerah Madura. Laporan penelitian, tidak diterbitkan, hlm. 51-55; J.F. Holleman (ed.) (1981) „ Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law , hlm. 43; Bushar Muhammad (1981) „ Asas-asas hukum adat (suatu pengantar) , hlm. 29-31; dan B. Ter Haar (1962) „ Adat law in Indonesia , hlm. 54.
29 Pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan  secara  faktual  telah  mendapat  pengakuan  pada  era  Pemerintah  Kolonial  Belanda.  Hal  ini  antara  lain  dapat  dilihat  pada pengakuan  kelompok  /komunitas  masyarakat  di  beberapa  wilayah  yang  memiliki  susunan  asli  dan  memiliki  kelengkapan pengurusan sendiri, sebagaimana penyebutan “desa” di wilayah Jawa sebagai ( dorpsrepubliek ).  Salah  satu kelengkapan dalam pengurusan  diri  sendiri,  yaitu  adanya  sistem peradilan sendiri baik berupa  peradilan  adat  maupun peradilan desa  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  130  IS,  Pasal  3  Ind.  Staatsblad  1932  No.  80  di  kutib  dalam  Naskah  akademik  rancangan  undang  undang masyarakat adat, dewan perwakilan rakya Indonesia, hlm 3
terpinggirkannya  hak-hak  masyarakat  adat.  Sebagai  contoh,  hutan  sebagai  sumber penghidupan masyarakat adat secara turun temurun telah dikelola oleh masyarakat adat  secara  arif.  Namun  kebijakan  Pemerintah  yang  mengeluarkan  izin-izin  hak pengelolaan  hutan  kepada  swasta  telah  mengakibatkan  penebangan  hutan  tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya. masyarakat  adat  dengan  berbagai  keterbatasannya  tersingkir  dari hutan dan hal  ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri .
Gambaran  yang  paling  gamblang  tentang  konflik  teritorial  yang  seringkali mempertemukan  masyarakat  adat  dengan  negara  maupun  swasta  pada  sebuah konflik ditunjukkan dalam proses Inkuiri Nasional yang dilakukan Komnas HAM pada tahun  2014 30 .  Dalam  proses  tersebut  Komnas  HAM  melakukan  penyelidikan terhadap 40 kasus yang mewakili ratusan kasus yang terdaftar atau pernah diadukan ke Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan konflik hak masyarakat adat dengan  berbagai  investasi  swasta,  mencakup  investasi  HPH,  HTI,  perkebunan,  dan juga pertambangan. Komnas HAM di akhir penyelidikan tersebut merekomendasikan banyak  hal.  Salah  satunya  adalah  agar  DPR  RI  bersama  dengan  Pemerintah  segera mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.
Sebagai  sebuah  proses  penyelidikan  yang  sistematis  dan  menyeluruh,  Inkuiri Nasional  tersebut  pada  dasarnya  ingin  menindaklanjuti  Putusan  MK  No.  35/PUU- X/2012  berkaitan  dengan  hutan  adat  (wilayah  adat).  Putusan  MK  tersebut  pada pokoknya  menyatakan  bahwa  penguasaan  negara  atas  hutan  adat  adalah bertentangan  dengan  UUD  1945.  Meskipun  demikian,  proses  pengakuan  terhadap masyarakat  adat  yang  berbelit  belit  dan  sangat  politis  melalui  Peraturan  Daerah (Pasal  67  UU  Kehutanan)  tidak  dibatalkan  oleh  MK  dengan  alasan  pengaturan menurut  Pasal  67  UU  Kehutanan  tersebut  dapat  dipahami  sebagai  aturan  untuk mengisi  kekosongan  hukum.  Lebih  lanjut  dari  pertimbangan  MK  tersebut  dapat dibaca  pula  bahwa  pengaturan  yang  meskipun  berbelit  belit  dan  politis  tersebut dapat  dipahami  karena  UU  yang  diperintahkan  oleh  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945 belum terbentuk 31 .
Masalah  lain  adalah  bahwa  prosedur  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap masyarakat  adat  yang  disediakan  oleh  peraturan  operasional  dalam  rangka menterjemahkan  mandat  Pasal  18  B  ayat  (2)  dan  Pasal  28  I  ayat  (3)  tidak  mudah dilakukan.  Banyak  diantaranya  justru  tidak  bersesuaian.  Pasal  67  Undang-undang Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  misalnya  mengamanatkan  pengukuhan keberadaan  masyarakat  adat  melalui  peraturan  daerah.  Sementara  di  sisi  lain,
30 Berbagai permasalahan hak masyarakat adat atas wilayah adatnya di kawasan hutan, dapat dibaca dalam buku “Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan”, Komnas HAM, Jakarta, 2016.
31 Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hlm. 184
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52 tahun 2014 tentang Tatacara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur  penetapan  masyarakat  hukum  adat  melalui  Keputusan  Kepala  Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur). Hal yang sama juga dilakukan oleh Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  dengan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  berada  dalam  Kawasan Tertentu.  Melalui  Permen  ini,  keberadaan  masyarakat  adat  dan  hak  atas  tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur) 32 .
Menghadapi  situasi  sebagaimana  digambarkan  di  atas,  negara  ternyata  tidak menyediakan  suatu  mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  mampu  menjamin  tidak saja  kepastian  hukum  tetapi  lebih  jauh  dari  itu  mampu  menjamin  tercapainya keadilan bagi masyarakat adat. Mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia lebih banyak  melalui  jalur  judisial.  Mekanisme  penyelesaian  masalah  di  internal masyarakat  adat  pun  semakin  tergerus.  Penggunaan  hukum  formal  semakin meminggirkan  peran  hukum  dan  lembaga  adat  dalam  penyelesaian  masalah  di tingkat  komunitas  masyarakat  adat.  Hal  ini  berdampak  pada  semakin  dilupakannya hukum dan lembaga adat.
Artinya  jika  suatu  penguasaan  yang  dilakukan  oleh  negara  di  peroleh  dari rakyat dengan amanah kostitusi maka sudah seharusnya kekuassan yang di peroleh sesuai  dengan  apa  yang  di  kehendaki  oleh  masyarakat  khususnya  masyarakat  adat, negara dalam kostitusinya sadar akan adanya pengakuan masyarakat adat sehingga negara  dalam  melakukan  tindakan  pengelolaan  atas  sumber  daya  alam  yang memanfaatkan  wilayah  adat  tersebut  mendapatkan  persetujuan  oleh  masyarakat tersebut  sebagai  bahagian  daripada  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap masyarakat adat.

## 4. KESIMPULAN
Karakteristik  Penguasaan  Negara  terhadap    sumber  daya  alam  demi  sebesar besarnya kemakmuran rakyat dapat dilihat dari regulasi yang lahir yang memberikan suatu  penguasaan  oleh  negara  dilaksanakan  atas  kehendak  rakyat  artinya Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  tidak  semena-mena  memberikan  persetujuan pengelolaannya    tanpa  ada  persetujuan  dari  masyarakat  hukum  adat  termasud dalam  penguasaanya  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di dalamnya.  Hal  ini  terjadi  di  karenakan  Pada  banyak  sisi,  persayaratan  normatif
32 Persoalan  yang  juga  belum  tersentuh  secara  optimal  oleh  pemerintah  adalah  masalah  kemiskinan,  keterbelakangan pendidikan,  minimnya  akses  terhadap  pelayanan  publik  utamanya  infrastruktur  pembangunan,  ketertinggalan  infomasi,  serta pengabaian terhadap hak – hak politik, ekonomi, hukum dan budaya. Masyarakat adat perlu mendapat perhatian lebih dan serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya agar kedepan dapat “berdiri sama tinggi” dengan warga Negara Indonesia lainnya,  di kutib dalam Naskah akademik rancangan undang undang masyarakat adat, dewan perwakilan rakya Indonesia, hlm 4
tersebut  menjadi  kendala  pada  pengakuan  dan  perlindungan  keberadaan  hak-hak masyarakat  adat,  karena  frasa  “sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia” tersebut  dalam  kenyataannya  menyebabkan  upaya  pengakuan  itu  sendiri  lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut.  Beberapa  undang-undang  maupun  peraturan  operasional  bahkan  tidak memiliki  kesamaan  indikator  untuk  menterjemahkan  syarat-syarat  konstitusional keberadaan masyarakat adat
suatu  penguasaan  yang  dilakukan  oleh  negara  di  peroleh  dari  rakyat  dengan amanah konstitusi maka sudah seharusnya kekuassan yang di peroleh sesuai dengan apa  yang  di  kehendaki  oleh  masyarakat  khususnya  masyarakat  adat,  negara  dalam kostitusinya sadar akan adanya pengakuan masyarakat adat sehingga negara dalam melakukan  tindakan  pengelolaan  atas  sumber  daya  alam  yang  memanfaatkan wilayah  adat  tersebut  mendapatkan  persetujuan  oleh  masyarakat  tersebut  sebagai bahagian  daripada  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  masyarakat  adat. Permasalahan  polemik  ini  dilakukan  dengan  berbagai  upaya  pendekan  sosiologi untuk menujukan bahwa negara menghormati dan menghargai hak hak masyarakat adat,  selama  ini  upaya  yang  dilakukan  dengan  upaya  yudisial  selalu  berbenturan dengan  status  legal  masyarakat  adat,  untuk  itu  negara  hadir  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  tidak  hanya  sebagai  dari  menjamin  kesejahteraan  dari  bidang ekonomi akan tetapi dari bidang lingkungan di tengah masyarakat.

## 5. REFERENSI
Buku:
Asshiddiqie,  J.  2005. Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Edisi  Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
Sulastri, D. 2015, Pengantar Hukum Adat . Pustaka Setia. Bandung
Wiratraman,  H,  P. 2014.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat, Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Badan Pembinaan Hukum Nassional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta .
Martitah.  2013. Mahkamah  Konstitusi,  dari  Negative  Legislature  ke  Positive Legislature . Konstitusi Press. Jakarta.
Kelsen,  H.  yang  dikutip  oleh  Soejono  Soekanto.  1983. Beberapa  Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia . UII Press. Yogyakarta. Asikin,  Z.  Wahab,  A.  Husni,  L.  dan  Asyhadie,  Z.  2008. Dasar-Dasar  Hukum Perburuhana . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Susanti. D. O. Dan Еffеndi. A , 2014. Pеnеlitian Hukum (Lеgal Rеsеarch) , Sinar Grafika. cеtakan 1. Jakarta.
Ibrahim.  J,  2006. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Bayumedia, Jakarta.
Marzuki. P. M. Marzuki, Mahmud. P, 2008. Pеnеlitian Hukum , Prеnada Mеdia, Cеt. I. Jakarta.
Amiruddin dan Asikin. Z, 2016. Pеngantar Mеtodе Pеnеlitian Hukum , Raja Grafindo, Jakarta.
Bentham. Jeremy, 2000. An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation , Batoche Books, Kitchener.
Shindarta , 2007 . Utilitarianisme , Penerbit UPT Universitas Tarumanegara, Jakarta. M.D.A.  Freeman,  2001. Lloyds  Introduction  to  Jurisprudence ,  Steven  And  Sons, London.
Prevos. P, 2014. Rule and Act Utilitarianism , Makalah Pada Khursus Ethics, Monash University. Melbourne.
Erwin.  M,  2011 . Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Kebijaksanaan  Pembangunan Lingkungan hidup. Refika Aditama. Bandung.
Jurnal:
Tjitrawati.  A.  T .  2013. The  Just  Drug  Distribution  In  The  Perspective  Of    Welfare State, Mimbar Hukum , Volume 25, Nomor  3.
Hartanto, 2019. Eksistensi  Deradikalisasi  Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme , Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar , Volume 6 No 1.
Luhukay.  R.  S.  2019.  Relevansinya  Bagi  Penegakan  Hukum  Berkeadilan, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar , Volume 6, No 1.
Luhukay. R. S, 2016. Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Pertambangan  Di  Kabupaten  Mimika  Papua, Lex  Et  Societatis  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam  Ratulangi ,  Volume  IV Nomor 2.
Arizona, Cahyadi. Y. E. 2013. “The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a  Special  Legislation on Masyarakat  Adat”, dalam  Brigitta  Hauser-Schäublin, Adat  and  Indigeneity  in  Indonesia  Culture  and  Entitlements  between Heteronomy  and  Self-Ascription, Göttingen  Studies  in  Cultural  Property, Volume 7.