## Pendidikan Karakter Berbasis Keislaman dan Keindonesiaan
Muhammad Kosim
m.kosim@gmail.com
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Abstrack: Setiap  manusia  dilahirkan  memiliki fitrah, agar  manusia  tetap  berada  pada fitrahnya  dan  potensi  dasarnya  yang  suci  berkembang  optimal,  maka  dibutuhkan tarbiyah wa  ta’lim atau  proses  pendidikan  yang  terencana  dan  berkelanjutan  sesuai  dengan tuntunan  Islam.  Ada  lima  nilai  utama  karakter  yang  menjadi  sentral  Penguatan Pendidikan  Karakter  (PPK)  untuk  diterapkan  dan  dikembangkan  di  sekolah,  yaitu karakter  religius,  nasionalis,  integritas,  gotong-royong,  dan  mandiri.  Pendidikan  karakter harus  dibangun  di  atas  landasan  keislaman  dan  keindonesiaan,  secara  total  taat  pada ajaran  Islam  dan  berpihak  pada  bangsa  Indonesia.  Pendidikan  karakter  berbasis keislaman  dilakukan  secara  optimal,  baik  dalam  lingkungan  keluarga,  masyarakat, maupun  sekolah.  Mengoptimalkan  pendidikan  empat  pilar  kebangsaan  dan  menguatkan ruhaniyah  guru  efektif  di  samping  loyalitasnya  pada  NKRI,  merupakan  bentuk pendidikan  karakter  berbasis  keindonesiaan  dan keislaman.
Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Berbasis Keislaman dan Keindonesiaan

## A. Pendahuluan
Idealnya,  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia  (NKRI)  yang dihuni mayoritas penduduk muslim ini  menjadi  bangsa  yang  maju dan menjadi  teladan  bagi  negara  lain.
Sebab negara ini dilengkapi dengan sumber  daya  alam  yang  kaya  dan sumber daya manusia yang beragama. Bukankah Islam mendorong umatnya menjadi cerdas dan  gemar  menyelamatkan  serta ditakdirkan sebagai khairu ummah ? Umat Islam Indonesia dihadapkan  pada  dua  persoalan: internal  dan  eksternal.  Umat  Islam yang mayoritas belum memiliki satu pandangan tentang hubungan Islam dan  negara.  Komitmen  umat Islam menjalankan  agamanya  dalam setiap tindakan pun masih dipertanyakan.  Di    sisi  lain,  umat Islam  juga  dihadapkan  pada persoalan  eksternal.  Sebut  saja
perkembangan  media  yang phobia akan  kebangkitan  umat  Islam, cenderung memojokkan umat Islam dengan  berbagai  streotipe  negatif, seperti  intoleran,  radikal,  hingga mengancam  keberadaan  NKRI. Padahal fakta sejarah membuktikan umat Islam mendominasi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ironisnya, bangsa ini diliputi oleh  sejumlah  masalah.  Masalah yang paling krusial adalah persoalan  karakter.  Sebut  saja korupsi,  manipulasi  hukum,  gaya hidup  materialisme,  sekularisme dan  hedonisme,  hingga  upaya diskriminasi terhadap tokoh agama. Akhlak  yang  buruk akan membuat manusia jauh dari ajaran agamanya. Agama  sekedar  simbol.  Bahkan agama  hanya  menjadi  komoditas kepentingan  pribadi  dan golongan. Pada  gilirannya  pribadi  yang
bermoral busuk itu akan mengubah kekayaan alam menjadi malapetaka sehingga kebodohan dan kemiskinan semakin langgeng dalam kehidupan umat. Bangsa ini sudah sadar akan persoalan  buruknya  karakter  ini. Karena  itu,  muncul  kebijakan pemerintah  tentang  pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi  salah  satu  kebijakan pendidikan nasional era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang  Yudoyono  (SBY),  sejak tahun  2010  yang  dikenal  dengan Pendidikan  Budaya  dan  Karakter
Bangsa  (PBKB)  ( Balitbang  Puskur
Kemdikbud,  2010). Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo tetap memberi perhatian terhadap pendidikan  karakter  yang  menjadi bagian  penting  dalam  Nawacita Jokowi-JK  pada  butir  ke  delapan, yaitu memperkuat pendidikan karakter bangsa, sehingga muncullah Gerakan Nasional Revolusi  Mental  (GNRM).  Melalui Kemendikbud,  GNRM  diterapkan dalam  bentuk  program  yang bernama  “Penguatan  Pendidikan Karakter”,  disingkat    PPK. PPK itu sendiri  diterapkan  melalui  basis kelas, sekolah dan masyarakat.
Apakah  konsep  PPK  yang dikembangkan  saat  ini  mampu menjawab persoalan umat? Tampaknya  konsep  PPK  yang ditawarkan lebih menekankan pada aspek  lahiriah,  belum  mengakar pada  esensi  pendidikan  itu  sendiri. Menurut  Kosim  (2016)  pendidikan karakter seharusnya dikembangkan untuk  memelihara  manusia  tetap berada  pada  fitrahnya.  Fitrah manusia itu cenderung dan mencintai  kebaikan  dan  kebenaran ( hanif ).  Hal  ini  relevan  dengan
konsep  Ryan  dan  Bohlin  (dalam Majid  dan  Andayani,  2011)    yang menyebut  karakter  mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan ( knowing  the  good ), mencintai kebaikan ( loving the good ), dan  melakukan kebaikan ( doing the good ).  Dalam  pandangan  Lickona (2016),  karakter  yang  baik  terdiri dari  mengetahui  hal  yang  baik, menginginkan  hal  yang  baik,  dan melakukan hal yang baik— kebiasaan  dalam  cara  berpikir, kebiasaan dalam hati dan kebiasaan dalam tindakan.
Meminjam istilah Naquib al- Attas (2011), perlu islamisasi dalam pendidikan  kita,  yaitu suatu proses yang  lebih  bersifat evolution pada keadaan yang asal daripada evolusi di  mana  manusia  sebagai  sebuah ruh telah sempurna, tetapi manusia ketika  terjelma  dalam  diri  jasmani akan menjadi alpa, jahil dan zhalim terhadap  dirinya  sendiri  dan karenanya  tidak  terhindarkan  lagi menjadi  tidak  sempurna.  Inilah hakikat  manusia  yang  dilahirkan dengan  potensi  fitrah.  Dalam konteks  pendidikan  Islam,  setiap manusia  dilahirkan  memiliki fitrah dan  selagi  manusia  tetap  berada pada  fitrahnya  ia  akan  menjelma menjadi manusia sempurna ( al-insan al-kamil ).  Jika  tidak,  maka  manusia akan  hina  sehingga  martabatnya menyerupai hewan (Qs. Al-A’raf/7: 176  dan  179;  al-Maidah/5:  60;  al- Ankabut/29: 41; al-Jumu’ah/62: 5); atau  benda  mati  seperti  batu  (al- Baqarah/2: 74). Agar manusia tetap berada  pada  fitrahnya  dan  potensi dasarnya yang suci itu berkembang optimal,  dibutuhkan tarbiyah  wa ta’lim atau  proses  pendidikan yang terencana  dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan Islam.
Oleh  karena  itu,  mengatasi persoalan karakter, perlu menggagas  pendidikan  karakter yang  berbasis  keislaman  dan keindonesiaan.  Umat  Islam  harus tampil  terdepan  menegakkan  ayat- ayat  Allah  dengan  menampilkan Islam rahmatan  lil-‘alamin serta memelihara dan merawat NKRI. B. Konsep Dasar PPK Peraturan Presiden RI Nomor  87  Tahun  2017  tentang Penguatan  Pendidikan  Karakter, pasal  1  menyebutkan  bahwa
“Penguatan  Pendidikan  Karakter yang  selanjutnya  disingkat  PPK adalah  gerakan  pendidikan  di bawah  tanggung  jawab  satuan pendidikan  untuk  memperkuat karakter  peserta  didik  melalui harmonisasi  olah  hati,  olah  rasa, olah  pikir,  dan  olah  raga  dengan pelibatan  dan  kerja  sama  antara satuan  pendidikan,  keluarga,  dan masyarakat  sebagai  bagian  dari Gerakan  Nasional  Revolusi  Mental (GNRM).” Paling  tidak  ada  lima  nilai utama karakter yang menjadi sentral PPK untuk diterapkan dan dikembangkan  di  sekolah,  yaitu karakter religius, nasionalis, integritas, gotong-royong dan mandiri. a. nilai  religius  mencerminkan keberimanan  terhadap  Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan  dalam  perilaku melaksanakan  ajaran  agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama,  menjunjung  tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan  ibadah  agama dan  kepercayaan  lain,  hidup
rukun  dan  damai  dengan pemeluk  agama  lain.  Nilai karakter  religius  ini  meliputi tiga  dimensi  relasi  sekaligus, yaitu  hubungan  individu dengan Tuhan, individu dengan  sesama,  dan individu dengan alam semesta (lingkungan).  Nilai  karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. b. nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap,  dan  berbuat  yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian,  dan  penghargaan yang  tinggi  terhadap  bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,  dan  politik  bangsa, menempatkan kepentingan bangsa  dan  negara  di  atas kepentingan diri dan kelompoknya. c. nilai karakter mandiri merupakan  sikap  dan  perilaku tidakbergantung pada orang lain dan  mempergunakan  segala tenaga,  pikiran,waktu  untuk merealisasikan  harapan,  mimpi dan  cita-cita,  sehingga  lahirlah etos kerja (kerja keras), tangguhtahan  banting,  daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. d. Nilai  karakter  gotong  royong mencerminkan tindakan menghargaisemangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalanbersama, menjalin komunikasi  dan  persahabatan, memberi  bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan sehingga lahirlah
karakter  me nghargai,  kerja sama,inklusif,  komitmen  atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolongmenolong, solidaritas, empati,  anti  diskriminasi,  anti kekerasan, dan sikapkerelawanan. e. nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku  yang  didasarkan  pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya  dalam  perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral(integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warganegara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakandan perkataan  yang  berdasarkan kebenaran.  Dengan  integritas lahirlah karakter kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral,  anti  korupsi,  keadilan, tanggungjawab,  keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas) ( Hendarman,  2016) . Lima  karakter  utama  ini mengikat  nilai-nilai  karakter  lain, seperti  religius , jujur,  toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin  tahu, semangat  kebangsaan,  cinta  tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai,  gemar  membaca,  peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Gerakan  PPK  dilaksanakan dengan  tiga  berbasis,  yaitu  PPK berbasis kelas, PPK berbasis sekolah,
dan PPK berbasis masyarakat/komunitas. Pertama, PPK  Berbasis  Kelas  menurut
Hendarman  (2016 ) dapat  dilakukan dengan  mengintegrasikan  proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik  itu  secara  tematik  maupun terintegrasi  dalam  mata  pelajaran memperkuat  manajemen  kelas, pilihan  metodologi,  dan  evaluasi pengajaran  serta  mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Kedua, PPK berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk  menciptakan  iklim  dan lingkungan sekolah yang mendukung praksis PPK mengatasi ruang-ruang  kelas  dan  melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. Pengembangan PPK berbasis budaya sekolah termasuk  di dalamnya  keseluruhan  tata  kelola sekolah,  desain  Kurikulum,  serta pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah  ( Hendarman,  2016) .  PPK berbasis budaya sekolah diterapkan dengan
menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian  sekolah,  menonjolkan keteladanan  orang  dewasa  di lingkungan pendidikan, melibatkan seluruh  ekosistem  pendidikan  di sekolah, mengembangkan dan memberi  ruang  yang  luas  pada segenap  potensi  siswa  melalui kegiatan  ko-kurikuler  dan  ekstra- kurikuler,
memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah, serta  mempertimbangkan  norma, peraturan,  dan    tradisi  sekolah ( Hendarman,  2016) .
Ketiga, PPK berbasis masyarakat dapat diimplementasikan dengan
memperkuat peranan Komite Sekolah  dan  orang  tua  sebagai pemangku kepentingan  utama pendidikan; melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti  keberadaan  dan  dukungan pegiat seni dan budaya, para ulama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program  yang  ada  dalam  lingkup akademisi,  pegiat  pendidikan,  dan LSM, serta mensinkronkan program dan  kegiatan  melalui  kerja  sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya  ( Hendarman,  2016) .  Di antara  bentuk  kolaborasi  sekolah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan  PPK  adalah:  1) pembelajaran  berbasis  museum,
cagar  budaya  dan  sanggar  seni,  2) mentoring dengan  seniman  dan budaya  lokal,  3)  kelas  inspirasi,  3) program  siaran  radio on-air, 5) kolaborasi  dengan  media  televisi, koran,  dan  majalah,  6)  gerakan literasi,  7)  gerakan  digital,  8) kolaborasi dengan perguruan tinggi: riset  dosen-guru,  9)  program magang  kerja,  dan  10)  kerjasama dengan komunitas  keagamaan ( Hendarman,  2016) .
Ketiga  basis  tersebut  mesti bersinergi  sehingga  konsep tripusat pendidikan dapat diterapkan secara optimal. PPK juga perlu diterapkan dalam kegiatan intrakurikuler,
kokurikuler,  ekstrakurikuler  dan nonkurikuler  secara  simultan  dan integral.  Bahkan  dalam  Perpes 87/2017 (pasal 4) menjelaskan PPK diselenggarakan  tidak  saja  di lembaga formal, tetapi juga di jalur
pendidikan
informal dan nonformal. C. Urgensi Pendidikan  Karakter Berbasis Keislaman dan Keindonesiaan Setidaknya ada empat alasan pentingnya  penerapan  pendidikan karakter  berbasis  keislaman  dan keindonesiaan. Pertama, alasan dogmatis.  Secara  dogmatis,  Islam adalah  agama  yang haq diyakini mengatur  kehidupan manusia agar selamat  dunia  dan  akhirat.  Islam juga  menjadi  rahmat  bagi  segenap alam ( rahmatan lil ‘alamin ).
Masyarakat  muslim  yang  taat menjalankan  ajaran  Islam  dengan benar  pasti  berdampak  positif  bagi lingkungan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Alquran mengajarkan  agar  mereka  yang beriman  niscaya  menebar kebaikan dan  tidak  boleh  menimbulkan kerusakan  (Qs.  al-Anbiya’/21:  107 dan Al-A’raf/7: 56).
Kedua, alasan filosofis.
Manusia  adalah  makhluk  paling mulia  dengan  ragam  potensi  yang dimilikinya,  seperti  akal, kalbu dan nafsu. Potensi tersebut  akan berkembang  secara optimal melalui proses  pendidikan.  Namun,  jika proses  pendidikan  yang  dilakukan tidak  seimbang  dan  bertentangan dengan  fitrah  manusia,  seperti hanya  menitikberatkan  pada  akal, maka lahirlah manusia yang pintar tanpa  moral.  Kepintarannyapun membahayakan  masyarakat  dan lingkungan sekitarnya. Maka pendidikan  mesti  berjalan  sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah dasar manusia adalah beragama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Qs. Al-Rūm/30:30).
Oleh  karena  itu,  setiap  manusia senantiasa membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sejak masa purba  hingga  manusia  modern, manusia  tetap  mengakui  adanya kekuasaan yang transendental (Ramayulis, 2002). Selain fitrah beragama, manusia  juga  disebut  sebagai makhluk  sosial.  Manusia  saling membutuhkan  satu  sama  lain. Immanuel  Kant,  seperti  dikutip Chairul Anwar (2014), menyatakan manusia  hanya  menjadi  manusia jika  berada  di  sekitar  manusia. Karena  itu  manusia  berkelompok, termasuk berkomitmen dalam suatu komunitas  dengan  aturan  yang disepakati  bersama.  Di  sinilah pentingnya  negara  yang  direkat dengan semangat nasionalisme. Lalu pendiri bangsa ini sepakat mendirikan negara Indonesia. Karena  itulah  pendidikan  karakter harus memelihara semangat kebangsaan,  nasionalisme,  atau keindonesiaan. Ketiga , alasan konstitusional. Dasar dan falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan  dasar  negara  yang merajut perbedaan menjadi persatuan bangsa dengan mengakomodir  kepentingan  umat beragama  agama  dan  bangsa.
Agama sesungguhnya menjiwai sila lain dalam Pancasila. Perhatikanlah perisai  yang  tergantung  di  leher burung  Garuda,  terdapat  lima gambar/simbol  mewakili  masing- masing  lima  sila.  Lalu  gambar  sila pertama (bintang lima) diletakkan di bagian tengah sehingga bersentuhan langsung  dengan  empat  gambar lainnya.  Karena  itu,  Ahmad  Tafsir (2010) menyebut agama merupakan core dari  Pancasila.  Menurutnya,
membaca Pancasila haruslah sebagai berikut:  1)  Ketuhanan  Yang  Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab  berdasarkan  Ketuhanan YME,  3)  Persatuan  Indonesia berdasarkan  Ketuhanan  YME,  4) Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berdasarkan  Ketuhanan  YME,  5) Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia  berdasarkan  Ketuhanan
YME.  Bila  Ketuhanan  YME  adalah core Pancasila,  maka  seluruh turunannya (UUD, UU, PP, Permen, dan Juknis) haruslah menempatkan Ketuhanan  YME  sebagai  basis pendidikan nasional.
Dalam  UU  RI  No. 20 tahun
2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (2) ditegaskan pula  bahwa  “Pendidikan  nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional  Indonesia  dan  tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”  Kalimat  ”berakar  pada nilai-nilai  agama”  menegaskan bahwa pendidikan agama sejatinya menjadi core dari  pendidikan nasional,  di  samping  kebudayaan nasional  sebagai  kearifan  bangsa yang perlu dirawat dan dilestarikan. Bahkan  indikator  utama  tujuan Sisdiknas  adalah  ”Beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia….” Bukankah kata “Iman dan takwa serta akhlak” banyak  diulang  dalam  Alquran? Lalu tujuan tersebut dikunci dengan kalimat  “Menjadi  warga  negara yang  demokratis serta bertanggung jawab”,  sebagai  pertanda  bahwa peserta  didik  menjadi  bagian  dari
warga  negara  yang  setia  terhadap NKRI. Dengan demikian, keberadaan  pendidikan  Islam akan memperkuat  sistem  pendidikan nasional. Jika pelaksanaan pendidikan  Islam  kurang  optimal, maka  tujuan  pendidikan  nasional akan menuai kegagalan. Keempat, berkaca pada sejarah. Tidak diragukan lagi, umat Islam  berjaya  di  saat  penguasanya memiliki  komitmen  yang  tinggi terhadap  ajaran  Islam.  Islam menjiwai  para  pemimpin  dalam membuat  keputusan,  terutama bidang  pendidikan.  Sebut  saja khalifah Umar bin Abdul Aziz masa Umayyah Timur, kejayaan Islam di Abbasiyah era Harun ar-Rasyid dan al-Makmun,  atau  gemerlapnya cahaya Andalusia masa Abdurrahman  dan Hakam. Di saat Islam  dan  negara  berjalan  secara harmonis lalu melandasi pengelolaan  pendidikan,  niscaya umat  akan  berjaya.  Karena  itu,
bangsa Indonesia yang majemuk ini sejak  dahulu  dikenal  pula  sebagai bangsa  yang  berbudaya,  santun, ramah  dan  punya  tradisi  gotong royong  yang  kuat,  merupakan modal  utama  untuk  menampilkan umat  Islam  yang  berwibawa  di pentas internasional. Dengan demikian, pendidikan karakter harus dibangun di  atas  landasan  Keislaman  dan Keindonesiaan.  Ketaatan  pada ajaran  Islam  secara  totalitas  dan keberpihakan pada bangsa Indonesia  yang  didirikan  atas konsensus  bersama,  harus  menjadi bagian  dari  karakter  setiap  umat sehingga  dengan  penuh  keyakinan mengasah  diri  untuk  mengabdi pada  agama,  berbakti pada bangsa Indonesia.
D. Penguatan Pendidikan Islam
Seperti  yang  disinggung sebelumnya,  pendidikan  karakter akan mudah terbentuk jika seseorang memiliki komitmen tinggi terhadap keyakinan dalam agamanya.  Apalagi  ajaran  Islam yang tidak hanya mengatur usuran hamba dengan Tuhan semata, lebih dari  itu  Islam  mengatur  secara komprehensif, holistik dan universal dalam setiap kehidupan manusia. Selama ini, sistem pendidikan nasional memang memberikan leluasa terhadap pelaskanaan pendidikan Islam, baik di  lembaga  formal,  nonformal  dan informal. Hanya saja, pelaksanaannya masih belum optimal.  Karena  itulah  dibutuhkan penguatan pendidikan Islam. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga hal yang mendesak perlu dilakukan.
1. Penambahan dan Penguatan Pembelajaran PAI Secara kuantitas, aset terbesar  umat  Islam  itu  berada  di sekolah.  Sebab  minat  masyarakat lebih  banyak  yang  mengenyam pendidikan di sekolah jika dibandingkan  dengan  madrasah dan/atau  pesantren.  Karena  itu, penguatan  pendidikan  Islam  di sekolah mutlak dibutuhkan sehingga dapat menyelematkan aset umat.
Di  satu  sisi,  kebijakan pemerintah tentang kurikulum 2013 di  sekolah,  membawa  angin  segar terhadap  pembelajaran  Pendidikan Agama  Islam  (PAI).  Sebab,  jumlah jam  tatap  muka  telah  bertambah dari 2 jam menjadi 3 jam di tingkat
SMP dan SMA/SMK, bahkan 4 jam untuk  SD.  Namun  di  sisi  lain, kurikulum  2013 membatasi sekolah untuk  menerapkan  pembelajaran agama  sesuai  dengan  jumlah  jam tersebut.  Secara  teknis  pembatasan itu dilakukan saat sekolah melakukan sinkronisasi data kurikulum  ke  Dapodik  (Daftar Pokok  Pendidikan).  Jika  sekolah ingin menambah jam pelajaran PAI,
secara sistem dalam Dapodik secara otomatis  menolaknya  (Kurikulum Mulok Pendidikan Al-Qur’an,2010). Padahal  dalam  Peraturan
Pemerintah  (PP)  Nomor  55  Tahun 2007  tentang  Pendidikan  Agama dan  Keagamaan.  Pada  pasal  5 dijelaskan, ayat (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuaikebutuhan.  Lalu  ayat  (9) Muatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (8)  dapat  berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman  materi.Aturan  ini  juga ditindaklanjuti  dengan  Peraturan Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  16 Tahun  2010  tentang  Pengelolaan Pendidikan  Agama  di  Sekolah.
Dijelaskan  pada  pasal  7  ayat  (3): Sekolah  dapat  menambah  muatan kurikulum pendidikan agama berupa  penambahan  dan/atau pendalaman materi, serta penambahan  jam  pelajaran  sesuai kebutuhan. Sayangnya, PP tersebut tidak memiliki turunan berupa Permendiknas  atau  Permendikbud. Padahal  sekolah  lebih  “taat”  pada Menteri  Pendidikan  dari  pada
Menteri Agama.  Akibatnya, aturan yang  telah  memberi  peluang  lebar itu tertutup karena tidak diikuti oleh kebijakan  yang  lebih  teknis.  Jika pendidikan  agama  lebih  diperkuat,
jelas  menjadi  modal  utama  untuk mendidik karakter peserta didik. Dalam  literatur  pendidikan Islam,  dikenal  istilah  “Tarbiyah  al- ruhiyah”  atau  pendidikan  ruhani. Secara  esensial,  pendidikan  ruhani adalah lingkaran terdalam atau inti dari  pendidikan  karakter.  Orang yang  memiliki  kesucian  ruhani, pasti  menampilkan  perilaku  yang baik. Menurut  Said  Hawa  (2010) ada  tiga  pilar  pendidikan  ruhani, yaitu  ilmu  pengetahuan,  latihan- latihan  ruhani,  dan  wirid  harian. Tanpa  ilmu,  bagaimana  mungkin seseorang bisa terbina menjadi insan yang  berkarakter?  Maka  untuk memiliki  ruhaniyah  yang  suci, diperlukan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat membedakan antara hak dengan batil, mana yang perintah  mana  pula  larangan, mengetahui  halal  dan  haram. Melalui ilmu pengetahuan, seseorang mengetahui pula bagaimana  agama  membimbing manusia  untuk  memiliki  kesucian ruhani.  Di  sinilah  letak pentingnya sekolah menjadi lembaga pendidikan  yang  menyajikan  ilmu agama kepada setiap peserta didik.
2. Membangun Kultur Qurani Alquran  sejatinya  menjadi landasan,  pedoman  dan  modal dasar  untuk  membangun  suatu peradaban yang diridhai Allah SWT. Umat  Islam  harus  bangkit  dari keterbelakangan  dan  perpecahan menjadi  kelompok  yang  terhormat dan  mampu  berdiri  sejajar  dengan bangsa  lain,  bahkan  lebih  dari  itu menjadi  kelompok  yang  unggul dalam  segala  hal  sehingga menjadi teladan, bukan ditakuti dan dibenci.
Hanya  saja,  umat  Islam  masih mengalami persoalan untuk mengimplementasikan ajaran Alquran  dalam  kehidupan  sehari- hari. Ayat-ayat Alquran yang sarat dengan  ajaran  moral  dan  motivasi untuk  menjadi  umat  terbaik  itu masih  bersifat  normatif, hanya ada dalam  pengetahuan  umat,  belum masuk  ke  dalam  “Rongga  dada” umat. Karena itu, perlu kajian serius dari  para  pakar  atau  ilmuan  Islam untuk  merumuskan  metode  yang tepat  untuk  menjadikan umat agar berakhlak  Alquran.  Seperti  halnya Nabi    SAW  yang  memiliki  akhlak Alquran ( kana khuluquhu al-Quran ). Hemat penulis, mengembalikan umat agar berakhlak Alquran efektif dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan  formal,  informal  dan nonformal.Pendidikan  Islam  di sekolah/madrasah  atau  pesantren, tidak sedikit yang masih menonjolkan  aspek  fiqh  sehingga peserta didik mengenal dan memahami  Islam  lebih  pada persoalan  halal-haram,  doktrin surga-neraka, pahala-dosa. Maka perlu melakukan penataan ulang terhadap kurikulum atau materi-materi, khususnya mata pelajaran PAI atau yang serumpun dengannya  di  Madrasah,  dengan orientasi  utama  pada  ayat-ayat Alquran  yang  mendorong  pada pembentukan  sikap  kepribadian sebagai  modal  membangun  bangsa yang berperadaban. Integrasi kajian Alquran  terhadap materi sains dan ilmu  umum  juga  perlu  diterapkan pada peserta didik muslim sehingga tidak tercipta dikotomi ilmu. Di  sekolah,  misalnya,  harus dibangun  kultur  sekolah  yang Qurani.  Hal  itu  dapat  dilakukan
dengan  cara: pertama, melakukan integrasi  ayat-ayat  Alquran  ke dalam mata pelajaran yang relevan (Dinas  Pendidikan,  2010).  Hal  ini pernah  dilakukan  di  akhir  tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an atas dukungan  BJ.  Habibie.  Dengan upaya  ini,  diharapkan  terbentuk paradigma  interal-holistik  antara sains dan Alquran, antara ilmu dan agama,  sehingga  terbentuk  pribadi yang  integritas,  bukan  pribadi dikotomis dan sekuler.
Kedua, gerakan tahfiz Alquran.  Beberapa  sekolah  telah melakukan pembinaan siswa untuk menghafal Alquran. Beberapa penelitian menunjukkan ada hubungan  positif  antara  hafalan Alquran  dengan  perilaku  atau karakter peserta didik.Mereka cenderung santun dan menghormati guru-gurunya. Mereka juga biasanya  menghindari  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  oleh agama.  Apalagi  di  kalangan  para hafiz  meyakini  bahwa  perbuatan haram bisa menghilangkan hafalan. Hubungan  antara  perilaku  negatif dengan  hafalan  sangat  dikenal, terutama melalui pernyataan Imam Syafi’I “ Saya mengadu kepada guruku Waqi’  tentang  buruknya  hafalanku, maka dia menasihatiku agar meninggalkan  maksiat.  Dan  ia mengabarkan  padaku  bahwa  ilmu  itu cahaya,  dan  cahaya  Allah  tidak diberikan kepada pelaku maksiat”. Kompetensi  dan  karakter peserta didik yang memiliki hafalan Alquran  juga  diakui  oleh  beberapa perguruan tinggi. Bahkan beberapa universitas ternama memiliki kebijakan  menerima  mahasiswa jalur khusus (tanpa tes), termasuk di fakultas  kedokteran,  jika  calon mahasiswa  tersebut  hafal beberapa
juz Alquran. Berdasarkan kenyataan itu,  maka  pendidikan  Alquran seharusnya menjadi kebijakan nasional  untuk  peserta  didik muslim.  Apalagi  dalam  tradisi pendidikan Islam, kegiatan menghafal Alquran memang menjadi  kegiatan  inti  di  tingkat dasar  dan  menengah.  Anak-anak umat Islam terlebih dahulu menghafal  Alquran,  lalu  di  usia remaja  mereka  mendalami  filsafat, sains,  dan  ilmu-ilmu kauniyah lainnya (Hanani dan Ghazali, 2004).
Kegiatan  gerakan  tahfizh Alquran  tersebut  bisa  dilakukan melalui  kegaitan  ekstrakurikuler, kokurikuler, atau kegiatan pembiasaan yang merupakan bagian dari  kultur  sekolah.  Dalam  hal  ini, diperlukan  penelitian  dan  kajian yang lebih mendalam tentang model yang  tepat  untuk  menerapkan tahfizh Alquran di sekolah-sekolah.
Ketiga, mendorong  peserta didik  untuk  membaca  Alquran  di rumah.Dalam hal ini, perlu kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Alquran bukanlah kitab  antik  yang  tersimpan  rapi  di lemari  .Alquran  harus  dipelajari secara  serius,  baik  di  rumah maupun masyarakat (melalui majlis taklim  dan  sejenisnya).  Selama  ini ada  kesan  bahwa umat Islam yang peduli pada Alquran lebih mementingkan aktivitas “membaca” ayat-ayat Alquran itu sendiri, tanpa memahami makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.
3. Menggiatkan Islamic Parenting Education Pembentukan  karakter  lebih efektif dilakukan sejak dini, melalui keluarga.  Keluarga  adalah  sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dalam
keluarga  terjadi  penanaman  nilai, pembiasaan perilaku baik, termasuk pembentukan  pribadi  agamais. Menurut  Lickona  (2014)  orang  tua adalah guru pertama mereka dalam pendidikan  moral.  Mereka  jugalah yang  memberikan  pengaruh paling lama terhadap perkembangan moral anak-anaknya. Orang  yang  amat  berperan dalam keluarga adalah ibu. Penyair al-Hafizh  Ibrahim  pernah  menulis “Ibu  adalah  sekolah  ( al-umm madrasah ),  bila  disiapkan  dapat membentuk  bangsa  yang  baik  dan kuat”  (Al-Abrasyi,  2003).  Hanya saja, tidak semua orang tua memiliki ilmu  atau  pemahaman  yang  baik tentang pola asuh terhadap anaknya secara ilmiah dan ilahiah. Orang tua hanya  mendidik  anak-anaknya secara  alamiah,  mewarisi  tradisi orang tuanya secara turun temurun tentang  cara  mengasuh  anak- anaknya.
Oleh  karena  itu,  kesadaran orang  tua  terhadap mendidik anak sesuai  dengan  ajaran  Islam  dan pendekatan ilmiah harus ditingkatkan.  Dalam  hal  ini,  perlu mendesain  pendidikan Islam untuk calon  orang  tua  (pendidikan  pra- nikah),  orang  tua  yang  akan memiliki anak (sudah menikah), dan orang tua yang sudah memiliki anak (terutama  yang  balita  dan remaja). Beberapa  komunitas  orang  tua dapat  diberdayakan,  seperti  Bina Keluarga  Balita  dan  Bina  Keluarga Remaja  di  bawah  binaan  BKKBN. Atau perlu menghidupkan lembaga pendidikan  khusus  orang  tua yang lebih terstruktur dan teratur di jalur pendidikan  nonformal.  Dengan demikian,  pendidikan  karakter berbasis keislaman dapat dilakukan secara  optimal,  baik  di  keluarga,
masyarakat, maupun sekolah secara integral.
E. Penguatan Pendidikan Keindonesiaan Di samping penguatan pendidikan Islam, penguatan pendidikan kebangsaan dan keindonesiaan  perlu  dilakukan. Sebab  tidak  selamanya  orang  yang taat menjalankan agama akan loyal pada  suatu  negara,  apalagi  jika negara  tersebut  diyakini  bukan berdiri  atas  nama  agama.  Maka dalam konteks keindonesiaan, penting memperkuat karakter nasionalisme. Karakter nasionalisme seharusnya menjadi sebuah gerakan nasional.  Hal  itu  dapat  dilakukan dengan mengoptimalkan pendidikan empat pilar kebangsaan yang  beberapa  tahun  terakhir banyak disosialisasikan oleh lembaga legislatif. Jika di masa orde baru dikenal program “P4”, maka di era ini perlu mendesain “Pendidikan Empat  Pilar  Kebangsaan”  yang berorientasi pada pendidikan nasionalis di sekolah dan madrasah. Empat  pilar  kebangsaan  jangan sekedar disosialisasikan dalam bentuk ceramah, seminar, talk shaw atau tour dari  kampus  ke  kampus, tetapi  perlu  didesain  dalam bentuk pelatihan  ( training )  untuk  pelajar dan mahasiswa dengan pendekatan saintifik,  rasional,  pembiasaan, keteladanan serta pendekatan integral dan holistik (Kosim, 2017). Pendidikan  Empat  Pilar Kebangsaan  (Pancasila,  UUD  45, NKRI  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika) dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik berupa  penyajian  materi,  terutama
kegiatan praktis yang menanamkan semangat nasionalisme. Setiap peserta  didik  perlu  memperoleh pengalaman  belajar  tentang  empat pilar  tersebut  sehingga  mereka memiliki komitmen kebangsaan.Komitmen  kebangsaan pada  hakikatnya  adalah  usaha meningkatkan  nasionalisme  dan rasa kebangsaan sebagai satu bangsa yang  bersatu  dan  berdaulat  dalam wilayah NKRI (MPR, 2012). Hal ini penting  dilakukan  untuk  tegaknya bangsa yang mandiri.Apalagi di era globalisasi  yang  sangat  kompetitif, tanpa semangat nasionalisme, bangsa  ini  bisa  terjajah  oleh hegomoni  bangsa  asing,  baik  di bidang  politik,  ekonomi,  teknologi, hingga seni dan budaya.

## F. Penguatan Ruhaniyah Guru
“Mungkinkah  seorang  murid menguasai  matematika  setelah  belajar kepada seorang guru yang tidak pandai berhitung?  Bisakah  seorang  siswa terampil  berbahasa  Inggris  setelah belajar  dari  guru  yang  tidak  pandai bahasa Inggris? Lalu, apakah mungkin peserta didik berkarakter setelah belajar dari guru yang kotor ruhaniyahnya?”
Logikanya  sama  saja,  jika guru bodoh tidak bisa mencerdaskan muridnya guru yang buruk  laku  tidak  akan  sukses mendidik karakter peserta didiknya.
Kecuali jika peserta didik itu belajar dari sumber lain.
Oleh  karena  itu,  mendidik karakter peserta  didik  harus memperkuat  ruhaniyah  gurunya. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru.  Ia  harus  jadi  teladan  dalam menampilkan karakter positif. Karena  itu,  penguatan  kapasitas guru  tidak  hanya  terfokus  pada kompetensi pedagogik dan
profesional semata, tetapi juga harus dilakukan  penguatan  kompetensi kepribadian  dan  sosial.  Guru  yang profesional dari segi metodologi dan penguasaan materi, tanpa keteladanan  niscaya  akan  gagal menerapkan pendidikan karakter. Dalam  hal  ini,  setiap  guru mesti memiliki karakter ulama yang memiliki  kecerdasan  ruhaniyah. Sebab  ulama  adalah  pewaris  para nabi,  sementara  kesuksesan  para nabi  mendidik  umatnya  karena keteladanan yang dimilinya. Ulama tidak  saja  orang  yang  mendalami ilmu-ilmu agama ( ulum al- syar’iyyah ).  Tetapi  ulama  adalah orang  yang  berilmu,  beramal dengan  ilmu,  mengkaji alam untuk pengembangan  ilmu,  lalu  dengan ilmu  itu  ia takut dan dekat dengan Yang  Maha  Memiliki  Ilmu,  serta mendidik  orang  lain  pun  menjadi ulama.  Ulama  selalu  tunduk  dan taat pada Tuhan yang menganugerahkan  ilmu  itu  (Qs. Fathir/35: 28) (Nata, 2016).
Nabi  Muhammad  SAW, misalnya, adalah model akhlak yang paling  ideal  (Qs.  Qalam/68:  4). Akhlak  nabi  itu  sendiri  terhimpun dalam  satu  kata,  yaitu  al-Qur’an. Karena  Nabi  memiliki  akhlak  yang ideal,  maka  salah  satu  misinya adalah  menyempurnakan  akhlak manusia.  Dan  misi  itu  berhasil dilakukan dengan tegaknya masyarakat madani dan perkembangan  umat  Islam  di kemudian  hari  hingga  saat  ini. Kunci keberhasilannya dalam mendidik akhlak manusia itu adalah dengan keteladanan  (Qs.  al- Ahzab/33: 21). Lalu nabi mendidik dengan penuh kasih sayang (Qs. at- Taubah/9:  128),  lemah lembut dan
pemaaf (Qs. Ali Imran/3: 159) serta sifat-sifat mulia lainnya.
Penguatan  ruhaniyah  guru efektif dilakukan dengan mempersiapkan guru yang memiliki komitmen keislaman yang tinggi, di samping  loyalitasnya  pada  NKRI.
Selama  ini,  ada  kesan  pembinaan guru  lebih  menitikberatkan  pada kompetensi pedagogik dan profesional semata. Ke depan, perlu dirancang pendidikan dan pelatihan yang  efektif  untuk  mengasah ruhaniyah  guru  sehingga  menjadi figur  central  atau  model  ideal karakter bagi peserta didiknya.

## G. Penutup
Gagasan pendidikan karakter  berbasis  keislaman  dan keindonesiaan  merupakan  upaya untuk  membangkitkan  kekuatan umat  Islam  di  negeri  sendiri: Indonesia.  Umat  Islam  harus menjadi  kekuatan  positif  dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadaban.Karena itu, umat Islam harus  keluar  dari  masalah  internal yang meliputinya. Cara yang paling efektif adalah mempersiapkan umat yang  berkarkater  melalui  proses pendidikan. Jika umat telah terdidik memiliki  karakter  positif,  maka berbagai  tantangan  eksternal  akan mudah  diatasi.  Sebaliknya,  jika internal  umat  lemah,  jauh  dari ajaran  Islam,  maka  umat  ini  akan menjadi  mangsa,  lalu  Indonesia tinggal raga.
Sekolah-sekolah dengan guru  dan  siswa  yang  mayoritas beragama  Islam  perlu  merancang model pendidikan berbasis Keislaman dan Keindonesiaan secara teknis sehingga mudah untuk menerapkannya.Sekolah tidak boleh abai  terhadap  kondisi  karakter
peserta didiknya. Dibutuhkan kerjasama  dan  komiteman  setiap guru  menjadi  pribadi  berkarakter sehingga lahir lulusan yang berkarakter  pula  sesuai  dengan ajaran  Islam  dan  berkontribusi terhadap peradaban bangsa:
Indonesia. Sumber Bacaan
al-Abrasyi, Muhammad Athiyyah, 2003,
Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam, Penj. Abdullah Zakiy al- Kaaf, Bandung: Pustaka Setia al-Attas,  Syeh  M.  Naquib, Islam  dan Sekularisme, Penj. Khalif Muammar,  Bandung:  Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan [PIMPIN], 2011, cet. ke-2 Anwar, Chairul, 2014, Hakikat Manusia dalam Pendidikan; Sebuah Tinjauan  Filosofis, Yogyakarta: SUKA Press Balitbang  Puskur  Kemdikbud,  2010, Pengembangan Pendidikan Budaya  dan  Karakter  Bangsa: Pedoman Sekolah, Jakarta: Puskur Kemdikbud Hanani, Silfia dan Ghazali, 2004, Dialog Filsafat  dengan  Teologis;  Tuhan dan  Alam  dalam  Perbincangan Filosof  Ibnu  Sina  dan  Teolog  al- Ghazali Bandung: Humaniora Hawwa,  Sa’id,  2010, Tarbiyatuna  ar- Ruhiyah, Penj. Imam Fajaruddin,  Surakarta:  Era Adicitra Intermedia Kosim, Muhammad, 2016, PPK Berbasis Kearifan  Lokal, Padang: Harian Padang  Ekspres,  18  Oktober
“Pendidikan  Agamais  dan Nasionalis”  dalam Tinjauan secara Kritis Reformasi Pendidikan  Nasional;  85  Tahun Tribute  to  Prof.  H.A.R.  Tilaar, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2017 Lickona,  Thomas,  2012, Educating    for Character; Mendidik untuk Membentuk Karakter, Penj. Juma Abdu  Wamaungo,  Jakarta: Bumi Aksara Majid, Abdul dan Dian Andayani, 2011, Pendidikan  Karakter  Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya Nata,  Abuddin,  2003, Pemikiran  Para Tokoh  Pendidikan  Islam;  Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Rajawali Press
______,  2016, Pendidikan dalam Perspektif Alquran, Jakarta: Kencana Pimpinan  MPR  dan  Tim  Kerja Sosialisasi  MPR  Periode  2009- 2014, 2012, Empat  Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta:  Sekretariat
Jenderal MPR RI
Ramayulis, 2002, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia
Tafsir, Ahmad, 2010, Filsafat Pendidikan Islam;  Integrasi  Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia, Bandung:  Remaja Rosdakarya