## Legalitas
Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

## Nazifah
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Email : nazifah@unbari.ac.id
Abstract : Indonesia is a country based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which respects and upholds human dignity. Article 53 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities provides high expectations for persons  with  disabilities  that  they  have  the  same  opportunities  as  other  normal  people  to  get  a  job  when  in  reality  not  all employment opportunities provide equal opportunities for persons with disabilities, so this article only provide facultative justice, the impact of which is that it is difficult for persons with disabilities to find work and even if they do find work, it is not uncommon for persons with disabilities to be discriminated against in the workplace. The recruitment of candidates for civil servants (CPNS) for  persons  with  disabilities  is  a  manifestation  that  every  citizen  has  the  right  to  have  equal  opportunities  in  government  to implement the principle of equality. Although there are already formations for people with disabilities, they have not provided equal space and justice for all types of disabilities. There are a number of requirements for applicants with disabilities in certain institutions where the criteria for disabilities that can apply are being able to see, hear and speak well, then also be able to move using a walking aid other than a wheelchair. This discriminatory requirement will clearly close the opportunity for the blind, deaf, speech impaired and physically disabled to participate in the selection of CPNS admissions. Article 45 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which stipulates that the Government and Regional Governments are required to ensure a fair  and  non-discriminatory  process  of  recruitment,  acceptance,  job  training,  job  placement,  work  continuity,  and  career development  and  without  discrimination  to  Persons  with  Disabilities.  discrimination,  all  persons  with  disabilities  have  equal opportunities, what will determine later is the competence and capability of each during the selection process. Therefore, it is necessary to interpret the laws and regulations on future concepts and ideas related to legal protection for persons with disabilities in the recruitment system for prospective civil servants from a human rights perspective.
Keyword: Legal Protection, Disabilities, Human Rights.
Abstrak. Indonesia  adalah  negara  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan harapan yang tinggi bagi penyandang disabilitas bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dengan manusia normal lainnya untuk mendapatkan pekerjaan padahal kenyataannya tidak semua kesempatan kerja  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  penyandang  disabilitas,  sehingga  pasal  ini  hanya  memberikan  keadilan fakultatif yang dampaknya adalah menyulitkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan kalaupun mereka melakukannya Cari pekerjaan, tidak jarang penyandang disabilitas didiskriminasi di tempat kerja. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil sipil (CPNS) penyandang disabilitas merupakan wujud bahwa setiap warga negara berhak memiliki kesempatan yang  sama  dalam  pemerintahan  untuk  menerapkan  prinsip  kesetaraan.  Meskipun  sudah  ada  formasi  untuk  penyandang disabilitas,  mereka  belum  memberikan  ruang  dan  keadilan  yang  sama  untuk  semua  jenis  disabilitas.  Ada  sejumlah persyaratan bagi pelamar penyandang disabilitas di institusi tertentu dimana kriteria difabel yang dapat mendaftar adalah dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, kemudian juga dapat bergerak menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda. Persyaratan diskriminatif ini jelas akan menutup kesempatan bagi tunanetra, tunarungu, tuna wicara dan cacat fisik  untuk  mengikuti  seleksi  penerimaan  CPNS.  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa Pemerintah  dan Pemerintah Daerah wajib memastikan proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, kelangsungan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tidak diskriminatif serta tanpa diskriminasi  terhadap  Penyandang  Disabilitas.  Diskriminasi,  semua  penyandang  disabilitas  memiliki  kesempatan  yang sama, yang akan menentukan nantinya adalah kompetensi dan kapabilitas masing-masing selama proses seleksi. Oleh karena itu, perlu diinterpretasikan peraturan perundang-undangan tentang konsep dan gagasan ke depan terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil dari perspektif hak asasi manusia.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Disabilitas, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara alamiah melekat pada manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipelihara. "Hak itu sendiri merupakan  unsur  normatif  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  berperilaku,  melindungi  kebebasan,  imunitas  dan menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga martabatnya" (Tim ICCE UIN, 2003, 199). Dalam amandemen
Nazifah. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas  dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
keempat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Bab  XA  mengatur  tentang  Hak  Asasi Manusia (HAM), penambahan rumusan hak asasi manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan  pemajuan  dalam  UUD  1945  tidak  semata-mata  karena  kehendak  untuk  mengakomodasi  perkembangan. Pandangan HAM yang semakin dianggap penting sebagai isu global, namun karena merupakan salah satu syarat negara hukum.
Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan  berbagai  instrumen  HAM  internasional  yang  telah  diterima  oleh  Indonesia,  antara  lain Deklarasi  Wina  1993  dan  Konvensi  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  yang  diratifikasi  melalui  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-Hak  Asasi  Manusia.  Penyandang  Disabilitas.  Hal  ini menjadikan  Indonesia  bagian  dari  komunitas  global  yang  berkomitmen  untuk  melakukan  segala  upaya  untuk mewujudkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Mandat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menekankan bahwa setiap negara harus menetapkan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Visi  dan  misi  Presiden  RI  yaitu  Presiden  Jokowi  yang  dituangkan  dalam  Nawacita  memuat  9  (sembilan) agenda prioritas perubahan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan pribadi. Visi dan misi tersebut meliputi kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang HAM. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta kewajiban dan tanggung jawab, pemerintah memandang perlu untuk menyempurnakan dan melanjutkan implementasi  Rencana  Aksi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (RANHAM)  2011-2014  dan  Rencana  Aksi  Nasional Penyandang Disabilitas (RAN Penca) 2004-2013, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan. , kemanusiaan dan inklusivitas lansia menjadi satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
Peraturan mengenai penyandang disabilitas pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang  Penyandang  Disabilitas,  namun  pengaturan  ini  tidak  memiliki  perspektif  hak  asasi  manusia.  Isi  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas lebih bersifat welas asih (charity based) dan pemenuhan hak-hak  penyandang  disabilitas  masih  dianggap  sebagai  masalah  sosial  yang  kebijakan  pemenuhan  haknya  hanya jaminan  sosial,  rehabilitasi  sosial,  bantuan  sosial,  dan  peningkatan  kesejahteraan  sosial.  Penyandang  disabilitas seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas  pada  tanggal  10  November  2011,  menunjukkan  komitmen  dan  keseriusan  Pemerintah Indonesia  untuk  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  hak-hak  penyandang  disabilitas  yang  pada  akhirnya diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  penyandang  disabilitas.  Dengan  demikian,  penyandang  disabilitas berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  martabat,  bebas  dari eksploitasi,  kekerasan  dan  perlakuan  sewenang-wenang,  serta  berhak  untuk  menghormati  integritas  mental  dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk termasuk hak untuk memperoleh perlindungan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka kemerdekaan.
Hasil  dari  konvensi  tersebut  adalah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Disabilitas. Pemerintah  berkewajiban  mewujudkan  hak-hak  yang  terkandung  dalam  undang-undang,  termasuk  memastikan pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  segala  aspek  kehidupan  seperti  pendidikan,  kesehatan, ketenagakerjaan,  politik  dan  pemerintahan,  budaya,  dan  pariwisata,  serta  pemanfaatan  teknologi,  informasi,  dan komunikasi.
Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya, sehingga sudah sepantasnya dalam konteks pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, penyandang disabilitas juga berhak atas kesempatan kerja yang layak, salah satunya kesempatan untuk menjadi bagian dari PNS, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri. Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 yang dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 menyiapkan formasi umum dan khusus bagi penyandang disabilitas.
Adanya  rekrutmen  CPNS  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan  bentuk  kesadaran  bahwa  setiap  warga negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang  sama  dalam  pemerintahan.  Tujuannya  untuk  menerapkan  prinsip  kesetaraan,  termasuk  bagi  penyandang disabilitas yang akan mendaftar sebagai CPNS.
Meskipun sudah ada formasi untuk disabilitas, diskriminasi masih terjadi pada formasi disabilitas, yang belum memberikan  ruang  dan  keadilan  yang  sama  bagi  semua  jenis  disabilitas.  Ada  sejumlah  persyaratan  bagi  pelamar penyandang disabilitas di institusi tertentu dimana kriteria disabilitas yang dapat mendaftar adalah mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, kemudian juga dapat bergerak menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda. , tuli, tuna wicara dan lumpuh untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS.
Nazifah. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas  dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  yang  mengatur  bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, kelangsungan  kerja,  dan  pengembangan  karir  yang  adil  dan  tidak  diskriminatif  serta  tanpa  diskriminasi  terhadap penyandang  disabilitas.  Diskriminasi,  semua  penyandang  disabilitas  memiliki  kesempatan  yang  sama,  yang  akan menentukan nantinya adalah kompetensi dan kapabilitas masing-masing selama proses seleksi. Tahap rekrutmen ini merupakan tahapan yang sangat penting dari mekanisme seleksi dan penempatan CPNS, jika sistem rekrutmen tidak baik maka dikhawatirkan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas di pemerintahan tidak akan terwujud.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  berbagai  peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  dan  menganalisis  pengaturan  perlindungan  hukum  bagi penyandang disabilitas dalam sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari perspektif hak asasi manusia.

## Tinjauan Pustaka Teori Negara Hukum
Philipus M. Hadjon, said that:
Ide dasar negara hukum Indonesia tidak lepas dari ide dasar rechtsstaat. Hal ini dapat dipahami dalam banyak hal, antara lain karena Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut gagasan rechtsstaat yang lahir di Jerman pada akhir abad XVIII. Legalitas yaitu semua hukum harus "positif". Ini berarti bahwa hukum harus dibentuk  secara  sadar,  lanjutnya  berpendapat,  bahwa  gagasan  rechtsstaat  menempatkan  posisi  "wetgever"  menjadi penting karena hukum "positif" yang dibentuk diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi rakyat, antara lain melalui distribusi kekuasaan (Philipus M.Hadjon, 1994: 4).

## Teori Keadilan
Hukum  memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan kepastian hukum, namun ada tujuan yang jauh lebih penting yaitu tujuan hukum, yaitu keadilan. Menurut (Notohamidjojo, 1975:84) mengatakan bahwa:
"Ada tujuan hukum yang lebih dalam dan esensial, yaitu bahwa hukum mengarah pada keadilan. Hukum yang tidak mengarah pada keadilan bukanlah hukum. Hukum yang dibatalkan dalam hal keadilan, mewujudkan alat paksaan,  alat  kekuasaan  daripada  pemerintahan  diktator.  Oleh  karena  itu,  kita  yang  dipanggil  untuk menggembalakan hukum, perlu tetap waspada agar hukum yang kita gembalakan mengarah pada keadilan dan memenuhi keadilan".
Tujuan akhir hukum adalah keadilan, yang harus dicapai melalui lembaga hukum dan independen dalam suatu negara. Hal ini menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum.

## Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi
Dengan meningkatnya diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas, Negara kemudian disadarkan akan pentingnya pengakuan bahwa "penyandang disabilitas adalah manusia yang sama dengan manusia lainnya, setara haknya dan bebas menentukan pilihan, oleh karena itu ada hak khusus bagi kelompok penyandang disabilitas" (Fadhli, 2014:  357). Hak-hak khusus bukanlah hak-hak khusus, tetapi hak-hak ini diberikan agar para penyandang disabilitas mampu mempertahankan identitas, ciri dan tradisi khasnya. "Hak-hak khusus serta perlakuan non-diskriminatif sama pentingnya untuk  mencapai perlakuan  yang sama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sangat penting dalam hak asasi manusia" (Soeprapto, 2012:16).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  "penelitian  tentang  prinsip-prinsip  hukum  dan sistematika  hukum,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah  atau  norma  dalam  hukum positif" (Ibrahim, 2005:240). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statutory, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem komputerisasi yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
Indonesia  telah  membangun  dan  mengubah  paradigma  penyandang  disabilitas  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini tercermin  dalam  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas.  Dalam  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas,
Nazifah. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas  dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
paradigma  penyandang  disabilitas  adalah  dari  perspektif  welas  asih  ke  perspektif  pemberdayaan.  Disabilitas  lebih dikenal  oleh  masyarakat  sebagai  penyandang  disabilitas,  namun  pada  saat  ini  tidak  lagi  menggunakan  istilah penyandang disabilitas dan telah diganti dengan istilah penyandang disabilitas karena kesan negatif yang terkandung dalam penggunaan istilah penyandang disabilitas.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas: "Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi. penuh dan efektif atas dasar persamaan hak". Perubahan terminologi ini mengubah paradigma penyandang disabilitas di Indonesia dari pendekatan berbasis kasih sayang  menjadi pendekatan berbasis hak. Akibatnya, mengatasi masalah penyandang disabilitas tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga pada penyediaan dan pemeliharaan lingkungan fisik untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas.
Aksesibilitas  menurut  Pasal  1  angka  8  UU  Penyandang  Disabilitas  adalah  fasilitas  yang  disediakan  bagi penyandang  disabilitas  dalam  rangka  mewujudkan  kesempatan  yang  sama.  Dalam  Pasal  19  UU  Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak aksesibilitas meliputi hak untuk: a) memperoleh aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum dan b) memperoleh akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas individu.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  mengatur  hak  asasi  manusia  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi  perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  setiap  orang,  salah  satunya  penyandang disabilitas  yang  kebutuhannya  harus  dilindungi  dan  dipenuhi.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dalam  BAB  I,  Ketentuan  Umum  Pasal  1,  Hak  Asasi  Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam sifat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan rahmat-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan  dan perlindungan  martabat  manusia. Penghormatan dan  martabat terhadap hak asasi manusia adalah hal yang mulia. Adanya rasa saling menghormati, toleransi antar sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, selalu dapat  memberikan rasa damai bagi siapapun di dunia ini. Dalam UU HAM, mengatur hak setiap orang dalam bekerja diatur dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih pekerjaan yang layak sesuai dengan keinginan, bakat, keterampilan dan kemampuannya. Selain itu, syarat- syarat yang diatur dalam perjanjian kerja juga tidak diskriminatif antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan memiliki beban  yang  sama. Yang terpenting adalah setiap orang di tempat kerja berhak atas upah  yang adil sesuai dengan prestasi yang diberikan dalam pekerjaannya.
Salah satunya adalah kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, yaitu rekrutmen CPNS.  Kebijakan  kesempatan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  PAN  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Kriteria  Penetapan  Kebutuhan  PNS  dan Pelaksanaan  CPNS.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 membuka kuota jumlah formasi bagi penyandang disabilitas minimal 2% dari total formasi untuk instansi pusat dan kuota penyandang disabilitas di instansi daerah minimal 1%, sedangkan dilihat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi tahun 2017, formasi dibuka sebanyak 0,44% dari total formasi yang ada untuk instansi pusat (CPNS, 2018). Namun, sebanyak 2.892 formasi dibuka untuk penyandang disabilitas, hanya  mencakup  0,013%  dari  total  populasi  penyandang  disabilitas  (SUPAS  2015)  di  Indonesia,  yaitu  21.843.588 penduduk, bahkan jika dikritisi lebih dalam, jumlah penyandang disabilitas yang lolos CPNS 2018 berpotensi lebih sedikit.
Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas dalam rangka  menjamin  hak-haknya  di  bidang  ketenagakerjaan  tercermin  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  disabilitas  dan  ketenagakerjaan.  Tubuh  UUD  1945  menyatakan  bahwa  warga  negara  berhak atas kehidupan yang layak. Selain itu, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan, remunerasi yang layak dan perlakuan yang adil dalam setiap hubungan kerja. Berdasarkan pernyataan tersebut, makna setiap orang disini adalah setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bebas dari diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan, dalam hal ini penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan diperlakukan secara adil dalam bekerja.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas  (Convention  Concerning  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities).  Konvensi  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas  adalah  perjanjian  multilateral  yang  diadopsi  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang diadopsi pada 13 Desember 2006. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi penyandang  disabilitas,  mempromosikan  kesetaraan  dan  memerangi  diskriminasi,  membuat  lingkungan  fisik  yang dapat  diakses,  memberikan  perlindungan  dalam  situasi  berisiko,  memastikan  akses  ke  pendidikan,  perawatan kesehatan dan kesempatan kerja.
Nazifah. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas  dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal  10  November  2011.  Dalam  konvensi  yang  mengatur  hak-hak  penyandang  disabilitas  di  bidang  pekerjaan, negara wajib menjamin hal-hal sebagai berikut:
a) Hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja sehingga penyandang disabilitas bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan dan memastikan lingkungan kerja yang inklusif.
b) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam hal persyaratan dalam hubungan kerja, jenjang karier, upah, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
c) Menciptakan kesempatan yang sama dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam upah dan kondisi kerja yang mencakup kondisi kesehatan dan bebas dari kekerasan.
d) Melakukan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul dalam serikat pekerja seperti pekerja lainnya.
e) Menginformasikan  lowongan  pekerjaan  kepada  penyandang  disabilitas  termasuk  memberikan  bantuan mencari, melamar, bekerja sampai penyandang disabilitas berhenti bekerja.
f) Memberikan dorongan untuk bekerja secara mandiri dan membuka usaha secara mandiri.
g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah.
h) Memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas di tempat kerja.
i) Pastikan bahwa penyandang disabilitas tidak mengalami perbudakan di tempat kerja atau melakukan pekerjaan yang terlalu berat.
j) Memastikan  hak  penyandang  disabilitas  dan  keluarganya  untuk  selalu  menerima  kebutuhan  primer  dan sekunder serta selalu mempromosikan larangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas sesuai dengan martabat manusia dan untuk menghindari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas antara  lain  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan,  kualitas  dan  kelangsungan  hidup  serta  kemandirian  penyandang disabilitas.  Ada  beberapa  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pekerja  penyandang  disabilitas  untuk memastikan hak-haknya, antara lain:
a. Menerapkan sistem kuota bagi penyandang disabilitas di dunia kerja. Sistem kuota yang berlaku di Indonesia terdiri dari kuota bagi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor pemerintahan, BUMN, dan BUMD sebesar 2 (dua) persen sedangkan untuk sektor swasta, kuota bagi penyandang disabilitas adalah 1 (satu) persen dari total jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan. Kuota mengenai penyandang disabilitas ini wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dan  memberikan  kesempatan  bagi  pemberi  kerja  untuk  membuka  lowongan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk bekerja di instansi/perusahaannya.
b. Mewajibkan  pemberi  kerja  untuk  menyediakan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  dan  lingkungan  yang inklusif. Menciptakan kondisi dan lingkungan kerja  yang inklusif bagi penyandang disabilitas adalah  kewajiban pengusaha.  Lingkungan  yang  inklusif  seperti  tersedianya  akses  ke  lantai  atas  dan  bawah,  kamar  mandi  ramah disabilitas, dan tempat kerja yang mendukung akan membuat penyandang disabilitas mudah beradaptasi dan bebas bergerak untuk bekerja.
c. Mewajibkan  pengusaha  untuk  bersikap  adil  dan  tidak  diskriminatif.  Pengusaha  wajib  bersikap  adil  dan  tidak diskriminatif terhadap pekerja penyandang disabilitas. Bertindak adil dan tidak diskriminatif di sini terkait dengan upah dan jalur karier bagi penyandang disabilitas.
d. Membentuk unit layanan disabilitas di daerah. Pembentukan unit layanan di daerah bertujuan untuk merencanakan perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas, memberikan informasi tentang rekrutmen, pelatihan kerja, penempatan kerja, kelangsungan kerja dan pengembangan karir dan membantu pengusaha  yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan membantu penyandang disabilitas sendiri dalam mencari pekerjaan.
e. Ada sanksi bagi pemberi kerja yang menghalangi penyandang disabilitas untuk bekerja.
Perlindungan  ini  merupakan  bentuk  perlindungan  pemerintah  bagi  warganya.  Penyandang  disabilitas merupakan kelompok yang lemah dan berhak dilindungi haknya, terutama hak-hak di bidang ketenagakerjaan. Dengan perlindungan ini, maka akan tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

## SIMPULAN
Negara  Republik  Indonesia  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara  alamiah  melekat  pada  manusia  bersifat  universal,  perlu  dilindungi,  dihormati,  dan  dipelihara.  Salah  satunya adalah untuk penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang  Disabilitas:  "Penyandang  disabilitas  adalah  masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,
Nazifah. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas  dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
intelektual atau sensorik dalam waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat  menemui  hambatan  yang  menyulitkan  untuk  berpartisipasi.  penuh  dan  efektif  atas  dasar  persamaan  hak". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang, salah satunya penyandang disabilitas yang kebutuhannya harus dilindungi dan dipenuhi. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan yang sama dengan orang lain, yaitu menerapkan prinsip kesetaraan, termasuk bagi penyandang disabilitas yang akan mendaftar  sebagai  CPNS.  Namun,  pada  tahun  2018,  sebanyak  2.892  formasi  dibuka  untuk  penyandang  disabilitas, mencakup hanya 0,013% dari total populasi penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu 21.843.588 orang. dari. Oleh karena  itu,  perlu  diatur  perlindungan  hukum  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  pemenuhan  hak  yang sama.  Tujuan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  antara  lain  meningkatkan  tingkat kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup serta kemandirian penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Enny  Soeprapto,  Rudi  M.  Rizki,  Eko  Riyadi.  2016. Hak  Asasi  Manusia  Kelompok  Rentan  Dan  Mekanisme Perlindungannya . dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, ed., Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya. Pusham UII: Yogyakarta
Formasi  Khusus  Disabilitas  CPNS  2018  Pisau  Bermata  Dua, https://www.indonesiana.id/read/127718/formasi- khusus-disabilitas-cpns-2018-pisau-bermata-dua#Wvu1UiipcDEDf5Eo.99 . diakses pada tanggal 2 Juli 2021. Undang-Undang tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Johnny  Ibrahim.  2005. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif .  Cetakan  Pertama,  Bayumedia  Publishing: Malang.
Notohamidjojo. 1975. Demi Keadilan dan Kemanusiaan . BPK Gunung Mulia: Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia tahun 2015 – 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144)
Philipus  M.  Hadjon.  1994. Ide  Negara  Hukum  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia .  Mediatama: Yogyakarta.
Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani . Prenada Media: Jakarta. Yogi  Zul  Fadhli.  2014. Kedudukan  Kelompok  Minoritas  dalam  Perspektif  HAM  dan  Perlindungan  Hukumnya  Di Indonesia . Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hal. 357.
Abbay, F. (2015). An evaluation of disability human rights under the African regional human rights system. African Journal of International and Comparative Law , 23 (3), 476-502.
Abdul  Latief.  2005.  Hukum  dan  Pengaturan  Kebijaksanaan  (Beleidsregel)  Pada  Pemerintah  Daerah.  UII Press,Yogyakarta.
Arief Maftuhin. 2016. Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas Inklusi. Journal of Disability Studies Vol.3 No. 2 (Jul-Des 2016).
Abdul  Latief.  2005.  Hukum  dan  Pengaturan  Kebijaksanaan  (Beleidsregel)  Pada  Pemerintah  Daerah.  UII Press,Yogyakarta.
Arief Maftuhin. 2016. Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas Inklusi. Journal of Disability Studies Vol.3 No. 2 (Jul-Des 2016).
Bruce, A., Quinn, G., Degener, T., Burke, C., Quinlivan, S., Castellino, J., ... & Kilkelly, U. (2002). Human rights and disability: The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability . United Nations Press. De Bary, W. T., & De Bary, W. T. (1998). Asian values and human rights: A Confucian communitarian perspective . Harvard University Press.
Drew, N., Funk, M., Tang, S., Lamichhane, J., Chávez, E., Katontoka, S., ... & Saraceno, B. (2011). Human rights violations  of  people  with  mental  and  psychosocial  disabilities:  an  unresolved  global  crisis. The Lancet , 378 (9803), 1664-1675.
Fadhli,  Yogi  Zul,  Kedudukan  Kelompok  Minoritas  dalam  Perspektif  HAM  dan  Perlindungan  Hukumnya  Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.
Gostin, L. O., & Gable, L. (2004). The human rights of persons with mental disabilities: a global perspective on the application of human rights principles to mental health. Md. L. Rev. , 63 , 20.
Gostin, L., & Mann, J. M. (1994). Towards the development of a human rights impact assessment for the formulation and evaluation of health policies. Health & Hum. Rts. , 1 , 58.
Guide, T. (2010). The convention on the rights of persons with disabilities.
Hannum, H. (1995). The status of the Universal Declaration of Human Rights in national and international law. Ga. J. Int'l & Comp. L. , 25 , 287.
Nazifah. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas  dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Johnny  Ibrahim.  2005.  Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif.  Cetakan  Pertama.  Bayumedia  Publishing, Malang.
Kayess, R., & French, P. (2008). Out of darkness into light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Human rights law review , 8 (1), 1-34.
Lawson,  A.  (2006).  The  United  Nations  Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities:  New  era  or  false dawn. Syracuse J. Int'l L. & Com. , 34 , 563. Natohamidjojo. 1975. Demi Keadilan dan Kemanusiaan. BPK Gunung Mulia: Jakarta. O'Reilly, A. (2003). The right to decent work of persons with disabilities . ILO.
Philipus M Hadjon, 1996. Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia. Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo. Media Pratama, Jakarta.
Soeprapto,  Enny,  Rizki,  Rudi  M.,  Riyadi,  Eko,  Hak  Asasi  Manusia  Kelompok  Rentan  Dan  Mekanisme
Perlindungannya,  dalam  Eko  Riyadi  dan  Syarif  Nurhidayat,  ed.,  2012,  Vulnerable  Groups:  Kajian  dan Mekanisme Perlindungannya, Pusham UII, Yogyakarta.
Stein, M. A., & Lord, J. E. (2010). Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: innovations, lost opportunities, and future potential. Hum. Rts. Q. , 32 , 689.