url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## FASILITASI ADMINISTRASI AKTE KELAHIRAN KELUARGA PEMULUNG DI KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG
Yeti Kurniati 1 , Siti Anah Kunyati 2 , Wiwit Juliana Sari 3
1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1 yeti_kurniati@unla.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik Universitas Langlangbuana
2 sitianahkunyati@unla.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3 wiwitjulianasari@unla.ac.id

## Abstrak
Data  dari  BPS  Kota  Bandung  tercatat  11%  anak  kota  Bandung  yang  belum  memiliki  akte kelahiran  dari  Kantor  Catatan  Sipil,  sebagai  pemenuhan  tertib  administrasi  penduduk. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara . Campur tangan  negara  yang  terbuka  luas  tersebut  mengharuskan  adanya  sejenis  tertib  peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenag negara terhadap warga negara. Tertib peraturan  tersebut  tertuang  pada  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  Undang- Undang  Nomor 24  Tahun  2013  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  yang  selanjutnya  disingkat  menjadi  UU Administrasi  Kependudukan.  UU  Administrasi  Kependudukan  mewajibkan  setiap  penduduk Indonesia untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UU administrasi kependudukan agar terpebuhinya tertib administrasi. Tertib administrasi dimaksudkan untuk memberikan  perlindungan,  pengakuan,  penentuan  status  pribadi  dan  status  hukum  setiap peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa  penting  yang  dialami  oleh  penduduk  Indonesia  dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa  keluarga  pemulung  Kota  Bandung  yang  sebelumnya  telah  difasilitasi  oleh  tim pengabdian  masyarakat  Universitas  Langlangbuana  untuk  menikah  secara  resmi  dan mendapatkan  beberapa  hak-hak  sipilnya  berupa  pendaftaran  kependudukan  guna mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik  (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun kegiatan  perlu  ditindaklanjuti  dengan  memberikan  legalisasi  anak-anaknya  untuk mendapatkan nomor Induk Anak dan Akta kelahiran terutama anak di luar perkawinan yang sah dari Dinas catatan Sipil. Metode dalam memfasilitasi kegiatan tersebut dengan melakukan advocacy keluarga pemulung untuk mendapatkan hak identitas kependudukan, pendampingan dan edukasi.  Dari hasil PKM penerbitan dan  pengakuan anak yang di luar nikah, anak yang sah dan  keluarga yang  sampai saat  ini  belum  terfasilitasi  e-KTP  padahal  suket  KTP  sudah diterima sejak lama.
Kata kunci: Akte Kelahiran, Advocacy, Pemulung

## PENDAHULUAN
Kota  Bandung  merupakan  ibu  kota Provinsi  Jawa  Barat  ,  Indonesia.  Kota Bandung  terdiri  dari  31  Kecamatan,  10 Kelurahan,  dan  270  Desa,  dengan  luas wilayah  1.767,96  KM2  dan  sebaran penduduk  1.992/KM2.  Berdasarkan  dari data  dari  Dinas  Sosial  (Dinsos)  Kota
Bandung sedikitnya ada 80 ribu Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  di Kota  Bandung.  Terdapat  15  titik  rawan penyebaran  PMKS  di  Kota  Bandung diantaranya  adalah,  Pasteur,  Pasir-Koja, Gatsu-Laswi,  Leuwi  Panjang,  dan  Kopo (https://republika.co.id/berita/q562r6335/p mks-di-bandung-cenderung-meningkat,
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
diakses Juni 2020). Akses keluarga pemulung  sesungguhnya  tidak  termasuk dalam PMKS.  Data dari BPS Kota Bandung tercatat 11% anak kota Bandung yang belum memiliki akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, sebagai pemenuhan tertib administrasi penduduk.
Perkawinan  adalah  persekutuan  hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan  secara  formal  dengan  Undang- Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius  menurut  tujuan  suami  istri  dan Undang-Undang,  dan  dilakukan  untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan (Titik,2006:106). Sebagai
akibat  dari  perkawinan  menimbulkan  hak dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak yaitu  suami  dan  isteri.  Ketika  suatu perkawinan  melahirkan  anak-anak,  maka akan  timbul  pula  hak-dan  kewajiban  baru bagi  suai  dan  isteri  sebagai  orang  tua terhadap  anak-anak.  Salah  satu  kewajiban yang  harus  dilakukan  oleh  orang  tua terhadap anak adalah mendaftarkan peristiwa  kelahiran  anak-anaknya,  hal  ini pun  sebagai  salah  satu  bentuk  sikap  tertib administrasi.
Membahas mengenai tertib administrasi penduduk  tidak  terlepas  dari  penegakan dalam  pemenuhan  hak-hak  sipil  warga negara.  Inti  dari  penegakan  hak-hak  sipil adalah  untuk  melindungi  individu  dari penyalahgunaan  kekuasaan  dari  penguasa. Terlebih  lagi  dengan  terjadinya  pergeseran fungsi  dan  tugas  negara  dari  fungsi  negara yang  hanya  sebagai  penjaga  malam  ke fungsi  mewujudkan  kesejahteraan  warga negara  (welfare  state).  Campur  tangan negara yang terbuka luas tersebut
mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenag negara terhadap warga negara.(Muhardi, Jurnal
Demokrasi,IV  No.1  2005,  94)  Tertib peraturan  tersebut  tertuang  pada  kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,  yang  selanjutnya  disingkat menjadi UU Administrasi Kependudukan.
Pasal  1  angka  1  UU  Administrasi
Kependudukan memberikan definisi tentang administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam  penerbitan  dokumen  dan  data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan informasi  administrasi  kependudukan  serta pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik  dan  pembangunan  sektor  lain.
Sedangkan pendaftaran penduduk berdasarkan  Pasal  1  angka  10  UU Administrasi Kependudukan adalah
pencatatan  biodata  penduduk,  pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan  penduduk  rentan  administrasi kependudukan  serta  penerbitan  dokumen kependudukan  berupa  kartu  identitas  atau surat keterangan kependudukan.
Salah satu pendaftaran penduduk adalah pencatatan sipil berupa pencatatan peristiwa penting  yang  dialami  oleh  seseorang  dalam register  pencatatan  sipil  pada  instansi pelaksana, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
UU Administrasi
Kependudukan mewajibkan  setiap  penduduk  Indonesia untuk  melaporkan  peristiwa  kependudukan dan  peristiwa  penting  yang  dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil, sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  3
UU administrasi kependudukan agar terpenuhinya tertib administrasi. Tidak dilakukannya kewajiban mendaftarkan peristiwa penting  yaitu salah satunya adalah peristiwa kelahiran menimbulkan  sanksi.  Sanksi  diartikan sebagai  tanggungan,  tindakan,  hukuman untuk  memaksa  orang  menepati  perjanjian atau  menaati  ketentuan  undang-undang (Mahrus, 2015:193).  Terdapat 3 (tiga) teori sanksi  hukuman  yaitu,  teori  kesengajaan, teori  penjeraan  dan  teori  sistem  motuvasi (Ahmad,  2002:30),  juga  sanksi  dapat dibedakan menjadi  4 (empat) kategori yaitu, sanksi  pidana,  sanksi  perdata,  sanks administratif, dan sanksi pidana administratif (Antonius,  2007:84). Adapun sanksi  dalam  ketentuan  UU  Administrasi
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
Kependudukan      yang  dapat  diterapkan dalam  hal  tidak  mendaftarkan  peristiwa penting  berupa  peristiwa  kelahiran  adalah sanksi administratif berupa,   denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Berdasarkan  pada  analisis  situasi  yang telah dijelakan sebelumnya, terdapat beberapa permasalah mitra yaitu:
1. Belum  terfasilitasinya  pembaharuan kartu  keluarga  guna  mencantumkan nama anak-anak keluarga pemulung;
2. Belum terfasilitasinya penerbitan
kutipan  kedua  akte  kelahiran  bagi  ibu dari anak-anak keluarga pemulung; dan
3. Belum  terfasilitasinya  pembuatan  akte kelahiran  bagi  anak-anak  keluarga pemulung.

## METODE
Tim  pelaksana  pengusul  PKM  dalam pelaksanaan  bertindak  sebagai  Fasilitator. Fasilitator hadir  sebagai Community worker untuk  melakukan  improvisasi  Social  action dengan melakukan advocacy dan pendampingan kepada mitra dan pengambil kebijakan  untuk  peduli  terhadap  berbagai pemenuhan hak-hak sipil warga.
Disamping  itu    pendampingan  mitra kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  dari  sisi  hukum  untuk  memfasilitasi mitra mendapatkan hak-hak sipilnya.
Advocacy  menurut  Gilbebert  dan  Specht dalam Schneider: (2004: 69) Kata advocacy digunkan untuk menggambarkan pemberian Pendidikan bagi penerima manfaat, hak-hak sipildan Tindakan  protes sosial,  referel  dan aktivitas perdagangan perantara/komisi serta program Big Brother untuk yang berhubungan  perkembangan  cacat.  Pada kegiatan ini advocacy dilakukan bagaimana membantu  dan  memfasilitasi  keluarga pemulung sampai mendapatkan akte kelahiran  dan  pengakuan  anak-anaknya secara  sah.  Adapun  Langkah  kerja  yang dilakukan untuk pemecahan masalah adalah:
1. Tahap  Persiapan.  Tahap  persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan PKM. Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan meliputi :
a. Menidaklanjuti pendampingan mitra yang telah difasilitasi oleh tim PKM  Unla  sebelumnya  untuk selanjutnya  dilakukan  koordinasi terkait waktu dan tempat penyelenggaraan fasilitasi pembuatan akte kelahiran. b. Penyusunan  proses  PKM  meliputi kegiatan  pemenuhan  hak-hak  sipil anak berupa akte kelahiran;
1) Mengumpulkan  data  keluarga pemulung  yang    difasilitasi untuk  pemenuhan  hak-hak sipil anak berupa akte kelahiran; 2) Mengenal dan memahami payung hukum (landasan hukum)  mengenai  fasilitasi pemenuhan hak-hak sipil anak berupa akte kelahiran.
2. Tahap  Pelaksanaan.  Tahap  pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak-hak sipil anak berupa akte kelahiran dilakukan selama rentang  waktu  yang  diberikan  yaitu, selama  rentang  waktu  kurang  lebih  1 (satu) tahun. Adapun metode pelaksanaan  fasiitasi  didesain  dengan menggunakan  pendekatan  partisipasi mitra  sebagai  subjek  hukum  yang difasilitasi, melalui kegiatan :
a. Pengumpulan  informasi  mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan pembaharuan Kartu Keluarga (KK), Penerbitan  kutipan    Memberikan edukasi mengenai pentingnya untuk taat  dan  tertib  administrasi  sebagai salah  satu  bentuk  taat  terhadap hukum yang dilakukan oleh Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. dan Wiwit Juliana Sari. Pemberian edukasi dari bidang  sosial  terhadap  pemenuhan hak-hak sipil warga negara dilakukan  oleh  Dr.  Hj.  Siti  Anah Kunyati, Dra., M.Si.
b. Fasilitasi akte kelahiran ibu, penerbitan akte kelahiran anak-anak keluarga pemulung serta pemenuhan  syarat-syarat  tersebut, Pengajuan permohonan pembaharuan data, penerbitan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
kutipan  kedua  akte  kelahiran  ibu, dan penerbitan akte kelahiran anak- anak  keluarga  pemulung  ke  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota  Bandung,  dilakuakan  secara bergantian oleh Dr. Hj. Yeti Kuriati, S.H., M.H., Wiwit Juliana sari, S.H.,
M.H.,  dan  Dr.  Hj.  Siti  Anah Kunyati, Dra., M.Si. 3. Tahap  Monitoring  dan  Evaluasi.  Tahap evaluasi  pelaksanaan  program  dan keberlanjutan program merupakan tahapan yang dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan PKM diselesaikan. Tahapan  monitoring  dan  evaluasi  terus
dilakukan  untuk  melihat  kemajuan  dari hasil  dampingan  tim  yang  berkaitan dengan  kinerja  yang  dilakukan  oleh mitra penerima manfaat maupun dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bandung. akan dilakukan setelah 1 (satu)  tahun  terselenggaranya  fasilitasi untuk  mengetahui  hasil  dari  fasilitasi pengajuan  pembaharuan  kartu  keluarga dan pengajuan penerbitan akte kelahiran anak-anak  keluarga  pemulung  di  Kota Bandung.  Evaluasi  dilakukan  terhadap hak-hak  anak  keluarga  pemulung,  yang terjadi sebelum dan sesudah terpenuhinya hak-hak tersebut. Tabel 1. Metode Pelaksanaan PKM No  Permasalahan Solusi Permasalahan Metode 1. Belum terfasilitasinya pembaharuan  kartu  keluarga guna  mencantumkan  nama anak-anak keluarga pemulung. Memfasilitasi  pembaharuan kartu  keluarga  pemulung untuk  mencantumkan  nama anak-anak yang lahir. Social action dengan melakukan advocacy sebagai fasilitator/ pendamping. 2. Belum terfasilitasinya penerbitan  kutipan  kedua akte  kelahiran  bagi  ibu  dari anak-anak keluarga pemulung. Memfasilitasi penerbitan kutipan  kedua  bagi  ibu  dari anak-anak keluarga pemulung Pendampingan dalam pengurusan  persyaratan pembuatan akta kelahiran ibunya. 3. Belum terfasilitasinya pembuatan  akte  kelahiran bagi anak-anak keluarga pemulung. Memfasilitasi pembuatan akte  kelahiran  bagi  anak- anak keluarga pemulung Adcocacy dan pendamping akte kelahiran anak-anak pemulung HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarakan  permasalahan  yg  telah diuraikan pada analisis situasi dan permasalahan,  maka  solusi  permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut : a.  Memfasilitasi  pembaharuan  kartu keluarga  pemulung  untuk  mencantumkan nama anak-anak yang lahir
Berdasarkan  Pasal  59  ayat  (1)  UU Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga  (KK)  merupakan  salah  satu dokumen kependudukan yang ditandatangani langsung oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).  Kartu  keluarga  merupakan salah  satu  dasar  penerbitan  dokumen
kependudukan  lainnya  yaitu  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  selain  digunakan  sebagai dasar  penerbitan  KTP,  Kartu  Keluarga dijadikan pula dasar untuk penerbitan bukti konkrit  peristiwa  kependudukan  yaitu,  akte kelahiran.  Oleh  karena  itu,  sebelum dilakukannya proses permohonan penerbitan  akte  kelahiran  anak,  maka diperlukan permohonan pembaharuan Kartu
Keluarga  pemulung  untuk  mencantumkan nama  anak-anak  yang  lahir  dari  keluarga tersebut.
Memfasilitasi penerbitan kutipan kedua akte  kelahiran  bagi  ibu  dari  anak-anak keluarga pemulung Penerbitan akte kelahiran  anak  dalam  sebuah  perkawinan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
yang sah  diperlukan  kartu  keluarga  sebagai salah  satu  syaratnya.  Berbeda  dengan penerbitan  akte kelahiran anak sah, penerbitan bagi anak luar kawin diperlukan surat pernyataan bersedia dicatatkan sebagai anak  seorang  ibu  dan  akte  kelahiran  ibu. Tetapi dalam  kehidupan  pemulung  taat  dan tertib  administrasi  masih  minim,  sehingga penyimpanan  dokumen-dokumen  penting yang  salah  satunya  akte  kelahiran  tidak dilakukan secara baik hingga pada akhirnya hilang.  Penerbitan  kutipan  kedua  ini dimaksudkan untuk pengganti akte kelahiran ibu  dari  anak  pemulung  yang  lahir  di  luar perkawinan  sebagai  syarat  penerbitan  akte anak luar kawin.
b.  Memfasilitasi pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak keluarga pemulungAkte  kelahiran  merupakan  salah satu  kutipan  akta  pencatatan  sipil  yang diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang memuat  mengenai  peristiwa  penting,  status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami  peristiwa  penting,  tempat  dan tanggal  peristiwa,  tempat  dan  tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan pejabat  yang  berwenang,  serta  pernyataan kesesuaian  kutipan  tersebut  dengan  data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 UU Administrasi Kependudukan.
Akte  kelahiran  anak  ini  baru  bisa didapat setelah pembahruan data pada kartu keluarga. Pembuatan akte kelahiran sebagai salah  satu  bentuk  pemenuhan  hak-hak  sipil anak Indonesia agar status kependudukannya  jelas  dan  diakui,  untuk jangka  panjangnya  adalah  akte  kelahiran diperlukan  sebagai  slaah  satu  syarat  dalam berbagai  jenjang  pendidikan  dan  peristiwa kependudukan penting lainnya.
Tabel 2. Hasil yang diperoleh Mitra NO  Permasalahan Hasil yang diperoleh Mitra 1. Belum terfasilitasinya pembaharuan kartu keluarga  guna  mencantumkan  nama  anak-anak keluarga pemulung. Kartu  Keluarga  terbaru  dengan nama anak-anak telah tercantum di dalamnya. 2. Belum  terfasilitasinya  penerbitan  kutipan  kedua akte  kelahiran  bagi  ibu  dari  anak-anak  keluarga pemulung. Akte Kelahiran Ibu. 3. Belum  terfasilitasinya  pembuatan  akte  kelahiran bagi anak-anak keluarga pemulung. Akte Kelahiran anak-anak. Gambar 1. Pendampingan Akte Keluarga Anak Pemulung KESIMPULAN Membela kaum dhuafa untuk
mendapatkan  hak-haknya  harus    dipenuhi oleh  negara    bukanlah  seperti  membalikan telapak tangan, mudah dan instan, tetapi itu semua  memerlukan  komitmen  yang  kuat
dari semua pihak untuk mencapai tujuannya. Demikian  juga  pemenuhan  kebutuhan  hak- hak  sipil  yang  telah  difasilitasi  oleh  Tim PKM  Unla  seperti  identitas  kependudukan, akte  kelahiran,  Kartu  Keluarga  dan  nomor induk  anak  secara  persyaratan  administrasi telah terpenuhi. Namun kepastian keluarnya surat  masih  harus  menunggu  dari  pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota
Bandung.  Selesainya  waktu  PKM  yang disediakan  oleh  Lembaga  Pengabdian kepada Masyarakat
akan terus ditindaklanjuti  oleh  tim  PKM  sampai dengan  selesainya  surat-surat  yang  menjadi tanggung jawab tim PKM.
Rencana lain dengan melakukan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
kerjasama
dan pembiayaan dari Kemendikbud  atau  lembaga  lainnya  seperti Pemerintah  Kota  Bandung  dan    Kemensos untuk  terus  melakukan  advocacy  dan pendampingan
terhadap perluasan jangkauan  dan    membangun  kepedulian untuk  pemenuhan  hak-hak  kependudukan bagi  warga  yang  telah  difasilitasi  KTP maupun  yang  masih  “unregister”  sebagai warga negara khususnya para pemulung dan dhuafa lainnya.

## REFERENSI
Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya  Bagi  Pendidikan  Anak, Gema Insani, Jakarta, 2002. Antonius  Cahyadi,    Pengntar  Ke  Filsafat
Hukum,    Kencana  Prenada  Media
Group, Jakarta, 2007.
Mahrus  Ali,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana, Jakarta, 2015. Titik  Triwulan  Tutik,  Pengantar  Hukum Perdata di Indonesia, Presentasi Pustaka,
Jakarta, 2006.
Muhardi Hasan, Hak Sipil dan Politik, Jurnal
Demokrasi Vol. IV Tahun 2005.
Direktorat  Riset  dan  Pengabdian  pada Masyarakat.  2018.  Panduan  Penelitian dan Pengabidian pada masyarakat Edisi XII Tahun 2018. https://republika.co.id/berita/q562r6335/pm ks-di-bandung-cenderung-meningka Scheneider,  Robert  L;  Lori  Lester.  2004. Advocacy  Pekerjaan  Sosial  Kerangka
Baru  untuk  Bertindak  (  Editor  Edi Suharto, Nelson Aritonang, Susi
Septaviana). Bandung: STKS          Press.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008 tentang  Persyaraktan  dan  Tata  Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan
Sipil.