## Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase
Alisyah Early Fajrin 1 , Sjaifurrachman 2 , Abshoril Fithry 3
123 Ilmu Hukum, Universitas Wiraraja, Indonesia E-mail: 1 alisyahh507@gmail.com, 2 sjaifurrachman@wiraraja.ac.id, 3 abshorilfithry@wiraraja.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2022-06-26 Diterima:  2022-08-26 Terbit:  2022-09-25 Keywords: Dispute Resolution; Arbitration;  Consumer Disputes Consumer  disputes  are  disputes  that  occur  between  consumers and  business  actors  in  buying  and  selling  transactions.  The government  issued  the Consumer  Protection  Act  to provide legal protection  to consumers.  However,  in its implementation  there  is also protection  against  arbitration  decisions  that  should and  are binding,  the  Consumer  Law  provides an  opportunity  for parties who object  to the  offer can file an objection.  Therefore,  this study aims  to  find  out  how  to  resolve  consumer  disputes  through arbitration in laws and regulations and how to resolve conflicts in dispute  resolution  through  arbitration.  The  results  of  the  study indicate  that  there  is a  conflict  of norms  between  the  Consumer Protection  Act  and  the  Arbitration  and  Alternative  Dispute Resolution  Act  regarding  the  nature  of  the  arbitration  award which is final and binding. A form of norm  conflict is to use  it as a preference.

## Abstrak
Kata  kunci: Penyelesaian Sengketa; Arbitrase;  Sengketa  Konsumen
Corresponding  Author: Alisyah Early Fajrin
E-mail: alisyahh507@gmail.com
DOI: 10.38043/jah.v5i2.3764 Sengketa  konsumen  adalah  sengketa  yang  terjadi  antara konsumen  dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli. Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada konsumen.  Namun,  dalam  pelaksanannya  ada  pertentangan mengenai  sifat  putusan  arbitrase  yang  seharusnya  final  dan binding, Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  memberikan peluang kepada pihak yang merasa  keberatan  atas putusan  dapat mengajukan  upaya  keberatan.  Maka  dari  itu,  dilakukannya penelitian ini untuk  mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Arbitrase  dan Bagaimana bentuk  penyelesaian konflik norma pada penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  arbitrase.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  adanya  konflik  norma  antara  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang
Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  mengenai  sifat putusan  arbitrase  yang  final  dan  binding.  Bentuk  penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi.

## I. Pendahuluan
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Baik terhadap individu dengan  individu,  individu  dengan  kelompok,  kelompok  dengan  kelompok,  antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan  yang  lainnya,  dan  sebagainya. 1 Sengketa  paling  umum  terjadi  karena perselisihan  dan  ketidakpuasan  pihak  satu  kepada  pihak  lainnya  dalam  suatu hubungan.  Khususnya  hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  di  dunia perdagangan dalam perjanjian jual beli. Semakin banyak orang melakukan perjanjian jual  beli,  maka  tidak  menutup  kemungkinan semakin  tinggi  juga  resiko  terjadinya sengketa  diantara  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Dari  perjanjian  jual-beli  tersebut mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum yang maksudnya adalah hubungan antar dua subjek hukum yang melahirkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi diantara kedua pihak.
Sengketa konsumen ini terjadi karena adanya pelanggaran hak konsumen, salah satu  contohnya adalah wanprestasi sebagaimana tertulis  didalam  pasal  1243 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (yang  selanjutnya  disingkat  KUHPerdata)  yang artinya adalah tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak. Indonesia sebagai Negara  hukum  harus  menanggung  segala  macam  hak  yang  melekat  pada  setiap individu dalam berbagai bidang, termasuk dalam hak-hak yang timbul dari perjanjian jual-beli atau perdagangan ini. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa tiap warga negaranya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, untuk memberikan perlindungan pemerintah mengeluarkan upaya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan  pengetahuan,  kepedulian  serta  mengerti  bahwa  dirinya  sebagai konsumen untuk mendapatkan perlindungan, karena salah satu penyebab lemahnya posisi  konsumen  ini  disebabkan  rendahnya  kesadaran  konsumen  atas  hak  yang dimilikinya.
Dalam menyelesaikan sengketa, pihak yang bersengketa dapat memilih jalur apa yang  akan  ditempuh  dalam  membantu  menyelesaikan  sengketa.  Baik  itu  melalui pengadilan bahkan diluar pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.  Proses  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  bisa diselesaikan  dengan  beberapa  metode  diantaranya  adalah  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitarse.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan Undang-Undang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  merupakan dasar hukum  yang  digunakan  apabila  para  pihak  bersepakat  untuk  menyelesaikan perkaranya dengan arbitrase.
Didalam  Undang  -  Undang  Perlindungan  Konsumen,  guna  membantu penyelesaian permasalahan antara seseorang atau kelompok yang menjual barang atau biasa disebut pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak yang menerima atau membeli, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur  pasal  49  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  21  hari  setelah diterimanya gugatan oleh sekretariat BPSK, majelis diwajibkan mengeluarkan putusan. Putusan BPSK ini mempunyai kekuatan hukum tetap karena, putusan BPSK sifatnya final dan mengikat yang artinya dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini tidak dapat diajukan keberatan atau upaya banding dan kasasi ke pengadilan serta  mengikat  kedua  pihak  yang  bersengketa.  Namun,  jika  menafsirkan  pasal
1 Ni  Dewi,  “Penyelesa ia n Sengketa  Non Litiga si  Da la m Penyelesa ia n Sengketa  Perda ta ” 5, no. 1 (2021): 81–89.
selanjutnya  yaitu  pasal  56  angka  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, menjelaskan adanya kesempatan bagi pihak yang masih bisa mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri, jika dirasa tidak puas bahkan tidak setuju atas putusan yang diberikan oleh majelis.
Pemilihan penyelesaian sengketa arbitrase oleh BPSK semestinya mengacu pada peraturan arbitrase nasional  yaitu  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999 tentang Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai lex arbitri atau (hukum yang mengatur tentang arbitrase) di Indonesia.  Prinsip yang ada di Undang- Undang  Arbitrase  seharusnya  diterapkan  oleh  BPSK  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen.
Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa, seharusnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan persetujuan bersama kedua  pihak  yang  dibuat  dalam  bentuk  tertulis.  Jika  memperhatikan  isi  pasal  60 Undang-Undang Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  sifat  putusan  dari arbitrase yaitu final (akhir dari pemeriksaan) dan mengikat (mengeratkan) yang artinya tiada bentuk upaya hukum lagi dari putusan tersebut. Putusan yang diberikan majelis atau putusann arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial karena mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
BPSK  dalam  memberikan  putusan  tidak  mengikuti  aturan  yang  seharusnya sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Sehingga  menimbulkan  pertentangan  norma  antara  kedua  peraturan perundang-und angan tersebut yang membutuhkan lebih lanjut penafsiran agar tidak menimbulkan kebingungan dalam mengimplementasikannya. Peran dari pemerintah dan  pengadilan  sangatlah  penting  dalam  menjaga  kepastian  hukum.  Untuk memininalisasi  terjadinya konflik  norma, pemerintah dilarang mengeluarkan aturan pelaksanaan yang bertentangan atau bahkan tidak diatur oleh Undang-Undang.
Dari latar belakang tersebut  maka dapat ditemukan permasalahan diantaranya adalah:
1. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen  melalui  arbitrase dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase?
2. Bagaimana  bentuk  penyelesaian  konflik  norma  pada  penyelesaian  sengketa konsumen melalui arbitrase?
Dan memiliki tujuan penelitian, diantaranya adalah:
1. Untuk  mengetahui  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  arbitrase  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  penyelesaian  konflik  norma  pada penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase.
Orisinalitas penelitian digunakan untuk membedakan penelitian ini  dengan peneliti terdahulu yang diringkas seperti berikut ini:
1. Peneliti pertama yang dilakukan oleh Izzul Fikri  dan Kami Hartono, Universitas Islam  Sultan  Agun g  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa Konsumen di  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (2019)”. Pada penelitian terdahulu, membahas tentang mekanisme  atau tata cara gugatan penyelesaian sengketa  melalui  mediasi,  konsiliasi  bahkan arbitrase dan juga  asas-asas yang
diterapkan dalam  penyelesaian sengketa  oleh  BPSK,  sedangkan  penelitian ini membahas disharmonisasi norma atau pertentangan norma mengenai putusan yang bersifat  final  dan mengikat antara aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Peneliti  kedua  yang  dilakukan  oleh  Hanifah Isyana Maulidina  dan  Devi  Siri Hamzah Marpaung, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 0 Tahun 1999”. Dalam peneliti terdahulu  penelitian  menitik  beratkan  kepada  bagaimana  pengaturan penyelesaian sengketa merek dagang melalui arbitrase.
3. Penelitian ini  membahas mengenai konflik  norma yang  terjadi karena adanya disharmonisasi  antara  dua  perundang-undangan  yang  menyebabkan  suatu ketidakpastian dalam  pelaksanaannya. Jadi,  penelitian  ini  secara  keseluruhan berfokus pada konflik norma atau peretentangan kedua aturan yang berlaku di Indonesia.

## II. Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat  dari  konflik  norma,  menggunakan  pendekatan statute  approach, untuk mempelajari kesamaan atau keharmonisasian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya yang  dalam  penelitian ini  yaitu  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi pustaka, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif, dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum dengan tujuan untuk menafsirkan hukum. Apakah terdapat kekosongan norma, konflik noma ataupun norma samar dalam bahan hukum terutama bahan hukum primer. 2

## III. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Penulisan  Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  arbitrase dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Arbitrase
Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin tentang teori penyelesaian sengketa ada lima strategi penyelesaian sengketa, adapun kelima strategi penyelesaian sengketa  tersebut  adalah  contending  (bertanding),  yielding  (mengalah),  problem solving (pemecahan masalah), withdrawing (menarik diri), dan inaction (diam). 3 Upaya penyelesaian sengketa konsumen ini dapat dilaksanakan melalui litigasi yaitu proses penyelesaian yang dilaksanakan di pengadilan dengan mengikuti prosedur sesuai proses bercara di pengadilan dan melalui non-litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan melalui beberapa cara yang terdiri dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.  Namun untuk  penyelesaian sengketa  arbitrase, hanya sengketa  di  bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dikuasi sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.
2 Muha imin, Metode Penelitian Hukum , ed. fa tia  hijriya nti (NTB: Ma ta ra m University Press,  2020).
3 Micha el Angelo,  “PENYELESAIAN  SENGKETA  EKSPEDITUR  TERHADAP  KETERLAMBATAN DAN/ATAU  HILANGNYA  BARANG  PADA  KONSUMEN  (Studi Kasus PT.  Pacific Express Cargo)” 3, no. 8 (2020): 116–128.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengatur  bahwa  pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan oleh  oleh  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disingkat BPSK). BPSK yang merupakan lembaga non-struktural, dan dibentuk oleh pemerintah di setiap Kabupaten/Kota dengan perannya sebagai lembaga yang  membantu penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan  dan  memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. BPSK diresmikan pertama kali saat tahun 2001, yaitu dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 yang pada awal mulanya hanya ada di beberapa kota/kabupaten saja.
Di  tahun  yang  sama,  yaitu  2001  pemerintah  mengeluarkan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas  dan wewenang BPSK diatur dalam pasal  3  yang  beberapa diantaranya adalah menyelesaikan  dan  menangani sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase serta memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen.
Alur penyelesaian sengketa di BPSK ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yang terdiri dari pengajuan gugatan, persidangan, dan putusan. 4

## 3.1.1 Pengajuan Gugatan
Pengajuan gugatan dapat diajukan konsumen sebagai  pihak yang rugi  kepada sekretariat BPSK di domisili  penggugat oleh konsumen itu sendiri maupun kuasa dan ahli warisnya. Jika, gugatan yang diajukan diluar kewenangan BPSK, maka BPSK dapat menolak  pengajuan gugatan. Namun sebaliknya, jika  gugatan termasuk  syarat atau kriteria,  maka selanjutnya BPSK  wajib meminta kehadiran tergugat (pelaku  usaha). Pemanggilan kehadiran pelaku usaha tersebut berupa surat tertulis dengan lampiran surat gugatan yang diajukan konsumen. Proses pemanggilan kehadiran yang dilakukan BPSK kepada tergugat dilakukan paling lama 3 hari sejak berkas penggugat diterima di sekretariat dan disetujui oleh BPSK. Didalam surat harus tercantum mengenai waktu dan tempat persidangan serta surat jawaban yang merupakan kewajiban dari tergugat dan disampaikan pada hari sidang pertama.

## 3.2.1 Tahap persidangan
Apabila pada persidangan pertama kedua pihak tidak hadir, maka kesempatan kedua  diberikan  oleh  majelis  pada  persidangan  kedua.  Persidangan  pertama dilakanakan paling lama selama 7 hari kerja dimulai sejak masuknya surat ke sekretariat BPSK.  Jadi,  dari  proses  pemeriksaaan hingga  terlaksananya sidang  pertama, BPSK memiliki  waktu paling lama 10 hari selama  hari kerja saja. Dalam penyelesaiannya, arbitrase tidak  sama dengan penyelesaian altenatif lainnya. Arbiter berperan sangat aktif dalam proses menemukan jalan keluar permasalahan.
Persidangan kedua dilaksanakan paling lama 5 hari kerja setelah dilaksanakannya persidangan pertama dengan  surat  panggilan kepada  kedua  pihak  oleh  sekretariat BPSK. Gugatan akan gugur demi hukum apabila tidak hadirnya penggugat/konsumen, namun sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir sebagai tergugat maka gugatan akan tetap dikabulkan dan proses akan tetap berlanjut.
3.3.1 Putusan
4 Ma rya nto, Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK , ed. dwi ha rtono, 1st ed. (sema ra ng: unissula  press, 2019).
Putusan ini sifatnya wajib diberikan oleh majelis BPSK paling lama 21 (dua puluh satu)  hari kerja sejak  surat atau pengajuan gugatan diterima  oleh  sekretariat BPSK. Setiap putusan memuat duduk perkara disertai pertimbangan hukum. Putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (3) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang  artinya putusan  arbitrase  ini  tidak boleh  atau tidak  upaya hukum  yang dapat dilakukan bagi  kedua  pihak yang  tidak menerima/kurang puas dengan putusan.
Proses  diberitahukannya putusan oleh  BPSK  dilakukan  dengan  dua  tahapan, diantaranya:
1. Berdasarkan pada musywarah untuk mencapai mufkat
2. Maksimal apabila hal itu telah diusahakan, akan tetapi tidak mencapai mufakat maka putusan akan diambil dengan suara terbanyak. 5
Dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan keluar, pelaku usaha selaku  tergugat disini wajib melaksanakan hasil dari putusan tersebut. Selanjutnya dalam pasal 56 ayat (2)  mengatakan adanya pengajuan keberatan kepada  Pengadilan  Negeri  jika  tidak menerima/menolak putusan oleh  BPSK, paling  lambat 14 hari kerja setelah putusan dikeluarkan.  Jika  pelaku  usaha  tidak  mengajukan keberatan  maka  dianggap  telah menerima putusan. Bagi putusan BPSK yang tidak dipermasalahkan (dalam artian telah menerima putusan sehingga tidak ada upaya keberatan) oleh pelaku usaha, harus segera dimintakan  fiat,  karena  putusan  yang  dapat  di  eksekusi  dalam  kata  lain  dapat dilaksanakan adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum pasti.
Di Indonesia, peraturan yang menjadi lex arbitri adalah Undang-Undang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa. Jika  dengan metode  alternative penyelesaian sengketa  tetap  tidak  memberikan  jalan  keluar,  maka  para  pihak  berdasarkan kesepakatan secara tertulis  dapat menghubungi lembaga arbitrase untuk  membantu menyelesaikannya dan membuat surat pemberitahuan penyelesaian sengketa arbitrase dengan memuat identitas para pihak, permasalahan/sengeketa yang akan diselesaikan, gugatan,  dan  penunjukan  arbiter.  Berikut  adalah  alur  atau  mekanisme  proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

## 1. Pengajuan surat gugatan
Langkah  pertama  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui arbitrase adalah mendafartarkan surat gugatan dan segera melampirkan salinan dari naskah  atau  akta  perjanjian yang  secara  khusus  memberikan  kepercayaan kepada arbiter dalam sebuah badan arbitrase untuk memberikan putusan. Arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan pada klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase yang telah ada dalam bentuk tertulis sebelum adanya sengketa.
2. Proses pemeriksaan
Persidangan dilakukan secara tertutup dan tempat persidangan ditetapkan ketua lembaga arbitrase sesuai  dengan kesepakatan pihak. Gugatan atau gugatan ini  akan gugur jika dalam hari persidangan pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Selama
5 Kha dija h Ara fa h, “PENYELESAIAN  SENGKETA  E-COMMERCE  MELALUI BADAN PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (DITINJAU  DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DAN  HUKUM  ISLAM)” (UIN SYARIF  HIDAYATULLAH JAKARTA  1440, 2018).
proses pemeriksaan dilakukan, kedua pihak menjelaskan kepada majelis dan diperkuat oleh  bukti  bukti  yang  ada.  Pemohon  dapat  mencabut  gugatan  selama  belum dikeluarkannya  putusan  oleh  majelis,  jika  pencabutan  dilakukan  setelah dikeluarkannya putusan maka pencabutan dilakukan dengan penetapan putusan dari majelis.
3. Putusan
Tiga puluh hari setelah melewati proses pemeriksaan, majelis wajib memberikan putusan. Putusan yang dikeluarkan sifatnya  final dan  binding  sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwasanya putusan tersebut bersifat final yang artinya putusan arbitrase adalah putusan terakhir dalam artian tidak ada upaya hukum lagi sehingga tidak menghasilkan putusan lagi. Biaya arbitrase ini  menjadi beban pihak yang kalah dalam sengketa konsumen berdasarkan putusan majelis  arbitrase. Biaya arbitrase  ditentukan oleh  arbiter  yang terdiri dari honor arbiter, biaya perjalanan hingga biaya saksi maupun saksi ahli dan segala biaya yang dikeluarkan oleh arbiter, biaya administrasi.
Arbiter  yang  dipilih  selama  proses  penyelesaian  sengketa,  memiliki  hak  dan kewajiban juga yang harus dipenuhi. Arbiter harus professional dalam pekerjaannya, sehingga  terlihat  bahwa tidak  berpihak  kepada  salah  satu  pihak,  meskipun  dalam pemilihannya dipilih  langsung  oleh  pihak  tersebut.  Arbiter  harus  menghargai dan mendengarkan fakta-fakta yang disampaikan para pihak, karena merupakan hak para pihak untuk didengar. Selama proses  penyelesaian dan dalam memberikan putusan, arbiter harus disiplin  waktu dan sesuai  dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Arbiter tidak dapat dituntut karena putusannya atau karena selama proses arbitrase, kecuali melakukan pelanggaran pidana dan terbukti dengan jelas.
Terdapat beberapa asas  yang berlaku dan sifatnya khusus  dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase:
1. Tidak adanya wewenang pengadilan negeri atas penyelesaian sengketa melalui arbitrase ( absolut auhtority )
2. Adanya  klausula  arbitrase  menjadi  tanda  bukti  fisik  bahwa  tiada  upaya penyelesaian oleh pengadilan negeri ( pacta suntservanda )
3. Putusannya final dan mengikat ( final and binding decision ) 6
3.2. Bentuk  penyelesaian  konflik  norma  pada  penyelesaian  sengketa  konsumen melalui arbitrase.
Problematika  dalam  menerapkan  hukum  positif  (hukum  yang  berlaku  di Indonesia)  pada  umumnya  sering  ditemukan  beberapa  macam,  yaitu  kekosongan norma hukum positif, norma hukum positif  yang terumus secara samar, dan konflik norma hukum positif. Tidak harmonisasinya antar praturan perundang-undangan bisa saja terjadi karena egoism sectoral suatu lembaga  maupun kementrian  dalam proses perencanaan dan pembentukan suatu aturan. 7
6 Supeno, Muhta r Da hri, a nd Ha fid Za ka riya, “Keduduka n Asa s Hukum Da la m Penyelesa ia n Sengketa Mela lui Arbitra se Berda sa rka n Unda ng-Unda ng Nomor 30 Ta hun 1999” 3, no. 1 (1999): 51 –59.
7 Ka dek Anta ri, Ra tna  Winda ri, a nd Dewa  Ma ngku, “TINJAUAN  YURIDIS  MENGENAI  ANTYNOMY NORMEN  ( KONFLIK  NORMA  ) ANTARA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  5 TAHUN  1960 TENTANG  PERATURAN  DASAR-DASAR  POKOK  AGRARIA  DENGAN  MODAL  TERKAIT JANGKA  WAKTU  PEROLEHAN  HAK  ATAS  TANAH  Universita s Pendidika n Ga nesha  e -Journa l Komunitas Y,” e-journal komunitas yustisia 2, no. 2 (2019): 88–99.
Konflik norma ini  dapat terjadi secara horizontal (suatu produk hukum berada dalam hierarki yang sama, artinya tidak lebih tinggi maupun lebih rendah) dan secara vertical (terjadi ketika pertentangan suatu produk hukum dengan yang lainnya yang salah satu diantaranya hierarkinya lebih tinggi ataupun lebih rendah).
Beberapa pasal pasal yang berbenturan atau adanya konflik norma dalam hukum positif di Indonesia sering terjadi, salah satu diantaranya adalah perbedaan mengenai sifat  putusan  arbitrase  oleh  lembaga  penyelesaian  arbitrase  dalam  menyelesaikan sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  bahwa  sifat  putusan arbitrase adalah final dan binding sehingga tidak memungkinkan bagi  pelaku usaha dapat  mengajukan  banding,  namun  dalam  pasal  selanjutnya  Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan upaya keberatan kepada pihak yang terdiri dari konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  merasa  keberatan atas  putusan  yang  diberikan kepada  pengadilan  negeri  dalam  tenggang  waktu  tertentu  sejak  diberitahukannya putusan. Bertentangan dengan sifat putusan dalam lex arbitri yaitu final dan binding. Upaya keberatan ini diatur dalam Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Upaya Pengajuan Keberatan oleh BPSK atau sering dikenal dengan sebutan PERMA 1/2006. Peraturan ini, menetapkan bahwasanya pelaku usaha dan konsumen dapat mengajukanupaya keberatan ke pengadilan negeri dengan membawa beberapa dokumen yang terdiri dari alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan atas putusan BPSK dan salinan putusan BPSK.
Hal-hal yang dapat dijadikan dasar alasan untuk mengajukan upaya keberatan ini ada pada pasal 6 (5) Perma 1/2006 memiliki makna upaya kebaratan dapat dilakukan apabila adanya kesalahan penerapan hukum,  adanya kesalahan dalam  menilai  alat bukti, adanya ultra petita yaitu penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau megabulkan lebih dari yang diminta. 8 Tahap-tahap dan ketentuan untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK yang diatur dalam PERMA, dapat diringkas menjadi berikut ini:
1. Mengajukan keberatan dibatasi dalam kurun waktu 14 hari hari kerja dihitung sejak diberitahukannya putusan oleh BPSK kepada pihak yang bersengketa.
2. Hanya alasan-alasan tertentu yang dapat diajukan ke Pengadilan, jadi tidak semua alasan  dapat  diajukan  ke  pengadilan.  Alasan-alasan  tersebut  terdiri  dari: Ditemukan adanya kepalsuan dokumen yang telah diajukan selama pemeriksaan, Ditemukannya  dokumen  yang  telah  disembunyikan  lawan  dan  bersifat menentukan
3. Adanya tipu muslihat dalam pengambilan keputusan
4. Majelis hakim yang ditunjuk harus berpendidikan dan berpengetahuan di bidang perlindungan konsumen
5. Jika alasan keberatan diluar dari ketiga alasan diatas, maka majelis  hakim bisa mmengadili sendiri sengketa konsumen terkait.
6. Upaya keberatan yang diajukan berbentuk gugatan dan dalam rangkap 6 untuk selanjutnya dikirim kepada pihak yang berkaitan dan dikirim oleh panitera.
7. Dalam proses pemeriksaan, keberatan yang diterima hanya putusan arbitrase oleh BPSK.
8 ma rtunis, “ALASAN  PEMBATALAN  PUTUSAN  ARBITRASE  BADAN  PENYELESAIAN SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK)  PADA  PERATURAN  MAHKAMAH  AGUNG  NOMOR  1 TAHUN  2006” (UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI SYARIF  HIDAYATULLAH  JAKARTA,  2018).
8. Putusan akan diterima oleh pihak yang mengajukan dalam kurun waktu 21 hari semenjak sidang pertama dilaksanakan.
9. Kasasi adalah upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK. Dari Konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini  termasuk konflik  norma horizontal dimana kedudukan kedua Undang-Undang berada pada hierarki yang sama. Menurut pendapat Gert Frederick Malt, untuk membantu penyelesaian konflik norma ini dapat menggunakan tiga cara atau tiga metode yaitu asas preferensi. 9 Maksud dari  Asas  preferensi  merupakan  asas  yang  menentukan  hukum  mana  yang  lebih diutamakan untuk digunakan jika dalam terjadi peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa aturan.
1) lex spesialis derogate legi generali, yang memiliki arti bahwa peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum. asas ini digunakan jika ada konflik  norma yang kedudukan peraturan perundang-undangannya berada pada  kedudukan  hierarki  yang  sama.  Dalam  penelitian  ini,  kedua  peraturan berada pada kedudukan yang sama dalam hierarki perundang-undangan.
2) lex superior derogat legi inferior, yang memiliki arti bahwa peraturan yang peraturan yang  hierarkinya  lebih  tinggi  dapat  mengesampingkan  peraturan  yang hierarkinya lebih rendah. Biasanya asas ini digunakan jika terjadi konflik norma vertikal.  Asas  ini  tidak  dapat digunakan  dalam  penelitian  ini  karena, kedua peraturan perundang-undangan yang bertentangan, merupakan konflik  norma horizontal, bukan vertikal.
3) lex  posterior  derogate  legi  priori, yang  artinya  peraturan  yang  baru  akan mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini  digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang dalam hierarki sederajat. Biasanya salah satu dari perundang-undangannya merupakan perubahan atau perkembangan.
Ketiga  asas  tersebut  dapat  digunakan  untuk  memilih  atau  menunjuk  aturan manakah yang akan digunakan dengan mengenyampingkan aturan lainnya jika terjadai konflik norma. Dari Konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini termasuk konflik norma horizontal dimana kedudukan  kedua  Undang-Undang berada pada hierarki yang sama. Hirarki perundang-undangan telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian terjadi perubahan menjadi Undang- Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Konflik norma tersebut tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Pada umumnya, akibat hukum  merupakan suatu akibat yang terjadi dari suatu  peristiwa hukum yang dilakukan oleh  subyek  hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang dikarenakan kejadian tertentu oleh hukum yang berkaitan telah ditentukan atau dianggap sebagai hukum.

## IV. Kesimpulan
1. Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  melalui  arbitrase  diatur  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumenyang  menjadi  tugas  lembaga  yang  disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  atau dapat disingkat  dengan BPSK. Prosedur pengajuan gugatan arbitrase melalui BPSK ini,  dapat diajukan
9 Sla met Suha rtono, “HUKUM POSITIF PROBLEMATIK  PENERAPAN  DAN  SOLUSI TEORITIKNYA,” jurnal ilmu hukum2 15, no. 2 (2020): 201–211.
tanpa  adanya  klausula  arbitrase  atau  perjanjian  arbitrase.  Diawali  dengan mengajukan gugatan  kepada  sekretariat  BPSK,  setelah  itu  dilanjutkan proses pemeriksaan dan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan kedua pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dan diakhiri dengan dikeluarkannya putusan yang diberikan atas pertimbangan ketua majelis. Sifat putusan arbitrase oleh BPSK ini, final dan binding namun masih dapat diajukan upaya keberatan ke Pengadilan  Negeri  jika  salah  satu  pihak  tidak  menerima  terhadap  putusan arbitrase. Sedangkan dalam  Undang-Undang Arbitrase  ini,  dilaksanakan oleh lembaga arbitrase dan prosedur yang dijalani tidak jauh berbeda. Namun, harus berdasarkan klausula arbitrase/perjanjian arbitrase yang telah disepakati kedua pihak yang bersengketa. Dan putusan yang dikeluarkan bersifat final dan binding, yang  memiliki  arti  tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  lagi  dan mengikat kedua pihak.
2. Konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumendan Undang-Undang Arbitrase merupakan konflik norma horizontal karena ada pada tingkat  hierraki  yang  sama.    Adanya upaya  keberatan oleh  BPSK  yang  tidak sejalan dengan Undang-Undang Arbitrase, dimana yang seharusnya sifat putusan arbitrase adalah final dan binding dalam artian tidak ada upaya hukum apapun atau banding. Maka dari itu, bentuk penyelesaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan asas preferensi.

## V. Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya kepada dosen pembimbing serta pihak atau institusi  yang  mendanai  penelitian  termasuk  pihak-pihak  yang  secara  individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel,  maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Jurnal
Angelo,  Michael.  “PENYELESAIAN  SENGKETA  EKSPEDITUR  TERHADAP KETERLAMBATAN DAN/ATAU HILANGNYA BARANG  PADA KONSUMEN (Studi Kasus PT. Pacific Express Cargo)” 3, no. 8 (2020): 116– 128.
Antari, Kadek, Ratna Windari, and Dewa Mangku. “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANTYNOMY NORMEN ( KONFLIK NORMA )  ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR  5  TAHUN  1960  TENTANG  PERATURAN  DASAR-DASAR  POKOK AGRARIA DENGAN MODAL TERKAIT JANGKA WAKTU PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Universitas Pendidikan Ganesha e- Journal Komunitas Y.” e-journal komunitas yustisia 2, no. 2 (2019): 88 – 99.
Arafah, Khadijah. “PENYELESAIAN SENGKETA E -COMMERCE MELALUI BADAN PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (DITINJAU  DARI  UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM).” UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440, 2018.
Dewi, Ni. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata” 5, no. 1 (2021): 81 – 89.

## martunis. “ALASAN  PEMBATALAN  PUTUSAN  ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN  SENGKETA  KONSUMEN  (BPSK)  PADA  PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2006.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2018.
Maryanto. Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK . Edited by dwi hartono. 1st ed. semarang: unissula press, 2019.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Edited by fatia hijriyanti. NTB: Mataram University Press, 2020.
Suhartono, Slamet. “HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA.” jurnal ilmu hukum2 15, no. 2 (2020): 201 – 211.
Supeno,  Muhtar  Dahri,  and  Hafid  Zakariya.  “Ked udukan  Asas  Hukum  Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui  Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999” 3, no. 1 (1999): 51– 59.