## SISTEM REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI JAWA BARAT
Dede Anggy Reynaldin 1
1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Sistem  Rekruitmen  dan  Kaderisasi  Partai  Keadilan Sejahtera  di  Jawa  Barat”.  Masalah  dilapangan  dalam  penelitian  ini  adalah  belum optimalnya sistem rekruitmen dan kaderisasi yang di terapkan PKS di Jawa Barat, dilihat  dari  adanya  penurunan  presentase  suara  di  pemilu  legislatif  Jawa  Barat, sehingga  peneliti  mengambil  faktor  yang  mempengaruhi  proses  pola  kaderisasi menurut  Harun  yang  diantaranya  adalah  pola  kaderisasi,  kelembagaan,  kualitas dan waktu. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut: (1).Bagaimana Sistem Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat?, (2). Faktor- faktor apa saja yang menghambat dalam sistem rekruitmen dan kaderisasi Partai Keadilan  Sejahtera  di  Jawa  Barat?,  (3).Upaya-upaya  apa  saja  untuk menanggulangi  hambatan-hambatan  dalam  sistem  rekruitmen  dan  kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Barat?
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi  dan  wawancara  secara  mendalam  dengan  informan  kunci  Ketua  DPW PKS  Jawa  Barat,  dan  informan  pendukung  Ketua  Badan  Kaderisasi  dan  Kader PKS. Penentuan informan/narasumber dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih  dengan  pertimbangan  dan  tujuan  tertentu.  Sedangkan  instrument  utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan :  (1).  Pola  rekruitmen  dan  kaderisasi  belum  terlaksana  secara  optimal  sehingga perlu adanya pembaharuan dalam metode-metode rekruitmen dan kaderisasi yang dilakukan  oleh  partai  keadilan  sejahtera  di  Jawa  Barat.  (2).  Peran  lembaga kaderisasi yang ada di PKS yaitu melakukan rekruitmen anggota melalui gerakan dakwah  di  berbagai  lapisan  masyarakat  dengan  cara  melakukan  pendekatan secara  intensif  terhadap  calon  (3).  Pentahapan  dalam  setiap  agenda  kaderisasi merupakan sebuah metode untuk meningkatkan kualitas calon kader PKS di Jawa Barat. (4). PKS menggunakan sistem per semester dalam setiap agenda rekruitmen dan kaderisasi. (5). Terdapat hambatan-hambatan yang ada di sistem rekruitmen dan  kaderisasi  PKS,  (6).  Upaya-upaya  terus  dilakukan  untuk  menanggulangi hambatan-hambatan yang ada
Kata Kunci : Rekruitmen dan kaderisasi

## Abstract
This  research  entitled  “the  system  of  Recruitmen  and  the  prosperous  justice  party cadre  recruitment  in  West  Java”.  The  real  problem  in  this  research  not  yet  optimal recruitment  and  cadre  recruitment  system  which  applied  the  PKS  in  West  Java,  as seem  fro,  the  existence  of  a  decrease  in  the  percentage  of  the  vote  in  legislative elections West Java, so the researchers took factors influencing the process of cadre recruitment  patterns  according  to  Harun  who  are  institutional,  cadre  recruitment patterns,  quality  and  time.  As  for  the  identification  of  the  problem  as  follows  :  (1). How the system of recruitment and the Prosperous Justice Party cadre recruitment in West Java?, (2). What are the Factors that inhibit recruitment and cadre recruitment system  in  the  Prosperous  Justice  Party  in  West  Java?,  (3).  Any  efforts  to  overcome barriers  in  the  system  of  recruitment  and  the  Prosperous  Justice  Party  cadre recruitment  in  West  Java?  In  this  study,  researchers  used  a  descriptive  research methods  wit  qualitative  approaches.  The  techniquw  of  data  collection  was  done through  literature  study,  observation  and  interview  key  informants  in  depth  with DPW  PKS  West  Java,  and  the  informants  supporters  chairman  of  cadre  recruitment and PKS cadre. Determination of informants/purposive sampling done in a resource that is chosen with consideration and specific purpose. While the main instrument in the study are researchers themselves. Based on the result of the study showed : (1). Recruitment  and cadre recruitment pattern have not been  implemented optimally so that  the  need  for  renewal  in  the  methods  of  recruitment  and  cadre  recruitment conducted  by  the  Prosperous  Justice  Party  in  West  Java.  (2)  The  role  of  the instituations  existing  in  the  PKS  cadre  recruitment  namely  recruitment  of  members through  Dakwah  movement  in  various  walks  of  the  life  by  means  of  an  intensive approach  towards  prospective.  (3).  Phasing  in  any  cadre  recruitment  agenda  is  a method to improve the quality of cadres of the the PKS candidate in West Java. (4). The  PKS  used  the  system  semester  in  each  recruitment  agenda  and  cadre recruitment.  (5).  There  are  barriers  that  exist  in  the  system  of  recruitment  and  the PKS cadre recruitment. (6). Efforts continue to be made to overcome existing barriers.
Keyword : Recruitmen and cadre recruitmen

## PENDAHULUAN
Partai politik atau yang sering disebut juga dengan parpol merupakan ruang atau wadah bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini, parpol sudah sangat akrab di lingkungan  masyarakat.  Sebagai  lembaga  politik,  partai  bukan  sesuatu yang ada dengan sendirinya. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun belum cukup tua, partai politik dapat dikatakan sebuah organisasi  yang  baru  dalam  kehidupan  manusia,  jauh  lebih  muda  di
bandingkan  dengan  organisasi  negara.  Menurut  Budiardjo  (2008:  397), sebagai  subjek  penelitian  ilmiah,  parpol  tergolong  relatif  muda.  Baru  pada awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini dimulai. Parpol pada awalnya lahir  di  negara-negara  Eropa  bagian  barat.  Dengan  meluasnya  gagasan bahwa  rakyat  merupakan  faktor  yang  perlu  diperhitungkan  dan diikutsertakan dalam proses politik, maka parpol telah lahir secara spontan dan  berkembang  menjadi  penghubung  antara  rakyat  di  satu  pihak  dan pemerintah di lain pihak.
Dalam  Budiardjo  (2008:398)  mengatakan  Partai-partai  politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas  dan  kukuh  Eksistensi  parpol  di  Indonesia  sebagai  organisasi  politik menunjukkan  perkembangan  yang  semakin  meningkat  peranannya,  baik secara  kualitas  dan  kuantitas.  Sejalan  dengan  perkembangannya,  parpol memerlukan sistem yang modern, sehingga menghasilkan organisasi politik yang  bisa  bertahan  di  kancah  perpolitikan  nasional  yang  serba  penuh pertarungan  sengit. Untuk  menghasilkan  parpol  modern,  maka  diperlukan sistem  kaderisasi  yang  mumpuni.  Pada  umumnya  parpol  juga  diharapkan akan melaksanakan fungsi-fungsinya seperti di negara- negara yang sudah mapan  kehidupan  politiknya.  Ia  diharapkan  menjadi  alat  penting  untuk mengorganisir  kekuasaan  politik,  memengaruhi  keputusan-  keputusan pemerintah  serta  turut  melaksanakannya,  menghubungkan  secara  efektif ke  masyarakat  umum  dengan  proses  politik,  merumuskan  aspirasi  dan tuntutan  rakyat  serta  memasukkannya  ke  dalam  proses  membuat keputusan.
Parpol  hadir  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  tujuan  untuk
memperoleh  dan  mempertahankan  kekuasaan  yang  diwujudkan  melalui program-  program  yang  disusun  berdasarkan  ideologi  partai.  Salah  satu cara yang digunakan suatu parpol untuk mendapatkan dan mempertahankan  kekuasaan  adalah  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum. Oleh  sebab  itu,  parpol  harus  menyediakan  kader-kader  yang qualified untuk bertarung. Di sisi lain, parpol juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan  rencana-rencana  dan  kebijakan–kebijakan  pemerintah. Dengan  demikian  terjadi  arus  informasi  dan  dialog  dua  arah,  dari  atas  ke bawah  dan  dari  bawah  ke  atas.  Oleh  karena  itu  parpol  memainkan  peran sebagai  penghubung  antara  yang  memerintah  dan  yang  diperintah.  Peran partai  sebagai  jembatan  sangat  penting,  karena  disatu  pihak,  kebijakan pemerintah  perlu  dijelaskan  kepada  semua  kelompok  masyarakat  ,  dan  di pihak lain pemerintah juga harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.
Rekrutmen  politik  atau  representasi  politik  memegang  peranan penting  dalam  sistem  politik  suatu  negara.  Karena  proses  ini  menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui  lembaga-  lembaga  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  tercapai  atau tidaknya  tujuan  suatu  sistem  politik  yang  baik  tergantung  pada  kualitas rekrutmen  politik.  Azhari  (2014:6)  menyebutkan  bahwa  “Kehadiran  suatu partai  politik  dapat  dilihat  dari  kemampuan  partai  tersebut  melaksanakan fungsinya.Salah  satu  fungsi  yang  terpenting  yang  dimiliki  parpol  adalah fungsi rekrutmen politik”.
Rekrutmen  politik  merupakan  seleksi,  pemilihan  atau  seleksi pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan di sistem politik  dan  sistem  pemerintahan.  Dalam  rekrutmen  politik,  parpol
umumnya memiliki cara sendiri dalam perekrutan calon anggota. Menurut Gomes  (1995:  105)  mengatakan  bahwa  “rekrutmen  merupakan  proses mencari,  menemukan  dan  menarik  para  pelamar  untuk  dipekerjakan dalam suatu organisasi”.
Begitu pula dengan salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Dalam  sejarahnya,  partai  yang  memiliki  nama Partai Keadilan (PK) ini bisa dikatakan berbeda dengan partai lainnya, baik partai yang berbasis ideologis maupun yang non ideologis. Kelahiran partai keadilan berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang membahas tentang  penyikapan  terhadap  era  reformasi  yang  membuka  keran kebebasan  untuk  berkspresi  diantaranya  mendirikan  partai  politik. Persoalan  mendirikan  partai  adalah  agenda  yang  hangat  dibicarakan kalangan  tarbiyah,  sebagian  mengatakan  perlu  mendirikan  partai  politik dan sebagain menyatakan tidak perlu.
PKS  semakin  dikenal  masyarakat  luas  dengan  apa  yang  dilakukan sebagai  sebuah  partai  khususnya  dalam  masalah  pengkaderan  Partai  ini terus  mendidik  kader  kadernya  menjadi  kader  yang  solid  bagi  partainya. PKS  sendiri  merupakan  sebuah  partai  yang  memiliki  kader  yang  sangat solid.  Kader  yang  solid  ini  tidak  lepas  dari  pemilihan  dan  seleksi  ketat dalam  merekruit  calon  anggota.  Sistem  prekruitan  yang  ketat  ini  melalui sistem  management  Tarbiyah  dengan  menerapkan  kurikulum  dan  materi yang  di  buat  oleh  orang  orang  Tarbiyah  PKS.  Tarbiyah  PKS  sendiri menyeleksi,  meramu,  dan  kemudian  mengembangkan  sendiri  dengan bimbingan  seorang murrabbi .  Tarbiyah  PKS  juga  mengadopsi  pemikiran pemikiran    tokoh    tokoh    melalui    referensi    referensi    yang    dipakainya.
Hasil dari perekruitan PKS ini akan bisa menghasilkan sebuah modul atau kurikulum untuk di pelajari oleh kader.
Aspek  utama  dalam  jaringan  Tarbiyah  PKS  adalah  Masjid  Kampus. Masjid  kampus  menjadi  fokus  kelembagaan  jejaring  sosial  dan  keagamaan jemaah  Tarbiyah.  LMD  (Lembaga  Mujahid  Kampus)  dan  LDK  (Lembaga Dakwah  Kampus)  sendiri  dijadikan  wadah  formal  para  aktivis  dakwah melalui rekruitmen besar besaran pada mahasiswa baru. Terakhir jejejaring sumber  daya  organisasi  Tarbiyah  memiliki  hubungan  dengan  KAMMI. Pembentukan KAMMI dalam perjuangan menuntut reformasi menjadi tahap transformasi  perjuangan  jamaah  Tarbiyah  dalam  menggunakan  institusi yang  lebih  formal  dan  transparan  untuk  memperjuangkan  cita  cita  sosial dan politiknya.
Sistem      rekuitmen      PKS      dilalukan      dengan      dua      cara      yakni rekuitmen fardi dan jama’i. Rekuitemen  fardi  sendiri  dilakukan  oleh anggota  Tarbiyah  PKS  terhadap  beberapa  orang  melalui  dakwah-dakwah yang  di  lakukan  oleh  kader  di  masjid-masjid  atau  ruang  lainnya  yang memungkinkan  untuk  melakukan  dakwah.  Setelah  itu  para  kader melakukan pendekatan secara intens terhadap calon kader yang nanti nya akan dinilai dari tingkat kemampuan dan kemauan dari calon kader untuk direkomendasikan mengikuti pola kaderisasi di PKS. Sedangkan rekuitmen jama’i  yakni  rekuitmen  yang  dilakukan  secara  kolektif  dengan  formal  dan informal  atau  sering  kita  sebut  perekrutan  langsung  ke  partai  seperti partai-partai lainnya. Caranya para calon kader mendaftarkan diri ke partai dari  tingkatan  DPRa  sampai  ke  DPP  PKS  untuk  selanjutnya  mengikuti kaderisasi formal partai. Selain itu para calon kader bisa mengikuti agenda-
agenda yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sayap partai seperti lembaga dakwah  sekolah  maupun  kampus,  atau  bisa  mengikuti  pengajian  rutin yang  dilaksanakan  oleh  kader-kader  PKS.  Tapi  disisi  lain  PKS  melakukan rekrutmen  anggota  dari  orang-orang  yang  berlatar  belakang  non-tarbiyah, baik itu muslim dan non muslim.
Secara terminologis, definisi kaderisasi adalah pencetakan, sedangkan  definisi  kader  itu  sendiri  adalah  orang  orang  yang  dipercaya mampu melanjutkan tugas tugas yang ada dalam suatu organisasi dengan kata  lain,  kaderisasi  adalah  proses,  cara,  atau  perbuatan  dalam  usaha mendidik  manusia  yang  memiliki  kompetensi  tinggi  yang  mapan  untuk menjalan suatu amanah.
Dalam  pelaksanaanya,  pola  kaderisasi  yang  dilaksanakan  PKS  yaitu system  pentahapan  dengan  melakukan  proses  pemberian  materi  sesuai jenjang yang ada. Penjenjangan ini merupakan sebuah upaya guna adanya pematangan  pemahaman  calon  kader  di  setiap  penjenjangannya. Penjenjangan  yang  ada  di  PKS  yaitu  kader  pemula,  muda,  madya,  dewasa dan  ahli.  Untuk  bisa  menjadi  kader  inti  partai,  semua  kader  harus  sudah menyelesaikan penjenjangan tersebut yang nantinya akan direkomendasikan  untuk  menjadi  kader  inti  partai.  Setelah  menjadi  kader inti  di  partai,  kader-kader  tersebut  memegang  amanah  dari  partai  dan amanah tersebut tidak boleh diingkari. Suatu kader bisa di keluarkan dari partai  apabila  suatu  kader  melanggar  peraturan,  perjanjian,  dan  amanah yang  sudah  di  berikan  partai  kepada  kader  tersebut.  Kader  kader  ini  pun akan  melanjutkan  tujuan  dan  memegang  tongkat  estafet  untuk memperjuangkan  perjuangan  PKS  di  kancah  perpolitikan  Indonesia.  Bisa
kita lihat dari hasil Pemilu 2004, Partai ini berhasil meraih 8.325.020 suara atau sekitar 7,34%  dari  total  suara  dan  berhasil  mendudukkan  45  orang wakilnya  di  DPR.  Pada  Pemilu  2009  perolehan  suara  PKS  8.204.946  atau 7,88%  dengan  57  kursi  di  parlemen.  Sedangkan  pada  Pemilu  2014 memperoleh suara  8.480.204 atau 6.79% dengan penurunan jumlah kursi sebanyak  17  buah  dari  Pemilu  sebelumnya.  Ini  menunjukan  sebuah peningkatan  yang  cukup  signifikan  dalam  melakukan  proses  rekruitmen dan kaderisasi oleh partai keadilan sejahtera.
Pada  dasarnya  rekruitmen  dan  kaderisasi  merupakan  hal  yang  paling penting  dalam  sebuah  organisasi  termasuk  partai  politik,  mengingat  pola rekruitmen  dan  kaderisasi  adalah  bagian  yang  sangat  menentukan  umur sebuah  partai  politik.  Sebuah  partai  politik  hanya  akan  mampu  bertahan dari  berbagai  tantangan  dan  perubahan  zaman  jika  dapat  melakukan regenerasi  dengan  baik.  Pada  dasarnya  eksistensi  partai  tergantung  pola kaderisasi yang bertujuan untuk menghasilkan kader-kader terbaik partai. Dalam  rangka  melakukan  regenerasi  yang  baik  sebagai  terusan  dari rekruitmen  yang  dilakukan  oleh  partai  politik,  maka  mutlak  untuk selanjutnya  melakukan  proses  kaderisasi  yang  teratur  dan  berjenjang.  Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  Harun  (2006:  94)  yang  menyatakan  bahwa “Kaderisasi  yang  baik  setidaknya  memiliki  beberapa  jenjang  yang diperuntukan  bagi  para  kadernya”.  Klasifikasi  jenjang  kaderisasi  menurut Rohayat  Harun  adalah  jenjang  pertama  yang  diperuntukkan  bagi  kader pemula,  jenjang  kedua  yang  diperuntukkan  bagi  kader  madya  dan  jenjang ketiga yang diperuntukkan bagi calon-calon politisi. Kaderisasi merupakan salah  satu  bentuk  pendidikan  politik  yang  dijalankan  oleh  partai  politik,
biasanya  dilakukan  dengan  menanamkan  sejumlah  informasi  politik  yang dilakukan  dengan  sengaja  kepada  orang-orang  tertentu,  dalam  hal  ini adalah  kader  partai.  Informasi  politik  yang  diberikan  biasa  berupa pengetahuan  ( knowledge )  politik,  tetapi  juga  hal-hal  yang  terkait  dengan permasalahan  bangsa  dan  negara.  Dalam  pola  kaderisasi  juga  dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik.
Di  Jawa  Barat  sendiri  pada  hakikatnya,  PKS  melakukan  proses perekrutan  dan  pengkaderan  yang  sama  dengan  PKS  tingkat  nasional. Tujuannya  agar  tercapainya  visi  dan  misi  partai  mengenai  pengkaderan PKS  itu  sendiri.  Elektabilitas  PKS  bila  melihat  sumber  daya  manusia  yang ada di wilayah Jawa Barat,di nilai cukup baik. Di eksekutif, Gubernur Jawa Barat sendiri merupakan kader dari PKS, ini mengindikasikan bahwa partai ini  dikatakan  berhasil  dalam  melakukan  pengkaderan  di  tingkat  provinsi dan  sesuai  dengan  harapan  dan  tujuan  pimpinan  pusat.  Namun  bila melihat pada kenyataan, PKS ini mengalami penurunan dalam segi pemilih. Sebagai  partai  kader,  harusnya  PKS  bisa  mendulang  suara  di  Jawa  Barat lebih baik lagi melalui kader-kader yang dimilikinya. Bisa dilihat di pemilu legislatif  Jawa  Barat.  PKS  mengalami  penurunan  suara  dan  persentase pemilih  di  3  periode  ke  belakang  dalam  pemilu  legislatif.  Semestinya  ini menjadi sebuah peringatan bagi PKS dalam menjalankan sistem rekruitmen dan kaderisasinya, bilamana hasil pemilu legislatif yang menjadi acuannya. Jelas  ini  memperlihatkan  kurang  maksimalnya  penerapan  sistem rekruitmen  dan  kaderisasi  sehingga  tidak  tercapainya  harapan-harapan yang ditentukan partai dalam hal segi suara/pemilih.
Adapun data hasil pemilu legislatif yang didapat oleh Partai Keadilan
Sejahtera di tingkat provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

## Tabel 1.1

## Perolehan Suara PKS di Pemilu Legislatif Jawa Barat
TAHUN SUARA PRESENTASI JUMLAH KURSI 2004 2.407.982 12,37 % 14 2009 2.128.147 11,48% 13 2014 1.903.561 8,98% 12
Sumber : Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Barat
Dari  table  diatas,  terlihat  penurunan  perolehan  suara  dari  3  periode dalam  pemilu  legislatif  untuk  suara  PKS  di  Jawa  Barat,  hal  ini  diduga karena  sistem  pengkaderan  dan  rekruitmen  di  PKS  tidak  berjalan  optimal.
Hal tersebut terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:
1. Kurang  optimalnya  penerapan  sistem  rekruitmen  dan  kaderisasi  yang masih belum sesuai dengan platform yang ada di partai keadilan sejahtera, sehingga  mengakibatkan  adanya  penurunan  kualitas  kader  dalam menunjang cita-cita partai. Indikasi yang terjadi saat ini adalah kurangnya pemahaman  mengenai  materi-materi  yang  ada  dalam  setiap  jenjangnya, karena  di  PKS  itu  sendiri  dalam  pengimplementasian  materi  selalu  harus bersentuhan  dengan  masyarakat,  misalnya  bahwa  kader  harus  dekat dengan  rakyat  dengan  cara  mengisi  materi  dakwah  di  setiap  kesempatan yang  ada  sehingga  akan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap individu  dan  partai.  Namun  pada  kenyataanya  pemahaman  itu  masih
kurang  dipahami  oleh  kader.  Sehingga  jelas  hal  tersebut  menjadi  sebuah kendala  yang  menghasilkan  penurunan  elektabilitas  partai  melalui  kader yang dimiliki.
2. Kurangnya  tenaga  murrabbi  (guru/senior),  sehingga  menghambat  pola kaderisasi  serta  rekruitmen  yang  ada  dalam  tubuh  partai  ini.  Hal  ini  di akui oleh beberapa petinggi partai, bahwa saat ini yang  menjadi hambatan terbesar adalah kekurangannya murrabi dalam setia pelaksanaan pengkaderan.  Kualifikasi  para  guru  menjadi  sorotan  utama  PKS,  ini diakibatkan  oleh  semangat  membina  dari  para  kader  yang  sudah memenuhi kualifikasi murrabi yang diterapkan PKS sehingga perlu adanya sebuah  pembaharuan  dalam  penetapan  kualifikasi  yang  akan  berimbas kepada tercapainya penyampaian materi yang sesuai dengan tujuan materi.

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  yang  akan  dikaji  oleh  peneliti  merupakan  masalah yang  bersifat  sosial  dan  dinamis.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memilih menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  untuk  menentukan  cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.  Penelitian  kualitatif  ini  dapat  digunakan  untuk  memahami interaksi  sosial,  misalnya  dengan  wawancara  mendalam  sehingga  akan ditemukan pola-pola yang jelas.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Mely G. Tan (dalam  Silalahi,  2010:28)  “bahwa  penelitian  yang  bersifat  deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala,  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  frekuensi  adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Sedangkan  menurut  Silalahi  (2010:29)  “mengatakan  bahwa  penelitian
deskriptif  bisa  digunakan  baik  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan penelitian (tidak berhipotesis) dan menguji hipotesis (berhipotesis)”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam membahas Sistem Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera  Di  Jawa  Barat,  peneliti  akan  mencari  jawabanya  melalui pertanyaan-  pertanyaan  yang  mengacu  pada  proses  pola  kaderisasi sebagaimana  disampaikan  oleh  Rohayat  Harun  (2006:  94).  Hal  tersebut dilakukan  untuk  memperjelas  asumsi  dan  mempermudah  pembahasan serta analisis dengan dimensi sebagai berikut :

## 1. Pola Kaderisasi
PKS  telah  eksis  dalam  perpolitikan  di  Indonesia,  fungsi-fungsi  yang dimainkan  sebagai  partai  politik  memberikan  warna  baru  bagi  politik Indonesia,  diantara  fungsi  itu  adalah  sosialisasi  politik,  partisipasi  politik dan  rekrutmen  politik.  PKS  adalah  partai  kader  yaitu  partai  yang mengandalkan  kualitas  anggota,  keketatan  organisasi  dan  disiplin  anggota sebagai  kekuatan  utama.  PKS  sebagai  partai  dakwah  dalam  partisipasi politiknya  berupaya  mendakwahkan  Islam  dengan  wadah  partai  dalam perpolitikan  Indonesia,  dan  dalam  upaya  mentransformasi  bangsa  menuju bangsa yang adil dan sejahtera. PKS memiliki jaringan struktur yang sangat kuat  di  seluruh Indonesia,  capaian  struktur  untuk  provinsi  DPW  sudah  di 33 Provinsi dan untuk di tingkat kabupaten 95% serta ditingkat DPC 75%. Jaringan ini merupakan kepanjangan tangan struktur di tingkat pusat yang di  koordinasikan  oleh  wilayah  dakwah  DPP.  Struktur  PKS  yang  luas  ini berasal dari para aktivis dakwah yang menyebar di seluruh Indonesia, para aktivis ini berasal dari kampus-kampus dan juga remaja masjid, serta dari para  lulusan  timur  tengah  yang  bersentuhan  dengan  jaringan  dakwah Ikhwanul  Muslimin  di  Timur  Tengah.  Kebanyakan  jaringan  ini  terutama diluar pulau jawa masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, walaupun ada tapi masih sedikit di daerah pelosok pedesaan.
Namun dalam fungsi partai, rekruitmen politik tidak bisa dipisahkan dengan pola kaderisasi yang ada. Untuk seleksi dan pola rekrutmen kader PKS  unik  dalam  perpolitikan  Indonesia.  Kader  PKS  dipilih  dan  diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh sekelompok individu dan atau  oleh  murabbi  (guru  pembimbing)  menggunakan  metode  Tarbiyah (pendikan)  berkesinambungan  dan  terjadwal  (halaqah).  Dalam  sumpahnya sebagai anggota PKS,   kader   harus   mengucapkan baiat secara   lengkap dengan      membaca  dua  kalimat  syahadat.  Dengan  demikian,  sistem sumpah  ini  tidak  memungkinkan  non-Muslim  menjadi  kader  PKS.  Namun sesuai  hasil  Munas  2010  di  Jakarta,  PKS  membedakan  antara  kader  dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah  pasti  seorang  Muslim.  Sementara  anggota  adalah  siapa  saja  yang terikat  kepada  organisasi  dan  bersifat  lebih  umum  dan  terbuka. Rekruitmen  yang  dilakukan  PKS  bisa  di  katakan  cukup  menarik,  dimana penjaringan  calon  kader  melalui  perekruitan  itu  sendiri  bisasanya menggunakan  jalur  dakwah,  kader-kader  yang  ada  saat  ini  melakukan berbagai manuver untuk melakukan penjaringan tersebut. PKS menggunakan  gerakan-gerakan  bersifat  struktural  dan  kultural,  dimana para  kader  menyebarkan  pemahaman  tentang  PKS  ke  seluruh  lapisan masyarakat,  ini  merupakan  langkah  efektif  untuk  PKS  bisa  diterima  di berbagai kalangan masyarakat.
Gerakan kultural merupakan gerakan dengan cara penyebaran kader ke  berbagai  lapisan  masyarakat  serta  menggerakan  masyarakat  dalam mentransformasi diri mereka sendiri. Sedangkan gerakan struktural adalah gerakan  dengan  melakukan  persebaran  kader  di  lembaga-lembaga pemerintahan,  baik  eksekutif,  legislative,  yudikatif  maupun  sector  lain, dimana  ini  sangat  memungkinkan  untuk  masyarakat  lebih  mengenal  PKS secara lebih luas melalui kader-kader yang ada di kelembagaan pemerintah dan  kader  kader  bisa  lebih  leluasa  memahami  orang-orang  yang  akan direkruit menjadi seorang anggota.

## 2. Kelembagaan
Lembaga  kaderisasi  merupakan  representasi  dari  badan  kaderisasi yang  ada  di  DPW  PKS  Jawa  Barat,  dimana  lembaga  kaderisasi  ini berbentuk  lembaga  kaderisasi  yang  ada  di  dalam  struktural  yang  ada  di setiap dewan pengurus di seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga kaderisasi ini  lebih  menitik  beratkan  kepada  lembaga  yang  menjalankan  program kaderisasi,  padahal  PKS  bisa  memanfaatkan  organisasi  underbow  partai dan  organisasi  formal  partai  dalam  melaksanakan  proses  kaderisasi  non formal,  dimana  organisasi-organisasi  yang  ada  di  PKS  lebih  leluasa  dalam keikutsertaan  dalam  menjalankan  sistem  rekruitmen  dan  kaderisasi  PKS. Organisasi-organisasi underbrow PKS bisa mengembangkan pola pengakaderan sendiri sendiri. Organisasi-organisasi underbrow PKS seperti Garda  Keadilan,  Serikat  Pekerja  Keadilan  (SPK),  Perhimpunan  Petani Nelayan  Sejahtera  Indonesia.  (KAPMI)  adalah  organisasi  yang  bergerak dibidang  sosial  kemasyarakatan.  Selain  kelompok  kelompok  yang  secara formal  bukan  underbrow  PKS  namun  berafiliasi  secara  ideologis  ke  partai ini,  seperti  ROHIS  dan  LDK  juga  mengembangkan  pola  pengkaderan  yang khas.  Contoh  seperti  ROHIS  dikenal  sebagai  pengkaderan  yang  dinamai Latihan  Dasar  Kepemimpinan,  sementara  di  LDK  ada  pembinaan  bernama Kajian Rutin. Organisasi atau kelompok ini sangat solid, dan memiliki daya juang  yang  tinggi  untuk  berdakawah  di  lingkungan.  Mereka  pun  sering melakukan  gerakan-gerakan  bantuan  sosial  jika  ada  musibah  yang menimpa daerah-daerah di Indonesia.

## 3. Kualitas
Dalam  pelaksanaan  pola  kaderisasi  di  PKS,  tentunya  di  setiap pemberian  materinya  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dari  para peserta kader. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas  dalam  sistem  kaderisasi  yang  ada  di  PKS.  Salah  satunya  dengan pembaharuan  metode  pembelajaran  yang  di  terapkan  dalam  setiap
pelaksanaan  agenda  kaderisasi.  Pembaharuan  metode  pembelajaran seharusnya  dapat  mengikuti  perkembangan  generalisasi.  Pola  pembinaan pun menjadi factor yang sangat penting agar dapat meningkatkan kualitas para  peserta  kader.  Pembina  dalam  melaksanakan  kaderisasi  harus memiliki  kualifikasi  yang  baik,  agar  di  setiap  pemberian  materi  yang  ada dapat  mudah  dipahami  oleh  para  peserta  kader.  Peneliti  menilai  dari  hasil observasi  bahwa  evaluasi  yang  dilakukan  tersebut  harus  disertai  dengan beberapa  perubahan  atau  perbaikan,  salah  satunya  perubahan  metode pembelajaran  yang  di  terapkan  dalam  pelaksanaan  rekruitmen  dan kaderisasi,  terutama  dalam  pelaksanaan  kaderisasi,  dimana  perlu  adanya perubahan metode belajar dari sisi materi dan gaya pembelajaran, terlebih partai  ini  merupakan  partai  yang  menjuluki  dirinya  sebagai  partai  anak muda, maksud peneliti adalah dengan pesatnya pertumbuhan generalisasi, partai  keadilan  sejahtera  harusnya  mampu  untuk  mengejar  pertumbuhan tersebut, ini akan memberikan setidaknya refreshment dalam segi kualitas peembelajaran.  Yang  menjadi  permasalahan  lainnya  adalah  tentang lembaga  kaderisasi  dan  murrabi  (pembimbing)  dalam  melaksanakan pembelajaran  dan  pemberian  materi.  Saat  ini  dari  hasil  observasi  yang dilakukan, gerakan-gerakan yang berawal dari lembaga kaderisasi ataupun organisasi  formal  partai  sedikit  menurun  dalam  memerankan  fungsinya  di lapangan, terlihat dari menurunnya organisasi dakwah kampus atau rohis yang  saat  ini  mulai  tenggelam,  ini  mengindikasikan,  semakin  harinya kualitas  kader  atau  organ-organ  di  dalam  partai  mengalami  penurunan secara kualitaas, maka perlu adanya sebuah titik balik yang dilakukan oleh partai dengan pembenahan-pembenahan yang menjadi kendala.
Lalu hasil observasi di lapangan yang selanjutnya, yang menjadi kendala saat  ini  adalah  kemampuan  setiap  daerah  dalam  melaksanakan  pola kaderisasi,  mengingat  masih  banyak  DPD  PKS  di  daerah  yang  sangat  sulit melaksanakan  kaderisasi  ,  sehingga  akan  menghambat  potensi-potensi yang  dimiliki  oleh  kader  di  daerah  yang  tidak  mampu  melaksanakan kaderisasi,  berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pengurus  yang  ada  di wilayah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa DPW PKS Jawa Barat sangat
memperhatikan penyelenggaraan proses kaderisasi di setiap daerah dengan berupaya  memfasilitasi  proses  kaderisasi  dengan  cara  penggabungan, namun hal tersebut harus menjadi sorotan bagi pengurus  wilayah tentang ketidak  mampuan  satu  daerah  melaksanakan  pola  kaderisas  yang dikhawatirkan  akan  menghambat  pengembangan  potensi  kader-kader  di daerah.  Hal  ini  harus  segera  diselesaikan  permasalahannya,  karena kekhawatiran yang terjadi adalah kemampuan untuk memberikan transfer knowledge about party akan semakin berkurang, dengan tidak terselesaikannya masalah kemampuan beberapa daerah yang tidak mampu melaksanakan proses kaderisasi, hal yang menjadi analisa  peneliti adalah, kader-  kader  ini  harus  diberdayakan  secara  maksimal,  agar  kualitas  yang dimiliki  oleh  para  kader  yang  ada  bisa  digunakan  dengan  baik  melalui pendistribusian  kader  yang  memiliki  potensi  baik  ke  setiap  daerah  yang tidak mampu melaksanakan.

## 4.Waktu
Alokasi  waktu  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan rekruitmen  dan  kaderisasi,  dimana  alokasi  waktu  ini  merupakan  sebuah ruang  yang  harus  di  maksimalkan  agar  tujuan  dari  rekruitmen  dan kaderisasi  ini  bisa  tercapai.  Saat  ini  PKS  menggunakan  sistem  periodik atau hitungan per semester dalam pelaksanaanya. Alokasi waktu yang ada harus  dimanfaatkan  dengan  baik,  karena  dengan  sistem  penjenjangan, waktu  ini  dianggap  paling  penting,  karena  di  setiap  semesternya  harus dilakukan  evaluasi  mengenai  pelaksanaan  rekruitmen  dan  kaderisasi. Hasil observasi dilapangan, bila melihat dari pola kaderisasi yang dilakukan melalui  kajian  rutin  perpekan,  sangat  memunkinkan  tujuan  partai  dalam penyampaian  materi  bisa  tersampaikan  sepenuhnya,  terlebih  kelompok halaqoh  dalam  satu  pertemuan  memiliki  tingkat  intensitas  yang  tinggi, namun  tergantung  cara  penyampaian  dari  setiap  pembimbing  yang melakukan  kaderisasi  tersebut  agar  dapat  menyerap  kepada  para  calon kader dan bagaimana metode pembelajaran yang dibawa bisa menyesuaikan  kondisi  kelompok  halaqah  tersebut.  Namun  perlu  ada pengkajian  kembali  mengenai  alokasi  waktu  ini,  mengingat  banyak
komponen  yang  harus  menunjang  waktu  tersebut  dengan  penggunaan sistem  penjenjangan,  salah  satu  nya  adalah  kualifikasi  guru  dan  transfer knowledge mengenai materi-materi yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  membahas mengenai  Sistem  Rekruitmen  dan  Kaderisasi  Partai  Keadilan  Sejahtera  di Jawa  Barat  yang  dalam  pelaksanaan  berjalan  dengan  baik  namun  dalam metode-metode  dan  kualitas  dari  hasil  rekruitmen  dan  kaderisasi  belum memperlihatkan  progress  yang  baik  sehingga  mengakibatkan  turun  nya kepercayaan  masyarakat  yang  ditunjukan  oleh  hasil  suara  dan  presentase PKS  di  jawa  Barat.  Maka  dari  itu  berikut  adalah  kesimpulan  penjelasan dari dimensi yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu :
1. Pola  Kaderisasi  merupakan  dimensi  dimana  hal  ini  menjadi  pokok  dan acuan  pelaksanaan  rekruitmen  dan  kaderisasi  di  PKS  Jawa  Barat.  Pola kaderisasi  yang  dilakukan  PKS  bersifat  penjenjangan.  Rekruitmen  politik PKS  untuk  calon  anggota  legislatif  dan  calon  kepala  daerah  menggunakan sistem “semi terbuka”.
2. Kelembagaan, merupakan daya dukung dalam pelaksanaan rekruitmen dan kaderisasi.  Tujuan  pembentukan  lembaga-lembaga  ini  adalah  penjaringan dan  pemantapan  kualitas  calon  kader  untuk  partai  melalui  kegiatan- kegiatannya.
3. Kualitas,  adanya  sistem  rekruitmen  yang  merupakan  tahap  penjaringan calon kader yang ingin mengembangkan diri di ranah partai politik yang di lakukan  oleh  PKS  di  Jawa  Barat.  Tujuan  mekanisme  penjenjangan bertujuan untuk memfokuskan pola pengkaderan.
4. Waktu,  PKS  menggunakan  system  per  semester  dalam  setiap  agenda rekruitmen  dan  kaderisasi.  Pertimbangan  penentuan  waktu  ini  bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan rekruitmen dan kaderisasi.
Faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  sistem  rekruitmen  dan  kaderisasi PKS  di  Jawa  Barat  merupakan  hambatan  yang  merujuk  kepada  faktor
pendukung  pelaksanaan  rekruitmen  dan  kaderisasi  PKS  di  Jawa  Barat. Upaya  yang  dilakukan  oleh  partai  terhadap  hambatan  yang  ada  dalam sistem  rekruitmen  dan  kaderisasi  PKS  di  Jawa  Barat  terus  menerus menerus  dilakukan  agar  hambatan-hambatan  yang  ada  bisa  diselesaikan dengan  apa  yang  saat  ini  diupayakan  oleh  partai  melalui  pembenahan sistem dan pelaksanaan.

## REKOMENDASI
Berdasarken  uraian  kesimpulan  diatas  mengenai  sistem  rekruitmen dan  kaderisasi  partai  keadilan  sejahtera  di  jawa  barat,  maka  peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  sebuah  pembaharuan  dalam  sistem  rekruitmen  dan  metode pembelajaran dalam sistem kaderisasi supaya mampu mengejar pertumbuhan generalisasi.
2. Optimalisasi  kelembagaan  partai  dalam  melaksakan  pola  rekruitmen  dan kaderisasi dalam melakukan tugasnya.
3. Perlu  adanya  sebuah  pembinaan  berkelanjutan  kepada  kader  yang  telah menempuh semua proses penjenjangan yang ditetapkan oleh partai
4. Mengkaji  kembali  mengenai  penetapan  waktu  dalam  agenda  rekruitmen dan kaderisasi di PKS karena pola penjenjangan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
5. Percepatan  proses  pembenahan  sistem  harus  segera  dilakukan  sebagai bentuk pengupayaan meminimalisir hambatan-hambatan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam. 2002, Kriminologi, Restu Agung. Jakarta
Affandi,  Idrus.  2009.  Bedah  Buku  Political  Education  dari  Robert  Brownhil  dan Patricia Smart. Kencana Utama. Bandung
Amal,  Ichlasul.  1996 .  Teori-Teori  Mutakhir  Partai  Politik .  PT  Tiara  Wacana. Yogyakarta
Arikunto,  S.  2002. Prosedur  Suatu  Penelitian:  Pendekatan  Praktek. Edisi Revisi  Budiardjo,  Miriam.  1998. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  PT.  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
.  2001. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .:  PT.  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
.  2008. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.rev.ed .  PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
.  2012. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.rev.ed .  PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Cholisin  dkk.  2007. Ilmu  Kewarganegaraan .  Universitas  Terbuka.  Jakarta Cholisin,  2000. Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  Fakultas  Ilmu  Sosial,Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
Gaffar,  Afan.1999. Politik  Indonesia:Transisi  Menuju  Demokrasi .Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Gomes,  Faustino  Cardoso,  1995, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .Andy Offset. Yogyakarta
Haris,  Syamsuddin.  1998. Menggugat  Pemilihan  Umum  Orde  Baru,  Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI. Jakarta
Harun,Rochajat  &  Sumarno.  2006. Komunikasi  Politik  Sebagai  Suatu Pengantar. Mandar Madju. Bandung
Haryanto,  dalam  buku  suntingan  Toni  Adrianus  Pito,  Efriza,  dan  Kemal Fasyah; Mengenal Teori-Teori Politik . Cetakan I November 2005. Depok Koirudin.  2004. Partai  Politik  dan  Agenda  Transisi  Demokrasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Huntington,  Samuel  P.  (2001). Gelombang  Demokrasi  Ketiga ,  :  Penerbit Grafiti Jakarta.
Moleong,  Prof.DR.  Lexy  J,  M.A.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Ndraha,  Taliziduhu.  2003. Kybernologi  (Ilmu  Pemerintahan  Baru). Jilid  1-2. Rineka Cipta. Jakarta
Pito, Andrianus, dkk. (2006). Mengenal  Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi . Bandung: PT Nuansa
Silalahi,  Ulber.  2010. Metodologi  Penelitian  Sosial .  Refika  Aditama.  Jakarta Stradling . Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli- Desember 2013
Sugiyono.  2012. Memahami  Penelitian  Kualitatif. ALFABETA.  Bandung Suharno. 2004. Sosiologi politik . Diktat. Yogyakarta
Surbakti,  Ramlan.  1992, Memahami  Ilmu  Politik ,  Gramedia  Widya  Sarana, Jakarta
Syafiie,  Inu  Kencana,  2005, Pengantar  Ilmu  Pemerintahan ,  Refika  Aditama, Bandung
,  2004.  Birokrasi  Pemerintahan  Indonesia.  Mandar Madju. Bandung