P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 1, Maret 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index

## Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera
Supriyadi Institut Agama Islam Negeri Kudus supriyadi_rama@yahoo.co.id
Abstract
Financing  based  on  Islamic  principles  actually  to  increase  employment opportunities and economic prosperity in accordance with the Islamic values. The existence of BMT run financing based on Islamic principles not only for profits and enliven  the  financing  business  in  Indonesia,  but  also  to  create  a  safe  business environment  with  Islamic  principles  that  do  not  burden  the  debtor.  One  of  the financing with the principles of Syariah is financing with the murabahah system. Murabahah financing is a type of purchase contract item with the acquisition price and profit (margin) as agreed by the seller and the buyer where the refund loans by the customer can be done in the form of a mortgage or loan. Loans granted certainly has risk so required ability and effectiveness in managing credit risk and minimize the potential losses. Experienced credit risk is a breakdown of murabahah financing so that need to design a settlement in such financing.

## Keywords: Design, murabahah financing, settlement

## Abstrak
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya untuk meningkatkan kesempatan  kerja  dan  kesejahteraan  ekonomi  sesuai  dengan  nilai-nilai Islam.  Keberadaan  BMT  yang  menjalankan  pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis  pembiayaan    di  Indonesia,  tetapi  juga  untuk  menciptakan lingkungan  bisnis  yang  aman  dengan  prinsip  syariah  yang  tidak memberatkan  debitur.  Salah  satu  pembiayaan  dengan  prinsip  syari’ah adalah  pembiayaan  dengan  sistem  murabahah.  Pembiayaan  murabahah merupakan  jenis  akad  jual  beli  barang  dengan  harga  perolehan  dan keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli  dimana dalam mengembalikan dana pinjaman oleh nasabah bisa dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit. Kredit yang diberikan tentu mengandung resiko sehingga dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit  dan  meminimalkan  potensi  kerugian  yang  ditimbulkan.  Resiko kredit  yang  dialami  adalah  macetnya  pembiayaan  murabahah  sehingga perlu melakukan desain penyelesaian dalam pembiayaan tersebut.
Kata Kunci : Desain, pembiayaan murabahah, penyelesaian

## PENDAHULUAN
Di era globalisasi ini sangatlah diharapkan suatu strategi bersaing yang benar-benar handal, karena kondisi dewasa ini semua kegiatan yang menyangkut masyarakat sudah tidak ada lagi batasannya, semua tranparan dan  akuntabilitasnya  harus  dipertanggungjawabkan,  baik  dalam  bidang jasa,  lembaga  keuangan  maupun  koperasi.      Bentuk  usaha  koperasi memiliki  keunggulan  yaitu  merupakan  gerakan  ekonomi  rakyat  dan mendapat dukungan besar dari pemerintah karena memiliki potensi sangat besar  untuk  mengembangkan  usaha  ekonomi  rakyat  dan  mengentaskan kemiskinan.  Namun,  realitas  memperlihatkan  perkembangan  koperasi hingga  kini  masih  memprihatinkan.  Dari  140  ribu  koperasi  yang  ada  di Indonesia, termasuk koperasi syariah, hanya sekitar 28,5% yang aktif dan lebih  sedikit  lagi  koperasi  yang  memiliki  manajemen  kelembagaan  yang baik, partisipasi anggota yang optimal, usaha yang fokus,terlebih lagi skala usaha  yang  besar.  Sebagai  pilar  terpenting  ekonomi  bangsa  yang diharapkan menjadi sokoguru perekonomian, secara ironis koperasi justru jauh tertinggal dari badan usaha lainnya dan cenderung dianggap sebagai badan usaha kelas dua. (Republika, 2016)
Dengan  keluarnya  Undang-Undang  No.  10  tahun  1998  yang merupakan  revisi  dari  peraturan  pemerintah  No.  72  tahun  1992  tentang sebuah  bank  yang  beroperasi  dengan  sistem  bagi  hasil,  maka  seiring dengan hal tersebut banyak pula lembaga keuangan non bank yang muncul dengan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah BMT (Baitul Mal Wa Tamwil), yang    merupakan  lembaga  keuangan  mikro  yang  menginduk  pada koperasi,  sehingga  BMT  lebih  familier  dengan  koperasi  jasa  keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri  Negara koperasi dan usaha kecil menengah RI nomor : 91/Kep/M. KUKM/IX/2004  tentang  petunjuk  pelaksanaan  kegiatan  usaha  koperasi jasa  keuangan syariah.  Keberadaan BMT ini merupakan salah satu dari lembaga  keuangan  non  bank  untuk  mewujudkan  keinginan  khususnya sebagian umat Islam  tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam megelola perekonomiannya. Walaupun kurang lebih telah 12 tahun yang lalu  peraturan  tentang  bank  dengan  prinsip  bagi  hasil  disahkan,  tetapi untuk  BMT  yang  menginduk  pada  koperasi  baru  disaahkan  tahun  2004 lalu,  sehingga  praktik    lembaga  keuangan  syariah  non  bank  khususnya BMT  masih  relatif  baru    dikalangan  masyarakat  (Yusuf,  2010:2)  yaitu dengan menggunakan model sistem perbankan syariah.
Peran  BMT  dalam  memacu  pertumbuhan  perekonomian  daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin  berimbang.  Dukungan  terhadap  pengembangan  perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “dual  banking system”, dimana bank  konvensional  diperkenankan  untuk  membuka  unit  usaha  syariah.

## Supryiadi
(Harif,  2006:1)  Sistem  perbankkan  Syariah  sesungguhnya  tidak  terbatas pasarnya  pada  nasabah  yang  memiliki  ikatan  emosional  keagamaan (masyarakat muslim). Layanan BMT dapat dinikmati oleh siapa saja, tidak tergantung  agama  yang  dianut,  sepanjang  bersedia  mengikuti  cara berbisnis  yang  diperbolehkan  secara  syariah.  Masyarakat  membutuhkan lembaga  keuangan  yang  kuat,  transparan,  adil  dan  berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah. (Lina, 2017:7)
Karakteristik  sistem  perbankan  syariah  yang   beroperasi berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  memberikan  alternatif  sistem  perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek  keadilan  dalam  bertransaksi,  investasi  yang  beretika, mengedepankan  nilai-nilai  kebersamaan  dan  persaudaraan  dalam berproduksi,  dan  menghindari  kegiatan  spekulatif  dalam  bertransaksi keuangan.  Dengan  menyediakan  beragam  produk  serta  layanan  jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat  dinimati  oleh  seluruh  golongan  masyarakat  Indonesia  tanpa terkecuali.  (Bank  Indonesia,  2011)  Namun  demikian  dalam  sistem perbankan syariah lebih kecil  mengandung risiko dalam pemberian kredit kepada masyarakat.
Risiko kredit yang dalam bank syariah diistilahkan dengan risiko pembiayaan  yang  biasanya  terjadi  jika  counterparty  tidak  bisa  memenuhi kewajibannya  (wanprestasi).  Seringkali  adalah  para  nasabah  yang  tidak bisa tepat waktu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bisa dikatakan mekanisme pembayarannya dilaksanakan secara kredit atau cicilan. Karena pembiayaan  murabahah  merupakan  jenis  akad  jual  beli  barang  dengan menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan  (margin)  yang  disepakati oleh penjual dan pembeli dimana dalam mengembalikan dana pinjaman oleh nasabah bisa dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit. Kredit yang diberikan  oleh  bank  mengandung  resiko  sehingga  bank  dituntut kemampuan  dan  efektivitasnya  dalam  mengelola  resiko  kredit  dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas perkreditan yang sehat.
Dalam  hal  pembiayaan  macet  pihak  BMT  perlu  melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang  dilakukan  apakah  dengan  memberikan  keringanan  berupa  jangka waktu  atau  angsuran  terutama  bagi  pembiayaan  terkena  musibah  atau melakukan  penyitaan  bagi  pembiayaan  yang  sengaja  lalai  untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

## Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera
Tujuan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai  Islam.  Keberadaan  BMT  yang  menjalankan  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan  bisnis  yang  aman,  diantaranya:  Memberikan  pembiayaan dengan  prinsip  syariah  yang  menerapkan  sistem  bagi  hasil  yang  tidak memberatkan debitur.
Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya diwujudkan  dalam  berbagai  macam  produk  pembiayaan  perbankan syariah. (Faisal, 2011:3) Menurut Pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah    dinyatakan  bahwa  pembiayaan adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah, dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik,  jual  beli  dalam  bentuk  piutang  murabahah,  salam  dan  istisna, pinjam  meminjam  dalam  bentuk  piutang  qardh,  dan  sewa  menyewa  jasa dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi  multijasa.  Dari  berbagai  macam produk pembiayaan perbankan syariah seperti diuraikan diatas, murabahah merupakan  salah  satu  bentuk  pembiayaan  yang  paling  dominan diterapkan  dalam  praktik  perbankan  syariah.  Dominasi  tersebut  hampir mencapai  80-95  %  dari  setiap  pembiayaan  dalam  lembaga  pembiayaan islam  yang  menggunakan  transaksi  murabahah..  (Haidar  Hamaudi, 2007:119)
BMT Bina Umat Sejahtera (BMT BUS) yang ikut serta berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran serta tersebut dapat dilihat  dari  pemberian  pembiayaan  secara  murabahah    agar  terjadi peningkatan  ekonomi  masyarakat.  Pemberian  pembiayaan  ini  tidak selamanya  akan  berjalan  mulus,  dalam  artian  bahwa  terdapat  anggota (debitur)  yang lancar dalam pengembaliannya dan ada yang macet dalam pembayaran.  Terhadap  debitur  yang  lancar  dalam  pembayaraanya  akan meningkatkan  kinerja  dalam  lembaga  keuangan  akan  tetapi  terhadap debitur yang macet tentu membawa konsekuensi hukum yang segera perlu mendapatkan  penyelesaian.  Dan  dalam  penyelesaiannya  tidak  boleh merugikan  pihak  BMT  BUS  (kreditur)  karena  telah  memberikan  dan membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonominya.
Dalam  kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  terdapat debitur  (anggota)  yang  macet  dalam  pembiayaan  murabahah,  tidak kooperatif  untuk  menyelesaikan  dengan  pihak  kreditur  yang  biasanya mereka  tidak  mampu  membayar  dengan  alasan  yang  klasik  yaitu  faktor ekonomi  yang  semakin  merosot  atau  dengan  alasan-alasan  yang  tidak

## Supryiadi
dapat dipertanggungjawabkan.  Melihat kenyataan yang demikian  maka pihak krediturlah yang paling banyak dirugikan.
Untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  secara  normatif    maka dapat diproses secara  hukum, hal ini dapat meliputi proses litigasi maupun non  litigasi.  Kedua  cara  penyelesaian    ini  tentu  memiliki  kelebihan  dan kekurangan masing-masing. Proses penyelesaian  melalui litigasi di dalam pengadilan  dan  proses  non  litigasi  merupakan  penyelesaian  sengketa melalui  kerjasama  (kooperatif)  di  luar  pengadilan.  Proses  litigasi menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat  adversarial  yang  belum  mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat  dalam  penyelesaiannya,  membutuhkan  biaya  yang  mahal,  tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak. Sebaliknya melalui proses non litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution,  dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak,  dihindari  kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan secara  komprehensif  dan  kebersamaan  dengan  tetap  menjaga  hubungan baik di antara para pihak. (Rahmadi, 2009:3)
Pemberian  pembiayaan  murabahah  di  BMT  BUS  memiliki karakteristik  tersendiri,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  prinsip  pembiayaan murabahah dan pendekatan penyelesaian yang dilakukan dengan prinsip prinsip syariah. Mengedepankan persuasif  dan berkeadilan sehingga para pihak yang  terlibat dalam penyelesaian tersebut tidak  merasa dirugikan. Desain penyelesaian ini diharapkan akan meningkatkan produktifitas yang diharapkan dengan tidak mengecilkan dari anggota (debitur). Berdasarkan uraian  di  atas  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  :  1)  Untuk  menemukan faktor-faktor  yang    mempengaruhi  kredit  macet  dalam  pembiayaan murabahah  di  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera,  2)  Untuk  mengungkap argumentasu secara filosofis dan menganalisis desain penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah di BMT Bina Ummat Sejahtera

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan Socio legal research, oleh karena  itu  dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  dua  aspek  yaitu  aspek  legal research  yang  objeknya  berupa  norma  dan  socio  recearch  yaitu  dengan menggunakan  metode  dan  teori-teori  ilmu  sosial  tentang  hukum  untuk membantu peneliti dalam menganalisis. (Zamroni, 1992:80) Penelitian ini masuk ranah  Socio legal studies dan dapat di golongkan dalam penelitian sosial tentang hukum yaitu memaparkan suatu realitas sosial yang muncul sebagai  akibat  pelaksanaan  ketentuan  hukum  sehingga  dapat dikategorikan  sebagai  penelitian  non  doktrinal.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  kualitatif  (Robert,  2006:103)  prinsipnya  dalam penelitian adalah pengumpulan dan analisis data dilakukan secara fleksibel

## Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera
melalui  kegiatan  kegiatan  observasi,  interview,  (Nasution,  1992:9) interpretasi  dokumen  dan  material  serta  personal  experience.  (Sanafiah, 1990:80)  Interview  dilakukan  untuk  memperoleh  deskripsi  mengenai aktifitas,  tentang  penyelesaian  kredit  macet  dalam  pembiayaan murabahah. Penelitian ini dilakukan secara indept interview secara terbuka atau  tidak  terstruktur  dengan  informan  dan  secara  tertutup  dalam  hal informan  memiliki  banyak  informasi  tetapi  ada  kendala  untuk mengelaborasi  informasi  tersebut.  Dari  informan  dikembangkan  dengan teknik snowball dengan informan lain sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kredit  Macet  dalam  pembiayaan Murabahah.
Kredit  macet  atau  loan  problem  adalah  kredit  yang  mengalami kesulitan  pelunasan  akibat  adanya  faktor-faktor  atau  unsur  kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.(Dahlan, 1993:220) Kredit macet  ini  dapat  juga  dialami  dalam  pembiayaan  prinsip  murabahah, termasuk  yang  dialami  oleh  BMT  BUS.  Meskipun  sebenarnya  prinsip murabahah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip  agama  atau  kepercayaan  tidak  bersedia  memanfaatkan  jasa-jasa bank  konvensional  yang  memiliki  prinsip  sistem  bunga  yang  dianggap merupakan  pelanggaran  terhadap  syariah  agama  karena  tidak  sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung gharar (ketidak  jelasan),  maisir  (perjudian)  dan  riba  (bunga  uang).  Muhammad Taqi Usmani mengakui bahwa pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk  pembiayaan  melainkan  hanya  alat  untuk  menghindari  “bunga bank” dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen murabahah hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi. Sedangkan untuk  menghindari  praktik  murabahah  yang  akan  terjebak  pada  praktik hilah,  bai’‘înah,  bay‘atâni  fi  bay‘ah,  dan  bai’  al-ma’dûm  maka  para  ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktik jual beli murabahah di lembaga keuangan syariah sebagai berikut: 1). Jual beli murabahah bukan pinjaman yang  diberikan  dengan  bunga,  tetapi  merupakan  jual  beli  komoditas dengan  harga  tangguh  termasuk  margin  keuntungan  di  atas biaya   perolehan  yang  disetujui  bersama.  Dalam  kaitan  ini,  bila  harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai maka sebelum para pihak berpisah, pilihan harga tersebut harus telah disepakati agar terhindar dari bay‘atâni fi bay‘ah, 2). Pemberi pembiayaan dalam hal ini  bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, harus telah membeli komoditas/barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Bila tidak demikian maka akan terjadi

## Supryiadi
bai’  al-ma’dûm  (menjual  belikan  sesuatu  yang  belum  ada/dimiliki). Namun demikian, bila pembelian langsung ke pihak supplier tidak praktis, diperbolehkan  bagi  pemberi  pembiayaan  untuk  memanfaatkan  nasabah sebagai  agen/wakil  dengan  menggunakan  akad  wakalah  untuk  membeli komoditas  yang  diperlukan  atas  nama  pemberi   pembiayaan.  (Unisba, 2016)  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  akad  yang  dibuat  secara  tertulis sehingga dapat meminimalisir konflik antara kreditur dan debitur dalam pembiayaan murabahah dikemudian hari.
Dalam  perspektif  hukum  Islam  murabahah  bersifat  amanah (kepercayaan)  dimana  pembeli  mempercayai  perkataan  penjual  tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah. Dalam hal ini penjual dalam memberikan  informasi  kepada  pembeli  tentang  biaya-biaya  yang dikeluarkan  yang    merupakan  harga  pokok  pembelian,  dan  tambahan keuntungan,  tidak  disertai  dengan  bukti  pembelian.  Dalam  jual  beli murabahah ini kejujuran penjual sangat penting sebagaimana  firman Allah dalam (Q.s. al-Anfal (8):27):
نوملعت متنأو مكتنمأ اونوختو للهآ اونوختلا اونماء نیذلا اھیأی Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul  (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat  yang    sedang  dipercayakan  kepadamu,  sedang  kamu mengetahui.”
Dalam  perspektif  hukum  perdata  akad  murabahah  merupakan perjanjian jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Jual  beli  menurut  KUHPerdata  adalah  suatu  perjanjian  bertimbal  balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hal milik  atas  suatu  barang,  sedang  pihak  yang  lainnya  (si  pembeli)  berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, yang dimaksud disini adalah jual beli secara  tunai.  Perkataan  jual  beli  menunjukkan  bahwa  dari  satu  pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.  (Subekti,  1995:2)  Sifat  konsensual  dari  jual  beli  tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual- beli  dianggap  sudah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  seketika  setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum  diserahkan  maupun  harganya  belum  dibayar.  Hal  ini  berbeda dengan  hukum  Islam  yaitu  bahwa  jual  beli  harus  memenuhi  syarat rukunnya yang meliputi adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan adanya ijab qobul. (Rachmat, 1998:76)
Dalam  implementasinya akad murabahah di BMT BUS dilakukan dengan pembayaran angsuran sehingga sering kali anggota (debitor) wan prestasi  dengan  berbagai  alasan  antara  lain  pembayaran  angsuran  tidak sesuai  dengan  yang  disepakati,  terlambat  membayar  bahkan  tidak  mau

## Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera
membayar angsuran sama sekali atau bahkan macet dalam pembayaran. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian  kualitas  aktiva  bank    umum  dapat  dikategorikan  menjadi  5 kategori yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.  Macet apabila Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga  lebih  dari  270  hari.  Akibatnya  pihak  krediturlah  yang  banyak dirugikan. Dalam pandangan hukum perdata tidak dipenuhinya prestasi oleh  debitor  dapat  dikatakan  sebagai  wanprestasi.    Wanprestasi  artinya tidak  memenuhi  sesuatu  yang  diwajibkan  seperti  yang  telah  ditetapkan dalam perikatan.
Wanprestasi  atau  kelalaian  dalam  memenuhi  isi  akad  di  dalam hukum  Islam  disebut  taqsir.  Kelalaian  menurut  madzhab  Hanafi merupakan salah satu bentuk dari sifat  lupa (nisyan) dan dikatakan jika pelakunya  dalam  keadaan  sadar,  maka  kelalaian  yang  demikian  tidak dapat  dijadikan  alasan  yang  dapat  membebaskan  seseorang  dari pertanggungjawaban  atas  perbuatannya.  (Muhkhlas,  2010:53)  Setiap kerugian yang disebabkan kelalaian seseorang, wajib diganti karena harta dan  jiwa  manusia  mendapatkan  perlindungan  dalam  syariah  Islam. Wanprestasi dalam Al Qur’an dan hadis tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi hanya berupa ketentuan-ketentuan secara umum. Sebagaimana dalam (Q.s.  al-Maidah (5): 1) :
دوقعلاب اوفوأ اونماء نیذلا اھیأی
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu Selanjutnya dalam (Q.s.  at-Taubah (9): 4) :
ملو أیش مكوصقنی مل مث نیكرشملآ نم متدھاع نیذلآ لاإ مكیلع اورھاظی نیقتملا بحی الله نا مھتدم ىلإ مھدھع مھیلإ اومتأف ادحأ
Artinya:  ”Kecuali  orang-orang  yang  musyrikin  yang  kamu  telah mengadakan  perjanjian  (dengan  mereka)  dan  mereka  yang  tidak mengurangi  sesuatupun  (dari  isi  perjanjian)  mu  dan  tidak  pula  mereka membantu  seseorang  memusuhi  kamu,  maka  terhadap  mereka  itu penuhilah janjimu sampai batas waktunya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.
Pembiayaan  murabahah  di  BMT  BUS  juga  mengalami  kemacetan dalam  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  anggota.  Secara  garis  besar terdapat  dua  hal  yang  menyebabkan  kredit  macet  dalam  pembiayaan murabahah yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor internal
a. Ketidaktelitian dari karyawan dalam memberikan pembiayaan, dapat meliputi:
1) pembiayaan murabahah yang  diberikan ternyata juga digunakan untuk pembiayaan di tempat lain

## Supryiadi
2) objek  jaminan  tidak  sesuai  dengan  dengan  nama  anggota  yang memperoleh pembiayaan
3) objek  jaminan  nilainya  lebih  rendah  dari  pembiayaan  yang diberikan pada anggota
4) nama  pemberi  jaminan  secara  formal    tidak  menandatangani perjanjian pembiayaan.
b. Lemahnya pengawasan pembiayaan oleh pimpinan, meliputi:
1) kontrol  terhadap  pembiayaan  tidak  dikoreksi  secara komprehensif
2) pimpinan hanya tidak melakukan secara periodik terjun langsung ke lapangan
c. lemahnya akad perjanjian, meliputi:
1) Akad  perjanjian  yang  ditawarkan  pada  anggota  tidak menguntungkan pihak BMT
2) tidak semua perjanjian pembiayaan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
2. Faktor eksternal;
a. BMT tidak langsung berhubungan dengan BI (Bank Indonesia) ceking sehingga  anggota  yang  bermasalah  dalam  pembiayaan  tidak terdeteksi.
b. Pada awalnya anggota sudah bermasalah dengan Bank Indonesia
c. Lemahnya pihak BMT mendetekti pembiayaan bermasalah
d. Anggota pailit
e. Problem keluarga, misalnya perceraian
f. Itikat buruk anggota
Dari uraian diatas tampak bahwa macetnya pembiayaan murabahah disebabkan  oleh  internal,  hal  ini  senada  dengan  yang  diuraikan  oleh Siswanto Sutoyo (Siswanto: 216) yang menyatakan bahwa secara internal, keteledoran perbankan yang tidak mematuhi peraturan pemberian kredit yang  telah  ditetapkan  akan  mengakibatkan  kredit  macet.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  pemberian  pembiayaan  murabahah  dengan  objek  jaminan. Objek  jaminan  yang  lebih  rendah  akan  membuat  debitur  malas  untuk melakukan pembayaran karena apabila debitur wan prestasi maka objek jaminan  nilainya  lebih  rendah  dari  pembiayaan  yang  telah  dikeluarkan. Bahkan  terkadang  pemilik  objek  jaminan  (debitur  penjamin)  tidak menandatangani  perjanjian  pembiayaan  murabahah,  hal  ini  juga menyulitkan dari pihak kreditur untuk melakukan eksekusi.
Secara eksternal penyebab pembiayaan macet adalah para anggota yang  macet  tersebut  memang  sejak  awal  memang  mempunyai  potensi bermasalah masalah.  Hal ini yang sulit terdeteksi karena BMT tidak tidak masuk  dalam  akses  BI  ceking,  sehingga  tidak  bisa  melihat  apakah  calon anggota yang menerima pembiayaan tersebut sudah masuk blacklist  oleh

## Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera
BI  apa  tidak.  Dapat  dipastikan  apabila  sudah  di  blacklist  oleh  BI  berarti kreditnya  diperbankkan  sudah  macet  atau  bermasalah  terhadap pembayarannya. Macetnya bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, atau pailit sebagaimana  diuraikan  oleh  Supriyadi  yang  menyatakan  bahwa  alasan klasik  yang  sering  disampaikan  oleh  para  debitur  yang  macet  adalah usahanya lagi pailit/bangkrut, sulitnya ekonomi. Pailitnya usaha tersebut dapat  disebabkan  oleh  merosotnya  ekonomi,  salah  urus  usaha  atau kurangnya  pengalaman  dalam  usaha.  Namun  demikian  ada  juga pembiayaan  yang  macet  disebabkan  oleh  itikat  buruk  dari  debitur  yang memang sejak semula sengaja tidak ingin melunasi pembiayaan yang telah diterima.    Itikad  buruk  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan kredit  macet,  yang  telah  direncanakan  tidak  mengembalikan  kreditnya. Selanjutnya  adalah  problem  keluarga  juga  bisa  menjadi  faktor  eksternal terhadap  kredit  macet,  misalnya  karena  perceraian.  Biasanya  pasca perceraian  anggota  yang  macet  maka  mereka  saling  melempar tanggungjawab  untuk  memenuhi  kewajiban  pembayaran  terhadap pembiayaan yang pernah diperoleh. (Supriyadi, 2010:2)

## Desain penyelesaian kredit macet pembiayaan Murabahah 1. Penyelesaian secara internal
Penyelesaian  internal  ini  dilakukan  oleh  tim  khusus  yang  yang dibentuk  di  masing  masing  cabang  di  seluruh  BMT  BUS  seluruh Indonesia dengan didampingi oleh remedial dari kantor BMT BUS pusat. Penyelesaian ini merupakan bagian dari penyelesaian secara non litigasi atau  penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  ini  sering  disebut dengan  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  yaitu    menunjukkan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati  para    pihak  (self-governing  system).  Penyelesaian  sengketa melalui  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  memiliki  kebaikan  atau keunggulan  daripada  proses  penyelesaian  melalui  ajudiksi. Penyelesaian  sengketa  dibandingkan  melalui  Alternative  Dispute Resolution  (ADR)  jauh  lebih  efisien  dan  efektif  dengan  penyelesaian sengketa  melalui  institusi  ajudiksi,  di  mana  penyelesaian  lebih  cepat, biaya murah, dan paling penting menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak. Para pihak dapat mengatur sendiri cara dalamanya waktu penyelesaian sengketa dimaksud.
William  Ury,  J.M.  Brett  dan  S.B.  Golderg  menyatakan  bahwa penyelesaian  secara  non  litigasi  bertujuan  pertama,  mengurangi kemacetan  di  pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang  diajukan  ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali
berkepanjangan,  sehingga  memakan  biaya  yang  tinggi  dan  sering memberikan  hasil  yang  kurang  memuaskan;  kedua,  meningkatkan

## Supryiadi
ketertiban  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  sengketa;  ketiga, memperlancar  serta  memperluas  akses  ke  pengadilan;  keempat, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan  keputusan  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  dan memuaskan. (William, 2003:10)
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dapat  diketahui  bahwa penyelesaian  kredit  macet  dalam  pembiayaan  murabahah  tetap diupayakan  pencegahan  dini  agar  pembayaran  angsuran  lancar.  Oleh karena itu ketika pembiayaan tersebut terdapat potensi non lancar maka pihak BMT BUS akan berupaya menyelesaikan agar tidak terjadi macet. Langkah  langkah  yang  dilakukan  oleh  pihak  BMT  BUS  dalam penyelesaian  secara  non  litigasi  ini  meliputi  tahapan  tahapan  sebagai berikut:
a. Membuka Dokumen
Pembukaan  dokumen  ini  dapat  diketahui  akad  pembiayaan  yang dilakukan oleh para pihak baik oleh pihak BMT BUS maupun pihak yang  menerima  pembiayaan.  Dengan  demikian  akan  terlihat  siapa saja  yang  terlibat  dalam  pembiayaan,  siapa  yang  menjadi  referensi (debitur penjamin) sehingga akan lebih jelas dan lebih mudah dalam penyelesaiannya.
b. Diskripsi anggota (debitur)
Hal  ini  memberikan  gambaran  tentang  karakteristik  anggota  yang diilustrasikan  ke  dalam  narasi  yang    meliputi  aspek  ekonomi, psikologi  maupun  kulturala  dari  anggota.  Bertolak  dari  ilustrasi tersebut  kemudian  anggota  ditunjukkkan  tentang  dokumen pembiayaan  yang  pernah  ditandatangai,  hal  ini  bertujuan  untuk mengingatkan  kembali  memori  anggota  pada  saat  menerima pembiayaan. Pembiayaan dapat meliputi pembiayaan produktif dan pembiayaan  konsumtif.  Dalam  pembiayaan  ini  tentu  juga  akan terlihat  jaminan  yang  menjadi  anggunan  yang  diserahkan  oleh anggota kepada pihak BMT.
c. Persuasif
Pendekatan ini yang diutamakan dalam rangka untuk menyelesaikan kredit macet dalam pembiayaan murabahah. Oleh karena itu anggota akan ditanya komitmennya dalam penyelesaian masalah pembiayaan yang pernah diterima. Apabila anggota telah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan maka anggota harus membuat perjanjian atau pernyataan tentang jangka waktu dan cara penyelesainnya ataupun pembayarannya. Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara reschedule (retrukturisasi) pembayaran atau bahkan mengangsur kembali sesuai dengan  kesepakatan  daalam  akad  perjanjian  pada  saat  menerima

## Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera
pembiayaan.  Pihak  BMT  harus  mampu  menggali  kemampuan  dari anggota dengan memberikan alternatif alternatif solusi penyelesaian.
Tahapan  proses  penyelesaian  di  atas  dapat  dibenarkan  secara hukum  karena  telah  sesuai  dengan  Undang  undang  nomor  Undang- undang  Nomor  30  tahun  1999  telah  menyediakan  beberapa  pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang  dapat ditempuh para pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  beda  pendapat  perdata mereka.  Pembukaan  dokumen  merupakan  hal  pernting  karena  dalam dokumen tersebut dapat diketahui akad pembiayaan yang dituangkan dalam  suatu  perjanjian.  Menurut  Pasal  1338  KUH  Perdata  bahwa perjanjian  merupakan  undang  undang  para  pihak,  sehingga  ketika terjadi  perselisihan  dalam  pembiayaan  maka  akta  perjanjianlah  yang menjadi dasar penyelesainnya.

## 2. Penyelesaian secara eksternal
Penyelesaian  ini  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  upaya  kredit macet  dalam  pembiayaan  murabahah  tidak  berlarut  larut  dan  cepat selesai  sehingga  pihak  BMT  (kreditur)  tidak  banyak  dirugikan.  Pihak ketiga ini dilaksanakan oleh organisasai pengacara yang berkedudukan di  Kudus  yaitu  dari  Asosiasi  Pengacara  Syari’ah  Indonesia  (APSI). Penggunaan pengacara  APSI oleh BMT karena adanya kesamaan visi misi sehingga dalam penyelesaiannya juga berbasis syari’ah. Disamping itu  juga  APSI  mempunyai  pengalaman  menjadi  konsultan  hukum  di beberapa    perusahaan  hal  ini  menambah  keyakinan  dari  BMT  untuk mengunakan jasa konsultan hukum tersebut.
Penyelesaian  kredit  macet  dalam  pembiayaan  murabahah dilakukan  dengan  cara  pemetaan  wilayah  berdasarkan  kantor  cabang yang  dimiliki  oleh  BMT.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaiannya. Masing masing cabang menyerahkan berkas lengkap kepada kantor konsultan hukumnya  yang  meliputi;  akad  perjanjian,  jumlah  pembiayaan  yang dikeluarkan  berikut  margin  yang  disepakati,  objek  jaminan  yang dijadikan  anggunan  dan  ilustrasi  anggota  yang  macet  dalam pembiayaan  murabahah.  Selanjutnya  pihak  konsultan  hukum  akan mempelajari  berkas  tersebut  baik  sebara  yuridis  maupun  secara sosiologis.  Yuridis  akan  memetakan  posisi  hukum  dari  kreditur  dan debitur agar penyelesaiannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.  Secara  sosiologis  karena  karakteristik  sosial  masyarakat berbeda sehingga penyelesaianya juga akan menggunakan pendekatan yang berbeda.
Secara  sosiologis  juga  melihat  aspek  anggota  (debitur)  sebagai bagian  dari    bermasyarakat  dengan  kultur  hukumnya,  karena  hukum

## Supryiadi
memiliki  hubungan  timbal  balik  dengan  masyarakat.  Sebagaimana diungkapkan  oleh  bahwa  hukum  memiliki  hubungan  timbal  balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu merupakan sarana pengatur dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak terlepas dari  gagasan-gagasan  maupun  pendapat-pendapat  yang  hidup  di kalangan  anggota  masyarakat.  (Esmi,  2005:85)  Selanjutnya  dikatakan bahwa  hukum  yang  dianut  sarat  dengan  nilai-nilai  yang  dianut masyarakat.  Nilai-nilai  inilah  yang  menentukan  kultur  atau  budaya hukum masyarakat. Hal senada juga dikatakan Lawrence M. Friedman bahwa  kultur  hukum  merupakan  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang dimiliki  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  hukum  dan  lembaga- lembaganya  baik  yang  bersifat  positif  maupun  negatif.  Unsur  inilah yang  menentukan  mengapa  seseorang  itu  patuh  atau  tidak  patuh terhadap  peraturan.  Sesungguhnya  kultur  hukum  berfungsi  sebagai "motor penggerak keadilan" yakni menjembatani sistem hukum dengan sikap manusia dalam suatu masyarakat. (Esmi, 2005:89)
Penyelesaian  oleh  pihak  ketiga  (Pengacara)    inipun  lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan karena dianggap lebih efektif dalam mencapai tujuanya. Penyelesaian hukum, menurut Satjipto Rahardjo  adalah  cara  penyelesaian  masalah  ataupun  perkara  dengan melakukan suatu solusi hukum. (Sajipto. 2006:190) Penyelesaian hukum tersebut,  didasarkan  pada  pandangan  hidup  yang  dianut  oleh masyarakat  itu  sendiri.    Pandangan  hidup  ini  dapat  diidentifikasikan sebagai  suatu  pandangan  objektif  dari  orang-orang  yang  ada  dalam masyarakat mengenai  apa dan bagaimana hidup ini. Pandangan hidup ini menjadi dasar perumusan nilai, norma atau kaidah yang mengatur perilaku  individu  dalam  masyarakat.  Selanjutnya  beliau  menyatakan sebagai suatu strategi sosiologis, yaitu dengan melihat kenyataan dalam masyarakat untuk menyelesaikan hukum yang dapat memuaskan rasa keadilan  masyarakat.  (Sajipto.  2006:192)    Strategi  atau  pola  sosiologis, tersebut  menekankan  pada  soal  efisiensi  untuk  mencari  pemecahan alternatif terhadap hukum. (Sajipto. 2006:194)
Langkah  langkah  hukum  yang  ditempuh  oleh  pengacara/ advokat setelah menerima seluruh berkas dari BMT meliputi:
a. Somasi hukum
Langkah  hukum  yang  ditempuh  oleh  kuasa  hukum  yang pertama  adalah  memberikan  somasi  terhadap  anggota.  Peringatan atau  somasi  tersebut  dilakukan  sebanyak  tiga    kali,  peringatan pertama  berisi  supaya  pihak  yang  debitur  segera  menyelesaikan permasalahannya.  Cara  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  dengan dua  cara  yaitu:  1)    Debitur  menyerahkan  objek  jaminan  kepada kreditur.  2)    Kreditur  tidak  menarik  benda  yang  menjadi  objek

## Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera
jaminan  dengan  catatan  debitur  membayar  atau  melunasi  sesuai dengan ketentuan/ kesepakatan saat dibuatnya.
Langkah  kedua,  apabila  somasi  pertama  tidak  diindahkan maka kuasa hukum penerima fidusia memberikan somasi yang kedua yang  pada  intinya  anggota  diundang  untuk  hadir  di  kantor  kuasa hukum dengan membawa kendaraan jika yang menjadi objek  adalah kendaraan.  Jika  yang  menjadi  objek  jaminan  adalah  bendak  tidak bergerak maka akan diperingatkan untuk segera menyelesaikan. Pada saat  inilah  terjadi  negosiasi  untuk  menyelesaikan    negosiasi  ini merupakan pertemuan antara para pihak yaitu pihak kreditur  dan debitut. Selanjutnya somasi ketiga, hal ini dilakukan apabila debitur tidak  menanggapai  atau  merespon  terhadap  somasi  sebelumnya. Somasi  ketiga  pada intinya jika debitur tetap tidak menyelesaiakan pembiayaan  yang  pernah  diterima  maka  objek  jaminan  akan dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Negosiasi
Hal  ini  yang  ditempuh  kuasa  hukum  dalam  rangka mempercepat  penyelesaian  kredit    macet  dalam  pembiayaan murabahah. Gary Goodpaster, (Gary, 1993:5)  menjelaskan negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain,  suatu  proses  interaksi  dan  komunikasi  yang  dinamis  dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu  sendiri.  Orang  bernegosiasi  dalam  jumlah  yang  tidak  terhitung jumlahnya  dimana  mereka  membutuhkan  atau  menginginkan sesuatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh pihak atau orang lain,  bila  mereka  menginginkan  untuk  memperoleh  kerja  sama, bantuan  atau  persetujuan  orang  lain  atau  ingin  menjelaskan  atau mengurangi persengketaan atau perselisihan.
Negosiasi  biasanya  dilakukan  dalam  perkara  yang  tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikat  baik  dari  para  pihak  untuk  secara  bersama-sama  duduk  dan menyelesaikan  masalah.  Apabila  kepercayaan  maupun  keinginan untuk  mendapatkan  suatu  kesepakatan  di  antara  para  pihak  telah luntur,  maka  negosiasi  akan  menjadi  suatu  upaya  yang  sia-sia. Namun demikian, jika para pihak dapat duduk secara bersama-sama dengan itikat baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan.
c. Mediasi
Apabila  proses  negosiasi  gagal  maka  akan  ditempuh  jalur mediasi  yaitu  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral.  Collins  English Dictionary  and  Thesaurus  didalamnya  menyebutkan  bahwa  mediasi adalah  kegiatan  menjembatani  antara  dua  pihak  yang  bersengketa guna  menghasilkan  kesepakatan  (agreement).  (Lorna,  2007:510)

## Supryiadi
Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  mediator  sebagai  pihak  yang  ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan  yang  dapat  mengakhiri  perselisihan  dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran  penyelesaian  sengketa  darinya.  Para  pihaklah  yang menentukan  kesepakatan-kesepakatan  apa  yang  mereka  inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui  perundingan  yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang  bersikap netral  (non-intervensi)  dan  tidak  berpihak  (impartial)  kepada  pihak- pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang  bersengketa.  Pihak  ketiga  tersebut  disebut  ”mediator”  atau ”penengah”,  yang  tugasnya  hanya  membantu  pihak-pihak  yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  (Rochmadi,  2009:79). Dengan  perkataan  lain,  mediator  di  sini  hanya  bertindak  sebagai fasilitator  saja.  Dengan  mediasi  diharapkan  dicapai  titik  temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya  akan  dituangkan  sebagai  kesepakatan  bersama. Pengambilan  keputusan  tidak  berada  di  tangan  mediator,  tetapi  di tangan  para  pihak  yang  bersengketa.    Harapannya  adalah  dapat membantu  proses kredit macet dalam pembiayaan murabahah agar tidak berlarut larut.
d. Eksekusi
Eksekusi  merupakan  alternatif  terakhir  yang  dilakukan  oleh pihak kreditur apabila debitur telah melakukan wan prestasi. Hal ini dilakukan  dengan  pertimbangan  pertimbangan  tertentu  dimana upaya penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah telah dilakukan  baik  melalui  internal  maupun  eksternal  (pihak  ketiga). Sebelum melaksanakan eksekusi oleh kreditur akan dipertimbangkan apakah pembiayaan murabahah tersebut dengan jaminan atau tanpa jaminan.  Jika  tanpa  jaminan  maka  kreditur  akan  berupaya  untuk melakukan  akad  ulang  supaya  pihak  debitur  memberikan  jaminan dalam  akad  ulang.  Tujuannya  adalah  untuk  memudahkan  kreditur dalam mengeksekusi objek yang menjadi jaminan pembiayaan. Jika pembiayaan  murabahah  dengan  menggunakan  jaminan  maka  akan dilihat apakah jaminannya benda bergerak ataupun tidak  bergerak. Selanjutnya  diidentifikasi  objek  jaminan  tersebut  apakah  masuk kategori  jaminan  fidusia  atau  hak  tanggungan.  Identifikasi  objek jaminan  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  bagi  kreditur  dalam

## Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera
melakukan eksekusi. Keberadaan objek jaminan ini sebenarnya untuk menjaga  kekhawatiran  dari  kreditur  agar  debitur  mau  melunasi pembiayaan murabahah yang telah dikeluarkan oleh kreditur (BMT BUS),  sehingga  pihak  kreditur  tidak  mengalami  kerugian  akibat debitur wan prestasi.
Apabila anggota tidak ada kemampuan lagi untuk membayar baik secara angsuran atupun telah di-rechedule maka alternatif yang ditawarkan adalah eksekusi di bawah tangan. Pada tahapan ini dibuat kesadaran bersama bahwa pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh BMT adalah milik semua anggota koperasi (BMT BUS) sehingga harus dipertanggungjawabkan  kepada  seluruh  anggota  koperasi.  Apabila terdapat  jaminan  pada  saat  pembiayaan  maka  anggota  supaya ridlo/ikhlas  apabila  jaminannya  dijual  dibawah  tangan  dengan tujuan  untuk  melunasi  pembiayaan  yang  pernah  dikeluarkan. Dengan  ketentuan  bahwa  apabila  hasil  penjualan  jaminan  terdapat kelebihan, setelah dikurangi pokok dan margin yang disepakati, maka kelebihan  penjualan  akan  diserahkan  kepada  anggota.  Tetapi  yang lebih rumit apabila pada waktu pembiayaaan tanpa disertai jaminan maka  pihak  BMT  harus  menciptakan  kesadaran  kepada  anggota bahwa apabila anggota mempunyai asset maka asset tersebut dapat digunakan untuk melunasi pembiayaannya.

## KESIMPULAN
Faktor faktor yang mempengaruhi kredit macet dalam pembiayaan murabahah adalah dua faktor yaitu faktor internal yang disebabkan oleh ketidaktaatan  pihak  kreditur  dalam  mematuhi  peraturan  pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan, dan Faktor eksternal yaitu faktor dari luar  BMT  yang  disebabkan  karena  BMT  tidak  langsung  berhubungan dengan  BI  (Bank  Indonesia)  ceking  sehingga  anggota  yang  sejak  awal bermasalah dalam pembiayaan tidak terdeteksi disamping itu juga karena anggota pailit.
Desain  penyelesaian  kredit  macet  dalam  pembiayaan  murabahah juga  dilakukan  melalui  dua  cara    yaitu  secara  internal  dengan  cara penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  tim  khusus  yang  dibentuk  di  masing masing cabang di seluruh Indonesia dengan didampingi oleh remedial dari kantor pusat. Dan eksternal Penyelesaian ini melibatkan pihak ketiga yang dilaksanakan  oleh  organisasai  pengacara  yang  dari  Asosiasi  Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI). Penggunaan pengacara  APSI oleh BMT karena adanya kesamaan visi misi sehingga dalam penyelesaiannya juga berbasis syari’ah.
Perlu  adanya  pengawasan  dan  penertiban  secara  ketat  oleh pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah  agar mentati peraturan

## Supryiadi
perundangan  yang  berlaku  sehingga  pembiayaan  syariah  menjadi  solusi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Perlu  aturan  yang  jelas  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  pemerintah terhadap pihak ketiga yang  terlibat dalam penyelesaian pembiayaan yang berbasis  syariah  agar  memberi  perlindungan  bagi  lembaga  keuangan syariah dan pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA
Faisal, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No. 3 September 2011
Faisal,  Sanafiah,(1990),  Penelitian  Kualitatif:  Dasar-Dasar  dan  Aplikasinya,
Observasi Terseleksi, Malang:Yayasan Asah Asih Asuh.
Gary Goodpaster,(1993), Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi,Jakarta: ELIPS Project.
Hamoudi,  Haider  Ala,  Muhammad’s  Social  Justice  or  Muslim  Cant?  : Langdelleanism  And  The  Failure  Of  Islamic  Finance,  Cornell International Law Journal, 40 Cornell International 89, Winter 2007
Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac Mc Keown (eds.), (2007), Collins English  Dictionary  and  Thesaurus,  Third  Rdition,  (Great  Britain: Harper Collins Publishers.
Martin H. Manser,(1995), Oxford Learner;s  Pocket Dictionary, New Edition,
Oxford: Oxford University Press.
Maulidiana,  Lina,  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Murabahah  Dalam  Perjanjian
Islam  (Kajian  Operasional  Bank  Syariah  Dalam  Modernisasi  Hukum), Jurnal Sains Dan Informasi, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, No. 7,  tahun 2011
Mukhlas, Tesis,(2010), Implementasi gadai Syari’ah dengan akad Murabahah dan
Rahn  (Studi  di  Pegadaian  Syari’ah  cabang  Mlati  Sleman  Yogyakarta, Program  Magister  Ilmu  Hukumm  Fakultas  Hukum  Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Nasution,(1992), Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito Bandung.
Rahardjo,  Satjipto,(2004),  Ilmu  Hukum,  Pencarian,  Pembebasan  dan Pencerahan, Surakarta:Muhammadiyah University press.
Rahayu, Esmi Warassih,(2005), Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT.
Suryandaru Utama.
Rahma, Yusuf Aziz,(2010), Prosedur pembiayaan dan penanganan masalah pada
BMT Arafah, Penelitian, UNS Surakarta.
Rivai, Harif Amali, dkk, Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam  Memilih  Jasa  Perbankan  :  Bank  Syariah  Vs  Bank Konvensional, Jurnal Center For Banking Research Universitas Andalas, 2006

## Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina
Ummat Sejahtera
Satjipto  Rahardjo,(2006),  Sisi-Sisi  Lain  Dari  Hukum  di  Indonesia,  Jakarta: Penerbit  Buku Kompas.
Siamat, Dahlan,(1993), Manajemen Bank Umum, Jakarta: Intermedia. Soemitro  Ronny  Hanutijo,(1985),  Motodologi  Penelitian  Hukum,  Ghalia Indonesia.
Subekti,(1995), Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti. Sudarto,(1986), Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni.
Supriyadi, Desain Penyelesaian Kredit Macet Di BPR BKK Jepara Melaui Jalur
Non Litigasi, Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi  Ekonomi  Islam  jurusan    Syariah,  STAIN  Kudus,  Edisi  IX Desember 2010, ISSN: 1979-0724
Syafei, Rachmat,(1998), Fiqh Muamalah, Bandung:  CV. Pustaka Setia. Usman,  Rohmadi,(2009),  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan,
Bandung: Citra Aditya Bhakti.
William Ury, J.M. Brett dan S.B. Golderg,(2003), Getting Disputes Resolved hlm. 35 sebagaimana dikutip Rohmadi Usman,  Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bhakti,.
Yin,  Robert  K,  (2006),  Studi  Kasus,  Desain  dan  Metode,  Jakarta:  PT.  Radja Grafindo.
Zamroni,(1992),  Pengembangan  Pengantar  Teori  Sosial,  Yogyakarta:  Tiara Yoga.
Internet Republika  online,    http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah ekonomi/15/03/22/nlmhlb-aset-bmt-indonesia-capai-rp-47-triliun, diakses tanggal 1 Maret  2016
Bank Indonesia, Sekilas perbankan syari’ah di Indonesia, http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.as px, diakses tanggal 3 Maret  2016 Unisba, http://pasca.unisba.ac.id/akad-murabahah-dan- implementasinya-pada-syariah-dihubungkan-dengan-kebolehan- praktek-murabahah-menurut-para-ulama/ diakses 4 Maret 2016