Published by BRIN Publishing. This is an open access article under the CC BY-NC-SA
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). 101 Submitted      : 04-05-2022 Revised        : 18-10-2022
Accepted       : 15-12-2022

## Ketahanan UMKM di Indonesia menghadapi Resesi Ekonomi

## MSME Resilience in Indonesia Against Economic Recession
Eugenia Mardanugraha 1 , Akhmad Junaidi 2
1 Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, email: eugenia.mardanugraha@ui.ac.id (corresponding author);
2 Deputy of Human Resources Development, Indonesian Ministry of Cooperatives and SMEs, email: junaidiseme@yahoo.com

## Abstrak
Wabah COVID-19 telah membuat ekonomi Indonesia masuk episode resesi, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi (y-o-y) negatif selama 2 kuartal berturut-turut, yaitu Q2-2020 sebesar -5.32% dan Q3-2020 sebesar -3.49%. Penelitian ini menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi resesi ekonomi. Penelitian ini mewawancarai 541 UMKM dari seluruh Indonesia selama Agustus-Oktober 2020 melalui telepon dan video call . Penelitian ini juga melakukan focus group discussion (FGD) dari beberapa responden yang disurvei. Berdasarkan analisa deskriptif ditemukan bahwa 19% UMKM sudah tidak dapat bertahan, 30% UMKM masih mempertahankan karyawannya, dan 51% lainnya masih dapat bertahan. Bantuan dari pemerintah baru dirasakan oleh UMKM yang memiliki kredit dari bank. Berdasarkan pengujian t-statistik, terjadi penurunan pada seluruh indikator kinerja UMKM akibat COVID-19. Penurunan signifikan terjadi pada modal kerja (-54%), tenaga kerja (-37 %), pendapatan bulanan (-34%), tanah (-2%), dan mesin dan peralatan (-3%). Sementara itu, penurunan beban oerasional bulanan (-21%) secara statistik tidak signifikan . Kegiatan FGD menyimpulkan bahwa UMKM yang bertahan adalah yang memiliki cadangan kekayaan ( hidden wealth ) berupa tabungan, atau asset bangunan dan kendaraan yang dapat dijual atau digadaikan. Disaster risk management (DRM) dan penyusunan business continuity plan (BCP) merupakan hal terpenting bagi UMKM sehingga dapat bertahan dalam kondisi kritis saat bencana terjadi. Pemerintah harus mulai membantu UMKM dalam penyusunan hal tersebut. Social bonds dapat menjadi instrumen alternatif bagi pemerintah, untuk mengatasi persoalan ini.
Kata kunci : Enterprise Data, Financial Planning, MSMEs
Klasifikasi JEL : M500, D140, D190

## Abstract
Covid-19 pandemic has put the Indonesian economy into a recession, as indicated by negative (y-o-y) economic growth for 2 consecutive quarters, namely Q2-2020 of -5.32% and Q3-2020 of -3.49%. This research aimed to explain the strong resilience of the MSMEs in Indonesia against an economic recession. A total of 541 MSMEs were interviewed all over Indonesia from August to October 2020 via telephone and video call. Several selected respondents conducted focus group discussion (FGD). The descriptive analysis found that 19% of MSMEs were no longer able to survive, 30% of MSMEs still retained their employees while 51%MSMEs were still survive. The government assistance was only provided to MSMEs that have loan from banks. Based on t-statistical test, all performance indicators of MSMEs were decreasing due to COVID-19. The decline in MSME business performance was statistically significant, namely a decrease in working capital (-54%), labor (-37%), monthly income (-34%), land (-2%), and machinery and equipment (-3%). Meanwhile, the monthly operating expenses (-21%.) decrease was not statistically significant. From the FGD we conclude that the surviving MSMEs had hidden wealth such as savings, building, and vehicle assets that could be sold or pawned. Disaster risk management (DRM) and the preparation of a business continuity plan (BCP) are very important that MSMEs must have to help them survive in a critical condition or when a disaster occurs. The government should start assisting MSMEs in preparing it. Government can issue social bonds for this matter.
Key Words : Enterprise Data, Financial Planning, MSMEs JEL Classification : M500, D140, D190

## PENDAHULUAN
Tidak satupun perekonomian negara-negara di dunia ini yang terhindar dari dampak negatif wabah Corona virus disease 2019 (COVID-19). World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai global pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. p emerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional . Pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Tidak sedikit negara-negara telah menyatakan diri masuk dalam resesi ekonomi sejak awal 2020. Pada pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2020, perekonomian Indonesia masih menunjukkan angka yang positif. Namun, memasuki triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 5.32%, kemudian triwulan ketiga sebesar negatif 3,49%. Artinya, Indonesia pun memasuki episode resesi ekonomi, karena memiliki pertumbuhan ekonomi negatif secara 2 triwulan berturut-turut.
Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif pada kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah unit usaha di Indonesia terdata sebanyak 64.199.606 unit usaha, tediri dari usaha mikro (UMI) sebanyak 98,68 %, usaha kecil (UK) sebanyak 1,22 %, usaha menengah (UM) sebanyak 0,09 %, dan usaha besar (UB) sebanyak 0,01%. Kontribusi pelaku usaha dalam produk domestik bruto (PDB) dalam persentase adalah UMI (37,77%), UK (9,60%), UM (13,70 %), dan UB (38,93%). Selanjutnya, kontribusi pelaku usaha dalam investasi  masing-masing adalah UMI sebesar 6,85%, UK sebesar 23,48%, UM sebesar 30,09%, serta UB sebesar 39,58%. Tenaga kerja  pada UMKM terdata sebanyak 97% sedangkan hanya 3% tenaga kerja yang bekerja pada UB(Kemenkopukm, n.d.)
Untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-I9, pemerintah Indonesia pada awal Maret 2020 mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Kebijakan
PSBB di satu sisi dinilai sebagai pilihan paling rasional di antara banyak pilihan di tengah wabah COVID-19 yang melanda Indonesia. Namun, pemberlakuan PSBB menjadi dilema karena memberikan pengaruh buruk yaitu menurunnya aktivitas sosial ekonomi. Akibat pandemi Covid-19 terjadi penurunan daya beli sehingga UMKM menjadi terdampak. Dampak yang paling dirasakan UMKM akibat pandemi COVID-19 ini adalah terjadi penurunan penjualan UMKM. Imbas terjadinya penurunan penjualan produk UMKM ini memicu terjadinya penurunan kinerja usaha UMKM lainya yaitu penurunan modal kerja dan pengurangan jumlah tenaga kerja yang digunakan dan kinerja UMKM lainnya. Menurunnya aktivitas dan kinerja UMKM memiliki implikasi terhadap perekonomian Indonesia yang masih menghadapi permasalahan pengangguran yang masih tinggi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial ekonomi.
Penelitian dan survei dampak wabah COVID-19 dan keterkaitannya dengan ketahanan bisnis telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dengan melakukan wawancara terhadap 135 responden UMKM di seluruh Indonesia, Widodo (2021) menjelaskan bahwa karakteristik kewirausahaan, inovasi bisnis, dan strategi pemasaran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap ketahanan UMKM pada era new normal. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk. (2020) kepada 97 UMKM di Sulawesi Selatan membuktikan bahwa jiwa kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan krisis. Selain itu, dukungan pemerintah membantu UMKM dalam mengelola krisis dapat meningkatkan ketahanan bisnis UMKM. Penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Hartono dkk. (2021)  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  75% UMKM di Yogyakarta mengalami kontraksi dalam hal pemasaran. Kemudian, lebih dari 50% pelaku UMKM di Yogyakarta pernah mengalami kendala mengembalikan pinjaman akibat krisis pandemi COVID-19. Untuk dapat mempertahankan usahanya, UMKM perlu dibantu agar dapat mengakses pinjaman dengan lebih mudah, mendapatkan jadwal pembayaran yang  fleksibel,  dan  bantuan  dalam  mengelola krisis.
Penelitian-penelitian di atas telah menjelaskan faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketahanan UMKM. Namun, belum ada yang membahas mengenai bagaimana UMKM dapat mengelola krisis dalam jangka panjang sehingga apabila di masa mendatang krisis terjadi lagi UMKM telah memiliki ketahanan untuk tetap melakukan bisnisnya.
Dalam penelitian ini kami mengemukakan pentingnya disaster risk management (DRM) dan rencana bisnis berkelanjutan ( business continuity plan – BCP) bagi UMKM dalam meningkatkan ketahanan usahanya. Dalam penelitian-penelitian terdahulu belum dijelaskan bentuk konkrit dari bantuan pemerintah untuk mendukung pengelolaan krisis bagi UMKM. Dalam penelitian ini kami menyampaikan bahwa pemerintah perlu untuk menerbitkan social bond . Sejak COVID-19 melanda dunia, semakin banyak negara yang menerbitkan bonds jenis ini, yang dananya dikhususkan bagi peningkatan ketahanan usaha bagi UMKM.

## TINJAUAN LITERATUR

## Resesi Ekonomi Nasional
COVID-19 memberikan dampak buruk bagi perekonomian seluruh dunia. Kemunduran ekonomi ditandai dengan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang diukur sekali dalam satu kuartal. Pendapat umum mengatakan bahwa resesi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Perhitungan PDB menurut pengeluaran adalah penjumlahan dari konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor bersih (ekspor dikurangi impor(X-M)), seperti dapat dilihat pada persamaan berikut ini:
Y = C + I + G + X – M
(1) Y adalah PDB. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
(PDB) pada kuartal I (Q1) 2020 masih tercatat positif, meskipun hanya 2.9%. Pada kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32% year on year (yoy). Konsumsi rumah
tangga (C) yang memiliki porsi 57,85% dari PDB turun hingga minus 5,51%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau indikator investasi (I) yang menyumbang 30,61% dari PDB juga minus 8,61 %. Ekspor (X) yang memegang porsi 15,69% impor tumbuh minus 11,66%. Impor (M) dengan porsi 15,52% tumbuh minus 16,96%. Konsumsi pemerintah (G) dengan porsi 8,67% dari PDB tumbuh minus 6,9%. (BPS, 2020) Konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dengan porsi 1,36% tumbuh minus 7,76%.
Pada kuartal III (Q3) 2020 perekono- mian Indonesia mengalami kontraksi sebe- sar 3,49% (yoy). Konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi 57,31% dari PDB tum - buh minus 4,04%. PMTB atau indikator in- vestasi yang menyumbang 31,12% persen dari PDB juga minus 6,48%. Ekspor yang memegang porsi 17,46% PDB tumbuh mi - nus 10,82%. Impor dengan porsi 14,8% tumbuh minus 21,8%. Konsumsi pemerintah dengan porsi 9,69% dari PDB tumbuh posi- tif 9,69%. Konsumsi LNPRT dengan porsi 1,29% tumbuh minus 2,12%. (BPS, 2020) Dengan demikian Indonesia telah memasuki periode resesi ekonomi yang ditunjukkan dengan dua kuartal berturut-turut memiliki pertumbuhan ekonomi negatif. Resesi yang sama juga melanda negara-negara lain di seluruh dunia. BPS juga sudah merilis pertumbuhan ekonomi tahun 2020, yaitu sebesar minus 2,07%.
Kebijakan pemerintah dalam menangani dan memulihkan perekonomian terdampak pandemi COVID-19 dilakukan dengan maksud dan tujuan memperbaiki sumber penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menurun tajam. Pemerintah mengambil kebijakan extraordinary yaitu menaikkan  defisit  rasio APBN  terhadap  PDB, yang semula 3% menjadi 6,34 %. Selanjutnya pemerintah menggelontorkan belanja APBN untuk keperluan belanja pemerintah (G); menggerakkan konsumsi rumah tangga (C); dan mendorong investasi (I) yang diberikan dalam bentuk insentif pajak, insentif kepabeanan, dan cukai serta memberi kelonggaran persyaratan kredit/pembiayaan/pendanaan bagi UMKM
dan memberikan keringanan pembayaran bagi UMKM. Sementara itu, untuk mendukung ekspor – impor (X-I), pemerintah melakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas) ekspor impor; percepatan proses ekspor-impor; serta peningkatan dan percepatan layanan ekspor-impor. Bantuan pemerintah untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga diberikan dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, bansos sembako, Kartu Pra-Kerja, pembebasan tarif listrik, penyaluran Program Keluarga Harapan, hibah Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) untuk usaha mikro, serta perluasan stimulus konsumsi dengan fokus kelas menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll). Kebijakan pemerintah dalam rangka menangani UMKM terdampak COVID 19 diberikan dalam bentuk subsidi bunga 34,15 T, insentif perpajakan (PPh pasal 21 DPT, PPh final UMKM DTP) 28,06 T, dan penjaminan 6 T , dan kredit modal kerja baru UMKM sebesar 125 T. Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana ke perbankan sebesar 35 T dalam rangka restrukturisasi debitur UMKM (Kemenkeu, 2020) .

## Survei Dampak Wabah COVID-19 pada Pelaku Usaha
Bagian ini akan membahas UMKM dan beberapa hasil survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga, sampai dengan bulan September 2020. BPS melaksanakan survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha dengan menghimpun pendapat dari 34.559 pelaku usaha pada periode 10–26 Juli 2020 dengan responden usaha mikro dan  kecil  sebanyak  25.256.  Sebanyak  8,76% usaha berhenti beroperasi, 58.95% beroperasi seperti biasa, dan sisanya beroperasi dengan pembatasan. Sektor pertanian dan peternakan dapat dikatakan paling minimum terdampak negatif dari COVID-19 karena 76.63% beroperasi seperti biasa. Sektor yang paling terdampak negatif adalah jasa pendidikan karena hanya 27.29% yang beroperasi seperti biasa. Sebanyak 51.91% sektor usaha akomodasi dan makan minum beroperasi seperti biasa. Optimisme bahwa pandemi akan
segera berakhir cenderung membuat perusahaan tidak mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) permanen. Walaupun memberhentikan pekerja dalam waktu singkat adalah pilihan yang relatif lebih baik, 76.26% usaha mempertahankan jumlah pegawainya. Pengurangan jumlah tenaga kerja relatif lebih banyak terjadi pada usaha menengah dan besar (46.64%) dibandingkan dengan usaha mikro dan kecil (33.23%). Hampir seluruh usaha mengalami penurunan pendapatan (82.85%), 14.60% usaha mendapatkan pendapatan tetap bahkan ada pula yang meningkat (2.55%). Selanjutnya, BPS juga menyajikan hasil survei tentang bentuk bantuan yang diperlukan oleh usaha mikro dan kecil yaitu 69.02% responden memerlukan bantuan modal  usaha,  15.07%  responden  memerlukan penundaan  pembayaran  pajak,  17.21%  pelaku usaha memerlukan kemudahan adminstrasi untuk pengajuan pinjaman, 41.18% pelaku usaha memerlukan keringanan tagihan listrik dan 23.98 % pelaku usaha memerlukan relaksasi pembayaran pinjaman. (BPS, 2020)
Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD) melakukan survei untuk mengukur dampak wabah COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Survei dilakukan OECD bersama facebook untuk memperoleh respon dari UMKM. Pada survei gelombang pertama yang hasilnya dipublikasi pada bulan Juli 2020, terdapat 33.3% UMKM di Amerika Serikat yang merasa khawatir bahwa bisnisnya akan tutup 1 bulan lagi dan di atas 50% pelaku UMKM merasa akan menutup usahanya dalam 3 bulan lagi. Sebanyak 43%  bisnis tutup untuk sementara dan secara rata-rata 40% pemilik usaha mengurangi pegawainya. Hasil ini mirip dengan survei yang dilakukan oleh International Trade Center , di mana dua pertiga UMKM melaporkan bahwa krisis sangat memengaruhi operasi bisnis mereka sedangkan satu pertiga UMKM terancam menutup usaha untuk selamanya dalam 3 bulan ke depan. Survei yang dilakukan oleh McKinsey juga menyatakan bahwa antara 25%–36% UMKM terancam menutup usahanya secara permanen dalam 4 bulan setelah wabah (OECD, 2020).
Tingkat dampak akibat wabah COVID-19 terhadap sektor-sektor usaha terbagi menjadi terdampak dalam, sedang, dan ringan. Sektor terdampak dalam adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; dan penyediaan akomodasi dan penyedia makanan. Sektor usaha terdampak sedang adalah pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik; gas, uap/air panas dan udara dingin; konstruksi; aktivitas keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan; dan jasa lainnya. Sektor usaha terdampak ringan meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, pengangkutan dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. ( Damuri dkk., 2020) Hasil survei cepat kepada pelaku UMKM di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Lao, menyatkan bahwa setengah UMKM menangguhkan usahanya sedangkan setengah lagi tetap beroperasi di tengah gangguan pasokan dan permintaan yang rendah. Selain itu, jumlah pekerja UMKM yang menganggur terus meningkat. Semua sektor terus mengurangi jumlah pekerjanya setelah wabah COVID-19, terutama pada sektor manufaktur. UMKM mengambil langkah PHK selama pandemi, sedangkan usaha menengah memilih opsi bekerja dari rumah dan pengurangan jam kerja. Lebih dari setengah UMKM menunda pembayaran upah. Kebanyakan UMKM menyatakan tidak memiliki uang tunai atau simpanan lagi atau akan kehabisan dana dalam waktu satu bulan ke depan (pada saat survei). Namun semakin besar skala usahanya, semakin banyak yang memiliki simpanan. UMKM lebih bergantung pada sumber-sumber pendanaan informal untuk bertahan, sedangkan akses ke layanan keuangan formal relatif terbatas. Kekurangan modal kerja adalah kekhawatiran terbesar bagi UMKM Sebanyak 90% UMKM yang disurvei mencari pembiayaan agar dapat memulai lagi usahanya. (Shinozaki, 2020). UMKM dan semua sektor industri mengharapkan penundaan pembayaran utang. Tambahan lagi, UMKM yang disurvei mengharapkan pinjaman tanpa bunga dan/atau tanpa agunan sebagai hal yang lebih penting dibandingkan bantuan tunai langsung atau hibah bagi pemulihan usaha.
Manajemen Risiko Bencana ( Disaster Risk Management – DRM) dan Rencana Bisnis Berkelanjutan ( Business Continuity Plan – BCP) bagi UMKM
Sebelum wabah COVID-19 terjadi, UMKM di Indonesia telah mengalami beberapa peristiwa bencana yang cukup besar namun berskala regional. Di Aceh terjadi gempa bumi dan tsunami tahun 2004, di Yogyakarta, terjadi gempa bumi besar pada tahun 2006 sedangkan erupsi gunung Merapi terjadi pada tahun 2010. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan jika Indonesia masuk dalam daftar 35 negara yang paling rawan terkena bencana alam . Namun demikian, UMKM tidak kunjung menyusun manajemen risiko bencana dan rencana bisnis berkelanjutan.
BCP dan DRM merupakan perang- kat yang diperlukan oleh suatu unit usaha untuk menghadapi bencana. Survei dan so- sialisasi mengenai penyusunan BCP dan DRM kepada UMKM di Indonesia pernah dilakukan pada Tahun 2016 (Mardanugraha, 2016). Hasil survei disajikan dalam bentuk laporan  (Picard, 2017). Laporan ini memuat beberapa definisi sebagai berikut: BCP ialah prosedur yang terdokumentasi yang menun- tun suatu organisasi untuk merespon, memu- lihkan, menyimpulkan, dan memperbaiki ke tingkat operasi tertentu setelah terjadi gang- guan/bencana. Sementara DRM ialah proses sistematis yang menggunakan arahan admi- nistratif, organisasi, keterampilan, dan kapa- sitas operasional untuk menerapkan strategi, kebijakan, dan meningkatkan kapasitas pen- anggulangan untuk mengurangi dampak merugikan dari bahaya dan kemungkinan bencana.
Hasil survei kepada 400 responden pada UMKM di Aceh, Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta menunjukkan  rendahnya penggunaan BCP dan kesadaran akan risiko terjadinya. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar responden berada di perkotaan dan tidak pernah mengalami bencana alam. Di samping itu, 80% responden
beroperasi setelah Desember 2004 ketika terjadi bencana tsunami Samudra Hindia.
Persoalan terjadinya krisis ekonomi regional/ global adalah bencana yang paling ditakuti oleh responden (45%), disusul oleh kebakaran, pencurian, fluktuasi mata uang asing, dan pemadaman listrik (26%). Saat survei dilakukan, yaitu akhir 2015, Indonesia memang mengalami penurunan ekonomi yang cukup parah. Respon tertinggi untuk pertanyaan serupa tentang bahaya yang mengganggu operasional bisnis mereka adalah krisis ekonomi regional/global yaitu 31,5%, kemudian 14% responden menjawab fluktuasi mata uang asing. Bahaya banjir, pemadaman listrik, pencurian, kebakaran, dan kecelakaan merupakan bahaya tingkat kedua yang mengganggu operasional bisnis (masing-masing dijawab pada 3 teratas oleh 7–10% responden). Hampir seluruh responden (98%) melaporkan bahwa mereka pernah mengalami gangguan pada operasi bisnis, termasuk penurunan ekonomi. Mereka pernah mengalami penutupan usaha selama lebih dari 1 bulan, bahkan 11% responden mengalaminya lebih dari 1 tahun sedangkan 34% responden melaporkan pernah mengalami kerugian lebih dari 10 juta.

## Social Bond
Obligasi sosial dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari krisis COVID-19. (Peeters dkk., 2020). Social bonds adalah surat utang yang diterbitkan untuk hal-hal khusus yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat pada kelompok masyarakat tertentu. Social bonds memainkan peranan penting dalam menyediakan akses kepada modal untuk proyek-proyek yang berkontribusi besar kepada peningkatan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, social bonds diterbitkan untuk membangun perumahan murah, pembangunan infrastruktur, penyediaan akses utama, perbaikan tenaga kerja, dan ketahanan pangan. Pasar obligasi sosial saat ini masih dalam tahap awal. Namun, dengan adanya wabah COVID-19 pada awal 2020, obligasi sosial menjadi semakin menarik bagi investor yang peduli terhadap persoalan sosial.
Obligasi sosial ini bisa diperjualbelikan di pasar modal dengan penawaran harga yang murah kemudian hasilnya dapat digunakan untuk membiayai proyek sosial.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah dilakukan melalui focus group discussion (FGD) di 4 lokasi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, metode kuantitatif dilakukan dengan pengolahan data primer yang dikumpulkan dari 541 responden melalui wawancara telepon dan video call .
Sampel dipilih dengan menggunakan purposive random sampling dari daftar sampel yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Sampel yang terpilih adalah yang menjawab panggilan telepon dari surveyor.

## Metode Kualitatif
Penelitian diawali dengan melakukan studi literatur mengenai dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Tahapan berikutnya adalah mendeskripsikan jawaban responden dan melakukan FGD di 4 lokasi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. FGD penting dilakukan agar kami dapat bertatap muka langsung dengan UMKM dan mengetahui sampai sejauh mana keterpurukan UMKM akibat pandemi COVID-19. Selain itu, FGD dilakukan karena kami tidak dapat melakukan survei tatap muka terhadap seluruh responden. Akibat pembatasan mobilitas, survei kepada 541 responden dilakukan melalui telpon dan video call. Pertanyaan dalam kuesioner bersifat tertutup, atau membutuhkan jawaban secara singkat saja. FGD dilakukan untuk menjaring informasi bersifat kualitatif, yang tidak dapat diperoleh pada jawaban kuesioner.

## Metode Kuantitatif
Metode kuantitatif diawali dengan menyusun sejumlah kuesioner yang akan dibagikan kepada
responden untuk mendapatkan data primer. Kuesioner disusun berdasarkan hasil studi literatur dan hasil diskusi dengan beberapa pelaku UMKM dan aparat kementerian Koperasi dan UKM Penyusunan kuesioner dilakukan bersamaan dengan penyusunan rangkaian FGD. Kuesioner dibagikan kepada UMKM peserta FGD. Pertanyaan-pertanyaan yang kami susun adalah yang belum pernah ditanyakan dalam survei-survei sebelumnya mengenai ketahanan UMKM menghadapi pandemi covid-19.
Setelah kuesioner tersusun, surveyor mulai melakukan wawancara melalui telpon dan video call berdasarkan database yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Wawancara tidak dilakukan secara langsung karena masih terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi. Jumlah responden tidak dibatasi, atau surveyor melakukan wawancara sebanyak-banyaknya selama periode survei yang berlangsung selama 2 bulan yaitu Agustus–Oktober 2020. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 541 responden. Data hasil kuesioner kemudian diolah agar dapat dilakukan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis dengan menggunakan t-statistik.
Analisa deskriptif merupakan metode analisis dengan menyajikan data yang diperoleh dari sampel penelitian dalam bentuk tabel atau grafik sebelum dianalisis. Perhitungan statistik, berupa nilai rata-rata dan persentase adalah bagian dari analisis deskriptif ini.
Pengujian hipotesis merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengambil keputusan apakah terdapat bukti yang cukup, untuk menolak suatu dugaan atau hipotesis. Terdapat dua hipotesis yang bertolak belakang yang disusun sesuai dengan persoalan yang akan diselesaikan yaitu disebut hipotesis nol (H 0 ) dan hipotesis alternatif (H 1 ). Dengan menggunakan perhitungan uji t-statistik, maka salah satu dari hipotesis tersebut ditolak dan yang lainnya diterima. Pengujian hipotesis dikatakan signifikan secara statistik apabila H 0 ditolak dan H 1 diterima. Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:
H 0 : Kondisi sebelum wabah COVID-19 sama saja dengan saat ini H 1 : Kondisi sebelum wabah COVID-19 lebih baik daripada saat ini Dengan membandingkan dua kondisi yaitu saat sebelum dan saat pandemi COVID-19, maka pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian perbedaan nilai rata-rata untuk data berpasangan. Syarat pengujian hipotesis dengan menggunakan data berpasangan adalah sebagai berikut menurut Illowsky & Dean ( 2020) 1. Menggunakan pengambilan sampel random sederhana; 2. Ukuran sampel kecil (relatif dibandingkan populasi); 3.Sebanyak dua pengukuran diambil dari pasangan dari individual atau objek; 4. Perbedaan dihitung dari sampel yang sesuai atau berpasangan; 5. Perbedaan sampel yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis; dan 6. Perbedaan populasi pasangan mengikuti distribusi normal atau jumlah dari sampel cukup besar sehingga mendekati distribusi normal.
Pengujian hipotesis dengan distribusi t-student menggunakan persamaan sebagai berikut:
(2) Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi kinerja UMKM dipasangkan sebelum dan saat pandemi COVID-19 berlangsung yang kemudian dihitung perbedaannya. Perbedaan tersebutlah yang menjadi data untuk pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, 8 data kondisi kinerja usaha UMKM yang dikumpulkan adalah 1. Pendapatan bulanan (Rp); 2. Modal Kerja (Rp); 3.Tenaga Kerja (Orang); 4.Beban operasional bulanan (Rp.); 5.Tanah (Rp.); 6.Bangunan (Rp.); 7.Kendaraan (Rp.); dan 8.Mesin dan peralatan (Rp.)
Nilai rata-rata perbedaan populasi ,  µ, kemudian diuji menggunakan pengujian t-Student untuk populasi tunggal dengan derajat bebas n – 1, di mana n adalah jumlah sampel. Populasi yang diuji memiliki distribusi normal atau ukuran sampel cukup besar. Setelah data terkumpul,
ditentukan probabilitas bahwa hipotesis nol adalah benar. Probabilitas ini disebut nilai-p. Jika nilai-p sangat kecil, maka terbukti secara signifikan bahwa hipotesis nol salah dan ditolak, kemudian hipotesis alternatif H 1 diterima. Hipotesis nol ditolak apabila nilai-p kurang dari 5 atau 10%. Perhitungan dilakukan menggunakan perangkat lunak STATA.

## HASIL DAN ANALISIS

## Analisis Deskriptif
Sebaran responden berdasarkan kategori UMKM berdasarkan omzet yang tercantum dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dilaporkan dalam Tabel 1.
Sebagian besar respoden adalah UMKM perseorangan (89.5%), hanya sedikit sekali yang nonperseorangan (4.4%) dan berbentuk badan usaha koperasi (6.1%). Hal tersebut menunjukkan persoalan formalisasi UMKM masih merupakan masalah utama yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Sebetulnya dalam mengatasi bencana diperlukan adanya kesatuan dan persatuan dari beberapa UMKM untuk bekerjasama saling bahu- membahu. Bantuan pemerintah, jika diberikan secara kolektif kepada sekelompok UMKM, akan lebih mudah terdistribusi, lebih mudah dimonitor, serta lebih tepat mencapai sasaran.
Tabel 2 menyajikan jawaban responden atas pertanyaan bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Persentase responden UMKM yang tidak dapat bertahan cukup banyak yaitu sebesar 19%. Namun demikian, responden UMKM yang mampu mempertahankan jumlah karyawannya lebih tinggi yaitu 30%. Dalam kondisi bisnis yang sangat sulit, bagi UMKM karyawan adalah aset yang harus diperjuangkan.
Perbankan berperan besar dalam menyalurkan bantuan pemerintah kepada UMKM terdampak wabah COVID-19. UMKM yang memiliki kredit dari bank secara otomatis terdata dan terjangkau oleh pemerintah untuk menerima bantuan. Semakin tingginya persentase UMKM yang meminjam dari bank, semakin lancar upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMKM. Bantuan dapat langsung diberikan terkait dengan kreditnya, misalnya pembebasan pembayaran bunga, atau cuti pembayaran cicilan selama wabah berlangsung. Tabel 3 menyajikan sumber pinjaman UMKM. Sumber pinjaman terbanyak berasal dari bank sehingga adanya kelonggaran pembayaran cicilan pinjaman akan membuat UMKM bertahan.
Meskipun demikian, terdapat cukup banyak UMKM yang tidak memiliki pinjaman (30.2%). UMKM seperti ini tidak terdata pada bank atau lembaga keuangan sehingga kurang
Tabel 1. Sebaran Responden Berdasarkan Omzet Per Tahun No Kategori Omzet Per Tahun (Rp) Persentase Responden 1 Mikro sampai dengan 300 juta 84% 2 Kecil 300 juta–2,5 miliar 14% 3 Menengah 2,5 miliar –50 miliar 2% Sumber: Hasil Survei Tabel 2. Dampak COVID-19 terhadap Pendapatan dan Tenaga Kerja Pendapatan Tenaga Kerja Tetap Menurun Semua dirumahkan Total Tetap 2% 0% 0% 2% Menurun 27% 40% 12% 79% Tidak ada Penjualan 2% 3% 14% 19% Total 30% 43% 26% 100% Sumber: Hasil survei
terjangkau pada akses bantuan bantuan bencana dari pemerintah walaupun mungkin mereka yang lebih membutuhkan. Ketahanan UMKM di Indonesia masih cukup tinggi, dapat terlihat dari kemampuan membayar pinjaman. Jumlah responden dengan status pinjaman lancar lebih banyak dibandingkan yang sudah tidak bisa mengangsur, seperti dapat dilihat pada Tabel 4. UMKM yang sudah tidak dapat mengangsur akibat usahanya tutup karena wabah COVID-19 memerlukan bantuan. Persentase responden dengan status tidak bisa mengangsur dapat digunakan sebagai proksi prediksi peningkatan non performing loan UMKM di masa wabah COVID-19.
Tabel 4. Status Pinjaman UMKM No Status Pinjaman Persentase 1 Lancar 65% 2 Tidak bisa mengangsur 35%

## Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan adalah tingkat kepercayaan 90%. Apabila H 0 ditolak maka dikatakan bahwa kondisi UMKM akibat wabah COVID-19 memburuk secara signifikan. Sementara itu, apabila H 0 diterima, maka penurunan kondisi UMKM masih dapat diatasi atau tidak terlalu parah. Tabel 5 berikut ini merangkum hasil rata-rata sebelum wabah COVID-19 dan saat ini menggunakan pengujian t-statistik.
Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa seluruh indikator varibel yang diteliti mengalami penurunan terdampak COVID-19. Secara statistik, penurunan kinerja usaha UMKM terdampak  signifikan  pada  penurunan  modal kerja (-54%), tenaga kerja (-37 %), pendapatan bulanan (-34%), tanah (-2%), dan mesin dan peralatan (-3%). Penurunan kinerja usaha UMKM  yang  secara  statistik  tidak  signifikan adalah pengeluaran beban operasional bulanan ( -21%.), aset tetap kendaraan (- 11%), dan asset tetap bangunan (-1%).
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh lembaga OECD (2020), BPS (2020), Damuri dkk. (2020) maupun para peneliti (Damuri, Aswicahyono, Hirawan, Setiati, & Simanjuntak, 2020), Hidayat dkk. (2020), Widodo (2021), Hartono dkk.(2021)  yang menyatakan bahwa COVID-19 menyebabkan pendapatan UMKM turun drastis. Penjualan UMKM berkurang, sementara biaya operasional tidak berkurang. Nilai bangunan dan kendaraan tidak berkurang secara signifikan, namun UMKM tetap mengalami kerugian karena kedua aset tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan produksi akibat pembatasan aktivitas.

## Hasil FGD
Kinerja usaha UMKM mulai menurun sejak berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Maret 2020. Pada saat penelitian ini dilaksanakan , yaitu pada b ulan Agustus– Oktober 2020, pandemi COVID-19 masih
Tabel 3. Sumber Pinjaman UMKM No Sumber Pinjaman Persentase 1 Tidak ada pinjaman 30.2% 2 Keluarga 9.2% 3 Teman 2.7% 4 Kelompok/arisan 1.9% 5 Koperasi 7.6% 6 Pedagang 0.7% 7 Pengijon/penebas 0.0% 8 Bank 41.9% 9 Non Bank 5.8% Total 100.0% Sumber: Hasil Survei
belum mereda. Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk pada menurunnya kinerja usaha UMKM karena jumlah pelanggan yang berbelanja tatap muka mengalami penurunan, gangguan pada pengiriman barang, dan gangguan pada ketersediaan serta akses bahan baku. Pada akhirnya pandemi COVID-19 memberikan imbas pada pada menurunnya pendapatan usaha UMKM.
Dalam menghadapi pandemi COVID-19, UMKM pada dasarnya memiliki dua pilihan yaitu menghentikan operasi usaha atau bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Usaha lebih baik ditutup sementara untuk menghentikan kerugian ( cut loss ) yang lebih besar di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Dengan menutup usaha, UMKM menghentikan pengeluaran modal kerja untuk belanja barang dan membayar tenaga kerja. Kerugian UMKM yang menutup usahanya ini pada umumnya hanya memberikan sedikit pesangon kepada tenaga kerja dan menderita kerugian berupa sewa dibayar di muka.
Beberapa UMKM yang melakukan shut down ini selanjutnya mencoba melakukan alih usaha atau diam menunggu situasi pandemi COVID-19 berakhir. UMKM yang bertahan di tengah pandemi COVID-19 adalah UMKM
yang memiliki kekayaan likuid berupa cash on hand untuk 6–12 bulan, tabungan, aset (tanah, bangunan, dan kendaraan) serta loyalitas karyawan untuk tetap bekerja meskipun upahnya dikurangi. UMKM yang juga memiliki ketahanan dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah UMKM yang memiliki kekayaan tersembunyi ( hidden wealth ) yang tidak terlihat dalam laporan keuangan. Hidden wealth ini berbentuk tabungan dan aset yang sumber perolehannya berasal dari penyisihan keuntungan usaha.
Pemerintah adalah kunci dalam mengatasi krisis ini. Belanja pemerintah adalah satu-satunya yang menjadi andalan menggerakkan ekonomi nasional. Dalam memulihkan usaha UMKM, pemerintah fokus kepada pemberian keringanan atau kelonggaran pembayaran kredit debitur UMKM melalui restrukturisasi kredit. Untuk meringankan beban debitur UMKM, pemerintah menyediakan subsidi bunga, subisidi imbal jasa penjaminan, dan penempatan dana dalam bank. Di samping itu,  untuk memberikan bantuan kepada usaha mikro, pemerintah menyalurkan BPUM. Meskipun demikian, BPUM ini dinilai lebih cocok sebagai program menaikkan daya beli masyarakat dari pada memulihkan UMKM. Kebijakan pemerintah nonkeuangan yang dinilai memberikan manfaat contohnya dilakukan oleh
Tabel 5. Pengujian Statistik untuk Perbedaan Kondisi UMKM Sebelum Wabah COVID-19 dan Saat ini
No. Uraian Sebelum COVID-19 Saat ini Perubahan Persen- tase Pe- rubahan t-stat P-value  Signi fikan 1 Pendapatan bulanan (Rp.) 46,600,000    30,800,000 15,700,000 -34% 5.5900  0.0000 YA 2 Modal kerja (Rp.) 234,000,000 108,000,000 126,000,000  -54% 3.4016 0.0004  YA 3 Tenaga Kerja (orang) 6 4 2 -37% 7.8742 0.0000 YA 4 Beban opera- sional bulanan (Rp.) 13,100,000   10,400,000 2,714,879 -21% 1.3319    0.0919  TIDAK 5 Tanah (Rp.) 119,000,000 117,000,000    2,711,444 -2% 1.8952    0.0294 YA 6 Bangunan (Rp.) 79,700,000    79,300,000     327,229 -1% 1.1273 0.1301 TIDAK 7 Kendaraan (Rp.) 40,500,000    36,100,000    4,448,338  -11% 1.2136    0.1128 TIDAK 8 Mesin dan pera- latan (Rp.) 34,900,000    34,000,000     903,284 -3% 3.0443    0.0012  YA
Sumber: data diolah
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pemerintah menyediakan bantuan pembebasan ongkos kirim kepada pemesan barang melalui market place “SiBakul Jogja”.
Pada sisi yang berbeda, peserta FGD menyatakan tidak semua UMKM terdampak COVID -19 memiliki masalah keuangan atau ,membutuhkan BPUM. UMKM terdampak COVID-19 membutuhkan kebijakan agar belanja pemerintah digunakan untuk membeli barang- barang UMKM, atau untuk mengadakan acara di muka umum. Peserta FGD juga menginginkan kebijakan penurunan tarif kargo udara, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan penolong, dan kemudahan mengurus perizinan sektor pertambangan emas rakyat yang dapat menghasilkan devisa lebih banyak. Beberapa sektor usaha yang justru berkembang baik dan paling diuntungkan saat pandemi COVID19 adalah sektor pertambangan emas rakyat karena harga emas selama pandemi COVID-19 mengalami kenaikan luar biasa. Sektor lain yang bertahan dan berkembang adalah pangan, farmasi, klinik kesehatan dan rumah sakit, industri sepeda, dan teknologi informasi dan komunikasi.
Kesadaran UMKM di Indonesia terhadap bahaya terjadinya bencana masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan saat terjadi pandemi COVID-19 tidak ada satupun responden UMKM yang memiliki DRMdan BCP). BCP memiliki peran strategis dalam menghadapi bencana seperti pandemi COVID-19 yang waktu terjadinya tidak dapat diprediksi, tidak diharapkan, berlangsung dalam waktu yang tidak pasti, serta terbukti sangat merugikan UMKM. Sebagaimana dilakukan oleh banyak negara, pemerintah mendorong agar UMKM menyusun BCP, sehingga ketika terjadi bencana, UMKM sudah memiliki persiapan untuk menghadapinya. Selanjutnya Pemerintah Indonesia perlu belajar mencontoh pengalaman negara lain yang mengembangkan social bond untuk mengatasi persoalan sosial.

## KESIMPULAN
Pandemi COVID -19 memiliki dampak pada menurunnya kinerja usaha UMKM, meskipun ada sejumlah UMKM yang justru tetap bekembang selama pandemi terjadi. Seluruh variabel kinerja
usaha yang diteliti mengalami penurunan. Kinerja usaha UMKM yang secara statitik menurun  signifikan  yaitu  modal  kerja,  tenaga kerja, pendapatan bulanan, tanah, mesin dan peralatan. Kinerja usaha UMKM yang mengalami penurunan namun secara statistik tidak signifikan adalah pengeluaran beban operasional bulanan, aset tetap kendaraan, dan aset tetap bangunan.
Usaha perseorangan merupakan usaha yang paling banyak terdampak pandemi COVID-19. Usaha perseorangan identik dengan usaha keluarga, sehingga pandemi COVID-19 menganggu pendapatan keluarga dan tenaga kerja yang bekerja padanya. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyaknya orang kehilangan pekerjaan, memicu bertambahnya angka pengangguran, dan karena upah yang diberikan pada umumnya masih jauh di bawah UMR, maka berimplikasi menambah jumlah orang miskin baru.
UMKM yang dapat bertahan selama pandemi COVID-19 adaah UMKM yang memiliki hidden wealth yang tidak terlihat dalam laporan keuangan, hidden wealth tersebut dalam bentuk cash on hand , tabungan, dan aset tetap yang dapat dicairkan atau dijual sewaktu-waktu untuk menutupi kebutuhan modal kerja belanja barang dan membayar upah yang dinegosiasikan bersama antara pemilik perusahaan dan karyawan untuk jangka waktu 3 sampai dengan 6 bulan. UMKM yang bertahan adalah UMKM yang mampu melakukan penyesuaian atau mengikuti pola berusaha baru go digital . UMKM yang menilai dirinya tidak mampu bertahan menghadapi pandemi COVID-19 adalah UMKM yang melakukan penghentian operasi usaha. UMKM tersebut memiliki alasan lebih baik melakukan cut loss untuk menghindari kerugian operasional yang lebih besar daripada meneruskan usaha di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.
Kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan usaha UMKM berbentuk subsidi bunga, subsidi penjaminan, dan penempatan dana pemerintah pada bank. Kebijakan ini memberikan manfaat meringankan beban debitur yang mengambil kredit program dan melakukan restrukturisasi kredit. Namun, bantuan yang
dibutuhkan untuk memulihkan kinerja UMKM tidak seluruhnya berbentuk modal dan kredit. Bantuan nonkeuangan dalam bentuk pembebasan ongkos kirim kepada pemesan barang melalui market place “SiBakul Jogja” menjadi contoh bantuan yang sesuai kebutuhan UMKM. Bentuk bantuan nonkeuangan yang dibutuhkan UMKM antara lain belanja pemerintah digunakan untuk membeli barang-barang UMKM, belanja untuk mengadakan kegiatan acara di muka umum dengan protokol kesehatan, kebijakan penurunan tarif kargo udara, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan penolong, dan kemudahan mengurus perizinan sektor pertambangan emas rakyat yang dapat menghasilkan devisa lebih banyak. Kesadaran UMKM terhadap bahaya terjadinya bencana masih sangat rendah. Selain itu, UMKM tidak memiliki DRM dan BCP.
Kelemahan dari penelitian ini terletak pada pertama , ketidaksempurnaan pengambilan sampel. Sampel tidak dipilih secara proporsional berdasarkan jenis usaha ataupun wilayah. Kedua , metode kuantitatif yang digunakan sangat sederhana, yaitu analisis statistika deskriptif dan pengujian hipotesis. Ketiga , FGD dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan penyebaran kuesioner sehingga informasi yang diperoleh kurang lebih sama dengan hasil kuesioner.
Dalam kesempatan selanjutnya, penelitian ini perlu diperbaiki dengan menyesuaikan antara pertanyaan dalam kuesioner dengan metode pengolahan data yang akan digunakan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat diolah dengan menggunakan metode yang lebih maju, seperti regresi. Metode pengambilan sampel dan metode survei juga harus diperbaiki. Kunjungan kepada responden UMKM sangat diperlukan, agar diperoleh gambaran lebih lengkap dan nyata mengenai kondisi UMKM terkini pasca pandemi COVID-19. FGD tetap diperlukan dalam rangka konfirmasi dan diseminasi hasil penelitian untuk menyempurnakan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Damuri, Y. R., Aswicahyono, H., Hirawan, F., Setiati, I., & Simanjuntak, I. (2020). Langkah Pember- dayaan UMKM Dalam Menghadapi Covid-19. Jakarta: CSIS.
https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materi- BrsInd-20200805114633.pdf . (n.d.). https://www.kemenkeu.go.id/covid19 . (2020). https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini- sederet-cara-pemerintah-selamatkan-umkm- agar-bertahan-dari-dampak-covid-19/ . (n.d.). https://www.thebalance.com/what-is-a-recession- 3306019#what-is-a-recession. (n.d.). https:// www.worldometers.info/coronavirus/country/ indonesia/, n.d.
Hartono, Bambang Dwi, Ahmad Diponegoro, MSIE., Ph.D. Diponegoro, and Indra Yuliawan, SE, MBA, QCRO Yuliawan. 2021. “THE ADVAN- TAGES OF THE MICRO EQUITY MODEL FOR MSME BUSINESS RESILIENCE IN YOGYAKARTA DURING PANDEMIC.” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 23(2). Hidayat, Muhammad et al. 2020. “Factors Influencing Resilience of Micro Small and Medium Entre- preneur (MSME) during COVID 19 Outbreak in South Sulawesi Province Indonesia.” TEST
Engineering & Management 83(May-June 2020).
Illowsky, B., & Dean, S. (2020). Statistics. OpenStax.
Mardanugraha, E. (2016). Disaster-Resilience of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia: Survey Result and Policy Environment. Asian Business Forum. The Asian Disaster Prepared- ness Center (ADPC).
OECD. (2020). Coronavirus (COVID-19): SME Policy Updated 15 July 2020 .
Peeters, S., Schmitt, M., & Volk, A. (2020, Aug). Social Bonds Can Help Mitigate The Economic and  Social  Effects  of  the  COVID-19  Crisis. Emerging Market Compass .
Picard, M. (2017). Enabling Environment & Oppor- tunities Indonesia Strengthening Disaster And Climate Resilience Of Small & Medium Enterprises In Asia. https://www.researchgate. net/publication/320554517.
Shinozaki, S. (2020). Dampak COVID-19 ter- hadap Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Indonesia:Hasil Survey Cepat. Manila, Jakarta:
Asian Development Bank .
Statistik, B. P. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha. Jakarta: BPS RI. UKM, K. K. (n.d.). chrome-extension://efaidnbmnnnib- pcajpcglclefindmkaj/https://kemenkopukm. go.id/uploads/laporan/1650868533_SAND-
INGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf .
Widodo, Aris Slamet. 2021. “The Correlation of Entre- preneurship Characteristic, Business Innova- tion, and Marketing Strategy to the Resilience of Micro, Small, and Medium Enterprises (Msme) in the New Normal Patterns.” E3S Web of Conferences 316.