## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SIRNABAYA KABUPATEN KARAWANG

## Gina Laelita Sukma
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia E-mail: ginalaelita354@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan  kemiskinan  merupakan  masalah  yang  serius  ditemukan  daerah- daerah terutama di pedesaan, namun Desa Sirnabaya berhasil mengurangi angka kemiskinan di tahun 2018 sebesar 4,5% melalui pembangunan infrastruktur yang menggunakan  dana  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Suhardono  yang bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  bagaimana  peran  pemerintah  desa sebagai  fasilitator,  mobilisator  dan  regulator  dalam  pembangunan  infrastuktur tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan wawancara  dan  studi  literatur  sebagai  pengumpulan  datanya.  Penelitian  ini memberikan hasil bahwasannya pemerintah Desa Sirnabaya sangat berperan dan berkontribusi serta selalu berusaha membantu warganya yang terjerat kemiskinan sehingga  pemerintahan  Desa  Sirnabaya  di  tahun  2022  berhasil  menurunkan kembali  angka  kemiskinan  menjadi  10%.  Pemerintah  Desa  Sirnabaya  selalu bersinergi  dalam  berupaya  dalam  menyejahterakan  warganya  apalagi  jika berurusan  dengan  infratruktur  yang  sering  digunakan  umum,  sejauh  ini  sudah banyak  pembangunan  infrastruktur  yang  dibangun  pemerintah  Desa  Sirnabaya ang  tentunya  berpengaruh  terhadap  penghasilan  warga,  salah  satunya  adalah pembangunan jalan dan pembangunan drainase.
Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Kemiskinan, Pembangunan Infrastruktur

## ABSTRACT
The problem of poverty is a serious problem found in areas, especially in rural areas, but Sirnabaya Village succeeded in reducing the poverty rate in 2018 by 4.5% through infrastructure development using village funds. This research uses Suhardono's  theory  which  aims  to  examine  and  analyze  the  role  of  village government as facilitator, mobilizer and regulator in infrastructure development. The method of this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews  and  literature  study.  The  results  of  the  research  state  that  the Sirnabaya Village government plays a very important role and contributes and always tries to help its residents who are trapped in poverty so that the Sirnabaya Village  government  in  2022  will  succeed  in  reducing  the  poverty  rate  again  to

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
10%.  The  Sirnabaya  Village  government  always  works  together  in  efforts  to improve  the  welfare  of  its  citizens,  especially  when  dealing  with  infrastructure that is often used by the public. So far, the Sirnabay Village government has built a lot of infrastructure development which of course has an impact on the residents' income, one of which is road construction and drainage construction.
Keywords : Role, Village Government, Poverty, Infrastructure Development

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sarana  yang  penting di  desa  adalah  infrastruktur  yang bermanfaat dan membantu keberlangsungan  aktivitas  hidup  warga suatu  daerah  terlebih  pada  suatu  desa. Pembangunan  infrastruktur  menjadi salah  satu  tugas  dari  pemerintah  desa yang  penting  untuk  dilakukan  karena pembangunan infrastruktur selain berdampak  pada  tampilan  fisik  desa juga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat desa serta berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertama,  akses  yang  baik  ke fasilitas  Pendidikan  dapat  membuka peluang  Pendidikan  yang  lebih  baik pula pada anak-anak. Kedua, akses jalan transportasi  yang  lebih  baik  akan mempermudah aksesbilitas masyarakatnya dalam melakukan aktivitas  ekonomi  sehari-hari  dan membuat  peluang  ekonomi  lainnya menjadi lebih besar. ketiga, infrastruktur Kesehatan yang baik dapat mengurangi  angka  kematian  serta meningkatkan  pelayanan  Kesehatan yang lebih baik bagi penduduk desa.
Desa  Sirnabaya  terletak  di Kabupaten  Karawang  dan  merupakan salah satu contoh desa yang mengalami
perubahan signifikan dalam kemiskinan di  beberapa  tahun  terakhir.  Pemerintah Desa  Sirnabaya  dalam  beberapa  tahun terakhir  rutin  melaksanakan  observasi ke rumah-rumah warga dan melakukan observasi  ke  lapangan  yang  sekiranya membutuhkan pembangunan atau perbaikan  infrastruktur.  Sehingga  pada tahun 2018 dikutip dari Radar Karawang dan menyatakan bahwa Desa Sirnabaya  dengan  menggunakan  dana desa  dalam  membangun  infrastruktur ternyata mampu dan berhasil
menurunkan  tingkat  kemiskinan  dan kesenjangan  pendapatan  masyarakat  di Desa Sirnabaya tersebut.
Dalam  Teori  Suhardono  (2016) pemerintah  desa  memiliki  tiga  peran yaitu sebagai fasilitator artinya pemerintah  desa  bertindak  sebagai penyedia fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, sebagai mobilisator artinya pemerintah desa sebagai mobilisator  memiliki  peranan  untuk menggerakan atau
mengarahkan masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan dalam  mendorong  pembangunan  demi kepentingan  bersama.  Ketiga,  peran pemerintah  desa  sebagai  regulator artinya  pemerintah  desa  juga  harus menyiapkan  dan  membuat  peraturan- peraturan yang tujuannya untuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
efektivitas  administrasi  pembangunan desa.
Kemudian  bagaimana  peran pemerintah desa dan apa yang dilakukan lebih  lanjut  sehingga  dapat  berhasil menurunkan angka kemiskinan di Desa Sirnabaya  menurut  Teori  Suhardono. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dari dampak pembangunan  infrastruktur  berkualitas serta  peran-peran  pemerintah  desa dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan tersebut. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai  rekomendasi  untuk  desa-desa lain dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan perbedaan pendapatan.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Peran
Peran  secara  etimologi  berarti seseorang  melakukan  sesuatu  atau melakukan  tindakan  yang  dimana tindakan  tersebut  diharapkan  oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang  dilakukan  memiliki  arti  penting untuk sebagian orang.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (2002:2)  peran  diartikan sebagai  bagian  yang  dimainkan  dalam suatu  kegiatan  aadalam  adegan  film, sandiwara  dengan  berusaha  bermain baik  dan  secara  aktif  dibebankan kepadanya. KKBI menyebutkan hal lain bahwa  peranan  ini  memiliki  sifat  yang mampu menghasilkan dan menggerakan  sesuatu  hal  yang  baik  ke dalam sebuah peristiwa.
Menurut  (Sarlito,,  2015:  215). “Peran  merupakan  perpaduan  antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu  yang  digunakan  dalam  dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya  digunakan  dalam  dunia teater yang  mana  seorang  aktor  harus melakukan  dan  bermain  sebagai  tokoh tertentu dan membawakan tokoh tertentu  tersebut,  dalam  hal  ini  posisi seorang  aktor  tersebut  disamakan dengan  posisi  seorang  masyarakat  dan keduanya memiliki posisi yang sama”.
(Meron Raho 2007:67) menegaskan  bahwa  peran  merupakan sikap  sifat  dan  tingkah  laku  yang diharapkan oleh masyarakat dari individu  yang  memiliki  status  tertentu, dalam hal ini individu tersebut memiliki pengaruh,  kekuasaan  atau  menduduki status soial tertentu.
Sedangkan  menurut  Soekanto (2012:  212)  arti  peran  merupakan “aspek  yang  dinamis  kedudukan (status).  Peran  adalah  suatu  pekerjaan yang  dilakukan  seseorang  berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan  untuk  menunjukan  peran berdasarkan  status  yang  disandang namun  tetap  dalam  koridor  keteraturan berbeda  yang  menyebabkan  peran  dari setiap orang berbeda”. Rivai (2004: 148) menambahkan bahwasannya peran atau peranan adalah suatu tata perilaku yang sering dilakukan individu dan diharapkan  oleh  masyarakat  dalam status tertentu.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
Dapat ditarik kesimpulan, peran merupakan  seperangkat  tingkah  laku yang  dilakuakn  oleh  setiap  orang berdasarkan kedudukan yang diterimanya,,  serta  tingkah  laku  ini diharapkan  oleh  orang  lain.  Peran  juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran ini dapat  berupa  tugas  atau  kewajiban seseorang  yang  harus  dilakukan  dalam suatu usaha atau sebuah organisasi.
Pergaulan merupakan salah satu yang  berpengaruh  dalam  peran  yang dimiliki oleh seseorang serta pola hidup dan  lingkungan  hidupnya.  Perilaku seseorang  dapat  diwarnai  oleh  banyak faktor,  seperti  persepsi  yang  berbeda. Tidak  dapat  dihindari  jika  kita  terlahir dalam keadaan yang berbeda-beda baik dalam  arti  kebutuhan  maupun  bagi kategori  umum  yang  semuanya  dapat terlihat dari kepribadian masing- masing.
Perbedaan  dari  setiap  individu
inilah yang menjadi tantangan tersendiri dan  paling  berat  untuk  dihadapi  oleh seorang pemimpon, karena disini dapat terlihat kemampuannya dalam menghadapi tantangan perbedaan tersebut,  Karena  demikian  eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian  dan  perilakunya,  maka wajib  bagi  seorang  pemimpin  untuk memahami pandangan dari bawahannya baik mengenai peranan bawahan tersebut  maupun  terkait  capaian  dalam suatu  organisasi.  Peranan  adalah  salah satu  hal  yang  dinamis  Jika  seseorang
melaksanakan  kewajibannya  dengan baik  dan  sesuai  dengan  kekuasaannya maka peranan tersebut sudah dilaksanakannya. Menurut Levison dalam  Soekanto  (2017:  269)  peranan mencakup tiga hal, yaitu:
1. Peranan meliputi norma-norma yang  dihubungkan  dengan  posisi seseorang  dalam  suatu  masyarakat.
Peranan  dalam  hal  ini  merupakan suatu  peraturan  yang  membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang  segala  sesuatu  yang  dapat dilaksanakan  oleh  individu  dalam masyarakat  sebagai  organisasi  atau Lembaga.
3. Peranan  sebagai  perilaku  individu yang  penting  bagi  struktur  sosial dalam masyarakat. Perihal fasilitas- fasilitas  dalam  berperan,  lembaga- lembaga kemasyarakatan merupakan  bagian  dari  masyarakat yang  yang  banyak  menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan.
Pernanan yang dimiliki pasti ada tujuannya  untuk  memiliki  hubungan kterkiatan  dengan  orang-orang  yang memiliki  peranan  yang  keterkaitan tersebut  serta  terdapat  aturan,  norma, dan nilai-nilai sosial yang dipatuhi oleh orang-orang  yang  memiliki  peranan yang saling terkait tersebut.  (Znaniecki dalam Soekanto, 2017: 270) Berdasarkan  pendapat  diatas,  penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  peran adalah  suatu  sikap  dan  perilaku  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki status dan  kedudukan  tertentu  sesuai  dengan hak dan kewajibannya. Peran merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang terorganisasi didalam  suatu  organisasi  yang  juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan  organisasi  atau  masyarakat. Berdasarkan  penjelasan  diatas  apabila peranan pemerintah desa dalam memberikan  pelayanan  administrasi terhadap masyarakat adalah tidak hanya terkai  sebagai  hak  dan  kewajiban individu  melainkan  suatu  tugas  dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah  desa  dalam  membantu masyarakat  desanya  dalam  memenuhi setiap  kebutuhannya  dan  mengatasi masalah-masalah  yang  ada  seperti kemiskinan dan pengangguran.
2.1 Pengertian Pemerintah Desa
a. Pengertian Pemerintah
Secara umum pemerintah merupakan  suatu  organisasi  yang memiliki kekuasaan serta kewenangan  untuk  membuah  dan menerapkan  hukum  serta  undang- undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas tertentu,  yang  umumnya adalah  negara.  Pemerintah  sendiri terdiri  dari  Lembaga  legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dapat  diartikan  pula  sebagai  suatu lembaga  yang  memiliki  kekuasaan atau  wewenang  dala  memimpin suatu  wilayah  atau  daerah  dan
mengatur  segala  sesuatu  yang  ada didalammnya  dalam  jangka  waktu yang sudah ditentukan.
Secara  garis  besar  pemerintah dapat artikan dalam arti sempit dan arti  luas.  Dalam  arti  sempit pemerintah  hanya  memiliki  satu fungsi yakni  legislative  tanpa memandang  fungsi  organ  lain.
Sedangkan dalam arti luas pemerintah ini dilihat sebagai badan public  yang  meliputi  legislatif,
eksekutif, dan yudikatif dan mengupayakan  dalam  mencapai tujuan suatu negara. Menurut Sumaryadi (2010: 146), mengemukakan bahwa pemerintah  merupakan  organisasi yang memiliki:
1. Otoritas  memerintah  dari sebuah unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat 3. Aparatur  yang  merupakan badan pemerintah yang berfungsi menjalankan kekuasaan 4. Kekuasaan  untuk  membuat peraturan perundang- undangan, untuk menangani [erselisihan dan membicarakan putusan administrasi  dan  dengan monopoli  atas  kekuasaan yang sehat.
b. Pengertian Desa Menurut  Undang-Undang  Desa
No. 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 desa

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya  disebut  des,  adalah kesatuan  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  Prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuam Republik Indonesia. Widjaja (2010: 53) menambahkan dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan  hak  asal-usul  yang bersifat Istimewa”.
c. Pengertian Pemerintah Desa Secara  umum  pemerintah  desa merupakan  Lembaga  pemerintahan yang  terletak  di  suatu  desa  dan memiliki  tugas  untuk  mengelola wilayah  desa  tersebut    serta menyelenggarakan urusan pemreintahan  dan  kebutuhan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  desa dalam  sistem  pemerintahan  NKRI.
Pemerintah  desa  sendiri  terdiri  dari perangkat  desa  seperti  Sekretariat Desa,  Pelaksana  Teknis  Desa,
Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun, atau sebutan lainnya. Pemerintah  desa  memiliki  peran penting  dalam  membantu  atau memfasilitasi masyarakat salah
satunya dalam mengurangi kemiskinan  melalui  pembangunan infrastruktur yang sudah diprogramkan. Dalam  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal 23  ditegaskan  bahwa  Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada p+Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan  Desa  adalah  Kepala Desa  atau  yang  disbeut  dengan nama  lain  dibantu  perangkat  desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan desa merupakan organiasi penyelenggaran pemerintah desa yang terdiri atas : 1. Unsur  Pimpinan,  atau  yang sering disebut Kepala Desa
2. Unsur  Pembantu  Kepala  Desa (Perangkat  Desa),  yang  terdiri dari:
- Sekretariat  desa,  yaitu  staf atau  pelayanan  desa  yang diketuai oleh sekretaris desa
- Unsur pelaksana teknis,
yaitu unsur pembantu kepala desa  yang  melaksanakan urusan  teknis  di  lapangan seperti  urusan  pengairan, keagamaan, dan lain-lain
- Unsur  kewilayahan,  yaitu pembantu  kepala  desa  di wilayah  kerjanya  seperti
kepala dusun.
d. Peranan Pemerintah Desa
Menurut  Suhardono  (2016:38) menjelaskan bahwa “peran

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
merupakan patokan yang membatasi apa yang mesti dilakukan seseorang dalam menduduki jabatan”. Adapun peran pemerintah desa yaitu: 1. Sebagai fasilitator, artinya tindakan pemerintah desa dalam penyedia  fasilitas  sarana  dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan. 2. Sebagai  mobilisator,  artinya tindakan pemerintah yang mengarahkan atau menggerakan untuk  melakukan  sesuatu  yang berkaitan dengan sebuah pembangunan untuk kepentingan bersama. 3. Sebagai regulator, artinya menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan  pembangunan (menerbitkan peraturan- peraturan dalam rangka efektivitas dan tata tertib administrasi pembanguna). Kemudian  ada  peran  pemerintah  desa menurut (Gito Saputro & Rangga 2015) dalam jurnal “Sinergitas peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan  di  Kabupaten  Sidenreng Rappang”, yaitu : 1. Sebagai  pemecah  masalah,  artinya pemerintah desa senantiasa membantu  masyarakatnya  dalam menghadapi  masalah-masalah  yang ada  serta  memberika  solusi  yang dibutuhkan.
2. Sebagai  fasilitator,  sama  halnya menurut  Suhardono.  Pemerintah desa  berperan  sebagai  fasilitator yang  artinya  menjadi  penyedia fasilitas  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.
3. Sebagai penghubung sistem artinya pemerintah desa menjadi penghubung antara masyarakat desa dengan pihak luar.
4. Sebagai motivator, pemerintah desa juga memiliki peran sebagai pemberi motivasi untuk masyarakatnya  agar  dapat  menjadi pendorong  terhadap  kemakmuran desanya. 5. Sebagai komunikator, artinya pemerintah  desa  menyampaikan pesan  dan  melakukan  komunikasi terhadap masyarakat dengan harapan masyarakat mau menerpkan pesan yang  disampaikan  oleh pemerintah desa.
Dari dua teori tersebut penulis memilih teori  peran  pemerintah  desa  dari Suhardono karena penulis anggpa teori ini sudah merepretasikan permasalahan yang  ada  dilapangan  terkait  dengan pertumbuhan pembangunan yang memiliki  dampak  terhadap  angka kemiskinan di Desa Sirnabaya.

## Pengertian Kemiskinan
Levitan  (1996)  menjelaskan  bahwa kemiskinan  adalah  kekurangan  barang dan  pelayanan  yang  diperlukan  untuk keberlangsungan hidup.
Sedangkan  menurut  Suparlan pengertian kemiskinan adalah tingkatan hidup  yang  terletak  dibagian  paling

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
bawah  dan  rendah  karena  kekurangan materi  atau  golongan  rendah  jika dibandingan dengan golongan lain yang berlaku di masyarakat setempat.
Menurut  BPS  (Badan  Pusat Statistik) dan Departemen Sosial mendefinisikan  kemiskinan  sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  mnimal untuk  hidup  layak  (baik  makanan maupun nonmakanan). Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan  adalah  suatu  keadaan tertentu  yang  terjadi  pada  seseorangan atau  golongan  yang  kekurangan  materi serta  tidak  mampu  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dari  yang  primer sampai tersier.
Menjadi  masalah  serius  karena kemiskinan adalah salah satu tolak ukur kesejahteraan  suatu  masyarakat  yang berada  di  suatu  daerah  tertentu.
Kemiskinan  juga  selalu  dijadikan patokan dalam menentukan kemakmuran suatu negara.
1. Jenis Jenis Kemiskinan - Kemiskinan  absolut  adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu- individu yang tingkat pendapatannya  di  bawah  garis kemiskinan  yang  ditetapkan
oleh  suatu  negara.  Atau  sama dengan suatu keadaan individu yang  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan primernya.
- Kemiskinan  relative  adalah kemiskinan  yang  disebabkan
oleh  kebijakan  pembangunan yang  belum  merata  sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakt.
- Kemiskinan  kultural  adalah kemiskinan  yang  terbentuk karena  kebiasaan  masyarakat yang  sudah  menjadi  budaya, baik  itu  dari  nilai-nilai  yang diusung,  pemikiran  mau  cara kerja, Contohnya seperti malas dan etos kerja yang rendah.
- Kemiskinan  struktural  adalah kemiskinan  yang  berasal  dari struktur  sosial  yang  tersemat pada golongan masyarakat tertentu  dan  memungkinkan terjadinya  kondisi  di  mana mereka tidka dapat menggunakan  sumber  daya yang sebenarnya dapat digunakan.
2. Penyebab Terjadinya Kemiskinan
- Kurang tersedia lapangan kerja
- Kurangnya Pendidikan
- Terjadinya konflik atau kerusuhan
- Perubahan  iklim  atau  bencana alam
- Terjadinya ketidakadilan sosial
- Minimnya infrastruktur
3. Dampak-Dampak Kemiskinan - Tingginya tingkat kriminalitas - Tertutupnya akses Pendidikan - Tingginya tingkat pengangguran

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
- Pelayanan  Kesehatan  yang memburuk
- Tingginya angka kematian
- Kekacauan
- Negara dinyatakan pailit
4. Kriteria  atau  indikator  masyarakat yang  termasuk  ke  dalam  masyarakat miskin  menurut  Keputusan  Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013, kategori Atau kriteria miskin termasuk diantaranya  :  gelandangan,  pengemis, perseorangan  dari  komunitas  adat terpencil,  Perempuan  rawan  sosial ekonomi,  korban  tindak  kekerasan, pekerja migran, dan penderia kejadian ikutan  paska  imunisasi.  Sedangkan menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) kriteria masyarakat miskin diantaranya yaitu  :  luas  lantai  bangunan  temapt tinggal  kurang  dari  8m2  per  orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok  tanpa  diplester,  dan sejumlah kriteria lainnya seperti sumber  air  minum,  bahan  bakar memasak, dan sumber penghasilan. Pengertian Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur merupakan  pembangunan  secara  fisik yang  dibangun  untuk  membantu kesulitas  masyarakat  yang  dapat digunakan  secara  umum  seperti  jalan raya, ruah sakit, jembatan, drainase dan sebagainya.
Pembangunan
infrastruktur ini dapat tertuju pada hal- hal  teknis  untuk  membantu  kegiatan
ekonomi  masyarakat  dengan  cara menyediakan fasilitas transportasi misalnya, perbaikan jalan untuk memudahkan aktivitas ekonomi,
distribusi  barang  dan  jasa,  dan sebagainya.
Pembangunan  infrastruktur  ini memberikan  peranan  yang  sangat penting  untuk  memacu  pertumbuhan ekonomi  karena  aktivitas  ekonomi yang  dilakukan  oleh  masyarakat  akan terasa  mudah  jika  fasilitas  dan  sarana infrastruktur yang ada mendukung.
2.2 Penelitian Relevan
1) Wini  K,  Frasinska  S,  dan  Irene
M.J.A
Melakukan  penelitian  yang berjudul  “Peran  Pemerintah  Desa dalamm Pembangunan infrastruktur Jalan di Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir,
Kabupaten  Gorontalo”.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa peran  pemerintah  desa  dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Malitu belum berperan secara efektif, khususnya pengawasan.
Dalam  penelitian  ini  penulis menemukan persamaan yaitu sama-sama  menggunakan  metode kualitatif  dan  teknik  pengumpulan datanya  dengan  wawancara  dan observasi.
2) Nirwana (2010)
Melakukan  penelitian  dengan judul  “Peran  Pemerintah  Desa dalam  Pembangunan  Infrastruktur Pasca Pemekaran di Desa Su,rulangi, Kecamtan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
Palonbangkeng Selatan, Kabupaten
Takalar”.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  peran  pemerintah  desa dalam  pembangunan  infrastruktur pasca pemekaran di Desa Su’rulangi  belum  optimal,  hal tersebut  dikarenakan  kurangnya sumber  daya  manusia  dan  sarana komunikasi.
Dalam  penelitian  ini  penulis menemuka  beberapa  persamaan yaitu  sama-sama  menggunakan wawancara sebagai teknik mengumpulkan datanya. 3) Rauf Fauzan (2022) Melakukan  penelitian  yang diberi  judul  “Membandingkan
Pengaruh  Infrastruktur  terhadap Kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur  Indonesia  serta  Implikasi
Kebijakan”.  Hasil  dari  penelitian
ini menunjukan infrastruktur berpengaruh  menurunkan  angka kemiskinan  di  kedua  Kawasan,
namun lebih besar pengaruhnya di Kawasan Barat Indonesia.
Dalam  judul  penelitian  ini
penulis menemukan beberapa perbedaan  yaitu  judul  tersebut menggunakan metode analisis panel  data  dengan Fixed  Effect
Model (FEM) sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Kerangka Pemikiran
Penelitian  ini  tentang  peran pemerintah  desa  dalam  mengurangi kemiskinan melalui pembangunan
infrastruktur di Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang. Berangkat  dari  alur  pikir pentingnya  peranan  pemerintah  desa dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup, menyejahterakan  warganya  melalui berbagai  cara  salah  satunya  melalui pembangunan infrastruktur yang lebih mendukung  dan  menunjang  dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat  desa.  Konsep  peran  yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti yang  diungkapkan  oleh  Suhardono 92016:38), peranan tersebut mencakup tiga hal, yaitu :
1) Fasilitator adalah tindakan pemerintah  desa  dalam  penyedia fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung  proses  pemerintahan dan pembangunan.
2) Mobilisator  adalah  orang  yang mengarahkan  atau  menggerakkan untuk  melakukan  sesuatu  yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guan untuk kepentingan bersama.
3) Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan  pembangunanan (menerbitkan  peraturan-peraturan dalam  ranga  efektivitas  dan  tata terti admnistrasi pembangunan)
Dalam kerangka pemikiran ini,
mengurangi angka kemiskinan merupakan tugas pemerintah desa yang harus diseriuskan karena sudah menjadi tugas dan fungsi dari pemerintah  desa  dalam  membantu masyarakat  dalam  memperbaiki  taraf hidup.  Salah  satu  caranya  adalah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
melalui  pembangunan  infrastruktur yang memadai demi menunjang fasilitas  ekonomi  untuk  masyarakat desa. METODE Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian  ini.  Cara  ini  digunakan dengan  observasi  dan  wawancara  serta data-data  yang  dikumpulkan  berupa kata-kata atau gambar dan bukan angka. Data dikumpulkan tersebut berasal dari wawancara  antara  penulis  dengan narasumber. Penulis menggunakan metode  kualitatif  dikarenakan  pada metode  kualitatif  ini  berfokus  pada pemahaman  dan  analisi  yang  lebih mendalam,  serta  pendeskripsian  yang lebih  komplek  sehingga  metode  ini relevan  dengan  permasalahan  yang sedang  penulis  teliti  yaitu  mengenai peran pemerintah desa dalam pertumbungan pembangunan infrastruktur  sehingga  berdampak  pada angka kemiskinan di Desa Sirnabaya. “Teknik  pengumpulan  data
merupakan  langkah  penting  dalam penelitian karena ini merupakan langkah  dalam  mendapatkan  data, tentunya  dalam  pengumpulan  data menggunakan teknik pengumpulan data yang  memenuhi  standar  data  yang ditetapkan”  menurut  (Sugiyono,  2009:
224).  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui  wawancara  langsung  ke  aparat pemerintah  Desa  Sirnabaya  dan  studi literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan penulis melakukan reduksi data yaitu proses penyederhanaan  data  atau  catatan tertulis dari lapangan sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian,  kemudian  Penyajian  data dilaukan dengan mengelompokan jawaban informan sebagai data temuan yang  selanjutnya  diolah  oleh  penulis dan  dianalisis,  kemudian  dilakukan mendisplay  data  untuk  memudahkan penulis dalam memahami, menganalisis dan  merepretasikan  data,  sehingga  jika ada data yang tidak sesuai maka penulis dapat  mengedit  ulang  data  sesuai dengan kebutuhan penulis.
Penelitian  ini  dilakukan  di Kantor  Desa  Sirnabaya,  Jl  Menati  1,
Sirnabaya, Telukjambe Timur, Karawang,  Jawa  Barat  41361,  pada tanggal  13  November  2023  hari  senin pukul 11.00 WIB. HASIL DAN PEMBAHASAN Pemerintahan  Desa  Sirnabaya selalu berusaha membantu masyarakatnya dalam mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan
kesejahteraan  masyarakatnya.  Usaha pemerintahan  Desa  Sirnabaya  dalam mengurangi  kemiskinan  adalah  dengan melalui  berbagai  program  seperti pelatihan-pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan skill dari

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
masyarakatnya  itu  sendiri,  adanya program bantuan berupa bantuan modal dan  BLT,  serta  program  selanjutnya adalah perbaikan-perbaikan infrastruktur yang senantiasa dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk menjalankan  aktivitas  ekonominya,
seperti  perbaikan  jalan  dan  pembuatan drainase.
Dalam  penelitian  ini  terfokus pada  pembangunan  program-program infrastruktur  Desa  Sirnabaya  yang didanai dari dana desa dari tahun 2018 sampai  tahun  2023  terbukti  mampu mengurangi  angka  kemiskinan  di  Desa Sirnabaya  sebesar  4,5%  dan  tingkat kesenjangan  atau gini  ratio di  Desa Sirnabaya hanya 0,32% (Radar Karawang, 2018). Program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Sirnabaya  banyak  yang  berhubungan dengan  aktivitas  masyarakat  alhasil mobilitas perekonomian di Desa Sirnabaya jarang terjadi hambatan. Beberapa program pembangunan  infrastruktur  tersebut adalah pembangunan jalan di Kalihurip
Desa  Sirnabaya  yang  dimana  jalan tersebut sering dilewati oleh masyarakat desa  Sirnabaya  dalam  melaksanakan aktivitas  ekonominya,  kemudian  ada pembuatan  drainase  yang  bertujuan untuk  membantu  para  petani  dalam mengairi sawahnya serta
ada pembangunan beberapa jembatan.
Pembangunan
infrastruktur  seperti  yang  dibangun  di Desa  Sirnabaya  diantaranya  adalah
berupa  jalan,  drainase,  dan  jembatan, hal tersebut berhasil membantu mengurangi kemiskinan di Desa Sirnabaya tersebut. Dengan cara infrastruktur  jalan  yang  baik  dapat meningkatkan aksesbilitas ke pasar dan sumber daya, memungkinan para petani dan  produsen  lokal  untuk  menjual barang mereka dengan lebih efisien dan membuka  akses  ke  layanan  Kesehatan dan Pendidikan. Drainase yang dibangun dan lebih baik dapat membantu mengurangi risiko banjir dan penyakit terkait air, sementara jembatan dapat  memfasilitasi  akses-akses  ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi,  membuka  peluang  ekonomi baru  dan  akses  ke  layanan  dasar. Dengan demikian program kerja pembangunan-pembangunan infrastruktur tersebut mampu mengurangi  angka  kemiskinan  di  Desa Sirnabaya. Pihak  staff  Desa  Sirnabaya mengafirmaasi bahwasannya pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan sampai tahun 2023
terakhir  terbukti  berhasil  menurunkan kemiskinan  sampai  sebesar  10%,  hal tersebut  menjadi  semangat  tersendiri untuk  tetap  melanjutkan  pembangunan infrastruktur demi membantu menyejahterakan masyarakatnya.

## Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator
Suhardono  menjelaskan  bahwa pemerintah  desa  memiliki  beberapa peran  sebagai  bentuk  dari  tugas  dan fungsi  sebagai  aparatur  pemerintah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
desa.  Salah  satunya  adalah  pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dimana teori Suhardono ini menekankan bahwa pemerintah  desa  sebagai  fasilitator harus menyediakan sarana dan prasarana, modal, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan  teknis  bagi  masyarakat desa  serta  menjadi  penghubung  antara masyarakat dengan pemerintahan daerah  untuk  menyampaikan  keluhan- keluhan dari masyarakat.
Dalam  konteks  penelitian  ini pemerintah  Desa  Sirnabaya  harus senantiasa  berperan  sebagai  fasilitator dalam  menyediakan  fasilitas  berupa sarana dan prasarana dalam mengurangi kemiskinan melaui program pembangunan infrastruktur Aparat pemerintah Desa Sirnabaya selalu berusaha menyediakan fasilitas  sarana  dan  prasaranan  untuk masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan perekonomian. Berdasarkan  temuan  penulis dari wawancara dengan staff pemerintah  Desa  Sirnabaya  yaitu  Ibu Dede dan Ibu Wilda, mereka menuturkann pemerintahan Desa Sirnabaya selalu berusaha menyediakan fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh peran pemerintah Desa
Sirnabaya  sebagai  fasilitator  dalam mengurangi  kemiskinan  adalah  selalu membantu  memberdayakan  UMKM, menyediakan  fasilitas  yang  dibutuhkan oleh  UMKM  tersebut,  serta  perbaikan- perbaikan jalan yang rusak.
Salah satu program
pembangunan infrastruktur yang sangat berpengaruh  terhadap  perekonomian masyarakatnya  adalah  perbaikan  jalan di  daerah  Kalihurip  Desa  Sirnabaya. Perlu  diketahui  sebelumnya  jalan-jalan di daerah Kalihurip masih sangat buruk dan masih berbentu tanah, “Jalan disana tuh  jelek  banget  sampai  saya  aja  jalan kaki  jatoh  karena  licin  jalannya  belum di  aspal  masih  tanah  gitu”  penuturuan Ibu Dede (13/11/2023)  yang waktu itu melakukan  observasi  langsung  ke lapangan.  Sejak  observasi  tersebut pemerintah desa langsung melaksanakan  pembangunan  jalan  di daerah Kalihurip tersebut. Pembangun  jalan  dilaksanakan
bersama  dengan  masyarakatnya  yang ikut berpartisipasi karena sangat disambut  dengan  gembira  adanya pembangunan jalan tersebut. Hasil dari pembangunan jalan di daerah Kalihurip tersebut adalah masyarakat yang sering melewati  jalan-jalan  tersebut  sangat terbantu  setiap  menjalankan  aktivitas perekonomiannya.
Sebagai  fasilitator  pemerintah Desa Sirnabaya membantu mengurangi kemiskinan  dengan  cara  menyediakan dukungan dan fasilitas sarana prasarana bagi  masyarakat.  Pemerintah  Desa Sirnabaya menyediakan akses ke sumber  daya  dan  pasar  melalui pembangunan  infrastruktur  jalan  yang baik,  yang  memungkinan  para  petani dan  produsne  untuk  menjual  barang mereka dengan lebih efisien.
Pemerintah Desa Sirnabaya juga

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
memfasilitasi  pembangunan  drainase yang  baik  untuk  mengurangi  risiko banjir  dan  mengurangi  peluang  gagal panen  serta  pembangunan  jembatan yang  dapat  membantu  memfasilitasi akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya  terisolasi  dan  berhasil membuka peluang ekonomi baru. Peran Pemerintah Desa Sebagai Mobilisator
Dalam  teori  peran  pemerintah desa dari Suhardono (2016) selanjutnya adalah  sebagai  mobilisator.  Peran pemerintah  desa  sebagai  mobilisator
artinya adalah pemerintah desa bertindak sebagai penggerak dan pendorong dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, inovasi, pemanfaatan  eknologi,  dan  konsep pemberdayaan  yang  partisipatif.  Peran ini  juga  melibatkan  respon  terhadap keluhanmasyarakat  dan  mempercepat perubahan.
Temuan  data  yang  didapatkan  oleh peneliti  mengenai  peran  pemerintah desa sebagai mobilisator adalah pemerintah Desa Sirnabaya senantiasa selalu  melakukan  mobilisasi  sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  lokal lainnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pengurangann kemiskinan di tingkat desa. Pemerintah Desa Sirnabaya selalu mendorong masyarakatnya berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan  infrastruktur.  Alhasil selama melaksanakan
berbagai pembangunan  infrastruktur  di  Desa
Sirnabaya  masyarakatnya  selalu  ikut mambantu  dan  saling  gotong  royong salah  satunya  pada  saat  pembangunan jalan  di  daerah  Kalihurip.  Masyarakat Desa  Sirnabaya  bekerja  sama  bahu- membahu  membangun  jalan  tersebut demi lancarnya mobilitas perekonomian mereka.  Dan  dengan  gotong  royong pembangunan-pembangunan tersebut masyarakat  desa  dan  pemeirntah  Desa Sirnabaya berhasil mengurangi kemiskinan dari tahun ke tahun. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator Dalam teorinya, Suhardono menjelaskan  pemerintah  desa  berperan sebagai  regulator  artinya  kemampuan pemerintah desa untuk menetapkan arah dan  standar  yang  diperlukan  untuk penyelenggaraan pembangunan. Sebagai  regulator,  pemerintah  desa memberikan acuan dasar kepada masyarakat  sebagai  instrumen  untuk mengatur  segala  kegiatan  pelaksanaan pembangunan. Hal ini mencakup penerbitan  peraturan-peraturan  yang mengatur  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur  dengan  tujuan  untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan guna mengurangi kemiskinan.  Dengan  demikian,  peran regulator  pemerintah  desa  menjadi krusial  dalam  menciptakan  kerangka kerja yang memadai untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pengurangan kemiskinan di tingkat desa. Sebagai  regulator  pemerintah
Desa  Sirnabaya  memiliki  tanggung

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
jawab untuk menyusun kebijakan yang akan  menjaga  keseimbangan  dalam pelaksanaan pembangunan supaya pembangunan  yang  dijalankan  dapat berpengaruh besar terhadap kemiskinan di  Desa  Sirnabaya.  Beberapa  hal  yang pemerintah  Desa  Sirnabaya  lakukan sebagai  regulator  dalam  mengurangi kemiskinan  yaitu  :  membuat  peraturan jadwal observasi ke lapangan sebanyak dua  kali  dalam  sebulan  dan  mengatasi masalah masyarakat seperti kesenjangan  akses  ke  sumber  daya, penghilangnya kemampuan masyarakat,  dan  ketidakpastian  dalam pengelolaan  kegiatan  pembangunan. Dengan  melaksanakan  peran  regulator pemerintah  Desa  Sirnabaya  membantu mengurangi  kemiskinan  masyarakat desa  dengan  memastikan  kebijakan yang  efektif  dan  adil,  serta  memantau pembangunan infrastruktur sarana prasana  jika terjadi  kerusakan atau  ada fasilitas umum yang sedang dibutuhkan masyarakat supaya cepat untuk direalisasikan.  Hal  tersebut  efektif mengurangi kemiskinan karena infrastruktur  merupakan  akses  yang dapat mempermudah aktivitas ekonomi. Pada pemerintahan Desa
Sirnabaya  sendiri  membuat  aturan mengenai jadwal observasi ke lapangan langsung,  sekiranya  ada  fasilitas  atau infrastruktur yang sudah tidak memadai biasanya akan langsung di proses dan di ajukan  untuk  melakukan  perbaikan. Pemerintaha Desa Sirnabaya juga selalu mengatur proses perencanaan
pembangunan infrastruktur yang
diawali  dengan  membuat  ajuan  kepada sekretaris  daerah  kemudian  pengadaan sumber daya yang biasanya melibatkan masyarakat  Desa  Sirnabaya  sendiri sebagai  bentuk  partisipasi  aktif  dalam pembangunan serta pelaksanaan proyeknya  yang  biasanya  pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik tiga kesimpulan :
1. Peran  pemerintah  Desa  Sirnabaya sebagai fasilitator senantiasa menyediakan sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh masyakat  desa.  Pemerintah  desa
Sirnabaya juga selalu memfasilitasi masyarakatnya  yang  melakukan ajuan  serta  selalu  berperan  aktif dalam menyediakan fasilitas tersebut. 2. Peran  pemerintah  desa  sebagai mobilisator adalah aparat pemerintah  Desa  Sirnabay  selalu jadi  penggerak  dan  pendorong untuk masyarakat dalam melakukan partisipasi aktif pembangunann infrastruktur. 3. Peran  pemerintah  desa  sebagai regulator, pemerintah Desa Sirnabaya  selalu  menyusun  dan membuat peraturan serta kebijakan yang  mendukung  pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
Aris.  (t.thn.). Pengertian  Kemiskinan:
Jenis,  Penyebab  dan  Dampaknya . Dipetik  November  Senin  ,  2023,  dari Gramedia Blog: https://www.gramedia.com/literasi/kem iskinan/ Dahlan,  I.  W.,  Parawangi,  A.,  & Muhiddin, A. (2012). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN  PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN (PPIP) DI DESA SENDANA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA. Otoritas  Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2 (Vol 2, No 1 (2012)). doi:https://doi.org/10.26618/oji p.v2i1.37 Mat,  L.,  Adiwidjaja,  l.,  &  Lestari,  A. (2022).  Peran  Pemerintah  Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur  Jalan  (Studi  Pada Desa Permanu Kecamatan Pakisaji  Kabupaten  Malang). Rinjani Unitri . Diambil kembali dari https://rinjani.unitri.ac.id/handle /071061/2288 Mesa, J. B., & Udju, H. R. (2023, Mei ). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  DI  DESA SOBA RADE DAN DESA PUU MAWO, KABUPATEN SUMBA  BARAT  (UU  NO.  6 TAHUN 2014). Jurnal
Indonesia  Sosial  Teknologi  ,  6 , 626-630.
doi:0.59141/jist.v4i5.621
Mustanir, A., S, F., Adri, K., Nurnawati,
A.  A.,  &  Goso,  G.  (2020). Sinergitas  Peran  Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan  Pembangunan  Di Kabupaten  Sindereng  Rappang. ILmu  Pemerintahan,  1  (2):  84- 108 , 86-89. doi:https://doi.org/10.54144/go vsci.v1i2.8 Nengsri,  E.,  Jamurin,  J.,  &  Rahmat,  I. (2023).  Peranan  Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Kemiskinan  di  Nagari  Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Journal of civic education , 6 ( Vol 6 No 2 (2023)).
doi:https://doi.org/10.24036/jce. v6i2.931
Pangke,  R.  A.,  Kumenaung,  A.  G.,  &
Kalangi, J. B. (2019). EFEKTIVITAS PERANAN DANA  DESA  TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DAN TINGKAT  KEMISKINAN  DI KABUPATEN  KEPULAUAN SITARO. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (Vol. 19 No. 03 (2019)), 2-6. Dipetik November Rabu , 2023, dari

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 10 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 30 Mei 2024 (445-461)
https://ejournal.unsrat.ac.id/inde x.php/jbie/article/view/25257 Rosbin. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN: STUDI DI KOTA YOGYAKARTA DAN MALANG. Pusat  Penelitian Badan  Keahlian  DPR  RI  ,  23 , 131-135.  Dipetik  November Rabu , 2023, dari https://jurnal.dpr.go.id/index.ph p/kajian/article/view/1878/886 Simbolon,  D.  S.,  Sari,  J.,  Yowisa Yolanda Purba, N. I., Salsabila, R.,  &  Manulang,  Y.  (2021, Desember ). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. Jurnal Kewarganegaraan , 295-301. Dipetik November Rabu , 2023,
dari https://pdfs.semanticscholar.org /1488/bf097c4c84f03c05fa9d7e ab4f9b8190f0fb.pdf