ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PSAP NO. 01 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Aldhilla Dhea Ananda aldhilladheaananda@gmail.com
Oryza Ardhiarisca oryza_risca@polije.ac.id

## Abstract
Every local government has an obligation to prepare and present local government financial reports, including the Regional Government of Lamongan City. This is  a form of public accountability for the Regional Government of Lamongan City. In the financial statements of the local government, it can be seen  the  financial  position  of  a  local  government.  Prepared  financial  reports  must  be  based  on established  standards.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  suitability  of  the  financial statements  that  have  been  prepared  by  the  local  government  of  the  city  of  Lamongan  with  the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 01. This research is qualitative research with  comparative  analytical  techniques.  This  study  gave  the  result  that  the  Financial  Statements prepared by the Regional Government of Lamongan City were in accordance with PSAP No. 01 .
Keywords:  Local  Government  Financial  Statement,  Statement  of  Government  Accounting Standards, Government of Lamongan City

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  sistem  hukum  dalam  mengatur  pemerintahan.  Raharjo  (2018) menyebutkan  bahwa  sistem  hukum  didefinisikan  sebagai  tatanan  hukum  yang  memiliki beberapa  sub  sistem  hukum  serta  terdapat  fungsi  yang  berbeda-beda.  Pada  pemerintahan sangat membutuhkan adanya hukum ataupun peraturan yang dapat dijadikan pedoman. Tata pemerintah yang baik dapat terwujud jika terdapat hukum (peraturan) pada bidang akuntansi pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada hasil informasi keuangan yang baik. Prinsip dalam pengelolaan keuangan pemerintah ada pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP ini menjadi pedoman dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal serta disajikan dengan akuntabel dan transparan.
Laporan keuangan pada sektor publik adalah suatu bentuk gambaran terstruktur yang menjelaskan  posisi  keuangan  sebagai  dampak  dari  transaksi  yang  dilakukan.  Pelaporan keuangan pada sektor publik memliki tujuan umum dalam memberikkan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, politik. Hal ini dapat menjadi bentuk
evaluasi  kinerja  manajerial  dan  organisasional  dan  juga  bukti  pertanggungjawaban  dan pengelolaan keuangan.
Pemerintah  Kabupaten  Lamongan  yang  merupakan  salah  satu  pengguna  anggaran tentunya juga memiliki kewajibdan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Hal ini  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  Kabupaten  Lamongan  yang  sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah tentang Standar Akuntansi  Pemerintah.  Penyusunan  laporan  keuangan  yang  mengacu  pada  SAP  juga dilandasi oleh adanya Peraturan Bupati Lamongan No. 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Tuntutan  masyarakat  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  yang  transparan  dan akuntabel memberikan dampak terhadap meningkatnya peran akuntansi pada pemerintahan. Oleh  karena  itu  dalam  penyajian  laporan  keuangan  harus  didasarkan  pada  PSAP  No.  01 tentang  penyajian  laporan  keuangan.  Melalui  penganalisaan  laporan  keuangan  dapat memberikan  infromasi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah    apakah  terjadi  peningkatan ataukan  penurunan.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  lebih  meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun berikutnya yang dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Penelitian terkait penerapan PSAP No 1 pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan, terdapat hasil penelitian yang menunjukkan variasi hasil. Kema (2013) dan  Niu  et  al.,  (2014)  memberikan  hasil  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kota Manado  dan  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kota  Kotambogu belum mengacu pada SAP dan PP No 71 Tahun 2010. Sedangkan penelitian yang dilakukan Shofia  et  al.,  (2020),  Rahmadani,  (2018),  dan  Fitriani,  (2019)  menyebutkan  bahwa  obyek penelitian  telah  menyajikan  laporan  keuangan  sesuai  dengan  PSAP  No.  1.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masih  belum  meratanya  penggunaan  atau  penerapan  PSAP  di pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  analisa  terhadap penyajian  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Lamomgan  agar  diketahui  kesesuainnya
dengan  PSAP  No.  01.  sehingga  dapat  menjadi  perbaikan  Pemerintah  Kota  Lamongan kedepannya.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Stewardhsip
Teori Stewardhip merupakan bagian dari Teori Agency. Donaldson dan Davis (1991) dalam Anton, (2010) menyebutkan bahwa Stewardship memberikan gambaran tentang para manajemen  yang  memiliki  tujuan/sasaran  yang  berfokus  terhadap  kepentingan  organisasi bukan  pada  tujuan  individu.  Teori  ini  menggunakan  asumsi  filosofi  dari  sifat  manusia  yang hakikatnya dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab, intergritas dan kejujuan terhadap pihak lainnya.
Laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai good governance. Pemerintah / manajemen dalam hal ini merupakan steward yang mengelola  keuangan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  ( principals ).  Pemerintah  memiliki kewajiban  untuk  mempertanggunggajwabkan  dana  yang  telah  diperolehnya  kepada masyarakat.  Sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dapat  digunakan  dalam pengambilan keputusan secara tepat (Nenabu, 2019).

## Akuntansi pemerintah
Akuntansi  pemerintah  didefinisikan  sebagai  aktivitas  jasa  untuk  menyediakan  suatu informasi  kuantitatif  seperti  informasi  keuangan  entitas  pemerintah.  Indormasi  tersebut dijadikan  dasar  ataupun  pijakan  dalam  melakukan  pengambilan  keputusan  ekonomi  pihak yang  memiliki  kepentingan  (Halim,  2008).  Tujuan  dari  akuntansi  pemerintah  tidak  untuk mencari keuntungan melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat.
Akuntansi pemerintah terdiri dari tiga ruang lingkup diantaranya struktur pemerintah, sumber daya, dan proses politik (Rachmat, 2010). Struktur pemerintah memiliki kaitan dengan kewenangan  dan  kekuasaan  yang  dimiliki  pemerintah.  Sumber  daya  dimanfaatkan  untuk mencapai  target  yang  telah  ditetapkan,  baik  itu  yang  berupa  anggaran,  pendapatan,
pembelanjaan  dan  biaya.  Proses  politik  yang  terjadi  pada  akuntansi  pemerintah  seperti adanya  usulan  dari  presiden  terkait  perencanaan  serta  diperlukan  persetujuan  DPR  dalam penetapan anggaran pemerintah.

## Laporan Keuangan Pemerintah
Keuangan  pemerintah  dapat  didefinisikan  sebagai  keseluruhan  hak  serta  kewajiban yang  dapat  dinilai  dalam  bentuk  uang  yang  digunakan  dalam  menyelenggarakan pemerintahan (Rachmat, 2010). Laporan keuangan mendeskripsikan terkait posisi keuangan dalam periode tertentu (Harahap, 2008). Komponen laporan keuangan yang disajikan dalam Standar  Akuntansi  Pemerintah  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan Saldo  Anggaran  Lebih,  neraca,  laporan  operasional,  laporan  arus  kas,  laporan  perubahan ekuitas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan.  Bastian  (2010)  menyebutkan  bahwa  terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengkaji  permasalahan  menggunakan  metode  kualitatif.  Sugiyono, (2013) menyebutkan bahwa dalam penelitian ini memiliki landasan pospotivisme yang memiliki makna  bahwa  instrumen  kunci  dalam  penelitian  adalah  peneliti  itu  sendiri  dengan  teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  serta  memiliki  hasil  yang  lebih menekankan  pada  makna.  Dalam  penelitian  memiliki  fokus  pada  kesesuaian  unsur  yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PSAP No. 01.
Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, dimana pada data sekunder  diperoleh  dari  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  Lamongan sedangkan data primer merupakan data hasil wawancara yang mendukung data utama hasil penelitian.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  pemerintah daerah  kabupaten  lamongan  tahun  2020.  Unsur  laporan  keuangan  yang  akan  disesuaikan dengan PSAP No. 01 yakni:
a) Laporan  realisasi  anggaran  sekurang-kurangnya  memiliki  enam  unsur  yakni pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan
b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan ini minimal menyajikan pos: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan lain-lain, serta saldo anggaran lebih akhir.
c) Neraca menyajikan sembilan pos yakni kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang  pajak  dan  bukan  pajak,  persediaan,  investasi  jangka  panjang,  aset  tetap,
kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas
d) laporan  operasional  menyajikan  lima  pos  yakni  pendapatan-LO  dari  kegiatan operasional,  beban  dari  kegiatan  operasional,  surplus/defisit  dari  kegiatan  non operasional (bila ada), pos luar biasa (bila ada), dan surplus/defisit-LO
e) Laporan arus kas berisi tentang informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggap pelaporan.
f)  Laporan  perubahan  ekuitas  terdiri  dari  4  pos  yakni  ekuitas  awal,  surplus/defisit-LO pada  periode  bersangkutan,  koreksi  yang  langsung  menambahn  atau  mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.
g)  Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan rinci terkait pos yang berada pada enam laporan yang telah disajikan.
Tahapan selanjutnya adalah mengecek kesesuaian atau kelengkapan antara isi dari laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  lamongan  dengan  PSAP  No  1. Perhitungan  kesesuaian  adalah  menggunakan  persamaan  sebagai  berikut (Rahmadani, 2018):
= ∑
dimana
ΣX= Total kesesuaian
Y= Total komponen laporan keuangan
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kesesuaian tersebut maka dilakukan pengukuran kesesuian dengan menggunakan parameter sebagai berikut

## Tabel 1 Parameter Kesesuaian
Nilai rata-rata (kesesuaian) Keterangan 80-100 Sangat sesuai (SS) 50-80 Sesuai (S) 10-50 Cukup sesuai (CS)
Sumber: (Rahmadani, 2018)
Data dikumpulkan menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dimaknasi  sebagai  penganalisaan  terhdap  dokumen  yang  disusun  oleh  obyek.  Sedangkan wawancara  dilakukan  untuk  menggali  informasi  yang  dapat  mendukung  hasil  penelitian  ini kepada  narasumber. Informan  yang  akan  dipilih  yaitu  Kepala  Bidang  Akuntansi,  Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Verifikasi dan Subbidang Fasilitas dan Pembinaan
Analisis  komparatif  merupakan  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Dalam  analisis  komparatif  adalah  dengan  melakukan  perbandingan  terhadap  penyajian komponen dan metode laporan keuangan yang disesuaikan dengan PSAP No. 01. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Lamongan Tahun 2020. Sedangkan pada hasil wawancara menggunakan metode Milles dan Huberman untuk dilakukan reduksi kemudian menganalisis hasil temuan, memverifikasi dan interpretasi data dalam penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan merupakan instansi pemerintah yang juga memiliki keharusan menggunakan PSAP No. 01 sebagai acuan dalam penyusunan laporan
keuangan.  Laporan  keuangan  tersebut  merupakan  bentuk  pertanggungjwaban  pemerintah daerah  serta  dapat  memberikan  informasi  yang  andal  dan  relvan  terkait  posisi  keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Lamongan.  Dalam  penyusuna  laporan  keuangan  di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten Lamongan terdiri dari:
a)  Laporan realisasi anggaran
Realisasi  Pendapatan  sebesar    Rp2.838.272.211.782,49;  dengan  Belanja  sebesar Rp2.217.800.561.599,77;  dan    transfer  sebesar  Rp605.337.364.515,00;  Hal  ini berdampak  terjadinya  Surplus  sebesar  Rp15.134.285.677,72;  Selanjutnya  terdapat unsur,  Pembiayaan  yang  meliputi  penerimaan  pembiayaan  adalah  sebesar Rp43.165.160.938,77  dengan  pengeluaran  pembiayaan  sebesar  Rp6.875.000,00 sehingga  pembiayaan  neto  sebesar  Rp36.290.160.938,77;  Hal  ini  berdampak  pada Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp51.424.446.616,49
b)  Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL)
Pada akhir tahun 2020 terdapat saldo anggaran lebih sebesar Rp 51.424.446.606,49.
Hal  ini  diperoleh  dari  saldo  anggaran  lebih  awal  sebesar Rp.  30.172.246.506,77. dikurangi  penggunaan  SAL  30.127.893.188,77  dan  koreksi  penggunaan  SILPA sebesar  Rp44.353.318,00 ditambah dengan sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 51.424.446.606,49.

## c)  Neraca
Pada sisi aktiva di neraca berjumlah Rp5.414.658.472.857,71. Nilai tersebut berasal dari akumulasi kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, investasi jangka panjang  dan  aset  tetap.  Kewajiban  pada  Tahun  2020  adalah  sebesar  Rp. 61.931.987.103,59 yang diperoleh dari akumulasi kewajiban jangka penedek dan kewajiban jangka panjang. Selisih antara aktiva dan kewajiban menghasilkan nilai ekuitas sebesar Rp. 5.352.726.485.754,12
d) Laporan operasional
Jumlah pendapatan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.829.611.537.696,80 nilai ini diperoleh dari penjumlah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah beban dan transfer adalah sebesar 2.785.534.913.221,96  sehingga  terdapat  surplus  dari  kegiatan  operasional sebesar Rp. 44.076.624.474,84. Pada kegiatan non operasional terdapat surplus kegiatan non operasional sebesar Rp. 41.923.993.270,76. Sehingga pada Tahun 2020 mengalami Surplus sebesar Rp. 86.000.617.745,60
e) Laporan arus kas
Laporan arus kas pemerintah daerah kabupaten Lamongan memberikan indormasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas pada tahun 2020. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah Rp. 339.730.416.501,13 jumlah arus kas bersih  dari  aktivitas  investasi  adalah  -Rp.  331.471.130.833,41  jumlah  arus  kas bersih  dari  Aktivitas  Pendanaan  adalah  Rp.  13.037.267.750,00  jumlah  arus  kas bersih  dari  Aktivitas  Transitoris  adalah  -Rp.  44.353.318,00  sehingga  saldo  akhir kas  adalah  sebesar  Rp.  51.429.558.606,49  yang  didapatkan  dari  jumlah  saldo akhir kas di BUD, BLUD, BOS dan Bendahara Pengeluaran dan saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan.
f)  Laporan perubahan ekuitas (LPE)
Ekuitas akhir pada pemerintah daerah kabupaten Lamongan
Rp5.352.726.485.754,12.  Nilai  tersebut  diperoleh  dari  Ekuitas  awal  sebesar  Rp.
5.311.729.526.227,58  ditambah  surplus  dari  Laporan  Operasional  (LO)  Rp. 86.000.617.745,60. dan dikurangi dampak kumulatif perubahan Rp.
45.003.658.219,07  dan  dikurangi  koreksi-koreksi  Rp.  70.468.277.450,71  dan ditambah penyesuaian nilai penyusutan aset tetap Rp. 25.464.619.231,64.
g)  Catatan atas laporan keuangan
terdiri dari penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera pada enam laporan lainya.
Berdasarkan  informasi  di  atas,  selanjutnya  disusun  kesesuaian  unsur  dari  Laporan Keuangan tersebut dengan PSAP No 01 seperti yang disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Kesesuaian Unsur Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan PSAP No. 01
No Komponen Laporan Keuangan (Y) Penerapan pada Pemerintah daerah kabupaten Lamongan Kesesuaian unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan(X) 1 Laporan Realisasi Anggaran LRA Unsur pada LRA telah sesuai dengan PSAP No. 01 100 2 Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Unsur pada SAL telah sesuai dengan PSAP No. 01 100 3 Neraca Unsur pada Neraca telah sesuai dengan PSAP No. 01 100 4 Laporan  Operasional (LO) Unsur pada LO telah sesuai dengan PSAP No. 01 100 5 Laporan Arus kas Unsur pada Laporan arus kas telah sesuai dengan PSAP No.01 100 6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Unsur pada LPE telah sesuai dengan PSAP No. 01 100 7 Catatan  atas  Laporan Keuangan (CaLK) Unsur pada CaLK telah sesuai dengan PSAP No. 01 100 Total kesesuaian 700
Berdasarkan  data  di  atas,  maka  kesesuaian  penyajian  Laporan  Keuangan  Pemerintah dapat dihitung sebagai berikut:
= ∑ = 700 7 = 100
Hal  ini  menunjukkan  kesesuaian  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  kabupaten Lamongan  adalah  100%.  Berdasarkan  parameter  pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa laporan keuangan tersebut sangat sesuai dengan PSAP No. 1.
Penyusunan  laporan  keuangan  di  Kabupaten  Lamongan  telah  sesuai  dengan PSAP No 1. Hal ini dapat disebabkan oleh sumber daya manusia di pemerintah kabupaten
Lamongan  yang  telah  mengikut  sosialisasi  dan  pelatihan.  Aditya  et  al.,  (2015) menyebutkan bahwa adanya pelatihan dapat meningkatkan kompetensi dari pegawai. Hal tersebut sesuai pernyataan Kepala Subbidang Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan :
“Untuk  jumlah  sumber  daya  manusia  sudah  memadai  tetapi  kualitas  belum  karna belum  semuanya  memahami  penyajian  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.01  terlebih  tidak  semua sumber  daya  manusia  disini  memiliki  latar  belakang  pendidikan  ekonomi  tetapi dengan  diadakannya  sosialisasi  dan  pelatihan  tadi  jadi  mungkin  bisa  lebih membantu.”
Pendidikan merupakan aspek yang urgen dalam menunjang pekerjan. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu cara termudah dalam menilai apakah seseorang layak untuk bekerja pada posisi tersebut atau tidak. Hal ini sesuai dengan Wirawan et al., (2019) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  Pada  bagian  akuntansi  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Kabupaten  Lamongan  tentu saja  dibutuhkan  keahlian dalam bidang  ekonomi. Akan  tetapi,  tidak  semua  pegawai  pemerintah  daerah  Kabupaten  Lamongan  yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi sehingga  dibutuhkan  pelatihan  agar  staf  di  bagian  akuntansi  mampu  menyusundan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP No. 01. Hal ini sesuai dengan pernyataan  Kepala Subbidang  Fasilitas  dan  Pembinaan  Pemerintah  daerah  Kabupaten Lamongan :
“tidak semua pegawai dibagian bidang akuntansi memiliki latar belakang pendidikan ekonomi,  akan  tetapi  kebanyakan  berlatar  belakang  pendidikan  ekonomi.  Untuk kesulitan-kesulitan  yang  dihadapi  pegawai  yang  tidak  memiliki  latar  belakang pendidikan  ekonomi  biasanya  adalah  masalah  spesifikasi  khusus  laporan  yang dibuat”.
Pengalaman  kerja  memberikan  indikator  bahwa  seberapa  ahli  seseorang  dalam menyelesaikan  pekerjaan.  Semakin  lama  seseorang  bekerja  maka  dapat  dinilai  bahwa kemampuan dan ketepatan orang tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya semakin
meningkat. Wirawan (2019) menyebutkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap  kinerja  karyawan.  Keseluruhan  pegawai  pemerintah  daerah  Kabupaten Lamongan yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan keuangan telah bekerja dalam waktu  5  sampai  10  tahun.  Hal  ini  berdampak  pada  setiap  pegawai  sudah  terbiasa  dan mampu  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  sesuai  dengan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.  01.  Selain  pengalaman  kerja yang  lama,  sosialisasi  dan  pelatihan  juga  sangat  berdampak  positif  untuk  penerapan penyajian  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01.
Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  penyusunan  dan  penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten lamongan telah menerapkan teori stewardship.
Donaldson dan Davis (1991) dalam Anton (2010) menyebukan bahwa teori Stewardship menjelaskan bahwa para manajemen termotivasi untuk mencapai kepentingan organisasi atau tujuan organisasi. Implementasi teori ini yakni bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lamongan  diberikan  wewenang  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang bertujuan  untuk  mencapai  kepentingan  serta  kesejahteraan  mmasyarakat.  Laporan keuangan  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat dalam mengelola keuangan. Laporan tersebut juga merupakan media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi dan juga sebagai evaluasi kinerja.

## SIMPULAN
Adapun  simpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  keuangan  yang  disajikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan sangat sesuai dengan PSAP No 01. Hal ini  dibuktikan  oleh  kesesuaian  dan  kelengkapan  unsur  Laporan  keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan PSAP No. 01.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, R., Utami, H. N., & Ruhana, I. (2015). Pengaruh pelatihan terhadap kompetensi dan kinerja karyawan. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume , 27 (2). Anton, F. X. (2010). Menuju teori stewardship manajemen. Majalah Ilmiah Informatika , 1 (2). Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik . Erlangga. Fitriani.  (2019).  PENERAPAN  PERNYATAAN  STANDAR  AKUNTANSI  PEMERINTAH NOMOR  01  TENTANG  PENYAJIAN  LAPORAN  KEUANGAN  PADA  DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI. Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset) , 2 (1), 112–125. Halim, A. (2008). Auditing (Dasar-dasar audit laporan keuangan). UUP STIM . Handri  Raharjo,  S.  H.  (2018). Sistem  Hukum  Indonesia:  Ketentuan-ketentuan  Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional . Media Pressindo. Harahap,  S.  S.  (2008).  Analisis  Kritis  atas  Laporan  Keuangan,  Jakarta:  PT. Raja  Grafindo Persada .
Kema,  I.  (2013).  Penyajian  laporan  keuangan  daerah  berdasarkan  standar  akuntansi pemerintahan  pada  pemerintah  kota  manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (3). Nenabu, J. C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kota Dan Kabupaten Se-Indonesia) . Niu, F. A. L., Karamoy, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (4). Peraturan Bupati Lamongan No. 90 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintah Rachmat. (2010). Akuntansi Pemerintah . CV Pustaka Setia.
Rahmadani,  F.  (2018). Analisis  Penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP)  No.  01  tentang  laporan  keuangan  pemerintahan  pada  Pemerintah  Kota Subulussalam . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan. Shofia, T. R., Mutmainah, S., & Nikmatuniayah, N. (2020). ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 1  TENTANG  PENYAJIAN  LAPORAN  KEUANGAN  PADA  UPTD  PUSKESMAS GUNUNG  PATI  SEMARANG. Jurnal  Aktual  Akuntansi  Keuangan  Bisnis  Terapan (AKUNBISNIS) , 3 (2), 89–101. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta. Wirawan, K. E., Bagia, I. W., & Susila, G. P. A. J. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. Bisma: Jurnal Manajemen , 5 (1), 60–67.