INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8541-8555 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik
Delisya Fransiska Simamora 1 ✉ , Meliana Girsang 2 , Tri Mei Rosalya Purba 3 , Julia Ivanna 4
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan
Email: fransiskadelisya12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Konsep penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan good governance pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik memerlukan kewenangan dan tanggung jawab mengambil keputusan sendiri  untuk  mengatur  dan  melayani  kepentingan  masyarakat  setempat,  menurut  prakarsa  sendiri dan berdasarkan keinginan masyarakat setempat untuk mengelola sesuai dengan keadaan yang sulit. untuk  mencapai,  kemungkinan  dan  fitur.  Peralihan  kewenangan  (delegasi  wewenang)  kepada pemerintah  daerah  mutlak  diperlukan  dan  tidak  dapat  dihindari.  Sisi  positif  dari  devolusi  kepada pemerintah  daerah  adalah  tugas-tugas  pemerintahan  dapat  terlaksana  dengan  lebih  baik  karena masyarakat lokal benar-benar memahami keterkaitan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di sekitar mereka. Pemerintah daerah benar-benar memahami  kebutuhan masyarakatnya dan mengetahui cara memobilisasi sumber daya dan  biaya yang tersedia.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Good Governance, Pelayanan Publik

## Abstract
The concept of implementing regional autonomy to realize good governance through public services requires  the  authority  and  responsibility  to  make  their  own  decisions  to  regulate  and  serve  the interests  of  local  communities,  according  to  their  own  initiative  and  based  on  the  wishes  of  local communities to manage according to difficult circumstances. to achieve, possibilities and features. The transfer  of  authority  (delegation  of  authority)  to  regional  governments  is  absolutely  necessary  and cannot be avoided. The positive side of devolution to local government is that government tasks can be carried out better because local people truly understand the interconnection of social, economic and  political  life  around  them.  Local governments  truly  understand  the  needs  of their  communities and know how to mobilize available resources and costs.
Keyword: Area Autonomy, Good Governance, Public Services

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  telah  mengalami  perubahan  yang  sangat mendasar  sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  kini  digantikan oleh  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terbaru  dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas yang digunakan dalam undang- undang  ini  adalah  asas  otonomi  maksimal  dalam  arti  daerah  diberi  wewenang  untuk mengurus  dan  mengatur  segala  urusan  pemerintahan  di  luar  urusan  pemerintah  pusat. Pemberian  otonomi  sebesar-besarnya  kepada  daerah  bertujuan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
Pemerintah  pada  hakikatnya  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.Pemerintah didirikan bukan untuk melayani diri mereka sendiri, namun untuk melayani masyarakat dan menciptakan  kondisi  dan  keadaan  di  mana  setiap  anggota  masyarakat  dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitas untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah berkomitmen  untuk  mendukung  seluruh  warga  negara  dan  penduduk  serta  memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pemerintah  mempunyai kewajiban  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan  publik,  dan negara harus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan memastikan pemberian layanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata pemerintahan dan bisnis yang baik.
Good  governance  (tata  kelola  pemerintahan  yang  baik)  menunjuk  pada  pengertian bahwa  kekuasaan  tidak  lagi  sematamata  hanya  menjadi  urusan  pemerintah  saja.  Dalam penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan, dan  pelayanan publik tidak  semata-mata didasarkan  pada  pemerintah  (government)  atau  Negara  (state)  saja,  tetapi  melibatkan semua sektor, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik (lintas sektoral). Konsepsi  good  governance  dapat  terwujud  manakala  pemerintah  dapat  memberikan pelayanan yang prima terhadap publik (masyarakat), mengingat hakikat pemerintah adalah sebagai  pelayan  publik(public  servant).  Kualitas  pelayanan  publik  yang  dilakukan pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  Good  Governance  seringkali  dianggap  sebagai cermin dari kualitas birokrasi secara umum. Pelayanan terkait dengan sistem, sumberdaya aparatur dan yang lebih pokok adalah paradigma berpikir yang melatari proses pelayanan itu diberikan kepada masyarakat (Dini Rizki Fitriani. 2017).
Good governance dalam konteks otonomi daerah merupakan bahasa strategi karena,
pertama,  erat  relevansinya  dengan  berkembangnya  operasionalisasi  manajemen  dan administrasi  publik,  selaras dengan  berbagai perubahan kemasyarakatan, baik pada skala domestik maupun skala internasional. Pertimbangan kedua adalah relevansinya yang nyata dengan  upaya  kita  untuk  membangun  sistem  nasional  yang  berdaya  saing  tinggi  dan adaptif  dalam  memasuki  era  globalisasi  dan  liberalisasi  ekonomi.  Pertimbangan  ketiga adalah relevansinya dengan organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas  aktivitas  yang  dilakukan.  Pertimbangan  keempat  relevansinya  dengan  perubahan paradigma pembangunan, yakni dari paradigma rule governance menjadi paradigma good governance.  Dalam  good  governance  peran  serta  aktif  masyarakat  sangat  mendominasi pembangunan. Pertimbangan kelima, dalam revansinya dengan bentuk organisasi birokrasi pada  masa-masa  sekarang  sudah  saatnya  untuk  ditinjau  kembali  dan  diarahkan  kepada bentuk organisasi yang terbuka atau fleksibel. ramping atau pipih (flat), efisien dan rasional, serta  terdesentralisasi.  Atau  dengan  kata  lain.  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan hendaknya  lebih  dititikberatkan  kepada  kapasitas  dan  peran  serta  masyarakat  di  tingkat daerah atau wilayah (Alwi Hasyim Batubara, 2007).
Masyarakat  berharap  pada  pemerintah  agar  dapat  terselenggara  good  governance, yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif,  efisien,  transparan,  akuntabel,  dan bertanggung  jawab.  Namun  kenyataannya  Adanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance)  yang  selama  ini  dipuji-puji,  sebenarnya  masih  sebatas  mimpi  dan  tak lebih dari sekedar istilah teknis. Revolusi harus dilakukan di segala bidang. Transparansi bisa menjadi  solusi,  namun  hal  tersebut  tidak  cukup  untuk  mencapai  tata  kelola  yang  baik. Konsep  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  melalui  pelayanan  publik  memerlukan kewenangan  dan  tanggung  jawab  mengambil  keputusan  sendiri  untuk  mengatur  dan melayani  kepentingan  masyarakat  setempat,  menurut  prakarsa  sendiri  dan  berdasarkan keinginan masyarakat setempat untuk mengelola sesuai dengan keadaan yang sulit. untuk mencapai,  kemungkinan  dan  fitur.  Kekuasaan  dan  tanggung  jawab  untuk  mengambil keputusan sendiri sering disebut dengan desentralisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis  akan  membahas  bagaimana  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam pelayanan  publik  dan  bagaimana  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat memuaskan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  pada  artikel  ini  menggunakan  studi  pustaka  yaitu  metode  dengan pengumpulan  data  dengan  cara  memahami  dan  mempelajari  teori-teori  dari  berbagai literatur yang  berhubungan  dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi  pustaka dalam  penelitian  yaitu  menyiapkan  perlengkapan  alat  yang  diperlukan,  menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber  dan menkontruksi dari berbagai  sumber  contohnya  seperti  buku,  jurnal  dan  risetriset  yang  sudah  pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari  berbagai  referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## 1. Definisi Good Governance
Gunawan  Sumodiningrat  (1999:  251)  menyatakan good  governance  adalah  upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan good governance pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Menurut  Sadjijono  (2007:203) good  governance mengandung  arti:  “Kegiatan suatu  lembaga  pemerintah  yang  dijalankan  berdasarkan kepentingan  rakyat  dan  norma  yang  berlaku  untuk  mewujudkan  cita-cita negara”. Sedangkan menurut IAN & BPKP (2005:5) yang dimaksud dengan good governance adalah: “Bagaimana  pemerintah berinteraksi  dengan  masyarakat  dan  mengelola  sumber-sumber daya  dalam pembangunan”.  Peraturan  Pemerintah Nomor  101  Tahun  2000,  merumuskan arti  good  governance  sebagai  berikut: “Kepemerintahanyang  mengembangkan  dan menerapkan  prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan  prima, demokrasi,  efisiensi,  efektivias,  supremasi  hukum  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh masyarakat”. Dapat disimpulkan bahwa good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga  pemerintah  yang  dijalankan  berdasarkan  kepentingan  rakyat  dan  norma  yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang  diatur  dalam  berbagai  tingkatan  pemerintahan  negara  yang  berkaitan  dengan sumber-sumber  sosial-budaya,  politik,dan  ekonomi.  Namun  untuk  ringkasnya, good governance pada umumnya diartikan  sebagai  pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah -kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-
prinsip dasar good governance.

## 2. Prinsip-prinsip Good Governance
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip kepemerintahan  yang  baik  terdiri  atas:  Profesionalitas,  meningkatkan  kemampuandan moral  penyelenggara  pemerintahan  agar  mampu  memberikan  pelayanan  yang  mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
a. Akuntabilitas,  meningkatkan  akuntabilitas  para  pengambil  keputusan  dalam  segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
b. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
c. Pelayanan  prima,  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  mencakup  prosedur  yang baik,  kejelasan  tarif,  kepastian  waktu,  kemudahan  akses,  kelengkapan  sarana  dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
d. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan  pendapat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  yang  menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
e. Efisiensi  dan  efektivitas,  menjamin  terselenggaranya  pelayanan  terhadap  masyarakat dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  tersedia  secara  optimal  dan  bertanggung jawab.
f. Supremasi  hukum  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh  masyarakat,  mewujudkan  adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Sedangkan menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip good governance yang terdiri atas::
1) Wawasan ke depan ( visionary);
2) Keterbukaan dan transparansi ( openess andtransparency);
3) Partisipasi masyarakat ( participation);
4) Tanggung gugat ( accountability);
5) Supremasi hukum ( rule of law);
6) Demokrasi ( democracy);
7) Profesionalisme dan kompetensi ( profesionalism and competency);
8) Daya tanggap ( responsiveness);
9) Keefisienan dan keefektivan ( efficiency and effectiveness);
10) Desentralisasi ( decentralization);
11) Kemitraan  dengan  dunia  usaha  swasta  dan  masyarakat  ( private  sector  and  civil societypartnership);
12) Komitmen pada pengunrangan kesenjangan ( commitment to reduce inequality);
13) Komitmen pada lingkungan hidup ( commitment to environmental protection);
14) Komitmen pasar yang fair ( commitment to fair market).
3. Pelaksanaan Good Governance di Indonesia
Penerapan good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendasar. Pertama,  tuntutan  eksternal.  Pengaruh  globalisasi  telah  memaksa  kita  untk menerapkan  good  governance.  Istilah  good  governance  mulai  mengemuka  di  Indonesia pada  akhir  tahun  1990-an,  seiring  dengan  interaksi  antara  pemerintah  Indonesia  dengan negara-negara  luar  dan  lembaga-lembaga  donor  yang  menyoroti  kondisi  objektif  situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia.
Kedua,  tuntutan  internal.  Masyarakat  melihat  dan  merasakan  bahwa  salah  satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya juse  of power yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan sudah sedemikan rupa mewabah  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Masyarakat  menilai  praktik  KKN  yang  paling mencolok  kualitas  dan  kuantitasnya  adalah  justru  yang  dilakukan  oleh  cabang  cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pelaksanaan good  governance  yang  baik  adalah  bertumpu  pada  tiga  pilar  dan penerapannya  akan  berjalan  dengan  baik  jika  didukung  oleh  tiga  pilar  yang  saling berhubungan,  yaitu  negara  atau  pemerintah  dan  perangkatnya  sebagai  regulator,  dunia usaha  atau  swasta  sebagai  pelaku  pasar,  dan  masyarakat  sebagai  pengguna  produk  dari dunia  usaha,  sehingga  menjalankan good  governance  seharusnya  dilakukan  bersama- sama  pada  tiga  pilar/elemen  tersebut.  Jika  pelaksanaan  hanya  dibebankan  pada pemerintah  saja  maka  keberhasilannya  kurang  optimal  dan  bahkan  memerlukan  waktu yang panjang.
4. Pengertian Pelayanan Publik
Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada  masyarakat.  Pelayanan  publik  merupakan  pemberian  jasa  oleh  pemerintah,  pihak swasta  atas  nama  pemerintah,  ataupun  pihak  swasta  kepada  masyarakat,  dengan  atau tanpa  pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhanatau  kepentingan  masyarakat.  Ada  tiga
alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu:
a. Pelayanan  publik  selama  ini  menjadi  ranahdimana  negara  diwakili  pemerintah berinteraksi  dengan  lembaga  non  pemerintah.  Keberhasilan  dalam  pelayanan  publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
b. Pelayanan  publik  adalah  ranah  di  mana  berbagai  aspek  clean  dan  good  governance dapat diartikulasikan secara mudah.
c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar.
Menurut  Robert  (1996:30)  yang  dimaksud  dengan  pelayanan  publik  adalah:  “Segala bentuk  kegiatan  pelayanan  umum    yang  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  pusat,  di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan  ketertiban  ketertiban”. Sedangkan  menurut  Widodo  (2001:131)  pelayanan publik  adalah:  “Pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  tersebut  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata cara yang telah ditetapkan”. Undang -Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinikan  pelayanan  publik  sebagai  berikut:  “Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Dari  definisi-definisi  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesipulan bahwa  yang  dimaksud  dengan  pelayanan  publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan kebutuhan  masyarakat  pada  penyelenggaraan  negara.  Negara  didirikan  oleh  publik  atau masyarakat  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pada hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnyadiharapkan oleh masyarakat.
5. Unsur-Unsur Pelayanan Publik
Menurut  Bharata  (2004:11)  terdapat  enam  unsur  penting  dalam  proses  pelayanan publik, yaitu:
a. Penyedia  layanan,  yaitu  pihak  yang  dapat  memberikan  suatu  layanan  tertentu  kepada konsumn,  baik  berupa  layanan  dalam  bentuk  penyediaan  dan  penyerahan  barang
(goods) atau jasa-jasa (services).
b. Penerima  layanan,  yaitu  mereka  yang  disebut  sebagai  konsumen  (customer)  yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
d. Kepuasan  pelanggan,  dalam  memberikan  layanan  penyedia  layanan  harus  mengacu pada  tujuan  utama  pelayanan,  yaitu  kepuasan  pelanggan.  Hal  ini  sangat  penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.
Menurut Kasmir (2006:34) ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur- unsur sebagai berikut:
1) Tersedianya karyawan yang baik;
2) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik;
3) Bertanggung jawab kepada setiap asabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir;
4) Mampu melayani secara cepat dan tepat;
5) Mampu berkomunikasi;
6) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi;
7) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik;
8) Berusaha memahami kebutuhan nasabah(pelanggan);
9) Mampu memberikan kepercayaan kepadanasabah (pelanggan)
6. Prinsip Pelayanan Publik
Tujuan  pelayanan  publik  adalah  memuaskan  dan  bisa  sesuai  dengan  keinginan masyarakat  atau  pelayaan  pada  umumnya.  Untuk  mencapai  hal  itu  diperlukan  kualitas pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat.  Berdasarkan Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.  62  Tahun  2003  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya mengandung sendi-sendi sebagai berikut:
a. Kesederhanaan,  dalam  arti  prosedur  pelayanan  publik  tidak  berbelit-belit,  mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
b. Kejelasan,  kejelasan  ini  mencakup  kejelasan  dalam  hal:  (1)  Persyaratan  teknis  dan administratif pelayanan publik; (2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab  dalam  memberikan  pelayanan  dan  penyelesaian  keluhan/persoalan/  sengketa dalam  pelaksanaan pelayanan publik;  (3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian  waktu,  yaitu  pelaksanaan  pelayanan  publik  harus  dapa  diselesaikan  dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
e. Keamanan, proses, dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dankepastian hukum.
f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g. Kelengkapan  sarana  dan  prasaran,  tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,  peralatan kerja,  dan  pendukung  lainnya  yang  memadai  termasuk  penyediaan  sarana  teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
h. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dani nformatika.
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  bentuk pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  baik  yang  berupa  barang  maupun  jasa  guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat  ataupun  dalam  rangka  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan dnegan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.
7. Kaitan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik
Menerapkan  praktik  good  governance  dapat  dilakukan  secara  bertahap  sesuaiu dengan  kapasitas  pemerintah,  masyarakat  sipil  dan  mekanisme  pasar.  Upaya  untuk menghubungkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dengan  pelayanan  publik  bukanlah merupakan hal baru. Namun keterkaitan antara konsep good governance dengan konsep public  service  sudah  cukup  jelas.  Argumentasi  lain  yang  yang  membuktikan  betapa pentingnya  pelayanan  publik  ialah  keterkaitannya  dengan  tingkat  kesejahteraanrakyat. Inilah  yang  tampaknya  harus  dilihat  secara  jernih  karena  di  negara-negara  berkembang kesadaran  para  birokrat  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat masih sangat rendah.
Secara garis besar, permasalahan penerapan good governance meliputi:
a.  Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
b. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
c. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
d. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
e. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip- prinsip tata kepemerintahan yang baik, antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
f.  Mengingatnya  tuntutan  dalam  pelimpahan  tanggung  jawab,  kewenangan  dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
g. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur, sistem kelembagaan  (organisasi  dan  ketatalaksanaan  (manajemen)  pemerintahan  daerah  yang belum memadai.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  para  birokrat  bekerja  dalam  sebuah lingkungan yang bermuatan nilai dan lingkungan yang didorong oleh sejumlahnilai, dimana nilai-nilai  ini  yang  akan  menjadi  pijakan  dalam  segala  aktivitas  birokrasi  saat  memberi pelayanan  publik.  Terkait  dengan  pernyataan  tersebut,  ada  beberapa  nilai  yang  harus dipegang teguh para formulator saat mendesain suatu maklumat pelayanan. Beberapa nilai yang  dimaksud  yakni:  kesetaraan,  keadilan,  keterbukaan,  kontinuitas  dan  regulasitas, partisipasi, inovasi dan perbaikan, efisiensi, efektivias. Dengan metode tersebut penerapan prinsip  good  governance  dalam  pelayanan  publik  akan  berjalan  sesuai  dengan  prinsip- prinisp good governance yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.
8. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik
Penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  publik  menurut paradigma  good  governance,  dalam  prosesnya  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, di  mana  dalam  proses  persiapan,  perencanaan,  perumusan  dan  penyusunan  suatu kebijakan  senantiasa  mengedepankan  kebersamaan  dan  dilakukan  dengan  melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  pada  dasarnya  menuntut  keterlibatan seluruh  komponen  pemangku  kepentingan,  baik  di  lingkungan  birokrasi  maupun  di
lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dekat  dengan  masyarakat  dan  dalam  memberikan  pelayanan  harus  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. Esensipemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  baik,  hal  ini  sejalan  dengan  esensi  kebijakan desentralisasi  dan  otonomidaerah  yang  ditujukan  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik  Kinerja  manajemen  pemerintahan  yang  buruk  dapat  disebabkan  berbagai  faktor antara lain: ketidakpedulian dan rendahnya komitmen top pimpoinan, pimpinan manajerial atas,menengah,  dan  bawah,  serta  aparatur  penyelenggara  pemerintahan  lainnya  untuk bersama-sama mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selain itu, kurangnya komitmen untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dan kebijakan meningkatnkan kualitas manajemen kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Pelayanan publik yang baik akan berpengaruh utuk menurutnkan atau mempersempit terjadinya KKN  dan pungli yang  dewasa ini telah merebak  di  semua lini ranah pelayanan publik,  serta  dapat  menghilangkan  diskriminasi  dalam  pemberianpelayanan.  Paradigma good governance menjadi relevan dan menjiwai kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap  ental,  perilaku  aparat  penyelenggara  pelayanan  serta  membangun  kepedulian  dan komitmen  pimpinan  daerah  dan  aparatnya  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
Permasalahan  utama  pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah  berkaitan  dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas  sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber  daya  manusia,  dan  kelembagaan.  Dilihat  dari  sisi  pola  penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahaan antara lain: (1) kurang responsif; (2) kurang  informatif;  (3)  birokratsi;  (4)  kurang  koordinasi;  (5)  kurang  mau  mendengar keluhan/saran/  aspirasi  masyarakat.  Pada  umumnya  aparat  pelayanan  kurang  memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/ aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan  dengan  apa  adanya,  tanpa  adaperbaikan  dari  waktu  ke  waktu;  dan  (6) Inefisien.  Berbagai  persyaratan  yan  diperlukan  (khususnya  dalam  pelayanan  perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.
Dilihat  dari  sisi  sumber  daya  manusianya,  kelemahan  utamanya  adalah  berkaitan dengan  profesionalisme,  kompetensi,  empati  dan  etika.  Berbagai  pandangan  juga  setuju
bahwa  salah  satu  dari  unsur  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  masalah  sistem kompensasi  yang  tepat.  Dilihat  dari  sisi  kelembagaan,  kelemahan  utama  terletak  pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat,  penuh  dengan  hirarki  yang  membuat  pelayanan  menjadi  berbelit-belit (birokratis),  dan  tidak  terkoordinasi.  Kecenderungan  untuk  melaksanakan  dua  fungsi sekaligus,  fungsi  pengaturan  dan  fungsi  penyelenggaraan,  masih  sangat  kental  dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkanpelayanan publik menjadi tidak efisien.
Dari  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  perbaikan  kinerja  pelayanan  publik  di  Indonesia memerlukan  kebijakan  yang  holistic.Pemerintah  dituntut  keberanian  dan  kemampuannya untuk  bisa  mengembangkan  kebijakan  reformasi  birokrasi  yang  holistic  dan melaksanakannya  secara  konsisten.  Dengan  cara  ini,  diharapkan  reformasi  birokrasi  di Indonesia  dapat  menghasilkan  sosok  birokrasi  yang  benar-benar  mengabdikan  dirinya pada  kepentingan  publik  dan  menghasilkan  pelayaan  publik  yang  efisien,  responsif,  dan akuntabel.
Diharapkan untuk ke depannya pelayanan yang diberikan melalui konsep good governance akan  menjadikan  lebih  mudah  dalam  memperoleh  pelayanan  danmemberikan  pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di pemerintahan serta tidak membutuhkan biaya yang  besar  untuk  memperoleh  sebuah  pelayanan.  Dengan  melaksanakan  prinsip-prinsip good  governance  maka  tiga  pilarnya  yaitu  pemerintah,  korporasi,  dan  masyarakat  sipil saling  menjaga,  support  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan yang sedang dilakukan.
9. Solusi
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik selama era reformasi. Oleh karena  itu,  kredibilitas  pemerintah  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  mereka  untuk mengatasi masalah-masalah di atas dan memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Adapun hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan pada pelayanan public tersebut antara lain:
1) Penetapan standar pelayanan.
Standar  pelayanan memiliki arti yang  sangat penting dalam  pelayanan  publik. Standar pelayanan  merupakan  suatu  komitmen  penyelenggara  pelayanan  untuk  menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentutkan atas dasar perpaduan harapan- harapan  masyarakat  dan  kemampuan  penyelenggara  pelayanan.  Penetapan  standar
pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi  harapan  pelanggan,  perumusan  visi  dan  misi  pelayanan,  analisis  proses  dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan  biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan  informasi  mengenai  standar  pelayanan  yang  harus  ditetapkan,  tetapi  juga informasi  mengenai  kelembagaan  yang  mampu  mendukung  terselenggaranya  proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2) Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP).
Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya SOP. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam  unit  pelayanan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  acuan  yang  jelas,  sehingga  dapat berjalan secara konsisten. Di samping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:
a. Untuk  memastikan  bahwa  proses  dapat  berjalan  uninterupted.  Jika  terjadi  hal-  hal tertentu,  misalkan  petugas  yang  diberi  tugas  menangani  satu  proses  tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus.
b. Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelususran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan.
d. Memberikan  informasi  yang  akurat  ketika  akan  dilakukan  perubahan  perubhana tertentu dalam prosedur pelayanan.
e. Memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai  tugas  dan  kewenangan  yang  akan diserahkan  kepada  petugas  tertentu  yang  akan  menangani  satu  proses  pelayanan tertentu,  atau  dengan  kata  lain,  bahwa  semua  petugas  yang  terlibat  dalam  proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3) Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan
Untuk  menjaga  kepuasan  masyarakat,  maka  perlu  dikembangkan  suatu  mekanisme penilaian  kepuasan  masyarakat  atas  pelayanan  yang  telah  diberikan  oleh  penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai bila  produk  pelayanan  yang  diberikan  oleh  penyedia  pelayanan  memenuhi  kualitas  yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
4) Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan.
Pengaduan  masyarakat  merupakan  satu  sumber  informasi  bagi  upaya-upaya  pihak penyelenggara  pelayanan  untuk  secara  konsisten  menjaga  pelayanan  yang  dihasilkannya sesuai  dengan  standar yang  telah ditetapkan.  Oleh  karena  itu perlu  didisain  suatu sistem pengelolaan  pengaduan  yang  secara  efektif  dan  efisien  dapat  mengolah  berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan perbaikan kualitas pelayanan. Di samping itu,  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  juga  perlu  didukung  adanya  restrukturisasi birokrasi,  yang  akan  memangkas  berbagai  kompleksitas  pelayanan  publik  menjadi  lebih sederhana.  Pemerintah  dituntut  keberanian  dan  kemampuannya  untuk  bisa mengembangkan kebijakan reformasi  birokrasi yang holistic dan melaksanakannya secara konsisten.
Dengan  demikian,  berdasarkan  solusi  diatas  diharapkan  reformasi  birokrasi  di Indonesia  dapat  menghasilkan  sosok  birokrasi  yang  benar-benar  mengabdikan  dirinya pada  kepentingan  publik  dan  menghasilkan  pelayaan  publik  yang  efisien,  responsif,  dan akuntabel. Diharapkan untuk ke depannya pelayanan yang diberikan melalui konsep good governance akan menjadikan lebih mudah dalam memperoleh pelayanan dan memberikan pelayanan  yang  terbaik  untuk  masyarakat  yang  ada  di  pemerintahan  serta  tidak membutuhkan  biaya  yang  besar  untuk  memperoleh  sebuah  pelayanan.  Dengan melaksanakan  prinsip-prinsip  good  governance  maka  tiga  pilarnya  yaitu  pemerintah, korporasi,  dan  masyarakat  sipil  saling  menjaga,  support  dan  berpartisipasi  aktif  dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

## SIMPULAN
Penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  baik  (good  governance),  pada  dasarnya menuntut  keterlibatan  seluruh  komponen  pemangku  kepentingan,  baik  di  lingkungan birokrasi  maupun  di  lingkungan  masyarakat,  dekat  dengan  masyarakat  dan  dalam memberikan  pelayanan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Esensi kepemerintahan yang baik dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untukmemberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat  dan  meningkatkan  pelayananpublik.  Terselenggaranya  pelayanan  publik  yang baik,  memberikan  indikasi  membaiknya  kinerja  manajemen  pemerintahan,  di  sisi  lain menunjukkan  adanya  perubaha  pola  pikir  yang  berpengaruh  terhadap  perubahan  yang lebih  baik  terhadap  sikap  mental  dan  perilaku  aparat  pemerintahan  yang  berorientasi
pada pelayanan publik.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto, 2021, Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik Ugm Press, Yogyakarta.
Dewi, Rahmadaniwati, 2018, Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat: Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 2 (3), 43-50, 2018
Fauzi, Achmad. 2019. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.” Jurnal Spektrum Hukum, 16 (1): 119.
Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, and Anisa Tiara Fitr. 2021.
“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19 (1): 39 – 46.
Siti Maryam, Neneng , 2017, Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM 6, 2017
Fitriani, Dini Rizki. 2017. “Mewujudkan  Good Governance  Melalui Pelayanan  Publik Dalam Era  Otonomi  Daerah.” WEDANA  Jurnal  Pemerintahan,  Politik  Dan  Birokras,i  3  (1):
324 – 30.
Rivani Radiansyah, Rifi, 2020, Reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan good governance melalui kerangka otonomi daerah Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) 2 (1), 80-93, 2020
Risma Chyntia Dewi, Suparno, 2017, Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik, Jurnal Media Administrasi 7 (1), 78-90, 2022
Susila Wibawa, Kadek Cahya. 2019. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan
Publik  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik.” Administrative Law and Governance Journal, 2 (2): 218 – 34.
Tori,  Hernan.  2011.  “Kebijakan  Otonomi  Daerah  Dan  Keadilan  Dalam  Mewujudkan  Good
Governance.” Jurnal Tapis, 7 (1): 92 – 112.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.