ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)

## LOCAL WISDOM IN CONSERVING VEGETATION IN TEMEDAK CUSTOMARY FOREST IN KELURU VILLAGE KELILING DANAU
DISTRICT KERINCI REGENCY
(Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Tumbuhan Di Hutan Adat Temedak Di Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci)
Dharma Ferry 1 , Rodi Hartono 2 , Seprianto 3 , Heri Mudra 4 , Hermairi 5
1,2,3,4,5 Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN Kerinci, Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh *Email: dharmaferry88@gmail.com

## Abstract
This  research  was  conducted  based  on  local  wisdom  in  Keluru.  The  society  has awarness  to  keep  Temedak  Customary  Forest  of  Keluru.  They  understand  the positive  effects  of  that  Customary  Forest.  This  Forest  was  decided  as  the Customary  Forest  in  written  form  since  1927.  That  Customary  Forest  has  many diversities  of  flora.  Then,  there  are  many  rules  which  have  made  to  keep  the conservation  of  that  forest  in  both  customary  law  and  the  policy  of  local  and village  government.  The  rule  is  related  to  the  prohibition  of  Customary  Forest exploitation. The purpose of this research is to know how the management of flora diversities  in  Temedak  Customary  Forest  of  Keluru.  The  data  and  information were  obtained  from  field  observation  of  the  customary  forest  condition  and interview  with  some  informants.  The  informants  consisted  of  the  customary functionary,  village  government,  and  society.  The  data  were  analyzed  by qualitative  method.  The  result  of  this  research  showed  that  the  management  of flora  diversity  in  Temedak  Customary  Forest  of  Keluru  have  been  done  well. Local  wisedom  such  as  the  customary  rules  have  been  implemented  well.  This research  describes  about  the  local  wisdom  of  society  in  keeping  and  managing conservation of customary forest.
Keywords: local  wisdom,  the  management  of  customary  forest,  and  flora diversities

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh  kearifan  lokal  di  daerah  Keluru.  Masyarakat memiliki  kesadaran  untuk  menjaga  Hutan  Adat  Temedak  Desa  Keluru. Masyarakat  tersebut  memahami  dampak  positif  keberadaan  hutan  adat  tersebut. Hutan  tersebut  telah  ditetapkan  sebagai  hutan  adat  secara  tertulis  sejak    tahun 1927. Hutan adat tersebut memiliki keragaman tumbuhan yang sangat banyak. Di samping itu, berbagai macam aturan telah dibuat untuk menjaga kelestarian hutan baik aturan adat maupun kebijakan dari pemerintah daerah dan desa. Peraturan ini terkait  dengan  larangan  untuk  mengeksploitasi  hutan  adat.  Tujuan  penulisan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  keragaman tumbuhan di Hutan Adat Temedak Desa Keluru. Data dan informasi diperoleh dari hasil observasi lapangan terhadap kondisi hutan adat serta wawancara  dengan
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
beberapa informan yang terdiri dari pemangku adat, perangkat desa dan masyarakat. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keragaman  tumbuhan  di  Hutan  Adat  Temedak Desa  Keluru  telah  terlaksana  dengan  baik.  Kearifan  lokal  seperti  aturan  adat  turun temurun  sudah  bisa  terimplementasi  dengan  baik.  Penelitian  ini  memberi  gambaran tentang  kearifan  lokal  masyarakat  dalam  menjaga  dan  mengelola  kelestarian  hutan adat.
Kata kunci: kearifan lokal, pengelolaan hutan adat ,keanekaragaman tumbuhan.

## PENDAHULUAN
Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal adalah modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial  yang  adaptif  dengan  lingkungan  alam  sekitarnya.  Kearifan  lokal  dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki  fungsi  sebagai  pedoman,  pengontrol,  dan  rambu-rambu  untuk berperilaku  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan  baik  saat  berhubungan  dengan sesama  maupun  dengan  alam.  Sekarang  eksistensi  kearifan  lokal  dirasakan semakin  memudar  pada  berbagai  kelompok  masyarakat.  Salah  satu  kelompok masyarakat  yang  paling  rawan  mengalami  pelunturan  kearifan  lokal  adalah komunitas petani tepian hutan, yang semestinya sebagai penyangga sosial ( social buffer )  bagi  upaya  konservasi  hutan  dan  kelestarian  sumber  daya  hutan  (Santosa 2004).
Berdasarkan kajian Suhartini (2009), dalam memahami kearifan lokal kita perlu  mengetahui  berbagai  pendekatan  yang  bisa  dilakukan  antara  lain  :  politik ekologi (political  ecology ), human  welfare  ecology ,  perspektif  antropologi, perspektif  ekologi  manusia,  dan  pendekatan  aksi  dan  konsekuensi.  Keberagaman pola-pola  adaptasi  masyarakat  terhadap  lingkungan  hidupnya,  menciptakan  suatu pola perilaku yang diwariskan secara turun-temurun untuk memanfaatkan sumber daya  alam.  Kearifan  lokal  menjadi  suatu  pedoman  bagi  masyarakat  untuk memanfaatkan  sumber  daya  secara  dan  memalui  kearifan  lokal  ini  masayrakat mampu  bertahan  dari  krisis  sumber  daya  alam.  Maka  dari  itu  kearifan  lokal penting untuk dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
keseimbangan  dengan  lingkungannya  dan  sekaligus  dapat  melestarikan lingkungannya.
Hutan  merupakan  komponen  penting  bagi  kehidupan  manusia.  Sebagian besar  kehidupan  manusia  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  digantungkan terhadap  keberadaan  hutan.  Oleh  sebab  itu,  hutan  harus  dijaga  dan  dikelola dengan  baik.  Menurut  Moniaga  (1998),  terdapat  tiga  sistem  pengelolaan  hutan yang  berkembang  di  Indonesia,  diantaranya  :  sistem  negara,  sistem  hutan kerakyatan, dan sistem pengelolaan hutan “campuran”. Ketiga sistem pengelolaan hutan dibedakan berdasarkan pemeran utama dalam pelaksanaan pengelolaan dan hukum yang diterapkan.
Hutan  di  Indonesia  memiliki  keragaman  flora  yang  sangat  banyak. Keanekaragaman  flora  Indonesia  tercermin  pada  kekayaan  jenis  hutan-hutan tropik  basah,  baik  yang  terdapat  di  dataran  rendah  maupun  dataran  tinggi,  yang menutupi  kurang  lebih  63%  luas  daratan  Indonesia.  Pada  hutan-hutan  seperti inilah  sebagian  besar  spesies  tumbuhan  dapat  dijumpai  baik  yang  merambat, berbentuk  perdu,  pohon  dengan  segala  ukuran,  maupun  yang  berbentuk  renik seperti ganggang, lumut dan jamur (Sastrapradja et al .,  1977).
Menurut Zuhud et al., (1994), hutan tropika Indonesia diakui sebagai komunitas yang paling kaya akan keanekaragaman spesies tumbuhan di dunia. Disamping itu terdapat pengakuan bahwa hutan tropika  khususnya hutan hujan tropika merupakan salah satu bagian dunia yang masih  menyisakan kehidupan liar, yang masih membangkitkan keajaiban dan kekaguman manusia. Hutan hujan tropika memiliki kekayaan hayati yang tinggi dibandingkan hutan tropika lainnya.
Salah  satu  hutan  yang  berperan  penting  di  Kabupaten  Kerinci  khususnya bagi  masyarakat  Desa  Keluru  adalah  hutan  adat  Temedak.  Meskipun  hutan  adat Temedak  hanya  seluas  23  ha,  hutan  ini  memiliki  fungsi  penting,  diantaranya perlindungan  tata  air,  sumber  tanaman  obat  dan  bahan  baku  upacara  adat  serta hasil  hutan  non-kayu.  Hutan  ini  dikelola  oleh  masyarakat  Desa  Keluru  dengan menerapkan kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk menghindari  terjadinya
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
kerusakan terhadap hutan dan agar hutan tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Hutan  adalah  suatu  kesatuan  ekosistem  (hamparan  lahan  sumber    daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu  dengan lainnya tidak dapat  dipisahkan). Karena status  hutan hanya ada dua, maka hutan adat masuk ke dalam hutan negara. Hutan adat adalah hutan negara yang  berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum  Adat  (UU  No.  41  Tahun  1999 Pasal  1,  Ayat  6).  Jadi  hutan  adat  atau  hutan  ulayat  atau  hutan  marga  atau  hutan pertuanan  atau  sebutan  lainnya  merupakan  milik  masyarakat  hukum  adat  dan termasuk dalam hutan negara.
Masyarakat  hukum  adat  tidak  diakui  kepemilikannya  terhadap  hutan, tetapi  dapat  memperoleh  hak  mengelola  dan  memanfaatkan  sebagai  hutan  adat. Pada  putusan  MK  perkara  no.35/PUU-X/2012  pasal  1  angka  6  pengertian  hutan adat  mengalami  perubahan  yakni  hutan  yang  berada  dalam  wilayah  masyarakat hukum  adat.  Pengertian  masyarakat  adat  berdasarkan  hasil  Kongres  Masyarakat Adat  Nasional  I  yang  dikemukakan  oleh  Moniaga  (2004)  adalah  kelompok masyarakat  yang  memiliki  asal  usul  leluhur  (secara  turun  temurun)  di  wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.
Penjelasan  UU  No.41  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa  untuk mengantisipasi  perkembangan  aspirasi  masyarakat,  maka  dalam  undang-undang ini  hutan di  Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960,  termasuk  di  dalamnya  hutan- hutan  yang  sebelumnya  dikuasai  masyarakat  hukum  adat  yang  disebut  hutan ulayat,  hutan  marga,  atau  sebutan  lainnya.  Dimasukkannya  hutan-hutan  yang dikuasai  oleh  masyarakat  hukum  adat  dalam  pengertian  hutan  negara,  adalah sebagai  konsekuensi  adanya  hak  menguasai  dan  mengurus  oleh  Negara  sebagai organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  dalam  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.
Keberadaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat memiliki peran yang  vital.  Seperti  masyrakat  adat  Desa  Keluru  yang  secara  swadaya  menjaga kelestarian  Hutan  Adat  Temedak.  Contoh  lainnya  adalah  kearifan  Masyarakat Lokal  Dalam  Pengelolaan  Hutan  Di  Desa  Rano  Kecamatan  Balaesang  Tanjung Kabupaten  Donggala  yang  menunjukkan  bahwa  masyarakat  desa  rano  dengan kearifan lokalnya secara kuat memegang teguh tradisi, yang diperoleh dari nenek moyang, ini terlihat dalam proses pemilihan lahan, pembukaan lahan, dan proses perladangan (Ariyanto, Imran Rachman, dan Bau Toknok, 2014).
Dalam  rangka  mengkaji  kearifan  lokal  yang  ada  di  Desa  Keluru  terkait dengan  pengelolaan  keragaman  tumbuhan  di  Hutan  Adat  Temedak  Desa  Keluru maka  dilakukan  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  apa  saja kearifan  lokal  yang  terkait  dengan  pengelolaan  keanekaragaman  tumbuhan  di hutan  adat  Temedak  di  desa  Keluru  Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten Kerinci,  (2)  menjelaskan  penerapan  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan keanekaragaman  tumbuhan  di  hutan  adat  Temedak  di  desa  Keluru  Kecamatan Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci,  (3)  mengetahui  kendala-kendala  dalam pengelolaan  keanekaragaman  tumbuhan  di  hutan  adat  Temedak  di  desa  Keluru Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci,  dan  (4)  mengetahui  solusi  yang dibutuhkan dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  hutan  adat  Temedak  di  desa  Keluru  Kecamatan Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci.  Yang  diamati  dari  penelitian  ini  adalah  Apa saja  kearifan  lokal,  proses/prosedur/tahap-tahap,  kendala-kendala,  solusi  yang dibutuhkan dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci .
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. Nawi  dan  Khairani  mendefinisikan  penelitian  deskriptif  adalah  salah    satu keadaan tentang suatu variabel apa adanya dilapangan. Moleong (1998) penelitian deskriptif  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  yang  bertujuan  memecahkan masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan,  melukiskan  keadaan objek/subjek  penelitian  (seseorang,  lembaga,  masyarakat  dan  lain-lain)  pada  saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Ditinjau  dari  segi  sifat  dan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  maka  penelitian  ini  tergolong  kepada  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. Sugiyono  (2008:  3)  mendefinisikan  metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa : kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang dari perilaku  yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan  individu  tersebut  secara  holistik  (utuh).  Jadi,  dalam  hal  ini  tidak  boleh mengisolasikan  individu  atau  organisasi  ke  dalam  variabel  atau  hipotesis  tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.
Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  perilaku  yang  diamati  dan  dilakukan  secara  keseluruhan  atau  holistic (Moleong,  2007:4).  Kegiatan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  pengamatan terhadap  objek  dalam  lingkungan,  berinteraksi  dengan  mereka,  dan  menafsirkan pendapat  mereka  tentang  hal  yang  dimaksudkan  atau  difokuskan  (Nasution, 2003:5). Selain itu, penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang ditujukan untuk  mendiskripsikan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktifitas  sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu atau kelompok (Sukmadinata, 2005:60).
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  merupakan  suatu  usaha  yang bersifat penjabaran dari fakta, kenyataan ataupun suatu peristiwa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan yang akan memberikan informasi akurat dan terperinci tentang tema penelitian.
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Informan  penelitian  dibagi  ke  dalam  tiga  kelompok.  Kelompok  pertama adalah  para  Pemangku  Adat  di  desa  Keluru  yang  diberikan  wewenang  untuk membuat  aturan  adat  tentang  kearifan  lokal  di  hutan  adat  Temedak.  Kelompok informan kedua adalah pemerintah desa yang terdiri atas Kepala desa Keluru.
Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 149) merupakan alat  bantu  bagi  peneliti  dalam  mengumpulkan  data.  Instrumen  penelitian  ini menggunakan  instrumen  pendukung  yang  terdiri  dari  panduan  lembar  observasi, wawancara,  kamera  digital,  dan  perekam  suara.  Dokumentasi  secara  digital dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dan mendukung data yang diperoleh. Hasil dokumentasi berupa foto-foto sesuai dengan data penelitian.
Penelitian ini di lakukan dengan tiga tahap antara lain: tahapan pertama /tahap  pra  lapangan  yang  terdiri  dari:  (1)  menyusun  rencana  penelitianMemilih lapangan  penelitian,  (2)  mengurus  perizinan,  (3)  menjajaki  dan  menilai  keadaan lapangan,  (4)  menyiapkan  perlengkapan  penelitian.  Tahapan  ke  dua  yang  terdiri dari: (1) memahami latar penelitian dan persiapan diri, (2) turun ke lapangan dan mengumpulkan  data  dari  lapangan.  Tahapan  ketiga  /  tahap  analisis  yang  terdiri dari:  (1)  konsep  dasar  analisis,  (2)  memberikan  penafsiran  terhadap  data  dan analisis data.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 (tiga) macam, yaitu: observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Selanjutnya  data  yang  didapatkan  akan dianalisis.  Analisis  data  diarahkan  untuk  mengetahui  prosedur,  kendala-kendala, dan solusi dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan adat Temedak di desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada konsep  Milles  &  Huberman  (1992:  20)  yaitu interactive  model yang mengklasifikasikan  analisis  data  dalam  tiga  langkah,  yaitu  reduksi  data (Data Reduction), penyajian  data (Data  Display) ,  dan  penarikan  kesimpulan ( verification ).  Teknik  menjamin  keabsahan  data  yang  digunakan  adalah  teknik triangulasi.
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Lokasi Penelitian
Kecamatan  Keliling  Danau  adalah  daerah  dengan  topografinya  berupa dataran dengan letak geografis 725 - 1000 m diatas permukaan laut. Sebelah utara berbatasan  dengan  Kecamatan  Kumun  Debai,  sebelah  timur  berbatasan  dengan Kecamatan Sitinjau Laut, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Raya,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Provinsi  Bengkulu.  Kecamatan  Keliling Danau  merupakan  hasil  pemekaran  dari  Kecamatan  Danau  Kerinci.  luas Kecamatan  Keliling  Danau  adalah  385,99  km 2 .  Kecamatan  Keliling  Danau terbagi  dalam  24  desa  definitif  dan  desa  Jujun  merupakan  Ibukota  Kecamatan. Desa dengan jarak tempuh terjauh dari kantor Kecamatan Keliling Danau adalah Desa  Pancuran  Tiga  yang  berjarak  16  km.  tahukah  anda  hampir  3  %  wilayah keliling  danau  merupakan  areal  persawahan,7  %  areal  perkebunan.  Selebihnya adalah areal pemukiman, hutan TNKS dan lainnya. (Sumber: BPS 2013)
Desa  Keluru  adalah  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Keliling Danau  Kabupaten  Kerinci.  Hutan  Adat  Temedak  adalah  salah  satu  hutan  adat yang ada di Kabupaten Kerinci. Hutan adat ini berlokasi di Desa Keluru. Berikut ini  gambaran  geografis  dan  administratif  Hutan  Adat  Temedak  berdasarkan Peraturan  Desa  Desa  Keluru  –  KPK  Keliling  Danau  Kecamatan  Danau  Kerinci Nomor : 1 Tahun 1992:
1. LOKASI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF
a. Lokasi Geografis : 20 10’ Lintang Selatan 100 30’ Bujur Timur.
b. Lokasi Administratif : Desa Keluru, Perwakilan Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
2. BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF
a. Sebelah Barat : Desa Jujun
b. Sebelah Timur : Desa Pidung
c. Sebelah Selatan : Desa Talang Lindung
d. Sebelah Utara : Danau Kerinci
3. BATAS WILAYAH ADAT
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Secara adat meliputi Muara Air Tua (tepi Danau Kerinci) terus ke Pematang Kepal  berlanjut  ke  Sungai  Kering  terus  ke  Sungai  Sidik  terus  ke  Hulu  Air Keluru selanjutnya ke Bukit Sigantung Rendah terus Ke Danau Padang terus ke  Tanah  Bekali  selanjutnya  ke  Tunggul  Buto  terus  ke  Bukit  Lemali  dan berakhir di tepi Danau Kerinci.
4. AKSESBILITAS  Terletak  20  km  sebelah  tenggara  Sungai  Penuh  ibukota Kabupaten Kerinci via Jujun.
5. TATA  GUNA  TANAH  Dari  1.117  hektar  luas  desa  pemanfaatan  ruangnya terdiri  dari:  hutan  75  Ha,  sawah  115  Ha,  Tegalan/Kebun  Campuran  111  Ha Pekarangan/Bangunan 7 Lain-lain (sungai, danau) 809 Ha.
Gambar 1. Hutan Adat Temedak Desa Keluru. ( Sumber: dokumentasi pribadi )

## Gambaran Masyarakat
Masyarakat  bisa  diartikan  sebagai  istilah  yang  digunakan  untuk menyebutkan suatu komunitas yang mendiami suatu daerah. Masyarakat bisa juga dikatakan  sebagai  jaringan  hubungan  antar  berbagai  individu  yang  juga  bisa menjadi  subjek  utama  dalam  mengkaji  sains  sosial.  Masyarakat  juga  memiliki peran  penting  terhadap  kelestarian  lingkungan,  khususnya  menjaga  kelestarian hutan adat.
Menurut Walhi Jambi, masyarakat Keluru berasal dari dua nenek moyang, yaitu: Nenek Kapin yang bergelar Rio Ganum asal Pulau Sangkar dan Nenek Rio Gilang Belang Badan asal Sriwijaya. Rio Ganum adalah penjaga batas wilayah
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
kedepatian  Biang  Seri  di  Pulau  Sangkar.  Dia  ditugaskan  untuk  menjaga  batas antara  Jujun,  Lolo  dan  Pidung.  Sedangkan  Rio  Gilang  Belang  Badan  yang  juga panglima perang Kerajaan Sriwijaya datang ke Keluru karena kekalahan Kerajaan Sriwijaya  yang  berperang  melawan  Kerajaan  Majapahit.  Karena  semangat pantang  menyerahlah,  dia  akhirnya  melarikan  diri  dan  sampai  di  hutan  Kerinci (Desa Keluru).
Pada  umumnya,  di  daerah  Keluru  Kecamatan  Keliling  Danau  mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan yang lainnya berprofesi sebagai pegawai negeri, dan wiraswasta.

## Kearifan  Lokal  Pengelolaan  Keanekaragaman  Tumbuhan  di  Hutan  Adat Temedak Desa Keluru
Kearifan  lokal  merupakan  suatu  bentuk  warisan  budaya  Indonesia. Kearifan  lokal  terbentuk  sebagai  proses  interaksi  antara  manusia  dengan lingkungannya  dalam  rangka  memenuhi  berbagai  kebutuhannya.  Pengelolaan sumber  daya  air  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  lokal  dan  kearifan  lokal  pada setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada suatu  komunitas  tertentu  dapat  ditemukan  kearifan  lokal  yang  terkait  dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama.
Hutan  Adat  Temedak  Desa  Keluru  adalah  hutan  yang  memang  telah ditetapkan sebagai  hutan adat  oleh para pemangku adat  sejak tahun 1927 dengan luas  hutan  kurang  lebih  23  Ha.  Dahulu,  kawasan  ini  dijadikan  sebagai  tempat bermukimnya  para  pendahulu  dan  nenek  moyang  masyarakat  Keluru  yang menurut  cerita  turun-temurun  berasal  dari  Sriwijaya  (Palembang).  Dikarenakan perkembangan  penduduk  dan  tingkat  kelayakan  sebagai  area  bermukim  yang semakain  berkurang,  maka  Rio  Gilang  (salah  satu  nenek  moyang  masyarakat Keluru  yang  berasal  dari  Sriwijaya)  membawa  rakyatnya  ke  area    pemukiman yang dekat dari sumber air (Desa Keluru saat  ini).
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Pada  masa  sebelum  ditetapkan  sebagai  hutan  adat,  hutan  itu  telah  ada, tetapi  belum  ditetapkan  sebagai  hutan  adat,  sebagaimana  dinyatakan  oleh informan 2:
Informan 1:“Anu kalo hutan itu yo seingat kito tu dak, sejak dunia ini terbentang  hutan  itu  lah  ado.  Dak  ado  uhang-uhang  tuo  dulu  ngato kami  gotong  royong  nanam  situ  dak  ado.  Ha  itulah  kelebihannyo  dak. Haaa… jadi dari uhang-uhang dulu tu lah nyo waris ke genarasi minin yo dak”
(Informan 1: Anu kalau hutan itu seingat saya, sejak dunia ini ada hutan itu  sudah  ada.  Tidak  ada  masyarakat  dahulu  yang  mengatakan  jika mereka  bergotong  royong  untuk  menanam  tumbuh-tumbuhan  itu. Haaa…  Itulah  kelebihannya.  Haaa…  Jadi,  dari  masyarakat  dahulu  lah mewariskannya ke generasi sekarang ya). ( Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017 )
Jadi,  pada  tahun  1927  tepatnya  bulan  oktober  tahun  1927  barulah  dibuat kesepakatan tertulis tentang penetapan Hutan Adat Temedak Desa Keluru itu oleh pemangku adat pada masa itu. Naskah surat penetapan Hutan Adat Temedak Desa Keluru ditulis dengan tulisan tangan dengan Bahasa Indonesia ejaan masa lampau sebelum ejaan yang disempurnakan (EYD).
Peneliti: “Tu pak kalau apo, kan hutan itu, rimbo adat tu lah ado dari dulu rimbo adat tu. Jadi mulai uhang memang serius untuk kalo rimbo ni memang dak boleh diganggu. Ini lah sah djadi rimbo adat tu jak bilo tu pak?”
(Peneliti: Itu pak kalau apa, kan hutan itu, hutan adat itu udah ada dari dulu.  Jadi  masyarakat  mulai  serius  untuk  menyatakan  kalau  hutan  ini memang  tidak  boleh  diganggu.  Disahkannya  jadi  Hutan  Adat  itu  sejak kapan pak? )
Informan 2 : “Tu tahun dua puluh tujuh”.
(Informan 2: Itu Tahun dua puluh tujuh)
Peneliti: “Oh, tahun dua puluh tujuh”.
(Peneliti: Oh, Tahun dua puluh tujuh)
Informan 2: “1927 (sembilan bleh duo puluh tujuh)”.
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
(Informan 2: 1927 (sembilas belas dua puluh tujuh))
Informan 1: “bulan oktober 1927”.
(Informan 1: bulan oktober 1927)
Peneliti: “oh bulan oktober 1927”.
(Peneliti: Oh, bulan oktober 1927)
Informan  2:  “tu  mulai  di  bena  kesepakatan  oleh  uhang  tuo-tuo  dulu. Tetulis  tuh.  Tulisan  tangan  lah  tu.  Ejaannyo  masih  ejaan  lamo  dulu. Kalau keluru keloeroe je baconyo. Padahal keluru tuh”.
(Informan  2:  Itulah  mulai  dibuat  kesepakatan  orang-orang  tua  dulu (pemangku  adat).  Itu  tertulis.  Tulisan  tangan.  Ejaannya  masih  ejaan lama.  Kalau  Keluru,  Keloeroe  tulisannya.  Padahal  itu  Keluru”.
( Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017 )
Setelah  itu,  pada  tanggal  4  februari  tahun  1992  diterbitkan  Surat  Bupati No.  552/51/118/Bappeda  tanggal  4  Februari  1992  tentang  rekomendasi  kegiatan pembinaan Hutan Adat Temedak Desa Keluru. Surat bupati tersebut juga menjadi dasar  disahkannya  Peraturan  Desa  Desa  Keluru  –  KPK  Keliling    Danau Kecamatan Danau Kerinci Nomor : 1 Tahun 1992 Tentang Penetapan Fungsi Dan Wilayah  Hutan  Adat  Temedak  Untuk  Perlindungan  Dan  Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Desa Keluru.
Para tokoh adat mengemukakan bahwa ada berbagai kearifan lokal terkait dengan  pengelolaan  keanekaraman  tumbuhan  di  Hutan  Adat  Temedak  Desa Keluru agar frekuensi ragam tumbuhan tetap terjaga. Kearifan lokal tersebut bisa berupa  larangan-larangan  mengeksploitasi  hutan,  apalagi  untuk  kepentingan komersial  baik  dalam  skala  besar  maupun  skala  kecil.  Misalnya,  pencurian  akar kayu  dalam  skala  kecil  ataupun illegal  logging adalah  tindakan  yang  dilarang keras. Keanekaragaman tumbuhan yang ada di Hutan Adat Temedak Desa Keluru hanya  boleh  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bersama  masyarakat  desa  dan itupun  bukan  dalam  skala  besar  yang  berujung  pada  kerusakan  ekosistem  hutan adat tersebut, tetapi hanya boleh seperlunya seperti pemanfaatan kayu hutan untuk
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
bahan bangunan rumah atau tempat ibadah, tetapi juga itu harus menurut aturan dan tidak bisa diambil sembarangan.
Peneliti: “Hmm.. Jadi apo be ado pak kesannyo semacam apolah, bentuk dari  turun-temurun,  misal  bentuk  adat  yang  supayo  kito  ni  bisa  kito nyago lah. Apo ado bentuk aturannyo atau…”
(Peneliti:  Hmm…  Jadi,  apa  saja  yang  ada  pak,  kesannya  semacam  apa, misalnya  bentuk  adat  yang  mengajarkan  kita  supaya  kita  tetap  bisa menjaga (hutan adat). Apakah ada aturannya atau….)
Informan 2: “Nyo dulu dalam, dalam kesepakatan uhang tuo-tuo dulu tu lah  tertulis  jugo  yo  dak,  hutan  itu  dimanfaatkan  untuk  anak  negeri  itu yang  bisa  iyo  dak.  Itu  mengambik  kayu  panjang  kayu  pendek,  kemiri, Cuma tidak boleh diperjual belikan”.
(Informan  2:  Itu  dulu  dalam,  dalam  kesepakatan  orang  tua-tua  dulu (pemangku  adat)  sudah  tertulis  juga  kan.  Hutan  itu  dimanfaatkan  untuk anak  negeri  (masyarakat).  Itu  yang  diperbolehkan.  Seperti  mengambil kayu panjang ataupun kayu pendek. Cuma tidak boleh diperjual belikan).
Informan 2: “Tidak boleh diperjual beli, komersil tidak boleh. Itu untuk nalak ijuk, tau tali ijuk. Anau neh tali kerbau”.
(Informan  2:  Tidak  boleh  di  perjual  beli,  komersil  tidak  boleh.  Itu misalnya mencari ijuk, tahu tidak tali ijuk? Kan, itu tuh tali kerbau )
Informan 2: “Itu nak ado nian tetulih nian kitab, nak ado kito tau. Kayu panjang kayu pendek itu untuk umah”.
(Informan  2:  Itu  memang  harus  ada  tertulis  dalam  kitab  (Naskah  aturan adat),  harus  kita  tahu.  Kayu  panjang,  kayu  pendek  itu  untuk  rumah) ( Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017 )
Dari  pengamatan  peneliti,  banyak  ragam  tumbuhan  yang  ada  di  dalam hutan adat itu semisal jenis bambu: bambu betung ( Dendrocalamus asper ), bambu ( Bambusa vulgaris ), bambu hitam ( Gigantochloa atroviolacea ), aur ( Gigantochloa  atter ).  Selain  itu  juga  tumbuh  berbagai  macam  tumbuhan  lainnya berupa pohon seperti Beringin ( Ficus benjamina ) dan masih banyak lagi.
Beberapa tumbuhan langka juga tumbuh didalam hutan adat ini misalnya bunga bangkai ( Amorphophallus sp.) yang kami temui yang
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
merupakan bentuk vegetatif, dan juga tumbuhan yang menjadi inang dari bunga Rafflessia arnoldi .
Gambar . Bentuk vegetatif bunga bangkai ( Amorphophallus sp.) ( Sumber: dokumentasi pribadi )
Penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan di hutan  adat Temedak di  desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
Disamping  sebagai  ciri  khas  dari  suatu  masyarakat,  kearifan  lokal  juga bisa  menjadi  suatu  upaya  dalam  pengelolaan  lingkungan,  termasuk  juga  dalam pengelolaan  keragaman  tumbuhan  di  hutan  adat.  Untuk  Hutan  Adat  Temedak Desa  Keluru,  salah  satu  tradisi  untuk  menjaga  kelestarian  hutan  adat  yang  ada dikalangan masyarakat adalah dengan menambah keragaman tumbuhan yang ada apabila  hutan  adat  tersebut  tidak  di  tumbuhi  suatu  tumbuhan.  Misalnya  bambu hitam, bambu hitam ini tidak ada di dalam area hutan adat,  maka pemangku adat bersama  warga  membawa  bibit  dari  daerah  lain  dan  menanamnya  di  area  hutan adat.
Informan  2:  “Hah  cuma  yang  ado  kitao  tu  yang  dak  ado  nyo  dalam  tu. Misalnyo yang dak ado dalam tu kito tanam. Mano yang dak ado dalam tu didatangkan dari lua. Cuma yang ado kito tu yang nyado dalom tuh dak. Misalnyo ado bambu hitam dak ado nyo kito ambik bibit tanam”.
(Informan 2: Hah, Cuma yang tidak ada di dalam (hutan adat) yang tidak ada di dalamnya. Misalnya yang tidak ada di dalam yang ditanam. Apa
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
yang  tidak  ada  didalam  hutan  adat  akan  didatangkan  dari  daerah  lain. Hanya untuk  tumbuhan yang tidak ada saja. Misalnya bambu  hitam  tidak ada, kita ambil bibitnya dan kemudian ditanam).
Peneliti: “Tanam situ yo”.
(Peneliti: Tanam di situ ya).
Informan 2: “Tu ado pulo uhang membibit dile dulu tu, mano dak adonyo dalam tu didatangkan dari lua. Anu kalo hutan itu yo seingat kito tu dak, sejak  dunia  ini  terbentang  hutan  itu  lah  ado.  Dak  ado  uhang-uhang  tuo dulu  ngato  kami  gotong  royong  nanam  situ  dak  ado.  Ha  itulah kelebihannyo dak. Haaa… jadi dari uhang-uhang dulu tu lah nyo waris ke genarasi minin yo dak”.
(Informan  2:  Itu  ada  yang  membuat  pembibitannya  di  daerah  hilir,  mana yang  tidak  ada  didalam  hutan  adat  kita  datangkan  dari  luar.  Anu,  kalau hutan itu seingat  saya, sejak dunia ini ada hutan itu sudah ada. Tidak ada orang-orang  tua  dulu  (masyarakat  dahulu)  yang  mengatakan    bahwa mereka  bergotong  royong  untuk  menanami  hutan  adat.  Haaa..  disanalah kelebihannya.  Jadi  masyarakat  dahulu  lah  yang  mewariskan  kepada generasi sekarang). ( Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017 )
Di  daerah  Keluru,  kearifan  lokal  masyarakat  yang  dikuatkan  menurut aturan  adat  yang  berlaku  turun  temurun  melarang  keras  masyarakat  untuk mengeksploitasi area hutan adat.  Apabila terjadi eksploitasi, maka akan berujung pada  kerusakan  hutan  adat  itu  sendiri.  Sehingga  pemuka  adat  mengemukakan aturan adat  yang sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu. Sebagian masyarakat memahami tentang kearifan lokal tentang upaya mengelola lingkungan khususnya hutan adat. Dari hasil pengamatan peneliti, mayoritas masyarakat yang memahami hal itu.
Rata-rata  masyarakat  Keluru  telah  memahami  jika  hutan  adat  Temedak harus  tetap  terjaga  oleh  karena  itu  mereka  berusaha  untuk  mematuhi  larangan- larangan  terkait  dengan  eksploitasi  hutan  adat.  Untuk  menjaga  agar  penerapan kearifan  lokal  dan  aturan  adat  bisa  terlaksana  dengan  baik,  ada  beberapa  aturan yang  telah  ada  dan  diturunkan  secara  turun-temurun  dari  masyarakat  dahulu. Misalnya, apabila ada  yang melakukan perbuatan pengerusakan hutan yang berat seperti penebangan hutan ( illegal logging ) atau pembakaran hutan, maka akan
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
didenda satu ekor kerbau dan juga beras sejumlah seratus (dalam hitungan adat). Apabila melakukan pengerusakan kecil seperti mengambil akar kayu liar yang ada di  hutan,  maka  akan  di  kenakan  denda  beras  20  (dalam  hitungan  adat)  dan  satu ekor kambing.

## Peneliti: “kalo ado masalah anak jantan atau anak betino yang melanggar di hutan adat tu ado sanksinyo pak?”
(Peneliti: Kalau ada masalah dari masyarakat yang melanggar di hutan adat, adakah sanksinya pak?)
Informan 1: “Ado, tertulis tu”.
(Informan 1: Ada, itu tertulis).
Informan 6: “Samo dulu yang ngambik aka tu untuk hiasan. Uhang jujun.

## Ngambik aka”.
(Informan 6: Sama dengan kejadian dulu yang mengambil akar untuk hiasan. Orang Jujun mengambil akar).
Informan 2: “sanksi sebenarnyo nian tu sanksi menurut adat. Dak menurut hukum pemerintah dak, hukum adat lah”.
(Informan 2: sanksi sebenarnya adalah sanksi menurut adat. Bukan menurut hukum pemerintah, tetapi hanya hukum adat).
Informan 4: “kamai kalo dendo tu sesuai dengan depati ninik mamak. Berat,, berat lo dendo kalo ringan ringan pulo dendo”.
(Informan  4:  Kalau  disini,  denda  berdasarkan  yang  dikatakan  oleh  depati ninik mamak (pemangku adat). Berat (pelanggaran) berat dendanya, kalau ringan (pelanggaran), ringan pula dendanya).
Informan 3: “kalau berat bereh seratus kerbau saiko”.
(Informan 3: Kalau berat beras seratus dan kerbau satu ekor)
Peneliti: “seratus kaleng?”
(Peneliti: seratus kaleng?)
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Informan  3:  “bukan  seratus  kaleng.  Ringan  kambaek  saikau  breh  20  Itu hukum adat”
(Informan  3:  Bukan  seratus  kaleng.  Ringan  (pelanggaran),  kambing  satu ekor  dan  beras  dua  puluh.  Itu  hukum  adatnya). (Wawancara  Minggu,  22 Oktober 2017)
Kendala-Kendala  dan  solusi  Pengelolaan  Keanekaragaman  Tumbuhan  Di Hutan  Adat  Temedak  Di  Desa  Keluru  Kecamatan  Keliling    Danau Kabupaten Kerinci
Pada dasarnya, hutan adalah suatu kekayaan  alam  yang di  Indonesia untuk landasan  penguasaannya  diatur  oleh  konstitusional  yaitu  pasal  33  ayat  (3)  UUD 1945  dan  juga  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  yang menyebutkan  jika  hutan  adat  bukanlah  hutan  negara,  tetapi  hutan  adat  adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keanekaragaman tumbuhan  di  hutan  adat  Temedak  Desa  Keluru,  dari  hasil  wawancara  dengan informan didapatkan jika bantuan dari pemerintah untuk pemeliharaan hutan adat belum  pernah  diterima.  Misalnya  pernah  diusulkan  bantuan  ke  kementerian Kehutanan, tapi tidak ada tindak lanjut.
Informan 8: “Iyo masih terjago. Tapi yang jadi masalah kami nih, hutan tuh  masih  terjago,  tapi  pemeliharaan  dari  gubernur  tuh  dak  ado,  Dari pemerintahan”
(Informan  8:  Iya  masih  terjaga.  Tapi  yang  jadi  masalah  kami,  hutan  itu masih  terjaga,  tetapi  pemeliharaan  dari  gubernur  tidak  ada,  dari pemerintah)
Peneliti:  “Cuma  warga  tempat  inilah  yo  pak  yo  yang  beiyo-iyo  untuk menjago.  Soalnyo  hutan  adat  keluru  nih  sampai  dunia  yg  meliriknyo  yo pak”.
(Peneliti:  Hanya  warga  disini  yang  serius  untuk  menjaga.  Soalnya  hutan adat Keluru ini sampai dunia internasional yang meliriknya ya pak)
Informan  8:  “Iyo,  cuma  bantuannyo  dak  ado  masuk  ke  dusun,  ituh  yang jadi anu nian dak”
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
(Informan  8:  Iya,  hanya  bantuannya  yang  tidak  ada  sampai  ke  desa.  Itu masalahnya).
Peneliti: “oh itu permasalahn nyo yo. pemeliharaan yo pak”.
(Peneliti: Oh itu permasalahannya ya. Pemeliharaan ya pak)
Informan 8: ”kami pernah ngusul ke kehutanan tuh, kami mikir paru-paru dunia tapi dunia dak ado memikirkan permintaan masyarakat. Karno kato kehutanan, yo aman kayo, kan ado sebagian kan tandus. Pernah aku usul ke LH bantuannyo, tapi dak ado ugo nampak dak. Lingkungan hidup”.
(Informan  8:  Kami  pernah  mengusul  ke  kementerian  kehutanan,  kami memikirkan  tentang  paru-paru  dunia,  tapi  dunia  tidak  memikirkan permintaan  masyarakat  (untuk  pemeliharaan  hutan  adat).  Karena pernyataan  dari  kementerian  kehutanan,  aman-aman  saja.  Tetapi  sebagian lokasi  ada  yang  telah  tandus.  Pernah  saya  usul  ke  LH  bantuannya,  tapi tidak ada kelanjutannya. Lingkungan Hidup)

## Peneliti: “Penghijauan balik yo pak”
(Peneliti:  Penghijauan  kembali  ya  pak).  ( Wawancara  sabtu,  tanggal  21 oktober 2017 )
Informan  yang  juga  pemangku  adat  mengatakan  jika  pernah  memperoleh kabar  jika  ada  bantuan  dari  World  Bank  untuk  pemeliharaan  hutan  adat,  tetapi belum  pernah  diterima  sama  sekali.  Pemerintah  melalui  dinas  lingkungan  hidup selalu menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kelestarian hutan adat seperti ekosistem  dan  keragaman  tumbuhan,  namun  di  satu  sisi  pemerintah  tidak memberikan  bantuan  untuk  pemeliharaan  meskipun  telah  memberi  penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan pada tahun 1993.
Peneliti:  “Itu  katolah  dunia  internasional  yang  tertarik.  Gimano  harus menjago”.
(Peneliti:  Itu,  dunia  internasional  juga  tertarik.  Bagaimana  untuk menjaganya)
Informan  1:  “Cuma  kamai  disayang  tulah.  Dak  ado  pernah  mendapat dana kompensasi dari pemerintah. Misalnyo katonyo ado dana dari bank dunia,  tah  mano-mano  tah.  Lah  dak.  Pemeliharan.  Untuk  pemeliharaan hutan adat. Tu atas namo kami negeri ni lah yang jago”.
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
(Informan  1:  Hanya  yang  disayangkan  itu  saja.  Tidak  pernah  mendapat dana kompensasi dari pemerintah. Misalnya, katanya ada dana dari World Bank, tapi entah dimana. Untuk pemeliharaan. Untuk pemeliharaan hutan adat. Jadi, swadaya masyarakat negeri (Keluru) inilah yang menjaganya )
Peneliti: “swadaya masyarakat yo pak”.
(Peneliti: Swadaya masyarakat ya pak).

## Informan 5: “yo swadaya masyarakatlah”.
(Informan 1: Ya swadaya masyarakat saja)
Untuk  solusi  terkait  dengan  pengelolaan  hutan  adat,  WWF  Indonesia bekerja  sama  dengan  perangkat  desa  dan  pemangku  adat  membuat  batas-batas wilayah hutan adat agar nantinya tidak menyatu dengan tanah pertanian atau pun pemukiman.
Informan  1:  “Nyo  ado  patok.  Jadi  sekeliling  hutan  itu  lah  sudah  kami patok permanen ituh. Bersama dengan anau dulu WWF dulu”.
(Informan  1:  Itu  ada  patok,  jadi  sekeliling  hutan  itu  sudah  kami  dirikan patok permanen. Bekerjasama dengan WWF)
Peneliti: “WWF. ooo.. lah ado masuk wwf sini yo pak”.

## (Peneliti: WWF. Ooo… WWF udah pernah masuk kesini ya pak)
Informan  7:  “jadi  WWF  tu  lah  kami  kerjasama  dulu  yo  dak.  Gotong royong  kami  masyarakat  tu  masang  patok  sekeliling  hutan  tu  patok permanen  lagalo.  dak  bisa  agi  masyarakat  nak  ngarak-ngarak  tanah  tu dak. Dah ado patok permanen”.
(Informan:  Jadi  WWF  itu  sudah  bekerjasama  dengan  kita  dulu.  Gotong royong bersama masyarakat untuk mendirikan patok permanen. Jadi sudah tidak bisa lagi masyarakat menyerobot tanah hutan adat. Sudah ada patok permanennya). ( Wawancara minggu, tanggal 22 oktober 2017 )
Undang-undang  adat  dibuat  agar  masyarakat  bisa  menjaga  kelestarian hutan  adat  termasuk  dalam  pengelolaan  keragaman  tumbuhan.  Selain  itu, diterbitkannya  Peraturan  Desa  Desa  Keluru  –  KPK  Keliling  Danau  Kecamatan Danau Kerinci Nomor : 1 Tahun 1992 memperkuat penetapan fungsi dan wilayah
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Hutan Adat Temedak untuk perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam di desa keluru.

## PEMBAHASAN
Nenek  moyang  kita  sebenarnya  telah  mewariskan  beragam  kearifan  lokal yang dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan alam dan  lingkungan.  Secara  empiris  kearifan  lokal  tersebut  telah  berhasil  mencegah kerusakan fungsi lingkungan, baik tanah/lahan, hutan, maupun air. Seperti halnya kebiasaan  turun-temurun  yang  diwariskan  dalam  bentuk  aturan  adat  di  daerah Keluru agar Hutan Adat Temedak tetap terjaga dengan baik.
Hutan Adat Temedak adalah salah satu hutan adat yang ada di Kabupaten Kerinci.  Dari  sejarah  yang  diceritakan  secara  turun  temurun  bahwa  “Rimbo Temedak”  atau  Hutan  adat  Temedak  sudah  disepakati  untuk  tidak  diolah penduduk dari Tahun 1927 seluas 23 Ha yang disertai dengan bukti tertulis. Hutan ini  dulunya  adalah  pemukiman  bagi  para  pendahulu  dan  nenek  moyang masyarakat Keluru yang diyakini dari Sriwijaya. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan  penduduk  serta  kondisi  hutan  yang  tak  layak  lagi  sebagai  tempat bermukim  maka  nenek  moyang  Keluru  (Rio  Gilang)  membawa  masyarakat  ke pemukiman  yang  dekat  dengan  sumber  air  (air  mengalir)  yaitu  Desa  Keluru sekarang  ini.  Desa  Keluru  adalah  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
Pengamatan yang dilakukan dengan wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa sebelum ditetapkan sebagai hutan adat, hutan adat Temedak telah ada. Hutan adat itu pada masa lampau bukanlah hutan yang sengaja di tanami oleh masyarakat dahulu tetapi hutan yang memang ditumbuhi secara alami. Pada tahun 1927  tepatnya  bulan  oktober  tahun  1927  barulah  dibuat  kesepakatan  tertulis tentang  penetapan  Hutan  Adat  Temedak  Desa  Keluru  itu  oleh  pemangku  adat pada masa itu secara tertulis. Naskah surat penetapan dibuat dengan tulisan tangan dengan ejaan lama yang belum sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Pada  tanggal  4  februari  tahun  1992  diterbitkan  Surat  Bupati  No. 552/51/118/Bappeda  tanggal  4  Februari  1992  tentang  rekomendasi  kegiatan pembinaan Hutan Adat Temedak Desa Keluru. Surat bupati tersebut juga menjadi dasar  disahkannya  Peraturan  Desa  Desa  Keluru  –  KPK  Keliling    Danau Kecamatan Danau Kerinci Nomor : 1 Tahun 1992 Tentang Penetapan Fungsi Dan Wilayah  Hutan  Adat  Temedak  Untuk  Perlindungan  Dan  Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Desa Keluru.
Dengan  adanya  peraturan  resmi  baik  dari  pemerintah  daerah  maupun peraturan  desa,  diharapkan  kearifan  lokal  dalam  menjaga  dan  mengelola kelestarian  Hutan  Adat  Temedak  Desa  Keluru  tetap  terjaga.  Berbagai  kearifan lokal  tentang  pengelolaan  hutan  adat  juga  telah  diwariskan  secara  turun  temurun seperti  larangan  mengeksploitasi  hutan  demi  kepentingan  komersial.  Jenis eksploitasi  yang dilarang bisa dikategorikan berat seperti penebangan hutan yang berujung  pada  kerusakan  ekosistem  hutan  adat  serta  kategori  ringan  seperti pengambilan akar kayu liar hutan sebagai cindera mata yang bernilai ekonomi.
Pemanfaatan  tumbuhan  yang  ada  di  Hutan  Adat  Temedak  diperbolehkan untuk  kepentingan  umum  tetapi  dalam  batas  kewajaran.  Kebutuhan  “kayu panjang”  dan  “kayu  pendek  untuk  pembangunan  sarana  umum  seperti  tempat ibadah  ataupun  untuk  bangunan  rumah  diperbolehkan  oleh  aturan  adat. Pemanfaatan tumbuhan yang ada di Hutan Adat Temedak sebagai obat tradisional dan  kebutuhan  upacara  tradisional  ataupun  ritual  juga  diperbolehkan.  Banyak ragam  tumbuhan  yang  ada  di  dalam  hutan  adat  itu  semisal  jenis  bambu:  bambu betung  ( Dendrocalamus  asper ),  bambu  ( Bambusa  vulgaris ),  bambu  hitam ( Gigantochloa  atroviolacea ),  aur  ( Gigantochloa  atter ).  Selain  itu  juga  tumbuh berbagai  macam  tumbuhan  lainnya  berupa  pohon  seperti  Beringin  ( Ficus benjamina ) berukuran besar yang mungkin telah berumur ratusan tahun. Beberapa tumbuhan  langka  juga  tumbuh  didalam  hutan  adat  ini  misalnya  bunga  bangkai ( Amorphophallus sp.)  yang  kami  temui  yang  merupakan  bentuk  vegetatif,  dan juga tumbuhan liana yang menjadi inang dari bunga Rafflessia arnoldi
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Kearifan  lokal  masyarakat  Desa  Keluru  telah  ada  sejak  masa  lampau. Larangan-larangan  dan  aturan-aturan  yang  telah  ada  sejak  masa  lalu  masih dihormati  dan  di  patuhi  oleh  masyarakat.  Masyarakat  meyakini  akan  eksistensi dari “Harimau nenek moyang” dan juga “Kambing Ihyang” atau kambing hitam. Riwayat  menyebutkan  jika  terjadi  pelanggaran  aturan,  maka  diyakini  Kambing Ihyang  menurut  cerita  merupakan  bekas  peliharaan  nenek  moyang  masih  eksis dan  akan  menampakkan  diri.  Begitu  juga  dengan  eksistensi  Harimau  Nenek Moyang yang diyakini menjaga Hutan Adat Temedak.
Kurangnya respon pemerintah dalam memberi bantuan untuk pengelolaan hutan  adat  menjadi  salah  satu  kendala.  Seperti  yang  disebutkan  oleh  informan, pernah  diusulkan  bantuan  ke  Kementerian  Lingkungan  Hidup  tetapi  tidak  ada tindak  lanjut.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena  peraturan  ataupun  undang-undang terkait  dengan  hutan  adat  masih  diperdebatkan  oleh  pemerintah.  Menurut Hermansyah  (2017),  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  35/PUU-X/2012 yang  menyebutkan  bahwa  hutan  adat  bukanlah  hutan  negara  telah  menjadi paradigma  baru  bagi  pengakuan  dan  penguasaan  hutan  adat  oleh  masyarakat hukum  adat.  Namun, pengakuan hutan adat  ini memerlukan kebijakan lanjut dari pemerintah  secara  komprenhensif  dan  konkret.  Sebab  masih  ada  celah  hukum yang berpotensi menimbulkan konflik baru bagi masyarakat adat.
Banyak  peneliti  dan  NGO  tertarik  untuk  melakukan  pengamatan  dan pelestarian dari Hutan Adat Temedak Desa Keluru. WWF Indonesia adalah salah satu  NGO  ( Nongovernment  Organization )  yang  bersama  masyarakat  dan pemangku  adat  serta  perangkat  desa  membangun  patok  permanen  pembatas  area hutan  adat  dengan  area  luar  hutan  adat  serta  mengidentifikasi  ragam  jenis tumbuhan yang ada di hutan adat.
Hal  yang sangat  perlu kita ingat,  pengelolaan  Hutan Adat  Temedak Desa Keluru  masih  dilakukan  secara  swadaya  oleh  masyarakat  setempat.  Kepedulian yang  tinggi  dari  masyarakat  baik  tua  maupun  generasi  muda  berdampak  positif bagi  kelestarian  hutan  adat.  Masyarakat  secara  gotong  royong  menanami tumbuhan yang tidak tumbuh di hutan adat dari bibit yang diambil di daerah lain.
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Inilah yang menjadikan Hutan Adat Temedak Desa Keluru tetap terjaga dan terpelihara serta menjadi paru-paru bagi kehidupan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  Hutan  Adat Temedak  Desa  Keluru  adalah  hutan  yang  memang  telah  ditetapkan  sebagai  hutan  adat oleh  para  pemangku  adat  sejak  tahun  1927  dengan  luas  hutan  kurang  lebih  23  Ha. Kearifan  lokal  untuk  pengelolaan  keragaman  tumbuhan  di  Hutan  Adat  Temedak telah ada dan diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk aturan adat. Aturan adat  pengelolaan  hutan  adat  berupa  larangan  eksploitasi  baik  berat  maupun ringan.  Sanksi  pelanggaran  berat  berupa  satu  ekor  kerbau  dan  beras  seratus (dalam hitungan adat). Sanksi pelanggaran ringan berupa satu  ekor kambing  dan beras  dua  puluh  (dalam  hitungan  adat).  Salah  satu  tradisi  untuk  menjaga kelestarian  Hutan  Adat  Temedak  Desa  Keluru  yang  ada  dikalangan  masyarakat adalah dengan menambah keragaman tumbuhan apabila hutan adat tersebut tidak memilikinya. Bibit tumbuhan didatangkan dari daerah lain dan kemudian ditanam diarea hutan adat. Kurangnya  respon  pemerintah terhadap  pengelolaan  hutan adat  bisa disebabkan karena kebijakan dengan hutan adat masih diperdebatkan di pemerintah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Masyarakat  adat  Keluru,  Pemangku  adat,  Perangkat Desa,  dan  pihak-pihak  yang  telah  banyak  membantu.  Terima  kasih  juga  kepada Rektor, LP2M dan seluruh civitas akademika Rektor IAIN Kerinci.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia,  T.  O.  S.  &  A.H.  Dharmawan.  2010. Kearifan  Lokal  Dalam  Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta . Bogor: Departemen Sains Komunikasi dan  Pengembangan  Masyarakat,  Fakultas  Ekologi  Manusia,  Institut Pertanian Bogor.
Francis Wahono. 2005. Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati . Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
ISSN: 1693-8712 (p) 2502-7565 (e)
Juslianty,  2012. Analisis  Rencana  Pemanfaatan  Hutan  Produksi  Untuk Pengembangan  Hutan  Tanaman  Rakyat  Pada  KPH  Model  Dampelas- Tinombo.  Desa  Kambayang  Kecamatan  Dampelas. Skripsi.  Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu.
Kartikawati  SM.  2004. Pemanfaatan  Sumberdaya  Tumbuhan  oleh  Masyarakat Dayak  Meratus  di  Kawasan  Hutan  Pengunungan  Meratus,  Kabupaten Hulu  Sungai  tengah .  Tesis  pada  sekolah  Pascasarjana  Institut  Pertanian Bogor. Bogor. (Tidak diterbitkan).
Moleong,  L.  J.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya .
Peraturan  Desa  Desa  Keluru  –  KPK  Keliling  Danau  Kecamatan  Danau  Kerinci Nomor  :  1  Tahun  1992  Tentang  Penetapan  Fungsi  dan  Wilayah  Hutan Adat  Temedak  untuk  Perlindungan  dan  Pemanfaatan  Berkelanjutan Sumber Daya Alam Desa Keluru
Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; dan perubahannya
Santoso, Imam. 2004. Pemberdayaan Petani Tepian Hutan melalui Pembaharuan Perilaku  Adaptif.  Disertasi  pada  Program  Doktor  Ilmu  Penyuluhan Pembangunan. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
Sugiyono. 2009. Pengantar Penelitian Pendidikan . Jakarta: Balai Pustaka.
Surat  Edaran  Menteri  Kehutanan  No.  S.75/Menhut-II/2004  tanggal  12  Maret 2004  tentang  Surat  Edaran  Masalah  Hukum  Adat  dan  Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Zuhud  EAM  dan  Haryanto.  1994. Pelestarian  Pemanfaatan  Keanekaragaman Tanaman Obat Hutan Tropika Indonesia . Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan,  Fakultas  Kehutanan  IPB  -  Lembaga  Alam  Tropika  Indonesia (LATIN). Bogor.