## EDITORIAL:

## KEKUASAAN NARATIF (NARRATIVE POWER) DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
Pada masa dunia dilanda krisis global yang disebabkan oleh bencana alam (seperti wabah penyakit menular,  gelombang  tinggi  pasang  laut  Tsunami)  maupun  bencana  yang  disebabkan  oleh  ulah manusia (seperti peperangan antarnegara, aksi-aksi teroris internasional), negara-negara dan para pelaku internasional lainnya sudah tentu akan berusaha untuk mengatasi krisis dan memulihkan keadaan. Dalam situasi krisis yang serba tidak menentu dan terbatas ini, isu-isu baru dapat muncul mengenai  apa,  bagaimana  serta  mengapa  dan  siapa  yang  paling  bertanggungjawab  yang dikomunikasikan  melalui  narasi-narasi  yang  kerap  mengarah  kepada  adu  narasi  ( battle  of narrative ). Negara-negara sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam hubungan internasional dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengukuhkan dan memastikan kekuasaannya di dunia melalui kekuatan naratif.
Untuk  memahami  proses  politik  pada  hubungan  internasional  dalam  memanfaatkan kekuasaan naratif di saat krisis global dapat diamati pada masa dunia dilanda krisis pandemi Virus Corona-19  (Covid-19)  sejak  akhir  Desember  2019.  Dalam  upaya  mencegah  dan  mengatasi ancaman  virus  ini  di  wilayah  masing-masing  negara,  muncul  isu  belum  tersedianya  obat  atau vaksin penyembuh, dan cara-cara dalam menekan daya penularan penyakit, serta siapa yang paling bertanggung jawab atas penyebarannya. Isu global pandemi Covid-19 kemudian menjadi wacana yang dinarasikan di sepanjang waktu melalui diplomasi dan ragam media massa/publik baru masa kini  ke  seluruh  dunia.  Tiongkok  dan  Amerika  Serikat  (AS)  tampak  sebagai  negara  terkemuka dalam adu narasi yang tercipta dari krisis Covid-19. Narasi-narasi kedua negara ini menurut Chang
(2020) ,  di  satu  sisi  ditujukan  untuk  mempersatukan  negara-negara  bekerjasa  sama  dalam mengatasi  pandemi,  di  sisi  lainnya  untuk  mempersamakan  persepsi  mereka  tentang  siapa  yang lebih pantas dalam memegang kendali tatanan dunia
Target  utama  dari  narasi-narasi  pada  masa  pandemi  2020  sudah  tentu  lebih  banyak ditujukan kepada Tiongkok sebagai negara yang salah satu wilayahnya (Kota Wuhan) pertama kali terjangkit  virus  menular  Covid-19.  Namun  Tiongkok  dapat  pula  memanfaatkan  tantangan  ini dengan  melancarkan  kekuatan  naratifnya  sendiri.  Narasi-narasi  Tiongkok  dipertunjukkan mengenai  kesiapan dan  kesigapan pemerintah di bawah kepemimpin Xi  Jin  Ping  dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan implementasinya untuk menekan penyebaran penyakit dan mengurangi jumlah korban. Di awali dengan narasi deklarasi  resmi  Tiongkok mengenai wabah Covid-19 di Wuhan,  kebijakan  isolasi  lokal,  dan  aksi  kemampuan  Tiongkok  membangun  rumah  sakit  besar dalam waktu satu minggu pada masa virus menjangkit. Ketika masa pandemi di negaranya tampak mereda narasi Tiongkok memperlihatkan kebijakan dan aksi ketulusan membantu negara-negara lain  yang  terjangkit,  seperti  Iran  dan  Serbia,  dengan  mengirim  obat-obatan,  masker,  perawat, tenaga medis dan sebagainya. Tiongkok juga melancarkan narasi-narasi untuk meyakinkan negara- negara lain guna menjadi lokasi uji coba vaksin Sinovac yang diproduksinya. Di sisi yang lain, Tiongkok  pun  melancarkan  narasi-narasi  yang  membantah  tuduhan  Amerika  dan  melakukan kontra  tuduhan  mengenai  asal  terjadinya  Covid-19.  Pertunjukan    narasi-narasi  Tiongkok  ini dimaknai  oleh  banyak  pengamat  sebagai  upaya  Tiongkok  untuk  membangun  kepercayaan  dan perhatian dunia, membangun dominasi wacana dalam memperkenalkan sub-tatanan dari tatanan kekuasaan atau kepemimpinan dunia yang berlaku  maupun kemugkinan menggantinya pada pasca pandemi (Chang, 2020).
Pada  posisi  yang  berlawanan  Amerika  Serikat  (AS)  di  bawah  kepemimpinan  Donald Trump, sebagai salah negara terbanyak korban penyakit Covid-19 juga melancarkan narasi-narasi untuk memastikan status-quo kepemimpinan globalnya. Dengan semangat mengambil preseden dari beberapa keberhasilan kekuasaan naratif pemerintah AS dalam politik dunia, seperti  narasi- narasi  AS  yang  membenarkan  perangnya  melawan  teror  setelah  serangan  teroris  11  September 2001, dan kemenangannya dalam  'pertempuran naratif' dengan  ISIS, selain pertempuran militer yang  dilancarkannya  di  Suriah  dan  Irak  (Engel,  2016).  AS  berusaha  mematahkan  perluasan kekuasaan  dominasi  dan  naratif  Tiongkok  pada  masa  pandemi  melalui  narasi-narasi  Presiden Donald  Trump  yang  menempatkan  Tiongkok  sebagai  pihak  yang  bersalah  namun  dengan  cara
yang  arogan  dan  rasisme.  Narasi  Trump  ini  tidak  didukung  oleh  fakta  yang  menunjukkan keberhasilan  nyata  dari  kebijakan  dan  aksi  AS  dalam  menangani  pandemi.  Oleh  karena  itu  AS tidak  mendapatkan  simpati  dan  dukungan  publik  nasional  dan  internasional,  dan  bahkan  AS mengalami penurunan kemampuan kepemimpinan dunia terutama dalam kerja sama global untuk mengatasi pandemi.
Pandemi Covid-19 jelas bukan yang pertama atau terburuk yang menyebabkan krisis global dan adu narasi antarnegara. Aktor politik di seluruh dunia mungkin selalu mengandalkan narasi untuk tujuan komunikasi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mereka tampaknya semakin sadar akan  kekuatan  bernarasi  dalam  politik  internasional.  Fenomena  semacam  ini  pernah  terjadi  di lingkup global ketika Perang Dingin berlangsung antara kubu Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat  dan  kubu  Timur  yang  dipimpin  oleh  Uni  Soviet  dengan  implikasi  yang  luar  biasa  bagi pergeseran  tatanan  dunia.  Pada  saat  itu  perang  lebih  banyak  ditunjukkan  melalui  adu  narasi ideologis ketimbang perang fisik dengan persenjataan militer yang telah mereka persiapkan.  Di lingkup regional adu narasi  yang belum sepenuhnya berakhir terjadi  antara Jepang dan negara- negara  bekas  jajahannya  di  Asia  mengenai  sejarah  bersama  dan  klaim  identitas  Jepang  sebagai negara pasifis  (Gustafsson & Hanssen, 2019). Di lingkup nasional perang narasi melalui media antara Rusia dan beberapa media negara Barat pada masa krisis yang terjadi di antara Rusia dan (Hutchings & Szostek, 2015). Di lingkup transnasional, kelompok teroris berbasis agama, seperti ISIS, telah menebar narasi yang meyakinkan kepada pengikut lintas bangsa yang direkrut bahwa demi  agama  melakukan  kekejaman  adalah  sah.  Di  lingkup  ruang  maya  yang  tak  berbatas  pada masa era pascamodern dan pasca-kebenaran ( post struth ) yang difasilitasi oleh Revolusi Industri 4.0  narasi  dan  kontra  narasi  politik  hadir  dengan  cepat  yang  tidak  didasarkan lagi  oleh  fakta melainkan  oleh  sentimen  dan  kepercayaan.  Narasi-narasi  politik  semakin masif  menunjukkan keampuhannya  sebagai  perangkat  kelancaran  kebijakan  maupun  sebagai  senjata  dalam menjatuhkan  lawan  melambungkan  diri  dan  memenangkan  sesuatu  tujuan.  Apakah  kemajuan dalam  pertarungan  naratif  dipahami  sebagai  'diplomasi  publik', 'soft  power' ,  'propaganda'  atau 'perang informasi' sangat bergantung pada seberapa baik narasi yang berbeda beresonansi dengan hati dan pikiran penonton di seluruh dunia.
Narasi-narasi,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Hagstron  dan  Gustafsson  (2019)  dipelajari melalui naratologi, yaitu studi yang hirau dengan bentuk cerita atau dongeng yang menekankan alur dasar yang sama dan mengandung elemen yang serupa. Pengguna naratologi pada awalnya
adalah  para  ahli  sastra  untuk  mengkaji  teks-teks  sastra,  kemudian  para  ahli  sejarah  dalam merangkai kejadian-kejadian yang tersebar menjadi cerita yang bermakna dengan plot (Hagström & Gustafsson, 2019, p. 389). Kurangnya karakteristik positivisme dari naratologi menyebabkan skeptisisme  para  ahli  ilmu-ilmu  sosial  lainnya  yang  berkecenderungan  positivistik  untuk memperhatikan  narasi.  Kemudian  baru  diterima  ketika  feminisme  dan  aliran  pos-pos  memberi kesadaran bahwa narasi-narasi bukan hanya sekedar teks, rangkaian atau struktur kronologis teks atau cerita belaka tanpa makna atau dengan makna yang bebas nilai dan natural. Melainkan narasi memberikan makna pada apa yang terjadi, bagaimana, di mana, kapan dan mengapa itu terjadi dan siapa protagonisnya melalui metode inklusi dan eksklusi, pilihan leksikal, manipulasi perbedaan relasional  yang  berhubungan  dengan  identitas.  Oleh  karena  itu  semua  narasi  adalah  konstruksi pemaknaan  yang  bersifat  politis  dan  subjektif,  dan  wadah  kontestasi  intersubjektif  kepentingan para  konstruktor  atau  narator.  Sebuah  narasi,  bagaimanapun,  dicirikan  oleh  struktur  cerita kronologis, mulai dari awal, tengah dan biasanya berakhir dengan pesan-pesan subjektif berbalut mitos  yang  memberikan  pelajaran  untuk  masa  depan  dan  saran  tentang  kebijakan  mana  yang masuk akal dan realistis untuk diadopsi dan didukung (Hagström & Gustafsson, 2019, pp. 389- 391). Oleh karena itu narasi lebih persuasif dan bersifat ajakan daripada argumen analitis statistik positivistik karena orang-orang terserap di dalamnya. Melalui penyerapan dan penerimaan mereka atas makna dan  pesan naritif  sebagai  'akal  sehat’ inilah kemudian  narasi  menjadi  dominan atau tersingkir. Bila persuasi erat kaitannya dengan kapasitas untuk menghasilkan efek maknawi dan memobilisasi tindakan kolektif, dan kapasitas ini berkaitan makna kekuasaan ( power ), maka narasi adalah suatu bentuk kekuasaan ( power ) tersendiri.
Kekuasaan  naratif  para  pelaku  internasional  di  arena  internasional  pada  abad  ke-21 semakin terlihat secara verbal maupun nir-verbal melalui ragam medium di dunia nyata maupun dunia  maya.  Meskipun  demikian  narasi  tetap  menjadi  konsep  yang  belum  dieksplorasi  dalam disiplin  Hubungan  Internasional  (HI). Narrative  turn yang  menyusul linguistic  turn telah  lama diproklamasikan dalam ilmu-ilmu sosial tetapi gaungnya tidak memiliki dampak abadi pada HI. Sejak 1990-an terdapat beberapa pakar studi HI yang hirau mengenai narasi sebagai bentuk cerita dan narasi sebagai bentuk kekuasaan walau dengan pemaknaan yang saling berbeda dan dengan sudut  pandang  yang  berbeda  pula.  Di  antaranya  adalah  Erick  Ringmar  (1996)  dan  Hidemi Suganami (2008) sebagai pelopor dalam membuka wawasan berbasis narasi-narasi sebagai cara untuk memahami dunia dan sebagai instrumen kekuasaan antarnegara.
Dalam studi HI 'kekuasaan' biasanya didefinisikan sebagai kepemilikan kemampuan yang nyata  dan  dapat  dihitung  dan  dianalisis  melalui  pengukuran  agregat  peralatan  dan  pengeluaran militer,  produktivitas  ekonomi,  ukuran  populasi  dan  wilayah  (Morgenthau,  1948).  Melalui pemahaman  mengenai  kekuasaan  naratif,  definisi  ini  dapat  disingkap  merupakan  suatu  bentuk narasi persuasif untuk membuat pihak lain percaya bahwa negara yang berkuasa itu adalah yang memiliki  sumber-sumber  material  seperti  yang  disebut  oleh  Morgenthau.  Narasi  dengan pemahaman  sebagai  instrumen  persuasif  pada  dasarnya  dapat  membuat,  membentuk,  dan mengubah dunia, termasuk memengaruhi cara memandang proses politik dan mengubah hubungan kekuasaan di hubungan internasional. Narasi-narasi memengaruhi cara aktor sebagai negara, jenis bangsa  dan  individu  memandang  dirinya  sendiri.  Narasi-narasi  itu  juga  memposisikan  aktor  di dalam suatu struktur kekuasaan dalam tatanan politik global.
Membicarakan mengenai  makna  kekuasaan atau power dalam  studi HI  tidak lah mudah meskipun kekuasaan merupakan konsep, teori dan praktik yang mengemuka di dalam arena politik dunia.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Robert  Gilpin  (1981),  konsep  kekuasaan  tidak  mudah didefinisikan,  sulit  dan  mengganggu.  Selain  itu,  istilah power yang  berasal  dari  bahasa  Inggris tidak  mudah  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  secara  baku  sebagai  kekuasaan  karena kandungan maknanya yang beragam. Makna power mencakup beberapa makna, seperti kekuasaan ( power) ,  kekuatan  atau  daya  paksa  ( forces ),  pengaruh  ( influence ),  wewenang  atau  otoritas ( authority ), kemampuan ( ability ) dan kapabilitas ( capability ). Selain itu seperti yang dikenalkan oleh Allen (1999) power juga mengandung makna dominasi ( power over) , pemberdayaan ( power to),  power  within .  Tipologi  dari power juga  diperdebatkan  antara hard  power dan soft  power , maupun smart  power (Nye  J.  S.,  2012).  Selain  itu power juga  dilihat  sebagai  suatu  bentuk kepemilikan, perilaku, relasi maupun tujuan. Meskipun demikian para ahli teori kekuasaan sepakat bahwa kekuasaan sebagai kapasitas untuk menghasilkan efek, namun tidak setuju tentang apakah agen atau struktur lebih penting dalam memproduksinya. Oleh karena itu sampai kini tidak adanya kesepakatan tunggal atas definisi konsep power atau kekuasaan itu di dalam studi HI.
Arus  utama  Hubungan  Internasional  belum  mampu  mengintegrasikan  perkembangan penting  dalam  konsepsi  kekuasaan  sejak  publikasi  Steven  Lukes's  “ Power:  a  Radikal  View” (1974). Lukes berbicara mengenai relasi kekuasaan ( power relations ) dalam politik internasional yang terdiri dari tiga lapis dimensi atau wajah ( three dimension of power atau three faces of power ). Dimensi  pertama  fokusnya  adalah  pada  pelaksanaan  kekuasaan  sesaat  dalam  hubungan  sebab
akibat langsung antara dua atau lebih agen atau pihak, seperti yang diungkapkan dalam pernyataan para Weberian seperti Robert Dahl (1961), Keohane dan Nye, Jr. (1977) bahwa kekuasaan adalah kemampuan A untuk membuat B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukannya sebaliknya. Di sini  kekuasaan  bersifat  power over atau  dominasi  dan  represif  yang  biasanya  didukung pelaksanaannya  oleh  kemampuan  sumberdaya  yang  mencakup  kekuatan  material  dan  fisik (persenjataan militer dan ekonomi) serta otoritas politik (Lukes, 1974: 14).
Dimensi power kedua, yang didasarkan oleh teori power dari Peter Bachrach and Morton Baratz  (1962)  yang  menekankan  pada  aspek  strukrural  dari  kekuasaan,  yaitu  kekuasaan  dapat dilaksanakan  bahkan  ketika  A  tidak  menyadari  pengaruhnya  terhadap  B.  Kekuasaan  dalam pengertian  ini  adalah  kemampuan  untuk  membentuk  dan  mengontrol  agenda  politik  ( agenda setting )  melalui  pengaturan  kelembagaan,  mobilisasi  bias,  sehingga  membungkam  perbedaan pendapat  dan  membatasi  pilihan  dengan  mencegah  isu  dan  alternatif  memasuki  debat  publik (Lukes, 1974: 16).
Dimensi  yang  ketiga,  ditawarkan  oleh  Lukes  sendiri  berdasarkan  definisi  Gramscian, mengacu pada aspek epistemik atau kognitif dari kekuatan, yaitu A dapat menjalankan kekuasaan atas  B  dengan  membuatnya  melakukan  apa  yang  tidak  ingin  dilakukannya,  tetapi  A  juga menjalankan kekuasaan atas B dengan memengaruhi, membentuk, dan menentukan preferensi atau keinginannya sendiri (Lukes, 1974: 23). Di sini kekuasaan berupa konstruksi atau tatanan yang tak terlihat, nir-material dan halus (soft ). Kekuasaan yang mengarah kepada kekuatan ideasional atau ideologi  ini  memiliki  peran  penting  untuk  dimainkan  dalam  membentuk  tindakan  politik  dan menjalankan  kekuatan  persuasi  dalam  debat  politik.  Untuk  itu  idea  perlu  diwacanakan  dan dinarasikan yang kemudian dikomunikasikan dan disebarkan ke masyarakat umum untuk diskusi dan musyawarah (dibuat menarik yang menarget hati dan pikiran target).
Dimensi ketiga kekuasaan ideasional yang ditawarkan oleh Lukes ini membuka ruang bagi diskusi  dan  perdebatan  panjang  mengenai  kekuasaan-kekuasaan  yang  termasuk  di  dalamnya, seperti  kekuasaan  naratif,  kekuasaan  wacana  dan soft  power, maupun  kekuasaan  ekonomi perhatian (political economy of attention ). Meskipun hasilnya satu kekuasaan dapat tereliminasi dan terlempar ke dalam satu dimensi kekuasaan yang lain dan baru, namun di antara kekuasaan- kekuasaan ideasional ( ideational ) yang bersifat halus dan tak kentara ini memiliki sesuatu yang saling mengaitkan satu sama lain, khususnya adalah narasi sebagai benang merahnya.
Menurut Burke (1969) yang dikutip oleh Chang (2020) narasi adalah struktur tertentu yang terdiri dari aktor dan peristiwa, plot dan waktu, serta latar dan ruang. Plot antara adalah ide-ide, baik faktual maupun normatif dan fiktif. Ide merupakan substansi atau konten dari narasi. Melalui narasi  yang  sedemikian  rupa  ide  mendapatkan  kekuatannya.  Narasi  tidak  ada  tanpa  ide.  Oleh karena itu ide dan narasi dibangun bersama, memperkuat dan terjalin erat. Narasi berperan tidak hanya  sebagai  pembawa  untuk  menyampaikan  dan  mempresentasikan  ide  tetapi  juga  sebagai 'filter' untuk membumbui, menafsirkan, dan mempromosikan ide (Chang, 2020).
Kaitannya  dengan  kekuasaan  wacana,  dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  wacana merupakan bagian (interaktif) dari narasi. Narasi merupakan salah satu sarana wacana ekspresif yang  digunakan  untuk  memaknai  bersama  suatu  fenomena  di  antara  sekelompok  orang.  Narasi antara  lain  menekankan  bagaimana  aktor  menceritakan  sebuah  kisah  yang  berpusat  pada  diri sendiri.  Wacana  memiliki  pengaruh  penataan  pada  aksi  naratif.  Aktor  secara  refleks  bekerja dengan wacana untuk membangun narasi dengan tujuan instrumental untuk mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Singkatnya, narasi menyempurnakan atau memproses kembali wacana ide dan wacana memberdayakan narasi menjadi berpengaruh. Keberhasilan dari narasi bila ide yang dikandung mampu melakukan transformasi dan membangun kepercayaan dan keyakinan individu maupun  kolektif  individu  (para  aktor)  menjadi  pandangan  dunia,  keyakinan  berprinsip,  dan keyakinan  kausal,  yang  selanjutnya  narasi  ideasional  tersebut  menjadi  sumber,  dasar  dan bimbingan  bagi  strategi  negara  dalam  membuat  kebijakan,  program,  dan  tindakan  serta membangun identitas kolektif (Chang, 2020).
Mengenai wacana, Michel Foucault (1972) mengatakan bahwa bahwa tidak ada wacana- wacana yang membentuk pengetahuan bebas dari kekuasaan. Akan tetapi bukan kekuasaan yang membebani  dengan pembatasan-pembatasan dan  represif.  Melainkan, kekuasaan sebagai  proses jaringan relasional dan produktif yang mampu melintasi dan menghasilkan sesuatu, menimbulkan kesenangan,  menghasilkan  wacana  dan  bentuk  pengetahuan,  di  seluruh  tubuh  sosial  dalam produksi  kebenaran  dan  rasionalitas.  Struktur  wacana  sebagai  pengetahuan  tidak  hanya mendeskripsikan  dunia  'apa  adanya',  tetapi  membangun  dan  membentuk  cara  pandangnya. Kebenaran  dalam  pengertian  ini  tidak  dapat  ditemukan  secara  objektif,  tetapi  merupakan  efek wacana sebagai 'praktik yang secara sistematis membentuk objek yang mereka bicarakan'. Oleh karena  itu  hubungan  kekuasaan  tidak  berarti  hubungan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak-pihak yang  'memiliki'  kekuasaan  atas  mereka  yang  tidak.  Sebaliknya,  mereka  berjalan  melalui  semua
hubungan  sosial  yang  tersebar  dan  kontingen  yang  melaluinya  sistem  pengetahuan  dan  praktik wacana diproduksi,  yang pada gilirannya merupakan agen dengan memberi mereka makna dan identitas. Batasan-batasan dari Foucault ini membawa kekuasaan wacana atau power/knowledge pada  dimensi  kekuasaan  keempat  dan  non-esensialis,  khususnya  yang  tidak  memperlakukan kekuasaan  hanya  sebagai  represif  dan  juga  tidak  dipahami  dalam  pengertian  materi  atau kelembagaan yang sederhana  (Haugaard, 2018).
Dalam kaitannya dengan soft power , narasi dapat merupakan salah satu sumber dari soft power seperti  yang  dikemukakan  oleh  Joseph  S  Nye,  Jr.  (2004).  Melaluinya,  sumber-sumber budaya,  kebijakan  luar  negeri  dan  nilai-nilai  politik  dinarasikan  secara  menarik  dan  diubah kapasitasnya  sebagai  kekuatan  politik  untuk  membentuk  preferensi,  sikap  dan  perilaku  jangka panjang  pihak  lain  dan  menjadikannya  sebagai  pengikut  suka  rela  yang  setia.  Narasi  strategis sebagai sebagai sumber kekuatan halus, nir-material,  tanpa paksaan dan nir-koersif ( soft power ), sama pentingnya dengan sumber kekuasaan material ( hard power ) berperan untuk membuat ide yang diwacanakan itu memiliki daya kemenarikan ( attractive power ) yang mampu menyasar hati dan pikiran target (Nye J. S., 2004) dalam mencapai hasil berupa reputasi, citra dan legitimasi di dalam panggung internasional.
Dalam  kaitannya  dengan  kekuasaan  ekonomi  politik  perhatian,  terutama  ketika  urusan internasional  telah  menjadi  masalah  'cerita  (narasi)  siapa  yang  menang  (Nye  J.  S.,  2014). Kemenangan naratif diukur dari perolehan jumlah perhatian khalayak. Perhatian konsumen telah menjadi “barang modal atau ‘komoditas’ yang menekankan pada kognitif dan efek dari strategi informasi dalam membentuk identitas siap pasar, dan mereduksi ranah publik menjadi serangkaian pilihan tanpa akhir. Untuk memastikan kekuasaan aktor atas perhatian yang telah menjadi sumber daya  ekonomi  yang  substansial  untuk  pembangunan  persepsi  dan  pengambilan  keputusannya, secara  berketerusan  naras-narasi  menarik  diproduksi  dan  ditampilkan  aktor  sebagai  informasi subjektif yang mampu mendapatkan perhatian (Doran, 2017).
Di antara kelimpahan informasi sejak revolusi teknologi informasi pada abad ke-21 yang justru  menciptakan  kemiskinan  perhatian,  dan  mengingat  pula  kemampuan  perhatian  manusia yang terbatas, diperlukan mekanisme atau sarana untuk menyusun, membentuk dan mengarahkan perhatian-perhatian.  Untuk  mengalokasikan  perhatian-perhatian  secara  efisien  dan  mencapai tingkat  popularitas  dan  viral  di  kalangan  konsumen  narasi-narasi  subjektif  perlu  ditampilkaan secara menarik yang mengandung kiat-kiat dan unsur-unsur kemenarikan kekuasaan selebritas dan
kekuasaan performatif (Rahman, 2014). Kemenarikan yang memancing perhatian bagaimanapun mengacu pada narasi atau wacana utama yang telah terendapkan atau dilembagakan agar tampak masuk  akal  dan  diterima  oleh  khalayak  target  dan  menjadi  dominan.  Secara  bersamaan,  narasi yang  menarik  perhatian  itu  harus  mampu  membangkitkan  emosi  dan  citra  pemerhati  sehingga terjebak dalam narasi. Sejauh emosi tersebut terjalin dengan narasi yang sudah dominan, apa yang dilakukan narasi berpengaruh terhadap konsumen perhatian(Hagström & Gustafsson, 2019).
Dalam studi HI arus utama narator adalah negara, pembuat kebijakan, atau praktisi politik internasional  eksplisit  lainnya.  Sementara  para  penstudi  atau  sarjana  ( scholar )  diakui  bukan sebagai  narator  tetapi  sebagai  penyampai  informasi  dan  analisis  yang  netral,  objektif  dan seimbang.  Padahal  dalam  realitasnya  mereka  melalui  penelitian  dan  tulisannya  terlibat  dalam membangun, mengulangi, dan menyebarkan narasi ketika mereka masih menggunakan paradigma (yang berisi perspektif, teori, konsep dan metode tertentu) yang merupakan struktur diskursif yang telah mendapat kesepakatan komunitas epistemik sebagai ilmu normal ( normal science ) (Kuhn, 1962).  Dengan  demikian  seperti  proses  relasi  kekuasaan knowledge/power dari  Foucault  para penstudi/sarjana sama halnya dengan semua aktor sosial, adalah produk narasi dan juga produser narasi  atau  narator.  Lebih  dari  itu,  mereka  juga  bertindak  sebagai  wirausaha  naratif.  Dalam kapasitas  itu,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Hagström  &  Gustafsson,  mereka  dapat  mendukung narasi  yang  dominan  atau  berusaha  membangun  kontra-narasi  sebagai  suatu  konstruksi  narasi alternatif dan baru meskipun belum tentu mendapat perhatian dan diterima khalayak.
Dalam  e-jurnal  INTERMESTIC:  Journal  of  International  Relations  Volume  5  Nomor  1 pada November 2020, kami menampilkan beberapa narasi berbentuk artikel akademik dari para narator sebagai penstudi maupun sarjana yang berkontribusi sehingga jurnal kami dapat terbit pada waktunya.  Terima  kasih  kami  sampaikan  kepada  para  narator  beserta  judul  artikelnya,  sebagai berikut:  “ Peran  Negara  dalam  Ekspansi  PT  Wijaya  Karya  Tbk.  Ke  Afrika ”  oleh  Anggi Mariatulkubtia  Lubis;  “ Analyzing  Patriarchy,  Political  Participation,  and  Active  Citizenship  in ASEAN ” oleh Anak Agung Mia Intentilia; ” Globalisasi dan Pembangunan Infrastruktur Maritim Indonesia di Bidang Konektivitas dan Sistem Logistik (2014—2019)” oleh Fachri Pramuja  dan Fredy  Buhama  L.  Tobing  ;  “ Diplomasi  Ekonomi  Indonesia  sebagai  Negara  Middle  Power  di Rezim  Ekonomi  G20  Masa  Pemerintahan  Joko  Widodo ”  oleh  Wiwiek  Rukmi  Dwi  Astuti  dan Laode  Muhamad  Fathun;  “ Efek  Destinasi  Pariwisata  terhadap  Jumlah  Kunjungan  Wisatawan Mancanegara  Ke  Asia ”    olah  Agita  Arrasy  Asthu;  ” Praktik  Keamanan  Manusia  Soka  Gakkai
International di Indonesia, Filipina, dan Singapura ketika Pandemi Covid-19 ” oleh Muhammad Fikry Anshori dan Susy Ong; " Keruntuhan Rezim Evo Morales di Bolivia ” oleh Muhaimin Zulhair Achsin; dan “Rasionalisasi Ekonomi Politik Lingkungan dalam EU-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA)” oleh Rafsyanjani Mohammad.
Bersamaan dengan publikasi e-jurnal kali ini, kami juga menghaturkan ucapan terima kasih tak  terhingga  atas  kesediaan  penelaah  sejawat  atau  mitra  bestari  ( peer  reviewer ),  yaitu: Laode Muhamad  Fathun, Ian  Montratama, Bunga  Aprillia,  Viani  Puspita  Sari, Vinsensio Marselino  Arifin  Dugis, dan T. Rezasyah . Dengan  kepakaran  ilmu  masing-masing  dan konsentrasi khususnya akan memperkuat kualitas, kredibilitas serta posisi dan arah jurnal ini.
Hormat kami,
Arry Bainus dan Junita Budi Rachman Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi

## Referensi
Allen, A. (1999). The power of feminist theory: domination, resistance, solidarity. Boulder: CO: Westview.
Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962, December). Two Faces of Power. The American Political Science Review (4), 947-952. Burke, K. (1969). A Rhetoric of Motives. Berkeley: University of California Press.
Chang, Y.-Y. (2020). The Post-Pandemic World: between Constitutionalized and Authoritarian Orders – China’s Narrative-Power Play in the Pandemic Era, . Journal of Chinese Political Science. doi: https://doi.org/10.1007/s11366-020-09695-3 Dahl, R. A. (1961). Who governs: Democracy and power in an American city. New Haven, CT: Yale University Press .
Doran, P. (2017). A Political Economy of Attention, Mindfulness and Consumerism. Reclaiming the Mindful Commons. London: Routledge. Engel, P. (Ed.). (2016, September 19). White House press secretary: We're in a 'narrative fight' with ISIS. Retrieved October 20, 2020, from Businessinsider:
https://www.businessinsider.com/josh-earnest-narrative-fight-with-isis-2016- 9?r=US&IR=T
Foucault, M. (1972). Power/knowledge: selected interviews and other writings. London: Harvester Press.
Gilpin, R. (1981). War and change in world politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Gustafsson, K., & Hanssen, L. H. (2019). Long live pacifism! Narrative power and Japan’s pacifist model. Cambridge Review of International Affairs,, 42 (4), 502-520,. doi:10.1080/09557571.2019.1623174
Hagström,  L.,  &  Gustafsson,  K.  (2019).  Narrative  power:  how  storytelling  shapes  East  Asian international politics. Cambridge Review of International Affairs, 32 (4), 387-406. doi:DOI: 10.1080/09557571.2019.1623498
Haugaard, M. (2018). Justification and the four dimensions of power,. Journal of Political Power , 1-22. doi:10.1080/2158379X.2018.1433759
Hutchings,  S.,  &  Szostek,  J.  (2015,  April  28). Dominant  Narratives  in  Russian  Political  and Media. doi:https://www.e-ir.info/2015/04/28/dominant-narratives-in-russian-political- and-media-discourse-during-the-crisis/
Keohane, R. O., &  Nye, J.  S. (1977). Power and interdependence: world  politics in  transition. Boston: Little, Brown.
Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962. ISBN 0-226-45808-3. Chicago: Chicago Press. Lukes, S. (1974). Power: A Radical View ed. (1 ed.). London: Macmillan.
Morgenthau, H. J. (1948). Politics among nations: the struggle for peace and power. New York: A.A. Knopf).
Nye, J. S. (2004). Soft Power : the Means to Success in World Politics. . New York: Public Affairs. Nye, J. S. (2012). Power: Hard, Soft, and Smart . The Encyclopedia of Peace Psychology, (Vol. 1st). (D. J. Christie, Ed.) New York: Blackwell Publishing Ltd.
Nye,  J.  S.  (2014,  January).  The  Information  Revolution  and  Soft  Power. Current  History, 113 (759),
19-22. Retrieved from Current History:
http://www.currenthistory.com/Article.php?ID=1113
Rahman, J.  (2014). Kuasa  Insaniah Negara Malaysia dan  Imej-imej  Selebriti  Tun Dr. Mahathir Mohamad .
Ringmar, E. (1996).  On  the Ontological  Status of the State. European Journal of  International Relations , 439. doi:10.1177/1354066196002004002
Suganami, H. (2008). Narrative explanation and international relations: back to basic. Millennium: Journal of International Studies, 37 (2), 327–356. doi:10.1177/0305829808097643 Szostek, S. H. (2015, April 28). Dominant Narratives in Russian Political and Media Discourse during  the  Ukraine  Crisis. E-IR .  doi:https://www.e-ir.info/2015/04/28/dominant- narratives-in-russian-political-and-media-discourse-during-the-crisis/