eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 2 (2021) pp. 142-153
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/13483 DOI: 10.33474/jisop.v3i2.13483
Implementasi  Kebijakan  Pembatasan  Bangunan  Akomodasi  Wisata  dalam Menopang Pariwisata Berkelanjutan

## Anak Agung Putu Oka Sujana
Universitas Udayana, Denpasar Bali, Indonesia, email: okasujana52@yahoo.com
Info Artikel Abstract Submit: 27 Sept 2021
Accepted: 03 Nov 2021 Publish: 16 Nov 2021
Keywords: Policy; Building Accommodation Facilities; Sustainable Tourism
Kata Kunci: Kebijakan; Bangunan Fasilitas Akomodasi; Pariwisata Berkelanjutan
Lisensi: cc-by-sa
This article aims to discuss the urgency and implementation of restrictions on tourist accommodation buildings in the Badung Regency. The research data  were  obtained  through  observation,  literature  study,  and  in-depth interviews with informants,  namely officials, actors, and observers of Bali tourism. Data analysis was carried out descriptively-interpretatively from the perspective of tourism studies. The results of the study show that it is very urgent to restrict tourist accommodation buildings in Badung  Regency to anticipate the oversupply of the number of available tourist accommodation rooms,  as  well  as  to  create  a  healthy  tourist  accommodation  business situation. Implementation of three policies, namely Regional Regulation No. 2 of 2012; Regional Regulation No. 26 of 2013; and Perbud Badung No. 36 of 2014  has  been  able  to  hinder  the  development  of  new  tourist accommodation  buildings,  and  support  sustainable  tourism  development, namely  tourism  development  that  supports  environmental  conservation efforts  (Palemahan),  increasing  the  socio-economic  welfare  of  local communities  (pawongan),  as  well  as  tourism  development  that  is sustainable.  support  the  preservation  and  development  of  Balinese traditions and culture.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  membahas  urgensi  dan  implementasi  pembatasan bangunan  akomodasi  wisata  di  Kabupaten  Badung.  Data  penelitian diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam dengan  informan,  yakni  pejabat,  pelaku  dan  pemerhati  pariwisata  Bali. Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif – interpretatif  dalam  perspektif kajian pariwisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan bangunan akomodasi  wisata  di  Kabupaten  Badung  amat  urgen  dilakukan  untuk mengantisipasi over suplai jumlah kamar akomodasi wisata yang tersedia, serta  untuk  menciptakan  situasi  bisnis  akomodasi  wisata  yang  sehat. Implementasi dari tiga kebijakan, yakni Perda No 2 Tahun 2012; Perda No. 26  Tahun  2013;  dan  Perbup  Badung  No  36  Tahun  2014  telah  mampu menghambat pengembangan bangunan akomodasi wisata yang baru, dan menopang  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan,  yaitu  pembangunan pariwisata  yang  mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan  (palemahan), peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal (pawongan), serta  pembangunan  pariwisata  yang  mendukung  upaya  pelestarian  dan pengembangan tradisi dan budaya masyarakat Bali.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  industri  terbesar  di  dunia  adalah  pariwisata.  Industri  pariwisata  dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, mampu  meningkatkan pendapatan dan
perekonomian  rakyat  dan  memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  devisa  suatu  negara. Semakin  banyak  negara  berkembang  tertarik  untuk  mengembangkan  sektor  pariwisata, termasuk  Indonesia.  Di  samping  menjadi  sumber  devisa  negara,  pariwisata  mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Pitana & Putra, 2013).
Pariwisata  Bali  menjadi  sektor  pembangunan  yang  terus  dikembangkan  untuk menunjang  perekonomian  masyarakat  Bali.  Hal  ini  dilakukan,  karena  Bali  tidak  memiliki sumber daya alam, seperti, migas, hasil hutan, maupun idustri manufaktur berskala besar, seperti halnya yang dimiliki oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berkembangnya Bali sebagai pilihan daerah tujuan wisata, baik wisatawan asing maupun wisatawan nusantara ditunjang oleh berbagai faktor, termasuk potensi alam dan budaya masyarakat Bali (Dewi, 2016; Futtro, 2012).
Pembangunan  sektor  pariwisata  perlu  ditunjang  oleh  fasilitas-fasilitas  pendukung, seperti, sarana akomodasi hotel, villa, restaurant, travel agen, money changer, infrastruktur serta  destinasi  pariwisata  yang  disuguhkan  untuk  wisatawan  (Undang-Undang Kepariwisataan  Pasal  14).  Pembangunan  fasilitas  penunjang  pariwisata  perlu  disiapkan dalam pembangunan pariwisata di suatu daerah. Sarana akomodasi hotel merupakan bagian dari pembangunan pariwisata tersebut. Pembangunan pariwisata di Bali diharapkan tetap menonjolkan aspek budaya Bali. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan pariwisata tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditentukan. Pembangunan pariwisata sebagai suatu industri  perlu  dipertimbangkan  dari  berbagai  aspek,  karena  pariwisata  sebagai  industri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang hidup dalam masyarakat (Perda Pemprov Bali No.5 Tahun 2020).
Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata perlu perencanaan dan orientasi yang jelas,  untuk  kemakmuran  masyarakat  setempat.  Dalam  kaitan  ini,  perencanaan pengembangan  pariwisata  yang  berdimensi  kerakyatan  diperlukan  adanya  (1)  strategic planning yaitu kesepakatan persepsi dengan dimulai adanya visi, misi, tujuan, sasaran, dan rencana  kerja,  (2)  perlunya  persamaan  titik  tolak,  bahwa  pariwisata  adalah  sekedar  alat untuk  meningkatkan  kesejahteraan,  maka  harus  dimanfaatkan  secara  efektif  dan  efisien, sehingga dampak negatifnya dapat ditekan sekecil-kecilnya, (3) perlu adanya perencanaan yang  holistik,  bersistem  dan  penegakan  peraturan  perundang-undangan  yang  tegas,  (4) kunjungan  wisatawan  dipastikan  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup            masyarakat  di daerah  tujuan,  (5)  partisipasi  penduduk  setempat  dalam  proses  pengambilan  keputusan, termasuk tipe pembangunan yang bagaimana yang diinginkan, (6) pembangunan berlanjut memiliki pengertian melestarikan budaya dan lanskap, sambil meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan dampak negative (Anom et al., 2016).
Salah satu wilayah di Bali yang terus berkembang sektor kepariwisataanya adalah Kabupaten Badung. Dari 9 kabupaten/kota di seluruh Bali, fasilitas akomodasi wisata di Bali sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Badung. Dari 380 unit hotel berbintang yang ada di Bali pada tahun 2020, sebayak 289 unit (76%) berada di wilayah Kabupaten Badung, sisanya (24%) berada di 8 kabupaten/kota lainnya (Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021).
Dinamika pariwisata di Kabupaten Badung ditandai dengan pesatnya pembangunan fasilitas  akomodasi.  Dalam  empat  tahun  terakhir,  jumlah  kamar  hotel/penginapan  di Kabupaten Badung meningkat 52% (dari 44.732 unit pada tahun 2012 menjadi 67.769 unit pada tahun 2016). Jumlah kamar yang terus meningkat menimbulkan perang tarif, sehingga harga kamar hotel jatuh. Pada beberapa hotel, harga kamar yang semula dijual dengan harga berkisar Rp. 500.000 – Rp. 750.000 diturunkan menjadi Rp. 250.000 – Rp. 350.000 (Sutawa & Bendesa, 2015).
Penurunan harga kamar hotel tersebut, dinilai oleh beberapa pihak sebagai fenomena bisnis  pariwisata  yang  kurang  sehat,  karena  dalam  jangka  panjang  akan  merugikan
pengusaha jasa akomodasi wisata dan nilai kembali investasinya (return of investment/ROI) sangat sulit (Sutawa & Bendesa, 2015). Peningkatan jumlah kamar hotel juga menyebabkan tingkat  hunian  kamar  hotel  menurun.  Dengan  penurunan  hunian  kamar  hotel,  otomatis service  charge  yang  harus  diterima  oleh  pegawai  hotel  juga  menurun  sehingga menyebabkan motivasi kerja karyawan menurun dan kinerja hotel juga menurun.
Untuk  mengantisipasi  dampak  negatif  dari  pesatnya  peningkatan  jumlah  kamar hotel/penginapan,  Pemerintah  Kabupaten  Badung  telah  menerbitkan  tiga  regulasi,  yakni: Peraturan  Daerah  No.  2  Tahun  2012  Tentang  Kepariwisataan,  Peraturan  Daerah  No.  26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Badung, dan Peraturan Bupati Badung  No.  36  Tahun  2014  Tentang  Standar Minimal  Luas  Lahan  dan  Luas  Kamar  Serta Fasilitas Penunjang Hotel dan Kondotel.
Setelah beberapa kebijakan yang menyangkut tata ruang dan pembatasan bangunan akomodasi  pariwisata  diterbitkan,  maka  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Badung mensosialisasikannya  kepada  masyarakat  Badung,  termasuk  kepada  pihak  investor  yang hendak  membangun  fasilitas  akomodasi  wisata  (hotel,  kondotel,  rumah  penginapan)  di wilayah Kabupaten Badung. Dengan terbitnya tiga kebijakan yang menyangkut tata ruang dan pembatasan bangunan akomodasi pariwisata ini, maka diharapkan masalah kelebihan (over suplay) kamar akomodasi wisata di wilayah Kabupaten Badung bisa terkendali, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa dilaksanakan.
Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka kajian ini membahas dua hal: (1) Mengapa  kebijakan  pembatasan  bangunan  akomodasi  wisata  di  Kabupaten  Badung diperlukan?;  (2)  Bagaimana  implementasi  kebijakan  pembatasan  bangunan  akomodasi wisata di Kabupaten Badung dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan? Diharapkan  publikasi  ini  memiliki  manfaat  teoritis  dan  praktis.  Secara  teoritis  kajian  ini diharapkan bisa menambah khazasah ilmu pengetahuan pariwisata, khususnya yang terkait dengan pengembangan fasilitas akomodasi wisata. Selanjutnya secara praktis, hasil kajian ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  stakeholder  terkait  dalam  pembangunan  akomodasi  wisata untuk menunjang pariwisata berkelanjutan.

## METODE
Artikel  ini  merupakan  bentuk  studi  kasus  tentang  implementasi  kebijakan  yang terkait dengan upaya pembatasan bangunan fasilitas akomodasi wisata (hotel, penginapan) yang  ada  di  Kabupaten  Badung.  Proses  pengumpulan  data  penelitian  diperoleh  melalui beberapa teknik: (a) melakukan observasi lapangan yang terkait upaya implementasi tiga kebijakan,  yaitu  Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2012  tentang  Kepariwisataan,  Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Badung, dan Peraturan Bupati Badung No. 36 Tahun 2014 Tentang Standar Minimal Luas Lahan dan Luas Kamar  Serta  Fasilitas  Penunjang  Hotel  dan  Kondotel;  (b)  melakukan  studi  kepustakaan dengan mengkaji substansi materi tiga kebijakan yang terkait dengan pengaturan tata ruang dan  pembatas  bangunan  akomodasi  wisata  di  Kabupaten  Badung;  (3)  melakukan wawancara  dengan  beberapa  informan  yang  meliputi:  pejabat,  pelaku  dan  pemerhati pariwisata  Bali.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif – interpretatif  dalam  perspektif kajian pariwisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Urgensi Pembatasan Bangunan Akomodasi Wisata di Kabupaten Badung
Salah satu fasilitas yang menunjang kepariwisataan di Bali adalah pembangunan sarana  akomodasi  hotel  berbintang  dan  non  bintang.  Dalam  empat  tahun  terakhir
(2012-2016), jumlah hotel berbintang dan non bintang di Kabupaten Badung meningkat dengan drastis.
Tabel 1 . Jumlah Kumulatif Kamar Akomodasi Wisata di Kabupaten Badung Tahun 2012 dan 2016
Wilayah 2012 2016 Unit Jumlah kamar Unit Jumlah kamar Hotel berbintang 98 16.350 155 24.683 Hotel Non Bintang 697 22.684 697 33.075 Kondotel 21 2.685 50 7261 Pondok Wisata 719 3.013 775 2.750 Jumlah 1.535 44.732 1.677 67.769
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2018
Tabel  1  memperlihatkan  bahwa  sarana  akomodasi  wisata  berupa  hotel berbintang dan non bintang di Kabupaten Badung yang cukup memadai. Jumlah kamar akomodasi wisata yang tersedia mengalami peningkatan yang amat drastis. Dari periode tahun 2012 sampai tahun 2016 terdapat terjadi peningkatan jumlah kamar akomodasi wisata yang amat pesat, yakni sejumlah 52 %, dari 44.732 unit pada tahun 2012 menjadi 67.769 unit pada tahun 2016.
Pesatnya  jumlah  penyediaan  kamar  akomodasi  wisata  di  wilayah  Kabupaten Badung tersebut bisa terjadi sebagai akibat dari adanya keinginan calon investor yang cenderung  memilih  Badung  sebagai  tempat  menanamkan  modalnya,  terutama  untuk mendirikan bangunan akomodasi wisata, baik berupa hotel berbintang maupun hotel non  bintang  berupa  kondotel  atau  penginapan  wisata.  Menurut  beberapa  orang pemerhati pariwisata Bali, sejak tahun 2008, para investor yang mengajukan investasi pembangunan  hotel  di  Bali,  sebagian  besar  (sekitar  80%)  mereka  ingin  melakukan investasi di wilayah Kabupaten Badung (Sutawa & Bendesa, 2015).
Pembangunan  hotel  di  Bali  yang  terkonsentrasi  di  wilayah  Badung  telah memunculkan  bebagai  masalah  seperti  lahan  pertanian  semakin  menyempit, kemacetan,  tekanan  pada  lingkungan  seperti  banjir,  sampah,  limbah  dan  sebagainya. Pembangunan  hotel  seharusnya  tidak  hanya  di  wilayah  Kabupaten  Badung,  tetapi merata  di  seluruh  wilayah  di  Bali,  termasuk  di  Bali  Barat,  Bali  Utara  dan  Bali  Timur. Namun, rupanya para investor kurang tertarik menanamkan modalnya di wilayah Bali Timur  dan  Barat  karena  kondisi  infrastruktur  seperti:    jalan,  jaringan  listrik,  dan  air tanah yang kurang memadai (Gusti Kade Sutawa 55 tahun, Pemerhati Pariwisata Bali). Pesatnya  perkembangan  hotel  di  wilayah  Kabupaten  Badung  secara  langsung menyebabkan  ketersediaan  kamar  hotel  menjadi  berlebih  (over  suplay).  Kelebihan kamar hotel otomatis mempengaruhi tingkat hunian kamar (occupancy) yang kurang optimal.  Hasil  kajian  Sutawa  &  Bendesa  (2015)  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya hotel  berbintang  di  wilayah  Badung,  serta  di  Bali  pada  umumnya  dalam  tiga  tahun terakhir  (2010  –  2014)  mencapai  tingkat  hunian  kamar  sekitar  60%  sampai  dengan 80%.  Ke  depan,  capaian  occupancy  hotel  berbintang  di  Bali  ini  masih  potensial  bisa ditingkatkan.
Peningkatan jumlah kamar hotel yang melebihi kebutuhan secara umum dapat mempengaruhi jalannya bisnis perhotelan yang kurang sehat. Selain berdampak pada terhambatnya pengembalian modal yang sudah ditanamkan (return of investment/ROI), pesatnya  pertumbuhan  hotel  di  wilayah  Badung  secara  langsung  berdampak  kepada kondisi tata ruang. Untuk itu, para informan menghendaki agar pesatnya pembangunan hotel  di  wilayah  Kabupaten  Badung  perlu  dibatasi  seperti  pernyataan  salah  seorang informan berikut.
“Pendirian  bangunan  hotel  atau  bangunan  akomodasi  lainnya  di  Badung  perlu dibatasi.  Jumlah  akomodasi  hotel  sudah  over  supply.  Pemerintah  harus  tegas  dalam menegakkan  kebijakan/aturan  terkait  pembangunan  akomodasi/hotel.  Semestinya Pemerintah Kabupaten Badung perlu mengembangkan peraturan tentang zonasi yang jelas, dimana boleh atau tidak boleh dibangun hotel atau kondotel. Harus ada pengetatan izin  pembangunan  hotel  baru,  kalau  memang  sudah  penuh  harus  distop  (Solihin,  52 tahun, wawancara, 1 Mei 2020).
Dari  testimoni  informan  diatas  diketahui  bahwa  upaya  pembatasan  bangunan akomodasi  wisata  di  Kabupaten  Badung  amat  urgen  dilakukan  untuk  mengantisipasi over  suplay  jumlah  kamar  akomodasi  wisata  yang  justru  merugikan  penyedia  jasa akomodasi  wisata  itu  sendiri.  Selain  itu,  pembatasan  bangunan  akomodasi  wisata tersebut juga diperlukan untuk menciptakan situasi pengembangan bisnis akomodasi wisata  yang  sehat  untuk  mendukung  pembangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan (Putra et al., 2017).
Pendirian  bangunan  hotel,  kondotel  dan  bangunan  akomodasi  lainnya  di  Bali merupakan  bagian  dari  strategi  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  melaksanakan pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  dengan  melibatkan  secara  luas  partisipasi masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  bisa  dibangun  apabila  pemberdayaan  masyarakat dilakukan.  Pemberdayaan  masyarakat  menjadi  kunci  utama  dalam  pengembangan pariwisata  karena  dengan  pemberdayaan,  masyarakat  akan  berpartisipasi  dalam menjaga objek wisata, yakni potensi budaya dan potensi alam mereka, sehingga pada akhirnya pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa dicapai (Sutawa, 2012).
2. Implementasi  Kebijakan  Pembatasan  Bangunan  Akomodasi  Wisata  dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pariwisata  merupakan  kegiatan  yang  kompleks,  bersifat  multi  sektoral  dan terfragmentasikan,  karena  itu  koordinasi  berbagai  sektor  terkait  melalui  proses perencanaan  yang  tepat  sangat  penting  artinya.  Perencanaan  juga  diharapkan  dapat membantu  tercapainya  kesesuaian  ( match )  antara  ekspektasi  pasar  dengan  produk wisata  yang  dikembangkan,  tanpa  harus  mengorbankan  kepentingan  masing-masing pihak. Perencanaan strategis pembangunan pariwisata dewasa ini harus berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang menjamin: (1)  kelangsungan  ekologis,  (2)  kelangsungan  sosial-budaya,  dan  (3)  kelangsungan ekonomi (Anom et al., 2016; Pitana & Putra, 2013).
Pembatasan  bangunan  akomodasi  wisata  di  Kabupaten  Badung  merupakan bagian  dari  kebijakan  pemerintah  dalam  menopang  pembangunan  pariwisata berkelanjutan.  Untuk  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Badung  berupaya  menegakkan  tiga kebijakan, yakni Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Badung, dan Peraturan Bupati Badung No. 36 tahun 2014 Tentang Standar Minimal Luas Lahan dan Luas  Kamar  Serta  Fasilitas  Penunjang  Hotel  dan  Kondotel.  Ketiga  kebijakan  ini  terus diimplementasikan  untuk  pengendalian  atau  pembatasan  bangunan  hotel  baru  di wilayah Kabupaten Badung.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung tentang kepariwisataan (Perda No. 2 Tahun  2012)  merupakan  dasar  atau  orientasi  pembangunan  pariwisata  di  wilayah Kabupaten Badung. Beberapa point penting dalam kebijakan ini, antara lain berisi usaha pariwisata  adalah  menyediakan  akomodasi  (pasal  13).  Secara  umum,  pembangunan pariwisata  yang  dikembangkan  di  Kabupaten  Badung  bertujuan  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta melestarikan
alam,  lingkungan,  dan  sumber  daya  (Pasal  4).  Kebijakan  pembangunan  pariwisata  di Kabupaten  Badung  tercermin  dalam  Perda  Kabupaten  Badung  No.  2  Tahun  2012 Tentang Kepariwisataan (Tabel 2).
Tabel 2 . Substansi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Badung (Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang
Kepariwisataan) Kebijakan Substansi Jenis usaha pariwisata Usaha pariwisata (pasal 13 pasal), antara lain: • penyediaan akomodasi • transportasi • hiburan. Tujuan Tujuan pariwisata (Pasal 4) antara lain: • meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah • meningkatkan kesejahteraan rakyat • melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya • melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai- nilai keagamaan. Pembinaan Pembinaan  penyelenggaraan  kepariwisataan  antara  lain  dilakukan  untuk meningkatkan: • kualitas dan kuantitas kepariwisataan • penyebaran pembangunan kepariwisataan • aksesibilitas pariwisata • penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata • peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata • perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata (Pasal 36, ayat 3). Pencabutan izin usaha Pencabutan  tanda  daftar  usaha  yang  diberikan  kepada  pengusaha pariwisata yang tidak mentaati peraturan (pasal 39)
Sumber: Diolah dari substansi Isi Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan
Agar  pengembangan  bisnis  kepariwisataan  di  wilayah  Kabupaten  Badung  bisa berjalan  sesuai  yang  direncanakan,  maka  Pemerintah  Daerah  setempat  melakukan pembinaan dan pengawasan (Pasal 36). Dalam    rangka    mewujudkan    pembinaan penyelenggaraan  kepariwisataan,    dilakukan  upaya:  (a)      peningkatan  kualitas  dan kuantitas  kepariwisataan;  (b)  penyebaran  pembangunan  kepariwisataan;  (c) peningkatan aksesibilitas pariwisata; (d) penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata; (e) peningkatan  peran  serta  swasta  dalam  pengembangan  usaha pariwisata;  (f)  peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam  pengembangan  usaha pariwisata; (g) perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;  (h)  peningkatan  promosi  dan  pemasaran  produk  wisata;  dan  (i)  peningkatan kerjasama regional, nasional maupun internasional (Pasal  36, ayat 3).
Menurut  para  informan,  penerbitan  Perda  No.  2  Tahun  2012  Tentang Kepariwisataan merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung yang sudah tepat, karena aturan hukum ini dapat dipakai dasar dalam pengembangan bisnis perhotelan di wilayah  Badung.  Secara  khusus,  kebijakan  tersebut  diimplementasikan  untuk mengendalikan  pertumbuhan  akomodasi  di  wilayah  Kabupaten  Badung  yang  pesat. Dengan sendirinya, kebijakan ini sudah mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Namun,  upaya  pelestarian  lingkungan  hidup  di  wilayah  Kabupaten  Badung  masih menemui  kendala,  karena  masih  diwarnai  dengan  pelanggaran  jalur  hijau  untuk pendirian bangunan hotel, villa atau tempat usaha. Pelanggaran jalur hijau ini terjadi, terutama di wilayah Kuta Utara dan Abiansemal (Wilayah Badung Tengah). Petugas dari
Dinas  Perijinan  dan  Disparda  Kabupaten  Badung  terus  melakukan  upaya  persuasif kepada  pihak  pemilik  bangunan.  Beberapa  bangunan  ditertibkan  dan  terpaksa dibongkar karena melanggar peruntukan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi bahwa setiap usaha akomodasi harus berbadan hukum.
Selain  memperhatikan  Perda  No.  2  Tahun  2012  Tentang  Kepariwisataan, pembangunan hotel di wilayah Kabupaten Badung juga harus memperhatikan Peraturan Daerah  No.  26  tahun  2013  Tentang Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Badung. Dalam Kebijakan ini disebutkan: “Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan  Kabupaten  Badung  sebagai  Pusat  Kegiatan  Nasional  dan  destinasi pariwisata  internasional  yang  berkualitas,  berdaya  saing  dan  berjati  diri  budaya  Bali melalui sinergi pengembangan  wilayah  Badung  Utara,  Badung  Tengah  dan  Badung Selatan  secara  berkelanjutan  berbasis  kegiatan  pertanian,  jasa  dan  kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana (Pasal 3).
Untuk  mewujudkan  pembangunan  pariwisata  yang  didasari  falsafah  Tri  Hita Karana  tersebut,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Badung  mengimplikasikan  beberapa strategi.  Diantaranya  adalah:  (a)  penyediaan  infrastruktur  berstandar  internasional yang  mendukung  kepariwisataan,  (b)  mengoptimalkan  pemanfaatan  ruang  dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan, (c) meningkatkan kualitas  obyek-obyek  wisata  dan  fasilitas  pendukungnya,  dan  (d)  mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata (Perda No. 2 Tahun 2012, Pasal 4).
Sesuai  dengan  Perda  No.  26  Tahun  2013,  pengembangan  bisnis  pariwisata diharapkan mampu menyinergiskan tiga kawasan di Kabupaten Badung, yaitu kawasan Badung  Utara,  Badung  Tengah  dan  Badung  Selatan.  Menurut  para  informan,  wilayah Badung Utara, Badung Tengah, dan Badung Selatan sudah sinergi. Di Wilayah Kecamatan Petang misalnya sebagai wilayah Badung Utara dikembangkan menjadi kawasan hijau, melindungi  sumber  daya  air,  wilayah  Badung  tengah  Mengwi  dikembangkan  menjadi daerah peternakan dan industri seperti adanya pengolahan daging sosis, dan coca cola, selanjutnya  wilayah  Badung  Selatan  menjadi  tempat  akomodasi  wisata  terbanyak. Begitu pula antara sektor pertanian, pariwisata dan jasa lainnya sudah sinergi (Tabel 3).
Tabel 3 . Tata Ruang dan Pembatasan Bangunan Akomodasi Wisata (Perda No. 26 Tahun 2012 dan Perbud No. 36
Tahun 2014) Kebijakan Substansi Peraturan  Bupati  (Perbud) Badung  No.  36  Tahun  2014 Tentang Standar Minimal Luas Lahan  dan  Luas  Kamar  Serta Fasilitas  Penunjang  Hotel  dan Kondotel Luas lahan untuk pembangunan hotel dan kondotel: • wilayah kecamatan Kuta minimal seluas 50 (lima puluh) are
• wilayah  kecamatan  Kuta  Utara  minimal  seluas  75  (tujuh  puluh lima) are
• wilayah kecamatan Kuta Selatan minimal seluas 100 (seratus) are.
Peraturan  Daerah  No.  26 Tahun 2013 Ttentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tujuan:
• mewujudkan Kabupaten Badung sebagai Pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas
• berdaya saing dan berjati diri budaya Bali
• sinergi pengembangan wilayah badung utara, badung tengah dan badung selatan secara berkelanjutan • berbasis  kegiatan  pertanian,  jasa  dan  kepariwisataan  menuju kesejahteraan masyarakat • sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana (pasal 3).

## Kebijakan
Substansi Strategi: Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung dengan: • infrastruktur berstandar internasional • pemanfaatan  ruang  dengan  mempertimbangkan  daya  dukung lahan dan daya tampung Kawasan • meningkatkan  kualitas  obyek-obyek  wisata  dan  fasilitas pendukungnya
• mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan.
Sumber: Perda No. 26 Tahun 2012 dan Perbup No. 36 Tahun 2014.
Sinergi antar wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan terus ditingkatkan.  Hal  ini  dilakukan  antara  lain  dengan  mencetak  sawah  baru  sekitar  100 hektar  di  wilayah  Petang  pada  lahan  yang  dahulu  tidak  ada  pengairannya,  sekarang lahan  tersebut  dijadikan  sawah  lengkap  dengan  irigasinya.  Hasilnya  cukup menggembirakan,  misalnya  di  Petang,  terdapat  petani  yang  membudidayakan asparagus,  produksinya  meningkat  tiga  kali  lipat  dari  pengelolaan  semula.  Dengan dukungan  investor,  Pemerintah  Kabupaten  Badung  memfasilitasi  petani  di  wilayah Petang  untuk  melaksanakan  sistem  pertanian  intensif.  Dukungan  investor  berhasil meningkatkan produksi asparagus petani setempat.
Pengembangan wilayah juga dilakukan di kawasan Badung Tengah dan Badung Selatan.  Badung  Tengah,  khususnya  Taman  Ayun  dikembangkan  sebagai “World Heritage” , suatu situs pusaka budaya yang dilestarikan.  Sementara di wilayah Badung Selatan dijadikan kawasan pariwisata yang selektif sesuai dengan tata ruang dan potensi wisata setempat.
Di  antara  kebijakan  yang  mengendalikan  pemanfaatan  ruang  di  wilayah Kabupaten Badung adalah Peraturan Bupati Badung No. 36 tahun 2014 Tentang Standar Minimal  Luas  Lahan  dan  Luas  Kamar  Serta  Fasilitas  Penunjang  Hotel  dan  Kondotel. Dalam  kebijakan  ini,  dinyatakan  bahwa  luas  lahan  untuk  pembangunan  hotel  dan kondotel untuk wilayah kecamatan Kuta ditetapkan minimal seluas 50 (lima puluh) are, wilayah kecamatan Kuta Utara ditetapkan minimal seluas 75 (tujuh puluh lima) are dan untuk  wilayah  kecamatan  Kuta  Selatan  ditetapkan  minimal  seluas  100  (seratus)  are (Pasal  2  Perbup  Badung  No.  36/2014).  Standar  minimal  luas  hotel  dan  kondotel termasuk kamar mandi ditetapkan tiga puluh dua meter persegi (Pasal 4 Perbup Badung No. 36/2014). Di samping menjadi standar terkait luas bangunan hotel, kebijakan ini dikeluarkan  juga  untuk  mencegah  perang  tarif  akibat  pembangunan  city  hotel  yang relatif sempit dan tidak sehat, kebijakan ini juga sekaligus untuk membatasi bangunan hotel baru di Kabupaten Badung.
Sebagaimana  digariskan  dalam  Peraturan  Daerah  No.  26  Tahun  2013  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Badung,  strategi  peningkatan  kualitas kepariwisataan  di  wilayah  Kabupaten  Badung  didukung  dengan  upaya  pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan. Selain itu, juga dilakukan peningkatan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya, serta menjaga pemanfaatan ruang yang tetap harmonis dengan kegiatan kepariwisataan. Akan  tetapi,  upaya  penegakan  kebijakan  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  lahan  ini masih menemui kendala, yakni adanya pelanggaran pembangunan tempat akomodasi seperti villa, pondok wisata di kawasan jalur hijau. Contoh kasus terkait pelanggaran jalur hijau ini terjadi di wilayah Desa Adat Canggu, Kecamatan Kuta Utara. Banyak lahan pertanian  yang  beralih  fungsi  dari  lahan  pertanian  menjadi  lokasi  bangunan  villa.
Sampai tahun 2012 areal pelemahan subak di Desa Canggu tersisa 290 hektar, sebanyak 62 hektar (18%) sudah beralih menjadi tempat pemukiman dan lokasi bangunan villa (Dipayana & Sunarta, 2015; Sutawa & Bendesa, 2015; Wahyundaria & Sunarta, 2021).
Para pejabat di lingkungan Dinas Perijinan dan Dinas Pariwisata Badung tidak memungkiri adanya pelanggaran jalur hijau. Banyak tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi  tempat  bangunan  (rumah,  tempat  usaha/pertokoan),  karena  lebih menguntungkan secara ekonomi. Pelanggaran jalur hijau diupayakan ditekan seminimal mungkin. Dalam kaitan ini, salah seorang informan menyatakan sebagai berikut:
“Ada  sebagian  masyarakat  Badung  yang  lahannya  kena  jalur  hijau.  Jika memungkinkan,  saya  mengusulkan  agar  pemerintah  daerah  memberikan  insentif kepada masyarakat yang lahannya terkena jalur hijau ini. Insentif itu berupa bebas pajak, atau yang bersangkutan dapat mengembangkan bisnis tanaman hias seperti jualan anggrek, tanaman bunga dan tanaman untuk mempercantik taman lainnya yang tidak mengganggu fungsi jalur hijau (Gusti Kade Sutawa 55 tahun, Pemerhati Pariwisata Bali).
Upaya  membatasi  bangunan  akomodasi  wisata  di  Kabupaten  Badung,  juga dilakukan  dengan  cara  mensyaratkan  jumlah  luas  lahan  untuk  bangunan  hotel  dan kondotel. Peraturan Bupati Badung No. 36 Tahun 2014 mensyaratkan bahwa luas lahan tempat  bangunan  hotel  baru  adalah  minimal  50  are  untuk  wilayah  Kecamatan  Kuta, minimal  75  are  untuk  wilayah  Kecamatan  Kuta  Utara,  dan  minimal  100  are  untuk wilayah  Kecamatan  Kuta  Selatan.  Apabila  ada  investor  yang  ingin  membangun  hotel, tetapi luas lahannya kurang dari ketentuan, maka yang bersangkutan harus menambah lahan (dengan membeli atau bekerjasama dengan orang lain) atau mengalihkan jenis kegiatan  atau  rencana  bisnis  hotelnya  ke  dalam  bentuk  yang  lain  seperti  mendirikan pondok wisata.
Jenis  pelanggaran  lainya  yang  ditemui  di  lapangan  adalah  pembangunan  hotel yang melebihi dari 15 meter dari permukaan tanah. Sesuai dengan Perda RTRW No. 16 Tahun  2009,  tinggi  bangunan  hotel  di  Bali  diharapkan  tidak  melebihi  15  meter  dari permukaan jalan. Jika terjadi pelanggaran terkait ketinggian bangunan hotel (yang lebih dari 15 meter), perlu dilakukan penyesuaian sesuai persyaratan yang ditentukan. Jika tidak  dilaksanakan,  maka  proses  kelengkapan  ijin  berikutnya  tidak  bisa  dilanjutkan. Persoalannya  yang  masih  sering  dijumpai  di  lapangan  adalah  ketika  suatu  bangunan hotel  berada  pada  lahan  yang  miring  sehingga  menimbulkan  multi  perspektif,  pihak pemilik  hotel  merasa  tidak  melanggar  kebijakan  tata  ruang,  sementara  dari  pihak pemerintah  bangunan  itu  dianggap  melanggar.  Untuk  itu,  terkait  dengan  syarat ketinggian  bangunan  hotel  maksimal  15  meter  ini  masih  memerlukan  kajian  yang mendalam, terutama posisi bangunan hotel pada tanah yang tidak datar/miring. Kebijakan  yang  terkait  dengan  pengembangan  bangunan  akomodasi  wisata berupa  hotel,  kondotel,  penginapan  wisata  di  atas,  bisa  berjalan  efektif  apabila memperoleh  dukungan,  partisipasi  aktif  masyarakat  dan  calon  investor.  Untuk  itu, dipandang perlu untuk mengefektifkan kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan tata ruang dan persyaratan bangunan hotel tersebut.  Pemerintah Kabupaten Badung melalui berbagai  kesempatan,  termasuk  dalam  setiap  pertemuan  pelaku  bisnis  pariwisata, melakukan  sosialisasi  kebijakan  yang  terkait  dengan  pembangunan  hotel  baru  di wilayah Kabupaten Badung. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu, Malang, Jawa Timur, pelibatan stakeholders, termasuk para pelaku bisnis pariwisata ini penting dalam membangunan pariwisata (Hardianto et al., 2020).
Sosialisasi  kebijakan  juga  dilakukan  kepada  calon  investor  atau  pelaku  bisnis pariwisata  yang  memiliki  usaha  jasa  akomodasi  antara  lain  pengelola,  pemilik  hotel, penginapan,  kondotel.  Mereka  perlu  mengetahui  kebijakan  yang  terkait  dengan  tata ruang  dan  kebijakan  tentang  pembatasan  yang  mengatur  pendirian  bangunan  hotel, kondotel serta jenis akomodasi lainnya. Mereka perlu mendapatkan pemahaman yang memadai  terkait  penerapan  Perda  tata  ruang  dan  pendirian  bangunan  hotel  baru  di wilayah Kabupaten Badung.
Masyarakat  Kabupaten  Badung  juga  perlu  memahami  isi  dari  kebijakan  yang terkait dengan tata ruang dan pembangunan hotel tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi Bappeda  Kabupaten  Badung  tahun  2020,  implementasi  tiga  kebijakan  yang  terkait dengan  pembangunan  pariwisata  Kabupaten  Badung  pada  umumnya,  serta  upaya pembatasan  bangunan  akomodasi  wisata  setempat  ternyata  cukup  efektif.  Tiga kebijakan (Perda No. 2 Tahun 2012; Perda No. 26 Tahun 2013; dan Perbup Badung No. 36  tahun  2014)  telah  diterapkan  sebagai  dasar  atau  orientasi  pembangunan  sektor pariwisata  di  Kabupaten  Badung.  Upaya  penegakan  kebijakan  yang  menyangkut pembatasan  bangunan  akomodasi  wisata  tersebut,  antara  lain  dilakukan  pada  saat proses pengajuan ijin pendirian bangunan hotel atau kondotel baru di wilayah Badung. Petugas  dari  Dinas  Pariwisata  dan  Dinas  perijinan  Kabupaten  Badung  melakukan pengecekan ijin di lokasi. Jika secara administratif, persyaratan izin pembangunan hotel kurang  lengkap,  maka pihak pemilik  hotel  harus melengkapinya  seperti  diungkapkan oleh informan berikut:
“Pembangunan  hotel  di  wilayah  Kabupaten  Badung  yang  tidak  sesuai  aturan berlaku,  akan  menemui  kendala  saat  pengurusan  ijin  operasional,  seperti pembangunan  Hotel  Zuri  Express,  di  Jalan  Uluwatu  II  No.88,  Jimbaran,  Kuta Selatan, Badung.  Kami sudah turun langsung ke lokasi untuk memeriksa ijin-ijin pembangunan hotel tersebut” (Setiawan, 2018).
Dari  pernyataan  salah  seorang  aparat  Pemerintah  Kabupaten  Badung  tersebut diketahui  bahwa  ijin  operasional  pendirian  akomodasi  wisata  tidak  akan  diberikan terhadap  investor  yang  melanggar  kebijakan  yang  dipersyaratkan.  Pemerintah Kabupaten Badung berusaha menekan seminimal mungkin pendirian bangunan hotel atau sarana akomodasi wisata yang baru, dengan mengoptimalkan fasilitas akomodasi wisata yang sudah tersedia.
Kebijakan yang menyangkut pengaturan tata ruang dan pembatasan bangunan akomodasi wisata di wilayah Kabupaten Badung akan terus dievaluasi secara berkala. Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak Bappeda Kabupaten Badung tahun 2020 menunjukkan  bahwa  jumlah  pengembangan  bangunan  akomodasi  wisata  di  wilayah Kabupaten Badung bisa diminimalisir. Bilamana dalam kurun waktu tahun 1912 sampai dengan tahun 1916 terjadi lonjakan perkembangan bangunan akomodasi wisata sebesar 52%, maka dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bangunan akomodasi wisata  di  wilayah  Kabupaten  Badung  hanya naik  12,46%  (dari  1.677unit  tahun  2016 menjadi 1.886 unit di tahun 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi tiga kebijakan, yakni Perda No. 2 Tahun 2012; Perda No. 26 Tahun 2013; dan Perbup Badung No. 36 Tahun 2014 telah mampu menghambat pendirian bangunan akomodasi wisata yang baru, dan menopang pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Kebijakan pembatasan bangunan fasilitas akomodasi wisata merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan hidup setempat. Hal ini sesuai dengan  Kode  Etik  Pariwisata  (WTO)  yang  menyatakan  bahwa  pariwisata  merupakan
bagian dari pembangunan berkelanjutan (Pasal 3; Majelis Umum WTO, 1999). Selain itu, upaya  pemanfaatan  ruang  untuk  bangunan  hotel  harus  mendukung  prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan Tri Hita Karana. Tri Hita Karana adalah keseimbangan antara manusia dengan sesamanya (Pawongan), manusia dengan lingkungannya (palemahan) dan hubungan manusia dengan Tuhannya (parahyangan). Upaya  penegakan  prinsip  Tri  Hita  Karana  (THK)  akan  berarti  bagi  pembangunan pariwisata  Bali  yang  berkelanjutan.  Paradigma  pariwisata  budaya  berkelanjutan meliputi:  terpeliharanya  mutu  sumber  daya  alam  dan  budaya,  meningkatnya kesejahteraan  masyarakat  lokal,  dan  terwujudnya  kepuasan  wisatawan  (Peters  & Wardana, 2013).
Kebijakan  pembatasan  bangunan  hotel  di  Kabupaten  Badung  saat  ini  dapat menunjang  pembangunan  pariwisata  kerakyatan  yang  berkelanjutan.  Pariwisata kerakyatan  berkelanjutan  adalah  proses  perencanaan  pariwisata  kerakyatan (community  tourism),  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable  development)  dan pembangunan  ekonomi  kerakyatan  (Arjana,  2015;  Raka  et  al.,  2017).  Pariwisata kerakyatan  berkelanjutan  tersebut  memiliki  pilar  kualitas,  kontinuitas,  dan keseimbangan  yang  menyelaraskan  kebutuhan  masyarakat  lokal,  kelestarian  sumber daya  (fisik  dan  budaya)  dan  kepuasan  wisatawan.  Dalam  pembangunan  pariwisata berkelanjutan didasarkan oleh 3 aspek penting yakni kegiatan pembangunan pariwisata berdampak pada: (1) peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat; (2)  penguatan  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  setempat,  (3)  tidak  merusak lingkungan hidup (Karmini, 2012; Pantiyasa, 2018).

## KESIMPULAN
Upaya  pembatasan  bangunan  akomodasi  wisata  di  Kabupaten  Badung  amat  urgen dilakukan untuk mengantisipasi over suplay jumlah kamar akomodasi wisata yang tersedia, serta untuk menciptakan situasi bisnis akomodasi wisata yang sehat. Dalam upaya mengatur pembangunan  pariwisata  dan  pembatasan  bangunan  akomodasi  wisata,  Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan tiga kebijakan, meliputi: (1) Peraturan Daerah No. 2 Tahun  2012  Tentang  Kepariwisataan,  (2)  Peraturan  Daerah  No.  26  Tahun  2013  Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Badung, dan (3) Peraturan Bupati Badung No. 36 Tahun 2014 Tentang Standar Minimal Luas Lahan dan Luas Kamar Serta Fasilitas Penunjang Hotel  dan  Kondotel.  Implementasi  dari  tiga  kebijakan  telah  mampu  menghambat pengembangan  bangunan  akomodasi  wisata  yang  baru,  dan  menopang  pembangunan pariwisata  berkelanjutan,  yaitu  pembangunan  pariwisata  yang  mendukung  upaya pelestarian  lingkungan  (palemahan),  peningkatan  kesejahteraan  sosial-ekonomi masyarakat  lokal  (pawongan),  serta  pembangunan  pariwisata  yang  mendukung  upaya pelestarian dan pengembangan tradisi dan budaya masyarakat Bali.

## DAFTAR RUJUKAN
Anom,  I.  P.,  Nugroho,  S.,  &  Mahagangga,  I.  G.  A.  O.  (2016). Problematika  Pariwisata  Bali (Membangun Paradigma Pariwisata Bali Masa Depan) . Universitas Udayana. Arjana, I. G. B. (2015). Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . PT Raga Grafindo Persada. Dewi,  N.  P.  A.  A.  (2016). Dampak  Perkembangan  Pariwisata  di  Pantai  Pandawa  terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kutuh Kabupaten Badung . Universitas Udayana. Dinas  Pariwisata  Provinsi  Bali.  (2021). Rilis  Data  Statistik  Resmi  Bulan  Agustus  2021 . https://disparda.baliprov.go.id/rilis-data-statistik-resmi-bulan-agustus- 2021/2021/10/
Dipayana, A., & Sunarta, I. N. (2015). Dampak Pariwisata terhadap Alih Fungsi Lahan di Desa
Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial-Budaya). Jurnal Destinasi Pariwisata , 3 (2),
58 – 66.
https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2015.v03.i02.p10
Futtro,  T.  D.  (2012). Peranan  Dewan  Tourisme  Indonesia  dalam  menunjang  pariwisata  di Indonesia (1957-1965) [Universitas
Indonesia]. http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20313703.pdf
Hardianto, W. T., Yolanda, F. A., & Adiwidjaja, I. (2020). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP) , 2 (2),
188 – 195. https://doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6818 Karmini,  N.  wayan.  (2012). Optimalisasi  Pengebangan  Obyek  Wisata  Pura  Desa  Batuan Berbasisikan Adat [Universitas Hindu Indonesia]. http://repo.unhi.ac.id/jspui/handle/123456789/256
Pantiyasa, I. W. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). Jurnal Ilmiah Hospitality
Management , 1 (2), 1 – 64. https://doi.org/10.22334/jihm.v1i2.68
Peters, J. H., & Wardana, W. (2013). Tri hita karana : the spirit of Bali (A. Primanda (ed.)). Kepustakaan Populer Gramedia.
Pitana, I. G., & Putra, I. G. S. A. (2013). Pariwisata sebagai Wahana Pelestarian Subak, dan Budaya Subak Sebagai Modal Dasar dalam Pariwisata. Jurnal Kajian Bali , 3 (2), 159 – 180. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15679
Putra, I. N. D., Paturusi, S. A., & Widiastuti. (2017). ‘Denpasar Heritage Track’: Revitalisasi Paket  Wisata  ‘Denpasar  City  Tour.’  In  I.  N.  D.  Putra  &  S.  A.  Paturusi  (Eds.), Metamorfosis Pariwisata Bali Tantangan Membangun Pariwisata Berkelanjutan (pp. 79 – 96). Pustaka larasan. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/4a9c19378a98524fbbd28 0f1aff5622b.pdf
Raka, A. A. G., Parwata, I. W., & Gunawarman, A. A. G. R. (2017). Bali dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata (S. Trisila (ed.)). Pustaka Larasan. Setiawan, P. (2018). Kasat Po l PP Badung : Pembangunan Hotel Melanggar Aturan, Susah
Dapat Ijin Operasional. BeritaBali.Com . https://www.news.beritabali.com/read/2018/02/27/201802270016/kasat-pol- pp-badung-pembangunan-hotel-melanggar-aturan-susah-dapat-ijin-operasional Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to  Support  Sustainable  Tourism  Development. Procedia  Economics  and  Finance , 4 , 413 – 422. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356-5
Sutawa,  G.  K.,  &  Bendesa,  I.  K.  G.  (2015).  Efforts  to  Maintain  and  Improve  Star  Hotel Performance  in  Badung  Regency  Bali. International  Journal  of  Multidisciplinary Educational Research (IJMER) , 4 (1), 1 – 15. http://ijmer.in/issues/volume4/volume4- issue1(2).aspx
Wahyundaria, D. A., & Sunarta, I. N. (2021). Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap  Lingkungan  di  Desa  Canggu  ,. Jurnal Destinasi  Pariwisata , 9 (1),  225 – 233. https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2021.v09.i01.p29