## PERAN PENDAMPING KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG YAFDAS DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR
Busyairi Ahmad 1*) dan Vita Imafatul Fatliya 2)
1) Program Studi Sosiologi, 2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
busyairiahmad90@gmail.com *)

## Abstrak
Pendamping  kampung  memiliki  peran  penting  bagi  roda  pemerintahan  kampung.  Selain  itu untuk  membantu  pemerintah  kampung  dalam  memberikan  kesejahteraan  kampung  melalui pemberdayaan.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  pendamping kampung  dalam  pemberdayaan  masyarakat  kampung  Yafdas.  Peneliti  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  teknik  pengumpulan  data  yang dikunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Sedangkan  dalam  menganalisis data  yang  dikunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa peran  pendamping  dari  pendamping  kampung  di  kampung  Yafdas  sesuai  dengan  apa  yang menjadi  tugas  dan  fungsi  yang  di  emban  pendamping  kampung  khususnya  dalam pemberdayaan masyarakat kampung seperti pendampingan dalam program peningkatan usaha kreatif  pendauran  ban  mobil  bekas  menjadi  pot  bunga  dan  pendampingan  usaha  kecil menengah seperti pedangang pinang dan pedagang sayur yang ada di kampung Yafdas. Kata Kunci: Peran Pendamping Kampung; Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

## PENDAHULUAN
Wujud dari pembangunan yang bersifat desentralisasi  tersebut  adalah  pemerintah saat  ini  memusatkan  perhatian  terhadap pembangunan  ditingkat  desa  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Nawacita  Presiden, pada  bagian  ke  tiga  menyebutkan  bahwa presiden  ingin  membangun  Indonesia  dari pinggiran dengan  cara memperkuat daerah- daerah  dan  Desa  dalam  kerangka  NKRI. Pembangunan  desa  merupakan  faktor strategis  dan  penting  dalam  menentukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Maka  dalam  pelaksanaannya, dibuatlah aturan berupa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Adanya  pembangunan  Desa,  sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  memang ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa,  dengan  mendorong  pembangunan Desa  mandiri  yang  berkelanjutan  serta memiliki  ketahan  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara  Desa  dan  kota  dilakukan  dengan mempercepat pembangunan Desa-Desa mandiri.
Untuk  itu  dalam  implementasinya Peresiden  menetapkan  Peraturan  Presiden No.  12  tahun  2015  tentang  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian
desa membentuk Pendamping Desa yang ditempatkan  diberbagai  wilayah  yaitu  dari tingkat  Provinsi,  Kabupaten,  Kecamatan, dan Desa.
Adanya Pendamping Desa ini terutama yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari
pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pada Bab I Ketentuan Umum yaitu pada Pasal 1 ayat 4 poin pertama berisikan tentang pemberdayaan  masyarakat  Desa  sebagai upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui  penetapan  kebijakan,  program, kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Kehadiran  Undang-undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa  memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas  dan  agenda  kebijakan  yang  secara prinsip  diwujudkan  dengan  mengakui  dan menetapkan  kewenangan  desa,  sementara pemerintah  berkewajiban  menjamin  agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.
Pendamping Desa akan jauh melampaui Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.  Mereka  nantinya  harus  masuk lebih jauh kedalam tatakelola pemerintahan Desa.  Memastikan  pemerintah  desa,  Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan komponen desa lainnya,  mengambil  peran  secara  maksimal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pendamping Desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang  berpihak  kepada  kepentingan  warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
Pendamping desa juga memegang peran penting  dalam  mendorong  pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga
adat.  Bukan  tugas  yang  mudah,  karena selama  ini  dibanyak  tempat,  lembaga kemasyarakatan  seakan  hanya  lembaga papan nama saja. Kondisi ini terjadi karena memang  lembaga  kemasyarakatan  di  desa tidak pernah mendapat sentuhan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Lembaga
Pemberdayaan  Masyarakat,  salah  satu lembaga  kemasyarakatan  ini  baru  disentuh setelah  konsep  integrasi  digaungkan  pada awal 2011. Tidak kalah penting, pendamping  desa  juga  dituntut  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan kebijakan  Desa  yang  dilakukan  melalui musyawarah Desa atau Musyawara Kampung.  Kebijakan-kebijakan  strategis yang  berkaitan  dengan  desa,  utamanya pengelolaan  pembangunan  desa,  harus dipertanggung jawabkan melalui musyawarah  desa  atau  kampung  lewat Badan Musyawarah Kampung
(BAMUSKAM).
Dari  uraian  diatas  menjelaskan  bahwa perlu  adanya  Pendamping  Desa/Kampung untuk  membantu  pemerintah  kampung dalam  memberikan  kesejahteraan  Desa/ Kampung  melalui  pemberdayaan  maupun kegiatan  yang  dilakukan  serta  bertugas untuk mengawal dan membantu kinerja yang dilakukan  oleh  aparat  Kampung  setempat. Namun  kenyataannya  di  kampung  Yafdas masih  kurang  maksimal  karena  masih minimnya  pemberdayaan  masyarakat  dan pengorganisasian  masyarakat  dapat  di  lihat dari  peningkatan  usaha  dan  kemandirian masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu,  penulis  ingin  mengetahui  sejauhmana peran  dari  Pendamping  Kampung  dalam membantu  pemerintah  kampung  untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat  di  Kampung  Yafdas,  dan
menciptakan masyarakat desa yang mandiri seperti  Nawacita  yang  diharapkan  oleh pemerintah.
Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan  sebagai  pemberian  kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar  dapat  berpartisipasi  dan  memiliki  hak yang  sama  didalam  setiap  pengambilan keputusan  atau  kebijakan,  terutama  yang terkait  dengan  kebijakan  pembangunan. Istilah  pemberdayaan  masyarakat  sebagai terjemahan dari kata “empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia  bersama-sama  dengan  istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkanya  Inpres  No.  5/1993  yang kemudia  lebih  dikenal  sebagai  Inpres  Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan  saudara  kembar  yang  selalu menjadi  topik  dan  kata  kunci  dari  upaya pembangunan (Theresia A,dkk,2015: 115).
Pemberdayaan  merupakan  salah  satu cara  untuk  meretas  kemiskinan  yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan  adanya  pendampingan  terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini  mampu  mendorong  kemampuan dan  kreatifitas  masyarakat  untuk  hidup mandiri.
Menurut  definisinya,  pemberdayaan diartiakan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri  maka  masyarakat  harus  diberi kekuatan  atau  daya  agar  mampu  menggali sumberdaya yang dimiliki.
Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam
mengaktualisasikan aspirasi dan kepentinganya secara bebas dan dilindungi, juga  untuk  ambil  bagian  dalam  proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasip mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa  akan  menyentuh  dua  aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang  bagi  gerak  bebas  masyarakat,  dan mengusahakan  agar  masyarakat  menjadi lebih  mampu  dalam  mengaktualisasikan diri. ( Juliantara, D. 2000: 197)
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan upaya yang didasari oleh prinsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar  mereka  mempunyai  posisi  tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah kondisi serta posisinya.
Pemberdayaan  dengan  pengertian  ini meliputi  langkah  perbaikan  kualitas  hidup rakyat,  yang  tidak  hanya  diukur  dari peningkatan  kesejahteraan  yang  bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan  keputusan  disemua  tingkatan. Pemberdaayaan  berarti  usaha  mendorong proses  transformasi  relasi  kuasa  yang timpang,  menjadi  relasi  baru  yang  adil  dan setara.
Adapun terdapat beberapa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga  sisi  yaitu:  Pertama,  menciptakan suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di  sini  titik  tolaknya  adalah  pengenalan bahwa  setiap  manusia,  setiap  masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya,  tidak  ada  masyarakat  yang  sama sekali  tanpa  daya,  karena  jika  demikian masyarakat pasti sudah punah.
Kedua,  memperkuat  potensi  atau  daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan
langkah-langkah  lebih  positif,  selain  hanya menciptakan  iklim  dan  suasana.  Perkuatan ini  meliputi  langkah-langkah  nyata,  dan menyangkut  penyediaan  berbagai  masukan (input),  serta  pembukaan  akses  ke  dalam berbagai  peluang  (opportinities)  yang  akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan,  harus  dicegah  yang  lemah menjadi semakin lemah, oleh karena ketidak berdayaan  dalam  menghadapi  yang  kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan  kepada  yang  lemah  amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. (Theresia A,dkk, 2015: 120).
Ketiga  sisi  upaya  pemberyaan  tersebut merupakan hal  penting  yang harus  menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun
keberdayaan,
dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan  kesadaran  akan  potensi yang  dimiliki  oleh  masyarakat  serta berupaya untuk mengembangkanya.
Dalam  konteks  pembangunan,  yang didalamnya  menyertakan  relasi  antara masyarakat  dan  negara  (pemerintah)  maka pengorganisasian  tidak  mengabdi  pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan  untuk  mengembangkan  atau meningkatkan  partisipasi  dari  masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan  suatu  usaha  untuk  membangun kekuatan  rakyat,  sihingga  rakyat  dapat secara  optimal  memanfaatkan  potensi  yang dimiliki,  dan  disisi  lain  rakyat  dapat memahami secara keritis lingkunganya serta mampu  mengambil  tindakan  yang  mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan- persoalan yang dihadapi.
Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan  untuk  menggali  minat  dan partisipasi  dari  masyarakat  dalam  upaya meningkatkan pembagunan dan kemandirian Desa, pemberdayaan masyarakat sebagai mana yang dimaksudkan pemerintah didalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 pasal 27 poin (2) dilakukan dengan:
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan  dan  pembangunan  Desa yang  dilaksanankan  secara  swakelola oleh Desa;
2. Mengembangkan  program  dan  kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan  memberdayagunakan  sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa;
3. Menyusun  perencanaan  pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearufan lokal;
4. Menyusun perencanaan dan
penganggaran  yang  berpihak  kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
5. Mengembangkan  sistem  transpansansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan  pemerintahan  Desa dan pembangunan Desa;
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adal;
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
8. Menyelenggarakan  peningkatan  kualitas dan  kapasitas  sumber  daya  manusia masyarakat Desa;
9. Melakukan  pendampingan  masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
pemerintahan  Desa  dan  pembangunan Desa yanga di lakukan secara partisifatif oleh masyarakat Desa.
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  yang
dilakukan  oleh  pemerintah  atau  suatu lembaga  pemberdayaan  masyarakat  agar masyarakat  selalu  tahu,  mau,  dan  mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan  produktivitas  dan  pendapatan guna  memperbaiki  mutu  hidup  serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu kegiatan pemberdayaan
masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal  agar  dapat  melaksanakan  kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang direncanakan.
Adapun  dalam  hal  ini,  pendamping kampung/desa juga dapat merupakan fasilitator,  yang  memfasilitasi  pemerintah Desa  dalam  rangka  peningkatan  mutu masyarakat dan pembangunan Desa. Sebagai  mana  yang  telah  dijelaskan  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  47  tahun  2015  dan  Peraturan Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.
Pendamping  Desa/kampung  dalam  hal ini  sebagai  penyuluh  tidak  dituntut  untuk melaksanakan  pembangunan  Desa,  karena tugas  untuk  melaksanakan  pembangunan adalah tugas pemerintah Desa. Pendamping Desa  hanya  ditugaskan  untuk  melakukan pendampingan  dan  pengawasan,  artinya bahwa  tugas  pendamping  Desa  hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan  saran,  ide-ide,  dan  gagasan- gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan
Desa/ kampungnya sendiri.
Adapun  tujuan  dari  pemberdayaan masyarakat  ialah,  untuk  meningkatkan kemampuan,  keberdayaan  atau  power
masyarakat,  dalam  rangka  mempersiapkan diri  dalam  menghadapi  tantangan  zaman, serta  meminimalisir  dan  menghilangkan kesenjangan  antara  wilayah  peDesaan  dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Dengan carameningkatkan pembangunan  sumberdaya  manusia  dan pembanguan infrastruktur untuk mengoptimalkan  pengelolaan  sumberdaya alam yang dimiliki.
Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  meliputi: Pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas  dan  akuntabilitas  pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.Dapat diwujutkan  Dengan  pendampingan  yang intensip  terhadap  pemerintah  Desa  muali dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi kegiatan.
Kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa/ kampung  dalam  pembangunan  Desa  yang partisipatif.Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sunguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganizir dan mengembangkan kelompok-kelompok  kecil  yang  ada  dalam masyarakat tersebut.
Ketiga,  meningkatkan  sinergi  program pembangunan  Desa  antarsektor.  Dengan meningkatnya  partisipasi  masyarakat  Desa dalam  pembangunan  Desauntuk  mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program- program  yang  saling  bersinergi,  memiliki pengaruh  timbal  balik  antar  program  satu sama lain.
Keempat,  mengoptimalkan  aset  lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan  sember  daya  yang  ada  di Desa  sendiri,  serta  membangun  dan
mengembangkan Badan Usaha  Milik  Desa, merupakan  salah  satu  langkah  untuk megoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk  dikelola  sendiri  demi  terciptanya kesejahteraan  bersama  (peraturan  Menteri Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2015).
Berangkat  dari  beberapa  pengertian konsep-konsep dan tema dari penelitian ini, maka penulis mencoba untuk mengungkapkan atau mengangkat beberapa teori  yang  kiranya  dapat  dijadian  sebagai landasan dan payung teori dalam melaksanakan  penelitian  dan  analisis  data yang  nantinya  didapatkan  di  lapangan  atau lokasi penelitian dengan beberapa informan penelitian.  Adapun  teori-teori  yang  peneliti putuskan  untuk  diguakan  sebagi  landasan adalah sebagai berikut:
1. Teori Peran
Sebelumnya  pengertian  dari  peran  ini sudah di jelaskan secara terperinci pada sub- bab  di  atas.  Adapun,  Teori  peran  adalah sebuah  teori  yang  digunakan  dalam  dunia sosiologi,  psikologi  dan  antropologi  yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan  dalam  dunia  teater,  dimana seorang  aktor  dalam  teater  harus  bermain sebagai tokoh  tertentu  dan dalam  posisinya sebagai  tokoh  itu  ia  diharapkan  untuk berprilaku  secara  tertentu.  Posisi  seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki  kesamaan  posisi  (Sarlito  W,S. 2015: 215). teori peran disini adalah yang di pelopori  oleh  Robert  Linton.  Teori  ini sebenarnya  meminjam  dari  teori  sosiologi, psikologi dan antropologi.
Adapun teori peran ini peneliti gunakan untuk menganalisis peran yang di jalankian oleh  pendamping  desa,  sebagaimana  yang sudh  diatur  oleh  undang-undang  melalui Peraturan Mentri Desa (PERMENDES) dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Oleh karena itu, teori  ini  sangat  relevan  kiranya  untuk mengkupas permasalahan peran pendamping kampung dalam pemberdayaan masyarakat di kampung Yafdas.
2. Teori Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu  effective  yang  berarti  berhasil  atau sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas  sebagai  ketepatan  penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang telah  ditentukan di  dalam  setiap  organisasi, kegiatan  ataupun  program.  Disebut  efektif apabila  tercapai  tujuan  ataupun  sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan  pendapat  H.  Emerson  yang  dikutip Handayaningrat (1994:16) yang menyatakan bahwa  “Efektivitas  adalah  pengukuran dalam  arti  tercapainya  tujuan  yang  telah ditentukan sebelumnya.”
Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum  (1985:50),  mengemukakan: “Efektivitas  ditinjau  dari  sudut  pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran  organisasi  tetapi  juga  mekanisme mempertahankan  diri  dalam  mengejar sasaran.  Dengan  kata  lain,  penilaian
efektivitas  harus  berkaitan  dengan  mesalah sasaran maupun tujuan.”
Dari  beberapa  pendapat  di  atas mengenai  efektivitas,  dapat  disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, teori  efektivitas ini  bertujuan  untuk mengkupas mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat kampung Yafdas.

## METODE PENELITIAN
Adapun  lokasi  peneliti  dilaksanakan  di Kampung  Yafdas  karena  kampung  tersebut merupakan Kampung yang memiliki potensi yang  dapat  digali  dan  dikembangkan.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Dengan teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  teknik  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Analisis  data  yang  akan dilakukan  yaitu  analisis  kualitatif  dengan menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan  mengenai  peran  pendamping kampung  dalam  pemberdayaan  masyarakat di  kampung  Yafdas,  maka  dapat  peneliti dapat menjabarkan beberapa hasil penelitian berdasarkan  beberapa  sub-permasalahan sesuai  dengan  rumusan  masalah  pada  bab sebelumnya.

## Hasil
A. Peran  Pendamping  Kampung  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung Yafdas
Hasil
penelitian menunjukkan pendamping kampung memiliki peran yang sangat  penting  dan  dibutuhkan  dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan  pada  masyarakat  kampung. Karena  pendamping  merupakan  fasilitator atau agen perubahan yang memiliki motivasi dan  idealisme  yang  tinggi  untuk  dapat mengabdi  serta  menjadi  bagian  dari  proses pembangunan di tingkat kampung.
Oleh karena  itu,  pendamping  kampung yang  ada  di  kampung  Yafdas  dengan kemampuan  dan  skill  yang  dimilikinya mampu  membawa  perubahan  di  kampung Yafdas.  Pendamping  kampung  sangat berperan aktif dalam pembangunan kampung  dan  dapat  membawa  perubahan dari yang sebelumnya, karena dalam hal ini pendamping kampung berperan aktif dalam memberikan  masukan  kepada  pemerintah kampung  Yafdas.  Selain  itu,  pendamping kampung juga sangat membantu pemerintah kampung dalam hal pelaporan anggaran dan penggunaan anggaran kampung.
Dari  hasil  observasi  peneliti  terkait peran  pendamping  kampung  dalam  hal pemebrdayaan  masyarakat  memang  sangat tepat  terbukti  dengan  adanya  beberapa kelompok  pengerajin  Ban  Bekas  atau  daur ulang  Ban  bekas  menjadi  pot  bunga  dan beberapa  usaha  kecil  seperti  pedagang pinang dan pedagang sayur yang merupakan hasil  binaan  pemerintah  kampung  beseta pendamping kampung.
Adapun  secara  umum  pendamping kampung  memiliki  peranan  yang  lengkap mulai dari kader pendamping kampung/desa yang  ditempatkan  di  tingkat  kampun/desa dan  tenaga  pendamping  profesional  yang terdiri  dari  pendamping  kampung  yang bekedudukan di tingkat kecamatan, pendamping  teknis  yang  berkedudukan  di
tingkat kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di provinsi.
Berdasarkan
dari penjelasan pendamping  kampung  bahwa  pendamping kampung  banyak  macam  dan  tingkatannya mualai dari pendamping kampung di tingkat Provinsi  namanya  pendamping  tenaga  ahli pemberdayaan  masyarakat  yang  bertugas mencakup  bantuan  teknis  keahlian  bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam hal  teknis  pemberdayaan  masyarakat  Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan  Masyarakat  ini.  Kemudian pendamping  teknis  yang  berkedudukan  di kabupaten dan bertugas mendampingi Desa dalam  pelaksanaan  program  dan  kegiatan sektoral,  seperti  Membantu  Pemerintah Daerah  dalam  hal  sinergitas  perencanaan Pembangunan Desa, mendampingi Pemerintah  Daerah  melakukan  koordinasi perencanaan  pembangunan  daerah  yang terkait  dengan  desa;  dan  Melakukan fasilitasi  kerja  sama  Desa  dan  pihak  ketiga terkait pembangunan Desa. Dan Pendamping  Desa  yang  berkedudukan  di tingkat  kecamatan  dan  pendamping  desa yang  berkedudukan  di  tingkat  Desa  atau kampung.yang bertugas mendampingi program-program  yang  di  rancang  dan disusun  oleh  pemerintah  kampung.  Jadi Masing-masing  tingkatan  memiliki  tugas- tugas  yang  sudah  di  atur  dalam  peraturan mentri desa.
Pendamping
kampung dapat memberikan semangat, pengetahuan,
inspirasi  dan  akses  baru  bagi  masyarakat untuk lebih bekerja keras dalam
merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan  kegiatan  pembangunan  di  tingkat kampung. Selain itu, pendamping kampung diharapkan  membantu  dalam  mengelola Anggaran  Desa/kampung  dan  Anggaran Dana  kampung  mulai  dari  merencanakan, melaksanakan,  memonitoring,  evaluasi  dan melaporkan  pertangung  jawaban  supaya tepat  sasaran  dan  tepat  anggaran  dari program pembangunan kampung.
Di  samping  itu  juga,  pendamping kampung  berperan  menjadi  fasilitator, mediator  dan  mitra  bagi  masyarakat  dan pemerintahan  desa  dalam  mengidentifikasi dan  mencari  solusi  terhadap  masalah  yang dihadapi, potensi sumber daya yang dimiliki dan  menemukan  prospek  pembangunan  di tingkat  kampung  sebagaimana  yang  tertera dalam  peraturan  per-Undang-Undangan  No 6 Tahun 2014  tentang Desa yang diberlakukan  oleh  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan Transmigrasi  pada  program  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Adapun tugas yang diberikan pemerintah  kepada  pendamping  kampung atau desa yaitu berupa melakukan pendampingan  dan  pengawasan,  artinya bahwa  tugas  pendamping  kampung  hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan  saran,  ide-ide,  dan  gagasan- gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan  pembangunan  kampunganya sendiri.

## B. Faktor  pendukung  dan  penghambat dalam  pemberdayaan  masyarakat  di Kampung Yafdas
Pemberdayaan  masyarakat  dapat diartikan  sebagai  pemberian  kesempatan
yang sama kepada semua warga masyarakat agar  dapat  berpartisipasi  dan  memiliki  hak yang  sama  didalam  setiap  pengambilan keputusan  atau  kebijakan,  terutama  yang terkait  dengan  kebijakan  pembangunan. Pemberdayaan  merupakan  salah  satu  cara untuk  meretas  kemiskinan  yang  melanda masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Pemberdayaan  dalam  hal  ini  merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian,
baik dalam mengaktualisasikan
aspirasi
dan kepentinganya secara bebas dan dilindungi, juga  untuk  ambil  bagian  dalam  proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasip mereka.
Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan  senantiasa  akan  menyentuh dua  aspek  sekaligus,  yakni  mengusahakan pembukaan  ruang  bagi  gerak  bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat  menjadi  lebih  mampu  dalam mengaktualisasikan  diri.  Pemberdayaan masyarakat  bukan  membuat  masyarakat semakin bergantung kepada berbagai program  pemberian.  Pendekatan  utama dalam  konsep  pemberdayaan  adalah  bahwa masyarakat  tidak  dijadikan  objek  dari proyek  pembangunan,  tetapi  merupakan subjek dari upaya pembangunanya sendiri.
Dalam  konteks  pembangunan,  yang didalamnya  menyertakan  relasi  antara masyarakat  dan  negara  (pemerintah)  maka pengorganisasian  tidak  mengabdi  pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan  untuk  mengembangkan  atau meningkatkan  partisipasi  dari  masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan  suatu  usaha  untuk  membangun kekuatan  rakyat,  sihingga  rakyat  dapat secara  optimal  memanfaatkan  potensi  yang
dimiliki,  dan  disisi  lain  rakyat  dapat memahami secara keritis lingkunganya serta mampu  mengambil  tindakan  yang  mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan- persoalan yang dihadapi.
Kegiatan  pembangunan  maupun pemberdayaan  masyarakat  dapat  diartikan sebagai  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan  masyarakat  agar  masyarakat selalu  tahu,  mau,  dan  mampu  mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Walaupun demikian, selalu ada yang namanya  peluang  dan  tantangan  dengan bahasa  sederhana  disebut  dengan  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat.  Dalam pelaksanaan  tugas  Pendamping  kampung untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah  melalui  peranya  mendampingi pemerintah  dan  melakukan  pemberdayaan masyarakat  juga  pasti  mengalami  kedua faktor tersebut.
Faktor  pemdukung,  merupakan  hal- hal yang bersifat membantu, mempermudan dan  mendukung  dalam  suatu  pekerjaan, sedangkan  faktor  penghambat  merupakan kebalikan  dari  faktor  pendukung.  Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat,  rintangan  atau  penghalang dalam  kelancaran  pekerjaan  yang  bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan.
Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan  pendampingan  dan  pemberdayaan masyarakat  oleh  Pendamping  kampung Yafdas terdapat ada bebera faktor diantaranya  keterbukaan  dari  Pemerintah kampung  dan  respon  positif  dari  warga
masyarakat terhadap kehadiran Pendamping kampung di kampung Yafdas.
Salah satu faktor pendukung terealisasinya kegiatan Pendampin Kampun di  kampung  Yafdas  ialah  keterbukaan  dari pemerintah  Desa  yang  menyambut  baik kehadiran  Pendamping  Desa  sehingga terjadinya  jalinan  kerjasama  yang  baik antara  Pendamping  Kampung  dengan Pemerintah Kampung baik Kepala
Kampung,  sekertaris  Kampung,  bendahara,
kaur, RT/RW dan lainya. Sehingga
mempermudah  peroses  Pendampingan  dan memperlancar Pendamping dalam menjalankan Perannya.
Selain itu, masyarakat juga dari hasil observasi  peneliti  terlihat  sangat  merespon positif dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama  dengan  pendamping  Desa dengan  melaksanakan  pemberdayaan  demi mewujudkan  kampung  yang  berkemajuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Yafdas.

## Pembahasan
Berangkat  dari  beberapa  informan diatas  maka  dapat  menarik  kesimpulan bahwa  peran  pendamping  kampung  di kampung  Yafdas  sangat  sesuai  dengan harapan dan aturan yang telah di atur dalam Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  No  3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  bahwa tugas  pendamping  Kampung/Desa  ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Kampung dalam rangka menjalankan  pembangunan  sesui  dengan peraturan kemetrian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014.  Dalam  peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping  Desa/kampung  mempunyai tujuh  tugas  pokok  yang harus  dilaksanakan yaitu :
Pertama,  mendampingi  Desa/kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan  terhadap  pembangunan  Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan
permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa,  kepala  Desa  beserta  aparatur  Desa yang  bersangkutan,  dan  di  pimpin  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa,  membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan  partisipatif,  dan  melakukan pengawasan  secara  langsung  terhadap proses  berjalannya  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat  Desa.
Kedua,  mendampingi  Desa  dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan  sumber  daya  alam  dan teknologi  tepat  guna,  pembangunan  sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa,
membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa), mengenalkan  teklogi  kepada  masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,  pembangunan  infrastruktur  sesuai kebutuhan  Desa,  seperti  Kantor  Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.
Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dalam hal
pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas kepemerintahan, memberikan ide-ide inofatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam  poemerintahan,  memberdayakan  dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.
Keempat,  melakukan  pengorganisasian di  dalam  kelompok-kelompok  masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganizir  masyarakat  Desa,  membina kelompok-kelompok  masyarakat  seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.
Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalu pelatihan, seminar, dan lain-lain.
Keenam,  mendampingi  Desa  dalam pembangunan  kawasan  perDesaan  secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas  aparatur  Desa,  dan  masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasa perDesaan  yang  partisifatif.  Keaktifan masyarakat meluli golongan atau kelompokyang terorganizir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat  dalam  membangun  Desanya sendiri.  Ketujuh,  melakukan  koordinasi pendampingan  di  tingkat  kecamatan  dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Oleh  karena  itu,  berasarkan  beberapa ungakapan  dari  informan  diatas  dan  uraian
aturan  dalam  perundang-undangan  maka jika  di  analisis  dari  teori  peran  maka  peran yang di jalankan oleh pendamping kampung Yafdas  jika  dilihat  dari  kinerjanya  sangat sesuai dan memerankan peran sesuai dengan koridor peraturan dan tugas yang diembannya.
Selanjtnya Berdasarkan hasil penelitian diatas  mengenai  faktor  pendorong  dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat  kampung  Yafdas  maka  peneliti dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  dari  segi faktor  pendorong  pemerintah  kampung  dan jajarannya  sangat  terbuka  dengan  adanya pendamping kampung dan saling menbutuhkan  dalam  proses  pelaporan pertanggung jawaban anggaran seta penyusunan program-program kerja terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat kampung. Sementara dalam segi hambatan  hanya  dipengruhi  oleh  faktor pendidikan  dan  partisifasi  masyarakat  yang belum maksimal sehingga.
Adapun  hasil  penelitian  ini  jika dianalisis  dari  segi  teori  efektivitas  kinerja dari  pendambing  desa  maka  tergolong efektiv  karena  beberapa  hambatan  tersebut mampu di hadapi dan program pemberdayaan bisa dikatakan berjalan meski terdapat  beberapa  hambatan.  Sebagaimana konsep dari teori efektivitas yaitu efektivitas memiliki  arti  berhasil  atau  tepat  guna. Efektif  merupakan  kata  dasar,  sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas.
Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan  efektivitas  sebagai  berikut: ”Komunikasi  yang  prosesnya  mencapai tujuan  yang  direncanakan  sesuai  dengan biaya  yang  dianggarkan,  waktu  yang ditetapkan  dan  jumlah  personil  yang ditentukan”  Efektivitas  menurut  pengertian di  atas  mengartikan  bahwa  indikator efektivitas  dalam  arti  tercapainya  sasaran
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana  suatu  target  telah  tercapai  sesuai dengan  apa  yang  telah  direncanakan.  Oleh karena itu, target dari tugas dan fungsi yang diemban  oleh  pendamping  kampung  dalam hal pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana dengan adanya program pembinaan usaha kecil menengah dan usaha kreatif atau kerajinan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulakan sebagai berikut: 1) Kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang
diamanatkan  dalam  Undang-Undang  No 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  No  3  Tahun  2015  Tentang Pendamping Desa. melalui peran Pendamping  Desa  atau  kampung  di kampung  Yafdas  distrik  Samofa  telah terealisasi  dengan  baik  yaitu  dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat  kampung.  Meskipun  proses pendampingan  dan  pemberdayaan  telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan tersebut  berjalan  dengan  baik  meski
belum begitu maksimal. Adapun beberapa  program  yang  dilaksanakan oleh  pendamping  kampung  beserta pemerintah kampung Yafdas yaitu pendampingan  dan  pembinaan  dalam bidang  kelompok  usaha  kecil  dan  usaha kreatif daur ulang Ban Bekas
2) Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan
pemberdayaan  kampung  di  kapung Yafdas  Distrik  Samofa  yaitu:  Faktor pendukungnya  adalah  masyarakat  dan pemerintah kampung terbuka dan menerima dengan baik program-program pendampingan  yang  dilakukan  oleh pendamping  kampung  yang  ada  di Yafdas.  Adapun  faktor  hambatan  dalam pelaksanaan peran pendampingan kampung dalam pemberdayaan masyarakat  kampung  adalah  sebagian besar masih minimnya pendidikan masyarakat  kampung  serta  rendahnya partisipasi  masyarakat  kampung  dalam setiap program yang dilaksanakan dan di programkan  oleh  pendamping  kampung Yafdas. Namun dalam pelaksanaan peran pendampingan kampung dalam pemberdayaan masyarakat tergolong efektif meski sedikit terdapat kendala.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprillia  Theresia,  Krishna,  Andini,  ed  all,
Pembangunan  Berbasis  Masyarakat, Bandung: ALfabeta, 2015.
Arikunto,  Suharsimi,  Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik,  Jakarta:
Rineka Cipta, 1998.
Arikunto,  Suharsimi,  Prosedur  Penelitian
Suatu  Prosedur  Praktek,  cet.-ke-3
Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Ahmad, Busyairi. 2019. “PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT  (Studi  Deskriptif Tentang Perubahan Perilaku Masyarakat Kelurahan Fandoi
Dalam  Pemberdayaan  Tas  Noken Sebagai  Sumber  Penghasilan).”
Jurnal Gema Kampus 14:34–41.
Busyairi, Ahmad, and Bonso Hamjah. 2020. “PERAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI ERA MILENIAL (STUDI KASUS LOKA  LATIHAN  KERJA  UKM
KABUPATEN  BIAK  NUMFOR).”
JURNAL  NALAR  PENDIDIKAN 8(2477–0515):114–23.
Dadang  &  Ahmad,  B.  2021.  “PERAN

## APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM  PELAYANAN  PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIAK NUMFOR.” PERAN APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM  PELAYANAN  PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUGAN ANAK DAN KELUARGA

## BERENCANA
KABUPATEN BIAK NUMFOR 16(1):25–32
Berry,  David.  Pokok-pokok  Pikiran  dalam Sosiologi.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2003.
Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian,  Jakarta:  Bumi  Aksara,
1997.
Effendy, Onong Uchjana. Dinamika Komunikasi.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. 2008.
Erviyati,  Rina.  Pendampingan  Program
Kewirausahaan  Gypsum  Di  Desa Vokasi Gesing, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. Fakultas Ilmu
Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. 2013.
Georgopolous dan Tannenbaum. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.  1985.
Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen.
Jakarta: Haji Masagung. 1994
Hasan,  M.  Iqbal,  Pokok-Pokok  Metodelogi
Penelitian  Dan  Aplikasinya,  Bogor:
Ghalia Indonesia, 2002.
Juliantara, Dadang, Arus Bawah Demokrasi,
Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. 2000
Friedman,  Marilym  M.  .  Family  Nursing.
Theory  &  Practice.3/E.  Debora  Ina R.L.  (alih  bahasa).  Jakarta:  EGG, 1998
Sarlito  Wirawan  Sarwono,  Teori-  Teori Psikologi  Sosial,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2015
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: CV. Rajawali,1982
Sulistyo,  Roni  Budi,  Nurahman  Joko Wiryanu.  Dkk,  Materi  Pratugas Pendamping  Desa,  Implementasi Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 entang  Desa,  Jakarta  Selatan  : Kementerian  Desa,  PDTT  Republik Indonesia, 2017.
Sutrino  Hadi,  Metode  Risearch,  (Yayasan Penerbit  Fakultas  psikologi  UGM, Yogyakarta), Jilid 2.