## BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA: TELAAH REGULASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH
Mahmud Yusuf 1 , Sumarno 2 , Parman Komarudin 3
1 UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia
2 PT Bank Maybank Indonessia, Tbk Banjarmasin, Indonesia
3 Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB, Banjarmasin, Indonesia Corresponding email: parmankomarudinfsi79@gmail.com
Article History
Received: 05 November 2022 Revised: 18 December 2022 Accepted: 22 December 2022

## Abstract
The  enthusiasm  of  the  Indonesian  people  towards  Islamic  digital  banks  is  very  high Therefore,  it  is  important  to  know  how  to  regulate  and  protect  sharia  digital  bank customers  in  Indonesia.  This  research  is  a  type  of  library  research  with  qualitative methods to examine all data related to digital bank regulations in Indonesia. The results of  this  study  indicate  that  the  regulation  of  Islamic  digital  banks  in  Indonesia  is regulated  in  POJK  No.  12  of  2018  concerning  the  Implementation  of  Digital  Banking Services  and  in  POJK  No.  12  of  2021  concerning  Commercial  Banks,  specifically  in Chapter IV in articles 23-31. Regarding customer protection, it refers to POJK No. 1 of 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, POJK No. 12 of  2018  concerning  the  Implementation  of  Digital  Banking  Services  by  Commercial Banks to be precise in Chapter V on Customer Protection, and OJK Circular Letter No. 17  of  2018  concerning  Guidelines  for  the  Implementation  of  Consumer  Complaint Services in the Financial Services Sector.

## Keywords: Sharia Digital Bank, Regulation, Customer Protection
JEL Classification: G2, G21, G28

## Abstrak
Antusiasme  masyarakat  Indonesia  terhadap  bank  digital  syariah  sangat  tinggi,  oleh karena  itu,  penting  untuk  mengetahui  bagaimana  regulasi  dan  perlindungan  nasabah bank digital syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan ( library  research )  dengan  metode  kualitatif  guna  mengkaji  segala  data  terkait  regulasi bank  digital  di  Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  regulasi  bank digital    syariah  di  Indonesia  diatur  dalam  POJK  No.12  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital    serta    dalam  POJK  No.  12  Tahun  2021 Tentang  Bank  Umum,  tepatnya  dalam  Bab  IV  pada  pasal  23-31.  Adapun  terkait perlindungan  nasabah  mengacu  pada  POJK  No.  1  Tahun  2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  POJKNo.12  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Layanan  Perbankan  Digital  oleh  Bank  Umum  tepatnya  dalam  Bab  V  tentang Perlindungan  Nasabah,  serta  Surat  Edaran  OJK  No.  17  Tahun  2018  tentang  Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
Kata Kunci: Bank Digital Syariah, Regulasi, Perlindungan Nasabah Klasifikasi JEL: G2, G21, G28

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  industri  saat  ini  telah  memasuki  era  baru  yang  dikenal sebagai  era  industri  4.0.  Pada  era  ini,  penggunaan  teknologi  digital  kian  kental  guna menjadikan pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien (Mutiasari, 2020). Hal ini  bisa  dilihat  dari  banyaknya  platform  digital  yang  hadir  pada  berbagai  sektor kehidupan,  mulai  dari  sektor  kesehatan,  pendidikan,  bisnis,  keuangan,  hingga keagamaan. Selain itu, pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk membatasi interaksi  di  luar  rumah  juga  semakin  menyuburkan  gaya  hidup  yang  serba  digital  ini (Murdiyanto et al., 2021).
Pada sektor keuangan, konsumsi masyarakat yang serba digital ini juga membuat seluruh  lembaga  keuangan  berlomba-lomba  melakukan  digitalisasi  guna  memenuhi tuntutan  nasabah  dan  investor  (Siroj,  2021;  Luthfiatussa'dyah,  Kosim,  &  Devi,  2023). Dalam beberapa dekade terakhir, sektor perbankan tampaknya menjadi salah satu yang terdepan  dalam melakukan  digitalisasi,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  lahirnya  ATM, internet banking,  mobile,  banking,  digital  banking,  dan  berbagai  inovasi  digital  lainnya  yang mana  semua  itu  dibuat  untuk  meminimalisir  biaya  operasional  sekaligus memaksimalkan pelayanan kepada nasabah (Kaur et al, 2021; Ali, Devi, Bustomi, 2020; Ali et al, 2020). Apalagi jika mengingat peran perbankan sebagai lembaga intermediary yang berperan penting dalam memajukan perekonomian suatu negara, maka digitalisasi tentunya  merupakan  suatu  keniscayaan  bagi  perbankan  guna  mendukung  pertumbuhan ekonomi tersebut (Devi & Firmansyah, 2020).
Dari  sekian  banyak  inovasi  digital  yang  dilakukan  perbankan,  salah  satu  yang paling  signifikan  adalah  bank  digital  (Detska  et  al,  2021).  Bank  digital  sendiri  secara sederhana  dapat  diartikan  sebagai  bank  yang  memungkinkan  nasabahnya  untuk mengakses semua layanan perbankan secara online melalui platform digital (Haralayya, 2021)  (Melnychenko  et  al,  2020).  Dimana  layanan  perbankan  yang  dulunya  sebagian besar harus dilakukan secara face to face dengan karyawan bank ( offline oriented ), kini semuanya  bisa  dilakukan  hanya  lewat  gawai  dimanapun  dan  kapanpun  selama  ada koneksi internet ( online oriented ) (Aziz et al., 2021).
Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  McKinsey  &  Company  pada  tahun  2019, diketahui  bahwa  nasabah  di  Indonesia  memiliki  antusiasme  yang  tinggi  terhadap bank digital.  Dimana  selama  tiga  tahun  terakhir,  penggunaan  bank  digital  di  Indonesia tumbuh  dua  kali  lebih  cepat  dibanding  negara-negara  berkembang  Asia  lainnya (Barquin et al, 2019). Di satu sisi hal ini tentunya merupakan hal yang menggembirakan bagi  industri  perbankan  digital  di  Indonesia,  namun  di  sisi  lain  hal  ini  juga  menuntut adanya  regulasi  yang  memadai  guna  menjamin  legalitas  dari  bank  digital  syariah sekaligus  untuk  memastikan  keamanan  para  nasabah.  Dengan  kata  lain,  di  sini  hukum perlu  memainkan  perannya  sebagai  social  control  agar  aktivitas  perbankan  digital  di Indonesia menjadi terarah dan kondusif (Vago & Barkan, 2018). Oleh karena itu, tujuan dari  penelitian  ini  akan  mencoba  untuk  menguraikan  sudah  sejauh  mana  ketentuan hukum bank digital syariah di Indonesia dan perlindungan hukum bagi nasabahnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Ada  beberapa  kajian  terkait  bank  digital  di  Indonesia.  Diantaranya  adalah penelitian dari (Kholis, 2018) yang menunjukkan bahwa perkembangan dan terobosan teknologi  informasi  sangat  berbanding  lurus  dengan  kemudahan  yang  diinginkan manusia  di  setiap  kegiatannya  termasuk  layanan  perbankan  digital.  Perbankan konvensional  memerlukan  biaya  dan  investasi  yang  tinggi  namun  dapat  dipangkas
dengan  hadirnya  terobosan  teknologi  informasi  yang  berkembang  saat  ini.  Kemudian Gaib  (2019)  mengungkapkan  bahwa  tindakan  hukum  perbankan  di  era  digital  dapat terjadi  ketika  bank  menerapkan  teknologi  dalam  operasional  dan  layanan  perbankan yang  mempertemukan  nasabah  dengan  bank.  Pemanfaatan  teknologi  informasi memberi  kenyamanan  nasabah  tanpa  perlu  datang  ke  kantor  cabang  sehingga mengakibatkan berkurangnya kantor cabang dan pengurangan karyawan.
Adapula penelitian dari Tarigan & Paulus (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa  layanan  perbankan  digital  merupakan  terobosan  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  secara  lebih  cepat  dan  lebih  mudah  serta  dilakukan  sepenuhnya oleh  nasabah.  Penyelenggaraan  Layanan  Perbakan  Digital  oleh  Bank  Umum  diatur melalui POJK No.12/POJK.03/2018. Nasabah diberikan perlindungan atas penggunaan layanan  perbankan  digital  melalui  dua  jenis  perlindungan,  yaitu  perlindungan  yang bersifat  preventif  mengacu  pada  UU  Perbankan  dan  Undang  Undang  Perlindungan Konsumen  dan  Peraturan  OJK  di  atasserta  perlindungan  yang  bersifat  represif merupakan upaya yang harus dilakukan oleh nasabah maupun bank apabila ada potensi merugikan nasabah berupa tanggung jawab bank atas penanganan pengaduan nasabah dan tanggung jawab penggantian kerugian yang dialami nasabah.
Berdasarkan  beberapa  kajian  di  atas,  nampak  bahwa  bank  digital  di  Indonesia hadir  dengan  membawa  kemudahan  dan  kenyamanan  bagi  nasabah.  Nasabah  sangat terbantu  dengan  adanya  akses  digital,  memberi  kemudahan  dalam  bertransaksi  dan mengakses  produk-produk  perbankan tanpa  harus  datang  ke  bank.  Sehingga  kegiatan dalam  bertransaksi  berjalan  secara  efektif  dan  efesien.  Tentu  dalam  pelaksanaannya masih terdapat kekurangan namun sejalannya waktu bank digital akan terus melakukan perkembangan dan perbaikan demi kenyamanan masyarakat.
Sejalan  dengan  itu,  POJK  No.12/POJK.03/2018  dan  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  hadir  sebagai  regulasi  penyelenggaraan  bank  digital  di Indonesia  sekaligus  jaminan  atas  keamanan  nasabah.  Adapun  penelitian  ini  pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan membahas lebih  jauh  mengenai  regulasi  Bank  digital  syariah  di  Indonesia  serta  perlindungan hukum bagi nasabah.

## 3. METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan- bahan  kepustakaan  yang  memiliki  relevansi  hukum  dengan  pokok permasalahan dengan  metode  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  menurut  Anslem  Straus  dan  Juliet Corbin  adalah  penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur statistik  atau  bentuk  hitungan  lainnya.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini merupakan jenis data sekunder, yaitu data yang tidak didapat langsung dari sumbernya tetapi  didapat  melalui  hasil  penelitian  lain  atau  laporan  organisasi  lain  (Adams  & Lawrence,  2022).  Adapun  data  yang  digali  pada  penelitian  ini  adalah  segala  data terkait  regulasi  bank  digital  di  Indonesia,  baik  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Bank Digital Syariah di Indonesia
Bank  menjalankan  peranan  dalam  memberikan  pelayanan  yang  searah  dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat,pihak bank mulai membidik pasar
khususnya  para  pemakai  teknologi  yang  dalammelakukan  transaksinya  menggunakan layanan perbankan digital. Tujuan utama atas layanan yang diberikan nasabah ini adalah memenuhi  keperluan  nasabah  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  bank  serta tujuan lainnya yaitu sebagiusahabank dalam meningkatkan market share yang ada saat ini (Sari, 2017).
Layanan  perbankan  digital  mulai  dikembangkan  melalui  dua  macam  cara,  yang pertama adalah pendirian bank tanpa cabang dan yang kedua adalah bank yang memiliki teknologi  informasi  memberikan  layanan  keuangan  secara  digital  yang  mana  edukasi penggunaannya  diberikan  daricabang  yang  ada.  Dampak  dari  layanan ini  adalah  dapat memberi  pilihan  informasi  langsung  dan  meminimalisir  transaksi  nasabah  melalui kunjungan  di  kantor  cabang  ataupun  kantor  cabang  pembantu,  hal  ini  dikarenakan nasabah  bertransaksi  dengan  bank  melalui  layanan  perbankan  secara  digital  (Vebiana, 2018).
Pengertian Layanan  Perbankan  Digital  menurut  Peraturan  OJK  diartikan  sebagai kegiatan  usaha  bank  meliputi  layanan  dan  operasional  bank  melalui  media  elektronik dengan  tujuan  memberi  layanan  yang  sangat  cepat,  sangat  praktis  dan  lebih  mudah sesuai  dengan  kebutuhan  transaksi  nasabah,  yang  dilakukan  nasabah  sepenuhnya  dan mempertimbangkan  aspek  kepuasan,  keamanan  dan  kenyamanan  nasabah  dalam melakukan transaksi keuangannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Terdapat dua istilah yang  hampir  sama  dan  memiliki  pengertian  yang  berbeda  yang  selama  ini membingungkan  masyarakat  umum  dalam  memahaminya  pada  layanan  perbankan digital yaitu Digital Banking dan Bank Digital (Mulyantoro, 2021).
Bank  Digital  syariah  adalah  bank  yang  memberikan  layanan  online  atau  media elektronik  yang  hanya  berkantor  di  kantor  pusat  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha perbankan. Keuntungan yang dimiliki jenis usaha ini bagi bank adalah biaya operasional yang sangat rendah karena tanpa fisik kantor dan sumber daya manusia seperlunya dan hanya mengembangkan pada infrastruktur teknologi informasi digital. Model usaha ini mengincar  segmentasi  pasar  yang  diarahkan  pada  mass  banking  yang  memberikan kemudahan  layanan  transaksi  yang  diberikan  oleh  bank.  Bank  digital  syariah  di Indonesia saat ini antara lain PT Bank Aladin Syariah Tbk (IDX: BANK) (sebelumnya bernama  PT  Bank  Net  Indonesia  Syariah  Tbk)  merupakan  perusahaan  yang  bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994. Pada awalnya, perusahaan bernama Maybank Nusa Internasional yang merupakan patungan usaha antara Maybank dan Bank Nusa Nasional. Kemudian, pada tahun  2000,  nama  perusahaan  berubah  menjadi  Bank  Maybank  Indocorp  karena pengalihan  saham  Bank  Nusa  kepada  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  dan Perusahaan Pengelola Aset (sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Pada tahun  2010,  perusahaan  mulai  beroperasi  dengan  prinsip  syariah  dengan  nama  baru Bank  Maybank  Syariah  Indonesia.  Kemudian,  pada  tahun  2011,  saham  milik  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  dialihkan  kepada  PT  Prosperindo.  Pada  Mei  2019, Maybank dan Prosperindo menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Aladin Global  Ventures  (dahulu  NTI  Global  Indonesia)  dan  Berkah  Anugerah  Abadi,  dimana Aladin dan Berkah bertindak sebagai pembeli saham. Setelahnya, pada Desember 2019 kepemilikan perusahaan oleh Aladin dan Berkah mulai resmi berjalan, ditandai dengan persetujuan akuisisi oleh OJK, dimana masing masing perusahaan memegang 70% dan 30%  saham  perusahaan,  yang  dilanjutkan  dengan  perubahan  nama  perusahaan  pada akhir Desember 2019 dan penandatanganan akta akuisisi oleh kedua pihak pada Januari 2020. Dalam pengumuman akuisisi yang ditampilkan di website, kedua investor baru ini
memiliki niat untuk memperluas cakupan perbankan dengan sektor UMKM.Pada tahun 2021, bank ini mencatatkan di lantai bursa dengan kode BANK.Bank ini menjadi bank digital syariah full pertama di Indonesia, dimana aplikasi Aladin sendiri sudah dilaunch ke publik sejak 2022 (Detska et al, 2021).
Nasabah  dapat  menggunakan  beberapa  jenis  layanan  yang  disediakan  bank melalui  perbankan  digital  Syariah  seperti  Internet  banking  merupakan  layanan  paling favorit  dan  paling  sering  dipergunakan  nasabah  karena  dapat  diakses  melalui  media laptop,  notebook  maupun  telepon  genggam  dengan  menggunakan  jaringan  internet; SMS  banking  merupakan  layanan  bagi  penggguna  dan  menggunakan  format  khusus yang telah ditentukan dalam bentuk Short Message System (SMS) yang saat ini sudah banyak ditinggalkan penggunanya dengan hadirnya system android dan iOS untuk jenis iPhone;  Phone  Banking  yang  paling  sedikit  digunakan  nasabah  karena  nasabah  harus menghubungi  customer  service  contact  center  dari  bank  yang  bersangkutan  untuk melakukan  transaksi  yang  diinginkan  nasabah  yang  diberikan  bank.  Layanan  ini  juga sudah  ditinggalkan  nasabah  karena  terkesan  ribet  dan  banyak  risiko  yang  dihadapi; Phone  banking  yang  menyerupai  SMS  banking  yang  disempurnakan  dan  lebih  praktis dengan  fasilitas  unggulan  yang  dimiliki  bank  tersebut.  Jenis  layanan  ini  juga  sudah mulai  ditinggalkan  nasabah.  Dari  beberapa  jenis  layanan  diatas  seiring  dengan berkembangnya teknologi informasi, layanan internet banking merupakan layananfavoritdan mudah diakses dimana saja.
Fitur-fitur layanan dalam digital yang dimiliki bank dan dapat dinikmati nasabah antara lain sebagai berikut (Istiyowati, 2018):
a. Rekening:  Jenis  rekening  beserta  portfolio  baik  funding  (tabungan,  girodan deposito)  dan  pinjaman  (Kartu  kredit,  Kredit  Pemilikan  Rumah  dll),  informasi transaksi yang terdiri dari transaksi hari ini, transaksi bulan ini dan transaksi bulan sebelumnya,
b. Transfer  dana:  Transfer  favorit  untuk  transfer  yang  rutin  dilakukan  yang  sudah disimpan di data base, Transfer ke rekening sendiri yang memudahkan pengguna tanpa  harus  menulis  nomor  rekeningnya  lagi,  Transfer  internal  bank  untuk melakukan  pemindah  bukuan  di  bank  yang  sama,  Transfer  antar  bank  yang  real time, e-wallet untuk top up dana (GoPay, OVO, Paytren, Isaku, Doku Wallet dan e-money), LLG/SKN untuk transfer yang mengikuti siklus LLG dan SKN, Vistual Account  untuk  pembayaran  VA  yang  sudah  bekerja  sama  dengan  bank  Transfer Valuta Asing yang mengikuti jam tersedianya kurs jual dan beli dari treasury,
c. Pembelian : Pembelian Favorit untuk pembelian yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base bank (Isi Ulang token listrik, Voucher Isi Ulang), Isi Ulang Pulsa  dan  Paket  data,  PLN  Prabayar,  Asuransi,  Reksadana  Yang  lebih  dari  25 jenis reksadana, Surat Berharga Negara,
d. Transaksi R untuk pembayaran di merchant–merchant yang menggunakan QRIS
e. Lain-lain:  Atur  favorit,  info  Kurs  Valuta  asing,  Aktivasi  Kartu  ATM,  Aplikasi pembukaan  rekening  online,  menu  transaksi  cabang  (Tarik  tunai,  transfer  valuta asing,  transfer  SKN/LLG,  surat  referensi  bank,  Invest  Rasidan  Asuransi, manajemen kartu (info kartu yang dimiliki).
Manfaat  yang  diperoleh  dan  dirasakan  nasabah  atas  penggunaan  layanan perbankan digital antara lain (Marlina & Humairah, 2018):
a. Fitur layanan yang lengkap
b. Dengan  fitur  yang  lengkap  dapat  membantu  nasabah  dalam  melakukan  kegiatan perbankan  mulai  dari  pembukaan  jenis  product  dan  rekening,  perubahan  data nasabah terbaru, investasi sampai penutupan berbagai jenis product dan rekening.
c. Efisien
d. Dalam melakukan transaksi secara online dan mandiri akan memberi keuntungan berupa efisiensi waktu dan tenaga serta kerahasiaan nasabah maupun perusahaan terjamin.
e. Ramah Lingkungan
f. Semua  transaksi  dilakukan  secara  online dan  tidak  perlu  mengisi  formulir,  bukti transaksi  disimpan  langsung  secara  digital  sehingga  secara  tidak  langsung membantu pelestarian lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas.
g. Mudah Dan Praktis
h. Nasabah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan transaksi karena tidak harus datang ke bank.

## 4.2 Regulasi Bank Digital Syariah di Indonesia
Tuntutan  digitalisasi  dalam  dunia  perbankan  diperkuat  oleh  pergeseran kepemilikan  bisnis,  saat  ini  didominasi  generasi  milenial  lebih  mengutamakan kemudahan  bertransaksi  secara  online  melalui  platform  digital(Amrillah,  2020). Terobosan  yang  terjadi  pada  teknologi  informasi  membawa  pengaruh  perubahan  yang besar  dalam  operasional  dan  pengelolaan  bank  dalam  menunjang  strategi  yang dilakukan  dalam  bisnis  bank  dengan  melakukan  penataan  ulang  perangkat  komunikasi dan mendorong nasabah melakukan digitalisasi perbankan dengan memberikan layanan digital  melalui  pendirian  bank  digital  maupun  melakukan  perubahan  status  bank  yang sudah  lama  beroperasi,  termasuk  operasional  dan  layanan  yang  diberikan  bank  kepada nasabah  melalui  e-channel  dengan  menggunakan  peralatan  elektronik  yang  telah tersedia dan dimiliki nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).
Undang-undang  Perbankan  Syariah  Pasal  20  ayat  (1)  pada  poin  f  menyatakan bahwa menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan  menggunakan  sarana  elektronik.  Ayat  kedua  poin  dalam  pasal  tersebut menjelaskan  bahwa  menyelenggarakan  kegiatan  atau  produk  bank  yang  berdasarkan Prinsip  Syariah  dengan  menggunakan  sarana  elektronik  (Undang-Undang  Republik Indonesia,  2008).  Hampir  semua  aturan  yang  legal  pada  perbankan  syariah  merujuk pada aturan umum yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun  aturan tersebut tidak  memaparkan  secara  detail  perkembangan  perbankan  syariah  dalam  perbankan digital.  Oleh  sebab  itu,  perlu  diperjelas  mekanisme  dalam  pelaksanaan  kegiatan perbankan syariah yang berbasis digital guna membedakan antara bank syariah dengan bank  konvensional.  Hal  ini  karena  akan  berimplikasi  terhadap  kemajuan  perbankan syariah,  khususnya  di  Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  beragama  Islam (Amrillah, 2020).
Berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 12/POJK.03/2018  mengenai  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital  Oleh  Bank Umum  bahwa  penerapan  teknologi  informasi  merupakan  salah  satu  prasyarat  dalam ketentuan  tersebut.  Dengan  memakai  teknologi  informasi,  diharapkan  bank  dapat memberikan  fasilitas  layanan  untuk  nasabah  tanpa  adanya  batasan,  baik  tempat,waktu, serta biaya yang minimal, memberikan kenyamanan maksimal sesuai dengan preferensi nasabah.  Lebih  lanjut,  perbankan  bisa  menyelenggarakan  layanan  perbankan  digital sebagaimana  diatur  dalam  POJK  tersebut.  seperti  halnya,  bank  dapat  menjalankan
layanan  perbankan  elektronik  atau  layanan  perbankan  digital  yang  wajib memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian, agar memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
Pasal  10  POJK  ini  menjelaskan  bahwa  fasilitas  layanan  perbankan  digital  telah disediakan  oleh  bank  seperti  penatausahaan  rekening,  otorisasi  transaksi,  pengelolaan keuangan  dan/atau  layanan  produk  keuangan  lainnya  berdasarkan  persetujuan  Otoritas Jasa  Keuangan.  Jika  diperhatikan  proses  pelakasanaan  fasilitas  layanan  perbankan digital,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut,  pertama,  mempunyai  profil  risiko  peringkat  1  atau  2  menurut  penilaian  pada tingkat  kesehatan  bank  sesuai  periode  penilaian  terakhir,  kedua,  mempunyai infrastruktur  teknologi  informasi  dan  manajemen  pengelolaan  infrastruktur  Teknologi Informasi  yang  memadai,  dan  ketiga,  termasuk  dalam  kelompok  bank  umum berdasarkan  kegiatan  usaha  yang  paling  kurang  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha layanan  perbankan  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan.  dari  Otoritas  Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
Ketentuan Bank digital yang menjadi landasan hukum operasional dan layanannya diatur  oleh  OJK  pada  Peraturan  OJK  No.  12  tahun  2021  tentang  Bank  Umum  yang membahas bank digital secara khusus terdapat di Bab IV dan dijabarkan pada pasal 23 hingga  pasal  31.  Ketentuan  yang  disebutkan  dapat  digunakan  untuk  melakukan perluasan  dan  ekspansi  layanan  perbankan  digital  dalam  bentuk  Bank  Digital.  Secara ringkas Bank Digital dapat melakukan layanan dan operasionalnya melalui mekanisme yang telah ditentukan cara yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2021):
a. Mendirikan Bank Digital sebagai Badan Hukum yang baru;atau
b. Melakukan perubahan status dari Bank yang beroperasi saat ini ke Bank Digital
c. Bank  Digital  dapat  melakukan  layanan  dan  operasional  bank  harus  memenuhi syarat sebagai berikut:
d. Menggunakan  teknologi  informasi  yang  inovatif  dan  aman  sebagai  model  bisnis bank;
e. Melakukan pengelolaan model bisnis secara hati-hati (prudent) dan berkelanjutan dengan  kemampuan yang dimiliki;
f. manajemen risiko secara memadai yang harus dimiliki bank;
g. Direksi  yang  kompeten  di  bidang  teknologi  informasi  dan/atau  kompeten  bidang lainnya  harus  dipenuhi  sebagai  bagian  dari  pemenuhan  aspek  tata  kelola  bank sesuai ketentuan yang berlaku.
h. Keamanan data nasabah merupakan perlindungan yang harus dijalankan;
i. Pengembangan  tatanan  keuangan  dan  inklusi  secara  digital  merupakan  upaya kontributif bagi bank.
Sementara  regulasi  digital  banking  yang diatur  oleh  OJK  melalui  Peraturan  OJK Nomor. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital pada Bank Umum  dapat  dijadikan  landasan  hukum  operasional  dan  layanannya.  Peraturan  ini menjelaskan  secara  detail  menjadi  10  (sepuluh)  Bab  Dengan  menjabarkan  menjadi  29 (dua  puluh  sembilan)  pasal.  Dalam  penjelasan  umum  disebutkan  bahwa  terobosan teknologi  informasi  yang  berkembang  dan  perilaku  masyarakat  yang  berubah  dalam menggunakan  layanan  digital  merupakan  kebiasaan  atau  ciri  baru  yang  dapat mendorong  bank  yang  memiliki  basis  teknologi  informasi  yang  kuat  menawarkan inovasi produk dan layanan yang baru kepada nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
Teknologi  yang  digunakan  menjadi  prasyarat  perbankan  dalam  mengembangkan jaringannya, dengan harapan dapat memberikan pelayanan lebih dan maksimal kepada nasabah  pengguna  digital.  Dengan  adanya  kemudahan  dalam  melakukan  trnasaksi secara  online  dapat  menambah  risiko  bank  dalam  hal  ini  terutama  risiko  reputasi, operasional dan stategi (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Untuk itu pihak perbankan baik konvensional maupun syariah harus menerapkan prinsip utama pengelolaan bank yaitu prinsip  hatihati/prudent  dan  pengelolaan  manajemen  risiko  dengan  baik  (Otoritas  Jasa Keuangan,  2018).  Bank  yang  telah  menjalin  hubungan  usaha  dengan  nasabah  melalui layanan  digital  memiliki  berbagai  kewajiban  antara  lain  sebagai  berikut  (Otoritas  Jasa Keuangan, 2018):
a. Fitur-fitur  yang  ditawarkan  bank  meliputi  administrasi  pembukaan rekening/perubahan  data  rekening/penutupan  rekening,  berbagai  jenis aktivitas transaksi perbankan, pengaturan data keuangan dan produkproduk lainnya,
b. Wajib  melakukan  identifikasi  nasabah  dengan  berdasarkan  ketentuan penerapan  program  APU  PPT  sebagai  tahap  awal  bank  dalam  melakukan screening  nasabah,  verifikasi  informasi  dokumen  lainnya  yang  diperlukan bank baik nasabah maupun calon nasabah melalui face to face atau non face to  face  dengan  menggunakan  perangkat  yang  dimiliki  bank  untuk melakukan integrasi data dengan data dari dinas terkait
Kajian terhadap UU Perbankan Syariah menerangkan bahwa dari berbagai msalah yang tidak dapat dicakup oleh aturan-aturan yang ada pada sebelumnya telah ditanggapi dengan bentuk pengaturan yang lebih spesifik dan detail. Akan tetapi, banyak juga dari sisi  aspek  peraturan  yang  tertuang  dalam  undang-undang  tersebut  yang  sebenarnya termuat  dalam  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang  ada  padasebelumnya, yang  kemudian  dimuat  dalam  perundang-undangan  ini.  Hal  ini,  tentu  saja  dilakukan untuk  tujuan  penguatan.  Beberapa  aspek yang  penting cukup  menonjol  pada  peraturan perundang-undangan  tersebut  yakni  persyaratan  pendirian,  konversi,  aspek  kehati- hatian,  usaha/operasi  perbankan,  pengawasan  syariah,  dan  penyelesaian  sengketa (sebagian  dibatalkan  oleh  MK  RI).  Jikalau  dibandingkan  dengan  aturan  sebelumnya, UU  Perbankan  Syariah  terlihat  jelas  lebih  komprehensif.  Akan  tetapi,  isu  terkini berkenaan  dengan  perbankan  digital  belum  ada  aturan  secara  detail  dalam  perundang- undangan ini (Amrillah, 2020).
Orientasi  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia  bukan  hanya  sebatas  mengejar keuntungan semata, ada misi sosial yang terus diupayakan oleh pihak perbankan syariah untuk mendukung kehidupan-kehidupan sosial yang baik, dan tentu terbebas dari semua unsur  riba  yang  hingga  saat  ini  diklaim  bank  konvensional  menerapkan  prinsip  riba (Ali,  Sakti,  &  Devi,  2019).  Kalau  melihat  dari  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  berarti bahwa  ada  kedudukan  hukum  yang  mempunyai  pengertian  tentang  objek  hukum ataupun subjek hukum yang ada. Dengan kedudukan, objek hukum atau  subjek hukum bisa  bertindak  dan  melakukan  kewenangan  sesuai  dengan  statusnya.  Pada  istilah  latin locus  standi  merupakan  sebutan  dari  kedudukan  hukum  yang  berarti  suatu  keadaan ketika  suatu  objek  hukum  atau  subjek  hukum  dianggap  memenuhi  syarat-syarat  untuk mengajukan  permohonan  penyelesaian  perkara  atau  sengketa  yang  terjadi  (Amrillah, 2020).
Secara  konsisten  mematuhi  prinsip  syariah  (Comply  to  Sharia  Principles)  dan standar  internasional.  Pengaturan  dan  pengembangan  digitalisasi  perbankan  syariah
harus  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  mengacu  pada  standar  internasional.  Tingkat pemenuhan  kedua  hal  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  tahapan  perkembangan perbankan  syariah  nasional,  jika  tidak  memungkinkan  implementasi  regulasi  dan infrastruktur  yang  benar-benar  ideal,  maka  pilihan  kebijakan  harus  diambil  meskipun belum  sempurna  (Siregar,  2009;  Imaduddin,  2011).  Dengan  ketentuan  tersebut  yang digunakan  sebagai  dasar  hukum  layanan  dan  operasional  perbankan  diharapkan  para pihak baik bank dan nasabah dapat memanfaatkan dengan baik  demi kelancaran usaha tanpa ada masalah yang berarti.

## 4.3 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia
Bank  Digital  Syariah  yang  berawal  dari  bank  konvensional  bertransformasi menjadi  berbasis  digital.  Pembatasan  mobilitas  memaksa  masyarakat,  khususnya nasabah, untuk menggunakan layanan digital dalam bertransaksi. Kebijakan pembatasan sosial  mendorong  digitalisasi  layanan  perbankan,  sehingga  potensi  layanan  perbankan digital memiliki potensi risiko siber yang lebih besar. Potensi ancaman terhadap mobile banking  juga  beragam,  seperti  penyalahgunaan  hak  akses  mobile  banking,  serangan phishing  terhadap  nasabah,  pencurian  data,  salah  urus  aplikasi  mobile  banking, pembajakan simcard, dan serangan malware.
Menurut  ISO  (Organisasi  Internasional  untuk  Standardisasi),  tepatnya  ISO/IEC 27032:2012  Panduan  teknik  keamanan  teknologi  informasi  untuk  keamanan  siber. Cybersecurity  atau  Keamanan  siber  adalah  sarana  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi di dunia maya. Cyberspace mengacu  pada  lingkungan  terbilang  kompleks  yang  merupakan  hasil  interaksi  antara manusia, layanan di Internet, perangkat lunak, dan didukung oleh perangkat Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dan  koneksi  jaringan  yang  di  distribusikan  pada seluruh  dunia  (Permatasari,  2021).  Keamanan  dunia  maya  sekarang  adalah  praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Keamanan dunia maya biasanya  bertujuan  untuk  mengakses,  mengubah,  atau  menghancurkan  informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu pengoperasian proses bisnis.
Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  keamanan  siber  adalah  suatu  tindakan  untuk melindungi  sistem  komputer  dari  serangan  digital  atau  akses  ilegal.  Ada  beberapa elemen  keamanan  pada  siber,  termasuk  keamanan  aplikasi,  keamanan  informasi, keamanan  cloud,  keamanan  jaringan,  pemulihan  bencana/perencanaan  kelangsungan bisnis,  keamanan  operasional,  dan  pendidikan  pengguna  akhir.  Elemen-elemen  ini sangat  penting  untuk  memastikan  keamanan  cybersecurity  secara  keseluruhan,  karena risiko  paparan  ancaman  digital  terus  meningkat  dan  ancaman  semakin  beragam.  Oleh karena  itu,  penting  untuk  melindungi  sistem  bahkan  dari  risiko  terkecil  sekalipun (Permatasari, 2021).
Transaksi perbankan digital memiliki risiko baik risiko teknis maupun risiko non teknis yang  harus dihadapi oleh nasabah maupun bank, untuk hal ini pihak bank harus menerapkan  pengelolaan  manajemen  risiko  yang  baik  dan  harus  menerapkan  prinsip kehati-hatian. Contoh-contoh risiko operasional yang dapat terjadi antara lain (Sakti et al, 2018):
a. User ID yang merupakan identitas nasabah terkunci karena tidak ingat Personal Identification  Number  (PIN)  yang  dibuat  sendiri  atau  tidak  ingat  User  ID pengguna,
b. Kriteria  password yang susah dan tidak lazim bagi masayarakat umum,
c. Kesalahan nasabah saat melakukan penginputan data karena kurang informasi dari bank atas prosedur yang benar,
d. Pencurian informasi data bank yang dilakukan oleh internal maupun eksternal,
e. Tidak adanya jaringan internet sehingga nasabah tidak dapat melakukan akses transaksi secara online,
f. Virus Atau Malware Atas Sistem Bank Yang Sangat Rentan,
g. Nasabah  tidak  menerima  bukti  notifikasi dari  bank  karena  tidak  terkirim  baik SMS atau Email,
h. Pihak  eksternal  dapat  melakukan  pencurian  User  ID  dan  kode  kunci  atau Password nasabah,
i. Kode kunci atau password dan User ID nasabah dapat diakses secara tidak sah oleh pelaku tindak kejahatan penipuan yang mengatas namakan nasabah,
j. Kode  kunci  atau  password  dan  User  ID  nasabah  diminta  oleh  eksternal  bank pelaku kejahatan yang mengatas namakan Bank,
k. Karyawan    melakukan    kerja    sama    dengan    pelaku    kejahatan    untuk menghubungkan Kartu ATM dengan nomor rekening nasabah,
l. Domain  untuk  melakukan  akses  system  bank  digunakan  pelaku  tindak kejahatan penipuan,
m. Pihak Eksternal Bank Membajak sistem yang ada di bank,
n. Nasabah  memberikan  data  palsu  dengan  identitas  asli  tapi  palsu  yang disampaikan ke bank dengan tujuan untuk melakukan tindak kejahatan.
Berbagai  risiko  yang  disebutkan  itu  dapat  dialami  nasabah  khususnya  nasabah yang menggunakan layanan digital dan melakukan traksaksi secara online, dalam hal ini baik pihak bank dan pihak nasabah memiliki kondisi yang sulit karena dengan kondisi yang  terjadi  seperti  ini  biasanya  pihak  nasabah  sering  dirugikan  karena  nasabah  tidak memiliki  bukti  yang  kuat  untuk  melakukan  klaim    kerugian  dan  nasabah  hanya mengharapkan  pihak  bank  memahami  kejadian  yang  dialami  nasabah  dan  pihak  bank mengembalikan  dana  nasabah  atas  kejadian  risiko  tersebut.  Dengan  adanya  ketentuan perlindungan  nasabah  yang  berlaku,  nasabah  tidak  perlu  khawatir  apabila  mengalami kejadian di atas yang merugikan nasabah karena ketentuan sangat jelas dengan catatan memang tidak melakukan transaksi yang dimaksud (Gaib, 2019).
Dalam  rangka  memberi  rasa  keamanan,  kenyamanan  dan  keadilan  nasabah maupun  pihak  bank  secara  umum  perlindungan  hukum  nasabah,  pemerintah  mengatur secara  khusus  dalam  UU  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan pada BabVI  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  pasal  28  hingga  31.(Indonesia, 2011).  Sebagai  pelaksanaan  dari  Undang  Undang  yang  diterbitkan  pemerintah,  OJK mengeluarkan  peraturan  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  diatur dalam  POJK  Nomor1  Tahun  2013.  Perlindungan  nasabah atas  layanan  digital terdapat dalam  POJK  Nomor  12  Tahun  2018  Bab  V  tentang  Perlindungan  Nasabah  pada  pasal 21  disebutkan  penyelenggara  Layanan  Perbankan  Digital  harus  melaksanakan perlindungan  nasabah,  harus  mempunyai  mekanisme  penanganan  /  handling  complain setiap pengaduandan/atau pertanyaan nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
Prinsip  perlindungan  yang  diberikan  kepada  nasabah  mencakup  transparansi terkait  produk  dan  jasa  perbankan,  perlakuan  yang  adil  bagi  bank  dan  nasabah, keandalan  bank  dalam  menyelesaikan  masalah,  kerahasiaan  bank  dan  keamanan  data nasabah harus dijamin bank dan penanganan penyelesaian sengketa, pengaduan nasabah harus  dilakukan  praktis  dan  sederhana  dan  tidak  merepotkan  nasabah,  diselesaikan
dengan  segera  dan  biaya  terjangkau  apabila  perlu  biaya  yang  dikeluarkan  nasabah. Untuk  mekanisme  penanganan  setiap  pengaduan  nasabah  dapat  diberikan  fasilitas melalui  berbagai  media  diantaranya  telepon,  email  dan  dokumen  surat  (Otoritas  Jasa Keuangan,  2018).  Pihak-pihak  yang  melakukan  hubungan  usaha  dengan  bank  tidak perlu  khawatir  apabila  mengalami  kejadian-kejadian  atas  layanan  digital  karena  telah diatur mengenai perlindungan nasabah.
Perlindungan  Hukum  bagi  Nasabah  Bank  Digital  Syariah  dalam  menghadapi risiko  baik  risiko  teknis  maupun  non  teknis  yang  dihadapi  nasabah  dan  bank  sejalan dengan prinsip kerahasiaan bank. Yang pertama adalah teori absolute yang menyatakan “bank  mempunyai  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  atau  informasi  tentang nasabahnya yang bank ketahui karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, dalam keadaan  biasa  atau  dalam  keadaan  luar  biasa”.  Teori  ini  mengutamakan  kepentingan individu  dan  mengabaikan  kepentingan  negara  atau  masyarakat,  meskipun  berpotensi merugikan masyarakat, karena aparat penegak hukum mungkin tidak dapat menjangkau klien  yang  menyimpan  dana  dari  kegiatan  ilegal.  Kedua,  teorinya  relatif  rahasia  bank. Bank  diperbolehkan  untuk  membuka  rahasia  atau  membocorkan  informasi  nasabah tentang  nasabahnya  jika  untuk  kepentingan  negara  atau  kepentingan  hukum.  Artinya ada  pengecualian  terhadap  kerahasiaan  nasabah  untuk  memungkinkan  bank mengungkapkan  informasi  mengenai  suatu  instansi  atau  instansi,  diperbolehkan  untuk meminta informasi atau data keuangan nasabah yang bersangkutan.
Penerapan  teori  rahasia  bank  yang  relatif  mencerminkan  adanya  rasa  keadilan antara  kepentingan  nasabah  sebagai  kepentingan  individu  dengan  kepentingan masyarakat  dan  kepentingan  negara.  Konsisten  dengan itu,  Roscoe  Pound  mengatakan undang-undang  menjamin  segregasi  sosial  dan  perubahan  tatanan  sosial  dengan menyeimbangkan konflik kepentingan, yang pertama melibatkan kepentingan individu. Kedua,  kepentingan  sosial  (yang  dihasilkan  dari  kerangka  kondisi  kehidupan  sosial). Ketiga, kepentingan umum, khususnya kepentingan negara. (Wibowo, 2018).
Terkait  upaya  dalam  perlindungan  nasabah  yang  menggunakan  layanan  pada perbankan  digital  perbankan  yang  bertindak  sebagai  penyedia  layanan  pada  dasarnya adalah  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  bank  terhadap  nasabah  yang  mengalami kerugian.  (Talumewo,  2013).  Perlindungan  nasabah  atas  penyelenggaraan  layanan perbankan  digital  dapat  dilakukan  dengan  mencegah  atau  mengatasi  kondisi  yang nantinya  tidak  diharapkan  oleh  nasabah  melalui  peraturan  perundang-undangan, perlindungan ini dikenal dengan perlindungan preventif (Candrawati, 2014). Kemudian adanya perlindungan bagi nasabah atas kondisi yang tidak diinginkan diatas yang telah terjadi  dan  merugikan  nasabah,  sehingga  diperlukan  upaya  untuk  mengatasi permasalahan tersebut. Perlindungan yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang timbul dikenal dengan perlindungan represif (Jahri, 2016).
Upaya perlindungan nasabah pengguna layanan perbankan digital yang dilakukan oleh  bank  sebagai  penyedia  layanan  harus  menjaga  kepercayaan  masyarakat  sebagai konsumen  perbankan  yang  merupakan  modal  besar  bagi  sebuah  bank,  tanpa  adanya kepercayaan  masyarakat  maka  bank  tidak  akan  dapat  menjalankan  usahanya.  kegiatan dengan  benar.  Sehingga  bank  harus  menjaga  kepercayaan  masyarakat  dengan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  masyarakat  khususnya kepentingan  nasabah  bank  yang  bersangkutan.  Asas  ini  diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (4) yang  disebut  UU  Perbankan,  yaitu  asas  kepercayaan  adalah  asas  yang  melandasi hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  bank.  Bank  bekerja  dari  dana masyarakat yang
disimpan  berdasarkan  kepercayaan  sehingga  setiap  bank  perlu  menjaga  kesehatan banknya dengan tetap menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat (Fitri, 2020).
Upaya  perlindungan  nasabah  dalam  layanan  digital  dapat  dilakukan  dengan langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  sebagai  upaya  untuk kemudian  dapat  mengembangkan  perbankan  digital,  langkah-langkah  tersebut  penting yaitu: user friendly, hal ini tentunya harus dilakukan oleh perusahaan perbankan digital, khususnya  perbankan  syariah,  dimana  perusahaan  harus  memberikan  kesan  terbaik kepada  konsumen  dalam  menggunakan  layanannya.  Hal  ini  tentunya  akan  sangat berpengaruh  karena  memudahkan  konsumen  untuk  beralih  ke  perusahaan  lain  jika merasa dirugikan baik dari segi pelayanan maupun fasilitas yang diberikan. Keamanan siber  tentunya  menjadi  tolok  ukur  utama  dalam  dunia  perbankan,  dimana  bank  harus dapat  bekerja  sama  dengan  pemerintah  dalam  memberikan  keamanan  yang  maksimal kepada nasabah saat bertransaksi. Database, perusahaan perbankan harus memiliki data nasabah  yang  jelas,  resmi  dan  detail  agar  nantinya  dapat  menganalisis  data  tersebut sesuai  dengan  kebutuhan,  perilaku  dan  keinginan  konsumen  dalam  menggunakan layanan  perbankan.  Integrasi,  perusahaan  perbankan  harus  dapat  menghubungkan kebutuhan online dan offline dan hal inilah yang mendukung penerapan digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia. DNA Digital, perusahaan perbankan harus sudah mulai  membangun  ekosistem  DNA  digital  untuk  memvalidasi  data  karena  tentunya dalam  implementasi  layanan  perbankan  digital  nasabah  dan  bank  tidak  saling  bertatap muka  dalam  melakukan  transaksi.  Ini  juga  bertujuan  sebagai  alat  keamanan  untuk validitas data pemilik (Amrillah, 2020).
Keadaan  seperti  itu,  tentu  akan  sejalan  dengan  konsep  maslahah  mursalah  jika benar-benar  dilaksanakan  untuk  kepentingan  umum  (Khusairi,  2013;  Hakiem  & Waluyo,  2019;  Sukarno,  2010).  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  meraih  manfaat  dan menolak mudharat. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap  larangan  lebih  besar  dari  perhatian  syara'  terhadap  apa  yang  dianggap (Amrillah, 2020).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Regulasi bank digital di Indonesia diatur dalam POJK No.12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital  serta  dalam  POJK  No.  12  Tahun  2021 Tentang  Bank  Umum,  tepatnya  dalam  Bab  IV  pada  pasal  23-31.  Adapun  terkait perlindungan  nasabah  mengacu  pada  POJK  No.  1  Tahun  2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  POJKNo.12  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Layanan  Perbankan  Digital  oleh  Bank  Umum  tepatnya  dalam  Bab  V  tentang Perlindungan  Nasabah,  serta  Surat  Edaran  OJK  No.17  Tahun  2018  tentang  Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

## REFERENSI
Adams,  K.  A.,  &  Lawrence,  E.  K.  (2022). Research  methods,  statistics,  and applications (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
Amrillah,  M.  U.  (2020).  Urgensi  Pembentukan  Undang-Undang  Digital  Banking  Bagi Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Jurnal  Lex  Renaissance , 5 (4),  928–945. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art12
Ali,  M.  M.,  Devi,  A.,  &  Bustomi,  H.  (2020).  Determinants  of  Islamic  financial exclusion  in  Indonesia. Journal  of  Islamic  Monetary  Economics  and Finance , 6 (2), 373-402.
Ali,  M.  M.,  Devi,  A.,  Furqani,  H.,  &  Hamzah,  H.  (2020).  Islamic  financial  inclusion determinants in Indonesia: an ANP approach. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management .
Ali,  M.  M.,  Sakti,  M.  R.  P.,  &  Devi,  A.  (2019).  Developing  an  Islamic  financial inclusion  index  for  Islamic  Banks  in  Indonesia:  A  cross-province analysis. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance , 5 (4), 691-712.
Aziz, M. R. A., Jali, M. Z., Noor, M. N. M., Sulaiman, S., Harun, M. S., & Mustafar, M. Z.  I.  (2021).  Bibliometric  Analysis  Of  Literatures  On  Digital  Banking  And Financial Inclusion Between 2014-2020. Library Philosophy and Practice , 2021 , 1–31.
Barquin,  S.,  Gantes,  G.  de,  HV,  V.,  &  Shrikhande,  D.  (2019).  Digital  banking  in Indonesia:  Building  loyalty  and  generating  growth. McKinsey  &  Company , February , 6. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our- insights/digital-banking-in-indonesia-building-loyalty-and-generating-growth Candrawati,  N.  N.  A.  (2014). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Kartu  E- Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial . 1–16. D,  Mulyantoro,  B.  (2021). Digital  Banking  dan  Bank  Digital  dalam  Tinjauan  Hukum Perbankan . Baladena. https://baladena.id/digital-banking-dan-bank-digital-dalam- tinjauanhukum-perbankang/. Di petik Februari 28, 2022
Devi, A., & Firmansyah, I. (2020). Eﬃciency Determinant Analysis in Islamic Bank in Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 11 (2), 104-116.
Fitri,  D.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Perbankan  Yang  Mengalami Kerugian  Atas  Pembobolan  Rekening. National  Conference  on  Law  Studies
(NCOLS) , 978–979. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1459/934 Gaib,  D.  N.  (2019).  Dinamika  Hukum  Perbankan  Digital  di  Indonesia. Carbohydrate Polymers , 6 (1), 5–10.
Hakiem,  H.,  &  Waluyo,  D.  S.  (2019).  Musyarakah,  Mudharabah  dan  Pertumbuhan Sektor Riil. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 2 (1), 64-74.
Haralayya,  B.  (2021).  How  Digital  Banking  Has  Brought  Innovative  Products  and Services  To  India. Journal  of  Advanced  Research  in  Quality  Control  and
Management , 6 (1), 16–18. https://www.researchgate.net/publication/352681606_HOW_DIGITAL_BANKIN
G_HAS_BROUGHT_INNOVATIVE_PRODUCTS_AND_SERVICES_TO_IND IA
Imaduddin,  M.  (2011).  Determinants  of  Banking  Credit  Default  in  Indonesia:  A
Comparative Analysis. AL-INFAQ , 2 (1). Indonesia,  R.  (2011). Undang  Undang  RI  No.21  tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan .
Istiyowati, L. S. (2018). Fitur-Fitur Layanan Internet Banking Pada Bank Di Indonesia.
Jutisi , 6 (3), 1589–1600. http://ojs.stmik-
banjarbaru.ac.id/index.php/jutisi/article/view/258
Jahri,  A.  (2016).  Perlindungan  Nasabah  Debitur  Terhadap  Perjanjian  Baku  Yang Mengandung  Klausula  Eksonerasi  Pada  Bank  Umum  Di  Bandarlampung. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1), 125–148.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.651
Jaya  Sakti,  M.  A.,  Achsani,  N.  A.,  &  Syarifuddin,  F.  (2018).  Online  Banking Implementation: Risk Mapping Using ERM Approach. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 20 (3), 279–306. https://doi.org/10.21098/bemp.v20i3.824
Kaur, S. J., Ali, L., Hassan, M. K., & Al-Emran, M. (2021). Adoption of digital banking channels in an emerging economy: exploring the role of in-branch efforts. Journal of Financial Services Marketing , 26 (2), 107–121. https://doi.org/10.1057/s41264- 020-00082-w
Kholis,  N.  (2018).  Perbankan  Dalam  Era  Digital  Baru. Economicus , 12 (1),  80–88. file:///C:/Users/ferna/Downloads/149-Article Text-394-1-10-20201112.pdf Khusairi,  A.  (2013). Evolusi  Ushul  Fiqh:  Konsep  dan  Pengembangan  Metode  Hukum Islam, Pustaka Ilmu . Pustaka Ilmu.
Luthfiatussa’dyah,  D.,  Kosim,  A.  M.,  &  Devi,  A.  (2023).  Strategi  Optimalisasi Digitalisasi  Produk  Perbankan  pada  Bank  Syariah  Indonesia. El-Mal:  Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 4 (3), 783-802.
Melnychenko, S., Volosovych, S., & Baraniuk, Y. (2020). Dominant Ideas of Financial Technologies  in  Digital  Banking. Baltic  Journal  of  Economic  Studies , 6 (1),  92. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-92-99
Murdiyanto,  E.,  Akbar,  T.,  &  Sari,  A.  R.  (2021).  Digitalisasi  sebagai  upaya  adaptif industri  pasar  modal  di  era  disruption:  dampak  pada  eksistensi  WPPE  di  masa pandemi  Covid-19. Management  and  Business  Review , 5 (2),  150–162. https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.5741
Mutiasari,  A.  I.  (2020).  Perkembangan  Industri  Perbankan  Di  Era  Digital. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 9 (2), 32–41.
https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2018).  POJK  Nomor  12/POJK.03/2018  Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Ojk RI , I , 1–55. Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor  12/POJK.03/2021  tentang  Bank  Umum. Www.Ojk.Go.Id ,  1–113. https://sikepo.ojk.go.id/SIKEPO/DatabasePeraturan/PeraturanUtuh/84c36c57- c4bb-4815-9b13-c229
P,  D.  R.  (2019).  Digital  Banking  Challenges  and  Opportunities  in  India. EPRA International  Journal  of  Economic  and  Business  Review , December ,  20–23. https://doi.org/10.36713/epra2985
Permatasari,  D.  (2021). Tantangan  Cyber  Security  di  Era  Revolusi  Industri  4.0 .
Kementerian Keuangan RI. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-
sulseltrabar/baca-artikel/14190/Tantangan-Cyber-Security-di-Era-Revolusi- Industri-40.html
Sari,  R.  P.  (2017). Pengaruh  Persepsi  Manfaat,  Kemudahan,  Dan  Resiko  Terhadap Penggunaan Internet Banking Nasabah Bank Mandiri Di Surabaya . 1–14. Siregar,  M.  (2009).  Agenda  Pengembangan  Perbankan  Syariah  untuk  Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan.
Iqtisad , 3 (1), 46–66. https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol3.iss1.art4
Siroj, S. (2021). Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi. Aksyana : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam , 1 (1), 39.
https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1654
Sukarno, F. (2010). Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam. AL-INFAQ , 1 (1). Talumewo, F. J. (2013). Pertanggungjawaban bank terhadap korban kejahatan skimmer. Lex Crimen , Vol.II/No.1 (Kejahatan informasi dan transaksi elektronik), 132–147. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1005
Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 1 (3), 294–307. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307
Trisaksono  Heri  Wibowo.  (2018).  Refleksi  Hukum. Ejournal.Uksw.Edu , 3 (3),  17–32. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2008). Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah . 1–64. Vago, S., & Barkan, S. E. (2018). Law and Society . Routledge.
Vebiana, V. (2018). Perbankan Digital , Pengalaman Pelanggan, dan Kinerja Keuangan Bank  Syariah. Prosiding  Industrial  Research  Workshop  and  National  Seminar , Vol.  9 ,  h.747.  https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1145, diakses pada 13 Oktober 2022, pukul 11.58 WIB
Zher  Detska,  L.,  Dyatlov,  Y.,  Diatlova,  V.,  Derkach,  J.,  &  Goncharenko,  A.  (2021).
Digital  banking  in  the  marketing  mix  and  human  resource  management: improving  the  approach  to  the  assessment  as  an  innovative  component. Wikipedia.  https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Aladin_Syariah    diakses  tanggal 20 Mei 2022, Pukul 14:00