IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015  TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU Muhammad Sidik
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia E-mail: sidik3584@gmail.com
Diterima: 22 Juli 2021
Direvisi: 11 Agustus 2021 Disetujui: 15 Agustus 2021

## Abstrak
Penelitian  ini  di  latar  belakangi  antara  ketidak  sesuaian pelaksanaan  perma  di  PERMA  Nomor  1  Tahun  2015  dimana penetapan  PA  dan  pencatatan  perkawinan  yang  seyogyanya selesai pada hari itu, sehingga masyarakat harus datang lagi pada hari  yang  lain  ke  Kantor  Disdukcapil  untuk  mendapatkan  akta kelahiran bagi anak-anaknya, tentu memerlukan tambahan biaya dan  waktu  untuk  mendapatkan  tiga  dokumen  kependudukan tersebut,  apalagi  bagi  masyarakat  yang  berdomisili  jauh  atau  di daerah  terpencil.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif empiris  atau    yang  lebih    dikenal  dengan  socio-legal  research, yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  dengan Ketua  Pengadilan  Agama,  Hakim  PA  Pulang  Pisau,  Kepala KUA dan Kepala Disdukcapil sedangkan informan Panitera, staf dan  penerima  manfaat  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  di Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi, kemudian  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  empat  tahap yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan verifikasi  data  sedangkan  teknik  pengabsahan  data  dilakukan dengan  Teknik  triangulasi  sumber  dan  metode.  Hasil  penelitian ini  adalah  Implementasi  pelayanan  terpadu  sidang  keliling secara  substantif  sesuai  dengan  Perma  Nomor  1  Tahun  2015 hanya  saja,  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  belum  dicantumkan dalam SK KPA Pulang Pisau sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan  terpadu  sidang  keliling.  Solusi  hukum  terhadap problematika  Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 adalah harus  menerbitkan  surat  keputusan  bersama  (SKB)  antara Mahkamah  Agung,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Agama untuk membuat standar operasional prosedur yang jelas  sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling.
Kata kunci: Implementasi, Pelayanan Terpadu, Sidang Keliling

## Abstract
This  research  is  based  on  the  discrepancy  between  the implementation  of  the  regulation  in  PERMA  Number  1  of  2015 where  the  determination  of  the  PA  and  the  registration  of marriages should be completed on that day, so that people have to  come  again  on  another  day  at  the  Disdukcapil  Office  to  get birth certificates for children, of course. requires additional cost and time to obtain the three population documents, especially for people who live far away or in remote areas. This research is an
empirical  normative  research  or  better  known  as  socio-legal research,  which  was  carried  out  at  the  Pulang  Pisau  Religious Court,  with  the  Head  of  the  Religious  Court,  the  Pulang  Pisau PA Judge, the Head of KUA and the Head of Disdukcapil while the  Registrar  informants,  staff  and  recipients  of  integrated mobile  court  services  at  the  Pulang  Pisau  Religious  Court.  The data  collection  technique  used  observation,  interview  and documentation techniques, then data analysis was carried out in four  stages,  namely  data  collection,  data  reduction,  data presentation,  and  data  archiving  carried  out  by  source  and method triangulation techniques. The results of this study are: 1) The  implementation  of  integrated  services  for  mobile  courts  is substantively in accordance with Perma Number 1 of 2015 only, Perma Number 1 of 2015 has not been included in the SK KPA Pulang  Pisau  as  the  legal  basis  for  implementing  integrated services  for  mobile  courts.  2)  The  problem  with  the implementation  of  Perma  Number  1  of  2015  is  the  weakness  of the  binding  legal  force  on  the  Population  and  Civil  Registry Office  and  the  Office  of  Religious  Affairs  in  implementing integrated  services  for  mobile  courts  other  than  the  Pulang Pisau  Religious  Court.  3)  The  legal  solution  to  the  problem  of implementing  Perma  Number  1  of  2015  is  to  issue  a  joint decision letter (SKB) between the Supreme Court, the Minister of Home  Affairs  and  the  Minister  of  Religion  and  make  clear standard procedures as implementation in the implementation of integrated circuit court services.
Keywords: Implementation, Integrated Service, Circuit Court

## Pendahuluan
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, bermula dari PERMA  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Pengadilan.  PERMA  tersebut  merupakan  terobosan  luar biasa  dari  Mahkamah  Agung  dalam  rangka  membantu  program  pemerintah  secara nasional guna mengentaskan dan menanggulangi masalah kependudukan, terutama dalam mengentaskan  identitas  pribadi  dan  identitas  hukum  sebagaimana  amanat  Undang- Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  (Shalihah,  2018).  Implementasi  PERMA  Nomor  1 Tahun  2014  tersebut  ternyata  tidak  sepenuhya  menyelesaikan  masalah  identitas  pribadi dan identitas hukum masyarakat, karena tidak secara spesifik mengatur proses penerbitan buku  nikah  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  akta  kelahiran  oleh  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) (Fajri, 2018). Saat ini, Pengadilan Agama (PA), KUA dan Disdukcapil bekerjasama dengan Australia Indonesia Partners For Justice (AIPJ),  Pusat  Kajian  dan  Perlindungan  Anak  Universitas  Indonesia  (PUSKAPA  UI) menggagas  sebuah  program  pelayanan  identitas  hukum  terpadu  yaitu  Itsbat  Nikah Terpadu (BAB, 2020).
Program  kerjasama  ini  melibatkan  berbagai  Kementerian  /  lembaga  terkait, terutama  Mahkamah  Agung  (MA)  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  dan
Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Ridwan (2014) menyebut bahwa program  ini  memberikan  dampak  (impact)  yang  sangat  besar  terutama  dalam meningkatkan  kepemilikan  identitas  hukum  bagi  masyarakat  miskin,  masyarakat pedesaan, perempuan dan anak-anak (Fahmi, 2019).
Masyarakat  sangat  mengharapkan  adanya  pelayanan  terpadu,  sebab  sangat membantu memudahkan masyarakat. Berdasarkan implementasi program layanan terpadu tersebut (Aminnolah, 2014), MA kemudian  menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Pelayanan  Terpadu  Sidang  Keliling  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  / Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. PERMA ini secara spesifik menjelaskan mengenai mekanisme kerjasama antar berbagai instansi yaitu PA, KUA dan Disdukcapil. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat  dengan  mudah  dan  cepat  dalam  mengurus  identitas  hukumnya  berupa  akta perkawinan,  buku  nikah  dan  akta  kelahiran  (Al  Haq,  2019).  Adanya  pelayanan  terpadu, masyarakat  tidak  akan  banyak  menghabiskan  waktu  dan  biaya.  Pelayanan  terpadu dilaksanakan dengan sistem sidang dan layanan keliling sehingga masyarakat tidak harus mendatangi  Kantor  PA  atau  Kantor  Disdukcapil  yang  berpusat  di  ibukota  Kabupaten (Zahrah,  2019).  Masyarakat  yang  memerlukan  pelayanan  cukup  datang  ke  ibukota Kecamatan atau bahkan ke Kantor Kelurahan atau Desa.
Penerapan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2015  dalam  praktek  di  lapangan  berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Berdasarkan hasil observasi, bahwa PA Pulang Pisau,  yang  berdiri  tanggal  22  Oktober  2018,  sejak  tanggal  28  Oktober  2018  telah memulai  melaksanakan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2015,  namun  dalam  realita  banyak ditemukan  problem  seperti  terbatasnya  SDM  (Hakim  yang  bertugas)  dan  sarana  dan prasarana.
Data  yang  diperoleh,  terdapat  40  perkara  Permohonan  Isbat  Nikah,  hakim  yang bertugas  hanya  3  (tiga)  orang  dan  dibantu  2  (dua)  orang  Panitera  Pengganti,  sehingga terjadi  keterlambatan  dalam  menyerahkan  salinan  penetapan  PA  dan  pencatatan perkawinan yang seyogyanya selesai pada hari itu, sehingga masyarakat harus datang lagi pada hari yang lain ke Kantor Disdukcapil untuk mendapatkan akta  kelahiran bagi anak- anaknya, tentu memerlukan tambahan biaya dan waktu untuk mendapatkan tiga dokumen kependudukan  tersebut,  apalagi  bagi  masyarakat  yang  berdomisili  jauh  atau  di  daerah terpencil.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  empiris  yaitu  penelitian  langsung mendalam yang dikenal dengan istilah lain penelitian socio-legal (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini akan dilaksanankan di Pengadilan Agama Pulang Pisau, yang beralamat di Jalan Tingang Menteng No. 51 Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau. Data yang diambil dari  penelitian  ini  adalah  data  yang  relevan  dengan  fokus  penelitian  yakni  problem implementasi  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  praktek pelayanan  terpadu  sidang  keliling  di  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi, kemudian  teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  empat  tahap  yaitu  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  data  sedangkan  teknik  pengabsahan  data dilakukan dengan Teknik triangulasi sumber dan metode.

## Hasil dan Pembahasan
Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  mewilayahi  Kabupaten  Pulang  Pisau.  Wilayah yurisdiksi  tersebut  dampak  dari  pemekaran  Kabupaten  Kapuas  menjadi  dua  Kabupaten berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2002  tentang Pembentukan  Kabupaten  Katingan,  Kabupaten  Seruyan,  Kabupaten  Pulang  Pisau, Kabupaten  Murung  Raya  dan  Kabupaten  Barito  Timur.    sehingga  wilayah  hukum Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  total  berjumlah  8  kecamatan,  99  Kelurahan  dan  Desa dengan  mayoritas  penduduk  muslim  berjumlah  78,17%,  untuk  kelancaran  pelaksanaan tugas  dan  penyelesaian  perkara  serta  adanya  kepastian  hukum  guna  terciptanya transparansi  publik  bagi  pencari  keadilan  dalam  lingkup  perkara  perdata,  maka Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  perlu  menentukan  biaya  panggilan/  pemberitahuan, ditetapkan  biaya  panggilan  dan  atau  pemberitahuan  yang  pemungutannya  disesuaian dengan radius per desa/kelurahan dalam wilayah hukum pada Pengadilan Agama Pulang Pisau  yang  jarak  tempuhnya  ditentukan  berdasarkan  surat  Keputusan  Kepala  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Pulang  Pisau  tanggal  06  November  2018  Nomor 094/117/Dishub-PP/XI/2018  tentang  daftar  tabel  Data  Jarak  Ibu  Kota  Pulang  Pisau dengan  Kecamatan  dan  Desa,  Selanjutnya  dituangkan  dalam  surat  keputusan  bersama antara  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pulang  Pisau  nomor:  W16-U11/45/HK.02/XI/2018 tanggal  07  Nopember  2008  dan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  Nomor W16-A12/60/HK.05/XI/2018.
Selanjutnya  guna  penyempurnaan  data  dan  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan informasi  terkait  biaya  perkara  kepada  masyarakat,  Ketua  Pengadilan  Agama  Pulang Pisau  melakukan  perubahan,  dengan  menerbitkan  surat  Keputusan  Ketua  Pengadilan Agama  Pulang  Nomor:W16-A12/38/HK.05/I/2021  tanggal  04  Januari  2021  tentang Penetapan  Biaya  Panggilan/Pemberitahuan  Dalam  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Agama Pulang Pisau.
Pengadilan  Agama Pulang Pisau merupakan  Pengadilan  Tingkat Pertama bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat, hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  ekonomi  syariah  sebagaimana  diatur  dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut, pada  tahun  2018  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  memiliki  pegawai  berjumlah  8  orang dan  3  tenaga  honorer.    Pada  tahun  2019.  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  memiliki  8 orang pegawai dan 4 tenaga honorer. Berikut data lengkap dari tenaga fungsional Hakim, Kepaniteraan, dan Kejurusitaan Pengadilan Agama Pulang Pisau.
Tabel 1 Daftar Tenaga Fungsional Hakim No Nama Gol/ Ruang Jabatan 1 Sri Roslinda, S.Ag., M.H. IV/a Wakil Ketua Pengadilan 2 Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. III/c Hakim Pratama Madya 3 Mulyadi, Lc., M.H.I. III/c Hakim Pratama Madya

## Tabel 2 Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan
No Nama Gol/Ruang Jabatan 1 H. Abdussahid, S.Ag III/d Panitera 2 Hj. Mardiana Indah, S.Ag III/d Panitera Muda Hukum 3 Ali Maungga, S.H. III/b Panitera Pengganti Tabel 3 Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan No Nama Gol/Ruang Jabatan 1 Nilam Ma’unatunni’mah II/c Juru Sita
Semua  tenaga  fungsional  diatas  bertugas  dalam  pelaksanaan  layanan  terpadu sidang  keliling  yang  dilaksanakan  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  sesuai  dengan  Surat Keputusan Wakil ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor W16-
A12/70/HK.05/XI/2018  tanggal  22  November  2018  Tentang  Tim  sidang  diluar  gedung Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  di  Desa  Bahaur  Kecamatan  Kahayan  Kuala  Kabupaten Pulang  Pisau . Selanjutnya  pada  tahun  2020  telah  terjadi  mutasi  pegawai  dan  pergantian pimpinan,  serta  pengisian  jabatan  punsional  di  kepaniteraan,  yakni  Ketua,  wakil  Ketua, Panitera,  Panitera  Muda  Gugatan,  Panitera  Muda  Permohonan  dan  Panitera  Muda Hukum;
Tabel 4 Daftar Tenaga Fungsional Hakim No Nama Gol/ Ruang Jabatan 1 Erpan, S.H., M.H. IV/a Ketua Pengadilan 2 Nur Izzah, S.H.I. III/c Wakil Ketua Pengadilan 3 Nida Farhanah, S.Sy. III/c Hakim Pratama Madya Tabel 5 Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan No Nama Gol/Ruang Jabatan 1 H. Muhammad Sidik, S.H. III/d Panitera 2 Aristyawan Akrom Masykuri, SAg, M.Hum. IV/A Panitera Muda Hukum 3 Kartini, S.H.I. III/b Panitera Muda Gugatan Hj. Norbaiti, S.H.I. III/c Panitera Muda Permohonan Tabel 6 Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan No Nama Gol/Ruang Jabatan 1 - - -
Pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa tujuan pelayanan terpadu ini dilaksanakan untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  pelayanan  hukum  dan  secara  praktis
agar  masyarakat  dapat  dengan  mudah  dan  cepat  mendapatkan  hak  atas  pengesahan perkawinan/isbat nikah, buku nikah dan akta kelahiran. Pengadilan  Agama Pulang Pisau memahami layanan terpadu sidang keliling ini sebagai salah satu program yang bertujuan untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  mendapatkan  identitas  hukum  seperti  buku  nikah dan  akta  kelahiran  melalui  itsbat  nikah  (Hotijah,  2020).  Selain  itu,  pelayanan  terpadu sidang keliling ini juga tidak lepas dari misi yang telah di usung oleh Pengadilan Agama Pulang  Pisau.  Hal  tersebut  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Erpan  bahwa  layanan terpadu  sidang  keliling  menjadi  salah  satu  program  yang  dilaksanakan  berdasar  pada salah  satu  misi  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  yaitu  mewujudkan  peradilan  yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi (Pratiwi, 2019). Artinya, pelayanan terpadu sidang keliling tidak terlepas dari misi Pengadilan Agama Pulang Pisau.
Budaya  hukum  merupakan  kajian  yang  sangat  luas  mencakup  segala  perilaku masyarakat yang berbentuk nilai, norma dan lainnya (Adi, 2012). Perilaku tersebut telah melampaui  aturan  hukum  yang  berlaku  atau  dalam  istilah  yang  lebih  singkat  aturan hukum  yang  telah  menyatu  dengan  perilaku  masyarakat.  Budaya  hukum  tidak  bisa dilepaskan dari kesadaran hukum suatu masyarakat (Hartanto, 2015). Sedangkan budaya hukum menjadi salah satu dari sistem hukum yang berjalan di suatu masyarakat. Budaya dan kesadaran hukum masyarakat Pulang Pisau dijelaskan peneliti dalam kerangka sistem hukum yang berkaitan dengan pelayanan terpadu sidang keliling.
Pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  tidak  terlepas  dari  sistem  hukum yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau.  Seperti  yang  dijelaskan  Friedman  bahwa suatu  hukum  dapat  berfungsi  dan  difungsikan  ketika  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari sistem  hukum  yaitu  berupa  substansi  hukum  (legal  substance),  struktur  hukum  (legal structure),  dan  budaya  hukum  (legal  culture).  Pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang keliling juga berjalan berdasarkan  sistem hukum yang  ada di Pengadilan  Agama Pulang Pisau (Abubakar & Rahman, 2020). Pertama, substansi hukum yang mengatur pelayanan terpadu  sidang  keliling  terdapat  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2015.  Berdasarkan  peraturan  tersebut,  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  di Pengadilan  Agama  memiliki  aturan  hukum  yang  jelas.  Tujuan  utamanya  adalah peningkatan  akses  terhadap  pelayanan  di  bidang  hukum  dan  membantu  masyarakat terutama  yang  tidak  mampu  dalam  memperoleh  hak  atas  akta  perkawinan,  buku  nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.  Substansi hukum menurut Friedman mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang  ada  dalam  kitab  undang-undang  (law  books).  Hukum  yang  hidup  di  masyarakat dapat  dijadikan  acuan  dalam  membangun  hukum  yang  berkeadilan.  Erpan  berkaitan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:
Perma Nomor 1 Tahun 2015 sangat fundamental untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat  yang  sulit  mengakses  hukum,  meskipun  terkadang  dalam  praktiknya  masih menemui banyak kesulitan agar sesuai dengan amanah dalam peraturan tersebut. Namun, saya menganggap peraturan ini berangkat dari pemahaman perumus  hukum  atas kondisi nyata masyarakat.
Kedua,  struktur  hukum.  Secara  kelembagaan,  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau berposisi  sebagai  salah  satu  struktur  hukum  dalam  sistem  hukum  terkait  dengan pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Jimly Asshiddiqie yang memaknai struktur hukum sebagai suatu struktur internal dalam sistem hukum  yang  mencakup  pengertian  aspek  kelembagaan  sistem  hukum,  yaitu  berkaitan dengan  proses  pelembagaan  fungsi-fungsi  hukum  dan  mekanisme  hubungan  antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan  hukum  ( law  and  rule  making ),  Implementasi  hukum  ( the  administration  of law ),  sampai  ke  penegakan  hukum  dan  keadilan  (law  enforcement).  Artinya,
keterlaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling mengikat secara sistemik kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagai salah satu the administration of law. Sebagai penerap hukum, Pengadilan Agama Pulang  Pisau  dengan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  memahami  secara  persis bagaimana  pelayanan  terpadu  harus  dilaksanakan.  Hal  tersebut  berdasarkan  hasil wawancara dengan NF yang menyatakan bahwa:
Bahwasanya  kesadaran  hukum  masyarakat  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama Pulang  Pisau  bervariasi  sehingga  peraturan  Mahkamah  Agung  yang  mengatur  sidang keliling  itu  bisa  diartikan  sebagai  upaya  untuk  mendekatkan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  hanya  menjalankan  peraturan  yang  ada sebaik mungkin, soal teknis dilapangan dihadapi bersama-sama yang lain.
Ketiga,  budaya  hukum.  Budaya  hukum  ini  berkaitan  dengan  pemahaman masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah, buku nikah, dan akta kelahiran. Pemahaman tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau.  Secara  teori,  Friedman  menyebutkan  bahwa  sikap manusia  terhadap  hukum  lahir  melaui  sistem  kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta harapannya  yang  berkembang  menjadi  satu  didalamnya.  Kultur  hukum  menjadi  suasana pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.  Soekanto menjelaskan budaya hukum sebagai berikut:
Konsep  tentang  budaya  hukum  memiliki  makna  dengan  ruang  lingkup  yang  lebih luas  dari  ajaran-ajaran  tentang  kesadaran  hukum  sebagaimana  yang  sering diperbincangkan  orang  karena  konsep  mengenai  budaya  hukum  adalah  juga  mencakup tentang  kesadaran  hukum.  Jadi  disamping  kesadaran  hukum  masih  banyak  lagi  aspek- aspek lainnya yang dapat dimasukkan dalam komponen budaya hukum ini.
Sedangkan  kondisi  pemahaman  masyarakat  Pulang  Pisau  terkait  pentingnya  isbat nikah,  buku  nikah  dan  akta  kelahiran  tercermin  dari  beberapa  hasil  wawancara  dengan para  pihak  yang  berperkara  sebagai  berikut:  HI,  tempat  tanggal  lahir  Tahai  Jaya,  26 September  1991  pendidikan  SLTP,  memiliki  1  orang  anak.  HI  menyatakan  bahwa awalnya tidak tahu bahwa sanya ada sidang keliling yang di laksanakan oleh pengadilan agama,  akan  tetapi  setelah  mendapatkan  informasi  dari  petugas  Pengadilan  maka  HI mencoba mendaftar isbat nikah karena HI  tidak memiliki  akta nikah, dan pernikahan HI belum dicatatkan di KUA. HI beranggapan hal tersebut tidak bermasalah akan tetapi anak HI butuh akta lahir untuk daftar sekolah. Jadi HI baru mengetahui pentingnya buku nikah tersebut.  AM  Tempat  tanggal  lahir  Gandang,  29  Agustus  1984  Menyatakan  bahwa awalnya  tidak  mempunyai  uang  yang  cukup  untuk  mencatatkan  pernikahan  ke  KUA setempat,  sehingga  dengan  adanya  sidang  keliling  tersebut  sangat  memudahkan masyarakat  seperti  yang  tidak  memiliki  uang  seperti  beliau.  Beliau  juga  menjelaskan bahwa pencatatatan nikah itu sangat penting hal tersebut beliau peroleh setelah mngikuti sidang keliling, sekarang beliau  sudah mendapatkan Penetapan  sebagai bukti yang dapat dijadikan alasan untuk mendapat akta nikah di KUA, dan akta kelahiran anak beliau juga dapat diurus. Sebagaimana kutipan wawancara berikut, Berdasarkan wawancara terhadap dua  warga  yang  mengikuti  sidang  keliling  di  atas,  didapatkan  bahwa  kesadaran  hukum masyarakat sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari motif utama untuk mengikuti sidang  keliling  yaitu  mendapatkan  akta  nikah  dan  akta  kelahiran  anak,  sedangkan  untuk kepengurusan  akta  kelahiran  di  Disdukcapil  salah  satu  syaratnya  adanya  buku  nikah. Namun, secara umum masih belum memahami detail dari maksud Perma Nomor 1 Tahun 2015.
Sistem  hukum  terkait  dengan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  dengan  melihat deskripsi  diatas  sudah  memungkinkan  dalam  pelaksanaan  Perma  Nomor  1  Tahun  2015. Dari  mulai  substansi  hukum  berupa  Perma  Nomor  1  Tahun  2015,  Pengadilan  Agama
Pulang  Pisau  sebagai  penerap  hukum  dalam  struktur  hukum  dan  budaya  hukum  berupa pemahaman masyarakat terkait pentingnya akta nikah dan akta kelahiran anak.
Budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat Pulang Pisau jika melihat sistem hukum yang dijelaskan tersebut ditumbuhkan oleh baik penegak hukum atau antar warga masyarakat.  Penegak  hukum  berperan  dalam  memberi  pemahaman  terkait  manfaat  dari hukum  yang  telah  dibuat,  sedangkan  warga  masyarakat  yang  lebih  memahami  hukum memberi  informasi  kepada  warga  lain  (Purba,  2017).  Dari  kedua  peran  tersebut, kesadaran  masyarakat  Pulang  Pisau  semakin  tumbuh  sehingga  terbentuklah  budaya hukum  yang  baik  dalam  diri  masyarakat  Pulang  Pisau.  Budaya  hukum  dan  kesadaran hukum  tersebut  menjadi  hal  penting  dalam  Implementasi  Perma  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  praktik  pelayanan  terpadu  sidang  keliling.  Artinya,  jika  kesadaran  hukum masyarakat Pulang Pisau baik, maka pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling akan lebih mudah dan tercapai tujuan-tujuannya.
Potret  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  di  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau dinarasikan  peneliti  dalam  kurun  waktu  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2021. Argumentasinya adalah Perma Nomor 1 Tahun 2015 sebagai produk hukum yang hendak dianalisa  peneliti  merupakan  produk  hukum  yang  diberlakukan  mulai  tahun  2018 sehingga  peneliti  berupaya  menggali  data  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  di  Pengadilan Agama  Pulang  Pisau  dari  tahun  2018.  Meskipun  demikian,  dalam  pembahasan  sub-bab ini  peneliti  akan  memfokuskan  pada  beberapa  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang keliling  agar  didapatkan  gambaran  yang  utuh  mengenai  bagaimana  pelaksanaan pelayanan  terpadu  sidang  keliling  sesuai  dengan  kondisi  di  lapangan  yaitu  pelaksanaan pelayanan  terpadu  sidang  keliling  di  Desa    Bahaur    Kecamatan  Kahayan  Kuala Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 28 November 2018, selanjutnya di Kantor Urusan Agama  Kecamatan  Jabiren  Raya,  Kabupaten  Pulang  Pisau  pada  hari  Kamis  tanggal  25 Februari 2021 dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, pada  hari  Rabu  21  April  2021.  Berikut  deskripsi  lengkap  mengenai  pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau.
Pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan Agama  Pulang  Pisau  berlokasi  di  luar  gedung  Pengadilan  yang  biasanya  mengambil tempat  seperti  di  aula  kantor  Urusan  Agama  atau  gedung  sekitar.  Hal  tersebut  memang dilakukan  untuk  meringkas  jarak  dari  lokasi  para  pencari  keadilan  dengan  Pengadilan Agama. Oleh karena itu, secara teknis Pengadilan Agama Pulang Pisau mendatangi lokasi yang telah disiapkan untuk pelaksanaan sidang. Sedangkan jarak tempuh dari Pengadilan Agama  Pulang  Pisau  ke  lokasi  pelaksanaan  sidang  bervariasi.  Jarak  tempuh  tersebut terkadang  menjadi  problematika  teknis  dalam  proses  pelaksanaan  pelayanan  terpadu sidang keliling.
Tercatat  dari  tahun  2018  sampai  dengan  2021,  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau telah  melaksanakan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  di  tiga  Kecamatan  yaitu Kecamatan  Kahayan  Kuala,  Kecamatan  Jabiren  Raya  dan  Kecamatan  Maliku  wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Pulang Pisau yang semuanya berjumlah 8 Kecamatan 4 Kelurahan  dan  95  Desa.  Berdasarkan  dokumen  laporan  pelaksanaan  sidang  keliling, terdapat 5 Kecamatan yang belum menjadi lokasi sidang yaitu Kecamatan Kahayan Hilr, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Banama Tingang, Kecamatan Kahayan Tengah, dan Kecamatan  Sebangau  Kuala.  Pelayanan  terpadu  sidang  keliling  melibatkan  tiga  pihak dalam pelaksanaannya yaitu Pengadilan  Agama Pulang Pisau, Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Pulang  Pisau  dan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  di Kabupaten Pulang Pisau.
Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  dalam  proses  persiapan  pelaksanaan  pelayanan terpadu sidang keliling khusnya diwilayah Kecamatan Kahayan Kuala telah berkordinasi
dengan  pihak  terkait  yaitu  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Pulang Pisau  dan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  di  Kabupaten  Pulang  Pisau.  Sedangkan untuk  dua  wilayah  lain  yakni  Kecamatan  Jabiren  Raya  dan  Kecamatan  Maliku  hanya berkordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, hal ini terkendala tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan data yang ada.
Masalah  berikutnya  yang  muncul  tidak  keluarnya  akta  nikah  pada  hari  itu  juga, karena terkendala  masalah jaringan internet karena tidak semua wilayah Kecamatan bisa dijangkau  internet    dan  juga  SDM  dijajaran  KUA  tidak  sama.  PPN/Kepala  KUA  yang inovatif  telah  menerapkan  Sistem  Informasi  Nikah  (SIMKAH),  namun  ada  juga  yang belum  menerapkan  SIMKAH.  Jumlah  pegawai  di  KUA  juga  terbatas  dengan  semangat yang  berbeda-beda.  Begitu  pula  halnya  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  catatan  sipil mereka  baru  tahu  istilah  sidang  terpadu  setelah  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau berkordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan catatan sipil, masalah yang muncul tidak keluarnya akta kelahiran pada hari itu juga walaupun mereka sudah memiliki Sistem Informasi  Akta  Kelahiran  (SIAK)  sebagaimana  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama. Didalam pelaksanaanya Pengadilan Agama Pulang Pisau sering  berkordinasi  dengan  Kantor  Urusan  Agama  setempat  karena  KUA  dikecamatan lebih  dekat  dan  memahami  keadaan  masyarakat  setempat,  sedangkan  dengan  Dinas Kependudukan  dan  catatan  sipil  Pengadilan  Agama  jarang  melakukan  kordinasi  karena berkedudukan di Kabupaten dan tidak bisa terhubung langsung dengan masyarakat yang ada  dikecamatan  ataupun  pedesaan.  Artinya,  koordinasi  antar  pihak  dalam  pelaksanaan pelayanan  terpadu  sidang  keliling  masih  menjadi  problem  yang  perlu  dicarikan  solusi lebih lanjut.
Tim  layanan  terpadu  sidang  keliling  dibentuk  melalui  surat  keputusan  ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau. Masing-masing tim terdiri dari 7 orang yaitu satu orang ketua  majelis  hakim,  dua  orang  hakim  anggota,  didapingi  oleh  dua  orang  panitera pengganti,  jurusita  dan  staf.  Dalam  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  yang  dilakukan  oleh Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  tim  layanan  terpadu  dibentuk  dengan  melihat  jumlah perkara  yang  akan  disidangkan.  Artinya  penerimaan  perkara  untuk  sidang  keliling disesuaikan  dengan  jumlah  hakim  yang  ada,  gunanya  agar  perkara  yang  diputus  bisa maksimal hasilnya karena putusan adalah mahkota hakim, mahkota hakim harus terhindar dari  kecacatan  dan  kekeliruan.  Berdasarkan  data  yang  ada  seperti  tertulis  dalam  surat keputusan  ketua  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  tim  layanan  terpadu  sidang  keliling rata-rata  berjumlah  7  sampai  10  orang  dalam  satu  kali  pelaksanaan  sidang  keliling.  Hal ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus disidangkan seperti pada contoh  siding  pada  tahun  2018  yang  di  adakan  di  Desa  Bahaur,  Kecamatan  Kahayan Kuala,  Kabupaten  Pulang  Pisau  jumlah  perkara  yang  harus  disidangkan  sebanyak  40 perkara,  dengan  jumlah  petugas  hanya  sebanyak  7  sampai  10  orang  tentu  siding  yang dilaksanakan menjadi tidak efektif. Hal ini juga di ungkapkan oleh AAM Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau yang menyatakan bahwa:
Selain  kendala-kendala  yang  saya  ungkapkan  tadi  salah  satu  kendala  lain  yang kadang  muncul  adalah  mengenai  jumlah  personil  siding  keliling  dimana  ada  satu  ketika jumlah  perkara  yang  di  sidangkakn  tidak  sebanding  dengna  jumlah  petugas  sehingga siding yang dilakukan tidak maksimal ada beberapa langkah siding yang harus dipercepat sehingga ada beberapa perkara  yang penyelesaianya terburu-buru. Berdasarkan uraian di atas  maka  tim  pelaksana  siding  keliling  menjadi  salah  satu  kendala  yang  dapat menghambat  terlaksananya  secara  optimal  siding  keliling  yang  di  lakukan  oleh pengadilan agama pulang pisau.
Biaya  operasional  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  menjadi  salah  satu  faktor penting  agar  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  dapat  berjalan  dengan  baik  (Lilik,  2020). Kebutuhan  seperti  transportasi,  alat  tulis  kantor,  sewa  gedung,  honorarium  dan  lain-lain berpengaruh  terhadap  jalannya  pelaksanaan  sidang.  Seluruh  kebutuhan  operasional tersebut  dibebankan  kepada  penyelenggara  dikarenakan  penerima  manfaat  hanya membayar untuk biaya perkara. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 Poin 1 sampai Poin 3  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  yaitu,  Komponen  biaya  pelayanan  terpadu  terdiri  dari: Biaya perkara; dan Biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling. Biaya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dibebankan  kepada  penerima  manfaat Pelayanan Terpadu.
Biaya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dibebankan  kepada  APBN,  APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.
Praktiknya,  biaya  operasional  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling dianggarkan  dari  DIPA  Pemerintah  Kabupaten  Pulang  Pisau  seperti  halnya  sidang terpadu  diwilayah  Kecamtan  Kahayan  Kuala  pada  tanggal  28  November  2018.  Akan tetapi  untuk  selebihnya  untuk  dua  kecamatan,  yakni  Kecamatan  Jabiren  Raya  dan Kecamatan  Maliku  menggunakan  anggaran  DIPA  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau.  Hal tersebut  berdasarkan  data  dari  laporan  sidang  keliling  dan  juga  tercantum  dalam  surat keputusan ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau tentang tim sidang keliling.
Penganggaran tersebut bertujuan untuk optimalisasi fungsi pelaksanaan pelayanan terpadu  sidang  keliling,  untuk  menjangkau  segenap  lapisan  masyarakat  yang  masuk kedalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau.  Hal  ini  tentunya  menjadi sebuah  permasalahan  di  mana,  anggaran  yang  semestinya  di  keluarkan  oleh  PEMDA akan tetapi  tidak dikeluarkan  sehingga pelaksanaan menjadi terhambat tak  sampai disitu bahwakan  bias  jadi  siding  keliling  tidak  dapat  di  adakan  danengan  demikian  artinya, faktor  anggaran  operasional  dalam  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling dianggap hal yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan sidang terpadu.
Sejalan  dengan  hasil  penelusuran  penulis  tersebut  AAM  mengungkapkan  bahwa anggaran merupakan salah satu faktor penghambat terlaksananya siding keliling di mana untuk  duatahun  terakhir  pihaknya  mengadakan  siding  keliling  dari  anggaran  DIPA pengadilan  agama  sendiri  sehingga  pelaksanaanya  sedikit  memerlukan  pertimbangan- pertimbangan dan penentuan sekala prioritas.
Sependapat  dengan  AAM,  HNB  menyatakan  bahwa  anggaran  akhir-akhir  ini menjadi  kendala  bagi  kami  tidak  seperti  tahun  2018  yang  semuanya  di  tanggung  oleh PEMDA  sekarang  kami  harus  mengeluarkan  anggaran  dari  pihak  pengadilan  agama sendiri  untuk melaksanakan siding  keliling, hal ini  tentunya bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 yaitu biaya dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan memegang  prinsip  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran  merupakan  salah  saru  factor  penentu  keberhasilan terlaksananya  siding  keliling  di  kabupaten  pung  pisau  sehingga  dapat  di  pahami  bahwa anggaran  atau  biaya  merupakan  salah  satu  factor  penghambat  terlaksananya  siding keliling di kabupaten pulang pisau. Pengertian pelayanan terpadu sidang keliling dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 adalah sebagai berikut pelayanan  Terpadu  Sidang  Keliling  yang  selanjutnya  disebut  Pelayanan  Terpadu  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dan  terkoordinasi  dalam  satu waktu  dan  tempat  tertentu  antara  Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten/Kota,  Kantor  Urusan
Agama  Kecamatan,  dalam  layanan  keliling  untuk  memberikan  pelayanan  pengesahan perkawinan  atau  layanan  perkara  lainnya  sesuai  dengan  kewenangan  Pengadilan  Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
Berdasarkan temuan data di lapangan terkait pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan 2021, pelaksanaan sidang keliling yang masuk kategori pelayanan terpadu dengan mendasarkan pada pengertian yang dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015  adalah pelaksanaan  sidang  keliling  pada  hari  Rabu  28  November  2018  di  Desa  Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Disebut sebagai pelayanan terpadu karena dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut tidak hanya Pengadilan Agama Pulang Pisau  yang  melaksanakan  kegiatan.  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  berkoordinasi dengan  Disdukcapil  dan  KUA  Kecamatan  Kahayan  Kuala  untuk  melayani  masyarakat dan  pembiayaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  tersebut  dibebankan  kepada  DIPA Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
Meskipun  sudah  dapat  disebut  pelayanan  terpadu  karena  kehadiran  dari  pihak Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau dan KUA Kecamatan Kahayan Kuala, namun para Pemohon  yang  mengajukan  buku  nikah  dan  akta  kelahiran  tidak  langsung  mendapatkan dokumennya  secara  langsung  pada  hari  pelaksanaan  sidang.  Data  tersebut  berdasarkan wawancara peneliti dengan  AAM bahwa masyarakat pada  hari sidang hanya bisa  secara langsung  mengajukan  permohonan  buku  nikah  dan  akta  kelahiran  anak,  namun dokumennya  tidak  dapat  diambil  lansung  pada  hari  itu.    Hal  tersebut  memberatkan masyarakat  karena  masih  harus  mendatangi  Disdukcapil  dan  KUA.  Mengacu  pada pelaksanaan  tersebut,  Implementasi  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  di  Pengadilan  Agama Pulang Pisau masih perlu diperbaiki.
Pada  Tahun  2018,  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau    pernah  melaksanakan pelayanan  terpadu  sidang  keliling  bekerja  sama  dengan  Disdukcapil  Kabupaten  Pulang Pisau  dan  Kementrian  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau  di  satu  tempat  yaitu  di  Desa Bahaur  Kecamatan  Kahayan  Kuala  di  aula  Kantor  Kecamatan  Kahayan  Kuala.  Data tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  substantif,  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  telah diterapkan  oleh  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau.  Hal  ini,  mengacu  pada  wawancara dengan Er bahwa “sidang keliling pelayanan terpadu, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama  Pulang  Pisau  dengan  Disdukcapil  dan  KUA  sudah  memiliki  MoU  dan  berjalan apa adanya”.
Mencermati  dari  kutipan  pernyataan  Erpan  diatas  bahwa  kondisi  pelayanaan terpadu sidang keliling berjalan natural sebagaimana pelaksanaan sidang keliling di Desa Bahaur  pada  tanggal  28  November  2018  tidak  semuanya  mengacu  pada  Implementasi Perma  Nomor  1  Tahun  2015,  hal  tersebut  karena  dalam  pelaksanaannya  masih  saja  ada kendala,  meskipun  sudah  ada  koordinasi  dengan  Disdukcapil  Kabupaten  Pulang  Pisau dan  pihak  KUA  Kecamatan  Kahayan  Kuala.  Masyarakat  Desa  Bahaur  hanya mendapatkan  pelayanan  Penetapan  permohonan  itsbat  nikah  yang  dilakukan  oleh Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  sedangkan  untuk  mendapatkan  buku  nikah  dan  akta kelahiran  harus  mendatangi  Disdukcapil  Kabupaten  Pulang  Pisau  dan  KUA  Kecamatan Kahayan Kuala. Padahal dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pelayanan terpadu  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama,  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dan  Kantor  Urusan  Agama  dengan  masing-masing kewenangannya  melayani  masyarakat  dan  dilakukan  pada  satu  waktu  dan  satu  tempat. Jika  dicermati  praktek  sidang  keliling  sebagaimana  dipaparkan  diatas  yakni  berjalan natural  seakan-akan  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  belum  berlaku  secara  maksimal sebagaimana  temuan  data  dilapangan,  hal  ini  sebagaimana  hasil  penelitian  ini  dilakukan
ternyata  oleh  pihak  pelaksana  pada  awalnya  berjalan  dengan  apa  adanya  serta  belum tekoordinasi  dengan  baik,  dimana  seharusnya  instansi  terkait  baik  Pengadilan  Agama, Disdukcapil  dan  KUA  harus  saling  besinergi  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2015.  Sebagaimana  pernyataan  J.J.H  Bruginz  dalam  teori keberlakuan  hukum  menyatakan  ada  tiga  bagian  untuk  bisa  menerapkan  suatu  hukum yaitu  keberlakuan  faktual  atau  empiris  kaidah  hukum,  keberlakuan  normatif  atau  formal kaidah hukum, keberlakuan evaluatif kaidah  hukum.  Jika menyimak pemikiran Bruginz bahwa keberlakuan faktual atau empiris dapat diukur dengan menggunakan dua kategori yaitu  manakala  perilaku  warga  dalam  suatu  masyarakat  secara  umum  mengacu  pada kaidah  hukum  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  itu  berlaku  secara  faktual  dan manakala para pejabat hukum telah menerapkan dan menegakkan kaidah hukum, namun senyatanya  dalam  melakukan  beberapa  kali  sidang  keliling  oleh  Pengadilan  Agama Pulang Pisau ke beberapa wilayah Kecamatan dan Desa-Desa lainnya lebih banyak secara natural, yaitu manakala Pengadilan Agama Pulang Pisau ingin menerapkan Perma Nomor 1  tahun  2015  meskipun  tanpa  ada  koordinasi  sebelumnya,  namun  para  petugas menggunakan  kreativitas  melobi  untuk  menyampaikan  keinginan  melakukan  sidang keliling  kepada  pihak  terkait  yaitu  Disdukcapil  dan  KUA  Kecamatan.  Selanjutnya  lobi dari  Pengadilan  Agama  disambut  positif  dari  KUA  Kecamatan.  Inilah  gambaran  fakta yang  terjadi  di  lapangan  manakala  pejabat  hukum  Pengadilan  Agama  berupaya menerapkan dan menegakan kaidah hukum yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menjalankan Perma Nomor 1 Tahun 2015.
Bedasarkan  kenyataan  tersebut,  menurut  peneliti  bahwa  jika  Perma  Nomor  1 Tahun  2015  itu  merupakan  bagian  dari  suatu  sistem  kaidah    hukum    tertentu    yang didalamnya  kaidah-kaidah  hukum itu saling menunjuk yang  satu terhadap yang lainnya, maka secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh tim Pengadilan Agama Pulang Pisau telah  melaksanakan  tugas  dan  perannya  untuk  memberlakukan  ketentuan  yang  dibuat oleh Mahkamah Agung untuk menjalankan sidang keliling dalam memberikan kebutuhan masyarakat  terhadap  identitas  hukum  menjadi  bagian  dari  persoalaan  yang  harus diselesaikan oleh berbagai institusi.
Menurut  peneliti  Perma  Nomor  1  Tahun  2015,  keberlakuannya  sama  dengan Peraturan atau perundang-undang lainnya yaitu memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan  formal  terbentuknya  Perma  itu  telah  terpenuhi.  Selain  itu,  penetapan  Perma tersebut didasarkan atas kaedah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Artinya, peraturan tersebut  memiliki  hirarki  yang  jelas  seperti  peraturan  pemerintah  harus  didasarkan  pada undang-undang,  peraturan  menteri  harus  didasarkan  pada  peraturan  pemerintah  dan seterusnya.
Selanjutnya  keberlakuan  sosiologis  tidak  melihat  apakah  hukum  itu  telah memenuhi  persyaratan  formal  atau  tidak,  melainkan  melihat  keberlakuan  kaidah  hukum dalam masyarakat. Terdapat dua macam kekuatan berlakunya hukum didalam masyarakat yaitu hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa  (teori  kekuatan)  dan  hukum  mempunyai  kekuatan  berlaku  sosiologis  apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat (teori pengakuan).
Mencermati  dari  Implementasi  Perma  Nomor  1  tahun  2015  dihubungkan  dengan kebutuhan  masyarakat  dalam  mencari  keadilaan  dan  kepastian  hukum,  maka  praktek sidang  keliling  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  filosofis pelaksanaan  sidang  keliling  yang  diatur  dalam  Perma  Nomor  1  tahun  2015  yaitu terbatasnya  sarana  prasarana,  jarak  tempuh  yang  jauh  dan  sulit  untuk  dilalui,  tingginya biaya  transportasi  bagi  para  pencari  keadilan  dalam  mencapai  gedung  pengadilan  dan problematika  di  Masyarakat,  banyak  pasangan  yang  sudah  menikah  tetapi  tidak dicatatkan  baik  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  maupun  Kantor  Catatan  Sipil.
Pernikahan  mereka  harus  disahkan  oleh  Pengadilan.  Bagi  masyarakat  Muslim  di Indonesia,  mekanisme  pengesahan  pernikahan  yang  tidak  tercatat  harus  dilakukan  oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah
Berdasarkan pemaahaman filosofis dari fakta empiris tersebut dihubungkan dengan keberlakuan  filosofis  hukum,  telah  terjalin  sinergitas  antara  Pengadilan  Agama, Disdukcapil, KUA dan masyarakat pencari keadilan telah sesuai dengan kaidah dan cita- cita hukum  sebagai nilai positif yang  tertinggi misalnya peraturan  hukum sesuai dengan cita-cita hukum berupa masyarakat adil dan makmur yang merupakan penjabaran dari sila kelima  dari  Pancasila.  Implementasi  Perma  Nomor  1  tahun  2015  memiliki  makna mempunyai kekuatan baik dari segi keberlakuan yuridis, sosiologis maupun filosofis.
Berdasarkan data diatas, Implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Pulang Pisau  dapat  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  sidang  keliling  yang  hanya  dilakukan  oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau, sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang  Pisau  bekerjasama  dengan  KUA  setempat  dan  sidang  keliling  dalam  pelayanan terpadu  dengan  bekerjasama  dengan  Disdukcapil  dan  Kementrian  Agama  dalam  hal  ini KUA.  Sedangkan  berkaitan  dengan  Implementasi  Perma  Nomor  1  Tahun  2015, Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  secara  substantif  termasuk  telah  melaksanakan pelayanan  terpadu  sesuai  dengan  peraturan  tersebut,  namun  secara  yuridis  belum ditemukan bukti terkait dengan Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015.
Berbicara  tentang  problematika  Implementasi  Perma  Nomor  1  Tahun  2015 berdasarkan analisa peneliti terhadap data  yang ditemukan,  ada 3 problematika, pertama problema  kekuatan  hukum,  kedua  problema  kelembagaan  dan  ketiga  problema  teknis dilapangan. Yang dimaksud dengan problematika kekuatan hukum yang ada pada Perma Nomor  1  Tahun  2015  kewenangannya  hanya  terfokus  dan  mengikat  kepada  Pengadilan Agama  saja.  Padahal,  dalam  Implementasi  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  pelayanan terpadu  sidang  keliling  tersebut  memiliki  keterkaitaan  dan  kerjasama  dengan  lembaga lain dalam lingkup pemerintahan yaitu Disdukcapil dan KUA dibawah Kemenag.
Menganalisa  problema  Implementasi  Perma  tersebut,  peneliti  menghubungkan dengan pemikiran Lawrence fridman  yang membagi sistem hukum kepada tiga hal terdiri dari  substansi  hukum  (legal  substance),  struktur  hukum  (legal  structure)  dan  budaya hukum  (legal  culture).  Selanjutnya  substansi  hukum  menentukan  bisa  atau  tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Terkait dengan substansi hukum dalam penelitian ini yang  dimaksud  adalah  isi  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  memiliki  kesesuaian  dengan hukum yang hidup dimasyrakat hal ini peneliti tegaskaan karena pada saat sidang keliling dilakukan  rentang  waktu  tahun  2018-2021  minat  masyarakat  untuk  mendapat penyelesaian masalah yang terkait dalam hukum keluarga sangat antusias artinya mereka menginginkan  adanya  hukum  yang  dapat  mengatasi  dan  meemberikan  jawaban  atas ketidakpastian  penyelesaian  masalah  hukum  keluarga  yang  hidup  dan  berkembang dimasyarakat pedesaan antara lain Itsbat nikah, penetapan ahli waris, sengketa perceraian, persoalan  pembagiaan  waris  dan  lainnya  yang  tumbuh  dan  berkembang  dilingkungan masyarakat,  sebelum  adanya  kebijaakan  peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  sidang keliling.
Selanjutnya  dari  fenomena  hukum  yang  hidup  didalam  masyarakat  tersebut dihubungkan  dengan  perma  Nomor  1  tahun  2015  dalam  Implementasinya  menurut peneliti  memiliki  problema,  yaitu  dalam  pelaksanaannya  Pengadilan  Agama  tidak  bisa berdiri  sendiri  melainkan  ada  keterkaitan  dengan  lembaga  lain  yang  dibutuhkan masyarakat  antara  lain  lembaga  KUA  untuk  dimudahkan  akses  buku  nikah  dan Disdukcapil untuk mendapatkan akta kelahiran anak. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 memposisikan Disdukcapil dan Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang dikordinasikan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang  keliling. Selain itu, Perma Nomor 1 Tahun
2015  belum  memiliki  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  jelas  sehingga  menjadi problem tersendiri bagi lembaga pelaksana peraturan tersebut.
Problema  Kedua  adalah  masalah  kelembagaan,  dalam  hal  ini.  Kekuatan  hukum dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  berdampak  pada  lembaga  penegak  hukum  sebagai pelaksananya.  Lembaga  tersebut  adalah  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  Disdukcapil dan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau.  Masing-masing  lembaga  tersebut memiliki  persepsi  yang  berbeda  terkait  dengan  Implementasi  Perma  Nomor  1  Tahun 2015.  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  sudah  jelas  posisinya  yaitu  harus  melaksanakan Perma  Nomor  1  Tahun  2015  karena  secara  struktural  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau berada  dibawah  kewenangan  Mahkamah  Agung.  Sedangkan  terhadap  Disdukcapil  dan kementerian  Agama  Kabupaten  Pulang  Pisau,  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  belum mengikat  kuat  secara  hukum.  Namun,  berdasarkan  pelaksanaan  sidang  keliling Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  Kementrian  Agama  dan  Disdukcapil  secara  aktif mengadakan kerjasama dengan Pengadilan Agama Pulang Pisau.
Terkait  dengan  lembaga  Peradilan  Agama  Pulang  Pisau  dihubungkan  dengaan pemikiran Lawrence fridman maka lembaga ini termasuk dalam struktur hukum dibidang yudikatif  yang  oleh  Jimly  Asshiddiqie  memaknainya  sebagai  suatu  struktur  internal dalam sistem hukum yang mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan  dengan  proses  pelembagaan  fungsi-fungsi  hukum  dan  mekanisme  hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi  pembuatan  hukum,  Implementasi  hukum,  sampai  ke  penegakan  hukum  dan keadilan.  Berdasarkan  pemikiran  Lawrence  dan  jimly  diatas  peneliti  mengambil  suatu pemahaman  bahwa  struktur  hukum  itu  dimulai  dari  para  pembuat  hukum,  pelaksana hukum  dan  para  penegak  hukum.  Konteks  penelitian  ini  maka  Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  merupakan  bagian  dari  struktur  hukum.  Pengadilan  Agama  merupakan  pengadilan tingkat  pertama  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan  Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
Konteks  penelitian  ini,  Pengadilan  Agama  bertugas  untuk  menyelesaikan  perkara perkawinan  yang  belum  tercatat  dengan  menerbitkan  isbat  nikah,  maka  harus  memiliki sinergitas  atau  kerjasama  minimal  ditingkat  provinsi  yaitu  Pengadilan  Tinggi  Agama, Disdukcapil  Propinsi  dan  Kantor  Wilayaah  Kementrian  Agama  provinsi  untuk  saling mendukung  dalam  pelaksanan  perma  nomor  1  tahun  2015.  Artinya,  Pengadilan  Agama sebagai  bagian  dari  struktur  hukum  diposisikan  sebagai  penegak  hukum  sekaligus penerap  hukum  dari  Perma  Nomor  1  Tahun  2015.  Penegak  hukum  karena  Pengadilan Agama  yang  memutuskan  seseorang  untuk  diberi  atau  tidaknya  isbat  nikah.  Sedangkan Kantor  Urusan  Agama  adalah  kantor  yang  melaksanakan  sebagian  tugas  kantor Kementerian  Agama  Indonesia  di  kabupaten  dan  kotamadya  di  bidang  urusan  agama Islam  dalam  wilayah  kecamatan.  Mengapa  demikian  ?,  karena  Kantor  Urusan  Agama adalah  unit  kerja  terdepan  yang  melaksanakan  sebagian  tugas  pemerintah  di  bidang agama  Islam.  Lingkup  kerja  KUA  adalah  berada  di  wilayah  tingkat  Kecamatan,  hal  ini sebagaimana ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan  bahwa  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  yang  selanjutnya  disebut  KUA adalah  instansi  Departemen  Agama  yang  bertugas  melaksanakan  sebagian  tugas  Kantor Departemen  Agama  Kabupaten/Kota  di  Bidang  Urusan  Agama  Islam  dalam  wilayah Kecamatan.
Kantor Urusan Agama merupakan salah satu bentuk struktur hukum yang memiliki fungsi sebagai penerap atau pelaksana dari  suatu hukum. Secara hirarkis, Kantor Urusan Agama  melaksanakan  tugas  dari  Kementerian  Agama.  Sedangkan  dalam  konteks penelitian ini, Kantor Urusan Agama adalah pelaksana dari Perma Nomor 1 Tahun 2015
yang  bekerja  sama  dengan  Pengadilan  Agama  dalam  pengurusan  Pelayanan  Terpadu Sidang Keliling. Secara spesifik, Kantor Urusan Agama dalam konteks pelayanan terpadu bertugas menerbitkan buku nikah seseorang yang telah mendapatkan isbat nikah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris Daerah.  Tugasnya  adalah  melaksanakan  urusan  rumah  tangga  Pemerintah  Daerah  dan tugas  pembantuan  di  bidang  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  dalam  konteks  sistem hukum,  Disdukcapil  merupakan  bagian  dari  struktur  hukum  yang  berperan  sebagai pelaksana atau penerap hukum terutama peraturan atau hukum baik yang diterbitkan oleh pemerintah  daerah  maupun  kementerian  dalam  negeri.  Sedangkan  dalam  konteks penelitian  ini,  Disdukcapil  menjadi  mitra  kerja  dari  Pengadilan  Agama  dan  Kantor Urusan  Agama  yang  bertugas  untuk  pencatatan  sipil  berupa  akta  kelahiran.  Tugas tersebut  tertulis  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2015,  dalam  pencermatan  peneliti sekaligus  sebagai  praktisi  yang  melakukan  sidang  keliling  bahwa  dalam  kehidupan masyarakat pada saat melaksanakan tugas sidang keliling dibeberapa Desa rentang waktu antara tahun 2018-2021 dalam kasus pencatatan perkawinan, ada tradisi masyarakat yang sengaja  menghindari  nikah  melalui  pegawai  pencatat  nikah,  dalam  perkembangannya dimasyarakaat  pedesaan  ketika  pada  kepentingan  tertentu  seperti  mau  berangkat  haji, umrah dan pembuatan akta kelahiran anak ternyata diperlukan buku nikah, dalam kondisi dan situasi tersebut maka budaya hukum masyarakat yang sering melakukan  nikah  yang tidak tercatat menjadi problema tersendiri bagi masyrakat pedesaan sehingga Pengadilan Agama  yang  melakukan  sidang  keliling  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menjawab dan memecahkan problema hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
Problem  ketiga  adalah  problem  teknis  di  lapangan.  Implementasi  Perma  Nomor 1 Tahun  2015  di  lapangan  tidak  semudah  yang  dibayangkan.  Hal  tersebut  dikarenakan Pengadilan Agama Pulang Pisau memiliki wilayah hukum yang meliputi 8 Kecamatan 4 Kelurahan dan 95 Desa. Sedangkan jarak antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat jauh. Selain faktor jarak, dalam kepengurusan berkas perkara agar pemohon dapat secara langsung  mendapatkan  salinan  ketetapan  nikahnya  perlu  ketelitian  yang  tinggi  untuk meminimalisir kesalahan teknis. Menyikapi tentang problema ini peneliti cenderung pada pemikiran  Lawrence  friedman  khusus  terkait  dengan  struktur  kelembagaan  Pengadilan Agama yang ada dikabupaten.
Mengingat  adanya problematika  keberlakuan hukum Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang  terjadi  pada  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  Pengadilan  Agama Pulang  Pisau  diperlukan  solusi  hukum  yang  berbasis  pada  hasil  riset,  yang  peneliti tawarkan solusi yang diberikan berdasarkan temuan di lapangan dalam konteks penelitian ini  adalah  diperlukaan  adanya  sinergitas  tiga  kelembagaan  yaitu  PA,  Disdukcapil  dan KUA, untuk bisa bergaandengan tangan dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2015, maka  setidaknya  ketiga  lembaga  tersebut  memiliki  Memorandum  of  Understanding (MoU) ditingkat Provinsi.
Selanjutnya  untuk lebih memperkuat  Implementasi perma tersebut maka ditingkat pusat solusi hukum yang tepat perlu dibuat surat keputusan bersama yaitu surat keputusan yang dirumuskan peraturannya antara Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. SKB tiga menteri tersebut dapat memperkuat substansi hukum yang terdapat  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  yang  mengikat  pada  tiga  lembaga dibawahnya  sekaligus  yaitu  Pengadilan  Agama  dibawah  wewenang  Mahkamah  Agung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Urusan  Agama  dibawah  Kementerian  Agama.  Sehingga  pelaksanaan  pelayanan  terpadu sidang keliling secara kelembagaan harus dilaksanakan oleh masing-masing lembaga. Hal
tersebut  penting  untuk  diupayakan  mengingat  nilai  kebermanfaatan  yang  diperoleh masyarakat dalam pelayanan terpadu sidang keliling ini.
Solusi  hukum  dengan  menerbitkan  surat  keputusan  bersama  tiga  menteri  secara normatif  berdampak  pada  substansi  hukum  tentang  pelayanan  terpadu  sidang  keliling, dalam surat keputusan tersebut dirumuskan secara spesifik dalam bahasa undang-undang terkait  dengan  tugas  masing-masing  institusi  dalam  pelayanan  terpadu  sidang  keliling. Jika demikian, setiap institusi dapat mengambil langkah yang jelas tanpa harus menunggu koordinasi dari institusi lain. Bahkan, masing-masing institusi karena terikat dengan surat keputusan  bersama  tersebut  secara  aktif  harus  berkoordinasi  dengan  pihak  lain  karena kekuatan  hukum  secara  struktural  yang  ada  dalam  surat  keputusan  bersama.  Sedangkan dasar  dari  perlunya  surat  keputusan  bersama  tiga  menteri  adalah  urgensitas  terkait kepentingan  masyarakat  dalam  mendapatkan  indentitas  hukumnya.  Hal  tersebut  akan semakin  memperkuat  database  kependudukan  sekaligus  mengurangi  pernikahan masyarakat yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
Solusi hukum lainnya,  untuk mengatasi problem teknis di lapangan adalah dengan segera menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) yang dirumuskan secara bersama antara  Mahkamah  Agung,  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kementerian  Agama.  SOP tersebut akan memperjelas tugas, wewenang dan fungsi dari setiap lembaga yang terlibat dalam  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling.  Sehingga  problem  teknis  yang muncul  di  lapangan  dapat  dievaluasi  bersama-sama  dan  dapat  dilakukan  perbaikan  pada setiap lembaga yang terlibat.
Standar  operasional  prosedur  seharusnya  sudah  dibuat  dengan  koordinasi  antara Mahkamah  Agung,  Kementerian  Agama  dan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Namun, berdasarkan  penelusuran  peneliti  tidak  ditemukan  dokumen  tersebut  sehingga  sangat wajar  jika  dalam  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  mengalami  berbagai kendala  teknis  baik  soal  koordinasi  antar  lembaga  maupun  dalam  pelaksanaan  sidang keliling di lapangan, dalam pengalaman pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  koordinasi  antar  lembaga  seperti  dengan  Disdukcapil atau Kantor Urusan  Agama menjadi salah satu problem yang perlu diberi  solusi.  Sidang keliling hanya dijalankan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau. Oleh karena itu, standar operasional  prosedur  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  memiliki argumentasi yang cukup untuk segera dirumuskan oleh para pengambil kebijakan.
Adapun dasar pemikiran dari beberapa tawaran solusi diatas gunanya adalah untuk mengefektifkan  ketiga  lembaga  Pengadilan  Agama,  Disdukcapil  dan  KUA  dibawah Kementrian  Agama  agar  bisa  bekerjasama  dalam  mendukung  Perma  Nomor  1  Tahun 2015.  Terkait  dengan  mengefektifkan  ketiga  lembaga  tersebut  dalam  melaksanakan keberlakuan hukum dimaksud dihubungkan dengan teori efektifitas hukum
Teori efektivitas hukum secara spesifik digunakan peneliti untuk melihat seberapa jauh efektifitas dari diberlakukannya Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 1 tahun 2015. Secara spesifik, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pulang Pisau  hendak  dianalisa  dari  segi  efektivitas  hukum  yang  telah  dilaksanakan  sekaligus kemungkinan  untuk  memberi  rekomendasi-rekomendasi  demi  terwujudnya  efektivitas hukum.
Efektivitas  sendiri  mengandung  arti  kefektifan  pengaruh  efek  keberhasilan  atau kemanjuran/kemujaraban,  membicarakan  keefektifan  hukum  tentu  tidak  terlepas  dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek  sasaran  yang  dipergunakan.    Menurut  Soerjono  Soekanto,  efektivitas  adalah  taraf yang  sejauh  mana  suatu  kelompok  menggapai  tujuannya.    Efektivitas  hukum  menyoroti mengenai  bagaimana  suatu  peraturan  yang  dibentuk  dapat  mencapai  tujuan  yang diinginkan.
Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Bedasarkan teori efektiviatas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  beberapa  indikator  antara  lain  indikator hukum,  indikator  penegak  hukum,  indikator  sarana  prasarana  dan  indikator  masyarakat. Bagaimana  hukum  dapat  berdampak  positif.  Artinya  norma  hukum  tersebut  dapat dijadikan  pedoman  untuk  mencapai  tujuannya,  sehingga  efektif.  Norma-norma  hukum yang mengatur tentang sidang keliling akan dikatakan efektif bila norma tersebut mampu menjadi landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi sidang keliling sehingga dapat mencapai  tujuannya  secara  efektif  untuk  memudahkan  para  pihak  berperkara  baik  dari segi biaya, transportasi dan jarak tempuh ke Pengadilan Agama.
Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di  Pengadilan  Agama  peran  penegak  hukum  dipegang  oleh  Hakim.  Agar  sebuah  norma hukum  dapat  dikatakan  efektif,  maka  hakim  harus  mampu  menjalankan  perannya sebagaimana  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No.48  tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa  Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Sarana  dan  prasarana  yang  dimaksud  adalah  prasarana  atau  fasilitas  yang digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  efektivitas  hukum.  Sehubungan  dengan  sarana dan  prasarana  yang  dikatakan  dengan  fasilitas  ini  Soerjono  Soekanto  memprediksi patokan  efektivitas  elemen-elemen  tertentu  dari  prasarana  dimana  prasarana  tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi kelancaran tugas tugas  aparat  ditempat  atau  lokasi  kerjanya  yang  mencakup  peralatan  yang  memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Sarana atau fasilitas dalam sidang keliling meliputi anggaran  pelaksanaan  sidang  keliling  yang  mencukupi  baik  bersumber  dari  dana  DIPA Pengadilan  atau  dari  pemerintah  daerah  dan  ruang  persidangan  yang  memenuhi  standar dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat peradilan.
Masyarakat  merupakan  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan,  dalam  hal  ini  menyangkut  pada  pendapat-pendapat  masyarakat  terhadap norma hukum yang ada.  Pelaksanaan sidang keliling, masyarakat sebagai objek penerima bantuan  hukum adalah masyarakat miskin sebagai perwujudan  akses terhadap keadilan. Idealnya harus tepat sasaran, sehingga berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa implementasi  pelayanan  terpadu  sidang  keliling  pada  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau secara  substantif  sesuai  dengan  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  sebagaimana  yang dilaksanakan di Tamiang Layang pada tanggal 12 April 2016 hanya saja, Perma Nomor 1 Tahun  2015  belum  dicantumkan  dalam  SK  KPA  Pulang  Pisau  sebagai  dasar  hukum pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Problematika Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 adalah lemahnya kekuatan hukum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang mengikat pada Dinas Kependudukaan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan  Agama yang bertugas dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling selain Pengadilan  Agama Pulang Pisau. Problem tersebut berdampak pada sulitnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling.  Solusi  hukum  terhadap  problematika Implementasi  Perma  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  praktik  pelayanan  terpadu  sidang keliling  adalah  harus  menerbitkan  surat  keputusan  bersama  (SKB)  antara  Mahkamah Agung,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Agama  dan  membuat  standar  operasional prosedur  yang  jelas  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  terpadu  sidang  keliling
baik  bagi  Pengadilan  Agama,  Dinas  Kependudukaan  dan  Catatan  Sipil  maupun  Kantor Urusan Agama.

## Bibliografi
Abubakar,  Mardiana,  &  Rahman,  Gazali.  (2020).  Efektivitas  Sidang  Keliling  dalam Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  di  Pengadilan  Agama  Tilamuta. AS- SYAMS , 1 (1), 72–104. Adi,  Rianto.  (2012). Sosiologi  hukum:  kajian  hukum  secara  sosiologis .  Yogyakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Al Haq, Mu’tashim. (2019). Analisis  Maslahah  Mursalah Terhadap Sidang  Isbat  Nikah Terpadu  Oleh  Pengadilan  Agama  Sampang .  Surabaya:  UIN  Sunan  Ampel Surabaya.
Aminnolah,  E.  (2014). Kualitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  pada  Kantor Pelayanan  Terpadu  Kabupaten  Ketapang .  kalimantan  barat:  Tanjungpura University.
Bab,  V.  (2020).  Perlindungan  Preventif  Dalam  Perkawinan. Hukum  Perkawinan  Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum , 113. Benuf,  Kornelius,  &  Azhar,  Muhamad.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20– 33.
Fahmi,  Zulfikar.  (2019). Efektivitas  resolusi  konflik  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB)  DKI  Jakarta  dalam  menjaga  kerukunan  umat  beragama  di  Jakarta . Yogyakarta.
Fajri,  Aswadi. (2018). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Itsbat  Nikah  Terpadu  Perspektif  Maslahah  Mursalah  (Studi  Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna). Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan , 3 (2), 142–153.
Hartanto,  Wenda.  (2015).  Kesadaran  Hukum  Sebagai  Aspek  Dasar  Politik  Hukum Legislasi:  Suatu  Tinjauan  Filsafat. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional , 4 (3), 469–483. Hotijah,  Siti.  (2020). Implementasi  Perma  no.  1  tahun  2015  tentang  pelayanan  terpadu sidang  keliling  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  agama/mahkamah  Syar’iyah dalam  rangka  penerbitan  akta  perkawinan,  buku  nikah  dan  akta  kelahiran  di Pengadilan  Agama  Banyuwangi. Jawa  Timur:  Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim.
Lilik,  Mufidah.  (2020). Problematika  Penunjukan  Hakim  Pemeriksa  Perkara  Sebagai Mediator  Pada  Sidang  Keliling  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama  Banjarnegara Kelas IA) . Purwokerto: IAIN Purwokerto.
Pratiwi,  Novia  Adelia.  (2019). Efektivitas  Sidang  Keliling  Sebagai  Bentuk  Penerapan Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  (Studi  Pada  Pengadilan  Agama Watampone) . Sulawesi Selatan: IAIN Bone.
Purba,  Iman  Pasu.  (2017).  Penguatan  budaya  hukum  masyarakat  untuk  menghasilkan kewarganegaraan  transformatif. Jurnal  Civics:  Media  Kajian  Kewarganegaraan , 14 (2), 146–153.
Shalihah,  Septiana  Anifatus.  (2018). Kedudukan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Dalam Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia  (Studi  Tentang Implementasi  Perma  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Pengadilan Negeri Kabupaten Gr .
Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Zahrah,  Fatimah.  (2019). Realisasi  Iṡbāṭ  Nikah  Pada  Pelaksanaan  Sidang  Terpadu  di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA . makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.