## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 5 No. 4,  Oktober  – Desember 2020: 243-257
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE AND FINANCIAL PERFORMANCE FOR

## VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDESA) IN MERANGIN DISTRICT

## PENERAPAN TATA KELOLA DAN KINERJA KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDESA) DI KABUPATEN MERANGIN
Oleh:
Sisti Nurjanah 1) ,  Mukhzarudfa 2) , Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Email: 1) Sistinurjanah26@gmail.com 2) Mukhzarudfa@unja.ac.id 3) Yudi_Fe@unja.ac.id

## ABSTRCT
The  purpose  of  this  research  is  the  effect  of  governance  principles  on  financial  performance  in  Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in Merangin District. This research is an exploratory study with the research population as  all  Village-Owned  Enterprises  (BUMDesa)  in  Merangin  Regency  in  2020,  totaling  127  BUMDesa.  While  the samples that met the purposive sampling criteria amounted to 49 BUMDesa. This research is a quantitative study and uses primary data from the distribution of questionnaires. The method used in this research is multiple linear regression  analysis  with  an  SPSS  23  software  program.  The  results  of  the  study  indicate  that  simultaneous governance  principles  with  the  independent  variables  are  cooperative,  participatory,  emancipatory,  transparent, accountable, and sustainable variables affect the independent variables of financial performance. The cooperative principle variable have an influences to financial performance. Participatory principle variables have an influences to financial performance. The principle of emancipation variable has no influences to financial performance. The transparent principle variable have an influences to financial performance. The variable of accountable principles have an influences to financial performance. And the sustainable principle variable has no influences to influences financial performance.
Keywords : Principles Of Governance BUMDesa, Financial Performance.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  prinsip-prinsip  tata  kelola  terhadap  kinerja  keuangan  pada Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  di  Kabupaten  Merangin.  Penelitian  ini  merupakan  studi  eksplorasi  dengan populasi penelitian adalah seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin Tahun 2020 yang berjumlah 127 BUMDesa. Sedangkan sampel yang memenuhi kriteria purposive sampling berjumlah 49 BUMDesa. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dan  menggunakan  data  primer  hasil  dari  penyebaran  kuisioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 23.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  prinsip-prinsip  tata  kelola  dengan  variabel  independen prinsip  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparan,  akuntabel,  dan  sustainabel  berpengaruh  terhadap  variabel independen kinerja keuangan. Variabel prinsip kooperatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel prinsip partisipatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel prinsip emansipatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  Variabel  prinsip  transparan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan.  Variabel  prinsip  akuntabel berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan.  Dan  variabel  prinsip  sustainabel  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan.
Kata Kunci:  Prinsip-prinsip Tata Kelola BUMDesa, Kinerja Keuangan.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Keberhasilan  program  pengentasan  kemiskinan sejak  tahun  2000  telah  berfluktuasi.  Program-program yang telah dijalankan pemerintah relatif berhasil dalam mengurangi  jumlah  orang  miskin  (Prabowo,  2014)). Penurunan angka jumlah penduduk miskin menunjukkan  bahwasanya  pemerintah  sangat  konsen dalam  kondisi  ini  apalagi  setelah  adanya  reformasi. Pemerintah  berupaya  maksimal  dalam  mengatasi  salah satu  masalah  terbesar  di  negara  berkembang  ini.  UU No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menjadi  prioritas penting  bagi  Pemerintahan  Jokowi-JK,  dimana  Desa diposisikan  sebagai  “kekuatan  besar”  yang  akan memberikan  kontribusi  terhadap  misi  Indonesia  yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Implementasi UU Desa  secara  sistematis,  konsisten  dan  berkelanjutan, untuk  mencapai  Desa  yang  maju,  kuat,  mandiri  dan demokratis (Putra, 2015).
Asas  Rekognisi  berkaitan  erat  dengan  definisi Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa terutama tentang hak  asal  usul.  Inti  gagasan  Asas  Rekognisi  yang menghormati  dan  mengakui  kewenangan  hak  asal  usul Desa selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a UU Desa,  “Kewenangan  Desa  meliputi:  (a)  kewenangan berdasarkan  hak  asal  usul...”  (Putra,  2015).  Undang- Undang Desa memberikan kedaulatan dan kewenangan kepada  desa  untuk  mengatur  dirinya  baik  melalui kewenangan  asal  usul,  kewenangan  skala  lokal  desa, dan  penugasan.  Dengan  demikian,  desa  menjadi  unit pemerintahan  terkecil  yang  merupakan  ujung  tombak pembangunan  Indonesia.  “Desa  membangun  dan Membangun Desa”  menjadi slogan dan cita-cita  mulia untuk  membangun  Indonesia  dari  desa  (Widiastuti, Manuhara, & Rahman, 2019).
Kementerian  Desa  PDTT  hadir  sebagai  institusi yang mengkonsolidasikan paradigma Desa Membangun dan  Membangun  Desa.  Pembangunan  Desa  (“Desa Membangun”)  menempatkan  Desa  sebagai  subjek pembangunan,  sedangkan  Pembangunan  Perdesaan (“Membangun  Desa”)  merupakan  domain  pemerintah (Putra, 2015). Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi mempunyai  mandat  untuk  menjalankan  NAWA  CITA yang  menjadi  program  Jokowi-JK,  khususnya  NAWA CITA  Ketiga  yaitu  “Membangun  Indonesia  dari Pinggiran  dengan  Memperkuat  Daerah-daerah  dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.”
Program  NAWA  CITA  memliki  beberapa program secara tidak langsung pemerintah memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  desa  untuk  mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga  ekonomi  yang  berada  ditingkat  desa  yakni Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa).  Lembaga berbasis  ekonomi  ini  menjadi  salah  satu  program  yang dijalankan  desa  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Budiono, 2015).
Pendirian BUMDesa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa Pasal 87 ayat
(1)  UU  Desa,  Pasal  132  ayat  (1)  PP  Desa  dan  Pasal  4 Permendesa  PDTT  No.  4  Tahun  2015  tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran  BUMDesa.  Frasa  “dapat  mendirikan BUMDesa”  dalam  peraturan  perundang-undangan tentang  Desa  tersebut  menunjukkan  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  prakarsa  Desa  dalam  gerakan usaha ekonomi (Putra, 2015).
Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Pengendalian  Penduduk Provinsi  Jambi  memberikan  gambaran  mengenai maksud  dan  tujuan  mengenai  BUMDesa.  Pemerintah Provinsi mencoba bersinergi dengan pemerintah daerah di  setiap  kabupaten  yang  mengkoordinir  desa-desa untuk  dapat  merealisasikan  organisasi  ini.  Untuk  itu pemerintah  mendata  secara sustainable perkembangan BUMDesa (Dinas D3AP2 Provinsi Jambi, 2019).
Provinsi  Jambi  ada  beberapa  kabupaten  memiliki jumlah  BUMDesa  yang  terbentuk  tidak  sebanding dengan jumlah desa yang ada. Terdapat dua Kabupaten yang  diberi  tanda  merah  untuk  menandakan  bahwa presentase  tingkat  BUMDesa  masih  rendah  dengan perbandingan  jumlah  desa.  Urutan  pertama  yakni Kabupaten  Kerinci  dengan  presentase  54,04%  dan urutan  kedua  Kabupaten  Merangin  dengan  presentase 61,95%, serta urutan ketiga Kabupaten Bungo sebanyak 67,38% yang  masih dikategorikan  sedang diberi warna kuning.  Terdapat  dua  kabupaten  yang  diberi  warna merah  dengan  tingkat  presentasi  keaktifan  yang  masih rendah, yang berada diposisi ini adalah Kerinci sebesar 28,07%  dan  Merangin  sebesar  38,04%.  Kabupaten Bungo  berada  pada  posisi  selanjutnya  dengan  tingkat keaktifan sebesar 41,84%.
Separuh lebih Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)  di  Indonesia  mati  suri.  Minimnya kemampuan  pengelola  serta  lemahnya  pembinaan  dari aparatur  desa  mengakibatkan  BUMDesa  di  tanah  air yang  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  bahkan  tak sedikit  yang  gulung  tikar  (Kumparan.com,  2018). Dalam  kiprahnya,  BUMDesa  memiliki  segudang problematika.  Pengelolaan  BUMDesa  bisa  dikatakan sulit  karena  adanya  masalah  seperti  keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada proses pengelolaan  BUMDesa,  seringkali  ditemui  beberapa tantangan  yang  harus  diselesaikan  oleh  pengelola  atau pengurus BUMDesa (blog.bumdes.id, 2019).
Provinsi  Jambi  memiliki  1.399  Desa  dengan jumlah  BUMDesa  1.113  yang  terbentuk.  Ada  sekitar 324  BUMDesa  yang  berstatus  tidak  aktif  yang  berada dibeberapa  kabupaten  (Dinas  P3AP2  Provinsi  Jambi, 2020). Ketidakaktifan BUMDesa di beberapa kabupaten  menyiratkan  bahwa  diprediksi  adanya kegagalan badan usaha tersebut dari segala faktor.
Terkait  dengan  tata  kelola  pemerintah  desa, terlihat bahwa secara umum kapasitas aparat pemerintah desa relatif masih lemah. Soeprapto (2010), kapasitas  adalah  kapasitas  dapat  diartikan  sebagai kemampuan  individu  dan  organisasi  atau  unit-unit organisasi  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan
fungsinya  secara  efektif,  efisien,  dan  berkelanjutan. Meskipun  di  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  06 Tahun 2014 tentang Desa, tugas pokok pemerintah desa berikut  kewenangan  telah  tertuang  secara  jelas,  akan tetapi  dalam  praktek,  pelaksanaan  tugas  berikut berbagai  macam  kewenangan  tersebut  juga  relatif lemah  (Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah Provinsi Jambi, 2017).
Peneliti  memilih  Kabupaten  Merangin  untuk dijadikan  sampel  karena  melihat  adanya  kegagalan BUMDesa  yang  menjadi  sorotan  di  Provinsi  Jambi, sebab  informasi  ini  tertulis  dalam  surat  kabar.  Saidin selaku  Kepala  Desa  Air  Lago  Kecamatan  Muara  Siau Kabupaten  Merangin  mengungkapkan  bahwa  tahun 2018  lalu  BUMDesa  milik  desanya  tidak  mampu meraih  keuntungan  (Jambi  Pos,  2019).  Kegagalan pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa) salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  lemahnya pengawasan  dan  pembinaan  Kades  Air  Lago  Siau terkait.
Faktor-faktor yang terjadi mengarah pada lemahnya tata kelola badan usaha tersebut. Pengelolaan BUMDesa seharusnya dilaksananakan dengan menerapkan  berbagai Prinsip-prinsip  pengelolaan BUMDesa  penting  untuk  dielaborasi  atau  diuraikan agar  dipahami  dan  dipersepsikan  dengan  cara  yang sama  oleh  pemerintah  desa,  anggota  (penyerta  modal), BPD,  Pemkab,  dan  masyarakat.  Terdapat  6  (enam) prinsip  dalam  mengelola  BUMDesa  yaitu  kooperatif, partisipatif,  emansipatif,  transparan,  akuntabel,  dan sustainabel (Purnomo, 2016).
Masalah tata kelola yang kurang baik berpengaruh pada  peningkatan  kinerja  keuangan.  Masih  banyak masyarakat  desa  yang  belum  begitu  memahami  tata kelola  BUMDesa,  khususnya  tata  kelola  keuangan BUMDesa.  Fenomena  ini  sesungguhnya  menimbulkan kekhawatiran  akan  optimalisasi  penggunaan  dana  desa yang disalurkan  ke BUMDesa. Kekhawatiran ini  harus didukung dengan pencarian solusi untuk menghilangkan  risiko-risiko  yang  dapat  merugikan BUMDesa (blog.BUMDesa.id, 2019).
Secara  teoritis,  pelaksanaan  good  corporate governance  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan, dengan  meningkatkan  kinerja  keuangan  (Tjager,  et  al., 2003).  Menilai  kinerja  keuangan  perusahaan  dengan melihat  hasil  dari  laporan  keuangan  yang  dibuat  tiap periodenya  tidak  dapat  disalahkan  namun  akan  lebih bermakna kalau perusahaan tidak hanya menilai kinerja keuangan  dari  laporan  keuangan  saja.  Pemaknaan analisis  laporan  keuangan  dapat  dilihat  dari  beberapa indikator yaitu, kemampuan memperoleh laba, kempuan  mengelola  penjualan  dan  pemasaran  serta tingkat pertumbuhan.
Fenomena  GAP  dan  Research  GAP  yang  telah diuraikan  diatas,  hal  ini  mendorong  peneliti  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut.  Penelitian  ini merupakan  studi  eksplorasi  mengenai  “Tata  Kelola Terhadap Kinerja Keuangan BUMDesa”.
Penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian  Harjanti Widiastuti,  Wahyu  Manuhara  Putra,  Evy  Rahman Utami,  Rudy  Suryanto  (2019)  tentang  “Menakar  Tata Kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Indonesia”. Populasi  pada  BUMDesa  Amarta (Sleman),  Srimartani (Bantul),  dan  BUMDesa  Dlingo  Giritama  (Bantul). Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksploratori, dengan  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan melaksanakan  beberapa  tahapan.  Namun  perbedaan penelitian  ini  dengan  sebelumnya  adalah  penelitian  ini tetap  menggunakan  enam  variabel  sebelumnya  yakni menggunakan  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif, transparan,  akuntabel  dan  sustainabel.  Kemudian menambahkan  variabel  baru  sebagai  variabel  terikat yakni  kinerja  keuangan.  Dengan  hal  ini  peneliti  ingin melihat  hubungan  antara  variabel  bebas  dan  variabel terikat  dengan  metode  analisis  regresi  berganda  hasil penyebaran kuisioner beberapa BUMDesa di Kabupaten Merangin.
1.2. Rumusan Masalah 1. Apakah Prinsip Kooperatif, Partisipatif,
Emansipatif, Transparan, Akuntanbel dan Sustainabel berpengaruh  secara simultan terhadap Kinerja  Keuangan  pada  BUMDesa  di  Kabupaten Merangin?
2. Apakah  Prinsip  Kooperatif  berpengaruh  secara parsial  Kinerja  Keuangan  pada  BUMDesa  di Kabupaten Merangin?
3. Apakah  Prinsip  Partisipatif  berpengaruh  secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?
4. Apakah  Prinsip  Emansipatif  berpengaruh  secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin
5. Apakah  Prinsip  Transparan  berpengaruh  secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?
6. Apakah  Prinsip  Akuntanbel  berpengaruh  secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin?
1. Apakah  Sustainabel  berpengaruh  secara  parsial terhadap  Kinerja  Keuangan  pada  BUMDesa  di Kabupaten Merangin?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk  menganalisis  pengaruh  Prinsip  Kooperatif, Partisipatif,  Emansipatif,  Transparan,  Akuntanbel dan  Sustainabel  secara  simultan  terhadap  Kinerja Keuangan pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
2. Untuk  menganalisis  pengaruh  Prinsip  Kooperatif secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
3. Untuk  menganalisis  pengaruh  Prinsip  Partisipatif secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
4. Untuk menganalisis pengaruh Prinsip Emansipatif secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  pada BUMDesa di Kabupaten Merangin
5. Untuk  menganalisis  pengaruh  Prinsip  Transparan secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
6. Untuk  menganalisis  pengaruh  Prinsip  Akuntanbel secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.
7. Untuk  menganalisis  pengaruh  Prinsip  Sustainabel secara  parsial  terhadap  Kinerja  Keuangan  pada BUMDesa di Kabupaten Merangin.

## 2. KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.   Tata Kelola (Corporate Govenrnance)
Tata  kelola  perusahaan  telah  menjadi  subjek banyak  studi  teoritis  dan  empiris  terutama  setelah pelaporan keuangan yang curang skandal seperti Enron, World.com,  Adelphia,  dan  Parmalat.  Mengingat pentingnya  korporasi  praktik  tata  kelola,  banyak analisis  telah  dilakukan  di  negara  maju  mengevaluasi hubungan  antara  tata  kelola  perusahaan  dan  kinerja keuangan.  Corporate  Governance  menurut  Crowther dan  Seifi  (2014)  bahwa  tata  kelola  perusahaan  dapat dianggap  sebagai  lingkungan  kepercayaan,  etika,  nilai- nilai moral dan kepercayaan diri sebagai upaya sinergis dari  semua  bagian  pemangku  kepentingan,  termasuk pemerintah,  masyrakat umum dan lainnya, profesional, penyedia layanan dan sektor korporasi.
2.2.   Prinsip-Prinsip Tata Kelola (Govenrnance)
Crowther dan Seifi (2014) mengemukakan bahwa tata  kelola  memiliki  delapan  (8)  prinsip-prinsip  yang mendasari  setiap  sistem  pemerintahan,  yaitu  sebagai berikut: transparancy,  rule  of  law,  participation, responsiveness,  equity,  efficiency dan effectiveness, sustainability dan acountability .
Pengelolaan  BUMDesa  dengan  maksimal  dan tepat  sasaran  diperlukan  idealisme  kuat  dari  para pengurus  BUMDesa  nantinya  bahwa  pengelolaan BUMDesa  harus  dijalankan  dengan  menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan (sustainability),  dengan  mekanisme  keanggotaan  dasar dan  self  help  yang  dijalankan  secara  professional  dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDesa diperlukan informasi data yang akurat  dan  tepat  tentang  karakteristik  lokal  Desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat (Sofiyan, 2015).
Prinsip-prinsip  ideal  pengelolaan  BUMDesa penting untuk diuraikan lebih mendalam agar dipahami dan  dipersepsikan  dengan  cara  yang  sama  oleh pemerintah  Desa,  anggota  (penyerta  modal),  BPD, Pemerintah kabupaten/walikota dan masyarakat. Prinsip  pengelolaan  yang  dimaksud  adalah  (Purnomo, 2016):
1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa  harus  mampu  melakukan  kerjasama
yang  baik  demi  pengembangan  dan  kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif.  Semua  komponen  yang  terlibat  di dalam  BUMDesa  harus  bersedia  secara  sukarela atau  diminta  memberikan  dukungan  dan  kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.
3. Emansipatif.  Semua  komponen  yang  terlibat didalam  BUMDesa  harus  diperlakukan  sama  tanpa memandang  golongan,  suku  dan  agama,  karena masyarakat memiliki hak yang sama.
4. Transparan.  Aktivitas  yang  berpengaruh  terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui  oleh  segenap  lapisan  masyarakat  dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel.  Seluruh  kegiatan  usaha  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  teknis  maupun administratif  kepada  lembaga  berwenang  dan masyarakat.
6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan  dan  dilestarikan  oleh  masyarakat dalam wadah BUMDesa secara berkelanjutan.

## 2.3.   Teori Agensi ( Agency Theory)
Teori  ini  dikemukakan  oleh  Michael  C.  Jensen dan  William  H.  Meckling  pada  tahun  1976.  Teori  ini dipublikasikan  dalam  Journal  of  Financial  Economics vol.  3,  No.  4,  305-360  Oktober  1976  dengan  judul “Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behaviour,  Agency Costs  and  Ownership  Structure”.  Telah  diketahui bahwa  para  manajer  mungkin  memiliki  tujuan-tujuan pribadi  yang  bersaing  dengan  tujuan  memaksimalkan kekayaan  pemegang  saham.  Manajer  diberi  kekuasaan oleh  para  pemilik  perusahaan,  yaitu  pemegang  saham untuk  membuat  keputusan  dimana  hal  ini  menciptakan potensi  konflik  kepentingan  yang  dikenal  sebagai  teori agensi (Brigham & Houston, 2011).
Hubungan  keagenan  terjadi  ketika  satu  atau  lebih individu,  yang  disebut  sebagai  prinsipal  menyewa individu atau organisasi lain yang disebut sebagai agen, untuk  melakukan  sejumlah  jasa  dan  mendelegasikan kewenangan  untuk  membuat  keputusan  kepada  agen tersebut.  Hubungan  keagenan  utama  berpotensi  terjadi diantara  pemegang  saham  dan  manajer,  serta  manajer dan pemilik utang (Brigham & Houston, 2011).

## 2.4.   Teori Asymetric Information
Asymmetric information atau ketidaksamaan  informasi menurut  Brigham  dan  Houston  (2011)  adalah  situasi dimana  manajer  memiliki  informasi  yang  berbeda (yang  lebih  baik)  mengenai  prospek  perusahaan daripada  yang  dimiliki  investor.  Ketidaksamaan informasi  ini  terjadi  karena  pihak  manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak daripada para pemodal (Husnan, 2015).
2.5. Social Enterprise Theory
Definisi social entrepreneurship banyak dikembangkan di  sejumlah  bidang  yang  berbeda,  mulai  dari  tidak untuk profit, untuk profit, sektor publik, dan kombinasi dari  ketiganya.  Menurut  Bill  Drayton  (pendiri  Ashoka Foundation)  selaku  penggagas  social  entrepreneurship
terdapat  dua  hal  kunci  dalam  social  entrepreneurship. Pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem  yang  ada  di  masyarakat.  Kedua,  hadirnya individu bervisi, kreatif, berjiwa wirausaha (entrepreneurial),  dan  beretika  di  belakang  gagasan inovatif  tersebut.  Hulgard  (2010)  merangkum  definisi social entrepreneurship secara lebih komprehensif yaitu sebagai  penciptaan  nilai  sosial  yang  dibentuk  dengan cara  bekerja  sama  dengan  orang  lain  atau  organisasi masayarakat  yang  terlibat  dalam  suatu  inovasi  sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi.

## 2.6.  Kinerja Keuangan
Kinerja perusahaan dapat dikatakan  sebagai suatu usaha  formal  yang  dilaksanakan  perusahaan  untuk mengevaluasi  efisien  dan  efektivitas  dari  aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu.  Menurut  Rudianto  (2013)  pengertian  kinerja keuangan adalah “hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh  manajemen  perusahaan  dalam  menjalankan fungsinya  mengelola  aset  perusahaan  secara  efektif selama  periode  tertentu”.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  pengukuran  kinerja  keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh  manajemen  dan  manajemen  perusahaan  dituntut untuk  melakukan  evaluasi  dan  tindakan  perbaikan  atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat.
Penelitian  ini  menggunakan  pengukuran  kinerja dengan komponen indikator yang telah disusun sebagai berikut (Sihabudin, 2019):
1. Kemampuan memperoleh laba .
2. Kemampuan mengelola penjualan dan pemasaran.
3. Tingkat pertumbuhan.

## 2.7.  Model Penelitian
Adapun  model  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Sumber: diolah sendiri Gambar 1. Model Penelitian

## 2.8. Hipotesis
H1 :  Prinsip  Koopreatif,  Partisipatif,  Emansipatif,
Transparan, Akuntabel
dan Sustainabel berpengaruh  secara  simultan  terhadap  Kinerja Keuangan.
H2 :  Prinsip  Koopreatif  berpengaruh  secara  parsial terhadap Kinerja Keuangan.
H3 :  Prinsip  Partisipatif  berpengaruh  secara  parsial terhadap Kinerja Keuangan.
H4 :  Prinsip  Emansipatif  berpengaruh  secara  parsial terhadap Kinerja Keuangan.
H5 :  Prinsip  Transparan  berpengaruh  secara  parsial terhadap Kinerja Keuangan.
H6 :  Prinsip  Akuntabel  berpengaruh  secara  parsial terhadap Kinerja Keuangan.
H7 :  Prinsip  Sustainabel  berpengaruh  secara  parsial terhadap Kinerja Keuangan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.   Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa di Kabupaten  Merangin  Tahun  2020  sebanyak  127. Metode  yang  digunakan  dalam  sampel  nonprobabilitas adalah  pengambilan  sampel  bertujuan  (Purposive sampling).  Pengambilan  sampel  bertujuan  digunakan untuk  memenuhi  kriteria  tertentu  yang  ditentukan (Cooper  &  Schindler,  2017).  Kriteria-kriteria  tersebut adalah sebagai berikut:
1. BUMDesa di Kabupaten Merangin Tahun 2020.
2. BUMDesa  di  Kabupaten  Merangin  Tahun  2020 berstatus non aktif.
3. Desa  yang  tidak  temasuk  kategori  status berkembang  berdasarkan  Indeks  Pembangunan Desa (IDM) Tahun 2019.
Berdasarkan kriteria sampel  yang ditetapkan, dari 127  BUMDesa  di  Kabupaten  Merangin  Tahun  2020 hanya 49 BUMDesa yang memenuhi kriteria sampel.

## 3.2.   Operasional Variabel Penelitian
Variabel independen (bebas) adalah variabel yang menjelaskan  atau  memengaruhi  variabel  lain.  Variabel independen adalah varibel yang mempengaruhi variabel dependen,  baik  secara  positif  maunpun  negatif (Sekaran,  2017).  Variabel  independen  (bebas)  dalam penelitian  ini  adalah  Prinsip  Kooperatif,  Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainabel.
Variabel  dependen  merupakan  variabel  yang diukur,  diprediksi  atau  dipantau  dan  diharapkan dipengaruhi  oleh  manipulasi  variabel  Independen (Cooper  &  Schindler,  2017).  Variabel  terikat  adalah variabel  yang  menjadi  perhatian  utama  peneliti (Sekaran,  2017).  Variabel  dependen  dalam  penelitian ini adalah Kinerja Keuangan.

## 3.3. Metode Analisis
Sesuai  dengan  tinjauan  literatur,  hal  yang  akan dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip kooperatif, prinsip partisipatif, prinsip emansipatif,  prinsip  transparan,  prinsip  akuntabel  dan
Kinerja
Keuangan Prinsip Kooperatif Prinsip Partisipatif Prinsip Emansipatif Prinsip Transparan Prinsip Akuntabel
Prinsip Sustainabel
prinsip  sustainabel  terhadap  kinerja  keuangan maka digunaka analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan  dengan  menggunakan  analisi  regresi  linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :
Y = a + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β5X5+β6X6+e
Di mana:
Y = Kinerja Keuangan α = Konstanta β1-β5 = Koefisien Regresi
X1 = Prinsip Kooperatif X2 = Prinsip Partisipatif X3 = Prinsip Emansipatif
X4 = Prinsip Transparan
X5 = Prinsip Akuntabel
X6 = Prinsip Sustainabel
e = Prinsip Error Term
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Uji Kualitas Instrumen
4.1.1. Uji Validitas
Suatu  kuesioner  dapat  dikatakan  valid  apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh kuesioner. Hasil analisis validitas dari variabel-variabel penelitian  ini  yang  diolah  dengan  menggunakan  SPSS 23  menunjukkan  bahwa  instrumen  kuisioner  dari  tujuh variabel  memiliki  hasil  yang  valid  dikarenakan  nilai korelasi person yang lebih besar dibanding dengan nilai tabel  r,  yaitu  sebesar  0,316.  Sehingga  pertanyaan- pertanyaan  tersebut  dapat  digunakan  dalam  pengujian- pengujian berikutnya.
4.1.2. Uji Realibilitas
Variabel  prinsip  kooperatif  memiliki  nilai  cronbach’s alpha  sebesar  0,842,  variabel  prinsip  partisipatif memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,812, variabel prinsip  emansipatif  memiliki  nilai  cronbach’s  alpha sebesar  0,852,  variabel  prinsip  transparan  memiliki nilai  cronbach’s  alpha    sebesar  0,975,  variabel  prinsip akuntabel  memiliki  nilai  cronbach’s  alpha  sebesar 0,959,  variabel  prinsip  sustainabel  memiliki  nilai cronbach’s  alpha  sebesar  0,895  dan  variabel  kinerja keuangan  memiliki  nilai  cronbach’s  alpha  sebesar 0,852.  Artinya  secara  keseluruhan  nilai  cronbach’s alpha  setiap  variabel  lebih  dari  0,70  sehingga pertanyaan-pertanyaan  tersebut  dinilai  realibel  dan dapat digunakan dalam pengujian-pengujian berikutnya.

## 4.2. Statistik Deskriptif
Hasil  analisis  deskriptif  dari  variabel-variabel penelitian  ini  yang  diolah  dengan  menggunakan  SPSS 23 adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
N Min Max Mean Std. Dev X1 44 3,00 5,00 4,1288 ,64386 X2 44 2,33 5,00 3,6667 ,74362 X3 44 3,00 5,00 3,9205 ,62592 X4 44 2,33 5,00 3,7083 ,80944 X5 44 3,14 5,00 4,0610 ,48184 X6 44 2,40 5,00 3,7909 ,70474 Y1 44 3,00 5,00 4,1420 47126 Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
1. Pada  variabel  prinsip  kooperatif  diketahui  skor terendah  dari  jawaban  responden  adalah  3,00  dan skor  tertinggi  jawaban  responden  adalah  5,00 sehingga  nilai  rata-rata  (mean)  sebesar  4,1288 dengan deviasi standar adalah 0,64386 yang artinya nilai  mean  lebih  besar  dari  nilai  deviasi  standar sehingga  penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah maka penyebaran nilainya merata.
2. Variabel prinsip partisipatif diketahui skor terendah dari  jawaban  responden  adalah  2,33  dan  skor tertinggi  jawaban  responden  adalah  5,00  sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 3,6667 dengan deviasi standar  adalah  0,74362  yang  artinya  nilai  mean lebih  besar  dari  nilai  deviasi  standar  sehingga penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah  maka penyebaran nilainya merata.
3. Variabel prinsip emansipatif diketahui skor terendah dari  jawaban  responden  adalah  3,00  dan  skor tertinggi  jawaban  responden  adalah  5,00  sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 3,9205 dengan deviasi standar  adalah  0,62592  yang  artinya  nilai  mean lebih  besar  dari  nilai  deviasi  standar  sehingga penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah  maka penyebaran nilainya merata.
4. Variabel  prinsip  transparan  diketahui  skor  terendah dari  jawaban  responden  adalah  2,33  dan  skor tertinggi  jawaban  responden  adalah  5,00  sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 3,7083 dengan deviasi standar  adalah  0,80944  yang  artinya  nilai  mean lebih  besar  dari  nilai  deviasi  standar  sehingga penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah  maka penyebaran nilainya merata.
5. Variabel  prinsip  akuntabel  diketahui  skor  terendah dari  jawaban  responden  adalah  3,14  dan  skor tertinggi  jawaban  responden  adalah  5,00  sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 4,0610 dengan deviasi standar  adalah  0,48184  yang  artinya  nilai  mean lebih lebih besar dari nilai deviasi standar  sehingga penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah  maka penyebaran nilainya merata.
6. Variabel prinsip sustainabel diketahui skor terendah dari  jawaban  responden  adalah  2,40  dan  skor tertinggi  jawaban  responden  adalah  5,00  sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 3,7909 dengan deviasi standar  adalah  0,70474  yang  artinya  nilai  mean lebih lebih besar dari nilai deviasi standar sehingga penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah  maka penyebaran nilainya merata.
7. Variabel  kinerja  keuangan  diketahui  skor  terendah dari  jawaban  responden  adalah  3,00  dan  skor tertinggi  jawaban  responden  adalah  5,00  sehingga nilai rata-rata (mean) sebesar 4,1420 dengan deviasi standar  adalah  0,  ,47126  yang  artinya  nilai  mean lebih lebih besar dari nilai deviasi standar sehingga penyimpangan  data  yang  terjadi  rendah  maka penyebaran nilainya merata.

## 4.3.   Uji Asumsi Klasik
4.3.1.  Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah data  kontinu  berdistribusi  normal  atau  tidak.  Sehingga apabila  data  kontinu  telah  berdistribusi  normal  maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni uji validitas, uji-t, korelasi dan regresi dapat dilaksanakan.

## Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
Standardized Residual N 44 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Dev .19221525 Most Extreme Differences Absolute .128 Positive .112 Negative -.128 Test Statistic .849 Asymp. Sig. (2-tailed) .467
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Tabel  di  atas  terlihat  bahwa  nilai  Asymp.Sig. Kolmogorov-Smirnov  adalah  sebesar  0,467.  Nilai  sig ini lebih besar dari tingkat signifikasi yang di tentukan yaitu sebesar 0,05 (a=5%), sehingga dapat disimpulkan data  dalam  model  regresi  telah  terdistribusi  secara normal,  dengan  demikian  model  penelitian  dinyatakan telah memenuhi  asumsi  normalitas  dan  dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.
4.3.2.  Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar  variabel  bebas  (independen).  Jika  ditemukan korelasi  antar  variabel  independen,  maka  adanya masalah  multikolinearitas.  Model  regresi  yang  baik seharusnya tidak menimbulkan masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016).

## Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Tolerance VIF 1 (Constant) X1 .598 1,647 X2 .474 2,110 X3 .742 1,348 X4 .556 1,799 X5 .489 2,043 X6 .404 2,474
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Dari  Tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  semua varibel  independen  mempunyai  nilai tolerance di  atas 0,10  dan  nilai VIF di  bawah  nilai  10,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  ini  tidak  terdapat multikolinearitas.
4.3.3.  Uji Heterokedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Ghozali (2016) menyatakan bahwa jika varian data residual satu pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

## Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan  grafik scatterplot diatas  tampak bahwa  pola  sebaran  data  tidak  membentuk  pola tertentu,  titik-titik  data  menyebar  di  atas  dan  di  bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

## 4.4.   Uji Regresi Berganda

## Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardiz ed
Coefficients Standar dized Coeffici ents T Sig.
B Std.
Error Beta 1 (Cost ant) ,796 ,304 2,622 ,013 X1 ,229 ,063 ,312 3,599 ,001 X2 ,158 ,062 ,250 2,568 0,14 X3 ,002 ,059 ,003 ,037 ,971 X4 ,131 ,052 ,225 2,503 0,17 X5 ,254 ,094 ,260 2,710 ,010 X6 ,078 ,071 ,117 1,106 ,276
a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel diatas, maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:
Kinerja  Keuangan  (Y)  =  Y=  0,796  +  0,229X1  + 0,158X2  +  0,002X3  +  0,131X4  +  0,254X5  + 0,078X6 + e
Penjelasan  persamaan  di  atas  akan  dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta  sebesar  2.195  artinya  jika  Kepemilikan Konstanta  sebesar  0,796    memberikan  arti  bahwa apabila kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan,  akuntabel  dan  sustainabel  diasumsikan sebesar  0,  maka  kinerja  keuangan  (Y)  secara konstan bernilai sebesar 0,796.
2. Koefisien  regresi  variabel  prinsip  kooperatif  (X1) bernilai positif sebesar 0,229, artinya jika kooperatif sebesar  1,  maka  kinerja  keuangan  (Y)  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,229  satuan dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  tetap. Apabila  nilai  kooperatif  (X1)  meningkat  sebesar satu  satuan  akan  mengakibatkan  naiknya  variabel kinerja  keuangan  (Y)  sebesar  0,229.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dengan  kooperatif  maka  akan terjadi  kenaikan  pada  kinerja  keuangan  sebesar 0,229.
3. Koefisien  regresi  variabel  prinsip  partisipatif  (X2) bernilai  positif  sebesar 0,158,  artinya  jika partisipatif  sebesar  1,  maka  kinerja  keuangan  (Y) akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,158  satuan dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  tetap. Apabila  nilai  partisipatif  (X2)  meningkat  sebesar satu  satuan  akan  mengakibatkan  naiknya  variabel kinerja  keuangan  (Y)  sebesar  0,158.  Hal  ini menunjukkan bahwa dengan  partisipatif  maka akan terjadi  kenaikan  pada  kinerja  keuangan  sebesar 0,158.
4. Koefisien  regresi  variabel  prinsip  emansipatif  (X3) bernilai  positif  sebesar 0,002,  artinya  jika emansipatif  sebesar  1,  maka  kinerja  keuangan  (Y) akan  mengalami  penurunan  sebesar  0,002  satuan dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  tetap. Apabila  nilai  emansipatif  (X3)  menurun  sebesar satu  satuan  akan  mengakibatkan  turunnya  variabel kinerja  keuangan  (Y)  sebesar  0,002.  Hal  ini menunjukkan bahwa dengan emansipatif maka akan terjadi  penurunan  pada  kinerja  keuangan  sebesar 0,002.
5. Koefisien  regresi  variabel  prinsip  transparan  (X4) bernilai positif sebesar 0,131, artinya jika transparan sebesar  1,  maka  kinerja  keuangan  (Y)  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,131  satuan dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  tetap. Apabila  nilai  transparan  (X4)  meningkat  sebesar satu  satuan  akan  mengakibatkan  naiknya  variabel kinerja  keuangan  (Y)  sebesar  0,131.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dengan  transparan  maka  akan terjadi  kenaikan  pada  kinerja  keuangan  sebesar 0,131.
6. Koefisien  regresi  variabel  prinsip  akuntabel  (X5) bernilai positif sebesar 0,254, artinya jika akuntabel sebesar  1,  maka  kinerja  keuangan  (Y)  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,254  satuan dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  tetap.
Apabila nilai akuntabel (X5) meningkat sebesar satu satuan akan mengakibatkan naiknya variabel kinerja keuangan  (Y)  sebesar  0,254.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dengan  akuntabel  maka  akan  terjadi kenaikan pada kinerja keuangan sebesar 0,254.
7. Koefisien  regresi  variabel  prinsip  sustainabel  (X6) bernilai  positif  sebesar 0,078,  artinya  jika sustainabel  sebesar  1,  maka  kinerja  keuangan  (Y) akan  mengalami  penurunan  sebesar  0,078  satuan dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  tetap. Apabila  nilai  sustinabel  (X6)  menurun  sebesar  satu satuan  akan  mengakibatkan  turunnya  variabel kinerja  keuangan  (Y)  sebesar  0,078.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dengan  sustinabel  maka  akan terjadi  penurunan  pada  kinerja  keuangan  sebesar 0,078.
4.5.   Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh  secara  parsial  variabel  bebas  terhadap variabel terikat.
Tabel 5. Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardiz ed Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Cost ant) ,796 ,304 2,622 ,013 X1 ,229 ,063 ,312 3,599 ,001 X2 ,158 ,062 ,250 2,568 0,14 X3 ,002 ,059 ,003 ,037 ,971 X4 ,131 ,052 ,225 2,503 0,17 X5 ,254 ,094 ,260 2,710 ,010 X6 ,078 ,071 ,117 1,106 ,276
a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Pengujian  hipotesis  pengaruh  variabel  prinsip kooperatif  terhadap  kinerja  keuangan  pada  tabel  4.11 diperoleh  tingkat  signifikansi  sebesar  0,001  dengan nilai  t-hitung  sebesar  3,599  (positif)  dan  nilai signifikansi  ini  lebih  kecil  dari  0,05  (α  =  5%  )  atau (0,001  <  0,05),  maka  H2  diterima  yang  berarti  bahwa prinsip  kooperatif  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan.
Pengujian  hipotesis  pengaruh  variabel  prinsip partisipatif  terhadap  kinerja  keuangan  pada  tabel  4.9 diperoleh  tingkat  signifikansi  sebesar  0,014  dengan nilai  t-hitung  sebesar    2,568  (positif)  dan  nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 atau (0,014 < 0,05), maka  H3  diterima  yang  berarti  bahwa  prinsip partisipatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Pengujian  hipotesis  pengaruh  variabel  prinsip emansipatif  terhadap  kinerja  keuangan  pada  tabel  4.9 diperoleh  tingkat  signifikansi  sebesar  0,971  dengan nilai  t-hitung  sebesar    0,037  (positif)  dan  nilai signifikansi  ini  lebih  besar  dari  0,05  atau  (0,971  > 0,05),  maka  H4  ditolak  yang  berarti  bahwa  prinsip
emansipatif  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja keuangan.
Pengujian  hipotesis  pengaruh  variabel  prinsip transparan  terhadap  kinerja  keuangan  pada  tabel  4.9 diperoleh  tingkat  signifikansi  sebesar  0,017  dengan nilai  t-hitung  sebesar    2,503  (positif)  dan  nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 atau (0,017 < 0,05), maka  H5  diterima  yang  berarti  bahwa  prinsip transparan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Pengujian  hipotesis  pengaruh  variabel  prinsip akuntabel  terhadap  kinerja  keuangan  pada  tabel  4.9 diperoleh  tingkat  signifikansi  sebesar  0,010  dengan nilai  t-hitung  sebesar    2,710  (positif)  dan  nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 atau (0,010 < 0,05), maka H6 diterima yang berarti bahwa prinsip akuntabel berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Pengujian  hipotesis  pengaruh  variabel  prinsip sustainabel  terhadap  kinerja  keuangan  pada  tabel  4.9 diperoleh  tingkat  signifikansi  sebesar  0,276  dengan nilai  t-hitung  sebesar    1,106  (positif)  dan  nilai signifikansi  ini  lebih  besar  dari  0,05  atau  (0,276  > 0,05),  maka  H7  ditolak  yang  berarti  bahwa  prinsip sustainabel tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## 4.6.   Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R2)  mengukur  seberapa jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel  pertumbuhan  laba.  Nilai  koefisien  determinasi antara  0  dan  1.  Nilai  R2  yang  mendekati  satu  berarti variabel  independen  penelitian  memberikan  hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variasi  variabel  pertumbuhan  laba.  Hasil  koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel  dibawah ini:

## Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .913 a .834 .807 ,20722 1.965
a. Predictors: (Constant), X6,X5,X4, X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  R-Square sebesar 0,834. Ini berarti bahwa kemampuan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel  dan  sustainabel  terhadap  kinerja  keuangan sebesar  83,4%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel  dan  sustainabel  terhadap  kinerja  keuangan dipengaruhi  sebesar  83,4%  sedangkan  sisanya  16,6% dipengaruhi  atau  dijelaskan  oleh  variabel  yang  tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, sehingga dapat dinyatakan memiliki koefisien determinasi yang baik.

## 4.7.   Pembahasan
4.7.1.  Pengaruh Prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan
Sustainabel Terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  analisis  data  diperoleh  Fhitung  sebesar 30,901  dengan  tingkat  signifikansi  0,000.  Oleh  karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 (0,000 lebih kecil dari 0,05) maka dapat dinyatakan bahwa  variabel independen  yang  meliputi  Kooperatif  (X1),  Partisipatif (X2),  Emansipatif  (X3),  Transparan  (X4),  Akuntabel (X5),  dan  Sustainabel  (X6),  secara  simultan  atau bersama-sama mempengaruhi variabel Kinerja Keuangan  (Y)  secara  signifikan  maka  hipotesis  kesatu (H1)  dengan  Ha  diterima.  Artinya  prinsip-prinsip  tata kelola  secara  simultan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pada  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Hasil analisis data diperoleh koefisien determinasi simultan  (R  Square)  sebesar  0,834.  Dengan  demikian menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  secara  bersama- sama  mempengaruhi  variabel  terikat  sebesar  83,4%. Hal  ini  berarti  83,4%  kinerja  keuangan  (Y)  dapat dijelaskan  oleh  variabel  Kooperatif  (X1),  Partisipatif (X2),  Emansipatif  (X3),  Transparan  (X4),  Akuntabel (X5), dan Sustainabel (X6) sedangkan sisanya (100% - 83,4%  =  16,6%)  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain diluar model yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Priyanka Aggarwal  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  Peringkat tata  kelola  memiliki  dampak  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan.  Hal  ini  sejalan dengan  pemikiran  yang  dibangun  bahwa  tata  kelola tidak hanya dijalankan pada perusahaan ataupun sektor besar,  pentingnya  penerapan  tata  kelola  sendiri  juga dapat  dilaksanakan  pada  unit  terkecil  seperti  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Rerata  tingkat  keterterapan  variabel  kooperatif sebesar  4,13  artinya  pada  posisi  baik,  variabel partisipatif sebesar 3,67 artinya pada posisi cukup baik, variabel  emansipatif  sebesar  2,92  artinya  pada  posisi kurang  baik,  variabel  transparan  sebesar  3,72  artinya pada posisi cukup baik, variabel akuntabel sebesa 4,06 artinya  pada  posisi  baik,  dan  variabel  sustainabel sebesar  2,79  artinya  pada  posisi  kurang  baik.  Secara akumulasi  dan  di  rata-ratakan  keterterapan  tata  kelola sebesar  3,89  artinya  pada  posisi  cukup  baik  yang mendekati  posisi  baik.  Rerata  kinerja  keuangan  yang dihasilkan  sebesar  4,14  artinya  pada  posisi  baik. Dengan  kata  lain  semakin  baik  penerapan  tata  kelola pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  maka semakin baik pula kinerja keuangan.
Sejalan  dengan  teori  agensi  bahwa  hubungan keagenan  terjadi  ketika  satu  atau  lebih  individu,  yang disebut  sebagai  prinsipal  menyewa  individu  atau organisasi  lain  yang  disebut  sebagai  agen,  untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan  untuk  membuat  keputusan  kepada  agen tersebut  (Brigham  dan  Houston,  2011).  Pada  hal  ini
Kepala Desa memberikan kewenangan kepada perangkat  BUMDesa  untuk  merealisasikan  Permendes No  4  tahun  2015  sebagai  upaya  kesejahteraan masyarakat  desa.  Sebagian  besar  modal  BUMDesa berasal  dari  Dana  Desa  yang  diperuntukkan  sebagai modal awal menjalankan kegiatan. Dalam mewujudkan badan  usaha  untuk  mencapai  suatu  tujuan  atau  target yang dinginkan tentu tidak mudah sehingga diperlukan kekuatan  utama.  Penerapan  tata  kelola  merupakan faktor  utama  dalam  keberhasilan  BUMDesa  pada kinerja  keuangan.  Oleh  karenanya  prinsip-prinsip  tata kelola  BUMDesa  ini  mampu  membawa  pengaruh positif  dalam  meningkatkan  kinerja  dan  membuat BUMDesa tidak hanya mampu menghidupi masyarakat desa dimana lembaga ini berada, namun lebih luas lagi menularkan  manfaatnya  ke  wilayah  lain  dalam  skala yang lebih besar.
4.7.2.  Pengaruh  Prinsip  Kooperatif  Terhadap  Kinerja Keuangan
Hasil  analisis  data  diperoleh  nilai  uji  t  (thitung) kooperatif  (X1)  =  3,599,  signifikansi  =  0,001  dan standar  coefficients  =  0,312  (31,2%).  Karena  nilai thitung  >  dari  ttabel  (3,599  >  2,026)  dan  nilai signifikansi yang diperoleh 0,001 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka hipotesis kedua  (H2)  dengan  Ha  diterima.  Artinya  prinsip kooperatif  (X1)  berpengaruh  sebesar  31,2%  terhadap kinerja  keuangan  (Y)  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa).
Penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa prinsip  kooperatif  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pada  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin baik menerapkan prinsip kooperatif maka semakin baik pula dalam meningkatkan  kinerja  keuangan.  Rerata  tingkat keterterapan  variabel  kooperatif  sebesar  4,13  artinya pada posisi baik. Semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDesa telah  melaksanakan  kerja sama yang  baik  ketika  penerapan  prinsip  kooperatif  ini dijalankan.  Pelaksanaan  kerja  sama  yang  baik  pada semua  komponen  yang  terlibat  dalam  pengelolaan BUMDesa  mencerminkan  kinerja  keuangan  yang  baik. Dimana  seiring  berjalannya  waktu  perolehan  laba meningkat dan pertumbuhan usaha mengalami perkembangan.
Pada  poin  K1  (mekanisme  kerja  sama  pihak BUMDesa dan pihak lain dalam pengembangan usaha) di  kuesioner  menghasilkan  rerata  sebesar  4,11  artinya pada  posisi  baik.  Pelaksanaan  mekanisme  kerja  sama dengan  pihak  lain  dalam  upaya  pengembangan  usaha mengakibatkan laba semakin bertambah dan merupakan  poin  penting  dalam  hal  ini.  Sejalan  dengan Pasal  25  Permendes  No  4  Tahun  2015  bahwa  adanya kerja  sama  mampu  memberikan  sumbangsih,  baik  itu modal  tambahan  maupun  pelanggan  baru  yang bermunculan  akibat  promosi  yang  digalakkan  dalam kemampuan  mengelola  penjualan  dan  pemasaran. Kemampuan  mengelola penjualan dan pemasaran akan
meningkatkan  pelanggan.  Semakin  banyak  pelanggan dan  modal  yang  cukup,  pengelola  BUMDesa  mampu memberikan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
Poin K3 (mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial  kepada  masyarakat)  menghasilkan rerata sebesar 4,20  artinya  pada  posisi  baik.  Kerja  sama  yang  baik sebagai  bentuk  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial kepada  masyarakat  merupakan  hal  utama.  Sejalan dengan teori agensi bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengelola untuk  dapat  melaksanakan  kegiatan  dengan  sebaik baiknya. Kepercayaan ini mampu memberikan semangat dan dedikasi bagi pengelola dalam melakukan  keputusan  terbaik  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  pendirian  BUMDesa  yang  tertuang  pada Bab 2 Pasal 3 Permendes No 4 Tahun 2015.
Dengan  demikian  kekompakan  kerja  tim  maupun kerja  sama  yang  baik  dalam  pengelolaan  BUMDesa merupakan  salah  satu  faktor  dalam  mendorong  kinerja Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin. Hasil ini  sejalan  dengan  penelitian  (Sofyani,  Atmaja,  & Rezki,  2019)  bahwa  faktor-faktor  yang  mendorong kinerja  BUMDesa  diantaranya  kekompakan  kerja  tim dan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat.
4.7.3.  Pengaruh  Prinsip  Partisipatif  Terhadap  Kinerja Keuangan
Hasil  analisis  data  diperoleh  nilai  uji  t  (thitung) partisipatif  (X2)  =  2,568,  signifikansi  =  0,014  dan standar coefficients = 0,250 (25%). Karena nilai thitung > dari ttabel (2,568 > 2,026) dan nilai signifikansi yang diperoleh  0,014  <  0,05,  menunjukkan  bahwa  nilai  t yang  diperoleh  signifikan,  maka  hipotesis  ketiga  (H3) dengan  Ha  diterima.  Artinya  prinsip  partisipatif  (X2) berpengaruh  sebesar  25%  terhadap  kinerja  keuangan (Y)  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa). Penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  prinsip partisipatif  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pada  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin.
Variabel  prinsip  partisipatif  diketahui  skor terendah  dari  jawaban  responden  adalah  2,33  dan  skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata  (mean)  jumlah  skor  jawaban  prinsip partisipatif  sebesar  3,6667  hal  ini  menunjukkan  bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti bagaimana  penerapan  prinsip  kooperatif  dengan  cuku baik. Rerata tingkat keterapan variabel kooperatif pada BUMDesa di Kabupaten Merangin sebesar 4,13 artinya pada  kondisi  yang  cukup  baik  bahkan  bisa  dikatakan baik dengan kinerja keuangan sebesar 4,14 artinya pada kondisi  yang  baik.  Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  baik menerapkan  prinsip  partisipatif  pada  tata  kelola  maka semakin baik pula kinerja keuangan.
Hasil  ini  sejalan  dengan  teori  social  enterprise bahwa  seseorang  atau  kelompok  sosial  masyarakat sebagai  agen  perubahan  yang  mampu  melaksanakan cita-cita  dan  memperbaiki  nilai  sosial  dalam  tatanan
kehidupan  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan pendirian  BUMDesa  bahwa  pendirian  BUMDesa merupakan  salah  satu  pilihan  Desa  dalam  gerakan usaha ekonomi Desa Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132  ayat  (1)  PP  Desa  dan  Pasal  4  Permendesa  PDTT No.  4  Tahun  2015.  Sebagai  agen  perubahan  maka seluruh  komponen  baik  itu  pengelola,  perangkat  desa, BPD, tokoh masyarakat maupun masyarakat sekitar dan lainnya  memberikan  kontribusinya  berupa  masukkan dalam rangka pemilihan jenis dan unit usaha BUMDesa melalui musyawarah desa.
Sebagai  partisipasinya  dalam  pemilihan  jenis  dan unit  usaha  BUMDesa    menentukan  kearah  mana pengembangan  usaha.  Usaha  yang  tepat  dengan keuletan  dan  keseriuan  para  pengelola  sebagai  wujud agen  perubahan  berpengaruh  pada  perkembangan usaha.  Semakin  membesar  dan  berkembang  usaha  ini tentu  memberikan  hubungan  positif  pada  kinerja keuangan  yang  mana  perolehan  laba  semakin meningkat. Perolehan laba yang meningkat menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  BUMDesa  di Kabupaten  Merangin  berada  pada  posisi  yang  baik. Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  ole Hafiez  (Sofyani,  Atmaja,  &  Rezki,  2019)  bahwa dengan  keseriusan  dan  keluetan  serta  sikap  pantang menyerang  merupakan  faktor-faktor  yang  mendorong kinerja Badan Usaha Milik Desa.
4.7.4.  Pengaruh Prinsip Emansipatif  Terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  analisis  data  diperoleh  nilai  uji  t  (thitung) emansipatif  (X3)  =  0,307,  signifikansi  =  0,971  dan standar coefficients = 0,03 (3%). Karena nilai thitung < dari  ttabel  (0,307  <  2,026)  dan  nilai  signifikansi  yang diperoleh  0,971  >  0,05,  menunjukkan  bahwa  nilai  t yang  diperoleh  tidak  signifikan,  maka  hipotesis keempat  (H4)  dengan  Ha  ditolak.  Artinya  prinsip emansipatif  (X3)  tidak  berpengaruh  karena  hanya memiliki  pengaruh  sebesar  3%  terhadap  kinerja keuangan  (Y)  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa).
Pada  variabel  emansipatif  memiliki  rata-rata keterapan  sebesar  2,92  artinya  pada  kondisi  yang kurang  baik  dengan  kinerja  keuangan  sebesar  4,14 artinya  pada  kondisi  yang  baik.  Karena  hasil Standarized  Coefficients  Beta  hanya  sebesar  3%  maka penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  prinsip emansipatif  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pada  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDesa)  di  Kabupaten  Merangin.  Hal  ini berarti  bahwa  prinsip  emansipatif  tidak  mampu mempengaruhi  kinerja  keuangan  pada  BUMDesa Kabupaten Merangin.
Tindakan nepotisme dalam pengelolaan BUMDesa  masih  terus  berjalan.  Dimana  pemilihan pengurus maupun rekrutmen karyawan tidak mengedepankan profesionalime dalam artian kompetensi  sumber  daya  manusia  ataupun  track recordnya sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan  yang  sama  dalam  mengakses  kegiatan.
Akibat  dari  kepentingan  beberapa  pihak  yang  merasa apabila  tidak  satu  visi  misi  maka  akan  menyulitkan proses pengelolaan BUMDesa yang sudah direncanakan.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah Provinsi  Jambi  (2017)  bahwa  rangkap  jabatan perangkat desa dengan pelaksana teknis juga ditemukan di  lapangan  dan  penelitian  Jaitun  (2013)  menunjukkan bahwa  tidak  ada  yang  memberikan  sanksi  kepada perangkat  pemerintahan  desa  terhadap  kesalahan- kesalahan  yang  dilakukan  baik  berupa  teguran  lisan ataupun  pemotongan  gaji  berkala  karena  masih kentalnya  hubungan  kekeluargaan  diantara  perangkat pemerintah desa.
Pemerintah  desa  beranggapan  masyarakat  akan tetap  mendukung  program  desa  dengan  bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan. Namun Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  ikut  berwenang dalam program ini merasa tidak sepemikiran. Sehingga timbulah  asimetri  informasi  yang  mana  ketidaksamaan informasi  yang  terjadi,  bahwa  pengelola  merasa memiliki  informasi  yang  lebih  baik  mengenai  prospek pengembangan  usaha  dibandingkan  dengan  BPD  yang diatur  dalam  Permendes  No  4  Tahun  2015  Pasal  31 Ayat 2 bahwa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah  Desa  dalam  membina  pengelolaan  BUM Desa.  Ketidaksamaan  informasi  ini  menyebabkan kebingungan  dimasyarakat  atas  penyebaran  informasi yang tidak merata.
Perbedaan informasi akan berimbas pada pertumbuhan BUMDesa karena kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa yang tertuang pada Bab 3  Pasal  10  Permendes  No  4  Tahun  2015  memiliki argumen  masing  masing  dalam  mengelola  organisasi tersebut.  Dengan  ini  tingkat  pertumbuhan  BUMDesa menjadi  tidak  optimal  dan  kinerja  keuangan  menjadi tidak stabil.
4.7.5.  Pengaruh  Prinsip  Transparan  Terhadap  Kinerja Keuangan
Hasil  analisis  data  diperoleh  nilai  uji  t  (thitung) transparan  (X4)  =  2,507,  signifikansi  =  0,017  dan standar  coefficients  =  0,225  (22,5%).  Karena  nilai thitung  >  dari  ttabel  (2,507  >  2,026)  dan  nilai signifikansi yang diperoleh 0,017 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka hipotesis kelima  (H5)  dengan  Ha  diterima.  Artinya  prinsip transparan  (X4)  berpengaruh  sebesar  22,5%  terhadap kinerja  keuangan  (Y)  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa).
Variabel  prinsip  transparan  diketahui  skor terendah  dari  jawaban  responden  adalah  2,33  dan  skor tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga nilai rata-rata  (mean)  skor  jawaban  prinsip  transparan sebesar  3,7083.  Rata-rata  keterapannya  sebesar  3,71 artinya  responden  memahami  dan  mengerti  bagaimana pelaksanaan  prinsip  transparan  dengan  cukup  baik. Penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  prinsip
transparan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pada  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDesa)  di  Kabupaten  Merangin.  Hal  ini berarti  bahwa  semakin  transparan  menerapkan  prinsip tata  kelola  maka  semakin  meningkatkan  kinerja keuangan.
Transparansi  pada  pengelolaan  BUMDesa  di Kabupaten  Merangin  merupakan  hal  yang  tidak terpisahkan  dalam  pencapaian  kinerja  keuangan  yang baik.  Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Artinya,  informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan publik  secara  langsung  dapat  diperoleh  oleh  mereka yang  membutuhkan.  Transparansi  merupakan  bentuk keterbukaan para pengelola BUMDesa dalam membuat kebijakan  pengelolaan  laporan  dan  data-data  yang terbuka  sehingga  publik  dapat  dengan  mudah mendapatkan  informasi  mengenai  kondisi  kinerja keuangan  pada  setiap  BUMDesa  di  Kabupaten Merangin.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Irawati  &  Martanti,  2017)  bahwa  praktik  dari akuntansi  yang  bersifat  transparan  dalam  bentuk laporan  keuangan  yang  dimiliki  oleh  BUMDesa  dan pihak  Kantor  Desa  Karangbendo  dalam  melaporkan pertambahan  aset  yang  dimiliki  oleh  instansi.  Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengelolaan BUMDesa  sudah  bersifat  transparan  dalam  bentuk laporan keuangan.
Transparan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  dan keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  material dan  relevan  mengenai  kinerja  keuangan  dengan diselenggarakan  pengungkapan  berupa  pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana, mekanisme pemilihan  pengurus  BUMDesa  dan  jenis  unit  usaha, mekanisme  pemilihan  tenaga  atau  staf,  mekanisme penilaian  kinerja  bagi  pengelola,  sistem  remunerasi bagi  pengelola,  mekanisme  pemberian  reward  dan punishment  berbasis  kinerja,  sistem  monitoring  dan evaluasi,  mekanisme  penyertaan  modal  BUMDesa  dan kerjasama investasi pihak luar, mekanisme penggunaan dan pembagian keuntungan dan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik.
Secara  teoritis  pengelola  BUMDesa  harus menerapkan  dengan  baik  prinsip  tata  kelola  dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu keterbukaan pengambilan keputusan dan keterbukaan
mengemukakan informasi. Sebab BUMDesa merupakan  organisasi  yang  dibangun  atas  dasar musyawarah bersama dan untuk kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karenanya  dengan  penerapan  prinsip transparan  secara  meluas  dan  menyeluruh  pada BUMDesa  di  Kabuaten  Merangin  maka  pengawasan akan  lebih  baik  dari  pemberi  amanah  dalam  hal  ini sehingga tingkat pencapaian kinerja keuangan BUMDesa dapat lebih baik.
4.7.6.  Pengaruh Akuntabel Terhadap Kinerja
Keuangan
Hasil  analisis  data  diperoleh  nilai  uji  t  (thitung) akuntabel  (X5)  =  2,710,  signifikansi  =  0,010  dan standar  coefficients  =  0,260  (26,0%).  Karena  nilai thitung  >  dari  ttabel  (2,710  >  2,026)  dan  nilai signifikansi yang diperoleh 0,010 < 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh signifikan, maka hipotesis keenam  (H6)  dengan  Ha  diterima.  Artinya  prinsip akuntabel  (X5)  berpengaruh  sebesar  26,0%  terhadap kinerja  keuangan  (Y)  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa).
Variabel prinsip akuntabel diketahui skor terendah dari  jawaban  responden  adalah  3,14  dan  skor  tertinggi jawaban responden adalah 5,00 sehingga  nilai rata-rata (mean) skor jawaban prinsip akuntabel sebesar 4,0610. Rata-rata  keterapanya  adalah  4,06  artinya  responden memahami  dan  mengerti  bagaimana  pelaksanaan prinsip akuntabel dengan baik.
Penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa prinsip  akuntabel  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pada  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  baik  penerapan  prinsip akuntabel  pada  tata  kelola  BUMDesa  Kabupaten Merangin, maka akan semakin baik kinerja keuangan.
Dalam  Permendes  No  4  Tahun  2015  Bagian Kedelapan menerangkan mengenai pertanggungjawaban  pelaksanaan  BUMDesa,  Pasal  31 ayat  1  menyatakan  bahwa  Pelaksana  Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa  kepada  Penasihat  yang  secara  ex-officio dijabat  oleh  Kepala  Desa.  Pasal  31  ayat  2  menyatakan bahwa  BPD  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.  Pasal  31  ayat  3  menyatakan  bahwa Pemerintah  Desa  mempertanggungjawabkan  tugas pembinaan  terhadap  BUMDesa  kepada  BPD  yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
Prinsip  Akuntabel  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa Kabupaten  Merangin  merupakan  hal  yang  tidak terpisahkan  dalam  pencapaian  kinerja  keuangan  yang baik.  Akuntabel  berhubungan  dengan  kewajiban  dari pengelola  BUMDesa  dan  pihak  terkait  dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan baik secara teknis maupun administratif. Akuntabel sebagai bentuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.  Pertanggungjawaban  ini  meliputi  verifikasi laporan keuangan BUMDesa oleh pengawas, pelaporan keuangan BUMDesa secara berkala, arah dan kebijakan strategis  BUMDesa,  rencana  kerja  tahunan,  pelaporan dokumen-dokumen  seperti  AD/ART  dan  SOP  serta dokumen rencana usaha.
Konsep  ini  menekankan  bahwa  laporan  keuangan sebagai  wujud  pertanggungjawaban  pengelola  kepada
pihak-pihak  terkait  yang  disebutkan  dalam  perundang- undangan guna memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Hasil ini sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh Kadek Rindi,  Luh Putu Mas  Sintia  Arsani  Dewi,  Dyah  Ari  Puspita  Sari,  Putu Pania Awitiana (2017) bahwa BUMDesa Teja Kusuma ini  sudah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  atau pertanggung  jawaban  terhadap  segala  aspek  kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal.

## 4.7.7.  Pengaruh  Prinsip  Sustainabel  Terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  analisis  data  diperoleh  nilai  uji  t  (thitung) sustainabel  (X6)  =  1,106,  signifikansi  =  0,276  dan standar  coefficients  =  0,117  (11,7%).  Karena  nilai thitung  <  dari  ttabel  (1,106  <  2,026)  dan  nilai signifikansi yang diperoleh 0,276 > 0,05, menunjukkan bahwa  nilai  t  yang  diperoleh  tidak  signifikan,  maka hipotesis  ketujuh  (H7)  dengan  Ha  ditolak.  Artinya prinsip  sustainabel  (X6)  tidak  berpengaruh  karena memiliki  pengaruh  sebesar  11,7%  terhadap  kinerja keuangan  (Y)  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa).
Pada  variabel  prinsip  sustainabel  memiliki  rata- rata  keterapan  sebesar  2,79  artinya  pada  kondisi  yang kurang  baik  dengan  kinerja  keuangan  sebesar  4,14 artinya  pada  kondisi  yang  baik.  Karena  hasil Standarized  Coefficients  Beta  hanya  sebesar  11,7% maka  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa prinsip  sustainabel  tidak  berpengaruh  dan  tidak signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pada  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Merangin. Hal  ini  berarti  bahwa  prinsip  sustainabel  tidak  mampu mempengaruhi  kinerja  keuangan  pada  BUMDesa Kabupaten Merangin. Kelangsungan adalah bagaimana unit  usaha  dapat  terus  beroperasi  dan  menghasilkan keuntungan.  Namun  ketidakmampuan  BUMDesa dalam  mengembangkan  dan  melestarikan  kegiatan  ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Setiap  unit  usaha  memiliki  konflik  yang  beragam dengan cara penyelesaian masing-masing. BUMDesa di Kabupaten  Merangin  masih  belum  mampu  atau memiliki  cara  dalam  menghadapi  konflik-konflik  yang terjadi.  Permasalahan  timbul  dan  berasal  dari  internal pengelola. Konflik internal membuat kondisi BUMDesa menjadi  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.  Dimana  pengelola  tidak  lagi  bersemangat dalam menjalankan kegiatan dan merasa tidak memiliki tanggungjawab  penuh  atas  tugasnya.  Permasalahan internal  yang  begitu  kompleks  berimbas  pada keberlangsungan BUMDesa.
Survei  kebutuhan  masyarakat  merupakan  strategi bisnis  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  pengembangan usaha. Dimana dapat dilihat kondisi yang sesungguhnya mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan. Dengan adanya survei ini mampu memberikan evaluasi pada kegiatan usaha yang sedang berlangsung sehingga ada  pembaharuan  atau  inovasi  pada  usaha  demi memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak.  Namun  hal  ini
membuat  pengelola  BUMDesa  terlena,  sebab  mereka hanya berfokus pada kegiatan yang sedang berlangsung saja tanpa mengkaji survei kebutuhan masyarakat.
Tidak adanya program survei kebutuhan masyarakat berimbas pada kegiatan usaha  yang lambat laun menjadi  tertinggal.  Unit-unit usaha  baru bermunculan  dengan  sistem  yang  lebih  modern  dan mencukupi  apa  yang  diharapkan  masyarakat.  Oleh karena  nya  pengembangan  BUMDesa  mengalami kemunduran dan bahkan terhenti pelaksanaannya. Hasil ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Harjanti  Widiastuti,  Wahyu  Manuhara  Putra,  Evy Rahman Utami, dan Rudy Suryanto (2019) bahwa Dari indikator aspek sustainable, indikator survei kebutuhan masyarakat  secara  berkala  merupakan  indikator  yang keterterapannya masih rendah. BUMDes merasa cukup dengan  usaha  yang  sudah  berjalan  dan  belum menjadikan  survei  kebutuhan  secara  berkala  sebagai instrumen  untuk  mengembangkan  usaha  dan  menjaga keberlanjutan usahanya.
Hasil  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh T. Handono Eko Prabowo (2014) bahwa warga  masyarakat  memiliki  “ mindset ”  program pengentasan  kemiskinan  pemerintah  dianggap  sebagai “ amal ”  dan  tidak  memerlukan  sebagai  upaya  serius untuk melaksanakan program.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1.  Simpulan
1.  Secara bersama-sama penerapan prinsip-prinsip tata kelola yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif,  transparan,  akuntabel  dan  sustainabel berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  di Kabupaten  Merangin.  Dengan  kata  lain  semakin baik penerapan tata kelola pada Badan Usaha Milik Desa  (BUMDesa)  maka  semakin  baik  pula  kinerja keuangan.
2.  Prinsip  kooperatif  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin baik  dalam  menerapkan  prinsip  kooperatif  maka semakin  baik  pula  dalam  meningkatkan  kinerja keuangan.
3.  Prinsip  partisipatif  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin baik menerapkan prinsip partisipatif pada tata kelola maka semakin baik pula kinerja keuangan.
4.  Prinsip  emansipatif  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja  keuangan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Kabupaten  Merangin.  Hal  ini  berarti  bahwa  prinsip emansipatif  tidak  mampu  mempengaruhi  kinerja keuangan pada BUMDesa Kabupaten Merangin.
5.  Prinsip  transparan  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  di
Kabupaten Merangin. Hal ini berarti bahwa semakin transparan  menerapkan  prinsip  tata  kelola  maka semakin meningkatkan kinerja keuangan.
6.  Prinsip  akuntabel  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Kabupaten  Merangin.  Hal  ini  berarti  semakin  baik penerapan  prinsip  akuntabel  pada  tata  kelola BUMDesa  Kabupaten  Merangin,  maka  akan semakin baik dalam meningkatkan kinerja keuangan.
7.  Prinsip  sustainabel  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja  keuangan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Kabupaten  Merangin.  Hal  ini  berarti  bahwa  prinsip sustainabel  tidak  mampu  mempengaruhi  kinerja keuangan pada BUMDesa Kabupaten Merangin.

## 5.2.   Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian yang dilakukan  penulis  dan  atas  keterbatasan  yang  dimiliki oleh  penulis,  maka  dapat  diberikan  saran  sebagai berikut:
1. Penerapan tata kelola BUMDesa yang belum diatur dalam Undang-Undang namun sebaiknya pengelola dan pihak terkait untuk terus menerapkan tata kelola pada  pengelolaan  BUMDesa  demi  kesuksesan proram pengentasan kemiskinan.
2. Diharapkan  bagi  pengelola  dan  pihak  terkait  untuk lebih  memperhatikan  tata  kelola  BUMDesa  pada aspek  emansipatif  dan  sustainabel  karena  masih belum berjalan dengan baik.
3. Perlunya  peran  aktif  pemerintah  dalam  membina masyarakat  untuk  mengelola  BUMDesa  dan memberikan  kesadaran  arti  penting  program  ini sebagai upaya kesejahteraan masyarakat.
4. Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  mengkaji lebih  dalam  mengapa  prinsip  emansipatif  dan prinsip  sustainabel  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja  keuangan  dengan  mengumpulkan  bukti- bukti empiris dan teoritis.
5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat menggunakan  variabel  independen  lain  yang mempengaruhi  kinerja  keuangan  selain  variabel prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sehingga  dapat diketahui sejauh mana variabel-variabel independen tersebut  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  kinerja keuangan.
6. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas  objek  penelitian,  tidak  hanya  sampel BUMDesa pada desa berkembang. Selain melengkapi  metode  survei  dengan  wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat memwawancarai beberapa responden dan menemukan  adanya  perbedaan  jawaban  kuesioner dan jawaban secara
lisan untuk pertanyaan/pernyataan yang sama.

## DAFTAR REFERENSI
Brigham, & Houston. (2011). Dasar-dasar Manajemen Keuangan  Buku  1  Edisi  Kesebelas .  Jakarta:
Salemba Empat.
Budiono,  P.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Badan Usaha  Milik  Desa  (  Bumdes  )  Di  Bojonegoro  ( Studi  di  Desa  Ngringinrejo  Kecamatan  Kalitidu Dan  Desa  Kedungprimpen  Kecamatan  Kanor  ) . 4 (1), 116–125.
Bumdes  Gagal  di  Merangin.  (2019). Jambi  Pos .
Retrieved from https://jambipos.id/2019/05/14/bumdes-gagal- total-kades-air-lago-siau-dituding-lemah-
pengawasan
Cooper, D. R., & Schindler, S. P. (2017). Metode Riset Bisnis  Volume  1  Edisi  12 .  Jakarta:  Salemba Empat.
Crowther,  D.,  &  Seifi,  S.  (2014). Corporate Governance and International Business . Retrieved from bookboo.com Hulgard, L. (2010). Dircouses of Social Entrepreneurship  Variation  of  The  Same  Theme. Emes The European Research Network .
Husnan,  S.  (2015). Dasar-dasar  Teori  Portofolio  dan Analisis  Sekuritas.  Edisi  Kelima .  Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Irawati,  D.,  &  Martanti,  D.  E.  (2017). BUMDes TERHADAP  PELAPORAN  ASET  DESA  (  Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo  Kec  Ponggok  Kab  Blitar  ) . 2017 ,
27–28.
Prabowo,  T.  H.  E.,  &  Economics,  F.  (2014). Developing Bumdes ( Village-owned Enterprise ) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community  Study  in  Bleberan-Gunung  Kidul- Indonesia . 30 , 19–26. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.
4
Purnomo,  J.  (2016a). Pendirian  dan  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) .  Jakarta: Tim Infest.
Purnomo,  J.  (2016b). Pendirian  dan  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDESA) .  Jakarta: Tim Infest.
Putra,  A.  S.  (2015). Badan  Usaha  Milik  Desa  (Spirit Usaha Kolektif Desa) . Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
Rudianto.  (2013). Akuntansi  Manajemen  Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis . Jakarta: Erlangga.
Sekaran,  U.  (2017). Research  Methods  for  Bussines Edisi Keempat . Jakarta: Salemba Empat.
Sihabudin.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Manajerial,
Kemitraan  Usaha  dan  Jiwa  Kewirausahaan Terhadap  Pengelolaan  Dana  Serta  Implikasinya Pada Kinerja Keuangan. (Survey Pada BUMDES di  Jawa  Barat  Yang  Terdaftar  di  Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi. Artikel  Disertasi  Program  Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan Bandung .
Sofiyan,  A.  (2015).  Prinsip  Tata  Kelola  Badan  Usaha
Milik Desa. Retrieved
from http://www.keuangandesa.com/2015/09/prinsip- tata-kelola-badan-usaha-milik-desa
Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises ( BUMDes )  Performance  in  Indonesia :  An  Exploratory Study . 20 (2). https://doi.org/10.18196/jai.2002116
Widiastuti,  H.,  Manuhara,  W.,  &  Rahman,  E.  (2019). Menakar  tata  kelola  badan  usaha  milik  desa  di Indonesia . 22 (2), 257–288.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi Jambi.  2017.    Model  Pengembangan  Bumdes Guna  Meningkatkan  Inovasi  Dan  Kemandirian
Masyarakat Di Provinsi Jambi.
Blog Bumdes. 2019. Diunduh:
https://blog.bumdes.id/2019/05/tantangan-dalam- pengelolaan-bumdes-apa-saja/.
Blog Bumdes. 2019. Diunduh: https://blog.bumdes.id/2019/04/pengendalian-internal- dengan-menilai-kinerja-keuangan-bumdes/.
Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan
Anak
dan Pengendalian  Penduduk  (DP3AP).  2013.  Data BUMDesa Tahun 2019.
Jambi Pos. 2019. Diunduh:
https://jambipos.id/2019/05/14/bumdes-gagal- total-kades-air-lago-siau-dituding-lemah- pengawasan.