## TINDAK PIDANA TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR 5 TAHUN

## DEDY SETIAWAN

## ABSTRAK
Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa perlindungan  hukum  terhadap anak  korban kejahatan seksual menurut hukum positif  adalah  harus berdasarkan Pancasila. Karena  itu,  perlindungan  hukum tersebut akan  melahirkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  wujudnya  sebagai makhluk  individu  dan  makhluk  sosial.  Penegakan  hukum  terhadap  anak  korban  kejahatan  seksual menurut  hukum  positif  juga  harus  berdasarkan  Pancasila  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  warga  masyarakatnya, khususnya  penegakan  hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana kekerasan seksual. Prinsip-Prinsip Perlindungan terhadap anak dalam hukum formil, anak mendapatkan perlindungan  secara preventif dari  negara  dan  masyarakat, namun prinsip-prinsip  perlindungan  anak belum terimplementasi dengan baik, kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari  berbagai  bentuk  kekerasan  dan  eksploitasi  dan  masih  hidup  terlantar  dan  tidak  mendapat kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang  wajar,  apalagi  memadai  hambatan-hambatan  dalam implementasi  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah hukum positif di Indonesia. Dalam upaya melindungi  anak,  berbagai  Konvensi  Internasional  serta  aturan-aturan  sudah  diadopsi  akan  tetapi pelaksanaannya yang belum maksimal.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Perlindungan, Anak

## ABSTRACT
In this study shows  that the legal protection of child victims of sexual crime according to positive law is to be based on Pancasila. Therefore, the protection of the law will give birth to the recognition and  protection of human rights  in its  form as  individual beings  and social  beings. Law  enforcement against  children  who  are  victims of sexual  crimes  according  to  positive law  must  also  be  based  on Pancasila in providing legal  protection to  its citizens,  particularly law  enforcement against children who are victims of sexual violence. Principles of protection for children in formal law, children receive preventive protection from the state  and society,  but the principles  of child  protection have not  been implemented properly, in fact there are  still many children who have not been protected from various forms of violence and exploitation and are still living neglected and do not get a chance to get a proper education, moreover adequate obstacles in implementing Law Number 35 of 2014 are positive laws in Indonesia. In  an  effort to  protect  children,  various  International Conventions and  rules  have  been adopted but their implementation has not been maximized.
Keywords: Crime, Sexual Violence, Protection, Children

## PENDAHULUAN
Pada  suatu  fakta dalam kehidupan masyarakat,  masalah  kejahatan  tidak  dapat dihindari  dan memang selalu  ada, sehingga wajar bila  menimbulkan  keresahan  karena  kejahatan dianggap  sebagai  suatu  gangguan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  baik  di  perkotaan maupun  di  pedesaan.  Berbagai  kasus kekerasan
seperti perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan dan  bentuk-bentuk  kekerasan  lainnya  telah mengalami  marginalisasi  sedemikian  rupa  yang terwujud  dalam  tindakan  yang  mengakibatkan luka  baik  secara  fisik  maupun  secara  psikis terhadap korbannya.
Banyak  tindakan-tindakan  tersebut  yang tergolong kejahatan terhadap kesusilaan.
Sehubungan dengan ini  masyarakat dan pemegang kekuasaan  membuat  reaksi  untuk  memberantas masalah  kejahatan  tersebut, tetapi  hal  ini  kerap kali  tidak  memuaskan semua pihak.  Hal  tersebut dikarenakan rasa ketidaksesuaian dimana, kerugian  yang  diderita  pihak  korban lebih  besar nilainya  daripada  kerugian  yang  diderita  pihak pelaku,  sehingga  timbullah  ketidakadilan  dan dapat  menurunkan  wibawa  hukum,  karena penguasa  melakukan  tindakan-tindakan  yang kurang  bijaksana.  Kasus  kekerasan  seksual  atau kejahatan  kesusilaan  yang  terjadi  di  Indonesia tampaknya  semakin  bertambah  banyak.  Namun demikian, dalam penanganannya serta pembuktiannya  tidak  terlaksana  dengan  baik  hal ini  dikarenakan  dalam  kenyataannya  korban tindak  pidana  perkosaan, malu  atau  takut  dalam melaporkan pelaku tindak kejahatan ini. 1 Pelecehan    seksual terhadap   anak   adalah suatu   bentuk   penyiksaan   anak   di   mana   orang dewasa atau remaja  yang lebih  tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual  anak  termasuk  meminta  atau  menekan seorang anak  untuk  melakukan  aktivitas  seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak  senonoh dari    alat    kelamin    untuk   anak, menampilkan  pornografi  untuk  anak,  melakukan hubungan   seksual   terhadap   anak-anak,   kontak fisik  dengan  alat  kelamin   anak  (kecuali  dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis),  melihat  alat  kelamin  anak  tanpa  kontak fisik  (kecuali  dalam  konteks  non-seksual  seperti pemeriksaan    medis),   atau  menggunakan    anak untuk  memproduksi  pornografi  anak. Kekerasan seksual  itu  merupakan  istilah  yang  menunjukan pada   prilaku   seksual derivative   atau   hubungan seksual    yang    menyimpang,   merugikan   pihak korban    dan  merusak  kedamaian  di  tengah masyarakat.  Adanya  kekerasan  seksual  yang terjadi,  maka  penderitaan  bagi  korbannya  telah
1 Abdul  Wahid, Perlindungan  Terhadap  Korban Kekerasan  Seksual  :  (Advokasi  Terhadap  Hak  Azasi Perem puan) (Bandung, 2001), hlm.9
2 Rahman  Amin, Kebijakan  Hukum   Pidana  Tindak Pidana  Perkosaan Di Indonesia ,  diakses melalui
menjadi  akibat  serius  yang  membutuhkan perhatian. 2
Berdasarkan  terminologi  dalam  Kamus Umum Bahasa  Indonesia, “pelecehan”, asal  kata peleceh  artinya    pembujuk/suka    memuji-muji, “seksual” yang  berkenaan  dengan kelamin (laki- laki  perempuan) yang berkenaan  dengan perkara campuran  antara  laki-laki  dan    perempuan, “anak”turunan  yang  kedua;  manusia  yang  masih kecil,    pelecehan  seksual anak  merupakan  istilah umum yang menggambarkan tindak  kriminal  dan sipil  di  mana    orang    dewasa    terlibat    dalam aktivitas   seksual  dengan  anak  di   bawah  umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. 3
Akhir-akhir  ini,  kasus yang  sedang  marak adalah  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak yang  masih  di  bawah  umur.  Peningkatan  kasus pelecehan  seksual  terhadap  anak    seharusnya menjadi  sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh para orang  tua  terhadap  anaknya, memberikan  petuah-petuah  atau  arahan-arahan agar anak  itu  tidak  mudah tertipu oleh  atau  tidak mudah  menjadi  korban  kejahatan.    Anak  juga berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus dari  orang tua, keluarga,  masyarakat, pemerintah maupun  Negara.  Jadi  permasalahan  menyangkut bagaimana  jika  pelecehan seksual tersebut terjadi dan  dilakukan  terhadap  anak  yang  usianya  di bawah  5  (lima)  tahun,  dimana  subjek  korban dalam  kategori Balita  (Bawah Lima  Tahun) yang secara tidak  langsung masih dalam  kategori anak dan  seharusnya  dilindungi  dan  diayomi.  Secara umum, pelecehan  seksual  pada  anak  merupakan segala bentuk kontak seksual antara orang dewasa kepada  siapa  pun  yang  berumur  di  bawah  18 tahun.  Selain  itu,  pelecehan  seksual  pada  anak dapat  terjadi  jika  salah  satu  pelakunya  lebih  tua atau  lebih  dominan.  Kriteria  kedua  ini  tanpa melihat  seberapa tua usia  para pelakunya. Pelaku
www.rahmanamin1984.blogspot.com  pada  9  Maret   2019 pukul 19.00
3 W.J.S Poerwadarminta,
Kam us Indonesia (Jakarta, 2005), hlm.180
pelecehan  seksual pada  anak  tidak  hanya  berasal dari  pihak  luar.  Namun,  banyak  juga  pihak keluarga  sendiri  yang  menjadi  pelakunya. Tindakan pelecehan seksual pada anak bisa berupa ciuman, menyentuh kemaluan anak, berhubungan seksual, menunjukkan kemaluan, atau memberikan tontonan pornografi pada anak. 4 Tidak  mudah  untuk  mengetahui  bila seorang  anak  mengalami  pelecehan  seksual. Kebanyakan dari mereka takut untuk mengungkapkannya  karena  menganggap  hal tersebut diakibatkan  oleh  kesalahan  yang mereka perbuat.  Anak-anak  juga  sering  ditakut-takuti pelakunya  bahwa  cerita  mereka  tidak  akan dipercayai, sehingga mereka merasa terintimidasi dan  takut  untuk  bercerita.  Selain  itu,  pelaku pelecehan  seksual  mungkin  saja  memberikan beragam ancaman yang membuat anak merahasiakan  kejadian  yang  menimpanya.  Anak yang menjadi  korban pelecehan seksual tak jarang mengalami  stres  berat.  Dampak  stres  ini memengaruhi tumbuh kembangnya dan membuat anak menjadi  tidak mau merawat diri..
Hakim sebagai pejabat mempunyai wewenang  untuk  memberikan  putusan  atas tindakan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  harus memberikan  putusan  yang  tegas  dan  dapat memenuhi  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  pada umumnya  serta anak-anak  yang  menjadi  korban pada khususnya. Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai  hak  asasi manusia,  serta  menjadikan pidana secara oprasional  yang  dapat  diterima  baik  dari  posisi korban  maupun  pelaku.  Hukum  acara  pidana eksistensinya  yaitu  mempertahankan  hukum pidana  meteriil  yang  terdapat,  tercermin  dan diterapkan  pada  praktik  peradilan,  dengan  kata lain,  bagaimanakah  hukum  pidana  materiil tersebut  dipertahankan  dengan  melalui  proses peradilan  sehingga terhadap pelaku tindak  pidana
4 Dr. Kevin Adrian, Menyelidiki Pelecehan Seksual Anak, diakses  melalui  www.alodokter.com  diakses  pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 17.00
dapat  diperiksa,  diadili  dan  diputus  oleh  hakim dipersidangan.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban pelecehan  seksual  perlu  dilaksanakan  secara maksimal,  perlakuan  secara  adil  dalam  bentuk perlindungan  hukum,  sebab  bagaimanapun  juga korban  adalah  pihak  yang  sangat  dirugikan  dan mempunyai  hak  untuk  diperlakukan  adil  dan dilindungi  hak-haknya.  Perlindungan anak dalam suatu  masyarakat  dan  bangsa  merupakan  tolak ukur  peradaban  masyarakat dan  bangsa  tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab,  maka  kita  wajib  untuk  mengusahakan perlindungan  anak  sesuai  dengan  kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Dalam hal ini yang  mengusahakan  perlindungan  anak  adalah setiap  anggota  masyarakat  sesuai  dengan kemampuanya  dengan  berbagai  macam  usaha dalam  situasi  dan  kondisi  tertentu. Perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang  Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  (Selanjutnya  disebut  Undang Undang Perlindungan Anak).
Dalam Undang Undang Perlindungan Anak dijelaskan  mengenai  perlindungan  anak  yang terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  yaitu  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,dan  berpatisipasi  secara  optimal sesuai  dengan harkat dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Dikaitkan  dengan  hal  tersebut, tujuan  pemidanaan  terhadap  pelaku  pencabulan terhadap anak harus mendapatkan hukuman yang setimpal,  sehingga  mampu  untuk  mewujudkan tujuan perlindungan anak.
Dari latar  belakang tersebut,  maka diperoleh  rumusan  masalah  sebagai  berikut,  1) Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai korban tindak  pidana kekerasan seksual?,
dan 2) Apakah  kebijakan  formulasi tindak  pidana terhadap  pelaku  sudah  mampu  melindungi kepentingan  perkembangan  anak  (korban)?. Sejalan  dengan  rumusan  masalah  yang  diteliti, maka  tujuan  penelitian  tersebut adalah  1)  untuk mengetahui  dan  menganalisis perlindungan hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak pidana  kekerasan  seksual,  dan  2)  untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan  formulasi tindak  pidana  terhadap  pelaku  sudah  mampu melindungi  kepentingan  perkembangan  anak (korban).

## METODE  PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normtif.  Dipilihnya penelitian  ini  didasarkan  pada  alasan  bahwa permasalahan  yang  diangkat,  dibahas  dan diuraikan  dalam  penelitian  ini  difokuskan dengan menerapkan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam  hukum  positif.  Tipe  penelitian  yuridis normatif  dilakukan  dengan  mengkaji  berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang,  literatur-literatur  yang  bersifat konsep  teoritis  yang  kemudian  dihubungkan dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok pembahasan 5 pada  penelitian  yang  berjudul Tindak  Pidana  Terkait  Kekerasan  Seksual Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Perlindungan Anak di Bawah Umur 5 Tahun.
PEMBAHASAN 1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

## Kekerasan Seksual
Korban  adalah  mereka  yang  menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat  tindakan orang lain  yang mencari pemenuhan kepentingan diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan dengan  kepentingan  hak  asasi  pihak  yang dirugikan. 6 Anak  yang  menjadi  korban kejahatan
5 Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta, 2016), hlm.194
bukan lagi  merupakan masalah baru, tetapi karena kurangnya  perhatian  membuat  hal  ini  dianggap seperti diabaikan.  Kejahatan  yang dilakukan  oleh pelaku  tidak  terlepas dari  peranan  korban secara fungsional.  Arif  Gosita  dalam  bukunya  masalah korban  kejahatan  mengenai  anak  koraban kejahatan menyatakan :
“Yang  dimaksud anak korban kejahatan  adalah anak-anak    yang  menderita  metal,  fisik,  sosial akibat  perbutan  jahat  (tindakan  pidana  dalam KUHP)  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan kepentingan diri,  yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya, menjadi korban, perlakuan salah, penelantaran, perdagangan  anak,  pelacuran,  penganiayaan, perkosaan  dan  sebagainya,  oleh  ibunya, bapaknya,  saudaranya dan  anggota  masyarakat disekitarnya.” 7
Anak  yang menjadi  korban kejahatan  perlu mendapat  perlindungan  seperti  yang  telah  diatur dalam  ketentuan  Pasal  64  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) tersebut  adanya  perlindungan  khusus  terhadap anak  sebagai  korban kejahatan.  Dalam  kaitannya anak sebagai korban tindak  pidana, tidak dapat di definisikan  hanya  anak-anak  yang  benar  telah menjadi  korban akibat  perbuatan orang  lain  saja. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu  dan bapak tiri,  kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya. Banyak teori  yang  berusaha  menerangkan  bagaimana kekerasan ini  terjadi,  salah satu di  antaranya teori yang  berhubungan  dengan  stres dalam  keluarga ( family stress ). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari  anak, orang tua, atau situasi  tertentu. Tindak  kekerasan  terhadap  anak  merupakan permasalahan  yang  cukup  kompleks,  karena
6 Dikdik  M.arief  Mansur, et.  al, Urgensi  Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta, 2007), hlm 45
7 Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan  (Kum pulan Karangan) (Jakarta, 1993), hlm. 78
mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya.
Tindak kekerasan seksual terhadap terhadap anak  adalah  perilaku  dengan  sengaja  yang ditujukan  untuk  mencederai  atau  merusak  anak, baik  berupa  serangan  fisik  atau  merusak  anak, mental  sosial,  ekonomi  maupun  seksual  yang melanggar  hak  asasi  manusia,  bertentangan dengan  nilai-nilai dan  norma-norma  dalam masyarakat,  berdampak  trauma  psikologis  bagi korban. Dampak  dari  tindak  kekerasan  terhadap anak  yang  paling  dirasakan  yaitu  pengalaman traumatis yang susah dihilangkan  pada diri  anak, yang  berlanjut  pada  permasalahan-permasalahan lain, baik  fisik, psikologis maupun sosial.
Pada dasarnya, kekerasan seksual terhadap pada  anak  akan  membawa dampak  negatif  pada perkembangan dan pertumbuhan anak itu  sendiri, termasuk  kekerasan  terhadap  anak  didik  di sekolah. Selain  beberapa dampak tersebut di atas, kekerasan  oleh  guru  di  sekolah  terhadap  anak didiknya  membawa dampak  sosial,  antara  lain  : siswa yang mengalami  tindakan  kekerasan tanpa ada  penanggulangan,  bisa  saja  menarik  diri  dari lingkungan  pergaulan,  karena  takut,  merasa terancam  dan  merasa  tidak  bahagia  berada diantara  teman-temannya.  Mereka  juga  jadi pendiam,  sulit  berkomunikasi  baik  dengan  guru maupun dengan  sesama teman.  Bisa  jadi  mereka jadi  sulit  mempercayai  orang  lain,  dan  semakin menutup diri dari pergaulan.
Beberapa  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  kekerasan  seksual  pada  masa  anak menyebabkan anak berpotensi memiliki  gangguan kepribadian  ambang  sehingga  kelak  anak  juga berpotensi menderita depresi pada masa dewasanya.  Disamping  itu  timbulnya  gejala disaosiasi  termasuk  amnesia  terhadap  ingatan- ingatan  yang berkaitan  dengan  penganiayaannya. Selain  itu  kekerasan yang terjadi  pada anak dapat mempengaruhi  pertumbuhan  dan  perkembangan jiwa  anak,  sehingga kreativitas  dan  produktivitas anak  menjadi  terpasung,  yang  pada  akhirnya mengakibatkan self  development yang  optimal
pada diri anak tidak tercapai. Keluarga merupakan komponen  masyarakat  terkecil  dimana  orangtua adalah  lingkungan  yang pertama dan  utama  bagi pembentukan kepribadian  dan tingkah  laku  anak. Keluarga  yang secara normatif dikatakan  sebagai tempat paling  aman bagi  anak-anak, ternyata  hal tersebut  tidak sepenuhnya benar.  Dalam pengasuhan  anak,  orangtua menekankan  si  anak untuk  patuh  kepadanya.    Keberadan  anak merupakan  amanah  sekaligus  karunia  yang diberikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa  harus  dijaga  karena  dalam  dirinya melekat  harkat,  martabat  dan  hak-hak  sebagai manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi anak  merupakan  bagian  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  dan  konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  hak-hak anak.
Sudah barang tentu masing-masing mempunyai  peran  dan  fungsinya  yang  berbeda dimana  secara keseluruhan, satu sama  lain  saling terkait di  bawah pengertian  Perlindungan sebagai payungnya. Pada dasarnya anak  harus  dilindungi karena  anak  mempuyai  ketergantungan yang sangat  tinggi  terhadap  seluruh  penyelenggara. Perlindungan  Anak  yaitu  orangtua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah  dan  negara.  Pada praktiknya  karena  masih  banyak  buruknya perlindungan terhadap anak mendorong perumusan intrumen  hak  anak.  Perumusan hak- hak anak mengalami  proses dialogis yang panjang dan melelahkan,  yang kemudian pada tahun 1989 berhasil mengesahkannya menjadi suatu konvensi PBB  Hak  Anak  ( United Nation’s Convention on the Rights of the Child ).
Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  sebenarnya sudah dapat diterapkan dengan baik. Pelaksanaanya  sudah diberikan  secara maksimal oleh pihak kepolisian. Namun masih ada beberapa hambatan  yang  dialami  pihak  kepolisian  untuk melaksanakan  pemberian  perlindungan  hukum tersebut.  Selain  penerapan  yang  sudah  berjalan dengan  baik,  terdapat  juga  beberapa  faktor yang
menyebabkan terjadinya  tindak  pidana  kekerasan seksual tersebut. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak pidana  kekerasan  seksual,  terdapat  faktor  yang menjadi  penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan  seksual. Faktor penghambat berasal dari  dalam  maupun dari  luar lembaga kepolisian  tersebut dimana hambatan dari luarnya  pihak  kepolisian  sulit  mendapatkan informasi  tentang  benar  adanya  tindakan kekerasan seksual tersebut, sedangkan dari dalam lembaga  kepolisian,  kurangnya  sumber  daya manusia yang terlatih dalam menangani anak yang menjadi  korban  serta  minimnya  fasilitas  yang dimiliki  oleh  pihak  kepolisian  untuk  menunjang terlaksananya  dengan  baik  perlindungan  hukum tersebut

## 2. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap  Pelaku Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Perkembangan Anak (Korban)
Fakta  saat  ini  yang  terjadi  pada  anak sangatlah  mengkhawatirkan. Seharusnya  hal  ini menjadi perhatian utama  pemerintah  dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan  anak  untuk  saat  ini,  nampaknya masih  jauh  dari  harapan. Seperti  yang  telah  kita ketahui  bersama bahwa  tidak  sedikit  anak  yang menjadi  korban  kejahatan  dan  dieksploitasi  dari orang  dewasa, dan  tidak  sedikit  pula  anak-anak yang  melakukan  perbuatan  menyimpang,  yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal,  seperti  narkoba,  minuman  keras, perkelahian,  pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai  pada   melakukan  tindakan  pembunuhan. Perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  anak  ini disebabkan oleh  beberapa faktor internal  maupun eksternal  dari  si  anak,  di  antaranya  adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang
8 Paulus    Hadisuprapto, Masalah  Perlindungan Hukum Bagi  Anak ,  Seminar  Nasional  Peradilan  Anak,  Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 5 Oktober 1996
belum  stabil,  mudah  tersinggung  dan  peka terhadap  kritikan,  serta   karena  disebabkan pengaruh  lingkungan  sosial  di  mana  anak  itu berada. 8 Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (atau yang disebut juga  dengan deliquency ) tidak dapat  dipandang  mutlak  sama  dengan  perbuatan menyimpang yang dilakukan  orang dewasa.
Mengingat  anak  dipandang  sebagai  subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang- undangan  tersebut memuat  berbagai  kekhususan tentang anak, yaitu  kekhususan perlakuan hukum terhadap anak  baik  sebagai  korban maupun anak sebagai  pelaku, baik  dalam  proses pengadilannya hingga  pada  penjatuhan  sanksi  yang  dikenakan dan lembaga  pemasyarakatannya. Hal ini  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan  anak  dan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  anak serta  Undang-Undang  Nomor  11  T ahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
Saat  ini  sudah  ada  satu  kerangka  kerja hukum  yang  lengkap untuk  memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkembangan dalam  bidang  hukum yang  paling penting  adalah  dikeluarkannya  Undang-Undang Perlindungan  Anak  pada  bulan  Oktober  2002. Undang-Undang  ini  merupakan  perangkat  yang ampuh dalam melaksanakan  Konvensi  Hak  Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang Perlindungnan Anak ini dibuat berdasarkan empat prinsip  Konvensi  Hak  Anak:  non-diskriminasi, kepentingan  terbaik  sang anak,  hak untuk  hidup, bertahan  dan  berkembang  dan  hak  untuk berpartisipasi.  Didalamnya  diatur  hak-hak  dasar anak  untuk  memperoleh  identitas,  kebebasan, pendidikan,  layanan  kesehatan,  hiburan  dan perlindungan. Selain itu Undang-Undang Perlindungan  Anak  juga  diperlukan  untuk
menegaskan  adanya  kewajiban  bagi  negara, pemerintah,  masyarakat, keluarga,  orangtua  dan anak.
Menurut Muladi konsep pengaturan terhadap  korban  kejahatan,  pertama-tama  yang diperhatikan  adalah  esensi kerugian  yang diderita korban.  Ternyata  esensi  kerugian  tersebut  tidak hanya bersifat material  atau penderitaan fisik saja melainkan  juga  yang  bersifat psikologis.  Hal  ini dalam  bentuk  trauma  kehilangan  kepercayaan terhadap  masyarakat  dan  ketertiban  umum. Simton  dari  sindrom  tersebut  dapat  berupa kegelisahan,  rasa  curiga,  sinisme,  depresi, kesepian dan berbagai prilaku  penghindaran yang lain. 9
Dalam  rangka  pengaturan  hukum  pidana terhadap  korban  kejahatan,  secara  mendasar dikenal  dua  model  yakni  :  (1)  model  hak-hak prosedural ( The Procedural Rights Model ) dan (2) model  pelayanan  ( The  Services  Model ).  Pada model  yang  pertama  penekanan  diberikan  pada dimungkinkannya  korban  untuk  memainkan peranan  aktif  di  dalam  proses  kriminal  atau  di dalam  jalanya  proses  peradilan.  Dalam  hal  ini korban  tindak pidana diberi hak  untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu  jaksa  atau  hak  untuk  dihadirkan  dan didengarkan disetiap  tingkatan  sidang  pengadilan di  mana  kepentingannya  terkait  di  dalamnya, termasuk  hak  untuk  diminta  konsultasi  oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat  dan  pada  akhirnya  hak  untuk mengadakan  perdamaian  atau  peradilan  perdata. Pendekatan  semacam ini  melihat  korban sebagai seorang subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang  luas  untuk  menuntut  dan  mengejar kepentingan-kepentingan. 10 Perlindungan
terhadap korban sesungguhnya dapat dilihat dari dua makna, yaitu:
9 Muladi, Bunga  Ram pai  Hukum   Pidana (Bandung, 1992), hlm.79.
10 Ibid , hlm. 80.
11 Barda  Nawawi  Arief, Masalah Penegakan Hukum  dan Kebijakan Hukum  Pidana dalam Penanggulangan Kejah atan (Jakarta, 2007), hlm. 61
(1) perlindungan korban  dapat diartikan “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” dalam artian melindungi HAM atau kepentingan  hukum  seseorang; (2)  perlindungan korban sebagai “perlindungan untuk memperolehjaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian  orang  yang  telah  menjadi korban tindak  pidana”  jadi  lebih  identik  dengan “penyantunan korban”. 11
Perlindungan  korban  kejahatan  dalam hukum pidana  positif, merupakan “perlindungan abstrak”  atau  “perlindungan  tidak  langsung”. Karena  hukum  pidana  positif  mengatur  tentang tindak  pidana  tidak  dilihat  sebagai  perbuatan menyerang  atau  melanggar  kepentingan  hukum seseorang  (korban)  secara  pribadi  dan  konkret, tetapi  hanya  sebagai  pelanggaran  “norma  atau tertib hukum belaka”. Dengan begitu sistem sanksi dan  pertanggungjawaban pidananya  tidak  tertuju pada  perlindungan  korban  secara  langsung  dan konkret, tetapi  hanya perlindungan  korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku bukanlah  pertanggungjawaban terhadap kerugian atau  penderitaan  korban  secara  langsung  dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban  yang  bersifat  pribadi  atau individu. 12
Menurut  Subekti  “hukum  tidak  hanya mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan  yang  bertentangan  satu  sama  lain, akan  tetapi  juga  untuk  mendapat  keseimbangan antara  tuntutan  keadilan tersebut  dangan “ketertiban”  atau  “kepastian  hukum”.  Dengan demikian,  hukum itu  bertujuan menjamin  adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula  bersendikan pada keadilan,  yaitu  asas- asas keadilan dari masyarakat itu. 13
12 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan dan  Pengem bangan  Hukum Pidana (Bandung,
1998), hlm. 50
13) Ibid . hlm. 40
Penulis  berpendapat  bahwa  perlindungan hukum  terhadap  anak  adalah  segala  bentuk perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak  yang tidak hanya kepada anak sebagai pelaku kejahatan namun  juga  terhadap  perlindungan  bagi  anak sebagai  korban,  sebagaimana  yang  di  maksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi  kekerasan fisik, psikis, dan seksual, yang  di  lakukan  melalui  upaya  penyebarluasan sosialisasi  ketentuan  peraturan  undang-undang yang melindungi  anak korban tindak kekerasan.
Perlindungan  terhadap  anak  di  Indonesia secara  konstitusional  telah  dijamin,  yakni  anak berhak  untuk  dilindungi  dari  segala  bentuk kekerasan  termasuk  kekerasan  dalam  bentuk seksual. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B Ayat    (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  dan  kembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi ”. Dengan  adanya  jaminan  dalam  UUD  1945 tersebut dapat diartikan  bahwa negara  dalam  hal ini  pemerintah  berkewajiban  untuk  melindungi anak sebagai bagian dari warga negara yang harus terus  dipelihara  masa  depannya.  Disamping  itu jaminan  perlindungan  telah  dimanfaatkan  dalam instrumen internasional dan diakui oleh internasional.
Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap anak ini  ddirumuskan dalam Pasal 64 ayat  (2) Undang-
Undang Nomor 35Tahun 2014 yang
diimplementasikan  melalui  :
a. Perlakuan  atas  anak  secara manusiawi  sesuai dengan martabat dan hak – hak anak;
b. Penyediaan  petugas pendamping  khusus anak sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
e. Pemantauan  dan  pencatatan  terus  menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. Pemberian  jaminan  untuk  mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan
g. Perlindungan  dari pemberitaan  identitas melalui  media  massa  dan  untuk  menghindari labelisasi;
Menyikapi  fenomena  kekerasan  seksual terhadap anak,  Presiden Indonesia  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016,  yang  selanjutnya ditingkatkan  menjadi  Undang-Undang  yaitu Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan  Anak  menjadi Undang-Undang.  Isinya  pemberatan  pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  kekerasan seksual terhadap  anak,  dapat  dikenai  pidana  tambahan berupa  pengumuman identitas  pelaku,  dan  dapat dikenai  tindakan  berupa  kebiri  kimia  disertai rehabilitasi  dan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik. Dasar pertimbangan keluarnya Perppu ini  meminimalisir  tindak  kejahatan  seksual, Memberi  efek jera  bagi  pelaku  kejahatan  seksual dan  Mencegah  niat  bagi  setiap  orang  untuk melakukan  kejahatan  seksual.  Namun  keluarnya Perppu ini  mengundang pro dan kontra mengenai bagaimana  penerapannya, mengingat  sampai saat ini  belum  ada  Peraturan  Pemerintah  yang mengatur  lebih  lanjut,  terlebih  Ikatan  Dokter Indonesia menolak untuk melakukan kebiri kimia.

## PENUTUP
Konsep perlindungan  hukum terhadap anak korban kejahatan  seksual menurut hukum positif adalah  harus berdasarkan pada Pancasila. Karena itu,  perlindungan  hukum  dan  penegakannya tersebut  akan  melahirkan pengakuan  dan perlindungan  hak asasi  manusia dalam  wujudnya sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk  sosial, dalam  wadah  negara  kesatuan  yang  menjunjung tinggi  semangat  kekeluargaan  demi  tercapainya kesejahteraan  masyarakat, khususnya penegakan hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana kekerasan seksual
Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Terhadap Anak  dalam  Hukum  Formil,  Anak  mendapatkan perlindungan  secara  preventif  dari  negara  dan
masyarakat, namun  prinsip-prinsip  perlindungan anak  belum  terimplementasi  dengan  baik, kenyataannya  masih  terdapat  banyak  anak  yang belum terlindungi  dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dan masih hidup terlantar dan tidak mendapat  kesempatan  memperoleh  pendidikan yang  wajar,  apalagi memadai  Hambatan- hambatan  dalam  implementasi  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  adalah  hukum  positif  di Indonesia  sudah  mencoba  untuk  mencakup berbagai  aturan  untuk  melindungi  kepentingan anak baik atas dasar kerentanan atau pemeliharaan, hak-hak fundamental. Dalam upaya melindungi  anak, berbagai Konvensi Internasional serta  aturan-aturan  sudah  diadopsi  akan  tetapi pelaksanaannya yang belum maksimal.
Dalam  melaksanakan perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  hendaknya  dapat  dilakukan dengan lebih maksimal. Dalam proses penyelidikan  polisi  harus bekerja  lebih  teliti  agar tidak  ada  barang  bukti  dan  alat  bukti  yang terlupakan sehingga pihak korban tidak mengalami  kerugian  dengan  hak-haknya sebagai korban.  Pihak  Kepolisian  diharapkan  pula  agar bisa  meminimalisir  hambatan-hambatan  yang terjadi  dalam  memberikan  perlindungan  hukum tersebut.  Selain  itu  pemerintah  hendaknya memberikan fasilitas dan anggaran yang lebih bagi anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  agar keselamatan anak dapat terjamin. Kerjasama pihak kepolisian  terhadap  lembaga  swasta  maupun diluar  lembaga  kepolisian  penulis  diharapkan terus dapat ditingkatkan.

## REFERENSI

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  1998. Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:  Citra Aditya
Arief, Barda Nawawi. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan  Kebijakan  Hukum Pidana dalam  Penanggulangan  Kejahatan ,
Jakarta: Kencana Gosita,  Arif.  1993. Masalah  Korban  Kejahatan (Kumpulan Karangan). Jakarta: Akademika  Pressindo
Mansur,  Didik  M.  Arief, et.  al. 2007. Urgensi
Perlindungan Korban Kejahatan ,
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2016. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Muladi.  1992. Bunga  Rampai  Hukum Pidana , Bandung:  Alumni
Poerwadarminta, W.J.S. 2005. Kamus Indonesia , Jakarta: Pustaka Ilmu
Wahid,  Abdul.  2001. Perlindungan  Terhadap Korban  Kekerasan  Seksual  :  (Advokasi Terhadap  Hak  Azasi  Perempuan) , Bandung:  Refika Tama

## Artikel Ilmiah/Jurnal
Hadisuprapto,  Paulus. Masalah  Perlindungan Hukum  Bagi  Anak ,  Seminar  Nasional Peradilan  Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 5 Oktober
1996

## Internet
Amin,  Rahman. Kebijakan  Hukum  Pidana Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia , diakses melalui www.rahmanamin1984.blogspot.com pada 9 Maret 2019 pukul 19.00 Adrian,  Kevin. Menyelidiki  Pelecehan  Seksual
Anak , diakses melalui www.alodokter.com diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 17.00