## JURNAL HUKUM  HUMAN  TE

## Oktober  2006
• Nils Marius Rekkedal Insurgency and Counter Insurgency Some Concepts and Problems
• Anhar Gonggong Sejarah Pemberontakan  Bersenjata di Indonesia:
Sketsa Pergumulan di dalam Era Kemerdekaan  Tahun 1948-2006
• Terje Lund
The Norwegian Military Judicial System
• Agustinus P.H.
lmplikasi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (Penundukan Prajurit TNI  pada Peradilan  Umum)
• Devy Sondakh
Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan:  Teori dan Praktik
• Terjemahan dan  Naskah tentang  Protokol 1-V pada  Konvensi tentang  Larangan  atau  Pembatasan  Penggunaan  Senjata
Konvensional yang Dianggap  Dapat Menimbulkan  Luka yang Berlebihan atau  Menimbulkan  Akibat yang  Membabi-buta
(10 Oktober 1980)
Diterbitkan  oleh : PUSAT STUDI  HUKUM  HUMANITER  DAN  HAM UerlsJ FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS  TRISAKTI

## Diterbitkan atas kerja sama dengan:
Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM  (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rekto r Universitas  Trisakti Pro f. Dr: Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormatan: Pro f.  KGPH.  Haryomataram, S.H. Pro f.  Tlmothy L .  H.  McCo rmack Pro f. Dr:  F. Sugeng Jstanto,  S.H. Pro f. Dr: Andi Hamza h, S.H. Michael Cottier,  LL. M.
Brigjen. TN/ (Pu rn)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M.
Ko l.  Chk.  Na tsri Ansha ri, S.H.,  LL.M.
Rudi M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Redaksi
Arlina  Pe rmanasa ri,  S.H.,  M.H.
Anggota Redaksi: Andrey Sujatmoko,  S.H.,  M.H. A ji Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi, S. E.
Alamat Redaksi: Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM (terAs)  FH-USAKTI JI. Kyai Tapa No.  1 Gedung H  Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta  1 1440 Tip./Faks.: (021) 563-7747 E-mail: terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan Desember

## EDITORIAL
Para pembaca yang terhormat,
Segala puji  hanya ditujukan kepada Allah  Subhanahu  Wata 'ala yang tiada  putus  melimpahkan  rahmatNYA,  sehingga  JURNAL  HUKUM HUMANITER dapat kembali  ke tangan para pembaca yang budiman.
Edisi kali ini secara khusus membahas masalah pemberontakan, baik menurut konsepnya secara  umum  maupun mengenai sejarahnya  di Indonesia  pasca  kemerdekaan.  Terkait  dengan  pelanggaran­ pelanggaran yang terjadi dalam hal  pemberontakan yang umumnya mewajibkan  angkatan  bersenjata  negara  untuk  mengatasi  hal tersebut, maka dikemukakan pula sistem hukum pidana militer yang berlaku di berbagai negara dan khususnya yang berlaku di Norwegia dan Indonesia.  Di samping itu, dikemukakan  pula teori dan  praktek mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai salah satu jenis kejahatan  yang  dapat terjadi  baik pada  waktu  perang  maupun  di masa damai.
Sebagai  lanjutan  dari  "Kolom" mengenai  Konvensi  Senjata-senjata Konvensional Tertentu  (1980)  yang  terbit  di  edisi  yang  lalu,  maka edisi  ini memuat kelengkapan  Konvensi tersebut; yakni terjemahan dari  lima  buah  Protokolnya.  Mengingat  Protokol-protokol  tersebut bersifat  saling  melengkapi,  maka  kelimanya  sekaligus  diterbitkan dalam edisi ini sehingga merupakan merupakan kesatuan yang utuh dalam melengkapi  isi  Konvensi.
Atas terlaksananya penerbitan JURNAL HUKUM HUMANITER  ini, kami mengucapkan terima  kasih  kepada Inte rnational Committee  of the Red  Cross (ICRC)  ya ng  se l a l u   berkom itmen  tinggi  d a l a m pengembangan hukum humaniter d i  tanah air, termasuk mendukung penerbitan edisi ke tiga ini. Akhirnya,  kami mengharapkan masukan dari pembaca baik berupa  kritik  maupun  saran  konstruktif lainnya. Selamat membaca.

## Redaksi

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him

## 1.  Nils Marius Rekkedal
Insu rgency and Counte r Insu rgency Some Concep ts and Problems ...................................................................... 402

## 2.  Anhar Gonggong
Sejara h   Pem beronta ka n  Bersenj ata  di  Indonesia: Sketsa Pergumulan di dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-
2006 · · · ··· · ············ · · ·······················································
456
3.  Terje Lund
The No rwegian Military Judicial System .................. ........ .... 480 4.  Agustinus P.H. I m p l i kasi  terhadap  Kita b  Undang-undang  H u ku m Pidana  Militer  (Penundukan  Prajurit  TNI  pada  Peradilan Umum) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   506

## 5.  Devy Sondakh
Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Teori dan Praktik ...........  521

## KOLOM
1.  Protokol  tentang  Pecahan-pecahan  yang  Tidak  Dapat Dideteksi  (Protokol I). Jenewa,  10 Oktober 1980. . . . . . . . . . . . .   555
2.  Protokol tentang Larangan dan Pembatasan  Penggunaan Ranjau, Jebakan dan Alat-alat lainnya (Protokol II) Jenewa,
10 Oktober 1980 dan Perubahannya (3 Mei 1996) . . . . . . . . . . . . . . .   556
3.  Protokol tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata-senjata Pembakar (Protokol III) Jenewa,10 Oktober1980. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   588 4.  Protokol tentang Senjata-senjata Laser yang Membutakan (Protokol  IV  pada  Konvensi  1980), 13 Oktober 1995. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   591 5 .   Protokol tentang Sisa-sisa Bahan Peledak Perang (Protokol V dari  Konvensi tahun  1980),  2 8  November 2003 . . . . .. . . . . . .   592

## SEJARAH PEMBERONTAKAN BERSENJATA DI INDONESIA : SKETSA PERGUMULAN DI DALAM  ERA KEMERDEKAAN
TAHUN 1948-2006

## Anhar Gonggong1

## Abstrak
Tercatat  dalam  masa  kemerdekaan  telah  terjadi  delapan  kali pemberontakan  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia dengan  berbagai  latar  belakang  dan  motif,  dari  kecewa,  etnik sampai  dengan  ideologi  politik.  Dalam  usia  kemerdekaan  yang telah  memasuki  60  tahun,  pemberontakan  masih  terus  terjadi, jawaban sebenarnya  terletak pada pemaknaan dan  realisasi dari kehendak bersama kita menjadi negara merdeka. Kita tetap berada dalam kemajemukan, di tengah kesepakatan menjadi satu bangsa, namun ada tujuan bersama yang harus diwujudkan bersama, yaitu kehidupan  bersama  yang adil dan  makmur.

## A.  Menjadi  Ba ngsa- Negara  Merdeka,  Beta pa  "Tidak Mudahnya"
Ketika generasi pemimpin Pergerakan Nasional merumuskan diri sebagai satu bangsa baru yang satu bersatu dan kemudian menjadikan diri  sebagai  bangsa  merdeka  yang  menegakkan  sebuah  negara Republik: Republik  Indonesia, maka  tentu  yang  dibayangkan  ialah akan  membangun  kehidupan  bersama-meminjam  istilah  yang digunakan tahun  1950-1960-an,  terutama oleh  Presiden  Soekarno yang  akan  melahirkan masyarakat adil  dan makmur: Ketidakadilan
' Makalah yang disampaikan di Seminar yang diadakan oleh FRR Law Office and Norwegian
Centre for Human Rights,  Oslo - University,  Norway, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.
Penulis adalah Sejarawan, guru SMA di Metro Lampung,  Doktor dalam  llmu Sastra-Sejarah dengan  Disertasi  "Gerakan  DlfTll  di  Sulawesi  Selatan,  1 950-1965,  di  UI,  1990,  diterbitkan dengan judul: Abdu/Qahhar Mudzakar: dari Patriot hingga Pemberontak (1992). Mantan Deputi Menteri  Bidang  Sejarah  dan  Purbakala  di  Kementerian  Kebudayaan  dan  Pariwisata  200 1 - 2003,  mengajar  Sejarah  Ekonomi  dan  Bisnis  d i   Fakultas  llmu  Administrasi  Universitas Atmajaya,  Jakarta,  1 984-sekarang,  mengajar Agama  dan  Nasionalisme  di  Pascasarjana Fakultas llmu Budaya,  Universitas  Indonesia.
457 Sejarah Fmm1Jtlkal � <i Indonesia: Sketsa Perg\Jnulan di Dalam Era Kmlerdekaan Tahun 1948-2006
dan  penindasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  tatanan masyarakat kolonial, akan digantikan dengan pemerintah yang akan menciptakan  masyarakat yang "serba  adil".  Bersamaan dengan itu, pemerintah "menghilangkan masyarakat dengan warga yang dibalut oleh  kem iskinan  dengan  menggantikannya  dengan  tatanan masyarakat  makmur,  sebagaimana  yang  dijanjikan  dalam  periode Pergerakan Nasional.
Tetapi di dalam kenyataan ketika  kita,  sebagai bangsa-negara, sudah  dan  berada di dalam alam merdeka  dalam arti secara  politik memerintah diri sendiri, realita yang dihadapi ialah keserasian hidup bersama yang menghamba, paling tidak memperlambat perwujudan cita-cita membangsa-negara Indonesia. Realita ini memedihkan dan juga  memang  telah  melahirkan  serangkaian  kepedihan-kepedihan ya ng  menya ngkal  makna  memba ngsa-negara  merdeka  itu . Serangkaian  hal  yang  melahirka n  kepedihan-keped ihan  dan menghambat pewujudan makna membangsa-negara merdeka yang akan  melahirkan masyarakat adil dan makmur itu,  ialah antara  lain, berbentuk  terjadinya  pelbagai  apa  yang  disebut  oleh  pemerintah sebagai pemberontakan. Dikatakan "disebut oleh pemerintah': karena memang kata pemberontoksebagaimana yang disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti "orang yang melawan atou menentong kekuasaan yang sah ': Berkaitan dengan itu,  istilah pemberontokan berarti "penentang terhadap kekuasaan yang sah". Menarik juga  contoh  kalimat yang  diberikan  di  dalam  KBBI  ketika membuat kalimat dari kata berontak. Contoh  itu ialah ''suku bangsa itu berontok karena merasa diperlakukan tidak adi/':Tentu saja contoh kalimat yang tertera di dalam KBBI itu hanya "kebetulan'� tetapi dalam konteks pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, termasuk yang terjadi di  Indonesia dan yang akan dibicarakan di  sini, suku bangsa dan merasakan ketidak-adilan tak bisa disangkal, mempunyai saling hubung kait.
Walaupun para pemimpin pergerakan nasional telah merumuskan kebangsaannya yang satu-bersatu dan rumusan itu merupakan hasil dialog  dari  kaum cerdik cendekia, warga  terdidik  tercerahkan yang berasal dari pelbagai suku bangsa, namun persoalan istilah yang sering · digunakan pada tahun 1950-1960-an sukuisme dan daerahisme, juga
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No_ 3
merupakan  persoalan  yang  tampil  secara  menonjol.  Tentu  saja tampilnya "perasaan" yang berkaitan dengan suku bangsa dan daerah itu menunjukkan bahwa di balik hasil rumusan bersama dialogis dalam periode  Pergerakan  Nasional, tidak dapat dengan segera  dikatakan bahwa  Indonesia  sudah  "menjadi",  melainkan  paling  tidak,  tersisa hal-hal yang  harus diselesaikan lebih lanjut setelah kita menyatakan kemerdekaan. Namun, usaha untuk penyelesaian rumusan diri sebagai Indonesia  itu,  tidak  juga  mudah  sebagaimana  yang  diperkirakan. Ketidakmudahan  itu  karena  di  dalam  tampilnya  pelbagai  masalah ternyata aspek-aspek etnik kemudian juga terkaitkan, atau dikaitkan dengan latar politik dan ideologi serta agama.
Selanjutnya, dalam perkembangannya kemudian, di dalam alam kemerdekaan,  justru  pemaknaan  kem erdekaan  itu  juga  telah melahirkan  permasalahan,  karena tampaknya  terdapat interpretasi yang  berbeda antara pemerintah pusat di Jakarta dengan apa  yang dipahami oleh pemimpin dan masyarakat bangsa-negara Indonesia di wilayah  lain di Indonesia.  Bahkan berkembang isu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan; yaitu berkembangnya anggapan bahwa pelaksanaan pembangunan sebagai perwujudan kemerdekaan /ebih memprioritaskan Jakarta-Jawa, dan "mengabaikan" penderitaan yang terus terjadi di wilayah-wilayah negara yang lainnya. Lebih rumit lagi karena kemudian juga permasalahan pemaknaan kemerdekaan itu  dikaitkan  dengan  agama,  baik  agama  Islam,  maupun  agama Kristen.  Berdasar  keterangan-keterangan tersebut  di atas,  tampak dengan jelas bahwa  dengan  pernyataan kemerdekaan  dari  sebuah bangsa yang kemudian menegakkan negara republik, tidaklah segera dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu sendiri, bahkan justru melahirkan  permasalahan-permasalahan  rumit  yang  tidak  mudah diselesaikan. Bahkan di dalam perkembangannya kemudian, persoalan rum it di dalam bangsa negara merdeka itu melahirkan pertentangan bersenjata yang menumpahkan darah sesama bangsa, yaitu apa yang disebut  dengan  pemberontakan  bersenjata.  Celakanya,  sepanjang usia  kemerdekaan  itu  yang  kini  memasuki  usia  ke-61  tahun pemberontakan bersenjata itu terus terjadi.
Dalam  kaitannya  dengan  pemberontakan-pemberontakan sepanjang  usia  kemerdekaan bangsa-negara  Indonesia,  maka  pal-
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No. 3
ing tidak terdapat delapan pemberontakan yang terjadi di  pelbagai wilayah negara Republik Indonesia, yaitu  1. Pemberontakan di Madiun, 1948; 2. Pemberontakan  DI{nI  pimpinan  Kartosuwiryo  yang  akan melebar ke Sulawesi Selatan-Tenggara, Aceh dan Kalimantan Selatan. yang  berawal  di Jawa  Barat  pada  tahun  1949;  3.  Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku Selatan; 4. Permesta di Makassar-Sulawesi Utara pada tahun 1957; 5.  PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1958; 6. G30S/PKI 'Pada tahun 1965; 7. OPM-Irian Jaya, 1970-an, dan Aceh Merdeka pimpinan Hasan Tiro,  1974.  Demikianlah yang terjadi, dan di dalam perkembangan kemudian terjadi berbagai gerakan-gerakan sosial yang juga  menumpahkan darah sesama bangsa.

## B.  Latar Belakang dan Motif Pemberontak Bersenjata: dari Kecewa, Etnik sampai Ideologi-Politik
Tentu dari kedelapan pemberontakan bersenjata yang disebutkan di atas, terdapat pelbagai latar belakang dan  motif yang mendorong (proses)  terjadinya.  Terdapat,  mungkin  persamaan,  tetapi  juga perbedaan-perbedaan yang  menyolok; bahkan mungkin perbedaan latar  belakang  dan  motif terjadinya  pemberontakan  bersenjata  itu lebih nampak. Pemberontakan Madiun yang terjadi pada tahun 1948 secara politik-ideologis berbeda dengan DI/TII; juga antara Permesta dan PRRI mungkin terdapat perbedaan-perbedaan latar belakang dan motif  terjadinya.  Demikian  pula,  bahkan  antara  Peristiwa  Madiun dengan  G30S/PKI  juga  terdapat  perbedaannya,  walau  keduanya bersumber  dari  ideologi-politik yang  sama.  Selanjutnya  OPM-Irian Jaya dan Aceh Merdeka juga memiliki persamaan dan perbedaannya. Dengan  keterangan  yang  dikatakan  tentang  adanya  perbedaan­ perbedaan  latar  belakang  dan  motif  terjadinya  pemberontakan bersenjata di Indonesia dalam era kemerdekaan itu, sebenarnya yang hendak dikatakan ialah bahwa setiap pemberontakan bersenjata itu memiliki  sifat  khas,  sifat uniknya  sendiri-sendiri.  Dilihat  dari  sudut itu, maka tentu tidaklah mudah untuk menelusuri kekhasan-kekhasan dari  masing-masing  kedelapan  pemberontakan  sepanjang  era kemerdekaan bangsa-negara Indonesia itu.
Perlu  pula dicatat  bahwa  pelbagai  pemberontakan  bersenjata itu terjadi  ketika  kita  sedang  berada  di dalam  situasi  perang,  yaitu perang  yang  dipaksakan oleh  bangsa-negara  Belanda,  mantan
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No. 3
Sejarah Pemberontlkan Bersenjatl di Indonesia: Sketsa Perg1mlan di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006 460
penjajah  kolonialis  dari  bangsa-negara  Indonesia  yang  menolak mengakui  kemerdekaan dan  kedaulatan  bangsa-negara  yang  telah dinyatakan,  diproklamirkan  pada tanggal  17 Agustus  1945.  Akibat penolakan  bangsa  dan  pemerintah  kerajaan  Belanda  terhadap kemerdekaan dan kedaulatan kita sebagai bangsa-negara baru yang menyatakan  kemerdekaannya  itu,  maka  bangsa-negara  Indonesia dipaksa untuk membela kemerdekaan, membela diri sebagai bangsa­ negara merdeka yang berdaulat. Dengan penolakan Belanda terhadap kemerdekaan  dan  kedaulatan  bangsa-negara  Indonesia  itu,  maka terjadilah  perang  di  wilayah  negara  Republik Indonesia yang "kini" telah menyatakan kemerdekaan, selama lebih kurang empat tahun, 1945-1949. Pemberontakan Madiun oleh PKI yang terjadi pada Sep­ tember  1948,  pemberontakan  DimI  pimpinan  Kartosuwiryo  yang terjadi  1949,  itu  terjadi  di  tengah-tengah  kita  mempertahankan kemerdekaan  dari  agresi-agresi  yang  dilakukan  oleh  bangsa  dan pemerintah Belanda.
Berdasar keterangan pengantar di atas, maka kita akan mencoba memberikan keterangan-keterangan singkat tentang latar belakang dan  motif  pemberontakan  bersenjata  yang  pernah  terjadi  dalam periode  1948 sampai 2006,  sebagaimana yang tertera di bawah  ini.

## 1.  Pemberontakan Madiun September 1948
Tragedi pertama, dalam bentuk pemberontakan bersenjata yang melahirkan  korban  yang tidak sedikit, tidak hanya dari rakyat biasa, melainkan juga sejumlah pemimpin bangsa-negara dari yang rendah sampai yang tinggi; dari Tan Malaka sampai Amir Syarifuddin. Situasi yang  melatari  pemberontakan  ini  sebenarnya  adanya  "persaingan­ persaingan"  diantara  kekuatan  militer,  yaitu  kekuatan  dari  divisi Siliwangi dengan Panembahan Senopati. Tetapi di balik itu, sebenarnya latar belakang dari yang membawa pemberontakan Madiun itu adalah terjadinya pertentangan antara dua kekuatan ideologi Marxis dengan kekuatan  massa  politiknya  sendiri-sendiri;  yaitu  kekuatan  Marxis­ Stalinis berhadapan dengan Marxis-Troskist. Kekuatan politik-ideologis Marxis-Stalinis  dipimpin  oleh  Musso-Amir  Syarifuddin  dengan organisasi  PKI/FDR, sedang kekuatan  Marxis-Troskist dipimpin oleh
Tan Malaka dan Dr. Muwardi. Daerah Solo menjadi tempat "perebutan" kekuasaan dan karena itu menjadi daerah "tanpa tuan".  Saling culik di  antara  kekuatan  politik  terjadi;  Dr  Muwardi  pemimpin  GRR. Kekuatan  militer  yang  berhadapan  ialah  divisi  Siliwangi  dengan Komando Pertempuran Panembahan Senopati. Saling culik di antara orang-orang kedua Komando Kesatuan tentara ini juga terjadi Siliwangi yang dipimpin oleh Letkol. Sadikin "dituduh" menculik warga pasukan lain,  tetapi  ia  menyangkalnya,  bahkan  ketika  Panglima  Besar Soedirman  memintanya  untuk  mengembalikan  orang-orang  yang diculiknya, Komandan Pasukan Siliwangi itu, menyatakan tidak tahu­ menahu  tentang  penculikan  atau  adanya  perwira  yang  hilang . Demikian tegangnya hubungan antara kekuatan-kekuatan kesatuan tentara  waktu  itu,  terlihat  pada  dialog  antara  Panglima  Besar Soedirman dengan Komandan Brigade Siliwangi di Solo, Letkol Sadikin, yaitu : "S/amet Riyadiitu anakSaya'� kata Jenderal Soedirman. Letkol. Sadikin dengan spontan melontarkan pertanyaan, "saya anak siapa ?". 2 Dalam situasi yang kacau itu, tampaknya kekuatan PKI/FDR terdesak di  Solo  dan  karena  itu  membangun  pusat  kekuatannya  di  Madiun. Tentang posisi dan kekuatan PKI di Madiun, ahli sejarah dari Austra­ lia M .C. Ricklefs memberi  keterangan yang cukup menarik:
"Pada tanggal 18 September para pendukung PKI  tersebut merebut tempat-tempat  yang  strategis  di  daerah  Madiun,  membunuh  tokoh pro  pemerintah  dan  mengumumkan  melalui  radio  bahwa  suatu pemerintahan Front Nasional yang baru telah terbentuk.  Musso, Amir dan para pemimpin lainnya bergegas pergi ke Madiun untuk menangani usaha  kudeta yang  prematur ini."l
Setelah memperoleh laporan dari pelbagai sumber,  maka  pada akhirnya  Presiden  Soekarno  memberikan  pidatonya  yang  berkaitan dengan pemberontakan PKI di Madiun itu;  pidato itu diucapkan pada tanggal 19 September 1948, malam  hari, yang antara  lain berkata:
"Pemimpin-pemimpin  FDR  dahulu  dengan  tergesa-gesa  telah  mem­ beritahukan, bahwa program mereka itu dipalsukan oleh lawan mereka.
2 A.H.  Nasution, Sekitar  Perang  Kemerdekaan  Indonesia, Jilid 8; Oisjarah  AD  dan  Angkasa, Pemberontakan  PK/  Madiun 1948, Bandung, 1979, him. 224.
3 M.  c.  Ricklefts, Sejarah  Indonesia  Modem, 1200-2004, Serambi:  Jakarta, 2005, him. 460. •  Nasution, op. cit., him. 246.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 2, No. 3
Sejarah PemlJenmtan Ber5enjata <I Il11blesia: Slelsil Pe!glllUan <I Dalirn Era Kenerdekaan Tahtll 1948-2006 462
Tetapi kejadian akhir-akhir ini membuktikan dengan nyata bahwa pro­ gram  itu  sebenar-benamya  seperti  yang  terjadi  sebagai  penculikan dan  lain-lain sebagainya,  cocok  benar dengan  program  itu.
"Maka oleh karena itu, saudara-saudara  bangsaku,  bangkitlah! Pemerintah kita mau dirobohkan oleh pengacau yang tidak sabar menunggu keputusan rakyat pada pemilihan umum. Negara kita mau  dihancurkan.  Mari kita basmi  bersama-sama  pengacau­ pengacau itu. Mari kita kembali ke keadaan yang aman di bawah pimpinan pemerintah.""'
Setelah  mendengar  pidato  Presiden  Soekarno  itu,  maka  pada malam  itu  juga  Musso  memberikan  pidato  melalui  Radio  Gelora Pemuda radio yang mendukung golongan ini dan di dalam pidato itu, ia  memberikan pemyataan antara lain bahwa,
"Pada  tanggal 18 September 1948, rakyat  Madiun telah memegang kekuasaan  negara  dalam  tangannya  sendiri.  Dengan  begitu,  rakyat Madiun telah melaksanakan kewajiban revolusi nasional kita ini, bahwa ia seharusnya dipimpin oleh rakyat sendiri dan  bukan  oleh  kelas lain.'15
Dari  keterangan  yang  diberikan  oleh  Musso  tersebut  di  atas, dapat diketahui bahwa PKI/FDR yang Marxis-Stalinis telah menyatakan diri mengambil alih kekuasaan  di  Madiun.
Setelah pemberontakan PKI/FDR di Madiun itu, tentu saja telah melahirkan  pelbagai  komentar tentang  perebutan  kekuasaan  yang memang  telah  "menggoncangkan"  sendi-sendi  pemerintahan  itu, termasuk kom e nta r t e ntan g l a ta r bel a k a ng terjadinya pemberontakan PKl/FDR di Madiun itu.  Dari apa yang  pernah ditulis oleh surat kabar "Merdeka " tertanggal 25 September  1948,  dapat  disimpulkan beberapa hal yang "dianggap" sebagai latar belakang pemberontakan Madiun itu,  ialah:
1)  Terjadinya pertikaian diantara partai-partai politik;
2) Terjadinya  pemberontakan  di  Madiun  itu,  tampak  merupakan langkah pembelaan diri  dari  Amir Syarifuddin atas kesalahan­ kesalahannya se lama ini;
•  Nasution,  op. cit., him. 246. 5 Ibid. , him. 246.
3)  Pemberontakan  ini  tidak  bisa  disangkal,  merupakan  tindakan dari kekuatan (partai) komunis.
Terlihat dari keterangan-keterangan di atas, bahwa motif utama dari terjadinya pemberontakan bersenjata di Madiun pada bulan Sep­ tember 1948 itu, tidak lain ialah motifideologi dan politik. Kekuatan­ kekuatan  politik  dengan  ideologi  atau "cabang" ideologi  mereka masing-masing,  telah  mendorong  pertikaian  untuk  sampai  pada bentuk pemberontakan itu.
2. Pemberontakan  DI/TII Kartosuwiryo - lawa  Barat
Tragedi  kedua  yang  dialami  oleh  bangsa-negara  Indonesia merdeka ialah terjadinya pemberontakan 01/TII yang diproklamirkan oleh SM. Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya ialah untuk  mendirikan  Negara  Islam  Indonesia  (NII).  Tentu  saja  latar belakang  dari  proklamasi  pemberontakan  NII  dengan  organisasi gerakannya  bernama  Darul Islam{Tentara Islam Indonesia (DI{TII) memiliki  latar  belakang  yang  lama,  sejalan dengan  perkembangan ide dari proklamatornya,  Kartosuwiryo. Dari pelbagai sumber, dapat diketahui.  bahwa  tokoh  Kartosuwiryo  ini  yang  di  dalam  sejarah hidupnya  pernah  menjadi  Sekretaris  (pribadi)  HOS Cokroaminoto, pimpinan  utama  Serikat  Islam/PSII  dan  juga  menjadi  pemimpin "hijrah" di dalam tubuh partai itu di kemudian hari. Ide negara Islam dari Kartosuwiryo sebenarnya dapat dilacak sampai ke tahun  1940, sebelum datangnya Jepang di Indonesia. Sebagai tokoh Partai Islam (PSII), Kartosuwiryo telah memberikan analisanya tentang masyarakat kolonial  di  Hindia  Belanda.  Menurutnya  terdapat  tiga  (segmen) masyarakat di Hindia Belanda, yaitu:  1. Masyarakat Hindia Belanda;
2. Masyarakat Kebangsaan Indonesia; 3. Masyarakat Islam atau Daroel Islam. la  kemudian menjelaskan bahwa,
"Sebaliknya  daripada  itu,  maka  kaum  muslimin  yang  hidup  dalam masyarakat Islam (Daroel Islam) tidaklah mereka ingin berbakti kepada ibu  Indonesia  atau  kepada  siapapun  juga,  melainkan  mereka  hanya ingin  berbakti  kepada  Allah  yang Esa belaka.  Maksud  tujuannya  pun bukan  Indonesia  Raya,  melainkan  Darcel  Islam yang  sesempurnanya di  mana  tiap-tiap  muslim  dan  muslimah  dapat  melakukan  hukum-
JURNAL. HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No. 3
Sejarah Fmb!to«DI Bersenjal3 cl lnd0i1esia: Stel5I �cl Dalam Era IC8nenleban Talul  1948-2006 464
hukum Allah  (Islam)  dengan  seluas-luasnya,  baik yang berhubungan dengan  Syahsiyah  maupun ijtima.'16
Setelah  berlangsung  beberapa  tahun,  tampaknya  pengaruh Kartosuwiryo sebagai Imam NII mampu melebar dan diterima oleh sejumlah  tokoh  dengan  pengaruh  mereka  masing-masing  di daerahnya. Di daerah Aceh, ide NII itu diterima oleh Tengku Mahmud Daud  Beureuekh  yang  kemudian juga  memproklamasikan  sebuah gerakan yang hendak mendirikan Negara Islam di Aceh. Selanjutnya, di Sulawesi Selatan-Tenggara ide NII itu disambut oleh seorang tokoh gerilyawan "mantan" perwira  Angkatan  Darat,  dan  pada tanggal 7 Agustus  1953,  telah  menyatakan  diri  bergabung  dan  mengakui kepemimpinan  Kartosuwiryo sebagai  Imam  NII.  Disusul  kemudian oleh  lbnu  Hajar  di  Kalimantan  Selatan,  yang  juga  menyatakan gerakannya  sebagai  bagian  dari gerakan yang  hendak mendirikan NII, yaitu pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat.
Tentu saja, walaupun ketiga tokoh dari Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan itu menyatakan bergabung dan mendukung NII pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat, tetapi sebenarnya mereka memiliki latar belakang pemberontakannya yang berbec:la-beda, walau juga terdapat persamaan-persamaannya. Daud Beureuekh misalnya, dilatari oleh perkaitan antara "kemarahan yang  bersifat daerahisme dengan Islam, dengan tuntutan dijalankannya ajaran-ajaran Islam di dalam pengaturan kehidupan pemerintah dan masyarakat di Aceh. Pemberontakan di daerah ini juga dilatari oleh adanya pertentangan antara  golongan  Aga m a   ( PUSA)  dengan  g o l o n g a n uleebalang, golongan aristokrat yang menguasai pemerintahan di masa kerajaan. Di lain pihak, Abdul Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan Tenggara mengawali gerakannya dengan tuntutan untuk mendapatkan peluang agar  seluruh  pasukan  Kesatuan  Gerilya  Sulawesi  Selatan  (KGSS) diresmikan sebagai tentara dalam kesatuan Organisasi Brigade dan/ atau Resimen dengan komandannya Letkol. Abdul Qahhar Mudzakkar ini dibaluti pula dengan nilai loka/yang disebut siri'-pess� baik secara individual pada diri Qahhar maupun secara kolektif pada diri "seluruh"
• S.M.  Kartosuwiryo,  Daftar  Oesaha  PSll-Hijrah,  Pustaka  Darul  Islam Melambong, 1 940, "Bagian
Mukaddimah',  'Kalam Pengantar' dari penerbit,  him. 5.
465 Sejarah Penberontakan BeMljata di Indonesia: Sketsa Pergll!lulan di Dalan Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006
warga  pasukannya  yang  memang  merasa  "berjasa"  di  dalam menegakkan Republik pada periode 1945-1949. Di Kalimantan Selatan dengan pusatnya di Kandangan, Letnan Dua Ibnu Hajar menyatakan dukungannya  kepada  Kartosuwiryo  dengan  DimI  juga  menuntut hak  yang  sama  dengan  pasukan-pasukan  lain  di  Jawa  untuk mendapatkan kesempatan "diresmikan" sebagai warga TNI. Namun, di dalam perkembangannya  kemudian, gerakan Islam Ibnu Hajar ini tidak hanya dilapisi oleh "ideologi Islam':  melainkan juga oleh "rasa sakit hati" dan karena itu gerakannya juga disebutnya sebagai Gerakan Rakyat Tertindas. Tentu saja, di dalam perkembangannya, gerakan­ gerakan  tersebut  mengalami  pelbagai  "tekanan  pengaruh" yang melahirkan perpecahan. Itu terjadi di Aceh, juga di Sulawesi Selatan dan di Kalimantan Selatan.
Gerakan yang  berawal  pada tahun  1949  itu, "berakhir" dalam tahun-tahun yang berbeda. Kartosuwiryo, Imam dari DimI akhimya tertangkap pada tahun 1962, demikian pula dengan Letda Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Keduanya kemudian dihukum mati; ditembak mati oleh pemerintah. Akan halnya  dengan tokoh DimI di Aceh, ia kemudian  "bersedia"  untuk  kembali  ke  pangkuan  Republik  dan menetap  di  kampung  halamannya.  Tetapi  pada  tahun  1970-an,  ia mengalami  "semacam"  isolasi  politik oleh  pemerintah  Orde  Baru pimpinan  Jenderal  Soeharto,  yang  memang  sedang  membangun kekuatannya dengan mematahkan kekuatan-kekuatan lain .  Sedang Qahhar Mudzakkar walaupun Iingkungan gerakannya tidak sepi dari perpecahan internal sejak dari awal, namun ia dan pasukannya mampu bertahan sampai  dengan tahun  1965.  Bahkan dalam periode  1960- an ia  melakukan semacam "koalisi" dengan  Gerakan  Permesta  dan PRRI  dan  menciptakan gerakan  baru yaitu  dengan  nama  Republik Persatuan  Indonesia  (RPI).  Namun,  di  dalam  perkembangannya kemudian, ia  berselisih dengan tokoh-tokoh pimpinan Permesta dan PRRI dan ia memimpin gerakannya sendiri dan "mengangkat" dirinya sebagai pimpinan tertinggi "negara" ciptaannya  itu dengan sebutan Khi/afah/ Presiden  RPPI  (Republik  Persatuan  Islam  Indonesia); "jabatannya  ini  di  bawanya  bersama  dengan  kematiannya  pada tanggal 2 Februari 1965.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No. 3
Sejarah Pmlberontakan Bersenjala di Indonesia: Slum Perg\Jnulan di Dalam Era Kenerdekaan Tahun 1948-2006 466

## 3.  Republik Maluku Selatan (RMS)
RMS,  yang  diproklamasikan  pada  tanggal  25  April  1950, merupakan  Gerakan pemisahan  diri yang  pertama terjadi  di dalam wilayah Republik Indonesia. Setelah proklamasi "berdirinya" RMS itu, maka "beredarlah" sebuah telegram yang berbunyi sebagai berikut:
"Memenuhi  kemauan  yang  sungguh  tuntutan  dan  desakan  rakyat Maluku  Selatan  maka  dengan  ini kami  prok/amirkan  kemerdekaan Maluku Selatan de facto dan de Jure yang  berbentuk Republik. Lepas dari  segala  perhubungan  ketatanegaraan  NIT dan  RIS,  berdasar  NIT sudah  tidak  sanggup  mempertahankan  kemerdekaannya  sebagai negara bagian selaras dengan paraturan-peraturan Muktamar Denpasar yang masih sah berlaku, juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan  ta nggal 1 1 Maret  1947,  sedang  RIS  sudah  bertindak bertentangan dengan keputusan-keputusan KMB dan Undang-undang Dasarnya  sendiri."7
Orang  yang  dianggap  tokoh  utam a   dari  pem berontakan bersenjata  RMS ini ialah Mr.  Dr.  Soumokil.  Di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu, gerakan ini didukung oleh 500-an anggota KNIL  yang  berhasil  mereka  ajak  untuk  mendukung  gerakan  ini. Pasukan-pasukan  yang  berada  di  bawah  tanggung jawab  Belanda telah  memaksa  beberapa  orang  politisi  untuk  mengumumkan  apa yang  dinamakan Republik Maluku  Selatan  (RMS).  Salah satu  faktor utama dari  latar belakang lahimya  pemberontakan  RMS itu,  adalah adanya  konflik diantara dua kekuatan di Indonesia Timur (NIT). Hal ini  diakui  oleh  Mr.  Latuharhary,  bekas  gubemur  Propinsi  Maluku. Tentang hal itu, Latuharhary menyatakan bahwa, "di dalam suasana politik di  Indonesia  sekarang  ini,  lebih-lebih  di  Indonesia Timur,  di mana paham unitaris sangat bertentangan dengan paham federalis, di sanalah kita menghadapi kegoncangan-kegoncangan di kalangan kaum reaksioner".
Di  balik itu,  pasti  latar  belakang  dari  pemberontakan  RMS  ini telah didalangi oleh pemerintah kolonial Belanda, karena kegagalannya untuk  mengembalikan  kekuasaan  imperalis-kolonialnya,  sehingga
7 Jusuf A. Puar,  Peristiwa  Republik  Maluku  Selatan,  Bulan Bintang:  Jakarta, 1 956, him. 26-27.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 2,  No. 3
46 7 Sej;r3h l'enberontakan Bersenjala di lndooesia: Skelsa l'l!rgllnulan di Daliln Era Kemerdekaan Talul  1948-2006
penguasa-penguasa  Belanda  tidak  berhenti  menggangu  keutuhan wilayah  republik. Penguasa kolonial  Belanda, terus  berpropaganda bahwa Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta, merupakan sumber  dari  "keburukan".  Pemerintah  Belanda  juga  tidak  dengan segera  melakukan  penerangan  tentang  pelbagai  perubahan  baru dengan  adanya  ketentuan  dari  KMB.  Selanjutnya,  bukti  dukungan Belanda terhadap RMS itu ialah disediakannya pesawat terbang untuk mengangkut untuk penyelamatan- Soumokil ke Ambon.
Tetapi  pemberontakan  RMS  ini menjadi  beban  psikologis  bagi pemerintah Belanda, karena mereka pada akhirnya harus menerima bekas-bekas KNIL untuk dibawa ke negeri Belanda dan menetap di sana. Dengan itu, maka tampak pula dukungan pemerintah kolonial Belanda  terhadap  geraka n  Pem bero ntakan  RMS.  Di  dalam perkembangannya  kemudian, walaupun  Soumokil  baru  tertangkap pada tahun 1962, namun pemberontakan RMS tidak pemah mampu meluaskan ide gerakannya secara lebih luas di Provinsi Maluku. Namun demikian, "gangguan" terus datang dari RMS yang setelah ditumpas di Ambon-Maluku Selatan,  memudahkan kegiatan politiknya di Den Haag dan kota-kota lain di  Negeri  Belanda.

## 4. Permesta
Gerakan  pemberontakan ini didalangi oleh seorang ahli sejarah dari Amerika, Dr.  Barbara  Harvey,  disebut sebagai "pemberontakan setengah  hati".  Latar  belakangnya,  sebenarnya  bersifat  tuntutan perwira-perwira  dan  politikus  dari  daerah  Provinsi  Sulawesi  untuk memberikan porsi pelaksanaan pembangunan. Tetapi di balik itu juga ada  sikap "anti  PKI" dalam  arti  paham  komunis  harus  dilarang  di Indonesia. Selain itu, juga dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan internal  di  Markas  TNI,  khususnya  di  lingkungan  Angkatan  Darat. Pem berontakan  Permesta  didahului  oleh  pembentukan  Dewan Manguni, yang mendapat dukungan dari sejumlah tokoh militer dan politikus di Sulawesi.
Di dalam perjalanannya kemudian, Permesta yang diproklamirkan pada tanggal 2 Maret 1957 di  Makassar oleh Panglima TIVII, Letko!
Sejarah Fenberontatan Bersenjala di Indonesia: Sketsa FegllnUan di Dalam Era Kfmenlekaan Tahun 19'18-2006 468
Vence Samuel, akhimya memindahkan pusat gerakannya ke Manado dan  Sulawesi  Utara  pada  umumnya.  Karena  tokoh-tokoh  Sulawesi Selatan -yang tadinya mendukung Permesta- seperti Andi Pangerang Pettarani,  Kapten  Andi  Muhammad  Jusuf Amir,  tidak  melanjutkan dukungannya  terhadap Gerakan  Permesta.  Tokoh  Sulawesi  Selatan yang  tetap  melanjutkan  dukungannya  terhadap  Permesta  -dan memang ia adalah tokoh intelektual dan perumusan konsep dan pro­ gram  Permesta- ialah  Mayor  Saleh  Lahade  dan  dukungan  itu diberikannya sampai saat ia kembali ke  pangkuan Republik Indone­ sia.  Selanjutnya,  di  dalam  perkembangannya  kemudian,  Gerakan Permesta berkoalisi dengan PRRI dan Dl{TII di dalam apa yang mereka sebut dengan Republik Persatuan Indonesia (RPI).

## 5.  PRRJ  di  Sumatera  Barat
Sejak tahun  1956,  di  Sumatera  telah  terjadi  pelbagai  dewan­ dewan, seperti Dewan Gajah, Dewan Garuda, sebagai organisasi yang digunakan untuk melakukan pelbagai tuntutan terhadap pemerintah pusat.  Konflik  Internal  Angkatan  Darat,  yaitu  antara  komandan­ komandan daerah setempat dengan Kepala Staf Angkatan  Darat di Markas  Besar  Jakarta,  merupakan  salah  satu  faktor  pendorong terjadinya pemberontakan ini. Kekuatan-kekuatan pendukungnya juga bergabung dengan sejumlah tokoh, pemimpin partai politik, terutama dari  Partai  Masyumi  dan  Partai  Sosial  Indonesia  (PSI),  yaitu Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dari Partai Masyumi dan Prof. Dr. Sumitro Djoyohadikusumo dari PSI. Sedang perwira-perwira Angkatan Darat yang terlibat ialah Kolonel  Simbolon, Kolonel Dahlan Jambeh, Letkol Ahmad Husain, dan lain-lain.
Keadaan  itu  makin  diperumit  karena  pengunduran  diri  Ors. Muhammad Hatta dari kedudukannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia .  Selama  ini  walaupun  Muhammad  Hatta  sendiri  tidak memberi dukungan terhadap gerakan-gerakan yang berkembang di Sumatera itu-Wakil Presiden Hatta oleh masyarakat Indonesia di luar pulau Jawa adalah merupakan simbol dari pemimpin utama mereka bagi  Republik  Indonesia.  Karena  itu,  setelah  pengunduran  diri Muhammmad  Hatta  dari  wakil  presiden  itu,  maka  keadaan  makin
tegang.  Karena  itu  Perdana  Menteri  Juanda  dan  Mayjen.  Nasution berusaha untuk mempersatukan kembali personifikasi Soekamo-Hatta sebagai dwitunggal kepemimpinan bangsa-negara.
Usaha mengembalikan posisi dua pimpinan utama bangsa-negara untuk berdwitunggal itu menemui kegagalan. Keadaan di Sumatera makin tegang, sementara pelbagai pertemuan diantara tokoh-tokoh militer dan politik, tampaknya telah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk  pemerintahan  tandingan  dari  Jakarta.  Dan  ternyata kesepakatan  itu  mereka  wujudkan  pada  tahun  1958.  Kekuatan­ kekuatan penentang pemerintahan Presiden Soekarno dan pemerintah pusat  di  Jakarta  membentuk apa  yang  mereka  sebut:  Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pusat pemerintahan mereka di Sumatera Barat,  Padang-Bukit Tinggi.
Tokoh-tokoh  utama  Partai  Masyumi,  seperti  Mr.  Syafruddin Prawira-negara dan Mr. Muh. Natsir telah menduduki jabatan-jabatan tinggi  pemerintahan,  seperti  Perdana  Menteri  dan  Wakil  Perdana Menteri  dari  pemerintahan yang  disebut sebagai  revolusioner  itu. Setelah  berlangsung  selama  sekitar  dua  tahun,  1958-1960,  maka tampaknya  para  pemimpin  pemberontakan  itu  berusaha  untuk memperkuat posisi  mereka  dengan  berkoalisi dan  membentuk apa yang mereka sebut sebagai Republik Persatuan Indonesia (RPI), yaitu koalisi antara PRRI, Permesta dan DimI. Tetapi langkah ini pun tidak berhasil, karena pada akhirnya para pemimpin PRRI mengambil sikap "menerima ajakan" pemerintah Soekamo untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia.  Hanya Prof. Dr. Sumitro Djoyohadikusumo yang berhasil  lolos  dan  menjadi  "tokoh  pelarian"  di  luar negeri  selama sekian puluh tahun.

## 6. G30S/PKI 1965
Di antara semua pemberontakan bersenjata yang pernah terjadi di  dalam  wilayah  Republik  Indonesia,  Gerakan  30  September  - kemudian dikaitkan dengan PKI dan selama pemerintahan Orde Baru harus ditulis dengan G305/PKI- yang terjadi pada bulan Oktober 1965 adalah  yang  paling  tragis  dan  kontroversial.  Siapa  yang  menjadi "dalang" terjadinya  pemberontakan  ini,  sampai  sekarang  masih
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No. 3
Sejarah Femberaltlkan Bersenjala di lrmesia: stetsa Fl!rgll!Uan di Dalam Era K.emerdekaan TalUl 1948-2006 470
merupakan  kontroversi  yang  tak  berujung-akhir.  Sepanjang  yang terbaca dari pelbagai sumber dari pelbagai  pihak, maka paling tidak terdapat enam versi utama pemberontakan ini, yaitu : a.  Pelaku G 30 S itu ialah PKI;
b. G 30 S adalah persoalan internal Angkatan Darat;
c.  Presiden Soekamo sebagai dalang dari G 30 S itu; d.  Jenderal Soeharto adalah dalang dari G 30 S itu;
e. G  30 S  merupakan  rekayasa  dari  dinas  inteligen  luar  negeri, CIA, Inggris, dan Ona;
f. G 30 S terjadi dengan kombinasi berbagai kepentingan dan pihak:
PKI, negara-negara  Barat dan TNI AD.
G 30 S/PKI itu sebenamya tidak hanya dapat diketahui dengan hanya melihat saat terjadi dan sesudahnya. Untuk menempatkannya secara lebih "jemih" dalam rangkai sejarah Indonesia Merdeka, maka kita juga  harus  meneliti  secara  jujur  berbagai  peristiwa  sebelum terjadinya peristiwa tersebut pada tahun 1965. Karena, sebenamya pelbagai  peristiwa  itulah  yang  berlangsung  pada 1960-1965 yang melatarbelakangi terjadinya G 30 S/PKI itu. Dalam periode lebih kurang lima  tahun  itu,  keadaan  Republik  Indonesia  berada  dalam  situasi "revolusioner" dengan segala konflik dan ketegangan hubungan antara kekuatan  politik yang  ada  ketika  itu.  PKI  bentrok  dengan  tentara, khususnya  dengan TNI  Angkatan  Darat.  Konflik antara  PKI dengan kekuatan-kekuatan politik Islam, juga bahkan konflik antara tiga faksi aliran  ideologis  Marxisme,  yaitu  konflik  antara  PKI  dengan  Partai Murba, serta  konflik antara  PKI dengan PSI yang sosialis demokrat. Juga di  lingkungan TNI/ ABRI terjadi  konflik antara Angkatan  Darat dengan Angkatan Udara dan Angkatan Laut.
Soekamo sebagai presiden sedang gencar-gencamya berusaha untuk mengembalikan Daerah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia; juga dalam periode itu, Soekamo sedang giat-giatnya untuk menjalankan revolusi, sehingga suasana bangsa-negara pada waktu itu, "sedang berada dalam suasana revolusioner".  Diciptakan sejumlah slogan  ideolog is  untuk  memberi kan  d u kungan  kepada program-program  untuk  mencapai  tujuan  revolusi.  PKI  "berhasil" meraih kedekatan politik -ideologis dengan Presiden Soekamo; tetapi tentu  hal itu tidak dikehendaki oleh  pihak lain, terutama Angkatan
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No. 3
4 7 1 Sejarah Bersenjata di Indonesia: Sima l'e'glllUan di Dalam Era Kemerdekaan Tahoo 1948-2006
Darat. Di dalam situasi revolusioner itu, tampak adanya tiga kekuatan pol itik  utama  yang  memainkan  perannya  masing-masing ;  yaitu Soekarno yang  dianggap memegang  kendali pemerintahan dengan segala wibawa yang dimilikinya. la dilingkari oleh dua kekuatan politik uta ma,  yaitu  Angkatan  Darat  dengan  tokoh  utamanya  Jenderal Nasution dan Letjen_ Ahmad Yani, dan PKI yang dianggap Partai Politik yang mampu mengorganisasikan diri secara baik dengan disiplin partai yang  tinggi.  Tetapi  ketika  Presiden  Soekarno  sedang  mengalami persoalan secara pribadi, yaitu sakit,  maka lahirlah persoalan di antara kekuatan politik yang melingkarinya.  Demikianlah setelah terdengar berita  bahwa  Soekarno  sakit,  maka  tentu  saja  telah  melahirkan persoalan  yang  segera  harus  dipecahkan.  Dan  memang  ketika Presiden Soekarno sakit, maka ketegangan di antara kekuatan politik -dalam arti karena adanya konflik diantara mereka- makin meninggi. Puncak dari ketegangan-ketegangan itu, ialah terjadi G30S/PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Pemberontakan  bersenjata  ini  telah memberikan  dampak politik,  sosial dan budaya  yang  sangat  besar dalam kehidupan bersama sebagai  bangsa-negara merdeka .
7. Organisasi Papua Merdeka-Irian  Barat
Gera kan  yang  mengambi l   nama  Papua  sebagai  simbol  itu merupakan  gerakan  separatis  kedua  yang  lahir  di  dalam  wilayah Republik Indonesia .  Gerakan ini  lahir di  wilayah  negara  Indonesia, yaitu di Irian Jaya, dahulu Irian Barat. Latar belakang pemberontakan bersenjata di daerah ini  harus dipahami dengan menempatkan Irian Jaya  sebagai  wilayah  negara  yang  belakangan  bergabung  dengan Indonesia.  J uga,  harus  diakui  pula  bahwa  masyarakat  Irian  Jaya menerima  "nasionalisme  Indonesia" baru  pada  tahun 1945, justru ketika  suku  bangsa  lain  telah  menerima  keindonesiaannya  sejak periode Pergerakan Nasional . Di samping itu, juga karena pemerintah Belanda selalu berusaha menunda, bahkan menggagalkan masuknya Irian Barat menjadi  bagian dari  Wilayah  Republik Indonesia .  Untuk memasukkan Irian Jaya  ke  dalam wilayah  negara  Republik Indone­ sia,  Bangsa  Indonesia  harus  berjuang  sejak 1951 sampai  dengan 1969 yang diperantarai oleh pemerintah transisi dari PBB pada 1962- 1968.
Sejarah P8nberootakan llenenjala cl lnOOnesia: Sketsa PerglmEn cl Dalam Era IC8nerdekaan Talul 1948-2006 4 72

## Setelah mendapat dukungan Amerika Serikat di bawah Presiden
J . F. Kennedy,  maka  pemerintah  Republik  Indonesia  berhasil memperoleh "kemenangan diplomasi': dan secara berangsur-angsur daerah Irian  Barat menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Singkat kata pada tahun  1969, melalui penentuan pendapat rakyat, PEPERA -semacam referendum penentu pendapat- maka daerah Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Tetapi walaupun demikian,  di  lingkungan  "penduduk  asli"  Irian  Barat  terdapat kelompok-kelompok yang hendak menegakkan sebuah negara sendiri. Gerakan yang bersifat sparatis itu dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka  (OPM).  Organisasi  ini  mulai  tampil  sejak tahun  1960-an setelah adanya  pemerintahan-pemerintahan transisi yang dipimpin oleh pejabat tinggi dari PBB.
Geraka n   ini  j uga  sejak  awal  mendapat  "dukungan"  dari pemerintah  Belanda  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  di  negeri Belanda. Gerakan bersenjata ini, sesuai dengan namanya, bertujuan untuk  melepaskan  dari  wilayah  Republik  dan  membentuk  negara sendiri.  Gerakannya di dalam negeri mengalami "pasang-surut" dan gerakan  diplomatiknya  di  luar negeri,  terutama  di  negeri  Belanda, Australia dan Amerika cukup gencar. Mereka menolak masuk ke dalam wilayah  Republik karena  alasan ras, yaitu  orang  Irian  Barat  bukan ras melayu, melainkan ras Melanesia. Kulit mereka hitam dan rambut mereka  keriting.  Agitasi  mereka  ini  mendapat  dukungan  dari pemerintah dan  kelompok masyarakat Belanda.
Walaupun wilayah dari masyarakat pendukung OPM terpencar­ pencar,  namun  tampaknya  mereka  tetap  mampu  bertahan.  Latar belakang  gerakan  pemberontakan  bersenjata  ini,  terutama  sekali berkaitan dengan ketidakadilan yang mereka hadapi sebagai daerah dengan kekayaan alam yang melimpah tetapi pada umumnya, warga masyarakat Irian Barat berada di dalam kemiskinan dan kurang bahan makanan.  Di  samping  itu, juga  berkaitan  dengan  agitasi  Belanda terhadap  mereka,  yaitu  pemerintah  Indonesia  tidak  memperbaiki keadaan hidup mereka.
Tampak  bahwa  orang-orang  Papua  akan  terus  melanjutkan pemberontakan  mereka  dan  menempuh  pelbagai  cara  termasuk
dengan melakukan perpindahan ke wilayah negara tetangga, terutama Australia,  terlihat  dengan  gejala  terakhir  yang  terjadi  dengan pemberian  suaka  terhadap  "pelarian"  42  warga  Papua  di  negeri tetangga yang memang tidak terlalu senang jika  Indonesia tenang.

## 8.  Aceh Merdeka
Ide  dasar  dari  gerakan  ini sebenamya  sudah  dituangkan  oleh Tengku Muhammad Hasan Tiro di dalam buku: Demokrasi Indonesia yang  diterbitkan  pada  tahun  1958.  Dalam  buku  itu,  Hasan  Tiro memang tidak menghedaki bentuk negara Kesatuan  Republik Indo­ nesia  dengan  dasar negara  Pancasila. la  lebih  menghendaki negara persatuan dalam arti  mungkin  negara federasi atau  bahkan negara konfederasi. Gerakan  ini  tidaklah  sama  dengan  gerakan  DI/TII pimpinan Daud Beureuekh walaupun juga dahulu, bahkan Hasan Tiro diangkat sebagai "Duta  Besar" Darul Islam Aceh di PBB.
Lahirnya gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1974 ketika Hasan Tiro berada di Aceh, tampak ia berhasil mengorganisir gerakannya, bah ka n   dengan  mendapatkan  dukungan  dari  sejumlah  kaum cendekiawan  Aceh  ketika  itu,  agitasi  dan  memang  faktual,  yang dilakukannya  tampak berhasil "menyebar" ke sejumlah  lingkungan masyarakat Aceh. la juga berhasil memperoleh dukungan di daerah­ daerah  yang  akan  menjadi  pendukung  gerakan  pemberontakan bersenjata mereka. Walaupun pemerintah pusat di Jakarta melakukan pelbagai langkah, termasuk operasi militer untuk mencegah kegiatan mereka, namun pendukung gerakannya di dalam wilayah Aceh, makin membesar.
Ketika pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi militer di Aceh,  Hasan Tiro berhasil  meloloskan diri  dan menetap di Amerika dan kemudian di Swedia. Dari tempat tinggalnya -dan ia sudah menjadi warga negara- di Swedia ia tetap menjalankan perlawanannya dengan melakukan diplomasi di negara-negara Eropa Barat tertentu. la juga membentuk  pemerintahan  "dalam  pengasingan" dan  mengangkat dirinya  sebagai  wali  negara  (setingkat  presiden)  dan  mengangkat seorang  perdana  menteri  dengan  susunan  kabinetnya.  Langkah­ l a n g ka h   d i p l o mati knya  ta m pa k   berhas i l ,   terbu kti  dengan
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 2, No. 3
Sejarah Pemberontakan Bersenjata di Indonesia: Sketsa Pelgtmulan di Dalam Era IC8nerdttaan Talm 1948-2006 4 7 4
ditandatanganinya  MOU  Republik lndonesia-Gerakan Aceh  Merdeka tahun lalu.
Tentu saja kedelapan gerakan pemberontakan bersenjata itu yang disebutkan  di atas,  adalah gerakan  bersenjata  yang  sudah  dikenal oleh masyarakat melalui pelbagai informasi. Namun, selain gerakan­ gerakan  itu,  masih  ada  juga  gerakan  lain,  di  daerah-daerah  yang sama,  seperti  di  Sulawesi  Selatan.  Selain  gerakan  pemberontakan DI/TII juga masih ada gerakan lain, yaitu misalnya Gerakan Tentara Kedaulatan Rakyat (TKR) yang dipimpin oleh Hamid Gali dan Usman Balo dan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) yang dipimpin oleh H. Andi Makkulau dan Puang Milu.

## C.  Pemerintah  Republik  Indonesia:  Sikap  dan  Langkah­ langkah Penyelesaian
Jika  kita  menyebut  pemerintah  di  sini,  dalam  kaitan  dengan penyelesaian  pemberontakan  itu,  mereka  yang dimaksudkan  ialah Pemerintah Presiden Soekamo dan Hatta  dalam periode1948-1965, dan pemerintah Presiden Soeharto/Orde  Baru,  1967-1998 dan juga pemerintah  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  Kalau kita memperhatikan langkah-langkah pemerintah, maka yang tampak ialah pertama,  penyelesaian  melalui  perundingan  "pemberian  amnesti". Tetapi secara  garis  besar,  pemberontakan yang dilakukan itu, tujuh diantaranya diselesaikan dengan jalan operasi militer
Pemberontakan  Madiun,  September  1948,  walaupun terdapat perbedaan  pendapat antara Panglima Besar Sudirman di satu pihak, dengan Presiden/Wakil Presiden Soekamo-Hatta dan Kolonel Nasution di lain pihak, pada akhimya jalan penyelesaiannya ialah melalui operasi militer. Keputusan ini memang melahirkan korban yang tidak sedikit. "ribuan orang" yang dibunuh dan ditangkap, tidak hanya orang PKI, melainkan juga tidak sedikit dari pihak anggota partai Masyumi dan NU. Selanjutnya  penyelesaian yang ditempuh terhadap gerakan DI/ TII, berselang-seling melalui operasi militer dan langkah amnesti dari pemerintah. Kartosuwiryo pada akhimya ditangkap setelah pasukan TNI  melakukan  operasi  militer  "tanpa"  henti,  dan  menyebabkan pengawal  Kartosuwiryo  tidak  dapat  lagi  melakukan  perlawanan.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No.  3
475 Sejarah F8nberootakan Belsenjata di IOOooesia: !idSiJ ""9mBI di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006
Demikian pula dengan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan tidak mampu mempertahankan diri  dari arus operasi  militer yang  dilakukan oleh pasukan TNI;  baik  Kartosuwiryo di Jawa  Barat maupun  Ibnu  Hajar tertangkap pada tahun  1962 dan akhimya menjalani hukuman mati pada tahun itu juga.
Agak berbeda dengan kedua tokoh di atas, Daud Beureuekh di Aceh  mendapatkan  kesempatan  penyelesaian  melalui  perundingan dan  negosiasi  pada  tahun  1960-an.  Ketika  Kolonel  Yasin  menjadi Panglima Kodam di Aceh, maka ia melakukan pendekatan "budaya" kepada  Tengku  Daud  Beureuekh  dengan  menyebut  dan  menyapa tokoh  kharismatis ini, dengan "ayahanda".  Tampaknya  pendekatan Kolonel Yasin ini berhasil dan itulah kemudian yang  membawa  misi Wakil Perdana Menteri Hardi ke Aceh dan melakukan negosiasi dengan Daud Beureuekh yang menghasilkan kesepakatan untuk memberikan status khusus kepada Aceh di Bidang Agama dan Kebudayaan; karena itu  nanti  pada  akhirnya  Provinsi  Aceh  diberikan  sebutan Daerah Istimewa, walau dalam kenyataannya, tidaklah pernah dilaksanakan secara  baik  oleh  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  Aceh sendiri.
Terakhir,  penyelesaian  pemberontakan  DimI  pimpinan  Abdul Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan Tenggara. Pada mulanya, ada usaha untuk menempuh usaha jalan penyelesaian dengan jalan damai. Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel  M. Yusuf (Amier) berkali­ kali mengajak untuk bertemu-berunding dengan Qahhar Mudzakkar, namun,  tidak  berhasil.  Tetapi  di  balik  kegagalan  itu,  pemerintah berhasil melakukan pendekatan dengan komandan pasukan bawahan Qahhar Mudzakkar, yaitu Letko!. TIT Bahar Mattalioe, beberapa waktu setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu untuk kembali ke UUD 1945. Dengan berbagai alasan, termasuk alasan politik dengan berlakunya kembali  UUDl 945  dan  karena  terjadinya  pertentangan  pendapat antara Qahhar Mudzakkar dengan dirinya, maka akhirnya  Letko! TII Bahar  Mattalioe  menerima  amnesti  dari  pemerintah.  la  bersama "ribuan" pasukannya kembali "kepangkuan" Republik Indonesia pada tahun 1959.
Apa  yang  dilakukan  oleh  anak  buah  pasukannya  itu  dengan menerima  amnesti  dari  pemerintah  tidaklah  dapat mengurungkan niat Qahhar Mudzakkar untuk melanjutkan perlawanannya terhadap pemerintah  Republik  Indonesia.  Pada  tahun  1960-1965,  Qahhar Mudzakkar  dengan  pasukannya  tetap  melakukan  perlawanan pemberontakannya  bahkan  bangga  atas  sebutan  dirinya  sebagai pemberontak  sam pai  saat  ia  tertembak  mati  di  dalam  suatu pertempuran di sungai Lasolo,  di Sulawesi Tenggara  pada tanggal 2 Februari 1965. Dengan demikian, jalan penyelesaian pemerintahannya dihadapinya dengan jalan operasi militer yang mengakhiri gerakannya di ujung kematiannya dengan tertembak mati.
Adapun usaha penyelesaian yang dilakukan terhadap RMS, juga dengan jalan operasi militer yang sebenamya sejak tahun 1950-1951 telah dilakukan dan mengakhiri kekuatan berarti dari kekuatan militer/ KNIL  yang  mendukung  RMS  walaupun  Soumokil  dapat  bertahan sampai  dengan  tahun  1962,  namun  tidak  mempunyai  arti  yang menggoyahkan  pemerintah.  Akhir-akhir  ini,  di  dalam  periode reformasi,  "benih -benih"  kekuatan  RMS  kem bali  tampil  dan menunjukkan kekuatan dan keberadaannya; antara lain setiap tanggal 25  April  mereka  menaikkan  bendera  RMS  di  salah  satu  tempat  di Ambon. Apakah itu akan membahayakan NKRI di hari depan?
Dalam kaitan dengan penyelesaian yang ditempuh untuk NKRI dan Permesta, tampaknya lebih pada usaha pemberian amnesti, walau juga didahului dengan tekanan militer. Sejak tahun 1960, Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara kembali ke pangkuan Republik In­ donesia,  namun  tetap  dipenjarakan  oleh  pemerintah  Demokrasi Terpim pin/Presiden  Soekarno.  Mereka  baru  dilepaskan  setelah pemerintah  Orde  Baru,  namun  kegiatan  politiknya  sudah  sangat dibatasi  oleh pemerintah  Presiden Soeharto yang juga  tidak "sreg" dengan kedua tokoh Partai Masyumi itu. Demikian pula halnya dengan Permesta .  Tokoh-tokohnya  diberi  kesempatan,  bahkan  dalam pemerintah Orde Baru, telah diberi tempat untuk mengelola sebuah perusahaan negara. Group pengusaha eks PRRII Permesta ini, dapat menjalankan kegiatan, terdapat di antara mereka cukup dekat dengan tokoh tertentu dari pemerintah Orde Baru.
477 Sejarah lle'nberontlkan llersenjata di Incblesia: Sk8sa FepUalldi Dalam Era Kemenlekaan Tahun 1948-2006
Yang paling tragis dalam langkah penyelesaiannya, ialah gerakan Pemberontakan  G30S/PKI.  Mereka  ditangkap,  dipenjara,  diculik, bahkan kemudian dibunuh secara  brutal. Dibentuk pengadilan oleh Kopkamtib  yang  disebut  dengan  Mahkamah  Militer  Luar  Biasa (Mahmilub ). Kemudian mereka yang dianggap terlibat G30S/PKI itu dikategorikan dalam tiga tingkatan alfabetis, yaitu Golongan A yang dianggap  tokoh  utama  dan  mempunyai  peranan  penting  dalam gerakan dan di dalam organisasi  PKI itu;  Golongan  B adalah tokoh yang  dianggap  terlibat,  namun  ketokohan  dan  keterlibatannya  di dalam G30S/PKI juga tetap dianggap "berbahaya"; selanjutnya yang terendah  Golongan  C,  yaitu dianggap "terlibat" tetapi tidak terlalu membahayakan,  walau tetap  akan  diberi  sanksi  tertentu.  Setelah diberikan penggolongan, maka golongan A kemudian dibawa ke Pulau Buru,  sebuah  tempat  pembuangan,  isolasi  terhadap  tokoh-tokoh utama dari G30S/PKI. Dalam pembuangan isolasi ini tanpa melewati pengadilan  atau  jalan aturan  hukum. Setelah  kita  berada  di  dalam periode Reformasi, maka kebijakan pemerintah telah mulai berubah. Hal-hal  kewargaan  yang  selama  ini  dihilangkan,  secara  berangsur dipulihkan.
OPM, sampai sekarang juga masih menunjukkan kegiatan yang makin berarti. Tuntutan sebagian masyarakat di Provinsi Papua untuk diberi  hak  mengatur pemerintahan mereka,  telah  dipenuhi dengan TAP MPR pada tahun 2000, yaitu dengan memberikan status khusus kepada provinsi ini. Di balik langkah itu, pemerintah juga menempuh jalan memekarkan Provinsi Papua menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat. Walaupun demikian, "keresahan" di pelbagai lingkungan masyarakat belum juga reda, dan gejala terus meningkatnya sikap menentang masih terus menampak dengan jelas. Terakhir  ialah  langka h   penyelesaian  ya ng  d itempuh  untuk pemberontakan  Aceh  Merdeka juga  dalam  dua cara,  yaitu  operasi militer  dan  jalan  perundingan.  Sepanjang  pemerintahan  Presiden Soeharto/Orde  Baru,  jalan  penyelesaian  yang  ditempuh  ialah pen u m pasan  dengan  operasi  militer.  Namun,  jalan  ini  tida k membuahkan  hasil.  Bahkan  gejala  yang  nampak ialah "pengaruh" dari  Gerakan  Aceh  Merdeka  dan  Angkatan  Perang  mereka,  makin kuat tampaknya. Tetapi hal itu diabaikan oleh Presiden Soeharto dan Panglima TNI/ ABRI.  Pembunuhan "massal dan kejam" terus terjadi di  daerah  yang  dikenal  dengan  "Serambi  Mekah"  ini.  Bencana
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No. 3
Sejarah Pemberontakan Bersenjata di Indonesia: Sketsa Pergumulan di Dalam Era Kenerdekaan Tahun 1948-2006 4 78
kemudian  tiba  pada  tahun  2004,  yaitu  badai  Tsunami,  yang meluluhlantakkan sebagian besar dari daerah provinsi yang terkenal dengan  kekayaan  alam  dan  perut  buminya,  tetapi  juga  terkenal sebagai daerah yang "belum pernah" berhenti berperang  ini. Itulah  kemudian  salah  satu  faktor  utama  yang  mendorong terjadinya kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan para  petinggi  Gerakan Aceh  Merdeka;  kedua  pihak bersedia  untuk membuka perundingan di Helsinki dengan mediator mantan Presiden Swedia.  Setelah melalui perundingan yang "alot':  maka "Memoran­ dum of Understanding" pun disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan itu, langkah-langkah bersama untuk memperbaiki kehidupan bersama, makin terbuka.

## D.  Hara pa n   d i   Masa  Depan  dan  Pemaknaan-Real isasi Membangsa- Negara  Merdeka
Dalam jarak waktu  60 tahun, atau mungkin tepatnya  50 tahun dari  era  kemerdekaan,  bangsa-negara  Indonesia,  pemberontakan terus terjadi. Tentu saja kita harus bertanya  pada diri kita, mengapa itu terjadi;  apa yang salah dengan diri  kita? Jawabnya  sebenarnya terletak pada  pemaknaan dan realisasi dari  kehendak bersama  kita membangsa-negara dan menjadi merdeka. Kita adalah tetap berada di dalam kemajemukan diri kita di tengah-tengah kesepakatan dialogis untuk  menjadi satu bangsa-negara yang satu-bersatu. Namun,  ada tujuan bersama yang harus diwujud-capai bersama, yaitu kehidupan bersama yang adil dan makmur.
Kalau  kita  memperhatikan terjadinya  pemberontakan  di dalam wilayah Republik ini, tidaklah terlepas dari kedua hal tersebut di atas. Artinya, terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  dan/atau  terjadi  perbedaan  tafsir  terhadap  m a kna membangsa-negara  dan  merdeka,  serta  langkah-langkah  untuk mewujudkan apa yang  kita  maksud dengan adil dan  makmur yang akan diperoleh oleh semua warga bangsa-negara Indonesia. Sejalan dengan  itu  kalau  kita  hendak jujur mengakuinya  sepanjang  tidak kurang 39-40 tahun dari  usia  kemerdekaan  Republik ini  diperintah oleh presiden dan pemerintah yang bersifat otoriterdiktatorial. Karena itu, dengan pasti tidaklah dapat diharapkan bekerjanya pemerintahan yang adil yang akan memberikan kemakmuran bersama.
Apa  yang  mungkin  dapat dilakukan  di  hari  depan  adalah  kita harus  kembali  sepakat  tentang  hasil  dialog  bersama  ketika  para pemimpin Pergerakan  Nasional  merumuskan "membangsa  Indone­ sia"  dan  kemudian  "tugas  Negara  Republik  Merdeka':  antara  lain dengan bersedia membuka dokumen-dokumen kesepakatan dialogis -demokratis yang pernah dilakukan di dalam perjalanan sejarah kita. Sebagai  contoh,  apa  yang  kita  maknai dengan  menerima  Pancasila sebagai  dasar  negara  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Selama kita merdeka, saya kira, para pemimpin belum pernah secara jujur  u ntuk  mengelaborasi  guna  merealisasikan  Pancasila  itu . Pertanyaan  serius  yang  harus  dijawab,  sekadar  misal,  apakah kekerasan saling membunuh dimungkinkan oleh Pancasila yang kelima silanya setidaknya menurut saya secara diametral sangat bertentangan dengan  kekerasa n  dengan  sila  Kedaulata n  Rakyat  dan  sila Perikemanusiaan?  Masuk  akalkah  kita  melakukan  pembunuhan dengan  kehendak untuk mempertahankan Pancasila sebagai  dasar negara atau  untuk mempertahankan  NKRI yang ditegakkan di atas d asa r  Pancasi l a   d e n g a n   sila  Ked a u latan  Ra kyat  d a n   sila perikemanusiaan?
Saya sadar bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas mengandung sifat sensitivitasnya yang tinggi, namun, saya kira kita harus memulai untuk berani jujur mempertanyakan tentang diri kita.  Karena hanya dengan  itu,  kita  akan  lebih  mungkin  mempertahankan  kehidupan bersama kita di dalam bangsa-negara Indonesia yang merdeka, kini dan di hari esok yang diharapkan, akan berlangsung dalam hari esok yang panjang!

## Daftar Pustaka
A. H . Nasution, Sekitar  Perang  Kemerdekaan  Indonesia, Jilid  8; Disjarah  AD  dan  Angkasa, Pemberontakan  PK/  Madiun  1948, Bandung,  1979.
Jusuf  A.  Puar, Peristiwa  Republik  Ma/uku  Selatan, Bulan  Bintang : Jakarta, 1956.
M.  C.  Ricklefts, Sejarah  Indonesia  Modern,  1200-2004, Serambi : Jakarta,  2005.
S. M. Kartosuwiryo, Daftar Oesaha PSJJ-Hijrah, "Bagian Mukaddimah'�
"Kalam  Pengantar"  dari  penerbit,  Pusta ka  Darul  Islam Melambong,  1940.