## GEREJA METHODIST DAN PERSOALAN SOSIAL ORANG-ORANG TIONGHOA DI KOTA SURABAYA PADA ZAMAN HINDIA BELANDA, 1909-1928
Markus Dominggus Lere Dawa 1

## ABSTRAKSI
Pada  tahun  1909,  Gereja  Methodist  Episkopal  Konferensi Malaysia untuk pertama kalinya membuka sebuah jemaat di Pecinan Surabaya.  Sejak  itu  dan  terus  selama  dua  puluh  tahun  kemudian, Gereja Methodist hadir untuk menjangkau dan melayani orang-orang Tionghoa  yang  berdomisili  di  wilayah  itu.  Sebagai  pendatang  yang mencari nafkah di negeri asing, orang-orang Tionghoa yang menjadi target  Gereja  Methodist  ini  menghadapi  sejumlah  persoalan: lingkungan  pemukiman  yang  buruk,  lingkungan  sosial  yang  sakit, hidup  tanpa  pasangan  dan  pendidikan.  Lewat  teori-teori  tentang keterlibatan  gereja  dalam  isu-isu  sosial  yang  dihadapi  oleh masyarakatnya,  dan  khususnya  pikiran  Calvin  Van  Reken  tentang peran gereja sebagai institusi dan gereja sebagai organisme, artikel ini mencoba secara kritis meneropong peran yang dimainkan Gereja Methodist  dalam  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  orang-orang Tionghoa  di  Pecinan  Surabaya.  Dari  kedua  karakter  itu,  Gereja Methodist  Episkopal  di  Surabaya  telah  coba  menyelesaikan persoalan  yang  sedang  dihadapi  oleh  orang-orang  Tionghoa  di Pecinan. Namun pendekatan yang dipakai masih pada menciptakan ruang  alternatif  di  dalam  kompleks  gereja  dan  belum  sampai menyentuh  pada  fundamen  persoalan,  yaitu  kebijakan  pemerintah kolonial Belanda untuk orang-orang Tionghoa kala itu.
Kata kunci: Gereja Methodist, orang Tionghoa, Pecinan Surabaya, masalah-masalah  sosial,  gereja  sebagai  institusi, gereja sebagai organisme.
1 Pendeta Sinode Gereja Kristus Tuhan (GKT) dan dosen paruh waktu di STT Aletheia. Gelar Sarjana Teologi dari STTA tahun 1997; Master of Arts in Religion Studies dari Temple University, PA, tahun 2008; dan sedang menyelesaikan disertasi doktor sosiologi agama di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, untuk penelitian atas orang-orang Tionghoa Kristen di Gereja Kristus Tuhan pada zaman pemerintahan Orde Baru.

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya  orang  Kristen  sepakat  bahwa  gereja  harus melibatkan  diri  dalam  penyelesaian  masalah-masalah  sosial  di masyarakatnya. Namun kesepakatan itu akan mulai berhenti ketika pembicaraan  mulai  tiba  pada  apa  makna  keterlibatan  itu;  sejauh mana  gereja  harus  terlibat  dan  bagaimana  dalam  situasi  sosial tertentu keterlibatan itu akan diwujudkan. Tulisan ini tidak bermaksud masuk  ke  dalam  perdebatan-perdebatan  itu  melainkan  coba mencermati  apa  yang  dilakukan  oleh  sebuah  gereja  di  kota Surabaya pada masa kolonial terhadap orang-orang dari kelompok yang menjadi sasaran mereka mengabarkan Injil. Gereja dimaksud adalah Gereja Methodist Episkopal di Surabaya; sementara orang- orang  dimaksud  adalah  orang-orang  Tionghoa totok di  kota Surabaya. 2
Dengan  bantuan  teori  tentang  keterlibatan  gereja  dalam masyarakat, pertanyaan  yang  mau dijawab oleh  tulisan  ini adalah bagaimana cara Gereja Metodhist mengambil bagian menyelesaikan persoalan-persoalan  sosial  yang  dihadapi  oleh  orang-orang Tionghoa totok di kota Surabaya. Informasi primer untuk penelitian ini  diperoleh  dari  notulen-notulen  Konferensi  Tahunan  Gereja Methodist  Episkopal  Konferensi  Malaysia  dan  Gereja  Methodist Episkopal  Konferensi  Misi  Hindia  Belanda  serta  catatan-catatan lain yang ditulis oleh utusan-utusan Badan Misi Luar Negeri Gereja Methodist  Episkopal  Amerika  Serikat  di  Hindia  Belanda  serta tulisan-tulisan  sejarah  dari  sebuah  gereja  Tionghoa  yang  ada  di kota  Surabaya. 3 Sumber-sumber  sekunder  diperoleh  dari  buku- buku  sejarah  misi  Methodist  dan  sumber-sumber  lain  mengenai orang Tionghoa secara umum di Indonesia.
2 Istilah Tioghoa totok di sini mengacu kepada orang-orang Tionghoa perantauan dari Tiongkok, yang masuk ke kota Surabaya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Istilah totok menunjuk kepada karakteristik budayanya yang amat kental sekali.
3 Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan digital Yale University (http://divdl.library.yale.edu/dl/Browse.aspx?qc=AdHoc&qs=1158) dan kantor arsip Gereja Methodist Singapura, di Singapura. Penulis sempat berkunjung ke kantor arsip ini pada bulan April 2013.

## KERANGKA TEORI
Dalam  salah  satu  kritiknya  atas  pikiran  Hegel,  Marx mengatakan  bahwa  agama  adalah “the  sigh  of  the  oppressed creature,  the  heart  of  a  heartless  world  and  the  soul  of  soulless conditions. It is the opium of the people.... The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness.” 4 Dengan pernyataan ini Marx mau mengatakan bahwa dalam  dirinya  agama  tidak  mampu  memberi  kontribusi  apa-apa kepada  pembebasan  manusia  dari  kondisi-kondisi  sosial  yang menindasnya.  Agama  bukannya  menolong  manusia  melepaskan dirinya  tetapi  malah  “menipunya”  dengan  memberi  dia  suatu kebahagiaan  semu  di  tengah-tengah  tekanan  penderitaannya. Kebahagiaan  semu  itu  membuat  dia  lupa  kepada  penyebab persoalan  hidupnya  yang  sebenarnya.  Karena  itu,  agama  harus dibuang  kalau  orang  mau  memperoleh “their  real  happiness” – kebahagiaan mereka yang sejati.
Kalau  Marx  melihat  agama  tidak  dapat  diharapkan  untuk melakukan sebuah transformasi sosial dan karena itu keikutsertaannya  di  dalam  sebuah  proses  transformasi  sosial sebaiknya  ditolak  maka  kelompok  fundamentalis  Kristen,  yang muncul  di  AS  pada  awal  abad  ke-20  sebagai  respons  terhadap paham  modernisme  dan  liberalisme  dalam  teologi,  juga  menolak keterlibatan agama dalam problema sosial kemasyarakatan namun dengan  alasan  yang  berbeda.  Keikutsertaan  agama  sebaiknya dihindari  karena  justru  berbahaya  bagi  agama  itu  sendiri.  Bahaya dimaksud  adalah  akan “watering  down  the  complete  message  of the Bible, and to the further secularization of the Church.” 5
Pikiran  fundamentalis  ini  merupakan  respons  terhadap  “Injil sosial”  yang  diberitakan  oleh  kelompok  Protestan-Liberal  yang muncul  pada  kurun  waktu  yang  sama.  Dalam  pandangan  Walter Rauschenbusch, figur yang dianggap sebagai tokoh Injil sosial ini, agama  malah  relevan  dan  bermanfaat  untuk  sebuah  transformasi sosial.  Dari  studinya  atas  nabi-nabi  Perjanjian  Lama,  pengajaran Yesus dan kehidupan serta aksi Gereja mula-mula,
4 John C. Raines, ed., Marx On Religion (Philadeplhia: Temple University Press, 2002), hal. 171.
5 Paul Benware, “The Social Responsibility of the Church” dalam Grace Journal 12:1 (Winter 1971), 3.
Rauschenbusch tiba pada sebuah kesimpulan bahwa tujuan hakiki agama  Kristen  adalah “to  transform  human  society  into  the Kingdom  of  God  by  regenerating  al  human  relations  and reconstituting  them  accordance  with  the  will  of  God.” 6 Bahwa agama  Kristen  belum  melakukan  hal  itu  dikarenakan  sejumlah faktor  historis  yang  bermain  dalam  sejarah  gereja. 7 Namun semuanya  itu  tak  bisa  menghapus  fakta  bahwa  sesungguhnya agama  Kristen  ada    untuk  mengubah “the  world-as-it-is  into  the world-as-it-ought-to-be.” 8 Dengan  dasar  ini  maka  gereja  atau orang-orang  Kristen  harus  melibatkan  diri  secara  aktif  dalam usaha-usaha  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial  dalam masyarakatnya. 9
Masalah  yang  kemudian  timbul  adalah  dengan  cara bagaimana keterlibatan itu akan diwujudkan. Bagi Rauschenbusch keterlibatan  itu  akan  diwujudkan  oleh  dua  medium  yang  saling berhubungan.  Yang  pertama  melalui  orang-orang  Kristen  yang memeluk  “agama  sosial,”  bukan  “agama  personal.”  Seperti pemeluk  agama  personal,  pemeluk  agama  sosial  mengalami kelahiran baru, yang membawa mereka tunduk di bawah dominasi Kristus,  yang  memampukan  mereka  menilai  hidup  ini  seperti Kristus  menghakiminya. 10 Dalam  praktik  hidup  kesehariannya, orang-orang ini tidak akan tinggal diam dalam gerejanya dan sibuk dengan  urusan-urusan  gerejanya  saja.  Mereka  akan  secara  aktif menginkarnasikan “the  principles  of  a  higher social  order  in  his attitude to all questions and in all his relations to men, and will be a well-spring of regenerating influences.” 11
6 Walter Rauschenbusch, Christianity and Social Crisis in the 21st Century: The Classic that Woke up the Church, Paul Raushenbush, ed. Harper-Collins e- books,  xvii.
7 Rauschenbusch membahas faktor-faktor ini secara khusus dalam Bab IV.
8 Ibid.,123.
9 Dalam komentarnya atas pikiran Rauschenbusch, Stanley Hauerwas mengakui dengan jujur bahwa kontribusi signifikan Rauschenbusch adalah penegasannya bahwa memberitakan kabar baik tentang Kerajaan Allah menuntut orang Kristen supaya tidak lupa bahwa ia dipanggil keluar dari dunia ini untuk ditaruh kembali di dalam pelayanan bagi dunia ini. Lihat Stanley Hauerwas, “Repent! The Kingdom is Here” dalam Christianity and Social Crisis in the 21st Century, 175.
10 Rausechenbusch, Christianity and Social Crisis in the 21st Century, hal. 285, 286.
11 Ibid., 287.
Sarana kedua adalah melalui komunitas keagamaan di mana orang-orang yang sudah dilahirkan kembali itu berada. Komunitas ini  penting  karena  kelahiran  kembali,  menurut  Rauschenbusch, hanya  menciptakan  keinginan  untuk  melakukan  yang  benar.  Ia tidak mendefinisikan apa yang benar bagi manusia. Yang bertugas mendefinisikan  itu  adalah  komunitas  keagamaan  dalam  mana orang  yang  dilahirkan  kembali  ini  berada. 12 Kalau  komunitas tersebut  memahami  yang  religius  itu  sebagai  apa  yang  dilakukan terhadap  jiwa-jiwa  manusia  dan  apa  yang  melayani  gereja  saja maka  definisi  mengenai  apa  yang  benar  bagi  orang  yang  sudah dilahirkan  kembali  hanya  akan  sampai  di  situ  saja.  Tetapi,  kalau komunitas  ini  menaruh  Kerajaan  Allah  sebagai  tujuan  yang mencakup  semuanya,  termasuk  relasi-relasi  yang  benar di antara manusia  maka  komunitas  semacam  ini  akan  mendorong  orang untuk ambil bagian dalam usaha-usaha mengeliminasi hal-hal yang membahayakan  hidup  manusia  dan  memaksimalkan  hal-hal  yang melindungi hidup umat manusia. 13
Dua  sarana  ini,  personal  yang  telah  dilahirkan  kembali  dan komunitas  keagamaan,  terus  menjadi  semacam  kerangka  kerja yang membingkai percakapan orang Kristen mengenai keterlibatan gereja  dalam  menangani  masalah-masalah  sosial  di  dalam masyarakat.  Pada  sebagian  orang  Kristen,  keterlibatan  gereja adalah  melalui  individu-individu anggota suatu gereja;    sementara sisanya  meyakini  bahwa  ketelibatan  itu  harus  melalui  kelompok. Dalam  kerangka  ini  Calvin  Van  Reken  maju  dengan  gagasan gereja sebagai institusi/lembaga dan gereja sebagai organisme. 14
Sebagai  institusi,  gereja  adalah  organisasi  formal  yang bermaksud  mencapai  suatu  tujuan  spesifik.  Gereja  adalah  agen, yang dapat melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu dan memiliki pilihannya  sendiri.  Sebagai  institusi  ia  memiliki  tujuan-tujuan  dan rencana-rencana  sendiri,  struktur-strukturnya  dan  misinya  sendiri. Ia  memiliki  ruang  gerak  sendiri,  dan  dalam  banyak  hal  ia  mirip seperti  lembaga-lembaga  sosial  lain  di  dunia  ini. 15 Sebagai organisme gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Gereja
12 Rausechenbusch, Christianity, 289-290.
13 Ibid., 289.
14 Calvin Van Reken, “The Church’s Role in Social Justice” dalam Calvin Theological Journal 34 (1999): 198-202.
15 Ibid.
bukan organisasi  melainkan  kumpulan dari  individu-individu orang percaya. Setiap orang Kristen adalah seorang agen personal, yang memiliki  suatu  tujuan,  suatu vokasi  dan  suatu panggilan di dalam rencana  Allah—apakah  itu  sebagai  seorang  tukang  ledeng,  guru, politisi dan lain-lain. 16
Sebagai  individu  tiap-tiap  orang  Kristen  bertanggung  jawab menunaikan  tanggung  jawab  sosialnya  kepada  masyarakat. Memberi makan orang lapar, menghibur yang sedih, mengunjungi mereka  yang  sakit  dan  terpenjara  dan  lain-lainnya  adalah  bagian dari  melaksanakan  pekerjaan  kerajaan.  Pekerjaan  gereja  secara institusional berbeda dari  itu. Pekerjaan gereja  institusional  bukan untuk mempromosikan keadilan sosial melainkan untuk memperingatkan  orang  tentang  keadilan  ( justice )  ilahi.  Bisnis utamanya  bukan  memanggil  masyarakat  untuk  lebih  adil-benar ( righteous )  melainkan  untuk  memberitahu  tentang  kebenaran- keadilan ( righteousness ) Allah dalam Kristus Yesus. Tugas utamanya bukan memberitahu orang mengenai siapa yang harus dipilih untuk sebuah  jabatan  publik  melainkan  memberitahu  orang  dari  segala bangsa  tentang  Dia  yang  memilih  orang-orang  untuk  hidup  yang kekal.  Tugas  utama  gereja  institusional  adalah  membuka  dan menutup  Kerajaan  Allah  serta  merawat  iman  Kristen.  Hal  itu dilakukannya  dengan  memberitakan  Injil  yang  murni,  pelayanan sakramen dan disiplin gerejawi. 17
Tentu  saja  gereja  institusional  tidak  dilarang  untuk mengungkapkan  suaranya  secara  aktif  untuk  mempromosikan keadilan sosial. Tetapi Van Reken mengingatkan bahwa keterlibatan itu  harus  dilakukan  secara  cermat  terhadap  kebijakan-kebijakan sosial-politis  yang  jelas-jelas  tidak  bermoral,  tujuan  dan  caranya atau  salah  satunya.  Ia  memberi  contoh  mengenai  kebijakan legalisasi aborsi  sebagai  alat  untuk  mereduksi  kemiskinan  di  AS. Meski  tujuannya  mulia  namun  karena  caranya  tidak  tepat  maka Gereja  sebagai  institusi  harus  menyuarakan  perlawanannya terhadap kebijakan tersebut.
Teori  Van  Reken  tentang  gereja  institusional  dan  gereja organis  ini  akan  dipakai  di  sini  dalam  memahami  gerak  Gereja
16 Van Reken, “The Church’s Role”, 198-202.
17 Ibid., 199.
Methodist  Episkopal  Konferensi  Malaysia  dan  Gereja  Methodist Konferensi  Misi  Hindia  Belanda.  Akan  dideskripsikan  cara-cara yang  dipergunakan  oleh  gereja  ini  sebagai  institusi  dan  sebagai suatu  organisme  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan  sosial orang-orang  Tionghoa  yang  di  Pecinan  Surabaya  yang  menjadi target group pekabaran Injil-nya.  Sebelum sampai ke situ terlebih dahulu  akan  diuraikan  secara  ringkas  sejarah  kehadiran  Gereja Methodist  Episkopal  Konferensi  Malaysia  dan  Gereja  Methodist Episkopal  Konferensi  Misi  Hindia  Belanda  di  Kota  Surabaya.  Dari situ  lalu  dilanjutkan  dengan  uraian  singkat  mengenai  sejumlah problem  sosial  yang  dihadapi  oleh  orang-orang  Tionghoa  di  kota Surabaya.  Bagian  berikutnya  akan  menyajikan  temuan-temuan tentang  keterlibatan  Gereja  Methodist  di  dalam  menangani masalah-masalah  sosial  orang  Tionghoa  tersebut.  Dan  di  akhir tulisan  ini,  akan  diberikan  sejumlah  catatan  kritis  mengenai keterlibatan  itu  ditinjau  dari  dua  kerangka  yang  ditawarkan  Van Reken.

## Gereja Methodis Episkopal di Kota Surabaya
Kehadiran  Gereja  Methodist  Episkopal  di  kota  Surabaya bermula  dari  visi  William  F.  Oldham, Superintendent  of  Malaysia Mission dari  Gereja  Methodist  Episkopal.  Visi  yang  sudah  timbul sejak akhir abad ke-19 itu ditindaklanjuti dengan kunjungan singkat ke  Batavia  untuk  melihat  kemungkinan-kemungkinan  melakukan pekerjaan misi di Jawa. Namun visi ini baru bisa diwujudkan hampir satu  setengah  dekade  kemudian  dengan  mengutus  John  R. Denyes ke Batavia pada bulan Februari 1905. 18
Setelah  empat  tahun  bekerja  di  Batavia,  Denyes  kemudian melebarkan  pekerjaan  misi  Methodist  sampai  ke  sisi  timur  pulau Jawa.  Pada  waktu  mengunjungi  kota  itu  ia  mendapati  bahwa hampir-hampir  tidak  ada  satu  hal  yang  berarti  dari  yang  sudah dilakukan  selama  ini  untuk  menginjili  kota  perdagangan  yang
18 J. Tremayne Copplestone, History of Methodist Mission Vol. IV: Twentieth- Century Perspectives [The Methodist Episcopal Church, 1896-1939] (New York: The Board of Global Ministries The United Methodist Church, 1973), 144.
berpenduduk  150.000  jiwa  ini. 19 Itu  sebabnya  maka  pada  tahun 1909  ia  mensupervisi  pembukaan  sebuah  pos  pekabaran  Injil Methodist  di  Surabaya.  Untuk  mengerjakan  pekerjaan  ini  Gereja Methodist  Episkopal  Konferensi  Malaysia  mengutus  seorang pengkhotbah berbahasa Hokkien, yang bernama Diong Eng Seng dan isterinya. Ibadah pertama terjadi pada hari Minggu pertama di bulan Juni 1909. Tempat ibadahnya adalah sebuah ruko sempit di Pecinan,  Surabaya,  dengan  kapasitas  maksimal  dua  puluh  lima orang saja.
Setelah tiga tahun berjalan, pada musim panas tahun 1912, Gereja  Methodist  mengutus  Harry  Clayton  Bower  dan  Mabel Crawford Bower,  isterinya, diutus  untuk  memimpin  pekerjaan  misi di sana. 20 Pada saat itu jumlah pengunjung ibadah tiap hari Minggu hanya 15 orang saja. Akibat dukungan finansial yang terbatas dari badan  misi  luar  negeri  Methodist  AS  maka  selama  lima  tahun pertama kehadiran mereka di sana Bower dan Mabel harus bekerja sebagai  guru  bahasa  Inggris  di  sebuah  sekolah  Tionghoa  milik organisasi Tiong  Hoa  Hwe  Koan (THHK) 21 dan  memberikan  les privat  bahasa  Inggris.  Uang  yang  diterima  dari  dua  pekerjaan  ini dipergunakan  untuk  membiayai  hidup  mereka  sehari-hari, membayar  biaya  sewa  gedung  ibadah  dan membayar  tunjangan hidup  pengkhotbah  bahasa  Tionghoa  dan  keluarganya  yang melayani bersama mereka.
Dengan beban mengajar yang begitu berat maka dalam dua tahun  pertama  kehadirannya  di  sana,  mereka  berdua tidak  bisa berbuat  banyak  untuk  mengerjakan “the  real  business” seorang misionaris,  yaitu “evangelistic  work.” Yang  baru  bisa  dilakukan
19 J. Tremayne Copplestone, History of Methodist Mission Vol. IV: Twentieth- Century Perspectives [The Methodist Episcopal Church, 1896-1939] (New York: The Board of Global Ministries The United Methodist Church, 1973), 150.
20 Surat Rev. Harry C. Bower kepada Dr. Ralph E. Diffendorfer, Corresponding Secretary dari Badan Misi Luar Negeri Gereja Methodist Episkopal, tanggal 11 Juli 1925. Paragraf selanjutnya akan bersumber dari surat Bower ini. Jika ada sumber informasi lain akan diberikan catatan kaki tersendiri.
21 Kerja sama dengan THHK dimulai pada tahun 1910 oleh Denyes yang mewakili Misi Methodist dengan pengurus THHK di Batavia untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah THHK. Dalam kesepakatan kerja itu, THHK akan memberi gaji sesuai dengan standar hidup misionaris sementara Misi Methodist akan mensuplai kebutuhan guru tersebut. Guru-guru itu terikat kontrak mengajar selama 3-5 tahun. Lihat Copplestone, hal. 151. Juga lihat Ralph E. Diffendorfer, Foreign Mission Report dari Report of Corresponding Secretary tahun 1927, 53.
adalah  berkenalan  dan  menjalin  hubungan  dengan  orang-orang yang  akan  mereka  injili  serta  mempelajari  bahasa  Tionghoa. Setelah dua tahun berlalu, lewat kegiatan penjualan Alkitab dalam bahasa  Tionghoa,  mereka  berhasil  menjaring  sejumlah  besar anggota baru. Ruangan yang dipakai selama ini jadi tidak memadai lagi  untuk  menampung  pengunjung  ibadah.  Tepat  di  saat  itu diketahui  bahwa  di  tengah-tengah  Pecinan  ada  sebuah  gedung bekas hotel yang mau dijual. Meski kondisinya sangat buruk karena dimakan  usia  namun  lokasinya  yang  strategis  di  jantung  Pecinan membuat  gedung  itu  tetap  dibeli  juga.  Harga  pembelian  yang disepakati  adalah  10.000  USD.  Dari  jumlah  itu  anggota  jemaat berhasil  mengumpulkan  yang  sejumlah  1.500  USD.  Sisanya diperoleh dari pinjaman bank dan badan misi Methodist.
Pada  tahun  1918,  Gereja  Methodist  Episkopal  Konferensi Malaysia  melakukan  penataan  area  pelayanan.  Kawasan  Hindia Belanda  yang  selama  ini  merupakan  salah  satu  distrik  pelayanan Gereja  Methodist  Episkopal  Konferensi  Malaysia  sekarang didewasakan  dan  menjadi  sebuah  area  terpisah  dengan  nama Netherland Indies Mission Conference (NIMC) atau Konferensi Misi Hindia  Belanda  (KMHB).  Bersama  dengan  area  Singapura  dan Malaysia, KMHB disatukan di bawah supervisi seorang uskup yang berkedudukan di Singapura. Superintendent pertama yang ditunjuk untuk  mensupervisi  area  KMHB  adalah  Harry  Beeson  Mansell. Pada tahun 1921, Uskup John W. Robinson memecah area ini ke dalam empat distrik: Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan  Barat. Superintendent yang  ditunjuk  untuk  wilayah Jawa adalah Raymond L. Archer. 22
Pada  tahun  1925,  gereja  Methodist  di  Surabaya  ini  telah berkembang pesat sekali.  Dari 15 orang pengunjung  ibadah  pada tahun  1912  kini  bertambah  menjadi  300  orang  anggota  di  dalam lima  jemaat  yang  berbeda  menurut  bahasa  yang  dipergunakan. Jumlah  ini  masih  ditambah  lagi  dengan  400  pengunjung  Sekolah Minggu, yang terbagi dalam 7 dialek Tionghoa yang berbeda. Dari kelima  jemaat  ini,  satu  jemaat  sudah  mandiri  secara  finansial sementara  sisanya  hanya  mampu  membiayai  50%  sampai  75% pengeluarannya.
22 Copplestone, hal. 1164. Untuk Sumatera Selatan ditunjuk Mark Freeman, Sumatera Utara Leonard Oeschli, dan Kalimantan Barat Charles M. Worthington.
Perkembangan  yang  sedemikian  pesat  ini  kemudian mendorong  Bower  dan  anggota-anggota  jemaat  yang  dilayaninya untuk mengusahakan sebuah gedung baru. Surat yang dikirimkan kepada  Diffendorfer  sebenarnya  semacam  proposal,  yang  diberi judul  “The  Surabaya  Church  Project,”  untuk  diteruskan  kepada Badan Misi Luar Negeri Methodist di AS. Ia meminta supaya badan misi  mau  turut  ambil  bagian  mendukung  proyek  senilai  65.000- 75.000  USD  ini.  Gedung  baru  ini  nantinya  akan  dipergunakan untuk kepentingan pelayanan gereja dan untuk melayani komunitas orang-orang  Tionghoa  yang  hidup  di  Pecinan.  Namun,  dukungan yang  diharapkan  tidak  kunjung  didapatkan.  Alih-alih  mendapat dukungan pada tahun 1927, Bower mendapat kabar bahwa Badan Misi  Luar  Negeri  Gereja  Methodist  Episkopal  Amerika  Serikat memutuskan  menutup  pekerjaan  misi  mereka  di  Jawa  dan mengkonsolidasikan pekerjaan misi mereka di Sumatera Utara dan Selatan  saja. 23 Pekerjaan  yang  sudah  berlangsung  selama  lebih kurang  dua  dekade  ini  akhirnya  harus  berakhir  dengan meninggalkan tanda-tanda masa depan yang baik.
Sebelum  meninggalkan  Surabaya  pada  tahun  1928  dan pindah  tugas  ke  Palembang,  Bower  berhasil  menolong  gereja  ini mendapatkan  akta  pendirian  dengan  nama Tiong  Hoa  Kie  Tok Kauw  Hwee  (THKTKH)  Surabaya. 24 Selain  akta,  Bower  juga mengatur perubahan kepemilikan gedung gereja dari semula milik Gereja Methodist Episkopal Konferensi Misi Hindia Belanda kepada gereja  THKTKH  Surabaya. 25 Selanjutnya,  untuk  membantu pelayanan-pelayanan  yang  ada  di  gereja  ini  Gereja  Methodist menyerahkannya  kepada  badan  misi  Belanda  yang  berkarya  di Jawa Timur.
23 Lihat Ralph E. Diffendorfer dalam Foreign Mission Report, 55.
24 Akta ini dibuat oleh notaris Jan Willem Bek, dengan akta nomor 41. Pada waktu pembuatan akta itu, hadir wakil-wakil dari tiga jemaat yang ada saat itu: Hokkien, Kanton dan Fuzhou-Kuoyu. Lihat Sugiarto Koentjoro, Sinode Gereja Kristen Abdiel Dalam Lintasan Sejarah Dimulai dari Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee Surabaya 1909 (Surabaya: Sinode Gereja Kristen Abdiel, 2013), 17.
25 Ibid. Sisa hutang pembangunan gereja yang masih ada sebesar 25.000 gulden dibayar oleh ketiga jemaat tersebut kepada para kreditor.

## Persoalan-persoalan Sosial Orang-orang Tionghoa di Kota Surabaya
Orang-orang  Tionghoa  yang  tinggal  di  kota  Surabaya  terdiri atas orang-orang  Tionghoa peranakan  dan orang-orang  Tionghoa totok .  Dari  dua  kelompok  ini,  yang  disasar  oleh  misi  Methodist adalah  orang-orang  Tionghoa totok .  Dalam  laporan-laporan  yang disampaikan  oleh Superintendent distrik  kepada  konferensi- konferensi  tahunan  gereja  dan  pertemuan-pertemuan  lainnya, beberapa  persoalan  sosial  yang  mengemuka  mengenai  kondisi sosial orang-orang ini adalah sebagai berikut :

## Masalah Kondisi Tempat Tinggal Yang Buruk
Dalam  laporannya  kepada  Konferensi  Tahunan  Gereja Methodist  Episkopal  Konferensi  Malaysia  tahun  1915,  Charles  S. Buchanan, superintendent distrik Jawa, mengutip surat yang dikirim oleh  Harry  C.  Bower  di  Surabaya  kepadanya.  Dalam  surat  itu Bower  mengatakan  bahwa  di  kota  ini  tinggal  15.000  orang Tionghoa  asing  dan  130.000  penduduk  lokal. 26 Mereka  tinggal  di lokasi  yang  sudah  ditetapkan  untuk  mereka  oleh  pemerintah kolonial,  yang  disebut Chinesche  Kamp .  Batas  barat  lokasinya adalah  Kali  Mas,  sementara  batas  timurnya  adalah  Kali  Pegirian, sementara  di  utara  berbatasan  dengan  Kampung  Melayu ( Maleische  Kamp ).  Mereka  tinggal  dalam  lokasi  yang  luasnya kurang  lebih  90.000  meter  persegi. 27 Dengan  jumlah  penduduk sebesar 15.000 orang maka tingkat kepadatan manusia di Pecinan bisa  mencapai  6  orang  per  meter  persegi.  Lokasi  yang  sangat padat dan tidak sehat untuk didiami.
Pecinan  tentu  tidak  selalu  sama  luasnya.  Seiring  dengan bertambahnya jumlah pendatang baru dari Tiongkok, luasnya terus bertambah. Namun jangan dipikirkan bahwa pertambahan luasnya terjadi  dengan  mudah.  Luas  area  itu  terus  bertambah  namun jumlah  populasinya  lebih  cepat  pertambahannya.  Menurut  surat Bower  pada  tahun  1925,  dari  230.000  jumlah  penduduk  kota Surabaya  pada  waktu  itu, “40.000  are  Chinese  who  have  come
26 Minutes of the Twenty-Third Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, 14th-20th, 1915, 34.
27 Ini adalah perkiraan berdasarkan gambar dalam Peta Surabaya tahun 1866.
there  from  China  or  are  Java  born  Chinese.” 28 Karena  tingkat kepadatan  populasi  yang  begitu  tinggi  inilah  maka  bangunan- bangunan  tempat  tinggal  mereka  umumnya  berbentuk  ruko  atau rumah toko. 29
Dalam  laporannya  kepada  Konferensi  Tahun  Gereja Methodist  Episkopal  Konferensi  Malaysia  tahun  1911,  John  R. Denyes  memberikan  sedikit  gambaran  tentang  kondisi  tempat tinggal dan tempat kerja orang-orang Tionghoa di Pecinan kala itu. Ruang  ibadah  yang dipakai pertama kali pada  tahun 1909 adalah sebuah rumah toko, yang dilukiskan sebagai “a very dirty little shop house in a very narrow and very dirty blind alley.” 30 Rumah tinggal sekaligus tempat usaha ini kondisinya sangat kotor dan berada di sebuah gang sempit, gelap dan kotor. Akibat ruang Pecinan yang sempit  dan  dengan  populasi  penduduk  yang  padat  maka  sukar sekali bagi Misi Methodist mendapatkan sebuah gedung yang lebih baik  dari  itu.  Dalam  laporannya  kepada  konferensi  tahunan  1912, Denyes melukiskan secara singkat perihal kesukaran memperoleh ruang yang memadai untuk ibadah di Pecinan. Ia menulis, “At this place  the  space  allotted  by  the  government  to  the  Chinese  for residence is painfully inadequate, and it is next to impossible to find an  empty  house.” Tidak  saja  ruangan  yang  sempit,  drainase  juga menjadi persoalan serius. Pada musim penghujan, hujan yang kecil saja  sudah dapat  membuat  jalan  yang  menuju  gedung  gereja tak bisa dilewati—“impassable”—karena banjir. 31

## Masalah Lingkungan Sosial Dan Moral Yang Buruk
Dalam  proposal  “The  Surabaya  Church  Project”,  Bower menyampaikan  bahwa  gedung  baru  yang  mau  didirikan  diapit  di ketiga  sisinya  oleh  tiga  buah  hotel.  Hotel-hotel  ini  adalah  tempat penginapan  para  perantau  Tionghoa  yang  datang  datang  ke Surabaya untuk mencari nafkah. Sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang muda. Namun hotel-hotel itu, dalam kacamata Bower  bukanlah  suatu “desirable  places”, tempat  yang  baik.
28 Harry C. Bower, “Sorabaja Church Project”, July 11, 1925, 3.
29 Handinoto, “Lingkungan ‘Pecinan’ Dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial” dalam Dimensi Teknik Sipil Vol. 27, No. 1, Juli 1999, 20.
30 Minutes of the Nineteenth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, 11th to 18th February, 1911, 28. 31 Ibid.
Alasanya,  karena di hotel-hotel  itu “the native woman are allowed free access.” Perempuan-perempuan lokal yang ia maksud adalah para  pekerja  seks  komersial.  Selain  sebagai  tempat  menginap, hotel-hotel itu sekaligus adalah lokasi transaksi seks komersial.
Selain seks komersial, dalam kompleks Pecinan Bower tidak menemukan  tempat  yang  baik  bagi  anak-anak  muda  untuk menghabiskan malam mereka. Ia menulis bahwa di sana tidak ada satupun “a  clean  social  or  an  intellectual  atmosphere.” Di  mana- mana  mudah  sekali  ditemukan “gambling  dens  and  low  grade movie  shows  and  other  places  catering  the  immoral  impulses  of young  man.” Jadi,  selain  pelacuran  persoalan  sosial  lain  yang dihadapi  adalah  perjudian,  film-film  bermutu  rendah  dan  tempat- tempat yang menawarkan hiburan yang tidak sehat.

## Masalah Hidup Sendiri Tanpa Keluarga Dan Pasangan
Dalam  proposal  itu,  Bower  juga  menulis  bahwa  banyak  di antara orang-orang Tionghoa yang merantau di Surabaya ini adalah anak-anak muda. Mereka meninggalkan rumah dan keluarganya di Tiongkok untuk berbisnis di Surabaya. 32 Dalam laporannya kepada konferensi para isteri misionaris Methodist di Hindia Belanda tahun 1915,  Mabel  Crawford  Bower,  isteri  Harry  C.  Bower,  melaporkan pula bahwa sebagian besar laki-laki di gerejanya adalah “unmarried or have left their families in China and become foreigners that they may  become  rich.” 33 Karena  jauh  dari  keluarga  dan  pasangan maka mereka menjadi sangat rentan untuk jatuh ke dalam godaan pelacuran, perjudian dan kehidupan yang tidak baik.

## Masalah Pendidikan
Sampai akhir abad ke-19, sekolah-sekolah tradisional Tionghoa tumbuh  pesat  di  Hindia  Belanda.  Leo  Suryadinata  melaporkan bahwa  pada  tahun  1899  ada  sekitar  217  sekolah  semacam  itu  di Jawa dan Madura dengan 4.452 siswa. Di pulau-pulau lain di luar
32 Lihat juga laporan Charles S. Buchanan, District Superintendent, dalam Minutes of Twenty-second Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, January 10th to 16th, 1914, 37. 33 Lihat Minutes of the Woman’s Conference of Malaysia Mission, Singapore, February 14th to 20th, 1915, 111.
Jawa  ditemukan  152  sekolah  dengan  2.170  siswa. 34 Sekolah- sekolah ini disebut tradisional untuk membedakannya dari sekolah modern  Tionghoa  yang  nanti  akan  didirikan  oleh  kelompok Tiong Hoa  Hwe  Koan (THHK)  pada  tahun  1900.  Sekolah-sekolah tradisional  ini  juga dikenal dengan nama Sekolah  Hokkien karena medium  pengajarannya  adalah  bahasa  Hokkien.  Kurikulumnya berisi  penguasaan  kitab-kitab  klasik  Konfusianisme  dengan tekanan belajar pada menghafal teks dari pada memahami teks. 35
Dengan  tekanan  semacam  ini  maka  lulusan-lulusan  sekolah  ini tidak  diperlengkapi  secara  memadai  untuk  melakukan  suatu pekerjaan.  Kalaupun  mereka  kemudian  diterima  bekerja  di  suatu tempat maka penghasilan yang diterima begitu rendah sekali.
Sekolah-sekolah  ini  hidup  dari  kontribusi  orang  tua  siswa karena  pemerintah  Belanda  tidak  memberikan  subsidi  khusus untuk  membiayai  operasional  sekolah-sekolah  orang  Tionghoa. Akibatnya, hanya keluarga-keluarga tertentu yang cukup kaya saja yang  dapat  menyekolahkan  anak-anaknya  di  sekolah-sekolah  ini. Mereka  yang  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu  hampir  tidak mungkin  untuk  bersekolah.  Di  pihak  lain,  persoalan  medium pengajaran  yang  memakai  bahasa  Hokkien  makin  mengurangi minat  orang  tua  dari  dialek  yang  berbeda  untuk  mengirim  anak- anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut. 36
Pada  tahun  1901  di  Batavia  untuk  pertama  kalinya  berdiri sebuah  sekolah  Tionghoa  modern.  Sekolah  ini  didirikan  oleh sebuah  perkumpulan  orang  Tionghoa  yang  bernama Tiong  Hoa Hwe Koan (THHK). Sekolah ini asalnya dari sekolah Hokkien juga, sekolah Lu  Kui-fang, namun  memakai  sistem  baru  yang  sudah dipakai  di  Jepang. 37 Berbeda  dari  sekolah-sekolah  Tionghoa tradisional, di sekolah-sekolah baru ini, kitab-kitab klasik Konfusianisme  tidak  lagi  diajarkan.  Materi  pengajaran  diimpor  dari
34 Leo Suryadinata, “Indonesian Chinese Education: Past and Present” dalam Indonesia Vol. 14 (Oct. 1972), 51.
35 Ibid. Lihat juga Lea E. Williams, “Nationalistic Indoctrination in the Chinese
Minority Schools of Indonesia” dalam Comparative Education Review, Vol. 1, No. 3 (Feb., 1958), 13. 36 Lea E. Williams dalam Comparative Education Review, Vol. 1, No. 3 (Feb., 1958), 13. 37 Ibid., 14; Suryadinata dalam Indonesia Vol. 14 (Oct. 1972), 53.
Jepang.  Bahasa  pengantar  studi  bukan  lagi  Hokkien  melainkan Kuoyu . 38
Ketika  tiba  di  Surabaya  pada  tahun  1912,  Rev.  Bower  dan isterinya  sudah  menemukan  hadirnya  sekolah  Tionghoa  modern ini.  Sekolah  ini  berdiri  pada  tahun  1907  dan  terletak  di  daerah Kapasan  dan  Keputran. 39 Bower  sendiri  mengajar  di  sekolah  itu dan  menjadi Head  of  English  Department di  sekolah  tersebut selama lima tahun. 40
Meski sudah ada sekolah seperti ini di Surabaya namun tidak semua  anak  yang  tinggal  di  Pecinan  dapat  masuk  ke  sekolah- sekolah  tersebut.  Kehidupan  mereka  yang  terpisah-pisah  oleh sentimen etnis dan dialek bahasa serta belum populernya bahasa Kuoyu atau bahasa Mandarin sebagai bahasa nasional tampaknya yang  menjadi  alasan  mengapa  sekolah  ini  belum  diminati  oleh sebagian  pendatang  dari  Tiongkok.  Apalagi  sejak  munculnya sekolah Belanda untuk orang-orang Tionghoa ( Hollandsch Chineesche  School )  pada  tahun  1907,  pamor  sekolah  ini  di sebagian  kalangan  orang  Tionghoa  jadi  berkurang.  Orang-orang Tionghoa  peranakan  lebih  senang  mensekolahkan  anak-anaknya ke sekolah Belanda dari pada ke sekolah THHK. 41
Dalam Sejarah Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazareth yang ditulis  oleh  Pdt.  Fredie  Lukito  Setiawan,  ada  catatan  yang menyatakan bahwa  “mayoritas orang Kanton  tidak bisa membaca dan  menulis  bahasa  Kanton.” 42 Diceritakan  juga  bahwa  hal  itu
38 Leo Suryadinata, “Indonesian Chinese Education: Past and Present” dalam Indonesia Vol. 14 (Oct. 1972), 53. 39 Pada mulanya bernama Ho Tjiong Hak Kwan, yang didirikan pada 5 November 1903 oleh Liem Sioe Tien, Phoa Lian Tjing, Kwee Lian Phik dan Go Khing Lian. Berbeda dari sekolah THHK di Batavia yang langsung memakai bahasa Kuoyu, sekolah di Surabaya ini mulai dengan bahasa Hokkien sebagai bahasa pengantarnya. Bahasa Kuoyu baru mulai dipergunakan sebagai medium instruksi pada tahun 1909. Lihat Bagus Johansyah, “Tiong Hwa Hwe Koan (T.H.H.K) Surabaya 1903-1942” dalam AVATARA, Vol. 1, No. 1, Januari 2013, 119.
40 Bahasa Inggris merupakan salah satu yang sangat ditekankan untuk dikuasai di sekolah-sekolah THHK. Lihat Suryadinata dalam Indonesia Vol. 14 (Oct. 1972), 54.
41 Benny G. Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 314.
42 Halaman 7.
membuat  mereka  rentan  terhadap  perbuatan  orang-orang  yang ingin mendapatkan suatu keuntungan politis dari mereka.
Dalam  laporannya  kepada  konferensi  tahunan  misi  Gereja Methodist  di  Hindia  Belanda  tahun  1922,  Harry  Beeson  Mansell, District  Superintendent, melaporkan  bahwa  pada  bulan  Januari 1921,  orang-orang  Tionghoa  Kristen  dari  dialek  Kanton  telah mendirikan  sebuah  perkumpulan  orang-orang  Kristen  Kanton. Kelompok  ini  kemudian  diintegrasikan  ke  dalam  jemaat  orang- orang  yang  berbahasa  Kanton. 43 Yang  menarik  dari  perkumpulan ini  adalah  bahwa  mereka  dilaporkan  telah  berhasil  membeli sebidang  tanah  seharga  f15.000,-  Di  atas  tanah  ini “they  hope  to erect a School building.” 44

## Respons Gereja Methodist kepada Problema Sosial Orang Tionghoa di Kota Surabaya
Sebelum masuk ke Hindia Belanda, Gereja Methodist sudah terlibat  secara  aktif  dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan sosial  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  di  mana  mereka  berada  di negara federasi Malaysia, yang waktu itu mencakup Malaysia dan Singapura. Dalam setiap konferensi tahunannya, Gereja Methodist Konferensi  Malaysia  selalu  menyediakan  waktu  dan  ruang  untuk membicarakan  apa  yang  mereka  disebut “public  morals.” Tugas untuk  mengkaji  dan  mencarikan  solusi  atas  masalah-masalah moral publik diserahkan kepada sebuah komisi khusus yang diberi nama Committee  of  Public  Morals, atau  Komisi  Moral  Publik. Masalah-masalah moral umum yang banyak mewarnai percakapan dalam  konferensi-konferensi  mereka  adalah  soal  perjudian, minuman keras dan perdagangan perempuan serta prostitusi.
Dalam  konferensi  tahunan  tahun  1905,  komisi  tetap  yang mengurus hal-hal ini melaporkan kepada persidangan hal-hal yang sudah  dilakukan  untuk  menghentikan  penyakit  sosial  perjudian yang marak di Negara Federasi Malaysia. Laporan yang disiapkan
43 Menurut catatan dalam buku Sejarah Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazareth, perkumpulan ini diberi nama “Tjhing Nian Tjik Kim Hwee.” Lihat Fredi Lukito Setiawan, Sejarah Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazaret, 28.
44 Minutes of the Fourth Session of the Netherland Indies Mission Conference of the Methodist Episcopal Church, Buitenzorg, Java, February 8th to 13th, 1922, 113.
oleh  W.E.  Horley,  H.L.E.  Luering  dan  William  T.  Cherry  itu mengatakan  bahwa  mereka  telah  menyusun  sebuah  draft “Memorial”  yang  berisi  petisi  kepada  pemerintah  agar  melarang “Gambling  Farms”,  tempat-tempat  perjudian  di  seluruh  negara. Surat  itu  akan  dikirim  kepada  seorang  pejabat  tinggi  pemerintah untuk selanjutnya diteruskan kepada “the Secretary of State of the Colonies”,  semacam  menteri  urusan  negara-negara  jajahan Inggris. 45
Dalam  draft  yang  sama  juga  dimasukkan  petisi  lain,  yang berhubungan dengan makin banyaknya izin yang dikeluarkan untuk membuka  kedai-kedai  minuman  keras.  Jumlah  kedai-kedai  itu dirasa  sudah  melampaui  batas  dari  yang  sesungguhnya  dibutuhkan oleh  masyarakat.  Akibatnya,  minum-minum  dan  mabuk-mabukan menjadi  kenyataan  sehari-hari  yang  mudah  ditemukan.  Hal  lain yang juga disentuh oleh petisi ini adalah soal perdagangan opium. Secara  institusional,  Gereja  Methodist  Konferensi  Malaysia menyampaikan  petisi  kepada  pemerintah  supaya  melarang perdagangan minuman keras, mengendalikannya dengan memberikan  pajak  yang  sangat  tinggi  dan  mengurangi  jumlah tempat-tempat yang menjualnya. 46
Perjuangan  yang  sungguh-sungguh  atas  hal  ini  melahirkan buahnya.  Dalam  konferensi  tahunan  tahun  1910  dilaporkan  oleh Komisi  Moral  Publik  bahwa  perdagangan  opium  sudah  berada  di bawah  regulasi  pemerintah.  Selain  itu,  usaha  mereka  supaya pemerintah  melarang  menghisap  candu  di  pangkalan-pangkalan becak  ( rickshaw )  dan  rumah-rumah  bordil  juga  telah  mendapat respons  yang  baik  dari  pemerintah.  Kini  menghisap  candu  di tempat-tempat  itu  dilarang. 47 Dalam  konferensi  tahunan  di  tahun- tahun  selanjutnya,  terus  dilaporkan  persoalan-persoalan  sosial dalam  masyarakat  negara  federasi  Malaysia  dan  bagaimana perjuangan serta keberhasilan  mereka di situ. Salah satu prestasi besar  yang  berhasil  dicapai  adalah  dihapuskannya  izin-izin perjudian  di  seluruh  negara  federasi  Malaysia.  Penghapusan perjudian dan penutupan semua tempat perjudian disyukuri habis-
45 Minutes of the Thirteenth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Kualalumpur, February 15th-20th, 1905, 44.
46 Ibid.
47 Minutes of the Eighteent Sesion of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, 5th-10th January, 1910, 37-38.
habisan sebagai  karya Allah yang hebat  mengingat efek  kerugian yang begitu besar pada penerimaan negara. 48
Dalam  kaitan  dengan  persoalan  sosial  di  Hindia  Belanda, persoalan  yang  pertama  mendapat  perhatian  mereka  adalah perdagangan  candu.  Dalam  konferensi  tahunan  tahun  1913, Komisi Moral Publik menyerukan kepada pemerintah Malaysia dan Hindia  Belanda  supaya  mengambil  langkah-langkah  pembatasan “so that the entire traffic can be brought to a speedy end.” 49
Selain  perdagangan  candu,  persoalan  lain  yang  mendapat perhatian  mereka  adalah  perdagangan  perempuan  dan  prostitusi. Sudah  sejak  konferensi  tahun  1913  dilaporkan  secara  panjang lebar  bahwa  sedang  berlangsung  apa  yang  mereka  sebut “the slave  trade  in  women.” Perempuan-perempuan  ini  berasal  dari Tiongkok dan Jepang. Mereka dibawa dari sana dan diperdagangkan sebagai  budak  seks  di  kawasan  ini.  Dalam  konferensi  ini,  Gereja Methodist  menyerukan  kepada  seluruh  gereja  dan  masyarakat  di kawasan  ini  supaya  sadar  akan  masalah  ini.  Mereka  menyusun sebuah  petisi  yang  akan  dibawa  kepada  konsul  pemerintah Tiongkok  dan  Jepang,  yang  isinya  mendesak  pemerintah  kedua negara supaya segera mengambil tindakan. 50
Dalam  konferensi  tahun  1914  Gereja  Methodist  secara khusus  berseru  kepada  gereja-gereja  di  Malaysia  dan  Hindia Belanda supaya bersatu padu dalam mengatasi persoalan ini.
We  again  call  upon  the  churches  of  Malaya  and  the Netherland Indies to take united action upon this matter. Until the churches speak out this traffic will go on unhindered. We must speak out in Christ’s Name. Let a public meeting of all the churches be held in Singapore at an early date . 51
48 Total kerugian negara waktu itu adalah $ 2000.000,-. Lihat Minutes of the Twenty-first Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, 13th to 19th, February, 1913, 47.
49 Minutes of the Twenty-first Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, 13th to 19th, February, 1913, 48. 50 Ibid.
51 Minutes of the Twenty-two Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, 10th to 16th January, 1914, 61.
Yang  cukup  menarik  dalam  seruan  ini  adalah  ajakan  untuk melakukan  sebuah  rapat  umum  ( public  meeting )  secepatnya. Sebuah  rapat umum adalah sebuah pertemuan  yang dilakukan di tempat  umum,  di  suatu  ruang  terbuka,  yang  bisa  disaksikan  dan didengarkan  oleh  masyarakat  umum.  Pertemuan  semacam  ini dimaksudkan  untuk  membuka  kesadaran  publik  yang  selama tertidur atas sebuah masalah sosial.
Dalam  satu  dua  konferensi  kota  Bangka,  kota  Medan  dan Jawa  disebut-sebut.  Namun  kota  Surabaya  dan  keadaan masyarakat Tionghoa di kota itu tidak pernah disebut. Dari laporan aktivitasnya, Komisi Moral Publik tampaknya fokus pada mengurusi persoalan-persoalan yang solusinya berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti izin perjudian, prostitusi, perdagangan perempuan,  izin  produksi  dan  penjualan  minuman  keras  dan perdagangan  candu.  Soal  lain  yang  cukup  banyak  mendapat perhatian  mereka  adalah  masalah social  temperance atau kemampuan anggota masyarakat untuk menahan dirinya. Prostitusi dan  kehidupan  yang  tidak  bermoral,  bersama-sama  dengan menghabiskan  hari  Minggu  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  tidak rohani seperti ibadah, banyak dihubungkan dengan isu ini.
Mungkin  yang  bisa  disebut  sebagai  respons  Gereja Methodist terhadap persoalan sosial orang-orang Tionghoa di kota Surabaya  adalah  kerja  samanya  dengan  organisasi  Tiong  Hoa Hwe  Koan  (THHK)  di  bidang  pendidikan.  Pada  tahun  1910, mewakili  Gereja  Methodist,  J.R.  Denyes, District  Superintendent- nya,  sepakat  menjalin  suatu  kerja  sama  dengan  sekolah-sekolah THHK.  Dalam  kerja  sama  ini,  Gereja  Methodist  akan  mensuplai kebutuhan guru-guru bahasa Inggris untuk sekolah-sekolah THHK, sementara THHK akan memberikan gaji yang “equivalent to regular missionary  salaries.” 52 Meski  di  sekolah-sekolah  ini  misionaris Methodist  dilarang  membicarakan  hal-hal  yang  berhubungan dengan agama, mereka tetap mau bekerja sama juga. 53 Alasannya ada  dua.  Pertama,  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup  para
52 Copplestone, 151.
53 Lihat laporan Mabel Crawford Bower pada konferensi perempuan Methodist Malaysia dalam Minutes of the Woman’s Conference of Malaysia Mission, Singapore, 14th to 20th February, 1915, 111.
misionaris;  dan  kedua  untuk “the  care  of  practically  all  the  future leaders among the Chinese of Java.” 54
Dalam  kerangka  kerja  sama  itulah  Bower  dan  isterinya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sekolah THHK di Surabaya. Oleh  sekolah  Bower  diposisikan  tidak  saja  sebagai  guru  namun juga sebagai Head of English  Department . Setiap  hari, dari tahun 1912-1917,  ia  dan  isterinya  diserahi  tugas  mengajar  kurang  lebih 200-an  siswa. 55 Setelah  jam  mengajar  usai  di  sore  hari,  pada malam  harinya  mereka  berdua  memberikan  les-les  privat  bahasa Inggris kepada sejumlah besar siswa. 56
Hal  lain  yang  dapat  dikatakan  di  sini  adalah  usaha  gereja membangun  sebuah  pusat  kegiatan  masyarakat  Tionghoa  dan kamar-kamar  penginapan  untuk  orang-orang  Tionghoa.  Usaha  ini diwujudkan  dalam  proposal  membangun  sebuah  gedung  gereja baru  dengan  konsep  yang  holistik.  Maka  lahirlah  sebuah  desain gedung tiga lantai dengan konsep sebagai berikut :
The first two floors to be devoted to religious work. There are many young men who desires to study English and to pursue a  business  course  who  would  be  willing  to  pay  for  these lessons. We need a social hall where we can have games of all kinds, also moving pictures... The third floor of the building is to be made dormitories for the young men who otherwise would have to live in the Chinese hotels.
Dalam  paragraf  terakhir  surat  yang  berupa  proposal  itu, Bower  sekali  lagi  menjelaskan konsep gedung tiga  lantai  itu.  Dua lantai  pertama  akan  dipergunakan  untuk  ruang  ibadah  Minggu, kelas-kelas  Sekolah  Minggu,  ruang  baca  dan  ruang  bermain, ruang-ruang  untuk  Kelas  Bahasa  Inggris  dan  kursus  bisnis,  serta untuk sebuah klinik kesehatan. Di lantai ketiga akan dibuat kamar- kamar  penginapan,  yang  disewakan  dan  biaya  sewanya  akan dipakai menutupi pengeluaran gereja.
54 Copplestone, 151.
55 Lihat laporan Mabel Crawford Bower pada konferensi perempuan Methodist
Malaysia dalam Minutes of the Woman’s Conference of Malaysia Mission, Singapore, 14th to 20th February, 1915, 111.
56 Minutes of the Twenty-third Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, 14th to 20th February, 1915, 34.
Sayang sekali konsep visioner ini kurang mendapat perhatian dan  dukungan  finansial  baik  dari  jemaat-jemaat  Gereja  Methodist Episkopal di Amerika Serikat maupun dari tempat-tempat lain yang diharapkan.  Sampai  hari  Bower  meninggalkan  Surabaya,  cita- citanya tidak bisa diwujudkan. 57
Untuk  mengatasi  problem  yang  ditimbulkan  oleh  film-film berkualitas  buruk  terhadap  kehidupan  moral  publik,  Gereja Methodist  memberikan alternatif tandingan, dengan  memutar film- film yang berkualitas baik di gereja. Dalam proposal gedung gereja baru,  Bower  melaporkan  bahwa  sepanjang  tahun  1924,  ia  telah mengadakan pemutaran film di gereja tiap Selasa malam. Ia sangat bergembira  karena  acara  itu  diminati  oleh  300  sampai  400  orang tiap kali pemutaran. 58 Suatu jumlah yang amat besar.
Hal lain yang patut dicatat di sini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dari jemaat berdialek Kanton. Menyadari bahwa banyak dari anggota gereja dan anak-anaknya adalah para penyandang buta aksara dan tidak mampu maka pada tahun 1923, mereka mendirikan sebuah sekolah dengan dialek Kanton sebagai medium  instruksional.  Sekolah  ini  diberi  nama Chen  Kwang dan diasuh oleh seorang guru bernama Kam Yen Kim. Sayang sekali, terobosan  besar  ini  hanya  seumur  jagung  usianya.  Karena  sakit- sakitan,  Kam  Yen  Kim  akhirnya  terpaksa  pulang  kembali  ke Tiongkok. Ketiadaan guru membuat sekolah akhirnya ditutup pada tahun 1925. 59 Awal tahun 30-an awal, sekolah kembali dibuka. Kali ini  siswa  yang  diterima  tidak  saja  dari  kalangan  orang  berdialek Kanton. Siswa dari dialek lain turut pula diterima. Setelah bertahan cukup  lama,  sekolah  ini  akhirnya  harus  ditutup  juga  sewaktu Jepang datang menduduki tanah Hindia Belanda. 60

## KESIMPULAN
Kehadiran  Gereja  Methodist  di  kota  Surabaya  pada  awal abad ke XX memang tidak lama. Kurang dari 20 tahun saja. Dalam
57 Penempatan terakhir Bower dan isteri adalah di Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1935, mereka mengundurkan diri dari ladang misi dan kembali ke AS. https://www.lycoming.edu/umarch/me_pastors/b.htm (Diakses pada 2/10/2012).
58 Bower, The Surabaya Church Project, 4. 59 Fredi Lukito Setiawan, Sejarah Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazareth, 7-8. 60 Fredie Lukito Setiawan, 29-33.
masa sependek itu dan dengan segala keterbatasan sumber daya manusia  dan  finansial,  tentu  tidak  adil  mengharapkan  mereka melakukan  sesuatu  yang  besar.  Ditambah  lagi  sifat  kehadiran mereka  di  Hindia  Belanda  berbeda  dari  di  negara  federasi Malaysia.  Kalau  di  Malaysia  mereka “under  the  protection  of  the great British Empire” 61 – negara dan penguasa politis dari sebagian misionaris  Methodist,  di  Hindia  Belanda  mereka  berada  dalam negara  dan  di  bawah  kekuasaan  bangsa  asing  (baca:  Belanda). Dengan  posisi  ini  maka  jauh  lebih  mudah  bagi  mereka  untuk menyebarkan “our utmost influence in creating a wholesome public sentiment.” 62 Lalu,  jika  di  Malaysia  sebagian  pekerja  gerejawinya adalah  warganegara  Inggris  maka  di  Hindia  Belanda,  mereka semua  adalah  orang-orang  asing,  yang  harus  tunduk  pada ketentuan sipil yang berbeda.
Walau  demikian,  secara  institusional,  dalam  organisasi Gereja  Methodist  Episkopal  Konferensi  Malaysia—semacam sinode  kalau  mau  dikatakan  begitu—mereka  telah  ambil  bagian dalam  mendorong  pemerintah  di  Hindia  Belanda  mengambil kebijakan-kebijakan kongkrit menghentikan perjudian, produksi dan konsumsi  minuman  keras  yang  berlebihan,  penjualan  candu, perdagangan perempuan dan prostitusi. Kalau secara institusional salah  satu tugas gereja utama gereja  menurut Van Reken adalah menjaga  kemurnian  ajaran  maka  segala  petisi  yang  disampaikan kepada  pemerintah  dilakukan  karena  hal-hal  yang  dipetisi dipandang sudah tidak sejalan dengan doktrin dan pedoman iman Methodisme pada masa itu. 63
61 Laporan Komisi Moral Publik dalam konferensi tahunan di tahun 1909 dalam Minutes of the Seventeenth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, 5th to 9th February 1909 , 44. 62 Ibid.
63 Dalam sebuah buku pedoman iman Gereja Metodist Episkopal yang terbit tahun 1912 disebutkan sejumlah hiburan yang dilarang untuk dinikmati karena dianggap sebagai “serious barriers to the beginning of the religious life and fruitful causes to spiritual decline” dan “antagonistic to vital piety, promotive of worldliness, and especially pernicious to youth.” Hiburan-hiburan itu antara lain adalah mengunjungi teater, berdansa-dansi, dan perjudian. Lihat Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church (New York/Cincinnati: The Methodist Book Concern, 1912), hal. 56-57. Dalam buku doktrin yang lebih tua dari tahun 1824 disebutkan bahwa menjual minuman beralkohol dilarang. Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak bermoral. Lihat The Doctrine and the Discipline of the Methodist Episcopal Church (New York: N. Bangs and J. Emory, 1824), 92.
Selanjutnya, dalam konteks kehidupan di Pecinan Surabaya, Gereja  Methodist  telah  menyadari  sejumlah  masalah  sosial  yang ada di sana. Masalah-masalah seperti prostitusi dan perjudian coba diupayakan  secara  organistik  dengan  sebuah  konsep  gedung gereja baru. Bahwa hal ini tidak terwujud sampai kepergian mereka dari  Surabaya  tentu  patut  disayangkan.  Namun  disain  itu  telah memperlihatkan  bahwa  penyelesaian  di  level  institusional  perlu dilengkapi  pula  dengan  di  level  organistik,  yang  berisi  aksi  nyata individu-individu  anggota  gereja  melalui  penyediaan  sarana pelayanan publik di dalam kompleks bangunan gereja.
Partisipasi  di  level  organistik  juga  terlihat  pada  upaya kelompok  orang-orang  Kristen  dialek  Kanton  menyelesaikan masalah pendidikan anak-anak orang Kanton. Mereka membangun sebuah  perserikatan,  mengumpulkan  uang,  membeli  tanah  untuk dibangun sekolah dan  memulai sebuah  sekolah komunitas orang- orang  berdialek  Kanton.  Yang  patut  dicatat  dari  kelompok  ini adalah bahwa awalnya mereka adalah kelompok yang terpisah dari gereja. Meski anggota-anggotanya harus “Chinese Christians over eighteen years of age” 64 namun di awal organisasi ini sama sekali bukan onderbouw Gereja  Methodist.  Mereka  lahir  dari  semangat untuk  menolong  menyelesaikan  salah  satu  masalah  pelik  orang Tionghoa waktu itu.
Dari semua ini menjadi jelas bahwa baik secara institusional maupun  secara  organistik,  Gereja  Methodist  Episkopal  jemaat Pecinan  Surabaya  telah  berupaya  berbuat  sesuatu  untuk mengatasi problema sosial yang dihadapi masyarakat Tionghoa di Pecinan Surabaya. Upaya-upaya ini memang lebih banyak bersifat lokal  dalam  Pecinan  dan  belum  sampai  keluar  menyentuh masyarakat  luas  di  kota  Surabaya.  Dalam  konteks  lokal  itu, pendekatan  yang  dipakai  adalah  menciptakan  sebuah  ruang alternatif di tengah-tengah atmosfir sosial Pecinan yang dipandang merosot  secara  moral.  Pendekatan  semacam  ini  untuk  sejenak memang  mampu  menghindarkan  orang-orang  yang  mau  ditolong “selamat”  dari  menghirup  udara  kotor  moral  public.  Namun  untuk jangka  menengah  dan  jangka  panjang  pendekatan  semacam  ini tidak akan memberi dampak apa-apa. Dibutuhkan pendekatan lain
64 Minutes of the Fourth Session of the Netherlands Indies Mission Conference of the Methodist Episcopal Church, Buitenzorg, Java, February 8th to 13th, 1922, 113.
yang harus menyentuh kebijakan dan politik anggaran pemerintah agar  masalah-masalah  sosial  itu  dapat  benar-benar  direduksi seminimal  mungkin.  Hal  terakhir  ini  adalah  pekerjaan  rumah  bagi gereja-gereja Tionghoa yang lahir dari gereja ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Benware,  Paul .  “The  Social  Responsibility  of  the  Church”  dalam Grace Journal 12:1 (Winter 1971).
Bower, Harry C. “Sorabaja Church Project”, July 11, 1925.
Copplestone,  J.  Tremayne .  History  of  Methodist  Mission  Vol.  IV: Twentieth-Century  Perspectives  (The  Methodist  Episcopal Church,  1896-1939).  New  York:  The  Board  of  Global Ministries The United Methodist Church, 1973.
Diffendorfer,  Ralph  E .  Foreign  Mission  Report  dari  Report  of Corresponding Secretary tahun 1927.
Doctrines  and  Discipline  of  the  Methodist  Episcopal  Church (New York/Cincinnati: The Methodist Book Concern, 1912.
The Doctrine and the Discipline of the Methodist Episcopal Church (New York: N. Bangs and J. Emory, 1824.
Handinoto, “Lingkungan ‘Pecinan’ Dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial” dalam Dimensi Teknik Sipil Vol. 27, No. 1, Juli 1999.

## Hauerwas,  Stanley.  “Repent!  The  Kingdom  is  Here”  dalam
Christianity and Social Crisis in the 21st Century.
Johansyah,  Bagus.  “Tiong  Hwa  Hwe  Koan  (T.H.H.K)  Surabaya 1903-1942” dalam AVATARA, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.
Koentjoro, Sugiarto. Sinode Gereja Kristen Abdiel Dalam Lintasan Sejarah  Dimulai  dari  Tiong  Hwa  Kie  Tok  Kauw  Hwee Surabaya  1909. Surabaya:  Sinode  Gereja  Kristen  Abdiel, 2013.
Minutes  of  the  Thirteenth  Session  of  the  Malaysia  Conference  of the  Methodist  Episcopal  Church,  Kualalumpur,  February 15th-20th, 1905.
Minutes of the Seventeenth Session of the Malaysia Conference of the  Methodist  Episcopal  Church,  Singapore,  Straits Settlements, 5th to 9th February 1909.
Minutes of  the  Nineteenth Session of  the  Malaysia  Conference of the Methodist Episcopal Church, 11th to 18th February, 1911.
Minutes of the Twentieth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, 15th to 20th February, 1912.
Minutes of the Twenty-second Session of the Malaysia Conference of  the  Methodist  Episcopal  Church,  Singapore,  Straits Settlements, January 10th to 16th, 1914.
Minutes of the Twenty-third Session of the Malaysia Conference of the  Methodist  Episcopal  Church,  Singapore,  Straits Settlements, 14th to 20th February, 1915
Minutes  of  the  Woman’s  Conference  of  Malaysia  Mission, Singapore, 14th to 20th February, 1915.
Minutes  of  the  Fourth  Session  of  the  Netherlands  Indies  Mission Conference  of  the  Methodist  Episcopal Church,  Buitenzorg,
Java, February 8th to 13th, 1922.
Raines,  John  C.,  ed., Marx  On  Religion (Philadeplhia:  Temple University Press, 2002.
Rauschenbusch, Walter. Christianity  and  Social  Crisis  in  the  21st Century:  The  Classic  that  Woke  up  the  Church, Paul Raushenbush, ed. Harper-Collins e-books .
Setiawan,  Fredi  Lukito. Sejarah  Gereja  Kristus  Tuhan  Jemaat Nazareth . Tanpa tahun dan tempat.
Setiono,  Benny  G. Tionghoa  Dalam  Pusaran  Politik (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
Suryadinata,  Leo.  “Indonesian  Chinese  Education:  Past  and Present” dalam Indonesia Vol. 14 (Oct. 1972).
Van  Reken,  Calvin.  “The  Church’s  Role  in  Social  Justice”  dalam Calvin Theological Journal 34 (1999): 198-202.
Williams, Lea E. “Nationalistic Indoctrination in the Chinese Minority Schools of Indonesia” dalam Comparative Education Review, Vol. 1, No. 3 (Feb., 1958).