PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)

## JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Implikasi langsung atas implementasi otonomi daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar sebagai modal awal menuju  kemandirian  pemerintah  daerah.  Sumber  dana  utama  pemerintah  daerah  berasal  dari  PAD  yang  dipakai  untuk membiayai belanja modal dan pembangunannya. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana  Perimbangan.Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2004  Dana  Perimbangan  terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Tujuan  dari  transfer  ini  adalah  untuk  mengurangi  atau menghilangkan  kesenjangan  fiskal  antar  pemerintah  dan  menjamin  tercapainya  standar  pelayanan  publik  minimum  di seluruh daerah.
Daerah  yang  mempunyai  kemampuan  fiskal  rendah  akan  mendapatkan  DAU  dalam  jumlah  yang  relatif  besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal horisontal, sehingga daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif  sama  dalam  mengimplementasikan  otonomi  daerah.  Daerah  diharapkan  mampu  mengalokasikan  sumber  dana  ini pada  sektor-sektor  produktif  sehingga  dapat  mendorong  peningkatan  investasi  di  daerah  dan    juga  pada  sektor  yang berdampak  pada  peningkatan  pelayanan  publik  serta  dapat  meningkatkan  kontribusi  publik  terhadap  PAD.  Hal  ini diharapkan  agar  kemandirian  daerah  menjadi  semakin  tinggi  seiring  dengan  meningkatnya  kapasitas  fiskal  daerah,  yang menyebabkan tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi.
Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja  modal  dan  pembangunan  tanpa  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah.  Bukti-bukti  empiris  secara internasional  menunjukkan  bahwa  tingginya  ketergantungan  pada  transfer  ternyata  berhubungan  negatif  dengan  hasil governansinya.  Hal  ini  berarti  pemerintah  daerah  akan  lebih  berhati-hati  dalam  menggunakan  dana  yang  digali  dari masyarakat sendiri dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat (Kuncoro, 2007:3).
Dalam UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal (fiscal gap) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan, hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana  utama  bagi  beberapa  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  keperluan  operasional  dan  wajib  dilaporkan  dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ( Marbun Robert dkk, 2015:3) Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah  (terutama  pajak  daerah).  Saat  respon  (belanja)  daerah  lebih  besar  terhadap  transfer  daripada  pendapatan  asli daerahnya sendiri, maka disebut flypaper effect (Hines dalam Marbun R dkk, 2015:3).
Di saat transfer DAU yang diperoleh besar,maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh  tetap.Hal  ini  menyebabkan  PAD  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah  yang  menyebabkan terjadinya  flypaper  effect  atau  dapat  dikatakan  bahwa  pengaruh  DAU  terhadap  Belanja  Daerah  lebih  besar  daripada
Transna Putra Urip 1 transnaputra@yahoo.co.id
Rachmaeny Indahyani 2 irachmaeny@yahoo.co.id
Abstract: This  research  generally  have  aims  to  analisys  flypaper  effect  in  Regional  financial  management  on  Jayapura  City.  More  specific,  the objectives  are:  (a)  Flypaper  Effect  (b)  efficiency  in  Regional  financial  managemen.  Method  will  be  used  to  analysis  are  :  1)  Multiple  regression,  2) analysis efficiency.The result this research are : 1)The fenomena flypaper in Regional Financial Management on Jayapura city is not founded, 2)Spend of money government at the health office especially for five groups expenditure show if the expenditure be used efficient.3) Spend of money govermen at the education office for five groups expenditure show if the expenditure be used inefficient.
Keywords : Flypaper effect, efficiency, Regional Financial Management.

## ANALISIS FLYPAPER EFFECT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA JAYAPURA
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)

## JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21
pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Dengan arti lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat (Ndadari dan Adi.2008:3).
Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukan bahwa ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari PAD. Oates dalam Halim ( 2002)  menyatakan  ketika  respon  belanja  daerah  lebih  besar  terhadap  transfer  daripada  pendapatannya  sendiri,  maka disebut flypaper effect. Istilah flypaper effect pertama kali dikemukakan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) dalam Kuncoro  (2007),  untuk  mengartikulasikan  pemikiran  Arthur  Okun  (1930)  yang  menyatakan  “money  sticks  where  it  hits”. Sejauh  ini,  belum  ada  padanan  kata  “flypaper  effect”  dalam  bahasa  Indonesia,  sehingga  kata  ini  dituliskan  sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan.
Secara bebas flypaper effect menurut Wordpress.com flypaper effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika pemda  merespon  belanja  daerahnya  lebih  banyak  berasal  dari  transfer  atau  spesifiknya  pada  transfer  tidak  bersyarat (unconditional  grants)  daripada  PAD-nya  tersebut  sehingga  akan  mengakibatkan  “pemborosan“  dalam  belanja  daerah. Ditemukannya fenomena flypaper effect mengidentifikasikan bahwa pemda dalam memenuhi kebutuhan publik senantiasa cenderung lebih merespon atas pengeluaran belanja daerahnya dari transfer, “berhemat” dalam optimalisasi pengeluaran yang berasal dari PAD-nya yang merupakan hasil dari kenaikan pendapatan domestik bruto, sehingga akan menciptakan kencenderungan  pemborosan  belanja  daerah.  Flypaper  effect  juga  mempengaruhi  kecenderungan  belanja  pemda  pada periode selanjutnya, sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang.(Imam Santoso,dkk 2015)
Dengan  latar  belakang  tersebut  maka  maka  akan  dibahas  kecenderungan  respon  pemerintah  daerah  Kota  Jayapura dalam mengelola pengeluarannya ,  melalui suatu penelitian yang berjudul   “Analisis Flypaper Effect dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura“.

## B. Perumusan Masalah
1. Apakah terjadi Flaypaper Effect dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura ?
2. Apakah terjadi inefisiensi dalam pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura ?

## C. Tujuan Penelitian
1. Tujuannya  secara  umum  adalah  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  tentang  terjadinya  Flaypaper effect  dan  ineficiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  di  pemerintah  kota  Jayapura  dan  diharapkan  dapat  menjadi bahan masukan bagi  pemerintah Kota Jayapura dalam penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan di kota Jayapura.
2. Tujuan Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah:
a. Untuk menganalisis dan membuktikan  terjadinya Flaypaper Effect dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
b. Untuk  menganalisis  dan  membuktikan  terjadinya  inefiseiensi  dalam  pengelolaan  Keuangan  di  Pemerintah Daerah KotaJayapura.

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Teori  Flaypaper Effcet
Perilaku pemerintah daerah dalam hubungannya dengan transfer pemerintah pusat yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, selanjutnya akan dialokasikan pada berbagai kegiatan pembangunan di daerah dalam bentuk belanja daerah,  tentunya  sangat  ditentukan  oleh  bagaimana  pemerintah  daerah  memandang  transfer  dana  tersebut.    Menurut Gamkar  dan  Oates  dalam  Abdullah  dan  Halim  (2003)  Pemerintah  daerah  bisa  merespon  transfer  dari  pusat  secara simetrisdan tidak simetris.  Dalam kaitannya dengan alokasi dana yang diperoleh baik berupa dana tansfer dari pemerintah yang lebih tinggi maupun yang berasal dari pendapatan asli daerahnya merupakan objek yang telah diteliti dan dijelaskan oleh  berbagai  pihak.  Menurut  Alderete  (2004)  ketika  pemerintah  pusat  memberikan  bantuan  melalui  transfer  kepada pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  belanja  daerah,  terdapat  spekulasi  bahwa  pengeluaran  pemerintah  daerah merespon perubahan transfer tersebut secara asimetris. Hal ini tentunya menjadi bentuk perilaku pemerintah daerah yang cenderung akan mendorong kearah pengggunaan anggaran yang tidak efisien. Salah satu fenomena perilaku pemerintah
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21
dalam  hubungannya  dengan  transfer  dikemukakan  oleh  Wilde  (1968)  dalam  Kuncoro  (2007)  yang  mempelopori  analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensi.
Gambar 1. Pengeluaran konsumsi barang privat dan barang publik.
Masyarakat  sebagai  kumpulan  individu  juga  memiliki  preferensi  seperti  halnya  seorang  individu,  sebagaimana ditunjukkan oleh kurva indiferens (Uo, U1, U2) dengan kendala anggaran (garis Y dan Y+G (grants)). Sebgaimana individu, masyarakat juga dianggap berperilaku rasional dimana dalam berkonsumsi akan memaksimumkan utilitas sesuai dengan kendala pendapatannya.
Teori Pemajakan dalam kasus bantuan tak bersyarat (unconditional grants), sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.2. Transfer sebesar G mendorong kenaikan garis anggaran dari Y ke Y+G. Barang publik diasumsikan sebagai barang normal. Dengan asumsi tersebut maka transfer yang bersifat umum (lump-sum) akan menggeser keseimbangan konsumen dari  titik  Eo  ke  Em.  Pada  posisi  keseimbangan  yang  baru  tersebut,  konsumsi  barang  publik  dan  barang  privat  masing- masing menjadi sebesar Z1 dan X1.
Gambar 2. Konsumsi Barang Publik dan Penerimaan  Pajak Lokal.
Dengan  sifatnya  yang  tidak  bersyarat,  maka  tekanan  fiskal  pada  basis  pajak  lokal  akan  menurun  yang  kemudian mengakibatkan  penerimaan  pajak  juga  mengalami  penurunan,  yaitu  sebesar  – Δ TR,  sementara  pengeluaran  konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat, sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)

## JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21
Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer.
Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001). Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan  pajak  daerah.  Dalam  ilmu  ekonomi,  untuk  mengukur  kepekaan  (sensitive)  permintaan  terhadap  perubahan- perubahan  harga  dan  terhadap  perubahan-perubahan  pendapatan  digunakan  konsepsi  elastisitas,  yaitu  suatu  ukuran perbandingan  dalam  mana  perubahan-perubahan  baik  dalam  pembilang  maupun  penyebut  dinyatakan  dalam  bentuk perbandingan atau persentase (Hirshleifer, 1985).

## 2. Model Ilusi FIskal
Model Ilusi Fiskal (fiscal illusion model) pertama kali dikemukakan oleh ekonom Italia bernama Amilcare Puviani yang menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu.  Maksud  dari  penjelasan  di  atas  dalam  konteks  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  melakukan  rekayasa terhadap  anggaran  agar  mampu  mendorong  masyarakat  untuk  memberikan  kontribusi  lebih  besar  dalam  hal  membayar pajak  atau  retribusi,  dan  juga  mendorong  pemerintah  pusat  untuk  mengalokasikan  dana  dalam  jumlah  yang  lebih  besar. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal. (Shinta, 2009: 38)

## 3. Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran  Berbasis  Kinerja  merupakan  metode  penganggaran  bagi  manajemen  untuk  mengaitkan  setiap  biaya  yang dituangkan  dalam  kegiatan-kegiatan  dengan  manfaat  yang  dihasilkan.  Dilain  sisi,  dapat  juga  dikatakan  bahwa  anggaran dengan  pendekatan  kinerja  merupakan  suatu  sistem  anggaran  yang  mengutamakan  upaya  pencapaian  hasil  kerja  atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Siska, 2009). Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja  mengutamakan  pada  pencapaian  hasil  (outcome/output)  dengan  tidak  menyampingkan  prinsip-prinsip  anggaran yakni  transparansi  dan  akuntabilitas  anggaran,  disiplin  anggaran,  keadilan  anggaran,  efisiensi  dan  efektifitas  anggaran. Penggunaan  Analisa  Standar  Belanja  (ASB)  oleh  pemerintah  daerah  akan  meminimalkan  penyerapan  APBD  dan mendorong  penetapan  biaya  dan  pengalokasian  anggaran  kepada  setiap  unit  kerja  menjadi  lebih  logis  dan  pencapaian efisiensi  secara  terus-menerus  karena  adanya  perbandingan  biaya  per  unit  output  juga  diperoleh  praktik-praktik  terbaik dalam desain aktivitas.

## 4. Analisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran dasar hukum manfaat menggunakan Analisis Standar Belanja adalah :
a. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi obyektif, tidak lagi berdasarkan “intuisi”
b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.
f. Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan.
g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.
5. Efisiensi : Makna dan Konsep
Menurut  Mardiasmo  (2009)  Efisiensi  merupakan  pencapaian  output  yang  maksimumdengan  input  tertentu  atau penggunaan  input  yang  terendah  untuk  mencapai  outputtertentu.  efisiensi  merupakan  perbandingan  antara  output  /input yang  dikaitkan  dengan  standarkinerja  atu  target  yang  telah  ditetapkan.  pengertian  efisiensi  berhubungan  dengan konsepproduktivitas.  Pengukuran  efisiensi  dilakukan  dengan  menggunakan  perbandingan  antara  outputyang  dihasilkan
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)

## JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21
terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapatdikatakan efisien apabila suatu produk atau  hasil  kerja  tertentu  dapat  dicapai  dengan  penggunaansumber  daya  dan  dana  yang  serendah-rendahnya  (spending well).  Efisiensi  yang  diukur  dengan  membandingkan  input    dan  output,  maka  perbaikan  efisiensi  dapat  dilakukan  dengan cara :
a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input
c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama
d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.
Dalam  pengukuran  kinerja  value  for  money,  efisiensi  terdiri  dari    efisiensi  alokasi  dan  efisiensi  teknis  atau  manajerial. Efisiensi  alokasi  terkait  dengan  kemampuan  untuk  mendayagunakan  sumberdaya  input  pada  tingkat  kapasitas  optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Hal ini juga dikemukakan  oleh    Ramesh  Bhat  (2001)  dalam  Wulansari  (2010).  Pengukuran  Kinerja  dan  Efisiensi  Sektor  Publik sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik Dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:
a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
b. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik.
c. Untuk memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah, ada tiga jenis efisiensi yang penting untuk dilihat yaitu (Kurnia, 2006):
a. Efisiensi produksi , menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu.
b. Efisiensi alokasi adalah efisiensi yang menyangkut kesesuaian pengeluaran belanja dengan preferensi masyarakat.
c. Efisiensi  fiskal  adalah  efisiensi  yang  menyangkut  sumber  penerimaaan  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  pengelu- aran belanja pemerintah daerah.

## METODELOGI PENELITIAN

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Jayapura,  dimana  secara  khusus  data  diambil  dari  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Asset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Jayapura.

## B. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Jenis  data  yang  didigunakan  dalam  penelitian  ini,  guna  mendukung  analisis  yang  akan  dilakukan      adalah    data Kuanlitatif  yang  dalam  hal  ini  berupa  nilai  Dana  Perimbangan  (DP),Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Belanja Daerah (BD) serta Buku ASB
b. Sumber data
Sumber  data  dalam  penulisan  ini    adalah  sumber  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  publikasi  pihak terkait yang dalam hal ini adalah hasl publikasi BPKAD dan Dispenda Kota Jayapura.

## C. Teknik Pengumpulan data
Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, jenis-jenis dokumen yang digunakan pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang dikeluakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dan Dispenda Kota Jayapura.

## D. Teknik Analisis data
a. Alat analisis regresi berganda., digunakan untuk membuktikan secara empiris mengenai ada tidaknya fenomena flypaper  effect  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kota  Jayapura.Adapun  persamaan-persamaan  yang digunakan dalam pengujian,  adalah: Y = α + β 1 X1 + β 2 X2 + e Dan kemudian dijabarkan sebagai berikut: Untuk menilai flypaper effect Yi = α + β 1 DP1i + β 2 PAD2i + e Menggunakan lag 1 tahun Yi = α + β 1 DP1t-1 + β 2 PAD2t-1 + e
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)

## JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21

## Dimana :
Y
:   Jumlah Belanja Daerah (BD)
Α :   Konstanta β 1, β 2, :   Koefsien regresi DP1i :   Kumlah DP tahun berjalan PAD2i
:   Jumlah PAD tahun berjalan
PAD1t-1  :  PAD tahun sebelumnya BD1t-1  :   Jumlah DP tahun sebelumnya, dan e :  Error term.
Untuk  menentukan  apakah  terjadi  flypaper  effect,  maka  efek  DP    terhadap  BD  dibandingkandengan  efek  PAD terhadap BD. Dalam regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi untukmasing- masing variabel dimana syarat terjadinya flypaper effect adalah:
a) Apabila efek (nilaikoefisien) DP terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama- samasignifikan, atau
b) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect. atau
c) jika  koefisien  DP>  Koefisien  PAD  maka  terjadiflypaper  Effect,  atau  dapat  difungsikan  jika  b1  >  b2  berarti b1/b2>1 maka terjadi flypaper Effect(Tresch, 2002:924).
b. Rasio Efisiensi , digunakan untuk mengukur efisiensi biaya :
Efisiensi = !"#$% !"#$"# Dimana: Input adalah total belanja berdasarkan ASB Output adalah total anggaran berdasarkan DPA Sehingga dapat disimpulkan : Jika : E < 1 tidak efisien E ≥ 1 efisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Flaypaper Effect dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura
Hasil analisis  regresi berganda antara variabel dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah menunjukkan temuan sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  Pengaruh Dana Perimbangan (DP) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Koefisien Nilai Koefisien Signifikansi ( α =0,05) Keterangan p.value T/F Korelasi (R) 0,978 0,000 76,755 Signifikan Determinasi (R 2 ) 0,956 0,000 76,755 Signifikan Konstanta (a) 323.980.494.550,513 0,242 1,279 Tidak Signifikan DP ( β 1 ) 0,113 0,888 0,146 Tidak Signifikan PAD ( β 2 ) 5,784 0,064 2,196 Signifikan Sumber : data diolah 2017
Catatan : α =0,10     Signifikansi uji t dengan t-tabel, t 0,10,9 = 1,833
Hasil analisis data pada tabel 5.1 memberikan nilai  koefisien korelasi (R)  sebesar 0,978. Nilai  ini menunjukkan bahwa hubungan  antara  variabel  dana  perimbangan  dan  pendapatan  asli  daerah  dengan  belanja  daerah  sebesar  97,8%  dan hubungannya  masuk  dalam  kategori  sangat  kuat.  Untuk  mengetahui  nilai  hubungan  ini  signifikan  maka  dilakukan  uji koefisien  korelasi  ganda,  dimana    uji  pengaruh  secara  bersama-sama  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  F  melalui perbandingan  antara  tingkat  signifikansi  dengan  P.  Value.  Hubungan  dinyatakan  memiliki  tingkat  yang  signifikan,  apabila nilai P.value  lebih kecil dari nilai  tingkat signifikansi ( α ) yang ditetapkan  (0,10).  Karena nilai P. Value (0,000) < α (0,10)
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)

## JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21
maka  dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat hubungan yang kuat dan signifikan  antara variabel dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dengan variabel belanja daerah.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda  dimana  diperoleh  konstanta  maupun    koefisien  regresi  berganda maka model persamaan regresi antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah  adalah : Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 x 2 +b 3 x 3 ε Y = 323.980.494.550,513 + 0,113 X 1 +5,784 X 2 + ε
Dari model regresi linear berganda yang dihasilkan  tersebut dapat diketahui  bahwa pengaruh  dana perimbangan dan pendapatan  asli  daerah    terhadap  belanja  daerah  adalah  positif  dimana  setiap  kenaikan  nilai  dana  perimbangan  dan pendapatan  asli  daerah    akan  diikuti  dengan  kenaikan  jumlah  belanja  daerah.    Untuk  melihat  secara  parsial  (individu) bagaimana  pengaruh  masing-masing  variabel  yaitu  dana  perimbangan    dan  pendapatan  asli  daerah    perlu  dilakukan  uji secara parsial.
Hasil anlisis menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung untuk koeefisien B1 yang nilainya lebih kecil dari t-tabel (0,146 < 1,833). Sebaliknya    variabel  pendapatan  asli  daerah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  belanja  daerah,  sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t-hitung dari koeefisien B2 yang nilainya lebih besar dari t-tabel ( 2,196 > 1,833).
Dari hasil analisis ini maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat flypaper effect dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah  Kota  Jayapura.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  Syarat  terjadinya  flypaper  effect  adalah;  a)  apabila  efek  (nilai koefisien) DP terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau b) PAD tidak  signifikan,  maka  dapat  disimpulkan  terjadi  flypaper  effect.  Atau  c)    jika  koefisien  DP  >  Koefisien  PAD  maka  terjadi flypaper Effect, atau dapat difungsikan jika b1 > b2 berarti b1/b2 >1 maka terjadi flypaper Effect (Tresch, 2002:924). Hasil analisis menunjukkan tidak satupun indikasi terpenuhinya syarat terjadinya flypaper effect.

## B. Efiseiensi dalam pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura
1. Efisiensi Belanja  Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015
Tabel 2. Kelompok Belanja Kegiatan  Sosialisasi Menggunakan Fasilitas Di Luar Gedung Milik Pemerintah Daerah No Kegiatan Total Angg. Berdasarkan DPA Total Belanja Berdasarkan ASB Efisiensi Ket. 1 Sosialissi Akreditasi  12 Puskesmas 229,674,500 125,605,745 0.546 Inefisien 2 Sosialissi Peydot lumpur tinja 75,000,000 39,844,545 0.531 Inefisien 3 Sosialissi Prog. Kes. Lingk. 200,000,000 77,689,345 0.388 Inefisien Rata-rata 0,49 inefisien
Pada kelompok belanja kegiatan Sosialisasi menggunakan fasilitas diluar gedung milik pemerintah daerah berdasarkan DPA Dinas Kesehatan tahun anggaran 2015 terdapat tiga kegiatan sosialisasi yang merupakan kelompok belanja langsung. Adapun item belanja terdiri dari belanja tetap yang terdiri dari  belanja sewa gedung, honor pns, honor non pns, dan honor narasumber.  Sedangkan  belanja  variabel  terdiri  dari    belanja  bahan  pakai  habis,  belanja  cetak  dan  penggandaan,  dan belanja makan minum.
Dan  berdasarkan  Analisis  Standar  Belanja  di  nyatakan  inefisien  (tidak  efisien)  karena  Efisiensinya  kurang  dari  satu. Adapun nilai rata-rata efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut sebesar 0,49. Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian agar dmasa depan perencanaan penganggaran kegiatan pada kelompok sosialisasi dapat dilakukan dengan lebih baik. Pada kelompok kegiatan Rapat-rapat di dalam Kantor yang  merupakan belanja langsung Dinas Kesehatan, dimana pada belanja tetap terdiri-dari honor non pns, dan belanja kantor, sedangkan yang tergolong belanja variabel terdiri dari  belanja bahan  pakai  habis,  belanja  cetak  dan  penggandaan  serta  belanja  makan  minum.  Adapaun Outcome yang  diharapkan adalah tersedianya akumulasi data kesehatan.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21
Tabel 3. Kelompok Belanja Kegiatan Rapat-Rapat di Dalam Kantor
No Kegiatan Total Anggaran Berdasarkan DPA Total Belanja Berdasarkan ASB Efisiensi Ket. 1 Rapat Pemuktahiran  Data Standar Pelayanan Kesehatan. 100,000,000 12,957,090 0.129 Inefisien
Untuk  kelompok  kegiatan  rapat-rapat  didalam  kantor,  hanya  terdapat  satu  kegiatan  dengan  besar  dana  dalam  DPA adalah Rp.100 juta. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pada kegiatan ini   tidak efisien dimana nilai efisiensi sebesar 0,129.Kondisi ini disebabkan.karena masih terdapat item belanja yang tidak seharusnya ada di dalam DPA, seperti belanja perjalanan dinas dan belanja modal.
Tabel 4. Kelompok Belanja Kegiatan Monitoring

## Sumber : Data diolah tahun 2017
Untuk    Kelompok  belanja  kegiatan  monitoring  pada  DPA  tahun  2015  hanya  terdapat  satu  kegiatan  yaitu  monitoring rehabilitas sarana prasarana memiliki Outcome adalah terpenuhinya tempat tinggal dan tempat pelayanan kesehatan yang baik.  Adapun  anggaran  berdasarkan  DPA  sebesar  Rp  460,001,300.  Belanja  kegiatan  ini  merupakan  belanja  langsung, dengan belanja tetap berupa belanja bahan pakai habis, dan belanja sewa sarana mobilitas, sedangkan belanja variabelnya terdiri dari  belanja perjalanan dinas untuk lokal dan belanja makan minum.
Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan ASB maka nilai belanja monitoring sebesar Rp 4,690,000 sedangkan berdasarkan DPA sebesar Rp. 460,001,300,- sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak efisien dimana nilaii efesiensinya  hanya  sebesar  0,01.  Ketidak  efisienan  ini  disebabkan  masih  terdapatnya  beberapa  item  belanja  yang  tidak seharusnya ada dalam kegiatan monioring seperti honor pns, honor non pns dan belanja modal.
Didalam  kelompok  belanja  kegiatan  bimbingan/pelatihan  bagi  pegawai    dalam  DPA  dinas  Kesehatan  tahun  2017 terdapat 12 kegiatan. Adapun Dengan outcome tersedianya tenaga jabatan fungsional kesehatan 12 puskesmas dan klinik reproduksi.Belanja kegiatan ini merupakan belanja langsung  dan item belanja yang termasuk belanja tetap adalah  honor pns,honor non pns, belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung, belanja sewa sarana mobilitas. Sedangkan belanja variabelnya terdiri dari  belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja modal penggandaan, dan belanja bahan material.
Tabel 5. Kelompok Belanja Kegiatan Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai
No Kegiatan Total Angg. Berdasarkan DPA Total Blnj Brdsarkn ASB Efisiensi Ket. 1 Pel. Pngktan Kapasitas Aparatur 240,000,000 136,286,665 0.567 Inefisien 2 Pel. Pengktan Kpsts Tng Prmosi 350,000,000 146,838,290 0.419 Inefisien 3 Pelatihan Akreditas 131,000,000 140,507,315 1.072 Efisien 4 Pel. Pengktn Kpsts Tnga Kes. 300,000,000 168,001,835 0.560 Inefisien 5 Pel. Kslmtn Anak dan Remaja 840,000,000 266,403,275 0.317 Inefisien 6 Pel. TOT Jabatan 150,000,000 164,926,790 1.099 Efisien 7 Pel. Team Penilai Angka Kredit 150,000,000 147,742,715 0.984 Inefisien 8 Pel. Orientasi Kmpung Siaga 292,406,450 171,257,765 0.585 Inefisien 9 Pel. PTM Posbindu 300,000,000 148,225,075 0.494 Inefisien No Kegiatan
Total Angg.
Berdasarkan DPA Total Belanja Berdasarkan ASB Efisiensi Ket. 1 Monit. Rehab srana prsarana 460,001,300 4,690,000 0.010 Inefisien
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21
10 Pel. Dokter Kecil 300,000,000 193,566,915 0.645 Inefisien 11 Pel.1000hari pratm 1,282,128,000 154,978,115 0.120 Inefisien 12 Pel. Pngktan Kes. Masy Port Numbay 710,700,000 168,001,835 0.236 Inefisien

## Sumber : Data diolah tahun 2017
Hasil analisis menunjukka bahwa dari 12  kegiatan hanya  terdapat 2 kegiatan yang dikategorikan efisien yaitu kegiatan pelatihan akreditasi dengan nilai efisiensi sebesar 1,072 dan kegiatan pelatihan TOT Jabatan dengan nilai efisiensi sebesar 1,099. Sedangkan 10 kegiatan lainnya tidak efisien karena nilai efisiensinya lebih kecil dari satu. Adapun sebab timbuulnya ketidakefisienan ini karena nilai honor pns dan non pns yang melebihi standar yang ditetapkan.
Kegiatan  Pelayanan  Kesehatan  masyarakat  dalam  DPA  Dinas  Kesehatan  tahun  2017  hanya  terdapat  satu  kegiatan yaitu Kegiatan Pengobatan langsung Cuma-Cuma dan outcome kegiatan ini adalah  terlayaninya penduduk miskin sebanyak 24.144 orang. Kegiatan ini  merupakan belanja langsung dimana belanja tetap terdiri dari  honor pns, honor non pns, belanja bahan  pakais  habis,  belanja  jasa  kantor,  belanja  cetak  dan  penggandaan,  belanja  sewa  gedung,  belanja  sewa  sarana mobilitas, dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor. Sedangkakn belanja variabelnya terdiri dari belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja modal, belanja perawatan dan belanja bahan material.
Tabel 6. Kelompok Belanja Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
No Kegiatan Total Angg. Brdsrkn DPA Total Blnj Brdsrkn ASB Efisiensi Ket. 1 Pengobatan Langsung Cuma-Cuma 550,000,000 15,309,861,715 27.836 Efisien

## Sumber : Data diolah tahun 2017
Kegiatan  pelayanan  pengobatan  secara  cuma-Cuma  dalam  DPA  2017  memiliki  belanja  sebesar  Rp  550,000,000, namun hasil analisis  dan berdasarkan belanja Analisis Standar Belanja, nilai belanjanya hanya sebesar Rp 15,309,861,715. Dengan demikian belanja  kegiatan ini merupakan kegiatan yang belanjanya efisien dengan nilai efisiensi sebesar 27,836. Gambaran efisiensi pada Dinas Kesehatan pada belanja kegiatan dalam DPA tahun 2017 berdasarkan kelompok kegiatan dengan  berpedoman  pada  analisis  standar  belanja  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Kota  Jayapura  menunjukkan bahwa  dari  5  kelompok  belanja  kegiatan  terdapat  1  (satu)  kelompok  belanja  kegiatan  yang  efisien  sedangkan  4  (empat) kelompok belanja kegiatan yang tidak efisien.
Tabel 7. Rekapitulasi Kelompok Belanja Kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2015
No Kelompok Analisis Standar Belanja Tingkat Efisiensi Keterangan 1 Kelompok Analisis Standar Belanja Sosialisasi/ Penyuluhan/ Seminar/ Talkshow/ Diskusi/ Kegiatan Sejenis-Menggunakan Fasilitas Di Luar Gedung Milik Pemerintah Daerah 0.488 Inefisien 2 Kelompok Analisis Standar Belanja Rapat-Rapat di Dalam Kantor 0.129 Inefisien 3 Kelompok Analisis Standar Belanja Monitoring 0.010 Inefisien 4 Kelompok Analisis Standar Belanja Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai 0.591 Inefisien 5 Kelompok Analisis Standar Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat 27.836 Efisien Rata-rata Efisiensi Dinas Pendidikan tahun 2015 5.810 Efisien

## Sumber : Data diolah tahun 2017
Adapun nilai efisiensi terendah dari 5 kelompok belanja kegiatan adalah 0,010 dan yang tertinggi adalah 27,836. Dengan demikian jika dilhat nilai rata-rata efisiensi untuk Dinas Kesehatan dinyatakan efisien dengan nilai rata-rata efisiensi sebesar 5,810. Namun kondisi ini perlu dilihat lebih jauh karena pada dasarnya jika dilihat dari sisi nilai efisiensi perkegiatan maka terlihat bahwa dari 18 kegiatan hanya ada 3 kegiatan yang efisien sedangkan 15 kegiatan lainnya tidak efisien.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21

## 2. Efisiensi Belanja  Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015
Belanja  Dinas  Pendidikan  dalam  DPA  tahum  2015  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  disesuaikan  dengan pengelompokan  kegiatan  dalam  ASB  ,  dengan  demikian  pengelompokkannya  akan  berjumlah  5  (lima)  kelompok  belanja yaitu;  belanja Monitoring,  Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai, Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Mayarakat,  Belanja Pendampingan dan  Belanja Pendataan.
Kelompok Belanja Kegiatan Monitoring Dinas Pendidikan dalam DPA tahun 2015 memiliki  25 kegiatan, dengan Dengan outcome tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.Dari 25 kegiatan tersebut hasil analisis menunjukkan bahwa  tidak  ada  satupun  belanja  kegiatan  yang  efisien  atau  seluruh  kegiatan  inefisien.  Adapaun  rentang  nilai  efisiensi antara 0,002 sampai dengan 0,039 dengan rata-rata tingkat efisiensi hanya sebesar 0,01028.
Tabel 8. Kelompok Belanja Kegiatan Monitoring
No Kegiatan Total Angg. Brdsrkan DPA Total Blnja Brdsrkan ASB Efisiensi Ket. 1 Monit.Pemb.Gdung PAUD DOK 500,000,000 2,465,000 0.004 Inefisien 2 Monit.Pemb. Gdung PAUD Skyline 200,000,000 3,490,000 0.017 Inefisien 3 Monit. Pemb. Gdung PAUD Gilgal 336,000,000 8,180,000 0.024 Inefisien 4 Monit. Peng Olhrga SD 180,000,000 4,930,000 0.027 Inefisien 5 Monit. Rehab Ruangan Kls SMP 465,000,000 2,225,000 0.004 Inefisien 6 Monit. Pemb. RKB Guru SD 800,000,000 2,705,000 0.003 Inefisien 7 Monit.Pemb. Talut 650,000,000 2,705,000 0.004 Inefisien 8 Monit. Pemb. RKB SMP 669,000,000 2,705,000 0.004 Inefisien 9 Monit.Pemb. Gapura 150,000,000 5,955,000 0.039 Inefisien 10 Monit. Pemb. Pagar 500,000,000 6,675,000 0.013 Inefisien 11 Monit. Pemb. Jalan SMP 300,000,000 6,435,000 0.021 Inefisien 12 Monit. Pagar SD 250,000,000 2,465,000 0.009 Inefisien 13 Monit. Rehab SD Inpres 246,000,000 2,705,000 0.010 Inefisien 14 Monit. Pmsngn Paving SD 200,000,000 1,985,000 0.009 Inefisien 15 Monit.Pemb. Pgr Keliling SD Koya 474,000,000 2,705,000 0.005 Inefisien 16 Monit. Pemb. Pgr & Gpra SMP 500,000,000 1,985,000 0.003 Inefisien 17 Monit. Pemb. RKB SD Integral 400,000,000 8,965,000 0.022 Inefisien 18 Monit. Ruang Kls Bru SD Koya 669,000,000 2,705,000 0.004 Inefisien 19 Monit. Pemb. RKB SMK 3 669,000,000 2,705,000 0.004 Inefisien 20 Monit. Ruang Bljr SMA 1 550,000,000 2,225,000 0.004 Inefisien 21 Monit.Pemb. Aula SMA 1 900,000,000 2,225,000 0.002 Inefisien 22 Monit.Pemb. RKB SD YPK 960,000,000 3,730,000 0.003 Inefisien 23 Monit. Pemb. Talud SMKN 1 250,000,000 1,985,000 0.007 Inefisien 24 Monit. Pmsangn Paving SMKN 10 500,000,000 2,225,000 0.004 Inefisien 25 Monit. Rehab SDN 175,000,000 1,985,000 0.011 Inefisien Rata-rata 0,01028 Inefisien
Sumber : Data diolah tahun 2017
Kondisi kelompok belanja kegiatan monitoring yang tidak efisien ini disebabkan karena dalam belanja masih terdpat item-item  belanja  yang  tidak  seharusnya  ada  dalam  belanja  ini,  seperti  honor  pns,  honor  non  pns  dan  belanja  yang diserahkan oleh pihak ketiga, sehingga menyebabkan total blanja  menjadi lebih besar dari hasil Analisis Standar Belanja.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21
Tabel 9. Kelompok Belanja Kegiatan Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai
No Kegiatan Total Angg. Brdsrkn DPA Total Belanja Brdsrkn ASB Efisiensi Ket. 1 Pel. Pnddkn TK 600,000,000 205,625,915 0.342 Inefisien 2 Pel. Penddkn Anak Usia Dini 850,000,000 259,891,415 0.305 Inefisien 3 Pel. DAK SD 1,957,361,165 139,301,415 0.071 Inefisien 4 Pel. Wajib Belajar 9 Tahun 3,457,120,000 145,330,915 0.042 Inefisien 5 Pel.Tata Kelola Wiyata 300,000,000 181,507,915 0.605 Inefisien 6 Pel. Pengktn Pnddkn Mnengah 2,908,712,800 135,683,715 0.046 Inefisien 7 Pel. Pningktn Mutu Sarana Dan Prasarana SMA 1,685,440,000 135,683,715 0.080 Inefisien Rata-rata 0,213 Inefisien
Sumber : Data diolah tahun 2017
Kelompok  Belanja  kegiatan  Bimbingan/Pelatihan  Teknis  Bagi  Pegawai  dalam  DPA  tahun  2017  memiliki  7  (tujuh) kegiatan, dimana outcome yang diharapkan adalah meningkatnya daya serap terhadap anak usia dini.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  nilai  efesiensi  terendah  sebesar  0,046  dan  nilai  efisiensi  tertinggi  sebesar  0,605 dengan  rata-rata  nilai  efisiensi  sebesar  0.213.  dengan  demikian  maka  semua  belanja  kegiatan  dapat  dinyatakan  tidak efisien. Kelompok Belanja Kegiatan  Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Mayarakat dalam DPA tahun 2017 dengan outcome yang  diharapkan  adalah  meningkatnya  angka  melek  aksara  dan  kesejahteraan  warga  belajar,    hanya  terdapat  1  (satu) kegiatan  yaitu  kegiatan  Pelatihan    Keaksaraan  Fungsional  bagi  masyarakat  denngan  belanja  dalam  DPA  sebesar  Rp. 500.000.000,-.
Tabel 10. Kelompok Belanja Kegiatan  Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Mayarakat
No Kegiatan Total Angg. Brdsrkn DPA Total Belanja Brdsrkn ASB Efisiensi Ket. 1 Pel. Keaksraan Fungsional bagi masy 500,000,000 124,760,667 0.249 Inefisien

## Sumber : Data diolah tahun 2017
Hasil  analisisi    berdasarkan  ASB  diketahui  bahwa  belanja  kegiatan  ini  sebesar  Rp  124,760,667.  Kondisi  ini  tentunya menunjukkan bahwa belanja kegiatan ini tidak efisien.Kondisi tidak efisien dalam belanja kegiatan ini  karena adanya biaya pendataan  buta  aksara  distrik  Jayapura  Utara  dan  Jayapura  Selatan  dan  biaya  pendataan  keaksaraan  fungsional  yang anggarannya  mencapai  Rp  424,152,200.00.  Kelompok  Belanja  Kegiatan  Pendampingan  dalam  DPA  tahun  2017  hanya memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Pendampingn PTK PAUDNI Berprestasi dengan nilai belanja sebesar Rp. 158.854.000,-.
Tabel 11. Kelompok Belanja Kegiatan Pendampingan
No Kegiatan Total Angg. Berdsrkn DPA Total Belanja Brdsrkn ASB Efisiensi Ket. 1 Pndmpngn PTK PAUDNI Berprestasi 158,854,000 84,764,352 0.533 Inefisien

## Sumber : Data diolah tahun 2017
Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pendampingan PTK PAUDNI Berprestasi nilainyansebsar Rp 84.764.352. hal ini  tentunya  menunjukkan  bahwa  belanja  kegiatan  ini  tidak  efisien,  dimana  nilai  efisiensinya  sebesar  0,533.  Kondisi  tidak efisen dari kegiatan ini disebabkan karena dalam item belanja terdapat belanja yang diberikan kepada pihak ketiga yang tidak  terdapat  pada  item    belanja  sebagaimana  ditentukan  dalam  ASB,  yang  berupa  dana  pembinaan  para  pemenang anggaran yang mencapai Rp 11,000,000.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21
Tabel 12. Kelompok Belanja Kegiatan Pendataan
No Kegiatan Total Angg. Brdsrkn DPA Total Blnja Brdsrkn ASB Efisiensi Ket. 1 Pngktn Pndtaan Pnddkan 248,381,400 73,661,381 0.296 InEfisien
Pada  kelompok  belanja  kegiatan  pedataan  pada  DPA  tahun  2017  dengan outcome yang  diharapkan    adalah terwujudnya pendataan pendidikan Kota Jayapura tahun 2015, hanya  memiliki satu kegiatan pendataan yaitu pendataan pendidikan  Kota  Jayapura  dengan  nilai  belanja  kegiata  dalam  DPA  sebesar  Rp.248.381.400,-.  Hasil  analsis  berdasarkan ASB  menunjukkan  bahwa  belanja  kegiatan  ini  sebesar  Rp.73.661.381,-dengan  demikian  maka  belanja  kegiatan  ini  tidak efisien.
Tabel 13. Efisiensi  Kelompok Belanja Kegiatan Di Dinas Pendidikan tahun 2015 No Kelompok Analisis Standar Belanja Tingkat Efisiensi Keterangan 1 Kelompok Analisis Standar Belanja Monitoring 0.010 Inefisien 2 Kelompok Analisis Standar Belanja Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai 0.213 Inefisien 3 Kelompok Analisis Standar Belanja Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Masyarakat 0.249 Inefisien 4 Kelompok Analisis Standar Belanja Pendampingan 0.533 Inefisien 5 Kelompok Analisis Standar Belanja Pendataan 0.296 Inefisien Rata-rata Efisiensi Dinas Pendidikan tahun 2015 0.260 Inefisien
Sumber : Data diolah tahun 2017
Hasil  Analisis Belanja kegiatanpada Dinas Pendidikan bedasarkan DPA tahun 2015 dimana terdapat lima kelompok belanja  kegiatan  menunjukkan  bahwa  setiap  kelompok  belanja  kegiatannya  tidak  efisien.  Adapun  rentang  nilai  efisiensi antara 0,010 sampai 0,533 dan  tingkat efisiensi rata-rata sebesar 0.260.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa, pada bab pembahasan didepan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Tidak  terdapat  fenomena  Flypaper  Effect  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  pemerintah  daerah  Kota Jayapura.
2. Belanja Kegiatan Dinas Kesehatan berdasarkan 5 kelompok belanja kegiatan yang dianalisis menunjukan belanja kegiatan    efisien.  Walaupun  demikian  jika  dibanding  dari  sisi  jumlah  kelompok  kegiatan  maka  jumlah  kelompok kegiatan  yang tidak efisien lebih banyak yaitu 4 kelompok belanja kegiatan dan yang efisien hanya ada1 kelompok kegiatan.
3. Belanja  kegiatan  pada  Dinas  Pendidikan  berdasarkan  5  kelompok  belanja  kegiatan  yang  dianalisis  menunjukan belanja kegiatan tidak efisien. Selain itu tidak terdapat satu pun kelompok kegiatan maupun kegiatan yang efisien. .
B. Saran
1. Pemerintah Daerah Kota Jayapura diharapkan dapat mempertahankan peenganggaran yang lebih bertumpu pada kemampuan daerah dalam hal ini PAD dibandingkan dengan menempatkan Dana Perimbangan sebagai penentu perubahan anggaran belanja.
2. Pemerintah Daerah Kota Jayapura terutama dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diharapkan dalam menyusun Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  (RKA)  memperhatikan  Analisis  Standar  Belanja  agar  RKA  yang  tersusun merupakan anggaran kegiatan yang Efisien.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih memperdalam dan memperluas analisis pada disagregasi variabel dana perimbangan dan Organisasi perangkat daerah (OPD) yang lebih luas.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 1, NOMOR 2 EDISI JULI 2017 (ISSN 2615 – 0425)
JURNAL MANAJEMEN & BISNIS: Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura, PP 9 – 21

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, E. and Srinivasan, S. S. (2003), “E-satisfaction and E-loyalty : A Contingency Framework,” Psychology and Marketing , Vol. 20, No. 2, pp. 122-138.
Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2003. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta, Hal 1140-1159.
Afrizawati, 2012. “Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan”. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Vol.2 No.1. Agus Widarjono, 2005. “The Impact of Intergovermental Transfers on Local Spending: A Test of the Flypaper Effect”, Simposium Riset Ekonomi II, Surabaya.
Diah Ayu Kusumadewi dan Arif Rahman. 2007, “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umu dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia”, JAAI Volume 11 No. 1, Juni 2007 : 67-80.
Gemmel Norman, Morrissey Oliver, and Pinar Abuzer. 1998; “Taxation, Fiscal Illusion and The Demand for Government Expenditures in The UK: a Time Series Analysis”, School of Economic Discussion Paper, NOW for Financial Support, B46-363.
Gorodnichenko, Yuriy. 2001, Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine. Thesis. The National University of Kyiv- Mohyla Academy..
Gujarati, Damodar. 2003. Basic Econometric. The McGrow Hill Companies Inc. New York. Guritno Mangkoesoebroto,. 1994. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Bogor: Salemba Empat.
Haryo Kuncoro, 2004. “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 1, Juni 2004. Hal : 47-63.
Hines R. James, & Thaler H. Richard. 1995, Anomalies: The Flypaper Effect. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4. J Stor.