## Book  Review:  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Sistem Pencatatan Kelahiran

## Inas Sofia Latif
1 Master of Law, Syekh-Yusuf Islamic University, Tangerang, Indonesia

## A B S T R A K
Buku ini membahas aspek hukum perlindungan anak dan sistem pencatatan kelahiran di  Indonesia.  Perlindungan  anak  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang  diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penulis menyoroti pentingnya pencatatan kelahiran sebagai  hak  fundamental  anak  yang  menjamin  pengakuan  identitas, kewarganegaraan, dan akses terhadap berbagai layanan publik. Meskipun telah ada regulasi  yang  mengatur  tentang  pencatatan  kelahiran,  masih  terdapat  tantangan dalam  implementasinya,  terutama  di  daerah  terpencil  dan  dengan  populasi  rentan. Melalui  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris,  penelitian  ini  mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pencatatan kelahiran saat ini serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pencatatan kelahiran guna memastikan  setiap  anak  mendapatkan  perlindungan  yang  layak  sejak  lahir.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi  upaya peningkatan perlindungan anak dan penyempurnaan sistem pencatatan kelahiran di Indonesia.

## A B S T R A C T
This book discusses the legal aspects of child protection and the birth registration system in Indonesia. Child protection is the responsibility of the state regulated in various  laws  and  regulations,  including  the  Convention  on  the  Rights  of  the Child which has been ratified by Indonesia. The author highlights the importance of birth registration  as  a  fundamental  right  of  children  that  guarantees  recognition  of identity, citizenship, and access to various public services. Although there are regulations governing birth registration, there are still challenges in its implementation, especially in remote areas and with vulnerable populations. Through a normative and empirical juridical approach, this study identifies weaknesses in the current birth registration system and provides recommendations to improve the effectiveness and efficiency of birth registration to ensure that every child receives proper protection from birth. The results of this study are expected to make a positive contribution to efforts to improve child protection and improve the birth registration system in Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN
Buku  yang  direview  ini  berjudul  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Sistem  Pencatatan Kelahiran,  diterbitkan  oleh  Penerbit  PT  Arr  Rad  Pratama  tahun  2023  dengan  tebal  166  halaman  (Aziz, 2023).  Buku  ini  terdiri  dari  enam  bab  bahasan,  dimana  dalam  Bab  I  membahas  tentang  Urgensi  Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran, Bab II membahas tentang Anak Berdasarkan Peraturan  Perundang-Undangan,  Bab  III  membahas  tentang  Akta  Kelahiran,  Bab  IV  membahas  tentang Pihak-Pihak  yang  Bertanggungjawab  Dalam  Usaha  Perlindungan  Anak,  Bab  V  membahas  tentang Perbandingan Sistem Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Akta Kelahiran, dan Bab VI membahas tentang Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Dalam  Memperoleh  Akta  Kelahiran  Berdasarkan  Prinsip  Perlindungan Anak Sebagai Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan.
Secara  garis  besar,  buku  ini  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  anak  terutama  terkait dengan sistem pencatatan kelahiran. Dimana Indonesia yang merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945).  Penentuan status hukum dan status pribadi terhadap keseluruhan peristiwa yang dialami oleh penduduk Indonesia sudah  sepatutnya  menjadi  bagian  dari  kewajiban  negara  dalam  memberikan  pengakuan  serta perlindungan.  Ruang  lingkup  perlindungannya  pun  tidak  terbatas  pada  wilayah  negara  saja,  tetapi mengikuti subjek hukum penduduk Indonesia, meskipun keberadaannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini memberikan penegasan bahwa dalam situasi apapun perlindungan hak- hak warga negara Indonesia tetap berlaku (Susanto et al., 2019).

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 00, 0000 Revised March 00, 0000 Accepted April 00, 0000
Available online May 00, 0000 Kata Kunci :
Anak, perlindungan anak, pencatatan kelahiran.
Keywords: Child,  child  protection,  birth registration.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright  ©2023  by  Author.  Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf
Perlindungan hukum bagi anak menjadi aspek penting untuk dilaksanakan, terutama dalam hal memperoleh akta kelahiran. Pencatatan kelahiran merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk dapat melakukan pemenuhan terhadapnya. Fenomena yang  terjadi,  masih  terdapat  banyak  anak  di  Indonesia  yang  belum  memiliki  akta  kelahiran  (Parwanto, 2023; Primasasti, 2022; Rostanti, 2022). Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam buku ini, penulis memaparkan secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum anak dan sistem pencatatan  kelahiran.  Dalam  pemaparannya,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  mengenai  akta kelahiran dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih belum dapat melindungi hak anak untuk memperoleh akta kelahiran itu sendiri.

## 2. METODE
Objek yang digunakan dalam literatur review ini adalah buku berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak  dan  Sistem  Pencatatan  Kelahiran.  Dalam  melakukan  review,  teknik  yang  digunakan  adalah  teknik purposive sampling. Cara ini dapat dimaknai sebagai pengambilan sampel atau objek kajian yang dilakukan bersifat selektif atau mendasarkan pada seleksi yang dilakukan. Oleh karena itu, pengambilan sumber data pada objek kajian disesuaikan dengan permasalahan dan didasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu saja (Amin et al., 2023). Selanjutnya setelah dilakukan proses review dengan seksama, hal yang menjadi fokus kajian dijabarkan kembali dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat (Cahyani et al., 2019) yang terdapat dalam buku Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran, Bab VI.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Dalam  Memperoleh  Akta  Kelahiran  Berdasarkan  Prinsip Perlindungan Anak Sebagai Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan Bangsa Indonesia mengakui bahwa negaranya merupakan negara hukum yang berdaulat. Sehingga sudah sepantasnya masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu negara juga memiliki pemahaman dan kesadaran akan hukum, terutama hukum yang berlaku dalam keseharian (Fauzi & Wahyuni, 2022; H. S.  J.  Lesmana,  2023).  Dalam  konteks  yang  lebih  sempit,  perwujudan  pemahaman  dan  kesadaran  akan hukum ialah mengenai perlu dan pentingnya suatu bukti tertulis yang menunjukan mengenai status hukum maupun  pribadi  seseorang  atas  peristiwa  yang  terjadi  dalam  perjalanan  hidupnya.  Sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) (Aziz, 2018).
Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “setiap penduduk dan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  berada  di  luar  wilayah  NKRI  memiliki  kewajiban  untuk memberikan laporan mengenai peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting lainnya yang ditujukan kepada instansi pelaksana terkait dengan cara memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk  dan  pencatatan  sipil  di  Indonesia”.  Pada  pemaparannya  dalam  Bab  VI,  penulis  menekankan betapa  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  anak  khususnya  di  bidang  kepemilikan  akta  kelahiran. Dimana akta kelahiran merupakan suatu bukti autentik identitas setiap anak yang menjadi haknya dalam status kewarganegaraan (Setiawan, 2020; Wahyuningsih et al., 2023). Pentingnya hal ini juga diungkapkan oleh  penulis  dalam  beberapa  kutipan  bunyi  pasal  dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang mengakomodir terkait perlindungan hukum dan hak anak terkait akata kelahiran.
Dalam  praktiknya,  untuk  memperoleh  akta  kelahiran  ini,  terdapat  berbagai  macam  kesulitan maupun  permasalahan  yang  dihadapi  (Kertati,  2017;  Kusumaningrum  et  al.,  2016;  Sugiarti,  2020). Kesulitan-kesulitan  tersebut  dijelaskan  penulis  dalam  beberapa  contoh  kasus  seperti:  pencatatan melampaui  batas  waktu,  sehingga  harus  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  pengadilan,  keengganan petugas untuk melakukan pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin yang disebabkan karena yang bersangkutan  tidak  dapat  menunjukkan  akta  perkawinan  atau  dokumen  sejenisnya  dan  ketidakmauan orang tua mencantumkan hanya nama ibu pada akta kelahiran anaknya, belum adanya pengaturan untuk anak  seorang  ayah  menyulitkan  bagi  anak  yang  ditinggal  oleh  ibunya,  adanya  keraguan  petugas  dalam menerbitkan akta kelahiran untuk anak jalanan, dan lain sebagainya.
Semua permasalahan yang menjadi kesulitan bagi anak-anak dalam memperoleh akta kelahiran yang  disebutkan  penulis  diatas  sebenarnya  sudah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  terkait. Meskipun demikian, adanya kesulitan-kesulitan ini mencerminkan tantangan dalam sistem administrasi kependudukan yang memerlukan pemikiran lebih lanjut serta perbaikan dalam regulasi dan pelaksanaan pelayanan  pencatatan  sipil  serta  faktor-faktor  terkait  lainnya.  Berikut  ini  ringkasan  kondisi  yang menggambarkan  sulitnya  memperoleh  akta  kelahiran  bagi  anak  yang  penulis  jabarkan  dalam  bukunya, yaitu:
a. Anak Sah dan Anak Tidak Sah Pada kasus anak sah, kesulitan memperoleh akta kelahiran terjadi ketika proses pencatatan melampui batas waktu 1 (satu) tahun. Pasal 32 ayat (2) UU Adminitrasi Kependudukan pencatatan yang melewati batas waktu tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Sementara penetapan ini bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan lebih khusus pasal  28  D  ayat  (4)  UUD  1945.  Selanjutnya,  Pasal  27  ayat  (1)  UU  Adminduk  menyebutkan  “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran  paling  lambat  60  hari  sejak  kelahiran.”  Perpindahan  tempat  tinggal  yang  tidak  dapat ditentukan waktunya karena beberapa faktor menyebabkan pencatatan kelahiran anak belum sempat dilakukan dan terlewat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya dalam kasus anak tidak sah atau anak dari orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan,  status  anak  yang  bersangkutan  tetap  dilindungi  oleh  hukum  untuk  memperoleh  akta kelahiran,  meskipun  orang  tuanya  tidak memiliki  akta  nikah.  Sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan “pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan.” Meskipun dalam pelaksanaannya tidak terjadi demikian. Dalam hal ini, konteks perkawinan sah yang tidak dicatatkan juga turut menimbulkan akibat hukum terhadap anak dari perkawinan tersebut. Sehingga status anak dimata  hukum  sama  dengan  anak  tidak  sah  atau  anak  diluar  kawin,  meskipun  pernikahan  orang tuanya sah secara agama. Saat ini status Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 juga telah dicabut dengan Peraturan Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil. Dan pengaturan terkait pencatatan kelahiran dalam Pasal 52 ayat (2) tidak diatur kembali yang serupa dalam peraturan terbaru ataupun peraturan lainnya. Meskipun demikian, anak luar  kawin  tetap  bisa  memperoleh  akta  kelahiran  meskipun  tidak  melampirkan  persyaratan  buku nikah/kutipan  akta  perkawinan.  Namun,  dalam akta  kelahiran  tersebut hanya ada  nama  ibu  saja, karena terkait status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU- VIII/2010  jo.  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU Perkawinan) (Simanjuntak, 2015).
b. Anak Jalanan dan Anak Lainnya yang Tergolong Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pada  kasus  anak  jalanan  dan  anak  lainnya  yang  tergolong  penduduk  rentan  administrasi kependudukan,  anak-anak  ini  memiliki  hak  yang  sama  dalam  hal  kepemilikan  dokumen kependudukan,  atau  dalam  hal  ini  akta  kelahiran  (Anjarwati  et  al.,  2023).  Secara  khusus  misalnya dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Pasal 25 UU Administrasi Kependudukan juga memayungi pencatatan  kelahiran  bagi  anak  jalanan  dan  anak  lainnya  yang  tergolong  penduduk  rentan administrasi kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
c. Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya atau Keberadaan Orang Tuanya atau Anak yang Tinggal di Panti Sosial/Yayasan/Rumah Singgah Pada kasus ini, setiap anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya atau anak yang tinggal panti sosial/yayasan/rumah singgah juga termasuk anak yang memiliki dan harus memperoleh perlindungan hukum yang sama terkait akta kelahiran. Faktanya, di panti asuhan, masih terdapat anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran dikarenakan tidak adanya identitas pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen yang membuktikan telah terjadinya perkawinan orang tua. Begitu juga surat keterangan kelahiran. Yang menjadi solusi dalam hal pemenuhan persyaratan dimaksud, anak dapat dimasukkan atau ditambahkan dalam KK penanggung jawab yang berada dimana anak berada. Termasuk KTP yang digunakan dalam hal ini adalah KTP penanggung jawab anak yang bersangkutan.
Selanjutnya, Pasal 28 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 27 ayat 4 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan  Anak),  menyatakan “pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa  kelahiran  seseorang  yang  tidak  diketahui  asal-usulnya  atau  keberadaan  orang  tuanya, didasarkan  pada  laporan  orang  yang  menemukan  dilengkapi  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dari kepolisian.”  Meskipun  kebanyakan  polisi  tidak  mau  begitu  saja  memberikan  BAP  dengan  tanpa dibayar.
d. Anak Pungut yang Tidak Diangkat Menurut Prosedur
Proses  pemungutan  anak  yang  tidak  dilakukan  dengan  prosedur  sebagaimana  mestinya menyulitkan anak dalam memperoleh hak-haknya yang diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan, termasuk akta kelahiran. Dalam kasus anak yang diangkat sebelum memiliki akta kelahiran tentu saja membuat anak yang bersangkutan tidak memiliki data kependudukan yang benar (Lubis & Lubis, 2023).
Mayoritas permasalahan perlindungan berasal dari faktor regulasi yang masih tumpang tindih atau belum  bersesuaian  antara  peraturan  yang  satu  dengan  peraturan  lainnya  (S.  J.  Lesmana  &  Latif,  2023). Aparatur penegak hukum atau dalam hal ini adalah petugas yang terkait langsung di lapangan juga masih belum  dapat  sepenuhnya  memahami  hak  anak.  Sehingga  respon  yang  diberikan  terhadap  pelaksanaan tugasnya dalam hal pelayanan menjadi keliru atau tidak seharusnya. Padahal sesungguhnya, akta kelahiran bukan merupakan hak orang tua, melainkan hak anak sebagai seorang individu yang memang semestinya memiliki identitas resmi. Sehingga apapun dan/atau bagaimanapun kondisi yang dialami orang tua maupun anak yang bersangkutan, anak tetap berhak untuk diberikan dan memperoleh akta kelahiran  (Pramesti, 2015).
Pemenuhan  hak  anak  terkait  akta  kelahiran  ini  sebenarnya  merupakan  tanggung  jawab pemerintah.  Akta  kelahiran  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi  hak-hak  anak  dan  memberikan identitas  resmi  bagi  mereka.  Berdasarkan  pemaparan  penulis,  terdapat  beberapa  alasan  mengapa pemenuhan hak anak terkait akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu:
a. Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang menegaskan hak asasi anak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan hak- hak ini terpenuhi.
b. Akta kelahiran diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan pemerintah, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya yang terkait dengan indicator kualitas  suatu  negara  (Latuconsina  et  al.,  2023).  Tanpa  akta  kelahiran,  anak  mungkin  mengalami kesulitan dalam mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah.
c. Akta kelahiran juga dapat membantu mencegah kasus penghilangan anak atau perdagangan manusia. Dengan  adanya  dokumen  identifikasi  resmi,  mudah  untuk  memverifikasi  identitas  seseorang  dan memastikan bahwa anak berada dalam perlindungan hukum yang sesuai.
d. Akta  kelahiran  menjadi  dasar  untuk  statistik  kependudukan  yang  akurat.  Pemerintah  memerlukan data yang valid untuk merencanakan dan menyediakan layanan publik dengan lebih efektif.
e. Akta kelahiran adalah bukti legal kewarganegaraan seseorang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kewarganegaraan kepada setiap anak yang lahir di wilayah negaranya.
f. Akta kelahiran juga dapat membantu melindungi anak dari eksploitasi, termasuk pekerja anak dan pernikahan anak. Identifikasi resmi dapat menjadi alat untuk mencegah eksploitasi dan melibatkan anak dalam aktivitas yang sesuai dengan usia mereka.
Pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  proses  pendaftaran  kelahiran  mudah  diakses  oleh  semua lapisan  masyarakat,  termasuk  kelompok  yang  mungkin  menghadapi  kesulitan  dalam  proses  tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini akan berdampak positif pada pemenuhan hak anak dan membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Hal yang belum disampaikan penulis adalah terkait langkah dalam mengatasi tantangan dalam sistem administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. Menjadi penting untuk dilaksanakan karena hal ini merupakan hal yang fundamental terutama mengenai fungsi dari akta kelahiran itu sendiri. Berikut ini sekiranya beberapa masukan tambahan bagi penulis dan pemangku kebijakan yang dapat dijjadikan langkah perbaikan dan solusi dalam hal ini, antara lain:
a. Melakukan Reformasi Regulasi dan Penyederhanaan Proses Pencatatan Mengevaluasi  dan  memperbarui  peraturan-peraturan  terkait  administrasi  kependudukan untuk  memastikan  relevansi,  kejelasan,  dan  kemudahan  dalam  proses  pencatatan  sipil. Menyederhanakan  proses  pencatatan  kelahiran  dan  dokumen  identitas  untuk  meminimalkan birokrasi yang memperlambat proses. Proses yang rumit sering menjadi hambatan, khususnya untuk kelompok masyarakat yang rentan.
b. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat Melakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan  kelahiran,  hak-hak  yang  terkait,  dan  prosedur  yang  harus  diikuti.  Hal  ini  dapat meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  memudahkan  mereka  untuk  memahami  dan  memenuhi persyaratan administratif.
c. Pemberdayaan Petugas Pencatatan Sipil Memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas pencatatan sipil untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani situasi yang kompleks, seperti kasus anak jalanan atau situasi tanpa asal-usul yang jelas.
d. Pelayanan Mobile dan Akses Mudah Serta Pemanfaatan Teknologi Memberikan  akses  mudah  melalui  pelayanan  mobile  atau  layanan  online  untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan sipil, terutama di daerah yang sulit dijangkau.  Menerapkan  teknologi  informasi  untuk  mempercepat  dan  meningkatkan  akurasi  proses pencatatan sipil. Sistem berbasis teknologi dapat membantu dalam pelacakan dan manajemen data dengan lebih efisien.
e. Kolaborasi Antar Instansi Terkait
Mendorong  kolaborasi  antara  instansi  terkait,  seperti  instansi  kesehatan,  pengadilan,  dan dinas  sosial,  untuk  memfasilitasi  pertukaran  informasi  yang  diperlukan  dalam  proses  pencatatan kelahiran.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem administrasi kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif, sehingga hak-hak penduduk terpenuhi dengan baik. Terpenuhinya hak penduduk  secara  baik  dalam  hal  ini  juga  sejalan  dan  dapat  menjadi  indikator  menuju  ketertiban administrasi  kependudukan  yang  semakin  meningkat  angkanya.  Sehingga  setiap  anak dapat  mengakses hak-hak layanan dasar lainnya, karena memiliki identitas resmi mengenai siapa dirinya dan jelas status kependudukan serta kewarganegarannya.

## 4. SIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  anak,  khususnya  dalam  memperoleh  akta  kelahiran  sebenarnya merupakan  tanggung  jawab  negara.  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  penulis  yang  dijabarkan  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Berdasarkan  prinsip  perlindungan anak, termasuk anak jalanan juga memiliki hak untuk diakui keberadaannya dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh negara. Sebagai upaya terciptanya tertib administrasi kependudukan, peran semua pihak  sangatlah  penting.  Ketertiban  administrasi  kependudukan  dapat  dicapai  melalui  kolaborasi  dan kontribusi  aktif  dari  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  sektor  swasta,  organisasi  non- pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait.
Berdasarkan hasil review yang telah penulis sampaikan, penulis memiliki beberapa saran terkait pemenuhan  aspek  hukum  perlindungan  dan  pencatatan  kelahiran  ini,  pertama,  untuk  pihak  pemangku kebijakan  agar  dapat  memperhatikan  kondisi  regulasi  yang  masih  tumpang  tindih  supaya  bisa diharmonisasikan dan dilakukan sinkronisasi. Kedua, aparatur penegak hukum atau dalam hal ini aparatur birokrasi di dinas pencatatan sipil atau dinas terkait juga diharapkan dapat memahami hak anak. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bisa lebih maksimal dan hak-hak anak untuk memperoleh akta kelahiran tidak dipersulit. Ketiga, peran pihak-pihak terkait, terutama orang terdekat anak, baik orang tua, keluarga atau pihak  lain  diharapkan  tidak  mengabaikan  pemenuhan  hak  anak  atau  memiliki  kesadaran  terhadap pentingnya akta kelahiran. Sehingga anak dapat memperoleh hak lain terutama pelayanan dasar secara optimal sebagaimana mestinya. Tertib administrasi kependudukan juga bukan hanya sekedar harapan saja.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. Jurnal Pilar, 14(1), 15–31.
Anjarwati, N., Lesmana, S. J., & Lestari, T. A. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupate Tangerang. Jurnal Crepido, 05(02), 161–173.
Aziz, H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip- Prinsip Perlindungan Anak. Lex Jurnalica, 15(1), 56–66.
Aziz, H. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran. Arr Rad Pratama.
Cahyani, V., Nababan, M. R., & Santosa, R. (2019). Kajian Kata, Frasa dan Klausa yang Mengandung Evaluasi Graduation Pada Tokoh Utama Novel of Mice and Men. Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS) 2019: Kajian Linguistik Pada Karya Sastra, 525–529.
Fauzi, D. W. A., & Wahyuni, S. (2022). Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Res Publica, 6(2), 282–297.
Kertati, I. (2017). Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak. Riptek, 2(2), 63–74.
Kusumaningrum, S., Bennouna, C., Siagian, C., & Agastya, N. L. P. M. (2016). Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia. https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/2c8/40a/6242c840a4bf206

## 4152519.pdf
Latuconsina, H., Atrisia, M. I., Khusaini, & Kurniawati, R. (2023). Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru dan Mahasiswa di Kota Tangerang. Abdimasku, 6(2), 410–417.
Lesmana, H. S. J. (2023). Encyclopedia Hukum. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara.
Lesmana, S. J., & Latif, I. S. (2023). Law Enforcement in Efforts to Combat Cyber Crime in Indonesia: Building Future Digital Security. IJLRSA: The International Journal of Law Review and State Administration, 1(3), 120–128. https://doi.org/10.58818/ijlrsa.v1i3.90
Lubis, L. F., & Lubis, S. (2023). Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Peraturan Perundang- undangan  No  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  di  Mandailing  Natal  (Ditinjau  dari Perspektif  HAM).  Jurnal  EDUCATIO  (Jurnal  Pendidikan  Indonesia),  9(1),  281–287. https://doi.org/10.29210/02020344
Parwanto,  D.  (2023,  November  2).  Forpi  Temukan  62  Siswa  Belum  Memiliki  Akta  Lahir.  Rri.Co.Id. https://www.rri.co.id/daerah/427090/forpi-temukan-62-siswa-belum-memiliki-akta- lahir?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pendataan  dan  Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Pramesti, T. J. A. (2015). Bolehkah Pengusaha Melarang Pekerja Wanita untuk Berjilbab? Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pengusaha-melarang-pekerja-wanita-untuk- berjilbab-lt5508cedae1d24
Primasasti,  A.  (2022).  Hak  Anak  Memiliki  Akta  Kelahiran.  Pemerintah  Kota  Surakarta. https://surakarta.go.id/?p=25619
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Rostanti,  Q.  (2022).  KPAI:  Lima  Juta  Anak  di  Indonesia  Belum  Punya  Akta  Lahir.  Republika. https://news.republika.co.id/berita/r58wfh425/kpai-lima-juta-anak-di-indonesia-belum-punya- akta-lahir
Setiawan, H. H. (2020). Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak.  Sosio Informa, 3(1), 26–39. https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520
Simanjuntak, P. N. H. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Kencana.
Sugiarti,  Y.  (2020).  Pelayanan  Pembuatan  Akta  Kelahiran  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Jurnal Registratie, 2(2), 121–130.
Susanto, A., Priskilla, R. D. C. H., Yulianita, Y., Darmawan, W. N., & Sanjaya, H. (2019). Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan
Wahyuningsih, R., Sudarmanto, K., & Soegianto, S. (2023). Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jurnal Juridisch, 1(2), 99–115.