## Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

## Ismail
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat email: ismailstain2015@gmail.com
Received: December 21, 2018 Accepted: September 14, 2019

## Abstract
In  the  early  days  of  the  entry  of  Islam  in  Indonesia  the  emphasis  of  Islamic teachings  on  legal  aspects  was  not  as  strong  as  it  is  now.  From  the  historical record, Islam that developed in Indonesia in the early days was very oriented towards tasawuf. This is because Islamic tasawuf who came to the archipelago, in certain aspects “fit” with the background of the local community influenced by Hindu-Buddhist asceticism and syncretism of local beliefs. In the next stage, Islam is oriented to Sufism, gradually becoming more oriented towards shari’ah . This change in orientation was partly due to a process of renewal or refinement that  began  in  the  17th  century  and  continues  today.  The  Islamic  law developing  in  Indonesia  nowadays    has  got  much  changing  from  its  origin, Syafi’iyah  to  moderate.  The  modernity  of  Islamic  law  that  take  long  time  is provable by appearing of the national fiqh mazhab (religious sect). To get  the better understanding on the happening process, the writer  will divide into two periods of modernity. First is the initial period indicated by having  ijtihad and self-releasing  on  taklid  or  fanatic  attitude  to  a  certain  mazhab.  The  Second period  load  the  effort  to  bear  the  mazhab  that  is  suitable  to  the  national personality. This is called National mazhab later.

## Abstrak
Pada  masa  awal  masuknya  agama  Islam  di  Indonesia  sisi  penekanan  ajaran Islam terhadap aspek hukum tidak sekuat sekarang. Dari catatan sejarah yang ada, Islam yang berkembang di Indonesia pada masa awal sangat berorientasi kepada  tasawuf.  Hal  ini  karena  Islam  tasawuf  yang  datang  ke  Nusantara, dalam  beberapa  segi  tertentu  “cocok”  dengan  latar  belakang  masyarakat setempat  yang  dipengaruhi  asketisme  Hindu-Budha  dan  sinkretisme kepercayaan  lokal.  Pada  tahap  selanjutnya,  Islam  berorientasi  tasawuf  ini, secara  bertahap  berangsur  menjadi  lebih  berorientasi  kepada  syari’at. Perubahan  orientasi  ini  antara  lain  sebagai  akibat  sebuah  proses  pembaruan atau pemurnian yang sudah mulai pada abad ke 17 dan terus berlanjut hingga kini. Hukum Islam atau fiqh yang berkembang di Indonesia pada saat ini telah mengalami  banyak  perubahan  dari  bentuk  awalnya.  Mulai  dari  corak  yang sangat Syafi’iyah sampai pada yang moderat. Moderasi hukum Islam tersebut dapat  dilihat  dari  lahirnya fiqh mazhab  Nasional.  Perubahan  dari  corak
Syafi’iyah  ke  corak  yang  lebih  moderat  seperti  sekarang  ini  terjadi    dalam proses yang cukup panjang. Artikel ini membagi dinamika perkembangan fiqh di  Indonesia  ke  dalam  dua  gelombang.  Gelombang  pertama  merupakan periode  awal  pembaruan  hukum  Islam.  Periode  ini  ditandai  dengan  usaha ijtihad dan pembebasan diri dari taklid atau keterikatan terhadap satu mazhab tertentu.  Adapun  gelombang  kedua  merupakan  usaha  untuk  melahirkan  satu mazhab  yang  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Mazhab  ini kemudian disebut sebagai mazhab Nasional.
Keywords: Ushûl fiqh , Islamic law, schools of law, Indonesian fiqh .

## Pendahuluan
Hukum  Islam  yang  merupakan  bagian  integral  dari  ajaran  Islam  masuk  ke Indonesia  bersamaan  dengan  masuknya  agama  Islam.  Namun,  Menurut Bruinessen,  pada  masa  awal  masuknya  agama  Islam  di  Indonesia  sisi  penekanan ajaran  Islam  terhadap  aspek  hukum  tidak  sekuat  sekarang.  Dari  catatan  sejarah yang ada, Islam yang berkembang di Indonesia pada masa awal sangat berorientasi kepada  tasawuf  dan  hanya  secara  bertahap  berangsur  menjadi  lebih  berorientasi kepada  syari’at.  Perubahan  orientasi  ini  antara  lain  sebagai  akibat  sebuah  proses pembaruan atau pemurnian yang sudah mulai pada abad ke 17 dan terus berlanjut hingga kini. 1
Pendapat  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Azyumardi  Azra  bahwa  Islam dalam  tahap  pertama  ini  memang  sangat  diwarnai  mistik,  meskipun  tidak  berarti aspek  hukum  (syari’ah)  terabaikan  sama  sekali.  Pendulum  Islam  tidak  pernah berhenti  bergerak  di  antara  kecenderungan  sufisme  dengan  panutan  yang  lebih taat  kepada  syari’ah. 2 Meskipun  Demikian,  secara  umum  Islam  tasawuf  tetap unggul pada tahap pertama Islamisasi ini, setidaknya sampai akhir abad ke-17. Hal ini  karena  Islam  tasawuf  yang  datang  ke  Nusantara,  dengan  segala  pemahaman dan  penafsiran  mistisnya  terhadap  Islam,  dalam  beberapa  segi  tertentu  “cocok” dengan  latar  belakang  masyarakat  setempat  yang  dipengaruhi  asketisme  Hindu- Budha dan sinkretisme kepercayaan lokal. Juga terhadap kenyataan bahwa tarekat- tarekat  sufi  mempunyai  kecenderungan  bersikap  toleran  terhadap  pemikiran  dan praktik  tradisionalisme  seperti  itu,  yang  sebenarnya  bertentangan  dengan  praktik unilitarianisme Islam. 3
Sama  dengan  Islam,  hukum  Islam  yang  menjadi  bagian  integral  darinya, juga  diwarnai  oleh  paham  asketisme  Hindu-Budha  dan  sinkretisme.  Banyak praktik-praktik fiqh (baca  hukum  Islam)  yang  justru  dipengaruhi  oleh  paham- paham tersebut. Praktik-praktik hukum Islam yang sinkretik tersebut mulai hilang, seperti  yang  dikemukakan  Azyumardi  Azra  dan  Van  Bruenessen,  setelah  abad  ke
1 Martin  Van  Bruinessen, Kitab  Kuning  Pesantren  dan  Tarekat  Tradisi-Tradisi  Islam  di  Indonesia (Bandung: Mizan, 2007), 112.
2 Azyumardi  Azra, Renaissance  Islam  Asia  Tenggara;  Sejarah  Wacana  dan  Kekuasaan (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, cet. Ke 2, 2000), 34.
3 Azyumardi Azra, Renaissance …, 35.
17 M. Setelah ini, digantikan oleh fiqh yang lebih murni syari’ah dan lebih rasional. Namun, yang sulit terbantahkan fiqh yang berkembang pada masa awal adalah fiqh mazhab  Syafi’i.  Hal  ini,  mungkin  disebabkan  karena  Islam  yang  masuk  pertama kali  ke  kawasan  ini  berasal  dari  Negara  Islam  yang  bermazhab  Syafi’i,  Keijzer menyebut  Negara  Mesir,  sedangkan  Pijnapel  menyebutnya  berasal  dari  daerah Gujarat  India. Fiqh bermazhab  Syafi’i  inilah  yang  kemudian  berkembang  pada kerajaan-kerajaan Islam awal.
Fiqh dengan  corak  Syafi’i  ini  terus  berkembang  secara  kuat  di  Indonesia, bahkan cenderung takterpisahkan dari Agama Islam itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat keyakinan bahwa fiqh itu adalah Islam dan Islam itu adalah fiqh . Hingga menyalahi fiqh yang  sebenarnya  merupakan  interpretasi  terhadap  syari’ah  Islam, dianggap menyalahi syari’ah Islam itu sendiri.
Keyakinan  semacam  ini,  kemudian  berubah  seiring  dengan  perubahan  dan perkembangan zaman. Fiqh kemudian dipahami sebagai bagian dari agama Islam yang  dapat  berubah  dan  berkembang  sesuai  dengan  perubahan  dan perkembangan  zaman. Fiqh tidak  bersifat  universal,  melainkan  bersifat  lokal. Sehingga  memungkinkan  adanya  mazhab  baru  di  Indonesia,  seperti  apa  yang disebut Hazairin dengan Fiqh Mazhab Nasional. Perkembangan fiqh ,  seperti  yang  dikemukakan  di  atas,  tidak  terjadi  begitu saja,  melainkan  melalui  proses  dan  gelombang  sejarah  yang  begitu  panjang. Tulisan  ini  mencoba  mengurai  bagaimana  gelombang  sejarah  perkembangan hukum Islam itu terjadi di Indonesia.

## Hukum Islam di Indonesia
Hukum  Islam  masuk  ke  Indonesia  bersamaan  dengan  masuknya  agama Islam. Sedangkan mengenai kapan pertama kali agama Islam masuk ke Indonesia, tidak dijumpai kesepakatan ahli. Azyumardi Azra, pakar sejarah dan politik Islam UIN Jakarta, mencatat sejumlah teori tentang masuknya agama Islam pertama kali ke  Indonesia.  Teori  itu  berkisar  seputar  tempat  asal,  para  pembawa,  dan  kapan Islam masuk pertama kali ke Indonesia. 4
Berdasarkan  teori-teori  yang  dikemukakannya,  yang  menarik  bagi  penulis adalah pengaitan teori dengan mazhab hukum Islam yang pertama kali masuk dan berkembang  di  Indonesia.  Teori  itu  antara  lain  adalah  teori  yang  mengatakan bahwa asal muasal Islam di Nusantara adalah anak benua India, bukannya Persia atau Arabia. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah Pijnappel, ahli dari  Universitas  Leiden.  Pijnappel  mengaitkan  asal-muasal  Islam    di  Nusantara dengan  wilayah  Gujarat  dan  Malabar.  Menurutnya,  adalah  orang-orang  Arab bermazhab  Syafi’i  yang  bermigrasi  dan  menetap  di  wilayah  India  tersebut  yang kemudaian  menyiarkan  Islam  ke  Nusantara.  Teori  ini  dipegang  oleh  sejumlah sarjana yang kebanyakan berasal dari Belanda. Teori ini hampir sama dengan teori yang  dikemukakan  Arnold  yakni  teori  yang  menyebutkan  bahwa  agama  Islam Nusantara  berasal  dari  Coromandel  dan  Malabar.  Arnold  mendukung  teori  ini
4 Azyumardi  Azra ,  Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad  VII  dan  VIII (Bandung: Mizan, cet. ke 4, 2008), 24-36.
dengan  menunjukkan  persamaan  mazhab fiqh di  antara  kedua  daerah  tersebut. Mayoritas  Muslim  Nusantara  bermazhab  Syafi’i,  yang  juga  cukup  dominan  di wilayah  Coromandel  dan  Malabar.  Teori  lain  yang  mendasari  pendapatnya terhadap  persamaan  mazhab  adalah  teori  Arab.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Keitjzer  bahwa  Islam  Nusantara  berasal  dari  Mesir  atas  dasar  kesamaan kepemelukan penduduk Muslim di kedua daerah kepada mazhab Syafi’i. 5 Teori-teori yang dikemukakan di atas hemat penulis dapat dikatakan sebagai teori mazhab, yakni teori yang didasarkan terhadap persamaan  mazhab fiqh yang berkembang di Nusantara dengan mazhab di daerah asalnya.
Dalam  sejarah  Islam  di  kerajaan-kerajaan  Islam  Nusantara,  juga  dijumpai fakta-fakta  bahwa  hukum  Islam  yang  berlaku  sebagai  undang-undang  kerajaan adalah  hukum  Islam  dalam  mazhab  Syafi’i.  Misalnya  Sultan  Malikul  Zahir  dari Samudera Pasai adalah salah seorang ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan  abad  XIV  M.  Melalui  kerajaan  ini,  hukum  Islam  mazhab  Syafi’i disebarkan  ke  kerajaan-kerajaan  Islam  lainnya  di  kepulauan  Nusantara.  Bahkan ahli  hukum  dari  Kerajaan  Malaka  (1400-1500  M.)  sering  datang  ke  Samudera Pasai untuk mencari kata putus tentang permasalahan-permasalahan yang muncul di Malaka. 6
Selanjutnya,  berbagai  ahli  hukum  Islam  di  Nusantara  telah  mulai  menulis buku-buku  panduan  tentang  hukum  Islam  (mazhab  Syafi’i)  untuk  masyarakat. Nuruddin  Al-Raniri  seorang  penulis  produktif  dan  terpelajar  yang  menurut berbagai  sumber  menulis  tidak  kurang  dari  29  karya, 7 pada  tahun  1628,  menulis buku al-Sirâth al-Mustaqîm . 8 Buku ini merupakan buku hukum Islam pertama yang disebarluaskan  ke  seluruh  Nusantara. 9 Sirâth  al-Mustaqîm ini  merupakan  kitab fiqh pertama  yang  ditulis  dengan  bahasa  melayu.  Isinya  berpokok  pada  hal-hal  yang perlu diamalkan setiap muslim sehari-hari. Melalui kitab ini penulisnya, al-Raniri, memperkenalkan  kitab-kitab fiqh yang  ditulis  oleh  ulama-ulama  mazhab  Syafi’i yang dijadikan sebagai sumber dalam penulisan kitabnya tersebut. Di antara kitab- kitab besar yang menjadi standar fiqh mazhab Syafi’i itu adalah: Minhâju al-Thâlibin karya  Imam  Nawawi, Fathu  al-Wahâb karya  Zakaria  al-Amsari, Hidayatu  al-Muhtâj karya Samsuddin al-Ramli. 10
Dalam kurun yang sama dengan Nuruddin al-Raniri, seorang Ulama Melayu dari  Fansur,  Singkil  (modern:  Sinkel), 11 bermazhab  Syafi’i,  Syekh  Abdu  a-Rauf Singkel, menulis kitab fiqh berbahasa melayu, berjudul “ Mir’atu al-Thullâb”. Isi buku ini lebih luas dari yang ditulis oleh al-Raniri, karena selain memuat tentang ibâdât , juga memuat tentang hal-hal penting mengenai munâkahât dan mu’âmalât . Kitab ini juga ditulis dengan merujuk kepada kitab-kitab standar fiqh mazhab Syafi’i, seperti
5 Azyumardi Azra , Jaringan Ulama …, 26. 6 Muhamma Daud Ali,  “Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional: Suatu Analisa Terhadap RUU Peradilan Agama”, Hukum dan Pembangunan, No. 6, Tahun Ke-XIX, Desember 2000, 527.
7 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama …, 166-188.
8 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning …, 113.
9 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 2003), 69.
10 Amir  Syarifuddin, Pengaruh  Mazhab  dalam  Pengajian  Fiqh  dan  Ushul  Fiqh  di  Asia  Tenggara (Makalah Seminar Antarbangsa Pengajian Islam di Asia Tenggara, Universiti Brunei Darussalam, 2003), 10.
11 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama…, 189-211
kitab Fath al-Jawâb dan Tuhfatu al-Muhtâj karya Ibn Hajar al-Haitsami (w.973/1565), Nihâyah al-Muhtâj karya Syams al-Din al-Ramli, Minhâj al-Thâlibîn, karangan Muhyi al-Din  Abu  Zakariyah  bin  Syarif  an-Nawawi,  dan  beberapa  sumber  lain  dari mazhab Syafi’i.
Menurut  Azyumardi  Azra  Al-Singkili  adalah  ulama  pertama  di  wilayah Melayu  Indonesia  yang  menulis  mengenai fiqh mu’âmalât. Melalui  kitab  ini  Sinkili ingin  menunjukkan  kepada  kaum  muslim  Melayu  bahwa  doktrin-doktrin  hukum Islam  tidak  terbatas  pada ibâdât saja,  tetapi  juga  mencakup  seluruh  aspek kehidupan sehari-hari mereka. 12
Kitab  berbahasa  melayu  pertama  Nusantara, Shirât  al-Mustaqîm, karya  al- Raniri, pada masa-masa sesudahnya diperluas uraiannya oleh Syekh Arsad Banjar, (1122-2227/1710-1812), seorang ulama paling terkenal dari Kalimantan Selatan, 13 dengan menulis sebuah karya yang berjudul Sabîl al-Muhtadîn. Buku ini ditulis untuk dijadikan sebagai pegangan penyelesaian sengketa di kesultanan Banjar. 14 Sama dengan kitab-kitab sebelumnya, Sabîl al-Muhtadîn juga merujuk kepada kitab-kitab  standar  mazhab  Syafi’i,  seperti Minhâju  al-Thullâb karya  al-Amshari, Nihâyah karya  al-Ramli, Tuhfah karya  al-Haytsami,  dan Mughni  al-Muhtâj karya Khatib Syarbaini. Di samping itu, kitab ini juga merujuk kepada kitab sebelumnya, Shirât  al-Mustaqîm karya  al-Raniri  dan  kitab Mir’atu  al-Thullâb karya  Abdu  al-Rauf al-Sinkel. 15
Dalam kurun waktu yang sama, di Minangkabau, Syekh Ismail bin Abdullah al-Khalidi  al-Minangkabawi  yang  lahir  di  Batusangkar  menulis  kitab Kifâyatu  al- Ghulâm  fi  Bayâni  Arkâni  al-Islâm. Hasil  karya  beliau  ini  dibaca  secara  luas  di Minangkabau  dan  Riau  di  bawah  pemerintahan  Sultan  Mahmud  Yusuf  dan dihormati di Kerajaan Riau. 16
Berdasarkan  teori-teori  dan  fakta-fakta  sejarah  yang  dikemukakan  di  atas penulis  berkesimpulan  bahwa  hukum  Islam  yang  berkembang  pertama  kali  di Nusantara adalah hukum Islam dalam mazhab Syafi’i. Kesimpulan seperti ini juga dapat dikuatkan dengan tidak adanya teori lain yang menyebutkan tentang adanya mazhab  lain  yang  masuk  ke  Nusantara  atau  teori  yang  membantah  keberadaan mazhab Syafi’i sebagai mazhab awal dan mazhab yang berlaku secara mayoritas di Nusantara.  Di  samping  itu,  dengan  melihat  bagaimana  wajah fiqh yang  ada  di Indonesia  sampai  sekarang,  dapat  dipastikan  bahwa  hukum  Islam  yang  pertama kali masuk ke Nusantara adalah hukum Islam dalam mazhab Syafi’i.
Tentang  keberadaan  mazhab  Syafi’i  sebagai  mazhab  awal  yang  kemudian berkembang  secara  mayoritas  di  Nusantara,  menurut  Amir  Syarifuddin  dapat diterima. Memang secara meyakinkan dan berdasarkan dalil yang kuat tidak dapat dipastikan bahwa muslim Indonesia bermazhab Syafi’i, tetapi bila melihat kepada beberapa  indikasi  dalam  pengamalan  ajaran  Islam  hampir  di  semua  bidangnya,
12 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama…, 201-202
13 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama…, 251-257
14 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam…, 69.
15 Amir Syarifudin, Pengaruh Mazhab…, 11.
16 Shagir  Abdullah, Perkembangan  Ilmu  Fiqh  dan  Tokoh-Tokohnya  di  Asia  Tenggara (Solo:  Ramadani,  2004),
106-107.
berat  dugaan  bahwa  pemikiran fiqh yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  menurut Mazhab Syafi’i. 17
Fiqh Mazhab Syafi’i inilah yang berkembang secara mayoritas dan dominan di  Nusantara. 18 Bahkan,  karena  begitu  kuatnya  pengaruh  mazhab  Syafi’i  ini menjadikannya  identik  dengan  hukum  Islam,  bahkan  dengan  agama  Islam  sekali pun.  Hingga  tidak  keliru  bila  ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  sebelum adanya pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia, beramal di luar mazhab Syafi’i  atau  beramal  menyalahi  ajaran  mazhab  Syafi’i  yang  umum  dikenal, dianggap menyalahi ajaran agama.

## Pembaruan Pemikiran Hukum Islam

## Gelombang Pertama
Di  atas  telah  dikemukakan  bahwa  periode  awal  hukum  Islam  di  Indonesia merupakan era mazhab Syafi’i. Mazhab inilah yang kemudian berkembang secara merata  di  Nusantara.  Karena  begitu  besarnya  pengaruh  mazhab  ini,  umat  Islam Nusantara  tidak  lagi  memikirkan  kemungkinan  adanya  mazhab  lain  di  luar mazhab Syafi’i yang mereka anut. Mereka merasa cukup dengan berpegang teguh (ber taqlîd ) kepada mazhab Syafi’i, tanpa perlu melakukan ijtihad.
Baru  setelah  arus  pembaruan  masuk  ke  Indonesia,  keyakinan  akan  mazhab Syafi’i sebagai satu-satunya mazhab yang mesti diikuti mulai melemah. Para ulama mulai  mempelajari  dan  menerima  pembaruan  pemikiran  hukum  Islam.  Mereka melakukan  pengkajian  kembali  (kaji  ulang)  atas  pendapat-pendapat  yang  berasal dari  mazhab  Syafi’i  yang  mereka  anut  sebelumnya.  Kaji  ulang  atas  pendapat- pendapat  mazhab  Syafi’i  ini  dilakukan  dengan  mengembalikan  persoalan- persoalan  hukum  yang  dihadapi  kepada  sumbernya  yang  asli,  Alquran  dan  al- Sunnah. Sebagai konsekwensi logis dari kajian seperti ini adalah dimungkinkannya ulama  tidak  mengikuti  mazhab  Syafi’i  untuk  selanjutnya  mengikuti  mazhab  Ahlu al-Sunnah  yang  lain,  seperti  mazhab  Hanafi,  Maliki,  dan  Hanbali,  atau  bahkan keluar dari mazhab Sunni itu sendiri.
Pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  konteks  seperti  ini berarti  pengkajian  kembali  pendapat  mazhab  Syafi’i  dengan  kembali  kepada Alquran  dan  al-Sunnah.  Pembaruan  pemikiran  seperti  ini  juga  dapat  disebut sebagai  pergeseran  dan  pembebasan  diri  dari  keterikatan  terhadap  suatu  mazhab tertentu  (dalam  hal  ini  mazhab  Syafi’i)  untuk  selanjutnya  melakukan  ijtihad  atau penggalian  hukum  dari  sumbernya  yang  asli,  yakni  Alquran  dan  al-Sunnah. Periode  pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  ini  bersamaan  munculnya  dengan pembaruan  Islam  di  Indonesia.  Adalah  ulama-ulama  Indonesia  yang  belajar  di Mekah yang membawa angin pembaruan tersebut.
Sama halnya dengan pembaruan Islam di Indonesia, pembaruan pemikiran hukum  Islam  juga  bermula  di  Minangkabau.  Pencetusnya  adalah  mereka  yang kembali  dari  tanah  suci  yang  secara  adat  disebut  dengan  haji.  Dari  barisan  haji perintis  pembaruan  ini,  terdapat  tiga  orang  yang  menonjol  dari  mereka  yakni
17 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 2003), 126.
18 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran …, 126.
pertama:  Haji  Miskin.  Haji  Miskin  ini  berasal  dari  Pandai  Sikek  (Luhak/  Daerah Tanah  Datar).  Beliau  adalah  yang  paling  tua  dari  haji  yang  bertiga  ini. Sekembalinya  dari  Mekah,  beliau  menetap  di  desa  kelahirannya.  Da’wahnya  di daerah ini tidak mendapat sambutan yang baik, malah mendapat tantangan yang hebat, sehingga beliau terpaksa pindah ke Ampek Angkek (Luhak/Daerah Agam). Dalam perjuangannya beliau menemukan teman-teman seperjuangan yang sangat setia. Mereka adalah tokoh-tokoh ulama yang belakangan dikenal dengan sebutan “ Harimau  Nan  Salapan ”  yaitu  delapan  orang  tokoh  masyarakat  Agam.  Mereka adalah  Tuanku  Nan  Renceh  di  Kamang,  Tuanku  di  Kubu  Sanang,  Tuanku  di Ladang  Laweh,  Tuangku  di  Padang  Luar,  Tuangku  Galuang,  Tuangku  Koto Ambalau, Tuangku di Lubuak Aur (Canduang), dan beliau sendiri. 19
Kedua,  Haji  Sumanik,  nama  kecilnya  adalah  Haji  Muhammad  Arif.  Ia berasal  dari  Sumanik  (Luhak  /  Daerah  Tanah  Datar).  Ia  juga  disebut  sebagai Tuangku Lintau, karena dia pindah dari Sumanik ke Lintau, daerah Tanah Datar juga. Alasan kepindahanya hampir sama dengan alasan kepindahan haji Miskin ke Ampek  Angkek,  yakni  karena  da’wahnya  mendapat  tantangan  di  daerah kelahirannya, Sumanik. 20
Ketiga  (yang  terakhir)  Haji  Piobang.  Nama  kecilnya  adalah  Haji Abdurrahman,  beliau  berasal  dari  Piobang,  Luhak/daerah  Lima  Puluh  Koto. Beliau adalah penasehat militer Dewan Harimau Nan Salapan. 21
Ide  pembaruan  yang  dibawa  oleh  ketiga  haji  di  atas,  sama  dengan  ide pembaruan  yang  dikembangkan  oleh  golongan Wahabiyah 22 di  Mekah, yakni pemurnian agama dari berbagai bentuk penyimpangan dan pengaruh adat istiadat yang  bertentangan  dengan  Agama.  Pembaruan  pemikiran  pada  periode  ini  lebih bersifat  purifikatif  atau  pemurnian  agama,  ketimbang  pembaruan  dalam  arti pengembangan  pemikiran  ke  arah  ijtihad,  sebagaimana  yang  penulis  kemukakan sebelumnnya. Isu yang paling menonjol pada masa ini adalah isu tentang takhayul, bid’ah, dan khurafât.
Pembaruan  pemikiran  berupa  pengembangan  ijtihad  dan  pemberantasan paham taqlîd ,  baru  terlihat  secara  jelas  pada  periode  berikutnya  dari  pembaruan pemikiran  hukum  Islam,  yakni  pada  awal  abad  ke  20  H  yang  dipelopori  oleh sejumlah  putera  Minangkabau  yang  juga  baru  kembali  dari  tanah  suci  Mekah. Mereka antara lain H. Muhammad Djamil Djambek, dilahirkan di Bukittingi, pada tahun 1860, 23 Haji Abdullah Ahmad (1878-1933 M) 24 , H. Adul   Karim Amrullah,
(1979-1945 M) 25 , dan H. Muhammad Thaib Umar, (1874-1920 M). 26
19 HAMKA, Ayahku, (Jakarta: Umminda, 2001), 15.
20 HAMKA, Ayahku, 14-17.
21 Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011), 10-11.
22 Wahabiyah adalah  sebutan  bagi  pengikut  Muhammad  Ibn  Abd  al-Wahhab  (1703-1787).  Harun Nasution, Pembaruan dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 23-26.
23 Deliar Noer , Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 2005), 42-44.
24 Azyumardi Azra, “The Transmission of Al-Manar’s Reformism to the Malay-Indonesian World: The Cases  of  Al-Imam  and  Al-Munir”, Studia  Islamika:  Indonesian  Journal  For  Islamic  Studies, Volume  6,  Number  3,
2000, 75-97.
25 Murni  Jamal, Dr.  H.  Abdul  Karim  Amrullah:  Pengaruhnya  dalam  Gerakan  Pembaruan  Islam  di  Minangkabau pada Awal Abad ke-20 (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).
Keempat  ulama  pembaru  yang  dikemukakan  di  atas  kemudian  dikenal dengan  ulama Kaum  Muda .  Mereka  merupakan  murid  dari  Syekh  Ahmad  Khatib al-Minangkabawi. 27 Guru  mereka  inilah  yang  memberikan  kesempatan  kepada mereka untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh pembaru Timur Tengah, terutama Mesir.
Gerakan  pembaruan  pemikiran  Islam  yang  dilancarkan  oleh  ulama  kaum muda ini merupakan gerakan awal dari pembaruan pemikiran hukum Islam ( fiqh ), karena  mereka  mambawa  tema-tema  yang  memiliki  nuansa  hukum  Islam  yang cukup kuat. Salah satu topik yang mereka angkat ke permukaan adalah persoalan taqlîd dan  ijtihad.  Menurut  mereka  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan kemunduran  dan  keterbelakangan  umat  Islam  adalah  karena  mereka  terbelenggu oleh  paham taqlîd .  Paham  ini  mengajarkan  agar  umat  Islam  mengikuti  saja pendapat  ulama-ulama  terdahulu  dan  tidak  punya  kesempatan  untuk  berijtihad. Menurut  paham  ini  juga,  semenjak  rampungnya  pembentukan  mazhab  yang empat, mazhab sunni, pintu ijtihad praktis telah tertutup. Semua hasil ijtihad para mujtahid dianggap sebagai hukum Ilahi yang tidak boleh berubah. Bahkan, bukan hanya  hasil  ijtihad  para  mujtahid  yang  dianggap  sebagai  agama,  kebiasaan masyarakat  pun  sering  pula  dianggap  sebagai  ketentuan  agama  yang  tidak  boleh dilanggar.  Karena  itulah  kelompok  pembaru  menyerukan  agar  mengikut berdasarkan taqlîd buta dihindarkan.
Selain  melarang  untuk taqlîd terhadap  pendapat-pendapat  ulama  terdahulu, golongan  ini  juga  menganjurkan  untuk  melakukan  ijtihad.  Haji  Rasul  misalnya, pernah  menegaskan  bahwa  pintu  ijtihad  tidak  pernah  tertutup,  karena  mujtahid akan tetap ada sampai hari kiamat. Alquran dan al-Hadis masih tetap ada, karunia Allah  luas  dan  tidak  terbatas  untuk  waktu  tertentu  karena  itu  Allah  tidak  akan membatasi  petunjuknya  terhadap  ulama-ulama  terdahulu  saja,  tetapi  akan diberikan  kepada  siapa  saja  yang  bersungguh-sungguh  mencarinya. 28 Dengan demikian,  Haji  Rasul  ingin  menegaskan  bahwa  tidak  tertutup  kemungkinan  bagi setiap  orang  yang  mampu  melakukan  ijtihad  untuk  menggali  langsung  hukum Allah dari Alquran dan Sunnah Rasul-Nya. Lebih jauh Haji Rasul mengemukakan bahwa  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  pintu  ijtihad  itu  telah  tertutup,  hanya dikeluarkan oleh orang yang bermaksud membutakan umat Islam dan menjadikan umat  Islam  seperti  agama  Yahudi  dan  Nasrani  yang  dihitam-putihkan  oleh pendeta saja, sedangkan orang awam harus menerima saja apa adanya. 29
Pandangan  baru  yang  dibawa  oleh  ulama-ulama  baru  sebagaimana  yang dikemukakan di atas, ternyata dalam berbagai hal bertentangan dengan pendapat
26 Hamka, Ayahku , 281-282.
27 Ulama  besar  ini  lahir  di  Bukittinggi  pada  tahun  1855  dan  berangkat  ke  Mekkah  pada  tahun  1876. Murid-muridnya sebagian menjadi  tokoh Kaum Mudo  dan sebagian  lagi menjadi tokoh  Kaum Tuo.  Murid- muridnya  yang  menjadi  tokoh  Kaum  Mudo  antara  laian,  Muhammad  Djamil  Djambek,  Thaib  Umar,  Haji Rasul,  dan  Abdullah  Ahmad  di  Minangkabau  dan  KH.  Ahmad  Dahlan,  pendiri  Muhammadiyah,  di  Jawa. Sedangkan yang menjadi tokoh kaum tua atau lazim juga dikenal dengan ulama tradisi adalah M. Djamil Jaho dan Sulaiman al-Rasuli di Minangkabau dan KH. Hasyim Asy’ari, di Jawa. Deliar Noer, Gerakan Moderen..., 38- 40; Hamka, Ayahku, 271-274.
28 Haji Abdul Karim Amrullah, Pedoman Guru (Payakumbuh: Percetakan Fort de Cokc, 2000), 33.
29 Haji Abdul Karim Amrullah, Pedoman.., 37.
sebagian  masyarakat  Islam  ketika  itu.  Adapun  kelompok  yang  paling  tidak  setuju dengan  cara  berfikir Kaum  Mudo adalah  ulama Kaum  Tuo. Menurut  pandangan mereka,  orang  yang  megatakan  bahwa  ijtihad  masih  ada  sampai  sekarang,  sama dengan orang yang memaksa-maksakan diri. 30
Penolakan  atau  reaksi  keras  Kaum  Tuo  ini  muncul  karena  pendapat  yang disampaikan  Kaum  Mudo  sangat  bertentangan  dengan  pendapat  yang  mereka yakini.  Mereka  percaya  bahwa  semua  orang  sekarang  ini  adalah muqallid, dan  itu sudah  berlangsung  sejak  tahun  600  H,  yaitu  setelah  terputusnya mujtahid  mazhab dan mujtahid  tarjih. Menurut  mereka  ijma’  ulama  mutaakhirin  mengatakan  bahwa pada  tahun  300  H  mujtahid  mutlak  telah  terputus,  tahun  400  H  mujtahid  fatwa putus pula, dan tahun 600 H putus pula mujtahid tarjih. Jadi, sejak tahun 600 H sampai  hari  kiamat  semua  umat  Islam  itu  adalah muqallid ,  mereka  harus  menjadi pengikut  salah  satu  dari  mazhab  yang  empat.  Tugas  ulama  sekarang  hanyalah mencari  penyelesaian  masalah  pada  kitab-kitab  ulama  terdahulu,  bukan  mencari langsung  dalam  Alquran  dan  al-Sunnah,  karena  yang  demikian  itu  adalah pekerjaan mujtahid, bukan muqallid. 31
Berbeda  dengan  pendapat  mereka,  Kaum  Mudo  yang  berpendapat  bahwa pintu ijtihad tetap terbuka, mengatakan bahwa menjadi seorang mujtahid sekarang ini jauh lebih mudah dari zaman mujtahid dahulu. Sekarang berbagai ilmu bantu yang  dibutuhkan  untuk  berijtihad  telah  disusun  oleh  para  ulama.  Karena  itu, menurut Haji Rasul dengan kondisi seperti ini, ijtihad sangat mungkin dilakukan. 32 Ulama  Kaum  Mudo,  selain  menentang taqlîd ,  juga  menentang  berbagai bentuk  bid’ah  yang  berkembang  di  tengah  masyarakat.  Bid’ah  menurut  mereka terbagi  dua; bid’ah  lughawiyah dan bid’ah  syar’iyyah . Bid’ah  lughawiyah adalah  setiap pekerjaan  yang  diada-adakan  dengan  tidak  ada  contoh  sebelumnya  pada  masa Rasulullah. Bid’ah  syar’iyyah adalah  tiap  amalan  atau  i’tiqad  yang  diperbuat  oleh orang sesudah Nabi Muhammad, padahal tidak ada yang menunjukkan wajib atau sunnatnya  dalam  Alquran  dan  al-Sunnah. Bid’ah  Syar’iyyah inilah  yang  dilarang agama. 33 Antara  lain  yang  menjadi  sasaran  kritiknya  adalah  masalah  melafazkan niyat  atau  yang  dikenal  dengan  istilah ushalli, mengadakan  semacam  pesta  di rumah  kematian  (meniga  hari  dan  lain-lain),  mentalqinkan  mayat  di  atas  kubur, berdiri ketika membaca Barzanji, dan shalat zhuhur setelah shalat Jum’at di masjid yang  berbilang  dalam  satu  negeri.  Menurut  Abdul  Karim  Amrullah,  tradisi keagamaan  masyarakat  yang  tergolong  bid’ah  ini  cukup  banyak,  mencapai  40 macam amalan. 34
Pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  yang  melahirkan  dua  kelompok  besar, Kaum Tuo dan Kaum Mudo, di Minangkabau, ternyata juga terjadi di luar daerah Minangkabau.  Di  Jawa,  pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  ini  ditandai  dengan lahirnya Muhammadiyah pada tahun 1912, sebuah organisasi yang didirikan oleh
30 al-Mizan , Nomor  Pertama, Tahun Ketiga, 1 Muharam 1422 H./ 2001 M., 9.
31 Isnawati Rais, “Pemikiran Fiqh Abdul  Hamid Hakim  (Suatu Studi  Tentang Pengembangan  Hukum Islam di Indonesia)” Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam (Jakarta: Perpustakaan UIN, 2000) , 42.
32 Haji Abdul Karim Amrulah, Pedoman… , 38.
33 Abdullah Ahmad, Al-Munir, Vol. III, Nomor 5, 7 Mei 2000, 71-72.
34 Haji Abdul Karim Amrullah, Pedoman…, 128-132.
K.H.  Ahmad  Dahlan,  salah  seorang  murid  dari  Syekh  Ahmad  Khatib,  tokoh pembaruan yang berasal dari Minangkabau di Makkah. 35 Meskipun organisasi ini pada  mulanya  merupakan  pengikut  mazhab  Syafi’i,  pada  masa-masa  berikutnya berusaha  mengkaji  kembali  permasalahan fiqh berdasarkan  mazhab-mazhab  atau paham-paham  yang  ada.  Hasil  dari  pengkajian  Muhammadiyah  terhadap permasalahan-permasalahan fiqh itu,  kadang-kadang  keluar  dari  mazhab  Syafi’i, bahkan kadang-kadang keluar dari mazhab yang empat, yang biasa dikenal dengan mazhab  Sunni. 36 Salah  satu  contohnya  adalah  hasil  tarjih  Muhammadiyah  di Garut  pada  tahun  1974,  yang  menetapkan  cara  takbir  shalat  ‘ied.  Tarjih menetapkan  bahwa  takbir  shalat  ‘ied  tidak  memiliki  tambahan,  baik  pada  raka’at pertama  maupun  kedua,  atau  sama  dengan  takbir  shalat  lainnya.  Pendapat  ini berlainan,  tidak  hanya  dengan  mazhab  Syafi’i,  tetapi  juga  dengan  mazhab  yang empat. Karena, menurut mazhab yang empat takbir dalam shalat ‘ied mempunyai takbir tambahan pada rakaat pertama dan kedua. Dan dari hasil-hasil tarjih yang semacam  inilah,  muncul  kesimpulan  dari  pengamat  luar  bahwa  Muhammadiyah tidak  terikat  kepada  mazhab fiqh Syafi’i  yang  berlaku  dominan  di  Indonesia, bahkan juga tidak perlu terikat dengan mazhab fiqh mana pun. 37
Menurut Muhammadiyah dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah  Alquran  dan as-Sunnah  as-Shahîhah .  Adapun  untuk  menghadapi  persoalan- persoalan  baru,  sepanjang  tidak  berkaitan  dengan  persoalan  ibadah mahdhah dan tidak  terdapat  nash  yang sharîh dalam  Alquran  dan  Sunnah,  dipergunakan  alasan dengan  jalan  ijtihad istinbâhti dari  nash-nash  yang  ada  melalui  persamaan  ‘ illat sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. 38
Dengan  demikian,  sebagai  organisasi  yang  tidak  terikat  kepada  mazhab tertentu, dalam istinbâht atau penetapan hukum, Muhammadiyah tidak berpegang kepada  mazhab  tertentu,  melainkan  mengkombinasikannya.  Ada  tiga  cara  yang ditempuh oleh Muhammadiyah dalam berijtihad yaitu: (1) al-Ijtih â d al-Bayâni, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash Alquran dan hadis;
(2) al-Ijtihâd  al-Qiyâsi, yaitu  menjelaskan  hukum  yang  kasusnya  baru  dengan menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Alquran dan Hadis; dan (3) al-Ijtihâd al-Istishlâhi, yaitu menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak  terdapat  dalam  kedua  sumber  hukum  di  atas,  dengan  cara  menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. 39
Sama  halnya  dengan  kelahiran  Kaum  Mudo  di  Minangkabau,  kelahiran Muhammadiyah  yang  membawa  perubahan  pemahaman  keagamaan  (dalam  hal ini  hukum  Islam)  juga  tidak  begitu  saja  dapat  diterima  oleh  seluruh  umat  Islam. Sebagian kelompok umat Islam tidak setuju, bila umat Islam begitu saja melakukan ijtihad,  padahal  kemampuannya  belum  mencapai  tingkat  mujtahid.  Kalangan Nahdatul  Ulama  (NU)  secara  nyata  tidak  sesuai  dengan  paham  ijtihad  ini.  NU
35 Isnawati Rais, “Pemikiran Fiqh …, 325.
36 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran …, 127.
37 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran …, 128.
38 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih (Yogyakarta: t.p., t.t), 278.
39 Fathurrahman  Jamil, Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,  2005),
78.
melihat bahwa permasalahan kalangan Umat Islam dewasa ini sebenarnya adalah masalah ijtihad dan taqlîd . Bagi NU, mengingat pengetahuan ulama sekarang yang sangat terbatas, ijtihad muthlaq (penuh dan menyeluruh) seperti yang dilakukan oleh imam-imam terkenal pada masa lalu seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik (w. 179 H), Imam Syafi’i (w. 204 H), dan Ahmad Ibn Hanbal, tidak mungkin dilakukan  pada  masa  sekarang.  Untuk  menjaga  agar  fatwa  ulama  tidak berdasarkan  hawa  nafsu,  atau  aliran-aliran  lain  di  luar  A hlu  al-Sunnah  wa  Al- Jamâ’ah , maka jalan yang terbaik adalah ver- taqlîd kepada salah satu mazhab yang empat atau ke salah satu dari para imam pengikut mazhab. 40 Adapun taqlîd yang dimaksudkan dalam terminologi NU tidak hanya terbatas pada  sifat  awam  yang  menerima  pendapat  tertentu  tanpa  mengetahui  dalil- dalilnya, tetapi mencakup semua orang yang masih mengandalkan pendapat imam dan  orang  lain  dalam  menetapkan  sebuah  ketentuan  hukum.  Dengan  demikian istilah  mujtahid  hanya  berlaku  untuk  mujtahid muthlaq yang  melakukan  ijtihad dengan  mengandalkan  kemampuan  ilmu  dan  metodologinya  sendiri,  baik  dalam semua bidang maupun dalam bidang-bidang tertentu saja. 41
Ulama  umat  Islam  harus  mengikuti  dan  beramal  dalam  agama  menurut salah  satu  paham fiqh Sunni,  atau  salah  satu  mazhab  yang  empat.  Mereka  harus menjadi  pengikut  salah  satu  dari  mazhab  yang  empat.  Tugas  ulama  sekarang hanyalah  mencari  penyelesaian  masalah  pada  kitab-kitab  ulama  terdahulu,  kitab kuning,  bukan  mencari  langsung  dalam  Alquran  dan  al-Sunnah,  karena  yang demikian itu adalah pekerjaan mujtahid.
Mengandalkan  mazhab  tertentu  dari  empat  mazhab Ahlu  al-Sunnah  wa  la- Jamâ’ah berjalan cukup lama dalam tradisi NU, yaitu sejak 1926 sampai awal tahun 1990-an.  Baru  dalam  Musyawarah  Alim  Ulama  NU  pada  1992  di  Bandar Lampung mulai dirasakan kelemahan-kelemahan mengikuti tradisi seperti di atas. Meskipun  tradisi  kembali  kepada  kitab-kitab  lama  ini  masih  tetap  mendapat penegasan  dalam  musyawarah  ini,  kemungkinan  akan  adanya  pendapat  NU sendiri  dapat  dibenarkan. 42 Hal  ini  dapat  dipahami  dari  prosedur  penjawaban masalah  yang  disusun  sebagai  berikut. Pertama, dalam  kasus  ketika  jawaban  bisa dicukupi  oleh ‘ibarat kitab  dan  di  sana  terdapat  hanya  satu qaul/wajah ,  maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana  diterangkan  dalam  ‘ ibarat tersebut ; Kedua, dalam  kasus  ketika  jawaban  bisa  dicakupi  oleh  ‘ ibarat kitab  dan  di  sana  terdapat lebih  dari  satu qaul/wajah ,  maka  dilakukan taqrir  jama’i untuk  memilih  satu qaul/wajah ; Ketiga, d alam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqu al-masail binazhariha secara jama’i oleh para  ahlinya ; Keempat, dalam  kasus  tidak  ada qaul/wajah sama  sekali  dan  tidak mungkin  diadakan ilhaq, maka  bisa  dilakukan istinbâht  jama’i dengan  prosedur mazhab secara manhaji oleh para ahlinya. 43
40 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam…, 150.
41 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam…, 149.
42 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam…, 148.
43 Keputusan Munas Bandar Lampung, 5-6
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  paling  tidak,  terdapat  dua  metode  bermazhab yang berlaku di NU. Pertama bermazhab secara qaulî , yakni mengambil pendapat yang  sudah  jadi  dalam  mazhab  tertentu.  Kedua,  bermazhab  secara manhâji (metodologis) adalah mengikuti jalan pikiran dan metodologi istinbâht yang dimiliki oleh  imam-imam  tertentu.  Bermazhab  dalam  bentuk  yang  kedua  yakni  secara manhâji inilah  yang  memberikan  kemungkinan  bagi  NU  untuk  menghasilkan pendapat sendiri.
Bermazhab  secara manhâji yang  dikembangkan  oleh  NU,  meskipun menunjukkan  perkembangan  pemikiran  hukum  Islam  NU,  masih  menunjukkan berlakunya keyakinan kalangan NU bahwa ulama atau ahli hukum Islam, sampai saat  ini,  belum  ada  yang  sampai  pada  tingkat  mujtahid.  Itu  sebabnya  bagi  NU seorang  ulama  mesti  mengikuti,  paling  tidak,  metodologi istinbâht hukum  yang berlaku di kalangan ulama yang empat atau bermazhab secara manhâji .
Jika  dibandingkan  metodologi  yang  digunakan  oleh  Muhammadiyah  dan NU  dalam  pemikiran  hukum  Islamnya,  terlihat  adanya  dua  kecenderungan  yang berbeda  pada  keduanya.  NU  tetap  berkeyakinan  bahwa  setiap  muslim  wajib mengikuti  mazhab  tertentu,  termasuk  secara manhâji .  Sedangkan  Muhammadiyah cenderung  untuk  bersikap  terbuka  terhadap  kemungkinan  keluar  dari  mazhab- mazhab hukum Islam yang ada atau bebas mazhab.
Kedua paham yang berbeda ini, kaum tua dan kaum muda, Muhammadiyah dan  NU,  pada  tahap  berikutnya  seperti  dijembatani  oleh  kelompok  ketiga, kelompok  ini  mungkin  bisa  dikatakan  sebagai  kelompok  moderat.  Kelompok  ini memandang  bahwa  umat  Islam  Indonesia  tidak  harus  melepaskan  diri  dari mazhab-mazhab  yang  ada,  namun  harus  bersikap  kritis  terhadap  pendapat- pendapat  yang  terdapat  dalam  mazhab  tertentu.  Mereka  mencoba  merumuskan hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  konteks  Indonesia.  Mereka  ingin  menjawab persoalan  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat  sesuai  dengan  kepribadian  dan watak ke-Indonesiaannya.
Selain itu, isu yang sering muncul tidak lagi isu mengenai persoalan taqlîd dan ijtihad,  atau  isu  mengenai  masalah-masalah  khilafiyah,  melainkan  isu  tentang hukum  Islam  yang  bersifat  lokal.  Pembicaraan  dan  diskusi  tentang  masalah  ini merambat  kepada  pembicaraan  tentang  hukum  mazhab  Indonesia  atau  mazhab Nasional.

## Gelombang Kedua
Munculnya  kelompok  aliran  pemikiran  hukum  Islam  ketiga,  sebagaimana dikemukakan  sebelumnya,  merupakan  babak  baru  pula  dari  pemikiran  hukum Islam  Indonesia.  Penulis  cenderung  untuk  menyebutnya  sebagai  era  modern pemikiran  hukum  Islam  Indonesia.  Era  ini  dimulai  dengan  munculnya  pemikiran tentang  hukum  Islam  mazhab  Nasional.  Tokoh-tokohnya  adalah  pemikir  hukum Islam  kontemporer  Indonesia,  seperti  Hasbi  Ash-Shiddieqie  dan  Hazairin.  Dua tokoh  yang  terkenal  dengan  gagasan  tentang fiqh yang  berkarakter  Indonesia.
Hasbi  menyebutnya  dengan fiqh  Indonesia , 44 sedangkan  Hazairin  menyebutnya dengan mazhab nasional 45 yang kemudian dengan beberapa pertimbangan dia ganti dengan mazhab Indonesia. 46
Dalam  pandangan  Hasbi,  untuk  menuju fiqh Islam  yang  berwawasan keindonesiaan  maka  ada  tiga  bentuk  ijtihad  yang  dapat  dilakukan  :  1)  Ijtihad dengan mengklasifikasikan hukum-hukum produk mujtahid masa lalu untuk dipilih pendapat  mana  yang  cocok  diterapkan  di  Indonesia.  2)  Ijtihad  dengan mengelompokkan  hukum-hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan ‘urf. Hukum  ini menurutnya  dapat  berubah  dengan  perubahan  masa  dan  keadaan  masyarakat.  3) Ijtihad  dengan  mencari  jawaban  hukum  atas  masalah-masalah  baru  yang  timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan, seperti hukum melakukan transplantasi organ tubuh  dan  inseminasi  buatan.  Adapun  dalam  menggali  hukum  Islam  menurut Hasbi  dapat  dilakukan  dengan  dua  metode,  pertama  metode  analogi  deduksi rasional,  seperti  yang  dipakai  Abu  Hanifah,  kedua  metode  komparasi,  metode  ini bisa  dilakukan,  bukan  saja  antarmazhab,  bahkan  antara  mazhab  dengan  hukum adat, hukum agama lain, dan hukum Barat. 47
Berbeda  dengan  Hasbi,  Hazairin  ketika  berbicara  tentang  mazhab Indonesianya  lebih  banyak  berbicara  pada  tataran  praktis  ( fiqh ),  tidak  dalam tataran metodologis (ushul fiqh ). Sehingga tidak dijumpai metodologi hukum Islam yang ditawarkannya bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia. Adapun Mazhab Indonesia yang diharapkan oleh Hazairin adalah mazhab Syafi’i yang diperbarui. Beberapa masalah yang perlu diperbarui itu antara lain mengenai zakat dan bait al- mâl yang  harus  disesuaikan  dengan  tuntutan  moderen  dalam  alam  negara Pancasila,  masalah  perkawinan,  emansipasi  wanita,  serta  perlunya  pembentukan masyarakat  yang  diridhai  Allah,  yaitu  masyarakat  yang  bercorak  parental.  Begitu juga  dengan  masalah kewarisan  diperlukan  pula adanya  kewarisan  yang bercorak parental. 48
Selain  dua  tokoh  di  atas  terdapat  tokoh  lain  yang  juga  memfokuskan pemikirannya  terhadap  pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  yakni  Amir Syarifuddin, Guru Besar Fiqh dan Ushul Fiqh IAIN Imam Bonjol Padang. Hampir sama  dengan  pandangan  kedua  tokoh  pemikir  hukum  Islam  yang  disebutkan sebelumnya, dalam pandangannya mengenai pembaruan pemikiran hukum Islam, Amir  juga  mengemukakan  perlunya  mewujudkan  hukum  Islam  yang  berkarakter Indonesia.  Adapun  yang  ditawarkannya  bagi  pembaruan  hukum  Islam  adalah
44 Gagasan  tentang  perlunya Fiqh Indonesia  ini  untuk  pertama  kali  digulirkan  pada  tahun  1940. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Hasbi ketika dia berusia 36 Tahun. Iskandar Ritonga, Membumikan Hukum Islam di Nusantara: Biografi dan Pemikiran Lima Tokoh Hukum Islam Indonesia (Jakarta Selatan: Quantum, 2000), 105.
45 Gagasan ini  dikemukakan  oleh  Hazairin  ketika menyampaikan  pidato  pembukaan  perguruan  tinggi Islam di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1951, atau sebelas tahun setelah gagasan Fiqh Indonesianya Hasbi Ash-Shiddieqy. Baca Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta : Penerbit Bina Aksara, Cet. III, 2000), 153.
46 Penggantian  nama  dengan  Mazhab  Indonesia  ini  dikemukakan  Hazairin  pada  tanggal  7  Desember 1961,. Lihat Hazairin, Hukum Keluarga Nasional (Jakarta :Penerbit Tintamas, Cet. III, 2000), 5-6.
47 Lihat  Hasbi  ash-Shiddieqy, Hukum  Islam  Mempunyai  Daya  Elastis,  Lengkap,  Bulat  dan  Tuntas (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 2001), 159.
48 Hazairin, Hukum Keluarga…, 6
perlunya  melahirkan  hukum  waris  Nasional.  Kehadiran  hukum  waris  Nasional  di Indonesia,  menurut  Amir,  merupakan  suatu  yang  niscaya  adanya.  Hukum  Waris Nasional  tersebut  merupakan  konsekuensi  yang  harus  diwujudkan  setelah  adanya hukum  perkawinan  Nasional.  Karena,  antara  hukum  waris  dengan  hukum perkawinan memiliki kaitan yang sangat erat.
Adapun  hukum  waris  Nasional  yang  dimaksudkan  Amir  adalah “Seperangkat  peraturan  tertulis  yang  mengatur  hal  ihwal  peralihan  harta  orang yang  telah  mati  kepada  yang  masih  hidup,  yang  dibuat  dan  dilaksanakan    oleh badan negara, yang berlaku untuk  semua warga negara Indonesia”. 49
Dari ketiga tokoh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dikemukakan di atas, benar yang dikemukakan oleh J.N.D. Anderson dan John L. Esposito 50 bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu- isu  hukum  masih  bertumpu  pada  pendekatan  edhoch  dan  terpilah-pilah  dengan menggunakan prinsip takhayyur 51 dan talfiq 52
Seperti  ini  pula  anggapan  Coulson  yang  lebih  jauh  mengemukakan  bahwa pembaruan  hukum  Islam  itu  menampakkan  diri  dalam  empat  bentuk  yaitu:  1) Adanya  upaya  pengkodifikasian  hukum  Islam  menjadi  undang-undang  negara. Sehingga,  hukum  Islam  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi  warga negara  dan  memiliki  sanksi  hukum  bagi  yang  melanggarnya;  2)  Munculnya kembali  prinsip takhayyur (elektik),  di  mana  setiap  orang  Islam  bebas  memilih pendapat para imam mazhab untuk dpegangnya. Bahkan, dalam pengkodifikasian hukum  pun  para  wakil  rakyat  tidak  lagi  terikat  pada  suatu  mazhab  tertentu, melainkan  bebas  untuk  memilih  pendapat  mazhab  yang  dianggap  sesuai  dengan kemashlahatan umum; 3) Munculnya upaya untuk mencari alternatif hukum baru secara  lues  dan  elastis,  guna  mengantisipasi  perkembangan  dari  peristiwa  hukum baru yang terjadi; 4) Munculnya upaya perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru, sesuai dengan perkembangan masyarakat. 53
Kecenderungan  pembaruan  seperti  yang  dikemukakan  di  atas  tampaknya masih bertahan sampai saat ini. Hal tersebut paling tidak tercermin dari pendapat- pendapat  yang  dikemukakan  terakhir.  Di  samping  itu,  perlu  juga  dikemukakan bahwa kecenderungan seperti yang dikemukakan tersebut menjadi kecenderungan banyak negara Muslim di dunia.

## Kesimpulan
Hukum Islam yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam, masuk dan berkembang  di  Indonesia  bersamaan  dengan  masuk  dan  berkembangnya  agama Islam  di  kawasan  ini.  Hukum  Islam  yang  berkembang  pada  periode  awal  adalah
49 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran…, 139.
50 Anderson, Law Reform in the Muslim World (London : Univesity of London the Athlon Press, 2002), 42;
John L. Esposito, Wumen in Muslim Family Law, (Cyracus: Cyracus University Press, 2000), 94-102.
51 Takhayyur adalah  suatu  metode  yurisprudensi  yang  karena  dalam  situasi    spesifik    dibolehkan meninggalkan mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab lainnya . Baca Anderson, Law Reform… , 51
52 Talfiq adalah  suatu  metode  mengkombinasikan  berbagai  mazhab  untuk  membentuk  peraturan tunggal. Anderson, Law Reform… , 55-56
53 N. J. Coulson, A History of Islamic Law , (Edinburgh : Edinburgh University Press,2000), 149-201.
hukum  Islam  dalam  Mazhab  Syafi’i.  Mazhab  ini  dipegang  secara  kuat  sampai terjadinya  pembaruan  pemikiran  hukum  Islam,  awal  abad  20.    Paling  tidak, terdapat  dua  gelombang  pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia. Gelombang  pertama  merupakan  upaya  untuk  keluar  dari  kungkungan taqlîd , sebaliknya  menggalakkan  ijtihad.  Sedangkan  gelombang  kedua  merupakan gelombang lahirnya pemikiran fiqh mazhab nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Shagir. Perkembangan  Ilmu  Fiqh  dan  Tokoh-Tokohnya  di  Asia  Tenggara. Solo: Ramadani, 2004. Ahmad, Abdullah. Al-Munir, Vol. III, Nomor 5, 7 Mei 2000. Ali, Khatib. Burhan al-Haq . t.t.: t.p., 2000.
Ali, Muhamma Daud.  “Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional: Suatu Analisa  Terhadap  RUU  Peradilan  Agama”, Hukum  dan  Pembangunan, No.  6, Tahun Ke-XIX, Desember 2000.
al-Mizan , Nomor  Pertama, Tahun Ketiga, 1 Muharam 1422 H./ 2001 M. Amrullah,  Haji  Abdul  Karim. Pedoman  Guru. Payakumbuh:  Percetakan  Fort  de Cokc, 2000.
Anderson. Law  Reform  in  the  Muslim  World. London  :  Univesity  of  London  the Athlon Press, 2002.
Azra,  Azyumardi.  “The  Transmission  of  Al-Manar’s  Reformism  to  the  Malay- Indonesian  World:  The  Cases  of  Al-Imam  and  Al-Munir”, Studia  Islamika:
Indonesian Journal For Islamic Studies, Volume 6, Number 3, 2000. Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad VII dan VIII, cet. ke 4. Bandung: Mizan, 2008. Azra,  Azyumardi. Renaissance  Islam  Asia  Tenggara;  Sejarah  Wacana  dan  Kekuasaan ,  cet.
ke 2. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
Baihaqy (ed). Agama Ulama dan Pembangunan . Jakarta : Diperta, 2005. Bruinessen,  Martin  Van. Kitab  Kuning  Pesantren  dan  Tarekat  Tradisi-Tradisi  Islam  di
Indonesia . Bandung: Mizan, 2007.
Coulson,  N.  J. A  History  of  Islamic  Law .  Edinburgh  :  Edinburgh  University  Press,
2000.
Daya, Burhanuddin. Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana,
2008.
Esposito, John L. Wumen in Muslim Family Law. Cyracus: Cyracus University Press,
2002.
HAMKA. Ayahku. Jakarta: Umminda, 2001. Hazairin. Hukum Keluarga Nasional. Jakarta: Penerbit Tintamas, Cet. III, 2000. Hazairin. Tujuh  Serangkai  Tentang  Hukum, Jakarta:  Penerbit  Bina  Aksara,  Cet.  III, 2004.
Jamal,  Murni. DR.  H.  Abdul  Karim  Amrullah:  Pengaruhnya  dalam  Gerakan  Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20 . Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
Jamil,  Fathurrahman. Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah .  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 2005. John, L. Esposito. Women in Muslim Family Law, Cyracus: Cyracus University Press, 2000.
Ka’bah, Rifyal. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Yarsi, 2003. Nasution, Harun. Pembaruan Dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 2014. Noer, Deliar. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES, 2005. Rais,  Isnawati.  “Pemikiran Fiqh Abdul  Hamid  Hakim  (Suatu  Studi  Tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia)” Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam. Jakarta; Perpustakaan UIN, 2000. Ritonga, Iskandar. Membumikan Hukum Islam di Nusantara: Biografi dan Pemikiran Lima Tokoh Hukum Islam Indonesia. Jakarta Selatan : Quantum, 2000. Shiddieqy  (ash-),  Hasbi. Hukum  Islam  Mempunyai  Daya  Elastis,  Lengkap,  Bulat  dan Tuntas. Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 2001. Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Pemikiran  Dalam  Hukum  Islam. Padang:  Angkasa Raya, 2011. Syarifuddin,  Amir. Pengaruh  Mazhab  Dalam  Pengajian  Fiqh  dan  Ushul  Fiqh  di  Asia Tenggara, Makalah  Seminar  Antarbangsa  Pengajian  Islam  di  Asia  Tenggara, Universiti Brunei Darussalam, 2005