Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Analisis Metode Ekualisasi sebagai Mitigasi Risiko Perpajakan pada Usaha Travel Haji & Umrah PT. X
Nabilla Zalfa Adiba *1 , Syaiful Anas 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia Email: 1 nabilla20005@mail.unpad.ac.id, 2 syaiful.anas@unpad.ac.id

## Abstrak
Pada tahun 2019 PT. X mendapatkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) karena tidak memotong atas seluruh objek pajaknya sehingga mendapatkan sanksi denda yang besar. Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,  maka  PT.  X  perlu  melakukan  metode  ekualisasi  untuk  kewajiban  pajaknya  tahun  2023  supaya  dapat mengetahui faktor penyebab dari perbedaan selisih hasil ekualisasi serta mengetahui implikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi risiko perpajakan dengan menggunakan metode ekualisasi terhadap laporan SPT Masa PPN, SPT Masa Unifikasi, SPT Masa PPh Pasal 21 selama 12 bulan dengan SPT Tahunan PPh Badan pada PT. X tahun 2023 Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  pada  objek  penelitian  selama  tahun  2023.  Hasil  penelitian  ini terbukti bahwa penerapan metode ekualisasi dapat memitigasi risiko perpajakan dengan ditemukannya perbedaan selisih  pada  hasil  ekualisasi  sebesar  Rp176.335.667  karena  terdapat  objek  PPh  Pasal  23  berupa  biaya  jasa sponsorship dan sewa kendaraan yang belum dilakukan pemotongan. Maka dari itu solusi kedepannya, sebaiknya PT. X melakukan ekualisasi secara rutin, membuat rangkuman atas biaya yang dipotong pajak penghasilan, dan mengadakan pelatihan pagi karyawan agar memahami peraturan perpajakan.
Kata kunci : Ekualisasi, SPT Masa, SPT Tahunan PPh Badan, Selisih Perbedaan

## Abstract
In 2019 PT. X received an Audit Results Notification Letter (SPHP) for not deducting all tax objects, resulting in a large fine. So that this incident does not happen again, PT. X needs to carry out an equalization method for its tax  obligations  in  2023  in  order  to  find  out  the  cause  of  the  difference  in  the  difference  in  the  results  of  the equalization and know the impact. This research aims to mitigate tax risks by using an equalization method for Periodic VAT SPT reports, Unification Period SPTs, Periodic Income Tax Article 21 SPTs for 12 months with Annual  Corporate  Income  Tax  SPTs  at  PT.  X  2023  This  research  is  applied  research  that  uses  a  case  study approach with a qualitative descriptive research method. The data used includes primary and secondary data, obtained through observation, interviews and documentation on research objects during 2023. The results of this research prove that the application of the equalization method can mitigate tax risks by finding a difference in the equalization results of IDR 176,335,667 because there is the object of Income Tax Article 23 is in the form of sponsorship and vehicle rental service fees which have not been deducted. Therefore, the future solution, it would be  better  if  PT.  X  Carry  out  routine  equalization,  summarize  costs  that  reduce  tax  income,  and  hold  morning training for employees to understand tax regulations.
Keywords : Annual Corporate Income Tax SPT, Differences, Equalization, Periodic SPT

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi sistem perpajakan di negara Indonesia terjadi di tahun 1983, perubahan signifikan dari official assessment system menjadi self assessment system . Faktor penyebab terjadinya reformasi pajak antara lain karena regulasi dan tata pelaksanaan sistem perpajakan yang tidak diatur dengan baik. Dalam praktik official assessment system , semua tanggung jawab terletak sepenuhnya pada fiscus, sedangkan dalam self  assessment  system memberi  kewenangan  terhadap  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar (Putra, Agustin, & Setiawan, 2020).
Dalam praktik di lapangan secara keseluruhan tidak semua potensi pajak yang tersedia dapat digali karena  banyak  sekali  Wajib  Pajak  yang  belum  menyadari  akan  keutamaan  mematuhi  kewajiban perpajakan.  Sistem self  assessment  system menuntut  integritas  tinggi  dari  Wajib  Pajak  namun  juga membuka peluang bagi kesalahan baik yang tidak sengaja maupun manipulasi yang disengaja sehingga menimbulkan risiko perpajakan. Pada situasi ini, self assessment system memungkinkan Wajib Pajak melakukan salah hitung, salah setor, dan kesalahan-kesalahan lainnya karena Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Yani & Nandanani, 2020).
DDTC News (2023) menjelaskan data disampaikan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin (27/3/2024) bahwa setidaknya selama tahun 2018- 2022 jumlah Wajib Pajak sudah diperiksa oleh DJP fluktuatif, namun Wajib Pajak Badan meningkat pada  tahun  2022  sebesar  32.427  orang  yang  mencakup  sekitar  74,04%  dari  total  Wajib  Pajak  yang diperiksa pada tahun 2022. Sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang diperiksa sebesar 11.371 orang. Pemeriksaan yang mendominasi yaitu pemeriksaan pada Wajib Pajak badan.
Berikut rincian jumlah Wajib Pajak yang diperiksa selama tahun 2018 - 2022.
Gambar 1. Jumlah Wajib Pajak yang Diperiksa (2018-2022) Sumber: Data yang disampaikan ketika rapat kerja dengan Komisi XI DPR (27/3/2023) (tangkapan
layar Youtube) (https://news.ddtc.co.id/)
Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa tingginya pemeriksaan Wajib Pajak yang dilakukan oleh DJP menunjukkan adanya indikasi atau kecurigaan terhadap tingkat ketidaksesuaian/ketidakpatuhan  pajak  yang  signifikan  di  kalangan  Wajib  Pajak.  Tingkat ketidaksesuaian/ketidakpatuhan  yang  tinggi  dapat  memotivasi  DJP  untuk  meningkatkan  aktivitas pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan dengan tujuan memvalidasi bahwa Wajib Pajak sudah benar- benar  patuh  atas  pengaturan  perpajakan  dengan  menyampaikan  peloporan  pajak  secara  valid (Sukmawati & Winata, 2019).
Salah  satu  upaya  bisa  dilaksanakan  oleh  Wajib  Pajak  guna  memitigasi  risiko  perpajakan  dan mempersiapkan diri terhadap pemeriksaan yakni melaksanakan perencanaan pajak atau tax planning . Upaya yang dapat dilakukan dalam merencanakan perpajakan yaitu dengan memahami berbagai teknik dan metode pemeriksaan yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak. Salah satu teknik pemeriksaan yang sering  digunakan  oleh  DJP  yaitu  metode  ekualisasi  karena  untuk  menganalisis  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Metode ekualisasi dilakukan sebagai wujud tax planning untuk menghindari temuan kesalahan atau risiko pajak di masa mendatang (Lestari, 2018).
Sejalan  dengan  peraturan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-10/PJ/2017  tentang Petunjuk  Teknis  Pemeriksaan  Lapangan  dalam  Rangka  untuk  Menguji  Kepatuhan  Pemenuhan Kewajiban  Perpajakan  dijelaskan  terdapat  beberapa  teknik  pemeriksaan  diantaranya  yaitu  metode ekualisasi. Ekualisasi diartikan sebagai proses pengecekan untuk menyesuaikan pendapatan dari objek
28.405,00 35.391,00 35.589,00 29.491,00  32.427,00 12.235,00 26.410,00 33.842,00 12.291,00 11.371,00 - 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 2018 2019 2020 2021
2022
Jumlah Wajib Pajak yang Diperiksa (2018-2022) WP Badan WP OP
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
pajak yang terdapat pada laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan pendapatan dari objek pajak yang terlapor dalam SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT Masa  Unifikasi  (Sukmawati  &  Winata,  2019).  Tujuan  dilakukannya  ekualisasi  pajak  supaya  Wajib Pajak dapat menghindari pelaporan pajak yang tidak sesuai antara suatu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya (Sayekti & Sarjono, 2022). Selain itu, agar Wajib Pajak dapat meminimalisir koreksi pajak yang akan dilakukan oleh DJP dan sebagai persiapan untuk menghadapi pemeriksaan sehingga Wajib Pajak telah memiliki persiapan yang matang dan telah memiliki alasan yang kuat bahwa yang dilakukan Wajib Pajak atas terbitnya pemeriksaan bukanlah upaya untuk penghindaran pajak.
PT. X adalah agensi tour dan perjalanan yang mengutamakan produk perjalanan Umroh dan Haji, hingga Halal Tour. PT. X telah disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari bulan April tahun 2023.  Berdasarkan  hasil  observasi  awal,  diketahui  pada  tahun  2023  PT.  X  mendapatkan  Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atas koreksi pada PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23  untuk  tahun  pajak  2019.  Agar  kejadian  pada  tahun  2019  tidak  terulang  kembali,  PT.  X  dapat memitigasi  risiko  pemeriksaan  pajak  dengan  melakukan  metode  ekualisasi  sehingga  PT.  X  dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar.
Dengan demikian, untuk memitigasi dari risiko pemeriksaan pajak diperlukan perencanaan pajak berupa  penerapan  metode  ekualisasi.  PT.  X  dapat  melakukan  metode  ekualisasi  untuk  mengambil langkah-langkah pencegahan ketika menghadapi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dengan mengidentifikasi penyebab perbedaan dalam pelaporan sehingga PT. X dapat memberikan penjelasan yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  terjadi.  Jika  tidak  segera  diantisipasi  tentunya  akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melaksanakan penelitian di SAR Tax & Management Consultant yang menjadi lembaga jasa perpajakan dan manajemen terhadap kliennya, yaitu PT. X. Dari permasalahan  yang  ada  pada  PT.  X,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  penelitian  ini  dengan  tujuan memahami proses pelaksanaan metode ekualisasi antara laporan keuangan dan SPT pada PT. X, faktor- faktor penyebab perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan SPT, implikasi metode ekualisasi sebagai mitigasi risiko perpajakan, serta pandangan konsultan pajak terhadap mitigasi risiko perpajakan pada PT. X.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis dan Metode Penelitian
Jenis pada penelitian ini adalah penelitian terapan ( applied research ) dengan pendekatan case study yakni strategi peneliti yang dilakukan dengan mengkaji lebih mendalam sebuah peristiwa, proses, dari satu  individu  atau  lebih  pada  subjek  penelitian.  Penggunaan  metode  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu dapat memberikan gambaran peristiwa atau situasi yang akurat. Selain itu, karena penelitian kualitatif termasuk penelitian eksplorasi sehingga memberikan penjelasan secara menyeluruh (Saunders et al., 2016).
Subjek penelitian ini adalah PT. X yang merupakan klien dari SAR Tax & Management Consultant dan  bergerak  di  bidang tour  &  travel .  Penulis  akan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder  sebagai sumber  data.  Data  primer  diperoleh  melalui  observasi  yang  mana  peneliti  melakukan  pengamatan langsung terhadap subjek dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Selain itu, data primer juga didapatkan  dari  wawancara  mendalam  dengan  staf  PT.  X  serta  konsultan  pajak  dari  SAR  Tax  & Management Consultant. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau pengumpulan dokumen  dan  data  perusahaan  yang  relevan  dengan  pembahasan  metode  ekualisasi,  seperti  laporan keuangan, laporan SPT, dan lain-lain.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi  adalah kemampuan  seseorang untuk  menggunakan  pengamatannya melalui  hasil  kerja pancaindra. Dalam hal ini pancaindra digunakan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap  tadi,  dicatat  dan  selanjutnya  catatan  tersebut  dianalisis.  Melalui  kegiatan  observasi,
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
peneliti  dapat  mengamati  kondisi  yang  sebenarnya  terjadi  pada  perusahaan  sehingga  peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penerapan metode ekualisasi pada PT. X.
b. Wawancara
Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) mengemukakan  pertanyaan  dan  pewawancara  (interviewer)  memberi  jawaban  dari  pertanyaan tersebut  (Sekaran  &  Bougie,  2017).  Teknik  wawancara  yang  dilaksanakan  yakni  wawancara mendalam  (indepth  interview)  dalam  penelitian  ini,  mempergunakan  panduan  wawancara (interview  guide).  Wawancara  pada  penelitian  ini  dilaksanakan  terhadap  pihak  terlibat  dalam implementasi metode ekualisasi untuk memitigasi risiko perpajakan yaitu para konsultan pajak di SAR Tax & Management Consultant.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yang baik membantu peneliti untuk mereplikasi penelitian, mengoreksi kesalahan atau ketidaksesuaian,  dan  menghindari  bias  (Creswell,  2017).  Pada  penelitian  ini,  studi  dokumentasi dilaksanakan untuk mengumpulkan data terkait analisis metode ekualisasi sebagai bentuk mitigasi risiko perpajakan pada PT. X. Adapun sumber dokumentasi yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa Unifikasi, SPT Tahunan PPh Badan, dan dokumen perpajakan lainnya yang didukung dengan UU KUP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Surat (SE) Dirjen Pajak, dan dari literatur dari penelitian terdahulu.

## 2.3. Teknik Pengolahan Data
a. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah
Di tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dan persiapan data hasil wawancara yang telah diperoleh  dengan  melakukan  transkrip  data.  Data  yang  telah  dikumpulkan  akan  dijadikan  dasar untuk melakukan analisis metode ekualisasi yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi.
b. Review seluruh data terkumpul
Pada  tahap  ini  agar  penuli  mengetahui  data  apa  yang  sudah  didapatkan,  dari  mana  sumber  data. Dengan  demikian,  peneIiti  harus  memahami  setiap  informasi  yang  didapatkan  serta membandingkan dengan informasi dari informan yang lain.
c. Mengolah dan menganalisis data
Di  tahap  ini  penulis  melakukan  penerapan  metode  ekualisasi  laporan  SPT  Masa  dengan  laporan keuangan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 pada PT. X.
d. Menghubungkan antar data.
Di tahap ini peneliti mencari hubungan dari data satu dengan data lain dan mendeskripsikannya. Selain itu, pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan selisih
e. Memaknai data yang sudah diproses
Dalam  tahap  ini  peneliti  akan  menemukan  suatu  gagasan  atas  jawaban  dari  permasalahan  yang dialami PT. X.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekualisasi merupakan proses membandingkan laporan keuangan yang terdapat pada SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa selama 12 bulan guna mencapai hasil yang sama antara laporan keuangan dan  SPT  masa  yang  dilaporkan.  Untuk  memitigasi  dari  berbagai  risiko  perpajakan  sebaiknya  PT.  X melakukan  ekualisasi terlebih  dahulu dengan  penyesuaian/pencocokan terhadap  beberapa jenis  pajak yang  terkait.  Hal  ini  bertujuan  sebagai  langkah  preventif  untuk  mengantisipasi  potensi  pemeriksaan pajak  dan  sebagai  tindakan  bahwa  kewajiban  perpajakan  yang  sudah  sesuai  ketentuan  perundang- undangan.
Metode ekualisasi yang PT. X lakukan untuk memitigasi risiko perpajakan, yaitu:
• Ekualisasi pendapatan peredaran usaha dan objek PPN
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
• Ekualisasi  pembelian  (harga  pokok  penjualan)  dan  biaya  dengan  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP) PPN Masukan
• Ekualisasi biaya gaji dan objek PPh Pasal 21
• Ekualisasi biaya sehubungan jasa dan sewa dengan PPh Potong Pungut

## 3.1. Ekualisasi Pendapatan Peredaran Usaha dan Objek PPN
Prosedur  ekualisasi  untuk  penjualan  dilakukan  dengan  membandingkan  peredaran  usaha  yang terdapat pada Formulir 1771-I pada SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah seluruh penyerahan yang terdapat di SPT Masa PPN selama tahun 2023. Implementasi dan penerapan metode ekualisasi penjualan pada PT. X, yaitu :
Tabel 1. Ekualisasi Penjualan Pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan PT. X Tahun
2023 Ekualisasi Selisih SPT Masa PPN SPT Tahunan 63.838.626.051 93.739.435.961 (29.908.809.910) Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah
Pada Tabel 1. berdasarkan hasil pencocokan jumlah seluruh penyerahan pada SPT Masa PPN pada bulan Mei-Desember tahun 2023 sebesar Rp63.838.626.051 dengan peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp93.739.435.961 ditemukan selisih sebesar Rp29.908.809.910.
Adapun penyebab selisih sebesar Rp29.908.809.910 yang berasal dari hasil ekualisasi pendapatan peredaran  usaha  dan  objek  PPN  atau  ekualisasi  penjulan  dikarenakan  PT.  X  yang  baru  dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April tahun 2023 sehingga baru melaporkan kewajiban SPT Masa PPN pada bulan  berikutnya  yaitu  bulan  Mei  Tahun  2023.  Jadi  perbedaan  selisih  sebesar  Rp29.908.809.910 merupakan jumlah seluruh penyerahan PT. X pada bulan Januari-April tahun 2023 yang memang tidak tercantum pada SPT Masa PPN karena pada bulan tersebut PT. X belum PKP. Oleh karena itu penyebab perbedaan  selisih  pada  ekualisasi  pendapatan  peredaran  usaha  dan  objek  PPN  bukanlah  bentuk penghindaran  pajak  tetapi karena  PT.  X  yang baru  dikukuhkan sebagai  PKP  pada  bulan  April tahun 2023.

## 3.2. Ekualisasi Pembelian (Harga Pokok Penjualan) dan Biaya dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masukan
Prosedur  ekualisasi  untuk  pembelian  dilakukan  dengan  melakukan  perbandingan  antara  jumlah pembelian bahan/barang dagangan yang terdapat pada Form 1771-II SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah satu tahun masa pajak objek PPN Masukan pada SPT Masa PPN. Implementasi dan penerapan metode ekualisasi pembelian pada PT. X, yaitu:
Tabel 2. Ekualisasi Pembelian Pada SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan PT. X Tahun
2023 Ekualisasi Selisih SPT Masa PPN SPT Tahunan - 82.189.145.860 (82.189.145.860) Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah
Pada Tabel 2. berdasarkan hasil pencocokan jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan pada SPT  Masa  PPN  pada  bulan  Mei-Desember tahun  2023  sebesar  Rp0  dengan  pembelian  bahan/barang dagangan  pada  SPT  Tahunan  PPh  Badan  tahun  2023  sebesar  Rp82.189.145.860  ditemukan  selisih sebesar Rp82.189.145.860.
Adapun jumlah  pajak  yang  dapat  diperhitungkan  yang  terdapat  pada  SPT  Masa  PPN  dari  bulan Mei-Desember  tahun  2023  dengan  total  Rp0.  Hal  ini  disebabkan  karena  PT.  X  berbentuk  jasa  biro
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## perjalanan wisata sehingga terdapat ketentuan kredit pajak masukan yang diatur melalui Pasal 5 PMK 71/2022.
"Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat mengkreditkan pajak  masukan  atas  perolehan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak,  impor  Barang  Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang berhubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)."
Dari  peraturan  tersebut menjelaskan  bahwa  Pajak  Masukan  terkait  dengan  penyerahan  jasa  biro perjalanan  wisata  tidak  dapat  dikreditkan.  Ketentuan  ini  berlaku  baik  ketika  penyerahan  jasa  biro perjalanan wisata dihitung menggunakan DPP nilai lain maupun dengan besaran tertentu. Oleh karena itu,  jumlah  pajak  masukan  yang  dapat  diperhitungkan  pada  SPT  Masa  PPN  bulan  Mei-Desember totalnya Rp0. Dapat dikatakan bahwa PT. X dalam melaksanakan kewajiban PPN sudah sesuai dengan peraturan perpajakan karena tidak mengkreditkan pajak masukan yang dapat di perhitungkan pada SPT Masa PPN sehingga atas perbedaan selisih dari ekualisasi pembelian ini bukanlah upaya Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak.

## 3.3. Ekualisasi Biaya Gaji dan Objek PPh Pasal 21
Ekualisasi  ini  didasarkan  pada  perbandingan  seluruh  gaji,  bonus,  gratifikasi,  honorarium,  THR, upah  tenaga  kerja,  dan  objek  yang  berkaitan  dengan PPh  Pasal  21  yang  telah  dilaporkan  pada  Form 1771-II SPT Tahunan PPh Badan dengan total penghasilan bruto pada SPT Masa PPh Pasal 21 dalam satu tahun yang sama. Implementasi dan penerapan metode ekualisasi biaya gaji pada PT. X, yakni:
Tabel 3. Jumlah Seluruh Penghasilan Bruto pada SPT Masa PPh Pasal 21 PT. X Tahun  2023
Ekualisasi Selisih SPT Masa PPh Pasal 21 SPT Tahunan 3.302.813.289 3.081.242.186 221.571.112 Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah
Pada Tabel 3. berdasarkan hasil pencocokan penghasilan bruto yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 dari bulan Januari sampai Desember tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.302.813.298 dengan gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dsb pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp3.081.242.186 ditemukan selisih sebesar Rp221.571.112.
Adanya selisih antara gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dsb yang telah dilaporkan pada Form 1771-II SPT PPh Badan dengan total penghasilan bruto pada SPT Masa PPh Pasal 21 karena fee ustaz  pendamping  haji  &  umrah  senilai  Rp221.571.112  sudah  dipotong  PPh  Pasal  21  yang dicantumkan pada harga pokok penjualan atau pembelian bahan/barang dagangan di Form 1771-II SPT Tahunan PPh Badan karena fee ustaz pendamping haji & umrah merupakan bagian dari kegiatan usaha, sedangkan pada bagian gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dsb pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 hanya mencantumkan biaya penghasilan untuk karyawan PT. X.

## 3.4. Proses Ekualisasi Biaya sehubungan Jasa dan Sewa dengan PPh Potong Pungut
Proses Ekualisasi ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan pada SPT Masa Unifikasi selama 12 bulan dengan objek pajak yang terkait pada SPT Tahunan PPh Badan. Pada PT. X sesuai dengan jenis usahanya diketahui untuk SPT Unifikasi, PT. X melaporkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga proses ekualisasi dilakukan dengan perbandingan biaya jasa dan sewa selain tanah atau bangunan yang terdapat pada SPT PPh Tahunan Badan dengan saldo objek PPh Pasal 23 dan PPh Pasal  4  ayat  (2)  dalam  SPT  Masa  PPh  Unifikasi  tahun  2023.  Implementasi  dan  penerapan  metode ekualisasi biaya sehubungan jasa dan sewa dengan PPh Potong Pungut pada PT. X, yakni:
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Tabel 5. Hasil Ekualisasi Biaya sehubungan Jasa dan Sewa dengan PPh Potong Pungut Ekualisasi Selisih Jenis Pajak SPT Unifikasi SPT Tahunan Biaya sehubungan dengan jasa 371.687.333 501.421.502 (129.734.169) Biaya sewa - 46.621.500 (46.621.500) Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah
Pada Tabel 5. berdasarkan hasil pencocokan biaya sehubungan dengan jasa yang dilaporkan pada SPT  Masa  Unifikasi  dari  bulan  Januari  sampai  Desember  tahun  2023  yaitu  sebesar  Rp371.687.333 dengan  biaya  sehubungan  dengan  jasa  pada  SPT  Tahunan  PPh  tahun  2023  sebesar  Rp501.421.502 ditemukan  selisih  sebesar  Rp129.734.169.  Sedangkan,  pada  hasil  pencocokan  biaya  sewa  yang dilaporkan  pada  SPT  Masa  Unifikasi  bulan  Januari  sampai  Desember  tahun  2023  yaitu  sebesar  Rp0 dengan biaya sewa pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp46.621.500 ditemukan selisih sebesar Rp46.621.500.
Atas  perbedaan  selisih  tersebut  maka  diperlukan  analisis  untuk  mencari  tahu  faktor  penyebab perbedaan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 6. Hasil Ekualisasi Biaya Sehubungan Jasa dan sewa dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat
(2) Masa EKUALISASI Selisih PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) pada SPT Masa Unifikasi Biaya Sehubungan Jasa dan Sewa SPT Tahunan PPh Badan Januari 25.500.000 51.349.270 (25.849.270) Februari 25.500.000 49.420.980 (24.320.980) Maret 27.500.000 53.148.201 (25.648.201) April 29.700.000 54.719.432 (25.019.432) Mei 27.500.000 56.396.248 (28.896.284) Juni 28.750.000 28.750.000 Juli 33.808.333 33.808.333 Agustus 28.750.000 28.750.000 September 33.010.000 33.010.000 Oktober 5.570.000 5.570.000 November 45.505.400 92.126.900 (46.621.500) Desember 60.413.600 60.413.600 Jumlah 371.687.333 547.863.000 (176.355.667) Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah
Pada Tabel 6. diketahui dari hasil ekualisasi biaya sehubungan jasa dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal  4  ayat  (2)  terdapat  selisih  perbedaan  pada  bulan  Januari,  Februari,  Maret,  April,  Mei,  dan November  sebesar  Rp176.355.667.  Selisih  tersebut  disebabkan  karena  terdapat  objek  PPh  Pasal  23 sehubungan  dengan  jasa  sponsorship  yang  belum  dilakukan  pemotongan.  Selain  itu,  terdapat  selisih perbedaan pada bulan November yaitu sebesar Rp46.621.500 yang disebabkan karena terdapat objek PPh Pasal 23 sehubungan dengan sewa kendaraan yang belum dilakukan pemotongan. Perbedaan selisih dari hasil ekualisasi disebabkan karena ketidaktelitian staf PT. X yang belum memotong seluruhnya PPh Pasal 23 sehingga tidak tertib dalam menjalankan administrasi perpajakannya.

## 3.5. Implikasi atas Metode Ekualisasi yang Sudah Dilakukan pada PT. X
Impilikasi pada jenis ekualisasi pendapatan peredaran usaha dan objek PPN, ekualisasi pembelian HPP dan biaya dengan DPP PPN Masukan, dan ekualisasi biaya gaji dengan objek PPh Pasal 21. Pada beberapa  jenis  ekualisasi  tersebut  penyebab  atas  perbedaan  selisih  tidak  menunjukkan  indikasi penghindaran pajak sehingga tidak ada implikasinya. Sedangkan, pada ekualisasi biaya sehubungan jasa
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
dan sewa dengan PPh Potong Pungut PT. X harus melakukan pembetulan SPT Masa Unifikasi pada bulan  Januari,  Februari,  Maret,  Mei,  dan  November  tahun  2023.  Adapun  pembetulan  SPT  Masa Unifikasi yang sudah dilakukan sebagai berikut:
Tabel 7. Pembetulan SPT Masa Unifikasi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, November tahun
2023 Januari Februari Maret April Mei November Jumlah PPh Yang Telah Dilakukan Pemotongan Pasal 23 1.026.985  996.420  1.062.964  1.094.389  1.127.926 1.132.630  6.441.313 Pasal 4 Ayat (2) - - - - - 621.169 621.169 Rekapitulasi PPh - Jumlah Total PPh 1.026.985  996.420  1.062.964  1.094.389  1.127.926 1.753.799  7.062.482 Jumlah Total PPh Yang Disetor Pada SPT Yang Dibetulkan 510.000  510.000 550.000 594.000 550.000 821.369  3.535.369 Jumlah PPh Yang Kurang (Lebih) Disetorkan Karena Pembetulan 516.985  486.420 512.964 500.389 577.926 932.430  3.527.113

## Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah
Pada tabel 7. Berdasarkan hasil dari perhitungan dari ekualisasi biaya sehubungan jasa dan sewa dengan PPh Potong Pungut terdapat potensi kurang bayar atau belum dilaporkannya PPh Pasal 23 pada SPT Masa Unifikasi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, November yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp3.527.113. PT. X juga menerima resiko berupa sanksi administrasi karena belum memotong PPh Pasal 23 sehingga mengakibatkan kurang bayar pada SPT Masa Unifikasinya. Perhitungan sanksi administrasi berupa bunga yang harus dibayar PT. X pada tanggal 31 Mei tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 8. Perhitungan sanksi bunga pada PT. X Bulan PPh Pasal 23 Tarif Bunga per Bulan Bulan Sanksi Administrasi Januari 516.985 0,99% 16 81.890 Februari 486.420 0,98% 15 71.504 Maret 512.964 0,97% 14 69.661 April 500.389 0,99% 13 64.400 Mei 577.926 0,97% 12 67.271 November 932.430 1% 6 55.946 Jumlah 3.527.113 410.671 Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah
Pada tabel 8. penghitungan di atas berupa sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan kepada PT. X totalnya senilai Rp410.671. Untuk penentuan tarif bunga per bulan seperti pada Tabel 8. karena
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
adanya  pembetulan  SPT  Masa  Unifkasi  yang  mengakibatkan  utang  pajak  menjadi  lebih  besar  diatur melalui Keputusan Kementrian Keuangan.

## 3.6. Pandangan Konsultan Pajak Terhadap Mitigasi Risiko Perpajakan Pada PT. X
Dalam dunia bisnis yang kompleks dan regulasi perpajakan yang terus berkembang, perusahaan menghadapi  berbagai  risiko  perpajakan  yang  dapat  mempengaruhi  kestabilan  finansial  dan  reputasi mereka.  Konsultan  pajak  berperan  penting  dalam  membantu  perusahaan  seperti  PT.  X  untuk mengidentifikasi,  mengevaluasi,  dan  memitigasi  risiko-risiko  tersebut.  Penerapan  metode  ekualisasi bertujuan untuk menyelaraskan laporan keuangan yang tedapat pada SPT Tahunan PPh Badan dengan laporan SPT Masa selama 12 bulan guna meminimalkan perbedaan yang dapat memicu pemeriksaan dan  sengketa  pajak.  Konsultan  pajak  dengan  keahlian  dan  pemahaman  mendalam  tentang  regulasi perpajakan, memainkan peran kunci dalam menilai dan mengoptimalkan penggunaan metode ekualisasi. Melalui  wawancara  dan  analisis  terhadap  pandangan  konsultan  pajak,  dapat  diperoleh  wawasan mendalam mengenai praktik terbaik, tantangan, pemecahan masalah dan manfaat dari penerapan metode ekualisasi di PT. X.
Melalui  wawancara  dan  analisis  terhadap  pandangan  konsultan  pajak,  dapat  diperoleh  wawasan mendalam mengenai praktik terbaik, tantangan, dan manfaat dari penerapan metode ekualisasi di PT. X. Pandangan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang  bagaimana metode ekualisasi dapat  berfungsi  sebagai  alat  mitigasi  risiko  perpajakan  yang  efektif,  serta  bagaimana  pendekatan  ini dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi perpajakan perusahaan. Dapat disimpulkan, berdasarkan wawancara dengan konsultan pajak, metode ekualisasi terbukti memiliki dampak positif dalam mitigasi risiko  perpajakan  di  PT.  X.  Ekualisasi membantu meminimalkan  potensi temuan  pemeriksaan  pajak. Penerapan metode ekualisasi ini merupakan bagian penting dari tax planning karena dapat meningkatkan efisiensi  perpajakan  sehingga  perusahaan  mampu  memaksimalkan  perencanaan  pajak  dengan mengurangi risiko dan denda pajak. Penerapan tax planning dapat membantu perusahaan menghindari perbedaan  yang  dapat  diantisipasi  sejak  awal  karena  dapat  memitigasi  risiko  kurang  bayar  dan memungkinkan penyelesaian masalah perpajakan di tahap SP2DK tanpa eskalasi ke pemeriksaan lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa pemeriksa pajak menggunakan berbagai metode dan teknik pemeriksaan, salah  satunya  yaitu  ekualisasi,  untuk  memastikan  kepatuhan  perpajakan  sehingga  pemahaman  dan penerapan ekualisasi sangat penting bagi perusahaan.

## 3.7. Kendala dari Penerapan Metode Ekualisasi di PT. X
Penerapan metode ekualisasi juga memiliki tantangan dan kendala tersendiri yang perlu dipahami dan  diatasi  agar  hasilnya  dapat  memberikan  informasi  yang  berguna  dan  dapat  diandalkan  dalam memitigasi berbagai risiko perpajakan.
a. Data yang diberikan terlambat atau tidak lengkap karena sistem pengarsipan yang buruk Dari  sisi  kesiapan  data,  kadang  pengarsipan  perusahaan  tidak  rapi,  sehingga menghambat  proses permintaan  data.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  karyawan  melakukan  pengarsipan  dengan  buruk, sehingga sulit untuk menelusuri data yang berantakan. Selain itu, setiap transaksi yang terjadi tidak pernah  dicatat  dengan  baik.  Invoice-invoice  yang  tidak  rapi  juga  menjadi  hambatan  dalam pengelolaan data.
b. Kurangnya pengetahuan/pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perpajakan Kurangnya pemahaman ini tidak hanya dapat menghambat efisiensi perpajakan perusahaan, tetapi juga  dapat  berpotensi  menyebabkan  ketidakpatuhan  dan  masalah  perpajakan.  Oleh  karena  itu, penting  untuk memahami akar  permasalahan  dan  mencari  solusi  yang tepat  untuk  meningkatkan pemahaman SDM terkait dengan perpajakan.
c. Sistem pencatatan akuntansi dan administrasi perpajakan yang buruk Penerapan  Metode  Ekualisasi  di  PT.  X  menghadapi  tantangan  signifikan  yang  menghambat efektivitasnya,  terutama  terkait  dengan  sistem  pencatatan  akuntansi  dan  administrasi  perpajakan yang buruk. Sistem pencatatan yang tidak memadai ini menyebabkan banyak ketidakakuratan dalam laporan  keuangan  dan  laporan  SPT,  sehingga  menyulitkan  upaya  untuk  menyelaraskan  kedua
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
laporan  tersebut.  Kesalahan  dalam  pencatatan  dan  pelaporan,  serta  kurangnya  integrasi  antara karyawan perusahaan, menjadi hambatan utama yang harus diatasi oleh PT. X

## 3.8. Pemecahan Masalah
Untuk  lebih  meningkatkan  kepatuhan  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  serta  untuk memitigasi  dari  berbagai  risiko  perpajakan  yang  akan  muncul,  maka  perlu  dilakukan  beberapa rancangan strategi penyelesaian masalah sehingga kedepannya penerapan metode ekualisasi ini dapat lebih optimal, diantaranya sebagai berikut.
a. Memahami proses bisnis perusahaan
Dengan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  proses  bisnis,  perusahaan  dapat  mengidentifikasi transaksi yang relevan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
b. Melakukan penerapan metode ekualisasi setiap bulan secara rutin
Jangan menunggu satu tahun baru dilakukan ekualisasi. Jadi terkadang jika kita akumulasikan satu tahun akan menjadi repot untuk mengklasifikasikan penyebab terjadinya selisih. Oleh karena itu, jika  dilakukan  ekualisasi  setiap  bulan  dan  secara  rutin,  itu  akan  memudahkan  dan  dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan muncul.
c. Menyiapkan data yang lengkap
Menyiapkan data yang lengkap merupakan langkah awal yang penting dalam melakukan ekualisasi. Data yang lengkap mencakup semua informasi yang diperlukan untuk proses ekualisasi. Dengan memiliki  data  yang  lengkap,  proses  ekualisasi  dapat  dilakukan  dengan  lebih  akurat  dan  efisien, menghasilkan hasil yang lebih dapat diandalkan.
d. Mengadakan  sosialisasi  dengan  pelatihan  mengenai  ekualisasi  dan  memperbarui  pemahaman mengenai aturan-aturan terbaru perpajakan.
Berdasarkan kendala yang PT. X alami seperti kurangnya pemahaman mengenai aturan perpajakan yang  menjadi  penyebab  perbedaan  selisih  dari  hasil  ekualisasi  maka  diperlukan  sosialisasi  dan pelatihan ini, karyawan akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya ekualisasi, serta perubahan-perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, karyawan dapat lebih siap dan terampil dalam menjalankan tugas mereka
e. Kerja sama antar tim yang baik.
Kerja  sama  antar  tim  yang  baik  sangat  penting  dalam  pemecahan  masalah  saat  melakukan ekualisasi.  Proses  ini  memerlukan  koordinasi  dan  komunikasi  antar  tim  yang  efisien  untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar. Kolaborasi yang kuat meningkatkan kualitas hasil dan mempercepat penyelesaian masalah

## 4. KESIMPULAN
Proses ekualisasi yang dilakukan oleh PT. X mencakup beberapa aspek, yaitu peredaran usaha dan objek PPN, pembelian HPP dan biaya dengan DPP PPN Masukan, biaya gaji dan objek PPh Pasal 21, serta biaya jasa dan sewa dengan PPh Potong Pungut. Hasil dari penerapan metode ekualisasi ekualisasi pendapatan peredaran usaha dan objek PPN tidak harus melakukan pembetulan SPT karena penyebab selisih karena PT. X yang baru PKP pada Bulan April tahun 2023. Pada ekualisasi pembelian HPP dan biaya dengan DPP PPN Masukan tidak harus melakukan pembetulan SPT juga karena pada jenis usaha tour  &  travel terdapat  ketentuan  bahwa  Pajak  Masukan  tidak  boleh  dikreditkan.  Selain  itu,  pada ekualisasi biaya gaji dengan objek PPh Pasal 21 tidak harus melakukan pembetulan SPT karena fee ustaz pendamping haji & umrah termasuk dalam proses bisnis perusahaan sehingga tidak boleh ditempatkan pada biaya gaji di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023 sedangkan pada ekualisasi biaya sehubungan jasa  dan  sewa  dengan  PPh  Potong  Pungut  terbukti  dapat  memitigasi  risiko  perpajakan  dengan ditemukannya perbedaan selisih yang disebabkan karena PT. X yang belum memotong seluruhnya atas PPh  Pasal  23  untuk  biaya  jasa sponsorship dan  sewa  kendaraan.  Dengan  demikian,  PT.  X  harus melakukan pembetulan SPT Masa Unifikasi untuk biaya jasa dan sewa, yang mengakibatkan kurang bayar sebesar Rp3.527.113 dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp410.671. Konsultan pajak menilai  bahwa  metode  ekualisasi  efektif  dalam  mitigasi  risiko  perpajakan,  meminimalkan  potensi
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
temuan  pemeriksaan,  memaksimalkan  perencanaan  pajak,  dan  meningkatkan  efisiensi  perpajakan. Namun, penerapan metode ini menghadapi kendala seperti keterlambatan data, kurangnya pengetahuan SDM  mengenai  pajak,  dan  sistem  pencatatan  yang  buruk.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  strategi penyelesaian melalui pemahaman proses bisnis, penerapan metode ekualisasi secara rutin, penyediaan data lengkap, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama tim yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J. W. (2017). Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed. Methods Approaches . SAGE Publications.
Direktur Jenderal Pajak. (2017). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
Indonesia, Pemerintah Pusat. (2021). Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kemenkeu. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Lestari,  P.  A.,  &  Pohan,  C.  A.  (2021).  Analisis  Efektivitas  Pertukaran  Informasi  Otomatis  Dalam Menangkal  Penghindaran  Pajak  Pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2018-2019. Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 1(2), 146-156.
Putra,  B.  P.,  Agustin,  H.,  &  Setiawan,  M.  A.  (2020).  Pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  preferensi  risiko  sebagai  variabel  moderasi. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(2), 2613-2619 .
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research Methods for Business Students. In Pearson Education Limited (Vol. 5, Issue 1). Pearson Professional Limited. https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpj ournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0950 0799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa
Sayekti,  L.  K.,  &  Sarjono,  B.  (2022).  Ekualisasi  SPT  Masa  PPN  Dan  SPT  Masa  PPH  Dengan  SPT Tahunan PPH Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi. Jurnal Bisnis Terapan , 06 , 183–196.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis (1st ed.). Salemba Empat.
Sukmawati,  A.,  &  Winata,  A.  (2019).  Ekualisasi  Spt  Masa  Dengan  Spt  Tahunan  Badan  Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A di Kota Solo. Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya , 1–154.
Wicaksono,  K.  A.  (2023,  Desember  21).  Naik,  Jumlah  Wajib  Pajak  yang  Diperiksa  DJP  pada  2022. Retrieved  from  Redaksi  DDTCNews:  https://news.ddtc.co.id/naik-jumlah-wajib-pajak-yang- diperiksa-djp-pada-2022-46777.
Yani,  A.,  &  Nandanani,  W.  (2021).  Ekualisasi  Objek  PPh  Pasal  23  Guna  Meningkatkan  Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. Jurnal Ekuivalensi , 7(1), 72-83.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.510 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1337-1348 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Halaman Ini Dikosongkan