## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No. 2, November 2022 E-ISSN: 2622-2051 , P-ISSN: 2580-4200

## SANKSI HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN

## LEGAL SANCTIONS FOR ESTABLISHING A BUILDING WITHOUT A PERMIT ON LAND PROPERTY OF OTHERS
Herry Hendri Fernando Mote 1 , Salvadoris Pieter 2 .
1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: herryhendri@unmus.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: salvadorispieter@umus.ac.id

## Abstrak
Pemenuhan  kebutuhan  terhadap  tanah  merupakan  hak  dasar  bagi  setiap  manusia,  yang diwariskan  secara  turun  temurun. D isamping  tanah  mempunyai  nilai  ekonomis  juga berfungsi  sosial oleh  sebab  itu  pasti  sitiap  orang  maupun  kelompok  masyarakat  akan memepertahankan tanah yang dimilikinya  dengan berbagai cara jika  ada yang mengancam ataupun  menganggu  kepemilikan  tanahnya.  Pentingnya  tanah  sehingga  Pemerintah membuat  peraturan-peraturan  yang  dapat  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  konflik pertanahan  yang  dialami  masyarakat,  untuk  memberi  efek  jerah  bagi  para  pelanggar. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dari permasalahan tersebut  ditarik  kesimpulan  bahwa  ada  berbagai  aturan  yang  dapat  dipakai  dalam membrikan  sanksi  bagi  pelanggar  yang  memanfaatkan  tanah  tanpa  adanya  ijin  dari  pihak yang  berhak.  adapun  juga  penyebab  terjadinya  pelanggaran  penggunaan  tanah  tanpa  ijin yang  berhak  atas  tanah  dilatarbelakangi  oleh  faktor  kebutuhan  hidup,  sehingga  terdorong melakukan perbuatan yang melanggar hukum
Kata kunci: Sanksi Hukum, Hak Milik,Tanah.

## Abstract
Fulfilling  the  need  for  land  is  a  basic  right  for  every  human  being,  which  is  passed  down  from generation to generation. Besides land having economic value it also has a social function, therefore it is  certain  that  every  person  or  community  group  will  defend  the  land  they  own  in  various  ways  if someone threatens or disturbs their land ownership. The importance of land is so that the Government makes regulations that can be used in resolving land conflicts experienced by the community, to give a deterrent  effect  to  violators.  This  research  is  a  normative  research  using  a  statutory  approach, historical approach, and conceptual approach. From these problems it can be concluded that  there are various  rules  that  can  be used  in  imposing  sanctions  on  violators  who  use  land  without  permission from the rightful party. As for the causes of violations of land use without permission, those who are entitled to land are motivated by the necessity of life, so that they are compelled to commit acts that violate the law.
Keywords: Legal Sanctions, Property Rights, Land.

## Pendahuluan
Umat  manusia  dalam  memenuhi  kelangsungan  hidup,  secara  turun temurun  tentu  tidak  terlepas  dari  sumber  daya  alam  salah  satunya  yaitu tanah.  Pemenuhan  kebutuhan  terhadap  tanah  merupakan  hak  dasar  bagi setiap  manusia.  Kebutuhan  manusia  terhadap  tanah  dimulai  sejak  lahir hingga meninggal.
Tanah  merupakan  suatu  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  kekayaan  nasional,  Oleh  karena  itu  tanah  dalam  pengolaannya haruslah dilakukan dengan baik  sehingga tidak timbul suatu permasalahan pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Masalah tanah adalah  masalah  yang  menyangkut  hak  rakyat  yang  paling  dasar.  Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi  sosial,  pada dasarnya masalah tanah merupakan faktor utama pada jalannya pembangunan.
Dalam  kehidupan  manusia,  keberadaan  tanah  tidak  akan  lepas  dari segala  perbuatan  manusia  itu  sendiri,  sebab  tanah  merupakan  tempat manusia  untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan. 1 Setiap kegunaan dan pemanfaatan tanah tersebut tidak terlepas dari hak-hak yang mengikat pada  tanah  atau  dengan  kata  lain  hak  penguasaan  atas  tanah  tersebut. Penguasaan tanah dapat diperoleh dengan dua cara, pertama, pengambilan, yaitu  dilakukan  tanpa  persetujuan  penguasa  sebelumnya,  dan  kedua, penyerahan,  yaitu  cara  penguasaan  atas  suatu  barang  dengan  persetujuan sebelumnya. 2 Ada tanah yang sudah memiliki hak diatasnya namun ada juga tanah yang masih belum terdapat hak diatasnya (tanah Negara). Dalam Pasal 16  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  atau  biasa  disebut  Undang-  Undang  Pokok  Agraria  yang disingkat  (UUPA)  diatur  tentang  hak-hak  atas  tanah  yang  dapat  diberikan kepada  warga  negaranya  berupa  yang  paling  utama  Hak  Milik,  Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  Hak  Sewa,  Hak  Membuka  Tanah, Hak  untuk  Memungut  Hasil  Hutan  dan  hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak  yang  sifatnya  sementara  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  53 UUPA.
1 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.31.
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Cetakan Ketiga; 1991, hlm. 63.
Pada  hakekatnya  kepentingan  individu  atas  tanah  memang  tidak boleh diabaikan begitu saja karena masing-masing individu mempunyai hak untuk dihormati dan dilindungi kepentingannya. Tak jarang timbulnya suatu permasalan  tanah,  hal  ini  perlu  adanya  penanganan  sebagai  proses penyelesaian  konflik  sengketa  pertanahan,  Penanganan  konflik  pertanahan yang  terjadi  jelas  membutuhkan  upaya  yang  tidak  mudah.  Karena  itu dibutuhkan  pemahaman  mengenai  akar  konflik,  faktor  pendukung  dan faktor  pencetusnya  sehingga  dapat  dirumuskan  strategi  dan  solusinya. Dengan usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan  konflik pertanahan  dapat  ditekan  semaksimal  mungkin,  sekaligus  menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.
Penyelesaian sengketa pertanahan, dibedakan menjadi 2, yaitu melalui jalur  diluar  peradilan/non  litigasi  (Perundingan/musyawarah  atau negotiation,  Konsiliasi/conciliation,  Mediasi/Mediation,  Arbitrase/arbitran) dan  jalur  peradilan/litigasi.  Apabila  usaha  musyawarah  tidak  menemukan kesepakatan  maka  yang  bersangkutan/pihak  yang  bersengketa  dapat mengajukan masalahnya ke Pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara).
Terjadinya  sengketa  pertanahan  secara  objektif  disebabkan  oleh tingginya  peningkatan  jumlah  penduduk,  terbatas  luasnya  tanah  yang tersedia,  ketidakseimbangan  kepentingan  antara  berbagai  pihak  dalam kehidupan sosial masyarakat, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam  bidang  pertanahan,  serta  kurang  sempurnanya  administrasi  dan manajemen pertanahan sehingga sering menjadi pemicu terjadinya sengketa tanah. Meskipun  kepemilikan  tanah  telah  diatur  sedemikian  rupa,  namun masih  saja  terdapat  permasalahan  dalam  hal  kepemilikan  sebidang  tanah, misalnya  saja  terhadap  sebidang  tanah  yang  sudah  dikuasai  oleh  subjek hukum  selama  bertahun-tahun  dan  telah  dilengkapi  dengan  sertipikat. Terhadap  tanah  itu  masih  ada  pihak  luar  yang  dengan  sengaja  mengelolah bahkan  membangun  bangunan  diatas  tanah  hak  milik  orang  tersebut, Permasalahan ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah  Bagaimana Sanksi hukum mendirikan bangunan
tanpa  izin  di  atas  tanah  hak  milik  orang  lain,  dan  apa  penyebab  orang mendirikan bangunan tanpa ijin diatas tanah hak milik orang lain.

## Metode
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  historis,  dan  pendekatan konseptual.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  penelitian  berupa  bahan- bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Penelitian  normative  dipahami  sebagai  penelitian  untuk  menguji suatu  norma  atau  ketentuan  yang  berlaku.  Juga  dapat  dikatakan  sebagai penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali  penelitian  normative  disebut  juga  penelitian  doktriner  atau  penelitian pustakaan. 3

## Pembahasan
Sanksi  Hukum  Mendirikan  Bangunan  Tanpa  Izin  di  Atas  Tanah  Hak Milik Orang Lain
Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA dan Pasal  53  UUPA.  Memberikan  wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk mempergunakan  dan  atau  mengambil  manfaat  dari  tanah    Memberikan wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk  mempergunakan  dan  atau mengambil  manfaat  dari  tanah  yang  dihaki.  Dalam  pengertiannya mengandung arti bahwa hak atas tanah ditu digunankan untuk kepentingan mendirikan  bangunan,  sedangkan  dalam  arti  mengambil  manfaat mengandung  arti  bahwa  hak  atas  tanah  digunakan  untuk  kepentingan peratanian,  perikanan,  peternakan,  dan  perkebunan.  Hak  penguasaan  atas tanah  adalah  hak  penguasaan  yang  didasarkan  pada  suatu  hak  maupun suatu  kuasa  yang  pada  kenyataannya  memberikan  wewenang  untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak. 4 Dalam  kehidupan  sehari-sehari  tentu  banyak  penguasaan  tanah  milik orang  lain,  baik  di  sengaja  maupun  tidak  di  sengaja.  Pemakaian  ataupun
3 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, h.42
4 Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan. Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 23
pemanfaatan tanah tanpa ijin yang berhak termasuk dalam suatu perbuatan melawan  hukum,  dalam  hal  ini  seperti  mendirikan  bangunan  di  atas  tanah hak milik orang lain tanpa sepengatahuan atau seijin yang berhak, hal yang dilakuakan tersebut akan merugikan pemilik hak atas tanah tersebut.
Pemakaian  ataupun  pemanfaatan  tanah  tanpa  ijin  yang  berhak  atau yang  lebih  populer  dengan  istilah  penyerobotan  tanah,  merupakan    salah satu masalah di bidang pertanahaan yang paling sering terjadi di Indonesia. Sebelum  menguraikan  lebih  jauh  tentang  penyerobotan  tanah  perlu  untuk memahami  arti  kata  dari  penyerobotan.  Penyerobotan  berasal  dari  kata serobot/menyerobot yang dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang  atau  tidak  mengindahkan  hukum  dan  aturan,  sebagai contoh  :  mencuri,  merampas,  menempati  tanah  dan  mendirikan  bangunan atau,  ataupun  menempati  rumah  orang  lain  yang  bukan  haknya,  adalah perbuatan  yang  menyimpang  dari  aturan,  menggunakan  semau-maunya tanpa  mengindahkan  aturan,  Sedangkan  kata  Penyerobotan  adalah  proses, cara,  perbuatan  menyerobot. 5 Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Penyerobotan  Tanah  adalah suatu tindakan yang disengaja oleh pelaku untuk masuk/menempati/menguasai  tanah  orang  lain  secara  melawan  hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.
Seyogianya  tanah  merupakan  harta  yang  paling  tinggi  nilainya  serta merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, oleh sebab itu pasti sitiap orang  maupun  kelompok  masyarakat  akan  memepertahankan  tanah  yang dimilikinya  sampai  titik  darah  penghabisan  apabila  ada  yang  mengancam ataupun  menganggu  kepemilikan  tanahnya.  Oleh  hal  tersebut  inilah  maka pihak  Pemerintah  membuat  peraturan-peraturan  yang  dapat  dipergunakan dalam  menyelesaikan  konflik  pertanahan  yang  dialami  masyarakat,  salah satunya  penguasaan  tanah  tanpa  izin  pemiliknya.  Dalam  menaggulangi permasalahan tanah ada beberapa instrumen hukum yang dibuat Pemerintah terkait dengan kejahatan terhadap tanah, seperti; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, Undang-Undang serta  yurisprudensi  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  terhadap  tanah,
5 Frengky Richard Mesakaraeng, https://www.ehukum.com/2018/03/punya-tanah-diserobot- orang-lain.html Diakses pada 28 November 2022
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Ten-tang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  UUPA  serta  berbagai peraturan  yang  mengakomodir  hak-hak  kepemilikan  atas  tanah.  Namun demikian walaupun sudah ada substansi perlindungan terhadap rakyat akan tetapi  masih  banyak  kasus  pertanahan  atau  sengketa  pertanahan  di Indonesia.
Dari  beberapa  kasus  yang  terjadi  kebanyakan  kasus-kasus peretanahan  terkait  penyerobotan  lahan  dalam  hal  membangun  bangunan tanpa ijin diatas tanah hak milik orang lain, lebih banyak diselesaikan di rana pengadilan,  baik  secara  keperdataan  maupun  kepidanaan.  Tindakan penguasaan atas tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat dapat dikenakan sanksi.
Sanksi  akibat  hukum  dari  mendirikan  bangunan  diatas  tanah  hak milik  orang  lain  sudah  seyogianya  dapat  digugat  dengan  mengosongkan tanah  dan  juga  didenda.  Dijelaskan  dalam  Pasal  1365  BW  “Tiap  perbuatan yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya untuk  menggantikan  kerugian  tersebut”,  dimana  Pasal  tersebut  memiliki maksud  bahwa  Setiap  objek  hukum  yang  melakukan  perbuatan  melanggar ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  perbuatan  tersebut  menimbulkan kerugian  bagi  subjek  hukum  yang  lainnya,  maka  subjek  hukum  yang melanggar hukum tersebut wajib mengantikan kerugian bagi subjek hukum yang  dirugikan.  Ganti  Rugi  Penghukuman  (punitive  damages)  merupakan suatu  ganti  rugi  dalam  jumlah  besar  yang  melebihi  dari  jumlah  kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman  bagi  si  pelaku. 6 Jika  pihak  yang  melakukan  Penyerobotan  telah mendirikan bangunan di atas tanah pihak yang berhak, maka selain gugatan ganti  rugi,    pihak  yang  berhak  atas  tanah  tersebut  juga  dapat  memohon dalam  gugatannya  untuk  dilakukan  eksekusi  pembongkaran  dan/atau pengosongan.
Selain itu ada pula sanksi pidana terhadap penguaan tanah tanpa izin pemiliknya  terdapat  di  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  51.  PRP Tahun  1960  tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  Yang  Berhak Atau  Kuasanya  menyatakan  bahwa  pemakaian  tanah  tanpa  izin  dari  yang
6 ibid
berhak  maupun  kuasanya  yang  sah  adalah  perbuatan  yang  dilarang,  dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan  selama-lamanya 3 (tiga) bulan,  atau  denda  seba-nyak-banyaknya  Rp  5.000  (lima  ribu  Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 51 PRP 1960.
Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No. 51 PRP 1960 adalah :
i. Barangsiapa  yang  memakai  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau  ku- asanya yang sah,
ii. barangsiapa  yang  menggangu  pihak  yang  berhak  atau  kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah,
iii. Barangsiapa  menyuruh,  mengajak,  membujuk  atau  menganjurkan de-ngan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam mengguna-kan suatu bidang tanah, dan
iv. Barangsiapa memberi bantuan de-ngan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau me- ngganggu  pihak  yang  berhak  atau  kuasanya  dalam  menggunakan suatu bidang tanah.
Dimana  pasal  ini  juga  termasuk  merupakan  salah  satu  pasal  yang berkaitan  langsung  dengan  kepemilikan  tanah,  yang  dapat  juga  digunakan untuk  mengancam  dengan  hukuman  bagi  seseorang  yang  memakai  tanah tanpa izin yang berhak.

## Penyebab  Orang  Mendirikan  Bangunan  Tanpa  Ijin  Diatas  Tanah  Hak Milik Orang Lain
Banyak sekali tanah-tanah, baik yang ada di dalam maupun luar kota- kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa ijin dari penguasa yang berwajib atau  yang  berhak.  Pemakaian  atau  pemanfaatan  tanah  tersebut  dengan berbagai  maksud  dan  tujuannya  masing-masing  misalnya  untuk  berkebun ataupun  sampai  pada  mendirikan  bangunan  diatas  tanah  hak  milik  orang lain.  Pemerintah  pada  umumnya  dapat  memahami  keadaan  yang  tidak sewajarnya  itu,  yang  disebabkan  karena  kepadatan  penduduk  dan  sangat kurangnya  persediaan  tanah  bagi  rakyat  baik  untuk  perumahan  maupun untuk bercocok tanam.
Pemakaian  tanah  secara  tidak  teratur  yang  demikian  lebih  mengarah pada  perbuatan  yang  melanggar  norma-norma  hukum,  dengan  kata  lain
bahwa Penyerobotan tanah milik orang lain (trespass to land) tersebut adalah suatu  tindakan  kesengajaan  yang  secara  tanpa  hak  masuk  ke  tanah  milik orang  lain  atau  menyebabkan  orang  lain  atau  benda  lain  untuk  masuk  ke tanah  milik  orang  lain  ataupun  menyebabkan  seorang  atau  orang  lain  atau benda tetap tinggal di tanah milik orang lain. 7
Penyebab  terjadinya  pemakaian  tanah  tanpa  ijin  yang  berhak disebabkan  oleh  faktor  kebutuhan  manusia  akan  tanah,  karena  kurangnya persediaan  tanah  bagi  rakyat,  baik  untuk  bercocok  tanam  ataupun  untuk perumahan. Adanya tanah yang memang tidak diusahakan oleh pemiliknya, yang  karena  terlantar  ataupun  karena  belum  diduduki  kembali  oleh pemiliknya  dan  juga  karena  pemiliknya  belum  dapat  mengusahakan seluruhnya. Disisi lain fungsi tanah dan nilai ekonomis tanah yang semakin meningkat,  serta  belum  optimalnya  tertib  administrasi  pertanahan,  tampak telah menjadi faktor pendorong terjadinya pemakaian tanah tanah tanpa ijin pihak yang berhak. Selain itu alasan pengunaan tanah tanpa ijin yang berhak, dapat  terjadi  karena  adanya  tanah  yang  kosong  dan  tidak  dimanfaatkan untuk  jangka  waktu  yang  relatif  lama,  pada  umumnya  adalah  milik  yang bukan  penduduk  daerah  tersebut  yang  karena  sesuatu  hal  mengalami kesulitan dalam pemanfaatan tanahnya. Atau tanah milik perseorangan yang karena  kepindahan  ke  daerah  lain  dalam  waktu  relatif  lama,  menjadi terkesan  “terbengkalai”.  Beberapa  penyebab  dari  uraian  diatas  merupakan alasan  yang  mendorong  orang  lain  yang  tidak  berhak  atas  tanah  tersebut melakukan  tindakan  pengunaan  tanah  dengan  semenah-menah tanpa  seijin pihak yang berhak.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  pemanfaatan  dan  pengunaan  tanah tanpa  ijin  yang  berhak  ternyata  tidak  hanya  menimbulkan  permasalahan sosial ekonomi pada perseorangan atau sekelompok warga masyarakat saja, akan  tetapi  dapat  juga  meluas  hingga  menimbulkan  masalah  keamanan, ketertiban sosial, dan masalah politik. Bahkan pada beberapa kasus dampak penggunaan  tanah  tanpa  ijin  menunjukan  lemahnya  penegakan  hukum dibidang pertanahan, termasuk lemahnya kinerja instansi pertanahan dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat.
7 Dr. Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm, 55

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kasus permasalahan pemakaian atau pengunaan tanah dalam hal mendirikan bangunan  tanpa  ijin  di  atas  tanah  hak  milik  orang  lain,  adalah  suatu perbuatan  pelanggaran  hukum  yang  dapat  dikenakan  sanksi  hukum,  baik sanksi keperdataan maupun sanksi dari kepidanaan. Sanksi dari keperdatan berupa ganti kerugian seperti dalam penjelasan Pasal 1365 BW dan juga saksi dari kepidanaan berupa  hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan,  atau  denda  seba-nyak-banyaknya  Rp  5.000  (lima  ribu  Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.
Dari  pembahasan  juga  dapat  diketahui  bahwa  subjek  hukum  dalam melakukan  penggunaan  atau  pemanfaatan  tanah  tanpa  ijin  dikarenakan adanya beberapa alasan namun yang menjadi intinya adalah disebabkan oleh kebutuhan dan adanya kesempatan untuk melakukan pemanfaatan ataupun penggunaan tanah tanpa ijin yang berhak.

## Daftar Pustaka
Adrian  Sutedi,  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya,  Jakarta,Sinar Grafika, 2007.
Boedi  Harsono,Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan-Peraturan. Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2008.
Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020
Munir  Fuady,  S.H,  M.H,  LL.M,  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan Kontemporer, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Cetakan Ketiga; 1991.
Silubun,  Y.  L.,  &  Alputila,  M.  J.  (2021).  Youtube  Youtube  dan  Hak  Cipta:
Legalitas  Hak  Moral  dalam  Cover  Music  Atas  Hasil  Karya  Pemuda Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 66-77.
https://www.ehukum.com/2018/03/punya-tanah-diserobot-orang-lain.html