## ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS MENURUT PERSPEKTIF
SYARIAH
Oleh:
Muhammad. Elsa Tomisa
Dan Sutrisno

## Abstrak
Setiap dunia pendidikan dari SD sampai menengah ke atas mempunyai dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Penulis melihat bahwa pada saat ini penyelenggaran  program  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA) belum  bisa  berjalan  dengan  baik,  sehingga  program  BOSDA  belum  bisa  mencapai target  yang  diinginkan,serta  perlunya  akuntansi  pencatatan  pengelolaan  dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang transparan dari DISDIK Kab. Bengkalis.  Laporan  penyaluran  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010.  Melihat  pentingnya  pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah Daerah,  sebagai  sarana  menunjang  pendidikan  yang  layak  bagi  peserta  didik  yang kurang  mampu.  Oleh  karena  itu,  ada  dua  masalah  dalam  kajian  ini  daintaranya: Bagaimana  sistem  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menurut Perspektif Syariah, dan  bagaimana  sistem  akuntansi  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah Daerah  (BOSDA)  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2013-2015. Adapun  cara  penulis  mendapakat  dan  menyelesaikan  kajian  ini  dnegan  mengolah data  kualitatif  dengan  gambaran  bahwa  Pengelolaan  dana  BOSDA  pada  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis  telah  sesuai  dengan  perspektif  syariah  karena pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang pendidikan  dengan  cara  memberikan  BOSDA  Karena  pendidikan  merupakan tanggung  jawab  pemerintah.  Pencatatan  akuntansi  dana  BOSDA  pada  Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pada tahun  2013-2014  masih    menggunakan  PP  No.24  Tahun  2005  belanja  dicatat  pada Laporan  Realisasi  Anggaran  menggunakan  basis  kas.  Sedangkan  pada  tahun  2015 sudah  menggunakan  PP  No.  71  Tahun  2010.  Pencatatan  dana  BOSDA  di  catat sebagai  beban  yang  di  tuang  dalam  Laporan  Operasional  dengan  menggunakan basis akrual.
Kata  Kunci: Akuntansi  dan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah (BOSDA)

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis  sesuai  dengan  perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam era informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik dari kehidupan yang demokratis saat ini, negara  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  setiap  warga  negara  untuk mendapatkan  pendidikan  dan  memperoleh  sekurang-kurangnya  pengetahuan  dan kemampuan  dasar  sebagai  bekal  untuk  berperan  serta  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Kemampuan  dasar  yang  dimaksud  adalah kemampuan membaca, menulis dan berhitung, serta menggunakan bahasa Indonesia. 1 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  Negara  yang  berusia  7-15  tahun  wajib mengikuti  pendidikan  dasar.  Pasal  34  ayat  2  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  9  tahun  pada jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya,  sedangkan  dalam  ayat  3 menyebutkan  bahwa  wajib  belajar  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat. 2
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis mengembangkan  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA) SDN/SDLBN  dan  SMP/SMPLB  yang  merupakan  suatu  program  bantuan  untuk Belanja  Modal  dan  Operasional  Sekolah  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bengkalis  kepada  satuan  pendidikan  guna  untuk  memenuhi  kekurangan sarana  media  pembelajaran  sebagai  pendukung  terlaksananya  proses  pembelajaran yang  komunikatif  dan  inovatif.  Sedangkan  tingkat  SMA  sedejarat  program bantuannya yaitu BOM (Bantuan Operasional Mutu). Pengadaan program bantuan ini diadakan  sejak  tahun  2009  nama  programnya  yaitu  Bantuan  Operasional,  dan  pada tahun  2011  namanya  di  ubah  lagi  menjadi  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah (BOSDA). Bantuan ini di berikan pada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh  Kabupaten  Bengkalis,  tetapi  pada  sekolah  swasta  harus  ada  izin operasionalnya, kalau tidak ada izinnya tidak bisa diberikan bantuan.
Sebagai  suatu  lembaga  yang  bertanggung  jawab  kepada  pemerintah  maka konsekuensinya  Dinas  Pendidikan  dituntut  untuk  dapat  memberikan  informasi mengenai  pengelolaan  dan  penyaluran  dana  bantuan  operasional  sekolah  daerah khusus  kepada  peserta  didik  yang  kurang  mampu.  Kemampuan  untuk  memberikan informasi  yang  terbuka,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  aksebilitas  kepada  publik. Akuntabilitas  dinas  sosial  berkaitan  erat  pengelolaan  keuangan  yang  baik.  Begitu pula, pengelolaan keuangan yang baik berkaitan hubungannya dengan pemberlakuan akuntansi  dalam  pengelolaan  keuangan  tersebut.  Bagi  para  pihak  yang  ingin mengetahui  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dari  sebuah  lembaga  dinas  pendidikan
1 Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan , (Jakarta: Erlangga,2007),h.24
2 Dokumentasi:  Dinas Pendidikan Kabupaten bengkalis Tahun 2015
kabupaten  bengkalis,  salah  satunya  dilihat  dari  laporan  keuangan  yang  telah  dibuat oleh lembaga Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
Salah  satu  unsur  penting  dalam  kinerja  Dinas  Pendidikan  adalah  laporan keuangan.  Laporan  keuangan  merupakan  produk  atau  hasil  akhir  dari  suatu  proses akuntansi.  Laporan  keuangan  inilah  yang  menjadi  bahan  informasi  bagi  para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam suatu proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atau pengelolaan perusahaan.
Untuk meningkatkan mutu proses pada setiap satuan pendidikan, perlu adanya keseriusan  dalam  mengelola  dan  menyelenggarakan  pembelajaran  pada  satuan pendidikan  tersebut.  Berikutnya  perlu  pula  didukung  dengan  dana  yang  memadai sehingga  mutu  proses  dapat  ditingkatkan.Dengan  tersedianya  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA),  maka  kepada  seluruh  pengelola  satuan pendidikan  diharapkan  dapat  menggunakan  dana  tersebut  secara efesien  dan efektif, terprogram  sesuai  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  masing-masing  sekolah  yang dituangkan dalam visi sekolah.
Sehubungan  dengan  itu  maka  diharapkan  kepada  semua  kepala  sekolah  agar dapat memanfaatkan setiap rupiah dana pendidikan kabupaten Bengkalis untuk dapat menyediakan  proses  pembelajaran  terbaik  pada  setiap  peserta  didik  kita.  sehingga dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA)  pada  masa-masa  mendatang digunakan hanya untuk penyelenggaraan semua program kegiatan sekolah yang telah disepakati sebelumnya.
Secara  umum  program  BOSDA  bertujuan  untuk  meringankan  beban masyarakat  terhadap  pembiayaan  pendidikan  dalam  rangka  wajib  belajar  9  tahun yang  bermutu.  Selain  daripada  itu,  diharapkan  program  BOSDA  juga  dapat  ikut berperan  dalam  mempercepat  pencapaian  standar  pelayanan  minimal  di sekolah.Secara khusus program BOSDA bertujuan sebagai berikut:
1. Memenuhi  kebutuhan  biaya  operasional  sekolah  negeri  di  jenjang pendidikan dasar;
2. Memenuhi kebutuhan biaya belanja sekolah;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar.
Penulis  melihat  bahwa  pada  saat  ini  penyelenggaran  program  dana  Bantuan
Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA)  belum  bisa  berjalan  dengan  baik,  sehingga program  BOSDA  belum  bisa  mencapai  target  yang  diinginkan,serta  perlunya akuntansi  pencatatan  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah (BOSDA) yang transparan dari DISDIK Kab.Bengkalis.
Laporan  penyaluran  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA) pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis  apakah  telah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, sebagai sarana menunjang pendidikan yang layak bagi peserta didik yang kurang mampu.

## Landasan Teori Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi  adalah  suatu  aktifitas  jasa  yang  terdiri  dari  mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.
Sektor  publik  adalah  semua  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  publik dan  tantangan  penyediaan  barang  dan  jasa  yang  ditujukan  untuk  publik,  dibayarkan melalui  pajak  dan  pendapatan  negara  lainnya  yang  sudah  diatur  dalam  hukum. Contoh: transportasi, pendidikan, kesehatan.
Jadi  akuntansi  sektor  publik  dapat  didefinisikan  sebagai  aktivitas  jasa  yang terdiri  dari  mencatat,  mengklasifikasikan,  dan  melaporkan  kejadian  atau  transaksi ekonomi  yang  akhirnya  akan  menghasilkan  suatu  informasi  keuangan  yang  akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada  pengelolaan  dana  publik  di  lembaga-lembaga  tinggi  negara  dan  depertemen- depertemen dibawahnya. 3

## Tujuan Akuntansi Sektor Publik
American  Accounting  association (1970)  dalam  Glynn  (1993)  menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :
1) Memberikan  informasi  yang  diperlukan  untuk  mengelola  secara  tepat, efisien,  dan  ekonomis  atau  suatu  operasi  dan  alokasi  sumber  daya  yang dipercayakan  kepada  organisasi.  Tujuan  ini  terkait  dengan  pengendalian manajemen ( management control ).
2) Memberikan  informasi  yang  memungkinkan  bagi  manajer  untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan dan efektif  program  dan  penggunaan  sumber  daya  yang  menjadi wewenangnya;  dan  memungkinkan  bagi  pegawai  pemerintah  untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas ( accountability ).
Akuntansi  sektor  publik  terkait  dengan  tiga  hal  pokok,  yaitu  penyediaan informasi,  pengendalian  manajemen,  dan  akuntabilitas.  Akuntansi  sektor  publik merupakan  alat  informasi  baik  bagi  pemerintah  sebagai  manajemen  maupun  alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian  manajemen  mulai  dari  perencanaa  strategik,  pembuatan  program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.
Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan  untuk  menentukan  biaya  suatu  program,  proyek,  atau  aktivitas  serta kelayakannya  baik  secara  ekonomis  maupun  teknis.  Dengan  informasi  akuntansi, pemerintah  dapat  menentukan  biaya  pelayanan  ( cost  of  sevices )  yang  diberikan
3 V.  Wirata  Sujarweni,  Akuntansi  Sektor  Publik,  (Yogyakarta:  Pustaka  Baru  Press, 2015), h.1
BUKU PEMBANTU
kepada  publik,  menetapkan  biaya  standar  dan  harga  yang  akan  dibebankan  kepada publik  atas  suatu  pelayanan  ( charnging  for  services ).  Sebagai  contoh,  untuk  dapat menetapkan SPP persiswa, pemerintah harus dapat menghitung biaya pendidikan per siswa untuk tingkat pendidikan tertentu. Dengan memperhitungkan semua biaya yang timbul  sehubungan  dengan  pelaksanaan  proses  pendidikan,  pemerintah  dapat menetapkan SPP yang harus dibebankan kepada setiap siswa, berapa biaya ujian, dan biaya  lainnya  sehubungan  dengan  proses  belajar-mengajar  secara  layak,  wajar,  dan rasional  serta  berapa  subsidi  pendidikan  yang  harus  diberikan.  Dalam  hal  ini diperlukan  akuntansi  biaya  di  sektor  publik  untuk  dapat  menghitung  total  biaya sebagai dasar untuk pembebanan kepada publik atas pelayanan yang diberikan.

## Siklus Akuntansi Sektor Publik
Berikut  ini  merupakan  bagan  alur  siklus akuntansi  dalam  proses  penyusunan laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Siklus  akuntansi  merupakan  sistematika pencatatan  transaksi  keuangan,  peringkasannya,  dan  pelaporan  keuangan sebagaimana digambarkan di bawah ini:
GAMBAR 1 Siklus Akuntansi di Pemerintah Daerah . 4
Penjelasan : 1) Transaksi Merupakan kegiatan yang mrubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya,  di  mana  data/bukti/dokumen  pendukung  disediakan dalam kegiatan operasi suatu entitas. Berdasarkan Permendegri No 13 Tahun 2006, beberapa pihak yang melakukan transaksi adalah:
a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah kepala satuan  kerja  pengelola  keuangan  daerah.  Kepala  SKPKD  ini mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  pengelolaan  APBD  dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
b) Bendahara  Umum  Daerah  (BUD).  BUD  adalah  PPKD  yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
4 Mardiasmo, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), h.14

## LAPORAN KEUANGAN
 LAPORANSURPLUS/

## DEFISIT

##  LAPORAN ARUS KAS
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 NERACA
 LAPORAN ARUS KAS BUKU BESAR JURNA L BUKU TRANSAKS I
c) Penggunaan  Anggaran  (PA).  PA  adalah  pejabat  yang  memiliki kewenangan  untuk  menggunakan  anggaran  guna  melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
d) Penggunaan  barang.  Penggunaan  barang  adalah  pejabat  pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
e) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). Kuasa BUD adalah pejabat  yang  diberi  kuasa  untuk  melaksanakan  sebagian  tugas BUD.
f) Kuasa  Pengguna  Anggaran.  Kuasa  Pengguna  Anggaran  adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian wewenang dari  pengguna  anggaran  guna  melaksanakan  sebagian  tugas  dan fungsi SKPD.
g) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK-SKPD adalah  pejabat  yang  melaksanakan  fungsi  tata  usaha  keuangan pada SKPD.
h) Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK). PPTK adalah pejabat pad  unit  kerja  SKPDyang  melaksanakan  satu  atau  beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
i) Bendahara  Penerimaan.  Bendahara  Penerimaan  adalah  pejabat fungsional  yang  ditunjukkan  untuk  menerima,  menyimpan, membayarkan,  menatausahakan,  dan  mempertanggungjawabkan uang  pendapatan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD  pada
SKPD. j) Bendahara  Pengeluaran.  Bendahara  Pengeluaran  adalah  pejabat fungsional  yang  ditunjukan  untuk  menerima,  menyimpan, membayarkan,  menatausahakan,  dan  mempertanggungjawabkan uang  untuk  keperluan  belanja  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan APBD pada SKPD. k) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD adalah tim yang dibentuk  dengan  keputusan  kepala  daerah  dan  dipimpin  oleh sekretaris daerah. Tim ini bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan  kepala  daerah  dalam  rangka  penyusunan  APBD  dan anggotanya  terdiri  atas  pejabat  perencana  daerah,  PPKD,  dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Kasus:
(1) Tahun  2013-2014  menggunakan  metode  pencatatan  akuntansi Cash  basis  merupakan  metode  pencatatan  akuntansi,  dimana semua  transaksi  yang  dicatat,  besarnya  adalah  jumlah  nominal yang diterima. 5

## Langkah 1
5 V.  Wirata  Sujarweni,  Akuntansi  Sektor  Publik,  (Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press,2015), h.11
Pada  tahun  2014  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis menerima setoran BOSDA dari Pembda sebesar Rp xxx Langkah 2 Pada  tahun  2014  pada  bulan  januari  untukpenyaluran  Triwulan pertama  disalurkan  dana  BOSDA  oleh  Dinas  Pendidikan
Kabupaten  Bengkalis  ke  Sekolah  Dasar  (SMPN  03  Bengkalis)  di Kabupaten  Bengkalis  pada  rekening  108-38-00001  sejumlah  Rp xxx (2) Tahun  2015  menggunakan  metode  pencatatan  akuntansi  akrual basis  adalah  metode  pencatatan  akuntansi,  dimana  menggunakan konsep pengakuan sesungguhnya. 6 Langkah 1
Pada  tahun  2015  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis menerima setoran BOSDA dari PEMDA sebesar Rp xxx Langkah 2
Pada  tahun  2015  pada  bulan  januari  untukpenyaluran  Triwulan pertama  disalurkan  dana  BOSDA  oleh  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Bengkalis  ke  Sekolah  Dasar  (SDN  01  Bengkalis)  di Kabupaten  Bengkalis  pada  rekening  108-38-00001  sejumlah  Rp xxx 2) Bukti Bukti-bukti  transaksi  yang  sudah  disesuaikan  dengan  Permendegri No 13 tahun 2006 akan di jelaskan dalam bagian berikut: a) Akuntansi  Keuangan  Daerah  pada  Satuan  Kerja  Pengelolaan Keuangan Daerah. Satuan  Kerja  Peneglolaan  Keuangan  Daerah  (SKPKD)  adalah perangkat  daerah  pada  pemerintah  daerah  selaku  pengguna anggaran/pengguna  barang  yang  juga  melaksanakan  pengelolaan keuangan daerah.
(1) Bukti  Transaksi  dalam  Prosedur  Akuntansi  Peneriman  Kas pada  SKPKD  Bukti  transaksi  yang  digunakan  dalam  prosedur akuntansi peneriman kas mencakup:
(a) Bukti Transfer; (b) Nota Kredit Bank; dan
(c) Surat Perintah Pemindahbukuan. Bukti transaksi di atas dilengkapi dengan:
(a) Surat Tanda Setoran (STS);
(b) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
(c) Surat Ketetapan Restribusi (SKR);
(d) Buku  Besar  Kas  dan  Buku  Besar  Pembantu  Kas  dari Bendahara Penerimaan; dan
6 Ibid , h.12
(e) Bukti Transaksi Penerimaan Kas lainnya.
(2) Bukti  Transaksi  dalam  Prosedur  Akuntansi  Pengeluaran  Kas pada  SKPKD  Bukti  transaksi  yang  digunakan  dalam  prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup;
(a) Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D),  yaitu  dokumen yang  digunakan  sebagai  dasar  pencairan  dana  yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM; atau
(b) Nota Debit Bank. Bukti transaksi di atas dilengkapi dengan: (a) Surat  Penyediaan  Dana  (SPD),  yaitu  dokumen  yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
(b) Surat  Perintah  Membayar  (SPM),  yaitu  dokumen  yang digunakan/diterbitkan  oleh  pengguna  anggaran/kuasa pengguna  anggaran  untuk  penerbitan  SP2D  atas  beban pengeluaran DPA-SKPD;
(c) Buku  Besar  Kas  dan  Buku  Besar  Pembantu  Pengeluaran Kas dari bendahara pengeluaran; dan
(d) Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. 3) Jurnal Jurnal  merupakan  suatu  media/metode  yang  digunakan  unutk mencatat  transaksi  keuangan.  Dalam  jurnal  ini,  transaksi  keuangan untuk  pertama  kalinya  diklasifikasikan  menurut  penggolongan  yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam  jurnal  ini  pula  kegiatan  peringkasan  data  dilakukan  dengan hasil  peringkasannya  (berupa  jumlah  rupiah  dari  transaksi  tertentu) kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Transaksi  yang  tidak  mengakibatkan  penerimaan  dan  pengeluaran kas  dicatat  dalam  jurnal  umum.  Transaksi  yang  mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal untuk penerimaan kas, sedangkan transaksi  yang  mengakibatkan  pengeluaran  kas  dicatat  dalam  jurnal untuk pengeluaran kas.
Jurnal : (1) Tahun 2013 dan 2014 menggunakan metode pencatatan akuntansi cash basis Langkah 1 Kas  Rp xxx R/K-Kasda Rp xxx Langkah 2 Belanja Rp xxx Kas Rp xxx (2) Tahun  2015  menggunakan  metode  pencatatan  akuntansi  akrual basis
Langkah 1 Kas Rp xxx R/K-Kasda Rp xxx Langkah 2 Biaya Operasional  Rp xxx kas Rp xxx 4) Buku Besar Buku  besar  merupakan  buku  yang  berisi  kumpulan  rekening  atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut digunakan  untuk  mencatat  aktiva,  kewajiban  atau  utang,  dan  ekuitas secara terpisah.
5) Buku Besar Pembantu Buku  besar  pembantu  digunakan  untuk  mencatat  rincian  rekening tertentu yang ada di buku besar. Rekening-rekening dalam buku besar yang  umumnya  memerlukan  buku  besar  pembantu  adalah:  piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan utang beberapa rekening  objek  pendapatan  dan  objek  belanja/biaya  umumnya  juga memerlukan buku pembantu.
6) Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil  akhir  dari  proses  akuntansi,  laporan  keuangan  menyajikan informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan  oleh  berbagai pihak  yang  berkepentingan.  Laporan  keuangan  menggambarkan pencapaian kinerja dari program dan kegiatan; serta kemajuan realisasi dari  pencapaian  target  pndapatan,  penyerapan  belanja,  dan pembiayaan.  Berdasarkan  periode  waktunya,  terdapat  jenis  laporan keuangan  triwulan  dan  laporan  keuangan  tahunan.  Sementara, berdasarkan  unit  kerja,  terdapat  laporan  keuangan  dinas/instansi  dan laporan keuangan konsolidasi pemkab/pemkot. 7

## Bentuk-bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik
Jenis  laporan  keuangan  pokok  sektor  publik  yang  harus  dibuat  pemrintah daerah meliputi:
1) Neraca
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3) Laporan Arus Kas (LAK)
4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
5) Lampiran: Laporan Keuangan BUMD
Dari  kelima  laporan  tersebut,  biasanya  yang  publikasikan  di  media  massa hanya  tiga  laporan  utama  saja,  yaitu  neraca,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  dan Laporan Arus Kas. Tiga jenis laporan keuangan utama itu dapat disajikan dalam satu
7 Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik , (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
halaman  atau  setengah  halaman  surat  kabar.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan pemerintah daerah menyajikan laporan kinerja keuangan secara lebih lengkap dalam beberapa  halaman  surat  kabar.  Selain  melalui  media  massa,  pemerintah  daerah  juga dapat  menyampaikan  informasi  keuangan  melalui  situs  ( webesite )  yang  dimiliki pemerintah daerah bersangkutan.
Pada dasarnya, selain lima jenis laporan keungan tersebut, pemerintah daerah atas  prakarsa  dan  inisiatif  sendiri  dapat  menyajikan  informsi  tambahan  berupa suplemen  laporan  keuangan,  analisis  kinerja  keuangan,  proyeksi  dan  prospek keuangan  daerah  tujuannya  adalah  memberikan  informasi  seluas  mungkin  kepada para  pemangku  kepentingan  untuk  membantu  pengambilan  keputusan.  Penyajian informasi secara luas, maka para pemangku kepentingan akan menilai pemerintahan daerah telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan nilai atau indeks pemerintah daerah dalam penerapan good governance.

## Pengertian Akuntansi Syariah
Akuntansi  dalam  bahasa  Arab  biasa  disebut  dengan muhasabah .  Kata Muhasabah berasal  dari  kata hasaba ,  dan  biasa  juga  diucap  dengan  kata hisab , hasibah , muhasabah ,  dan hisabah, kata  kerja  hasaba  ini  termasuk  kata  kerja  yang menunjukkan  adanya  interaksi  seseorang  dengan  orang  lain.  Pengertiannya  sama dengan kalimat “menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan amalnya tersebut”.  Arti  kata muhasabah secara  bahasa  adalah  menimbang  atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya.
Menurut  surat  Al-Baqarah  ayat  282,  Allah  memerintahkan  untuk  melakukan penulisan  secara  benar  atas  segala  transaksi  yang  pernah  terjadi  selama  melakukan muamalah.  Dari  penulisan  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  informasi  untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. 8
Secara  sederhana,  pengertian  akuntansi  dapat  dijelaskan  melalui  akar  kata yang  dimilikinya  yaitu  akuntansi  dan  syariah.  Definisi  bebas  dari  akuntansi  adalah identifikasi  transaksi  yang  kemudian  diikuti  dengan  kegiatan  pencatatan, penggolongan,  serta  pengikhtisaran  transaksi  tersebut  sehingga  menghasilakan laporan  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan.  Definisi bebas  dari  syariah  adalah  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  untuk dipatuhi  oleh  manusia  dalam  menjalani  segala  aktivitas  hidupnya  didunia.  Jadi, akuntansi syariah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. 9
Akuntansi  secara  umum  merupakan  seni  dalam  melakukan  pencatatan, penggolongan,  dan  pengikhtisaran,  yang  mana  pada  akhirnya  tercipta  sebuah informasi  seluruh  aktivitas  keuangan  adalah  untuk  memberikan  informasi  yang
8 http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2108644-pengertian-akuntansi- syariah/(26 maret 2012)
9 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia , (Jakarta: salemba Empat, Edisi II Revisi, 2011), h.2
bermanfaat  untuk  pengambilan  keputusan  bagi  para  pemakai.  Dengan  demikian, maka  pencatatan  akuntansi  harus  dilakukan  secara  cepat  dan  akurat  sehingga informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna. 10
Sedangkan  AICPA  ( American  Institute  of  Certified  Public  Accountat ) mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, dengan  cara  tertentu  dan  dalam  ukuran  moneter,  transaksi,  dan  kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk penafsiran hasil-hasilnya. 11

## Pengeritan Pengelolaan dan Siklus Pengelolaan keuangan Daerah
a. Pengertian Pengelolaan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kata  Pengelolaan,  mempunyai  4 pengertian, yaitu :
1) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
2) Pengelolaan  adalah  proses  melakukan  kegiatan  tertentu  dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3) Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pencapaian tujuan. 12

## b. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahap-tahap yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar  pengelolaan  keuangan  tersebut  memenuhi  prinsip  ekonomi,  efisien,  dan efektivitas,  transparan,  dan  akuntabel.  Siklu  pengelolaan  keuangan  daerah  pada dasarnya, terdiri dari tiga tahap, yaitu:
1) Tahap perencanaan,
2) Tahap pelaksanaan atau implementasi, dan
3) Tahap pelaporan dan evaluasi kinerja. Pada  setiap  tahap  di  dalamnya  dapat  diklasifikasikan  lagi  apa  yang menjadi input, proses  dan output -nya.  Karena  ketiga  tahap  tersebut membentuk suatu siklus, maka output yang dihasilkan dari tahap perencanaan akan  menjadi    input  bagi  tahap  berikutnya.  Sebagai  contoh  output  yang dihasilkan  dari  tahap  perencanaan  akan  menjadi  input  bagi  tahap  pelaporan dan  evaluasi  kinerja,  dan  output  dari  tahap  pelaporan  dan  evaluasi  kinerja akan menjadi input bagi tahap perencanaan periode berikutnya. Proses seperti itu  akan  terus  berulang,  sambung-menyambung  dan  saling  berkaitan  antara satu tahap ketahap berikutnya membentuk suatu siklus.
10 Ismail, Akuntansi Bank , (Jakarta: PT Kencana, 2010), h. 2
11 Muhammad  , Akuntansi  Syari’ah  Teori  dan  Praktik  untuk  Perbankan  Syari’ah , (Jakarta: Unit penerbit & percetakan, 2013), h. 10-11
12 http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html

## 1) Tahap Perencanaan
Dalam  siklus  pengelolaan  keuangan  daerah,  tahap  perencanaan  merupakan tahap yang sangat krusial. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat  besar.  Kualitas  hasil  ( outcame )  dari  pengelolaan  keuangan  daerah  sangat dipengaruhi  oleh  seberapa  bagus  perencanaan  yang  dibuat.  Pada  tahap  perencanaan ini  dapat  dipilah  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  apa  yang  menjadi input, proses,  dan output -nya. Input dalam  tahap  perencanaan  ini  berupa  dokumen  perencanaan  yang dimiliki  pemerintah  daerah.  Perencanaan  itu  sendiri  pada  dasarnya  juga  terdapat proses  yang  harus  dilakukan  sehingga  menghasilkan output perencanaan  berupa dokumen  perencanaan  daerah.  Dokumen  perencanaan  pemerintah  daerah  tersebut meliputi:
a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
d) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra SKPD)
e) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)
f) Kebijakan Umum APBD (KUA)
g) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Dokumen perencanaan daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:
1) Dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  berupa  RPJPD, RPJMD,dan RKPD yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan.
2) Dokumen  perencanaan  keuangan  daerah  berupa  Kebijakan  Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, serta RAPBD.
Perencanaan  pembangunan  daerah  disusun  berdasarkan  jangka  waktu perencanaan, yaitu 20 tahun untuk RPJPD, 5 tahun untuk RPJMD, dan 1 tahun untuk RKPD,  sedangkan  untuk  perencanaan  keuangan  daerah  berupa  RAPBD  berlaku untuk satu tahun.
Output dari tahap perencanaan ini adalah berupa RAPBD. Mengapa RAPBD menjadi output utama dalam perencanaan ini? Hal ini karena bagi pemerintah daerah APBD  merupakan  tulang  punggung  ( backbone ),  atau  cetak  biru  ( blue  print ) pembangunan  daerah.APBD  memiliki  fungsi  penting  dalam  melakukan  distribusi, alokasi, dan stabilisasi keuangan di daerah. Oleh karena itu, RAPBD menjadi sangat penting  bagi  daerah,  arah  dan  orientasi  pembangunan  daerah  dapat  tergambar  di RAPBD tersebut.
Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja, proses penyusunan anggaran dilakukan  melalui  pengisian  formulir  rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (RKA-SKPD)  oleh  setiap  satuan  kerja  yang  ada  di  pemerintah daerah.  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  untuk  setiap  kegiatan  di  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  tersebut  kemudian  direkapitulasi  sehingga  menghasilkan  RAPBD SKPD.  RAPBD  SKPD  tersebut  akan  dievaluasi  dan  dibahas  lebih  lanjut  oleh  Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah.  Kompilasi  dari  seluruh  RKA  SKPD  akan  menjadi
RAPBD  yang  nantinya  segera  disampaikan  kepada  DPRD  untuk  dibahas  dan ditetapkan menjadi APBD.
2) Tahap Pelaksanaan
Output dari  tahap  perencanaan  adalah  berupa  RAPBD  yang  telah  disahkan oleh  DPRD  menjadi  APBD. Output perencanaan  tersebut  akan  menjadi  input  bagi tahap  pelaksnaan,yaitu  implementasi  anggaran.  Dalam  tahap  pelaksanaan  anggaran terdapat  suatu  proses  berupa  sistem  akuntansi  pemerintah  daerah.  Sistem  akuntansi pemerintah  daerah  ini  sangat  penting,  karena  bagaimanapun  bagusnya  perencanaan anggaran  apabila  dalam  tahap  implementasi  tidak  terdapat  sistem  akuntansi  yang memadai,  maka  banyak  hal  yang  direncanakan  tidak  akan  mencapai  hasil  yang diinginkan.  Sistem  akuntansi  yang  buruk  akan  memicu  terjadinya  kebocoran anggaran,  inefisiensi,  dan  ketidakakuratan  laporan  keuangan.  Melalui  sistem akuntansi  pemerintah  daerah  itulah  akan  dihasilkan  laporan  pelaksanaan  anggaran yang merupakan output dari tahap pelaksanaan.
3) Tahap Pelaporan
Output dari  tahap  pelaksanaan  yang  berupa  laporan  pelaksanaan  anggaran akan  menjadi  input  bagi  tahap  pelaporan.  Input  tersebut  akan  diproses  lebih  lanjut untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang aakan dipublikasi. Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, maka  laporan  keuangan  daerah  siap  untuk  diaudit  oleh  auditor  independen, selanjutnya  setelah  diaudit  dapat  didistribusikan  kepada  DPRD  dan  dipublikasikan kepada  masyarakat  luas.  Laporan  keuangan  dipublikasikan  yang  sudah  diaudit tersebut  selanjutnya  dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk  evaluasi  kinerja  dan memberikan umpn balik bagi perencanaan periode berikutnya. 13

## Dasar Pengakuan Akuntansi Daerah
Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis/dasar akuntansi, antara lain:
1) Basis Kas ( Cash Basis )
Basis  kas  ( Cash  Basis )  merupakan  basis  akuntansi  yang  paling sederhana.  Menurut  basis  kas  ini,  transaksi  diakui/dicatat  apabila menimbulkan  perubahan  pada  kas.  apabila  suatu  transaksi  belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.
2) Basis Akrual ( Accrual Basis )
Basis  akrual  ( Accrual  Basis )  adalah  dasar  akuntansi  yang  mengakui transaksi  dan  peristiwa  lainnya  pada  saat  transaksi  dan  peristiwa  itu  terjadi (dan  bukan  hanya  pada  saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayar).  Oleh karena  itu,  transaksi-transaksi  dan  peristiwa-peristiwa  dicata  dalam  catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuanagan pada periode terjadinya.
3) Basis Kas Modifikasi ( Modified Cas Basis )
13 Mardiasmo, Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah ,  (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), h.14-16
Basis  ini  mencatat  transaksi  dengan  basis  kas  selama  tahun  anggaran dan  melakukan  penyesuaian  pada  akhir  tahun  anggaran  berdasarkan  basis akrual.
4) Basis Akrual Modifikasi ( Modifiet Accrual Basis )
Basis  ini  mencatat transaksi  dengan  menggunakan  basis  kas  untuk  transaksi- transaksi  tertentu  dan  menggunakan  basis  akrual  untuk  sebagian  besar  transaksi. Pembatas pennguanaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kapasitasan. 14

## Perspektif Syariah Tentang Pengelolaan Dana Pendidikan
Dalam  pandangan  ajaran  Islam,  segala  sesuatu  harus  dilakukan  secara  rapi, benar,  tertib,dan  teratur.  Proses-prosesnya  harus  diikuti  dengan  baik.  Sesuatu  tidak boleh  dilakukan  secara  asal-asalan.  Hal  ini  merupakan  prrinsip  utama  dalam  ajaran Islam.  Rasulullah  Saw.  Bersabda  dalam  sebuah  hadits  yang  diriwayatkan  Imam Thabrani
َّ نِإ َّ الله َّ َّ ب ِحُي َّإ َّ اَذ َّ لِمَع َََّّأ َّ ََّلَمَعلاَّمُكُدَح َّ َّْنَأ َّ ًَىِقْتُي
Artinya : “ sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu  pekerjaan,  dilakukan  secara  itqan  (tepat,  terarah,  jelas,  dan tuntas).” (HR Thabrani)
Arah  pekerjaan  yang  jelas,  landasan  yang  mantap,  dan  cara-cara mendapatkannya  yang  transparan  merupakan  amal  perbuatan  yang  dicintai  Allah SWT.  Demikian  pula  ketika  kita  melakukan  sesuatu  itu  dengan  benar,  baik, terencana,  dan  terorganisasi  dengan  rapi,  maka  kita  akan  terhindar  dari  keraguan- keraguan  dalam  memutuskan  sesuatu  atau  dalam  mengerjakan  sesuatu.  Kita  tidak boleh  melakukan  sesuatu  yang  didasarkan  pada  keragu-raguan.  Sesuatu  yang didasarkan  pada  keragu-raguan.  Biasanya  akan  melahirkan  hasil  yang  tidak  optimal dan mungkin akhirnya tidak bermanfaat. 15

## Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan
Dalam  situasi  bagaimana  pun,  negara  tidak  boleh  melepaskan  tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. Pada sisi lain, negara melalui pemerintah harus terus mensosialisasikan pembiayaan pendidikan dengan mengacu pada standar baku,  terutama  tentang  komponen  pendidikan,  proses  belajar  mengajar,  kurikulum, dan  target  kompetensi  lulusan.  Pembiayaan  pendidikan  harus  ditata  penggunaannya karena  selain  dari  dana  APBN/APBD,  dana  pendidikan  juga  bisa  dipungut  dari masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dana yang bersumber dari APBN dan  masyarakat  harus  diatur  tentang  pemungutannya,  bagaimana  menggunakannya, kemudian  bagimana  mempertanggungjawabkannya.  Pengaturan  tentang  pengelolaan pembiayaan pendidikan agar memiliki dasar hukum yang kuat perlu diatur setingkat Peraturan Pemerintah (PP).
14 Ibid , h. 55 15 Didin  Hafidhuddin  dan  Hendri  Tanjung, Manajemen  Syariah  dalam  Praktik , (Jakarta: Gema Insani, 2005),h.1-2
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-undang  No.  20  tahun 2003 tentang sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan  mendapat  alokasi  dana  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  dan  Daerah  (APBN  dan  APBD).  Pembiayaan  pendidikan  sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran pedapatan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut sesuai dengan jalurnya. 16

## Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA)
a. Pengertian BOSDA
Merupakan  suatu  program  bantuan  untuk  Belanja  Modal  dan  Operasional Sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada satuan pendidikan  guna  untuk  memenuhi  kekurangan  sarana  media  pembelajaran  sebagai pendukung terlaksananya proses pembelajaran yang komunikatif dan inovatif.
b. Tujuan Pemberian BOSDA
Secara  umum  program  BOSDA  bertujuan  untuk  meringankan  beban masyarakat  terhadap  pembiayaan  pendidikan  dalam  rangka  wajib  belajar  9  tahun yang  bermutu.  Selain  daripada  itu,  diharapkan  program  BOSDA  juga  dapat  ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.
Secara khusus program BOSDA bertujuan sebagai berikut:
1) Memenuhi  kebutuhan  biaya  operasional  sekolah  negeri  di  jenjang pendidikan dasar ;
2) Memenuhi kebutuhan biaya belanja sekolah;
3) Meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar.
c. Dasar Hukum Dana BOSDA
Adapun  dasar  hukum  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  adalah  sebagai berikut:
1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional;
2) Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008  tentang  Pendanaan Pendidikan.
4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6) Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 34  Tahun  2006  tentang  Pembinaan  Prestasi  Peserta  Didik  Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7) Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  indonesia  Nomor
16 Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan , (Jakarta: Erlangga, 2007), h.161-162
39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
8) Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  69  tahun  2009 tentang  Standar  Biaya  Operasi  Nonpersonalia  Tahun  2009  untuk Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  (SMP/MTS),  Sekolah  Menengah Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA),  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK),  Sekolah  Dasar  Luar  Biasa  (SDLB),  Sekolah  Menengah Pertama  Luar  Biasa  (SMPLB),  dan  Sekolah  Menengah  Atas  Luar Biasa (SMALB) 9) Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  15  tahun  2010  tentang  Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota 10) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  62  Tahun  2012 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kabupaten Bengkalis;
11) Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  01  Tahun  2014  tentang  Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis.
12) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor  28 Tahun 2014   tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014. 17
d. Kegunaan Dana BOSDA
1) Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kurikulum 2013
2) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa a) Pengembangan pendidikan karakter b) Pembelajaran remedial c) Pembelajaran pengayaan d) Pemantapan persiapan ujian e) Olahraga,  kesenian,  karya  ilmiah  remaja,  pramuka  (kepanduan) dan palang merah remaja f) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Penjelasan:  digunakan  untuk  honor  jam  mengajar  tambahan  di  luar jam  pelajaran,  transportasi  siswa/guru  dalam  rangka  mengikuti lomba,  fotocopy,  membeli  alat  olahraga,  membeli  alat  kesenian, biaya pendaftaran mengikuti lomba,honor pengajar ekstrakulikuler,alat tulis kantor/peralatan/bahan ekstra kurikuler 3) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru a) Penggandaan formulir b) Alat tulis kantor dalam rangka penerimaan siswa baru c) Konsumsi panitia d) Uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru e) Pengembangan perpustakaan 17 Dokumentasi:  Dinas Pendidikan Kabupaten bengkalis Tahun 2015
f) Melengkapi kekurangan pengadaan buku kurikulum 2013
g) Mengganti buku teks yang rusak h) Mengganti buku Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra i) Akses informasim online j) Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan k) Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan l) Pengembangan database perpustakaan m) Pemeliharaan perabot perpustakaan 4) Kegiatan Ulangan dan Ujian a) Ulangan  tengah semester b) Ulangan akhir semester/Ulangan kenaikan kelas c) Ujian sekolah Penjelasan:  digunakan  untuk  penggandaan  soal,  fotocopy,  honor pengawas ujian dan  panitia penyelenggara, makan minum pengawas dan panitia/penyelenggara, honor koreksi ujian, honor penyusun/pembuat  soal,  honor  guru  dalam  rangka  penyusunan rapor/laporan hasil ujian. 5) Pembelian bahan pakai habis a) Alat tulis kantor
b) Suku cadang alat kantor c) Alat-alat kebersihan
6) Langganan daya dan jasa Listrik,  air,  dan  telepon,  internet  ( fixed/mobile )  baik  dengan  cara berlangganan maupun prabayar
Penjelasan:  penggunaan  internet  dengan mobile  modem dapat dilakukan  untuk  maksimal  pembelian  voucher  sebesar  Rp. 250.000,00 per bulan. 7) Perawatan sekolah a) Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela b) Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC),  perbaikan  lantai  ubin/keramik  dan  perawatan  fasilitas sekolah lainnya. Penjelasan: Penggunaan dana BOSDA untuk perawatan sekolah maksimal 10% dari jumlah dana yang diterima 8) Pembayaran  honorarium  bulanan  guru  honorer  dan  tenaga kependidikan honorer a) Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) b) Pegawai administrasi c) Pegawai perpustakaan d) Penjaga Sekolah e) Satpam f) Pegawai Kebersihan
Penjelasan: Sekolah Negeri maksimal 20% dari penerimaan dana BOSDA  per  tahun,  Sekolah  Swasta  maksimal  40%  dari penerimaa per tahun
9) Pengembangan profesi guru a) KKG/MGMP b) KKS/MKKS Penjelasan:  Boleh  digunakan  hanya  untuk  biaya  transport mengikuti kegiatan. 10) Pembiayaan pengelolaan BOSDA
a) Alat tulis kantor (ATK ) b) Penggandaan,  surat-menyurat,  insentif  bagi  bendahara  dalam rangka penyusunan laporan BOSDA dan biaya transportasi dalam rangka mengirim laporan serta mengambil dana BOSDA di  Bank Riaukepri. 11) Belanja Modal Sekolah a) Pembelian Proyektor b) Pembelian Printer / Catrige Printer c) Pembelian Komputer Desktop d) Pembelian Laptop e) Pemasangan Jaringan Internet Sekolah / Modem
f) Meubiler siswa (meja dan kursi) maksimal 100 set.
e. Tata Cara Pencairan Dana BOSDA
Adapun tata cara pencairan Dana BOSDA adalah sebagai berikut:
a) Dana BOSDA diberikan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai Desember.
b) Dana BOSDA disalurkan setiap triwulan.
c) penyaluran dana BOSDA dilakukan antara bulan Januari-Maret, April- Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.
d) Penyaluran  BOSDA  kepada  satuan  pendidikan  penerima  BOSDA dilakukan melalui rekening sekolah.
e) Rekening  sekolah  yang  dimaksud  butir(4)  adalah  rekening  atas  nama sekolah dan bukan atas nama pribadi. 18
f. Laporan Pertanggung jawaban
1)  Penerima  Dana  BOSDA  2015  wajib  menyampaikan  laporan penggunaan dana setiap triwulanya.
2) Laporan dibuat per-triwulan.
3) Laporan  Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  dalam angka  (1)  diatas, memuat:
a) Uraian  singkat  kegiatan  yang  dilaksanakan  dan  dibiayai  melalui dana BOSDA yang diterima.
b) RKAS/RAPBS
18 Dokumentasi:  Dinas Pendidikan Kabupaten bengkalis Tahun 2014
c) Rekapitulasi  penerimaan  dan  pengeluaran/penggunaan  dana BOSDA.
d) Menyertakan bukti pengeluaran yang sah.
e) Hambatan/kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala jika memang ada. 4) Laporan  pertanggungjawaban  dibuat  rangkap  2  (dua),  dijilid,  dan disampaikan  kepada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis  c.q. Bidang Pendidikan Dasar.
5) Laporan  pertanggungjawaban  paling  lambat  1  (satu)  bulan  sesudah pencairan dana dilakukan.
2. Sistem Informasi Akuntansi
a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Sistem  informasi  akuntansi  adalah  sebuah  sistem  yang  memproses  data  dan transaksi  guna  menghasilkan  informasi  yang  bermanfaat  untuk  merencanakan, mengendalikan,  dan  mengoperasikan  bisnis.  Untuk  dapat  menghasilkan  informasi yang  diperlukan  oleh  para  pembuat  keputusan,  sistem  informasi  akuntansi  harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1) Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem.
2) Memproses data transaksi.
3) Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang.
4) Menghasilkan  informasi  yang  diperlukan  dengan  memproduksi laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer
5) Mengendalikan  seluruh  proses  sedemikian  rupa  sehingga  informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.
Jika  dihubungkan  dengan  jenis-jenis  sistem  di  atas,  maka  sistem  informasi akuntansi  merupakan  jenis  sistem  yang  relatif  tertutup,  karena  sistem  ini  mengolah input menjadi output dengan  memanfaatkan  pengendalian  intern  untuk  membatasi dampak  lingkungan. Input sebuah  sistem  informasi  akuntansi  adalah  transaksi  atau kejadian  ekonomi,  misalnya  penjualan  barang  secara  tunai,  penjualan  barang  secara kredit,  pembayaran  biaya-biaya,  dan  sebagainya.  Transaksi-tansaksi  tersebut selanjutnya  diproses  dengan  mencatatnya  ke  dalam  jurnal,  diposting  ke  rekening- rekening  buku  besar,  dan  diikhtisarkan  dalam  berbagai  macam  laporan. Output dari sistem informasi akuntansi adalah proses laporan keuangan dan laporan manajemen.

## Tujuan Sistem Informasi Akuntansi
Adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi sebagai berikut:
1) Kemanfaatan, informasi  yang  dihasilkan oleh  sistem  harus  membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan.
2) Ekonomis, manfaat sistem harus melebihi pengorbanannya.
3) Daya andal, sistem harus memproses data secara akurat dan lengkap.
4) Ketersediaan,  para  pemakai  harus  dapat  mengakses  data  senyaman mungkin, kapan saja pemakai menginginkannya.
5) Ketepatan  waktu,  informasi  penting  harus  dihasilkan  lebih  dulu, kemudian baru informasi lainnya.
6) Servis  pelanggan,  servis  yang  memuaskan  kepada  pelanggan  harus diberikan.
7) Kapasitas,  kapasitas  sistem  harus  mampu  menangani  kegiatan  pada periode sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang.
8) Praktis, sistem harus mudah digunakan.
9) Fleksibilitas, sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan system.
10) Daya  telusur,  sistem  harus  mudah  dipahami  oleh  para  pemakai  dan perancang, dan memudahkan penyelesaian persoalan serta pengembangan sistem di masa mendatang.
11) Daya audit, daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal pembuatannya.
12) Keamanan,  hanya  personil  yang  berhak  saja  yang  dapat  mengakses atau diijinkan mengubah data sistem.
Jika  seluruh  tujuan  tersebut  dapat  dicapai,  maka  hal  ini  akan  sangat  ideal.
Namun  dalam  kenyataan  sulit  bagi  sebuah  sistem  untuk  mencapai  seluruh  tujuan tersebut bersama-sama. Sebagai contoh perancangan sistem pengawasan intern harus dipandang  sebagai  penukar  tujuan  ekonomis  dan  daya  andal,  artinya  tidak  mungkin dimiliki  sebuah  sistem  pengawasan  yang  baik  dengan  biaya  yang  murah.  Dengan demikian, maka perancangan sistem harus pandai-pandai mengoptimalkan tujuan SIA tersebut.
Selain  mempertimbangkan  tujuan  penyusunan  sebuah  SIA  harus  pula mempertimbangkan  kendala  organisasi.  Keberhasilan  sebuah  sistem  seringkali tergantung pada kemampuan tim penyusun untuk mengkoordinasi kendala yang ada. Jenis  kendala  yang  umum  dihadapi  antara  lain  peraturan  pemerintah,  kebijakan manajemen,  kelangkaan  staf  yang  berkualitas,  kemampuan  dan  sikap  para  pemakai, ketersediaan  teknologi,  dan  keterbatasan  sumberdaya.  Untuk  memaksimumkan kinerja sistem, efek kendala terhadap sistem harus diminimumkan. 19

## Pembahasan
Sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menurut Perspektif Syariah.
Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA)  merupakan  suatu  program bantuan untuk belanja modal dan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah Daerah  Kabupaten  Bengkalis  kepada  satuan  pendidikan  guna  untuk  memenuhi kekurangan  sarana  media  pembelajaran  sebagai  pendukung  terlaksananya  proses pembelajaran yang komunikatif dan inovatif.
19 Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi , edisi ketiga, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2010), h.188-189
Cara  pengelolaan  dana  BOSDA  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis diambil  dari  Juknis  BOSDA  dan  data  dapodik. 20 Dapotik    (Data  Pokok  Pendidikan) adalah  sistem  pendataan  skala  nasional  yang  terpadu,  dan  merupakan  sumber  data utama  pendidikan  nasional,  yang  merupakan  bagian  dari  program  perencanaan pendidikan  nasional  dalam  mewujudkan  insan  Indonesia  yang  cerdas  dan kompetitif. 21 Kriteria sekolah yang mendapatkan dana BOSDA yaitu sekolah   negeri dan  swasta,  untuk  sekolah  swasta  harus  ada  izin  operasionalnya.  Penyaluran  dana BOSDA  dilakukan  setiap  triwulan,  dana BOSDA  di  berikan  selama  12  bulan  mulai bulan  Januari  sampai  Desember.  Penyaluran  dana  dilakukan  antara  bulan  Januari- Maret,  April-Juni,  Juli-September  dan  Oktober-Desember  Penyaluran  BOSDA kepada  satuan  pendidikan  penerima  BOSDA  dilakukan  melalui  rekening  sekolah, Rekening  sekolah  yang  dimaksud  butir(4)  adalah  rekening  atas  nama  sekolah  dan bukan atas nama pribadi. Cara perhitungan dana BOSDA adalah SD Negeri dan SMP Negeri  alokasi  persekolah  dihitung  berdasarkan  jumlah  siswa,Khusus  SD  dan  SMP Swasta  dan  bantuan  BOSDA  berada  di  PPKD  melalui  dana  hibah  yang  besarannya sesuai dengan kemampuan APBD 2013 - 2015.
Berikut rincian nilai bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagai berikut:
Tabel 1 Nilai Bantuan Operasional Sekolah Daerah No. Uraian Satuan Nilai Bantuan 1 BOSDA SD Negeri Per-siswa Rp.137.500, / Tahun / Orang 2 BOSDA SMP Negeri Per-siswa Rp. 185.900, /Tahun/Orang
Dalam  pandangan  ajaran  islam,  segala  sesuatu  harus  dilakukan  secara  rapi, benar,  tertib,dan  teratur.  Proses-prosesnya  harus  diikuti  dengan  baik.  Sesuatu  tidak boleh  dilakukan  secara  asal-asalan.  Hal  ini  merupakan  prrinsip  utama  dalam  ajaran Islam. 22 Firman Allah dalam Al-Quran :

## َُّي َرَيَّا ًرْيَخٍَّة  رَذََّلاَقْثِمَّْلَمْعَيَّ ْهَمَف
Artinya:
Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal kebajikan seberat atom (zarrah) pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang
20 Hasil Wawancara ,Yaski, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 25 April 2017, Pukul 09: 00 Wib.
21 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Data_pokok_pendidikan
22 Didin  Hafidhuddin  dan  Hendri  Tanjung, Manajemen  Syariah  dalam  Praktik , (Jakarta: Gema Insani,  2005), h.1-2
mengerjakan perbuatan jahat seberat atom (zarrah) pun niscaya dia akan melihat balasannya pula.. [surat  Az-Zilzal: 7-8].
Al-Qur’an  merupakan  firman  Allah  yang  selanjutnya  dijadikan  pedoman hidup  ( way  of  life )  kaum  muslim  yang  tidak  ada  lagi  keraguan  di  dalamnya.  Di dalamnya  terkandung  ajaran-ajaran  pokok  (prinsip  dasar)  menyangkut  segala  aspek kehidupan  manusia  yang  selanjutnya  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan  nalar masing-masing  bangsa  dan  kapanpun  masanya  dan  hadir  secara  fungsional memecahkan  problem  kemanusiaan.  Salah  satu  permasalah  yang  tidak  sepi  dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan.
Dalam  al-Qur’an  sendiri  telah  memberi  isyarat  bahwa  permasalahan pendidikan  sangat  penting,  jika  al-Qur’an  dikaji  lebih  mendalam  maka  kita  akan menemukan  beberapa  prinsip  dasar  pendidikan,  yang  selanjutnya  bisa  kita  jadikan inspirasi  untuk  dikembangkan  dalam  rangka  membangun  pendidikan  yang  bermutu. Ada  beberapa  indikasi  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an  yang  berkaitan  dengan pendidikan antara lain; Menghormati akal manusia, bimbingan ilmiah, fitrah manusia, penggunaan cerita (kisah) untuk tujuan pendidikan dan memelihara keperluan sosial masyarakat. 23
Rasulullah  Saw.  Bersabda  dalam  sebuah  hadits  yang  diriwayatkan  Imam Thabrani
َّّنِإَهللا ب ِحُياَذِ َلَِمَعُمُكُدَحَ َلََمَعلاْوَأُهَىِقْتُي
Artinya :
“ Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu  pekerjaan,  dilakukan  secara  itqan  (tepat,  terarah,  jelas,  dan tuntas).” (HR Thabrani)
Dalam  Islam  seluruh  pembiayaan  pendidikan  sepenuhnya  merupakan tanggungjawab  negara.  Seluruh  pembiayaan  pendidikan,  baik  menyangkut  gaji  para guru  atau  dosen  maupun  infrastruktur  serta  sarana  dan  prasarana  pendidikan, sepenuhnya  menjadi  kewajiban  negara.  Ringkasnya,  dalam  Islam  pendidikan  di sediakan secara gratis oleh negara. 24
Mengapa  demikian?  Karena  negara  berkewajiban  menjamin  tiga  kebutuhan pokok masyarakat: pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok individu (sandang, pangan, dan papan) yang di jamin secara tak langsung oleh negara.  Maksudnya,  tiga  kebutuhan  ini  di  peroleh  secara  cuma-cuma  sebagai  hak rakyat atas negara. 25
Ijmak  sahabat  juga  telah  terwujud  dalam  hal  wajibnya  negara  menjamin pembiayaan  pendidikan.  Khalifah  Umar  dan  Usman  memberikan  gaji  kepada  para guru, muazin , dan imam shalat jamaah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari
23 https://pintania.wordpress.com/konsep-pendidikan-dalam-al-qur%E2%80%99an-dan- pengembangannya/
24 Usus at-Ta’lim al-Manhaji, h.12
25 Abdurrahman, As-Siyasah al-iqtishadiyah al-Mutsla , 1963
pendapatan negara ( baitul maal ) yang berasal dari jizyah , kharaj , dan usyhur namun perlu  di  catat,  meski  pembiayaan  pendidikan  adalah  tanggungjawab  negara,  Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya khususnya mereka yang kaya, untuk berperan serta dalam  pendidikan.  Dengan  Islam  rakyat  akan  memperoleh  pendidikan  formal  yang gratis  dari  negara.  Adapun  melalui  inisiatif  dari  anggota  masyarakat  yang  kaya, rakyat  akan  memperoleh  pendidikan  non  formal  yang  juga  gratis  atau  murah  bagi rakyat.
Sistem  pendidikan  formal  yang  di  selenggarakan  negara  Islam  memperoleh sumber pembiyaan sepenuhnya dari  negara ( baitul maal ). Dalam sejarah, pada masa Islam  sumber  pembiayaan  untuk  kemaslahatan  umum  termasuk  pendidikan  berasal dari jizyah , kharaj , dan usyhur .
Terdapat  dua  sumber  pendapatan baitul  maal yang  dapat  digunakan membiayai pendidikan yaitu:
1) Pos fai’ dan kharaj yang  merupakan  kepemilikan  negara  seperti ghanimah,  khumuus  (seperlima  harta  rampasan  perang), jizyah ,  dan dharibah (pajak)
2) Pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut dan  hima  (milik  umum  yang  penggunaannya  telah  di  khususkan). Adapun  pendapatan  dari  zakat  tidak  dapat  digunakan  untuk pembiayaan  pendidikan,  karena  zakat  mempunyai  peruntukannya sendiri.
Jika  dua  sumber  pendapatan  itu  ternyata  tidak  mencukupi,  dan dikhawatirkan  akan  timbul  efek  ( dharar )  jika  terjadi  penundaan pembiayaan,  maka  negara  wajib  mencukupinya  dengan  segera  dengan cara berhutang ( qardh ). Utang ini kemudian dilinasi oleh negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslim.
Biaya  pendidikan  dari baitul  maal itu  secara  garis  besar dibelanjakan untuk 2 kepentingan:
a) Untuk  membayar  gaji  segala  pihak  yang  terkait  dengan  pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain.
b) Untuk  membiayai  segala  macam  sarana  dan  prasarana  pendidikan, seperti  bangunan  sekolah,  asrama,  perpustakaan,  buku-buku pegangan, dan sebagainya
Sistem  Pencatatan  Akuntansi  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  sekolah Daearah  (BOSDA)  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2013- 2015.
Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  atau  BOS  menyediakan  dukungan anggaran  untuk  biaya  operasional  sekolah.  Bantuan  untuk  sekolah  diberikan  dengan basis per-siswa. Program ini memberikan bantuan ke 228,000 sekolah dan bermanfaat bagi  sekitar  43  juta  siswa.  Dengan  formula  alokasi  per-siswa,  BOS  tidak memperhitungkan  perbedaan  biaya  operasional  karena  variasi  besar  lokasi  sekolah. Sekolah-sekolah  di  daerah  terpencil,  yang  melayani  warga  miskin,  sering
membutuhkan  sumber  dana  tambahan  meskipun  mereka  memiliki  siswa  yang  lebih sedikit dibanding sekolah di perkotaan.
Beberapa pemerintah daerah berusaha menutupi kekurangan antara dana BOS yang  diterima  sekolah  dan  kebutuhan  operasional  actual,  dengan  memberikan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Namun, mengalokasikan BOSDA menggunakan  formula  per-siswa  tidak  memperhitungkan  perbedaan  biaya operasional  sekolah,  karena  perbedaan  antara  penduduk  yang  dilayani  dan  lokasi mereka.  Sekolah-sekolah  di  daerah  terpencil  yang  melayani  warga  miskin membutuhkan  dana  tambahan  untuk  menyediakan  layanan  pendidikan  yang  sama dengan sekolah di daerah yang lebih sejahtera. 26
Sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  pasal  290  Permendagri  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah diubah  dengan  Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah,  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Bengkalis  selaku  salah  satu  entitas  akuntansi  berkewajiban  untuk menyampaikan  Laporan  Keuangan  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  atas pelaksanaan  APBD  Kabupaten  Bengkalis  yang  salah  satunya  dialokasikan  dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
Tujuan  pelaporan  keuangan  adalah  untuk  menyediakan  informasi  yang relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama periode pelaporan 1 januari sd 31 Desember yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015.
Pencatatan  akuntansi  BOSDA  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis tahun 2013-2015. Pencatatan akuntansi pada Dinas Pendidikan kabupaten Bengkalis menggunakan PP 24 tahun 2005 untuk tahun 2013-2014. Dan  PP no 71 tahun 2010 untuk pencatatan akuntansi pada tahun 2015.
Adapun pencatatan akuntansi dana Bosda tahun 2013-2014 adalah: Belanja BOSDA 2013 Rp 11.594.510.668 Kas Rp 11.594.510.668 Belanja BOSDA 2014 RP 13.110.652.230 Kas Rp 13.110.652.230 Adapun pencatatan akuntansi dana Bosda tahun 2015 adalah : Beban Barang dana BOSDA 2015 Rp 88.803.350.000 Kas Rp 88.803.350.000 a. Laporan Realisasi dan Anggaran
26 http://www.worldbank.org/in/news/feature/2013/07/30/enhancing-equity-and-performance- through-local-school-grants-in-indonesia
Laporan  Realisasi  dan  Anggaran  menggambarkan  perbandingan  antara anggaran dengan realisasinya,  yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desembar 2013-2015.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tidak termasuk salah satu SKPD yang mengelola anggaran maupun realisasi pendapatan daerah.
Realisasi  Belanja  Daerah  pada  Tahun  Anggaran  2013  adalah  sebesar Rp.874.721.972.163,00  atau  mencapai  91,69%  dari  anggarannya.  Jumlah  realisasi Belanja  Daerah  tersebut  terdiri  dari  realisasi  Belanja  Operasiona  sebesar Rp.652.733.892.441,00  atau  91,58%  dari  anggarannya  dan  realisasi  Belanja  Modal sebesar Rp.221.988.079.722,00 atau 91,99% dari anggarannya.
Realisasi  Belanja  Daerah  pada  Tahun  Anggaran  2014  adalah  sebesar Rp.889.039.024.389,00  atau  mencapai  94,96%,  dari  anggarannya.  Jumlah  realisasi Belanja  Daerah  tersebut  terdiri  dari  realisasi  Belanja  Operasi  sebesar Rp641.105.145.812,00  atau  100,24%  dari  anggarannya  dan  realisasi  Belanja  Modal sebesar Rp247.933.878.577,00 atau 83,59% dari anggarannya.
Realisasi  Belanja  Daerah  pada  Tahun  Anggaran  2015  adalah  sebesar Rp921.653.610.878,00 atau  mencapai  90,69%, dari  anggarannya  sebesar Rp1.016.306.131.482,38.  Jumlah  realisasi  Belanja  Daerah  tersebut  terdiri  dari realisasi  Belanja  Operasi  sebesar  Rp797.975.501.181,00atau  90,87%  dari anggarannya  sebesar  Rp878.157.696.026,38  dan  realisasi  Belanja  Modal  sebesar Rp123.678.109.697,00 atau
89,53%
dari anggarannya sebesar Rp.138.148.435.456,00.
Realisasi Defisit Tahun
Anggaran 2013 adalah sebesar minus Rp(874.721.163,00)  yang  berarti  mencapai  91,69%  dari  yang  dianggarkan  dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar minus (954.029.827.529,92)
Tabel 2 Laporan Realisasi dan Anggaran tahun 2013 27 Tahun Anggaran 2013 Tahun Anggaran 2012 Anggaran Realisasi Realisasi Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00 Belanja Daerah 954.029.827.529,92 874.721.972.163,00 729.563.600.718,00
27 Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013
Surplus/ Defisit (954.029.827.529,92) (874.721.972.163,00) (729.563.600.718,00) Realisasi Defisit Tahun
Anggaran 2014 adalah sebesar minus Rp(889.039.024.389,00) yang berarti mencapai 94,96% dari yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar minus (936.203.975.098,00).
Tabel 3 Laporan Realisasi dan Anggaran tahun 2014 28 Tahun Anggaran 2014 Tahun  Anggaran 2013 Anggaran Realisasi Realisasi Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00 Belanja Daerah 936.203.975.098,00 889.039.024.389,00 874.721.972.163,00 Surplus/ Defisit (936.203.975.098,00)  (889.039.024.389,00)  (874.721.972.163,00)
Realisasi Defisit Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp921.653.610.878.00 yang berarti mencapai 90,69% dari yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar minus (1.016.306.131.482,38).
Tabel 4 Laporan Realisasi dan Anggaran tahun 2015 29 Tahun Anggaran 2015 Tahun  Anggaran 2014 Anggaran Realisasi Realisasi Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00 Belanja Daerah 1.016.306.131.482,38 921.653.610.878.00 889.039.024.389,00 Surplus/ Defisit (1.016.306.131.482,38)  (921.653.610.878.00)  (889.039.024.389,00)

## b. Neraca
28 Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014
29 Dokumentasi Dinas Pendidikan Tahun 2015
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013-2015.
Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 1.247.284.062.244,68 yang  terdiri  dari  Aset  Lancar  sebesar  Rp  19.155.429.112,00,  Aset  Tetap  sebesar Rp 1.227.705.678.132,68 dan Aset Lainnya sebesar Rp 422.955.000,00.
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis  per  31  Desember  2013  memiliki kewajiban (hutang) hutang jangka pendek sebesar Rp 12.573.170,00.
Sementara  itu  jumlah  Ekuitas  Dana  Netto  per  31  Desember  2013  adalah sebesar Rp 1.247.271.489.074,68  yang terdiri dari Ekuitas Dana  Lancar  sebesar Rp. (859.772.555.144,00)  dan  Ekuitas  Dana  Investasi  sebesar  Rp.  1.228.128.633.132,68 serta Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi sebesar Rp. 878.915.411.086,00.
Tabel 5 Neraca per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 Tahun Anggaran 2012 1.247.284.062.244,68 670.478.675.582,46 19.155.429.112,00 29.492.657.957,00 1.227.705.678.132,68 640.986.017.625,46 422.955.000,00 0 12.573.170,00 261.952.880,00 12.573.170,00 261.952.880,00 1.247.271.489.074,68 670.478.675.582,46 (859.772.555.144,00) (792.563.600.718,00) 1.228.128.633.132,68 640.986.017.625,46 878.915.411.086,00 821.794.305.795,00
A. Aset 1. Aset Lancar 2. Aset Tetap 3. Aset Lainnya B. Kewajiban 1. Kewajiban Jk.pendek C. Ekuitas Dana Netto 1. Ekuitas Dana Lancar 2. Ekuitas Dana Investasi 3. Ekuitas Dana u.Dikonsol
.
Jumlah Aset  per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.641.691.219.864,09 yang  terdiri  dari  Aset  Lancar  sebesar  Rp  55.030.938.880,98,  Aset  Tetap  sebesar Rp 1.586.141.259.483,11dan Aset Lainnya sebesar Rp 519.021.500,00.
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bengkalis  per  31  Desember  2014  memiliki kewajiban (hutang) hutang jangka pendek sebesar Rp 10.619.378,00.
Sementara  itu  jumlah  Ekuitas  Dana  Netto  per  31  Desember  2014  adalah sebesar  Rp  1.641.691.219.864,09  yang  terdiri  dari  Ekuitas  Dana  Lancar  sebesar Rp(838.856.830.941,03) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.586.660.280.983,11 serta Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi sebesar Rp889.877.150.444,00.
Tabel 6 Neraca per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 Tahun Anggaran 2013 1.641.691.219.864,09 1.247.435.104.041,12 55.030.938.880,98 19.139.510.812,00 1.586.141.259.483,11 1.227.893.638.229,12 519.021.500,00 401.955.000,00 10.619.378,00 12.973.170,00 10.619.378,00 12.973.170,00 1.641.691.219.864,09 1.247.435.104.041,12 (838.856.830.941,03) (859.788.873.444,00) 1.586.660.280.983,11 1.228.295.593.229,12 889.877.150.444,00 878.915.411.086,00
A. Aset 1. Aset Lancar 2. Aset Tetap 3. Aset Lainnya B. Kewajiban 1. Kewajiban jk. pendek C. Ekuitas Dana Netto 1. Ekuitas Dana Lancar 2. Ekuitas Dana Investasi 3. Ekuitas Dana
u.Dikonsol
Jumlah Aset  per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.269.490.618.637,81 yang  terdiri  dari  Aset  Lancar  sebesar  Rp  56.613.533.267,00,  Aset  Tetap  sebesar Rp 1.212.583.057.995,81,dan Aset Lainnya sebesar Rp 294.027.375,00.
Jumlah  kewajiban  jangka  pendek  sebesar  Rp  22.229.931,00.  Sementara  itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.269.490.618.637.
Tabel 7Neraca per 31 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2014 1.269.490.618.637,81 1.641.691.219.864,09 56.613.533.267,00 55.030.938.880,98 1.212.583.057.995,81 1.586.141.259.483,11 294.027.375,00 519.021.500,00 22.229.931,00 6.783.378,00 22.229.931,00 6.783.378,00 1.269.490.618.637,81 1.641.691.219.864,09 1.269.490.618.637,81 1.641.691.219.864,09
Dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  dana BOSDA.  Pada  tahun  2013  jumlah  dananya  sebesar  Rp.  11.594.510.668  pada  tahun 2014  jumlah  dana  BOSDA  sebesar  Rp  13.897.730.000,00  dan  pada  tahun  2015 jumlah  dana  BOSDA  sebesar  Rp.  90.138.325.458,00.  Inilah  cara  pemerintah Indonesia  dalam  melaksanakan  sistem  pendidikan.  Jadi  menurut  penulis  BOSDA merupakan program pendidikan dari pemerintah dalam menangani pendidikan tingkat SD  dan  SMP  dan  sesuai  dengan  perspektif  syariah.  Dalam  Islam  pemerintah menggratiskan  pendidikan  kepada  seluruh  rakyatnya,  walaupun  pemerintah  baru menggratiskan  dan  memberi  bantuan  dana  BOSDA  dari  jenjang  SD  dan  SMA  dan BOM  di  jenjang  SMA  bukan  sampai  ke  perguruan  tinggi.  Mengingat  kondisi keuangan  negara  yang  defisit,  dan  Indonesia  memenuhinya  dengan  cara  pajak  dan
A. Aset 1. Aset Lancar 2. Aset Tetap 3. Aset Lainnya B. Kewajiban 1. Kewajiban jangka pendek
C. Ekuitas
Ekuitas
hutang. Tidak memungkinkan pemerintah Indonesia memberikan fasilitas pendidikan cuma-cuma kepada siswa Indonesia. Jadi menurut penulis dana Bosda yang diberikan pemerintah telah sesuai dengan perspekti syariah.
Pencatatan  akuntansi  dana  BOSDA  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pada tahun 2013-2014 masih menggunakan  PP  No.24  Tahun  2005  belanja  dicatat  pada  Laporan  Realisasi Anggaran menggunakan basis kas. Sedangkan pada tahun 2015 sudah menggunakan PP  No.  71  Tahun  2010.  Pencatatan  dana  BOSDA  di  catat  sebagai  beban  yang  di tuang dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual.

## Penutup
Pengelolaan dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah sesuai  dengan  perspektif  syariah  karena  pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan  dengan  cara  memberikan  BOSDA Karena pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah.
Pencatatan  akuntansi  dana  BOSDA  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pada tahun 2013-2014 masih menggunakan  PP  No.24  Tahun  2005  belanja  dicatat  pada  Laporan  Realisasi Anggaran menggunakan basis kas. Sedangkan pada tahun 2015 sudah menggunakan PP  No.  71  Tahun  2010.  Pencatatan  dana  BOSDA  di  catat  sebagai  beban  yang  di tuang dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  dan  Muhammad  Syam  Kusufi ,  Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi Keuangan Daerah) Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) Abdurrahman, As-Siyasah al-iqtishadiyah al-Mutsla Abdul  Rahman  Ghazaly,  Ghufron  Ihsan,  Sapiudin  Shidiq, Fiqh  Muamalat ,  (Jakarta: Pernadamedia Group,2010)
Didin  Hafidhuddin  dan  Hendri  Tanjung, Manajemen  Syariah  Dalam  Praktik , (Jakarta: Gema Insani, 2005)
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010)
Ihyaul  Ulum  Md, Akuntansi  Sektor  Publik ,  (Malang:  universitas  Muhammadiyah Malang, 2005)
Ismail, “ Akuntansi Bank ”, (Jakarta: PT Kencana, 2010)
Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan , (Jakarta: Erlangga,2007)
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-qur’an  dan  terjemahannya ,  Jakarta tahun 2010 (Al-imron ayat 104)
Krismiaji,  “Sistem  Informasi  Akuntansi”,  edisi  ketiga,  (Yogyakarta:  Unit  Penerbit dan Percetakan, 2010)
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik , (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2005)
Mardiasmo,” Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”,(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2007)
Muhammad  “ Akuntansi  Syari’ah  Teori  dan  Praktik  untuk  Perbankan  Syari’ah ”,
(Jakarta: Unit penerbit & percetakan, 2013)
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia , (Jakarta: salemba Empat, Edisi II Revisi,2011)
Sofyan Syafri Harahap ” Akuntansi Islam”, (Jakarta:Bumi Aksara,2001),h,28-37 V.  Wirata  Sujarweni,  Akuntansi  Sektor  Publik,  (Yogyakarta:  Pustaka  Baru  Press, 2015).