This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) . © 2023 Papua Journal of Diplomacy and International Relations (PJDIR) – published by the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Cenderawasih University, in collaboration with the Indonesian Association for International Relations (AIHII).
Revised: 17 May 2023
Papua Journal of Diplomacy and International Relations Volume 3, Issue 2, November 2023 (106-125) DOI : 10.31957/pjdir.v3i2.2855 ISSN 2797-0957 (Online)

## Diplomasi  Vaksin  Dalam  Kerja  Sama  Indonesia  Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi Covid-19

## Jihan Nadya Yahya*            Helga Yohana Simatupang
INSTITUSI / AFILIASI

## ABSTRACT
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia.
The  Covid-19  pandemic  has  disrupted  all  aspects of  our  life.  It forced us  to  adopt  to  a  new  normal situation and take innovative measures in tackling the  pandemic  in  order  to  survive.  Health  experts developed  vaccines  to  reduce  human  death  and helped  people  recover  from  the  virus  infection. The development of the vaccines has made a great contribution to global health. Indonesia itself used seven vaccine variants, which have been approved by  the  government  for  nationwide  use.  Among them  are  sinovac  and  sinopharm  vaccines,  which were made by China. China has helped Indonesia in  many  ways,  in  the  provision  of  vaccines,  and the  bilateral  relations  between  Indonesia  and China  continued  to  increase.  This  article  shows that the provision of Covid-19 vaccines contributed  to  the  strong  relations  between Indonesia  and  China,  and  this  was  channelled through  what  was  called  vaccine  diplomacy.  In this  article,  the  author  will  be  using  the  global politics  theory  to  analyze  the  issue.  Through  this article,  scholars  can  identify  the  challenges  and benefits of the cooperation.

## KEYWORDS
China; Cooperation; Diplomacy; Indonesia; Vaccine

## KORESPONDENSI
*Jihan, Universitas Potensi Utama, JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Kota Medan, Sumatera Utara, 20241, Indonesia. Email: jihanadyahya01@gmail.com
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19

## PENDAHULUAN
Kemunculan  awal  Virus  Covid-19  terjadi  pada Desember  2019  di  Wuhan,  Tiongkok ( Yang dkk.,  2020 ).  Beberapa  bulan  setelahnya  yakni  pada  11  Maret  2020,  WHO  ( World  Health Organization )  mengumumkan  bahwa  dunia  mengalami  pandemi  akibat  dari  penyebaran virus  Covid-19  dalam  skala  global  ( World  Health  Organization,  2020 ).  Kasus  pasien terinfeksi  Virus  Covid-19  di  Indonesia  sendiri  ditemukan  pertama  kali  pada  2  Maret  2020. Saat  itu,  tentunya  pemerintah  Indonesia  belum  menyiapkan  strategi  dalam  menghadapi penyebaran virus Covid-19 sehingga berdampak kepada tingginya angka ketidakwaspadaan  masyarakat  mengenai  virus  ini.  Hal  tersebut  mengakibatkan peningkatan pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia setiap harinya pada tahun pertama pandemi.  Indonesia  dihantam  badai  besar  tanpa  adanya  persiapan  pertolongan  diri untuk mengurangi dampak yang diterima.
Di tengah kewalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada negara-negara sahabat untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik terhadap alat kesehatan sebagai  upaya  awal  untuk  mengendalikan  situasi  ( Hidayat  dkk.,  2022 ).  Negara  yang menjadi pemasok alat kesehatan untuk Indonesia pada awal pandemi adalah Tiongkok. Hal ini  bukan  tanpa  alasan,  Tiongkok  telah  lebih  dahulu  merasakan  wabah  virus  Covid-19  di dalam negeri yakni semenjak tahun 2019 akhir sehingga keadaan di Tiongkok sudah lebih terkendali  ( Lee,  2021 ).  Berbanding  terbalik  dengan  negara-negara  pemasok  alat  kesehatan lainnya  yang  pada  2020  awal  sedang  kewalahan  dalam  menanggulangi  virus  Covid-19 sehingga  tidak  dapat  memenuhi  permintaan  alat  kesehatan  dari  negara  lain  sebab  adanya permintaan  yang  tinggi  pada  pasar  lokal  mereka.  Terhitung  pada  November  2020  tercatat ada sebesar Rp 5,63 triliun nilai impor alat kesehatan yang berasal dari Tiongkok masuk ke Indonesia ( Hidayat, 2020 ). Adanya kemudahan akses distribusi serta ketersediaan pasokan yang  dapat  mencukupi  permintaan  pasar  Indonesia  menjadikan  Tiongkok  sebagai  mitra penting selama masa pandemi.
Seiring  berjalannya  waktu  dan  semakin  berkembangnya  riset  penelitian  yang dilakukan oleh tenaga medis ahli, kemitraan Indonesia dan Tiongkok selama pandemi tidak hanya terbatas pada alat-alat kesehatan saja namun kemudian bertambah juga pada vaksin. Tiongkok menjadi negara pertama yang memproduksi antithesis dari virus Covid-19 yakni vaksin  yang  terbagi  dalam  dua  varian  yaitu  Sinopharm  dan  Sinovac.  Pembuatan  vaksin yang  dilakukan  oleh  Tiongkok  ini  telah  dijamin  oleh  WHO  sehingga  vaksin  tersebut  bisa digunakan dalam skala global. Perbedaan yang terletak pada kedua vaksin tersebut adalah kepemilikan  pabrik,  dimana  Sinovac  dikelola  oleh  perusahaan  swasta  sedangkan Sinopharm  dikelola  oleh  pemerintah  Tiongkok.  Kedua  vaksin  memiliki  tipe  yang  sama yakni  tipe  vaksin  yang  menonaktifkan  virus  dan  kemudian  disuntikkan  kepada  pasien sehingga  tubuh  akan  melawan  virus  mati  yang  masuk  ke  dalam  tubuh  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  infeksi.  Keunggulan  dari  kedua  vaksin  tersebut  terletak  pada penyimpanannya  yang  tidak  sulit  yaitu  cukup  menggunakan  suhu  pendinginan  normal ( Pearson, 2021 ).
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
Hal  tersebut  kemudian  membuat  Sinopharm  dan  Sinovac  menjadi  mudah  untuk didistribusikan ke negara lain terutama negara yang memiliki kedekatan geografis dengan Tiongkok misalnya seperti Indonesia. Kemudahan distribusi tersebut membuat Sinovac dan Sinopharm  menjadi  vaksin  yang  dipilih  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  digunakan  oleh warganya.  Selain  itu,  kemitraan  Indonesia  dengan  Tiongkok  yang  sudah  berjalan  dengan baik  semakin  mempermudah  jalinan  kerja  sama  yang  terjadi  dalam  bidang  vaksin  ini. Selanjutnya  muncul  istilah  baru  yaitu  diplomasi  vaksin  yang  mana  dapat  menjelaskan bagaimana  suatu  kecenderungan  yang  diambil  oleh  pemerintah  suatu  negara  dalam kebijakan  luar  negerinya  ternyata  dapat  dipengaruhi  oleh  vaksin.  Vaksin  dalam  hal  ini dijadikan alat/ tools dalam diplomasi. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo melakukan pendekatan kepada negara-negara produsen vaksin guna memenuhi kebutuhan domestik ( Kominfo, 2021 ).
Diplomasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pasokan vaksin dari negara produsen dan juga dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas jalinan kemitraan yang dimiliki  oleh  Indonesia  secara  internasional  ( Theconversation.com,  2021 ).  Disini  negara yang  diwakilkan  oleh  individu  menjadi  aktor  yang  berperan.  Negara  hadir  dalam menciptakan  sistem  kerja  sama  yang  terjadi  sementara  individu  (Menteri  dan  Kepala Negara)  menjadi  pihak  yang  menginisiasi  kerja  sama.  Pembahasan  mengenai  diplomasi vaksin merupakan bentuk dari perkembangan fenomena di dalam hubungan internasional yang mana kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara tidak terbatas dan menyebar secara menyeluruh  ke  berbagai  aspek.  Perkembangan  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  dalam lingkup  global  kemudian  juga  mempengaruhi  terjadinya  perubahan  peta  politik internasional.  Praktik  diplomasi  kemudian  menjadi  semakin  beragam  mengikuti perkembangan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan konsep multi-track diplomacy yang mana pemeliharaan  perdamaian  internasional  adalah  sistem  dinamis  yang  terdiri  atas  tindakan, orang, organisasi, dan komunitas yang saling berhubungan dan berjuang untuk perdamaian dunia  ( McDonald,  2002 ).  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih  lanjut mengenai  diplomasi  vaksin  dengan  meneliti  studi  kasus  kerja  sama  yang  terjadi  antara Indonesia dan Tiongkok.
Artikel ini akan menjelaskan mengenai contoh praktik diplomasi vaksin dalam studi kasus Kerja sama Indonesia dengan Tiongkok selama masa pandemi dari tahun 2019 hingga 2022.  Dari  riset  terhadap  isu  tersebut,  penulis  akan  menganalisis  peluang  dan  tantangan yang  dihadapi  oleh  masing-masing  negara  dalam  kerja  sama  yang  terjalin  sehingga pembaca mampu memahami pengertian serta penerapan dari diplomasi vaksin.

## TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORITIS

## Tinjauan Literatur
Studi  pertama  yang  relevan  dengan  artikel  ini  adalah Covid-19  Vaccine  Donations-Vaccine Empathy  or  Vaccine  Diplomacy?  A  Narrative  Literature  Review oleh  Zhaohui  Su,  dkk.  Pada tulisan  tersebut  dilakukan  penelitian  terhadap  beberapa  artikel  yang  berkaitan  dengan
Vaksin  Covid-19  dalam  rentang  waktu  5  bulan  yaitu  mulai  Januari  2021  hingga  Mei  2021. Karya  ilmiah  tersebut  menjelaskan  adanya  peluang  dan  tantangan  yang  dimiliki  oleh Donasi Vaksin dan Diplomasi Vaksin. Keduanya merupakan hal yang saling berhubungan, donasi vaksin dilakukan sebuah negara sebagai bentuk dari penerapan diplomasi vaksin ( Su dkk., 2021 ).
Donasi  vaksin  terjadi  dikarenakan  adanya  ketidaksetaraan  jumlah  vaksin  Covid-19 yang  tersebar  secara  global.  Hal  tersebut  kemudian  memicu  terjadinya  diplomasi  vaksin yang mana sebuah negara memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun relasi dengan negara  lain  serta  mewujudkan  kepentingan  nasional  nya  ( Su  dkk.,  2021 ).  Lebih  lanjut, perbedaan antara studi terdahulu dan artikel ini adalah cakupan dalam pembahasan. Studi Zhaohui Sui, dkk menganalisis mengenai dasar terjadinya diplomasi vaksin sementara pada artikel  ini  akan  dibahas  mengenai  contoh  kasus  dari  penerapan  diplomasi  vaksin  yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok.
Studi selanjutnya yang dianggap relevan adalah China’s Vaccine Diplomacy in Southeast Asia  -  A  Mixed  Record oleh  Khairulanwar  Zaini.  Di  dalam  tulisan  tersebut  didapatkan kesimpulan  bahwa  Tiongkok  menjadi  pionir  dalam  pendistribusian  vaksin  di  masa-masa awal pandemi ( Zaini, 2021 ). Saat negara-negara Barat yang notabene nya berperan sebagai pemegang  pasar  dalam  bidang  kesehatan  masih  sibuk  untuk  memenuhi  kebutuhan nasionalnya,  di  sisi  lain  Tiongkok  sudah  mulai  gencar  untuk  mendistribusikan  vaksin buatannya  kepada  negara  lain.  Pelaksanaan  diplomasi  vaksin  Tiongkok  dicap  sebagai bentuk  “pencitraan”  oleh  banyak  negara  dikarenakan  Virus  Covid -19  diduga  berasal  dari negeri  Tirai  Bambu  walaupun  politisi  serta  pejabat  Tiongkok  berulang  kali  menekankan bahwa  diplomasi  vaksin  dilakukan  untuk  kepentingan  masyarakat  global  agar  pulih  dari pandemi ( Zaini, 2021 ).
Ketika  negara-negara  Barat  telah  memenuhi  kebutuhan  domestik  mereka,  tercipta persaingan  yang  terjadi  antara  kedua  kubu  dalam  bidang  diplomasi  vaksin.  Kedudukan Tiongkok  mulai  melemah  ketika  negara-negara  Barat  mengatakan  bahwa  vaksin  yang berasal dari Tiongkok belum dapat dibuktikan keefektifannya. Kondisi tersebut sebenarnya bisa  ditanggulangi  jika  pemerintah  Tiongkok  membangun  kerja  sama  dengan  negara  lain terkait produksi vaksin. Kompetisi harus dihindarkan agar kepentingan nasional Tiongkok dapat tercapai. Selanjutnya, Tiongkok harus lebih transparan terkait uji vaksin yang mereka buat sehingga masyarakat internasional tidak meragukan keefektifan vaksin tersebut ( Zaini, 2021 ). Perbedaan antara studi Zaini dengan artikel ini terletak pada fokus objek penelitian. Pada  artikel  ini  fokus  dari  pembahasan  adalah  Indonesia  dan  Tiongkok  sementara  artikel Zaini membahas Tiongkok dan Asia Tenggara.

## Kerangka Teoritis
Teori  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  teori  Politik  Global.  Teori  ini  menjelaskan adanya  kompleksitas  dalam hubungan  yang  terjalin  antar aktor  dalam  skala internasional. Istilah  Politik  Global  digunakan  untuk  menggantikan  istilah  lama  Politik  Internasional
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
karena  cakupannya  yang  tidak  hanya  membahas  hubungan  antar  negara  tetapi  juga memperhitungkan keterlibatan aktor-aktor non-negara yang berkiprah pada tataran global serta implikasinya terhadap komunitas internasional secara keseluruhan.
Selain itu, isu-isu global seperti proliferasi nuklir, terorisme, energy security , perubahan iklim,  meningkatnya  harga  pangan, good  governance, kemiskinan,  penyebaran  penyakit secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kepentingan semua aktor internasional baik  negara  maupun  non-negara  ( Jemadu,  2008 ).  Dalam  pandangan  ini,  global  berarti komprehensif  yang  mana  mengacu  pada  semua  elemen  dalam  suatu  sistem,  bukan  hanya pada  sistem  secara  keseluruhan.  Politik  global  dengan  demikian  terjadi  tidak  hanya  pada tingkat global, tetapi di seluruh, semua tingkatan – di seluruh dunia, regional, nasional, sub- nasional dan seterusnya ( Heywood, 2011 ).
Dengan  berkembangnya  organisasi  internasional  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa dan munculnya tantangan global, aspek internasional dari politik menjadi semakin penting dalam  beberapa  dekade  terakhir.  Lingkungan  dan  ekonomi  adalah  dua  contoh  isu  global karena  keduanya  berdampak  pada  semua  orang  di  bumi  dan  semua  wilayahnya. Kehidupan modern ditentukan oleh kecenderungan interkoneksi global ini, yang kemudian mengharuskan untuk mempertimbangkan kembali strategi pembelajaran konvensional dan merangkul pendekatan "tanpa batas" terhadap politik ( Heywood, 2011 ).
Kepentingan  dan  kekuasaan  merupakan  kata  kunci  dari  teori  ini.  Penulis  memilih teori  ini  karena  dalam  studi  kasus  kerja  sama  Indonesia  dengan  Tiongkok  terdapat kepentingan  masing-masing  yang  miliki  oleh  negara  tersebut.  Kerja  sama  yang  dilakukan tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan juga meraih kekuasaan terhadap satu  negara.  Oleh  karena  itu,  penulis  beranggapan  bahwa  teori  Politik  Global  dapat digunakan untuk menjadi acuan berpikir dalam karya ilmiah ini.
Karya tulis ini menggunakan konsep Soft Power Diplomacy, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan  untuk  mempengaruhi  pemutusan  kebijakan  yang  terjadi  dengan  menggunakan jalur  damai  tanpa  kekerasan. Soft  Power adalah  kemampuan  untuk  mempengaruhi preferensi  orang  lain,  yang  berakar  pada  rayuan  dan  daya  tarik  pribadi.  Para  pemimpin politik  mengendalikan  topik  dan  menetapkan  parameter,  memberi  mereka  kekuasaan dalam  politik  demokratis.  Kualitas  yang  tidak  berwujud  seperti  kepribadian  yang diinginkan,  budaya,  institusi  politik,  cita-cita,  dan  kebijakan  yang  sah  seringkali  dikaitkan dengan pembentukan preferensi ( Nye, 2008 ).
Soft  Power melibatkan  daya  pikat  dan  daya  tarik,  mempengaruhi  perilaku  dengan sumber daya yang memikat. Hal ini lebih dari sekadar pengaruh. Daya tarik sumber daya dan  kemampuannya  untuk  mempengaruhi  hasil  kebijakan  yang  diinginkan  dapat  dinilai dengan  menggunakan ukuran  aset-aset  yang  menarik. Soft  power bukan satu-satunya  jenis power yang  memiliki  perbedaan  antara  kekuatan  yang  dievaluasi  dalam  hal  sumber  daya dan kekuatan yang dinilai dalam hal konsekuensi perilaku ( Nye, 2008 ). Di masa sekarang, praktik  diplomasi  menggunakan soft  power dinilai  lebih  minim  resiko  dan  efektif  untuk mencapai  kepentingan  yang  ingin  diraih.    Penulis  memilih  konsep  tersebut  dikarenakan
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
diplomasi  vaksin  merupakan  suatu  bentuk  penerapan  dari soft  power  diplomacy yang dilakukan oleh kedua negara.
Konsep  yang  berikutnya  dipakai  dalam  menganalisa  studi  kasus  adalah  kerja  sama bilateral yakni  kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak. Ada beberapa dampak historis, geopolitik,  dan  moneter  yang  penting  dari  kemitraan  bilateral. Kerajaan-kerajaan  Eropa  di masa  lalu  menggunakan  kedutaan  besar  resmi  untuk  melakukan  hubungan  diplomatik, yang  mengakui  kesetaraan  semua  negara  berdaulat.  Strategi  ini,  yang  populer  hingga Perang  Dunia  Pertama,  melibatkan  kedutaan  besar,  kerahasiaan,  dan  perkawinan  antar keluarga  bangsawan.  Munculnya  beragam  bentuk  hubungan  bilateral  antara  Eropa  dan seluruh dunia dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kolonial dan dekolonisasi ( Pannier, 2020 ). Promosi kepentingan nasional dan organisasi negosiasi internasional sangat terbantu dengan  adanya  hubungan  bilateral.  Dalam  pembicaraan  multilateral,  hubungan  bilateral sangat  penting  untuk  membentuk  aliansi  dan  memajukan  kepentingan.  Ketika  dilihat sebagai keuntungan taktis dan dimotivasi oleh kepentingan individu daripada inklusivitas, hubungan  bilateral  seringkali  lebih  disukai  ( Pannier,  2020 ).  Praktik  kerja  sama  bilateral dalam  studi  kasus  yang  diangkat  dalam  artikel  ini  terjadi  antara  Indonesia  dan  Tiongkok. Jika dibandingkan dengan bentuk  kerja sama lainnya, kerja sama bilateral dalam kasus ini dipilih  lantaran  pengambilan  keputusan  lebih  cepat  diraih  sebab  hanya  ada  dua  pihak dalam  jalinan  kerja  sama.  Kerja  sama  Bilateral  kemudian  terbukti  lebih  efektif  terutama pada masa pandemi karena akan terjalin dengan tepat guna, cocok untuk kondisi mendesak yang ditimbulkan oleh pandemi. Jalinan kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok yang sudah  berlangsung  dengan  baik  sejak  13  April  1950  menjadi  alasan  dalam  keberlanjutan kerja sama yang terjadi antar kedua negara hingga saat ini.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  adalah  suatu  metode  kerja untuk  memecahkan  masalah  dengan  cara  menjelaskan,  dan  menganalisis  situasi  serta keadaan  topik  permasalahan  dari  sudut  pandang  penulis  berdasarkan  hasil  riset kepustakaan.  Tulisan  ini  berfokus  pada  diplomasi  vaksin  dan  studi  kasus  yang  diamati adalah Kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari buku teks, jurnal, literatur, data dari lembaga penelitian, data dari lembaga terkait, dan data berita di internet.
Jurnal,  artikel,  berita  dan  informasi  yang  digunakan  rentang  waktu  lima  tahun terakhir kecuali untuk acuan teori dan konsep, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan perkembangan yang ada. Penulis mengutip pernyataan ahli yang mendukung dalam topik yang  dibawakan  oleh  karya  tulis  ini  melalui  buku-buku  terbitan  mereka.  Kesaksian  ahli penting untuk menjelaskan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian pada karya tulis  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mencari  informasi  yang  relevan dengan  subjek  di  internet.  Proses  analisis  data  dilakukan  setelah  semua  data  terkumpul.
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
Analisis  data  dilakukan  dengan  mempelajari,  memahami,  membandingkan  berbagai literatur, menafsirkan hasil analisis dan memecahkan masalah. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari masalah yang dipecahkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Diplomasi vaksin
Pandemi  telah  berlangsung  selama  kurang  lebih  dua  tahun,  ditemukan  adanya  berbagai perkembangan  dan  perubahan  yang  dilakukan  oleh  manusia  sebagai  bentuk  adaptasi terhadap  pandemi.  Berbagai  hal  mengalami  perubahan,  salah  satunya  adalah  dalam percaturan  politik  global.  Pandemi  Covid-19  mempengaruhi  atmosfer  relasi  antar  negara yang  mana  tiap  negara  saling  bahu-membahu  untuk  bangkit  dari  keterpurukan  yang disebabkan  oleh  pandemi  serta  mencoba  mencari  celah  untuk  mewujudkan  kepentingan nasional  masing-masing.  Diplomasi  vaksin  adalah  salah  satu  upaya  yang  dilakukan. Diplomasi  vaksin  merupakan  hubungan  antar  negara  yang  terjalin  didasari  oleh kepentingan negara tersebut di bidang vaksin. Pada penerapan diplomasi yang dilakukan, vaksin dijadikan alat untuk mencapai kepentingan masing-masing negara.
Kepentingan  negara  yang  dimaksud  disini  bisa  memiliki  beragam  makna.  Jika  kita merujuk  kepada  studi  kasus  yang  dibahas  yaitu  Kerja  sama  Indonesia  dengan  Tiongkok maka  kepentingan  yang  dimiliki  Indonesia  dalam  melakukan  diplomasi  vaksin  adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  domestik  serta  sebagai  gerbang  terbukanya  kerja  sama  di bidang lainnya ( Anggraito, 2022 ). Sementara di lain sisi, diplomasi vaksin merupakan siasat Tiongkok  untuk  memperbaiki  citranya  di  kancah  internasional  setelah  dianggap  sebagai sumber  virus  Covid-19.  Tiongkok  juga  dapat  memanfaatkan  kesempatan  ini  untuk meningkatkan perekonomian dan kepentingan nasionalnya dalam isu internasional ( Agape, 2021 ). Penjualan vaksin Sinovac meningkat dalam kurun waktu setengah tahun 2021 dengan total  keuntungan  sebanyak  US$  11  miliar.  Dibandingkan  dengan  US$67,7  juta  pada  tahun 2020  dan  kerugian  12,6  juta  pada  paruh  pertama  tahun  tersebut,  laba  inokulasi  vaksin Covid-19 Sinovac mencapai US$5,1 miliar pada tahun 2019 ( Bestari, 2022 ).
Salah satu kunci pengendalian wabah Covid-19 di Indonesia adalah diplomasi vaksin yang diawasi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu Retno dan para menteri Kabinet Kerja lainnya telah bekerja untuk mengamankan stok vaksin Covid-19 sejak awal pandemi. Namun  pada  prosesnya  tentu  dijumpai  berbagai  tantangan  yaitu  terkendalanya  pasokan alat-alat kesehatan, misalnya salah satu pasokan alat kesehatan Indonesia berasal dari India. India yang sedang berada di puncak kasus tertinggi selama pandemi mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan dari Indonesia bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka.
Untuk menyiasati hal tersebut Indonesia menerapkan dose sharing . Setiap negara akan saling  membantu  untuk  memenuhi  kebutuhan  vaksin  masing-masing  yang  mana  jika  ada negara yang kelebihan pasokan maka akan diberikan ke negara yang membutuhkan melalui COVAX  serta  negara-negara  juga  melakukan  penggalangan  dana  untuk  memenuhi
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
kebutuhan  vaksin  negara  menengah  kebawah.  Hingga  12  Juli  2021,  Indonesia  telah menerima 132.727.140 dosis vaksin. Dari jumlah tersebut, 118 juta disediakan oleh Sinovac, 8 juta  oleh  AstraZeneca  melalui  COVAX,  2  juta  oleh  Sinopharm,  hampir  1  juta  oleh AstraZeneca dari Jepang, dan dari Amerika Serikat yakni Moderna sebesar 3 juta ( Kominfo, 2021 ).  Pendekatan  diplomasi  vaksin  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  telah berhasil mengamankan stok vaksin.

## Pertimbangan  Politik  Indonesia  memilih  Tiongkok  sebagai  Mitra  dalam  Diplomasi Vaksin
Merujuk  pada  paragraf  ke-4  Pembukaan  UUD  1945,  Indonesia  menjalankan  politik  luar negeri bebas aktif untuk dapat berkontribusi kepada kesejahteraan dan perdamaian dunia. Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  No.37  Tahun  1999  tentang  Hubungan Luar  Negeri  telah  menjelaskan  bahwa  kebijakan  dan  tindakan  Indonesia  menjawab keprihatinan  global  dan  tujuan  nasional  melalui  hubungan  internasional  dan  hukum internasional bertujuan untuk mencapai tujuan nasional ( Yuniarto, 2022 ). Politik luar negeri bebas  aktif  oleh  karena  itu  adalah  segala  upaya  yang  dilakukan  dalam  hubungan internasional untuk mencapai tujuan nasional.
Berdasarkan  lingkaran  konsentris  politik  luar  negeri  Indonesia,  ditetapkan  prioritas kerja  sama  dengan  dunia  internasional  untuk  mencapai  kepentingan  nasional.  Lingkaran konsentris tersebut terfokus dalam ( Kemenlu, 2019 ):
1. Prioritas pertama yakni ASEAN.
2. Prioritas kedua yakni ASEAN + 3 (Jepang, Tiongkok, Korea Selatan)
3. Prioritas  ketiga  yakni  kerja  sama  dengan like-minded  developing  countries untuk memperkecil kesenjangan antara negara berkembang dan maju.
4. Prioritas keempat yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai mitra utama ekonomi.
Melalui  lingkaran  konsentris  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  Tiongkok  berada  pada prioritas kedua dalam kerja sama Indonesia sehingga segala bentuk kerja sama yang terjadi akan lebih difokuskan dibandingkan dengan prioritas dibawahnya. Hal ini menjadi alasan kuat dibalik terjadinya diplomasi vaksin di antara keduanya.
Indonesia dan Tiongkok sudah menjalin kerja sama bilateral selama 72 tahun lamanya. Kemitraan  yang  telah  berlangsung  lama  tersebut  merupakan  bukti  bahwa  kerja  sama bilateral yang dilakukan keduanya berjalan dengan sangat baik. Tiongkok rutin berinvestasi kepada  Indonesia  dengan  angka  yang  meningkat  tiap  tahunnya.  Terhitung  pada  Januari hingga  September  2021,  Tiongkok  telah  berinvestasi  sebesar  US$  2,3  milliar  ( Jayani,  2021 ). Pada  2020,  investasi  Tiongkok  mencapai  puncaknya  dibandingkan  5  tahun  sebelumnya, padahal  2020  merupakan  awal  pandemi  Covid-19.  Data  selengkapnya  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini:
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
Tabel 1. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Tiongkok ke Indonesia Jan 2016 – Sep 2020 Tahun PMA 2016 2,7 2017 3,4 2018 2,4 2019 4,7 2020 4,8

## Sumber: Jayani (2021)
Besarnya  nilai  investasi  yang  dikeluarkan  Tiongkok  pada  2020  pada  Indonesia menjadi  alasan  kuat  terkait  jalinan  kerja  sama  yang  terjadi  selama  pandemi.  Faktor pendukung  selanjutnya  yang  semakin  memperkuat  yakni  adanya  kedekatan  geografis Indonesia  dengan  Tiongkok  sehingga  memudahkan  proses  distribusi  vaksin  yang dibutuhkan dengan cepat sebagai penanganan dari Covid-19.

## Peluang
Hubungan  yang  terjalin  antara  Indonesia  dan  Tiongkok  dalam  diplomasi  vaksin  diawali oleh  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  yaitu  Ibu  Retno  Marsudi  yang  kala  itu  melakukan panggilan  telepon  bersama  dengan  Penasihat  Negara  dan  Menteri  Luar  Negeri  Tiongkok Wang  Yi  ( Sorongan,  2021 ).  Mereka  tak  hanya  membahas  mengenai  bagaimana  cara  untuk menanggulangi  pandemi  namun  juga  merencanakan  kerja  sama  selanjutnya  yang  akan dilakukan  antara  Indonesia  dan  Tiongkok  dalam  bidang  kesehatan.  Setelahnya,  Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping melakukan pembicaraan via telepon untuk membahas lebih  lanjut  mengenai  kerja  sama  yang  akan  dilakukan  oleh  kedua  negara,  dari  sinilah praktik diplomasi vaksin yang dilakukan oleh kedua negara dimulai ( Hermawan, 2020 ).
Sebelum  mengirimkan  pasokan  vaksin  ke  Indonesia,  terhitung  pada  23  Maret  2020 Tiongkok telah mengirimkan persediaan medis seperti topi bedah, masker, alat pelindung, kacamata,  sarung  tangan,  dan  penutup  ( Julita,  2020 ).  Kemudian  Tiongkok  juga  memasok 40ton  pasokan  medis  lainnya,  seperti  alat  tes  covid  dan  alat  pelindung  diri.  Hingga  Juni 2020,
Tiongkok terhitung sudah mengirimkan 50 ventilator portabel, 150.008 alat tes PCR, 80.000 masker  medis,  1,4  juta masker  bedah,  dan  80.000  alat  pelindung  diri  dengan  total nilai  7,8 miliar Rupiah atau 557.142 dolar AS ( Rezkisari, 2021 ). Sejak Maret 2020, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Kesehatan Indonesia telah berusaha untuk mencari  peluang  kerja  sama  dengan  perusahaan  asing  agar  mendapatkan  akses  vaksin Covid-19.  Sinovac  Biotech  Ltd,  sebuah  perusahaan  pengembang  vaksin  asal  Tiongkok, menjadi  yang  pertama  kali  bekerja  sama  dengan  Indonesia.  Dalam  uji  klinis  dan  produksi vaksin,  perusahaan  ini  bermitra  dengan  PT  Biofarma.  Pesanan  terbesar  yang  pernah dilakukan oleh produsen vaksin Tiongkok pada saat itu, 40 juta dosis vaksin Sinovac juga diprioritaskan untuk PT Biofarma pada Maret 2021.
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
Diplomasi  kedua  negara  semakin  diperkuat  oleh  pernyataan  Wang  Yi,  Penasihat Negara  dan  Menteri  Luar  Negeri  Tiongkok,  yang  mengatakan  bahwa  Tiongkok  telah berjanji  untuk  membantu  Indonesia  menjadi  pusat  produksi  vaksin  di  Asia  Tenggara. Tiongkok adalah pemasok utama vaksinasi ke Indonesia. Bahkan 9 dari 11 tahap vaksinasi yang  masuk  ke  Indonesia  berasal  dari  negeri  tirai  bambu.  Pada  tanggal  6  Desember  2020, Indonesia  mulai  menerima  1,2  juta  dosis  vaksin  Sinovac,  yang  menandai  dimulainya pengiriman  vaksin  pertama.  Sejak  saat  itu,  sebanyak  3.982.400  vaksin  Sinovac  dan Sinopharm  serta  65.500.000  bahan  baku  vaksin  Sinovac  telah  dikirim  ke  Indonesia  dari Tiongkok ( Wibowo, 2020 ). Salah satu bentuk kolaborasi bilateral selama pandemi Covid-19 adalah  hubungan  diplomatik  antara  Tiongkok  dan  Indonesia.  Kedua  negara  melakukan diplomasi  ini  dalam  upaya  memajukan  kepentingan  nasional  masing-masing  dan memajukan  kesehatan  global.  Hubungan  bilateral  yang  terjalin  antara  Indonesia  dengan Tiongkok dinilai lebih efektif dikarenakan aktor kesehatan yang semakin berkurang akibat respon  awal  yang  kurang  sigap  dari  WHO  terhadap  pandemi  Covid-19.  Pada  masa pandemi,  hubungan  multilateral  yang  terjadi  di  suatu  Kawasan  terbilang  tidak  efektif dikarenakan  pengambilan  keputusan  akan  menjadi  lebih  lama  sementara  penanganan dibutuhkan  secepatnya.  Dari  sini  negara  dapat  menyimpulkan  bahwa  hubungan  bilateral yang  didasari  oleh  pandemi  dapat  menguntungkan  baik  dalam  jangka  pendek  maupun panjang ( Hadyan, 2021 ).
Indonesia  sebelumnya  merupakan  anggota  kelompok Advanced  Market  Commitment , yang  menyiratkan  bahwa  Indonesia  menerima  kuota  vaksin  dari  WHO  sebesar  20%  dari total populasi, tetapi kuota ini tidak mencukupi untuk program vaksinasi yang dipercepat. Untuk  memenuhi  kekurangan,  Indonesia  pun  melakukan  kerja  sama  dengan  Tiongkok. Perlu  diingat  bahwa  jauh  sebelum  terjadinya  pandemi,  Indonesia  dan  Tiongkok  telah memiliki  hubungan  yang  baik  selama  70  tahun  sejak  kemerdekaan  Indonesia.  Dengan demikian Indonesia bisa dengan lebih mudah untuk melakukan koneksi dengan Tiongkok dalam  penerapan  diplomasi  vaksin.  Tiongkok  sendiri  memprioritaskan  Indonesia  sebagai penerima  vaksin  utama  di  kawasan  Asia  Tenggara  ( Hanura  dkk.,  2022 ).  Berkat  hal  ini, Indonesia  menduduki  peringkat  keempat  vaksinasi  terbanyak  di  dunia  (Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia,  2022).  Tiongkok  berada  pada  urutan  pertama,  kemudian India  pada  posisi  kedua  dan  Amerika  Serikat  pada  posisi  ketiga,  sementara  Brazil  berada satu  peringkat  dibawah  Indonesia.  Dengan  dibangunnya  fasilitas  produksi  vaksin  di Indonesia  yang  bertujuan  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  pusat  produksi  vaksin Covid-19 di kawasan Asia Tenggara, kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam hal vaksin  Covid-19  ini  berdampak  pada  semakin  kuatnya  hubungan  dagang  kedua  negara. Pembangunan  pusat  produksi  vaksin  tentunya  menguntungkan  perekonomian  Indonesia serta meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan fasilitas produksi  vaksin  Covid-19  ini  juga  sebagai  wadah  bagi  kedua  negara  untuk  bertukar teknologi dan ilmu pengetahuan.
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
Indonesia mengajak Tiongkok bekerja sama dalam vaksin dikarenakan negara-negara maju  produsen  vaksin  seperti  Amerika  Serikat  dan  Inggris  lebih  mengutamakan pemenuhan  kuota  nasional  masing-masing  terlebih  dahulu  sehingga  Indonesia  harus mencari  negara  lain  yang  bisa  memenuhi  permintaan  vaksin  domestiknya.  Kedekatan geografis  antara  Indonesia  dan  Tiongkok  juga  menjadikan  kerja  sama  ini  lebih  efektif  dan efisien,  pendistribusian  vaksin  dari  Tiongkok  menuju  Indonesia  bisa  lebih  cepat  sehingga tujuan  vaksinasi  harian  bisa  tercapai  ( Wicaksono  dkk.,  2022 ).  Jika  dibandingkan  dengan negara  produsen  vaksin  lainnya  seperti  Amerika  Serikat  tentunya  akan  memakan  waktu yang  lebih  lama  dalam  pendistribusian  vaksin  ke  Indonesia.  Selain  itu,  vaksin  Sinovac buatan  Tiongkok  memiliki  waktu  produksi  yang  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  vaksin sejenis.
Vaksin Sinovac lebih mudah dan aman untuk dibawa ke Indonesia karena vaksin ini harus disimpan pada suhu antara 2 hingga 8 derajat Celcius. Karena vaksin dapat disimpan di dalam lemari pendingin yang biasanya dapat mencapai suhu serendah -4 derajat celcius, maka  pendistribusiannya  pun  menjadi  lebih  sederhana  ( Pearson,  2021 ).  Penyimpanan vaksin Sinovac jauh lebih mudah karena vaksin ini didasarkan pada virus yang tidak aktif dibandingkan  dengan  vaksin  lain  seperti  vaksin  Moderna  berbasis  mRNA  dengan  suhu penyimpanan  -20 0 C  dan  vaksin  Pfizer  membutuhkan  suhu  penyimpanan  -70 0 C  dan  -80 0 C ( Pearson,  2021 ).  Dengan  beragam  kemudahan  dan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  kerja sama ini diharapkan kedepannya Indonesia dengan Tiongkok dapat melakukan kerja sama dalam bidang lainnya.
Situasi  dan  kondisi  internal  Tiongkok  selama  pandemi  terkenal  dengan  kebijakan yang sangat ketat untuk warganya. Tiongkok berani menerapkan lockdown panjang bahkan saat  kasus  Covid-19  tidak  sedang  meningkat  di  negaranya.  Hal  ini  berbanding  terbalik dengan  kebijakan  umum  yang  diterapkan  negara-negara  di  dunia  yakni lockdown hanya diterapkan  ketika  kasus  sedang  meninggi.  Kemudian  Tiongkok  menggunakan  teknologi mutakhir  dengan  melacak  ponsel  genggam  rakyatnya  untuk  melakukan  proses tracking kasus  ( BBC,  2020 ).  Tiongkok  sebagai  negara  komunis  menerapkan  kebijakan  terkait pandemi  dengan  lebih  mudah  sebab  rakyat  memiliki  kecenderungan  untuk  patuh  kepada negara  dengan  beranggapan  bahwa  negara  melakukan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk kesejahteraan  bersama.  Lebih  lanjut,  penanganan  Covid-19  di  Tiongkok  terus  diperbarui oleh ilmuwan dan praktisi ahli yang mereka miliki.
Percepatan vaksinasi juga mempercepat terkendalinya situasi pandemi sejalan dengan memfokuskan  penanganan  terhadap  daerah  dengan  kasus  harian  tertinggi.  Tiongkok  juga menerapkan wajib isolasi lebih dari 14 hari kepada siapa saja yang memasuki wilayahnya. Selain  itu,  Tiongkok  memiliki  program  Tunas  Musim  Semi  ( Spring  Root  Program )  untuk membantu  lebih  dari  1,7  juta  diasporanya  agar  menerima  vaksin.  Tiongkok  juga mengedepankan  kerja  sama  internasional  untuk  membantu  penanganan  pandemi  secara global  ( Yulianingsih,  2021 ).  Akses  terhadap  informasi  seputar  Covid-19  merupakan  alasan penting keberhasilan dalam mengendalikan kasus.
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
Indonesia  sendiri  memiliki  kebijakan  yang  terpusat  dalam  penanganan  Covid-19. Misalnya  pemberlakuan  karantina,  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar),  dan  PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diarahkan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan  pada  level  daerah  oleh  pemerintah  daerah.  Keseragaman  kebijakan  yang dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  penanganan  Covid-19  sedikit  banyak  mengadopsi kebijakan terpusat yang dilakukan oleh Tiongkok. Penanganan cepat selama pandemi akan lebih  efektif  jika  berada  di  bawah  otoritas  pusat  sebab  jika  terlalu  mengandalkan  proses demokrasi  akan  memakan  waktu  yang  lebih  lama  untuk  menyamakan  pemahaman  dan proses penyusunan perencanaan padahal situasi yang terjadi sedang genting. Tracking kasus yang  dilakukan  Indonesia  melalui  aplikasi  peduli  lindungi  merupakan  salah  satu  contoh penerapan  serupa  yang  mirip  dengan  apa  yang  dilakukan  Tiongkok.    Aplikasi  tersebut mempermudah  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  pusat  vaksinasi  terdekat, pencegahan  dan  penanganan  awal  Covid-19  sembari  pemerintah  dapat  mengawasi dinamika kenaikan serta penurunan kasus.

## Tantangan
Tantangan yang ditemukan dari kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok selama pandemi adalah sebagai berikut:

## A. Persebaran Vaksin yang Belum Merata
Indonesia  belum  mampu  mengoptimalkan  bantuan  dari  Tiongkok  dikarenakan beberapa  faktor  internal  yang  dimiliki  oleh  negara.  Tercatat  hingga  awal  pertengahan tahun  2021,  persebaran  vaksin  yang  ada  di  Indonesia  belum  merata  walaupun Tiongkok  telah  memprioritaskan  Indonesia  dalam  diplomasi  vaksinnya  ( Wibowo, 2020 ).  Hal  ini  menjadi  tanggung  jawab  dari  pemerintah  Indonesia  untuk  dapat menyebarkan  vaksin  yang  diberikan  oleh  Tiongkok  secara  merata  kepada  seluruh daerah  di  Indonesia.  Tidak  bisa  dipungkiri,  sulitnya  akses  ke  beberapa  daerah merupakan tantangan yang harus segera disiasati oleh pemerintah.

## B. Kebijakan Tentang Covid-19 yang Selalu Berubah-ubah
Kebijakan  tentang  Covid-19  yang  selalu  berubah-ubah  berdampak  pada  sulitnya tercapai  keefektifan  dari  vaksin  yang  diberikan  oleh  Tiongkok.  Misalnya  seperti kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM),  dan jam  operasional  fasilitas  publik  yang  tak  menentu. Hal  tersebut  menjadi  alasan  berkurangnya  kepatuhan  masyarakat  terhadap  protokol kesehatan yang ada sehingga Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan kasus harian  tertinggi  di  dunia.  Selain  itu,  kebijakan  Indonesia  yang  terus  melakukan percepatan  program  diplomasi  membuat  efikasi  dari  vaksin  itu  sendiri  menjadi berkurang.    Perubahan  kebijakan  yang  sering  terjadi  disebabkan  oleh  sistem  politik Indonesia  sebagai  negara weak  democracy sehingga  sulit  untuk  menseragamkan
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
kebijakan  ditengah-tengah  interupsi  dari  berbagai  pihak,  banyaknya  pertimbangan dalam  menyatukan  pemikiran  yang  dilakukan  ketika  membuat  kebijakan  juga mempengaruhi hal ini.

## C. Efekivitas Vaksin Tiongkok Dipertanyakan
Efikasi  minimum  yang  disyaratkan  oleh  WHO  untuk  vaksinasi  yang  akan didistribusikan  adalah  50%.  Efektivitas  vaksin  Sinovac  bervariasi  di  setiap  negara. Penilaian  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  terhadap  efektivitas  vaksin Sinovac  di  Indonesia  adalah  65,3%.  Namun,  statistik  ini  sangat  rendah  jika dibandingkan  dengan  vaksinasi  lainnya,  seperti  kemanjuran  95%  dari  Pfizer, kemanjuran  94%  dari  Moderna,  dan  kemanjuran  70%  dari  Astrazeneca.  Karena kurangnya  data  yang  tersedia  untuk  umum,  banyak  orang  juga  mempertanyakan kemanjuran  vaksin  Sinovac  ( Pearson,  2021 ).  Sebaliknya,  produsen  vaksin  lain  seperti Moderna,  Pfizer,  dan  Astrazeneca  secara  terbuka  mengungkapkan  temuan  uji  klinis. Vaksin  Sinovac  memang  memenuhi  kriteria  kemanjuran,  tetapi  jika  vaksin  yang disediakan  memiliki  kemanjuran  yang  besar,  dampaknya  pasti  akan  berkurang. Munculnya varian baru virus Corona di India, yaitu varian Delta dan Kappa, membuat pemerintah mempercepat vaksinasi.
Hingga  Juni  2021,  masih  belum  ada  hasil  yang  konklusif  mengenai  kemanjuran vaksin Sinovac terhadap virus mutan Delta. Dikarenakan mengandung virus yang telah dibuat  tidak  aktif  dan  tidak  dapat  bereproduksi  di  dalam  tubuh  manusia,  vaksin Sinovac  juga  mendapat  kecaman.  Sementara  Pfizer  dan  Astrazeneca  telah  mengklaim bahwa kedua vaksin mereka dapat digunakan untuk memerangi virus varian Delta dan Kappa.Tiongkok  sendiri  belum  menghasilkan  data  yang  konklusif  mengenai  efisiensi vaksin  Sinovac  untuk  virus  varian  Delta  dan  Kappa.  Hal  ini  patut  menjadi pertimbangan  pemerintah  Indonesia  dikarenakan  sebagian  besar  rakyatnya  telah menggunakan vaksin Sinovac yang belum teruji keefektifannya. Hingga saat ini, hanya empat  vaksin  yang  telah  disetujui  untuk  digunakan  oleh European  Medicines  Agency (EMA),  lembaga  Uni  Eropa  yang  bertanggung  jawab  atas  evaluasi  dan  pengawasan obat-obatan:  Comirnaty  (BioNTech,  Pfizer),  Vaksin  COVID-19  Moderna,  Vaxzevria (Vaksin  COVID-19 AstraZeneca),  dan  Vaksin  COVID-19  Janssen (Johnson  &  Johnson). Rendahnya efisiensi vaksin Sinovac sebagian besar menjadi penyebab penolakannya.
Hanya  51%  orang  yang  menerima  vaksin  Sinovac  akan  mengalami  penyakit ringan  atau  sedang.  Covaxin  dan  Sinopharm  memiliki  tingkat  kemanjuran  yang  sama yaitu  sekitar  78%,  hasil  tersebut  menurut  negara-negara  yang  telah  menggunakannya dalam  uji  klinis  ( Pearson,  2021 ).  Di  sisi  lain,  vaksin  Pfizer-BioNTech  memiliki  tingkat efektivitas  95%  ( Pearson,  2021 ).  Data  tersebut  menunjukkan  bagaimana  Indonesia membatasi  pilihan  vaksin  bagi  penduduknya  dengan  hanya  mengandalkan  dan mengutamakan vaksin Sinovac yang dikembangkan di Tiongkok.
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19

## D. Pembatasan Warga Indonesia ke Luar Negeri
Lebih  jauh  lagi,  Indonesia  bergegas  memilih  untuk  menggunakan  vaksinasi  buatan Tiongkok sehingga masyarakat Indonesia berisiko tidak dapat melakukan perjalanan ke beberapa tempat karena jumlah vaksinasi Sinovac yang sangat banyak. Data mengenai efektivitas  vaksin  Sinovac  yang  tidak  tersedia  membuat  beberapa  negara  ragu  untuk menerima  wisatawan  dengan  sertifikat  vaksin  asal  Tiongkok  tersebut.  Jika  ditelaah melalui  kacamata  politik,  hal  ini  merupakan  tekanan  tidak  langsung  yang  dilakukan oleh negara-negara produsen vaksin yang bersaing dengan Tiongkok. Tujuan ekonomi untuk mencapai profit sebesar-besarnya dengan merusak target konsumen kompetitor merupakan  hal  yang  lumrah  ditemui.  Hal  ini  tentunya  menjadi  salah  satu pertimbangan Indonesia dalam keberlangsungan kerjsama.
E. Ketergantungan dan Implikasinya terhadap kasus sengketa Laut China Selatan Ketergantungan harus diwaspadai oleh Indonesia karena hal ini dapat mempengaruhi posisi Indonesia di dunia internasional dan mempengaruhi keputusan Indonesia untuk memprioritaskan  kepentingan  regional  Tiongkok,  seperti  dalam  kasus  sengketa  Laut Cina Selatan. Karena pasokan Tiongkok yang melimpah, kedua negara memiliki surat utang diplomatik yang sangat berharga yang dikenal sebagai IOU (I owe you) . Tiongkok dirugikan secara diplomatik dan hukum dalam sengketa Laut Cina Selatan. Wilayah ini telah  berkembang  menjadi  medan  pertempuran  bagi  negara-negara  besar.  Tiongkok akan  membutuhkan  bantuan  dari  negara-negara  ASEAN  dalam  persiapan  untuk diskusi Kode Etik (Code of Conduct/CoC) di Laut Cina Selatan ( Zaini, 2021 ). Pemerintah Indonesia  menyampaikan  dua  nota  diplomatik  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB  (pada tanggal 26 Mei dan 12 Juni) pada tahun 2020, ketika Indonesia sedang menegosiasikan kerja  sama  vaksin  dengan  Tiongkok,  untuk  menolak  hak  Tiongkok  atas  Laut  Cina Selatan.
Terkait  masalah  maritim  ini,  peraturan  UNCLOS  1982  tidak  dapat  dilanggar  dan diperlukan agar Laut Cina Selatan menjadi damai dan stabil. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi  yang  sedang  berkunjung  pada  tanggal  13  Januari  2021,  di  hari  yang  sama  ketika Presiden Jokowi melakukan vaksinasi Sinovac pertamanya. Retno, Menteri Luar Negeri Indonesia, mendorong Tiongkok untuk menjunjung tinggi UNCLOS 1982 dan menjaga perdamaian  Laut  Cina  Selatan  dalam  konferensi  tersebut  atas  nama  ASEAN  dan menyoroti  dedikasi  Indonesia  terhadap  stabilitas,  perdamaian,  dan  kemakmuran. Namun,  kerja  sama  Tiongkok  dengan  Indonesia  dalam  masalah  vaksinasi  dapat menyebabkan  ketergantungan  yang  lebih  besar  dan  pada  akhirnya  menyebabkan Indonesia mengalah dalam pendiriannya terhadap masalah Laut Cina Selatan.
Indonesia  dan  Tiongkok  sendiri  sebenarnya  kerap  bersitegang  dalam  hal eksploitasi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  Hasil  Laut.  Pada  akhir  tahun  2019  hingga  awal 2020  berulang  kali  ditemukan  laporan  terkait  nelayan  Tiongkok  yang  memancing  di
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
wilayah Laut Natuna milik Indonesia. Kedua negara sempat ingin melakukan gencatan senjata  dikarenakan  hal  tersebut.  Milisi  nelayan  dan  penjaga  pantai  Tiongkok  tetap bersikeras melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna, sebuah wilayah di Samudera Pasifik antara Kalimantan dan Sumatra yang dianggap Tiongkok sebagai  daerah  penangkapan  ikan  tradisionalnya.  Namun,  Tiongkok  akhirnya mengambil  keputusan  untuk  mundur,  meskipun  masih  ada  serangan-serangan sporadis.

## Keterkaitan Kasus Dengan Teori Politik Global
Indonesia  maupun  Tiongkok  membawa  kepentingan  negara  masing-masing  sebagai  misi dalam pelaksanaan kerja sama ini. Tiongkok dapat dengan baik menyelaraskan kepentingan nasional  nya  melalui  kerja  sama  ini.  Dalam  hal  memperbaiki  citra  negara  yang  rusak dikarenakan  salah  satu  kotanya  yakni  Wuhan  diduga  menjadi  tempat  berasalnya  virus Covid-19.  Tiongkok  kemudian  menjalin  hubungan  yang  lebih  kuat  dengan  negara-negara berkembang  yang  ada  disekitarnya  misalnya  negara-negara  yang  berada  pada  kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini dipilih dikarenakan negara-negara tersebut merupakan negara berkembang  yang  sedang  membutuhkan  perhatian  dari  negara  maju  untuk  bangkit  dari keterpurukan  yang  terjadi  karena  pandemi  Covid-19.  Selain  itu,  negara-negara  tersebut merupakan negara-negara yang menjadi lawan Tiongkok dalam kasus sengketa Laut China Selatan.  Tiongkok  pun  menyerang  titik  lemah  tersebut  dengan  harapan  negara-negara  di kawasan  Asia  Tenggara  memiliki  perasaan  untuk  membayar  hutang  budi  terhadap Tiongkok melalui kasus sengketa Laut China Selatan.
Tiongkok  memprioritaskan  kawasan  tersebut  dalam  pendistribusian  vaksin  serta sebagai pusat produksi vaksin global karena Tiongkok merasa bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk menyukseskan misinya tersebut ( Agape, 2021 ). Indonesia memiliki lebih  dari  200  juta  penduduk  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  uji  keefektifitasan  vaksin yang dimiliki oleh Tiongkok serta memiliki posisi yang strategis dalam kasus sengketa Laut China  Selatan.  Indonesia  sendiri  sebenarnya  adalah  pihak  yang  melakukan  pendekatan terlebih dahulu kepada Tiongkok. Hal ini didasari oleh kebutuhan mendesak negara yang harus  segera  menurunkan  kasus  hariannya  dengan  program  vaksinasi  agar  bisa membangun kembali perekonomian yang merosot.
Dalam  pelaksanaannya,  kerja  sama  yang  terjadi  antar  kedua  negara  berjalan  dengan sangat baik. Indonesia menjadi negara yang paling banyak melakukan program vaksinasi di dunia.  Capaian  tersebut  di  sponsori  oleh  Tiongkok  sehingga  citra  Tiongkok  di  ranah internasional  dapat  dikatakan  menjadi  sedikit  lebih  baik.  Di  sisi  lain,  setelah  kepentingan nasional dalam memenuhi kebutuhan domestik vaksin telah terpenuhi maka Indonesia pun semakin  memperluas  peluang  kerja  sama  yang  terjalin  dengan  Tiongkok  pada  aspek lainnya. Tiongkok bisa saja menjadikan hal tersebut sebagai upaya agar Indonesia semakin bergantung kepadanya, dengan harapan Indonesia bisa melunak dan memihak Tiongkok di kasus  internasional.  Jikalau  Indonesia  tidak  bergeming  pada  kasus  dalam  forum
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
internasional,  Tiongkok  tetap  dapat  memanfaatkan  peluang  tersebut  untuk  menguatkan perekonomian  serta  pengaruh  mereka  terhadap  Indonesia.  Selanjutnya,  kepentingan nasional Tiongkok diuji ketika vaksin Sinovac dinyatakan tidak efektif oleh EMA (European Medicine Agency) .
Hal  ini  didasarkan  dari tidak  adanya  transparansi  data  yang  jelas  terkait  keefektifan vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Terlihat bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan  Indonesia  dimanfaatkan  oleh  pihak  ketiga.  Bisa  saja  EMA  mengeluarkan  pernyataan tersebut  dikarenakan  negara-negara  produsen  vaksin  seperti  Amerika,  Inggris,  dan sebagainya  masih  memprioritaskan  kebutuhan  domestik  masing-masing  sebelum  berbagi pasokan  vaksin  dengan  negara  lainnya  terutama  negara  berkembang.  Sehingga  tidak hadirnya  produsen  pemegang  pasar  dapat  diatasi  dengan  adanya  isu  ketidakefektivan produk yang dimiliki oleh kompetitornya. Negara yang sudah dalam posisi terdesak tidak akan  mempertimbangkan  lebih  jauh  mengenai  efektivitas,  mereka  memerlukan  sesuatu yang  dapat  dijangkau  sebagai  pertolongan  pertama  bagi  warganya.  Celah  ini  yang kemudian  dimanfaatkan  oleh  Tiongkok  untuk  setidaknya  menggenggam  satu  kawasan terdekat  yaitu  Asia  Tenggara  yang  dihuni  oleh  negara-negara  berkembang  yang  sangat berpotensi di berbagai bidang.
Celah tersebut kemudian coba ditutupi kembali oleh negara-negara produsen vaksin selain  Tiongkok  melalui  pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh  EMA.  Sehingga  Tiongkok memang  memenangkan  pertarungan  yang  singkat  namun  keadaan  mereka  dapat dibalikkan  di  pertarungan  selanjutnya.  Pernyataan  dari  EMA  tersebut  kemudian  menjadi pertimbangan  negara-negara  berkembang  untuk  menerima  pasokan  vaksin  dari  Tiongkok yang mana hal ini dapat mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang terhadap Tiongkok walaupun sebenarnya ketergantungan mereka hanya berpindah tangan ke pihak lainnya  ( McDonagh,  2021 ).  Negara  berkembang  pada  akhirnya  tetap  menjadi  pihak pertaruhan negara yang memiliki pengaruh kuat secara global. Pentingnya kecerdikan dari negara  berkembang  untuk  memanfaatkan  celah  yang  ada  dalam  mencapai  kepentingan nasionalnya  menjadi  poin  yang  sangat  diperlukan.  Kerja  sama  bilateral  antara  Indonesia dengan  Tiongkok  ternyata  dapat  mempengaruhi  perpolitikan  secara  global.  Kepentingan dan  kekuasaan  yang  menjadi  kunci  dari  teori  Politik  Global  dapat  terlihat  dengan  jelas dalam diplomasi vaksin dan kasus kerja sama Indonesia dengan Tiongkok.
Dalam  pasar  jual  beli  vaksin  global,  Indonesia  berperan  sebagai  negara  konsumen. Negara  produsen  vaksin  misalnya  seperti  Tiongkok  dan  Amerika  Serikat  tentunya  saling berebut  konsumen  dalam  pasar.  Pada  studi  kasus  ini  terlihat  bahwa  Tiongkok  berhasil mendapatkan Indonesia sebagai konsumen vaksinnya.  Dalam kerja sama ini sederhananya terjadi  posisi  yang  seimbang  antara  dua  negara  yakni  kebutuhan  vaksin  Indonesia  dapat dipenuhi  oleh  Tiongkok.  Lebih  lanjut,  negara  merupakan  aktor  yang  penting  dalam penanganan  pandemi  sebab  kejadian  yang  berlangsung  di  luar  prediksi  tentunya membutuhkan negara sebagai media untuk mencari solusi dengan salah satu caranya yakni melakukan diplomasi dengan menggunakan vaksin sebagai alatnya.
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19

## KESIMPULAN
Diplomasi  vaksin  merupakan  hubungan  antar  negara  yang  terjalin  didasari  oleh kepentingan negara tersebut di bidang vaksin. Diplomasi vaksin dapat dijadikan jembatan oleh negara-negara dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing di ranah nasional maupun  internasional.  Studi  kasus  kerja  sama  Indonesia-Tiongkok  merupakan  salah  satu contoh  penerapan  diplomasi  vaksin.  Kedua  negara  sepakat  untuk  melakukan  kerja  sama dikarenakan  keduanya  yakin  dapat  saling  memenuhi  kepentingan  masing-masing. Indonesia  dapat  memenuhi  kepentingan  nasionalnya  dalam  mengurangi  keterpurukkan yang diakibatkan pandemi. Melalui program vaksinasi yang diharapkan dapat menurunkan kasus harian dan kemudian Indonesia dapat membangkitkan kembali perekonomiannya.
Selain itu, diplomasi vaksin yang berhasil dilakukan dapat menjadi alasan Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan Tiongkok di bidang lainnya. Di samping itu, Tiongkok yang  tengah  memiliki  citra  buruk  akibat  virus  corona  serta  ingin  lebih  memperluas pengaruhnya  melihat  ajakan  kerja  sama  dari  Indonesia  sebagai  kesempatan  emas.  Citra Tiongkok  dapat  diperbaiki  dengan  menunjukkan  kepedulian  mereka  terhadap  negara- negara berkembang di sekitarnya yaitu kawasan Asia Tenggara. Citra Tiongkok kemudian semakin  diperbaiki  ketika  Indonesia  menjadi  negara  dengan  dosis  vaksinasi  tertinggi  di dunia  disusul  oleh  Filipina,  Kamboja  dan  Singapura.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa Tiongkok sangat memprioritaskan kawasan Asia Tenggara.
Selanjutnya,  Tiongkok  dapat  memanfaatkan  hal  ini  dengan  memberikan  efek ketergantungan  terhadap  negara-negara  berkembang  yang  ada  di  kawasan  Asia  Tenggara yang kemudian berpengaruh terhadap posisi mereka di skala internasional. Kasus sengketa Laut  China  Selatan  misalnya,  Indonesia  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  kasus  ini telah  berhasil  dipengaruhi  oleh  Tiongkok  lewat  diplomasi  vaksin  yang  terjadi.  Di  sini pentingnya  kesadaran  pemerintah  untuk  bersikap  netral  terhadap  segala  permasalahan yang  ada.  Baik  Tiongkok  maupun  Indonesia  seharusnya  bisa  saling  menutup  celah  yang ditemukan  dalam  sebuah  kerja  sama  yang  terjalin.  Celah  yang  dimiliki  oleh  Tiongkok terdapat  pada  tidak  jelasnya  keefektifan  vaksin  produksi  mereka  yang  mana  kemudian dapat  memicu  hilangnya  negara  yang  ingin  menggunakan  vaksinnya.  Ditambah  lagi adanya varian virus baru yaitu Delta dan Kappa dan vaksin Sinovac belum dapat mengatasi kedua varian tersebut. Hal ini kemudian dapat berdampak kepada hilangnya semua usaha yang  dibangun  oleh  Tiongkok  untuk  memperbaiki  citranya  dalam  lingkup  internasional serta misi kepentingan nasional negara.
Tiongkok  seharusnya  dapat  membuka  transparansi  keefektifan  vaksin  mereka sebelum  kehilangan  konsumennya.  Dalam  kerja  sama  ini,  Indonesia  sendiri  berpotensi untuk  memperpanjang  ketergantungan  yang  dimiliki  terhadap  Tiongkok  dalam  berbagai bidang  serta  memicu  Indonesia  untuk  mengutamakan  agenda  yang  direncanakan  oleh Tiongkok  sebagai  salah  satu  cara  membalas  bantuan  yang  diterima.  Pemerintah  Indonesia berperan  besar  untuk  menanggulangi  hal  tersebut  atau  setidaknya  tidak  memperparah ketergantungan  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  ataupun  bisa  mengambil  keuntungan  dari
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
celah-celah  yang  ada  dalam  kerja  sama  ini.  Dapat  terlihat  bahwa  kerja  sama  yang  terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok sedikit mempengaruhi politik secara global.

## DAFTAR PUSTAKA
Agape, G. C. (2021). Jalur Sutra Kesehatan: Upaya China Mencapai Kepentingan Geopolitik
Melalui Diplomasi Vaksin. Transformasi Global, 8 (2), 130-142.
https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2021.008.02.2
Anggraito, H. W. (2022). Upaya Diplomasi Vaksin Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
BBC.  (2020,  April  2). Virus  Corona;  Bagaimana  China  Mengatasi  Wabah  Covid-19  Melalui Teknologi  Tersembunyi,  Dengan  Penduduk  Dilacak  Lewat  Telepon  Genggam . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52141201
Bestari,  N.P.  (2022,  February  18). Sinovac  Bicara  Cuan  Triliunan  Rupiah  dari  Vaksin  Covid-19 . CNBC. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220201053044-37-311963/sinovac- bicara-cuan-triliunan-rupiah-dari-vaksin-covid-19
Hadyan,  R.  (2021,  September  17). Diplomasi  Vaksin  Bukan  Sekedar  Mengamankan  Stok  Saja. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20210917/15/1443771/diplomasi-vaksin- bukan-sekadar-mengamankan-stok-saja
Hanura,  M.,  Susiatiningsih,  H.,  Utomo,  T.,  Rusyadi,  R.,  &  Putri,  S.  U.  (2022,  February). Managing  Common  Security:  Indonesia-China  Cooperation  in  Handling  Covid-19 Pandemic.  In Proceedings  of  the  First  International  Conference  on  Democracy  and  Social Transformation, ICON-DEMOST 2021 , September 15, 2021, Semarang, Indonesia.
Hermawan,  B.  (2020,  June  6). Indonesia  Dapat  Bantuan  Penanganan  Covid-19  dari  China . Republika.co.id. https://www.republika.co.id/berita/qbgtic354/indonesia-dapat- bantuan-penanganan-covid19-dari-china
Heywood, A. (2011). Global Politics . Palgrave Macmillan.
Hidayat,  A.A.N.  (2020,  March  27). 40  Ton  Bantuan  Alat  Kesehatan  dari  China  Tiba  di  RI . Tempo.co. https://bisnis.tempo.co/read/1324554/40-ton-bantuan-alat-kesehatan-dari- investor-cina-tiba-di-ri
Hidayat, A., Anam, S., & Munir, A. M. (2022). Diplomasi Vaksin: Strategi Indonesia dalam Memperkuat Keamanan Kesehatan Nasional di Tengah Pandemi Covid-19 . Indonesian Journal of Global Discourse, 4 (1), 17-34. https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i1.44
Jayani, D. H. (2021, October 29). Investasi Tiongkok ke Indonesia Capai US$ 2,3 Milliar hingga September 2002. Databoks.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/29/investasi-tiongkok-ke- indonesia-capai-us-23-miliar-hingga-september-2021
Jemadu, A. (2008). Politik Global dalam Teori dan Praktik . Graha Ilmu.
Julita,  L.  S.  (2020,  November  24). RI  Kena  Banjir  Bandang  Impor  Alkes  China,  Ini  Buktinya!. CNBC  Indonesia https://www.cnbcindonesia.com/news/20201124150425-4-204258/ri- kena-banjir-bandang-impor-alkes-china-nih-buktinya
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.  (2021, June 20). Sebanyak 10 Juta Dosis Vaksin Kembali Tiba di Indonesia .
https://www.kominfo.go.id/content/detail/35149/sebanyak-10-juta-dosis-vaksin-covid- 19-kembali-tiba-di-tanah-air/0/berita
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (2019,  March  26). Kerja  Sama  Regional. https://kemlu.go.id/portal/id/page/20/kerja-sama-regional
Lee,  S.T.  (2021). Vaccine  diplomacy:  nation  branding  and  China’s  COVID -19  soft  power play. Place Branding and Public Diplomacy , 1-15.
McDonagh, N. (2021). System Rivalry during Pandemic Times: A Political Economy View of Great Power Vaccine Diplomacy. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3873029
McDonald, J. W. (2002). The need for multi-track diplomacy. Second track/citizens' diplomacy , 49-60.
Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616 (1), 94 – 109. doi:10.1177/0002716207311699
Pannier, A. (2020). Bilateral relations. Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice , 19-33.
Pearson, C. (2021, December 15). China Promotes Vaccines Around The World, but Critics Point to  Lower  Efficacy .  VoAnews.com.  https://www.voanews.com/a/china-promotes- vaccines-around-the-world-but-critics-point-to-lower-efficacy-/6355437.html
Rezkisari,  I.  (2021,  August  25). Diplomasi  Vaksin  Indonesia  Dipuji. Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/qye5ne328/diplomasi-vaksin-indonesia-dipuji
Sorongan, T. P. (2021, July 15). Menlu Retno Buka-bukaan Soal Diplomasi Vaksin di Era Pandemi . CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/profil/20210715141003-41- 261167/menlu-retno-buka-bukaan-soal-diplomasi-vaksin-di-era-pandemi
Su, Z., McDonnell, D., Li, X., Bennett, B., Šegalo, S. , Abbas, J., Cheshmehzangi, A., Xiang, Y.- T. (2021). COVID-19 Vaccine Donations — Vaccine Empathy or Vaccine Diplomacy? A
Narrative Literature Review. Vaccines 9 (9), 1024.
https://doi.org/10.3390/vaccines9091024
The Conversation. (2021, September 10). Diplomasi vaksin Indonesia Perlu Lebih Strategis Bukan Semata Soal Stok Vaksin. TheConversation.com. https://theconversation.com/diplomasi- vaksin-indonesia-perlu-lebih-strategis-bukan-semata-soal-stok-vaksin-167056
Wibowo,  E.  A.  (2020,  July  26). 2  Alasan  Distribusi  Vaksin  Covid-19  Belum  Merata . Nasionaltempo.co. https://nasional.tempo.co/read/1487322/2-alasan-distribusi-vaksin- covid-19-belum-merata
Wicaksono,  R.  M.  T.  A.  D.,  Hirawan,  F.  B.,  &  Ragamustari,  S.  K.  (2022).  An  Analysis  of Indonesia’s  Free  and  Active  COVID -19  Vaccine  Diplomacy. Jurnal  Hubungan Internasional, 11 (1), 32-45. https://doi.org/10.18196/jhi.v11i1.13087
World Health Organization. ( 2020, March 11). WHO Director-General's opening remarks at the media  briefing  on  COVID-19  -  11  March  2020 . https://www.who.int/director-
Jihan Nadya Yahya & Helga Yohana Simatupang. Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi COVID-19
general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media- briefing-on-covid-19---11-march-2020
Yang,  H.,  Bin,  P.,  &  He,  A.  J.  (2020).  Opinions  from  the  epicenter:  an  online  survey  of university  students  in  Wuhan  amidst  the  COVID-19  outbreak1. Journal  of  Chinese Governance, 5 (2), 234-248.
Yulianingsih,  T.  (2021,  July  15). Ini  4  Upaya  China  Lawan  Covid-19  Hingga  Masuk  ke  Fase Normal .  Liputan6.com. https://www.liputan6.com/global/read/4607827/ini-4-upaya- china-lawan-covid-19-hingga-masuk-ke-fase-normal
Yuniarto,T.  (2022,  March  15). Politik  Luar  Negeri  Indonesia:  Profil,  Sejarah,  dan  Aktualitas. Kompas.com . https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/03/15/politik-luar- negeri-indonesia-profil-sejarah-dan-aktualitas
Zaini, K.  (2021). China’s Vaccine Diplomacy in Southeast Asia - A Mixed Record. © ISEAS Yusof Ishak Institute. http://hdl.handle.net/11540/13807 .

## TENTANG PENULIS

## CARA SITASI ARTIKEL INI:
Yahya,  J.N.,  &  Simatupang,  H.Y.  (2023) . Diplomasi  Vaksin  Dalam  Kerja  Sama  Indonesia Dengan  Tiongkok  Di  Masa  Pandemi  Covid-19. Papua  Journal  of  Diplomacy  and International Relations, 3 (2), 106-125. DOI: 10.31957/pjdir.v3i2. 2855
Jihan  Nadya  Yahya  merupakan  Mahasiswi  Program  Studi  Hubungan  Internasional Universitas Potensi Utama.
Helga  Yohana  Simatupang  merupakan  Dosen  Program  Studi  Hubungan Internasional  Universitas  Potensi  Utama.  Fokus  riset  Helga  meliputi:  hubungan internasional, kebijakan luar negeri, diplomasi, dan studi kemanusiaan.