## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MONEY LAUNDERING BERKEDOK INVESTASI MELALUI TRADING
Ihda Aniqoh 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: ihdaaniq@gmail.com 1 , mahyani.fh@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
Money laundering crimes often occur in parts of the world, including Indonesia. Money laundering is an  activity  in  which  a  person  keeps  or  does  not reveal  the  origin  of  the  proceeds  of  crime through various transactions so that  the property appears to have originated from a legitimate act. Money laundering  has  3  (three)  stages,  namely  placement,  layering  and  integration.  Over  time,  money laundering can be done in any way, one of which is through investment or trading. This study uses a normative  juridical  method  using  statutory,  conceptual  and  case  approaches.  This  study  discusses criminal responsibility for money laundering actors under the guise of investment through trading. The results of this study show that Decision Number 71/Pid.B/2022/PN Tbn. The judge decided to sentence the perpetrators of investment fraud through trading to imprisonment for 3 years and 8 months using the basis of Article 378 juncto Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.
Keywords: Fraud, Investment, CrimeKeywords: Fraud, Investment, Crime

## ABSTRAK
Tindak pidana money laundering uang kerap terjadi di belahan dunia, diantaranya adalah Indonesia. Money laundering adalah kegiatan di mana seseorang menyimpan atau tidak memperlihatkan asal mula  harta  benda  hasil  kejahatan  melalui  bermacam  transaksi  agar  harta  benda  tersebut  seakan berasal  dari  perbuatan  yang  sah.  Pencucian  uang  memiliki  3  (tiga)  tahapan  yaitu  penempatan, pelapisan dan integrasi. Seiring perkembangan waktu, pencucian uang bisa dilakukan dengan cara apa saja, salahsatunya melalui investasi atau trading. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Dalam penelitian  ini  membahas  tentang  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  money  laundering  yang berkedok  investasi  melalui  trading.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  Putusan  Nomor 71/Pid.B/2022/PN  Tbn.  Hakim  memutuskan  untuk  menjatuhi  hukuman  pidana  penjara  terhadap pelaku penipuan investasi melalui trading selama 3 tahun 8 bulan dengan menggunakan dasar Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Kata kunci: Penipuan, Investasi, Tindak pidana

## PENDAHULUAN
Belakangan  ini  investasi  sedang  ramai  dibicarakan  di  penjuru  Indonesia.  Mulai  dari investasi  dalam  bentuk  trading,  saham,  reksadana,  emas,  obligasi,  properti,  deposito berjangka dan lain sebagainya. Investasi sendiri  ialah aktivitas menanamkan modal berupa uang atau barang berharga lainnya pada suatu lembaga/badan terkait dengan harapan agar penanam  modal  memperoleh  keuntungan  lebih  setelah  jangka  waktu  tertentu.  Maraknya investasi di Indonesia menyebabkan adanya penyalahgunaan di bidang tersebut. Banyaknya investasi bodong yang terjadi saat ini, membawa dampak negatif terhadap dunia investasi.
Peristiwa  tersebut  bisa  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai investasi, sehingga pelaku dengan mudah membujuk masyarakat dengan iming-iming bahwa dengan menitipkan modal sedikit saja dapat memperoleh keuntungan yang berlipat dalam waktu yang sangat cepat.
Seiring  dengan  majunya  zaman,  kegiatan  investasi  menarik  perhatian  banyak  orang sehingga  ada  yang  menyalahgunakannya  dengan  cara  mengadakan  investasi  bodong  yang tujuannya  adalah  untuk  memperkaya  diri  sendiri  dan  membodohi  orang  lain.  Setelah mendapatkan keuntungan yang melimpah dari orang lain maka muncul ide untuk menyimpan atau  membelanjakan  hasil  tersebut  untuk  dibelikan  luxury  things  seperti  mobil,  rumah, perhiasan  dan  lain  sebagainya.  Biasanya  dengan  cara  menyimpannya  di  tabungan  atau menyalurkan ke rekening lain agar seolah uang tersebut didapatkan dengan cara yang benar, atau biasa disebut juga dengan money laundering.
Proses pencucian uang itu sendiri kompleks dan rumit. Pencucian uang menurut definisi adalah tindakan menyalurkan dana terlarang melalui saluran keuangan luar untuk membuat dana tersebut tampak sah (McDowell & Novis, 2001). Di masa lalu, pencucian uang adalah biasanya dilakukan melalui usaha kecil yang mapan atau bahkan melalui saluran keuangan perusahaan besar. Namun dengan munculnya internet, proses pencucian uang telah pindah ke ranah digital.
Pencucian  uang  dianggap  sebagai  masalah  besar  bagi  masyarakat  di  seluruh  dunia karena  tindakan  individu  kriminal,  serta  bisnis  dan  organisasi  terlarang  menerima  dana mereka dari sumber ilegal dan tidak etis seperti penipuan, korupsi, pekerja anak dan budak, prostitusi,  narkoba,  senjata,  dan  kegiatan  teroris.  Akibatnya,  pencucian  uang  merusak kesejahteraan dan kinerja ekonomi global (Buchanan, 2004).
Kejadian bermula saat IAAP atau terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan SZB (terdakwa  dengan  penuntutan  dalam  berkas  perkara  berbeda  oleh  Kejaksaan  Negeri Lamongan), di bulan Desember 2021-Januari 2022 yang sudah tidak bisa diingat tanggalnya, telah  merugikan  puluhan  korban  yang  bertempat  di  Kabupaten  Tuban  sebesar  Rp 7.481.025.000,00. SZB menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya memiliki usaha investasi atau trading yang hasilnya berlipat ganda yang mana bila terdapat orang yang ikut, terdakwa mendapatkan keuntungan bila invest sebesar Rp 500.000,00 selama 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan Rp 350.000,00 atau menjadi Rp 850.000,00 bila invest sebesar Rp
800.000,00  maka  akan  mendapatkan  keuntungan  Rp  400.000,00  atau  menjadi  Rp 1.200.000,00 dan bila invest sebesar Rp 1.000.000,00 maka akan mendapatkan keuntungan Rp 600.000,00 atau menjadi Rp 1.600.000,00.
Kemudian  terdakwa  tertarik  dengan  investasi  tersebut  tanpa  melakukan  keabsahan usaha tersebut lalu SZB meminta bantuan Terdakwa untuk mengumpulkan dana dari orang- orang yang ingin ikut investasi kepadanya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas untuk  mengumpulkan  dana  dari  orang  yang  ingin  melakukan  investasi.  Untuk  meyakinkan agar ada yang mau menanamkan dana tersebut, Terdakwa membuat story melalui instagram dengan  nama  akun  nitip  invest  2021,  akun  tersebut  adalah  milik  Terdakwa  dan  melalui whatsapp dengan kalimat ajakan “siapa yang ikut inves t pada saya bila invest Rp 500.000,00 selama  10  (sepuluh)  hari  akan  mendapatkan  keuntungan  Rp  200.000,00  atau  menjadi  Rp 700.000,00  bila  invest  sebesar  Rp  800.000,00  maka  akan  mendapatkan  keuntungan  Rp 300.000,00 atau menjadi Rp 1.100.000,00 dan bila invest sebesar Rp 1.000.000,00 maka akan mendapatkan keuntungan Rp 400.000,00 atau menjadi Rp 1.400.000,00.
Terdakwa menjelaskan investasi yang ditawarkan dengan rincian sebagai berikut: Slot ke  1  sebesar  Rp  500.000,00  dan  dalam  waktu  10  (sepuluh)  hari  akan  mendapatkan  Rp 700.000,00,  slot  ke  2  sebesar  Rp  800.000,00  dan  dalam  waktu  10  (sepuluh)  hari  akan mendapatkan  Rp  1.100.000,00,  slot  ke  3  sebesar  Rp  1.000.000,00  dan  dalam  waktu  10 (sepuluh)  hari  akan  mendapatkan  Rp  1.400.000,00.  Terdakwa  juga  menyampaikan  jika investasi gagal maka uang akan dikembalikan 100 persen. Terdakwa telah menyiapkan 3 (tiga) rekening  antara  lain  rekening  Bank  BCA  dengan  nomor  rekening  3890585867,  nomor rekening 8240847109, nomor rekening 8240836646, yang kesemuannya atas nama IAAP.
Setelah mengumpulkan dana yang berasal dari para saksi, Terdakwa mentransferkan kepada SZB selaku owner investasi trading dan Terdakwa kemudian mendapatkan transfer dari SZB sebagai keuntungan yang diperjanjikan diawal setelah 10 (sepuluh) hari sejak para saksi  mentransferkan  dana  ke  Terdakwa,  setelah  itu  beberapa  saksi  atau  korban  kembali mentransfer  dana  ke  Terdakwa  sebagai  investasi,  namun  ternyata  sejak  1  Januari  2022 setelah  memasuki  jatuh  tempo  untuk  pembayaran  keuntungan  kepada  para  saksi  korban, Terdakwa  tidak  pernah  lagi  mentransferkan  keuntungan  yang  dijanjikan  serta  tidak mengembalikan  uang  yang  telah  ditransferkan  para  saksi  korban.  Lalu  keuntungan  yang diperoleh Terdakwa, diperoleh dari selisih keuntungan yang didapat dari Samudra Zahrotul
Bilad  yang  diserahkan  kepada  investor  dan  keuntungan tersebut  Terdakwa  gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Suatu peraturan haruslah selaras, tidak boleh bertentangan dengan lainnya. Peraturan yang  tidak  selaras  atau  tidak  harmonis  dengan  peraturan  lain  akan  menimbulkan ketidakpastian juga ketidakadilan dalam hukum. Keadilan memang menjadi tuntutan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sementara hukum sendiri berfungsi mengatur ketertiban masyarakat, sehingga jelas hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, walaupun disamping keadilan,  hukum  juga  memiliki  tujuan-tujuan  lainnya,  yaitu  kepastian  hukum  dan kemanfaatan hukum (Mahyani, 2019).
Di  Indonesia  sendiri  investasi  di  atur  dalam  beberapa  sektor  seperti  pada  sektor perbankan,  yaitu  dalam  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  Juncto  Undang-undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan,  Undang-undang  No.  6  Tahun  2009  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  No.  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada sektor badan pengawas keuangan atau OJK yang dimuat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan lain sebagainya.
Ada beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  bertema  sama dengan penulis,  yang pertama adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh Kristopher McKay Duffin, Chad Albrecht , Victor Manuel Morales Rocha dan Conan Albrecht dengan judul The Use of Cryptocurrencies in the Money Laundering Process yang berfokus pada pross pencucian uang menggunakan cryptocurrency dan perspektif otoritas serta regulasinya (Albrecht et al., 2019).
Selanjutnya adalah jurnal penelitian oleh Gonaricha Amelia yang berjudul Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan EDCCash (E-Dinar Coin Cash) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan fokus modus operandi yang digunakan dalam  Penipuan  Investasi  Kripto  Ilegal  di  Perusahaan  E-Dinar  Coin  Cash  (EDCCash)  dan Penuntutan  Pidana  Penipuan  Investasi  Kripto  Ilegal  di  Perusahaan  (E-Dinar  Coin  Cash) EDCCash. (Gonaricha Amelia & Ade Mahmud, 2022).
Yang terakhir adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh Ali Geno Berutu dengan judul Tindak  Pidana  Kejahatan  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  dalam  Pandangan  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Pidana  Islam  yang  berfokus  pada  aturan  dan
Pencegahan Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia & Cara Mengatur Tindak Pidana Money Laundering menurut Islam dalam Hal Ini Fiqh Jinayat (Geno, 2019).

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  penipuan money  laundering berkedok investasi melalui trading ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan norma, asas dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Kajian hukum standar dilakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan  hukum  yang  terjadi.  Hasil  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan rumusan  masalah  yang  disajikan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) ,  pendekatan  konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Peipuan Investasi melalui Trading
Perbuatan pidana adalah tindakan yang dibatasi oleh norma atau peraturan perundang- undangan yang berlaku, jika larangan itu tak ditaati maka akan dikenakan sanksi yang berlaku yaitu  berupa  pidana  bagi  mereka  yang  dengan  sadar  melanggar  peraturan  perundang- undangan. Penipuan berasal dari kata cheat/menipu yang dimaksud dengan suatu perbuatan mengucapkan kata-kata yang memiliki arti kebohongan dengan maksud mencari keuntungan dari pihak lain untuk diri sendiri dan merugikan pihak lain (Widodo & Efendi, 2014).
Perbuatan penipuan diklasifikasikan ke dalam predicate crime yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan & Pemberantasan Tindak  Pidana  Money  laundering,  di  mana  akan  diancam  dengan  sanksi  pidana  penjara  4 tahun/lebih. Money laundering adalah suatu perilaku/perbuatan yang dilaksanakan oleh satu orang/lebih yang memiliki akal jahat terhadap uang atau dana yang ilegal, berupa dana yang berasal dari kegiatan penyimpangan, yaitu menggunakan cara menghilangkan asal dana yang didapatkan  itu  dari  pihak  yang  terkait,  tugasnya  yaitu  melakukan  tindakan  yang  terkait
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
dengan perbuatan kejahatan dengan cara menginput dana tersebut ke suatu sistem keuangan (financial system), jika dana tersebut telah masuk kemudian ditarik dari financial system jadi status uang tersebut yang sebelumnya ilegal brubah jadi legal (Sutedi, 2008).
Langkah-langkah yang dilakukan dalam tindak pidana money laundering ada 3 tahapan, yakni  penempatan,  pelapisan  dan  menggunakan  harta  kekayaan  (Nugroho  et al.,  2016).  Di dalam pasal  378  KUHP digunakan untuk  menangkap  tersangka  yang  melakukan  perbuatan pidana  pencucian  uang  yang  bersifat  obyektif  dan  subyektif  sedemikian  rupa  sehingga menginvestasikan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan  atau  menukarkan  dengan mata uang lain untuk kegiatan yang patut diduga sebagai kegiatan perolehan secara pidana. Tindak  pidana  penipuan  melalui  investasi  dalam  kasus  perkara  yang  terkait,  juga  disertai adanya  turut  serta  melakukan  penipuan  yang  dilakukan  secara  terus-terusan  sebagai perbuatan  yang  dilanjutkan  Pasal  378  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  mengandung beberapa unsur di bawah ini:
1. Barangsiapa;
Pada unsur barangsiapa diartikan sebagai orang pribadi atau subjek hukum yang diajukan di dalam pengadilan sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani & rohani. Bisa diminta pertanggungjawaban pidana apabila semua perbuatannya memenuhi unsur dalam pasal yang bersangkutan. Orang yang disebut di sini adalah Terdakwa IAAP Binti WP, identitas yang  diajukan  oleh  JPU  sebagai  terdakwa  di  persidangan,  kemudian  setelah  diperiksa dalam  pengadilan,  identitas  IAAP  sama  dengan  identitas  yang  tertulis  dalam  surat dakwaan & berkas perkara lainnya, dan identitas sebenarnya diakui oleh terdakwa dan para saksi, bahwa terdakwa sehat wal afiat, terdakwa juga bisa menjawab dengan benar semua  pertanyaannya  selama  persidangan,  jika  perbuatannya  memenuhi  semua  itu dapat dianggap cakap dan bertanggung jawab secara pidana.
2. Memiliki maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum; Perkataan “ maksud ” disini  ialah  tujuan  yang  akan  dicapai,  dalam  hal  ini  adalah  untuk mencari  keuntungan  dirinya  sendiri/orang  lain  dan  pencapaian  tujuan  itu  dilakukan dengan menantang hukum. A pabila dikaitkan dengan “kesengajaan” (opzetelijke) , yang dalam  doktrin  sudah  dikenal  adanya  3  bentuk  kesengajaan,  artinya  kesengajaan  yang bermaksud (opzet  als  oogmerk) ,  kesengajaan  dengan  sadar  pasti (opzet  bij  zekerheids bewusjzijn) &  kesengajaan  dengan  sadar  mungkin (opzet  bij  mogelijkheids  bewusjzijn)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
maka kata  “dengan  maksud”  d i  pasal  yang  merupakan  terjemahan  dari “met  het oogmerk” harus ditafsirkan sebagai “opzet” dalam arti sempit/hanya “opzet als oogmerk” (kesengajaan dengan mempunyai kehendak).
3. Menggunakan nama samaran atau reputasi, tipuan, atau serangkaian kebohongan untuk memaksa  orang  lain  menyerahkan  sesuatu  kepadanya,  menimbulkan  hutang,  atau menghapus hutang;
Oleh karena terdiri dari beberapa tindakan atau cara yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau dapat pula terdiri dari beberapa perbuatan atau cara secara bersamaan, maka terlebih dahulu harus dijelaskan pengertian atau arti dari masing-masing perbuatan atau cara tersebut. Definisi “nama palsu” adalah nama seseorang yang bukan namanya sendiri dari si pelaku/sebuah nama yang tidak satu orangpun menggunakannya/namanya sendiri tapi tak diketahui  oleh  masyarakat umum,  sedangkan  “sifat  palsu” tidak  harus  bermakna  pangkat, jabatan  atau  erkerjaan  lainnya  melainkan  apabila  dia  berkata “berada  dalam  keadaan tertentu” di mana dia memiliki hak tertentu.
Pengertian dari “tipu muslihat” yakni tindakan yang memunculkan kepercayaan/memberikan  kesan  kepada  orang  seolah  keadaannya  sesuai,  sedangkan pengertian  dari  perkataan  “susunan  kata -kata  bohong ” adalah perbuatan  yang terdiri  atas suatu “pembicaraan”  yang tidak  benar,  tetapi terdiri  dari  tindakan-tindakan  di  mana  kata- kata  harus  saling  berhubungan  dan  kata-kata  yang  disusun  dan  digunakan  harus  terjalin sehingga kata yang satu seolah-olah membenarkan kata yang lain.
4. Orang  yang  melaksanakan,  menyuruh  melaksanakan,  dan  yang  turut  berpartisipasi melaksanakan perbuatan;
Penyertaan ini ada 2 (dua) pandangan yaitu:
a. Pandangan  pertama  yang  menyatakan:  penyertaan  merupakan  perdebatan pertanggungjawaban pidana & bukan termasuk delik karena tidak sempurna bentuknya sehingga  penyertaan  dilihat  sebagai  bisa  diperluasnya  pertanggungjawaban  pidana pelaku.
b. Pandangan ke-2 menyatakan: bahwa penyertaan merupakan ketentuan yang memberi arti  perluasan  terhadap  aturan  yang  tertuang  dalam  undang-undang,  yang  berarti penyertaan adalah perluasan terhadap tindakan bisa dipidana.
Berdasarkan  2  (dua)  pandangan  tersebut,  Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang bisa dimintai pertanggungjawaban & bukan delik yang tegak sendiri. Hal itu didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Ke-1 KUHP, ke-2 adalah bab mengenai penyertaan membahas  tentang  siapa  saja  yang  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Jadi  penyertaan bukan difokuskan di perbuatannya melainkan pada pelaku, yang ke-3 adalah dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal tentang penyertaan harus dijunctokan dengan pasal lain yang terkait dengan pelanggaran/kriminal.
Menimbang  bahwa  yang  bisa  dipidana  sebagai  pelaku  penyertaan  dalam  perbuatan pidana  adalah  plegen  atau  pelaku,  doenplegen/orang  yang  menyuruh  melakukan, medeplegen/orang  yang  turut  serta  melakukan  &  uitloker/orang  yang  mengunjukkan, sedangkan medeplichtige/ yang ikut berpartisipasi adalah pembantu pada saat sebelum dan sesudah kejahatan dilakukan. Berdasarkan dakwaan PU (Penuntut Umum) yang mendakwa Terdakwa  dengan  memberikan  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  pelaku  tindak  pidana terklasifikasi sebagai mereka yang melaksanakan, yang menyuruh melaksanakan & yang turut serta  melaksanakan  perbuatan  sehingga  pelaku  yang  terklasifikasi  sebagai  uitloker  dan medeplchtige  tidak  perlu  diuraikan  dalam  pertimbangan  putusan  ini  karena  uitloker  dan medeplchtige merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
Plegen  atau  pelaku  berdasarkan  doktrin  Hazewinkel  Suringa  adalah  seseorang  yang dengan sendirinya memenuhi semua unsur kejahatan sehingga pelakunya bukan merupakan peserta tetapi dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan tersebut. Dalam doenplegen atau orang yang menyuruh lakukan terdapat 2 orang/lebih yang ikut serta dalam perbuatan pidana  dengan  kedudukan  yang  tidak  sama.  Orang  yang  memerintah  (manus domina/middelijke  dader),  dan  yang  diperintah  (onmiddelijke  dader/manus  ministra). Doenplegen  (middelijk  daderschap).  Artinya,  seorang  bersedia  melakukan  tindak  pidana, tetapi  tidak  mau  melakukannya  sendiri,  sehingga  ia  memanfaatkan  orang  lain  yang diperintahkan untuk melakukan tindak pidana itu. Medeplegen atau orang yang turut serta berdasarkan  doktrin  dari  Pompe  adalah  ketika  satu  orang  bersama  orang  lain  melakukan pelanggaran  dalam  arti  masing-masing  atau  sekurang-kurangnya  semua  melakukan  unsur- unsur  pelanggaran  yang  dimaksud,  tetapi  medeplegen  tidak  wajib  melakukan  setiap unsur pelanggaran.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam  putusannya  pada  Forum  Prevelegiatum (pengadilan khusus untuk pejabat negara yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang  mana  dilakukan  di  MA  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  &  terakhir)  tanggal  23 Desember  1955  (Putusan  MA  Republik  Indonesia  Nomor:  1/1955/MA  Pid  menganut penyertaan  yang  ekstensif,  artinya  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  para  peserta  dalam bentuk  penyertaan  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  tidak  perlu  melakukan  perbuatan yang sama (materiil) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (persoonlijk) yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik. Menurut Mahkamah Agung, dalam hal 2 orang/lebih dituntut bersama & bersekutu melaksanakan Tindakan kriminal tersebut, para pelaku tidak mesti di antaranya memenuhi semua unsur yang oleh pasal tersebut dirumuskan dalam delik itu.
Berdasarkan Putusan MA Republik Indonesia Nomor: 525K/Pid/1990 tgl 31 Mei 1990 (termuat  di  halaman  104  Varia  Peradilan  No  66  Maret  1991)  yakni  bahwa  untuk  bisa dikualifikasi sebagai ikut serta melaksanakan tindakan pidana “dalam arti kata bersama -sama melakukan” paling sedikit harus ada 2 orang, yang dimaksud adalah orang yang melaksanakan & orang yang ikutserta melaksanakan perbuatan pidana itu. Misalnya, dalam hal ini jika dua orang telah melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, yaitu unsur-unsur delik, tetapi hanya perbuatan persiapan atau pembantuan, pembantunya tidak terlibat dalam perbuatan itu dan tidak diperbolehkan. peserta yang disertakan. Menurut P.A.F Lamintang meyatakan pendapatnya: “ Agar  medeplegens  ada  bersama,  setiap  aktor  harus  memiliki  niat  dan pengetahuan yang diperlukan. Mengakui kolusi membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian bahwa pengetahuan dan niat masing-masing pihak benar-benar ada .”
Apabila  dikaitkan  dengan  kasus  ini,  maka  syarat  yang  harus  dipenuhi  adalah  bahwa Terdakwa  bersama-sama  dengan  SZB  (penuntutan  dalam  berkas  perkara  berbeda  oleh Kejaksaan  Negeri  Lamongan)  memiliki  inisiatif  atau  tujuan  yang  sama,  dan  melakukan perbuatannya bersama-sama. Mengenai unsur “Perbuatan dilakukan secara bersama - sama” sesuai dalam Pasal 55 KUHP, menurut pendapat Mahkamah Agung dalam buku Yurisprudensi MA RI tahun 2004, Hal 576, maka harus dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik antara Terdakwa bersama-sama dengan SZB (penuntutan dalam berkas perkara berbeda oleh Kejaksaan Negeri Lamongan).
5. Apabila  antara  beberapa  perbuatan  sangat  berkaitan  sehingga  masing-masing  harus dianggap sebagai rangkaian perbuatan meskipun sendiri-sendiri adalah kejahatan/kerugian.
Dalam dakwaannya Penuntut Umum menyuntokan pasal 378 dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana yang  konstruksi  yuridisnya  “Jika  b anyak  perbuatan perhubungan,  Oleh  karena  itu,  harus  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  terus-menerus, sehingga setiap perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau kerugian, tetapi hanya satu pidana yang berlaku. Oleh karena itu unsur ini mengandung arti perbuatan yang satu dengan yang lain berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, karena  timbul  adanya  suatu  kehendak  dengan  perbuatan  yang  semacam  serta  dalam tenggang waktu berjenjang.
Beberapa tindakan terkait harus memenuhi persyaratan berikut untuk dianggap sebagai tindakan pengetahuan dan praktik berkelanjutan:
a. Harus timbul dari suatu niat, kehendak, atau keputusan.
b. Tindakan harus sama.
c. Waktu antara tidak boleh terlalu lama.
Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan penjelasan para saksi & terdakwa tentang alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, Terdakwa ikut investasi atau trading dan  menjadi  reseller  dari  SZB  tanggal  10  November  2021,  bahwa  tugas  Terdakwa  sebagai reseller  adalah  mencari  member  untuk  ikut  dalam  investasi  atau  trading  tersebut.  Untuk meyakinkan para member melakukan investasi pada Terdakwa maka selain memposting akan adanya  keuntungan  yang  akan  didapat  para  member  maka  Terdakwa  memposting  dalam story whatsapp investasi atau trading tersebut adalah aman, dan jika loss atau kalah uang akan dikembalikan 100% (seratus persen), sehingga para saksi atau member percaya dan juga tertarik  akan  keuntungan  yang  diposting  Terdakwa  di  history  whatsappnya,  sehingga  para member kemudian mentransfer dana investasi ke rekening Terdakwa, akan tetapi kemudian berdasarkan barang dan alat bukti serta keterangan saksi & dibenarkan Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian yang diderita para member atau saksi korban sebesar 7.481.025.000,00.
Berdasarkan  keterangan  para  saksi  serta  diakui  oleh  Terdakwa  pada  awalnya  para member  mendapatkan  keuntungan dari  dana  investasi  yang  disetor  ke  rekening  Terdakwa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
akan tetapi para member mulai tidak mendapat pencairan mulai tanggal 28 Desember 2021, lalu Terdakwa menyampaikan kepada para member hal tersebut dikarenakan natal dan tahun baru uangnya tidak bisa di withdraw dari aplikasi dan kemudian Terdakwa menyampaikan lagi apabila  dana  investasi  tersebut  telah  Terdakwa  transfer  kepada  SZB  dan  SZB  belum mentransfer  kembali  baik  modal  dan  keuntungan  dana  investasi  para  member  tersebut kepada Terdakwa.
Terdakwa  mengakui  dipersidangan  tidak  pernah  memberitahukan  kepada  para member adanya perjanjian Samudra Zahrotul Bilad dengan Terdakwa dalam investasi/trading tersebut, para saksi hanya mengetahui investasi tersebut dikelola oleh Terdakwa sendiri dan oleh karena pada akhirnya dana investasi tersebut tidak cair dan dana modal investasi yang telah disetor para member ke rekening Terdakwa juga tidak dapat kembali 100 % (seratus persen)  sebagaimana  yang  dijanjikan  Terdakwa  kepada  para  member  sehingga mengakibatkan para member.
Berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta uraian pertimbangan dalam unsur kedua dan  ketiga  diatas  yang  turut  diambil  menjadi  bagian  dalam  pertimbangan  dalam  unsur  ini maka  Majelis  Hakim  menyampaikan  pendapatnya  bahwa  perbuatan  Terdakwa  sejak  bulan November  2021-bulan  Januari  2022  bertempat  di  beberapa  Kabupaten  Tuban  dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, menggerakkan orang lain/para member/para korban untuk menyerahkan dana kepadanya yakni dana investasi/trading, menunjukkan bahwasanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali dengan niat yang sama yaitu  agar  para  member/para  saksi  korban  dapat  menyerahkan  uang  investasi/trading kepadanya  sehingga  bisa  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan  berlanjut.  Jadi  unsur “ Sebagai suatu  perbuatan  berlanjut”  telah  terpenuhi. Beralaskan  beberapa  pertimbangan  unsur tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi, menurut hukum sah seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif oleh kesatu Penuntut Umum.

## Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan terhadap Pelaku
Secara  etimologi  pengertian  hakim  adalah  seseorang  di  dalam  pengadilan  yang dianggap paham hukum, di mana dibebani tugas & tanggungjawab menegakkan keadilan dan hukum,  baik  secara tertulis  maupun  tak  tertulis,  kurang  jelas,  atau  pura-pura  kurang  jelas.
Juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan landasan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Hakim memiliki peran sebagai pengambil keputusan tidak boleh melebihi hukum yang berlaku atau peraturan yang berlaku demi menegakkan keadilan sebenarnya. Hakim bersifat menjatuhkan pidana, tetapi dalam menjatuhkan pidana hakim hanya sebatas menjatuhkan pidana  menurut  hukum  pidana  yang  ada,  dan  dalam  menjatuhkan  pidana  dalam  bentuk apapun  tidak  menjatuhkan  pidana  apapun  Suka  sangat  sulit.  Ya,  karena  hakim  bebas memutuskan  atau  menentukan  jenis  tindak  pidana,  jenis  pidana  dan  besarnya  pidana. (Pendapat et al., 2011).
Pertimbangan hakim adalah nilai yang dibuat oleh Majelis Hakim dan tertanam dalam keputusan  hakim,  termasuk  unsur  keadilan  (ex  aequo  et  bono),  kepastian  hukum  & manfaatnya  bagi  pihak  yang  terkena  dampak  mencari  keadilan.  Ini  adalah  perspektif Universitas Keadilan. Hakim sendiri harus cermat dan teliti sebelum mengambil keputusan, dan  tidak  boleh  kemudian  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung berdasarkan alasan hakim. Hakim berurusan dengan barang bukti dan hal-hal penting lainnya dalam pemeriksaan suatu perkara, dan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara yang akan dibahas di pengadilan. Di sini  untuk  memperoleh  suatu  putusan  pengadilan  yang  mencapai  keadilan  adalah  dengan menetapkan kepastian hukum atau fakta-fakta yang benar adanya & nyata menurut kronologi kejadian sebenarnya. (Arto, 2004).
Dalam  kaitannya  dengan  pengidentifikasian  aturan  hukum,  kita  sering  menjumpai situasi di mana aturan hukum dibuat melampaui istilah kesempurnaan. Karena norma hukum ini  dibuat  oleh  orang-orang  yang  tidak  sempurna  pada  kenyataannya.  Banyak  kekurangan dalam aturan hukum, contohnya kekosongan hukum, terjadinya pertentangan antara aturan hukum  dengan  aturan  lain,  atau  kenyataan  bahwa  aturan  itu  dapat  dikatakan  rancu. (Mardhatillah & Mahyani, 2019).
KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d mengatur bahwa dalam memutuskan bahwa dalam menyelenggarakan  sidang,  rangkuman  singkat  fakta,  waktu, dan hal-hal  lain  harus  disusun secara  sistematis  dengan  bukti-bukti  yang  diperoleh  dari  persidangan  di  pengadilan, menetapkan  ketentuan  pemeriksaan  hakim  dan  menentukan  kesalahan  terdakwa. Berdasarkan  amar  putusan  Nomor  71/Pid.B/2022/PN  Tbn.  Hakim  yang  bertugas menyidangkan kasus-kasus penghakiman terhadap terdakwa IAAP menjatuhi pidana penjara
selama 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) Bulan, IAAP telah dibuktikan di pengadilan dan diyakinkan bahwa perbuatan pidana terhadapnya telah ditetapkan melakukan penipuan dalam bentuk investasi atau trading sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Hakim  mempertimbangkan  sumber  fakta  hukum  yang  diungkapkan  dalam  proses pengadilan, undang-undang umum atau khusus yang terdaftar dalam item yang dibuat oleh jaksa  penuntut  alternatif,  dan  penerapan  putusan  pada  IAAP  yang  memuaskan  kesaksian terdakwa  dan  saksi.Kami  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk  Majelis  Non  Yudisial pertimbangan beberapa fakta yang diperoleh saat ini, kemudain fakta-fakta yang diperoleh dan diperdebatkan di Persidangan, dan latar belakang perbuatan Terdakwa bertindak secara seksama dan seksama terhadap terdakwa yaitu Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur barangsiapa, yang bermaksud  menyerahkan  sesuatu  kepada  diri  sendiri  atau  mengeluarkan  atau  melepaskan hutang dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah untuk diri sendiri/orang lain dengan  menggunakan  nama  palsu  melalui  rantai  penipuan  atau  kebohongan  membujuk orang lain untuk melakukan, melakukan, berpartisipasi. Bahkan jika itu adalah kejahatan atau cedera, banyak tindakan terkait dan harus dianggap sebagai rangkaian tindakan.
Pertimbangan Majelis Hakim adalah penerapan aturan hukum pidana berasal dari pihak JPU  yang  dimasukkan  dalam  dakwaan,  Hakim  memilih  untuk  menjatuhi  putusan  pidana kepada  pelaku  dengan  delik  penipuan  investasi  melalui  trading  terhadap  putusan  Nomor 71/Pid.B/2022/PN  Tbn.  yang  cocok  dengan  ketentuan  peraturan  Perundang-undangan Umum dan Khusus, KUHAP. Terdakwa telah didakwakan dengan penjatuhan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana telah disusun dalam surat dakwaan oleh JPU yang sudah memenuhi syarat materiil & formil.
Di  dalam  uraian  tuntutan  yang  sudah  dijatuhkan  JPU  (Jaksa  Penuntut  Umum)  dalam dakwaan alternatif menjatuhkan terdakwa yang terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sudah didasari dengan fakta hukum, di mana acuannya sudah diasukkan dalam persidangan yang sumbernya berasal
dari para saksi & juga informasi secara detil dari Terdakwa IAAP, jadi penerapan ketentuan norma hukum pidana dalam kasus perkara ini yaitu Pasal 378 Juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto. Pasal 64 ayat (1) KUHP, apabila secara sistematis disesuaikan dengan beberapa fakta yang timbul dalam perkara-perkara yang diuraikan dalam persidangan ini dan terbukti bahwa terdakwa mempunyai kecakapan hukum yang cukup menurut undang-undang & juga bukan wali, maka terdakwa akan amempertanggung jawabkan perbuatannya.
Penalaran hukum para hakim, dipelajari dengan seksama dan dipelajari dengan baik, termasuk  bentuk  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa  IAAP  terhadap  putusan  Nomor 71/Pid.B/2022/PN  Tbn.  terdakwa  dipidana  pidana  penjara  3  (tiga)  Tahun  dan  8  (delapan) Bulan  yang  sudah  dijalani  Terdakwa  dan  menetapkan  Terdakwa  tetap  berada  di  dalam tahanan. Terdakwa telah ditahan dikarenakan terbukti bersalah melakukan perbuatan delik pidana penipuan serta melakukan penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang  dilanjutkan  Pasal  378  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP.
Dalam hal ini ada pertimbangan yuridis tentang pembagian ketentuan pidana kepada pelaku dan hakim membahas secara musyawarah baik kenyataan hukum yang timbul selama persidangan  berlangsung,  keterangan  tentang  para  saksi,  maupun  keterangan  tentang terdakwa.  Telah  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan  alat  bukti  dalam  persidangan, kepercayaan  hakim  pembantu,  hal  yang  bersangkutan  dengan  perkara  yang  terkait  & penjatuhan  pidana  yang  diberikan  dalam  putusan  tetap  dalam  kategori  biasa  serta mempunyai  pengaruh  yang  membuat  jera  terdakwa  untuk  tidak  melakukannya.  Setiap pelanggaran publik yang mengulangi tindakan yang dilakukan atau kesalahan terkait lainnya.
Diharapkan  dengan  adanya  peristiwa  ini  dapat  membantu  masyarakat  membedakan antara investasi yang sah dan yang haram di masa yang akan datang. Ini dapat dicapai jika orang  dididik  di  bidang  ekonomi  dan  hukum.  Ini  adalah  tanggung  jawab  yang  kami  bagi dengan  pemerintah,  penyelenggara  investasi,  dan  akademisi.  Pemahaman  hukum  dan kesadaran hukum merupakan bagian yang sangat penting bagi investor, karena pemahaman hukum dapat menentukan kepatuhan dan perlindungan hukum investor dan pihak terkait. (Natanael et al., 2021).

## Kesimpulan
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  penipuan  dalam  investasi  melalui trading disertai  adanya  turut  serta  melakukan  kecurangan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus sebagai suatu proses yang berkelanjutan adalah menggunakan pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis sanksi pidana yang diberikan Terdakwa berbentuk penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, biasanya digunakan untuk mengatasi penyimpangan kriminal dan menghukum para penjahat.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrecht,  C.,  Duffin,  K.  M.  K.,  Hawkins,  S.,  &  Morales  Rocha,  V.  M.  (2019).  The  use  of cryptocurrencies in the money laundering process. Journal of Money Laundering Control , 22 (2). https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2017-0074
Buchanan, B. (2004). Money laundering - A global obstacle. Research in International Business and Finance , 18 (1). https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2004.02.001
Geno,  A.  (2019).  Tindak  Pidana  Kejahatan  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. TAWAZUN : J ournal of Sharia Economic Law , 2 (1). https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223
Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan  Investasi  Ilegal  Uang  Kripto  di  Perusahaan  E-Dinar  Coin  Cash  (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. Jurnal Riset Ilmu Hukum , 1 (2). https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529 Mahyani,  A.  (2019).  HARMONISASI  HAK  PISTOLEE  DENGAN  KETENTUAN  FASILITAS NARAPIDANA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 15 (1). https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2263 Mardhatillah, A. B., & Mahyani, A. (2019). BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN  PIDANA  (Putusan  Nomor:  777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Mimbar Keadilan , 12 (1). https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167
McDowell,  J.,  &  Novis,  G.  (2001).  The  Consequences  of  Money  Laundering  and  Financial Crime. Economic Focus , 6 (2).
Natanael, L., Lauren, C. C., Kristina, D., & Ruchimat, T. (2021). PENGATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA  TENTANG  INVESTASI  BODONG  (FOREX  ILEGAL). Prosiding  SENAPENMAS . https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15147
Pendapat, P., Di, D. P., Negeri, P., Dan, Y., & Sleman, N. (2011). Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan  Di  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Dan  Pengadilan  Negeri  Sleman. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 23 (1).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Widodo,  I.  G.,  &  Efendi,  J.  (2014).  Cepat  &  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana.  Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
Sutedi, A. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Arto,  M.  (2004).  Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama.  Pustaka  Belajar, Yogyakarta.
P.A.F. Lamintang. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung.