Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik  oleh Kontraktor pada PT. PLN  Rayon Makassar
Judicial  review  of  the  Consumer  Protection  in  the  Installation  of  electricity  by  the Contractor at Rayon PLN Makassar
Adriana Mustafa Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: adrianamustafa71@gmail .com
Info Artikel Abstract Diterima 24 Februari 2017 Revisi I 16 Maret 2017 Revisi II 11 April 2017 Disetujui 23 Mei 2017 Listrik  merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang  sangat  penting,  selain  sebagi alat  penerangan  juga  mampu  meningkatan  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada  khususnya,  dan  oleh  karenanya  usaha  penyediaan  tenaga  listrik, pemanfaatan,  dan  pengelolaannya  perlu  ditingkatkan,  agar  tersedia  tenaga listrik  dalam  jumlah  yang  cukup  dan  merata  dengan  mutu  pelayanan  yang baik.  Pemasangan  instalasi  listrik  oleh  Kontraktor  pada  PT.  PLN    Rayon Makassar  harus  terpasang  sesuai  dengan  fungsi  dan  peruntukannya,  aman dan  memenuhi  persyaratan  keselamatan  kerja  dan  keselamatan  umum. Kontraktor  (Instalatir)  harus  dengan  persetujuan atau  se  izin  PLN,  sehingga konsumen    atau  calon  pelanggan  bisa  mendapatkan  perlindungan  sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  PT  PLN  (Persero) bisa menciptakan suatu kewenangan terhadap Badan-badan usaha Penunjang Usaha  Tenaga  Listrik  dalam  melakukan  kegiatan/aktifitasnya  dalam  hal pemasangan instalasi.
Kata Kunci : Listrik, Kontraktor
Electricity  is  one  very  important  requirement,  other  than  as  a  lighting equipment is also able to improve the welfare and prosperity of the people in general  and  to  encourage  increased  economic  activities  in  particular,  and therefore the electricity supply business, utilization, and management needs to be  improved,  so  that  available  power  in  sufficient  quantities  and  evenly  with good  quality  service.  Electrical  installation  by  the  Contractor  at  Rayon  PLN Makassar  must  be  installed  in  accordance  with  the  functions  and  purposes, safe  and  meet  the  requirements  of  safety  and  public  safety.  Contractor (installer) must be with the consent or permission from PLN so that customers or potential customers can get protection in accordance with the legislation in force  and  PT  PLN  (Persero)  could  create  an  authority  to  agencies  attempt Supporting Enterprises the Power to conduct / activity in terms of installation. Keywords : Electricity, Contractor
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Aliran  listrik  adalah  suatu  hal  yang  sangat  penting  artinya  bagi  peningkatan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  pada  umumnya  serta  untuk  mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga  listrik,  pemanfaatan,  dan  pengelolaannya  perlu  ditingkatkan,  agar  tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik. 1 Dengan keberadaan PLN seperti yang disebutkan itu dalam bidang penyediaan tenaga  listrik  untuk  kepentingan  masyarakat,  telah  memunculkan  image  dimata masyarakat bahwa listrik sama dengan PLN atau sebaliknya PLN sama dengan listrik. 2
Supaya  dapat  menikmati  listrik  tentu  membutuhkan  suatu  proses,  jadi  setiap masyarakat  sebagai  calon  pelanggan/konsumen  yang  membutuhkan  tenaga  listrik adalah  menjadi  suatu  kewajiban  bahwa  ditempat  tersebut,  terlebih  dahulu  harus mempunyai  instalasi  yang  menurut  PP  No.  10  tahun  1989  tentang  penyediaan  dan pemanfaatan tenaga listrik pasal 22 dan Peraturan
Menpertamben No.01.P/40/M.PE/1990  tentang  instalasi  Ketenagalistrikan  pasal  15  bahwa  setiap Instalasi  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  sesuai  standar  ketenagalistrikan indonesia, Instalasi tersebut terdiri dari :
1. Instalasi  pengusaha,  yaitu  instalasi  milik  pengusaha  dengan  batas  sampai dengan alat pembatas dan pengukur.
2. Instalasi pelanggan, yaitu instalasi milik atau yang dikuasai pelanggan dengan batas sesudah alat pembatas dan pengukur.
Pemasangan instalasi harus terpasang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, aman dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Instalasi yang  terbukti  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  standar  ketenagalistrikan  tidak
1 Suharto  Satibi, Peraturan  Perundang-undangan  Tentang  Ketenagalistrikan  (buku  II),  ( Dirjen Listrik dan Pengembangan energi Departemen Pertamben, Jakarta. 1996), h. 171
2 Suharto  Satibi, Undang-Undang  Ketenagalistrika  ( Dirjen  Listrik  dan  Pengembangan  Energi, Jakarta. 1996), h. 95
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
dapat dioperasikan atau harus dihentikan operasinya. Sesuai Peraturan Menpertamben No.01.P/40/M.PE/1990 tentang instalasi ketenagalistrikan. 3
Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 2, pasal 28C ayat (1) dikatakan bahwa :
“  Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Sebenarnya keresahan calon pelanggan/konsumen yang merasa dirugikan tidak akan  terjadi  jika  calon  konsumen  ataupun  para  kontraktor  menggunakan  prosedural yang diatur oleh PLN sesuai dengan Tata Usaha Langganan 1994 (TUL. 94) yang pada dasarnya  setiap  calon  konsumen  bermohon  melalui  PLN  setempat.  Namun  karena faktor ingin cepat menyala dan persaingan kontraktor dan sebagainya, sehingga calon konsumen jadi korban, karena tidak terkordinasi dengan pihak PLN. 4
B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, maka  masalah pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  bentuk  Perlindungan  yang  dilakukan  oleh  PT  PLN  terhadap Kontraktor  dalam melindungi konsumen di  Makassar.
2. Sejauhmana Kewenangan PLN terhadap Kontraktor pemasang Instalasi Listrik dalam upaya perlindungan konsumen di Makassar.
C.  Tujuan
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  perlindungan  oleh  PT  PLN    terhadap Kontraktor pemasang instalasi listrik di Makassar.
2. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pekerjaan konraktor pemasang instalasi listrik  PLN  Makassar.
3 Redaksi  Sinar  Grafika, Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ( Jakarta:  Sinar  Grafika, 2001).
4 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis) ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 39
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa

## D. Kegunaan
Adapun tentang  kegunaan penelitian ini adalah  sebagai berikut:
1. Untuk menyempurnakan aturan-aturan yang berkenaan dengan mutu pelayanan dan  kepuasaan  pelanggan  /  konsumen,  sesuai  yang  telah  dijanjikan  oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
2. Untuk merumuskan kajian yang lebih mendalam tentang sistem kerja sama atau kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan kontraktor pemasang instalasi listrik.

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian  Perlindungan   Hukum
Pengertian “Hukum” dalam arti secara etimilogi yaitu peraturan atau adat yang secara  resmi  dianggap  mengikat,  yang  dikukuhkan  oleh  penguasa  atau  pemerintah. Dalam bahasa hukum memang memiliki ciri khas tersendiri yang sering menimbulkan kejengkelan  kalangan  pakar  Bahasa  Indonesia.  Ciri  khas  dan  pengertian  khas  hukum tentang  istilah-istilah  hukum  itu  selaras  dengan  karakteristik  hukum  yang  memiliki keunikannya sendiri. Hukum menyangkut nasib dan kepuasan orang banyak, karenanya istilah  hukum  seyogyanya  tidak  bermakna  ganda  dan  abstrak,  yang  dapat mengakibatkan  ketidakadilan  dalam  putusan  hukum,  misalnya  saja,  untuk  dapat dikualifikasikan  sebagai  penuri  dalam  makna  yuridis,  harus  memenuhi  semua  unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUH Pidana, yaitu : barang siapa mengambil barang orang lain, dengan maksud memiliki, dengan jalan melawan hukum, dikualifisir sebagai pencuri. Jadi jika barang itu beralihnya tidak secara melawan hukum, dan nanti berada pada sipelaku barulah ia berniat memilikinya, sipelaku itu bukan melakukan pencurian tetapi penggelapan. 5

## B. Tugas dan tanggung Jawab Kontraktor
Tugas  dan  tanggung  jawab  Kontraktor  pemasang  instalasi  listrik  sangat diharapkan  dapat  melindungi  kepentingan  konsumen  serta  pelaku  usaha.  Sehingga pihak-pihak  terkait  tersebut  tidak  merasa  dirugikan  akibat  tindakan  yang  dilakukan oleh  pihak  Kontraktor  dan  ini  adalah  bagian  daripada  upaya  perlindungan  konsumen,
5 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis) , h. 127
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
sebagai  suatu  kepastian  hukum,  sehingga  hukum  dapat  dipergunakan  sebagai  alat untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan kepentingannya. 6

## C. Berbagai Pendekatan dalam Hukum Dalam Masyarakat
Pendekatan  sosiologi  hukum  yang  murni,  bukannya  melibatkan  penilaian politik  hukum,  melainkan  merupakan  suatu  analisis  ilmiah  tentang  kehidupan  hukum sebagai  suatu  sistem  perilaku.  Dari  segi  optik  sosiologi  hukum,  pandangan  tentang efektivitas  hukum  mencakup  sejumlah  pendekatan  yang  tidak  seragam,  namun  pada umumnya menggunakan pendekatan bahwa hukum itu adalah fenomena empiris yang sifatnya  hanya  dapat  dimengerti  bila  hukum  itu  dipandang  dalam  kaitannya  dengan masyarakat.
Persoalan efektivitas hukum ini harus ditinjau dari dua optik yaitu :
1. Optik normative, yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah belaka, yang bersifat idealistis. Hukum tidak lain hanya seperangkat patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.
2. Optik  sosiologi,  yang  memandang  hukum  sebagai  gejala  social,  gejala kemasyarakatan.
Harus  di  akui  bahwa  tujuan  mengenai  efektivitas  hukum  akan  lebih  banyak menggunakan optik sosiologis daripada optik normative, sekalipun optik normatifnya tidak dapat kita tinggalkan sama sekali.
Walaupun tujuan hukum telah ditentukan, namun tetap sarat dengan alternatif karena  dalam  menyikapi  atauran  hukum  terdapat  berbagai  kemungkinan.  Aturan hukum  yang  bersifat  perintah  atau  larangan  kemungkinan  disikapi  dengan  mentaati (compliance),  kemungkinan  menyimpang  ( deviation),  atau  mengelak  (evasion). Demikian halnya dengan aturan hukum yang bersifat mengatur kemungkinan disikapi dengan menggunakan aturan hukum itu  ( use), kemungkinan tidak menggunakan (non use) dan kemungkinan menyalahgunakan ( mis use).
Menurut  Achmad  Ali  (2000:6),  sosiologi  hukum  merupakan  teori  umum tentang  hukum,  yang  mampu  meramalkan  dan  menjelaskan  setiap  peristiwa  perilaku hukum. Lebih jauh dikatakan oleh Achmad Ali (2000:7), hukum dianggap tidak efektif
6 Subekti, Hukum Perjanjian ( Jakarta: PT Intermasa, 2001), h. 17
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa
jika terjadi disparitas antara realitas hukum dan idealnya. Kajian sosiologi hukum yang penelitiannya senantiasa menunjukkan adanya disparitas atau perbedaan antara realitas hukum  dan  ideal  hukum,  menyebabkan  kajian  tersebut  diidentifikasi  sebagai  suatu kajian  yang  menghilangkan  prasangka  dan  membuka  secara  terang-terangan “topeng- topeng hukum” yang senantiasa ditutupi oleh kajian normatif.
Alat untuk mengukur idealnya suatu hukum yaitu :
1. a. Undang-Undang (serta hukum tertulis lainnya)
b. Putusan Pengadilan (case law).
2. Standar Keadilan seperti konsep-konsep tentang :
a. Pemerintah berdasar hukum
b. Kesewenang-wenangan
c. Pembelaan diri
Hukum  dapat  diamati  seperti  halnya  fenomena  lain  yang  ada  dalam  dunia empiris. Dari sudut pandang sosiologi, hukum terdiri dari pelaku yang dapat  diamati, bukannya terdiri dari aturan-aturan seperti konsep aturan atau norma yang digunakan, baik dalam literature ilmu hukum maupun dalam bahasa hukum sehari-hari. 7
Dalam prosesnya efektifitas hukum sangat terkait dengan tingkat kesadaran dan ketaatan  hukum  warga  masyarakat.  Antara  kesadaran  dan  ketaatan  hukum,  menurut Achmad  Ali  (1988:191)  sangat  erat  hubungannya,  namun  tidak  persis  sama.  Kedua unsur  itu  memang  sangat  menentukan  efektif  atau  tidaknya  pelaksanaan  perundang- undangan di dalam masyarakat.
Sebagaimana  apa  yang  diungkapkan  Soerjono  Soekanto  (1986  :  197), mengemukakan ada empat indicator kesadaran hukum yaitu :
a. Pengetahuan terhadap peraturan-peraturan hukum
b. Pemahaman terhadap isi peraturan-peraturan hukum.
c. Sikap masyarakat terhadap hukum
d. Pola prilaku hukum (legal behavior)
Demikian  pula  H.C.  Kelman  mengklasifikan  ketaatan  hukum  dalam  tiga jenis yaitu :
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 95
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
a. Ketaatan  yang  bersifat  compliance,  yaitu  jika  seseorang  taat  terhadap  suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
b. Ketaatan yang bersifat  identification, yaitu jika seseorang taat  terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baik dengan seseorang menjadi rusak.
c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan  benar-benar  karena  ia  merasa  aturan  itu  sesuai  dengan  nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.
d. Ketiga jenis ketaatan di atas mewarnai  kualitas keefektifan hukum dan hanya ketaatan yang bersifat internalization yang mewujudkan efektifitas hukum yang sesungguhnya.
D. Hukum  Dalam Masyarakat
Salah satu persepsi yang paling utama dalam melihat hukum sebagai kenyataan dalam  masyarakat,  adalah  bahwa  hukum  itu  tidak  otonom  seperti  yang  dianut  oleh kaum  dogmatik.  Hukum  tidak  otonom  alias  tidak  mandiri,  berarti  hukum  itu  tidak terlepas  dari  pengaruh  timbal  balik  dengan  keseluruhan  aspek  yang  ada  di  dalam masyarakatnya,  tercakup  di  dalamnya  aspek  ketertiban,  ekonomi,  politik,  social, budaya,  agama  dan  sebagainya.  Hukum  sebagai  kenyataan  dalam  masyarakat  jelas bersifat  realistis  dan  empiris,  ketimbang  hukum  sebagai  kaidah  yang  lebih  bersifat normative belaka. 8
Jika kita hanya memandang bagaimana hukum mengatur sektor ekonomi, maka kita  berada  dalam  bidang  hukum  ekonomi.  Menurut  Sumantoro,  hukum  ekonomi adalah  seperangkat  norma-norma  yang  mengatur  hubungan  kegiatan  ekonomi,  dan secara substansil sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang  bersangkutan  (Liberalistis,  sosialistis  atau  campuran).  untuk  Indonesia  ruang lingkup Hukum Ekonomi mendapatkan dasar dari Pasal 33 UUD 1945 dan GBHN. 9
E. Penegakan Hukum.
1. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat
8 Gunawan Wijaya dkk, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 241
9 Soedjono Dirdjosiworo, Kontrak Bisnis ( Bandung.PT. Mandar Maju, 2003), h. 16
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa
Tolok  ukur  dari  pada  efektivitas  dan  esensi  penegakan  hukum  serta merupakan  masalah  pokok  daripada  penegakan  hukum  yang  saling  berkaitan dengan  eratnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah :
a. Faktor  hukumnya  sendiri  (dalam  tulisan ini  dibatasi  pada  Undang-Undang saja).  Yang  diartikan  dengan  Undang-Undang  dalam  arti  material  adalah peraturan  tertulis  yang  berlaku  umum  dan  dibuat  oleh  penguasa  pusat maupun  daerah  yang  sah.  Mengenai  undang-undang  tersebut,  terdapat beberapa  azas  yang  tujuannya  adalah  agar  supaya  undang-undang  tersebut mempunyai  dampak  yang  positif  Artinya  agar  supaya  Undang-undang tersebut  mencapai  tujuannya,  sehingga  efektif.  Azas-azas  tersebut  antara lain :
(a) Undang-undang  tidak  berlaku  surut,  artinya  Undang-undang  hanya boleh  diterapkan  terhadap  peristiwa  yang  disebut  di  dalam  undang- undang  tersebut,  serta  terjadi  setelah  Undang-undang  itu  dinyatakan berlaku.
(b) Undang-undang  yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
(c) Undang-undang  yang  bersifat  khusus  menyampingkan  undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
(d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
(e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
(f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual  dan  material  bagi  masyarakat  maupun  pribadi,  melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
b. Faktor Penegak Hukumnya,  istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena  mencakup  mereka  yang  secara  langsung  dan  secara  tidak  langsung berkecimpung  di  bidang  penegakkan  hukum.  Dalam  hal  ini  dibatasi  hanya yang  secara  langsung  berkecimpung  dalam  bidang  penegakan  hukum  yang mencakup  ‘law  enforcement”  dan  “peace  maintenance”.  Seperti  yang
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
bertugas  di  bidang-bidang  kehakiman,  kejaksaan,  kepolisian  dan kepengacaraan. 10
Secara  sosiologi,  maka  setiap  penegak  hukum  mempunyai  kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu di dalam  struktur  kemasyarakatan,  yang  mungkin  tinggi,  sedang-sedang  saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya  adalah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tertentu.  Hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  tersebut  merupakan  peranan  atau  “role”.  Hak merupakan  wewenang  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat,  sedangkan kewajiban  adalah  beban  atau  tugas.  Suatu  peran  tertentu  dapat  dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :
(a) Peranan yang ideal (ideal role)
(b) Peranan yang seharusnya (expected role)
(c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
(d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).
Secara  penegak  hukum,  sebagaimana  halnya  dengan  warga  masyarakat lainnya,lazimnya  mempunyai  beberapa  kedudukan  dan  peranan  sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peran  timbul  konflik  (status  conflict  dan  conflict  of  role).  Kalau  di  dalam kenyataannya  terjadi  suatu  kesengajaan  antara  peranan  yang  seharusnya dengan  peranan  yang  sebenarnya  dilakukan  atau  peranan  aktual,  maka terjadi suatu kesengajaan peranan (role distance). 11
Kerangka sosiologi tersebut diatas, akan diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diuraikan pada peranannya. Namun  demikian,  di  dalam  hal  ini  ruang  lingkupnya  hanya  akan  dibatasi peranan  yang  seharusnya  dan  peranan  actual.  Masalah  peranan  dianggap penting,  oleh  karena  pembahasan  mengenai  penegak  hukum  sebenarnya lebih  banyak  tertuju  pada  diskresi.  Sebagaimana  dikatakan  diatas,  maka
10 Rusli Effendy dkk, Teori Hukum ( Makassar: Hasanuddin University Press, 1991), h. 217
11 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  ( Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1983), h. 62
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa
diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.
Peranan  yang  seharusnya  dari  kalangan  penegak  hukum  tertentu,  telah dirumuskan  di  dalam  beberapa  Undang-Undang.  Disamping  itu  di  dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan prihal peranan yang ideal.
c. Faktor  Masyarakat,  penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang  dari  sudut  tertentu,  maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, akan diketengahkan secara garis  besar  perihal  pendapat-pendapat  masyarakat  mengenai  hukum  yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukum.
Masyarakat  Indonesia  pada  khususnya,  mempunyai  pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Ada pelbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum variasinya sebagai berikut :
(a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
(b) Hukum  diartikan  sebagai  disiplin,  yakni  sistem  ajaran  tentang kenyataan,
(c) Hukum  diartikan  sebagai  norma  atau  kaidah,  yakni  patokan  perilaku pantas yang diharapkan.
(d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif tertulis).
(e) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
(f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
(g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
(h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
(i) Hukum diartikan sebagai jalan nilai,
(j) Hukum diartikan sebagai seni.
Dari  sekian  banyak  pengertian  yang  diberikan  pada  hukum, terdapat  kecenderungan  yang  besar  pada  masyarakat,  untuk mengartikan  hukum  dan  bahkan  mengidentifikasikannya  dengan petugas  (dalam  hal  ini  penegak  hukum  sebagai  pribadi).  Salah  satu akibatnya  adalah  baik  buruknya  hukum  senantiasa  dikaitkan  dengan
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
pola  perilaku  penegak  hukum  tersebut,  yang  menurut  pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. 12
2. Aspek variable terjadinya diskriminatif hukum.
Perilaku adalah aspek variabel dari realitas yang mencakupi setiap kelakuan yang  hidup  atau  tidak,  apakah  yang  bersifat  molekul-molekul,  organisme- organisme, planet-planet atau kepribadian-kepribadian.
Menurut  Donal  Black  (dalam  Achmad  Ali,  2000:40),  ada  lima  aspek kehidupan social yang menyebabkan terjadinya diskriminatif hukum yaitu :
a. Stratifikasi,  yaitu  aspek  vertical  dari  kehidupan-kehidupan  social,  atau  setiap distribusi yang tidak seimbang dari kondisi-kondisi yang ada, seperti makanan, akses ke tanah atau air, dan uang.
b. Morpologi,  Yaitu  aspek  horizontal,  atau  distribusi  dari  orang  dalam hubungannya  dengan  orang  lain,  termasuk  pembagian  kerja  di  antara  mereka, integrasi dan keakraban yang berlangsung di antara mereka.
c. Kultur, yaitu aspek simbolik, seperti reliji, dekorasi dan folklor.
d. Organisasi, yaitu aspek korporasi, kapasitas bagi tindakan kolektif.
e. Social  control,  yaitu  aspek  normative  dari  kehidupan  social,  atau  definisi tentang  perilaku  yang  menyimpang  dan  tanggapan  terhadapnya,  seperti  : larangan, dakwaan, pemidanaan dan kompensasi. 13

## F. Fungsi Hukum Sebagai  Alat Melindungi Konsumen
Hukum  dibuat  sebagai  alat  untuk  melindungi  masyarakat,  sehingga  dengan lahirnya  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  bukan  dimaksudkan  untuk mematikan usaha para pengusaha, akan tetapi justru sebaliknya, dengan lahirnya suatu sistem perlindungan konsumen dapat mendorong suasana berusaha yang sehat, kokoh serta percaya diri dalam menghadapi persaingan usaha barang/jasa yang berkualitas.
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  ini  di  latar  belakangi  oleh  Konsep Pembangunan  nasional,  termasuk  didalamnya  pembangunan  hukum  yang  dapat
12 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 75
13 A.Z. Nasution, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 78,
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa
memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  dalam  rangka  membangun  manusia indonesia seutuhnya.
Membicarakan  mengenai  perlindungan  konsumen  oleh  berbagai  kalangan melihat pentingnya suatu ketentuan yang tegas yang mengatur khusus, sebab banyak kalangan  masyarakat  (konsumen)  yang  mempunyai  pengetahuan  dan  pemahaman terbatas tentang hukum sebagai perlindungan konsumen. Pada dasarnya yang dimaksud perlindungan  konsumen  mencakup  bidang  yang  sangat  luas  dan  sulit  dicari  batas- batasannya  karena  luasnya  bidang  perlindungan  konsumen,  dapat  ditentutakan  sama luasnya batasan konsumen itu sendiri.
Luasnya  bidang  yang  dicakup  oleh  perlindungan  konsumen  yang  sulit  dicari batas-batasannya sehingga pada umumnya para ahli menghindari memberikan definisi secara  lengkap  mengenai  perlindungan  konsumen  sebagai  aturan  hukum  yang membahas  tentang  kelemahan  posisi  konsumen  individu  dan  menjamin  bahwa kelemahan itu tidak dieksploitasi secara tak adil.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa untuk memudahkan dan mendasarkan diri pada  pemahaman  tentang  kepentingan  konsumen,  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga bentuk batasan yaitu :
1. Kepentingan fisik
2. Kepentingan social ekonomi
3. Kepentingan perlindungan hukum.
Ketiga  bentuk  perlindungan  yang  disebutkan  diatas  juga  ditegaskan  dalam resolusi  PBB  Nomor  39/246/1985,  bagian  19  tentang  pedoman  pemerintah  dalam mengambil kebijaksanaan mengenai perlindungan kepentingan konsumen antara lain:
a. Pemerintah  harus  menetapkan  standar  suatu  bahan  produk  itu  aman  dalam penggunaan.
b. Kebijaksanaan  pemerintah  harus  memungkinkan  konsumen  memperoleh kepentingan optimal dari sumber-sumber ekonomi mereka.
c. Konsumen  harus  dilindungi  dari  penyalahgunaan  suatu  standar  kontrak  yang dilakukan secara sepihak ( out side contract).
Apa yang dikemukakan di atas adalah keseluruhan dari kepentingan konsumen atau hak-hak manusia yang sudah ditetapkan dalam hukum positif yang terutama yang
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
berkaitan  dengan  penggunaan  barang  dan  /  atau  jasa  untuk  pemenuhan  kebutuhan hidupnya, rumah tangga dan keluarganya. 14
Ada  lima  asas  yang  dianut  sesuai  dengan  penjelasan  pasal  2  Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu :
1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya sebagai kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas  keadilan,  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan secara  maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku usaha untuk memperolehnya demi melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas  keseimbangan,  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha  dan  pemerintah  dalam  arti  material maupun spiritual.
4. Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  dimaksudkan  untuk  memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen, dalam penggunaan pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan  /  atau  jasa  yang  dikomsumsi  atau digunakan.
5. Asas  kepastian  hukum,  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen,  mentaati  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Di  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  Bab.  I  Ketentuan  Umum Pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen. Sedang konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan . 15
Konsumen  membutuhkan  produk  dari  pelaku  usaha  untuk  kehidupannya,
14 Redaksi  Sinar  Grafika, Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ( Jakarta:  Sinar  Grafika, 2001), h. 119
15 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, h. 62
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa
demikian pula pelaku usaha memerlukan imbalan atau kompensasi dari konsumen atas produk  yang  dihasilkan  untuk  kelangsungan  usahanya.  Isi  dari  undang-undang sebagaimana  biasanya,  mengatur  akan  hak  dan  kewajiban,  agar  antara  pelaku  usaha dengan konsumen mempunyai batasan-batasan dalam mengadakan kesepakatan, karena hal  ini  sering  terjadi  hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  hanya sebatas  lisan  tanpa  ditindak  lanjuti  dalam  suatu  bentuk  perjanjian  tertulis  dan disyahkan  oleh  kedua  belah  pihak  sehingga  dapat  berlaku  sebagai  undang-undang seperti yang disebutkan dalam KUHPerdata pasal 1338 menyatakan bahwa :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Sedangkan  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  menurut  KUH  Perdata  1320  ada empat syarat yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.
Kebiasaan atau kepatutan yang dapat diikuti atau diperlukan oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian (kontrak) antara mereka itu sifatnya harus :
a. Mencapai tujuan yang ditentukan dalam perjanjian
b. Menguntungkan kedua pihak dalam perjanjian, dan
c. Tidak  dilarang  undang-undang  serta  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum atau kesusilaan. (Abdulkadir Muhammad, 2004:156) 16
Hal tersebut juga disebutkan dalam KUH.Perdata pasal 1339 bahwa :
“Perjanjian  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas  tertulis didalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  hal  yang  menurut  sifat  perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. 17
Untuk  memperjelas  akan  sampai  dimana  keberlakuan  suatu  kesepakatan  yang telah  diperjanjikan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  menyangkut  yang  diatur
16 Subekti, Hukum Perjanjian, h. 112
17 Subekti, Hukum Perjanjian, h. 94
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
dalam  Undang-undang  No.8  tahun  1999,  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hak  dan Kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen sebagai berikut :
1. Hak Konsumen
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam mengkomsumsi barang dan / atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta medapatkan barang dan atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan / atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila  barang  dan  /  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban Konsumen
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian atau  pemanfaatan  barang  dan  /  atau  jasa,  demi  keamanan  dan keselamatan
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa

## 3. Hak Pelaku Usaha
a. hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan  /  atau  jasa  yang diperdagangkan
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan.
e. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
4. Kewajiban Pelaku Usaha
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan  /  atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diksriminatif;
d. Menjamin  mutu  barang  dan  /  atau  jasa  yang  diproduksi  dan  /  atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan /  atau jasa yang berlaku;
e. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan  /  atau mencoba  barang  dan  /  atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan  / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan;
f. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan  /  atau  penggantian  atas  kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian apabila barang dan  /  atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Memperhatikan kalimat-kalimat tersebut diatas dan makna yang terkandung di dalamnya  jelas  bahwa  kewajiban-kewajiban  tersebut  merupakan  manifestasi  hak konsumen.  Dalam  sisi  lain  yang  ditargetkan  untuk  menciptakan  budaya  tanggung jawab  pada  diri  pelaku  usaha.  Menurut  Gunawan  Wijaya  dkk  (2000:59),  menyatakan bahwa :
“Sebagai  konsekuensi  hukum  dari  pelarangan  yang  diberikan  undang-undang No.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dan  sifat  perdata  dari  hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  merugikan  konsumen  memberikan  hak  kepada konsumen  yang  dirugikan  tersebut  untuk  meminta  pertanggungjawaban  dari  pelaku usaha yang merugikannya serta untuk menuntut gantu rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut “. 18
Lemahnya  posisi  konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum disebabkan  antara  lain  oleh  perangkat  hukum  yang  melindungi  konsumen  belum  bisa memberikan  rasa  aman  serta  peraturan  yang  telah  ada  kurang  memadai  untuk  secara langsung melindungi kepentingan konsumen.  Kondisi seperti ini cenderung potensial untuk menjadi korban pelaku usaha, dari sisi lain cara berpikir sebahagian pelaku usaha semata-mata  masih  bersifat  mencari  keuntungan  untuk  kebutuhan  sesaat  (ekonomi) dalam  konteks  jangka  pendek,  tanpa  memperhatikan  jaminan  keberlangsungan  usaha yang dilakukan dalam jangka panjang.
Keterbatan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen,  bukan  berari  bahwa konsumen  sama  sekali  tidak  dilindungi  oleh  hukum,  beberapa  ketentuan  yang  dapat digunakan  oleh  konsumen  yang  merasa  dirugikan  seperti  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 (tentang perbuatan yang melawan hukum).
18 Redaksi  Sinar  Grafika, Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ( Jakarta:  Sinar  Grafika, 2001), h. 56
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa

## G. Aspek Hukum terhadap Perlindungan Konsumen
Aspek hukum perlindungan konsumen menurut Z. Nasution (1995 : 90) teridir dari dua aspek yaitu :
1. Aspek Hukum Perdata
Tinjauan pada asas hukum perjanjian. Salah satu asas hukum yang dianut oleh hukum  perjanjian  adalah  asas  kebebasan  berkontrak,  yang  berarti  setiap  orang  bebas mengadakan  suatu  perjanjian,  sepanjang  perjanjian  tersebut  dibuat  secara  sah  dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
Menurut  Munir  Fuady  ,  yang  dimaksud  dengan  prinsip  kebebasan  berkontrak (freedom of contract) adalah prinsip yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga  kebebasan  untuk  mengatur  isi  kontrak  tersebut  sepanjang  tidak  bertentangan dengan hukum yang berlaku yang bersifat memaksa. 19
Persesuaian  kehendak  atau  kesepakatan  antara  para  pihak  saja  sudah  cukup, maka  kebebasan  berkontrak  dalam  arti  formil  ini  acap  kali  juga  disebut  prinsip konsensualisme. .
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  KUH.Perdata  Indonesia  serta perundang-undangan  lainnya  tidak  ada  ketentuan  yang  secara  tegas  menentukan tentang  berlakunya  “asas  kebebasan  berkontrak ”  perjanjian  yang  dibuat  menurut hukum  indonesia  pasal  1338  KUH.Perdata  ayat  (1)  dan  (2)  adalah  cermin  dari kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian indonesia antara lain dapat disimpulkan dari pasal 1329 KUH.Perdata yang menentukan bahwa :
“setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang”.

## METODE  PENELITIAN
A. Tempat
Adapun    tempat  dilakukan  pada  PT.  PLN    Makassar      dan  Kantor  Akli  Kota Makassar  dengan  pertimbangan    bahwa  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk
19 Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis, h. 69
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
perlindungan  konsumen  yang  dilakukan    antara    PT.  PLN  serta    Pihak  Akli    dalam melindungi konsumen di  Makassar.
B.  Teknik Pengumpulan Data
Studi  dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dapat  berupa  buku harian, laporan, dan catatan kasus mengenai Perjanjian antara pihak PLN dengan pihak Akli.
C.  Teknik Analisis
Setelah penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini, maka selanjutnya penulis mengolah dan menganalisis   secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Kerjasama yang dilakukan antara PT PLN dengan Kontraktor Akli
Pada  dasarnya  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  adalah  dengan  mengadakan penyambungan  baru  kepada  calon  pelanggang  yang  ingin  memasang  lampu,  maka dengan ini PLN bekerjasama dengan AKLI untuk melakukan secara bersama.
Pada  dasarnya  prosedur  permintaan  sambungan  baru  tetap  mengacu  kepada Keputusan  Direksi  Perusahaan  Listrik  Negera  No.  021.K/0599/DIR/1995,  tentang Pedoman  dan  Petunjuk  Tata  Usaha  Pelanggan  1994  yang  selanjutnya  disingkat  TUL 1994.  Demikian  dikatakan  oleh  Manajer  Pemasaran  PT  PLN  (Persero)    Makassar bahwa  TUL-1994  merupakan  pedoman  seluruh  unit  pelayanan  PT.  PLN  (persero) Makassar  dalam  melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat  (calon  pelanggan),  seperti prosedur permintaan sambungan baru yang diatur dalam TUL-1994 bahwa :
a. Setiap  calon  pelanggan  yang  datang  ke  loket  pelayanan  PLN,  mengisi  dan menandatangi formulir Permintaan Penyambungan Baru (TUL I-01), kemudian dicatat  dalam  agenda  Permintaan  Penyambungan  Baru  (TUL  I-02)  dan  diberi nomor agenda.
b. Setiap permintaan penyambungan baru harus didukung dengan dokumen yang terdiri dari : Foto copy KTP atau identitas lainnya dari peminta dan atau calon pelanggan.  Surat  kuasa  dari  calon  pelanggan  yang  memberikan  kuasa  kepada
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa
orang/badan hukum lain. 20
c. Setiap permintaan penyambungan baru yang diterima harus segera ditertibkan surat  jawaban  yang  disampaikan  kepada  peminta  berupa  disetujui  atau  tidak. Untuk  memberikan  jawaban  tersebut  tentunya  harus  disurvei  terlebih  dahulu untuk mendapatkan data teknik. Jika disetujui, maka dibuatkan Surat Jawaban Disetujui  /  SJPS  (TUL  I-03).  Jika  tidak  disetujui  /  ditangguhkan,  maka dibuatkan Surat Jawaban Tidak Disetujui / SJPT (TUL-I04).
d. Pemasangan instalasi dilakukan setelah permohonan permintaan penyambungan baru  disetujui  oleh  pihak  PLN,  dan  kalau  tidak  disetujui  maka  akan  dicatat sebagai daftar tunggu (waiting list).
e. Setiap  penyambungan  baru  tenaga  listrik  kepada  pelanggan  harus  dibuatkan Surat  e.  Perjanjian  Jual  beli  Tenaga  Listrik  (SPJBTL)  antara  PLN  dan  calon pelanggan sebelum penyambungan dilaksanakan.
f. Pemeriksaan  instalasi  pelanggan  sesuai  ketentuan  persyaratan  penyambungan dilakukan oleh PLN.
g. Sebelum  penyambungan  tenaga  listrik  ke  instalasi  pelanggan  dilakukan  oleh PLN,  calon  pelanggan  menyerahkan  Surat  Jaminan  Instalasi  Pelanggan  /  SJI (TUL I-05). Jaminan instalasi tersebut menyatakan bahwa, instalasi pelanggan di  pasang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  aman  untuk  disambung listrik dari instalasi PLN sesuai dengan daya tersambung dan tegangan nominal yang diperjanjikan.
Pada  halaman  berikut  akan  disajikan  bagan  prosedur  pelayanan  permintaan penyambungan  baru  sesuai  SK.  Direksi  No.  021.K/0599/DIR/1995  tentang  pedoman dan petunjuk Tata Usaha pelanggan Tahun 1994 (TUL MAN-1994).
Menyinggung  soal  Daftar  Tunggu  (waiting  list),  Manajer  Pemasaran  PLN (Persero)  mengakui bahwa, memang daftar tunggu (waiting list) kita di PLN (persero) sangat  besar  jumlahnya.  Khusus  untuk  PLN  (Persero)    Makassar  yang  jumlah  calon pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah kerja  Makassar cukup tinggi.
20 Suharto Satibi, Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagalistrikan (buku II), ( Jakarta: Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi Departemen Pertamben, 1996).
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Untuk  mengatasi  daftar  tunggu  (waiting  list)  saat  sekarang  PLN  sangat kesulitan,  karena  selain  dari  pada  krisis  daya  yang  tersedia,  juga  material penyambungan  seperti  kWh  Meter  sangat  kurang.  Kemudian  dari  sisi  lain  para kontraktor  (instalatir)  tetap  melakukan  pemasangan  instalasi  di  lapangan  (di  rumah- rumah  calon  pelanggan)  tanpa  sepengatuhan  PLN.  Jadi  untuk  menunggu  habisnya daftar tunggu (waiting list) sepertinya sangat susah, karena instalatir tidak akan pernah berhenti  untuk  melakukan  pemasangan  instalasi,  dengan  dalih  bahwa mereka  harus makan setiap hari.
Pada  prinsipnya  memang  tidak  ada  aturan  yang  melarang  instalatir  untuk melakukan  pemasangan  instalasi  yang  dikeluarkan  oleh  PLN  khusus  untuk  itu. Demikian juga aturan yang mengharuskan gambar dan SJI bagi calon pelanggan yang telah  dipasang  instalasinya  harus  diterima  oleh  PLN  pada  saat  diserahkan  pihak kontraktor (instalatir). Antara PLN dengan kontraktor pemasang instalasi listrik dalam hal ini AKLI tidak ada semacam kesepakatan kerja yang mengikat bahwa pemasangan instalasi  harus  izin  PLN.  Tetapi  masing-masing  jalan  sesuai  dengan  kewenangannya. Sehingga  perlindungan  terhadap  konsumen/calon  pelanggan  yang  telah  terpasang instalasinya, menjadi kabur dan kepastian untuk menyala entah kapan, tidak ada dari PLN  secara  hukum  belum  ada  perlindungan  yang  dapat  diberikan  karena  belum menjadi pelanggan, dan diluar batas kewenangan, sekalipun gambar dan SJI sudah di terima oleh PLN.

## 1. DPC AKLI Tentang Penyambungan Baru
Tanggapan Ketua DPC AKLI Kota Makassar, pada saat di temui mengatakan bahwa  untuk  saat  ini  prosedural  pelayanan  permintaan  sambungan  baru  khususnya dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) Makassar  dengan  tertib seperti apa yang telah digariskan  oleh  TUL  1994  akibatnya  daftar  tunggu  (waiting  list)  semakin  bertambah dan tidak akan habis jika situasi dan kondisi PLN masih seperti sekarang ini.
Menurut  Pengurus  DPC  AKLI,  bahwa  untuk  dapat  mengatasi  Daftar  tunggu (waiting list), pihak PLN tetap sebagai pemeran utama sedangkan pihak AKLI adalah sebagai  pemeran  pembantu.  Artinya  PT.  PLN  (persero)    harus  konsisten  dengan mengeluarkan  aturan  yang  berbentuk  semacam  Surat  keputusan  (SK)  yang  tentunya
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa
memuat  perintah  dan  sanksi  didalamnya,  bahwa  untuk  pendapatan  pemasangan  baru untuk  sementara  di  tutup  ,  kemudian  yang  akan  kita  tuntaskan  adalah  daftar  tunggu (waiting list) dan kalau pihak PLN dalam hal ini benar-benar konsisten, dalam artian bahwa diseluruh wilayah kerja PLN Makassar mengacu pada SK tersebut diatas, maka pihak AKLI akan sangat menghargai SK tersebut dan pihak AKLI akan konsisten juga bahwa  tidak  ada  pemasangan  instalasi  listrik  kepada  calon  pelanggan  dilapangan dimanapun dalam wilayah kerja PLN Makassar, selama daftar tunggu belum habis, dan jika  ternyata  ada  anggota  yang  melanggar  keputusan  dari  AKLI  maka  pihak  AKLI akan  memberikan  sanksi  keras  kepada  kontraktor  tersebut.  Soal  teknis  pelaksanaan tentunya  harus  ada  kesepakatan  antara  pihak  AKLI  dengan  PLN,  tetapi  kalau  pihak AKLI yang akan dimintai saran dan pendapat, mungkin sebaiknya dituntaskan perunit Ranting  dengan  berazas  keadilan  artinya  penyambungannya  di  urut  sesuai  dengan tahun dan bulan yang tertua. Kemudian beralih ke Ranting lain.
Lebih  jauh  lagi  dikatakan  oleh  Ketua  AKLI  bahwa  kalau  hal  PLN  sepakat untuk melakukannya maka yakin daftar tunggu akan habis. Dan setelah itu star dengan sistem  yang  baru  sesuai  dengan  petunjuk  TUL  1994.  Artinya  tidak  ada  pemasangan instalasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  kontraktor  (instalatir)  sebelum  mendapat persetujuan  dari  pihak  PLN.  Dengan  demikian  pelanggan  yang  telah  mengeluarkan biayanya untuk instalasi punya kepastian kapan akan menyala. Sedangkan yang tidak disetujui PLN maka akan di catat sebagai daftar tunggu yang baru (new waiting list), dengan kata lain daftar tunggu (waiting list) yang ada di PLN nantinya adalah daftar tunggu yang baru yang hanya sebatas administrasi belum ada pihak yang mengeluarkan biaya. Dan kami harapkan para petugas di PLN menanamkan rasa disiplin untuk tidak menerima  Gambar  dan  SJI  yang  tidak  melalui  persetujuan  PLN  pemasangan instalasinya.
Manajer  pemasaran  PT.  PLN  (persero)  Makassar  dan  Ketua  DPC-AKLI  Kota Makassar Yang memberikan penjelasan tentang bagaimana yang seharusnya PLN dan AKLI  bertindak  dan  memperlakukan  konsumen/calon  pelanggan  sehingga  secara hukum bisa mendapatkan perlindungan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan seterusnya peneliti langsung menuju unit-unit pelayanan PLN antara lain PT PLN   setempat untuk melihat secara
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
langsung  kondisi  lapangan  yang  ada.  Artinya  apakah  kondisi  yang  seharusnya  (das solen) sama dengan kondisi yang ada dilapangan (das sein).
a. Melihat dan mengamati Prosedural Permintaan Penyambungan Baru pada PLN serta ranting-ranting, belum selesai dengan tuntutan yang telah digariskan TUL 1994.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  Gambar  dan  SJI  Permintaan Penyambungan  Baru  tanpa  bermohon  lebih  awal  ataupun  disurvei  oleh  pihak PLN lebih dahulu. Dan petugas pada Fungsi Pelayanan Pelanggan begitu ikhlas menerima  Gambar  dan  SJI  yang  disetor  oleh  instalatir,  tanpa  pernah memikirkan  resiko  dan  masalah  yang  akan  ditimbulkan  nantinya  jika seandainya PLN tidak siap untuk menyalakan rumah calon pelanggan di lokasi tersebut. Kondisi seperti ini secara logika menggambarkan bahwa PLN adalah merupakan perusahaan tempat menyimpan Gambar dan SJI bagi instalatir yang telah  memasang  instalasi  di  rumah-rumah  konsumen  atau  dari  daftar  tunggu (waiting  list)  yang  ada  di  PLN  sebagai  calon  pelanggan,  yang  jumlah  dan umumnya  sangat  memperihatinkan,  hal  ini  sudah  membuat  PLN  kewalahan karena  krisis  daya  yang  tersedia.  Tapi  kenapa  Gambar  dan  SJI  tetap  diterima oleh PLN. Sedangkan aturang secara yuridis untuk harus diterimanya Gambar dan  SJI  dari  instalatir  yang  telah  memasang  instalasi  sekalipun  tanpa persetujuan  PLN  kan  tidak  ada.  Demikian  juga  terhadap  instalatir  tidak  ada satupun  aturan  yang  mengikat  secara  yuridis  bahwa  tidak  bisa  melakukan pemasangan instalasi di rumah-rumah calon pelanggan tanpa persetujuan PLN setempat. jadi jelas disini bahwa “ Kesepakatan Kerja Bersama antara PLN dan Instalatir yang sesuai dengan perundang-undangan, yang pada prinsipnya dapat melindungi konsumen/calon pelanggan belum ada. Demikian pula kewenangan PLN  terhadap  instalatir  hampir  tidak  ada.  Sedangkan  faktor  yang mempengaruhi  kontraktor  (instalatir)  untuk  melakukan  pemasangan  instalasi telah terbukti bahwa salah satu diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri. 21
b. Jumlah Daftar Tunggu (Waiting List) yang ada di PLN Ranting yang semakin menumpuk.
21 Suharto Satibi, Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagalistrikan (buku II)
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa
B  Kewenangan  PLN  terhadap  Kontraktor  Pemasang  Instalasi  Listrik  dalam  upaya perlindungan Konsumen
Berbagai kewenangan PT PLN dalam melakukan penyambungan kepada calon pelanggan sebenarnya sudah tidak ada karena yang melakukan penyambungan adalah pihak AKLI, namun demikian semua pendaftaran listrik harus di PLN untuk di daftar, sementara yang melakukan pengerjaan ke rumah adalah pihak AKLI atau kontraktor
Dari  jumlah  daftar  tunggu  (Waiting  list)  yang  ada  cukup  banyak  calon pelanggan yang tersebar belum menikmati listrik, penulis akan melakukan wawancara dengan calon pelanggan  daftar tunggu yang ada, dengan kata lain 31 calon pelanggan akan    menggambarkan  bahwa,  analisis  pertama  menyatakan  bahwa  yang  menyala dilapangan  adalah  yang  berstatus  pelanggan.  Sedangkan  yang  berstatus  calon pelanggan  atau  daftar  tunggu  (waiting  list)  itu  tidak  menyala  dan  daya  tersisa  untuk dapat melayani calon pelanggan adalah 1.000 kVA. Analisis kedua menyatakan bahwa daftar  tunggu  (waiting  list)  seandainya  itu  tersambung  dan  membutuhkan  daya  rata- rata  percalon  pelanggan  900  VA,  maka  daya  yang  dibutuhkan  untuk  seluruh  daftar tunggu  (waiting  list)  adalah  5.778  kVA.  Sedangkan  daya  yang  tersisa  adalah  1.000 kVA,  artinya  untuk  memenuhi  kebutuhan  daftar  tunggu  tersebut  minus  daya  4.778 kVA,  sehingga  tidak  akan  mungkin  dinyalakan  karena  akan  menimbulkan kecemburuan social terhadap masyarakat karena merasa PLN bertindak diskriminatif. Ternyata  pada  analisa  ketiga  setelah  dilakukan  penelitian  dilapangan  ternyata  bukan hanya  yang  berstatus  pelanggan  yang  menyala  tetapi  juga  yang  berstatus  calon pelanggan  (daftar  tunggu)  juga  ikut  menyala  dengan  menyambung  ke  tetangga. Dengan  demikian  sebagai  kesimpulan  bahwa,  ikut  menyala  dilapangan.  Berikut disajikan  pernyataan  calon  pelanggan  dalam  bentuk  tabel  yang  sudah  sekian  lama menjadi calon pelanggan dan telah mengeluarkan biaya yang relatif cukup besar.
Hal  tersebut  di  atas,  menunjukkan  bahwa    sejalan  dengan  apa  yang  telah digambarkan    tersebut  menggambarkan  bahwa,  calon  pelanggan/konsumen  tidak mampu untuk menahan diri dalam jangka waktu tertentu yang relatif cukup lama untuk tidak  terpenuhi  keinginannya  menikmati  listrik  akibat  adanya  biaya  yang  telah dikeluarkan  untuk  hasrat  tersebut.  Sisi  lain  menggambarkan  bahwa  responden  lebih menghendaki kebutuhannya terpenuhi dengan jalan pintas ketimbang menempuh jalur
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
hukum yang akan memakan waktu relatif cukup lama, sehingga untuk dapat menikmati listrik  dalam  waktu  dekat  tidak  mungkin  dapat  terealisir.  Dan  ini  adalah  tantangan berat buat PLN dalam mengambil sikap terhadap apa yang telah dilakukan oleh calon pelanggan akibat ketidak pastian menikmati listrik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian  tersebut maka  disimpulkan sebagai berikut :
1. Kontraktor  pemasang  instalasi  listrik  mempunyai  Kontrak  Kerja  Sama dengan PLN di kota Makassar.
2. Kewenangan PT. PLN (persero) Makassar  terhadap  Kontraktor pemasang instalasi listrik sangat sedikit.
3. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  instalatir  dalam  melakukan pemasangan  instalasi  listrik  adalah  :  Faktor  Hukum  itu  sendiri,  faktor penegak hukumnya, dan faktor masyarakat.
B. Saran – Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  disarankan  agar  tidak  ada  pihak yang dirugikan, untuk itu diharapkan  sebagai berikut :
1. Pemasangan  instalasi  terhadap  calon  pelanggan  yang  dilakukan  oleh Kontraktor (Instalatir) harus dengan persetujuan atau se izin PLN, sehingga konsumen    atau  calon  pelanggan  bisa  mendapatkan  perlindungan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar  PT  PLN  (Persero)  bisa  menciptakan  suatu  kewenangan  terhadap Badan-badan  usaha  Penunjang  Usaha  Tenaga  Listrik  dalam  melakukan kegiatan/aktifitasnya dalam hal pemasangan instalasi.
3. Agar  PT  PLN  (Persero)  Makassar  r  dapat  mengimplementasikan  secara optimal  Keputusan  Direksi  No.  021.K/0599/DIR/1995,  tentang  Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan atau yang disingkat dengan TUL-1994.
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pemasangan Instalasi Listrik …
Adriana Mustafa

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti. 2004.
AZ. Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Gunawan Wijaya dkk, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
Johannes  Ibrahim, Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  san  asas  Kebebasan
Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, Bandung: CV. Utama, 2003.
Mariam Darus badrulzaman, Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia, Sumatera Utara, Medan. 1980.
Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis) Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
R.Suekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Jakarta:  PT. Pradnya Paramita, 2002.
Rusli, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2001.
Effendy dkk, Teori Hukum, Makassar: Hasanuddin University Press, 1991.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 2001.
Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
Suharto  Satibi, Peraturan  Perundang-undangan  Tentang  Ketenagalistrikan  (buku  II),
Jakarta:
Dirjen Listrik dan Pengembangan energi Departemen Pertamben, 1996.
____________, Undang-Undang  Ketenagalistrikan,  Jakarta:  Dirjen  Listrik  dan Pengembangan Energi.
Soedjono Dirdjosiworo, Kontrak Bisnis, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.