## AKUNTABILITAS PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN  WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
(Studi Bidang Kehutanan pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau)

## Ranggi Ade Febrian & Handrisal
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Ranggi.ip@soc.uir.ac.id Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji handrisal.88@umrah.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu  karakteristik  good  governance  yang  digunakan  untuk  melihat  tanggung jawab  pemerintah  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  telah  menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program  kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau  diharapkan    berjalan  baik  dan  mencapai  tujuan  meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance,  Besturen is Vooruitzien dalam bahasan  belanda,  juga  merupakan  salah  satu  asas  pemerintahan  untuk menciptakan  pemerintahan  yang  mampu  memandang  jauh  kedepan.  Kedua Provinsi  Riau  adalah  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  potensi geografis,  geoekonomi,  geopolitik  yang  hingga  kini  belum  dimaksilkan  oleh pemerintah  daerah  Provinsi  Riau  apalagi  bidang  kehutanan  yang  memiliki permasalahan  yang  berdampak  pada  masyarakat  secara  luas  baik  nasional maupun internasional.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Visi, Misi, Kepala Daerah, Kehutanan

## PENDAHULUAN
Visi  merupakan  rangkaian  yang  tak  terpisahkan  dalam  penyusunan  rencana pembangunan daerah. Penetapan visi tidak dilakukan secara kebetulan, akan tetapi memerlukan kajian dan pembahasan yang mendalam, terukur, spesifik, dan  tentunya  mencerminkan  impian  daerah  akan  arah  pembangunan  yang dicita-citakan bersama.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 2
Pemerintah  sebagai  visi  adalah  proses  penglihatan  apa  yang  bakal  (akan) terjadi di masa depan (the actor power of anticipating that which will or may come  to  be). Semakin  jauh  mata  bisa  memandang,  semakin  baik. Pemerintahan yang mampu memandang jauh ke depan disebut pemerintahan visoner (visionary  governance) ,  pemerintahan  yang  memiliki  visi.  (Ndraha dalam  Labolo,dkk,  2008:271).  Dengan  demikian  membangun  pemerintahan yang  visioner  adalah  membangun  pemerintahan  yang  mampu  memandang jauh  kedepan,  dengan  segala  kekuatan,  kelemahan  yang  dimiliki  dan  segala peluang  dan  ancaman  yang  akan  dihadapi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam  rangka  Implementasi  Good  Governance,  Instansi  Pemerintah  yang memberikan  pelayanan  publik  juga  dituntut  untuk  menjalankan  manajemen stratejik.    Menurut UNDP ada  9  (sembilan)  karakteristik  Good  Governance yaitu : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, keefektifan dan efisiensi, akuntabilitas, dan Visi stratejik.  Dalam  hal  ini, visi  stratejik menjadi  bagian  yang  dianggap  penting untuk  dibahas  mengingat  masih  lemahnya  penerapan  terhadap  visi  oleh pemerintah daerah yang telah disusun untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik dari aspek pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004 tentang    Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  yang  menjadi  acuan bagi  daerah  dalam  melakukan  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan agar  terwujud  sinkronisasi  arah  dan  pelaksanaan  pembangunan  daerah dengan  pembangunan  nasional.    Lebih  spesifik  lagi  Pemerintah  juga  telah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  tahun  2005-2025.  Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.  Peraturan  Pemerintah  ini  dilaksanakan  melalui  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  yang  mengamanatkan  bahwa perancanaan  daearah  antara  lain  :  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah  (RPJPD),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD), dan  Rencana  Strategis  (Renstra)  yang  dirumuskan  secara  akuntabel, transparan,  responsif,  efisien,  efektif,  partisipatif,  terukur,  berkeadilan,  dan berwawasan lingkungan.
Penyusunan  perencanaan  pembangunan  daerah  dilaksanakan  secara berjenjang berbedoman pada RPJPD tahun 2005-2025 yang dijabarkan dalam RPJMD  tahun  2014-2019  dan  dijabarkan  lagi  pada  Rencana  Strategis  SKPD tahun  2014-2019,  selanjutnya  disusun  kegiatan  tahunan  sesuai  dengan  skala prioritas yang tersusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Yang  menarik  untuk  dikaji  adalah  melihat  bagaimana  pencapaian  visi,  misi, dan program Gubernur Terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  selama  5  (tahun).  Melihat  fenomena umum  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  semenjak  era  reformasi menunjukkan  rendahnya  kemampuan  visional  pemerintahan  daerah  karena pada  umumnya  hanya  memikirkan  kesempatan  yang  ada  atau  masa jabatannya. Kebanyakan masa jabatan seorang kepala daerah  5 (lima) tahun dimanfaatkan untuk membayar hutang budi kepada sponsor atau upeti politik kepada  majikannya  dan  dua  tahun  berikutnya  untuk  mempersiapkan  biaya “serangan  fajar”  agar  LPJ  nya  dapat  diterima  oleh  DPRD  yang  bersangkutan. Pada  pelaksanaannya  RPJMD  secara  substansi  lebih  mengakomodir kepentingan politik kepala daerah terpilih dari pada kepentingan masyarakat, bahkan kasus di Provinsi Riau Kepala Daerah terpilih 2014-2019 belum genap setahun menjabat sudah terjerat kasus korupsi mengikuti jejak kepala daerah sebelumnya dengan kasus alih fungsi lahan.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 4
Provinsi  Riau  sebagai  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  posisi sangat  strategis  dalam  pembangunan  baik  dilihat  dari  kondisi  geografis, geoekonomi,  dan  geopolitik  memiliki  peluang  menjadi  kawasan  yang berperan penting dimasa yang akan datang terutama dijalur perdagangan dan ekonomi  internasional.  Oleh  sebab  itu  perlu  kecerdasan  Kepala  Daerah Provinsi Riau dalam mengidentifikasi segala potensi yang dimiliki oleh Provinsi Riau dalam memaksimalkan peran dimasa kini dan yang akan datang.
Tulisan ini melihat bagaimana akuntabilitas pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang difokuskan pada bidang kehutanan pada RPJMD 2014-2019 di Provinsi Riau.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Teori Akuntabilitas
Akuntabilitas  tidak  pernah  digunakan  dalam  bahasa  Inggris  secara  sempit, tetapi  dikaitkan  dengan  berbagai  istilah  dan  ungkapan,  seperti  keterbukaan (openness), transparansi (transparency), aksebilitas (accessibility), dan “berhubungan  kembali  dengan  publik ”(reconnecting  with  the  public) dengan penggunaanya  mulai  abad  ke  13  (Melvin  Dubnick,  1998:68).  Konsep memberikan  pertanggung  jawaban  memiliki  sejarah  panjang  dalam pencatatan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan  dan  sistem pertanggung  jawban  yang  peratama  kali  dikembangkan  di  Babylon  (Edwin J.Urch, 1929:437).
Akuntabilitas  adalah  sebuah  konsep  etika  yang  dekat  dengan  administrasi publik  pemerintahan  (lembaga  eksekutif  pemerintah,  lembaga  legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif/kehakiman) yang mempunyai beberapa arti, antara  lain  hal  ini  sering  digunakan  secara  sinonim  dengan  konsep-konsep seperti  yang  dapat  dipertangggung  jawabkan (responsibility) ,  yang  dapat
dipertanyakan (answerability) ,  yang  dapat  dipersalahkan (blameworthiness), dan  yang  mempunyai  ketidak  bebasan (liability), termasuk  istilah  lain  yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan. Hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat  diskusi  yang  terkait  dengan  tingkat  problemabilitas  di  sektor publik,  perusahaan  nirlaba,  yayasan  dan  perusahaan-perusahaan  (Clarence A.Dykstra, 1939:1-25).
Ndraha menjelaskan tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai, dan mata  rantai  terpenting,  yang  menghubungkan  perintah,  janji  ( commitment ), dan  status,  dengan  percaya  dalam  hubungan  pemerintahan.  Ndraha menjelasakan  ada  dua  sumber  utama  teoritik  tentang  tanggung  jawab,  di sektor publik dan sektor privat :
a) Herbert  J.Spiro.  Judul  “ Responsibility  in  Goverment:  Theory  and Practice ” (1969)
b) Archie  B.Carroll.  Judul” Managing  Corporate  Social  Responsibility ” (1977).
Menurut  Spiro, responsibility dapat  diartikan  sebagai accountability (perhitungan),  sebagai obligation (kewajiban),  dan  sebagai cause (penggerak).
a. Accuontability, menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan  kepadanya,  menurut  cara,  alat,  dan  tingkat  pencapaian sasaran  yang  telah  ditetapkan,  terlepas,  dipaksa,  harus,  atau  karena tiada pilihan, dan dalam pada itu harus menerima risikonya.
b. Obligativeness atau obligedness ,  menunjukkan  sejauh  mana  seorang pelaku  pemerintahan  menepati,  menunaikan,  dan  memenuhi  janji (pledge,  commitment,  sense  of  duty,  lahir  dari  kesepakatan)  nya
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
(kepada Tuhan, alam, masyarakat, dan dirinya sendiri) pada suatu saat, sedia  menunaikan  kewajiban-kewajiban  yang  lahir  atau  akibat  dari status  (kedudukan,posisi)  sebagai  pemerintah,  dan  sejauh  mana  ia bersedia memikul sanksi, dampak atau resikonya.
c. Causativeness,  menunjukkan  sejauh  mana  tingkat  kepedulian  yang menggerakkan  seorang  pelaku  pemerintahan,  terlepas  dari  (tinggi- rendah)  statusnya  atau  jabatannya,  untuk  bertindak  atas  inisiatif sendiri  (Freies  Ermessen,  discretion)  berdasarkan  pilihan-bebas  (free- will)  dalam  menghadapi  suatu  masalah  atau  perubahan,  dan  siap menanggung segala risiko dari akibatnya.
Dalam  peran  kepemimpinan,  akuntabilitas  dapat  merupakan  pengetahuan dan  adanya  pertanggung  jawaban  terhadap  setiap  tindakan,  produk, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik yang mencakup  suatu  kewajiban  untuk  melaporkan,  menjelaskan,  dan  dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.
Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tatakelola pemerintahan, sebenarnya  agak  terlalu luar  untuk dapat  didefinisikan,  tetapi dalam  amatan Schedler  (1999,  13-28),  hal  ini  sering  dapat  digambarkan  sebagi  hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antara individu, kelompok  sebagai  sebuah  peranggungjawaban  kepentingan  merupakan sebuah  kewajiban  untuk  memberitahukan  menjelasakan  terhadap  tiap-tiap tindakan  dan  keputusannya  agar  dapat  disetujui  maupun  ditolak  atau  dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan (Andreas Schedler, 1999:13-28).
Komponen  atau  pun  prinsip  yang  melandasi  tata  pemerintahan  yang  baik (good  governance) sangat  bervariasi  dari  satu  institusi  ke  institusi  yang  lain, dari sati pakar ke pakar yang lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip
yang  dianggap  sebagai  prinsip-prinsip  utama  yang  melandasi  good governance, yaitu:
(1)Akuntabilitas,  (2)  Transparansi,  dan  (3)  Partisipasi  Masyarakat. Ketiga  prinsip  terbut  tidaklah  dapat  berjalan  sendiri-sendiri.  Ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip lainnya, dan ketiganya  adalah  instrumen  yang  diperlukan  untuk  mencapai manajemen publik yang nbaik. Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini (Asian Development Bank, 1999).
Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability) , dan (2) konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang bemula dari  responsibilitas)  adalah  berhubungan  dengan  tuntutan  bagi  para  aparat untuk  menjawab  secara  periodik  setiap  pertanyaan-pertanyaan  yang berhubungan  dengan  bagaimana  mereka  menggunakan  wewenang  mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.
Miriam  budiardjo  (1998,  107-120)  mendefinisikan  akuntabilitas  sebagai “pertanggung  jawaban  pihak  yang  diberi  mandat  untuk  memerintah  kepada mereka  yang  memberi  mandat  itu”.  Akuntabilitas  bermakna  pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai  lembaga  pemerintahan,  sehingga  mengurangi  penumpukan kekuasaan  sekaligus  menciptakan  kondisi  saling  mengawasi (checks  and balancers  system). Lembaga  pemerintahan  yang  dimaksud  eksekutif (presiden,  wakil  presiden,  dan  kabinetnya),  yudikatif  (MA  dan  sistem peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR).
Dalam  bidang  poltik,  yang  juga  berhubungan  dengan  masyarakat  secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai :
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 8
Mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun  monoloyalitas  secara  sistematis,  serta  ada  defenisi  dan penanganan yang jelas tehadap pelanggaran  kekuasaan dibawah rule of  law .  Sedangkan  public  accountability  didefiniskan  sebagai  adanya pembatasan  tugas  yang  jelas  dan  efesien.  Akuntabilitas  publik  adalah prinsip  yang  menjamin  bahwa  setiap  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  terbuka  oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan (Bappenas  & Depdagri, 2002:19)
Prinsip  akuntabilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menujukkan  seberapa  besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.
Beberapa  definisi  tentang  akuntabilitas,  juga  disampaikan  Sjahruddin  Rasul, J.B.Ghartey,  dan  Ledvina  V.  Caniro  (dalam  Oktiarti,  2007:3-6).  Sjahruddin Rasul  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  didefinisikan  secara  sempit  sebagai kemampuan  untuk  memberikan  jawaban  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi atas  tindakan  “seseorang”  dan  “sekelompok  orang”  terhadap  masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seorang”  tersebut  adalah  pimpinan  instansi  pemerintah  sebagai  penerima amanat  yang  harus  memberikan  pertanggung  jawaban  atas  pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.
Pada  prinsipnya,  akuntabilitas  ditujukan  untuk  mencari  jawaban  atas pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  stewardship,  yaitu,  apa,  mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggung jawaban harus dilaksanakan,  di  mana  akuntabilitas  merupakan  suatu  evolusi  kegiatan- kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  seorang  seorang  petugas,  baik  yang  masih
berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya.  Setiap  orang    harus  benar-benar  menyadari  bahwa  setiap tindakannya  bukan  hanya  memberi  pengaruh  pada  dirinya  sendiri,  tetapi  ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintaha harus memperhatikan lingkungannya.
Dari  prespektif  publik,  akuntabilitas  selain  mencakup  aspek  legal,  dalam tindakan-tindakan administratif, juga mencakup aspek lainnya, yaitu perilaku organisasional  dan  profesional,  elemen  politik  dan  moral.  Dengan  demikian, Jabbra  merumuskan  akuntabilitas  sebagi  : Public  service  accountability involves the method by which public agency or public officials fulfills its duties and obligation, and the process by which that agency or the public official is required to account for such actions (Joseph G Jabbra, 1989:72).
Suatu  pemerintahan  yang accountable memiliki  ciri  yang  mendasar,  yaitu pemerintahan  yang  dibangun  berdasarkan  keinginan  rakyat,  memiliki  sifat memihak dalam suatu hal yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Dengan demikian pemerintah  akan  sangat  mempertanggung  jawabkan  hasil-hasil  pelaksanaan dari kebijakan yang telah dilakukan kepada rakyatnya.
Suatu kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan harus menyerap aspirasi rakyat,  kemudian  merumuskannya  dan  menetapkannya  dalam  suatu  sikap yang ajeg dan konsisten dilandasi aspirasi masyarakat. Implementasinya harus dikawal  oleh  ketentuan-ketantuan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku sesuai dengan amanat rakyat. Pada girilannya, pemerintah akan memberikan outcome atau  hasil-hasilnya  yang  dpat  dipertanggung  jawabkan  kepada rakyatnya.
Dalam  suatu  sistem  pemerintahan  yang demokratis  dan  aspiratif  akan  rejadi suatu  titik  keseimbangan  dalam  menjalankan  kebijakan.  Candler  dan  Plano
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
(1982:107)  mengartikan  bahwa  accountabilities  “refer  to  the  institution  of check and balances in an administrative system”. Sedangkan Nisjar (1997:19) menegaskan    bahwa  accountabilities  merupakan  kewajiban  bagi  aparatur pemerintahan  bertindak  selaku  penanggunggugat  atas  segala  tindakan  dan kebijakan yang ditetapkannya.
Islamy  (1998:16)  menyebutkan  bahwa  :  Accoutable  denial  manakala  denial secara  objektif  oleh  orang  (masyarakat  atau  melalui  wakilnya),  dapat mempertanggung  jawabkan  segala  macam  perbuatan  sikap  dan  sepak terjangnya  kepada  pihak  mana  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  dimiliki  itu berasal.
Islamy  (1998:15)  juga  mengartikan  bahwa  tujuan  accontabilities  adalah menjelaskan  bagaimana pertanggung  jawaban  hendak dilaksanakan,  metode apa  yang  dipakai  untuk  melaksanakan  tugas,  bagaimana  realitas pelaksanaannya  dan  apa  dampaknya.  Dengan  adanya  penjelasan  secara transparan  dan  terbuka, masyatakat  (publik)  menjadi  tahu  tentang  apa  yang telah  dilakukan  birokrasi  publik,  berapa  besarnya  anggaran  yang  digunakan dan bagaiman hasil tindakannya.
Mekanisme  penyampaian  penjelasan  pertanggung  jawaban  adalah  suatu  hal yang harus dipatuhi dalam hal hubungan antar kelembagaan negara, sehingga dapat  secara  jelas  rakyat  mencemati  substansi  maupun  prosedural  yang ditempuh dalam upaya mendudukkan pertanggungjawaban kebijakan.
Dalam hal ini Lembaga Negara, (2000:23), mengartikan bahwa :
Accountability dapat disimpulkan sebagai kewajiban seorang atau unit organisasi  untuk  mempertanggung  jawabkan  pengelolaan  dan pengendalian sampai kepada pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.
Akuntabilitas publik mengehendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan (transparency) dan  terbuka (openness). Permasalahan  dalam melaksanakan accountabilities menurut Peter`s:
The  problem  of  accountability  is  more  acute  in  public  agencies  not because of nature of the individual employed an their lack of personal responsibility,  but  because  of  the  nature  of  the  jobs  and  the responsibility vested govenrment (1984:23).
Masalah  akuntabilitas  dalam  badan-badan  pemerintahan,  disebabkan  tidak cukupnya  pengetahuan  dan  informasi  serta  standar  pengukuran  kinerja. Ketidak mampuan birokrasi dalam mempertanggung jawabkan sikan, perilaku, dan  kebijakan  kepada  publik  dilihat  dari prespektif  tanggung  jawab  subjektif (responsible)  dan  tanggung  jawan  objectif  (accountable)  serta  responsivitas (responsiveness),  menjadi  tidak  saja  kinerja  penyelenggaraan  pemerintaha dan pelayanan publik menjadi jelek, tetapi  masyarakat (public) menjadi tidak puas  terhadap  layanan  yang  diberikan  .  Akibat  lebih  lanjut,  masyarakat menjadi  tidak  percaya  lagi  kepada  pemerintahnya.  Jika  hl  ini  berlarut-larut, maka  dibentuknya  pemerimntahan,  kendatipun  telah  melalui  mekanisme yang legitimate, tetap tidak akan banyak artinya di mata publik.
Akuntabilitas  juga  dapat  berarti  sebagi  perwujudan  pertanggung  jawaban seoerang  atau  unit  organisasi,  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini  merupakan  saran  pendukung  yang  diberikan  kepada  serang  atau  unit organisasi  dalam  rangka  memperlancar  pelaksanaan  tugas  yang  telah dibebankan  kepadanya.  Wujud  dari  seumber  daya  tersebut  pada  umumnya
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
berupa  sumber  daya  manusia,  dana,  sarana  prasarana,  dan  metode  kerja. Sedangkan  pengertian  sumber  daya  dalam  konteks  negara  dapat  berupa aparatur  pemerintah,  sumber  daya  alam  peralatan,  uang,  dan  kekuasaan hukum dan politik.
Akuntabilitas  juga  dapat  diuraikan  sebagai  kewajiban  untuk  menjawab  dan menjelaskan  kinerja  dari  tindakan  seorang  atau  badan  kepada  pihak-pihak yang  memiliki  hak  untuk  meminta  jawaban  atau  keterangan dari  orang  atau badan  yang  telah  diberikan  wewenang  untuk  mengelola  sumber  daya tertentu.  Dalam  konteks  ini,  pengertian  akuntabilitas  dilihat  dari  sudut pandang pengendalian dan tolok ukut pengeukuran kinerja.
Dari  berbagi  pendefinisian  yang  dilakukan,  secara  garis  besar  dapat disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  berhubungan  dengan  kewajiban  dari instutusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat  kebijakan  maupun  melakukan  aksi  yang  sesuai  dengan  nilai  yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.
Akuntabilitas  publik  menuntut  adanya  pembatasan  tugas  yang  jelas  dan efesien dari para aparat birokrasi.
Dikarenakan  pemerintah  bertanggung  gugat,  baik  sari  segi  penggunaan kuangan  maupun  sumber  daya  publik  dan  juga  akan  hasil,  akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik baik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.
Dari  berbagai  akuntabilitas,  kesimpulan  hampir  senada  menyatakan  bahwa akuntabilitas  merupakan  perwujudan  kewajiban  seseorang  atau  unit organisasi  untuk  mempertanggung  jawabkan  pengelolaan  sumber  daya  dan pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
Hal-hal  yang  telah  dijelaskan  itu  merupakan  peristilahan-peristilahan  untuk menjelaskan  pengertian  akuntabilitas  dari  berbagi  sudut  pandang.  Menurut Sirajudin  H  Saleh  dan  rekan,  akuntabilitas  sebenarnya  merupakan  sisi  sikap dan  watak  kehidupan  manusia  yang  meliputi:  akuntabilitas  internal  dan eksternal.
Dari  sisi  internal  seseorang,  akuntabilitas  merupakan  pertanggung  jawaban orang  tersunt  kepada  Tuhannya.  Akuntabilitas  yang  demikian  ini  meliputi pertanggung jawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang  hanya  diketahui  dan  dipahami  oleh  dia  sendiri.  Oleh  karena  itu, akuntabilitas internal ini disebut juga sebagi akuntabilitas spiritual.
Ledivina  V.  Carino  (dalam  Oktiarti,  2007:5)  mengatakan  bahwa  dengan disadarinya akuntabilitas spiritualini, maka pengertian accountable atau tidak seorang  bukan hanya  dikarenakan  dia  tidak  sensitif  terhadap  lingkungannya, tetapi lebih jauh daripada itu, yakni seperti adanya perasaan malu pada warna kulitnya,  tidak  bangga  menjadi  bagian  dari  suatu  bangsa,  kurang  nasionalis, dan sebaginnya. Akuntabilitas yang satu ini sangat sulit untuk diukur, karena tidak  adanya  indikator  yang  jelas dan diterima  oleh  semua  orang  serta  tidak ada  yang  melakukan  pengecekan,  pengevaluasian,  dan  pemantauan,  baik sejak  tahap  proses  sampai  dengan  tahap  pertanggung  jawaban  kegiatan  itu sendiri.  Semua  tindakan  akuntabilitas  spiritual  didasarkan  pada  hubungan seseorang  tersbut  dengan  Tuhan.  Namun,  apabila  benar-benar  dilaksanakan dengan penuh iman dan takwa, kesadaran akan akuntabilitas spiritual ini akan memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar    pada  pencapaian  kinerja  orang tersebut.  Itulah  sebabnya  mengapa  seorang  dapat  menjelaskan  pekerjaan dengan hasil yang berbeda dari pada orang lain,atau mengapa suatu institusi
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
dengan institusi yang lainnya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang sama.
Akuntabilitas  eksternal  seorang  adalah  akuntabilitas  orang  tersebut  kepada lingkungannya,  baik  lingkungan  formal  (atasan  bawahan)  maupun masyarakat.  Kegagalan  seseorang  untuk  memenuhi  akuntabilitas  eksternal mengakibatkan  pemborosan  sumber  dana  dan  sumber-sumber  daya  yang lain, penyimpangan kewenangan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya.
Akuntabilitas  eksternal  lebih  mudah  diukur  mengingat  norma  dan  standard yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian dari pihak eksternal sudah  ada  dalam  mekanisme  yang  terbentuk  dalam  suatu  sistem  dan prosedur kerja.
Akuntabilitas  eksternal,  baik  di  dalam  organsasi  maupun  di  luar  organisasi, merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks akuntabilitas.
Akuntabilitas eksternal terdiri atas (Oktiarti: 2007:6) :
1. Akuntabilitas eksternal untuk pelayanan publik pada organisasi sendiri.
Dalam  akuntabilitas  ini,  setiap  tingkatan  pada  hierarki  organisasi diwajibkan  untuk  accountable  kepada  atasannya  dan  kepada  yang mengontrol  pekerjaannya.  Untuk  itu,  diperlukan  komitmen  dari seluruh  petugas  untuk  memenuhi  kriteria  pengetahuan  dan  keahlian dalam pelaksanana tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut.
2. Akuntabilitas eksternal untuk individu dan organisasi pelayanan publik di  luar  organisasi  sendiri.  Akuntabilitas  ini  mengandung  pengertian pada  kemampuan  untuk  menjawab  setiap  pertanyaan  yang berhubungan  dengan  capain  kinerja  atas  pelaksanaan  tugas  dan wewenang.  Untuk  itu,  selaim  kebutuhan  akan  pengetahuan  dan
keahlian  seperti  yang  disebutkan  sebelumnnya,  juga  dibutuhkan komitmen untuk  melaksanakan  kebijakan  dan program-program  yang telah  dijanjikan/dipersyaratkan  sebelum  dia  memangku  jabatan tersebut.
Guy  Peter  menyebutkan  adanya  3  tipe  akuntabilitas,  yaitu  (1)  akuntabilitas keuangan  (2)  akuntabilitas  adminstratif  (3)  akuntabilitas  kebijakan  publik (B.Guy Peters, 2000:299).
Sedangkan Tjokroamidjojo membagi jenis-jenis akuntabilitas atas :
(1)Akuntabilitas  politik  dari  pemerintah  melalui  lembaga  perwakilan,
(2)  Akuntabilitas  keuangan  melalui  pelembagaan  budget  dan pengawasan  BPK,  (3)  akuntabilitas  hukum,  dalam  bentuk  aturan hukum,  reformasi  hukum  dan  pengembangan  perangkat  hukum,  dan (4)  akuntabilitas  ekonomi  (efesiensi),  dalam  bentuk  likuiditas  dan (tidak)  kepailitan  dalam  suatu  pemerintahan  yang  demokratis, tanggung  gugat  rakyat  melalui  sistem  perwakilan  (Bintoro Tjokroamidjojo, 2001:45)
Sementara  itu,  menurut  Bruce  Stone,  O.O  Dwivedi,  dan  Joseph  G.  Jabbra terdapat  8  jenis  akuntabilitas  umumnya  berkaitan  dengan  moral, adminsitratif,  politik,  manajerial,  pasar,  hukum  dan  peradilan,  hubungan dengan konsitensi dan profesional.
Akuntabilitas  publik  adalah  prisnip  yang  menjamin  bahwa  setiap  kegiatan penyelenggaraan    pemerintahan  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara terbukt  oleh  pelaku  kepada  pihak-pihak  yang  terkena  dampak  penerapan kebijakan.
Pengambilan  keputusan  di  dalam  organisasi-organisasi  publik  melibatkan banyak  pihak.  Oleh  sebab  itu,  wajar  apabila  rumusan  kebijakan  merupakan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.
Akuntabilitas diperoleh melalui :
(1) Usaha  imperatif  untuk  membuat  para  pejabat  pemerintahan  mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas dari mana mereka memperoleh kewenangan,
(2) Penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat pemerintahan serta  penetapan  mekanisme  untuk  menjamin  bahwa  standard  telah terpenuhi (Asian Development Bank, 1999: 7).
Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  hal  pencapaian  tujuan  negara  yang telah ditetapkan secara konstitusional. Dalam UUD 1945 dal ini tercantum di dalam pembukaan, yang berbunyi :
....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang....
Melindungi,  menajukan,  mencerdaskan,  dan  ikut,  adalah  empat  butir  yang merupakan tujuan tersebut melalui keputusan politik dirinci dan didefinisikan guna  menciptakan  kepastian hukum,  cara  dan  alat  mencapainya diatur  lebih lanjut  di  dalam  batang  tubuh  UUD,  aturan-aturan  penyelenggaraan  dan perintah-perintah  pelaksanaannya  secara  hierarki  sampai  pada  tingkat operasional  di  lapangan.  Pertanggung  jawabannya  pun  bertingkat  pula. Dengan  demikian,  tolok  ukur  akuntabilitas  adalah  efektivitas,  efesiensi,  dan produktivitas  pemerintahan berdasarkan  standar  yang  telah ditetapkan, baik standar  input,  standar  output,  standar  throughput,  dan  standar  outcomes, lepas  dari  persoalan,  apakah  pelaku  (aktor)  menyetujui  perintah  itu  atau  ia merasa terpaksa, dipaksa, atau tiada pilihan lain.
Accountability  (perhitungan,  laporan  pelaksanaan  tugas)  yang  disampaikan kepada  atasan  atau  pemberi  tugas  (misalnya  mandator)  oleh  bawahan  atau yang  diberi  kuasa  (misalnya  mandataris)  dalam  batasan-batasan  kekuasaan (tugas) yang diterimanya.
Perspektif  akuntabilitas  dalam  layanan  publik  Baru  berbeda  baik  dengan Administrasi  Publik  Lama  maupun  Manajemen  Publik  Baru.  Ukuran  efesiensi dan  hasil  adalah  penting,  tetapi  ia  tidak  dapat  membahas  atau  meliputi harapan  lain  yang  kita  pegang  yang  mengharuskan  adminsitrator  bertindak secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Dalam layanan publik baru, cita-cita kewarganegaraan  dan  kepentingan  publik  berada  di  titik  sentral.  (Denhardt, 2013:196).
Akuntabilitas  dalam  layanan  publik  menyarankan  suatu  rekonseptualisasi peran palayan publik sebagai pemimpin, wali, dan utusan kepentingan publik. Edward  Weber  (1999)  mengenai  model  manajemen  ekosistem  akat  rumput ( grass-roots  ecosystem  management (GREM),  yang  memperhatikan akuntabilitas  administratif,  dalam  suatu  dunia  tata  pemerintahan  yang tersentralisasi,  pembagian  kekuasaan,  proses  keputusan  kolaboratif, manajemen  berorientasi  hasil,  dan  partisipasi  warga  negara  yang  luas. (Denhardt, 2013:201).
Model GREM memperhatikan ketanggapan politis, kinerja adminsitratif, dan dimensi  normatif ketika  menilai  akuntabilitas.  Meskipun  Weber  sedang membicarakan  secara  langsung  isu  akuntabilitas  dan  ketanggapan, argumennya  juga  dapat  dipergunakan  untuk  pertanyaan  bagaimana  kita memandang  dan  mengevaluasi  kebijakan  administrasi  yang  dilakukan  dalam implementasi kebijakan. (Denhart, 2013:202).
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
Sementara  itu  pemikiran  Spiro,  Herbert  J.,  1969,  dalam  bukunya  yang RESPONSIBILITY  IN  GOVERNMENT:  Theory  and  Practice  New  Perspectives  in Political  Science ,  mengandung  substansi    jawaban  atas  pertanyaan  apa  yang harus  dipertanggung  jawabkan?  Dan  jawabannya  terkandung  dalam  defenisi Responsibility itu sendiri, menurut Spiro adalah:
a. Penggunaan wewenang yang diterima dari sumbernya
b. Sumpah jabatan (janji kepada Allah, manusia, dan diri sendiri)
c. Janji-janji  kepada  yang-diperintah  (rakyat)  melalui  pidato,  kampanye, tindakan, dan ucapan.
d. Komitmen  pribadi  atas  pilihan  bebas  menerima  jabatan  yang bersangkutan.
e. Tindakan  yang  dilakukan  atas  prakarsa  sendiri  (Freies  Ermessen, discretion)
f. Tindakan pribadi (“oknum”)
g. Warisan pejabat pendahulunya.
Jika  definisi  Spiro  digunakan,  hal  yang  harus  dipertanggung  jawabkan  bukan hanya  pelaksanaan  tugas  sebagaimana  tercantum  di  dalam job  description atau  mandat  yang  diterima  hasil-hasilnya,  tetapi  juga  kegagalan,  faktor- faktornya, dan atau dampak negatifnya di dalam masyarakat. Laporan dibuat tidak Asal Bapak Senang (ABS), melainkan  laporan apa adanya termasuk baik dan buruknya (Ndraha, 2003:118).

## 2. Pemerintahan Visioner (Visionary Governance)
Nilai-nilai  semakin  lama  semakin  langka.  Sementara  itu,  penggunaan  nilai semakin lama semakin meningkar. Masa depan semakin buram, bertirai, dan tidak  menentu.  Kemampuan  untuk  memandang  sesuatu  di  depan  juga semakin  terbatas.  Dalam  hal  itu,  pemerintahan  sebagai  visi  adalah  proses penglihatan apa yang akan terjadi dan dapat terjadi di masa depan (the actor
power of anticipating that which will or may come to be) . Semakin jauh mata bisa memandang, semakin baik. (Ndaha dalam Labolo, dkk. 2008:271).
Pemerintahan yang mampu memandang jauh ke depan disebut pemerintahan visioner (visionary  governance) ,  pemerintah  yang  memiliki  visi.  Pemerintah yang  visioner  memiliki  kemampuan  nabiah (revelatory,  prophetic), kualitas seorang  nabi.  Apakah  kualitas  seorang  dukun,  penembak,  peramal,  astrolog, atau  paranormal  dapat  dikategorikan  sebagai  kualitas  visioner,  itu  soal  lain. Visi  (vision)  berarti the  act  or  power  of  sensing  with  the  eyes. Sudah  tentu, eyes  disini  bukan  hanya  mata  kepala  tetapi  lebih  sebagai  kata  hati,  indra keenam, ilham, wahyu, dan sebangsanya. Dalam hal ini, pemerintahan adalah kemampuan  mengindra  hal-hal  yang  tersembunyi  bagi  orang  lain  tetapi benderang  buat  seorang  aktor  pemerintahan  tulen,  menembus  waktu  dan masa. (Ndraha dalam Labolo, dkk. 2009:271).
Dimensi  utama  sebuah  visi  adalah  waktu  dalam  semua  artinya  (chronos, kairos,  duration,  tempus,  dsb).  Konsep  “depan”,  atau  future,  berjangka.  Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Biasanya jangka-jangka itu dilihat  dari  kacamata  seorang  ditandai  dengan  (1)  kesempatan  (mumpung) yang  sedang  terbuka,  (2)  masa  jabatan,  (3)  masa  kerja,  (4)  generasi  yang sedang  berjalan,  dan  (5)  benerasi  yang  akan  datang.  Gambar  1  berikut  ini menunjukkan tingkat kemampuan visional suatu pemerintahan. Kemampuan visional  suatu  pemerintahan  rendah  jika  ia  hanya  memikirkan  kesempatan yang  ada  atau  masa  jabatannya,  apa  pun  alasannya.  Berbagai  faktor menyebabkan  kelemahan  visional.  Masa  jabatan  seorang  bupati  5  (lima) tahun. Jika ia direktur atau dipromosikan melalui politik-uang maka tiga tahun masa  jabatannya  habis  untuk  membayar  hutang  budi  kepada  sponsor  atau upeti-politik  kepada  majikannya  dan  dua  tahun  berikutnya  untuk mempersiapkan biaya “serangan fajar” agar LPJ-nya dapat diterima oleh DPRD yang  bersangkutan.  Kapan  in  memikirkan  sumpahnya  tatkala  dilantik  dulu,
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
konon  pula  nasib  generasi  mendatang?  F-n-P  tes  atau  seleksi  apa  pun  tidak ada  gunanya  jika  sistem partisanship,  sponsorship ,  kepentingan  kekuasaan, dan  utang  politik  tersebut  tetap  menjiwai recruitment calon  dan  promosi jabatan  seperti  sekarang.  Kemapuna  visioner (visionariness) menunjukkan sejah mana suatu pemerintahan melihat jauh ke depan.
(1)
(2) (3) (4) (5)
Keterangan : Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
Gambar : Visionariness
Membangun  visi  berarti  membangun  kemampuan  untuk  memandang  jauh kedepan.  Di  zaman  dahulu  terdapat  anggpan  bahwa  hanya  orang  tertentu (kekasih dewata) yang memiliki wakyu kerato, atua kemampuan profetik yang mempunyai  visi.  Sekarang  visi  dapat  dibangun  melalui  sinergi  berbagai keahlian  dalam  sebuah  panel  (team)  multidisiplin  yang  mencakup  semua aspek  masalah  penelitian.  Melaliu  panel  itu  terbentuklah  visi  bersama  yang kuat.
Pemerintah  sebagai  visi  adalah  proses  penglihatan  apa  yang  bakal  (akan) terjadi di masa depan (the actor power of anticipating that which will or may come  to  be). Semakin  jauh  mata  bisa  memandang,  semakin  baik. Pemerintahan yang mampu memandang jauh ke depan disebut pemerintahan visoner (visionary  governance) ,  pemerintahan  yang  memiliki  visi.  (Ndraha
dalam  Labolo,dkk,  2008:271).  Membangun  pemerintahan  yang  visioner adalah  membangun  pemerintahan  yang  mampu  memandang  jauh  kedepan, dengan  segala  kekuatan,  kelemahan  yang  dimiliki  dan  segala  peluang  dan ancaman yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam  rangka  Implementasi  Good  Governance,  Instansi  Pemerintah  yang memberikan  pelayanan  publik  juga  dituntut  untuk  menjalankan  manajemen stratejik.    Menurut UNDP ada  9  (sembilan)  karakteristik  Good  Governance yaitu : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, keefektifan dan efisiensi, akuntabilitas, dan Visi stratejik.  Dalam  hal  ini, visi  stratejik menjadi  bagian  yang  dianggap  penting untuk  dibahas  mengingat  masih  lemahnya  penerapan  terhadap  visi  oleh perangkat daerah yang telah disusun untuk penyelenggaraan pemerintahan di di daerah baik dari aspek pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.

## 3. Kepemimpinan Visioner
Menurut  Hesselbein  et.al  (1997:74),  kepemimpinan  sejati  hanya  bisa didefinisikan    secara  berarti  dalam  sebuah  konteks  sosial;  yaitu,  visi  yang punya  makna  secara  sosial  dan  nilai  kepemimpinan  lainnya  harus  dibangun atas  standar  yang  menguntungkan  masyarakat.  Standar  yang  dimaksud  bisa jadi  melekat  pada bagaimana  pemimpin itu  berbuat.  Karena  itu,  Kouzes  and Posner (2007:16) mengatakan ;
Leaders`  deeds  are  far  more  important  than  their  words  when  one wants to determine how serious leaders really are about what they say. Words and deeds must be consistent. Exemplary leaders go first. They go first by setting the example through daily actions that demonstrate they are deeply committed to their beliefs.

## 22
Membangun  visi  bersama  ini penting  sekali  sebagaimana dikemukakan   oleh Kouzes and Posner (2007:16) berikut:
When  people  described  to  us  their  personal-best  leadership experiences, they told of times when they imagined an exciting, highly attractive future for their organization. They had visions and dreams of what  could  be.  They  had  absolute  and  total  personal  belief  in  those dreams,  and  they  were  confident  in  their  abilities  to  make extraordinary  things  happen.  Every  organization,  every  social movement, begins whit a dream. The dream or vision is the force that invents the future. Leaders inspire a shared vision.
Kouzes  and  Posner  mengatakan  bahwa  setiap  organisasi  bahwa  setip organisasi,  setiap  gerakan,  sosial,  dimulai  dengan  mimpi.  Mimpin  atau  visi adalah kekuatan yang menciptakan masa depan. Karena itu pemimpin harus menginspirasi  visi  bersama.  Namun  demikian,  Hesselbein  et  al.  (1997:74), mengatakan :
Tidak  semua  visi  kepemimpinan  sama  nilainya.  Beberapa  ada  yang lebih  penting  dan  secara  sosial  signifikan  dibandingkan  yang  lain. Kepemimpinan  sejati  harus  mengarah  pada  perubahan  yang  bisa mengantar  ke  perbaikan  sosial.  Jelaslah,  kepemimpinan  sejati  tidak boleh  mendukung  visi  proses  yang  menumbuhkan  ketidak  adilan sosial.
Karena  itu,  menurut  Kounzes  dan  Posner  (2007:17),  “ Leaders  have  to  enlist other in a common vision ”. Kounzes dan Posner juga mengatakan :
To  enlist  people  in  a  vision,  leaders  must  know  their  constituents  and speak  their  language.  People  must  believe  that  leaders  understand their needs and have their interests at heart. Leadership is a dialogue,
not  a  monologue.  To  enlist  support,  leaders  must  have  intimate knowledge of people`s dreams, hopes, aspirations, visions, and values.
Ada beberapa hal yang menarik dari pandangan kouzes and Posner. Pertama, pemimpin  harus  memahami  konstituennya  dan  harus  pandai  berbicara dengan bahasa yang dimengerti konstituen. Kedua, dengan pemahaman dan kepandaian itu, pemimpin harus pila memahami kebutuhan dan kepentingan konstituen,  dan  untuk  itu  kepemininan  hendaknya  dipandan  sebagao  suatu dialog,  bukan  monolog.  Untuk  itu,  seorang  pemimpin  harus  memiliki pengetahuan  yang  mendalam  tentang  harapan,  aspirasi,  visi  dan  nilia-nilai orang  yang  dipimpinnya.  Karena  itu,  seorang  pemimpun  harus  memiliki  visi yang  jelas  dan  kemudian  mengaktualisasikan  visi  tersebut  menjadi  visi bersama. Dengan demikian visi kepemimpinan akan terbentuk menjadi suatu komitmen  dan  disain  kebersamaan  dalam  mengaktualisasikan  harapan  dan cita-cita bersama.
Dengan  memandang  betapa  pentingnya  visi  bagi  seorang  pemimpin,  dan dengan  visi  tersebut  kemudian  diaktualisasikan  visi  kepemimpinan,  maka pertanyaan  yang  timbul  adalah  “visi  itu  apa?”,  dan  “apa  gunanya  visi?”. Mengacu pada pertanyaan seperti ini, Nanus (1992:8) mengatakan :
Quite simply, a vision is a realistic, creadible, attractive future for your organization. It is your articulation of a destination toward which your organization  should  aim,  a  future  that  in  important  ways  is  better, more  successful,  or  more  desirable  for  your  organization  that  is  the present.  The  constitution,  for  example,  is  a  written  description  of  the founding fathers` vision for the United States, setiting a clear diresction and defining values but not specifying how to get there.
Sebuah  visi  adalah  gambaran  masa  depan  yang  menarik  organisasi  untuk mewujudkannya. Visi adalah artikualsi pemimpin dalam menentukan arah dan
tujuan  organisasi  yang  dipimpinnya.  Visi  adalah  menggambarkan  masa  depa yang lebih baik dari sekarang. Karena itu, Nanus (1992:8) mengatakan :
Vision always deals  with the future. Indeed, vision is where tomorrow begins, for it expresses what you and other who share the vision will be working hard to create. Since most people don`t take the time to think systematically about the future, those who do base their strategies and actions on the visions – have inordinate power to shape the future.
Menurut Nanus, visi selalu berurusan dengan masa depan, visi menunjukkan apa  yang  harus  kita  lakukan  untuk  mewujudkannya.  Visi  memiliki  kekuatan yang  kuat  untuk  membentuk  masa  depan.  Dengan  visi  itulah  kemudian dirancang  misi  serta  tujuan  dan  sasaran  organisasi.  Pencapaian  misi  serta tujuan  dan  sasran  tersebur  dilakukan  dengan  cara  mengimplementasikan berbagai  kebijakan  dan  program  aksi  yang  terarah  untuk  mewujudkan  visi tersebut.  Dengan  visi  itulah  seorang  pemimpin  mewujudkan  kepemimpinan visioner  diantara  ia  dan  seluruh  orang  yang  dipimpinnya.  Dalam  konteks  ini, Nanus (1992:9) mengatakan:
Vision  plays  an  important  role  not  only  in  the  start-up  phase  of  an organization but throughout the organization`s entire life cycle. Vision is a signpost pointing the way for all who need to understand what the organization is and where it intends to go.
Menurut Nanus, visi memainkan peran penting tidak hanya dalam tahap start- up  organisasi  tetapi  di  seluruh  siklus  hidup  organisasi.  Visi  adalah  sebuah rambu  yang  menunjukkan  jalan  bagi  semua  orang  untuk  memahami organisasi  dan  kemana  organisasi  diarahkan.  Karena  itu,  Nanus  (1992:10) mengatakan bahwa “if managers are know for theri skills in solving problems, then leaders are know for being masters in designing and building institutions; they are the architecs of the organization`s future”.
Pemimpin  visioner  setidaknya  harus  memiliki  tiga  komptensi  kunci sebagaimana dikemukakan oleh Nanus (1992:141), yaitu ;
1. Communication .  Seorang  pemimpin  visioner  harus  memiliki kemampuan untuk  berkomunikasi  secara  efektif  dengan  manajer  dan karyawan  lainnya  dalam  organsiasi.  Hal  ini  membutuhkan  pemimpin untuk mengasilkan  “ guidance, encouragement, and motivation.”
2. Networking .  Seorang  pemimpin  visioner  harus  menginvestasikan banyak waktu dalam membangun jaringan dengan orang di dalam dan di  luar  organisasi  untuk  membina  kepercayaan (trust) dan  konsensus terhadap visi.
3. Personifying  the  Vision. Seorang  pemimpin  visioner  harus  mampu mempersonifikasi  visinya  dalam  arti  segala  tindakan  dan  perilakunya harus konsisten dengan visi.
Brown  (1995)  mengajukan  9  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  pemimpin visioner, yaitu :
1. Visualizing. Pemimpin  visioner  mempunyai  gambaran  yang  jelas tentang apa yang hendak dicapai dan mempunyai gambaran yang jelas kapan hal ituakan dapat dicapai.
2. Futuristic  Thinking. Pemimpin  visioner  tidak  hanya  memikirkan  di mana posisi bisnis pada saat ini, tetapi lebih memikirkan di mana posisi yang diinginkan pada masa yang akan datang.
3. Proactive  Planning. Pemimpin  visioner  menetapkan  sasaran  dan strategi  yang  spesifik  untuk  mencapai  sasaran  tersebut.  Pemimpin visioner  mampu  mengantisipasi  atau  mempertimbangkan  rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat untuk menanggulangi rintangan itu.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
26
4. Creative  Thinking. Dalam  menghadapi  tantangan  pemimpin  visioner berusaha  mencari  alternatif  jalan  keluar  yang  baru  dengan memperhatikan  isu,  peluang  dan  masalah.  Pemimpin  visioner  akan berkata “if it ain`t broke, BREAK IT”
5. Taking  Risks. Pemimpin  visioner  berani  mengambil  resiko,  dan menanggapi kegagalan sebagai peluang bukan kemunduran.
6. Process  alignment. Pemimpin  visioner  mengetahui  bagaiman  cara menghubungkan  sasaran  dirinya  dengan  sasaran  organisasi.  Ia  dapat dengan segera menselaraskan tugas dan pekerjaan setiap departemen pada seluruh organisasi.
7. Coalition Building. Pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka mencapai  sasaran  dirinya,  dia  harus  menciptakan  hubungan  yang harmonis  baik  ke  dalam  maupun  ke  luar  organisasi.  Dia  aktif  mencari peluang  untuk  bekerjasama  dengan  berbagai  macam  individu, departement dan golongan tertentu.
8. Continuous  Learning. Pemimpin  visioner  harus  mampun  dengan teratur  mengambil  bagian  dalam  pelatihan  dan  berbagai  jenis pengembaliannya,  baik  di  dalam  pelatihan  dan  berbagai  jenis pengembangan  lainnya,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  organisasi. Pemimpin  visioner  mempu  menguji  setiap  interaksi,  negatif  atau positif,  sehingga  mampu  mempelajari  situasi.  Pemimpin  visioner mampu  mengejar  peluang  untuk  bekerjasama  dan  mengambil  bagian dalam  proyek  yang  dapat  memperluas  pengetahuan,  memberikan tantangan berpikir dan mengembangkan imajinasi.
Embracing Change. Pemimpin visioner mengetahun bahwa perubahan adalah suatu  bagian  yang  penting  bagi  pertumbuhan  dan  pengembangan.  Ketika ditemukan perubahan yang tidak diinginkan  atau tidak diantisipasi, pemimpin
visioner dengan aktif menyelidiki jalan yang dapat memberikan manfaat pada perubahan tersebut.

## PEMBAHASAN
Pemerintah  Provinsi  Riau  telah  menysusun  Visi  Riau  yang  disahkan  dengan Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi  Riau  Nomor  36  tahun  2001  tentang  Pola Dasar  Pembangunan  Daerah  Provinsi,  yakni “ Terwujudnya  Provinsi  Riau Sebagai  Pusat  Perekonomian  Dan  Kebudayaan  Melayu  Dalam  Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Bathin, Di Asia Tenggara Tahun 2020”.
Selanjutnya  dengan  mempertimbangkan  komitmen  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  tentang  pembangunan  jangka  panjang  daerah,  potensi, permasalahan  dan  tantangan  pembangunan  yang  dihadapi  serta  isu-isu stategis,  maka  dirumuskanlah  visi  pembangunan  jangka  menengah  daerah Provinsi  Riau  tahun  2014-2019,  sebagai  visi  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala Daerah  terpilih,    yaitu “Terwujudnya  Provinsi  Riau  yang  maju,  masyarakat sejahtera  dan  berdaya  saing  tinggi,  menurunkan  kemiskinan,  tersedianya lapangan  kerja  serta  pemantapan  aparatur”. Berdasarkan  penjelasan  yang tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan  Daerah  Jangka  Menengah  Daerah (RPMJD)  Provinsi  Riau  2014-2019  menjelaskan  pencapaian  yang  ingin diwujudkan  melalui  pokok-pokok  visi  diatas  adalah  adanya  keseimbangan antara  kesejahteraan  masyarakat  dan  pembangunan  ekonomi  melalui pelayanan  dasar  yang  berkualitas,  infrastruktur  yang  memadai  serta pembangunan berkelanjutan dengan aparatur yang handal.
Dalam  rangka  pencapaian  visi  yang  telah  ditetapkan dengan  memperhatikan kondisi  dan  permasalahan  yang  ada,  tantangan  ke  depan,  serta memperhitungkan  peluang  yang  dimiliki,  maka  ditetapkan  9  (sembilan)  misi
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 28
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Riau  2014-2019, sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembangunan infrastuktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkan  kemiskinan
5. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya
6. Pembangunan  masyarakat  yang  berbudaya  melayu,  beriman  dan bertaqwa serta pemantapan kehidupan politik.
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup serta pariwisata
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.
Dari  9  (sembilan)  Misi  Pembangunan  Jangka  Menengah  Provinsi  Riau  tahun 2014-2019 tersebut, urusan bidang kehutanan utamanya termasuk dalam misi ke  8  (delapan)  yaitu  “ meningkatkan  perlindungan  dan  pengendalian leingkungan  hidup  serta  pariwisata ”  sesuai  dengan  Rancana  Strategis  Dinas Kehutanan  Provinsi  Riau,  namun  demikian  dalam  rangka  mensukseskan  Visi Gubernur Riau terpilih, berdasarkan Rencana Stretegis Dinas Kehutanan juga menjalankan  Misi  ke  4  (empat)  dan  ke  9  (sembilan),  yaitu  (4)  “ Menurunkan Kemiskinan” , (9) “ Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan ”.
Bidang  kehutanan  menjadi  kajian dalam penelitian  ini  karena  permasalahan- permasalah  dibidang  kehutanan  di  Provinsi  Riau  belum  bisa  diatasi  oleh Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau.  Selain  itu  visi  dan  misi  pembangunan kehutanan  merupakan  bagian  dari  penjabaran  operasional  visi  dan  misi Gubernur  terpilih  Provinsi  Riau.  Visi  dan  misi  ini  menunjukkan  arah pembangunan kehutanan yang mencerminkan upaya pengembangan potensi
hutan maupun penanganan permasalahan pembangunan kehutanan sehingga mampu  meningkatkan  fungsi  hutan  dan  menguatkan  posisi  strategi  Provinsi Riau.
Dalam upaya mewujudkan Misi kedelapan, yaitu “meningkatkan perlindungan dan  pengendalian  lingkungan  hidup  serta  pariwisata ”,  Pemerintah  Provinisi Riau  sudah  merumuskan  kebijakan  pada  melaksanakan  pemulihan  dan konservasi  sumber  daya  air,  hutan,  lahan,  ekosistem  pesisir  dan  laut dengan mengendalikan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan,  yang  menjadi prioritas kedelapan dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Rencana  program  untuk  tahun  2014-2019  yang  dijabarkan  pada  bidang kehutanan dalam rencana strategis Dinas Kehutanan adalah :
1. Program  Peningkatan  Kapasitas  Kelembagaan  Usaha  Masyarakat Sekitar Hutan.
2. Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan
3. Program Rehabilitas Hutan dan lahan serta Perhutanan Sosial
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
6. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
7. Program Perencanaan dan Pengembangan Baton
8. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
9. Program Pengembangan Data dan Informasi
10. Program pemanfaatan Kawasan Baton Industri
11. Program  Optimalisasi  Peran  Badan  Usaha  Bidang  Kehutanan  Dalam Pembangunan.
Sementara  itu,  arah  kebijakan  kewilayahan  selama  5  (lima)  tahun  sesuai dengan  RPJMD  Provinsi  Riau  tahun  2014-2015,  yang  terkait  dengan  bidang kehutanan  adalah  kawasan  kritis,  kawasan  rawan  bencana,  dan  kawasan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
perbatasan.  Dari 3 arah kebijakan kewilayahan bidang kehutanan di Provinsi Riau  tersebut  sampai  pada  arah  kebijakan  tahun  kedua  yaitu  2015  masih terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan  sebagai berikut :
a) Kawasan Kritis
Kawasan-kawasan  kritis  ini  merupakan  kawasan  dengan  kondisi  fisik dan  lingkugan  yang  telah  mengalami  kerusakan  akibat  kegiatan budidaya yang tidak terkendali di lapangan. Kawasan kritis terdapat di dalam  kawasan  lindung dan  kawasan  budidaya.  Prioritas  penanganan kawasan-kawasan  kritis  perlu  dilakukan  segera  dalam  jangka  pendek dan menengah untuk menghindarkan dampak negatif lanjut yang lebih parah terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah. Kawasan-kawasan yang  termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  :  kawasan-kawasan perkebunan  yang  mengalami  interusi  air  laut  berdasarkan  data  dari Dinas  Kehutanan pada  tahun  2014  adalah  di  pantai  Timur  Kabupaten Indragiri  Hilir,  Kawasan  Bukit  Betabuh,  kawasan  sekitar  waduk  Koto Panjang,  kawasan  sekitar  sungai  Mahato  Kiri.  Selain  itu,  beberapa kawasan lindung juga terdapat titik api sebagai penyebab kabut asap, dan permasalahan penebangan kayu illegal yaitu Taman Nasional Bukit Tiga  Puluh,  SM  Kerumutan, SM  Bukit Rimbang-Bukit  Baling,  SM  Giam Siak Kecil, CA Bukit Bungkuk, SM Balai Raja dan SM Bukit Batu.

## b) Kawasan Rawan Bencana Alam
Bencana  alam  yang  potensial  mengancam  sejumlah  kawasan  di wilayah Riau adalah banjir yang terjadi hampir setiap tahun di musim penghujan. Kawasan-kawasan yang potensial mengalami banjir adalah sepanjang  sungai-sungai  besar  (Sungai  Indragiri,  Sungai  Kampar, Sungai  Siak  dan  Sungai  Rokan).  Khusus  di  Sungai  Indragiri  dan  Sungai Kampar  banjir  ini  juga  dipengaruhi  oleh  pasang  naik  air  laut  (bono)
yang  tinggi,  yang  menimbulkan  luapan  banjir  besar  pada  kawasan pertemuan  antara  air  sungai  dari  hulu  dengan  air  laut  dari  arah  hilir. Prioritas penanganan kawasan-kawasan rawan bencana banjir ini perlu dilakukan secara terus menerus dalam jangka pendek, menengah dan panjang.  Untuk  menghindarkan  berbagai  dampak  negatif  merugikan yang  bisa  timbul,  baik  berupa  harta  benda,  jiwa,  maupun  rusaknya kawasan-kawasan produksi milik masyarakat.
c) Kawasan Perbatasan
Provinsi  Riau  berbatasan  dengan  Provinsi  Sumater  Barat dan  Provinsi Sumatera Utara disebelah Barat dan dengan Provinsi Jambi di sebelah Selatan.  Di  perbatasan  wilayah  darat,  khususnya  dengan  Provinsi Sumatera  Barat  dan  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  umumnya didominasi  oleh  kawasan  berfungsi  lindung,  pengelolaan  kawasan memerlukan koordinasi dan penanganan yang bersifat lintas provinsi. Sebagai  kesatuan  ekosistem  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  utamanya pada  DAS  Indragiri  dan  DAS  Kampar,  pengelolaan  kawasan  hulu-hulu sungai  di  Provinsi  tetangga  belum  terkoordinasi  dan  tersinkronisasi dengan  baik  sehingga  berdampak  negatif  bagi  Riau  sebagai  wilayah hilir,  meskipun  telah  dilakukan  pengelolaan  yang  baik  di  kawasan- kawasan perbatasan Provinsi Riau sekalipun.
Sementara  itu  permasalahan  lain  menghambat  pencapaian  visi,  misi,  dan program  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  terpilih  Provinsi  Riau dibidang kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel  1.    Permasalahan  dan  Penghambat  Misi  dan  Program  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dibidang Kehutanan di Provinsi Riau No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih di Bidang Kehutanan (Berdasarkan Renstra Dinas Permasalahan Penghambat

## Kehutanan 2014-2019)
1 Misi 4. Menurunkan Kemiskinan
1. Program peningkatan kapasistas kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan.
2. Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Masyarakat  sekitar hutan  yang  masih miskin  dan  belum memperoleh  akses dalam mengembangkan usahanya Sulitnya akses menuju desa-desa tersebut. 2 Misi 8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pariwisata
1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan.
3. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
5. Program Perencanaan dan Pengembangan Baton.
6. Program Perencanaan dan
Pengembangan Kehutanan
7. Program Pengembangan
Data/Informasi 8. Program Pemanfaatan Kawasan Beton Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh kerusakan hutan akibat tindak pidana kehutanan, seperti illegal loging, perambahan hutan, dan pembakaran hutan. 1. Penanganan masalah  tindak pidana kehutanan masih lemah. 2. Tata batas kawasan hutan belum selesai dilaksanakan, karena RTRW
Prov. Riau baru
disahkan, sehingga sering terjadi konflik lahan dan penyerobotan lahan 3. Belum memberi akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan. 3 Misi  9.  Meningkatkan  Peran  Swasta Dalam Pembangunan 1. Program Optimalisasi Peran Badan Usaha Bidang Kehutanan Dalam Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi masih rendah, sehingga perlu mengoptimalkan peran badan usaha kehutanan dan mengembangkan dan informasi kehutanan. Belum optimalnya peran badan usaha kehutanan dalam
pembangunan dan kurangnya data dan informasi.
Permasalahan  pencapaian  misi  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah terpilih  dibidang  kehutanan  diatas  dinilai  berpengaruh  terhadap  pencapaian visi  karena  merupakan  penjabaran  operasional  visi  Kepala  Daerah  terpilih. Dan  perlu  diperhatikan  kembali  adalah  arah  kebijakan  untuk  Bidang Kehutanan  (RPJMD  2014-2019),  harus  mendukung  arah  kebijakan pembangunan  Provinsi  Riau  dengan  menagacu  RPJM  Nasional  dan  Rencana Strategis  Kementrian  Kehutanan.  Hal  ini  merupakan  tantangan  daerah khususnya  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  terpilih  untuk  mampu memaksimalkan pencapaian visi, misi, dan program yang telah disusun selama 5 (lima) tahun kedepan, termasuk dalam bidang kahutanan yang sampai saat ini  menjadi  sorotan  nasional  bahkan  internasional  akibat  kabut  asap  yang sangat berdampak sistemik terhadap bidang-bidang lain.
Potret ini menggambarkan pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  terpilih  Provinsi  Riau  pada  bidang  kehutanan terindikasi  sulit  tercapai,  ditambah  lagi  kasus  menjerat  Gubernur  Riau  non aktif  yang  saat  ini  ditahan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  karena  kasus alih  fungsi  lahan  hutan,  menambah daftar  penjang permasalahan  kehutanan di Provinsi Riau. Permasalahan umum lainnya adalah :
1. Belum  semua  pejabat  pimpinan  memahami  cara  menyusun  visi  dan menjalankan visi secara konsisten.
2. Seringkali  antara  visi  unit  organisasi  yang  satu  dengan  lainnya  tidak saling  berkaitan,  padahal  semuanya  merupakan  bagian  dari  sebuah sistem.
3. Kurang  adanya  konsistensi  antara  visi,  misi,  tujuan,  strategi,  program dan kegiatan yang disusun oleh suatu unit organisasi.
4. Visi  yang  telah  disusun  tidak  dapat  diimplementasikan  dengan  baik karena  kurangnya  dukungan  anggaran  ataupun  karena  terlampau banyaknya pertimbangan politis didalamnya.

## KESIMPULAN
Pencapaian  misi  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  terpilih  dibidang kehutanan  diatas  dinilai  berpengaruh  terhadap  pencapaian  visi  karena merupakan  penjabaran  operasional  visi  Kepala  Daerah  terpilih.  Bertitik  tolak pada  permasalahan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  ketanggapan  politis, kinerja  administratif,  dan  dimensi  normatif  menjadi  penyebab  lemahnya akuntabilitas pencapaian  visi dan misi  kepala daerah  Provinsi Riau  terpilih  di bidang  kehutanan.  Dari  aspek  praktis,  disarankan  agar  tulisan  ini  dapat dijadikan acuan  serta  masukan  yang berguna bagi  pemerintah daerah  dalam meningkatkan  pencapaian  visi,  misi,  dan  program  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  Terpilih dengan  benar  dan  bertanggung  jawab.  Khusus dalam bidang kehutanan di Provinsi Riau visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  Terpilih  mampu  dioperasionalkan  dengan  baik  melalui program dan kegiatan yang nyata untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai salah  satu  sumber  kehidupan  masyarakat  dengan  memperhatikan  nilai-nilai akuntabilitas secara politis, adminsitratif, regulatif, ekologis, dan sosiologis.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian  Develpoment  Bank.  1999.  “ Publik  Administration  in  the  21st  Century”. Dalam Governance: Sound Development Management.
Budiardjo,  Miriam.  1998. “Menggapai  Kedaulatan  Untuk  Rakyat”, Bandung:
Mizan.
Burt Nanus, 2002, Visionery Leadership, San Farancico ; Jossey-Bass Publisher Denhart, Janet V dan Robert B, 2013. Pelayanan Publik Baru (Dari Manajemen Steering ke Serving). Bantul . Kreasi Wacana. Dubnick,  Melvin.  1998 .”Clarifying  Accountability:  An  Ethical  Theory Framework”, di  dalam  Charles  Sampford,  Noel  Preston  and  C.A.Bois. Public  Sector  Ethics:Finding  And  Implementing  Values. Leichhardt,
NSW, Australia: The Federation Press/Routledge.
Dykstra, Clarence A. February 1939. “The Quest for Responsibility”. American Political Science Review 33(1).
Jabbra,  Joseph  G.  1989. Public  Service  Accountability:  A  Comparative Perspective. Kumarian Press, Hartford, CTs.
Kouzes,  J.M  &  B.Z.  Posner.  2002. Winning  the  Productivity  Race. Toronto:
Lexington Books.
Labolo,  Muhadam,  dkk.  2008. Beberapa  Pandangan  Dasar  tentang  Ilmu Pemerintahan , Jakarta. Bayumedia Publishing.
Ndraha,  Thaliziduhu,  2003. Kybernologi  (Ilmu  Pemerintahan  Baru)  Jilid  I. PT Rineka Cipta, Jakarta.
Nisjar,  Karhi  dan  Winardi.  1997. Teori  Sistem  dan  Pendekatan  Sistem  dalam Bidang Manajemen. Bandung, Mandar.
Oktiarti.  F.  Titik  (Ed).  2007,  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah,  Modul  Diklat Pembentukan  Auditor  Ahli,  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan Pembentukan  Auditor  Ahli,  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  Edisi ke Lima (2007).
Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas
& Depdagri, 2002.
Peters, B.Guy.2000.”The Politics of Bureaucracy”. London: Routledge. Schedler,  Andreas.  1999. “Conceptualizing  Accountability” di  dalam  Andreas Schedler, Larry Diamond, Marc F Plattner. The Self-Restraining State: Power  and  Accountability  in  New  Dem  ocracies. London  :  Lynne Publisher.
Spiro, Herbert J., 1969, RESPONSIBILITY IN GOVERNMENT: Theory and Practice New Perspectives in Political Science , New York, Cincinnati, Toronto, London, Melbourne: arik Van Nostrand Reinhold Company. Urch,  Edwin  J.July.1929. ”The  Law  Code  of  Hammurabi” .  Americna  Bar Association Journal 15 (7).
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  2001.  Reformasi  Administrasi  Publik.  Jakarta:  MIA
UNKRIS.