## URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)

## Teguh Setiadi
PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Jalan Siliwangi  No. 121 Bogor T39uhroxx@yahoo.com
Naskah diterima : 10/02/2019, revisi : 14/06/2018, disetujui 17/06/2019

## ABSTRAK
Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun  swasta,  saling  berkompetisi.  Di  dalam  kontens demikian,  maka  kompetisi  dilakukan  secara  sehat  dengan  memperhatikan aturan dan tata  kelola yang baik. Selama ini,  pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki  wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945  di  mana  pembentukan  badan  usaha  berbadan  hukum  dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Salah satu badan usaha berbadan hukum di daerah yang didirikan  pemerintah daerah adalah Badan Usaha Milik  Daerah (BUMD).  Pada saat  ini,  BUMD  diatur  melalui  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda)  tersebut melakukan  perubahan  nomenklatur  dan  pengatur  status  badan  hukum dibandingkan  ketentuan  sebelumnya  pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah atau lazim  disingkat  BUMD.  Sebagai  turunan  dari  ketentuan  UU  Pemda  yang mengatur BUMD, maka pada 27 Desember 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  37  Tahun  2018  tentang Pengangkatan  dan  Pemberhentian Anggota  Dewan Pengawas  atau  Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kata kunci :  Pengaturan, badan hukum, perusahaan umum daerah.

## A. Latar Belakang
Timbulnya badan usaha milik  negara di Indonesia berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang- cabang  produksi yang  penting  bagi  negara  dan  menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai  oleh negara. Menurut konsep Mohammad  Hatta, Pasal  33  UUD  1945  merupakan sendi  utama  bagi  politik  ekonomi  dan politik  sosial Indonesia. Ujungnya  adalah keselarasan demokrasi  politik yang  dilengkapi  demokrasi ekonomi,  karena  tanpa  demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentukkan kekuasaan ekonomi yang dapat “membeli “ atau “mengatur” kekuasaan politik. 1 Konsepsi demikian mendorong negara berperan lebih aktif dengan membentuk badan usaha milik  negara  sebagai  salah  satu  pelaku  ekonomi  dalam  perekonomian nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  untuk  mewujudkan kesejahteraan  seluruh  masyarakat.  Secara  operasional,  konsep  di  atas dijabarkan di dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).    Di  daerah,  dibentuk  pula  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD) yang selaras dengan di pusat, sebagai salah satu pelaku ekonomi. Di  dalam  implementasinya,  BUMD  memiliki  berbagai  tantangan  dan permasalahan. Pertama, permasalahan efisiensi. Secara umum,  seringkali terjadi  BUMD  tidak  efisien,  mengalami  pemborosan  dana  karena pengelolanya tidak memiliki  keahlian cukup. Keputusan terkait investasi baru  seringkali  dilakukan  tidak  profesional. Kedua,  masalah  intervensi dan birokrasi. Tidak dapat disangkal banyak BUMD kalah bersaing dengan sektor  wasta  salah  satunya  adalah  besarnya  campur  tangan  dan lambannya pemerintah  daerah dalam mengantisipasi  perubahan situasi dan kondisi  bisnis.  Kadang keputusan diberikan  berlarut-larut sehingga tidak  dapat  kompetitif  dengan  swasta.  Ketiga,  pengendalian  dan
1 Elli  Ruslina, Dasar Perek onomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD  Negara Tahun 1945 , Jakarta:  Total Media,2013,  hlm.53-54.
pengawasan.  Di  dalam  BUMD,  pemerintah  daerah  membentuk  badan pengawas  yang  terkadang  tidak  memiliki  latar  belakang    bisnis  sama sekali.  Hal  ini  menyebabkan  pengawasan  tidak  profesional  sehingga berdampak pada kesehatan BUMD. 2
Di  dalam  perspektif  hukum,  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas layanan,  maka  diperlukan  organisasi  profesional,  berintegritas  dan kompetitif  sehingga dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  di  atas,  membuka  peluang  untuk  ditinjau  dan disesuaikan status badan hukum yang semula Perusahaan Daerah untuk konteks  PDAM  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor  menjadi  Perusahaan  Umum Daerah sehingga  diharapkan  akan  berdampak  pada  peningkatan  mutu layanan  serta  profesionalitas  dari  BUMD  yang  bergerak  di  bidang penyediaan air minum. Selain itu, melalui perubahan status badan hukum diharapkan  permasalahan  yang  selama  ini  dihadapi  BUMD  pada umumnya dapat diminimalisasi  seperti lemahnya efisiensi, independensi dan  pengawasan  sehingga  dapat  menjadi  korporasi  profesional  yang kompetitif.

## B. Tinjauan Filosofis dan Sosiologis Pengaturan Status Badan Hukum Perusahaan Umum  Daerah  Air  Minum  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Secara filosofis di dalam pengaturan badan hukum Perusahaan Umum  Daerah  Air  Minum  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor,  berangkat  dari pemahaman  bahwa  refleksi  filosofis  senantiasa  berupaya  untuk menangkap  makna  hakiki  dari  hukum  guna  mencapai  ketertiban, kepastian dan keadilan. 3 Dengan demikian, refleksi filosofis akan menuju pada pengungkapan hakikat dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum  sejauh yang  mampu  dijangkau  akal  budi manusia.
2 Lihat,  Wawan Zulmawan,  Kenapa Harus BUMD,  Jakarta: Jala Permata  Aksara, 2015, hlm.8-11.
3 Theo Huijbers, Filsafat Huk um , Yogyakarta  : Kanisius, 1995,  hlm.18.
Setidaknya dapat merespon dua hal yang fundamental yakni:  pertama, apa yang menjadi  landasan kekuatan mengikat  dari hukum dan  kedua, atas dasar kriteria apa hukum dapat dinilai keadilannya. 4
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 memuat cita  filosofis Pancasila dan tujuan dari pembangunan nasional, salah satunya, yakni memajukan kesejahteraan umum.
Notonagoro  berpendapat  bahwa  nilai-nilai  cita  filosofis Pancasila  tergolong  nilai-nilai  kerokhanian,  tetapi  nilai-nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital.  Nilai- nilai  Pancasila  yang tergolong nilai  kerokhanian itu  juga mengandung nilai-nilai  lain  secara lengkap  dan  harmonis,  baik  nilai  material,  nilai vital,  nilai  kebenaran, nilai  keindahan atau  nilai  estetis,  nilai  kebaikan atas nilai moral, maupun nilai kesucian yang sistematis-hierarkhis, yang dimulai  dari  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  ’dasar’  sampai dengan  sila  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai ’tujuan’. 5 Dengan demikian,  cita  filosofis Pancasila harus dapat menjadi bintang pemandu (leitern) perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi dasar pembentukan kaidah hukum.
Refleksi ketentuan di atas di dalam sistem negara kesatuan yang terbagi  atas  penyelenggaraan  pemerintah  di  pusat  dan  di  daerah direalisasikan  dalam  desentralisasi  kekuasaan  untuk  mencerminkan demokratisasi  di  daerah.  Desentralisasi  kekuasaan  (kewenangan) tersebut  sebagaimana  termaktub  pada  Pasal  18  ayat  (1)  UUD  1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu  di bagi atas kabupaten dan kota yang
4 Bernard  Arief  Sidharta, Reflek si tentang Struk tur Ilmu Huk um , Bandung : Mandar Maju, 1999,  hlm.119.
5 Kaelan  dan Achmad  Zubaidi, Pendidik an Kewarganegaraan Untuk  Perguruan Tinggi , (Yogyakarta:  Paradigma,  2007),  hal. 22.
diatur  dengan  undang-undang.  Undang-undang  dimaksud  adalah  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada hakikatnya  desentralisasi  dan otonomi daerah ditujukan dan  selalu  berorientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu wujudnya melalui pemberian wewenang atributif di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana pemerintah daerah dapat  memiliki  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  pembentukan, penggabungan,  pelepasakan  kepemilikan  dan/atau  pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Salah satu  perusahaan daerah dimaksud  adalah Perusahaan Daerah Air  Minum  Tirta  Pakuan Kota  Bogor yang hendak diubah  status  badan  hukumnya  menjadi  perusahaan  umum  daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.
Penyelenggaraan  Perusahaan Daerah Air  Minum  sedari  awal dimaksudkan  untuk  memberikan  pelayanan  air  minum  kepada masyarakat  baik  melalui  perpipaan  dan/atau  melalui  sarana  lainnya. Pelayanan  air  minum  merupakan  kebutuhan  pokok  masyarakat  yang menjadi tanggung jawab  pemerinah untuk pengadaannya.
Penyelenggaraan perusahaan daerah air  minum  merupakan  cerminan layanan publik yang harus diberikan optimal  pada masyarakat dengan memperhatikan prinsip good governance. Buruknya kualitas pelayanan publik tercermin pada derajat implementasi good governance. Bila tidak ada perbaikan maka mempengaruhi indeks kepuasaan dan kepercayaan masyarakat  terhadap kinerja  perusahaan oleh karena itu,  perusahaan daerah  air  minum  dituntut  profesional  di  dalam  menyelenggarakan layanannya.  Apabila  layanan  air  semakin  berkualitas,  maka berkontribusi  besar pada  konsepsi  negara  kesejahteraan yang  dianut oleh Pembukaan UUD 1945.
Secara  sosiologis,  hukum  dipandang  sebagai  lembaga kemasyarakatan  yaitu  himpunan  daripada kaedah-kaedah  dari  segala
tingkatan  yang  berkisar  pada  suatu  kebutuhan  pokok  di  dalam kehidupan masyarakat. Hukum menjadi pedoman bagaimana bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistem  pengendalian sosial. 6 Dengan demikian,  secara sosiologis  akan diuji  apakah hukum  dan peraturan perundang-undangan berfungsi di dalam masyarakat dan mampu merespon kebutuhan masyarakat. 7
Di  dalam  perspektif  sosiologis,  kebijakan  desentralisasi senantiasa memiliki  dua tujuan  utama  yakni  tujuan politik  dan  tujuan administrasi.  Pertama,  tujuan  politik  senantiasa  diarahkan  untuk memberi ruang gerak kepada masyarakat dalam tataran pengembangan partisipasi,  akuntabilitas,  transparansi dan demokrasi. Di sisi  lain,  dari aspek pendemokrasian daerah, hal itu memposisikan pemerintah daerah sebagai  media  pendidikan  politik  bagi  masyarakat  di  tingkat  lokal. Dengan demikian, diharapkan pada saatnya secara agregat daerah akan memberikan kontribusi signifikan  terhadap perkembangan pendidikan politik secara nasional dan terwujudnya masyarakat sipil. Kedua, tujuan administrasi  yaitu  memposisikan  pemerintah  daerah  sebagai  unit pelayanan  yang  dekat  dengan  masyarakat.  Dengan  demikian, pemerintah daerah wajib berfungsi maksimal dan optimal menyediakan layanan  publik  berkualitas  (termasuk  di  dalamnya  penyediaan  air minum)  secara  efektif,  efisien  dan  ekonomis  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Berangkat  dari tujuan  politik dan administrasi  di atas maka menjadi  jelas  misi  utama  dari  pemerintah  daerah  adalah memajukan  kesejahteraan  warga  dan  masyarakatnya  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasar  antara  lain  berupa  air minum.
Di  dalam  perspektif  otonomi  daerah,  tidak  dapat dilepaskan  tujuan  otonomi  daerah  dalam  membuka  sekat
6 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Huk um Dalam Kerangk a Pembangunan Di Indonesia , Jakarta : Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia, 1976,  hlm5.
7 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Huk um , Bandung : Alumni, 1982,  hlm.18.
komunikasi,  transparansi,  akuntabilitas  dan  persamaan  hak masyarakat  di  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintaha n daerah.  Konsekuensinya,  otonomi  daerah  memberikan  ruang  dan kesempatan  luas  pada  publik  untuk  berpartisipasi  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Selain  itu,  masyarakat diarahkan  dan  didik  untuk  semakin  memahami  hak-haknya sehingga  terbentuk  komunitas  kritis  di  dalam  menyampaikan aspirasi  dan  kontrol  publik  bagi  penyelenggaraan  pemerintaha n daerah.  Pada  akhirnya,  implikasi  otonomi daerah  diharapkan  dapat membentuk  proses  pemberdayaan  masyarakat  (empowering)  dan pemberian  pendidikan  politik  masyarakat  (demokrasi)  yang  lebih optimal.
Secara  sosiologis,  hukum  dipandang  sebagai  lembaga kemasyarakatan yaitu himpunan daripada kaedah-kaedah dari segala tingkatan  yang  berkisar  pada  suatu  kebutuhan  pokok  di  dalam kehidupan  masyarakat.  Hukum  menjadi  pedoman  bagaimana bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai  suatu  sistem  pengendalian  sosial.    Dengan demikian,  secara sosiologis  akan  diuji  apakah  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  berfungsi  di  dalam  masyarakat  dan  mampu  merespon kebutuhan masyarakat.
Di  dalam  perspektif  sosiologis,  kebijakan  desentralisasi senantiasa memiliki  dua tujuan utama yakni  tujuan politik  dan tujuan administrasi.  Pertama,  tujuan  politik  senantiasa  diarahkan  untuk memberi  ruang  gerak  kepada  masyarakat  dalam  tataran pengembangan partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan demokrasi. Di sisi lain,  dari aspek pendemokrasian daerah, hal itu  memposisikan pemerintah daerah sebagai media pendidikan politik  bagi masyarakat di  tingkat  lokal.  Dengan  demikian,  diharapkan  pada  saatnya  secara agregat  daerah  akan  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap
perkembangan  pendidikan  politik  secara  nasional  dan  terwujudnya masyarakat  sipil.  Kedua,  tujuan  administrasi  yaitu  memposisikan pemerintah  daerah  sebagai  unit  pelayanan  yang  dekat  dengan masyarakat.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  wajib  berfungsi maksimal  dan  optimal  menyediakan  layanan  publik  berkualitas (termasuk di  dalamnya penyediaan air minum)  secara efektif,  efisien dan ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Berangkat  dari  tujuan  politik  dan  administrasi  di  atas  maka menjadi  jelas misi  utama  dari pemerintah daerah adalah memajukan kesejahteraan  warga  dan  masyarakatnya  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasar antara lain  berupa  air  minum.  Di  dalam  perspektif otonomi daerah, tidak dapat dilepaskan tujuan otonomi daerah dalam membuka  sekat  komunikasi,  transparansi,  akuntabilitas  dan persamaan  hak  masyarakat  di  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsekuensinya, otonomi daerah memberikan ruang dan  kesempatan  luas  pada publik  untuk  berpartisipasi  dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain  itu,  masyarakat  diarahkan  dan  didik  untuk  semakin memahami hak-haknya sehingga terbentuk komunitas kritis di dalam menyampaikan  aspirasi  dan  kontrol  publik  bagi  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Pada  akhirnya,  implikasi  otonomi  daerah diharapkan  dapat  membentuk  proses  pemberdayaan  masyarakat (empowering)  dan  pemberian  pendidikan  politik  masyarakat (demokrasi) yang lebih optimal.
C. Urgensi  Pengaturan  Status  Badan  Hukum  Perusahaan  Umum Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor  Menjadi Perusahaan Umum  Daerah  (Perumda)  Pasca  Berlakunya  UU  No.  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Terbitnya  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  mengkodifikasi  BUMD  ke  dalam  dua  jenis  yaitu Perusahaan Umum  Daerah dan Perseroan Daerah merupakan bentuk penguatan dimensi  legal terhadap pengaturan dan pengakuan BUMD secara lebih komperhensif. Kemudian terbit PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang  BUMD.  Namun,  persoalanya,  khusus  perusahaan air  minum lebih teknis diatur oleh Permendagri yang hingga saat naskah ini dibuat belum  terbit.  Dengan  demikian  hal  tersebut  mendorong diperlukan kajian  yang  cermat  agar  (i)  tidak  terjadi  disharmonisasi  pada pembentukan  perda  di  daerah  sebagai  dasar  bagi  BUMD  dan  (ii) implikasi pilihan bentuk hukum BUMD dapat direspon secara memadai dan komperhensif.
Di dalam hasil penelaahan awal, selama ini,  pembentukan Badan Usaha Milik  Daerah (BUMD)  sebagai usaha  yang  dimiliki  pemerintah daerah  memiliki  tujuan  yang  jelas  yaitu  sebagai  salah  satu  sumber penerimaan daerah (PAD).  Namun  demikian,  di  dalam  dinamikanya, senantiasa  mengalami  berbagai  tantangan.  Pertama,  masih  terdapat BUMD  yang  lebih  banyak  mendapat  suntikan  dana  dari  pemerintah daerah  daripada  keuntungan  yang  didapat  sehingga  menjadi  beban APBD. Kedua, dari segi aspek hukum, BUMD tidak seperti BUMN yang mendapat  payung  hukum  spesifik  pada  UU  Nomor  19  Tahun  2003, masih  didasarkan pada perda dan UU  Nomor 5 Tahun  1962 tentang Perusahaan Daerah. Permendagri Nomor 3 Tahun  1998 menegaskan bahwa bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah atau perseroan. Ketiga, status keuangan pada BUMD. Apakah masih berstatus keuangan daerah  atau  sudah  menjadi  keuangan  badan  usaha?  Hal  ini  akan berdampak pada keluwesan pengambilan kebijakan.
PDAM  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor sendiri  memiliki  payung hukum berinduk  pada  Perda  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor.  Maksud  dan
tujuan  pendirian  PDAM  tersebut  dinyatakan  pada  Pasal  4  yaitu memenuhi kebutuhan air minum  masyarakat dengan mengutamakan pemerataan  pelayanan  dan  persyaratan  kesehatan  serta  pelestarian lingkungan.  Sedangkan  tujuannya  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan  dan  produktivitas  masyarakat  serta  mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber PAD. Merujuk  ketentuan  Pasal 4 Perda Nomor 16 Tahun 2011 di  atas maka  nampak  jelas  unsur  public  service  mendominasi  maksud  dan tujuan pendirian PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Meski demikian tidak menutup  dorongan  profit  karena  menjadi  salah  satu  sumber  PAD. Dengan demikian, perlu penelaahan lanjutan apabila hendak dilakukan reposisi  status  badan  hukum,  maka  kompatibilitas  karakter  dan kebutuhan PDAM dengan pilihan badan hukumnya perlu diselaraskan. Apalagi  dalam  kurun  waktu  terakhir  ini  (2016-2017),  PDAM  Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan indikator kinerja kehandalan produk dan layanan jasa berdasarkan survey yang dilakukan  Universitas  Ibn Khaldun  Bogor ,  telah  memenuhi  harapan  responden pengguna  air PDAM.
Capaian demikian  tentu harus dilembagakan dalam bentuk badan hukum yang mampu merawat capaian bahkan meningkatkannya lebih baik. Dalam konteks teoritik di atas, maka kajian pilihan badan hukum perlu  didukung  upaya  mendorong  karakter  produk  hukum  agar berkonsep hukum responsif di mana hukum dimaksud menjadi sarana respon atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal ini kebutuhan kelembagaan dari PDAM itu sendiri.
Pada hakikatnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan  usaha  milik  pemerintah  daerah,  yang  melaksanakan  fungsi pelayanan  menghasilkan  kebutuhan  air  minum/air  bersih  bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang  merata  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat,  membantu
perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan  tingkat   kemampuan  masyarakat.  Artinya PDAM memiliki   dua fungsi, yaitu  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat  dan fungsi  menambah  penerimaan daerah.
Dalam  hal  ini  keberadaan  PDAM  sebagai  BUMD  dapat membantu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  menunjang  bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan PDAM merupakan barang yang essensial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Di  sisi  lain  dengan  menjual  air  bersih  ini  PDAM  diharapkan juga    memiliki  efisiensi  sehingga  memiliki  kemampuan  dalam memupuk dana dan menghasilkan keuntungan, yang juga merupakan kontribusi  bagi  PAD.  Dana  dari  PAD  ini  yang  kemudian  diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati kembali oleh masyarakat.  Maka  sejalan  dengan  itu  agar  PDAM  berjalan  dengan tujuan  dan fungsinya, memerlukan  pengelolaan yang baik  dan benar dengan memperhatikan  segala   kekuatan,   kelemahan,   peluang   dan ancaman  yang  dimilikinya,   dalam upayanya makin mensejahterakan masyarakat di era otonomi ini.
Perusahaan Daerah Air  Minum  merupakan  salah  satu  Badan Usaha Milik  Daerah (BUMD) yang bergerak di  bidang penyediaan air bersih untuk  kebutuhan masyarakat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air  Minum  sebagai  unsur  pelayanan  publik,  harus  mengutamakan aspek sosial. Hal ini tercermin di dalam penetapan harga produk lebih mempertimbangkan  kemampuan  masyarakat,  namun  di  balik fungsinya  sebagai  unsur  pelayanan  publik  juga  tidak  terlepas  dari dimensi  ekonomi,     yaitu    mencari    keuntungan,     karena    menjadi salah   satu   sumber Pendapatan Asli Daerah.
Perusahaan   Daerah   Air   Minum    mempunyai    fungsi   pokok pelayanan    umum  kepada      masyarakat,      sehingga      di      dalam menjalankan   fungsinya   tersebut Perusahaan Daerah Air Minum harus mampu  membiayai  dirinya  sendiri  dan  harus  berusaha mengembangkan  tingkat  pelayanan  dan  diharapkan  mampu memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam fungsinya sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah.  Oleh  karena  itu  perlu penyelenggaraan dan  pembinaan  PDAM  yang  didasarkan  pada  asas ekonomi  yang  sehat,  sehingga  mampu  berkompetisi  dengan perusahaan  lain  dalam  meraih  peluang  bisnis  yang  lebih menguntungkan.
Pemerintah Daerah mendirikan perusahaan daerah atas dasar pertimbangan:  menjalankan  ideologi  yang  dianutnya  bahwa  sarana produksi  milik  masyarakat;  melindungi  konsumen  dalam  hal  ada monopoli  alami;  dalam  rangka  mengambil  alih  perusahaan  asing; menciptakan  lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah;   dianggap   cara   yang  efisien   untuk   menyediakan   layanan masyarakat,    dan/atau    menebus    biaya,    serta    menghasilkan penerimaan  untuk Pemerintah Daerah.
PDAM  Tirta  Pakuan  Pakuan  Kota  Bogor  mempunyai  fungsi pokok sebagai penyedia air minum bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. PDAM Tirta Pakuan Pakuan Kota Bogor  bertujuan  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  bagi  masyarakat sesuai  dengan  standar  mutu  dan  kesehatan.  Untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  tersebut  PDAM  Tirta  Pakuan  Pakuan  Kota Bogorberusaha meningkatkan kapasitas  produksi dengan melakukan investasi  berupa  pengadaan  sarana  dan  prasarana  air  bersih  yang dapat  memproduksi  air  sehingga  secara  bertahap  kebutuhan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas dapat terpenuhi
Pendirian  PDAM  sebagai  salah  satu  perusahaan daerah telah diatur  pada  tahun  1962  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan  Daerah,  dimana  sampai sekarang  Undang-Undang  ini  belum  dicabut.  Undang-Undang  ini dibentuk  bertujuan untuk  membantu  terlaksananya  program  umum Pemerintah di  bidang ekonomi dalam  rangka melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  undang-undang  tersebut,  yang  dimaksud  dengan perusahaan  daerah  adalah  semua  perusahaan  yang  didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Adapun pendirian  perusahaan  daerah  tersebut  didirikan  dengan  peraturan daerah atas kuasa dari Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tersebut.
PDAM  sebagai  BUMD  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  kota, selain  sebagai  perusahaan  pelayanan  publik,  walaupun  merupakan perusahaan  yang  modalnya  bersumber  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan,  namun  PDAM  bukan  semata-mata  perusahaan  yang berorientasi pada keuntungan atau profit oriented, namun PDAM juga perusahaan yang melaksanakan pelayanan untuk kepentingan umum. Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menyebutkan bahwa perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
a.  memberi jasa;
b.  menyelenggarakan kemanfaatan umum;
c.  memupuk pendapatan.
Sifat perusahaan daerah tersebut juga diatur dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun  1984 tentang  Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan  Daerah  yang menyebutkan  bahwa  sifat  usaha  dari  perusahaan  daerah  terutama adalah  perusahaan  berusaha  di  bidang  penyediaan  pelayanan  bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan.
Adapun  tujuan  dari  perusahaan daerah adalah  untuk  turut  serta melaksanakan  pembangunan  daerah  khususnya  dan  pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam  rangka ekonomi terpimpin  untuk memenuhi  kebutuhan  rakyat  dengan  mengutamakan  industrialisasi dan ketentraman  serta  kesenangan kerja  dalam  perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan  Pemerintah  Daerah  disebutkan  bahwa  tujuan  dari perusahaan daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah  dan  sebagai  sarana  pengembangan  perekenomian  dalam rangka pembangunan daerah.
PDAM  sebagai  salah  satu  perusahaan daerah,  tidak  terlepas  dari unsur pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan daerah dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian  dengan  maksud  agar perusahaan daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya  secara  berdaya  gunadan  berhasil  guna  serta  dapat berkembang dengan baik. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap perusahaan daerah dengan tujuan agar perusahaan daerah  tersebut  melaksanakan  fungsinya  dengan  baik  dan  berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan kepada direksi  perusahaan daerah berada di  bawah Kepala  Daerah/pemegang saham/saham  prioritet  atau  badan  yang
ditunjuknya. Pembinaan umum terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dan  pengawasan  umum  terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah.  Sedangkan  untuk  pembinaan  terhadap  perusahaan  daerah dilakukan  oleh  Kepala  Daerah.  Kepala  Daerah  sebagai  pemilik perusahaan  daerah  melakukan  penguasaan  terhadap  perusahaan daerah  yang  berhubungan  dengan  hak,  wewenang  dan  kekuasaan pemerintah daerah.
Oleh  karena  itu,  PDAM  sebagai  perusahaan  daerah,  dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaannya tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Di Kota Bogor, telah memiliki  perusahaan daerah air  minum  yang  diberikan  kewenangan  oleh  pemerintah  daerahnya untuk  menyelenggarakan  pelayanan  air  minum  yaitu  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor.
Dengan  didirikannya  PDAM  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor  sebagai penyelenggara pelayanan air minum di Kota Bogor yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bogor, maka untuk saat ini, PDAM merupakan badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan air minum  di  wilayah  yang menjadi kewenangannya yaitu di wilayah Kota Bogor.
Sebelum  adanya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan usaha PDAM untuk menyelenggarakan pelayanan air minum tidak diatur secara terinci dan melalui peraturan-peraturan yang terpisah-pisah.
Dengan adanya Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang kemudian ditindaklanjuti dengan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 16  Tahun 2005  tentang  Sistem  Penyediaan  Air  Minum,  maka  PDAM  memiliki tugas dan  wewenang yang jelas  dalam  menyelenggarakan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu air bersih.
Dari  ketentuan  mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab  PDAM sebagai BUMD penyelenggara pelayanan air minum yang diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2005 tentang  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum,  khususnya tanggung  jawab  PDAM  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan pelayanan air minum dengan prinsip tata pengusahaan yang baik, maka untuk  sebagai  standar  atau  pedoman  dalam  penyelenggaraan pelayanan air minumnya, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor berpedoman pada  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Daerah  yang  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Sebagai  pedoman  mendasar  dalam  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawabnya,  PDAM      Tirta  Pakuan  Kota  Bogor  memiliki Peraturan  Daerah  Kota  Bogor  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, dimana dalam Pasal 4  Perda tersebut menyebutkan maksud dan tujuan didirikannya PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor adalah sebagai berikut:
1)  PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum  masyarakat  dengan  mengutamakan  pemerataan pelayanan  dan  persyaratan  kesehatan  serta  pelestarian lingkungan
2)  PDAm  didirikan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan  dan  produktivitas  masyarakat  serta  mendorong perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber  PAD
Adapun bidang usaha PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor  di dalam Pasal 5 menyebutkan  :
1)  Bidang  Usaha  PDAM  adalah  menyelenggarakan  SPA  untuk kebutuhan  masyarakat  dan  usaha  lainnya  dalam  bidang pemyediaan air minum
2)  SPAM  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan melalui  sistem  jaringan  perpipaan  dan/atau  bukan  melalui jaringan perpipaan
3)  SPAM  dengan  jaringan  perpipaan sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) meliputi  unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan
4)   SPAM bukan melalui  jaringan pepipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ataranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memugkinkan.
Dari tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, perlu ditunjang dengan pengelolaan dan manajemen di  internal  PDAM  Tirta  Pakuan Kota  Bogor. Untuk  menciptakan  tata kelola  perusahaan  yang  baik,  PDAM  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor berpedoman pada  Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 2  Tahun 2007  tentang  Organ  dan  Kepegawaian  Pada  Perusahaan Daerah Air Minum.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  diatur  mengenai pedoman pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi, wewenang dan tanggung  jawab  Dewan  Pengawas  dalam  melakukan  pengawasan pengelolaan  PDAM,  wewenang  dan  tanggung  jawab  Direksi  dalam mengelola PDAM dan kepegawaian.
Untuk  melaksanakan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Walikota Bogor menetapkan Peraturan Walikota  Nomor  41  Tahun  2016  tentang  Organ  dan  Kepegawaian PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dimana untuk menciptakan tata kelola perusahaan  yang  baik,  ditetapkan  organ  PDAM  Tirta  Pakuan  Kota Bogor yaitu:
a.  Walikota sebagai pemilik PDAM;
b.  Dewan Pengawas;
c.  Direksi.
Untuk  melaksanakan  kegiatan  secara  terintegrasi  demi mencapai  tujuan  dan  target  perusahaan,  maka  organisasi  adalah sebuah  wadah  atau  tempat  dimana  setiap  peserta  bersedia menyumbangkan  tenaga,  melakukan  kegiatan  yang  terpadu  demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
Adanya pembagian kerja serta penugasan kerja yang jelas diantara para pelaksananya,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  organisasi  karena struktur organisasi yang efisien merupakan dasar yang sangat penting bagi keberhasilan mencapai tujuan. Sebuah organisasi yang baik, para peserta organisasinya dipilah-pilah berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung  jawab  masing-masing  dan  perlu  adanya  pembinaan  dan pengarahan  terhadap  personil  organisasi  tersebut  agar  sikap bawahannya selaras dengan tujuan organisasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984  tentang  Tata  Cara  Pembinaan  dan  Pengawasan  Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan struktur organisasi perusahaan daerah.
Oleh  karena itu,  struktur  organisasi PDAM Tirta  Pakuan  Kota Bogor ditetapkan  dalam Peraturan Walikota  Bogor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta  Pakuan Kota  Bogor  dan  uraian  tugas  serta  kewenangan  masing-masing organisasi diatur  dalam  Peraturan Direksi  PDAM  Tirta  Pakuan  Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.
Saat  ini,  BUMD  diatur  pada  UU  Nomor 23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah. Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda)  tersebut  melakukan  perubahan nomenklatur  dan  pengatur  status  badan  hukum  dibandingkan ketentuan  sebelumnya  pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  atau  lazim disingkat BUMD. Pasal 1 angka 40 UU Pemda menegaskan, Badan Usaha
Milik  Daerah  atau  BUMD  adalah  “badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  daerah”.  Pasal  331  ayat  (3)  UU Pemda mengatur bahwa BUMD dapat berbadan hukum (a) perusahaan umum  daerah dan  (b) perusahaan perseroan daerah. Adapun alasan pembentukannya diatur pada Pasal 331 ayat (5) UU Pemda yaitu bisa didasarkan  (a)  kebutuhan  daerah  dan  (b)  kelayakan  bidang  usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modalnya pada Pasal 332 dan Pasal 333 UU  Pemda diatur yaitu bisa penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan modal  lainnya.  Bila  penyertaan modal daerah maka  harus ditetapkan dengan Perda.
Sebagai turunan dari ketentuan UU Pemda yang mengatur BUMD, maka pada 27 Desember 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang  Badan Usaha Milik  Daerah (BUMD) (selanjutnya disingkat  PP  BUMD). Pada  konsiderans menimbang  dari  PP  tersebut ditegaskan bahwa PP BUMD diterbitkan  dalam rangka melaksanakan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan di atas berlaku untuk semua BUMD, termasuk dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor. Selain  pengaturan  di  dalam  PP  BUMD,  terbit  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri    (Permendagri)  Nomor  37  Tahun  2018  tentang Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Anggota  Dewan  Pengawas  atau Anggota  Komisaris  dan  Anggota  Direksi  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD) sebagai pelaksanaan Pasal 39 dan Pasal 58 PP BUMD. Di dalam Permendagri  No.57  Tahun  2018  diatur  proses  pemilihan  anggota Dewan  Pengawas  atau  Komisaris  dan  anggota  Direksi  dilakukan melalui  seleksi.  Demikian  pula  diatur  pengangkatan  dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota  Direksi  sebagai  bentuk  perwujudan  tata  kelola  perusahaan
yang  baik.    Selanjutnya  dalam  ketentuan  Permendagri No.57  Tahun 2018 mengatur  terperinci  hal-hal  menyangkut  mekanisme  seleksi  di maksud di  atas termasuk  syarat dan mekanisme  seleksi  menyangkut anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi.

## D. Penutup
Pada hakikatnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya yaitu salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah (PAD) dan memberikan layanan publik di  daerah sesuai jenis  usahanya.  Secara konseptual,  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD)  adalah badan usaha  yang seluruh  atau sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  daerah.  Dengan  otonomi  daerah  dalam  upaya peningkatan  ekonomi,  dapat  dibentuk  BUMD sendiri  baik  untuk  tujuan publik service, profit oriented atau kombinasi keduanya
Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Bogor  tentang Perusahaan Umum  Daerah Air  Minum  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor wajib mempertimbangkan  landasan  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  sehingga ketika  diberlakukan  dapat  merespon  kebutuhan  masyarakat, meningkatkan layanan mutu bagi konsumen atau pelanggan dan sekaligus menciptakan kesejahteraan di masyarakat lokal.
Dalam  Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Bogor tentang Perusahaan Umum  Daerah Air Minum  Tirta  Pakuan Kota Bogor berangkat  dari  kebutuhan  harmonisasi  dan  sinkronisasi  hukum  serta diharapkan  berdampak  pada  mutu  layanan  perusahaan.  Sebab  pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik  Daerah (BUMD)  maka  nomenklatur  BUMD  mendapat  perumusan dan  pengaturan  pada  pasal-pasalnya.  Pasal  1  angka  40  UU  Pemda menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah “badan usaha yang seluruh atau  sebagian besar modalnya dimiliki  daerah”. Pasal 331
ayat  (3) UU  Pemda  mengatur bahwa BUMD dapat berbadan hukum  (a) Perusahaan Umum Daerah dan (b) Perusahaan Perseroan Daerah. Adapun alasan pembentukannya diatur pada Pasal 331 ayat (5) UU Pemda yaitu bisa  didasarkan (a)  kebutuhan daerah dan (b)  kelayakan  bidang  usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modalnya pada Pasal 332 dan Pasal 333  UU  Pemda  diatur  yaitu  bisa  penyertaan  modal  daerah,  pinjaman, hibah  dan  modal  lainnya.  Bila  penyertaan  modal  daerah  maka  harus ditetapkan dengan Perda.
Berkaitan dengan hal resebut di atas, maka perlu segera diterbitkan Peraturan  Daerah  Kota  Bogor  tentang  Perusahaan  Umum  Daerah  Air Minum  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor sebagai  landasan  yuridis  peningkatan kualitas  layanan  dari  perusahaan  air  minum  di  Kota  Bogor  serta penguatan status badan hukum yang selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah    dan  PP  Nomor  54  Tahun  2017 tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  serta  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri    (Permendagri)  Nomor  37  Tahun  2018  tentang Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Anggota  Dewan  Pengawas  atau Anggota  Komisaris  dan  Anggota  Direksi  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD).

## DAFTAR PUSTAKA
A.V  Dicey,  Introduction To  The  Study Of  The  Law  Of  The  Constitution, Fifth edition, London,
Barry M Mitnick,  The Political Economy of Regulation: Creating, Designing, and Removing Regulatory Forms, Columbia University Press New York, 1980, page: 5-6.
Bernard  Arief  Sidharta,  Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum,  Bandung: Mandar Maju, 1999.
Dhimas Tetuko Kusumo, “Kajian Yuridis Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Di Bidang  Perbankan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah”, Privat Law Vol IV Nomor 1 Januari- Juni 2016, hlm.22.
Elizabeth Zoller,Introduction to Public Law, Mattinus Nijhoff Publishers, Netherland, 2008.
Elli Ruslina, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Jakarta: Total Media,2013.
Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Paradigma, 2007.
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1993.
Mulyana  W Kusumah dan Paul S Baut, Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, Jakarta: YLBHI, 1988.
Nandang Kusnadi dan R Muhammad Mihradi, Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bogor: UNPAK Press, 2017.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
PH.  Collin,  Dictionary  of Law,  Fourth Edition,  Bloomsbury Publishing Plc, London. 2004
Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
R Muhammad Mihradi, Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia  Negara, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
Ronny Sautma Hotma Bako, “Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah”, Kajian Volume 15, No.4 Desember 2010.
SF  Marbun  sebagaimana  dikutip  oleh  R.  Muhammad  Mihradi,  “Neo Liberalisme,  Negara Hukum  dan  Hukum  Administrasi”,  Jurnal Hukum Academia,  Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2004, hlm.23.

## Soerjono  Soekanto,  Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka
Pembangunan  Di  Indonesia,  Jakarta  :  Yayasan  Penerbitan  Universitas Indonesia, 1976.
Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung : Alumni, 1982.
Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Surabaya: Airlangga University Press, 1997.
Survey Universitas Ibn Khaldun Bogor dalam http://www.metropolitan.id/2017/06/kinerja-dan-layanan-pdam-
tirta-pakuan-dinilai-baik/
Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta : Kanisius, 1995.
Wawan Zulmawan, Kenapa Harus BUMD, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.