## Konflik Bersenjata di Idlib: Pertarungan Antar- Kepentingan Nasional

## Fany Anggun Abadi, Ali Muhammad, Takdir Ali Mukti
Prodi Hubungan Internasional Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e-mail : anggunabadi1998@gmail.com

## Abstract
Idlib is a province in northwestern Syria that borders Turkey. Since 2015, the Syrian government  has  lost  control  of  the  province  as  rebel  militias  have  occupied  it. Entering the 10th year of the Syrian conflict, Idlib is the last stronghold of rebel militias  that  have  the  support  of  Turkey,  the  United  States,  several  Western countries and the Gulf. On the other hand, the Syrian government, with the help of Russia and Iran, is also trying to take back control over Idlib. Each state actor in this conflict, Syria and foreign countries, has national interests. This article aims to describe the national interests of some of these state actors, especially Syria, which wants  to  maintain  its  country's  sovereignty  dan  security.  The  research  was conducted  using  qualitative  methods  through  literature  and  mass  media. Researchers found that the conflict between national interests caused the conflict in Idlib to drag on, and no solution has been found.
Keywords: Idlib, national interests, national security, Turkiye, Syria, United States of America

## Abstrak
Idlib adalah  sebuah  provinsi  di  barat  laut  Suriah  yang berbatasan  dengan  Turki. Sejak tahun 2015, pemerintah Suriah kehilangan kendali atas provinsi ini karena diduduki  oleh  milisi-milisi  pemberontak.  Setelah  memasuki  tahun  ke-10  konflik Suriah,  Idlib  menjadi  pangkalan  terakhir  milisi  pemberontak  yang  mendapatkan dukungan dari Turki, Amerika Serikat, beberapa negara Barat, serta Teluk. Di sisi lain,  pemerintah  Suriah  dengan  bantuan  Rusia  dan  Iran  juga  terus  berusaha mengambil kembali kontrol atas Idlib. Masing-masing aktor negara dalam konflik ini, baik Suriah maupun negara asing memiliki kepentingan nasionalnya masing- masing.  Artikel  ini  bertujuan  mendeskripsikan  kepentingan  nasional  beberapa
aktor negara tersebut, terutama Suriah yang ingin menjaga kedaulatan negara dan keamanan  nasionalnya.    Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode kualitatif  melalui  studi  pustaka  dan  media  massa.  Peneliti  menemukan  bahwa adanya pertarungan antarkepentingan nasional itu menyebabkan konflik di Idlib berlarut-larut dan belum ditemukan solusinya.
Kata  Kunci: Amerika  Serikat,  Idlib,  keamanan  nasional,  kepentingan  nasional, Turki, Suriah

## Pendahuluan
Provinsi Idlib terletak di barat laut Suriah, dan membentang di sepanjang bagian perbatasan Suriah-Turki. Mulai Maret 2015, pemerintah Suriah kehilangan kontrol atas provinsi ini setelah milisi koalisi Jaysh Al Fath mengambil alih kota Idlib, lalu berlanjut pada  pendudukan  atas  kota-kota  dan  desa-desa  lainnya.  Koalisi  Jaysh  Al  Fath beranggotakan, antara lain, milisi Ahrar Al Sham, Failaq Al Sham, dan Jabhat Al Nusra (Alkharpotly, 2019). Milisi-milisi pemberontak yang berkumpul di Idlib adalah kelompok Islam ekstremis atau radikal. Salah satu kelompok dominan di kawasan itu adalah Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) -nama baru dari Jabhat Al Nusra- yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Idlib  kemudian  menjadi  tempat  perlindungan  milisi-milisi  pemberontak  yang  kalah  di wilayah-wilayah  lain  di  Suriah.  Sebelumnya,  ada  beberapa  tempat  di  Suriah  yang menjadi  kubu  terakhir  milisi  pemberontak  seperti  Homs,  Ghouta  Timur,  Deraa,  dan Aleppo;  namun  kini  mereka  semua  terkonsentrasi  di  Idlib  sehingga  Idlib  menjadi penyebab perang Suriah berlarut-larut hingga kini (Salaymah & Acun, 2018:2).
Pemerintah  Amerika  Serikat  dan  sekutunya  bersama-sama  menginginkan perubahan kepemimpinan di Suriah. Inggris, Perancis, Arab Saudi, Yordania, Lebanon, Qatar,  dan  Turki  adalah  bagian  dari  kelompok  sekutu  Amerika  yang  sangat  aktif mendukung  kelompok  oposisi. Pada  2013,  mereka  menyediakan  dana  $60 juta untuk memungkinkan  kelompok  pemberontak  itu  melancarkan  serangan  terhadap  pasukan pemerintah (Harmiyati, 2018). Selain itu, AS dan sekutunya juga berupaya memberikan sanksi hukum internasional melalui badan-badan PBB dengan menggunakan posisinya masing-masing di dalam PBB. Namun di sisi lain, cara ini menemui kendala karena Rusia dan  China  memveto  setiap  resolusi  yang  dianggap  merugikan  pemerintah  Suriah. Campur tangan asing di tanah Suriah tidak diinginkan oleh kedua negara ini, meski Rusia sendiri memiliki pangkalan militer di Tartus (Harmiyati, 2018).
Artikel ini akan membahas mengenai upaya militer yang dilakukan Suriah untuk mengambil  kembali  kontrol  atas  Idlib.  Dalam  upaya  ini,  selain  kepentingan  Suriah, kepentingan  asing  juga  terlibat.  Antara  lain,  Rusia  sebagai  sekutu  utama  Suriah  ingin
merebut kembali Idlib dari tangan milisi pemberontak karena Idlib merupakan wilayah yang menghubungkan Latakia dan Tartus. Rusia memiliki pangkalan udara Hmeimim di Latakia dan fasilitas angkatan laut di Tartus (Mudore & Safitri, 2019:7).
Seperti  telah  disinggung  sebelumnya,  sejak  awal  AS  berkepentingan  untuk menggulingkan pemerintahan Assad sehingga AS dan sekutunya memberikan dukungan besar-besaran untuk para pemberontak. Seiring dengan upaya AS itu, bantuan dari Rusia dan Iran untuk pemerintahan Suriah juga terus berlanjut. Atas bantuan Rusia dan Iran, pada  tahun  2016,  pemerintahan  Bashar  Al  Assad  berhasil  mengalahkan  milisi pemberontak di  berbagai  kawasan  dan  mendapatkan  kendali  lagi  atas  daerah-daerah tersebut. Mereka mulai menyerah pada tekanan dari peran Rusia dan Iran.  Dukungan AS  untuk  kelompok  oposisi  Suriah,  tentu  saja  dapat  diasumsikan  bahwa  AS  sedang berusaha memperoleh tujuan politiknya untuk memberikan pengaruh atas Suriah, yang selama  ini  disamakan  dengan  "duri  dalam  daging”  untuk  Amerika  Serikat  atas kebijakannya di Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan Israel dan Iran. Dalam hal ini, Amerika Serikat melihat perlunya mendukung milisi-milisi bersenjata di Suriah yang saat ini terkonsentrasi di Idlib.
Aktor  lain  yang  terlibat di  Idlib  secara  signifikan  adalah  Turki.  Posisi  Idlib  yang berbatasan  dengan  Turki  tentu  berpengaruh  pada  negara  tersebut.  Alatas  (2019) menjelaskan  fenomena  konflik  perbatasan  Suriah-Turki  yang  memiliki  implikasi multidimensi seperti ekonomi, sosial dan politik. Dijelaskan, kedatangan pengungsi dari Suriah  membuat  warga  Turki  resah  dan  menggerogoti  stabilitas  ekonomi  dan  sosial Turki, sehingga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Erdogan. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerimaan  Turki  terhadap  pengungsi  Suriah,  yang awalnya berbasis pada lingkungan nol dan mengutamakan kesamaan identitas dengan Muslim, segera berubah bahwa para pengungsi berdampak langsung pada keamanan masional Turki. Pada Februari 2020, Turki melakukan Operasi Perisai Musim Semi di Idlib utara  adalah  untuk  mencegah  pasukan  Suriah  mengambil  alih  Idlib  agar  para  milisi bersenjata dan warga pengungsi antipemerintah mengungsi ke Turki (Van Veen, 2021).
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  membahas  tentang  Idlib,  antara  lain Salaymeh & Acun (2018) yang membahas dampak Perjanjian Sochi terhadap keamanan dan  stabilitas  kawasan  Idlib.  Idlib  telah  digunakan  oleh  Turki,  Rusia,  dan  Iran  sebagai zona  de-eskalasi  militer  yang  disepakati  di  mana  senjata  berat,  tank,  mortir,  dan kekerasan  fisik  oleh  angkatan  bersenjata  dilarang.  Sementara  itu,  Mudore  dan  Safitri (2019) dalam artikel jurnalnya menyebut bahwa motif keterlibatan negara-negara asing dalam konflik Suriah adalah kepentingan ekonomi dan perebutan pengaruh. Salari, et.al. (2022)  menulis  bahwa  setiap  aktor  dalam  konflik  Suriah  berupaya  untuk  mengurangi
kekuatan dan pengaruh lawan mereka, sambil mempertahankan dan mempromosikan kepentingan nasional mereka.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  lebih  rinci  kepentingan nasional masing-masing aktor, terutama kepentingan nasional Suriah sendiri. Penelitian dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan peneliti adalah kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dokumen, halaman atau website resmi tentang topik yang dibahas.

## Konsep Kepentingan Nasional
Istilah  kepentingan  nasional  memiliki  banyak  tafsiran.  Salah  satunya  adalah bahwa  kepentingan  nasional  adalah  akumulasi  dari  semua  kepentingan  subnasional tertentu yang ditemukan dalam masyarakat. Keseluruhan kepentingan masyarakat satu sama  lain  akan  saling bersaing,  memunculkan tuntutan  atas  sistem  politik  dan  upaya tawar-menawar.  Asumsinya,  bila  dilakukan  tindakan  politik  untuk  mengelola  dengan adil berbagai kepentingan ini, akan tercapai suatu kepentingan bersama (Clinton, 1994: 25-26). Ada pendapat yang mengatakan bahwa kepentingan nasional akan bergantung pada  jenis  rezim  negara  tersebut,  misalnya,  negara  demokratis  akan  memiliki kepentingan nasional yang berbeda dengan rezim dictator (Clinton, 1994:30).  Namun, pendapat ini dibantah oleh Morgenthau. Menurutnya, konsepsi kepentingan nasional adalah  tunggal,  seolah  seperti  mata  uang  bersama  dalam  hubungan  internasional. Karena,  jika  konsepsi  kepentingan  nasional  ini  berbeda-beda,  tentu  para  analis  tidak punya  pegangan  dalam  menganalisis  keberhasilan  atau  kegagalan  kebijakan  yang sedang  mereka  teliti,  dan  para  diplomat  tidak  memiliki  kesamaan  dimensi  saat bernegosiasi. Morgenthau memandang bahwa konsep kunci dari kepentingan nasional adalah kekuasaan ( power ) sebagai kategori objektif yang valid secara universal. Dalam kondisi  anarkhi,  ketika  tidak  ada  pemerintahan dunia  yang  melindungi  secara  efektif, negara-negara  akan  berupaya  mempertahankan  atau  menambah  kekuatan  mereka untuk melindungi kepentingan nasional mereka, dan kepentingan nasional yang utama adalah kemerdekaan dan keamanan nasional (Clinton, 1994:31-32).
Konsep kepentingan nasional itu sendiri merupakan tujuan yang harus dicapai bangsa  secara  teratur  melalui  pemerintahan.  Menurut  Hans  J.  Morgenthau,  konsep kepentingan nasional dirumuskan bersama oleh suatu negara dengan landasan rasional, dimana di dalamnya negara memiliki kewajiban untuk melindungi identitas fisik, politik, dan kebudayaan negara tersebut dari gangguan negara lain. Atas dasar keinginan untuk melindungi identitas fisik (yaitu integritas teritorial), identitas politik (mempertahankan pemerintahan),  dan  identitas  budaya  (seperti  bahasa  dan  sejarah),  negara  akan menggunakan power -nya (Nurhaliza, 2019, hal. 20). Sebagaimana ditulis Morghenthau,
“Keamanan  nasional,  adalah  landasan  dari  kepentingan  bangsa,  yang  dipertahankan dengan diplomasi yang memadai dan penuh kekuatan tanpa kompromi" (dalam Clinton, 1994:32).

## Latar Belakang Konflik Suriah
Konflik Suriah terjadi di masa Arab Spring, dimana banyak negara-negara Arab yang  dilanda  demonstrasi  warga  menentang  pemerintahan  masing-masing.  Saat  aksi demo di Suriah dimulai tahun 2011, Suriah dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad. Ia menjadi  presiden  Suriah  sesudah  kepemimpinan  ayahnya,  Hafez  al-Assad.  Meskipun Bashar  dipilih  sebagai  presiden  melalui  proses  pemilu,  namun  keterikatan  hubungan keluarga  antara  ia  dan  presiden  sebelumnya,  yaitu  ayahnya,  membuat  rezim  Suriah dianggap  tidak  demokratis  dan  sebagian  warga  menginginkan  perubahan. Pemerintahan Hafez atas Bashar al-Assad berlangsung lebih dari 40 tahun. Selama masa pemerintahan  Hafez  Assad,  terjadi  peningkatan  Human  Development  Indeks  (HDI). Misalnya, tahun 1990, indeks HDI Suriah adalah 0,562, dan tahun 2000 ketika Bashar Assad  naik  menjadi  presiden,  indeks  HDI  Suriah  adalah  0,587  dan  angka  ini  terus meningkat,  menunjukkan  adanya  kemajuan  ekonomi,  pendidikan,  dan  kesehatan. Sebelum perang, tahun 2010, indeks HDI Suriah adalah 0,660. Namun, akibat dilanda perang selama lebih 10 tahun, di tahun 2021 indeks HDI Suriah menurun menjadi 0,577 dan berada di peringkat 150 dari 182 negara (UNDP, 2021).
Aksi-aksi  demo  masyarakat  Suriah  pada  tahun  2011  menuntut  adanya demokratisasi  yang  lebih  luas  dan  reformasi.  Namun  situasi  berubah  menjadi  perang asimetris di mana muncul milisi-milisi bersenjata yang berafiliasi dengan Al Qaida atau Ikhwanul Muslimin yang angkat senjata melawan tentara nasional Suriah. Milisi-milisi bersenjata  itu  umumnya  menyatakan  diri  sedang  melakukan  jihad  demi  mendirikan pemerintahan  Islam  (khilafah)  di  Suriah.  Perubahan  target  gerakan  massa  ini  (dari tuntutan demokratisasi berubah menjadi khilafah) dideklarasikan tanggal 20 November 2020  oleh  kelompok  jihad  terkuat  saat  itu,  Jabhah  Al  Nusrah,  bersama  milisi-milisi lainnya dengan mendirikan Brigade Koalisi Pendukung Khilafah (Yulianti & Sumadinata, 2018).
Konflik  di  Suriah  bukanlah  persoalan  yang  terisolasi,  melainkan  konflik  yang sudah terinternasionalisasi. Hal ini terlihat dari terlibatnya negara-negara asing dalam konflik  ini.  SNCORF  (The Syrian National  Coalition  for  Opposition  and  Revolutionary Force) didirikan di Doha (Qatar) yang diklaim sebagai perwakilan resmi oposisi Suriah. SNCORF  didirikan  dengan  disponsori  AS,  Qatar,  dan  negara-negara  Teluk,  dengan anggotanya sekitar 60 orang, di antaranya beberapa pemberontak Suriah yang berbasis
di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  termasuk  juga  tokoh-tokoh  militer  yang  membelot. Kepala  SNCORF  yaitu  Moaz  al-Khatib,  seorang  ulama  Ikhwanul  Muslimin.  Misi pembentukannya adalah untuk menggantikan pemerintah Bashar al-Assad, mendukung militer , dengan  mencari  dukungan  keuangan,  logistik,  dan  dukungan  lainnya (Herlambang dan Wulan, 2020).
SNCORF  menggalang  dukungan  untuk  Free  Syrian  Army  (FSA)  yang  mendapat bantuan  dari  berbagai  negara  sponsor,  termasuk  Turki,  Arab  Saudi  dan  Qatar.  Pada bulan Agustus 2012, dilaporkan sebenarnya AS dan Inggris juga memberi bantuan dan pelatihan.  Anggota  FSA  sebagiannya  adalah  milisi  asing,  antara  lain  dari  Lebanon, Aljazair,  Tunisia,  Yordania  dan  Arab  Saudi.    FSA  beraksi  di  seluruh  Suriah,  baik  di perkotaan  ataupun  pedesaan.  Milisi  ini  beroperasi  di  barat  laut  (Idlib  dan  Aleppo), wilayah  tengah  (Homs,  Hama  dan  Rastan),  wilayah  pesisir  di  sekitar  Latakia,  selatan (Dara  dan  Horan)  dan  timur  (Deir  ez-Zor  dan  Abu  Kamal),  serta  wilayah  Damaskus. Pemusatan terbesar pasukan ini ada di wilayah tengah (Homs, Hama dan sekitarnya), dimana sembilan batalyon beroperasi (Herlambang dan Wulan, 2020).
Milisi  lainnya  yang  angkat  senjata  di  Suriah  adalah  Front  Al  Nusra  (Jabhat  Al Nusra)  yang  didirikan  Abu  Muhammad  al-Jolani.  Milisi  ini  mencapai  sukses  cepat  di medan perang dan menarik pendukung baru dari dalam maupun dari luar Suriah. Pada 20  November  2012,  Front  Nusra  bersama  beberapa  milisi  pemberontak  lainnya mendeklarasikan koalisi yang mendukung berdirinya kekhalifahan di Suriah. Jabhat al- Nusra  adalah  afiliasi  dari  Al  Qaida  Irak  atau  Islamic  State  of  Iraq  yang  dipimpin  Al Baghdadi.  Al  Baghdadi  kemudian  ingin  menyatukan  dua  milisi  itu  dengan  nama  baru Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang bersumpah setia kepada pemimpin tertinggi Al Qaida, Ayman Al Zawahiri. Al Zawahiri secara resmi memisahkan ISIS dari Al Qaeda pada Februari  2014  dan  menjadikan  Jabhat  al-Nusra  satu-satunya  perwakilan  Al  Qaeda  di Suriah (Herlambang dan Wulan, 2020). Kehadiran Front Al Nusra semakin menunjukkan kalau konflik di Suriah lebih dari sekedar konflik internal. Milisi-milisi pemberontak itu berasal  dari  berbagai  negara.  Menurut  laporan  lain,  sekitar  8.500  pejuang  asing bergabung dengan pasukan oposisi Suriah antara 2011 dan 2013, 1.900 di antaranya dari Eropa Barat. Pada Januari 2015, jumlah ini meningkat menjadi 19.000 kombatan.
Berikut ini rangkuman singkat pihak-pihak yang berada di Idlib, menurut Human Rights Watch (2020):
-Free Syrian Army (FSA): FSA mulai dibentuk tahun 2011 sebagai milisi bersenjata yang memayungi berbagai faksi milisi pemberontak, FSA didukung oleh Turki dan sejak tahun 2019 di- reorganisasi menjadi “the Syrian National Army” (SNA).
-Harakat  Nour  al-Din  al-Zinki:  milisi  yang  awalnya  bergabung dengan  FSA  dan  aktif di Aleppo  barat.  Sempat  bergabung  dengan  Hay’at  Tahrir  al -Sham  tahun  2017,  lalu berpisah lagi di tahun 2018.
Peta area kontrol di dalam dan sekitar Provinsi Idlib. Sumber: : Syrian Network of Human Rights. Peta dibuat oleh: Human Rights Watch 2020
- Hay’at Tahrir al -Sham (HTS / Levant Liberation Committee ): dibentuk 2017, merupakan alih nama dari Jabhat Fateh al-Sham , dan sebelumnya bernama Jabhat al-Nusra ( Nusra Front ). PBB, AS, dan Turki secara resmi pada tahun 2018 menyatakan bahwa HTS adalah organisasi teroris asing ( foreign terrorist organization ) yang berafiliasi dengan al-Qaeda. HTS menyatakan mereka sudah memisahkan diri dari Al Qaeda.
- Hurras al-Deen : mereka awalnya anggota Jabhat al-Nusra (lalu beralih jadi HTS) yang masih setia pada Al Qaida dan membentuk kelompok sendiri.
- National Liberation Front (NLF): milisi bersenjata yang awalnya bergabung dengan Free Syrian Army . NLF dibentuk di barat laut Suriah pada Mei 2018 dan kini menjadi anggota SNA ( Syrian National Army ) yang dibentuk Turki.
- Syrian Civil Defense (juga dikenal dengan nama “White Helmets”): dibentuk tahun 2014, bergerak sebagai petugas medis di kawasan yang tidak dikontrol pemerintah Suriah (di kawasan yang dikuasai milisi pemberontak).
- Syrian  National  Army (SNA):  milisi  bersenjata  yang  didukung  Turki,  dibentuk  2019, terdiri  dari  koalisi  berbagai  faksi,  antara  lain Free  Syrian  Army dan the  National Liberation Front .

## Kepentingan Nasional Aktor-Aktor Negara di Suriah

## Kepentingan Nasional Amerika Serikat
Bagi  Amerika  Serikat,  kedekatan  Suriah  dengan  Iran  dan  Rusia  merupakan ancaman. Terutama, karena Suriah dan Iran memiliki satu kepentingan bersama, yaitu melawan Israel. Terlepas dari hubungan baik yang terjalin antara Amerika Serikat (AS) dan Iran sebelum Revolusi Islam Iran 1979, hari ini peta politik antara kedua negara telah berbalik. Sejak 1980-an, Iran dan AS telah memutuskan hubungan diplomatik hingga hari ini dan keduanya selalu berhadapan dalam konflik tidak langsung. Konflik Suriah juga menjadi konflik tidak langsung di antara keduanya, dimana AS memberikan dukungan kepada  milisi-milisi  bersenjata  di  Suriah  untuk  menggulingkan  rezim,  sebaliknya  Iran memberikan dukungan kepada rezim agar tetap mampu bertahan.
AS memiliki kepentingan dalam melemahkan atau memutuskan hubungan dekat antara Teheran dan Damaskus. Tentu saja, AS harus mengelola strateginya dengan baik agar  rencana  itu  berhasil.  AS  telah  mengembangkan  strategi  lain  di  Suriah.  Ia  telah melatih dan mempersenjatai militer garis kelompok-kelompok anti pemerintah Suriah,
dimana Pusat Operasi Militer (MOC), yaitu pusat operasi gabungan dengan Israel, Arab Saudi, Turki, dan Yordania telah melatih, mengelola, mempersenjatai, dan membayar gerakan pemberontak dan teroris untuk menghadapi tentara Suriah dan sekutu seperti Iran,  Rusia,  Hizbullah  dan  milisi  perlawanan  lainnya.  Sebagai  imbalannya,  Israel memberikan gaji dan bahan bakar serta merawat kelompok bersenjata anti-Suriah yang terluka di rumah sakit (Gross, 2019).
Konflik di Suriah sering digambarkan sebagai perebutan kekuasaan yang besar, dengan  Rusia  mendukung  Assad  dan  Amerika  Serikat  mendukung  pemberontak. Presiden  Obama  kemudian  memerintahkan  Badan  Intelijen  Pusat AS (CIA)  untuk memberikan  pelatihan militer  kepada  kelompok  pemberontak  di  Suriah.  Pelatihan  ini bertujuan untuk membantu para pemberontak melawan rezim Assad. Sejak itu, AS jelas menjadi pihak dalam konflik tersebut.
Pada tahun 2016, Presiden Donald Trump terpilih untuk menggantikan Presiden Obama.  Awalnya,  Trump  telah  mengatakan  bahwa  Amerika  Serikat  tidak  akan  ikut campur dalam konflik Suriah dan bahwa Presiden Assad memiliki hak untuk memerintah Suriah. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan pernyataan Presiden Obama. Namun, segera  Trump  berubah  posisi  dan  melanjutkan  dukungan  pada  pemberontak  Suriah. Amerika  Serikat  era  Trump  telah  melancarkan  serangan  udara  di  pangkalan  udara Suriah.  Serangan  militer  ini  menandai  awal  dari  konflik  bersenjata  di  Suriah,  ketika Amerika Serikat melakukan intervensi militer secara langsung ke Suriah untuk pertama kalinya. Serangan ini juga disebut oleh Amerika Serikat sebagai serangan terbatas, yaitu serangan  terbatas  pada  target  yang  terkait  dengan  penggunaan  senjata  kimia  yang dituduhkan kepada rezim.
Inggris,  Perancis  dan  sekutu  regional  mereka  seperti  Arab  Saudi,  Lebanon, Yordania dan Qatar bergabung dengan koalisi pimpinan AS untuk agenda penggulingan Assad ini dan mereka secara terbuka mendukung oposisi dalam perang melawan Assad. Pada 2013, mereka menghabiskan $60 juta untuk mendanai operasi ofensif di Suriah. Selain  itu,  mereka  aktif  di  PBB  dalam  mencari  sanksi  hukum  internasional  terhadap Suriah melalui posisi masing-masing di PBB. Dalam artikel riset Yulianti & Sumadinata (2018)  disebutkan  bahwa  AS pernah mengeluarkan  dana  sebesar  2,2  miliar  US  Dollar untuk membeli senjata dari Eropa timur yang kemudian disalurkan kepada para teroris di Suriah. Kementerian Pertahanan AS terbukti telah membeli senjata dari Eropa timur melalui  SOCOM  (Special  Operations  Command)  dan  the  Picatinny  Arsenal  (fasilitas senjata militer AS di New Jersey) kemudian dikirim ke Turki, Yordania, dan Kuwait, lalu disalurkan kepada milisi-milisi proksinya di Suriah utara dan selatan.

## Kepentingan Nasional Turki
Turki memiliki kepentingan nasional yang sifatnya ideologis, yaitu menginginkan adanya  pemerintahan  reformasi  di  Suriah  yang  memberikan  kekuasaan  kepada Ikhwanul  Muslimin  (IM).  Awalnya,  Ankara  menyampaikan  tuntutan  melalui  upaya dialog,  agar  Assad  mengakomodasi  IM.  Namun,  setelah  Assad  menolak,  Turki mengerahkan  upaya  pemaksaan,  melalui  embargo,  pembatalan  perjanjian perdagangan,  dan  memberikan  dukungan  kepada  milisi  ekstremis Free  Syrian  Army . Turki  juga  menjadi  tuan  rumah  dalam  pendirian  kelompok  oposisi  Dewan  Nasional Suriah  (SNC).  Namun,  seiring  dengan  dinamika  konflik  bersenjata,  sejak  tahun  2015 milisi Kurdi YPG di sepanjang perbatasan Suriah-Turki menjadi semakin kuat dan hal ini dipandang sebagai ancaman bagi Turki. Turki melihat gerakan separatis Kurdi (baik di dalam negerinya maupun di perbatasan Suriah) memberikan ancaman bagi keamanan nasional Turki. Oleh karena itu, Turki pun melakukan serangan militer langsung ke dalam wilayah Suriah untuk menyerang milisi Kurdi, antara lain pertemputan di utara Aleppo (2016), Afrin (2018), dan daerah antara Ras al Ain dan Tel Abyad (2019) (Van Veen, 2021, hal. 4-5).
Turki  juga  berperang  langsung  melawan  tentara  nasional  Suriah  yang  ingin mengambil alih kembali Idlib. Serangan Turki tersebut dilakukan dalam Operasi Perisai Musim Semi (2020).  Perang ini dilakukan Turki karena bila Idlib dikuasai oleh tentara nasional  Suriah,  maka  akan  terjadi  gelombang  pengungsian  milisi  ekstremis  beserta keluarga  mereka,  masuk  ke  Turki.  Bagi  Turki,  posisi  status  quo,  dimana  Idlib  menjadi tempat  akumulasi  milisi  ekstremis  dan  para  pengungsi  akan  lebih  baik.  Untuk kepentingan  ini,  Turki  merangkul  kembali  FSA  dan  berbagai  milisi  ekstremis  lainnya untuk membentuk Tentara Nasional Suriah ( Syrian National Army -SNA) dengan tujuan melawan tentara nasional resmi Suriah ( Syrian Arab Army- SAA). Selain itu, Ankara juga melakukan pendekatan kepada milisi HTS dengan maksud untuk mengkooptasi, namun berdampak pada semakin menguatnya HTS di Idlib utara (Van Veen, 2021: 5-6).

## Kepentingan Nasional Iran dan Rusia
Iran berusaha untuk mempertahankan Bashar Al Assad sebagai pemimpin Suriah dan membantu Assad melawan para pemberontak yang berafiliasi dengan ISIS dan Al Qaida.  Iran  berjuang untuk  membantu  Suriah  karena  keduanya  memiliki kepentingan yang  sama  yaitu  melawan  kepentingan  Israel,  sekutu  AS,  dan  membantu  perjuangan Palestina.  Bagi  Iran,  Suriah  memiliki  kepentingan  strategis.  Pemerintah  Rezim  Assad telah memberikan akses penting kepada milisi-milisi pejuang anti-Israel, yaitu Hizbullah Lebanon,  Hamas,  dan  Jihad  Islam  Palestina.  Suriah  mengizinkan  Iran  untuk
memindahkan  orang,  senjata,  dan  uang  ke  kelompok-kelompok  ini  melalui  wilayah Suriah.  Selain  itu,  Suriah  telah  menjadi  mitra  strategis  Iran  dalam  mencegah  Israel menyerang Iran. Strategi Iran di Suriah bertujuan untuk menjaga agar Presiden Bashar Assad  tetap  berkuasa.  Dalam  mencapai  kepentingan  ini,  Iran  melakukan  upaya  yang ekstensif, mahal, dan terpadu; antara lain mengirim misi penasehat dan bantuan untuk mendukung  pasukan  nasional  Suriah  ( Syrian  Arab  Army ).  Dalam  misi  ini,  Iran mengirimkan  pasukan  The  Islamic  Revolutionary  Guard  Corps  (IRGC),  dengan  tokoh utamanya Jenderal Qassem Suleimani dan Mohsen Chizari  (Fulton, et.al., 2013).
Sementara itu, dukungan Rusia kepada Suriah merupakan warisan dari sejarah panjang hubungan baik kedua negara. Di era Perang Dingin, Suriah memiliki kerja sama militer dengan Uni Soviet, di mana Rusia diberi akses ke pelabuhan Suriah Tartus sejak tahun  1971.  Mantan  Presiden  Suriah  Hafez  Al-Assad,  ayah  Presiden  Bashar  Al-Assad, pernah  belajar  di  sekolah  penerbangan  militer  di  Uni  Soviet.  Pada  1980-an,  Rusia mengirim pasukan untuk mendukung pemerintah Suriah selama perang Lebanon. Dalam perang Suriah, Rusia telah memberikan berbagai bantuan, antara lain, bantuan militer, udara,  militer,  pelatihan  dan  dukungan  diplomatik  sehubungan  dengan  pembicaraan damai di PBB dan juga di Timur Tengah  (Lain & Sutyagin, 2016: 17).
Dalam  melawan  milisi-milisi  pemberontak  dan  teroris,  Rusia  terjun  langsung membantu secara militer. Antara lain, Rusia membantu SAA (tentara nasional Suriah) dalam merebut kembali Palmyra dari tangan ISIS, juga memberikan dukungan penting kepada Iran dan Hizbullah dalam berbagai pertempuran melawan ISIS dan milisi-milisi afiliasi Al Qaida. Baik Rusia maupun Iran memiliki satu kepentingan nasional yang sama, yaitu  mempertahankan  kekuasaan  Assad  dan  mencegah  pemerintahan  Suriah.  Rusia juga  punya  kepentingan  besar  untuk  mempertahankan  akses  militer  ke  Mediterania, mempertahankan pengaruhnya atas Suriah, dan membangun kembali pengaruhnya di kawasan  yang  lebih  luas  dan  arena  internasional.  Jika  kekuasaan  di  Suriah  jatuh  ke tangan pemerintahan yang anti-Rusia (pro-AS), pengaruh Rusia di Timur Tengah akan berkurang  dan  Rusia  akan  kehilangan  satu-satunya  sekutunya  di  kawasan  ini,  yang memberikan tempat bagi pangkalan militer Rusia, yaitu pangkalan angkatan laut Tartus dan pangkalan udara Khmeimim (Lain & Sutyagin, 2016: 17).
Ketika  Suriah,  Iran,  dan  Rusia  berupaya  mengambil  alih  Idlib,  Rusia  dan  Turki mengadakan  negosiasi  terpisah.  Rusia  berusaha  membujuk  kelompok  oposisi  yang didukung Turki di Idlib untuk menyerah kepada rezim Assad. Lalu, Rusia memilih untuk mencapai  kesepakatan  dengan  Turki  dalam  rangka  mengurangi  ketegangan  di  Idlib dengan  tanpa  melakukan  serangan  militer.  Rusia  dan  Turki  menyetujui  nota kesepahaman  tentang  Idlib  berjudul Perjanjian Sochi  2018  pada  bulan September. Di antara  isi  perjanjian  adalah  membuka  kembali  dua  jalan  raya  utama  yang
menghubungkan  Aleppo  ke  pantai  Suriah  dan  Damaskus,  yang melewati  medan  yang dikuasai oleh milisi-milisi proksi Turki. Turki dan Rusia sama-sama mencari keuntungan ekonomi di sepanjang rute ini  (Institute for the Study of War, 2020).

## Kepentingan Nasional Suriah Atas Idlib
Pembahasan  terpenting  tentu  saja  kepentingan  nasional  Suriah.  Provinsi  Idlib adalah  bagian  dari  negara  Suriah  dan  seperti  dikatakan  oleh  Morgenthau,  negara memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  identitas  fisik,  politik,  dan  kebudayaan  negara tersebut  dari  gangguan  negara  lain.  Bagi  negara,  keamanan  nasional  merupakan  hal yang  paling  utama  dan  harus  dipertahankan  dengan  kekuatan  penuh.  Kondisi  bahwa Idlib  dikuasai  oleh  milisi-milisi  bersenjata  anti-pemerintah  dan  melakukan  serangan- serangan bersenjata kepada militer nasional Suriah, serta keberadaan militer Turki yang juga melakukan serangan kepada SAA, jelas bertentangan dengan kepentingan nasional Suriah.
Konflik-konflik  yang  dihadapi  Suriah  selama  ini  juga  merupakan  dampak  dari upaya menjaga kepentingan nasionalnya. Antara lain, konflik Israel-Suriah terjadi karena Suriah memandang bahwa Israel telah mengancam kedaulatan negaranya (ada bagian wilayah  Suriah  yang  diduduki  Israel  hingga  kini,  yaitu  Golan).  Kedua  negara  pernah terlibat  dalam  perang  langsung,  seperti  Perang  Arab-Israel  1948,  Perang  Enam  Hari 1967, dan  Perang  Yom Kippur 1973.  Selain  konflik  eksternal,  Suriah juga  menghadapi konflik  internal.  Antara  lain,  faksi  Ikhwanul  Muslimin  Suriah  telah  melakukan pemberontakan berdarah di kota Hama untuk menyingkirkan Hafez al-Assad dari kursi kepresidenan Suriah. Upaya pemberontakan dimulai pada tahun 1976 dan puncaknya pada  tahun  1982  yang  dibalas  pemerintah  dengan  melakukan  serangan  balik  yang merenggut  nyawa  antara  5000-25.000  orang.  Pada  masa  Arab  Spring,  Ikhwanul Muslimin  Suriah  merupakan  aktor  penting  dalam  pemberontakan  melawan  Bashar Assad.
Pada  tahun  2000,  Bashar  al-Assad  terpilih  sebagai  presiden  setelah  kematian ayahnya  Hafez,  dan  tidak  ada  konflik  besar  di  Suriah  hingga  awal  2011.  Konflik bersenjata dimulai pada tahun 2012 ketika milisi bersenjata yang berafiliasi dengan Al Qaida  (Jabhat  Al  Nusra)  melakukan  serangan-serangan  kepada  pihak  pemerintah. Selanjutnya  muncul  berbagai  milisi  bersenjata,  baik  yang  berafiliasi  dengan  Al  Qaida, ISIS,  maupun  FSA.  Mulai  September  2015,  Rusia  melakukan  operasi  militer  untuk membantu  militer  Suriah  melawan  milisi-milisi  ekstrem  antipemerintah  dan  secara dramatis  mengubah  ‘keseimbangan  kekuatan’  di  Suriah,  dimana  sebelumnya  militer Suriah kesulitan dalam melawan milisi-milisi tersebut. Dalam serangan tersebut, Jabhat
Al  Nusra  sering  menjadi  sasaran,  khususnya  di  Idlib,  Hama,  dan  Aleppo.  Mulai  awal Februari  2016,  pasukan  pro-Assad  telah  memenangkan  beberapa  kemenangan  di Aleppo  utara  dan  selatan,  Daraa, dan  Hama  (Lister, 2016).  Provinsi  Idlib  pun  menjadi tempat evakuasi para milisi dan pengungsi pro-milisi.
Mulai  April  2019,  militer  Suriah  mulai  melakukan  serangan  untuk  mengambil kembali kendali atas Idlib, didukung oleh serangan udara Rusia. Dari 28 April sampai 28 Mei,  Suriah  dan  Rusia  menyerang  basis  para  milisi  di  Idlib,  Hama,  dan  Aleppo.  Atas serangan ini, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang pada 17 Mei 2019, dan dalam sidang  itu,  Duta  Besar  Rusia  untuk  PBB  menolak  tuduhan  bahwa  mereka  menyerang objek sipil dan infrastruktur sipil. Rusia menyatakan bahwa mereka menyerang teroris. Pada bulan Juli 2019, dalam surat kepada Sekjen PBB pemerintah Suriah menyatakan bahwa 119 fasilitas kesehatan di Idlib digunakan oleh milisi-milisi teroris itu sehingga itu bukan  lagi  objek  sipil  dan  sah  untuk  diserang  secara  militer.  Serangan  aliansi  Suriah, Rusia, dan Iran terus berlanjut hingga Desember 2019, sehingga mereka bisa mengambil alih sejumlah kota di provinsi Aleppo,  termasuk Khan Sheikoun yang merupakan jalur sangat strategis (Human Rights Watch, 2020).
Dalam pertarungan merebut kembali Idlib, kepentingan nasional dan keamanan Suriah  dipertaruhkan.  Penetapan  prioritas  di  bidang  keamanan  rupanya  menyingkap masalah  yang  multi-dimensional  dan  berlarut-larut.  Atas  alasan  inilah  yang  menjadi urgensi  Assad  untuk  sesegera  mungkin  mengambil  alih  kembali  Idlib  dari  tangan pemberontak.  Perjanjian  demi  perjanjian  telah  dibuat,  yaitu  menghentikan  dan mengurangi  penggunaan  militer  secara  besar-besaran  di  zona  yang  sudah  ditetapkan sebagai deeskalasi. Namun, serangan dari kelompok militan, plus serangan militer Turki, membuat  upaya  deeskalasi  itu  tidak  berhasil.    Kondisi  konflik  yang  berlarut-larut  ini membuat kondisi kemanusiaan di Idlib memburuk. Penduduk asli provinsi Idlib sekitar 1,5 juta penduduk dan kemudian meningkat dua kali lipat selama konflik Suriah menjadi sekitar  2,5-3  juta  jiwa.  Dari  jumlah  tersebut,  sekitar  2  juta  orang  dalam  kondisi membutuhkan bantuan kemanusiaan, terutama pangan (Van Veen 2021).
Dalam  kondisi  seperti  ini,  kepentingan  nasional  Suriah  ada  tiga,  yaitu mempertahankan  kedaulatan  wilayahnya,  mempertahankan  keamanan  warga negaranya,  serta  mempertahankan  identitasnya.  Secara  umum,  kepentingan  nasional Suriah  berjalan  seiring  dengan  kepentingan  Rusia  dan  Iran,  namun  sebaliknya, berlawanan dengan kepentingan AS dan Turki. Pertarungan antarkepentingan nasional ini membuat konflik di Idlib terus berlarut-larut dan tidak bisa diprediksi kapan dapat diselesaikan.

## Simpulan
Konflik  Suriah  yang  bermula  sejak  era  Arab  Spring  2011  pada  hakikatnya merupakan pertarungan antara dua kubu kepentingan nasional. Di satu kubu, AS, Eropa, Turki dan sekutu Arab Teluknya merupakan pihak yang anti Assad. Mereka dipersatukan oleh misi yang sama, yaitu menggulingkan pemerintahan Assad dan mereka melakukan pengerahan berbagai bantuan, mulai dana sampai dengan proksi militer untuk mencapai tujuan mereka. Mereka melakukan berbagai upaya, mulai dari penyusupan demonstran bersenjata pada peristiwa Dara’a, sampai dengan pengiriman bantuan dana dan senjata kepada milisi pemberontak di konflik-konflik Suriah. Turki, selain melakukan intervensi langsung terkait konflik di Idlib, Turki juga bergerak melalui proksi milisi di Suriah, begitu pun  dengan  AS,  Eropa,  dan  negara-negara  Teluk.    Di  kubu  lain,  dengan  misi mempertahankan Assad dalam menempati kepemimpinan Suriah, Rusia dan Iran juga mengerahkan berbagai bantuan mulai dari logistik, ekonomi, dan militer.
Keterlibatan aktor-aktor negara asing dalam konflik Suriah dipastikan membawa kepentingan nasional mereka masing-masing. Perkembangan terakhir konflik ini adalah pertempuran  di  Idlib,  yang  merupakan  provinsi  terakhir  di  Suriah  yang  masih  belum kembali ke tangan pemerintah Suriah. Idlib masih diduduki oleh milisi-milisi bersenjata yang  didukung  kubu  anti-Assad.  Upaya  Suriah  untuk  mengambil  kendali  atas  Idlib merupakan bagian dari kepentingan nasional Suriah, mencapai keamanan nasional serta menjaga  kedaulatan  wilayahnya.  Kehadiran  Rusia  dan  Iran  untuk  membantu mengalahkan para milisi pemberontak di tanah Suriah telah memungkinkan pemerintah Suriah meraih kembali kepentingan nasionalnya. Rusia dan Iran memiliki kepentingan nasionalnya sendiri. Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di Suriah yang terwujud dalam  keberadaan  pangkalan  militer  di  negara  itu.  Bagi  Iran,  mempertahankan pemerintahan  Assad  adalah  demi  mempertahankankan  sekutunya  dalam  rangka melawan Israel.
Sementara itu, bagi AS, Suriah adalah musuh bersejarah dan ancaman. Banyak faktor  sejarah  yang  memaksa  Amerika  menyingkirkan  rezim  Assad.  Ini  juga  terkait dengan  identitas  Amerika  sebagai  kekuatan  besar,  pelindung  Israel,  dan  pejuang demokrasi. Berbeda dengan kasus Suriah yang mengutamakan identitas pan-Arab, anti- Israel, dan anti-Barat. Benturan kepentingan nasional ini tentu saja menjadikan konflik ini terus berkepanjangan dan hanya dapat diselesaikan jika AS sebagai aktor utama yang sangat  berkepentingan  dalam  menggulingkan  Assad  dapat  menerima  kepentingan nasional Suriah yang ingin mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya.
Aktor kuat lain yang memiliki kepentingan nasional tersendiri di Suriah adalah Turki. Negara ini memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman
separatis  Kurdi  serta  mencegah  masuknya  arus  pengungsi  dari  Idlib  ke  wilayahnya. Meskipun  Turki  berhak  menjaga  keamanan  nasionalnya,  namun  seharusnya  itu dilakukan di wilayah Turki sendiri, bukannya menduduki wilayah Suriah. Selama Turki terus bertahan menduduki Suriah, konflik di Idlib juga akan terus berlarut-larut.

## Daftar Pustaka
Alatas, M. (2020). Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki. Jurnal ICMES. Vol. 4.
No. Hal. 86-102. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i1.74
Alkharpotly, B. (2019). Northern Syria: Activists and civilians between reality and need. Heinrich  Boll  Stiftung.  Dalam:    https://lb.boell.org/sites/default/files/2019- 12/Idlib%20Research_English.pdf [Diakses 15 Desember 2022]
Clinton,  W.  David.  (1994).  The  two  faces  of  national  interest  (Political  Traditions  in Foreign Policy Series). Louisiana: Louisiana State University Press
Fulton,  Will.,  Holliday,  Joseph.,  Wyer,  Sam.,  (2013).  Iranian  Strategy  in  Syria.  [online]
Understanding
War.
Dalam:
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianStrategyinSyria- 1MAY.pdf [Diakses 13 September 2022]
Gross, Judah Ari. (2019). IDF chief finally acknowledges that Israel supplied weapons to Syrian  rebels.  Times  of  Israel  [online]  Dalam:  https://www.timesofisrael.com/idf- chief-acknowledges-long-claimed-weapons-supply-to-syrian-rebels/  [Diakses  15 Oktober 2022]
Harmiyati.  (2018).  Konflik  Internal  Suriah  Dan  Upaya  Penyelesaian  Damai.  Jurnal Paradigma [online] 17(2), 1-7. Dalam:
https://doi.org/10.31315/paradigma.v17i2.2420 [Diakses 10 September 2022]
Herlambang,  A.  dan  Wulan,  S.R.  (2020).  Dinamika  Konflik  Internal  Di  Suriah  Dibawah Kepemimpinan Hafez Al-Assad Yang Berdimensi Internasional. Jurnal Transborder, Vol. 4 No. 1.
Human Rights Watch. (2020). Targeting Life in Idlib: Syrian and Russian Strikes on Civilian Infrastructure.
Dalam:
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/syria1020_web.pdf.
[Diakses 15 Desember 2022]
Institute  for  the  Study  of  War.  (2020).  The  Crisis  in  Idlib  The  Prepared  Testimony  of Jennifer Cafarella before the U.S. House ofRepresentatives Committee on Foreign Affairs,  Subcommittee  on  Middle  East,  NorthAfrica,  and  International  Terrorism. Dalam: https://www.jstor.org/stable/resrep29378 [Diakses 10 September 2022]
Lain, S., & Sutyagin, I. (2016). The View From Moscow . Dalam A. B. Tabrizi, & R. Pantucci, ed. , Understanding Iran’s Role in the Sy rian Conflict. London: Royal United Services Institute, 17
Lister,  Charles.  R.  (2016).  Profiling  Jabhat  al-Nusra.  Center  for  Middle  East  Policy  at Brookings. [Diakses 10 Desember 2022]
Mudore, S. B., & Safitri, N. N. (2019). Dinamika Konflik Suriah: Aktor dan Kepentingan.
POLITEA Jurnal Kajian Politik Islam [online] 2(2), 67-92. Dalam:
file:///C:/Users/Ayu%20Lestari/Downloads/assazali,+4.+dinamika+perang+suriah. pdf [Diakses 10 September 2022]
Nurhaliza,  M.  E.  (2019).  Kebijakan  Luar  Negeri  Turki  Terhadap  Israel  Pada  Masa Kepemimpinan  Recep Tayyip  Erdogan  Pada Tahun 2014-2018.  Skripsi,  UIN  Sunan Ampel  Surabaya.  [online]  Dalam:  http://digilib.uinsby.ac.id/31436/  [Diakses  12 Oktober 2022]
Salari,  Ehsan  Taghizadeh.,  Amiri,  MZ.,  Bavand,  DH.,  Barzegar,  Kayhan.,  (2022).  Syrian Crisis:  An  Analysis  of  Political  and  Security  Strategies  of  Involved  Actors  . International  Journal  of  Political  Science  [online]  12(1),  105-122.  Dalam: https://journals.iau.ir/article_694512_01cd173bfd216de500e008b4fe8e7b9a.pdf [Diakses 14 Oktober 2022]
Salaymeh,  B.,  &  Acun,  C.  (2018).  Perspective  Sochi  Agreement:  Implications  on  the Ground And Upcoming Challenges. [online] SETA Dalam:
https://www.setav.org/en/perspective-sochi-agreement-implications-on-the- ground-and-upcoming-challenges/ [Diakses 12 Oktober 2022]
UNDP. (2021). Human Development Report. United Nations Development Programme.
[online] Dalam: https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-
data#/countries/SYR [Diakses 12 Oktober 2022]
Yulianti, D. dan Sumadinata, R.W.S. (2018). Terorisme di Suriah dan Implementasi the Arms Trade Treaty. Jurnal ICMES Vol. 2 no. 1, hal. 1-24
Van Veen, E. (2021). Turkey’s interventions in its near abroad: The case of Idlib. Policy Brief, Clingendael Institute.