Literature Study

## TRADISI MASYARAKAT ADAT JAWA TERHADAP PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Abstract
Ani Mardiantari, 1
Annikmah Farida, 2
Moh. Dimyati, 3 Ita Dwilestari, 4
Nurkholis 5
1,2,3,4,5 Institut Agama Islam Ma’arif  NU Metro Lampung, email: anisujarwo.am@gmail. com annikmahfarida2@gm ail.com dimyati.iaimaarifnume tro@gmail.com itadwilestari17@gmail .com knur68967@gmail.co m
Background . Marriage  is  a  holy,  strong,  and  solid  agreement  to  live together  legally  between  a  man  and  a  woman  to  form  an  eternal  family, polite, loving, peaceful, and happy.
Aim. The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  traditions  of  the Javanese  indigenous  peoples  against  marriage  taboos  in  the  month  of Muharram from the perspective of Islamic law.
Methods .  This  study  uses  field  research  (Field  Research),  using  a descriptive  nature  that  is  to  provide  descriptions  and  information  about marriage  taboos  in  the  month  of  Muharram  Islamic  Law  Perspective  in Bandar Rejo Village, Way Pengubuan District, Central Lampung Regency. And by using an empirical approach as a framework of proof or testing to ensure a truth. The data obtained through the interview method.
Results. The  prohibition  of  getting  married  in  the  month  of  Muharram which  occurs  in  the  village  of  Bandar  Rejo,  Way  Pengubuan  District, Central Lampung Regency, in Islamic law there are no specific texts, both Al-Quran  and  Hadith  that  determine  a  certain  day  as  the  day  when marriage  is  prescribed.  While  the  taboo  on  marrying  in  the  month  of Muharram which causes this disaster is not justified, because the calamity is a test from Allah.
Keywords : month of muharram, Islamic law, marriage

## PENGANTAR
Perkawinan  adalah  perjanjian  suci,  kuat,  dan  kokoh  untuk  hidup  bersama  secara  sah  antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  membentuk  keluarga  yang  kekal,  santun  menyantun, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. 1 Tujuan perkawinan menurut Islam  adalah untuk memenuhi petunjuk  agama  dalam  rangka  mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan  bahagia. 2 Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan  yang  sah  dalam  masyarakat  dengan  mendirikan  rumah  tangga  yang  damai  dan  tentram. 3 Pernikahan  pada  dasarnya  menganut  prinsip  bahwa  setiap  calon  suami  dan  istri  yang  hendak melangsungkan  pernikahan,  harus  benar-benar  telah  matang  secara  fisik  dan  secara  psikis  atau  siap secara jasmani ataupun rohani. 4
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Bab  I  pasal  I,  perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-isteri  dengan  tujuan
1 Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam , Bandung, Mandar Maju, 1997, h. 3.
2 Agus Hermanto, “Larangan perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia,” Jurnal Muslim Heritage Vol. 2, no. 1, 2017, h. 126.
3 Wiratni Ahmadi,  “Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26, no. 4, 2008, h. 375.
4 Agus Hermanto, et.al, “Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam,” Jurnal At-Tahdzib Vol. 9, no. 2 (2021): h. 24.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
membentuk  keluaarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. 5 Ketentuan teknis perkawinan orang Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 6
Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak  laku  nabi  Muhhamad  SAW.  Pernikahan  diisyaratkan  supaya  manusia  mempunyai  keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan naungan Allah SWT.
Harmonis  dalam  menggunakan  hak  dan  kewajiban  anggota  keluarga.  Sejahtera  artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sehingga stabilitas rumah tangga  dan  kontinuitas  kehidupan  suami  istri  adalah  tujuan  utama  adanya  perkawinan  dan  hal  ini sangat diperhatikan oleh syari’at Islam. 7 Syari’at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana al-Qur‟an memberi istilah pertalian itu dengan mitsaq ghalizh (perjanjian agung). Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 menyatakan :

## ٍم ْىَقِّل ٍدٰيٰ َلَ َكِل ٰذ  ْيِف  َّىِاۗ ًحَوْحَرَّو ًجَّدَىَّه ْنُكٌَْيَت َلَعَجَو اَهْيَلِا ا ْٖٓىٌُُكْسَرِّل اًجاَو ْزَا ْنُكِسُفًَْا  ْيِّه ْنُكَل َقَلَخ  ْىَا ٖٓ هِرٰيٰا  ْيِهَو
َى ْوُرَّكَفَرَّي
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum : 21) 8
Perkawinan dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari unsur-unsur budaya dan adat yang berkambang  di  dalam  setiap  masyarakat.  Untur  budaya  dan  adat  tersebut  berkembang  dan  diwarisi secara  turun  temurun  dalam  pelaksanaannya.  Umat  Islam  khususnya  suku  Jawa  masih  sangat  patuh dan  taat  terhadap  aturan-aturan  adat  yang  berlaku,  mereka  selalu  mengikutinya  meskipun,  terkadang ada  yang  sesuai  dan  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  seperti  aturan-aturan  adat  dapat menghasilkan  sistem  budaya  dan  berimplikasi  pada  kehidupan  nyata  misalnya  pada  perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan adat.
Tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda. Sistem perkawinan adat tersebut  terbagi  menjadi  tiga  macam,  pertama exogami  , yaitu  seorang  pria  dilarang  menikah  dengan wanita  yang  semarga  atau  sesuku  dengannya.  Ia  harus  menikahi  seorang  wanita  diluar  marganya (klan-patrilineal). Kedua endogimi, yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkuangan kerabat  (suku,  klan  atau  family)  sendiri  dan  dilarang  menikahi  di  luar  kerabat.  Ketiga eleutrogami, z yaitu  seorang  pria  tidak  diharuskan  atau  dilarang  untuk  menikahi  wanita  di  luar  atau  pun  di  dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. 9
Sifat kebudayaan yang terjadi di masyarakat mewujudkan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup  kemungkinan  perbedaan  itu  terjadi  terhadap  aturan  adat  dan  aturan  agama.  Salah  satu perbedaan yang dijumpai dalam masyarakat adalah perkawinan. Agama Islam telah memberikan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam. 10
5 Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 14, no. 1, 2016, h. 180.
6 Ida  Fauziyah, Geliat  Perempun  Pasca-Reformasi:  Agama,  Politik,  Gerakan  Sosial (Yogyakarta:  LKIS Pelangi Aksara, 2015, h. 239.
7 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , Jakarta, Kencana, 2018, h. 22.
8 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya , Bandung: Diponegoro, 2015, h. 324.
9 Muhammad  Ziad  Mubarok,  “Tradisi  Larangan  Perkawinan  Adat  Jawa  dalam  Perspektif  hukum  Islam Studi  Kasus  Tradisi  Kebo  Balik  Kandang  Pada  Masyarakat  Desa  Sugihwaras  Kecamatan  Pambon  Kabupaten Nganjuk Jawa Timur,” Skripsi , Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, h. 79.
10 Muhammad Ziad Mubarok, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur,” h. 70.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Berbicara  masalah  adat  Jawa,  tentunya  sudah  tidak  asing  lagi  bahwa  adat  Jawa  memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat melakukan acara sakral seperti hajatan nikah, hajat kelahiran anak, dan hajat khitan. Contohnya di bulan Suro (1 Muharram) poso (Ramadhan) dan Selo (Dzulkaiddah) dalam kalender jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang  mempunyai  hajatan  baik  hajatan  kelahiran  anak,  hajatan  khitanan,  maupun  hajatan  pesta pernikahan.  Biarpun  ada  yang  melakukan  itu  segelintir  orang  saja  dan  sekedar  hajatan  biasa  atau sekedar  syukuran  menyambut  kedatangan  waktu-waktu  tersebut,  bukan  hajatan  yang  ramai  atau hajatan yang besar.
Masyarakat  adat  jawa  meyakini  adanya  hari  pembawa  naas  atau  sial,  maka  pantang  untuk melakukan  acara  atau  hajat  besar  pada  waktu  tersebut.  Karena  jika  ada  yang  melanggarnya  akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak.
Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Dusun  IV,  Desa  Bandar  Rejo,  Kecamatan  Way  Pengubuan, Kabupaten  Lampung  Tengah,  yang  terdapat  suatu  tradisi  adat  yang  masih  dilaksanakan  sampai sekarang seperti tradisi dalam pernikahan, ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan di bulan Muharam maka mereka masih memegang erat adat istiadat atau kebiasaan bahwa pasangan yang akan menikah pada bulan tersebut tidak diperbolehkan.
Berdasarkan  kajian  diatas,  timbullah  permasalahan  yakni  masyarakat  yang  mempertahankan tradisi adat istiadat yang mayoritas penduduk desa Bangun Rejo beragama Islam, meskipun demikian mereka  tetap  memegang  teguh,  yakin  dan  percaya  dengan  kebiasaan  tersebut.  Persoalan  yang berhubungan  dengan  kebiasaan  adat  dalam  hukum  Islam  tidak  diatur  secara  jelas  dan  tegas,  hal  ini merupakan  tradisi  dari suatu  daerah,  yang  antara  daerah  lain  berbeda  adat istiadatnya.  Hukum  Islam hanya mengatur kriteria calon, peminangan dan pelaksanaan akad nikah.
Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya masyarakat Jawa terhadat adat istiadat yang ada di dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Oleh karena itu, peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lajut  mengenai  Tradisi  Masyarakat  Adat  Jawa  Terhadap Pantangan Pernikahan di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam.

## REVIEW LITERATUR
Pernikahan  merupakan  sunnatullah  yang  umum  dan  berlaku  pada  semua  makhluk-Nya. Pernikahan  atau  perkawinan  adalah  akad  yang  menghalalkan  pergaulan  dan  membatasi  hak  dan kewajiban antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom.
ا ْىُلِدْعَذ  َّلََا ْنُرْفِخ  ْىِاَف ۚ َعٰتُرَو  َثٰلُثَو ىٌْٰثَه ِءۤاَسٌِّلا  َيِّه ْنُكَل  َباَط اَه اْىُحِكًْاَف ى ٰوٰرَيْلا ىِف اْىُطِسْقُذ  َّلََا ْنُرْفِخ  ْىِاَو ۗاْىُل ْىُعَذ  َّلََا ىًْٰٖٓدَا َكِل ٰذ ۗ ْنُكًُاَوْيَا  ْدَكَلَه اَه ْوَا ًجَدِحاَىَف
Artinya  :  Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yng kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak- budak  yag  kamu  miliki.  yang  demikian  itu adalah lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat  aniaya.  (QS.An- Nisa’:3) 11
Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia,  bukan  saja  antara  suami  istri  dan  keturunanya,  melainkan  antara  dua  keluarga.  Selain  itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya. 12
Para  fuqoha  menyatakan  bahwa  pernikahan  merupakan  ikatan  yang  bertujuan  menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi  tujuan  tertinggi,  tetapi  untuk  mendapatkan  keturunan  yang  sah  dalam  rangka  melanjutkan
11 Departemen Agama RI, Ibid , h. 77.
12 Ahmad Beni Saebani, Fiqh Munakahat , Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
generasi, dan agar suami- istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah, warahmah. 13
Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan  tersebut  sah,  karena  masih  ada  satu  hal  yang  menghalangi/larangan  dalam  perkawinan, yaitu  (1) larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan, larangan dalam bentuk mahram  muabbad .  (2)  larangan  perkawinan  berlaku  untuk  sementera  waktu  dalam  arti larangan  berlaku  dalam  keadaan  waktu  tertentu,  suatu  ketika  bila  keadaan  dan  waktu  tertentu  sudah berubah, sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram muaqqat . 14
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  tidak  lepas  dari  konsekuensi  interaksi  sosial  yang  saling memengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial menjadikan kebiasaan lambat laun  akan  berubah  menjadi  “adat”  yang  telah  menjelmakan  perasaan  masyarakat  itu  sendiri. 15 Sedangkan  hasil  pemikiran  karya,  cipta,  dan  rasa  manusia  adalah  kebiasaan  yang  berkembang  di masyarakat,  aspek  rasa  yang  meliputi  jiwa  manusia  mewujudkan  kaidah  dan  nilai-nilai kemasyarakatan yang terwujud dari perilaku masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam pola pikiran  dan  perbuatan  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  dan  turun  temurun  menjadi  sebuah tradisi, 16 tradisi sendiri merupakan proses situasi kebiasaan masyarakat yang di dalamnya mempunyai unsurunsur  warisan  kebudayaan  dan  diteruskan  dari  generasi  ke  generasi,  dan  secara  terus-menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.
Pernikahan dalam pandangan khususnya masyarakat Jawa mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan  bagi  anaknya,  orang  tua  dalam  milih  anak  mantu  akan  mempertimbangkan  tiga  hal  yaitu bobot,  bibit  dan  bebet.  Masyarakat  Jawa  pada  dasarnya  percaya  pada  hal-hal  magis  dan  gaib. Perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya masih didasarkan pada kepercayaan leluhur, seperti adat yang  tidak  berani  melangsungkan  pernikahan  pada  bulan  Muharram,  dikarenakan  masih  ada kepercayaan  yang  sudah  turun-temurun.  Bagi  masyarakat  Jawa,  menikah  di  bulan  Muharram  harus dihindari,  karena  dipercaya  sebagai  bulan  keramat  yang  tidak  boleh  dilanggar.  Jika  dilanggar, dipercaya  akan  mendatangkan  malapetaka  atau  musibah  bagi  pasangan  yang  menikah,  serta  kedua keluarga besar kedua mempelai.
Masyarakat  meyakini,  menikah  di  bulan  Muharram  bulan  Sura  ” aja  diterak  sasi  ala  kanggo ijab  ing  penganten  sering  tukar  padu,  nemu  kerusakan . ” Artinya,  jangan  tetap  dilaksanakan,  bulan buruk  untuk  akad  pengantin,  sering  bertengkar,  dan  menemukan  kerusakan. 17 Apabila  hajat  tetap dilaksanakan, akan mendapat berbagai musibah atau dalam acaranya banyak terjadi gangguan. 18
Pada  setiap  masyarakat  terdapat  pola-pola  perilaku  yang  sama  dan  harus  diikuti  oleh masyarakat  tadi.  Pola-pola  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  kebudayaan  masyarakatnya. Khususnya  dalam  mengatur  hubungan  antar  manusia,  kaidah-kaidah  kebudayaan  berarti  peraturan tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. 19
Kajian  Zamzani,  mengenai  menunjukkan  bahwa  sebagian  tokoh  Nahdatul  ulama  masih  ada yang mengikuti adat kebiasaan itu dengan alasan itu adalah bulan yang sangat mulya, sehingga pada bulan  itu  diharuskan  perbanyak  mendekatkan  diri  pada  Allah,  jangan  sampai  melakukan  hura-hura seperti  mengadakan  hajatan  atau  pernikahan.  Akan  tetapi  itu  hanya  himbuan  jangan  melaksanakan
13 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 15.
14 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2014), h. 109-110.
15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 44.
16 Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4.
17 Soemodidjonjo, Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna (Soemidjojo Mahadewa, 1965), h. 21.
18 Yahyana Maulin Nuha, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam  Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus),” Jurnal Suara Keadilan Vol. 20, no. 2 (2019): h. 173.
19 Soerjono  Soekanto  &  Budi  Sulistyawati, Sosiologi  Suatu  Pengantar (Jakarta:  Raja  Grafindo  Perkasa, 2013), h.158-159.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
pernikahan, tidak  sampai menghukumi  haram.  Dan  sebagian tokoh  Nahdlatul  ulama  tidak  mengikuti adat tersebut karena dalam Islam pun di dalam Al Qur’an dan Hadist tidak ada aturan yang melarang melakukan pernikahan pada bulan-bulan atau waktu-waktu tertentu. 20
Penelitian Yahyana Maulin Nuha, masyarakat masih mempercayai mitos, hal ini menyebabkan mereka  takut  melaksanakan  perkawinan  pada  bulan  Muharram.  Keyakinan  ini  dapat  dari  pendahulu atau  sesepuh  yang  turun  temurun  dan  diwariskan  kepada  generasi  setelahnya.  Namun,  sebagian masyarakat  desa  Medini  memperbolehkan  melaksanakan  perkawinan  pada  bulan  Muharram, dikarenakan mereka mengetahui bahwa pernikahan yang syar’i itu tidak mempercayai mitos tersebut. Pandangan Ulama’ Desa Medini tentang pernikahan pada bulan Muharram adalah dapat dilaksanakan kapan  saja  termasuk  bulan  Muharram,  karena  bulan  tersebut  termasuk  bulan  yang  di  sucikan  oleh Allah SWT. Pada dasarnya Agama Islam menganggap semua hari, bulan, dan tahun adalah baik. 21
Ayu  Lestari,  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Larangan  Pernikahan  Pada  Bulan  Suro  Dalam Adat Jawa  Di  Desa  Rumbai Jaya  Kecamatan  Kempas  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Hasil  penelitian ini adalah Pertama persepsi masyarakat tentang bulan Suro merupakan bulan keramat karena pada bulan ini banyak orang yang melakukan tirakat atau semacam ritual untuk berbagai kepentingan, bulan suro merupakan  tahun  barunya  bagi  suku  jawa  yang  bertepatan  dengan  bulan  Muharram.  kedua  persepsi masyarakat terhadap pernikahan pada bulan suro adalah menikah di bulan Suro itu dilarang dan tidak boleh  dilaksanakan,  sehingga  kesimpulannya  adalah  masyarakat  masih  menganut  tradisi  kuno  dan kepercayaan larangan pernikahan pada bulan Suro. 22
Kebudayaan  yang  terjadi  pada  masyarakat  menjadikan  aturan-aturan  yang  berbeda.  Tidak menutup  kemungkinan  terjadinya  perbedaan  ini  karena  aturan  adat  dan  aturan  agama.  Perbedaan  ini sering  dijumpai  dalam  masyarakat  tentang  perkawinan.  Meskipun  agama  Islam  telah  mengatur  yang jelas tentang hal perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelaksanaan dan praktiknya berbeda dengan aturan yang ada.
Ada berbagai tradisi yang dipercaya dan masih dipatuhi pada masyarakat jawa, termasuk salah satunya  adalah  tradisi  untuk  tidak  melaksanakan  hajatan  pada  bulan  muharram/suro,  karena masyarakat  setempat  mempunyai  keyakinan  terhadap  perhitungan  waktu,  hari,  atau  bulan  tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajatan nikah.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reserch) yang dilakukan di tempat yang dipilih  untuk  dijadikan  lokasi  menyelidiki  gejala  objektif  yang  terjadi, 23 yaitu  di  Desa  Bandar  Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.
Sifat penelitian menggunakan deskriptif yaitu dengan memberikan  gambaran dan keterangan mengenai kejadian 24 berdasarkan tradisi masyarakat adat Jawa terhadap pantangan pernikahan di bulan Muharam  Perspektif  Hukum  Islam.  Selain itu  pendekatan empiris  dipilih  karena  Pendekatan  empiris akan  memberikan  kerangka  pembuktian  atau  pengujian  untuk  memastikan  suatu  kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai pantangan  pernikahan  di  bulan  Muharam  Perspektif  Hukum  Islam  di  Desa  Bandar  Rejo,  Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.
20 Zamzami,  “Pandangan  Tokoh  Nahdatul  Ulama  Tentang  Tradisi  Larangan  Menikah  Di  Bulan  Suro Perspektif Urf (Studi di Kabupaten Pringsewu),” Jurnal Ummul Qura Vol. XV, no. 1 (2020): h. 61.
21 Yahyana Maulin Nuha, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus),” h. 173-187.
22 Ayu Lestari, “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Adat Jawa Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir,” Jurnal Jom Fkip Vol. 7, Edisi 2 (2020): h.1.
23 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi , Jakarta, Rineka Cipta, 2016, h. 96.
24 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian , Jakarta, Raja Wali Pers, 2012, h. 76.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Sumber data yang digunakan diantaranya: 1) sumber primer yaitu sumber data yang langsung diberikan  data  kepada  peneliti, 25 seperti  pada  keluarga  dan  tokoh  masyarakat  Desa  Bandar  Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah sebagai sumber utama. 2) Sumber sekunder merupakan  sumber  yang  tidak  langsung  diberikan  data  kepada  peneliti. 26 Data  dalam  penelitian  ini diperoleh  dari  data  yang  relevan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  yang  diperoleh  dari  literatur yang ada, baik dari jurnal maupun buku.
Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara  yaitu  suatu  bentuk  komunikasi secara langsung. 27 Dalam wawancara ini di lakukan secara langsung di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan teknik analisa data menggunakan  metode induktif,  yaitu  menangkap  berbagai  fakta  atau  fenomena-fenomena  melalui  hasil  penelitian  di  Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah kemudian dilakukan analisis dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

## HASIL PENELITIAN
Pantangan  perkawinan  adalah  segala  hal  atau  perbuatan  yang  dipantang  menurut  adat  atau kepercayaan  pada  suatu  daerah  tertentu  sebelum  melangsungkan  perkawinan.  Di  setiap  daerah  pasti mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dimana adat kebiasaan yang berlaku itu sendiri telah mendarah daging.
Begitu  pula  dengan  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Bangun  Rejo  sebelum menggelar  perkawinan  biasanya  mereka  melakukan  penanggalan  hari  baik  terlebih  dahulu  guna menentukan  pelaksanaan  perkawinan,  dan  yang  akan  berjodohpun  dihindarkan  dari  mari  bahaya. Meskipun  masyarakat  sudah  tidak  seutuhnya  percaya,  namun  ada  juga  yang  setengah-setengah percaya  akan  mitos  yang  berkembang.  Sebagai  contoh  masyarakat  yang  melakukan  pernikahan  di dalam  bulan  muharram  kehidupan  rumah  tangga  pasangan  tersebut  tidak  lepas  dari  cobaan,  baik  itu dari  suami,  istri  ataupun  dari  anak-anak  mereka.  Karena  takut  akan  tertimpah  sebuah  musibah masyarakat menghindari pernikahan pada bulan muharam.
Sebagian  masyarakat  jawa  meyakini  adanya  hari  pembawa  naas  atau  sial,  sehingga  pantang untuk  melakukan  acara  atau  hajat  besar  pada  waktu  tersebut,  jika  dilanggar  mereka  meyakini  akan mendapatkan  dampak  negatif  atau  petaka  terhadap  kehidupannya  kelak.  Contohnya  ketika  ada  yang melakukan  akad  nikah  di  bulan  Muharram  maka  dalam  hidup  mereka  akan  mengalami  ruwet,  rewel pada akhirnya akan berakhir pada perceraian atau matinya salah satu pasangan. 28
Sebagaian  besar  masyarakat  yang  akan  melaksanakan  pernikahan  masih  memperhatikan penanggalan  hari,  bulan,  tahun  guna  untuk  melaksanakan  pernikahan.  Tujuan  dari  penanggalan  ini untuk menentukan pelaksanaan pernikahan supaya calon mempelai dijauhkan dari musibah yang tidak diinginkan.  Karena  dalam  penanggalan  tersebut  mengandung  syarat-syarat  yang  diyakini  akan mendatangkan  keselamatan  dan  kebahagiaan  dalam  kehidupan  pernikahannya.  Masyarakat  desa Bandar  Rejo  masih  sangat  mempercayai  bahwa  melakukan  pernikahan  pada  bulan  Muharram  akan mendapat banyak cobaan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. 29
Hal  ini  semakin  diperkuat  dengan  salah  satu  pernikahan  yang  dilaksanakan  di  bulan Muharram.  Dari  hasil  pernikahan  selama  empat  tahun  hingga  sekarang  belum  dikaruniai  keturunana walaupun  ia  meyakini  bahwa  jodoh,  rejeki  dan  maut  merupakan  takdir  Allah  SWT,  namun  beliau masih mengaitkan adanya hubungan dengan pantangan menikah di bulan Muharram. 30
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitaif dan R&D , Cet. 27, Bandung, Alfabeta, 2018, h. 308.
26 Ibid. h. 309.
27 W. Gulo, Metodologi Penelitian , Cet. 5, Jakarta, Grasindo, 2007, h. 119.
28 Wawancara dengan Bapak Syamsudin, Tokoh Masyarakat, 15 Januari 2022.
29 Wawancara  dengan  bapak  Solehudin,  Masyarakat  Yang  Meyakini  Pantangan  Menikah  Bulan Muharram, Desa Bandar Rejo, Lampung Tengah, 15 Januari 2022.
30 Wawancara  Dengan  Ibu  Sepi  Sastika,  Masyarakat  Yang  Melakukan  Perkawinan  Di  Bulan  Muharram Wawancara, Desa Bandar Rejo, Lampung Tengah, 15 Januari 2022.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Menurut bapak Tumiran bahwa sebenarnya melaksanakan perkawinan di bulan Muharram itu sebenarnya  sah  saja,  akan  tetapi  sebagai  orang  Jawa  ia  menghormati  yang  menjadi  tradisi  nenek moyang  terdahulu,  ia  menambahi  semua  kejadian  yang  terjadi  itu  sudah  menjadi  kehendak  Allah SWT. 31 Secara hukum Islam tidak ada pelarangan menikahkan anak pada bulan muharam. Islam juga tidak mengenal akan adanya waktu tertentu yang mengandung sebuah kesialan, karna pada hakikatnya setiap waktu, hari, bulan, dan tahun memiliki keberkahan dari Allah SWT. Namun yang terjadi dalam masyarakat  kita  merupakan  pelaksanaan  sebuah  adat  yang  dilaksanakan  secara  turun  menurun,  dan mereka  khawatir  jika  melangar  adat  tersebut  akan  mendapatkan  sebuah  kesialan.  Padahal  segala sesuatu yang terjadi pada seluruh makhluk adalah atas kehendak dari Allah SWT. 32

## PEMBAHASAN
Masyararakat  memiliki  beragam  kepercayaan  yang  tidak  lepas  dari  mitos  atau  tradisi kepercayaan nenek moyang mereka. Pantangan merupakan suatu hal yang terlarang baik itu menurut adat  atau  kepercayaan.  Disetiap  daerah  pasti  mempunyai  tradisi  yang  berbeda-beda,  melekat  dan mendarah  daging.  Tradisi  tersebut  tidak  bisa  dihilangkan  begitu  saja  hal  tersebut  tradisi  yang  sudah dilakukan nenek moyang terdahulu.
Salah  satu  adat  kebiasaan  yang  ada  dikehidupan  masyarakat  Desa  Bandar  Rejo  Kecamatan Way  Pengubuan,  Kabupaten  Lampung  Tengah  yaitu  pantangan  perkawinan  di  bulan  Muharram. Pantangan  perkawinan  adalah  segala  hal  atau  perbuatan  yang  dipantang  menurut  adat  atau kepercayaan  pada  Desa  Bandar  Rejo  Kecamatan  Way  Pengubuan,  Kabupaten  Lampung  Tengah sebelum melangsungkan perkawinan. Disetiap daerah pasti mempunyai adat kebiasaan yang berbeda- beda. Dimana adat kebiasaan yang berlaku itu sendiri telah mendarah daging.
Menurut  pandangan  tokoh  masyarakat  Desa  Bandar  Rejo  Kecamatan  Way  Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah bahwa masyarakat adat jawa meyakini adanya hari pembawa sial, maka pantang  untuk  melakukan  acara  atau  hajat  besar  pada  waktu  tersebut.  Karena  jika  ada  yang melanggarnya  akan  mendapatkan  dampak  negatif  atau  petaka  terhadap  kehidupannya  kelak.  Seperti ketika ada yang melakukan akad nikah di bulan Muharram maka dalam hidup mereka akan mengalami berbagai  masalah  pada  akhirnya  akan  berakhir  pada  perceraian  atau  meninggalnya  salah  satu pasangan. 33
Berdasarkan hal tersebut tokoh masyarakat beranggapan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dibulan  suro  tidak  boleh  dilaksanakan,  hal  ini  karena  bulan  suro  adalah  bulan  yang  dikeramatkan. Dalam hitungan jawa dikatakan bahwa setiap tahun dibulan pertama ada satu hari yang dianggap tidak baik untuk dilaksanakan suatu pernikahan, tetapi dalam kenyataannya kehidupan bahwa di daerah desa khusunya Bandar Rejo menganggap bahwa satu bulan tersebut adalah bulan keramat.
Selain  itu  kepercayaan  tentang  larangan  menikah  pada  bulan  Muharram  itu  sudah  menjadi tradisi  masyarakat  untuk  tidak  menikahkan  pada  bulan  tersebut.  Kekacauan  yang  terjadi  sebenarnya berupa  gunjingan  yang  dialami  oleh  pelaku  karena  melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan kebiasaan  di  Desa  Bandar  Rejo. 34 Dari  keyakinan  yang  dianut  oleh  desa  Bandar  Rejo  menurut pandangannya  bahwa  masyarakat  yang  kepercayaannya  setengah  mengenai  pernikahan  yang dilaksanakan  dibulan  Muharram,  mereka  lebih  cenderung  menunggu  bulan-bulan  selanjutnya,  dalam artinya  masyarakat  desa  Bandar  Rejo  tidak  mau  mengambil  resiko  apabila  menikah  dibulan Muharram. Dengan demikiam, pelaksanaan pernikahan dibulan Muharram di desa Bandar Rejo tidak ada yang melaksanakan, hal ini masyarakat desa Bandar Rejo masih mempercayai dan meyakini adat- istiadat  dari  nenek  moyang  mereka.  Alasan  ini  dibuktikan  ketika  terdapat  masyarakat  yang  ingin melakukan  pernikahan dibulan  Muharram,  mereka  memilih  untuk  menunda  pernikahan tersebut  atau diganti pada bulan selanjutnya.
31 Wawancara  dengan  bapak  Tumiran,  masyarakat  yang  menikahkan  anaknya  sebelum  bulan  Muharram, Desa Bandar Rejo, Lampung Tengah, 15 Januari 2022.
32 Wawancara dengan Bapak Ali Usman, Tokoh Agama, 15 Januari 2022.
33 Wawancara, Bapak Syamsudin, Tokoh Masyarakat, 15 Januari 2022.
34 Wawancara, Bapak Mulyono Herlambang (Tokoh Agama), 16 Januari 2022.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dalam  Al-Qur’an  jelas  mengatur  hukum  pernikahan  dengan  jelas,  soal  pandangan  hukum Islam terhadap larangan praktek nikah pada bulan Muharram, di dalam hukum Islam tidak ada istilah nikah  pada  bulan  Muharram,  dan  dalam  hukum  Islam  juga  tidak  ada  yang  mengatur  soal  waktu menikah.  Setiap  perbuatan  hukum  harus  memenuhi  dua  unsur  yaitu  rukun  dan  syarat.  Rukun  adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat  adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.
Mengenai kekhawatiran masyarakat yang takut tertimpa musibah jika menikah di bulan suro, para ulama’ sangat melarang hal itu, karena termasuk thiyarah yaitu meramalkan bernasib sial karena melanggar sesuatu dan hal itu termasuk perbuatan sirik. 35 Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baikitu al-Qur’an maupun Hadist dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melangsungkan pernikahan.
Akan  tetapi  jika  dalam  menentukan  hari,  bulan,  dengan  dasar  hitungan  jawa  atau  primbon, atau  yang  lainnya,  dengan  keyakinan  bahwa  hari  itu  mempunyai  nilai-nilai  keramat,  atau  keyakinan berbau  syirik,  maka  hal  itu  tidak  dibenarkan  dan  syariat  Islam  melarang  berbuat  syirik.  Mengenai weton, hari, bulan yang keramat didalam Islam tidak dijumpai semacam itu. Tidak ada suatu perintah ataupun  suatu  larangan  tentang  weton,  hari  dan  bulan  untuk  menentukkan  memilih  jodoh  ataupun melaksanakan pernikahan sepertihalnya dasar pernikahan yang ada dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 32 yaitu:
ٌنْيِلَع ٌعِساَو ُ ّٰاللَّو ۗ هِل ْضَف  ْيِه ُ ّٰاللّ ُنِهٌِْغُي َءۤاَرَقُف ا ْىًُ ْىُكَّي  ْىِا  ْۗنُكِ ىۤاَهِاَو ْنُكِداَثِع  ْيِه  َيْيِحِل ّٰصلاَو ْنُكٌِْه ى ٰهاَيَ ْلَا اىُحِكًَْاَو
Artinya:  Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu,  dan  orang-orang  yang  layak (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan. jika  mereka  miskin  Allah  akan  memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha  Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
Jadi  dapat  disimpulkan  dari  ayat  Al-Qur’an  diatas  bahwa  pernikahan  itu  tidak  harus menentukan  weton,  hari  dan  bulan  untuk  melaksanakan  pernikahan  maka  diwajibkan  untuknya  dan apabila  ingin  menikah  dan  telah  mampu  melaksanakan  pernikahan  maka  diwajibkan  untuknya  dan apabila  ingin  menikah  dan  tidak  mampu  untuk  melaksanakannya  maka  berpuasa,  sebab  dapat meredam syahwatnya.
Sedangkan  yang  terjadi  di  masyarakat  desa  Bandar  Rejo  sebelum  melaksanakan  pernikahan menentukan hari dan bulan apa yang baik, karena mendarah daging dari orang-orang yang terdahulu. Dalam hal ini, terlihat bahwa masyarakat desa Bangun Rejo masih percaya dengan mitos-mitos dalam kehidupan  mereka  sehari-hari.  Kepercayaan  sebenernya  belum  bisa  dijelaskan  secara  logis  yang mereka yakini hanyalah warisan yang terlahir dari akulturasai budaya aminisme dan  dinamisme yang ada pada jaman dahulu sebelum Islam masuk ketanah Jawa.
Pada dasarnya masyarakat Desa Bandar Rejo mengetahui mengenai pantangan menikah bulan Muharram  ini  sangat  bertetangan  dengan  hukum  Islam.  Akan  tetapi  karena  menghindari  benturan budaya atau kekacauan, maka mitos tersebut tetap dijalankan. Islam sendiri datang untuk memurnikan kembali,  bahwa  segala  sesuatu  datang  atas  kehendak  Allah  dan  membebaskan  hati  terhadap ketergantungan selainAllah. Allah SWT Berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut:
ا
َكِل ٰذۗ ٌمُرُح ٌحَعَت ْرَا ٖٓاَهٌِْه  َض ْرَ ْلَاَو ِخ ٰى ٰوَّسلا َقَلَخ َم ْىَي ِ ّٰاللّ ِةٰرِك ْيِف اًرْهَش َرَشَع اٌَْثا ِ ّٰاللّ َدٌِْع ِرْىُهُّشلا َجَّدِع َّى ِِ َيْيِقَّرُوْلا َعَه َ ّٰاللّ َّىَا ا ْٖٓىُوَلْعاَوۗ ًحَّفۤاَك ْنُكًَ ْىُلِذاَقُي اَوَك ًحَّفۤاَك  َيْيِكِرْشُوْلا اىُلِذاَ َو ْنُكَسُفًَْا َّيِهْيِف اْىُوِلْ َذ  َ َف ەۙ  ُنِّيَقْلا ُيْيِّدلا
Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum  musyrikin  itu  semuanya  sebagaimana  merekapun  memerangi  kamu  semuanya,  dan  ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
35 Wawancara, Bapak Mulyono Herlambang (Tokoh Agama), 16 Januari 2022..
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Bulan  muharam  termasuk  bulan  yang  dimuliakan  oleh  Allah  SWT.  Banyak  keistimewaan diturunkan pada bulan ini mulai dari mu’jizat dan wahyu nabi dan Rasul banyak ditunkan pada bulan ini.  Bulan  Muharram  dikatakan  bulan  yang  sakral,  masyarakat  jawa  pantang  mengadakan  hajatan (Mantu) pada  bulan  muharram  atau  disebut  juga  bulan  suro.  Adapun  alasan  masyarakat  adat  jawa tidak  melakukan  hajatan  atau  perkawinan  pada  bulan  muharram  dikarenakan  bulan  tersebut merupakan  bulan  duka  bagi  umat  Islam.  Hal  ini  didasarkan  akan  pristiwa  sejarah  terbunuhnya  cucu Nabi  Muhammad  SAW  yaitu  Sayyidina  Husain  do  Krbala  pada  10  Muharam  Tahun  61  Hijriyah. Maka  nilai  yang  terkandung  dari  pantangan  mantu  pada  bulan  muharam  karena  masyarakat menghormati bulan muharam sebagai bulan duka.
Senantiasa  syariat  Islam  yang  timbul  itu  harus  bertawakal  terhadap  Allah  SWT.  Dengan bertawakal kita benar-benar menggantungkan diri kepadanya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak  mudarat  dan  menggiringgnya  dengan  cara  berusaha.  Sehingga  apapun  yang  menimpa seseorang,  baik  itu  kesenangan,  kesedihan,  musibah  dan  lainnya,  dia  yakin  bahwa  semuanya  itu merupakan kehendak-nya yang penuh keadilan dan hikamah.
Dalam  praktik  nikah  pada  bulan  Muharram  yang  dipermasalahkan  oleh  masyarakat  Desa Bandar  Rejo  adalah  menikah  dalam  waktu  bulan  Muharram,  sedangkan  dalam  hukum  Islam  tidak menyebutkan larangan menikah pada waktu bulan Muharram, jika sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan itu sah. Dari uraian di tersebut bahwa pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Bandar Rejo larangan tersebut tidak bisa dijadikan  hukum,  karena  dalam  syariat  Islam  tidak  ada  nash  secara  khusus,  baik  al-Quran  maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nash yang  melarang  untuk  menikah  pada  hari-hari  tertentu.  dalam  artian  praktik  menikah  pada  bulan Muharram yang terjadi di Desa Bandar Rejo itu sah ketika syarat dan rukun perkawinan dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
Suatu ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah maka musibah itu bukan karena melaksanakan  pernikahan  pada  bulan  Muharram,  tetapi  musibah  itu  merupakan  ujian  dari  Allah. Dengan  demikian,  larangan  menikah  di  bulan  Muharram  ini  bentuk  simbolik  yang  mendalam  yang berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

## KESIMPULAN
Tradisi masyarakat di Dusun IV, Desa Bandar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung  Tengah  masih  mempercayai  pantangan  atau  larangan  menikah  dibulan  Muharram. Masyarakat  adat  jawa  meyakini  adanya  hari  pembawa  sial  atau  akan  berdampak  adanya  berbagai masalah  yang  timbul  apa  keluarga  dan  juga  meninggalnya  salah  satu  pasangan  suatu  istri  apabila menggar  kepercayaan  tersebut.  Selain  itu  masyarakat  desa  Bandar  Rejo  masih  memerhatikan mengenai penanggalan hari, bulan guna untuk melaksanakan pernikahan.
Sedangkan  pantangan  menikah  di  bulan  Muharram  yang  terjadi  di  desa  Bandar  Rejo Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah dalam hukum Islam tidak ada nash secara khusus,  baik  Al-Quran  maupun  Hadis  yang  menentukan  hari  tertentu  sebagai  hari  disyariatkannya pernikahan.  Sedangkan  pantangan  menikah  di  bulan  Muharram  yang  menyebabkan  musibah  hal  ini tidak dibenarkan, karena musibah merupakan ujian dari Allah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Hermanto, et.al. (2021). Penerapan batas usia pernikahan di dunia Islam. Jurnal At-Tahdzib , 9, 2. Ahmadi, Wiratni. (2008). Hak dan kewajiban wanita dalam keluarga menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jurnal Hukum Pro Justitia , 26, 4.
Daradjat, Zakiah. (1995). Ilmu fiqh . Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. Departemen Agama RI. (2018). al-Hikmah, al-Qur’an dan terjemahnya . Bandung: Diponegoro.
Fathoni,  Abdurrahmat.  (2016). Metodologi  penelitian  teknik  penyusunan  skripsi .  Jakarta:  Rineka Cipta.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
Fauziyah, Ida. (2015). Geliat perempun pasca-reformasi: agama, politik, gerakan sosial . Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. Ghozali, Abdul Rahman. (2018). Fiqh munakahat . Jakarta: Kencana. Gulo, W. (2007). Metodologi penelitian . Cet. 5. Jakarta: Grasindo.
Hermanto,  Agus.  (2017).  Larangan  perkawinan  perspektif  fikih  dan  relevansinya  dengan  hukum perkawinan di
Indonesia.
Jurnal Muslim Heritage , 2, 1,
https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538
Lestari, Ayu. (2020). Persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan pada bulan Suro dalam adat Jawa di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Jom Fkip , l. 7, 2,
Mubarok, Muhammad Ziad.  (2017). Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon  Kabupaten  Nganjuk  Jawa  Timur. Skripsi. Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah.
Nasution, Bahder Johan. (1997). Hukum perdata Islam . Bandung: Mandar Maju,
Nuha,  Yahyana  Maulin.  (2019).  Persepsi  masyarakat  terhadap  perkawinan  pada  bulan  Muharram dalam adat Jawa (Studi kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). Jurnal Suara Keadilan , 20, 2, 173-187.
Pide, Suriyaman Mustari. (2014). Hukum dat dahulu, kini, dan akan datang . Jakarta: Kencana. Saebani, Ahmad Beni. (2011). Fiqh Munakahat . Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia. Soekanto, Soerjono., & Sulistyawati, Budi. (2013). Sosiologi suatu pengantar . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soemodidjonjo. (1965). Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna . Soemidjojo Mahadewa. . Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitaif, kualitaif dan R&D . Cet. 27. Bandung: Alfabeta. Suryabrata, Sumadi. (2012). Metodologi penelitian . Jakarta: Raja Wali Pers. Syarifuddin,  Amir.  (2006). Hukum  perkawinan  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group.
Wibisana,  Wahyu.  (2016).  Pernikahan  dalam  Islam. Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam-ta’lim ,  14,  1, 185-193.
Zamzami.  Z.  (2020).  Pandangan  tokoh  Nahdatul  Ulama  tentang  tradisi  larangan  menikah  di  bulan Suro perspektif Urf (Studi di Kabupaten Pringsewu). Jurnal Ummul Qura , XV, 1.