Jambura Accounting Review, Volume 4 No. 1, Februari 2023. Hal. 56 -65
Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Menakar  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Program Pengungkapan Sukarela
Muliyani Mahmud a , William Indra S. Mooduto b .
a Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.
b Universitas  Bina  Mandiri  Gorontalo,  Jl.  Prof.  Dr.  Aloei  Saboe  No.  173  Kota Gorontalo, Indonesia.
email: muliyani@ung.ac.id 1 , willsmood@ubmg.ac.id 2

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 09-01-2023 Revised 20-01-2023
Accepted 26-01-2023

## Kata Kunci:
Kepatuhan Wajib
Pajak, Program Pengungkapan Sukarela Keywords: Taxpayer Compliance, Voluntary Disclosure Program

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program  pengungkapan  sukarela.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  literatur  dan  mengkaji  data empiris  tentang  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  melalui  program pengungkapan  sukarela  dengan  2  (dua)  skema  kebijakan. Pertama,  skema kebijakan  untuk  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  peserta tax  amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015  yang belum diungkapkan. Kedua, skema  kebijakan  program  pengungkapan  sukarela  oleh  wajib  pajak  orang pribadi  yang ingin  mengungkap harta perolehan  2016-2020, masih dimiliki pada  31  Desember  2020  dan  belum  dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan  PPh Tahun  Pajak  2020.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  meningkat  melalui  program  pengungkapan  sukarela. Sehingga Program Pengungkapan Sukarela ini perlu dilanjutkan dengan skema-skema yang lain.

## ABSTRACT
This study aims to assess the level of taxpayer compliance through Voluntary Disclosure  Program.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  literature study  approach  and  examines  empirical  data  about  the  level  of  taxpayer compliance  through  Voluntary  Disclosure  Programs  with  2  (two)  policy schemes. First, the policy scheme for individual taxpayers and tax amnesty participating entities with an asset base as of December 31 2015 which has not been disclosed. Second, the voluntary disclosure program policy scheme by individual taxpayers who wish to disclose their 2016-2020 acquired assets, was still owned on December 31, 2020 and had not been reported in the 2020 Annual  Income Tax Return for the 2020 Tax Year.  The results of  the study show  that  the  level  of  taxpayer  compliance  increases  through  voluntary disclosure  programs.  So  this  Voluntary  Disclosure  Program  needs  to  be continued with other schemes.
@2023 Muliyani Mahmud, Willian Indra S. Mooduto Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  masalah  klasik  yang  dihadapi  Indonesia dalam  meningkatkan  penerimaan  negara.  Olehkarena  itu,  berbagai  regulasi  telah ditetapkan  untuk  menstimulus  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Dari  sisi penerimaan perpajakan, pada Tahun 2016 Indonesia telah sukses mengimplementasikan  kebijakan  amnesti  pajak.  Kebijakan  ini  memperkuat  fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. Hal ini dibuktikan dengan naiknya rasio kepatuhan di Tahun 2017 sebesar 72,64% jika dibandingkan dengan Tahun 2016 yang hanya mencapai 60,78%.
Program amnesti pajak di tahun 2016 tersebut diikuti oleh 972.530 wajib pajak dengan deklarasi harta mencapai Rp4.881 triliun dengan komposisi Rp1.036,37 triliun berupa deklarasi luar negeri, Rp3.697,94 triliun deklarasi dalam negeri dan Rp146,69 triliun  untuk  harta  yang  direpatriasi.  Dari  segi  jumlah,  jika  dibandingkan  dengan potensi wajib pajak yang terdaftar, maka yang mengikuti amnesti pajak tersebut masih lebih kecil. Namun terjadi peningkatan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi.  Tingkat  kepatuhan  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak mencapai 92%, sementara bagi  yang tidak ikut amnesti pajak tingkat kepatuhannya hanya mencapai 60-70% (Damayanti, 2021).
Untuk menumbuhkan kepatuhan pajak secara sukarela, maka lahirlah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021  tentang  harmonisasi  peraturan  perpajakan.  UU  harmonisasi  perpajakan  ini didesain  secara  konservatis  bagi  wajib  pajak  yang  belum  patuh  terhadap  kewajiban perpajakannya. Olehkarena itu, terdapat 2 (dua) program PPS, yakni kebijakan wajib pajak  orang  pribadi  dan  badan  yang  sudah  pernah  menjadi  peserta  amnesti  pajak dengan  basis  aset  yang  diperoleh  sebelum  31  Desember  2015  dan  juga  kebijakan ditunjukkan  untuk  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  selama  ini  belum  melaporkan kekayaannya yang didapat pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020.
Kepatuhan  wajib  pajak  mencakup  kepatuhan  mencatat  atau  membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Berkenaan dengan lahirnya UU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diukur melalui  program  pengungkapan  sukarela.  Olehkarena  itu,  tujuan  riset  ini  adalah menakar tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela.

## KAJIAN PUSTAKA
Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Kepatuhan  Perpajakan  meliputi  Kepatuhan Perpajakan  Formal  dan Kepatuhan Perpajakan  Material  (Rahayu,  2020).  Kepatuhan Perpajakan formal mencakup hal :
a) tepat  waktu  dalam  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP  maupun  untuk ditetapkan memperoleh NPPKP,
b) tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang,
c) tepat  waktu  dalam  melaporkan  pajak  yang  sudah  dibayar  dan  melaporkan perhitungan perpajakannya.
Sedangkan Kepatuhan Perpajakan Material meliputi hal:
a) tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan,
b) tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan,
c) tepat  dalam  memotong  maupun  memungut  pajak  (Wajib  Pajak  sebagai  pihak ketiga).
Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak  yang memiliki pemahaman mengenai  hak  dan  melaksanakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  bedasarkan peraturan  perudang-undangan  secara  benar.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  disiplin dan taat, antara predikat wajib pajak patuh dan predikat wajib pajak pembayar pajak dalam jumlah besar adalah berbeda. Belum tentu wajib pajak yang membayar jumlah pajak  yang  besar  memenuhi  kriteria  sebagai  Wajib  Pajak  patuh.  Berdasarkan  PMK Nomor.192/PMK.03/2007 secara teknis kriteria persyaratan Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut :
a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT),
b) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
c) laporan  keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  Lembaga  Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
d) tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Berlaku  patuh  pada  peraturan  dan  ketentuan  perpajakan  akan  berdampak positif pada penerimaan negara. Secara empiris hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Asri dan Vinola (2009) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak.  begitupun  sebaliknya, ketidakpatuhan  wajib  pajak  akan  mempengaruhi  berkurangnya  penerimaan  negara melalui sektor pajak (Kastolani dan Ardiyanto, 2017).
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  salah  satunya adalah  pemeriksaan  pajak.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Rozie  (2005) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. hal lain  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  adalah  kesadaran  wajib  pajak  itu  sendiri. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Jotopurnomo  dan  Mangonting  (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Begitupun  hasil  penelitian  Jatmiko  (2006)  menemukan bahwa  kesadaran  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Dengan  kata  lain  dapat  diartikan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajiban perpajakan ini merupakan sebuah kepatuhan sukarela wajib pajak.
Meningkatkanya  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak  akan  berdampak  pada kenaikan  pertumbuhan  ekonomi.  Olehkarena  itu  lahirlah  Program  Pengungkapan Sukarela  Wajib  Pajak  yang  memberikan  kesempatan  kepada  Wajib  Pajak  untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.
Terdapat  2  (dua)  skema  kebijakan  Program  Pengungkapan  Sukarela  Wajib Pajak dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pertama, Skema kebijakan untuk
wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  yang  sudah  pernah  menjadi  peserta  Amnesti Pajak,  dengan  basis  aset  yang  diperoleh  sebelum  31  Desember  2015  yang  belum diungkapkan. Selanjutnya yang kedua , Skema kebijakan ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang selama ini belum melaporkan kekayaannya yang didapat pada 2016 sampai 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020.
Lahirnya  regulasi  Program  Pengungkapan  Sukarela  Wajib  Pajak  berupaya untuk  mengakomodir  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang menganut  aliran  positivisme  dimana  konsep  pemikiran  utilitarianisme  turut memberikan sumbangsih dalam peraturan hukum di Indonesia (Damayanti, 2021).
Berdasarkan konsep utilitarianisme yang dibangun oleh Jeremy Bentham dan dimodifikasi  oleh  Jhon  Stuart  Mill  menyatakan  bahwa  tujuan  hukum  adalah memberikan  kemanfaatan  dan  kebahagiaan  terbesar  kepada  sebanyak-banyaknya warga  masyarakat.  Sebagaimana  Murphy  (1995)  juga  menegaskan  bahwa  hukuman yang baik adalah hukuman yang dilakukan ketika mampu memberikan manfaat yang jauh  lebih  baik.  Program  Pengungkapan  Sukarela  Wajib  Pajak  diyakini  mampu memberikan  manfaat  yang  jauh  lebih  baik,  karena  dapat  mendongkrak  kepatuhan sukarela wajib pajak, ketimbang pengenaan sanksi yang berat bagi wajib pajak melalui proses pemeriksaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan studi literatur dan mengkaji data empiris tentang tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program  pengungkapan  sukarela  dengan  2  (dua)  skema  kebijakan.  Pertama,  skema kebijakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset  per  31  Desember  2015  yang  belum  diungkapkan.  Kedua,  skema  kebijakan program  pengungkapan  sukarela  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  ingin mengungkap harta perolehan 2016-2020, masih dimiliki pada 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020. Dua Skema kebijakan ini dapat  menggambarkan  seberapa besar tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang dapat dinilai dari sejumlah harta yang diungkapkan secara sukarela.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  perpajakan  oleh Direktoran  Jenderal  Pajak  melalui  siaran  pers  nomor  SP-37/2021  yang  berisi  data realisasi  pelaksanaan  program  amanat  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Skema Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela
Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi untuk  mengungkapkan atau  melaporkan  seluruh hartanya sebagai bentuk  kepatuhan pajak melalui pembayaran pajak penghasilan.
Terdapat 2 (dua) skema kebijakan PPS, yaitu kebijakan skema I diperuntukan bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  yang  sudah  pernah  menjadi  peserta tax amnesti dengan  basis  aset  yang  diperoleh  sebelum  31  Desember  2015.  Selanjutnya kebijakan  skema  II  diperuntukkan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  belum melaporkan kekayaannya yang diperoleh pada rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020. Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa harta yang diungkapkan pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan menjadi tambahan penghasilan dan akan dikenakan  pajak  penghasilan  bersifat  final.  Berikut  ini  tarif  PPh  Final  Program Pengungkapan Sukarela :
Tabel 1. Tarif PPh Final Program Pengukapan Sukarela Tarif Kebijakan 1 Tarif Kebijakan 2 Harta Diperoleh 1 Jan 1985 – 31 Des 2015 Harta Diperoleh 1 Jan 2006 – 31 Des 2022 Harta DN, Diinvestasikan pada sektor tertentu 6% 12% Harta DN, Tidak Diinvestasikan di sektor tertentu 8% 14% Harta LN, Dialihkan, Diinvestasikan di sektor tertentu 6% 12% Harta LN, Tidak Dialihkan, Diinvestasikan di sektor tertentu 8% 14% Harta LN tidak dialihkan 11% 18%
Sumber Data : UU HPP Tahun 2021
Pada  kebijakan  skema  I,  tarif  Pajak  Penghasilan  Final  Program  Pengungkapan Sukarela yakni berkisar dari  6% sampai dengan 11% tergantung pada kriteria hartanya. Jika  harta  dalam  dan  luar  negeri  diinvestasikan  pada  sektor  tertentu  yakni  sektor pengolahan  sumber  daya  alam,  energi  terbarukan  dan/atau  surat  berharga  negara,  maka tarif PPh Final PPS sebesar 6%. Selanjutnya jika harta dalam  maupun luar negeri tidak diinvestasikan pada sektor tertentu maka tarif PPh sebesar 8%. Begitupun jika harta luar negeri tidak dialihkan maka tarif PPh sebesar 12%. Sedangkan pada kebijakan skema II, tarif PPh final PPS yakni berkisar 12% sampai dengan 18%. Masing-masing tarif terendah dari  2  (dua)  skema  kebijakan  ini  diimplementasikan  untuk  aset  luar  negeri  yang direpatriasi  atau  aset  di  dalam  negeri  dan  aset  tersebut  diinvestasikan  pada  sektor pengolahan sumber daya alam, energi terbarukan dan/atau surat berharga negara.

## Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela
Program Pengungkapan Sukarela bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Program  ini  dijadikan  sebagai  alat  instrument  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  RI untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  kewajiban  perpajakan,  terutama  bagi wajib  pajak  yang  belum  seluruhnya  mengungkapkan  penghasilan  dan  hartanya. Persayaratan wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPS pada kebijakan I adalah wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang pernah mengikuti program tax amnesty sedangkan  pada  kebijakan  II  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  belum melaporkam hartanya.
Tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela dapat dilihat dari 6 (enam) 60ndicator, yakni (1) jumlah surat keterngan pengungkapan harta;
(2)  jumlah  pajak  penghasilan  yang  dibayarkan;  (3)  jumlah  harta  bersih  yang diungkapkan; (4) Jumlah deklarasi Dalam Negeri dan Repatriasi; (5) Jumlah Investasi Dalam  Negeri  &  Repatriasi;  (6)  Jumlah  deklarasi  harta  luar  negeri. Berikut  rincian kepesertaan  wajib  pajak  dengan  2  (dua)  skema  Kebijakan  Program  Pengungkapan Sukarela (PPS) :
Tabel 2. Skema Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan 1 Kebijakan 2 Badan Orang Pribadi Orang Pribadi Surat Keterangan 4067 WP 78.389 WP 225.603 WP PPh Rp 1,53 T Rp31,38 T Rp28,10T Harta Bersih Rp19,09T Rp380,52 T Rp195,21 T Deklarasi DN & Repatriasi Rp17,17 T Rp327,43 T Rp167,97 T Investasi DN & Repatriasi Rp1,15 T Rp15,11 T Rp6,10 T Deklarasi LN Rp0,77 T Rp37,98 T Rp21,16 T
Sumber Data : DDTCNews, Juli 2022.

## Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih
Surat  keterangan  yang  dimaksud  dalam  program  pengungkapan  sukarela  ini merupakan bukti keikutsertaan Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan  Undang-Undang  Harmonosasi  Peraturan  Perpajakan  (HPP).  Surat keterangan  ini  berisi  mulai  dari  nama  dan  alamat  wajib  pajak  peserta  Program Pengungkapan  Sukarela  beserta  nilai  aset  bersih  yang  diungkapkan  dan  Pajak Penghasilan final yang dikenakan atas aset tersebut. Surat keterangan ini diterbitkan oleh  Direktorat  Jenderal  pajak,  jika  wajib  pajak  telah  menyampaikan  surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH).
Dari data diatas dapat dilihat bahwa total peserta wajib pajak sejumlah 247.918 wajib pajak yang dapat ditunjukan dengan jumlah surat keterangan sebanyank 82.456 dari  kebijakan  I  dan  sejumah  225.603  surat  keterangan  dari  kebijakan  II.  Dengan catatan bahwa satu wajib pajak dapat mengikuti 2 (dua) kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari 1 kali.

## Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengungkapan Harta Bersih melalui PPS.
Pengungkapan harta bersih melalui PPS diakui sebagai tambahan penghasilan. Sehingga  dikenakan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  bersifat  final.  Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, dijelaskan bahwa PPh Final atas pengungkapan harta bersih melalui PPS harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau Lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing. Dan selanjutnya pembayaran  tersebut  akan  divalidasi  menggunakan  Nomor  Transaksi  Penerimaan Negara (NTPN).
Berdasarkan data diatas total harta bersih yang diungkapkan oleh wajib pajak senilai Rp594,82 triliun. Dan Jumlah PPh yang disetorkan senilai Rp61,01 triliun, yang terdiri  atas  Rp32,91  triliun  dari  skema  kebijakan  I  dan  Rp28,1  triliun  dari  skema kebijakan II. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela.

## Deklarasi & Repatriasi Harta dalam Program Pengungkapan Sukarela
Program Pengungkapan Sukarela memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum diungkapkan. Olehkarena itu Wajib Pajak perlu melakukan  Deklarasi  dan  Repatriasi  Pajak.  Deklarasi  pajak  merupakan  saat  dimana wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dengan kondisi  riil  dari  harta  yang  dimilikinya.  Sementara  repatriasi  adalah  kegiatan mengalihkan atau memindahkan nilai harta bersih yang berada diluar Negeri masuk ke dalam Negeri.
Berdasarkan  data  siaran  pers  Dirjen  Pajak  nomor  SP-37/2021  menunjukan bahwa total harta bersih dari deklarasi dalam negeri senilai Rp498,88 triliun dan total harta  bersih  dari  repatriasi  senilai  Rp13,70  triliun.  Kemudian  total  harta  bersih  dari deklarasi luar negeri senilai Rp59,91 triliun dan total harta bersih dengan komitmen investasi senilai Rp22,34 triliun. Komitmen investasi ini diawasi secara sistem dengan menggunakan Automatic  Exchange  of  Information (AEI)  untuk  melihat  aktivitas keuangan wajib pajak. Berikut Negara asal harta deklarasi dan repatriasi harta bersih :
Tabel 3. Negara Asal Harta Deklarasi dan Repatriasi Harta Bersih
No Nama Negara Peserta Nilai Harta Nilai PPh Total 1. Singapura 7997 56.960,11 7.295,14 2. Virgin Britania Raya, Kepulauan 50 4.997,39 601,90 3. Hongkong 432 3.580,77 440,71 4. Australia 1154 2.766,32 372,14 5. Tiongkok, Republik Rakyat 332 1.512,37 180,63 6. Malaysia 442 1.184,18 162,24 7. Amerika Serikat 399 1.272,80 160,39 8. India 141 417,74 59,01 9. Swiss 45 342,74 49,10 10. Britania Raya 120 357,79 42,48 11 Virgin Amerika Serikat, Kepulauan 3 326,21 29,04 12 Kanada 63 177,12 26,70 13 Cayman, Kepulauan 135 147,05 24,19 14 Filiphina 16 164,26 22,97 15 Uni Emirat Arab 26 121,46 18,97
Sumber Data : DDTCNews, Juli 2022.
Berdasarkan  data  diatas  dapat  lihat  bahwa  negara  asal  harta  deklarasi  dan repatriasi  yang terbesar adalah Singapura. Hal ini  menunjukan bahwa banyak wajib pajak  orang  pribadi  atau  badan  yang  memiliki  harta  yang  tersimpan  di  Singapura sejumlah Rp 59,960,11 Triliun.
Ada 3 (tiga) faktor penting yang menyebabkan wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang lebih memilih menyimpan hartanya diluar negeri, yakni tarif pajak yang rendah dan jaminan keamanan serta kerahasiaan data pemilik dana.  Misalnya,  Negara  Singapura  memiliki  tarif  pajak  penghasilan  (PPh)  Badan hanya  17%  dibandingkan  dengan  tarif  PPh  Badan  di  Indonesia  sebesar  22%  yang sebelumnya  mencapai  25%.  Bahkan  Negara  Singapura  memiliki  6  (enam)  sektor unggulan yang bebas pajak. Sehingga banyak wajib pajak dalam negeri yang tertarik berinvestasi dan menyimpan hartanya di Singapura.
Selain Singapura, beberapa Negara juga memiliki tarif pajak penghasilan (PPh) badan  yang  lebih  rendah  dari  tarif  pajak  Indonesia,  yakni  Hongkong  16.5%,  Swiss 17.92%, dan Negara tax heaven countries Cayman Islands yang tidak memungut pajak perusahaan alias nol persen. Di Negara Cayman Islands tidak ada pemungutan pajak penghasilan,  pajak  property, pajak  capital  gain ,  pajak  gaji,  dan  tidak  ada  pajak pemotongan  perusahaan.  Disamping  Cayman  Islands,  terdapat  3  (tiga)  Negara  lain yang  juga  termasuk  surganya  pajak,  yakni  Negara  Luksemburg,  Irlandia,  dan  Man Island.  Disamping  memiliki  tarif  pajak  yang  rendah,  Negara-Negara  yang  dikenal dengan surganya pajak ini memiliki jaminan keamanan dan jaminan kerahasiaan data pemilik dana yang tinggi.

## Perbandingan Realisasi Program Pengungkapan Sukarela dan Tax Amnesty
Ditinjau  dari  aspek  manfaat,  Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  yang didasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serupa dengan Tax Amnesty yang didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2016 . Bahkan  PPS  ini  sendiri  disebut  juga  sebagai Tax  Amnesty Jilid  II.  Namun  ada perbedaan  mendasar  antara  kebijakan  Program  Pengungkapan  Sukarela  dengan Tax Amnesty.
Perbedaan antara PPS & Tax Amnesty terletak pada mekanisme dan peraturan yang  berlaku.  Dari  sisi  mekanisme,  PPS  diterapkan  secara online menggunakan teknologi  atau  saluran  elektronik  yang  mutakhir  sedangkan tax  amnesty masih menggunakan  cara  manual  dan offline .  Dari  sisi  Peraturan  pelaksanaan,  PPS  lebih sederhana dibandingkan dengan Tax Amnesty pada tahun 2016.
Terdapat  2  (dua)  keuntungan  yang  diperoleh  wajib  pajak  yang  mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pertama , wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Kedua , wajib pajak dibebaskan dari tuntutan pidana. Hal ini dikarenakan informasi  dari  surat  keterangan  pengungkapan  harta  bersih  dan  lampirannya  tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyedikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.
Sama halnya dengan PPS, program tax amnesty tahun 2016 juga memberikan keuntungan  atau  kemudahan  bagi  wajib  pajak  yang  mengikutinya,  yakni  tarif  pajak yang  rendah  serta  diberikan  beberapa  fasilitas  seperti:  (1)  penghapusan  sanksi administratif; (2) ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana;  (3)  penghapusan  segala  pajak-pajak  terutang;  (4)  penghentian  pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa; (5) tidak dikenakannya PPh final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah (Jatmiko, 2022).
Berdasarkan laporan perpajakan oleh Direktoran Jenderal Pajak melalui siaran pers  nomor  SP-37/2021  menunjukan  bahwa  peserta  yang  mengikuti  Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sejumlah 247.918 wajib pajak dengan total penerimaan PPh Final PPS sejumlah Rp 61.01 Triliun. Dengan realisasi penerimaan PPh Final ini, Program  Pengungkapan  Sukarela  telah  memberikan  kontribusi  sebesar  59.5% terhadap  realisasi  PPh  final  secara  umum.  Hal  ini  merujuk  pada  laporan  semester APBN  2022  yang  disampaikan  oleh  Pemerintah  kepada  DPR  RI  yang  menyatakan bahwa  capaian  kinerja  realisasi  penerimaan  PPh  final  secara  umum  ditopang  oleh
penerapan  Program  Pengungkapan  Sukarela.  Hingga  akhir  Juni  2022  realisasi  PPh final secara umum mencapai Rp 102,5 Triliun atau 91,3% dari target Perpres 98/2022. Adanya  kontribusi  yang  signifikan  ini  mengindikasikan  bahwa  tingkat  kepatuhan wajib pajak meningkat.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat melalui program pengungkapan sukarela.
Ada  perbedaan  mendasar  antara  Kebijakan Tax  Amnesty &  Program Pengungkapan  Sukarela (PPS).  Perbedaan  antara Tax  Amnesty &  PPS  terletak  pada mekanisme dan peraturan yang berlaku. Dari sisi mekanisme, PPS diterapkan secara online menggunakan teknologi atau saluran elektronik yang mutakhir sedangkan tax amnesty masih menggunakan cara manual dan offline . Dari sisi Peraturan pelaksanaan, PPS lebih sederhana dibandingkan dengan Tax Amnesty pada tahun 2016.
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  perpajakan oleh  Direktoran  Jenderal  Pajak  melalui  siaran  pers  nomor  SP-37/2021.  Sehingga penelitian  selanjutnya  perlu  menambahkan  data  primer  berupa  data  kuesioner  dan observasi untuk bisa mengukapkan lebih dalam makna realitas yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty. (2009). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan  Pajak  Pada  KPP  Pratama. Simposium  Nasional  Akuntansi (SNA)- XII Palembang.
Damayanti, Dewi. (2021). Mendongkrak Kepatuhan Melalui Program Pengungkapan Sukarela. diakses pada https://www.pajak.go.id
Jatmiko, Agung. (2022). Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa. diakses pada https://katadata.co.id
Jatmiko,  Nugroho  Agus.  (2006). Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Pada  Pelaksanaan Sanksi  Denda,  Pelayanan  Fiskus,  dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis. Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
Jotopurnomo,  Cindy  dan  Mangonting,  Yenny.  (2013). Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan,  Lingkungan  Wajib Pajak  Berada  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Surabaya. Tax and Accounting Review, Vol. 1, No. 1, 2013.
Menteri Keuangan RI. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Murphy, Peter. (1995). The Birth Of Humanism. Sage Journal, Vol. 40, Issue 1
O.  J.  Yusuf  Kastolani,  dan  M.  D.  Ardiyanto,  (2017). Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  dan  Pemeriksaan  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 6, No. 3, pp. 669-679, Nov. 2017
Rahayu, Siti Kurnia. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi. Rekayasa Sains.
Republik  Indonesia.  (2021). Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Harmonosasi Peraturan Perpajakan
Rozie. (2005). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh 25 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Skripsi USU.