## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PAKET C MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN DI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BULELENG
Oleh : Nyoman Adi Seputra 1 dan I Nyoman Mudarya 2

## Abstraksi
Pendidikan  diselenggarakan  melalui  jalur  formal,  non  formal,  dan  informal. Pendidikan lewat jalur non formal salah satunya diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan
Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng, yang
menyelenggarakanProgram Paket C setara dengan SMA/MA.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  beberapa  pokok  permasalahan  yang  muncul dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  bagaimanakah  implementasi  program  paket  C  melalui pendidikan  kesetaraan  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng  ?  ;  2)  apakah  faktor-faktor pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  program  paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten Buleleng  ?
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  maksud  memperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang implementasi  program  paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng.  Pengambilan informan  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Sedangkan  pengumpulan  datanya menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan  pemanfaatan  dokumen.  Analisis  data dilakukan,dengan  tahapan  ;pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  serta simpulan dan verifikasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  implementasi  kebijakan  program paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng  dipengaruhi  oleh  empat  variabel  yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Faktor  pendukung  internal  pelaksanaan  program  paket  C  di  SPNF-SKB Kabupaten  Buleleng  adalah  sumberdaya  manusia  pelaksana  kebijakan  tersebut  yang memiliki  kehandalan,  kompetensi  dan  pengalaman.  Faktor  pendukung  eksternalnya adalah  adanya  SK  Mendiknas  Nomor  132  tahun  2004  tentang  program  paket  C  dan  SE Mendiknas nomor 107 tahun 2006 tentang Eligibilitas Program kesetaraan. Juga adanya sumbangan  sukarela  dari  peserta  didik  dan  alumni.  Sedangkan  faktor  penghambat internalnya  adalah  masih  adanya  pengajar  yang  malas-malasan  dalam  mengajar.  Faktor penghambat eksternalnya adalah terlambatnya pencairan dana BOP.
Kata kunci : implementasi kebijakan, pendidikan kesetaraan, program paket C
1 Staf Disdikpora Buleleng email. adiseputra@gmail.com
2 Staf Pengajar Unipas email. mudarya@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Upaya  peningkatan  kualitas  SDM  Indonesia  didukung  oleh  pemerintah  melalui tujuan  Sistem  Pendidikan  Nasional  (  Sisdiknas)  yang  mengutamakan  pencapaian  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia  Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi  pekerti  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan  kebangsaan.  Sistem  pendidikan  juga  harus  menumbuhkan  jiwa  patriotik  dan mempertebal  rasa  cinta  tanah  air,  meningkatkan  semangat  kebangsaan  dan kesetiakawanan  sosial,  dan  sikap  saling  menghargai  jasa  para  pahlawan  serta berkeinginan  untuk  maju.  Hal  tersebut  sengaja  dirumuskan  agar  memberikan  suasana kebatinan dan semangat serta motivasi bagi setiap elemen bangsa yang terkait untuk terus berusaha mencapai cita-cita yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa                ( Sudirman, 2014 )
Pendidikan  adalah  proses dimana seseorang mengembangkan  kemampuan  sikap dan  bentuk-bentuk  tingkah  laku  lainnya  di  dalam  masyarakat  di  mana  ia  hidup,  proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya  yang  datang  dari  sekolah),  sehingga  ia  dapat  memperoleh  atau  mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan indovidu yang optimal   ( Ihsan, 2015 : 4 ). Lebih jauh dijelaskan oleh Ihsan ( 2015 : 110 ) bahwa ”pendidikan merupakan suatu sistem  bercirikan memiliki  tujuan  atau  sasaran pendidikan  dan  berfungsinya  komponen- komponen  pendidikan  seperti  peserta  didik,  pendidik,  kurikulum,  tujuan  pendidikan, peralatan atau fasilitas, dan lain-lain”.
Pendidikan  diselenggarakan  melalui  jalur  formal,  non-formal,  dan  informal. Ketiga  jalur  pendidikan  itu  dilaksanakan  untuk  melayani  semua  warga  negara berdasarkan  pada  prinsip  pendidikan  sepanjang  hayat  menuju  terbentuknya  manusia Indonesia  yang  berkualitas  dan  sejahtera.  Pendidikan  Non-Formal  (PNF)  sebagai subsistem  pendidikan  nasional,  dalam  kiprahnya  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap peningkatan index pengembangan manusia ( Human Development Index ), salah satunya yaitu melalui program kesetaraan kejar paket.
Kebijakan pendidikan kesetaraan meliputi program Kejar Paket A setara SD ( 6 tahun ), Paket B setara SMP (3 tahun), dan Paket C setara SMA (3 tahun). Program ini
semula ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak  pernah  sekolah,  putus  sekolah  dan  putus  lanjut,  serta  usia  produktif  yang  ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup.
Disamping  itu  dimaksudkan  juga  untuk  masyarakat  lain  yang  memerlukan layanan  khusus  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sebagai  dampak  dari  perubahan peningkatan  taraf  hidup,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Tidak  ada  batasan  usia  dalm program  kesetaran  ini.  Pegawai  Negeri  Sipil,  Anggota  TNI/POLRI,  anggota  DPR, karyawan pabrik banyak yang memanfaatkan program kesetaraan ini untuk meningkatkan kualifikasi ijazah, dimana hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program  pendidikan  formal  setelah  melalui  proses  penilaian  penyetaran  oleh  lembaga yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  dengan  mengacu  pada  standar pendidikan nasional.
Oleh  karena  itu  pengertian  pendidikan  kesetaraan  adalah  jalur  pendidikan  non formal  dengan  standar  kompetensi  lulusan  yang  sama  dengan  sekolah  formal,  tetapi konteks, metodoligi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih  memberikan  konsep  terapan,  tematik,  induktif,  yang  terkait  dengan  permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha sendiri.
Proses  pembelajaran  dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan  yang  lebih induktif,  konstruktif,  serta  belajar  mandiri  melalui  penekanan  pada  pengenalan permasalahan lingkungan serta pencarian solusi dengan pendekatan antar keilmuan yang tidak  tersekat-sekat  sehingga  lebih  relevan  dengan  kehidupan  sehari-hari.  Materi  ujian Kejar  Paket  C  juga  dibuat  oleh  Pusat  Penilaian  Pandidikan,  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Kementerian  Pendidikan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  RI,  bukan dibuat oleh lembaga penyelenggara program tersebut di daerah.
Proses  pembelajaran  pendidikan  kesetaraan  lebih  menitik  beratkan  pada pengalaman permasalahan lingkungan serta cara berfikir untuk memecahkannya melalui pendekatan  antar  disiplin  ilmu  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  sedang dipecahkan.  Untuk  itu,  penilaian  dalam  pendidikan  kesetaraan  dilakukan  dengan  lebih mengutamakan uji kompetensi.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  pendidikan  dapat  bersifat  formal,  nonformal  dan  informal.
Pendidikan  formal  adalah  jalur  pendidikan  yang  terstruktur  dan  berjenjang  yang  terdiri dari pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan tinggi  (Perguruan  Tinggi).  Pendidikan  non  formal  adalah  jalur  pendidikan  di  luar pendidikan  formal,  yang  dapat  dilaksanakan  secara  terstruktur  dan  berjenjang  (  seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C).
Pendidikan  luar  sekolah  berfungsi  mengembangkan  potensi  peserta  didik/warga belajar  dengan  penekanan  pada  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan  fungsional serta  pengembangan sikap dan  kepribadian profesional.  Philip  H.Coom,  seorang sarjana barat mendefinisikannya sebagai beberapa aktifitas pendidikan yang terorganisasi di luar sistem  formal  yang  telah  berdiri.  Apakah  itu  beroperasi  secara  terpisah  atau  sebagai pengenalan  pada  kegiatan  yang  lebih  luas  yang  ditujukan  untuk  membantu mengidentifikasi pelajar/warga masyarakat dan bahan pengajaran ( Sudjana, 2017 : 18)
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kedudukan program Kejar paket C tidak  lebih  rendah  dari  program  pendidikan  formal  yang  membedakan  hanya  jalurnya yang  satu  formal  dan  yang  satu  lagi  nonformal  yang  diselenggarakan  secara  terstruktur dan berjenjang.
Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Kabupaten Buleleng merupakan lembaga yang dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan  Olahraga,  sebagai  tempat  penyelenggaraan  program  pendidikan  kesetaraan,  salah satunya  Program  Paket  C  setara  Sekolah  Menengah  Atas  (  SMA  ).  Secara  lengkap lembaga  tersebut  disebut  Satuan  Pendidikan  Non  Formal  (  SPNF  )  Sanggar  Kegiatan Belajar ( SKB ) Kabupaten Buleleng, berlokasi di Desa Pemaron Kecamatan Buleleng.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Implementasi Program Paket C melalui Pendidikan Kesetaraan di SPNF SKB Kabupaten Buleleng  ?
2. Apasajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Paket C di SPNF SKB Kabupaten Buleleng  ?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian  diskriptif kualitatif  karena  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata.  Arikunto  (2010  :  12) mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka tetapi hanya menggunakan  kata-kata.  Sedangkan    menurut  Bungin  (2012  :  32),  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
Yang  menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah Kepala SPNF SKB Kabupaten Buleleng, Pamong Belajar dan Tutor, Tenaga Administrasi, serta peserta didik dan  alumni  SPNF  Kabupaten  Buleleng.    Informan  tersebut  ditunjuk  secara purposive sampling, dengan  mempertimbangkan  pengetahuan  mereka  tentang  masalah  yang ditelaah. Dalam artian, informan yang ditunjuk memiliki tujuan untuk dapat memberikan jawaban  atas  semua  pertanyaan  yang  diajukan.  Dalam  hal  ini  jumlah  informan  tidak dibatasi,  melainkan  disesuaikan  dengan  tingkat  kejenuhan  data,  dalam  artian pengembangan informan dihentikan jika data yang terkumpul telah mampu memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara tuntas.
Hal  pertama  yang  dilakukan  sebelum  memulai  seluruh  tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan research question atau fokus penelitian ( Hendarso, 2010: 170).
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:
1.      Implementasi  kebijakan  Program  Paket  C  melalui  Pendidikan  Kesetaraan  di SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng,  yang  meliputi  :  a)  Komunikasi; b)Sumberdaya; c)Disposisi; dan d)Struktur Birokrasi
2.    faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  pelaksanaan  program  Paket  C  di SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng,  yang  meliputi  :  faktor  internal  dan  faktor eksternal.
Penelitian  ini mengambil lokasi  di  SPNF-SKB    Kabupaten  Buleleng.  Lokasi ini dipilih  karena  sepanjang  pengamatan  peneliti  belum  pernah  ada  yang  melakukan penelitian  dengan  topik  yang  sama  sebelumnya,  dan  data-data  yang  diperlukan  cukup tersedia.  Selanjutnya  pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara dan  pemanfaatan  dokumen.  Sedangkan  analisis  datanya  dilakukan  dengan  analisis  data kualitatif,  dimana  analisis  data  memakai  empat  tahapan  analisis  data  seperti  yang
dikemukakan  oleh  Milles  dan  Huberman  (  Sugiyono,  2013  ),  yakni  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1  Implementasi  Kebijakan  Program  Paket  C  Melalui  Pendidikan  Kesetaraan  di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng
Sebagai  bagian  dari  upaya  mensukseskan  program  wajib  belajar  12  tahun  maka pembentukan program Paket C melalui pendidikan kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal  perlu  dilaksanakan  dengan  baik  untuk  menampung  peserta  didik  yang  tidak memiliki  waktu  dan  kesempatan  dalam  menempuh  pendidikan  SMA/SMK melalui jalur pendidikan formal.
Terkait implementasi kebijakan Program Paket C melalui pendidikan kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng, sebagai sebuah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  maka  keberhasilan  implementasi kebijakan  tersebut  akan  ditentukan  oleh  beberapa  faktor  atau  variabel,  dam  masing- masing  variabel  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain.  Variabel-variabel  tersebut adalah : komunikasi, sumbedaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 1. Komunikasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  pelaksana  kebijakan atau  implementor  mengetahui  dan  memahami  apa  yang  harus  dilakukan.  Pelaksana kebijakan  harus  menyampaikan  kepada  kelompok  sasaran  apa  yang  menjadi  tujuan  dari dilaksanakannya  kebijakan  tersebut.  Terkait  dengan  implementasi  kebijakan  Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, pelaksana program dalam hal ini pelaksana Program Paket C tersebut harus paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan.
Berdasarkan penyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ketiga orang informan yakni Kepala SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, pamong belajar, dan tutor di SPNF-SKB Kabupaten  Buleleng,    dapat  diketahui  bahwa  untuk  kelancaran  dan  keberhasilan pelaksanaan Program Paket C, berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut harus mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  dan  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  dan peserta didik sebagai kelompok sasaran tentang tujuan dan manfaat dari diberlakukannya Program  Paket  C  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III
(  Subarsono,  2014  )  bahwa  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  adalah  komunikasi  yang  artinya,  keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan  implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  ( target group )  sehingga  mengurangi  distorsi  implementasi.  Apabila  tujuan  dan  sasaran  suatu kebijakan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 2. Sumberdaya
Implementasi  sebuah  kebijakan  sangat  memerlukan  adanya  sumberdaya  yang menjadi  pendukung  pelaksanan  kebijakan  tersebut.  Sehebat  apapun  perencanaan  yang dilakukan, semulia apapun tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut, tanpa dukungan sumberdaya  yang  memadai,  kebijakan  tersebut  tidak  akan  berhasil.  Sumberdaya  yang dimaksudkan disini adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan melalui  proses  wawancara  serta  didukung  hasil  observasi  dan  memanfaatkan  berbagai dokumen  yang  ada  di  lokasi  penelitian,    dapat  diketahui  keberhasilan  pelaksanaan Program  Paket  C  melalui  Pendidikan  Kesetaraan  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng sangat  didukung  oleh  adanya  pelaksana  kebijakan  yakni  Pamong  belajar  yang berpengalaman, Tutor yang sesuai kompetensinya, serta tenaga administrasi yang handal di  bidangnya,  serta  dana  yang  memang  sudah  dialokasikan  oleh  pemerintah.  Hal  ini sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III  (  Subarsono,  2014  ),  bahwa sumberdaya merupakan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Walaupun isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila kekurangan  sumberdaya  untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif. Sumberdaya  tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya  manusia,  yakni  kompetensi implementor,  dan  sumberdaya  finansial.  Sumberdaya  adalah  faktor  penting  untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn (  Subarsono,  2012  :  100)  bahwa  implementasi  kebijakan  perlu  dukungan  sumberdaya baik  sumberdaya  manusia  ( human  resource )  maupun  sumberdaya  non  manusia  ( non human resource )

## 3. Disposisi
Pelaksana  kebijakan  apalagi  kebijakan  yang  bersentuhan  langsung  dengan mayarakat,  haruslah  dipilih  orang-orang  yang  memiliki  komitmen  yang  tinggi  untuk membantu sesama, memiliki kejujuran, serta berlaku adil dan bersifat demokratis. Begitu pula  dengan  pelaksanaan  pendidikan  kesetaraan  Program  Paket  C  di  SPNF-SKB Kabupaten  Buleleng,  memerlukan  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini  pamong  belajar, tutor,  dan  tenaga  administrasi  yang  memiliki  komitmen,  kejujuran  dan  tipikal  pekerja keras untuk mensukseskan pelaksanaan Program Paket C.
Berdasarkan    hal-hal  yang  disampaikan  oleh  para  informan  ,  dapat  diketahui bahwa terkait implementasi pendidikan kesetaraan Program Paket C, pelaksana kebijakan dalam  hal  ini  Kepala  SPNF-SKB  Kabupten  Buleleng,  Pamong  Belajar,  Para  Tutor,  dan tenaga  administrasi  yang  terlibat  haruslah  orang-orang  yang  jujur,  memiliki  komitmen untuk membantu sesama, bersikap adil dan demokratis serta mau menerima masukan dan saran  demi  perbaikan  pelaksanaan  program  tersebut  kedepannya.  Seperti  yang disampaikan  oleh  Edwards  III  (  Subarsono,  2014)  tentang  disposisi  sebagai  salah  satu variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Disposisi  adalah  watak  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat demokratis.  Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang dinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika  implementor  memiliki  sikap  dan  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  menjadi  sangat  penting  dalam  implementasi  kebijakan,  yang menyangkut dua hal yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri yang tertuang  dalam  Standar  Operasional  Prosedur  (  SOP  )  pelaksanaan.  Berkaitan  dengan implementasi  Program  Paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng,  maka  mekanisme pelaksanaannya dari proses pendaftaran peserta didik, proses pembelajaran sampai proses kelulusannya tidaklah terlalu rumit.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, didukung hasil observasi di lokasi penelitian serta melihat dokumen-dokumen yang ada, dapat  diketahui  bahwa  pelaksana  Program  Paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng
berusaha  untuk  mempermudah  segala  proses  pelaksanaannya  dari  proses  pendaftaran sampai pada proses kelulusan  dengan tidak  menerapkan prosedur dan struktur birokrasi yang  panjang  dan  rumit,  karena  semua  itu  akan  mempersulit  pamong  belajar,  tutor  dan peserta didik. Meskipun memang yang namanya struktur birokrasi dengan SOP tersebut memang  harus  dijalankan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dismpaikan  oleh  Edwards  III  ( Subarsono,  2014  )  yang  mengatakan  bahwa  struktur  birokrasi  yang  bertugas mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi  kebijakan.  Struktur  birokrasi  yang  panjang  dengan  SOP  yang  rumit  dan terkesan  kaku  justru  akan  melemahkan  proses  pengawasan  dan  menimbulkan red-tape , yakni  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks.  Ini  pada  gilirannya  menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 3.2  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pelaksanaan  Program  Paket  C  di  SPNF Kabupaten Buleleng
Pelaksanaan  atau  implementasi  sebuah  kebijakan  atau  program,  apalagi  yang bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat,  maka  akan  selalu  ada  faktor  pendukung  dan penghambat  kebijakan  tersebut.  Faktor  pendukung  bisa  berupa  pendukung  internal  dan pendukung  eksternal.  Faktor  penghambat  juga  berupa  penghambat  internal  dan penghambat eksternal.

## 1. Faktor Pendukung
Faktor pendukung sebuah kebijakan atau program berperan dalam memperlancar pelaksanaan  program  atau  kebijakan  tersebut.  Berkaitan  dengan  faktor  pendukung pelaksanaan  Program  Paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng,  maka  ada  faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal.

## A. Faktor Pendukung Internal
Yang menjadi faktor pendukung internal pelaksanaan Program paket C di SPNF- SKB  Kabupaten  Buleleng  adalah  sumberdaya  baik  itu  sumberdaya  manusia  dan sumberdaya  non  manusia  yang  dimiliki.  Sumberdaya  manusia  adalah  orang-orang  yang terlibat dalam pelaksanaan Program Paket C yakni pamong belajar, tutor, pengelola, dan tenaga administrasi. Sedangkan sumberdaya non manusianya adalah sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki oleh SPNF-SKB Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yag  disampaikan  oleh  tiga  informan    yakni Kepala  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng,  Pengadministrasi  Kepegawaian,  dan  Pamong belajar, didukung dengan pengamatan atau observasi langsung di lokasi penelitian, serta memanfaatkan  dokumen-dokumen  yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa  keberadaan sumberdaya  baik  itu  sumberdaya  manusia  maupun  sumberdaya  non  manusia  sangat mendukung  pelaksanaan  pendidikan  kesetaraan  program  Paket  C  di  SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn (Subarsono,  2012  :  100),  bahwa  implementasi  kebijakan  perlu  dukungan  sumberdaya baik  sumberdaya  manusia  ( human  resource )  maupun  sumberdaya  non  manusia  ( non human resource ). Juga sesuai dengan pendapat George C. Edwards III (Subarsono, 2012 : 91), bahwa implementasi kebijakan tidak akan berjalan apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya.

## B. Faktor Pendukung Eskternal
Yang  menjadi  faktor  pendukung  eksternal  pelaksanaan  pendidikan  kesetaraan Program  Paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng  adalah  adanya  Surat  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 132/U/2004 tentang Program Paket C serta Surat Edaran  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  :  107/MPN/2006  tentang  Eligibilitas Program Kesetaraan.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan lewat  hasil  wawancara,  didukung  dengan  melihat  berbagai  dokumen  yang  ada,  dapat diketahui  bahwa  adanya  dua  peraturan pemerintah  yang  masih  berlaku  sampai sekarang yakni  Surat  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  132  tahun  2004  dan  Surat Edaran  Menteri  Pendidikan  Nasional  Noor  107  tahun  2006,  sangat  mendukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Anderson  (Islamy,2010  :  108-111), bahwa dalam implementasi kebijakan, perlu juga diketahui tentang sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan publik yang telah  ditetapkan  oleh  negara.  Hal-hal  tersebut  diantaranya  adalah  :1)respek  anggota masyarakat  terhadap  otoritas  dan  keputusan-keputusan  badan  pemerintah;  2)adanya kesadaran  untuk  menerima  kebijakan;3)adanya  keyakinan  bahwa  kebijakan  itu  dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta  melalui  prosedur  yang  benar;4)adanya  hukuman-hukuman  tertentu  bila  tidak melaksanakan kebijakan.
Faktor  eksternal  lainnya  yang  menjadi  pendukung  pelaksanaan  pendidikan kesetaraan  Program  Paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng  adalah  adanya  uang komite yang dibayarkan oleh orang tua murid kepada pihak sekolah serta adanya bantuan sukarela dari peserta didik atau orang tua peserta didik.   Uang komite ini bahkan sering digunakan sebagai dana talangan ketika dana dari pemerintah belum cair.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  yang  salah  satunya merupakan  alumni  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng,  didukung  hasil  observasi  dan melihat  data  yang  ada  di  lokasi  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa  adanya  pembayaran uang  komite  serta  adanya  bantuan  sukarela  dari  peserta  didik  sangat  mendukung terlaksananya  proses  pembelajaran  di  Program  Paket  C.  Bantuan    dari  peserta  didik termasuk  juga  dari  alumni  tentunya  menjadi  faktor  pendukung  pelaksanaan  pendidikan kesetaraan  Program  Paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng.  Hal  tersebut  sesuai dengan yang  disampaikan oleh Masmanian  dan  Sabatier  (Subarsono,  2012 :  98),  bahwa ada  tiga  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi,  salah  satunya  adalah variabel lingkungan kebijakan yakni adanya dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

## 3.2.2 Faktor Penghambat
Selain adanya faktor pendukung implementasi sebuah kebijakan, tentunya akaan ada yang menjadi faktor penghambatnya. Terkait implementasi kebijakan Program Paket C  melalui  pendidikan  kesetaraan  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng,  maka  faktor penghambatnya adalah faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

## A. Faktor Penghambat Internal
Yang  menjadi  faktor  penghambat  internal  pelaksanaan  pendidikan  kesetaraan Program Paket C di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng  adalah  masih  adanya  pengajar  yang  agak  malas-malasan  melaksanakan tugasnya dan terkadang hanya memberikan tugas saja kepada peserta didik.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang  informan lewat hasil wawancara, didukung pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa adanya perilaku yang tidak terpuji dari pelaksana Program Paket  yakni para tutor dan pamong belajar yang malas dalam mengajar merupakan faktor penghambat internal pelaksanaan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai dengan  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III  (Subarsono,2012  :  91-91),  bahwa
implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  variabel  yang  salah  satunya  adalah disposisi,  yakni  watak  dan  karakter  yang  dimiliki  oleh  implementor.  Hal  tersebut  juga sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh  Meter  dan  Horn  (Subarsono,  2012  :  101)  bahwa ada enam variebel yang mempengaruhi kinerja kebijakan, salah satunya adalah disposisi implementor,  yakni  respon  implementor  terhadap  kebijakan,yang  akan  mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.

## B. Faktor Penghambat Eksternal
Faktor  eksternal  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  pendidikan  kesetaraan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng adalah adanya keterlambatan dalam pencairan  dana  operasional  dari  pemerintah.  Dana  BOP  (Bantuan  Operasional Pendidikan)  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  Program  Paket  C  SPNF-SKB Kabupaten  Buleleng  dihitung  berdasarkan  jumlah  peserta  didik,  dimana  masing-masing peserta  didik  mendapatkan  alokasi  dana  sebesar  Rp.2.160.000,-  setiap  tahunnya. Keterlambatan  pencairan  dana  BOP  tersebut  tentunya  menjadi  penghambat  pelaksanaan proses  pembelajaran  dan  operasional  Program  Paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, didukung dengan observasi di  lokasi  penelitian  serta  melihat  berbagai  dokumen  khususnya  dokumen  tentang keuangan  yang  ada  di  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng,  dapat  diketahui  bahwa  adanya keterlambatan  pencairan  dana  Bantuan  Operasional  Pendidikan  (BOP)  menjadi  faktor penghambat  pelaksanaan  pendidikan  kesetaraan  Program  Paket  C  di  SPNF-SKB Kabupaten  Buleleng.  Dana  BOP  merupakan  satu-satunya  sumber  dana  yang dipergunakan  untuk  menunjang  operasional  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng.  Tanpa adanya  dana  BOP  mustahil  operasional  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng    dan  Program Paket  C  bisa  berjalan.  Jadi  dalam  hal  ini  sumberdaya  khususnya  sumberdaya  finansial menjadi  faktor  yag  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan yang  disampaikan  oleh  Edwards  III  (  Subarsono,2012  :  90-91),  bahwa  sumberdaya khususnya  sumberdaya  finansial  merupakan  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Implementasi Kebijakan Program paket C di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan  Belajar  Kabupaten  Buleleng  dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yakni  : komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Komunikasi  menyangkut pemahaman  implementor  terhadap  apa  yang  dilakukan.  Sumberdaya  menyangkut sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia. Disposisi berkaitan dengan watak dan  karakter  pelaksana  kebijakan.  Sedangkan  struktur  birokrasi  menyangkut mekanisme dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2.Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Paket C di SPNF-SKB
Kabupaten  Buleleng,  meliputi  faktor  pendukung  internal  dan  eksternal,  serta  faktor penghambat  internal  dan  eksternal.  Faktor  pendukung  internal  adalah  adanya sumberdaya yang mendukung pelaksanaan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng.  Faktor  pendukung  eksternalnya  adalah  adanya  peraturan  pemerintah  yakni SK  Mediknas  Nomor  132  tahun  2004  tentang  Program  Paket  C  dan  SE  Mendiknas Nomor  107  tahun  2006  tentang  Eligibilitas  Program  Kesetaraan.  Faktor  pendukung eksternal yang lain adalah adanya dan komite yang dipungut kepada peserta didik yang berusia di atas 21 tahun, serta adanya bantuan sukarela dari peserta didik atau orang tua peserta  didik.  Faktor  penghambat  internalnya  adalah  masih  adanya  pengajar  yang malas-malasan  dalam  mengajar.  Sedangkan  faktor  penghambat  eksternalnya  adalah sering terlambatnya pencairan dana BOP.
Selanjutnya berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Paket C di SPNF- SKB Kabupaten Buleleng, dapat disarankan beberapa hal :
1.  SPNF-SKB  Kabupaten  Buleleng  hendaknya  selalu  konsisten  mengelola  dan menyelenggarakan program pendidikan non formal untuk membantu masyarakat yang tidak  memiliki  akses  untuk  menyelesaikan  pendidikan  di  sekolah  formal  karena berbagai alasan.
2.Berbagai  faktor  pendukung  pelaksanaan  Program  Paket  C  di  SPNF-SKB  Kabupaten Buleleng hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan faktor penghambatnya
secepatnya bisa dicarikan solusi supaya kedepannya tidak lagi menjadi hambatan bagi pelaksanaan program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,Suharsimi,  2011, Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktik, Raja Grafindo : Jakarta
Bungin,Burhan, 2012, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
Hendarso, Emy Susanti. 2011 , Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan dalam  Bagong  Suyanto  dan  Sutinah  (ed), Penelitian  Kualitatif  :  Sebuah Pengantar , Kencana Prenada Media Group : Jakarta
Ihsan,Fuad, 2015, Dasar-Dasar Kependidikan, Rineka Cipta : Jakarta
Islamy,Irfan,  2010,  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara,  Bumi Aksara : Jakarta
Sudirman,AM.,2014, Posisi,  Strategi  dan  Model  Pembelajaran  Sejarah  Berbasis Kompetensi ( Makalah ), Universitas Pendidikan Ganesha : Singaraja
Sudjana,H.D,  2017, Strategi  Pembelajaran  Dalam  Pendidikan  Luar  Sekolah, Falah Production : Bandung.
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R&D , Alfabeta : Bandung
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 132/U/2004 tentang Program Paket C
Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 107/MPN/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan
Udayana,Arya,dan  I  Nyoman  Sukraaliawan,  2021,Implementasi  Kebijakan  BLT-Dana Desa  Kepada  Masyarakat  Miskin  Terdampak  Covid-19  di  Desa  Ambengan Kecamatan  Sukasada  Kabupaten  Buleleng ,  LOCUS  Majalah  Ilmiah  FISIP- UNIPAS , Volume 13 No.2 – Agustus 2021
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional