Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PETA KEMAMPUAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI PROVINSI MALUKU
Maxmilian E. Mauwa 1 , Elisabeth Riupassa 2
1,2 Program Studi D III Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon, Ambon, Indonesia Email: maxmilianmauwa@gmail.com , seil.riupassa@gmail.com

## Abstract
Tax plays a very important role in a state's life, especially in development because it is the largest state revenue source. State taxes collected by the Central Government are used to finance state expenditures. The plan and realization of state tax revenue in Maluku Province during 2018 - 2022 shows that almost all state tax revenue realization cannot achieve what was planned every year except 2022 that reaches the state tax revenue target. This study aimed to provide an overview of the State Tax Revenue map in Maluku Province. Quantitative data obtained were in the form of State Tax Revenue Realization Plans in Maluku Province during 2018-2022 and were obtained from the Central Bureau of Statistics for Maluku Province. The data were then analysed using Klassen Typology analysis. The study results show that income tax, Value-Added tax (VAT), and Sales Tax on Luxury Goods (STLGs) are in the leading (prime) sector, a sector with high growth and with the most dominant contribution to  state  tax  revenues.  Property  taxes  as  well  as  Land  and  Building  Rights  Acquisition  Fees  are  in developing sector, a sector that is experiencing an increase, which is indicated by high growth but still potentially low. The underdeveloped sector, namely other taxes, is a type of state tax with slow growth and a small contribution to low state tax revenues.
Keywords : State Tax, Klassen Typology

## Abstrak
Pajak berperan sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam Pembangunan karena merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Pajak negara yang dipungut oleh Pemerintah Pusat  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pengeluaran  negara.  Rencana  dan  realisasi penerimaan  pajak  negara  di  Provinsi  Maluku  selama  tahun  2018 – 2022  memperlihatkan  bahwa hampir semua realiasi penerimaan pajak negara tidak dapat mencapai apa yang direncanakan setiap tahunnya  kecuali  di  tahun  2022  yang  mencapai  target  penerimaan  pajak  negara.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  gambaran    peta  Penerimaan  Pajak  Negara  di  Provinsi  Maluku.  Data kuantitatif  yang  diperoleh  berupa  Rencana  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Negara  di  Provinsi  Maluku selama tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa Pajak penghasilan  dan PPN dan PPnBM berada pada sektor unggulan (prima) yang merupakan sektor yang pertumbuhannya tinggi dan paling dominan kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara. PBB dan BPHTB berada pada sektor berkembang adalah sektor yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi potensinya masih rendah. Sektor terbelakang yaitu pajak lainnya merupakan jenis pajak negara dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan Pajak Negara yang rendah.
Kata Kunci : Pajak Negara, Tipologi Klassen

## PENDAHULUAN
Setiap Negera memiliki tugas tertentu, Salah satunya adalah melakukan pembangunan nasional. Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  secara  terus-menerus dan  berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
materil maupun spritual seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan  pelayanan  publik  lainnya.  Untuk  membiayai  pembangunan  nasional  tersebut,  negara menggali potensi potensi penerimaan negara. Salah satu yang memiliki potensi penerimaan negara terbesar adalah dari sektor pajak.
Pajak  sendiri  berperan  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara,  terutama  dalam Pembangunan karena merupakan sumber pendapatan negara. Sebagai sumber pendapatan negara,  pajak  memiliki  fungsi  untuk  membiayai  pengeluaran  pengeluaran  negara,  seperti menjalankan  tugas  tugas  rutin  negara  dan  melaksanakan  Pembangunan.  Fungsi  lainnya adalah  untuk  mengatur  pertumbuhan  ekonomi  melalui  kebijakan  perpajakan.  Pajak digunakan  untuk  membiayai  semua  kepentingan  umum  termasuk  untuk  membiayai Pembangunan  sehingga  dapat  membuka  kesempatan  kerja  yang  akan  berdampak  pada meningkatkan  pendapatan  Masyarakat.  Pajak  juga  membuat  pemerintah  memiliki  dana untuk  menjalankan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  stabilitas  harga  sehingga  inflasi dapat dikendalikan.
Pajak  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  Pajak  Daerah  dan  Pajak  Pusat.  Pajak Daerah  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota. Sedangkan Pajak Pusat/Negara adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak yang  termasuk  Pajak  Pusat/Negara  di  Indonesia  saat  ini  adalah  Pajak  Penghasilan  yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak , Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan atas transaksi jual- beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) ,  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor  barang  dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaannya ,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan yang  dikenakan  atas tanah  dan  bangunan  yang  muncul  karena  adanya  kepemilikan  hak, penguasaan,  atau  perolehan  manfaat  atas  suatu  bumi  atau  bangunan , BPHTB  yang merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan serta Bea Materai yang merupakan pajak atas Dokumen
Pentingnya  pajak  bagi  Pembangunan  di  Indonesia  menarik  perhatian  beberapa peneliti  untuk  meneliti  tentang  penerimaan  pajak  negara.  Mambrasar  (2017)  yang menganalisis tentang penerimaan pajak penghasilan pada Kantor pelayanan Pajak Pratama
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Bitung  menemukan  bahwa  pajak  penghasilan  mengambil  peranan  di  atas    60%  dari  total penerimaan  pajak  pada  kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bitung.  Ismayadie  (2019)    yang meneliti tentang efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan terhadap pendapatan negara menemukan bahwa bahwa rata - rata efektivitas pajak bumi dan bangunan adalah 98% dengan kategori efektif dan rata-rata kontribusi pajak bumi  dan  bangunan  adalah  sebesar  2%  yang  menurut  kriteria  berarti  sangat  kurang  atau rendah  dikarenakan  pajak  bumi  dan  bangunan  memiliki  jumlah  yang  relatif  kecil  sebagai penerimaan negara sedangkan rata-rata efektivitas pajak penghasilan sebesar 95% dengan kategori efektif dan rata-rata kontribusi pajak penghasilan adalah sebesar 37% yang menurut kriteria berarti cukup baik sebab pajak penghasilan merupakan pajak dengan nilai terbesar untuk  penerimaan  negara.  Rata-rata  pajak  yang  nilai  diatas  90%  menujukkan  kecilnya tunggakan pajak dan penghindaran pajak oleh si wajib pajak, dimana rata-rata wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak.
Penerimaan  pajak  negara  di  Provinsi  Maluku  dikelompokkan  menjadi  Pajak Penghasilan,  PPN  dan  PPNBM,  PBB  dan  BPHTB,  serta  Pajak  Lainnya.  Rencana  dan  realisasi penerimaan pajak negara ini selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.
Tabel 1.Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara di Provinsi Maluku Tahun 2018 –
2022 Tahun Rencana Penerimaan Realisasi Penerimaan Selisih Penerimaan 2018 1.938.834.475.000 1.628.492.559.151 -310.341.915.849 2019 1.934.543.537.000 1.670.541.303.308 -264.002.233.692 2020 1.497.935.812.000 1.350.857.071.106 -147.078.740.894 2021 1.627.971.586.000 1.528.706.017.471 -99.265.568.529 2022 1.425.327.360.000 1.775.746.713.200 350.419.353.200
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023
Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa rencana maupun realisasi penerimaan pajak negara  di  Provinsi  Maluku  jumlahnya  berfluktuasi  sejak  tahun  2018-2022,  bahkan  realisasi penerimaan pajak negara yang tidak mencapai targetnya hampir di setiap tahunnya, kecuali di tahun 2022 yang mencapai rencana penerimaan. Berdasarkan hal ini, maka sebaiknya perlu untuk menganalisis peta kemampuan penerimaan pajak negara yang ada di Provinsi Maluku dengan menggunakan teknik pengelompokkan suatu pajak dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi. Dengan menggunakan analisis tipologi Klassen, pajak negara dapat dikelompokkan
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ke dalam empat kategori, yaitu (Mahmudi,2010): Sektor Unggulan (prima), Sektor Potensial,

## Sektor Berkembang, dan Sektor Terbelakang
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang peta kemampuan penerimaan pajak negara dari keempat kelompok pajak ini sehingga diketahui mana yang mempunyai potensi dan  kemampuan  penerimaan  pajak  negara  yang  tinggi  atau  rendah.  Dengan  demikian Pemerintah dapat menangani setiap kelompok pajak negara menurut peta kemampuannya secara  tepat.  Penelitian  penelitian  sebelumnya  belum  melakukan  analisis  terhadap  peta kemampuan  penerimaan  pajak  negara  ini  sehingga  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian tentang hal tersebut. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peta  kemampuan  penerimaan  pajak  negara  di Provinsi Maluku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  pada  jenis  penelitian  deskriptif  yang  tujuannya  untuk  menyiapkan gambaran  mengenai  seting  sosial  atau  hubungan  antara  fenomena  yang  diuji.  Metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari  BPS Provinsi Maluku  melalui  terbitannya  Provinsi  Maluku  Dalam  Angka  2023  berupa  data  target  dan realisasi penerimaan pajak negara di Provinsi Maluku sejak tahun 2018 – 2022.
Data  yang  dikumpulkan  kemudian  dianalisi  dengan  menggunakan  Analisis  Tipologi Klassen. Analisis ini terdiri dari beberapa langkah yaitu :
1. Menghitung rata-rata penerimaan pajak per jenis jenis pajak negara
2. Menghitung rata-rata penerimaan negara
3. Menghitung laju pertumbuhan pajak negara dan laju pertumbuhan masing-masing jenis pajak negara.
4. Mengklasifikasikan  masing-masing  pajak  negara  ke  dalam  matriks  penerimaan  pajak negara menurut Tipologi Klassen.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak  Negara  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Provinsi  Maluku  terdiri  dari:  Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak lainnya. Berikut adalah  Data    Pajak  Negara  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Provinsi  Maluku  selama  tahun 2018-2022.
Tabel 2. Pajak Negara yang Dipungut Oleh Pemerintah Provinsi Maluku (Dalam Rupiah)
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa pajak negara yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Maluku berfluktuasi, baik itu pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB maupun Pajak Lainnya.
Analisis tipologi Klassen perlu untuk mengetahui peta kemampuan penerimaan pajak negara di Provinsi Maluku dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Menghitung rata-rata Penerimaan Pajak Negara
Rata-rata  Penerimaan  Pajak  Negara  selama  5  tahun  yaitu  dapat  dihitung  dengan menggunakan  data  pajak  negara  pada  tabel  2.  Jumlah  Total  Penerimaan  Pajak  Negara  di Provinsi  Maluku  selama  tahun  2018  sampai  dengan  2020  adalah  sejumlah  Rp.
N
o
Jenis Pajak Tahun Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 1 Pajak Penghasil an 816.749.731.12 9 866.692.919.39 7 736.082.841.35 2 737.588.048.66 2 912.854.998.35 9 2 PPN dan PPnBM 772.388.649.09 4 755.400.624.27 5 580.286.510.53 1 745.518.009.37 9 820.273.221.29 5 3 PBB dan BPHTB 13.427.721.290  26.738.992.199 12.873.156.291 18.449.074.293 16.473.036.546 4 Pajak Lainnya 25.926.457.638  21.708.767.937 18.831.188.529 27.150.885.137 26.145.457.000 Jumlah 1.628.492.559.1 51 1.670.541.303.8 08 1.348.073.696.7 03 1.528.706.017.4
71 1.775.746.713.2 00
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
7.951.560.290.333.    Rata  rata  penerimaan  negara  selama  5  tahun  ini  adalah  sebesar  Rp. 1.590.312.058.067 ( Rp. 7.951.560.290.333 / 5 tahun).
Besarnya  rata-rata  penerimaan  Pajak  Negara  selama  lima  tahun  tersebut  dibagi dengan 4 jenis pajak untuk mengetahui rata-rata penerimaan Pajak Negara per jenis pajak sehingga  diperoleh  nilai  rata-rata  per  jenis  pajaknya  adalah  Rp.  397.578.014.517  (  Rp. 1.590.312.058.067 / 4 jenis pajak).
b. Menghitung rata-rata penerimaan per jenis pajak Negara
Besar rata-rata penerimaan untuk masing masing jenis pajak Negara di Provinsi Maluku dapat dihitung dengan menggunakan data pada tabel 2.
Tabel 3. Rata rata Penerimaan Untuk masing masing Jenis Pajak Negara
Tabel 3 memperlihatkan rata-rata masing-masing jenis pajak jika dibandingkan dengan rata rata  penerimaan  pajak  negara  per  jenis  pajak  sebesar  Rp.  397.578.014.517,  maka  pajak penghasilan  dan  PPN  dan  PPnBM  memiliki  rata  rata  lebih  besar  dari  pada  rata  rata penerimaan  pajak  negara  per  jenis  pajak.  Hal  ini  berarti  bahwa  potensi  penerimaan  pajak negara di  Provinsi  Maluku  yang  tinggi  adalah  dari  pajak  penghasilan  dan  PPN dan  PPnBM. Sebaliknya untuk PBB dan BPHTB serta Pajak Lainnya memiliki rata rata masing masing jenis pajak lebih kecil dari rata rata Penerimaan pajak negara per jenis pajak berarti bahwa PBB dan BPHTB serta Pajak Lainnya memiliki potensi penerimaan pajak negara yang rendah.
c. Menghitung laju pertumbuhan Penerimaan Pajak  dan Laju Pertumbuhan Masing Masing Jenis Pajak
Laju  pertumbuhan  penerimaan  pajak  negara    dapat  dihitung  dengan  menggunakan  data realisasi penerimaan pajak negara selama 5 tahun terakhir.
Jenis Pajak 2018 2019 2020 2021 2022 Rata Rata Pajak Penghasilan  816.749.731.129  866.692.919.397  736.082.841.352  737.588.048.662  912.854.998.359  813.993.707.780 PPN dan PPNBM 772.388.649.094  755.400.624.275  580.286.510.531  745.518.009.379  820.273.221.295  734.773.402.915 PBB dan BPHTB 13.427.721.290 26.738.992.199 12.873.156.291 18.449.074.293 16.473.036.546 17.592.396.124 Pajak Lainnya 25.926.457.638 21.708.767.937 18.831.188.529 27.150.885.137 26.145.457.000 23.952.551.248 Rata Rata Penerimaan Negara selama 5 tahun untuk per jenis pajak  397.578.014.517
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Negara Tahun Jumlah (Rp.) Laju Pertumbuhan 2018 1.628.492.559.151 2019 1.670.541.303.808 2,58% 2020 1.348.073.696.703 -19,30% 2021 1.528.706.017.471 13,40% 2022 1.775.746.713.200 16,16% Rata Rata Laju Pertumbuhan 3,21%
Laju pertumbuhan penerimaan pajak negara tahun 2019 adalah sebesar 2,58% dibandingkan tahun  2018,  tahun  2020  adanya  penurunan  jumlah  penerimaan  pajak  negara  yang  sangat besar sehingga sehingga memiliki pertumbuhan negatif menjadi sebesar -19,30%, di tahun 2021  kembali  mengalami  peningkatan  menjadi  sebesar  13,40%  dan  di  tahun  2022  juga mengalami  peningkatan menjadi  sebesar  16,16%.  Rata  rata  laju pertumbuhan penerimaan pajak negara selama 5 tahun adalah sebesar 3,21%
Laju pertumbuhan masing masing jenis pajak dihitung dan kemudian membandingkan dengan rata rata Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Negara seperti pada Tabel  5 berikut ini.
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Masing-masing jenis pajak Negara Jenis Pajak Tahun Rata Rata Laju Pertumbuhan 2019 2020 2021 2022 Pajak Penghasilan 6,11%  -15,07% 0,20% 23,76% 3,75% PPN dan PPNBM -2,20%  -23,18%  28,47% 10,03% 3,28% PBB dan BPHTB 99,13%  -51,86%  43,31%  -10,71% 19,97% Pajak Lainnya -16,27%  -13,26%  44,18% -3,70% 2,74% Rata Rata Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Negara 3,21%
Tabel 5 memperlihatkan  bahwa Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, serta PBB dan BPHTB memiliki  laju  pertumbuhan  yang  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  laju  pertumbuhan penerimaan  pajak  negara.  Hal  ini  berarti  bahwa  kemampuan  mengelola  penerimaan  pajak negara  yang  tinggi  dari  ketiga  jenis  pajak  tersebut.  Hal  yang  sebaliknya  terjadi  pada  laju pertumbuhan penerimaan Pajak Lainnya yang memiliki rata  rata penerimaan pajak yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Negara.  Hal ini berarti bahwa kemampuan mengelola jenis penerimaan pajak lainnya yang rendah di Provinsi Maluku.
23
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## d. Mengklasifikasikan masing-masing Jenis Pajak ke dalam matriks
Untuk  dapat  Mengklasifikasikan  Keempat  sektor  ke  dalam  matriks  dengan menggunakan Tipologi Klassen. Analisis tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokkan suatu  sektor  dengan  melihat  pertumbuhan  dan  kontribusi.  Dengan  menggunakan  analisis tipologi Klassen, maka pajak negara dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu: Sektor Unggulan (prima), Sektor Potensial, Sektor Berkembang, dan Sektor Terbelakang Pajak penghasilan dan PPN dan PPnBM memiliki rata rata lebih besar dari pada rata rata penerimaan  pajak  negara  per  jenis  pajak  sedangkan  PBB  dan  BPHTB  serta  Pajak  Lainnya memiliki rata rata masing masing jenis pajak lebih kecil dari rata rata Penerimaan pajak negara per jenis pajak. Sementara laju pertumbuhan Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, serta PBB dan BPHTB lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penerimaan pajak negara, sedangkan  laju  pertumbuhan  penerimaan  Pajak  Lainnya  yang  memiliki  rata    rata  laju pertumbuan  yang  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  rata  rata  laju  pertumbuhan penerimaan Pajak Negara.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rata  rata  dan  laju  pertumbuhan  maka  dapat diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:
Tabel 6. Kategori Masing masing Jenis Pajak Negara
Berdasarkan  Tabel  6  diketahui  bahwa  Sektor  Unggulan  (prima)    yang  berada  pada kuadran  I  adalah  sektor  yang  paling  dominan  kontribusinya  terhadap  penerimaan  pajak negara.  Sektor  Unggulan  memiliki  pertumbuhannya  tinggi  dan  kontribusi  besar  terhadap penerimaan  Pajak  Negara.  Pajak  Penghasilan  dan  PPN  dan  PPnBM    yang  memiliki pertumbuhan  yang  tinggi  dan  kontribusi  yang  besar  terhadap  penerimaan  pajak  negara.
Keterangan Ŷ Jenis Pajak > Ŷ Pajak Negara Ŷ Jenis Pajak < Ŷ Pajak Negara r Jenis Pajak > r Pajak Negara Sektor Unggulan (Prima) : - Pajak Penghasilan - PPN dan PPnBM Sektor Potensial : - r Jenis Pajak < r Pajak Negara Sektor Berkembang : - PBB dan BPHTB Sektor Terbelakang : - Pajak Lainnya
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Sektor unggulan ini perlu dikelola dengan baik agar tidak bergeser menjadi sektor potensial, yakni pertumbuhannya akan menurun meskipun jumlahnya masih cukup besar.
Sektor berkembang  berada pada  Kuadran  III  adalah  sektor  yang  sedang  mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi  kontribusinya terhadap Pajak Negara masih rendah. PBB dan BPHTB berada pada sektor berkembang. Untuk sektor berkembang  pemerintah  perlu  melakukan  upaya  optimalisasi  melalui  intensifikasi.  Sektor berkembang  ini  merupakan  prospek  bagi  daerah  karena  masih  memungkinkan  untuk ditingkatkan  lagi  kontribusi  sektor  tersebut  sehingga  menjadi  sektor  unggulan.  Tetapi  jika sektor berkembang  ini tidak  dikelola dengan  baik,  maka  bisa  jadi  sektor berkembang akan turun menjadi sektor terbelakang.
Sektor  terbelakang  yaitu  pajak  lainnya  yang  memiliki  pertumbuhan  lambat  dan kontribusi  yang  kecil  terhadap  penerimaan  Pajak  Negara  yang  rendah.  Untuk  sektor terbelakang sebisa mungkin diupayakan peningkatan kontribusi pajak lainnya ini.

## KESIMPULAN
Pajak  penghasilan    dan  PPN  dan  PPnBM  berada  pada  sektor  unggulan  (prima)  yang merupakan  sektor  yang  paling  dominan  kontribusinya  terhadap  penerimaan  pajak  negara. Sektor unggulan  ini  jika tidak dikelola dengan  baik  bisa bergeser  menjadi  sektor  potensial, yakni pertumbuhannya akan menurun meskipun jumlahnya masih cukup besar.
PBB dan BPHTB berada pada sektor berkembang adalah sektor yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi potensinya masih rendah. Untuk sektor berkembang dimana potensi penerimaan PBB dan BTPHB yang rendah, perlu dilakukan usaha usaha untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak tersebut.
Sektor  terbelakang  yaitu  Pajak  Lainnya  yang  merupakan  jenis  pajak  negara  dengan pertumbuhan  lambat  dan  kontribusi  yang  kecil  terhadap  penerimaan  Pajak  Negara  yang rendah.  Penerimaan  pajak  lainnya  berada  pada  kondisi  terbelakang  ini.  Untuk  sektor terbelakang sebisa mungkin pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi sektor tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. 2023. Provinsi Maluku Dalam Angka Tahun 2023 . Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta : PT Erlangga.
Muhammad  Ismayadie  .  2019.  Equity:  Jurnal  Ekonomi  Vol.  7  (2).  Analisis  Efektifivitas  dan Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017 ; e-ISSN: 2721-6721 Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
Yotam Mambrasar. 2017. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 2, NO 2 ISSN: 2337-5523