Abstrak —  Permasalahan  galangan  kapal  dalam melakukan pembangunan kapal ikan adalah tidak mencukupinya modal  kerja  dan  agunan  sehingga  galangan  kapal  tidak  dapat melakukan pinjaman modal ke bank. Untuk itu diperlukan solusi berupa  penerapan  kebijakan  subsidi  bunga pada galangan kapal untuk pembanguan kapal ikan 30 GT. Tujuan dari tugas akhir ini adalah  untuk  melakukan  studi  penerapan  kebijakan  subsidi bunga  pada  galangan  kapal  untuk  pembangunan  kapal  ikan. Pertama,  kondisi  pembiayaan  pembangunan  kapal  saat  ini diidentifikasi. Kedua, skema kebijakan subsidi bunga diformulasikan.  Ketiga,  strategi  penerapan  kebijakan  subsidi bunga  disusun.  Perhitungan  dan  simulasi  subsidi  bunga dilakukan  menggunakan  metode  proyeksi  alur  kas.  Hasil  dari simulasi menunjukkan bahwa: Pembiayaan skema I menunjukkan  bahwa  galangan  kapal  mampu  membayar  dengan suku bunga 14 %, sehingga galangan kapal belum membutuhkan subsidi  bunga  tetapi  membutuhkan  bantuan  penjaminan. Pembiayaan skema II menunjukkan bahwa galangan kapal hanya mampu  membayar  dengan  suku  bunga  6,4%,  sehingga  galangan kapal  membutuhkan  subsidi  bunga  7,6%  dan  bantuan penjaminan.  Pembiayaan  skema  III  menunjukkan  bahwa galangan  kapal  hanya  mampu  membayar  dengan  suku  bunga 9,13%,  sehingga  galangan  kapal  membutuhkan  subsidi  bunga 4,87%  dan  bantuan  penjaminan.  Pembiayaan  skema  VI menunjukkan  bahwa  galangan  kapal  hanya  mampu  membayar dengan  suku  bunga 13,03%,  sehingga  galangan  kapal membutuhkan  subsidi  bunga  0,97%  dan  bantuan  penjaminan. Hasil  dari  penyusunan  strategi  penerapan  menunjukkan  bahwa: Sebelum  penerapan,  perlu  adanya  mediasi  dari  pemerintah kepada  galangan  kapal  dan  bank.  Galangan  kapal  perlu mempersiapkan  syarat  kebijakan  subsidi  bunga.  Bank  perlu menyiapkan  skema  kebijakan  subsidi  bunga.  Ketika  penerapan, pemerintah  perlu  membuat  mekanisme  kredit  pada  kebijakan subsidi bunga yang melibatkan galangan kapal,  Bank Pelaksana, Perusahaan  Penjamin, owner ,  dan  SIKP.  Setelah  penerapan, bank  perlu  membimbing  galangan  kapal  dalam  mengatur  laba yang didapatkan.
Kata  Kunci —kapal ikan, kredit program, pembiayaan, subsidi bunga.

## I. PENDAHULUAN
EMERINTAHAN Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan  Perikanan  pada  pemerintahan  periode  2009-2014 memiliki  program  pembangunan  kapal  penangkap  ikan berukuran  30  GT  atau  dikenal  dengan  sebutan  Inka  Mina akronim  dari  Instruksi  Presiden  Kapal  (INKA)  dan  ikan
(MINA).  Target  pembangunan  kapal  Inka  Mina  selama periode  2010-2014  adalah  sebanyak  1000  unit  kapal  yang tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Adapun  pembangunan  kapal Inka  Mina  tersebut  diserahkan  kepada  tiap-tiap  Pemerintahan Daerah  setempat.  Tiap-tiap  Pemerintahan  Daerah  akan melaksanakan tender pembangunan  kapal  yang  akan  dikuti oleh galangan-galangan kapal di daerah setempat. [1].
Program  INKA  MINA  tersebut  melibatkan  galangan- galangan  kapal  kecil,  baik  galangan  kapal fiber maupun galangan  kapal  kayu.  Dalam  proses  pembangun  kapal  ikan, pembayaran akan dilakukan sesuai dengan kontrak di tiap-tiap daerah,  biasanya  akan  berupa  pembayaran  dengan  sistem termin (progress  payment) atapun  dengan  sistem  pembayaran di akhir (turn key payment) . Sistem pembayaran tersebut akan mengakibatkan  adanya  kekurangan  dana (gap) pada  masa- masa  pembangunan  sampai  termin  berikutnya  atau  sampai pembayaran  dilakukan  oleh owner. Untuk  menjaga  proses pembangunan  tetap  berlangsung  maka  galangan  kapal  harus menutupi  kekurangan  dana  tersebut  dengan  cara  meminjam modal  ke  lembaga  keuangan  bank  ataupun  non  bank,  atau dengan  menggunakan  modal  sendiri.  Permasalahannya  adalah kebanyakkan  galangan-galangan  kapal  kecil  yang  tidak memiliki  cukup  modal  untuk  menutupi  kekurang  modal. Sedangkan  untuk  meminjam  modal  lembaga  keuangan  seperti bank,  galangan  kapal  kecil  masih  memiliki  banyak  kendala seperti kurangnya pemahaman tentang bank, persyaratan yang belum  bisa  terpenuhi,  dan  lain-lain.  Selain  itu  suku  bunga kredit  yang  cukup  tinggi,  berkisar  antara  12%  -  16%,  dapat menyebabkan galangan kapal mengalami kerugian.
Isu pembangunan kapal ikan saat ini kembali bergulir. Pada Detik  Finance  menyebutkan  bahwa  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  akan  membangun  sejumlah  4000  kapal tangkap ikan [2]. Dalam berita yang lain pada Mongabai.co.id disebutkan  bahwa  jumlah  kapal  tangkap  ikan  3500  unit sedangkan  500  unit  akan  dibangun  kapal  angkut  [3].  Proyek ini  akan  dilaksanakan  dalam  waktu  satu  tahun  yaitu  dimulai dari  awal  tahun  2016  bulan  Januari  sampai  akhir  tahun  2016 pada  bulan  Desember.  Adapun  ukuran  kapal  yang  dibangun bervariasi  mulai  dari  ukuran  5 gross  tonnage (GT)  sampai dengan  ukuran  terbesar  30  GT  yang  akan  dibangun  secara bertahap [4].
Dengan  adanya  proyek  pembangunan  kapal  ikan  kembali, maka  permasalahan  galangan  kapal  kecil  kekurangan  dana pembangunan  dapat  terulang  kembali.  Untuk  itu  diperlukan

## Studi Penerapan Kebijakan Subsidi Bunga pada Galangan Kapal untuk Pembangunan Kapal Ikan 30 GT
Miftakhul Riza Risqi Fauzi, Sri Rejeki Wahyu Pribadi, dan Soejitno Jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : sri-rejeki@na.its.ac.id
P
sebuah  solusi  yang  dapat  mengatasi  permasalahn  tersebut. Salah  satu  solusi  yang  dapat  diterapkan  adalah  kebijakan subsidi  bunga.  Subsidi  bunga  adalah  subsidi  dalam  bentuk pembayaran  bunga  yang  dilakukan  pemerintah  kepada lembaga keuangan untuk meringankan beban bunga yang harus ditanggung  debitur.  Kebijakan  subsidi  bunga  atau  sejenisnya, sudah  ditrerapkan  pada  beberapa  sektor  seperti  KPR,  KUR, KPPE,  KPERP,  KUPS,  subsidi  bunga  untuk  pengembangan PDAM.  Namun  sejauh  ini  kebijakan  subsidi  bunga  pada pembangunan  kapal ikan belum pernah diterapkan. Untuk itu, perlu dilakukan studi penerapan kebijakan subsidi bunga pada galangan kapal untuk pembangunan kapal ikan.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Proses Produksi Kapal Kayu
Secara  garis  besar  proses  pembangunan  kapal  kayu  dibagi menjadi tiga bagian proses produksi yaitu; lofting, pembuatan pencetakan  bagian  kapal,  dan  perakitan  atau assembling. Lofting adalah  adalah  kegiatan  yang  meliputi  penggambaran gambar  rencana  garis (lines  plan) dalam  ukuran  sebenarnya (skala  1:1) . Pembuatan/percetakan  bagian  kapal  adalah pembuatan  bagian  kapal  yang  permanen  (yang  sebenarnya) berdasarkan  bentuk  pola  yang  telah  tersedia.  Perakitan  atau assembling adalah  perakitan  bagian-bagian  kapal  yang  telah terbentuk pada tahap sebelumnya [5].

## B. Biaya Produksi
Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan material  yang  akan  digunakan  untuk  menciptakan  hasil produksinya,  atau  dengan  batasan  lebih  jelas.  Biaya  produksi dalam  industry  perkapalan  didefiniskan  sebagai  semua pengeluaran  perusahaan  dok  dan  galangan  kapal  untuk material  pokok,  material  bantu,  tenaga  kerja  langsung  serta biaya  lainnya  untuk  mendapatkan  hasil  produksi  berupa reparasi  kapal  dan  atau  berguna  untuk  bangunan  baru. Terdapat tiga buah komponen pada biaya produksi yaitu: biaya material  langsung,  biaya  tenaga  kerja  langsung,  dan  biaya tidak langsung atau overhead cost.
Biaya  material  langsung  adalah  biaya  material/bahan  yang secara  langsung  digunakan  dalam  proses  produksi  untuk mewujudkan  suatu  hasil  produksi  yang  diserahan  kepada pemilik  kapal  dan  ata  pemesan  kapal.  Biaya  tenaga  kerja langsung  adalah  biaya  untuk  para  tenaga  kerja  langsung  yang ditempatkan  dan  didayagunakan  dalam  menangani  kegiatan- kegiatan proses produksi yang secara integral digunakan untuk menangani  semua  peralatan/fasilitas  produksi  sehingga  proses produksi  dapat  terwujud.  Pada  industri  galangan  kapal, biasanya galangan akan membutuhkan industri penunjang yang akan  membantu  proses  produksi.  Salah  satu  hasil  industri penunjang  yang  dibutuhkan  adalah  jasa  dan  atau  tenaga  kerja yang sering disebut dengan tenaga kerja sub kontraktor. Biaya produksi tidak langsung adalah biaya material tidak langsung, biaya  tenaga  kerja  tidak  langsung  serta  biaya-biaya  lainnya yang berkaitan erat dengan keberhasilan proses produksi, atau dengan  kata  lain  biaya  produksi  tidak  langsung  adalah  biaya-
biaya  yang  timbul  sampai  terwujudnya  hasil  produksi  diluar biaya material langsung dan biaya tenaga kerja langsung.

## C. Sistem Pembayaran
Sistem  pembiayaan  atau  sistem  pembayaran  pada  proyek pembangunan  kapal  secara  garis  besar  identik  sistem pembayaran  pada  proyek  konstuksi.  Sitem  pembayaran dalam sebuah  proyek  konstruksi  sangat  mempengaruhi  proses keuangan  proyek  konstruksi  itu  sendiri.  Untuk  proyek konstruksi,  realisasai  pemasukan  sangat  ditentukan  oleh  cara pembayaran yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian atau kontrak konstruksi. Terdapat beberapa macam cara pembayaran proyek konstruksi yaitu; pembayaran dengan uang muka  atau  tanpa  uang  muka,  pembayaran  bulanan (monthly pament) , pembayaran termin (progress payment) , pembayaran sekali di akhir (turn key payment) [6] .

## D. Kredit
Kredit  merupakan  salah  satu  instrumen  bank  yang  paling dominan  dalam  menggunakan  dananya.  Kredit (loan) atau pinjaman  yang  diberikan  oleh  bank  kepada  nasabahnya merupakan  produk  bank  yang  sudah  cukup  dikenal  oleh masyarakat.  Bagi  masyarakat  fasilitas  kredit  amat  dibutuhkan baik  untuk  kepentingan  bisnisnya  ataupun  untuk  keperluan konsumtif dan sebaliknya bagi bank, kredit adalah merupakan aset  produktif  yang  sangat  diandalkan  karena  merupakan penghasilan  utama  bank.  Dengan  demikian  fasilitas  kredit dibuthkan  oleh  debitur  (nasabah)  maupun  kreditur  (bank). Disamping  itu  pemerintah  berkepentingan  pula  terhadapat kredit  bank,  karena  dengan  adanya  kredit,  diharapkan  roda perekonomian  dapat  lebih  berkembang  sesuai  dengan  fungsi bank sebagai penggerak perekonomian dalam bidang moneter.
Unsur-unrus kredit adalah; kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu,  risiko,  dan  balas  jasa.  Sedangkan  prinsip  pemberian kredit dilakukan menggunakan analisis 5C dan 7P. 5C adalah; character,  capacity,  capital,  collateral,  condition. Sedangkan 7P  adalah; personality,  party,  purpose,  prospect,  payment, profitability, dan protection [7] .

## E. Suku Bunga Kredit
Suku bunga bisa didefinisikan sebagai unag yang dibayarkan untuk penggunaan uang yang dipinjam. Atau, berbicara secara luas,  suku  bunga  bisa  dipikirkan  sebagai  pengembalian  yang bisa diperoleh dari investasi modal yang produktif.
Suku  bunga  kredit  bank  ditentukan  oleh  beberapa  aspek, salah  satunya  dalah  Suku  Bunga  Dasar  Kredit  (SBDK).  Suku Bunga  Dasar  Kredit  pada  dasarnya  merupakan  suku  bunga terendah  yang  digunakan  Bank  sebagai  dasar  penentuan Suku Bunga Kredit. Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan  dari  tiga  komponen,  yakni  perhitungan  harga pokok  dana  untuk  kredit  (HPDK),  biaya overhead yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, serta margin keuntungan  ( profit  margin) yang  ditetapkan  untuk  aktivitas perkreditan.  Namun  perlu  diketahui  bahwa  SBDK  masih belum memasukkan komponen premi risiko individual nasabah Bank. Besarnya premi risiko sangat tergantung pada penilaian bank  terhadap  masing-masing  debitur.  Dengan  demikian,
besarnya  suku  bunga  kredit  belum  tentu  sama  dengan  SBDK karena  belum  memperhitungkan  komponen  premi  risiko individual nasabah atau debitur. Premi risiko itu sendiri adalah presentasi  dari  penilaian  bank  terhadap  prospek  pelunasan kredit  oleh  calon  debitur  yang  antara  lain mempertimbangkan kondisi  keuangan  debitur,  jangka  waktu  kredit  dan  prospek usaha yang dibiayai.

## F. Kredit Program
Kredit  program  adalah  kredit/pembiayaan  yang  ditujukan untuk pengembangan sektor tertentu atau sektor yang menjadi prioritas  Pemerintah  untuk  dikembangkan,  dengan  sumber dana  dari  bank  atau  dari  Pemerintah  Indonesia  dengan  suku bunga  rendah  atau  bantuan  penjaminan  atau  gabungan keduanya atau keringanan lainnya
G. Proyeksi Alur Kas (Cash Flow Projection)
Cash  flow merupakan  arus  kas  atau  aliran  kas  yang  ada diperusahaan  dalam  suatu  periode  tertentu. Cash  flow menggambarkan  berapa  uang  yang  masuk (cash  in) keperusahaan  dan  jenis-jenis  pemasukan  tersebut. Cash  flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar (cash out) serta jenis-jenis  biaya  yang  dikeluarkan. Cash  flow  estimation adalah estimasi arus kas sebuah perusahaan dimasa yang akan datang.  Dalam cash  flow  estimation semua  data  yang  akan diterima  dan  biaya-biaya  yang  akan  dikeluarkan  baik  jenis, maupun  jumlahnya  diestimasikan  sedemikian  rupa,  sehingga menggambarkan  kondisi  pemasukan  dan  pengeluaran  di  masa yang  akan  datang.  Estimasi  pendatapan  dan  biaya  merupakan perkiraan  berapa  pendapatan  yang  akan  diperoleh  dan  berapa besarnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dalam  suatu  periode. Kemudian  jenis-jenis  pendapatan  dan  biaya  apa  saja  yang dikeluarkan serta berapa besar pendapatan yang diperoleh dan biaya  yang  dikeluarkan  setiap  pos.  Pada  akhirnya cash  flow akan terlihat pada kas kahir yang diterima perusahaan [8].

## III. URAIAN PENELITIAN

## A. Pendahuluan
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  studi  penerapan kebijakan subsidi bunga pada pembangunan kapal ikan 30 GT. Studi penerapan ini akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi  kondisi  pembiayaan  kapal  ikan  saat  ini, memformulasikan  skema  Kebijakan  Subsidi  Bunga,  dan menyusun strategi perenapan Kebijakan Subsidi Bunga.

## B. Identifikasi Kondisi Pembiayaan Pembangunan Kapal Saat Ini.
Identifikasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang meliputi  dari  dari  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP), data dari galangan kapal, dan data dari Bank serta Pemerintah. Dari  data-data  tersebut  dilakukan  identifikasi  kondisi pembiayaan  pembangunan  kapal  ikan  saat  ini.  Kemudian dilakukan perhitungan kebutuhan modal. Selanjutnya dilakukan    simulasi  penerapa  kredit  komersial  dan  analisa feasibility dan bankability galangan kapal. Pada tahap terakhir dilakukan  keseusaian  kredit  program  yang  sudah  ada  saat  ini
dengan  permasalahan  galangan  kapal  apakah  dapat  menjadi solusi atau tidak.
Data  dari  DKP  menunjukkan  bahwa  pembangunan  kapal ikan  30  GT  menggunakan  cara  pembayaran,  dan  Rencana Anggaran  Biaya  (RAB).  Cara  pembayaran  yang  dilakukan oleh  DKP  adalah  menggunakan  cara  pembayaran  termin (progress  payment) sebagai  berikut . Sedangkan  RAB  untuk pembangunan kapal ikan 30 GT adalah sebagai berikut:
Tabel 1:
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kapal Ikan 30 GT
Jenis Pekerjaan Biaya Awal Kasko Kapal Rp468,404,210 Peralatan Kapal Rp93,880,000 Permesinan Rp254,500,000 Alat Tangkap Rp290,000,000 Biaya Umum Rp72,000,000 RAB Per Unit Kapal Rp1,178,784,210
Sedangkan  data  dari  galangan  kapal  menunjukkan  biaya produksi sebagai berikut:
Tabel 2 Biaya Produksi Kapal Ikan 30 GT Jenis Biaya Biaya Konstruksi Kapal Rp547,141,010 Perlatan Kasko Kapal Rp57,380,000 Permesinan Rp297,000,000 Alat Tangkap Rp110,000,000 Biaya Umum Rp57,000,000 Material Bantu Rp5,255,000 Tenaga Kerja Langsung Sendiri Rp105,760,000 Overhead cost Rp104,000,000 Total Biaya Produksi Rp1,283,536,010
Jadwal  pembangunan  kapal  kan  30  GT  dilakukan  dalam waktu dealapan bulan. Data keuangan galangan. Menunjukkan bahwa  galangan  tidak  memiliki  modal  kerja  dan  agunan sebagai  jaminan  kredit.  Data  dari  Bank  dan  Pemerintah menunjukkan suku bunga komersial sebesar 14% untuk kredit konstruksi,  dan  sejauh  ini  kredit  program  yang  sudah dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  belum  ada  yang menargetkan  galangan  kapal  kayu  sebagai  sasaran  kredit programnya.
Hasil  analisa  kondisi  pembiayaan  pembangunan  kapal menunjukkan bahwa skema pembiayaan yang sering terjadi di pembangunan  kapal  menggunakan  pembayaran  di  awal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan galangan enggan melakukan  pinjaman  ke  bank,  begitu  juga  sebaliknya.  faktor- faktor  tersebut  adalah;  persepsi  galangan  kapal  yang  tentang proses  administrasi  kredit  yang  rumit  dan panjang, kurangnya pengetahuan  galangan  akan  kredit,  suku  bunga  tinggi, persyaratan  kredit  yang  tidak  terpenuhi,  kekurangan  modal masih  bisa  terpenuhi  tanpa  melibatkan  bank  ,  bank  belum mengetahui  mekanisme  bisnis  galangan  kapal,  persepsi  bank terhadap masyarakat pesisisr yang kurang koperatif, dan risiko usaha galangan kapal yang tinggi.
Hasil  proses  perhitungan  kebutuhan  modal  dengan  cara pembayaran  termin  menunjukkan  galangan kekurangan modal sebesar  Rp  166,773,789,-.  Hasil  simulasi  kredit  komersial
menunjukkan  bahwa  galangan  masih  memiliki  keuntungan sebesar  8,40%  dari  keuntungan  awal  sebesar  9,43%.  Status kredit galangan kapal dikategorikan Lancar (L).
Hasil analisa feasibility dan bankability galangan menunjukkan  bahwa  galangan  adalah  usaha  yang feasible namun  tidak bankable. Hal  ini  dikarenakan  galangan  tidak memiliki agunan dan modal kerja yang cukup untuk memenuhi persyaratan  kredit  bank.  Sedangkan  kredit  program  saat  ini belum ada yang sesuai dengan permasalahan galangan kapal.

## C. Formulasi Skema Kebijakan Subsidi Bunga
Pada  tahap  ini  dilakukan  formulasi  skema  Kebijakan Subsidi  Bunga  berdasarkan  pada  kondisi  pembiayaan pembangunan  kapal  ikan  yang  telah  diidentifikasi  di  tahap sebelumnya.  Pada  tahap  ini  dilakukan  perumusan  ketentuan Kebijakan  Subsidi  Bunga,  perhitungan  kebutuhan  subsidi bunga, dan formulasi skema Kebijakan Subsidi Bunga
Kredit  program  yang  dibutuhkan  galangan  adalah  kredit program dengan ketentuan sebagai berikut; bantuan penjaminan  galangan  kapal  melalui  lembaga  penjaminan, bantuan suku bunga rendah dengan mekanisme subsidi bunga , skema  kredit  yang  dapat  memacu  pertumbuhan  modal galangan  kapal.  Kredit  program  dengan  ketentuan  seperti diatas selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Subsidi Bunga.
Dalam  perumusan  skema  Kebijakan  Subsidi  Bunga, ditentukan terlebih dahulu besar laba yang dipertahankan yaitu sebesar  5%.  Skema  pembayaran  menggunakan  sistem  termin (skema  I),  sistem  pembayaran  di  akhir  dengan  variasi  10%- 90% (skema II), 20%-80% (skema III), dan 30%-70% (skema IV).  Jumlah  kapal  yang  divariasikan  adalah  1,  2,  3,  4,  5,  10, 15,dan 20. Setelah itu dilakukan perhitungan kebutuhan modal dan  penerapan  subsidi  buga.  Hasil  dari  penerapan  kebijakan subsidi  bunga  menunjukkan  bahwa  Skema  I  membutuhkan plafond sebesar  Rp  200.000.000  dengan  suku  bunga  14%, Skema  II  membutuhkan plafond sebesar  Rp  1,300,000,000 dengan  suku  bunga  6,4%.  Skema  III  membutuhkan plafond sebesar  Rp  1,100,000,000  dengan  suku  bunga  9,13%.  Skema IV  membutuhkan plafond sebesar  Rp  1,000,000,000  dengan suku bunga 13,03%.

## D. Penyusunan Strategi Penerapan Kebijakan Subsidi Bunga
Strategi  penyusunan  ini  dilakukan  penyusunan  penerapan Kebijan Subsidi Bunga padagalangan kapal untuk pembangunan kapal ikan 30 GT. Ada tiga poin dalam tahap ini yaitu  perencanaan  strategi  sebelum  menerima  Kebijakan Subsidi  Bunga,  ketika  menerima  Kebijakan  Subsidi  Bunga, dan setelah menerima Kebijakan Subsidi Bunga.
Pada  tahap  sebelum  menerima,  perlu  dilakukan  mediasi yang  dilakukan  oleh  KKP  terkait  kebiajakn  subisdi  bunga, bisnis  galangan  kapal,  dan  kredit  perbankan  bagi  bank  dan galangan kapal. Selain itu galangan kapal perlu mempersiapkan feasibility dan bankability usahanya.
Pada  tahap  menerima  Kebijakan  Subsidi  Bunga  perlu adanya  mekanisme  kredit  yang  melibatkan  galangan  kapal, bank  pelaksanan,  perusahaan  penjamin,  KKP,  dan  SIKP sehingga  proses  penerpaan  kebijakan  subsidi  bunga  dapat berjalan dengan lancar.
Pada  tahap  menerima  Kebijakan  Subsidi  Bunga  galangan kapal  harus  memanfaatkan  keuntungan  sebagai  modal  kerja
sehingga  galangan  kapal  dapat  mencapai  kemandirian  modal dengan dibimbing oleh KKP.

## IV. KESIMPULAN
Kebanyakan  pesanan  kapal  yang  ada  pada  galangan  kapal kayu  di.daerah  Batang,  Rembang,  berasal  dari  pihak  swasta baik korporasi maupun perorangan dengan skema pembayaran di awal sehingga galangan kapal tidak membutuhkan tambahan modal  kerja.  Sedangkan  untuk  pemesanan  kapal  dari  instansi pemerintah, skema pembayaran yang digunakan berupa termin atau  pembayaran  di  akhir  sehingga  galangan  kapal membutuhkan  tambahan  modal  kerja.  Jaminan  dan  modal kerja  yang  tidak  mencukupi  persyaratan  kredit  bank menyebabkan galangan kapal tidak dapat melakukan pinjaman modal  ke  bank.  Selain  itu,  suku  bunga  kredit  komersial  yang tinggi  dapat  menyebabkan  galangan  kapal  mengalami kerugian.
Setelah dilakukan simulasi pembiayaan pembangunan kapal ikan  30  GT,  didapatkan  hasil  sebagai  berikut:  Pembiayaan dengan skema I, yaitu sistem pembayaran termin dengan lima kali  pembayaran  sebesar  20%  pada  setiap  terminnya, menunjukkan  bahwa  galangan  kapal  mampu  membayar tagihan  bank  dengan  suku  bunga  14  %,  sehingga  galangan kapal belum membutuhkan subsidi bunga tetapi membutuhkan bantuan  penjaminan.  Pembiayaan  dengan  skema  II,  yaitu sistem  pembayaran  di  akhir  dengan donw  payment 10%  dan pelunasan  di  akhir  90%,  menunjukkan  bahwa  galangan  kapal hanya  mampu  membayar  tagihan  bank  dengan  suku  bunga 6,4%,  sehingga  galangan  kapal  membutuhkan  subsidi  bunga 7,6% dan bantuan penjaminan. Pembiayaan dengan skema III, yaitu  sistem  pembayaran  di  akhir  dengan donw  payment 20% dan  pelunasan  di  akhir  80%,  menunjukkan  bahwa  galangan kapal  hanya  mampu  membayar  tagihan  bank  dengan  suku bunga  9,13%,  sehingga  galangan  kapal  membutuhkan  subsidi bunga  4,87%  dan  bantuan  penjaminan.  Pembiayaan  dengan skema  VI,  yaitu  sistem  pembayaran  di  akhir  dengan donw payment 10%  dan  pelunasan  di  akhir  90%,  menunjukkan bahwa  galangan  kapal  hanya  mampu  membayar  tagihan  bank dengan  suku  bunga  13,03%,  sehingga  galangan  kapal membutuhkan subsidi bunga 0,97% dan bantuan penjaminan Sebelum  menerima  kebijakan  subsidi  bunga,  perlu  adanya mediasi  dari  pemerintah  kepada  galangan  kapal  dan  bank penerapan kebijakan subsidi bunga. Galangan kapal juga perlu menyiapkan bankability dan feasibility usahanya  serta administrasi  yang  digunakan  sebagai  persyaratan  kebijakan subsidi  bunga  dengan  bimbingan  bank.  Selain  itu  bank  juga perlu  menyiapkan  skema  kebijakan  subsidi  bunga.  Ketika menerima  kebijakan  subsidi  bunga,  perlu  adanya  mekanisme kredit pada kebijakan subsidi bunga yang melibatkan galangan kapal,  bank  pelaksana,  perusahaan  penjamin, owner ,  dan SIKP.  Setelah  menerima  kebijakan  subsidi  bunga,  perlu adanya  pembimbingan  dari  bank  untuk  galangan  kapal  agar laba  yang  didapatkan  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh galangan kapal

## UCAPAN TERIMAKASIH
Pada  kesempatan  ini,  Penulis  ingin  mengucapkan  terima kasih  kepada  pihakpihak  yang  telah  membantu  penyelesaian jurnal ini, yaitu:
1. Ir.  Wasis  Dwi  Aryawan  M.Sc.,  Ph.D.  selaku  Ketua  Jurusan Tenis Perkapalan FTK ITS dan selaku Dosen Wali Penulis;
2. Sri Rejeki Wahyu Pribadi S.T., M.T. dan Ir. Soejitno selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan motivasinya selama pengerjaan dan penyusunan jurnal ini;
3. Ir.  Triwilaswandio,  M.Sc  selaku  Kepala  Laboratorium Produksi  Kapal  Jurusan  Teknik  Perkapalan  FTK  ITS  atas bimbingan dan arahannya selama pengerjaan jurnal ini;
4. Ir. Heri Soepomo M.Sc. selaku mantan Dosen Wali penulis atas  wejangan  dan  petuahnya  selama  penulis  menjalani proses perkuliahan
5. Mohammad Sholikhan Arif S.T., M.T., Imam Baihaqi S.T., M.T., dan Hasanudin S.T., M.T. selaku dosen penguji.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2014).  KAPAL  INKA  MINA  >
30GT. Dipetik September 11, 2015, dari SIMANTAP: http://simantap.djpt.kkp.go.id/inka-mina
[2] Idris, M. (2015, September 30). Susi Pesan 4.000 Kapal Tahun Depan, Dirut  PAL:  Enteng  Itu .  Dipetik  Oktober  12,  2015,  dari  Detik  Finance: http://finance.detik.com/read/2015/09/30/185110/3032293/1036/susi- pesan-4000-kapal-tahun-depan-dirut-pal-enteng-itu
[3] Ambari,  M.  (2015,  September  9). 4.000  Kapal  Dibagikan  kepada Nelayan  Pada  2015-2016 .  Dipetik  Oktober  12,  2015,  dari Mongabay.co.id:  http://www.mongabay.co.id/2015/09/09/4-000-kapal- dibagikan-kepada-nelayan-pada-2015-2016/
[4] Ambari,  M.  (2015,  Oktober  2). Proyek  3.500  Kapal  Nelayan  Akan Bangkitkan  Industri  Galangan  Kapal .  Dipetik  Oktober  12,  2015,  dari Mongabay.co.id: http://www.mongabay.co.id/2015/10/02/proyek-3-
500-kapal-nelayan-akan-bangkitkan-industri-galangan-kapal/
[5] Tampubolon,  S.  (1990). Pembangunan  Kapal  Kayu  (Wooden  Boat Construction). Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan
[6] Asiyanto.  (2010). Construction  Project  Cost  Management. Jakarta: Pradnya Paramita
[7] Kasmir,  &  Jakfar.  (2003). Studi  Kelayakan  Bisnis. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.