## HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Ali Ismail Shaleh 1* , Fifiana Wisnaeni 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro aliismailshaleh@gmail.com

## ABSTRACT
This paper discusses the relationship between religion and the State according to Pancasila and the 1945 Constitution.  The  relationship  between  religion  and  the  State  always  presents  a  legal  consequence  in Indonesia based on the supreme divinity, asserting that the State in the name of the Constitution deals with religion  and  trust,  thus  presenting  pluralism  law  in  harmonious  legal  politics.  The  state  must  actively  and dynamically  support  every  individual  so  that  the  creation  of  harmony  among  religious  people  and  the achievement of the ideal relationship expected by the founder of the State.
Key Words: State; Religion; Pancasila; 1945 Constitution.

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang hubungan agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hubungan  antara  agama  dan  Negara    senantiasa  menghadirkan  sebuah  konsekuensi  hukum  di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, menegaskan bahwa Negara atas nama Konstitusi mengurusi urusan agama dan kepercayaan, sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalani politik  hukum  yang  harmonis. Negara  secara  aktif  dan  dinamis  harus  menyokong  setiap  individu-individu sehingga  terciptanya  kerukunan  umat  beragama  dan  tercapai  lah  hubungan  ideal  yang  di  harapkan  oleh pendiri Negara.
Kata Kunci: Negara; Agama; Pancasila; UUD 1945.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Secara  universal  agama  ditinjau  dari  setiap korelasi  hukum  yang  berlaku  di  dalam  sebuah Negara, maka Agama islam  sendiri  mempunyai falsafah  hidup,  mempunyai  satu idiologi sebagaimana Kristen mempunyai falsafah hidup dan idiologi,  seperti  juga  orang  fasis  atau  komunis mempunyai  falsafah  hidup  dan  idiologinya  sendiri pula.  Bagaimanakah  idiologi  seorang  muslim  itu? Amat  luas  dan  panjang  keterangannya  kalau  mau direntang panjang (Natsir,2001).

## Populasi Penduduk Dunia Berdasarkan
Agama (2005)
Benua Total populasi Kristen Islam Hindu Buddha Yahu di Afrika 885.100. 000 375.800. 000 401.975. 000 2.013.0 00 85.000 117.0 00 Asia
3.903.42 0.000 330.400. 000 1.023.56 0.000 936.97 5.000 699.32 0.000 5.107. 000
Amerik
a 883.197. 000
754.000. 000 6.230.00 0 2.481.0 00 3.610.0 00 6.956.
000 Eropa 728.571. 000 605.000. 000 44.090.0 00 2.023.0 00 1.796.0 00 2.319. 000 Australi a 30.564.0 00 23.000.0 00 373.000 411.00 0 436.00 0 96.00 0
Total (Prese ntase) 6.430.85 2.000 (100%) 2.088.20 0.000 (32.5%) 1.476.22 8.000 (23%) 943.90 3.000 (14.7%) 705.24 7.000 (11%) 14.59 5.000 (0.2%)
Sumber : Wikipedia.
Secara  garis  besar  Pancasila  telah  hadir didalam  hubungan  antara  agama  dan Negara  dan senantiasa  menghadirkan  kenyamanan  terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa” oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada  di  Indonesia  telah  diperjelas  dalam  beberapa pasal-pasal  dalam  UUD yaitu:  Pasal  28E  UUD bahwa:  “Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan beribadat  menurut  agamanya ”  serta  Pasal  29  ayat (1)  UUD  bahwa  “Negara  berdasar  atas  Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu.” Berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan  beragama  di  Indonesia.  Sebagai pelaksanaan  pasal  29  (2)  UUD  1945  pemerintah mengeluarkan  UU  No.  1/PNPS/1965  tentang pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan agama  yang  dikukuhkan  oleh  UU  No.5  tahun  1969 tentang pernyataan bebagai penetapan presiden sebagai undang - undang. Bentuk terlibatnya pemerintah  dalam  persoalan  agama  adalah  dengan adanya  pengakuan  terhadap  beberapa  agama  di Indonesia.  Pengakuan  ini  muncul  dalam  bentuk keluarnya  Surat  Edaran  Mentri  Dalam  Negeri  No. 477/74054/1978  yang  diantaranya  agama  yang  di akui  pemerintah,  yaitu  Islam,  Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu (Budiyono,2014).
UUD  1945  tidak  memisahkan  hubungan agama dan Negara dan ini dapat kita lihat pada Sila pertama  Pancasila  dan  Bab  XI  UUD  1945  yang berjudulkan  agama.  Hubungan  negara  dan  agama yang  seperti  dijelaskan  di  atas  seringkali  menjadi ”rumit”.  Agama  seringkali  dipergunakan  untuk bertentangan dengan pemerintahan atau pemerintahan  sering  dijadikan  kekuatan  untuk menekan  agama.  Dalam  diskursus  politik  dan ketatanegaraan  serta  agama  jalinan  tersebut masih diperdebatkan  dan  dikaji  baik  di  (negara)  Barat maupun di (negara) Timur.
Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis  di  tengah-tengah  dinamika  kehidupan politik,  ekonomi,  dan  budaya  kita  perlu mendiskusikannya  terus  menerus,  sehingga  kita sampai pada pemahaman bahwa agama dan negara bagai  dua  sisi  mata  uang,  di  mana  keduanya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena  keduanya  saling  membutuhkan  (Saifuddin, 2009).
Ketegangan  hubungan  antara  agama  dan negara  terjadi  manakala  di antara  keduanya  tidak terjadi  hubungan  yang  simbiosis-mutualistis  dan (checks and balances). Dalam hubungan seperti itu dimisalkan  ketika  negara  tidak  memberikan kemerdekaan  kepada  warganya  untuk  beribadat sesuai  dengan  agamanya  masing-masing,  atau sebaliknya agama menganggap negara menutup diri terhadap  nilai-nilai  keagamaan  sehingga  tatanan kenegaraan  berjalan  secara  bertentangan  dengan nilai-nilai  keagamaan.  Dalam  situasi  seperti  itu,
terbuka  peluang  agama  cenderung  berupaya mempengaruhi  instrumen  kenegaraan  tanpa memperhatikan  asas-asas  demokrasi  atau  negara melakukan represi terhadap warga negaranya tanpa memperhatikan  ajaran  agama  berkaitan  dengan keadilan dan persamaan di hadapan Tuhan.
Hal  itulah  yang  terjadi  di  banyak  negara  di dunia  ketika  negara tidak  mampu  mengakomodir nilai-nilai religus agama. James M. Lutz dan Brenda J.  Lutz  mengemukan  ketegangan  yang  berkaitan dengan  keagamaan  dalam  buku  berjudul  Global Terrorism.  Buku  itu  mengupas  bagaimana  seluruh nilai-nilai  agama,  dari  Yahudi,  Kristen  hingga  Islam, dapat  disimpangkan  menjadi  kekuatan  teror  yang menghancurkan  tatanan  bernegara (Lutz,  &  Lutz, 2004). Bahkan konflik itu sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Kasus komunitas Yahudi di Provinsi Judea pada masa kerajaan Roma yang terjadi pada Tahun  66  sampai  71  sebelum  masehi.  Komunitas tersebut  mencoba  melakukan  pembakangan berdasarkan agama terhadap kerajaan Roma (Lutz, &  Lutz,  2004).  Konflik  di  India  yang  digerakan  oleh komunitas  agama  Sikh  pada  tahun  1970  di  India. Aum  Shinrikyo  di  Jepang,  Islam  di  Aljazair  (1950- 1960an),  dan  banyak  agama  lainnya  di  dunia. Bahkan ketegangan antar negara dapat ditimbulkan oleh agama dan menjadi krisis yang sulit dihentikan sebagaimana  terjadi  antara  Palestina  dan  Israel. Tentunya  sebagai  Negara  yang  agamis  diharapkan Indonesia  dimasa  yang  akan  datang  menjadi  kiblat demokrasi  didunia  dan  menghindari  pergesekan- pergesekan antara agama dan Negara di Indonesia,
dapat dikatakan bahwa pada periode awal orde baru gerakan yang di lakukan umat islam sebagai gerakan yang ekstrim,  fanatis,  puritanis  dan  tekstual  yang pada  saat  itu  mengguncang  dasar  Negara  kita Indonesia (Abdullah,2014)
Pada  dasarnya  Negara  telah  memberikan  jalan tengah  di  dalam  pembentukan  hukum  nasional dewasa  ini  sehingga  tidak  perlu  adanya  konflik agama yang dapat mengganggu keutuhan nasional, hal ini dapat dilihat dari Negara sendiri memberikan middle  way (Jalan  Tengah)  di  dalam  penentuan hukum yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat dari Provinsi yang menerapkan hukum islam secara luas Aceh,  Gorontalo, Tangerang  dan  sebagainya.  Jika dilihat  perda-perda  yang  ada  tidak  bertentangan dengan konstitusi dan memiliki wilayah hukum privat. Perda  terhadap  norma-norma  di  masyarakat  hanya memperkuat  KUHP  pada  dasarnya,  dan  bukan bagian dari syari’ah yang sebenarnya (Abdullah,2014).
Tulisan ini menjelaskan hubungan antara agama dan  negara  senantiasa  tidak  lagi  mengalami pergesekan  baik  secara  subjek  maupun  objek penyelenggara agama dan negara, karena founding father  sendiri  di  dalam  mendirikan  bangsa  yang besar ini senantiasa menggandeng baik itu golongan religius  maupun  golongan  nasionalis  sehingga mengokohkan posisi indonesia sebagai negara yang aman  dan  sejahtera oleh  karenanya penulis  tertarik mengalisis  HUBUNGAN  AGAMA  DAN  NEGARA MENURUT  PANCASILA  DAN UNDANG-UNDANG
DASAR  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN 1945 untuk dikaji dalam tulisan ini.
Penelitian sebelumnya tentang hubungan agama dan  Negara  membahas  tentang relevansi kebangsaan,  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia dalam Islam. (Abdullah, 2014) dan hubungan aturan pemerintah  dan  ajaran  agama  (Budiyono,  2014) Hubungan  agama  dan  Negara  dalam  konteks modernisasi politik dalam era informasi di bahas oleh Masykuri Abdillah (Abdillah 2013). Hubungan antara negara  dan  agama dalam beberapa  dimensi (Neuwenhuis,  2012) dan sifat  hubungan  antara pembatasan kebebasan beragama di tingkat negara dan hak-hak perempuan (Nun Bloom, 2016).
Diskursus  tentang  pola  hubungan  antara negara  dengan  agama sebenarnya  terjadi  dalam realitas  sejarah  yang  panjang,  dan  menjadi  pokok serius  sejak abad  pertengahan  hingga  dewasa  ini. Dalam  khazanah  politik-ketatanegaraan  Islam  (Fiqh Al-Siyasah)  paling  tidak  ada  3  paradigma  tentang hubungan agama dan negara (Syamsudin,2000).
Pertama, berpandangan antara agama (Islam) dengan  negara  adalah  satu  (integrated)  dan  tidak dapat dipisahkan negara merupakan lembaga politik dan  keagamaan  sekaligus.  Pemerintah  negara diselenggarakan  atas  dasar  ”Kedaulatan  Ilahi” (Devine Sovereignty), karena memang kedaulatan itu berasal  dan  berada  di  tangan  tuhan.  Para  tokoh Islam  yang  menganut  ini  di  antaranya  Hasan  Al- Banna, Sayyid Qutb, dan Abu Al-A’la Al-Maududi.
Kedua,  memandang  agama  dan  negara berhubungan  secara  simbiotik-interdependen  yaitu
berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam  hal  ini  agama  memerlukan negara  karena melalui  negara  agama  dapat  berkembang. Sebaliknya  negara  memerlukan  agama,  karena dengan  agama  negara  dapat  berkembang  dalam bingkai  etika  dan  moral.  Para  intelektual  muslim dalam  golongan  ini  seperti,  Mohammad  Husein Haikal, Al-Mawardi, Fazlur Rahman, dan Qamaruddin Khan.
Ketiga,  bersifat  sekuleristik.  Paradigma  ini menolak  hubungan  integralistik  dan  simbiotik interdependen.  Dengan  kata  lain,  antara  agama dengan  negara  terpisah  hubungan  sama  sekali. Tidak ada determinasi agama Islam ke dalam bentuk tertentu  suatu  negara.  Salah  seorang  pemrakarsa paradigm ini adalah Ali Abd. Al-Raziq dan kemudian diikuti oleh Thana Husein. Dan ketiga peradigma di atas,  penulis  menilai  terdapat  perbedaan  cara pandang atau metodologi dalam memahami realitas dalam menemukan  tentang  tarik  ulur  antara  agama dan  negara  sehingga  mempengaruhi sistem ketatanegaraan dewasa ini.
Max  weber menjelaskan  bahwasanya hubungan  sebuah  kekuasaan  yang  baik  adalah stabilisasi  keteraturan  social  yaitu  konsep  legitimasi yang  di  sandingkan  dalam  hubungan  agama  dan Negara  serta  ekonomi  yang  baik,  Tipologi  yang menjadikannya  lebih  komplit  adalah  otoritas kharismatik, tradisional, dan legal rasional (Mujahidin, 2012).
Sedangkan  menurut  ”James  Martineau” agama  adalah  kepercayaan  kepada  tuhan  yang
selalu  hidup.  Yakni  kepada  jiwa  dan  kehendak  ilahi yang  mengatur  alam  semesta  dan  mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.
Friedrich  Schleiermacer,  menegaskan  bahwa agama  tidak  dapat  di  lacak  dari  pengetahuan rasional,  juga tidak dari  tindakan  moral, akan  tetapi agama berasal dari perasaan ketergantungan mutlak kepada  yang  tak  terhingga (Feeling  of  absolute dependence) (Rosyada, 2000). Dapat  di  analisa bahwa  agama  memiliki  hak  khusus  di  dalam perkembangan  Negara,  dan  sudah  selayaknya Negara  berpartisipasi  aktif  di  dalam  membentuk kerangka  agama  dan  Negara  menjadi  suatu kompenen  dasar  di  dalam  menjalankan  konstitusi dan amanat pancasila.
Jika melihat lebih lanjut Prof. Moh Mahfud MD dalam  konteks  sebagai  akademisi  memandang bahwa hubungan agama dan Negara tidak lepas dari politik  hukum  dinegara  ini  dimana didalam  bukunya menjelaskan  bahwa  hukum  adalah  sebagai  alat untuk  mencapai  yang  dinamakan  cita-cita  bangsa dan tujuan Negara (Mahfud MD, 2017) supaya dalam menjalan  sebuah  Negara  senantiasa  memerhatikan politik  hukum  dan  reaksi  dari  hukum  tersebut, sehingga  hubungan  agama  dan  Negara  menjadi lebih  harmonis  dan  dapat  berdampingan  di  dalam menghadapi  tujuan  Negara,  dapat  di  pertegas bahwasanya pluralisme hukum yang ada di indonesia senantiasa  mempengaruhi  ruang  gerak  agama  dan negara, dan dunia perpolitikan indonesia senantiasa menyandingkan keduanya di dalam berinteraksi.

## B. PEMBAHASAN
Seperti  pembahasan  terdahulu Negara Indonesia  yang  luas  dihuni  oleh  rakyat-yang majemuk-,  terdiri  atas  berbagi suku  bangsa,  adat istiadat, bahasa daerah, dan lain-lainnya, bermacam- macam.  Agama  yang  di  anut  juga  berbilang Indonesia benar-benar berbhineka, tetapi tunggal ika di  bawah  konstitusi  UUD  1945  yang  pada pembukaan-nya  tercantum  Pancasila.  Bangsa Indonesia  yang  sangat  majemuk  itu,  secara  politik, membentuk  dan  membina  kesatuan  hidup  bersama berdasar  UUD  1945.  Naskah  politik  UUD  1945 merupakan  hasil  kompromi  dari  pandangan- pandangan  yang  berbeda  tentang  dasar  Negara Indonesia.  Dengan  pandangan  yang  luas  dan pengertian  yang  mendalam,  umat  Islam  Indonesia menerima  UUD  1945,  khususnya  Pancasila  yang tercantum  pada perbukaan-nya  sebagai  kesatuan Republik  Indonesia.  Menurut  H.  Alamsjah  Ratu Prawira  Negara,  penerimaan  umat  islam  akan Pancasila  menurut  rumusannya  yang kompromistis itu,  merupakan  “hadiah”  umat  islam  Indonesia  bagi persatuan  bangsa  dan  kemerdekaan  Indonesia (Perwiranegara,1987).
Keseruhan  naskah  UUD  1945  terdiri  atas pembukaan,  Batang  Tubuh,  dan  Penjelas.  Batang Tubuh  memuat  37  pasal, 4  pasal  Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Pada masa Indonesia menjadi  Republik  Indonesia  Serikat  (27  Desember 1949  sampai  dengan 17 agustus  1950),  UUD  1945 hanya berlaku di sebgiaan wilayah Indonesia.dengan di  tetapkanya  Undangt-Undang  semantara  (UUDS)
1950,UUD 1945 tidak berlaku untuk selurruh seluruh wilayah  Negara  RI,dan  dengan  dekrit  presiden soekarno  tanggal  5  juli  1959,UUD  1945  dinyatakan berlaku lagi di seluruh wilayah RI.
Pada konsideran dekrit tersebut,disebutkan,’ berkeyakinan  bahwa  piagam  Jakarta  22  juni  1945 menjiwai  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  adalah merupakan  suatu  rangkian  kesatuan  dengan konstitusi  tersebut  .“pertimbangan  ini  seharusnya berpengaruh  terhadap  perwujudan  pancasila  dan UUD 1945
Sejarah dan proses pembentukan UUD 1945 membutikan  bahwa  tokoh-tokoh  bangsa  Indonesia yang  merancang,meyusun  dan  menerapkan  UUD 1945 sebagian besar adalah uamat islam. Ada yang di kenal sebagian ualama, ada yang di kenal sebagai nasionalis,  dan  ada  yang  di  kenal  sebagai  islam nasionalis.  Kesepakatan  mereka  sepakat  semua umat  Islam  dan seluruh  bangsa  Indonesia (Sukardja,2012).

## 1. ISLAM DAN NEGARA
Islam adalah agama untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ia bukan hanya berisi tuntunan tentang akidah  dan  ibadah,  tetapi  juga  memberikan  prinsip- prinsip  hukum  dan  politik.  Alquran  menuntun manusia  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi kaum muslimin pada khususnya, dan manusia pada umumnya.
Ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan dan kenegaraan atau pemerintahan jumlahnya  sedikit.  Ayat-ayat  di  maksud  hanya
berkisar  3,5%  dari  seluruh  ayat  al-qur’an.  Yang dipaham ada kaitannya dengan pemerintahan hanya sekitar  25  ayat.  Jumlah  ayat  hukum  yang  sedikit tersebut  tentu  tidak  mencakup  seluruh  kegiatan manusia  secara  terinci.  Sementara  itu  kegiatan manusia  selalu berkembang,  karena  kehidupan manusia  itu  dinamis.  Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya  kebijakan-kebijakan  para  pemimpin  untuk mengatur  kehidupan  bersama  manusia  yang bervariasi  dan  berkembang. Hal  yang  seperti  itu diperlukan  juga  pada  masa  Muhammad  saw.,  yang pada  awal hidupnya  di  Madinah  ayat-ayat Al-qur’an belum turun semuanya.
Dalam  perkembangan  peradaban  islam,  nabi Muhammad  S.A.W  sebagai  pemimpin  agama  dan Negara yang diakui baik intelektual muslim maupun intelektual  barat.  Ketika  itu,  nabi  Muhammad mendirikan  Negara  yang  bernama  madinah  dengan konstitusi  Negara  bernama  piagam  madinah  atau konstitusi  madinah.  Konstitusi  madinah  (istilah  ini digunakan dalam tulisan ini) merupakan perwujudan kontrak  social  dalam  bentuk  hukum  tertulis  dari berbagai  macam agama  dan  etnis  yang  memuat akan  dasar-dasar  kebebasan  beragama,  hubungan antar kelompok, agama, kewajiban mempertahankan hidup  dan  lain-lain.  Bahkan  para  ahli  sendiri menyebutkan  bahwa  konstitusi  madinah  sendiri merupakan dokumen tertulis pertama di dunia yang meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang sangat fundamental.
Sebagai sebuah gagasan, negara Islam masih mengandaikan  keanekaragaman  pandangan.  Tentu,
ini tak bisa dielakkan karena ia adalah ide yang lahir sebagai  respons  terhadap  perkembangan  politik Muslim  menghadapi  perubahan  politik  pasca runtuhnya kekhalifahan  Usmaniyah  Turki. Demikian pula,  secara  langsung  ia  merupakan  pengaruh  dari lahirnya negara-bangsa yang sebelumnya muncul di Eropa  sebagai  antitesis  terhadap  sistem  monarki. Hingga  kini,  persoalan  negara  Islam  masih diperdebatkan,  dan  sebagian  negara  yang menyatakan diri sebagai Islam justru memantik kritik dari  sarjana  Muslim  sendiri,  seperti  Abdul  Raziq. Apakah  gagasan  tentang  negara  Islam  itu  adalah berdasar dan mungkin diwujudkan? (Sahidah,2011)
Tentu  saja Indonesia  sebagai  Negara  yang berlandaskan pancasila tidak dapat mendelegasikannya  kedalam  Negara  islam sebagaimana  kejadian  di  dalam  piagam  Jakarta karena  beberapa  founding  father  telah  sama-sama setuju  dengan  konteks  pancasila  sebagai  dasar ideology  dan  Undang-undang  dasar  1945  sebagai konstitusinya  di  dalam  menjalankan  ketatanegaraan di republik ini.

## 2. SEKULERISME,  SEKULERISASI,  SEKULER dan NEGARA SEKULER
Sekulerisme  adalah  suatu  paham  yang  ingin memisahkan  atau  menetralisir  semua  bidang kehidupan  seperti  politik  dan  kenegaraan,  ekonomi, hukum.  Social-budaya  dan  ilmu  pengetahuan- teknologi  dari  pengaruh  agama  atau  hal-hal  gaib. Istilah  ini  sendiri  berasal  dari  kata saeculum yang berarti abad (Kasmuri, 2014).
Sekulerisasi adalah usaha-usaha atau proses yang  menuju  pada  keadaan  yang  sekuler  atau proses  netralisasi  dari  setiap  pengaruh  agama  dan hal-hal yang gaib.
Sekuler  adalah  kata-sifat  yang  menunjukkan kepada suatu keadaan yang memisahkan kehidupan duniawi  dari  pengaruh  agama  atau hal-hal  gaib, sehingga terjadilah suatu dikotomi antara kehidupan profan  dengan  kehidupan  sacral.  Misalnya,  antara kehidupan  Negara  dengan  agama  sebagaimana sekarang dialami oleh Negara-negara barat.
Negara  sekuler  adalah  suatu  Negara  yang tidak  memberikan  peran  pada  agama  dalam kehidupan  Negara.  Agama  telah  diasingkan  dari kehidupan  Negara  dalam  berbagai  sektornya.  Ciri Negara sekuler yang paling menonjol ialah hapusnya pendidikan  agama  disekolah-sekolah  umum (Sukadja, 2012) dan tentunya paham dan pengertian yang ada di atas tidak sesuai dengan paham yang di anut  oleh  Negara  kita  yang  berdasarkan  kepada Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat Indonesia.

## 3. PERDEBATAN SOEKARNO DAN MUHAMMAD NATSIR
Sejarah  telah  mencatat  bahwa konsep pemisahan agama dan Negara ini sudah dibicarakan sejak  tahun  1938.    Jika  mengikuti  tulisan  M.natsir dalam  bukunya  “capita  selecta”, akan  banyak  kita jumpai perdebatan antara Soekarno dengan M.natsir dalam  masalah  tersebut.  Di  satu  sisi  soekarno  di dalam  menyampaikan  argumennya  banyak  diilhami
oleh  politik  Kemal  Pasya  c.s.  dari  Turki,  dan  rumor kala  itu  Kemal  Pasya  c.s.  pernah  mengatakan kepada orang-orang islam Turki: “Jangan marah, kita bukan  melemparkan  agama  kita,  kita  Cuma menyerahkan agama ke tangan rakyat kembali, lepas dari  urusan  Negara  supaya  agama  dapat  menjadi subur”.  Dari  sinilah  menurut  M.Natsir,  soekarno banyak  memberikan  suatu  penelitian  yang representative,  diantaranya  Soekarno  pernah mengatakan:  “tak  ada  Ij’ma  ulama  tentang  agama dan Negara  harus  bersatu”.  Kemudian  Soekarno menyitir perkataan Mahmud Essay Bey, padahal itu adalah  “perslah”  Soekarno  sendiri:  “Apabila  agama dipakai  untuk  pemerintah,  ia  selalu  dipakai  sebagai alat menghukum ditangan raja-raja, orang zalim dan orang-orang  tangan  besi”  Soekarno  juga  memberi sebutan pada ahli agama, para ulama adalah kaum fiqih yang tidak tahu agama”. “Kyai Sontoloyo”, dan masih  banyak  lagi  sebutan  untuk  menyudutkan agama (islam) dan umatnya (Hamidi, & Abadi, 2001).
Pada  sisi  lain,  M.  Natsir banyak  mengkonter pendapat-pendapat Soekarno yang kemalisten itu. Di mana  ringkasnya  beliau  berpendapat  bahwa “Bagi kita kaum muslimin “Negara” bukanlah suatu badan yang  tersendiri  yang  menjadi  tujuan.  Dengan “persatuan agama dengan Negara” kita maksudkan, bukanlah bahwa “agama” itu cukup sekedar dimasuk- masukkan saja di sana-sini kepada. Negara bagi kita, bukan  tujuan,  tetapi  alat.  Urusan  kenegaraan  pada pokoknya  dan  pada  dasarnya  adalah  suatu  bagian yang tidak dapat di pisahkan, satu intergreerend deel dari  islam.  Yang  menjadi  tujuan  adalah
kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi, baik yang  berkenaan  dengan  kehidupan  manusia sendiri(sebagai  individu),  ataupun  sebagai  anggota masyarakat…”.
Sejak itulah muncul pendapat dari 2 kelompok, di  satu  pihak  mendukung  pendapat  Soekarno  dan pihak  lain  mendukung  pendirian  M.Natsir,  begitu seterusnya  sampai  menjelang  kemerdekaan Republik  Indonesia.  Sebagaimana  dalam  Naskah Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945  jilid  I  yang disusun oleh Muhammad yamin dicantumkan pidato terpenting  yang  mewakili  para  nasionalis  sekuler; yaitu  pidato  yamin  tanggal  29  Mei  1945,  pidato Soepomo  pada  tahun  31  Mei  1945  dan  pidato Soekarno pada  tanggal 1 Juni  1945  (sering dikenal sebagai hari lahirnya pancasila). Sementara itu tidak ada  satupun  pidato  para  anggota  nasionalis  Islami dimuat.
Muhammad  Natsir  banyak  menulis  terkait masalah ini pada majalah Panji Islam dan Al Mannar (Fauzi, 2010). Perdebatan muncul ketika Soekarno menulis  artikel  berjudul  “Apa  Sebab  Turki Memisahkan  Antara  Agama  dan  Negara”,  Dalam tulisannya, Bung Karno menyebut sekularisasi yang dijalankan  Kemal  Attaturk  di  Turki  yakni  pemisahan agama dari negara sebagai langkah ”paling modern” dan  ”paling  radikal”.  Kata  Bung  Karno:  “Agama dijadikan  urusan  perorangan.  Bukan  Islam  itu dihapuskan  oleh  Turki,  tetapi  Islam  itu  diserahkan kepada  manusia-manusia  Turki  sendiri,  dan  tidak kepada negara. Maka oleh karena itu, salahlah kita kalau  mengatakan  bahwa  Turki  adalah  anti-agama,
anti-Islam. Salahlah kita, kalau kita samakan Turki itu dengan,  misalnya,  Rusia”.  Menurut  Soekarno,  apa yang  dilakukan  Turki  sama  dengan  yang  dilakukan Negara–Negara Barat. Di  negara-negara  Barat, urusan  agama  diserahkan  kepada  individu pemeluknya,  agama  menjadi  urusan  pribadi,  dan tidak  dijadikan  sebagai  urusan negara.  Jadi kesimpulan  Soekarno,  buat  keselamatan  dunia  dan buat  kesuburan  agama  bukan  untuk  mematikan agama  itu,urusan  dunia  diberikan  kepada pemerintah,  dan  urusan  agama  diberikan  kepada yang mengerjakan agama.
Natsir  mengkritik  keras  pandangan  Soekarno tentang  pemisahan  agama  dengan  negara.  Natsir meyakini  perlunya  membangun  negara  yang diinspirasikan  oleh  nilai- nilai  Islam.  Orang  Islam, kata  Natsir,  mempunyai  falsafah  hidup  dan  idiologi sebagaimana  agama  atau  paham  yang  lain,  dan falsafah  serta  idieologi  itu  dapat  disimpulkan  dalam satu kalimat al-Qur’an :
“Dan  aku  tidak  menciptakan  jin  dan  manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku” (QS Addzaryiat : 56)
Oleh karena itu segala aktivitas muslim untuk berbangsa  dan  bernegara  harus  ditujukan  untuk pengabdian  kepada  Allah.  Yang  tentunya  berbeda dengan tujuan mereka yang berpaham netral agama. Untuk  itu,  Tuhan  memberi  berbagai  macam  aturan mengenai  hubungan  dengan  Tuhan  dan  aturan menegenai  hubungan  di  antara  sesama  makhluk yang berupa kaidah-kaidah yang berkenaan dengan hak  dan  kewajiban.  Itulah  sebenarnya  yang  oleh
orang  sekarang  disebut  “urusan  kenegaraan”.  Yang orang  sering  lupa  ialah  bahwa  pengertian  “agama” menurut Islam bukanlah hanya urusan “ibadat” saja, melainkan meliputi semua kaidah dan hudud dalam muamalah dalam masyarakat. Dan semuanya sudah tercantum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Untuk  menjaga  agar  segala  peraturan  itu dilaksanakan  dengan  baik,  diperlukan  suatu kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam  negara,  karena  sebagaimana  buku  undang- undang  yang  lain,  Al-Qur’an  pun  tak  dapat  berbuat apapun  dengan  sendirinya. Membaca  gagasan- gagasan  Soekarno  dan  Muhammad  Natsir  di  atas memberikan  gambaran  adanya  pertentangan gagasan  tajam  di  antara  kedua  tokoh  tersebut. Soekarno,  berdasarkan  analisis  perkembangan sejarah,  berkesimpulan  bahwa  agama  dan  negara tidak  dapat  disatukan,  keduanya  harus  dipisahkan. Sementara, Natsir menilai bahwa agama dan negara dapat dan harus disatukan, sebab Islam tidak seperti agama-agama  lainnya,  merupakan agama  yang serba  mencakup  (komprehensif).  Persoalan kenegaraan  pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari dan diatur Islam.

## 4. HUBUNGAN  NEGARA  DAN  AGAMA  DALAM PANCASILA DAN UUD 1945
Masa  Reformasi    berusaha    membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:
A) Keluarnya  Ketetapan  MPR  RI  No.X/MPR/1998 tentang   pokok-pokokReformasi.
B) Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum.
C)  Tap      MPR      RI      No.      XI/MPR/1998  tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.
D)  Tap    MPR    RI    No.    XIII/MPR/1998  tentang pembatasan  Masa  Jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden RI.
E) Amandemen    UUD     1945     sudah sampai amandemen I, II, III, IV (Supriadi,2016).
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”  [Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945]  serta penempatan  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu:
Pertama,  Pancasila  lahir  dalam  suasana kebatinan  untuk  melawan  kolonialisme  dan imperialisme,  sehingga  diperlukan  persatuan  dan persaudaraan  di  antara  komponen  bangsa.  Sila pertama  dalam  Pancasila  ”Ketuhanan  Yang  Maha Esa”  menjadi  faktor  penting  untuk  mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia  penuh  dengan  penghormatan  terhadap nilai-nilai ”Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” setelah “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada saat pengesahan UUD, 18 Agustus 1945,  tidak  lepas  dari  cita-cita  bahwa  Pancasila harus  mampu  menjaga  dan  memelihara  persatuan dan  persaudaraan  antarsemua  komponen  bangsa. Ini berarti,  tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding
fathers  bangsa  Indonesia  telah  menjadikan persatuan  dan  persaudaraan  di  antara  komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya.
Kedua, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan (Arianto,1998) bahwa sila ”Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  adalah  sebab  yang pertama atau causa prima dan sila ”Kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan”  adalah  kekuasaan rakyat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara untuk  melaksanakan  amanat  negara  dari  rakyat, negara  bagi  rakyat,  dan  negara  oleh  rakyat.    Ini berarti, ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi landasan  dalam  melaksanakan  pengelolaan  negara dari  rakyat,  negara  bagi  rakyat,  dan  negara  oleh rakyat.
Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta  juga  berkesimpulan  bahwa  sila ”Ketuhanan Yang  Maha  Esa”  harus  dibaca  sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara  utuh.  Hal  ini  dipertegas  dalam  kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi bahwa: Pancasila adalah (1)  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang berkemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  yang berpersatuan  Indonesia  (berkebangsaan)  yang berkerakyatan  dan  yang  berkeadilan  sosial;  (2) Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  yang  ber- Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  berpersatuan Indonesia  (berkebangsaan),yang  berkerakyatan  dan yang  berkeadilan  sosial;  (3)  Persatuan  Indonesia (kebangsaan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,
yang  berkemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, berkerakyatan  dan  berkeadilan  sosial;  (4) Kerakyatan,  yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, yang berkemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  yang berpersatuan  Indonesia  (berkebangsaan)  dan berkeadilan  sosial;  (5)  Keadilan  sosial,  yang  ber- Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bepersatuan Indonesia (berkebangsaan)  dan  berkerakyatan.  Ini  berarti bahwa  sila-sila  lain  dalam  Pancasila  harus bermuatan  Ketuhanan    Yang  Maha  Esa  dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mengejewantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan.
Keempat,  “Negara  berdasar  atas  Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus dimaknai bahwa negara melarang  ajaran  atau  paham  yang  secara  terang- terangan  menolak  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, seperti  komunisme  dan  atheisme.  Karena  itu, Ketetapan  MPRS  No.  XXV  Tahun  1966  tentang Larangan  Setiap  Kegiatan  untuk  Menyebarkan  atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme  Leninisme  masih  tetap  relevan dan  kontekstual.  Pasal  29  ayat  2  UUD  bahwa “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  …” bermakna  bahwa  negara  hanya  menjamin kemerdekaan  untuk  beragama.  Sebaliknya,  negara tidak  menjamin  kebebasan  untuk  tidak  beragama (atheis).  Kata  “tidak  menjamin”  ini  sudah  sangat dekat  dengan  pengertian  “tidak  membolehkan”, terutama jika atheisme itu hanya tidak dianut secara
personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain.
Prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat dapat  menjamin  peran  serta  masyarakat  dalam proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan    benar-benar    mencerminkan perasaan keadilan  masyarakat  dan  rakyat  pun  cenderung paham  akan  korelasi  hukum  yang  ada (Marzuki,2014).

## C. SIMPULAN
Hubungan  antara  agama  dan  Negara senantiasa  menghadirkan  sebuah  konsekuensi hukum  di Indonesia  yang  berlandaskan  ketuhanan yang  maha  esa, menegasakan  bahwa  Negara  atas nama  Konstitusi mengurusi  urusan  agama  dan kepercayaan, sehingga munculnya pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis.
Negara  secara  aktif  dan  dinamis  harus menyokong  setiap  individu-individu  sehingga terciptanya kerukunan  umat beragama dan tercapai lah  hubungan  ideal  yang  di  harapkan  oleh  pendiri Negara  ini  dan  pejuang-pejuang  yang  telah  susah payah  mempertahankan  kemerdekan  karena  jika rasa  aman,  tentram,  dan  damai  dan  jiwa  Bhineka Tunggal  Ika  melekat  di  jiwa  masyarakat  Indonesia. Dewasa ini mendefinisikan bukan negara sekuler dan agama, maka dengan tegas Indonesia adalah negara bertuhan. Negara bertuhan adalah mengdedikasikan tuhan  yang  maha  esa  sebagai  landasan  dalam
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Sukardja, A.  (2012). Piagam    Madinah  &  Undang- Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam Masyarakat  yang  Majemuk.  Jakarta: Sinar Grafika.
Syamsudin,  D. (2000). Etika  Agama  dalam Membangun Masyarakat Madani. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
Perwiranegara, Alamsjah  R.  (1987). Islam  dan Pembangunan  Politik  di  Indonesia. Jakarta:
CV.Haji Masaagung.
Lutz,  James  M., & Lutz, Brenda  J. (2004). Global
Terrorism. London: Routledge.
Hamidi, Jazim., & Abadi, M Husnu. (2001) Intervensi Negara  Terhadap  Agama. Yogyakarta: UII
Press.
Natsir,  M.  (2001). Agama  dan  Negara  Dalam
Perspektif Islam. Jakarta: Media Dakwah.
Mahfud MD, M. (2017). Politik Hukum di Indonesia.
Jakarta. Rajawali Press.
Marzuki, S.  (2014) Politik  Hukum  :  Hak  Asasi Manusia, Jakarta: Penerbit Erlangga.
Rosyada,  D.  (2000) Pendidikan  Kewarganegaraan,
Demokrasi,  HAM  dan  Masyarakat  Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

## JURNAL, ARTIKEL & TESIS
Nun Bloom,  Pazit  B. (2016). State-Level  Restriction of Religious Freedom and Women’s Rights: A  Global  Analysis. Sage  Journals, Vol.64,
Issue 4, pp. 832–853.
Budiyono.  (2014). Hubungan  Negara  dan  Agama dalam  Negara  Pancasila. Fiat  Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, (No.3), p. 410.
Abdullah. (2014).  Hubungan  Agama  dan  Negara:
Konteks  keindonesiaan. Jurnal  Politik
Profetik, Vol. 4, (No. 2), pp. 22-23.
Kasmuri  (2014).  Fenomena  Sekulerisme. Al-A’raf,
Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XI,
(No. 2, Juli – Desember 2014), pp. 89-90.
Abdillah,  M. (2013). Hubungan  Agama  Dan  Negara
Dalam  Konteks Modernisasi  Politik Di Era Reformasi. Ahkam:  Jurnal  Ilmu  Syariah,
Vol.13, (No. 2),  pp. 252-253.
Mujahidin, A. (2012). Konsep Hubungan Agama dan Negara  Studi  Atas  Tafsir  Al-Misbah  Karya M. Quraish Shihab. Dialogia, Vol.10 (No.2).
p. 172.
Neuwenhuis, Arnorld. (2012). State  and  religion,  a multidimensional relationship: Some
comparative  law  remarks. International
Journal of Constitutional Law, Vol.10, (Issue
1, January 2012), p.153 . Oxford Academic Supriadi,  Y.  (2016) Hubungan  Agama  dan  Negara dalam  perspektif  Aksi  Bela  Islam.
Jaqfi:Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol.
I, (No.2), p.43.
Sahidah,  A.  (2011). Islam dan Demokrasi dI Malaysia:  Hubungan  Agama  dan  Negara yang  Unik. Millah :  Jurnal  Studi  Agama, Vol. X (No.2), p. 216.
Saifuddin, Lukman H. (2009). Indonesia  adalah Negara  Agamis :Merumuskan  Relasi Agama  dan  Negaradalam  Perspektif Pancasila. In Kongres  Pancasila yang diselenggarakan  Universitas  Gajah  Mada (UGM)  Yogyakarta  dan  Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia (pp.1-15) Yogyakarta : PSP Press Universitas Gadjah Mada.
Arianto, S. (1998). Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila. Program  Pascasarjana  Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

## SUMBER ONLINE
Fauzi, M. (2010). Pemikiran Politik Natsir. Retrieved fromhttp://repository.usu.ac.id/bitstream/12345 6789/16149/5/Chapter%20I.pdf.  Diakses  pada tanggal 20 februari 2018, Jam 13:25.