## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Oleh Roida Hutabalian Hutabalianroida@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri Eren Arif Budiman erenbdmn@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Dalam  sistem  politik  negara  Indonesia,  pemilu  merupakan  salah  satu  proses  politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk  memilih  anggota  eksekutif.  Anggota  legislatif  yang  dipilih  dalam  pemulu  lima tahun  tersebut,  terdiri  dari  anggota  legislatif  pusat/parlemen  yang  dalam ketatanegaraan  Indonesia  biasanya  disebut  sebagai  DPR-RI,  kemudian  DPRD Daerah  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota.  Perubahan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik Indonesia  melalui  amandemen  pertama  hingga  ketiga  pada  tahun 2002,  telah  memberi  peluang  pemberian  hak  politik  masyarakat  untuk  memilih presiden  secara  langsung,  dimana  sebelumnya  presiden  hanya  dipilih  oleh  MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan  politik  negara  ini.  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua harus diwujudkan karena hal itu menjadi indikator Pemilu yang Demokratis
Kata Kunci: Pemilu, Demokratis, Legislatif

## A.  Pendahuluan
Masyarakat  sebagai  tokoh  utama dalam  sebuah  Negara  demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara  demokrasi  adalah  partisipasi masyarakat  dalam  politik.  Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun  daerah.  Pemilihan  Umum selanjutnya disingkat (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima  tahun  sekali  dilaksanakan  di seluruh  wilayah  Negara  kita.  Pemilu merupakan  implementasi  dari  salah satu  ciri  demokrasi  dimana  rakyat secara langsung dilibatkan,
diikutsertakan  didalam  menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan. 1
Dalam  sistem  politik  negara Indonesia,  pemilu  merupakan  salah satu  proses  politik  yang  dilaksanakan setiap  lima  tahun,  baik  untuk  memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih  anggota  eksekutif.  Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun  tersebut,  terdiri  dari  anggota legislatif  pusat/parlemen  yang  dalam
1 Ramlan  Surbakti,  Didik  Supriyanto,  Topo Santoso 2008, Perekayasaan Sistem
Pemilihan  Umum  Untuk  Pembangunan  Tata Politik        Demokratis ,       Kemitraan        Bagi
ketatanegaraan  Indonesia  biasanya disebut  sebagai  DPR-RI,  kemudian DPRD  Daerah  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota.  Sementara  dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif,  rakyat  telah  diberi  peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikotanya.
Dengan  lahirnya  Undang-undang No.  32  Tahun  2004,  maka  undang- undang tersebut telah memberikan hak politik  rakyat  untuk  memilih  Gubernur dan Bupati/ Walikotanya secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi  politik  secara  konvensional terbuka lebar.
Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan  seseorang  atau  sekelompok orang  untuk  turut  serta  secara  aktif dalam  kehidupan  politik,  dengan  jalan memilih  pimpinan  negara,  dan  secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi  kebijakan  pemerintah, ‘public  policy’ .  Secara  konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan  suara  dalam  pemilihan umum, ‘voting’ ;  menghadiri rapat
Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta. hlm 65
umum, ‘campaign’ ;  menjadi  anggota suatu partai atau kelompok
kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan,
‘contacting’ dengan pejabat pemerintah,  atau  anggota  parlemen dan sebagainya. 2
Di samping itu ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan,  bahwa  bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut:  (1)  partisipasi  dalam  kegiatan bersama  secara  fisik  dan  tatap  muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang,  dan  prasarana;  (3)  partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta  (4)  partisipasi  dalam  bentuk dukungan. 3
Selanjutnya
Sulaiman mengatakan ada beberapa jenis partisipasi  politik  yaitu  (1)  partisipasi pikiran, “ psychological participation ”,
(2) partisipasi tenaga, ‘physical participation’ , (3) partisipasi pikiran dan tenaga, ‘psychological  and  physical participation’ ;  (4)  partisipasi  keahlian,
‘ participation  with  skill’ ,  (5)  partisipasi barang, ‘material participation’ , dan (6) partisipasi uang/dana, ‘money participation’.
2 Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 30
Penyelenggaraan  dalam  bidang Pemerintahan  sejak  era  Otonomi Khusus  diberikan  kepada  Provinsi Papua  dan  dengan  dimekarkannya Provinsi  Papua  menjadi  2  (  dua) Provinsi  yaitu  Provinsi  Papua  dan Provinsi Irian Jaya Barat yang sekarang telah  diubah  menjadi  Provinsi  Papua Barat  terus  memacu  diri  terutama pembangunan di 29 Kabupaten Kota di Provinsi Papua yang memiliki topografi yang  sulit  dimana  sebagian  besar harus dilalui menggunakan transportasi udara  sehingga  hal  ini  menjadi  salah satu kendala untuk memacu pembangunan  dalam  berbagai  bidang baik  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan dan berbagai bidang lainnya.
Penyelenggaraan Pemilihan
Umum di Provinsi Papua sejak berintegrasi  dengan  Indonesia  dalam hal partisipasi  dalam  penyelanggaraan Pemilihan  Umum  dari  Pemilu  Pertama hingga penyelanggaraan Pemilu Tahun 2014  boleh  dikatakan  masih  rendah ,hal  ini  disebabkan  berbagai  faktor sebagai dampak akumulasi permasalahan  yang  sedang  terjadi  di bumi  Cendawasih  baik  dalam  bidang sosial  politik,budaya,  keamanan  dan
3 Soelaiman, M. Munandar, 1998, Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan ,
pemahaman  mendasar  pada  makna penyelenggaraan  Pemilu  itu  sendiri yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat  sipil  sehingga  munculnya bagi  sebagian  kalangan  masyarakat antipati  terhadap  Pemilu  di  Provinsi Papua.

## B.  Metode Penelitian
Adapun sifat dan tipe penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris  dimana  pendekatan  yuridis normatif  bertujuan  untuk  memperoleh data  sekunder  yang  berkaitan  dengan aturan –aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum.
Disamping  itu  pendekatan  yuridis empiris  bertujuan  untuk  memperoleh data primer dilapangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam mewujudkan  pemilihan  umum  yang demokratis di Provinsi
Papua
Perspektif Bawaslu.
Adapun Lokasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Panwaslu Boven Digoel, Panwaslu Kabupaten Nabire, Panwaslu Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten  Kep.  Yapen  dan  Panwaslu Kabupaten Keerom.
Sedangkan untuk waktu pelaksanaan  penelitian  sejak
disetujuinya pengajuan proposal penelitian ini.
Dengan  demikian  maka  yang menjadi  responden  pada  penelitian  ini adalah  berjumlah  14  (empat  belas) Orang yaitu sebagai berikut :
1) Komisioner Bawaslu Provinsi sebanyak 2 Orang
2) Komisioner  KPU  Provinsi  Papua sebanyak 5  orang.
3) Komisioner Panwaslu Kabupaten Boven Digoel 1 Orang
4) Komisioner Panwaslu Kabupaten Nabire 1 Orang
5) Komisioner Panwaslu Kabupaten Yahukimo 1 Orang
6) Komisioner Panwaslu Kabupaten Kep. Yapen 1 Orang
7) Komisioner Panwaslu Kabupaten Keerom 1 Orang
8) Organisasi Masyarakat sebanyak 2 Orang.
Adapun teknik pengumpulan data yang  dipergunakan  dalam  melakukan penelitian  ini  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1)
Studi kepustakaan hukum  (  Studi  Bahan  Hukum)  baik Primer, Sekunder dan Tertier yaitu cara mengumpulkan data melalui buku-buku literature  hukum,  hasil-hasil  penelitian hukum terdahulu, hasil seminar hukum atau  symposium serta  dokumen- dokumen hukum lainnya.
2)  Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada
para responden  yang  berasal  dari Internal Bawaslu Provinsi Papua dan Stake Holder yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3)  Observasi  atau  pengamatan secara  langsung,  yaitu  cara pengumpulan data melalui pengamatan  secara  langsung pada obyek penelitian.
Setelah data diperoleh baik melalui  penelitian  kepustakaan  buku
maupun
penelitian lapangan
(sosiologis)  maka  data  tersebut  diolah dengan cara disusun dan diklasifikasikan secara sistematis.
Sesudah  itu  maka  data  tersebut  di analisis  secara  kualitatif  hukum  yaitu memberi  penjelasan  secara  deskriptif tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan  pemilihan  umum  yang demokratis  dalam  perspektif  Bawaslu Provinsi Papua.
C.  Hasil dan Pembahasan.
1.  Fungsi Pengawasan Bawaslu
Dalam menjalankan fungsi pengawasan,  Bawaslu  Provinsi  Papua menerapkan strategi pengawasan yang terdiri  atas  2  (dua),  yaitu  pencegahan
dan penindakan . Terkait dengan fungsi pencegahan dalam tahapan penyusunan  Daftar  Pemilih,  Bawaslu Provinsi  Papua  melakukan  beberapa langkah yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran, yaitu:
1) Melakukan  sosialisasi tentang penyusunan daftar pemilih. Bawaslu Provinsi Papua
melakukan sosialisasi tentang penyusunan  Daftar  Pemilih  pertemuan terbatas dan lewat media, diantaranya:
- melakukan dialog interaktif dengan pemirsa di TVRI dan RRI terkait permasalahan- permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih.
- melakukan pertemuan-pertemuan dengan Media, Ormas, dan Mahasiswa dalam kegiatan
sosialisasi pengawasan.
- menginstruksikan kepada Panwaslu  Kabupaten/Kota  untuk berkoordinasi dengan semua pihak  terkait  penyusunan  daftar pemilih.
- serta melakukan himbauan kepada  masyarakat  agar  segera mendaftar  diri  sebagai  pemilih lewat media cetak (koran) apabila belum terdaftar dan aktif mengawasi  penyusunan  daftar pemilih agar akurat dan tepat.
2)  Pemantapan persiapan pengawasan Pemilu bagi Panwaslu Kabupaten/Kota . Bawaslu Provinsi Papua
melakukan bimbingan  teknis bagi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka  memberikan  pemahaman  dan tehnik-tehnik pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih. Hal tersebut  dilakukan  agar  Panwaslu Kabupaten/Kota  memiliki  pengetahuan dan  pemahaman  yang  cukup  tentang penyusunan  daftar  pemilih  dari  sisi regulasi  dan  tata  caranya,  agar Panwaslu Kabupaten/Kota bisa mengawal  penyusunan  daftar  pemilih supaya  tidak  bermasalah  dan  benar- benar terjamin keakuratan dan ketepatannya.
3)  Bekerja  sama  dengan  pihak lain dalam mengawal penyusunan daftar pemilih Bawaslu Provinsi Papua melakukan kerjasama dengan Lembaga
Penelitian
Pendidikan Penerangan Ekonomi & Sosial
(LP3ES)  dalam  hal  monitoring  daftar pemilih di provinsi Papua, dimana hasil monitoring  LP3ES  diberikan  kepada Bawaslu  Provinsi  Papua sebagai bahan kajian  dan telaah dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih.
4)  Melakukan
koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Dalam  hal  proses  penyusunan daftar  pemilih  agar  tepat,  akurat,  dan benar-benar  semua  warga  negara terakomodir  hak  untuk  memilih  pada saat hari pemungutan suara. Dalam hal ini  Bawaslu  Provinsi  Papua  sering melakukan komunikasi dengan komisioner  KPU  Provinsi  Papua  yang menangani data pemilih, agar mengingatkan  KPU  Kabupaten/Kota menjalankan tahapan penyusunan daftar pemilih sesuai juknis KPU.
5)  Mengingatkan peserta Pemilu (Partai  Politik)  dan  calon DPR/DPD
Dalam setiap kesempatan pertemuan baik di KPU Provinsi Papua ataupun  pertemuan-pertemuan  lain agar  mengawasi  proses  penyusunan daftar  pemilih  dan  memastikan  agar semua  warga  Negara  yang  sudah memenuhi  syarat  sesuai  Undang- undang  betul-betul  terdaftar  sebagai pemilih.
6)  Mengintruksikan Panwaslu
Kabupaten/Kota Melalui Surat
Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan  daftar  pemilih  di  masing- masing wilayah kerja pengawasan dan meneruskan temuan-temuan pelanggaran  dalam  proses  tersebut
kepada  KPU  kabupaten/Kota  masing- masing yang dilakukan dengan
profesional dan dapat dipertanggungjawabkan
terhadap
kajian hukum setiap pelanggaran yang di  laporkan  oleh  peserta  Pemilu  baik Partai Politik maupun calon legislatif.
2.  Peran Dan
Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum.
Peran  serta  masyarakat  dalam tahapan Pemilihan Umum dimaksudkan untuk dapat mewujudkan
Pemilihan Umum yang dilandasi dengan  azas  langsung,  umum,  bebas dan  rahasia  serta  jujur  dan  adil sehingga dapat menghasilkan Pemilihan  Umum  yang  demokratis sesuai standart yang diharapkan.
Dalam  analisis  politik  modern partisipasi  politik  merupakan  suatu masalah  yang  penting  dan  akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang.  Sebagai  definisi  umum dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif  dalam  kehidupan  politik,  antara lain  dengan  jalan  memilih  pimpinan Negara  secara  langsung  atau  tidak
langsung,  mempegaruhi  kehidupan kebijakan ( public policy ).
Pada Pemilihan Umum legislatif Tahun 2014 di Provinsi Papua, tahapan Pemilu yang dilaksanakan tidak jauh berbeda    dengan     daerah    lain   di Indonesia,  namun  khusus  di  Provinsi Papua dengan tingkat topografi  dan geografis yang sangat sulit tentunya tahapan      Pemilu tidak        dapat disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan  sehingga informasi  tentang pelaksanaan dan         tahapan penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pilkada bagi masyarakat tidak dapat maksimal.
Sebagaimana salah satu indikator Pemilu   Demokratis  dan  merupakan standar        internasional         adalah “pendaftaran    pemilih    dan    pemilih terdaftar” yang berarti adanya peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan      bagi penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan       Legislatif,      Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Dari  seluruh  tahapan  Pemilihan Umum  Legislatif  yang  dilaksanakan oleh  KPU  baik  ditingkat  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota  dan  diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu Provinsi serta Panwaslu Kabupaten/Kota, peran serta  masyarakat  sangat  kurang  dan cenderung    kurang   peduli    terhadap
agenda  Pemilihan  Umum  hal  tersebut terjadi karena adanya pemikiran masyarakat  bahwa  Pemilihan  Umum merupakan kegiatan pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu melibatkan  diri  dalam  seluruh  tahapan Pemilihan Umum.
Menurut Thomas Heluka, anggota Pantarlih  Distrik  Kurima  Kabupaten Yahukimo (wawancara Via Telp
Selular,  tanggal  10  September  2016) bahwa masyarakat pada saat dilakukan pendataan  tidak  berada  ditempat  dan memilih  untuk  berkebun  serta  enggan untuk  dilakukan  pendataan  dengan alasan  yang  tidak  jelas  dan  bahkan cenderung  masyarakat  takut  dengan adanya  issue-issue  yang  negatif  yang masyarakat  dengar  terkait  adanya pendataan penduduk sehingga masyarakat  menghindar  dan  tidak berada  di  rumah  hingga  proses pendataan penduduk tersebut selesai.
Masalah  tersebut  diatas  terdapat hampir seluruh wilayah yang merupakan sample lokasi yang dilakukan  oleh  peneliti  sehingga  ha tersebut berdampak pada data pemilih yang tidak Valid yang akhirnya menimbulkan masalah dimana terdapat pemilih  ganda,  pemilih  dibawah  umur terdaftar  sebagai  pemilih  atau  bahkan orang yang sudah  meninggal  masih
terdaftar     sebagai    pemilih    pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.
Menurut Hendrik  B.A  Lumimbus, Ketua  Panwaslu Pemilu Legislatif Tahun    2014 Kabupaten    Nabire (wawancara tanggal 08 Oktober 2016 ) bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan oleh peserta Pemilu antara lain:
- Mobilisasi  massa  yang  tidak sesuai aturan;
- Peserta kampanye anak dibawah umur;
- Peserta kampanye minum minuman keras;
- Pelibatan oknum aparat PNS
Dari pemaparan yang disampaikan  oleh  Ketua  Panwaslu Kabupaten  Nabire  tergambar  bahwa peran  serta  dan  partisipasi  aktif masyarakat  Nabire  dalam  mengawasi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh peserta Pemilu dalam kampanye sangat kurang. Masyarakat tidak memiliki  kepedulian  untuk  melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan kampanye sehingga  banyak  pelanggaran  yang terjadi dan dilaporkan kepada Panwaslu  tidak  dapat  ditindaklanjuti karena  ketika  masyarakat  dipanggil sebagai  saksi  dan  dilakukan  klarifikasi yang bersangkutan tidak hadir.
Menurut  bapak  Agus  Wamea, anggota  Kelompok Penyelanggara
Pemungutan  Suara  (KPPS)  Distrik Kep.Yapen  (wawancara  via  selular, tanggal  12  September  2016  )  ,  bahwa banyaknya  masyarakat  yang  tidak terdaftar  dalam  DPT  karena  kurang maksimalnya  pada  saat  dilakukan pemutahiran data pemilih karena masyarakat  kurang  peduli  dan  kurang antusias untuk memberikan penjelasan terhadap  data-data  yang  pemilih  yang harus  diverifikasi  kebenaran baik nama, umur dan alamat tempat tinggal penduduk.
3.  Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Hak Politik Pada
Pemilihan Umum.
Setiap warga negara memiliki hak Konstitusional dalam politik baik memilih  ataupun  dipilih,  hak  politik tersebut  tentunya  berlaku  bagi  warga negara  yang  telah  memenuhi  syarat dan  cakap  untuk  mewujudkan  hak politik  tersebut.  Hak  politik  tersebut melekat  pada  individu  dan  pada  saat untuk  mewujudkannya  warga  negara atau  setiap  individu  bebas  untuk memilih  baik  menjadi  simpatisan, anggota  maupun  menjadi  pengurus partai  politik  sesuai  arah  dan  tujuan partai  politik  tersebut  tanpa  adanya paksaan dari orang lain.
Hak  politik  tercermin  juga  bahwa setiap   warga   negara   bebas   untuk mencalonkan    diri    sebagai   anggota
legislatif  sesuai  tingkatan  baik  DPR Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah  (DPD)  Republik  Indonesia, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4.  Kendala - Kendala Yang Dihadapi  Dalam  Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua.
a.  Integritas Penyelenggara
Pemilihan Umum
Berbagai  regulasi  dan  aturan yang dikeluarkan baik regulasi terhadap  teknis  pelaksanaan,  regulasi tentang penggunaan anggaran bahkan juga  regulasi  yang  mengatur  etika penyelenggara  Pemilu  yang  mengikat dan  merupakan  azas  Penyelenggara yang  harus  ditaati  dan  dipatuhi  oleh setiap Penyelenggara Pemilu baik KPU beserta  jajaran  dan  Bawaslu  beserta jajaran dalam semua jenjang
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) dan  Badan  Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai penyelenggara
Pemilihan Umum dituntut  untuk  dapat  bekerja  sesuai dengan aturan yang ada dan berpedoman pada azas-azas penyelenggara  Pemilu  yang  mengikat mereka  dalam  melaksanakan  tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum.
Salah  satu  point  penting  yang
diharapkan dari diri seorang Penyelenggara  Pemilu  adalah  terkait integritas dalam bersikap dan bertindak dalam setiap gerak langkahnya melaknakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya untuk
melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya yakni menyukseskan Pemilihan  Umum  dengan  profesional dan dapat dipertanggungjawabkan segala  keputusan  yang  diambil  dapat pelaksanaan tugas tersebut.
Seperti yang dialami oleh Saudara Markus Gobay, Ketua Panwaslu  Kabupaten  Paniai  pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang telah diberhentikan oleh DKPP RI, kesalahan yang  dilakukan  adalah  tidak  netral dalam menjalankan tugas dan tanggungjwabnya  sebagai  anggota Panwaslu  serta  yang  bersangkutan terbukti melakukan hubungan komunikasi dengan calon legislatif dan memberikan  dukungan  kepada  calon yang  bersangkutan  dengan  memberi jaminan  dapat  mengubah  perolehan suara calon dengan memberikan rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh Panwaslu.
Menurut peneliti yang juga merupakan  Ketua  Bawaslu  Provinsi Papua,  permasalahan  terkait  dengan integritas   Penyelenggara   ini   terjadi
karena  penyelenggara  tidak  dapat membedakan  antara  tugas  dengan keluarga sehingga penyelenggara sangat  mudah  dipengaruhi  dalam mengambil  keputusan  dan  sudah barang tentu akan menimbulkan dampak  dan  permasalahan  bagi  yang lain.

## b.  Sinergitas Penyelenggara
Pemilihan Umum.
KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara  Pemilu  juga  dituntut harus  mampu  membangun  kerjasama dan sinergitas yang baik sehingga tidak terjadi permasalahan dari kedua lembaga  tersebut  terutama  dalam pelaksanaan  Pemilu.  Sinergitas  KPU dan Bawaslu sangat diperlukan karena kedua  lembaga  tersebut  melakukan tugas  dan  tanggung  jawab  yang  sama sebagai penyelenggara Pemilu
Dengan  melihat  persoalan  terkait sinergitas  penyelanggara  pemilu  ini, maka sangat penting untuk ditindaklanjuti  oleh  pimpinan  ditingkat atas agar permasalahan tersebut tidak terjadi  lagi  dan  sangat  penting  untuk dilakukan evaluasi sekaligus memberikan  pemahaman  yang  baik akan tugas dan tanggungjawab masing-masing  sehingga  tidak  terjadi salah paham yang menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antar Penyelenggara Pemilu.

## D.  Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  uraian  dan  hasil
analisis yang diperoleh dalam penelitian maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:
1)  Bahwa  Peran  Serta  Masyarakat Dalam  Mewujudkan  Pemilihan
Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua harus diwujudkan karena  hal  itu  menjadi  indikator Pemilu  yang  Demokratis.  Peran masyarakat  tersebut  antara  lain peran dalam pelaksanaan tahapan  Pemilu,  peran  dalam mengawasi tahapan Pemilu,
peran  politik  masyarakat  dan peran politik lokal untuk
mewujudkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.
2) Bahwa faktor-faktor kendala
yang  dihadapi  dalam  upaya Mewujudkan  Pemilihan  Umum Yang  Demokratis  di  Provinsi Papua meliputi:
a)  Integritas Penyelenggara Pemilu;
b)  Sinergitas Penyelenggara
Pemilu;
c)  Ketaatan  dan  Kepatuhan
Penyelenggara
Pemilu
Terhadap Kode Etik;
d)  Intervensi  Pejabat  Daerah Dalam Tahapan Pemilu; e)  Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan Kepemiluan  Yang  Kurang maksimal; dan
f)  Pengaruh  adat  dan  budaya lokal terhadap sistem Pemilu.
Untuk  dapat  mewujudkan  peran serta  masyarakat  dalam  mewujudkan Pemilihan  Umum  yang  demokratis  di Provinsi Papua, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :
1) Kepada Penyelenggara
Pemilihan Umum agar:
a)  Selalu meningkatkan peran
aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu yang sedang dijalankan    agar produk Pemilu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
b)  Memperbaiki citra,
kemandirian dan kinerja penyelenggara  Pemilu  baik
KPU maupun Bawaslu dengan integritas yang tinggi,  terjalinnya  sinergitas dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan ketaatan dan  kepatuhan  terhadap
Kode  Etik  Penyelenggara Pemilu.
c)  Melakukan  sosialisasi  dan
upaya  untuk  memberikan pemahaman aturan perundang-undangan  yang terkait dengan Pemilu sehingga  masyarakat  dapat berperan aktif serta mengetahui hak dan kewajiban dalam
mewujudkan hak politiknya.
2) Kepada  Pemerintah  diharapkan
agar:
a)  Memperhatikan anggaran
bagi  penyelenggara  Pemilu
sehingga seluruh  tahapan
Pemilu  dapat  dilaksanakan secara  merata  di  Provinsi Papua.
b)  Memberikan  sanksi  yang tegas kepada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten  yang  melakukan intervensi kepada Penyelenggara Pemilu. c)  Membuat regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan  sistem  noken agar tidak menimbulkan permasalahan di
masyarakat.
Daftar Pustaka Buku
Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar- Dasar Ilmu Politik . Jakarta:
PT Gramedia Pustaka
Utama.
Soelaiman, M. Munandar, 1998, Dinamika Masyarakat
Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah
Perubahan ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jurnal
Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto,  Topo  Santoso 2008, Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk
Pembangunan  Tata  Politik Demokratis ,  Kemitraan  Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan  di  Indonesia, Jakarta.