Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto,  Paras  Dita,  Lintang  Putri  Enggaringtyas,  Dewi  Hanggraeni  (2022)  Governance  of  Risk Management:  Studi  Kasus  di  Bank  Mandiri, (7)  11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i11.12144 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## GOVERNANCE  OF  RISK  MANAGEMENT:  STUDI  KASUS  DI  BANK MANDIRI
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin,  Kresna  Nurdianto,  Paras  Dita,  Lintang  Putri  Enggaringtyas,  Dewi Hanggraeni
Magister Manajemen, Universitas Indonesia Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, Universitas Pertamina Email: dewi.hanggraeni@ui.ac.id

## Abstrak
Sebagai upaya mengurangi risiko yang dihadapi sektor perbankan akibat dampak pandemi  COVID-19,  maka  perlu  adanya  penerapan  manajemen  risiko  yang berkiblat  pada  Basel  III  yang  merupakan  kerangka  kerja  peraturan  perbankan internasional.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  praktik  tata  kelola manajemen risiko secara spesifik di Bank Mandiri dengan metode kualitatif dengan membandingkan  komponen  permodalan,  likuiditas  dan  pengawasan  di  Bank Mandiri  dengan  kerangka  Basel  III,  POJK,  dan  SEOJK.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Bank  Mandiri  telah  mengaplikasikan  Basel  III,  POJK  dan SEOJK  sebagai  acuan risk  management  govenance dengan  cukup  baik  sehingga mampu memenuhi ekspektasi dan melebihi standar yang dipersyaratkan. Namun, Bank  Mandiri  masih  perlu  meningkatkan  manajemen  risikonya  terutama  pada komponen likuiditas dan pengawasan  agar dapat  semakin meningkatkan  mitigasi atas  risiko  masa  depan.  Secara  keseluruhan  dalam  konteks governance  of  risk management , aspek pemodalan, likuiditas dan pengawasan saling mempengaruhi untuk  memastikan  proses  manajemen  risiko  berjalan  efektif  dengan  kepatuhan terhadap  regulasi  yang  ada  demi  keberlanjutan  bisnis  Bank  Mandiri  maupun lembaga keuangan secara umum.
Kata kunci : Manajemen Risiko, Tata Kelola, POJK, Standar Basel.

## Abstract
In an effort to reduce the risks faced by the banking sector due to the impact of the COVID-19  pandemic,  it  is  necessary  to  implement  risk  management  oriented  to Basel III, which is an international banking regulatory framework. This study aims to  analyze specific risk  management  governance practices at  Bank Mandiri with qualitative methods by comparing the capital, liquidity and supervision components at  Bank  Mandiri  with  the  Basel  III,  POJK,  and  SEOJK  frameworks.  The  results showed that Bank Mandiri had applied Basel III, POJK and SEOJK as a reference for risk management governance well enough to be able to meet expectations and exceed the required standards. However, Bank Mandiri still needs to improve its risk management, especially in the liquidity and supervision components in order
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto, Paras Dita, Lintang Putri Enggaringtyas, Dewi Hanggraeni
to further improve mitigation of future risks. Overall, in the context of governance of  risk  management,  aspects  of  capital,  liquidity  and  supervision  influence  each other to ensure that the risk management process runs effectively with compliance with  existing  regulations  for  the  sustainability  of  Bank  Mandiri's  business  and financial institutions in general.
Keywords: Risk Management, Governance, POJK, Basel Standard.

## Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  sejak  awal  tahun  2020  sangat  berpengaruh terhadap kinerja pasar modal di Indonesia. Baker et. al (2020) menyatakan bahwa tidak ada wabah penyakit─termasuk Spanish Flu ─yang lebih memiliki pengaruh sangat besar terhadap  kondisi  pasar  sebesar  Covid-19.  Pada  saat  itu,  IHSG  mengalami  penurunan hingga ke titik paling rendahnya sejak tahun 2015 yaitu ke level 3.937,6 per tanggal 24 Maret 2020.  Industri perbankan termasuk ke dalam industri yang terdampak Covid-19, tidak terkecuali bank dengan capital yang besar (Maria et. al, 2022).
Kejadian pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa hal apapun bisa terjadi dalam pasar. Selain itu, adanya perubahan terus-menerus pada struktur pasar dan pergerakannya dapat menyebabkan kemungkinan munculnya kondisi pasar yang tidak terduga (Bogle, 2008).  Berkaca  dari  situasi  ekonomi  Indonesia  pasca  krisis  pandemi  ( Post-Pandemic Crisis )  hingga  saat  ini,  maka  mitigasi  risiko  pandemi  yang  responsif  menjadi  sangat penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan kinerja perbankan khususnya di masa pandemi (Mentari et. al, 2020) sebagai langkah antisipasi risiko di masa depan.
Pada  praktik  manajemen  risiko  perbankan,  terdapat  regulasi  standar  perbankan sebagai fundamental yang telah disepakati secara internasional yang sangat ketat terkait dengan operasional dan aturan perbankan yang dirumuskan oleh The Basel Committee on Banking  Supervision  (BCBS) yaitu  Standar  Basel  yang  kemudian  Indonesia  sebagai negara  anggota  telah  menerapkan  aturan  tersebut  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan.
Bank  Mandiri  sebagai  salah  satu  bank  BUMN  terbesar  di  Indonesia  berupaya untuk mengimplentasikan pedoman yang tertuang pada Basel III dan POJK sebagai salah satu  wujud  tata  kelola  manajemen  risiko  yang  baik  karena  menyadari  pentingnya  hal tersebut  sebagai  prinsip  dasar  yang  harus  dijalankan  agar  bisnis  berjalan  baik  serta terhindar  dari  kegagalan  perbankan  akibat  risiko  yang  tidak  termitigasi.  Di  industri perbankan, corporate  governance menjadi  sangat  penting  karena  risiko  yang  dihadapi sangat  besar  (Gruening  et,  al,  2009).  Banyak  lembaga  keuangan  yang  sangat  berfokus pada return yang  tinggi  sehingga  ada  kemungkinan  lembaga  keuangan  akan  memilih instrumen berisiko  tinggi  tanpa risk assessment yang memadai  sehingga  menyebabkan munculnya asymmetric  information yang  besar  dan  sistem  keuangan  yang  tidak  stabil (Morgan, 2002).
Penelitian ini  akan  membahas  penerapan  tata  kelola  manajemen  risiko ( Governance  of  Risk  Management )  pada  Bank  Mandiri  berdasarkan  pedoman  yang berlaku, yakni Basel III dan POJK.

## Landasan Teori Governance of Risk Management
Governance  of  Risk  Management atau  dalam  bahasa  indonesia  disebut  sebagai tata kelola manajemen risiko, merujuk pada struktur prinsip, proses, maupun praktik yang digunakan untuk mengatur bagaimana perusahaan mengelola risiko yang dihadapi. Sektor perbankan  tidak  terlepas  dari  aspek  tata  kelola  ( governance )  yang  mengikat  yang walaupun bukan suatu kewajiban namun secara global telah disepakati untuk dijalankan karena merupakan aspek mendasar yang apabila prinsip-prinsip tata kelola ini dijalankan maka akan berdampak baik pada performa perusahaan tersebut secara menyeluruh karena telah memasukkan seluruh aspek pengelolaan risiko yang dianggap perlu.
Governance  of  Risk  Management  (risk  governance) belakangan  menjadi  topik penelitian  yang  sedang  “trend”,  sejalan dengan  meningkatnya  kesadaran  akan masalah risk  governance  setelah  krisis  keuangan  global  tahun  2008.  Penelitian  yang  dilakukan Hayati dan Ibrahim (2022) membahas mengenai pengaruh moderasi intensitas persaingan di  sektor  perbankan  serta  bagaimana  hal  tersebut  mempengaruhi  hubungan  antara  risk governance dengan performance bank terkait.
Pada  praktiknya,  perangkat  tata  kelola  dapat  dijalankan  melalui  tiga  komponen utama, yaitu (1) struktur tata kelola; (2) mekanisme tata kelola; dan (3) prinsip tata kelola (Hanggraeni,2015). Governance  Structure atau  struktur  tata  kelola  merupakan seperangkat hubungan tanggungjawab serta peran pada struktur organ utama dalam suatu perusahaan,  dalam  hal  ini  adalah  pemegang  saham,  dewan  komisaris,  direksi,  manajer dan  perusahaan  perbankan  biasanya  membentuk  Komite  Manajemen  Risiko  untuk memastikan  pengelolaan  risiko  berjalan  dengan  akuntabel.  Struktur  tata  kelola  ini membagi  peran  tanggung  jawab  sehingga  dapat  menjalankan  masing-masing  tugasnya secara professional, mandiri serta bebas dari conflict of interest. Dapat dikatakan bahwa struktur  tata  kelola  ini  menjaga  aspek  akuntabilitas  serta  independensi  manajemen perusahaan agar fungsi manajemen risiko dapat berjalan secara optimal.
Governance  Mechanism ,  atau  mekanisme  tata  kelola  dalam  manajemen  risiko adalah  suatu  tata  cara  bagaimana  mekanisme  tata  kelola  risiko  perusahaan  tersebut dijalankan dengan tujuan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab untuk memenuhi harapan para stakeholders (Najamuddin et al, 2022). Melalui governance mechanism ini maka perusahaan berusaha untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi di masa depan agar terhindar dari kegagalan bank maupun krisis yang mungkin terjadi. Mekanisme tata kelola  manajemen  risiko  ini  biasanya  melibatkan  proses  (mekanisme)  eksternal  dan internal yang digunakan untuk menerapkan kerangka tata kelola perusahaan. Mekanisme eksternal  seperti  pemegang  saham  ( investors ),  akuntan  publik  (audit  eksternal),  serta otoritas hukum atau regulator serta Lembaga pengawasan mempengaruhi mekanisme tata kelola risiko perusahaan. Mekanisme internal berkaitan dengan proses yang dipengaruhi dari  internal  perusahaan  itu  sendiri  seperti  komisaris,  direksi,  komite  audit  internal, maupun komite risiko. Adapun prinsip tata kelola yang secara umum berlaku terdiri dari
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto, Paras Dita, Lintang Putri Enggaringtyas, Dewi Hanggraeni
Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness atau Keadilan, yang sering disingkat dengan TARIF (Hanggraeni, 2015).

## Regulasi
Sebagai respon terhadap ketidakpastian kondisi keuangan dan kondisi pasar, oleh BCBS maupun OJK telah disusun pedoman yang mengatur mengenai permodalan, likuiditas dan pengawasan. Adapun pedoman tersebut dituangkan ke dalam kerangka berikut ini: 1. Basel III
Standar Basel adalah sebuah kerangka kerja peraturan perbankan internasional yang dikembangkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Pada perkembangannya  standar  basel  ini  mengalami  beberapa  kali  perubahan  sejak  awal dikeluarkannya tahun 1988 (Basel I), tahun 2004 (Basel II), kemudian pada tahun 2010 (Basel III) sebagai respon atas krisis keuangan global tahun 2008. Tujuan utama dari Standar  Basel  adalah  untuk  meningkatkan  kekuatan  modal  bank  dan  meningkatkan keseluruhan  stabilitas  sistem  keuangan  internasional.  Kerangka  Basel  ini  dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perumusan POJK yang disesuaikan dengan kondisi di dalam negeri.
Basel  III  memperkenalkan  persyaratan  modal  yang  lebih  ketat  dan  lebih komprehensif, dan juga memperkenalkan persyaratan likuiditas baru dan lebih ketat bagi  bank. Persyaratan  modal Basel  III mengharuskan bank untuk  mempertahankan modal  inti  yang  lebih  tinggi,  seperti  saham  biasa  dan  laba  ditahan,  dan memperkenalkan definisi baru untuk instrumen modal Tier 1 dan Tier 2. Persyaratan modal ini juga memperkenalkan rasio leverage yang membatasi jumlah hutang  yang dapat  digunakan  oleh  bank  untuk  memaksimalkan  keuntungan  mereka.  Selain persyaratan  modal  yang  lebih  ketat,  Basel  III  juga  memperkenalkan  persyaratan likuiditas baru yang lebih ketat bagi bank. Ini termasuk persyaratan bahwa bank harus mempertahankan cadangan likuiditas yang mencukupi untuk bertahan dalam kondisi pasar yang sulit dan menetapkan batas waktu untuk mencapai tingkat likuiditas yang diharapkan.  Secara  keseluruhan,  Basel  III  dirancang  untuk  meningkatkan  kekuatan dan  stabilitas  sistem  perbankan  internasional,  dan  mengurangi  risiko  kebangkrutan bank dan krisis keuangan global di masa depan.
2. Peraturan  OJK  No.  42/POJK.03/2015  tentang  Kewajiban  Pemenuhan  Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum Aturan ini diterbitkan untuk mendorong perbankan memiliki dan meningkatkan kecukupan  likuiditas  yang  memadahi  dalam  rangka  mengatasi  kondisi  krisis. Kecukupan Likuiditas tersebut dihitung dengan menggunakan LCR, yang ditetapkan paling  rendah  100%  (seratuspersen)  secara  berkelanjutan.  OJK  berwenang menetapkan  LCR  yang  lebih  tinggi  dari  kewajiban  pemenuhan  LCR  sebagaimana dimaksud  POJK  No.  42/POJK.03/2015  dalam  hal  Otoritas  Jasa  Keuangan  menilai suatu Bank membutuhkan likuiditas yang lebih besar.
3. Peraturan  OJK  No.  4/POJK.03/2016  tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank Umum
Penerbitan  aturan  dilakukan  dalam  rangka  penilaian  kesehatan  bank  dengan pendekatan berbasis risiko yang kemudian disesuaikan dengan penerapan pengawasan konsolidasi. Sejalan dengan POJK ini, maka disusun SEOJK No 14/SEOJK.03/2017
tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum  sebagai  petunjuk  dalam pelaksanaan self-assessment sesuai format yang telah ditentukan.
4. Peraturan  OJK  No.  11/POJK.03/2016  tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal Minimum Bank Umum
Dalam  rangka  menciptakan  sistem  perbankan  yang  sehat  dan  mampu berkembang serta memiliki daya saing maka diperlukan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi dalam mengatasi krisis yang mengganggu stabilitas keuangan.
5. Peraturan OJK No 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
Peraturan  ini  dibuat  dengan  pertimbangan  semakin  kompleksnya  risiko  bagi kegiatan usaha perbankan akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang baik ( good governance)  serta  fungsi  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan pengendalian risiko bank. Bank perlu melakukan pengelolaan risiko termasuk dalam mengevaluasi dan memantau risiko likuiditas secara berkala, serta melakukan simulasi dan stres testing untuk mengukur kemampuan mereka dalam menghadapi situasi pasar yang sulit. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank mampu mengelola risiko likuiditas  dengan  baik,  sehingga  dapat  mengurangi  risiko  kebangkrutan  dan  krisis likuiditas pada sistem keuangan.
6. Peraturan  OJK  No.  55/POJK.03/2016  tanggal  9  Desember  2016  tentang  Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
Aturan  ini  menyebutkan  bahwa  Tata  Kelola  yang  baik  adalah  suatu  tata  cara pengelolaan  Bank  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  keterbukaan  ( transparency ), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
7. Surat  Edaran  OJK  No.  20/SEOJK.03/2016  tentang  Fitur  Konversi  Menjadi  Saham Biasa  atau  Write  Down  Terhadap  Instrumen  Modal  Inti  Tambahan  dan  Modal Pelengkap
Surat edaran ini setidaknya mengatur perihal modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia diharuskan terdiri atas modal inti (Tier 1) yang meliputi Common Equity  Tier  &  Additional  Tier ;  dan  modal  pelengkap (Tier  2) . Tier  2 antara  lain meliputi saham preferen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen  lebih  dahulu  dari  pemegang  saham  klasifikasi  lain)  secara  kumulatif, instrumen hutang atau investasi yang memiliki karakteristik modal bersifat subordinasi dan  bersifat  kumulatif (cumulative  subordinated  debt) dan  instrumen  hutang  atau investasi  yang  memiliki  karakteristik  seperti  modal  yang  secara  otomatis  tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ( mandatory convertible).
8. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran  Risiko  Pendekatan  Standar  untuk  Risiko  Suku  Bunga  dalam  Banking Book atau IRRBB (Interest Rate Risk in The Banking Book) bagi Bank Umum
IRRBB  merupakan  risiko  yang  ada  saat  ini  atau  yang  akan  datang  terhadap permodalan  dan  penghasilan  bank  yang  timbul  dari  pergerakan  suku  bunga  yang mempengaruhi posisi banking book pada bank. Apabila tingkat suku bunga berubah, present  value dan timing dari future cash flows mengalami  perubahan.  Hal  ini pada
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto, Paras Dita, Lintang Putri Enggaringtyas, Dewi Hanggraeni
saatnya  akan  mengubah  nilai  bank  yang  berhubungan  dengan  aset,  kewajiban  dan rekening  administratif  serta economic  value .  Perubahan  tingkat  suku  bunga  juga mempengaruhi  penghasilan  bank  dengan  mengubah  pendapatan  dan  biaya  yang sensitif  terhadap  suku  bunga,  yang  akan  mempengaruhi net  interest  income (NII). IRRBB  yang  berlebihan  dapat  menimbulkan  ancaman  yang  signifikan  terhadap current capital base dan/atau penghasilan di masa depan apabila tidak dikelola dengan tepat.
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB setidaknya memuat:
a. Selain penerapan manajemen risiko secara umum sebagaimana tertuang dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bank harus menambahkan aspek pengelolaan risiko untuk IRRBB.
b. Penilaian  profil  Risiko,  yang  mencakup  penilaian  terhadap  risiko  inheren  dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Dalam menilai profil risiko,  bank juga memperhatikan cakupan mekanisme penilaian Tingkat  Kesehatan  Bank  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  OJK  mengenai tingkat kesehatan bank.

## Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) Bank Mandiri
Bank  Mandiri  secara  proaktif  menerapkan  pengelolaan  risiko  untuk  mencapai pertumbuhan  keuangan  maupun  operasional  yang  sehat  dan  berkelanjutan  serta berkomitmen  dengan  jalan  menyusun  kebijakan,  proses,  kompetensi,  akuntabilitas, pelaporan  dan  teknologi  pendukung  yang  bertujuan  agar  pengelolaan  risiko  di  dalam organisasi  berjalan  efektif  dan  efisien.  Tiga  kerangka  manajemen  risiko  yakni Risk Oversight , Risk Policy and Managemen t, dan Risk Identification,
Measurement¸Mitigation, and Control didukung oleh Unit Kerja Audit dan Independent Assurer sehingga  menjamin  efektivitas  pelaksanaannya.  Kebijakan  Manajemen  Risiko Bank Mandiri dikembangkan berdasarkan empat pilar manajemen risiko berikut:
a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Komisaris dan Direksi menjalankan fungsi risk oversight, dan risk policy, sementara Executive Committee berperan pada Risk  Management  &  Credit  Policy  Committee,  Asset  and  Liabilities  Committee,
Capital,  and  Subsidiaries  Committee, dan Integrated  Risk  Committee .  Kebijakan Manajemen  Risiko  Bank  Mandiri  juga  secara  rinci  mengatur  tugas  dan  tanggung jawab Komisaris, Direksi dan satuan kerja dibawahnya terkait pengelolaan risiko.
b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit. Berkenaan dengan area bisnis yang  lebih  spesifik,  Bank  Mandiri  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  pengelolaan risiko  yang  lebih  khusus  di  bidang  perkreditan, treasury ,  operasional  dan  lainnya.
Seluruh  kebijakan  dan  prosedur  di  Bank  Mandiri  merupakan  bentuk  pengelolaan risiko  yang melekat pada setiap aktivitas operasi  perseroan  yang dievaluasi dan di- update minimal sekali dalam setahun.
c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko (ERM). Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan,  dan  Pengendalian  Risiko,  serta  Sistem  Informasi  Manajemen  Risiko dijalankan melalui kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM).
d. Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit). Praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh unit kerja Bank Mandiri adalah dengan menerapkan Three Line of Defense :
1)  Unit  Kerja  sebagai risk  owner merupakan first  line  of  defense yang bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  risiko  unit  kerjanya  2)  Unit  Risk Management  berperan  sebagai second  line  of  defense yang  menjalankan  fungsi oversight .  3)  Unit  Internal  Audit  sebagai third  line  of  defense yang  menjalankan fungsi independent assurance.

## Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  membandingkan  antara kerangka  Basel  III,  POJK,  dan  SEOJK  terhadap  penerapannya  di  Bank  Mandiri  yang tercermin  dari  Kebijakan  Manajemen  Risiko  Bank  Mandiri.  Perbandingan  tersebut kemudian  dituangkan  ke  dalam  tabel  analisis  perbandingan.  Untuk  membatasi  lingkup penulisan,  perbandingan  hanya  dipusatkan  terhadap  tiga  komponen  utama  pada perbankan yaitu permodalan, likuiditas dan pengawasan.

## Hasil dan Pembahasan
Pemodalan :  Beberapa  standar  Basel  III  di  bidang  perbankan  telah  diadopsi dalam peraturan  Perbankan  Indonesia. Capital  Loss  Absorption  at  the  Point  of  Non-Viability (PONV) merupakan salah satu prinsip utama dalam standar Basel III yang mengacu pada kemampuan bank untuk menyerap Capital Loss saat kondisi kegagalan keuangan dimana sebuah bank dianggap tidak dapat mempertahankan operational tanpa adanya intervensi dari  pihak  eksternal.    PONV  mengharuskan  bank  memiliki  struktur  modal  yang  dapat memenuhi Capital Loss Absorption secara efektif, dengan tujuan untuk meminimalkan risiko terhadap kestabilan sistem keuangan dan mencegah adanya beban pada pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah atau kontributor dana publik. Prinsip PONV mengharapkan bank untuk untuk memiliki instrumen modal yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau dikurangi nilainya ( write-down ) secara otomatis saat bank mencapai posisi non-viability . Hal ini memberikan perlindungan kepada pemegang instrumen modal dan mengurangi kebutuhan adanya bailout oleh pemerintah atau intervensi dari pihak eksternal.
PONV  mensyaratkan  beberapa  hal  yang  harus  dipenuhi  pada  penerapannya, diantaranya ukuran bank, regulasi, tingkat modal, ketersediaan data dan informasi serta persetujuan  otoritas  terkait.  Sebagai  salah  satu  BUMN  di  Indonesia,  Bank  Mandiri tentunya  dapat  memenuhi  persyaratan-persyaratan  tersebut,  kecuali  pada  poin persetujuan otoritas terkait yang di luar kendali Bank Mandiri. Penerapan prinsip PONV merupakan bagian penting dari upaya global untuk memperkuat regulasi perbankan dan mengurangi risiko sistemik dalam industri keuangan.
Berbeda dengan PONV, standar Common Equity Tier (CET) 1, Additional Tier (AT) 1, Tier 2 Capital Conservation Buffer (CCB), Countercyclical Buffer (CCyB), dan Capital Surcharge untuk bank sistemik telah diimplementasikan oleh Bank Mandiri. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2  Februari  2016  tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum  Bank  Umum,  yang disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan  atas  POJK  No.  11/POJK.03/2016  tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal Minimum Bank Umum.
Bank Mandiri pada tahun 2022, telah memenuhi standar modal inti utama (CET 1)  sebesar  18,55%  dari  standar  minimum  yang  ditetapkan  Basel  III  dan  POJK  sebesar
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto, Paras Dita, Lintang Putri Enggaringtyas, Dewi Hanggraeni
4,5%  dari  aset  tertimbang  menurut  risiko  (RWA),  CCB  sebesar  2,5%  dan Capital Surcharge untuk  Bank  Sistemik  sebesar  2,5%.  selain  itu buffer dari  modal  inti  utama sebesar  9,75%,  dari  standar  minimum  2,5%  dari  RWA.  Ini  menunjukkan  bahwa  Bank Mandiri telah memiliki instrumen modal berkualitas tinggi yang lebih dari cukup untuk menyerap risiko yang disebabkan kondisi krisis ataupun lonjakan pertumbuhan kredit.
Melihat  kondisi  CET  1  saat  ini,  maka  Bank  Mandiri  dapat  dikatakan  jauh  dari risiko  terganggu  dari  kelangsungan  usahanya  (PONV).  Dalam  pengungkapan  fitur instrumen pemodalannya, Bank Mandiri telah menyiapkan fitur write down sesuai POJK dimana  instrumen  modal  pelengkapnya  dapat  diubah  menjadi  saham  biasa  melalui mekanisme write down saat CET 1 nya lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari RWA baik  secara  individu  maupun  konsolidasi  dengan  entitas  anak.  Dengan  mekanisme  ini, maka dalam kondisi CET 1 di batas bawah pun, Bank Mandiri masih memenuhi standar minimum Basel III yang mensyaratkan CET 1 sebesar minimal 4,5% dari RWA.
Pada  kerangka  kewajiban  pemenuhan  rasio  pendanaan  stabil  bersih  ( Net  Stable Funding Ratio /NSFR), Basel III dan POJK mensyaratkan minimum sebesar 100%, dan Bank Mandiri telah melampaui batas minimum tersebut dengan persentase NSFR sebesar 121,60% di Desember 2022. NSFR menjamin kemampuan bank untuk mengurangi risiko likuiditas  untuk  jangka  waktu  yang  cukup  panjang  dan  memitigasi  risiko  kesulitan pendanaan pada periode di masa depan.
Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio)
Mengacu pada penerapan framework Basel III terkini (Basel III reform ) Perseroan akan melakukan revisi standar risiko operasional terhadap beberapa elemen dari rerangka sebelumnya  untuk  meningkatkan  keandalan  dan  sensitivitas.  Menindaklanjuti  hal tersebut, telah dilakukan Qualitative Impact Study (QIS) berdasarkan Consultative Paper (CP)  OJK  dalam  perhitungan  modal  minimum  untuk  risiko  operasional  menggunakan pendekatan standar.
Sebagai  upaya  meningkatkan  pengelolaan  risiko  akibat  pergerakan  suku  bunga yang berpengaruh terhadap pendapatan dan permodalan ( Interest Rate Risk in Banking Book /IRRBB),  Bank  Mandiri  telah  melakukan  penerapan  Basel  IV  sesuai  dengan ketentuan  OJK  dalam  SEOJK  No.  12/SEOJK.03/2018  tentang  Penerapan  Manajemen Risiko  dan  Pengukuran  Risiko  Pendekatan  Standar  untuk  Risiko  Suku  Bunga  dalam Banking  Book ( Interest  Rate  Risk  in  the  Banking  Book )  bagi  Bank  Umum.  Proses implementasi penerapan ketentuan IRRBB tersebut, meliputi perbaikan atas sistem yang dimiliki,  penyesuaian  kebijakan  internal,  review  metodologi  beserta  limitnya,  review asumsi  dan  model,  serta  pembuatan  tools  konsolidasi  untuk  Entitas  Anak.  Hasil pengukuran IRRBB sesuai dengan ketentuan telah dilaporkan secara triwulanan kepada OJK mulai Juni 2019.
Pada tahun 2021, IRRBB Bank Mandiri konsolidasi dengan anak perusahaannya, dengan metode pengukuran pada nilai  ekonomis  dari ekuitas,  yaitu sebesar 7,54% dan tahun  2022  turun  menjadi  6,78%,  jauh  dibawah  standar  13%  dari  OJK  untuk  masuk kategori low  risk  untuk risiko  pasar,  ini  menunjukkan  bahwa  Bank  Mandiri  mampu menjaga risiko suku bunga dari potensi pergerakan suku bunga saat ini maupun di saat mendatang.
Likuiditas :  POJK  No.  42/POJK.03/2015  tentang  Kewajiban  Pemenuhan  Rasio Kecukupan Likuiditas ( Liquidity Coverage Ratio ) Bagi Bank Umum sesuai standar LCR di Basel III.

## Tabel 2 Minimum LCR yang ditetapkan Basel III dan POJK
1 Januari 2015 1 Januari 2016 1 Januari 2017 1 Januari 2018 1 Januari 2019 Minimum LCR 60% 70% 80% 90% 100%
LCR adalah indikator likuiditas jangka pendek dan NSFR merupakan perhitungan kebutuhan  likuiditas  jangka  panjang.  Fungsinya  dari  keduanya  adalah  untuk  menjaga kemampuan bank agar dapat memenuhi kebutuhan likuditas dengan baik. Untuk menilai apakah  suatu  bank  masih  sehat  dan  solid  dapat  dilihat  dari  cerminan  rasio  cakupan likuiditas yang melimpah atau liquidity coverage ratio (LCR) dan kewajiban pemenuhan rasio  pendanaan stabil  bersih atau Net  Stable Funding Ratio (NSFR)  yang mencukupi. Tabel  1  menjelaskan  adanya  peningkatan  LFR  dari  tahun  ke  tahun  dalam  rangka meningkatkan  stabilitas  sektor  perbankan.  Peningkatan  nilai  LFR  ini  menunjukkan komitmen untuk memperkuat likuiditas bank dan meningkatkan daya tahan bank terhadap risiko likuiditas.
LFR  dan  NSFR  merupakan  hasil  dari stress  test generik  yaitu  sebuah  teknik pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa kuat suatu sistem atau organisasi dalam  menghadapi  situasi  ekstrim  atau  stress.  Dalam  konteks  keuangan, stress  test generik  digunakan  untuk  menguji  seberapa  tahan  bank  atau  lembaga  keuangan  dalam menghadapi kondisi pasar yang sulit atau tekanan ekonomi yang berat. Stress test ini juga ditujukan agar perbankan dapat mengantisipasi terjadinya risiko atas guncangan pasar dan memastikan bank memiliki perlindungan modal yang sesuai, termasuk mengatasi potensi gangguan likuditas yang bersifat jangka pendek dan mampu mengganggu pasar.

## Tabel 2
Liquidity coverage ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) KBMI 4
Tahun 2022 Company LCR NSFR Bank Central Asia Tbk 393.50% 180.70% Bank Negara Indonesia Tbk 219.00% 164.10% Bank Rakyat Indonesia Tbk 199.72% 142.24% Bank Mandiri Tbk 186.80% 186.80% Sumber: CNBC Indonesia, 2023
Mengacu  pada  POJK  Nomor  42/POJK.03/2015  tentang  Kewajiban  Pemenuhan Rasio  Kecukupan  Likuiditas  Bagi  Bank  Umum  pada  pasal  2  ayat  1  disebutkan  bahwa
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto, Paras Dita, Lintang Putri Enggaringtyas, Dewi Hanggraeni
Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai. Selanjutnya dijelaskan pula pada  ayat  4  bahwa  LCR  yang  memadai  adalah  minimum  sebesar  100%  secara berkelanjutan.  Hal  ini  berarti  bahwa  bank  besar  dalam  KBMI  4  yang  tercantum  pada Tabel 2 sudah memenuhi syarat likuiditas yang memadai dengan LCR di atas 100%.
Selain  itu,  POJK  No.  50  /POJK.03/2017  tentang  Kewajiban  Pemenuhan  Rasio Pendanaan  Stabil  Bersih/ Net  Stable Funding  Ratio  (NSFR)  menyebutkan  bahwa  bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai dan ditetapkan paling rendah sebesar 100%.  Berdasarkan  data  yang  tercantum  pada  Tabel  2,  ketentuan  tersebut  pun  sudah dipenuhi oleh empat bank besar tersebut.
Namun, Bank Mandiri yang selama ini dianggap sebagai representasi bank besar milik negara hanya berada di posisi keempat di antara perusahaan-perusahaan KBMI 4. Meskipun  secara  regulasi  memenuhi,  akan  tetapi  hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  Bank Mandiri karena tertinggal sangat jauh dari Bank Central Asia (BCA). Hal ini juga dapat menjadi warning bagi Bank Mandiri untuk terus berupaya meningkatkan rasio kecukupan likuiditas agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dan terus tumbuh dengan sehat. Apabila ditinjau dari aspek hukum, berdasarkan Laporan Tahunan Bank Mandiri tahun 2022,  tercatat  sebanyak  enam  kasus  perdata  yang  secara  signifikan  mempengaruhi perseroan.  Perkara  tersebut  telah  dilakukan  proses  penanganan  oleh  pihak  pengadilan. Adapun risiko yang timbul sebagai pengaruh terhadap kondisi perusahaan adalah berupa tuntutan  ganti  rugi  materiil  hingga  lebih  dari  Rp100.000.000.000,-.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa adanya adanya tuntutan hukum akan mendorong timbulnya risiko likuiditas sebagai konsekuensi atas putusan pengadilan, baik berupa ganti rugi maupun hilangnya aset milik perusahaan.
Pengawasan: POJK  No.  4/POJK.03/2016  Tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank Umum sejalan dengan Monitoring Tools for Intraday Liquidity Management dalam Basel III. POJK ini mengatur tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum termasuk aspek pengelolaan  risiko  likuiditas  yang  mencakup  pengelolaan  likuditas  intraday  dan  bank diharapkan  mampu  menggunakan  alat  pemantauan  dan  sistem  yang  efektif  untuk memantau dan mengelola likuiditas intraday mereka.
Likuiditas  intraday mengacu  pada  ketersediaan  dana  serta  kemampuan  untuk melunasi  kewajiban  pembayaran  dalam  satu  hari.  Basel  III  menekankan  pentingnya mengelola  risiko likuiditas  intraday untuk  memastikan  stabilitas  dan  ketahanan  sistem keuangan. Oleh karena itu, sebuah bank diharuskan memiliki monitoring tools yang cakap dalam  mengelola  posisi likuiditas  intraday bank  tersebut. Monitoring  tools ini diantaranya membantu bank dalam memantau serta mengendalikan arus kas, kebutuhan pendanaan, dan kewajiban pembayaran secara realtime. Selain itu, monitoring tools yang cakap juga mampu memberikan visibilitas atas posisi likuiditas intraday dan melakukan identifikasi  atas  kekurangan  atau  kelebihan  likuiditas,  termasuk  mengambil  tindakan yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut.
Berdasarkan  laporan  tahunan  2022,  Bank  Mandiri  telah  melakukan self- assessment profil  risiko  untuk  melakukan  penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  dengan menggunakan pendekatan risiko ( Risk-based Bank Rating ) sebagaimana mengacu pada
POJK  no  4/POJK.03/2016  dan  menggunakan  lampiran  pada  SEOJK  No 14/SEOJK.03/2017 sebagai petunjuk dalam melakukan selfassessment. Bentuk pelaporan self-assessment yaitu menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Penilaian Faktor Profil Risiko, Penilaian Analisis Risiko, Penilaian Faktor Tata Kelola, Penilaian Faktor Rentabilitas, dan Penilaian Faktor Permodalan
Hasil  self-assessment  Bank  Mandiri  secara  individu  per-31  Desember  2022 berada  pada  Peringkat  Komposit  1  (PK-1).  Hal  ini  mencerminkan  kondisi  Bank  yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Bank Mandiri telah  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  di  POJK  karena  tidak  perlu  menyampaikan rencana  tindak  ( action  plan )  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  atas  hasil self-assessment karena  yang  perlu  melaporkan  tersebut  adalah  untuk  bank  yang  memiliki  peringkat komposit 3-5 sesuai POJK No. 4/POJK.03/2016 pasal 13.
Kemudian dari sisi operasional, Bank Mandiri tidak terlepas dari risiko terhadap bisnis mereka. Salah satu aspek yang memberikan manfaat besar bagi perusahaan namun menyimpan risiko yang besar pula yaitu dari aspek perkembangan teknologi informasi. Perkembangan  penggunaan  teknologi  informasi  yang  pesat  dapat  berdampak  pada kegiatan operasional yang lebih efisien. Hal tersebut juga meningkatkan risiko yang harus dihadapi  Bank  Mandiri  sehingga  dalam  hal  ini  perusahaan  di- challenge untuk  dapat menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mengimbangi perkembangan tersebut.
Bahwa  sejalan  dengan  hal  tersebut,  OJK  telah  mengeluarkan  Peraturan No.38/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Dalam  Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Salah satu poin yang diangkat dalam peraturan tersebut  adalah  pentingnya  pengawasan  aktif  dari  direksi  dan  dewan  komisaris.  Bank Mandiri sendiri dalam kebijakan manajemen risiko mereka telah mencantumkan terkait tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang  Direksi  berkenaan  dengan  manajemen  risiko antara lain memantau perkembangan kondisi teknologi serta melakukan asesmen potensi dampak terhadap posisi dan kinerja bank serta penyusunan Recovery Plan.
Pada  tahun  2019,  telah  terjadi  gangguan  pada  sistem  Bank  Mandiri  yang menyebabkan 10% nasabah mengalami kehilangan atau pertambahan saldo secara tiba- tiba. Kemudian pada tahun 2022, terjadi gangguan sistem akibat lonjakan transaksi dan akses ke sistem mobile banking Bank Mandiri. Pada tahun 2023, masih kembali terjadi error pada system Bank Mandiri yaitu pada fitur Top Up E-Money mereka. Selanjutnya, ada  juga  kasus  yang  sudah  dibawa  ke  ranah  hukum.  Pada  tahun  2021,  telah  terjadi pembobolan dana rekening nasabah sebesar Rp5,8 milyar. Dana nasabah tertarik tanpa sepengetahuan nasabah yang berakibat Bank Mandiri harus mengembalikan dana tersebut atas  keputusan  pengadilan  negeri.  Berdasarkan  laporan  tahunan  2022,  tindakan  yang dilakukan  manajemen  Bank  Mandiri  yaitu  mengajukan  upaya  hukum  Kasasi.  Tidak dijelaskan  upaya  mitigasi  risiko  dari  sisi  teknologi  informasi  untuk  selanjutnya  hal  ini tidak terjadi dikemudian hari. Kejadian kebobolan dana nasabah ini dapat mempengaruhi indikator kesehatan bank, seperti kualitas aset dan risiko operasional.
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto, Paras Dita, Lintang Putri Enggaringtyas, Dewi Hanggraeni
Beberapa  kasus  sebelumnya  menjadi  cerminan  masih  tingginya  tingkat  risiko yang dihadapi  oleh Bank Mandiri  sendiri dari aspek penggunaan Teknologi  Informasi. Sehingga,  masih  perlu  perbaikan  dari  sisi  kebijakan  manajemen  risiko  untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sanget pesat. Terakhir dari segi regulator  dan  pengawasan  yaitu  OJK,  dapat  menggunakan  kasus  sebagai  bagian  dari evaluasi  fundamental  peraturan  yang  dapat  mengakomodir  aspek  teknologi  informasi secara ketat agar perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan dengan efektif dan memberi manfaat besar bagi perusahaan.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  berikut  perbandingan  kerangka pedoman  pada  Basel  III,  POJK,  SEOJK  terhadap  implementasi  di  Bank  Mandiri dituangkan dalam tabel 3 di bawah ini:

## Tabel 3

## Evaluasi Implementasi Bank Mandiri sesuai Pedoman Basel III, POJK, dan
SEOJK No Komponen Basel III OJK KMNR Bank Mandiri 1 Pemodalan a. Common Equity Tier (CET) 1, Additional Tier (AT) 1, Tier 2 b. Capital Conservation Buffer (CCB) c. Countercyclical Buffer (CCyB) POJK  No.  11 tahun 2016 Sudah  diterapkan dan memenuhi Pemodalan Capital  Loss  Absorption  at  the Point of Non-Viability (PONV) SEOJK  No.  20 tahun 2016 Sudah diterapkan Net Stable Funding Ratio (NSFR) POJK  No.  50 tahun 2017 Sudah  diterapkan dan memenuhi 2 Likuiditas LCR (Liquidity Coverage Ratio)  POJK  No.  42 tahun 2015 Sudah  diterapkan dan memenuhi 3 Pengawasan  Monitoring  Tools  for  Intraday Liquidity Management POJK No. 4 tahun 2016  dan  SEOJK No. 14 tahun 2017 Sudah  diterapkan dan memenuhi Pengawasan  Interest  Rate  Risk  Exposure  in Banking Book (IRRBB) SEOJK  No.  12 Tahun 2018 Sudah  diterapkan dan masuk kategori Low Risk

## Kesimpulan
Penerapan  regulasi  dan  kerangka risk  governance seperti  dari  OJK  dan  BCBS (Basel  II,  Basel  III)  serta  pengawasan  yang  ketat  dari  regulator  merupakan  upaya penguatan manajemen risiko di perbankan untuk memastikan industri keuangan sehat dan mampu mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Dari sisi pemodalan, Bank Mandiri telah memiliki instrumen modal berkualitas tinggi yang  lebih  dari  cukup  untuk  menyerap  risiko  yang  disebabkan  kondisi  krisis  ataupun lonjakan pertumbuhan kredit. Selain itu, Bank Mandiri juga mampu menjaga risiko suku bunga dari potensi pergerakan suku bunga saat ini maupun di saat mendatang berdasarkan IRRBB  Bank  Mandiri  dan  konsolidasi  dengan  anak  perusahaannya.  (2)  Dari  sisi kecukupan  likuiditas  rasionya,  Bank  Mandiri  sebagai  representasi  bank  milik  negara ternyata tidak  cukup besar bila dibandingkan perusahaan lainnya  yang ada di  KBMI  4 dan hanya berada di posisi 4. Meskipun secara regulasi sudah mencukupi, namun rasio- rasio  tersebut  menunjukan  bahwa  rasio  likuditas  Bank  Mandiri  masih  berada  di  posisi paling bawah. Artinya kemampuan Bank Mandiri memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya masih berada di bawah kemampuan bank lainnya di KBMI 4. Selain itu juga rasio likuiditas yang tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. Dalam  hal  ini,  bank  dengan  rasio  likuiditas  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan pesaingnya dapat lebih kompetitif karena dapat memperoleh sumber pendanaan dengan bunga yang lebih rendah, mengurangi risiko gagal bayar, dan meningkatkan kemampuan untuk  memanfaatkan peluang bisnis  yang ada. (3)  Dari sisi  pengawasan,  kondisi  Bank Mandiri secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif  yang  signifikan  dari  perubahan  kondisi  bisnis  dan  faktor  eksternal  lainnya.  (4) Pemodalan, likuiditas dan pengawasan merupakan tiga (3) aspek  yang saling berkaitan serta memegang peran yang sangat penting dalam manajemen risiko di Bank. Sehingga secara keseluruhan dalam konteks governance of risk management , ketiga aspek ini saling mempengaruhi  untuk  memastikan  proses  manajemen  risiko  berjalan  efektif  dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada demi keberlanjutan bisnis Bank Mandiri maupun lembaga keuangan lain secara umum.
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto, Paras Dita, Lintang Putri Enggaringtyas, Dewi Hanggraeni

## BIBLIOGRAFI
Bank for International Settlements. (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Basel Committee on Banking Supervision.
Bank Mandiri. (2022). Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Mandiri. (2022). Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Mandiri. (2022). Laporan Tahunan 2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Mandiri. (2023, Mei 7). Governance Process.
Bank Mandiri. (2023, Mei 7). Governance Outcome.
Bogle, J. C. (2008). Black Monday and Black Swans. Financial Analysts Journal, 64(2), 30–40.
Baker, S. R., N. Bloom, S. J. Davis, K. J. Kost, M. C. Sammon, and T. Viratyosin. 2020. The  Unprecedented  Stock  Market  Impact  of  COVID-19.  Working  Paper  26945. National Bureau of Economic Research.
Crouhy, Michel., Dan Galai, Robert Mark. (2014). The Essentials of Risk Management (2nd edition). McGraw-Hill Education.
Greuning, Hennie van, Sonja Brajovic  Bratanovic (2009). Analyzing  Banking Risk:  A Framework  for  Assessing  Corporate  Governance  and  Risk  Management  (3rd edition). Washington DC: The World Bank.
Hanggraeni,  Dewi.  (2015).  Manajemen  Risiko  Perusahaan  dan  Good  Corporate Governance:  Pengujian  Pentingnya  Penerapan  Enterprise  Risk  Management terhadap Peningkatan Praktik GCG dan Kinerja Perusahaan, UI Press.
Hayati,  M.  Abbas,  Haslindar  Ibrahim,  Sulaiman  Tareq  Al-Abduljader.  (2022).  Risk Governance and Bank Performance: The Moderating Role of Competitive Intensity on  Kuwait  Banks.  Global.  Business  and  Management  Research:  An  International Journal Vol. 14, No. 3s (2022)
Maria, S., Yudaruddin, R., & Azizil Yudaruddin, Y. (2022). The impact of COVID-19 on Bank Stability: Do bank size and ownership matter? Banks and Bank Systems.
Mentari,  N.M.,  &  Putri,  U.T.  (2020).  Risk  Mitigation  of  Disease  Pandemic  in  the Indonesian Banking Industry: In Response to COVID-19. Lentera Hukum.
Morgan, Donald, P. (2002). Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry. American Economic Review, 92 (4): 874-888.
Najamuddin,  Y.,  Laraswati,  L.,  Arifin,  J.,  Meidawati,  N.,  &  Kholid,  M.  N.  (2022). Corporate  governance  mechanism  and  profitability:  A  special  assessment  on  the board of commissioners  and audit committee. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 11(4), 239–245.
Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2015 tentang  Kewajiban  Pemenuhan  Rasio  Kecukupan  Likuiditas  (Liquidity  Coverage Ratio) Bagi Bank Umum. Jakarta: OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta: OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Jakarta: OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Jakarta: OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Jakarta: OJK.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2016).  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau Write Down Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap. Jakarta: OJK.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2017).  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta: OJK.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2018).  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 12/SEOJK.03/2018  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  dan  Pengukuran  Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book) bagi Bank Umum. Jakarta: OJK.
Permatasari,  I. (2020). Does corporate governance affect bank risk  management? Case study of Indonesian banks. International Trade, Politics and Development, 4(2), 127– 139.
Copyright holder:
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto, Paras Dita, Lintang Putri Enggaringtyas, Dewi Hanggraeni
Mahardika Dwi Jayanti, Rachim Chan, Teddy Maulana Putra, Muhammad Fikry Alfisyahrin, Kresna Nurdianto, Paras Dita, Lintang Putri Enggaringtyas, Dewi Hanggraeni (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: