RANTAI PENJELAS KONFLIK-KONFLIK AGRARIA YANG KRONIS, SISTEMIK, DAN MELUAS DI INDONESIA
Noer Fauzi Rachman *
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The article offers an framework to identify causes, effects, perpetuating conditions, and structural roots of agrarian conflicts. Systemic agrarian conflicts were defined as everlasting contradictory claims on who had the rights over access to lands, natural resources, and territories between rural community and concession holders in the business of plantation, forestry, mining, infrastructure, etc. The conflicting claims are perpetuated by significant efforts to delegitimize the existence of others’ claims. Being different from various mainstream analysis promoting global market as opportunity, I prefer to use what Ellen M. Wood notion of “market-as-imperative”. Using the illustration of the expansion of oil palm plantation in Indonesia, the article shows the consequence of global capitalist markets to the emergence of the agrarian conflicts.
Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords: agrarian conflicts, market, agrarian capitalism.
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Artikel ini menawarkan sebuah kerangka penjelas untuk memahami sebab, akibat, kondisi yang melestarikan, dan akar- akar masalah dari  konflik agraria struktural. Konflik agraria struktural didefinisikan sebagai pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses terhadap tanah, sumberdaya alam, dan wilayah antara satu kelompok rakyat pedesaan dengan badan penguasa dan/atau pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya. Pertentangan klaim tersebut disertai pula dengan upaya dan tindakan menghilangkan eksistensi, legitimasi, atau daya berlaku dari klaim pihak lain. Berbeda dengan banyak analisis yang mengutamakan pasar-sebagai-kesempatan, penulis mendayagunakan pemikiran Ellen M. Wood mengenai pasar-sebagai-keharusan. Dengan menggunakan ilustrasi pada konflik-konflik agraria berkenaan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, artikel ini menempatkan konflik agraria sebagai konsekuensi dari perkembangan pasar kapitalis.
Kata K Kata K Kata K Kata K Kata Kunci unci unci unci unci: Konflik agraria, pasar, kapitalisme agraria.

## A. Pengantar
Konflik agraria struktural yang dimaksud dalam artikel ini merujuk pada pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses pada tanah, sumber daya alam
(SDA), dan wilayah antara suatu kelompok rakyat pedesaan dengan badan penguasa/penge- lola tanah 2 yang bergerak dalam bidang pro- duksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya; dan pi-
Hukum memenjarakan laki-laki  dan perempuan, tersangka yang mencuri seekor angsa dari tanah kepunyaan bersama.
Namun tersangka yang lebih besar lolos begitu saja, yakni mereka yang mencuri tanah milik bersama dari angsa itu … Dan para angsa terus hidup dalam kekurangan tanah bersama Sampai mereka masuk dan mencurinya kembali. 1
* Noer Fauzi Rachman, PhD adalah Direktur Sajogyo Institute, Bogor; Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); dan pengajar mata kuliah “Politik dan Gerakan Agraria” pada Departemen Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB).
1 “The law locks up the man or woman; Who steals the goose from off the common; But leaves the greater villain loose; Who steals the common from off the goose;
hak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain. Konflik agraria yang dimaksud dimulai oleh surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Min- eral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati,  yang memberi ijin/hak/ lisensi pada badan usaha tertentu, dengan me- masukkan tanah, SDA, dan wilayah kepunyaan rakyat ke dalam konsesi-konsesi agraria yang bergerak dalam bidang ekstrasi, produksi, mau- pun konservasi berbasiskan sumberdaya alam.
Konflik agraria yang dimaksud dalam artikel ini dimulai dengan pemberian ijin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang meng- ekslusi sekelompok rakyat dari tanah, SDA, dan wilayah kelolanya. Akses yang telah dipunyai sekelompok rakyat itu dibatasi, atau dihilangkan sepenuhnya. Dalam literature studi agraria ter- baru, konsep akses dan ekslusi adalah dua kon- sep yang diletakkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Akses diberi makna sebagai “kemam- puan untuk mendapat manfaat dari sesuatu, termasuk objek-objek material, orang-orang, institusi-institusi dan simbol-simbol” 3 , sedangkan eksklusi dimaknakan sebagai “cara-cara dimana orang lain dicegah untuk mendapatkan manfaat
dari sesuatu (lebih khususnya, tanah)”. 4 Proses eksklusi ini menggunakan regulasi, pasar, keku- atan, dan legitimasi, sebagaimana dijelaskan dengan panjang lebar dan secara ilustratif dalam buku Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li  dalam Power of Exclusion , Land Di- lemmas in Southeast Asia, 2001.
Naskah ini akan secara lugas mengungkap dan membahas rantai penjelas dari konflik agra- ria (sebab langsung, sebab struktural, dan kon- disi-kondisi yang melestarikannya—lihat Bagan 1 di bawah), dengan mengambil ilustrasi konflik agraria yang diakibatkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit.

## B. Kerangka Rantai Penjelas Konflik- konflik Agraria
Konflik agraria akan terus-menerus meletus di sana-sini, bila sebab-sebabnya belum dihi- langkan. Dengan tetap adanya kondisi-kondisi yang melestarikannya, konflik-konflik agraria ini menjadi kronis dan berdampak luas. Pelajaran pokok yang hendak dikemukakan tulisan ini adalah bahwa dalam menangani konflik-konflik agraria struktural, yang kronis, sistemik dan berdampak luas, kita tidak bisa mengandalkan cara-cara tambal-sulam dengan sekedar menga- tasi secara cepat dan darurat, terutama sehu- bungan dengan eskalasi dan ekses yang tampak dari konflik-konflik itu. Artikel ini mengan- jurkan bahwa untuk memahami konflik-konflik agraria seperti ini secara memadai, kita memer- lukan pendekatan yang memadai pula, yang mendasarkan diri pada rerantai sebab-akibat dan kondisi-kondisi yang melestarikannya.
… And geese will still a common lack; Till they go and steal it back”, demikian bait-bait protes atas enclosure (perampasan tanah) yang merupakan gejala umum di Inggris mulai abad 17. Dalam literature terbaru, kalimat-kalimat ini dikutip kembali untuk menunjukkan relevansi konsep analitik “enclosure’. Lihat misalnya Ollman (2008: 8), Kloppenburg (2010: 367).
2 Dalam pengertian badan penguasa/pengelola tanah ini mencakup baik perusahaan-perusahaan milik Negara, maupun milik pribadi/swasta, domestik maupun asing; dan juga badan-badan pemerintah pengelola tanah luas, seperti taman-taman nasional yang berada langsung dibawah Kementerian Kehutanan.
3 Jesse Ribot dan Nancy Lee Peluso, 2003, “A Theory of Access”. Rural Sociology, 68 (2), hlm. 153.
4 Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li, 2011, Pow- ers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia . Singapore and Manoa: NUS Press, hlm. 7.
Sebab-sebab
• Pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat pub- lik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM,
Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang me- masukkan tanah/wilayah kelola/SDA ke- punyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi.
• Penggunaan kekerasan, manipulasi, dan pe- nipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusa- haan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi.
• Ekslusi sekelompok rakyat pedesaan dari ta- nah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut.
• Perlawanan langsung dari kelompok rakyat sehubungan ekslusi tersebut.

## Akibat-akibat
• Ekslusi rakyat, perempuan dan laki-laki, atas tanah, wilayah, dan SDA yang diperebutkan
secara langsung berakibat hilangnya (seba- gian) wilayah hidup, mata pencaharian, dan kepemilikan atas harta benda.
• Menyempitnya ruang hidup rakyat, yang diiringi menurunnya kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, uta- manya pangan.
• Last but not least , transformasi dari petani menjadi buruh upahan.

## Akibat-akibat Lanjutan
• Konflik yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial ekologi yang kronis, termasuk mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan ta- nah pertanian baru atau pergi ke kota menjadi golongan miskin perkotaan.
• Dalam krisis sosial ekologis ini secara khusus perhatian perlu diberikan pada berbagai ben- tuk ketidakadilan gender, dimana perempuan dari kelompok marginal menghadapi dan menanggung beban yang jauh lebih besar.
• Merosotnya kepercayaan masyarakat setem-
Bagan 1. Kerangka penjelas sebab-akibat konflik agraria struktural, kondisi-kondisi yang melestarikan,
dan akar masalahnya
pat terhadap pemerintah yang pada gilirannya dapat menggerus rasa ke-Indonesia-an para korban.
• Meluasnya artikulasi konflik agraria ke ben- tuk-bentuk konflik lain seperti: konflik etnis, konflik agama, konflik antar kampung/desa, dan konflik antar “penduduk asli” dan pen- datang.

## Kondisi-kondisi yang Melestarikan
• Tidak adanya koreksi atas putusan-putusan pejabat publik yang memasukkan tanah/ wilayah kelola/SDA rakyat ke dalam konsesi badan usaha atau badan pemerintah raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konser- vasi, dan di sisi lain, berlangsungnya terus- menerus proses pemberian ijin/hak pada badan-badan raksasa tersebut.
• Lembaga-lembaga pemerintah tidak pernah membuka informasi kepada publik, apalagi dikontrol oleh publik, perihal penerbit hak/ ijin/lisensi yang berada pada kewenangannya.
• Ketiadaan kelembagaan yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor dalam lembaga pemerintah, yang memadai dalam menanga- ni konflik agraria yang telah, sedang, dan akan terjadi.
• Badan-badan usaha atau badan-badan peme- rintah bersikap defensif apabila rakyat meng- artikulasikan protes sebab hilang atau berku- rangnya akses rakyat atas tanah, sumber daya alam, dan wilayahnya, sebagai akibat dari hak/ ijin/lisensi yang mereka dapatkan itu. Lebih lanjut, protes rakyat disikapi dengan keke- rasan, kriminalisasi, dan intimidasi.
• Sempitnya ruang lingkup dan terhambatnya pelaksanaan program yang disebut “Reforma Agraria” dalam membereskan ketimpangan penguasaan tanah dan SDA. Lebih dari itu, kita menyaksikan berbagai skandal dalam implementasi redistribusi tanah, misalnya pemberian tanah bukan pada mereka yang
memperjuangkan, pengurangan jumlah tanah yang seharusnya diredistribusi, peni- puan dan manipulasi nama-nama penerima maupun objek redistribusi, dan tanah-tanah yang diredistribusi dikuasai oleh tuan-tuan tanah (rekonsentrasi).

## Akar Masalah
• Tidak adanya kebijakan untuk menyediakan kepastian penguasaan ( tenurial security ) bagi akses atas tanah-tanah/SDA/wilayah kelola masyarakat, termasuk pada akses yang berada dalam kawasan huatn negara.
• Dominasi dan ekspansi badan-badan usaha raksasa dalam industri ekstraktif, produksi perkebunan dan kehutanan, serta konservasi.
• Instrumentasi badan-badan pemerintahan sebagai “lembaga pengadaaan tanah” melalui rejim-rejim pemberian hak/ijin/lisensi atas tanah dan sumber daya alam.
• UUPA 1960 yang pada mulanya ditempatkan sebagai UU Payung, pada prakteknya disem- pitkan hanya mengurus wilayah non-hutan (sekitar 30% wilayah RI), dan prinsip-prinsip- nya diabaikan. Peraturan perundang-un- dangan mengenai pertanahan/kehutanan/ PSDA lainnya tumpang tindih dan berten- tangan antara satu dengan yang lain.
• Hukum-hukum adat yang berlaku di ka- langan rakyat diabaikan atau ditiadakan keberlakuannya oleh perundang-undangan agraria, kehutanan dan pertambangan.
• Sektoralisme kelembagaan, sistem, mekanis- me, dan administrasi yang mengatur perta- nahan/kehutanan/SDA lainnya yang semakin menjadi-jadi.
• Last but not least, Semakin menajamnya ke- timpangan penguasaan, pemilikan, penggu- naan, dan peruntukan tanah/hutan/SDA lainnya.
Noer Fauzi Rachman: Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria .....: 1-14

## C. Ilustrasi Konflik-konflik Agraria
sebagai Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit
Produksi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia terus tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Indo- nesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Pemantauan dari Indonesian Commercial News Letter (Juli 2011) produksi CPO meningkat men- jadi 21,0 juta pada 2010 dari tahun sebelumnya 19,4 juta ton. Pada 2011 produksi diperkirakan akan naik 4,7% menjadi sekitar 22,0 juta ton. Sementara itu, total ekspor juga meningkat, yak- ni pada 2010 sekitar 15,65 juta ton, dan diper- kirakan akan melonjak menjadi 18,0 juta ton pada 2011. Dari total produksi tersebut diperki- rakan hanya sekitar 25% atau sekitar 5,45 juta ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik. Pro- duksi CPO sebanyak itu ditopang oleh total luas konsesi perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu menjadi 7,9 juta hektar pada 2011 dari 7,5 juta hektar pada 2010.
Data Dirjenbun menunjukkan bahwa luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 8,1 juta (Dirjenbun 2012 sebagaimana dikutip oleh Sawit Watch 2012). Luas perkebunan ini, lebih kecil dari yang sesungguhnya sebagaimana diperkirakan oleh Sawit Watch (2012), telah men- capai 11,5 juta hektar. Perkebunan-perkebunan kelapa sawit sering lebih luas dari konsesi legal- nya. Dari luasan ini berapa persen partisipasi petani-petani yang bertanam kelapa sawit di tanahnya sendiri. Menurut Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian, luasan kebun sawit milik petani di atas 40 % (sebagaimana dikutip oleh Sawit Watch 2012). Sementara menurut Sawit Watch sendiri (2012), jumlahnya adalah kurang dari 30 %. Dengan percepatan luasan 400.000 ha per tahun, luasan kebun sawit Indonesia yang digenjot pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan petani-petani sawit, luasan kebun sawit di Indonesia dicanangkan mencapai 20 juta
hektar pada tahun 2025.
Menarik sekali memperhatikan data dari Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat Natawidjaja (2012), sebagaimana dimuat dalam Kompas 26 Januari 2011, “Lahan Sawit Rawan Konflik”. Dalam rapat koordinasi perkebunan berkelanjutan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 25 Januari 2012, ia menyampaikan data bahwa sekitar 59 % dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di seluruh daerah Indonesia terlibat konflik dengan masyarakat terkait lahan. Tim dari Ditjen Perkebunan sudah mengidentif ikasi konflik itu di 22 provinsi dan 143 kabupaten. Totalnya ada sekitar 591 konflik: Kalimantan Tengah menem- pati urutan pertama dengan 250 kasus konflik, disusul Sumatera Utara 101 kasus, Kalimantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 kasus, dan Kalimantan Selatan 34 kasus.
Dalam banyak konflik-konflik agraria kita juga menyaksikan instrumentasi hukum, peng- gunaan kekerasan, kriminalisasi (tokoh) pendu- duk, manipulasi, penipuan, dan pemaksaaan persetujuan, yang dilakukan secara sistematik dan meluas. Kesemua ini sering menyertai upaya penghilangan klaim rakyat atau pengalihan penguasaan atas tanah, SDA dan wilayah kelola rakyat setempat ke konsesi yang dipunyai oleh badan-badan usaha raksasa termaksud. Hal ini sekaligus merupakan ekslusi atau pembatasan akses rakyat terhadap tanah, SDA, maupun wila- yah kelolanya. Sebaliknya, terjadi perlawanan langsung dari rakyat maupun yang difasilitasi oleh organisasi-organisasi gerakan sosial, lem- baga swadaya masyarakat (LSM), maupun elite politik, dilakukan untuk menentang eksklusi, atau pembatasan paksa akses rakyat tersebut.
Sudah diakui bahwa masalah pengadaan ta- nah untuk perkebunan sawit di Indonesia cende- rung berujung pada konflik agraria. Perten-
tangan klaim hak atas tanah terjadi antara pengusaha yang telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah dengan masya- rakat petani yang telah hidup bertahun-tahun di sebuah wilayah dengan sistem tenurialnya sendiri. 5

## D. Sebab-sebab Struktural Konflik Agraria
Konf lik agraria belum banyak diungkap sebab-sebab strukturalnya, yakni yang berhu- bungan dengan bagaimana ekonomi pasar kapitalistik bekerja. Harus dipahami bahwa ekonomi pasar kapitalistik bekerja sama sekali berbeda dengan ekonomi pasar sederhana dima- na terjadi tukar-menukar barang melalui tin- dakan belanja dan membeli yang diperantarai oleh uang. Dalam ekonomi pasar kapitalis, “bukanlah ekonomi yang melekat ke dalam hu- bungan-hubungan sosial, melainkan hubungan- hubungan sosial lah yang melekat ke dalam sis- tem ekonomi kapitalis itu”. 6 Pasar kapitalis memi- liki kekuatannya sendiri yang dipercayai bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi, sebagaimana ditunjukkan oleh Polanyi, badan-badan negara lah yang sesungguhnya membuat pasar kapitalis demikian itu bisa bekerja.
Ekonomi pasar kapitalis terus bergerak. Kalau tidak bergerak dia mati. Gerakan pasar dapat dibedakan sebagai penyedia kesempatan dan juga dapat sebagai kekuatan pemaksa. Ellen Wood (1994) mengistilahkannya sebagai mar- ket-as-opportunity (pasar-sebagai-kesempatan),
dan market-as-imperative (pasar-sebagai-keha- rusan). Pasar sebagai kesempatan bekerja melalui proses sirkulasi barang dagangan. Kebutuhan manusia pada gilirannya dibentuk agar dapat mengkonsumsi apa-apa yang diproduksi. Seba- gai suatu sistem produksi yang khusus, ia men- dominasi cara pertukaran komoditas melalui pasar. Lebih dari itu, perusahaan kapitalisme sanggup membentuk bagaimana cara sektor ekonomi dikelola oleh badan-badan pemerin- tahan hingga ke pemikiran cara bagaimana cara ekonomi pasar itu diagung-agungkan. 7
Negara Indonesia secara terus-menerus di- bentuk menjadi negara neoliberal dalam rangka melancarkan bekerjanya ekonomi pasar kapitalis di zaman globalisasi sekarang ini. Hal ini perlu dipahami dengan kerangka pasar-sebagai-keha- rusan. Pasar-sebagai-keharusan dapat dipahami mulai dari karakter sistem produksi kapitalis sebagai yang paling mampu dalam mengakumu- lasikan keuntungan melalui kemajuan dan sof istikasi teknologi, serta peningkatan produk- tivitas tenaga kerja per-unit kerja, dan ef isiensi hubungan sosial dan pembagian kerja produksi dan sirkulasi barang dagangan. Kesemuanya mengakibatkan penggantian pabrik-pabrik yang telah usang, sektor-sektor ekonomi yang tidak kompetitif, hingga ketrampilan para pekerja yang tidak lagi dapat dipakai.
Sebagai sistem produksi yang khusus, kapi- talisme ini memberi tempat hidup dan insentif bagi semua yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan mati hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selan- jutnya, di atas apa-apa yang telah dihancur-lebur- kan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang
5 M. Colchester, N. Jiwan, M.T. Sirait, A.Y. Firdaus, A. Surambo, & H. Pane, 2006, Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples (published by Forest People Programme (FPP), Sawit Watch, HUMA, World Agroforestry Centre (ICRAF) – SEA.
6 Karl Polanyi, 1967 (1944). The Great Transforma- tion: The Political and Economic Origins of Our Time. Bos- ton: Beacon Press, 1967/(1944), hlm. 57.
7 Perihal asal-mula dari keharusan-pasar (market-im- peratives), dan cara bagaimana keharusan-keharusan ini membentuk kebijakan-kebijakan ekonomi utama saat ini silakan lihat karya-karya Wood (1994, 1995:284–93; 1999a; 1999b; 2001,:283–6; 2002a:193–8; 2002b; and 2009)
Noer Fauzi Rachman: Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria .....: 1-14
dapat lebih menjamin keberlangsungan akumu- lasi keuntungan. Schumpeter (1944/1976:81-86) menyebut hal ini sebagai the process of creative destruction (proses penghancuran yang kreatif). Sejarah penguasaan agraria di Indonesia ham- pir mirip dengan sejarah yang terjadi di negara- negara pasca-kolonial di Asia, Amerika Latin hingga Afrika. Pemberlakuan hukum agraria yang baru, termasuk di dalamnya hukum yang mengatur usaha-usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, merupakan suatu cara agar perusahaan-perusahaan kapitalis dari negara- negara penjajah di Eropa maupun Amerika dapat memperoleh akses eksklusif atas tanah dan kekayaan alam, yang kemudian mereka def ini- sikan sebagai modal perusahaan-perusahaan itu.
Di Indonesia pasca-kolonial, kran liberalisasi sumberdaya alam tersebut sangat jelas ketika Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto mulai berkuasa, tahun 1967. Liberalisasi ini telah me- rampas kedaulatan rakyat atas tanah untuk kedua kalinya setelah pemerintah kolonial mela- kukan cara serupa semasa penjajahan sebelum- nya. Badan-badan pemerintahan dan perusaha- an-perusahaan mulai mengkapling-kapling tanah-air Indonesia untuk konsesi perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan mengelu- arkan penduduk yang hidup di dalam konsesi itu. Hubungan dan cara penduduk menikmati hasil dari tanah dan alam telah diputus melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pemagaran wilayah secara f isik, hingga peng- gunaan simbol-simbol baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipangku oleh mereka. Bila saja sekelompok rakyat melakukan protes dan perlawanan untuk menguasai dan menikmati kembali tanah dan wilayah yang telah diambil alih pemerintah dan perusahaan-peru- sahaan itu, mereka akan merasakan akibat yang sangat nyata: kriminalisasi, sanksi oleh birokrasi hukum, atau tindakan kekerasan lainnya yang seringkali dibenarkan secara hukum.
Pengkaplingan dan pemutusan hubungan itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam ter- tentu, lalu tanah dan kekayaan alam itu masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapi- talistik. 8 Jadi, perubahan dari alam menjadi “sum- ber daya alam” ini berakibat sangat pahit bagi rakyat petani yang harus tersingkir dari tanah asalnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan. Ini adalah proses paksa menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja terikat pada tanah dan alam. Orang- orang ini mengandalkan hanya pada tenaga yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi para pe- kerja bebas. Sebagian mereka pergi dari tanah mereka di desa-desa ke kota-kota untuk menda- patkan pekerjaan. Kantung-kantung kemiskinan di kota-kota dilahirkan oleh proses demikian ini. 9 David Harvey (2003, 2005) mengemukakan istilah accumulation by dispossession (akumulasi
8 Karl Marx dalam Das Capital (1867) mengembangkan teori “ the so-called primitive accumulation” , yang mendu- dukkan proses perampasan tanah ini sebagai satu sisi dari mata uang, dan kemudian memasangkannya dengan sisi lainnya, yaitu penciptaan tenaga kerja bebas. Marx menger- jakan kembali temuan Adam Smith  (pemikir ekonomi terkenal yang menteorikan mengenai “tangan-tangan tak terlihat” [ in- visible hands ] yang bekerja dalam mengatur bagaimana pasar bekerja), bahwa “akumulasi kekayaan alam harus terjadi dulu sebelum pembagian kerja”, sebagaimana tertulis dalam karya terkenalnya The Weath of Nations (1776, I.3: 277). Michael Perelman memecahkan misteri penggunaan kata “primitive” dalam  “primitive accumulation”. Seperti yang secara tegas tercantum dalam tulisan Marx, kata primitive berasal dari istilah previous accumulation- Adam Smith.  Marx yang menulis dalam bahasa Jerman menerjemahkan kata “ previ- ous” dari karya Adam Smith menjadi “ ursprunglich ”, dimana penerjemah bahasa Inggris Das Kapital karya Marx kemudian menerjemahkannya menjadi kata “ primitive ” (Perelman 2000:25). Uraian menarik mengenai konsep “original accu- mulation” dari Adam Smith dan “primitive accumulation” dari Karl Marx, dan relevansinya untuk memahami perkembangan kapitalisme dewasa ini, dapat ditemukan dalam Perelman (2000) dan De Angelis (1999, 2007).
9 Mike Davis, 2006, Planet of Slums. New York: Verso.
8 Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013
dengan cara perampasan) yang dibedakan dengan accumulation by exploitation , yakni aku- mulasi modal secara meluas melalui eksploitasi tenaga kerja dalam proses produksi dan sirkulasi barang dagangan. Dalam proses akumulasi dengan cara perampasan, dia menekankan pen- tingnya “produksi ruang, organisasi pembagian kerja yang secara keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumberdaya baru yang jauh lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi modal, dan penetrasi terhadap forma- si sosial yang ada oleh hubungan-hubungan so- sial kapitalis dan tatanan kelembagaannya (con- tohnya aturan kontrak dan kepemilikan pribadi) membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja”. 10 Reorganisasi dan rekon- struksi geograf is untuk pembukaan ruang- ruang baru bagi sistem produksi kapitalis ini di- mulai dengan menghancur-lebur hubungan kepemilikan rakyat pedesaan dengan tanah, kekayaan alam, dan wilayahnya, dan segala hal- ihwal kebudayaannya yang hidup, melekat seca- ra sosial pada tempat-tempat itu.
Reorganisasi dan rekonstruksi geograf is ini- lah yang sedang kita alami dengan pemberian konsesi-konsesi tanah dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas-komoditas glo- bal seperti yang dirancang secara terpusat dengan Masterplan Percepatan dan Pengem- bangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Dalam MP3EI itu, tiap koridor ekonomi diran- cang untuk menghasilkan andalan-andalan komoditas global tertentu (lihat table 1 di bawah).
Tabel 1. Pembagian Koridor Ekonomi menurut MP3EI
Pasar kapitalis membuat segala hal dikomo- dif ikasi menjadi barang dagangan. Namun, khusus untuk tanah (atau lebih luas alam), pasar kapitalis tidak akan pernah berhasil mengko- modif ikasi sepenuhnya. Karl Polanyi percaya bahwa tanah (atau lebih luasnya: alam) sesung- guhnya bukanlah komoditi atau barang da- gangan, dan tidak dapat sepenuhnya diperlaku- kan sebagai komoditi (barang dagangan). Tanah melekat sepenuhnya dengan relasi-relasi sosial. Jadi mereka yang memperlakukan tanah (alam) sepenuhnya sebagai komoditi, sesungguhnya bertentangan dengan hakekat tanah (alam) itu sendiri. Tanah (alam) dapat dibayangkan sebagai komoditi. Polanyi mengistilahkannya: f ictitious commodity (barang dagangan yang dibayang- kan). Menurut Polanyi memperlakukan tanah (alam) sebagai barang dagangan dengan memi- sahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan meng- hasilkan guncangan-guncangan yang menghan- curkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masya- rakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tan- dingan untuk melindungi masyarakat dari keru- sakan yang lebih parah.
10 David Harvey, 2003, The New Imperialism . Ox- ford: Oxford University Press, hlm. 116.
Koridor Ekonomi
Produksi Komoditas Global yang Diandalkan Sumatera, Banten Utara Sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional dengan fokus sektor pada minyak kelapa sawit/CPO, Karet, dan Batubara Jawa Pendorong industri dan jasa nasional dengan fokus sektor pada produk makanan, tekstil dan industri alat angkut Kalimantan Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional dengan fokus sektor pada migas, minyak kelapa sawit, dan batubara Sulawesi, Maluku Utara Pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional dengan fokus sektor pada tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan pertambangan nikel Bali, Nusa Tenggara Pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dengan fokus sektor pada pariwisata serta pertanian dan peternakan Papua, Maluku Pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera dengan fokus sektor pada pertambangan serta pertanian dan perkebunan
Tanah (dan juga tenaga kerja) merupakan syarat hidup dari masyarakat. Memasukkan ta- nah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat, dan dengan demikian menyerahkan begitu saja sepengaturan kehidupan masyarakat pada meka- nisme pasar. Hal ini dengan sendirinya, akan menimbulkan gejolak perlawanan, demikian Polanyi menyebutkan. Polanyi pun menulis bah- wa kelembagaan pasar demikian “tak dapat hidup lama tanpa melenyapkan hakekat alamiah dan kemanusiaan dari masyarakat; Ia akan secara f isik merusak manusia dan mengubah ling- kungannya menjadi demikian tak terkendalikan. Tak terelakkan lagi, masyarakat melakukan upaya perlindungan diri”. 11
Dalam bagian lain bukunya, Polanyi menulis “selama berabad dinamika masyarakat modern diatur oleh suatu gerakan ganda ( double move- ment ): pasar yang terus ekspansi meluaskan diri, tapi gerakan (pasar) ini bertemu dengan suatu gerakan tandingan ( counter-movement ) meng- hadang ekspansi ini agar jalan ke arah yang ber-
beda. Apa yang diutamakan oleh gerakan tan- dingan ini adalah untuk melindungi masyarakat, yang pada akhirnya (gerakan tandingan itu) tak cocok dengan prinsip pengaturan diri-sendiri dari pasar, dan dengan demikian tidak cocok pula dengan sistem pasar itu sendiri”. 12 Protes- protes itu adalah perlawanan balik yang sesaat atau bisa juga berkepanjangan dari sekelompok rakyat untuk bertahan, melindungi diri dan bah- kan melawan proses komodif ikasi yang dilan- carkan oleh pasar kapitalis itu. 13

## E. Kesimpulan
Merujuk pada puisi yang dikutip di awal tulisan ini, di kalangan kaum terdidik, termasuk para ahli hukum, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan bumi lainnya,  kita dihadapkan oleh dua macam pemikiran yang bertentangan satu sama lain, yakni mereka yang mempelajari “orang-orang yang mencuri seekor angsa dari tanah milik bersama”, dan mereka yang mempe- lajari mereka “yang mencuri tanah milik bersama
11 Karl Polanyi, 1944, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time . Boston: Bea- con Press, hlm. 3.
12 Ibid, hlm. 130.
13 Noer Fauzi, 1999, Petani dan Penguasa . Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
dari angsa itu” 14 . Tulisan ini mengajak kita mengerti mereka yang “mencuri angsa” dari “tanah milik bersama” itu, dengan berusaha mengemukakan cara kerja mereka “yang men- curi tanah milik bersama dari angsa itu”.
Kita sudah saksikan bahwa jika konf lik- konflik agraria struktural, seperti yang terjadi sehubungan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit, dipahami hanya sebatas problem kriminalitas rakyat, maka pendekatan polisionil yang diterapkan sebagai konsekuensi dari pema- haman itu berakibat pada semakin rumitnya konflik-konflik agraria tersebut. Penulis mengan- jurkan mendudukkan konflik-konflik agraria yang berhubungan dengan perluasan perke- bunan sawit di Indonesia dalam perspektif yang lebih luas. Akibat lanjutan dari konflik agraria ini adalah meluasnya konflik itu sendiri, dari sekedar konflik klaim atas tanah, sumberdaya alam dan wilayah menjadi konflik-konflik lain. Konflik agraria yang berkepanjangan mencipta- kan krisis sosial-ekologi, termasuk yang mendo- rong penduduk desa bermigrasi ke wilayah- wilayah baru untuk mendapatkan tanah perta- nian baru, atau pergi dan hidup menjadi go- longan miskin kota. Hal ini menjadi sumber masalah baru di kota-kota.
Lebih jauh dari itu, artikulasi konflik agraria dapat membentuk-bentuk konflik lain seperti konflik antara para petani pemilik asal tanah dengan pekerja perkebunan, konf lik antar kelompok etnis, antar “penduduk asli” dan pen- datang, bahkan hingga konflik antar kampung/ desa. Ketika konflik-konflik itu berlangsung dalam intensitas yang tinggi, rakyat mencari akses ke organisasi gerakan sosial, LSM, DPRD, Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Kehu-
tanan, hingga DPR Pusat, Komnas HAM, dll. Dalam sejumlah kasus klaim dan keperluan rakyat korban bisa diurus sesuai dengan kewe- nangan dan kapasitas masing-masing lembaga. Namun, tidak demikian halnya untuk kasus- kasus dengan karakteristik konf liknya yang bersifat struktural, dan sudah kronis, serta aki- bat-akibatnya telah meluas.
Konflik agraria struktural macam ini diles- tarikan oleh tidak adanya koreksi/ralat atas pu- tusan-putusan pejabat publik (Menteri Kehu- tanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Men- teri ESDM, Bupati dan Gubernur) yang mema- sukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat ke dalam konsesi badan usaha raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kita tahu bahwa berdasarkan kewenangannya, pejabat publik itu dimotivasi oleh keperluan perolehan rente maupun untuk pertumbuhan ekonomi, mereka melanjutkan dan terus-mene- rus memproses pemberian ijin/hak pada badan- badan usaha/proyek raksasa tersebut. Kita tahu pula bahwa bila suatu koreksi demikian dilaku- kan, pejabat-pejabat publik dapat dituntut balik oleh perusahaan-perusahaan yang konsesinya dikurangi atau apalagi dibatalkan. Resiko keru- gian yang bakal diderita bila kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentu dihindari oleh pejabat publik yang bersangkutan.
Dalam situasi konflik agraria yang berkepan- jangan, rakyat korban bertanya mengenai posisi dan peran pemerintah. Rakyat bisa sampai pada perasaan tidak adanya pemerintah yang melin- dungi dan mengayomi. Pada tingkat awal mereka akan memprotes pemerintah. Ketika krimina- lisasi diberlakukan terhadap mereka, mereka merasa dimusuhi pemerintah. Kalau hal ini diteruskan, mereka merasakan pemerintah di masa Reformasi berlaku sebagai penguasa dan bertindak semaunya saja, termasuk menjadi pela- yan pasar kapitalis. Kalau hal ini diteruskan, yang akan terjadi adalah merosotnya legitimasi peme-
14 Bertell Ollman, 2008, “Why Dialectics? Why Now?”, Dialectics for the New Century . Edited by Bertell Ollman dan Tony Smith. Hampshire: Palgrave Macmillan, hlm. 8.
Noer Fauzi Rachman: Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria .....: 1-14
rintah di mata rakyatnya. Hal ini tentunya akan membuat negara kita semakin jauh dari yang dicita-citakan oleh proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana dike- mukakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Merosotnya legitimasi rakyat terhadap peme- rintah itu membuat mereka yang pada mulanya berada dalam posisi korban dalam konf lik- konf lik agraria itu sampai pada pertanyaan apakah mereka “berhak mempunyai hak”? 15
Ilustrasi terbaik dari krisis legitimasi pemerintah dan pentingnya “hak untuk memiliki hak” ini adalah apa yang diperjuangakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagai- mana terpantul dari motonya, “Kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak mengakui negara”. Menurut penulis, tuntutan AMAN agar negara mengakui eksistensi masyarakat adat beserta pemastian hak atas tanah-air masyarakat adat adalah suatu panggilan untuk pejabat dan badan-badan negara untuk memenuhi kewa- jiban konstitusional untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” demi tujuan “mewujudkan suatu ke- adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hasil amandemen atas Undang-undang Dasar 1945 menghasilkan tiga ketentuan baru berkenaan dengan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, yaitu pasal 18B ayat (2), pasal 28i ayat (3), dan ayat (2). Pengakuan eksistensi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat ini dipersyarati dengan
empat ketentuan, yakni sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Namun pengakuan konstitusional ini tidak dengan sen- dirinya (secara otomatis) mendorong penyesu- aian perundang-undangan di bawahnya. Masih banyak pekerjaan pembaruan perundang-un- dangan untuk meralat penyangkalan dan mewu- judkan pengakuan atas eksistensi masyarakat adat itu dan segenap hak-hak dasarnya. 16 Lebih jauh, agenda utama perjuangan AMAN adalah (i) mendorong ralat kebijakan-kebijakan yang menyangkal eksistensi masyarakat adat itu, dengan memastikan bahwa masyarakat adat ada- lah suatu subjek hukum yang sah, dan peme- rintah Republik Indonesia wajib mengadminis- trasikan hak-hak khusus yang melekat padanya, termasuk hak-hak atas tanah, kekayaan alam, dan wilayah kelolanya; dan (ii) mewujudkan hak memperoleh pemulihan atas kerusakan sosial- ekologis yang diderita masyarakat adat akibat kekeliruan kebijakan pemerintah yang menyang- kal eksistensinya sebagai subjek hukum, dan hak- hak dasar yang melekat padanya. 17
15 Penulis mengambil konsep “hak untuk memiliki hak” ( the rights to have rights ) dari filsuf politik Hannah Arendt (1951) The Origins of Totalitarianism (1951). Arendt lah yang membuat konsep “hak untuk memiliki hak” ini populer sebagai hak politik yang paling fundamental bagi seorang warganegara (Arendt 1951/1968: 177. Untuk pembahasan terbaru mengenai konsep ini dalam konteks perjuangan hak asasi manusia, kewajiban Negara, dan rejim pasar bebas, lihat Somerr (2008), dan Kesby (2012).
16 Lihat Simarmata, 2006, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia . Jakarta: UNDP, Myrna A. Safitri, “Legislasi Hak-hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah, dan Rekomendasi”, dalam Masa Depan Hak-hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum: Rekomendasi Kebijakan, Universiteit Leiden dan BAPPENAS, hlm. 15-35, Yance Arizona, 2010, “Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak- hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indone- sia (1999-2009)” , Kertas Kerja EPISTEMA No. 07/2010. 17 Noer Fauzi Rachman, 2012, “Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah-Airnya”. Naskah kuliah dalam rangka Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Tobelo, 20 April 2012. http://www.kongres4.aman.or.id/ 2012/05/masyarakat-adat-dan-perjuangan-tanah-airnya.asp (Terakhir diunduh pada 10 Maret 2013) dan “Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah-Airnya”. Kompas 11 Juni 2012.
Indonesia di bawah Orde Baru (1966-1998) mewariskan cara bagaimana pemerintah yang berkuasa menekankan kewajiban-kewajiban sosial penduduk, dan bukan memenuhi hak-hak sipil-politik dan ekonomi, sosial dan budaya penduduk. Indonesia saat ini bukan hanya me- merlukan Reformasi atas pemerintahan yang otoritarian dan sentralistik dan digantikan oleh suatu pemerintahan demokratis dan desentra- listis, melainkan juga transformasi kelembagaan yang menyeluruh. 18 Dalam konteks pokok ba- hasan artikel ini, menjadi jelas bahwa satu agenda utama dari transformasi kelembagaan itu adalah memulihkan posisi kewarganegaran dari rakyat miskin pedesaan, termasuk mereka yang berada dalam situasi konflik agraria dan dalam kesatuan- kesatuan masyarakat-hukum adat.

## Ucapan Terima kasih
Versi-versi terdahulu atau bagian-bagian ter- tentu dari naskah ini disajikan sebagai brief ing paper , bahan presentasi dan/atau makalah di banyak forum diskusi/lokakarya/seminar semen- jak penulis aktif sebagai peneliti senior di Sajogyo Institute. Forum-forum itu diselenggarakan oleh berbagai unit/proyek dalam organisasi-organisasi sebagai berikut: Konsorsium Pembaruan Agra- ria, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Perkum- pulan Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Program Studi Pasca Sar- jana Sosiologi Universitas Indonesia, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yayasan Perspektif Baru, Badan Legislatif  DPR-RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lainnya. Sebagian isi naskah ini telah disajikan dalam Rachman dan Swanvri
(2012). Versi lain akan dimuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia, 2013. Teri- ma kasih untuk Didi Novrian dan Mia Siscawati dan semua kolega lain di Sajogyo Institute yang memberi banyak kritik, komentar, usulan dan inspirasi untuk pengembangan naskah ini.

## Daftar Pustaka
Arizona, Yance. 2010. Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-hak Masya- rakat Adat atas Sumber Daya Alam di In- donesia (1999-2009) . Kertas Kerja EPIS- TEMA No. 07/2010 Arendt, Hannah. 1951 (1968). The Origins of To- talitarianism . New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Colchester, M., Jiwan, N., Sirait, M.T., Firdaus, A.Y., Surambo, A. & Pane, H. ( 2006). Prom- ised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Com- munities and Indigenous Peoples (published by Forest People Programme (FPP), Sawit Watch, HUMA, World Agroforestry Cen- tre (ICRAF) - SEA.
Davis, Mike. 2006. Planet of Slums. New York: Verso.
De Angelis, Massimo. 1999. “Marx’s Theory of Primitive Accumulation: A Suggested Re- interpretation.” University of East London. Available online at http:// homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/ PRIMACCA.htm (Unduh terakhir tanggal 04 Oktober 2012).
____. 2007. The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital . London,  Pluto
Press
Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa . Dina- mika Perjalanan Politik Agraria Indonesia . Yogyakarta, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press dan Konsorsium Pem- baruan Agraria.
Hall, Derek, Philip Hirsch, dan Tania Li. 2011.
18 Saich, Anthony, 2010, David Dapice, Tarek Masoud, Dwight Perkins, Jonathan Pincus, Jay Rosengard, Tho- mas Vallely, Ben Wilkinson, and Jeffrey Williams, Indo- nesia Menentukan Nasib: dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Noer Fauzi Rachman: Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria .....: 1-14

## Powers of Exclusion: Land Dilemmas in
Southeast Asia . Singapore and Manoa: NUS Press.
Harvey, David. 2003. The New Imperialism . Ox- ford: Oxford University Press.
____. 2004. “The ‘New’ Imperialism: Accumula- tion by Disposession.” in Socialist Register 2004, edited by L. Panitch and C. Leys. New York: Monthly Review Press.
____. 2005. A Brief History of Neoliberalism . Oxford: Oxford University Press.
Indonesian Commercial Letter. 2011. “Indonesian Commercial Letter, July 2011” http:// www.datacon.co.id/Sawit-2011Kelapa.html (Unduh terakhir tanggal 04 Oktober 2012).
____. 2011. From Reformasi to Institutional Transformation: A strategic Assessment of Indonesia’s Prospects for Growth, Equity and Democratic Governance. Harvard Kennedy School Indonesia Program, Harvard, USA.
Kementerian Koordinator Bidang Perekono- mian, 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indone- sia 2011-2025. Jakarta: Kementerian Koordi- nator Bidang Perekonomian, 2011 .
Kesby, Alison. 2012. The Right to Have Rights: Citizenship, Humanity, and International Law , Oxford University Press,.
Kloppenburg, Jack. 2010. “Impeding disposses- sion, enabling repossession: biological open source and the recovery of seed sovereignty”. Journal of Agrarian Change 10:3 (July): 367- 388.
Ollman, Bertell. 2008. “Why Dialectics? Why
Now?”, Dialectics for the New Century . Ed- ited by Bertell Ollman dan Tony Smith. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Perelman, Michael. 2000. The Invention of Capi- talism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation . Durham: Duke University Press.
Polanyi, Karl. 1967 (1944). The Great Transfor- mation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.
____. 2001 (1944) The Great Transformation: The
Political and Economic Origins of Our Time .
Boston: Beacon Press.
Rachman, Noer Fauzi. 2012a. “Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah-Airnya”. Naskah kuliah dalam rangka Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). To- belo, 20 April 2012. http:// w w w.kongres4.aman.or.id/2012/05/ masyarakat-adat-dan-perjuangan-tanah- airnya.asp (Terakhir diunduh pada 10 Maret 2013).
____. 2012b. “Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah-Airnya”. Kompas 11 Juni 2012.
Rachman, Noer Fauzi dan Swanvri. 2012. “Pasar- sebagai-Keharusan: Sebab Struktural Konf lik Agraria”. Sawit Watch Journal . Vol.1:43-54.
Ribot, Jesse dan Nancy Lee Peluso. 2003. “A Theory of Access”. Rural Sociology 68(2):153- 81.
Safitri, Myrna A. 2010. “Legislasi Hak-hak Masya- rakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah, dan Rekomen- dasi”, dalam Masa Depan Hak-hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum: Rekomendasi Kebi- jakan . Universiteit Leiden dan BAPPENAS, hal 15-35.
Sawit Watch. 2012. “Menerka Luasan Kebun Sawit Rakyat” http://sawitwatch.or.id/2012/ 07/menerka-luasan-kebun-sawit-rakyat/
(Unduh terakhir tanggal 04 Oktober 2012).
Saich, Anthony, David Dapice, Tarek Masoud,
Dwight Perkins, Jonathan Pincus, Jay Rosengard, Thomas Vallely, Ben Wilkinson, and Jeffrey Williams. 2010. Indonesia Menentukan Nasib: dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan . Jakarta: Pener- bit Buku Kompas.
Simarmata, Ricardo. 2006. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia .
Jakarta: UNDP.
Somers, Margaret R. 2008. Genealogies of Citi- zenship: Markets, Statelessness and the Right to Have Rights. Cambridge, Cambridge University Press.

## Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013
Wood, Ellen Meiksins. 1994. “From Opportunity to Imperative: The History of the Market”. Monthly Review 46(3). ____. 1995, Democracy against Capitalism: Re- newing Historical Materialism , Cambridge: Cambridge University Press.
____. 1999a, “Horizontal Relations: A Note on Brenner’s Heresy”, Historical Materialism , 4(1): 171–9.
____. 1999b, “The Politics of Capitalism”, Monthly
Review , 51(4): 12–26.
____. 2001. “Contradiction: Only in Capitalism?”,
in The Socialist Register 2002, edited by Leo Panitch and Colin Leys, London: Merlin Press.
____. 2002a. The Origin of Capitalism . A Longer View. London, Verso.
____. 2002b, “The Question of Market Depen- dence”, Journal of Agrarian Change , 2: 50–87. ____. 2009, “Getting What’s Coming to Us: Capi- talism and Social Rights”, Against the Cur- rent , 140: 28–32.