How to cite:
Hakim,  M.  R.,  &  Djajaputra,  G.  (2024).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  sebagai Penumpang  yang  Mengalami  Kerugian  Materiil  dan  Immateriil  dikarenakan  Maskapai  yang Membatalkan  Jadwal  Penerbangan. Syntax  Literate.(9)1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-
literate.v9i1
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 1, Januari 2024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI
PENUMPANG  YANG  MENGALAMI  KERUGIAN  MATERIIL  DAN IMMATERIIL  DIKARENAKAN  MASKAPAI  YANG  MEMBATALKAN JADWAL PENERBANGAN

## Mulia Rachman Hakim, Gunawan Djajaputra
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: mulia.205190090@stu.untar.ac.id, gunawandjayaputra@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  Ini  Membahas  Pokok  Permasalahan    Pengaturan  Tentang  Pembatalan  Jadwal Penerbangan Pesawat Pada Badan  Usaha Niaga Berjadwal di Indonesia menurut Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  sebagai penumpang pesawat yang mengalami kerugian materiil dan immateriil dikarenakan  pihak maskapai penerbangan membatalkan jadwal penerbangan, dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen sebagai penumpang pesawat yang mengalami kerugian materiil dan immateriil dikarenakan  pihak maskapai penerbangan membatalkan jadwal penerbangan. Tujuan  dari    Penelitian  ini    adalah  untuk  menganalisis  bentuk  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Sebagai  Penumpang  Yang  Mengalami  Kerugian  Materiil  Dan Immateriil Dikarenakan Maskapai Yang Membatalkan Jadwal Penerbangan. Penyusunan makalah ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teoritis terhadap fenomena  bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Sebagai  Penumpang  Yang Mengalami Kerugian Materiil Dan Immateriil Dikarenakan Maskapai Yang Membatalkan Jadwal Penerbangan. Pengaturan Tentang Pembatalan Jadwal Penerbangan Pesawat Pada Badan    Usaha  Niaga  Berjadwal  di  Indonesia  menurut  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen. Pasal 2, menyatakan Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.  Hak untuk mendapatkan  kompensasi  atau  ganti  rugi  atau  penggantian,  juga  diatur  dalam  Undang- undang perlindungan konsumen, ketika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan  perjanjian  atau  apabila  tidak  sebagaimana  mestinya.  Dalam  Undang-undang perlindungan konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab produk,  yaitu  Pasal  19,  Pasal  23  dan  Pasal  28.  Upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh konsumen yang mengalami kerugian materiil dan immateriil dikarenakan pihak maskapai penerbangan membatalkan jadwal penerbangan, dapat dilakukan peradilan maupun diluar peradilan.
Kata  Kunci: Perlindungan  hukum  konsumen;  Maskapai  Membatalkan  Jadwal  Penerbangan; Penumpang mengalami Kerugian Materiil dan Immateriil

## Abstract
This research discusses the main issues regarding regulations regarding the cancellation of  aircraft  flight  schedules  at  scheduled  commercial  business  entities  in  Indonesia according to the Consumer Protection Law, forms of legal protection for consumers as
airplane  passengers  who  experience  material  and  immaterial  losses  due  to  airlines canceling  flight  schedules,  and  legal  remedies.  which  can  be  taken  by  consumers  as airplane  passengers  who  experience  material  and  immaterial  losses  due  to  airlines canceling  flight  schedules.  The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  form  of  legal protection for consumers as passengers who experience material and immaterial losses due to airlines canceling flight schedules. The preparation of this paper uses normative juridical research with a theoretical approach to the phenomenon of legal protection for consumers as passengers who experience material and immaterial losses due to airlines canceling  flight  schedules.  Regulations  Regarding  Cancellation  of  Airplane  Flight Schedules  at  Scheduled  Commercial  Business  Entities  in  Indonesia  according  to  the Consumer Protection Law. Article 2 states that consumer protection is based on benefits, justice, balance, consumer security and safety, as well as legal certainty. The right to obtain compensation or compensation or replacement is also regulated in the consumer protection law, when the goods and/or services received do not comply with the agreement or if they are not as they should be. In the consumer protection law there are 3 (three) articles that regulate  product  responsibility,  namely  Article  19,  Article  23  and  Article  28.  Legal remedies that can be taken by consumers who experience material and immaterial losses due to airlines canceling flight schedules, can be carried out in court or outside of court.
Keywords :  Consumer legal protection; Airlines Cancel Flight Schedules; Passengers experience material and immaterial losses.

## Pendahuluan
Masyarakat  pada  masa  kini  dituntut  memiliki  mobilitas  yang  tinggi  dalam beraktivitas, seperti berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam waktu yang singkat. Untuk  mendukung  kegiatan  tersebut,  diperlukan  transportasi  yang  memadai.  Salah satunya adalah transportasi udara atau biasa disebut dengan pesawat terbang (Karim et al.,  2023).  Bedasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan,  Angkutan  udara  adalah  setiap  kegiatan  dengan  menggunakan  pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara (Dewi, 2021; Saily et al., 2022).
Angkutan  udara  semakin  mengalami  peningkatan  seiring  dengan  kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dibutuhkannya peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan udara yang  tepat  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan  nasional  di  bidang  angkutan  udara.  Kebijakan  umum  angkutan  udara diarahkan  untuk  mewujudkan  terselenggaranya  angkutan  udara  secara  selamat,  aman, cepat, efisien, teratur, nyaman, dan ekonomis. Kebijakan tersebut berperan dalam rangka menunjang dan mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya.
Dari tujuan kebijakan umum angkutan udara tersebut terlihat dengan jelas bahwa sangat  bertentangan  dengan  adanya  peristiwa  pembatalan  jadwal  penerbangan  yang mencerminkan  kurang  disiplinnya  pihak  dari  maskapai  penerbangan  (Setiani,  2016). Salah  satu    kasus  yang  mencerminkan  hal  tersebut  adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri Pontianak Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Ptk , bahwa Kasuwan sebagai penumpang pesawat yang  mengalami  pembatalan  jadwal  penerbangan  rute  Ketapang  ke  Pontianak  (15:55- 16:40  WIB)  dengan  Nomor  Tiket:  9902139819276.  Pembatalan  jadwal  penerbangan
dilakukan  oleh    pihak  maskapai  yaitu  PT.  Lion  Mentari  Airlines  Cabang  Pontianak. Sehingga mengakibatkan Kasuwan mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat tindakan  PT.  Lion  Mentari  Airlines  Cabang  Pontianak  yang  membatalkan  jadwal penerbangan tanpa penjelasan atau memberitahukan alasan sebab masalahnya.
Oleh karena itu perbuatan PT. Lion Mentari Airlines tersebut melanggar Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa” dan “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”, jo pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “Pelaku usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
Bedasarkan Pasal 4 Huruf C dan Pasal 19 Ayat 1  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka pihak maskapai PT. Lion Mentari Airlines wajib  bertanggung  jawab  secara  profesional  dengan  membayar  kerugian  materiil  dan immateriil kepada Kasuwan sebagai penumpang pesawat yang mengalami pembatalan jadwal penerbangan. Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (legal liability) mengenai jasa profesional yang diberikan kepada konsumen. Tanggung jawab profesional  ini  muncul  karena  mereka  (penyedia  jasa  profesional)  gagal  memenuhi perjanjian yang disepakati oleh mereka atau akibat karena kelalaian penyedia jasa tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum (PUTRA, 2018).
Maka bedasarkan Putusan tersebut pembatalan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh  pihak  penyedia  jasa  penerbangan  merupakan  suatu  pelanggaran,  karena  tidak terlaksananya  suatu  perjanjian  pengangkutan  dengan  baik  sesuai  dengan  yang  telah disepakati  sebelumnya.  Pelanggaran  atau  tidak  dilaksanakannya  suatu  perjanjian pengangkutan dapat timbul juga dalam hal jika adanya pembatalan di pihak pengangkut dengan akibat bahwa sasaran dari pelaksanaan usaha tersebut menjadi terhalang atau tidak dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dan  para  penumpang  dibenarkan menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal.
Adapun  didalam  pengangkutan  udara,  antara  pengangkut  atau  maskapai penerbangan  dan  konsumen  jasa  penerbangan  mengikatkan  diri  kedalam  perjanjian pengangkutan  yang  berbentuk  tiket  pesawat.  Tiket  pesawat  merupakan  dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dengan pengangkut atau maskapai penerbangan, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara (Umar, 2016).
Hubungan  maskapai  dengan  penumpang  sudah  memiliki  perjanjian  yang  tertulis dalam tiket pesawat (Hosea et al., 2021). Tiket pesawat menjadi bukti perjanjian antara pihak maskapai dengan penumpang tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kewajiban  penumpang  adalah  membayar  tiket  pesawat  sesuai  harga  yang  telah ditentukan, sementara kewajiban maskapai adalah memberangkatkan penumpang yang telah membeli tiket dan bertanggung jawab atas beberapa masalah seperti keterlambatan
atau pembatalan jadwal penerbangan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 huruf E Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut  Angkutan  Udara  yang  menyatakan:  “Pengangkut  yang  mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap keterlambatan angkutan udara.”
Pembatalan  Jadwal  Penerbangan  tanpa  penjelasan  atau  memberitahukan  alasan sebab masalahnya yang dilakukan oleh Pihak maskapai jika dihubungkan dengan hukum pengangkutan dan hukum Perlidungan Konsumen maka pihak maskapai tidak melakukan kewajibannya  dengan  baik  dan  benar  sehingga  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi konsumen atau penumpang tersebut. Konsumen yang dirugikan dalam kasus ini berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak maskapai.
Dalam kenyataannya di lapangan, perjanjian antara penumpang dan maskapai tidak berjalan  baik  (Juliana  et  al.,  2016).  Penumpang  masih  kesulitan  karena  ketidakpastian dari  pihak  maskapai.  Dan  Juga  penumpang  pesawat  juga  sering  sekali  mengeluhkan bahwa  pelayanan  pemberian  informasi  pembatalan  dan  pelayanan  keberatan  dan tanggung  jawab  maskapai  penerbangan  tidak  diberikan  dengan  profesional  seperti berbelit-belit dan tidak transparan. Rendahnya kualitas pelayanan maskapai penerbangan ini  merupakan  fenomena  keseharian  yang  dinilai  tidak  adil,  dan  sangat  tidak memperhatikan kepentingan penumpang. Kejadian dilapangan tersebut memperlihatkan bagaimana lemahnya hubungan antara pihak maskapai dan penumpang pesawat (Yuli, 2021). Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Bedasarkan pengertian dari perlidungan hukum tersebut, Pihak Maskapai dan penumpang pesawat harus memiliki perlindungan hukum yang jelas agar kedua belah pihak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan memperoleh hak yang jelas.
Berdasarkan latar belakang dan Permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  tentang  Pembatalan  jadwal penerbangan  pesawat    pada  Badan  Usaha  Niaga  Berdjawal  di  Indonesia  menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen sebagai  penumpang  pesawat  yang  mengalami  kerugian  materiil  dan  immateriil dikarenakan  pihak maskapai penerbangan membatalkan jadwal penerbangan.
3) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  konsumen sebagai  penumpang  pesawat  yang  mengalami  kerugian  materiil  dan  immateriil dikarenakan  pihak maskapai penerbangan membatalkan jadwal penerbangan.

## Metode Penelitian Jenis Penelitian
Penyusunan  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  (normative legal research) karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau studi dokumen yang dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya
(Waluyo,  1996).  Penelitian  normatif  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengkaji  hukum sebagai asas, yang dilakukan menurut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum doktrinal, yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar dengan membuktikan kebenaran yang dicari dalam ketentuan hukum yang tertulis di dalam Undang-Undang (Irianto, 2011).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis dan Sumber Data Bahan utama penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum  skunder  terdiri  dari  berbagai  referensi  terkait  dengan  hukum  Penerbangan, Perlidungan  Hukum  pada  Penumpang,  dan  maskapai  penerbangan  yang  membatalkan jadwal  penerbangan.  berbagai  jurnal  ilmiah  serta  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan masalah pada makalah ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, enseklopedia Crime and Justice dan berbagai kamus yang relevan.

## Teknik Pengumpulan Data
Ada dua macam metode atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertama-tama penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bahan tertulis berupa literatur-literatur hukum penerbangan dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Disamping itu juga akan dianalisis pendapat para pakar  yang  terdapat  didalam  jurnal-jurnal,  ataupun  hasil  pertemuan  ilmiah  berupa makalah dan hasil penelitian yang dipublikasikan.

## Pendekatan
Penelitian  ini  dilakukan  secara  pendekatan  teoretis  pada  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Sebagai  Penumpang  Yang  Mengalami  Kerugian  Materiil  Dan Immateriil  Dikarenakan  Maskapai  Yang  Membatalkan  Jadwal  Penerbangan.  Bahan pustaka dan Hukum serta perundang-undangan yang relevan dengan Masalah yang akan dibahas  adalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan,  Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.Ptk., Undang-Undang Nomor 8  tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

## Teknik Analis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  kualitatif,  yaitu analisis dilakukan bukan dengan menggunakan angka atau rumus statistik, tetapi dengan mengevaluasi uraian kata atau kalimat yang digunakan. Berdasarkan norma hukum, teori atau pendapat ahli dan logika, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan masalah dapat  diselesaikan  (Rianto,  2004).  Penulis  disini  Memberikan  analisis  tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Sebagai  Penumpang  Yang  Mengalami
Kerugian  Materiil  Dan  Immateriil  Dikarenakan  Maskapai  Yang  Membatalkan  Jadwal Penerbangan.

## Hasil dan Pembahasan
Pengaturan Tentang Pembatalan Jadwal Penerbangan Pesawat Pada Badan  Usaha Niaga Berjadwal di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Salah satu transportasi perhubungan yang menonjol peranannya bagi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang merupakan sektor penting dalam kehidupan bangsa  dan  negara  adalah  perhubungan  melalui  jalur  transportasi  udara.  Transportasi udara  mempunyai  karakteristik  kecepatan  yang  tinggi  dan  dapat  melakukan  sampai keseluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain. Namun dalam praktiknya  pemberian  pelayanan  penerbangan  terhadap  masyarakat  sering  terjadi hambatan-hambatan salah satunya yaitu terjadinya keterlambatan dan pembatalan jadwal penerbangan. Pembatalan ( cancelation of flight ) dapat diartikan sebagai suatu penundaan keberangkatan  ataupun  pengalihan  penerbangan  disebabkan  karena  kondisi-kondisi tertentu.
Menurut Pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK)  menyatakan  Perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan, keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta  kepastian  hukum (Sunandika, 2019). Berdasarkan Pasal Pasal 1 angka 2 UUPK dan Pasal 3 Pasal 2 UUPK, menyatakan  bahwa  konsumen  merupakan  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa, untuk digunakan kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak diperdagangkan Apabila terjadi wanprestasi berupa keterlambatan dan pembatalan jadwal penerbangan yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, yaitu maskapai penerbangan, berdasarkan Pasal  4  UUPK,  diantaranya  mengatur  mengenai  Hak  atas  kenyamanan,  dalam  hal  ini konsumen  berhak  atas  kenyamanan,  hak  keamanan  dan  keselamatan  mengkonsumsi barang  dan  atau  jasa,  dalam  hal  ini  konsumen  juga  memiliki  hak  atas  keamanan  serta keselamatan. Hak untuk memilih barang dan atau jasa dan juga mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, dalam hal ini jelas dikatakan dalam undang-undang bahwa  konsumen  memiliki  hak  dalam  memperoleh  jasa  angkutan  sesuai  dengan  nilai tukarnya  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan  serta  Hak  untuk  mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian, juga diatur dalam  Undang-undang  perlindungan  konsumen,  ketika  barang  dan  atau  jasa  yang diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  apabila  tidak  sebagaimana  mestinya. Berdasarkan hal tersebut maka konsumen berhak mendapat ganti rugi dari pelaku usaha. Dalam  Undang-undang  perlindungan  konsumen  terdapat  3  (tiga)  pasal  yang  mengatur mengenai tanggung jawab produk, yaitu Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 28. Pada Pasal 19 Undang-undang  perlindungan  konsumen  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Pelaku  Usaha dalam  hal  ini  pihak  maskapai  penerbangan  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi apabila terjadi kerusakan, pencemaran dan atau kerugian terhadap pihak konsumen ketika
mengkonsumsi barang dan atau jasa, dalam hal ini yang dimaksud jasa angkuta udara, yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat (2) mengenai Ganti rugi pada ayat (1), bisa berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  jasa  yang  sejenis  atau  sama  nilainya maksudnya ketika pihak konsumen mengalami pembatalan maka berhak mendapatkan penggantian yang senilai dengan tiket yang telah dibayarkan. Hal tersebut dijadikan acuan ketika  pihak  pelaku  usaha  ingin  memberikan  ganti  rugi  terhadap  pihak  konsumen. Menurut ayat (3) Mengatur mengenai pemberian ganti rugi terhadap konsumen diberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
Seiring dengan diberlakukan-nya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang sudah dilegitimasi. Secara umum, konsumen memiliki 4 hak yang telah berlaku universal, yaitu (Sidharta, 2000)
1) Hak untuk mendapatkan keamanan
2) Hak untuk mendapatkan informasi
3) Hak untuk memilih
4) Hak untuk didengar
Disamping hak-hak tersebut di atas pada dasarnya dari sudut pandang konsumen ada tiga hal yang perlu mendapatkan perlindungan dari kebijakan perlindungan konsumen yaitu:  aspek  kemudahan  ( accessability ),    kemampuan  ( affordability ),  dan  ketersediaan ( availability ) (Ongkorahardjo et al., 2008).
Oleh  karena  hal  tersebut  pemerintah  sedang  membentuk  peraturan  tentang pemberian sanksi berupa ganti kerugian sesuai dengan waktu keterlambatan yang dialami oleh  penumpang.  Peraturan  tersebut  mengacu  pada  peraturan  IATA  ( International  Air Transport  Association ).  Hal  tersebut  sebagai  upaya  agar  pihak  maskapai  penerbangan lebih  meningkatkan  aspek  pelayanan,  kenyamanan  dan  keamanan  bagi  penumpang. Kompensasi  yang  akan  diterapkan  antara  lain  pemberian  makanan  ringan  dengan keterlambatan  di  atas  30  (tiga  puluh)  menit,  kemudian  makanan  berat  dengan keterlambatan  90  (Sembilan  puluh)  menit  lebih,  dan  pemberian  akomodasi  jika keterlambatan terjadi 180 (seratus delapan puluh) menit lebih dengan catatan tidak ada penerbangan  berikutnya.  Sebenarnya,  aturan  kompensasi  tersebut  sudah  dimiliki  oleh masing-masing maskapai penerbangan, namun sering kali diabaikan karena masakapai penerbangan  berusaha  menekan  harga  seminim  mungkin  untuk  meningkatkan  jumlah penumpangnya, dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran dari operasional pesawat.

## Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Penumpang Pesawat Yang Mengalami  Kerugian  Materiil  Dan  Immateriil  Dikarenakan    Pihak  Maskapai Penerbangan Membatalkan Jadwal Penerbangan
Sebagai  salah  satu  transportasi  yang  memiliki  banyak  aspek  pendukung, transportasi  penerbangan  atau  angkutan  udara  mempunyai  kekurangan  dalam pelayanannya  yaitu  salah  satunya  terjadi  keterlambatan  dan  pembatalan  jadwal penerbangan  oleh  pihak  maskapai  penerbangan  ( cancelation  of  flight ).  yang
mengakibatkan  Konsumen  Sebagai  Penumpang  Pesawat  Yang  Mengalami  Kerugian Materiil Dan Immateriil.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  menyatakan  bahwa  perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhuk  hidup  lain  yang  mengonsumsi  secara langsung barang dan/atau jasa yang diperolehnya dan bukan untuk kepentingan komersil. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif..
Menurut  pendapat  Philipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  hukum  preventif  adalah perlindungan  hukum  yang  diberikan  sebelum  terjadinya  suatu  peristiwa  atau  keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  suatu  sengketa  (Philipus,  1987).  Perlindungan  hukum  ini diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  dituangkan  dalam  bentuk pemberian  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  yaitu  pelaku  usaha  dan konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Sementara  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  hukum  represif,  adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan  atau  tidak  diinginkan.  Perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi (Philipus, 1987). Perlindungan hukum represif  ini  biasanya  dituangkan  dalam  bentuk  pemberian  sanksi  kepada  pelaku  usaha yang  dapat  berbentuk  sanksi  administratif.  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  perlindungan  hukum  represif  diatur  dalam  Pasal  60  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  yaitu  berupa  penetapan  ganti  rugi  paling  banyak  Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga bisa dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  62  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yakni  berupa  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua  miliar  rupiah),  serta  sanksi  pidana  tambahannya  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Calon  penumpang  sebelum  keberangkatan  terlebih  dahulu  melakukan  transaksi pemesanan  tiket  pesawat,  maka  lahir  hubungan  hukum  antara  konsumen  (pihak  yang memesan tiket) dengan maskapai atau angkutan uadara (meskipun penjual adalah pihak ketiga, seperti penjualan online yang dilakukan oleh traveloka, tiket.com, ataupun biro jasa penjualan tiket lainnya). Hubungan kontraktual oleh penyedia jasa penjualan secara online dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik yang mereka sepakati berupa kontrak
baku yang telah disetujui oleh konsumen ketika mengisi form pembelian tiket pesawat dalam  situs  penyedia  layanan  jasa  tiket.  Segala  perjanjian  didalam  kontrak  yang  telah disepakati  itu  lah  yang  kemudian  menjadi  dasar  perlindungan  yang  dapat  diberikan kepada konsumen.
Pelaku usaha tidak dapat berdalih dengan ketersediaan maskapai penerbangan yang bisa  mengangkut  penumpang  pada  waktu  yang  bersangkutan.  Hal  tersebut  merupakan tindakan  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  pelaku  usaha  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 4 huruf (c), dan Pasal 7 huruf (b). Dalam Pasal 4 huruf c UUPK berbunyi “Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Adapun yang dimaksud dengan “benar” adalah sesuai sebagaimana  adanya  serta  dapat  dipercaya  dan  cocok  dengan  keadaan  yang sesungguhnya.  “Jelas”  mengandung  arti  yang  terang,  nyata,  ataupun  gamblang. Sementara yang dimaksud “jujur” adalah tidak bohong ataupun curang mengenai suatu keadaan barang dan/atau jasa. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi “Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Pasal ini merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Pelaku Usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai waktu yang telah di tentukan oleh mereka. Jika memang terjadi pembatalan untuk suatu tujuan penerbangan seharusnya pelaku usaha tanggap dan responsif dalam melakukan penyesuaian dan mencari alternatif lainnya agar konsumen tidak dirugikan.

## Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Ditempuh  Konsumen  Sebagai  Penumpang  Pesawat Yang Mengalami Kerugian Materiil Dan Immateriil Dikarenakan  Pihak Maskapai Penerbangan Membatalkan Jadwal Penerbangan
Bahwa  jika  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  Pihak  Maskapai  Penerbangan Membatalkan Jadwal Penerbangan tidak melakukan ganti rugi terhadap konsumen dalam hal ini Penumpang Pesawat Yang Mengalami Kerugian Materiil Dan Immateriil  sesuai perintah Undang-undang, maka konsumen dapat melakukan upaya hukum sebagaimana yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pada Pasal 45 dinyatakan:
1) Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2) Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4) Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  Ketentuan  mengenai penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, diatur pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai  tindakan tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
Memilih  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan melalui beberapa model penyelesaian sengketa, diantaranya melalui Alternatif Resolusi Masalah  (ARM)  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau melalui Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BPSK adalah institusi non struktural yang  memiliki  fungsi  sebagai  “institusi  yang  menyelesaikan  permasalahan  konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan infomasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk  konsumen  maupun  pelaku  usaha  (Sutrisno  et  al.,  2022).  Dalam  menangani  dan mengatur  permasalahan  konsumen,  BPSK  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Tagihan,  hasil  test  lab  dan  bukti-bukti  lain  oleh  konsumen  dan  pengusaha  dengan mengikat penyelesaian akhir. Tugas-tugas utama BPSK sebagai berikut:
1) Menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrasi
2) Konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen
3) Mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi
4) Memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan
Dikaitkan  dengan  konsumen  transportasi  udara  niaga,  maka  pasal  tersebut  juga dapat  diberlakukan  yaitu  bahwa  para  penumpang  yang  dirugikan  oleh  perusahaan penerbangan dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan penerbangan. Penyelesaian sengketanya dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

## Kesimpulan
Pengaturan  tentang  Pembatalan  Jadwal  Penerbangan  Pesawat  yang  terjadi  di Indonesia  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  nomor  8  tahun  1999 (UUPK) bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) menyatakan  Perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta  kepastian  hukum,  pembatalan  jadwal penerbangan  pesawat,  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  pelaku  usaha,  yaitu  maskapai penerbangan,  berdasarkan  Pasal  4  UUPK,  diantaranya  mengatur  mengenai  Hak  atas kenyamanan,  dalam  hal  ini  konsumen  berhak  atas  kenyamanan,  hak  keamanan  dan keselamatan mengkonsumsi barang dan atau jasa, dan konsumen juga memiliki hak atas keamanan serta keselamatan. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau
penggantian, juga diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen, ketika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau apabila tidak sebagaimana mestinya.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  konsumen  berhak  mendapat  ganti  rugi  dari pelaku usaha (maskapai penerbangan).
Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian materiil dan immateriil  atas  pembatalan  jadwal  penerbangan  oleh  pihak  maskapai  perlindungan hukum  konsumen  terbagi  menjadi  2  (dua)  yakni  perlindungan  hukum  preventif,  dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang  diberikan  sebelum  terjadinya  suatu  peristiwa,  dan  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dalam  bentuk  pemberian  hak  dan  kewajiban  bagi  masing- masing pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan  perlindungan  hukum  represif  adalah  perlindungan  hukum  yang  diberikan setelah  terjadinya  suatu  peristiwa,  yang  biasanya  dituangkan  dalam  bentuk  pemberian sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang  dapat  berbentuk  sanksi  administratif,  selain  itu perlindungan hukum represif diatur juga dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta  rupiah)  juga  bisa  dengan  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  62 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yakni  berupa  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), serta  sanksi  pidana  tambahannya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  63  Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang mengalami kerugian materiil dan  immateriil  dikarenakan  pihak  maskapai  penerbangan  membatalkan  jadwal penerbangan,  yakni  setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum  dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45, dan Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan  di  luar  pengadilan  ketentuan  mengenai  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  diatur  pada  Pasal  47  yang  menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa konsumen  di  luar  pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

## BIBLIOGRAFI
Dewi,  N.  M.  T.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penumpang  Pesawat  Udara  Jika Terjadi  Keterlambatan  Jadwal  Penerbangan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Kertha Wicaksana , 15 (2), 122–129.
Hosea, E., Hernawati, E., & Susanto, H. (2021). Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Pesawat Maskapai La Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. CALYPTRA , 9 (2). Irianto, S. (2011). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Juliana,  A.,  Turisno,  B.  E.,  &  Suharto,  R.  (2016).  Tanggung  Jawab  Maskapai Penerbangan  terhadap  Kerugian  Konsumen  Selaku  Penumpang  Atas  Kehilangan
dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus PT. Lion Mentari Airlines). Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–11.
Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., SH, M. E., Suparman, A., SI, S., Kom, M., Yunus, A. I., Khasanah, S. P., & Kom, M. (2023). Manajemen transportasi . Cendikia Mulia Mandiri.
Ongkorahardjo, M. D. P. A., Susanto, A., & Rachmawati, D. (2008). Analisis pengaruh human  capital  terhadap  kinerja  perusahaan  (studi  empiris  pada  kantor  akuntan publik di Indonesia). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 10 (1), 11–21. Philipus,  M.  H.  (1987).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Bina  Ilmu, Surabaya , 25 .
Putra, J. K. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Penyedia Jasa Parkir Pada Hotel Jatra Kota Balikpapan Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Profesional. Jurnal de Jure , 10 (2).
Saily, S. R., Peilouw, J. S. F., & Hanafi, I. H. (2022). Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Udara  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (4), 341–360.
Setiani,  B.  (2016).  Tanggung  jawab  maskapai  penerbangan  sebagai  penyedia  jasa penerbangan  kepada  penumpang  akibat  keterlambatan  penerbangan. Jurnal Novelty , 7 (1). Sunandika, B. N. (2019). Perlindungan Hukum Penumpang Maskapai Penerbangan Lion Air  Atas  Kerusakan  Bagasi  Tercatat  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  JO  Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara . Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Sutrisno,  B.,  Kurniawan,  K.,  &  Martini,  D.  (2022).  Penyuluhan  Hukum  Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Penyelesaian Sengketanya di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Indonesian Journal of Education and Community Services , 2 (1), 151–161.
Umar, S. H. (2016). Pengaruh Strategi Pemasaran B2b (Business To Business) Dan B2c (Business To Customer) Terhadap Cara Pembelian Tiket Pesawat Di Lingkungan Mahasiswa. Flight Attendant Kedirgantaraan: Jurnal Public Relation, Pelayanan,
Pariwisata , 3 (2), 27–38.
Waluyo, B. (1996). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika . Yuli,  S.  (2021). Analisi  Hukum  Terhadap  Penumpang  Pesawat  Atas  Keterlambatan Keberangkatan Penerbangan Domestik Di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang . Universitas Medan Area.

## Copyright holder:
Mulia Rachman Hakim, Gunawan Djajaputra (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: