## HERMENEUTIKA KHALED ABOU EL FADL
Syarifuddin .com
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: syarif_psp@yahoo.com
Diterima tgl, 28-08-2015, disetujui tgl 25-09-2015
Abstract: According to Abou el Fadl, authoritative hermeneutics is the only approach that is able to address  the  current  issues  of  Islamic  law,  which  are  still  considered  discriminative.  Abou  el  Fadl proposes  a  theory  using  hermeneutic  approach  as  the  basis  analysis  in  addressing  these  issues.  For him,  reinterpretation  of  Islamic  law  interpretations  becomes  so  salient  in  order  to  avoid  an  attitude which what Abou el Fadl calls interpretations authority. Therefore, hermeneutics which Abou el Fadl develops  is  oriented  toward  the  interpretation  authority  of  a  text  by  negotiating  the  text  itself,  the author and the readers, as well as considering the personalities of the interpreters (readers). By using such  authority  theory,  Abou  el  Fadl  tries  to  construct  the  notion  of  authority  in  Islamic  discourse. Regarding the concept of Islamic authority in its construction as a form of bridging the will of God, Abou el Fadl pays attention to three things, namely; "competence" (authenticity), "the determination of meaning", and "representative". These three issues, according to Abou el Fadl, play an important role in establishing the "authorities" in Islamic discourse.
Abstrak: Menurut Abou el Fadl, hermeneutika otoritatif adalah satu-satunya pendekatan yang mampu untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang berkembang selama ini yang masih dianggap diskriminatif.  Abou  el  Fadl  mengusung  teori  dengan  menggunakan  pendekatan  hermeneutika  sebagai pisau  analisis  dalam  menyikapi  persoalan  tersebut.  Baginya,  reinterpretasi  tafsir-tafsir  hukum  Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan supaya dapat terhindar dari suatu sikap yang oleh Abou el Fadl disebut  sebagai  otoritarianisme  interpretatsi.  Oleh  karenanya,  hermeneutika  yang  Abou  el  Fadl kembangkan berorientasi pada otoritas penafsiran sebuah teks dengan menegosiasikan teks, pengarang dan  pembaca,  dan  mempertimbangkan  kepribadian  seorang  penafsir  (reader).  Dengan menggunakan teori otoritas tersebut Abou el Fadl mencoba mengkonstruksi gagasan tentang pemegang otoritas dalam  dikursus  ke-Islam-an. Konsep otoritas  Islam dalam  konstruksinya sebagai wujud untuk menjembatani kehendak Tuhan, Abou el Fadl memerhatikan terhadap tiga hal, yaitu; berkaitan dengan “kompetensi” (autentisitas), berkaitan dengan “penetapan makna”, dan berkaitan dengan “perwakilan”. Tiga  pokok  persoalan  inilah  menurut  Abou  el  Fadl, memainkan  peranan  penting  dalam  membentuk “pemegang otoritas” dalam dikursus ke -Islam-an.
Keywords: Hermeneutika, otoritatif, teks.

## Pendahuluan
Istilah  Hermeneutika berasal dari  bahasa  Yunani,  dari kata kerja hermeneuein yang berarti menginterpretasi. Istilah ini memiliki asosiasi etimologis dengan dewa Hermes dalam mitologi  Yunani,  yang  mempunyai  tugas  menyampaikan  dan  menjelaskan  pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Sehingga dari asosiasi ini tugas hermeneutika adalah membuat pesan supaya dapat dipahami secara baik oleh audiens. 1
1 M.  Nur  Kholis  Setiawan, Emilio  Betti  dan  Hermeneutika  Sebagai  Auslegung dalam Upaya Integrasi  Hermeneutika  dalam  Kajian  Qur’an  dan  Hadis;  teori  dan  Aplikasi, ed.  Syafaatun  Al-Mirzanah
Meskipun  hermeneutika  dalam  arti  sebagai  aktivitas  penafsiran  telah  berumur  tua bahkan  setua  dengan  eksegesis  teks  itu  sendiri,  tetapi  kajian  hermeneutika  kemudian berkembang secara periodik sesuai dengan kecenderungan corak dan karakteristiknya dalam tiga  fase;  klasik,  pertengahan  dan  modern.  Pada  fase  klasik,  hermeneutika  lebih  bercorak pada bentuk interpretasi teks dan “ art of interpretation” yang muncul pada abad XVII. Pada fase  pertengahan,  dimulai pada,  dianggap  berasal  dari,  penafsiran  terhadap  Bible  yang menggunakan  empat  level  pemaknaan literal,  allegoris,  tropological, (moral)  dan eskatologis. Sedangkan kajian hermenutika pada fase modern terbagi lagi pada beberapa fase dengan aliran-aliran yang mengikutinya. 2
Dalam dunia Islam eksistensi teks Alquran merupakan representasi dari otoritas Allah Swt untuk  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  sementara  Nabi Muhammad Saw pada  zamannya  dipandang  sebagai  orang  yang  paling  otoritatif  untuk  menafsirkan  semua kehendak  Allah Swt. Namun,  pada  generasi  berikutnya  muncul  berbagai  problem  dalam menafsirkan teks.  Dengan mengatasnamakan teks-teks suci  dan melegitimasi pemikirannya tanpa memperhatikan aspek moral dalam hukum, banyak orang temasuk organisasi pemberi fatwa terjebak pada tindakan “otorianisme interpretasi”. Kecenderungan ini berdampak pula terhadap  pemikiran  dari  generasi  selanjtnya  dan  melahirkan  setiap  ororiter  seakan-akan dialah yang paling tahu akan makna dibalik teks seperti benar-benar dikehendaki Allah Swt.
Dewasa ini, kecenderungan memperlakukan fikih (Islamic Jurisprudence) sebagai teks otoritatif  dalam  menyikapi  isu-isu  kontemporer  seperti  HAM,  gender  pluralisme, keadilan sosial,  dan  sebagainya,  muncul  ke  permukaan. 3 Kecenderungan  ini  terjadi  tidak  hanya  di negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  tetapi  juga  di  dalam  suatu komunitas  Muslim  di  negara-negara  non-Muslim,  Amerika  Serikat  misalnya.  Meskipun sikap-sikap  semacam  ini  bukan  suatu  yang  sama  sekali  baru.  Khaled mengkritik  lembaga fatwa seperti CRLO (Council for Scientific Reasearch and Legal Opinion atau al-Lajnah ad- Daimah  li  al-Buhus  al- ‘Imiyyah  wa -al- Ifta’) , merupakan  sebuah  lembaga  resmi  di  Arab Saudi yang  mempunyai  otoritas  untuk  mengeluarkan  fatwa-fatwa  keagamaan  yang  oleh Khaled dianggap  terjebak  pada  sikap  otoritarianisme,  seperti  fatwa  pelarangan  wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdo’a, wanita mengendarai dan  mengemudikan  mobil  sendiri,  dan  wanita  harus  didampingi  pria  mahramnya.  Fatwa- fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutkan menindas martabat  wanita  yang  tidak  dapat  ditoleransi  pada  zaman  sekarang.  Fatwa-fatwa  tersebut menurut Khaled dikatakan berlindung di bawah teks (nash) yang mengklaim bahwa itu yang sebenarnya  “dikehendaki  oleh Tuhan”. Menurutnya, reinterpr etasi tafsir-tafsir hukum  Islam penting  untuk  dilakukan  agar  umat  Islam  terhindar  dari  keotoriteran  penafsir  di  dalam menafsirkan teks. 4
Dilihat  dari  isi  penafsiran  dan  pemahaman,  disiplin  ilmu  yang  pertama  dan  yang banyak menggunakan  hermeneutika  adalah  ilmu  tafsir  kitab  suci.  Semua  kitab  suci  yang
dan  Sahiron  Syamsuddin,  Cet.II, (Yogyakarta: Lembaga  Penelitian  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta,2011), 4.
2 Ibid, 3-4.
3 Muhammad  Tolchah  Hasan, Diskursus  Islam  Kontemporer (Jakarta  :  Listafariska  Putra,  2003), 20-35.
4 M. Amin  Abd ullah,  “Pendekatan  Hermeneutik dalam  Studi  Fatwa- Fatwa  Keagamaan” ,  dalam kata  pengantar.  Khaled  Abou  El-Fadl, Atas  Nama  Tuhan: dari  Fiqih Otoriter  ke  Fiqih  Otoritatif, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), ix.
mendapatkan inspirasi ilahi, seperti Alquran, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat, Injil,  Talmud,  Veda,  dan  Upanishad,  supaya  dapat  dipahami,  maka  diperlukan  interpretasi. Interpretasi yang dilakukan sangat tergantung pada bagaimana hermeneutika dioperasionalisasikan. Oleh  karena  itu,  hermeneutika  selalu  berkaitan  dengan  proses pemahaman,  penafsiran,  dan  penterjemahan  atas  sebuah  pesan  (tulisan  atau  lisan)  untuk selanjutnya  disampaikan  kepada  masyarakat  yang  hidup  dalam  dunia  yang  berbeda  dan sangat  kompleks.  Hermeneutika  mempunyai  tiga  proses  interpretasi,  sebagaimana  yang dilakukan Hermes dan Mitologi Yunani yang disebut “ struktur triadic ” yaitu: pertama, tanda, pesan, atau teks, kedua, seorang mediator yang berfungsi menterjemahkan, menafsirkan dan menyingkap makna dari teks, dan ketiga, audien atau disebut dengan reader. 5

## Riwayat Hidup Khaled M. Abou el Fadl
Mengkaji  pemikiran  tokoh,  latar  belakang  atau  riwayat  hidup  sangat  penting  untuk diungkapkan  sebagai  bahan  pertimbangan  bahwa  seorang  pemikir  tak  dapat  lepas  dari konteks  riwayat  hidupnya. Khaled  adalah  seorang  pemikir  hukum  Islam  kelahiran  Kuwait pada tahun 1963. Sejak kecil ia terdidik dengan ilmu-ilmu keislaman seperti Alquran, Hadis, bahasa Arab, tafsir, dan tasawuf sejak dari sekolah pendidikan dasar. Sejak umur enam tahun, ia telah belajar di Madrasah Al-Azhar Mesir  yang saat itu sedang mengalami masa transisi dari paham moderat ke paham Wahabi. Sehingga sampai pada usia remaja, Khaled Abou El Fadl sangat getol menyebarkan dan membela paham yang lahir di Saudi Arabia ini, namun kemudian ia berubah seratus delapan puluh derajat mengkritik paham ini karena dinilai telah mengekang kebebasan berpikir dan bertindak sewenang-wenang. 6
Khaled  Abou  El  Fadl  sebagai  pengajar  hukum  Islam,  imigrasi,  hak  asasi  manusia, keamanan  nasional  dan  internasional  hukum,  memegang  gelar  dari  Yale  University  (BA) pada tahun  1985, kemudian  pindah ke University  of Pennsylvania  Law School dan meraih gelar JD pada tahun 1989. Khaled juga menerima pelatihan formal dalam jurisprudensi Islam di  Mesir  dan  Kuwait.  Gelar  Ph.D  diperoleh  di  Universitas  Princeton  dalam  bidang  studi Islam, dan secara bersamaan Khaled menempuh kuliah studi hukum di Universitas California Los  Angeles  (UCLA)  dan  di  sanalah  kemudian Khaled  membangun  dan  mengembangkan karir  akademiknya  hingga  dianugerahi  sebagai  guru  besar  dalam  hukum  Islam  di  UCLA dengan mengampu sejumlah mata kuliah, seperti hukum Islam, imigrasi, HAM, dan hukum keamanan nasional dan internasional. 7
Selain  mengajar  di  beberapa  universitas  dan  melayani  undangan  dan  permintaan selaku  narasumber  pada beberapa  seminar  dan  forum  diskusi,  Khaled  juga  melakukan advokasi pada bidang pembelaan HAM, hak-hak imigran, dan mengepalai sebuah lembaga HAM di Amerika. Bahkan pada tahun 2003-2005, Khaled diangkat oleh Presiden Amerika Serikat,  George  W.  Bush,  sebagai  salah  satu  anggota  Komisi  Internasional  Kebebasan Beragama  (International Religious  Freedom). 8 Khaled  duduk  di  Dewan  Direksi  untuk Human  Rights  Watch.  Khaled  juga  melayani  di  Dewan  Penasehat  Watch  Timur  Tengah.
5 Ilham  B.  Saenong, Hemeneutika  Pembebasan:  Metodologi  Tafsir  Al- Qur’ an  Menurut  Hasan Hanafi, (Jakarta: Teraju, 2002), 33.
6 Yusriandi, Hermeneutika  Hadis  Abou  El  Fadl dalam Hermeneutika  Al- Qur’an  dan  Hadis, ed. Sahiron Syamsuddin, Cet.I, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), 413.
7 Ibid, 414.
8 Ibid.
Sebagai seorang penulis produktif dan tokoh intelektual masyarakat pada hukum Islam dan Islam. Sehingga, ia disebut- sebut sebagai “ an enlightened paragon of liberal Islam ”.

## Tinjauan Terhadap Hukum Islam, Kekuasaan dan  Perempuan
Sebagaimana  dibahas  dalam  tulisan  Kadi, 9 bahwa  melalui  bukunya Speaking  in God’s  Name:  Islamic  Law,  Authority,  and  Women, Khaled secara  khusus  menjelaskan tentang  konsep  otoritas  pada  bab  kedua  secara  tersendiri  dari  tujuh  bab  yang  Khaled  tulis. Khaled menangkap kondisi semacam ini sebagai sebuah latar belakang yang menarik untuk melakukan kajian tentang otoritas ulama dalam melakukan serta menetapkan hukum Islam. Pada  satu  sisi,  Islam  sebagaimana  dipersepsikan  oleh  para  ulama  menolak  elitisme  dan menekankan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh semua orang tanpa harus memandang ras, kelas,  atau  jenis  kelamin  sekalipun.  Hal  demikian  ini  dapat  dilihat  dari  pernyataan  bahwa semua mujtahid mendapat  pahala  baik  hasil ijtihad-nya  itu  benar  maupun  jika  hasil  dari ijtihad-nya tersebut ternyata salah (idzaa haka al hakim fajtahada faashaba falahu ajraani, wa idzaa hakama fajtahada tsumma akhthaa falahu ajr wahid). Penolakan terhadap elitisme dan  penerimaan  terhadap  sikap  egalitarianisme  juga  dapat  dilihat  pada  pengakuan  dan penghargaan atas konsep ikhtilaf atau perbedaan dan keragaman.
Pada  sisi  yang  lain  kemudian  muncul  etos  yang  bersikeras  membela  ortodoksi  dan perlunya  persatuan  dan  keseragaman.  Etos  tersebut  mengedepankan  terbentuknya  tatanan struktur  yang  mapan,  keteraturan,  stabilitas,  dan  kesatuan dalam  Islam.  Sisi  yang  terakhir dapat dilihat berdasarkan fenomena para ulama yang tidak hentinya memperingatkan bahwa bid’ah (inovasi), fitan (bentuk jamak dari fitnah, kekacauan dan perpecahan) dan buruknya intelektualisme dan perdebatan teologis ( ‘ilm al-kalam). 10

## Otoritas Sebagai Sebuah Problem
Dalam  diskursus  keislaman,  Allah  merupakan  pemilik  penuh otoritas,  akan  tetapi otoritas ini hanya dapat dilakukan melalui suatu perwakilan yang hanya oleh manusia yang dapat  bertindak  atas  nama  Allah,  manusia  harus  melaksanakan  seluruh  kehendak  Allah dengan  penuh  keimanan.  Manusia  sebagai  yang  melaksanakan  kehendak  Allah  bukanlah pelaksana  yang  memiliki  kebebasan  dalam  melaksanakan  kebebasan  tersebut,  yang  diberi otoritas  untuk  melaksanakan  sendiri  keputusannya  dalam  semua  persoalan  dan  selanjutnya bertanggung jawab kepada Allah atas hasil kerjanya. Manusia dipandang sebagai pelaksana kehendak  Allah  yang  tidak  sepenuhnya  bebas  karena  terikat  dengan  seperangkat  instruksi khusus  yang  disampaikan  Allah  yang  terdapat  dalam  Alquran,  maka  pada  posisi  inilah manusia sebagai khalifah fil ardh harus mampu menguasai dan memahami Alquran. Di sini perlu  juga  dilakukan  suatu  klarifikasi  atas  istilah  otoritas  atau  berupa  wewenang  dan otoritarian  atau  keberwenangan  khususnya  menurut  Khaled,  dan  khususnya  Khaled
9 Kadi,  Menjadi  Wakil  Tuhan  (Memahami  Pemikiran  Khaled  M.  Abou  El  Fadl  tentang  Konsep Otoritas Penafsir Pesan Tuhan), dalam Jurnal al-Ihkam, Vol. 7 No. 1 Juni 2012, 3-4.
10 Ibid,  2-3.  Lihat  juga:  Khaled  M.  Abou  El  Fadl, Speaking  in God’s  Name:  Islamic  Law, Authority, and Women, (Oxford: Oneworld Publication, 2003), 10-11.
mengawalinya  dengan  terlebih  dahulu  membuat  perbedaan  antara  otoritas  yang  bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. 11
Khaled mencoba menawarkan gagasan yang memformulasikan konsep otoritas yang kemudian  dapat  dipakai  dalam  tradisi  hukum  Islam.  Menurut  Khaled,  pertama-tama  yang dilakukan  adalah  menjelaskan  latar  belakang munculnya  krisis  otoritas,  selanjutnya menjelaskan  konsep  otoritas  secara  umum,  yang  oleh  Khaled  mengadopsi  pemikiran Friedman, sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya bahwa, Friedman membedakan otoritas koersif dan otoritas  persuasif. 12 Otoritas  yang  bersifat  koersif  disefinisikan  sebagai kemampuan  untuk  mengarahkan  perilaku  orang  lain  dengan  cara  membujuk,  mengambil keuntungan,  mengancam,  atau  menghukum,  sehingga  orang  yang  berakal  sehat  akan berkesimpulan  bahwa  untuk  tujuan  praktis  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali  menurutinya. Sedangkan  otoritas  yang  bersifat  persuasif  adalah  melibatkan  kekuasaan  yang  bersifat normatif,  yaitu  berupa  suatu  kemampuan  untuk  mengarahkan  keyakinan  atau  perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. 13
Konsep  otoritas  Friedman  digunakan  oleh  Khaled  untuk  selanjutnya  melihat keberadaan  otoritas  dalam  Islam.  Melalui  pembahasan  yang  sangat  sistematis-analitis, kemudian  Khaled  menawarkan  konsep  otoritas  dalam  Islam  yang  harus  memenuhi  lima kriteria oleh seorang pemegang otoritas agar produk yang dihasilkannya mendapat legitimasi kuat dan berlaku universal. 14
Bagi  Khaled,  ketegangan  yang  paling  menonjol  adalah  berupa  hubungan  yang menggelisahkan  antara  otoritas  teks  dan  konstruksi  teks  yang  bersifat  otoriter,  sehingga apapun yang disuarakan dan disampaikan oleh para penafsir, seolah- olah merupakan “suara Tuhan”  dan  malah  dalam  hal  ini  langsung  dianggap  serta  diterima  oleh  pembaca.  Khaled selanjutnya  menganggap  bahwa  para  tokoh  agama  tidak  lagi  berbicara  tentang  Tuhan, melainkan  langsung  berbicara  ‘atas  nama  Tuhan’,  atau  bahkan  sekaligus  menjadi  ‘corong Tuhan’.  Maka  ketika  menemukan  ‘perselingkuhan  agama’  dengan  kekuasaan  yang  sangat berbahaya sebagai otoritanisme atau kesewenang-wenangan pembaca. 15
Melakukan  otoritarianisme  tanpa  memperdulikan  aturan  metodologi  pengambilan keputusan hukum yang telah dilakukan oleh para ulama klasik. Para ulama tersebut dengan mudah  mengeluarkan  fatwa-fatwa  pada  setiap  persoalan  yang  dihadapi  dengan  tanpa memperdulikan nilai-nilai universal. Fatwa-fatwa yang disampaikan bersifat monolitik-linear dan tidak peka terhadap perkembangan umat bahkan zaman. Ulama tersebut dengan angkuh mengatakan  bahwa  seseorang  tidak  perlu  berpikir  tentang  hal-hal  seperti  demikian  itu, katakan saja gender atau berupa fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang perempuan. Adapun fatwa  tentang  wanita  yang  dianggap  problematik  oleh  Khaled,  sebagaimana  dikutip  oleh
11 Ulya, “ Mengungkap Ide Khaled Ab ou Al Fadl dalam Speaking in God’s Name” , dalam  Jurnal Berkala Program Studi Tafsir Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Hermeneutika, Volume 8, Nomor 1, Januari 2012, 86-87.
12 Kadi, Menjadi Wakil Tuhan ……, 5.
13 Khaled Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan …… , 37.
14 Kadi, Menjadi Wakil Tuhan……, 6.
15 Hujair Sanaky, “ Gagasan Khaled Abou El Fadl Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan  Hermeneutik  dalam  Studi  Fatwa-Fatwa  Keagamaan ” ,  dalam  Jurnal Al-Mawarid,  Edisi  XIV, Tahun 2005, 231.
Hujair  Sanaky  dari  makalah  M.  Amin  Abdullah 16 adalah  tentang  larangan  kepada  wanita mengunjungi  makam  suami,  mengeraskan  suara  dalam  berdoa,  mengenderai  atau mengemudikan mobilnya sendiri, dan wanita harus selalu didampingi oleh mahramnya. Bagi Khaled,  fatwa  tersebut  merupakan  sebagai  tindakan  merendahkan  wanita  yang  tidak  dapat ditoleransi pada era sekarang ini, bahkan fatwa tersebut menurut Khaled berlindung di bawah teks yang mengklaim bahwa itulah yang sebenarnya ‘dikehendaki oleh Tuhan’. Kompeten si dasar seperti apa yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, organisasi-organisasi atau institusi- institusi  keagamaan  yang  berani  mengatasnamakan  diri  atau  lembaga  sebagai  pemegang tunggal penafsir dan sekaligus pelaksana perintah Tuhan. 17
Rendra  Khaldun 18 dalam  tulisannya  menjelaskan,  apa  yang  Khaled  maksudkan tentang  otoritarianisme.  Menurut  Rendra,  term  otoritarisnisme  tersebut  nampaknya  lebih menitikberatkan  pada  proses  penafsiran  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk  memahami kehendak  Tuhan  yang  tertuang  dalam  teks  dan  pada  proses  penyampaian  makna  dari  hasil penafsiran kepada orang lain bukan terletak pada kegagalan untuk menerapkan salah satu dari lima  prasyarat  keberwenangan  sebagaimana  telah  digariskan  oleh  Khaled.  Ada  beberapa definisi tentang otoritarianisme yang dikemukakan oleh Khaled, yaitu:
Khaled mengatakan bahwa otoritarianisme merupakan suatu tindakan mengunci dan mengurung  kehendak  Tuhan  atau  kehendak  teks,  dalam  sebuah  penetapan  tertentu,  dan kemudian  menyajikan  penetapan  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  pasti,  absolut,  dan menentukan.
1. Otoritarianisme  merupakan  tindakan  yang  melampaui  otoritas  atau  kekuasaan  yang dimandatkan sedemikian rupa sehingga menyelewengkan atau mengambil alih kekuasaan dari pemberi mandat.
2. Otoritarianisme  merupakan  tindakan  dari  orang-orang  yang  menggunakan  simbolisme dari komunitas interpretasi hukum tertentu untuk mendukung argumentasi mereka.
3. Otoritarianisme  merupakan  pengabaian  terhadap  realitas  ontologisme  Tuhan  dan pengambilalihan  kehendak  Tuhan  oleh  wakil  Tuhan  sehingga  wakil  tersebut  secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri.
Dalam  konteks  Islam,  otoritarianisme  merupakan  perilaku  yang  sama  sekali  tidak berpegang  pada  prasyarat  pengendalian  diri  dan  melibatkan  klaim palsu  yang  dampaknya adalah  penyelewengan  hak  Tuhan.  Agar  otoritarianisme  tidak  berdampak  pada  masyarakat dan agar masyarakat tidak mengikuti secara membabi buta terhadap pembaca tertentu yang mempunyai  otoritas  dan  wewenang  dalam  memahami  pesan  dan  kehendak  Tuhan,  Khaled menawarkan  dua  prinsip,  nyakni  praduga  epistemologis  dan  penggunaan  nalar  eksklusif. Praduga  epistemologis  berarti  bahwa  harus  ada  kesamaan  pandangan  antara  orang  yang diikuti  dan  orang  yang  mengikuti,  sedangkan  nalar  eksklusif  merupakan suatu  nalar  yang dapat memutuskan secara bebas apakah akan mengikuti otoritas tersebut atau tidak. 19
16 Ibid, 232.  Lihat  juga:  Pengantar  pada  buku  Khaled  M.  Abou  El  Fadl, Atas  Nama  Tuhan,  dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), vii.
17 Ibid, 232.
18 Rendra  Khaldun, “ Hermeneutika  Khaled  Abou  El  Fadl:  Sebuah  Upaya  untuk  Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama ” , dalam Jurnal Edu-Islamika, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, 118-119. Baca juga: Khaled Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan …… , 138-206.
19 Khaled Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan …… , 119.
Ada  bebarapa  syarat  dalam  pelimpahan  otoritas  dari  manusia  kepada  wakil  Tuhan yang  harus  dipenuhi  atau  dilaksanakan.  Prasyarat  tersebut  menentukan  hubungan keberwenangan yang dilandasi oleh rasa saling percaya. Kewenangan tersebut Oleh Khaled dalam  hal  ini  menawarkan  lima  syarat  otoritatif,  yaitu;  kejujuran (honesty),  kesungguhan (delligency), kemenyuluruhan  (comprehensiveness), rasionalitas  (reason-ableness),  dan pengendalian diri (self-restraint). 20
1. Kejujuran (honesty). Secara logis bahwa umat manusia berasumsi bahwa dalam seluruh persoalan,  wakil  Tuhan  harus  bersifat  jujur  dan  dapat  dipercaya  untuk  menjadi  wakil dalam  memahami  perintah  Allah.  Sikap  jujur  dan  dapat  dipercaya  ini  mengindikasikan tiadanya  sikap  berpura-pura,  tidak  menyembunyikan  dengan  sengaja  perintah  Allah, berbohong  atau  menipu,  tetapi  dengan  menjelaskan  semua  perintah  Allah  yang  telah dipahaminya. Pada prasyarat ini menuntut  adanya  dua hal; tidak adanya sikap  berpura- pura  memahami  sesuatu  yang  tidak  diketahui,  dan  pada  sisi  yang  lain  harus  ada  sikap terus  terang  terkait  dengan  kompetensi  yang  dimilikinya  dalam  memahami  perintah Tuhan. Wakil Tuhan harus menghindari keberpuraan memahami napa yang sebenarnya tidak diketahui, dan bersikap jujur tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami suatu perintah Tuhan.
2. Kesungguhan  (delligency).  Secara  logis  bahwa  umat  manusia  berasumsi  bahwa  wakil Tuhan  telah  mengerahkan  segenap  upaya  rasional  dalam  memahami  dan  menemukan perintah-perintah  yang relevan  yang berkaitan dengan sebuah atau rangkaian persoalan, tidak  atas  dasar  nafsu,  kesombongan  atau  kepentingan  pribadi.  Pada  dataran  ini, memaksimalkan upaya rasional dalam menyelidiki, mengkaji, dan menganalisis perintah- perintah yang ada terutama yang relevan dengan persoalan tertentu.
3. Pengendalian diri (self-restraint). Secara logis umat manusia mengharapkan bahwa wakil Tuhan  memiliki  sikap  rendah  hati  yang  sungguh-sungguh  dan  mengendalikan  dalam menghadirkan  kehendak  Allah  di  dunia.  Sikap  ini  biasanya  telah  direpresentasikan dengan baik dalam bahasa teologis wa Allah a’lam bi al -Sawaab atau w a Allah a’lam bi muraadih yang  artinya  bahwa  Allah-lah  yang  mengetahui  mana  yang  paling  baik. Melampaui  frase  ini  wilayah  penting  yang  akan  disampaikan  adalah  bahwa  manusia harus berlatih untuk berani mencegah dan tidak merebut kekuasaan atau otoritas Allah. Seorang wakil Tuhan harus mengenal batasan peran yang dimilikinya, dan perlu memuat pernyataan  yang  diperlukan  untuk  mengingatkan  dirinya  dan  orang  lain  tentang  sifat dasar  perannya  tersebut.  Mereka  harus  menahan  diri  untuk  tidak  menarik  kesimpulan tentang sebuah persoalan jika bukti-buktinya tidak mencukupi.
4. Kemenyeluruhan  (comprehensiveness).  Secara  logis  bahwa  umat  manusia  berasumsi bahwa wakil Tuhan telah mencoba untuk menyelidiki perintah Allah secara menyeluruh dan berharap bahwa wakil Tuhan telah mempertimbangkan semua perintah yang relevan, membuat  upaya  secara  terus  menerus  untuk  menemukan  semua  perintah  yang  relevan dan  tidak  melepas  tanggung  jawabnya  untuk  menyelidiki  atau  menemukan  alur pembuktian  tertentu.  Prasyarat  ini  dimaksudkan  sebagai mempertimbangkan  semua perintah  yang  relevan,  berupaya  terus  menerus  menemukan  perintah  yang  relevan,  dan tidak melepas tanggung jawab menyelidiki dan menemukan alur pembuktian tertentu.
20 Ibid, 99-101.
5. Rasionalitas  (reasonableness).  Secara  logis  umat  berasumsi  bahwa wakil  Tuhan  telah melakukan  upaya  penafsiran  dan  menganalisis  perintah-perintah  Allah  secara  rasional. Menurut Khaled, rasional berarti menempatkan sesuatu dalam kondisi tertentu dipandang benar  secara  umum.  Realitas  dan  makna  diformulasikan  dalam  dan  oleh  berbagai komunitas.  Oleh  karena  itu,  memilih  formula  harus  didasari  oleh  pengenalan  terhadap komunitas  interpretasi  dan  komunitas  makna  sehingga  formula  tertentu  dapat  dipahami oleh  komunitas  tertentu.  Dengan  demikian,  maka  penafsiran  dan  analisis  terhadap perintah-perintah Tuhan  harus dilakukan secara  rasional.  Menutup  cakupan makna teks atau  membuka  teks  tanpa  batasan  merupakan  bentuk  tindakan  kesewenang-wenangan dan melanggar prasyarat rasionalitas. 21
Pada  tataran  yang  demikian,  maka  teks-teks  yang  tidak  memiliki  suatu  kompetensi ontentisitas atau kesahihan, dinilai tidak memiliki suara Tuhan dan  nabi, penggunaan teks- teks  yang  sifatnya  tidak  otoritatif  serta  tidak  memiliki kompetensi  otentisitas  akan menjerumuskan reader dalam hal ini termasuk para fuqaha/ulama pada sikap otoritarianisme interpretasi dan cenderung despotik dan otoriter.

## Karakteristik Hermeneutika Khaled M. Abou el Fadl
Hermeneutika yang ditawarkan oleh Khaled, sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengkritik  perlakuan  secara  otoriter  yang  dilakukan  oleh  komisi  fatwa  hukum  Islam  di Timur Tengah, bagi Khaled fatwa tersebut sangat mengebiri otoritas Tuhan, membatasi peran Tuhan  dan  teks,  mengunci  rapat-rapat  teks  sehingga  sama  sekali  tidak  adanya  ruang  gerak yang  dialogis  antara  teks,  Tuhan  dan  para  pembaca. 22 Menurut  Khaled,  pendekatan hermeneutika dalam menganalisis dan melakukan suatu pengkajian teks-teks sangat penting dilakukan, yang dalam hermeneutika melibatkan tiga variabel, yaitu pengarang (author), teks (text), dan pembaca (reader). Bagi Khaled, dalam rangka untuk membangun suatu gagasan tentang otoritas dan otoritarian menyajikan sebuah kerangka konseptual dalam kajian hukum Islam. Pembahasan tentang otoritas dalam hukum Islam sangat penting, tanpa otoritas akan tampak subyektif, relatif, bahkan individual. Adapaun pembahasan tentang otoritas bertujuan untuk mencari hal-hal yang baku (ats-tSawabit). Bagi Khaled, otoritas sangat terbuka untuk wacana,  debat,  dan  ketidaksetujuan.  Otoritas  penafsir  teks-teks  keagamaan  (reader), setidaknya mempunyai otorita s persuasif, yaitu otoritas ‘wakil khusus’ (ahli khusus, fuqaha’), dan bukanlah otoritas yang bersifat paksaan (koersif) atau bersifat otoriter. 23
Secara  definitif  istilah  otoritas  sulit  dijelaskan  karena  mengandung  ambiguitas  dan kompleksitas  penggunaan  istilah  yang  ditujukan  dalam  berbagai  jenis  aktivitas  sosial  yang serba  ragam. Namun  secara  umum  sifat  dasar  otoritas adalah  menempatkan  kemampuan untuk  membuat  pihak  lain  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan keinginan pihak yang mempunyai otoritas. 24 Sebagaimana dijelaskan Supriatmoko mengutip April Carter, secara definitif istilah otoritas mengacu pada perspektif yang menggunakannya. Misalnya, perspektif para teoritisi konservatif yang cenderung mempertegas eksistensi bentuk
21 Ulya, Mengungkap Ide……, 93 -94. Baca juga: Kadi, Me njadi Wakil Tuhan……, 12 -13.
22 Ibid, 119.
23 Khaled Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif, terj: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), 42.
24 Supriatmoko, “ Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou El Fadl ” , dalam Hermeneutika Al- Qur’ an dan Hadis, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), 269.
otoritas  dan  mempertahankan  pentingnya  otoritas  bagi  stabilitas  serta  preservasi  gaya kehidupan  bermasyarakat.  Berbeda  dengan  para  teoritisi  liberal,  sosial,  dan  anarkis  yang memaknai otoritas dengan dengan berbagai macam derajat kecurigaan. Seperti para rasionalis liberal  memandang  otoritas  sebagai  perampasan  hak-hak  pribadi  untuk  secara  mandiri berfikir  dan  menentukan  keputusannya,  sedang  kaum  sosialis  menganggap  otoritas  sebagai sesuatu pemutarbalikan ideologi dalam bentuk ketidakadilan kelas penguasa, sementara para ahli anarkis berpendapat semua bentuk otoritas sebagai suatu sumber korupsi sosial. 25
Bagi  Khaled,  terdapat  tiga  syarat  penting  untuk  diterapkan  demi  menjaga  dan membatasi  sikap  otoriter  dan  otoritarian  dalam  hukum  Islam.  Yaitu pertama,  kompetensi. Kompetensi  ini  berfungsi  untuk  mencari  otentisitas-orisinalitas  suatu  teks  dengan  melihat aspek  historisitasnya  dalam  suatu  teks.  Kompetensi  (otentisitas)  yang  paling  utama  adalah bagaimana mengetahui bahwa suatu perintah benar-benar datang dari Tuhan dan Nabi-Nya. Apakah  dengan  melalui  sumber-sumber  atau asbab  an-nuzul,  atau  kalau  dalam  hadis men getahui  ‘sahih’  atau  tidaknya  suatu  teks  hadis  tersebut.  Kedua  sumber  hukum  Islam tersebut merupakan suatu teks-teks otoritatif yang oleh umat Islam dianggap memiliki suatu kompetensi otentisitas, namun kesemuanya juga akan tergantung pada sejauh mana memiliki suatu sikap kejujuran seorang reader untuk menafsirkan teks-teks.
Persoalan  yang  harus  dibahas  ketika  mempertimbangkan  sebuah  teks  yang mengklaim  berisi  sesuatu  tentang  kehendak  Tuhan  adalah  dengan  melakukan  suatu  uji kualifikasi atas teks tersebut. Bagi Khaled, kualifikasi yang dimaksud adalah berupa otoritas teks  untuk  mewakili  atas  nama  atau  tentang  Tuhan.  Selanjutnya  jika  sebuah  teks  dapat terbukti dari seorang sahabat Nabi, maka harus mempertanyakan sejauh mana teks tersebut dapat  mewakili  atas  nama  Nabi,  dan  pada  akhirnya  atas  nama  Tuhan.  Dan  jika  kemudian ternyata  teks  tersebut  berasal  dari  seorang  yang  saleh,  cerdas,  atau  berilmu,  maka  harus mempertanyakan hal yang serupa. 26
Kedua,  penetapan  makna.  Seperti  yang  telah  dimaklumi  Tuhan  telah  menggunakan sarana  teks  untuk  menyampaikan  kehendak-Nya,  sedangkan  teks  tidak  dapat  berbicara sendiri, memerlukan manusia untuk berbicara. Tetapi, ketika semua berhak berdialog dengan teks tanpa kewewenangan, tidak ada yang dapat menjamin teks tersebut ditafsirkan sebebas- bebasnya  dan  subjektifitas.  Untuk  menghindari  hal  tersebut, Khaled  berusaha  obyektif mengasumsikan ketika bahasa dijadikan media melalui teks maka perlu kehati-hatian dalam menentukan  makna  teks  tersebut.  Khaled memberikan  salah  satu  perumpamaan  terkait problem  penggunaan  simbol  bahasa,  dia  menjelaskan  jika  dia  menggambar  sebuah  sketsa manusia.  Beberapa  orang  mungkin  akan  mengaitkan  itu  dengan  kisah  Adam  dan  Hawa, sementara itu ada juga yang menganggap itu gambar dua orang yang jatuh cinta atau bisa jadi ada  orang  yang  menganggap  bahwa  sang  penggambar  sedang  kebosanan  dan  kesepian mengharapkan pasangan. 27
25 Ibid. 269. Baca juga: April Carter, Otoritas dan Demokrasi, terj. Sahat Simamora (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 1-3.
26 Ibid, 128.
27 Khaled Abou El-Fadl, Atas Nama….. , 133.
Memperhatikan hal ini,  memposisikan  manusia  dalam  subyek  teks  memung-kinkan timbulnya  ‘pembunuhan’  teks  yang  merampas  kesucian  teks. 28 Ini  terjadi  karena  semua orang berhak berinteraksi dengan teks tanpa kewewenangan (otoritas). Dalam posisi ini teks akan dimungkinkan ditafsirkan sebebas-bebasnya dan dengan sendirinya akan menelanjangi autentisitas,  makna  dan  tujuan  teks.  Inilah  sebenarnya  yang  disebut  tindakan  sewenang- wenang yang menyuburkan penafsiran otoriter. Khaled menegaskan perlunya keseimbangan antara makna teks, pengarang dan pembaca untuk mengatas hal tersebut. Makna hanya akan dapat diperoleh dengan adanya proses dialektis, kompleks, dinamis dan interaktif antara teks, pengarang dan pembaca. 29 Salah satu dari unsur ini tidak boleh ada yang mendominasi dan ketepatan penafsiran hanyalah dapat dijangkau dengan peranan terhadap peran, otonomi dan integritas teks.
Penetapan  pada  sebuah  teks,  berarti  merupakan  sebuah  tindakan  untuk  menentukan makna  sebuah  teks.  Selama perintah-perintah  Tuhan  bersandar  pada  sebuah  teks,  maka perintah-perintah teks tersebut bersandar pada sebuah bahasa. Ketika mengolah sebuah teks, perhatian  pertama  hermeneutika  adalah  aspek  kebahasaannya.  Menarik  untuk  mencermati pandangan  Hasan  Hanafi  terkait  dengan  hal  tersebut,  di  mana  menurut  Hanafi  secara hermeneutik  ada  tiga  penafsiran  terhadap  teks,  yaitu  tafsir  bahasa  yang  bertipe morfologis, leksikologis dan sintaksis. 30 Pada  batas  tertentu  bahasa  memiliki  sebuah  realitas  objektif karena maknanya tidak dapat ditentukan secara terpisah oleh pengarang atau oleh pembaca saja.  Bahasa  juga  memiliki  makna  dan  penggunaan  kosakata  yang  telah  disepakati,  tetapi makna dan penggunaannya terus berubah dan bermutasi. Seorang pengarang biasanya akan mengerahkan  kreatifitasnya  yang  sangat  besar  untuk  memilih  simbol-simbol  bahasa  yang paling  dapat mengkomunikasikan  gambaran  yang  ada pada  pikirannya,  akan tetapi ia tidak dapat  mengontrol  dampak  dari  sebuah  bahasa  pada  penggunanya.  Oleh  sebab  itu  perlu dilakukan  interaksi  antara  pengarang,  teks,  dan  pembaca  melalui  sebuah  proses  negosiasi antara ketiga  pihak dan salah satu pihak tidak boleh mendominasi  dalam proses penetapan makna. 31
Ketiga , perwakilan. Sikap otoriter adalah sikap pembaca  yang berusaha ‘mengunci’ teks dalam sebuah makna tertentu. Secara metaforik Abou el-fadl menggambarkan ini sama saja dengan pembaca berkata ‘’saya tahu apa  yang  dikehendaki pengarang,  dan saya juga tahu  apa  yang  diinginkan  teks,  pengetahuan  saya  bersifat  menentukan  dan meyakinkan”. Seperti diketahui kedaulatan mutlak hanya dimiliki Tuhan, namun di sisi lain, Islam  juga  mengakui  konsep  kekhalifahan  manusia  sebagai  perwakilan  Tuhan.  Namun pelimpahan otoritas Tuhan kepada manusia membuka ruang otoritarianisme; jika manusia itu menyalahgunakan  otoritas  Tuhan,  melakukan  tindakan  di  luar  batas  kewenangan  hukum yang  dimilikinya  (ultra  vires)  atau  bahkan  menuhankan  dirinya.  Seorang  wakil  harus memiliki kewaspadaan untuk menghindari penyimpangan atas peran Tuhan, berarti dia harus mengenal batasan peran yang menjadi haknya saja. Seorang wakil khusus jika tidak memiliki
28 Akhmad  Fachruddin  dan  M.  Yardho, Hermeneutika  al-Quran  Khaled  M.  Abou  El-Fadl (Menjunjung  Otoritas Teks  dan  Membatasi  Otorianisme  Pembaca) dalam http://ejournal.sunan-ampel. ac.id/index.php/Al-Afkar/article/viewFile/86/81, diakses tanggal 12 Januari 2015.
29 Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama… ... 135.
30 Rendra  Khaldun,  Hermeneutika  Khaled……, 117.  Baca  juga:  Hassan  Hanafi, Dialog  Agama dan Revolusi, terj. Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 18-20.
31 Ibid, 116-118.
syarat di atas maka akan mudah melakukan pemahaman dan tindakan yang otoriter dengan mengatasnamakan Tuhan. 32
Menurut Khaled, hanya manusia yang diberikan tanggungjawab sebagai wakil Tuhan di  muka  bumi  ini  untuk  melaksanakan  kehendak  dan  perintah  Tuhan.  Walaupun  manusia dipandang sebagai pelaksana kehendak Tuhan, manusia pada hakikatnya sebagai pelaksana yang  tidak  sepenuhnya  bebas,  karena  terikat  dengan  instruksi  yang  dikeluarkan  dan disampaikan Tuhannya, dan bahkan manusia tidak berhak bertindak melampaui mandat yang diberikan  kepadanya. 33 Keberwenangan  Tuhan  selalu  diwakili  dan  dinegosiasikan  oleh manusia, karena perwakilan oleh manusia tidak dapat dihindari, karena proses negosiasinya pasti akan melibatkan keseimbangan yang rumit antara keberwenangan dan otoritarianisme. Keberwenangan manusia  bersifat  derivatif dan  bukan  berasal  dari  Tuhan  atau  dari  teks (perintah  Tuhannya),  akan  tetapi  berasal  dari  manusia  lain.  Karena  semua  manusia diperintahkan  untuk  mengikuti  perintah  Tuhannya,  maka  menjadi  logis  untuk  mengatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan. 34

## Teks, Pengarang/Tuhan dan Pembaca
Teks  didefinisikan  sebagai  sekelompok  entitas  yang  digunakan  sebagai  tanda,  yang dipilih,  disusun,  dan  dimaksudkan  oleh  pengarang  dalam  suatu  konteks  tertentu  untuk mengantar  beberapa  makna  tertentu  kepada  pembaca.  Biasanya  teks  tersebut  tersusun  dari berbagai  simbol,  dan  simbol  terbentuk  dari  berbagai  entitas.  Dalam  hubungannya  dengan hermeneutika  Khaled,  yang  dimaksudkan  dengan  teks  di  sini  adalah  Alquran dan  Hadis. 35 Meminjam  istilah  yang  disampaikan  oleh  Umberto  Eco,  Khaled  menginginkan  bahwa Alquran  dan  Hadis  (text )  dipandang  sebagai  “karya  yang  secara  terus  menerus  berubah”, yakni  membiarkan  diri  mereka  terbuka  bagi  berbagai  jenis  interpretasi.  Teks  terbuka  tidak hanya  mendukung  interpretasi  yang  majemuk,  akan  tetapi  juga  mendorong  proses  suatu penelitian  yang menundukkan teks dalam suatu posisi sentral, apalagi kehendak Tuhan dapat ditemukan melalui pendekatan kumulatif dan terus menerus. 36
Khaled  berharap  penghapusan  terhadap  otoritarianisme,  apalagi  salah  satu  pihak selalu  mendominasi  dalam  suatu  proses  penetapan  makna  melalui  hermeneutik  yang mendudukkan secara proporsional hubungan antara teks, author, dan reader melalui proses negosiasi (negotiating process) dalam melahirkan sebuah makna. Untuk itu, perumusan suatu relasi  antara ketiga unsur tersebut melalui negosiasi dimaksudkan untuk menjunjung tinggi otoritas  teks  dan  membatasi  otoritarianisme  pembaca.  Para  ahli  hukum  Islam  yang beranggapan  bahwa  Alquran  telah  menjelaskan  seluk-beluk  otoritas  merupakan  sebuah kesalahpahaman.  Walaupun  Alquran  menyebut  dirinya  dan  Tuhan  sebagai  pemegang otoritas,  akan  tetapi  Alquran  tidak  menjelaskan  dengan  gamblang  dinamika  hubungan  dan keseimbangan yang tepat antara Tuhan, teks, masyarakat dan individu. Dalam hal ini sangat perlu  untuk  digarisbawahi  bahwa,  hukum  dan  kehendak Tuhan  dicari  dan  dilaksanakan sebagai sebuah perwujudan ketundukan oleh individu kepada Tuhannya.
32 http://nisaelfatira.blogspot.com/2013/10/pemikiran-tentang-orientalis-hadis.html, diakses tanggal 19 Januari 2015.
33 Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama… ..., 52.
34 Ibid, 98.
35 Rendra Khaldun, Hermeneutika Khaled……, 120.
36 Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama… ..., 212.
Kompleksitas  persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  penentu  makna,  maka pemahaman  teks  tidak  dapat  ditentukan  oleh  kelompok  yang  mengatasnamakan  apa  dan mana pun, baik oleh pengarang (author) maupun oleh para pembaca sendiri (reader) secara sepihak.  Pemahaman  teks  seharusnya  merupakan  produk  interaksi  yang  hidup  antara pengarang  (author),  teks  (text),  dan  pembaca  (reader).  Dengan  demikian,  ada  suatu  proses penyeimbang di antara berbagai muatan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak dan terjadi proses negosiasi yang terus menerus, tidak kenal henti, antara ketiga pihak. 37
Dalam penafsiran teks, problem yang sangat dominan adalah pada tingkat pembaca. Ketika  seorang  pembaca  bergelut  dengan  teks  dan  kemudian  menarik  sebuah  kesimpulan hukum dari teks tersebut, resiko yang dihadapi adalah bahwa pembaca menyatu dengan teks, atau  pembaca  akan  menjadi  perwujudan  eksklusif teks  tersebut.  Dalam  proses  ini,  teks tunduk  kepada  pembaca  dan secara  efektif  pembaca menjadi pengganti teks. Jika  pembaca memilih sebuah cara tertentu atas teks dan mengklaim bahwa tidak ada lagi pembacaan lain, teks  tersebut  larut  ke  dalam  karakter  pembaca.  Maka  jika  seandainya  pembaca  melampaui dan menyelewengkan teks, bahaya yang akan dihadapi adalah bahwa pembaca akan menjadi tidak efektif, tidak tersentuh, melangit, dan otoriter.
Bagi  kaum  muslim,  media  yang  paling  meyakinkan  untuk  mengetahui  kehendak Tuhan adalam Alquran dan Sunnah Nabi. Sebagai teks yang mengklaim memuat kehendak Tuhan, maka kemudian perlu untuk dilakukan suatu uji kualifikasi atas Alquran dan Sunnah. Dalam uji kualifikasi ini, menurut Khaled, seseorang harus memuat asumsi-asumsi berbasis iman bahwa Alquran bersifat abadi dan terpelihara kemurniannya bahkan terpelihara sampai akhir  zaman,  artinya  pihak-pihak  tertentu  tidak  terlalu  perlu  untuk  curiga  akan  terjadi penyelewengan makna  dan pemahaman. Kompetensi Alquran dengan demikian tidak perlu digugat.  Sejauh  menyangkut  Alquran,  pertanyaan  yang  sangat  relevan  bukanlah  apakah Alquran terpercaya, melainkan adalah bagaimana menentukan maknanya. 38
Makna  daripada teks tidakla permanen dan tentunya  akan berkembang  secara  aktif, karena  teks  berbicara  dengan  makna  yang  diperbaharui  kepada  masing-masing  generasi pembaca.  Teks  akan  tetap  relevan  dan  menduduki  posisi  sentral  karena  keterbukaannya memungkinkan dirinya untuk terus mengeluarkan makna. Selama teks bersifat terbuka, teks akan  terus  berbicara,  dan  selama  teks  berbicara  maka  teks  akan  terus  relevan  dan  akan bermakna  penting.  Para  pembaca  kemudian  akan  selalu  merujuk  kepada  teks  karena  teks akan menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru. Teks tidak bersifat pasif dan pembaca juga  tidak  mendekati  teks  dengan  kepala  kosong.  Para  pembaca  mendekati  teks  dengan asumsi-asumsi  dan  normatifitas-normatifitas  yang  mereka  bawa  untuk  diterapkan  dalam suatu  proses  interpretasi.  Dinamika  interaksi  menciptakan  komunitas  interpretasi.  Tetapi pembacaan  yang  berkesinambungan  dan  pembacaan  ulang  terhadap  interpretasi  dan reinterpretasi  terhadap  teks,  dapat  menyusun  ulang  asumsi-asumsi  dan  konsep-konsep tentang makna. 39
Menurut  Khaled,  sebuah  teks  tidak  memuat  kehendak  pengarang,  sebuah  teks memuat  upaya  pengarang  atau  pandangan  tertentu  berkaitan  dengan  maksud  pengarang. Dengan kata lain, teks hanya menceritakan apa yang dipandang pengarang sebagai hal yang penting  tentang  dirinya  untuk  diungkapkan  kepada  pembaca  berdasarkan  dinamika  historis
37 Kadi, Menjadi Wakil Tuhan……, 10 -11.
38 Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama… .., 128.
39 Rendra Khaldun, Hermeneutika Khaled……, 120.
tertentu  yang  dihadapi.  Maksud  pengarang  seperti  terungkap  dalam  teks,  terikat  oleh pembaca, konteks historis dan bahasa. Teks juga tidak mewakili kehendak Tuhan dan juga tidak  mewakili  kehendak  pengarang,  teks  mewujudkan  petunjuk-petunjuk  kehendak  Tuhan dan juga kehendak pengarang. 40
Jika  memang  teks  memegang  peranan  penting  dalam  menggapai  kehendak  Tuhan, maka  harus  dipelihara  adanya  dinamika  proses  penentuan  makna  secara  ‘demokratis’. Dengan  demikian,  makna  tidak  boleh  digenggam,  dicengkram,  dan  ditentukan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  salah  satu  atau  beberapa  actor  yang  membelakanginya. Perimbangan kekuasaan dalam penentuan makna perlu terus menerus dijaga dan dipelihara antara pengarang (author), pembaca (reader), dan teks (text). Dominasi atau kekuasaan yang berlebihan pada salah satu pihak akan menyebabkan kebuntuan intelektual. Menurut Khaled, agar dapat menentukan makna atau petunjuk-petunjuk Tuhan, maka antara teks dan pembaca harus  ada  negosiasi dan konstruksi. Proses  negosiasi inilah  yang  akhirnya menjadi  penentu makna.  Lebih  jauh  lagi  dikatakan  bahwa  makna  merupakan  hasil  sebuah  interaksi  antara pengarang, teks, dan pembaca, artinya harus ada sebuah negosiasi antara ketiga belah pihak dan  bahwa  salah  satu  pihak  tidak  boleh  mendominasi  yang  lain  dalam  proses  penetapan makna. 41

## Bagan hermeneutika Khaled Abou El Fadl

## Kesimpulan
Khaled  membangun  konsep  otoritas  dalam  Islam  dengan  doktrin  kedaulatan  Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan sebagai pemegang otoritas yang pertama dan utama. Kehendak- kehendak-Nya tertuang dan diuraikan dalam kalam-Nya yang tertulis Alquran. Nabi sebagai pemegang otoritas ke dua setelah Tuhan meninggalkan tradisi-tradisinya setelah wafat yang kemudian  telah  terkodifikasi  dalam  bentuk  Sunnah.  Otoritas ini  dilanjutkan  oleh  para fuqaha sebagai  pemegang  otoritas  ketiga.  Khaled  sendiri  kemudian  membagi  otoritas menjadi dua, yakni; otoritas koersif dan otoritas persuasif.
Otoritarianisme merupakan perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian  diri  dan  melibatkan  klaim  palsu  yang  dampaknya  adalah penyalahgunaan kehendak Tuhan. Hermeneutika Khaled tidak hanya mempunyai relevansi dalam penafsiran Alquran.  Tetapi  juga  pada  teks-teks  Islam  yang  lain.  Dalam  pandangan  Khaled,  diskursus hukum Islam adalah diskursus fikih yang inklusif, toleran dan progresif.
Dengan  mengkaji  pemikiran  Khaled  berharap,  di  kalangan  umat  Muslim  akan terbangun  keterbukaan antar  mazhab.  Terbangun  pemikiran  yang  tidak  fanatik  terhadap mazhab  yang dianut dan akan terbangun semangat berijtihad dalam mengimple-mentasikan hukum Islam untuk perubahan kearah yang terus membaik.
40 Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama… ..., 195.
41 Rendra Khaldun, Hermeneutika Khaled……, 121 -122.

## Teks
Pengarang Pembaca

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Akhmad  Fachruddin  dan  M.  Yardho, Hermeneutika  al-Quran  Khaled  M.  Abou  El-Fadl
(Menjunjung Otoritas Teks dan Membatasi Otorianisme Pembaca) dalam http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/Al-Afkar/ article/
viewFile/86/81.
April  Carter, Otoritas  dan  Demokrasi, diterjemahkan  oleh Sahat  Simamora,  Jakarta:  CV. Rajawali, 1985.
Hujair  Sanaky, “ Gagasan  Khaled  Abou  El  Fadl  Tentang  Problem  Otoritarianisme  Tafsir Agama  Pendekatan  Hermeneutik  dalam  Studi  Fatwa-Fatwa  Keagamaan ” ,  dalam Jurnal Al-Mawarid, Edisi XIV, Tahun 2005.
Hassan  Hanafi, Dialog  Agama  dan  Revolusi, diterjemahkan  oleh Pustaka  Firdaus,  Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
http://nisaelfatira.blogspot.com/2013/10/pemikiran-tentang-orientalis-hadis.html
Ilham  B.  Saenong, Hemeneutika  Pembebasan:  Metodologi  Tafsir Alquran Menurut  Hasan Hanafi, Jakarta: Teraju, 2002.
Khaled  M.  Abou  El  Fadl, Speaking  in God’s  Name:  Islamic  Law,  Authority,  and  Women,
Oxford: Oneworld Publication, 2003.
Khaled  M.  Abou  El  Fadl, Atas  Nama  Tuhan,  dari  Fikih  Otoriter  ke  Fikih  Otoritatif, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
Kadi, Menjadi Wakil Tuhan (Memahami Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl tentang Konsep Otoritas Penafsir Pesan Tuhan), dalam Jurnal al-Ihkam, Vol. 7 No. 1 Juni 2012.
M. Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa- Fatwa Keagamaan”, dalam kata  pengantar.  Khaled  Abou  El-Fadl, Atas  Nama  Tuhan: dari  Fiqih Otoriter  ke Fiqih Otoritatif, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
M.  Nur  Kholis  Setiawan, Emilio  Betti  dan  Hermeneutika  Sebagai  Auslegung dalam Upaya Integrasi  Hermeneutika  dalam  Kajian  Qur’an  dan  Hadis;  teori  dan  Aplikasi, ed. Syafaatun  Al-Mirzanah  dan  Sahiron Syamsuddin,  Cet.II, Yogyakarta:  Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
Muhammad Tolchah Hasan, Diskursus Islam Kontemporer, Jakarta: Listafariska Putra, 2003.
Rendra  Khaldun, “ Hermeneutika  Khaled  Abou  El  Fadl:  Sebuah  Upaya  untuk  Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama ” , dalam Jurnal Edu-Islamika,
Volume 3, Nomor 1, Maret 2012.
Supriatmoko, “ Konstruksi  Otoritarianisme  Khaled  M.  Abou  El  Fadl ” ,  dalam Hermeneutika Alquran dan Hadis, Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.
Ulya, “Mengungkap Ide Khaled Anou Al Fadl dalam Speaking in God’s Name” , dalam Jurnal Berkala  Program  Studi  Tafsir  Hadis  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  Kudus Hermeneutika, Volume 8, Nomor 1, Januari 2012.
Yusriandi, “ Hermeneutika Hadis Abou El Fadl ” dalam Hermeneutika Alquran dan Hadis,ed. Sahiron Syamsuddin, Cet.I, Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.