Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
1 Ketut Septian Dripananda, 2 Lastuti Abubakar, 3 Nanda Annisa Lubis.
Universitas Padjadjaran, Indonesia dripananda@gmail.com
Volume  22  Nomor  2  Agustus  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 A rticle  History Submission: 11-06-2024 Revised: 19-07-2024 Accepted: 22-07-2024 Published: 18-08-2024

## ABSTRACT
This study analyzes the validity of a fiduciary security deed not signed before a notary based on the Notary  Position  Law  and  Fiduciary  Security  Law,  and  legal  protection  for  harmed  parties.  The normative  juridical  method  with  an  analytical  descriptive  approach  was  used.  Results  show  a fiduciary security deed not signed before a notary degrades into a private deed, rendering it null and void by law and unable to be registered at the Fiduciary Registration Office. Legal protection for harmed  creditors  allows  claiming  compensation,  costs,  and  interest  from  the  notary  if  proven  to violate  the  Notary  Position  Law  provisions.  The  study  concludes  the  notary's  presence  during fiduciary security deed signing is crucial to ensure validity and legal certainty for involved parties. The degraded deed's lack of registration prevents creditors from executing the fiduciary security, emphasizing notarization's importance in protecting creditor interests.

## Key Words: Degradation; Fiduciary Security Deed; Notary

## ABSTRAK
Peran perbankan sebagai perantara dalam penghimpunan dan penyaluran dana memegang peranan penting dalam proses ini. Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian antara bank dan nasabah, dengan jaminan fidusia sebagai upaya preventif. Meskipun pembuatan akta jaminan fidusia harus dilakukan di hadapan notaris untuk keabsahan hukumnya, namun terkadang penandatanganan akta dilakukan  di  luar  kantor  notaris,  yang  dapat  memengaruhi  keabsahan  hukumnya.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, Data dan informasi dianalisis sehingga memperoleh gambaran mengenai Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  keabsahan  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  tidak  ditandatangani  oleh  Notaris  di hadapan para pihak, maka kekuatan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia artinya akta tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan adalah dapat  menuntut  ganti  rugi,  biaya,  dan  bunga  kepada  notaris  apabila  notaris  terbukti  melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Kata kunci: Degradasi; Akta Jaminan Fidusia; Notaris

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia

## PENDAHULUAN
Perekonomian di  Indonesia merupakan sebagian  dari pembangunan yang  dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar tercapai cita-cita luhur yaitu adil dan Makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  dasar  Tahun  1945.  (Djuhaendah,  n.d.)    Guna tercapainya  tujuan  tersebut,  dalam  pelaksanaan  pembangunan  harus  senantiasa  memperlihatkan keselarasan,  termasuk  di  bidang  ekonomi  dan  keuangan.  Kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh siapapun sebagai bagian dari upaya dalam meningkatkan pembangunan perekonomian merupakan salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan  usaha  umumnya  dapat  diperoleh  dengan  cara  pinjam-meminjam  atau  kredit  yang salah satunya melalui jasa perbankan.
Bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih ( Surplus of fund ) dan pihak yang kekurangan dana ( Lock of fund ). (Tri Handayani, n.d.-a) Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan).  Selain  itu bank  mempunyai  peran  strategis  sebagai  pembangunan  perekonomian  nasional  melalui  fungsi Intermediary yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (Fure, n.d.) Tujuannya adalah untuk  mendukung  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
Pemberian  kredit  oleh  bank  dapat  diberikan  kepada  siapa  saja  yang  memiliki  kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian kredit antara Bank (kreditur) dan Nasabah  (debitur).  (Ahmad  Yani,  n.d.)    Dalam  pemberian  kredit  oleh  bank  wajib  menerapkan prinsip  kehati-hatian,  selain  itu  bank  juga  harus  menganalisis  calon  debitur  dengan  prinsip  5C Condition, Collaterals, Capacity, Capital dan Character yang dikenal dengan the 5 C’s analysis of credit (Tri  Handayani,  n.d.-b) , ketentuan  ini  diatur  di  dalam  Pasal  8  dan  penjelasan  Pasal  8  UU Perbankan. Dengan harapan agar kredit bank tidak menjadi macet atau bermasalah maka penyaluran kredit yang berdasarkan unsur 5C akan menjadi tolak ukur yang mencerminkan Kesehatan bank. Penerapan prinsip 5C adalah untuk melindungi bank dari debitur yang kemudian gagal bayar seperti kredit macet. (Ni Made Ari Yuliartini, n.d.)
Upaya  bentuk  preventif  yang  dilakukan  oleh  kreditur  untuk  mengatasi  resiko  yakni  adanya agunan ( Collateral atau Jaminan). Jaminan dalam hal ini berfungsi bukan hanya sekedar janji untuk melaksanakan  atau  memenuhi  kewajibannya,  akan  tetapi  juga  sebagai  jaminan  pelunasan  hutang

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
atau  kredit  tersebut.  Jaminan  merupakan  suatu  hak  atau  keuntungan  suatu  benda  yang  diberikan kepada kreditur, sehingga apabila debitur cidera janji atau gagal untuk membayar hutangnya maka kreditur dapat memperoleh kembali piutangnya dari jaminan tersebut. (Hasan & OpCit, n.d.) Untuk memberi  kepastian  dengan  peningkatan  jaminan  melalui  lembaga  kebendaan  dapat  berupa  Hak Tanggungan, Fidusia, dan Gadai yang dikenal dalam hukum Indonesia.
Jaminan  dengan  Fidusia  yang  dipindahkan  atau  diserahkan  ialah  hak  atas  benda  (hak kepemilikan) tersebut sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap  dalam  kekuasaan  pemilik  barang/debitur,  sehingga  masih  dapat  dipergunakan  untuk kepentingan  usaha  pemilik  barang/debitur.  Ketentuan  mengenai  jaminan  fidusia  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang Jaminan Fidusia).  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangungan  yang  tidak  dibebani  dengan  hak  tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.
Perjanjian dengan Jaminan Fidusia mengharuskan akta yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk otentik yaitu Akta Jaminan Fidusia, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa  Indonesia  dan  merupakan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Ketentuan  mengenai  akta  notaris  diatur dalam  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  yang  menyebutkan  bahwa  akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang, seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan  yang  dilakukan  oleh  Menteri.  (Agung  &  Made  Gde,  n.d.)   Pasal  1  angka  1  UUJN memberikan pengertian bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya.
Akta Jaminan Fidusia merupakan akta otentik yang berbentuk akta partij atau akta pihak yang mana  akta  tersebut  dibuat  di  hadapan  Notaris,  isi  dari  akta  pihak  adalah  uraian  atau  keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. (Sudiharto, n.d.)

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
Para  pihak  yang  berkeinginan  agar  uraian  atau  keterangannya  dituangkan  ke  dalam  bentuk  akta Notaris.    Sesuai  ketentuan  UUJN  maka  Notaris  dalam  hal  ini  membacakan  dan  menyaksikan penandatanganan  yang  dilakukan  dihadapannya.  Menghadap  dimaksudkan  bahwa  terhadap  akta tersebut dilakukan “pembacaan” dan “penandatanganan” di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) angka 1 “membacakan akta dihadapan penghadap dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  orang  saksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh penghadap, saksi, dan notaris”, dalam hal ini pentingnya kehadiran seorang notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi.
Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  sebagai  Akta  Notaris  harus  memenuhi  unsur-unsur  yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang didalam proses pembuatannya sehingga memenuhi kriteria untuk disebut Akta Otentik, diantaranya adanya unsur pembacaan akta, penandatanganan akta pada saat itu dan hal tersebut dinyatakan tegas dalam akta tersebut. (Hayatdian, n.d.) fungsi tanda tangan agar para pihak tidak mengelak tentang akta otentik yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf  m  UUJN  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  44  UUJN  menguraikan  prosedur  esensial  untuk memastikan  sebuah  akta  memiliki  keabsahan  hukum.  Pasal  tersebut  menekankan  kepentingan tindakan penandatanganan yang segera oleh semua pihak yang terlibat. Jika ada pihak yang tidak dapat ikut serta dalam proses penandatanganan, konsekuensinya mencakup penurunan status hukum akta menjadi "di bawah tangan" dan membuka peluang untuk dituntut secara hukum, terutama bagi notaris yang terlibat.
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris tersebut dituangkan ke dalam suatu Akta Notaris. Akta tersebut merupakan suatu akta yang memiliki kekuatan yang sempurna sebagai suatu alat bukti yang sah tanpa diperlukan lagi alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima  dan  menganggap  apa  yang  ditulis  di  dalam  akta  merupakan  peristiwa  yang  sungguh- sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. (Purnayasa, n.d.)
Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris juga tidak menutup kemungkinan dapat menjadi akta di bawah tangan, hal tersebut dapat terjadi bilamana Notaris tidak berwenang untuk membuat akta itu dan jika terdapat cacat dalam bentuk akta otentik tersebut, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Dalam hal ini apabila Notaris tidak melakukan yang telah diatur dalam UUJN, maka akta yang dibuat olehnya mengalami penurunan kualitas (kekuatan pembuktian) yang sering disebut mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan. (Gunarto, n.d.)

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
Kenyataannya yang sering terjadi di lapangan, penandatanganan Akta Jaminan Fidusia tidak ditandatangani di hadapan Notaris oleh karena itu pengikatan yang terjadi secara bersamaan. Dengan kebiasaan  praktik  pengikatan  akta  yang  dilakukan  di  luar  kantor  Notaris,  pengikatan  mana  jika terjadi bersamaan di tempat yang berbeda, maka Notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat  yang  berbeda  pada  saat  yang  bersamaan,  serta  keefesiensi  waktu.  Alasan  kepraktisan merupakan alasan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ketika hal-hal tersebut terjadi.
Berdasarkan penjelasan kasus diatas maka dapat dianalisa mengenai otentisitas akta Notaris yakni  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  tidak ditandatangani  di  hadapan  Notaris  sesuai  UUJN  maka  akta  tersebut  dapat  mengalami  penurunan status  (degradasi)  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-  Undang  Jaminan  Fidusia  mengharuskan Akta otentik, artinya jaminan fidusia tersebut tidak ada dan menimbulkan ketidakjelasan hukum.
Dari uraian di atas Penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana  akibat  hukum  praktik  akta  jaminan  fidusia  yang  penandatanganannya  tidak dilakukan  di  hadapan  Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Undang- Undang Jaminan Fidusia?
b. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur apabila dirugikan akibat akta jaminan fidusia yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  menganalisis  bahan  pustaka sebagai data sekunder, meliputi undang-undang, peraturan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Tahapannya mencakup pencarian hukum objektif dan subjektif serta pengumpulan data sekunder. Analisis  data  kualitatif  dengan  pendekatan  deduktif  dilakukan  untuk  mengorganisasikan  data  ke dalam pola, kategori, dan tematik guna menemukan kesimpulan berdasarkan teori hukum yang ada. Tujuannya adalah menyajikan pemahaman mendalam terkait topik penelitian sesuai metode ilmiah yang ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Akibat hukum praktik akta jaminan fidusia yang penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
Jaminan Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan yang turut serta memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia khususnya dibidang perbankan sebagai yang menyalurkan kredit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketentuan Jaminan Fidusia diatur dalam  Undang  Undang  Jaminan  Fidusia.  Pasal  1  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia menyebutkan  bahwa  “Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam  penguasaan  pemilik”.  Berdasarkan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  objek  Jaminan dibagi menjadi dua macam Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan Benda tidak bergerak, khusunya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan, Dalam hal ini objek tersebutlah yang dapat dibebani Jaminan Fidusia.
Proses  Pembebanan  Fidusia  merupakan  kegiatan  terpenting  dalam  Jaminan  Fidusia yaitu  dilakukannya  penandatanganan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Pembebanan  Jaminan  Fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sifat Jaminan Fidusia  adalah  perjanjian  ikutan  ( accesoir )  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya. berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Jaminan Fidusia bahwa “Pemembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia” Akta Notaris adalah akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan dalam UUJN.
Setelah lahirnya Undang- Undang Jaminan Fidusia maka jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.  Pendaftaran  tersebut  memiliki  arti  yuridis  sebagai  suatu  rangkain  yang  tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Sejalan dengan perkembangan waktu yang semakin positif, perkembangan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 21 Tahun 2015).
Dikeluarkannya  PP  Nomor  21  Tahun  2015  ini,  sebagai  perwujudan  dari  pemerintah yang membuktikan kesungguhannya dalam menyelenggarakan Jaminan Fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman, serta menjadi bukti akan keseriusan akan perkembangan ekonomi bangsa  ini.    Dalam  Pasal  3  PP  Nomor  21  Tahun  2015,  yang  mengatur  Pendaftaran  jaminan fidusia harus memuat nomor dan tanggal Akta Jaminan Fidusia nama, dan tempat kedudukan notaris hal ini membantu untuk menegakkan Asas Publisitas, sekaligus  merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kreditur mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.  Dengan pendaftaran jaminan fidusia tersebut maka kedudukan kreditur akan kuat, hak kreditur sebagai penerima jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
Proses  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  setelah  Akta  Jaminan  Fidusia  telah  selesai  maka didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
untuk  diterbitkannya  Sertifikat  Jaminan  Fidusia.  Sertifikat  ini  adalah  bukti  tertulis  yang  sah secara  hukum  atas  jaminan  fidusia.  Hal  ini  memberikan  kepastian  hukum  bagi  kreditur  dan debitur dalam jaminan fidusia, isinya mencakup tentang kreditur, debitur, benda jaminan, nilai jaminan, jangka waktu pemberian jaminan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun kenyataannya  dalam  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  ada  Notaris  yang  tidak  melakukan kewajiban  sesuai  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN,  seperti  Akta  Jaminan  Fidusia  tidak ditandatangani  di  hadapan  Notaris  oleh  karena    pengikatan  yang  terjadi  secara  bersamaan. Dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di luar kantor Notaris, pengikatan mana jika terjadi bersamaan di tempat yang berbeda, maka Notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan, serta keefisienan waktu. Alasan kepraktisan merupakan alasan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ketika hal-hal tersebut terjadi.
Tahapan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dengan  menyertakan  nomor  Akta  Jaminan Fidusia,  nama,  tanggal,  serta  tempat  atau  wilayah  kedudukan  Notaris  yang  memuat  akta Jaminan  Fidusia  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  13  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Jaminan Fidusia.  Dalam  urusan  pendaftaran  Kreditur  akan  menyerahkan  proses  pendaftaran  Fidusia kepada  Notaris  yang  telah  ditunjuk.    Notaris  tersebut  akan  membuat  Akta  Jaminan  Fidusia dalam bentuk akta otentik yang kemudian akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM setempat selaku Kantor Pendaftaran Fidusia yang akan menerbitkan dan menyerahkan kepada Kreditur selaku Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Jaminan  Fidusia  secara  resmi  berlaku  atau  "lahir"  pada  tanggal  pencatatan  di  dalam Buku  Daftar  Fidusia  berdasarkan  Pasal  14  ayat  (3)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia. Pencatatan ini penting karena memberikan kepastian hukum mengenai status jaminan dan hak- hak yang dimiliki oleh penerima fidusia. Hal ini memberikan perlindungan bagi kreditur apabila debitur wanprestasi.
Kreditur memungkinkan untuk menjual objek jaminan secara langsung (parate eksekusi) atau kekuatan eksekutorial yang diberikan kepada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata- kata  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  jo.  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini, yang bisa dilakukan melalui beberapa cara pelaksanaan langsung titel eksekutorial yang dimiliki oleh Sertifikat Jaminan Fidusia, penjualan melalui lelang umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini bertujuan

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
untuk  memberikan  kepastian  dan  kecepatan  dalam  pelunasan  utang,  terutama  ketika  debitur cidera janji atau wanprestasi.
Akta  Jaminan  Fidusia  yang  tidak  ditandatangani  di  hadapan  Notaris  menjadi  akta tersebut sama dengan akta di bawah tangan. Pada dasarnya fungsi tanda tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal, untuk menjamin para pihak tidak mengelak tentang isi akta yang bersangkutan.    Kemudian  ditegaskan  lagi  pada  akhir  akta  sebagaimana  Pasal  44  UUJN menentukan bahwa (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap,saksi  dan  notaris  kecuali  apabila  ada  penghadap  yang  tidak  dapat  membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya; (2) alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta; (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditandatangani  oleh  penghadap,  notaris  dan  saksi  dan  penerjemah;  (4)  Pembaca  penerjemah atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3), dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
Kasus  yang terjadi  di  salah satu  kota di  Indonesia tepatnya di  Kabupaten Waykanan, Lampung, antara seorang debitur yang bernama Bapak Bisma, salah satu pengusaha jual beli bahan bangunan yang mengikat Perjanjian Kredit dengan kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Waykanan pada tahun 2022, dengan plafon pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- selama jangka waktu  36 bulan dengan jaminan berupa sebuah mobil  merk Honda jenis  Brio berwarna Merah, yang pada waktu itu objek jaminan ditaksir oleh pihak Bank dengan harga jual Rp  230.000.000,-.  Kedua  belah  pihak  baik  debitur  maupun  kreditur  dengan  melakukan perjanjian  kredit  yakni  Jaminan  Fidusia.  Setelah  beberapa  hari  pihak  kreditur  yakni  bank menginformasikan kepada debitur akan mengadakan pengikatan (akad) di Kantor BRI dengan dihadiri  oleh  Notaris,  Namun  setelah  pihak  debitur  hadir  pada  waktu  dan  tempat  yang  telah ditentukan, tidak adanya Notaris, Pihak dari kreditur membawa minuta akta yang mana Akta Jaminan  Fidusia,  memberikan  pengertian  terhadap  debitur  bahwasanya  Notaris  tidak  dapat hadir dikarenakan ada pengikatan yang terjadi secara bersamaan, Kemudian debitur dan kreditur menandatangani akta ini.
Praktik penandatanganan akta di luar kantor Notaris sudah menjadi kebiasaan. Hal ini terjadi  karena  pengikatan  akta  sering  dilakukan  secara  bersamaan  di  tempat  yang  berbeda. Keterbatasan fisik notaris untuk hadir di semua tempat pada waktu yang sama menyebabkan akta  tidak  dapat  ditandatangani  di  hadapannya  secara  langsung,  dalam  hal  ini  dinilai menguntungkan dalam efisien waktu.

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
Akta Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, maka kegiatan terpenting dalam pembebanan perjanjian pokok kedalam bentuk akta otentik adalah penandatanganan  akta.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  pembuatan  Akta Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan akta Notaris secara notarill akta artinya dibuat dihadapan Notaris menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang  Jaminan  Fidusia.  Penegasan  perjanjian  Jaminan  Fidusia  dengan  akta  Notaris  dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan suatu norma memaksa, artinya apabila perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan selain dalam bentuk akta Notaris atau mengalami degradasi menjadi dibawah  tangan,  secara  yuridis  perjanjian  Jaminan  tersebut  tidak  pernah  ada.  Hal  tersebut semakin  jelas  jika  dikaitkan  dengan  proses  terjadinya  Jaminan  Fidusia  Ketika  dilakukan pendaftaran  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang  permohonannya  harus  dilengkapi  dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan.
Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bentuk  khusus  yakni  akta Notaris bagi perjanjian jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam hal ini objek Jaminan FIdusia pada umunya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentik yang dapat menjamin kepastian berkenaan dengan Objek Jaminan  Fidusia.  (Huru,  n.d.)  Demikian  akibat  praktik  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  tidak tandatangani  di  hadapan  Notaris  mengalami  degradasi  menjadi  akta  di  bawah  tangan  maka aktanya  tidak  dapat  didaftarkan.  Jika  tidak  didaftarkan  tidak  ada  hak  kebendaan,  hal  ini menyebabkan tidak adannya parate eksekutorialnya oleh kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang- Undang Jaminan Fidusia.
b. Perlindungan hukum bagi para pihak apabila dirugikan akibat akta jaminan fidusia yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Jaminan  merupakan  suatu  hak  atau  keuntungan  suatu  benda  yang  diberikan  kepada kreditur,  sehingga  apabila  debitur  cidera  janji  atau  gagal  untuk  membayar  hutangnya  maka kreditur dapat memperoleh Kembali piutangnya dari benda tersebut, sehingga fungsi jaminan secara  yuridis  materil  adalah  dapat  menjadi  pegangan  bagi  kreditur  untuk  kepastian  hukum pelaksanaan  prestasi  oleh  debitur.    Jaminan  Kebendaan  lebih  disukai  dari  pada  jaminan perorangan  ( Personal  Guarantee )  karena  sifatnya  lebih  menguntungkan  bagi  kreditur.  Salah satu  unsur  penting  dalam  hukum  jaminan  di  Indonesia,  adalah  unsur  kedudukan  harta  pihak peminjam  yang  diatur  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata,  serta  unsur  kedudukan  pihak  yang memberikan pinjaman, hal tersebut diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata.

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
Dalam Pasal 1131 KUHPerdata mengatur ketentuan bahwa:
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
Pasal  tersebut  mengatur  tentang  kedudukan  harta  debitur  atas  perikatan  hutangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut kreditur akan dapat menuntut pelunasan hutang debitur dari semua  harta  yang  bersangkutan,  termasuk  harta  yang  masih  akan  dimilikinya  dikemudian  hari. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelunasan hutang dari harta yang akan diperoleh debitur dikemudian  hari.  Oleh  karena  dalam  suatu  perjanjian  dimungkinkan  seorang  debitur  mempunyai lebih dari satu kreditur, maka untuk membagi harta kekayaan debitur kepada debitur, dalam Pasal 1132 KUHPerdata disebutkan bahwa:
“Harta  kekayaan  debitur  menjadi  agunan  bersama-sama  bagi  semua  krediturnya,  hasil penjualan  harta  kekayaan  itu  dibagi-bagi  menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya”
Hak  didahulukan  adalah  hak  dari  kreditur  pemegang  jaminan  tertentu  untuk  terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya), atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut.
Ketika terdapat Akta Jaminan Fidusia mengalami degradasi menjadi akta dibawah tangan, maka Jaminan Fidusia tersebut batal demi hukum karena dalam proses pembuatannya melanggar Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Dalam  hal  ini  sangat merugikan  kreditur  diantaranya  kreditur  memberikan  kredit  kepada  debitur  tanpa  adanya jaminan,  pemberian  kredit  tanpa  adanya  agunan,  bank  mempunyai  kedudukan  yang  sama terhadap  kreditur  lainnya  (kreditur  konkuren),  tidak  ada  kreditur  yang  diutamakan, diistimewakan  dari  kreditur  lainnya,  dimana  bank  tidak  mendapatkan  hak  preferent  dan pelunasan  terhadap  utang  debitur  dibagi  secara  seimbang  dengan  kreditur  konkuren  lainnya berdasarkan  besar  kecilnya  jumlah  tagihan  dari  masing-masing  kreditur  dibandingkan  dengan jumlah keseluruhan utang debitur, kehilangan hak eksekutorial sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  dan  kreditur  tidak  dapat  menuntut  penyelesaian  utang secara langsung dari benda yang menjandi objek Jaminan Fidusia.
Dalam hal ini UUJN adalah sebagai perwujudan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. (Pawiro, n.d.) Notaris harus dapat

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat penggunaan jasa notaris berdasarkan akta yang dibuatnya.  Akta  yang  dibuat  olehh  atau  di  hadapan  notaris  menjadi  bukti  otentik  dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak maupun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan.
Pada hakikatnya berdasarkan penjelasan umum UUJN, Akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Kewajiban bagi notaris adalah untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti  dan  sesuai  dengan  maksud  para  pihak.  Oleh  sebab  itu  dapat  menimbulkan  akibat hukum tertentu.
Akta  jaminan  fidusia  dapat  menjadi  suatu  objek  sengketa  oleh  para  pihak  yang  terlibat jikalau salah satu pihak yang termuat dalam akta adanya kesalahpahaman isi dari perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, maka salah satu yang merasa dirugikan dengan adanya akta otentik itu dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan untuk melakukan pembatalan dan mengalami degradasi  kekuatan  pembuktian.  Ketika  putusan  hakim  terhadap  akta  tersebut  dibatalkan  atau mengalami  degradasi  sehingga  hanya  memiliki  kekuatan  akta  di  bawah  tangan  yang  mana  dari putusan tersebut ada pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan notaris saat proses pembuatan akta itu. Pasal 1365 KUHPerdata telah mengatur siapa yang karena perbuatannya melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka wajib untuk mengganti kerugian yang di derita orang yang dirugikan itu.
Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak apabila Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris mengalami degradasi berdasarkan UUJN sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh notaris mengganti  segala  kerugian.  Sanksi  bagi  notaris  apabila  akta  otentik  terdegradasi  menjadi  akta  di bawah  tangan  yang  telah  ditentukan  di  dalam  UUJN  yaitu  ketika  melanggar  ketentuan  Pasal  44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 maka dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi, biaya dan bunga kepada notaris, sedangkan ketika melanggar pasal 16 ayat (9) dan Pasal 41 tidak ada sanksi bagi notaris hanya akta otentik tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.  Menurut  salah  satu  prinsip  pertanggungjawaban  yang  dikemukakan  Hans  Kelsen,  yaitu tentang  prinsip  tanggung  jawaban  berdasarkan  unsur  kesalahan.(Bahar,  n.d.)  Artinya  seseorang dapat  bertanggung  jawab  ketika  terdapat  unsur  kesalahan  yang  telah  diperbuatnya.  Dalam  Pasal 1365 KUHPerdata di dalamnya terdapa 4 (empat) unsur penting dimana jika seseorang memenuhi semua unusr tersebut maka dia harus bertanggung jawab, unsur-unsurnya sebagai berikut:
a) Adanya perbuatan melanggar hukum
b) Harus ada unsur kesalahan
c) Harus ada kerugian yang diderita

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia

## d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
Berdasarkan hal diatas terdapatnya kesalahan baru seseorang bertanggungjawab, tetapi jika kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya orang tersebut, maka dia tetap harus bertanggung jawab sesuai yang diatur di dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
Prinsip inilah yang dipake dalam profesi notaris, dimana jika seorang notaris dalam proses pembuatan  akta  melakukan  sebuah  kesalahan  yang  mengakibatkan  suatu  kerugian  dan  dapat dibuktikan ternyata benar, maka notaris  tersebut  harus bertanggung jawaban atas kesalahan yang telah dia perbuatan. Jika kesalahan itu yang melakukan para pihak sendiri maka disini notaris tidak bertanggung jawaban selama notaris mengikuti semua aturan yang ada serta notaris tidak terlibat atau sengaja berpihak kepada para pihak atau salah satu pihak. (Rahman, n.d.)
Pertanggungjawaban notaris secara perdata yaitu dalam segi menganti biaya, ganti rugi dan bunga akibat dari suatu tuntutan jika notaris terbukti bersalah dan akta notaris tersebut kehilangan kekuatannya baik terdegradasi ataupun batal demi hukum maka dasar penuntutan yang telah diatur di dalam UUJN hanya mengambil aturan dari Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga walaupun tidak diatur sanksi tersebut di dalam UUJN secara umum para pihak yang dirugikan oleh notaris dapat menuntut  notaris  untuk  menganti  kerugiannya.  Dimana  menurut  subekti  yang  dimaksud  dengan biaya yaitu sesuatu yang benar telah dikeluarkan, lalu kerugian yaitu kerugian yang di derita akbiat dari notaris itu dan bunga yaitu keuntungan yang seharusnya dia dapat. (Wibowo, n.d.) Oleh karena itu seharusnya UUJN lebih memperhatikan sanksi perdata ini dan dibuat lebih khusus untuk notaris, jangan mengikuti sanksi secara umum secara menyeluruh sebab profesi  notaris  diberi  wewenang khusus  dan  perlindungan  khusus  terhadap  hukum  sehingga  alangkah  relevannya  sanksi  yang diterima pun dibuat khusus.

## KESIMPULAN
1. Akta Jaminan Fidusia yang tidak ditandatangani dan tidak dibacakan oleh Notaris di hadapan para pihak, maka kekuatan akta tersebut berubah menjadi akta dibawah tangan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia artinya akta tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Perlindungan Hukum bagi kreditur yang dirugikan akibat degradasi Akta Jaminan Fidusia yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada Notaris, Notaris bertanggungjawab atas segala kerugian berdasarkan UUJN. Sanksi bagi notaris apabila akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang telah ditentukan di dalam UUJN yaitu ketika melanggar ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 maka  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menuntut  ganti  rugi,  biaya  dan  bunga  kepada  notaris,

## Ketut Septian Dripananda, dkk
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia
sedangkan ketika melanggar pasal 16 ayat (9) dan Pasal 41 tidak ada sanksi bagi notaris hanya akta otentik tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  I.  G.,  &  Made  Gde,  I.  G.  N.  W.  (n.d.).  Kewenangan  Notaris  dan  PPAT  Dalam  Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. Acta Comitas , I (41), 2017–2018, 48. Ahmad Yani, G. W. (n.d.). Jaminan Fidusia . Raja Grafindo Persada.
Bahar, M. S. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha.
Jurnal Legisia , XII (2), 224.
Djuhaendah. (n.d.). Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Benda Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Penerapan Asas Pemisahan Horizontal . Nuansa Madani.
Fure, J. A. (n.d.). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lex Crimen , V (4), ,.
Gunarto, S. A. S. (n.d.). Akibat Hukum Akta Autenteik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan. Jurnal Akta , IV (mor 3), 326.
Hasan, D., & OpCit. (n.d.). No Title (p. 202).
Hayatdian,  H.  D.  (n.d.).  Kajian  Hukum  Surat  Kuasa  Dibawah  Tangan  Sebagai  Dasar  Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Jurnal Repertorium Universitas Sam Ratulangi , 1 (1), 1.
Huru, F. F. (n.d.). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak DIdaftarkan. Jurtama , 1 (1). Ni  Made  Ari  Yuliartini,  I.  M.  A.  G.  (n.d.).  Penerapan  Prinsip  5C  Sebagai  Upaya  Perlindungan Terhadap Bank didalam Menyalurkan Kredit. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , VII (8), 8.
Pawiro,  S.  (n.d.).  Ganti  Rugi  Oleh  Notaris  Kepada  Pihak  Yang  Dirugikan  Akibat  Melakukan Pelanggaran Atas Perubahan Akta. Lex Privatum , VI (mor 3), 13.
Purnayasa, A. T. (n.d.). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. Acta Comitas , III (3), 399.
Rahman, F. A. (n.d.). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. Lex Renaissance , III (2), 43.
Sudiharto, K. A. (n.d.). Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris. Jurnal Pembaharuan Hukum , II (3), ,.
Tri Handayani, L. A. (n.d.-a). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. Rechtidee , 13 (1), 2.
Tri Handayani, L. A. (n.d.-b). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. De Lega Lata , 2 (1), 67.
Wibowo,  U.  R.  (n.d.).  Apa  Wujud  Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat  Akta  Otentik  Terdegradasi Menjadi Akta Di Bawah Tangan. Humani , X (1), 76.