## MENILIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERMASALAHAN BADAN USAHA MILIK DESA DI MASA PANDEMI COVID-19
STUDI KASUS: DESA SARIREJO
Rafika Nur Sofiani sofianirafika@gmail.com
Rido Parulian Panjaitan rido.panjaitan@pknstan.ac.id

## Abstract
This  research  is  conducted  to  evaluate  the  financial  management  of  village-owned enterprises  (BUM  Desa)  Sari  Mulyo  in  Sarirejo  Village.  This  BUM  Desa  which  only  has been running for two years has become a new experience for Sarirejo Village in managing village  economic  institutions,  especially  in  terms  of finance. This  research  was  conducted through  a qualitative approach.  Specifically, this study explores the  conformity  of financial management  practices  with  the  applicable  regulations,  empowerment  of  village communities, and village independency as a form of success and/or change to be achieved by  BUM  Desa  Sarirejo. In  addition,  the  authors  also  find  variety  of  problems  which  would be challenges for financial management practices that are mapped in a fish-bone analysis. On  macro  level,  this  study  finds  that  the  financial  management  perfomed  have  some conformity issues with the applicable regulations, village community empowerment has not been able to fulfill all the indicators, and the level of village independency of Sarirejo Village remains at the lowest level.
Keywords:  BUM  Desa,  BUM  Desa  financial  management,  village  community empowerment, village independency

## PENDAHULUAN
BUM  Desa  telah  dikenalkan  sejak  tahun  2015  yang  diformalkan  melalui  Peraturan Menteri  Desa  Nomor  4  Tahun  2015.  Kemudian,  BUM  Desa  secara  khusus  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  BUM  Desa.  Sebagai  suatu  lembaga ekonomi  milik  desa  yang  tujuan  akhirnya  adalah  untuk  kesejahteraan  masyarakatnya, pengelolaan  keuangan  BUM  Desa  menjadi  salah  satu  faktor  utama  dalam  menentukan berhasil tidaknya BUM Desa dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Mengingat  mayoritas  kepemilikan  desa  berada  di  desa  yang  merupakan  entitas publik,  sangat  penting  bagi  BUM  Desa  untuk  dapat  melakukan  pengelolaan  keuangannya dengan memperhatikan praktik tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik atas pengelolaan

## 29 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
keuangan  BUM  Desa  menjadi  salah  satu  tantangan  utama  yang  dialami  desa  saat  ini.
Fenomena yang banyak terjadi adalah BUM Desa telah berdiri namun tidak beroperasi.
Berdasarkan  data  Kementrerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  per  Desember  2019  terdapat  BUM  Desa  sejumlah  30.000  unit.  Dari  jumlah tersebut, sekitar 2188 unit mangkrak dan 1670 lainnya tidak berkontribusi signifikan terhadap pendapatan desa. Selain itu, setelah dilakukan cek kesehatan usaha melalui aplikasi CKU-B yang baru dilakukan oleh 1217 BUM Desa terdapat 530 BUM Desa Rintisan, 406 BUM Desa Berkembang,  174 BUM Desa Maju.  Alasan kesehatan menjadi salah satu hal penting yang menyebabkan  banyaknya  BUM  Desa  yang  masih  mangkrak.  Kesehatan  dari  sisi  keuangan menentukan  baik  buruknya  kegiatan  operasional  pada  setiap  unit  BUM  Desa.  Selain  itu, kesehatan  keuangan  BUM  Desa  sangat  dipengaruhi  oleh  keterbatasan  akses pada pemasaran, permodalan,  dan kapasitas sumber daya manusia sehingga karena BUM Desa merupakan  wujud  dari  inisiatif  desa  maka  kemampuan  desa  dalam  mengelola  keuangan BUM  Desa  menjadi  tolok  ukur  keberlanjutan  kegiatan  operasional  BUM  Desa  untuk kedepannya.
Pengelolaan  keuangan  BUM  Desa  tidak  terlepas  dari  pengelolaan  keuangan  desa. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan  Desa,  pengelolaan  keuangan  terdiri  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Di  samping  itu, tingkat keoptimalan  suatu  desa dalam  mengelola keuangannya  juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat desa. Ekonomi masyarakat desa akan terbantu dengan  adanya  kehadiran  BUM  Desa.  Jika  praktik  pengelolaannya  banyak  melibatkan masyarakat  di  dalammnya,  maka  secara  tidak  langsung  akan  mengubah  kehidupan masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  yang  menjadi  prioritas  masyarakat desa. Sisi lain yang turut dipengaruhi oleh BUM Desa, yaitu tingkat kemandirian desa. Masih banyaknya  desa  yang  masih  bergantung  pada  bantuan  keuangan  pusat  ataupun  daerah

## 30 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
menjadi  salah  satu  alasan  dibentuknya  BUM  Desa  untuk  memandirikan  desa-desa  yang memiliki potensi desa yang memadai.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian pada artikel ini adalah:1)  Bagaimana  pengelolaan  keuangan  BUM  Desa  Sari  Mulyo?;  2)  Bagaimana peranan  BUM  Desa  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  desa  serta  pengaruhnya terhadap  tingkat  kemandirian  Desa  Sarirejo;  dan  3)  Apa  permasalahan  dan  kendala  yang dialami dalam praktik pengelolaan keuangan BUM Desa Sari Mulyo selama pandemi Covid- 19 di tahun 2020?

## LANDASAN TEORI

## Lembaga Ekonomi Desa
Indonesia  bukanlah  satu-satunya  negara  yang  memiliki  konsep  kepemilikan  badan  usaha (lembaga  ekonomi)  oleh  entitas  desa.  Konsep  yang  serupa  juga  dimiliki  oleh  China  yang dikenal  dengan  nama  township  and  village  enterprises  (TVEs).  Huang  (2008)  menjelaskan bahwa  TVEs  adalah  suatu  perusahaan  yang  didukung  oleh  kota,  desa,  perusahaan  aliansi (private  stock  company)  dan  dibentuk  komunitas  petani,  perusahaan  lain-lain,  aliansi,  dan perusahaan  individu.  Namun  demikian,  konsep  Lembaga  ekonomi  yang  dimiliki  Indonesia melalui BUM Desa tidak sepenuhnya sama dengan konsep China melalui TVEs.
Safa & Permadi (2019) menjelaskan beberapa perbedaan tersebut sebagai berikut.
Tabel 1 Perbedaan Lembaga Ekonomi Desa di Indonesia dengan China
No Perbedaan Indonesia China 1. Lembaga ekonomi desa Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa) Township and Village Enterprises (TVes) 2. Lokasi Di Desa Di Kota dan Desa 3. Kepemilikan Diserahkan kepada desa sepenuhnya berdasarkan asas desentralisasi desa Pemerintah daerah 4. Pembentukan Musyawarah desa Penunjukan oleh pemerintah daerah 5. Pihak pengelola Pemerintah desa Pemerintah daerah
31 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
6. Pelaksanaan Bersifat mandiri kecuali atas kemandirian administratif/ekonomi dan komposisi anggaran desa, kebebasan  desa  dalam  mengelola pendapatan  desa,  asset  desa  dan usaha desa. Bergantung pada perusahaan publik yg dikelola  pemerintah  daerah (tangan panjang) 7. Jenis usaha Semua  jenis  usaha  diperbolehkan berdasarkan  potensi  masing-masing desa Tidak  diperbolehkan  untuk usaha  bidang  besi,  baja, semen,  pupuk,PLTA,  dan alat pertanian 8. Permodalan Penyertaan langsung, tidak langsung,  akumulasi  modal  yang bersumber  dari  masyarakat  desa, dan bantuan pusat dan daerah Sangat  bergantung  pada pemerintah  daerah  untuk pinjaman bank, tenaga kerja, dan tanah 9. Jenis lembaga ekonomi Badan usaha desa Perusahaan  publik  yang berdiri di kota dan desa Sumber: diolah dari Safa & Permadi (2019)
Lembaga  ekonomi  desa  di  Indonesia  masih  bersifat  baru.  Sebelum  adanya  BUM Desa,  sebagian  masyarakat  desa  turut  andil  dalam  gerakan  pemberdayaan  dan kesejahteraan  keluarga  (PKK)  untuk  dapat  memanfaatkan  usahanya  dalam  pemenuhan ekonomi  masyarakat  namun  semenjak  adanya  BUM  Desa,  masyarakat  dapat  turut  andil dalam  berbagai  usaha.  Akan  tetapi,  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  dapat membedakan kedua jenis organisasi tersebut.
Nugrahaningsih,  Falikhatun  &  Winarna  (dalam  Kurnia,  2015) menjelaskan  bahwa setidaknya terdapat 7 ciri utama pembeda BUM Desa dengan lembaga ekonomi umumnya, yaitu:  (1)  Kepemilikan  BUM  ada  di  desa  dan  dikelola  secara  bersama;  (2)  modal  usaha bersumber  dari  desa  (minimal  51%)  dan  dari  masyarakat  (maksimal  49%);  (3)  BUM  Desa menggunakan  falsafah  bisnis  yang  berakar  dari  budaya  lokal  ( local  wisdom );  (4)  bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; (5) tujuan utama keuntungan yang diperoleh adalah meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan  masyarakat  melalui  kebijakan  desa;  (6)  BUM  Desa  difasilitasi  oleh  pemerintah  pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa; (7) kegiatan operasional BUM Desa dikontrol secara bersama oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota.

## 32 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, BUM Desa sudah  banyak  yang  dikelola  oleh  desa  dengan  tujuan  utamanya  untuk  meningkatkan perekonomian desa. Pengelolaannya juga didukung dengan peran aset desa sebagai salah satu input dalam  pengembangan  usaha  yang  dijalankan.  Selain  pengembangan  melalui internal ,  BUM  Desa  juga  perlu  untuk  menjalin  relasi  secara eksternal dengan stakeholder maupun  dengan  konsumen  dengan  jaringan  yang  lebih  luas  agar  dapat  menciptakan peluang  pasar  yang  lebih  luas.  Akibatnya  layanan  umum  dapat  tersedia  bagi  masyarakat luas  sehingga  mampu  menciptakan  peluang  kerja  yang  mengakibatkan  pendapatan masyarakat turut meningkat serta dalam jangka panjang mampu meningkatkan pendapatan desa.
Dalam menjalankan usaha BUM Desa dibutuhkan modal awal yang berasal dari APB Desa.  Modal  awal  terdiri  dari  penyertaan  modal  desa  yang  bersumber  dari  APB  Desa masing-masing desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, penyertaan modal masyarakat desa  yang  berasal  dari  lembaga  berbadan  hukum,  lembaga  tidak  berbadan  hukum,  orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan/atau desa-desa setempat.
Jika  BUM  Desa  telah  mampu  menjalankan  unit  usahanya  maka  bagian  dari  laba usaha  yang  ditetapkan  dalam  Musyawarah  Desa/Musyawarah  AntarDesa  dapat  digunakan untuk  menambah  modal.  Permodalan  menjadi  penting  karena  menjadi  salah  satu penyumbang dari aset BUM Desa. Aset BUM Desa dapat bersumber dari penyertaan modal, bantuan  tidak  mengikat  termasuk  hibah,  hasil  usaha,  pinjaman,  dan/atau  sumber  lain  yang sah.  Akan  tetapi,  pada  setiap  tahunnya  tidak  semua  BUM  Desa  mendapatkan  komponen aset  secara  keseluruhan  karena  tergantung  pada  kemampuan  keuangan  daerah  dan  desa masing-masing.  Atas  modal  awalnya  dipergunakan  untuk  mendukung  keuangan  atas berbagai unit usaha yang dikelola.
Dalam  memperoleh  keuntungan  finansial  dan  memberikan  manfaat  kepada masyarakat  desa,  unit  usaha  BUM  Desa  dapat  melakukan  berbagai  kegiatan,  antara  lain pengelolaan  sumber  daya  dan  potensi  baik  alam,  ekonomi,  budaya,  sosial,  religi,

## 33 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
pengetahuan,  keterampilan,  dan  tata  cara  hidup  berbasis  kearifan  lokal  di  masyarakat; industri  pengolahan  berbasis  sumber  daya  lokal;  jaringan  distribusi  dan  perdagangan; layanan  jasa  keuangan;  pelayanan  umum  prioritas  kebutuhan  dasar  termasuk  pangan, elektrifikasi,  sanitasi,  dan  pemukiman;  perantara  barang/jasa termasuk  distribusi keagenan; dan kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
Hasil  dari  setiap  unit  usaha  yang  dijalankan  pada  masing-masing  desa  dapat dimanfaatkan  dalam  pengembangan  usaha,  pembangunan  desa,  pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin  melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatandan belanja desa.

## Pemberdayaan Masyarakat Desa
Untuk  menghindari  misentrepretasi  makna,  dalam  artikel  ini,  penulis  akan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1999).
Sumodiningrat  (1999)  menjelaskan  bahwa  keberhasilan  suatu  pemberdayaan  masyarakat tercermin  dari  terpenuhinya  7  indikator  berikut:  Berkurangnya  jumlah  penduduk  miskin; berkembangnya  usaha  peningkatan  pendapatan  yang  dilakukan  penduduk  dengan memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada;  meningkatnya  kepedulian  masyarakat  terhadap upaya  peningkatan  kesejahteraan  keluarga  miskin  di  lingkungannya;  meningkatnya kemandirian  kelompok  yang  ditandai  dengan  semakin  berkembangnya  usaha  produktif, semakin kuatnya permodalan kelompok, serta makin rapinya sistem administrasi kelompok; dan  meningkatnya  kapasitas  masyarakat  dan  pemerataan  pendapatan  yang  ditandai  oleh peningkatan  pendapatan,  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok  dan  sosial dasarnya.

## 34 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56

## Kemandirian Desa
Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menjelaskan  bahwa kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk  melakukan  suatu  kegiatan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhannya  dengan kemampuan sendiri.
Menurut  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa, yaitu  .  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama  dapat  menjadi  penyumbang  pendapatan  asli  Desa. Oleh  karena  itu,  di  masa  mendatang  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama  diyakini  menjadi pengungkit  kemandirian  Desa.  Di  samping  itu,  seberapa  jauh  peran  BUM  Desa  dalam memberdayakan  ekonomi  masyarakat  desa  dalam  konsolidator  produk/jasa  masyarakat, produsen  untuk  kebutuhan  masyarakat,  inkubator  usaha  masyarakat,  penyedia  layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya dapat menjadi penyumbang pendapatan asli desa. Oleh karena  itu  BUM  Desa  juga  turut  menjadi  wadah  dalam  mewujudkan  kemandirian  desa. Semakin  tidak  bergantung  pada  bantuan  pemerintah  pusat  atau  daerah  maka  semakin mandiri suatu desa dalam mengelola keuangannya.

## Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 tentang  pengelolaan  keuangan  Desa,  BUM  Desa  perlu  untuk  mengelola  keuangannya sesuai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  2021, tahap perencanaan oleh BUM  Desa  dilakukan  dengan  menyusun  rencana  program  kerja  sebelum  dimulainya  tahun buku yang akan datang yang disampaikan kepada penasehat dan pengawas untuk ditelaah yang  berisikan  sasaran  usaha,  strategi  usaha,  kebijakan  dan  program  kerja/kegiatan; anggaran atas setiap program kerja/kegiatan; dan hal lainnya.

## 35 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
Tahap  pelaksanaan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  merupakan  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  yang  dilaksanakan  melalui rekening  kas  desa.  Tahap  penatausahaan  dilaksanakan  oleh  bendahara  yang  dicatat  pada buku  kas  umum  yang  ditutup  setiap  akhir  tahun  yang  dapat  dilengkapi  dengan  buku pembantu  bank,  buku  pembantu  pajak,  dan  buku  pembantu  panjar.  Tahap  pelaporan  dan pertanggungjawaban oleh BUM Desa meliputi laporan semesteran dan tahunan.
Laporan  semesteran  terdiri  dari  laporan  posisi  keuangan  semesteran  dan perhitungan  laba  rugi  semesteran  serta  penjelasannya;  dan  rincian  masalah  yang  timbul selama  satu  semester  yang  memengaruhi  kegiatan  BUM  Desa.  Laporan  tahunan  memuat perhitungan tahunan  yang terdiri  atas  laporan  posisi  keuangan  akhir tahun  buku  yang  baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya; laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa;  laporan  mengenai  keadaan  dan  jalannya  BUM  Desa  serta  hasil  yang  telah  dicapai; kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku; rincian masalah yang timbul selama  tahun  buku  yang  memengaruhi  kegiatan  BUM  Desa;  dan  laporan  mengenai  tugas pengurusan  oleh  pelaksana  operasional,  pengawasan  oleh  pengawas,  dan  pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  ini dipilih  dengan  pertimbangan  utama  bahwa  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian, diperlukan investigasi mendalam yang menjadi karakteristik penelitian kualitatif. Penggunaan studi  kasus  juga  menjelaskan  bahwa  artikel  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menggeneralisasi temuan  ini  dengan  BUM  Desa  lain  namun  ingin  menggali  lebih  dalam  tentang  pengelolaan keuangan  BUM  Desa  dengan  menggunakan  studi  kasus  BUM  Desa  Sari  Mulyo  di  Desa Sarirejo.

## 36 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
Dalam  melaksanakan  penelitian  kualitatif  ini,  penulis  mengumpulkan  data  melalui studi  dokumen  dan  wawancara.  Studi  dokumen  yang  telah  dilakukan  dengan  menganalisis APB  Desa  tahun  2019  dan  2020,  AD  ART  BUM  Desa  Sarirejo,  serta    laporan pertanggungjawaban  BUM  Desa  Tahun  2019  dan  tahun  2020.  Selanjutnya,  penulis membandingkan  dengan  hasil  telaahan  atas  peraturan  perundang-undangan,  jurnal,  dan sumber  lain  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  Badan  Usaha  Milik  desa  (BUM Desa).
Untuk wawancara, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait di Desa Sarirejo,  antara  lain  kepala  desa  untuk  mendapatkan  informasi  terkait  peran  dana  desa dalam  menunjang  penyertaan  modal  BUM  Desa,  ketua  BUM  Desa  untuk  mendapatkan informasi bagaimana gambaran umum pengelolaan BUM Desa, pengurus BUM Desa untuk mendapatkan  informasi  terkait  pengelolaan  keuangan  BUM  Desa,  masyarakat  desa  untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana peran BUM Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat  desa,  serta  pendamping  desa  untuk  mendapatkan  informasi  terkait  bagaimana penilaian pihak eksternal terkait pengelolaan keuangan BUM Desa.  Responden wawancara tersebut  dipilih  dengan  pertimbangan  bahwa  para  responden  berhubungan  dan  berperan langsung  dalam  pengelolaan  keuangan  BUM  Desa  Sari  Mulyo  sehingga  penulis  dapat memperoleh informasi yang handal dan relevan terhadap isu yang diangkat dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Keuangan BUM Desa Sari Mulyo pada Tahun 2019 dan 2020
Dalam  pembahasan  ini  penulis  menggunakan  acuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  pembanding  dalam  pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Sari Mulyo di tahun 2019 dan 2020. Selain  itu  penulis  juga  menggunakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun

## 37 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  karena  pengelolaan  keuangan  BUM  Desa merupakan bagian di dalam keuangan desa.

## Perencanaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUM Desa Sari Mulyo, rencana program kerja  oleh  BUM  Desa  Sari  Mulyo  dilakukan  satu  kali  saat  awal  berdirinya  BUM  Desa  yang dituangkan dalam proposal kegiatan BUM Desa Sari Mulyo.  Program kerja tahun 2019 dan 2020  menggunakan  program  kerja  yang  sama  pada  tahun  2018.  Selain  itu,  tahap perencanaan  dilakukan  setiap  ada  penyertaan  modal  dari  dana  desa.  Perencanaan dilakukan  dengan  mengadakan  rapat  dengan  para  pengurus  dan  anggota  BUM  Desa  yang dilakukan  rutin  secara  tahunan  di  bulan  Desember  tahun  anggaran  sebelumnya  yang dituangkan  dalam  rincian  anggaran  biaya  atas  penyertaan  modal  dari  dana  desa  pada  unit usaha BUM Desa Sari Mulyo.
Output dari  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  BUM  Desa,  yaitu  proposal yang  memuat  rencana  kegiatan  dan  rencana  anggaran  biaya.  Rencana  kegiatan  berisikan sasaran  dan  target  kegiatan  serta  jenis  kegiatan  usaha.  Sasaran  kegiatan  BUM  Desa  di tahun  2019  dan  2020  meliputi  pengelolaan  aset  ekonomi  dan  potensi  desa  serta  target kegiatan difokuskan kepada masyarakat produktif (ibu rumah tangga, remaja, dan kelompok masyarakat  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi)  dan  masyarakat  prasejahtera  (yang mempunyai penghasilan tidak tetap).
Oleh  karena  itu,  menurut  penulis  rencana  anggaran  yang  dibuat  kurang  merata karena  rencana  anggaran  biaya  (RAB)  hanya merinci  penyertaan  besaran modal  dari  dana desa  saja.  Padahal,  juga  terdapat  penyertaan  modal  dari  sumber  lainnya.  Selain  itu,  tidak mencatat perkiraan rincian belanja secara khusus per kebutuhan unit usaha masing-masing, dan penyertaan modal yang disebut sebagai RAB di atas hanya menyertakan modal kepada unit  simpan  pinjam  dan  kredit  barang  tetapi  tidak  menganggarkan  kepada  unit  usaha pamsimas dan pertanian.

## 38 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56

## Pelaksanaan
Tahap  pelaksanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  BUM  Desa  Sari  Mulyo  atas penerimaan  dan  pengeluaran  uang,  kewenangannya  sudah  dilaksanakan  melalui  rekening BUM  Desa.  Rekening  BUM  Desa  Sari  Mulyo  terdiri  dari  dua  rekening,  yaitu  rekening  pada BPD  (Bank  Pembangunan  Daerah)  dan  BKK  (Bank  Kredit  Kecamatan).  Berdasarkan  hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa, tujuan penempatan uang pada dua bank memiliki tujuan agar keuangan antara jenis usaha yang berbeda tidak tercampur.
Dalam pelaksanaanya, segala bentuk pengeluaran baik untuk keperluan operasional maupun untuk keperluan unit usaha seperti kredit barang yang perlu membelanjakan barang untuk dikreditkan kepada konsumen dilengkapi dengan bukti yang sah.

## Penatausahaan
Pelaksanaan  penatausahaan  atas  kas  masuk  dan  keluar  sudah  dilakukan  secara rutin setiap bulan pada buku kas umum oleh Bendahara BUM Desa Sari Mulyo dengan hasil rekapitulasi pada Tabel 2 dan 3.

## Tabel 2 Rekapitulasi Kas Umum BUM Desa Sari Mulyo Tahun 2019
No Bulan SaldoAwal (Rp) Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) SaldoAkhir (Rp) 1. Januari 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2. Februari 40.000.000,00 1.400.000,00 39.117.000,00 2.283.000,00 3. Maret 2.283.000,00 3.745.000,00 4.985.000,00 1.133.000,00 4. April 1.113.000,00 4.415.000,00 4.600.000,00 948.000,00 5. Mei 948.000,00 13.184.000,00 10.154.000,00 3.978.000,00 6. Juni 3.978.000,00 4.870.000,00 3.660.000,00 5.188.000,00 7. Juli 5.188.000,00 6.775.000,00 5.330.000,00 6.633.000,00 8. Agustus 6.633.000,00 5.847.000,00 6.098.000,00 6.382.000,00 9. September 6.382.000,00 5.983.000,00 4.288.000,00 8.077.000,00 10 Oktober 8.077.000,00 6.460.000,00 7.555.000,00 6.982.000,00 11.  November 6.982.000,00 7.953.000,00 6.790.000,00 8.145.000,00 12.  Desember 8.145.000,00 36.651.000,00 23.544.000,00 21.252.000,00
Sumber: diolah dari Buku Kas Umum BUM Desa Sari Mulyo
Tabel 3 Rekapitulasi Kas Umum BUM Desa Sari Mulyo Tahun 2020 No Bulan Saldoawal (Rp) Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) SaldoAkhir (Rp) 1. Januari 21.252.000,00 33.312.000,00 19.067.000,00 14.245.000,00 2. Februari 14.245.000,00 10.442.000,00 22.832.000,00 1.855.000,00 3. Maret 1.855.000,00 8.110.000,00 8.742.000,00 1.223.000,00 4. April 1.223.000,00 7.783.000,00 7.790.000,00 1.216.000,00 5. Mei 1.216.000,00 8.093.000,00 8.031.000,00 1.278.000,00 6. Juni 1.278.000,00 12.121.000,00 10.586.000,00 2.813.000,00 7. Juli 2.813.000,00 8.441.500,00 11.128.000,00 126.500,00 8. Agustus 126.500,00 9.329.000,00 8.648.000,00 807.500,00 9. September 807.500,00 15.665.500,00 15.219.500,00 1.253.500,00 10 Oktober 1.253.500,00 14.604.000,00 14.499.000,00 1.358.500,00 11.  November 1.358.500,00 10.031.000,00 7.938.000,00 3.451.500,00 12.  Desember 3.451.500,00 10.342.000,00 4.474.000,00 9.319.000,00

## Sumber: diolah dari Buku Kas Umum BUM Desa Sari Mulyo
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengurus  BUM  Desa,  penatausahaan keuangan oleh bendahara BUM Desa Sari Mulyo sudah melakukan pembukuan dengan baik namun masih bersifat sederhana dan manual karena hanya dilakukan pada buku kas umum. Menurut  penulis , terkait  dengan  kelengkapan  pembukuan  masih  perlu  diperbaiki  karena seharusnya  pembukuan  juga  dilakukan  terhadap  buku  pembantu  yang  lain  seperti  buku pembantu  kas,  buku  pembantu  bank,  dan  buku  pembantu  pajak  agar  lebih  mengetahui secara rinci posisi kas BUM Desa.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 58, pertanggungjawaban BUM Desa meliputi laporan tahunan dan semesteran.
Berdasarkan hasil analisis penulis pada laporan pertanggungjawaban BUM Desa Sari Mulyo tahun 2019 dan 2020, pengurus BUM Desa belum menyusun dan melaporkan laporan semesteran  kepada  penasihat  di  tahun  2019  dan  2020  karena  BUM  Desa  Sari  Mulyo melakukan pelaporan secara tahunan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh BUM Desa  dengan  tepat  waktu,  namun  masih  ada  kekurangan  dalam  melengkapi  laporan keuangannya.  Beberapa  bentuk  kekurangannya,  antara  lain  pelaporan  kas  tidak disampaikan kepada kepala desa selaku pengawas pada setiap bulan namun setahun sekali

## 40 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
saat  BUM  Desa melakukan  pelaporan  menjadi satu  waktu  di  akhir tahun  pelaporan  melalui rapat akhir tahun (RAT).
Selain  itu,  BUM  Desa  Sari  Mulyo  menjadikan  data  angsuran  usaha  simpan  pinjam dan kredit barang sebagai neraca keuangan dalam laporan pertanggungjawaban pada tahun 2019 dan 2020 sehingga neraca keuangan sesuai akuntansi tidak dibuat.
Tabel 4 Laporan Laba Rugi Tahun 2019 No KEGIATAN LABA (Rp) 1 KREDIT BARANG 6.256.500 2 SIMPAN PINJAM 4.282.800 JUMLAH 10.539.300 Sumber: dari Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Tahun 2020
Tabel 5 Laporan Laba Rugi Tahun 2020

## Sumber: dari Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Tahun 2020
Laporan  laba  rugi  BUM  Desa  Sari  Mulyo  masih  bersifat  sederhana  dengan melakukan  rekapitulasi  secara  keseluruhan  dari  dua  unit  usaha  yang  mendapat  alokasi modal  awal  dari  dana  desa  dan  tidak  melakukan  perincian  berdasarkan  format  laba  rugi pada  umumnya.Selain  itu,unit  usaha  pamsimas  dan  pertanian  tidak  dibuatkan  laporan  laba rugi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengurus  BUM  Desa  Sari  Mulyo,  laba  rugi hanya  terdiri  dari  unit  simpan  pinjam  dan  kredit  barang  dikarenakan  kedua  jenis  usaha  ini memiliki  keuntungan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  usaha  lain  dan  keuntungannya dijadikan  sebagai  penambah  modal  awal  untuk  tahun  setelahnya,  sedangkan  pada  tahun 2019  pamsimas  satu  mengalami  kerugian  karena  banyaknya  kebocoran  pipa  air  sehingga keuntungan pamsimas dua tahun 2020 digunakan untuk back up kerugian pamsimas satu.
Berdasarkan  data  laporan  di  atas,  BUM  Desa  melakukan  pencatatan  terhadap  unit usaha  yang  memiliki  keuntungan  dan  tidak  melakukan  pencatatan  terhadap  kerugian  yang
No KEGIATAN LABA (Rp) 1 KREDIT BARANG 4.327.500 2 SIMPAN PINJAM 12.904.750 JUMLAH 17.232.250

## 41 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
terjadi.  Selain  itu,  laporan  laba  rugi  BUM  Desa Sari  Mulyo  tidak  merinci  pendapatan,  harga pokok  penjualan,  dan  biaya-biaya  sebagai  komponen  laporan  laba  rugi  selama  tahun anggaran  berjalan.    Kurangnya  pengetahuan  dalam  akuntansi  desa  sebagai  dasar  untuk menyusun  laporan  keuangan  menjadi  faktor    utama  pengurus  BUM  Desa  belum  mampu membuat neraca keuangan dan laporan laba rugi.

## Peranan BUM Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa pada Tahun 2019 dan 2020

## Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
Untuk  mengetahui  seberapa  berhasilnya  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  di Desa  Sarirejo,  Menurut  Sumodiningrat  (1999;138)  indikator  keberhasilan  pemberdayaan masyarakat sebagai  berikut.

## Indikator 1 : Berkurangnya jumlah penduduk miskin
Secara  makro,  jumlah  penduduk  miskin  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Blora dapat terlihat pada grafik di Gambar 1.
Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora secara Makro
Sumber: diolah dari Website BPS Kabupaten Blora (n.d.) https://blorakab.bps.go.id
Berdasarkan  hasil  wawancara, ketua  BUM  Desa  Sari  Mulyo,  berkata  “peran  BUM Desa  Sari  Mulyo  terhadap  pengurangan jumlah penduduk miskin,  yaitu masih  berada  pada tahap  sedikit  demi  sedikit  menurunkan  karena  badan  usaha  ini  baru  berjalan  dua  tahun
10 11 12 13 14 2017 2018 2019 2020
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora (%)
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora (%)

## 42 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
dengan modal yang masih terbatas sehingga dampaknya belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin ”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, dengan adanya BUM Desa Sari  Mulyo  membantu  dalam  pemenuhan kebutuhan  perekonomian  sehari-hari mereka  dan perputaran uang hasil  kredit biasa digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti beli pupuk untuk  keperluan  sawah,  menambah  barang  yang  dijual  di  toko  kelontong,  dan  untuk menyambung hidup.
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  BUM  Desa  Sari  Mulyo  di  Desa  Sarirejo  dapat membantu  meringankan  perekonomian  masyarakat  desa  namun  belum  terlalu  berdampak pada penurunan kemiskinan masyarakat desa.

## Indikator  2:  Berkembangnya  usaha  peningkatan  pendapatan  yang  dilakukan  penduduk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
Desa  Sarirejo  sudah  memiliki  usaha  yang  dilakukan  oleh  beberapa  penduduk  yang berperan  sebagai  pengurus  Badan  Usaha  Milik  Desa  dengan  berbagai  unit  usaha  yang dijalankan. Menurut pengurus BUM Desa, selama dua tahun berjalan jenis-jenis usaha yang dijalankan lebih mengarah pada ekonomi masyarakat, antara lain unit usaha simpan pinjam dan  kredit  barang  menjadi  unit  usaha  yang  paling  diminati  masyarakat  karena  mampu membantu  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Dari  sisi  masyarakat  terbantu  dengan adanya pinjaman tersebut, disisi BUM Desa juga terbantu karena semakin banyak peminjam maka  semakin  besar  pula  keuntungan  finansialnya  dan  memiliki  dampak  positif  karena perputaran  keuangan  juga  kembali  pada  masyarakat  secara  ekonomi  dan  sosial  ( multiplier effect).
Selain  itu,  pemanfaatan  tanah  milik  desa  yang  tidak  terpakai  digunakan  untuk membangun  lapangan  olahraga  yang  dijadikan  sebagai  salah  satu  bisnis  baru  BUM  Desa berupa  sewa  lapangan  karena  tingginya  minat  remaja  antar  desa  untuk  berolahraga;  dan usaha bank sampah juga turut menyejahterakan masyarakat karena terdapat banyak warung

## 43 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
kopi  atau  toko  di  Desa  Sarirejo  yang  dapat  menjual  sampahnya  melalui  para  remaja pengurus BUM Desa setiap dua minggu sekali sebagai tabungan yang dapat diambil setiap akhir tahun.

## Indikator  3:  Meningkatnya  kepedulian  masyarakat  terhadap  upaya  peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
Kepedulian  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  miskin  menjadi  salah  satu  tujuan yang ingin dicapai oleh BUM Desa Sari Mulyo. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUM  Desa,  dengan  berdirinya  BUM  Desa  masyarakat  sangat  berantusias  baik  dalam kepengurusan maupun menjadi konsumen. Selain dari pengurus lama, pengurus BUM Desa saat  ini  juga  terdiri  dari  para  remaja  namun  dalam  usaha  peningkatan  kesejahteraan keluarga  miskin,  kepedulian  masyarakat  masih  belum  terlihat  wujud  nyatanya  karena masyarakat masih fokus dalam peningkatan kesejahteraan keluarganya masing-masing.
Indikator  4:  Meningkatnya  kemandirian  kelompok  yang  ditandai  dengan  semakin berkembangnya  usaha  produktif,  semakin  kuatnya  permodalan  kelompok,  serta  makin rapinya sistem administrasi kelompok
Dari  sisi  BUM  Desa,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengurus  BUM  Desa, selama dua tahun berjalan perkembangan BUM Desa mulai dari permodalan yang sebagian besar  sudah  mampu  meningkatkan  hasil  usaha  serta  unit-unit  usahanya.  Terbaru  ini  BUM Desa  Sarirejo  menambah  dua  unit  usaha  berupa  bank  sampah  dan  sewa  lapangan. Penambahan unit usaha ditujukan agar mampu menjadi ladang pendapatan tambahan bagi BUM  Desa  maupun  bagi  masyarakat.  Akibatnya  juga  berdampak  terhadap  besarnya persentase permodalan untuk pembagian hasil usaha tahun berikutnya.
Dari sisi masyarakat sebagai konsumen, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu  masyarakat  Desa  Sarirejo  menyatakan  bahwa  sejak  menjadi  konsumen  atas  usaha simpan  pinjam  dan  kredit  barang  sangat  membantu  kebutuhan  sehari-hari  mereka.  Untuk usaha  simpan  pinjam  banyak  dari  masyarakat  menggunakan  kreditnya  untuk  menunjang

## 44 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
usaha  yang  dimilikinya  seperti  toko  kelontong,    sedangkan  banyak  masyarakat  yang mengambil kredit barang sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan secara pribadi namun juga  terdapat  beberapa  masyarakat  yang  sudah  memiliki  usaha  toko  kelontong  maupun warung memanfaatkan kredit barang sebagai penunjang kelengkapan peralatan atau barang dalam berdagang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengurus  BUM  Desa,  hampir  80%  peminjam mengambil  kredit  uang  untuk  menambah  modal  ataupun  kelangsungan  usaha  toko kelontong  mereka  dan  20%  untuk  kebutuhan  sehari-hari  karena  mengingat  sebagian  besar penduduk    bermata  pencaharian  sebagai  petani  yang  memiliki  penghasilan  tergantung seberapa berhasilnya hasil tanam yang juga dipengaruhi oleh faktor alam. Banyak pula kredit barang  yang  diambil  untuk  kebutuhan  operasional  sehari-hari  mereka  karena  kredit  barang yang ditawarkan oleh unit kredit barang BUM Desa Sari Mulyo.
Indikator 5: Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh  peningkatan  pendapatan,  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok  dan  social dasarnya.
Pada  indikator  ini,  meningkatnya  kapasitas  dan  pendapatan  pada  tahun  2019  dan 2020 tercermin dalam dua unit usaha, yaitu simpan pinjam dan kredit barang.

## 1)  Simpan Pinjam
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengurus  BUM  Desa,  simpan  pinjam membantu  masyarakat  dalam  hal  keuangan  karena  lebih  murah  angsurannya dibandingkan  kredit  dari  rentenir  atau  bank  keliling.  Terdapat  beberapa  perbedaan sebagai dirangkum dalam Tabel 6.

## Tabel 6 Perbedaan Unit Usaha Simpan Pinjam dengan Bank Keliling
No Perbedaan Unit usaha Simpan Pinjam BUM Desa Sari Mulyo Bank Keliling 1. Tingkat bunga 16,67% per angsuran 0,5%-1% per hari 2. Jumlah angsuran 12 kali angsuran Tergantung  seberapa  besar angsuran yang dibayarkan.
45 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
Semakin banyak angsuran, semakin cepat lunas 3. Waktu pengangsuran Satu bulan sekali Setiap hari

## Sumber: Pengolahan data
Berdasarkan  data  angsuran  simpan  pinjam  terdapat  29  peminjam  di  tahun  2019 dan meskipun tahun 2020 menurun hanya 16 orang, namun penurunan jumlah peminjam tidak begitu signifikan (29-16/29 x 100%) =  24,14% penurunannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUM Desa, penurunan peminjam terjadi  pada  tahun  2020  karena  saat  pandemi  masyarakat  mendapatkan  bantuan langsung  tunai  dari  dana  desa  senilai  Rp600.000,00  sebulan  yang  dicairkan  setiap  tiga bulan  sekali.  Oleh  karena  itu  keuangan  masyarakat  dapat  tercukupi  dengan  BLT-DD (bantuan  langsung  tunai-dana  desa)  tanpa  perlu  melakukan  kredit  pada  BUM  Desa. Selain  itu,  tingkat  penurunan  yang  hampir  seperempat  dari  peminjam  (24,14%)  terjadi karena  sebagian  besar  peminjam  berasal  dari  masyarakat  kurang  mampu  yang mendapatkan alokasi BLT-DD di tahun 2020.

## 2)  Kredit barang
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengurus  BUM  Desa,  terdapat  beberapa keuntungan  bagi  masyarakat  dengan  adanya  unit  usaha  kredit  barang  yang  ditawarkan BUM Desa Sari Mulyo dibandingkan dengan “mindring” atau biasa disebut kredit barang keliling. Beberapa perbedaan diantara keduanya terlihat pada Tabel 7.

## Tabel 7 Perbedaan Unit Usaha Kredit Barang dengan Kredit Barang Keliling
No Perbedaan Unit Usaha Kredit Barang BUM Desa Sari Mulyo Kredit barang keliling 1. Jumlah angsuran 12 kali angsuran Semakinbesarangsuranmakasemakincepatlunas 2. Jenis  barang yang dikredit Semua barang Terbatas pada alat-alatdapur dan perabotanrumahtangga 3. Sifat kredit Pre  order sehingga bisa request barang yang diinginkan Terbatas pada barang yang dibawa oleh penjual
4. Waktu pengangsuran Per bulan Per minggu 5. Sifat barang yang dikredit Boleh barang dengan  harga  s.d Rp2.000.000,00 atau boleh lebih dari itu dengan konsekuensi menambah uang sendiri atas kekurangannya. Biasanya  barang  yang  dikreditkan  hanya sampai maksimal harga kurang dari Rp1.000.00,00

## Sumber : Pengolahan Data
Peranan  BUM  Desa  dalam  Peningkatan  Tingkat  Kemandirian  Desa  Sarirejo  pada

## Tahun 2019 dan 2020
PAD  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  penting  bagi  daerah.  Daerah yang  berhasil  meningkatkan  PAD  secara  nyata,  mengindikasikan  bahwa  daerah  tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal begitupun dengan PADes.
Salah  satu  unsure  kemandirian  desa  adalah  ikut  serta  menyumbang  PADes. Berdasarkan  laporan  pertanggungjawabannya,  BUM  Desa  Sari  Mulyo  di  tahun  2019 menyumbang  PADes  senilai  Rp527.000,00.  Berdasarkan  keterangan  pengurus  BUM  Desa Sari Mulyo 5% dari bagi hasil usaha untuk PADes sudah direalisasikan untuk menyumbang renovasi/rehabilitasi  gedung  BUM  Desa  Sari  Mulyo  dan  tahun  2020  menyumbang  PADes Rp860.000,00.
Menurut Halim (2002) rumus tingkat kemandirian desa sebagai berikut.
Pendapatan Asli Daerah/desa
Bantuan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten + Pinjaman
Menurut  Hersey  &  Blanch  (dalam  Halim  2002),  rasio  kemandirian  desa  memiliki tingkatan sesuai tercantum pada Tabel 8.

## Tabel 8 Rasio Kemandirian Desa
No Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) 1 Rendah Sekali 0 – 25% 2 Rendah 25 – 50% 3 Sedang 50 – 75% 4 Tinggi 75 – 100%
Sumber: Hersey & Blanch (dalam Halim 2002)

## Tabel 9 Perhitungan Tingkat Kemandirian Desa Sarirejo
No Tahun Perhitungan (%) Kriteria 1. 2016 67.325.000 ÷ 936.414.000 7,19  Rendah Sekali 2. 2017 47.325.100 ÷ 1.142.728.000 4,14  Rendah Sekali 3. 2018 58.200.000 ÷ 1.109.006.000 5,25  Rendah Sekali 4. 2019 58.200.000÷ 1.355.800.000 4,29  Rendah Sekali 5. 2020 58.727.000÷ 1.129.496.000 5,20  Rendah Sekali 6. 2021 50.860.000 ÷ 1.429.783.000 3,56  Rendah Sekali

## Sumber: Pengolahan Data
Berdasarkan perhitungan pada Tabel 9, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan Desa  Sarirejo  masih  memiliki  tingkat  kemandirian  desa  dengan  kategori  rendah  sekali  (0- 25%).  Jika  dirinci  lebih  lanjut  dalam  kurun  waktu  dua  tahun  terakhir  dengan  adanya  BUM Desa  maka  besaran  pengaruhnya  dapat  dilihat  dari  perbandingan  total  pendapatan  BUM Desa terhadap komponen pendapatan desa (simulasi 1) dan perbandingan Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa terhadap komponen pendapatan desa (simulasi 2) dalam APB Desa Perubahan terdapat pada Tabel 10 & Tabel 11.
Tabel 10 Perbandingan Total Pendapatan BUM Desa Sari Mulyo terhadap Komponen
Pendapatan Desa Sarirejo Simulasi 1 No Uraian 2019 (%) 2020 (%) 1. Total Pendapatan BUM Desa PADes 10.539.300 58.200.000 18,11 17.232.250 58.727.000 29,34 2. Total Pendapatan BUM Desa Dana Desa 10.539.300 828.138.000 1,27 17.232.250 839.423.000 2,05 3. Total Pendapatan BUM Desa Bagi Hasil Pajak & Retribusi 10.539.300 18.300.000 57,60 17.232.250 24.900.000 69,21 4. Total Pendapatan BUM Desa ADD 10.539.300 327.074.250 3,23 17.232.250 260.175.000 6,62 5. Total Pendapatan BUM Desa Bantuan Keuangan Provinsi 10.539.300 55.000.000 19,16 17.232.250 5.000.000 344,65 6. Total Pendapatan BUM Desa Bantuan Keuangan Kab/Kota 10.539.300 127.287.750 8,28 17.232.250 0 0
48 |
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
7. Total Pendapatan BUM Desa Pendapatan lain-lain 10.539.300 44.000.000 24 17.232.250 1.547.920 11,13 8. Total Pendapatan BUM Desa Total Pendapatan Desa 10.539.300 1.458.060.000 0,72 17.232.250 1.189.772.920 1,45 Sumber: Pengolahan Data
Tabel 11 Perbandingan Pendapatan BUM Desa Sari Mulyo untuk PADes terhadap
Komponen Pendapatan Desa Sarirejo Simulasi 2 No Uraian  AD ART 5% Pendapatan BUM Desa untuk Kas Desa 2019 (%) 2020 (%) 1. Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa PADes 527.000 58.200.000 0,91 860.000 58.727.000 1,46 2. Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa Dana Desa 527.000 828.138.000 0,06 860.000 839.423.000 0,10 3. Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa Bagi Hasil Pajak & Retribusi 527.000 18.300.000 2,88 860.000 24.900.000 3,45 4. Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa ADD 527.000 327.074.250 0,16 860.000 260.175.000 0,33 5. Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa Bantuan Keuangan Provinsi 527.000 55.000.000 0,96 860.000 5.000.000 17,2 6. Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa Bantuan Keuangan Kab/Kota 527.000 127.287.750 0,41 860.000 0 0 7. Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa Pendapatan lain-lain 527.000 44.000.000 1,20 860.000 1.547.920 55,56 8. Bagi Hasil Laba BUM Desa untuk APB Desa Total Pendapatan Desa 527.000 1.458.060.000 0,04 860.000 1.189.772.920 0,07

## Sumber: Pengolahan Data
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  simulasi  1,  maka  secara  rinci  pendapatan  total BUM  Desa  tahun  2019 paling  besar  57,60% terhadap  bagi  hasil  pajak dan  retribusi  namun pendapatan  BUM  Desa  terhadap  total  pendapatan  desa  Sarirejo  masih  rendah  sebesar 0,72%. Tahun 2020 pendapatan total terbesar sebesar 344,65% terhadap bantuan keuangan

## 49 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
provinsi namun rasio total pendapatan BUM Desa sebesar 0% terhadap bantuan keuangan kabupaten/kota  karena  pada  tahun  2020  desa  sarirejo  tidak  menerima  bantuan  dari kabupaten.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  simulasi  2,  pendapatan  BUM  Desa  turut menyumbang pendapatan asli desa Sarirejo sebesar 5% sesuai AD ART. Maka tahun 2019 rasio  pendapatan  BUM  Desa  terbesar,  yaitu  2,88%  terhadap  bagi  hasil  pajak  dan  retribusi namun terendah sebesar 0,04% terhadap total pendapatan desa Sarirejo. Pada tahun 2020 rasio  terbesar  pendapatan  BUM  Desa,  yaitu  55,56%  terhadap  pendapatan  lain-lain  dan terendah sebesar 0% terhadap bantuan keuangan kabupaten/kota.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  tingkat  kemandirian  Desa  Sarirejo  secara umum masih berada pada tingkat terbawah pada kriteria rendah sekali selama enam tahun berturut-turut  (0-25%).  Tingkat  kemandirian  terbaik  selama  enam  tahun  perhitungan  yaitu pada  tahun  2016  dan  tingkat  kemandirian  terendah  terjadi  di  tahun  2021.  Meskipun  pada tahun 2019 dan 2020 terdapat penambahan PADes atas bagi hasil BUM Desa namun tingkat kemandirian  Desa  Sarirejo  juga  masih  berada  pada  tingkat  terbawah  seperti  tahun-tahun sebelumnya.  Pada  tahun  2019  justru  rasio  kemandirian  mengalami  penurunan  sebesar 0,96% dibandingkan dengan tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,91% dibandingkan tahun 2019.
Pengaruh BUM Desa secara khusus dapat dilihat pada presentase total pendapatan BUM  Desa  Sari  Mulyo  terhadap  komponen  APB  Desa  yang  lain.  Atas  perhitungan  pada simulasi satu dan dua menyatakan bahwa total pendapatan BUM Desa secara keseluruhan dan bagi hasil BUM Desa sebesar 5% untuk penambah PADes masih rendah. Hal tersebut menandakan bahwa kontribusi BUM Desa Sari Mulyo terhadap keuangan desa masih kecil.

## 50 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
Permasalahan  Praktik  Pengelolaan  Keuangan  BUM  Desa  Sari  Mulyo  selama  Pandemi Covid-19 di Tahun 2020.
Pengurus BUM Desa memiliki tantangan yang cukup berbeda di tahun 2020 daripada realisasi  praktik  pengelolaan  di  tahun  2019.  Keadaan extraordinary yang  menyebabkan terjadi  beberapa  perubahan  dalam  kebijakan  desa  yang  berdampak  pada  pelaksanaan pengelolaan  BUM  Desa  khususnya  pada  bidang  keuangan.  Permasalahan  utama  yang masih dialami oleh BUM Desa Sari Mulyo, yaitu rendahnya kualitas pengelolaan keuangan. Permasalahan ini timbul dikarenakan berbagai masalah yang lain.

## Gambar 2 Diagram Permasalahan dan Kendala

## Sumber: Pengolahan Data
Berdasarkan  wawancara  dengan  pendamping  desa,  SDM  BUM  Desa  masih  sekitar 80%  pemahamannya  dalam  praktik  pengelolaan  keuangan.  Beberapa  faktor  penyebabnya, yaitu  kurangnya  pengetahuan  terhadap  akuntansi  desa  sebagai  dasar  dalam  melakukan pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  peraturan  serta  sebagian  besar  dari  pengurus  BUM Desa  memiliki  pekerjaan  utama  lain  yang  berakibat  belum  maksimalnya  pengelolaan keuangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Sarirejo,  dalam  pengelolaan keuangan  BUM  Desa  masih  mengalami  kesulitan  karena  tidak  diatur  secara  khusus  dalam

## 51 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
peraturan  pengelolaan  keuangan  BUM  Desa  sehingga  harus  menjadikan  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  terkait  pengelolaan  keuangan  desa  sebagai  pedoman  pengelolaan keuangan  BUM  Desa.  Selama  pandemi Covid-19 menyebabkan  terjadinya  berbagai realokasi  baik  di  tingkat  pusat  maupun  tingkat  daerah.  Terbitnya  peraturan  baru  terkait prioritas penggunaan dana desa dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020. Salah satu  dampaknya,  yaitu  terjadiperubahanAPBDesa  tahun  2020  saat  pandemi Covid-19 membuat  dana  desadikurangi,  menyebabkanalokasi  dari  dana  desasebagaipenyumbang modal  awal  BUM  Desa  Sari  Mulyojugaikut  berkurang  karena  direalokasikan  untuk  BLT-DD sehingga modal dari dana desa tahun 2020 hanya sebesar Rp5.000.000,00.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengurus  BUM  Desa  Sari  Mulyo,  dampak pandemi  juga  dirasakan  sebagian  besar  dari  masyarakat  terutama  untuk  kelas  ekonomi menengah  ke  bawah,  yaitu  keuangan  masyarakat  menurun  sehingga  terjadi  pergeseran waktu dalam mengangsur untuk kredit barang dan simpan pinjam. Berdasarkan hasil analisis laporan  pertanggungjawaban  BUM  Desa  Sari  Mulyo,  kurang  disiplinnya  masyarakat  dalam mengangsur  pinjaman  tepat  waktu  menjadi  salah  satu  penyebab  rendahnya  manajemen keuangan yang dilakukan oleh pengurus.

## Gambar 3 Grafik Unit Usaha Simpan Pinjam Tahun 2019 dan 2020
Sumber: diolah dari Data Angsuran Simpan Pinjam Tahun 2019 dan 2020 0 10 20 30 2018 2019 2020 Belum Lunas Lunas

## Gambar 4 Grafik Unit Usaha Kredit Barang Tahun 2019 dan 2020

## Sumber: diolah dari Data Angsuran Kredit Barang Tahun 2019 dan 2020
Berdasarkan  grafik  di  Gambar  3  dan  Gambar  4,  pada  tahun  2020  kedisiplinan masyarakat  dalam  mengangsur  pinjaman  baik  melalui  unit  usaha  simpan  pinjam  maupun kredit  barang  semakin  menurun  yang  mengakibatkan  semakin  banyaknya  piutang  tak tertagih.  Menurut  pengurus  BUM  Desa  Sari  Mulyo,  masyarakat  memang  diberikan kelonggaran dalam mengangsur untuk mengantisipasi bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan  mengangsur  secara  rutin  setiap  bulan.  Masyarakat  diperbolehkan  untuk menunggak angsuran namun dengan maksimal batasan tiga bulan. Akan tetapi, berdasarkan data angsuran pada laporan pertanggungjawaban pada tahun 2019 dan 2020 masih banyak peminjam yang belum juga melanjutkan sisa angsuran melebihi tiga bulan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUM Desa, manajemen yang dilakukan masih  bersifat  sederhana.  Meskipun  sudah  didukung  dengan  aplikasi  BUM  Desa  namun praktik aplikasi BUM Desa hanya digunakan untuk melakukan registrasi dan mencantumkan jenis-jenis  usaha  dan  kepengurusan  BUM  Desa.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  keuangan masih dilakukan secara manual.
Setelah  mekaukan  pendalaman  melalui  wawancara  dengan  pendamping  desa, minimnya  pembinaan  yang  dilaksanakan  oleh  kepala  desa  membuat  jalannya  pengelolaan keuangan  kurang  optimal.  Pengecekan  buku  kas  umum  yang  dapat  dilakukan  setiap bulannya hanya dilakukan pada saat rapat akhir tahun (RAT) saja.
0 50 100 150 2018 2019 2020 Belum Lunas Lunas

## SIMPULAN

## Pengelolaan keuangan BUM Desa Sari Mulyo
Pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  BUM  Desa  Sari  Mulyo  masih memerlukan pengembangan, antara lain perencanaan dilakukan dengan membuat proposal pada  awal  berdiri  tahun  2018  dan  RAB  hanya  mencatat  unit  usaha  yang  menerima penyertaan  modal  dana  desa;  pelaksanaan  pengelolaan  sudah  sesuai  yaitu  penerimaan uang  ditampung  dalam  rekening  bank  dan  pengeluaran  uang  disertai  bukti  nota; penatausahaan  melalui  bendahara  dilakukan  secara  sederhana  dengan  melakukan pembukuan  uang  masuk  dan  keluar  terhadap  buku  kas  umum  (BKU)  namun  belum melakukan  pembukuan  pada  buku  pembantu  lainnya;  pelaporan  dan  pertanggungjawaban setiap tahunnya dilaksanakan secara tahunan di bulan Desember melalui RAT. Akan tetapi, laporan  pertanggungjawaban  yang  disajikan  oleh  BUM  Desa  Sari  Mulyo  masih  perlu diperbaiki.  Kurang  lengkapnya  komponen  laporan  laba  rugi  menyebabkan  evaluasi penyebab  keuntungan/kerugian  untuk  tahun  berikutnya  kurang  spesifik,  dan  belum  mampu membuat  neraca  keuangan  sehingga  tidak  dapat  mengetahui  posisi  aset,  kewajiban,  dan ekuitas  yang  dimiliki;  sulit  dalam  membedakan  mana  aset  BUM  Desa  dan  mana  aset  milik desa; serta tidak dapat melihat fleksibilitas dan likuiditas keuangan.

## Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dan  dampaknya  terhadap  kemandirian  Desa Sarirejo
Dalam kurun waktu dua tahun berjalan, dapat dipahami, BUM Desa Sari Mulyo belum optimal  merealisasikan  tingkat  penurunan  kemiskinan  masyarakat  Desa  Sarirejo.  Namun demikian,  BUM  Desa  Sari  Mulyo  mulai  menunjukkan  kemampuan  dalam  pemenuhan kebutuhan operasional sehari-hari masyarakat setempat. Meskipun sedang menambah dua unit usaha, berkembangnya usaha yang menunjang peningkatan pendapatan oleh penduduk belum  terlalu  terlihat  karena  dengan  pemanfaatan  usaha  oleh  masyarakat  desa  sebagai konsumen  sebagian  besar  digunakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari.  Terlihat bahwa  tingkat  kepedulian  masyarakat  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat

## 54 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
miskin  di  Desa  Sarirejo  belum  terealisasi  karena  sebagian  besar  masyarakat  desa  lebih menyejahterakan  kehidupan  keluarga  masing-masing  secara  ekonomi.  Oleh  karena  itu, hadirnya  BUM  Desa  Sari  Mulyo  selama  dua  tahun  terakhir  secara  keseluruhan  belum mampu untuk memenuhi semua kriteria keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa.
Kemandirian  Desa  Sarirejo  terhitung  dari  tahun  2016  sampai  2021  secara  umum masih berada pada rasio rendah sekali (0-25%). Meskipun mulai 2019 pendapatan asli desa mendapat  tambahan  bagi  hasil  dari  keuntungan  finansial  BUM  Desa  Sari  Mulyo  senilai Rp527.000,00  dan  Rp860.000,00  pada  tahun  2020  namun  masih  belum  mampu meningkatkan rasio kemandirian desa sarirejo dari rendah sekali ke tingkat rasio yang lebih baik.

## Masalah dan kendala praktik pengelolaan keuangan tahun 2020
Permasalahan yang menjadi tantangan dalam praktik pengelolaan keuangan, antara lain  SDM  masih  kurang  dalam  memahami  praktik  pengelolaan  keuangan  BUM  Desa; regulasi  yang  tidak  mengatur  khusus  terkait  pengelolaan  keuangan  BUM  Desa  menjadi praktik  pengelolaan  keuangan  menjadi  kurang  optimal.  Apalagi  terjadinya  pandemi menyebabkan berbagai peraturan bermunculan sebagai upaya memprioritaskan penggunaan  dana  untuk  pemulihan  ekonomi  nasional  menjadikan  modal  dari  dana  desa untuk  penunjang  keuangan  BUM  Desa  menjadi  ikut  berkurang;  manajemen  secara  umum dalam praktik pengelolaan keuangan BUM Desa Sari Mulyo masih bersifat sederhanakarena belum  optimalnya  manajemen  dalam  pengelolaan  keuangan  seperti  penggunaan  aplikasi BUM Desa serta kurang disiplinnya konsumen dalam  membayar angsuran; serta dalam hal pembinaan, pembinaan yang dilakukan belum begitu intensif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku atau Sumber Lain
Badan Pusat Statistik. [Online]. https://blorakab.bps.go.id/indicator/23/126/1/persentase- penduduk-miskin.html [diakses 18 Mei 2021].
Kurnia,  Dadang.  (2015).  Pengawalan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Jakarta: BPKP.
Halim,  Abdul.  (2002).  Bunga  Rampai:  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Edisi  Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Nugrahaningsih,  P.,  Falikhatun,  F.,  &  Winarna,  J.  (2016).  Optimalisasi  dana  desa  dengan pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Des)  menuju  desa  mandiri. Jurnal Akuntansi dan Bisnis , 16 (1), 37-45.
Huang,  Yasheng.  (2008).  Capitalism  with  Chinese  Characteristics.  New  York:  Cambridge University Press
Safa,  R.,  &  Permadi,  I.  (2019).  Comparison  of  Village-Owned  Enterprises  in  Indonesia  and Townshipand  Village  Enterprises  in  China. Journal  of  Law,  Policy  and  Globalization , 91 (1), 169 –176. https://doi.org/10.7176/jlpg/91-21
Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
Hersey.  P  dan  Ken  Blanchard.  1995.  Manajemen  Perilaku  Organisasi  Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dtj. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
Bumdes. [Online]. https://bumdes.id/id/, diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 1945
Kementerian  Desa  dan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  [Online] https://bumdes.kemendesa.go.id/# , diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 20.10.
Anwar, Muhammad.
2019 . “Jokowi Geram! Ribuan BUMDes Mangkrak”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20191211141345-4-122208/jokowi-geram-ribuan- bumdes-mangkrak , diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 19.30.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  2014. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
Republik  Indonesia.  2021. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang    Badan Usaha Milik Desa
Republik Indonesia.  2015. Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  4  tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

## 56 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 28-56
Republik  Indonesia.  2018. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Kabupaten  Blora.  2019. Keputusan  Kepala  Desa  Sarirejo  Nomor  900/11/1/2019  tentang Penetapan Kepengurusan  Badan  Usaha  Milik  Desa“Sari  Mulyo”  Kecamatan  Bogorejo Periode 2019-2021