## KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19

## LOCAL GOVERNMENT CAPACITY IN EMPOWERING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DURING COVID-19 PANDEMIC
Irma Purnamasari 1* , Denny Hernawan 2 , Sri Hastuti 3
1,2 Program  Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor, Jawa Barat 16720
3 Program  Studi  Administrasi  Bisnis,  Politeknik  Lembaga  Pendidikan  dan  Pengembangan Profesi  Indonesia  (LP3I),  Gedung  Sentra  Kramat,  Jl.  Kramat  Raya  No.  7-9,  Jakarta  Pusat 10450
*Korespondensi:  Irma Purnamasari.  Email: irma.purnamasari@unida.ac.id
(Diterima:  20-10-2021;  Ditelaah: 02-11-2021;  Disetujui:  13-11-2021)

## ABSTRACT
Micro, Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  are  business activities that  are  able  to  expand employment opportunities and can  play a  role  to  improve equity and  income of  people. Therefore, the development of MSMEs still faces various constraints that need attention from various parties, especially the government, both central and local one. This research aims to find out the capacity of local government in empowering MSMEs during COVID-19 pandemic in Sukabumi City. The capacity of local government is based on three levels, namely system level, organizational/institutional level, and individual/human resource level. Method  of  this  research  is  descriptive-qualitative method  by  maximizing primary and  secondary  data. Collection of  primary data  uses  interview and  observation, meanwhile secondary data  are  collected by documentation. The collected data  are  qualitatively described. Results of this research  indicate that  the capacity of local government based on system level, organizational/institutional level, and individual/human resource level is needed in empowering MSMEs during COVID-19 pandemic in Sukabumi City. The capacity building of local government of Sukabumi City has been conducted but it is not optimal yet and therefore the capacity building of local government is needed to improve the contribution of MSMEs on the local economy.
Key words : COVID-19 Pandemic, Empowerment, Local Government Capacity, Micro, Small and  Medium Enterprises .

## ABSTRAK
Usaha  Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM) merupakan kegiatan  usaha  yang  mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan untuk meningkatkan pemerataan dan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, UMKM dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu mendapatkan perhatian  dari  berbagai  pihak  terutama  pemerintah baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 di Kota  Sukabumi. Kapasitas pemerintah daerah didasarkan pada  tiga level, yaitu level sistem, level organisasi/kelembagaan, dan level individu SDM. Metode penelitian yang  digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif dengan memaksimalkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Data  yang  terkumpul  dideskripsikan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kapasitas pemerintah daerah  diperlukan dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi. Kapasitas pemerintah daerah dimaksud didasarkan pada level sistem, level organisasi/kelembagaan, dan level individu SDM. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kota Sukabumi sudah dilaksanakan namun belum optimal  sehingga  diperlukan  peningkatan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  bidang  UMKM  untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.
Kata  kunci : Kapasitas  Pemerintah  Daerah,  Pandemi  COVID-19, Pemberdayaan,  Usaha  Mikro, Kecil  dan Menengah.
Purnamasari,  Irma;  Hernawan,  Denny  &  Hastuti,  Sri.  (2022).  Kapasitas  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal GOVERNANSI , 8(1): 19-24.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  yang  terkena  dampak pandemi Coronavirus Disease-2019 (COVID- 19) ialah  usaha  mikro kecil dan  menengah (UMKM)  di  Indonesia.  Data  Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik Indonesia menggambarkan  bahwa 163.713 pelaku  UMKM terdampak  pandemi COVID-19.  Sektor  UMKM  yang  paling terdampak  adalah  makanan  dan minuman. Sektor  UMKM  yang  terguncang  selama pandemi  COVID-19,  selain  makanan  dan minuman,  adalah  industri  kreatif  dan pertanian  (Amri, 2020: 125).
Meskipun pandemi COVID-19 memun- culkan  beberapa  masalah  bagi  pelaku UMKM,  di  sisi  lain  juga  ada  kesempatan yang  muncul.  Pelaku  UMKM  bisa  meman- faatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat  perdagangan  elektronik  pada 2020  mencapai  US$  130  miliar.  Transaksi perdagangan  drastis  elektronik  meningkat selama  pandemi  COVID-19.  Produk  yang penjualannya mengalami peningkatan, antara  lain  produk  kesehatan  meningkat 90%,  produk  penunjang  hobi  naik  70%, makanan  naik  350%,  dan  makanan  herbal naik 200% (Amri, 2020: 125-126).
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan  kontribusi  UMKM  terhadap perekonomian,  seperti  yang  dituangkan dalam  strategi  utama  Rencana  Pembangu- nan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN). Pada RPJMN 2014-2019,  pemerintah  mene- kankan kebijakan untuk meningkatkan daya saing  UMKM  agar menjadi  usaha  berkelan- jutan dan berskala besar. Pada RPJMN 2020- 2024,  pemerintah  berkomitmen  untuk menguatkan  kewirausahaan  dan  UMKM guna  meningkatkan  nilai  tambah  ekonomi, lapangan  kerja,  investasi,  ekspor,  dan daya saing  perekonomian  melalui  lima  area prioritas,  yaitu  mengembangkan  sumber daya  manusia  (SDM),  meningkatkan  akses ke  jasa  keuangan,  meningkatkan  nilai tambah  produk  UMKM  di  pasar  domestik dan  internasional,  memperkuat  kemitraan, serta memperbaiki  peraturan dan kebijakan yang memengaruhi keberlangsungan
UMKM  (Tim  Kebijakan  Peningkatan  Kapa- sitas Ekonomi Sekretariat TNP2K, 2021).
Namun  berbagai  program  pember- dayaan  UMKM  yang  telah  dilaksanakan belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi  dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM agar dapat meningkatkan  kontribusi UMKM  terhadap  perekonomian  daerah. Upaya  tersebut  memerlukan  kapasitas pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan efektivitas  pelaksanaan  program  di  masa pandemi  COVID-19.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut,  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kapasitas pemerintah  daerah  dalam  pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19.

## MATERI DAN METODE Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah
Pengembangan  UMKM  memerlukan dukungan dari pemerintah  baik pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  melalui pemberdayaan ( empowerment )  UMKM. Pemberdayaan  adalah  upaya  yang  dilaku- kan Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, Dunia Usaha,  dan  masyarakat  secara  sinergis dalam  bentuk  penumbuhan  iklim  dan pengembangan  usaha  terhadap  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  sehingga mampu  tumbuh  dan  berkembang  menjadi usaha  yang  tangguh  dan  mandiri  (Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008,  Pasal  1 angka 8).
Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif milik  orang  perorangan  dan/atau  badan usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Mikro  (Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008,  Pasal  1  angka  1).  Kriteria Usaha  Mikro memiliki  kekayaan  bersih paling  banyak  Rp  50.000.000  (lima  puluh juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp 300.000.000  (tiga  ratus  juta  rupiah) [Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008, Pasal 6 ayat (1)].
Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau bukan cabang  perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  (Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008,  Pasal  1 angka  2).  Kriteria  Usaha  Kecil  memiliki kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  50.000.000 (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan paling  banyak  Rp  500.000.000  (lima  ratus juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000  (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan  paling  banyak  Rp  2.500.000.000 (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah) [Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008, Pasal 6 ayat (2)].
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan jumlah  kekayaan  bersih atau  hasil penjualan tahunan (Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2008,  Pasal  1  angka  2).  Kriteria Usaha Menengah  memiliki kekayaan bersih lebih  dari  Rp 500.000.000  (lima  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp 10.000.000.000  (sepuluh  milyar  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan  tempat usaha,  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan  lebih  dari  Rp  2.500.000.000  (dua milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  sampai dengan  paling  banyak  Rp  50.000.000.000 (lima  puluh  milyar  rupiah)  [Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (3)].
Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  bertujuan  untuk  (a) mewu- judkan  struktur  perekonomian  nasional yang  seimbang,  berkembang,  dan  berke-
adilan;  (b)  menumbuhkan  dan  mengem- bangkan  kemampuan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah  menjadi  usaha yang tangguh dan  mandiri;  dan  (c) meningkatkan  peran Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dalam pembangunan  daerah,  penciptaan lapangan kerja,  pemerataan  pendapatan,  pertum- buhan  ekonomi,  dan  pengentasan  rakyat dari  kemiskinan  (Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 5).
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Pengembangan  UMKM  memerlukan dukungan dari pemerintah  baik pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  dengan melakukan  peningkatan  kapasitas ( capacity building ) salah satunya dari sisi pemerintah daerah.
Peningkatan  kapasitas  pemerintah daerah  berarti  upaya menyesuaikan,  mere- formasi,  dan  memodifikasi  semua  kebija- kan, peraturan,  prosedur,  mekanisme  kerja, koordinasi;  meningkatkan  keterampilan dan kualifikasi aparatur pemerintah daerah; dan  merubah  sistem  nilai  dan  sikap  yang dijadikan  acuan  aparatur  pemerintah daerah  agar  pemerintah  daerah  mampu menyelenggarakan  tata pemerintahan  yang demokratis  dalam  meningkatkan  kesejah- teraan masyarakat (Ilato, 2017: 39).
Peningkatan kapasitas ( capacity building )  pemerintah  daerah  menurut Grindle (1997) dan UNDP (1999)  bermuara pada  tiga  level  intervensi,  yakni:  (1)  level sistem,  (2)  level  organisasi/kelembagaan, dan (3) level individu/aparatur  (Ilato, 2017: 3). Tiga level  intervensi  peningkatan  kapa- sitas  pemerintah  daerah  tersebut  (Ilato, 2017: 40) adalah sebagai  berikut:
1.   Level  sistem,  yaitu  intervensi  pada pengaturan  program  kerja  dan  kebija- kan dalam sistem pemerintahan  daerah sehingga  dapat mendukung  pencapaian tujuan yang diinginkan.
2.  Level  organisasi/kelembagaan,  yaitu intervensi pada penataan struktur orga- nisasi,  proses  pengambilan  keputusan
organisasi,  prosedur  dan  mekanisme kerja, instrumen  manajemen,  dan hubu- ngan  atau  jaringan  antara  organisasi satu dengan  organisasi  lainnya.
3.  Level  individu/aparatur,  yaitu  inter- vensi  pada peningkatan kualitas individu/aparatur  pemerintah  daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan,  sikap,  etika, dan motivasi kerja  agar  berkemampuan  menyeleng- garakan tata kepemerintahan  yang baik ( good governance ).
Menurut  Soeprapto  (2007),  pening- katan kapasitas pemerintah daerah dipengaruhi  oleh  setidaknya  lima  faktor signifikan,  yaitu  komitmen  bersama,  kepe- mimpinan,  reformasi  peraturan,  reformasi kelembagaan,  dan  pengakuan  tentang kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki (Ilato, 2017:  52-54).  Lima faktor signifikan tersebut adalah sebagai  berikut:
1.   Komitmen  bersama,  berkaitan  dengan collective  commitments dari  seluruh aktor  yang  terlibat  dalam  organisasi/ kelembagaan  pemerintahan  daerah. Faktor  kepemimpinan  sangat  menen- tukan  sejauhmana  peningkatan  kapa- sitas  pemerintah  daerah  dapat  dilaksa- nakan atau disukseskan.
2.  Kepemimpinan,  berhubungan  dengan conducive  leadership yang  menjadi salah  satu  hal  paling  mendasar  dalam mempengaruhi  inisiasi  dan  kesuksesan program  peningkatan  kapasitas  perso- nal  dalam  organisasi/kelembagaan pemerintahan  daerah.
3.  Reformasi peraturan, menyangkut pembaharuan  terhadap  kontekstualitas politik  pemerintahan  daerah,  budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung  pada  peraturan  yang  ada, dan  faktor  legal-formal-prosedural lainnya  yang  mempengaruhi  pelaksa- naan  dan  kesuksesan  program  pening- katan kapasitas  pemerintah  daerah.
4.  Reformasi kelembagaan,  mengacu pada pengembangan  iklim  dan  budaya  yang kondusif  bagi  peningkatan  kapasitas
personal  dan  organisasi/kelembagaan pemerintahan daerah. Reformasi kelembagaan  menunjuk  dua  aspek penting  dan  kondusif,  yaitu  struktural dan  kultural,  dalam  menopang  pening- katan kapasitas  pemerintah  daerah.
5.  Pengakuan  kekuatan  dan  kelemahan yang  dimiliki,  menyangkut  upaya peningkatan  kapasitas  kelembagaan yang  diawali  dengan  mengidentifikasi kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki dari  kapasitas  yang  tersedia  ( existing capacities ).  Pengakuan  ini  penting karena  kejujuran  tentang  kemampuan yang  dimiliki  merupakan  setengah syarat  yang  dimiliki  dalam  rangka menyukseskan  peningkatan  kapasitas pemerintah  daerah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Sukabumi.  Metode  penelitian  yang  diguna- kan  adalah  metode  deskriptif-kualitatif (Sugiyono,  2018)  dengan  memaksimalkan data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan data  primer  menggunakan  teknik  wawan- cara dan  observasi,  sementara  data  sekun- der  dikumpulkan  melalui  dokumentasi. Data yang terkumpul  dideskripsikan  secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
UMKM  dalam  menjalankan  perannya perlu  didukung  oleh  semua  pihak  agar dapat meningkatkan  kegiatan usahanya dan mampu  berkontribusi  terhadap  perekono- mian,  terutama  dukungan  dari  pemerintah daerah  dalam  mengatasi  permasalahan UMKM yang sering muncul di masa pandemi Covid  19,  yaitu  masalah  akses  UMKM  ke pembiayaan  yang masih rendah,  juga masih rendahnya  akses  ke  perizinan,  terutama untuk  membuka  usaha  dan  meningkatkan mutu produk UMKM.
Pemerintah  pusat  telah  meluncurkan banyak  program  pemberdayaan  UMKM, seperti  yang  disampaikan  oleh  Tim
Kebijakan  Peningkatan  Kapasitas  Ekonomi Sekretariat  TNP2K  Lembaga  Demografi Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Indonesia  (2021),  bahwa setidaknya  terda- pat  21  program  pemberdayaan  UMKM  di bawah  19  K/L  yang  telah  berjalan  cukup lama  ( sustainable )  dengan  nilai  anggaran dan  jumlah  penerima/peserta  program yang relatif besar, serta menyasar kelompok rentan (miskin, perempuan),  yaitu:
1.   Program  peningkatan  kapasitas  usaha, yang  mencakup:  (a)  Inovasi  Desa– Ekonomi  Lokal,  (b)  Desa  Wisata,  (c) Sentra  Kewirausahaan  Pemuda,  (d) Diversifikasi Usaha Nelayan, (e) Tenaga Kerja  Mandiri,  (f)  Pemberdayaan Pelaku  Usaha,  (g)  Pendidikan  Wira- usaha  Unggulan,  (h) Industri  Rumahan, (i)  UMKM  Go  Online,  dan  (j)  Export Coaching.
2.  Program  pembiayaan,  yang  mencakup: (a)  Kredit  Usaha  Rakyat,  (b)  Bantuan Wirausaha  Pemula,  (c)  UMi,  (d)  PNM Mekaar,  (e)  PNM  Ulaam,  (f)  Modal Usaha  Kelautan,  (g) Peningkatan  Kelu- arga Sejahtera, dan (h) KUBE.
3.  Ekosistem, mencakup: (a)  Pusat Layanan  Unit  Terpadu  (PLUT),  (b) Pendaftaran  Kekayaan  Intelektual,  dan Penyusunan Laporan Keuangan.
Mayoritas  program  pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  Kota Sukabumi  dalam  hal ini  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil  Menengah,  Perda- gangan  dan  Perindustrian  bersumber  pada program pemberdayaan  UMKM Pemerintah Pusat  yang  saat  ini  berfokus  pada  pembi- ayaan UMKM, terutama  dari perbankan  dan lembaga  keuangan,  serta  pendampingan UMKM.  Sebagian  besar  program  ditarget- kan untuk pelaku usaha mikro.
Penelitian  ini  mendapatkan  beragam program  dan  bentuk pemberdayaan  UMKM di Kota Sukabumi.  Hasil  pengumpulan  data melalui  wawancara  dan  observasi  menun- jukkan  beragam  program  dan  bentuk pemberdayaan  UMKM  di  Kota  Sukabumi, sebagaimana  ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Program dan Bentuk Pemberdayaan UMKM di Kota Sukabumi
No.  Nama  Program
Bentuk Pemberdayaan
1 Pemulihan  ekonomi ( economic recovery ) Penelusuran  UMKM 2 Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) Pembiayaan (pinjaman modal usaha) dan bantuan  subsidi bunga 3 Pelatihan UMKM melalui sistem digital Akses  pasar  (fasilitasi promosi, e-commerce , sistem distribusi) 4 Pelatihan kewirausahaan Pelatihan 5 Pendampingan penyusunan  laporan keuangan Pelatihan  SDM 6 Program standar- disasi  mutu  dan sertifikasi produk Fasilitasi  sertifikasi  dan standarisasi (ekspor, merk/kemasan, halal, SNI,  dan lain-lain) 7 Program Peningkatan Kapasitas  UMKM Pendampingan  UMKM 8 Pelatihan pemasaran online
dan offline Pelatihan 9 Promosi produk UMKM Fasilitasi kerja sama dengan  Grand  SMESCO Jakarta,  Yogya  Depart- ment  Store,  dan  Toserba Slamet 10 KUBE (Kelompok Usaha  Bersama) Pinjaman modal dan pendampingan 11 Dana  alokasi  khusus non fisik Fasilitasi 12 Fasilitasi perijinan Fasilitasi  perijinan  usaha, PIRT, label  halal,  HAKI
Pemberdayaan  UMKM  di  Kota  Suka- bumi  memerlukan  kebijakan  pemerintah daerah melalui intervensi pada level sistem, level  organisasi/kelembagaan,  dan  level individu/aparatur  pemerintah  daerah.
Pada  level  sistem,  pemberdayaan UMKM  di  Kota  Sukabumi  difokuskan  pada tigal  hal.  (1)  Penguatan  dan  pengaturan program  kerja  pemerintah,  seperti  penga- turan  tentang  mekanisme  perencanaan program  kerja  pemerintah  Kota  Sukabumi di bidang  koperasi,  UKM, perdagangan  dan perindustrian.  Fokusnya  terletak  pada perencanaan pengembangan  UMKM melalui program  peningkatan  kapasitas  UMKM dalam  produksi,  promosi,  dan  pemasaran berbasis  digital.  (2) Sistem  manajemen  dan pengelolaan  keuangan  diintervensi  melalui peningkatan  kemampuan  UMKM  dalam
pengelolaan  keuangan,  serta  memfasilitasi UMKM  dalam  mengakses  keuangan.  (3) Sistem  pengembangan  sumber  daya  apa- ratur untuk meningkatkan  kemampuan  dan keahlian  SDM  UMKM  melalui  program pemberdayaan  SDM UMKM.
Peningkatan  kapasitas  Pemerintah Daerah  Kota  Sukabumi  pada  level  orga- nisasi/kelembagaan  diintervensi  melalui sinergitas  SKPD  dalam  pelaksanaan  tugas- tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,  serta  kemampuan  Dinas Koperasi,  UKM, Perdagangan  dan Perindus- trian  Kota  Sukabumi  dalam  memprogram- kan  dan  melaksanakan  program  inovasi dalam  bidang  UMKM.  Sementara  itu, peningkatan  kapasitas  Pemerintah  Daerah Kota  Sukabumi  pada  level  individu/ aparatur  dintervensi  melalui  pendidikan formal  dan  pelatihan  aparatur  dan  pelaku UMKM,  seperti  pelatihan  peningkatan kemampuan individu  pelaku  UMKM, khususnya  kemampuan  dalam  teknologi informasi  berbasis  digital  yang  dibutuhkan di masa pandemi  COVID-19.

## KESIMPULAN
Peningkatan  kapasitas  Pemerintah Daerah  Kota  Sukabumi  dalam  pember- dayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) di masa  Pandemi  Covid 19  secara umum  sudah  dilaksanakan  mulai  dari  level sistem,  level  organisasi/kelembagaan,  dan level  individu  SDM.  Namun  diperlukan penguatan  kapasitas  pemerintah  daerah dalam  bidang  UMKM  untuk  meningkatkan kontribusi  UMKM  terhadap  perekonomian daerah Kota Sukabumi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ilato,  Rosman.  (2017). Capacity  Building Pemerintah  Daerah  Menuju  Good Governance: Upaya Mewujudkan Kese- imbangan Politik,  Akuntabilitas Peme- rintahan,  dan  Pertanggungjawaban Pemerintahan Lokal . Gorontalo:  Ideas Publishing.
Sugiyono. (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Kombinasi (Mixed  Methods) .  Bandung:  Penerbit Alfabeta.
Tim Kebijakan  Peningkatan  Kapasitas  Eko- nomi  Sekretariat  TNP2K  Lembaga Demografi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Indonesia.  (2021). Pemetaan  Program  Pemberdayaan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) .

## Jurnal
Amri,  Andi.  (2020).  Dampak  COVID-19 terhadap  UMKM  di  Indonesia. Jurnal Brand ,  2(1):  123-130. https://
ejournals.umma.ac.id/index.php/bran d/article/view/605.
Hastuti,  Sri.  (2021).  Penerapan Cost Reduction Strategies Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Usaha  Kecil Menengah (UMKM)  Kota  Bogor  (Studi  pada Anggota  UMKM  di  Komunitas  Kefir Bogor). JURLAB  Jurnal  Lentera Bisnis , 10(1):  78-102.  http://dx.doi.org/10. 34127/jrlab.v10i1.394.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4866).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  menyampaikan  terima  kasih kepada  Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  Republik  Indonesia  atas  hibah penelitian  tahun  anggaran  2021.  Peneliti juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  Universitas  Djuanda  Bogor yang telah memfasilitasi  penelitian ini.