## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    915-924   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3076

## Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan)
Januar, Tengku Maulana Syah, Fauziah Lubis UIN Sumatera Utara, Medan januaraja13@gmail.com , tengkumaulanasyah@gmail.com , fauziahlubis@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
Settlement of cases using the litigation route in practice does not always go  according  to  what  is  expected  and  aspired  to  by  the  Indonesian  people. because the settlement of cases using the litigation route in the current criminal justice  system  actually  creates  new  problems,  for  example  the  pattern  of punishment that is still retaliatory in nature, causes a buildup of cases, does not pay attention to the rights of victims, is not in accordance with the principle of simple justice. But the process is long, complicated and expensive, the settlement is legal and rigid, does not restore the effects of crime, does not reflect justice for society  and  so  on.  Even  though the law  is  actually  made to  provide  justice  and benefits  for  humans  which  is  reflected  in  the  values  of  Pancasila.  Seeing  these various phenomena, in recent developments a new concept has emerged, namely the concept of restorative justice. The concept or approach of restorative justice is  considered  to  be  able  to  overcome  various  problems  in  the  criminal  justice system as mentioned above. Settlement of ordinary crimes with mild motives can be  reached  by  means  of  penal  mediation  called  a  restorative  justice  approach, which  focuses  on  the  direct  participation  of  perpetrators,  victims  and  the community  by  interpreting  criminal  acts.  Restorative  justice  is  also  a  new framework  of  thinking  that  can  be  used  in  response  to  a  crime  for  law enforcement in Indonesia. This research will discuss the application of restorative justice  in  the  settlement  of  minor  crimes.  This  research  is  a  normative  legal research  which  is  descriptive  analytical.  The  approach  used  is  a  statutory approach,  a  conceptual  approach  and  an  approach  to  legal  principles  (Azhar, 2019).

## Keywords: restorative justice, application of the concept, misdemeanors

## ABSTRAK
Penyelesaian  perkara  dengan  menggunakan  jalur  litigasi  dalam prakteknya  tidak  selalu  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  dan  di cita-citakan  oleh  masyarakat  indonesia.  karena  penyelesaian  perkara  dengan menggunakan  jalur  litigasi  dalam  sistem  peradilan  pidana    saat  ini  justru

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menimbulkan  permasalahan-permasalahan  yang  baru  misalnya  pola pemidanaan  yang  masih  bersifat  pembalasan,  menimbulkan  penumpukan perkara,  tidak  memperhatikan  hak-hak  korban,  tidak  sesuai  dengan  asas peradilan  sederhana.  Melainkan  proses  panjang,  rumit  dan  mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak  mencerminkan  keadilan  bagi  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Padahal hukum dibuat sejatinya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai pancasila. Melihat berbagai macam fenomena ini,  dalam  perkembangan  terkini  muncul  sebuah  konsep  baru  yakni  konsep keadilan  restoratif.  Konsep  atau  pendekatan  keadilan  restoratif  dinilai  dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan  diatas. Penyelesaian  tindak  pidana  biasa  bermotif  ringan  dapat ditempuh  dengan  cara  mediasi  penal  disebut  pendekatan  restoratif  justice, yaitu  menitikberatkan  pada  adanya  partisipasi  langsung  pelaku,  korban  dan masyarakat  dengan  memaknai  tindak  pidana.  Keadilan  restoratif  juga merupakan  suatu  kerangka  berfikir  baru  yang  dapat  digunakan  dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini akan  membahas  mengenai penerapan  keadilan  restoratif  (restorative  justice) dalam  penyelesaian  tindak  pidana  ringan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang  dipakai adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan asas-asas hukum (Azhar, 2019).
Kata kunci: restoratif justice, penerapan konsep, tindak pidana ringan

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara hukum demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Negara  hukum  sendiri  lahir  menjadi  suatu  gagasan  maupun  untuk mengupayakan  kepentingan  hak  asasi  manusia  (Ekatjahjana,  2015). Perwujudan  Negara  hukum  membutuhkan  sarana  hukum,  melalui  peraturan perundang-undangan  untuk  mengatur  keseimbangan  dan  keadilan  dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan yurisprudensi. Dalam perjalan bangsa ini selama lebih dari setengah abad, praktik penegakan hukum  saat  ini  masih  bertumpu  pada  filosofi  retributive  serta  penjelasan, sehingga hanya berfokus pada output dari segi kuantitas yaitu berapa banyak kasus  yang  diproses  terhadap  pelakunya  yang  dapat  dipenjara  oleh  aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana dianggap sukses jika aparat penegak

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
hukum  sanggup  membawa  pelaku  kejahatan  ke  pengadilan  untuk mendapatkan hukuman.
Paradigma  penegakan  hukum  yang  dilandasi  filsafat  retributive  ini tidak hanya terasa tidak adil tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui  lembaga  pengadilan  dan  teori  pemidanaan  (retributive)  ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan  prinsip  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  (Wirajaya,  Dewi,  & Karma, 2022).
Sistem  peradilan  pidana  (SPP)  pada  penyelesaian  perkara  pidana  saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban  kurang  mendapat  perhatian,  sehingga  hukum  pidana  terkesan  lebih memberikan  perlindungan  hak-hak  pelaku  (Suarna,  2012).  Maka  dari  itu restorative  justice  bisa  menjadi  solusi  dalam  menyelesaikan  masalah  pidana. Hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.
Ketika  berbicara  tentang  legalitas  restorative  justice,  konsep  ini  dapat ditemui  terkait  terhadap  tindak  pidana  ringan  yaitu  pada  Nota  Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung  dan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  tentang  Pelaksanaan Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  dan  jumlah  denda,  Acara Pemeriksaan  Cepat,  Serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif.  Nota  Kesepakatan Bersama  (Nokesber)  ini  merupakan  suatu  pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Perkara  yang  termasuk  tindak  pidana  ringan  yang  diatur  oleh  PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384  dan  407  dimana  nilai  kerugiannya  tidak  melebihi  dari Rp.  2.500.000,-.  Penegakan  hukum  tindak  pidana  ringan  melalui  pendekatan restorative  justice  juga  diatur  di  lembaga  kepolisian  salah  satunya  yang keluarkan  oleh  kapolri  yaitu  Peraturan  Kapolri  No  7  tahun  2008  mengenai Pedoman  Dasar  Strategi  dan  Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan  Tugas  Polri,sebagai  langkah  awal  peraturan  dengan  adanya konsep penerapan penyelesaian diluar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan  penerapan konsep  ADR.Dimana  jenis  ADR  yang  digunakan  adalah melalui  mediasi  penal  sehingga  tindak  pidana  ringan  dapat  diselesaikan  di tingkat kepolisian.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
PERMA  serta  Peraturan  Kapolri  mengatur  perkara  yang  termasuk tindak pidana ringan serta mengupayakan restorative justice terhadap tindak pidana  ringan  dapat  diselesaikan  pada  tingkat  kepolisian.  Oleh  karena  itu, seharusnya  perkara  tindak  pidana  ringan  bisa  ditangani  dengan  restorative justice. Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah memilih jalan litigasi dengan  hukuman  pidana  penjara  untuk  menyelesaikannya.  Ironisnya,  konsep restorative  justice  sudah  disepakati  aparat  penegak  hukum,  namun  pada kenyataanya belum dilaksanakan secara optimal.

## METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan penelitian jurnal ini disusun dengan menggunakan metode  kepustakaan  (library  research)  yang  dilakukan  dengan  mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan  hukum  lain  yang  berkaitan  dengan  bahasan  penelitian.  Juga digunakan metode normatif yang bersifat deskriptif analisis, Pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual dan  pendekatan  asas-asas  hukum.  yang  mengkaji  dan  menjelaskan  masalah penerapan  keadilan  restoratif    dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana ringan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Tindak Pidana Ringan
Terkait  pemahaman  mengenai  tindak  pidana  ringan  terdapat  pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana ketentuan hukum  pidana  formal  dari  KUHP,  Berdasarkan  penjelasan  pasal  205  ayat  1 KUHAP  tidak  dijelaskan  pasal-pasal  mana  saja  yang  termasuk  dalam  tindak pidana  ringan  dalam  KUHP,  namun  disebutkan  unsur-unsur  tindak  pidana ringan  ialah  perkara  kejahatan  dimana  ancaman  hukumannya  yaitu  pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak Rp 7.500.
Pada  tanggal  27  Februari  tahun  2012,  bahwa  Mahkamah  Agung menerbitkan  sebuah peraturan  tertulis  berupa  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012 mengenai  Penyelesaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  (Tipiring)  dan  Jumlah Denda  dalam  KUHP.  Pada  dasarnya  PERMA  ini  dikeluarkan  untuk  mengatur tindak  pidana  mana  saja  termasuk  tindak  pidana  ringan  dan  menyesuaikan kembali  nilai  kerugian  pada  objek  perkara.  Berdasarkan  PERMA  Nomor  2 Tahun  2012  maka  kata-kata  dua  ratus  lima  puluh  rupiah  pada  pasal 379,407,364,384,382  serta  Pasal  373  KUHP,  diganti  menjadi  Rp  2.500.000 dengan  diberlakukannya  PERMA  ini  maka  terdapat  objek  perkara  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHAP.
Mengenai  pengaturan  restorative  justice  pada  tindak  pidana  ringan dapat  dilihat  pada  Nota  Kesepakatan  Bersama  (Nokesber).  Dimana  dengan dikeluarkannya  PERMA  No  2  Tahun  2012  maka  diterbitkanlah  Nota kesepakatan  ini  sebagai  peraturan  pelaksanaan  PERMA.Pengaturan mekanisme  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  ringan  melalui  Konsep restorative  justice  diatur  pada  pasal  4  ayat  1  Nota  Kesepakatan  Bersama (Nokesber)  ini  merupakan  suatu  pendekatan yang  lebih  menekankan  kepada keadaan  dalam  mencapai  keseimbangan  serta  keadilan  baik  terhadap  pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus  terhadap  pemidanaan  akan  diubah  menjadi  proses  dialog musyawarah  dengan  tujuan  terciptanya  kesepakatan  penyelesaian  perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban (Wirajaya, Dewi, & Karma, 2022).
Senada terhadap nafas pembaharuan hukum pidana, dalam menangani perkara  pidana  dengan  mengedepankan  konsep  restorative  justice  ini  dapat memberikan  pendekatan  serta  pandangan  yang  berbeda  untuk  memahami suatu  penyelesaian  tindak  pidana.Dari  perspektif  restorative  justice  makna dari  tindak  pidana  sebenarnya  memiliki  arti  yang  sama  dengan  pendekatan hukum  pidana  pada  umumnya,  dimana  artinya  serangan  kepada  publik maupun terhadap orang pribadi. Tetapi pada konteks restorative justice, yang menjadi korban utamanya pada saat adanya sebuah tindakan pidana bukanlah Negara  seperti  yang  dipahami  oleh  sistem  peradilan  pidana  yang  digunakan untuk  menangani  perkara  pidana  sekarang  (Sirande,  Mirjana,  &  A.  M.,  2021). Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice ini dilaksanakan dengan melibatkan baik korban, pelaku, keluarga baik korban maupun pelaku,maupun dari  pihak  yang  lain  berkaitan  dalam  bersama-sama  mencari  solusi  dalam menyelesaikan  masalah  yang  adil  dimana  menekankan  kepada  pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pada pembalasan.
Dalam  menyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  melalui  restorative justice  hanya  bisa  dilakukan  apabila  mendapat  persetujuan  dari  korban  dan pelaku.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak  menyetujui  adanya  penyelesaian perkara  tindak  pidana  ringan  dengan  restorative  justice  maka  penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penangan perkara melalui

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada pasal 205 sampai 210 KUHAP (Karim, 2019).

## Penerapan Restorative Justice Dalam Tipiring
Pada  proses  pidana  di  Indonesia,  penyelesaian  suatu  tindak  pidana diawali  dengan  penyelidikan  sampai  dengan  jatuhnya  vonis  hakim  terhadap terdakwa.  Proses  tersebut  membutuhkan  waktu  dan  tenaga  yang  pastinya tidak  sedikit.  Hal  tersebut  juga  berlaku  terhadap  tipiring  (tindak  pidana ringan),  sehingga  dengan  pola  sistem  tersebut  penyelesaian  dengan menggunakan  jalur  litigasi  dinilai  tidak  sesuai  dengan  dampak  yang ditimbulkan dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kondisi seperti itu  tidak  terlepas  dari  doktrin  yang  menggambarkan  bahwa  suatu  proses litigasi dalam pidana merupakan bentuk lab untuk menguji kebenaran hukum dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk meraih kebenaran dan keadilan (Anggrayni & Lisa, 2016).
Sistem  litigasi  yang  pada  saat  ini  berjalan  cenderung bersifat  win  lose solution yang sering menimbulkan rasa kecewa yang diakibatkan dengan rasa tidak puas hati atau kerugian yang dialami tidak dapat dihandle hanya dengan pejatuhan  vonis  hakim.  Rasa  ketidakpuasan  yang  diterima  oleh  para  pihak yang merasa kalah atau dirugikan akan berusaha untuk mencari kepuasan dan keadilan  ketingkat  pengadilan  yang  lebih  tinggi.  Kondisi  ini  akan  berdampak menumpuknya  perkara  di  pengadilan  dan  sistem  peradilan  di  Indonesia menjadi  terhambat.  Menurut  Joni  Emirzon  dan  bukunya  yang  berjudul Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  menyatakan  bahwa kondisi seperti ini merupakan suatu bentuk  kelemahan pada lembaga litigasi yang tidak dapat dielak meskipun telah menjadi suatu ketentuan.
Selain  itu,  Sajipto  Raharjo  berpendapat  bahwa  perkara  yang diselesaikan melalui sistem peradilan yang bermuara pada vonis hakim adalah suatu penegakan hukum yang mengarah  ke jalur lambat. Hal ini dikarenakan proses untuk sampai ke proses peradilan tersebut harus melalui proses yang panjang  dan  harus  melalui  berbagai  tingkatan  mulai  dari  Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan ke Mahkamah Agung yang  menyebabkan  penumpukan  perkar,  bahkan  Bambang  Sutiyoso  dalam buku yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, menjelaskan bahwa:
“Dewasa ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang sangat tajam, baik dari kalangan praktisi mapun teoritisi hukum karena

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat,  lambat  dan  membuang-buang  waktu,  mahal  dan  kurang  tanggap terhadap  kepentingan  umum,  serat  dianggap  telalu  formal  dan  terlampau teknis.  Selain  itu  adanya  mafia  peradilan  yang  seolah-olah  mengisyaratkan bahwa keputusan hakim dapat dibeli” (Azhar, 2019)
Dari banyaknya permasalahan dalam penanganan tindak pidana ringan di  Indonesia,  memunculkan  harapan  akan  adanya  inovasi  dalam penyelesaiannya.  Salah  satu  cara  penyelesaian  yang  muncul  yaitu menggunakan sistem restorative justice. Sifat dari tindak pidana yang bersifat ringan  dan  tidak  berdampak  luas  dimungkinkan  untuk  dilakukannya musyawarah  dan  dialog  antar  para  pihak.  Pada  dasarnya  restorative  justice mengandung  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  dibeberapa daerah  yang  masih  menjunjung  nilai  musyawarah  dalam  penyelesaian permasalahan  yang  dihadapi  misalkan  saja  adat  budaya  suku  Tolaki  di Sulawesi  Tenggara  dimana  misalkan  saja  terhadap  pelaku  pencurian,  untuk penyelesaiannya  akan  diadakan  rapat  besar  untuk  menentukan  sanksi  yang dijatuhkan  dan  korban  diberikan  kompensasi.  Hal  ini  dikarenakan,  pada dasarnya  konsep  restorative  justice  telah  tumbuh  bersama  budaya  Indonesia dan menjadi kearifan local (Adiesta, 2021).
Penyelesaian  tindak  pidana  ringan  dengan  menggunakan  sistem  ini harus mengedepankan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban beserta dampaknya  bagi  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya, dampak  teoritik  adanya  pergeseran  pola  retributif  ke  restoratif  ditandai adanya hasil Kongres Lima tahunan PBB ke-11 di Bangkok adalah perubahan mengenai nilai keadilan secara filosofis yang akan terlihat dan mempengaruhi pada  proses  pemidanaan  dan  perlakuan  terhadap  narapidana.  Selain  itu, penggunaan sistem ini akan mengurangi beban negara dalam menghidupi para narapidana.  Selain  dengan  menggunakan  sistem  ini,  juga  akan  mengurangi beban petugas lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana (Solar, 2012).
Selain itu, dikarenakan sistem ini mengedepankan dialog antara pelaku dan  korban,  maka  posisi  korban  pada  sistem  ini  bukan  hanya  sebagai  pihak yang  dimintai  keterangannya  namun  sebagai  pihak  yang  dirugikan  dan memiliki  hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  dari  pelaku.  Begitupun  dengan pelaku, dengan menggunakan sistem ini, pelaku dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan atau mengganti  kerugian  yang  telah  disebabkan.  Konsep  restorative  justice  akan menimbulkan  simbiosis  mutualisme  dimana  pelaku  tidak  perlu  menjalani

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
masa  hukuman  didalam  lapas  dan  dirampas  kemerdekaannya  sedangkan korban  mendapatkan  kembali  haknya  untuk  dikembalikan  atau  dipulihkan segala kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan  hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Ringan  awalnya  diatur  pada KUHAP. Pengaturan terkait tindak pidana ringan pada KUHAP ditentukan yang termasuk  tindak  pidana  ringan  ialah  perkara  kejahatan  dimana  ancaman hukumannya  yaitu  pidana  penjara  paling  lama  3  bulan  dan  ataupun  denda maksimal Rp. 7500. Dalam perkembangannya, dikeluarkanlah PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Pada PERMA diatur tindak pidana yang termasuk tindak pidana ringan  yaitu  pasal  354,373,379,384,4O7  dan  pasal  482  KUHP  dan  kerugian tidak  lebih  dari  Rp  2.500.000,00.  KUHAP  dan  PERMA  dalam  menentukan tindak  pidana  ringan  ini  ditentukan  pada  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam KUHP.Terkait pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan hal ini diatur  pada  Nota  kesepakatan  bersama  (Nokesber)  mengatur  penyelesaian dengan  mengedepankan  kepada  pemulihan  kembali  terhadap  kondisi  semula serta  bukan  pada  pembalasan  dengan  cara  dilaksanakan  perdamaian  bagi pihak pelaku dan korban.
Restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan hal ini berdasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

## Saran
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  hasil  penelitian,  saran  yang  dapat diberikan  kepada  Pemerintah  sudah  saatnya  penyelesaian  tindak  pidana ringan  melalui  restorative  justice  perlu  dinormakan  ke  dalam  peraturan perundang-undangan atau dimasukkannya konsep restorative justice ke dalam rancangan KUHP yang baru di dalamnya.Oleh karena itu pendekatan maupun konsep  dari  restorative  justice  perlu  dibuatkannya  payung  hukum  dengan derajat  yang  lebih  tinggi  seperti  undang-undang  atau  dituangkan  pada KUHP.Begitu  pula  dengan  mediasi  penal  agar  secepatnya  diberikan  payung hukum  yang  derajatnya  tinggi  juga  dengan  dibuatnya  Undang-Undang  atau dimasukkan ke dalam rancangan KUHAP yang baru mengenai mediasi penal.
Kepada  Masyarakat  agar  mengetahui  bahwa  terdapat  alternatif  lain dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan,  selain  jalur  pemidanaan (retributive) yaitu dengan alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
restorative  justice,  dimana  penyelesaianya  diselesaikan  dengan  proses  dialog musyawarah  demi  terciptanya  kesepakatan  dalam  menyelesaikan  perkara pidana yang lebih seimbang serta adil terhadap korban maupun pelaku untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak sehingga tidak ada lagi rasa dendam.
Kepada  pelaku  tindak  pidana  ringan  supaya  tidak  kembali  lagi mengulangi  kejahatannya  dikarenakan  tindak  pidana  ringan  sudah  diatur dalam KUHP,KUHAP dan PERMA.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiesta, I. D. (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus  Tindak  Pidana  Ringan. Interdiciplinary  Journal  On  Law,  Social Sciences and Humanities.
Anggrayni, & Lisa. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak  Pidana  Ringan  Perspektif  Restorative  Justice. Jurnal  Hukum Republika.
Azhar,  A.  F.  (2019). Penerapan  Konsep  Keadilan  Restoratif  (Restoratif  Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Islam. Ekatjahjana. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi . Jember: Jember University Press.
Karim. (2019). Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. CV Jagad Media Publishing.
Sirande,  E.,  Mirjana,  H.,  &  A.  M.,  M.  (2021). Mewujudkan  Penegakan  Hukum Melalui Restorative Justice . Jurnal Hukum dan Kenotariatan.
Solar,  A.  (2012). Hakikat  dan  Prosedur  Periksaan  Tindak  Pidana  Ringan,  Lex Crimen. Lex Crimen.
Suarna,  I.  G.  (2012). Hukum  Pidana  :  Materi,  Peringan,  Pemberat  Pidana.
Malang: Bayu Media Publishing.
Wirajaya, K. B., Dewi, L. S., & Karma, S. N. (2022). Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana . Jurnal Konstruksi Hukum.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    915-924   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3076