## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  KEJAHATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns)
Zainab Ompu Jainah Universitas Bandar Lampung Email : zainab@ubl.ac.id
Melisa Safitri
Universitas Bandar Lampung
Email : melisa.safitri@ubl.ac.id
Nurul Fajriah Febriani Universitas Bandar Lampung Email :nurululfafebriani15@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze the  factors  causing  perpetrators  to  commit gambling  crimes  based  on  Decision  Number  315/Pid.B/2022/PN  Gns  and  the application  of  criminal  sanctions  for  gambling  crimes  based  on  Decision  Number 315/Pid.B/2022/PN  Gns.  The  research  method  is  a  normative  juridical  approach. Criminals tend to have a psychological state of pressure to meet the needs of life that they cannot do because they do not have a fixed income. Poverty or economic factors are factors that influence the occurrence of crime, because in order to meet the needs of life, people will tend to do whatever it is even though they commit crimes. People who  are  in  the  lower  middle  class  will  feel  that  their  lives  are  very  different  from those  who  have  an  income  above  them,  this  encourages  someone  to  commit  crimes because  they  feel  envious.  In  line  with  that  thinking,  one  of  the  structural  problems that  need  to  be  considered  in  the  analysis  of  crime  in  Indonesia  is  the  problem  of poverty. In criminology, this situation is actually considered very important because poverty is a form of structural violence with so many victims. Crime in Indonesia is also  driven  by  the  economic  crisis,  including  by  income  inequality  and  economic injustice. This  economic  factor makes people will  have the desire to  get  money in  a short time and in a simple way, then arises someone's desire to commit crimes, one of which is motor vehicle theft.
Keywords: Criminal Sanctions; Crime; Gambling.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Abstrak
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis Faktor  penyebab  pelaku melakukan kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns dan  penerapan  sanksi  pidana  kejahatan  perjudian  berdasarkan  Putusan  Nomor 315/Pid.B/2022/PN  Gns.  Metode  penelitian  yaitu  pendekatan  yuridis  normative. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya  yang tak kunjung dapat  ia lakukan karena tak memiliki  penghasilan  tetap.  Kemiskinan  atau  faktor  ekonomi  ini  adalah  menjadi faktor  yang  memengaruhi  terjadinya  kejahatan,  karena  demi  memenuhi  kebutuhan hidupnya  maka  orang  akan  cenderung  melakukan  apapun  itu  meski  melakukan kejahatan  sekalipun.  Orang-orang  yang  berada  di  kelas  menengah  ke  bawah  akan merasa  hidupnya  berbeda  sekali  dengan  orang-orang  yang  memiliki  pendapatan diatasnya,  hal  ini  mendorong  seseorang  tersebut  untuk  melakukan  kejahatan  karena merasa  iri.  Sejalan  dengan  pemikiran  itu  bahwa  salah  satu  masalah  struktural  yang perlu  diperhatikan  didalam  analisis  kejahatan  di  Indonesia  adalah  masalah kemiskinan.  Dalam  kriminologi,  keadaan  ini  sebenarnya  dianggap  sangat  penting karena  kemiskinan  merupakan  bentuk  kekerasan  struktural  dengan  amat  banyak korban.Kejahatan  di  Indonesia  salah  satunya  juga  didorong  oleh  krisis  ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini  membuat  orang  akan  memiliki  keinginan  untuk  mendapatkan  uang  dalam  waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah  keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

## Kata kunci: Sanksi Pidana; Kejahatan; Perjudian

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan atau tindak pidana selalu ada dan melekat pada masyarakat, salah satu upaya pencegahan  dan  pengendalian  kejahatan  ialah  dengan  memberikan  sanksi    kepada pelakunya berupa pemidanaan. Sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan  agar  norma  hukum  ditaati  oleh  setiap  orang  dan  merupakan  akibat  hukum  bagi seseorang  yang  melanggar  norma  hukum,  dengan  demikian  sanksi  dapat  sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma ia menjadi alat  represif.  Sanksi  pidana  merupakan  sanksi  yang  lebih  berat  dibandingkan  jenis  sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Penentu sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi ( ultimatum remedium ) untuk menjamin suatu norma oleh karena itu, hukum pidana dapat disebut sebagai benteng

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dari  hukum. 1 Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Hal  ini  telah  dinyatakan  dengan  tegas dalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum ( rechstaat ), tidak berdasar atas ke kuasaan belaka ( machstaa t). Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk  menilai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atas  dasar peraturanperaturan  hukum.  Artinya  bahwa  sebuah  negara  dengan  konsep  negara  hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang- Undang  yang  berlaku  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.
Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi  kuantitas,  maupun  dari  sistem  perjudian  itu  sendiri.  Perjudian  ini  meresahkan masyarakat  Indonesia.  Judi  sudah  meracuni  masyarakat  luas  baik  dari  kalangan  bawah hingga menengah. Selain hal di atas, jika ditinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai  akses  yang  negatif  dan  merugikan  terhadap  moralitas  dan  mentalitas masyarakat,  khususnya  para  generasi,  muda.  Oleh  karena  itu,  sangat  beralasan  jika kemudian  kejahatan  perjudian  harus  segera  dicarikan  cara  dan  solusi  yang  rasional  untuk menanggulanginya.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  melalui  aspek hukum.  Salah satu  bentuk  usaha  tersebut  adalah  dibuatkannya  aturan  khusus  yang  mengatur  tentang perjudian.  Aturan  tersebut  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
Tindak  pidana  perjudian  merupakan  suatu  perbuatan  yang  banyak  dilakukan  orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Praktek perjudian dari hari
1 Mulyana  W.  Kusumah.  2010. Aneka  Permasalahan  dalam  Ruang  Lingkup  Kriminologi ,  Alumni, Bandung, hlm. 32

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ke  hari  justru  semakin  marak  di  berbagai  lapisan  masyarakat,  mulai  dari  kalangan  bawah sampai  ke  kalangan  atas.  Perjudian  juga  tidak  memandang  usia,  banyak  anak-anak  di bawah  umur  yang  sudah  mengenal  bahkan  sering  melakukan  perjudian.  Perjudian  adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma  sosial  sehingga  bisa  mengancam  berlangsungnya  ketertiban  sosial.  Dengan demikian  perjudian  dapat  menjadi  penghambat  pembangunan  nasional  yang  beraspek materil-spiritual.  Oleh  karena  itu  perjudian  harus  ditangani  dengan  cara  yang  rasional. Salah  satu  usaha  yang  rasional  tersebut  adalah  dengan  pendekatan  kebijakan  penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.
Tindak Pidana perjudian dalam hukum  pidana positif diatur dalam Pasal  303 ayat  (1) KUHP  yang  menyebutkan  :  “Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  enam  ribu  rupiah,  barang  siapa  tanpa mendapat  izin  :  1).  Dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu  perusahaan  untuk  itu;  2).  Dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberi  kesempatan kepada  khalayak  umum  untuk  permainan  judi  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak untuk perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya  sesuatu  syarat  atau  dipenuhinya  suatu  tata-cara;  3.)  Menjadikan  turut  serta  pada permainan judi sebagai pencarian.”
Supriyadi  Bin  (Alm)  Suwandi  pada  hari  Kamis  tanggal  26  Mei  2022  sekira  pukul 12.00  WIB  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  tertentu  dalam  bulan  Mei  tahun  2022 atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  tertentu  pada  tahun  2022,  bertempat  di  Dusun Umbul  Umar,  Kampung  Sidokerto,  Kecamatan  Bumi  Ratu  Nuban,  Kabupaten  Lampung Tengah  atau  setidak-tidaknya  disuatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, Permainan  perjudian  tersebut  dimainkan  dengan  ketentuan  apabila  pemesan  menebak angka  dengan  benar  sebanyak  2  (dua)  angka  dengan  harga  1  (satu)  pasangan  Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 3 (tiga) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,-

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
(seribu  rupiah)  mendapat  uang  sebesar  Rp.300.000,-  (tiga  ratus  ribu  rupiah),  dan  jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang yang menebak benar 2 (dua) angka senilai  Rp.10.000,-  (sepuluh  ribu  rupiah),  3  (tiga)  angka  benar  senilai  Rp.50.000,-  (lima puluh  ribu  rupiah),  4  (empat)  angka  benar  senilai  Rp.500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari- hari;  Terdakwa  melakukan  kegiatan  permainan  judi  togel  online  jenis  Sidney/  Kamboja sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
Walaupun  judi  itu  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman,  masih  saja  banyak  yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain  tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan lain untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  atau  dapat  juga  mempunyai  pekerjaantetapi  tidak cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka.  Pilihan  mereka  untuk  menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi  menjadi  alternatif  yang  terpaksa  dilakukan  meskipun  mereka  tau  resikonya,  untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

## B. METODE
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Jenis  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan ( library  research )  dan  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Analisis  data  yang  digunakan adalah yuridis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Kejahatan  Perjudian  Berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns.
Sue  Titus  Reid  menyatakan  bahwa  kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  yang  disengaja ( intentional  act )  maupun  kelalaian  ( oomission )  yang  melanggar  hukum  pidana  tertulis maupunputusan  hakim  yang  dilakukan  oleh  seorang  yang  bukan  pembelaan  atau

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pembenaran  dan  diancam  dengan  sanksi  oleh  Negara  sebagai  kejahatan  maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:
a) Kejahatan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  secara  sengaja,  dalam  pengertian  ini seseorang  tidak  dapat  dihukum  hanya  karena  pikirannya,  melainkan  harus  ada  suatu tindakan  atau  kealpaan  dalam  bertindak.  Kegagalan  untuk  bertindak  dapat  juga merupakan  kejahatan,  jika  terdapat  suatu  kewajiban  hukum  untuk  bertindak  dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
b) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran 2 .
Kejahatan  adalah  tingkah  laku  yang  melanggar  hukum  pidana.  Bagaimanapun  jeleknya suatu  perbuatan  sepanjang  perbuatan  itu  tidak  dilarang  di  dalam  perundang-undangan pidana  perbuatan  itu  tetap  sebagai  perbuatan  yang  bukan  kejahatan. 3 Dari  sudut  pandang masyarakat,  batasan  kejahatan  dari  sudut  pandang  ini  adalah  setiap  perbuatan  yang melanggar  norma-norma  yang  masih  hidup  di  dalam  masyarakat. 4 Berikut  adalah  rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi: 5
a) Menurut  W.A.  Bonger,  kejahatan  merupakan  perbuatan  anti  sosial  yang  secara  sadar mendapatkan  reaksi  dari  negara  berupa  pemberaian  derita  dan  kemudian,  sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum ( legal definition ) mengenai kejahatan.
b) Menurut Thorsten Sellin, bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu  dasar  yang lebih  baik  bagi  perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah  dengan  mempelajari  norma-norma  kelakuan  ( conduct  norms ),  karena  konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan  ciptaan  kelompok-kelompok  normatif  mana  pun,  serta  tidak  terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung didalam hukum pidana.
c) Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang  tidak  hanya  dapat  dihukum  karena  pikirannya,  melainkan  harus  ada  suatu tindakan atau kealpaan dalam bertinda. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam  kasus  tertentu.  Di  samping  itu  pula  harus  ada  niat  jahat  ( criminal  intent/means rea ).
d) Menurut  Sutherland,  kejahatan  adalah  perilaku  yang  dilarang  oleh  negara  karena merugikan,  terhadapnya  neara  bereaksi  dengan  hukuman  sebagai  upaya  untuk mencegah dan memberantasnya.
e) Menurut  Richard  Quinney,  kejahatan  adalah  suatu  rumusan  tentang  perilaku  manusia yang  diciptakan  oleh  yang  berwenang  dalam  suatu  masyarakat  yang  secara  politis
2 M.Ali Zaidan, 2016, “ Kebijakan Kriminal ”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12
3 M.Ali Zaidan, Op. Cit , hlm. 16. 4 M.Ali Zaidan, Op. Cit , hlm. 17.
5 Yesmil Anwar, Adang, 2015, Kriminologi , Refika Aditama, Bandung, hlm. 178-179

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
terorganisasi,  kejahatan  merupakan  suatu  hasil  rumusan  perilaku  yang  diberikan terhadap  sejumlah  orang  oleh  orang  lain,  dengan  demikian  kejahatan  merupakan sesuatu yang diciptakan.
f) Menurut  Howard  Becker,  perilaku  menyimpang  bukanlah  suatu  kualitas  tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.
g) Menurut Mainheim, perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.
Untuk  menyebut  sesuatu  perbuatan  sebagai  kejahatan  ada  tujuh  unsur  pokok  yang  saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:
a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Contoh,  misalnya  orang  dilarang  mencuri,  di  mana  larangan  yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP.
c) Harus ada perbuatan.
d) Harus ada maksud jahat.
e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
f) Harus  ada  perbauran  antara  kerugian  yang  telah  diatur  di  dalam  KUHP  dengan perbuatan.
g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.
Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan antara lain:
1) Faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  kejahatan  seperti  daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
2) Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya  sosialisasi/penyuluhan  kepada  masyarakat  inilah  yang  menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan.
Pelaku melakukan kejahatn antara lain:
a) Faktor  Kurangnya  Kontrol  Sosial,  faktor  kurangnya  kontrol  sosial  yaitu  kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak  mau  tahu  akan  kondisi  anggota  keluarganya  tersebut,  dan  dari  pihak  eksternal yang  mana  masyarakat  tidak  memperdulikan  akan  kejadian-kejadian  kejahatan  yang terjadi di sekitarnya, hilangnya  kontrol tersebut  dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
b) Faktor  Lingkungan  adalah  tempat  utama  dalam  mendukung  terjadinya  pola  prilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
Faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  menurut  beberapa  teori  yaitu  sebagai  berikut.
Teori  kemauan  bebas,  teori  ini  menyatakan  bahwa  sebab  terjadinya  kejahatan  adalah kemauan manusia itu sendiri,  Individual (antropologis)  yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan,

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
konstitusiorganis dan psikis kemudian teori sosial, meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat,  adat  istiadat,  agama,  orde  pemerintah,  kondisi  ekonomi,  industri,  pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain.
Berdasarkan  faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan  diatas maka faktor yang mempengaruhi  pelaku  dalam  melakukann  kejahatan  didasari  atas  faktor  internal  yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri dan eksternal yaitu dari faktor lingkungan. Faktor penyebab  pelaku  melakukan  kejahatan  menjadikan  alasan  mengapa  pelaku  melakukan tindak pidana tersebut. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian berdasarkan Putusan  Nomor  315/Pid.B/2022/PN  Gns.  Adalah  karna  faktor  ekonomi  yang  membuat pelaku  merasa  akan  mendapatkan  untung  lebih  dalam  perjudian  tersebut. Terdakwa melakukan  kegiatan  permainan  judi  togel  online  jenis  Sidney/  Kamboja  sebagai  mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
2. Penerapan  Sanksi  Pidana  Kejahatan  Perjudian  Berdasarkan  Putusan  Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns.
Sanksi  pidana  adalah  pengenaan  suatu  derita  kepada  seseorang  yang  dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan  oleh  kekuasaan  atau  hukum  yang  secara  khusus  diberikan  untuk  hal  ini,  yang dengan  pengenaan  sanksi  pidana  tersebut  diharapkan  orang  tidak  melakukan  tindak pidana lagi. 6 Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “straf”  dan  dalam  bahasa  Inggris  disebut  “penalty”)  yang  artinya  “hukuman”.  Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”. 7
Menurut  Moeljatno,  menjelaskan  bahwa  jika  menyadarkan  diri  pada  teori  kehendak sanksi  pidanamerupakan  arah,  maksud  atau  tujuan,  hal  mana  berhubungan  dengan  motif (alasan pendorong untuk berbuat pidana) dan tujuannya perbuatan. Konsenkuensinnya ialah bahwa untuk menentukan bahwa sesuatu perbuat dikehendaki oleh terdakwa, hematnya:
a) Harus  dibuktikan  bahwa  perbuatan  itu  sesuai  dengan  motifnya  untuk  berbuat  dan tujuannya  yang  hendak  dicapai.  Dalam  tindak  pidana  Perjudian  yang  dilakukan  oleh anak  dibawah  umur,  walaupun  hanya  melakukan  perjudian  seperti  domino  maupun
6 Mulyana  W.  Kusutnah.  1998. Aneka  Permasalahan  dalam  Ruang  Lingkup  Kriminologi .  Bandung, Alumni, hlm. 32.
7 Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, Kamus Hukum ,  Jakarta : Pradnya Paramita, 1980, hlm. 83.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
hanya sekedar iseng aja akan tetapi hal itu mempunyai tujuan untuk menghukum anak tersebut agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi.
b) Antara  motif,  perbuatan  dan  tujuan  harus  ada  hubungan  kausal  dalam  bati  terdakwa. Sedangkan  jika  menyadarkan  diri  pada  teori  pengetahuan  atau  dengan  kata  lain kesengajaan  diterima  sebagai  pengetahuan.  Di  sini  pembuktian  lebih  singkat,  karena hanya  berhubungan  dengan  unsur-unsurnya  perbuatan  yang  dilakukan  saja,  tidak  ada hubungan  kausal  antara  motif  dengan  perbuatannya.  Hanya  berhubungan  dengan pernyataan  apakah  terdakwa  mengetahui,  menginsyafi  atau  mengerti  perbuatannya yaitu  kelakuannya  yang  telah  dilakukan,  maupun  dan  keadaan-keadaan  yang menyertainya. 8
Hal terpenting di dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang  menentukan terlebih dahulu  apakah  perbuatan  seseorang  tersebut  telah  terbukti  sebagai  tindakan  pidana sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  tertulis yang berlaku pada saat atau sebelum perbuatan itu dilakukan. Kemudian ditentukan apakah orang  yang  melakukan  tindak  pidana  itu  dapat  dipertanggung  jawabaan    atau  tidak. Perjudian  diartikan  sebagai  perbuatan  dengan  berjudi.  Berjudi  sendiri  diartikan  sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalampermainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan  tujuan  mendapatkansejumlah  uang  atau  harta  yang  lebih  besar  daripada  jumlah uang atau harta semula. 9 Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal  303  KUHP  dan  Pasal  303  bis  ayat  1  KUHP,bahwa  perjudian  merupakan  perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:
1) Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sepuluh  tahun  atau  denda  sebanyak- banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja  turut  campur  dalam  perusahaan  untuk  itu,  biarpun  ada  atau  tidak  ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
c) Turut main judi sebagai pencaharian;
2) Kalau  sitersalah  melakukan  kejahatan  itu  dalam  jabatannya,  dapat  ia  dipecat  dari jabatannya itu. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumya bergantung kepada untung- ntungan saja, dan
8 Bambang  Hartono.  2014. Analisis  Terhadap  Terjadinya  Tindak  Pidana  Perjudian  Yang  Dilakukan Oleh  Anak  Dibawah  Umur .  Jurnal  Hukum,  Volume  9  Nomor  1  Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar Lampung. hlm. 12.
9 1 G.W. Bawengan, 1977, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 81.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
juga  pengharapan  itu  jadi  bertambah  besar  karena  kepintaran  dan  kebiasaan pemain.Yang  itu  terhitung  masuk  main  judi  ialah  pertaruhan  tentang  keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau  bermain  itu,  demikian  juga  segala  pertaruhan  yang  lain-lain.  Sedangkan  dalam Pasal  303  bis  ayat  1  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi :
a) Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda  sebanyak- banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
b) barang  siapa  mempergunakan  kesempatan  main  judi,  yang  diadakan  dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
c) barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat  yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.
Jika  pada  waktu  melakukan  pelanggaran  itu  belum  lalu  dua  tahun,  sejak  ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat  dijatuhkan  hukuman  penjara  selamalamanya  enam  tahun  atau  denda  sebanyak- banyaknya  lima  belas  juta  rupiah. 10 Penerapan  sanksi  pidana  kejahatan  perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. enyatakan Terdakwa
SUPRIYADI  Bin  (Alm)  SUWANDI  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  Dengan  Sengaja  Menawarkan  Atau  Memberi  Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi.

## D. PENUTUP
Setelah melalui pembahasan dan analisis di atas, baik yang bersifat teoritik maupun yang  bersifat  analisis  dari  data  yang  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka sehingga dapat ditarik kesimpulan,  yaitu,  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  kejahatan    diatas  maka  faktor yang  mempengaruhi  pelaku  dalam  melakukann  kejahatan  didasari  atas  faktor  internal yang  merupakan  berasal  dari  dalam  diri  sendiri  dan  eksternal  yaitu  dari  faktor lingkungan.  Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  kejahatan  menjadikan  alasan  mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian  berdasarkan  Putusan  Nomor  315/Pid.B/2022/PN  Gns.  Adalah  karna  faktor ekonomi yang membuat pelaku merasa akan mendapatkan untung lebih dalam perjudian
10 R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bogor, Politeia, hlm. 107

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tersebut. Terdakwa  melakukan  kegiatan  permainan  judi  togel  online  jenis  Sidney/
Kamboja  sebagai  mata  pencarian  dan  tidak  ada  ijin  dari  pejabat  yang  berwenang.
Penerapan  sanksi  pidana  kejahatan  perjudian  berdasarkan  Putusan  Nomor 315/Pid.B/2022/PN  Gns.  menyatakan  Terdakwa  SUPRIYADI  Bin  (Alm)  SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi.
Pasal 303 KUHP Ayat 1 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mulyana  W.  Kusumah.  2010. Aneka  Permasalahan  dalam  Ruang  Lingkup  Kriminologi , Alumni, Bandung
M.Ali Zaidan, 2016, “ Kebijakan Kriminal ”, Sinar Grafika, Jakarta
Yesmil Anwar, Adang, 2015, Kriminologi , Refika Aditama, Bandung
Mulyana  W.  Kusutnah.  1998. Aneka  Permasalahan  dalam  Ruang  Lingkup  Kriminologi . Bandung, Alumni
Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, Kamus Hukum ,  Jakarta : Pradnya Paramita
G.W.  Bawengan,  1977, Masalah  Kejahatan  Dengan  Sebab  dan  Akibatnya, Jakarta, Pradnya Paramitha.
R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bogor, Politeia.

## Jurnal
Bambang  Hartono.  2014. Analisis  Terhadap  Terjadinya  Tindak  Pidana  Perjudian  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah  Umur .  Jurnal  Hukum,  Volume  9  Nomor  1  Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.