## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 95-102
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Analisis dana transfer pusat dan probabilitas terjadinya korupsi di tingkat pemerintah daerah dengan metode Zero-Inflated Poisson
Aan Dwi Nurcahyo 1, a *, Benedictus Raksaka Mahi 2, b 1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kuningan Persada Kav. K4, Jakarta, 12950, Indonesia
2 Universitas Indonesia. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Depok, West Java 16424, Indonesia
a aan.nurcahyo@kpk.go.id ; b mahiraksaka@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak :  Perkara  korupsi  pemerintah  daerah  di  Indonesia  menunjukkan  tren  peningkatan.  Mayoritas korupsi dilakukan terhadap dana APBD, dimana sumber penerimaan APBD yang paling utama berasal dari transfer pemerintah pusat. Berdasarkan karakteristik penggunaannya, dana transfer dapat diklasifikasikan menjadi Dana Transfer Umum (DTU, yang terdiri dari DAU & DBH) dan Dana Transfer Khusus (DTK, yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik). Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh DTU dan DTK  terhadap  probabilitas  terjadinya  korupsi  di  daerah.  Metode  yang  digunakan  adalah  regresi Zero- Inflated Poisson (ZIP), karena pada variabel dependen yang digunakan terjadi permasalahan overdispersi dan mayoritas data bernilai nol. Dengan sampel 519 Pemda Kabupaten dan Kota di Indonesia pada periode 2010-2019, DTU ditemukan memiliki hubungan  positif  terhadap tingkat korupsi di daerah.  Keleluasaan dalam mengelola anggaran DTU menjadi penyebab yang memicu peningkatan korupsi di daerah. Sedangkan DTK menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Pemda tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK untuk program lain, selain itu pengawasan dalam realisasi program DTK juga relatif lebih ketat.
Kata Kunci : Korupsi, Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Zero-Inflated Poisson
How  to  Cite :  Nurcahyo,  A.  D.,  &  Mahi,  B.  R.  (2022).  Analysis  of  central  transfer  funds  and  the probability  of  corruption  at  the  local  government  level  using  the  Zero-Inflated  Poisson method. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (1), 95 – 102. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862

## Pendahuluan
Praktik korupsi di tingkat daerah di Indonesia menunjukkan adanya tren peningkatan. Menu- rut data statistik penindakan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi terhadap dana APBD di daerah dan sudah memiliki ke- kuatan hukum tetap ( inkracht ) pada periode Tahun Anggaran (TA) 2010-2014 terdapat sejumlah 100 kasus, kemudian pada periode TA 2015-2019 mengalami peningkatan menjadi 121 kasus.
Peningkatan kasus korupsi di daerah disinyalir sebagai efek samping dari diberlakukannya sis- tem desentralisasi di Indonesia (Saputra, 1969). Indonesia secara resmi memberlakukan sistem desentralisasi pada tahun 1999 dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah. Pengertian desentralisasi adalah pemberian kekuasaan pemerintah- an oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 22/1999 mengalami perubahan hingga dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga masing-masing kepada pemerintah daerah serta memberikan kebebasan untuk mengatur belanja sesuai anggaran yang dimiliki dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan adanya desentralisasi diharapkan kualitas pelayanan publik di daerah semakin meningkat serta dapat meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat tersebut,  seiring  dengan  dilimpahkannya  beberapa  tugas  dan  tanggungjawab  ke  pemerintah daerah (Baskaran, 2011).
Dalam pelaksanaan sistem desentralisasi, setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dibebankan di tingkat pemerintah daerah, akibatnya timbul ketimpangan fiskal ( fiscal gap ). Ketimpangan fiskal antar daerah berbeda-beda, tergantung
seberapa besar kebutuhan fiskal ( fiscal need ) dan kemampuan fiskal ( fiscal capacity ) yang dimiliki masing-masing daerah. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dapat dilakukan de- ngan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah, selain itu juga dapat dilakukan dengan kebijakan transfer dana dari pemerintah pu- sat ke pemerintah daerah yang disebut dengan dana perimbangan.
Komponen-komponen dana perimbangan dapat diklasifikasikan dalam bentuk dua komponen yang memiliki kemiripan yakni Dana Transfer Umum (DTU) (General Purpose Grant) yang terdiri dari DAU dan DBH, serta Dana Transfer Khusus (DTK) (Spesific Purpose Grant) yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik. Pengelompokan jenis dana transfer ini berdasarkan fungsi penggunaan- nya dalam APBD, DTU pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur- nya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Sedangkan DTK penggu- naannya  sudah  diatur  dan  disesuaikan  dengan  program  yang  menjadi  prioritas  nasional  dan pemerintah  daerah,  sehingga  pemerintah  daerah  memiliki  keterbatasan  tidak  dapat mengatur sendiri dana DTK tersebut.
Untuk melihat kaitan antara peningkatan korupsi di daerah dengan sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia dapat mengacu pada teori Fraud Triangle . Menurut teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Cressey pada tahun 1953, menyebutkan bahwa kecurangan terjadi dila- tarbelakangi oleh tiga faktor yaitu tekanan ( pressure ), kesempatan ( opportunity ), dan rasional- isasi ( rationalization ) (Lou & Wang, 2011). Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, peningkat- an jumlah dana perimbangan yang ditransfer ke daerah akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk berlaku curang. Terbukti dalam beberapa penelitian menun- jukkan bahwa transfer fiskal memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat korupsi di daerah (Maria et al., 2018; Saputra, 1969).
Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan dengan menganalisa dampak transfer dana perimbangan terhadap tingkat korupsi di daerah. Maria et al. (2018) menunjukkan adanya hu- bungan positif antara transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemda dengan tingkat korupsi di daerah di Indonesia. Akan tetapi penelitan sebelumnya masih terbatas melihat bagai- mana pengaruh transfer dana perimbangan secara total terhadap tingkat korupsi di daerah, pada- hal  komponen  dana  perimbangan  yang  terdiri  dari  DTU  dan  DTK  memiliki  karakteristik  yang berbeda  dalam  fungsi  penggunaannya.  Goel  dan  Nelson  (2011)  meneliti  bagaimana  pengaruh transfer DTU dan DTK terhadap tingkat korupsi di negara-negara bagian di Amerika, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari kedua jenis transfer tersebut, semakin besar DTU akan meningkatkan level korupsi di daerah, namun dampak DTK terhadap korupsi masih menun- jukkan hasil yang inkonsisten. Dari analisa penelitian-penelitian terdahulu, belum terdapat pene- litian yang menganalisa pengaruh DTU dan DTK terhadap tingkat korupsi di daerah di Indonesia.
Kesempatan dalam melakukan kecurangan harus ditekan agar potensi korupsi terhadap dana APBD daerah dapat diminimalisir. Untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat, diperlukan analisa yang mendalam antara transfer dana perimbangan terhadap tingkat korupsi di daerah. Perbedaan karakteristik masing-masing jenis dana perimbangan yaitu DTU dan DTK perlu men- jadi bahan pertimbangan dalam menganalisa bagaimana pengaruhnya besaran dana yang ditrans- fer ke daerah terhadap peluang terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti- an ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana masing-masing jenis transfer dana per- imbangan yaitu DTU dan DTK dapat mempengaruhi pola tingkat korupsi di daerah di Indonesia

## Metode
Populasi  penelitan  adalah  seluruh  pemerintah  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Indonesia, dengan  sampel  penelitian  sejumlah  519  Pemda  (kecuali  Pemda  di  Provinsi  Kalimantan  Utara, karena baru terbentuk tahun 2012). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah tingkat korupsi di daerah, variabel independen utama yang akan dibahas adalah DTU dan DTK, sedangkan variabel kontrol yang digunakan yakni jumlah PNS dan tingkat demokrasi di daerah.
Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah jumlah kasus-kasus korupsi terhadap dana APBD TA 2010-2019 di seluruh Pemda dan sudah berstatus inkracht, data diper- oleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, belum terdapat lembaga atau
organisasi yang dapat mengukur tingkat korupsi di daerah di Indonesia secara kontinyu dan kon- sisten serta dapat diperbandingkan antar waktu, sehingga penggunaan data dari KPK merupakan proksi yang paling mudah diukur dan paling mendekati untuk mewakili variabel tingkat korupsi di daerah. Pemilihan periode sampel pada korupsi APBD TA 2010 hingga 2019, karena proses persidangan kasus korupsi di Indonesia biasanya membutuhkan waktu lama untuk sampai pada keputusan inkracht . Terdapat 170 kasus korupsi yang diproses oleh  KPK  dan sudah berstatus inkracht pada TA 2010-2019 .
Penelitian ini menggunakan data-data sekunder. Variabel independen utama yang digunakan adalah realisasi transfer fiskal dari pemerintah pusat yang telah dikelompokkan menjadi DTU dan DTK. DTU yang terdiri dari DAU dan DBH digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan desentral- isasi secara umum. Sedangkan DTK yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik digunakan untuk pembiyaan proyek khusus urusan daerah dan prioritas nasional. Data transfer fiskal DTU dan DTK diperoleh dari e-ppid Kementerian Keuangan. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah Jumlah PNS di daerah dan tingkat demokrasi di daerah yang diukur melalui variabel kebebasan berpendapat dalam IDI. Spesifikasi model yang digunakan adalah sebagai berikut :
Korupsi it = β 0 + β 1 DTU it + β 2 DTK it + β 3 JumlahPNS it + β 4 Demokrasi it + ε it Pemahaman terhadap jenis data dan variabel terikat perlu dilakukan untuk menjawab dugaan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independennya. Variabel dependen yang diteliti adalah jumlah kasus korupsi inkracht, yang mana merupakan data hitung berupa bilangan bulat non  negatif.  Secara  statistik,  sebaran  data  jumlah  kasus  korupsi inkracht dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Distribusi Nilai Variabel Dependen
Data jumlah kasus korupsi inkracht tidak terdistribusi secara normal, mayoritas bernilai nol. Dari total 5,190 pemda yang dilakukan pengukuran data (519 Pemda dikali 10 tahun anggaran 2010-2019), terdapat 5,011 sampel yang ditemukan 0 kasus korupsi atau sekitar 96,55%. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat menggunakan analisis regresi linier yang mengasumsikan data variabel dependen terdistribusi normal. Variabel dependen dalam penelitian ini juga berupa data diskrit atau data hitung, sehingga metode regresi yang tepat digunakan adalah model regresi Poisson (Kusuma et al., 2013).

## Zero-Inflated Poisson
Regresi Poisson termasuk jenis regresi Generalized Linier Model (GLM) yang mana digunakan untuk  melakukan  regresi  terhadap  model  yang  memiliki  variabel  dependen  berupa  data  hasil perhitungan atau data cacah. Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi Poisson adalah nilai va- riansi dari variabel dependen harus sama dengan nilai rata-ratanya atau yang disebut equidisper-
si. Pengujian asumsi equidispersi pada variabel dependen ditunjukkan dalam  Tabel  1 statistik deskriptif.
Nilai variansi ( s 2 ) variabel dependen dapat diketahui melalui nilai standar deviasinya ( s ), nilai variansi  merupakan  kuadrat  dari  standar  deviasi.  Sehingga  pada  penelitian  ini,  nilai  variansi variabel dependennya adalah kuadrat dari 0.258 yakni 0.067. Nilai variansi variabel dependen lebih besar dari nilai rata-ratanya yaitu 0.043, sehingga dalam penelitian ini variabel dependen mengalami overdispersi. Untuk mengatasi permasalahan overdispersi dan kelebihan nol dalam variabel dependen, dapat menggunakan regresi Zero-inflated Poisson (ZIP) (Fittriyah et al., 2014).
Tabel 1 . Statistik Deskriptif Variabel Dependen Variabel Dependen Observation Mean Std Deviasi Varians Min Max Korupsi 5,190 0.043 0.258 0.067 0 5
Dalam  model  ZIP,  kelebihan  nol  dihasilkan  oleh  proses  terpisah  dari  nilai-nilai  hitung  dan kelebihan nol dapat dimodelkan secara independen. Model ini mengasumsikan bahwa jumlah nol berlebih berasal dari model logit dan sisanya berasal dari model Poisson. Atau dengan kata lain, model ZIP memiliki dua bagian, model pertama untuk menghitung variabel dependen yang me- nunjukkan angka hitung dengan sebaran Poisson dan model kedua untuk memprediksi kelebihan nol  menggunakan  model  logit.  Dalam  penelitian  ini  jumlah  PNS  di  daerah  digunakan  sebagai prediktor yang menyebabkan kelebihan nilai nol dalam variabel dependen.

## Hasil dan Pembahasan
Data pada penelitian ini menggunakan unit analisis pada level Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan jumlah 519 Pemda pada periode tahun 2010-2019. Pada Gambar 2 terlihat bahwa tren jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah transfer ke pemda.
Gambar 2. Realisasi dana transfer DTU dan DTK dengan tren kasus korupsi dana APBD di tingkat pemerintah daerah
Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi positif antara jumlah keseluruhan dana transfer dengan tren tingkat korupsi di daerah. Penjelasan lebih detail mengenai variabel dependen dan independen serta temuan hasil regresi dalam penelitian ini akan dijelaskan di sub bab berikutnya.
Hasil  statistik  deskriptif  pada  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  rata-rata  terjadi  0.043  kasus korupsi  di  Pemda  pada  tahun  anggaran  2010-2019.  Hasil  estimasi  regresi  ZIP  untuk  melihat pengaruh DTU dan DTK terhadap kasus korupsi ditampilkan pada Tabel 2.
Nilai  probabilitas  uji likelihood  ratio untuk  keseluruhan  model  menunjukkan  angka  0.0000 pada tingkat keyakinan 95%, kecuali model (2) yang menunjukkan angka probabilitas 0.9949. Sehingga pada model (1), (3), dan (4) tolak H 0 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel inde- penden  secara  serentak  signifikan  mempengaruhi  variabel  dependennya.  Sehingga  variabel- variabel independen tetap dipertahankan dalam model.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 - 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 DTU (Trillion Rp) DTK (Trillion Rp) Jumlah Kasus Korupsi Linear (Jumlah Kasus Korupsi)
Tabel 2 . Hasil output regresi ZIP Dependent Variable: Corruption Cases Zero-Inflated Poisson Coefficient (1) (2) (3) (4) Main Model DTU it 0.190*** 0.205*** 0.205*** (0.0235) (0.0246) (0.0246) DTK it -0.000376 -0.136* -0.138* (0.0584) (0.0769) (0.0777) Democracy it -0.00133 (0.00312) Constant -1.596*** -0.826*** -1.503*** -1.411*** (0.197) -0.147 (0.198) (0.292) Inflate TotalCivilServants it -0.220*** -0.216*** -0.220*** -0.221*** (0.0297) (0.0249) (0.0287) (0.00288) Constant 3.202*** 3.774*** 3.291*** 3.300*** (0.261) (0.223) (0.260) (0.260) N 5.190 5.190 5.190 5.190 wald chi2 47.76 0 51.64 51.82 Prob>chi2 0,0000 0.9949 0,0000 0,0000 Robust standard errors in parentheses, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Hasil uji Wald variabel DTU menunjukkan hasil yang signifikan di keseluruhan model pada tingkat keyakinan 99%. Sedangkan variabel DTK di model (2) menunjukkan hasil yang tidak sig- nifikan, namun di model (3) dan (4) variabel DTK menunjukkan hasil yang signifikan pada tingkat keyakinan 90%. Variabel Demokrasi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Variabel jumlah PNS menunjukkan hasil yang signifikan di keseluruhan model pada tingkat keyakinan 99%.
Penentuan model terbaik dalam model ZIP dapat dilakukan dengan membandingkan besaran nilai LR pada masing-masing model. Berdasarkan hasil output regresi ZIP pada Tabel 2, nilai LR terbesar  ditunjukkan  pada  output  model  (4)  dengan  nilai  51.82,  hal  ini  menunjukkan  bahwa dalam penelitian ini model terbaik adalah persamaan model (4).
Berdasarkan output regresi ZIP yang ditunjukkan pada tabel 2 terlihat bahwa variabel DTU memiliki pengaruh signifikan dan konsisten terhadap kasus korupsi. Variabel DTU menunjukkan slope yang positif yang menunjukkan adanya hubungan positif antara DTU dengan tingkat korupsi di daerah, artinya semakin besar transfer DTU yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerin- tah daerah maka semakin besar tingkat korupsi yang terjadi di daerah. Temuan ini sejalan dengan temuan Goel dan Nelson (2011) dan Hubbard (2007) bahwa transfer DTU dari pemerintah pusat dapat meningkatkan probabilitas terjadinya korupsi di daerah. Goel dan Nelson (2011) menjelas- kan bahwa keleluasaan atau kelonggaran yang terdapat dalam transfer DTU dapat memicu oknum pejabat di daerah untuk membuat program-program yang tidak produktif dan tidak berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut mereka program-program rutin yang sela- lu muncul dalam anggaran setiap tahun sangat rawan terjadi penyelewengan karena intensitas kerjasama yang sering terjadi dapat menimbulkan hubungan yang korup antara oknum pejabat dengan penyedia layanan. Hubbard (2007) menjelaskan bahwa keleluasaan yang terdapat pada DTU jika tidak dilakukan pengawasan yang jelas dari pemerintah pusat maka akan sangat rentan terjadi korupsi dalam proses alokasinya.
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  sejak  tahun  2010-2019,  rata-rata  setiap  tahunnya  dana transfer DTU lima kali lebih besar dari DTK (rata-rata transfer DTK 19,07% dibandingkan dengan DTU  pada  TA  2010-2019),  hal  ini menunjukkan  bahwa  keberadaan  DTU  memiliki  peran  yang lebih dominan di dalam penerimaan APBD.  Sebagai bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemda untuk membuat regulasi atau program yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  APBD.  Keleluasaan  dalam  pengelolaan  anggaran  dapat  di- manfaatkan oknum pejabat di daerah untuk membuat program-program yang dapat memaksi- malkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dibandingkan dengan mengutamakan kepenting- an publik (Maria et al., 2018; Syahrir et al., 2013; Syurmita, 2014).
Variabel DTK menunjukkan hasil signifikan di model (3) dan (4). Variabel DTK menunjukkan slope negatif, artinya variabel DTK memiliki hubungan negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Semakin tinggi jumlah DTK yang ditransfer ke daerah menunjukkan adanya penurunan tingkat korupsi di daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Goel & Nelson (2011), DTK yang digunakan untuk pelaksanaan program khusus tertentu yang menjadi prioritas nasional memiliki tujuan yang jelas dan persyaratan yang lebih ketat, sehingga hubungan yang terjalin antara peja- bat berwenang dengan penyedia layanan akan terjadi lebih professional dan mengurangi resiko adanya konflik kepentingan.
Jika  melihat  lebih  dalam  terkait  pelaksanaan  program  DTK  di  Indonesia,  pemerintah  pusat telah menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan di daerah, sehingga kele- luasaan  untuk menggunakan  anggaran  DTK  diluar  program  yang  telah  ditentukan  seharusnya dapat ditekan. Selain itu, pemerintah pusat juga telah berupaya untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program-program DTK  dengan melibatkan beberapa lembaga yang ditunjuk oleh  pemerintah  pusat.  Seperti  yang  dipaparkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  123  tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2017, disitu disebutkan bahwa peman- tauan dan evaluasi pengelolaan DAK fisik selain dilakukan oleh pemda juga dilakukan oleh peme- rintah  pusat  baik  secara  individu  atau  bersama-sama  dengan  Menteri/Pimpinan  lembaga, Menteri  Keuangan,  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  dan  Menteri  Dalam  Negeri. Dalam penelitian ini, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan transfer DTK tersebut memberikan hasil yang signifikan untuk menunjukkan pengaruh negatif DTK terhadap tingkat korupsi di daerah.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel demokrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di daerah. Tingkat demokrasi di daerah ditunjukkan melalui skor variabel kebebasan ber- pendapat  yang  terdapat dalam  aspek  kebebasan  sipil  pada  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI). Berdasarkan hasil tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tingkat demokrasi yang tercermin dalam tingkat kebebasan berpendapat di daerah masih belum dapat menjelaskan bagaimana pengaruh- nya terhadap tingkat korupsi di daerah.
Meskipun menunjukkan hasil yang tidak signifikan, namun arah hubungan yang ditunjukkan antara demokrasi terhadap tingkat korupsi adalah negatif. Hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator adanya penurunan tingkat korupsi di daerah pada setiap kenaikan skor variabel kebe- basan berpendapat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lessmann dan Markwardt (2009), serta Kotera et al. (2012). Lessmann dan Markwardt (2009) menemukan bahwa desentralisasi di negara maju dengan tingkat kebebasan pers yang tinggi akan menekan tingkat korupsi di daerah. Sedangkan Kotera et al. (2012) menunjukkan bahwa peningkatan ukuran pemerintah yang diukur melalui persentase total pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB dapat menyebabkan penurunan korupsi jika tingkat demokrasi di negara tersebut cukup tinggi, begitupun sebaliknya demokrasi yang rendah dapat menyebabkan peningkatan korupsi. Tingkat demokrasi yang tinggi di  suatu  masyarakat  akan  mendukung  perlawanan  terhadap  tindakan  korupsi  (Fatkuroji  & Meilinda, 2022).
Dalam model regresi ZIP terdapat model tambahan dengan variabel inflate yang memprediksi penyebab kelebihan nilai nol pada variabel dependen. Koefisien variabel inflate yang digunakan dalam penelitian ini yait jumlah PNS. Jumlah PNS menunjukkan hasil yang konsisten dan signifi- kan.  Variabel  jumlah  PNS  menunjukkan  slope  yang  negatif,  yang  berarti  bahwa  penambahan jumlah PNS akan mengurangi kemungkinan terjadinya nilai nol (tidak ada kasus korupsi), atau dengan kata lain penambahan jumlah PNS di daerah memiliki hubungan positif dengan pening- katan kasus korupsi di daerah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Astuti dan Adrison (2019). Keberadaan PNS dianggap sebagai subyek yang dapat melakukan korupsi terhadap dana APBD di daerah, sehingga semakin banyak PNS yang berada di daerah akan menurunkan tingkat peng- awasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  penelitian  ini,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut: Pertama, Besaran DTU yang ditransfer ke daerah menunjukkan hubungan yang kuat de-
ngan  tingkat  korupsi  di  daerah.  Semakin  besar  dana  DTU  yang  ditransfer  akan  meningkatkan probabilitas terjadinya korupsi di daerah tersebut. Keleluasaan yang diberikan dalam pengelola- an anggaran DTU dapat disalahgunakan oleh oknum pejabat untuk berlaku korup dengan meman- faatkan  jabatan  yang  dimilikinya  dalam  mengelola  anggaran.  Kedua,  Semakin  besar  DTK  yang ditransfer ke daerah menunjukkan penurunan probabilitas terjadinya korupsi di daerah. Peme- rintah pusat telah menetapkan program prioritas tertentu untuk direalisasikan dalam transfer DTK, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK untuk program lain. Selain itu pengawasan dalam realisasi program DTK lebih ketat dibandingkan dengan DTU. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dikeluarkannya Perpres menjelang setiap tahun anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan DAK.

## Rekomendasi Kebijakan dan Saran
Berdasarkan penelitian ini, rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dan saran untuk peneli- tian berikutnya adalah: Pertama, Transfer DTK ke daerah di Indonesia memiliki hubungan negatif dengan korupsi di daerah. Hal ini didukung dengan literatur pada penelitian-penelitian sebelum- nya  di  beberapa  negara  terkait  DTK  terhadap  tingkat  korupsi  yang  menunjukkan  hubungan negatif.  Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh  transfer DTU ke daerah, yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat korupsi di daerah. berdasarkan hasil tersebut, untuk mengurangi tingkat korupsi yang terjadi, pemerintah pusat dapat mengurangi transfer DTU dan mengalihkan- nya ke dalam bentuk transfer DTK. Tentunya hal ini dibutuhkan studi komprehensif lebih lanjut sehingga tujuan pembangunan yang diharapkan dapat lebih terukur, terkendali, dan mudah untuk dievaluasi.  Kedua,  Pemerintah  pusat  perlu  meningkatkan  pengawasan  terhadap  implementasi belanja di daerah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang spesifik terhadap jenis transfer yang  dikeluarkan  serta  memasukkan  poin punishment seperti  yang  terdapat  pada  PMK  No. 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus yakni berupa pe- motongan, penundaan, penghentian dan penyaluran kembali anggaran dana. Sehingga diharap- kan hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan belanja ang- garan  sesuai  dengan  kebutuhan  pelaksanaan  tugas  pelayanan  desentralisasi  terhadap masyarakat.

## Daftar Pustaka
Astuti, Y. D., & Adrison, V. (2019). The audit board of Republic of Indonesia opinion and bribery in local governments in Indonesia. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara ,
5 (2), 125 – 138. https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i2.379
Baskaran, T. (2011). Fiscal decentralization, ideology, and the size of the public sector. European Journal of Political Economy , 27 (3), 485 – 506.
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2011.03.003
Fatkuroji, I., & Meilinda, S. D. (2022). Pilihan publik dalam serial kasus korupsi kepala daerah. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 7 (2), 345 – 358. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799
Fittriyah, N., Hadi, A. F., & Dewi, Y. S. (2014). Pemodelan jumlah kematian akibat difteri di Provinsi Jawa Timur dengan Regresi Binomial Negatif dan Zero-Inflated Poisson. Prosiding Seminar Nasional Matematika , November , 201 – 214. http://jurnal.unej.ac.id/index.php/psmp/article/view/951
Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2011). Towards an idea-centered, principle-base design to as creation approach support learning knowledge. Public Choice , 148 (3), 471 – 490. Hubbard, B. P. (2007). Putting the Power of Transparency in Contex t : Information ’ s Role in Reducing Corruption in Uganda ’ s Education Sector (Issue 136).
Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2012). Government size, democracy, and corruption: An empirical investigation. Economic Modelling , 29 (6), 2340 – 2348. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.022
Kusuma, W., Komalasari, D., & Hadijati, M. (2013). Model regresi Zero Inflated Poisson pada data
overdispersion. Jurnal Matematika , 3 (2), 71 – 85. https://doi.org/10.24843/JMAT.2013.v03.i02.p37
Lessmann, C., & Markwardt, G. (2010). One size fits all? Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats. World Development , 38 (4), 631 – 646. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.003
Lou, Y.-I., & Wang, M.-L. (2011). Fraud risk factor of the fraud triangle assessing the likelihood of fraudulent financial reporting. Journal of Business & Economics Research (JBER) , 7 (2), 61 – 78. https://doi.org/10.19030/jber.v7i2.2262
Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah Indonesia. Jurnal Akuntansi Publik , 1 (1), 111 – 126. https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p111-126
Saputra, B. (1969). Dampak desentralisasi fiskal terhadap korupsi di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 8 (3), 251 – 260. https://doi.org/10.24258/jba.v8i3.92
Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. Economics Letters , 120 (2), 342 – 345. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007
Syahrir, S., Kusnadin, K., & Nurhayati, N. (2013). Analisis kesulitan pemahaman konsep dan prinsip materi pokok dimensi tiga siswa kelas XI SMK Keperawatan Yahya Bima. Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu Dan Pembelajaran Matematika Dan IPA IKIP Mataram , 1 (1), 89 – 103. http://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php/prismasains/article/view/522 Syurmita, S. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi financial distress. Konferensi Regional Akuntansi (KRA) Dan Doktoral Kolokium 2014 .