## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
Intan Isnaini Rahmawati, Fifiana Wisnaeni, Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : Intaisn804@yahoo.com

## Abstract
A person really needs and obtains a proof of his legal position. Based on the Department of Population and Civil Registration Semarang City there are two types of children, namely legitimate children and children born out of lawful matrimony. The definition of children born out of lawful matrimony is children that born of parents who were not married at the time of birth. But in reality in the field or in the Department of Population and Civil Registration in the process of obtaining a birth certificate, there is little difference regarding the conditions needed to obtain a birth certificate of a child born out of lawful matrimony or a child from a legitimate marriage. This contradicts the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VII / 2010 Related to the Legal Position of Married Children in 2012.
Keywords: child born out of lawful matrimony; birth certificate; department of population and civil registration.

## Abstrak
Seseorang  sangat  memerlukan  dan  memperoleh  suatu  tanda  bukti  dalam  kedudukan  hukumnya, berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terdapat dua jenis anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, maksud dari anak luar kawin  yaitu anak yang terjadi akibat adanya hubungan suami istri yang tidak sah terikat hubungan pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan persyaratan pernikahan yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya di lapangan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses pengurusan akta kelahiran, ada sedikit perbedaan mengenai syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran anak diluar nikah ataupun anak dari pernikahan siri. Hal ini bertolak belakang dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 Terkait Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Tahun 2012.
Kata kunci : anak luar kawin; akta kelahiran; dinas kependudukan dan pencatatan sipil

## A. Pendahuluan
Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yng harus kita syukuri. Anak merupakan penerus garis keturunan untuk kedua orang tuanya yang dapat meneruskan pahala bagi kedua orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia. Anak merupakan amanat dari Allah yang wajib ditangani secara benar.
Peristiwa kelahiran itu perlu memiliki akta autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah dapat kita lihat identitas seseorang yang pasti dan sah adalah
berdasarkan  bukti  akta  kelahiran  yang  dikeluarkan  dari  lembaga  yang  berwenang.  Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada  suatu  hak  atau  perikatan,  yang  dibuat  sejak  semula  dengan  sengaja  untuk pembuktian. (Situmorang & Sitanggang, 1996).
Kehadiran  seorang  anak  diluar  perkawinan,  akan  menimbulkan  banyak  pertentangan- pertentangan diantara keluarga, maupun didalam masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban  anak  tersebut.  Disamping  itu,  secara  hukum  juga  merupakan  permasalahan tersendiri. Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan diluar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan  perkawinan  yang  dilakukan  hanya  secara  adat  dan  tidak  dicatatkan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Mertokusumo,  2002). Menurut ketentuan pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan  bahwa  perkawinan  harus  dilakukan  dihadapan  Pejabat  Kantor  Catatan  Sipil. Dalam pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan dihadapan Kantor Catatan Sipil (Rini, 2009).
Pencatatan  kelahiran  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  setiap  manusia  maupun bagi  negara,  karena  dengan  adanya  pencacatan  kelahiran  yang  teratur  maka  berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk. Hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang pada bulan Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  46/PUU-VII/2010  terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin  (Iskandar, 2013).
Dalam Pasal 42 BAB IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya, yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah:
1. Anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  wanita  tetapi  wanita  itu  tidak  mempunyai  ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak  yang  lahir  dari  seorang  wanita,  kelahiran  tersebut  diketahui  dan  kehendaki  oleh salah satu atau bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
4. Anak  yang  lahir  dari  seorang  wanita  dalam  masa  iddah  perceraian  tetapi  anak  yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya.
5. Anak  yang  lahir  dari  seorang  wanita  yang  ditinggal  suami  lebih  dari  300  hari,  anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang salah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka perlu menentukan lain, misalnya  dalam  agama  Katholik  tidak  mengenal  adanya  cerai  hidup  tetapi  dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak diluar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara  Asing  (WNA)  tidak  mendapatkan  ijin  dari  Kedutaan  Besar  untu  mengadakan perkawinan karena salah satunya dari mereka telah mempunyai isteri, tetapi mereka tetap campur dan membiarkan anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
8. Anak  yang  dilahirkan  dari  seorang  wanita  tetapi  anak  tersebut  sama  sekali  tidak mengetahui kedua orang tuanya.
9. Anak  yang  lahir  dari  perkwinan  yang  tidak  dicatat  di  Kantor  Catatan  Sipil  dan/atau Kantor Urusan Agama.
10. Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  secara  adat  tidak  dilaksanakan  menurut  agama  dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama ( Witanto, 2012).
Kerangka  teori  merupakan  teori  yang  dibuat  untuk  memberikan  gambaran  yang sistematis  mengenai  masalah  yang  diteliti.  Teori  ini  masih  bersifat  sementara  yang  akan dibuktikan  kebenarannya  dengan  cara  meneliti  dalam  relistis.  Dalam  penelitian  hukum, antara  adanya  kerangka  konsepsional  dan  kerangka  teoritis  menjadi  syarat  yang  penting. Didalam kerangka teorirtis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai sesuatu system  aneka  ajaran  yang  dalam  Bahasa  Belanda  disebut  leerstelling.  (Soekanto  dan Mamudji, 2003).
Teori  merupakan  kerangka  asumsi,  konsep,  definisi,  untuk  mengembangkan, menekankan  serta  meneragkan  suatu  gejala  sosial  secara  sistematis.  Dengan  prinsip  suatu teori  adalah  hubungan  antara  dua  fakta  atau  lebih,  atau  tentang  fakta  menurut  cara-cara tertentu dari fakta tersebut berdasarkan suatu pengamatan dan umumnya diuji secara empiris. (Soekamto, 2001)
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  Perlindungan  Hukum. Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  atau  dengan  kata  lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Rahardjo, 1994)
Tentunya  hal  tersebut  perlu  dikaji  mengingat  jumlah  anak  yang  tidak  memiliki  akta kelahiran cukup tinggi. Sehingga perlu adanya suatu penelitian tentang perlindungan hukum terhadap  anak  luar  kawin  dalam  pembuatan  akta  kelahiran  di  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas yaitu (a)  bagaimana  kedudukan  anak  luar  kawin  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?; dan (b) bagaimana cara pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dalam persperktif hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Semarang?
Merujuk  pada  penelitian  Marhayana  yang  berjudul  Pendaftaran  Akta  Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 (Studi di Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai), (Marhayana,  2017)  yang  hasil  penelitiannya  menyebutkan  bahwa:  pertama,  Pendaftaran Akta  Kelahiran  Anak  Tanpa  Akta  Nikah  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.  Kedua,  Kendala-kendala  pendaftaran  Akta  Nikah  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/201.  Sedangkan  unsur  kebaruan  dalam penelitian  memiliki  kajian  yang  sama  dengan  penelitian  Marhayana,  yaitu  tentang Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  (Studi  di  Dinas  Pendaftaran  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai) tetapi mengenai penelitian Marhayana masih bersifat umum.

## B. Metode Penelitian
Arikel ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu jenis penelitian hukum yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya dimasyarakat  (Waluyo,  2002).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Pusposive Sampling, yaitu  dengan  cara  memilih  berdasarkan  ciri-ciri  atau  sifat-sifat  tertentu  dari sekelompok subyek yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat denga ciri-ciri atau sifat- sifat tertentu dari sekelompok subyek yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri  –ciri  atau  sifat-sifat  subjek  terdahulu.  Jenis  data  dalam  artikel  ini  menggunakan  Data Sekunder adalah bahan-bahan hukum  yang diperoleh dari perpustakaan,  berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto dan Mamudji, 2012). Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  studi  kepustakaan  dan  wawancara dengan Kepala  Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Semarang  tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Pembuatan Akta  Kelahiran:  Studi  Kasus  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Semarang. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitalif  bertujuan  memperoleh  gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti, berhubungan dengan
ide,  persepsi,  pendapat,  pendapat  atau  kepercayaan  orang  yang  diteliti,  semuanya  tidak  dapat diukur dengan angka  (Basuki, 2006).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kedudukan Anak Luar Kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
Memelihara  keturunan  berarti  juga  memelihara  agama,  karena  itulah  agama  islam mengatur  hukum  perkawinan.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  ketentuan  larangan  melakukan terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam surah al-isra ayat 33. Islam juga melarang aborsi dalam  alasan  yang  kuat.  Memelihara  keturunan  juga  berati  memelihara  akal,  karena  itulah Rasulullah  SAW.  Mengajarkan  bahwa  setiap  orang  wajib  belajar  sejak  masih  dalam kandungan  sampai  di  liang  lahat.  Dalam  ajaran  Islam,  setiap  orang  tua  wajib  memberi pelajaran untuk anak-anaknya (Djubaidah, 2010).
Salah  satu  hal  yang  dapat  membuat  anak  berkembang  dengan  baik  adalah  dengan adanya  kepastian  hukum  pengesahan  anak,  baik  anak  sah  maupun  anak  luar  kawin.  Status anak  yang  jelas  ini  akan  membuat  anak  mendapatkan  perlindungan  hak-hak  legal  seperti dalam  hal  kelangsungan  pendidikan  anak  dan  kehidupan  anak  dimasa  yang  akan  datang (Sukarno, 1985).
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  menjelaskan  tentang  spesifikasi  tentang  jenis anak. Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir  pada  saat  ia  meninggal.  Sedangkan  peristiwa  kelahiran  sampai  dengan  kematian seseorang,  akan  membawa  akibat-akibat  hukum  yang  sangat  penting  tidak  saja  untuk bersangkutan sendiri, akan tetapi juga bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh sesuatu tanda bukti  diri  dalam  kedudukan  hukumnya,  supaya  mudah  mendapatkan  kepastian  tentang kejadian-kejadian tersebut.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  kalimat  yang  mempunyai  makna  “anak  zina” sebagaimana  definisi  di  atas,  adalah  istilah  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  pernikahan  yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebut bahwa    “anak    yang    lahir    di  luar  pernikahan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan definisi dan pendekatan makna  “anak  zina” di atas, maka yang dimaksud dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau  pembuahannya  merupakan  akibat  dari  perbuatan  zina,  ataupun  anak  yang  dilahirkan diluar pernikahan, sebagai akibat perbuatan zina (Latif, 2013).
Penjelelasan  tentang  kedudukan  anak  luar  kawin  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam :
a. Kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah. Dari ketentuan Undang-Undang ini, kita lihat adanya dua kemungkinan sahnya anak yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan  yang  sah.  Pada  kemungkinan  kedua  tidak  menjadi  masalah  sebab  Hukum Islam pun menentukan demikian. Namun, pada kemungkinan pertama, hanya dipandang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar  setelah  perkawinan  dilakukan,    dengan  memperhitungkan  lamanya  waktu hamil  dan  tidak  diketahui  dengan  jelas  bahwa  anak  telah  terjadi  sebelum  perkawinan dilakukan.
Dalam hal ketentuan bagian pertama Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan  tersebut  diartikan  secara  mutlak,  kapanpun  lahirnya  anak  asal  dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laik-laki yang kemudian menjadi suami ibu anak adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan.

## b. Kedudukan anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam
Dapat dipastikan bahwa ketentuan Undang-Undang itu tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Islam, (Basyir, 2000). Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b) Hasil pembuahan suami isteri yan diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri.
Sedangkan  Pasal  100  berbunyi “Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Hampir sama dengan pernyataan dari Pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan :
“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya” .
Berdasakan  definisi  dan  pendekatan  makna  “anak  zina”  di  atas,  maka  yang dimaksudkan  dengan  “anak  zina”  dalam  pembahasan  ini  adalhanak  yang janin/pembuahannya  merupakan  akibat  dari  suatu  perbuatan  zina,  ataupun  anak  yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.
Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah” berbeda dengan pengertian anak zina  yan dikenal  dalam Hukum Perdata  Umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah  anak  yang dilahirkan dari  hubungan dua orang,  laki-laki  dan  perempuan  yan  bukan  suami  isteri,  dimana  salah  seorang  atau keduanya  terikat  tali  pernikahan  dengan  orang  lain.  Karena  itu  anak  diluar  nikah  yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina. Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :
a) Apabila orangtua anak tersebut salah atau keduanya masih terkait dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak tersebut adalah anak zina .
b) Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perwan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.
Dengan  demikian  sejalan  dengan  Pasal  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  yang rumusannyasama  dengan  Pasal  100  KHI  : “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” . Yang termasuk anak yang lahir diluar perkawinan adalah :
1) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mepunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2) Anak yang dilahirkan oleh wanita yangkehamilanya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li’an (diingkari) oleh suaminya.
4) Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  yang  kehamilannya  akibat  salah  orang  (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5) Anak  yang  dilahirkan  oleh  wanita  yang  kehamilannya  akibat  pernikahan  yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.
Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum islam anak subhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.
Begitu  juga  dalam  Pasal  75  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  tentang status  anak  dari  perkawinan  yang  dibatalkan,  yang  berbunyi  “keputusan  pembatalan perkawinan  tidak  berlaku  surut  terhadap  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut”.
Berdasarkan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak Li’an (sebagai  akibat  pengingkaran  suami  terhadap  janin  dan/atau  anak  yang  dilahirkan dilahirkan  isterinya).  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  KHI  tidak  mengelompokkan pembagian  anak  secara  sistematis  yang  disusun  dalam  satu  bab  tertentu,  sebagaimana pengklarifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42  Bab IX U Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak  yang sah adalah anak  yang dilahirkan  dan  atau  sebagi  akibat  perkawinan  yang  sah.  Yang  termasuk  dalam  kategori Pasal ini adalah :
1) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2) Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3) Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kuang dari kebaisaan kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh suami.
Karena  itu  untuk  mendekatkan  pengertian  “anak  diluar  nikah”  akan  diuraikan pendekatan  berdasarkan  terminologi  yang  tertera  didalam  kitab  fiqh  yang  dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Nugroho, 2012).

## c. Akibat Hukum Pengesahan
Jika  seorang  anak  telah  dihukumkan  sebagai  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan  kewajiban  antara  anak,  ibu  yang  melahirkannya  dan  ayah/bapak  alaminya (genetiknya), yaitu :

## 1. Hubungan Nasab
Pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan, dinyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
Hal  demikian  secara  hukum  anak  tersebut  sama  sekali  tidak  dapat  dinisbahkan kepada  ayah/bapak  alaminya,  meskipun  secara  nyata  ayah/bapak  alami  (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang alami melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan dipundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang  menjadi  ayah  genetik  anak  tersebut,  namun  ketentuan  demikian  dinilai
menjunjung tinggi keluuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

## 2. Nafkah
Oleh  karena  status  anak  tersebut  menurut  hukum  hanya  mempunyai  hubungan nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  semata,  maka  yang  wajib  memberikan nafkah  anak  tersebut  adalah  ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja  .  sedangkan  bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib  memberikan  nafkah  dan  penghidupan  yang  layak  seperti  nafkah  kesehatan, pendidikan  dan  lainnya  kepada  anak-anaknya,  sesuai  dengan  penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan.
Apabila  ayah  dan  ibu  anak  tersebut  telah  bercerai,  maka  ayah  tetap  dibebankan memberi  nafkah  kepada  anak-anaknya  sesuai  dengan  kemampuannya,  sebagaimana maksud  Pasal  105  huruf  (c)  dan  Pasal  156  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam. Meskipun  dalam  kehidupan  masyarakat  ada  juga  ayaha  alami/genetik  yang memberikan  nafkah  kepada  anak  yang  demikian,  maka  hal  tersebut  pada  dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

## 3. Hak-hak Waris
Sebagaimana akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : “ anak yang  lahir  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  saling  mewarisi  dengan ibunya  dan  keluarganya  dari  pihak  ibunya”.  Dengan  demikian  maka  anak  tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).
4. Hukum Perwalian
Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan)  tersebut  ternyata  wanita  dan  setelah  dewasa  anak    tersebut  oleh  akan menikah,  maka  ayak/bapak  alami  (genetiknya)  tidak  berhak  atau  tidak  sah  menjadi
wali nikahnya, sebagaimana ketentuan wali nikah dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :
a) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
b) Yan bertindak sebagai wali nikah ialah seorang  laki-laki  yang memenuhi  syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baligh
c) Ketentuan  hukum  yang  sama  sebagaimana  ketentuan  hukum  menurut  terhadap anka luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir diluar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.
Berdasarkan  hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai  laki-laki  sebagai bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan  pernikahan,  akan  tetapi  dapat didasarkan juga pada pembuktian adanya hubungan darah  antara  anak dengan laki- laki  tersebut  sebagai  bapak.  Dengan  demikian  terlepas  dari  persoalan prosedur/admnistrasi  pernikahannya,  anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak tersebut yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. maka hukum harus memberi perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang  anak  yang dilahirkan diluar pernikahan meskipun keabsahan pernikahannya masih dipersengketakan (Nugroho, 2012).
2. Cara Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
Dalam  pembuatan  akta  dalam  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  di  Kota Semarang  untuk  proses  pembuatan  akta  seperti  biasanya  dan  hal  tersebut  juga  berlaku terhadap  anak  luar  kawin  tidak  ada  perbedaan  dan  tidak  membeda-bedakan  proses  untuk pembuatan akta anak luar kawin, hanya dalam persyaratan dan pendataan yang membedakan dalam proses pembuatan tersebut (Priansari, 2017).
Dalam  pembuatan  akta  kelahiran  anak  sah  maupun  anak  luar  kawin  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  di  Kota  Semarang  selalu  berpedoman  pada  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006 juncto Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Administrasi  Kependudukan  dan sudah terdapat  pada Peraturan Presiden  Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan untuk pembuatan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang:
1. Anak  luar  kawin  terjadi  karena  tidak  ada  perkawinan  yang  sah  secara  agama  maupun negara.
2. Perkawinan orang tuanya yang hanya sah secara agama.
3. Karena tidak bisa membuktikan perkawinan orang tuanya secara sah.
Cara  pembuatan  akta  kelahiran  anak  luar  kawin  dengan  anak  yang  sah  hampir  sama  yang membedakan hanya pada lampiran dokumen kedua orangtuanya, sedangkan anak luar kawin tidak memiliki dokumen tersebut (Priansari., & Safar, 2017). Terdapat beberapa perbedaan dalam  pembuatan  akta  kelahiran  anak  sah  dengan  anak  luar  kawin  dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.
a. Pencatatan dilakukan setelah memenuhi, persyarat pembuatan akta kelahiran anak sah berupa:
1. Surat pengantar dari RT atau RW.
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Rumah Sakit/tempat melahirkan, atau juga mungkin bisa saja ketika saat melahirkan berada di pesawat atai kapal laut maka, perlu juga mendapatkan surat keterangan dari Pilot/Nahkoda.
3. Kartu Keluarga asli dan fotokopi bagi penduduk tetap atau SKSKPNP bagi warga non- permanen ditempat domisili tersebut sebanyak 2 lembar.
4. Kartu Identitas Kependudukan (KTP) suami-istri dan fotokopi sebanyak 2 lembar, bisa juga kalau diperlukan menggunakan SKDS atau Surat Keterangan Pelaporan Tamu.
5. Fotokopi buku nikah KUA atau Akte Pernikahan dari Catatan Sipil sebanyak 2 lembar.
6. Fotokopi Akte Kelahiran suami-istri sebanyak 2 lembar.
7. Fotokopi paspor bagi warga negara asing.
8. Dua  orang  saksi  untuk  membuktikan  tentang  kelahiran  di  Dinas  Pencatatan  Sipil berikut fotokopi KTP yang bersangkutan (untuk hal ini mungkin di beberapa daerah, saksi tidak perlu ikut dalam pengurusan cukup menyerahkan fotokopi KTP saja kepada pelapor/orang tua anak).
9. Surat keterangan dari kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya.
10. Surat keterangan dari lembaga sosial khusus untuk kelahiran anak penduduk rentan.
11. Surat Kuasa dengan materai sebesar Rp. 6000.
12. Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran dengan materai Rp. 6000.
Mengingat dan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1  tentang  Perkawinan,  secara  hukum  anak  yang  dilahirkan  diluar  hubungan  perkawinan hanya  memiliki  hubungan  Perdata  dengan  ibunya  dan  tidak  dianggap  mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Ketentuan ini berlaku juga dalam hal anak hasil kawin siri.  Meskipun  dalam  kasus  kawin  siri,  menurut  agama  Islam  hal  tersebut  merupakan hubungan yang sahdan anak yang dilahirkan juga memiliki status hukum yang jelas, akan tetapi menurut hukum di  Indonesia, hal tersebut tidak disahkan karena tidak ada catatan mengenai perkawinan tersebut. Sebagai konsekuensi, anak yang dilahirkan melalui nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin/nikah di mata hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.
Dalam  proses  pengurusan  akta  kelahiran,  ada  sedikit  perbedaan  mengenai  syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran untuk anakluar nikah ataupun anak dari hubungan nikah sirih. Hal tersebut telah diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat 1 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
b. Persyaratan pembuatan akta anak luar kawin adalah sebagai berikut :
1) Surat kelahiran dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit/Penolong Kelahiran
2) Nama dan Identitas Saksi Kelahiran
3) KTP ibu (hanya ibu, KTP ayah tidak perlu)
4) KK ibu (hanya ibu, KK dari ayah tidak perlu)
Mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Semarang,  prosesnya  sama.  Akta  kelahiran  yang  dikeluarkan  nantinya  hanya tercantum  nama  ibu  dan  tidak  terdapat  nama  ayah.  Mengenai  prosedur  dan  persyaratan yang  rumit  serta  tingkah  laku  petugas  pencatatan  yang  tidak  kondusif  juga  merupakan penyebab  rendahnya  keinginan  masyarakat    untuk  mencatatatkan  sebuah  peristiwa kelahiran. Pencatatan kelahiran mempunyai/memiliki beberapa arti penting antara lain :
1) Statusnya sebagai bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan seorang anak.
2) Merupakan  hal  dasar  bagi  dipenuhinya  hak-hak  anak  yang  meliputi  memberikan kepastian  pada  anak  untuk  masuk  sekolah  pada  usia  yang  tepat,  penegakkan  dan perlindungan hukum bagi pekerja dibawah umur, memastikan anak-anak yang berada diwilayah  konflik  mendapatkan  perlindungan  khusus  dan  tidak  diperlakukan  sebagai orang dewasa.
3) Melindungi anak-anak muda dari paksaan memasuki wajib militer pada usia yang tidak semestinya.
4) Melindungi anak dari perlakuan salah yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang.
5) Memastikan  seorang  anak  mendapatkan  pengakuan  kewarganegaraan  pada  saat dilahirkan.
6) Melindungi  anak dari kemungkinan menjadi  komoditas dalam perdagangan anak dan pada  saatnya  menjamin  seorang  anak  untuk  mendapatkan  paspor  dan  memperoleh pekerjaan.
7) Terpenuhinya hak anak untuk dipilih dan memilih nantinya.
Akta  kelahiran  memiliki  nilai  penting  sebagai  identitas  hukum  seorang  anak  dan pengakuan  negara  secara  hukum  terhadap  keberadaan  seorang  anak,  berkaitan  dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara.

## D. Simpulan
Melihat  dari  penelitian  ini  membahas  mengenai  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Anak Terhadap Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Semarang,  dengan  hasil  penelitian  bahwa  Perlindungan  Hukum  Anak Terhadap Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sesuai dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak,  sedangkan implementasi  perjanjian  tersebut  memang  membantu  pemerintah  dalam  menetapkan kebijaksanaan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin.
Cara pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dalam perspektif hukum menurut Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Semarang.Terdapat beberapa perbedaan dalam pembuatan akta kelahiran anak sah dengan anak luar  kawin  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Pencatatan  dan  Tata  Cara Pendaftaran  Penduduk  sedangkan  pencatatan  anak  luar  kawin  dalam  proses  pengurusan  akta kelahiran,  ada  sedikit  perbedaan  mengenai  syarat  yang  diperlukan  untuk  memperoleh  akta kelahiran untuk anak diluar nikah ataupun anak dari hubungan nikah siri. Hal tersebut telah diatur dalam  Perpes  Nomor  25  Tahun  2008  Pasal  52  Ayat  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku:
Basyir, A. A. (2000). Perkawinan Hukum Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press. Basuki, S. (2006). Metode Penelitian .  Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Djubaidah,  N.  (2010). Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  tidak  Dicacat. Jakarta:  Sinar Grafika,
Rahardjo, Sutjipto. (1994). Hukum Progresif, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Situmorang , Victor M., &  Sitanggang, Cormentyna (1996). Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia , Ed.1, Cet.2. Jakarta : Sinar Grafika
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sukarno. (1985). Perkembangan Catatan Sipil di Indonesia. Jakarta: CV. Cornea.
Witanto, D.Y. (2012). Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi  Pustaka.
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta : Sinar Grafika.
2. Karya Imiah / Tesis / Skripsi:
Rini,  E.S.  (2009).  Pelaksanaan  Pengesahan  Anak  Luar  Kawin  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/Pn.Tng Di Pengadilan Negeri Tangerang) . Universitas Diponegoro.
Latif,  A.  (2013).  Status  Anak  yang  Lahir  di  LuarNikah  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010. Universitas Semarang
Rahmawati, I.I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran  Studi  Kasus:  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Semarang. Universitas Semarang.
3. Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilsi Hukum Islam.

## Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Sumber online:
Iskandar,
L. (2013) Hak Anak
yang Terabaikan. Retrieved from: http://www.kpai.go.id/berita/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan
Sukamto, B. (2012). Diktat Hukum Perlindungan Anak . Retrieved from: http://setanon.blogspot.com ,
Nugroho, W.B. (2012). Status Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam . Retrieved from: http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi- hukum-islam/ .
5. Hasil Wawancara
Priansari,  M.N.  (2017). Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencacatat  Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Semarang, 09 Januari 2017.
Safari,  M.  (2017). Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Kelahiran  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang . Semarang, 09 Januari 2017.