## MAQASHID SYARI’AH DAN MASLAHAH DALAM EKONOMI DAN BISNIS SYARI’AH
Oleh Khodijah.,SH.,ME.Sy

## Abstrak
Perkembangan  lembaga-lembaga  perbankan  dan  keuangan  syariah  mengalami kemajuan  yang  sangat  pesat  baik  di  panggung  internasional  maupun  di  Indonesia. Lembaga-lembaga itu antara lain  asuransi, sukuk, pegadaian, mortgage, leasing dan multifinance,  capital  market,  mutual  fund,  factoring,  Multi  Level  Marketing  dan sebagainya
Loncatan  kemajuan  sains  dan  teknologi  modern  telah  menimbulkan  dampak  besar terhadap  kehidupan  manusia,  khususnya  terhadap  kegiatan  ekonomi  bisnis,  seperti tata  cara  perdagangan  melalui e-commerce,  system  pembayaran  dan  pinjaman dengan kartu kredit, sms banking, perdagangan international / ekspor impor dengan media,  sampai  kepada,  instrumen  pengendalian  moneter,  exchange  rate,  waqf saham, jaminan

## Kata Kunci : Maqoshid Syari’ah, Maslahah dan Ekonomi

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Islam  adalah  sebuah  agama  yang  bersifat  komprehensif,  yang  mengatur seluruh kehidupan insan, baik dari pada sudut Aqidah, Ibadah, Akhlak mahupun Muamalah.Antara  ilmu  yang  tidak  kurang  pentingnya  dalam  Islam  ialah  ilmu Ekonomi  Islam,  atau  dalam  Bahasa  Arabnya  disebut  sebagai Iqtisod Islami. Hampir  ribuan  Ulama‘  Islam  telah  mengarang  pelbagai  kitab  yang menyentuh  soal  yang  berkaitan  dengan  Muamalah  umumnya,  dan  Ekonomi Islam khususnya.
Perkembangan  ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah  dewasa  ini  terlihat  semakin pesat  khususnya  di  Indoensia.  Hal  ini  terbukti  dengan  berdirinya  beberapa lembaga  syari‘ah,  seperti  perbankan  syari‘ah,  asuransi  syari‘ah,  pasar  modal syari‘ah,  reksadana  syari‘ah,  Baitul  Mal  wat  Tamwil,  koperasi  syari‘ah, pegadaian  syari‘ah  dan  lain-lain.  Ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah  ini  bukan  hanya dalam bentuk lembaga-lembaga di atas, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek yang  sangat  luas,  seperti  ekonomi  makro  dan  mikro  dan  masalah-masalah ekonomi lainnya.
Terkait  dengan  permasalahan  ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah,  agar perkembangan  tetap  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  syari‘ah,  maka  menurut Agustiantoketerlibatan  ulama  ekonomi  syari‘ah  menjadi  penting,  seperti berijtihad  memberikan  solusi  bagi  permasalahan  ekonomi  keuangan  yang muncul baik sekala mikro maupun makro, mendesign akad-akad syari‘ah untuk kebutuhan  produk-produk  bisnis  di  berbagai  lembaga  keuangan  syari‘ah, mengawal  dan  menjamin  seluruh  produk  perbankan  dan  keuangan  syari‘ah dijalankan  sesuai  syari‘ah.  Oleh  karena  itu,  menurut  hemat  penulis  bahwa
konsep maqashid syari‘ah al-Syatibi ini penting sekali untuk digunakan sebagai teori  kajian  dalam  ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah  terkait  dengan  permasalahan- permasalahan  dewasa  ini,  sehingga  roda  perekonomian  di  tengah-tengah masyarakat  benar-benar  sesuai  dengan  maqashid  syari‘ah  dan  yang  diharapkan oleh umat manusia.

## 1.2  Permasalahan
Maqasid  al-syariah  adalah  tujuan  atau  maksud  dari  pada  syariah.Di kalangan para Ulama ada tiga pendapat  yang berbeda.Yang pertama pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tujuan dari pada turun nya wahyu Allah  SWT  mengenai  sebuah  sistem  di  dalam  Hukum  Islam  atau  Syariah adalah  dalam  rangka  mencapai  ke  adilan  (al-adl).  Pendapat  yang  kedua menyatakan  bahwa   tujuan  daripada  syariah  adalah  untuk  mencapai  ke bahagian  yang  abadi   (Sa‘adah  haqiqiyah).  Pendapat  yang  ketiga  yaitu pendapat  dari  Imam  al-Ghazali  yang  mengatakan  bahwa  tujuan  dari  pada syariah  itu  untuk  mencapai  dan  merealisasikan  manfaat   dan  semua kepentingan  (maslahah)yang  begitu  banyak  untuk  semua  ummat  manusia  di dunia ini.
Hubungan  antara  Maqashid  Syariah  dengan  mashlahah  kaitannya sangat  erat  sekali.karena  tujuan  daripada  maqashid  syariah  itu  sendiri  adalah untuk  mencapai  mashlahah.  Para  ahli  fiqh  Islam  membagi  cakupan  lingkup wilayah  pembahasan  fiqh  (kaitannya  dengan  ijtihad)  menjadi  dua,yaitu muamalah  dan  ibadah.  Ruang  ijtihad  di bidang  muamalah  lebih  luas  daripada bidang  ibadah  yang  sifatnya  ta‘abbudi.  Ekonomi  islam  (ekonomi  syari‘ah) adalah salah satu bagian dari muamalah. Ekonomi islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi  baru  dalam  membangun  dan  mengembangkan  ekonomi Islam.  Oleh  karena  itu  prinsip  maslahah  dalam  bidang  muamalah  menjadi acuan  dan  patokan  yang  sangat  penting.Maslahah  merupakan  konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  mengambil  sebuah  rumusan masalah  bagaimana  kedudukan  maqashid  syari‘ah  dan  maslahah  dalam ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah  dewasa  ini,  berangkat  dari  pokok  masalah tersebut,  maka  penulis  akan  menjelaskan  konsep  maqashid  syari‘ah  dan maslahat  yang  kemudian  akan  penulis  hubungkan  dengan  masalah  yang berkaitan dengan hukum bisnis syari‘ah dewasa ini.

## II. PEMBAHASAN

## 2.1  Pengertian Maqashid  Syari’ah dan Maslahat
Maqashid Syari‘ah ditinjau dari lughawi (bahasa),  maka terdiri  dari  dua kata, yakni maqashid dan syari‘ah.Maqashid adalah bentuk jama‘ dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari‘ah secara bahasa berarti  ردحت عضاوملا ءاملا ىلا  yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga  dikatakan  sebagai  jalan  kearah  sumber  pokok  kehidupan. 1 Kaitan  dengan
1 Asafri Jaya Bakri, “Maqashid Syari‟ah Menurut Al-Syatibi”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 1996, hlm. 61.
maqashid  syari‘ah  tersbut, al-Syatibi mempergunakan  kata  yang  berbeda-beda yaitu maqashid syari‟ah, al-maqashid al-syar‟iyyah fi al-syari‟ah, dan maqashid min syar‟i al-hukm . Walau dengan kata-kata yang berbeda, manurut Asafri Jaya Bakri mengandung tujuan yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah  SWT.  Sebagaimana  ungkapan al-Syatibi: ― Sesungguhnya  syari‟at  itu bertujuan  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat ‖  dan ― Hukum-hukum  disyari‟atkan  untuk  kemaslahatan  hamba ‖. 2 Dengan  demikian, memberikan  pengertian  bahwa  kandungan  maqashid  syari‘ah  adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh  adalah  makna  dan  tujuan  yang  dikehendaki  syarak  dalam  mensyariatkan suatu hukum  bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan asrar asy- syari‟ah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak,  berupa  kemaslahatan  bagi  umat  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. 3 Oleh  karena  itu,  Asafri  Jaya  Bakri  memandang  bahwa  kandungan maqashid  syari‟ah adalah  kemaslahatan.  Kemaslahatan  itu,  melalui  maqashid syari‘ah  tidak  hanya  dilihat  dalam  arti  teknis  belaka,  akan  tetapi  dalam  upaya dinamika  dan  pengembangan  hukum  dilihat  sebagai  susuatu  yang  mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syari‘atkan Tuhan terhadap manusia. 4
Adapun  pengertian maslahat dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam,  secara bahasa maslahat adalah  bentuk  masdar  dari  madli sholaha dan  bentuk  tunggal dari jama‘ masholeh yang artinya sama dengan manfaat. 5 Oleh karena itu, segala sesuatu  yang  mempunyai  nilai  manfaat  bisa  dikatakan maslahah .Sedangkan pengertian maslahat secara istilah diantaranya menurut Imam al-Ghazali bahwa maslahat adalah  mengambil  manfaat  dan  menolak  kemudharatan  dalam  rangka memelihara  tujuan-tujuan  syarak.Ia  memandang  bahwa  suatu  kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.  Tujuan  syarak  yang  harus  dipelihara  tersebut  adalah  memelihara agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.Jadi  menurut al-Ghazali bahwa  setiap seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima  aspek  tujuan  syarak  tersebut,  maka  perbuatannya  dinamakan maslahat. 6 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah manfaat yang  hendak  di  capai  oleh  manusia  dalam  segala  aspek  kehidupan.Jadi,  kalau kita  cermati  kedua  definisi  di  atas  maka  maqashid  syari‘ah  dengan  maslahat merupakan  sesuatu  yang  memiliki  keterkaitan  dan  hubungan  yang  saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

## 2.2 Pembagian dan Metode Memahami Maqashid Syari’ah
Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyrikkan hukum menjadi tiga kelompok yaitu : 7
1. Memelihara  segala  sesuatu  yang  dharuri  bagi  manusia  dalam  penghidupan mereka.  Urusan-urusan  yang  dharuri  itu  adalah  segala  yang  diperluka  untuk
2 Ibid, hlm .63-64
3 Ibid , hlm. 65-66. 4 Ibid, hlm. 65-66.
5 Abdul  Aziz  Dahlan  dan  dkk, “Ensiklopedi  Hukum  Islam” ,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van  hove)1996, hlm. 1143
6 Ibid, hlm, 1144
7 Drs Khairul Umam dkk, Ushul Fiqih II, ( Bandung : PUstaka Setia), 2005, hlm, 128-129
hidup  manusia,  yang  apabila  tidak  diperoleh  akan  mengakibatkan  rusaknya undang-undang  kehidupan,  timbulnya  kekacauan,  dan  berkembangnnya kerusakan.  Urusan-urusan  yang  dharuri  itu  dikembalikan  pada  lima  pokok yaitu agama, jiwa, ‗aqal, keturunan dan harta.
2. Meneyempurnakan  segala  yang  dihayati  manusk  ia.  Urusan  yang  dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan  manusia untuk memudahkan dan  menanggung  kerusakan-kerusakan  taklif  dan  beban-beban  hidup.  Apabila urusan  itu  tidak  diperoleh  ,  tidak  merusak  peraturan  hidup  dan  tidak menimbulkan  kekacauan,  melainkan  hanya  tertimpa  kesempitan  dan keruasakan  saja.  Urusan  urusan  yang  dihayati  dalam  pengertian  ini, melengkapi segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kerusakan taklif dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah
3. Mewujudkan  keindahan  bagi  perseorangan  dan  masyarakat.  Yang  dikehndaki dengan urusan  –urusan yang mengindahkan ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian ini tidak diperoleh , tidaklah cedera peraturan hidup dan tidak pula ditimbulkan kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal kuat dan fitrah sejatera.
Menurut  Syathibi, Maqashid dapat  dipilah  menjadi  dua  bagian,  yaitu Maqshud  asy-Syari‟ dan Maqshud  al-Mukallaf. Dalam  pembahasan  ini  akan difokuskan  pada  yang  pertama  ( Maqshud  asy-Syari‟ ),  karena  dalam  bagian tersebut  terdapat  teori  pokok  tentang Maqashid.Maqshud  asy-Syari‟ terdiri  dari empat bagian, yaitu:
1. Qashdu asy-Syari‟ fi Wadh‟i asy-Syari‟ah (maksud Allah dalam menetapkan syariat)
2. Qashdu  asy-Syari‟  fi  Wadh‟i  asy-Syari‟ah  lil  Ifham (maksud  Allah  dalam menetapkan syari‘ahnya ini adalah agar dapat dipahami)
3. Qashdu  asy-Syari‟  fi  Wadh‟i  asy-Syari‟ah  li  al-Taklif  bi  Muqtadhaha (maksud Allah dalam menetapkan syari‘ah agar dapat dilaksanakan)
4. Qashdu asy-Syari‟ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari‟ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari‘ah).
Dalam  pandangan  Syathibi,  Allah  menurunkan  syariat  (aturan  hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan ( jalbul mashalih  wa  dar‟ul  mafasid ),  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.   Aturan-aturan dalam syari‘ah tidaklah dibuat untuk syari‘ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan  kemaslahatan. 8 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Muhammad  Abu  Zahrah  juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan.Tidak ada satu aturan pun  dalam  syari‘ah  baik  dalam  al-Qur‘an  dan  Sunnah  melainkan  di  dalamnya terdapat  kemaslahatan. 9 Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  serangkaian aturan  yang  telah  digariskan  oleh  Allah  dalam  syari‘ah  adalah  untuk  membawa manusia  dalam  kondisi  yang  baik  dan  menghindarkannya  dari  segala  hal  yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di  akhirat.  Kata  kunci  yang  kerap  disebut  kemudian  oleh  para  sarjana  muslim adalah maslahah yang  artinya  adalah  kebaikan,  di  mana  barometernya  adalah
8 Fathi ad-Daraini, al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra‟yi fi al-Tasyri (Damsyik: Dar al-Kitab al- Hadis),1975 hlm. 28.
9 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-‗Arabi), 1958, h. 336.
syari‘ah.Adapun  kriteria  maslahah,  ( dawabith  al-maslahah )  terdiri  dari  dua bagian:
1. Maslahat  itu  bersifat  mutlak,  artinya  bukan  relatif  atau  subyektif  yang  akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. 10
2. Maslahat  itu  bersifat  universal  ( kulliyah )  dan  universalitas  ini  tidak bertentangan dengan sebagian ( juz`iyyat )-nya.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  Syathibi  kemudian  melanjutkan  bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia  harus  menjalankan  syari‘ah,  atau  dalam  istilah  yang  ia  kemukakan  adalah Qashdu  asy-Syari‟  fi  Dukhul  al-Mukallaf  tahta  Ahkam  asy-Syari‟ah (maksud Allah  mengapa  individu  harus  menjalankan  syari‘ah).  Jika  individu  telah melaksanakan  syari‘ah  maka  ia  akan  terbebas  dari  ikatan-ikatan  nafsu  dan menjadi hamba yang—dalam istilah Syathibi— ikhtiyaran dan bukan idhtiraran. 11 Hakikat  atau  tujuan  awal  pemberlakuan  syari‘at  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan  manusia.  Sebagaimana  dikatakan  oleh al-Ghazali bahwa kemaslahatan  itu  dapat  diwujudkan  apabila  lima  unsur  tujuan  syarak  dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 12 Dalam usaha  untuk  mewujudkan  dan  memelihara  lima  unsur  pokok  tersebut,  maka al- Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari‘ah, yaitu: 13
1. Maqashid  al-Daruriyat ,  dimaksudkan  untuk  memelihara  lima  unsur  pokok dalam  kehidupan  manusia. Al-Daruriya (tujuan-tujuan  primer)  ini didefinisikan  oleh Yudian  Wahyudi. 14 sebagai  tujuan  yang  harus  ada,  yang ketiadaannya  akan  berakibat  akan  menghancurkan  kehidupan  secara  total yang menurut versi yang paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta  dan  keturunan. Misalnya, untuk  menyelamatkan  jiwa,  Islam mewajibkan umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan  harta,  Islam  mensyari‘atkan  misalnya  hukum-hukum muamalah  sekaligus  melarang  langkah-langkah  yang  merusaknya  seperti pencurian dan perampokan.
2. Maqashid  al-Hajiyat ,  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  kesulitan  atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Al-Hajiyat (tujuan-tujuan  sekunder)  ini  didefinisikan  oleh Yudian WahyudI. 15 sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah  mencapai  kepentingan-kepentingan  yang  termasuk  kedalam katagori dharuriyat, sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit  usaha  perwujudan dharuriyat. Karena  fungsinya  yang mendukung  dan  melengkapi  tujuan  primer,  maka  kehadiran  sekunder  ini dibutuhkan  tapi  bukan  niscaya.  Artinya,  jika  hal-hal hajiyat tidak  ada  maka kehidupan manusia tidak  akan  hancur,  tetapi akan  terjadi  berbagai  kekurang
10 Muhammad Khalid Mas‘ud, Shatibi‟s of Islamic Law (Islamabad:  Islamic Research  Institute)1995,hlm 157-159
11 Imam Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari‟ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), juz. I, h. 128.
12 Ahmad Dahlan dan dkk, “Ensiklopedi Hukum Islam” ,Op.Cit,  hlm. 1144.
13 Asafri Jaya Bakri, “Maqashid Syari‟ah Menurut Al-Syatibi”, Op.Cit  hlm. 72.
14 Yudian  Wahyudi, “Ushul  Fiqh  Versus  Hermeneutika”, (Yogyakarta:  Pesantren  Nawesea  Press)2006, hlm. 45.
15 Ibid, hlm 45-46
sempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekunder melalui makan dibutuhkan peralatan makan seperti kompor. Memang  tanpa  kompor  manusia  tidak  akan  mati  karena  ia  masih  bisa menyantap  makanan  yang  tidak  di  masak,  tetapi  kehadiran  kompor  dapat melengkapi jenis menu yang dapat dihidangkan. Terjadi berbagai kemudahan dengan  hadirnya  kompor.  Untuk  melindungi  harta  sebagai  tujuan  primer maka dibutuhkan peralatan  seperti  senjata  api,  memang  orang  dapat  saja melindungi hartanya dengan golok, pisau atau sumpit, tetapi senjata api lebih membantu.
3. Maqashid  al-Tahsiniyat ,  dimaksudkan  agar  manusia  dapat  melakukan  yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Al-Tahsiniyat (tujuan-tujuan  tertier)  ini  didefinisikan  oleh Yudian  Wahyudi. 16 sebagai sesuatu  yang  kehadirannya  bukan  niscaya  maupun  dibutuhkan,  tetapi  akan bersifat  akan  memperindah  poses  perwujudan  kepentingan dharuriyat dan hajiyat. Sebaliknya,  ketidakhadirannya  tidak  akan  menghancurkan  maupun mempersulit  kehidupan,  tetapi  mengurangi  rasa  keindahan  dan  etika.  Di  sini pilihan  pribadi  sangat  dihormati  -jadi  bersifat  ralatif  dan  lokal-  sejauh  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  nash. Misalnya, kompor  yang dibutuhkan dalam  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  primer  yakni  menyelamatkan  jiwa melalui  makan  itu  bersumbu  delapan  belas,  kompor  gas,  kompor  listrik  atau kompor  sinar  surya diserahkan kepada  rasa  estetika  dan  kemampuan  lokal. Senjata  api  yang dibutuhkan dalam  rangka  merealisir  tujuan  primer  yakni melindungi harta melalui senjata api, itu berlaras panjang atau pendek, buatan Indonesia  atau  Amerika,  berwarna  hitam  atau  putih,  dan  seterusnya, diserahkan kepada pilihan dan kemampuan lokal.
Dari ketiga tingkat tujuan syari‘ah tersebut, maka menurut Asafri Jaya
Bakrimenunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu  dalam  kehidupan  manusia.  Selain  itu,  juga  mengacu  kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. 17 Dengan demikian, menurut hemat penulis perkembangan ekonomi dan bisnis yang berbasis syari‘ah dewasa ini tentu akan memunculkan masalah-masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Sehingga  perlu  adanya  kajian  mendalam  dan  penyelesaian  dalam  aspek hukumnya  yang  relevan  dengan  mengedepankan  maqashid  syari‘ah ( maslahat ) itu sendiri.
Selanjutnya maslahah  secara hirarki terbagi  menjadi  tiga yaitu :
1. Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan  kemaslahatan  yang  terkait  dengan  dimensi  duniawi  dan ukhrawi.  Apabila  hal  ini  tidak  ada,  maka  akan  menimbulkan  kerusakan bahkan  hilangnya  hidup  dan  kehidupan  seperti  makan,  minum,  shalat, puasa,  dan  ibadah-ibadah  lainnya. 18 Dalam  hal  mu‘amalat,  Syathibi mencontohkan harus adanya ` iwadh tertentu dalam transaksi perpindahan
16 Ibid, hlm. 47.
17 Asafri Jaya Bakri, “Maqashid Syari‟ah Menurut Al-Syatibi”, Op.Cit, hlm. 73.
18 Imam Syathibi,  Op. Cit, hlm. 7
kepemilikan,  jual-beli  misalnya. 19 Ada  lima  tujuan  dalam maslahah dharuriyyat ini, yaitu untuk menjaga agama ( hifdzud-din ), menjaga jiwa ( hifdzun-nafs ), menjaga keturunan ( hifdzun-nasl ), menjaga harta ( hifdzul- maal ), dan menjaga akal ( hifdzul-„aql ).
2. Maslahah  Hajjiyyat adalah  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  sehingga  dalam melaksanakannya  leluasa  dan terhindar  dari  kesulitan.  Kalau  sesuatu ini tidak  ada,  maka  ia  tidak  akan  menimbulkan  kerusakan  atau  kematian namun  demikian  akan  berimplikasi  adanya masyaqqah dan  kesempitan. Contoh  yang  diberikan  oleh  Syathibi  dalam  hal  mu‘amalat  pada  bagian ini  adalah  dimunculkannya  beberapa  transaksi  bisnis  dalam  fiqh mu‘amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam.
3. Maslahah  Tahsiniyyat adalah  sesuatu  yang  tidak  mencapai  taraf  dua kategori  di  atas.  Hal-hal  yang  masuk  dalam  kategori tahsiniyyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan,  dan  bila  ditinggalkan  maka  tidak  akan  menimbulkan kesulitan.  Ilustrasi  yang  digunakan  Syathibi  dalam  bidang  mu‘amalat untuk  hal  ini  adalah  dilarangnya  jual-beli  barang  najis  dan  efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.
Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam tersebut, maka menurut Asafri Jaya Bakriberdasarkan pemahaman beliau terhadap pemikiran al-Syatibi dalam  al-Muwafaqat,  bertolak  dari  batasan  bahwa  al-Maqashid adalah  kemaslahatan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  ia  juga  membagi maqashid atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Pertama al- masalih  al-Dunyawiyyah  (tujuan  kemaslahatan  dunia).  Kedua  al-masalih  al- Ukhrawiyyah (tujuan kemaslahatan akhirat)
Kedua  aspek  ini    menurut  al-Syatibi    tidak  dapat  dipisahkan  dalam hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  menurut  Asfri  Jaya  bakri. 20 bahwa  baik daruriyat,  hajiyat,  dan  tahsiniyat  serta  orientasi  kandungan  maslahat  dunia dan  akhirat  adalah  sangat  penting  dalam  pengembangan  hukum  Islam. Disamping  itu  dapat  menarik  garis  yang  jelas  antara  lapangan  hukum  yang boleh  dilakukan  pengembangan  melalui  ijtihad  dan  lapangan  hukum  yang tidak  boleh  dilakukan  ijtihad,  sehingga  pembagian-pembagian  tersebut menjadi  titik  tolak  dalam  memahami  hukum-hukum  yang  disyari‘atkan  oleh Allah yang menurut penulis khususnya dalam bidang muamalah.Sebagaimana pendapat Satria  Effendi. 21 bahwa  khusus  dalam  bidang  muamalah  selama dapat  diketahui  tujuan  hukumnya  maka  dapat  dilakukan  pengembangan hukum.
Dalam kaitan dengan upaya pemahaman maqashid syari‘ah, menurut al-Syatibi bahwa  ulama  terbagi  kepada  tiga  kelompok  dengan  corak pemahaman yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut: 22
1. Ulama  yang  berpendapat  bahwa  maqashid  syari‘ah  adalah  suatu  yang abstrak,  tidak  dapat  diketahui  kecuali  melalui  petunjuk  Tuhan  dalam
19 Ibid, hlm. 4
20 Ibid, hlm. 74
21 Ibid, hlm. 7
22 Asafri Jaya Bakri, “Maqashid Syari‟ah Menurut Al-Syatibi” Op.Cit , hlm 89-91
bentuk  zahir  lafaz  yang  jelas.  Pandangan  ini  menolak  analisis  dalam bentuk qiyas. Kelompok ini disebut dengan ulama al-Zahriyah.
2. Ulama yang tidak menempuh pendekatan zahir al-lafz dalam mengetahui maqashid syari‘ah, kelompok ini terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu (a) Kelompok  yang  berpendapat  bahwa  maqashid  syari‘ah  bukan  dalam bentuk  zahir,  dan  bukan  pula  yang  di  fahami  dari  tunjukan  zahir  al-lafz itu.  Maqashid  syari‘ah  merupakan  hal  lain  yang  ada  dibalik  tunjukan zahir  al-lafz,  yang  terdapat  dalam  semua  aspek  syari‘ah,  sehingga  tak seorang  pun  yang  dapat  berpegang  dengan  zahir  al-lafz  yang memungkinkan ia memperoleh pengertian maqashid syari‘ah. Kelompok ini disebut ulama al-Bathiniyyah. (b) Kelompok yang berpendapat bahwa maqashid  syari‘ah  harus  dikaitkan  dengan  pengertian-pengertian  lafal. Artinya  zahir  al-lafz  tidak  harus  mengandung  tunjukan  mutlak.  Apabila terdapat pertentangan zahir al-lafz dengan nalar, maka yang diutamakan dan  didahulukan  adalah  pengertian  nalar,  baik  atas  dasar  keharusan menjaga  kemaslahatan  atau  tidak.  Kelompok  ini  disebut ulama  al- Muta‟ammiqin fi al-Qiyas.
3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir al-lafz dan pertimbangan makna/‘illah) dalam suatu bentuk tidak merusak pengertian zahir  al-lafz  dan  tidak  pula  merusak  kandungan  makna/‘illah,  agar syari‘ah  tetap  berjalan  secara  harmoni  tanpa  kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut ulama al-rasikhin .
Dalam  memahami  maqashid  syari‘ah,  menurut  Asafri  Jaya  Bakri  bahwa al- Syatibi tampaknya  termasuk  dalam  kelompok  ketiga  (ulama  al-Rasikhin). Pengejewantahan  pemikiran  ini  tanpak  dalam tiga  cara yang  dikemukakan oleh al-Syatibi dalam  upaya  memahami  maqashid  syari‘ah. 23 Adapun  tiga cara tersebut adalah sebagai berikut:
1.   Melakukan  analisis  terhadap  lafal  perintah  dan  larangan,  baik  yang terdapat dalam al-Qur‘an dan hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permaslahan-permasalahan  yang  lain.  Artinya,  kembali  kepada  makna perintah dan larangan secara hakiki. 24 Penekanan al-Syatibi dengan bentuk perintah  dan  larangan  yang  tegas  meruapak  sikap  kehati-hatian  dalam upaya  melakukan  pemahaman  maqashid  syari‘ah  yang  lebih  tepat, sehingga  maqashid  benar-benar  bisa  dijadikan  pertimbangan  dalam penetapan  dan  pengembangan  hukum  Islam. Misalnya, larangan  jual  beli bukanlah  larangan  yang  beridiri  sendiri,  akan  tetapi  hanya  bertujuan menguatkan  perintah  untuk  melakukan  penyegeraan  mengingat  Allah (menunaikan shalat jum‘at) QS surat al-Jum‘ah ayat 9.
2.  Penelaahan  ‗illah  al-amr  (perintah)  dan  al-nahy  (larangan),  pemahaman maqashid  syari‘ah  dapat  pula  dilakukan  melalui  analisis  ‗illah  yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur‘an atau hadis. ‗Illah hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas.Apabila ‗illah itu  tertulis  secara  jelas  dalam  ayat  atau  hadis,  maka  menurut al-Syatibi harus  mengikuti  apa  yang  tertulis  itu.  Karena  dengan  mengikuti  yang
23 Ibid, hlm. 91
24 Ibid, hlm. 92-93
tertulis  itu,  tujuan  hukum  dalam  perintah  dan  larangan    itu  dapat  dicapai. Apabila ‗illah hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan tawqquf (menyerahkan hal itu kepada al- Syar‘i/Tuhan). 25 Misalnya, penyariatan  jual  beli  yang  bertujuan  saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi.
3.  Analisis terhadap al-sukut ‗an syar‘iyyah al-‗amal ma‘aqiyan al-ma‘na al- muqtada  lah  (sikap  diam  al-syari‘  dari  pensyariatan  sesuatu),  cara  ketiga ini  digunakan  oleh al-Syatibi dalam  memahami  maqashid  syari‘ah  dalam pengembangan  hukum  Islam  adalah  melakukan  pemahaman  terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh al-Syari‘. 26 Al- sukut  „an  syar‟iyyah  al-„amal dibagai  oleh al-Syatibi ke  dalam  dua macam, yaitu:
a.  Al-Sukut karena tidak ada motif Al-Sukut  atau  sikap  diam  al-Syari‘  dalam  kaitan  ini  disebabkan  oleh tidak  ada  motif  atau  tidak  terdapat  faktor  yang  dapat  mendorong  al- Syari‘  untuk  memberi  ketetapan  hukum.Akan  tetapi  pada  rentang berikutnya  dapat  dirasakan  manusia  bahwa  ketetapan  hukum  tersebut membawa  dampak  yang  posistif. 27 Perkembangan  hukum  dalam persoalan-persoalan muamalah secara sosiologis muncul sesuai dengan tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri.Ia  tidak  muncul  secara serempak  dalam  satu  masa,  persoalan  yang  tidak  muncul  pada  masa Nab,  tidak  berarti  terlarang  pada  masa-masa  sesudahnya.  Ketidak munculan  di  masa  Nabi,  karena  pada  masa  itu  tidak  ada  faktor  atau motif  yang  menghendakinya.Namun  ditinjau  dari  aspek  maqashid syari‘ah  dapat  diduga  persoalan  itu  dibolehkan  Nabi  dan  dibutuhkan pada  era  sesudah  beliau. Misalnya, Keberadaan  lembaga-lembaga perbankan syari‘ah dan konvensional pada masa Nabi belum ada, akan tetapi  saat  ini  keberadaannya  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat Indonesia.
b.  Al-Sukut walaupun ada motif
Maksudnya  adalah  sikap  diam  al-Syari‘  terhadap  suatu  persoalan hukum,  walau  pada  dasarnya  terdapat  faktor  atau  motif  yang mengharuskan  al-Syari‘  untuk  tidak  bersikap  diam  pada  waktu munculnya  persoalan  hukum  tersebut.  Sikap  ini  menurut al-Syatibi harus  dipahami  bahwa  keberlakuan  penambahan  dan  pengurangan terhadap  apa  yang  telah  ditetapkan.  Apa  yang  telah  ditetapkan  itulah yang  diinginkan  oleh  al-Syari‘  atau  dapat  disebut  dengan  maqashid syari‘ah.Penambahan  terhadap  hukum  yang  telah  ditetapkan  dapat dianggap sebagai bid‘ah dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh  al-Syari‘. 28 Misalanya, dalam  persoalan  ibadah  tidak  dibolehkan adanya penambahan dan pengurangan.
Berdasarkan  uraian  tentang  cara-cara  memahami  maqashid  syari‘ah  di atas,  maka  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  cara  pertama  adalah
25 Ibid, hlm. 94-95
26 Ibid, hlm. 99
27 Ibid, hlm. 100
28 Ibid, hlm. 101
ditujukan  pada  masalah-masalah  ibadah,  cara  kedua  ditujukan  kepada masalah-masalah  muamalah,  dan  cara  ketiga  ditujukan  kepada  muamalah dan  ibadah.  Oleh  karena  itu,  menurut  hemat  penulis  untuk  mencapai kemaslahatan  dunia  dan  akhirat  sesuai  dengan  maqashid  syari‘ah  maka ketiga  cara  di  atas  perlu  dikembangkan  khususnya  dalam  kajian  ekonomi dan bisnis syari‘ah yang semakin berkembang di masyarakat.

## 2.3     Maslahah Dalam Hukum Bisnis Syari’ah
Prinsip  utama  dalam  formulasi  ekonomi Islam  dan  perumusan  fatwa- fatwa serta produk keuangan  adalah maslahah . Penempatan maslahah sebagai prinsip  utama,  karena  mashlahah  merupakan  konsep  yang  paling  penting dalam  syariah,  Dalam  studi  prinsip  ekonomi  Islam,  maslahah  ditempatkan pada  posisi  kedua,  yaitu  sesudah  prinsip tawhid .  Mashlahah  adalah  tujuan syariah  Islam  dan  menjadi  inti  utama  syariah  Islam  itu  sendiri.Para  ulama merumuskan maqashid  syari‟ah  (tujuan  syariah) adalah  mewujudkan kemaslahatan.Imam  Al-Juwaini,  Al-Ghazali,  Asy-Syatibi,  Ath-Thufi  dan sejumlah  ilmuwan  Islam  terkemuka,  telah  sepakat  tentang  hal  itu.Dengan demikian,  sangat  tepat  dan  proporsional  apabila  maslahah  ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam.
Secara  umum,  maslahah  diartikan  sebagai  kebaikan  (kesejahtraan) dunia  dan  akhirat.Para  ahli  ushul  fiqh  mendefinisikannya  sebagai  segala sesuatu  yang  mengandung  manfaat,  kegunaan,  kebaikan  dan  menghindarkan mudharat,  kerusakan  dan  mafsadah. (jalb  al-naf‟y  wa  daf‟  al-dharar). Imam Al-Ghazali  menyimpulkan,  maslahah  adalah  upaya  mewujudkan  dan memelihara  lima  kebutuhan  dasar,  yakni  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan harta.
Penerapan  maslahah  dalam  ekonomi  Islam  (muamalah)  memiliki ruang  lingkup  yang  lebih  luas  dibanding  ibadah.Ajaran  Islam  tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas.Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (ibadah mahdhah).Ibadah bersifat dogmatik ( ta`abbudi ), sehingga  sedikit  sekali  ruang  untuk  berijtihad.Ruang  ijtihad  dalam  bidang ibadah  sangat  sempit.Lain  halnya  dengan  ekonomi  Islam  (muamalah)  yang cukup  terbuka  bagi  inovasi  dan  kreasi  baru  dalam  membangun  dan mengembangkan  ekonomi  Islam.Oleh  karena  itu  prinsip  maslahah  dalam bidang  muamalah  menjadi  acuan  dan  patokan  penting.Apalagi  bila menyangkut  kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang  oleh  Shadr  dikategorikan sebagai manthiqah  al  firagh  al  tasyri`y (area  yang  kosong  dari tasyri`/hukum).  Sedikitnya  nash-nash  yang  menyinggung  masalah  yang terkait  dengan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  teknis,  membuka  peluang  yang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip maslahah. Berdasarkan  asumsi  bahwa  rumusan  ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah adalah  maslahat.Dalam  buku  hasil  penelitian  yang  ditulis  oleh  Asafri  Jaya Bakri , beliau  mengemukakan  al-masalah  al-mursalah  dan  az-zari‘ah  sebagai metode  ijtihad  dengan  corak  penalaran  istihlah  yang  harus  dikembangkan dengan  menunjukkan  urgensi  pertimbangan  maqashid  syari‘ah  di  dalam
metode  tersebut. 29 Oleh  karena  itu,  menurut  hemat  penulis  perlu  kiranya membahas maslahat. lebih  lanjut  kaitannya  dengan  ekonomi  dan  bisnis syari‘ah.
Dalam  pemikiran  ushul  fiqh  terdapat  tiga  cara  menentukan  legalitas maslahat yang sekaligus membagi maslahat kepada tiga macam, 30 yaitu:
1. Maslahat  yang  legalitasnya  berdasarkan  tunjukan  dari  suatu  nash,  baik al- Qur‘an  maupun  hadits  (maslahah  mu‘tabarah). Misalnya, dalam  ayat  al- Qur‘an dalam surat Al-Baqorah ayat 275  Artinya : 31
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya  orang  yang  kerasukan  syaitan  lantaran  gangguan  penyakit gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu  disebabkan  mereka  berkata: sesungguhnya  jual-beli  itu  sama  dengan  riba.  Pdahal  Allah  telah menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan  riba, Barang  siapa  mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa  yang  telah  diperolehnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan)  menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulagi (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka, mereka kekal di dalamnya”
Dari  ayat  di  atas  sangat  jelas  tentang  kehalalan  jual  beli  dan keharaman  riba.Oleh  karena  itu,  dalam mengembangkan  harta atau  usaha hendaknya  dilakukan  secara  proporsional  agar  tidak  merugikan  di  antara salah satu pihak yang melakukan transaksi.
2.     Maslahat  yang  ditolak  legalitasnya  oleh  al-Syari‘  (maslahah  mulghah). Artinya  sesuatu  yang  dilihat  manusia  sebagai  suatu  kemaslahatan,  akan tetapi bertentangan dengan al-syari‘ seperti yang ditunjukkan oleh nash di atas.  Maka  alasan  penerapan  kemaslahatan  demikian  tidak  bisa dibenarkan. Misalnya, pengembangan harta atau usaha secara ribawi dalam ayat al-Qur‘an  . Surat al-Nisa‘  ayat 161  disebutkan berbunyi: 32
― Dan  karena  mereka  menjalankan  riba,  padahal  mereka  sungguh  telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak  sah  (bathil),  dan  kami  sediakan  untuk  orang-orang  kafir  diantara mereka adzab yang pedih ‖
2. Maslahah  yang  tidak  terdapat  legalitas  nash  baik  terhadap  keberlakuan maupun  ketidakberlakuannya  (maslahah  al-mursalah).  Artinya  maslahah yang  tidak  diperintahkan  di  dalam  al-Qur‘an  dan  hadits,  akan  tetapi  tidak bertentangan terhadap keduanya. Mislanya, pendirian bank syari‟ah. 33 sebagai  lembaga  yang  menghubungkan  antara  pemilik  modal dan  pekerja.  Dalam  al-Qur‘an  atau  hadits  tidak  ada  perintah  untuk
29 Ibid, hlm.142
30 Ibid,hlm.144-156
31 Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur‟an dan Terjemahannya”, ( Jakarta : Do‘a ibu), 2006, hlm  75
32 Ibid, hlm. 177
33 Heri Sudarsono, “Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah”,( Yogyakarta: Ekonesia), 2008, hlm. 43)
mendirikan  lembaga  perbankan  syari‘ah,  akan  tetapi  keberadaannya  tidak di larangan oleh al-Qur‘an atau hadits. Disamping itu, keberadaan lembaga perbankan  membawa  atau  mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat  dan manfaat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nash seperti prinsip  bagi  hasil ( akad mudharabah). 34 maka di antara kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut.
Dari  ketiga  maslahat  di  atas,  kalau  kita  cermati  maka  dapat  dikatakan bahwa  tidak  semua  maslahat itu  dibenarkan  oleh  syarak,  akan  tetapi ada  juga maslahat  yang  bertentangan  dengan  syarak.  Oleh  karena  itu,  menurut  hemat penulis dari ketiga maslahat tersebut  yang  sangat urgen untuk dijadikan pisau analisis  dalam  pengembangan  kajian  hukum  islam  terkait  dengan  masalah- masalah  ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah  dewasa  ini  adalah  pada  bagian  ketiga, yaitu  maslahah  yang  tidak  terdapat  legalitas  nash  baik  terhadap  keberlakuan maupun  ketidakberlakuannya  (maslahah  al-mursalah).  Sehingga  maslahah  al- mursalah  disini  bisa  dijadikan  sebagai  pisau  analisis  atau  sumber  hukum dengan selalu mengacu kepada pengembangan maqashid syari‘ah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu maqashid al-daruriyat , maqashid al-hajiyat , dan maqashid  al-tahsiniyat, sehingga  kemaslahatan  benar-benar  terwujud dalam kehidupan umat manusia. Terkait  dengan  maqashid  syari‘ah, Abd.Muqsith  Ghazali menawarkan sebuah gagasan bahwa maqashid syari‘ah merupakan sumber hukum pertama dalam  Islam  baru  kemuadian  diikuti  secara  beriringan  al-Qur‘an  dan  al- Sunnah.Maqashid  syari‘ah  merupakan  inti  dari  totalitas  ajaran  Islam  yang menempati  posisi  lebih  tinggi  dari  ketentuan-ketentuan  spesifik  al- Qur‘an.Maqashid  merupakan  sumber  inspirasi  tatkala  al-Qur‘an  hendak menanam  ketentuan-ketentuan  legal-spesifik  dilapangan.Maqashid  adalah sumber  dari  segala  sumber  dalam  Islam,  termasuk  sumber  dari  al-Qur‘an  itu sendiri.Selanjutny  menurut  beliau,  jika  ada  satu  ketentuan  baik  di  dalam  al- Qur‘an maupun hadits yang bertentangan secara substantif terhadap maqashid syari‘ah,  maka  ketentuan  tersebut  masti  direformasi.Ketentuan  tersebut  harus batal  atau  dibatalkan  demi  logika  maqashid  syari‘ah. 35 Dengan  demikian, menurut  hemat  penulis  gagasan  di  atas  perlu  ditindak  lanjuti  dalam  rangka mengembangkan  hukum  yang  terkait  dengan  permasalahan-permasalahan ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah  dewasa  ini.karena  hukum  tidaklah  bersifat  statis, ia  selalu  bergerak  dan  berubah  mengikuti  roda  kehidupan.  Jadi,  maqashid syari‘ah  dan  maslahat  sebagai  sumber  hukum  islam    memang  penting  untuk dikembangkan.
Menurut Agustianto bahwa untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonomi muslim cukup dengan berpegang kepada maslahah. Karena maslahat adalah  sari  pati  dari  syari‘ah.Para  ulama  menyatakan  bahwa  ― dimana  ada maslahah,  maka  disitu  ada  syari‟ah  Allah ‖.Artinya,  segala  sesuatu  yang
34 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari‟ah” ,
(Yogyakarta: Logung Pustaka), 2009, hlm. 101
35 A.  Qadri  Azizi,  Abd.  Muqsith  Ghazali,  dkk, “Pemikiran  Islam  Kontemporer  di  Indonesia”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 141.
mengandung kemaslahatan, maka disitulah syari‘ah Allah. 36 Dengan demikian, menurut hemat penulis dalam bidang muamalah (ekonomi dan bisnis syari‘ah) konsep  maqashid  syari‘ah  dan  maslahat  ini  memiliki  posisi  sangat  sentral dalam syari‘at islam sebagai pegangan dan pisau analisis dalam kajian ekonomi dan bisnis syari‘ah saat ini.

## III.  PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan
Benang  merah  yang  dapat  kita  sarikan  dari  uraian  di atas  adalah  bahwa Maqashid Syari‟ah sebagai tujuan dibalik adanya serangkain aturan-aturan telah digariskan  oleh  Allah  SWT.Tujuan  tersebut  adalah  untuk  mendatangkan kemaslahatan  dan  mencegah  kemadharatan  bagi  manusia.Berdasarkan  rumusan dan  penjelasan  di  atas,  maka  menurut  dapat  disimpulkan  bahwa  maqashid syari‘ah  dan  maslahat  memiliki  peran  yang  sangat  urgen  untuk  digunakan sebagai  pisau  analisis  dalam  menjawab  persoalan-persoalan  yang  berhubungan dengan  ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah  yang  semakin  berkembang  dewasa ini.Dengan demikian, maqashid syari‘ah dan maslahat digunakan sebagai pisau analisis oleh para ahli hukum Islam diharapkan mampu menemukan hukum baru untuk  menjawab  persoalan-persoalan  tersebut  sehingga  konsep  ekonomi  dan bisnis  syari‘ah  benar-benar  diterima  dan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.Jadi,  menjadi  kewajiban  bagi  para  ahli  hukum  Islam  dan  ahli ekonomi  dan  bisnis  syari‘ah  yang  ada  di  Indonesia  bekerja  keras  untuk  selalu melakukan  kajian  terkait  dengan  persoalan-persoalan  ekonomi  dan  bisnis syari‘ah  sehingga  dalam  perkembangannya  juga  benar-benar  sesuai  dengan konteks ke-indonesia-an.
36 Artikel  Tentang  ―Urgensi  Maslahah  dalam  Ijtihad  Ekonomi  Islam‖  oleh  Agustianto  di http // :www.agustiantocenter.com, posted on 16-08-2011

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Zahrah  Muhammad, Ushul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-‗Arabi), 1958. Ad-Daraini  Fathi, al-Manahij  al-Ushuliyyah  fi  Ijtihad  bi  al-Ra‟yi  fi  al-Tasyri (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis), 1975
Afandi    Yazid, “Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari‟ah” , (Yogyakarta:  Logung Pustaka), 2009
Abd  Muqsith  Ghazali,  A.  Qadri  Azizi,  dkk, “Pemikiran  Islam  Kontemporer  di Indonesia”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005
Artikel Tentang ―Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam‖ oleh Agustianto di http // :www.agustiantocenter.com, posted on 16-08-2014.
Dahlan  Abdul  Aziz, “Ensiklopedi Hukum Islam” , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove) 1996
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, “Al-Qur‟an  dan  Terjemahannya”, (Jakarta  : Do‘a Ibu), 2006
Jaya  Bakri  Asafri, “Maqashid  Syari‟ah  Menurut  Al-Syatibi”, (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada) 1996
Mas‘ud  Muhammad  Khalid, Shatibi‟s  of  Islamic  Law (Islamabad:  Islamic  Research Institute), 1995
Syathibi Imam, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari‟ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) Suharsono    Heri, “Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah”, (Yogyakarta:  Ekonesia), 2008
Umam Khairul Umam dkk, Ushul Fiqih II, ( Bandung : Pustaka Setia), 2005
Wahyudi    Yudian, “Ushul  Fiqh  Versus  Hermeneutika”, (Yogyakarta:  Pesantren Nawesea Press), 2006
Suharsono    Heri, “Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah”, (Yogyakarta:  Ekonesia), 2008