P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 13, Nomor 2, Desember 2021 https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## KORELASI FILOSOFIS ANTARA RESTORATIVE JUSTICE DAN DIYAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM
Mira Maulidar UIN Ar-raniry Banda Aceh nama@gmail.com

## Abstrak
Penyebutan restorative justice dalam Islam pada dasarnya sudah ada dalam hukum Islam, hal ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  konsep  qishas  diyat  dan  pemaafan  dan  tujuan  dari  keadilan restorasi  agar  pelaku  dapat  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  olehnya terhadap korban dan masyarakat, lebih jauh penulis akan mengkaji berkaitan dengan titik temu atau korelasi secara filosofis antara restorative justice dan diyat dalam sistem hukum pidana Islam. Adapun Secara filosofis, restorative justice memiliki korelasi dengan konsep diyat dalam sistem  hukum  pidana  Islam  jika  dihubungkan  dengan  salah  satu  tujuan  pemidanaan  Islam adalah al-istiadah (restoratif)  sebagai  metode  merespons  tindak  pidana  dengan  melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diyat sebagi hukum pengganti qisas.
Kata Kunci : Korelasi, Filosofis, Restorative Justice, Diyat.

## Abstract
Restorative justice in Islamic law basically already exists, this could be seen with the concept of qishash diyat and forgiveness. The purpose of restorative justice that the perpetrator can be held responsible for losses caused by him to the victim and the community. The researcher will studied  about  correlation  of  philoshopy  between  restorative  justice  and  diyat  in  the  Islamic criminal law system, if it is associated with one of the goals of Islamic punishment, namely al- istiadah (restorative) as a method of responding to criminal acts by involving conflicting parties in order to repair the damage. This concept can be seen from the existence of diyat law as a substitute law for qisas.
Keywords : Correlation, Philosophy, Restorative Justice, Diyat.

## A. PENDAHULUAN
Restorative  justice merupakan  filsafat, proses,  ide,  teori  dan  intervensi  di  mana menekankan  untuk  memperbaiki  kerugian yang  diakibatkan  oleh  perilaku  kriminal. Konsep  ini  sangat  bertolak  belakang  dengan mekanisme  standar  penanganan  kejahatan yang  dipandang  sebagai  pelanggaran  yang dilakukan  terhadap  Negara. Restorative justice menemukan  landasan  dalam  filosofi dasar  dari  sila  keempat  pancasila,  dimana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, selain itu
penyelesaian  perkaranya  dilakukan  dengan mediasi  korban  pelanggar,  keadilan  yang mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.
Pendekatan  keadilan  restoratif  hadir sebagai  alternatif  mekanisme  penyelesaian perkara  pidana  diharapkan  dapat  menutupi kekurangan  yang  terdapat  dalam  sistem peradilan  pidana  tersebut  dengan  cara melibatkan  partisipasi  korban  dan  pelaku secara  langsung.  peradilan  adat  menjadi
penting  dalam  kehidupan  hukum  nasional. Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan  teoritis  dan  filosofis,  untuk menjadikan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan  dan  berfungsinya  hukum, peradilan  dan  hakim  adat,  dalam  distribusi keadilan. 1
Restorative  justice menempatkan  nilai yang  lebih  tinggi  dalam  keterlibatan  yang langsung  dari  para  pihak.  Korban  mampu untuk mengembalikan unsur control sementara  pelaku  didorong  untuk  memikul tanggung  jawab  sebagai  sebuah  langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan  oleh  tindak kejahatan  dan  dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat  komunitas  itu  sendiri  dan mengikat  komunitas  akan  nilai-nilai  untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial  berkurang  dalam  memonopoli proses  peradilan  sekarang  ini.  Restorative justice  membutuhkan  usaha-usaha  yang kooperatif  dari  komunitas  dan  pemerintah untuk  menciptakan  sebuah  kondisi  dimana korban  dan  pelaku  dapat  merekonsiliasikan konflik  mereka  dan  memperbaiki  luka-luka lama mereka. 2
Restorative
justice menekankan penyelesaian  masalah  antara  para  pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah.  Falsafah just  peace  principle diintegrasikan dengan the process of meeting, discussing  and  actively  participating  in  the resolution  of  the  criminal  matter .  Integrasi
1 Ahmad Ubbe, “ Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif ”, artikel dalam Jurnal Recthsvinding, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, hlm. 161
2 Daniel W. Van Ness, Restorative Justce and International Human Rights,Restorative Justice, International Perspektif Edited by  Burt Galaway  and Joe  Hudson, (Kugler Publications, Amsterdam, The  Netherland (Elsam 2005, Position Paper Advokasi, RUU KUHP Seri 3:11:12.
pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan mencari solusi serta kembalu pada pola hubungan baik dalam masyarakat.
Dunia  international  telah  memberi guide lines on criminal justice tentang strategi pendekatan  yang  inovatif,  komprehensif  dan integral  dengan  meningkatkan  penggunaan keadilan restoratif. Untuk mendesain kembali pelaksanaan  peradilan  yang  lebih  efektif, maka  kongres  PBB  bisa  menjadi  salah  satu inspirasi untuk mereformasi kebijakan peradilan.
Pendekatan  restoratif  sesungguhnya telah  dikenal  dan  dipraktikkan  di  Indonesia dalam lingkup hukum adat Indonesia, seperti di  Papua,  bali,  Toraja,  Batak  Minangkabau dan  komunitas  tradisional  lain  yang  masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas  adat secara  internal tanpa melibatkan  aparat  negara.  Ukuran  keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas  dendam  (an  eye  for  an  eye)  atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan. (keadilan restoratif). Walaupun  perbuatan  pidana  umum  yang ditangani  masyarakat  sendiri  bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah  berhasil  menjaga  harmoni  di  tengah masyarakat.  Keterlibatan  aparat  penegak hukum  negara  seringkali  justru  mempersulit dan  memperuncing  masalah.  Jikalau  dalam sistem  peradilan  pidana  berdasarkan  hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum  terhadap  negara  bukan  orang perorangan secara pribadi maka dalam hukum adat  suatu  tindak  pidana  dapat  dipandang
sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  orang perorangan, suatu pelanggaran terhadap suatu golongan  keluarga  atau  suatu  pelanggaran terhadap  suatu  desa,  sehingga  mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya. 3
Konsep keadilan restorasi ini sebenarnya  juga  sudah  terdapat  dalam core philosopy bangsa  Indonesia  yaitu  Pancasila sebagai sumber nilai dalam sistem hukum di Indonesia.  Dalam  sila  ke  4  pancasila “kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaand alam permusyawaratan perwakilan” terdapat falsafah permusyawaratan yang mengutamakan musyawarah  dalam  setiap  keputusan  dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan  yang  Maha  Esa,  menjunjung  tinggi harkat  dan  martabat  manusia,  nilai-nilai kebenaran  dan  keadilan  mengutamakan persatuan demi kepentingan bersama. 4
Sial  ke-4  ini  mengajarkan  kita  bahwa musyawarah menjadi pilihan untuk mengambil sebuah keputusan, dimana musyawarah yang diliputi semangat kekeluargaan,  sehingga  jika  di breakdown falsafah  musyawarah  mengandung  5  (lima) prinsip sebagai berikut.
Pertama ,
conferencing (bertemu untuk saling mendengar  dan  mengungkapkan  keinginan; kedua,  search  solution (mencari  solusi  atau titil temu atas masalah yang sedang dihadapi; Ketiga , reconciliation (berdamai  dengan tanggungjawab  masing-masing); keempat , repair (memperbaiki atas semua akibat yang timbul) dan kelima, circles (saling menunjang).
Prinsip-prinsip  tersebut  diatas  sama halnya  dengan  kata  kunci  dalam restorative
3 Henny Saida Flora, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Jurnal Law Pro Justitia Vol II No. 2 Juni 2017), hlm 51-52 4 Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.3 September 2012
5 Jarem Sawatsky, Restorative Value: where means and ends converge, restorative justice online journal. Vol. IX, 2010, http://www.restorativejustice.org/articlesdb/articles/3681 , Manitoba, Canada, hlm 12
6 Morris and Maxwell, Restorative or Community Conferencing, The IIRP, hlm 17
justice ,  sehingga  secara  ketatanegaraan restorative justice menemukan dasar pijakan dalam sila ke-4 Pancasila. Kaidah musyawarah  dengan  prinsip  musyawarah untuk mufakat mengandung esensi experiencing  justice .  Hal  ini  sejalan  dengan pemikiran Jarem Sawatsky yang menyatakan bahwa:
Need of victims, offenders and communities  are  central  for  restorative justice.justice is about participation. This has  a  huge  implication  for  justice.  If needs  are  central  then  justice  is  always ad  hoc.  Justice  must  respond  and  be experienced within a context. That means justice will look different and be arrived at differently dependent on the need, the culture,  the  history,  the  future  and  the people involved. 5
Justice  peace dalam  keadilan  restorasi ditempuh    dengan restorative  conferencing yaitu  mempertemukan  antara  pelaku-korban dan masyarakat untuk mencari dan memutuskan  cara  yang  terbaik  untuk mengatasi  akibat  dari  kejahatan,  selain  itu pertemuan juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan korban menghadapi pelaku guna mengungkap  perasaannya,  menyampaikan, bahkan menanyakan langsung kepada pelaku, pelaku dapat meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian akibat perbuatannya,  memperbaiki  kesalahan    dan menyetujui  ganti  rugi  keuangan  atau melakukan pekerjaan pelayanan. 6
Selain  itu  dalam  konsep  keadilan restorasi  pemberian  maaf  merupakan  dasar memperbaiki  hubungan  manusia,  pelaku menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan mengulanginya  lagi  dengan  memberikan sejumlah  ganti  rugi  bila  diperlukan,  hal  ini
tidak  didapatkan  dalam  konsep  keadilan retributif dan restitutif.
Syariat Islam menjadikan diyat sebagai hukuman  pokok  untuk  tindak  pidana pembunuhan  dan  penganiayaan  yang  serupa sengaja  atau  pembunuhan  dan  penganiayaan yang terjadi karena kesalahan. 7 Secara umum diyat itu  terbagi  kepada  dua  bagian,  yaitu diyat pembunuhan  dan diyat penganiayaan. Diyat pembunuhan  diwajibkan  terhadap pelaku pembunuhan, sedangkan diyat penganiayaan  diwajibkan  terhadap  pelaku penganiayaan.
Hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh Allah  Swt  terhadap  pembunuhan  adalah qishash .  Namun  ahli  waris  mempunyai  hak untuk memilih dilaksanakannya qishash atau memberi  maaf  dengan  menerima  sejumlah diyat .  Memberi  maaf  dengan  pembayaran diyat , merupakan kemudahan dan rahmat dari Allah,  yang  dalam  hal  ini  ada  keluasan  dan tidak  memberatkan  salah  satu  pihak.  Barang siapa dengan sengaja melakukan
pembunuhan terhadap seseorang sehingga ia mati sebelum menyelesaikan diyat nya, maka baginya  siksa  yang  pedih,  baik  berupa pembalasan  di  dunia  dengan  dibunuh  atau disiksa di akhirat dengan azab yang pedih.
Terhadap  pelaku  pembunuhan  secara tidak sengaja diwajibkan baginya memerdekakan  seorang  hamba.  Karena  ia telah  meniadakan  jiwa  seorang  mukmin, maka  sebagai kifaratnya adalah  membayar denda. Atau membayar sejumlah diyat kepada keluarga  korban,  kecuali  jika  mereka (keluarga korban) dengan kerelaannya menggugurkan  kewajiban  membayar diyat
7 Abdul Qadir Audah, At-tashri’ Al-Jinai’ Al-Islami, Jilid. 2, Dar Al-Katib AlArabi, t.th., Bairut, hlm. 668
8 As-Syafi’i, al-Umm, (Mesir: Dar al-Azhariyah, Tt),hlm 120 9 Louit Ma’luf, Kamus al-Munjid, Darul Al-Masyriq, Beirut Libanon, 1973, hlm. 894.
10 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 156.
11 Mohd  Din,  Stimulasi  Pembangunan  Hukum  Pidana  Nasional,  Dari  Aceh  Untuk  Indonesia,  UNPAD PRESS, Bandung, 2009, hlm. 62.
12 Muhammad  Ihsan, Diyat  Sebagai  Pengganti  Qishas  Pada  Jarimah  Pembunuhan  Sebab  Pemaafan, (Jurnal: LEGALITE, Vol. I. No. 20, 2016, hlm 89
itu,  maka  lepaslah  si  pelaku  dari  semua ancaman hukuman. 8

## B. KAJIAN PUSTAKA
Diyat secara  etimologi  adalah  sesuatu berupa  harta  yang  wajib  dikeluarkan  karena membunuh atau melukai seseorang, 9 Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  “diyat” adalah denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh. 10 Diyat merupakan harta pengganti  jiwa  atau  anggota  tubuh,  yakni sebagai  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. 11
Diyat  adalah  sejumlah  uang  atau  harta yang harus dibayar oleh pelaku atau terpidana sebagai denda karena kematian atau kehilangan  fungsi  anggota  badan  lainnya, diyat  ini  merupakan  pengganti  daripada qishas  atas  pembunuhan  sengaja  atau  tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun dikarenakan  adanya  pemaafan  dari  pihak korban atau wali korban maka diganti dengan diyat. Kemudian “diyat” ini diberikan kepada korban atau ahli waris korban dengan jumlah yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan  oleh  syari’at.  Dengan  demikian, sudah  sepantasnya  diyat  merupakan  sebuah sanksi  yang  sangat  penting  dan  sangat manusiawi, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan bagi keluarga korban yang dibunuh atau dilukai khususnya dan menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia secara umum. 12
Teori restorative  justice merupakan reaksi yang  timbul  terhadap  teori retributive justice yang berorientasi terhadap pembalasan dan  teori  neo-klasik  yang  berorientasi  pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana berorientasi  pada  ide  “mengapa  diadakan pemidanaan”.  Dalam  hal  ini  sanksi  pidana lebih  ditekankan  pada  unsur  pembalasan (pengimbalan) yang bersifat reaktif terhadap suatu  kejahatan  atau  pelanggaran.  Sanksi ini dianggap  sebagai  penderitaan  yang  sengaja dibebankan  kepada  seorang  pelanggar, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  J.E. Jonkers  bahwa  sanksi  pidana  dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang  dilakukan.  Sedangkan  sanksi  tindakan bersumber  pada  ide  “untuk    apa  diadakan pemidanaan  itu”.  Jika  dalam  teori  retributif sanksi  pidana  tertuju  pada  perbuatan  salah seorang  lewat  melalui  diberikan  suatu penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.  Maka  sanksi  tindakan  mengarah  pada upaya  diberikan  pertolongan  agar  pelanggar yang  bersangkutan  berubah. 13 Sanksi tindakan  bertujuan  lebih  bersifat  mendidik 14 dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. 15 Restorative Justice merupakan peradilan yang menitikberatkan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait  dengan  tindak  pidana.  Pola  ini  juga dilakukan  melalui  proses  kooperatif  yang melibatkan  semua  pihak  ( stake  holders ).
13 Muladi dan barda Nawawi Arief, hlm 4 14 Utrecht, E, Rangkaian Sari Kuliah Umum Pidana II, (Surabaya: Tinta Mas, 1994), hlm. 360.
15 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 53.
16 Howard Zehr, Changing lenses: a new focus for crime and justice , (Waterloo: Herald Press, 1990), hlm. 181. 17 Ibid.,
18 Kevin Monor dan J.T. Morrison, A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice , in Burt Galaway and Joe Hudson, eds, Restorative Justice: Internatiional Perspectives, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996), hlm. 117.
Berikut  dikemukakan  beberapa  definisi restorative justice:
Menurut  Howard  Zehr,  apabila  dilihat dari  lensa  keadilan  restorative,  kejahatan adalah  pelanggaran  terhadap  hubungan kemasyarakatan. Kejahatan  menciptakan kewajiban untuk memberpabikinya. Keadilan melibatkan  korban,  pelaku,  dan  masyarakat dalam  mencari  solusi  yang  menawarkan perbaikan,  rekonsiliasi  dan  jaminan. 16
Pendapat  ini  sejalan  dengan  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Burt  Galaway  dan Joe Hudson bahwa definisi keadilan restoratif meliputi  beberapa  unsur  pokok:  pertama kejahatan  dipandang  sebagai  suatu  konflik antara  individu  yang  dapat  mengakibatkan kerugian  pada  korban,  masyarakat,  maupun pelaku  sendiri;  kedua,  tujuan  dari  proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian  dalam  masyarakat,  dengan  jalan perujukan  semua  pihak  dan  mengganti kerugian  yang  disebabkan  oleh  perselisihan tersebut;  ketiga,  proses  peradilan  pidana memudahkan  peranan  korban,  pelaku,  dan masyarakat  untuk  menemukan  solusi  dari konflik itu. 17
Kevin  I.  Minor  dan  J.T.  Morrison bahwa keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai  suatu  tanggapan  kepada  perilaku kejahatan  untuk  memulihkan  kerugian  yang diderita  oleh  para  korban  kejahatan  untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling  bertentangan. 18 Definisi  keadilan restoratif  lebih  rinci  dikemukakan  oleh Muladi dalam Kesimpulan Seminar nasional
HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 bahwa  keadilan  restoratif  merupakan  suatu pendekatan  terhadap  keadilan  atas  dasar falsafah  dan  nilai-nilai  tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan inclusiveness dan berdampak  pada  pengambilan  keputusan kebiajakan  sistem  peradilan  dan  praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi  konflik  akibat  kejahatan  dan hukum  yang  dapat  terlaksana  apabila  fokus perhatian  diarahkan  pada  kerugian  akibat tindak  pidana,  keprihatinan  yang  sama  dan komitmen  untuk  melibatkan  pelaku  dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab,  kesempatan  untuk  dialog antara  pelaku  dan  korban,  melibatkan masyarakat  terdampak  kejahatan  dalam proses  retroaktif,  mendorong  kerjasama  dan reintegrasi. 19
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas, restorative  justice dapat  diartikan  sebagai salah  satu  alternatif  atau  metode  lain  dari peradilan  pidana  dengan  mengedepankan pendekatan  integrasi  pelaku  di  satu  sisi  dan korban  atau  masyarakat  di  sisi  lain  sebagai satu  kesatuan  untuk  mencari  solusi  serta kembali  pada  pola  hubungan  baik  dalam masyarakat.  Kata  kunci  dari  restorative justice adalah
empowerment . 20
Empowerment ini  merupakan  inti  dari restoratif  ( the  heart  of  the  restorative
19 Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “ Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta, 25 April 2012.
20 Empowerment tersebut berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana yang meliputi korban, pelaku dan  masyarakat.  Intinya, empowerment atau  pemberdayaan  dalam  konteks restorative  justice adalah  proses pertemuan dalam hal antara pelaku dan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana ( resolution of the criminal matter ). Hal tersebut merupakan alternative atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejehatan.
21 C.  Barton, Empowerment  and  retribution  in  Criminal  Justice .  In:  H.  Strang,  J.  Braitwaite  (eds), “ Restorative Justice: Philosophy to Practice” . Journal Temida Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, hlm. 55-76.
22 Sutrisno Hadi, Metode Research , (Yogyakarta: ANDI, 2000), hlm. 27
23 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.
ideology ),  oleh  karena  ini  keberhasilan
restorative justice ditentukan oleh empowerment ini 21 Dalam konsep tradisional hukum  pidana  Indonesia,  korban  diharapkan untuk  tetap  diam,  meneriam  dan  tidak  ikut campur dalam proses pidana. Ide restorative justice secara fundamental mengatur kembali peran  korban  yang  semulanya  pasif  hanya menunggu  dan  melihat  bagaimana  sistem pidana mengangani pelaku kejahatan, diberdayakan  sehingga  korban  mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.

## C. DATA DAN METODOLOGI
Jenis  penelitian  hukum  terdiri  dari penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang merupakan data skunder (penelitian kepustakaan) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. 22 Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah dirumuskan  dalam  penelitian  ini  digunakan metode  penelitian  hukum  normatif  ( yuridis normatif ). Penelitian hukum normatif ( yuridis normatif )  adalah  metode  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder. 23
Penulisan  ini  menggunakan  penelitian hukum  normatif,  dimana  hukum  menjadi bahan dasar analisis, selain itu bahan hukum juga  didasari  atas  peraturan  perundang- undangan, doktrin, maupun jurnal-jurnal yang
berkaitan dengan masalah Restorative Justice.
Pengumpulan  bahan  hukum  yaitu Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum yang  bersifat  autoritatif  yaitu  mempunyai otoritas
Bahan  hukum  sekunder  merupakan bahan  yang  mempertegas  analisa  dari  sisi asas-asas  hukum,  prinsip-prinsip  hukum terhadap  kaidah-kaidah  hukum  dari  bahan hukum  primer  dengan  didukung  pula penguatan  argumentasi  hukum  berdasarkan pendapat-pendapat  dari  para  ahli  hukum terkait  dengan  isu  hukum,  yang  bersumber pada  referensi  dari  karya-karya  ilmiah maupun hasil laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum  yang  mempunyai  relevansi  dengan permasalahan,  sehingga  didapat  telaah  yan bersifat  komprehensif.  Kegunaan  bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti  semacam  petunjuk  kearah  mana peneliti akan melangkah 24 .
Bahan  hukum  tersier  merupakan bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  kepada  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  primer  berupa kamus hukum, kamus umum dan ensiklopedia  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan yang diangkat.
Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah:
a. Content  analisys (analisis  isi),  yaitu metodelogi penelitian yang memanfaatkan  seperangkat  prosedur untuk  menarik  kesimpulan  yang  shahih dari sebuah buku atau dokumen. 25 Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan teori restorative justice .
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm.155
25 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan , (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.
26 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksar, 2003), hlm. 44.
27 Rocky  Marbun, Konsep  Diyat  Sebagai  Alternatif  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan , (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017) hlm. 202
b. Metode  preskriptif,  yaitu  suatu  metode pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi  yang  diperoleh  secara normatif, lalu ditelaah secara sistematis, faktual  dan  akurat  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 26

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Munculnya  konsep restorative  justice
pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh fiqh
jinayah 27 sebagaimana  ditegaskan  dalam  Al Qur’an  Surah  Al  Baqarah  ayat  178:  “Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti  dengan  cara  yang  baik,  dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik  pula.”  Pengaturan  lebih  lanjut  dapat dikaji melalui Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 92:  “dan  tidak  layak  bagi  seorang  mukmin membunuh  seorang  mukmin  (yang  lain), kecuali  karena  tersalah  (tidak  sengaja),  dan Barangsiapa  membunuh  seorang  mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang  hamba  sahaya  yang  beriman  serta membayar  diat  yang  diserahkan  kepada keluarganya  (si  terbunuh  itu),  kecuali  jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia  (si  terbunuh)  dari  kaum  (kafir)  yang  ada Perjanjian  (damai)  antara  mereka  dengan kamu,  Maka  (hendaklah  si  pembunuh) membayar  diat  yang  diserahkan  kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa  yang  tidak  memperolehnya, Maka  hendaklah  ia  (si  pembunuh)  berpuasa dua  bulan  berturut-turut  untuk  penerimaan
taubat  dari  pada  Allah.  dan  adalah  Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Asas  restorative  justice  dalam  Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang berlaku  bagi  pelaku  pembunuhan.  Tindak pidana  pembunuhan  dalam  hukum  Islam diberikan  hukuman  berupa  qisas  (dihukum mati),  diyat (membayar  denda),  atau pemaafan  dari  keluarga  korban.  Ketiga bentuk pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya jika sudah ditetapkan  hukuman  yang  pertama,  maka tidak  dapat  ditambah  dengan  hukuman  yang kedua.  Hal  yang  menarik  adalah  pilihan hukuman yang ketiga, yaitu adanya pemaafan dari  keluarga  korban.85  Pemaafan  menjadi alasan  penghapus  pidana  di  dalam  hukum Islam,  hal  mana  tidak  ditemukan  di  dalam hukum pidana di Indonesia. 28
Dalam  hal  penuntutan,  maka  keluarga korban  menjadi  pihak  yang  berwenang  dan berkepentingan dalam pengajuan penyelesaian
perkara.
Realitas
ini menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  dalam hukum  Islam  tidak  masuk  dalam  kategori kejahatan  umum  secara  mutlak,  etapi  juga masuk  dalam  kategori  kejahatan  privat. Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  jika pelanggaran  tersebut  masuk  dalam  ranah kejahatan publik, maka pemerintah (penegak hukum) berwenang menyelesaikannya. Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  tindak pidana.Akan tetapi jika pelanggaran tersebut menyangkut hubungan orang per orang, maka para pihaklah yang berwenang menyelesaikannya. Termasuk
dalam kelompok ini adalah hukum perdata.
28 Mutaz M. Qafisheh, “ Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System ”, dalam International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol 7 Issue 1 January – June 2012, hlm. 487.
29 Susan  C.  Hascall, “Restorative  Justice  in  Islam:  Should  Qisas  Be  Considered  a  Form  of  Restorative Justice ?”, dalam Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law, Vol 4:1, 2011, hlm. 75 30 Natangsa Subakti, Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan , Yogyakarta: Genta Publishing, 2014
Asas yang berlaku dalam hukum pidana Islam  adalah  pertanggung  jawaban  individu.
Setiap pelaku kriminal harus mempertanggung jawabkan perilakunya, baik kepada  Tuhan,  korban,  dan  masyarakat. Prinsip inilah yang sejalan dengan restorative justice. 29
Hukum  Islam  sudah  sejak  lama mengakomodasi  sifat  tersebut.  Terutama dalam  jinayat  atau  hukum  pidana  Islam. Hukum  pidana  Islam  pun  mengenal  adanya pemaafan yang dijelaskan sebagai salah satu poin  penting  dalam  keadilan  restoratif, khususnya  dalam  Jarimah  Qisas/diyat  yang merupakan  jarimah  terhadap  manusia. 30
Pema’afan dalam Qisas/Diyat, dapat dilakukan  oleh  Korban/ahli  waris  korban, karena  telah  menjadi  hak  perseorangan, penguasa  tidak  bisa  memberikan  ampunan terhadap  pelaku  dalam  hal  Kejahatan  yang masuk dalam Qisas/Diyat.
Hukum Pidana Islam memandang jiwa manusia  tidak  hanya  memiliki  dimensi publik,  namun  juga  dimensi  keperdataan. Ruang  lingkup  hukum  Islam  tidak  hanya menyangkut masalah pidana maupun perdata saja.  Hukum  Islam  pun  tidak  membedakan secara  tajam  keduanya.  Sistem  ini  berbeda dengan  sistem  hukum  yang  dianut  sekarang ini,  yang  membedakan  secara  tajam  antara hukum pidana dan perdata. Namun demikian efektifitas  dari  gambaran  kortribusi  hukum pidana  Islam  yang  akan  datang  setidaknya memberikan pandangan lebih terhadap sistem hukum  pidana  nasional  kedepannya.  Prinsip nilai terhadap perlidungan jiwa dan keadilan
sebenarnya  telah  tertuang  terhadap  sistem diversi.
Dalam konteks jinayat dan lebih khusus lagi  persoalan  pembunuhan,  secara  implisit menarik  satu  garis  pembeda  antara  al’afwu dan Shulh dengan melihat arti mana inisiatif kompensasi  itu  muncul.  Jikalau  inisiatif pemberian  kompensasi  terhadap  hukuman qisas tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka  itu  dikatakan  Shulh  (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja  (tepatnya  pihak  korban),  maka  yang demikian  itu  masuk  dalam  kategori  al’afwu (pemaafan).
Pembedaan antara Shulh dengan al’afwu tersebut dapat dikatakan hanya pada tataran  konsep  saja,  sedangkan  dalam praktek, sangat dimungkinkan terjadi persamaan  teknis  dalam  pelaksanaan  antara Shulh  dan  al’afwu  sebagai  satu  metode penyelesaian  suatu  jarimah.  Bahwa  Shulh merupakan konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup pula dalam bidang  hukum  pidana  dengan  menekankan pada  hasil  kesepakatan  bersama.  Sedangkan al’afwu merupakan satu konsep penyelesaian perkara  praktis  berupa  pemaafan  dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta diyat (kompensasi) atau tanpa kompensasi. 31
Disinilah  sebenarnya  aspek  penting dalam  hukum  pidana  Islam,  yaitu  aspek restorative  justice.  Saat  ini,  di  dunia  hukum Barat  sering  dikeluhkan  bahwa  hukuman yang  dijatuhkan  oleh  hakim  tidak  berpihak pada  korban  atau  tidak  berorientasi  pada pemenuhan hak-hak korban. Dalam hukuman
31 Mahrus  Ali,  Syarif  Nurhidayat, Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  In  Court  System  &  Out  Court System , Jakarta : Gratama Publishing, 2011, hlm  290.
32 Susan C. Hascall, “ Restorative Justice in Islam ..., hlm. 75
terhadap  pembunuhan  atau  penganiayaan misalnya, peran korban di ambil oleh negara (polisi,jaksa  dan  hakim).  Korban  seringkali tidak  dipedulikan  dalam  system  dan  proses peradilan pidana. Hukuman yang di jatuhkan seringkali  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan korban dan tidak membawa manfaat apa-apa bagi korban dan keluarganya.
Nilai-nilai  restorative  justice  yang terdapat  dalam  hukum  qisas  antara  lain terwujud  dalam  konsep:  martabat  manusia (human dignity), penghormatan (respect), dan keterlibatan  masyarakat  (community). 32 Konsep martabat manusia terlihat jelas dalam filosofi hukum qisas sebagaimana tercantum dalam  Q.S  Al  Baqarah  ayat  179,  yaitu penjagaan  kehidupan  manusia.  Qisas  harus ditegakkan untuk menjaga martabat manusia, yaitu  menjaga  kehidupan  sesama.  Tujuan qisas  bukanlah  untuk  pembalasan  dendam atas  tindak  pidana  pembunuhan,  tetapi menjaga hak hidup manusia sebagai hak asasi dari Tuhan. Perintah untuk mengambil diyat atau  memaafkan  pelaku  merupakan  bukti komitmen  hukum  qisas  terhadap  penjagaan martabat manusia. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan
kemanusiaan,  yaitu  hubungan  interpersonal (pelaku dan korban) dan masyarakat. Korban dan  masyarakat  terluka  dan  perlu  adanya pemulihan.  Pemulihan  inilah  yang  menjadi kunci  bagi  selesainya  hukum  sekaligus terjaganya martabat kemanusiaan.
Disyariatkannya diyat merupakan salah satu bentuk keringanan dari Allah SWT dari hukuman qishash atas  suatu  pembunuhan dengan sengaja, dan merupakan anugrah dan rahmat bagi umat manusia karena membebaskan  dari  pengaturan  sebelumnya. Konsep  diyat  dalam  Islam  mirip  dengan
pidana  pada  pasal  10  KUHP,  Berdasarkan Pasal 10 KUHP tersebut, sistem pemidanaan Indonesia  memiliki  instrumen  yang  sekilas mirip dengan diyat pada sistem hukum Islam. Perbedaannya  adalah  penerapan  sistem pemidanaan  di  Indonesia,  penerapan  pidana denda  bersifat  kumulatif  dengan  pidana penjara.  Dijatuhkannya  vonis  pidana  denda tidak  menghilangkan  kewajiban  pidana penjara.  Sedangkan  pada diyat baru  dapat diterapkan  ketika  pihak  yang  merasa dirugikan  memberikan  kata  maaf,  maka pidana  penjara  tidak  layak  lagi  untuk diterapkan kepada si pelaku tindak pidana.
Dalam  hukum  pidana  Islam  berlaku hukum qishash-diyat , hukuman bagi pelakunya adalah setimpal sesuai perbuatannya  (qishash)  dan  ini  sesuai  rasa keadilan korban. Tetapi, perbuatan memaafkan  dan  perdamaian  dari  korban  / keluarganya  dipandang  sebagai  suatu  yang lebih  baik.  Pihak  pelaku  bisa  dijatuhi  sanksi diyat  (yaitu  sejumlah  harta  tertentu  untuk korban  dan  keluarganya).  Hal  ini  membawa kebaikan  bagi  kedua  belah  pihak  dan  tidak ada lagi dendam antara kedua pihak itu. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan,  serta  ada  peranan  korban  dalam sistem dan proses peradilan pidana.
Dengan terwujudnya berbagai orientasi tujuan  pidana  jika  diterapkan  melalui  media lain  (non  penal),  maka  konsep  Al-‘afwu merupakan  is  justified  atau  dalam  kata  lain sanbat tepat untuk diterapkan. Dalam kaitkan dalam al-mas’uliyah fi-tasyri’i al-jina’i terkait kekerasan  seksual  yang  terjadi  dalam  ranah tangga yang dengan konsep pemaafan pidana (al-‘afwu ‘anil ‘uqubah) dengan memberikan restitusi kepada korban dalam konsep tahkim atau  mediasi  pidana  dirasa  sudah  mewakili konsep  pemaafan  dengan  mengambil  nilai-
33 M.  Quarish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah;  Pesan,  Kesan  dan  Kreasi  Al-Qur’an, Volume  1,  Cet.  Kedua, Lentera Hati, Jakarta, 2004, hlm 393.
34 Rocky Marbun, Konsep Diyat Sebagai Alternatif… hlm 208
nilai  kemaslahtan  yaitu  dar’ul  mafasid muqoddam  ‘ala  jalbi  al-mashalih.  Suatu kejahatan  jika  dilakukan  mediasi  pidana dengan  cara  kesepakatan  pemaafan,  maka harus  ada  proporsionalitas  antara  hak  dan kewajiban yang harus dijalankan. 33
Salah  satu  contoh  putusan  yang berkaitan dengan restorative justice dan diyat adalah  pada  kasus  Pengadilan  Negeri Kabanjahe,  dimana  Majelis  Hakim  yang memeriksa  perkara  perseteruan  antara  dua orang nenek-nenek yaitu Relta Boru Tarigan dengan  Malem  Kita  Ginting.  Dimana  pihak Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mendakwa  dan  menuntut  nenek  Relta  Boru Tarigan  karena  perbuatannya  yang  dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan dalam Pasal  351  ayat  (1)  KUHP,  dengan  tuntutan pidana 1 (satu) tahun penjara. Namun, Majelis Hakim  berpendapat  tuntutan  tersebut  terlalu berat sehingga Majelis Hakim lebih memilih menjatuhkan vonnis denda sebanyak Rp.2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah)  dengan  subsider  pidana  kurungan selama  6  (enam)  bulan  apabila  tidak membayar denda tersebut. 34
Asas  kerukunan  atau  rukun,  menurut Soediman  Kartodiprodjo  merupakan  alat pelengkapan bagi manusia selain raga , rasa , dan rasio dalam kehidupan berkelompok, dan tidak  sebagai  makhluk  yang  terpisah  satu sama  lain,  dan  kemudian  karena  sesuatu  hal ingin  hidup  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan  yang  merupakan  inti  jiwa  dari Pancasila.  Dalam  konteks  asas  kerukunan tersebut,  maka  hidup  berkelompok  itu  baru ada  manfaatnya  kalau  hidup  dengan  rukun, maka  alat  perlengkapan  manusia  ini  hendak dinamakan  unsur  rukun  dalam  kehidupan manusia. Dengan demikian maka manusia itu terdiri dari empat unsur ini, yakni raga , rasa ,
rasio dan rukun .  Dengan  asas  kerukunan inilah  manusia  akan  mencapai  kebahagiaan dalam kehidupannya. Kalau manusia Indonesia  melihat  tujuan  hidup  manusia adalah  hidup  bahagia  seperti  dibentangkan tadi,  maka  caranya  mencari  jalan  untuk sampai hidup bahagia itu adalah dengan jalan mempergunakan alat-alat perlengkapan hidupnya sebaik-baiknya, yaitu cara musyawarah atau cara mufakat.
Cara  musyawarah  atau  mufakat  ini sebagai cara memperoleh kebahagiaan, yang mengandung arti diakui adanya atau mungkin adanya perbedaan antara manusia yang hidup berkelompok  itu  dalam  mencari  jalan  yang menuju  ke  hidup  bahagia  tadi.  Mengakui adanya  perbedaan  ini  berarti  mengakui adanya perbedaan dalam kepribadian masing- masing  manusia  yang  berkelompok  itu,  dan dengan tidak menyatakan salah seorang; jadi pendapat  salah  seorang  itu  akan  menguasai pendapat  orang-orang  lainnya,  melainkan harus  diadakan  muyawarah  atau  mufakat. Maka  menurut  pemikiran  Bangsa  Indonesia itu  kepribadian  individu  tidak  saja  diakui tetapi pula dilindungi. 35
Musyawarah  untuk  mufakat  dalam konsep restorative  justice, menjadi  hal  yang sangat  penting  karena  menghadirkan  unsur pelaku,  korban  dan  masyarakat,  selain  itu dalam  musyawarah  tersebut  tentunya  akan dibahas  terkait  dengan  persoalan  ganti  rugi atau denda, hal ini juga sangat berkaitan erat dengan konsep diyat dalam sistem pemidanaan Islam yang  juga mengutamakan musyawarah  serta  ganti  rugi  yang  harus ditunaikan oleh pelaku.
Konsep  penghormatan  dalam  hukum qisas terlihat pada kesetaraan kedudukan para
35 Achmad  Suhardi  Kartodiprodjo,  et.al, Prof  Mr.  Soedirman  Kartodiprodjo  tentang  Pancasila  Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia , (unpublished), Bandung/Jakarta: tanpa penerbit, 2009, hlm. 57-60. 36 Paul Mc Cold, “Restorative  Justice: The Role  of the  Community ”, Paper presented to the Academy  of Criminal Justice Sciences Annual Conference, Boston, March 1995, diunduh dari http://www.iirp.edu/article_detail.php
37 Paul Mc Cold, “Restorative Justice:…
pihak  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana pembunuhan.  Pelaku,  korban,  masyarakat adalah  pihak-pihak  yang  berkepentingan dalam  penyelesaian  tindak  pidana.  Pelaku harus  dimintai  pertanggungjawaban,  korban dan  keluarganya  harus  diberdayakan,  dan masyarakat  harus  berikan  ruang  partisipasi. Pada  akhirnya,  solusi  hukum  bagi  tindak pidana  pembunuhan  adalah  hasil  mediasi dengan  mempertemukan  para  pihak  secara face  to  face.  Secara  psikologis  hal  ini mendukung  bagi  upaya  pemulihan  situasi sosial  serta  menjauhkan  rasa  balas  dendam antara  pelaku  dengan  keluarga  korban. Pulihnya situasi ini adalah tujuan utama bagi penyelesaian tindak pidana di masyarakat.
Keterlibatan masyarakat juga memiliki arti  penting  bagi  implementasi  restorative justice.  Masyarakat  memiliki  hak  untuk mendapatkan kehidupan tenteram dan damai. Sehingga  ketika  terjadi  tindak  pidana, keterlibatan  mereka  dalam  penyelesaiannya merupakan  sebuah  keniscayaan.  Kejahatan, dalam  perspektif  restorative  justice  adalah problem  antara  pelaku  dan  korban  dalam komunitas  mereka.  Oleh  karena  itu  problem tersebut  harus  diselesaikan  oleh  semua anggota  yang  terlibat  dan  bukan  oleh profesional  hukum  yang  merupakan  orang luar. 36 Hal  ini  sekaligus  memberikan tanggung  jawab  kepada  masyarakat  untuk menjaga  ketertiban  sosial  di  lingkungan masing masing sekaligus pembinaan terhadap warga  masyarakat. 37 Tujuan  restorative justice  adalah  pemberdayaan  korban,  pelaku dan  masyarakat.  Masyarakat  adalah  pihak pertama yang diberdayakan untuk mengawasi konflik  yang  terjadi  di  kalangan  mereka. Keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelesaian
tindak pidana akan menumbuhkan kesadaran serta  ketaatan  terhadap  hukum,  yang berpengaruh terhadap pencegahan munculnya tindak pidana.
Dalam  salah  satu  tujuan  pemidanaan Islam  adalah  Restoratif  ( al-isti’a _ dah ),yaitu sebagai  metode  merespons  tindak  pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan.konsep ini  dapat  dilihat  dari  adanya  hukum  diyat sebagi hukum pengganti qisas . 38

## E. KESIMPULAN
Secara  filosofis, restorative  justice memiliki korelasi dengan konsep diyat dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan  salah  satu  tujuan  pemidanaan  Islam adalah al-istiadah (restoratif) sebagai metode merespons tindak  pidana  dengan  melibatkan pihak-pihak  yang  bertikai  dalam  rangka memperbaiki  kerusakan.  konsep  ini  dapat dilihat dari adanya hukum diyat sebagi hukum pengganti qisas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Qadir  Audah,  (t.th), At-tashri’  Al- Jinai’  Al-Islami ,  Jilid.  2,  Dar  Al-Katib AlArabi, t.th., Bairut,
Achmad Suhardi Kartodiprodjo, (2009) et.al,
Prof  Mr.  Soedirman  Kartodiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia , (unpublished),  Bandung/Jakarta:  tanpa penerbit.
Ahmad  Ubbe,  (2013)  “ Peradilan  Adat  Dan Keadilan  Restoratif ”,  artikel  dalam Jurnal Recthsvinding, Vol. 2 No. 2.
Andi  Hamzah,  (1986), Sistem  Pidana  dan
Pemidanaan  Indonesia,  dari  Retribusi ke Reformasi , Jakarta: Pradnya
Paramita
38 Ocktoberrinsyah,  “Tujuan  Pemidanaan  dalam  Islam,” In  Right  Jurnal  Agama  dan  Hak  Azazi  Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negera Islam, Vol.1 No. 1 (November 2011), hlm 30
As-Syafi’i, al-Umm, (tt)  Mesir:  Dar  al- Azhariyah,
C. Barton, (2011) Empowerment and retribution  in  Criminal  Justice .  In:  H.
Strang, J. Braitwaite (eds), “ Restorative Justice:  Philosophy  to  Practice” . Journal Temida. Aldershot: Ashgate/Dartmouth. Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi,  (2003)
Metode  Penelitian, Jakarta:  Bumi
Aksar. Daniel  W.  Van  Ness,  (2005), Restorative Justce and International Human Rights,Restorative Justice, International Perspektif Edited by Burt Galaway  and  Joe  Hudson,  (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland  (Elsam,  Position  Paper Advokasi, RUU KUHP Seri 3:11:12.
Depdikbud,  (1990),  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
Henny  Saida  Flora,  (2017), Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Jurnal Law Pro Justitia Vol II No. 2
Howard  Zehr,  (1990), Changing  lenses:  a new  focus  for  crime  and  justice ,
Waterloo: Herald Press.
Jarem  Sawatsky,  (2010) Restorative  Value: where  means  and  ends  converge, restorative justice online journal. Vol.IX, http://www.restorativej ustice.org/articlesdb/articles/3681 , Manitoba, Canada.
Kevin  Monor  dan  J.T.  Morrison,  1996, A Theoritical  Study  and  Critique  of Restorative  Justice ,  in  Burt  Galaway and  Joe  Hudson,  eds,  Restorative Justice:  Internatiional  Perspectives, Monsey,  New  York:  Ceimical  Justice- Press and Kugler Publications.
Louit Ma’luf, (1973) Kamus al-Munjid, Darul Al-Masyriq, Beirut Libanon,
M.  Quarish  Shihab,  (2004), Tafsir  Al- Mishbah; Pesan, Kesan dan Kreasi Al- Qur’an, Volume 1, Cet. Kedua, Lentera Hati, Jakarta.
Mahrus  Ali,  Syarif  Nurhidayat,  (2011), Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In  Court  System  &  Out  Court  System , Jakarta : Gratama Publishing.
Mohd  Din,  (2009) Stimulasi  Pembangunan
Hukum  Pidana  Nasional,  Dari  Aceh
Untuk  Indonesia ,  UNPAD  PRESS,
Bandung Muhammad  Ihsan,  (2016) Diyat  Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan, (Jurnal:
LEGALITE, Vol. I. No. 20
Mutaz  M.  Qafisheh,  (2012),  “ Restorative Justice  in  the  Islamic  Penal  Law:  A
Contribution  to  the  Global  System ”,
dalam International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol 7 Issue 1. Natangsa Subakti, (2014) Peradilan Restoratif  dalam  Bingkai  Empiris, Teori  dan  Kebijakan ,  Yogyakarta: Genta Publishing Ocktoberrinsyah, (2011),“Tujuan Pemidanaan  dalam  Islam,” In  Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurusan  Hukum  Pidana  dan  Tata
Negera Islam, Vol.1 No. 1.
Paul  Mc  Cold,  (1995) “Restorative  Justice: The  Role  of  the  Community ”,  Paper presented  to  the  Academy  of  Criminal Justice  Sciences  Annual  Conference, Boston,  March  1995,  diunduh  dari http://www.iirp.edu/article_detail.php
Peter  Mahmud  Marzuki,  (2005) Penelitian Hukum ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group
Rocky Marbun, (2017) Konsep Diyat Sebagai Alternatif  Pemidanaan  Dalam  Sistem
Peradilan  Pidana  Untuk  Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga
Pemasyarakatan ,  Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Volume 6 No. 2. Soejono  dan  Abdurrahman,  (1999), Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan , Jakarta: Rineka Cipta,
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011) Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan  Singkat) ,  Jakarta:  Rajawali Pers.
Susan C. Hascall, (2011) “Restorative Justice in Islam: Should Qisas Be Considered a Form  of  Restorative  Justice ?”,  dalam Berkeley  Journal  of  Middle  Eastern  & Islamic Law, Vol 4:1
Sutrisno  Hadi,  2000, Metode  Research , Yogyakarta: ANDI.
Utrecht,  E,  (1994) Rangkaian  Sari  Kuliah Umum Pidana II , Surabaya: Tinta Mas.