BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 1,  2023, pp. 285-290 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4093
Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Aparatur Desa Dalam Menentukan Prioritas Pembangunan dan Potensi Desa
Yeti Kuswati 1* , Dody Kusmayadi 2 , Tati Hartati 3
1 Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia
2 Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia
3 Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia *e-mail korespondensi: yeti.kuswati@yahoo.co.id

## Abstract
The capacity of village officials related to understanding the use of village funds during a dynamic pandemic must  of  course  be  supported  by  a  good  understanding  of  the  applicable  rules  and  of  course  must  pay attention to village potential. The method of implementing activities focuses on providing knowledge related to government regulations related to the implementation of village funds during a pandemic. The results of the service provide an understanding of village apparatus related to understanding the rules for using village funds which  are implemented in changing attitudes  and  skills. The results are based on  a survey with an average rate of 73% which indicates the sufficient category at the level of understanding Keywords: Capacity building, village apparatus, village funds, pandemic period

## Abstrak
Kapasitas  kemampuan  perangkat  desa  terkait  dengan  pemahaman  penggunaan  dana  desa  pada  masa pandemic yang dinamis tentunya harus didukung oleh pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku dan  tentunya  harus  memperhatikan  potensi  desa.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  fokus  pada  memberikan pengetahuan terkait  dengan  aturan-aturan pemerintah terkait  dengan implementasi dana desa pada masa pandemic. Hasil dari pengabdian memberikan pemahaman aparatur desa terkait dengan pemahaman aturan penggunaan  dana  desa  yang  terimplementasi  pada  perubahan  sikap  dan  keterampilan.  Adapun  hasil berdasarkan  survey  dengan  rata-rata  angka  73%  yang  menunjukan  pada  kategori  cukup  pada  tingkat pemahamannya Kata Kunci: Peningkatan kapasitas, Perangkat Desa, Dana Desa, Masa Pandemi
Accepted: 2022-12-29 Published: 2023-01-11

## PENDAHULUAN
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  205/PMK.07/2019  (Keuangan,  2019)  tentang Pengelolaan  Dana  Desa,  kebijakan  penyaluran  Dana  Desa  secara  reguler  dilakukan  melalui  tiga tahapan  pertama  pencairan  yaitu  40  persen  yang  disalurkan  paling  cepat  Januari,  paling  lambat Juni.  Persyaratan  yang  dibutuhkan  pada  tahap  pertama  ini  antara  lain  Peraturan  Kepala  Daerah (Perkada)  tentang  Tatacara  Pengalokasian  dan  Rincian  Dana  Desa  Per  Desa,  surat  kuasa pemindahan buku Dana Desa dari Kepala Daerah, dan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Tahapan  kedua  penyaluran  sebesar  40  persen  paling cepat Maret, paling lambat Agustus. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan pada tahap kedua ini adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Tahun Anggaran (TA) sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan tahap I minimal 50 persen dan capaian keluaran tahap I minimal 35 persen.  Tahapan  ketiga  penyaluran  sebesar  20  persen  paling  cepat  Juli.  Pada  tahap  terakhir  ini, persyaratan  yang  dibutuhkan  adalah  laporan  realisasi  penyerapan  sampai  dengan  tahap  kedua minimal  90  persen  dan  capaian  keluaran  sampai  dengan  tahap  kedua  minimal  75  persen,  serta laporan konvergensi stunting. Tahapan tersebut menjadi hal yang harus di pahami oleh perangkat desa agar proses pembangunan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan (Oktaviana et al., 2021).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa  Pasal  32  menjelaskan  bahwa  penggunaan  dana  desa  di  tahun  2020  karena  terdampak pandemic  covid-19  diutamakan  untuk  Bantuan  Langsung  Tunai  sebagai  bentuk  peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19 (Sugiri, 2021).  Sehingga  menindaklanjuti  perubahan  pearturan  tersebut  dibutuhkan  pengetahuan  terkait dengan  menentukan  prioritas  pembangunan  dan  potensi  desa  agar  pembangunan  di  desa  dapat berdampak positif terhadap kesejahtraan masyarakat karena sebagian dari penyaluran dana desa di alihkan untuk bantuan langsung tunai. Pembaruan aplikasi Siskeudes yang terjadi beberapa kali, terutama  karena  perubahan  peraturan,  dengan  adanya  realokasi  anggaran  Dana  Desa  akibat Covid-19.  Hal  tersebut  mengakibatkan  semakin  kompleksnya  peraturan  dari  kementerian  yang harus dipahamioleh apparat pengelola keuangan desa, belum lagi ditambah data dari Kementerian Sosial, terkait masyarakat miskin yang berhak menerima BLT (Rakhmawati et al., 2021). Sehingga memberikan pengatahuan dan pemahaman terhadap perubahan peraturan yang berlaku tersebut menjadi  sangat  penting  agar  dana  yang  di  salurkan  tepat  sasaran  dan  tentunya  pembangunan yang seharusnya merujuk pada prioritas dan potensi desa tetap bisa berjalan sesuai rencana.
Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera  (Mulyani et al., 2022). Menggali potensi desa tentunya harus di perkuat  dengan  potensi  sumber  daya  yang  berada  di  pemerintahan  desa.  Kemampuan  aparatur desa  untuk  menjalankan  sistem  dan  prosedur  Pemerintahan  Desa  sangat  dibutuhkan.  Hal  ini penting  dilakukan  guna  mendorong  meningkatnya  kredibilitas  pengelolaan  desa  (Indarriyanti  & Setyawati, 2018; Saepudin et al., 2017). Pemerintah mengambil kebijakan srategis guna mengatasi dampak  pandemi  covid-19  dan  upaya  pemulihan  ekonomi  ditingkat  desa.  Kebijakan  tersebut berupa  memprioritaskan  penggunaan  dana  desa  dan  memberikan  stimulus  bantuan  penanganan covid-19. Sesuai Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020  guna  menangani  pandemi  covid-19  dan  program-program  kegiatan  pembangunan  dengan sistem padat karya tunai atau swakelola (Ayu et al., 2020).
Permendesa  PDTT  Nomor  6  tahun  2020,  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  adalah  pilihan kegiatan  yang  didahulukan  dan  diutamakan  daripada  pilihan  kegiatan  lainnya  untuk  dibiayai dengan Dana Desa. Dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020  (Rahmah et al., 2021). Cita- cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang  melanda  hampir  seluruh  negara  termasuk  Indonesia  (Pamungkas  et  al.,  2020).  Hal  ini dikarenakan dana desa akan digunakan untuk penanganan covid-19, Artinya sebagian besar dana desa  akan  dialokasikan  untuk  mempercepat  penanganan  covid-19  ini.  Bagaimana  teknisnya, apakah dana yang dialokasikan hanya dialihkan peruntukannya untuk desa-desa yang terdampak covid-19,  atau  menggunakan  skema  lain  dalam  pengalokasiannya.  Dari  uraian  di  atas  peneliti mencoba  untuk  melakukan  peningkatan  kapasitas  pengetahuan  perangkat  desa  yang menitikberatkan pada penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan covid-19 yang meliputi: (1). Penggunaan dana desa untuk pencegahan covid-19 di desa; (2). Penggunaan dana  desa  untuk  padat  karya  tunai  desa;  (3).  Penggunaan  dana  desa  untuk  bantuan  langsung tunai desa.
Peningkatan kapasitas pengetahuan dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Secara organisasi maupun secara individual. Untuk menghindari terjadi kesenjangan kemampuan bagi seorang individu diharapkan selalu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan tersebut.  Banyak  cara  yang  dilakukan  untuk  dapat  meningkat  kapasitas  tersebut.  Pelatihan  dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara
kemampuan setiap individu dengan yang dikehendaki organisasi (Lesmana, 2017). Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki setiap individu ataupun perangakat desa dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap. Pengembangan peningkatan  perangkat  desa  bertujuan  agar  organisasi  desa  tersebut  mampu  merealisasikan  visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek.
Program pengembangan sumber daya manusia dapat berarti suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja mereka dalam pekerjaannya sekarang  dan  menyiapkan  diri  untuk  peran  dan  tanggung  jawab  yang  akan  dating  (Arfiansyah, 2021). Pendidikan dan pelatihan memang sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan  aparatur  desa.  Suatu  program  pendidikan  dan  pelatihan  hanya  dapat  dikatakan efektif  dan  efisien  apabila  terjadi  perubahan  yang  relative  permanen  bukan  hanya  dalam  diri peserta  pendidikan dan pelatihan, akan tetapi  juga  dalam diri  para pengguna tenaga kerja  yang dididik dan  dilatih serta perubahan dalam  cara  kerja  organisasi secara  keseluruhan  (Arma et al., 2020).
Untuk  mewujudkan  pembangunan  desa  yang  efektif  dan  efisien,  tentunya  harus  didukung dengan perencanaan yang matang. Dengan memeprhatikan potensi desa  yang dimiliki, tim kerja yang  profesional  dan  pola  pelaksanaan  pembangunan  yang  tepat.  Dibutuhkan  sumber  daya manusia terutama perangkat desa yang professional (Fahri, 2017; Roza & Arliman, 2017). Dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diemban. Pemerintah desa menjadi ujung tombak penerapan dalam terciptanya pelayanan prima untuk masyarakat. Untuk itu penting adanya  upaya  peningkatan  kapasitas  aparatur  desa  menjadikan  aparatur  desa  lebih  profesional, transparan  dan  akuntabel  dalam  mewujudkan  pembangunan  desa.  Pemerintah  desa  diharapkan memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.
Peningkatan  kapasitas  aparatur  desa  kini  menjadi  hal  yang  sangat  penting  demi memberikan  kontribusi  signifikan  bagi  efektivitas  pelaksanaan  Undang-Undang  Desa,  untuk mewujudkan  desa  yang  maju,  mandiri  dan  sejahtera.  Termasuk  kemampuan  dalam  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi  aparatur  pemerintahan  desa.  Seperti  bidang  manajemen  pemerintahan desa,  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa,  pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa. Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti oleh kepala desa dan aparatur desa.

## METODE
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  berlangsung  di  desa  Cisoka  Kecamatan  Cikijing Kabupaten  Majalengka.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  untuk  mendorong terwujudnya  pengelolaan  keuangan  desa  pada  masa  pandemic  yang  dinamis  menyesuaikan dengan  keadaan  Sebelum  dilaksanakan  program  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  tim pengabdian  melakukan  sosialisasi  awal  dengan  Camat  dan  Kepala  Desa  mengenai  sasaran  dan tujuan  kegiatan  PKM  dan  mendiskusikan  kebutuhan  desa  berkaitan.    Hal  ini  diperlukan  untuk menyamakan  persepsi  dan  menjajaki  komitmen  kepala  desa  untuk  meningkatkan  kapasitas aparatur  desa.  Bentuk  komitmen  kepala  desa  adalah  memfasilitasi  dan  memberikan  penugasan kepada  aparatur  desa  untuk  mengikuti  program  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini.  Sosialisasi dan diskusi dengan Camat dan Kepala Desa dilakukan adapun kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan  dilakukan  di  kantor  desa.  Sosialisasi  diberikan  dengan  materi  fokus  pada pendalaman  pengetahuan  terkait  dengan  implementasi  prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  pada masa  pandemi  tahun  2020  yang  digunakan  untuk:  1.  Pencegahan  dan  Penanganan  Covid-19.  2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD  adalah  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  Desa,  khususnya  yang  miskin  dan  marginal, yang  bersifat  produktif  dengan  mengutamakan  pemanfaatan  sumber  daya,  tenaga  kerja,  dan teknologi  lokal  untuk  memberikan  tambahan  upah/pendapatan  sebagai  upaya  mengurangi
kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  3.  Bantuan  Langsung  Tunai  Desa  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  yang  selanjutnya  disebut  BLT-Dana  Desa  adalah  bantuan  untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Keluarga miskin yang dimaksud adalah sebagai berikut:  a.  Kehilangan  mata  pencaharian  atau  pekerjaan  b.  Belum  terdata  menerima  Program Keluarga  Harapan  (PKH),  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dan  kartu  prakerja  c.  Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan  kapasitas  merupakan  aspek  penting  untuk  meningkatkan  performa  aparatur dalam menjalankan tugas negara. Peningkatan kapasitas adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan  individu,  kelompok,  organisasi  atau  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  menganalisa lingkungannya,  mengidentifikasi  masalah,  isu-isu,  ataupun  peluang  dengan  merancang  sebuah strategi  yang  efektif  untuk  mencapai  tujuan  yang  dicita-citakan.  Sama  halnya  dalam  konteks pembangunan  secara  keseluruhan,  peningkatan  kapasitas  juga  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan.
Penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan memberikan  bimbingan  teknis  yang  diharapkan  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan anggota Lembaga desa dalam melaksanakan program desa,  walaupun  selama  ini  pelaksanaan  bimbingan  teknis  yang  dilaksanakan  baru  sebatas bimbingan  secara  umum  saja  belum  termasuk  ke  dalam  teknis  pelaksanaannya  sehingga  belum mampu membantu menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Selain itu peran serta dari aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk berperan aktif dalam setiap pelaksanaan  kegiatan  program  kerja  desa  sangat  penting  agar  dapat  memahami  dan mempermudah melaksanakannya di lapangan.
Pada dasarnya iklim kerja yang kondusif dapat tercapai dengan adanya pimpinan yang bijak dapat  memahami  dan  mengayomi  serta  selalu  memberikan  arahan  dan  tanggung  jawab  moral sebagai pelayan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengedepankan kepentingan masyarakat  secara  umum  dan  melaksanakan  pekerjaan  secara  profesional  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsinya.  Pada dasarnya peraturan dalam pelaksanaan pekerjaan aparatur  desa dan anggota  lembaga  desa  dibuat  agar  dapat  meminimalisir  kesalahan  dan  penyelewengan  dalam pelaksanaan program kerja desa sehingga sesegera mungkin disosialisasikan agar semua aparatur desa  dapat  mempelajari  dan  memahaminya  sehingga  dapat  mempermudah  dalam  melaksankan pekerjaan  di  desa,  selain  itu  untuk  mempermudah  dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  maka perangkat  desa  dan  lembaga  desa  dituntut  untuk  selalu  melakukan  komuniksi  agar  dapat menyamakan pendapat dalam pelaksanaan pekerjaannya.
Tabel 1
Indikator Tahapan Perubahan Perilaku dan Persentase Pemahaman Materi Prioritas
Penggunaan Keuangan Pada Masa Pandemi Tujuan Indikator Persentase Pemahaman Pengetahuan Aparatur pemerintahan desa mengetahui dan setiap pearturan terkait dengan pearturan penggunaan dana desa pada masa pandemi 75% Aparatur pemerintahan desa memahami prioritas pengggunaan dana desa dan juga mengetahui potensi desa 75% Pencegahan dan Penanganan Covid-19 75%
Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 75%
Bantuan Langsung Tunai Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut
BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Keluarga miskin 75% Sikap Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat menerima/ memperhatikan, menilai, mengorganisir, menanggapi pentingnya memahami peraturan pengguanaan dana desa dan menentukan prioritas pembangunan desa berdasarkan potensi desa 65% Keterampilan Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat trampil menyusun penggunaan anggaran yang tepat 70% Rata-rata 73%
Pada tabel tersebut digambarkan bahwa rata-rata perubahan perilaku aparatur desa sebesar 71%  atau  berada  pada  kategori  cukup,  hal  ini  disebabkan  kesadaran  dan  kemauan  masyarakat untuk  mengikuti  kegiatan  pelatihan  sangat  besar,  dengan  demikian  dapat  diindikasikan  bahwa tingkat  perubahan  perilaku  aparatur  pemerintahan  desa  setelah  mengikuti  kegiatan  pelatihan cukup baik, sedangkan sisanya sebesar 27% perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  penelitian  di  lapangan  mengenai  kesiapan  desa  dalam implementasi  penerapan  penggunaan  dana  desa  pada  masa  pandemic,  aparatur  desa mendapatkan pengetahuan yang bermakna untuk menggunakan dasa desa berdasarkan peraturan pemerintah  pada  masa  pandemic  berdasakan  prioritas  pembangunan  dengan  memperhatikan potensi  desa.  Tingkat  keberhasilan  pencapaian  dengan  menggunakan  indikator  pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebesar 73% yaitu berada pada kategori cukup.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfiansyah, M. A. (2021).  Pengaruh Kapasitas Aparatur  Desa terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa  Di  Kabupaten  Wonogiri  dengan  Sistem  Keuangan  Desa  sebagai  Variabel Intervening. Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial , 2 . https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.70
Arma,  N.  A.,  Sopang,  J.,  &  Jaffisa,  T.  (2020).  Peningkatan  Aparatur  Desa  Dalam  Perencanaan Pembangunan  Desa  Di  Desa  Kota  Rantang. RESWARA:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 1 (2), 91–95. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.573
Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten  Sragen  Di  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Analisa  Sosiologi , 9 (2). https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738
Fahri, L. N. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa  dalam  meningkatkan  efektivitas  program  pembangunan  desa. Jurnal  Publik:  Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara , 11 (1), 75–88. Indarriyanti, H., & Setyawati, V. E. (2018). AKUNTABILITAS APBDES SEBAGAI PENENTU TINGKAT KREDIBILITAS  APARATUR  DESA  (Studi  Kasus  di  Kantor  Desa  Mandesan  Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016). UNEJ E-Proceeding , 22–34.
Keuangan, M. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa . Jakarta.
Lesmana,  H.  (2017).  Peningkatan  Kapasitas  Kepala  Desa  Dan  Aparatur  Desa  (Studi  Terhadap Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 5 (2), 9–18.
Mulyani,  H.  S.,  Suparto,  L.,  Sudirno,  D.,  Prihartini,  E.,  &  others.  (2022).  Pelatihan  Penyusunan Laporan  Keuangan  Desa  Berdasarkan  Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Keuangan  Desa  Di Desa  Cikalong  Kecamatan  Sukahaji  Kabupaten  Majalengka. BERNAS:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (4), 563–568. https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.2959
Oktaviana,  L.  D.,  Utami,  D.  S.,  &  Riyani,  A.  (2021).  Pelatihan  Infografis  Untuk  Mekasinisme Penyusunan  Dan  Penggunnaan  Anggaran  Desa  Di  Desa  Pageraji  Kecamatan  Cilongok.
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 164–168.
https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.668
Pamungkas, B.  D.,  Suprianto, S., Usman,  U.,  Sucihati, R. N., &  Fitryani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities , 1 (2), 96–108.
Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan  dana  desa  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  desa  sindangkasih  di  era pandemi covid-19. Jurnal Ekonomi Perjuangan , 3 (2), 55–67.
Rakhmawati, I., Hendri, R. S., & Kartikasari, N. (2021). Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas:
Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? Jurnal Riset Akuntansi Aksioma , 20 (1), 1–12. https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.119
Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan  Pengawasan  Keuangan  Desa. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) ,
4 (3), 606–624.
Saepudin,  E.,  Budiono,  A.,  &  Rusmana,  A.  (2017).  Karakteristik  pramuwisata  dalam pengembangan  desa  wisata  agro  di  Kabupaten  Bandung  Barat. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 6 (1), 51–59. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.9689 Sugiri, D. (2021). Penyaluran dan penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19. Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis , 5 (2), 130–137.
https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3806