Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 2 (2024): Juli, 1132-1136 DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.5242

## Implementasi Kebijakan Program Gotong Royong (Studi di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang)

## Amira Intania Permata
Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Indonesia Correspondence: aipermata05@gmail.com
Abstrak. Studi ini membahas implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah hal yang sangat penting dalam upaya  memelihara  kesehatan  dan  mencegah  penyakit.  Program  gotong  royong  menjadi  salah  satu  cara  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  kebersihan  lingkungan.  Prinsip  gotong  royong mencerminkan  kolaborasi  antarwarga  dalam  merawat  kebersihan  dan  estetika  lingkungan  tempat  tinggal mereka. Dalam landasan teori, studi ini mengacu pada teori Edward III untuk memahami proses implementasi kebijakan  publik  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhinya.  Teori  ini  membantu  memahami  komunikasi, disposisi, dan keputusan implementasi dalam konteks program gotong royong. Teknik penelitian yang dipakai ialah kualitatif, dimana data utama dihimpun melalui wawancara bersama Pak Untung Sobirin, yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Bukit Kecil. Informasi tambahan diperoleh dari analisis literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan gotong royong dilakukan setiap  minggu  pagi  dengan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  pemerintah  setempat,  dan  pejabat  eselon  2. Sosialisasi  program  gotong  royong  dianggap  berhasil,  meskipun  masih  ada  hambatan  seperti  ketidakpedulian sebagian  warga.  Ketersediaan  Tempat  Pembuangan  Sampah  (TPS)  mencerminkan  komitmen  menjaga kebersihan lingkungan.
Kata kunci : gotong royong; implementasi kebijakan; kebersihan lingkungan; partisipasi masyarakat
Abstract.  This  study  discusses  the  implementation  of  the  gotong  royong  program  policy  in  Bukit  Kecil  Sub- district, Palembang City, South Sumatra Province. Keeping the environment clean is very important in an effort to maintain health and prevent disease. The gotong royong program is one way to increase public awareness in maintaining environmental cleanliness. The principle of gotong royong reflects collaboration between residents in maintaining the cleanliness and aesthetics of the environment where they live. In the theoretical foundation, this  study  refers  to  Edward  III's  theory  to  understand  the  process  of  public  policy  implementation  and  the factors  that  influence  it.  This  theory  helps  understand  communication,  disposition,  and  implementation decisions  in  the  context  of  the  gotong  royong program.  The  research  technique  used  is  qualitative,  where  the main data is collected through interviews with Mr. Untung Sobirin, who serves as the Head of General Services in Bukit Kecil Sub-district. Additional information was obtained from analyzing related literature as secondary data. The results showed that the implementation of gotong royong was conducted every Sunday morning with active  participation  from  the  community,  local  government,  and  echelon  2  officials.  The  socialization  of  the gotong royong program is considered successful, although there are still obstacles such as the indifference of some residents. The availability of waste disposal sites (TPS) reflects a commitment to keeping the environment clean.
Keywords : environmental hygiene; implementation policy; mutual assistance; society participation

## PENDAHULUAN
Mempertahankan kebersihan lingkungan adalah  faktor  krusial  dalam  menjaga  kesehatan serta  mencegah  timbulnya  berbagai  penyakit. Aspek  kebersihan  lingkungan  melibatkan  usaha untuk  menciptakan  lingkungan  yang  sehat  serta bebas  dari  penyebaran  penyakit  menular  seperti diare, demam berdarah, muntaber, dan sejenisnya.  Selain  itu,  kebersihan  lingkungan yang  optimal  juga  mencakup  penciptaan lingkungan yang bersih, menarik, dan
memberikan kenyamanan bagi penduduknya. Di Indonesia,  permasalahan  terkait  kebersihan lingkungan senantiasa menjadi topik perdebatan yang terus berkembang. Setiap tahunnya, kasus- kasus  terkait  kebersihan  lingkungan  terus mengalami  peningkatan  (Kusworo  &  Muhi 2021).
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pencapaian kebersihan
lingkungan yang optimal. Kesadaran masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kebersihan  lingkungan  dan  mencerminkan sejauh mana mereka memperhatikan lingkungan tempat  tinggal  mereka.  Berbagai  metode  dapat digunakan  dalam  upaya  menjaga  kebersihan lingkungan,  termasuk  melalui  program  gotong royong. Gotong royong adalah prinsip kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas bersama, tanpa memedulikan  status  atau  posisi  seseorang. Konsep  gotong  royong  telah  menjadi  bagian integral  dari  budaya  dan  tradisi  Indonesia, tersebar  di  beragam  wilayah  di  negara  ini. Gotong  royong  mengandung  nilai-nilai  yang sangat  berharga,  dan  menjadi  perwujudan  nyata dari  kolaborasi  masyarakat  dalam  memelihara kebersihan lingkungan.
Di  Kota  Palembang,  Sumatera  Selatan, pemerintah setempat telah menginisiasi program gotong  royong  sejak  tahun  2015.  Program  ini disambut  baik  oleh  penduduk,  dan  pada  tahun 2019,  Pemerintah  Kota  Palembang  menerbitkan kebijakan  resmi  yang  menetapkan  tata  cara pelaksanaan  program  gotong  royong.  Kebijakan ini  diperbaharui  menjadi    yang  mengatur pelaksanaan  gotong  royong  di  tingkat  Kota, Kecamatan, hingga tingkat RT dan RW. Tujuan dari  kebijakan  ini  adalah  untuk  meningkatkan semangat  dan  kesadaran  masyarakat  di  Kota Palembang  terkait  kebersihan  lingkungan  serta menggalakkan kembali nilai-nilai budaya gotong royong  yang  merupakan  bagian  dari  moral  dan karakteristik bangsa Indonesia.
Meskipun  tujuan  dari  program  gotong royong  sangat  baik,  namun  penerapannya  tidak selalu  diterima  dengan  mudah  oleh  masyarakat. Karena  itu,  diperlukan  tekad  yang  kuat  dari pemerintah daerah, terutama Wali Kota Palembang dan anggota pemerintahannya, untuk mengajak  serta  memberikan  contoh  dalam menjaga kebersihan Kota Palembang. Sementara itu,  pegawai  di  tingkat  kecamatan  juga  telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  melalui  program  ini.  Kegiatan gotong  royong  secara  teratur  diadakan  guna meningkatkan  tingkat  kebersihan  di  seluruh Kota Palembang serta mendukung visi Palembang  sebagai  kota  yang  indah,  beradab, aman,  sejahtera  (EMAS),  serta  menjunjung harmoni  antara  manusia  dan  lingkungan  alam. Program gotong royong ini juga menjadi sarana untuk  mengatasi  tantangan  seperti  keterbatasan sarana  dan  prasarana  kebersihan  yang  belum
mencukupi, seperti minimnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk mengatur serta  mengelola segala urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  di wilayahnya.  Dengan  demikian,  implementasi program gotong royong menjadi tanggung jawab langsung  Pemerintah  Kota  Palembang  dalam usaha menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan  kebijakan  program  gotong  royong di  Kecamatan  Bukit  Kecil,  Kota  Palembang, Sumatera  Selatan.  Penulis  akan  mengevaluasi pelaksanaan program ini, memeriksa dampaknya terhadap kesadaran masyarakat, dan menganalisis  kendala  yang  dihadapi  selama implementasinya.

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan kualitatif untuk mendalami implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sugiono,  2012).  Data  utama  diperoleh  melalui wawancara  dengan  narasumber  yang  relevan, yakni  Pak  Untung  Sobirin,  Kasi  Pelayanan Umum Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang,  pada  tanggal  23  Oktober  2023. Pemilihan  narasumber  ini  didasarkan  pada perannya  dalam  melaksanakan  program  gotong royong  di  kecamatan  tersebut.  Wawancara dilakukan  menggunakan  panduan  pertanyaan terstruktur  yang  telah  disiapkan  sebelumnya. Data  sekunder  diperoleh  melalui  analisis berbagai  materi  bacaan  dan  literatur  terkait, seperti  buku,  regulasi,  laporan,  serta  dokumen yang  ada  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan kebijakan program gotong royong di Kecamatan Bukit  Kecil,  Kota  Palembang.  Kombinasi  data primer dan sekunder diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai  pelaksanaan  program  gotong  royong dan pengaruhnya terhadap kesadaran masyarakat dalam  menjaga  kebersihan  lingkungan  di wilayah tersebut.
Rujukan  teoretis  dalam  penelitian  ini mengacu  pada  perspektif  Burhan  (2010),  yang menggambarkan  informan  penelitian  sebagai individu  yang  memahami  informasi  mengenai objek penelitian baik dari sudut pandang sebagai pelaku  maupun  dari  perspektif  orang  lain  yang memahami objek penelitian. Dengan melakukan wawancara  kepada  informan,  peneliti  akan menghasilkan informasi terkait objek penelitian,
yang  memungkinkan  untuk  memahami  sudut pandang  dan  pemahaman  informan  terkait pelaksanaan program gotong royong. Pendekatan  kualitatif  yang  diterapkan  dalam penelitian  ini  memungkinkan  peneliti  untuk memperoleh  pemahaman  yang  lebih  mendalam dan  terkait  konteks  mengenai  permasalahan yang  diteliti,  sehingga  dapat  memberikan kontribusi  yang  signifikan  dalam  memahami perubahan  implementasi  kebijakan  program gotong  royong  di  wilayah  Kecamatan  Bukit Kecil,  Kota  Palembang,  Provinsi  Sumatera Selatan.

## HASIL Partisipasi dan Pelaksanaan Gotong Royong
Warga  setempat  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  kegiatan  ini.  Namun,  tidak  semua warga dapat berpartisipasi setiap minggu karena ada  beberapa  yang  berhalangan  karena  alasan pribadi seperti acara keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga telah memahami  pentingnya  gotong  royong  dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka. Seiring dengan upaya pemahaman yang lebih dalam dan dukungan  lebih  lanjut  dari  pihak  pemerintah daerah, diharapkan partisipasi masyarakat dalam gotong  royong  akan  semakin  meningkat  untuk menjaga  kebersihan  dan  keindahan  wilayah mereka.

## Sosialisasi  Program  Gotong  Royong  dan Hambatan
Pelaksanaan  gotong  royong  dilakukan secara  rutin,  komunikasi  yang  baik  antara pemerintah  setempat  dan  warga  adalah  kunci kesuksesannya. Namun, dalam proses pelaksanaan, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi. Salah satunya adalah masih ada warga yang  acuh  tak  acuh  terhadap  kegiatan  gotong royong  ini.  Selain  itu,  di  beberapa  kelurahan yang  memiliki  wilayah  yang  lebih  kecil, pelaksanaan  gotong  royong  terkadang  hanya berfokus  pada  satu  tempat  tertentu,  seperti  di wilayah  rumah  susun,  sehingga  sebagian wilayah  lainnya  terkesan  ditinggalkan.  Program gotong  royong  ini  seharusnya  merupakan himbauan kepada warga untuk menjaga kebersihan  wilayah  mereka,  dan  bukan  hanya menjadi  kewajiban  pihak  kelurahan  atau kecamatan.  Oleh  karena  itu,  masih  diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran  warga  akan  tanggung  jawab  mereka dalam  menjaga  kebersihan  wilayah  tempat tinggal.

## Sejarah dan Jumlah TPS
Meskipun  gotong  royong  telah  menjadi tradisi lama di wilayah tersebut,  sejak dikeluarkannya  Peraturan  Walikota  (Perwako) No. 14 tahun 2019, yang kemudian diperbaharui dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Walikota (Perwako)  No.  12  tahun  2023  gotong  royong rutin  dilaksanakan  setiap  minggunya.  Perwako ini sejalan dengan visi misi Walikota Palembang periode 2018-2023, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga  kebersihan  dan  keindahan  kota. Sebelum  tahun  2019,  gotong  royong  telah dilakukan  secara  sporadis,  namun  sejak  tahun 2016,  telah  mulai  dijalankan  secara  rutin (Perwako,  2023).  Selain  itu,  Pak  Untung  juga menjelaskan bahwa di wilayah kecamatan Bukit Kecil  terdapat  sekitar  15  Tempat  Pembuangan Sampah  (TPS).  Beberapa  di  antaranya  dikelola oleh  pihak  swasta,  sementara  yang  lainnya dikelola  oleh  pemerintah  kota  Palembang.  TPS tersebut  secara  rutin  dibersihkan  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK) Kota  Palembang.  Jumlah  TPS  yang  ada mencerminkan  komitmen  untuk  memastikan bahwa  tempat-tempat  pengumpulan  sampah  di wilayah  tersebut  tetap  bersih  dan  digunakan dengan aman oleh warga.
Sumber: data olahan
Gambar 2 Upaya Masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang dalam Pengelolaan Sampah
Bersama
Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang melibatkan  transformasi  keputusan  kebijakan menjadi  tindakan  konkret.  Dalam  hal  ini,  teori Edward  III  memberikan  pandangan  yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan. Model Edwards III (Subarsono, 2011) mempertimbangkan  4  faktor  atau  variable didalam mengimplementasikan kebijakan
publik, yaitu faktor-faktor internal ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi.  Dengan  memperhatikan  variabel komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur organisasi,  proses  implementasi  dapat  dipahami sebagai  upaya  kompleks  yang  melibatkan berbagai  pihak  dengan  kepentingan  dan  peran yang  berbeda.  Komunikasi  yang  efektif,  sikap yang  positif  terhadap  kebijakan,  alokasi  sumber daya  yang  memadai,  dan  struktur  organisasi yang  terorganisir  dengan  baik  menjadi  kunci dalam  mewujudkan  implementasi  kebijakan yang berhasil.
Model  implementasi  dari  Edaward  III menggunakan  faktor  yang  berfokus  di  dalam struktur  pemerintah  untuk  menjelaskan  proses implementasi.  Penekanan  pada  posisi  ini dilandasi  asumsi  bahwa  jika  implementator mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah  ditemukan  oleh  pembuat  kebijakan  maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan  akan  tercapai.  Variabel  komunikasi terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur  keberhasilan  variabel  tersebut,  yaitu: transmisi,  kejelasan  dan  konsistensi.  Variabel sumber  daya  dibutuhkan  dalam  implementasi kebijakan  adalah  sumber  daya  manusia,  sumber daya  anggaran,  sumber  daya  peralatan  dan kewenangan.  Variabel  disposisi  atau  sikap pelaksana  kebijakan,  sikap  yang  positif  dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan implementasi  kebijakan,  sementara  sikap  yang negatif  dapat  menghambatnya.  Sedangkan variabel  struktur  birokrasi  mencakup  kerangka institusional  dan  jaringan  hubungan  antara berbagai  lembaga  dan  individu  yang  terlibat dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang baik dapat memfasilitasi koordinasi  yang  efektif,  distribusi  sumber  daya yang  tepat,  dan  pengambilan  keputusan  yang cepat.
Dengan  memperhitungkan kompleksitas dan  beragamnya  faktor  yang  memengaruhi implementasi  kebijakan,  termasuk  komunikasi, disposisi,  sumber  daya,  dan  struktur  birokrasi, penelitian  ini  memilih  teori  Edward  III  sebagai kerangka konseptual utama. Teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan  memengaruhi  kesuksesan  implementasi program  gotong  royong  kecamatan,  yang merupakan  fokus  utama  penelitian  ini.  Dengan demikian, penerapan teori Edward III diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang
berharga  dalam  menganalisis  dan  memperbaiki strategi implementasi kebijakan yang ada.

## Kerangka Pemikiran
Dalam  upaya  memahami  kompleksitas dan dinamika implementasi kebijakan, penelitian ini  menggunakan  teori  Edward  III  sebagai kerangka  pemikiran  yang  mendasari  analisis terhadap  faktor-faktor  kunci  yang  memengaruhi pelaksanaan program gotong royong Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.
Sumber: data olahan Gambar 3

## Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Menurut Edward III
Kerangka berpikir Edward III menyoroti kompleksitas  implementasi  kebijakan  dengan mempertimbangkan empat variabel kunci: komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi.
1. Komunikasi
Variabel  komunikasi  dapat  berhasil dilaksanakan  dalam  implementasi  kebijakan program  gotong  royong  dengan  beberapa indikator,  diantaranya  yang  pertama  frekuensi komunikasi  dengan  Jumlah  pertemuan  atau forum  diskusi  yang  diadakan  untuk  membahas program  gotong  royong  dan  tingkat  kehadiran peserta dalam acara komunikasi terkait program gotong  royong  di  Kecamatan  Bukit  Kecil.  Lalu yang  kedua  ialah  partisipasi  dan  keterlibatan Masyarakat  dengan t ingkat  partisipasi  dalam diskusi  dan  tingkat  dukungan  dari  masyarakat dalam  menyebarkan  informasi  terkait  program gotong  royong.  Kemudian  yang  ketiga  ialah jumlah dan jenis umpan balik yang diterima dari masyarakat  terkait  program  serta  tindak  lanjut dari pemerintah terhadap umpan balik yang telah diberikan.  Selanjutnya  yang  keempat  ialah saluran komunikasi yang efektif dengan menggunakan  grup Whatsapp antara  kecamatan dan  ketua  RT/RW  dan  papan  pengumuman masyarakat.  Dan  yang  terakhir  ialah  kejelasan komunikasi terkait kesadaran masyarakat tentang  pentingnya  partisipasi  dalam  program gotong royong.
2. Disposisi Variabel disposisi dapat berhasil dilaksanakan  dalam  implementasi  kebijakan program  gotong  royong  dengan  beberapa indikator,  diantaranya  yang  pertama  tingkat kepedulian  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap masalah  yang  ingin  diselesaikan  melalui program  gotong  royong.  Lalu  yang  kedua  ialah keterlibatan  aktif  dalam  program  melalui partisipasi  dalam  pertemuan  atau  diskusi  terkait perencanaan  dan  pelaksanaan  program  gotong royong.  Kemudian  yang  terakhir  ialah  tingkat dukungan  dan  partisipasi  aktif  dari  pemimpin masyarakat, tokoh agama, atau pejabat pemerintah  setempat  serta  keterlibatan  dalam mendukung  promosi  dan  implementasi  program gotong royong.
3. Sumber Daya Variabel  sumber  daya  dapat  berhasil dilaksanakan  dalam  implementasi  kebijakan program  gotong  royong  dengan  beberapa indikator,  diantaranya  yang  pertama  ialah sumber  daya  finansial  atau  jumlah  anggaran yang  dialokasikan  untuk  program  gotong royong.  Lalu  yang  kedua  ialah  sumber  daya manusia  melalui  jumlah  masyarakat  atau sukarelawan yang terlibat dalam kegiatan gotong royong.  Dan  yang  terakhir  ialah  sumber  daya fisik atau fasilitas melalui ketersediaan peralatan dan  alat  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan kegiatan  gotong  royong,  seperti  peralatan kebersihan dan ketersediaan tempat pembuangan sampah  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan program gotong royong.
4. Struktur Birokrasi Variabel struktur birokrasi dapat berhasil  dilaksanakan  dalam  implementasi kebijakan  program  gotong  royong  dengan beberapa  indikator,  diantaranya  Pemerintah Kecamatan  Bukit  Kecil  dan  Kota  Palembang selaku  inisiator  dan  fasilitator  program  gotong royong  serta  ketua  RT/RW  dan  Masyarakat setempat  yang  turut  menjadi  pelaksana  dalam program gotong royong.

## SIMPULAN
Implementasi program gotong royong di Kecamatan  Bukit  Kecil,  Kota  Palembang, memiliki  dampak  positif  dalam  menjaga kebersihan lingkungan. Setiap minggu, masyarakat  dari  berbagai  lapisan,  dari  tingkat RT hingga kecamatan, secara aktif berpartisipasi dalam  kegiatan  gotong  royong.  Dalam  proses ini,  pemerintah  setempat,  termasuk  pejabat eselon  2  (kepala  dinas),  juga  terlibat  secara
langsung,  yang  menggambarkan  komitmen pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk menjaga  kebersihan  wilayah  mereka.  Meskipun gotong  royong  telah  menjadi  tradisi  lama, pelaksanaannya semakin diperkuat sejak dikeluarkannya Peraturan Walikota No. 12 tahun 2023. Selain itu, ketersediaan sekitar 15 Tempat Pembuangan  Sampah  (TPS)  di  wilayah  tersebut mencerminkan komitmen untuk menjaga kebersihan  lingkungan  dan  memastikan  bahwa tempat-tempat  pengumpulan  sampah  tetap bersih  dan  aman.  Dalam  kesimpulan,  program gotong  royong  di  Kecamatan  Bukit  Kecil  telah menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan, dan ini merupakan  langkah  penting  dalam  menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman bagi warga Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Andawisa,  K.  G.  dan  Muhi,  A.H.,  2021.
Implementasi Kebijakan Program Gotong Royong di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi
Sumatera  Selatan. Visioner:  Jurnal Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia , 13(3), 513-530.
Burhan,  B.  2010. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Edward,  G.  C.  1980. Implementing  Public Policy .  Washington  Dc:  Texas  A  &  M
University. Congretional Quarterly Press.
Giwang  Sumsel,  2022.  Gotong  Royong  di
Kecamatan  Bukit  Kecil  Kelurahan  23 Ilir  Kota  Palembang.  Diakses  melalui website https://giwang.sum selprov.go.id/news/detail/gotong - royong-di-kecamatan-bukit-kecil-
kelurahan-23-ilir-kota -palembang-94 .
Peraturan  Walikota  (Perwali)  Kota  Palembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan  Gotong  Royong  Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan,  Gotong  Royong  Mandiri Tingkat  Rukun  Tetangga  (RT)  Rukun Warga (RW) Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Subarsono,  A.  G.  2011. Analisis  Kebijakan Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi . Yogyakarta: Gava Media.