Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(1), 2023, 191-197 Available online at http://journal.lembagakita.org
Peta Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
Osi Hayuni Putri 1*
1* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peta  perbandingan  kemampuan  keuangan  daerah  pada pemerintahan  Kabupaten  Kerinci  dan  Kota  Sungai  penuh  yang  berada  pada  wilayah  Provinsi  Jambi  dengan melihat  nilai  Share dan  Growth  serta  menggunakan  Metode  Kuadran.  Dari hasil  penelitian  diketahui  bahwa Kabupaten  Kerinci  Berada  Pada  Kuadran  III  yang  di  kategorikan  sebagai  daerah  yang  mandiri  dan  kurang berpotensi. Selain itu, karena ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat, daerah tersebut kesulitan dalam menggali potensi sumber daya di daerah tersebut. Kuadran III memiliki karakteristik dimana PAD dan DBH memiliki  peran  yang  besar  dalam membiayai  total  belanja  nya  tetapi  berpeluang  untuk  mengalami  penurunan karena pertumbuhannya mengecil. Sedangkan Kota Sungai Penuh berada pada kuadran I yang dikategorikan sebagai daerah yang mandiri dan berpotensi, dimana kuadran ini memiliki karakteristik nilai share dan growth nya tinggi. Dengan demikian Pemerintah daerah diharapkan agar dapat menjaga kemandirian daerah sehingga tingkat ketergantungan daerah dapat di kurangi demi terwujudnya otonomi daerah sepenuhnya.
Kata kunci: Share; Growth; Kuadran.
Abstract. This  study  aims  to  determine  a  comparative  map  of  local  financial  capacity  of  Kerinci  Regency Government and Sungai Penu Municipality in Jambi, taking into account share and growth values and using the quadrant method. Based on the survey results, Kerinci County is known to be located in the third quadrant and is classified  as  an  independent  prospective  region.  In  addition,  the  region  faces  difficulties  in  exploring  resource potential within the region as it relies on central government support. Quadrant III is characterized by PAD and DBH playing a major role in financing overall spending, but with the opportunity to experience declines due to lower growth rates. Sungai Penuh City belongs to the first quadrant classified as an independent potential region, but this quadrant is characterized by high market share and high growth value. Therefore, local governments are expected  to  maintain  local  independence  in  order  to  reduce  their  dependence  on  localities  to  achieve  full  local autonomy.
Keywords: Share; Growth; Quadrant.
* Author. Email Corresponding: osihayuniputri@gmail.com 1*
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.834 Received: 14 October 2022, Revision: 27 November 2022, Accepted: 15 December 2022, Available Online : 1 January 2023. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Kreatifitas  maupun  inisiatif  dari  suatu  daerah sangat di tuntut untuk dapat menggali sumber- sumber  keuangan  yang  bergantung  dari pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Pemerintah daerah  dapat  menggali  sumber  keuangan dengan  membuat  suatu  kebijakan  maupun peraturan  daerah  yang  di  ramalkan  dapat memberi  dampak  positif  bagi  keuangan  suatu daerah  yang  bersangkutan.  Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali sumber-sumber  keuangan,  mengelola  dan menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup memadai  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan nya.   (Nataludin, 2001:168).
Dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi  daerah, membawa  konsekuensi  bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah. Faktor  keuangan  merupakan  faktor  yang penting  dalam  mengatur  tingkat  kemampuan daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah. Dalam  peraturan  pemerintah  No.  105  tahun 2000,  menyebutkan  bahwa  keuangan  daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah yang  dapat  di  nilai  dengan  uang  termasuk  di dalam  nya  segala  bentuk  kekayaan  lain  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  harus seminimal  mungkin  agar  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  harus  menjadi  bagian  sumber keuangan  terbesar  yang  di  dukung  oleh kebijakan  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah,  sehingga  peranan  pemeritah  daerah menjadi  lebih  besar.  Kemudian,  suatu  daerah dapat di katakan mandiri apabila telah mampu melaksanakan otonomi daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah juga bermuara pada keinginan daerah  untuk  memekarkan  wilayahnya  yang kemudian  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor
129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan  Kriteria Pemekaran, Penghapusan  dan  Penggabungan  Daerah.
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  tersebut, pemekaran  daerah dimaksudkan untuk
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan memperbaiki pemerataan pembangunan. Keleluasaan  serta  kebebasan  yang  di  berikan oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  tingkat  kabupaten  dan  kota  dengan harapan  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan bervariasinya sumber daya ekonomi pada setiap masing-masing  daerah  menyebabkan  kinerja keuangan daerah terutama di tingkat kabupaten dan  kota  menjadi  tidak  merata.  Perbedaan maupun keberagaman dari sumber daya yang di miliki  oleh  suatu  daerah  dapat  menyebabkan ketimpangan  bagi  daerah  tersebut  yang berdampak  dalam  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah. Akibat ketimpangan yang di timbulkan dari  keberagaman  tersebut,  maka  harus  di lakukan  pemetaan  kinerja  Pendapatan  Asli Daerah.  Penulis  memandang  bahwa  di butuhkan  suatu  pengkajian  yang  matang  dan mendalam  mengenai  kemampuan  keuangan daerah  dengan  melakukan  pemetaan  serta membandingkan  kemampuan  keuangan  daerah dalam  melakukan  otonomi  daerah  sehingga terwujudnya desentralisasi.

## Tinjauan Literatur
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Menurut  Undang-undang  No  23  Tahun  2014 tentang  pemerintah  daerah  bahwa  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah yang  di  tetapkan  dengan  peraturan  daerah. APBD  menggambarkan  segala  bentuk  kegiatan pemerintah  daerah  dalam  mencari  sumber – sumber  penerimaan  kemudian  dana-dana  yang berhasil  di  peroleh  tersebut  di  gunakan  untuk mencapai tujuan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun. Menurut Halim (2004:15), Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD) merupakan  suatu  anggaran  daerah  yang memiliki  unsur – unsur  sebagai  berikut:  rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian serta rinci. Adanya  sumber  penerimaan  yang  merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas – aktivitas tersebut dan  adanya  biaya – biaya  yang  merupakan  batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan di laksanakan,  jenis  kegiatan  dan  proyek  yang  di tuangkan dalam bentuk angka periode anggaran yaitu 1 ( satu ) tahun.
Menurut
Bandrudin (2012:97), APBD merupakan  suatu  rencana  kerja  pemerintah daerah  yang  mencakup  seluruh  pendapatan atau  penerimaan  dan  belanja  atau  pengeluaran pemerintah  daerah,  baik  provinsi,  kabupaten dan  kota  dalam  rangka  mencapai  sasaran pembangunan  dalam  kurun  waktu  satu  tahun yang  di  nyatakan  dalam  satuan  uang  dan  di setujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan  yang  disebut  peraturan  daerah. Menurut  Mardiasmo  (2012:103),  APBD merupakan  instrumen  kebijakan  yang  utama bagi  pemerintah  daerah.  Lanjutnya,  anggaran daerah  juga  digunakan  sebagai  alat  untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan  dan  perencanaan  pembangunan, otorisasi  pengeluaran  di  masa-masa  yang  akan datang,  sumber  pengembangan  ukuran-ukuran standar  evaluasi  kinerja,  alat  bantu  untuk memotivasi  para  pegawai,  dan  alat  koordinasi bagi  semua  aktivitas  dari  berbagai  unit  kerja. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintahan  daerah  yang  dibahas  dan disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

## Pendapatan Daerah
Menurut  Nordiawan  (2011:74),  pendapatan adalah kenaikan kekayaan bersih sebagai akibat dari  adanya  transaksi.  Bagi  pemerintah,  secara umum  terdapat  empat  sumber  utama pendapatan, yaitu pajak dan kewajiban yang di paksakan  oleh  pemerintah, property  income yang muncul dari kepemilikan aset, penjualan barang dan  jasa,  serta  sumbangan  sukarela  yang  di terima  dari  unit  lain.  Menurut  Bastian (2007:146), pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan  lain  atas  harta  dari  satu  kesatuan atau  penyelesaian  kewajibannya  selama  satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian  jasa,  atau  aktivitas  lain  yang merupakan  operasi  pokok  atau  utama  yang berkelanjutan  dari  kesatuan  tersebut.  Menurut Permendagri  No  21  Tahun  2011  Tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam pasal  25,  pendapatan  daerah  di  kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu; Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan,  Lain-lain
pendapatan  daerah  yang  sah.  Pasal  27 Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011 menyatakan bahwa kelompok dana perimbangan di bagi menurut jenis pendapatan yan terdiri dari; Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

## Belanja Daerah
Menurut Halim (2002:18), belanja daerah adalah penurunan  dalam  manfaat  ekonomi  selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau  deplesi  aset,  atau  terjadinya  hutang  yang mengakibatkan  berkurangnya  ekuitas  dana. Selanjutnya,  menurut  Bastian  dan  Soepriyanto (2002:5), yang mengemukakan pendapat bahwa belanja  daerah  adalah  penurunan  manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau  konsumsi  aktiva/  ekuitas netto ,  selain  dari yang  berhubungan  dengan  distribusi  ke  entitas ekonomi itu sendiri. Pengertian Belanja Daerah menurut framework dalam  Halim  adalah  biaya atau  belanja  daerah  merupakan  penurunan dalam  manfaat  ekonomi  selama  periode akuntasi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya  ekuitas  dana.  Belanja  pemerintah daerah  dapat  di  kelompokkan  dalam  2  (dua) kategori, yaitu; Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung.
Kerangka Konseptual

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yaitu penelitian yang bertugas untuk membandingkan dua
objek atau membandingkan  antara  satu   variabel  dengan variabel  lainnya  sebagai  tolak    ukur  dan perbandingan  untuk  mengetahui  masalah- masalah  yang  sedang  terjadi  sehingga  mampu memberikan  kontribusi  berupa  memberikan saran dan masukan. Jenis data yang digunakan oleh  peneliti  adalah  data  Sekunder,  yaitu  data berupa  laporan  perhitungan  APBD  yang terdiri  dari  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten Kerinci  dan  Kota  Sungai  Penuh.  Data  yang  di gunakan  oleh  peneliti  di  peroleh  dari situs Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Peneliti  menentukan  Peta  Kemampuan Keuangan  Daerah  dengan  menghitung  nilai Share dan Growth . Pemilihan indikator share dan growth yang  dikombinasikan  dalam  metode kuadran  sering  digunakan  oleh  pemerintah untuk melakukan analisis perbandingan kinerja publik  khususnya  terkait  dengan  pelaksanaan desentralisasi fiskal (Bappenas, 2003). Indikator share ini  bertujuan  untuk  melihat seberapa  besar  kontribusi  pendapatan  APBD terhadap  total  belanja  daerah  dan  berfungsi sebagai  proxy  dari  aspek  kemandirian  daerah, sementara  indikator growth digunakan  untuk melihat  potensi  pertumbuhan  APBD  ke depannya.  Untuk  mengetahui  nilai share dan nilai Growth maka  dapat  digunakan  formula sebagai berikut:

## 1) Rasio Share
Share = ( 𝑃𝐴𝐷+𝐷𝐵𝐻 ) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 x 100%

## 2) Rasio Growth
Growth = ( 𝑃𝐴𝐷+𝐷𝐵𝐻)𝑡−(𝑃𝐴𝐷+𝐷𝐵𝐻)𝑡−1 (𝑃𝐴𝐷+𝐷𝐵𝐻)𝑡−1 x 100%
Keterangan: PAD  :  Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
DBH  :  Dana Bagi Hasil (Rupiah) t :  Periode Yang Bersangkutan t-1 :  Periode Sebelumnya
Kemudian,  di  gunakan  sistem  kuadran  yang berfungsi  untuk  menempatkan  suatu  wilayah tergantung  dengan  nilai  dari share dan growth. Dengan  kriteria  pembentukan  kuadran  sebagai berikut:
1) Kuadran  I:  merupakan  kuadran  paling ideal, sebagai hasil gabungan antara daerah dengan  karakteristik share dan growth yang tinggi. Daerah-daerah yang masuk kuadran I  ini  dikategorikan  sebagai  daerah  mandiri dan berpotensi;
2) Kuadran  II:  merupakan  kuadran  yang menggambarkan  kondisi  belum  ideal, namun daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokalnya sehingga PAD  berpeluang  mengambil  peran  yang besar  dalam  membiayai  total  belanja. Karakteristik  daerah  dengan  rasio share rendah,  namun growth- nya  tinggi.  Kondisi ini  mengindikasikan  daerah-daerah  yang masuk  dalam  status  tidak  mandiri  namun berpotensi;
3) Kuadran III: merupakan kuadran yang juga belum ideal. Peran PAD, DBH relatif besar terhadap  total  belanja,  namun  berpeluang untuk  terus  mengalami  penurunan  karena pertumbuhannya  mengecil.  Kondisi  ini mengindikasikan daerah-daerah yang mandiri namun kurang berpotensi;
4) Kuadran  IV:  merupakan  kuadran  yang paling  tidak  ideal  karena  menggambarkan karakteristik  daerah  dengan share rendah dan growth yang  lemah.  Artinya  PAD  dan DBH  belum  memiliki  peran  yang  besar dalam  membiayai  total  belanja  APBD-nya. Kondisi  ini  juga  menggambarkan  status tidak mandiri dan kurang berpotensi.

## Hasil dan Pembahasan

## Tabel 1. Nilai Perbandingan Share dan Growth Daerah
Tahun Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh Se-Provinsi Jambi Share Growth Share Growth Mean Share Mean Growth 2017 12,04 - 12,51 - 2,59 - 2018 11,98 -1,86 12,27 5,68 2,50 - 0,11 2019 10,90 4,07 11,30 0,92 2,39 0,80 2020 12,03 2,25 13.56 5,10 2,27 -1,15 2021 10,82 -16,30 14,37 19,79 2,79 2,08 Rerata 11,55 -2,96 12,81 7,87 2,51 0,40
Berdasarkan  tabel  diatas diketahui  bahwa  rata- rata  Share  dari  tahun  2017  hingga  tahun  2021 sebesar  2,51%,  sedangkan  rata-rata  Growth dari  tahun  2017  hingga  2021sebesar  0,40%. Artinya,  kriteria  pembentukan  kuadran  pada tabel ialah:
1) Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah mandiri  dan  berpotensi  (kuadran  I)  jika memiliki rasio Share lebih dari 2,51% dan rasio Growth lebih dari 0,40%.
2) Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tidak  mandiri  dan  berpotensi  (kuadran  II) jika  memiliki  rasio  Share  kurang  dari 2,51% dan rasio Growth Lebih dari 0,40%.
3) Suatu  daerah  dikategorikan  sebagai  daerah mandiri  dan  kurang  berpotensi  (kuadran III)  jika  memiliki  rasio  Share  lebih  dari 2,51%  dan  rasio  Growth  kurang  dari 0,40%.
4) Suatu  daerah  dikategorikan  sebagai  daerah tidak  mandiri  dan  kurang  berpotensi (kuadran  IV)  jika  memiliki  rasio  Share Kurang  dari  2,51%  dan  rasio  Growth Kurang dari 0,40%.
Berdasarkan  kriteria  diatas  pembentukan  dari kuadran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 2. Kuadran
Kabupaten  Kerinci  Berada  Pada  Kuadran  III yang  di  kategorikan  sebagai  daerah  yang mandiri  dan  kurang  berpotensi.  Selain  itu, karena ketergantungan pada bantuan pemerintah  pusat,  daerah  tersebut  kesulitan dalam menggali potensi sumber daya di daerah tersebut.  Kuadran  III  memiliki  karakteristik dimana  PAD  dan  DBH  memiliki  peran  yang besar dalam membiayai total belanja nya tetapi berpeluang  untuk  mengalami  penurunan karena pertumbuhannya mengecil. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka strategi yang dapat
di  ambil  pemerintah  adalah:  Mengingat  pajak daerah  memiliki  nilai  yang  jauh  lebih  besar  di bandingkan retribusi daerah, maka fokus utama pemerintah adalah mempertahankan nilai pajak daerah  yang  sudah  di  capai  dengan  cara melakukan  pengawasan  secara  ketat  atas  objek pajak  yang  ada.  Selain  itu,  pemerintah  daerah harus  mampu  mendorong  masuknya  investasi baru  ke  daerah  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan  PBB,  BPHTB  dan  PPH  Pasal 25,  29  dan  21.  Retribusi  daerah  menunjukkan tren  kinerja  yang  positif  walaupun  belum
mampu  mengimbangi  nilai  pajak  daerah  maka retribusi  daerah  merupakan  fokus utama  dari pemerintah  daerah  dengan  cara  menciptakan situasi yang kondusif agar retribusi daerah yang di peroleh pada  periode sebelumnya tetap akan terealisasi pada periode mendatang.
Sedangkan  Kota  Sungai  Penuh  berada  pada kuadran  I  yang  dikategorikan  sebagai  daerah yang  mandiri  dan  berpotensi,  dimana  kuadran ini  memiliki  karakteristik  nilai share dan growth nya  tinggi.  Dengan  demikian  Pemerintah daerah  diharapkan  agar  dapat  menjaga kemandirian daerah sehingga tingkat ketergantungan  daerah  dapat  di kurangi  demi terwujudnya  otonomi  daerah  sepenuhnya. Dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  dapat menerbitkan  peraturan  daerah  (PERDA) tentang  jasa  layanan  baru  yang  bersifat komersial.  Pemerintah  daerah  sebaiknya mempertahankan situasi yang kondusif sehingga PAD dan DBH, yang bersumber dari Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Laba BUMD  dapat  terus  dipertahankan  bahkan meningkat  serta  pemerintah  daerah  harus memfokuskan  pada  sumber  daya  alam  yang terbaru

## Kesimpulan
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Kerinci  berada pada  kuadan  III  (mandiri  dan  kurang berpotensi)  dan  Kota  Sungai  Penuh  pada kuadran I (mandiri dan berpotensi). Pemerintah daerah  hendaknya  dapat  menggali  sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah  salah  satunya dengan perluasan objek pajak dan menerbitkan peraturan  daerah  (PERDA)  tentang  jasa layanan baru yang bersifat komersial dan harus memaksimalkan  pengawasan  salah  satunya pengawasan pemungutan pajak daerah, retribusi  daerah  maupun  pengawasan  BUMD yang suatu saat dapat merugikan daerah apabila pengawasan belum semaksimal mungkin.

## Daftar Pustaka
Rudy,  B.  (2012).  Ekonomika  otonomi daerah. Edisi  Pertama  Cetakan  Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta .
Bappenas.  (2003). Strategi  dan  rencana  aksi keanekaragaman hayati indonesia 2003- 2020 [dokumen nasional]. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bappenas.  ( 2007). Studi  Evaluasi  Pemekaran Daerah . Jakarta : BRIDGE.
Nordiawan,  D.,  &  Hertianti,  A.  (2006).
Akuntansi  sektor  publik. Jakarta:  Salemba Empat .
Halim,  A.  (2001). Anggaran  Daerah  Dan  Fiscal Stress  Studi  Kasus  Pada  Anggaran Daerah Provinsi  di  Indonesia .  Jakarta:  Salemba Empat.
Halim,  A.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi Keuangan  Daerah . Edisi Pertama.
Salemba Empat, Jakarta.
Halim, A. (2007). Akuntansi  Sektor Publik.
Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  A.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Haryanto,  J.  T.  (2017).  Analisis  Perbandingan Peta  Kemampuan  Keuangan  Daerah Penghasil  SDA  dan  Non-SDA  di  Era Desentralisasi  Fiskal  Studi  Kasus: Penggunaan  Metode  Kuadran. Jurnal Ekonomi  &  Kebijakan  Publik , 8 (2),  103- 116.
DOI: http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v8i2.82 1 .
Peraturan  Pemerintah  No  129  Tahun  2000 Tentang  Persyaratan,  Pembentukan  dan Kriteria  Pemekaran,  Penghapusan  dan Penggabungan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 Pasal  1  Tentang  pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  105  Tahun  2000  tentang Pengelolaan  dan  Pertanggungg  jawaban Keuangan Daerah.
Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011  Atas
Perubahan  Permendagri  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pasal  1 ayat 6.
Samora, R. (2010). Peta kemampuan keuangan daerah  pada  pemerintahan  kota  dan kabupaten se-Jawa dan Bali tahun 2004- 2008:  Metode  kuadran. Jurnal  Akuntansi Kontemporer , 2 (1).
DOI:
https://doi.org/10.33508/jako.v2i1.437 . Soeharjoto.  (2018). Kemampuan  Dan  Kinerja
Keuangan Provinsi  Kalimantan.  URL:
Http://journal.feb.unmul.ac.id/index.ph p/ AKUNTABEL. Suryani,  N.  (2014).  Peta  Kemampuan
Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006  (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota se-Sumatera). Jurnal Akuntansi , 2 (1).
Tambunan,  T.  (2001). Perekonomian  Indonesia . Teori  dan  Temuan  Empiris  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  Dan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.