## ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This review is to analyze the validity of electronic contracts in e-commerce transactions using bitcoin in terms of civil law. This study is based on the results of the normative legal study that is descriptive by using the law approach. The types and sources of legal materials used are secondary data. The technique of collecting legal materials using literature study. The technique of analysis of legal materials used is qualitative with deductive method in drawing conclusion. The result of research shows the validity of electronic contract in e-commerce transaction with bitcoin payment method must fulfill the provisions of Article 1320 KUH Perdata regarding the validity of the agreement. In e-commerce transactions by bitcoin payment methods the terms of validity in Article 1320 KUH Perdata are very difficult to fulfill, so contracts born in e-commerce transactions by method of payment through bitcoin are invalid and can be canceled through a court decision if the parties or wrong one party wishes, but if the parties do not request a cancellation then the contract remains valid and binds the parties involved. The responsibilities of each party involved in this transaction ie the seller, the buyer, the payment system provider, and the expedition must be viewed in terms of the respective parties’ liabilities and also seen from the disadvantages caused by the fault of the parties involved.
Keywords : Electronic Contract; E-Commerce Transaction; Bitcoin

## Abstrak
Kajian ini untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce menggunakan bitcoin ditinjau dari aspek hukum perdata. Kajian ini didasarkana atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang- undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.  Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin syarat-syarat keabsahan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sangatlah sulit untuk dipenuhi, sehingga kontrak yang lahir dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran melalui bitcoin tidak sah dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila para pihak atau salah satu pihak menghendaki, namun apabila para pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat didalam transaksi ini yakni penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi harus dilihat dari segi kewajiban masing-masing pihak dan juga dilihat dari kerugiaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak yang terlibat.
Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Transaksi E-Commerce, Bitcoin

## A.   Pendahuluan
Dinamika perkembangan teknologi informasi dan industri bisnis memang telah melahirkan model transaksi yang eksistensinya lahir karena kemajuan dan keunggulan teknologi  komunikasi dan informasi di era globalisasi, yaitu e-commerce transaction ( eletronic commerce transaction) atau e- commerce. E-commerce (selanjutnya disebut e- commerce) merupakan model bisnis modern yang non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak memakai tanda

## Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Ridwan Romadhoni ridwanromadhoni@student.uns.ac.id
Dona Budi Kharisma
donabudikharisma@staff.uns.ac.id
49
tangan asli). Ia adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data ( data interchange) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu orifinator dan adressee atau  penjual  dan  pembeli  barang  dan jasa,  dapat  melakukan bergaining dan transaksi (Niniek Suparni, 2009:28).
E-Commerce merupakan bidang yang multidispliner yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data ( retrieval) dari multimedia, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran ( marketing), pembelian dan penjualan ( procurement and purchasing), penagihan dan pembayaran ( billing and payment), manajemen jaringan distribusi ( supply and chain management), dan aspek-aspek hukum seperti information privacy, hak milik itelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum. Transaksi seperti ini telah menghilangkan batas-batas yurisdiksi yang ada karena setiap orang dinegara manapun dapat saling melakukan transaksi jual beli ini (Niniek Suparni, 2009:31).
Di Indonesia sendiri perkembangan e-commerce merupakan suatu hal yang masih baru, walaupun demikian berdasarkan data pertumbuhan pengguna internet, Bank Indonesia memperkirakan ada 24,7 juta orang yang berbelanja online. Nilai transaksi e-commerce diprediksi mencapai Rp 144 triliun pada 2018, naik dari Rp 69,8 triliun di 2016 dan Rp 25 triliun  di  2014  (Muhammad  Sufyan,  2017). Sistem  yang  digunakan  untuk  melakukan pembayaran dalam transaksi e-commerce juga mengalami peningkatan dan cukup bervariasi beberapa diantaranya melalui kartu kredit, Skrill , Virtual Account Bank , Paypal , Payza, e- money dan masih banyak lagi.  Dengan berkembangnya e-commerce membutuhkan cara pembayaran baru yang lebih cepat, murah dan terjamin. Metode pembayaran baru yang mendapat perhatian publik yaitu alat pembayaran virtual, merupakan serangkaian kode pemograman komputer yang digunakan dalam kegiatan transaksi dalam dunia virtual , berdasarkan bentuknya terdapat tiga skema mata uang virtual yaitu:
1.    Skema mata uang virtual tertutup
Mata uang jenis ini merupakan bentuk mata uang yang hanya berlaku dalam komunitas atau sistem tertentu dan tidak dapat digunakan diluar komunitas atau sistem tersebut, contohnya adalah mata uang dalam permainan komputer atau  komputer tablet dan telepon genggam, pemain akan membayar sejumlah uang tertentu kepada pengembang permainan kemudian pemain akan mendapat mata uang permainan tersebut yang dapat ditukar untuk barang atau jasa yang ada di permainan tersebut.
2.    Skema mata uang virtual satu arah
Mata uang jenis ini merupakan mata uang yang didapatkan dengan menukarkan uang resmi seperti Rupiah ke bentuk mata uang virtual yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa virtual dan dalam hal tertentu dapat juga digunakan untuk membeli barang atau jasa di dunia nyata, contohnya adalah Facebook credits , menggunakan Facebook credits pengguna dapat berbelanja secara daring.
3.    Skema mata uang virtual dua arah Dengan skema ini pengguna dapat menjual dan membeli uang virtual sesuai dengan nilai tukar yang berlaku, pengguna dapat menggunakan uang virtual nya untuk membeli atau menjual produk virtual atau nyata, contoh dari skema ini adalah ` Liberty Reserve dimana pengguna dapat membeli LR dan menggunakan LR untuk membeli barang atau jasa tertentu.
Dalam perkembangannya, skema ketiga menjadi fenomena di masyarakat sejak kemunculan program komputer yang dinamakan “ cryptocurrency” atau “mata uang kripto”, mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya mata uang kripto sama dengan data komputer lainnya seperti musik dan film sehingga dapat dihancurkan dan disembunyikan selain itu alogaritma kriptografi melindungi program ini dari pemalsuan, sejauh ini terdapat 88 mata uang kripto dengan tiga besar berdasarkan nilai kapitalisasi pasar terbesar adalah Bitcoin, Ripples dan Litecoin (Anastasya Lilin Yuliana dan Herry Prasetyo, 2014:3).
Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran open source P2P ( peer-to-peer ). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari  dua atau  beberapa  komputer,  dimana  setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara
50 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) ...
langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya  Bank,  lalu  lintas  transaksi Bitcoin dapat dilihat dalam transaksi blockcahin . Bitcoin disimpan dalam suatu Bicoin wallet atau dompet virtual yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Bitcoin disebut cryptocurrency , yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan cyrptography atau alogaritma pengamanan khusus dalam mengontrol management dan pembuatan Bitcoin.
Di Indonesia Bitcoin juga telah berkembang, terdapat beberapa situs yang menjual dan membeli Bitcoin di Indonesia salah satunya yaitu Bitcoin.co.id yang melakukan 1.228 BTC transaksi perhari dengan total transaksi mencapai Rp 136 miliar perbulan. Berdasarkan data transaksi vip.bitcoin. co.id harga Bitcoin pada november 2017 mencapai Rp 115 juta, harga ini naik 10 kali lipat dibanding pada tahun 2014 yang berkisar Rp 10 juta per 1 Bitcoin. Saat ini kurang lebih ada 12 toko online di Indonesia yang sudah menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran (VIP Bitcoin Indonesia, 2017). Namun, legalitas Bitcoin sebagai mata uang virtual masih menjadi perdebatan di berbagai negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Tahun 2014 melalui siaran pers Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini tidak secara eksplisit melarang penggunaan Bitcoin. Transaksi penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi e-commerce cukup tinggi berkisar Rp 3-5 miliar perharinya dengan pengguna 200 ribu orang dan terus meningkat (Oscar Darmawan, 2014:1-3). Hanya segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin menjadi tanggungan sendiri karena tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.
Fenomena Bitcoin menimbulkan beberapa masalah hukum, belum jelasnya status Bitcoin menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang timbul akibat fenomena Bitcoin, penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang- undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut Undang- undang Mata Uang) dimana hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di  Indonesia, artinya setiap transaksi dengan  tujuan pembayaran  yang  mana transaksi tersebut berada di wilayah negara Indonesia harus tetap menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran. Meskipun begitu penggunaan bitcoin dalam transaksi e-commerce tidak hanya tejadi di wilayah teritorial Indonesia, karena pada dasarnya transaksi e-commerce adalah transaksi yang membiaskan batas-batas yurisdiksi negara, di Indonesia memang bitcoin belum memiliki legalitas, namun dibeberapa negara seperti Korea Selatan misalnya, bitcoin sudah diatur dan merupakan sesuatu yang legal dinegara tersebut.
Dalam sebuah transaksi e-commerce para pihak terikat dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan kontrak elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan Undang-undang ITE) Pasal 1 butir 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dimuat dalam sistem elektronik dan kontak tersebut mengikat para pihak (Pasal 18). Walaupun kontrak tersebut dalam bentuk sistem elektronik, namun sebenarnya kontrak tersebut adalah sama dengan kontrak konvensional. Yang membedakan adalah kontrak elektronik dimuat dalam sistem elektronik, tidak dimuat dalam bentuk tertulis. Sehingga harus tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam pasal 1320 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian sah jika:
1.  Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
2.  Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
3.  Memiliki objek perjanjian yang jelas;
4.  Didasarkan pada satu klausula yang halal.
Bila melihat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sahnya kontak/ perjanjian adalah didasarkan pada suatu klausula yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata. Bila melihat akan hal tersebut tentu penggunaan bitcoin dalam transaksi e-commerce patut untuk ditijau lebih lanjut terutama terkait dengan syarat sahnya kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce tersebut.
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) ... 51

## B.   Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.  Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan.

## C.  Hasil dan Penelitian dan Pembahasan
Walaupun kontrak dalam transaksi e-commerce dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik, akan tetapi pemenuhannya terhadap syarat sah tetap harus mengacu pada KUH Perdata layaknya pada kontrak konvensional. Menurut KUH Perdata suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu sesuai dengan Pasal 1338 yang berbunyi  “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dijelaskan pula didalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang ITE  “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak” Dalam kontrak elektronik ini, dapat diterapkan ketentuan dari Buku III KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian secara analogis. KUH Perdata menyebutkan dalam Pasal 1313 yaitu “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap suatu bentuk perjanjian yang memenuhi pasal tersebut. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi e- commerce antara penjual dan pembeli dalam media elektronik. Tahapan transaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce sebenarnya identik dengan transaksi konvensional, terdapat penawaran dan penerimaan antara penjual dan pembeli yang membedakan hanya media yang digunakan, yaitu berupa media elektronik. Pemilik toko memiliki website (situs) yang di dalamnya terdapat segala informasi produk yang dimiliki baik  berupa  barang  maupun  jasa  yang  ditawarkan  termasuk  pula  harga, tata  cara pembayaran, dan penyerahan barang. Pembeli memilih barang yang diinginkannya dan mengisi order form (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan e-mail berisi pesanan barang atau dapat pula memilih barang yang terdapat dalam etalase toko penjual di suatu website untuk dimasukan kedalam keranjang belanja, lalu pembeli melakukan checkout dimana pembeli memilih sistem pembayaran dengan metode pembayaran bitcoin, mengisi biodata dan alamat pengiriman barang. Selanjutnya pembeli harus login kedalam dompet bitcoin untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan. Setelah menerima formulir pesanan dan pembayaran dari pembeli, maka penjual akan memverifikasi order pembeli  dan  memproses order sesuai  dengan  yang  disepakati. Tampak  bahwa  proses transaksi e-commerce dan transaksi konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi e-commerce maupun dalam transaksi konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Perbedaan antara kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi e-commerce dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi elektronik e-commerce pada  dasarnya  adalah  sama  dengan  kontrak  yang  terjadi  dalam  transaksi konvensional dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik.
Syarat sahnya kontrak  elektronik dapat disamakan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:
1)  Adanya kesepakatan ( toesteming ) para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang;
2)  Kecakapan melakukan perbuatan hukum, Orang-orang yang mengadakan perjanjian harus cakap dan berwenang untuk melakukan perjanjian tersebut;
3)  Adanya  objek  tertentu  ( onderwerp  der  overeenskomst ).  Suatu  perjanjian  haruslah mengenai objek tertentu. Yang dimaksud objek tertentu dalam suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;
4)  Adanya sebab yang halal ( geoorloofde oorzak ). Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih
52 Ju r nal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) ...
lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak- pihak  yang mengadakan  perjanjian.  Adapun  syarat  ketiga  dan  keempat  disebut  syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada (Salim H.S, 2007:11). Terkait dengan syarat-syarat diatas kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin, terhadap syarat pertama yaitu terkait dengan kesepakatan para pihak, kesepakatan para pihak terjadi setelah pembeli menyetuji penawaran yang dikirmkan melalui tautan pada email, dengan adanya penerimaan ini maka syarat pertama terkait kesepakatan terpenuhi. Terhadap syarat kedua yaitu kecakapan, dalam transaksi ini kecakapan diketahui dari adanya verifikasi KTP-EL dan melalui tanda tangan elektronik oleh pemilik dompet bitcoin, walaupun dari segi batasan usia tidak sesuai dengan undang-undang penulis berpendapat bahwa karena sulitnya memverifikasi usia seseorang dalam transaksi e-commerce maka verifikasi usia dengan kepemilikan KTP-EL dengan syarat usia dewasa dapat terpenuhi , dengan ketentuan yaitu 18 tahun  dilakukan dengan verifikasi KTP-EL. Syarat ketiga yakni adanya hal tertentu, dalam transaksi ini yakni berupa pemenuhan transaksi oleh penjual baik berupa barang maupun jasa selama barang atau jasa tersebut tidak merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang maka syarat ketiga ini juga terpenuhi. Sedangkan syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, penulis berpendapat bahwa selama transaksi tersebut dilakukan antar negara (perdagangan internasional) maka penggunaan bitcoin tidak melanggar Undang-Undang Mata Uang sehingga syarat keempat ini terpenuhi, namun apabila transaksi tersebut dilakukan diwilayah Indonesia maka kontrak tersebut batal demi hukum karena melanggar ketentuan undang-udang serta selama transaksi tersebut dapat dibuktikan mendapat persetujuan dari isteri apabila dilakukan oleh pihak yang sudah terikat perkawinan atau dilakukan oleh pihak yang masih lajang atau tidak terikat perkawinan maka syarat keempat ini terpenuhi. Dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.,  Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yakni memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kontrak yang berlaku dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para pihak harus menaati kontrak tersebut sama dengan menaati undang-undang. Apabila salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu  sanksi  hukum.  Hal  ini  menimbulkan  penafsiran  bahwa  barangsiapa melanggar perjanjian ia akan mendapat hukuman seperti yang telah diterapkan dalam undang- undang. Kontrak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, dalam perkara perdata hukuman bagi pelanggar kontrak ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya, menurut undang-undang pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUH Perdata), kontraknya dapat diputuskan (Pasal1266 KUH Perdata), dan menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
Pertanggung  jawaban  perdata  para  pihak  dalam  transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin antara lain bagi penjual atau pelaku usaha sesuai dengan Pasal 1474 KUH Perdata maka penjual memiliki dua kewajiban yaitu menyerahkan barang dan menanggung barang tersebut, tanggung jawab penjual terhadap barang yang miliki cacat harus dilihat apakah penjual mengetahui akan cacat pada barang tersebut atau tidak. Tanggung jawab perdata bagi pembeli yaitu ialah harus segera memenuhi kewajiban berupa pembayaran sebagaimana ditentukan, apabila tidak segera melakukan pembayaran maka transaksi akan dibatalkan. Sedangkan tanggung jawab penyelenggara sistem pembayaran dengan bitcoin dalam hal ini adalah bertindak sebagai peyelenggara agen elektronik maka pertanggung jawabanya juga harus melihat ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang ITE, penyelenggara sistem pembayaran bertanggung jawab apabila kesalahan bersal dari sistem mereka. Untuk tanggung jawab perdata bagi jasa pengiriman
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) ...
53
(ekspedisi) maka kita harus melihat ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 193 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Pengangkutan Jalan juncto Pasal 41 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dimana mereka memiliki tanggung jawab terhadap barang  sejak  diserahkan  oleh  penjual  sampai  dengan  diterima  oleh  pembeli, mereka bertanggung jawab atas kerusakan barang apabila terbukti kerusakan terjadi disaat pengiriman.

## D.   Simpulan
Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin syarat-syarat keabsahan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sangatlah sulit untuk dipenuhi, sehingga kontrak yang lahir dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran melalui bitcoin tidak sah dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila para pihak atau salah satu pihak menghendaki, namun apabila para pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat.
Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat didalam transaksi ini yakni penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi harus dilihat dari segi kewajiban masing- masing pihak dan juga dilihat dari kerugiaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak yang terlibat.

## E.  Saran
Penulis memberikan saran kepada Pemerintah untuk segera memperjelas status bitcoin di Indonesia, terkait dengan regulasinya. Pemerintah seharusnya tidak melarang penggunaan bitcoin,  karena  penulis  berpendapat  bahwa  bitcoin  tidak  mungkin  dapat dilarang penggunaanya di Indonesia  karena hal tersebut adalah suatu kemajuan teknologi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah juga harus memperjelas regulasi- regulasi yang ada terkait dengan transaksi elektronik karena kita sudah terpaut cukup jauh dibanding negara lainya.

## F.   Daftar Pustaka
L. Edwards dan C. Waelde. 1997. Law & The Internet. Oxford : Hart.
Mariam Darus Badrulzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Oscar Darmawan. 2014. Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. Jakarta : Jasakom.
Anastasya    Lilin    L    &    Herry    Prasetyo.    2014. Gemerincing    Bitcoin. diakses    dari http://keuangan  kontan.co.id/news/gemerincing-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran pada  20 November 2017 Pukul 01.00 WIB.
Fajar  Sidik.  2017. Tingkat  Kepercayaan  Konsumen  Indonesia  Rendah,  E-commerce  Lebih  Baik dari  Telko. diakses  dari http://lifestyle.bisnis.com/read/20171108/50/707245/tingkat- kepercayaan- konsumen-indonesia-rendah-e-commerce-lebih-baik-dari-telko pada  25 Maret 2018 WIB.
VIP  Bitcoin  Indonesia.  2017. Bitcoin  Spot  Markets diakses  dari https://vip.bitcoin.co.id/market pada  2 November 2017 Pukul 14.00 WIB.
Agus   Yudha   Hernoko.   2008. Hukum   Perjanjian   :   Azas   Proposionalitas   Dalam   Kontrak Komersial. Yogyakarta : LeksBang Mediatama.
Niniek  Suparni.  2009. Cyberspace  :  Problematika  &  Antisipasi  Pengaturanya. Jakarta  :  Sinar Grafika.
Salim  H.S.  2007. Pengantar  Hukum  Kontrak  :  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontak. Jakarta : Sinar Grafika.