ESKALASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP MASYARAKAT SUKU PEDALAMAN DI SUKU SAKAI RIAU
Putri Wahyuni Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: putriwahyuni1211@icloud.com Diterima:
24 Juni 2021 Direvisi: 29 Juni 2021 Disetujui: 15 Juli 2021

## Abstrak
Perkebunan kelapa sawit merupakan industri strategis Indonesia. Sejak  2000,  industri  minyak  sawit  Indonesia  berkembang  pesat dan  memengaruhi  dinamika  persaingan  antar  minyak  nabati termasuk  bentuk  kampanye  hitam  dan  tuduhan  sebagai  pemicu deforestasi  di  Indonesia.  Industry  perkebunan  kelapa  sawit mempunyai  peran  besar  dalam  perkembangan  ekonomi Indonesia.  Perindustrian  ini  menyumbang  devisa  terbesar  ke dalam  kas  Negara.  Selain  penghasil  devisa,  Kelapa  sawit  juga menyumbang  penyerapan  tenaga  kerja.  Tujuan  penelitian  ini adalah  menganalisis  (1)  apakah  perkebunan  kelapa  sawit merupakan  pemicu  utama  deforestasi  di  Indonesia;  dan  (2) bagaimanakah  kontribusi  industri  minyak  sawit  Indonesia terhadap  pembangunan  berkelanjutan,  baik  secara  ekonomi, sosial, maupun ekologi. Jenis Penelitian ini  termasuk Penelitian Deskriptif  Kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa dokumen-dokumen  tentang  deforestasi,  data  perkebunan  kelapa sawit  daerah  Kalimantan  serta,  narasumber-narasumber  yang berhubungan  dengan  masalah  deforestasi.  Dari  hasil  observasi, wawancara,  serta  dokumentasi,  peneliti  mengolah  hasil  tersebut secara  deskriptif.  Waktu  penelitian  dilakukan  pada  tanggal  9 Februari  2021  dengan  lokasi  Perkebunan  sawit  di  Kalimantan. Hasil  dari  data  tersebut  sebagai  berikut  Pada  1950–2013, konversi  hutan  menjadi  nonhutan  cukup  tinggi,  yakni  98,8  juta hektare.  Namun,  luas  perkebunan  kelapa  sawit  Indonesia  hanya meningkat  dari  0,1  juta  ha  (1950)  menjadi  10,4  juta  ha  (2013). konversi  lahan  pertanian,  dan  hanya  3,4%  yang  dikonversi  dari hutan primer. Hal ini membuktikan anggapan bahwa perkebunan kelapa  sawit  sebagai  pemicu  utama  deforestasi  di  Indonesia tidak  benar.  Kesimpulannya  isu  deforestasi  buka  menjadi pemicu    hilangnya  kawasan  perhutanan  di  Indonesia.  Akan tetapi,  disebabkan  oleh  masalah  lain  yakni  kebakaran  hutan, illegal  loging  secara  liar  dan  pengalian  fungsi  hutan  menjadi kawasan perumahan atau industry pabrik.
Kata Kunci: Multifungsi Pertanian, Berkelanjutan, Ekonomi, Sosial, Ekologi

## Abstract
Palm oil plantations are a strategic industry of Indonesia. Since 2000,  Indonesia's  palm  oil  industry  has  grown  rapidly  and influenced  the  dynamics  of  competition  between  vegetable  oils including  black  campaigns  and  allegations  of  deforestation  in Indonesia. The palm oil plantation industry plays a major role in Indonesia's economic development. This industry contributes the
largest  foreign  exchange  into  the  State  treasury.  In  addition  to foreign  exchange  producers,  palm  oil  also  contributes  to  the absorption  of  labor.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  (1) whether  oil  palm  plantations  are  the  main  triggers  of deforestation  in  Indonesia;  and  (2)  how  indonesia's  palm  oil industry contributes to sustainable development, both economically,  socially,  and  ecologically.  This  type  of  research includes Qualitative Descriptive Research. Data sources used in the  form  of  documents  on  deforestation,  data  on  palm  oil plantations  in  Kalimantan  as  well  as,  sources  related  to deforestation  issues.  From  observations,  interviews,  and documentation,  researchers  process  the  results  descriptively. The  research  was  conducted  on  February  9,  2021  with  the location of oil palm plantations in Kalimantan. The result of the data as follows In 1950–2013, the conversion of forests into non- forest  is  quite  high,  namely  98.8 million hectares.  However,  the area of Indonesia's oil palm plantations only increased from 0.1 million  ha  (1950)  to  10.4  million  ha  (2013).  conversion  of agricultural  land,  and  only  3.4%  is  converted  from  primary forests. This proves the assumption that oil palm plantations are the  main  trigger  for  deforestation  in  Indonesia  is  incorrect.  In conclusion, the issue of deforestation is open to the loss of forest areas in Indonesia. However, caused by other problems, namely forest  fires,  illegal  logging  and  the  use  of  forest  functions  into residential areas or factory industries. Keywords: Multifunctional Agriculture, Sustainable, economics, social, ecology

## Pendahuluan
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga  negara Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu  (SAWITRI,  2019).Diangkat  sebagai  Pegawai ASN  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk  memnduduki  jabatan pemerintahan.  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disebut  Pegawai  ASN adalah  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang diangkat  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  yang  selanjutnya disingkat  PPPK  adalah  warga  negara  indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  yang diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Menurut  Djoko  Prakoso  kejahatan  jabatan  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh pegawai  negeri  atau  pejabat  dalam  masa  pekerjaannya,  sertakejahatan  yang  termasuk dalam  salah  satu  perbuatan  pidana  yang  tercantum  dalam  Bab  XXVIII  Buku  Kedua KUHP  (Fahmi,  Syahbandir,  &  Efendi,  2017).  Wirjono  Prodjodikoro berpendapat  bahwa kejahatan  jabatan  merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana. Pemberhentian dari jabatan merupakan pemberhentian  yang  mengakibatkan  PNS  tidak  lagi  menduduki  jabatan  administrasi, jabatan  fungsional  dan  jabatan  pimpinan  tinggi.  Berbicara  mengenai  tindak  pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan oleh Pegawai Negeri Sipil sangat  identik  dengan  tindak  pidana  korupsi  (Harahap,  2018).  Kata  korupsi  berasal  dari bahasa  latin  “ coruptioataucorruptus ”  yang  bermakna  busuk,  rusak,  menggoyahkan,
memutar  balik  dan  menyogok.  Istilah corruption , corrups (Inggris), corruption (Perancis), corruptie , korruptie (Belanda).  Dan  Korupsi  (Indonesia).  Dalam  arti  luas korupsi diartikan sebagai sebuah penyalah gunaan jabatan resmi oleh pejabat public untuk mendapat keuntungan pribadi (Sitohang, 2020).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001,  yang  mengatur  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  mengatakan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yakni “setiap tindakan yang melawan hukum,  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi”(Toruan, 2014).
Sebenarnya  tugas  pegawai  ASN  bertugas:  melaksanakan  kebijakan  publik  yang dibuat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  memberikan  pelayanan  publik  yang  profesional  dan  berkualitas; serta  mempererat  persatuan  dan  kesatuan  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia). Pegawai  ASN  juga  berperan  sebagai  perencana,  pelaksana,  dan  pengawas penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  melalui pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas  dari  intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (Nasty, 2018). Berkenaan dengan  hal  tersebut,  dalam  rangka  mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  bersih  dan berwibawa  (good  governance),  serta  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  baik,  efisien, efektif,  dan  berkualitas,  tentunya  perlu  didukung  oleh  adanya  pegawai  ASN  yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur, dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain,  pegawai  ASN  dalam  menjalankan  tugas  tentunya  harus  berdasarkan  pada profesionalisme  dan  kompetensi,  sesuai  kualifikasi  bidang  ilmu  yang  dimilikinya. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK merupakan warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  yang  diangkat  berdasarkan perjanjian  kerjauntuk  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemerintahan(Putranto,  2015).  Pegawai  Negeri  menurut  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun  1999  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  menyatakan  bahwa  Pegawai  Negeri  adalah  setiap  warga negara  Republik  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bulan September Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan
Surat Edaran dengan nomor SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparat Sipil  Negara  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi(Harahap,  2018).  Keluarnya kebijakan  ini  terkait  dengan  banyaknya  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap (inkracht), dimana  Menteri  Dalam  Negeri  meminta  agar  mereka  segera  diberhentikan  dengan  tidak hormat.  Disamping  surat  edaran,  maka  terdapat  pula  Surat  Keputusan  Bersama  antara Mendagri,  Menpan  RB  dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  tentang  proses pemberhentian  PNS  korupsi.  SKB  yang  bernomor 182/6597/SJ,  Nomor 15  Tahun  2018, dan  Nomor  153/KEP/2018  itu  mengatur  tentang  penegakan  hukum  terhadap  PNS  yang telah  dijatuhi  hukuman  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap ( inkracht )  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Hakikat keadilan pada dasarnya tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, dan dalam dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  yang  ditetapkan dengan  UU  nomor  17  tahun  2007  (EFENDI,  2016).  Kata  adil  terdapat  pada  Pancasila yaitu Sila kedua dan ke lima, Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV, RPJPN 2005- 2025  dalam  visi,  misi  dan  arah  Pembangunan  Nasional.  Dalam  Kamus  Umum  Bahasa
Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata dasar “adil”, dan mendapat awalan ke dan akhiran  an.    Makna  kata  adil  mempunyai  arti  kejujuran,  kelurusan  dan  keikhlasan  yang tidak  berat  sebelah,  netral  atau  seimbang,  tidak  memihak,  berpegang  pada  kebenaran sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.
Kewenangan  penegakan  hokum  administrasi  merupakan  bagian  dari  kewenangan pemerintah. Sebagai bagian dari wewenang pemerintah, maka pihak pemerintahlah yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam  proses  penegakan  hokum  public  sebagaimana dikemukakan  J.B.M.  ten  Berge  bahwa  “ de  overheid  is  primairverantwooedelijkvoor  de handhaving van publiekrechtelijk ”(Nopyandri, 2015).
Penegakan  hokum  administrasi  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  hokum administrasi  yang  mencakup  wewenang  pengawasan  dan  wewenang  penerapan  sanksi pemerintahan.  Relevan  dengan  penggunaan  sarana  pengawasan  dan  penerapan  sanksi administrasi  dalam  penegakan  hokum  administrasi,  P.  Nicola  et  al,  mengemukakan sebagai berikut:
De  bestuursrechtelijkehandhavingsmiddelenomvatten  (1)  het  toezich  das bestuursorganenkunnenuitoefenen  op  de  nalevingvandebijbesluit  of  krachtens  de  wet gesteldevoorschriften  en  van  de  bijbesluitindividueelopgeledgeverplichtingen,  en  (2)  de toepasing  van  bestuursrechtelijksanctiebevoegdheden .  Terjemahanbebasnya:  sarana penegakan  hokum  administrasi  berisi  (1)  pengawasan  bahwa  organ  pemerintahan  dapat melaksanakan  ketaatan  pada  atau  berdasarkan  undang-undang  yang  diterapkan  secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan  yang meletakan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenagan sanksi pemerintahan.
Penegakan  hokum  administrasi  merupakan  bagian  dari  besturan.  Menurut  P.  de Haan,  penegakan  hokum  administrasi  seringkali  diartikan  sebagai  penerapan  sanksi. Sanksi  dalam  hokum  administrasi  menurut Van  WijkKonijnenbelt adalah  “ de  publiek rechtelijke  matcsmiddelen  die  de  overhead  kanaanwenden  alsreactive  op  niet-naleving van  verplichtingen  die  voortvloeinuit  administratief  rechtelij  kenormen ”  yang  artinya sebagai  alat  kekuasaan  yang  bersifat  hokum  publik  yang  dapat  digunakan  oleh pemerintah  sebagai  reaksi  atas  ketidak  patuhan  terhadap  kewajiban  yang  terdapat  dalam norma hokum administrasi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  substansi  perundang-undangan  dalam penegakan  sanksi  administrasi,  Sejauhmana  bentuk  keadilan  yang  diberikan  pemerintah terhadap PNS yang terlibat korupsi, mewujudkan kepastian hokum dan keadilan hukum, mengetahui pemberhentian PNS berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014,bagi PNS  yang  melakukan  korupsi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974, mengetahui  keadilan  dalam  penerapan  sanksi  bagi  PNS  yang  terlibat  korupsi  dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

## MetodePenelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah untuk menemukan jawaban terhadap isu hukum yang dikembangkan dalam  penelitian  ini,  menggunakan  pendekatan  antara  lain:  pendekatan  perundang- undangan (statuteapproach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach). Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah bersumber pada bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Sumber  data  primer  diperoleh  dari  observasi  serta wawancara  informan  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti.  Sedangkan  sumber  data sekunder  didapat  dari  dokumen,  jurnal  maupun  artikel  serta  arsip-arsip  yang  berkaitan dengan  penelitian  ASN.  Pengumpulan  bahan  hukum  yang  diperlukan  untuk  membantu dalam  proses  penelitian,  maka  prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dipakai  yaitu
menggunakan  Studi  Kepustakaan.  Studi  kepustakaan  adalah  suatu  prosedur  penelitian dengan  cara  membaca,  memahami  dan  mengutip  sumber  bahan  hukum  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  serta  bahan  hukum  tersier  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  akan  dibahas.  Menjawab  isu  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  melalui  2  (dua)  tahapan,yaitu:  tahapan  pertama  melakukan  penelusuran, pengumpulan  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder.  Tahapan  kedua  dengan  melakukan  analisis  bahan-bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  korupsi  berdasarkan  Undang-Undang No.8  Tahun  1974  jo.Undang-Undang  No.43  Tahun  1999,  dan  telah  dijatuhi hukuman  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap dapat  diberhentikan  berdasarkan  Undang-Undang  No.5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara
Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  dilakukan  dengan  hormat  ataupun tidak  dengan  hormat,  hal  itu  tergantung  pada  kewenangan  maupun  pertimbangan pejabat yang berwenang  atas berat atau  ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya  akibat  yang  timbul  dari  perbuatan  itu.  Namun  pemberhentian  tidak  dengan hormat sebagai PNS akan menghilangkan salah satu hak kepegawaiannya yaitu jaminan pensiun  dan  jaminan  hari  tua  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  21  huruf  c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Berbicara  mengenai  pemberhentian  PNS  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas, maka  tidak  terlepas  dari  kewenangan  seorang  kepala  daerah  sebagai  Pejabat  Pembina Kepegawaian. Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas keabsahan  pemerintahan  ( rechtmatigheid  van  bestuur ),  yang  mencakup  aspek wewenang, prosedur dan substansi. Wewenang  ( bevoegheid ) merupakan  substansi dari asas  legalitas  yang  bersumber  dari  undang-undang.  Secara  teoritik  wewenang  yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yakni :
1) Atribusi Wewenang  atributif  menurut  H.D.  van  Wijk    : atributie,  toekening  van  een bestuurbevoegdheid  door  een  wetgeven  aan  een  bestuursorganen (atribusi,  adalah pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah).
2) Delegasi
Wewenang  delegasi  sebagai  konsekwensi  dari  desentralisasi  penyelenggaraan pemerintahan,  maka  sebagian  kewenangan  pemerintah  diserahkan  kepada  organ  atau badan lain menjadi tanggung jawabnya. Menurut Philipus M. Hadjon delegasi diartikan sebagai  penyerahan  wewenang  (untuk  membuat besluit )  oleh  pejabat  pemerintah (Pejabat TUN kepada pihak lain tersebut).
3) Mandat
Mandat  menurut  Huisman,  merupakan  perintah  untuk    melaksanakan (opdracht  tot  uitvoering); kewenangan  dapat  sewaktu-waktu  dilaksanakan  oleh mandans  (bevoeghdheid  kan  door  mandaatgever  nog  incidenteel  uitgeofend  worden); tidak    terjadi  peralihan  tanggung  jawab  ( behooud  van  verantwoordelijkheid );  tidak harus  berdasarkan    UU (geen  wetelijke  basis  vereist); dapat  tertulis,  dapat  pula  secara lisan.
Kewenangan  menurut  H.D.  Sout  bahwa,  “ bevoegheid...wat  kaan  worden omschreven als het geheel van bestuurrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubject-ten in het bestuurrechtelijke rechtsverkeer ”  (wewenang...dapat dijelaskan sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan  dan  penggunaan
wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).Hal  ini  merupakan  suatu  ketidakadilan  hukum  dalam  penerapan  saksi  serta bertentangan  dengan  asas  kepastian  hukum,  karena  seolah  olah  kepala  daerah berdasarkan  kewenangannya  dalam  menerapkan  sanksi  administrasi  kepada  PNS  yang terlibat  korupsi  merujuk  pada  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  bukan  pada  undang- undang.  Padahal  kita  tahu  bahwa  kedudukan  undang-undang  lebih  tinggi  dan  jika melihat dari perundang-undangan maka, kedudukan SKB tidak dapat mengesampingkan undang-undang.
Penegakan  sanksi  merupakan  hal  yang  mendasar  dalam  mengefektifkan penyelenggaraan  pemerintah.  Namun  terkadang  penerapan  sanksi  administrasi  yang diberikan  oleh  PPK  kepada  PNS  yang  melakukan  suatu  pelanggaran  cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku(Retnowati, 2012).
Berdasarkan SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur  Sipil Negara  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  serta  Surat  Keputusan  Bersama  dengan nomor  182/6597/SJ,  Nomor  15  Tahun  2018,  dan  Nomor  153/KEP/2018  itu  mengatur tentang  penegakan  hukum  terhadap  PNS  yang  telah  dijatuhi  hukuman  berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan jabatan yang ditujukan keseluruh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota, maka Pejabat Pembina  Kepegawaian  (PPK)  di  Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  tanpa melihat  hirarki  peraturan  perundang-undangan  serta  prosedur  pemberhentian  PNS berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPK langsung  membehentikan  PNS  secara  tidak  dengan  hormat.  Mengenai  permasalahan yang  terjadi,  maka  regulasi  yang  dipakai  kepala  daerah  dalam  memberhentikan  PNS yang  telibat  korupsi  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  dan  seolah-olah  hanya melaksanakan perintah sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB)(Rumapea, 2019).
Hal ini merupakan bentuk ketidapastian hukum yang diterapkan kepada beberapa PNS yang pernah terlibat korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namum hal yang  sangat  tidak  adil  disini  bahwa  terdapat  PNS  di  kabupaten  Manggarai  Timur dengan  kasus  yang  sama  namun  sampai  saat  ini  kepala  daerahnya  tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan. Jika mengacu pada teori keadilan oleh Hans Kelsen  bahwa  suatu  peraturan  umum  adalah  “adil”  jika  ia  benar-benar  diterapkan, sementara itu suatu perautan umum adalah “tidak adil”  jika diterapkan pada suatu kasus dan  tidak  diterapkan  pada  kasus  lain  yang  serupa(Puspitasari,  2016).  Maka  dapat dikatakan  bahwa  pemberhentian  PNS  secara  tidak  dengan  hormat  berdasarkan  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  tersebut  jelas  tidak  adil  dan  merupakan  penyelewengan hukum serta penyelewengan kewenangan sebagai PPK. Seperti yang terjadi di pemerintah  kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  dimana  terdapat  Pegawai  Negeri  Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada tahun 2019  yang  lalu.  Yang  menjadi  perdebatan  dalam  keputussan  Bupati  Timor  Tengah Selatan  tersebut  adalah  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberhentikan  oleh  Bupati Timor  Tengah  Selatan  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berdasarkan  Surat Keputusan Bersama (SKB) harus diberhentikan secara tidak dengan hormat(Tambunan, 2021).
2.  Keadilan  mengenai  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  kepada  PNS, sedangkan  mereka  yang  terbukti  mmelakukan  korupsi  dan  telah  menjalani hukuman boleh menduduki jabatan publik
Berbicara  mengenai  keadilan,  maka  berdasarkan  kamus  bahasa  indonesia menyebutkan  bahwa  kata  adil  berdasarkan  kamus  bahasa  Indonesia  berarti  berimbang,
tidak  berpihak  dan  tidak  sewenang-wenang  .Jika  melihat  pengertian  keadilan  menurut Hans Kelsen sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yang menjelaskan bahwa keadilan bermakna legalitas. Artinya Suatu peraturan umum adalah “adil”jika ia benar- benar  diterapkan,  sementara  itu  suatu  peraturan  umum  adalah  “tidak  adil”jika diterapkan  pada  suatu  kasus  dan  tidak  diterapkan  pada  kasus  lain  yang  serupa.  Hans Kelsen  dalam  bukunya  general  Theory  of  law  and  state,  berpandangan  bahwa  hukum sebagai  tatanan  sosial  yang  dapat  dinyatakan  adil  apabila  dapat  mengatur  perbuatan manusia  dengan  cara  yang  memuaskansehingga  dapat  menemukan  kebahagiaan didalamnya(Suheri, 2018).
Ketidakadilan  hukum  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini,  dapat  dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  di  pemerintah  kabupaten  Timor  Tengah  Selatan, berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  oleh  3  (tiga)  menteri  (SKB)  tanggal  13 September  2018,  Surat  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  tanggal  02  Oktober  2018, Surat  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia tanggal 28 Februar 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei  2019,  maka  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  sesuai  perintah  tersebut memberehentikan  secara  Tidak  Dengan  Hormat  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang terlibat korupsi(Rumapea, 2019).
Disisi lain terdapat kasus yang sama yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Timur namun tidak diberhentikan.  Menurut Dr.Yanto Ekon,SH,M.Hum, mengatakan bahwa hal ini memang sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip keadilan(Kenedi, 2016). Mengapa, karena ASN yang melakukan tindak pidana  korupsi  diwajibkan  untuk  diberhentikan  secara  tidak  dengan  hormat,  tetapi mantan terpidana lain justru dibolehkan untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dan Anggota DPR  atau  DPRD.  Padahal  ketika  mereka  mencalonkan  diri  menjadi  Gubernur  atau Wakil  Gubernur,  Walikota  atau  Wakil  Walikota,  Bupati  atau  Wakil  Bupati kedudukannya  adalah  sebagai  Pejabat  Pembina  Kepegawaian(Nugroho,  2016).  Hal  ini menurut saya sangat tidak adil bagi ASN, seharusnya adalah jika menerapkan hal yang sama,  maka  mantan  terpidana  terutama  terpidana  korupsi  tidak  boleh  memberikan kesempatan  untuk  mencalonkan  diri  menjadi  pejabat  publik seperti  Gubernur,  Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota.

## Kesimpulan
Sesuai  dengan  masalah  yang  terjadi  di  Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  mengenai  Apakah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  korupsi  berdasarkan Undang-Undang    No.8  Tahun  1974  jo.Undang-Undang  No.43  Tahun  1999,  dan  telah dijatuhi  hukuman  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dapat diberhentikan  berdasarkan  Undang-Undang  No.5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kewenangan  Pejabat  Pembina kepegawaian  (PPK)  dalam  menjatuhkan  sanksi  kepegawaian  berupa  pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil  yang terlibat  korupsi dan telah berkekuatan  hukum  tetap  sangat  jelas  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Beberapa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  terlibat  korupsi  dan  telah  berkekuatan hukum  tetap  tersebut  tidak  dapat  diberhentikan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  karena  sesuai  kenyataan  yang  terjadi  bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dilakukan sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014  yang pada saat itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang
Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  masih  berlaku  dan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  belum  ada  atau  belum diterbitkan.

## Bibliografi
EFENDI,  SUNARTO.  (2016). KEBIJAKAN  PEMBANGUNAN  NASIONAL  DALAM DINAMIKA  KETATANEGARAAN  INDONESIA  (Studi  Komparatif  GBHN  dan RPJPN  terhadap  Pembangunan  Nasional) . Malang:  University  of  Muhammadiyah Malang.
Fahmi, Wirza, Syahbandir, Mahdi, & Efendi, Efendi. (2017). Kedudukan Pegawai Negeri Sipil  Yang  Diberhentikan  Secara  Tidak  Hormat  Karena  Melakukan  Tindak  Pidana Kejahatan Jabatan. Syiah Kuala Law Journal , 1 (1), 246–265. Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. (2018). Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Panorama Hukum , 3 (2), 155–170. Kenedi,  John.  (2016). Buku:  Menghadang  Prostitusi  Kajian  Yuridis-Sosiologis  Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu . Bengkulu: IAIN Bengkulu.
Nopyandri,  Nopyandri.  (2015).  Pengaturan  Wewenang  Pemerintah  Daerah  dalam Penerapan  Sanksi  Administrasi  Lingkungan. Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi , 6 (1), 43310.
Nugroho,  Wahyu.  (2016).  Politik  Hukum  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas Pelaksanaan  Pemilu  dan  Pemilukada  di  Indonesia. Jurnal  Konstitusi , 13 (3),  480– 502.
Puspitasari,  Intan.  (2016). Pelaksanaan  Pengawasan  Klausula  Baku  Oleh  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta . Yogyakarta: UII.
Putranto,  Agustinus  Sulistyo  Tri.  (2015).  PEGAWAI  PEMERINTAH  DENGAN PERJANJIAN KERJA. Civil Service Journal , 9 (2 November).
Retnowati,  Endang.  (2012).  Keterbukaan  informasi  publik  dan  good  governance  (antara das sein dan das sollen). Perspektif , 17 (1), 54–61.
Rumapea,  Rony  Alfredo.  (2019).  Pertanggungjawaban  Hukum  Pejabat  Pembina Kepegawaian  dan  Pejabat  yang  Berwenang  atas  Kesalahan  dalam  Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sasi , 25 (2), 133–145.
SAWITRI,  HUNIK  S.  R.  I.  RUNING.  (2019).  PERAN  MEDIASI  KOMITMEN ORGANISASIONAL  PADA  PENGARUH  KEPEMIMPINAN,  KEPUASAN KERJA,  DAN  BUDAYA  ORGANISASI  TERHADAP  KINERJA  PEGAWAI NEGERI  SIPIL. The  5th  National  Conference  on  Applied  Business .  Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Sitohang,  Hisar.  (2020). Analisis  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif . Suheri, Ana. (2018). Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 60–68. Tambunan,  Daniel.  (2021).  POTENSI  ANCAMAN  KEAMANAN  DI  PERAIRAN INDONESIA  YANG  BERBATASAN  DENGAN  NEGARA  FILIPINA. JURNAL POLITICO , 10 (3).
Toruan,  Henry  Donald  Lbn.  (2014).  Pertanggungjawaban  pidana  korupsi  korporasi.
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 3 (3), 397–416.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License.