## PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BATANG
Oleh : Imas Septiyani Hanifah R. Ery Wibowo Agung S
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

## ABSTRACT
One of the things that influence the most of the acceptance of income tax article 25/29corporate taxpayers is the level of tax compliance, especially in BatangPratama Tax  Office.  The  large  amount  of  income  tax  revenue  of  article  25/29  corporate taxpayers  nothing  to  do  with  the  level  of  tax  compliance,  ie  whether  or  not  the obedient corporate taxpayers in paying taxes.
The purpose of this study was to determine the effect of tax compliance and tax collection  on  income  tax  receipts  article  25/29  corporate  taxpayers  in  the BatangPratamaTax  Office  period  2008-2012.  The  survey  was  conducted  at  the BatangPratamaTax  Office  and units  of  analysis  are  secondary  data  from  reports  of receipts  of  income  tax  article  25/29  corporate  taxpayers  the  period  2008-2012. Regression  models  were  used  in  compliance  with  the  classical  assumption  test.  The data  analysis  technique  used  is  the  technique  of  multiple  linear  regression  analysis using SPSS version 16.0
The  results  showed  that  in  the  period  of  5  (five)  years  ie  2008  to  2012,  the amount  of  income  tax  revenue  of  article  25/29  corporate  taxpayers  in  the BatangPratama Tax Office continued to increase from year to year, tax compliance and  collection  tax  simultaneously  and  partially  significant  effect  on  income  tax receipts article 25/29 taxpayers on BatangPratamaTax Office period 2008-2012.
Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Billing, Tax Receipts Article 25/29, the
Taxpayer.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  aspek  yang penting  dalam  proses  pembangunan suatu  negara  khususnya  di  Indonesia, karena  pembangunan  bertujuan  untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu Negara.Awal
tahun 1984 sistem perpajakan
Indonesia  mengalami  reformasi  yang sering disebut dengan tax reform, yaitu perubahan  dari official  assessment system menjadi self assessment system. Perbedaan antara dua system ini, yakni dalam official  assessment  system tanggung  jawab  pemungutan  terletak sepenuhnya pada pemerintah,
sedangkan  dalam self  assessment
system wajib pajak diberi kepercayaan
penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor,  dan  melaporkan  besarnya pajakyang  terutang  sesuai  dengan jangka  waktu  yang  telah  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  berkewajiban untuk melakukan pelayanan,
pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Usaha dilakukan  fiskus  untuk  efektivitas jalannya self  assessment  system dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak,  baik orang  pribadi  maupun  badan,  yang terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya,  yaitu  dengan  melunasi dan  melaporkan  SPT  masa  dan tahunannya  tepat  waktu  (Oktivani, 2007). Kepatuhan wajib pajak merupakan  syarat  agar  penerimaan pajak  negara  meningkat.  Dalam  Fika Agusti  (2008)  disimpulkan  bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan  penerimaan  pajak  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta  Grogol  Petamburan.Menurut Junaidi  Eko  Widodo  (2004),  tingkat kepatuhan Wajib Pajak biasanya diukur  dengan  tingkat  ketidakpatuhan yang  pada  umumnya  diukur  dengan menggunakan tax gap yaitu perbedaan
antara pajak yang diterima berdasarkan pelaporan  wajib  pajak  secara  sukarela dengan  jumlah  yang  ditentukan  oleh pemeriksa  pajak.  Jadi,  semakin  patuh wajib  pajak  badan  melaporkan  dan melunasi  kewajiban  perpajakannya maka  penerimaan  pajak  pada  KPP akan semakin meningkat.
Salah satu fungsi dari penerbitan STP tersebut adalah sebagai dasar  hukum  bagi  Direktorat  Jenderal Pajak  untuk  menagih  jumlah  pajak yang  tidak  dibayar  oleh  wajibpajak. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang No 9  tahun  1994  yang  diubah  dengan Undang-undang terakhir yaitu Undang-undang  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  No 16  tahun  2000  bahwa  Surat  Tagihan Pajak,  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar,  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan  Putusan  Banding  yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar  bertambah  merupakan  dasar penagihan  pajak.  Hal  ini  pula  yang dijadikan  sebagai  dasar  perhitungan
jumlah  tunggakan  pajak  yang  tercatat di Kantor Pelayanan Pajak.
Surat  Tagihan  pajak  merupakan surat  pertama  yang  dikeluarkan  jika wajib  pajak  tidak  atau  kurang  bayar pajak,  harus  membayar  denda,  belum menjadi  pengusaha  kena  pajak  tetapi telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan  PPN  tetapi  tidak  benar (Ilyas dan Burton 2008). Surat Tagihan Pajak  diterbitkan  dengan  tujuan  untuk menjaga  penerimaan  negara  yang seharusnya  diterima  dari  sektor  pajak. Surat  tagihan  pajak  diharapkan  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak..Menurut Ginting  (2006)  wajib  pajak  yang terutang  pajak,  95%  mau  membayar pajak setelah diberikan surat ketetapan pajak.
Penerimaan  dan  peningkatan peranan  pajak  dalam  pembangunan Indonesia  menjadi  target  dan  tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga otoritas pajak. Dalam KPP  Pratama,  diperkenalkan  konsep pemberian pelayanan satu atap, artinya KPP  Pratama  memberikan  pelayanan
atas semua jenis pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat, yaitu PPh, PPN, PBB serta jenis pajak  lainnya  termasuk  penagihan pajak.

## TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh  kepatuhan  wajib  pajak terhadap penerimaan  PPh  pasal 25/29    wajib  pajak  badan  pada
Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Batang secara parsial.
2. Untuk memperoleh bukti empiris
pengaruh
penagihan pajak terhadap  penerimaan  PPh  pasal 25/29  wajib  pajak  badan  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Batang secara parsial. 3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh  kepatuhan  wajib  pajak dan  penagihan  pajak  terhadap penerimaan  PPh  pasal  25/29 wajib  pajak  badan  pada  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Batang secara simultan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pajak  merupakan  salah  satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak mempunyai  bagian  penting  dalam pembangunan diseluruh aspek kehidupan  di  negara  ini.  Tanpa  pajak, pembangunan  tidak  akan  berjalan lancar  karena  besarnya  pembiayaan yang  diperlukan  tidak  bisa  tertutupi hanya  dengan  pinjaman  dan  bantuan dari luar negeri.
Menurut  Undang-undangNo  28 tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat (1) :
“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Banyak para  ahli  memberikan batasan  tentang  pajak, diantaranya
pengertian  pajak  yang  dikemukakan oleh Brotodiharjo (2007) Ia
mengemukakan  bahwa  pajak  adalah peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat kepada  kas  negara  untuk  membiayai pengeluaran  rutin  dan  surplusnya digunakan  untuk public  serving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi
dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan  Rimsky dalam Suharno
(2003), yaitu:
1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Bakti
4. Teori Daya Pikul 5. Teori Daya Beli Menurut Chaizi Nasucha (2004) Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan  diri  kepatuhan  Wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali  Surat  Pemberitahuan  (SPT), kepatuhan  dalam  penghitungan  dan
pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Pelaksanaan penagihan  pajak yang  tegas,  konsisten  dan  konsekuen diharapkan  akan  dapat  membawa pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  membayarkan hutang  pajaknya.  Hal  ini  merupakan posisi  strategis  dalam  meningkatkan penerimaan  negara  dari  sektor  pajak sehingga  tindakan  penagihan  pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan  pajak  yang  tertunda.Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak  adalah Undang-undang  No.  19 tahun  1997  tentang  Penagihan  Pajak dengan  Surat  Paksa.  Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang  ini  kemudian  diubah dengan  Undang-undang  No.  19  tahun 2000  yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Undang-undang Pajak penghasilan  (PPh)  mengatur  subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung  dan  cara  melunasi  pajak yang  terutang.  Undang-undang  Pajak Penghasilan (PPh) juga lebih
memberikan  fasilitas  kemudahan  dan keringanan  bagi  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan. Rusli (2003), Pajak Penghasilan adalah pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek pajak  atas  penghasilan  yang  diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

## Perumusan Hipotesis
Penelitian ini akan menerangkan bagaimana Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak  dan  Penagihan  Pajak  terhadap Penerimaan  PPh  pasal  25/29  Wajib Pajak  pada  KPP  Pratama  Batang. Kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :
Adapun  hipotesis penelitian  ini adalah sebagai berikut :
H : Kepatuhan Wajib Pajak
berpengaruh positif terhadap
Penerimaan  PPh  Pasal  25/29
Wajib Pajak  Badan  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Batang secara Parsial.
H :  Penagihan  Pajak  berpengaruh positif  terhadap  Penerimaan  PPh Pasal  25/29  Wajib  Pajak  Badan pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Batang secara Parsial.
H :  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap
Penerimaan PPh  Pasal  25/29 Wajib  Pajak  Badan  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.

## PENELITIAN
Variabel penelitian adalah objek penelitian  yang  bervariasi  (Suharsimi Arikunto,  2006).  Variable  merupakan besaran  yang  memiliki  variasi  nilai. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu  variable  bebas  ( Independent Variable)  dan  variable  terikat  ( Dependent Variable).
Menurut Arikunto  (2006),  sampel  merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan  diteliti.  Penentuan  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah proportional sampling methodatau
Kepatuhan Wajib Pajak (X 1 ) Penagihan Pajak
(X 2 )
Penerimaan PPh pasal 25/29 (Y)
pemilihan sampel  proporsional,  yaitu metode penentuan sampel yang memberikan  peluang  yang  sama  bagi setiap  anggota  populasi  untuk  dipilih menjadi  anggota  sampel (Sugiyono, 2004).  Teknik  sampel  ini  dipilih karena  anggota  populasinya  dianggap homogen,  yaitu  wajib  pajak  badan pada KPP Pratama Batang.
Jenis data  penelitian  merupakan faktor penting yang menjadi
pertimbangan dalam penentuan metode  pengumpulan  data.  Jenis  dan sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
1. Data  primer  merupakan  sumber data  penelitian  yang  diperoleh secara  langsung  dari  sumber  asli berupa  wawancara  kepada  pihak atau  pegawai  KPP  Pratama Batang khususnya pegawai
bagian  penagihan pajak  dan pelayanan pajak.
2.  Data  sekunder  merupakan  data yang  telah  diolah  lebih  lanjut menjadi  bentuk-bentuk  seperti tabel,  gambar,  dan  lain-lain. Selain  itu  terdapat  data  yang diperoleh melalui data
kepustakaan  dan  sumber  tertulis lainnya  berupa  literatur-literatur dan  peraturan  yang  berhubungan dengan  pokok  bahasan  yang diteliti.
Metode  pengumpulan  data  pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi  dan  observasi  dengan cara menyalin dan mengolah dokumen atau  catatan  tertulis  yang ada  seperti penerimaan  pajak  penghasilan  pasal 25/29,  kepatuhan  wajib  pajak  serta penagihan  pajak,  yaitu  pencatatan jumlah  SKPKB,  SKPKBT,  dan  surat pembetulan, surat keputusan keberatan banding yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.

## Metode Analisis
Analisis  data  yang  digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif  kualitatif. Metode  deskriptif kualitatif  merupakan  pencatatan  data yang disertai dengan kalimat, kata atau gambar  untuk  memberikan  gambaran dari masalah yang diteliti.Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh  kepatuhan  wajib  pajak  dan penagihan  pajak  terhadap  penerimaan
Model Summary b ,370 a ,137 ,107 232585156 ,947 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson
Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
a.
Dependent Variable: Penerimaan PPH25/29 b.
PPh  pasal  25/29  wajib  pajak  badan pada  KPP  Pratama  Batang  digunakan model  Regresi  Linier  Berganda dan proses  datanya  menggunakan  program Komputer  SPSS  16.0.  Model  tersebut dapat  dinyatakan  dalam bentuk  umum persamaan regresi linear berganda :
Y = + b X + b X
+
Uji  hipotesis  yang  digunakan adalah Uji t (pengujian parsial) dan Uji f  (pengujian  simultan)  dengan  dasar pengambilan keputusan adalah :
a. Jika t < t ,  maka H diterima
b. Jika t > t , maka H ditolak
Berdasarkan  signifikansi  dasar pengambilan keputusannya adalah :
a. Jika signifikansi > 0,05, maka H diterima
b. Jika signifikansi < 0,05, maka H
ditolak

## HASIL PENELITIAN
Hasil Uji Statistik Deskriptif
bahwa rata-rata penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan (dengan data  60  bulan)  adalah  Rp.6  x  10 9 , dengan standar deviasi Rp.
2.500.000.000,-. Rata – rata kepatuhan wajib  pajak  badan  yang  aktif  (dengan data  60  bulan)  adalah  34,96  persen, dengan  standar  deviasi  10,21  persen. Rata-rata  penagihan  pajak  wajib  pajak badan  (dengan  data  60  bulan)  adalah 21,11  persen  dengan  standar  deviasi 16,29 persen.
Tabel Durbin Watson Statistik
Durbin-watson statistic menunjukkan  bahwa  nilai durbin- Watson sebesar 0,947, nilai  ini  akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% jumlah sampel 60 dan jumlah  variabel 3,  maka  ditabel
Durbin-Watson akan didapatkan
Durbin-Watson0,947 terletak  antara
Descriptive Statistics
60 1657,00 5290,00 3496,583 1021,028 60 2,00 680,00 211,1500 162,97144 60 2E+008 1E+009 6E+008 2,5E+008 60 Kepatuhan Wajib Pajak Penagihan Pajak Penerimaan PPH25/29 Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Coefficients a 3E+008 1E+008 2,532 ,014 88660,07 29751,30 ,368 2,980 ,004 ,994 1,006 91264,80 122214,1 ,421 3,174 ,003 ,994 1,006 (Constant) Kepatuhan Wajib Pajak Penagihan Pajak Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Penerimaan PPH25/29 a.
batas -2  sampai  2.Berarti  tidak  terjadi autokorelasi,  sehingga  model  regresi layak dipakai.
Perhitungan Regresi Linear Berganda
Dari tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi berganda :
Y = + + + Y = 3.000.000.000  + 0.368 X 1
+ 0.421X 2 +
Keterangan : Y adalah Penerimaan  PPh  25/29,  X 1 adalah Kepatuhan  Wajib  Pajak,  X 2 adalah Penagihan  Pajak.    Dari  sini  dapat
diterangkan bahwa Konstanta
Penerimaan PPh sebesar Rp.
3,000.000.000,- menyatakan bahwa jika tidak ada Kepatuhan Wajib Pajak  dan  Penagihan  Pajak maka penerimaan PPh adalah Rp. 3,000.000.000,- Variabel penerimaan PPh
memiliki  pengaruh  yang  kuat  positif.
Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian diperoleh hasil bahwa
koefisien regresi X (Kepatuhan Wajib Pajak)  sebesar  0.368  menyatakan bahwa setiap penambahan (karena +)1 maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0.368.
Koefisien regresi X (Penagihan Pajak)  sebesar  0.421  menyatakan bahwa setiap penambahan (karena +) 1 penagihan  pajak  akan  meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0.421.
Berdasarkan hasil  perhitungan dengan  menggunakan  program  SPSS variabel kepatuhan Wajib pajak diperoleh t hitung = 2,980, sedangkan t tabel dengan  = 0,05 dan d.f = n – 2, maka  diperoleh  t  tabel  = 2,000 (pakai dua sisi).
Hasil Uji F
Berdasarkan  hasil  perhitungan dengan  menggunakan  program  SPSS di peroleh F hitung = 4,526.
ANOVA b
5E+017 2 2,448E+017 4,526 ,015 a 3E+018 57 5,410E+016
4E+018 59 Regression Residual Total Model
1 Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
a.
Dependent Variable: Penerimaan PPH25/29
b.
Sedangkan  F  tabel  dengan  =  0,05 dan d.f = ( k – 1 ; n – k – 1 ) = ( 1 ; 59 ) maka diperoleh F tabel = 2,001.

## KESIMPULAN
1. Kepatuhan Wajib Pajak  secara
parsial  berpengaruh  signifikan
terhadap penerimaan PPh pasal
25/29 Wajib  Pajak  badan  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Batang periode  2008- 2012. Adapun besarnya pengaruh  variabel  kepatuhan wajib pajak ditunjukkan
dengan  t  hitung  sebesar  2,980. Sedangkan besarnya  pengaruh penagihan  pajak  ditunjukkan dengan  t  hitung  sebesar  3,174. Sehingga  t  hitung  penagihan pajak  (3,174)  >  t  hitung kepatuhan wajib pajak (2,980).
2. Kepatuhan Wajib Pajak danpenagihan pajak secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
PPh  pasal  25/29 Wajib  Pajak badan  pada  Kantor  Pelayanan
Pajak  Pratama  Batang periode 2008-2012. Adapun  besarnya
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar  37  persen  sedangkan sisanya  sebesar  63  persen dipengaruhi  faktor  lain  yang tidak dijelaskan dalam model.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusti,  Asri  Fika. 2008 .  “Pengaruh
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak  Yang  Dimoderasi  Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama”. Makalah SNA XII. Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur
Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Brotodihardjo,  S.  2003. Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak. Edisi
Keempat. Bandung: PT.Refika Aditama, 2-4. Chaizi,  Nasucha.  2004. Reformasi Administrasi  Publik  :  Teori dan Praktik. Jakarta: Gramedia. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi
Analisis  Multivariate  dengan Program  SPSS.  Semarang  : Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Ginting,  Riskon.  2008. Pengaruh
Pemberian  Surat  Penagihan
Terhadap PembayaranTunggakan Pajak  Penghasilan  di  Tiga Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal  Ekonomi  danBisnis. Volume 5 No.1
Ilyas,  Wirawan  B.  Richard  Burton. 2008. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat
O ktivani,  Debby.  2007.  “ Pengaruh Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Jumlah Pemeriksaan terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun”. SkripsiSarjana Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  Universitas  Kristen
Petra, Surabaya.
Sugiyono.  2004. Analisis  Data  untuk Riset  Manajemen  dan  Bisnis (Metode  Penelitian  Bisnis). Bandung : CV Alfabeta.
Suharno.  2003. Pengelolaan  Pajak dalam  Era  Otonomi  Daerah. Bandung : Alfabet.
Undang-Undang  No.  16 Tahun  2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang  nomor  28  tahun  2007 Tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## Undang-Undang  No.19  Tahun  2000
Tentang  “  Penagihan  Pajak  Dengan Surat Paksa”
Widodo, Junaedi Eko. 2004. ” Memanfaatkan Data Pemeriksaan untuk Menganalisis Kepatuhan Wajib  Pajak.”  dalam  Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa,  peny.,  Menuju  Sistem dan  Administrasi  Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, Jakarta: Penerbit Kharisma.