ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 1 Februari 2023 Halaman 75-90 Article History: Received : 7 July 2022 Reviewed : 18 Januari 2023 Accepted : 15 Februari 2023 Published : 24 Februari 2023 DOI : 10.22437/mendapo.v4i1.19449

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SANKSI DALAM PERATURAN WALIKOTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Elfi Nola Tumangger
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi elfinolatumangger00@gmail.com
Latifah Amir
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi latifah_amir@unja.ac.id
Ratna Dewi
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi ratnadewi@unja.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the legal certainty of fines in the Jambi Mayor Regulation Number 21 of 2020 in terms of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. The formulation of the problem is how the substance of the Jambi Mayor's regulation Number 21 of 2020  contains  administrative  sanctions  in  terms  of  Law  Number  12  of  2011  concerning  the Establishment  of  Legislative  Regulations?  Can  Jambi  Mayor  Regulation  Number  21  of  2020 contain administrative fines in view of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. The results of this research are legal products that are considered to be contrary to the higher ones become null and void or there is legal uncertainty because Law Number 12 of 2011  concerning  the  legislation  as  referred  to  in  Article  15  paragraph  (1)  states  that  the provisions  of  sanctions  only  can  be  contained  in  the  Act;  Provincial  Regulations,  and Regency/City Regional Regulations. On the other hand, Mayor Regulation Number 21 of 2020 includes provisions for administrative sanctions, based on the formation of laws and regulations. The regulation is considered contrary to higher provisions and administrative sanctions focus on state  administrative  bodies/officials  who  legally  violate  the  authority  in  administering  the government system, therefore the Jambi Mayor's regulation is legally considered null and void and the illegality of the sanctions arrangement is regulated in regional policy regulations during the current pandemic based on Law Number 12 of 2011 concerning statutory regulations.
Keywords: Legal Certainty; Position; Formation of Legislation.
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap Sanksi Denda Dalam Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Rumusan  masalah bagaimana  substansi  peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  memuat  Sanksi administrasi  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Apakah Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dapat Memuat Denda Administratif  Ditinjau Dari  Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu produk hukum yang dianggap bertentangan dengan yang lebih tinggi  menjadi batal demi hukum atau adanya  ketidakpastian  hukum  dikarenakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  dimaksud  pasal  15  ayat  (1) mencantumkan  bahwa  ketentuan  sanksi  hanya  dapat  dimuat  dalam  Undang-undang; Peraturan  Daerah  Provinsi,  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Disisi  lain,  Peraturan Walikota  Nomor  21  Tahun  2020  mencatumkan  adanya  ketentuan  sanksi  adminitratif, berdasarkan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  tersebut  dianggap bertentangan  dengan  ketentuan  yang  lebih  tinggi  dan  sanksi  adminitratif  menitikberatkan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang secara hukum melanggar kewenangan di dalam menyelenggarakan  sistem  pemerintahan,  oleh  sebab  itu  peraturan  Walikota  Jambi  secara hukum dianggap batal demi hukum dan ketidaksahaannya pengaturan sanksi tersebut diatur dalam  peraturan  kebijakan  daerah  di  masa  pandemi  saat  ini  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan.

## Kata Kunci :  Kepastian Hukum; Kedudukan; Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya disebut sebagai  UUD  NRI  1945)  merupakan    dasar hukum tertulis ( groundnorm) yang memuat sistem  garis-garis  besar  hukum  penyeleng- garaan  ketatanegaraan    saat  ini.  Adapun tujuan  negara  yang  dirumuskan  dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:  “Melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan
1 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi  Manusia, Mandar  Maju,  Bandung,  2014, hlm 23.
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial”. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan  diamanatkan  untuk  melin- dungi  segenap  bangsa  Indonesia  bagi kehidupan masyarakat salah satunya dengan memberikan pelayanan secara komprehensif.  Adapun  bentuk  ikut  campur tangan pemerintah tersebut harus
berlandaskan  pada  peraturan  Perundang- undangan  pada  setiap  pelayanan  yang diberikan. 1 Indonesia merupakan salah satu negara  yang  telah  diguncang  oleh  kasus
tingginya  penularan (Corona  Virus  Disease- 19) (yang  selanjutnya  disingkat  dengan Covid-19 ). Dengan begitu, Pemerintah Pusat telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana  nasional  berdasarkan  keputusan Presiden    Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan Kedaduratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam rangka  Percepatan  penanganan Covid-19.
Disisi  lain,    pengaturan    tersebut  di  tindak lanjuti  oleh  sejumlah  peraturan  teknis  di tingkat  Kementerian  dan  protokol  untuk menanggulangi Covid-19 agar  lebih  efektif dalam  menyelesaikan  masalah  dan  tidak semakin  memperburuk  keadaan  di  tengah- tengah  situasi  dan  kondisi  akibat    pandemi Covid-19 yang  berdampak  signifikan  pada
segala aspek kehidupan masyarakat
termasuk  di  dalamnya  mengoptimalkan penyelenggaran  pelayanan  publik  bagi masyarakat. 2
Berkaitan dengan optimalisasi pelayanan publik  di masa pandemi, Pemerintah Daerah di  Provinsi  Jambi  secara  umum  dan khususnya  kota  Jambi  melakukan  berbagai
upaya terhadap penerapan protokol
kesehatan  secara  masif  dan  merata.  Dalam hal  ini  Walikota  telah  melakukan  berbagai upaya kebijakan secara berkelanjutan salah
2 Ghuftan Syahputra Walla, dkk “Kajian Terhadap Pengaturan  Sanksi    Denda  Adminitratif Dalam Peraturan  Daerah  Tentang  Pembatasan  Sosial
satunya  yaitu  berbunyi  Peraturan  Walikota Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pedoman Penanganan di area/dilingkungan Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberla- kuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Dalam Tatanan  Kehidupan  Era  Baru.  Penanganan
Covid-19 di Kota Jambi dengan diterbitkannya  peraturan  Walikota  Jambi Nomor  21  Tahun  2020  yang  didalamnya mengatur mengenai sanksi adminitratif dan pidana denda.
Namun,  pada  dasarnya  setiap  peraturan hukum  yang  telah  diatur  berkedudukan lebih rendah tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Dimana penyusunan Peraturan Walikota  harus  berpedoman  pada  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  berkaitan  dengan jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan, asas-asas pembentukan
peraturan perundangan-undangan  dan materi muatan ketentuan pidana yang telah diatur  ataupun    ketentuan  yang  memuat sanksi diatur setingkat perda.
Kemudian,    pada  pasal  15  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  memberikan  penjela-
Berskala Besar”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 9, 2021, Hlm. 962
san secara tegas  yang menyatakan muatan materi  ketentuan  sanksi  hanya  dapat dicantumkan dalam Undang-Undang,
Peraturan  Daerah  Provinsi  atau  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## B. Metode Penelitian
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu sebuah  metode  penelitian  yang  mengkaji adanya konflik norma. Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif yang merupakan suatu penelitian untuk  menggambarkan  permasalahan  yang akan dibahas oleh penulis dengan membaca,
menafsirkan, membandingkan
serta menelaah dari berbagai sumber hukum yang berhubungan  dengan  kepastian  hukum terhadap  sanksi  dalam  Peraturan  Walikota Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  ditinjau  dari undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

## C. Kedudukan    Peraturan  Walikota Jambi  Ditinjau  Dari  Undang-Undang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-

## Undangan
Berdasarkan  pengertiannya,  pemerintah adalah  organ/alat  perlengkapan  Negara yang  diserahi  tugas  pemerintahan  atau melaksanakan  Undang-Undang.  Pasal  1 angka  3  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengemukakan bahwa: “pemerintah daerah
merupakan  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  Daerah  yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan dae rah otonom”. Maka dapat disimpulkan bahwa
Gubernur,  bupati  dan  walikota  masing- masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota dipilih  secara  demokratis,  pemerintahan daerah  menjalankan  otonomi  seluas- luasnya, kecuali urusan pemerin-tahan yang oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai urusan pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah.
Sistem  pemerintahan  di  daerah  kota/ kabupaten  memiliki  tugas  dan  kedudukan untuk  mengurus  dan  mengatur  daerahnya masing masing sebagaimana yang tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikenal dengan  asas  desentralisasi,  dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan  tugas  dan  tanggung jawab  berdasarkan  asas  dekonsetralisasi pada  masyarakat,  dalam  hal  ini  adanya pemerintah  dan  masyarakat  menjalin  dan menciptakan  adanya  penegakan  hukum yang terikat.
Berdasarkan peraturan perundang- undangan  salah  satu  penegakan  hukum tersebut  dicantumkan  dalam  memuat
ketentuan  sanksi. 3 Menurut  Thomas  A Wartowski,  mengatakan  bahwa  agar penerapan sanksi dapat efektif, maka hukum itu  sendiri  harus  memiliki  dukungan  dari masyarakat/rakyat, dan untuk memperoleh dukungan  rakyat,  maka  aturan  hukum  itu haus  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  kultur hukum  dari  rakyat  banyak  agar  sesuai dengan ketentuan di masyarakat. 4
Menurut  Utrect,  pengertian  sanksi merupakan  akibat  dari  sesuatu  perbuatan atau  suatu  reaksi  dari  pihak  lain,  baik  itu manusia  atau  lembaga  sosial  atas  sesuatu perbuatan manusia. Konsep daripada sanksi adminitrasi  merupakan  gagasan  doctrinal dan  tidak  didefinisikan  secara  normatif  di dalam  undang-undang.    Berdasarkan padangan doktrin dalam hukum adminitrasi menunjukkan banyak definisi yang berbeda dari  istilah  ini.  Dimana  sanksi  administrasi menitikberatkan  dalam  keadaan/kondisi bahwa  sanksi  adminitrasi  merupakan konsekuensi  negatif  dari  pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal.
Selanjutnya,  sanksi  adminitrasi  adalah salah  satu  jenis  sanksi  hukum.    Dimana ditetapkan sebagai landasan untuk memastikan penghormatan terhadap
ketentuan-ketentuan  umum  yang  telah
3 Wicipto  Setiadi, “Sanksi  Administratif    Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan    Perundang- Undangan”, Jurnal Legilasi Indonesia Vol. 6 No. 4,  2009, Hlm 604.
4 Satjipto Rahardjo, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)
diatur dalam peraturan perundang- undangan  yang  bersifat  mengikat  secara umum.  Pemberlakuan  sanksi  adminitrasi bagi  subjek  hukum  tidak  dapat  dilepaskan dari  kebijakan  secara  umum  dan  konkrit dengan  tujuan  mewujudkan  ketertiban, memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak bagi setiap orang dari suatu gangguan yang telah dilanggar.
Pada  sisi  lain,  pelaksanaan  penegakan norma  hukum  administrasi  merupakan kewenangan  adminitrasi  dapat  dilihat  dari segi sasarannya yaitu:
1. Sanksi  reparatoir  merupakan  sanksi yang  diterapkan  sebagai  reaksi  atas pelanggaran  norma,  yang  ditujukan untuk  mengembalikan  pada  kondisi semula sebelum terjadinta pelanggaran. 2. Sanksi punitif merupakan sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman  pada  seseorang  sebagai contoh denda administratif.
3. Sanksi refresif merupakan sanksi yang diterapkan  sebagai  reaksi  atas ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan yang  terdapat  pada  ketetapan  yang diterbitkan. 5
Secara  umum,  Sanksi  adminitrasi  ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelanggar
Termasuk Interperstasi Undang-Undang (Legisprudence), Cetakan-5,  Kencana,  2013, Jakarta, hlm. 497.
5 Ibid ., hlm 965.
adminitrasi  atau  ketentuan  undang-undang yang bersifat adminitrastif. 6 Adapun macam- macam sanksi adminitrasi yang berupa:
1. Peringatan/teguran  lisan;  bahwa sanksi  administratif  yang  paling ringan  dan  lazimnya  peringatan/ teguran lisan.
2. Peringatan/teguran  tertulis;  bahwa
Sanksi  administratif  berupa  teguran/
peringatan.
3. Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politiedwang); bahwa tindakan nyata (Feitelijke Handelingen) dari  pejabat  adminis-
trasi negara.
4. Penarikan  kembali  keputusan  yang menguntungkan;  bahwa  keputusan baru  yang  berisi  penarikan  kembali dan  menyatakan  tidak  berlaku keputusan terdahulu..
5. Denda  administratif;  bahwa  denda adminitrasi  adalah  kewajiban  tanpa syarat  untuk  membayar  sejumlah uang.  Dimana  denda  adminitrasi merupakan  sanksi  yang  sifatnya menghukum.
6. Pengenaan  uang  paksa  ( Dwangsom ); sanksi  admintrasi  yang  bertujuan untuk pemulihan. 7
Berbeda  dengan  padangan  ahli  hukum, menurut  Lemaire  yang  dikutip  oleh  R.
6 Anonim, “ Pengertian  Sanksi  Hukum  (Pidana, Perdata,  Dan  Adminitrasi)  Serta  Macamnya ”, http://www.gurupendidikan.co.id/sanksi- hukum, di akses tanggal 22 November 2022.
7 Ibid., hlm 6-10.
Abdoel  Djamali  bahwa  dalam  pelaksana- annya adminitrasi negara diserahi
“bestuurzorg” dalam  menjalankan  tugas bidang  kesehatan  umum,  pengajaran, pangan  dan  agraria.    Dimana  dalam  hal  ini kebebasan dapat bertindak terutama dalam keadaan mendesak sekalipun. Artinya dalam keadaan  mendesak  tersebut  memerlukan tindakan adminitrasi negara yang bertujuan untuk  menyelesaikan  tanpa  menunggu lembaga legislatif dalam membuat
pengaturannya terdahulu.
Namun  disisi  lain,  penjelasan  tersebut memiliki  pengecualian  bahwa  kebebasan yang  dimaksud  dapat  mencari  ketentuan- ketentuan  baru  yang  sesuai  dengan pemikiran  utama  menurut  undang-undang. Dalam  hal  ini  administrasi  negara hendaknya  berfungsi  sebagai  legislatif. 8
Berkaitan  dengan  Peraturan  kebijakan hukum  dalam  Peraturan  Walikota  tercantu dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Yang  mana  jenis  Peraturan  Perundang- undangan  mencakup  peraturan  yang ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa
8 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2007,  hlm.
100.
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi  yang setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang- Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah
Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang setingkat.  Termasuk  dalam  Peraturan Kepala  Daerah  baik  itu  Gubernur,  Bupati, Walikota,  Kepala  Desa,  termasuk  ke  dalam jenis peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  aturan  sanksi  administrasi diatur secara jelas dalam pasal 238 Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah,  mengatur bahwa  ketentuan  sanksi  adminitratif  telah diatur sebagaimana dalam kesatuan lembaga tertentu, menyatakan bahwa:
1. Perda  dapat  memuat  ketentuan tentang  pembebanan  biaya  paksaan penegakan/pelaksanaan  Perda  selu- ruhnya atau sebagian kepada pelanggar  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 50.000.000,00    (lima  puluh  juta rupiah).
3. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan  atau  pidana  denda  selain sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
4. Selain  sanksi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),    Perda  dapat  memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. 5. Sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi  administratif  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  kekuasaan pemerintahan termasuk substansi Peraturan Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020 melampaui  pengaturan  kebijakan  di  luar daripada cakupan dan materinya. Meskipun pemerintah  memiliki  kekuasaan  diskresi. Namun  substansi  produk  hukum  tersebut harus  mengedepankan  amanat  dari  asas- asas  umum  pemerintah  yang  baik  (AUPB) salah  satunya  asas  tersebut  merupakan aktualisasi yang nyata terkait asas kepastian hukum (Principle  Of  Legal  Security) atau dalam istilah hukum menyatakan bahwa het vermoeden  van  rechtmatigheid (kebijakan pemerintah    harus  dianggap  benar  dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan kebenaran sebaliknya).
Kedudukan  Peraturan  Walikota  Jambi Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Penanganan Covid-19 di  Area  Publik/
Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi berlandaskan pada Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid- 19 yang menguraikan kepada kepala daerah untuk  membuat  peraturan  di  daerahnya masing-masing  sebagai  pencegahan  dan pengendalian  penyebaran Covid-19 berisi ketentuan  sanksi  adminitrasi  terhadap pelanggaran  penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-
19 . D. SANKSI DENDA ADMINISTRATIF DALAM PERATURAN WALIKOTA JAMBI Pandemi saat ini,
pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat. istilah “keadaan bahaya” tertulis pada pasal 12  Undang-Undang  Dasar  1945  dan “kegentingan  yang  memaksa”  tertulis  pada pasal  22  Undang-Undang  1945.  Selain  dari itu,  dalam  peraturan  perundang-undangan setingkat  undang-undang,  klausul  keadaan darurat  dapat  dilihat  pada  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1959  tentang  keadaan bahaya dengan istilah (darurat sipil, darurat militer dan darurat perang), yang kemudian dalam  Undang – undang  nomor  24  Tahun
2007  tentang  penanggulangan  Bencana (darurat  bencana)  serta  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  penanganan Konflik sosial (keadaan konfli k sosial)”.
Pengertikan darurat yaitu keadaan sukar (sulit)    yang  tidak  dapat  disangka-sangka kehadirannya  yang  memerlukan  penangu- langan  segera,  keadaan  terpaksa,  dan keadaan sementara. Misalnya, dalam situasi darurat pemerintah harus cepat mengambil langkah yang efisien dan efektif lebih cepat dalam  mengatasi  kondisi-kondisi  yang darurat.
Dalam rangka  menindaklanjuti kebijakan nasional terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 ,  pemerintah  kota
Jambi  telah  melakukan  berbagai  upaya dan kebijakan salah satunya yakni mengeluarkan produk  hukum  tercantum  dalam  Peraturan Walikota  (selanjutnya  disingkat  dengan PERWALI  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pedoman  Penanganan Covid-19 di  Area Publik/  Di  Lingkungan  Usaha  Dan Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan  Pada Masa  Pandemi),    peraturan  tersebut bertujuan untuk melakukan serta memutus rantai  penularan Covid-19 di  Kota  Jambi tertanggal 1 Juni 2020.
Peraturan  Walikota    Jambi  tersebut bertujuan  untuk    memberikan  efek  jera terhadap pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan  oleh  masyarakat  yang  berisikan sanksi  denda  adminitratif  secara  terpaksa dan  ditujukan  kepada  seluruh  subjek  yang
bersangkutan.  Akan  tetapi,  permasala- hannya  pemerintah  kota  Jambi  menyela- rasakan muatan sanksi dalam substansi yang dibuat  berupa  denda  adminitrasi  bagi masyarakat. secara materiil, sanksi merupa- kan  unsur    kerugian  sebagian/seluruhnya yang  berupa  pengurangan  hak  seseorang ataupun  warna  negara.  Dimana  sanksi tersebut    mengacu  kepada  produk  hukum yang harus dihasilkan oleh pemerintah dan perwakilan  masyarakat.ketentuan  sanksi denda  adminitratif  telah  diatur  dalam ketentuan  yang  lebih  tinggi  dan  diakui sebagai  sanksi  hukum  yang  kompherensif berdasarkan kedudukannya.
Sanksi  hukum  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah.  Memahami  isi  pada Pasal  6  PERWALI  Nomor  21  Tahun  2020 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan  pedoman  memutus  rantai penularan Covid-19 menyatakan bahwa: Pasal 3 (1)  Setiap area publik/usaha dan masyarakat, dalam melakukan aktivitas dilingkungan  yang  berpotensi  terdam- pak wajib berpedoman kepada pencegahan  dan  penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). a. Uraian pedoman sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) yang wajib b. Melakukan pembersihan menggunakan  disinfektan  secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir/
handsinitizer yang  sering  disentuh
publik);
c. Menyediakan  fasilitas  cuci  tangan yang  memadai  dan  mudah  diakses oleh  pekerja  dan  konsumen/pelaku
usaha; d. Pastikan pekerja memahami perlindungan  diri  dari  penularan
Covid-19 dengan  perilaku  Hidup Sehat Bersih dan Sehat (PHBS);
e. Melakukan  pengecekan  suhu  badan di pintu masuk;
f. Mewajibkan  kepada  pengunjung menggunakan masker;
g. Memasang  media  informasi  serta petugas khusus untuk mengingatkan pekerja,  pelaku  usaha,  pelanggan/ konsumen  dan  pengunjung  agar mengikuti  ketentuan  pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun  dengan  air  mengalir/ hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker; h. Memberikan  tanda  khusus    yang ditempatkan  di  lantai  area  padat seperti ruang ganti, lift , dan area lain sebagai  pembatas  jarak  antar individu;
i. Pengaturan  meja  kerja,  tempat duduk  dengan  jarak  minimal  1 meter;
j. Menggunakan pembatas/partisi (mi- salnya flexy  glass) di  meja  atau
counter  sebagai  perlindungan  tam- bahan  pekerja  (kasir, customer sevice , dan lain lain); dan/atau
k. Pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan  maksimal  50%  (lima puluh  persen)  dari  luas  kapasitas yang tersedia. (2)  Uraian pedoman sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  wajib dipenuhi  oleh  seluruh  masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah dengan menggunakan masker.
Selanjutnya, PERWALI Jambi Nomor 21 Tahun 2020 menetapkan adanya ketentuan sanksi adminitratif, termuat dalam:
Pasal 6
(1)  Setiap  usaha  dan  masyarakat  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasla  3  dikenakan
sanksi adminitratif.
(2)  Sanksi adminitratif sebagaimana
dimaksud padal ayat (1) terdiri dari:
a. Denda; dan
b. Penundaan pemberian izin relaksasi atau pencabutan izin relaksasi.
(3)  Selain  sanksi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  bagi  usaha  yang
melakukan pelanggaraan dapat dikenakan sanksi penghentian kegiatan
usaha  sementara  atau  pencabutan  izin usaha.
Tindak  lanjut  dari  ketentuan  pasal  6 ditetapkan  secara  khusus  berupa  denda tertulis bahwa :
Pasal 7
(1)  Setiap  usaha  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3 ayat  (2)  dikenakan  sanksi  denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk masing-masing pelanggaran.
(2)  Setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3 ayat (2), yang dilakukan secara berulang atau  pelanggara  yang  sama  dikenakan penambahan sanksi denda sebesar 100 % (seratus persen) dari besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)  Setiap  usaha  yang  sedang  mengajikan permohonan  izin  relaksasi  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  pasal  3  ayat  (2)  dan  ayat  (4) dikenakan sanksi penundaan
pemberian izin relaksasi.
(4)  Setiap  usaha  telah  memiliki  izin relaksasi,  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasl  3 ayat  (2)  dikenakan  sanksi penghentian
kegiatan usaha sementara atau pencabutan izin usah. (5)  Setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagimana  dimaksud  dalam  pasal  3
ayat  (6)  dikenakan  sanksi  akumulatif dan penghentian kegiatan usaha Terkait  dengan  pencabutan  izin  usaha, terdapat pada Pasal 8, yaitu:

## Pasal 8
Setiap masyarakat yang melanggar pedoman sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3  ayat (3)  dikenakan  sanksi  denda  sebesar  Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan  pada    penjelasan  diatas, pada  Pasal  8  peraturan  Walikota  Jambi Nomor 21 Tahun 2020 menguraikan bahwa masyarakat  yang  melanggar  protokol kesehatan  dimaksud  tidak  menerapkan protokol  kesehatan  akan  dikenakan  sanksi denda  Adminitrasi  berdasarkan  jumlah kerugian  yang  ditetapkan.  Dari  penjelasan diatas,  pada  Pasal  8  peraturan  Walikota Jambi  Nomor  21  Tahun  2020  menguraikan bahwa masyarakat yang melanggar protokol kesehatan  dimaksud  tidak  menerapkan protokol  kesehatan  akan  dikenakan  sanksi denda  Adminitrasi  berdasarkan  jumlah kerugian yang ditetapkan.
Denda  administrasi  tidak  lebih  dari sekadar  reaksi  terhadap  pe-langgaran norma,  yang  ditujukan  untuk  menambah hukuman  yang  pasti,  terutama  denda administrasi  yang  terdapat  dalam  hukum pajak.  Bagaimanapun,  organ  administrasi
9 Sahya  Anggara, Hukum  Administrasi  Negara , Cetakan-1,  CV.Pustaka  Setia,  Bandung,  2018, hlm. 140.
dapat memberikan hukuman tanpa perantaraan  hakim.  Pengenaan  denda administratif  tanpa  perantaraan  hakim  ini tidak berarti pemerintah dapat menerapkannya secara arbitrer (sewenang- wenang).
Pemerintah  harus  tetap  memerhatikan asas-asas  hukum  administrasi,  baik  tertulis maupun  tidak  tertulis. 9 Sistem  Pemerintah Daerah  diatur  dalam  BAB  VI  mengenai pemerintahan  Daerah  menjelaskan  bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan  rumah  tangganya  sendiri  sebagai asas otonomi tugas pembantuan sedangkan penyelenggaraan asas dekonsentrasi dibatasi.  Artinya  tidak  lagi  seluas  sebelum perubahan  undang-undang  pemerintahan daerah.
Asas dekonsentrasi memiliki makna yaitu pendelegasian  wewenang  dari  pemerintah pusat  pada  pemerintah  daerah  atau  dari bahan  otonom  yang  memiliki  wewenang lebih  tinggi  ke  badan  otonom  yang  lebih rendah.  Hanya  saha  dalam  dekonsentrasi, pendelegasian wewenang yang  hanya pada sektor  politik  seperti  pada  desentrasi  dan wewenang  politik  berada  di  tangan pemerintah pusat. Sementara itu, asas tugas pembantuan (medebewind) merupakan suatu  asas  dasar  hukum  otonomi  daerah yang  memiliki  sifat  membantu  pemerintah pusat  atau  pemerintah  yang  lebih  tinggi
tingkatannya  dalam  menyelenggarakan negara  atau  daerah  melalui  kewenangan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  atau  bdan otonomi yang dimintai bantuannya tersebut.
Namun dari penjelasan tersebut, tidaklah secara  kompleks  menjelaskan  arti  dari “mengatur”,  dimana  Peraturan  Walikota memiliki  kedudukan  untuk  membuat ketentuan  sanksi  administrasi  secara memaksa.  Di  sisi  lain,  arti  dari  mengurus yaitu  melaksanakan  sistem  yang  ada  di daerah dan bertanggung jawab dengan baik. Selain adanya ketidakpastian dalam Undang- Undang  Tentang  pemerintah  daerah  yang memuat  sanksi  tertulis  bahwa  dalam  pasal
236 menjelaskan bahwa untuk
menyelenggarakan  Otonomi  daerah  dan Tugas  Pembantuan,  Daerah  itu  sendiri membentuk  adanya Perda.
Kemudian,  Perda  sebagaimana  yang  di maksud  pada  ayat  (1)  dibentuk  oleh  DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Maka  dengan  Jelas  tertulis  aturan  yang semestinya menjadi kewenangan
pemerintah  daerah  untuk  lebih  luas mengatur  daerahnya  sendiri  tanpa  diatur kembali  di  dalam  kebijakan  khusus  baik  di kabupaten/kota.  Pengaturan  ketentuan sanksi diatur lebih jelas dalam perda bukan peraturan  kepala  daerah  dimana    tertulis dalam pasal 238 ayat (1), bahwa Perda dapat memuat  ketentuan  tentang  pembebanan biaya paksa penegakan/ pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.  Diikuti  dengan  ayat (4)  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan daerah,  bahwa  bahwa  selain  sanksi asebagaimana yang dimaksud  pada ayat (1), Perda  dapat  memuat  ancaman  sanksi  yang bersifat  mengembalikan  pada  keadaan semula dan sanksi adminitratif.
Mengacu  pada  Pasal  8  Peraturan Walikota  Jambi  Nomor  21  Tahun  2020 merupakan  konsekuensi  hukum  berupa pemberlakuan denda bagi  setiap orang atau masyarakat akibat tidak memakai masker ini tentu seharusnya melalui Pengadilan Negeri, Karena pengenaan denda  pada warga Jambi yang  tidak  memakai  masker  hanya  di kenakan  instrumen  denda  Rp50.000,- dimana substansi peraturan walikota jambi nomor  21  tahun  2020  tidak  bertentangan dengan  peraturan  kekuasaam  hakim  dalam memutuskan  ketentuan  materi  muatan sanksi  denda.  Bahwa  Pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di  depan  pengadilan  selain  dari  pada  yang ditentukan oleh undang-undang.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  ini mengandung  asas  legalitas  menyatakan bahwa  setiap  orang  yang  dihadapkan  ke pengadilan  haruslah  orang  yang  dianggap telah melanggar undang-undang. Pengenaan denda  adminitrasi  yang  diatur  dalam melalui  Perwali  Kota  Jambi  dianggap  batal demi hukum, apalagi jika pengenaan denda
tidak  melalui  pengadilan  yang  mana  dalam peraturan  walikota  Jambi  tersebut  yang mengeksekusi adalah Satuan Polisi Pamong Praja  bersama  Tentara  Nasional  Indonesia dan  Polisi  Republik  Indonesia,  jelas  sudah menyalahi  ketentutan  dan  norma  hukum yang mana dijelaskan dalam undang-undang kekuasaan  kehakiman.    Dalam  hal memutuskan    pengenaan  denda  hanya hanya  dapat  dilakukan  melalui  proses pengadilan  dan  berhak  memutus (judicial power) yaitu  memeriksa  dan  mengadili perkara yang menjadi tugas pengadilan.
Selain  itu,  ada  beberapa  daerah  yang mengeluarkan  kebijakan  di  masa  pandemi, Salah  satunya  yaitu  daerah  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  yang  tercantum  dalam Peraturan  Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Nomor  41  Tahun  2020  tentang Pengenaan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  dalam  Penanganan Covid-19 di
Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.
Berhubungan dengan dikeluarkan-nya
berbagai  peraturan  kepala  daerah  di  masa pandemi  berpedoman  pada  kepastian hukum  yang  jelas  dan  tepat  terhadap masyarakat.
Menurut  Lon  Fuller  bahwa  mekanisme untuk menetapkan peraturan hukum berke- lanjutnya harus memperhatikan asas yaitu:
1. Adanya suatu sistem yang dibuat oleh pihak yang memiliki  kewenangan dan berwibawa  haruslah  terdiri  dari peraturan  yang  tidak  berdasarkan
pada putusan sesaat balaka untuk hal- hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang  dan  berwibawa  harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan  yang  ditetapkan  tidak berlaku  surut,  karena  dapat  merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan  tersebut  dibuat  dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak  boleh  menuntut  suatu  tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan,  harus  memiliki  kesesu- aian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari- hari.
Sedangkan  substansi  peraturan  yang dikeluarkan oleh kepala daerah dalam hal ini Peraturan  Walikota  Jambi  tersebut  tidak memberikan  kepastian  hukum  secara  jelas terkait keterangan status jenis sanksi denda adminitratif    yang  diterapkan  kepada masyarakat.  Dimana  sanksi  denda  dalam Peraturan  Walikota  Jambi  nomor  21  tahun 2020  tidak  secara  eksplisit    memberikan kejelasan  rumusan  terhadap  ketentuan sanksi  denda yang dimaksud dalam Pasal 8
Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020  yang  memuat  denda  sebesar Rp50.000,-  bagi  masyarakat  yang  melang- gar protokol kesehatan.

## E. Kesimpulan
Urusan  pemerintahan  yang  menjadi wewenang  pemerintahan  pusat  diserahkan sebagian  kepada  pemerintahan  daerah untuk  diurus  sebagai  urusan  rumah  tangga sendiri.  penyerahan  urusan  pemerintahan kepala  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya disebut dengan asas  desentralisasi  atau  dekosentralisasi. Kedudukan Peraturan Walikota Jambi dalam mengajukan  rancangan  peraturan  daerah dinyatakan keabsahannya setelah mendapat persetujuan  bersama  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) yang  menyebutkan  bahwa  Presiden  dapat mengajukan  rancangan  undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dengan  demikian  bahwa  peraturan daerah  itu  semacam  undang-undang  pada tingkat daerah. disisi lain, pandemi saat ini, dengan  resmi  pemerintah  menyatakan negara  dalam  keadaan  darurat.  istilah “keadaan  bahaya”  tertulis  pada Pasal  12 Undang-Undang Dasar 1945 dan
“kegentingan  yang  memaksa”  tertulis  pada pasal  22  Undang-Undang  1945.  Maka presiden  sebagai  kepala  negara  dan pemerintah  mengintruksikan  gubernur/ bupati  dan  wali  kota  membuat  peraturan
daerahnya  masing  masing  serta  memuat ketentuan  sanksi  beupa  denda  adminitratif bagi  masyarakat  yang  melanggar  protokol kesehatan. Dalam hal ini Peraturan WaliKota Jambi  tidak  tepat  dalam  mencantumkan pengenaan denda adminis-trasi karena pada dasarnya  sanksi  hanya  dikenakan  terhadap pelanggaran  adminitrasi  atau  ketentuan yang bersifat adminitratif.

## F. Saran
Sebaiknya Pemerintah Kota Jambi untuk mengajukan  permohonan  kepada  lembaga legislatif  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  untuk  membuat  produk  kebijakan hukum  di  masa  pandemi  termasuk ketentuan  sanksi.      Mengingat  bahwa Peraturan  Daerah    memiliki  hak  untuk memberikan  legitimasi  yang  lebih  kuat terhadap pembentukan- nya.
Tak  hanya    itu,  instrumen  pengaturan melalui Perda lebih memiliki jaminan keber- lanjutan dibandingkan dengan Perkada yang substansinya  dapat  diubah  sewaktu-waktu secara sepihak oleh Kepala Daerah. Sehingga tidak menimbulkan
kejanggalan/ ketidakpastian  hukum  terhadap  penafsiran penegak  hukum.  Serta  kepada  Pemerintah Kota Jambi untuk memperhatikan lebih teliti, sesuai    dan  tepat  secara  keseluruhan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus  Disease  (Covid-19 )  Di  Area  Publik  / Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat
DalamPemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi
Dan  Sosial  Kemasyarakatan.  Pada  Masa Pandemi  baik  latar  belakang,  isi  maupun
tujuan disahkannya produk hukum
berkelanjutan  agar  sesuai  dengan  konsep dari  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik (AUPB).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan Anonim, “ Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Adminitrasi ) Serta Macamnya ” .
http://www.gurupendidikan.co.id/san ksi-hukum .
Bahder Johan Nasution. Negara Hukum dan Hak  Asasi  Manusia .  Mandar  Maju. Bandung. 2014.
Ghuftan  Syahputra  Walla,  Dkk. “Kajian Terhadap  Pengaturan  Sanksi    Denda Adminitratif    Dalam  Peraturan  Daerah Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar. ” Jurnal  Ilmu  Hukum .  Volume  1 Nomor  9.  Fakultas  Hukum  Universitas Pattimura. Ambon  Indonesia, 2021.
Hasaziduhu  Moho. “ Penegakan  Hukum  Di Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaataan . ” Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas Dharmawangsa. 2019. R.Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia .    PT.  Raja  Grafindo  Persada.
Jakarta. 2007.
Sahya Anggara. Hukum Administrasi   Negara . Cetakan-1.  CV.Pustaka  Setia.  Bandung. 2018.
Wicipto  Setiadi. “Sanksi  Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan  Hukum  Dalam    Peraturan Perundang-Undangan. ” Jurnal  Legilasi Indonesia . Volume 6. Nomor 4.  2009.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945. Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12 Tahun 2011  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5601. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan  Penangan  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19)  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018  Perubahan Atas Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  Tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.
Intruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020 Tentang  Peningkatan  Disiplin  Dan Penegakan  Hukum  Protokol  kesehatan Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian corona  Y/Rus  D/Sease  2019,  Inpres Nomor  6  Tahun  2020  Dikeluarkan  Di Jakarta pada Tanggal 4 Agustus 2020.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9
Tahun  2020      Pedoman  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326.
Peraturan  Walikota  Tentang  Pedoman
Penanganan  Corona  Virus  Disease (Covid-19) Di Area Publik /Dilingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi  Dan  Sosial  Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Berita Daerah Kota
Jambi Tahun 2020 Nomor 21.