## MAGISTRA Law Review
Volume Vol. 1 No. 02, Juli 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP  PENDAYAGUNAAN DOKTER WARGA NEGARA ASING DALAM MELAKUKANPELAYANAN KESEHATAN PARIPURNA

## Budy Azis B
Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia pudidi44@yahoo.com

## ABSTRAK
Terjadi  Rumah  Sakit  dan  Klinik  di  Jakarta  mendatangkan  Dokter  asing,  dengan  iklan  dapat menyembuhkan Chiropatic dan lain-lain, dalam waktu singkat. Pasien yang berobat ditangani dokter asing tersebut,  meninggal dunia. Hasil investigasi, dokter asing  tersebut tidak punya STR maupun SIP sementara, ternyata  pendirian rumah sakit  yang menggunakan dokter asing tersebut, belum mendapatkan  ijin  dari  pejabat  yang  berwenang.  Permasalahan  yang  terjadi  adalah  1.  Bagaimana tanggung  jawab  Rumah  Sakit  terhadap  pendayagunaan  Warga  Negara  Asing  yang  melakukan pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang? 2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran Rumah Sakit  terhadap  pendayagunaan  dokter  Warga  Negara  Asing  yang  melakukan  praktik  pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang? 3. Bagaimana hambatan dan solusi tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pendayagunaan Warga Negara Asing dalam pelayanan kesehatan di kota Semarang? Metoda  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Spesifikasi  yang  digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder  sebagai  data  utama  dan  data  primer  sebagai  data  pendukung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pendayagunaan Warga Negara  Asing  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  paripurna  di  kota  Semarang  harus memperhatikan  UU  Praktek  kedokteran  dalam  BAB  X  Ketentuan  Pidana  Pasal  75  Ayat  (2).  2. Pelanggaran Rumah  Sakit terhadap  pendayagunaan  dokter  Warga  Negara  Asing  yang  melakukan praktik pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang harus memperhatikan sanksi administrasi. 3. Hambatan yang dihadapi adalah kebijakan mendasar dalam pengaturan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) adalah Perijinan yang masih memerlukan birokrasi yang panjang, solusinya adalah sosialisasi kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga Negara asing yang menyeluruh dan terus menerus.
Kata kunci : Dokter WNA; Pelayanan kesehatan; Rumah Sakit;  Tanggung jawab.

## ABSTRACT
Occurred Hospitals and Clinics in  Jakarta bring foreign doctors, the ads can heal Chiropractic and others, in a short time. Patients whose treatment addressed the foreign doctor died. The results of the investigation, the foreign doctors have no STR and SIP while, was the establishment of hospitals that use the foreign doctors, have not received permission from the authorities. The problem that occurs is  1.  How  is  the  responsibility  of  the  Hospital  for  the  utilization  of  foreign  citizens  who  conduct comprehensive  health  services  in  the  city  of  Semarang?  2.  What  legal  consequences  of  the bWhatreach  Hospital  physician  utilization  Foreigners  who  conduct  comprehensive  health  care practices in Semarang? 3. What barriers rs and solutions are Hospitatowardl responsibresponsibiiliof wards the utilization of forelityign citizens in the health service in the city of Semarang? The method used  in  this  research  is  the  specifications  specification  normative.  The  specification  used  in  this research is descriptive-analytic. Sources of data used in this research is secondary data as the main data and primary data as supporting data. The results showed that 1. The responsibility of the Hospital for  the  utilization  of  foreign  citizens  who  conduct  comprehensive  health  services  in  the  city  of Semarang had to consider the Law Practice of medicine in Chapter X Penal Provisions of Article 75 Paragraph  (2).  2.  Violation  of  the  utilization  of  hospital  doctors  Foreigners  who  conduct comprehensive  health  care  practices  in  the  city  of  Semarang  had  to  pay  attention  to  the administrative sanctions. 3. Barriers faced is the fundamental policy in setting health worker foreign nationals (TKWNA) is Permitting which still requires a long bureaucratic, the solution is the utilization
of health personnel policy dissemination foreign nationals thorough and continuous.
Keywords: Health care; Hospitals;  Physicians foreign citizens; Responsibility.

## A. PENDAHULUAN
Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara- negara  ASEAN  untuk  membentuk  suatu  kawasan  bebas  perdagangan  dalam  rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Adapun tujuan lain dari AFTA adalah  menjadikan  ASEAN  sebagai  basis  produksi  dunia  dalam  waktu  15  tahun  (1993 – 2008). Kebijakan AFTA berlaku pula untuk penyediaan jasa termasuk jasa tenaga kesehatan asing. AFTA bisa menjadi peluang tapi juga bisa menjadi ancaman bagi penyedia pelayanan kesehatan  di  Indonesia,  baik  pemerintah  maupun  swasta.  Menjamurnya  pelayanan kesehatan swasta bersamaan dengan kedatangan tenaga kesehatan asing dalam praktek pelayanan  terhadap  masyarakat  membuat  pemerintah  harus  menyusun  peraturan, kebijakan dan dokumen-dokumen hukum untuk memberi perlindungan pada masyarakat yang mempergunakan jasa tenaga asing tersebut. Pada era globalisasi pemerintah tidak bisa membendung aliran tenaga asing untuk bekerja di Indonesia. Dipertanyakan kebijakan dan peraturan  yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  memberi  perlindungan  pada masyarakat pengguna pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan warga negara asing. 1
Tahun 2016  Negara kawasan ASEAN sudah berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang juga terkait dengan bebasnya jasa kesehetan tanpa batas sekat di negara Asia Tenggara. MEA merupakan kerja sama regional dengan total pangsa pasar tidak kurang dari 600  juta  jiwa,  menjadi  arena  pergerakan  manusia,  barang,  dan  jasa  tanpa  sekat  batas negara. Sementara, dari segi hukum, keberadaan tenaga kesehatan Warga Negara Asing diatur  dengan  undang-undang  ter¬sendiri.  Salah  satu  aturan  yang  mengikat  TK-WNA adalah  Undang-undang  nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  terutama  pasal  14 yang  menyatakan  rumah  sakit  dapat  mempekerjakan  tenaga  kesehatan  asing  sesuai kebutuhan pelayanan. Meski demikian, aturan tersebut dibatasi oleh poin kedua pasal itu yang menyatakan bahwa harus mempertimbangkan kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan  serta  ketersediaan  tenaga  setempat.  Tentu,  Warga  Negara  Asing  tersebut harus memiliki STR dan SIP. 2
Kasus  pelanggaran  terjadi  di  RSUD  Tangerang  selatan  karena  RSUD  Tangerang selatan menerima dokter tenaga asing untuk bekerja di rumah sakit tanpa sepengetahuan Konsil Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia, kecuali dalam kondisi bencana alam. Direktur RSUD Tangerang selatan  beralasan bahwa perekrutan Warga Negara Asing itu  sesuai  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan  mereka  dokter-Warga  Negara  Asing  itu  hanya melakukan alih teknologi ke Indonesia. Alasan alih teknologi seharusnya dilakukan melalui IDI, RS pendidikan, pada saat terjadi bencana alam. Warga Negara Asing yang bekerja di RSUD  Tangerang  selatan  tersebut  tidak  memenuhi  semua  kriteria  sebagai  upaya  alih teknologi.
Kasus dugaan malpraktik Klinik Kesehatan Chiropractic berbuntut panjang.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta lantas menutup sedikitnya 15 klinik yang diduga tidak memiliki izin praktik. Beberapa tenaga kesehatan asing dan lokal juga diamankan karena dinilai tidak memenuhi standar. Kasus ini menjadi perhatian publik karena kesehatan adalah persoalan
1 E. Suwangto, “Kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga asing di Selatan, RS Tangerang,” Kompasiana . .
2 D. S, Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, 2nd ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
nyawa  seseorang.  Untuk  itu,  muncul  beberapa  pertanyaan,  mengapa  para  dokter  asing begitu mudah membuka praktik di Tanah Air? Benarkah mereka tenaga kerja ilegal? Lebih tajam lagi, sejauh mana kesiapan dokter Indonesia bersaing pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Dari  uraian  diatas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul Tanggung  Jawab  Hukum  Rumah  Sakit  Terhadap  Pendayagunaan  Dokter  Warga  Negara Asing  Dalam  Melakukan  Pelayanan  Kesehatan  Paripurna.  Dengan  perumusan  masalah; Bagaimana tanggung
jawab  Rumah  Sakit  terhadap  pendayagunaan  Warga  Negara  Asing  yang  melakukan pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang? Bagaimana  akibat  hukum  pelanggaran Rumah  Sakit terhadap pendayagunaan dokter Warga Negara Asing yang melakukan praktik pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang? Serta Bagaimana hambatan dan solusi tanggung  jawab  Rumah  Sakit  terhadap  pendayagunaan  Warga  Negara  Asing  dalam pelayanan kesehatan di kota Semarang?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  menggunakan  pendekatan yuridis  normative.  Penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  penelitian  lapangan  atau penelitian data primer untuk memahami gejala-gejala hukum yang mencakup pelaksanaan asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan tanggung  jawab  dokter  WNA  dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan  di  Rumah Sakit. 3

## C. PEMBAHASAN
1. Tanggung jawab Hukum RS  di Semarang terhadap pendayagunaan  Warga  Negara Asing yang melakukan pelayanan kesehatan paripurna
a. Tanggung Jawab Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi.
1) Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata
a) Tanggung Jawab Hukum Perdata Karena Wanprestasi
Pengertian wanprestasi ialah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi  kewajibannya  yang  didasarkan  pada  suatu  perjanjian  atau kontrak.  Pada  dasarnya  pertanggungjawaban  perdata  itu  bertujuan untuk  memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat  adanya  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum  dari tindakan dokter.
Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi  apabila  :  Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  akan dilakukan,  melakukan  apa  yang  dijanjikan  tetapi  terlambat  dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukannya.
Sehubungan  dengan  masalah  ini,  maka  wanprestasi  yang dimaksudkan  dalam  tanggung  jawab  perdata  seorang  dokter  adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah dia adakan dengan pasiennya.
b) Tanggung Jawab Perdata Dokter Karena Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad)
3 A. Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Tanggung  jawab  karena  kesalahan  merupakan  bentuk  klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum pidana
Seiring  dengan  semakin  meningkatnya  kesadaran  hukum masyarakat,  dalam  perkembangan  selanjutnya  timbul  permasalahan tanggung  jawab  pidana  seorang  dokter,  khususnya  yang  menyangkut dengan kelalaian, hal mana dilandaskan pada teori-teori kesalahan dalam hukum pidana.
Tanggung  jawab  pidana  di  sini  timbul  bila  pertama-tama  dapat dibuktikan  adanya  kesalahan  profesional,  misalnya  kesalahan  dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan.
Dari  segi  hukum,  kesalahan  /  kelalaian  akan  selalu  berkait  dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu  bertanggung  jawab.  Seseorang  dikatakan  mampu  bertanggung jawab  apabila  dapat  menginsafi  makna  yang  senyatanya  dari perbuatannya, dapat menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam  pergaulan  masyarakat  dan  mampu  untuk  menentukan  niat  / kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.
Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan  dapat terjadi di bidang hukum pidana,  diatur  antara  lain  dalam  :  Pasal  263,  267,  294  ayat  (2),
299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3) Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum administrasi
Dikatakan  pelanggaran  administrative  malpractice  jika  dokter melanggar  hukum  tata  usaaha  negara.  Contoh  tindakan  dokter  yang dikategorikan  sebagai  administrative  malpractice  adalah  menjalankan praktek tanpa ijin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan ijin yang  dimiliki,  melakukan  praktek  dengan  menggunakan  ijin  yang  sudah daluwarsa dan tidak membuat rekam medis.
Menurut  peraturan  yang  berlaku,  seseorang  yang  telah  lulus  dan diwisuda sebagai dokter tidak secara otomatis boleh melakukan pekerjaan dokter.  Ia  harus  lebih  dahulu  mengurus  lisensi  agar  memperoleh kewenangan, dimana tiap-tiap jenis lisensi  memerlukan basic science dan mempunyai  kewenangan  sendiri-sendiri.  Tidak  dibenarkan  melakukan tindakan medis yang melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan. Meskipun  seorang  dokter  ahli  kandungan  mampu  melakukan  operasi amandel namun lisensinya tidak membenarkan dilakukan tindakan medis tersebut. Jika ketentuan tersebut  dilanggar maka dokter dapat dianggap telah  melakukan  administrative  malpractice  dan  dapat  dikenai  sanksi administratif, misalnya berupa pembekuan lisensi untuk sementara waktu.
Pasal  11  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1963,  sanksi  administratif dapat dijatuhkan terhadap dokter yang melalaikan kewajiban,  melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang dokter, baik mengingat  sumpah  jabatannya  maupun  mengingat  sumpah  sebagai dokter, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh dokter dan melanggar  ketentuan  menurut  atau  berdasarkan  Undang-Undang  No.  6 Tahun 1963.
b. Tanggung Jawab Hukum Kesehatan
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang maka harus  secara  terus  menerus  dilakukan  perhatian  yang  sungguh-sungguh  bagi penyelenggaraan  pembangunan  nasional  yang  berwawasan  kesehatan,  adanya jaminan  atas  pemeliharaan  kesehatan,  ditingkatkannya  profesionalisme  dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang  tentu  memerlukan  perangkat  hukum  kesehatan  yang  memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum  dan  perlindungan  yang  menyeluruh  baik  bagi  penyelenggara  upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Pertanyaan yang muncul  adalah  siapa  saja  tenaga  kesehatan  itu  dan  keterkaitannya  dengan sumpah  atau  kode  etik  tenaga  kesehatan  dokter  dan  bidan,  Dan  apakah  yang dimaksud  dengan  hukum  kesehatan,  apa  yang  menjadi  landasan  hukum kesehatan,  materi  muatan  peraturan  perundang-  undangan  bidang  kesehatan, dan hukum kesehatan di masa mendatang. Diharapkan jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik secara teoritikal maupun praktikal  terhadap  keberadaan  hukum  kesehatan.  Untuk  itu  dilakukan  kajian normatif, kajian yang mengacu pada hukum sebagai norma dengan pembatasan pada  masalah kesehatan secara  umum  melalui tradisi  keilmuan  hukum.  Dalam hubungan ini hukum kesehatan yang dikaji dibagi dalam 3 (tiga) kelompok sesuai dengan tiga lapisan ilmu hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.  Selanjutnya  untuk  memecahkan  isu  hukum,  pertanyaan  hukum  yang timbul maka digunakan pendekatan konseptual, statuta, historis, dogmatik, dan komparatif.  Namun  adanya  keterbatasan  waktu  maka  kajian  ini  dibatasi  hanya melihat peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.
Pasal 27 (1) Tenaga kesehatan warga Negara asing hanya dapat melakukan upaya kesehatan atas dasar ijin dari Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan  sebagimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  oleh  Menteri  dengan memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di bidang tenaga kerja asing. 4
Sehingga diperlukan regulasi atau pengaturan praktek kedokteran dalam konteks yang lebih universal. Sehingga Warga Negara Asing tak masalah praktek di Indonesia, asal memenuhi standar, prosedur, dan aturan pelayanan kesehatan yang  ada.  Karena  itu  dibutuhkan  seleksi,  perizinan,  penyetaraan,  dan  evaluasi atau  ujian  bagi  seluruh  dokter,  termasuk  bagi  Warga  Negara  Asing  yang  ingin praktek  di  Indonesia.  Sebagai  contoh,  beberapa  negara  maju  seperti  Amerika, Kanada, Jepang, dan Singapore mengizinkan praktek Warga Negara Asing, dengan syarat  telah  lulus  ujian persamaan dan  telah mendapat Surat Izin Praktek  atau lisensi. Kalau di Amerika, dokter-dokter yang bisa berpraktek harus telah lulus the United  States  Medical  Licensing  Examination  (USMLE) ,  di  Kanada  disebut the Medical Council of Canada’s Evaluating Evaluating Examination (MCCEE).
c. Rumah Sakit menyiapkan diri Bersaing Secara Global
Dalam  menyiapkan  diri  dalam  pertarungan  pasar  bebas  pelayanan kedokteran. Dimana pada prinsipnya, pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dokter  berlaku  universal.  Artinya,  sejak  awal  semua  dokter  di  dunia  disumpah dengan Sumpah Jabatan Dokter, yang intinya akan mengabdikan ilmunya untuk membantu  menghilangkan  penyakit  atau  penderitaan  seseorang,  bahkan menyelamatkan jiwa, berdasarkan asas kemanusiaan, dengan tidak membedakan
4 “Makalah Hukum Kesehatan.” http://zeanius.blogspot.co.id/2013/11/makalah -hukum- kesehatan.html (accessed Feb. 28, 2016).
warna kulit, agama, suku, faham politik dan kebangsaan.
Sehingga diperlukan regulasi atau pengaturan praktek kedokteran dalam konteks  yang  lebih  universal.  Sehingga  dokter  asing  tak  masalah  praktek  di Indonesia,  asal  memenuhi  standar,  prosedur,  dan  aturan  pelayanan  kesehatan yang  ada.  Karena  itu  dibutuhkan  seleksi,  perizinan,  penyetaraan,  dan  evaluasi atau ujian bagi seluruh dokter, termasuk bagi dokter asing yang ingin praktek di Indonesia.  Sebagai  contoh,  beberapa  negara  maju  seperti  Amerika,  Kanada, Jepang,  dan  Singapore  mengizinkan  praktek  dokter  asing,  dengan  syarat  telah lulus ujian persamaan dan telah mendapat Surat Izin Praktek atau lisensi. Kalau di Amerika, dokter-dokter yang bisa berpraktek harus telah lulus the United States Medical Licensing Examination (USMLE), di Kanada disebut the Medical Council of Canada’s  Evaluating  Evaluating  Examination  (MCCEE),  Singapore  harus  telah mendapat the Register of Medical Practitioners in Singapore .
2. Akibat hukum pelanggaran RS terhadap pendayagunaan dokter Warga Negara Asing yang melakukan praktik pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang
a. Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien (Transaksi Terapeutik)
1) Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (jaman  Yunani  kuno),  dokter  sebagai  seorang  yang  memberikan  pengobatan terhadap  orang  yang  membutuhkannya.  Hubungan  ini  merupakan  hubungan yang  sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter  yang  disebut  dengan  transaksi  terapeutik2.  Hubungan  yang  sangat pribadi itu oleh Wilson3 digambarkan seperti halnya hubungan antara pendeta dengan jemaah yang sedang mengutarakan perasaannya. Pengakuan pribadi itu sangat  penting  bagi  eksplorasi  diri,  membutuhkan  kondisi  yang  terlindung dalam ruang konsultasi.
Hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  ini  berawal  dari  pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari  prinsip  “ father  knows  best ”  yang  melahirkan  hubungan  yang  bersifat paternalistik.
Dalam hubungan ini kedudukan dokter dengan pasien tidak sederajat5 yaitu  kedudukan  dokter  lebih  tinggi  daripada  pasien  karena  dokter  dianggap mengetahui  tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  penyakit  dan penyembuhannya.  Sedangkan  pasien  tidak  tahu  apa-apa  tentang  hal  itu sehingga pasien menyerahkan nasibnya sepenuhnya di tangan dokter.
2) Saat Terjadinya Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien
Hubungan  hukum  kontraktual  yang  terjadi  antara  pasien  dan  dokter tidak  dimulai  dari  saat pasien memasuki  tempat praktek dokter sebagaimana yang diduga banyak orang7, tetapi justru sejak dokter menyatakan kesediaannya yang  dinyatakan  secara  lisan  (oral  statement)  atau  yang  tersirat  (implied statement)  dengan  menunjukkan  sikap  atau  tindakan  yang  menyimpulkan kesediaan; seperti misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medisnya dan sebagainya. Dengan kata lain hubungan terapeutik juga memerlukan kesediaan dokter. Hal ini sesuai dengan asas konsensual dan berkontrak.

## 3) Sahnya Transaksi Terapeutik
Mengenai  syarat  sahnya  transaksi  terapeutik  didasarkan  Pasal  1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut :
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ( toestemming van degene die zich verbinden ) b) Kecakapan untuk membuat perikatan ( bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan ) c) Suatu hal tertentu ( een bepaald onderwerp )
d) Suatu sebab yang sah ( geoorloofde oorzaak )

## b. Tuntutan Mal Praktek Dokter
Sangat  ramai  di  media  massa  tuntutan  Malpraktek  kedokteran.  Dalam konteks  kedokteran, “Mal Praktek” sebetulnya merupakan musibah bagi pasien dan tentu saja  bagi  sang  dokter.  Karena  itu  dibutuhkan  aturan  yang tegas  dari pemerintah baik berupa hukuman maupun aturan ganti rugi bagi pasien.
Di  negara-negara  maju,  pada  umumnya  dokter  praktek  telah  memilki asuransi yang berhubungan dengan malpraktek, sehingga jika terjadi malpraktek oleh  dokter,  maka  ganti  rugi  akan  ditanggung  oleh  pihak  asuransi.  Ini  akan bermanfaat bagi pasien dan dokter, karena adanya kepastian hukum dan aturan yang jelas.
Untuk  mencegah  kasus  malpraktek,  minimal  ada  3  aspek  yang  harus diperhatikan  yaitu  1)  Aspek  dokter;  dokter  juga  adalah  manusia  biasa  yang terkadang lalai karena kelelahan melayani pasien. Untuk mencegah malpraktek dan  sekaligus  menjaga  standar  keterampilan  dan  pengetahuan  dokter  maka dibutuhkan  upgrade  terus  menerus.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan pembaharuan surat izin praktek tenaga kedokteran minimal setiap 5 tahun sekali dengan melalui ujian pengetahuan dan keterampilan klinik yang dilakukan oleh kolegium.  2).  Aspek  aturan,  seharusnya  Departemen  Kesehatan  dan  organisasi profesi kedokteran menetapkan aturan ketat yang berhubungan dengan tata cara dan regulasi yang berhubungan dengan praktek kedokteran dan tenaga medis. 3) Aspek pasien, pasien mempunyai hakuntuk mengontrol dan mengevaluasi dokter yang merawatnya .
c. Akibat hukum Pelanggaran Rumah Sakit terhadap pendayagunaan  dokter WNA yang melakukan Praktik Pelayanan Kesehatan paripurna
Globalisasi  industri  dan  jasa  kesehatan  tak  bisa  dibendung  lagi,  SDM kedokteran  kita  harus  mempersiapkan  diri  agar  bisa  menjadi  tuan  di  negeri sendiri.  Bahkan  menarik  pasien-pasien  dari  negara  lain  untuk  berobat  di Indonesia. Kunci untuk mencapai tujuan pelayanan kedokteran yang paripurna, sangat  terkait  dengan  kemampuan  dokter  Indonesia,  yang  secara  langsung berhubungan  dengan  ssstem  pendidikannya.  Sehingga  pendidikan  kedokteran dewasa  ini,  adalah  dibutuhkannya  paradigma  baru  atau  metode  baru,  bahkan kurikulum  baru,  supaya  dokter  Indonesia  bisa  bersaing  secara  internasional. Belajar  dari  Negeri  tetangga  seperti  Singapore,  Malaysia,  Australia,  Thailand, Jepang, China, telah mengembangkan sistem pendidikan  kedokteran  Evidence- Based.  Artinya,  mahasiswa  kedokteran  mempelajari  ilmu  kedokteran berdasarkan  kasus-kasus  penyakit  yang  muncul,  dengan  tetap  dilandasi pengetahuan dasar kedokteran.
Dalam  era  global  yang  terjadi  waktu  ini,  profesi  kedokteran  merupakan salah  satu  profesi  yang  mendapatkan  sorotan  masyarakat.  Masyarakat  banyak
yang menyoroti profesi dokter, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke  Ikatan  Dokter Indonesia sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Ikatan Dokter Indonesia menganggap sorotan-  sorotan tersebut sebagai suatu kritik yang baik terhadap profesi  kedokteran,  agar  para  dokter  dapat  meningkatkan  pelayanan  profesi kedokterannya terhadap masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia menyadari bahwa kritik yang muncul tersebut merupakan “puncak suatu gunung es”, artinya masih banyak kritik yang tidak muncul ke pemukaan  karena  keengganan  pasien  atau keluarganya menganggap apa yang dialaminya tersebut merupakan sesuatu yang wajar.  Bagi  Ikatan  Dokter  Indonesia,  banyaknya  sorotan  masyarakat  terhadap profesi  dokter  menggambarkan  bahwa  masyarakat  belum  puas  dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para dokter.
Sebenarnya sorotan masyarakat terhadap profesi dokter merupakan satu pertanda bahwa  saat ini sebagian masyarakat belum puas terhadap  pelayanan medis  dan  pengabdian  profesi  dokter  di  masyarakat.  Pada  umumnya ketidakpuasan  para  pasien  dan  keluarga  pasien  terhadap  pelayanan  dokter karena harapannya yang tidak dapat dipenuhi oleh para dokter, atau dengan kata lain terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang didapatkan oleh pasien.
Memperoleh  pelayanan  kesehatan  adalah  hak  asasi  setiap  manusia. Pemerintah  menyadari  rakyat  yang  sehat  merupakan  aset  dan  tujuan  utama dalam  mencapai  masyarakat  adil  makmur.  Penyelenggaraan  upaya  kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.  Agar  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  itu  berhasil  guna  dan  berdaya guna, maka pemerintah perlu mengatur, membina dan mengawasi baik upayanya maupun sumber dayanya.
Mula-mula  profesi  dokter  dianggap  sebagai  suatu  profesi  yang  sangat disanjung-  sanjung karena kemampuannya untuk mengetahui hal-hal yang tidak tampak  dari  luar.  Bahkan  seorang  dokter  dianggap  sebagai  rohaniawan  yang dapat menyembuhkan pasien dengan doa-doa.
Dewasa ini dokter lebih dipandang sebagai ilmuwan yang pengetahuannya sangat  diperlukan  untuk  menyembuhkan  berbagai  penyakit.  Kedudukan  dan peran  dokter  tetap  dihormati,  tetapi  tidak  lagi  disertai  unsur  pemujaan.  Dari dokter  dituntut  suatu  kecakapan  ilmiah  tanpa  melupakan  segi  seni  dan artistiknya.
Kesenjangan  yang  besar  antara  harapan  pasien  dengan  kenyataan  yang diperolehnya  menyusul  dilakukannya  merupakan  predisposing  faktor. Kebanyakan  orang  kurang  dapat  memahami  bahwa  sebenarnya  masih  banyak faktor lain di luar kekuasaan dokter yang dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan  juga  kepatuhan  pasien  untuk  mentaati  nasehat  dokter.  Faktor-faktor  tadi dapat mengakibatkan upaya medis (yang terbaik sekalipun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu, tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh dengan uncertainty dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik.
d. Pendayagunaan  Warga  Negara  Asing  dalam  pelayanan  kesehatan  RS  di  Kota Semarang
Pendayagunaan  Tenaga  Kesehatan  Warga  Negara  Asing  dimana keberadaan  TKWNA  harus  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  regulasi  atau
peraturan  yang  berlaku.  Pendayagunaan  TKWNA  di  Indonesia  dapat  dilakukan dalam koridor alih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 4 bidang kegiatan yaitu pelayanan kesehatan, bakti sosial, pendidikan dan pelatihan serta penelitian.
Dalam  hal  pendayagunaan  SDMK  WNA  Bidang  Manajerial  di  Fasyankes telah  disusun  pula  Peraturan  Kepala  Badan  PPSDM  Kesehatan  No. HK.01.07/I.2/012151/2015  tentang  Pendayagunaan  Sumber  Daya  Manusia Kesehatan  Warga  Negara  Asing  Bidang  Manajarial  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Dinas  Kesehatan  Provinsi Kalimantan  Tengah  mengadakan  Sosialisasi Peraturan  Tentang  Pendayagunaan Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  Warga  Negara  Asing  di  Daerah.  Melalui sosisalisasi  ini  diharapkan:  tersebarluaskannya  regulasi  terkait  Pendayagunaan Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  Warga  Negara  Asing  kepada  stakeholder  di daerah;  meningkatnya  pemahaman  terhadap  tugas  dan  fungsi  masing-masing stakeholder  di dalam pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara  Asing  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku; meningkatnya  koordinasi  terhadap  implementasi  perizinan,  pembinaan  dan pengawasan kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara  Asing  secara  terintegrasi  di  daerah;  dan  mendapat  masukan  terhadap regulasi yang telah ada dan hal-hal yang dipandang perlu bagi terselenggaranya keterpaduan  antar  Stake  Holder  dalam  mengimplementasikan  peraturan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing di daerah.
Era  perdagangan  bebas  dampaknya  mulai  terasa  pada  peningkatan jumlah tenaga  kesehatan  warga  negara  asing  (TK-WNA)  di  Indonesia.  TK-WNA mencakup  dokter,  suster  ,  dan  bidan.  Namun  sebagian  besar  adalah  dokter spesialis  dan  terapis.  Terhitung  hari  pertama  tahun  2016  ini,  Negara  Kawasan ASEAN sudah berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang juga terkait dengan bebasnya jasa kesehatan tanpa batas sekat di negara Asia Tenggara. MEA bagi dunia  kesehatan  yang  mana  di  dalamnya  terkait  dengan  pertukaran  tenaga medis  seperti  dokter,  dokter  gigi,  dan  perawat,  masih  harus  menghadapi kemelut  internal.  Masalah  tersebut  antara  lainadalah  jumlah  penduduk  dan sumber daya manusia.
Tenaga kerja warga negara asing yang bekerja di Indonesia sebanyak 152 TK- WNA dengan karakteristik laki-laki sebanyak 102 orang perempuan 50 orang, terbanyak terdapat  di Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Bali. Berdasarkan jenis ketenagaannya, tenaga kesehatan 128 orang (84%) dan tenaga non kesehatan 24 orang (16%). TK-WNA yang bekerja di wilayah Indonesia terbanyak berasal dari dari Negara terdekat ASEAN sebanyak 120 orang, sisanya dari Negara Australia sebanyak  21  orang  dan  Selandia  Baru  sebanyak  11  orang.  Jenis  kegiatan  yang dilakukan  oleh TKWNA terbanyak  sebagai konsultan sebanyak 65 orang  (35%). Tidak seluruh proses perijinan TK-WNA memenuhi persyaratan sesuai Permenkes No.  317/MENKES/PER/III/2010.  Sebagian  besar  responden  tidak  memiliki  uji kompetensi  dari  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI),  maupun  Majelis  Tenaga Kesehatan Indonesia dan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR). Hampir semua  responden  tidak  mempunyai  surat  rekomendasi  dari  Kementerian Kesehatan,  sedangkan  Visa  dan  Kartu  Ijin  Tinggal  Tenaga  Asing  Sementara (KITTAS) sudah lengkap.
Data  dari Dinas Kesehatan Kota Semarang TK-WNA menunjukkan bahwa tidak terdapat TK-WNA yang bekerja di RS di kota Semarang selama tahun 2013- 2015 begitu juga di RSUP Dr. Kariadi Semarang, tetapi pada bulan Februari 2016 di  RS  Colombia  terdapat  1  orang  Tenaga  Kesehatan  Spesialis  Penyakit  Dalam
Konsultan Hematologi Onkologi, yang memberikan pelatihan selama 2 minggu di RS tersebut.
3. Hambatan dan solusi tanggung jawab RS  terhadap pendayagunaan Warga Negara Asing dalam pelayanan kesehatan di RS Columbia kota Semarang
Dokter-dokter asing yang membuka praktik di Indonesia serta secara langsung menerima  pasien  tanpa  proses  rujukan  merupakan  dokter  asing  ilegal.  Keberadaan dokter asing yang resmi ada di Indonesia saat ini hanya bekerja dalam rangka transfer pengetahuan.  Keberadaan  dokter  asing  yang  mulai  marak  berpraktik  secara  diam- diam  ataupun  terang-terangan  AGAR  segera  ditertibkan.  Dalam  kebijakan mengizinkan dokter asing masuk ke Indonesia harus dengan persyaratan ketat yang dasarnya semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia.
a. Hambatan
Peraturan  perundang-undangan  mengenai  pengaturan  tenaga  kesehatan warga negara asing di Indonesia dalam mendukung AFTA sudah cukup lengkap, namun sosialisasi dan pelaksanaan atau implementasinya belum optimal. Tujuh ragam  kebijakan  mendasar  dalam  pengaturan  tenaga  kesehatan  warga  negara asing (TKWNA) adalah Perijinan. TKWNA harus mempunyai visa, ijin tinggal, ijin kerja dan Pemberi Kerja wajib memiliki ijin dari menteri/pejabat yang ditunjuk. Sertifikasi  dan  registrasi.  Sebelum  bekerja  di  Indonesia  TKWNA  harus  melalui evaluasi dan melakukan registrasi secara resmi di Indonesia.
Surat  tanda  registrasi  bisa  bersifat  sementara  atau  bersyarat,  tergantung lama  waktu  bekerja  TKWNA  di  Indonesia  dan  tujuannya.  Kompetensi. TKWNA  harusnmempunyai  kompetensi  sesuai  standar  di  Indonesia  dan kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan.
Area  kegiatan  dan  tenaga  pendamping.  TKWNA  bekerja  dan  berhak mendapat  tenaga  pendamping  dengan  mempertimbangkan  alih  ilmu pengetahuan dan teknologi. TKWNA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan struktural di rumah sakit di Indonesia.
Pembatasan waktu. TKWNA hanya bekerja untuk waktu tertentu sesuai yang ditetapkan  dalam  peraturan.  Pembatasan  waktu/masa  bekerja  bagi  TKWNA bertujuan  untuk  melindungi  dan  memberi  peluang  pendayagunaan  tenaga kesehatan Indonesia.  Kompensasi.  Pemberi  kerja  wajib  membayar  kompensasi pada  TKWNA  untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan pada  konsumen.  Sanksi. Pemberian  sanksi  pada  TKWNA  yang  tidak  melakukan registrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan.
b. Solusi
Perlu dilakukan sosialisasi kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga
Negara  asing  yang  menyeluruh  dan  terus  menerus.  Di  samping  itu  perlu pengembangan  kebijakan  Surat  Keputusan.  Bersama  (SKB)  antar  Kementerian terkait  serta  melibatkan  organisasi  profesi  tentang  perencanaan  dan pendayagunaan  tenaga  kesehatan  warga  Negara  asing  di  Indonesia.  Selain  itu kami  menyarankan  perlunya  pengembangan  kebijakan  tingkat  pemerintah daerah, yaitu peraturan daerah tentang perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan warga Negara asing di daerah.

## D. KESIMPULAN
Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pendayagunaan Warga Negara Asing yang melakukan  pelayanan  kesehatan  paripurna  di  kota  Semarang  harus  memperhatikan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  67  Tahun  2013  mengenai  Pendayagunaan  Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) Pasal 7 ayat 3 dan UU Praktek kedokteran dalam BAB  X  Ketentuan  Pidana Pasal 75 Ayat (2) berbunyi Setiap dokter atau dokter gigi warga negara  asing  yang  dengan  sengaja  melakukan  praktik  kedokteran  tanpa  memiliki  surat tanda  registrasi  sementara,  Surat  tanda  registrasi  sementara  dapat  diberikan  kepada dokter  dan  dokter  gigi  warga  negara  asing  yang  melakukan  kegiatan  dalam  rangka pendidikan,  pelatihan,  penelitian,  pelayanan  kesehatan  di  bidang  kedokteran  atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Akibat hukum pelanggaran Rumah Sakit  terhadap  pendayagunaan  dokter  Warga  Negara  Asing  yang  melakukan  praktik pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang harus memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  67  Tahun  2013  mengenai  Pendayagunaan  Tenaga  Kesehatan  Warga Negara  Asing  (TK-WNA).  Rumah  sakit  akan  terkena  sanksi  berupa  sanksi  administrasi karena merupakan garda terdepan untuk penegakan hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan  yang  dilakukan  tenaga  kesehatan  asing  (primum  remedium).  Jika  sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas  (ultimum  remedium).  Hambatan  yang  dihadapi  dikarenakan  panjangnya birokrasi dan alur yang masih dihadapi oleh TK WNA. Solusi yang perlu dilakukan adalah perlunya sosialisasi kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga Negara asing yang menyeluruh  dan  terus  menerus.  Di  samping  itu  perlu  pengembangan  kebijakan  Surat Keputusan. Bersama (SKB) antar Kementerian  terkait  serta  melibatkan  organisasi  profesi tentang  perencanaan  dan  pendayagunaan  tenaga  kesehatan  warga  Negara  asing  di Indonesia.  Kepada  Kementrian  Kesehatan  dan  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang,  a) pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Rumah  sakit-Rumah  sakit  dan  klinik-  klinik  perlu diperketat  mengingat  banyaknya  Rumah  sakit  swasta  dan  klinik-klinik  swasta  yang mempekerjakan  tenaga  kesehatan  warga  Negara  asing,  b)  diperlukan  sosialisasi terkait  kebijakan  pengaturan  TKWNA  serta  perlu  adanya  komitmen  bersama  para pengambil kebijakan yang terkait TKWNA antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga  Kerja  dan  Kementerian  Dalam  Negeri  termasuk  kantor  imigrasi,  c)  pengaturan perizinan perlu satu atap, sehingga akan mempermudah tenaga kesehatan asing yang ingin bekerja ataupun memberikan bantuan kesehatan ke Indonesia.diatur menjadi satu pintu dari hulu ke hilir ditangani bersama- sama, satu atap,  Pengaturan ulang itu juga dibutuhkan untuk  memastikan  keamanan  layanan  yang  diterima  masyarakat.  Kepada  Organisasi Profesi  Kesehatan,  perlunya  pengawasan  terhadap  ijin  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas kesehatan  setempat  terhadap  TK-WNA,  apakah  ijin  untuk  berpraktik  atau  hanya  untuk transfer of knowledge . Kepada Masyarakat, perlu proaktif mendukung Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah sakit atau Klinik yang mempekerjakan Tenaga Kesehatan warga Negara Asing.

## REFERENCES
E. Suwangto, “Kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga asing di Selatan, RS Tangerang,” Kompasiana . .
D. S, Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter , 2nd ed. Badan PenerbitUniversitas Diponegoro, 2000.
A. Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. “Makalah Hukum Kesehatan.” http://zeanius.blogspot.co.id/2013/11/makalah-hukum- kesehatan.html (accessed Feb. 28, 2016).