## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Komparasi Politik Privatisasi Air Inggris Dan Indonesia Eva Nur Laily Rohmah

## Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
pepenurlaily@gmail.com

## Abstrak
Penyediaan  pelayanan  publik  merupakan  kewajiban  pemerintah  yang  harus dilaksanakan  untuk  masyarakat.  Privatisasi  merupakan    satu  dari  berbagai  model pengelolaan  pelayanan  publik  yang  ada  pada  pemerintah.  Definisi  privatisasi  adalah pengalihan sebagian kewenangan pemerintah kepada swasta dalam memberikan pelayanan bagi  masyarakat,  dengan  tujuan  meningkatkan  efisiensi  serta  mengurangi  beban  negara pada APBN. Artikel ini ditulis untuk mengetahui perbandingan praktik privatisasi sektor air yang ada di Inggris dan Indonesia melalui studi literatur. Inggris dan Indonesia menerapkan model  privatisasi  dalam  memberikan  pelayanan  sektor  air.  Memberikan  pelayanan  publik merupakan  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyatnya. Terutama pada sektor air, karena air merupakan sumber daya vital yang menjadi kebutuhan utama  masyarakat.  kesimpulan  pada  artikel  ini  menunjukkan  bahwa  pada  praktinya penerapan privatisasi sektor air inggris dan indonesia tidak berjalan lancar. Oleh karenanya ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  untuk  menjawab  persoalan  tersebut,  salah  satunya adalah  upaya  reregulasi.  Bahkan  di  Indonesia  dilakukan  pembatalan  Undang-Undang Sumber Daya Air, dengan demikian penguasaan swasta terhadap pengelolaan sumber daya air menjadi terbatas..

## Kata Kunci: Privatisasi Air, Layanan Publik, Perbandingan

## Abstract
Provision of public services is a government reponsibility that must be carried out for the community. Privatization is one of the various models of management of public services that  exist  in  the  government.  The  definition  of  privatization  is  the  transfer  of  part  of  the government’s authority to the private sector in providing services to the community, with the aim  of  increasing  efficiency  and  reducing  the  burden  on  APBN.  This  article  was  written  to compare the practices of privatization of water resources in England and Indonesia through literature  studies.  Privatization  is  one  of  the  model  of  governance  cariied  out  by  the government in a state to realize efficiency and excellent service. England and Indonesia apply the  privatization  model  in  providing  water  sector  services.  Providing  public  services  in

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
practicing  for  the  government  to  realize  the  welfare  of  its  people.  Especially  in  the  water sector, because water is a vital resource that is the main need of the people. At the conclusion of this article, in practice the application of the privatization of the England and Indonesian Water sectors did not run well. Therefore, there have been several attempts to respond this issue.  One  of  them  is  regulating  efforts.  Even  in  Indonesia  the  Water  Resources  Law  was canceled, therefore private ownership of water resources management is limited.
Keywords: Privatization of Water, Public Services, comparison.

## Pendahuluan
Penyediaan  pelayanan  publik merupakan  kewajiban  pemerintah  yang harus  dilaksanakan  untuk  masyarakat. Pelayanan  publik  diartikan  sebagai bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang  publik  atau  jasa  publik  yang disediakan  oleh  pemerintah  pusat maupun  daerah.  Hal  ini  dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diatur  oleh  regulasi  yang  ada.  Sebagai abdi masyarakat, maka pelayanan publik dilakukan  oleh  birokrasi  publik  dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Konsep  negara  kesejahteraan merupakan konsep ideal yang menekankan      pada  hak  warga  negara untuk  memperoleh  pelayanan  yang diberikan  pemerintah.  Negara  harus dapat  melayani  warganya  dengan memberikan pelayanan prima di berbagai  sektor  mulai  pendidikan, perumahan,  kesehatan,  jaminan  sosial
dan  sebagainya.  Sebagai  warga  negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan  yang  berkualitas,  transportasi publik  yang  nyaman,  dapat  dijangkau masyarakat,  dan  pelayanan  sektor  air yang baik.
Mengutip  pada  studi  Jurnal Madani yang berjudul “Pengaruh Kualitas  Pelayanan,  Fasilitas,  Harga,  dan Citra  Institusi  Terhadap  Kepuasan Pasien”    dalam  studi  tersebut  dijelaskan bahwa seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagai penyelenggara  negara  yaitu  dalam berbagai  sektor  pelayanan,  terutama menyangkut  pemenuhan  hak-hak  sipil dan  kebutuhan  dasar  masyarakat (Setyawati,  Rifa’i,  &  Sasmito,  2018). Dengan  kata  lain  Pemerintah  memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan publik.  Setiap  warga  negara  juga memiliki  hak  untuk  memperolehnya  Hal tersebut telah disebutkan dalam konstitusi  yang  telah  disahkan  yakni  UU No 25 Tahun 2009. Namun, jauh sebelum regulasi tersebut ditetapkan, Pemerintah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Indonesia  telah  menyusun  Undang- Undang  tentang  sumber  daya  air  yakni UU  No  7  Tahun  2004.  Munculnya undang-undang tersebut juga melahirkan berbagai  Peraturan  Daerah  yang  terkait dengan  privatisasi  air.  Dengan  kata  lain undang-undang tersebut menjadi gerbang  masuknya  privatisasi  sektor  air di Indonesia.
Air  merupakan  sumberdaya  vital bagi  kehidupan  masyarakat.  Karena  air menjadi sumber utama
bagi kelangsungan  hidup  manusia.  Namun, pada  kenyataannya  privatisasi  air menjadi  salah  satu  faktor  munculnya krisis air bersih di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistika jumlah  air  bersih  di  Indonesia  masih berada  pada  angka  72,25%.  Angka tersebut  masih  belum  mencapai  dari target  Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yakni  100%  pada  2030.    Perlu diketahui pada studi Jurnal Madani yang berjudul “Transparansi Pelayanan Publik Pada  Dinas  Penanaman    Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu”    telah dijelaskan  bahwa  pada  hakikatnya pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah  atau  korporasi  yang  efektif dapat  memperkuat  demokrasi  dan  hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran  ekonomi,  kohesi  sosial, mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan
perlindungan  lingkungan,  bijak  dalam pemanfaatansumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan  dan  administrasi  publik (Andri,  2018).  Oleh  karena  itu  menarik untuk dibahas terkait bagaimana praktik privatisasi sektor air di Indonesia selama ini.  Di  sisi  lain  negara  Inggris  dikatakan berhasil  dalam    menerapkan  model privatisasi pada sektor air.

## Konsep Privatisasi
Berbicara praktik pelayanan publik  maka  tidak  akan  lepas  pada pembahasan  mengenai  persepktif  yang ada  pada  konsep  administrasi  publik, perlu  diketahui  bahwa  terdapat  tiga perspektif  yang  ada  pada  konsep administrasi  publik,  yakni 1 :  (1)  Old public  administration,  (2)  New  public management, dan (3) New public service.
Tiga perspektif administrasi publik  yang  telah  disebutkan  di  atas, masing-masing  memiliki  implikasi  yang berbeda  pada  bentuk  pelayanan  publik yang diberikan oleh pemerintah. Privatisasi  merupakan  implikasi  dari penerapan paradigma new public management yang masih dianut sebagian oleh  pemerintah  dalam  memberikan
1 Janet  Denhardt & Robert Denhardt. 2007. The New Public Service, Serving not Steering, ME . LGSP. Hal 6

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
pelayanan  publik  di  era  sekarang.  Perlu diketahui  bahwa  teori  dasar  dari paradigma  new  public  management meruapakan teori ekonomi. Yang dimana peran  pemerintah  adalah  mengarahkan bukan untuk mengendalikan.
Mekanisme  pencapaian  kebijakan  publik dalam penerapan new public management  melalui  agensi  swasta  dan lembaga non profit.
Steve H. Hanke (1987)
mengartikan  privatisasi  sebagai  transfer fungsi  aset  dan  jasa  dari  pemerintah  ke swasta  yang  terdiri  dari  aktivitas  mulai dari  penjualan  perusahaan  negara, hingga  pengalihan  pengelolaan  jasa publik  kepada  swasta.  Jadi  dengan  jata lain,  privatisasi  merupakan  pengalihan sebagian kewenangan pemerintah kepada  swasta  dalam  memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Secara umum privatisasi memiliki tujuan yang diantaranya adalah:
1. Meningkatkan efisiensi
2. Mengurangi  beban  negara  pada APBN.
3. Diharapkan  dapat  meningkatkan pendapatan negara.
4. Mengurangi campur tangan
pemerintah dalam bidang
ekonomi.
5. Mengembangkan  pasar  modal negara.
Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan  maka  model  privatisasi  yang digunakan  juga  perlu  dipertimbangkan. Karena  ketepatan  penerapan  model privatisasi  di  setiap  negara  sering mengalami perbedaan.
Demikian    juga  dengan  Indonesia dan  Inggris.  Kedua  negara  menerapkan privatisasi  pada  pelayanan  sektor  air mereka.  Efisiensi  merupakan  tujuan utama  kedua  negara  dalam  menerapkan privatisasi  pada  sektor  air.maka  penting untuk  diketahui  bagaimana  praktik penerapan  privatisisasi  sektor  air  di kedua negara.

## Privatisasi  Pelayanan  Sektor  Air Inggris
Inggris  merupakan  salah  satu negara  maju  yang  ada  di  benua  Eropa. Inggris beribukotakan di London. Inggris adalah salah satu negara yang berbentuk kerajaan  konstitusional  oleh  karena  itu Inggris  juga  disebut  dengan  United Kingdom.  Kepala  negara  dari  negara Inggris  adalah  Ratu  Elizabeth  II, sedangkan  untuk  Kepala  Pemerintahan dipegang  perdana  menteri.  Inggris  juga memiliki  beberapa  negara  bagian  yakni

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Inggris,  Skotlandia,  Wales  dan  Irlandia Utara.
Dikutip  dari  penelitian  Eva Lieberher   dan  Merethe  Dotterud  Leiren (2017)  yang  berjudul Privatization, Outsourcing and Public Service Objectives: An  Explorative  Analysis  of  Two  Network Industries ,  dalam  penelitiannya  mereka menceritakan  bahwa  Inggris  menganut reformasi  neoliberal.  Inggris    telah meliberalisasikan pelayanan untuk kepentingan  umum  seperti  pada  sektor transportasi umum, sektor air dan sektor listrik. Pada pelayanan sektor air, Inggris telah  menerapkan  privatisasi  dalam pelaksanannya.  Reformasi  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kinerja
perekonomian
serta
kesejahteraan warga
negaranya.
Privatisasi  memiliki  kekhasannya  yakni adanya peningkatan jarak antara
produksi pelayanan, pengiriman
pelayanan  dan  pengambilan  keputusan politik dengan berbagai struktur
akuntabilitas. Akuntabilitas telah
didasarkan pada prosedur yang demokratis, yang dimana aktor meminta pihak  lain  untuk  bertanggung  jawab melalui  sistem  yang  ditentukan.  Oleh karena itu untuk menguatkan
akuntabilitas serta membantu
pelaksanaannya  maka  akan  muncul perjanjian dan kontrak setelahnya.
Sejak  tahun  1970-an Regional Water and Sewage Authorities bertanggung  jawab  untuk  menyediakan pasokan  air,  pembuangan  limbah  dan menyelesaikan  pengelolaan  DAS  di Inggris  serta  didanai  pusat.  Pada  tahun 1989  pemerintah  Inggris  melakukan privatisasi  terhadap  otoritas  air  dan limbah  daerah.  Pemerintah  melakukan divestasi  ke  perusahaan  multi-nasional sebanyak  100%.  Tidak  ada  kontrak antara  perusahaan  air  swasta  dengan sektor  publik.  Hak  dan  kewajiban dijelaskan dalam lisensi (diterbitkan oleh negara  bagian)  dan  Undang-undang. Alasan  melakukan  privatisasi  adalah pemerintah  pusat  dianggap  kurang memiliki kemampuan untuk berinvestasi dengan  sesuai  standar  kualitas  yang telah ditentukan. Maka transfer kepemilikan  menjadi  sarana  yang diperlukan  untuk  meningkatkan  kinerja perusahan pada sektor air.
Awal  diterapkannya  privatisasi pada  sektor  air  di  Inggris  masih ditemukan  adanya  politisasi  yang  cukup tinggi. Hal ini menyebabkan dilakukannya  reregulasi  dengan  skala besar  pada  tahun  1990-an  dan  awal 2000-an  yang  akhirnya  mengarah  pada sistem regulator semi-independen ekstensif. Kemudian menyusul didirikannya  kantor  pelayanan  air  yakni

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
Ofwat  yang  bertugas  sebagai  regulator ekonomi  non-menteri  yang  bertanggung jawab untuk administrasi serta menegakkan  rezim  perizinan  untuk perusahaan  air  yang  telah  diterapkan dalam UU pada Layanan Air Tahun 1991 dan bertanggung jawab kepada Parlemen inggris. Badan Lingkungan juga bertanggung  jawab  untuk  mengatur kuantitas  serta  kualitas  air  tanah,  air permukaan  yang  harus  bertanggung jawab  pada  agen  pemerintah  Inggris yakni Department  for  Environment,  Food and Rural Affairs (Defra). Untuk pengatur kualitas air  minum, Inggris memiliki The Drinking  Water  Inspectorate (DWI)  yang bertugas  mengatur  kualitas  air  minum. Mekanisme  pemeriksan  dan  controlling dilakukan  oleh  regulator  dan  pihak swasta  di  setiap  lima  tahun.  Penentuan jumlah  investasi  modal  ditentukan  oleh pihak  Ofwat.  Selain  itu  Ofwat  juga berwenang menetapkan harga maksimum. Ofwat juga memiliki tanggung jawab keputusan akhir.
Menurut  laporan  DWI  tahun  2013 kualitas  pasokan  air  publik  dikatakan baik, hal ini dibuktikan pada tahun 2012 kualitas air mencapai 99,96% dari semua tes  yang  meemnuhi  EU  dan  standar nasional,  angka  yang  sama  juga  tercatat pada  2011  sama  dengan  angka  untuk industri  air  di  Inggris  dan  Wales  secara
keseluruhan.  Jumlah  kegagalan  saat  ini juga  sangat  rendah  hanya  pada  angka 0,04%  apabila  dibandingkan  kegagalan industri  yang  terjadi  pada  tahun  1991 ketika  regulasi  kualitas  air  minum pertama  kali  diperkenalkan    yang mencapai  1,6%.  Dari  sisi  sanitasi  juga telah terjadi peningkatan.
Dalam hal harga persediaan meliputi keterjangkauan  dan  kelangkaan  air  di sektor  air  inggris  masih  menjadi tantangan,    23%  dari  rumah  tangga  di Inggris  membelanjakan  lebih  dari  3% dari  pendapatan  mereka  tagihan  air  dan pembuangan  kotoran.  Sedangkan  11% menghabiskan  lebih  dari  5%.  Ada kenaikan  harga  air  yang  tinggi  di  atas tingkat inflasi 44% sejak diperlakukannya  privatisasi.  Walaupun demikian  tujuan  kebijakan  awal  untuk menurunkan harga air melalui privatisasi pada  bulan  Januari  2012.  Ofwat mengumumkan  bahwa  harga  air  akan terus  meningkat  di  atas  tingkat  inflasi rata-rata sebesar 5,7% pada tahun 2012- 2013.  Namun,  Ofwat  tidak  membatasi biaya  pengguna  karena  masing-masing harga  yang  diizinkan  perusahaan  terkait rata-rata unit perusahaan lain.
Perusahaan air di Inggris mempunyai  kinerja  yang  cukup  baik dalam  hal  efisiensi  ekonomi,  karena mereka telah mencapai bahkan melebihi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
target  yang  ditetapkan  oleh  regulator.
Mereka  mengurangi  biaya  operasional dan  menginvestasikan  lebih  dari  90 miliar  pound  semenjak  diterapkannya privatisasi.  Adanya  insentif  untuk berinvestasi  ini  juga  secara  positif mempengaruhi perhitungan Ofwat terkait tingkat pengembalian.
Berdasarkan  laporan  Ofwat  bahwa kerangka  regulasi  yang  dilaksanakan sejak  privatisasi  memberi  insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Sektor air di Inggris memberikan keuntungan dengan dividen rata-rata sekitar 18% dari omset. Namun dengan  sistem  regulasi  tuntutan  yang tinggi  dianggap  akan  mengurangu  fokus perusahaan dalam menyediakan layanan pelayanan yang berkualitas.

## Privatisasi  Pelayanan  Sektor  Air Indonesia
Reformasi pelayanan publik sebagai  agenda  penting  pemerintah Indonesia  untuk  memberikan  pelayanan yang prima bagi masyarakat. Di samping itu  tujuan  dilakukannya  reformasi birokrasi  adalah  untuk  mewujudkan Good  Governance.  Seperti  halnya  yang telah dilakukan oleh pemerintah Inggris. Dalam  memberikan  pelayanan  publik pada  warganya,  pemerintah  Inggris memberikan  pelayanan  publik  pada
sektor  air  dengan  menerapkan  model privatisasi.
Privatisasi sektor air di Indonesia telah  dilakukan  sekitar  tahun  1990-an. Privatisasi  air  di  Indonesia  bukan merupakan    hal  baru.  Dalam  praktiknya di  tahun  akhir  90-an,  kondisi  pelayanan dalam  sektor  air  tidak  mengalami perubahan  yang  signifikan.  Berdasarkan hasil  temuan  WALHI    menunjukkan bahwa  kualitas  air  terbilang  tidak  baik. Misalnya  yang  terjadi  pada  tahun  1998, konsentrasi  deterjen  mencapai  1,12 mg/I. Hal tersebut terulang kembali pada tahun  1999  konsentrasi  detergen kembali  tidak  sesuai  standar  yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan sebelum diperlakukannya privatisasi,  hal  ini  merupakan  sebuah penurunan.
Tabel 1 Konsentrasi Deterjen pada Air di Indonesia Stand ar Tahun 0,05 mg/I 1999 1998 1994 1993 0,17m g/I 1,12m g/I 0,016m g/I 0,031m g/I

## Sumber: WALHI
Tahun  2004    Indonesia  juga menyuusun  Undang-Undang  Sumber Daya  Air.  Namun,  Undang-Undang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
tersebut  memunculkan  polemik  antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menganggap  bahwa  Undang-undang tersebut  disusun  dengan  tujuan  untuk menghapus air sebagai barang sosial. Air dijadikan  sebagai  barang  komersial, sehingga masyarakat menganggap bahwa masyarakat miskin akan dipersulit  untuk  dapat  mengakses sumber daya air.
Dengan  ditetapkannya  UU  No  7 Tahun  2004  tentang  sumber  daya  air, memunculkan sejumlah Peraturan Daerah  baru  tentang  pengelolaan  air tanah.  Dengan  demikian  pengelolaan  air tanah  diserahkan  pada  masing-masing pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota. Namun  pada  Februari  2015  Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang tersebut  karena  dianggap  bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dibatalkannya Undang-Undang
SDA maka  partisipasi  swasta  pada  sektor  air menjadi terbatas.
Privatisasi sektor air di Indoensia dikatakan tidak transparan. Air dianggap sebagai  barang  komoditas  ekonomi  oleh perusahaan swasta. Sehingga hal tersebut  merugikan  masyarakat  sebagai pengguna,  khususnya  masyarakat  yang memiliki kemampuan ekonomi di bawah rata-rata.  Akhirnya    privatisasi  air  di Indonesia memunculkan beragam
masalah,  seperti  terjadinya  korupsi, manipulasi  tarif,  renegosiasi  secara sistematis menaikkan harga dan komitmen  investasi.  Hal  ini  lah  yang menghambat kemakmuran rakyat. Karena  pada  hakikatnya  pelayanan publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah atau  korporasi  yang  efektif  dapat memperkuat  demokrasi  dan  hak  asasi manusia,  mempromosikan  kemakmuran ekonomi,  kohesi  sosial,  mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatansumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan  dan  administrasi  publik (Irawan, 2018) Pasca putusan Mahkamah Konstitusi  dikeluarkan,  maka  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur pelaksanaan  UU  Sumber Daya  Air  sudah tidak  berlaku.  Sehingga  konsekuensinya Undang-Undang Pengairan kembali diberlakukan  untuk  dijadikan  payung hukum  pelaksanaannya.  Di  sisi  lain, negara diberi kesempatan untuk memiliki hak menguasai kembali sumber daya  air.  Prioritas  utama  penguasaan atas  air  diberikan  kepada  BUMN  dan BUMD.  Sedangkan  dampak  bagi  Badan Usaha Pengelola Air setelah dikeluarkannya  putusan  MK  adalah payung  hukum  yang  dijadikan  dasar

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
untuk  mengeluarkan  izin  pengambilan air  bagi  mereka  menjadi  hilang  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah.  Bagi swasta  yang  ingin  berpartisipasi  dalam pengelolaan SDA maka diharuskan untuk bermitra dengan BUMN atau BUMD yang ada di wilayah terkait. Dengan dilakukannya  pembatalan  UU  SDA  maka akan  memberikan  dampak  positif terhadap kehidupan masyarakat banyak. Sumber daya air akan dapat dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat  serta  adanya komersialisasi  air    oleh  swasta  harus diawasi  dan  diatur  dengan  ketat sekaligus tegas sesuai dengan PP No 121 Tahun  2015  Tentang  Pengusahaan Sumber  Daya  Air  yang  dikeluarkan pemerintah.

## Kesimpulan
Privatisasi  merupakan  salah  satu model tata kelola pelayanan publik yang sering  diterapkan  oleh  pemerintah dengan  tujuan  efisiensi  anggaran. Privatisasi  sektor  air  yang  diterapkan Inggris  dan  Indonesia  pada  dasarnya memiliki kesamaan yakni untuk mewujudkan  efisiensi.  Berawal  dengan munculnya permasalahan politisasi sehingga  tidak  tercapainya  tujuan  yang diharapkan.  Namun,  untuk  mengatasi masalah  tersebut  kedua  negara  telah
melakukan  beberapa  upaya  seperti membenahi  atau  bahkan  mencabut regulasi yang ada.
Namun,  perbedaan  terletak  pada hasil  akhir  dari  proses  yang  telah dilaksanakan  oleh  kedua  negara.  Inggris dapat dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan  privatisasi  sektor  air. Adanya Ofwat dapat membantu pemerintah  memantau  dan  mengontrol terhadap  pelaksanaan  privatisasi  air Inggris. Hasil yang berbeda tersebut juga dikarenakan  adanya  perbedaan  latar belakang kedua negara. Dari sisi ideologi, Indonesia  dengan  Inggris  sudah  terlihat berbeda.  Inggris  merupakan  negara penganut  reformasi  neoliberal.  Sudah pasti  berbeda  dengan  Indonesia  yang berideologikan  pancasila.  Yang  dimana keadilan  bagi  seluruh  rakyat  menjadi tujuan utama.
Walaupun  demikian  keberhasilan Inggris  dalam  mengelola  pelayanan publik  sektor  air  perlu  menjadi  contoh yang  baik  bagi  pemerintah  Indonesia. Mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dengan  memberikan  pelayanan  prima adalah  salah  satu  tujuan  pemerintah dalam  memberikan  layanan  umum ( Public Service ). Indonesia juga membutuhkan lembaga pengawas khusus seperti halnya di Inggris terdapat Ofwat yakni  lembaga  non  kementerian

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019
sebagai  pengawas  dan  mengontrol jalannya privatisasi sektor air di Inggris.

## Daftar Rujukan
Asshiddiqie, J.  (2010). Perkembangan
& Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika
Denhardt,  J  &  Denhardt,  R.  (2007). The
New  Public  Service,  Serving  not
Steering, ME . LGSP
Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan  Publik  Pada  Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  DPMPTSP).
MADANI  Jurnal  Politik  Dan  Sosial Kemasyarakatan , 10 (3), 86–101.
Istia, J., M., G & Sudarwanto, A., S. (2016). Implikasi Pembatalan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2004
Tentang Sumber Daya Air Terhadap
Perusahaan  Pengelola  Air  (PDAM
Kota  Surakarta  dan  PT  Tirta
Investama Klaten”. Privat Law Vol. IV
No 2 Juli – Desember 2016.
Lieberherr,  E  &  Leiren,  M.,  D.  (2017).
Privatization,  Outsourcing  and
Public  Service  Objectives:  An
Explorative  Analysis  of  Two Network Industries”. Scopus:  Case Studies  on  Transport  Policy  5 (2017) 681-689
Putu, D., A. (2012). Politik Privatisasi Air Di Argentina (1990-1999) Sebagai
Upaya  Restrukturisasi  Ekonomi Nasional Di Bawah Rezim
Washington  Consensus. Fakultas Ilmu  Sosial  Ilmu  Politik  Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Jakarta.
Setiyono, B. (2005). Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi. PUSKODAK Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas Diponegoro
Setyawati,  W.  A.,  Rifa’i,  M.,  &  Sasmito,  C. (2018). Pengaruh
Kualitas
Pelayanan  ,  Fasilitas  ,  Harga  dan Citra  Institusi  Terhadap  Kepuasan Pasien. MADANI  Jurnal  Politik  Dan Sosial  Kemasyarakatan , 10 (2),  50– 63.