## ROLE MODEL KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU
Zulfa Harirah MS, Isril

## ABSTRACT
Circulation  and  abuse  of  drugs  in  Pekanbaru  city  show  significant  improvement.  The efforts  made  by  the  National  Narcotics  Agency  (BNN)  in  the  field  of  prevention, empowerment,  and  the  eradication  has  not  been  able  to  minimize  the  number  of  narcotic abuse  in  the  city  of  Pekanbaru.Based  on  data  from  the  Drug  Investigation  Division  Police Directorate  Riau and Resta Pekanbaru,  cases of  drug  abuse  in Pekanbaru city in  2011  there were 72 cases with 94 suspects, in 2012 there were 79 cases with 115 suspects, and in 2013 as  of  October  there  were  102  cases  with  129  suspects.  Formulation  of  the  problem  in  this research ishow to role model appropriate policies in combating drug abuse in Pekanbaru city, so  the  purpose  of  this  research  is  to  find  a  role  model  of  appropriate  policies  in  combating drug  abuse  in  the  city  of  Pekanbaru  and  to  the  terms  of  role  models  of  successful implementation of policies to eradicate drug abuse in the city of Pekanbaru.
This  research  is  aqualitative  research  with  deskriptive  method.  This  research  was  done through  observation,in-depth  interviews,  Focus  Group  Discussion  and  documentation. Techniques of data analysis done by data reduction, organizing the data, and interpretation of data.  The  results  of  this  research  show  that  the  efforts  made  by  BNN  Pekanbaru  city  of prevention,  empowerment,  and  eradication  have  not  been  able  to  minimize  of  drug  abuse cases in  Pekanbaru  city,  although the value of the BNN  gains  of Pekanbaru city  average in 2012 is 107,5% and in 2013 is 118,34%. So as to minimize the abuse of drugs offered a role model  policies  based  on  local  wisdom  that  is  returned  to  the  Malay  identity  by  means  of strengthening traditional values of Malay culture and religious values.
Keywords: Rolemodels, narcotics, policy, eradication

## ABSTRAK
Peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  menunjukkan peningkatan  yang signifikan. Upaya  yang dilakukan oleh  Badan Narkotika Nasional  (BNN) dibidang  pencegahan,  pemberdayaan,  dan  pemberantasan  belum  mampu  meminimalisir angka  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru.  Berdasarkan  data  Direktorat  Reserse Narkoba  Polda  Riau  dan  Resta  Pekanbaru,  kasus  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota Pekanbaru pada tahun 2011 ada 72 kasus dengan 94 tersangka, pada tahun 2012 ada 79 kasus dengan  115  tersangka,  dan  pada  tahun  2013  per  Oktober  ada  102  kasus  dengan  129 tersangka.  Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana role  model kebijakan yang  tepat  dalam  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru,  sehingga tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan role  model kebijakan  yang  tepat  dalam
pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  dan  untuk  mengetahui  syarat keberhasilan  penerapan role  model kebijakan  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  di Kota Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan  melalui  teknik  observasi,  wawancara  mendalam,  dokumentasi  dan focus  group discusion .  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,  pengorganisasian  data, dan  interpretasi  data.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  yang  telah  dilakukan oleh  BNN  Kota  Pekanbaru  dibidang  pencegahan,  pemberdayaan,  dan  pemberantasan  belum mampu  meminimalisir  kasus  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  meskipun  nilai capaian  kinerja  BNN  Kota  Pekanbaru  rata-rata  pada  tahun  2012  adalah  107,5  %  dan  pada 2013  adalah  118,34  %.  Sehingga  untuk  meminimalisir  penyalahgunaan  narkotika  tersebut ditawarkan role model kebijakan  yang berbasis kearifan lokal  yaitu kembali kepada jati diri melayu dengan cara penguatan nilai-nilai adat budaya melayu dan nilai agama.
Kata Kunci: Role model , kebijakan, narkotika, kearifan lokal

## PENDAHULUAN
Persoalan  besar  di  Indonesia  termasuk  Provinsi  Riau  adalah  semakin  maraknya peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika.  Peredaran  narkotika  tersebut  kian  hebat  hingga dapat  dikategorikan  menjadi  sebuah  bencana.  Dikatakan  bencana  karena  memang peredarannya  meningkat  setiap  tahun  dan  angka  kematian  akibat  narkotika  juga  mengalami peningkatan.  Penggunanya  pun  tidak  sedikit,  dari  kalangan  dewasa  lapisan  atas  hingga masyarakat lapisan bawah. 1
Dalam  studi  Indiyah  (2005)  disebutkan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  seseorang menjadi  narapidana  kasus  narkotika  terdiri  dari  72%  karena  faktor  proses  sosial,  48% masalah sosial, 85% karena faktor individu, dan 96% karena faktor lingkungan masyarakat. 2 Berdasarkan  studi  terdahulu  dari  Fernandes  Eddy  Syahputra  Silaban  menyebutkan  bahwa penerapan  UU  no  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  agar  dapat  lebih  efektif  perlu  adanya tindakan  yang  terkoordinasi  oleh  para  pemangku  kepentingan  yaitu  koordinasi  antara  para pihak  Badan  Narkotika  Nasional,  Kementrian  perhubungan,  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan lain-lain 3
1 Nurmalawaty. Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba . Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004, hal.188
2 Indiyah  Indiyah .  Faktor-Faktor  Penyebab  Penyalahgunaan  Napza .  Jurnal  Kriminologi  Indonesia.  Volume  4, No 1. 2005
3 Fernandes Edy Syahputra Silaban. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia . Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2012
Dalam  upaya  memberantas  penyalahgunaan  narkotika,  maka  Pemerintah  membuat sebuah  lembaga  yang  khusus  menangani  masalah  pemberantasan  narkotika  yang  disebut Badan  Narkotika  Nasional.  Badan  Narkotika  Nasional  merupakan  lembaga  yang  dibentuk untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang memiliki perwakilan di kabupaten/kota, termasuk di Kota Pekanbaru. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru, yakni dibidang pencegahan, pemberdayaan, dan pemberantasan.

## 1. Pencegahan
Kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu pilar utama yang terus ditumbuhkembangkan  dalam  upaya  meningkatkan  imunitas  masyarakat  terhadap kejahatan narkoba. Upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi untuk menjelaskan bahaya narkotika kepada pihak-pihak yang belum tahu, misalnya melalui Gerakan  Anti  Narkoba  (GRANAT) 4 Kegiatan  yang  termasuk  di  bidang  pencegahan terdiri dari:
1. Desiminasi Informasi
a) Desiminasi  Informasi  dengan  menggunakan  media  elektronik,  seperti  talk  show, melalui radio dan televisi
b) Desiminasi Informasi dengan menggunakan media cetak, seperti memberikan berita- berita seputar bahaya narkotika pada koran, atau dengan menggunakan spanduk dan baliho.
2. Advokasi
Advokasi merupakan pemberian masukan agar kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah memasukkan  P4GN  dalam  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Sasaran    advokasi  tersebut yaitu kepada Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Perguruan Tinggi.
Selama  tahun  2012,  BNN  Kota  Pekanbaru  telah  melakukan  upaya  peningkatan pemahaman  kesadaran  dilingkungan  pendidikan  yaitu  sekolah  dengan  diadakan  penyuluhan P4GN untuk pelajar. Selain itu, upaya yang dilakukan dibidang pencegahan yaitu diseminasi informasi P4GN melalui pagelaran seni, media cetak dan media elektronik.
Pada  tahun  2013,    upaya  BNN  Kota  Pekanbaru  dibidang  pencegahan  di  instansi pemerintah  mencapai realisasi 21 lembaga yang diadvokasi bidang P4GN dari 21 target yang direncanakan.  BNN  Kota  Pekanbaru  memprogramkan  pembentukan  kader  anti  narkoba dilingkungan  sekolah,  instansi  pemerintah,  dan  instansi  swasta.  Kader  anti  narkoba  tersebut terdiri  dari  instansi  pemerintah  sebanyak  92  orang,  lingkungan  swasta  55  orang  dan lingkungan sekolah sebanyak 330 orang dari 11 sekolah.

## 2. Pemberdayaan
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  dengan  meningkatkan  peran  serta masyarakat dan  pemberdayaan alternatif.
a. Peran serta masyarakat
Kegiatan peran serta masyarakat terdiri dari menciptakan lingkungan bebas narkotika melalui  test  urine,  membentuk  kader  anti  narkoba,  rehabilitasi  dengan  cara  pengiriman pecandu narkoba ke Lido Bogor untuk dilakukan terapi dan rehabilitasi, dan mendorong atau
4 Disampaikan  dalam  Pelantikan  Pengurus  GRANAT  Komisaris  UR  dan  Seminar  Bahaya  Narkotika  dengan Tema  “Dengan  Semangat  Muda,  Bebaskan  Generasi  Kita  dari  Narkoba”  pada  tanggal  12  Desember  2013  di Auditorium Sutan Balia
memotivasi  penambahan  jumlah  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (  IPWL).  Dalam  upaya menggerakkan  partisipasi  instansi  pemerintah,  swasta  dan  lingkungan  sekolah  menengah (pelajar), BNN Kota Pekanbaru telah melakukan pembentukan kader penyuluh anti narkoba baik  dilingkungan  sekolah  menengah,  lingkungan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  dan lingkungan  swasta  di  Kota  Pekanbaru.  Tidak  hanya  pada  instansi  Pemerintah  dan  swasta, tetapi kegiatan P4GN juga dilakukan di Lembaga pendidikan dan lembaga kerja.
Dari evaluasi kinerja tingkat capaian kinerja untuk pendampingan pecandu narkoba, BNN Kota Pekanbaru telah melaksanakan pendampingan penyalahguna pecandu narkoba ke tempat  rehabilitasi  sebanyak  10  orang  dari  target  yang  telah  ditetapkan  sebanyak  6  orang. Pecandu/penyalahguna  yang  dikirim  ke  Balai  Besar  Unit  Terapi  dan  Rehabilitasi  Lido  di Bogor dengan menggunakan dana dari APBN dan 4 orang dengan menggunakan dana Hibah dari Pemko Pekanbaru tahun 2013..
Pada tabel diatas, target capaian kinerja pemberdayaan pada lingkungan sekolah tahun 2012  sebesar  2  lembaga,  dan  realisasinya  mampu  mencapai  5  lembaga.  Sedangkan  pada lingkungan kerja bebas  narkoba capaian kerja terealisasi  sebesar 250 %  (5 lingkungan) dari target  sebanyak  2  lingkungan.  Pada  tahun  2013,  lingkungan  sekolah  yang  diberdayakan Bidang P4GN BNN Kota Pekanbaru terdiri  dari  6 lembaga  yang ditargetkan dan terlaksana sebanyak  6  lembaga,  yaitu  SMAN  1  Pekanbaru,  SMAN  9  Pekanbaru,  SMAN  7  Pekanbaru, SMAN  11  Pekanabru,  SMA  Sedar  Pekanbaru,  dan  SMA  Muhammadiyah  Pekanbaru.  Dan pada  lingkungan  kerja  capaian  kerja  terealisasi  3  lingkungan  dari  2  target  yang  ditetapkan. Kegiatan  tersebut  terdiri  dari  sosialisasi  program  lingkungan  sekolah  menengah  bebas narkoba dan pencanangan rintisan sekolah menengah bebas narkoba.
Pembinaan  dan  pendampingan  pecandu  narkoba  dalam  program  pasca  rehabilitasi yang  dilaksanakan  kepada  30  orang  pecandu  narkoba  melalui  12  kali  pertemuan  dilakukan guna memberikan dorongan dan semangat agar para pecandu dapat pulih kembali dan tidak lagi  mengkonsumsi  dan  atau  menjadi  penyalahguna  narkoba  (tidak  relaps),  memberikan motivasi  agar  dikemudian  hari  dapat  menjadi  insan  yang  mempunyai  manfaat  bagi  diri sendiri dan orang lain.
Dalam  kegiatan  rehabilitasi,  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  yang  ada  di Provinsi  Riau  terdiri  dari  instansi  swasta  yaitu  Klinik  Umi  Medika,  Kampar Teraphy Community ,  dan  Klinik  Dr.  Juhri.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor terdiri dari  Rumah  Sakit  Petala  Bumi,  Rumah  Sakit  Jiwa  Tampan. 5 Pelaksanaan  rehabilitasi  ini sifatnya  rawat  jalan.  Rawat  inap  dilakukan  ketika  pecandu  narkotika  juga  mengalami gangguan jiwa.

## 3. Pemberantasan
Kegiatan  yang  termasuk  dibidang  pemberantasan  terdiri  dari  intelijen,  tindak  kejar, dan wastabaset (pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset). Dibidang pemberantasan, BNN Kota  Pekanbaru  melakukan  kegiatan  pemetaan  jaringan  1  paket  dan  pengadaan  peralatan penyelidikan.  BNN  Kota  Pekanbaru  juga  melaksanakan  kegiatan  operasi  razia  gabungan sebanyak 2 kali dengan sasaran tempat-tempat  hiburan  yang ada  di  Kota Pekanbaru dengan melibatkan pihak kepolisian, POM dan instansi lainnya dengan menggunakan anggaran hibah dari Pemko Pekanbaru TA 2013.
Menurut  Wakil  Kapolresta  Pekanbaru  Ajun  Komisaris  Besar  Polisi  (AKBP)  Sugeng Putut  Wicaksono  mengatakan  bahwa  terdapat  21  tempat  hiburan  malam  di  wilayah  Kota Pekanbaru sebagai awal peredaran narkoba. Namun pihaknya tidak dapat mencabut perizinan
5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011
bagi  pengelola  tempat  hiburan  malam  yang  diduga  dijadikan  sebagai  tempat  transaksi peredaran  narkoba  karena  merupakan  kewenangan  dari  aparat  terkait  Pemko  Pekanbaru. Pihaknya  hanya  dapat  menindak  pelaku  peredaran  gelap  narkoba  di  lokasi  hiburan  malam tersebut  dan  membawanya  ke  meja  hijau  untuk  disidangkan. 6 Data  dari  Kejaksaan  Negeri Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa pada tahun 2012 ada 18 kasus dan pada tahun 2013 ada 39 kasus yang telah ditangani. 7
Dari  hasil  evaluasi  capaian  kinerja  BNN  Kota  Pekanbaru,  nilai  capaian  kinerja  rata- rata pada tahun 2012 adalah 107,5 % dan pada 2013 adalah 118,34 %. Namun dari berbagai tindakan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Pekanbaru  tersebut  belum mampu  meminimalisir  kasus  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru. Hal  tersebut  dibuktikan  berdasarkan data  Direktorat  Reserse  Narkoba Polda Riau  dan Resta Pekanbaru,  kasus  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  menunjukkan  peningkatan yang signifikan,  yaitu pada tahun 2011 ada 72 kasus dengan 94  tersangka, pada tahun 2012 ada 79 kasus dengan 115 tersangka, dan pada tahun 2013 per Oktober ada 102 kasus dengan 129 tersangka.

## Gambar 1.1 Jumlah kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru

## Sumber: Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
Fakta  diatas  menunjukkan  bahwa  masalah  narkotika  semakin  merajalela  disetiap kalangan  dan  intensitasnya  semakin  meningkat.  Pengamatan  awal  menimbulkan  dugaan bahwa  masalah  penyalahgunaan  narkotika  berkaitan  dengan  upaya  yang  dilakukan  Badan Narkotika  Nasional  belum  tepat  untuk  memberantas  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota Pekanbaru. Usulan penelitian ini tidak mencari faktor penyebab peningkatan penyalahgunaan narkotika  tersebut,  tetapi  lebih  kepada  menemukan role  model yang  tepat  mengenai pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru.  Oleh  karena  itu,  peneliti memberi judul penelitian “ Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  dengan menggambarkan role  model dalam  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota Pekanbaru.  Penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dimana  menjelaskan  suatu  masalah dengan  batasan  terperinci,  pengambilan  data  yang  benar  dan  akurat  serta  menyertakan
6 Polisi Pantau 21 Tempat Hiburan . Tribun Pekanbaru. 30 Desember 2013, hlm 24
7 Data diperoleh langsung dari Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru
0 20 40 60 80 100 120 Jumlah Kasus Narkotika di Kota Pekanbaru 2011 2012 2013
berbagai sumber informasi  yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif  yaitu  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  dikelilingi  dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan.
Penelitian ini dilakukan  di  Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa di  Kota Pekanbaru terdapat  sejumlah  kecamatan  yang  masyarakatnya  terlibat  penyalahgunaan  narkotika. Pemilihan  lokasi  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti  bukan  saja  karena  Kota  Pekanbaru sebagai  Ibukota  Provinsi  Riau,  tetapi  juga  karena  Kota  Pekanbaru  merupakan  kota  yang memiliki  jumlah  kasus  narkotika  terbanyak  sejak  tahun  2011  hingga  2013  dibandingkan  11 kota/kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau.
Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive . Teknik purposive merupakan  teknik  mengambilan  sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan  sebagai  penguasa  sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  memahami  obyek serta situasi sosial  yang diteliti. sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  penelitian  dengan proses  wawancara  yang  dijadikan  objek  penelitian  mengenai Role  Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru. Wawancara dilakukan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga terkait.
Sedangkan Data sekunder  yaitu data  yang diperoleh dari lembaga  atau instansi  yang berwenang yaitu berupa data jumlah kasus narkotika di Kota Pekanbaru yang terjadi selama tahun  2011-2013,  dokumen  mengenai  upaya  yang  telah  dilakukan  BNN  kota  Pekanbaru untuk  memberantas  kasus  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  dalam  bentuk  LAKIP  BNN  Kota Pekanbaru  dan  BNN  Provinsi  Riau,  data  mengenai  jumlah  pecandu  yang  direhabilitasi  di Rumah Sakit Jiwa Tampan baik yang rawat inap maupun yang rawat jalan,
Penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan focus  group  discusion .  Teknik  observasi  dilakukan  dengan  melihat  dan  mendengarkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan  informan baik dalam bentuk verbal, non verbal, dan  aktivitas  individu  maupun  kelompok.  Teknik  wawancara  mendalam  dilakukan  dengan membuat  responden  lebih  terbuka  dan  leluasa  dalam  memberi  informasi  dan  data  terkait dengan  permasalahan  penelitian.  penting  untuk  memberi  jawaban  terkait  permasalahan penelitian.
Teknik  dokumentasi  dilakukan  dengan  mengumpulkan  informasi  dari  dokumen- dokumen  yang  ada.  Dalam  penelitian  ini, Focus  Grup  Discussion dilakukan  dengan mengikuti  diskusi  yang  berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan  melibatkan sesorang yang  ahli  dalam  kasus  tersebut  sebagai  narasumber.  Teknik  analisis  data  disajikan  dengan langkah-langkah Reduksi data, pengorganisasian data, dan interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru
Tingkat  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  terus  meningkat  setiap tahunnya.  Kota  Pekanbaru  merupakan  kota  yang  masyarakatnya  berbudayakan  melayu. Orang  melayu  adalah  mereka  yang  beragama  Islam,  berbahasa  melayu,  dan  beradat  istiadat melayu. 8 Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Pekanbaru  sebagai  instansi  pemerintah
8 Suwardi. Budaya  Melayu  dalam  Perjalanannya  Menuju  Masa  Depan .1991.  Pekanbaru:  Pusat  Penelitia Universitas Riau, hlm 28
nonkementerian yang merupakan perwakilan dari Badan Narkotika Nasional telah melakukan berbagai tindakan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru.
Dalam  upaya  menemukan role  model kebijakan  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika  tersebut,  maka  diperlukan  sebuah  teori.  Menurut  Herbert  A  Simon,  proses  atau siklus kebijakan terdiri dari inteligensi, desain, dan pilihan. 9

## 1. Intelligence
Langkah  pertama  dalam  sebuah  siklus  kebijakan  adalah intelligence .Tahap  ini dimaksudkan  sebagai  kegiatan  untuk  mengenali  masalah,  kebutuhan  atau  kesempatan  atau pencarian  kondisi  yang  membutuhkan  keputusan.  Data  masukan  diperoleh,  diproses,  dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.
1. Pembentukan persepsi terhadap situasi yang dihadapi
Dalam kasus  penyalahgunaan narkotika di  Kota  Pekanbaru  yang semakin meningkat sejak tahun 2011 hingga 2013, perlu dilakukan pendefinisian situasi yang tepat. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut dipandang sebagai akibat dari kurangnya koordinasi antara  BNN  Kota  Pekanbaru  dengan  instansi  terkait  lainnya,  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan,  dan  lemahnya  penegakan  hukum  terhadap  pengedar  narkotika.  Definisi  ini kelihatannya  benar  dan  dapat  diterima  oleh  banyak  pihak  lainnya.  Namun,  dengan keberhasilan BNN Kota Pekanbaru dalam hal pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan penyalahgunaan  narkotika  yang  selalu  sesuai  dengan  target,  tingkat  kasus  penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru belum dapat diminimalisir dan masih terus meningkat.
Pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  perlu  dilakukan  dari  akarnya.  Artinya, dalam hal  melakukan upaya pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan perlu didukung oleh  nilai-nilai  budaya  Melayu  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  Islam.  Kecerdasan  spiritual dan kedekatan setiap masyarakat Kota Pekanbaru dengan Tuhan dapat menjadi benteng diri dalam  menolak  penyalahgunaan  narkotika.  Identifikasi  yang  tepat  terhadap  kondisi  yang diamati  serta  keakuratan  persepsi  terhadap  gejala  situasi  adalah  syarat  utama  terbangunnya solusi yang efektif.
2. Membangun model yang mewakili situasi
Model  yang  mewakili  situasi  harus  sederhana,  tangguh,  mudah  untuk  dikendalikan, adaptif,  selengkap  mungkin,  dan  mudah  untuk  dikomunikasikan.  Model  yang  digunakan dalam  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  adalah  menjadikan budaya melayu sebagai  penangkal diri dari setiap  individu dalam menolak penyalahgunaan narkotika.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mengkombinasikan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Badan Narkotika  Nasional  Kota  Pekanbaru  dan  Pemerintah  daerah  dengan  jati  diri  melayu  yang identik dengan agama Islam. Model juga harus memiliki pernyataan lengkap tentang batasan atau kondisi yang membatasi suatu keputusan, yaitu:
a. Batasan  otoritatif,  merupakan  hasil  kebijakan  atau  arahan.  Hasil  kebijakan  yang akan diambil ditujukan untuk wilayah Kota Pekanbaru.
b. Batasan  biologi,  batasan  terhadap  individu  yang  mungkin  terkena  dampak keputusan.  Dalam  penerapan  hasil  kebijakan,  yang  menjadi  batas  biologi  adalah seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, seluruh pecandu dan penyalahguna narkoba.
c. Batasan  fisik,  termasuk  didalamnya  faktor-faktor  seperti  sumber  daya  alam, geografis, maupun iklim.
d. Batasan  teknologi,  melibatkan  teknologi  tercanggih  yang  relevan  dengan  situasi keputusan.
e. Batasan  ekonomi,  terkait  dengan  uang  dan  sumber  daya  lainnya  yang  diperlukan dalam penerapan keputusan.
9 Samodra Wibawa, op.cit , hlm 6

## 3. Penentuan ukuran Proxy
Pembuatan keputusan akan menjadi lebih mudah jika hasil dari setiap alternatif dapat diungkapkan dalam ukuran kuantitatif biaya dan manfaat. Pencarian ukuran kuantitatif yang mewakili manfaat dan biaya bagi setiap alternatif sangat penting, ukuran ini juga harus terkait dengan tujuan pembuatan keputusan. Namun  banyak situasi  yang tidak dapat  menggunakan ukuran  langsung  manfaat  dan  biaya,  sehingga  harus  didekati  dengan  menggunakan  ukuran medium proxy .
Ukuran proxy yaitu  ukuran  yang  mengukur  sesuatu  yang  berhubungan  cukup  dekat dengan tujuan keputusan yang ingin dicapai, sehingga dapat digunakan sebagai indikasi nilai dari  langkah  yang  dilakukan.Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  ukuran proxy adalah kemampuan seseorang untuk  menolak melakukan penyalahgunaan narkotika. Resistensi diri dari  setiap  individu  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  menjadi  ukuran  bahwa penyalahgunaan  narkotika  akan  dapat  diminimalisir.  Keberadaan  narkotika  tidak  dapat dihilangkan,  sehingga  masing-masing  individulah  yang  harus  dibentengi  agar  tidak terjerumus  dalam  penyalahgunaan  narkotika.  Hal  terpenting  dalam  menggunakan  ukuran proxy adalah unsur menghindari pilihan yang membangun bias dalam analisis yang mendasari keputusan.

## 2. Design
Tahap design merupakan  tahap  yang  didalamnya  mencakup  cara-cara  untuk memecahkan  masalah  atau  memenuhi  kebutuhan,  mencari,  membangun  dan  menganalisis kemungkinan  solusi.  Pembuatan  keputusan  dilakukan  dengan  memasukkan  sebanyak mungkin  langkah  penyelesaian  yang  alternatif,  tetapi  tetap  mempertimbangkan  seluruh batasan  yang  ada.  Pendapat  orang-orang  dengan  latar  belakang  dan  pengalaman  yang beragam dapat digunakan untuk memperkaya proses pencarian alternatif keputusan.
• Tenas Efendi:
“Pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  diperlukan  dua  hal  penting,  yaitu meningkatkan  keimanan  dan  kembali  kepada  jati  diri  melayu.  Karena  penyalahgunaan narkotika ini dari segi agama dilarang, dari segi adat juga dilarang.”
Dalam tunjuk ajar melayu terdapat petuah mengenai bahaya narkoba, yaitu:
“Apabila penyakit tidak dibuang, hidup selalu dirundung malang, Tuan lesap marwah- pun hilang, Muda sengsara tua terbuang, Kemana pergi dinista orang.”
Pasal pertama gurindam 12:
“Barang siapa tiada memegang agama,Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat,Maka ia itulah yang ma’rifat Barang siapa mengenal Allah,Suruh dan tegahnya tiada menyalah.
Barang siapa mengenal diri,Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri Barang siapa mengenal dunia,Tahulah ia barang yang terpedaya Barang siapa mengenal akhirat,
Tahulah ia dunia mudarat.”
Petikan pepatah petitih Butir Ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa:
“Apa tanda melayu jati,Bersama Islam hidup dan mati Apa tanda melayu jati,Islam melekat di dalam hati Apa tanda melayu bertuah,Sebarang laku menurut sunnah
• DR. Musthafa Umar, Lc. MA:
“Dalam hati manusia terdapat iman dan nafsu. Penyalahguna narkotika adalah orang yang  hatinya  dikuasai  oleh  nafsu.  Sehingga  ketika  iman  lemah,  maka  nafsu  lah  yang menguasai  diri  seseorang.  Untuk  mengalahkan  nafsu  pada  diri  seseorang,  yang  harus dilakukan  adalah  memfungsikan  akal.  Akal  akan  membantu  iman  untuk  mengalahkan nafsu dalam diri seseorang”
• Prof. DR. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Ketua MUI Kota Pekanbaru: “Masyarakat perlu disadarkan dan di mantapkan terlebih dahulu ajaran agama Islam, yang  terdiri  dari  ajaran  dasar,  anjuran-anjuran  dalam  agama,  dan  larangan-larangan dalam agama. Ketika hati manusia sudah terisi oleh agama, maka jalan yang ditempuh Pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika dapat terwujud.”
MUI  menetapkan  bahwa  menyalahgunakan  narkotika  adalah  haram.  Fatwa  tersebut dilandaskan atas Al-Qur’an, sunnah. Seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:
“....Dan  janganlah  kamu  menjatuhkan  dirimu  sendiri  kedalam  kebinasaan....”(Q.S  Al- Baqarah:195)
• Mawardi M. Shalih, Lc. MA selaku Ketua MUI Kampar: “Pemberantasan  narkotika  harus  dimulai  dari  akidah  yang  harus  difahami  bahwa manusia  diciptakan  oleh  Allah  SWT  dan  tujuan  dari  penciptaan  manusia  yaitu  untuk beriman kepada Allah. Nafsu yang ada dalam manusia tidak boleh diperturutkan karena akan mampu menjadi kendaraan setan. Sehingga jika ingin kehidupan ini selamat maka harus menyelaraskan keinginan dan tujuan manusia dengan keinganan Allah SWT.” (13 Oktober 2014)
• H. Hasyim S.Pdi, MA selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru “langkah-langkah  yang  dapat  ditempuh  untuk  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika yaitu dengan:
a) Pengawasan orang tua
b) Menghidupkan kembali acara keagamaan dan melibatkan remaja
c) Tokoh ulama melakukan pembinaan remaja
d) Pemerintah membuat aturan jam malam bagi remaja
e) Memberi dakwah rutin pada instansi pemerintah dan kantor-kantor lain

## 3. Choice
Pada  tahap  ini  dilakukan  proses  pemilihan  satu  tawaran  solusi  diantara  beberapa alternatif yang ada.
a. Evaluasi ukuran proxy untuk semua alternatif langkah
Alternatif harus disesuaikan dengan ukuran proxy  yang digunakan  yaitu kemampuan resistensi/penolakan seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Resistensi dapat terwujud jika individu memiliki benteng yang kuat. Benteng terbaik adalah pemahaman nilai- nilai budaya melayu dan agama yang baik. Alternatif yang berhubungan dengan peningkatan kualitas keimanan dianggap sebagai alternatif role model yang tepat.”
b. Menetapkan Kriteria dalam merekomendasikan langkah terbaik
Kriteria  yang  digunakan  dalam  memilih  langkah  terbaik  adalah  disesuaikan  dengan nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  budaya  Melayu,  yaitu  Nilai  religius,  Nilai  yuridis,  nilai sosial, nilai etis, nilai estetis, dan nilai politis.
c. Penyelesaian situasi keputusan
Role  model yang  ditawarkan  dan  relevan  untuk  memberantas  penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru adalah dengan kembali kepada jati diri Melayu, sehingga perlu penggabungan  nilai  adat  budaya  melayu  dan  nilai  agama.  Dengan  memahami  kebijakan publik  dalam  kerangka  kebudayaan,  maka  akan  memberikan  deskripsi  yang  lebih  jernih tentang  sejauh  mana  nilai-nilai  budaya  diperlukan  sebagai  landasan  dilaksanakannya kebijakan publik. 10
Role model ini dipilih berdasarkan pada pendapat-pendapat dari beberapa tokoh, yakni dengan alasan:
a) Masalah narkotika harus dihilangkan dari akar yaitu dengan menumbuhkan iman agar setiap individu mampu menolak menyalahgunakan narkotika
b) Peningkatan  pemahaman  nilai-nilai  keagamaan  dapat  menjadi  benteng  bagi  keluarga dan individu untuk menolak melakukan penyalahgunaan narkotika
c) Faktor  individu  merupakan  faktor  terbesar  yang  mampu  menolak  menyalahgunakan narkotika,  sehingga  individu  harus  dibekali  dengan  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai adat
d) Penyalahgunaan narkotika jelas ditentang secara adat, juga dilarang secara agama
e) Solusi tersebut sesuai dengan nilai reigius, sosial, yuridis, politis, etis, dan estetis yang merupakan nilaiyang terkandung dalam budaya melayu
f) Kembali  kepada  jati  diri  melayu  dapat  menjadi  sarana  untuk  melestarikan  dan meningkatkan pemahaman mengenai budaya melayu.
Syarat Keberhasilan Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika
Role  model kebijakan  yang  ditawarkan  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan.  Sejalan dengan  teori  sistem  yang  menyatakan  bahwa  pembuatan  kebijakan  tidak  dapat dipertimbangkan  secara  memadai  bila  terpisah  dari  lingkungannya.  Tuntutan-tuntutan menyangkut  tindakan-tindakan  kebijakan  yang  timbul  dari  dalam  lingkungannya  dan ditransmisikan kedalam sistem politik.
Role  model kebijakan  yang  ditawarkan  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan.  Sejalan dengan  teori  sistem  yang  menyatakan  bahwa  pembuatan  kebijakan  tidak  dapat dipertimbangkan  secara  memadai  bila  terpisah  dari  lingkungannya.  Tuntutan-tuntutan menyangkut  tindakan-tindakan  kebijakan  yang  timbul  dari  dalam  lingkungannya  dan ditransmisikan kedalam sistem politik.
Sistem politik adalah sekumpulan struktur dan proses yang saling berhubungan secara otoritatif  untuk  mengalokasikan  nilai-nilai  bagi  suatu  masyarakat.  Hasil-hasil (outputs) dari sistem politik merupakan alokasi-alokasi nilai-nilai secara otoritatif dari  sistem dan alokasi- alokasi ini merupakan kebijakan politik. Keberhasilan role model kebijakan dipengaruhi oleh kebudayaan politik dan kondisi sosial ekonomi yang menjadi syarat keberhasilan perumusan suatu role model kebijakan.

## a. Kebudayaan Politik
10 Eddi  Wibowo,  T  Saiful  Bahri  &  Hessel  Nogi  S  Tangkilisan. Kebijakan  Publik  dan  Budaya .  Yogyakarta: YPAPI. 2004, hlm 27
Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan tertentu yang membedakan nilai-nilai dan gaya  hidup  anggota-anggotanya  dari  anggota-anggota  masyarakat  yang  lain.  Dalam  suatu kebudayaan didalamnya terdapat nilai-nilai, kepercayaa-kepercayaan, dan tingkah laku  yang dijadikan  pedoman  dan  pegangan  secara  luas  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  oleh Pemerintah dan bagaimana pemerintah harus melakukan pekerjaanya.
Tawaran  solusi  kebijakan  untuk  memberantas  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota Pekanbaru,  disesuaikan  dengan  budaya  masyarakat  Kota  Pekanbaru.  Masyarakat  Kota Pekanbaru  yang  mayoritas  berbudaya  melayu  maka  suatu role  model kebijakan  yang ditawarkan  dapat  berhasil  jika  dilakukan  penguatan  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai  adat dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkotika  yang  dijadikan  pedoman  dan  pondasi  yang kuat. Selain penguatan nilai-nilai adat, juga sebaiknya dilakukan penguatan nilai-nilai agama yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  budaya  melayu.  Keberhasilan role  model kebijakan  yang  ditawarkan  dipengaruhi  oleh  kerjasama  dari  seluruh  komponen  masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama.

## b. Kondisi sosial ekonomi
Kondisi  sosial  ekonomi  juga  merupakan  variabel  penting  dalam  proses  perumusan kebijakan.  Sehingga  proses  perumusan  kebijakan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  situasi  atau kondisi  sosial  ekonomi  yang  melingkupinya.  Keberhasilan role  model kebijakan pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  juga  dipengaruhi  oleh  pola kehidupan  yang  kompleks  dari  masyarakat  Kota  Pekanbaru  yang  didalamnya  telah dipengaruhi  oleh  banyaknya  budaya  yang  telah  masuk,  dampak  dari  globalisasi  yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku sosial masyarakat Kota Pekanbaru.
Selain  keadaan  sosial,  keberhasilan  penerapan role  model kebijakan  ini,  dipengaruhi oleh  tingkat  pendapatan  masyarakat  Kota  Pekanbaru.  Kegagalan  ekonomi  dapat  menjadi faktor  pendorong  tingginya  angka  peredaran  gelap  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  besarnya tuntutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  yang  menyebabkan  seseorang  untuk melakukan bisnis narkotika.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  dari  analisis  dan  uraian  pembahasan  yang  telah  dipaparkan,  penulis menyimpulkan  bahwaUpaya  yang  dilakukan  Badan  Narkotika  Nasional  Kota Pekanbaru  belum  mampu  menurunkan  jumlah  kasus  penyalahgunaan  narkotika  di Kota Pekanbaru. Sehingga, role model kebijakan yang ditawarkan untuk memberantas penyalahgunaan narkotikadi Kota Pekanbaru adalah kebijakan yang berbasis kearifan lokal  yaitu  dengan  kembali  kepada  jati  diri  melayu  dengan  penguatan  nilai-nilai budaya  melayu  dan  nilai-nilai  agama.Penerapan role  model kebijakan  yang ditawarkan ini dilaksanakan tanpa menghilangkan upaya  yang dilakukan  oleh Badan Narkotika  Nasional  Kota  Pekanbaru  selama  ini.  Dalam  upaya  pemberantasan penyalahgunaan  narkotika  di  Kota  Pekanbaru  diperlukan  peningkatan  peran  tokoh agama untuk memperkuat iman seseorang, karena iman tersebut yang mampu menjadi pelindung  dari  pengaruh  negatif  yang  datang  dari  luar  khususnya  dari  pengaruh penyalahgunaan narkotika.
2. Syarat  keberhasilan  penerapan role  model kebijakan  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika  di  Kota  Pekanbaru  disesuaikan  dengan  model  sistem  yang  didalamnya terdapat  pengalokasian  nilai-nilai  dalam  proses  input  dan  output.  Tawaran  kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A.Ubaidillah  dan  Abdul  Rozak. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat Madani,Edisi ketiga . 1999.Jakarta: ICCE UIN Jakarta
Budi Winarno.2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik .Yogyakarta: Media Pressindo Burhan Bungin.2008. Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Drs. Sujianto, M.Si. 2008. Implementasi Kebijakan Publik . Pekanbaru: Alaf Riau
Eddi  Wibowo,  T  Saiful  Bahri  &  Hessel  Nogi  S  Tangkilisan.  2004. Kebijakan  Publik  dan Budaya . Yogyakarta: YPAPI
Elmusti  Rahman,  Tien  Marni,  dan  Zulkarnain.  2003. Alam  Melayu  Sejumlah  Gagasan Menjemput Keagungan. Pekanbaru: UNRI Press
Fachmi  Basyaib.  2006. Teori  Pembuatan  Keputusan .  Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasaranan Indonesia
Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif. 2007.Bandung: Alfabeta
Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif . Malang: UMM Press
Husni Thamrin. 2009. Agama dan Budaya . Pekanbaru: Suska Press
Koentjaraningrat,  dkk.  2007. Masyarakat  Melayu  dan  Budaya  Melayu  dalam  Perubahan . Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
Mahdini. Islam dan Kebudayaan Melayu .2003.Pekanbaru: Daulat Riau
Muhammad Husein Haekal. 1990. Sejarah Hidup Muhammad . Jakarta: Pen PT Intermasa
Prof.  Dr.  Emzir,  M.Pd.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data .  Jakarta: Rajawali Press
Prof.Suwardi, dkk. 2011. Hukum Adat Melayu Riau . Pekanbaru: Alaf Riau dan LAM Riau Riant  Nugroho  D.  2004. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi .Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Solahuddin  Kusumanegara.  2010. Model  dan  Aktor  dalam  Proses  Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Gava Media
Suwardi.  1991. Budaya  Melayu  dalam  Perjalanannya  Menuju  Masa  Depan .  Pekanbaru: Pusat Penelitia Universitas Riau
Tenas Efendy. 2010. Semangat Melayu . Pekanbaru: Yayasan Tenas Effendy
Tenas  Effendy.  2006. Tunjuk  Ajar  Melayu .  Yogyakarta:  Balai  Kajian  dan  Pengembangan Budaya Melayu dan Adicita
Tim Litbang Kompas. 2003. Profil Daerah Kabupaten dan Kota . Jakarta: Buku Kompas Wayne  Parson.  2008. Public  Policy:  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan . Jakarta: Kencana
Yusmar Yusuf.2009. Studi Melayu . Jakarta: Wedatama Widya Sastra
Zulkayandri. 2008. Metodologi Studi Islam . Pekanbaru: Suska Press
Jurnal: A.Syafi’i Mufid. 2010. Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat . Jurnal Multikultural & Multireligius Vol IX No 34
AndianLiem.2010. EfektivitasPelatihan
AntiNarkobadenganMetodeReflektifterhadapPemahamandanIntensiPenyalahgunaan NarkobapadaMurid SMA Kelas X .JurnalPenelitian, Vol 13 No. 2
Djuharis  Rasul. Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kurikulum  Sekolah  Menengah Kejuruan . Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol.19 No 4 Desember 2013
Fernandes  Edy  Syahputra  Silaban.  2012. Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap  Pengaturan Tindak  Pidana  Narkotika  di  Indonesia .  Skripsi.  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara
Indiyah  Indiyah .2005. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza . Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 4, No 1
M.  Ihsan. Signifikansi  Perwujudan  Masyarakat  Madani  dalam  Perspektif  Hukum  Islam . Jurnal Sosial Budaya. Vol 6 no 02 Juli-Desember 2009
Muchlish  Hamdi.  2009. Membangun  Kebijakan  Publik  yang  Partisipatif. Jurnal  Ilmu Pemerintahan, Edisi 31
Muhammad Iqbal. 2007. Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian . Jurnal Litbang Pertanian, vol 26 no 3
Nurmalawaty.  2004. Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan Narkoba . Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004
Syamsu  Alam. Analisis  Kebijakan  Publik:  Kebijakan  Sosial  Perkotaan  sebagai  Sebuah Kajian Implementatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 3, 2012

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika
PP Nomor 23 th 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
PP Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Instruksi  Presiden  RI  (Inpres)  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran Geap Narkoba tahun 2011-2015
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011
Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten/Kota
Sumber lainnya:
BNN.2011 .Indonesia Siap Bebas Narkoba .Majalah BNN Media Informasi dan Komunikasi: SINAR, Edisi IV. Jakarta: PT Trubus Swadaya
(Hon)  Jonathan  L.Parapak  MEngSc.  2011. Ajari  Anak  Agar  Pintar  Menolak  Narkoba. Majalah BNN Media informasi  dan komunikasi:SINAR, Edisi X Jakarta:  PT Trubus Swadaya
Muhammad  Aidy  Rawas.  2011. Berdayakan  Masyarakat  Jalankan  program  P4GN. Majalah BNN  Media  informasi  dan  komunikasi:  SINAR,  Edisi  VI.  Jakarta:  PT  Trubus Swadaya
Joko Pitono. 2009. Ekstasi  dalam Pandangan Islam . Jurnal  BNN, Edisi 10. Jakarta:  Humas BNN
Koentjoro  MBSc  PhD.  2011. Narkoba  Bagian  dari  Terorisme .  Majalah  BNN  Media Informasi dan Komunikasi Sinar,Edisi V.Jakarta: PT Trubus Swadaya
Riau Pos. 2013. Mantan Pecandu Narkoba Rentan untuk Kembali . 3 Desember 2013
Rosy  Nur  Apriyanti.  2011. Kehumasan  Pemerintah:  Sinergi  dalam  Sosialisasi P4GN. Majalah  BNN  Media  Informasi  dan  Komunikasi:  SINAR.  Edisi  XII.  Jakarta:  PT Trubus Swadaya
Tribun Pekanbaru. 2013. Polisi Pantau 21 Tempat Hiburan . 30 Desember 2013
Veronica  Colondam.  2011. Perang  Narkoba,  Siapa  Musuhnya .  Majalah  BNN  Media Informasi dan Komunikasi SINAR, edisi VII. Jakarta: PT Trubus Swadaya