Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
PENGECUALIAN PRINSIP NON RETROAKTIF PADA HUKUM FORMIL: PELANGGARAN ATAU PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA?

## Nurul Zashkia
Universitas Indonesia Email Koresponden: nurulzashkia@gmail.com

## Abstract
The right not to be prosecuted based on retroactive law or non-retroactive principles is a constitutional right. However, its application to formal law in pretrial rulings after the addition of the determination of suspects as pretrial  objects  through  Constitutional  Court  Decision  Number  21/PUU-XII/2014  led  to  human  rights violations of fair legal certainty. This study aims to analyze the application of the non-retroactive principle in various pretrial rulings. The results showed that the Constitutional Court Decision Number 069/PUU-II/2004 has  provided  a  constitutional  interpretation  regarding  the  application  of  the  non-retroactive  principle  only applies  to  material  law  including  punishment  and  incrimination  but  does  not  apply  to  formal  law  so  that Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 which contains the addition of pretrial objects should be  retroactive.  Pretrial  rulings  that  contradict  such  interpretations  are  contrary  to  the  goal  of  fair  legal certainty, lead to human rights violations, and vandalism of the legal order. Keywords: Formil Law; Human Rights; Non Retroactive Principle

## Abstrak
Hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  atau  prinsip  non  retroaktif  merupakan  hak konstitusional.  Namun,  penerapannya  pada  hukum  formil  di  putusan  praperadilan  setelah  penambahan penetapan  tersangka  sebagai  objek  praperadilan  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014 menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia atas kepastian hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  penerapan  prinsip  non  retroaktif  di  berbagai  putusan  praperadilan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  069/PUU-II/2004  telah  memberikan  tafsir konstitusional  mengenai  penerapan  prinsip  non  retroaktif  hanya  berlaku  untuk  hukum  materiil  meliputi pemidanaan dan pemberatan namun tidak berlaku pada hukum formil sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berisi penambahan objek praperadilan seharusnya dapat berlaku surut. Putusan praperadilan yang bertentangan dengan tafsir tersebut bertentangan dengan tujuan kepastian hukum yang adil, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, dan terjadinya vandalisme tatanan hukum.
Kata Kunci: Hukum Formil; Hak Asasi Manusia; Prinsip Non Retroaktif
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Unsur  terpenting  dan  sumber  dari  peraturan  hukum  adalah  asas  hukum 1 .  Satjipto  Rahardjo menyebut asas hukum sebagai “jantungnya” peraturan hukum atau ratio legis dari peraturan hukum 2 . Asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum, yang mana tanpa asas, hukum positif tidak memiliki makna apa-apa dan kehilangan makna normatifnya 3 . Begitupun asas hukum, membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif 4 .
Salah satu asas yang hingga saat ini masih berlaku dan sangat terkenal adalah asas legalitas. Secara  umum  asas  ini  memiliki  tiga  pengertian  yaitu  :  (1)  tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dalam  hal  ini  terlebih  dahulu  belum  dinyatakan  dalam  suatu  aturan  perundang-undangan sebagai suatu perbuatan yang dilarang; (2) untuk menentukan adanya perbuatan tidak boleh digunakan analogi;  (3)  aturan-aturan  hukum  tidak  berlaku  surut  (prinsip  non  retroaktif) 5 .  Meskipun  demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tampaknya juga berdampak terhadap penerapan asas- asas  hukum  di  Indonesia 6 .  Hal  ini  terlihat  dari  konfigurasi  perdebatan  diantara  pakar  hukum  tentang penerapan prinsip nonretroaktif dalam sistem hukum Indonesia.
Prinsip  non  retroaktif  dalam  konstitusi  diterjemahkan  sebagai  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat 1 UUD NRI 1945 sebagai non-derogable  rights 7 .  Berdasarkan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR), non-derogable rights diartikan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun  karena  merupakan  hak-hak  yang  bersifat  esesial  atau  absolut 8 .  Kendati  demikian,  dalam penerapannya  ternyata  menimbulkan  fenomena  benturan  atau spanning akibat  perbedaan  penafsiran yang berujung pada ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penegakkan hukum. Pakar hukum terbelah dalam  dua  kutub  yang  pro  dan  kontra  dengan  argumentasi  yang  berbeda-beda  tergantung  sudut pandangnya  masing-masing.  Ada  yang  membolehkan  diterapkan,  namun  ada  pula  yang  tidak  setuju asas retroaktif tidak dapat diterapkan 9 . Secara  garis besar terdapat 2 (dua) pandangan tentang prinsip non  retroaktif. Pertama, prinsip  non  retroaktif  berlaku  pada  hukum  materiil  maupun  hukum  formil. Kedua, prinsip non retroaktif hanya berlaku untuk hukum materiil saja dan tidak berlaku untuk hukum
1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2014). h. 45.
2 Satjipto Rahardjo and Ronny Hanitijo Soemitro, Pengantar Ilmu Hukum , 2nd ed. (Jakarta: Universitas Terbuka, 1986). h. 48
3 Yudha Bakti, “Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang Asas Retroaktif” (Jakarta, 2006). h. 27-28.
4 Asas-asas hukum merupakan “konsepsi abstrak tentang bagaimana seharusnya” menjadi unsur pokok pembentukan isi norma hukum. Suatu asas dapat  melahirkan beberapa norma dan satu norma dapat dijabarkan dalam  beberapa  sikap  tindak.  Lihat  Abu  Bakar  Busro, Nilai  Dan  Berbagai  Aspeknya  Dalam  Hukum :  Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum (Jakarta: Bhratara, 1989). h. 19.
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Edisi Revisi (Jakarta: Renika Cipta, 2008). h. 27-28.
6 Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018): 147.
7 Kantrey  Sugiarto  and  Liana  Endah  Susanti,  “Hak  Untuk  Tidak  Dituntut  Atas  Dasar  Hukum  Yang Berlaku Surut Terkait Dengan Penerapan Asas Retroaktif,” Jurnal Ilmiah Hukum 3, no. 2 (2017): 143.
8 Pierre Thielborger, “The ‘Essence’ of International  Human Rights,” German Law Journal 20, no. 6 (2019): 929.
9 Bachtiar, “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Optik Hukum Tata Negara,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 2, no. 2 (2015): 2.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
formil 10 . Pendapat  kedua dilandasi oleh pemikiran bahwa prinsip non retroaktif hanya terbatas pada crime , delictum atau perbuatan materiil saja yaitu dalam hal “pemidanaan” atau kriminalisasi sesuatu yang bukan tindak pidana sebelumnya menjadi tindak pidana serta “pemberatan” atau inkriminasi, akan tetapi tidak berlaku untuk hukum formil sehingga ketentuan hukum formil dapat berlaku surut 11 .
Dualisme  penafsiran  terhadap  penerapan  prinsip  non  retroaktif  dikalangan  para  ahli  hukum terlihat pada persidangan pengujian Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (1) Perubahan Kedua Undang- Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 di  Mahkamah  Konstitusi  yang  diajukan oleh Bram  H.D.  Manoppo,  MBA  selaku  Direktur  Utama  PT.  Putra  Pobiagan  Mandiri  yang  menguji konstitusionalitas  kewenangan  KPK  dalam  menyidik  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi sebelum  berlakunya  UU  KPK.  Para  ahli  yang  terdiri  dari  Akil  Muhtar  dan  Indriyanto  Senoadji berpendapat bahwa prinsip non retroaktif berlaku tidak hanya pada hukum pidana materiil namun juga hukum pidana formil. Sedangkan para ahli seperti Komariah Emong Sapardja dan Romli Atmasasmita berpendapat  sebaliknya,  bahwa  retroaktif  yang  dimaksud  pada  Pasal  28  I  UUD  NRI  1945  adalah menyangkut perbuatan feiten, bukan hukum administrasi seperti hukum acara pidana 12 . Adapun dalam putusannya,  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  tafsir  bahwa  suatu  ketentuan  adalah  mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (ex post facto law) jika ketentuan yang dimaksud antara lain: (1) menyatakan  seseoarang  bersalah  karena  melakukan  suatu  perbuatan  yang  ketika  perbuatan  tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; dan (2) menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
Secara de facto, dualisme penafsiran tentang prinsip non retroaktif dapat dilihat pada penerapan norma  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 21/PUU-XII/2014 yang  pada  intinya  berisi  tentang penambahan  objek  praperadilan  meliputi  sah  atau  tidaknya  penetapan  tersangka.  Pada  Putusan Praperadilan  No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw  dengan  pemohon  atas  nama  Tasrim.  Hakim  menyebutkan bahwa  penetapan  tersangka  pemohon  adalah  cacat  karena  Penyidik  tidak  memiliki  1  (satu)pun  alat bukti.  Akan  tetapi  pada  amar  putusan,  Hakim  menolak  permohonan  pemohon  karena  penetapan tersangka  pemohon  dilakukan  sebelum  diucapkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  21/PUU- XII/2014 sehingga dengan dalih prinsip non retroaktif maka permohonan pemohon ditolak meskipun terbukti  Penyidik  telah  sewenang-wenang.  Sedangkan  pada  Putusan  Praperadilan  No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel  dengan  Pemohon  Ilham  Arief  Sirajuddin  dan  Putusan  No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel  dengan  pemohon  atas  nama  Hadi  Poernomo,  Hakim  menerima  dan mengabulkan  semua  permohonan  pemohon.  Padahal,  penetapan  tersangka  terhadap  keduanya  juga dilakukan  sebelum  penambahan  penetapan  tersangka  sebagai  objek  praperadilan  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 seperti halnya pemohon atas nama Tasrim. Fenomena ini, jika dianalisis dari perspektif konstitusionalitas, tentu bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin bahwa:
10 Ibid.
11 Andi Irman Putra Sidin, “Studi Konstitusi Tentang Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku  Surut  Menurut  Pasal  28I  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945” (Universitas Hasanuddin, 2007). h. 367-368.
12 “Risalah Mendengarkan Keterangan Ahli Perkara No. 069/PUU-II/2004 Pengujian Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19” (Jakarta Pusat, n.d.).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Selain itu, hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan  menghambat  aspek  negatif  kemanusiaan  serta  memastikan  terlaksananya  keadilan  untuk  semua warga  negara  tanpa  memandang  dan  membedakan  kelas  sosial,  ras,  etnis,  agama,  maupun  gender. Hukum  yang  ditaati  dan  diikuti  akan  menciptakan  ketertiban  dan  keterjaminan  hak-hak  dasar masyarakat secara maksimal. Dapat dikatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kemerdekaan. Tantangan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang ideal adalah mewujudkan sistem hukum nasional  yang  menjamin  tegaknya  supremasi  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berdasarkan keadilan dan kebenaran. Hal ini juga selaras dengan tujuan bernegara sebagaimana yang diatur dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia 13 .

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif 14 dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), pendekatan  konsep  ( conseptual approach ),  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Jenis data berupa data sekunder 15 dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder,  dan  tersier.  Semua  bahan  hukum  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  menggunakan metode  deduksi  logis  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  terkait perbedaan penerapan prinsip non retroaktif pada hukum formil yang berakibat pada pelanggaran hak konstitusional  warga  negara  serta  penerapan  prinsip  non  retroaktif  yang  ideal  berdasarkan  tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar, bentuk hasil penelitian ini bersifat deskriptif- preskriptif-analitis berupa analisis terkait konsep penerapan prinsip non retroaktif yang baik dan benar serta solusi atas perbedaan penerapan prinsip non retroaktif di berbagai putusan praperadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Prinsip Non Retroaktif sebagai Hak Konstitusional yang Fundamental
Persoalan  retroaktif  muncul  sebagai  konsekuensi  diterapkannya  asas  legalitas.  Mengenai definisi asas legalitas, terdapat kesamaan pandangan diantara kalangan para ahli seperti T.J. Noyon, Ch. J. Enschede, J.E. Jonkers, W.P.J. Pompe, D. Simsons, VOS, Van Bemmelen, dan Van Hattum, begitupun  ahli  hukum  di  Indonesia  seperti  Moeljatno  bahwa  asas  legalitas  yang  berbunyi nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege berarti tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar  kekuatan  ketentuan  pidana  menurut  undang-undang  yang  sudah  ada  terlebih  dahulu 16 . Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius menegaskan adanya tujuh aspek dari asas legalitas. Pertama, seseorang  tidak  dapat  dipidana  kecuali  berdasarkan  ketentuan  pidana  menurut  undang-undang.
13 “Lampiran Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025” (2007). Bagian IV. 1.3 Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum.
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005). h. 133. 15 Lazimnya, data dalam penelitian terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu data primer atau data dasar (primary data atau basic data) dan data sekuncer (secondary data). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni  perilaku  warga  masyarakat,  melalui  penelitian  sedangkan  data  sekunder  mencakup  dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Lihat di Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2020). h. 11-12.
16 O.S. Eddy  Hiariej, Asas  Legalitas  &  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana (Jakarta:  Erlangga, 2009). h. 19.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Kedua, tidak  ada  penerapan  undang-undang  pidana  berdasarkan  analogi. Ketiga, seseorang  tidak dapat  dipidana  hanya  berdasarkan  kebiasaan. Keempat, tidak  boleh  ada  perumusan  delik  yang kurang jelas (lex certa). Kelima, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pemidanaan (prinsip non retroaktif). Keenam, tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Ketujuh, penuntutan pidana hanya boleh dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang 17 .
Secara historis , cikal bakal lahirnya prinsip non retroaktif sebagai bagian dari asas legalitas, umumnya dimulai pada zaman dimana hukum pidana belum tertulis yang ditandai adanya Revolusi Perancis  dimana  rakyat  bergejolak  menuntut keadilan  atas  kesewenang-wenangan  penguasa  pada waktu itu. Saat memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak ( absolutisme ) oleh raja maka mulailah  muncul  pemikiran  tentang  harus  ditentukannya  dalam  undang-undang  terlebih  dahulu perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat terlebih dahulu dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat  kejahatan  maka  sanksi  pidana  sudah  pasti  harus  dapat  diterimanya  sebagai  konsekuensi akibat  perbuatannya  sebaliknya,  penguasa  tidak  boleh  menghukum  orang-orang  yang  melakukan perbuatan tersebut pada waktu belum ditentukan sebagai perbuatan pidana atau yang pada masa kini disebut  pemberlakuan  hukum  secara  retro  aktif.  Pada  fase  selanjutnya,  asas  ini  berkembang  dan berlaku  di  beberapa  Negara  seiring  dengan  sejarah  Negara  adikuasa  terhadap  Negara  jajahannya. Keadaan ini dianulir oleh para filsuf bangsa barat untuk membuat suatu pemikiran baru dalam dunia hukum, ketatanegaraan, dan hak asasi manusia 18 .
Banyak  ahli  hukum  yang  berpendapat  bahwa  asas  legalitas  sejatinya  tercermin  dari  Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dengan ajarannya tentang “Fiksi Perjanjian Masyarakat” atau yang dikenal dengan Teori Kontrak Sosial. Melalui tulisannya yang berjudul Du Contract Social (1762), ia  menggambarkan  bahwa  pemerintah  adalah  suatu  badan  yang  terbentuk  atas  dasar  kesepakatan antara  warga  negara  dan  penguasa  dalam  hubungannya  masing-masing  yang  ditugaskan  untuk melaksanakan  undang-undang  dan  menjamin  kemerdekaan  masyarakat 19 .  Menurut  van  der  Donk dan  Hazewinkel  Suringa,  baik  ajaran  Montesquieu  maupun  Rosseau  mempersiapkan  penerimaan umum  terhadap  asas  legalitas  meskipun  tidak  menegaskannya  secara expressive  verbis 20 .  Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah postulat bahwa ratio legis lahirnya asas legalitas ialah melindungi kemerdekaan  individu  terhadap  tindakan  Hakim  yang  sewenang-wenang  untuk  mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum.
Sejarah panjang tersebut, yang membuat prinsip non retroaktif menjadi sangat krusial dalam melindungi  masyarakat  dari  kesewenang-wenangan  pemerintah  sehingga  perlindungan  atas  hak tersebut digolongkan sebagai hak sipil yang dijamin oleh konstitusi (hak konstitusional) 21 . Hal ini diatur dalam Pasal 28I Ayat (1) yang mengatur bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar  hukum yang berlaku surut digolongkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non
17 D.  Schffmeister  and  N.  Keijzer  E.PH.  Sutoriu, Hukum  Pidana ,  Diterjemahkan  oleh  J.E  Sahetapy (Yogyakarta: Liberty, n.d.). h. 6-14.
18 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982). h. 24. 19 S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Dan  Penerapannya (Jakarta:  Alumni  Ahaem  Petehaem, 1986). h. 73.
20 E. Utrecht, Hukum Pidana I (Bandung: Penerbit Universitas, 1960). h. 194.
21 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 206 – 210.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
derogable  right) .  Hak  sipil  sebagai non  derogable  rights merupakan  hak  asasi  yang  bersifat fundamental  melekat  pada  diri  seseorang  sejak  kelahirannya.  Pengakuan  atas  adanya  hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk  menikmati  kebebasan  dari  segala  bentuk  perhambatan,  penindasan,  perampasan, penganiayaan atau perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Tuhan 22 . Kesadaran tentang pentingnya penghargaan terhadap  hak  sipil  sesungguhnya  sudah  dimiliki  oleh  para  pendiri (the  founding  fathers) negera Indonesia. Terbukti dengan pengakuan beberapa hak sipil sebagai hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi  landasan  konstitusional  berdirinya  Negara  Kesatuan  RI,  salah  satunya  adalah hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D Ayat (1) 23 . Pengakuan beberapa hak konstitusional mengisyaratkan  bahwa  penegakan  prinsip non  retroaktif  sekalipun  harus  selaras  dengan  landasan filosofisnya dan seirama dengan penjaminan terhadap hak-hak konstitusional lainnya, termasuk hak atas kepastian hukum yang adil.
Tidak hanya itu, hak sipil juga termasuk kategori hak negatif yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang  maupun  instrumen  hukum  internasional  seperti  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM 1948) dan Konvenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak Sipil dan Politik 24 . Hak sipil menjadi isu krusial yang diangkat pada periode generasi pertama HAM yang kemudian melahirkan Deklarasi Prancis yang fenomenal sebagai sebuah mahakarya dalam sejarah HAM dunia 25 . Oleh karena itu, pencederaan terhadap hak sipil sebagai hak konstitusional sejatinya merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius.

## 2. Pengecualian Prinsip Non Retroaktif pada Hukum Formil (Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 069/PUU-II/2004)
Pada  transaksi  jual  beli  melalui  internet,  pihak-pihak  yang  terikat  di  dalamnya  tentunya menjalankan hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan melalui elektronik dan tepat dengan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE yang disebut sebagai kontrak elektronik.
Mengenai  penerapan  prinsip  non  retroaktif,  sejatinya  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  telah memberikan  tafsir  konstitusionalnya dalam  Putusan  MK  No.  069/PUU-II/2004  tentang pengujian Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pasal 28I Ayat  (1)  Perubahan  Kedua  UUD  Tahun  1945  meskipun  dalam  proses  pemeriksaan  menuai  pro kontra  oleh  para  ahli  hukum.  Perkara  tersebut  bertujuan  untuk  menguji  konstitusionalitas  hukum formil  yang  diberlakukan  surut  kebelakang  (retroaktif)  yaitu  tentang  kewenangan  KPK  dalam menyidik  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  sebelum  terbentuk  UU  KPK.  Pemohon meganggap bahwa kewenangan KPK dalam menyidik dan memberlakukan hukum acara yang diatur
22 Lutfi  Salsabila  and  Febby  Annisa  Sigma,  “Kajian  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Penerobosan  Prinsip Non-Retroaktif Pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia,” Lex Scientia Law Review 1, no. 1 (2017): 57–58.
23 Shinta Agustina and Siska Elvandari, “Penyimpangan Asas Non Retroaktif Dalam Pengadilan HAM Adhoc Dari Persfektif HAM,” Jurnal Media Hukum 17, no. 1 (2010): 1.
24 Bagir Manan and Susi Dwiharijanti, “Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 3 (2016): 460.
25 Changrok Soh Soh, Daniel Connolly, and Seunghyun Nam, “Time for a Fourth Generation of Human Rights?,” United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), 2018,
http://www.unrisd.org/TechAndHumanRights-Soh-et-al.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
dalam UU KPK pada perkara sebelum UU KPK terbentuk merupakan pelanggaran terhadap prinsip non retroaktif yang dijamin sebagai hak konstitusional warga negara. Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat  lain.  Hal  ini  dapat  dipahami  dari  beberapa  bagian  penting  pada  Putusan  MK  No. 069/PUU-II/2004. Pertama, diantaranya  bahwa  prinsip  non  retroaktif  yaitu  perbuatan  pidana (nullum crimen sine lege), dan aturan tentang sanksi pidana (nulla poena sine lege) sehingga Pasal 68  UU  KPK  yang  memberikan  kewenangan  kepada  KPK  untuk  memeriksa  dan  mengambil  alih perkara  yang  terjadi  dengan tempus  delicti sebelum diberlakukan UU  KPK  tanggal  27  Desember 2002, tidak bersifat retroaktif.
Kedua, dalam poin pertimbangan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 68 UU KPK sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut karena tidak memenuhi unsur pemberlakuan hukum secara retroaktif sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945 yang kemudian dalam amar putusan, MK menyatakan menolak permohonan pemohon. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan hukum secara  retroaktif (ex  post  facto  law) jika  ketentuan  yang  dimaksud  antara  lain 26 :  (1)  menyatakan seseoarang  bersalah  karena  melakukan  suatu  perbuatan  yang  ketika  perbuatan  tersebut  dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; dan (2) menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
Dari tafsir konstitusional tersebut, maka ada dua prinsip non retroaktif yang ditegaskan MK yaitu 27 : (1) “pemidanaan” atau kriminalisasi sesuatu yang bukan tindak pidana sebelumnya menjadi tindak  pidana.  Misalnya,  orang  yang  “menangis”  sebelumnya  bukan  terkategori  tindak  pidana kemudian lahir suatu “Undang-Undang Anti Menangis”, maka orang yang menangis sebelum UU tersebut  diundangkan/diberlakukan  tidak  dapat  dijatuhi  pidana  dengan  Undang-Undang  Anti Menangis  tersebut  bahkan  “dituntut  sekalipun  sangat  diharamkan”.  Ditunjang  lagi  bahwa  dalam bingkai  hukum  internasional  yang  diakui  oleh  masyarakat  beradab  bahwa  “menangis”  bukanlah kejahatan  yang  harus  dihukum;  (2)  pemberatan  atau  inkriminalisasi.  Misalnya,  suatu  korupsi berdasarkan  Undang-Undang  Anti  Korupsi  Tahun  1971  ancaman  maksimalnya  hanya  15  tahun kemudian lahir Undang-Undang Anti Korupsi Tahun 1999 dengan ancaman maksimalnya hukuman mati, maka pelaku korupsi tahun 1975, tidak dapat dijatuhi hukuman mati karena Undang-Undang Anti Korupsi Tahun 1999 belum hadir dan berlaku. Hal ini berlaku asas dalam hukum pidana yaitu bahwa yang berlaku adalah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.
Nampaknya,  Mahkamah  Konstitusi  menggunakan  landasan  hukum  internasional  guna membangun  prinsip  non  retroaktif  Pasal  28I  Ayat  1  Perubahan  Kedua  UUD  1945.  Dalam pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi  mengutip  Pasal  12  Ayat  (2)  Deklarasi  Universal  HAM 1948, yaitu 28 :
“No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence … at the time when it was commited. Not shall be heavier penalty shall be imposed than the one that was appllicable at the time the penal offence was committed”.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sendiri dalam perkembangannya, telah bertransformasi  menjadi  sumber  hukum,  yaitu  hukum  kebiasaan  internasional  melalui  prinsip-
26 “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004” (n.d.).
27 Andi Irman Putra Sidin, “Studi Konstitusi Tentang Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku  Surut  Menurut  Pasal  28I  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945” (Universitas Hasanuddin, 2007). Loc. It.
28 Agus  Raharjo,  “Problematika  Asas  Retroaktif  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia,” Jurnal  Dinamika Hukum 8, no. 1 (2008): 73.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
prinsipnya yang diterima sebagai nilai jus cogens yaitu asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun 29 .
Berkaitan  dengan  putusan  tersbut,  Achmad  Ali  menjelaskan  bahwa  asas  legalitas  ialah mengenai  ada  tidaknya  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan  atau  tindak  pidana  dan bukan  mengenai  prosedur  atau  hukum  acara  atau  kelembagaan  yang  berlaku.  Putusan  MK No.069/PUU-II/2004  mengartikan  bahwa  UUKPK  hanya  mengatur  tata  cara,  hukum  formil  dari suatu mekanisme penegakan hukum pemberantasan korupsi, jadi UU KPK tidak ada hubungannya dengan prinsip non retroaktif yang dianut menjadi norma Pasal 28I Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Dengan demikian, pelaksanaan segala kewenangan dengan segala mekanismenya dalam UU KPK baik bagi KPK maupun Pengadilan Tipikor dapat dilakukan pada tindak pidana korupsi yang tempus delictinya sebelum UUKPK tersebut berlaku.
Dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta teori Ahmad Ali dan Irmanputra Sidin dapat disimpulkan  bahwa  ketentuan  hukum  formil  mengenai  penambahan  objek  praperadilan  dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tidak mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif yang diatur  dalam  pasal  28I  Ayat  1  UUD  NRI  1945  karena  sama  sekali  tidak  memuat  unsur-unsur pemidanaan  (kriminalisasi)  dan  pemberatan  (inkriminalisasi)  sehingga  seharusnya  dapat  berlaku surut. Oleh karena itu, seharusnya dapat diterapkan pada perkara-perkara sebelum adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.
3. Dualisme Penerapan Prinsip Non Retroaktif di Berbagai Putusan Praperadilan
Pada  transaksi  jual  beli  melalui  internet,  pihak-pihak  yang  terikat  di  dalamnya  tentunya menjalankan hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan melalui elektronik dan tepat dengan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE yang disebut sebagai kontrak elektronik.
Dalam  melakukan  perbandingan,  penulis  menganalisis  dan  membahas  3  (tiga)  putusan praperadilan  dengan  objek  yang  sama  yaitu  sah  atau  tidaknya  penetapan  tersangka  pada  perkara tindak  pidana  korupsi,  antara  lain: (1)  Putusan  Praperadilan  No. 1/Pid.Prap/2015/PN.Psw dengan pemohon  atas  nama  Tasrim;  (2)  Putusan  Praperadilan  No.  32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel  dengan pemohon atas nama Ilham Arief Sirajuddin; (3) Putusan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan pemohon atas nama Hadi Poernomo.
Mula-mula,  dianalisis  hal-hal  yang  menjadi  pertimbangan  serta  metode  penafsiran  yang digunakan oleh setiap Hakim dalam memutus tiap-tiap perkara sehingga kemudian menjadi pokok- pokok  perbandingan  yang  sistematis  dan  komprehensif  antara  ketiga  putusan  praperadilan  yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut 30 :
Tabel 1. Perbandingan Putusan Praperadilan
Indikator Perbandingan Perkara No.1/Pid.Prap/2015/ PN.Psw. (Tasrim) Perkara No. 32/Pid.Prap/PN.Jkt .Sel.(Ilham Arief) Perkara No. 36/Pid.Prap/PN.Jkt .Sel.(Hadi. P) Penetapan Tersangka Sebelum Putusan MK (23 Mei 2013) Sebelum Putusan MK (2 Mei 2014) Sebelum Putusan MK (21 April 2014)
29 John P Humphrey, “The Revolution in The International Law of Human Rights,” Human Rights 4, no. 2 (1975): 208–10.
30 “Putusan  Praperadilan  No.  01/Pid.Prap/2015/PN.Psw,  No.  32/Pid.Prap/PN.Jkt.Sel,  No. 36/Pid.Prap/PN.Jkt.Sel.” (n.d.).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Pengajuan Permohonan Setelah Putusan MK (28 Oktober 2015) Sebelum Putusan MK (10 April 2015) Setelah Putusan MK (4 Mei 2015) Putusan Diucapkan Setelah Putusan MK (12 November 2015) Setelah Putusan MK (12 Mei 2015) Setelah Putusan MK (26 Mei 2015) Metode Penafsiran Hakim Penafsiran gramatikal dan harfiah Penafsiran gramatikal, harfiah, historis, holistik, filosofis, dan teleologis Penafsiran gramatikal, harfiah, historis, holistik, filosofis, dan teleologis Pertimbangan Hakim Penetapan tersangka tidak sah karena tidak ada bukti Penetapan tersangka tidak sah karena tidak ada bukti Penetapan tersangka tidak sah karena tidak ada bukti Tafsir Terhadap Prinsip Non Retroaktif Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tidak dapat berlaku surut Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dapat berlaku surut Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dapat berlaku surut Amar Putusan Hakim Menolak permohonan karena bertentangan dengan prinsip non retroaktif Mengabulkan permohonan pemohon dan tidak mempersoalkan prinsip non retroaktif Mengabulkan permohonan pemohon dan tidak mempersoalkan prinsip non retroaktif
Berdasarkan  perbandingan  diatas,  dapat  ditarik  persamaan  dan  perbedaan  dari  ketiga putusan  tersebut.  Adapun  persamaannya,  antara  lain:  (1)  pada  ketiga  perkara  tersebut,  penetapan tersangka  dilakukan  sebelum  penambahan  objek  praperadilan  atau  sebelum  diucapkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi;  (2)  perkara  praperadilan  diputus  setelah  diucapkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi; dan (3) fakta-fakta dan pertimbangan Hakim sama, bahwa penetapan tersangka tidak sah karena  tidak  ada  bukti.  Sementara  itu,  perbedaannya  terletak  pada  metode  penafsiran  dan  tafsir pemberlakuan  prinsip  non  retroaktif  yang  menyebabkan  perbedaan  pada  amar  putusan  ketiga perkara tersebut.
Dari perspektif metode penafsiran Hakim, Visser’t Hoff sebagaimana diterjemahkan oleh Arief  Sidarta  mengemukakan  terdapat  7  (tujuh)  model  penafsiran  hukum,  yaitu  teori  penafsiran letterlijk atau harfiah, teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa, teori penafsiran historis, teori penafsiran sosiologis, teori penafsiran sosio-historis, teori penafsiran filosofis, teori penafsiran teleologis,  teori  penafsiran  holistik 31 .  Penafsiran  dalam  hukum  bertujuan  agar  proses  penegakan
31 Visser’t  Hoft, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) , Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001). h. 25.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
hukum di pengadilan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, sehingga semakin banyak penafsiran yang digunakan maka putusan yang dilahirkan akan semakin mendekati nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta jauh dari tercederainya hak asasi seseorang.  Hal  ini  dikarenakan  putusan  yang  menggunakan  banyak  penafsiran  telah dipertimbangkan dan diverifikasi dari berbagai aspek khususnya aspek tujuan, sampai pada aspek yang filosofis mengenai nilai-nilai keadilan yang sifatnya sangat fundamental.
Mengenai jenis-jenis penafsiran hukum sendiri, hampir tidak ada putusan yang lahir tanpa menggunakan penafsiran gramatikal dan harfiah sebab dengan penafsiran ini Hakim dapat mengerti makna kata dan kalimat yang terkandung pada pasal-pasal sehingga dapat diimplementasikan pada suatu  perkara.  Penafsiran  gramatikal  pula  yang  membuka  jalan  dapat  dilakukan  penafsiran- penafsiran  lainnya.  Maka untuk mencapai  tujuan  hukum  khususnya  dalam  bingkai  sistem  hukum Indonesia  yang  menganut  kodifikasi,  penafsiran  gramatikal  dan  harfiah  saja  tidaklah  cukup, sebagaimana pendapat Visser’t Hoff bahwa di negara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks  harfiah  undang-undang  sangat  penting,  namun  penafsiran  gramatikal  saja  dianggap  tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan 32 . Oleh karena itu, dapat ditarik hasil analisis bahwa pertimbangan Hakim pada perkara Ilham Arief Sirajuddin dan Hadi Poernomo jauh lebih mendekati tujuan hukum karena menggunakan berbagai penafsiran mulai dari harfiah, gramatikal, historis, teleologis, filosofis, dan holistik.
Berbeda  dengan  perkara  pemohon  Tasrim  yang  mana  Hakim  hanya  menggunakan penafsiran  harfiah  dan  gramatikal,  terlihat  dari  cara  Hakim  yang  sejak  awal  hanya  menafsirkan makna  kata  “final”  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Undang-Undang Mahkamah  Konstitusi secara  harfiah  sehingga  ditafsirkan  sama  dengan  prinsip  non  retroaktif  pada  asas  legalitas  tanpa menganalisis bagaimana penerapan sifat final tersebut dari perspektif  filosofis, historis, dan tidak menggunakan  penafsiran  holistik  menggunakan  tafsir  konstitusional  dalam  putusan  Mahkamah Kosntitusi.  Hal  ini  menyebabkan  putusan  tersebut  bertentangan  dengan  tafsir  konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011.
Selanjutnya  dari  segi  tafsir  hakim  mengenai  prinsip  non  retroaktif,  dapat  ditarik  hasil analisis bahwa Putusan Perkara Praperadilan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Perkara Praperadilan  No.  36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel  telah  sejalan  dengan  Putusan  MK  No.  069/PUU- II/2004 karena  mengabulkan  permohonan  Ilham  Arief  Sirajuddin dan  Hadi  Poernomo  serta  tidak mempersoalkan  pemberlakuan  hukum  retroaktif  terhadap  penetapan  tersangka  keduanya  yang dilakukan  sebelum  penambahan  objek  praperadilan  melalui  Putusan  MK  No.  21/PUU-XII/2014 pada  tanggal  28  April  2015  semata-mata  demi  memberikan  perlindungan  bagi  Ilham  Arief Sirajuddin dan Hadi Poernomo dari proses penegakan hukum yang sewenang-wenang. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan meyakini bahwa materi muatan Putusan MK No. 21/PUU- XII/2014 yang mengatur persoalan hukum formil tidak mengandung pemberlakuan hukum retroaktif sebagaimana  tafsir  konstitusional  dalam  Putusan  MK  No.  069/PUU-II/2004  sehingga  dapat diterapkan pada penetapan tersangka yang dilakukan sebelum penambahan objek praperadilan.
Sedangkan pada perkara Tasrim, pertimbangan Hakim dalam Putusannya No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw  sangat  bertentangan  dengan  Putusan  MK  No.  069/PUU-II/2004. Hakim  menolak  seluruh  permohonan  Tasrim  karena  menganggap  Putusan  MK  No.  21/PUU- XII/2014 yang mengatur persoalan hukum formil, mengandung pemberlakuan hukum retroaktif jika diterapkan pada perkara  sebelum diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga terhadap perkara  yang  penetapan  tersangkanya  dilakukan  sebelum  penambahan  objek  praperadilan,  tidak menjadi  kewenangan  pranata  praperadilan  meskipun  terbukti  penyidik  melakukan  tindakan sewenang-wenang dalam proses penetapan tersangka.
32 Ibid.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Dengan penjelasan sejauh ini, kurang afdol rasanya jika tidak membawa fenomena ini pada ranah filosofis dari perspektif tujuan hukum, yaitu keadilan dan kepastian. Dari perspektif keadilan, John  Rawls  membangun  teorinya  secara  teliti  mengenai  keadilan  bahwa  keadilan  itu  tidak  saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan  itu  sendiri,  termasuk  juga  bagaimana  hukum  turut  serta  mendukung  upaya  tersebut 33 . Begitu  pula  dengan  Aristoteles,  yang  menyusun  pemikiran  keadilannya  dipengaruhi  pendekatan yang  aritmetis  atau  geometris,  ketika  keadilan  itu  dibagi  ke  dalam  dua  lingkup,  yakni Justitia Distributiva dan Justitia  Comutativa 34 .  Dengan  keadaan  demikian,  jelas  sekali  bahwa  dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal maupun substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif.
Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat  maupun  waktunya.    Namun  secara  umum,  ada  unsur-unsur  formal  dari  keadilan  sesuai dengan pembagian aliran Keadilan menurut Kelsen dan Rawls yang pada dasamya terdiri atas 35 : (1) bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak); (2) bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).
Jika teori tersebut diimplementasikan untuk menguji Putusan Praperadilan No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw, terbukti putusan tersebut tidak mengandung atau mencerminkan nilai- nilai  keadilan  karena pertama, tidak  memberikan  perlindungan  terhadap hak  sipil  pemohon  yang dijamin oleh hukum sehingga tidak memenuhi unsur hak. Kedua, tidak memenuhi unsur manfaat, justru  membawa  kemudaratan  berupa  pencederaan  terhadap  hak  pemohon  yang  bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, pembiaran atas kesewenang-wenangan Jaksa Penyidik yang justru menjerumuskannya  ke  arah  yang  salah  dan  jika  dilakukan  secara  terus  menerus  maka  akan menimbulkan keresahan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, serta terjadi sebuah proses penegakan hukum yang cacat di pengadilan.
Selanjutnya dari perspektif kepastian. Kepastian hukum berasal dari kata “kepastian” yang memiliki  arti  “ketentuan;  ketetapan”,  digabungkan  dengan  kata  “hukum”  yang  memiliki  arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara” 36 . Menurut Soedikno  Mertokusumo, kepastian  hukum  merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang diharapkan dalam keadaan tertentu sehingga kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum 37 .
Jika  dikaji  secara  filosofis  dan  historis  lebih  dalam,  gagasan  legalitas  adalah  sebuah gagasan  yang  lahir  berkat  gagasan legisme ,  sebagaimana  pendapat  L.  J.  van  Apeldoorn  yang menjelaskan  sejarah  gagasan  kepastian  hukum  berawal  dari  gagasan-gagasan  tentang  perjanjian masyarakat 38 . Gagasan kepastian hukum ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran para sarjana seperti  John  Locke,  Thomas  Hobbes,  Montesquieu,  dan  Jean  Jacquies  Rousseau.  John  Locke bersama  Hobbes  dan  Rousseau  mengembangkan  teori  perjanjian  masyarakat,  yang  sering
33 Andre Ata Ujan dalam Fernando M Manullang, Menggapai  Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai (Jakarta: KOMPAS, 2007). h. 99.
34 K Bertens, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1975). h. 29. 35 Fernando M Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan…, Loc. Cit. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai . 36 Anton M. Moeliono dalam Ibid., h. 92 37 Soedikno Mertokusumo., Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999). h. 72- 73.
38 Van Apeldoorn dalam Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum (Jakarta: Kencana, 2016). h. 10.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
dinisbatkan  kepada  Rousseau  dengan  istilah  kontrak  sosial (contract  social). Barawal  dari pandangan Locke dan Hobbes, Montesquieu melalui teori Trias Politica berpandangan bahwa untuk mencegah absolutisme pemerintahan  raja,  maka  kekuasaan  harus  dibagi  dalam  tiga  bagian  yang sama sekali terpisah yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif 39 .
Bagi  Montesquieu,  seseorang  dapat  dihukum  jika  tindakan  itu  telah  diputuskan  oleh legislatif  sebelumnya,  dan  oleh  sebab  itu,  eksekutif  dapat  menindak  dan  menghukum  apabila terdapat  seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak eksekutif 40 . Inilah yang melahirkan  gagasan  asas  legalitas  dan  kepastian  hukum  dengan  tujuan  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara  terhadap  kesewenangan  negara.  Jika diimplementasikan gagasan kepastian diatas untuk menguji Putusan Praperadilan No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw, terbukti putusan tersebut tidak mengandung dan mencerminkan nilai- nilai  kepastian  hukum  karena  justru  melakukan  pembiaran  terhadap  kesewenang-wenangan pemerintah  yang  berujung  pada  tercederainya  hak  pemohon.  Selain  itu,  dalih  Hakim  menolak permohonan pemohon  atas  dasar  asas  legalitas  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  sangat  tidak beralasan, sebab justru putusan tersebutlah yang membuat warna lain dalam putusan praperadilan di Indonesia sehingga terjadi ketidakpastian hukum penegakan hukum praperadilan.
4. Akibat Hukum dari Putusan Praperadilan yang Bertentangan Dengan Putusan MK No. 069/PUU- II/2004
a. Perlindungan Hak Menjadi Pelanggaran Hak
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  konstitusi (guardian  of  the  constitutions) berwenang menafsir konstitusi dengan maksud agar segala peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi 41 , salah satunya adalah penjaminan terhadap hak asasi manusia. Maka jelaslah terhadap putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 telah menyebabkan tercederainya hak pemohon praperadilan. Secara lebih rinci, berbagai hak sipil yang dilanggar yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain 42 : (1) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945); (2) hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); (3) hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 4 UU HAM); (4) hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut (Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3), 17, 26 (2) UU HAM); dan (5) hak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan dan hukum acara  yang  menjamin  pemeriksaan  yang  yang  obyektif  dan  adil  untuk  memperoleh  putusan yang adil dan benar (Pasal 17 UU HAM).
Hal ini menunjukan bahwa penafsiran terhadap pemberlakuan prinsip non retroaktif harus  dilakukan  secara  mendalam  sebab  penafsiran  hakim  yang  keliru  meskipun  bertujuan untuk menegakan prinsip non retroaktif sebagai perlindungan hak konstitusional justru dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional itu sendiri.
39 Rhona K.M. Smith, Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusham UII, 2008). h. 12.
40 Ibid.
41 Nabitatus Sa’adah, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review,” Administrative Law & Governance 2, no. 2 (2019): 241.
42 Ibid.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
b. Ketidakpastian Hukum, Pelanggaran terhadap Konstitusi, dan Vandalisme Terhadap Tatanan Hukum Indonesia
Sebagai  sebuah  putusan  yang  memiliki  fungsi  perundang-undangan (negative legislator), sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga  negara  ataupun  lembaga-lembaga  negara 43 .  Sejalan  dengan  itu,  Hans  Kelsen  juga mengemukakan bahwa undang-undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya. Adapun Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya merupakan salah institusi atau organ negara yang juga terikat pada hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, bukan hanya perubahan bunyi  pasalnya  tetapi  termasuk  semua  pertimbangan  mahkamah  dalam  memutus  pengujian pasal  tersebut  yang  menjadi  bagian  inheren  dari  sebuah  putusan  haruslah  menjadi  pedoman siapapun dan lembaga apapun. Oleh karena itu, akibat hukum pada putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Praperadilan No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw  yang  tidak  sejalan  dengan  Putusan  MK  No.  069/PUU-II/2004, maka  putusan  praperadilan  tersebut  sejatinya  cacat  menurut  hukum  begitupun  segala  proses hukum setelahnya sehingga dapat dimohonkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
Menurut  K.  C  Wheare,  interpretasi  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah satu cara perubahan konstitusi secara informal. Artinya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, karena kekuatan hukum putusan itu sama dengan perintah konstitusi 44 . Oleh sebab itu, akibat yang paling fundamental apabila putusan praperadilan yang tidak sejalan dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  maka  ialah  terjadinya  pembangkangan  terhadap konstitusi  dan  prinsip  negara  hukum.  Menurut  Ronald  Dworkin,  pembangkangan  terhadap hukum  memiliki  2  (dua)  dimensi  berbeda 45 .  Di  satu  sisi,  pembangkangan  karena  hukum dianggap  dan  dirasakan  bertentangan  dengan  hati  nurani  ( conscientious  disobedience ). Pembangkangan dalam dimensi ini lebih merupakan refleksi sikap peduli terhadap hukum yang adil, yakni bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan kesadaran moral masyarakat tentang apa  yang  baik  dan  tidak  baik,  apa  yang  adil  dan  tidak  adil.  Sementara  di  sisi  lain, pembangkangan  terjadi  karena  sikap  tidak  peduli  kepada  hukum  ( lawlessness )  bertolak  dari motif egoistis atau kepentingan pribadi belaka 46 . Implikasi pembangkangan tersebut meliputi 3 (tiga) hal 47 . Pertama, mengacaukan sistem dan tatanan hukum yaitu ketika konstitusi tidak lagi  menjadi  patron  atau  arah  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  maka  terjadi vandalisme  (perusakan)  dalam  sistem/tatanan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia 48 . Kedua, menimbulkan kebuntuan  hukum. Ketiga, membuka kembali  ruang  wacana  mengenai  adanya rivalitas MA dan MK.
43 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 214.
44 Safrina Fauziyah dalam Dri Utari Cristina and Ismail Hasani, Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi Dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013). h. 430.
45 Fajar Laksono Soeroso, “‘Pembangkangan’ Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi : Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT.,” Jurnal Yudisial 6, no. 3 (2013): 232–233.
46 Ibid., h. 246.
47 Ibid.
48 Harry  Sugara  and  Fitri  Mutmainnah,  “Urgensi  Penguatan  Etika  Demokrasi  Dalam  Membangun Generasi Anti Anarkisme,” Prosiding Seminar Nasional Kahuripan 1, no. 4 (2020): 65.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## KESIMPULAN
Secara de  jure ,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  069/PUU-II/2004  telah  memberikan tafsir  konstitusional  mengenai  penerapan  prinsip  non  retroaktif  yang  berlaku  hanya  untuk  hukum materiil  meliputi  pemidanaan  dan  pemberatan  sehingga  materi  muatan  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berisi tentang hukum formil yaitu objek praperadilan dapat berlaku surut pada perkara sebelum diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Secara de facto , pemberlakuan prinsip non retroaktif pada hukum formil dalam perkara praperadilan memberikan tiga akibat hukum. Pertama, putusan praperadilan menjadi cacat begitupun segala proses hukum setelahnya sehingga dapat dimohonkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan permintaan ganti kerugian. Kedua, menyebabkan  tercederainya  hak  sipil  pemohon  yang  dijamin  oleh  konstitusi. Ketiga, terjadi vandalisme  (perusakan)  dalam  sistem/tatanan  hukum  Indonesia  sebagai  akibat  dari  pembangkangan terhadap  konstitusi  dan  prinsip  negara  hukum.  Solusi  dari  permasalahan  ini  dapat  dilakukan  oleh Pimpinan  Mahkamah  Agung  dengan  membuat  Peraturan  Mahkamah  Agung  untuk  mengikat  para Hakim menggunakan tafsir prinsip non retroaktif yang sesuai dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR REFERENSI
Agustina, Shinta, and Siska Elvandari. “Penyimpangan Asas Non Retroaktif Dalam Pengadilan HAM Adhoc Dari Persfektif HAM.” Jurnal Media Hukum 17, no. 1 (2010): 1. Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi . Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Atmadja, Dewa Gede. “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum.” Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018):
147.
Bachtiar. “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Optik Hukum Tata Negara.” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 2, no. 2 (2015): 2.
Bakti, Yudha. “Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang Asas Retroaktif.” Jakarta, 2006. Bertens, K. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah . Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1975.
Busro,  Abu  Bakar. Nilai  Dan  Berbagai  Aspeknya  Dalam  Hukum :  Suatu  Pengantar  Studi  Filsafat Hukum . Jakarta: Bhratara, 1989.
Cristina,  Dri  Utari,  and  Ismail  Hasani. Masa  Depan  Mahkamah  Konstitusi  RI:  Naskah  Konfrensi Mahkamah Konstitusi Dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga . Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
Hiariej,  O.S.  Eddy. Asas  Legalitas  &  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Erlangga, 2009.
Hoft,  Visser’t. Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding) .  Diterjemahkan  oleh  B.  Arief  Sidharta.  Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001.
Humphrey, John P. “The Revolution in The International Law of Human Rights.” Human Rights 4, no. 2 (1975): 208–10.
Lampiran Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (2007).
Manan, Bagir, and Susi Dwiharijanti. “Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 3 (2016): 460.
Manullang, Fernando M. Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum . Jakarta: Kencana, 2016.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Manullang,  Fernando  M. Menggapai  Hukum  Berkeadilan :  Tinjauan  Hukum  Kodrat  Dan  Antinomi Nilai . Jakarta: KOMPAS, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2005.
Mertokusumo., Soedikno. Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 1999. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Edisi Revi. Jakarta: Renika Cipta, 2008.
Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana . Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Semarang: Citra Aditya Bakti, 2014. Rahardjo, Satjipto, and Ronny Hanitijo Soemitro. Pengantar Ilmu Hukum . 2nd ed. Jakarta: Universitas Terbuka, 1986.
Raharjo,  Agus.  “Problematika  Asas  Retroaktif  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia.” Jurnal  Dinamika Hukum 8, no. 1 (2008): 73.
“Risalah Mendengarkan Keterangan Ahli Perkara No. 069/PUU-II/2004 Pengujian Pasal 68 UU No. 30
Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Terhadap  Pasal  28  Huruf  I  Ayat  (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19.” Jakarta Pusat, n.d.
Sa’adah, Nabitatus. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam  Menjalankan  Constitutional  Review.” Administrative  Law  &  Governance 2,  no.  2 (2019): 241.
Salsabila,  Lutfi,  and  Febby Annisa  Sigma.  “Kajian  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Penerobosan  Prinsip
Non-Retroaktif Pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.” Lex Scientia Law Review 1, no. 1 (2017): 57–58.
Schffmeister,  D.,  and  N.  Keijzer  E.PH.  Sutoriu. Hukum  Pidana .  Diterjemahkan  oleh  J.E  Sahetapy. Yogyakarta: Liberty.
Siahaan,  Maruarar. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011.
Sianturi, S.R. Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya . Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1986. Sidin, Andi Irman Putra. “Studi Konstitusi Tentang Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Menurut Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Universitas Hasanuddin, 2007.
Smith, Rhona K.M. Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2020.
Soeroso, Fajar Laksono. “‘Pembangkangan’ Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi : Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT.” Jurnal Yudisial 6, no. 3 (2013): 232–233.
Soh, Changrok Soh, Daniel Connolly, and Seunghyun Nam. “Time for a Fourth Generation of Human Rights?”  United  Nations  Research  Institute  for  Social  Development  (UNRISD),  2018. http://www.unrisd.org/TechAndHumanRights-Soh-et-al.
Sugara,  Harry,  and  Fitri  Mutmainnah.  “Urgensi  Penguatan  Etika  Demokrasi  Dalam  Membangun
Generasi Anti Anarkisme.” Prosiding Seminar Nasional Kahuripan 1, no. 4 (2020): 65.
Sugiarto,  Kantrey,  and  Liana  Endah  Susanti.  “Hak  Untuk  Tidak  Dituntut  Atas  Dasar  Hukum  Yang Berlaku  Surut  Terkait  Dengan  Penerapan  Asas  Retroaktif.” Jurnal  Ilmiah  Hukum 3,  no.  2 (2017): 143.
Thielborger, Pierre. “The ‘Essence’ of International Human Rights.” German Law Journal 20, no. 6 (2019): 929.
Utrecht, E. Hukum Pidana I . Bandung: Penerbit Universitas, 1960.