Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (125-134) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Politik Elit Nahdlatul Ulama dalam Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014 dan 2019
Nurlira Goncing 1 , Muh. Abdi Goncing 2
Universitas Hasanuddin 1
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2 e-mail: lhyra_dls@yahoo.com

## Abstrak
Nahdlatul  Ulama  merupakan  salah  satu  organisasi  kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Kehadirannya telah mewarnai perjalanan Indonesia, baik  sebagai  sebuah  bangsa  maupun  sebagai  sebuah  negara,  termasuk urusan  perpolitikan  di  negeri  ini. Dalam  konteks lokal, khususnya di  kota Makassar,  perannya  juga  terlihat,  khususnya  yang  dilakukan  oleh  para tokoh ataupun elit yang berafiliasi ke organisasi keagamaan ini. Tulisan ini bermaksud  melihat  aktivitas  politik  para  tokoh  dan  elit  yang  berafiliasi  ke Nahdlatul Ulama, khususnya dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 dan 2019.
Kata Kunci : Politik Elit, Nahdlatul Ulama, Pemilu Legislatif

## PENDAHULUAN
Organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  meru- pakan  salah  satu  wadah  utama  dalam  seja- rah  perjuangan  dan  pergerakan  kemerdeka- an Negara Republik Indonesia, di antaranya ialah Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nah- dlatul Ulama, dan ormas lain yang didirikan sebelum  kemerdekaan  Republik  Indonesia (Noer,  1996;  Feillard,  1999).  Peran  dan rekam  jejak  ormas  yang  telah  berjuang secara  ikhlas  dan  sukarela  tersebut  menga- ndung  nilai  sejarah  dan  merupakan  aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan Bangsa  dan  Negara.  Hal  ini  dikarenakan, secara tidak langsung, organisasi-organisasi kemasyarakatan  tersebut  merupakan fund- ing fathers berdirinya negara ini.
Dalam  konteks  nasional,  NU  merupakan salah  satu  dari  organisasi  yang  menjadi pendiri negara ini. Secara moral dan politik, tentu  memiliki  kepentingan  untuk  terus mengupayakan  agar  cita-cita  awal  berdiri- nya  negara  ini  dapat  terus  dipertahankan. Salah  satu  upaya  tersebut  adalah  dengan mendidik  warganya  menjadi  negarawan yang  mencitai  tanah  airnya  sepenuh  hati. Inilah  yang  kemudian  menjadi  suatu  adig- ium  di  NU,  yang  awalnya  difatwakan  oleh salah seorang tokoh pendirinya, KH. Wahab Chasbullah, hubbul  wathan  minal  iman (cinta  tanah  air  bagian  dari  keimanan) (Saprillah, 2020).
Dalam  konteks  lokal  di  Sulawesi  Selatan, kehadiran  NU  pada  dasarnya  membawa
Politik Elit Nahdlatul... | 126
kepentingan  politik  pada  tahun  1953 (Saprillah, 2015). Peran politik yang dijala- nkan  NU  bukanlah  politik  praktis  melain- kan politik kebangsaan, politik dalam ranah etis, moral dan norma (Sartono, 2022). Seja- rah  NU  menunjukkan  bahwa  NU  selalu berkelindan  dengan  politik.  Kini  NU  telah terseret ke arus politik praktis, dukung-men- dukung,  yang  pada  akhirnya  justru  mende- legitimasi organisasi Islam terbesar di Indo- nesia itu (Ulama, 2021).
Kehadiran  NU  di  Sulawesi  Selatan  juga dapat  ditelurusi  dalam  beberapa  fase  ber- beda, baik  secara kultural  maupun organi- sasional  sesuai  dengan  tokoh,  ajaran  yang dibawa, dan pengaruhnya di berbagai dae- rah (Arfah, 2015). Sekitar abad ke-17 atau 18, seorang Mursyid bernama Syaikh Yus- uf yang juga salah seorang murid Datuk ri Bandang  membawa  dan  menyebarluaskan NU di Nusantara termasuk Sulawesi.
Pada  pemilihan  Presiden  tahun  2009,  NU berkesempatan untuk ikut menjadi penentu kepemimpinan Nasional. NU di sini kemu- dian  memainkan  peran  strategisnya,  khu- susnya  dalam  politik  para  elitnya.  Namun ada  beberapa  hal  yang  mesti  dijadikan catatan  terlebih  dahulu,  bahwa  NU  mesti menjaga  independensinya,  mempertajam visi  dan  pengabdiannya  di  bidang  sosial dan  keagamaan,  serta  meningkatkan  sum- ber daya jamaah dan jam’iyahnya.
Pada  pemilihan  anggota  legislatif  tahun 2014 lalu, masyarakat Kota Makassar telah menentukan pilihan mereka masing-masing. Menariknya,  dalam  pemilihan  ini  terdapat beberapa  tokoh  dan  elit  yang  berafiliasi  ke
Nahdlatul  Ulama  (NU)  yang  ikut  serta meramaikan proses pemilihan tersebut, baik sebagai calon anggota legislatif, tim sukses, maupun sebagai simpatisan pendukung para calon.  Kondisi  tersebut  kemudian  menim- bulkan  polemik  di  internal  jama’ah  dan jam’iah  NU.  Polemik  ini  disebabkan  oleh beberapa  calon  anggota  DPRD  yang  bera- filiasi NU berada dalam satu daerah pilihan (Dapil).  Suasana  seperti  inilah  yang  kem- udian  menghasilkan  perpecahan  suara warga NU.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk  membahas  tema  terkait  aktivitas politik  elit  NU,  khususnya  dalam  kontes- tasi  pemilihan  anggota  legislatif  pada tahun 2014 dan 2019. Hal ini dikarenakan, secara ideal, NU adalah organisasi kemas- yarakatan  yang  tidak  melakukan  aktivitas politik  praktis  berdasarkan  Khittah  NU 1984, bahwa “Pancasila sebagai asas orga- nisasi dan Negara Indonesia yang berdasa- rkan Pancasila dan UUD 1945 ini sebagai perjuangan  final”  (Ulama,  2010).  Putusan Khittah NU ini kemudian menja-dikan NU memfokuskan  gerakannya  dalam  bidang- bidang pemberdayaan masya-rakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dinamika  dalam  tubuh  NU,  khususnya yang  terjadi  pada  para  tokohnya,  telah merambah pada berbagai aspek. Salah satu aspek tersebut adalah politik (Muhammad, 2015).  Hal  ini  merupakan  sesuatu  yang lumrah  terjadi,  khususnya  dalam  konteks dunia  modern  yang  serba  terbuka  seperti saat  ini.  Apalagi  NU  pada  hakikatnya adalah manifestasi modern dari kehidupan
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (125-134) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
keagamaan,  politik  dan  budaya  para  kiai yang menjadi tokoh sentralnya.
NU dan para kiai sebagai tokoh sentralnya merupakan  dua  hal  yang  tidak  bisa  dipi- sahkan.  Para  kiai  inilah  kemudian,  yang secara  umum,  disebut  sebagai  elite  NU. Namun,  Hairus  Salim  dan  M.  Ridwan mengungkapkan  bahwa  terdapat  beberapa tokoh muda NU, yang sebelumnya eksis di jalur  kultural,  kemudian  memilih  jalur politik  (Salim  &  Ridwan,  1999).  Para tokoh muda NU yang memilih jalur politik ini kemudian, dalam konteks kekinian, tel- ah bertransformasi menjadi elite baru atau elite muda dalam tubuh NU.
Pengaruh para kiai dan elite baru atau elite muda  dalam  tubuh  NU  ini  cukup  signi- fikan, khususnya dalam konteks sikap dan peran  politik  NU  atas  politik  praktis, seperti  pilkada  dan  pemilu  legislatif.  Hal ini  bisa  dilihat,  misalnya  pada  pilkada Kediri  (Edwinarta  &  Dwijayanti,  2016), pada Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi  (Sadi,  2016),  pada  Pemilu- kada  di  Kabupaten  Sumenep  Tahun  2010 (Faizin, 2017), atau pada Pilkada Serentak Tahun  2015  di  Kabupaten  Luwu  Utara (Zainal, Zainal, & Syam, 2019). Keseluru- han  hal  ini  menunjukkan  bahwa  relasi kuasa  maupun  politik  patronal  dalam  tub- uh  NU  memiliki  pengaruh  yang  cukup besar  dalam  setiap  gerakannya,  termasuk gerakan  politik  yang  dilakukan  oleh  para tokoh  yang  masuk  dalam  kategori  elite dalam tubuh NU.

## TINJAUAN TEORETIS
Artikel  ini  menggunakan  dua  landasan teoritis  yakni  teori  elite  politik  dan  teori pemilu.  Teori  elite  politik  lebih  spesifik menggunakan  teori  Karl  Marx,  sedangkan teori  pemilu  lebih  spesifik  menggunakan teori  Ramlan  Surbakti.  Teori  pertama digunakan untuk melihat sejauh mana pos- isi atau peran, reputasi serta pengaruh elite Nahdlatul Ulama dalam masyarakat. Teori kedua digunakan untuk melihat bagaimana Pemilu  sebagai  instrumen  demokrasi  dija- dikan  oleh  elite  Nahdlatul  Ulama  dalam mendorong  partisipasi  politik  warganya, khususnya  dalam  kontestasi  pemilihan anggota  legislatif  pada  tahun  2014  dan 2019 di Kota Makassar.
Karl  Marx  mengungkapkan  bahwa  dalam hal elite politik terdapat tiga metode, yang hanya  dapat  dirubah  melalui  revolusi. Pertama ,  metode  posisi.  Elite  politik  da- lam  metode  ini  adalah  yang  menduduki posisi  atau  jabatan  strategis  dalam  sistem politik.  Jabatan  strategis  yaitu  yang  dapat membuat  dan  mengambil  keputusan  serta kebijakan  atas  nama  Negara.  Elite  ini mencakup  para  pemegang  jabatan  tinggi dalam  pemerintahan,  partai  politik,  dan kelompok kepentingan (Wirawan, 2012).
Kedua ,  metode  reputasi.  Elite  politik  di sini  adalah  yang  memiliki  reputasi  dan kemampuan  dalam  memproses  berbagai permasalahan.  Permasalahan  tersebut  ke- mudian  dapat  dirumuskan  menjadi  suatu keputusan  politik  yang  berdampak  bagi orang  banyak. Ketiga, metode  pengaruh. Elite  politik  di  sini  merupakan  orang-
Politik Elit Nahdlatul... | 128
orang yang memiliki pengaruh di berbagai level kekuasaan. Orang-orang ini juga me- miliki kemampuan mengendalikan masya- rakat  sesuai  pengaruhnya,  sehingga  masy- arakat  dapat  menaatinya  secara  langsung dan spontan (Wirawan, 2012).
Teori  pemilu  oleh  Ramlan  Surbakti  dise- but sebagai “instrumen”. Instrumen berarti alat atau “fasilitas” menuju ke satu tujuan. Tujuan  tersebut  dibagi  ke  dalam  tiga  hal, di  mana  ketiga  hal  tersebut  merupakan upaya  untuk  mewujudkan  pemerintahan yang  demokratis,  beradab  dan  membatasi kekuasaan secara berkala. Pemilihan umu- m  merupakan  suatu  cara  memilih  wakil- wakil  rakyat  pada  lembaga  perwakilan rakyat  atau legislatif, serta salah satu  ben- tuk  pelayanan  dan  pemenuhan  atas  hak asasi  warga  negara  dalam  bidang  politik. Oleh karena itu, bagi suatu negara dengan pemerintahan  demokratis,  menjadi  suatu keharusan  untuk  melaksanakan  pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah dite- ntukan (Syahbani, Rusdiyanto, & Wihardi, 2013).

## METODE PENELITIAN
Aspek-aspek  yang  terkait  dengan  meto- dologi  penelitian,  antara  lain  pendekatan penelitian,  lokasi  penelitian,  sumber  data, teknik  analisis  data,  subjek  penelitian  dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini dila- kukan  di  Kota  Makassar.  Ada  dua  alasan bagi  penulis  menetapkan  Makassar  seba- gai  lokasi  penelitian;  yaitu pertama, sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Makassar  menjadi  tempat  berkumpulnya para  elit  dari  berbagai  kelompok  masya-
rakat,  termasuk  NU,  yang  sangat  dibu- tuhkan  penulis  untuk  menjadi  narasumber dalam  penelitian  ini. Kedua, Kota  Makas- sar menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan  tingkat  dinamika  politik  yang tinggi sehingga dapat lebih mudah melihat partisipasi  politik  masyarakat  terutama kalangan NU. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Metodologi  kualit- atif  dipilih  guna  memperoleh  pemahaman yang  otentik  dari  pengalaman  sebuah institusi  yang  berhubungan  erat  dengan topik  penelitian,  dalam  hal  ini  adalah Politik  Nahdlatul  Ulama  dan  Pemilihan Anggota  DPRD  Kota  Makassar  Tahun 2014 dan 2019.
Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian yang didasarkan pada deskripsi  yang jelas dan  detail,  karena  menjawab  pertanyaan apa,  mengapa  dan  bagaimana.  Penyajian- nya  sangat  kompleks,  rinci  dan  kompre- hensif  sesuai  dengan  fenomena  yang terjadi  pada  saat  penelitian  (Murcitaning- rum, 2013). Pendekatan kualitatif menggu- nakan  semua  pandangan  filsafat  yang mendasar  tentunya  dengan  bentuk  pena- fsiran  yang  sesuai  dengan  kepentingan fenomenologi (Bungin, 2007).
Penelitian  kualitatif  berusaha  mengung- kapkan  berbagai  keunikan  yang  terdapat dalam  individu,  kelompok,  masyarakat, atau  organisasi  dalam  kehidupan  sehari- hari  secara  menyeluruh,  rinci,  dalam,  dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmi- ah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan  uraian  mendalam  tentang ucapan,  tulisan,  dan  perilaku  yang  dapat diamati  dari  individu,  kelompok,  dan
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (125-134) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
masyarakat  atau  organisasi  tertenu  dalam konteks  tertentu  yang  dikaji  dari  sudut pandang  yang  utuh,  komprehensif  dan holistik.  Karakteristik  khusus  penelitian kualitatif adalah berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat, atau  organisasi  tertentu  dalam  kehidupan sehari-hari secara komprehensif.
Penggunaan  metode  kualitatif  dalam penelitian  tentang  politik  NU  dan  pemi- lihan anggota DPRD Kota Makassar 2014 dan  2019  yang  sulit  dan  mungkin  tidak dapat  diukur  dengan  angka  –  angka  tetapi juga  karena  Nahdlatul  Ulama  mempunyai penelitian  yang  bersifat  kualitatif.  Penilai- an  kualitatif  ini  menyangkut  persepsi, pendapat,  gambaran,  pemahaman,  penge- tahuan seseorang terhadap suatu objek dan nilai yang sangat tergantung pada jawaban yang  membutuhkan  penjelasan  mendalam berdasarkan apa yang diketahuinya. Bukan berarti  bahwa  penelitian  ini  tidak  dapat menggunakan  data-data  kuantitatif,  melai- nkan  sebelum  merancang  sebuah  kepu- tusan setiap  orang tentunya dituntut untuk mendalami  setiap  aspek  secara  mendalam dan  menyeluruh.  Penelitian  kualitatif berusaha menemukan teori-teori substantif atau  formal  yang  semuanya  jelas  berasal dari data.
Politik  NU  dan  pemilihan  anggota  DPRD Kota  Makassar  2014  dan  2019  cukup menarik  dikaji  karena  dalam  pemilihan tersebut  NU  masih  terlibat  dalam  ranah politik praktis meskipun NU telah kembali ke  Khittah.  Pada  periode  sebelumnya  NU tidak  mendapatkan  kursi  pada  tahun  2009 melalui partai besarnya yakni PKB (Partai
Kebangkitan  Bangsa).  Namun  NU  sedikit terwakilkan oleh beberapa kadernya mela- lui  partai  lain  seperti  Hanura,  PKS,  PPP, dan  Golkar.  NU  tetap  optimis  untuk  ikut pada  pemilihan  anggota  DPRD  selanjut- nya  yakni  di tahun 2014, dan  yang terjadi adalah  NU  lagi-lagi  tidak  mendapatkan kursi  di  PKB  tetapi  terwakilkan  oleh beberapa  kadernya  dari  PPP,  Hanura, Demokrat, dan Golkar.
Untuk  mendapatkan  informasi  dan  data yang  menyangkut  masalah  penelitian  ini, maka  penulis  melakukan  penelitian  pada peran  struktur  NU  seperti  kader  NU, pengurus,  staf  dan  anggota  NU  dalam pemilihan  anggota  DPRD  Makassar  tahun 2014 dan 2019.

## PEMBAHASAN

## NU dan Politik Kebangsaan
NU  sebagai  jam’iyah  sekaligus  gerakan diniyah  islamiyah dan ijtimā’iyah (keaga- maan  dan  sosial  kemasyarakatan),  telah ada  jauh  sebelum  Negara  ini  merdeka (Nahdlatul  Ulama,  2021).  Ajaran  Aswaja masuk  ke  wilayah  Nusantara  sejak  abad ke-7  M,  dan  berkembang  abad  ke  13 melalui  dakwah  para  Walisongo.  Terma- suk  Islam  di  Sulawesi  Selatan  pada  abad itu  didakwahkan  oleh  ulama  Aswaja, Sayyid  Jamaluddin  al-Akbar  di  Tosora, wilayah  Bugis  Wajo,  dan  Tiga  Datuk Aswaja  di  Wilayah  Makassar  pada  abad 16 (Saprillah, 2020).
NU  yang  dibawa  oleh  Wahid  Hasyim  ini mula-mula di kembangkan pertama kali di
Politik Elit Nahdlatul... | 130
wilayah  Pulau  Salemo  (Pangkep) Provinsi Sulawesi  Selatan.  Kemudian  meluas  ke seluruh  daerah  di  Sulawesi  termasuk Makassar.  Untuk  kota  Makassar,  sangat besar  dan  jelas  peranan  Gurutta  Ahmad Kali Bone dalam membawa dan mengem- bangkan  NU  di  kota  Makassar  ini.  Beliau adalah  salah  seorang  pendiri  dari  Masjid Raya  yang  ada  di  Kota  Makassar (Saprillah, 2020).
Pada  tahun  1930,  KH  Ahmad  Kali  Bone bersama  Andi  Mappanyukki  dan  ulama sejawatnya, pertama kali membentuk orga- nisasi  Rabitatul  Ulama  (RU).  Organisasi ini  sejalan  dengan  paham  NU.  Kemudian atas  prakarsa  kedua  ulama  tersebut  ber- sama  KH.  Muhammad  Ramli,  KH  Sayyid Jamaluddin  Assegaf  Puang  Ramma,  KH Saifuddin,  Mansyur  Daeng  Limpo  dan beberapa ulama selainnya, menjadikan RU sebagai  NU  pada  tanggal  8  April  1950, atas  restu  KH.  Wahid  Hasyim  yang  saat itu  sebagai  Ketua  PBNU  (Suyuti,  2016). Puang Ramma sebagai wakil Ketua NU di zaman  itu,  memusatkan  dakwah  di  Kabu- paten  Gowa  dan  Makassar  (Saprillah, 2020).
Puang  Ramma  sejak  tahun  1961  sebagai Qadhi  Gowa,  yang  sebelumnya  yakni 1956-1959  bersama  KH.  Muh  Ramli  me- wakili NU sebagai Dewan Konstituante di Bandung.  Saat  menjalankan  tugasnya sebagai  anggota  dewan,  KH.  Muh  Ramli wafat  pada  3  Februari  1958  di  Bandung, dan  dimakamkan  di  Pemakaman  Arab, Bontoala,  Makassar.  Sepeninggal  ulama NU ini, Puang Ramma tetap di dewan dan
menjalankan  tugas  sampai  akhir  periode. Selanjutnya  Puang  Ramma  mewakili  NU di  DPRD  Sulawesi  Selatan.  Sejak  Mukta- mar  NU  ke-27  Situbondo  yang  menetap- kan  bahwa  NU  kembali  ke  khittah  1926, Puang  Ramma  tidak  lagi  menjadi  anggota dewan,  namun  tetap  berkonsentrasi  pada pengkhidmatan  NU  sampai  akhirnya  Pua- ng  Ramma  dipercaya  menjadi  Wakil Ketua  NU  Sulsel  tahun  1977-1982  dan menjabat  sebagai  Mustasyar  PWNU  Sula- wesi  Selatan  sampai  akhir  hayatnya. Memasuki tahun 1982, AGH Sanusi Baco sebagai  Rois  Syuriah  NU  Sulawesi Selatan, lebih aktif mengembangkan sayap NU  di  daerah  ini,  di  dampingi  Ketua Tanfidziyah, KH  Abddurrahman  B (1982- 1987),  KH  Abd  Rahman  K  (1987-2002), H  Harifuddin  Cawidu  (2002-2005), KH Zein Irwanto (2006-2013) dan Prof. Dr. H. Iskandar  Idy  (2013-2019)  (Saprillah, 2020).
NU cabang Makassar sendiri secara  resmi baru  terbentuk  pada  21  Februari  1953, dengan  pengurus  HM.  Shaifuddin  dan HM.  Amin  Nasir  sebagai  ketua  dan  wakil ketua,  HM.  Danial  sebagai  sekretaris  dan H.  Abdullah  Yusuf  sebagai  bendahara. Setelah Makassar, menyusul Cabang Pare- pare  terbentuk  pada  November  1955, kemudian  Kabupaten  Bone,  Polmas,  Ban- taeng,  Poso  dan  Luwu.  Kehadiran  NU  di Kota  Makassar  dipelopori  oleh;  Abdul Hamid  Dg  Magassing,  H.  Gulam  Gaus, Abdul  Rauf  Dg.  Rangka,  Abd.  Muin  Dg. Miyala,  H.  Abd  Rasyid  Dg  Lompo, Ahmad  Al  Banjar,  Abdurrahman  Dg. Situju  di  bawah  koordinasi  H.A.  Husen
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (125-134) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Saleh  Assegaf  sebagai  perwakilan  NU  di Makassar (Saprillah, 2020).
Hubungan  NU  dengan  politik  praktis menjadi  isu  menarik.  Mantan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  saat  mem- buka  Muktamar  ke-32  NU  di  Makassar, menurutnya  NU  memiliki  budaya  dan tradisi  yang  mulia  untuk  tidak  mudah tergoda  dan  larut  dalam  politik  praktis. Politik  NU  adalah  politik  yang  berada pada  tatanan  nilai-nilai  luhur,  yakni mengedepankan  sejarah  (Ulama,  2021). Saat  itu  SBY  berharap  agar  Muktamar tersebut  dapat  meneguhkan  khittah  NU sebagai  organisasi  pendidikan,  dakwah, dan sosial kemasyarakatan yang berhaluan Ahlus  Sunnah  Wal  Jamaah .  Menurutnya, kaum nahdliyin di  jajaran  legislatif  tidak hanya  berada  dalam  satu  partai  politik, tetapi  tersebar  hampir  di  seluruh  partai politik  di  Tanah  Air.  Hal  itu  merupakan warna  kemajemukan  dari  kiprah  NU  dan dapat  terus  meningkatkan  khidmat  dalam politik keumatan dan politik kebangsaan.
Hubungan  NU  dengan  politik  praktis agaknya  merupakan  isu  yang  tak  pernah selesai  dibicarakan  di  kalangan  NU, apalagi NU memiliki sejarah sempat men- jadi partai politik pada tahun 1955. Isu itu menjadi  marak  diperbincangkan  pasca reformasi  ketika  partai  politik  (parpol) berjumlah cukup banyak, bahkan dalam 4- 5  kali  muktamar  yang  terakhir  sempat muncul  indikasi  "ketertarikan"  parpol dalam  pertarungan  kandidat  ketua  umum PBNU.  Tarik  menarik  antara  NU  dengan politik  praktis  yang  disinggung  dalam
Muktamar  ke-32  NU  di  Makassar. Misalnya, PWNU Jawa Timur mengingin- kan  PBNU  mengarahkan  pilihan  politik warga NU supaya potensi politik NU tidak dimanfaatkan  orang  lain.  Arahan  itu  tidak menyalahi  Khittah  NU,  karena  NU  tetap tidak  akan  berpolitik,  tapi  NU  hanya menyelamatkan  potensi  politik  warga  NU agar  tidak  dimanfaatkan  orang  lain.  Oleh karena itu, PWNU Jawa Timur mengusul- kan  realisasi  Komisi  Politik  atau  "Komisi Maslahah Ammah " dalam Muktamar 2010 di Makassar (Saprillah, 2020).

## NU dan Pemilu
Kiprah  NU  dalam  pemilu  dimulai  setelah NU keluar dari Masyumi  dan menyatakan dirinya  sebagai  partai  politik  baru  yang berdiri  tahun  1952.  Pemilu  1955  dinilai para  pengamat  sebagai  pemilu  paling demokratis  di  Indonesia.  Pada  tahun  itu, NU menjadi partai besar dengan mendapat 18,4%  total  suara  dan  mendapat  45  kursi di DPR.
Tabel 1. Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Makassar Tahun 2014 No.  Partai Suara 1. Nasdem 59.313 (9,74%) 2. PKB 19.051 (3,13%) 3. PKS 44.534 (7,31%) 4. PDIP 49.616 (8,15%) 5. Golkar 85.909 (14.11%) 6. Gerindra 72.238 (11,87%) 7. Demokrat 86.612 (14,23%)
8. PAN 47.745 (7,84%) 9. PPP 53.256 (8,75%) 10.  Hanura 45,509 (7,47%) 11.  PBB 20.811 (3,42%) 12 PKPI 24.231 (3,98%)
Sumber: tribunnews.com, 2014.
Berdasarkan  data  di  atas,  seperti  yang telah  dijelaskan  peneliti  bahwa  dua  partai yang  memiliki  kedekatan  kultural  dengan NU  yakni  PKB  dan  PPP  belum  mampu menarik  hati  masyarakat.  PPP  mampu menembus 5 besar perolehan suara di Kota Makassar.  Namun  berbeda  jauh  dengan perolehan  suara  PKB,  justru  yang  paling kecil  hanya  mendapat  3,  13  %  suara  di Kota  Makassar.  Meski  Kota  Makassar adalah lumbung suara Golkar, sejak tahun 2004  hingga  tahun  2014  selalu  ada perwakilan  NU  yang  terpilih  sebagai anggota  DPRD  Kota  Makassar.  Hal  ini tentu menunjukkan eksistensi kader NU di Kota Makassar.
Tabel 2. Anggota Legislatif Kota Makassar Tahun
2014 yang berafiliasi ke NU No.  Nama Partai 1. M. Yunus HJ Hanura 2. Busranuddin PPP
3. Abdul Aziz Namu PPP 4. Abdul Wahid PPP
5. Sampara Sarip
PPP 6. Fasruddin Rusli PPP
7. Abdi Asmara
Demokrat 8. Mustafa Alwi Gerindra 9. A. Nurman M Golkar Sumber: Usman Sofyan, Sekretaris PCNU
Kota Makassar, 2022 .
Kader-kader  NU  yang  terpilih  sebagai anggota legislatif di Kota Makassar, meski kendaraan  partai  berbeda  tetapi  nantinya akan  memperjuangkan  kepentingan  dan dakwah  NU  di  parlemen.  Keberadaan  dan keberhasilan  kader  NU  memenangkan pemilihan  anggota  DPRD  Makassar  2014 melalui  jalur  partai  yang  bukan  PKB  atau PPP,  justru  menjadi  keuntungan  bagi  NU secara institusional karena memiliki tiang- tiang kader dari berbagai partai yang tidak bercorak  NU.  Berikut  daftar  anggota legislatif  dari  hasil  pemilihan  anggota DPRD tahun 2019 di Kota Makassar:
Tabel 3.

## Anggota Legislatif Kota Makassar Tahun
2019 yang Berafiliasi ke NU No.  Nama Partai 1 Fasruddin Rusli PPP 2 M Yunus Hanura 3 Abdi Asmara Demokrat 4 Abdul Wahid PPP 5 Abdul Aziz Namu PPP

## 6 Imam Muzakkar  PKB
Sumber: rri.co.id, 2019.
Dari  50  anggota  legislatif  yang  telah  dite- tapkan sebagai anggota DPRD Kota Mak- assar  periode  2019-2024,  terdapat  bebe-
Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 (125-134) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
rapa  tokoh  yang  berafiliasi  ke  NU,  di antaranya: Fasruddin Rusli (PPP), M Yun- us  (Hanura),  Abdi  Asmara  (Demokrat), Abdul  Wahid  (PPP),  Abdul  Aziz  Namu (PPP),  Imam  Muzakkar  (PKB)  (Sofyan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa politik elit  dan  tokoh  Nahdlatul  Ulama  mampu menjaga  eksistensinya  di  tengah  arus  per- golakan  politik  tanah  air.  Selain  itu,  perlu dijadikan  catatan,  bahwa  perolehan  suara dalam  Pemilu  Legislatif  pada  tahun  2019 ini  mengalami  sedikit  perubahan  diban- ding  Pemilu  Legislatif  tahun  2014  dan 2009,  di  mana  PKB  yang  didirikan  oleh elit  NU  akhirnya  mampu  mendudukkan  1 wakilnya,  meski  hanya  memiliki  1  kursi, yakni Imam Muzakkar.

## KESIMPULAN
Politik elit yang dilakukan oleh para tokoh dan  elit  politik  yang  berafiliasi  ke  NU, khususnya  dalam  konteks  pemilihan  ang- gota DPRD tahun 2014 dan 2019, menun- jukkan bahwa suara warga NU, baik  yang berada  di  struktural  maupun  di  luar struktur,  tidak  mudah  untuk  dikondisikan. Adagium  “kembali  ke  Khittah  NU  1926” menjadi  semacam  filter  bagi  warga  NU untuk berpolitik praktis. Namun demikian, jika  dilihat  dari  hasil  Pemilu  Legislatif untuk  tingkat  DPRD  Kota  Makassar, khususnya  pada  tahun  2014  dan  2019, suara warga NU tidak hanya terkonsentrasi pada  salah  satu  tokoh  yang  berafiliasi  ke NU,  namun  juga  tersebar  ke  sejumlah tokoh yang tidak berafiliasi ke NU. Hal ini ditengarai  sebagai  imbas  dari  kurang solidnya  para  tokoh  dan  elit  politik  yang berafiliasi ke NU mengonsolidasikan selu-
ruh  kekuatan,  termasuk  kekuatan  politik yang  terdapat  di  NU,  sehingga  perolehan jumlah  kursi  yang  dimiliki  oleh  para  elit dan tokoh yang berafiliasi ke NU dari dua edisi  pemilu  legislatif  ini  menjadi  berva- riasi.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  B.  (2007). Penelitian  Kualitatif: Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik  Dan  Ilmu  Sosial  Lainnya. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Edwinarta,  C.  D.,  &  Dwijayanti,  R.
(2016).  Komunikasi  Politik  Elite NU  Dan  Muhammadiyah  Dalam Pilkada  Kediri. Jurnal  Kajian Media, Vol. 2, No. 1 , 20-29.
Fadli.  (2019,  Oktober  15).  Kelurahan Maccini  Parang,  Kota  Makassar. (Wahyuni, Interviewer)
Faizin,  N.  (2017).  Nahdlatul  Ulama  (NU) dalam  Dinamika  Politik  Lokal: Studi  Kasus  Pada  Pemilukada  di Kabupaten  Sumenep  Tahun  2010  . Jurnal  Sosiologi  Reflektif,  Vol.  11, No. 2 , 51-82.
Feillard, A. (1999). NU Vis-à-Vis Negara . Yogyakarta : LKiS.
Gatara,  A.  S.,  &  Said,  M.  D.  (2007). Sosiologi  Politik:  Konsep  dan Dinamika  Perkembangan  Kajian. Bandung: Pustaka Setia.
Muhammad,  F.  (2015).  Dinamika  Pemi- kiran Dan Gerakan Politik. Kalam:
Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 9, No. 1 , 57-76.
Murcitaningrum,  S.  (2013). Metodologi Penelitian  Ekonomi  Islam. Bandar Lampung: Ta'lim Press.
Nahdlatul  Ulama.  (2010). Dinamika  Ideo- logi Dan Politik Kenegaraan. Jaka- rta: Kompas.
Nahdlatul  Ulama.  (2021). Materi  Munas Alim  Ulama  dan  Konbes  NU: Islam  Nusantara  dan  Kemandirian NU untuk Peradaban  Dunia. Jaka-
rta:  Musyawarah  Nasional  Alim Ulama  dan  Konferensi Besar
Nahdlatul Ulama. Noer,  D.  (1996). Gerakan  Modern  Islam
Di  Indonesia  1900-1942. Jakarta:
LP3ES.
Sadi,  H.  (2016).  Kiai  Dan  Politik: Mengintip  Motif  Kiai  Nu  (Nahd- latul Ulama) dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi.
Khazanah Pendidikan: Jurnal
Ilmiah  Kependidikan,  Vol.  X,  No.
1 , 1-21.
Salim,  H.,  &  Ridwan,  M.  (1999). Kultur Hibrida:  Anak  Muda  NU  Di  Jalur Kultural. Yogyakarta: LKiS.
Saprillah.  (2020). Dinamika  NU. Maka- ssar:  Lakpesdam  PWNU  Sulawesi Selatan.
Syahbani,  S.,  Rusdiyanto,  &  Wihardi,  D. (2013). Pengetahuan  Dasar  Ilmu Politik. Bogor:  Bogor:  Penerbit
Ghalia Indonesia.
Wirawan,  I.  (2012). Teori-Teori  Sosial Dalam  Tiga  Paradigma:  Fakta Sosial,  Definisi  Sosial,  dan  Peri- laku  Sosial. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Zainal,  A.  A.,  Zainal,  N.  A.,  &  Syam,  F. (2019).  Polarisasi  Dukungan  Poli- tik Muslimat Dan Fatayat Nahdatul Ulama  Pada  Pilkada  Serentak Tahun  2015  di  Kabupaten  Luwu Utara. Vox  Populi,  Vol.  2,  No.  1 ,
12-27.

## Website
Suyuti,  M.  (2016,  April  4). NU  Online .
Retrieved from NU Online: https://www.nu.or.id/fragmen/dari- ulama-kharismatik-ini-seperdua- penduduk-sulsel-berdarah-nu- h54Tq

## Wawancara
Arfah,  A.  (2015,  Januari  12).  Tokoh Pemuda NU.
Saprillah.  (2015,  Januari  7).  Peneliti  di Balitbang Agama Kota Makassar.
Sartono,  K.  (2022,  Mei  19).  Ketua Tanfidziah  PCNU  kota  Makassar Periode 2019-2024.
Sofyan,  U.  (2022,  Maret  13).  Sekretaris PCNU Kota Makassar.