ASPEK HUKUM PERJANJIAN WARALABA ( FRANCHISE ) DALAM

## PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Norman Syahdar Idrus
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan Email : normansidrus@yahoo.com

## Abstrak
Perdagangan di Indonesia saat ini banyak didominasi oleh perdagangan barang dan jasa yang  merupakan  kerjasama  antara  pengusaha  Indonesia  dan  pengusaha  asing,  atau antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Indonesia. Salah satu kerjasama barang dan jasa  tersebut  adalah  franchise  (waralaba).  Pada  awalnya  waralaba  merupakan  konsep bisnis  mengenai  pemberian  penggunaan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  sistem kegiatan  operasional  oleh  pemberi  waralaba  ( franchisor )  kepada  penerima  waralaba ( franchisee ),  yang  kemudian  menjadi  lembaga  hukum  yang  mengatur  mengenai  suatu hubungan  hukum  antara  pemberi  waralaba  dan  penerima  waralaba  yang  diatur  dalam sebuah  perjanjian  waralaba  sebagaimana  pertama  kali  diatur  dalam  Undang-Undang No.9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil.    Fokus  kajian  ini  bermaksud  untuk  membahas perjanjian  waralaba  dalam  perspektif  hukum  perdata  dan  hukum  Islamyang  bertujuan untuk mencapai mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Kata kunci : Perjanjian Waralaba, Hukum Perdata, Hukum Islam

## Abstract
Trade  in  Indonesia  currently  dominated  by  trade  in  goods  and  services  which  is  a collaboration  between  Indonesia  businessmen  and  foreign  businessmen,  or  between Indonesia businessmen and Indonesian businessmen.Initially the franchise is a business concept concerning the granting of intellectual property rights and operational system by  the  franchisor  to  the  franchisee  which  then  becomes  the  legal  institution  that regulates  a  legal  relationship  between  the  franchisor  and  the  franshisee  set  forth  in  a franchise  agreement  as  first  set  in  Act  number  9  of  1995  concerning  Small  Business. The focus of this study intends to discuss franchise agreements in the perspective of civil law and Islamic law that aimesto achieve benefit for mankind.
Keywords : Franchise Agreement, Civil Law, Islamic Law

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Perkembangan dunia usaha, terutama perdagangan di  Indonesia tampaknya lebih banyak  didominasi  oleh  perdagangan  barang  yang  merupakan  hasil  kerjasama  antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha  asing, dan antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha  Indonesia,  seperti Mc  Donald‟s , Kentucky  Fried  Chicken , Wendys , Pizza Hut , Papa Rons Pizza,Starbuck , Burger King , Seven Eleven , Es Teller 77, Bebek Bali, Apotek  K-24  dan  lain  sebagainya.  Fenomena  tersebut  sangat  kentara  apabila  kita memasuki  pusat-pusat  perbelanjaan  di  kota-kota  besar.  Fenomena  tersebut  juga
merambah  dunia  usaha  di  bidang  jasa,  seperti  TBI  ( The  British  Institute ), Direct English , Snapy , Multiplus, Hotel Santika, dan lain sebagainya.
Kerjasama  perdagangan  barang  dan  jasa  antar  pengusaha  tersebut  dinamakan franchise atau  waralaba. 1 Maraknya  perdagangan  barang  dan  jasa  dengan  sistem waralaba  tersebut,  karena  sistem  tersebut  lebih  menguntungkan  baik  bagi  pemberi waralaba  maupun  penerima  waralaba.    Bagi  pemberi  waralaba  merupakan  cara  yang cepat  untuk  memperluas  sistem  distribusi  dengan  modal  minimum,  kemampuan  untuk berkembang  tanpa  biaya  pengembangan  manajer  kunci  secara  internal,  dan  menerima penghasilan dari penerima waralaba. 2 Berdasarkan data Kementerian Perdagangan saat ini terdapat 700 (tujuh ratus) jenis waralaba di  Indonesia,  yang terdiri dari 63% (enam puluh  tiga  persen)  waralaba  nasional  dan  lokal,  sedangkan  sisanya  waralaba  asing, dengan omzet mencapai Rp.172 triliun per-tahun, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 90.000 orang. 3
Waralaba  merupakan  salah  satu  cara  yang  efektif  untuk  memperluas  jaringan usaha  dan  dalam  menjawab  tantangan  jaman  modern, 4 karena  sistem  tersebut tidakmembutuhkan  investasi  langsung,  tetapi  melibatkan  kerjasama  dengan  pihak  lain. Dengan  perkataan  lain,  waralaba  merupakan  salah  satu  bentuk  kemitraan  yang didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualistis) di antara pemberi  waralaba  ( franchisor )  dan  penerima  waralaba  ( franchisee ).Berhasil  atau tidaknya  bisnis  dengan  sistem  waralaba  tergantung  sepenuhnya  kepada  kemampuan mitra  usaha  penerima  waralaba  dalam  mengembangkan  dan  menjalankan  usaha waralaba  melalui  tata  cara,  proses  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemberi waralaba.  Dalam  sistem  waralaba,  penerima  waralaba  diberikan  hak  untuk memanfaatkan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  sistem  kegiatan  operasional  dari pemberi  waralaba,  baik  penggunaan  merek  dagang,  merek  jasa,  hak  cipta  atas  logo, desain  industri,  paten  mau  pun  rahasia  dagang.  Pemberi  waralaba  memperoleh  royalti atas  penggunaan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  sistem  kegiatan  operasional  oleh penerima  waralaba.Hal  ini  berarti,  bahwa  penerima  waralaba  menjalankan  sendiri usahanya  dengan  memanfaatkan  metode  dan  tata  cara  atau  prosedur  yang  telah ditetapkan  oleh  pemberi  waralaba, 5 yang  membawa  akibat  lebih  lanjut  bahwa  usaha dengan sistem waralaba adalah usaha mandiri yang tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan  usaha  lainnya,  sehingga  pemberian  waralaba  harus  bersifat  eksklusif,  bahkan mewajibkan  terjadinya non-competition  clause bagi  penerima  waralaba  sampai berakhirnya  pemberian  waralaba. 6 Menurut  Richard  Burton  Simatupang,  bahwa waralaba  merupakan  suatu  metode  untuk  melakukan  bisnis,  yaitu  suatu  metode  untuk memasarkan  produk  barang  atau  jasa  ke  masyarakat,  yaitu  suatu  sistem  pemasaran ataudistribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk ( franchisor )memberikan  kepada  individu  atau  perusahaan  lain  yang  berskala  kecil  dan
1 Istilah  waralaba  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Lembaga  Pendidikan  dan  Pengembangan Manajemen (LPPM). Istilah waralaba merupakan gabungan dari kata “wara” artinya lebih atau istimewa dan  kata  “laba”  artinyauntung,  sehingga  waralaba  berarti  usaha  yang  memberikan  laba  lebihatau istimewa. Lihat Adrian Sutedi, Hukum Waralaba (Jakarta : Ghalia Indonesia,2008), hlm. 7
2 Iman Sjahputra Tunggal, Franchising : Konsep & Kasus, Jakarta : Harvarindo, 2004, hlm. 18
3 ______, “Perdagangan  Potensi Waralaba Nasional Masih Besar”, Kompas, 22 Mei 201
4 P.Lindawaty S. Sewu, Franchise : Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum & Ekonomi, Bandung : CV. Utomo, 2004, hlm. 2
5 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002,  hlm.16
6 Ibid .
menengah  ( franchisee ),  hak-hak  istimewa  untuk  melaksanakan  suatu  sistem  usaha tertentudengan  cara  yang  sudah  ditentukan,  selama  waktu  tertentu,  di  suatu  tempat tertentu. 7 Dalam  hal  ini  penulis  tidak  sependapat  dengan  pendapat  Richard  Burton Simatupang  yang  menyatakan  waralaba  adalah  suatu  sistem  pemasaran  atau  distribusi barang  dan  jasa  yang  diberikan  oleh  sebuah  perusahaan  induk  kepada  individu  atau perusahaan  kecil  dan  menengah,  karena  hal  ini  dapat  disimpulkan,  bahwa  penerima waralaba  adalah  anak  perusahaan  dari  pemberi  waralaba.    Oleh  karena  sesungguhnya pemberi  waralaba  bukanlah  perusahaan  induk  dari  penerima  waralaba,  demikian  pula sebaliknya  penerima  waralaba  juga  bukan  merupakan  anak  perusahaan  dari  pemberi waralaba.    Pada  dasarnya  kewenangan  perusahaan  induk  adalah  bertindak sebagaipimpinan  sentral  di  dalam  mengendalikan  dan  mengoordinasikan  anak-anak perusahaan  secara  kolektif  sebagai  kesatuan  manajemen,  sehingga  disebut holding company . 8 Menurut  Sulistiowati  terdapat  3  (tiga)  karakteristik  yang  menunjukkan adanya  keterkaitan  antara  perusahaan  induk  dengan  perusahaan  anak,  yaitu 1)perusahaan  induk  dan  perusahaan anak merupakan badan hukum  yang  mandiri  yang saling  terkait  erat;  2)  adanya  fakta  berupa  pengendalian  perusahaan  induk  terhadap perusahaan  anak  dari  realitas  bisnis  perusahaan  induk;  3)  perusahaan  induk  sebagai kesatuan  ekonomi. 9 Undang-Undang  No.40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas tidak mengatur mengenai keterkaitan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, tetapi  Undang-Undang  tersebut  telah  menggunakan  kata  induk  dan  anak  perusahaan sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  84  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  yang  berbunyi “saham  induk  Perseroan  yang dikuasai  oleh anak perusahaannya secara  langsung  atau tidak langsung.”
Waralaba  sebagai  konsep  bisnis  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  mikroekonomi, karena  mikroekonomi  mempelajari  bagaimana  perilaku  tiap-tiap  individu  dalam  setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau  sumber  daya  yang  lain,  atau  pun  perilaku  dari  sebuah  industri. 10 Dalam  mikro ekonomi Islam tidak terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. 11 Menurut  Muh.Baqir  as-Sadr,  bahwa  ilmu  ekonomi  Islam  memandang permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu ilmu ekonomi ( science  of  economics )  dan  doktrin  ilmu  ekonomi  ( doctrine  of  economics ). Perbedaanmendasar  antara  ekonomi  Islam  dan  ekonomi  konvensional  terletak  pada filosofiekonomi,  bukan  pada  ilmu  ekonomi.  Filosofi  ekonomi  memberikanruh pemikiran dengan nilai-nilaiIslami dan batasan-batasansyari’ah, sedangkan ilmuekonomi berisi alat-alatanalisis yang dapat digunakan. Dengan demikian, ekonomi Islam  bukan  hanyasekedar  ilmu  tetapi  sebuah  sistem.Proses  integrasi  antara  filosofi ekonomi  ke  dalam  ilmu  ekonomi  murni  didasari  pada  pandangan  bahwa  kehidupan  di dunia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan  akhirat,  semuanya  harus  seimbang karena  dunia  adalah  sawah  ladang  akhirat  sebagaimana  sabda  Nabi  Muhammad  Saw
7 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis , Jakarta : Rineka Cipta, 2007,  hlm. 57
8 Sulistiowati, Aspek  Hukum  dan  Realitas  Bisnis  :  Perusahaan  Grup  di  Indonesia, Jakarta  : Erlangga, 2010, hlm. 24
9 Ibid. , hlm. 23
10 Adiwarman  Karim, Ekonomi  Mikro  Islam ,  Jakarta  :  The  International  Institute  of  Islamic Thought Indonesia, 2003, hlm. 1
11 Ibid. , hlm. 5
yang  berbunyi  “ ad-dunya  mazra‟a  al-khairat ”,  yang  artinya  “dunia  adalah  ladang akhirat”. 12
Waralaba  sebagai  konsep  bisnis  mengenai  pemberian  penggunaan  hak  atas kekayaan  intelektual  dan  sistem  kegiatan  operasional  oleh  pemberi  waralaba  kepada penerima  waralaba  merupakan  suatu  hubungan  hukum  antara  pemberi  waralaba  dan penerima waralaba yang diatur dalam sebuah perjanjian waralaba, yaitu suatu perjanjian yang mendokumentasikan hubungan hukum tentang kewajiban yang ada antara pemberi waralaba  ( franchisor )  dan  penerima  waralaba  ( franchisee ). 13 Dengan  perkataan  lain, bahwa waralaba adalah suatu lembaga hukum.Merujuk pada waralaba sebagai lembaga hukum,  maka  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pemberi  waralaba  dengan  penerima waralaba  adalah  berdasarkan  suatu  perjanjian,  dan  objek  dalam  perjanjian  waralaba adalah harta benda, yang merupakan salah satu dasar transaksi dalam ekonomi Islam, 14 sedangkan  tujuan  ekonomi  Islam  adalah mashlahah (kemaslahatan)  bagi  umat manusia”. 15
Berdasarkan  deskripsi  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji hukum  perjanjian  waralaba  ( franchise )  menurut  hukum  perdata  dan  hukum  Islam dengan  judul  “ Aspek  Hukum  Perjanjian  Waralaba  ( Franchise )  dalam  Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam ”.

## 2. Perumusan Masalah
Bertitiktolak dari latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimanakah  kedudukan  hukum  dan  pengaturan  perjanjian  waralaba  dalam perspektif hukum perdata ?
b. Bagaimanakah  kedudukan  hukum  dan  pengaturan  perjanjian  waralaba  dalam perspektif hukum Islam ?

## 3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  kedudukan  hukum dan  pengaturan  perjanjian  waralaba,  baik  dalam  perspektif  Hukum  Perdata,  maupun dalam perspektif Hukum Islam.

## 4. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif yang bersifat deskriptif analitis, sedangkan data penelitian yang digunakan adalah data primer berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
12 Ibid. , hlm. 5-7.  Pendapat hampir senada dikemukakan oleh A. Qodri Azizy yang menyatakan, bahwa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam adalah pada sumber utama,  yaitu  wahyu dan  konsep atau ajaran, antara  lain  konsep  mengenai kedudukan hak  milik, peran  manusia,  cara  memperoleh  harta,  penggunaan  harta  dan  sebagainya.  Lihat  A.Qodri  Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat : Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 191
13 Hadi Setia Tunggal, Dasar-Dasar Pewaralabaan, Jakarta : Harvarindo, 2006, hlm. 34
14 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor, Konsep  Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam  dan  Format  Keadilan Ekonomi di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013 , hlm. 6
15 Ika Yunia Fauzia dan  Abdul  Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari‟ah ,  Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 12
Teknik pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dengan analisis kualitatif.

## B. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Hukum  dan  Pengaturan  Perjanjian  Waralaba  dalam  Hukum Perdata.
a.   Pengertian Waralaba
Sebagaimana  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa  istilah  waralaba merupakan  padanan  dari  istilah franchise yang  diperkenalkan  pertama  kali  oleh Lembaga  Pendidikan  dan  Pengembangan  Manajemen  (LPPM).  Istilah  waralaba merupakan perpaduan atau  gabungan dari kata “wara” artinya lebih atau  istimewa dan kata “laba” artinya untung, sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau  istimewa. 16 Menurut  Black’s  Law  Dictionary,  bahwa  yang  dimaksud  dengan franchise adalah :
A special privilege to do certain things conferred by government on individual or corporation, and which does not belong to citizens generally of common right; A privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or services. The right given by a manufacturer or supplier to a retailer to use his products and name on terms and conditions mutually agreed upon.
In its simplest terms, a franchise is a license from owner of a trademark or trade name  permitting  another  to  sell  a  product  or  service  under  that  name  or  mark. More  broadly  stated,  a  “franchise”  has  evolved  into  an  elaborate  agreement under which the franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedure prescribed by the franchisor, and  the  franchisor  undertakes  to  assist  the  franchisee  through  advertising, promotion and other advisory services. 17
Terjemahannya : Suatu  hak  istimewa  untuk  melakukan  hal-hal  tertentu  yang  diberikan  oleh pemerintah  pada  individu  atau  perusahaan,  dan  hak  tersebut  tidak  dimiliki  oleh penduduk pada umumnya.
Suatu hak istimewa yang diberikan atau dijual, seperti untuk menggunakan nama atau  menjual  produk  atau  jasa.    Hak  tersebut  diberikan  oleh  pabrikan  atau penyedia  kepada  penjual  eceran  untuk  menggunakan  produk  dan  namanya berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.
Secara  sederhana,  waralaba  adalah  lisensi  dari  pemilik  merek  dagang  atau  nama dagang  yang  mengizinkan  orang  lain  untuk  menjual  produk  atau  jasa  di  bawah nama  atau  merek.  Dalam  arti  luas,  bahwa  waralaba  telah  berkembang  menjadi perjanjian  yang  lebih  luas  dan  terinci,  di  mana  penerima  waralaba  melakukan bisnis  atau  menjual  produk  atau  jasa  sesuai  dengan  metode  dan  prosedur  yang ditentukan  oleh  pemberi  waralaba,  dan  pemberi  waralaba  menyanggupi  untuk membantu penerima waralaba melalui iklan, promosi dan jasa konsultasi lainnya.
16 Adrian Sutedi, Loc.Cit.
17 Henry Campbell Black, Black‟s Law Dictionary , Sixth Edition, St.Paul, Minn : West Publishing C,1992, hlm. 658
Praktik  bisnis  waralaba  di  Indonesia  telah  terjadi  sebelum  tahun  1995,  namun istilah  waralaba  baru  muncul  pertama  kali  dalam  Undang-Undang  No.9  Tahun  1995 tentang Usaha Kecil,  yaitu  dalam Pasal  27 huruf  d  yang menyatakan, bahwa waralaba adalah  salah  satu  pola  kemitraan.    Apa  yang  dimaksud  dengan  pola  waralaba dikemukakan  dalam  Penjelasan  Pasal  27  huruf  d  yang  berbunyi  “ d.  pola  waralaba adalah  hubungan  kemitraan  yang  didalamnya  pemberi  waralabamemberikan  hak penggunaan  lisensi,  merek  dagang,  dan  saluran  distribusiperusahaannya  kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbinganmanajemen.
Untuk  melaksanakan  ketentuan  tentang  waralaba  sebagaimana  termuat  dalam Undang-Undang  No.9  Tahun  1995  tersebut,  kemudian  Pemerintah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah  No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba.   Hal  itu ditegaskan dalam konsiderans  “mengingat”  angka  4  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  yang  berarti  bahwa Undang-Undang No.9 Tahun 1995 dimaksud merupakan salah satu dasar pembentukan Peraturan  Pemerintah  tersebut.Namun  pengertian  waralaba  yang  dimaksud  dalam Peraturan  Pemerintah  tersebut  malah  jauh  berbeda  dengan  pengertian  waralaba  dalam Penjelasan Pasal 27 huruf d Undang-Undang No.9 Tahun 1995.  Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan  Pemerintah  tersebut  ditentukan  “ Waralaba  adalah  hak  khusus  yang  dimiliki oleh  orangperseorangan  atau  badan  usaha  terhadap  sistem  bisnisdengan  ciri  khas usaha dalam rangka memasarkan barangdan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapatdimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lainberdasarkan  perjanjian waralaba.
Sangat  disayangkan,  pengertian  waralaba  dalam  Undang-Undang  No.9  Tahun 1995  tidak  ditemukan  lagi  dalam  Undang-Undang  No.20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah.    Pengertian  waralaba  dalam  Peraturan  Pemerintah tersebut  tidak  sama  dengan  pengertian  waralaba  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka  1  Peraturan  Pemerintah  No.16  Tahun  1997  tentang  Waralaba  yang  menentukan “ Waralaba  adalah  perikatan  dimana  salah  satu  pihak  diberikan  hak  untuk memanfaatkan  dan  atau  menggunakan  hak  atas  kekayaan  intelektual  atau  penemuan atau  ciri  khas  usaha  yang  dimiliki  pihak  lain  dengan  suatu  imbalan  berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tersebut tidak merujuk pada Undang-Undang No.9 Tahun 1995.  Saat ini  Peraturan Pemerintah Nomor  16  Tahun  1997  tersebut  telah  dicabut  berlakunya  berdasarkan  ketentuan  Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007tentang Waralaba.

## b.   Waralaba sebagai Lembaga Hukum
Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 yang  menentukan,  bahwa  pemberian  waralaba  adalah  berdasarkan  perjanjian  waralaba ternyata  tidak  kita  temukan  pengaturannya  di  dalam  Buku  III  KUHPerdata.Pengertian perjanjian  terdapat  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  yang  berbunyi,  “Perjanjian  adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  ataulebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang atau lebih lainnya.”
Menurut  Salim  H.S.,  bahwa  secara  prinsip,  kontrak  dari  aspek  namanya  dapat digolongkan  menjadi  2  (dua)  jenis,  yaitu  1)  Kontrak nominaat ;  dan  2)  Kontrak innominaat . 18 Kontrak nominaat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang
18 Salim  H.S.  , Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  di  Indonesia ,  Jakarta  :Sinar  Grafika, 2003, hlm. 1
Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017 : 28-45                                                    ISSN 1693-4458
dikenal  dalam  KUHPerdata,  sedangkan  kontrak innominaat adalah  kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktek. 19 Menurut Salim H.S., bahwa dari  aspek  pengaturan,  terdapat  3  (tiga)  macam  kontrak innominaat ,  yaitu  1)  Kontrak innominaat yang  telah  diatur  secara  khusus  dan  dituangkan  dalam  bentuk  undang- undang  dan  atau  telah  diatur  dalam  pasal-pasal  tersendiri;  2)  Kontrak innominaat yang telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah;  3)  Kontrak innominaat yang  belum  ada undang-undangnya  di  Indonesia. 20 Berdasarkan  kriteria  tersebut,  maka  perjanjian waralaba  termasuk  ke  dalam  kontrak innominaat yang  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007.
Berbeda  halnya  dengan  Mariam  Darus  Badrulzaman  yang  justru  membagi perjanjian  ke  dalam  2  (dua)  bentuk,  yaitu  1)  Perjanjian  bernama  ( benoemd ),  yaitu perjanjian  khusus  yang  mempunyai  nama  sendiri  yang  terdapat  dalam  Bab  V  s/d  Bab XVIII Buku III KUHPerdata; 2) Perjanjian tidak bernama ( onbenoemd ), yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata. 21 Pembagian perjanjian tersebut disimpulkan dari ketentuan  Pasal  1319  KUHPerdata  yang  berbunyi,  “Semua  persetujuan,  baik  yang mempunyai  suatu  nama  khusus,  maupun  yang  tidak  terkenal  dengan  suatu  nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.  Merujuk pada pembagian perjanjian yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, maka perjanjian waralaba digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama ( onbenoemd ).Tumbuh  dan  timbulnya  perjanjian  tidak  bernama  ( onbenoemd )  dalam rezim hukum perjanjian dimungkinkan, karena Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka,  yang  memberikan  kebebasan  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk membuat  perjanjian  yang  berisi  apa  saja,  sepanjang  tidak  melanggar  ketertiban  umum dan kesusilaan.  Adanya sistem terbuka tersebut disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 22

## c.   Asas-asas Perjanjian Waralaba
Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas antara lain sebagai berikut :
1)   Asas  kebebasan  berkontrak.    Asas  kebebasan  berkontrak  adalah  asas  yang  bersifat universal,  karena  tidak  hanya  ada  dalam  KUHPerdata  saja.  Asas  ini  tidak  berdiri sendiri,  maknanya  hanya  dapatditentukan  setelah  kita  memahami  posisinya  dalam kaitan  yangterpadu  dengan  asas-asas  hukum  perjanjian  yang  lain,  yangsecara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasidari hukum perjanjian. 23 Asas  kebebasan  berkontrak  berhubungan  dengan  isiperjanjian,  yaitu kebebasan  menentukan  “apa”  dan  dengan  “siapa”perjanjian  ini  diadakan,  namun kebebasan  itu  tidak  bersifat  mutlak,  tetapi  relatif,  karena  selalu  dikaitkan  dengan kepentingan  umum.  Perjanjian  yang  dibuat  sesuai  dengan  Pasal1320  KUHPerdata mempunyai  kekuatan  mengikat.  Kebebasanberkontrak  adalah  salah  satu  asas  yang sangat  penting  didalamhukum  perjanjian,  kebebasan  adalah  perwujudan  dari
19 Ibid.
20 Ibid., hlm. 2.
21 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan : Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun , Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 67.  Lihat juga Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung : Alumni, 2006, hlm. 91.
22 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT.Intermasa, 2001, hlm.1.
23 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 40.
kehendakbebas,  pancaran  hak  asasi  manusia. 24 D idalam  kebebasan  terkandung tanggungjawab, didalam hukum perjanjian nasional asas kebebasanberkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memeliharakeseimbangan perlu dipelihara sebagai modal  pengembangankepribadian  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  kebahagiaan hiduplahir  dan  batin  yang  serasi,  selaras  dan  seimbang  dengankepentingan masyarakat. 25
2)   Asas  konsensualisme.  Asas  konsensualisme  ini  terkandung  didalam  Pasal 1320KUHPerdata  yang  mengandung  arti  adanya  kemauan  dari  para  pihak  untuk saling  mengikatkan  diri  dan  untuk  saling  berpartisipasi.Kesepakatan  mereka  yang mengikat  diri  adalah  esensial  darihukum  perjanjian.  Asas  konsensualisme  ini menentukan  adanya  perjanjian.Kemauan  dari  para  pihak  inimembangkitkan kepercayaan  bahwa  perjanjian  itu  dipenuhi.  Asaskepercayaan  ini  merupakan  nilai etis yang bersumber pada moral.  Dasar konsensus tersebut ditemukan dalam hukum kodrat,  yang  mengatakan  bahwa  “ pacta  sunt  servanda ”  (janji  itumengikat)  dan “ promissorum  implendorum  obligation” (kita  harus  memenuhi  janji  kita). 26 Asas konsensualisme  mempunyai  hubungan  yang  eratdengan  asas  kebebasan  berkontrak ( contractvrijheid ) dan asas kekuatan mengikatyang terdapat dalam Pasal  1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Kata  “semua” mengandungarti  meliputi  seluruh  perjanjian  baik  yang  namanya  dikenal maupunyang tidak dikenal oleh undang-undang. 27
3)   Asas  kepercayaan.    Seseorang  yang  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  lain akanmenumbuhkan  kepercayaan  diantara  pihak,  bahwa  satu  sama  lainakan memegang  janjinya,  dengan  kata  lain  akan  memenuhiprestasinya,  karena  tanpa adanya  kepercayaan  maka  perjanjian  tidakmungkin  akan  diadakan  oleh  para pihak.Dengan  kepercayaan,kedua  pihak  mengikatkan  dirinya  dan  perjanjian  itu mempunyaikekuatan mengikat sebagai undang-undang. 28
4)   Asas kekuatan mengikat. Berdasarkan asas ini, para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan,terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata padaapa yang diperjanjikan, akan tetapi  juga ada beberapa unsur lainsepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moralyang mengikat para pihak. 29
5)   Asas  persamaan  hukum.  Asas  ini  menempatkan  para  pihak  didalam  persamaan derajat,tidak  ada  perbedaan  walaupun  ada  perbedaan  kulit,  bangsa,kekayaan, kekuasaan,  jabatan,  dan  lain-lain.  Masing-masing  pihakwajib  melihat  adanya persamaan  ini  dan  mengharuskan  keduapihak  untuk  menghormati  satu  sama  lain sebagai manusia ciptaantuhan. 30
6)   Asas  keseimbangan.  Asas  ini  menghendaki  kedua  pihak  memenuhi  dan melaksanakanperjanjian,  asas  keseimbangan  ini  merupakan  kelanjutan  dari asaspersamaan,  kreditur  mempunyai  kekuatan  untuk  menuntut  prestasidan  jika diperlukan  dapat  menuntut  pelunasan  prestasi  melaluikekayaan  debitur,  namun kreditur  memikul  pula  beban  untukmelaksanakan  perjanjian  dengan  itikad  baik,
24 Mariam  Darus  Badrulzaman, K.U.H.  Perdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  dengan  Penjelasan, Bandung: Alumni, 1993, hlm.109-111
25 Ibid., hlm. 113 26 Ibid., hlm. 109 27 Ibid., hlm. 109-110
28 Ibid., hlm. 113 29 Ibid., hlm. 114 30 Ibid.
dapat dilihat bahwakedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannyauntuk  memperhatikan  itikad  baik,  sehingga  kedudukan  kreditur dandebitur seimbang. 31
7)   Asas  kepastian  hukum.      Perjanjian  sebagai  suatu  figur  hukum  harus  mengandung kepastianhukum.  Kepastian  hukum  ini  terungkap  dari  kekuatan  mengikatperjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. 32
8)   Asas kepatutan.  Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, asaskepatutan disini  berkaitan dengan  ketentuan mengenai  isiperjanjian.  Asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melaluiasas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasakeadilan. 33
9)   Asas  kebiasaan.    Asas  ini  diatur  dalam  Pasal  1339  jo  Pasal  1347  KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjiantidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakandidalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut sifatperjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. 34
Kedua  syarat  pertama  disebut  syarat  subjektif,  karena  kedua  syarat  tersebut mengenai  subjek  yang  mengadakan  perjanjian,  sedangkan  kedua  syarat  yang  terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai  objek  yang diperjanjikan. 35 Disamping  adanya asas-asas  dalam hukum  perjanjian, maka harus  dipenuhi  syarat  sahnya perjanjian  yang diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  yang  terdiri  dari  1)  adanya  kesepakatan;  2) adanya kecakapan; 3) suatu  hal  tertentu; dan 4) suatu  sebab  yang halal.Syarat  pertama dari  syarat  subjektif,  yaitu  adanya  kesepakatan  dari  para  pihak  yang  membuat perjanjian,  yang  berarti  bahwa  para  pihak  haruslah  mempunyai  kebebasan  kehendak, dan  tidak  mendapat  tekanan  yang  mengakibatkan  adanya  cacat  bagi  perwujudan kehendak  tersebut.  Kesepakatan  para  pihak  tersebut  merupakan  pernyataan  kehendak yang  disetujui  ( overeenstemende  wilsverklaring )  di  antara  pihak-pihak.  Pernyataan pihak  yang  menawarkan  disebut  penawaran  ( offerte ),  dan  pernyataan  pihak  yang menerima penawaran disebut akseptasi ( acceptatie ). 36 Syarat kedua dari syarat subjektif, yaitu adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian, yang berarti, bahwa para pihak haruslah mempunyai kecakapan atau kemampuan untukmelakukan perbuatan hukum,  yaitu  perbuatanyang  akan  menimbulkan  akibat  hukum.  Para  pihak  yang akanmengadakan  perjanjian  haruslah  orang-orang  yang  cakap  danmempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam undang- undang.  Bila  pihak  yang  akan  mengadakan  perjanjian  itu  adalah  perseorangan (individu),  maka  orang  itu  haruslah  cakap  dan  berwenang  untuk  melakukan  perbuatan hukum  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1329  KUHPerdata,  sedangkan  seseorang dikatakan tidak  cakap menurut hukum  apabila  anak di  bawah umur ( minderjarigheid ), orang  yang  ditaruh  di  bawah  pengampuan,  dan  perempuan  yang  telah  bersuami. Ketentuan  mengenai  perempuan  yang  telah  bersuami  sudah  tidak  berlaku  sejak  tahun 1963  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.3  Tahun  1963  dan  mendapat penegasan dalam Pasal 31 Undang-UndangNo.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Syarat pertama dari syarat objektif adalah suatu hal tertentu, dalam arti bahwa suatu perjanjian
31 Ibid.
32 Ibid., hlm.115 33 Ibid. 34 Ibid.
35 Ibid., hlm. 98 36 Ibid.
haruslah mempunyai objek ( bepaald onderwerp ) tertentu, sekurang-kurangnya objeknya dapat ditentukan, baik benda yang sekarang ada mau pun nantinya akan ada. 37 Ketentuan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1333dan Pasal 1334 KUH Perdata bahwa suatu perjanjianharus  mempunyai  pokok  suatu  barang  yang  dapat  ditentukan  jenisnya, termasuk  barang  yang  akan  ada  di  kemudian  hari.Syarat  kedua  dari  syarat  objektif adalah  suatu  sebab  yang  halal.  Yang  dimaksud  dengan  sebab  yang  halal  adalah  sebab yang  bukan  terlarang.    Suatu  sebab  dikatakan  terlarang  apabila  dilarang  oleh  undang- undang, bertentangan dengan kesusilaan  yang baik atau ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata.
Masalah  waralaba  terdapat  pengaturannya  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.42 Tahun  2007,  yang  selanjutnya  mendapat  pengaturan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Menteri Perdagangan
No.53/M-DAG/PER/8/2012 tentang
Penyelenggaraan
Waralaba.Menurut  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.42  Tahun  2007,  bahwa  waralaba yang akan diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba harus memenuhi kriteria  :  1).  memiliki  ciri  khas  usaha;  2).  terbukti  sudah  memberikan  keuntungan; 3).  memiliki  standar  atas  pelayanan  dan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  yang dibuat secara tertulis; 4). mudah diajarkan dandiaplikasikan; 5). adanya dukungan yang berkesinambungan; dan 6). Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Dari kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tersebut menunjukkan, bahwa  di  dalam  waralaba  terdapat  aspek  hak  kekayaan  intelektual.    Hak  kekayaan intelektual  tersebut  harus  terdaftar  meliputi  hak  cipta,  paten,  merek,  rahasia  dagang, desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  dan  perlindungan  varietas  tanaman. Hak  kekayaan  intelektual  tersebut  dapat  diberikan  oleh  pemberi  waralaba  kepada penerima  waralaba  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  80  Undang-Undang  No.28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  (sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  45  Undang-Undang  No.19 Tahun 2002  tentang Hak Cipta),  Pasal  69  Undang-Undang  No.14 Tahun  2001 tentang Paten,  Pasal  42  Undang-Undang  No.20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  (sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  43  Undang-Undang  No.15  Tahun  2001 tentang  Merek),  Pasal  6  Undang-Undang  No.30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang, Pasal 33 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 25 Undang- Undang  No.32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  dan  Pasal  42 Undang-Undang  No.29  Tahun  2000  tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman.    Pada umumnya  dalam  waralaba,  hak  kekayaan  intelektual  yang  diperjanjikan  adalah  aspek merek  dan  hak  cipta  saja.Terkait  dengan  kriteria  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.42 Tahun 2007 tersebut, terdapat kerancuan mengenai hak kekayaan intelektual yang harus telah terdaftar, khususnya berkaitan dengan hak cipta dan rahasia dagang.  Oleh karena menurut Pasal 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2002, bahwahak cipta adalah hak yang timbul  secaraotomatis  setelah  suatu  ciptaan  dilahirkan,  sehingga  hak  tersebut  tidak wajib  didaftar.  Hal  itu  dipertegas  lagi  dalam  Penjelasan  Pasal  5  ayat  (2)  yang menentukan,  bahwa  pada  prinsipnya  hak  cipta  diperoleh  bukan  karena  pendaftaran, karena  pendaftaran  tersebut  diperlukan  dalam  rangka  pembuktian  apabila  terjadi sengketa di pengadilan.
Demikian pula halnya dengan rahasia dagang menurut Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 adalah informasi  yang tidak diketahui  oleh umum di  bidang  teknologi  dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi  karena  berguna  dalam kegiatan  usaha,  dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemilik  Rahasia  Dagang,  sehingga
37 Ibid., hlm. 105
berdasarkan  sifat  kerahasiaannya  tersebut  negara  justru  memberikan  perlindungan hukum  kepada  pemilik  rahasia  dagang.    Dengan  demikian,  rahasia  dagang  bukan merupakan  hak  yang  perlu  didaftar.Pemberian  waralaba  tersebut  harus  dituangkan dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  dan  dalam  bahasa  Indonesia,  dengan  memperhatikan hukum  Indonesia.    Apabila  perjanjian  tersebut  dibuat  dalam  bahasa  asing,  maka perjanjian  tersebut  harus  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  (Pasal  4). Kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  perjanjian  tersebut  ditegaskan  dalam Pasal  31  ayat  (1)  Undang-Undang  No.24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang menentukan, bahwa “Bahasa Indonesia wajib  digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian  yang  melibatkan  lembaga negara,  instansi  pemerintah  Republik  Indonesia,  lembaga  swasta  Indonesia  atau perseorangan  warga  negara  Indonesia.”      Perjanjian  waralaba  tersebut  harus  memuat paling sedikit  :  a). nama dan alamat  para pihak;  b).  jenis  hak  kekayaan  intelektual; c). kegiatan  usaha;  d).  hak  dan  kewajiban  para  pihak;  e).  bantuan,  fasilitas,  bimbingan operasional, pelatihan, danpemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepadapenerima waralaba;  f).  wilayah  usaha;  g).  jangka  waktu  perjanjian;  h).  tata  cara  pembayaran imbalan;  i).  kepemilikan,  perubahan  kepemilikan,  dan  hak  ahli  waris;  j).  penyelesaian sengketa; dan k). tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
Perjanjian waralaba tersebut dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima waralaba  untuk  menunjuk  penerima  waralaba  lain,  dengan  ketentuan  bahwa  penerima waralaba  yang  diberi  hak  untuk  menunjuk  penerima  waralaba  lain  tersebut  harus memiliki  dan  melaksanakan  sendiri  paling  sedikit  1  (satu)  tempat  usaha  waralaba. Dalam  perjanjian  waralaba  tersebut  juga  harus  ditentukan  tentang  penggunaan  barang dan/atau  jasa  hasil  produksi  dalam  negeri  sepanjang  memenuhi  standar  mutu  barang dan/atau  jasa  yang  ditetapkan  secara  tertulis  oleh  pemberi  waralaba,  dengan bekerjasama  dengan  pengusaha  kecil  dan  menengah  di  daerah  setempat  sebagai penerima  waralaba  atau  pemasok  barang  dan/atau  jasa  sepanjang  memenuhi  ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba. Sebelum perjanjian waralaba dibuat dan  ditandatangani  oleh  pemberi  waralaba  dan  penerima  waralaba,  maka  pemberi waralaba  harus  memberikan  prospektus  penawaran  waralaba  kepada  calon  penerima waralaba,  yang  memuat  paling  sedikit  mengenai  :  a).  data  identitas  pemberi  waralaba; b).  legalitas  usaha  pemberi  waralaba;  c).  sejarah  kegiatan  usahanya;  d).  struktur organisasi  pemberi  waralaba;  e).  laporan  keuangan  2  (dua)  tahun  terakhir;  f).  jumlah tempat  usaha;  g).  daftar  penerima  waralaba;  dan  h).hak  dan  kewajiban  pemberi waralaba  dan  penerimawaralaba.Prospektus  penawaran  waralaba  dan  perjanjian waralaba  tersebut  harus  didaftarkan  oleh  pemberi  waralaba  kepada  Menteri Perdagangan  dan  atas  pendaftaran  tersebut  diterbitkan  Surat  Tanda  Pendaftaran Waralaba.    Selain  itu,  pemberi  waralaba  juga  berkewajiban  untuk  memberikan pembinaan  secara  berkesinambungan  kepada  penerima  waralaba  dalam  bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan.

## 2.  Kedudukan  dan  Pengaturan  Perjanjian  Waralaba  dalam  Perspektif  Hukum Islam.
Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran Islam, yang memuat berbagai prinsip dan ajaran dasar Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak.Al-Qur’an memuat hukum- hukum yang secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) macam, yaitu : 38
a. Hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  akidah  yang  menjadi  kajian  ilmu tauhid atau ushuludin ( Al-Ahkam al-I‟tiqadiyah ).
b. Hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  hubungan  antara  sesama  manusia  yang menjadi kajian ilmu akhlak ( Al-ahkam al-wijdaniyah ).
c. Hukum-hukum amaliyah yang dapat dibagi dua macam, yaitu hukum-hukum ibadat dan hukum-hukum muamalat yang menjadi kajian ilmu syariah dan berkembangnya ilmu fiqh ( Al-ahkam al-„amaliyah ).
Di  dalam  ekonomi  Islam  atau  fiqh  muamalat  terdapat  akad  ( al-„aqad )  atau perjanjian  bernama  ( al-„uqud  al-musamma )  dan  tidak  bernama( al-„uqud  gair  al- musamma ). 39 Akad  bernama  meliputi  sewa  menyewa  ( al-ijarah ),  penempaan  ( al- istishna ),  jual  beli  ( al-bai‟ ),  penanggungan  ( al-kafalah ),  pemindahan  utang  ( al- hiwalah ),  pemberian  kuasa  ( al-wakalah ),  perdamaian  ( ash-shulh ),  persekutuan  ( asy- syirkah ),  bagi  hasil  ( al-mudharabah ),  hibah  ( al-hibah ),  gadai  ( ar-rahn ),  penggarapan tanah  ( al-muzara‟ah ),  pemeliharaan  tanaman  ( al-mu‟amalah/al-musaqah ),  penitipan ( al-wadi‟ah ),  pinjam  pakai  ( al-„ariyah ),  pembagian  ( al-qismah ),  wasiat  ( al-washaya ), perutangan ( al-qardh ). 40 Terkait dengan jumlah akad bernama tersebut masih terdapat perbedaan di antara para ahli hukum Islam.Merujuk pada jumlah akad bernama tersebut di atas, maka waralaba bukanlah bentuk akad bernama, akan tetapi digolongkan sebagai akad tidak bernama.  Keberadaan waralaba dimungkinkan berdasarkan kaidah fiqhiyah yang  bersifat  umum  yang  berbunyi  “ segala  sesuatu  itu  pada  dasarnya  boleh,  kecuali kalau  ada  dalil  yang  mengharamkannya ” 41 atau  kaidah  fiqhiyah  yang  berbunyi  “ pada dasarnya  pokok  hukum  terhadap  akad  dan  muamalat  itu  hukumnya  boleh  (sah), sehingga  ada  dalil  (syar‟i)  yang  membatalkan  atau  mengharamkannya ”. 42 Kaidah tersebut  menjadi  dasar  hukum,  bahwa  ekonomi  Islam  bersifat  terbuka,  yang membolehkan para pihak untuk membuat perjanjian apa saja selama tidak ada dalil yang mengharamkan perjanjian tersebut.
Di  dalam  hukum  perjanjian  Islam  dikenal  pula  asas-asas  yang  menjadi  landasan perjanjian tersebut, yaitu :
a. Asas ibahah ( mabda‟ al-ibahah ).Asas ibahah adalah asas yang berlaku umum dalam bidang  muamalat  berdasarkan  kaidah  “ pada  asasnya  segala  sesuatu  itu  boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya ”. 43
38 Firdaus, Ushul  Fiqh,  Metode  Mengkaji  dan  Memahami  Hukum  Islam  secara  Komprehensif, Jakarta:Zikrul  Hakim,  2004,  hlm.  21.  Lihat  pula  Wahbah  Az-Zuhaili, Al-Qur‟an  dan  Paradigma Peradaban, Terjemahan dari Al-Qur‟an Al-Kariim Bunaituhuu Al-Tasyrii‟iyyat wa Khashaa-ishuhuu Al- Hadlaariyya) , Alih Bahasa:  M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta : Dinamika, 1996, hlm. 44-45
39 H.  Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah  :  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007,  hlm. 73
40 Ibid.
41 Aunur  Rohim  Faqih,  “Kontrak  Bisnis  Syariah  Studi  Mengenai  Penerapan  Prinsip-prinsip Syari’ah dalam Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia”, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014, hlm. 3. Lihat juga H.Syamsul Anwar, Op.Cit ,  hlm. 83
42 Aunur Rohim Faqih , Op.Cit , hlm. 55
43 H.Syamsul Anwar, Op.Cit., hlm. 83
b. Asas  kebebasan  berakad  ( mabda‟  hurriyyah  at-ta‟aqud ).  Asas  kebebasan  berakad adalah  prinsip  hukum  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  dapat  membuat  akad jenis  apapun  tanpa  terikat  kepada  akad  bernama  yang  sudah  ada  dan  memasukkan klausula apa pun ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya, sepanjang  tidak  berakibat  memakan  harta  sesama  dengan  jalan  batil.  Asas  tersebut disimpulkan dari firman Allah dalam Q. V : 1  yang berbunyi “ Wahai orang-orang beriman,  penuhilah  akad-akad  (perjanjian-perjanjian )”. 44 Asas  kebebasan  berakad tersebut  bukanlah  kebebasan  tanpa  batas,  tetapi  kebebasan  berakad  yang  dibatasi oleh al-Quran dan Hadits dalam rangka mewujudkan nilai kebaikan bagi para pihak dan  menghindari  adanya  kejahatan, 45 sebagaimana  termuat  dalam  Q.  XXVIII  :  84, yang  berbunyi  “ Barang  siapa  yang  datang  dengan  (membawa)  kebaikan,  maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barang siapa yang datang  dengan  (membawa)  kejahatan,  maka  tidaklah  diberi  pembalasan  kepada orang-orang  yang  telah  mengerjakan  kejahatan  itu,  melainkan  (seimbang)  dengan apa yang dahulu mereka kerjakan ” dan Q.IV : 29, yang berbunyi “ Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi  transaksi  suka  sama  suka.    Jangan  pula  kamu  saling  membunuh. Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepadamu ”.  Kebebasan  dalam berakad  tersebut  dibatasi  dengan  adanya  keharusan  untuk  menghindari  keharaman pada  objek  yang  diakadkan  dan  keharaman  pada  proses  akad,  yaitu  dilarang membuat  klausula-klausula  yang  mengandung  unsur  riba,  judi,  penipuan,  paksaan, kezaliman,  pelanggaran  terhadap  kesusilaan,  ketertiban  umum,  dan  tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. 46
c. Asas konsensualisme ( mabda‟ ar-radha‟iyyah ). Menurut asas tersebut, bahwa untuk terciptanya  perjanjian  cukup  dengan  tercapainya  kata  sepakat  antara  para  pihak tanpa  perlu  dipenuhinya  formalitas-formalitas  tertentu.    Asas  tersebut  disimpulkan dari firman Allah dalam (i) Q. IV : 29, yang berbunyi “ Wahai orang-orang beriman, janganlah  kamu  makan  harta  sesamamu  dengan  jalan  batil,  kecuali  (jika  makan harta  sesama  itu  dilakukan)  dengan  cara  tukar  menukar  berdasarkan  perizinan timbal balik (sepakat) di antara kamu ”; (ii) Q.IV : 4, yang berbunyi “ Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan),  maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  sebagai  suatu  yang  sedap lagi  baik  akibatnya ”;  (iii)  hadits  nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Hibban  dan  Ibn Majah  berbunyi  “ Sesungguhnya  jual  beli  itu  berdasarkan  kata  sepakat ”;  dan  (iv) kaidah  hukum  Islam  yang  berbunyi,  “ Pada  asasnya  perjanjian  (akad)  itu  adalah kesepakatan  para  pihak  dan  akibat  hukumnya  adalah  apa  yang  mereka  tetapkan melalui janji ”. 47
d. Asas  janji  itu  mengikat.  Asas  tersebut  disimpulkan  dari  kaidah  usul  fiqih  yang berbunyi  “ perintah  itu  pada  asasnya  menunjukkan  wajib ”.    Dasar  hukum  adanya asas tersebut merujuk pada firman Allah dalam Q.XVII : 34, yang berbunyi “... dan penuhilah janji, sesungguhnyan janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya ”
44 Ibid. , hlm. 84
45 Taufiqul Hulam, “Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Akad- akad  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”,  Ringkasan  Disertasi  pada  Program  Doktor  (S3)  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014, hlm. 45-46
46 Ibid. , hlm. 46
47 Ibid. , hlm. 87-88
dan  Q.V  :  1,  serta  hadits  nabi  dari  Ibn  Mas’ud,  yang  berbunyi  “ janji  itu  adalah utang ”. 48
e. Asas  keseimbangan  ( mabda‟  at-tawazun  fi  al-mu‟awadhah ).  Asas  tersebut menekankan  keseimbangan  antara  apa  yang  diberikan  dengan  apa  yang  diterima, dan keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan transaksi riba. 49
f. Asas  kemaslahatan  (tidak  memberatkan).    Asas  tersebut  menyatakan,  bahwa  akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan  tidak  boleh  menimbulkan  kerugian  ( mudharat )  atau  keadaan  memberatkan ( masyaqqah )  bagi  para  pihak,  sehingga  apabila  dalam  pelaksanaan  akad  terdapat keadaan  yang  tidak  diketahui  sebelumnya  yang  membawa  kerugian  yang  fatal  dan memberatkannya,  maka  kewajiban  tersebut  dapat  diubah  dan  disesuaikan  sesuai dengan kemampuan. 50
g. Asas amanah.   Berdasarkan asas tersebut, masing-masing pihak harus beritikad baik dalam  melakukan  transaksi  dengan  pihak  lainnya  dan  tidak  dibenarkan  salah  satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lainnya. 51
h. Asas  keadilan.Keadilan  merupakan  sendi  setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak dan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh semua hukum. Asas tersebut merupakan  perintah  dari  Allah  dalam  Q.V  :  8,  yang  berbunyi  “ Berlaku  adillah, karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa ”.    Saat  ini  dalam  hukum  Islam kontemporer  berlaku  asas,  bahwa  demi  keadilan  syarat  baku  itu  dapat  diubah  oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. 52
Untuk  melakukan  akad  atau perjanjianharus  dipenuhi  4 (empat) rukun,  yaitu : a) subjek  akad  ( al-„aqidayn );  b)  pernyataan  kehendak  ( shighat  al-„aqd );  c)  objek akad( mahallul  „aqd );  dan  tujuan  akad  ( maudhu‟ul  „aqd ). 53 Ke-4  (empat)  rukun  akad tersebut pada prinsipnya sama dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320  KUHPerdata.  Subjek  perikatan  berkaitan  dengan  para  pihak  yang  membuat perikatan,  baik  perorangan  maupun  badan  hukum.  Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan kompetensi  para  pihak,  meliputi  (i)  kecakapan  ( al-ahliyyah ),  yang  terbagi  ke  dalam kecakapan  menerima  hukum  ( ahliyyatul  wujub )  dan  kecakapan  bertindak  hukum ( ahliyyatul ada‟ ), 54 (ii)  kewenangan  ( wilayah ),  dan  perwakilan  ( wakalah ). 55 Pernyataan kehendak  terdiri  atas  ijab  dan  kabul,  yang  merepresentasikan  adanya  persetujuan  ( ar- ridha,  toestemming ). 56 Ijab  (penawaran)  adalah  suatu  pernyataan  kehendak  yang pertamaberupa penawaran  yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lain  untuk melahirkan  suatu  tindakan  hukum. 57 Kabul  (penerimaan)  adalah  pernyataan  kehendak dari  pihak  lain  untuk  menerima  ijab  yang  disampaikan  oleh  pihak  yang  menawarkan, sehingga  tercipta  suatu  akad. 58 Objek  dalam  akad  dapat  berupa  benda  (baik  benda
48 Ibid. , hml. 89-90 49 Ibid. , hlm. 90 50 Ibid.
51 Ibid. , hlm. 91 52 Ibid. , hlm. 92 53 H.Syamsul  Anwar, Op.Cit., hlm.  106.    Lihat  juga  Ika  Yunia  Fauzia  dan  Abdul  Kadir  Riyadi, Op.Cit. , hlm. 237-238 54 H.Syamsul Anwar, Op.Cit., hlm. 109
55 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Op.Cit. , hlm. 239
56 H.Syamsul Anwar, Op.Cit., hlm. 124
57 Ibid. , hlm. 127
58 Ibid. , hlm. 132
bergerak  dan  tidak  bergerak,  maupun  benda  berbadan  dan  tidak  berbadan),  manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan syarat (i) objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan; objek akad harus tertentu  atau  dapat  ditentukan;  dan  (iii)objek  akad  dapat  ditransaksikan  menurut syara. 59 Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad guna mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. 60 Tujuan waralaba adalah memindahkan milik atas manfaat ekonomi atas benda (hak kekayaan intelektual) oleh pemberi waralaba kepada penerima  waralaba.    Menurut  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, bahwa hak kekayaan intelektual  adalah  salah  satu huquq  maliyyah (hak  kekayaan)  yang  mendapat perlindungan  hukum  ( mashun )  sebagaimana mal (kekayaan),  sehingga  hak  kekayaan intelektual  dapat  dijadikan  objek  akad  ( al-ma‟qud  „alaih ),  baik  akad mu‟awadhah (pertukaran,  komersial),  maupun  akad tabarru‟at (non  komersial),  serta  dapat diwakafkan dan diwariskan.
Berdasarkan  tujuan  akad  tersebut,  maka  akad  waralaba  terkait  langsung  dengan benda  tertentu („ain ), 61 yaitu  memanfaatkan  benda  tertentu  berupa  hak  atas  kekayaan intelektual milik pemberi waralaba oleh penerima waralaba, sehingga hubungan hukum dalam  waralaba  dapat  dikelompokkan  sebagai  perikatan  benda( al-iltizam  bi  al-‟ain ), yaitu  suatu  hubungan  hukum  yang  objeknya  adalah  benda  tertentu  untuk  dipindah- milikkan, baik bendanya sendiri atau manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain. 62 Termasuk ke dalam perikatan benda adalah akad ijarah al-manafi‟ , karena  objeknya  adalah  manfaat  atas  benda  berupa  sewa  menyewa  atas  benda,  yang berakibat  hukum  berpindahnya  pemilikan  atas  manfaat  benda  (hak  kekayaan intelektual)  yang  menjadi  objek  akad  dari  pemberi  waralaba  kepada  penerima waralaba. 63 Akad  pemindahan  milik  atas  manfaat  benda  dapat  dibedakan  ke  dalam  2 (dua)  macam,  yaitu  akad mu‟awadah (atas  beban)  dan  akad tabarru‟ (donasi).  Akad mu‟awadah (atas  beban)  adalah  suatu  akad  yang  menimbulkan  perikatan  timbal  balik antara  kedua  belah  pihak  (pemberi  waralaba  dan  penerima  waralaba),  dimana  masing- masing  pihak  menjadi  kreditor  dan  debitor  sekaligus,  seperti  akad ijarah (sewa menyewa). Sedangkan akad tabarru‟ adalah akad yang hanya menimbulkan kewajiban pada  salah  satu  pihak  saja,  seperti  akad  hibah. 64 Dalam  hal  ini  perjanjian  waralaba termasuk  ke  dalam  golongan  akad mu‟awadah ,  karena  adanya  sewa  menyewa  antara pemberi  waralaba  dan  penerima  waralaba  atas  hak  kekayaan  intelektual  berupa  merek dan hak cipta.
Dari  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  jelaslah  bahwa  perjanjian  waralaba  adalah perjanjian  yang  sesuai  dengan  syariah  Islam,  namun  demikian  para  pihak  yang  akan membuat  perjanjian  waralaba  harus  selalu  berpedoman  pada  tujuan  ekonomi  Islam, yaitu  maslahah,  dengan  cara  mengusahakan  segala  aktivitas  demi  tercapainya  hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia. 65 Kemaslahatan tersebut bisa dilakukan  dengan  cara min  haytsu  al-wujud ,  yaitu  dengan  cara  mengusahakan  segala
59 Ibid. ,  hlm. 190-191
60 Ibid. ,  hlm. 218-219 61 Ibid. ,  hlm. 65-67
62 Ibid. ,  hlm. 53 63 Ibid., hlm. 316
64 Ibid. , hlm. 315-316
65 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Op.Cit. , hlm. 12
bentuk  aktivitas  dalam  ekonomi  Islam  yang  dapat  membawa  kemaslahatan  dan min haytsu  al-adam ,  yaitu  dengan  cara  mencegah  segala  hal  yang  menghambat  jalannya kemaslahatan itu sendiri. 66

## C. SIMPULAN
1. Hukum  Islam  dan  hukum  umum  memang  berbeda  sumber  hukumnya.    Hukum Islam bersumber pada Allah melalui perantaraan Al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan hukum  umum  bersumber  pada  undang-undang,  hukum  kebiasaan,  yurisprudensi, perjanjian  internasional,  dan  doktrin,  yang  kesemuanya  merupakan  hukum  buatan manusia.  Meskipun  berbeda  sumber  hukumnya,  tetapi  pada  prinsipnya  memiliki kemiripan  atau  persamaan  satu  dengan  yang  lainnya.  Kemiripan  atau  persamaan tersebut  antara  lain  tampak  dari  pembagian  jenis  perjanjian  ke  dalam  perjanjian bernama  dan  perjanjian  tidak  bernama,  asas-asas  perjanjian  dansyarat  sahnya perjanjian.  Dasar  hukum  timbulnya  perjanjian  waralaba  adalah  Buku  III KUHPerdata  yang  menganut  sistem  terbuka  dan  asas  kebebasan  berkontrak  yang tersimpul  dari  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata.  Perjanjian  waralaba dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama ( onbenoemd ) atau innomaat .
2. Dalam  hukum  perjanjian  Islam,  dasar  hukum  timbulnya  waralaba  adalah  asas ibahah  ( mabda‟  al-ibahah ),  dan  asas  kebebasan  berakad  ( mabda‟  hurriyyah  at- ta‟aqud ).    Dalam  hukum  Islam,  hak  kekayaan  intelektual  boleh  diwaralabakan, karena  merupakan  benda  yang  memberikan  manfaat  ekonomi  kepada  pemiliknya, sehingga boleh dikomersialkan berdasarkan akad ijarah al-manafi‟, yaitu suatuakad yang termasuk ke dalam akad mu‟awadah (atas beban).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Anwar, H.Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat . Jakarta: RajaGrafindo Persada
Azizy,  A.Qodri.  2004. Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat  :  Meneropong  Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. Al-Qur‟an dan Paradigma Peradaban. Terjemahan dari Al- Qur‟an  Al-Kariim  Bunaituhuu  Al-Tasyrii‟iyyat  wa  Khashaa-ishuhuu  Al- Hadlaariyyat ,  Alih  Bahasa:  M.Thohir  dan  Team  Titian  Ilahi,  Yogyakarta: Dinamika
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  Sutan  Remy  Sjahdeiniet,  dkk.  2001. Kompilasi  Hukum Perikatan  :  Dalam  Rangka  Memperingati  Memasuki  Masa  Purna  Bakti  Usia  70 Tahun . Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
Badrulzaman, Mariam Darus. 2006. K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: Alumni
_______. 2005. Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni
66 Ibid. , hlm. 13
Black,  Henry  Campbell.  1992. Black‟s  Law  Dictionary Sixth  Edition.  St.Paul,  Minn: West Publishing C
Firdaus, Ushul  Fiqh. 2004. Metode  Mengkaji  dan  Memahami  Hukum  Islam  secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim
H.S.,  Salim.  2003. Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  di  Indonesia. Buku Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika
Karim, Adiwarman. 2003. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia
Sewu,  P.Lindawaty  S.  2004. Franchise  :  Pola  Bisnis  Spektakuler  dalam  Perspektif Hukum & Ekonomi. Bandung: CV. Utomo
Simatupang, Richard Burton. 2007. Aspek Hukum Dalam Bisnis . Jakarta : Rineka Cipta
Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT.Intermasa
Sulistiowati. 2010. Aspek Hukum dan Realitas  Bisnis: Perusahaan  Grup  di  Indonesia. Jakarta: Erlangga
Sutedi, Adrian.  2008. Hukum Waralaba. Jakarta: Ghalia Indonesia
Tunggal, Hadi Setia. 2006. Dasar-Dasar Pewaralabaan. Jakarta: Harvarindo
Tunggal, Iman Sjahputra. 2004. Franchising : Konsep & Kasus. Jakarta: Harvarindo
Widjaja,  Gunawan.  2002. Seri  Hukum  Bisnis,  Lisensi  atau  Waralaba:  Suatu  Panduan Praktis. Jakarta : RajaGrafindo Persada

## Disertasi:
Faqih,  Aunur  Rohim,  “Kontrak  Bisnis  Syariah  Studi  Mengenai  Penerapan  Prinsip- prinsip Syari’ah dalam Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia”, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014
Hulam,  Taufiqul,  “Kebebasan  Berkontrak  dalam  Hukum  Islam  dan  Implementasinya pada  Akad-akad  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”,  Ringkasan  Disertasi  pada Program  Doktor  (S3)  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-UndangNo.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten
Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek
Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang  No.24  Tahun  2009tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara, serta Lagu Kebangsaan
Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 tentang Waralaba
Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.53/M-DAG/PER/8/2012  tentang  Penyelenggaraan Waralaba
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.1/MUNAS  VII/MUI/5/2005  tentang  Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Artikel surat kabar:
_______,  “Perdagangan  :  Potensi  Waralaba  Nasional  Masih  Besar”,  Kompas,  22  Mei 2017: