## WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI EKSTERNALITAS BARANG PUBLIK (PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH)
Figuri Sancoyowati Dewan Pengawas Syariah Kanindo Jawa Timur
Abstract: Economic  development  bring  externalities  as  a  consequence  of  an  economic  activity  in positive  and  negative  side.  An  externality  has  beencaused  by  public  goods  whichis  a  goods  that consumed by individual and will not effect to other in consumption of it. The issue of public goods is about  a  freeryder  which  caused  in  efficiency  in  government  expenditures.  Wakaf  as  a  financial instument in Islam could bean alternatif to gainnationalin come that can solvean externality of public goods.
Key Words: wakaf, externalities, public goods, maqashid syari’ah

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi hampir di setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang pada  umumnya  bertumpu  pada  sumber  daya  alam  dan  produktivitas  sistem  alam  atau  lingkungan. Proses  pembangunan  ini  ditandai  dengan  pemanfaatan  sumber  daya,yaitu  segala  sesuatu  yang  dapat menghasilkan  barang  dan  jasa  untuk  kegiatan  konsumsidimana  hal  ini  akan  membawa  dampak (eksternalitas) positif dan negatif.
Eksternalitas  positifnya  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakatyang merupakan modal untuk tahap pembangunan berikutnya. Eksternalitas negatifnya, proses produksi dan konsumsi  berpotensimenimbulkan  pencemaran  lingkungan.  Eksternalitasnegatif  ini  sebagian  dapat diatasi  dengan  penggunaan  berbagai  teknologi  pencegah  pencemaran  lingkungan.  Sedangkan eksternalitaslain yang mendasar terhadap struktur ekosistem merupakan gangguan yang tidak mungkin diatasi oleh kemampuan manusia. Gangguan seperti ini harus dihindarkan sebab apabila tidak, hal itu merupakan gangguan terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.
Eksternalitas  adalah  kerugian  atau  keuntungan  yang  diderita  atau  dinikmati  pelaku  ekonomi karena  tindakan  pelaku  ekonomi  lain  yang  tidak  tercermin  dalam  harga  pasar.  Sedangkan  efisiensi pasar  adalah  suatu  keadaan  apabila  suatu  pasar  sudah  dapat  mengalokasikan  seluruh  sumber-sumber daya yang pada umumnya secara efisien.
Eksternalitas  timbul  pada  dasarnya  karena  aktivitas  manusia  yang  tidak  mengikuti  prinsip- prinsip  ekonomi  yang  berwawasan  lingkungan.  Dalam  pandangan  ekonomi,  eksternalitas  dan ketidakefisienan  timbul  karena  salah  satu  atau  lebih  dari  prinsip-prinsip  alokasi  sumber  daya  yang efisien  tidak  terpenuhi.  Karakteristik  barang  atau  sumber  daya  publik,  sumber  daya  bersama, ketidaksempurnaan  pasar,  kegagalan  pemerintah  merupakan  keadaan-keadaan  dimana  unsur  hak pemilikan  atau  pengusahaan  sumber  daya  (propertyrights)  tidak  terpenuhi.  Sejauh  semua  faktor  ini tidak ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi terutama dalam jangka panjang.

## Eksternalitas dalam Perspektif Maqashid Syari’ah
Dalam  perspektif  Islam,  semua  aktivitas  manusia  harus  sejalan  dengan maqashidsyari’ah (tujuan Islam) dimana menurut istilah, asy-Syatibi menyatakan,
“Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”
Dari  pengertian  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  syariah  menurut  asy-Syatibi  adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah Swt yang tidak  mempunyai  tujuan  karena  hukum  yang  tidak  mempunyai  tujuan  sama  dengan  membebankan sesuatu  yang  tidak  dapat  dilaksanakan.  Kemaslahatan  dalam  hal  ini  diartikannya  sebagai  segala
sesuatu  yang  menyangkut  rezeki  manusia,  pemenuhan  penghidupan  manusia  dan  perolehan  apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.
Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan maqashidal- syariah yang  ada  pada  gilirannya  bertujuan  untuk  melindungi  kemaslahatan  manusia.  Asy-Syatibi menjelaskan  bahwa  syariah  berurusan  dengan  perlindungan  mashalih,  baik  dengan  cara  yang  positif seperti  demi  menjaga  eksistensi  mashalih,  syariah  mengambil  berbagai  tindakan  untuk  menunjang landasan-landasan  mashalih;  maupun  dengan  cara  preventif,  seperti  syariah  mengambil  berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual dan potensial merusakmashalih.
Mukhlis (2009) menjelaskan bahwa  pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari kelestarian lingkungan  ( environmentalsustainability ),  keberlangsungan  ekonomi  ( economicsustainability ), kelestarian  sosial  ( socialsustainability )  dan  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainabledevelopment ) akan  dapat  terjadi  apabila  pemerintah  mampu  meminimalisir  eksternalitas  negatif  atas  pengelolaan barang publik.
Menurut  asy-Syatibi,  kemaslahatan  dapat  terealisasi  apabila  lima  unsur  pokok  kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain,  eksternalitas  negatif  atas  pengelolaan  barang  publik  tidak  akan  terjadi  apabila  tujuan pengelolaannya sejalan dengan maqashidsyari’ah.

## Wakaf dan Eksternalitas Barang Publik
Diantara faktor penyebab terjadinya eksternalitas adalah karena (i) keberadaan barang publik (publicgoods), dimana  barang  publik  adalah  barang  yang  apabila  dikonsumsi  oleh  individu  tertentu tidak  akan  mengurangi  konsumsi  orang  lain akan  barang  tersebut,(ii)  Sumber  Daya  Bersama  (SDB), dimana  keberadaan  sumber  daya  bersama (commonresources) atau  akses  terbuka  terhadap  sumber daya  tertentu  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  keberadaan  barang  publik  diatas.Sumber-sumber  daya milik bersama, sama halnya dengan barang-barang publik, tidak ekskludabel dimana konsumsi suatu barang tidak dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, dan cuma-cuma. Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat persaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang, akan  mengurangi  peluang  bagi  orang  lain untuk  melakukan  hal  yang  sama. Jadi,  dengan  keberadaan sumber  daya  milik  bersama  ini,  pemerintah  juga  perlu  mempertimbangkan  seberapa  banyak pemanfaatannya yang efisien.
Permasalahan  yang  timbul  dari  barang  publik  ini  yaitu  adanya freerider (penumpang gratisataupengendara bebas) yaitu seseorang yang mengkonsumsi sumber daya tanpa membayar atau tidak membayar secara penuhatau kurang. Salah satu contohnya yaitu, seseorang yang tidak membayar pajak,  padahal  dengan  membayar  pajak  berarti  yang  bersangkutan  ikut  membantu  membayar untuk barang-barang  publik.  Karena  semua  warga  negara  mendapatkan  keuntungan  dari  fasilitas, seperti  jalan,  pabrik  pengolahan  air  dan  fasilitas  umum  lainnya.  Oleh  karenanya  anggaran  belanja pemerintah  menjadi  tidak  efisien.  Dana  yang  seharusnya  dialokasikan  ke  sektor  lain  seperti  untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat pada akhirnya terserap untuk memenuhi  barang  publik  dan  sumber  daya  bersama  karenanya  sumber  pendapatan  negara  menjadi berkurang.  Padahal infantmortality yang  tinggi  dan healthexpenditure yang  rendah  mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu untuk secara totalmelaksanakan pembangunan.
Berdasarkan  publikasi  statistik  berkaitan  dengan Key  Socio-EconomicStatistic yang dikeluarkan  oleh  Islamic  Development  Bank  (IDB)  tahun  2015  menunjukan  bahwa  kondisi  sosio- ekonomi negara-negara anggota Organization Islamic Conference (OIC) atau dalam bahasa Indonesia OKI masih jauh berbeda dan cukup memprihatinkan apabila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.  Dalam  publikasinya,  terdapat  3  poin  yang  dijadikan  sandaran  utama  dalam  menganalisis kondisi  sosio-ekonomi,  yakni:  (1)  indikator  demografi  dan  pembangunan  manusia,  (2)  indikator makroekonomi, (3) indikator ekonomi sektor eksternal(DEKS BI-DES FEB Unair: 2016)
Lebih  lanjut  dalam  publikasi  tersebut  dijelaskan  bahwa  berdasarkan  penjelasan  ketiga indikator  tersebut,  indikator  sosio-ekonomi  yang  paling  tepat  untuk  menggambarkan  kondisi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu negara ialah indikator demografi dan pembangunan  manusia.  Berkaitan dengan  indikator  tersebut,  populasi  anggota  OIC  pada  tahun  2013 meningkat  sebesar  1,9%  dengan dependencyratio yang  cukup  besar  yaitu  sekitar  62,3%.  Dengan kondisi  ini  penting  untuk  memperhatikan  indikator  kesehatan  sebagai  salah  satu  ukuran  guna menentukan  produktivitas  bagi  usia  produktif  di  negara-negara  anggota  OIC.  Di  antara  data  yang penting di bidang kesehatan adalah infanmortalityrate dan lifeexpectancyatbirthrate.
Kurangnya  fasilitas  dan  layanan  kesehatan  adalah  penyebab  utama  terjadinya infanmortalityrate dan lifeexpectancyatbirthrate. Meskipun  pemerintah  telah  membuat  alternatif layanan kesehatan mulai dari BPJS, JAMKESMAS maupun Kartu Jaminan Sehat, namun ternyata hal ini  terbukti  masih  kurang  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  terbukti  dengan  masih tingginya infanmortalityrate dan lifeexpectancyatbirthrate terutama di Indonesia.
Hal  lain  yang  menjadi  acuan  kesejahteraan  dan  juga  merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan  pembangunan  adalah  pembangunan  manusia.  Indikator  pembangunan  manusia  yang paling  mudah  adalah  tingkat  pendidikan.  Di  Indonesia,  pada  beberapa  tahun  terakhir  telah  dimulai pemerataan pendidikan dengan mengirim para sarjana pendidikan ke berbagai daerah di luar Jawa baik difasilitasi oleh pemerintah maupun swasta melalui berbagai program seperti SMT3 maupun Indonesia Mengajar. Program ini memang sedikit banyak telah mampu mewujudkan tujuannya. Namun, apabila kita mengkaji ulang kondisi pendidikan misalkan dari infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan juga  masih  jauh  untuk  disebut  layak.  Hal  ini  selain  karena  terkendala  luasnya  wilayah  NKRI  serta akses  jalan  ke  beberapa  daerah  juga  karena  faktor  kurangnya  pendanaan  untuk  mendukung  dan mengoptimalkan programtersebut.
Seperti halnya dengan tingkat kesehatan, masih minimnya tingkat pendidikan masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya dana untuk mem backup program-program pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.  Apabila  kita  melihat  kondisi  keuangan  negara  dimana  posisi  hutang  negara  jauh  dibawah potensi penerimaan penerimaan negara, maka hal ini menjadi wajar. Namun, bukan berarti kondisi ini dapat  kita  biarkan  saja  dan  tidak  dicarikan  solusinya.  Karena  jika  dibiarkan,  maka  kita  harus menunggu  beberapa  dekade  untuk  terlepas  dari  hutang  yang  sekarang  dan  melakukan  pembangunan secara optimal.
Ekonomi  Islam  telah  memiliki  alternatif  jenis  instrumen  yang  dapat  mengatasi  hal  tersebut. Instrumen  tersebut  adalah  wakaf.  Wakaf  merupakan  sedekahdari  individual  yang  pokoknya  tidak boleh  habis.  Gabungan  danasosialdari  invidu-individu  yangkaya  inidapatdigunakanuntuk  mendirikan rumah sakit wakaf atau mendirikan sekolah dengansegala perlengkapannya.
Instrumen  wakaf  ini  adalah  sebuah  elemen  filantropi  yang  secara  ruh,  spirit,  sesuai  dengan fitrah  manusia  yang  disebut  Asutay  sebagai homo  Islamicus dimanaAsutay  (2007)  dalam  Mahyudi (2015) menyebutkan ciri-cirinya sebagai berikut:
“socially concerned God-conscious individuals who (a) in seeking their interests are similarly concerned with the social good, (b) conducting economic activity in a rational way in accord an  cewith  the  Islamic  constra  intsregarding  social  environment  and  here  after;  and  (c)  in trying  to  maximise  his/herutility  seeks  to  maximise  social  welf  are  as  well  by  taking  into account the here after.”
Lebih lanjut Asutay menjelaskan,
“ This is principallydue to “homos islamicus”,who knows tha the lives on this earth, not toobey his Nafs, butto controlit.”
Secara  sederhana,  wakaf  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  yang  bersifat  komersial maupun  nirlaba.  Umumnya,  wakaf  dipahami  sebagai  penyedia  infrastruktur  bagi  aktivitas-aktivitas nirlaba religius,  seperti  pembangunan  masjid,  madrasah  dan  pemakaman.  Pada  kenyataannya,  wakaf dapat dikelola sebagai investasi yang bersifat komersial.
Wakaf  yang  ditujukan  bagi  sektor  nirlaba  akanberperan  dalam  operasional  sektor  nirlaba tersebut.  Misalkan,  lahan  wakaf  yang  dibangununtuk  pesantren  akan  berperan  dalam  operasional pendidikan  Islam  yang  dijalankan  pesantren.  Apabila  lahan  wakaf  dibangununtukrumah  sakit  bagi dhuafa,  maka  wakaf  berperan  dalam  operasional  layanan  kesehatan  yang  dijalankan  rumah  sakit tersebut.
Wakaf  dapat  pula  diinvestasikan  pada  sektor  komersial  dan  infrastrukturyang  dapat menghasilkan  laba.  Misalkan,  untukpembangunangedungperkantoran  yang  memiliki  unit-unit  yang
dapat disewakan. Laba yang dihasilkan dari penyewaan unit kantor dapat digunakan untuk mendukung operasional sektor  nirlaba, misalkan  untuk  beasiswa  para  santri  di  pesantren  atau  bantuan  bea  premi BPJS  bagi  pasien  di  rumah  sakit  bagi  dhuafa.  Padaakhirnya,  apabila  hal  tersebut  dapat  dijalankan maka  akan  dapat  memberikanmanfaat  fiskal.  Maksudnya  adalah,  layanan  publik  yang  biasanya didapatkandari  pemerintah,  seperti  pembangunan  infrastruktur  dan  layanan  sosial,dapat  dijalankan oleh masyarakat melalui wakaf. Hal ini tentu saja baik bagianggaran negara karena belanja pemerintah telah disubstitusi oleh aktivitas filantropi berupa wakaf (DEKS BI-DES FEB Unair: 2016)
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  membahas  hal  ini,  diantaranya  Medias  (2010)  yang menerangkan bahwa sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi wakaf memiliki prospek  yang  baik  dan  akan  sangat  diterima  oleh  masyarakat  Indonesia  sehingga  wakaf  uang diperkirakan  akan  memberikan  kontribusi  besar  bagi percepatan  pembangunan  di  Indonesia.  Bahkan dimungkinkan, wakaf uang bisa menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga  kreditor  multilateral  sekaligus  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia khususnya ekonomi Islam..
Kasdi (2014) menerangkan bahwa model pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf yang ada di Indonesia dilakukan di beragam sektor seperti kesehatan, businesscenter , pendidikan, sarana ibadah bahkan  untuk  investasi  melalui  sektor  kredit  mikro,  sektor  portofolio  keuangan  syari’ah,  dan  sektor investasi langsung. Kasdi lebih lanjut menyebutkan bahwa sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam  rangka  memberikan  pembinaan  dan  perlindungan  kepada  masyarakat,  seperti  yayasan  yatim piatu,  lembaga  perlindungan  anak-anak,  lembaga  pendidikan,  lembaga  kesehatan,  penyaluran  air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  DEKS  BI  bekerjasama  dengan  DES  FEB  UNAIR  (2016) memaparkan  pengelolaan  dana  wakaf  di  beberapa  negara  diantaranya  di  Saudi  Arabia.  Adapun beberapa  pelaksanaan  pengelolaan  dan  pengembanganwakaf  dalam  berbagai  bentuknya  sebagai beirkut:  1)  Perluasan  masjid  al-Haram  dan  masjid al-Nabawi  dan  masjid-masjid  lainnya;  2)  Fasilitas jalan umum seperti tol dari Jeddah ke Makkah dan Jembatan al-Mina serta masih banyak lainnya; 3) Fasilitas pemondokan dan saranan pendukung untuk jamaah haji; 4) Penerbitan dan percetakan mushaf al-Qur’an  dan  membagikannya  secara  gratis  ke  berbagai  belahan  negara;  5)  Berbagai  pusat  kajian dakwah,  seperti  di  Argentina  dan  Spanyol,  berbagai  lembaga  pendidikan  di  Amerika,  London, Albania,  danMoskow  serta  pusat  kajian  Islam  seperti  di  Harvard  University  dan  London;  6) Pengembangan saham, pertokoan dan perhotelan di Madinah.
Sedangkan  di  Turki,  selain  wakaf  berbentuk  properti,  fasilitas  kesehatan  dan  pemberian beasiswa,  menurut  Rozalinda  (2015:  385),  Direktorat  Wakaf  Turki  juga  mengelola  sejumlah  aset wakaf berbentuk investasi sebagai berikut: AyvalikandAydenOlive Oil Corp, TasdelenHealthy Water Corp,Taksim  Hotel  Sheraton,  GurabaHospital,  Turkis  IS  Bank,  Aydir  Textile  Industry  Sea  Copper Industry  ConstructionandExport/  Import  Corp,  TurkishAwqaf  Bank,  Waqf  Bank  &  Finance Corporation,  sebuah  perusahaan  yang  bertugas  memobilisasi  sumber-sumber  wakaf  dan  menjadi sumber pembiayaanproyek wakaf di negara Turki.

## PENUTUP
Dari  pemaparan  penelitian  tentang  wakaf  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  wakaf merupakan  instrumen  filantropi  yang  sangat  fleksibel  dan  dapat  dioptimalkan  pengelolaannya  untuk menyediakan  segala  fasilitas  publik  bahkan  lebih  lanjut  dapat  mengentaskan  kemiskinan  melalui berbagai  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.  Wakaf  juga  dapat  dijadikan  sumber pendapatan  negara  non  pajak  yang  secara  potensi  lebih  besar  dibandingkan  potensi  dari  pajak  itu sendiri.
Apabila  ditinjau  secara  lebih  terperinci,  peran  wakaf  dalam  memberikan  berbagai  manfaat seperti  dipaparkan  dalam  penelitian-penelitian  di  atas  dapat  terjadi  melalui  pengelolaan  wakaf yangdilakukan secara baik. Sebagai instrumen keuangan Islam maka pengelolaan wakaf harus sesuai dengan tujuan yang sudah diatur oleh Islam melalui Al Qur’an dan hadits yang lebih dikenal dengan maqashidsyariah .  Pengelolaan  wakaf  secara  baik  akan  dapatmendorong  peran  wakaf  sebagai instrumenpembangunan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Euis.  2010. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam;  Dari  Masa  Klasik  Hingga Kontemporer. GramataPublishing. Depok
Bank  Indonesia.  2016. Wakaf:  Pengaturan  dan  Tata  Kelola  yang  Efektif. Departemen  Ekonomi  dan Keuangan  Syariah  -  Bank  Indonesia.  Departemen  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis - Universitas Airlangga
Karim , AA. 2006. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Raja Grafindo Persada. Jakarta
Kasdi,  Abdurrahman.  2014. Model  Pemberdayaan  Wakaf  Produktif  di  Indonesia. ZISWAF,  Vol.  1, No. 1, Juni 2014
Mahyudi,  Mohd.  2015. ‘True  Man’:  The  True  Economic  Man  for  Islamic  Economics. GJAT  Vol  5 Issue 2-67 Desember 2015. ISSN : 2232-0474. E-ISSN : 2232-0482. www.gjat.my
Mauleny,  Ariesy  Tri.  2015. Aglomerasi,  Perubahan  Sosial  Ekonomi,  dan  Kebijakan  Pembangunan Jakarta. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 2, Desember 2015 147 - 162
Medias , Fahmi. 2010. Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam . Junal Ekonomi IslaLa-Riba, Vol. IV No. 1 Juli 2010
Mukhlis, Imam. 2009. Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis . Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 14 |No. 3| Nopember 2009
Munir,  Zainul  A.  2013. Revitalisasi  Manajemen  Wakaf  Sebagai  Penggerak  Ekonomi Masyarakat .deJure,  Jurnal  Syariah  dan  Hukum,  Volume  5  Nomor  2,  Desember  2013,  hlm. 162-171
Rahman,  Asma,  Ab.  2009. Peranan  Wakaf  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Umat  Islam  Dan Aplikasinya Di Malaysia. ShariahJournal, Vol. 17, No. 1 (2009) 113-152
Rahmadhani&Herianingrum.  2016; Dampak  Eksternalitas  Positif  PT.PETROKIMIA  Gresik Terhadap Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid . Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10 Oktober 2016: 782-799
Retnandari,  Nunuk  D.  2014. Pengantar  Ilmu  Ekonomi  Dalam  Kebijakan  Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Sutarjo.  2016. Eksternalitas  Pedagang Kaki  Lima. Jurnal  Ad Bis preneur Vol. 1, No. 1, April 2016 Hal. 1-8
Wahid,  Abdurrahman.  2001.  Menggerakkan  Tradisi:  Esai-Esai  Pesantren.  PT.  LKIS  Pelangi Aksara. Jakarta
https://www.google.co.id/amp/s/dianmiracle.wordpress.com/2011/03/10/barang-publik-dan- eksternalitas/amp/
http://encyptc.blogspot.co.id/2012/10/barang-publik-dan-eksternalitas.html?m=1
http://uciandriya.blogspot.co.id/2012/04/barang-publik-eksternalitas.html?m=1 http://smkyaditamaoke.blogspot.co.id/2011/10/barang-publik-dan eksternalitas.html?m=1 www.qamaruddinshadie.com/2012/04/maqashid-shariah-maslahah-sebagai_29.html?m=1