Vol 1 No 1 2021, Hal 184-203

## MAXIMUM CRIMINAL SANCTIONS FOR THE PERSONNEL OF Rape ACCORDING TO ARTICLE 285 KHUP
(Case Study of Decision Number 131 / Pid.B / 2019 / PN.Cbi)

## Usmanilala and Pitriadin
Departement of Law, IBLAM School of Law Jalan Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat

## Abstrack
The research objective was to analyze and describe the provision of non-maximum criminal sanctions  for  perpetrators  of  the  crime  of  rape  according  to  Article  285  KHUP  in  Decision Number  131  /  Pid.B  /  2019  /  PN.Cbi  and  to  analyze  and  describe  judges'  considerations  in deciding cases of rape in decision No. 131 / Pid.B / 2019 / PN.Cbi. The research method used is  the  method  of  data  analysis  and  library  research  /  normative  legal  research,  including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that the imposition of criminal sanctions is not maximum for the perpetrators of the crime of rape in Decision Number 131 / Pid.B / 2019 / PN.Cbi has not provided a sense of  justice  for  victims  because  in  practice  law  enforcement  officials  including  the  panel  of judges  who  should  be  a  mouthpiece  of  justice  turned  out  to  be  did  not  give  maximum sanctions  to  the  perpetrators,  the  panel  of  judges  in  the  case  even  openly  ignored  the condition  of  victims  who  had  experienced  trauma  and  depression.  This  provides  clear evidence  that  there  is  still  a  lack  of  guaranteed  protection  for  victims  of  sexual  violence, especially  rape  in  Indonesian  criminal  justice.  Judges  considerations  in  deciding  criminal cases of rape in decision No. 131 / Pid.B / 2019 / PN.Cbi which imposes imprisonment for 3 (years),  namely  when  the  perpetrator  is  aware  of  the  consequences,  the  perpetrator  is  in  a healthy  condition  and  is  capable  of  considering  his  actions.  The  judge  also  did  not  see  any justification or excuse reasons which could be the reason for the elimination of the criminal offense  committed  by  the  perpetrator.  The  Panel  of  Judges  only  saw  incriminating  matters, namely  the  perpetrator's  actions  which  made  witness  Erica  Alendha  Sari  experience psychological trauma. In this case the judge did not consider guaranteeing the fulfillment of the  rights  of  victims  of  sexual  violence,  especially  rape,  for  remedy  that  must  be accommodated at every stage of the criminal justice system. For this reason, it is necessary to formulate  laws  and  regulations  that  guarantee  the  fulfillment  of  the  right  to  treatment including the right to confidentiality of identity, the right to protection related to guarantees of  not  being  blamed  and  prosecuted  for  their  testimony  and  also  the  right  to  recovery  for victims of violence so that they can continue their life.

## Keywords : Maximum Criminal Sanctions, Crime, Rape
Vol 1 No 1 2021, Hal 184-203

## SANKSI PIDANA TIDAK MAKSIMUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KHUP (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi)
Usmanilala, Pitriadin Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  pemberian  sanksi  pidana tidak  maksimum  bagi  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan  menurut  Pasal  285  KHUP  pada Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi serta menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana  pemerkosaan  pada  putusan  No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi. Metode penelitian yang digunakan  adalah metode  analisis data dan penelitian kepustakaan  (Library Research) /  penelitian hukum  normatif, meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pemberian  sanksi  pidana  tidak  maksimum  bagi  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan pada  Putusan  Nomor  131/Pid.B/2019/PN.Cbi  belum  memberikan  rasa  keadilan  bagi  korban karena  dalam  prakteknya  aparat  penegak  hukum  termasuk  didalamnya  majelis  hakim  yang seharusnya menjadi corong keadilan ternyata tidak memberikan sanksi yang maksimal kepada pelaku,  majelis  hakim  dalam  perkara  tersebut  bahkan  secara  terang-terangan  mengabaikan kondisi  korban  yang  mengalami  trauma  dan  depresi.  Hal  tersebut  memberikan  bukti  nyata bahwa  masih minimnya jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan dalam peradilan pidana Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi yang memberikan sanksi pidana penjara selama 3 (tahun) yaitu pada saat melakukan perbuatannya pelaku sadar akan akibat  yang  ditimbulkan,  pelaku  dalam  melakukan  perbuatannya  berada  pada  kondisi  yang sehat  dan  cakap  untuk  mempertimbangkan  perbuatannya.  Hakim  juga  tidak  melihat  adanya alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf  yang  dapat  menjadi  alasan  penghapusan  pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang  memberatkan  yaitu  perbuatan  pelaku  membuat  saksi  Erica  Alendha  Sari  mengalami trauma psikis. Dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan jaminan pemenuhan hak-hak korban  kekerasan  seksual  khususnya  pemerkosaan  atas  pemulihan  yang  harus  diakomodir dalam  setiap  tahap  sistem  peradilan  pidana.  Untuk  itu  perlu  adanya  rumusan  peraturan perundang-undangan  yang  memberikan  jaminan  pemenuhan  hak  atas    penanganan  termasuk didalamnya  hak  atas  kerahasiaan  identitas,  hak  atas  perlindungan  terkait  dengan  jaminan tidak  disalahkan  dan  dituntut  atas  keterangannya  dan  juga  hak  atas  pemulihan  bagi  korban kekerasan untuk dapat melanjutkan hidup.
Kata Kunci : Sanksi Pidana Maksimum, Tindak Pidana, Pemerkosaan
Vol 1 No 1 2021, Hal 184-203
A. Pendahuluan Penjelasan
tindak pidana pemerkosaaan adalah tindak pidana permerkosaan dapat menimpa semua orang tanpa  terkecuali  siapa  saja  dapat  meenjadi korban  pemerkosaaan,  tidak  memandang jenis  kelamin  mau  pria  atau  pun  wanita, tidak  memandang  usia,  penampilan,  fisik, kelompok  sosial,  cara  berpakaian  dan  cara jalan seseorang.
Di  media  massa  dapat  kita  ketahui banyak  memberitakan  mengenai  tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan  yang  terjadi  sebenarnya  jauh lebih  banyak  dari  pada  yang  dilaporkan pada  polisi  dan  yang  diberitakan  oleh media  massa.  Kebanyakan  kasus  baru terbongkar  setelah  korban  mengalami gejala  fisik  serius,  seperti  pendarahan  di dubur  atau  di  vagina.  Padahal  masih  ada begitu banyak kasus yang tidak menimbulkan  trauma  fisik  yang  berarti, namun  berdampak  serius  pada  psikologis korban.
Ancaman pelaku pemerkosaan membuat  sebagian  korban  dan  keluarga korban  enggan  melaporkan  tindak  pidana pemerkosaan  yang  telah  menimpanya  atau keluarganya  dikarenakan  takut,  malu, depresi,  trauma,  dan  rasa  tidak  berdaya, belum  lagi  perasaan  bahwa  masalah mereka  justru  akan  bertambah  rumit apabila  dilaporkan  kepada  pihak  yang berwajib.  Korban  harus  menanggung stigma  dari  masyarakat  ketika  aib  yang meimpa  mereka  diketahui  oleh  banyak orang. 1
Tindak
pidana pemerkosaan ditentukan  dalam  Pasal  285  KUHP  Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu  “Barang  siapa  dengan  kekerasaan atau ancaman kekerasaaan memaksa
1 http;//hukum.kompasiana.com/2012/02/05/kri minalitas-meningkat-hukum-indonesia- gagal- melindungi-rakyatnya/, diakses pada 03 Mei 2020
seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di luar perkawinan, di ancam karena pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama  dua  belas  tahun”.  Unsur-unsur  yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah:
1. Korban pemerkosaan adalah perempuan yang diluar perkawinan 2. Korban  harus  mengalami  kekeraan atau ancaman kekerasan.
Berdasarkan  unsur  tersebut,  maka
dapat  di  ketahui  bahwa  tidak  ada persetujuan  dari  pihak  korban  mengetahui niat dan tindak pelaku.
Ancaman  pidana  penjara  dua  belas (12)  tahun  pada  kenyataan  nya  masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana  pemerkosaan  dan  membuat  pelaku tindak  pidana  pemerkosaan  menjadi  jera, hal tersebut dikarenakan pada implementasinya  pelaku  tindak  pidana pemerkosaan  hanya  diberikan  sanksi pidana  yang  jauh  dari  pidana  maksimum yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Hal ini  dapat  di  lihat  dari  contoh  kasus pemerkosaan yang ada di dalam masyarakat.
Contoh  kasusnya  yaitu  seorang  laki laki  bernama  Taufik  Bin  Ayub  Mulyadi (22), warga kampung Cibeurem Rt.003/001 Kelurahan /Kecamatan
Cisarua  Kabupaten  Bogor,  di  bekuk  oleh petugas  setelah  memperkosa  seorang perempuan  Erica  Alendha  Sari  (18),  pada saat  melakukan  pemerkosaan  tersebut tersangka  sempat  menampar  wajah  dan mengancam dengan berkata “mau gak kalo mau  saya  bunuh”  terhadap  korban  agar korban diam dan mau menuruti keinginan, perlakuan  bejad  pria  ini  terjadi  pada tanggal  28  bulan  Desember  tahun  2018. Dalam  perkara  tersebut  Jaksa  Penuntut Umum menuntut perbuatan pelaku dengan pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun sedangkan  Hakim  Pengadilan  Negeri Cibinong  menjatuhkan  sanksi  pidana
kepada  pelaku  dengan  pidana  penjara selama 3 (tiga) tahun. 2
Hal  tersebut  menjadi  preseden  buruk bagi  korban  kekerasan  seksual  lainnya namun juga membuat turunnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus kekerasan  seksual,  dan  membuat  korban- korban  kekerasan  seksual  lainnya  tidak mempercayai  proses  hukum.  Selain  itu Putusan ini jelas menjadi sebuah peringatan  bagi  para  pembuat  kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk mengevaluasi  apakah  peraturan  yang selama  ini  ada  telah  mampu  memberikan perlindungan  kepada  korban  dan  apakah pelaksanaan  praktik  peradilan  pidana khsusunya  untuk  kasus  kekerasan  seksual telah  mengakomodir  kepentingan  korban. Karena  berdasarkan  kasus  tersebut  pelaku tindak  pidana  hanya  diberiksan  sanksi pidana  selama  3  (tiga)  tahun,  hal  tersebut jauh  dari  sanksi  pidana  maksimum  yang telah  ditetapkan  oleh  undang-undang, sehingga tidak mencerminkan rasa perlindungan hukum bagi korban.
Semua  unsur  tindak  pidana  harus terbukti  untuk  menjatuhkan  hukuman pidana jika salah satu unsurnya  tidak dapat terbukti  maka  dapat  menyebabkan  pelaku dibebaskan  oleh  pengadilaan.  Maka  dari itu  unsur-unsur  yang  harus  dibuktikan dalam  Pasal  285  KUHP  Bab.  XIV  tentang kejahatan  terhadap  kesusilaan  adalah barang  siapa  dan  dengan  kekrasaan  atau ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar nikah.
Kedua  unsur  tersebut  dengan  unsur kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang menyatai  persetubuhan  adalah  unsur  yang lebih  sulit  untuk  dibuktikan  dari  pada unsur  yang  pertama.  Sulitnya  pembuktian unsur  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan yang menyertai persetubuhan terjadi karena  kurangnya  atau  lemah  nya  alat bukti untuk membuktikan terjadinya unsur
2 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi
kekrasan  atau  ancaman  kekerasaan  yang menyertai  persetubuhan  biasanya  hanya keterangan  saksi  saja  yaitu  saksi  korban, tidak di dukung oleh alat bukti.
Berdasarkan  uaraian  latar  belakang  di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan  perumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaiman  pemberian  sanksi  pidana tidak  maksimum  bagi  pelaku  tindak pidana  pemerkosaan  menurut  Pasal 285  KHUP  pada  Putusan  Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim
dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No.
131/Pid.B/2019/PN.Cbi?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  sarana  yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina sera mengembangkan ilmu pengetahuan. 3
Sedangkan  penelitian  hukum  merupakan suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan pada  metode,  sistematik  dan  pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu, dengan jalan menganalisanya. 4
Serta  memberikan  gambaran  terkait implementasi  sanksi  pidana  maksimum bagi  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan guna  pemberian  perlindungan  hukum  bagi korban (Studi Kasus Putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi). Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut :
a. Tipe Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan ini  adalah  metode  hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  mencakup penelitian  terhadap  prinsip-prinsip  hukum dan  sistematikan  hukum,  sejarah  hukum, dan perbandingan hukum mengenai implementasi  sanksi  pidana  maksimum bagi  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan
3 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 3. 4 Ibid., hlm. 34.
guna  pemberian  perlindungan  hukum  bagi korban (Studi Kasus Putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi).
b. Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  dalam  skripsi  ini adalah  deskriptif  analitis  yaitu  suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala- gejala lainnya. 5 Penelitian ini dimaksudkan untuk  menjelaskan  serta  memberikan gambaran  terhadap  Kekerasaan  dalam hubungan.
c. Data dan Sumber Data
Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan  antara  data  yang  diperoleh langsung  dari  masyarakat  dan  dari  bahan pustaka. Yang pertama disebut dengan data primer  atau  data  dasar  dan  yang  kedua dinamakan  dengan  data  sekunder. 6 Dalam penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan. Data  kepustakaan  digolongkan  menjadi dua bahan hukum yaitu:
i. Bahan Hukum Primer,Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  bahan-bahan  hukum  (peraturan perundang-undangan) yang megikat.
Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  primer yang digunakan adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab  Undang  -Undang  Hukum Pidana.
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
ii. Bahan  Hukum  Sekunder,  Bahan hukum  yang  dimaksud  merupakan  bahan hukum  yang  memberikan,  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  Bahan hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah buku  literature,  buku  hasil  penelitian, tulisan  dan  makalah  serta  artikel  terkait dengan  topik  sebagai  referensi  penulisan ini.
d. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  studi
5 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm.10 6 Ibid., hlm.12
kepustakaan yaitu membaca dan mempelajari berbagai macam buku ilmiah, buku  wajib,  dan  peraturan  perundang undangan  serta  melalui  data  data  yang diakses  melalui  internet  yang  berkaitan dengan  skripsi  ini.  Studi  kepustakaan dilakukan dibeberapa tempat yaitu Perpustakaan  Fakultas  Hukum  sekolah tinggi ilmu hukum Iblam dan perpustakaan Universitas  Indonesia  untuk  mendapatkan data data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini. 7

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## SANKSI PIDANA TIDAK MAKSIMUM
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KHUP PADA PUTUSAN NOMOR 131/PID.B/2019/PN.CBI

## Tindak  Pidana  Perkosaan  Sebagai  Delik Kesusilaan
Menurut  Gerson  W.  Bawengan,  ada tiga pengertian kejahatan menurut
penggunaannya, yaitu:
a. Pengertian secara praktis
Kejahatan  adalah  pelanggaran  atas norma-norma  keagamaan,  kebiasaan, kesusilaan  dan  norma  yang  berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
b. Pengertian secara religious Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa  terancam  dengan  hukuman  api neraka.
c. Pengertian secara yuridis
Kejahatan  yang  telah  dirumuskan dalam  undang-undang,  seperti  dalam KUHP. 8
Kartini  Kartono  menyatakan,  bahwa secara  sosiologis  kejahatan  adalah  semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku
7 Ibid, hlm. 21
8 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual: Advokasi  Atas  Hak  Asasi  Perempuan ,  Bandung, Refika Aditama, 2001, hlm. 27
yang  secara  ekonomis,  politis  dan  sosio- psikologis  sangat  merugikan  masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang  keselamatan  warga  masyarakat (baik  yang  telah  tercakup  dalam  undang- undang,  maupun  yang  belum  tercakup dalam undang-undang). 9
Beberapa  pengertian  kejahatan  di  atas menunjukkan  bahwa  ada  tolak  ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan,  yaitu  berdasarkan  norma-norma yang  hidup  dimasyarakat,  baik  itu  norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.
Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan  diatur  pada  Buku  II  Bab  XIV tentang  Kejahatan  terhadap  Kesusilaan. Secara  singkat  dan  sederhana,  delik kesusilaan  adalah  delik  yang  berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan 10 diartikan  sebagai  perbuatan yang  berkaitan  dengan  adab  dan  sopan santun;  perilaku  susila.  Namun  untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian  dan  batas-  batas  kesusilaan  itu cukup  luas  dan  dapat  berbeda-beda menurut  pandangan  dan  nilai-nilai  yang berlaku di dalam masyarakat. 11
Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Roeslan Saleh 12 hendaknya  tidak  dibatasi  pada  pengertian kesusilaan  dalam  bidang  seksual,  tetapi juga  meliputi  hal-hal  yang  termasuk  dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat,  misalnya  meninggalkan  orang
9 Kartini  Kartono, Patologi  Sosial ,  Jakarta, Raja Grafindo, 2001, hlm. 126 10 Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, hlm. 980;
11 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 291;
12 Dalam  Tongat, Hukum  Pidana  Materiil Tinjauan  Atas  Tindak  Pidana  Terhadap  Subyek Hukum  Dalam  KUHP, Jakarta,  Djambatan,  2003, hlm. 109;
yang perlu ditolong,penghinaan dan membuka  rahasia.  Sementara  jika  diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat  tentang  arti  kesusilaan  lebih condong  kepada  kelakuan  yang  benar  atau salah, khususnya dalam hubungan seksual 13
( behaviour  as  to  right  or  wrong,  especially in  relation to sexual matter ).
Tindak  pidana  perkosaan  termasuk salah  satu  kejahatan  terhadap  kesusilaan yang  diatur  dalam  Pasal  285  KUHP,  yang berbunyi:  “Barangsiapa  dengan  kekerasan atau  dengan  ancaman  kekerasan  memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di luar pernikahan, diancam karena melakukan  perkosaan,  dengan  pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Dalam  ketentuan  Pasal  285  diatas terdapat  unsur-unsur  untuk  membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 14
a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
b. Memaksa seorang wanita
c. Bersetubuh  di  luar  perkawinan  dengan dia (pelaku)
Ad a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan,  artinya  mempergunakan  tenaga atau  kekuatan  jasmani  tidak  kecil  secara tidak  sah,  misalnya  memukul  dengan tangan atau dengan segala
senjata,menyepak, menendang, dan
sebagainya  sampai  orang  itu  jadi  pingsan atau tidak berdaya.
Ad  b)  Memaksa  seorang  wanita, artinya  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  perempuan  yang bukan iastrinya bersetubuh dengan dia.
Ad  c)  Bersetubuh  di  luar  perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan  perempuan  yang  biasa  dijalankan
13 Leden  Marpaung, Kejahatan  Terhadap Kesusilaan  Dan  Masalah    Prevensinya ,    Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 3;
14 R.  Soesilo, KUHP  Serta  Komentar- Komentarnya  Lengkap  Dengan  Pasal  Demi  Pasal , Bandung,  Karya  Nusantara  Cetakan  X,  1988,  hlm. 98, 209
untuk  mendapatkan  anak,  jadi  anggota kelamin  laki-laki  harus  masuk  ke  anggota kelamin
perempuan, sehingga mengeluarkan  mani  dengan  wanita  yang bukan istrinya. 15
Sementara  tindak  pidana  perkosaan menurut  RUU  KUHP  diatur  dalam  Bab XVI  Tentang  Tindak  Pidana  Kesusilaan Bagian  Kelima  Tentang  Perkosaan  dan Perbuatan Cabul Paragraf 1, yang berbunyi:  Dipidana  karena  melakukan tindak  pidana  perkosaan,  dengan  pidana penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling lama 12 tahun:
1. Laki-laki
yang melakukan
persetubuhan  dengan  perempuan  di luar  perkawinan,  bertentangan  dengan kehendak perempuan tersebut;
2. Laki-laki yang melakukan persetubuhan  dengan  perempuan  di luar  perkawinan,  tanpa  persetujuan perempuan tersebut;
3. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan  tersebut,  tetapi  persetujuan tersebut  dicapai  melalui  ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
4. Laki-laki  yang  melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena  perempuan  tersebut  percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
5. Laki-laki  yang  melakukan persetubuhan  dengan  perempuan  yang berusia  di  bawah  14  (empat  belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
6. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan  perempuan,  padahal  diketahui bahwa  perempuan  tersebut  dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

## Tindak Pidana Perkosaan
Pengertian Tindak Pidana Perkosaan
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun
oleh poerwardarminta,  istilah  perkosaan  berasal dari  kata  “perkosa”  yang  berarti  :  a.
15 Ibid , hlm. 210
Gagah;kuat  b.  Paksa;  kekerasan;  dengan paksa; dengan kekerasan; menjadi
“memperkosa” yang artinya: a.
Menundukkan  dan  sebagianya  dengan kekerasan;  menggagahi;  memaksa  dengan kekerasan  b.  Melanggar,  menyerang  dan sebagainya  dengan  kekerasan.  Kemudian menjadi  kata  “perkosaan”  yang  artinya:  a. Perbuatan memperkosa; penggahan; paksaan b. Pelanggaran dengan kekerasan. 16
Pemerkosaan  merupakan  istilah  yang lazim  digunakan  pada  bentuk  tindakan paksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri  pemerkosaan  memiliki  makna yang  tidak  harus  dipahami  secara  sempit, seperti istilah khusus dalam hubungan seks tetapi  menggambarkan  bentuk  budaya perampasan  hak  yang  berlangsung  dalam kehidupan manusia. 17
Bismar Siregar dalam bukunya Keadilan  Hukum  dalam  Berbagai  Aspek Hukum  Nasional  memberikan  perumusan (batasan)  pengertian  perkosaan.  Perkosaan dimaksudkan sebagai pemaksaan  kehendak seseorang pada umumnya pria, tetapi bukan mustahil  juga  wanita  kepada  orang  lain. Paksaan  ini  didirong  oleh  keinginan  yang tidak  terkendalikan  walaupun  ada  saluran atau  halal,  tetapi  dilakukan  secara  tidak halal. 18
Menurut  KUHP  mengenai  tindak pidana  pemerkosaan  tercantum  dalam Pasal  285  yang  menyebutkan  bahwa pelaku  pemerkosaan  sebagai  suatu  tindak pidan  adala  “  barang  siapa  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  seorang  wanita  untuk  melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, maka ia karena telah melakukan  perkosaan,  dihukum  dengan hukuman  penjara  selam  lamanya  12  (dua
16 Ibid , hlm. 742
17 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Kekerasan  Pada  Korban  Seksual ,  Bandung  :  Refika Aditama, 2000, hlm. 40
18 Bismar  Siregar, Keadilan  Hukum  dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional , Jakarta : Rajawali, 2005, hlm. 137
belas) tahun”. Jadi korban perkosaan adalah seorang  wanita,  yang  dengan  kekerasan atau  dengan  ancaman  kekerasan  dipaksa bersetubuh dengan lain di luar pernikahan.
Yang  menjadi  korban  tindak  pidana pemerkosaan  kerap  kali  adalah  wanita  – wanita  termasuk  anak,  golongan  lemah mental, fisik, sosial dalam arti luas.pengertian  ini  penting  dalam  rangka mengembangkan usaha – usaha atau upaya- upaya  untuk  melindungi,  melayani  para korban pemerkosaan.
Antara pemerkosaan dengan pencabulam  memiliki    perbedaan  dan haruslah  diketahui  perbedaannya  tersebut. Perkosaan atau pemerkosaan berbeda dengan pencabulan sesuai  penjelasan Pasal 285  KUHP,  pada  perkosaan  dilakukan persetubuhan, apabila tidk dilaukan persetubuhan  maka  perbuatan-  perbuatan tersebut  hanya  dapat  dikenakan  Pasal  289 KUHP  yang  menjelaskan  perbuatan  cabul. Dalam Pasal 289 KUHP terdapat
persyaratan  suatu  perbuatan  dikatakan sebagai  perbuatan  cabul  dan  pencabulan yaitu:
a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
b. Adanya paksaan;
c. Adanya perbuatan yang merusak kesopanan atau melanggar kesusilaan. 19
Dari  unsur  di  atas  pengertian  cabul ialah  segala  perbuatan  yang  melanggar kesusilaan  atau  kesopanan  atau  perbuatan keji,  contohnya  adalah  ciuman,  meraba- raba anggota tubuh dan/atau kemaluan alat kelamin.

## Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan
Unsur-unsur  tindak  pidana  tersebut  di atas  dapat  lagi  disederhanakan  sebagai unsur-unsur  subjektif  dan  unsur-unsur objektif:
a. Unsur-unsur objektif dari suatu tinndak pidana adalah:
1. Melakukan  ( een  doen ),  melakukan ( een nalaten ), perbuatan ( een handeling ) 2. Akibat teretentu ( een bepaldgvolg )
19 Ibid , hlm. 138
3. Suatu keadaan ( een omstandigheid )
Yang  kesemuanya  itu  dilarang  dan diancam  dengan  hukuman  oleh  undang- undang.
b. Unsur-unsur  subjektif  dari  suatu tindak pidana adalah:
1. Pertanggungjawaban
( toerekeningsvatbaarheid )
2. Kesalahan ( schuld ) 20
Setiap  tindakan  yang  bertentangan dengan  hukum  atau  tidak  sesuai  dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau  individu  yang  dilindungi  hukum, menyerang  kepentingan  masyarakat  atau individu  yang  dilindungi  hukum,  tidak disenangi oleh  orang  atau  masyarakat, baik yang  langsung  atau  tidak  langsung  karena tindakan  tersebut.  Pada  umumnya  untuk menyelasaikan  setiap  tindkan  yang  sudah dipandanng  merugikan  kepentingan  umum di samping kepentingan perseorangan.
Adapun  unsur-unsur tentang perkosaan menurut  R. Sugandhi adalah :
1. Pemaksaan  bersetubuh  oleh  laki-laki kepada  wanita  yang  bukan  menjadi istrinya;
2. Pemaksaan  bersetubuh  itu  diikuti dengan tindakan atau anacaman kekerasan;
3. Kemaluan  pria  harus  masuk  pada lubang kemaluan wanita, dan;
4. Mengeluarkan air mani. 21
Pendapat  itu  menunjukkan  pada  suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak    pelaku  (laki-laki  pemerkosa)  telah menyelsaikan  perbuatannya  hingga  selesai (mengeluarkan  air  mani).  Jika  hal  ini  tidak sampai  terjadi,  maka  secara  eksplisit,  apa yang  dilakukan  laki-laki  tersebut  belum patut dikategorikan sebgai perkosaan.
Tindak  pidana  perkosaan  yang  akan dibahas  adalah  tindak  pidana  perkosaan yang dilakukan seseorang yang  melakukan poerbuatan  perkosaan  dengan  seorang perempuan difabel dengan sengaja, melakukan  kekerasan,  tipu  muslihat,  dan
20 Koesparmono Irsan, Op. Cit , hlm. 88-90
21 R.  Sugandhi, KUHP  dan  Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional, 2001, hlm. 71

## serangkaian kebohongan.
Analisis Pemberian Sanksi Pidana Tidak Maksimum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana
Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KHUP Pada Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi Pengaturan  tindak  pidana  perkosaan dalam  hukum  pidana  positif  diatur  dalam Pasal  285  KUHP.  “Barang  siapa  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  seorang  perempuan  bersetubuh dengan  dia  di  luar  perkawinan,  diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Pasal ini merupakan salah satu pengaturan tindak pidana  kesusilaan  yang  bukan  merupakan tindak  pidana  aduan  melainkan  tindak pidana biasa.
Pasal  ini  menekankan  pada  unsur pemaksaan  dengan kekerasan  dan  ancaman kekerasan  dari  sudut  pandang  pelaku. Namun, pada penerapannya unsur ini sangat sulit dibuktikan berhubung sering terlambatnya  proses  aduan  dari  korban sehingga pembuktian tidak dapat maksimal, misalnya  hasil  visum  et  repertum  yang tidak  menunjukan  adanya  bekas  kekerasan pada  tubuh  korban  sebab  jangka  waktu yang lama dari saat kejadian. 22
Hal  tersebut  sebagaimana  hasil  visum et repertum dalam perkara yang penulis kaji yang  diperoleh  hasil  Visum  Et  Repertum Nomor  :  194/FK/XI/2018/IKF  tanggal  3 Januari  2019  yang  diperiksa  dr.  Ajeng Normala,  Sp.OG  dokter  Spesialis  Obstetri dan  Ginekologi  dari  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Ciawi  Kabupaten  Bogor  telah melakukan  pemeriksaan  terhadap  korban Erica  Alendha  Sari.  Pada  pemeriksaan korban  perempuan  berumur  delapan  belas tahun ini ditemukan selaput dara  yang utuh ( intak ) serta kulit yang berwarna kemerahan  pada  leher  sisi  kanan  dan  kiri yang  gambarannya  sesui  dengan  perilaku seksual.  Selanjutnya  ditemukan  memar-
22 Doortje D Turangan, Penerapan  Pasal 285 KUHP  Tentang  Pelaku  Tindak  Pidana  Perkosaan , Karya  Tulis  Ilmiah  tidak  diterbitkan,  Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2011, hlm. 21
memar pada batang hidung, kelopak bawah mata kanan, dada sisi kanan dan pada kiri, serta  luka-luka  lecet  pada  payudara  kanan dan  jari  telunjuk  tangan  kiri  yang diakibatkan  oleh  kekerasan  tumpul  yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau pencaharian. 23
Hal  serupa  juga  terjadi  dalam  perkara Nomor 78/PID.B/2016/PN.Krg dimana pelaku  datang  ke  rumah  saksi  Ngadinem dengan  cara  menggunakan  anak  tangga untuk  naik  ke  atap  rumah  saksi  Ngadinem lalu  pelaku  turun  dari  atap  dan  langsung berjalan menuju kamar saksi Ngadinem dan setelah  sampai  di  kamar  saksi  Ngadinem, pelaku  melihat  saksi  Ngadinem  dalam keadaan tidur lalu  pelaku mendatangi saksi Ngadinem  dan  menindih  saksi  Ngadinem dan  pada  waktu  yang  bersamaan  pelaku melepas  kaos  (pakaian  luar  wanita),  BH (pakaian  dalam  wanita/Bra/bustehouder), celana dalam yang dikenakan saksi Ngadinem,  pelaku melepas  celana  luar dan celana  dalam  yang  dikenakan  pelaku,  saksi Ngadinem  melakukan  perlawanan  dengan cara  meronta-ronta  (hendak  melepaskan diri)  namun  pelaku  menekan  bahu  saksi Ngadinem sambil meremas-remas payudara saksi  Ngadinem  dan  melumat  bibir  saksi Ngadinem  kemudian  pelaku  merentangkan kaki  saksi  Ngadinem dan  pada  waktu  yang bersamaan pelaku memasukkan alat kelamin  (Penis)  pelaku  ke  dalam  alat kelamin  (Vagina)  saksi  Ngadinem,  saksi Ngadinem  meronta-ronta  sambil  berteriak dan  setelah  alat  kelamin  pelaku  masuk  ke dalam  alat  kelamin  (liang  vagina)  saksi Ngadinem  pelaku  menggerakkan  pinggang pelaku sehingga alat  kelamin pelaku keluar masuk  (penetrasi)  di  dalam  alat  kelamin saksi  Ngadinem  selama  kurang  lebih  6 menit  sampai  pelaku  mengeluarkan  sperma di dalam alat kelamin saksi Ngadinem. 24
Menurut Adami Chazawi dalam 23 Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi 24 Kasus Putusan Nomor 78/PID.B/2016/PN.Krg
Doortje  D  Turangan  antara  kekerasan dengan  ketidakberdayaan  perempuan  itu terdapat  hubungan  kausal  dan  karena  tidak berdaya itulah  persetubuhan terjadi sebagai akibat  dari  perbuatan  memaksa  dengan menggunakan  kekerasan  dan  ancaman kekerasan.  Pengertian  perbuatan  memaksa ( dwingen )  adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang  lain  itu  agar  orang  lain  tadi menerima  kehendak  orang  yang  menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. 25
Selain  itu,  perkosaan  hanya  dibatasi pada alat kelamin saja, sedangkan bisa saja perkosaan  itu  terjadi  pada  bagian  tubuh yang  lain,  misalnya  dubur,  mulut,  atau  alat kelamin  pria  belum  sampai  masuk  ke  alat kelamin  perempuan.  Dengan  demikian, korban akan semakin sulit untuk mendapatkan  keadilan  sedangkan  korban yakni perempuan yang menanggung kerugian yang sangat besar.
Walaupun perkosaan merupakan tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa harus ada  laporan  korban,  tindak  perkosaan sangat  jarang  tertangkap  tangan.  Selain  itu kendala  kondisi  psikologis  korban,  sebagai salah  satu  efek  buruk  perkosaan,  menjadi penghalang pelaporan sehingga menghambat proses pembuktian dan pemidanaan.
KUHP Indonesia yang berlaku saat  ini menjelaskan bahwa pidana yang diancamkan  pada  tindak  pidana  perkosaan adalah  maksimum  12  tahun  penjara. Sedangkan,  pada  perkosaan  terhadap  anak dalam  undang-undang  perlindungan  anak menetapkan  maksimum  umum  pidana penjara  adalah  15  tahun  dan  minimun khusus  3  tahun.  Selain  itu  diancamkan denda  paling  banyak  Rp  300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.
Pasal  285  KUHP  Indonesia  tentang tindak pidana perkosaan ini tidak
menerapkan pidana denda, sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan  atas  kasus  pemerkosaan  yang
25 Ibid , hlm. 63
menimpanya  kecuali rasa puas atas dipidananya pelaku tindak pidana pemerkosaan.  Sehingga,  untuk  kejahatan perkosaan  hakim  harus  berinisiatif  sendiri untuk bersama dengan jaksa mengusahakan adanya  ganti  kerugian,  yaitu  kompensasi dan  restitusi  yang  adil  dan  sesuai  dengan kemamapuan yang bersangkutan. 26
Selain  itu  dalam  penerapan  sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan  tidak  ditetapkan  minimum pemidanaan.  Sedangkan  tidak  ada  jaminan bahwa  kasus  perkosaan  yang  dialami  oleh korban  dapat  dibuktikan.  Perkosaan  sangat sulit dibuktikan biasanya karena bukti-bukti fisik  perkosaan  itu  telah  hilang  disebabkan oleh  lamanya  jangka  waktu  kejadian dengan  pelaporan.  Pengaturan  perkosaan dalam hukum pidana positif tidak mengakomodir  kepentingan  perlindungan korban  tetapi  hanya  berorientasi  pada perbuatan  pelaku  sehingga  banyak  kendala yang  dihadapi  dalam  mengadili  kasus perkosaan.
Jika  penilis  kaitkan  dengan feminist criminology  legal  jurisprudence yang mengkritik  KUHP.  KUHP  di  Indonesia tidak  menganggap  perempuan  sebagai manusia  yang  bermartabat,  yaitu  manusia yang  punya  individualitas  seperti  pria. Sebaliknya  perempuan  dianggap  sebagai makhluk  tubuh  seksualitas  belaka.  Hal  ini nampak  misalnya  pada  sejumlah  pasal dalam  KUHPidana.  Salah  satunya  adalah tentang  perkosaan  (Pasal  285)  yang mengisyaratkan  korban  harus  bukan  isteri sendiri  dan  harus  terjadi  dalam  bentuk “hubungan seksual” yang keputusan Hooge Raad  (Mahkamah  Agung  Hindia  Belanda) tanggal  5  Februari  diartikan  sebagai “penetrasi penis ke vagina”. 27
Dengan  mengutip feminis  Catherine MacKinnon ,  Nursyahbani  Katjasungkana
26 Arif Gosita, Relevansi Viktimologi : Dengan Pelayanan  Terhadap  Para  Korban  Perkosaan , Jakarta; Ind.Hill-Co., 1987, hlm. 21.
27 https ://www.scribd.com/document/32869682
2/FEMINIST-JURISPRUDENCE, diakses pada tanggal 18 Juli 2020, hlm. 1
menganggap perumusan tersebut sebenarnya didasarkan pada cara pandang pria “ heteroseksual” tentang  hubungan  seks, karena  mensyaratkan  terjadinya  “penetrasi penis  ke  vagina”.  Dengan  kata  lain, kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak  dalam  bentuk  “penetrasi  penis  ke vagina”  tidak  akan  dianggap  sebagai kejahatan  terhadap HAM perempuan, mungkin hanya  dianggap  sebagai  kejahatan biasa.  Para  feminis  yakin  bahwa  sejarah ditulis  melalui  sudut  pandang  laki-laki  dan sama  sekali  tidak  merefleksikan  peranan perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah buatan laki-laki tersebut  telah  menciptakan  konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan  rekayasa  sosial  yang  menghasilkan bahasa,  logika  dan  struktur  hukum  yang mencerminkan  karakter  dan  nilai-nilai  dari sudut  pandang  laki-laki.  Maka  begitulah, bagaimana  perkosaan  dirumuskan  dari perspektif pelaku (pria). Pasal perkosaan ini tidak  dirumuskan   dari    perspektif  korban (perempuan).  Hal  ini    terjadi karena ilmu hukum (yang ditulis dalam perspektif teori Positivisme Hukum) memang tidak mampu  dan  tidak  mau  menafsirkan diskriminasi  gender  suatu  tafsir  yang  mau mengungkap relasi kuasa yang tidak setara antara  perempuan  dan  pria  yang  terjadi  di masyarakat. 28
Padahal tindak  pidana perkosaan  dapat melukai  akal  dengan  adanya  kemungkinan gangguan psikologis, bahkan membahayakan  harta  dengan  merampas kemampuan ekonomi dan mengancam jiwa dengan  kemungkinan  kematian  atau  luka berat  serta  kemungkinan  tindak  pidana lainnya seperti abortus. Untuk itu penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  Pelaku tindak  pidana  perkosaan  seperti  dalam kasus  yang  penulis  kaji  dengan  pidana penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dirasakan kurang  sepadan  dengan  dampak  yang ditimbulkan  bagi  korban  tindak  pidana perkosan tersebut.
28 Ibid , hlm. 25
Selain  itu  KUHAP  tidak  mengatur bahwa  putusan  pemidanaan  harus  sesuai atau  di  bawah  dari  tuntutan  Jaksa/Penuntut Umum.  Dalam  kasus  tertentu  dimana ditemukan  fakta  persidangan  terdapat  hal- hal  yang  memberatkan  sehingga  hakim memiliki  keyakinan  untuk    menjatuhkan pidana  lebih  tinggi  dari  tuntutan  jaksa, maka  hukuman  itu  tidaklah  melanggar hukum  acara  pidana.  Untuk  memperjelas masalah ini kami kutipkan  bagian lain dari kesimpulan penelitian tersebut.
Merupakan kewenangan daripada hakim  memutus  sesuai  fakta  persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum jika  dirasa  adil  dan  rasional.  Apalagi merupakan  sebuah  realitas  bahwa  tuntutan dari  Jaksa  Penuntut  Umum  tidaklah  selalu sama atau sesuai dengan  batasan maksimal ancaman  pidana  yang  terdapat  secara eksplisit  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Hakim  dapat  memutus  lebih tinggi dari tuntutan Jaksa  Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang. 29
Meskipun ada kebebasan dan independensi  hakim  dalam  menjatuhkan putusan,  bukan  berarti  tak  ada  batasan.
Batasan-batasan dimaksud antara lain:
1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal Pasal yang didakwakan.
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya ( strafsoort ) tidak ada acuannya  dalam  KUHP  atau  peraturan pidana di luar KUHP. 30
3. Putusan pemidanaan itu harus memberikan  pertimbangan  yang  cukup berdasarkan bukti. 31
29 Sudharmawatiningsih, Pengkajian  tentang Putusan  Pemidanaan  Lebih  Tinggi  dari  Tuntutan Jaksa  Penuntut  Umum:  Laporan  Penelitian ,  Jakarta: Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  Badan  Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015, hlm. 63.
30 Ibid.
31 Lilik  Mulyadi, Seraut  Wajah  Putusan Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia: Perspektif,  Teoritis,  Praktik,  Teknik  Membuat  dan
Untuk itu dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya memberikan sanksi maksimal, seperti memberikan hukuman mati mengingat besarnya akibat, kerusakan dan kerugian yang diderita oleh korban secara khusus dan keamanan masyarakat secara umum. Begitu pula harapannya pengaturan tindak pidana perkosaan pada masa yang akan datang, pengaturan sanksinya memberikan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.
Seperti dikemukakan di atas mengenai akibat  kerusakan  yang  ditimbulkan  tindak pidana  perkosaan,  terdapat  kemungkinan adanya  akibat  matinya  korban  atau  timbul luka  berat.  Luka  berat  dijelaskan  dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :
1) Jatuh  sakit  atau  mendapat  luka  yang tidak  memberi  harapan  akan  sembuh sama  sekali,  atau  yang  menimbulkan bahaya maut;
2) Tidak  mampu  terus-menerus  untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3) Kehilangan salah satu pancaindera;
4) Mendapat cacat berat;
5) Menderita sakit lumpuh;
6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Oleh  karena  itu,  perlu  ditambahkan adanya  rumusan  pemberatan  pidana  yang mengakomodir munculnya akibat lain diluar bentuk  rumusan  pokok.  Seperti  halnya dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan, Pasal 351 KUHP
menunjukan  bahwa  pengaturan  pemberatan pidana dapat dilakukan. Bentuk  pokok pada ayat  (1) menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak  empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian,  pada  ayat  (2)  dan  (3)  terdapat pemberatan  pidana  apabila  terjadi  luka
Permasalahannya .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2010, h. 195
berat  diancam  dengan  lima  tahun  penjara dan apabila mengakibatkan kematian diancam  dengan  pidana  penjara  tujuh tahun. Oleh karena itu, pengaturan pemberatan pidana seperti pada pengaturan tindak pidana peganiayaan dapat dilakukan pada pengaturan tindak pidana perkosaan.
Sistem penetapan jumlah atau  lamanya ancaman pidana di  Indonesia menggunakan sistem  atau  pendekatan  absolut  atau indefinite dimana  setiap  tindak  pidana ditetapkan  bobot  atau  kualitasnya  dengan menetapkan  ancaman  pidana  maksimum atau  dapat  juga  ancaman  minimumnya. 32
Adapun  pola  maksimum  dan  minimum pidana  yang  ditentukan  untuk  pidana penjara  pada  khususnya  disebutkan  dalam Pasal 12 KUHP.
1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2) Pidana  penjara  selama  waktu  tertentu paling pendek satu hari dan paling lama limabelas tahun berturut-turut.
3) Pidana  penjara  selama  waktu  tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh  memilih antara pidanamati,  pidana  seumur  hidup,  dan pidana  penjara  selama  waktu  tertentu, atau  antarapidana  penjara  seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu;  begitu  jugadalam  hal  batas lima  belas  tahun  dilampaui  sebab tambahanan  pidana  karenaperbarengan, pengulangan  atau  karena  ditentukan Pasal 52.
4) Pidana  penjara  selama  waktu  tertentu sekali-kali  tidak  boleh  melebihi  dua puluh tahun.
Ancaman  pidana  penjara  maksimal  12 tahun,  batas  bawah  untuk  ancama  pidana golongan sangat berat, digabungkan dengan ancaman  pidana  minimum  3  tahun,  yang merupakan  batas  atas  dari  golongan “berat”.  Pada  prinsipnya  pidana  minimum
32 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyususnan Konsep KUHP Baru , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 116
khusus  seperti  ini  merupakan  perkecualian untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat  merugikan,  membahayakan  atau meresahkan  masyarakat  dan  tindak  pidana yang  dikualifikasikan  atau  diperberat  oleh akibatnya. 33
Perkosaan  sudah  dipandang  sebagai tindak  pidana  yang  membahayakan  bagi masyarakat,  pada  masa  yang  akan  datang. Namun  sayangnya,  ancaman  pidana  pada KUHP  maupun  rancangan  KUHP  belum cukup  mengakomodir  kemungkinan  akibat luka  berat  dan  kematian  walaupun  timbul bukan  sebagai  maksud  dari  perbuatan. Sanksi  yang diancamkan  merupakan sanksi pertengahan  yang  sepertinya  sukar  untuk digolongkan  ke  dalam  tindak  pidana  yang sangat  serius.  Demikian  halnya  dengan tindak pidana perkosaan, harus
memperhatikan  akibat  yang  ditimbulkan terhadap korban. Secara substansi, tindak pidana perkosaan  juga  merupakan  kejahatan  yang membahayakan keamanan umum walaupun tidak  termasuk  pembahasannya  dalam  Bab VII  KUHP  tersebut.  Perkosaan  bukan merupakan  tindak  pidana  yang  hanya berdampak  pada  pribadi-  pribadi  yang bersangkutan,  tetapi  juga  menyangkut  rasa aman atas keberlangsungan hidup dan masa depan  masyarakat.  Hal  ini  mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, selain itu tindak pidana perkosaan merupakan  perbuatan  yang  bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku  dalam  masyarakat  dan  oleh masyarakat  dianggap  patut  untuk  dijatuhi hukuman yang berat.
Jadi rumusan pengaturan sanksi perkosaan  dapat  dibuat  bertingkat  pula dengan  menambahkan  pemberatan  pidana pada  perbuatan  yang  berakibat  pada  luka berat  yaitu  pidana  penjara  maksimum  lima belas  tahun,  mengingat  luka  berat  yang ditimbulkan  membahayakan  nyawa  korban. Dan,  maksimum  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  waktu  tertentu
selama dua puluh tahun bagi perkosaan yang berakibat  kematian.  Pidana  penjara  tersebut harapannya  memberikan  sebuah  kontribusi pencapaian seluruh aspek tujuan pemidanaan, baik  aspek  perlindungan  masyarakat  dan aspek perbaikan pelaku

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN NO. 131/PID.B/2019/PN.CBI
Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/ PN.Cbi Kasus Posisi Pada  bagian  ini  diuraikan  mengenai tindak pidana pemerkosaan, dengan identitas pelaku sebagai berikut : Nama lengkap :  Taufik Bin Ayub Mulyadi Tempat lahir :  Bogor Umur/Tanggal lahir   :  22 Tahun / 7 November 1996 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Kp.Cibeurem Rt.003/001 Kelurahan/ Kecamata Cisarua Kabupaten Bogor Agama :  Islam Pekerjaan :  Buruh Pelaku Taufik Bin Ayub Mulyadi pada hari  Jumat  tanggal  28  Desember  2018 sekira  pukul  20.00  Wib  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  waktu  yang  masih dalam  Tahun  2018,  bertempat  di  kebun yang  beralamat  curug  erwin  di  Kp  Burujul Kel.  Cisarua  Kab.  Bogor,  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  tempat  tertentu  yang masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Cibinong  berwenang mengadilinya  dan  memeriksanya,  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.
Berawal  pada  hari  jumat  tanggal  28
Desember  2018  sekira  jam  15.54  wib pelaku Taufik Bin Ayub Mulyadi mengirimkan Pesan  Suara  Ke No  Hp  saksi
korban  Erica  Alendha  Sari  yang  isi  Pesan suara tersebut bahwa pelaku berminat untuk membeli  topi  dan  dompet  yang  pernah ditawarkan oleh saksi korban Erica Alendha Sari  dan  untuk  membeli  barang-barang tersebut  pelaku  bermaksud  akan  pinjam uang  ke  bos  pelaku  supaya  bos  pelaku percaya  maka  barang  berupa  Topi  dan Dompet  harus  ada  berikut  dengan  saksi korban Erica Alendha Sari.
Kemudian sekitar jam 18.00 wib, saksi korban  Erica  membalas  pesan  suara  yang dikirim  pelaku  melalui  Hp  saksi  Korban Erica  Merk  Advan.  Selanjutnya  pelaku dengan  saksi  korban  Erica  sepakat  untuk bertemu  dengan  pelaku,  lalu  sekitar  Jam 19.21  Wib  saksi  korban  Erica  dan  adik saksi  Erica  yang  bernama  Galang  dijemput oleh  Pelaku  Taufik  Bin  Ayub  Mulyadi didepan  villa  dengan  menggunakan  sepeda motor  Yamaha  Vega  F-2633-KN  warna hitam  menuju  ke  daerah  Jogjogan  Cisarua Bogor. Sesampainya didaerah Jogjogan adik kandung  saksi  korban  Erica  yang  bernama GALANG  diturunkan  oleh  pelaku  dengan alasannya bahwa bos  pelaku  tidak mau ada orang  lain  waktu  pembelian  barang  dari saksi  korban  Erica.  Pada  saat  diwarung pelaku  bilang  kepada  tukang  warung mengatakan  ”sebentar  mau  ke  atas  dulu” dan  pada  waktu  di  warung  Pelaku  Taufik Bin  Ayub  Mulyadi  berpura-pura  ingin melihat  barang  yang  akan  saksi  korban Erica  jual  berupa  topi  dan  dompet, kemudian  barang  itu  diphoto  oleh  pelaku Taufik  Bin  Ayub  Mulyadi  lalu  Photo tersebut  oleh  pelaku  seolah-olah  sudah dikirimkan  ke  Bosnya  yang  akan  beli barang tersebut.
Selanjutnya saksi korban Erica kembali diminta  oleh  Pelaku  Taufik  Bin  Ayub Mulyadi  untuk  naik  menuju  kerumah bosnya dan tanpa curiga saksi korban Erica ikut naik ke motor yang dibawa oleh Pelaku Taufik  Bin  Ayub  Mulyadi  Menuju  ke daerah  Burujul  Cisarua  Bogor  melewati Villa  Rudian  dan  tidak  lama  kemudian masuk ke Gg dan menuju ke Villa Kosong. Sesampainya  di  Villa  kosong  tersebut
sepeda  motor    yang  dikendarai  pelaku berhenti  dan  di  parkir.  Selanjutnya  saksi korban Erica diajak untuk menemui bosnya pelaku  dan  saksi  korban  Erica  mengikuti kemauan  pelaku  untuk  menemui  bos pelaku.  Selanjutnya  saksi  korban  Erica dibawa  ke  Kebun  Kosong  dan  setelah  itu pelaku  bilang  kepada  saksi  korban  Erica untuk  nunggu  di  lokasi  tersebut  dengan alasan  bos  pelaku  akan  datang  dan  pada saat saksi korban Erica menunggu tiba-tiba pelaku  mengajak  berhubungan  badan  dan saksi  korban  Erica  sempat  marah,  namun Pelaku  tambah  garang  dengan  merampas HP  saksi  korban  Erica  dan  dibuang  ke semak-semak.
Lalu  saksi  korban  Erica  sempat menampar  Pelaku  dengan  kantong  Plastik yang  dibawa  saksi  korban  Erica  yang didalamnya  ada  barang  yang  akan  saksi korban  jual,  setelah  ada  perlawanan  dari saksi  korban  Erica  lalu  Pelaku  langsung memeluk saksi korban Erica dan menjatuhkan  ke  rumput  kemudian  saksi korban  Erica  dicekik  oleh  pelaku  sambil bicara kepada saksi korban “Mau Gak Kalo Gak  Mau  Saya  Bunuh”  dan  kata-kata  itu pelaku  sempat  beberapa  kali  mengucapkan kepada  saksi  korban  Erica  namun  saksi korban Erica tetap diam karena ketakutan.
Kemudian  Pelaku  Taufik  Bin  Ayub Mulyadi tetap mencekik leher saksi korban Erica  dan  pelaku  langsung  menciumi  leher saksi  korban  Erica  dan  dilanjutkan  dengan membekap  mulut  dan  hidung  dan  Pelaku waktu  itu  mengeluarkan  ancaman  lagi dengan  kata-kata  yang  sama,  karena  ada perlakuan  kasar  dan  ada  ancaman  maka saksi  korban  Erica  bilang  kepada  Pelaku “Iya”.  Setelah  itu  pelaku  melepaskan bekapan  mulut  saksi  korban  Erica  dan pelaku  langsung  membuka  pakaiannya hingga  telanjang  bulat  dan  saksi  korban Erica pada saat itu masih berpakaian waktu pelaku  hendak  membuka  baju  saksi  korban Erica  sempat  akan  melarikan  diri  namun ditahan  oleh  Pelaku  Taufik  Bin  Ayub Mulyadi. Kemudian pelaku membuka paksa celana  yang  saksi  korban  Erica  kenakan
hingga  semuanya  terlepas  dan  setelah  itu saksi  korban  Erica  diseret  lagi  masuk  ke kebun  yang  gelap  dan  setelah  ditempat yang  gelap  saksi  korban  didorong  dan jatuh terlentang.
Selanjutnya  Pelaku  Taufik  Bin  Ayub Mulyadi  memutar  Film  Porno  melalui Handphone  Evercross  (DPB)  milik  pelaku dan  saksi  korban  disuruh  melihat  Film porno  tersebut,  sedangkan  Pelaku  Taufik Bin  Ayub  Mulyadi  melakukan  cabul dengan  cara  menjilati  kemaluan  dan  paha saksi  korban  Erica.  Selanjutnya  Pelaku Taufik  Bin  Ayub  Mulyadi  Memeluk  saksi korban  Erica  dengan  kasar  dan  saksi korban  Erica  merasakan  kemaluan  Pelaku beberapa kali dicoba untuk dimasukkan ke dalam  alat  kelamin  saksi  korban  Erica namun  tidak  berhasil  karena  saksi  korban Erica berontak.
Kemudian saksi  korban  Erica di  paksa untuk  pegang  alat  kelamin  pelaku  supaya tegang  dan  setelah  alat  kelamin  pelaku tegang  mencoba  kembali  memasukan  alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban  Erica,  dan  saksi  korban  Erica merasakan masuk hampir setengah. Selanjutnya  saksi  korban  Erica  disuruh untuk  merangsang  kemaluan  pelaku  lagi untuk  dikeluarkan  lalu  saksi  korban  Erica mengikuti  kemauan  pelaku  karena  takut dan  melakukan  apa  yang  diperintah  Pelaku hingga  saksi  korban  merangsang  alat kelamin  pelaku  dengan  tangan  dan  saksi korban  Erica  melihat  sperma  keluar  dari alat kelamin pelaku.
Setelah  itu  Pelaku  Taufik  Bin  Ayub Mulyadi  memakai  kembali  pakaian  begitu juga  saksi  korban  Erica.  Dan  setelah berpakaian  langsung  menuju  ke  parkiran motor  yang  setelah  itu  berangkat  dan menuju  ke  adik  saksi  korban  Erica  yang nunggu  diwarung.  Setelah  itu  saksi  korban Erica  diantar  ke  Villa  namun  berhenti  di warung  dekat  Villa  dimana  saksi  korban Erica  tinggal  dan  pelaku  bilang  kepada saksi korban Erica besok di jemput lagi dan saksi  korban  Erica  tidak  komentar  atas ajakan  Pelaku  Taufik  Bin  Ayub  Mulyadi
dan  saksi  korban  Erica  masuk  ke  rumah. Selanjutnya  saksi  korban  Erica  bilang kepada Orang tua saksi korban Erica. Pada malam  harinya  Pelaku  Taufik  Bin  Ayub Mulyadi  mengirimkan  pesan  suara  dengan kata-kata permintaan maaf.
Berdasarkan  Visum  Et  Repertum Nomor  :  194/FK/XI/2018/IKF  tanggal  3 Januari  2019  yang  diperiksa  dr.  Ajeng Normala,  Sp.OG  dokter  Spesialis  Obstetri dan  Ginekologi  dari  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Ciawi  Kabupaten  Bogor  telah melakukan  pemeriksaan  terhadap  korban Erica Alendha Sari.
Pada  pemeriksaan  korban  perempuan berumur  delapan belas  tahun  ini  ditemukan selaput  dara  yang  utuh  (intak)  serta  kulit yang  berwarna  kemerahan  pada  leher  sisi kanan  dan  kiri  yang    gambarannya  sesui dengan perilaku seksual. Selanjutnya ditemukan  memar-memar  pada  batang hidung,  kelopak  bawah  mata  kanan,  dada sisi  kanan  dan  pada  kiri,  serta  luka-luka lecet pada  payudara kanan dan jari telunjuk tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan  penyakit  atau  halangan dalam  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau pencaharian.

## Dakwaan  dan  Tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum
Berdasarkan kronologis yang diuraikan di  atas,  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa dan  menuntut  perbuatan  pelaku  sebagai berikut:
a. Dakwaan
Perbuatan  pelaku  tersebut  diatas sebagaimana yang diatur dan diancam  pidana  dalam  Pasal  285
KUHP
b. Tuntutan
1) Menyatakan  pelaku  Taufik  Bin Ayub  Mulyadi  telah  terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  “dengan ancaman kekerasan memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan dia di luar perkawinan”
sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana Pasal 285 KUHP.
2) Menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku Taufik  Bin  Ayub  Mulyadi  dengan pidana  penjara  selama  5  (lima) tahun  dikurangi  selama  pelaku berada  dalam  tahanan,  dengan perintah  agar  pelaku  tetap  berada dalam tahanan
3) Menyatakan  barang  bukti  berupa  1 (satu) buah Hp Advan, 1 (satu) buah sandal,  1  (satu)  buah  celana  levis warna hitam yang  kancing  rusak,  1 (satu)  buah  kaos  warna  Pink,  1
(satu) buah sweter corak coklat pink yang ada bekas tanah, 1 (satu) buah kerudung warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam yang  ada  Noda  darah, 1 (satu) buah kaos sinlet warna pink yang  ada  kotoran  tanah,  1  (satu) buah  BH  warna  biru,  1  (satu)  buah masker  warna  oren,  1  (satu)  buah topi  warna  hitam,  1  (satu)  buah dompet  kulit  dikembalikan  saksi Erica  Alendha,  serta  1  (satu)  unit sepeda motor Yamaha Vega F-2633 KN,  STNK  sepeda  motor  Yamaha Vega  F-2633-KN  an.  Suhend,  1 (satu)  buah  kunci  kontak  Yamaha Vega  F-2633  KN  dikembalikan kepada pemiliknya saksi Yudi.
4) Menetapkan supaya pelaku dibebani membayar    biaya  perkara  sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

## Putusan Hakim
Sedangkan  hakim  Pengadilan  Negeri Cibinong memutuskan sebagai berikut:
a. Menyatakan Pelaku Taufik Bin Ayub Mulyadi  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan”.
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  Pelaku Taufik  Bin  Ayub  Mulyadi  tersebut oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani  oleh Pelaku  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menyatakan  barang  bukti  berupa  1 (satu)  buah  Hp  Advan,  1  (satu)  buah sandal,  1  (satu)  buah  celana  levis warna  hitam  yang  kancing  rusak,  1 (satu) buah kaos warna Pink, 1 (satu) buah  sweter  corak  coklat  pink  yang ada  bekas  tanah,  1  (satu)  buah kerudung  warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam yang ada Noda darah, 1 (satu)  buah  kaos  sinlet  warna  pink yang ada kotoran tanah, 1 (satu) buah BH warna biru, 1 (satu) buah masker warna oren, 1 (satu) buah topi warna hitam,  1  (satu)  buah  dompet  kulit dikembalikan  saksi  Erica  Alendha, serta  1  (satu)  unit    sepeda  motor Yamaha  Vega  F-2633  KN,  STNK sepeda  motor  Yamaha  Vega  F-2633- KN  an.  Suhend,  1  (satu)  buah  kunci kontak  Yamaha  Vega  F-2633  KN dikembalikan kepada pemiliknya saksi Yudi. e. Membebankan kepada Pelaku untuk membayar biaya perkara  sejumlah  Rp.  2.000,-  (dua ribu rupiah).
Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan pada putusan No.
131/Pid.B/2019/PN.Cbi.
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan  akhir  ( vonnis )  yang  didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman),  dan  di  dalam  putusan  itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang  telah  dipertimbangkan  dan  apa  yang menjadi amar  putusannya. Sebelum sampai pada  tahapan  tersebut,  ada  tahapan  yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap pelaku.
Dalam  menjatuhkan  Pidana,  hakim harus  berdasarkan  pada  keterangan  saksi, keterangan  pelaku  dan  barang  bukti  yang kemudian dari hal tersebut hakim memperoleh keyakinan  bahwa  tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan pelakulah yang melakukannya.
Selain dari apa yang  dijelaskan Penulis
di  atas,    yang  perlu  dilakukan  oleh  hakim adalah untuk  dapat  dipidananya si pelaku, disyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukannya  itu  memenuhi  unsur-unsur yang  telah  ditentukan  dalam  Undang- undang.  Dilihat  dari  sudut  terjadinya tindakan  yang  dilarang,  seseorang  akan dipertanggungjawabkan atas tindakan- tindakan tersebut, apabila tindakan  tersebut melawan  hukum  serta  tidak  ada  alasan pembenar  atau  peniadaan  sifat  melawan hukum  untuk  pidana  yang  dilakukannya. Dilihat dari sudut  kemampuan bertanggung jawab  maka  hanya  seseorang  yang  mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung  jawabkan  atas  perbuatannya, serta  tidak  ada  alasan  pembenar  atau peniadaan  sifat  melawan  hukum  untuk pidana yang dilakukannya. Selain itu dilihat dari  sudut  kemampuan  bertanggung  jawab maka  hanya  seseorang  yang  mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
Dalam perkara ini Jaksa Penutu Umum menuntut  perbuatan  pelaku  Taufik  Bin Ayub  Mulyadi terbukti  secara  sah  menurut hukum  dan  meyakinkan      bersalah melakukan tindak pidana :“Pemerkosaan”,  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  285  KUHP, dengan  tuntutan  sanksi  pidana  penjara selama  5  (lima)  tahun  dikurangi  selama pelaku  ditahan  sementara  dengan  perintah pelaku tetap  ditahan.  Berdasarkan  dakwaan dan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum,  hakim menyatakan  pelaku  Taufik  Bin  Ayub Mulyadi  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Pemerkosaan”,  sehingga  hakim menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Taufik Bin  Ayub  Mulyadi,  dengan  pidana  penjara selama  3  (tiga)  tahun,  hal  tersebut   tidak sesuai dengan tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Jika  kaji  lebih  dalam  terkait  ketentuan Pasal  285  KUHP,  yang  berbunyi  sebagai berikut :
“Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau dengan  ancaman  kekerasan  memaksa
seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di luar pernikahan, diancam karena melakukan  perkosaan,  dengan  pidana penjara paling lama dua belas tahun”
Adapun  unsur  dari  Pasal  285  KUHP yaitu sebagai berikut :
a. Barang siapa ;
b. Dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan ;
c. Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  bahasan  pada bab sebelumnya, maka
penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemberian sanksi pidana tidak maksimum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan  pada  Putusan  Nomor 131/Pid.B/2019/PN.Cbi
belum mampu  memberikan  rasa  keadilan bagi korban, karena dalam prakteknya aparat  penegak  hukum  termasuk didalamnya  majelis  hakim  yang seharusnya  menjadi  corong  keadilan ternyata  tidak  memberikan  sanksi yang maksimal kepada pelaku, majelis  hakim dalam perkara tersebut bahkan secara terang-terangan mengabaikan  kondisi  korban  yang mengalami  trauma  dan  depresi.  Hal tersebut  memberikan  bukti  nyata bahwa  masih  minimnya  jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan  dalam  peradilan  pidana Indonesia.
2. Pertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara  tindak  pidana  pemerkosaan pada putusan No. 131/Pid.B/2019/PN.Cbi yang memberikan  sanksi  pidana  penjara selama  3  (tahun)  yaitu  pada  saat melakukan perbuatannya pelaku sadar akan akibat yang  ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada  pada  kondisi  yang  sehat  dan cakap untuk mempertimbangkan
perbuatannya.  Hakim  juga  tidak
melihat adanya alasan pembenar atau alasan  pemaaf  yang  dapat  menjadi alasan  penghapusan  pidana  terhadap perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku. Majelis Hakim hanya melihat adanya  hal-hal  yang  memberatkan yaitu perbuatan pelaku membuat saksi
Erica Alendha Sari mengalami trauma  psikis.  Dalam  perkara  ini hakim tidak mempertimbangkan jaminan  pemenuhan  hak-hak  korban kekerasan seksual khususnya
pemerkosaan  atas  pemulihan  yang harus  diakomodir  dalam  setiap  tahap sistem  peradilan  pidana.  Untuk  itu perlu  adanya  rumusan  peraturan perundang-undangan yang memberikan  jaminan  pemenuhan  hak atas penanganan termasuk didalamnya hak  atas  kerahasiaan  identitas,  hak atas  perlindungan  terkait  dengan jaminan  tidak disalahkan dan dituntut atas  keterangannya  dan  juga  hak  atas pemulihan  bagi  korban  kekerasan untuk dapat melanjutkan hidup.

## E. Daftar Pustaka

## Buku
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Kekerasan  Pada  Korban  Seksual ,
Bandung : Refika Aditama, 2000 .Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana,  Bagian  1;  Stelsel  Pidana,
Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas Berlakunya Hukum Pidana , Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,
Yogyakarta  :  Rangkang  Education Yogyakarta  &  PuKAP-Indonesia, 2012.
Arif  Gosita, Relevansi  Viktimologi  :
Dengan  Pelayanan  Terhadap  Para Korban Perkosaan , Jakarta; Ind.Hill- Co., 1987.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan  Penyususnan  Konsep
KUHP  Baru ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Bismar  Siregar, Keadilan  Hukum  dalam Berbagai  Aspek  Hukum  Nasional , Jakarta : Rajawali, 2005.
Departemen  Pendidikan Dan Kebudayaan,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia edisi II, Jakarta, Balai Pustaka, 1997. Doortje D Turangan, Penerapan Pasal 285
KUHP Tentang Pelaku Tindak
Pidana  Perkosaan ,  Karya  Tulis Ilmiah  tidak  diterbitkan,  Manado,
Universitas Sam Ratulangi, 2011.
Farid , A.Z.  Abidin  dan  Andi  Hamzah,
Bentuk-Bentuk  Khusus  Perwujudan Delik , Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Kartini  Kartono, Patologi  Sosial ,  Jakarta, Raja Grafindo, 2001.
Leden  Marpaung, Asas  Teori  Praktik Hukum Pidana . Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2005. ------------------------, Kejahatan  Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya ,  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2004. Lilik  Mulyadi, Seraut  Wajah  Putusan Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2010.
Moeljatno, (Penerjemah)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana ,  Jakarta  :
Bumi Aksara, 2003.
P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum Pidana Indnesia , bandungg, PT
.citra Aditya bakti 1997. ---------------------, Kejahatan  Tarhadap
Nyawa,  Tubuh,  dan  Kesehatan, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
R.  Soesilo, KUHP  Serta  Komentar-
Komentarnya Lengkap Dengan Pasal  Demi  Pasal ,  Bandung,  Karya Nusantara Cetakan X, 1988.
R.  Sugandhi, KUHP  dan  Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional, 2001.
Satochid  Kartanegara, Kumpulan  Catatan Kuliah  Hukum  Pidana  II, disusun oleh  Mahasiswa  PTIK  Angkatan  V, Tahun 1955. Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014. Sudharmawatiningsih, Pengkajian  tentang Putusan  Pemidanaan  Lebih  Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:  Laporan  Penelitian ,  Jakarta: Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015. Tongat, Hukum Pidana Indonesia , Malang
: UMM Press, 2008.
---------------------, Hukum  Pidana  Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap  Subyek  Hukum  Dalam
KUHP, Jakarta, Djambatan, 2003. Zainal  Abidin  Farid, Hukum  Pidana  1 , Cetakan  Kedua,  Jakarta  :  Sinar
Grafika, 2007.
Peraturan Perundang Undangan Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  1945 Amandemen
----------------, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. ----------------, Undang-Undang No.  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman. ----------------,  Putusan Pengadilan Negeri  Cibinong Nomor 78/PID.B/2016/PN.KRG
Internet http;//hukum.kompasiana.com/2012/02/05/k riminalitas-meningkat-hukum- indonesia-gagal-melindungi- rakyatnya/, diakses pada 03 Mei 2020 https://www.scribd.com/document /328696822/FEMINIST- JURISPRUDENCE,  diakses  pada tanggal 18 Juli 2020.