Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6 No. 2 September 2019 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 58 - 63
PENENTUAN INDUSTRI KERAJINAN SAPU

## SEBAGAI INDUSTRI UNGGULAN PRIORITAS KABUPATEN PURBALINGGA
DAN PERMASALAHANNYA
Oleh:
Evi Selvi Universitas Singaperbangsa Karawang pulma8003@gmail.com DOI Artikel : https://doi.org/10.34308/eqien.v6i2.78 Article Info Abstract Article History : Received 05 Agustus 2019 Accepted 19 Agustus 2019 Available Online 05 September 2019 This article outlines the process of determining priority industries based  on  the  regulatory  framework  of  industrial  development planning,  starting  at  the  national,  provincial  and  district  /  city levels, in accordance with the mandate of Law Number 3 of 2014 concerning  Industry.  In  the  following  description,  the determination  of  priority  industries  shows  synchronization  of planning between regional centers. In the next section, this article discusses the various problems faced by the Purbalingga broom industry,  as  one  of  the  priority  industries  selected  in  the Purbalingga  Regency  industrial  development  plan.  In  the concluding  section,  this  article  summarizes  various  general problems  faced  by  the  Purbalingga  broom  industry,  as  well  as submitting suggestions for overcoming problems in the context of developing the industry.
Keyword : Industri prioritas,
industri kerajinan sapu, Kabupaten Purbalingga.

## PENDAHULUAN
Purbalingga  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang memiliki  sentra  industri  kerajinan  sapu. Industri  ini  telah  berperan  dalam  menciptakan nilai  tambah  sumber  daya  lokal,  menyerap tenaga  kerja  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat (Sularso et al. , 2014; Bappeda Kab. Purbalingga,  2012).  Berdasarkan  data  Dinas Perindustrian  Perdagangan  dan  Koperasi Kabupaten  Purbalingga  tahun  2014,  jumlah produksi industri kerajinan sapu mencapai lebih dari 3,4 juta buah sapu per tahun, dengan nilai produksi  per  tahun  mencapai  lebih  dari  Rp  24 miliar.  Pada  tahun  yang  sama,  nilai  investasi yang telah ditanamkan pada industri ini sebesar Rp  1,02  miliar.  Dari  sisi  penyerapan  tenaga kerja,  industri  ini  mempekerjakan  sebanyak 705 orang, dengan jumlah industri mencapai 68 unit usaha.
Wilayah pemasaran produk-produk industri kerajinan sapu Purbalingga tidak hanya memasok untuk untuk pasar lokal, namun juga memasok daerah lain, seperti Jakarta, Bandung, Cirebon,  Tasikmalaya,  Semarang,  Wonosobo, Banjarnegara, Surakarta dan sebagainya (Dinperindagkop  Kab.  Purbalingga,  2007; Sularso et  al .,  2014;  Priswanto et  al .,  2017).
Bahkan, produk-produk industri kerajinan sapu Purbalingga telah menembus pasar internasional,  seperti  Taiwan,  Korea  Selatan, Jepang,  Malaysia,  Thailand  dan  Amerika Serikat  (Dinperindagkop  Kab.  Purbalingga, 2007;  Sularso et  al. ,  2014).  Berdasarkan  jenis bahan baku, industri kerajinan sapu Purbalingga memproduksi berbagai jenis sapu, seperti  sapu  gelagah,  lidi,  ijuk,  rayang,  dan hamada. Sedangkan berdasarkan jenis modelnya, produk-produk industri ini menghasilkan  antara  lain  sapu  kipas,  sapu udang,  sapu  jengki,  dan  sapu  model  miring
sebelah (Wulandari, 2014).
Produk  sapu yang  saat  ini  sedang  dikembangkan  adalah produk kerajinan dari sabut kelapa (Kemenperin, 2016).
Besarnya potensi industri ini menjadikan industri kerajinan sapu termasuk ke dalam  industri  unggulan  prioritas  untuk dikembangkan.  Namun  demikian,  industri kerajinan sapu menghadapi sejumlah permasalahan.  Artikel  ini  berupaya  untuk menguraikan proses penentuan industri prioritas sesuai kerangka peraturan perencanaan  pembangunan  industri  di  tingkat nasional  sampai  dengan  tingkat  daerah (provinsi  dan  kabupaten/kota).  Selanjutnya, artikel ini membahas tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh industri sapu Purbalingga.  Pada  bagian  penutup,  artikel  ini meringkas  berbagai  permasalahan  secara umum,  serta  menyampaikan  saran  untuk mengatasi  permasalahan-permasalahan  dalam rangka pengembangan industri ini.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Industri Prioritas Nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang  cukup  besar  kepada  pemerintah  dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri  nasional  secara  terencana.  Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian  nasional  untuk  tumbuh  lebih cepat  dan  mengejar  ketertinggalan  dari  negara lain yang lebih dahulu maju.
Tatanan  dan  segala  kegiatan  yang  bertalian dengan  kegiatan  industri  diselenggarakan dengan  tujuan:  (1)  mewujudkan  industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian  nasional;  (2)  mewujudkan kedalaman  dan  kekuatan  struktur  industri;  (3) mewujudkan  industri  yang  mandiri,  berdaya saing,  dan  maju,  serta  industri  hijau;  (4) mewujudkan  kepastian  berusaha,  persaingan yang  sehat,  serta  mencegah  pemusatan  atau penguasaan  industri  oleh  satu  kelompok  atau perseorangan  yang  merugikan  masyarakat;  (5) membuka  kesempatan  berusaha  dan  perluasan kesempatan kerja; (6) mewujudkan pemerataan pembangunan  industri  ke  seluruh  wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan  nasional;  dan  (7)  meningkatkan
kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat secara berkeadilan.
Untuk  memperkuat  dan  memperjelas  peran pemerintah  dalam  pembangunan  industri nasional,  perencanaan  pembangunan  industri nasional  yang  sistematis,  komprehensif,  dan futuristik  disusun  dalam  wujud  RIPIN. Berdasarkan  undang-undang  di  atas,  RIPIN merupakan  pedoman  bagi  pemerintah  dan pelaku  industri  dalam  perencanaan  dan pembangunan  Industri.  RIPIN  2015-2035 menetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan  ke  dalam  industri  andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Berbagai industri  prioritas  yang  masuk  ke  dalam kelompok  industri  andalan  adalah  (1)  industri pangan, (2) industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan,  (3)  industri  tekstil,  kulit,  alas  kaki dan  aneka,  (4)  industri  alat  transportasi,  (5) industri  elektronika  dan  telematika,  dan  (6) industri pembangkit energi. Sedangkan industri prioritas  yang  masuk  ke  dalam  kelompok industri  pendukung  adalah  industri  barang modal,  komponen,  bahan  penolong  dan  jasa industri. Sementara itu, industri-industri prioritas  yang  masuk  ke  dalam  kelompok industri hulu  adalah (1) industri hulu agro, (2) industri  logam  dasar  dan  bahan  galian  bukan logam, (3) industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.
Penentuan  berbagai  industri  prioritas  di  atas dalam  RIPIN  2015-2035  didasarkan  pada pertimbangan-pertimbangan, seperti (1) memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri  dan substitusi  impor,  atau  memiliki  potensi  pasar yang  tumbuh  pesat  di  dalam  negeri;  (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan  tenaga  kerja,  atau  berpotensi dan/atau  mampu  menciptakan  lapangan  kerja produktif; (3) memiliki daya saing internasional,  atau  memiliki  potensi  untuk tumbuh  dan  bersaing  di  pasar  global;  (4) memberikan  nilai  tambah  yang  tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk  tumbuh  pesat  dalam  kemandirian;  (5) memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan (6) memiliki keunggulan komparatif,  penguasaan  bahan  baku,  dan teknologi.  Di  samping  itu,  penentuan  industri- industri prioritas tersebut didasarkan untuk (1) memperkokoh  konektivitas  ekonomi  nasional; (2) menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi;  dan  (3)  mendorong  penyebaran  dan pemerataan industri.

## Industri Unggulan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  telah  mengatur  penyelenggaran urusan  pemerintahan  di  bidang  perindustrian oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  baik secara  bersama-sama  maupun  sesuai  dengan kewenangan  masing-masing.  Dalam  undang- undang  tersebut,  setiap  gubernur  wajib menyusun RPIP, dengan mengacu pada RIPIN dan  Kebijakan  Industri  Nasional  (KIN)  dalam tataran  pelaksanaannya.  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  telah  menyusun  RPIP,  dengan terbitnya  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun 2017  tentang  Rencana  Pembangunan  Industri Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2017-2037. Dalam RPIP tersebut tercantum visi pembangunan  industri  Provinsi  Jawa  Tengah 2017-2037 adalah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang
Berdaya
Saing dan Berkesinambungan”.
Berdasarkan  RPIP  Jawa  Tengah  2017-2037, ditetapkan  Industri  Unggulan  Provinsi  (IUP) Jawa Tengah sebagai berikut:
1. Industri  pertambangan  dan  penggalian lainnya;
2. Industri makanan;
3. Industri minuman;
4. Industri pengolahan tembakau;
5. Industri tekstil;
6. Industri pakaian jadi;
7. Industri  kulit,  barang  dari  kulit  dan  alas kaki;
8. Industri  kayu,  barang  dari  kayu  dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan
9. barang  anyaman  dari  bambu,  rotan  dan sejenisnya;
10. Industri produk batu bara dan pengilangan minyak bumi;
11. Industri  bahan  kimia  dan  barang  dari bahan kimia;
12. Industri  farmasi,  produk  obat  kimia  dan obat tradisional;
13. Industri logam dasar;
14. Industri  komputer,  barang  elektronika dan optik;
15. Industri  kendaraan  bermotor,  trailer  dan semi trailer;
16. Industri alat angkutan lainnya;
17. Industri furnitur;
18. Industri pengolahan lainnya; dan
19. Industri  piranti  lunak  dan  konten multimedia.
Penetapan industri unggulan di atas didasarkan pada  3  (tiga)  kriteria  pokok  yang  selanjutnya ditetapkan 10 (sepuluh) sub-kriteria atau faktor. Tiga kriteria pokok tersebut adalah
a. Kriteria  keunggulan;  mencakup  faktor pemasaran,  ketersediaan  dan  kontinuitas bahan  baku,  dukungan  sumber  daya manusia, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
b. Kriteria  manfaat;  mencakup  faktor  nilai tambah  ekonomi,  nilai  tambah  sosial  dan prestise/kekhasan daerah; dan
c. Kriteria penerimaan stakeholders; mencakup  faktor  kesiapan  dan  kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.
Sedangkan  10  (sepuluh)  sub-kriteria  yang ditetapkan berdasarkan berbagai kriteria di atas adalah
a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
b. nilai  tambah  sosial/penyerapan  tenaga kerja dan peningkatan
c. kesejahteraan;
d. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya
e. alam;
f. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
g. dukungan  kebijakan  dan  kelembagaan pemerintah;
h. dukungan sumber daya manusia;
i. kekhasan daerah;
j. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
k. kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
l. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.
Selain itu, penetapan IUP juga mempertimbangkan beberapa kriteria di antaranya:
a. identifikasi potensi daerah;
b. daftar industri prioritas nasional berdasarkan RIPIN;
c. usulan  industri  prioritas  Jawa  Tengah berbasis  sinkronisasi  potensi  daerah dengan  industri  prioritas  nasional  dalam RIPIN  dan  pertimbangan  aspek  strategis pengembangan industri Jawa Tengah.
Industri Unggulan Prioritas dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK ) Dalam  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2014 tentang  Perindustrian  diuraikan  bahwa  setiap bupati/walikota  wajib  menyusun  Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan  mengacu  pada  RIPIN  dan  KIN.  RPIK disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
a. potensi sumber daya Industri daerah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
c. keserasian  dan  keseimbangan  dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
Berdasarkan  Kemenperin  RI  (2016),  industri kerajinan  sapu  termasuk  industri  unggulan prioritas  dalam  rancangan  RPIK  Kabupaten Purbalingga  .  Penentuan  industri  unggulan prioritas  dalam  RPIK  Kabupaten  Purbalingga harus  mengacu  pada  RPIP  Jawa  Tengah, sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan  Industri  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun 2017-2037 pasal 2(b). Sesuai RPIP Jawa Tengah  2017-2037,  industri  kerajinan  sapu termasuk  dalam  kelompok  IUP,  yaitu  Industri Kayu,  Barang  dari  Kayu  dan  Gabus  (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu,  Rotan  dan  sejenisnya,  dengan  jenis industrinya  adalah  Industri  Barang  Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  rangka  pengembangan  industri kerajinan sapu di Kabupaten Purbalingga, dapat diidentifikasi  berbagai  permasalahan  secara menyeluruh.  Identifikasi  dilakukan  dengan menggunakan  Analisis Strengths  Weaknesses Opportunities  Threats (SWOT).  Berdasarkan Kemenperin  RI  (2016),  sejumlah  kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman  dalam pengembangan  industri  kerajinan  sapu  di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel 1
Tabel SWOT Kekuatan ( Strengths )
Kelemahan ( Weaknesses )
A. Aspek Bahan Baku
- Bahan  baku  gelagah unik,  berbeda  dengan barang  sejenis  yang dihasilkan  di  daerah lain (misalnya Kabupaten Wonosobo); - Lahan tanaman gelagah luas;
- Tanaman
gelagah
ramah lingkungan, karena  dapat  menahan
erosi tanah.
A. Aspek Bahan Baku - Ketersediaan bahan baku gelagah dipengaruhi faktor musiman (panen);
- Harga  bahan  baku gelagah berfluktuasi;
- Ketersediaan bahan baku  ditentukan  oleh para pengepul besar di tingkat hulu;
- Bahan  baku  gelagah asal  Purbalingga  juga dipasok
untuk
 B.  Aspek  Sumber  Daya Manusia - Cukup  banyak  tenaga kerja  yang  memiliki keterampilan khusus membuat sapu.
C. Aspek Produk
- Produknya  unik  (tidak banyak  daerah  lain memproduksi  barang serupa); - Diminati konsumen luar  negeri,  karena produknya ramah lingkungan (mudah diurai  di  tanah)  dan terkait  dengan  aspek budaya.
D. Aspek Kebijakan
- Adanya dukungan pemerintah, antara lain melalui pembinaan, fasilitasi pendampingan dan bantuan alat produksi. E. Aspek Pemasaran - Produk sudah menembus pasar internasional (sapu gelagah dan sapu hamada).
memenuhi  kebutuhan industri serupa di kabupaten lain, seperti Boyolali, dan sebagainya.
B. Aspek Produk
- Bahan  sapu  mudah rontok;
- Desain  produk  masih sederhana;
- Produk  masih  belum memiliki merek.

## C. Aspek Teknologi dan
Proses Produksi - Teknologi yang digunakan dalam proses produksi masih sederhana; - Proses pengolahan cenderung tidak ramah lingkungan, karena menggunakan pewarna buatan.

## D. Aspek Sumber Daya
Manusia - Kultur  pelaku  usaha masih sulit menerapkan teknik produksi modern; - Kemampuan manajerial pelaku usaha masih rendah. E. Aspek Permodalan
- Pelaku  usaha  masih kekurangan permodalan; - Akses terhadap lembaga keuangan masih  sulit,  karena umumnya  terkendala masalah legalitas usaha dan bankabilitas.
F. Aspek kelembagaan
- Kelembagaan koperasi atau  kelompok  usaha bersama  yang  telah dibentuk sulit berjalan.
G. Aspek Infrastruktur - Fasilitas pemuatan yang memadai di sentra-sentra  produksi belum tersedia (khususnya untuk pemuatan berskala besar dengan menggunakan truk kontainer). H. Aspek Pemasaran
- Kemitraan  pengrajin dengan pedagang besar/distributor/pasar swalayan masih rendah.
Peluang ( Opportunities ) Ancaman ( Threats ) A. Aspek Pemasaran
- Pangsa  pasar  terbuka luas    baik  nasional maupun internasional.
A. Aspek Pemasaran
- Daya  saing  produk yang  masih  rendah,
ditambah  dengan  pola masyarakat yang semakin  urban,  akan sulit  bersaing  dengan barang substitusi (misalnya vacum cleaner ). - Pemasaran ekspor
bukan  dilakukan  oleh pelaku usaha sapu Purbalingga,  sehingga nilai  tambah  produk yang besar masih dinikmati eksportir/ buyer dari luar daerah. B. Aspek Permodalan, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur
- Tidak  adanya  legalitas usaha  dan  pengelolaan keuangan  yang  baik menyebabkan  pelaku usaha  di  industri  ini sulit  untuk  mengakses permodalan; - Keterbukaan  ekonomi setelah bergulirnya Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA), berpotensi menyebabkan terjadinya  kelangkaan tenaga kerja terampil.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas  bahwa Pengembangan  industri  kerajinan  sapu sebagai industri unggulan prioritas Kabupaten  Purbalingga  sampai  saat  ini masih berhadapan dengan berbagai permasalahan.
Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah  (1)  kapasitas  produksi  yang  belum memenuhi permintaan pasar; (2) kemampuan  menghasilkan  produk  yang berkualitas;  (3)  kemampuan  manajemen pengelolaan usaha yang belum profesional dan  keterbatasan  terhadap  akses  terhadap pendanaan;  (4)  kemampuan  pemasaran produk yang masih perlu ditingkatkan; dan (5)  kemampuan  branding  dan  sertifikasi produk untuk pasar modern.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, disarankan untuk:
a. memiliki alat produksi yang tepat guna, didukung  permodalan  yang  memadai
dan tersedia tenaga kerja trampil sesuai kebutuhan;
b. memiliki sertifikasi produk;
c. memiliki manajemen usaha profesional bagi pelaku usaha;
d. memiliki kemampuan mengakses pendanaan permodalan;
e. memiliki sumber daya manusia pemasaran yang kompeten;
f. ikut serta dalam pameran; dan
g. produk  sapu  purbalingga  memiliki branding dan sertifikasi untuk meningkatkan  daya  saing  di  pasar modern.

## REFERENSI
[Bappeda Kab. Purbalingga] Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Purbalingga. (2012): Analisa  Produk  Domestik  Regional Bruto Kabupaten Purbalingga 2011.
[Dinperindagkop  Kab.  Purbalingga]  Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi  Kabupaten  Purbalingga. (2007): Profil Sentra Industri Potensial  Kabupaten  Purbalingga Tahun 2007. [Kemenperin  RI]  Kementerian  Perindustrian. (2016): Penyusunan Rencana Pembangunan  Industri  Kabupaten Purbalingga, Jakarta: Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri. Pemerintah Republik Indonesia. (2015): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun  2015-2035,  Tersedia  pada http://www.kemenperin.go.id/ripin.p df. Diakses pada tanggal 28
September 2018.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2017):
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa
Tengah  Nomor  10  Tahun  2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037, Tersedia pada http://jdihukum.jatengprov.go.id/do wnload/produk_hukum/perda/perda_ tahun_2017/perda_10_th_2017.pdf.
Diakses  pada  pada  tanggal  28 September 2018.
Republik  Indonesia.  (2014):  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2014  tentang  Perindustrian,  Tersedia pada
http://www.kemenperin.go.id/downl oad/5181/Undang-Undang-No-3- Tahun-2014-Perindustrian.  Diakses pada tanggal 25 September 2018.
Priswanto,  Supriyanti,  R.,  Murdyantoro,  E.
(2017):  Peningkatan  Produktivitas dan  Efisiensi  UKM  Sapu  Glagah  di Kabupaten Purbalingga dengan Pemanfaatan  Teknologi .  Prosiding Seminar  Nasional  dan  Call  for
Papers:  ”Pengembangan  Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal
Berkelanjutan VII”. 2017 Nov 17-18; Purwokerto.
Sularso, K.E., Satriani, R., Hidayat, N. (2014): Analisis  finansial  pembuatan  sapu glagah  di  Kabupaten  Purbalingga: studi  kasus  pada  industri  kecil  sapu glagah, Agrin , 18(2), 118-128. Wulandari, A.P. (2014): Pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya peningkatan  kesejahteraan  keluarga melalui  pelatihan  pembuatan  sapu gelagah di Desa
Kajongan Kecamatan  Bojongsari  Kabupaten Purbalingga  [skripsi],  Yogyakarta: Program  Studi  Pendidikan  Luar Sekolah  Jurusan  Pendidikan  Luar Sekolah  Fakultas  Ilmu  Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.