## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Hukum Konservasi Sumber Daya Alam : Studi Konsep Desa Konservasi Berbasis Kearifan Lokal
Mohammad Choirul Anam 1 , Asa Barno Happy Ramadhani 2 , Bagas Sukmo Anggoro 3 , Maya Ariska Sri Dewi 4 , Raynaldo Adwisa Pradita 5 , Ganesya Wahyu Aji Aryasatyani 6 , Sigit Sapto Nugroho 7
1 -6 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail :  - 7 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : sigitsapto@unmer-madiun.ac.id
Abstract — The purpose of writing this article is to find out government policies related to the management of conservation areas based on local wisdom and know the concept of conservation villages based on local wisdom.  Based on the discussion results  it  is  known  that  government  policies  in  the  management  of  conservation  areas  are  regulated  in  Law  Number  5  of 1990 concerning Conservation of Natural Resources Its Biodiversity and Ecosystem are aimed at achieving goals in the field of  conservation.  However,  this  Law  is  centralistic,  where  the  role  of  government  is  very  dominant,  ignoring  the  rights  of local  /  customary  communities  (there  is  no  recognition  and  protection  of  access  to  conservation  areas  and  the  right  to control and use of indigenous / local communities over Natural Resources), as well as the role of pseudo. The concept of a conservation  village  is  an  approach  to  a  conservation  model  that  provides  opportunities  for  people  living  around conservation  areas  to  be  actively  involved  in  efforts  to  manage  conservation  areas  and  at  the  same  time  as  an  effort  to empower communities based on local wisdom. Programs in the concept of conservation villages cover the forestry and non- forestry sectors.
Keywords — : Natural Resources Law; Conservation Village; Local Wisdom.

## I. PENDAHULUAN
Hampir  seluruh  Kawasan  konservasi  di  Indonesia  berada  dalam  pola  interaksi  yang  kuat  antara  sumber  daya  alam  dengan masyarakat  di  sekitarnya.  Pada  umumnya  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  kawasan  konservasi  termasuk  dalam  kategori miskin.  Data  empiris  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  tinggal  di  desa  di  dalam  dan  sekitar  hutan  yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan adalah sekitar 48,8 juta orang, dimana 10,2 juta orang diantaranya tergolong miskin 1 . Salah satu penyebabnya dikarenakan terbatasnya akses terhadap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam 2 . Kondisi inilah yang menimbulkan adanya konflik antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan konservasi. Masyarakat  jarang  dimunculkan  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi,  meskipun  masyarakat  tersebut  merupakan  kunci keberhasilan  pengelolaan  kawasan  konservasi.  Masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan  dapat  menjadi  pilar  bagi  terciptanya pengelolaan hutan lestari. Pickering dan Owen dan Welford yang diacu oleh Agbogidi dan Ofuoku mengemukakan bahwa daya dukung  lingkungan  semakin  berkurang  akibat  kerusakan  oleh  manusia 3 .  Hal  ini  telah  menyebabkan  terancamnya  berbagai bentuk kehidupan, untuk itu perlu pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. Salah satu cara terbaik dalam pengelolaan hutan adalah menciptakan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses tersebut 4 .
Kebijakan  pembangunan  konservasi  di  Indonesia  dituangkan  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya.Undang-undang  ini  merupakan  bentuk  politik  hukum  di  bidang konservasi  sumber  daya  alam  yang  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  di  bidang  konservasi  yang  akan  mengatur  dan mengarahkan  masyarakat  agar  berbuat  menurut  cara-cara  tertentu  sebagaimana  yang  diinginkan  pemerintah.  Namun  Undang- Undang ini bersifat sentralistik, di mana peran pemerintah sangat dominan, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal/adat (tidak ada pengakuan dan perlindungan akses atas kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan   masyarakat adat/lokal atas sumber daya alam), serta peran serta yang bersifat semu. Undang-Undang ini sarat mengatur hak negara tetapi tidak banyak memberikan  pengaturan  tentang  hak  rakyat,  apalagi  dalam  konteks  pengakuan  hak  asasi  manusia.  Pengaturan  yang  diberikan kepada rakyat semata-mata berkaitan dengan kewajiban dan larangan-larangan yang diancam dengan hukuman pidana.
1 2011b.  Kementerian  Kehutanan. Pedoman  Umum  Pengembangan  Perhutanan  Masyarakat  Pedesaan  Berbasis  Konservasi .2011.  Jakarta:  Kementerian Kehutanan.
2 2011a . Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
3 Agbogidi, OM., Ofuoku, AU.. Forestry Extension: Implications for Forest Protection (review) . International Journal of  Biodiversity and Conservation . 2009. Volume 1 Nomor 5:98-104.
4 Anonim,https://docplayer.info/51554481-Kerangka-berpikir-dan-hipotesis-kerangka-berpikir.html. Diakses pada tanggal  29 oktober 2019.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Penekanan  mengenai  pentingnya  masyarakat  dalam  kegiatan  konservasi  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  dan  tatanan  operasional  dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.16/Menhut-II/2011 tentang  Pedoman  Umum  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  (PNPM)  Sektor  Kehutanan  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Masyarakat desa hutan  yang  sejahtera  adalah  masyarakat  yang  mandiri  dan  mampu  berfungsi  meningkatkan  kesejahteraannya,  memelihara ketertiban  sosial  dan  kelestarian  lingkungannya 5 .  Ciri  yang  terlihat  dari  masyarakat  mandiri  adalah  adanya  kapasitas  untuk mengembangkan dan menerapkan pengaturan-pengaturan yang arif dalam pengelolaan hutan 6 .
Merealisasikan konsep konservasi berbasis kearifan lokal, maka dilakukan melalui konsep desa konservasi. Saat ini, konsep desa konservasi telah dilaksanakan oleh 77 (tujuh puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan  dan  Konservasi  Alam  (PHKA)  Kementerian  Kehutanan  baik  oleh  Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  (BKSDA) maupun  Taman  Nasional  di  kurang  lebih  133  desa  di  dalam  dan  sekitar  kawasan 7 .Konsep  desa  konservasi  merupakan  upaya dalam  meningkatkan  akses  timbal  balik  peran  masyarakat  dan  fungsi  kawasan.  Melalui  konsep  desa  konservasi  berbasis kearifan  lokal  diharapkan  akan  terjadi  peningkatan  kesejahteran  masyarakat  dan  kelestarian  kawasan  melalui  kegiatan  yang telah disepakati sehingga dapat menjamin keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial budaya.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam hal ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal di Indonesia?
2. Bagaimana konsep desa konservasi berbasis kearifan lokal?

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normative dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma 8 ,  yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan baham hukum tersier.

## III. PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia
Berdasar data dari Kementerian Kehutanan bahwa luas hutan tropis Indonesia saat ini adalah ± 138 juta Ha, kawasan hutan ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia, mempunyai  peranan penting sebagai sistem  penyangga  kehidupan  dan  penggerak  perekonomian 9 .  Bila  ditinjau  dari  sisi  fungsinya  berdasarkan  Pasal  1  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , hutan terbagi ke dalam hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Dengan membandingkan luasan pada tahun 2005 perkiraan luasan masing-masing hutan itu adalah hutan produksi± 79,55%;  hutan lindung ± 12,06%; dan hutan konservasi seluas  ± 8,39% 10 .
Persoalan  pengelolaan  kawasan  konservasi  pada  dasarnya  adalah  membicarakan  pengawetan  keanekaragaman  hayati (tumbuhan dan satwa) serta ekosistemnya, yang ruang perlindungannya menempati wilayah hutan dalam persentase yang paling kecil  itu,  yang  dalam  hal  ini  kadang  tidak  sebanding  dengan  julukan  Indonesia  sebagai  kawasan  mega  biodiversity  karena keanekaragaman hayatinya yang sangat besar dan beragam. Indonesia meski arealnya hanya mencakup 1,3% dari seluruh luas permukaan  bumi,  namun  kekayaan  jenis  makhluk  hidupnya  mencapai    17%  dari  seluruh  total  jenis  yang  ada  di  dunia.  Bila dicermati  ada  ±  12%  (515  species,  39%  endemik)  dari  total  spesies  binatang  menyusui,  urutan  kedua  di  dunia;  ±  7,3%  (511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilian, urutan keempat di dunia; ± 17% (1531 spesies, 397 endemik) dari total spesies burung di dunia, urutan kelima; ± 270 spesies amfibi, 100 endemik, urutan keenam di dunia; dan ± 2827 spesies binatang tidak bertulang  belakang,  selain  ikan  air  tawar.  Selanjutnya,  Indonesia  juga  memiliki  35  spesies  primata  (urutan  keempat,  18% endemik) dan ± 121 spesies kupu-kupu (44% endemik). Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah Brazil, dan Columbia, dalam hal urutan keanekaragaman ikan air tawar, yaitu sekitar 1400 spesies 11 .Dalam hal keanekaragaman tumbuhan, Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia;  yaitu  memiliki lebih dari 38.000 spesies, 55% endemik. Keanekaragaman palem di Indonesia menempati urutan pertama, mencapai 477 spesies, 225 endemik. Lebih dari setengah dari seluruh spesies (350) pohon penghasil  kayu  bernilai  ekonomi  penting  dari  famili Dipterocarpaceae )  terdapat  di  negara  ini,  155  di  antaranya  endemik  di Kalimantan 12 .
Besarnya  potensi  keanekaragaman  hayati  ini  tentunya  sangat  bermanfaat  bagi  modal  dasar  pembangunan  bangsa  baik  dari sisi ekonomi, ketersediaan pangan, ketersediaan sandangpapan, ketersediaan sumber tanaman obat, sarana terjaganya nilai-nilai
5 Ristianasari, Pudji Muljono, dan  Darwis S. Gani. Op.cit. hal. 178.
6 Ibid
7 Departemen Kehutanan. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . Jakarta: Departemen Kehutanan.
8 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum , Oase Pustaka, Surakarta, hal 29
9 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/Menhut-II/2010 tgl. 5 Mei 2010 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees).
10 Purnawan  Dwikora  Negara. Rekonstruksi  Kebijakan  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi    Berbasis  Kearifan  Lokal  Sebagai  Kontribusi  Menuju  Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia . Jurnal Konstitusi,  Vol. IV. No. 2.  November 2011. hal. 93.
11 Andri Santosa. 2009. Konservasi di Indonesi: Sebuah Potret Pengelolaam dan Kebijakan . Pokja Kebijakan Konservasi.Jakarta. hal. 21.
12 Ibid, hal. 21.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
budaya maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan.  Kekayaan tersebut suatu ketika tentu saja akan punah atau habis, jika pengelolaannya tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, apalagi di tengah kondisi  saat ini di  mana laju  kerusakan hutan  Indonesia  sangat  tinggi  yakni,  hampir  mencapai  1,17  Juta  Ha  per  tahun,  baik  karena illegal  logging ,  penjarahan, perambahan, alih fungsi lahan, kebakaran  hutan, pertambangan  yang eksploitatif, dan tindak kejahatan hutan lainnya. Dengan laju  kerusakan  sebesar  itu  Indonesia  dinilai  sebagai  salah  satu  negara  yang  turut  andil  dalam  terjadinya  pemanasan  global, yanghal  itu  mengakibatkan  kerusakan  ekosistem  dan  kualitas  lingkungan  hidup  serta  hilangnya  keragaman  hayati  yang  dapat menurunkan derajat kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi akan datang 13 .
Kawasan  konservasi  sebagai  kawasan  perlindungan  keanekaragaman  hayati  yang  umumnya  keberadaannya  lekat  dengan keberadaan  masyarakat-masyarakat  adat/lokal  yang  memiliki  nilai-nilai  kearifan  lokal,  sehingga  setidaknya  mereka  turut mampu  menjaga  kawasan  itu,  namun  yang  terjadi  justru  sebaliknya  di  mana  mereka  malah  tidak  bisa  secara  optimal  turut berpartisipasi  memberikan  perlindungan  dan  bahkan  mereka  malah  termarjinalkan  dan  tidak  terlindungi  eksistensinya,  serta dipandang  sebagai  sumber  konflik.  Padahal  partisipasi  mereka  dalam  menjaga  kawasan  konservasi  itu  sangat  penting  karena keberadaan  mereka  yang  secara  turun-temurun  telah  ada  jauh  sebelum  kawasan  konservasi  itu  dibentuk,  dan  mereka  intens berinteraksi dengan kawasannya itu, tentunya interaksi yang intens itu mampu menjadikan mereka sebagai penjaga konservasi yang  handal  karena dalam jiwa  mereka telah terbangun nilai-nilai atau prinsip-prinsip  konservasi  yang  khas  mereka (kearifan lokal), pada prinsipnya hanya orang-orang yang memiliki kesadaran konservasi saja yang mampu melindungi lingkungan.Jadi, bila  dengan  adanya  kawasan  konservasi  itu  justru  mereka  tidak  terlindungi  dan  bahkan  mengarah  kepada  penghacuran  nilai- nilai  kultural  mereka,  hal  ini  sama  halnyamenghancurkan  upaya-upaya  perlindungan  keanekagaman  hayati  itu  sendiri,  karena tameng  hidup  itu  telah  dihancurkan  dan  energi  pengelola  kawasan  hanya  dihabiskan  untuk  memikirkan  penyelesaian  konflik- konflik yang timbul.
Sulaiman  N.  Sembiring  dalam  Purnawan  Dwikora  Negara  menyatakan:  “Penyebab    yang  justru  memperparah  keberadaan berbagai kawasan konservasi maupun sumber daya alam yang ada adalah pola pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik atau  terpusat  dan  tidak  dikembangkannya  peran  serta  masyarakat. 14 .  Kondisi  ini  tentu  turut  memberikan  kontribusi  carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum sumber daya alam.
Sebagaimana  yang telah dikemukakan oleh Barber dalam  Sigit Sapto Nugroho bahwa sifat dan fungsi  hukum di Indonesia sangat mempengaruhi struktur birokrasi di sektor kehutanan serta kebijakan yang dihasilkan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hak menguasai Negara, oleh pemerintah telah ditafsirkan sebagai kekuasaan ekslusif sebagai pengatur segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan masalah penguasaan dan penggunaan kawasan hutan 15 .
Suteki dalam Purnawan Dwikora Negara menyatakan bahwa hukum itu memiliki hubungan yang erat dengan proses politik yang  melatarbelakanginya,  dengan  demikian  pembuatan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai kerangka kebijakan kawasan konservasi tentu dilatarbelakangi oleh pertarungan kepentingan politik  dan politik hukum tentang hak menguasai negara atas kawasan hutan konservasi yang ada, di mana tidak jarang  politik  hukum  mengalami  berbagai  penyimpangan  atau  pengingkaran  terhadap  cita  hukum  sehingga  tidak  dihasilkan hukum yang mencerminkan cita hukum 16 .
Sebagai negara mega biodiversity, Indonesia menyadari bahwa potensinya itu dapat digunakan sebagai modal pembangunan bangsa.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjaga  potensi  keragaman  hayatinya  dituangkanlah  ke  dalam  kebijakan  pembangunan konservasi sumber daya alam yang bertujuan memberikan perlindungan dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam konteks ini kemudian kebijakan pembangunan konservasi itu dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya,
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  merupakan  bentuk  politik  hukum  di  bidang  konservasi  sumber  daya  alam  yang ditujukan  untuk  mencapai tujuan-tujuan di bidang  konservasi  yang akan  mengatur dan  mengarahkan  masyarakat agar berbuat menurut  cara-cara  tertentu  sebagaimana  yang  diinginkan  pemerintah.  Penegasan  tentang  sifat  keutuhan  dan  saling  terkaitan sumber  daya  alam  tampak  dominan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990.  Pengertian  dari  sumber  daya  alam  hayati terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa “Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara  keseluruhan  membentuk  ekosistem”.  Unsur-unsur  dalam  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  pada  dasarnya saling tergantung antara satu dengan  yang lain dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan  berakibat  terganggunya  ekosistem.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  lebih  banyak  memusatkan  perhatian  pada pengaturan  tentang  kelestarian  sumber  daya  alam  hayati.  Dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  menyatakan  bahwa  “Konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya  bertujuan  mengusahakan  terwujudnya  kelestarian  sumber  daya  alam  hayati  serta  keseimbangan  ekosistem sehingga dapat lebih  mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.
13 Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:  P.21/Menhut-II/2010 tgl. 5 Mei 2010 pada bagian I. Pendahuluan sub. A. Latar Belakang.
14 Negara, Purnawan Dwikora. Op.cit . hal. 99.
15 Sigit Sapto Nugroho. 2017. Hukum Kehutanan: Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat . Kafilah Publishing: Solo. hal 103.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
(Dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya, menyatakan  bahwa  “Konservasi  sumber  daya  alam  dilakukan  dengan  kegiatan  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan, pengawetan  keanekaragaman  tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya  serta pemanfaatan secara lestari  sumber daya alam dan ekosistemnya”.  Dalam  pandangan  etika  lingkungan  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  ini  bersifat  biosentrisme,  yakni  suatu pandangan  yang  menekankan  kepada  manusia  sebagai  subjek  moral  untuk  menghargai  dan  menghormati  alam,  yang  sikap hormat ini diwujudkan: (1) tidak melakukan perbuatan yang merugikan alam; (2) tidak membatasi dan menghambat kebebasan organisme untuk berkembang serta membiarkan organisme berkembang sesuai hakikatnya (misalnya saja tidak boleh memindah stawa dari habitatnya); (3) setia terhadap alam (semacam “janji” kepada satwa liar untuk tidak diperdaya, dijerat); (4) kewajiban restitutif  atau  keadilan  retributif,  di  mana  menuntut  manusia  agar  memulihkan  kembali  kesalahan  yang  pernah  dibuatnya terhadap alam 17 . Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia bersifat men-„steril‟- kan kawasan dari manusia.
Kebijakan  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  tidak  mengintegrasikan  manusia  dan  perilakunya  sebagai  bagian  dari pengelolaan sumber daya alam hayati . Padahal menurut Capra dalam Purnawan Dwikora Negara yang mengetengahkan istilah deep ecology dari Arne Naess, yakni sebuah pandangan yang  holistik, yang menyatakan bahwa  manusia atau apapun itu tidak terpisah  dari  lingkungan  alamiahnya.  Pandangan  ini  benar-benar  melihat  dunia  bukan  sebagai  kumpulan  objek-objek  yang terpisah  tetapi  sebagai  suatu  jaringan  fenomena  yang  saling  berhubungan  dan  saling  tergantung  satu  sama  lain  secara fundamental. Deep ecology mengakui nilai intrinsik semua mahluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari suatu untaian dalam jaringan kehidupan 18 . Di dalam Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati  dan  Ekosistemnya,  menyatakan  bahwa  “Konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  merupakan  tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat”. Namun, bagian terbesar dari isi undang-undang berkaitan dengan dominasi peran pemerintah. Dominasi peran ini dipahami sebagai konsekuensi dari penguasaan negara pada sumber daya alam.
Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam konservasi diistilahkan dengan peran serta rakyat sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  37  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa “Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Dengan pengertian demikian, maka peran serta yang dimaksud bukan partisipasi sejati dari rakyat ( genuine public participation ) melainkan mobilisasi yang dilakukan pemerintah pada rakyat.
Canter  sebagaimana  yang  dikutip  Purnawan  Dwikora  Negara    menyatakan  bahwa  peran  serta  masyarakat  adalah  proses komunikasi  dua  arah  yang  berlangsung  terus-menerus  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  secara  penuh  atas  suatu proses  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Peran  serta  tersebut    didefinisikan  sebagai  komunikasi  dari  pemerintah  kepada masyarakat  tentang  suatu  kebijakan  ( feed-forward  information )  dan  komunikasi  dari  masyarakat  kepada  pemerintah  atas kebijakan tersebut ( feedback information ) 19 .
Sementara  itu  menurut  Cormick  sebagaimana  dikutip  dalam  Purnawan  Dwkora  Negara,  dia  membedakan  peran  serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama , peran serta yang bersifat konsultatif, di mana anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, akan tetapi keputusan akhir tetap  berada  di  tangan  pejabat  pembuat  keputusan. Kedua ,  adalah  peran  serta  masyarakat  yang  bersifat  kemitraan,  dimana masyarakat  dan  pejabat  pembuat  keputusan  secara  bersama-sama  membahas  masalah,  mencari  alternatif  pemecahan  masalah dan secara bersama pula membuat keputusan 20 .
Teori  Cormick  di  atas  secara  gamblang  sudah  cukup  memberikan  gambaran  yang  jelas  bahwa  dalam  memutuskan  suatu kebijakan  yang  akan  diambil  dalam  hal  pengelolaan  konservasi  sumber  daya  alam  oleh  pemerintah  yang  ideal  ialah memperhatikan  informasi  dan  masukan  dari  masyarakat,  yang  selanjutnya  bersama-sama  membahas  permasalahan,  dan mengambil  keputusan  secara  mufakat.  Dengan  demikian,  peran  serta  masyarakat  akan  meningkatkan  kualitas  keputusan pemerintah  dan  disisi  lain  akan  dapat  mereduksi  kemungkinan  munculnya  konflik  karena  menghasilkan  tingkat  penerimaan keputusan yang lebih besar pada masyarakat.
Konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  dalam  pandangan  undang-undang  ini  adalah  urusan  negara  yang kemudian  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah  hanya  dapat  menjalankan  urusan  ini  jika  mendapat pendelegasian wewenang ataupun menjalankannya sebagai tugas pembantuan dari pemerintah pusat, sesuai yang terdapat dalam Pasal  38  ayat  1-2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya. Meskipun  memberi  porsi  besar  bagi  pemerintah  pusat,  tidak  ada  penjelasan  tentang  unsur  pemerintahan  mana  yang bertanggung-jawab secara kelembagaan untuk menjalankan undang-undang ini. Karena itu tidak ditemukan kegiatan konservasi sumber  daya  alam  hayati  yang  terpadu,  karena  masing-masing  lembaga  menginterpretasikan  sendiri  mengenai  konservasi  ini sesuai dengan dasar-dasar kebijakannya yang bersifat sektoral.
Dalam Pasal 40 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,  ini  sarat  mengatur  hak  negara  tetapi  tidak  banyak  memberikan  pengaturan  tentang  hak  rakyat,  apalagi  dalam
17 Ibid, hal. 106.
18 Ibid . hal. 107.
19 Ibid , hal. 110.
20 Ibid.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
konteks pengakuan hak asasi manusia. Pengaturan yang diberikan kepada rakyat semata-mata berkaitan dengan kewajiban dan larangan-larangan yang diancam dengan hukuman pidana.
Dari  temuan-temuan  fakta  hukum  di  atas,  bahwa  persoalan  yang  menyangkut  pengelolaan  kawasan  konservasi  itu  lebih bersumber  pada  problema  substansi  hukum  dari  peraturan  yang  memberi  bingkai  atau  landasan  bagi  bekerjanya  hukum  itu. Pada prinsipnya hukum  yang ada dalam suatu negara haruslah sesuai dengan idea atau cita hukum dan realitas  masyarakat di mana hukum itu memberikan pelayanan. Pancasila merupakan idea atau cita hukum bangsa Indonesia, sehingga hukum positip yang ada di Indonesia harussesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief  dengan  konsepnya  nilai-nilai  keseimbangan Pancasila  bahwa  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  merupakan  hakekat pembentukan  Sistem  Hukum  Nasional  (SHN),  karena  SHN  pada  hakikatnya  adalah  Sistem  Hukum  Pancasila 21 .  Apabila dijabarkan  lebih  lanjut,  SHN-Pancasila  adalah  SHN  yang  berlandaskan/berorientasi  pada  tiga  pilar/nilai  keseimbangan Pancasila  yaitu :  - berorientasi pada nilai-nilai  “Ketuhanan” (bermoral religius);  - berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan - berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).
Demikian, sistem/tatanan hukum di Indonesia yang tidak ber-orientasi pada ke-3 pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, tidak dapat dikatakan sebagai SHN, walaupun dibuat oleh badan legislatif Indonesia. Bila kita cermati rambu-rambu dari Barda Nawawi  Arief  itu  kemudian  kita  refleksikan  kepada  substansi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  maka  dapat  kita  lihat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan penghormatan yang tinggi bahwa sumber daya alam adalah karunia Tuhan uang maha esa namun pada sisi lain sangat bersifat sentralistik, peran pemerintah sangat dominan, mengabaikan hak-hak masyarakat  lokal/Adat  (tidak  ada  pengakuan  dan  perlindungan  akses  atas  kawasan  konservasi  dan  hak  penguasaan  dan pemanfaatan  masyarakat adat/lokal atas sumber daya alam), serta peran serta yang bersifat semu menunjukkan bahwa undang- undang  itu  belum  berorientasi  pada  nilai-nilai  keseimbangan  Pancasila,  hanya  pada  sisi  nilai-nilai  “Ketuhanan”  (bermoral religius)  yang  sudah  tercerminkan;  Sedang  nilai-nilai  “Kemanusiaan”  (humanistik);  dan  nilai-nilai  “Kemasyarakatan” (nasionalistik;  demokratik;  berkeadilan  sosial)  belum  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila.    Oleh  karena  itu,  tidaklah mengherankan  bila  watak  dari  Undang-undang  itu  berpotensi  konflik  dan  represif  terhadap  masyarakat  di  sekitar  kawasan konservasi yang mestinya dapat menjadi bagian dari upaya konservasi itu.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  dengan  teori  hukum  progresifnya,  bila  mencermati  substansi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990  beserta  implikasi  konflik  yang  sudah  terjadi,  bahwa  sesungguhnya  hukum  sudah  seharusnya  mensejahterakan masyarakatnya,  hukum  progresif  itu  berangkat  dari  sebuah  maksim  bahwa  “hukum  adalah  suatu  institusi  yang  bertujuan mengantarkan  manusia  kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan  membuat  manusia  bahagia” 22 .  Pernyataan  ini  tegas  bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia,  bagi  manusia.  Oleh  karena  itu,  menurut  hukum  progresif,  hukum  bukanlah  tujuan  dari  manusia,  melainkan  hukum hanyalah  alat,    kehadiran  hukum  bukan  untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  luas  dan  besar,    sehingga ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yangdipaksa-paksa untuk  dimasukkan  ke  dalam  skema  hukum 23 ,sebab,  hukum  bukan  merupakan  institusi  yang  mutlak  serta  final,  karena  hukum selalu  berada  dalam  proses  untuk  terus  menjadi  ( law  as  a  process,  law  in    the  making ) 24 .  Mengingat  bahwa  hukum  itu merupakan  proses  yang  terus  menjadi,  tentunya  kekurangan-kekurangan  substansial  yang  bersifat  tidak  membahagiakan  dan mensejahterakan  masyarakatnya  itu  perlu  diperbaiki  dengan  mengakomodasi  nilai-nilai  konservasi  yang  khas  Indonesia (konservasi kearifan lokal), sehingga dengan demikian proses rule breaking dalam paradigma konservasi yang lama perlu untuk dilakukan.
Pada dasarnya  keanekaragaman hayati  yang dimiliki Indonesia itu sangat penting bagi  keberlangsungan  kehidupan bangsa, namun hal ini bukan karena posisinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati, tetapi karena keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki bangsa ini 25 . Para pendiri negara-bangsa ( nation-state ) Indonesia sejak semula sudah  menyadari bahwa  negara ini adalah negara kepulauan  yang  majemuk baik sistem politik  dan  sistem  hukumnya  maupun  kehidupan  social  budayanya.  Semboyan  “Bhinneka  Tunggal  Ika”  secara  filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keberagaman sistem sosial yang diwarisi dari leluhurnya. Salah satu bentuk budaya lokal itu adalah kearifan lokal,  Menurut Chatcharee Naritoom dalam Esmi Warassih: “ Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture ” 26 , sedang menurut Sonny Keraaf dalam Purnawan dwikora Negara kearifan lokal “adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis” 27 .
21 Arief  Barda  Nawawi.  16  Mei  2009. Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  Indonesia ,  makalah  Kuliah  Umum  pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum, Pascasarjana UBH :Padang. hal. 5-7.
22 Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum . Genta Publishing: Jogjakarta  hal. 1-5.
23 Ibid . hal. 32-33.
24 Ibid
25 Abdon  Nababan. Kearifan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  di  Indonesia  di  Masa  Mendatang .dalam    http://www.aman.or.id,  diakses  tgl.  29 oktober 2019.
26 Purnawan Dwikora Negara. Op.cit . hal. 116.
27 Loc.cit .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Wiratno  dkk,  mengemukakan  “kearifan  lokal  itu  merupakan  sistem  pengetahuan  setempat  yang  diperoleh  dari  interaksi manusia  dengan  lingkungan  serta  seluruh  aspek  kebudayaannya” 28 ,  sedangkan  di  dalam  Pasal  1  angka  30  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.
Jadi  kearifan  lokal  bukan  hanya  menyangkut  pengetahuan  atau  pemahaman  masyarakat  adat/lokal  tentang  manusia  dan bagaimana  relasi  yang  baik  di  antara  manusia,  melainkan  juga  menyangkut  pengetahuan,  pemahaman  dan  adat  kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua, di mana seluruh pengetahuan itu dihayati, dipraktikan, diajarkan dan  diwariskan  dari  satu  generasi  ke  generasi.    Oleh  karena  pengetahuan  itu  tidak  sekedar  dipahami,  tetapi  juga  dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi, hal ini menunjukkan bahwa: Pertama , kearifan lokal itu milik komunitas,  kepemilikan  yang  individual  atas  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  sadar  akan  menegasi  dan  menghancurkan eksistensi  kearifan  dan  pengetahuan  tradisonal  itu  sendiri.  Kepemilikan  komunal  atas  pengetahuan  kearifan  lokal  ingin menunjukkan  bahwa  ia  terbuka  untuk  diketahui,  diajarkan,  dimiliki,  dan  dihayati  semua  anggota  komunitas; Kedua ,  kearifan lokal  juga  berarti  pengetahuan  khas  kearifan  yang  bersifat  praksis,  yakni  pengetahuan  bagaimana  hidup  secara  baik  dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam; Ketiga , kearifan lokal itu bersifat holistik, alam adalah “jaring kehidupan” yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Alam adalah rangkaian relasi yang terkait satu sama lain sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang alam harus merupakan  suatu  pengetahuan  yang  menyeluruh; Keempat ,  kearifan  lokal  itu  memformulasikan  semua  aktivitas  masyarakat terhadap  alam  adalah  aktivitas  moral,  di  mana  perilaku  itu  dituntun  dan  didasarkan  pada  prinsip  atau  tabu-tabu  moral;  dan Kelima ,  kearifan  lokal  itu  bersifat  lokal,  tidak  seperti  pengetahuan  barat  yang  mengklaim  dirinya  sebagai  universal,  kearifan lokal terkait dengan kekhasan tempat yang partikular dan konkret.
Kendati  tidak  memiliki  rumusan  universal  sebagaimana  dikenal  dalam  ilmu  pengetahuan  modern,  kearifan  lokal  ternyata ditemukan disemua masyarakat adat/lokal di seluruh dunia, dengan substansi yang sama 29 .Eleman-elemen atas kearifan lokal di atas  pada  akhirnya    membentuk  pola  perilaku  manusia  sehari-hari  baik  terhadap  sesama  manusia  maupun  terhadap  alam,  dan yang  gaib.  Dalam  masyarakat  adat/lokal  pola  perilaku  yang  merupakan  interaksi  manusia-alam-dan  hal  yang  gaib  terkadang diformulasikan  ke  dalam  simbol-simbol,  yang  bagi  orang  luar  tidak  serta  merta  dapat  secara  mudah  memahami  bentuk komunikasi  semacam  itu.  Sesuatu  yang  “keramat”  misalnya  belum  tentu  menggambarkan    apa  yang  tampak  sesungguhnya berupa  keangkeran  tempat  itu,  tetapi  makna  di  balik  itu  bisa  jadi  merupakan  tujuan  perilaku  sesungguhnya  yang  diharapkan, yakni agar tidak merusak alam/lingkungan.

## B. Konsep Desa Konservasi Berbasis Kearifan Lokal
Desa  konservasi  adalah  sebuah  pendekatan  model  konservasi  yang  memberi  peluang  kepada  masyarakat  yang  tinggal  di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Konsep ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat akses yang aman untuk pemanfaatan kawasan sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan.
Konsep  desa  konservasi  merupakan  desa  yang  dijadikan  model/contoh  bagi  desa  lain  di  sekitar  kawasan  konservasi  dalam upaya pemberdayaan masyarakatdi sekitar kawasan konservasi, dengan memperhatikan aspek konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya  masyarakat  setempat.  Desa  konservasi  bertujuan  untuk  mengurangi  ketergantungan  masyarakat  terhadap  kawasan, meningkatkan  kemandirian  dalam  pemanfaatan  potensi  yang  dimiliki.  Kegiatan  ini,  juga  diharapkan  mampu  mendorong masyarakat  untuk  mengembangkan  perilaku  kemandirian  di  bidang  sosial  budaya,  dalam  hal  ini  adalah  ciri  kehidupan bermasyarakat yang positif dan menunjang ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian kawasan.
Secara  filosofis  sumberdaya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  wajib  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Pemanfaatan  tersebut  harus  dilaksanakan  dengan  prinsip  kehati-hatian  dan  tetap  memperhatikan  azas konservasi  sumberdaya  alamhayati  sehingga  setiap  sumber  daya  alam  hayati  dapat  dipertahankan  dan  dimanfaatkan  secara berkesinambungan.  Secara  sosiologi  seluruh  masyarakat  Indonesia  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh kesejahteraan. Berdasarkan konstitusi, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.
Data  empiris  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  3.800  desa  terdapat  di  dalam  dan  di  sekitar  hutan  konservasi  bahkan  di  luar hutan  lindung  dan  hutan  produksi  lebih  banyak  lagi 30 .  Secara  teoritis  dan  aturan  hukum,  hutan  konservasi  harus  bebas  dari pemukiman  masyarakat.  Pada  umumnya  masyarakat  yang  tinggal  disekitar  hutan  konservasi  termasuk  dalam  kategori  miskin karena  terbatasnya  akses terhadap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati. Keberadaan mereka tidak bisa  diabaikan  bahkan  menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk  mengentaskan  dari  kemiskinan.  Peningkatan      kesejahteraan masyarakat      tersebut      tidak  hanya  menjadi  tanggungjawab  sektor  kehutanan,  namun  juga  merupakan  tanggungjawab  sektor lain yang terkait.
28 Loc.cit
29 Purnawan Dwikora Negara. Op.cit . hal. 117.
30 Sigit Sapto Nugroho Dan Nur Dewi Setyowati. Model Pengembangan Desa Konservasi  Berbasis Pendayagunaan Potensi Lokal Kawasan Lindung  Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun  Jawa Timur . Jurnal Sosial Volume 15 Nomor 2 September 2014. hal. 58-59.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Pasal  37  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya, menyebutkan  bahwa  “Peran  serta  rakyat  dalam  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  diarahkan  dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Sedangkan dalam Pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa “Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan  dibidang  kehutanan,  dan  pemerintah  wajib  mendorong  peran  serta  masyarakat  melalui  berbagai  kegiatan dibidangkehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna”.
Maksud dan tujuan terbentuknya Desa Konservasi diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar  hutan  produksi,  hutan  lindung  dan  hutan  konservasi  melalui  pemberdayaan  potensi  lokal  sebagai  upaya  meningkatkan ketahanan dan kemampuan masyarakat menjadi pelaku perlindungan, pengawetan atau pelestari dan pemanfaatan secara lestari. Dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  fungsi  dan  tanggungjawab  masing-masing    melalui  kegiatan  pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat,terutama masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
Adapun program Desa Konservasi meliputi sektor kehutanan dan non kehutanan antara lain 31 :
1. Sektor Kehutanan
a. Di hutan konservasi melalui pembentukan Desa Konservasi :
1) Rehabilitasi  kawasan  konservasi  dilakukan  melalui  pelibatan  masyarakat  pada  pembibitan,  penanaman, pengkayaan,  pemeliharaan,  teknik  konservasi  secara  vegetatif,  serta  perbaikan  lingkungan      pada  bagian kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang mengalami kerusakan;
2) Restorasi  kawasan  konservasi  dapat  berupa  pelibatan  masyarakat  melalui  pemeliharaan,  perlindungan, penanaman, penangkaran satwa, pelepasliaran fauna;
3) Pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa pemanfaatan sumberdaya air dan plasma nutfah secara tradisional, wisata alam, penyerapan dan penyimpanan karbon;
4) Pemanfaatan  tumbuhan,satwa  liar  dan  hasil  hutan  non  kayu  antara  lain  dalam  bentuk  penangkaran,budidaya tanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil hutan non kayu dilakukan dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keaneakaragaman sumberdaya alam hayati serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Pengamanan kawasan dilakukan oleh unit pengelola kawasan bersama masyarakat melalui pembentukan Pam Swakarsa, Masyarakat Peduli Api, dan wadah organisasi lain yang muncul dari masyarakat setempat;
6) Pembinaan  habitat  antara  lain  berupa  kegiatan  pemeliharaan  atau  perbaikan  lingkungan  tempat  hidup  satwa dan atau tumbuhan.
b. Di hutan produksi dan hutan lindung:
1) Pengelolaan Hutan Desa;
2) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
3) Kemitraan. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
2. Program Di luar Sektor Kehutanan
Program-program  yang  potensial  diberikan  kepada  Desa  Konservasi  oleh  sektor  lain  akan  disesuaikan  denga  prinsip- prinsip  konservasi  melalui  pengintegrasian  program  antara  lain  terdiri  pertanian,  perikanan,  peternakan,  kesehatan, pariwisata, sarana prasarana perhubungan, dan pendidikan.
Pengembangan  desa  konservasi  berbasis  pendayagunaan  potensi  lokal  kawasan  konservasi  memberikan  kemampuan masyarakat  dalam  mengelola  dengan  sistem  dan  pembentukan  kelembagaan  berbasis  masyarakat  sebagai  upaya meningkatkan  akses  dan  kontrol  masyarakat  terhadap  pengembangan  sumberdaya  alam,  sumberdaya  manusia  dan sumberdaya  ekonomi  secara  seimbang.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  strategi  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber daya alam yang dibutuhkan adalah strategi yang dapat merespon kepentingan dan kebutuhan penduduk miskin di desa- desa  sekitar  hutan,  dan  menempatkan  program-program  pengelolaan  sumber  daya  alam    secara  terintegrasi  dengan pembangunan pedesaan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Menyelaraskan sistem pengelolaan sumberdaya alam dengan model pengembangan desa konservasi, maka disatu pihak kepentingan  masyarakat  harus  ditampung  dalam  kegiatan  pengelolaan,  sedang  dilain  pihak  potensi  lokal  yang  ada  di manfaatkan  untuk  membentuk  kinerja  pengelolaan  yang  produktif  bagi  kepentingan  bersama.  Dengan  kata  lain  sistem pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  model  pengembangan  desa  konservasi  berbasis  pendayagunaanpotensi  lokal kawasan  konservasi  perlu  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  kegiatannya  sinergis  dengan  potensi  yang  dimiliki masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi.
Untuk  dapat  mencapai  hasil  maksimal  (prinsip  produktivitas)  dengan  hasil  yang  diterima  secara  adil  oleh  kedua  belah pihak  (prinsip  keadilan)  maka  sistem  pengembangan  model  desa  konservasi  yang  diciptakan  harus  memenuhi persyaratan  kerjasama  saling  menguntungkan  (simbiosis  mutualisme).Dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  sekedar berpartisipasi,  tidak  sekedar  sebagai  mitra  sejajar  melainkan  bersama-sama  Pemerintah  sebagai  pelaku  utama  dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan kawasan hutan lindung dengan model pengembangan desa konservasi yang berbasis  pendayagunaan  potensi  lokal.  Untuk  itu  perlu  adanya  Nota  kerjasama  (MoU)  antara  masyarakat denganPemerintah,  sehingga  adanya  hubungan  yang  sejajar  antara  masyarakat  sekitar  hutan  dengan  Pemerintah merupakan hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dimana menempatkan posisi mereka  sebagai

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
mitra    sejati  ( genuine  partnership )  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  didasari  kesepakatan  dalam  bentuk perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan  dan mempunyai kepastian hukum.

## IV. PENUTUP
1. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  yang  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  di  bidang konservasi  yang  akan  mengatur  dan  mengarahkan  masyarakat  agar  berbuat  menurut  cara-cara  tertentu  sebagaimana  yang diinginkan  pemerintah.  Namun,  Undang-Undang  ini  bersifat  sentralistik,  dimana  peran  pemerintah  sangat  dominan, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal/Adat (tidak ada pengakuan dan perlindungan akses ataskawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan  masyarakat adat/lokal atas Sumber Daya Alam), serta peran serta yang bersifat semu.Undang- Undang  Nomor 5 Tahun 1990 ini sarat mengatur hak negara tetapi tidak banyak memberikan pengaturan tentang hak rakyat, apalagi dalam konteks pengakuan hak asasi manusia dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kebijakan konservasi sumber daya alam hayati tidak mengintegrasikan manusia dan perilakunya sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam hayati. Pengaturan  yang  diberikan  kepada  rakyat  semata-mata  berkaitan  dengan  kewajiban  dan  larangan-larangan  yang  diancam dengan hukuman pidana.
2. Konsep  desa  konservasi  adalah  sebuah  pendekatan  model  konservasi  yang  memberi  peluang  kepada  masyarakat  yang tinggal  di  sekitar  kawasan  konservasi  untuk  terlibat  aktif  dalam  upaya  pengelolaan  kawasan  konservasi  dan  sekaligus sebagai  upaya  pemberdayaan  masyarakat  berbasis  kearifan  lokal.  Program  dalam  konsep  desa  konservasi  meliputi  sektor kehutanan  dan  non  kehutanan.  Dalam  sektor  kehutanan  meliputi  hutan  konservasi  (melalui  pembentukan  desa  konservasi meliputi:rehabilitasi,  restorasi,  pemanfaatan  jasa  lingkungan,  pemanfaatan  tumbuhan,  pengamanan,  pembinaan  habitat),  di hutan  produksi  dan  hutan  lindung  (pengelolaan  hutan  desa,  izin  usaha  pemanfaatan  hutan  kemasyarakatan,  kemitraan). Sedangkan  program  di  luar  sektor  kehutanan  meliputi  program-program  yang  potensial  diberikan  kepada    desakonservasi oleh  sektor  lain  akan  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  konservasi  melalui  pengintegrasian  program  antara  lain  terdiri pertanian,  perikanan,  peternakan,  kesehatan,  pariwisata,  sarana  prasarana  perhubungan,  dan  pendidikan.  Agar  dapat mewujudkan  terciptanya  kerjasama  saling  menguntungkan  (simbiosis  mutualisme)  dalam  pelaksanaan  desa  konservasi, perlu adanya Nota Kerjasama (MoU) antara masyarakat dengan Pemerintah.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arief  Barda  Nawawi.  2009. Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  Indonesia .  Makalah  Kuliah  Umum  pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum,  Pascasarjana UBH : Padang.
Departemen Kehutanan. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . Jakarta: Departemen Kehutanan. Kementerian Kehutanan. 2011. Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi . Kementerian Kehutanan: Jakarta. Nugroho, Sigit Sapto. 2017. Hukum Kehutanan: Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat . Kafilah Publishing: Solo. ____, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum , Oase Pustaka: Surakarta Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum . Genta Publishing: Jogjakarta. Santosa, Andri. 2009. Konservasi di Indonesi: Sebuah Potret Pengelolaam dan Kebijakan . Pokja Kebijakan Konservasi. Jakarta.

## B. Jurnal
Agbogidi,  OM,  dan  Ofuoku,  AU. Forestry  Extension:  Implications  for  Forest  Protection  (review) .  International  Journal  of    Biodiversity  and Conservation.Volume 1 Nomor 5 Tahun 2009.
Negara,  Purnawan  Dwikora. Rekonstruksi  Kebijakan  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi    Berbasis  Kearifan  Lokal  Sebagai  Kontribusi  Menuju  Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia . Jurnal Konstitusi,  Vol. IV. No. 2.  November 2011. Nugroho, Sigit Sapto Dan Nur Dewi Setyowati. Model Pengembangan Desa Konservasi  Berbasis Pendayagunaan Potensi Lokal Kawasan Lindung  Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun  Jawa Timur . Jurnal Sosial Volume 15 Nomor 2 September 2014. Ristianasari,  Pudji  Muljono,  dan    Darwis  S.  Gani. Dampak  Program  Pemberdayaan  Model  Desa  Konservasi  Terhadap  Kemandirian  Masyarakat:  Kasus  Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung .Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 3 September 2013.

## C. Website
Abdon Nababan. Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia di Masa Mendatang .dalam  http://www.aman.or.id, diakses tgl. 29 oktober 2019.
Anonim.https://docplayer.info/51554481-Kerangka-berpikir-dan-hipotesis  kerangka-berpikir.html.  Diakses  pada  tanggal    29  oktober  2019.  Abdon  Nababan. Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia di Masa Mendatang .dalam  http://www.aman.or.id, diakses tgl. 29 Oktober 2019.

## D. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/Menhut-II/2010 tgl. 5 Mei 2010 Tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees).
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  P.  16/Menhut-II/2011  tentang  Pedoman  Umum  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri Kehutanan. Jakarta: Kementerian Kehutanan.