MODEL LOTRE ; STRATEGI PENETUAN SEWA BENGKOK DESA (Studi Fenomenologi Pada Desa Tawangrejo Kec. Wonodadi Kab. Blitar)
Diana Elvianita Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No.4 Blitar Email : dianaelvianitamart@gmail.com
Devy Intan Faradina
Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No.4 Blitar
Email : devyintanfaradina@gmail.com
Abstract
This Research aims to determine how the determination of “Bengkok” land leases used Tawangrejo Rural District of Wonodadi Blitar? The method used is qualitative with phenomenological approach. The results of this research The village government Tawangrejo Wonodadi District of Blitar Using “Lotre Model” to determine a “Bengkok” land tenants as the principle of justice and equity. this method intended for residents of the village can be alternately each year to hire a “Bengkok” land and residents can feel the results of the village land
Keywords: “Bengkok” Village, Rent, Lottery Model,
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan sewa tanah bengkok yang digunakan Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar? Metode penelitaian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini pemerintah Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menggunakan model Lotre untuk menentukan penyewa tanah bengkok Desa sebagai asas keadialan dan pemeretaan. Cara tersebut bertujuan agar warga Desa bisa secara bergantian setiap tahunnya untuk menyewa tanah bengkok Desa, dan warga dapat merasakan hasil dari tanah Desa tersebut.
Kata Kunci : Bengkok Desa, Sewa, Model Lotre,

## PENDAHULUAN
Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintah Desa diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Muhamad dalam Soleh, 2015: 1). Melihat pada Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014)
Menurut Lapananda (2016: 1) Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. (Muhamad dalam Hariadi, 2010: 2). Merujuk pada Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dimana pemerintah Desa mempunyai hak sepenuhnya dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh Desa. Pada Pasal 1 Ayat (6) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa juga menjelaskan Pengelolaan aset Desa dimulai dari serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pelaporan, penilaian,
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa.
Salah satu Aset Desa yang dipaparkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 adalah Kekayaan asli Desa. Kekayaan asli Desa dapat digolongkan dalam berbagai bentuk antara lain : tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli Desa. (Permendagri No 1 Tahun 2016)
Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar memiliki Tanah kas Desa atau yang sering disebut warga dengan nama bengkok berupa area persawahan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai penghasilan tambahan. Tanah bengkok tersebut dikelola oleh Kepala Desa dan perangkat Desa yang masih aktif di Desa Tawangrejo dengan ditanami sayur-mayur dan kebutuhan pangan lainnya. Selain dikelola sendiri, tanah bengkok tersebut juga ada yang disewakan kepada warga Desa yang ingin menyewa tanah bengkok tesebut. Selain itu, penentuan sewa tanah bengkok pada Desa menggunakan sistem lotre yang akan menjadi penambahan gaji Kepala Desa dan perangkat Desa. Dimana Lotre yang diterapkan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan hak sewa sawah bengkok tersebut. Tujun
menggunakan lotre dalam penyewaan agar warga Desa secara bergantian menyewa tanah bengkok, dan tidak hanya orang-orang yang sama yang bisa menyewa. Selain itu Pemerintah Desa mengutamakan kesejahteraan bagi Warga Desanya.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyewaan tanah bengkok dengan judul “ MODEL LOTRE ; STRATEGI PENENTUAN SEWA BENGKOK Desa” (Studi Fenomenologi pada Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).
Metodologi Penelitian
Metode Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian masaknya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dll, secara horistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2008: 6).
Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi. Studi fenomenologi merupakan studi yang berusaha mencari esensi makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Studi ini bertujuan untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal (Purwati, dalam Cresweell, 2014 : 105).
Menurut Husserl dalam Moleong (2008: 14) Fenomenologi diartikan sebagai : 1) pengalaman subjektif atau pengalaman denomenologikal; 2) suatu studi tentang kesadaran dari prespektif pokok dari seseorang. Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang.
Fenomenologi kadang-kadang digunakan sebagai perspektif filosofi dan juga digunakan sebagai pendekatan dalam metodologi kualitatif. Fenomenologi memiliki riwayat yang panjang dalam penelitian sosial termasuk psikologi, sosiologi, dan pekerjaan sosial. Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada focus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interprestasi-
interprestasi dunia (Moleong, 2008: 15). Pemilihan informan merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu penelitian karena informan inilah yang akan memberi data-data yang dapat mempresentasikan apa yang dicari dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yakni purposive , di mana memilih informan dengan cara pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini, informan yang dipilih yakni Bapak zainuri berusia 47 tahun, merupakan warga tawangrejo yang
menjabat sebagai kepala dusun sejak tahun 1998 sampai sekarang dan pada tahun 2009 diangkat sebagai PLT sekretaris Desa sampai sekarang. Beliau mendapatkan jatah tanah bengkok dari jabatan kasun seluas 1475 ru (2,107 Ha).
Bapak Mujib merupakan warga Desa Tawangrejo yang menjabat sebagai Bendahara Desa. Beliau berusia 46 tahun dan telah menjabat sebagai bendahara Desa sejak tahun 1998 sampai sekarang. Beliau mendapat Tanah Bengkok seluas 700 ru (1 Ha).
Metode analisis Kualitatif berupa studi Fenomenologi. Di mana fenomenologi dikenal sebagai metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi ( human phenomena ). Penelitian fenomenologi mengenai makna model lotre sebagai strategi penetuan sewa bengkok desa.
Pembahasan Tanah bengkok merupakan tanah yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang masih aktif di Desa Tawangrejo sebagai penghasilan tambahan. Di Desa Tawangrejo tanah bengkok yang berupa persawahan, masih menjadi penghasilan tambahan perangkat Desa selama masih menjabat. Seperti yang dijabarkan dalam Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa, Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa.
Tanah bengkok tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa itu sendiri. Selain dikelola sendiri tanah bengkok tersebut ada juga yang disewakan kepada warga Desa dengan sistem Lotre . Seperti yang disampaikan oleh Zainuri selaku Sekertaris Desa :
““Tanah bengkok seng bentuk sawah iku disewakne nek warga Desa gawe cara lotre. Proses sewo ne iku gor oleh gawe warga Desa Tawangrejo tok. Sewo seng dienekne Deso gawe lotre iku ben warga iso gonta ganti nyewo sawah e deso. Tros ben warga seng ga duwe sawah iso ngerasakne hasil panen”
[Tanah bengkok yang berbentuk sawah tersebut disewakan kepada warga Desa dengan cara lotre. Proses sewa tersebut hanya untuk warga Desa Tawangrejo saja. Sewa yang diadakan Desa dengan menggunakan lotre tersebut agar warga desa bias bergantian menyewa tanah Desa. Dan warga yang tidak mempunyai sawah dapat merasakan hasil panen].” (Wawancara, 15, Maret 2017)
Menurut Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa lotre berasal dari bahasa Belanda “Loterij” yang berarti undian berhadiah, undian nasib dan peruntungan. Sedangkan menurut kamus bahasa inggris, berasal dari
kata “Lottery” yang berarti undian. Dari dua pengertian tersebut, lotre atau undian peruntungan sangat ditentukan oleh nasib. Adapun penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh perorangan, perusahaan, atau lembaga. Tujuan keduanya biasanya ditujukkan untuk mengumpulkan dana dalam upaya meningkatkan pemasaran produk perdagangannya (https://id.wikipedia.org akes 16 Maret 2017)
Lotre atau undian menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Suatu skema atau rencana mengenai pemindahan harta benda atau hak-hak, atau penyerahan suatu kewajiban dengan pengaduan untung. Biasanya menyangkut atau mengenai penarikan LOTS, atau seleksi atau pemilihan dengan pengaduan untung, dari slips atau potongan-potongan kertas atau kartu yang diberi nomor yang menyamai slips yang diberi nomor, yang dipegang oleh mereka yang mengambil bagian dalam lottery . Dalam dunia usaha, a lottery dapat digunakan, misalnya untuk memilih atau menyelektir sertifikat-sertifikat obligasi yang harus ditebus kembali atau diminta di dalam hal suatu callable bond .
Dalam sewa-menyewa tanah bengkok tersebut Kepala Desa juga membentuk panitia lelang agar dalam proses sewa-menyewa dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Perdes Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sewa/Lelang tanah kas Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2016 bahwa, Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/lelang Kepala Desa membentuk Tim Pembina, Panitia Pengawas, dan Panitia Pelaksana lelang Tanah Kas Desa.
Penentuan dalam sistem sewa tanah bengkok di Desa Tawangrejo dirasa cukup unik karena sistem yang digunakan beda dengan sistem yang ada, dimana penawar dipilih secara acak oleh panitia lelang atau yang sering disebut dengan sistem Lotre . Sewa tanah bengkok tersebut maksimal 1 (satu) tahun. Dimana dengan sistem ini para warga yang ingin menyewa tanah bengkok tersebut bisa bergantian setiap tahunnya. Seperti yang disampaikan Zainuri:
Pertama diledang 1 , terus ditentukan hari pelaksanaan. Lek e teknis pelasanaan yo… ditentukan lokasine ngendi, tros hargane piro per 100 ru ne, mari ngono masyarakat yang berminat langsung daftar sekalian nulis jeneng tros dikumpulne nek kotak lotre. Koyo arisan ngono kae seng dikopyok . [Pertama diumumkan, terus ditentukan hari pelaksanaan. Untuk teknis pelaksanaan ya… ditentukan lokasinya dimana, terus harga per 100 ru nya berapa, kemudian masyarakat yang berminat langsung mendaftar sekalian menulis namanya dan dikumpulkan di kotak lotre. Jadi seperti arisan yang
1 Ledang adalah istilah jawa. Dalam istilah bahasa indonesia bisa diartikan sebagai pengumuman
dikocok]. (Wawancara, Zainur 15 Maret 2017)
Proses informasi untuk pemberitahuan kepada waraga masyarakat yang ikut dalam lotre atau penyewa bengkok tanah desa dengan cara ledang. Ledang adalah informasi dengan mengunakan pengeras suara keliling kampong atau desa dengan mengunakan mobil box atau pick up. Hal ini informasi yang sangat efektif dan menciptkan akutanbilitas publik. proses ini diharapakan masyarakat untuk mendaftarkan diri untuk ikut lelang dengan syarat adalah masyarakat desa setempat serta sudah menyiapkan dana yang telah disepaki oleh panitia, hal ini di ungkapkan oleh zaenuri.
“ seng melu lotre uwes nyepakne duit gawe uang muka disek. [Iya, setidaknya yang ikut lotre itu sudah menyiapkan uang muka dulu)” (Wawancara, Zainuri, 15 Maret 2017_
Selain itu juga masyarakat yang sudah pernah memenangkan lotre tidak diperkenankan mengikutti kembali dikarenakan untuk memberikan kesepatan kepada warga lainnya hal ini diungkapkan oleh zaenuri dan dikuatkan oleh mujib.
“pomo nyewone sak wong sak petak, lek enek sewoan bengkok eneh seng wes entok jatah ga oleh melu eneh. Gentian karo liyane seng melu lotre. Lagek lek sewone wes entek baru oleh nyewo eneh. [seandainya menyewa satu orang satu petak, kalau ada sewa bengkok lagi yang sudah mendapat jatah tidak boleh ikut lagi. Ganti orang lain yang ikut lotre. Kalau sewanya sudah habis baru boleh menyewa lagi]. (Wawancara, Mujib, 13 Maret 2017)
Setelah pendaftar untuk penyewa tanah sudah terpenuh untuk 26 lokasi tanah bengkok yang ada di desa Tawangrejo Kec. Wonodadi Kab. Blitar. Selanjutnya yakni penetuan pemenang (pengarap sawah bengkok) dalam lotre atau di “kopyok” dan hasil yang keluar dalam kocokan itu lah yang berhak untuk pengarab bengkok desa.
iyo koyo arisan ngono kae seng di kopyok [iya, seperti arisan yang dikocok]. (Wawancara, Mujib, 13 Maret 2017)
Tergambarkan dalam model lotre bekok desa sebagai berikut:
Model lotre : Peneliti 2017
Dalam penentuan harga sewa tanah bengkok tersebut panitia lelang menentukan pada harga pasar yang berlaku di Desa tersebut, kisaran harga sewa disesuaikan pada harga pasaran yang berlaku, adapun harga tersebut terhitung dari 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per 100 ru nya. Tapi harga tersebut disesuikan dengan kesepakatan antara penyewa dengan panitia lelang.
Setelah antara penyewa dan panitia telah sepakat dengan harga sewanya. Selanjutnya cara pembayaran dengan memberikan uang muka terlebih dahulu dan jeda waktu beberapa bulan penyewa sudah harus segera melunasi sisa biaya sewa.

## Penutup
Berdasarkan pembahasan tentang sistem lotre sebagai setrategi penentu sewa bengkok Desa pada Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar di atas, maka penulis akan memberi kesimpulan pada penelitian ini, bahwa Tanah bengkok adalah salah satu aset Desa yang masih ada sampai saat ini. Yang salah satu fungsinya adalah sebagai penghasilan tambahan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang masih menjabat. Tanah bengkok milik perangkat Desa Tawangrejo juga ada yang disewakan, dalam penyewaan aset Desa berupa tanah bengkok masyarakat ikut andil dalam pengelolaan aset Desa dengan cara menyewa. Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam
Perangakat desa Ledang “Informasi Untuk Lotre” Warga Mendaftar ikut “lotre” Dengan ketentuan Yang Ditentukan Proses Lotre Di Kocok “dengan nama “ Yang keluar sebagai pemenang Pemenang lotre (Pengarapap
pengelolaan asset desa dengan cara menyewakan tanah bengkok kepada masyarakat yang ingin mengelola sawah tapi tidak memiliki lahan sendiri. Pemerintah Desa menginginkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara tersebut.
Daftar Pustaka Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan .
Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Jusup, Al Haryono. 2011. Pengantar Akuntansi . Jilid 1. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Lapanda, Yusran. 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa . Jakarta : PT Wahana Semesta Intermedia.
Moleong, Lexy J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya. Muhamad, Fadhil. 2015. Analisi Pengelolaan Keuangan Dalam
Pembangunan Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Jurnal .
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi . Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Kepala Desa Tawangrejo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Purwati, Anik dan Arif Wahyudi. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Bagi Keberhasilan Pengembalian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Jurnal. Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus . Jakarta: Prenanda Media.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa