CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lamandau
Charles Rakam Mamud¹, Usup Riassy Christa², Isfarudi³
¹Universitas Tebuka, Email: mamudpbun240@gmail.com ² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Email: usupriassychrista@gmail.com ³Universitas Terbuka, Email: isfarudi@ecampus.ut.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  the  implementation  of  providing additional  income  allowances  and  improving  the  performance  of  employees  of the Communication and Information Office in Lamandau Regency. The method used  is  qualitative.  The  data  were  obtained  using  participatory  observation methods,  in-depth  interviews,  and  documentation.  Research  informants  are employees of the Department of Communication and Information in Lamandau Regency.  To  increase  the  validity  of  the  data,  check,  recheck,  and  crosscheck methods were used, as  well as prolonging the research time. The data obtained were analyzed using four stages, namely data collection, data classification, data filtering, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the provision of additional income allowances for employees of the  Lamandau  District  Communication  and  Information  Office  is  based  on  a valid  law,  namely  Regent  Regulation  number  30  of  2019  concerning  the provision of additional income allowances to civil servants within the Lamandau Regency  Government.  This  matter  has  been  communicated  to  all  SKPD  and received  by  all  PNS  Diskominfo  Kab.  Lamandau  so  that  the  factors  that influence policy on resources are sufficient, on target and well implemented.
Keywords :  Allowance  for  Additional  Income,  Communication,  Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa ini, Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya  pegawai  negeri  sipil  (atau  disingkat  menjadi  PNS)  agar  mereka  menjadi disiplin,  dengan  memberikan  tambahan  penghasilan  kepada  PNS  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang dalam hal ini diatur dalam pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan di jaman era teknologi canggih saat ini, pemerintah pusat/daerah dapat menerapkan mesin elektronik pencatat kehadiran melalui presensi  elektronik  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  absensi  elektronik.  Dengan
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
menerapkan absensi elektronik diharapkan pimpinan dapat melakukan pengawasan dan pengendalian  terhadap  jumlah  kehadiran  pegawai.  Mesin  absensi  secara  elektronik dirancang  khusus  secara  otomatis  agar  dapat  mengawasi  dan  memperhitungkan kehadiran semua pegawai secara rinci yang dihubungkan melalui komputerisasi dengan jaringan teknologi informasi (internet).
Dalam penelitian terdahulu, Ihsan (2017), dengan judul  Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Negeri Sipil (studi kasus pada Dinas Kesehatan Provinsi  Riau)  terdapat  permasalahan  yang  terjadi  pada  tunjangan  penambahan penghasilan  atau  disebut  TPP  berdasarkan  absensi  yaitu  pemberian  TPP  berdasarkan absensi  belum  memenuhi  capaian  sasaran  kebijakan  dari  segi  penilaian  prestasi  kerja dalam  proses  pembayaran  TPP  terhadap  pegawai,  sehingga  efektivitas  dan  efisiensi dalam penggunaan sumber daya masih belum tercapai.
Soemarie,  Djumlani  dan  Surya  (2018)  menyimpulkan  bahwa  masih  terdapat kurangnya tingkat kesadaran dari segi kehadiran pegawai, selain itu dari segi aplikasi e- logbook masih terdapat berbagai kekurangan dari segi aplikasinya yang memang masih belum  bisa  mengakomodir  seluruh  pekerjaan  pegawai  dalam  hal  penginputan,  dari aspek  beban  kerja  berbeda  tetapi  diklasifikasikan  pada  kelas  jabatan  yang  sama  pun masih  terdapat  ketidakadilan  dalam  pemberian  nominal  TTP,  dikarenakan  persamaan penghasilan setiap pegawai yang bekerja dengan beban serta bobot jabatan yang tinggi dibandingkan dengan pegawai dengan bobot serta beban kerja yang rendah penghasilan sama, kemudian dari segi cuti yang dipotong 30% dari TTP nya juga masih terdapat Pro dan Kontra antar pegawai yang masih merasa perlu dilakukan pemotongan dengan yang tidak perlu dilakukan pemotongan
Terianus  dan  Safkaur  (2017)  menyimpulkan  bahwa  untuk  mengacu  TPB  dan ULP  di  lingkungan  Setda  provinsi  Papua  jangan  hanya  focus  penilaian  pada  indikator kehadiran  (60%),  yaitu  absen  digital,  hal  ini  terkesan  kurang  obyektif  karena  kurang mempertimbangkan  aspek  prestasi  kerja  dan  produktivitas,  sebagai  indikator  dalam menghitung  rasio  pemberian  TPB  dan  ULP  kepada  ASN.  Sehingga  dapat  memicu rendahnya  kinerja  ASN  di  lingkungan  Setda  Provinsi  Papua  sampai  sejauh  ini  dalam memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat.  Rekomendasi  TPB  dan  ULP seharusnya menggunakan sistem statis dan sistem dinamis.
Shiomy  (2014)  menyimpulkan  bahwa,  pada  aspek  kedisiplinan  pegawai, kebijakan pemberian TPP dan UK berdampak pada peningkatan disiplin kerja pegawai DCKTR.  Pegawai  merasa  terikat  untuk  mematuhi  kedisiplinan,  karena  pelanggaran disiplin  akan  berimplikasi  pada  pemotongan  besaran  tunjangan  yang  akan  mereka terima.  Hal  tersebut  juga  didukung  dengan  berkurangnya  jumlah  pelanggaran  disiplin yang  dilakukan  oleh  pegawai  seperti  keterlambatan  masuk  kerja,  pulang  mendahului, serta mangkir
Nurhayati,  Hamka  dan  Juharni  (2019)  menyimpulkan  bahwa,  mekanisme pemberian  TPP  pada  Sekretariat  Daerah  Polewali  Mandar  secara  umum  sudah  sesuai dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  45  Tahun  20116  tentang  TPP  Negeri  Sipil  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  dan  pemberian  Tambahan Penghasilan  Pegawai  ini  telah  meningkatkan  kompetensi  dan  kinerja  PNS  serta
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
meningkatkan kesejahteraan PNS. Hal ini terlihat dari keseluruhan target  sasaran  yang ada  dapat  dicapai  dengan  baik,  dengan  rata-rata  persentase  pencapaian  kinerja pelaksanaan  kegiatan  95%,  Faktor  pendukung  implementasi  Kebijakan  TPP  pada Sekretariat  Daerah  yaitu  sumber  daya  (anggaran),  sikap  dan  struktur  birokrasi. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah sumber daya (fasilitas).
Nizar  (2019)  menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem  penggajian  kinerja  di KLHK  belum  efektif  dalam  mendukung  peningkatan  kinerja  pegawai.  Huyen  Le  dan Phan (2019) menyimpulkan bahwa, negara membayar gaji kepada pegawai negeri harus berdasarkan  posisi  dengan  memastikan  hierarki  administrasi,  membayar  kinerja, memastikan kesetaraan dalam pembayaran, perubahan ke arah pasar dan cukup fleksibel untuk meningkatkan efisiensi kerja atau kinerja mereka. Terlebih lagi, Pemerintah harus menjunjung tinggi peran dan kreativitas para kepala instansi negara dalam memberikan gaji dan tantiem kepada PNS yang berada di bawah kepengurusannya.
Puluhulawa  (2013)  menyimpulkan  bahwa  kinerja  memberikan  banyak  manfaat dalam hal perubahan untuk mendapatkan sikap, perilaku, pola pikir, mental, moral dan motivasi  karyawan  yang  baik  dalam  aktivitas  kerja  sehari-hari  untuk  melaksanakan tugas  pokok  yang  diberikan  oleh  pimpinan.  Kinerja  pegawai  meningkat  signifikan menjadi 84,1% (kategori sangat baik) sejak TKD diluncurkan pada tahun 2004 sampai 2009.  Pencapaian  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  pegawai  meningkat  yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah.
Yuliana,  Maharani  dan  Hidayah  (2020)  menyimpulkan  bahwa  untuk meningkatan  motivasi  bagi  karyawan  dengan  memperhatikan  efektivitas  motivasi, seperti  promosi  jabatan,  pengembangan  karir,  dan  kesejahteraan  karyawan  terutama berupa  tunjangan  kinerja.  Institusi  juga  mampu  meningkatkan  disiplin  kerja  karyawan dengan  menegakkan  disiplin  dan  mencari  solusi  alternatif  sebagai  bukti  karyawan masuk kerja selain menggunakan sidik jari.
Ejumudo  (2014)  menunjukkan  bahwa  ketidaksesuaian  sistem  penghargaan  gaji pegawai negeri negara bagian Delta dan prinsip-prinsip pedoman sentral keadilan, biaya hidup  dan  moderasi,  budaya  kinerja  yang  buruk  dan  mode  masuk  karyawan  yang disfungsional  memiliki  berdampak  negatif  pada  kinerja  staf.  Studi  ini  membuat beberapa  rekomendasi  yang  berguna  termasuk  urgensi  sistem  penghargaan  gaji  yang adil,  moderat,  dan  dinamis  yang  harus  mencerminkan  biaya  hidup  masyarakat  yang berlaku,  pembongkaran  budaya  kinerja  yang  buruk  dan  praktik  masuk  karyawan berdasarkan prestasi.
Menurut  Laporan  Hasil  Evaluasi  (LHE)  Atas  Implementasi  SAKIP  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2020, nomor: 700/75/LHE/IV/2020/INSP  tanggal  24  April  2020  pada  aspek  implementasi perencanaan kinerja tahunan diperoleh catatan sebagai berikut: 1) capaian kinerja belum dijadikan  dasar  untuk  memberikan  penghargaan  (reward),  capaian  kinerja  belum dijadikan dasar untuk memilah mana yang berkinerja baik dan mana yang belum (tidak berkinerja),  belum  terdapat  mekanisme  reward  dan  punishment  terhadap  keberhasilan/ kegagalan  pencapaian  target,  2)  monitoring  rencana  aksi  atas  kinerja  belum  dilakukan sesuai kriteria (monitoring dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
pengukuruan kinerja), 3) target kinerja dalam rencana aksi belum dijadikan alasan untuk otorisasi atau eksekusi dilanjutkan atau tidaknya suatu kegiatan.
Hal ini menggambarkan bahwa terjadi permasalahan (gap) antara jumlah absensi yang  terpenuhi  namun  dalam  pencapaian  kinerja  masih  belum  dijadikan  dasar  untuk memilah  mana  yang  berkinerja  baik  dan  mana  yang  belum  (tidak  berkinerja)  bahkan cenderung tidak dapat diberikan reward atau punishment .

## 1.1. Rumusan Masalah
Pertanyaan  penelitian  ini  adalah  apakah implementasi  pemberian  TPP  dan perbaikan  kinerja  pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  di  Kabupaten (Diskominfo)  Lamandau sudat tepat sasaran?

## 2. KAJIAN TRORI
Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III (dalam Widodo, 2010) implementasi  tahapan  pembuatan  kebijakan  antara  penetapan  kebijakan  seperti pengesahan  undang-undang,  dikeluarkannya  perintah  eksekutif,  pemberian  keputusan yudisial,  atau  dikeluarkannya  peraturan  perundang-undangan  dan  konsekuensi kebijakan  bagi  orang-orang  yang  terkena  dampaknya.  Dalam  pandangan  George  C. Edwards  III  (dalam  Widodo,  2010)  atau  biasa  disebut  Edward  III  melihat  bahwa implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  proses  dinamis  yang  dimana  terdapat  beberapa faktor yang saling berhubungan (interaksi) dalam mempengaruhi penerapan kebijakan.
Dalam  perspektif  Edwards  III  penerapan  kebijakan  dipengaruhi  oleh  4  (empat) faktor,  yaitu:  komunikasi (communication) ,  sumberdaya (resource) ,  disposisi (disposition) ,  dan  struktur  birokrasi (bureaucratic  structure) .  Keempat  faktor  tersebut saling  berhubungan  satu  sama  lain  dalam  mempengaruhi  implementasi  (penerapan) kebijakan.
David (2013) menyatakan bahwa “Strategi  adalah sarana bersama dengan tujuan jangka  panjang  yang  hendak  dicapai”.  Strategi  mencakup  perluasan  wilayah, diversifikasi,  akusisi,  pengembangan  produk,  penetrasi  pasar,  pengetatan,  divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture . Strategi juga diartikan sebagai sarana yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi juga diartikan sebagai sebuah tindakan aksi yang dilakukan oleh perusahaan  atau  manajemen  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  di  tetapkan.  Pendapat yang  sama  juga  dinyatakan  oleh  Pearce,  John  dan  Robinson  (2008)  bahwa  strategi adalah  rencana  besar  ke  masa  depan  untuk  berhubungan  dengan  kondisi  persaingan demi mencapai tujuan perusahaan.
Rangkuti  (2009:36)  berpendapat  bahwa  strategi  yaitu  suatu  alat  untuk  mencapai sasaran.  Sasaran  utamanya  adalah  agar  perusahaan  dapat  mengamati  secara  objektif kondisi-kondisi  internal  dan  eksternal,  sehingga  perusahaan  dapat  mengantisipasi perubahan  lingkungan  eksternal.  Dari  definisi  berbagai  pendapat  ahli,  dapat disimpulkan  bahwa  strategi  adalah  sebuah  proses  perencanaan  dalam  jangka  waktu tertentu, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus berdasarkan keputusan bersama  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.      Menurut  Maulana  (2019:1.20)
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
menyatakan  bahwa  “Manajemen  strategik  merupakan  tanggung  jawab  kelompok eksekutif puncak dalam suatu organisasi”. Disini manajemen strategik diartikan sebagai cara pemimpin organisasi untuk mewujudkan visi dan misi.  Jadi, manajemen strategik adalah  metode  dan  rangkaian  aktivitas  pengambilan  keputusan  yang  menghasilkan perumusan  dan  pelaksanaan  rencana  jangka  pendek  hingga  jangka  panjang  untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Menurut Hasibuan (2005) berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah semua manusia  yang  terlibat  di  dalam  suatu  organisasi  dalam  mengupayakan  terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Nawawi (2003: 37) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia  sebagai  penduduk  atau  warga  negara  suatu  negara  atau  dalam  batas  wilayah tertentu  yang  sudah  memasuki  usia  angkatan  kerja,  baik  yang  sudah  maupun  belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja).
Berdasarkan penjelasan para ahli pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah semua  orang  yang  terlibat  yang  bekerja  untuk  mencapai  visi  dan  misi  perusahaan. Kurniawati  (2019:1.1)  menyatakan  bahwa  “Keberhasilan  manajemen  sumber  daya manusia tergantung pada tercapainya kinerja dari fungsi manajerial dan operasionalnya. Oleh  sebab  itu,  manajer  sumber  daya  manusia  harus  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen”.
Adapun  pengertian  penilaian  prestasi  kerja  menurut  Mangkuprawira  (2004:166), adalah  sebagai  proses  yang  dilakukan  suatu  organisasi  dalam  mengevaluasi  kinerja pekerjaan  seseorang.  Sementara  itu  menurut  Hasibuan  (2005:93),  prestasi  kerja  adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya  yang  didasarkan  pada  kecakapan,  pengalaman,  dan  kesungguhan  serta ketepatan waktu.
Dengan penilaian prestasi kerja maka manajer dapat mengetahui seberapa mampu karyawan  mengerjakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya.  Dengan demikian perusahaan dapat menentukan balas jasa yang layak baginya. Dalam penilaian prestasi  kerja  sering  muncul  berbagai  permasalahan  salah-satunya  adalah  tidak  semua penilaian  sesuai  dari  semua  situasi  dan  kondisi  nyata.  Menurut  Hasibuan  (2005), analisis  pekerjaan  atau job  analysis adalah  informasi  tertulis  mengenai  pekerjaan  apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Aktivitas dalam analisa  pekerjaan  adalah  menganalisis  dan  mendesain  pekerjaan  apa  saja  yang  harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan.
Analisa pekerjaan menghasilkan uraian pekerjaan (job description) dan spesifikasi pekerjaan (job  specification) yang  berguna  untuk  aktivitas  pengelolaan  SDM selanjutnya.  Uraian  pekerjaan  adalah  informasi  tertulis  yang  menguraikan  tugas  dan tanggung  jawab,  kondisi  pekerjaan,  hubungan  pekerjaan,  dan  aspek-aspek  pekerjaan pada  suatu  jabatan  tertentu  dalam  organisasi  (Hasibuan,  2005:33).  Sedangkan spesifikasi  pekerjaan    adalah  uraian  persyaratan  kualitas  minimum  orang  yang  bisa diterima  agar  dapat  menjalankan  satu  jabatan  dengan  baik  dan  kompeten  (Hasibuan, 2005:34).
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.

## 3. METODE
Dalam  metode  penelitian  ini  dibahas  lima  hal  yaitu:  Pertama,  desain  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dipilih  karena  peneliti  bermaksud  memahami  pemahaman  informan  dalam  hal  ini pegawai di lingkungan Diskominfo Kab. Lamandau. Dengan penelitian kualitatif, maka peneliti  bisa  masuk  pada  relung  terdalam  dari  fenomena  yang  ada  pada  Diskominfo Kab. Lamandau khususnya dalam pemberian TPP kepada pegawai.
Kedua, partisipan penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Diskominfo Kab. Lamandau  yang  berjumlah  dengan  10  (sepuluh)  orang  informan.  Mereka  inilah  yang menjadi  informan  kunci  dalam  penelitian,  karena  mereka  sangat  memahami  fenomena yang  sedang  diteliti.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Basrowi  (2019)  bahwa  partisipan kunci adalah mereka yang sudah memahami realitas yang sedang diteliti.
Ketiga,  instrument  penelitian  ini  yaitu  peneliti  itu  sendiri.  Alat  bantu  yang digunakan adalah pedoman pengamatan dan pedoman wawancara, serta table chek list mengenai  berbagai  aspek  yang  harus  diamati,  dan  berbagai  dokumen  yang  harus diperoleh. Hal ini sesuai metode yang digunakan oleh Nurwati (2015) yang menjelaskan bahwa,  cek,  recek,  dan  croscek  sangat  penting  dalam  meningkatkan  keakuratan  data penelitian kualitatif.
Keempat,  teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  menggunakan  pengamatan partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hal ini sesuai dengan arahan dari Moleong  (2018)  dan  Bunu  (2016:45)  bahwa  untuk  mengambilan  data  kualitatif  dapat dilakukan  dengan  observasi  lapangan,  interview,  dan  dokumentasi.  Untuk meningkatkan waliditas data, peneliti menggunakan metode cek, recek, dan cek silang. Peneliti  juga  menggunakan  metode  snowballing  untuk  menambah  jumlah  informan yang  benar-benar  memahami  tentang  penerapan  TPP  bagi  pegawai  di  lingkungan Diskominfo  Kab.  Lamandau.    Pengecekan  keabsahan  data  penelitian  ini  dilakukan melalui  tiga  cara: member  check ,  triangulasi  sumber/data  dan  triangulasi  metode. Menganalisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1986).
Kelima,  Teknik  analisis  data  menggunakan  empat  tahap  penelitian  kualitatif, yaitu  pengumpulan  data,  klasifikasi  data,  penyaringan  data,  dan  penarikan  kesimpulan (Sujana dan Ibrahim, 1989: 65; Meolong, 2018: 6)

## 4. HASIL

## 4.1. Konsep Tunjangan Penambahan Penghasila Bagi Pegawai
TPP  berdasarkan  Perbub  nomor  30  tahun  2020  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Lamandau.  TPP merupakan perubahan dari Tunjangan Kinerja Daera atau TKD. Mengingat dan memperhatikan bahwa diperlukan kedisiplinan dalam melaksanakan  kinerja  yang  baik  dan  berkualitas  sehingga  pemberian  tunjangan  untuk meningkatkan  kinerja  pegawai  tetap  dilaksanakan,  hanya  mengalami  perubahan  nama dari  TKD  menjadi  TPP.  Berbicara  mengenai  rancangan  pemberian  TPP,  maka  perlu diketahui  tujuan  pemberian  TPP  atau  yang  melatarbelakangi  pemberian  tunjangan tersebut.  Secara  umum  tujuan  atau  latar  belakang  pemberian  TPP  adalah  untuk
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
meningkatkan  kedisiplinan,  kinerja  pegawai  dan  kesejahteraan  pegawai.  Jadi,  latar belakang  dan  tujuan  adanya  TPP  yaitu  untuk  meningkatkan  kedisiplinan,  motivasi, kinerja  dan  kesejahteraan  pegawai  negeri  sipil  dengan  tujuan  tersebut  kebijakan  TPP dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.
Dalam  meningkatkan  motivasi  kerja  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan pemerintah  daerah  Kabupaten  Lamandau  serta  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsinya  yang  melekat  pada  pegawai  negeri  sipil,  maka kesejahteraannya  perlu  ditingkatkan  dengan  diberikan  TPP.  Berdasarkan  pengumpulan data/dokumen  yang  diperoleh  peneliti,  Kabupaten  Lamandau  telah  mengeluarkan produk  hukum  daerah  berupa  Perbub  Kabupaten  Lamandau  nomor  30  tahun  2019 tentang    perubahan  ketiga  atas  Peraturan  Bupati  Lamandau  nomor  01  tahun  2015 tentang  pemberian  TPP  kepada  pegawai  negeri  sipil    di  lingkup  Pemerintahan Kabupaten  Lamandau.  Terbitnya  Peraturan  Bupati  tersebut  sangat  berdampak  positif bagi seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan Kabupaten Lamandau khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
TPP  ini  sangatlah  berarti  bagi  pegawai  atau  pegawai  negeri  sipil  atau  PNS karena  disamping  dapat  meningkatkan  motivasi  PNS  agar  dapat  mencapai  target realisasi capaian kinerja juga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai itu sendiri dan diberikan  setiap  bulannya  paling  lambat  tanggal  10  (sepuluh).  Meningkatkan kesejahteraan  yang  dimaksud  adalah  besaran  TPP  yang  terima  sudah  sesuai  dengan yang diterima dengan besaran tunjangan yang berbeda.
Dalam  pemberian  TPP  ini,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Lamandau memberikan besaran tunjangan berdasarkan jabatan dan golongan PNS tersebut.
Peraturan  Bupati  nomor  30  tahun  2019  sudah  dikomunikasikan  ke  pegawai Diskominfo Kab. Lamandau dan memiliki payung hukum. Pemberian TPP diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau nomor 30 tahun 2019 tentang  perubahan ketiga atas  Peraturan  Bupati  Lamandau  nomor  01  tahun  2015  tentang  pemberian  tunjangan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau  sudah  diberlakukan  semenjak  Perbub  tersebut  diterbitkan.  Apabila  dilihat pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2020 dengan besaran tunjangan sebagai berikut:
Tabel 1.
Besaran Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Jabatan dan Golongan
pada Kabupaten Lamandau No Nama Jabatan Nominal (Rp) 1. Pejabat Struktural Esselon II.a 20.000.000,- 2. Pejabat Struktural Esselon II.b 14.000.000,- 3. Pejabat Struktural Esselon III.a 6.000.000,- 4. Pejabat Struktural Esselon III.b 4.800.000,- 5. Pejabat Struktural Esselon IV.a 4.000.000,-
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
6. Pejabat Struktural Esselon IV.b 3.400.000,- 7. Pejabat Fungsional Golongan IV 5.200.000,- 8. Pejabat Fungsional Golongan III 3.200.000,- 9. Pejabat Fungsional Golongan II 2.400.000,- 10.  Pejabat Pelaksana Golongan IV 2.750.000,- 11.  Pejabat Pelaksana Golongan III 2.284.000,- 12.  Pejabat Pelaksana Golongan II 1.960.000,- 13.  Pejabat Pelaksana Golongan I 1.790.000,- Sumber:  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten
Lamandau, 2020

## 4.2. Implementasi Pemberian TPP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau
Berdasarkan  fakta  dari  jawaban  informan  dalam  pertanyaan  terkait  komponen pemberian  TPP  adalah  bahwa  pemberian  TPP  ini  sudah  berdasarkan  hukum  yang  sah artinya  mempunyai  dasar  atau  dengan  istilah  “payung  hukum”  sehingga  dalam pengimplemantasinya  dapat  diberikan  berdasarkan  absensi  atau  jumlah  kehadiran. Berdasarkan hal tersebut, Bupati Lamandau berkomitmen tinggi dari awal kebijakan ini direncanakan hingga diterbitkan Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2019. Komitmen ini sangat bermanfaat bagi  pegawai dilingkungan Diskominfo Kab.  Lamandau dan hal ini terbukti  bahwa  Diskominfo  juga  dilibatkan  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  ini. Artinya  bahwa  perbub  ini  sudah  dikomunikasikan  ke  SKPD.  Penerimaan  TPP  pada Diskominfo  telah  disesuaikan  berdasarkan  Perbub  Kabupaten  Lamandau  nomor  30 tahun 2019 pada pasal 2 ayat (1) dengan besaran tunjangan sebagai berikut:
Tabel 2. Besaran TPP menurut Golongan No Nama Jabatan Vol (orang) Nominal (Rp) Jumlah (Rp) Ket 1. Pejabat Struktural Esselon II.b 1 14.000.000,- 14.000.000,- Kepada Dinas 2. Pejabat Struktural Esselon III.a 1 6.000.000,- 6.000.000,- Sekretaris 3. Pejabat Struktural Esselon III.b 4 4.800.000,- 19.200.000,- Kepala Bidang 4. Pejabat Struktural Esselon IV.a 6 4.000.000,- 24.000.000,- Kasubag dan Kasubid 5. Pejabat Pelaksana Golongan III 5 2.284.000,- 11.420.000,- Pelaksana 6. Pejabat Pelaksana Golongan II 7 1.960.000,- 13.720.000,- Pelaksanan TOTAL PNS 24 88.340.000,-
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, 2020
Jumlah  TPP  yang  diterima  juga  berdasarkan  jumlah  kehadiran  setiap  bulan berjalan dan beberapa potongan seperti potongan pengambilan cuti, pemotongan tanpa keterangan  serta  potongan  pajak  golongan  IV  dan  III  yaitu  untuk  pajak  potongan golongan IV sebesar 15% dan golongan III sebesar 5% dan untuk golongan II kebawah tidak dikenakan potongan pajak. dengan rumus sebagai berikut: SPK = 100 – (Jumlah hari ketidakhadiran / Jumlah hari kerja dibulan tersebut) x 100
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
dengan rumusan sebagai berikut:
TPP = (SPK / 100 x TPP tidak tetap) + TPP tetap
Contoh simulasi perhitungan:
Pegawai  A  dengan  jabatan  Pelaksanaan  Golongan  I/a  tidak  hadir  dengan  alasan  cuti alasan penting 2 (dua) hari dan TKS 2 (dua) hari pada bulan September dengan 22 (dua puluh dua) hari kerja. Maka TPP yang diterima adalah: SPK = 100-((2+2) / 22 x 100) = 100 – 18,18 = 81.82 TPP = (81,82 / 100 x TPP tidak tetap) + TPP tetap TPP = (81,82 / 100 x 716.000,-) + 1.074.000,- TPP = 585.831,- + 1.074.000,0 TPP = 1.659.831,- Artinya, PNS tersebut mendapatkan tunjangan penambahan penghasilan dengan 18  (delapan  belas)  hari  kehadiran  dengan  total  hari  kerja  aktif  sebesar  22  (dua  puluh dua)  hari  mendapat  Rp.  1.659.831,-  (satu  juta  enam  ratus  lima  puluh  sembilan  ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
Pemberian  TPP  pada  Diskominfo  Kab.  Lamandau  sudah  diterima  setiap bulannya  oleh  seluruh  PNS  yang  ada.  Pemberian  TPP  ini  telah  diterima  oleh  seluruh PNS  Diskominfo  Kab.  Lamandau  (SDM)  sehingga  faktor  yang  mempengaruhi kebijakan  pada sumberdaya sudah tepat sasaran dan terlaksana dengan baik.
Pemberian TPP pada Diskominfo Kab. Lamandau berdasarkan jumlah kehadiran dilakukan dengan absen wajah (fingerspot) yang disediakan di kantor tersebut. Prosedur absensi pegawai yaitu pada 06.30 WIB s.d 07.00 WIB dan 15.30 WIB s.d 16.30 (sore), apabila ada yang melakukan absensi melebihi atau kurang dari jam tersebut, maka alat fingerspott tersebut  akan  otomatis  akan  tidak  akan  membacanya.  Dalam  pengamatan pada locus penelitian, alat absensi tersebut dipasang atau ditempel pada dinding didepan ruang  kerja  sekretaris  dan  alat  tersebut  juga  dipasang  alat  pengamanan  berupa  kotak yang  terbuat  dari  kayu  agar  aman  dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dan  Kasubag Umum  dan  Kepegawaian  bertugas  untuk  bertanggung  jawab  atas  keamanan  dan ketertiban  alat  absensi  tersebut.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pimpinan  telah mendisposisikan  kebijakan  ini  untuk  melaksanakan  prosedur  teknis  penerimaan  TPP dan  memerintahkan  PNS  sebagai  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  dan administrasi.
Keterkaitan  faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  pada  struktur  organisasi dengan Perbub nomor 30 tahun 2019 adalah, struktur organisasi disebut sebagai standar operassional prosedur (SOP). Perbub Perbub nomor 30 tahun 2019 merupakan produk hukum  daerah  yang  didalamnya  ada  petunjuk  teknis  tentang  tata  cara  pelaksanaan pemberian  hingga  prosedur  keuangan  pemberian  TPP,  sehingga  dalam  penerapan pemberian TPP pada Diskominfo Kab. Lamandau sudah mempunyai SOP yaitu Perbub nomor 30 tahun 2019 tentang  perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau nomor 01  tahun  2015  tentang  pemberian  tunjangan  tambahan  penghasilan  kepada  pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau.
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.

## 4.3.  TTP  berdasarkan    PP  nomor  12  tahun  2019  Pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Lamandau
TPP  bagi  instansi  daerah  dilaksanakan  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan masing-masing  daerah  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  setiap daerah  mempunyai  tunjangan  penambahan  penghasilan  yang  besarannya  berbeda-beda dan  dibayarkan  sesuai  pencapaian  kinerja  serta  diharapkan  mampu  memacu produktivitas  dan  menjamin  kesejahteraan  pegawai.  Tunjangan  penambahan penghasilan  adalah  suatu  formula  yang  dibuat  untuk  mendongkrak  kinerja  pegawai negeri sipil (PNS). Instrumen pembuatan TPP adalah berdasarkan hasil dari kinerja PNS itu sendiri.
Kinerja  pada  prinsipnya  merupakan  kombinasi  dari  kemampuan  usaha  dan kesempatan  yang  dapat  dinilai  dari  hasil  kerjanya.  Secara  definitif  kinerja  merupakan catatan (outcome) yang  dihasilkan  dari  fungsi  pegawai  tertentu  atau  kegiatan  tertentu yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedangkan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan  sama  dengan  jumlah  dari  kinerja  fungsi  pegawai  atau  kegiatan  yang dilakukan (Sulistiani dan Rosidah, 2007).
Dalam  meningkatkan  motivasi  kerja  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan pemerintah  daerah  Kabupaten  Lamandau  serta  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsinya  yang  melekat  pada  pegawai  negeri  sipil,  maka kesejahteraannya perlu ditingkatkan dengan diberikan tunjangan tambahan penghasilan. Sesuai  akan  hal  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya PNS memberikan tambahan penghasilan pegawai yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  12  tahun  2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang di mana dalam hal ini diatur dalam pasal 58 ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  yang  berbunyi  demikian:  1)  Pemerintah  daerah  dapat memberikan  tambahan  penghasilan  kepada  pegawai  ASN  dengan  memperhatikan kemampuan  keuangan  daerah  dan  memperoleh  persetujuan  DPRD  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.,  2)  Tambahan  penghasilan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  berdasarkan  pertimbangan  beban  kerja,  tempat bertugas,  kondisi  kerja,  kelangkaan  profesi,  prestasi  kerja,  dan/atau  pertimbangan objektif  lainnya.    3)  emberian  tambahan  penghasilan  kepada  pegawai  ASN  daerah sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  perkada  dengan  berpedoman pada peraturan pemerintah.
Tentang tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka  meningkatkan  kinerja,  motivasi,  disiplin  dan  kesejahteraan  bagi  Aparatur  Sipil Negara.  Pemerintah  Kabupaten  Lamandau  telah  menerbitkan  Peraturan  Bupati Lamandau  nomor  30  tahun  2019  tentang  perubahan  ketiga  atas  Peraturan  Bupati Lamandau  nomor  01  tahun  2015  tentang  pemberian  tunjangan  tambahan  penghasilan kepada  pegawai  negeri  sipil    di  lingkup  Pemerintahan  Kabupaten  Lamandau.  Hal  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja,  motivasi,  disiplin  dan  kesejahteraan  bagi  PNS dilingkungan  pemerintahan  daerah  Kabupaten  Lamandau.  Pada  ketentuan  pasal  1  ayat (3)  huruf  j  disebutkan  bahwa  presensi  elektronik  adalah  alat  rekam  kehadiran  untuk menentukan kehadiran PNS/CPNS dalam setiap hari kerja.
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
Dalam  pasal  58  ayat  (2)  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor 12  tahun  2019  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  sudah  jelas  dikatakan  bahwa tambahan  penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  berdasarkan pertimbangan  beban  kerja,  tempat  bertugas,  kondisi  kerja,  kelangkaan  profesi,  prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Namun pada Peraturan Bupati Lamandau nomor 30 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau nomor 01  tahun  2015  tentang  pemberian  tunjangan  tambahan  penghasilan  kepada  pegawai negeri sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau pada pasal 1 ayat (3) huruf j disebutkan  bahwa  presensi  elektronik  adalah  alat  rekam  kehadiran  untuk  menentukan kehadiran  PNS/CPNS  dalam  setiap  hari  kerja.  Jadi  pemberian  TPP  pada  seluruh pegawai  dilingkungan  Kab.  Lamandau  pada  umumnya  dan    Diskominfo  Kab. Lamandau pada khususnya diberikan berdasarkan jumlah kehadiran atau absensi Kondisi  sebelum  adanya  TPP  dalam  hal  kedisiplinan  PNS  pada  Diskominfo Kab.  Lamandau  yaitu  ditemukan  adanya  pegawai  yang  bekerja  dengan  tidak memberikan yang terbaik, hal ini terlihat dari kehadiran pegawai yang sangat menurun bahkan naik turun. Kondisi setelah adanya TPP kualitas kerja PNS di Diskominfo Kab. Lamandau  mengalami  perubahan  yang  signifikan  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam  hal kedisiplinan  yaitu  bagi  pelayanan-pelayanan  di  bidang  komunikasi,  informatika, statistik dan persandian terutama pada sistem administari perkantoran secara elektronik berbasiskan internet.
Pendapat  yang  berbeda  ditemukan  dari  salah  satu  informan  pejabat  esselon  III (Sekretaris) yang berinisial ibu S diperoleh jawaban sebagai berikut:
“Tujuan dari adanya TPP ini belum sepenuhnya tercapai, karena dengan adanya TPP tersebut pegawai malah semakin dimanjakan”.
Pendapat  tersebut  mengandung  arti  bahwa  dengan  adanya  tunjangan  tersebut masih terdapat pegawai yang belum memperbaiki kualitas kehadiran atau kedisiplinan, namun berdasarkan hasil wawancara mengenai kualitas kerja PNS di Diskominfo Kab. Lamandau  bahwa  sudah  sebagian  besar  mengalami  perubahan  kualitas  kerja.  Berikut hasil  wawancara  dengan  pejabat  esselon  II  (kepala  diskominfo)  yang  berinisial  GPK dengan pertanyaan terkait kualitas kinerja, diperoleh jawaban sebagai berikut:
“berdasarkan  pengamatan  dan  perintah  yang  saya  berikan,  mereka  sudah melakukan dengan baik. Ya… tapi tentu memang masih ada yang bekerja malas- malasan.  Untuk  pegawai  yang  masih  malas-malasan  tentunya  sudah  di tindaklanjuti oleh atasannya langsung.”

## 4.4. Tahapan Pemberian TPP dalam Meningkatan Capaian Kinerja
Pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS dilingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau. dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:
a. Komunikasi. Implementasi pemberian TPP pada Diskominfo Kab. Lamandau sesuai dengan Peraturan Bupati Lamandau nomor 30 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau nomor 01 tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
Tambahan  Penghasilan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkup  Pemerintahan Kabupaten  Lamandau.  Dalam  peningkatan  kinerja  maka  dapat  dilakukan  tahapan sebagai berikut: a) Analisa pekerjaan sesuai dengan beban kerja; b) pemberian TPP berdasarkan  absensi  dan  beban  kerja  berbasis  aplikasi;  c)  optimalkan  penggunaan dana alokasi umum untuk  membiayai tambahan penghasilan PNS.
b. Sumber  daya.  Dalam  meningkatkan  sumberdaya  dapat  melalui  beberapa  aspek sebagai  berikut:  a)  menganalisa  beban  kerja,  b)  pengawasan,  c)  pembinaan  dan  d) sosialisasi.
Sumber  anggaran (financial) juga  merupakan  hal  yang  sangat  penting  didalam organisasi/institusi  menjalankan  program  dan  kegiatan  dalam  mewujudkan  visi  dan misi  instansi  tersebut.  Berdasarkan  sumber  dokumen  perubahan  pelaksanaan anggaran  (DPPA) TA. 2020, Diskominfo Kab. Lamandau telah menerima anggaran khusus  untuk  tambahan  penghasilan  sebesar  Rp.  1.093.160.435,-  (satu  milliar sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
c. Disposisi. Dalam mengimplementasikan kebijakan yang diambil, Kepala Diskominfo dibantu  oleh  seluruh  jajaran  pejabat  esselon  III  dan  IV  serta  staf/pelaksana. Penerapan  strategi  ini  harus  dilaksanakan  oleh  seorang  pemimpin (top  manager) yang mempunyai watak visioner dan terukur.
d. Struktur  Organisasi.  Dalam  penerapan  kebijakan  yang  telah  diambil  kepala  daerah dalam bentuk Peraturan Bupati diterapkan pada Diskominfo dengan pola terstruktur dari  tingkat  esselon  II  hingga  pada  staf/pelaksana.  Dengan  tujaan  agar  kebijakan tersebut dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
Analisis kebijakan strategis interal sebagai berikut:
a. Perencanaan:  yaitu,  1)  merevisi  Perbub  nomor  30  tahun  2019  dengan  memasukan unsur pasal 58 ayat (2) pada PP nomor 12 tahun 2019 dan 2) menambahkan satu unit alat  absensi  elektronik.  Proses  manajemen  strategik  itu  sendiri  ditujukan  untuk menciptakan sinergi dalam suatu organisasi internal.
b. Organisasi: Fungsi manajemen dalam melakukan pengorganisasian dapat dipandang sebagai  terdiri  dari  tiga  aktivitas  yang  berurutan  yaitu:  Kepala  Diskominfo mengevalusai  uraian  tugas (task) kedalam  sub  tugas (jobs) yang  diberikan  kepada masing-masing  pejabat  esselon  III  dan  IV  selanjutnya  pejabat  esselon  III  dan  IV mengevaluasi ke staf/pelaksana dalam menerapkan kebijakan tambahan penghasilan.
c. Motivasi:  komponen  utama  dalam  motivasi  yaitu  Kepala  Diskominfo  melakukan komunikasi dari bawah ke atas. Informasi dari seluruh PNS (internal) sangat penting bagi  pimpinan,  karena  mereka  adalah  pelaku  penerapan  strategi  yang  sudah ditetapkan  pimpinan  sehingga  saran,  masukan  dari  bawahan  dapat  diatasi  melalui adaptasi/perubahan rencana strategis apabila diperlukan.
d. Penataan staf: Kepala Diskominfo yang menjadi kunci dalam melaksanakan strategi haruslah  terlibat  aktif  dalam  proses  manajemen  strategic  dalam  aktivitas  penataan staf.
e. Pengendalian: Evaluasi pengendalian dalam hal ini adalah, Kepala Dinas (pimpinan) mengevalusi  standar  kinerja,  mengukur  kinerja  organisasi  dan  individu,
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
membandingkan  kinerja  aktual  dengan  standar  kinerja  dan  mengambil  tindak korektif, sehingga rancangan atau rencana strategis dapat dilaksanakan secara terukur dan  tepat  sasaran  khususnya  pada  capaian  kinerja  seluruh  PNS  Diskominfo  Kab. Lamandau.
f. Pengukuran  kinerja:  Atasan  langsung  dapat  mengevaluasi  kinerja  masing-masing bawahannya  secara  terstruktur.  Penggunaan  aplikasi  kinerja  berbasis  aplikasi  dapat mengevaluasi  pekerjaan  yang  dilakukan  pada  hari  itu  sesuai  dengan  jam  kerja. Atasan  langsung  dapat  mengkoreksi  pekerjaan  bawahan  hingga  menolak  pekerjaan tersebut.  Selanjutnya  evaluasi  ini  dirapatkan  secara  berjenjang  mulai  dari  bawahan (staf) bersama atasan langsung lainnya hingga tingkat pimpinan esselon II (internal).
g. Menentukan tindakan perbaikan: dengan mengambil langkah kebijakan yaitu:
1) Membuat analisa pekerjaan sesuai dengan beban kerja yang di ampu.
2) Pemberian TPP berdasarkan absen dan beban kerja berbasis aplikasi.
3) Optimalkan  Penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  untuk    membiayai  tambahan penghasilan PNS.

## 5. PEMBAHASAN
Tambahan  penghasilan  pegawai  diperkenalkan  dalam  PP  No.  58  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 63 Ayat (2)  yang dinyatakan bahwa "pemerintah  daerah  dapat  memberikan  tambahan  penghasilan  kepada  Pegawai  Negeri Sipil  Daerah  berdasarkan  pertimbangan  yang  obyektif  dengan  memperhatikan kemampuan  keuangan  daerah  dan  memperoleh  persetujuan  DPRD  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
Dalam  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  atau  peraturan,  tentu  ada berbagai  hal  yang  harus  dipahami  oleh  aparatur  atau  penanggungjawab  pelaksana kebijakan  tersebut.  Peraturan  atau  kebijakan  yang  baik  hanya  akan  berhasil  mencapai tujuan  yang  diharapkan  jika  dalam  proses  implementasinya  sesuai  dengan  yang  sudah ditentukan  atau  setidaknya  diarahkan  di  dalam  rancangan  peraturan  tersebut.  Dalam teori  yang  dikembangkan  oleh  Edwards  III,  terdapat  empat  (4)  aspek  yang  menjadi indikator  keberhasilan  dalam  implementasi  sebuah  kebijakan,  di  antaranya  adalah: komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi.
Dalam  pasal  58  ayat  (2)  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor 12  tahun  2019  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  sudah  jelas  dikatakan  bahwa tambahan  penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  berdasarkan pertimbangan  beban  kerja,  tempat  bertugas,  kondisi  kerja,  kelangkaan  profesi,  prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Namun pada Peraturan Bupati Lamandau nomor 30 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau nomor 01  tahun  2015  tentang  pemberian  tunjangan  tambahan  penghasilan  kepada  pegawai negeri sipil  dilingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau pada pasal 1 ayat (3) huruf j disebutkan  bahwa  presensi  elektronik  adalah  alat  rekam  kehadiran  untuk  menentukan kehadiran  PNS/CPNS  dalam  setiap  hari  kerja.  Jadi  pemberian  TPP  pada  seluruh  PNS dilingkungan  Kab.  Lamandau  pada  umumnya  dan    Diskominfo  Kab.  Lamandau  pada khususnya diberikan berdasarkan jumlah kehadiran atau absensi.
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
Secara  struktur  birokasi  bahwa  TPP  ini  sudah  sesuai  prosedur  hukum  sebab dasar  hukum  dalam  melaksanakan  kebijakan  pemberian  TPP  ini  adalah  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  12  tahun  2019  tentang  pengelolaan  keuangan daerah,  setelah  itu  Bupati  Lamandau  secara  komitmen  ingin  meningkatkan  disipilin, motivasi dan kesejahteraan PNS mengambil langkah kebijakan berupa Peraturan Bupati Lamandau  nomor  30  tahun  2019  tentang  perubahan  ketiga  atas  Peraturan  Bupati Lamandau  nomor  01  tahun  2015  tentang  pemberian  tunjangan  tambahan  penghasilan kepada pegawai negeri sipil  di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau.
TPP  bagi  instansi  daerah  dilaksanakan  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan masing-masing  daerah  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  setiap daerah  mempunyai  tunjangan  penambahan  penghasilan  yang  besarannya  berbeda-beda dan  dibayarkan  sesuai  pencapaian  kinerja  serta  diharapkan  mampu  memacu produktivitas  dan  menjamin  kesejahteraan  pegawai.  Tunjangan  penambahan penghasilan  adalah  suatu  formula  yang  dibuat  untuk  mendongkrak  kinerja  PNS. Instrumen  pembuatan  TPP  adalah  berdasarkan  hasil  dari  kinerja  PNS  itu  sendiri. Penilaian juga dibedakan di masing-masing daerah, ada yang berorientasi penilaiannya kepada by  ouput (hasil),  dan  ada  pula  yang by  process (pelaksanaan ) .  Kedua  hal  itu bukanlah  suatu  permasalahan  karena  yang  dituju  dan  yang  diiginkan  oleh  pemerintah adalah kinerja dan ouput dari pegawai itu sendiri.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 58 ayat (1),  ayat (2) dan ayat (3) dikatakan bahwa pemerintah  daerah  dapat  memberikan  tambahan  penghasilan  kepada  pegawai  ASN dengan  memperhatikan  kemampuan  keuangan  daerah  dan  memperoleh  persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat  bertugas,  kondisi  kerja,  kelangkaan  profesi,  prestasi  kerja,  dan/atau pertimbangan  objektif  lainnya.  Jumlah  kehadiran  juga  menjadi  hal  yang  menjadi penilaian pendukung untuk mengawasi kehadiaran dan dari ASN. Pemberian tambahan penghasilan  kepada  pegawai  ASN  daerah  ditetapkan  dengan  peraturan  kepala  daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Maulana  (2019:4.12)  perencanaan memungkinkan  organisasi  untuk  mengidentifikasi  dan  memanfaatkan  peluang-peluang eksternal disamping juga meminimalkan dampak negatif dari ancaman eksternal. Untuk meminimalkan  dampak  negatif  tersebut  dapat  diambil  langkah-langkah  yaitu,  1) merevisi Perbub nomor 30 tahun 2019 dengan memasukan unsur pasal 58 ayat (2) pada PP nomor 12 tahun 2019 dan 2) menambahkan satu unit alat absensi elektronik. Proses manajemen  strategik  itu  sendiri  ditujukan  untuk  menciptakan  sinergi  dalam  suatu organisasi internal.

## 6.  SIMPULAN
Pemberian  TPP  pada  Diskominfo  Kab.  Lamandau  sudah  berdasarkan  hukum yang  sah  yaitu  Perbub  nomor  30  tahun  2019  tentang  pemberian  tunjangan  tambahan penghasilan  kepada  pegawai  negeri  sipil  di  lingkup  Pemerintahan  Kabupaten
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
Lamandau. Perihal ini sudah dikomunikasikan kepada seluruh SKPD dan diterima oleh seluruh PNS (SDM) Diskominfo Kab.  Lamandau sehingga faktor  yang mempengaruhi kebijakan  pada  sumberdaya  sudah  cukup,  tepat  sasaran  dan  terlaksana  dengan  baik. Dispoisi  juga  menunjukan  bahwa  pimpinan  telah  memerintahkan  kebijakan  ini  untuk melaksanakan  dengan  sungguh-sungguh  prosedur  teknis  penerimaan  TPP  dan memerintahkan  PNS  sebagai  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  dan  administrasi. Dalam penerapan struktur organisasi yaitu SOP, Perbub nomor 30 tahun 2019 juga ada petunjuk  teknis  tentang  tata  cara  pelaksanaan  pemberian  hingga  prosedur  keuangan pemberian  TPP,  sehingga  dalam  penerapan  pemberian  TPP  pada  Diskominfo  Kab. Lamandau sudah mempunyai SOP yang benar. Agar pencapaian kinerja dapat dijadikan dasar  untuk  memilah  mana  yang  berkinerja  baik  dan  mana  yang  belum  (tidak berkinerja)  dilakukan  dengan  cara  yaitu  membuat  analisa  pekerjaan  sesuai  dengan beban kerja, pemberian TPP berdasarkan absensi dan beban kerja berbasis aplikasi dan optimalkan  penggunaan  dana  alokasi  umum  untuk    membiayai  tambahan  penghasilan PNS.
Sesuai  cakupan  dan  keterbatasan  penelitian  dan  merujuk  pada  hasil  serta pembahasan  penelitian,  saran  ditujukan  kepada  Pemda  Kab.  Lamandau  yaitu  merevisi Perbub  nomor  30  tahun  2019  dengan  memasukan  unsur  pasal  58  ayat  (2)  pada  PP nomor  12  tahun  2019,  menganalisa  pekerjaan  sesuai  dengan  beban  kerja  kepada masing-masing SKPD, penerapan pemberian TPP berdasarkan absensi dan beban kerja berbasis  aplikasi,  mengoptimalkan  penggunaan  DAU  untuk  membiayai  tambahan penghasilan PNS dan melibatkan pihak eksternal dalam hal penyempurnaan TPP.

## Ucapan Terima Kasih
Peneliti  menyampaikan  penghargaan  dan  terima  kasih  kepada  Rektor Universitas  Terbuka,  Direktur  Program  Pascasarjana  (PPs)  Universitas  Terbuka  dan kepada  Kepala  Dinas  Kominfo  Kab.  Lamandau  yang  telah  menerima  peneliti  dan berkerjasama untuk menyelesaikan penelitian ini serta narasumber lainnya.

## Referensi
Basrowi,  B.  (2019).  Pemanfaatan  Media  Sosial  oleh  Tenaga  Kerja  Indonesia  dalam Proses  Pendidikan  Anak  Menggunakan  Metode  Belajar Long  Distance Relationship . Cendekia:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Pembelajaran , 13 (1),  1-18. https://doi.org/10.30957/cendekia.v13i1.59
Bunu, H.Y.  (2016). Metedologi Penelitian Kualitatif Kontemporer . Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
David, F.R. (1986). Cases in strategic management (No. C012. 001). Merrill Publishing Company.
David,  F.R.,  (2013). Strategic  management:  Concepts  and  cases:  A  competitive advantage approach . Pearson.
Ejumudo,  K.B.  (2014).  Pay  reward  system  management  and  staff  performance  in Nigeria: a study of the Delta state civil service. Public policy and Administration Research , 4 (9), 79-95.
CENDEKIA, Vol. 15  No. 2 Oktober 2021 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Mahmudi, Rakam, Charles; Christa, Riassy, Usup & Israfudi. (2021). Implementasi Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dan Perbaikan Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi
dan Informasi di Kabupaten Lamandau.
Cendekia (2021, Oktober), 15(2): 201-216. DOI: 10.30957/cendekia.v15i2.682.
http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/ Hasibuan, H. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : PT. Bumi Aksara Ihsan,  I.  (2017).  Evaluasi  Implementasi  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Negeri  Sipil (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Riau). Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara, 14 (2), 161-166. https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/viewFile/3877/3767
Le, T.T.H., & Phan, T.N.A.  (2019). A Review of Salary Policies for Vietnamese Civil Servants  from  2010  to  2019. Public  Policy  and  Administration  Research , 9 (11),
24-32. https: //core.ac.uk /download /pdf/270187415.pdf Miles,  M.B.,  &  Huberman,  A.M.  (1986). Analisis  data  kualitatif. Terjemahan  Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Moleong, L.J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. 38. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
Nurwati, T. (2015). Penguatan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Lingkup Intra dan Ekstra  Sekolah. Cendekia:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Pembelajaran , 9 (1),  37-54. https://doi.org/10.30957/cendekia.v9i1.51
Pemerintah  Indonesia  (1999).  Perubahan  atas  Undang-undang  nomor  8  tahun  1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43.
Pemerintah  Indonesia  (2019).  Pengelolaan  keuangan  daerah.  Indonesia:  Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12.
Pemerintah  Kabupaten  Lamandau  (2019).  Perubahan  ketiga  atas  Peraturan  Bupati Lamandau  nomor  01  tahun  2018  tentang  pemberian  tunjangan  tambahan penghasilan  kepada  PNS  di  Lingkup  Pemda  Kab.  Lamandau:  Peraturan  Bupati. Lamandau: Pemerintah Kabupaten Lamandau
Shiomy,  WR.  S  (2014).  Dampak  Pelaksanaan  Sistem  Kompensasi  Berbasis  Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. UNIVERSITAS AIRLANGGA . Diunduh 11 April 2020,  dari  situs  World  Wide  Web: http://www.journal.unair.ac.id/download- fullpapers-kmp2d53ade383full.pdf
Sofyandi. H (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Terianus dan Safkaur. (2017). Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) Sebagai Wujud
Kinerja  ASN  Di  Setda  Provinsi  Papua.  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  dan Pembangunan, 8 (2),  332-342.    Diunduh  11  April  2020,  dari  situs  World  Wide Web:
http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/25 Widodo,  J.  (2010).  Analisis  kebijakan  publik,  konsep  dan  aplikasi  analisis. Jakarta: Bumi Aksara .
Yuliana,  W.,  Maharani,  A.,  &  Hidayah,  Z.  (2020).  Indonesia’s  Civil  Servants' Performance  at  Aviation  Engineering:  Exploration  Study. Integrated  Journal  of Business and Economics , 4 (2), 160-169. Diunduh 11 April 2020, dari situs World Wide Web: http://ojs.ijbe-research.com/index.php/IJBE/article/view/279