Vol. 2 No 1, Juni 2020
ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/entita
P-ISSN:2715-7555 E-ISSN:2716-1226
Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal
Abd Hannan

## Fithriyah Rahmawati
Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Hannan.taufiqi@gmail.com, fithriyahrahmawati90@gmail.com.

## Abstract
This  study  is  entitled,  The  Strategy  of  Sustainable  Tourism  Development  in  Region through  the  Ecotourism  Concept  Based  on  Local  Wisdom.  There  are  three  main  issues that  will  be  discussed  in  this  study,  namely  the  concept  of  ecotourism,  sustainable development,  and  the  concept  of  local  wisdom,  These  three  issues  will  be  elaborated through  two  research  questions,  what  is  meant  by  the  concepts  of  sustainable  tourism, ecotourism, and local wisdom? How to build sustainable Pamekasan tourism through the concept  of  ecotourism  based  on  local  wisdom?  This  study  is  a  qualitative  study  with  a literature approach. The theory used in this research is the theory of regional development from  Richard  Florida.  Theoretically,  this  study  has  a  major  contribution  in  terms  of enriching  social  scientific  treasures,  especially  those  that  deal  with  development  issues. Whereas  in  practice,  this  study  has  a  major  contribution  in  offering  solutive  ideas, especially with regard to the development of tourism in the Pamekasan area. In general, the findings of this study include descriptive explanations regarding natural-social diversity in  Pamekasan,  and  in-depth  analysis  of  the  role  and  strategic  functions  of  Pamekasan's local wisdom in realizing sustainable regional ecotourism development.
Keywords: Ecotourism, Local Wisdom, Sustainable Development

## Abstrak
Studi  ini  berjudul,  Strategi  Pembangunan  Pariwisata  Daerah  Berkelanjutan  melalui Konsep  Ekowisata  Berbasis  Kearifan  Lokal.  Terdapat  tiga  isu  utama  yang  akan  dibahas dalam  kajian  ini;  konsep  ekowisata,  pembangunan  berkelanjutan,  dan  konsep  kearifan lokal.  Ketiga  isu  tersebut  akan  dijabarkan  melalui  dua  pertanyaan  penelitian,  apa  yang dimaksud  dengan  konsep  pariwisata  berkelanjutan,  ekowisata,  dan  kearifan  lokal? Bagaimana  membangun  pariwisata  daerah  berkelanjutan  melalui  konsep  ekowisata berbasis  kearifan  lokal?  Studi  ini  merupakan  studi  kualitatif  dengan  pendekatan kepustakaan.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  pembangunan kawasan daerah dari Richard Florida. Secara teoritis, studi ini memiliki sumbangsih besar dalam hal memperkaya khazanah keilmuan sosial, khususnya yang bersentuhan dengan isu-isu  pembangunan.  Sedangkan  secara  praktik,  studi  ini  memiliki  sumbangsih  besar dalam  menawarkan  gagasan  solutif,  khusunya  berkenaan  dengan  pembangunan pariwisata daerah Pamekasan. Secara umum, temuan besar studi ini memuat penjelasan deskriptif  perihal  keanekaragaman  alam –sosial  di  Pamekasan,  serta  analisa  mendalam tentang  peran  dan  fungsi    strategis  kearifan  lokal  Pamekasan  dalam  mewujudkan pembangunan ekowisata daerah yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Ekowisata, Pembangunan Berkelanjutan, Nilai Kearifan Lokal Received : 29 Maret 2020; Revised: 13 Mei l 2020; Accepted: 29 Mei 2020 © ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosialdan Ilmu-Ilmu Sosial, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
http://doi.org/10.19105/ejpis

## Pendahuluan
Isu pembangunan merupakan salah satu isu sosial yang sejauh ini mengundang  perhatian  banyak  kalangan,  baik  pada  tataran  teoritik maupun  praktik.  Pada  tataran  teoritis,  wacana  seputar  pembangunan menemukan  momentumnya  ketika  arah  pembangunan  dunia  dihadapkan pada  „kiblat‟  baru,  yakni  pembangunan  berkelanjutan.  Sedangkan  pada tataran  praktik,  isu  pembangunan  menjadi  semakin  nyaring  dibicarakan seiring munculnya persoalan pembangunan yang selama ini mengancam stabilitas  dan  keberlangsungan  hidup  masyarakat  global  seperti kemiskinan,  ketimpangan  sosial,  hingga  pada  isu  paling  krusial  seperti pencemaran  lingkungan  (Sulistyo at  al ,  2010:  24).  Berbagai  gagasan pembangunan  bermunculan,  tujuannya  tidak  lain  untuk  memecahkan persoalan  di  atas,  salah  satunya  adalah  gagasan  pembangunan berkelanjutan.  Dalam  kaitan,  ini  pembangunan  berkelanjutan  diharapkan dapat  menjadi  solusi,  tidak  saja  dalam  mereduksi  kemiskinan  dan ketimpangan  sosial,  namun  juga  dalam  hal  pemberdayaan  dan pemanfaatan alam-sosial yang proporsional dan berkelanjutan.
Di  Indonesia,  respon  dan  perhatian  pemerintah  terhadap  agenda pembangunan berkelanjutan tergambar jelas dalam peraturan presiden No 59  tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan , tanggal  4  Juli  2017  (Nur  Hayati  &  Alfana,  2016:  131). Melalui  perpres  tersebut,  pemerintah  berkeinginan  besar  melakukan penyesuaian  rancangan  pembangunan  berkelanjutan  dengan  rencana pembangunan  jangka  panjang  nasional  tahun  2005 –2025,  dan  rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019.
Penyelarasan  tersebut  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  rancangan kebijakan  yang  lebih  terfokus  lagi,  berupa  Aksi  Rencana  Nasional  (ARN) dan Aksi Rencana Daerah (ARD) .
Untuk  mencapai  sasaran  pembangunan  di  atas,  Indonesia menerapkan  pola  pembangunan  dengan  prinsip No  One  Will  Be  Left Behind, bahwa pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat untuk semua  (Penuluh  &  Fitri,  2016:  45) . Pembangunan  tidak  boleh  terpusat
pada  satu  daerah  atau  satu  kawasan,  namun  harus  menyebar  luas  dan menyasar  setiap  daerah.  Baik  dari  tingkat  provinsi,  kota,  kabupaten, kecamatan,  sampai  struktur  yang  terkecil  sekalipun,  yaitu  pedesaan. Untuk  mewujudkan  ini  semua,  perlu  adanya  transparansi  proses sinkronisasi  pembangunan.  Bahwa  pembangunan  tidak  boleh  bersandar pada peran dan fungsi tunggal pemerintah, namun juga harus melibatkan semua  pihak  secara  kolektif.  Seperti  halnya  ormas,  filantropi,  pelaku usaha,  akademisi,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Baik  dalam  hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi pembangunan ke depan, sehingga prinsip pemerataan SDGs benar-benar dapat terwujud.
Namun  demikian,  upaya  pemerintah  melakukan  pemerataan pembangunan bukan tanpa kendala. Kenyataan Indonesia sebagai negara seribu  pulau  menimbulkan  satu  permasalahan  tersendiri,  terutama menyangkut  bagaimana  memastikan  setiap  daerah  betul-betul  tersentuh oleh pembangunan, terlepas dari aneka ragam keterbatasan dan problem sumberdaya  yang  dialami.  Untuk  menyiasati  permasalahan  ini,  maka gagasan  pembangunan  berkelanjutan  kemudian  dimodifikasi  melalui instrumen  pembangunan  berlandaskan  nilai  lokalitas,  yang  saat  ini  kita kenal  dengan  pembangunan  berkearifan  lokal  (Hannan,  2017:  23).  Pada perkembangan  selanjutnya,  konsep  kearifan  lokal  mengalami  peluasan makna,  hingga  akhirnya  meluas  ke  ranah  industri  pariwisata,  atau  yang belakangan kita kenal dengan ekowisata daerah.
Bagi  Indonesia,  instrumen  pembangunan  kearifan  lokal  memuat nilai strategis, terutama untuk mengimbangi wilayah tertentu yang memiliki tipologi sosial khusus, seperti halnya kepulauan Madura. Dalam kaitan ini, tipologi  sosial  masyarakat  Madura  yang  masih  kental  dengan  sistem tradisional  yang  bertumpu  simbol  agama dan  tradisi  lokal,  pada  batasan- batasan  tertentu  dapat  menjadi  nilai  strategis  untuk  dijadikan  instrumen pengembangan  dan  pembangunan  daerah  setempat.    Misal,  menggagas pembangunan  ekonomi  daerah  melalui  konsep  ekowisata  berkelanjutan
yang melandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal setempat (Hannan, 2017: 25).
Untuk  beberapa  daerah  seperti  Madura,  gagasan  penguatan ekonomi  berkelanjutan  melalui  ekowisata  berkearifan  lokal  adalah pertimbangan  cukup  logis,  bahkan  sangat  bernilai  strategis.  Hal  ini didasarkan  pada  besarnya  potensi  alam  sosial  Madura  yang  memiliki beragam kekayaan kearifan lokal, baik yang berupa sosial budaya, sosial agama,  dan  eksotisme  alam  yang  tersimpan  indah  di  dalamnya (Dzulkarnain,  2016:  12).  Dalam  kaitan  ini,  beberapa  daerah  potensial Madura,  sebut  saja  Kabupaten  Sumenep  yang  selama  ini  identik  dengan kepulauannya  yang  indah,  seperti  Pulau  Gili  Labak,  Pulau  Gili  Yang, Pantai  Sembilan,  kesemuanya  dapat  dimaksimalkan  sebagai  instrumen pembangunan  daerah  setempat.  Satu  rupa  dengan  dengan  Sumenep, yaitu  Kabupaten  Pamekasan.  sekian  banyak  kekayaan  alam  sosial  dan alam  lingkungan  di  Pamekasan  seperti  halnya  wisata  api  alam,  kerapan sapi,  pantai  Jumiang,  wisata  religi  berupa  pesantren  dan pasarean  batu ampar ,  kesemunya  merupakan  area  potensial  yang  dapat  dimanfaatkan untuk mendongkrak pembangunan daerah.
Berangkat  atas  dasar  pemikiran  di  atas,  maka  studi  ini  hendak mengkaji  tentang  penguatan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  di Kabupaten  Pamekasan,  khususnya  melalui  gagasan  ekowisata  daerah berbasis  kearifan  lokal.  Dengan    demikian,  beberapa  isu  krusial  tentang pembangunan  yang  bersentuhan  dengan  konsep  ekowisata,  konsep pembangunan  berkelanjutan,  dan  nilai  kearifan  lokal  di  Kabupaten Pamekasan, kesemuanya akan menjadi fokus pembahasan yang akan banyak dibahas dan dikaji dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Ekowisata dan Kearifan Lokal; sebuah Tinjauan Konseptual
a) Konsep Ekowisata
Konsep  ekowisata  sejatinya  bukan  hal  baru  dalam  dunia pembangunan,  konsep  ini  relatif  sudah  lama  diperkenalkan,  terutama semenjak munculnya berbagai permasalahan di sektor industri pariwisata,
seperti  kerusakan  lingkungan,  perilaku  wisatawan  yang  mengancam ekosistem  dan  keberlangsungan  eksistensi  alam-sosial.  Dalam  artian, secara  genealogis  gagasan  tentang  ekowisata  muncul  sebagai  respon banyak  pihak  atas  berbagai  kerusakan  alam-sosial  yang  muncul  akibat aktivitas  industri  pariwisata  yang  tidak  mengindahkan  ekosistem  alam. Secara  ketatabahasaan,  ekowisata  merupakan  terjemahan  dari  kata ecotourism (ekoturisme).  Nasikun  dalam  Fandelli  (2000)  menggunakan istilah  ekowisata  untuk  menggambarkan  bentuk  kegiatan  pariwisata  baru yang  muncul  pada  dekade  80an.  Pada  gilirannya  konsep  ekowisata mengalami  perkembangan  seiring  berkembangnya  industri  pariwisata  itu sendiri (Fandelli, 2000: 35).
Menurut  Fennell  (dalam    Tanaya  dan  Rudiarto,  2014),  ekowisata konsep  era  kekinian  yang  muncul  sebagai  bentuk  berkelanjutan  dari wisata  berbasis  sumberdaya  alam.  Prinsip  utama  kegiatan  ekowisata adalah terletak pada pengalaman dan pembelajaran mengenai alam, yang dikelola dengan meminimalisir dampak, non-konsumtif, dan terpenting dari semuanya  adalah  orientasi  diri  yang  mengedepankan  nilai-nilai  lokalitas (Tanaya  &  Rudiarto,  2014:  71).  Melengkapi  pembacaan  Fannel  di  atas, Goeldner (dalam Butcher, 2007) mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk perjalanan  menuju  kawasan  yang  masih  alami,  itu  bertujuan  untuk memahami  budaya  dan  sejarah  alami  dari  lingkungannya,  menjaga integritas  ekosistem,  sambil  menciptakan  kesempatan  ekonomi  untuk membuat  sumber  daya  konservasi  dan  alam  tersebut  menguntungkan bagi masyarakat lokal (Butcher, 2007: 23).
Jika  merujuk  pada  dua  definisi  di  atas,  terdapat  beberapa  kata kunci  yang  menjadi  perhatian  dan  titik  tekan  ekowisata,  yaitu pembelajaran  atau  edukasi,  tidak  berorientasi  pada  aspek  tunggal  profit, mengutamakan nilai lokal, dan terakhir adalah pemberdayaan masyarakat setempat,  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Jika  merujuk  pada prinsip ini, jelas terlihat konsep ekowisata memiliki model berbeda dengan aktivitas  pariwisata  pada  umumnya.  Jika  kebanyakan  industri  pariwisata konvensional  lebih  mengedepankan  aspek  eksploitasi  dan  ekonomi,
bahkan  tidak  jarang  bias  praktik  kapitalisasi  ekonomi  dan  lingkungan, ekowisata  lebih  menekankan  penyeimbangan  diri  antara  ekonomi, perawatan  lingkungan,  dan  penguatan  eksistensi  dan  partisipasi masyarakat  setempat.  Melalui  pendekatan  demikian,  kegiatan  ekowisata memainkan    peran  diri  bukan  sebatas  pada  penggerak  ekonomi  daerah, namun  lebih  dari  itu  turut  memainkan  peran  sebagai  aktivis  lingkungan yang aktif menjaga dan merawat alam-sosial secara menyeluruh.
Menurut Dowling (dalam Hill & Gale, 2009), ciri penerapan konsep ekowisata  dapat  dilihat  dari    lima  variabel.  Lima  (5)  variabel  di  sini  boleh dibilang  merupakan  konsep  inti  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan ekowisata.  Kelima  variabel  yang  dimaksud  adalah  bersifat  alami,  bahwa pariwisata dibangun berdasarkan sumber alamiah dan aspek natural, sisi orisinalitas dan keaslian panorama alam-lingkungan; Bersifat berkelanjutan secara ekologis, ekowisata menitikberatkan pada keberlanjutan ekologi alam; Lingkungannya bersifat edukatif, memberikan pembelajaran  dan  pengetahuan  tentang  arti  pentinganya  menjaga lingkungan  alam-sosial  sehingga  mereka  yang  bergerak  dalam  industri wisata,  baik  sebagai  pengelola  ataupun  penikmat,  semunya  memiliki kesadaran  untuk  menjaga  dan  melestarikan  alam-sosial  secara  bersama dan  bertanggung  jawab;  Menguntungkan  masyarakat  lokal,  yaitu berorientasi  pada  penguatan  daya  tawar  ekonomi,  dan  secara  umum meningkatkan  taraf  kesejahteraan  hidup  masyarakat  setempat  (Hill  & Gale, 2009: 31).
b) Kearifan Lokal
Secara  etimologi  term  „nilai  kearifan  lokal‟  merupakan  wujud kesatuan  dari  tiga  kata  dasar;  nilai,  kearifan,  dan  lokal.  Menurut  kamus besar  bahasa  Indonesia,  nilai  identik  dengan  sifat-sifat  atau  hal-hal  yang penting,  bermanfaat,  dan  berguna  bagi  kemanusiaan  (Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1999:  35) .  Adapun  kata  „kearifan‟  berasal dari  kata  dasar  arif,  yang  artinya  bijaksana;  cerdik  pandai  berilmu (Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1999:  48).  Lokal    dalam pengertian  Kamus  Bahasa  Indonesia  berarti  setempat;  terjadi  (berlaku,
ada, dsb) di satu tempat  saja, tidak merata (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  1999:  530).  Dengan  demikian,  nilai  kearifan  lokal  adalah seperangkat  nilai,  kreativitas,  atau  pandangan  yang  memuat  unsur kebijaksanaan,  berkeadaban  dan  berperadaban  yang  berlangsung, berada, atau berlaku di satu tempat atau lokasi tertentu.
Adapun dalam pengertian terminologi, nilai kearifan lokal mengacu pada  berbagai  kekayaan  alam-sosial  yang  tumbuh  dan  berkembang dalam  sebuah  masyarakat  yang  dikenal,  dipercayai  dan  diakui  sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga  masyarakat.  Pengertian  ini  mengisyaratkan  bahwa  nilai  kearifan lokal  hakikatnya  muncul  dan  tumbuh  dari  kemampuan  dan  kreativitas masyarakat,  yang  kemudian  terinternalisasi  dalam  kesadaran,  pikiran, sikap,  dan  perilaku  keseharian  mereka.  Konsep  kohesi  sosial  dalam pembacaan  ini  mensyaratkan  pada  fungsi  dan  peran  strategis  kearifan lokal sebagai pembentuk integritas dan kesatuan masyarakat.
Menurut  Mitchell, et  al .  (2000)  dikutip  oleh  Aulia  dan  Arya  Hadi Dharmawan  (2013),  term  kearifan  lokal  berasal  dari  sistem  pengetahuan dan  pemberdayaan  nilai-nilai  lokal,  tradisi,  dan  adat  (Dharmawan,  2013: 346). Adapun menurut Zakaria (1994) sebagaimana dikutip Arafah (2002), konsep  kearifan  lokal  bisa  dipahami  sebagai  pengetahuan  kebudayaan yang  ada  dalam  sistem  dan  struktur  sosial  masyarakat  tertentu  yang  di dalamnya memuat serangkaian pengetahuan kebudayaan yang terdiri dari sejumlah  pengetahuan  kebudayaan,  serta  tata  cara  pengelolaan, pemberdayaan, dan pemanfaatan sumber daya alam-sosial secara lestari (Arafah,  2002:  56).  Kearifan  tersebut  berisikan  gambaran  tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan  struktur  lingkungan,  fungsi  lingkungan,  reaksi  alam  terhadap tindakan-tindakan  manusia,  dan  hubungan-hubungan  yang  sebaiknya tercipta  antara  manusia  (masyarakat)  dan  lingkungan  alamnya (Dharmawan, 2013: 346).
Berkaitan  dengan  fungsi  nilai  kearifan  lokal  di  atas,  Sirtha  (2003) sebagaimana  dikutip  oleh  Sartini  (2004),  menyebutkan  bahwa  kearifan
lokal  yang  terdiri  dari  kebudayaan,  tradisi,  pengetahuan,  kreasi,  dan seperangkat nilai-nilai lokal lainnya memiliki fungsi sebagai; 1) Konservasi dan  pelestarian  sumberdaya  alam.  2)  Mengembangkan  sumber  daya manusia.  3)  Pengembangan  kebudayaan  dan  ilmu  pengetahuan.  4) Petuah,  kepercayaan,  sastra  dan  pantangan  (Sartini,  2004:  127).  Dalam kaitan  inilah,  maka  fungsi-fungsi  kearifan  lokal  di  atas,  khususnya  fungsi pengembangan kebudayaan dan sumber daya alam,  sesunguhnya dapat dimanfaatkan  sebagai  instrumen  pembangunan.  Kearifan  lokal  dapat menjadi jawaban dari sekian strategi pembangunan yang selama ini belum menunjukkan  perkembangan,  perubahan,  dan  kemajuan  maksimal. Khususnya  pembangunan  di  level  daerah  yang  keberadaannya  masih memegang  teguh  nilai  dan  norma  lokalitas.  Seperti  halnya  keseluruhan daerah yang ada di Kepulauan Madura.

## Deskripsi Nilai Kearifan Lokal Kabupaten Pamekasan
Jika  merujuk  pada  penjelasan  Hubb  De  Jong  (1989),  Madura sebagai  daerah  kepulauan  dapat  dibagi  menjadi  dua  kutub  besar,  yakni Madura  Barat  dan  Madura  Timur  (De  Jonge,  1989:  615).  Madura  Barat adalah  daerah  yang  berada  di  sisi  barat,  dua  daerah  seperti  Bangkalan dan  Sampang  adalah  wilayah  administratif  yang  masuk  pada  kutub  ini. Sedangkan  dua  wilayah  administratif  lainnya,  Pamekasan  dan  Sumenep masuk  dalam  Madura  kutub  timur.  Namun  demikian,  meski  secara geografis  Hub  De  Jong  membagi  Madura  dalam  dua  kutub  antara  barat dan  timur,  tidak  lantas  mencerminkan  adanya  perbedaan  menyangkut bangunan sistem dan struktur sosial mereka. Dalam beberapa hal, antara Madura  Barat  dan  Madura  Timur  memang  memuat  perbedaan,  namun tidak  dalam  keseluruhan.  Secara  umum,  baik  Madura  Barat  maupun Madura Timur memiliki konstruksi sosial yang nyaris sama, bahkan sangat berdekatan.
Pun  demikian  dengan  Kabupaten  Pamekasan,  sebagai  salah  satu daerah  yang  berada  di  bagian  timur  Madura,  Pamekasan  memiliki bangunan  sistem  sosial  kebudayaan  yang  hampir  sama  dengan  daerah Madura  secara  umum.  Sekurang-kurangnya,  kesamaan  keduanya  ada
pada  dua  aspek,  yakni  bangunan  struktur  sosial  setempat  yang  sama- sama mengandung nilai hierarki, kemudian kultur masyarakat yang kental dengan  religiusitas  (Hannan,  2019:  24).  Namun  di  balik  kesamaan tersebut,  Pamekasan  juga  memiliki  beberapa  nilai  lokalitas  yang  tercatat sebagai produk kebudayaan murni daerah Pamekasan sendiri. Baik dalam hal  seni,  budaya,  dan  makanan  khas.  Penjelasan  lengkap  tentang konstruksi sosial-budaya, sosial-agama, dan deskripsi alam-lingkungan di Pamekasan akan dijelaskan pada sub bab berikut.
a)  Sosial Budaya
Dalam  kajian  sosial  atau  kemasyarakatan,  budaya  kita  pahami sebagai  kebiasaan  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang  dan  di dalamnya  terdapat  nilai  dan  norma  yang  bersifat  kolektif.  Makna kebiasaan  dalam  budaya  dapat  berupa  sikap,  perilaku,  ataupun  pikiran. Selain  itu,  budaya  turut  juga  dimaknai  sebagai  hasil  karya,  rasa,  cipta yang  didasarkan  pada  karsa  (Sanderson,  2011:  56).  Pengertian  budaya dalam redaksi ini merupakan pengertian umum yang seringkali kali dikutip dalam  ilmu  sosial,  khususnya  antropologi  dan  sosiologi.  Jika  dikaitkan dengan kajian, maka term budaya merujuk pada keseluruhan cipta,  rasa, dan  karya  yang  di  dalamnya  memuat  nilai  dan  norma  kolektivitas masyarakat Pamekasan secara menyeluruh.
Memang relatif sulit mengetahui bentuk konkrit sistem dan struktur sosial  masyarakat  Pamekasan  yang  dapat  menjadi  pembeda  dengan daerah  Madura  lainnya.  Karena  secara  umum,  semua  daerah  Madura, termasuk Pamekasan di dalamnya, memiliki bangunan sistem sosial yang sama-sama  sarat  nilai  hierarki.  Secara  genealogis,  sistem  hierarki  dalam kultur  masyarakat  Pamekasan  tercermin  jelas  dalam  pribahasa  lokal setempat,  yakni buppa’,  babhu’,  ghuruh,  ratoh (bapak,  ibu,  guru,  dan pemerintah).  Secara  indeksikalitas,  bagian  masyarakat  Pamekasan pribahasa  tersebut  mengandung  dua  arti,  yaitu  sebagai  representasi kuatnya  cengkraman  tradisi  hierarki,  selain  itu  pun  juga  merupakan pribahasa  lokal  yang  menggambarkan  standar  kepatuhan  masyarakat Pamekasan (Hannan, 2017: 7).
Pada  level  budaya  dalam  pengertian  fisiknya,  wujud  konkrit  nilai kreativitas  lokal  Pamekasan  dapat  ditemukan  dalam  beberapa  kesenian. Beberapa di antaranya seperti kerapan sapi, tari pecut, sapeh sono’ , batik sapu  jagad .  Dari  semua  wujud  kebudayaan  tersebut,  barangkali  kerapan sapi lah yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Kerapan sapi sendiri  merupakan  ajang  adu  cepat  pacuan  sapi,  sepasang  sapi  yang  di atasnya  diberi  kayu,  berfungsi  sebagai  tempat  joki  mengendalikan  dan mengontrol  laju  kecepatan  sapi.  Kerapan  sapi  merupakan  ajang  tahunan yang  disebut  dengan Gubhengan (Hannan,    2017:  111) . Gubhengan sendiri  selama  ini  dikenal  sebagai  ajang  tertinggi  lomba  pacuan  kerapan sapi di Madura. Seringnya even Gubhengan dihadiri oleh peserta kerapan sapi lintas daerah, baik itu dari Sumenep, Sampang, dan Bangkalan.
Selain  berupa  kesenian  daerah,  wujud  kearifan  lokal  Pamekasan juga  bisa  ditemukan  pada produk makanan daerah.  Salah  satu makanan khas  daerah  yang  paling  dikenal  adalah sate lala’ (sate  lalat).  Terdengar namanya  agak  aneh  karena  yang  tergambar  dalam  pikiran  adalah  jenis hewan  berupa  lalat.  Padahal  sesungguhnya  tidaklah  demikian, sate  lala’ merupakan  sebutan  terhadap  sate  daging  pada  umumnya,  baik  sapi, ayam, atau kambing. Hanya, bedanya sate lala’ memiliki ukuran lebih kecil ketimbang ukuran sate lainnya. Begitu kecilnya sate ini hingga masyarakat setempat  menyebutnya sate  lala’, yaitu sate  dengan  cincangan  daging sangat  kecil  seperti  lalat. Sate  lala’ mudah  dijumpai  di  Pamekasan, terutama di sekitaran Jalan Niaga, sentral kuliner Pamekasan. Selain sate lala’ ,  juga  ada  makanan  khas  lain  yang  menjadi  ciri  Pamekasan,  seperti halnya  petis  khas  Pamekasan, ba’daba’ ,  yaitu  cemilan  khas  Pamekasan yang bahan utamanya terdiri dari ikan lorjuk.
b)  Sosial Agama
Sebagai  bagian  dari  daerah  Madura,  Pamekasan  pun  memiliki karakter  sosial  keagamaan  yang  nyaris  hampir  ada  kesamaan  dengan daerah  Madura  pada  umumnya,  seperti  Bangkalan,  Sampang,  dan Sumenep. Identitas-identitas berbau keagamaan begitu terasa dan banyak ditemui  dalam  berbagai  aktivitas  dan  kehidupan  sosial  masyarakat
setempat.  Kentalnya  simbol  keagamaan  dalam  sistem  sosial  masyarakat tidak  lepas  dari  konteks  historis  Pamekasan  itu  sendiri.  Karena  dalam sejarah  perjalanannya,  Pamekasan  sendiri  pernah  mengalami  kondisi tertentu dimana terdapat beberapa agama yang diketahui pernah menjadi agama  mayoritas  dan  dianuti  oleh  masyarakat  Pamekasan  sendiri (Hannan,  2017: 78). Oleh karenanya, wajar bila kemudian banyak ditemui tempat  peribadatan  dari  beragam  jenis  agama  tertentu.  Bahkan,  sejarah mencatat  pada  masa  pemerintahan  Kerajaan  Majapahit  dulu,  agama Hindu  menjadi  satu-satunya  agama  mayoritas  di  Pamekasan,  itu  terbukti setelah  ditemukannya  sebuah  arkeologi  sejarah  berupa  tempat peribadatan  masyarakat  Hindu,  berupa  Vihara  di  Desa  Polagan, Kecamatan Larangan.
Pada level keagamaan daerah,  boleh dibilang Pamekasan tercatat sebagai daerah paling heterogen dari keseluruhan daerah Madura lainnya. Ada banyak penganut agama yang tinggal di Pamekasan lengkap dengan tempat  peribadatannya.  Menariknya,  meski realitas keagamaan setempat terbilang heterogen, belum sekalipun muncul konflik di tataran masyarakat yang  tumbuh  atas  dasar  sentimen  keagamaan.  Tempat  peribadatan agama-agama  dunia,  seperti  Masjid  dan  Gereja,  baik  protestan  maupun katolik,  lokasinya  berdekatan,  bahkan  saling  beriringan.  Kenyataan  ini mencerminkan  betapa  tradisi  sosial  keagamaan masyarakat  Pamekasan, sekalipun  mereka  dikenal  memiliki  fanatisme  keislaman  cukup  tinggi, mereka  juga  memiliki  sikap  penghormatan  cukup  besar  terhadap perbedaan.
Dalam hal pembangunan, Pamekasan mengusung jargon Gerakan Pembangunan  Masyarakat  Islami,  atau  populer  kita  kenal  dengan  jargon Gerbang  Salam .  Secara  sosiologis,  jargon  Pamekasan  sebagai  daerah Gerbang  Salam itu  ditujukan  untuk  menselaraskan road  map pembangunan  dengan  realitas  tipologi  daerah  setempat  yang  selama  ini identik  dengan  keberadaan  pesantren.  Demikian  tergambar  jelas  dari banyaknya jumlah pesantren yang tersebar luas di Pamekasan, mulai dari
kecamatan,  pedesaan,  bahkan  hingga  perkampungan  sekalipun.  Berikut peta penyebaran pesantren di Kabupaten Pamekasan.

## Tabel I
Banyaknya Pondok Pesantren dan Santri Menurut Kecamatan di
Kabupaten Pamekasan 2015 No Kecamatan Jumlah Pesantren Jumlah Santri 1 Tlanakan 11 2,109 2 Pademawu 5 688 3 Galis 2 93 4 Larangan 19 3,625 5 Pamekasan 11 4,394 6 Proppo 10 5,54 7 Palengaan 29 25,012 8 Pegantenan 24 2,422 9 Kadur 20 5,585 10 Pakong 11 3,481 11 Waru 8 2,353 12 Batu Marmar 19 3,274 13 Pasean 16 1,233 TOTAL 185 59,323
Sumber : Kantor Departemen Agama Daerah Kabupaten Pamekasan
Dengan  fakta  demikian,  adalah  sangat  beralasan  jika  besarnya jumlah  pesantren  di  Pamekasan  dimanfaatkan  sebagai  strategi pembangunan daerah. Misal, menggalakkan konsep ekonomi lokal melalui kegiatan santripenuership, yakni  satu  kegiatan  perekonomian  yang dikemas  dalam  program  pemberdayaan  ekonomi  komunitas  pesantren. Selain  berpotensi  sebagai  penggerak  ekonomi,  keberadaan  pesantren dapat  pula  dimanfaatkan  sebagai  pusat  pariwisata,  misal,  menggagas kampung  wisata  religi  yang  berbasis  pada  eksistensi  pesantren  sebagai ikonnya.  Jika  gagasan  di  atas  diimbangi  oleh  strategi marketting yang bagus, dan tata kelola yang baik, bukan tidak mungkin konsep wisata religi berbasis  pesantren akan dapat  membantu  meningkatkan taraf perekonomian daerah.
c)  Alam-Lingkungan
Jika  aspek  budaya  dan  agama  lebih  pada  nilai  lokalitas  berupa dimensi sosial, maka aspek alam-lingkungan berisikan nilai lokalitas yang
bertumpu  pada  kekayaan  alam-lingkungan  daerah.  Sebagaimana  daerah pada  umumnya,  alam-lingkungan  Pamekasan  memiliki  spot-spot  khusus yang menarik dikunjungi. Beberapa nama tempat seperti Pantai Jumiang, Pantai  Talang  Siring,  Taman  Brukoh,  Bukit  Ratu,  dan  Api  Alam  tak kunjung  padam,  kesemuanya  adalah  tempat-tempat  istimewa  yang menyimpan eksotisme alam. Api Alam, misal, dikenal sebagai sumber api abadi,  lokasinya  berada  di  Desa  Larangan  Tokol,  Kecamatan  Tlanakan. Lokasinya yang berada dekat dengan daerah pesisir pantai membuat spot wisata  Api  Alam  menarik  dikunjungi.  Di  sini  pengunjung  tidak  saja  dapat menikmati  fenomena  alam  api  abadi  yang  muncul  secara  alamiah  dari dasar  perut  bumi,  namun  juga  dapat  menikmati  santapan  makanan, seperti ikan bakar dan jagung bakar (Dzulkarnain, 2016: 19).
Selain  spot  Api  Alam,  terdapat  juga  wisata  pepantaian  seperti Pantai  Jumiang  dan  Pantai  Talang  Siring.  Pantai  Jumiang  menyimpan eksotisme  diri,  tidak  saja  pada  hamparan  air  lautnya  yang  bening membiru,    namun  juga  ada  pada  tumpukan  bebatuan  besar  yeng mengeliling  sekitar  bibir  pantai.  Pantai  ini,  selain  cocok  untuk  tempat bersantai  menikmati  ombak  laut  sisi  timur  Pamekasan,  pun  cocok  bagi mereka  yang  suka  memburu sunrise matahari.  Melalui  pantai  ini,  kita dapat  menyaksikan sunrise yang  membentang  jelas  di  ufuk  timur  pantai Jumiang.  Secara  geografis,  lokasi  pantai  ini  berada  di  Desa  Padellegan, Kecamatan Pademau, Pamekasan (Dzulkarnain, 2016: 21).
Di  luar  itu  semua,  kearifan  lokal  alam  lingkungan  Pamekasan belakangan  juga  muncul  dari  beberapa  objek  wisata  baru,  seperti  Bukit Brukoh,  Bukit  Ratu,  dan  terakhir  adalah  taman  wisata  keluarga  dan pendidikan  Selamat  Pagi  Madura  (SPM).  Bukit  Ratu  adalah  Objek  Daya Tarik  Wisata  (ODTW)  baru  yang  dikembangkan  oleh  masyarakat  sadar pariwisata,  lokasinya  berada  di  Desa  Tebul  Barat,  Kec.  Pagantenan. Keindahan  yang  ditawarkan  Bukit  Ratu  adalah  spotnya  yang  berada  di dataran  tinggi  Pamekasan  bagian  utara.  Dengan  menaiki  puncak  Bukit Ratu,  wisatawan  leluasa  dapat  melihati  keindahan  Pamekasan  dari ketinggian.  Menariknya,  di  lokasi  Bukit  Ratu  wisatawan  dapat  menikmati
buah  durian  segar  yang  bisa  diambil  dari  pohonnya.  Sehingga  mereka yang  berkunjung  di  tempat  dapat  menikmati  eksotisme  alam  sambil  lalu berburu buah durian tersebar luas di sekitar Bukit Ratu.
Ekowisata,  Kearifan  Lokal,  dan  Pembangunan  Pariwisata  Daerah Pamekasan Berkelanjutan; sebuah Analisa Teoritik
Salah  satu  karakteristik  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  itu  ada  pada  kecenderungan memperlakukan  prinsip  pemerataan  dan  partisipatif.  Pemerataan  dan partisipatif,  selain  mengacu  pada  perwujudan  distribusi  kebermanfaatan pembangunan  ekonomi  secara  menyeluruh,  juga  mengacu  pada perwujudan  daerah  yang  mandiri.  Memberi  keleluasaan  bagi  setiap daerah untuk dapat mengembangkan pembangunan mereka berdasarkan aspek-aspek  keunggulan  alam-sosial  mereka.  Langkah  demikian  secara langsung  akan  mendorong  setiap  daerah  menjadi  lebih  aktif  melakukan mengeksplorasi.  Menjalankan  proses  pembangunan  ekonomi  wilayah masing-masing  berdasarkan  corak  dan  khas  alam-sosial  mereka,  tanpa harus menduplikasi, apalagi memaksakan pola pembangunan daerah lain yang sesungguhnya tidak relevan dengan tipologi daerah mereka.
Berkaitan  dengan  agenda  pembangunan  pariwisata  Pamekasan berkelanjutan,  setidaknya  ada  tiga  alasan  utama  yang  mendasari pentingnya  penguatan  pembangunan  Madura  yang  berkelanjutan  melalui gagasan  ekowisata  berbasis  kearifan  lokal. Pertama, kenyataan  bahwa Pamekasan merupakan bagian daerah kepulauan Madura, itu mengisyaratkan  bahwa  Pamekasan  memiliki  tipologi  tersendiri  yang berlainan dengan daerah di luar Madura. Ada banyak kebudayaan, tradisi, bahasa,  dan  sekian  keanekaragaman  lain  yang  mengidentitas  dalam  diri masyarakat  Pamekasan.  Atas  dasar  kenyataan  ini,  maka  cukup  logis kiranya  jika  semua  kekayaan  alam  sosial  tersebut  dipelihara  dan dilestarikan  bersama,  dijadikan  intrumen  pembangunan  daerah  untuk memaksimalkan  pembangunan  ekonomi,  serta  meningkatkan  taraf kesejahteraan  masyarakat  setempat  secara  menyeluruh.  Melalui pemanfaatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  setempat,  praktis  dapat
berdampak  signifikan  pada  tersedianya  lowongan  pekerjaan,  dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif pengembangan ekowisata, hal menyangkut pemberdayaan dan partisipasi,  itu  merupakan  terjemahan  dari  konsep  dasar  ekowisata, mendatangkan keuntungan bagi masyarakat lokal (Hill Gale, 2009: 81).
Kedua, optimalisasi kebijakan otonomi daerah (otoda). Jika merujuk pada perundangan pembangunan daerah, tujuan perencanaan pembangunan  daerah  tidak  lain  adalah  mewujudkan  pembangunan daerah  dalam  rangka  peningkatan  dan  pemerataan  pendapatan masyarakat,  kesempatan  kerja,  lapangan  berusaha,  meningkatkan  akses dan  kualitas  pelayanan  publik  dan  daya  saing  daerah.  Pembangunan daerah  melalui  pendekatan  pembangunan  berkearifan  lokal,  selain  dapat memperluas  ruang  gerak  daerah  dalam  mengeksplorasi  setiap  kekayaan yang  ada  di  masing-masing  daerah,  pun  juga  dapat  memberi  peran signifikan  dalam  menguatkan  sistem  otonomi  daerah  kita.  Jika  ruang gerak pengelolaan daerah dibatasi, atau lebih-lebih mengalami intervensi, maka  yang  demikian  bukan  saja  dapat  memperlemah  sistem  otoda, namun  juga  aktivitas  pembangunan  wilayah  Madura,  Pamekasan  secara khusus, sebagai sebuah kawasan tritorial yang otonom. Ketiga, nilai lokal sebagai  instrumen counter  culture (Hannan,  2017:  13) . Di  tengah massifnya  gerak  globalisasi  yang  semakin  luas,  merupakan  suatu  yang urgen  bagi  setiap  daerah  untuk  dapat mempertahankan  kebudayaan  dan sekian  nilai-nilai  kreativitas  lokal.  Dalam  konteks  inilah,  pembangunan pariwisata  Pamekasan  berkelanjutan  melalui  konsep  ekowisata  berbasis kearifan  lokal,  bisa  digunakan  sebagai  strategi  untuk  menjaga, melestariskan,  dan  memberdayakan  segala  potensi  alam-sosial  daerah setempat.
Penguatan pembangunan pariwisata Pamekasan melalui pendekatan  ekowisata  berbasis  lokalitas  sesungguhnya  mengandung relevansi  kuat  dengan  semangat  pembangunan  berkelanjutan.  Apalagi sebagaimana  dikemukakan  di  depan,  bahwa  salah  satu  prinsip pembangunan  pariwisata  berbasis  ekowisata  adalah  pembangunan  yang
berorientasi  pada  penjagaan,  pelestarian,  dan  pemeliharaan  kelestarian lingkungan  (Bumi)  (Hill  Gale,  2009:  79).  Pendekatan  demikian,  selain dapat  berfungsi  sebagai  penguatan  sektor  ekonomi  daerah,  pun  juga berfungsi besar untuk melestarikan alam lingkungan. Dengan pendekatan kearifan  lokal,  ada  harapan  agenda  pembangunan  di  berbagai  wilayah Pamekasan  dapat  terhindar  dari  segala  macam  praktik  ekploitatif, sehingga  tatanan  alam-sosial  masyarakat  Pamekasan  akan  steril  dari praktik-praktik  pencemaran  lingkungan,  polusi  udara,  dan  pengrusakan ekosistem alam.
Dalam  perspektif  yang  lain,  pariwisata  Pamekasan  melalui  model ekowisata  berbasis  kearifan  lokal  memiliki  keunggulan  menciptakan sumber  perekonomian  baru  yang  mengusung  semangat  universal. Pemberdayaan  terhadap  nilai-nilai  lokalitas  yang  ada  di  Pamekasan praktis  akan  bersentuhan  dengan  sistem  dan  struktur  sosial  masyarakat, sehingga  setiap  dari  mereka  dapat  memiliki  kesempatan  dan  peluang cukup  terbuka  untuk  dapat  berpartisipasi  secara  aktif.  Prinsip  kearifan lokal dalam ekowisata artinya memprioritaskan kehadiran dan keterlibatan masyarakat lokal. Pengelolahan dan pemanfaatan potensi alam diarahkan seluruhnya pada peningkatan mutu hidup masyarakat daerah. Pendekatan ini  jelas  jauh  berbeda  dengan  konsep  industri  pariwisata  konvensional, yang  dalam  hubungan  kerjanya  cenderung  eksploitatif  dan  kapitalis. Dalam  konteks  pembangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan,  penguatan nilai  kearifan  lokal  adalah  terjemahan  dari  prinsip  kemanusiaan  dan kelestarian alam. Bahwa pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pada terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  di  satu  sisi,  dan  pada  sisi bersamaan menjaga keberlangsungan alam lingkungan.
Problem  Pembangunan  Ekowisata  di  Pamekasan;  antara  Tantangan dan Peluang
Jika  menengok  bunyi  kontitusi  kita,  implementasi  pembangunan pariwisata  Pamekasan  melalui  konsep  ekowisata  berbasis  nilai  kearifan lokal  sesungguhnya  cukup  terbuka.  Peraturan  presiden  Nomor  59  tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan menyebutkan,  bahwa  setiap  daerah  secara  aktif  dapat  ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah masing-masing, baik itu dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan evaluasi. Hanya, memang harus  diakui  sekalipun  secara  konstitusional  sudah  mendapat  kepastian hukum,  namun  pada  tataran  praktiknya  masih  belum  berjalan  maksimal, karena  masih  terkendala  oleh  beberapa  problem.  Paling  tidak  terdapat dua  problem  krusial  yang  menjadi  penghambat  tata  kelola  ekowisata  di Pamekasan saat ini, yaitu problem struktural dan kultural.
Pada aspek struktural, problem penguatan pariwisata berkelanjutan di  Pamekasan  ditandai  oleh  belum  jelasnya  arah  pengembangan pariwisata  Pamekasan.  Ketiadaan  tata  kelola  pengembangan  pariwisata yang  terarah  dan  terukur,  pada  gilirannya  membuat  potensi  pariwisata tidak  tertangani  secara  maksimal.  Efek  buruk  dari  ini  bukan  saja berdampak  pada  tidak  terawatnya  lokasi  wisata,  namun  juga  pada peluang  penguatan  ekonomi  masyarakat  yang  ada  di  sekitarnya,  karena pariwisata  yang  seharusnya  berfungsi  sebagai  roda  perekonomian  tidak lagi  dapat  berjalan  normal.  Selain  itu,  problem  struktural  pengelolaan pariwisata  di  Pamekasan  juga  muncul  akibat  rendahnya  amenitas  dan fasilitas  pendukung.  Amenitas  dapat  dimaknai  sebagai  fasilitas  di  luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berada di tempat wisata.  Amenitas  di  sini  dapat  berupa  fasilitas  pendukung  seperti  toko penjual  pernak-pernik  khas  Pamekasan,  penyediaan  toilet  yang  bersih, toko  cenderamata,  dan  lain  sebagainya.  Berkenaan  dengan  fasilitas,  ini sesungguhnya  merupakan  masalah  klasik  dalam  pengelolaan  pariwisata (Dzulkarnain,  2016:  65).  Problem  fasilitas  paling  dominan  didapati umumnya berupa ketersediaan akses dan transportasi. Kenyataan bahwa akses ke berbagai pariwisata Pamekasan masih relatif kurang baik, misal akses menuju Pantai Jumiang. Di luar itu semua, hal tak kalah krusialnya adalah  problem  kultural  yang  berkenaan  dengan  mentalitas  masyarakat. Bahwa  belum  maksimalnya  pengelolaan  pariwisata  Pamekasan,  itu  juga terjadi  karena  rendahnya  sumber  daya  manusia.    Rendahnya  sumber daya manusia berakibat pada minimnya partisipasi masyarakat, sehingga
harapan  terbentuknya  masyarakat  sadar  wisata  itu  kemungkinannya sangat kecil.
Hal  paling  fundamental  dalam  proses  pengembangan  dan pembangunan  pariwisata  Pamekasan  berkelanjutan  melalui  konsep ekowisata  berkearifan  lokal,  sesungguhnya  ada  pada  sejauh  mana pembangunan di Pamekasan dapat menjalin sinergitas dengan konstruksi nilai  lokal  setempat.  Setiap  pembangunan  di  Pamekasan  harus  dapat membangun  keselarasan  dengan  realitas  kebudayaan  setempat. Karenanya,  sinergitas  antara  masyarakat,  organisasi  sosial,  tokoh masyarakat,  dan  pemerintah  setempat  perlu  dibangun  dan  dibentuk sekuat  mungkin.  Pada  batasan  ini,  pemerintah  daerah  harus  mampu menciptakan terobosan-terobosan baru yang dapat mendukung. Terutama melalui  rancangan  kebijakan,  program,  dan  agenda  kerja  yang berkesesuaian dengan aspek sosiologis Pamekasan.  Untuk mencapai itu semua,  tentu  membutuhkan  kepaduan  para stake  holders ,  serta  adanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Belajar  dari  daerah-daerah  lainnya,  seperti  Bali,  Yogyakarta, Surakarta,  Solo  dan  semacamnya,  kesuksesan  mereka  membangun industri  pariwisata  melalui  pendekatan  lokal tidak  lepas  dari  keberhasilan melakukan branding terhadap  segala  produk  dan  nilai  lokalitas  masing- masing. Untuk itu, selain aspek political will dan sinergitas para pemangku kepentingan,  pun  juga  diperlukan  strategi  pemasaran  daerah  yang  baik dan  efektif.  Strategi  pemasaran  daerah  di  sini  dapat  dijalankan  dengan memanfaatkan  kekuatan  teknologi,  media  massa,  dan  media  sosial.  Ada banyak daerah yang berhasil menjalankan agenda pembangunan mereka dengan  strategi  ini,  Banyuwangi,  misalnya.  Berkenaan  dengan pemanfataan  teknologi  di  sini,  Richard  Florida  (1957)  menyebutkan, bahwa  aktivitas  promosi  daerah  (Pamekasan),  kaitannya  dengan pembangunan  pariwisata  Madura  berkelanjutan  melalui  ekowisata berbasis  kearifan  lokal,  hanya  akan  dapat  berhasil  manakala  memiliki modal tiga (3). Tiga modal tersebut adalah; talenta, teknologi, dan terakhir adalah toleransi (Leksono & Santosa, 2014: 43).
Aspek  talenta  mensyaratkan  bahwa  sebuah  pembangunan ekonomi  daerah  dapat  berjalan  berhasil  manakala  diimbangi  oleh ketersediaan aset sumber daya manusia yang tidak saja baik, namun juga kompetitif.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia.  Talenta  memiliki kepadanan  arti  dengan  bakat  yang  berarti  dasar  kepandaian  dan kemampuan  diri  yang  dibawa  sejak  lahir.  Adapun  secara  terminologi, Lucy  (2009)  memberi  penjelasan  bahwa  bakat  merupakan  potensi  yang harus  distimulasi  terlebih  dahulu  sehingga  dapat  terlihat  sebagai  suatu kecakapan, pengetahuan dan kemampuan khusus yang dapat menjadikan individu terampil dan berdaya saing (Lucy, 2009: 48).
Jika  dikaitkan  dengan  studi  ini,  yakni  aspek  talenta    merujuk  pada besarnya  perhatian  pihak  pemerintah  daerah  Pamekasan  terhadap keberadaan  sumber  daya  manusia.  Dalam  kaitan  ini,  pemerintah  daerah perlu  melakukan  terobosan  bagaimana  menstimulus  dan  mendorong kreativitas masyarakat setempat melalui penguatan pendidikan pariwisata. Mendirikan  kelompok  Masyarakat  Sadar  Wisata  (POKDOWARIS), kemudian  dimbangi  oleh  kegiatan  pelatihan  dalam  bentuk  kegiatan  yang bersentuhan langsung dengan aktivitas perniagaan, kerajinan, keterampilan,  kesenian.  Kegiatan tersebut  bisa  dalam workshop ekonomi kreatif, seminar, melakukan studi banding, dan lain sebagainya.
Selain  aspek  talenta,  hal  lain  menurut  Florida  yang  perlu diperhatikan  adalah  aspek  teknologi.  Dalam  konteks  pembangunan ekonomi  daerah,  aspek  teknologi  mengisyaratkan  bahwa  dalam  upaya menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan,  perlu  adanya  ketersediaan  fasilitas  penunjang.  Terutama penggunaan  teknologi  kekinian  tepat  guna  yang  berorientasi  pada kebutuhan  dan  kepentingan  daerah.  Berkenaan  dengan  kajian  ini,  aspek teknologi  merujuk  pada  ketersediaan  dan  penggunaan  teknologi  sebagai medium  mempercepat  jalannya  aktivitas  pariwisata  di  lingkungan  daerah Pamekasan. Ketersediaan teknologi tepat guna menjadi niscaya, terutama dalam hal melakukan pemasaran. Belajar dari keberhasilan pembangunan beberapa daerah,  seperti  halnya  Banyuwangi,  keberhasilan mereka  tidak
lepas  dari  peran  dan  penggunaan  teknologi  masa  kini,  khususnya  yang berlandaskan pada kecanggihan internet.
Selain  talenta  dan  teknologi,  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam proses  pembangunan  pariwisata  daerah  adalah  aspek  toleran.  Bahwa selain pembangunan fisik melalui ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan  daya  teknologi  tepat  guna,  pun  juga  harus  diimbangi  oleh kesediaan  mentalitas  diri  untuk  senantiasa  bersikap  menghargai  dan menerima  segala  bentuk  perbedaan.  Kesediaan  bersikap  toleransi  di  sini lebih  pada  tranformasi  kultural  atau  kebudayaan.  Merujuk  pada  teori sibernatika Talcot Parson, bahwa proses pembangunan ekonomi daerah, termasuk  di  dalamnya  pariwisata,  itu  akan  berhasil  manakala  daerah tersebut  telah  memiliki  sistem  kebudayaan  yang  kuat  (J.  Goodman  & Ritser, 2010: 211).  Sistem kebudayaan yang kuat di sini bukan dalam arti bersikap  tertutup  pada  kebudayaan  di  luarnya,  melainkan  lebih  pada komitmen diri untuk senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai lokalitas, namun  pada  saat  bersamaan  mempunyai  sikap  keterbukaan  pada kebudayaan lain. Konkritnya,  sebagai strategi menumbukan sikap toleran di  lingkungan  Pamekasan,  perlu  kiranya  menggagas  pengenalan kebudayaan  lintas  daerah.  Bahkan  jika  perlu  menformulasikannya  dalam bentuk  even-even  khusus,  seperti  mengadakan  Jambore  Nasional, Jambore  tingkat  provinsi,  pawai  kebudayaan  lintas  daerah,  dan sebagainya.  Kegiatan  semacam  ini,  selain  berfungsi  memberi  edukasi kebudayaan  pada  masyarakat,  pun  dapat  menjadi  strategi  pemasaran daerah  yang  berpotensi  besar  mendatangkan  keuntungan  ekonomi  bagi masyarakat Pamekasan secara khusus .

## Simpulan
Berdasarkan  keseluruhan  pembacaan  di  atas,  terdapat  poin-poin pokok yang menjadi simpulan penulisan paper ini, yaitu:
Pertama ,  dalam  upaya  membangun  ekonomi  daerah  Pamekasan yang  mengusung  visi-misi  berkelanjutan,  gagasan  pembangunan pariwisata berkelanjutan penting dimunculkan. Penguatan ekonomi daerah melalui  pendekatan  pariwisata  berkelanjutan  mensyaratkan  pada  satu
model  pembangunan  pariwisata  yang  tidak  saja  mengusung  visi kemajuan,  pertumbuhan,  dan  pengembangan  sektor  ekonomi  setempat. Lebih  dari  itu,  mengusung  semangat  pembangunan  ekonomi  yang partisipatif,  universal,  emansipatif,  dan  terpenting  dari  itu  adalah memerhatikan masa depan alam-sosial. Memelihara ekosistem, berorientasi  pada  pelestarian  budaya,  dan  menjaga  keberlangsungan makhluk  hidup  secara  keseluruhan.  Hal  terpenting  di  atas  segalanya adalah  menghadirkan  kesejahteraan  hidup  bagi  keseluruhan  masyarakat setempat.  Untuk  bisa  mencapai  ke  sana,  maka  gagasan  pembangunan pariwisata  berkelanjutan  harus  dibangun  atas  dasar  prinsip  ekowisata berbasis kearifan lokal.
Kedua ,  terdapat  lima  (5)  prinsip  dasar  dalam  pembangunan pariwisata  berkelanjutan  melalui  pendekatan  ekowisata  berkearifan  lokal, yaitu; bahwa pariwisata dibangun berdasarkan sumber alamiah dan aspek natural, sisi orisinalitas dan keaslian panorama alam-lingkungan yang ada di  Pamekasan;  Bersifat  berkelanjutan  secara  ekologis,  ekowisata menitikberatkan  pada  keberlanjutan  ekologi  alam  di  Pamekasan; Lingkungannya  bersifat  edukatif,  memberikan  pembelajaran  dan pengetahuan  tentang  arti  penting  menjaga  lingkungan  alam-sosial sehingga  mereka  yang  bergerak  dalam  industri  wisata,  baik  sebagai pengelola  ataupun  pengunjung,  semuanya  memiliki  kesadaran  untuk menjaga dan melestarikan alam-sosial di Pamekasan secara bersama dan bertanggung  jawab;  Menguntungkan  masyarakat  lokal,  yaitu  berorientasi pada penguatan daya tawar ekonomi masyarakat Pamekasan, dan secara umum meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat setempat.
Ketiga, untuk  bisa  sampai  ke  sana,  gagasan  tentang  strategi pembangunan  pariwisata  daerah  Pamekasan  berkelanjutan  melalui konsep  ekowisata  berbasis  kearifan  lokal,  pada  tataran  teori  dan praktiknya  harus  dilandaskan  pada  penguatan  tiga  (3)  aspek,  yaitu; Talenta, Teknologi, dan Toleransi. Talenta mensyaratkan atas tersedianya sumber  daya  manusia  lokal  yang  tidak  saja  terdidik,  namun  juga  terlatih. Sedangkan  aspek  teknologi  mengisyaratkan  atas  tersedianya  teknologi
yang tidak saja canggih, namun juga tepat guna dan menjalin keselarasan dengan lingkungan alam-sosial. Terakhir adalah toleransi, yakni kesediaan mentalitas  diri  untuk  senantiasa  bersikap  menghargai  dan  menerima segala bentuk perbedaan. Kesediaan bersikap toleransi di sini lebih pada tranformasi  kultural  atau  kebudayaan.  Mempunyai  komitmen  diri  untuk senantiasa  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  lokalitas,  namun  pada  saat bersamaan mempunyai sikap keterbukaan pada kebudayaan lain.
Daftar Pustaka Butcher,  Jim.  2007. Ecotourism,  NGO’s,  and  Development:  A  Critical Analysis . New York: Routledge.
De  Jonge,  Hubb.  1989. Agama,  Kebudayaan,  dan  Ekonomi:  Studi Interdisipliner  tentang  Masyarakat  Madura .  Jakarta:  Rajawali Press.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  1999. Kamus  Besar  bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.
Dharmawan,  Arya  Hadi. “Kearifan  Lokal  dalam  Sistem  Sosial  Ekonomi Masyarakat  Penenun  Bugis- Wajo”, Jurnal  Mudra, Vol.  28,  No.  2 (t.b 2013).
Dzulkarnain,  Iskandlar.  2016. Sosiologi  Pariwisata  Madura. Yogyakarta: Pusat  Kajian  Sosiologi  UTM  bekerja  sama  dengan  Penerbit Elmater.
Fandeli, Chafid. 2000. Pengusahaan Ekowisata . Fakultas Kehutanan Univ: Gadjah Mada Yogyakarta.
Hannan,  Abd.  2017. Fanatisme  dan  Stigma  Sosial  Pesantren  Miftahul Ulum  terhadap  Kelompok  Muhammadiyah  di  Pamekasan.
Surabaya: Tesis FISIP Universitas Airlangga.
.  2017. Perempuan  Madura,  Gender,  dan  Pembangunan. Yogyakarta:  Pusat  Kajian  Sosiologi  UTM  bekerja  sama  dengan Penerbit Elmatera.
. “Hegemoni  Religio-Kekuasaan  dan  Transformasi  Sosial; Mobilisasi  Jaringan  Kekuasaan  dan  Keagamaan  Kyai  dalam Dinamika  Sosio- Kultural  Masyarakat  Madura,”  dalam Jurnal Sosial Budaya , Vol. 16, No. 1 ( Juni 2019).
Hill,  Jennifer  dan  Tim  Gale.  2009. Ecotourism  and  Environmental Sustainability: Principles and Practice , Eds. Burlington: Ashgate.
J.  Goodman,  Douglass,  Ritser, George. 2010. Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern, Cet. IV,  Bantul: Kreasi wacana.
Leksono,  Afif  dan  Purbayu  Budi  Santosa.  "Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Pendapatan  Industri  Kreatif  di  Indonesia  (Tahun 2002 – 2008)." Journal of economic, Vol. 3, No. 1 (t.b 2014).
Lucy,  Bunda.  2009. Mendidik  Sesuai  dengan  Minat  dan  Bakat  Anak.
Jakarta: Pustaka.
N.  Arafah.  2002. “Pengetahuan  Lokal  Suku  Moronene  dalam  Sistem Pertanian  di  Sulawesi  Tenggara”,  Tesis  Program  Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Nur  Hayati,  Beti  dan  Muhammad  Arif  Fahrudin  Alfana.  "Kebijakan Kependudukan    di  Kabupaten  Sleman  Pasca  Berakhirnya MDGS." Natapraja; Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol.4, No. 2 (t.b. 2016).
Penuluh, Sekar dan Meila Riskia Fitri. 2016. Perkembangan Pelaksanaan Sustainable  Development  Goals  (Sdgs)  di  Indonesia  September 2015-September  2016 .  Paper  dalam    International  NGO  Forum On Indonesian Development.
Sanderson,  Stephen  K.  2011. Makro  Sosiologi;  sebuah  pendekatan terhadap Realitas Sosiologi . Jakarta: Raja Grafindo.
Sulistyo,  Budi,  dkk.  2010. MDGs  Sebentar  Lagi. Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas.
Tanaya,  Dhayita  Rukti  dan  Iwan  Rudiarto. “Potensi  Pengembangan Ekowisata  Berbasis  Masyarakat    di  Kawasan  Rawa  Pening, Kabupaten Semarang.” Jurnal Teknik PWK ,  Vol. 3, No. 1 (2014).