Keywords
Abstract
The aim of this article is to consider  academically  abour a portrait of law enforcement in Jepara especially in cases of mining. The 1aw enforcement  has not been able to bring justice to the community . Many cases have legally been complered but they leave newproblems in community that give restlessness and even a social upheaval. Therefore, based on mandate  of constitution, the new justice  power intimates that the judge  musr consider the essenrial aspect;f rhe iiving law and  also the sense of jusrice. This means the culrural character of the community must be considered during the completion process in the court. In the Qur'an, the word "fair,, is repeated 28 times in many forms areMashdar,Fiilmadz.,Mudlore', and Amar. The word repetitions in Al-Qur an often impress the urgency of a theme or a specific word in life. This shows how important a sense of justice is applied in every  side of 1ife. Thus, the policy  taken  by leaders must be associated with the people's  interests.
Justice,Ldw, IronsandMine.

## Keadilan,Huhum
TambangPasir  Besi

## Abstrak
Artikel ini bertujuan unruk menimbang secara akademis potret penegakan hukum khususnya yang berlangsung di Kabupaten Jepara dalam kasus-kasus  penambangan.  penegakan hukum 6elum mampu menghadirkan  keadilan  pada masyarakat (bringlngjustice to the people)- Banyak  kasus yang secara legai formal telah  ielesai namun menyisakan masalah baru dalam masyarakar yang berujung pada keresahan bahkan gejolak sosial. oleh karena iru sesuii amanat ]Jldang-lndang, kekuasaan  Kehakiman terbaru mengisyaratkan bahwa hakim harus memperhatikan aspek esensi dari hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat. ini berarri karakter budayi masyarakat  harus diperhatikan selama proses  penyelesaian perkara di pengadilan.  Dalam AI- Qur' an kara "adil" diuling seb anyak- 2 g kali dalam benrukMashdar, F iil maddMudlar i', mauprn Amat.pengulangan kata dalam al Qur'an seringkali mengesankan  urgensi  tem uit^ukutu tertentu dalam kehidupan. Ini menunjukkan betapa penringnya  rasa adil ini diterapkan dalam seriap lini kehidupun. lrt^ki, sudah semestinya kebijakan  pemimpin,  harus dikaitkan dengan Kepentingan  Rakyat,

## Pendahuluan
Pada tahun 2012, masyarakat  Jepara disuguhi pemberitaan  media massa tentang kon{lik pertambangan Pasir Besi. Terakhir pada tanggal 3 Septemb er 2}l2ratusan warga dari Bandungharjo,  Banl-umanis, Ujungwatu dan Balong unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten  menolak  penambangan pasir besi di wiiayahnya. Kon{lik ini menyeret 15 orang warga  berurusan dengan hukum yang  yang hingga kini masih  diproses di Pangadilan NegeriJepara.
Konflik melibatkan  riga  pihak  yaitu perusahaan penambangan yaitu; CV. Guci Mas Nusantara (GMN), pemerintah daerah dan warga masyarakat Desa Bandungharjo.
Sebagaimana diberitakan bahwa  sejak tahun 2008 CV. GMN telah mengantongi ijin penambangan dari Bupati Jepara wakru im dengan luasan lahan 14,4 Ha di wilayah Dusun  Bantunan Bandungharjo. Menurut Badan Lingkungan  Hidup dan ESDM ijin iru dikeluarkan karena semua persyaratan  sudah dipenuhi pihak perusahaan termasuk  di dalamnya Upaya Pengelolaan  Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dengan rentang masa perijinan 5 tahun. Manakala ijin sudah fikantongi maka  menjadi  urusan  Perusahaan untuk  berkomunikasi dengan warga pemilik lahan.  Sementara tugas  pemerintah hanya menfasilitasi  perusahaan dengan warga setelah ijin penambangan dikeluarkan.
Dalam acara audiensi  antara warga, pihak perusahaan bersama  Setda pada tanggal 2t Februari 20L2 disepakari agar pihak CV. GMN berkomunikasi dengan warga pemilik lahan dan  warga  yang akan terkena dampak  penambangan pasir besi secara langsung. Audiensi ini karena sebelumnya warga pemilik  lahan dan warga yang akan terkena dampak tidak pernah dilibatkan dalam  rangkaian  pertemuan di Kantor Petinggi Desa Bandungharjo. Tindak lanjut audiensi  digelarlah pertemuan dengan \ /arga bertempat di TPI Dusun Mulyorejo Bandungharjo.
Audiensi ini dihadiri oleh pihak CV. GMN, Camat dan Koramil Donorojo, dan warga,  yang ternyata berakhir penolakan dari warga  pada tanggal29 Februai2)l2. Selang
dua bulan  kemudian  tepatnya  pada tanggal 30 April 2012 warga unjuk rasa di kantor Petinggi dipicu oleh dimulainya aktivitas penambangan -tanpa persetujuan  warga- yang kemudian berakhir  dengan aksi pengrusakan banp5unan pengolahan  pasir besi CV. GMN. Warga menilai aksi ini mungkin tidak akan terjadi manakala Pemerintah  (Desa hingga Kabupaten) secara cepat  merespon aspirasiwarga pada satu sisi, dan perusahaan tidak memaksakan kehendak  pada sisi yang lain.
Menurut warga,  sejak konflik mengemuka akhlr tahun 20It  yang ditandai dengan penambangan pasir  besi dilakukan secara liar, hingga muncul aksi  pengrusakan akhir bulan April 2012, belum  tampak peran serius pemerintah.  Pemerintah terutama di tingkat Desa dan Kecamatan Donorojo terkesan tertutup dan tidak peduli. Sementara para pemimpin tingkat Kabupaten mulai tergerak setelah  warga ngamuh (meminjam bahasa harian Wawasan pada  tanggal I Mei 2012), dengan meminta pihak perusahaan untuk menghentikan aktivitas penambangannya.
Pemerintah berpandangan  bahwa penambangan terjadi karena perangkat perijinan telah dilengkapi  pihak penambang sesuai  dengan prosedur yang ada. Sisi lain menurut  pemerintah  menirikberatkan pada sisi positif penambangan, yaitu  keuntungan ekonomis dari pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah.  Warga juga akan menerima dampak berupa terbukanya  lahan pekerjaan diarea penambangan. Namun  warga juga memiliki dasar penolakan bahwa aktivitas penambangan pasi  besi harus mempertimbangkan  beberapa hal berikut:
Pertdma, penambangan mengancam wilayah  pemukiman warga  dusun Mulyorejo yang selama ini sudah terkena abrasi pantai. Warga berkeyakinan bahwa  rumah-rumah mereka segera akan tenggelam manakala penambangan pasir  besi selesai dieksploitasi mengingat  selama ini pasir besi berguna menahan  arus laut karena unsur  berat yang dikandungnya.
Kedua, warga dusun Bantunan selaku pemilik lahan menilai penambangan akan
ISTI'DAL;Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuari-Juni 2016,ISSN: 2356-0i50
55 I N,faladinttRahnto \irrs/ir-ol: }-scr-isr Hukum Dan Kcaclilirn \,Ias_varirkar
merusak  kesuburan  lahan-lahan mereka, merusak  sarana dan prasana  desa. Ketiga, mengancam ekosistem darat dan ekosistem pesisir pantai termasuk biota laut akan tercemar karena limbah yang ditimbulkan dari alat-alat berat dan mesin pengolah pasir besi. Keempar, aktivitas penambangan telah menggangu ketentraman kehidupan  warga Desa Bandungharjo.  Kelima,hak  warga untuk melindungi kelangsungan  ekosistem darat dan laut  serta kawasan  pesisir dilingkungannya.
Dari potret konflik penambangan pasir besi di atas dapat  dianalisis beberapa hal, y ang p ert am a ;b agarmana p osisi warga dan pihak-pihak yang terlibat  dari segi esensi hukum, dan sejauh mana  keadilan bagi mereka yang terlibat dalam kerangka konseprual.  Kedua,hubungan hak-hak rakyat atas Negara yang secara teoritis historis menjadi  dasar diperlukannya sebuah  Negara.
Pada bagian akhir  rulisan  sedikir  disinggung bagaimana  agama membicarakan tema keadilan.  Diharapkan dari sini kita dapat menimbang secara akademis potret penegakan hukum khususnya yang berlangsung di Kabupaten Jepara dalam kasus-kasus penambangan.

## EsensidanFungsiHukum
Posisi warga masyarakat  dalam  kasus pasir besi di atas menujukkan  bahwa warga terkesan menjadi objek hukum karena ridak dilibatkan dalam proses  sosialisasi adanya penambangan. Padahal secara normatif- teoritis, hukum  berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakar.
Sebagaimana Socrates menyatakan bahwa hakikat  hukum adalah keadilan. Plaro menggagas suatu  tatanan di mana hanya kepentingan publik yang diuramakan,  yairu partisipasi semua orang  dalam gagasan keadilan  (Bertens,  1999).
Dari  konsep ini apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan perusahaan terkesan jauh menyimpang dari  ideal hukum karena tidak menjadikan  warga masyarakat sebagai subjek hukum sehingga posisinya jauh  dari keadilan. Kata kunci keadilan dan partisipasi nampaknya tidak diperoleh warga masyarakat  dalam  penambangan pasir besi
itu dengan kata lain posisi \\/arga sangat lemah  dimata perangkar hukum ),ang berkaitan dengan perijinan penambangan pasirbesi.
Dalam kerangka hukum nasional partisipasi warga  sudah diarur dalam Undang  Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara. Di situ dengan  tegas  mengatakan bahwa  kegiatan penambangan  harus bermusyawarah  dengan  masyarakat yang akan terkena  dampak. Partisipasi  warga juga sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tentang Lingkungan Hidup. Secara filosofis partisipasi  bahkan dari kelompok masyarakat yang lemah mesti mendaparkan perlakuan yang setara. Sebagaimana ditemukan  dalam  pemikiran Hobbes, John Locke, Grotius.  Grotius berpendapar bahwa hukum ada karena suatu kontrak atau perjanjian,  karena manusia  adalah makhluk sosial, sehingga menginginkan hidup bermasyarakat.
Terjadinya konflik penambangan itu sendiri sejak dulu kala sudah dianrisipasi oleh  para pemikir klasik dalam tinjauan yang eksistensial dari diri manusia,  bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Menurut Thomas  Hobbes, tanpa hukum  manusia akan menjadi serigala  bagi manusia lain ftomo homini lupus). Dalam kondisi narural,  manusia adalah  serigala  bagi manusia lain. Jika ingin rercipta keadilan, harus ada peraturan. Untuk itu diperlukan negara.
Gagasan mengenai negara  dan hukum sebagai pelindung hak-hak kodrat rakyar disampaikan juga oleh pemikir  Inggris,John Locke. Ia mendasarkan teorinya pada keadaan  manusia yang naturalis, yaitu masyarakat yang penuh keteraturan. Keadaan ini terjadi karena dalam keadaan naturalis tidak ada hak-hak  manusia yang dilanggar.  Negara dan hukum berfungsl unruk  melindungi hak milik, hak hidup, dan kebebasan.  Gagasan Locke inilah yang menjadi cikal bakal konsep Hak Azasi Manusia. Di sisi lain, konsep Locke  berbeda dengan  Hobbes yang menggambarkan keadaan  manusia naturalis dalam keadaan saling memangsa (disorder). Berbeda  lagi ISTI'DAL;Jurnal Srudi Hukum Islam, vol. 3, No. lJanuariJuni 2016,ISSN: 2356-0150
dengan pemikiran  Cicero (300 M) pemikir zaman Romawi Kuno, hukum merupakan keharusan  rasio  manusia  yangjuga  rasio iiahi.
Jadi  hukum  merupakan kearusan  kehendak ilahi bagi manusia  agar hidup aman dan damai.
Pemikiran yang lebih eksplisit mengenai hukum dan negara sebagai pelindung h ak azasirakyatnya dikemukakan oleh  Immanuel  Kant. Menurutnya, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas.  Negara  dalam hal ini diwakili pemerintah harus menjamin kedudukan hukum individu yang sama  dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang (Arimanto, 2009: 10-12).
Dalam konflik pasir  besl, Pemerintah selalu  mendasarkan  petimbangannya pada regulasi teknis yang mengatur perijinan penambangan.  Sebagai  pelaksana hukum, pertimbangan ini ada benarnya bila dihhat semata secara normatif-yuridis. Namun sering kali salah kaprah bila dlihat dari sisi perrimbangan esensi hukum dan keadilan,
Rumusan keadilan yang  dianut beberapa negara sosialis  misalnya, " from each according to his ability, to each according to his needs" (dari setiap  orang sesuai dengan  kemampuannya kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya). Menarik juga rumusan keadilan menurut John Rar,vls dalam tulisannya  tentang A Theory  oJ Justice. Ia menyatakan bahwa kebebasan individu bisa digabungkan dengan  pembagian yang merata. Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial seperti  kebenaran pada sistem berpikir (Rawls, 1999: 68). Teori Rawls ini menegaskan bahwa semua harus mendapatkan  akses yang sama  terhadap keadilan.
Salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah yang lain adalah bahwa aktivitas penambangan diperlukan sebagai salah saru cara untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ini berarti perangkat hukum yang mengatur penambangan diletakkan sebagai bagian dari skenario  pembangunan (social englneering). Justifikasi atas argumentasi ini bisa kita dapatkan dalam  gagasan Roscoe
Pound tentang  hukum sebagai alat rekayasa sosial atau d tool of social engineering. la
berpendapat bahwa  hukum sebagai kontroi sosial dapat diorientasikan  pada perubahan masyarakat  yang dikehendaki. Kontrol sosial yang dimaksud di sini adaiah penertiban (ordering), penyeimbang (balancing),  dan katalisator.
Sebetulnya cukup banyak perangkat perundang-undangan yang bisa dijadikan dasar melihat  problem pertambangan ini, yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  serta Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang itu diatur prinsip dan tujuan pengelolaan pesisir harus  berdasarkan prinsip keberlanjutan (susrainability), keterbukaan, keadilan, peran serta masyarakat dan seterusnya. Dijelaskan bagaimana Pemerintah  Daerah perlu membuat rencana strategis atas pengeiolaan bersama  masyarakat yang dikenal dengan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Sama halnya dengan  pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang sudah diatur bagaimana  pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan  asas kehati-hatian, keanekaragaman hayati, kearifan local, dan partisipasi. Di sana juga ditetapkan bagaimana Pemerintah harus memiliki Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  yang melibatkan masyarakat, termasuk  memuat resolusi konflik di luar  pengadilan.
Menyrnggung kembali teori Roscoe Pound, Prof. Mardjono  Reksodipuro (2009), telah memberikan catatan kritis datram bukunya, Merry elarasltan P emb aharuan Hukum. Isi catatan tersebut antara lain menyebutkan bahwa hukum  bukan  alat untuk mencapai tujuan kebijakan negara melainkan asas hukum dan rasa  keadilan yang menjadi tujuan  kebijakan  negara. Ia juga berpendapat, seringkali terjadi kerancuan pemahaman yang menyamakan antara rule of law (supremasi hukum) dengan rule by law (peraturan hukum). Keduanya  berbeda, di mana yang terakhir merupakan  ejawantah dari kebijakan @olicies) yang hampir selalu berisi kepentingan politik. Oleh  karena itu, menurut Prof. Mardjono Reksodipuro,
ISTI'DAL;Jurnal studi  Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuariJuni 2016,ISSN:  2356-0150
57 l N4 q, adin a Rahmo  M usfi r.olr ; E scn s i }luku m Dair Keaciilan ivl a.sl,arakar
dewasa ini banyak  dikeluhkan maraknya undang-undang, peraturan (pusat maupun daerah) yang melawan semangat keadilan. Aturan tersebut banyak mengakomodasi kepentingan  dan kekuasaan tertentu, yang sering mengatasnamakan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Keadilan  dalam Kacamata Agama
Bicara keadilan  dalam konflik penambangan pasir besi berarti bicara tentang tujuan fundamental dibenruknya hukum serta inti ajaran-ajaran  agama. Tak kurang  28 kali kata 'adil' diulang  dalam al Qur an dalam  berbagai benruk (Mashdar, Fiil madfl, Mudlore', Amar) (Baqi, 1992: 569-5Z0). Pengulangan kata daiam al-Qur'an seringkali mengesankan urgensi tema atau kata tertentu dalam kehidupan. Al'adl menurur ibn Al Mandzur  (2003: 5i4-516), adalah "sesuatu yang menempati dalam jiwa bahwa ia lurus, memutuskan  dengan benar".
Bahkan ada ungkapan menarik dari W ahbah Zuhaily dala m t at' sir alw a sith: "Belum ada agama selain agama Islam yang menekankan pentingnya bersikap adil dalam segala lini kehidupan, seperti  keadilan dalam transaksi, persidangan, persaksian, bahkan berlaku adil terhadap musuh sekalipun.  Karena keadilan merupakan pilar penyangga kehidupan masyarakat. Kebahagiaan individu dan masyarakat  takkan tercapai tanpa  tegaknya keadilan" (Zuhaiy,t.th.:265).
Perlu selalu kita ingat bahwa sekarang kita hidup di zaman reformasi di mana keadilan  dan law int'orcement harus ditegakkan.  Bukan zamannya  iagi memenangkan  saru pihak dan mengalahkan pihak lain. Diujung tulisan ini kaml kutipkan, salah saru kaidah ushul t'iqh bahwa sudah semestinya kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan Kepentingan Rakyat (T ash arrut'ul imam' al a ar - r a' ry y ah m anuuthun b il maslahah).
Kesimpulan Dari uraian di atas dapat diambil
kesimpulan  bahwa dalam porret kasus pasir besi tersebut  menujukkan bahrn a warga terkesan  menjadi  objek hukum karena tidak diiibatkan dalam  proses  sosialisasi adanya penambangan.  Padahal  secara normatif- teoritis, hukum  berfungsi melayani kebutuhan  keadiian  daiam masyarakat. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah  dan perusahaan terkesan jauh menyimpang  dari ideal hukum karena tidak menjadikan  warga  masyarakat  sebagai subjek hukum sehingga posisinya jauh dari keadilan.  Kata kunci keadilan  dan partisipasi nampaknya tidak diperoleh warga masyarakat  dalam penambangan pasir besi itu dengan kata lain posisi warga sangat lemah  dimata  perangkat hukum yang berkaitan dengan perijinan penambangan pasirbesi.
Kebilakan pemimpin semesrinya harus dikaitkan dengan Kepentingan  Rakyar, atau  dalam istilah ushul t'iqh dikenal dengan istilah Tasharrut'ul imam 'ala ar-ra'iyyah mdnuuthun b il ma slahah. Oleh karena iru, s e su ai amanat  Undang-undang, kekuasaan Kehakiman  terbaru mengisyaratkan  bahwa hakim harus memperhatikan aspek esensi dari  hukum yung fudr.p dan rasa keadilan masyarakat. Ini berarti karakter budaya masyarakat harus diperhatikan selama proses penyelesaian  perkara di pengadilan.

## DAFTARPUSTAKA
A1Mishry, Ibn Mandzur al Anshori al Ifriqy, 2003,Lisan al' Arab,Beirut:  Dar al Kutb alllmiyah.
Arinanro, Satya (ed.),  2009,Memahami Hukuim; Dari konstruksi  sampai  Implementasi,
Jakarta: Rajawali Press.
Baqi, Muhammad Fuad Abdul,lg92. Mu'jam Muf ahr as Li Alt' adz al Qu| an, Beiru t : D ar alFikr,Cet. ke-3.
Bertens, K.,1999,  Sejarah Filsafat yundni,
Yogyakarta:Kanisius.
Hamidjojo, Budiono  Kusumo, 1999, Ketertib an
Y ang Adil, J akarta: Grasindo.
Rahardjo, Satjipto, 2006,  Huhum dalam Jagad Ket ertib  an, Jakarra: UKI Press. Rawls, John, 1999, A Theory of Justice, Cambridge, MA:  Harvard University
Press.
ISTI'DAL;Jurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 3, No. lJanuariJuni 2016, ISSN:  2356-0150
Rc k socl ipuro, N4  a rdj ono, 2 00 9, "N'lcrtlela r.a,s lrai i Pembaharuan Hulittm". t.tp.: Konrisi HukumN:rsional.
Scrcbroto,  Soetirndyo Wignjo, 2008, Hulitutt dalam Nlasyarakat, Surabary;r: B:ly,u
ir,4edia Publishing.
Zr-rhai\,, \\zahbah, 2000, Tat'sir al Wasith,
Beirtit:  Dar al Fikr.