## PENDAHULUAN
Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  merupakan  salah satu  program  unggulan  Kementerian  Sosial  dalam rangka  mengentaskan  kemiskinan.  Skema  yang diluncurkan  pada  program  KUBE  menekankan  pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi  Produktif  (UEP).  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE) memiliki jumlah anggota paling sedikit 5 (lima)
kepala  keluarga  dan  paling  banyak  15  (lima  belas) kepala  keluarga  yang  atas  bimbingan  dan  kesadaran bersama  berupaya  meningkatkan  kesejahteraannya dengan  diberi  tanggung  jawab  untuk  mengelola Stimulan Ekonomis Produktif yang merupakan wahana untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masing-masing anggota  dengan  aturan  mengembangkan  dan menggulirkan  stimulan  tersebut  kepada  warga  lainnya

## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

## Analysis Of Implementation Of Joint Business Group Program (KUBE) In Katingan District Downstream Of Katingan Regency

## Lies Fahimah *
Nurul Hidayah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: sonedi@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  analisis  pelaksanaan  Program Kelompok  Usaha  Bersama  di  Kecamatan  Katingan  Hilir  Kabupaten  Katingan.  Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  yaitu  untuk  menerangkan  suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber  data  yaitu  sumber  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten katingan,  Ibu  Kepala  Seksi  Pendampingan  Bantuan  Stimulan  dan  Penataan  Lingkungan Dinas  Sosial  Kabupaten  Katingan,  Pendamping  KUBE  Kecamatan  katingan  hilir,  dan masyarakat yang menerima bantuan KUBE di Kecamatan Katingan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kelompok Usaha  Bersama  di  Kecamatan  Katingan  Hilir  belum  maksimal  jika  dilihat  penjaringan anggota  kube  yang  belum  tepat  sasaran  dan  pelaksanaan  yang  belum  sepenuhnya mengikuti  SOP  yang  berlaku.  Saran  (1)  Basis  Data  Terpadu  (BDT)  agar  di  perbaharui setiap  tahun  agar  penerima  bantuan  KUBE  lebih  tepat  sasaran  (2)  Adanya  peraturan dalam  pelaksanaan  program  KUBE  (4)  Pendamping  KUBE  dalam  menjalankan  tugasnya menerapakan SOP yang berlaku agar tercapainya tujuan program.

## Kata Kunci:
Pelaksanaan Program KUBE Pendamping Keywords : Implementation Program
Kube
Companion Accepted January 2019 Published
April 2019

## Abstract
This  research  aims  to  determine  how  to  analyze  the  implementation  of  Joint  Venture  group Program  in  Katingan  Hilir  Sub-district  of  Katingan.  The  type of  research  used  is  a  qualitative descriptive  that  is  to  explain  a  phenomenon  that  exists  to  solve  a  problem.  In  this  research there  are  two  data  sources,  namely  primary  data  sources  obtained  from  interviews  with  the head  of  the  field  of  social  empowerment  and  poor  management  of  the  social  service  of  the regency  of  Katingan,  the  head  of  the  section  of  stimulant  aid  assistance  and  Environmental arrangement of the social service of Katingan Regency, KUBE Companion of the lower Katingan subdistrict, and the community that received KUBE assistance in Katingan Sub-district.
Based on the results of the study can be concluded that the implementation of the Joint Group program in Katingan  Hilir Sub-district has not been maximized if the members of Kube that have not been properly targeted and implementation that have not fully participated Applicable. Advice  (1)  Integrated  database  (BDT)  in  order  to  renew  each  year  so  that  KUBE  assistance recipients are more precise (2) there is a regulation in the implementation of KUBE program (4) KUBE Companion in carrying out their duties to apply for the SOP that is in order to achieve Program objectives.
Fahimah  L,  Hidayah  N.  2019.  Analisis  Pelaksanaan  Program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  Di  Kecamatan  Katingan  Hilir Kabupaten Katingan
sebagai  wujud  rasa  kesadaran  tanggung  jawab  dan kesetiakawanan sosial.
Pemberian  bantuan  melalui  KUBE  sangat  bermanfaat untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin. Dengan  memberikan  dana  untuk  kegiatan  ekonomi produktif  yang  disalurkan  langsung  kepada  masyarakat sangat  bermanfaat  untuk  mengatasi  ketergantungan pada bantuan tunai saja. Dengan modal yang diberikan melalui  KUBE  masyarakat  dilatih  untuk  belajar mengelola  bantuan  dan  memanfaatkannya  untuk kegiatan  usaha  yang  terus  menerus  sehingga masyarakat dapat memiliki pekerjaan dan penghasilannya sendiri.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Sosial, Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Katingan No.  78  Tahun  2015,  memutuskan  bahwa  Kecamatan Katingan  Hilir  sebagai  salah  satu  kecamatan  yang menerima  bantuan  KUBE  wajib  mengelola  bantuan, memanfaatkan,  memelihara  dan  mengembangkan secara maksimal sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan sosial keluarga.  Selanjutnya bantuan KUBE tidak boleh disalah  gunakan  dan  apabila  ternyata  tidak dimanfaatkan/  dikelola  setelah  bantuan  diterima,  maka bantuan tersebut dapat ditarik kembali untuk dialihkan kepada keluarga lain yang layak menerimanya. Dengan adanya Surat Keputusan tersebut, Kecamatan Katingan hilir  menjadi  salah  satu  Kecamatan  yang  mendapatkan kesempatan  untuk  menjalankan  program  KUBE,  dan dalam  pelaksanaanya,  Dinas  Sosial  sebagai  dinas  yang melakukan  program  KUBE  mempunyai  tugas  yaitu melakukan seleksi masyarakat penerima KUBE, seleksi pendamping,  sosialisasi  program,  dan  pemberian stimulan  bantuan  modal  usaha.  Sedangkan  setelah KUBE  terbentuk  Dinas  Sosial  berperan  sebagai pembina    penerima  KUBE  yang  dibantu  oleh pendamping  dan  Kepala  Desa  atau  Kelurahan setempat.  Kemudian,  Dinas  Sosial  juga  mempunyai peran untuk melakukan evaluasi program.
Dari  hasil  observasi  awal  peneliti  di  objek  penelitian, program  KUBE  di  Kecamatan  Katingan  Hilir  yang seharusnya dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan ditemukan  suatu  kendala.  Program  KUBE  diharapkan mampu  memperbaiki  ekonomi  dan  kesejahteraan sosial  keluarga  penerima  KUBE.  Pesyaratan  Penerima KUBE  adalah  kepala  keluarga  atau  pencari  nafkah utama  dalam  keluarga  yang  dalam  keadaan  tidak mampu  secara  ekonomi  dan  memiliki  potensi  atau keterampilan.  Akan  tetapi  pada  pelaksanaannya, terdapat  kepala  keluarga  yang  tidak  mampu  dan memiliki  potensi  keterampilan  akan  tetapi  tidak terdaftar  sebagai  penerima  KUBE.  Penerima  KUBE sebelum menjalankan program KUBE pastinya terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai program KUBE dan prosedur menjalankannya, dan dalam menjalankan kegiatan  program  KUBE,  Dinas  Sosial  sebagai pelaksana  kebijakan  dan  pendamping  KUBE  akan  ikut serta  mengawasi  dan  mendampingi  agar  dalam pelaksanaan  kegiatan  program  KUBE  tepat  pada sasaran.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya,  penerima KUBE  tidak  sepenuhnya  mengikuti  prosedur  yang berlaku  dan  bebas  berbuat  penyimpangan.  Salah  satu contoh yang terjadi di objek penelitian adalah hasil dari pembelanjaan  barang  untuk  usaha  kelompok  yang seharusnya  di  kelola  bersama  akan  tetapi  yang  terjadi dilapangan  adalah  barang/bahan  tersebut  malah dibagikan  untuk  anggota  kelompok  dan  dijual  kembali ataupun  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi. Pendamping  KUBE  adalah  Petugas  pelaksana  yang berperan  dalam  memotivasi,  mendengarkan  keluhan dan  memberi  solusi  serta  menyalurkan  aspirasi masyarakat  penerima  KUBE  kepada  Dinas  Sosial  dan diharapkan  dapat  menyelesaikan  masalah  sehingga dapat  mencapai  tujuan  kelompok.  Akan  tetapi,  dalam pelaksanaanya  masyarakat  penerima  KUBE  kurang termotivasi  sehingga  usaha  kelompok  dapat  berhenti ditengah jalan ataupun tejadi konflik antar anggota yang mengakibatkan  terhentinya  keinginan  untuk  bekerja secara berkelompok.

## METODOLOGI
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai  prosedur  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  realita  dibalik  fenomena  secara mendalam, rinci, dan tuntas. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan  dokumentasi.  Yang  menjadi  sumber  data  primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan  Sosial  dan  Penanganan  Fakir  Miskin, Kepala  Seksi  Pendampingan  Bantuan  Stimulan  dan Penataan  Lingkungan,  Pendamping  KUBE  Kecamatan Katingan  Hilir,  dan  anggota  KUBE  di  Kecamatan Katingan Hilir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksaaan  Program  Kelompok  Usaha  Bersama  bisa dilihat  dari  proses  atau  tahapan  pembentukan  dan pada  pelaksaan  program  itu.  Tahapan  Pembentukan KUBE kecamatan Katingan Hilir yakni :
1. Tahap Pembentukan
Pada  tahap  awal  pembentukan  KUBE  di Kecamatan Katingan Hilir Pendamping KUBE yang dipilih  harus  seseorang  yang  bedomisili  di Kecamatan  Katingan  Hilir  dan  melewati  beberapa persayaratan  dan  tes.  Kemudian  Pendamping KUBE yang telah terpilih dengan pihak Dinas Sosial menjaring  anggota  KUBE  berdasarkan  Basis  Data Terpadu  (BDT).  BDT  adalah  sistem  data elektronik  berisi  nama  dan  alamat  yang  memuat informasi  sosial,  ekonomi,  dan  demografi  dari individu  dengan  status  kesejahteraan  terendah  di Indonesia (Permensos 10 Tahun 2016 pasal 1).
Apabila tidak terdaftar dalam BDT akan tetapi jika  kenyataannya  masyarakat  tesebut  layak mendapatkan  bantuan  KUBE,  maka  masyarakat tetap  tidak  dapat  mendapatkan  bantuan  program
KUBE  saat  itu,  akan  tetapi  data  masyarakat tersebut  akan  diusulkan  ke  dalam  BDT  untuk diberikan  bantuan  Program  KUBE  atau  Program Bantuan Kemensos lainnya.
Persyaratan  menjadi  anggota  KUBE  yang dicari  adalah  masyarakat  yang  mau  diajak  bekerja dalam  suatu  kelompok  dan  mengikuti  peraturan- peraturan  yang  nantinya  dibuat  baik  oleh  Dinas Sosial maupun kelompok dan jika masyarakat tidak menyanggupi  maka  akan  akan  dialihkan  ke program  bantuan  Kemensos  lainnya.  KUBE dibentuk  dengan  kriteria  mempunyai  potensi, kemauan  dan  kemampuan  untuk  mengembangkan usaha  bersama  serta  anggota  KUBE  harus termasuk ke dalam BDT.
Dalam tahapan pembentukan KUBE selanjutnya  adalah  pembentukan  kelompok  dan usaha  yang  akan  dijalankan.  Bahwa  pembentukan kelompok  dan  usaha  di  serahkan  kepada  anggota KUBE  karena  pada  dasarnya  mereka  sendiri  yang akan  menjalankan  usaha  jadi  harus  benar-benar menentukan  usaha  apa  yang  dirasa  sesuai  dan anggota-anggota  yang  mudah  diajak  bekerja  sama.
Program  KUBE  di  Kecamatan  Katingan  Hilir  ini dalam  satu  kelompok  beranggotakan  sepuluh orang  dan  harus  ada  ketua,  sekretaris  dan bendahara  sebagai  pengurus  inti.  Kemudian  usaha harus ditentukan sesuai potensi keterampilan.
Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan  implementasi  program  KUBE di Kecamatan
Katingan Hilir. Berdasarkan pengamatan  dan  wawancara  kepada  anggota KUBE,  Usaha  memang  ditentukan  oleh  mereka sendiri,  akan  tetapi  nama-nama  anggota  yang dimasukkan ke dalam kelompok sudah ditentukan sehingga  mereka  mau  tidak  mau  menerimanya padahal  pada  kenyataannya  beberapa  anggota merasa  tidak  cocok  dengan  anggota  dalam kelompok  yang  sudah  ditentukan  tersebut sehingga  menimbulkan  konflik  internal  yang
Fahimah  L,  Hidayah  N.  2019.  Analisis  Pelaksanaan  Program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  Di  Kecamatan  Katingan  Hilir Kabupaten Katingan
berpengaruh  kepada  implementasi  KUBE  di Kecamatan Katingan Hilir.
Tahapan  Pembentukan  KUBE  selanjutnya yaitu  bagaimana  pemahaman  anggota  KUBE  dan Pendamping KUBE mengenai hak dan kewajibannya  dalam  implementasi  program  KUBE
di  Kecamatan  Katingan  Hilir.  Pendamping  KUBE dan anggota KUBE
telah diberikan BIMTAP/BIMTEK  terkait  pelaksanaan  KUBE sehungga  pastinya  sudah  paham  dengan  hak  dan kewajibannya.  Hal  tersebut  dibenarkan  oleh pendamping  KUB,  namun  hal  itu  tidak  sejalan dengan  wawancara  dengan  anggota  KUBE  bahwa mereka tidak paham dengan hak dan kewajibannya,  adapun  sebagian  anggota  hanya sedikit  pengetahuannya  mengenai  hak  dan kewajibannya sebagai anggota program KUBE. Hal ini  menunjukan  bahwa  dalam  implementasi program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir dalam teori  Edward  III  yaitu  komunikasi  tidak  tercipta dengan  sempurna  sehingga  informasi  tidak didapatkan  secara  utuh  oleh  seluruh  anggota KUBE di Kecamatan Katingan Hilir.
2. Tahap Pelaksanaan KUBE
Pada tahap penyaluran dana dan pembelanjaan barang keperluan usaha KUBE, dana KUBE diambil oleh anggota KUBE langsung dengan pihak BANK terkait  didampingi  Pendamping  KUBE  dan  pihak Dinas  Sosial  Kabupaten  Katingan  sehingga prosesnya  transparan,  sedangkan  belanja  barang dilakukan  setelah  proses  pencairan.  Pencairan dana  dilakukan  oleh  Ketua  dan  bendahara kelompok  kemudian  untuk  belanja  barang didampingi  oleh  pendamping  KUBE.  Akan  tetapi pada  belanja  barang  pendamping  KUBE  tidak sepenuhnya  mendampingi  setiap  kelompok  dan pihak  dinas  sosial  tidak  turun  ke  lapangan mendampingi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  dalam implementasi  program  KUBE  di  Kecamatan Katingan  Hilir  dalam  teori  Edward  III  yaitu
Struktur Birokrasi dan Disposisi tidak sepenuhnya berjalan dan harus ditingkatkan.
Selanjutnya  dalam  tahapan  pelaksanaan program  KUBE,  berdasarkan  penelitian  kepada anggota  KUBE  terkait  pengelolaan  usaha  dan kelompok, anggota KUBE menyatakan bahwa pada awalnya pengelolaan usaha dan kelompok berjalan baik,  akan  tetapi  lama  kelamaan  usaha  maupun kelompok  menjadi  terkendala  bahkan  terhenti yang  disebabkan  oleh  konflik  internal  dan pemahaman serta pendampingan yang minim.
Hal ini menunjukan bahwa dalam implementasi  program  KUBE  di  Kecamatan Katingan  Hilir  dalam  teori  Edward  III  yaitu Komunikasi  dan  Disposisi  tidak  sepenuhnya berjalan  baik  dan  harus  ditingkatkan.  Berdasarkan wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pemberdayaan Sosial  dan  Penanganan  Fakir  Miskin  Dinas  Sosial Kabupaten Katingan serta sejalan dengan pendapat Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan  Lingkungan  Dinas  Sosial  Kabupaten Katingan  terkait  monitoring  dan  evaluasi  bahwa dalam  program  KUBE  tidak  memfasilitasi  atau mengadakan  anggaran  untuk  proses  monitoring dan  evaluasi  sehingga  dinas  sosial  hanya  berharap kepada pendamping KUBE.
Selain  itu,  adapun  masyarakat  menyatakan bahwa  pendamping  KUBE  juga  jarang  melakukan monitoring  sehingga  proses  pendampingan  tidak sepenuhnya terjadi dan tanggung jawab anggotamenjadi  berkurang  karena  merasa  tidak diawasi.  Hal  ini  pun  termasuk  ke  dalam  teori impelemtasi  Edward  yaitu  disposisi  dan  struktur birokrasi yang lemah.
Padahal  yang  terjadi  bila  anggota  KUBE melanggar aturan adalah berakhirnya keanggotaannya  dan  tidak  akan  diberikan  bantuan selanjutnya  serta  apabila  sudah  termasuk  tindak pidana  akan  ditindak  lanjuti  dengan  membawa pihak berwajib. Hal tersebut sejalan dengan Kepala
Seksi  Pendampingan  Bantuan  Stimulan  dan Penataan  Lingkungan  Dinas  Sosial  Kabupaten Katingan  yang  menambahkan  bahwa  itu  pun berlaku untuk pendamping KUBE dan Pendamping KUBE memahami betul hal tesebut.
Namun  dalam  observasi  dan  wawancara kepada  anggota  KUBE  yang  didapatkan  adalah ketidaktahuan  anggota  KUBE  mengenai  sanksi yang berlaku dan minimnya kekuatan sanksi dalam hal mencegah pelanggaran yang terjadi karena pola pikir anggota KUBE yang merasa tidak pernah ada contoh  terlaksananya  sanksi  tersebut.  Hal  ini sangat disayangkan mengingat lemahnya supremasi peraturan  dalam  pelaksanaan  program  KUBE  di Kecamatan  Katingan  Hilir.  Sejalan  dengan  teori Edward III yaitu dimana Disposisi Dinas Sosial dan Pendamping KUBE dan Komunikasi informasi yang tidak berjalan cukup baik.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Program  KUBE  di  Kecamatan  Katingan Hilir  Kabupaten  Katingan  masih  belum  maksimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan  Program  KUBE  di  Kecamatan  Katingan Hilir  antara  lain:  1)  Sumber  daya  anggaran  dan sarana/fasilitas  untuk  Pihak  Dinas  Sosial  Kabupaten Katingan  baik  dari  pusat  maupun  daerah  tidak  ada, sehingga monitoring program KUBE dari pihak DINOS di  lapangan  minim  karena  pihak  DINSOS  hanya mengharapkan  peran  dari  pendamping  KUBE,  2) Kurangnya peran pendamping KUBE dalam mendampingi  anggota  KUBE  sehingga  anggota  KUBE masih  kurang  mengerti  prosedur  saat  melaksanakan program KUBE, dan 3) Standar Operasional Prosedur (SOP)  penjaringan  anggota  KUBE  untuk  tahun  2017 masih  menggunakan  BDT  tahun  2015,  dimana beberapa  data  BDT  tidak  sesuai  dengan  data dilapangan  sehingga  membuat  penjaringan  anggota KUBE tidak tepat sasaran.
Sedangkan  faktor-faktor  pendukung  sehingga  program harus tetap berjalan dan dilaksanakan yaitu: 1) Sumber daya anggaran dan fasilitas/sarana untuk anggota KUBE memenuhi  dan  mencukupi  dalam  pengelolaan  usaha sehingga  anggota  KUBE  bisa  mencapai  salah  satu sasaran  program  yaitu  pengembangan  keterampilan dalam  usaha  masing-masing  kelompok,  dan  2)  adanya seorang  pendamping  KUBE  yang  khusus  mendampingi anggota KUBE dalam menjalankan program KUBE dari tahap  awal  akhir  sehingga  masyarakat  tidak  hanya merasa  dibekali  dana  saja,  tetapi  juga  dibekali  arahan, masukan saran, dan bimbingan dsb dalam menjalankan program KUBE sampai tuntas.

## REFERENSI
Agustino,  Leo.  2017. Dasar  –  dasar  Kebijakan  Publik.
Alfabeta. Bandung.
Bachtiar,  Iyan,  dan  Jamaluddin.  2011. Studi  Pola Pelaksanaan  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE) dan Tingkat Keberhasilannya Dalam Meningkatkan Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pendekatan Kelompok  (Kasus  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin  Melalui  Pendekatan  Kelompok  Usaha Bersama (KUBE). Jurnal Penyuluhan. Vol. 2,No.2. Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan  Publik  Berbasis Dynamic Policy. Gava Media. Yogyakarta.s Nugroho,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik,  Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi . Gramedia. Jakarta.
Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih  Sulistyatuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta. Setiawan,  Guntur.  2004. Implementasi  Dalam  Birokrasi Pembangunan . Balai Pustaka. Jakarta.
Subarsono, 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
Suharto,  Edi.  2011.  K ebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
Tampubolon, Joyakin, Basita Ginting Sugihen, Margono Samet,  Djoko  Susanto  dan  Sumardjo.  2006. “Perekonomian  Masyarakat  Miskin  Desa:  Studi
Fahimah  L,  Hidayah  N.  2019.  Analisis  Pelaksanaan  Program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  Di  Kecamatan  Katingan  Hilir Kabupaten Katingan
Kasus  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  di Kabupaten  Tasikmalaya”. Prosiding  Seminar Nasional  Penelitian  dan  PKM  Sains,  Teknologi dan Kesehatan, Vol. 2, No. 1.
Winarno, Budi, 2005. Teori Dan Proses Kebijakan Publik.
Media Pressindo. Yogyakarta.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor
25  Tahun  2015  Tentang  Kelompok  Usaha
Bersama.