## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 7 Issue 3, 2021 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal
Acts Of Murder
(Case
Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST)
Elfiana Hulu 1
1, Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: huluelfiana@gmail.com
Abstract: At Gunungsitoli District Court Decision Number 299/Pid.B/2013/PN.Gst), the defendant was sentenced to 12 years in prison for committing a joint murder. In this verdict, the defendant clearly acted as the main perpetrator or intellectual of the murder and the defendant also threatened one of the witnesses with the aim of making the witness participate in the murder. So the act of the defendant should be punished more severely in accordance with the provisions of the criminal law. Based on these descriptions,  the researcher interested in conducting research entitle “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2013/PN.Gst).” Based on the results and discussion, it is concluded that the Judge's consideration in the conviction of the crime of murder (case study decision number 299 / Pid.B / 2013 / PN.Gst), the judge has a non-juridical basis for consideration, namely where the defendant is polite in court, has never been convicted, and the defendant acknowledged and regretted his actions, while the juridical consideration was that based on the facts of the trial, the defendant legally committed the crime of murder. So the judge should have sent a conviction to the defendant as stipulated in Article 340 Jo 55 paragraph (1) of the Criminal Code.
Keywords : Judges Considerations, Criminal Decisions, Murder Criminal Act
How to Site: Elfiana Hulu. (2021). A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST). Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7(3), 386–400. https://doi.org/10.33541/tora.v7i3.44

## Introduction
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat. Artinya Negara Indonesia bukan yang berdasarkan kekuasaan belaka ( machsstaat ). Sehingga Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi dalam pencerminan sebuah negara hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Oleh sebab itu, setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan atau dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib dilakukan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Nyawa dan tubuh adalah milik manusia paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
merampasnya. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakatnya tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku sehingga tingkat kriminalitas masyarakat di negara hukum sangat minim, setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum. 1
Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, sejak dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh).
Pada kenyataannya Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. 2 Disamping itu Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingkat kriminalitas yang sering terjadi saat ini sangat banyak seperti kejahatan yang bersifat modern misalnya ciber crime, bahkan kejahatan yang bersifat konvensional misalnya pencurian, perampokan dan bahkan termasuk kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang (pembunuhan). Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara 3 .
Secara yuridis, kejahatan merupakan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, yang mengacu pada undang-undang  tertulis dan perbuatan tersebut dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat, misalnya melanggar norma-norma sosial (kesusilaan), norma kesopanan. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, baik perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan perbuatan pidana tersebut akan dijerat  sanksi yang setimpal dengan perbuatannya serta tidak mengurangi nilai-nilai hukum yang berlaku. Aturan-aturannya telah disusun dalam satu
1 https://m.detik.com/news/berita/d-4173150/mpr- Indonesia-Adalah-Negara-Hukum diakses pada 10 Maret 2021.
2 Sodialman Daliwu, Penjatuhan Pidana Denda Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Pangan, Jurnal Education And Development, Vol.9 No.2, Mei 2021, hlm. 344
3 Moeljatno. 2019, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,  hlm. 17
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
Kitab Undang-Undang ( Wetboek ), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut suatu sistem tertentu. 4
Pengaturan tindak pidana diatur dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum diatur dalam KUHP yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang ketentuan umum, buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan hukum pidana diatur di luar KUHP yang mengandung unsur-unsur pidana. misalnya Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan sebagainya. Hal ini kemudian dapat dimaknai bahwa dalam negara hukum, maka setiap kejahatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim merupakan sebagai efek jera kepada pelaku dan juga kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan. Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menentukan hukum, menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesutau yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 5
Faktanya pada putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 299/Pid.B/2013/PN.Gst). Pada putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun karena telah melakukan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, menunjukkan bahwa penjatuhan putusan kepada terdakwa sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya. Dimana dalam putusan tersebut, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 12 tahun pidana penjara. Padahal dalam putusan tersebut, terdakwa sudah sangat jelas bertindak sebagai pelaku utama atau intelektual pembunuhan dan terdakwa juga yang melakukan pengancaman kepada salah satu saksi yang bertujuan agar saksi ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pendapat awal penulis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam putusan ini juga merupakan  perbuatan yang sangat keji dan tidak bermoral yang tentunya akan berdampak negatif bagi keluarga korban serta
4 Ibid . hlm. 192
5 Lilik Mulyadi, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni, hlm.130
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
menimbulkan penderitaan kepada keluarga korban. Sehingga perbuatan terdakwa seharusnya dihukum lebih berat dan maksimal sesuai dengan ketentuan hukum pidana.
Mengingat setiap putusan pengadilan mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 338 Jo.55 ayat (1) yang berdasarkan pembuktian dan keyakinan hakim, hukuman yang diberikan oleh para penegak hukum (hakim), kadang-kadang tidak memberikan keadilan kepada pelaku dan juga kepada masyarakat lainnya, nyatanya dalam putusan hakim yang dikemukakan sebelumnya oleh peneliti tersebut sesuai dengan Pasal 338 KUHP yang menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun” dan dalam Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, serta menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan tindak pidana sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana dan akan dipidana. Tentunya hasil observasi awal penulis tersebut perlu diteruskan lebih lanjut oleh peneliti melalui suatu penelitian terutama terkait dengan isi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim menjadi titik fokus karena dasar pemidanaan terhadap pelaku yang telah dimuat dalam amar putusan tersebut, pasti didasarkan pada pertimbangan hakim.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pemidanaan Pada Tindak  Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor  299/Pid.B/2013/PN.Gst) Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2013/PN.Gst). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan perundang-undangan, Metode pendekatan kasus dan Metode Pendekatan Analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari kajian pustaka dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pemidanaan pada tindak pidana pembunuhan (studi putusan nomor 299/Pid.B/2013/PN.Gst).

## Discussion
Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan berbagai aspek atau
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
alasan-alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara. Pertimbangan tersebut yaitu, Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis).

## Pertimbangan Yuridis
Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat  secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya. 6 Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus  memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam rangka mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.
Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan  –  rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. 7

## Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan kasus posisi tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menduga pelaku melanggar ketentuan pidana yaitu sebagai berikut:
Dakwaan pertama dalam hal ini dakwaan primair:
Jaksa penuntut umum menduga pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yaitu, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain  dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan melakukan perbuatan pidana.
6 Muladi, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Bandung: Alumni, hlm. 52
7 Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana,  Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 406
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
Dakwaan kedua dalam hal ini dakwaan subsidair:
Jaksa Penuntut Umum menduga pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yaitu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan melakukan perbuatan pidana.

## Pembuktian
Dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Bazatulo Zebua Alias Ama Desi  Laia, maka wajib dilakukan pembuktian, yaitu:

## Keterangan saksi
Dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya:  Saksi Asawolo’o Laia Als Ama Citra,  Sokhi Zamuala Zebua,  Toroziduhu Zebua Als Ama Putri, Sudirman Bate’e Als Ama Yurni, Fatiziduhu Zebua Als Ama Budi, Robertus Waruwu Als Robert, Yatimani Zebua Als Ina Fersi Laia,  Yarman Zebua Als Yaman.
Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi selain pembuktian dengan alat bukti yang lain keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yaitu:
Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang harus diterangkan dalam sidang adalah apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri, apa yang saksi alami sendiri dengan menyebut alasan mengapa saksi dapat melihat, mendengar, dan mengalami hal itu.
Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan alat bukti. Keterangan saksi di Hakim untuk depan penyidik hanya sebagai pedoman Hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. 8
Menurut D. Simons, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian dan juga dapat diterima keterangan seorang saksi untuk suatu dasar ( bestanddeel ) delik. 9 Seluruh keterangan saksi membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan terdakwa membenarkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana
8 Alfitra, 2014, hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 59.
9 Ibid,
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400

## pembunuhan sebagaimana yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

## Keterangan Terdakwa
Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Berkaitan dengan putusan ini keterangan terdakwa membenarkan bahwa benar terdakwa dan beberapa orang lainnya telah melakukan pembunuhan kepada seorang laki-laki bernama Pasti Bangun Laia Als Ama Mono pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Karet Kel. Ilir Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya didalam rumah Ama Fersi Laia dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri, Yarman Zebua Als Yaman, dan Robertus Waruwu Alias Robert serta  terdakwa kenal dengan korban.

## Barang bukti
Definisi barang bukti dalam KUHAP tidak diatur secara implisit. Sudarsono berpendapat bahwa barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya. Adapun barang bukti didalam putusan ini yaitu  1  (satu) buah tikar  plastik  warna  merah liris kuning, Tali plastik warna hitam, 1 (satu)  buah  goni plastik warna putih liris biru, 1 (satu)  buah tilam  kecil berwarna biru, 1 (satu)  buah celana panjang  jeans warna hitam.

## Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Menyatakan terdakwa Bazatulo Zebua Alias Ama Desi, bersalah  melakukan tindak pidana  pembunuhan  secara bersama-sama, sebagaimana  diatur dalam  Pasal 338 Jo. Pasal  55 ayat (1)  ke-1 KUHP,  sebagaimana  dalam  dakwaan Subsidair.
Menjatuhkan  pidana terhadap  terdakwa Bazatulo Zebua Alias Ama Desi dengan pidana  penjara selama  12 (dua belas) Tahun   dikurangkan  sepenuhnya  selama terdakwa  menjalani  masa  tahanan sementara  dan dengan  perintah  agar terdakwa tetap ditahan.
Menyatakan  barang bukti berupa: 1  (satu) buah  tikar  plastik  warna  merah liris kuning, Tali plastik warna hitam, 1 (satu)  buah  goni plastik warna putih liris biru, 1 (satu)  buah tilam  kecil berwarna biru, 1 (satu)  buah celana panjang  jeans warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.
Membebankan  kepada  terdakwa untuk  membayar biaya perkara  sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400

## Putusan  Hakim
Menyatakan Bazatulo Zebua Alias Ama Desi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Membebaskan terdakwa Bazatulo Zebua Alias Ama Desi  dari Dakwaan Primair tersebut. Menyatakan terdakwa Bazatulo Zebua Alias Ama Desi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”.  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bazatulo Zebua Alias Ama Desi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.  Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

## Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis)
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti maka terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP Jo 55  ayat (1) KUHP dengan ancaman lima tahun pidana penjara.
Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yaitu sebagai berikut:
Barangsiapa,  Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum. Dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Bazatulo Zebua Alias Ama Desi, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-193/ GNSTO/09/2013, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya. Berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini akan terjawab setelah unsur ke 2, ke 3 dan ke 4 terbukti kebenarannya.
Dengan Sengaja,  Unsur kedua adalah “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman- temannya tersebut merupakan kehendak atau tujuan si pelaku, karena dari kelima Terdakwa tersebut tidak ada  satupun yang mencoba untuk menghalangi ataupun mencegah terjadinya perbuatan tersebut.
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400

## Menghilangkan Nyawa (Jiwa) Orang Lain
Unsur ketiga yaitu “menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum mayat Nomor 183.1/103/Med tanggal 16 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mahale V. Yunus selaku Dokter pemerintah pada rumah sakit umum gunung sitoli atas hasil pemeriksaan terhadap mayat yaitu luka dengan permukaan rata pada dahi ukuran 2x1x1 cm tampak tulang tengkorak retak, luka dengan permukaan rata pada pipi kiri ukuran 3x1x1 cm, luka dengan permukaan rata pada kepala kanan ukuran 3x1 cm bengkak lebam kemerahan pada leher kanan ukuran 12x1 cm, bengkak dilingkar dada 90 cm, lebam kemerahan pada dada depan ukuran 20x15 cm, bengkak lingkar perut 8 cm, bengkak terkelupas kulit sepanjang lengan kanan dan kiri panjang lengan 53 cm, bengkak pada siku kanan ukuran 10x7 cm, lebam kemerahan pada paha kanan ukuran 26x16 cm, lebam kemerahan pada punggung ukuran 34x5 cm, luka robek pada pinggang kanan ukuran 10x16x9 cm, tampak usus keluar, luka pada pantat kiri ukuran 2x1x5 cm, lebam kemerahan pada pantat kiri ukuran 21x15 cm, buah pelir bengkak ukuran 16x16 cm, penis bengkak dengan ukuran 12x8 cm. dan berdasarkan atas kesimpulan hasil visum et repertum mayat tersebut maka nyatalah bahwa luka-luka yang diderita korban tersebut adalah luka-luka yang mengakibatkan korban Pasti Bangun Laia Als Ama Mono meninggal dunia.
Bahwa  meninggalnya Pasti Bangun Laia Als Ama Mono tersebut bukanlah disebabkan oleh faktor lainnya ataupun akibat perbuatan orang lain, akan tetapi adalah akibat dari perbuatan Bazatulo Zebua Alias Ama Desi, Robertus Waruwu Alias Robert, Yarman Zebua Alias Yaman, terdakwa Suka Budi Laia Alias Ama Fersi Dan Yatimani Zebua Alias Ina Fersi.
Bahwa karena Pasti Bangun Laia Als Ama Mono (korban) telah meninggal dunia (mati) diakibatkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga yaitu menghilangkan nyawa (jiwa) orang lai, telah terpenuhi menurut hukum.
Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu.;
Unsur keempat ini, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis  berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “Orang yang melakukan” dengan alasan bahwa terdakwa
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
adalah orang yang melakukan pemukulan pertama terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil dan perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa setelah melihat kondisi korban yang masih bernyawa/ bernafas sehingga menyebabkan korban tersungkur dilantai dan korban meninggal dunia.
Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dikualifisir sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana, maka dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum.
Hakim sebelum memutuskan suatu perkara, harus memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan hal-hal dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut: 10 Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa selain pertimbangan yuridis dan non yuridis, Hakim juga mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam putusan nomor 299/Pid.B/2013/PN.Gst, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yakni terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, Penulis berpendapat bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam temuan penelitian saling berkaitan satu sama lain yang menunjukan bahwa terdakwalah pelakunya. Keterangan saksi tersebut diantaranya mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan mengaku bahwa terdakwa telakukan tindak pidana pembunhan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penunut Umum.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Kekuasaan yang merdeka ini mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan
10 Lilik Mulyadi, 2014, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Bandung: PT Citra Adtya Bakti, hlm. 141
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 11 Hakim dalam menangani perkara pidana yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapanya putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.
Penjatuhan pidana kepada terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor 299/Pid.B/2013/PN.Gst, yaitu terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama sebelas tahun pidana penjara, karena melanggar Pasal 338 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP. Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun yang dijatuhkan kepada  terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 12 (dua belas) tahun penjara. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti- bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai dengan Pasal 193 ayat  (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. 12
Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari tuntunan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim yang melebihi tuntunan dari Jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana. Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan Hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. 13
Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selain harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seseorang juga dapat mempengaruhi  berat ringannya putusan Hakim terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan perbuatan terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya  harus memperhatikan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat terdakwa. artinya Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari pelaku, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan-keadaan
11 http://fakultashukum-universitaspanjisakti.com/jurnal-kerta-widya/32-bahan-kuliah-ptun.html .  Diakses tanggal 10 Mei 2021.
12 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It59127a57206a8/ Batasan-Ultra-Petita-Dalam-Putusan- Perkara-Pidana . Diakses tanggal 10 Mei 2021.
13 Ibid,
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
pribadi pelaku juga perlu diperhatikan, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan dengan seadil-adilnya. Keadaan pribadi pelaku tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya.  Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, maka Hakim harus memperhatikan dan menyelami motif terjadinya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, meliputi tingkat pendidikan, kepribadian terdakwa, keadaan terdakwa, dan lain-lain, agar Hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil. 14
Putusan Hakim pada putusannya juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: 15
Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama, Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat.
Dalam menjatuhkan putusan pidana pada Putusan Nomor 299/PID.B/2013/PN.Gst, Majelis Hakim seharusnya berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 338 Jo 55 ayat (1) sub.2 (ke-2) KUHP. yakni memperhatikan duduknya perkara, barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang sah, kemudian dengan keterangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.
Penulis berpendapat bahwa, penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 299/PID.B/2013/PN.Gst, seharusnya lebih berat dari putusan ini yaitu dan lebih layak dijatuhi pidana dalam Pasal 340 Jo 55 ayat (1) KUHP. Sebab keterangan saksi dan alat bukti dalam putusan ini memperjelas bahwa terdakwa Bazatulo Zebua Alias Ama Desi  adalah pelaku intelektual/utama yang telah merencanakan sebelumnya pembunuhan ini, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 340 Jo 55 ayat (1) KUHP. Terbukti dengan keterangan saksi dan alat bukti dalam putusan ini, terdakwa adalah pelaku yang melakukan pemukulan pertama sampai korban meninggal dunia, dan terdakwa telah menyiapkan sebuah martil bergagang kayu serta terdakwa juga setelah pembunuhan terjadi, terdakwa menyodorkan uang dan mengancam pelaku lainnya untuk membuang mayat korban dan merahasiakan pembunuhan ini kepada siapun. Ini membuktikan bahwa terdakwa Bazatulo Zebua Alias Ama Desi  sudah merencanakan terlebih dahulu pembunuhan ini.
Dalam menjatuhkan pidana/sanksi kepada terdakwa seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 340 Jo 55 ayat (1) KUHP, yaitu 20 (dua puluh) tahun pidana penjara, agar putusan ini memberikan efek jera kepada pelaku dan juga kepada masyarakat
14 http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/371/365 . Diakses 9 Mei 2021.
15 http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/371/365 . Diakses 9 Mei 2021.
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
lainnya. Sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera kepada pelaku, dan juga masyarakat lainnya.

## Conclusion
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan pemidanaan pada tindak pidana pembunuhan ( studi kasus putusan nomor 299/Pid.B/2013/PN.Gst), adalah hakim memiliki dasar pertimbangan secara non yuridis (sosiologis) yaitu dimana terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sedangkan pertimbangan secara yuridisnya yaitu dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti dipersidangan, serta dakwaan jaksa penuntut umum dimana terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan. Sehingga seharusnya hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dengan seberat-beratnya dan setimpal dengan perbuatannya. Sebab keterangan saksi dan alat bukti dalam putusan ini memperjelas bahwa terdakwa Bazatulo Zebua Alias Ama Desi  adalah pelaku intelektual atau utama yang telah merencanakan sebelumnya pembunuhan ini, sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 340 Jo 55 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

## Acknowledgments
Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan maka adapun saran dari penulis yaitu, seharusnya Hakim menggunakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pertama yaitu dakwaan Primair dengan Pasal 340 KUHP kepada pelaku.
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400

## References

## Books
Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum . Cet. 1 , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 2011
Farid A.Z. Abinudin dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Perwujudan Delik. Rajawali Perss, Jakarta 2006
Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana , Rangkang  Education, Yogyakarta 2012
Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
1984
_____, Delik-delik Khusus , Bina Cipta, Bandung 1985
M. Karjadi dan R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Politeia, Bogor 1988
Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1992
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta 1999
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010
Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung 1998
Mulyadi, Lilik, Bunga Rampai Hukum Pidana ,  PT. Alumni, Bandung 2012
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Rafika Aditama. Bandung
2009
Sianturi, SR, Azas-azas Hukum Pidana dan Penerapannya , Storia Grafika, Jakarta 2002
Suratman dan Philips Dhillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung 2014
Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta 2000

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli NOMOR  299/PID.B/2013/PN.GST).

## Website
Daliwu, Sodialman. 2021. "Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan." Jurnal Education and Development. vol. 9, no. 2
http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/ pengertian-penyertaan-Tindak- Pidana. htlm?m=1,
http://Pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/09/deelneming.html?m=1 , http://www.Negarahukum.com/ Hukum/Penyertaan-Deelneming .html?m=1 ,
http://eprints.umm.ac.id/38726/3/BAB%20.pdf ,
https://kbbi.web.id/kasus.html ,
https://www.academia.edu/7933833/ Pengertian-Tindak-Pidana. html?m=1 ,
http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/It59127a57206a8/ Batasan-Ultra-Petita- Dalam-Putusan-Perkara-Pidana .
http://fakultashukum-universitaspanjisakti.com/jurnal-kerta-widya/32- Bahan-Kuliah - ptun.html .
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/ hukum/article /download/371/365 .
Elfiana Hulu (2021) A Judge For Criminal Justice Decisions In Consideration Of Criminal Acts Of Murder (Case Study No. 299/PID.B/2013/PN.GST) Jurnal Hukum tora: 7(3): 386-400
https://www.bphn.go.id/data/docments/pphn_bid_ polhuk _ pemidanaan .pdf