## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BAGI OKNUM POLISI YANG TERLIBAT NAKOTIKA
Oleh : Yohanes Perdamaian Wau 1)
Kevin Bixby Surbakti 2)
Rudolf Silaban 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
yohaneswau@gmail.com 1) kevinsurbakti@gmail.com 2)
banglabanshmh@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  circulation  of  narcotics  during  the  Covid-19  pandemic  has  hit  the  world  continues  to occur, and even the intensity continues to grow with various new modus operandi carried out by  perpetrators  of  illicit  narcotics  trafficking.  As  for  Law  Number  35  of  2009  concerning Narcotics  which  has  regulated  criminal  sanctions  for  perpetrators  of  illicit  narcotics circulation,  in  reality,  it cannot  be  said  that  the law  has  succeeded  in  preventing the  illicit circulation of narcotics. Based on the background mentioned above, the formulation of th,is thesis research problem is: 1) What are the Factors Causing Police Officers to become Drug Dealers?  2)  What  is  the  law  enforcement  mechanism  for  police  officers  who  commit narcotics  crimes?  3)  What  is  the  additional  form  of  criminal  charges  for  police  officers involved  in  narcotics?  The  type  of  research  carried  out  in  the  preparation  of  this  thesis  is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on examining the application of positive legal methods or norms. Any police officer who is proven to have committed a criminal act of drug abuse (as a user), then the police officer may be subject to additional  crimes  in  the  form  of  dismissal,  political  disenfranchisement,  and disenfranchisement of children. And if the police officer has the status of a dealer or dealer, then the judge can provide additional criminal penalties in the form of confiscation of goods, money or assets from the police officer derived from the sale of narcotics.
Keywords:NarcoticsAbuse,Police Officers,AdditionalCriminal.

## ABSTRAK
Peredaran narkotika di masa pandemi covid-19 melanda dunia tetap terus terjadi, dan bahkan intensitasnya  terus  bertambah  dengan  berbagai  modus  operandi  baru  yang  dilakukan  oleh pelaku  peredaran  gelap  narkotika.  Adapun  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika  yang  telah  mengatur  sanksi  pidana  bagi  pelaku  peredaran  gelap  narkotika  dalam kenyataannnya  tidak  dapat  dikatakan  undang-undang  tersebut  berhasil mencegah  terjadinya peredaran  gelap  narkotika.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah:  1)  Apa  Faktor  Penyebab  Oknum  Polisi  menjadi Pengedar  Narkoba?  2)  Bagaimana  mekanisme  penegakan  hukum  bagi  anggota  Polisi  yang melakukan  tindak  pidana  narkotika?  3)  Bagaimana  bentuk  pidana  tambahan  bagi  oknum polisi yang terlibat narkotika? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum  positif. Setiap oknum polisi yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
(sebagai  pemakai),  maka  oknum  polisi  tersebut  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  berupa pemecatan,  pencabutan  hak  politik,  dan  pencabutan  hak  asuh  terhadap  anak.  Dan  apabila oknum  polisi  tersebut  berstatus  sebagai  pengedar  atau  bandar,  maka  hakim  dapat memberikan  pidana  tambahan  berupa  penyitaan  barang-barang,  uang  ataupun  aset  dari oknum polisi tersebut yang berasal dari penjualan narkotika.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Oknum Polisi, Pidana Tambahan

## 1. PENDAHULUAN
Peredaran  narkotika  di  masa  pandemi covid-19 melanda  dunia tetap terus terjadi, dan  bahkan  intensitasnya  terus  bertambah dengan berbagai modus operandi baru yang dilakukan  oleh  pelaku  peredaran  gelap narkotika. Adapun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika yang telah mengatur  sanksi  pidana  bagi  pelaku peredaran gelap narkotika dalam kenyataannnya tidak dapat dikatakan undang-undang tersebut berhasil mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika.
Di  tahun  2020,  peredaran  gelap narkotika  di  Indonesia  tetap  terjadi  dan bahkan justru meningkat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tangkapan dari Lembaga  Kepolisian,  Badan  Narkotika Nasional  (BNN),  dan  Bea  Cukai  di beberapa  daerah  di  Indonesia  Peningkatan kasus  penyalah  gunaan  narkotika  dan peredaran  narkotika,  menurut  Deputi  BNN disebabkan  karena  stres  psikologis  dan depresi yang dialami selama pandemi.
Berdasarkan  data  yang  diperolehdari BNN, sepanjang tahun 2021 telah lebih 2,1 Ton sabu yang digagalkan penyeludupandan  peredarannnya  di  darah daerah  di  Indonesia  Artinya,  jumlah  2,1 tonter  sebut adalah  yang  digagalkan,  maka yang  menjadi  perhatian  jumlah  yang  tidak berhasil  digagalkan  adalah  jumlah  yang berada diatas 2,1 ton tersebut.
Pemakai  narkotika  saat  ini  tidak terbatas  pada  usia  tua  atau  muda, melainkan  pengguna  narkotika  sudah merambah  pada  anak-anak  usia  muda, sedangkan  untuk  pengedar  narkotika  juga mengalami  perluasan  dari  mulai  orang dewasa  sampai  anak-anak  dibawah  umur. Pemakai  narkoba  tidak  memandang  kelas ekonomi, status sosial, atau pun
penghasilan ekonomi, atau profesi seseorang  artinya  siapa  saja  dapat  menjadi pecandu narkotika. Sedangkan untuk penggedar narkoba juga mengalami perkembangan,  banyak  orang-orang  yang berprofesi  penegak  hukums  eperti  Polisi, TNI  atau  Pegawai  Negeri  Sipil  yang terlibat  dalam  peredaran  narkoba  baik secara langsung maupun tidak langsung.
Begitu  menyesatkan  dan  berbahanya narkoba  yang  tidak  memandang  suku, ras,agama,  profesi,  jeniskelamin,  status sosial.  Oleh  karenaitu,  penyalahgunaan narkoba  termasuk  dalam  kategori extra ordinary  crime  ( kejahatan  luarbiasa)  yang juga perlu penanganan yang luarbiasa pula. Peningkatan kapasitas dan strategi penanganan  peredaran  narkoba  harus  terus dilakukan bersinergi dengan semua institusi penegak hukum.
Pola  peredaran  narkoba  saat  ini dimasa  pandemi  dengan  berbagai  macam modus perilaku yang memanfaatkan situasi pandemi  covid  19  saat  ini,  melalui pengiriman  ekspedisi  bahan  makanan  dan pengumpulan  dana  biaya  penggalangan covid-19,  sekalian  berjalan  melaksanakan aksinya,  para  pengedar  narkoba  juga dengan  leluasa  menjual  narkoba  tersebut. Berkembangnya modus operandi peredaran narkoba juga diikuti dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dimasa pandemi.  Saat  ini  juga  pengedar  narkoba menyalurkan  barang  narkobanya  melalui online.
Pada  tahun  2018,  jumlah  polisi  yang dihentikan  sebab  keikutsertaan  narkoba berjumlah  menggapai  297  orang.  Jumlah itu  naik  dekat  2  kali  bekuk  pada  2019 jadi 515  orang.  Setelah  itu  pada  2021, keikutsertaan  polisi  dalam  permasalahan narkoba  tiba-  tiba marak  sehabis  Kapolsek
Astanaanyar  Kompol  Yuni  serta  11  anak buah  dibekuk  terpaut  penyalah  gunaan narkoba. Dalam permasalahan itu, Kompol Yuni diklaim positif memiliki zat amphetamine ataupun sabu berakhir menempuh  uji  air  kemih.  Beliau  juga dimutasi  selaku  opsir  menengah  Polda Jabar  dalam  bagan  cara  investigasi  Pada tahun  2021,  sebesar  113  orang  per  orang polisi  yang  melaksanakan  pelanggaran berat  sudah  dihentikan  sepanjang  Januari- Oktober 2020.
Keterlibatan  oknum  Polisi  dalam peredaran  narkoba  menjadi  catatan  buruk penegakan hukum terhadap kasus narkoba. Melalui  UU  No.  35  tahun  2009,  maka seharusnya  aparat  polisi  yang  terlibat dalam  peredaran  narkoba  diberikan  sanksi yang  lebih  berat  dibandingkan  dengan masyarakat biasa, apalagi sampai melakukan  pengedaran  gelap  narkotika oleh  anggota  kepolisian.  Tidak  dipungkiri bahwa  banyak  anggota  polisi  yang  terlibat sebagai  pemakai  dan  pengedar  narkoba, oleh  karena  itu  hal  ini  harus  menjadi perhatian  serius  bagi  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  untuk melakukan evaluasi kepada seluruh anggota  Polri  agar  jangan  sampai  terlibat dalam  kasus-kasus  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkoba.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  Narkotika  berasal  pada pemastian  Artikel  1  nilai  1  Hukum  No  35 tahun  2009  hal  Narkotika,  kalau  yang dimaksud  dengan  Narkotika  ialah  zat  atau obatyang  berasal  dari  belukar  atau  bukan belukar,  baik  bikinan  atau  semi  bikinan, yang  dapat  memunculkan  depresiasi  atau pergantian uraian, lenyapnya rasa, mengurangi  sampai  melenyapkan  rasa melilit, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang populer di Indonesia  dikala  ini  ini  berasal  dari  tutur“ Narkoties”,  yang  serupa  artinya  dengan tutur  narcosis  yang  berarti  membius.  Dulu di  Indonesia  dikenal  dengan  titel  madat. Dalam  penjelasan  Lazim  Hukum  No  35 tahun  2009  hal  Narkotika  mempunyai
jangkauan yang lebih besar baik dari aspek norma, ruang lingkup materi atau ancaman kejahatan yang diperberat. Jangkauan yang lebih besar itu tidak cuma didasarkan pada faktor- aspek diatas pula karena perkembangan  kemauan  dan  kenyataan jika nilai serta norma dalam ketentua yang sah  tidak  memenuhi  lagi  berlaku  seperti perlengkapan berdaya guna untuk menghindari  dan  membasmi  penyalah gunaan dan penyebaran gelap narkotika.
Salah satu materi terbaru dalam Hukum Nomor  35  tahun  2009  hal  Narkotika, dipecah jadi 3( 3) golongan, perihal gimana pengelompokan dimaksud dari tiap- masing-  masing  golongan  sudah  di rumuskan  dalam  Artikel  6  bagian(  1) Hukum  Narkotika.  Sehubungan  dengan adanya  Pengelompokan  hal  tipe-  jenis narkotika  sedemikian  itu  pula  dimaksud dalam  kesimpulan  Artikel  6  bagian(  1) ditetapkan dalam Penjelasan Lazim Hukum No  35  tahun  2009  hal  Narkotika,  Sejenis berhamburan di bawah ini.
a. Narkotika  Kalangan  I  Dalam determinasi  ini  yang  di  arti Narkotika golongan I merupakan Narkotika yang cuma bisa dipakai buat tujuan pengembangan ilmu pengetahuan  dan  tidak  dipakai dalam pengobatan, dan memiliki potensi sangat besar
menyebabkan ketergantungan.
b. Narkotika  kalangan  II  Dalam determinasi  ini  yang  diartikan dengan  Narkotika  Golongan  II merupakan  Narkotika  efektif penyembuhan  dipakai  selaku opsi  terakhir  dan  bisa  dipakai dalam  terapi  serta  atau  ataupun buat  tujuan  pengembangan  ilmu wawasan dan memiliki kemampuan  besar  menyebabkan ketergantungan.
c. Narkotika  kalangan  III  Dalam determinasi  ini  yang  diartikan dengan  Narkotika  Kalangan  III merupakan  Narkotika  efektif pengobatan  dan  banyak  dipakai
dalam  terapi  serta  atau  ataupun buat  tujuan  pengembangan  ilmu wawasan serta memiliki kemampuan enteng menyebabkan ketergantungan.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Metode  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif (yuridis normatif)  yaitu penelitian yang  mengacu  dan  mengarah  pada  norma dan  asas-asas  hukum  serta  bersumber  dari kepustakaan ( library research ) dan berbagai  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
1. Jenis dan Sumber Data
Data  yang  didapat  dalam  penulisan ini merupakan  data  sekunder.  Data  sekunder adalah  data  yang  penulis  peroleh  dari penelitian  dari  kepustakaan  dan  dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan  orang  lain  yang  sudah  tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain  yang  biasanya  di  sediakan  dalam perpustakaan  atau  milik  pribadi.  Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan  data  dengan  cara  berkunjung keperpustakaan,  pusat  kajian,  pusat  arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Bahan Hukum Primer, seperti dari Undang- Undang  Nomor Undang-undang  Nomor  13 tahun  2003  tentang  Ketenaga  kerjaan Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak a. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  Buku- buku, Makalah, Artikel, Internet
b. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.
2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dengan cara
studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini adalah :
a. Pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach ),  diperlukan  guna  Mengkaji lebih  lanjut  mengenai  landasan  hukum dengan  menelaah  undang-undang  dan regulasi  yag  bersangkut  paut  dengan  isu hukum.
b. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang  melahirkan  pengertian-pengertian hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  asas- asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu yang dihadapi.
3. Analisa Data Analis  yang  dipakai  lebih  banyak  pada pola  pikir(  paragdigma)  yang  diawasi dengan  pendekatan  teori-  teori  yang digunakan.  Sedemikian  itu  rumor  hukum diresmikan,  butuh  dicoba  pencarian  buat mencari materi- materi hukum yang relavan kepada  rumor  yang  dialami.  Materi  hukum pokok  serta  materi  hukum  inferior  yang sudah digabungkan itu setelah itu dikelompokkan serta dikaji bersumber pada pendekatan  yang  dipakai.  Dalam  riset  ini, yang dipakai merupakan pendekatan abstrak,  pendekatan  perundang-  undangan, serta pendekatan analogi buat mendapatkan cerminan yang analitis serta komperehensif dari tubuh hukum pokok serta inferior.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Faktor  Penyebab  Oknum  Polisi Menjadi Pengedar Narkoba
a. Penyalah  gunaan  Narkotika  Oleh
Oknum Polisi
Narkotika sebagai suatu zat, memberikan  manfaat  kepada  kehidupan manusia  sejak  zaman  dahulu.  Sejak  zaman purba, manusia telah menggunakan berbagai  tanaman  serta  olahannya  yang bersifat  adiktif  dengan  efek  penenang untuk  keperluan  pengobatan.  Akan  tetapi seiring  dengan  perkembangan  zaman, banyak  orang  menggunakan  narkotika untuk keperluan yang menyimpang, misalnya  bahan  kimia  seperti  tiner  yang
bermanfaat sebagai bahan produksi cat atau pun  lem  yang  juga  dikategorikan  sebagai zat  adiktif  digunakan  oleh  oknum  oknum tertentu  untuk  mendapatkan  kesenangan sesaat.  Padahal  apabila  terhirup  dalam jumlah  besar  secara  kontinyu,  tiner  dapat memberikan efek halusinasi yang menyebabkan kerusakan pada syaraf otak.
Sebutan“  narkotika”  ini  muncul sekitar  tahun  1998.  Menurut  Undang- Undang  Nomor.  35  Tahun  2009  mengenai Narkotika mengatakan Narkotika merupakan  zat  ataupun  obat  yang  berawal dari  tumbuhan  ataupun  bukan  tumbuhan, bagus  bikinan  ataupun  semi  bikinan  yang bisa  menimbulkan  penyusutan  ataupun pergantian  pemahaman,  lenyapnya  rasa perih, serta bisa memunculkan ketergantungan.  Sebutan  ini  bukan  ialah perihal yang asing untuk warga, mengenang  sedemikian  itu  banyaknya pemberitaan  bagus  dari  alat  cap  ataupun alat  elektronik  yang  melaporkan  mengenai penyalah  gunaan  narkotika  serta  gimana korban  dampak  penggunaannya.  Narkotika dibutuhkan  oleh  orang  buat  penyembuhan alhasil  dibutuhkan  sesuatu  penciptaan narkotika  yang  lalu  menembus  buat  para pengidap  itu.  Dalam  bawah  menimbang Hukum  Nomor.  35  Tahun  2009  mengenai Narkotika ( berikutnya diucap UU Narkotika)  dituturkan  kalau  narkotika  di satu  bagian  ialah  obat  ataubahan  yang berguna  di  aspek  penyembuhan  ataupun jasa  kesehatan  serta  pengembangan  ilmu wawasan  serta  di  bagian  lain  bisa  pula memunculkan  ketergantungan  yang  amat mudarat  bila  disalah  maanfaatkan  ataupun dipakai  tanpa  terdapatnya  pengawasan yang kencang. Narkotika bila dipergunakan dengan  cara  tidak  tertib  bagi  dosis  atau takaran hendak bisa memunculkan ancaman  raga  serta  psikologis  untuk  yang memakai dan dapat Memunculkan ketergantungan pada konsumen itu sendiri.
Dikala ini perbuatan kejahatan narkotika  ditatap  selaku  kesalahan  yang telah  amat  membahayakan  diberbagai negeri  di  bumi  tercantum  di  Indonesia. Perbuatan kejahatan narkotika amat
beresiko  untuk  kesinambungan  hidup sesuatu  bangsa  serta  negeri  sebab  banyak memunculkan kehilangan serta pula mengaitkan  anak  atau  anak  muda  selaku angkatan  penerus  bangsa  jadi  korban ataupun pelakon. Kesalahan penyalagunaan narkotika  serta  psikotropika,  spesialnya  di Indonesia  terus  menjadi  seram  serta  hebat. Walaupun  terdapat  peraturan  yang  telah menata  dengan  ganjaran  mati,  namun senantiasa  saja  kesalahan  itu  dari  durasi kewaktu terus menjadi merebak. Bersumber  pada  yang  terdapat  saat  ini spesialnya  di  Indonesia  jumlah  pemadat narkotika  bagi  informasi  BNN  pada  tahun 2015  jumlah  pemadat  menggapai  4,  2  juta orang.  Kebiasaan  ini  dekat  2%  dari keseluruhan populasi masyarakat Indonesia.  Permasalahan  Penyalahgunaan serta  penyebaran  gelapnarkotika  serta psikotropika  tidaklah  perihal  yang  terkini di Indonesia. Perbuatan kejahatan Narkotika  ialah  wujud  pelanggaran  hukum serta pelanggaran norma sosial yang sudah terdapat semenjak lama.
Ada  pula  yang  menangani  lanjuti perbuatan kejahatan itu merupakan petugas penegak  hukum  ialah  Polisi,  Beskal,  Juri serta aparat Badan Permasyarakatan.
Kewajiban  polisi  dalam  aspek  peradilan merupakan  melaksanakan  pelacakan  serta investigasi.  Polisi  selaku  eksekutif  serta penegak hukum memiliki kewajiban menjaga  keamanan  dalam  negeri  Republik Indonesia  dan  diserahkan  wewenang  buat melaksanakan penangkalan serta pemberantasan perbuatan kejahatan. Kehadiran  polisi  selaku  akhir  cengkal dalam  posisi  dini  pelaksanaa  sistem peradilan  harus  melaksanakan  kewajiban serta  wewenang  selaku  penegak  hukum. Dalam  sebagian  permasalahan  ada  Orang per orang Polisi yang menyalah maanfaatkan  wewenangnya  selaku  petugas penegak  hukum  turut  ikut  serta  dalam penyalah gunaan narkotika serta psikotropika,  bagus  selaku  konsumen  serta pengedar.  Perihal  ini  pasti  saja  bisa pengaruhi  keyakinan  warga  pada  polisi selaku  penegak  hukum  buat  membagikan
agunan  kejelasan  serta  proteksi  hukum kepada  warga.  Kepolisian  dengan  cara umum  memiliki  kewajiban  serta  guna melindungi  keamanan  serta  kedisiplinan warga cocok dengan determinasi determinasi  hukum  yang  legal  buat menciptakan kejelasan hukum serta kesamarataan. Guna serta kewajiban Kepolisian  Negeri  Republik  Indonesia sudah diatur di dalam sebagian determinasi peraturan  per  Undang-  Undangan.  Hukum No  2  Tahun  2002  mengenai  Kepolisian Negeri Republik Indonesia meluaskan guna serta kewajiban Kepolisian yang mencakup perawatan  keamanan  serta  kedisiplinan warga,  penguatan  hukum,  proteksi  serta dukungan  serta  jasa  pada  warga  dengan menjunjung  besar  Hak  Asas  Orang. Maraknya  kesalahan  ataupun  perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan narkotika  serta  materi-  materi  yang  kerap kali  disandingkan  dengan  cara  hitam  buat membuat  narkotika  narkotika  begitu  juga yang  sepanjang  ini  warga  dengar  ataupun baca  dari  alat  massa  butuh  memperoleh atensi  yang  sungguh-  sungguh.  Selaku orang  lazim  seseorang  badan  polisi mempunyai  kandungan  daya  kepercayaan serta  ketaatan  kepada  peraturan,  bagus menyangkut  patuh  ataupun  isyarat  etik. Banyaknya  bujukan  paling  utama  yang berbentuk modul menimbulkan terdapatnya oknum-  oknum  badan  Polisi  tergiur  buat melaksanakan  pelanggaran  pelanggaran ataupun  perbuatan  kejahatan  bagus  yang bertabiat  enteng  ataupun  berat  dengan ganjaran  mulai  dari  peringatan  hingga pemecatan.  Informasi  yang  diterima  dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia(  MABES  POLRI).  Pada  tahun 2010,  masalah  pelanggaran  patuh  yang mengaitkan  badan  Polri  sebesar  5,  437(  5 ribu 4 dupa 3 puluh 7) orang. Tidak hanya pelanggaran  patuh,  Polri  pula  telah membagikan  ganjaran  untuk  para  opsir yang  melaksanakan  pelanggaran  isyarat etik  pekerjaan  sebesar  215(  2  dupa  5 simpati)  orang,  polisi  yang  menemukan ganjaran  kejahatan  selama  tahun  2010 sebesar 628( 6 dupa 2 puluh 8) orang. Polri
pula  sudah  melaksanakan  Pemberhentian Tidak  Dengan  Segan(  PTDH)  pada  294(  2 dupa  9  puluh  4)  opsir  yang  melaksanakan pelanggaran. Dengan rincian, Opsir Menengah(  PAMEN)  6(  6)  orang,  Opsir Awal(  PAMA)  12(  2  simpati)  orang, Bintara 272( 2 dupa 7 puluh 2) orang serta TAMTAM 4( 4) orang.
Pada tahun 2011, sebesar 267  badan Polri  dihentikan  ataupun  diberhentikan tidak  dengan  segan(  PTDH).  Berikutnya sebesar  3,  429  badan  Polri  dijatuhi ganjaran patuh serta 12. 987( 2 simpati ribu
9 dupa 8 puluh 7) anggota
Polri melanggar aturan teratur. Jendral  Timur  Pradobo  yang  dikala  itu berprofesi  selaku  Kepala  Polisi  Republik Indonesia( KAPOLRI) menarangkan, mereka  yang  dihentikan  beberapa  besar merupakan badan Polri yang melaksanakan perbuatan  kejahatan.  Ada  pula  yang dijatuhi  ganjaran  patuh  antara  lain  sebab melanggar etika serta patuh Polri, semacam absen  kegiatan  hingga  kecara  berpakaian. Pada  tahun  2012,  Kepolisian  Republik Indonesia  sudah  memberhentikan  tidak dengan segan( PTDH) 595( 5 dupa 9 puluh 5)  anggotanya.  Jumlah  itu  naik  dari  tahun lebih dahulu yang cuma 267 badan ataupun bertambah  sebesar  55,  12  persen.  Buat pelanggaran patuh ada 6. 017 permasalahan serta hadapi kenaikan 43( 4 puluh 3) persen dari  tahun  2011.  Nilai  itu  Polri  sukses menuntaskan  sebesar  4.  154  permasalahan atau  69  persen.  Sedangkan  itu  buat  etika pekerjaan sebesar 651( 6 dupa 5 puluhsatua)  permasalahan  serta  sudah dituntaskan  sebesar  449  permasalahan. Jumlah  ini  juga  bertambah  sebesar  42,  24 persen  dari  tahun lebih  dahulu.  Sebaliknya jumlah badan Kepolisian Republik Indonesia  yang  jadi  konsumen  narkotika serta  obat-  obatan  dari  tahun  ketahun hadapi  kenaikan.  Kenyataan  ini  merujuk pada  informasi  yang  digabungkan  oleh Bagian Pekerjaan serta Penjagaan( Propam)  Polri  dari  tahun  2015  sampai 2016.  Dengan  cara  rinci,  bersumber  pada informasi  Akreditor  Penting  Propam  Polri Kombes  Angket  Iriyanto,  pada  2015
terdaftar sebesar 106 badan polisi ikut serta narkoba.  Terdiri  dari  permasalahan  sabu- sabu  100  orang,  ekstasi  3  badan,  serta ganja  3  badan.  Kedudukan  pelakon, pengedar  11  orang  serta  pengguna  95 orang.  Sedangkan  itu,  buat  tahun  2016, sampai  Agustus,  terdaftar  terdapat  118 badan  polisi  yang  terlekat  narkoba. Permasalahan  sabu-  sabu  sebesar  116 badan  serta  2  orang  buat  permasalahan ekstasi.  Buat  2016  itu,  5  badan  polisi terdaftar  selaku  pengedar  serta  lebihnya 113 orang cuma konsumen. Penyimpangan sikap  badan  polisi  ialah  pelanggaran kepada  peraturan  patuh  badan  Polri  begitu juga yang diatur dalam peraturan penguasa Republik  Indonesia  No  2  Tahun  2003 mengenai  Peraturan  Patuh  Badan  Polri. Usaha  penguatan  patuh  serta  isyarat  etik Polri  amat  diperlukan  untuk  terwujudnya penerapan kewajiban yang diberatkan serta tercapainya  profesionalisme  Polri.  Amat tidak  bisa  jadi  penguatan  hukum  bisa berjalan  dengan  bagus,  bila  penegak ketetapannya sendiri tidak patuh serta tidak handal.  Kewajiban  polisi  dalam  aspek penegak  hukum  merupakan  melaksanakan pelacakan  serta  investigasi,  spesialnya kepada  perbuatan  kejahatan  penyalah gunaan  Narkotika  bagus  selaku  pengedar ataupun selaku konsumen. Dalam pemberantasan perbuatan kejahatan Narkotika bagus beskal, juri ataupun polisi butuh  lebih  dulu  mempunyai  pemahaman serta  psikologis  kuat  yang  tidak  hendak tergoyahkan  oleh  akibat  dari  pihak manapun  dalam  membasmi  penyebaran Narkotika di negeri ini.
Lemahnya pengawasan institusi penegak  hukum  jadi  salah  satu  aspek pemicu  terdapatnya  orang  per  orang  Polri yang  ikut  menyalah  maanfaatkan  narkoba, alhasil tindakan pesimistis mencuat kepada kesuksesan pihak kepolisian buat membasmi  penyebaran  serta  penyalah gunaan  benda  tabu  itu.  Dengan  begitu menimbulkan anggapan di golongan warga yang  tidak  sedikit  menginginkan  supaya badan  polisi  yang  atas  penyalah  gunaan
narkoba  bisa  dihukum  berat,  bukan  cuma diserahkan  ganjaran  melanggar  patuh kepolisian  ataupun  cuma  hanya  peringatan saja.  Badan  Polri  yang  sepatutnya  selaku perlengkapan negeri penegak hukum dalam membasmi  perbuatan  kejahatan  spesialnya penyalah gunaan narkotika serta psikotropika amat disayangkan bila pekerjaan  yang  agung  ini  dicederai  oleh aksi anggotanya  yang malah bertolak balik dengan  kewajiban  yang  wajib  ia  kerjakan selaku badan kepolisian. Meninjau rancangan  penguatan  hukum,  hingga  tiap masyarakat negeri harus menjunjung hukum.  Seorang  yang  melanggar  hukum wajib mempertanggung jawabkan perbuatanya  dihadapan  hukum.  Mengenai kewajiban kepolisian selaku petugas penegak hukum, kewajiban serta wewenangnya  sudah  diatur  dengan  cara rinci dalam determinasi perundang- undangan.  BerdasarkanPasal  13  Undang- undangNomor  2  Tahun  2002  mengenai Kepolisian  Negeri  Republik  Indonesia, kewajiban pokoknya ialah menjaga keamanan serta kedisiplinan warga, menegakan  hukum  serta  membagikan proteksi,  dukungan  serta  jasa  pada  warga. Bila  kewajiban  serta  wewenang  yang diserahkan  oleh  hukum  itu  tidak  dijalani dengan  bagus  hingga  hendak  menemukan akibat  hukum.  Maksudnya  tiap  pelangaran ataupun  penyimpangan  yang  dicoba  oleh badan  polisi  bisa  dipertanggung  jawabkan dengan cara hukum.
2.Mekanisme  Penegakan  Hukum  Bagi Anggota Polisi Yang Melakuan Tindak Pidana Narkotika
a.  Penegakan  Hukum  Berdasarkan Undang-Undang
Undang-Undang  Narkotika  No  35
Tahun  2009  telah  mengatur  sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana
Narkotika antara lain:
1. Tindak  pidana  bagi  orang  yang  tidak melaporkan  Adanya  Tindak  pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling
lama  banyak  Rp.  50.000,000  (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak  pidana  bagi  PNS,  Penyidik Polri,  Penyidik  BNN,  yang  tidak melaksanakan ketentuan tentang barang  bukti(  Pasal  140)  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  pidana  paling sedikit  Rp  100.000.000,00  (seratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Tindak  pidana  bagi  Kepala  Kejaksaan Negeri  yang  tidak  Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat  1(satu)  tahun  dan  paling  lama 10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00( satu miliar rupiah).
Dalam penindakan
pemberian ganjaran kejahatan kepada orang per orang Polri yang menyalah maanfaatkan narkotika  diberlakukan  Hukum  Nomor.  35 Tahun  2009 mengenai  Narkotika.  Didalam determinasi  itu  tidak  cuma  legal  untuk badan  kepolisian  saja  namun  untuk  warga lain  pula  yang  teruji  sudah  menyalah maanfaatkan narkotika. Determinasi kejahatan  Narkotika(  wujud  perbuatan kejahatan yang dicoba dan bahaya ganjaran kejahatan  untuk  pelakunya)  yang  diatur dalam  UU  Nomor.  35  tahun  2009  tertera dalam  sebagian  artikel.  Pasal-  pasal  itu antara lain Artikel 111, Artikel 127, Artikel 129  serta  Artikel  137.  Tidak  hanya ganjaran  kejahatan  yang  tertera  pada Hukum  Nomor.  35  Tahun  2009,  pada orang  per  orang  Polri  yang  menyalah maanfaatkan  Narkotika  pula  diserahkan ganjaran  administratif  ialah  ganjaran  yang diserahkan oleh lembaga yang berhubungan.  Cocok  dengan  kewajiban utama kepolisian Negeri Republik Indonesia yang tertera pada Artikel 13 graf b  ialah melempangkan  hukum,  hingga  tiap badan Polri dituntut buat sanggup melaksanakan  pelacakan  serta  investigasi
kepada  tiap  wujud  perbuatan  kejahatan. Perihal itu hendak amat bertolak balik bila badan  Polri  sendiri  yang  melaksanakan perbuatan  kejahatan,  karena  sepatutnya  ia jadi  panutan  warga  dalam  melakukan hukum  serta  peraturan  yang  legal.  Hukum legal untuk siapa saja yang melanggar tidak lain  untuk  badan  kepolisian  alhasil  tidak hanya  dikenakan  ganjaran  yang  tertera dalam Hukum Nomor. 35 Tahun 2009 pula diserahkan  ganjaran  administratif  untuk petugas itu dari lembaga yang berhubungan.  Orang  per  orang  polisi  yang memakai narkotika berarti sudah melanggar  ketentuan  patuh  serta  isyarat etik sebab  tiap badan polri harus melindungi tegaknya hukum dan melindungi  martabat,  nama  baik,  serta derajat  Kepolisian  Republik  Indonesia. Pelanggaran  kepada  ketentuan  patuh  serta isyarat  etik  hendak  ditilik  serta  apabila teruji hendak dijatuhi ganjaran. Penjatuhan ganjaran patuh dan ganjaran atas pelanggaran isyarat etik tidak menghilangkan  desakan  kejahatan  kepada badan polisi yang berhubungan( Artikel 12 bagian(  1)  PP  2  atau  2003  jo.  Artikel  28 bagian(  2)  Perkapolri  No  14  Tahun  2011). Oleh sebab itu, orang per orang polisi yang memakai  narkotika  senantiasa  hendak diproses  hukum  kegiatan  kejahatan  meski sudah  menempuh  ganjaran  patuh  serta ganjaran  pelanggaran  isyarat  etik.  Orang per  orang  polisi  disangkakan  memakai narkotika serta diproses investigasi senantiasa  wajib  ditatap  tidak  bersalah hingga  teruji  lewat  tetapan  majelis  hukum yang sudah berkemampuan hukum senantiasa( dasar prasangka tidak bersalah) begitu  juga  diatur  Artikel  8  bagian(  1) Hukum  Nomor.  48  Tahun  2009  mengenai Kewenangan Peradilan. Bila tetapan kejahatan kepada orang per orang polisi itu sudah  berkemampuan  hukum  senantiasa, beliau  rawan  diberhentikan  tidak  dengan segan  bersumber  pada  Artikel  12  bagian( 1)  graf  a  PeraturanPemerintah  Nomor.  1 Tahun  2003  mengenai  Pemberhentian Badan Kepolisian Negeri Republik Indonesia.
Bersumber pada artikel 12 bagian( 1) graf a melaporkan kalau Badan Kepolisian Negeri  Republik  Indonesia  diberhentikan tidak  dengan  segan  dari  biro  Kepolisian Negeri Republik Indonesia bila:“ Dipidana bui bersumber pada tetapan majelis hukum yang sudah memiliki daya hukum senantiasa serta bagi estimasi administratur yang  berhak  tidak  bisa  dipertahankan  buat senantiasa  terletak  dalam  biro  Kepolisian Negeri Republik Indonesia”
b.  Penegakan  Hukum  Berdasarkan  Kode EtikKepolisian
Terdapatnya  informasi  atau  aduan dari  warga  hal  badan  kepolisian  yang menyalah gunakanNarkotika serta Psikotropika,  yang  setelah  itu  ditindak lanjuti  oleh  badan  yang  bekerja  di  guna Reserse Narkoba buat memintai penjelasan mengenai  bukti  informasi  itu  buat  dicoba cara  langkah  dini  ialah  menghadiri  tempat peristiwa  masalah.  Bila  mengalami  badan itu  lagi  melaksanakan  acara  narkotika hingga aparat lekas melaksanakan penjagaan  buat  di  amankan  mengarah mapolres  berikutnya  dicoba  uji  air  kemih serta pengecekan dini.
Sehabis  pengecekan  dini  hendak dicoba  konferensi  patuh  serta  penjatuhan ganjaran isyarat etik. Penerapan konferensi patuh  serta  penjatuhan  ganjaran  isyarat etikdisiplin diharapkan:
1. Memenuhi  antara  durasi  30(  3 puluh)  hari  semenjak  diterimanya Arsip Masalah Pelanggaran Patuh( BPPD) dari Provos Kepolisian  Republik  Indonesia( Polri)  buat  melakukan  konferensi patuh kepada terperiksa.
2. Badan Kepolisian Republik Indonesia(  Polri)  yang  ditunjuk selaku  penggugat  masalah  dalam konferensi patuh, mempunyai banyak wawasan mengenai
hukum  serta  peraturan  lain  yang terpaut  dengan  masalah  yang  lagi ditilik  serta  menguasai  posisi permasalahan  yang  lagi  ditilik, supaya
sanggup melakukan
banyak dalam mengajukan
persoalan,  desakan  serta  estimasi pada  arahan  konferensi  patuh dalam  usaha  meyakinkan  aksi pelanggaran terperiksa.
3. Badan Kepolisian Republik
Indonesia(  Polri)  yang  berperan selaku  ajudan  terperiksa  dalam konferensi patuh, mempunyai komitmen yang kuatakan konkretisasi integritas patuh badan Kepolisian Republik Indonesia( Polri) dalam penerapan tugasnya ataupun dalam
kehidupan  bermasyarakat  untuk menciptakan  KepolisianRepublik Indonesia(  Polri)  yang  diyakini warga, buat sedangkan bisa melepaskan  dahulu  kelemahan yang  terdapat  dalam  Peraturan Penguasa  Republik  Indonesia  No 2 Tahun 2003 serta Kep Kepolisian  Republik  Indonesia( Polri)  No  Angket.:  Kep  atau  43 atau IX atau 2004 bertepatan pada 30 September 2004, tetapi senantiasa dalam batasan keterbukaan  buat  kebutuhan  yang lebih besar ialah institusi
Kepolisian  Republik  Indonesia( Polri). Tiap ketetapan penghukuman kepada badan Kepolisian  Republik  Indonesia(
Polri) yang berbentuksanksi
ganjaran  patuh  dalam  artikel  9
Peraturan Penguasa Republik
Indonesia  No  2  Tahun  2003, sebab nyata- nyata sudah melaksanakan  pelanggaran  patuh khusus yang
karakternya membebankan, menggelisahkan warga serta berakibat pada turunnya  pandangan  Kepolisian Republik
Indonesia( Polri), supaya  lewat  cara  konferensi patuh,  setelah  itu  terkini  diajukan konferensi  isyarat  etik.  Tiap ganjaran Isyarat etik  yang dikenal oleh  warga  besar  paling  utama pada  pihak  korban  diberitahukan dengan  cara  tercatat,  alhasil  tidak
mencuat  opini  kalau  Kepolisian
Republik Indonesia( Polri) mencegah  anggotanya  serta  tidak melempangkan hukum patuh badan Kepolisian Republik Indonesia(  Polri)  dengan  handal, obyektif,  tembus  pandang  serta akuntabel.
Menurut  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002,  disebutkan  bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksakan  tugas  mewujudkan  keamanan dalam  negeri,  meliputi  terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  Menurut  Pasal  3  disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik 3.  Bentuk  Pidana  Tambahan  Bagi
Oknum Polisi Yang Terlibat Narkotika
Permasalahan  ganjaran  ialah  perihal yang  esensial  dalam  hukum  kejahatan sebab  kerapkali  melukiskan  nilai-  nilai sosial  adat  bangsa.  Maksudnya,  kejahatan memiliki  aturan  angka  dalam  sesuatu warga hal apa  yang bagus serta  yang tidak bagus,  apa  yang  beradab  serta  apa  yang tidak bermoral dan apa yang diperbolehkan serta  apa  yang  dilarang.  Walaupun  aturan angka  itu  sendiri  terdapat  yang  bertabiat umum  serta  kekal,  namun  dari  era  ke  era beliau  pula  bisa  bertabiat  energik.  Watak kedinamisan  aturan  angka  legal  pula  pada sistem pemidanaan serta sistem sanksidalam  hukum  kejahatan.  Apabila sistem  pemidanaan  ini  dimaksud  dengan cara besar, hingga pembahasannya menyangkut ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan ganjaran(
dalam hukum kejahatan) serta pemidanaan. Dengan  cara  lebih  pendek  Andi  Hamzah membagikan  maksud  sistem  kejahatan serta  pemidanaan  itu  selaku  lapisan( kejahatan) serta metode( pemidanaan).
Bertolak  dari  penafsiran  itu,  hingga seluruh ketentuan perundang- undangan hal hukum  kejahatan  kasar,  hukum  kejahatan prosedural serta hukum penerapan kejahatan  bisa  dibilang  selaku  satu kesatuan sistem. Dengan tutur lain, hukum kejahatan  badaniah  serta  hukum  kejahatan formil  wajib  dijadikan  referensi  dalam membahas  permasalahan  kemajuan  sistem pemidanaan serta sistem ganjaran. Kemajuan  sistem  pemidanaan  yang  sudah jadi  kecondongan  global  diawali  dari lahirnya  ilham  individualisasi  kejahatan yang ialah salah satu karakter dari gerakan modern  serta  gerakan  neo-  klasik  dalam hukum kejahatan.
Sistem Indeterminate
Sentenc merupakan  sesuatu  sistem  yang  tidak memastikan  batasan  maksimal  kejahatan, melainkan  diserahkan  seluruhnya  pada petugas  penegak  hukum  buat  memutuskan tipe, berat entengnya, dan gimana kejahatan  dilaksanakan  kepada  pelakon perbuatan  kejahatan.  Cocok  dengan  politik hukum kejahatan, hingga tujuan pemidanaan wajib ditunjukan pada proteksi warga  dari  keselamatan  dan  penyeimbang serta keserasian hidup dalam warga dengan mencermati  kebutuhan  warga  atau  negeri, korban  serta  pelakon.  Atas  bawah  tujuan itu,  hingga  pemidanaan  wajib  memiliki unsur-  unsur  yang  Bersumber  pada penjelasan  di  atas,  tiap  orang  per  orang polisi  yang  teruji  sudah  melaksanakan perbuatan  kejahatan  penyalah  gunaan narkotika(  selaku  pengguna),  hingga  orang per  orang  polisi  itu  bisa  dikenakan kejahatan  bonus  berbentuk  pemecatan, pembatalan  hak  politik,  serta  pembatalan hak  membimbing  kepada  anak.  Serta  bila orang  per  orang  polisi  itu  berkedudukan selaku  pengedar  ataupun  bos,  hingga  juri bisa membagikan kejahatan bonus berbentuk  perampasan  beberapa  barang, duit atau peninggalan dari orang per orang
polisi  itu  yang  berawal  dari  pemasaran narkotika.

## 5. SIMPULAN
1. Faktor  yang  menjadi  penyebab  oknum polisi menyalahgunakan narkotika antara  lain  sebagai  berikut:  1)  Rasa Keingin  tahuan  Salah  satu  hasil interaksi tersebut
adalah penyalahgunaan  narkotika  dikalangan Kepolisian.  Hal  ini  dapat  disebabkan oleh  beberapa  alasan  seperti  adanya rasa  ingin  tahu  dan  ingin  mencoba- coba  untuk  menggunakan  narkotika. Dorongan  rasa  ingin  tahu  dan  ingin mencoba-coba bagi anggota Polriya itu dorongan tersebut berasal dari keinginan  yang  timbul  didalam  dirinya sendiri untuk mencoba barang terlarang (narkotika)  tanpa  memikirkan  dirinya adalah  seorang  aparat  penegak  hukum (Polri)  dan  juga  anggota  Polri  tersebut tidak  dapat  mengendalikan  diri  sendiri dengan  kata  lain  tingkat  emosional masih  terbilang  labil  tidak  dapat memikirkan baik atau buruknya melakukan  hal  tersebut;  2)  Stress merupakan  suatu  situasi  dan  kondisi emosional  seseorang  yang  tidak  stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan,  kejenuhan  dan  tidak tercapai suatu keinginan/harapan.
Dalam  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa ada  banyak  hal  yang  menyebabkan anggota polri menjadi stres, bisa karena alasan keluarga ekonomi, dan bebanpekerjaan  yang  sangat  berat karena dituntut bekerja secara profesional serta harus mempertanggungjawabkan
semua tindakan  yang  dilakukan.  Dengan banyaknya  masalah  tersebut,  mereka mengatasi  masalah  stresnya  dengan melakukan perbuatan menyimpang yaitu penyalah gunaan narkotika bahkan sampai menjual atau mengedarkan  narkotika  di  wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota  polri  yang  ikut  terjerumus  ke hal yang  negatif;  3)  Mudahnya
Anggota  Polri  Untuk  Mendapatkan Narkotika,  Alasan  mudah  di  dapatkan bagi anggota Polri dalam mendapatkan narkotika bisa  di  dapatkan  dari pergaulan di lingkungan, karena secara tidak  langsung  anggota  polri  dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun
pengguna narkotika.
2. Setiap keputusan penghukuman terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia  (Polri) yang  berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003, karenanya  tanya  telah  melakukan pelanggaran  disiplin  tertentu  yang sifatnya  memberatkan,  meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya  citra  Kepolisian  Republik Indonesia  (Polri),  agar  melalui  proses sidang disiplin, kemudian baru diajukan  sidang  kode  etik.  Setiap sanksi  Kode  etik  yang  diketahui  oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban  diberitahukan  secara  tertulis, sehingga  tidak  timbul  kesan  bahwa Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri) melindungi  anggotanya  dan  tidak menegakkan  hukum  disiplin  anggota Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri) dengan profesional, obyektif,
transparan dan akuntabel.
3. Setiap oknum polisi yang terbukti telah melakukan tindak pidana
penyalahgunaan  narkotika  (sebagai pemakai),  maka  oknum  polisi  tersebut dapat  dikenakan  pidana  tambahan berupa  pemecatan,  pencabutan  hak politik,  dan  pencabutan  hak  asuh terhadap  anak.  Dan  apabila  oknum polisi tersebut berstatus sebagai pengedar  atau  bandar,  maka  hakim dapat  memberikan  pidana  tambahan berupa  penyitaan  barang-barang,  uang atau  pun  aset  dari  oknum  polisi tersebut  yang  berasal  dari  penjualan narkotika.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Muslan., Sosiologi  dan
MetodePenelitian Hukum,  UMM Press, Malang: 2009. Dimas  B.  Samuel  Simanjuntak, Tesis: Penegakan Hukum Tindak Pidana  Narkotika  Di  Kalangan Mahasiswa  Di  Wilayah  Hukum Polrestabes  Medan ,  Program Studi  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, Medan, 2019 Dwi  Indah  Widodo, Penegakan  Hukum Terhadap  Anggota  Kepolisian Yang Menyalah gunakan Narkotika Dan Psikotropika ,
Jurnal:  Jurnal  Hukum  Magnum
Opus,  Volume  I  Nomor  1, Agustus 2018 Fernando  I.  Kansil, Sanksi  Pidana  Dalam Sistem  Pemidanaan  Menurut KUHP  Dan  Di  Luar  KUHP , Jurnal  Lex  Crimen,  Volume  III, Nomor 3, Mei-Juli 2014 Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum
Pidana, Cahaya  Atma  Pusaka,
Yogyakarta: 2014. Ibrahim,Johny., Teori  dan  Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia, Surabaya: 2008 Ida  Bagus  Kade  Danendra, Kedudukan
Dan  Fungsi  Kepolisian  Dalam Struktur Organisasi Negara Republik  Indonesia ,  Jurnal  Lex
Crimen,  Volume  I,  Nomor  4,
Oktober-Desember 2012 Rizky  Pamella  Hermawan, PENELITIAN: Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan  Oleh  AnggotaPolri (Studi  Di  Direktorat  Reserse Narkoba  Polda  Jatim ,  Fakultas Hukum  Universitas  Brawijaya, Malang, 2014 Soekanto,  Soerjono  dan  Mahmudji,  Sri.,
Penelitian Hukum Normatif
Suatu  Tinjauan  Singkat, PT. GrafindoPersada, Jakarta: 1996.