## KAJIAN TERHADAP DENPASAR SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN DISPENSING (PENYERAHAN) OBAT OLEH KALANGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN PELEGALAN UNDANG-UNDANG PRAKTEK KEDOKTERAN
I Made Adi Widnyana, S.H., M.H.
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
PENDAHULUAN Dalam  dunia  kesehatan pembagian tentang kewenangan serta peran tenaga kesehatan dalam memberikan  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat  sudah  jelas.  Hal tersebut sesungguhnya telah diatur di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah  Nomor  32  tahun  1996 tentang  Tenaga  Kesehatan,  yang meliputi penggolongan atau pembagian  tenaga  kesehatan  sebagai tenaga  medis,  tenaga  kefarmasian,
serta tenaga keperawatan.
Tugas  dan  fungsi  pokok dari  tenaga  medis  yakni  terkait pendiagnosaan  penyakit  sehingga tenaga medis akan mengetahui sebab dari keluhan rasa sakit yang disampaikan oleh pasien serta merekomendasikan  pemberian  obat dalam  bentuk  resep.  Demikian  pula tenaga  kefarmasian  yang  memiliki tugas  pokok  terkait  penyiapan  obat atau sediaan farmasi yang diresepkan oleh  tenaga  medis  mulai  dari pemesanan, peracikan, hingga penyerahannya kepada pasien berdasarkan  aturan  yang  diresepkan. Sedangkan tenaga keperawatan lebih berperan  dalam  memberikan  suatu asuhan  keperawatan  yang  senantiasa berada  disamping  pasien  ketika menjalani perawatan serta memberikan  bantuan  terkait  proses
penyembuhan serta penyegaran pasien pada sarana kesehatan. Melihat tugas dan kewenangan  ketiga  golongan  tenaga kesehatan  tersebut  sesungguhnya adalah  bersifat  mitra  kerja/  saling membantu dengan peran dan batasan yang sudah jelas. Namun belakangan ini dalam praktek di lapangan banyak dijumpai  beberapa  oknum  tenaga kesehatan yang mengambil peran dan tugas dari tenaga kesehatan yang lain dengan  dalil  penyelamatan  pasien. Tentu  hal  ini  tidak  dapat  dibiarkan berlarut-larut  karena  akan  timbul ketidakteraturan serta ketidakoptimalan pelayanan
kesehatan  yang  diberikan  kepada pasien,  sehingga  berimbas  pula  pada kesenjangan  yang  terjadi  antara golongan tenaga kesehatan yang satu dengan  yang  lainnya  baik  dari  sisi kedudukan serta finansial.
Salah satu bentuk
pengambilalihan  kewenangan  tenaga kesehatan  lainnya  adalah  dalam bentuk  drug  dispensing  (penyerahan obat)  yang  dilakukan  oleh  tenaga medis di Denpasar, yang berdasarkan penelitian  yang  penulis  lakukan tahun  2015  terhadap  tempat  praktek pribadi tenaga medis, diperoleh hasil lebih  dari  66%  tenaga  medis  di Denpasar  melakukan  tindak drug dispensing tersebut. Dalam ketentuan
Undang-Undang  Nomor  29  tahun
2004  tentang  Praktek  Kedokteran memang  terkait  pemberian  obat kepada  pasien  dilegalkan  dengan syarat  dilakukan  di  daerah  terpencil yang  tidak  ada  apoteknya.  Sehingga dari  hal  tersebut  menimbulkan  suatu pertanyaan bagi penulis untuk diteliti terkait  “Apakah  Denpasar  ini  masih dapat  disebut  daerah  terpencil  yang tidak  memiliki  apotek  ?”,  sehingga masih  banyak  tenaga  medis  yang dapat  melakukan  tindak drug
dispensing kepada  pasien  secara bebas tanpa adanya pengawasan atau sanksi yang tegas dari instansi terkait atau justru sebaliknya dengan mengetahui  kedudukan  Denpasar secara  hukum  maka  akan  diketahui konsekuensi  yang  dihadapai  oleh tenaga  medis  yang  praktek  di Denpasar. Untuk itulah dalam tulisan ini  penulis  akan  sajikan  kajian literatur serta peraturan yang mengedepankan  data  sehingga  dapat menjelaskan terkait kedudukan Denpasar sebagai tempat menjamurnya  pelaksanaan  tindak drug  dispensing oleh  tenaga  medis yang terjadi sampai saat ini.

## KAJIAN PUSTAKA
Denpasar Nama Denpasar dapat bermaksud "Pasar Baru", sebelumnya  kawasan  ini  merupakan bagian dari Kerajaan Badung, sebuah kerajaan  yang  pernah  berdiri  sejak abad ke-19, sebelum kerajaan tersebut ditundukan oleh Belanda pada tanggal 20 September  1906,  dalam  sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang  Puputan  Badung  (Sutaba, 1983). Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-
undang  Nomor  69  Tahun  1958, Denpasar  menjadi  ibu  kota  dari pemerintah daerah Kabupaten Badung, selanjutnya berdasarkan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  Des.52/2/36-136  tanggal  23
Juni  1960,  Denpasar  juga  ditetapkan sebagai  ibu  kota  bagi  Provinsi  Bali yang semula berkedudukan di Singaraja.  Kemudian  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi „‟Kota Administratif Denpasar‟‟, dan seiring  dengan  kemampuan  serta potensi wilayahnya dalam
menyelenggarakan  otonomi  daerah, pada  tanggal  15  Januari  1992, berdasarkan  Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1992,  dan  Kota  Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi „‟kotamadya‟‟, yang kemudian diresmikan  oleh  Menteri  Dalam Negeri  pada  tanggal  27  Februari 1992. Secara administratif pemerintahan  kota  ini  terdiri  dari 4 kecamatan, 43 desa atau kelurahan dengan 209 dusun.  Saat  ini  pemerintah  Kota Denpasar telah mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakatnya di antara mulai membenahi sistem administrasi kependudukannya (Djojosoekarto, dkk.,  2008). Adapun  pembagian Denpasar  dalam  empat  kecamatan tersebut yaitu:  Denpasar  Barat, Denpasar  Selatan,  Denpasar  Timur, dan Denpasar Utara.
Dispensing
Dispensing  obat  adalah proses berbagai kegiatan yang berkaitan  dengan  dispensing  obat.
Berbagai  kegiatan  tersebut  adalah menerima  dan  memvalidasi  resep
obat, mengerti dan menginterpretasikan  maksud  resep yang dibuat dokter, membahas solusi masalah  yang  terdapat  dalam  resep bersama-sama dengan dokter penulis resep,  mengisi  Profil  Pengobatan Penderita  (P-3),  menyediakan  atau meracik  obat,  memberi  wadah  dan etiket  yang  sesuai  dengan  kondisi obat,  merekam  semua  tindakan, mendistribusikan obat kepada Penderita  Rawat  Jalan  (PRJ)  atau Penderita  Rawat  Tinggal  (PRT), memberikan informasi yang dibutuhkan  kepada  penderita  dan perawat.  Praktik  Dispensing  yang Baik  adalah  suatu  praktik  yang memastikan  suatu  bentuk yang efektif dari obat yang benar, ditujukan  kepada  pasien  yang  benar, dalam  dosis  dan  kuantitas  sesuai instruksi yg jelas, dan dalam kemasan  yang  memelihara  potensi obat.  Proses  dispensing  dilakukan dengan  tahapan  sebagai  berikut: menerima  dan  memvalidasi  resep, mengkaji  resep  untuk  kelengkapan, mengerti  dan  menginterpretasikan resep,  menapis  profil  pengobatan penderita,  menyiapkan,  membuat,
atau meracik obat, dan mendistribusikan obat kepada penderita. Tenaga Medis
Menurut  Pasal  1  Ayat  (1) Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI
Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 yang  disebut  tenaga  medis  adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis,  Dokter  Gigi  Spesialis  baik lulusan  dalam  negeri  maupun  luar negeri  yang  diakui  oleh  Pemerintah Republik Indonesia.
Peran  dari  tenaga  medis menurut  Pasal  35  Undang-Undang No  29  Tahun  2004  tentang  praktek
kedokteran  meliputi;  mewawancarai pasien,  memeriksa  fisik  dan  mental pasien, menentukan pemeriksaan penunjang,  menegakkan  diagnosis, menentukan  penatalaksanaan  dan pengobatan pasien, melakukan tindakan  kedokteran  atau  kedokteran gigi,  menulis  resep  obat  dan  alat kesehatan,  serta  menerbitkan  surat keterangan dokter atau dokter gigi. Pelegalan UUPK tentang Penyerahan  Obat  Untuk  Tenaga Medis Pelegalan atau pembolehan  tenaga  medis  untuk dapat melakukan dispensing (penyerahan) obat baru dapat dilakukan  pada  beberapa  kondisi, diantaranya dapat dilakukannya suatu proses peracikan dan penyerahan (dispensing) obat jika hal tersebut dilakukan di daerah terpencil yang  tidak  memiliki  apotek  (butir  j Pasal 35 UUPK), atau demi penyelamatan  pasien,  tenaga  medis diizinkan  menyimpan  sejumlah  dan beberapa jenis obat yang didapat dari Apoteker  yang  memegang  apotek (butir i Pasal 35 UUPK).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  metodelogi  literatur atau kepustakaan dengan menganalisa beberapa peratutan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan  lainnya yang terkait  dengan  permasalahan  yang diteliti. Pendekatan yang
digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan ketentuan hukum, tahapan  kerjanya  adalah:  Pertama, kertas  kerja  yang  akan  digunakan dalam  pengumpulan  bahan  atau  data disiapkan,  buku-buku  atau  literatur
yang berkaitan dengan permasalahan penyerahan obat yang dilakukan oleh tenaga  medis  dikumpulkan  serta ketentuan  hukum  Undang-Undang Nomor  29  tahun  2004,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007, Undang-Undang 23 tahun 1992 serta ketentuan  hukum  lain  yang  terkait dengan  permasalahan  atau  objek kajian  juga  dikumpulkan.  Isi  yang berkaitan dengan permasalahan dikutip  dan  ditulis  pada  kertas kutipan disertakan penulisan
sumbernya.
HASIL PENELITIAN Dalam  syarat  pelegalan Undang-Undang Praktek Kedokteran terkait pelaksanaan dispensing (penyerahan obat) oleh tenaga medis disebutkan  bahwa  tenaga  medis dapat  melakukan  dispensing  obat dengan  ketentuan  yaitu  “dilakukan daerah  terpencil  yang  tidak  ada apoteknya.”
Maka dari itu dalam penelitian  ini  berdasarkan  kajian pustaka  yang  dilakukan  mengacu pada daerah Denpasar yang dijadikan tempat  praktek  oleh  beberapa  tenaga medis  dalam  melakukan  tindak dispensing  obat,  maka  ditemukan hasil kajian analisis sebagai berikut:
Tentang batasan atau syarat suatu daerah dikategorikan daerah terpencil Pengertian daerah terpencil jika mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Pelayanan Kesehatan  terpencil  dan  sangat terpencil  dan  Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang penempatan  tenaga  medis  yang dijadikan  kriteria  atau  dasar  oleh pemerintah khususnya Menteri Kesehatan  dalam  penetapan  tenaga medis yang diangkat sebagai Pegawai  Tidak  Tetap  (PTT)  dapat dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  1  dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007  yakni pada ayat (3) dan (4) yang berbunyi : “Daerah  Sangat  Terpencil  adalah daerah  yang  sangat  sulit  dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan,  daratan,  hutan  dan rawa), transportasi dan sosial budaya.”  (ayat  3)  “Daerah  Terpencil adalah  daerah  yang  sulit  dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan,  daratan,  hutan  dan rawa), transportasi dan sosial budaya.”  (ayat  4)  Berdasarkan pengertian tersebut maka kriteria dari suatu daerah yang dapat dikatagorikan  suatu  daerah  terpencil dan  sangat  terpencil  dapat  dilihat kembali  dari  ketentuan  Pasal  2  dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007. Daerah  terpencil  adapun syaratnya dilihat dari sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan letak  geografisnya  harus  berada  di wilayah yang sulit dijangkau, pegunungan,  pedalaman,  dan  rawa- rawa,  atau  di  daerah  awan  bencana alam  baik  gempa,  longsor,  maupun gunung api. Untuk akses transportasi pada daerah yang tergolong terpencil transportasi  yang  umum  digunakan (darat/air/udara)  rutin  maksimal  2
kali  seminggu,  dan  waktu  tempuh memerlukan waktu pulang-pergi lebih dari 6 jam perjalanan, sedangkan  dilihat  dari  segi  sosial ekonominya  pada  daerah  terpencil akan ada kesulitan pemenuhan bahan pokok,  kelabilan  kondisi  keamanan. Pusat Pelayanan Masyarakat (Puskesmas) penetapan kriteria terpencil ditentukan dari jarak Ibukota Kabupaten ke lokasi Puskesmas,  sedangkan  untuk  sarana pelayanan rujukan penetapan kriteria terpencil ditentukan dari jarak Ibukota  Propinsi  ke  lokasi  sarana rujukan,  dan  bagi  sarana  pelayanan kesehatan  lainnya  penetapan  kriteria terpencil ditentukan dari jarak Ibukota  Kabupaten  ke  lokasi  sarana pelayanan kesehatan lainnya (Anonim b, 2007). Daerah  yang  digolongkan sangat  terpencil  adapun  syaratnya dilihat dari sarana pelayanan kesehatan  yang  ditetapkan  letak geografisnya harus berada di wilayah yang  sulit  dijangkau,  pegunungan, pedalaman,  dan  rawa-rawa,  pulau kecil/gugus pulau dan daerah pesisir, serta  berada  di  wilayah  perbatasan negara  lain,  baik  darat  maupun  di pulau-pulau  kecil  terluar.  Akses transportasi pada daerah yang tergolong  sangat  terpencil  terpencil transportasi  yang  umum  digunakan (darat/air/udara)  rutin  maksimal  1 kali seminggu, waktu tempuh memerlukan waktu pulang-pergi
lebih  dari  8  jam  perjalanan,  hanya tersedia  transportasi  dengan  pesawat udara untuk mencapai lokasi,
transportasi  yang ada sewaktu-waktu terhalang kondisi iklim/cuaca (seperti:  musim  angin,  gelombang, dan lain-lain, serta tidak ada
transportasi umum. Sedangkan
dilihat  dari  segi  sosial  ekonominya pada  daerah  sangat  terpencil  akan ada  kesulitan  pemenuhan  bahan pokok,  kelabilan  kondisi  keamanan (Anonim b, 2007).
Kedudukan Denpasar sebagai suatu daerah Kota Kota  adalah  suatu  sistem jaringan  kehidupan  manusia  dengan kepadatan  penduduk  yang  tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistik, sehingga dari
pengertian  tersebut  dapat  ditarik suatu unsur-unsur tentang kota yakni : Sistem jaringan kehidupan manusia, tingkat  kepadatan  yang  tinggi,  strata sosial  ekonominya  heterogen,  dan materialistik (Bintarto, 1999).
Melihat unsur-unsur tersebut  dan  dibandingkan  dengan realitas  kehidupan  Denpasar  sebagai suatu  daerah,  maka  layak  jika Denpasar dikatagorikan sebagai suatu    Kota    berdasarkan  ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun  2004  j.o  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999.  Karena dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya,  penduduk  di  Kota Denpasar  tergolong  sangat  padat dengan  jumlah  2  Juta  jiwa  lebih (Anonim  a,  2007)  serta  dengan  luas wilayah  123,98  km 2 dan  tingkat pertumbuhan  yang  mencapai  3.5% pertahun,  menunjukkan  potensial dari kota Denpasar sebagai kota yang terpadat di Bali (Anonim, 2003). Hal ini  pula  yang  memicu  diubahnya status  Denpasar  yang  ditahun  1978 ditetapkan
sebagai daerah
administratif  dengan  3  kecamatan, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 1  tahun  1992  menjadi  Kota  Madya yang  memiliki  kewenangan  otonom untuk mengatur dan mengurus
wilayah perkotaan (Anonim b, 1992). Setelah  terbitnya  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  sebagai penggati  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan
Daerah,  maka  status  Kota  Madya Daerah Tk.II yang disandang Denpasar  berubah  menjadi  status Kota (Anonim a, 2004). Syarat suatu Kota/ Kabupaten berdasarkan ketentuan  Pasal  5  ayat  (3),  (4),  dan (5)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004, yaitu: a) Syarat Admistratif  :  Adanya  persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota  yang  bersangkutan, persetujuan  DPRD  provinsi  dan
Gubernur  serta  rekomendasi  Menteri Dalam  Negeri  (ayat  3),  b)  Syarat Teknis  :  Faktor  yang  menjadi  dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor  kemampuan  ekonomi,  potensi daerah,  sosial  budaya,  social  politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan,  keamanan,  dan  faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya  otonomi  daerah,  c) Syarat  Fisik:  Paling  sedikit  lima kabupaten/kota  untuk  pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten,  dan  4  kecamatan  untuk pembentukan  kota,  lokasi  calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan (Anonim a, 2004). Melihat  syarat  tersebut maka Denpasar sah ditetapkan statusnya  sebagai  suatu  Kota  karena dinilai  telah  memenuhi  syarat.  Hal ini  diperkuat  lagi  dengan  adanya pemekaran kecamatan yang dilakukan  menjadi  4  kecamatan yakni,  Denpasar  Selatan,  Denpasar Timur,  Denpasar  Barat,  dan  terakhir yang  baru  dibentuk  Denpasar  Utara, sebagai  pemenuhan  syarat  fisik  dari
suatu  pembentukan  Kota  (Anonim, 2006).
Jumlah  Tenaga  Kefarmasian  dan Sarana Farmasi di Denpasar Sarana Farmasi yang dimaksudkan  menurut  Pasal  2  butir (b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1980  adalah  Apotek,  yang  memiliki fungsi  sebagai  sarana  melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk
pencampuran  dan  penyerahan  obat atau bahan obat. Adapun jumlah dari Apotek  yang  di  Kota  Denpasar adalah  187  unit  dengan  rincian: Kecamatan Denpasar Selatan 48 unit, Denpasar  Timur  23  unit,  Denpasar Barat 63 unit dan Denpasar Utara 53 unit  (Anonim  c,  2007).  Pada  tahun 2008  terjadi  penambahan  6  unit Apotek sehingga total jumlah apotek sebanyak 203 unit (Anonim, 2008).
Sedangkan  untuk  jumlah tenaga  kefarmasian  yang  meliputi Apoteker,  Sarjana  Farmasi,  dan Asisten  Apoteker  yang  bertugas  di sarana  kesehatan    Kota  Denpasar sejumlah  249  orang  dengan  rincian yang  bertugas  di  Puskesmas  16 orang,  di  Rumah  Sakit  227  orang, dan  di  Dinas  Kesehatan  6  orang (Anonim c, 2007). Ditambah dengan jumlah  Apoteker  yang  terdaftar bekerja  di  Apotek  pada  lingkungan Kota  Denpasar  yakni  203  orang, maka jumlahnya total tenaga kefarmasian
diperkerkirakan sebanyak 430 orang (Anonim, 2008).

## PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian berdasarkan  kajian  peraturan  di  atas dapat  diketahui  bahwa  Denpasar bukan  merupakan  suatu  daerah terpencil, karena dilihat dari ketentuan  dari  suatu  daerah  yang digolongkan  terpncil  ataupun  sangat
terpencil  Denpasar  tidak  masuk dalam kedua kategori tersebut. Sebaliknya  Denpasar  justru  sangat memenuhi unsur-unsur sebagai suatu daerah  yang  dikategorikan  sebagai Kota. Untuk itu telah dapat ditegaskan  bahwa  dalil  atau  alasan daerah terpencil yang digunakan oleh tenaga  medis  melakukan  praktek dispensing  obat  di  daerah  Denpasar dapat  dimentahkan.  Terkait  dengan keberadaan Apotek di Denpasar yang berdasarkan  sensis  Dinas  Kesehatan tahun  2007  menunjukkan  jumlah sebesar 187 unit yang terdistribusi di empat  kecematan,  diyakini  jumlah ini meningkat jika dilakukan perhitungan  atau  sensus  di  tahun 2016.  Sehingga  keberadaan  Apotek di  Denpasar  ini  seakan  mempertegas penolakan  terhadap  dalil  atau  alasan pelaksanaan  dispensing  obat  oleh tenaga  medis  di  Denpasar  yang dianggap  sebagai  daerah  terpencil yang tidak ada apoteknya.
Oleh  karena  itu  dengan melihat hasil penelitian ini sesungguhnya sudah dapat digunakan  sebagai  argumen  yang kuat untuk melarang sekaligus menindak  tegas  pelaksanaan  tindak dispensing  atau  penyerahan  obat yang dilakukan oleh tenaga medis di Denpasar dengan alasan apapun.

## PENUTUP
Simpulan Dari  pembahasan  di  atas
dapat disimpulkan hal sebagai berikut :
a. Berdasarkan  UUPK  pelaksanaan dispensing obat oleh tenaga medis hanya  dapat  dilakukan  di  daerah terpencil yang tidak ada apoteknya.
b. Berdasarkan ketentuan yang berlaku  serta  melihat  unsur-unsur suatu  daerah,  Denpasar  bukan merupakan daerah terpencil, namun  justru  memenuhi  unsur sebagai suatu Kota.
c. Denpasar  dilihat  dari  data  sensus tahun  2007  memiliki  persebaran Apotek  yang  merata  di  empat kecamatan
d. Dampak  dari  kajian  terhadap Denpasar  sebagai  suatu  Kota mengakibatkan tenaga medis yang melaksanakan praktek di Denpasar  tidak  dapat  melakukan tindak  dispensing  (penyerahan) obat  secara  langsung  kepada pasien.
Saran
Saran  yang  dapat  penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
a. Dengan diketahuinya tentang kedudukan Denpasar sebagai suatu  Kota  berdasarkan  kajian Undang-Undang  maka  disarankan kepada  tenaga  medis  untuk  tidak lagi melaksanakan tindak dispensing (penyerahan) obat kepada  pasien  secara  langsung, serta  mengembalikan  tugas  dan kewenangan masig-masing profesi. b. Mengharapkan  ada  suatu  tindak tegas  dari  instansi  terkait,  Dinas kesehatan,  BPOM,  ataupun  dari unsur  kepolisian  untuk  dapat menghentikan  aksi  oknum-oknum tenaga  medis  yang  melaksanakan tindak  dispensing  obat  secara illegal.
c. Kedepannya  penulis  berharap  ada suatu  aturan  hukum  yang  akan mengatur  tentang  tindak  drug dispensing  (penyerahan  obat)  ini, karena  melihat  beberapa  negara lain  di  dunia  telah  mengatur  hal
ini  sebagai  suatu  tindak  pidana apabila dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  1963. Lembaran  Negara
1963/81;  TLN  NO.  2580 . Jakarta: Pemerintah RI. Anonim. 1996. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia    Nomor    32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Anonim. 2003. Profil Kota Denpasar . Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar. Anonim.  2006. Lembaran  Daerah Kota Denpasar tahun 2006 No.  4  Seri  D  No.  4 . Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar. Anonim. 2008. Sensus Dinas Kesehatan . Denpasar: Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Anonim  a.  1992. Lembaran  Negara 1992/  100; TLN No. 3495 .
Jakarta. Pemerintah RI. Anonim  a.  2002. Keputusan  Menteri Kesehatan RI Nomor 1540/  MENKES/  SK/  XII/ 2002 . Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
Anonim  a.  2004. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun
2004  Nomor  125 .  Jakarta: Pemerintah RI. Anonim  a.  2007. Sensus  Kota Denpasar tahun 2007 . Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar. Anonim  b.  1992. Lembaran  Negara tentang  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1992 .
Jakarta: Pemerintah RI. Anonim  b.  2002. SIMO  Jalan  Terus Diskes dan POM Mentahkan Sikap IDI Bali . Denpasar: Harian Bali Post. Anonim  b.  2004. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun 2006  Nomor  116 .  Jakarta: Pemerintah RI. Anonim b. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/  PER/  VIII/ 2007 .  Jakarta:  Pemerintah RI.
Anonim  c.  2007. Sensus  Dinas Kesehatan Kota Denpasar . Denpasar: Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Alit,  Dewa.  2006. Penerapan  dan Rencana Pengembangan Regulasi  Perijinan  Sarana Yankes  di  Kota  Denpasar . Denpasar: Dinas Kesehatan. Amri,  Amir  dan  Hanafiah,  J.  1999. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan . Jakarta  :  Penerbit  Buku Kedokteran. Bintarto.  1999. Interaksi    Desa-Kota dan Permasalahannya . Jakarta: Ghalia Indonesia. Dewi,  A.L.  2008. Etika  dan  Hukum Kesehatan .  Yogyakarta  :
Pustaka Book Publisher. Djojosoekarto,  A.,  Siahaan,  H.M.P., Setiyawati, N.H. 2008. Pelayanan publik dalam persepsi masyarakat:  hasil  survei persepsi masyarakat dengan metode citizen
report  card  di  daerah ,
Kemitraan
Partnership, ISBN  979-26- 9631-8 Sadiawati,  D.,  Djojosoekarto,  A., Setiyawati, N.H.,. 2008, Membangun  sistem integrasi dalam pemberantasan  korupsi  di daerah: catatan atas pengalaman  pengawalan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK) dan pelaksanaan  citizen  report card (CRC) di lima daerah , Kemitraan Partnership, ISBN  979-26- 9625-3 Sutaba, I.M., (1983), Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme  di  daerah Bali ,  Proyek  Inventarisasi dan  Dokumentasi  Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.