## ASPEK PERTAHANAN NEGARA DALAM HUKUM KEANTARIKSAAN

## Cecep Sutrisna

## ABSTRAK
Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari perkembangan peradaban manusia, perkembangan hukum antariksa tentu saja tidak terlepas dari perkembangan penguasaan manusia  atas  teknologi  yang  dapat  menjangkau  antariksa/ruang  angkasa.  Penguasaan teknologi dan pengembangan perangkat yang dapat diterbangkan mencapai ruang antariksa saat ini telah mendorong kemajuan yang sangat bermanfaat antar lain penggunaan satelit untuk berbagai keperluan, penggunaan teknologi pengindraan jarak jauh, sebagai stasiun teknologi  informasi,  memonitoring  cuaca  dan  pemetaan  alam,  telah  mendorong kelembagaan  yang  dimiliki  oleh  negara,  organisasi  swadaya  masyarakat  maupun  pihak perusahaan  swasta  untuk  membangun  dan  berinvestasi  dalam  pengembangan  teknologi keantariksaan. Prinsip-prinsip yang Berkaitan dengan Penginderaan Jauh Bumi dari Luar Angkasa  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  atau  kepentingan  semua  negara, dan tidak  tergantung  pada  perkembangan  ekonomi  atau  sosial  negara  tersebut.  Banyak perjanjian  Internasional  yang  mengatur  mengenai  pemanfaatan  Rauang  Angkasa  secara bebas dan tidak ditundukan kepada kedaulatan suatu negara, menetapkan prinsip kebebasan eksplorasi  dan  pemanfaatan  ruang  angkasa  berdasarkan  kesetaraan,  telah  mendorong perkembangan  eksplorasi  ruang  angkasa  baik  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan, kepentingan negara dan kesejahteraan umat manusia, kepentingan bisnis dan pariwisata, dan  tidak  menutup  kemungkinan  kepentingan  tertentu  dari  suatu  negara  termasuk kepentingan militer dan intelejen dan eksplorasi lainnya termasuk untuk kepentingan bisnis yang  dikhwatirkan  akan  merugikan  negara  tempat  atau  wilayahnya  di  ekplorasi  dengan perangkat  pengindraan  jauh  tersebut.  Memang  beberapa  ketentuan  dalam  perjanjian internasional mengatur bahwa proses pengindraan jarak jauh harus diketahui oleh negara yang  berlokasi  dibawah  pengindraan  satelit  tersebut,  namun  dalam  kenyataannya  sering terjadi pemilik dan pengelola satelit pengindraan jarak jauh ini tidak melaporkan kepada negara  yang  yurisdiksinya  berada  dibawah  satelit  mereka,  apalagi  ketika  negara  yang yurisdiksinya berada di bawah satelit ini tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi dan pengawasan maupun penegakan hukum (law enforcement)
Keyword : Space Law, Hukum Keantariksaan, Pengindraan Jarak Jauh

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  hukum  tidak  terlepas  dari  perkembangan  peradaban manusia,  perkembangan  penguasaan  manusia  terhadap  perubahan  dan perkembangan  teknologi  mendorong  terbentuknya  hukum  alih  teknologi. Penguasaan manusia terhadap teknologi informasi telah mendorong terbentuknya hukum teknologi informasi, begitu juga hukum laut terbentuk karena penguasaan dan penaklukan laut oleh manusia, dan perkembangan hukum antariksa tentu saja tidak terlepas dari perkembangan penguasaan manusia atas teknologi  yang dapat menjangkau antariksa/ruang angkasa.
Penguasaan  teknologi  dan  pengembangan  perangkat  yang  dapat diterbangkan  mencapai  ruang  antariksa  saat  ini  telah  mendorong  kemajuan  yang sangat  bermanfaat  antar  lain  penggunaan  satelit  untuk  berbagai  keperluan, penggunaan teknologi pengindraan jarak jauh, sebagai stasiun teknologi informasi, memonitoring  cuaca  dan  pemetaan  alam,  telah  mendorong  kelembagaan  yang
dimiliki  oleh  negara,  organisasi  swadaya  masyarakat  maupun  pihak  perusahaan swasta  untuk  membangun  dan  berinvestasi  dalam  pengembangan  teknologi keantariksaan.
Ruang  Angkasa  atau  antariksa  ini  merupakan  bagian/wilayah  yang  bebas tidak ditundukan kepada kedaualatan negara, dalam  hukum internasioanl  dikenal beberapa  daerah/wilayah  yang  bebas  yaitu  :  antara  lain  laut  lepas,  dasar  laut internasional  dan  lapisan  bawahnya  laut  lepas,  hal  ini  diatur  dalam Preamble UNCLOS 1 :
Desiring  by  this  Convention  to  develop  the  principles  embodied  in resolution  2749  (XXV)  of  17  December  1970  in  which  the  General Assembly of the United Nations solemnly declared inter alia that the area of the seabed and ocean floor and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction, as well as its resources, are the common heritage of mankind, the exploration and exploitation of which shall be carried out for the benefit of mankind as a whole, irrespective of the geographical location of States.
Selain  itu  Antartika  juga  merupakan  wilayah  bebas  yang  berada  diluar yurisdiksi negara, hal ini diatur dalam Article IV the International Geophysical Year (IGY) of 1957-58 2
No acts or activities taking place while the present Treaty is in force shall constitute a basis for asserting, supporting or denying a claim to territorial sovereignty in Antarctica or create any rights of sovereignty in Antarctica. No new claim, or enlargement of an existing claim to territorial sovereignty in Antarctica shall be asserted while the present Treaty is in force.
Dan  yang  terakhir  yaitu  Ruang  Antariksa  merupakan  daerah  bebas  dari yurisdiksi  negara  hal  ini  diatur  dalam  Outer  Space  Treaty  yang  pada  prinsipnya mengatur 3 :
 the exploration and use of outer space shall be carried out for the benefit and  in  the  interests  of  all  countries  and  shall  be  the  province  of  all mankind;
 outer space shall be free for exploration and use by all States;
 outer  space  is  not  subject  to  national  appropriation  by  claim  of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means;
 States  shall  not  place  nuclear  weapons  or  other  weapons  of  mass destruction in orbit or on celestial bodies or station them in outer space in any other manner;
 the Moon and other celestial bodies shall be used exclusively for peaceful purposes;
 astronauts shall be regarded as the envoys of mankind;
1 United  Nations  Convention  On  Law  of  The  Sea, https://www.un.org/depts/ los/convention agreements/texts/unclos/closindx.htm , diunduh pada tanggal 26 Desember 2021
2 https://www.eisenhowerlibrary.gov/research/online-documents/international- geophysical-year-igy , diunduh pada 2 Januari 2022.
3 UN, Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of  Outer  Space,  including  the  Moon  and  Other  Celestial  Bodies https://www.unoosa.org/oosa/ en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html diunduh pada 21 Desember 2021
 States shall be responsible for national space activities whether carried out by governmental or non-governmental entities;
 States shall be liable for damage caused by their space objects; and
 States shall avoid harmful contamination of space and celestial bodies. Undang-Undang Keantariksaan juga mengatur dalam Pasal 3, bahwa (1) Antariksa  merupakan  wilayah  bersama  yang  dapat  dimanfaatkan bagi kepentingan semua negara. (2) Antariksa  bebas  untuk  dieksplorasi  dan  digunakan  oleh  semua negara tanpa diskriminasi, berdasarkan asas persamaan, dan sesuai dengan hukum internasional
Eksplorasi ruang angkasa dimulai pada Tahun 1957, ketika satelit pertama diluncurkan, saat itu tidak ada yang mempermasalahkan mengenai posisi satelit di ruang angkasa terkait dengan kedaulatan suatu negara, sehingga tercipta kebebasan ekplorasi  secara ilmiah untuk  melakukan penelitian di  luar angkasa, hal  ini  yang mendorong  pembentukan  aturan  internasional  dan  asas-asas  dalam  bidang  luar angkasa,  yang  kini  menjadi  mengikat  secara  hukum,  perkembangan  hukum keantariksaan  saat  ini  meluas  kepada  hal-hal  sebagai  berikut  :  seperti  jaringan telekomunikasi satelit, orbit geostasioner, lokasi  satelit, penginderaan jarak jauh, pengoperasian ruang internasional sipil  dan stasiun ruang angkasa.
Pada  perkembangannya  pemanfaatan  ruang  angkasa  berkembang  sangat cepat,  baik  yang  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  telekomunikasi  via  satelit, termasuk didalamnya jaringan internet satelit, dan jaringan telekomunikasi lainnya, perkembangan  dibidang  militer  juga  tidak  ketinggalan,  dimana  Rusia  telah membentuk suatu matra militer khusus yaitu matra Ruang Angkasa yaitu Russian Space Force pada tahun 2015, dan Amerika Serikat juga membentuk matra militer yang sama yaitu pada Tahun 2019 yaitu United States Space Force , tentu saja hal ini  dilatarbelakangi  persaingan  negara-negara  untuk  meluncurkan  pasukannya  ke ruang angkasa, tercatat beberapa negara yang telah berhasil meluncurkan roketnya untuk  membawa  manusia  ataupun  robot  ke  ruang  angkasa,  antara  lain  Rusia, Amerika Serikat, China, Jepang dan uni Emirat Arab.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Adanya  asas  kebebasan  dalam  eksplorasi  ruang  angkasa  telah  mendorong baik sector pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan dan mengeksplorasi ruang angkasa, tercatat perusahaan swasta di Amerika Serikat antara lain Space X 4 yang telah berhasil mengembangkan roket pendorong menuju ruang angkasa, yang kemudian merencanakan pariwisata dan eksplorasi ruang angkasa seluas-luasnya, termasuk perusahaan lainnya yang mulai merintis wisata ruang angkasa dan bahkan membuat hotel di ruang angkasa.
Perkembangan  eksplorasi  ruang  angkasa  juga  begitu  berkembang  yang dimanfaatkan untuk pengindraan jarak jauh antara lain oleh pihak swasta : Capella Space yang berbasis di San Francisco pada Agustus 2020 meluncurkan konstelasi
4 Space x, Human Space flight, https://www.spacex.com/human-spaceflight/ diunduh pada 3 Januari 2022
satelit SAR 5 ( Synthetic Aperture Radar ) pertama yang akan menjadi satu-satunya penyedia pencitraan SAR komersial AS. SAR dapat membuat gambar  yang jelas dari bumi siang atau malam, melalui kabut, awan, atau asap. Pada bulan Desember, perusahaan mulai menawarkan mode pencitraan “Spot”, dengan resolusi 50 cm x 50 cm  urutan besarnya lebih tajam daripada citra SAR komersial lainnya. Capella memiliki  kontrak  dengan  Kantor  Pengintaian  Nasional  dan  Angkatan  Udara Amerika  Serikat.  Layanan  data  satelit  sesuai  permintaan  Capella  Console memungkinkan siapa saja yang memiliki akses terhadap server mereka memperoleh data  yang  sudah  ditangkap  oleh  Capella-2,  atau  mengajukan  permintaan  untuk pengamatan baru. Selain Capella Space ada perusahaan Planet (Untuk membantu Human  Rights  Watch 6 dengan  citra  satelit  beresolusi  tinggi  di  seluruh  dunia) Dengan  lebih  dari  130  satelit  mini  di  orbit,  Planet  dapat  mengirimkan  gambar resolusi tinggi setiap hari kepada pelanggan dari lokasi mana pun di Bumi. Pada tahun 2020, ia meluncurkan dua layanan berita: Rapid Revisit , yang menyediakan citra satelit resolusi 50 sentimeter yang diperbarui antara tujuh dan 12 kali per hari, dan Deteksi Perubahan Otomatis. Pada bulan Desember 2020, Human Rights Watch menggunakan citra Planet  untuk  memantau tembakan roket  dan rudal ilegal  oleh pasukan Armenia terhadap Azerbaijan.
Dengan kemampuan pengamatan atau pengindraan jarak jauh melalui satelit yang  ditempatkan  di  ruang  angkasa  yang  dapat  mengambil  citra  gambar  sampai ukuran  50  x  50  cm  ini  berpotensi  menjadi  terbukanya  informasi  pertahanan  dan keamanan  suatu  negara,  karena  semua  objek  dan  aktivitas  dari  suatu  negara termasuk  instalasi  militernya  dapat  dipantau  secara  jelas  dari  pengamatan  satelit pengindraan.  Sehingga  perlu  kebijakan  khusus  untuk  mengantisipasi  kebocoran data yang terkait dengan fungsi pertahanan negara ini.
Antariksa merupakan wilayah bebas yang tidak ditundukan kepada kedaulan negara  yang  berada  dibawahnya,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang Keantariksaan yang yang intinya mengatur mengenai Antariksa merupakan wilayah bersama yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan semua negara, dan bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi, berdasarkan asas persamaan, dan sesuai dengan hukum internasional. Hal ini merupakan penyesuaian terhadap Perjanjian Internasional mengenai Antariksa. Mengenai perjanjian hukum internasional,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  mengadopsi  beberapa  resolusi mengenai masalah Antariksa ini .antara lain :
Resolusi 1472 (XIV) tahun 1959 terbentuk Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1959 7 untuk  mengatur  eksplorasi  dan  penggunaan  ruang  angkasa  untuk  kepentingan seluruh  umat  manusia:  untuk  perdamaian,  keamanan  dan  pembangunan.  Komite
5 Capella  Space,    The  Benefits  of  Synthetic  Aperture  Radar  (SAR) https://www.capellaspace.com/ data/why-sar/ diunduh pada 28 Desember 2021
6 Human  Rights  Watch,  New  Satellite  Imagery  Partnership  Planet  Boosts  Human  Rights Watch Research Capacity https://www.hrw.org/news/2017/ 11/30/new-satellite-imagery- partnership
7 Hikmahanto  Juwana,  PERAN  PERSERIKATAN  BANGSA-BANGSA  DALAM PEMBENTUKAN  HUKUM  ANGKASA,  Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Vol  Oktober  1988, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988
tersebut  bertugas  mengkaji  kerja  sama  internasional  dalam  pemanfaatan  luar angkasa secara damai, mempelajari kegiatan-kegiatan terkait antariksa yang dapat dilakukan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  mendorong  program-program penelitian luar angkasa, dan mempelajari masalah-masalah hukum yang timbul dari eksplorasi luar angkasa.
Komite berperan penting dalam penciptaan lima perjanjian dan lima prinsip luar  angkasa.  Kerjasama  internasional  dalam  eksplorasi  ruang  angkasa  dan penggunaan  aplikasi  teknologi  ruang  angkasa  untuk  memenuhi  tujuan pembangunan global dibahas dalam Komite setiap tahun. Karena kemajuan pesat dalam  teknologi  ruang  angkasa,  agenda  ruang  angkasa  terus  berkembang.  Oleh karena itu, Komite menyediakan platform unik di tingkat global untuk memantau dan mendiskusikan perkembangan ini
Mempertimbangkan bahwa tujuan utama eksplorasi  dan eksploitasi  ruang angkasa seharusnya hanya untuk kemajuan umat manusia dan untuk kepentingan Negara terlepas dari tahap perkembangan ekonomi atau ilmu pengetahuan, Resolusi tersebut  memberikan  penghargaan  kepada  Negara-negara  atas  pedoman  dalam eksplorasi  dan pemanfaatan antariksa prinsip-prinsip  sebagai  berikut: (a)  Hukum Internasional  berlaku  untuk  luar  angkasa  dan  benda-benda  angkasa;  (b)  Luar angkasa  dan  benda-benda  angkasa  bebas  untuk  dieksplorasi,  dan  digunakan  oleh semua Negara sesuai dengan hukum internasional dan tidak tunduk pada kedaulatan suatu  negara;  c)  Mengundang  Panitia  tentang  Pemanfaatan  Luar  Angkasa  secara Damai untuk mempelajari dan melaporkan masalah hukum yang mungkin timbul; dari eksplorasi dan penggunaan luar angkasa.
Resolusi  1721  (XVI)  tahun  1961  Kerjasama  internasional  dalam pemanfaatan luar secara damai ruang angkasa. Tugas utama Resolusi adalah untuk memperkuat  gagasan  penggunaan  damai  ruang  angkasa,  serta  untuk memperkenalkan  sistem  sukarela  untuk  mendaftarkan  benda-benda  antariksa  di pendaftaran  internasional.  Ini  juga  merupakan  upaya  UNCOPUOS  untuk mengesampingkan  pernyataan  apapun  bahwa  luar  angkasa  pada  akhirnya  dapat membentuk suatu bentuk res nullius , oleh karena itu tunduk pada klaim kedaulatan negara.  Juga,  perlu  dicatat  bahwa  ketentuan-ketentuan  yang  dituangkan  dalam bentuk Resolusi tentang prinsip tanpa penundukan pada kedaulatan ruang angkasa sudah  efektif  dikonsolidasikan  dalam  Hukum  Internasional  pada  waktu  itu (Resolusi 1721 (XVI), 1961).
Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam  Eksplorasi  dan  Penggunaan  Luar  Angkasa  (resolusi  Majelis  Umum  1962 (XVIII)  tanggal  13  Desember  1963) 8 .  Yaitu  Declaration  of  Guiding  Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space (No. 1962, 31 Desember 1963). Yang berisi :
1. Eksplorasi  dan  penggunaan  ruang  angkasa  dapat  dilakukan  hanya untuk kesejahteraan dan kepentingan kemanusiaan,
8 United  Nation  Office  for  Outer  Space  Affairs,  RESOLUTION  ADOPTED  BY  THE GENERAL ASSEMBLY 1962 (XVIII). Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Spacehttps, www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/ principles/legal-principles.html , diunduh pada tanggal 20 September 2021
2. Ruang  angkasa,  bulan,  dan  benda-benda  langit  lainnya  bebas  untuk dieksplorasi  dan  digunakan  oleh  semua  negara  tanpa  kecuali, berdasarkan persamaan derajat; tidak dapat dijadikan obyek pemilikan nasional,
3. Berada di bawah pengaturan hukum internasional dan Piagam PBB
4. Negara-negara harus memikul tanggung jawab untuk kegiatan ruang angkasa  nasional  yang  dilakukan  oleh:  lembaga  pemerintah  atau lembaga  swadaya  masyarakat.  Kegiatan  dari  organisasi  non- pemerintah  di  luar  angkasa  memerlukan  otorisasi  yang  sesuai, pengawasan, dan pengendalian;
5 Prinsip  penting  dalam  eksplorasi  dan  pemanfaatan  antariksa  juga saling menguntungkan bantuan dan kerjasama;
6 Objek  yang  diluncurkan  ke  luar  angkasa  harus  berada  di  bawah negaranya. Perlu dicatat bahwa negara harus bertanggung jawab atas objek dan milik benda-benda yang ditempatkan di ruang angkasa, dan bagian-bagiannya tidak terpengaruh oleh perjalanannya melalui ruang angkasa atau mengembalikannya ke Bumi (Deklarasi, 1962).
Prinsip-prinsip yang Berkaitan dengan Penginderaan Jauh Bumi dari Luar Angkasa  menurut  ketentuan  tersebut  penginderaan  jauh  hanya  dapat  dilakukan untuk  kepentingan  atau  kepentingan  semua  negara,  dan  tidak  tergantung  pada perkembangan  ekonomi  atau  sosial  negara  tersebut.  Pengaturannya  ada  dalam Treaty on Principles yang mengatur kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan  Luar  Angkasa,  termasuk  Bulan  dan  Benda  Langit  lainnya,  yang menurutnya  eksplorasi  dan  penggunaan  luar  angkasa  menetapkan  prinsip kebebasan  eksplorasi  dan  pemanfaatan  ruang  angkasa  berdasarkan  kesetaraan. Untuk memaksimalkan dampak kegiatan penginderaan jarak jauh, Negara didorong untuk menerapkan melalui perjanjian pengoperasian stasiun data pengumpulan dan penyimpanan, fasilitas pemrosesan, dan pengolahan data. Sebagai hasil penciptaan data primer dan data olahan yang berkaitan dengan wilayah di bawah yurisdiksinya, Negara  yang  bersangkutan  akan  memiliki  akses  ke  sana  atas  dasar  non- diskriminatif  dan  dengan  biaya  yang  wajar.  Stasiun  Bumi  jauh  yang  melakukan penginderaan harus, atas permintaan, berkonsultasi dengan negara yang wilayahnya diindera  untuk  menyediakan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dan  meningkatkan keuntungan bersama yang timbul dari  proses pengindraan jarak jauh tersebut. ini untuk memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama internasional.
Pada  prinsipnya  negara  yang  mengoperasikan  satelit  penginderaan  jauh harus memikul tanggung jawab global untuk aktivitas mereka, termasuk Bulan dan Benda langit lainnya. Tindakan seperti itu harus dilakukan mengikuti prinsip dan aturan  hukum  internasional  ini,  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau organisasi non-pemerintah atau melalui organisasi internasional di mana Negara- negara tersebut berada Para Pihak. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penerapan prinsip-prinsip ini, perselisihan tersebut harus diselesaikan secara damai (Resolusi 41/65, 1986)

## PENUTUP
Ketentuan mengenai antariksa sebagai wilayah bebas yang tidak ditundukan kepada kedaulatan suatu negara, telah mendorong perkembangan eksplorasi ruang
angkasa  baik  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan,  kepentingan  negara  dan kesejahteraan umat manusia, kepentingan bisnis dan pariwisata, dan tidak menutup kemungkinan kepentingan tertentu dari suatu negara termasuk kepentingan militer dan  intelejen  dan  eksplorasi  lainnya  termasuk  untuk  kepentingan  bisnis  yang dikhwatirkan akan merugikan negara tempat atau wilayahnya di ekplorasi dengan perangkat pengindraan jauh tersebut. Memang beberapa ketentuan dalam perjanjian internasional mengatur bahwa proses pengindraan jarak jauh harus diketahui oleh negara  yang  berlokasi  dibawah  pengindraan  satelit  tersebut,  namun  dalam kenyataannya sering terjadi pemilik dan pengelola satelit pengindraan jarak jauh ini tidak melaporkan kepada negara yang yurisdiksinya berada dibawah satelit mereka, apalagi  ketika  negara  yang  yurisdiksinya  berada  di  bawah  satelit  ini  tidak mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  deteksi  dan  pengawasan  maupun penegakan  hukum  ( law enforcement )  karena  keterbatasan  pemanfaatan  teknologi maupun ketentuan hukumnya belum mengatur secara khusus.   Hal ini juga perlu diperhatikan oleh Indonesia selaku negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan  strategis  perlu  memperkuat  diri  dari  aspek  teknologi  untuk  mengawasi keberadaan satelit dan benda angkasa lainnya yang berada diatas wilayah territorial Indonesia, karena TNI Angkatan Udara seperti juga militer Angkatan Udara negara lain mungkin kemampuannya tidak sampai ke wilayah ruang angkasa, hal ini sangat diperlukan  karena  kemajuan  teknologi  kedirgantaraan  saat  ini  sangat  pesat  dan mungkin  banyak  perangkat/benda  ruang  angkasa  yang  tidak  terdeteksi  diatas wilayah  teritori  negara,  termasuk  kerjasama  internasional  di  bidang  teknologi keantariksaan  mencakup  proses-proses  kerjasama  dan  alih  teknologi,  serta penyelarasan  peraturan  perundang-undangan  terkait  pemanfaatan  teknologi  dan keruangangkasaan sehingga dapat membantu negara dalam melakukan pengawasan serta  penegakan  hukum  apabila  terjadi  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh pihak baik dari dalam maupun luar negeri  yangt  berpotensi merugikan  Indonesia dari pemanfaatan teknologi keruangangkasaan tersebut.
Hukum ruang angkasa saat ini perlu pengembangan lebih lanjut, mengingat dinamika ilmu ruang angkasa yang cepat dan tak terbatas, teknologi ruang angkasa terbaru, satelit, meluasnya penggunaan komunikasi seluler dan Internet. Masalah di luar  angkasa  kita  dapat  memprediksi  bahwa  komersialisasi  ekonomi  pasti  akan terus berkembang.  Oleh karena itu, munculnya persoalan hukum yang kompleks bagi masyarakat internasional, perusahaan yang bergerak di bidang antariksa,

## DAFTAR PUSTAKA
Bohinc, Erazem (2013) International Space Law: legal aspects of exploiting outer space. Nova
Capella Space, The Benefits of Synthetic Aperture Radar (SAR) https://www.capellaspace.com/  data/why-sar/  diunduh  pada  28  Desember 2021
Declaration  of  Legal  Principles  Governing  the  Activities  of  States  in  the Exploration  and  Use  of  Outer  Space  (1962) https://www.unoosa.org/ oosa/en/ourwork/spacelaw/principles/legal-principles.html
Dunstan, James E. (2012) Dunstan to Remark at CEI’s Property Rights in Space Event.
Gorica. http://www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/Bohinc.pdf
Hikmahanto  Juwana,  PERAN  PERSERIKATAN  BANGSA-BANGSA  DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ANGKASA, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol Oktober 1988, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988
https://www.eisenhowerlibrary.gov/research/online-documents/international- geophysical-year-igy, diunduh pada 2 Januari 2022.
Human  Rights  Watch,  New  Satellite  Imagery  Partnership  Planet  Boosts  Human
Rights Watch Research Capacity https://www.hrw.org/news/2017/ 11/30/new-satellite-imagery-partnership
INTERNATIONAL  LAW.  Vol.  12,  31.p.  44. https://www.peacepalacelibrary.nl/
ebooks/files/35550927X.pdf
Official  Records  of  the  General  Assembly,  Sixteenth  Session,  Annexes,  agenda item 21, document A/4987. https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/
resolutions/res_16_1721.html
Resolution  1721  (XVI)  (1961)  International  cooperation  in  the  peaceful  uses  of outer space.
Resolution 37/92 (1983) Principles Governing the Use by States of Artificial Earth
Satellites for International Direct Television Broadcasting;
https://www.unoosa.org/oosa/en/ ourwork/spacelaw/principles/dbs-
principles.html
Resolution 41/65 (1986) The Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space (Resolution of 3 December 1986). https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/
Space  x,  Human  Space  flight,  https://www.spacex.com/human-spaceflight/ diunduh pada 3 Januari 2022
spacelaw/principles/remote-sensing-principles.html
UN, Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use  of  Outer  Space,  including  the  Moon  and  Other  Celestial  Bodies https://www.unoosa.org/oosa/
en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html  diunduh  pada  21 Desember 2021
United Nation Office for Outer Space Affairs, RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL  ASSEMBLY  1962  (XVIII).  Declaration  of  Legal  Principles
Governing  the  Activities  of  States  in  the  Exploration  and  Use  of  Outer Spacehttps,  www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/  principles/legal- principles.html, diunduh pada tanggal 20 September 2021
United  Nations  Convention  On  Law  of  The  Sea,      https://www.un.org/depts/ los/convention agreements/texts/unclos/closindx.htm, diunduh pada tanggal 26 Desember 2021