## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 59-73 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Andi Hartawati 1 , Sumiati Beddu 1 & Elvi Susanti 1
1 Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone Email: andi.hartawati@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 20-12-2021 Revised: 05-01-2022 Accepted: 30-01-2022 Published: 31-01-2022
Keywords: Mediation; Peace; Divorce
Kata Kunci: Mediasi; Perdamaian; Perceraian
Abstract . The  main  problem  in  this  study  is  whether  there  is  a mediation model used in resolving divorce cases in order to increase success. The research method used is normative legal research and empirical  law.  Primary  data  obtained  through  field  research  and secondary  data  obtained  through  library  research  and  then analyzed qualitatively. The results of the study show that there are several mediation models used in resolving cases in religious courts. Especially  for  divorce  cases  that  are  very  influential  with  family psychology which cannot be resolved in a short time. So that a good mediation  model  for  divorce  cases  is  a  transformative  mediation model.  advice  in  resolving  divorce  cases  so  that  mediation  in religious courts can be successful it is necessary to add judges who have psychological knowledge so that it is easy to mediate parties who experience emotional or psychological shocks
Abstrak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adakah model  mediasi  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  perkara perceraian  agar  mengalami  peningkatan  keberhasilan.  Metode penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan hukum empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan  data  sekunder  diperoleh  melaui  penelitian  kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan  perkara  di  pengadilan  agama.  Khusus  untuk perkara  perceraian  yang  sangat  berpengaruh  dengan  psikologi keluarga yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga  model  mediasi  yang  baik  untuk  perkara  perceraian adalah  model  mediasi  transformatif.    saran  dalam  menyelesaikan perkara  perceraian  agar  mediasi  yang  dilakukan  di  pengadilan agama  dapat  berhasil  diperlukan  penambahan  hakim  yang memiliki ilmu psikologi agar mudah dalam memediasi para pihak yang mengalami guncangan emosi atau kejiwaan.
Coresponden author: * Email: andi.hartawati @gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Model Mediasi Dalam … ( Hartawati, Baddu & Susanti ) | 60

## PENDAHULUAN
Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui perdamaian merupakan suatu harapan  semua  pihak.    Berdasarkan  Hukum  Acara  yang  berlaku,  perdamaian  selalu diupayakan  di  tiap  kali  persidangan (Hanifah,  2018) .  Misalnya,  pada  sidang  pertama, suami  istri  diharapkan  hadir  secara  pribadi,  tidak  diwakilkan.  Hakim  sebelum memeriksa  perkara  lebih  lanjut  wajib  berusaha  mendamaikannya  dengan  memberi nasehat-nasehat.    Namun  karena  keadaan  hubungan  suami  istri  yang  berperkara  di pengadilan  sudah  sangat  parah,  hati  mereka  sudah  pecah,  maka  upaya  perdamaian selama  ini tidak banyak membawa hasil (Suwardi, 2020) .
Melihat  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  ternyata  perkara  perceraian  sering  kali diajukan ke Pengadiln Agama dengan bentuk kumulasi dengan perkara lainnya seperti tuntutan  nafkah  terutang,  mut’ah,  Nafkah  iddah,  pemeliharaan  anak,  nafkah  anak maupun  harta  Bersama (Sumanto  &  Syamsinah,  2015). Dengan  adanya  kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut permasalahan rumah tangga  saja  kemudia  berkembang  menyangkut  masalah  nilai  dan  materi.    Pada  saat seperti  inilah  keberadaan  mediator  sangat  diperlukan  untuk  memfasilitasi  upaya bargaining  tawar-menawar  maupun  negosiasi  mengenai  tuntutan-tuntutan  yang diajukan  oleh  penggugat.  Demikian  halnya  dengan  hukum,  setelah  proses  perceraian berlangsung dan pihak keluarga telah didengar, dengan melihat bentuk perselisihannya hakim dapat mengangkat hukum untuk menyelesaikan syiqoqnya.  Hemat penulis tidak ada  duplikasi  proses  hukum,  karena  substansi  mediasi  dan  hukum  memang  berbeda, mediasi  lebih  ditekankan  pada  penyelesaian  permasalahan  yang  bersifat  materi (meskipun  juga  dalam  bidang  perceraian).  Sedangkan  hukum  hanya  menyelesaikan masalah perceraian.
Penerapan mediasi dan hukum seperti di atas akan sangat berbeda ketika dihadapkan dengan  perkara  perceraian  tanpa  kumulasi  dengan  perkara  lainnya (Tan,  2021) . Memberlakukan  mediasi  dan  hukum  secara  bersamaan  dalam  perkara  perceraian (tanpa kumulasi) dari satu sisi hakim dipandang telah memberlakukan prosedur acara yang sama dalam waktu yang berbeda (mediasi sebelum pemeriksaan perkara, hukum dalam proses perkara), karena keduanya sama-sama memberikan fasilitas kepada para pihak untuk mencari jalan damai.  Di sisi lain pemberlakuan mediasi dan hukum dalam perkara seperti ini hanya akan menambah waktu dan biaya serta menghilangkan nilai filosofis  dari  PERMA  yang  terkandung  dalam  konsiderannya  untuk  penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada  para  pihak  menemukan  penyelesaian  yang  memuaskan  dan  memenuhi  rasa keadilan (Handayani & Syafliwar, 2017).
Sesuai  maknanya,  mediasi  berarti  menengahi.  Seorang  mediator  tidaklah  berperan sebagai  hakim  yang  memaksakan  pikiran  keadilannya,  tidak  pula  mengambil kesimpulan  yang  mengikat,  seperti  arbiter  tetapi  lebih  memberdayakan  para  pihak untuk  menemukan  solusi  apa  yang  mereka  inginkan (Karmawan,  2017) .  Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan  keinginan-keinginan  mereka,  menyiapkan  panduan,  membantu  para  pihak  dalam memluruskan  perbedaan-perbedaan  pandangan  dan  bekerja  untuk  suatu  yang  dapat diterima  para  pihak  dalam  penyelesaian  yang  mengikat,  jika  sudah  ada  kecocokan antara  para  pihak  yang  bersengketa  lalu  dibuatlah  memorandum  yang  membuat kesepakatan-kesepakatan  yang  telah  dicapai.    Mediasi  ini  diterapkan  sebagai  bagian acara  dalam  perkara  perdata  di  lingkungan  peradilan  agama  dan  perwakilan  umum.
61 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Bagi  lingkungan  peradilan  agama  sendiri,  kehadiran  seorang  mediator  dalam  suatu perkara  tampaknya  tidak  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  baru.  Secara  yuridis  formal Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  peradilan  agama  yang  telah  dirubah dengan undng-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama telah menetapkan keberadaan hakim dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator (Tali,  2015) .    Demikian  halnya  secara  normatif,  mediator  atau  hukum  sudah  dikenal sejak awal, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya, telah menunjukkan adanya respon positif dari peradilan agama dalam  mengimplementasikan    PERMA  Nomor  1  tahun  2016  yang  sebelumnya  PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
Mediasi  bagi  para  pihak  yang  berperkara  dalam  suatu  perceraian  merupakan  tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan  kepadanya (Mardhiah,  2011) .  Usaha  dalam  mendamaikan  para  pihak dipandang  adil  dalam  mengakhiri  suatu  sengketa,  sebab  mendamaikan  itu  terdapat siapa  yang  kalah  dan  siapa  yang  menang  dan  tetap  mewujudkan  kekeluargaan  dan kerukunan.    Kewajiban  hakim  dalam  mendamaikan  pihak-pihak  yang  berperkara  juga sejalan  dengan  ajaran  islam  yang  memerintahkan  agar  menyelesaikan  setiap perselisihan  yang  terjadi  di  antara  manusia  sebaiknya  diselesaikan  dengan  jalan perdamaian (ishlah), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surah An Nisa ayat 126, surah  Al  Syura  ayat  38  dan  Al  Hujarat  ayat  9  dan  ayat  10.  Yang  intinya  perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan.
Tindakan  hakim  dalam  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa  adalah  untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi.  Hakim yang  mempunyai  andil  dalam  mengupayakan  perdamaian  adalah  hakim  dalam  sidang perkara  perceraian  ketika  sidang  perkara  dimulai,  sedangkn  mediator  merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para  pihak  di  luar  sidang  pengadilan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi.  Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.
Pelaksanaan  mediasi  yang  baik  dan  dapat  memberikan  perdamaian  tentu  sangat menguntungkan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  atau  berselisih,  terutama  dalam perkara  perceraian,  karena  dengan  terwujudnya  hal  tersebut  maka  lembaga  peradilan secara  tidak  langsung  juga  membantu  dalam  mewujudkan  tujuan  perkawinan  yang sakinah,  mawaddah,  warohmah,  serta  kekal (A'la,  Hasan  &  Izzuddin,  2017). Tetapi upaya  tersebut  kiranya  perlu  dievaluasi  dan  diperbaiki  ketika  kenyataannya  bahwa perkara  perceraian  di  pengadilan  Agama  yang  di  upayakan  selesai  dengan  damai, ternyata  menimbulkan  konflik  yang  berkepanjangan  dan  putus  dengan  perceraian. Fenomena  perkara  perceraian  yang  selalu  mengalami  peningkatan  tiap  tahun menimbulkan  kesan  bahwa  usaha  perdamain  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama hanya  sekedar  formalitas.  Sebab  apabila  usaha  perdamain  yang  dilakukan  berhasil dengan  baik  maka  setidaknya  mengurangi  jumlah  perceraian  dan  konflik  yang  terjadi diantara kedua belah pihak.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum
Model Mediasi Dalam … ( Hartawati, Baddu & Susanti ) | 62 normatif  dan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian yang  dilakukan  dengan  pendekatan  norma  atau  substansi  hukum,  asas  hukum,  teori hukum,  dalil-dalil  hukum  dan  perbandingan  hukum.  Namun  demikian,  penelitian  ini juga  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan pendekatan  pada  realitas  hukum  dan  masyarakat  dengan  menggunakan  data  primer yaitu  mengkaji  pelaksanaan  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian  di  tiga Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  yang  berada  di  wilayah Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  data  sekunder  diperoleh  melaui penelitian kepustakaan.
Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif yang meliputi empat langkah utama  yaitu:  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penampilan  data,  dan  verifikasi  data. Data yang sudah dianalisis kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian yang sistematis yang selanjutnya direduksi sedemikian rupa sampai ditarik suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Dalam  teori  Lawrence  Boulle  ada  4  model  mediasi  yang  digunakan  dalam menyelesaikan permasalahan. Keempat teori tersebut akan dibahas satu persatu untuk mendapatkan  model  mediasi  yang  baik  digunakan  dalam  menyelesaikan  perkara perceraian di Pengadilan.

## 1.  Model Settlement mediation
Settlement  mediation dikenal  sebagai  mediasi  kompromi  merupakan  mediasi  yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai (Korah, 2013) . Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan  teknik-teknik  mediasi.  Adapun  peran  yang  dimainkan  oleh  mediator  adalah menentukan “ bottom lines” dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak  bertikai  untuk  bersama-sama  menurunkan  posisi  mereka  ke  titik  kompromi. Model settlement mediation mengandung sejumlah prinsip antara lain:
a. Mediasi  dimaksudkan  untuk  mendekatkan  perbedaan  nilai  tawar  atas  suatu kesepakatan.
b. Mediator  hanya  terfokus  pada  permasalahan  atau  posisi  yang  dinyatakan  para pihak.
c. Posisi mediator adalah menentukan posisi "bottom line" para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi.
d. Biasanya  mediator  adalah  orang  yang  memiliki  status  yang  tinggi  dan  model  ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.
Model  mediasi  ini  digunakan  ketika  konflik  para  pihak  sulit  menemukan  titik  temuh karena tidak ada yang mau mengalah sehingga mediator menentukan bottom lines dari disputan.  Dalam  hal  konflik  suami  istri  hakim  mediator  dapat  mendatangkan  tokoh masyarakat  atau  tokoh  adat  atau  tokoh  agama  yang  memiliki  peran  penting  dalam mengatur  kehidupan  masyarakat,  yang  didengarkan  dan  disegani  oleh  kedua  pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara suami istri tersebut.
Pada  dasarnya  dalam  menyelesaikan  perkara  perceraian  hakim  mediator mengusahakan  agar  perselisihan  yang  terjadi  dapat  terselesaikan  sehingga  berusaha menggunakan  berbagai  model  mediasi.  Namun  dari  hasil  wawancara  dari  beberapa
63 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
hakim, penulis menyimpulkan bahwa model settleman mediation ini hanya sekali-sekali saja digunakan di Pengadilan Agama tempat penulis meneliti.
Model  mediasi  yang  digunakan  hakim  mediator  di  pengadilan  agama  apabila  dalam menyelesaikan  perkara  yang  sulit  menemukan  kesepakatan  antar  kedua  pihak  maka hakim  mediator  menggunakan  model  kaukus  yaitu  Hakim  mediator  mengadakan pertemuan  secara  terpisah  dimana  masing-masing  pertemuan  sifatnya  rahasia  dan dilakukan secara berdialog. Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi  dan  merupakan  sifat  khas  dalam  mediasi.  Bagi  pihak  yang  bersengketa pelaksanaan  kaukus  bisa  memungkinkan  mereka  menyatakan  harapan  atau  keinginan dengan nyaman karena tanpa adanya kehadiran pihak lawan.
Dalam  sesi  ini  para  pihak  juga  bisa  memberi  usulan  kepada  mediator  mengenai  opsi penyelesaian  sengketa  (versi)  para  pihak  yang  bersengketa.  Yang  harus  diperhatikan dalam  kaukus  adalah  bahwa  mengingat  kaukus  adalah  pertemuan  terpisah  antara mediator  dengan  satu  pihak  tanpa  kehadiran  pihak  lain,  maka  rawan  terjadinya kecurigaan. Jadi sebelumnya mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Caranya dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja. Walaupun tidak dilakukan secara bersama-sama tetapi pada akhirnya semua pihak  akan  melalui  tahap  kaukus.  Mediator  bisa  memulai  kaukus  dengan  pihak penggugat  terlebih  dahulu  kemudian  dengan  pihak  tergugat.  Atau  dalam  keadaan khusus pihak tergugat terlebih dahulu minta supaya didahulukan dalam kaukus, maka itu bisa dilaksanakan. Dengan penjelasan yang tepat, maka pihak yang bersengketa bisa memahami  bahwa  kaukus  adalah  forum  yang  tujuannya  adalah  melancarkan penyelesaian sengketa dan tidak ada niat dan tujuan untuk main mata antara mediator dengan salah satu pihak. Supaya kaukus bisa berjalan efektif, maka durasi waktu harus seimbang bagi masing-masing pihak.

## 2.  Model Facilitative mediation
Facilitative  mediation ,  yang  juga  disebut  sebagai  mediasi  yang  berbasis  kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini mediator harus ahli dalam  proses  mediasi  dan  menguasai  teknik-teknik  mediasi,  meskipun  penguasaan materi  tentang  hal-hal  yang  dipersengketakan  tidak  terlalu  penting.  Mediator  harus dapat memimpin prosses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para  pihak  yang  bersengketa,  serta  meningkatkan  upaya-upaya  negosiasi  dan  upaya kesepakatan. Model facilitative mediation , mengandung sejumlah prinsip antara lain:
a. Prosesnya lebih terstruktur.
b. Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
c. Mediator  mengarahkan  para  pihak  dari  positional  negotiation  ke  interst  based negotiation yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
d. Mediator  mengarahkan  pihak  untuk  lebih  kreatif  dalam  mencari  alternatif penyelesaian.
e. Mediator  perlu  memahami  proses  dan  teknik  mediator  tanpa  harus  ahli  dibidang yang diperselisihkan.
Dalam pusdiklat Mahkamah Agung RI dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama menggunakan pendekatan problem solving merupakan suatu usaha untuk menemukan
Model Mediasi Dalam … ( Hartawati, Baddu & Susanti ) | 64 jalan  keluar  win-win  solution.  Salah  satu  fungsi  mediator  menerapkan  pendekatan  ini bila  mereka  memiliki  perhatian  yang  besar  terhadap  aspirasi  pihak-pihak  yang berperkara dan menganggap bahwa jalan keluar menang sangat mungkin dicapai. Oleh karena itu, pendekatan problem solving yang dilakukan mediator sering disebut sebagai mediasi  fasilitatif  yang  bertujuan  untuk  menegosiasikan  kebutuhan  dan  kepentingan para  pihak  yang  berperkara.  Dalam  teknik  mediasi  fasilitatif  ini  mediator  harus  dapat memimpin  proses  mediasi.  Mengupayakan  dialog  yang  konstruktif  antara  para  pihak, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.
Berkaitan hal tersebut di atas, mediator berdasarkan PERMA No 01 tahun 2016 tentang mediasi adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai  berbagai  kemungkinan  penyelesain  sengketa  tanpa  menggunakan  cara memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian (Bintoro,  2016) .  Ciri-ciri  dari mediator, sebagaimana tercermin dalam rumusan Pasal 1 butir 2 diantaranya: 1. Netral, 2.  Membantu  para  pihak  dan  3.  tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan penyelesaian.  Jadi,  peran  hakim  yang  menjalankan  fungsi  sebagai  mediator  hanyalah membantu  para  pihak  dengan  cara  tidak  memutus  atau  memaksakan  pandangan  atau penilaiannya terhadap masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak yang  berperkara.  Pendekatan  problem  solving  melalui  mediasi  fasilitatif  sangat  sesuai bagi  hakim  untuk  menjalankan  fungsinya  sebagai  mediator  yang  harus  memfasilitasi dan membantu kedua belah pihak yang berperkara.
Menurut  salah  satu  hakim  mediator  Pengadilan  Agama  Palopo  mengatakan  bahwa model  yang  digunakan  dalam  memediasi  adalah  kaukus  yang  disebut  pendekatan problem solving, kaukus dilakukan apabila permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang ingin  bercerai  berhubungan  dengan  hak  asuh  anak,  harta  gona  gini,  dan  tuntutan  hak lainnya.  Maka  hakim  mediator  menggunakan  model  fasilitatif  yang  sering  disebut dengan  pendekatan  problem  solving.  Dalam  hal  ini,  mediator  membantu  para  pihak yang  berperkara  untuk  saling  mengerti  dan  bekerjasama  yang  dapat  diterima  oleh kedua belah pihak. Selain itu, mediator mencoba untuk memperjelas dan memperbaiki komunikasi  antara  para  pihak  tanpa  ikut  campur  dalam  proses  mereka,  tetapi menawarkan  nasehat  secara  rutin  para  arah  proses  yang  bermakna.  Mediator  dalam teknik  fasilitatif  menghindari  para  pihak  tergelincir  dari  proses  tawar  menawar  yang terus meningkat (incremental bergaining). Dengan terus menekankan tujuan para pihak dengan  menjelaskan  kepentingan  bersama  atau  yang  saling  menguntungkan, mendorong  penciptaan  kuat  nilai (value  creation) dan  mengajukan  secara  kreatif  opsi penyelesaian.
Mediator  tidak  menyarankan  jalan  keluar  atau  mengarahkan  hasilnya  kepada  suatu penyelesaian  pada  tingkatan  yang  wajar  atas  perselisihan  tersebut,  tetapi  akan membantu  para  pihak  untuk  menilai  kembali  dasar  situasi  dan  mendapatkan kesepakatan  mereka  sendiri,  mediator  biasanya  seorang  ahli  dalam  proses  dan  teknik mediasi  dan  mungkin  memiliki  pengetahuan  yang  terbatas  dalam  permasalahan  yang diperkarakan,  karena  prosesnya  lebih  ditujukan  kepada  kebutuhan  dan  kepentingan para  pihak  terkait.  Mediasi  berdasarkan  kepentingan  ini  dapat  mengangkat  masalah, memecahkan  dengan  pendekatan  yang  memberi  semangat  para  pihak  untuk bernegosiasi  dalam  masa  sidang  pengadilan.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan hampir  semua  hakim  mediator  dalam  melakukan  mediasi  menggunakan  model fasilitatif.
65 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022

## 3.  Model Evaluative mediation
Evaluative mediation , dikenal sebagai mediasi normatif. Merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa  dalam  wilayah  yang  diantisipasi  oleh  pengadilan.  Peran  yang  bisa dijalankan  oleh  mediator  dalam  hal  ini  adalah  memberi  informasi  dan  saran  serta persuasi kepada para disputans dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.
Model evaluasi (evaluative model) juga mengandung sejumlah prinsip:
a. Para  pihak  berharap  bahwa  mediator  akan  menggunakan  keahlian  dalam pengalamannya  untuk  mengarahkan  penyelesaian  sengketa  ke  suatu  kisaran  yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
b. Fokusnya lebih tertuju kepada hak (rights) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
c. Mediator  harus  seorang  ahli  dalam  bidang  yang  diperselisihkan  dan  juga  dapat terkualifikasi secara legal. Mediator  tidak harus memiliki keahlian dan proses dan teknik mediasi.
d. Kecendrungan  mediator  memberikan  jalan  keluar  dan  informasi  legal  guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima.
Dalam  model  evaluatif,  hakim  pemeriksa  yang  bertindak  sebagai  mediator  berperan sangat  aktif  dalam  mencari  dan  mengusulkan  penyelesaian-penyelesaian  kepada  para pihak  sedangkan  para  pihak  bersifat  pasif.  Para  pihak  dalam  model  ini  tetap  memiliki hak  untuk  menerima  atau  menolak  usulan-usulan  penyelesaian  oleh  hakim.  Dari  hasil penelitian  penulis,  selain  model  fasilitative,  model  evaliative  ini  sering  juga  digunakan oleh  hakim  mediator  dalam  memediasi  para  pihak  yaitu  hakim  mediator  mencari  dan memberikan  usulan-usulan  kepada  para  pihak  dalam  menyelesaikan  permasalahan. Karena  hanya  hakim  mediator  yang  aktif  sehinnga  para  pihak  yang  berperkara  tidak leluasa dalam memberikan masukan dan menyampaikan keinginan para pihak.
Jepang    merupakan  salah  satu  negara  yang  tingkat  keberhasilan  mediasinya  tinggi dengan  model  mediasi  transpormatif  dan  mediasi  evaluatif.  Mediasi  di  Jepang  terbagi dua yaitu chotei dan wakai . Chotei adalah mediasi yang dilakukaan para pihak sebelum perkara  didaftarkan  ke  Pengadilan.  Sedangkan  wakai  adalah  mediasi  yang  dilakukan para  pihak  setelah  perkara  didaftarkan  ke  pengadilan.  Dengan  demikian  wakai  satu paket dengan litigasi. Seluruh perkara perdata wajib dilakukan wakai. Sementara chotai sifatnya opsionaal kecuali untuk perkara perdata keluarga. Jadi untuk perkara perdata keluarga  tidak  boleh  diajukan  ke  family  court  sebelum  dilakukan  proses chotei jika chotei  tidak  berhasil,  maka  perkara  tersebut  didaftarkan  ke Family  Court dan  disana terlebih dahulu dilakukan proses wakai, sebelum hakim memeriksa pokok perkara.
Sistem  peradilan  di  Jepang  yang  disebut  wakai  dalam  praktinya,    model  mediasi  yang dijalankan  oleh  hakim  adalah  mediasi  evaluatif  dan  mediasi  fasilitatif.  Model  evaluatif juga disebut dengan model yang terpusat pada opini hakim sedangkan fasilitatif disebut juga dengan model yang terpusat pada negosiasi. Dari kedua model ini lahir pula model ketiga  yaitu  gabungan  antara  model  pertama  (terpusat  pada  opini  hakim)  dan  model kedua  (terpusat  pada  negosiasi).  Karena  model  evaluatif  dan  model  fasilitatif mengandung  kelemahan-kelemahan,  maka  menurut  Kusano,  dalam  praktik  wakai  di Jepang kedua model ini digabungkan (marger). Dalam model gabungan ini, proses dialog para pihak dibangun untuk mencari usulan-usulan penyelesaain dan membahas usulan-
Model Mediasi Dalam … ( Hartawati, Baddu & Susanti ) | 66 usulan  itu,  tetapi  hakim  sebagai  mediator  juga  dapat  memberikan  penilaian  atau pendapat  atas  usulan-usulan  penyelesaian  agar  penyelesaiaan  yang  dicapai  tidak menyimpang dari hukum. Dengan demikian, dalam model ini, unsur otonomi para pihak yang merupakan dasar penting dalam hubungan keperdataan menonjol. Selain itu para pihak  dianggap  lebih  mengetahui  persoalan  mereka  dan  mampu  menggunakan kemampuannya untuk berunding dengan tujuan menyelesaikan persoalan mereka.
Di  Jepang  memiliki  tingkat  keberhasilan  mediasi  yang  tinggi  dengan  melalui  sistem wakai dan chotei .  Sistem  peradilan  di  Jepang    agak  mirip  dengan  di  Indonesia  yaitu mengenal  tiga  tingkatan  peradilan  yaitu  tingkat  pertama,  tingkat  banding,  dan  tingkat kasasi.  Tingkat  pertama  ada  summary  court  yang  menangani  perkara  pidana  maupun perdata yang tergolong ringan dengan patokan ancaman hukuman pidana atau jumlah yang disengketakan hanya sekian yen. Kemudian ada Distrik Court hampir sama dengan pengadilan  negeri,  dan family  court mirip  pengadilan  agama  yaitu  untuk  menagangani sengketa-sengketa  rumah  tangga.  Di  jepang  mediasi  dilakukan  terhaadap  perkara perdata yang  dibedakan menjadi dua macam yaitu perdata biasa dan perdata keluarga. Perkara  perdata  diselesaikan  memlalui summary  court dan/atau districk  court , sedangkan perkara perdataa keluarga diselesaikaan melalui family court .
Family court berwenang menerima, memeriksa dan memutus berbagai macam sengketa keluarga.  Pada  umumnya  yang  ditangani  adalah  perceraian  dan  akibat  hukumnya seperti harta bersama dan pengasuhan anak ada juga perkara waris. Yang jadi pedoman hakim  di  Jepang  adalah Domestic  Relations  Case  Prosedure  Act .  Kira-kira  sama  dengan undang-undang  perkawinan  di  Indonesia.  Disamping  itu Family  court juga  berwenang menangani pengakuan anak, berdasarkan Personal Status Litigation Act . Jadi baik chotei maupun family court yang didalamnya terdapat  wakai berwenang menangani perkara pokok maupun accessir.
Di Jepang sendiri, chotei menjadi kalah populer dibandingkan wakai. Keunggulan wakai terletak  pada  wasit  penyelesaian  sengketa  hanya  memerlukan  satu  hakim  mediator. Hakim  mediator  dibebaskan  untuk  mengembangkan  teknik  penyelesaian  sengketa. Wakai  menjadi  pilihan  bagi  hakim  dan  para  pihak  bersengketa  karena  besarnya  porsi yang  ditawarkan  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  proses.  Misalnya,  hakim  dapat menawarkan proposal perdamaian kepada para pihak. Lebih dari itu, perdamaian tetap dimungkinkan  pada  semua  tahapan  pengadilan,  baik  pada  tingkat  pertama,  banding, hingga kasasi. Hakim dapat mengusahakan wakai diberbagai tahapan pengadilan.
Persamaan  yang  paling  mendasar  mediasi  di  Jepang  dengan  Di  Indonesia  mengenai tujuan mediasi yaitu sama-sama bertujuan mencari kesepakatan jalan tengah atau win- win  solusion,  dan  mediator  dapat  diperankan  oleh  hakim  dan  non  hakim.  Sebagai perbandingan,  akan  penulis  uraikan  proses  mediasi (chotei) dan  proses  perdamaian (wakai) melalui  pengadilan  di  Jepang.  Wakai  (upaya  perdamaian  dalam  proses persidangan) maupun chotei (mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang  bersengketa  di  luar  proses  persidangan)  banyak  digunakan  dalam  penyelesaian perkara  pada  lingkungan  peradilan  di  Jepang  baik  di  lingkungan  peradilan  tingkat pertama,  banding  bahkan  di  tingkat  kasasi  dalam  perkara  perdata.  Antara  wakai  dan chotei  keduanya  memiliki  kesamaan  dalam  hal  mencari  penyelesaian  sengketa  yang layak melalui kesepakatan diantara para pihak dengan damai.
Terhadap  perkara  perdata,  pihak  yang  bersengketa  dengan  menunjukkan  petitum, posita serta hal-hal lain yang menunjukkan keadaan persengketaan dapat memohonkan wakai  kepada  pengadilan  sumir.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  275  KUH  Acara  Perdata
67 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Jepang  tentang  wakai  sebelum  gugatan  diajukan (sokketsu). Sebagian  besar  sengketa yang dimohonkan sokketsu wakai telah terlebih dahulu antara pihak-pihak sudah saling sepakat  berdamai  yang  bersifat  substansial  artinya  kedua  belah  pihak  telah  berdamai sebelum proses oleh hakim.
Menurut Latifah ada 3 faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan di Jepang. Pertama, sistemnya sudah terbangun sejak lama, sistem itu meliputi aturan perundang- undangan,  prosedur,  hingga  fasilitas  menunjang  untuk  mediasi.  Kedua,  mediatornya benar mumpuni, mereka harus menjalani serangkain tes dan pelatihan sebelum berhak menjadi  mediator.  Ketiga,  budaya  hukum  masyarkat  Jepang,  mereka  pada  umumnya lebih suka menghindari konflik dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.
Bangsa  Jepang  yang  juga  dipengaruhi  oleh  kebudayaan  konfosius  memiliki  ungkapan yang  menggambarkan  betapa  pentingnya  keharmonisan  dan  perdamain  dalam masyarakat,  yaitu  “ wa  wo  motte  to  nashu” :  keharmonisan  atau  perdamaian  adalah sesuatu  yang  paling  berharga.  Bangsa  Indonesia,  paling  tidak  secara  normatif  dan historis, juga dapat di pandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai  pendekatan  konsensus  dalam  penyelesaian  persoalan-persoalan  dalam masyarakat yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat yang kemudian mengatualisasikannya  sebagai  cara  pengambilan  keputusan  politik  tingkat  nasional sebagaimana dirumuskan dalam sila ke-4 Pancasila.
Sebagai  bangsa  timur,  Jepang  adalah  contoh  negara    yang  telah  berhasil mengintegrasikan  mediasi  kedalam  sistem  peradilan (court-annexed  mediatio). Pengalaman jepang ini memberikan inspirasi bagi kelompok kerja yang bertugas untuk mengkaji  berbagai  kelemahan  pada  Perma  No.2  tahun  2003  dan  mempersiapkan rancangan  Perma  hasil  revisi  yang  dihasilnya  perma  No.1  tahun  2008  kemudian diperbahrui dengan Perma No.1 Tahun 2016.
Adopsi  sistem  wakai  kedalam  mediasi  pengadilan  di  indonesia  bertujuan  untuk mencontoh  kesuksesan  Jepang  memanfaatkan  mediasi  dalam  menyelesaikan  perkara secara  win-win  dan  untuk  memperbaiki  prosedur  mediasi  di  pengadilan  dengan beberapa penyusaaian yang sesuai dengan keadaan di Indonesia. Apalagi Indonesia dan Jepang  berasal  dari  bangsa  yang  sama  yaitu  bangsa  timur  yang  memiliki  kemiripan dalam hal budaya timur.

## 4.  Model Transformative mediation
Transformative  mediation ,  dikenal  sebagai  mediasi  terapi  dan  rekonsiliasi.  Mediasi model  ini  menekankan  untuk  mencari  penyebab  yang  mendasari  munculnya permasalahan  diantara  para  pihak  yang  bersengketa,  dengan  pertimbangan  untuk meningkatkan  hubungan  di  antara  mereka  melalui  pengakuan  dan  pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Model transformatif atau lebih dikenal dengan theurapic model mengandung sejumlah prinsip antara lain:
a. Fokus  pada  penyelesaian  yang  lebih  komperhensif  dan  tidak  terbatas  hanya  pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsialisasi antara pihak.
b. Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
c. Fungsi  mediator  adalah  untuk  mendiagnosis  penyebab  konflik  dan  menanganinya bedasarkan  aspek  psikologis  dan  emosional,  hingga  para  pihak  yang  berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
Model Mediasi Dalam … ( Hartawati, Baddu & Susanti ) | 68
d. Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam "counseling" dan juga proses serta teknik mediasi.
e. Penekanannya  lebih  ke  terapi,  baik  tahapan  pramediasi  atau  kelanjutan  proses mediasi.
Menurut hakim Tinggi Agama Makassar mengatakan bahwa orang yang ingin bercerai itu  hati  dan  jiwanya  terguncang  sehingga  penyalesaiannya  harus  dilakukan  dengan pendekatan psikologis dan sosiologis agar hubungan kedua belah pihak yaitu suami istri kembali  membaik.  Melalui  metode  dialog  satu  demi  satu  dimana  hakim  mengadakan dialog dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Dengan berdialog, hakim mediator dapat menggali lebih dalam akar permasalahan psikologis yang dialami para pihak.
Proses  mediasi  di  pengadilan  Indonesia  pada  asasnya  adalah  dialog  antara  mediator dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Metode dialog ini dapat membawa manfaat kerena  dengan  pihak  lawan  tidak  hadir  dalam  dialog,  maka  pihak  yang  hadir  dapat menjelaskan secara terus terang kepada hakim mediator tentang kasusnya, perasaannya dan  keluhannya  serta  harapannya.  Model  mediasi  yang  sesuai  dalam  menyelesaikan perkara  perceraian  dengan  menggunakan  pendekatan  psikologi  yaitu  model transformatif.
Mediasi  model  transformatif    ini  dapat    mendiagnosis  penyebab  konflik  dan menanganinya  berdasarkan  aspek  psikologis  dan  emosional,  hingga  para  pihak  yang berselisih  dapat  memperbaiki  dan  meningkatkan  kembali  hubungan  mereka  antara suami  istri.  Olehnya  itu  sebaiknya  para  mediator  yang  menangani  perkara  perceraian mengetahui ilmu psikologi agar dapat menggali permasalahan yang menyebabkan emosi suami istri dalam perselisihan. Pemahaman mengenai psikologi akan sangat membantu hakim  mediator  untuk  bisa  menyelami  suasana  batin  para  pihak  sehingga  dapat menjalankan upaya mendorong perdamaian secara efektif.

## 5.  Model Mediasi Transpormatif Dalam Aspek Psikologi
Setelah  beberapa  tahun  berlakunya  PERMA  No.1  tahun  2016  tentang  Proses  Mediasi Peradilan, tingkat keberhasilan mediasi khususnya di lingkup Pengailan Agama yang ada di  Sulawesi  Selatan  masih  sangat  rendah.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  penyelesaian perkara  tampak  pada  tabel  yang  berhasil  dimediasi  di  Pengadilan  Agama  Makassar selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah  Perkara  cerai  yang  berhasil  dimediasi  di  Pengadilan  Agama Makassar . No  Tahun  Perkara yang dimediasi Berhasil dimediasi Persentase % Keberhasilan 1  2016 744 20 2,6 2  2017 481 3 0,6 3  2018 532 17 3,1
Sumber data: diolah dari data primer 2018
Pada  tabel  tergambar  perkara  yang  berhasil  dimediasi  di  Pengadilan  Agama  Makassar masih  sangat  kurang.  Peneliti  mengambil  sampel  pengadilan  Agama  Makassar  karena merupakan  jumlah  keberhasilan  mediasi  yang  terbanyak  diantara  Pengadilan  Agama yang ada Di Sulawesi Selatan. Di tahun 2016 perkara yang berhasil dimediasi hanya 2,6 % dari 744 perkara, ditahun 2017 perkara yang berhasil dimediasi hanya 0,6 % dari 481
69 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
perkara dan tahun 2018 perkara yang berhasi di mediasi 3,1 % dari 532 perkara yang dimediasi dan perkara perceraian tiap tahunnya terus meningkat hingga kini. Ini berarti sebagian  besar  perkara  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  tidak  berhasil  didamaikan pada  tingkat  mediasi  karena  jumlah  yang  tidak  berhasil  dimediasi  lebih  banyak  dari pada  yang  berhasil  dimediasi.  Beberapa  penghambat  kegagalan  mediasi  di  pengadilan adalah  tingkat  permasalahan  kedua  belah  pihak  sudah  berada  ditingkat  klimaks sehingga  sulit  di  satukan  kembali.  Menurut  hasil  studi  IICT (Indonesian  Institute  for Conflict Transformation) penghambat kegagalan mediasi adalah:
a. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka belum seragam,
b. Jumlah  hakim  di  beberapa  daerah  masih  terbatas  sehingga  mereka  lebih  fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi,
c. Adanya peran pengacara yang menghambat proses mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien,
d. Kurangnya  pengetahuan  para  pihak  yang  berperkara  tentang  keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi,
e. Sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara, dan
f. Adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan sistem rewards and punishment dalam pelaksanaan mediasi.
Hambatan-hambatan  dalam  mediasi  di  Pengadilan  Agama  dapat  diatasi  dengan melakukan pembenahan sistem mediasi terkhusus penyelesaian perkara keluarga yaitu perkara  perceraian  antara  suami  istri.  Proses  mediasi  di  pengadilan  pada  dasarnya merupakan  proses  yang  komprehensif,  tidak  hanya  melibatkan  aspek  hukum  semata, tetapi  juga  aspek  lain,  khususnya  aspek  psikologi.  Rendahnya  tingkat  atau  rasio keberhasilan mediasi selama ini salah satunya disebabkan oleh sikap sebagian mediator yang mengabaikan aspek psikologis dalam proses mediasi. Padahal, selain aspek hukum, aspek  psikologis  inilah  yang  sangat  mendasar  karena  merupakan  episentrum permasalahan  sekaligus  sebagai  titik  tolak  dalam  upaya  mendamaikan  serta menemukan solusi terbaik atas persoalan yang mereka hadapi.
Pendekatan psikologi dalam pelaksanaan mediasi bertujuan untuk membangun kembali pola  komunikasi  yang  efektif  dan  konstruktif  di  antara  pihak-pihak  yang  berperkara. Sebagaimana  diketahui,  para  pihak  yang  bersengketa  di  Pengadilan  cenderung mengedepankan  perasaan  (emosional)  dalam  berpikir  sehingga  menghambat  yang bersangkutan untuk berpikir secara lebih rasional.
Pola-pola  yang  ada  selama  ini  menunjukkan  bahwa  saat  berpikir  untuk  memecahkan masalah,  seseorang  memerlukan  waktu  tertentu  untuk  mengenali  akar  permasalahan yang  dihadapinya.  Emosi  yang  membuncah  sama  sekali  tidak  akan  membantu menemukan akar permasalahan. Sebaliknya, dalam kondisi yang lebih tenang, seseorang dapat  berpikir  dengan  jernih  untuk  kemudian  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang menimbulkan masalah dan upaya solutif apa yang dapat ditempuh. Bagaimana mungkin suatu mediasi berhasil jika dalam situasi chaotic di antara para pihak jika mediator, alih- alih  berupaya  menenangkan  mereka  dengan  menggunakan  pendekatan  psikologis, hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya teknis hukum. Perasaan dan emosi pada titik tertentu merupakan katalis bagi daya pikir untuk menemukan solusi, namun pada sisi lain perasaan dan emosi (negative) justru menghalangi seseorang berpikir konstruktif.
Model Mediasi Dalam … ( Hartawati, Baddu & Susanti ) | 70
Dari  hasil  penelitian  di  beberapa  Pengadilan  agama  yang  diwakili  masing-masing  lima responden,  menemukan  bahwa  perkara  perceraian  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh faktor  emosional  dan  psikologi  para  pihak  yang  berperkara.  Hal  tersebut  menujukkan bahwa  perkara  perceraian  antara  suami  istri  merupakan  perkara  yang  sangat  lekat dengan  aspek  psikologis.  Gugatan  perceraian  pada  umumnya  didasarkan  adanya ketidakcocokan  antara  suami  dan  istri.  Ketidakcocokan  antara  suami  dan  istri  dapat terjadi  dikarenakan  faktor  ekonomi,  faktor  sikap  dan  perilaku  salah  satu  atau  kedua suami  istri,  faktor  kepercayaan,  dan  faktor  komunikasi  yang  tidak  efektif.  Tiga  faktor terakhir merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan aspek psikologis yang secara umum  mendominasi  sebab-sebab  perceraian  yang  terjadi,  baik  di  pengadilan  negeri maupun di pengadilan agama.
Sebagaimana  amanat  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, perkara perceraian termasuk yang wajib dimediasi jika kedua belah pihak hadir. Dalam memediasi perkara perceraian, penerapan pendekatan psikologis  sangat  memengaruhi  dan  menentukan  keberhasilan  mediasi,  termasuk  pula menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para pihak terhadap akar permasalahan dan hambatan-hambatan  yang  selama  ini  mereka  hadapi  sehingga  sulit  menemukan  solusi dalam persoalan rumah tangganya.
Dalam kajian psikologi, dinamika mediasi merupakan entitas yang sangat dekat dengan psikologi  konseling.  Hal  ini  disebabkan  karena  seorang  mediator  hanya  berperan sebagai penengah, tidak sebagai pengambil keputusan (decision maker), demikian pula pada  seorang  konselor.  Baik  konselor  maupun  mediator  berusaha  untuk  mengungkap substansi permasalahan untuk kemudian merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian terbaik yang dapat diambil oleh para pihak. Pada tataran inilah, seorang mediator perlu, bahkan  wajib  memiliki  pengetahuan  dasar  tentang  psikologi.  Baik  mediasi  maupun konseling harus concern pada upaya menyadarkan para pihak tentang akar dari semua permasalahannya  dan  mengupayakan  agar  para  pihak  menyadari  kesalahan  maupun kekurangannya  selama  ini  sehingga  dapat  melakukan  introspeksi  maupun  retrospeksi diri.
Peran mediator yang dijalankan secara maksimal menciptakan komunikasi yang efektif dengan  para  pihak.  Komunikasi  yang  efektif  akan  terbentuk  jika  mediator  dapat memahami kondisi psikologis para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain. Perasaan nyaman dan aman adalah syarat mutlak dalam sebuah  komunikasi,  sehingga  mediator  dituntut  untuk  dapat  menciptakan  suasana tersebut dalam mediasi.
Menurut salah satu Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengatakan bahwa sebaiknya ada model mediasi tertentu untuk menyelesaikan perkara keluarga. Olehnya itu  perlu  pembentukan  lembaga  konsultan  famili  yang  bekerjasama  dengan  lembaga peradilan,  seperti  di  Austrlia  yang  memiliki  Pengadilan  keluarga  (familly  court) ungkapnya.  Dimana  lembaga  konsultan  tersebut  memiliki  tenaga  kosultan  yang  ahli dalam bidangnya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, termasuk permasalahan suami istri yang ingin bercerai. Adapun model mediasi yang digunakan tergantung dari permasalahan  para  pihak  yang  berkonflik  dan  para  mediator  sebaiknya  memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu psikologi.
Tingkat  keberhasilan  mediasi  di  Australia  memang  cukup  tinggi,  namun  Peradilan Agama  Indonesia  dan  peradilan  keluarga  di  Australia  berbeda  dari  segi  sistem  hukum dan  sumber  hukum  yang  menjadi  rujukan,  sebagai  negara  federal  Australia  menganut
71 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
dua sistem peradilan yaitu sistem federal dan sistem negara bagian. Berbeda dengan di Indonesia  yang  menganut  negara  kesatuan,  di  Australia  setiap  negara  bagian  memiliki otoritas untuk mengatur lembaga yudikatifnya sendiri. Secara garis besar, sistem negara bagian  membagi  pangadilan  menjadi  tiga  jenjang  yaitu  Pengadilan  Magistrate, Pengadilan  Wilayah  dan  Mahkamah  Agung.  Sementara  sistem  federal  membagi pengadilan menjadi dua jenis yaitu Pengadilan Keluarga (family court) dan Pengadilan Federal.
Di  Australia,  mediasi  harus  dilakukan  sebelum  gugatan  perceraian  didaftarkan  di pengadilan.  Banyak  lembaga  komunitas  yang  menyediakan  jasa  mediasi.  Tugas pengadilan  hanyalah  meresmikan  putusnya  hubungan  perkawinan,  setelah  dilakukan mediasi,  tanpa  perlu  menelusuri  apa  dan  siapa  penyebab  hancurnya  rumah  tangga. Perkara  perceraian  dan  akibat-akibatnya,  seperti  pembagian  harta  bersama  dan pengasuhan anak, ditangani secara terpisah. Jadi, perkara pokok dan perkara accessoir tidak didaftarkan dan diperiksa serta diputus secara kumulatif.
Ada empat faktor yang memberikan konstribusi  tingginya tingkat kesuksesan mediasi di  Australia  yaitu:  1)  Pelayanan  mediasi  secara  Cuma-Cuma,  semua  lembaga  mediasi yang  ada  memberikan  pelayanan  mediasi  secara  gratis  karena  lembaga-lembaga mediasi  didanai  oleh  negara  dan  negara  yang  menentukan  bahwa  jasa  yang  diberikan harus  bebas  dari  pungutan  biaya.  2)  biaya  perkara  di  pengadilan  di  Australia  sangat tinggi  begitupun  jasa  pengacara  sangat  mahal,  sehingga  masyarakat  memilih  jasa pelayanan  yang  gratis  dengan  hasil  yang  sesuai  harapan.  3)  keterlibatan  penuh  dari eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Pemerintah  australia  terlibat  penuh  dalam  usaha tersedianya  lembaga  yang  menangani  alternatif  penyelesaian  sengketa  baik  di  tingkat federal maupun di negara bagian, keterlibatan dan kepedulian pemerintah sangat nyata. 4)  kultur  masyarakat,  aturan  yang  jelas  dan  penegakan  hukum  yang  baik.  Budaya masyarakat  yang  rata-rata  patuh  pada  hukum  sangat  mempengaruhi  keberhasilan mediasi.
Keberhasilan  negara  Australia  dan  Jepang  dalam  hal  menyelesaikan  sengketa  secara mediasi  melalui  familly  court  dapat  diterapkan  oleh  Indonesia  dengan  tidak mengabaikan  kultur  dan  budaya  bangsa  Indonesia  yaitu  dalam  menyelesaikan  suatu perkara dilakukan dengan cara musyawarah dalam mufakat. Karena perkara perceraian terkait  dengan  emosional  dan  psikologi  para  pihak  maka  mediasi  yang  dilakukan sebaiknya  dengan  pendekatan  psikologi  agar  dialok  yang  terjadi  diantara  para  pihak menghasilkan sebuah kemufakatan. Proses mediasi yang menggunakan aspek psikologi dalam menyelesaikan perkara perceraian suami istri memerlukan proses yang panjang sehingga adanya pembatasan waktu menjadikan mediasi tidak efektif.
Sehubungan dengan alternatif-alternatif yang telah ditawarkan, maka diperlukan suatu pendekatan baru yang lebih terbuka, komprehensif dan penanganan dari berbagai jalur (multitracks) ,  sehingga  akar  permasalahannya  bisa  diatasi  secara  tuntas  dan berkeadilan.
Dengan  pendekatan  psikologi  perdamaian  dalam  menyelesaikan  konflik (conflict resolution) ,  maka  solusi  yang  ditawarkan  lebih  bersahabat,  memiliki  tujuan  jangka panjang  dan  mengakar  dimana  perdamaian  antara  pihak-pihak  yang  berperkara diselesaikan secara adil tanpa kekerasan, tanpa adanya rasa ditekan maupun menekan, rekonsiliasi, dan mencari sebab-sebab dan akibat-akibat yang lebih dalam, bahkan pada tingkat kekerasan struktural sekalipun.
Model Mediasi Dalam … ( Hartawati, Baddu & Susanti ) | 72
Pendekatan  psikologis  lebih  komprehensif,  rekonsiliatif,  dan  bersahabat  dalam membangun perdamaian ataupun penyelesaian konflik suami istri. Pendekatan ini ingin melacak  akar  historis  terbangunnya  psikologi  sebagai  pembangun  perdamaian  dan mencari  terobosan  baru  terhadap  kejumudan  dalam  pemecahan  atau  penyelesaian konflik suami istri yang hendak bercerai, sehingga di harapkan pendekatan ini menjadi shock  therapy terhadap  penyelesaian  perkara  perceraian  dengan  pendekatan  yang berbeda, yaitu psikologi perdamaian dengan model mediasi transformatif.
Psikologi sebagai pisau analisa dan pendekatan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik  atau  resolusi  konflik.  Terdapat  dua  sorotan  penting  yang  akan  dikaji,  yaitu tentang peacemaking dan peacebuilding . Peacemaking dalam  tataran  ini  adalah bagaiamana  menerapkan  teori-teori  psikologi  dalam  resolusi  konflik  sehinggga  ia mampu  menjadi  pencipta  kedamaian,  dengan  menekankan  pada  para  pelaku  dan perasaan mereka tentang kewajiban moral dan komitmen. Dalam peacemaking ini upaya yang dipakai adalah tidak dengan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, tetapi lebih pada intervensi-intervensi secara psikologis.
Sedangkan  psikologi  sebagai peacebuilding merupakan  mengupayakan  kepedulian untuk  membangun  rasa  percaya  diri  yang  bertujuan  mengurangi  mispersepsi, misunderstanding,  dan  stereotipe.  Di  sini  peran  psikologi  lebih  menekankan  pada peningkatan hubungan yang partisipatif antara suami istri yang bertikai.
Teknik-teknik  psikologis  seperti  rasa  empatik,  proaktif,  pemaafan,  dll,  akan  berperan dalam  menyelesaikan  konflik  suami  istri  yang  hendak  bercerai.  Peranan  psikologi perdamaian ini harus dielaborasi sesuai dengan konteks sosial-budaya bangsa Indonesia dalam  mencari  dan  menyelesaikan  konflik (conflict  resolution) .  Pendekatan  yang dilakukan  akan  disesuaikan  dengan  karakter  bangsa  Indonesia  yaitu  dengan musyawarah  mufakat,  sehingga  pemecahannya  pun  akan  berorientasi  pada  psikologis bangsa Indonesia (Indigenous psychology oriented).

## KESIMPULAN
Model  mediasi  yang  baik  digunakan  dalam  menyelesaikan  perkara  keluarga (perceraian)  adalah  Pendekatan  psikologi  perdamain  yang  digunakan  dalam  upaya merukunkan  pasangan  suami  istri  yang  terancam  bercerai.  Pendekatan  psikologi dimaksud  kemudian  lebih  dimaksimalkan  dalam  tahapan  kaukus  guna  menggali  lebih dalam  akar  permasalahan  psikologis  yang  dialami  para  pihak.  Melalui  metode  dialog, pihak yang hadir dapat menjelaskan secara terus terang kepada hakim mediator tentang kasusnya, perasaannya dan keluhannya serta harapannya. Mediasi model transformatif ini  dapat    mendiagnosis  penyebab  konflik  dan  menanganinya  berdasarkan  aspek psikologis  dan  emosional,  hingga  para  pihak  yang  berselisih  dapat  memperbaiki  dan meningkatkan kembali hubungan mereka antara suami istri

## SARAN
Agar  Keberhasilan  mediasi  di  pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  perkara perceraian  mengalami  kemajuan  maka  perlu  adanya  lembaga  penyelesaian  sengketa khusus  keluarga  (family  court)  dan  penambahan  hakim  mediasi  yang  mengetahui  dan memahami ilmu psikologi.

## DAFTAR PUSTAKA
A'la,  A.,  Hasan,  S.,  &  Izzuddin,  A.  (2017).  Iktikat  baik  para  pihak  dalam  pelaksanaan
73 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
mediasi di Pengadilan Agama. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah , 9 (2), 63-72.
Bintoro, R. W. (2016). Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan. Yuridika , 31 (1), 121-142.
Handayani, F., & Syafliwar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Jurnal Al Himayah , 1 (2), 227-250.
Hanifah,  M.  (2018).  Penyelesaian  Perkara  Cerai  Gugat  Oleh  Mediator  Di  Pengadilan Agama. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 3 (1), 75-89.
Karmawan,  K.  (2017).  Diskursus  Mediasi  dan  Upaya  Penyelesaiannya. Kordinat:  Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam , 16 (1), 107-126.
Korah,  R.  S.  (2013).  Mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  masalah dalam sengketa perdagangan internasional. Jurnal Hukum Unsrat , 21 (3), 872.
Mardhiah,  A.  (2011).  Penyelesaian  Sengketa  melalui  Mediasi  Berdasarkan  Perma  No. 1/2008. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 13 (1), 153-169.
Sumanto, D., & Syamsinah, S. (2015). Medisi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Al-Mizan , 11 (1), 152-162.
Suwardi, S. (2020). Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. Ensiklopedia Sosial Review , 2 (2), 200-210.
Talli,  A.  H.  (2015).  Mediasi  Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2008. Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 2 (1), 76-93.
Tan,  W.  (2021).  Urgensi  Pembentukan  Undang-Undang  Tentang  Mediasi  Di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 287-299.