## C ONSTITUTIONALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: PP: 57-70 Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale P-ISSN: 2723-2492 E-ISSN: 2745-9322

## Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi

## Recognition of Traditional Villages as Local Government Administrators in
Indonesia Based on the Principle of Autonomy
Muhtadli muhtadli_karyamulyasari@yahoo.com Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadyah Kalianda
Info Artikel Abstrak
Kata Kunci: Politik Hukum; Desa Adat; Otonomi .
Keywords: Political  Law;  Traditional  Village; Autonomy.
DOI: https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008
Negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah yang  bersifat  khusus  atau  bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut berlaku hingga  masyarakat  hukum  adat  dan hak-hak  tradisionalnya  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  serta  prinsip  Negara Kesatuan  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  18  B  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Pengakuan  negara  atas otonomi desa beserta hak tradisionalnya merupakan pengejewantahan dari ketentuan konstitusi  dalam  bentuk  pengaturan mengenai  desa  adat  dalam  sistem pemerintahan  Indonesia  sebagaimana telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Upaya  memperkuat  pengakuan  desa adat  perlu  diwujudkan  dalam  politik hukum  pengaturan  desa  adat  yang
Submitted: Apr 17, 2020; Reviewed: Mei 4, 2020; Accepted: Mei 28, 2020
berkeadilan dan konstitusional sehingga  desa  adat  dapat  terwujud secara  nyata.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  apakah  politik hukum  pengakuan  desa  adat  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  berdasarkan  asas  otonomi  di Indonesia  beserta  pelaksanaannya. Metode yang digunakan yaitu penelitian  hukum  normatif  empiris dengan pendekatan perundang- undangan  dan  konsep  serta  studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan  bahwa  politik  hukum pengakuan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  berdasarkan  asas  otonomi  di Indonesia  adalah  amanat  konstitusi dan  perundang-undangan  yang  harus dijalankan  oleh  semua  pihak  secara konsekuen  dan  berkeadilan.  Secara obyektif Pasal 18 B ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  memiliki  arah  kebijakan  yang mendasar untuk memperkuat eksistensi  desa  adat  beserta  hak tradisionalnya  secara  konsekuen  dan berkeadilan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

## Abstract
The  state  recognizes  and  respects units of regional government that are special  or  special  in  nature.  This recognition  and  respect  is  valid  until the  customary  law  community  and their  traditional  rights  are  still  alive and in accordance with the development  of  society  and  the principles  of  the  Unitary  State  of  the Republic  of  Indonesia  as  referred  to in  Article  18  B  paragraph  (2)  of  the 1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia.  The  state  for  village autonomy  along  with  its  traditional rights  is  an  embodiment  of  the
constitutional  provisions  in  the  form of  regulating  customary  villages  in the Indonesian government system as stipulated  in  Law  Number  6  of  2014 concerning Villages. Efforts to strengthen the recognition of customary  villages  need  to  be realized  in  the  legal  politics  of regulating  customary  villages  that are  just  and  constitutional  so  that customary villages can be realized in real terms. This study aims to analyze whether the legal politics of customary  village  recognition  in regional  governance  is  based  on  the principle  of  autonomy  in  Indonesia and  its  implementation.  The  method used  is  empirical  normative  legal research  with  a  statutory  approach and  concepts  and  field  studies.  The results of the research and discussion show  that  the  legal  politics  of customary  village  recognition  in  the implementation of regional government based on the principle of autonomy in Indonesia is a constitutional mandate and legislation  that  must  be  carried  out by all parties consequently and fairly. Objectively,  Article  18  B  paragraph (2)  of  the  1945  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  and  Law Number  6  of  2014  concerning Villages  have  fundamental  policy directions to  strengthen  the  existence of  traditional  villages  and  their traditional  rights  in  a  consistent  and fair  manner  in  the  Indonesian government system.

## A. Pendahuluan
Pemerintahan  desa  adat  sudah  diakui  perkembangan  dan  eksistensinya  sebelum  negara Indonesia  didirikan  dengan  entitasnya  atau  wujudnya  masing-masing.  Berbasis  pada  akar budaya bangsa, lingkungan geografis dan demografis serta keanekaragaman bentuk dan lain- lain mampu menjadikan eksistensi desa adat bertahan sampai ratusan tahun keberadaannya di
Indonesia. 1 Mulanya,  desa  merupakan  organisasi  komunitas  lokal  yang  mempunyai  batas- batas wilayah yang dihuni sejumlah penduduk serta mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang dinamakan komunitas pemerintahan sendiri ( Self Govering Community ). Sementara sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. 2
Pengaturan  tentang  desa  pertama  kali  dibentuk  pada  masa  pemerintahan  orde  baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut pemerintah melakukan penyeragaman nama desa hingga bentuk susunan pemerintahan desa. Hal  demikian  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  desa  dengan  asal  usul  yang  berakar  pada budaya  luhur  bangsa  Indonesia  sendiri. 3 Pasca  keruntuhan  rezim  pemerintahan  orde  baru melalui agenda Reformasi tahun 1998, pemerintah melakukan perubahan sistem pemerintahan sebagaimana amanat reformasi itu sendiri yakni mewujudkan negara yang demokratis melalui sistem  pemerintahan  yang  demokratis  pula.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  perubahan  pada sistem pemerintahan desa sebagaimana dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dibentuknya  pengaturan  Otonomi  Daerah  tersebut  berdasar pada  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menguatkan  pembagian  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam sektor politik dan kebijakan ekonomi. 4
Pemerintahan Desa juga merupakan wujud upaya pemenuhan pasal 18B ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  sebagai  lembaga  penyelesaian krisis  perdesaan  (agraria,  ekologis  dan  sosial  budaya)  pasca  putusan  Mahkamah  Kontitusi Nomor:  35/PUU-X/2012  atas  pengujian  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. Putusan tersebut mempunyai 3 (tiga) elemen hak asal usul atau hak bawaan bukan pemberian  yaitu  tatanan  sosial    budaya,  tatanan  sosial  politik  dan  hukum,  taatanan  sosial ekonomi dan hak ulayat.
Ketiga  elemen  tersebut  mempunyai  implikasi  dari  pengakuan  atas  kesatuan  masyarakat hukum adat yakni :
1. Pengakuan terhadap eksistensi organisasi dari susunan asli
2. Pengakuan atas sistem  nilai dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama dalam susunan asli, termasuk aturan-aturan yang mengatur sumber-sumber kehidupannya.
3. Pengakuan terhadap hak penguasaan, hak atas pertanian atas apa yang kemudian disebut hak  ulayat  (wilayah  kehidupan)  susunan asli,  pengakuan atas  hak  ulayat  mensyaraktkan perubahan  pada  berbagai  pandangan  sektoral  yang  selama  ini  tidak  mengakui  hak-hak
1 Darmini and Laurensius Arliman S, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan  Desa,” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) 4,  no.  3  (2018):  606–24, https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10.
2 Eko,  Sutor, Masa  Kini  dan  Masa  Depan  Otonomi  Desa,  Pasang  Surut  Otonomi  Daerah,  Sketsa  Perjalanan  100  Tahun, Jakarta : Institute For Local Development dan Yayasan TIFA, 2005, hlm 444.
3 Lihat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Dalam  penjelasannya,  undang-undang  ini memberi arti jika perkembangan sejarah ketatanegaraan dan tata pemerintahan  pada saat itu merupakan suatu wilayah  yang ditempati sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat. Mereka memiliki hak  menyelenggarakan  rumah  tangganya.  Hak  menyelenggarakan  rumah  tangganya  ini  bukanlah  hak  otonomi  sebagamana dimaksudkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di  Daerah.  Dengan  demikian perkembangan dan pengembangan  otonomi selanjutnya baik kesamping, keatas dan atau  ke bawah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tetap dimungkinkan sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan dan keamanan Nasional.
4 Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (2015): 463– 76, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312.
adat,  sebagaimana  telah  diamalkan  dalam  ketetapan  MPR  RI  Nomor  IX  Tahun  2001 Tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. 5
Pada  tahun  2014  terjadi  momentum  pengesahan  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, hak bawaan asal usul diakui secara utuh yang  dikemudian  dikenal  dengan  nama  asas  rekognisi.  Disamping  hak  lokal  berskala  desa, dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Bab  I  ketentuan  umum  pasal  1 ayat  (1)  menyatakan  desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia.  Pengakuan  atas  hak  asal usul  yang  diiringi  dengan  stimulan  dana  desa  telah  memberikan  angin  segar  bagi  tumbuh kembangnya desa menjadi poros utama pembangunan nasional. Dengan berlakunya undang- undang  desa  tersebut,  desa  adat  benar-benar  dikembalikan  kepada  bentuk  aslinya  yakni keanekaragaman  bentuk,  nama,  susunan  pemerintahan,  dan  struktur  kemasyarakatannya. Eksistensi keberadaan desa adat sudah diakui dan dihormati oleh negara, namun persoalannya lebih  kepada  proses  pemulihan  atau  pengakuan  keberadaan  desa  adat  tersebut.  Mengingat selama berpuluh-puluh tahun desa adat telah diseragamkan oleh kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam kurun waktu 1979 sampai 2014 telah mengakibatkan memudarnya keberadaan desa adat dan tatanan masyarakat hukum  adat.  Untuk  membangun  desa  adat  dan  masyarakat  hukum  adat,  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa apabila memenuhi 2 (dua) unsur dari 5 (lima)  unsur  seperti  yang  tertuang  didalam  ketentuan  Pasal  97  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa , kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :
a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
b. pranata pemerintahan adat;
c. harta kekayaan dan/atau benda adat
d. perangkat norma adat.
Pengakuan negara atas hak-hak masyarakat hukum adat telah memberikan kemungkinan bagi  tumbuh  kembang  desa  adat  dan  masyarakat  hukum  adat.  Dalam  perkembangannya, pengakuan  desa  adat  seperti  diuraikan  dalam  penjelasan  umum  angka  4  (empat)  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  dapat  dikemukakan  adanya  beragam  variasi. Terdapat desa adat yang berubah menjadi lebih dari 1 (satu) desa adat, terdapat 1 (satu) yang berubah  menjadi  1  (satu)  desa,  atau  1  (satu)  desa  adat  yang  sekaligus  juga  1  (satu) desa/kelurahan. 6 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memungkinkan terjadinya perubahan status dari desa atau kelurahan menjadi desa desa adat sepanjang masih hidup,  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  serta  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  serta  atas  prakarsa  masyarakat  sendiri.  Demikian  pula  status  desa  adat  dapat berubah  menjadi  desa  atau  kelurahan  atas  prakarsa  masyarakat  itu  sendiri.  Penetapan  desa adat  untuk  pertama  kalinya  berpedoman  pada  ketentuan  khusus  sebagaimana  telah  diatur
5 Wahyudi  Arimbawa  and  I  Komang  Gede  Santhyasa,  “PERPEKTIF  RUANG  SEBAGAI  ENTITAS  BUDAYA  LOKAL Orientasi  Simbolik  Ruang  Masyarakat  Tradisional  Desa  Adat,” Local  Wisdom-Jurnal  Ilmiah  Online,  Issn:  2086-3764 2 (2010): 1–9.
6 Agus  Kusnadi,  “Perkembangan  Politik  Hukum  Pemerintahan  Desa  Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah  Dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu Hukum (Journal of Law) 2, no. 3 (2015): 564–80, https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8.
dalam BAB XIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa adat yang  baru  berpedoman  pada  ketentuan  sebagaimana  dalam  BAB  III  undang-undang  desa. Penetapan  desa  adat  sebagaimana  yang  dimaksud  diatas,  yang  menjadi  acuan  utamanya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu :
1) Putusan MK Nomor 10/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  53  Tahun  1999  Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siantan Singingi, dan Kota Batam;
2) Putusan  MK  Nomor  31/PUU-V/2007  perihal  pengujian  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual Provinsi Maluku;
3) Putusan  MK  Nomor  6/PUU-VI/2008  perihal  pengujian  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  1999  Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Buol,  Kabupaten  Morowali,  dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
4) Putusan  MK  Nomor  35/PUU-X/2012  perihal  pengujian  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Dari  keempat  yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  diatas  seharusnya  dapat memicu  kebangkitan  masyarakat  hukum  adat  untuk  muwujudkan  eksistensinya.  Namun permasalahannya  adalah  kebangkitan  desa  adat  masih  dalam  ketidakpastian,  karena  belum adanya regulasi yang khusus yang dapat dijadikan rujukan dalam membentuk desa adat secara permanen sehingga nomenklatur desa adat secara permanen sehingga nomenklatur desa adat akan terancam gagal meski organ negara harus tunduk dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifat putusannya final dan mengikat.
Pemerintah  Daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan  lain  untuk melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  diatur  dalam  undang-undang.  Selanjutnya  berdasarkan  konstitusi dibentuklah  undang-undang  pemerintahan  daerah  termasuk  dalam  hal  pengaturan  tentang otonomi daerah. 7 Pada dasarnya otonomi daerah memiliki perbedaan makna dengan otonomi desa.  Otonomi  daerah  merupakan  implikasi  dari  kebijakan  desentralisasi  penyelenggaraan pemerintahan melalui penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah, sehingga pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8 Implikasi dari adanya hubungan kewenangan tersebut adalah lahirnya  hubungan  keuangan  serta  hubungan  pembinaan  dan  pengawasan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kekhasan  otonomi  desa,  minimal  dapat  ditinjau  dari  dua  aspek, pertama otonomi  desa bukan  merupakan  implikasi  dari  adanya  penyerahan  kewenangan  dari  pengakuan  desa  adat yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diperkuat, sehingga eksistensi desa  adat  akan  lebih  lebih  terjamin  keberadaannya,  tentunya  pengaturan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi,  demokratis,  sesuai  dengan  aspirasi  dan kepentingan  publik.  Pengaturan  mengenai  desa  adat  yang  diakui  dan  diatur  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Adat menjadi penting dilakukan oleh pemerintah daerah terlebih hal tersebut  adalah  sebagai  pemenuhan  atas  amanah  konstitusi  dan  undang-undang  Desa  yang
7 Sakinah  Nadir,  “Otonomi  Daerah  Dan  Desentralisasi  Desa:  Menuju  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,” Jurnal  Politik Profetik 1, no. 1 (2013), https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621.
8 Shandi  Patria  Airlangga,  “Hakikat  Penguasa  Dalam  Negara  Hukum  Demokratis,” Cepalo 3,  no.  1  (2019):  1–10, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
mengatur  dan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  mengatur keberadaan Desa Adat.
Aspek  turunan  dari  undang-undang  Desa  sampai  sekarang  masih  semu,  kalaupun  ada misalnya  dari  pemerintah  provinsi  atau  kabupaten  yang  berinisiatif  membentuk  Desa  Adat, seperti  di  Provinsi  Riau  dan  di  Kabupaten  Lebak  Provinsi  Banten,di  Kabupaten  Jayapura Provinsi Papua, Desa Adat Pakraman di Provinsi Bali, dengan demikian potensi kemungkinan bagi  pemerintah  daerah  untuk  membentuk  Desa  Adat  cukup  berdasar  dan  beralasan.  Jika dikaitkan  dengan  adanya  Kampung  Adat  Kasepuhan  Ciptagelar  yang  secara  administratif berada  di  Desa  Sinaresmi  Kecamatan  Cisolok  Kabupaten  Sukabumi  Provinsi  Jawa  Barat, namun  terganjal  oleh  tumpang  tindih  organ  negara  dan  konflik  norma.  Rumusan  masalah dalam  penelitian  ini,  bagaimanakah  politik  hukum  pengaturan  desa  adat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas  otonomi  serta  bagaimanakah implementasi pengakuan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas  otonomi  di  Indonesia.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  yakni  pendekatan  yuridis empiris dengan data primeir menggunakan analisis kualitatif.

## B. Pembahasan
1. Politik  Hukum  Pengakuan  Desa  Adat  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Di Indonesia
Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda terhadap konsepsi tentang politik hukum.  Politik  hukum  menurut  Padmo Wahjono  dalam  FX  Sumarja  adalah  kebijakan  dasar yang  memberi  arah,  bentuk,  maupun  isi  hukum  yang  akan  dibentuk. 9 Kemudian  Padmo Wahjono mempertegas definisi politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa  yang  dijadikan  kriteria  untuk  menghukumkan  sesuatu  yang  di  dalamnya  mencakup pembentukan,  penerapan,  dan  penegakkan  hukum.  Teuku  Muhammad  Radhie  dalam Muhammad  Akib  mendefinisikan  politik  hukum  adalah  sebagai  suatu  pernyataan  kehendak penguasa  negara  mengenai  hukum  yang  berlaku  diwilayahnya  dan  mengenai  arah perkembangan  hukum  yang  dibangun. 10 Politik  hukum  menurut  Mahfud  MD  adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum  baru  maupun  penggantian  hukum  lama,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara. 11 Berbagai  pengertian  atau  definisi  tersebut  mempunyai  susbtansi  makna  yang  sama  bahwa politik hukum itu merupakan legal policy tentang hukum yang akan di berlakukan dan tidak di  berlakukan  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Dasar  pemikiran  dari  berbagai  definisi  yang seperti  ini  di  dasarkan  pada  kenyataan  bahwa  negara  kita  mempunyai  tujuan  yang  harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya  melalui  pemberlakuan  dan  tidak  memberlakukan  hukum-hukum  sesuai  dengan tahapan-tahapan  perkembangan  yang  di  hadapi  oleh  masyarakat  dan  negara  kita.  Politik hukum  itu  ada  yang  permanen  atau  jangka  panjang  dan  ada  yang  bersifat  periodik.  Bersifat permanen  misalnya  pemberlakuan  pengujian  yudisial,  ekonomi  kerakyatan,  keseimbangan antara  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum,  penggantian  hukum-hukum peninggalan  kolonial  dengan  hukum-hukum  nasional,  penguasaan  sumber  daya  alam  oleh negara,  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman,  dan  lain  sebagainya.  Di  sini  terlihat  bahwa
9 FX  Sumarja, Hak    Atas  Tanah  Bagi  Orang  Asing  Tinjauan  Politik  Hukum  dan  Perlindungan  Warga  Negara  Indonesia, Yogyakarta : STPN Press, 2015, hlm 4.
10 Akib Muhammad, Politik Hukum Lingkungan  Dinamika dan Reflekinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah, Jakarta: Rajawali Press, (2015), hlm: 2
11 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm:1
beberapa  prinsip  yang  dimuat  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 sekaligus berlaku politik hukum.
Politik  dan  kekuasaan  tidak  mungkin  dapat  dipisahkan,  sebab  politik  akan  selalu melibatkan  kelompok-kelompok  orang  dengan  berbagai  kepentingan-kepentingan  yang bersaing untuk menguasai pemerintahan. Dalam kehidupan suatu negara akan terlihat bahwa yang membedakan politik negara dan politik organisasi lain dalam masyarakat adalah ruang lingkupnya  yang  luas  dan  kapasitas  pemerintah  untuk  mendukung  keputusan-keputusannya dengan  menggunakan  atau  menerapkan  ancaman  sanksi  dan  kekuatan  hukum  yang  sah berdasarkan  ketentuan  hukum. 12 Politik  hukum  dalam  tatanan  nilai  etis  dan  konstruktif  atau teknik  pembentukan  hukum  dan  penemuan  hukum  lebih  di  arahkan  untuk  melihat  sejauh mana  hukum  yang  dibentuk  berguna  dalam  proses  transformasi  masyarakat  yang  dicita- citakan.  Agar  produk  produk  suatu  hukum  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  yang  diharapkan, proses  yang  melibatkan  unsur-unsur  yang  mempengaruhi  dan  mendukung  proses  tersebut harus diperhatikan dan di implementasikan termasuk dalam hal ini adalah besarnya pengaruh ideologis  negara  dan  dogmatis  politik  kebangsaan.  Sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  khususnya ilmu  hukum,  politik  hukum  memberikan  landasan  akademis  terhadap  pembentukan  dan penemuan  hukum  yang  lebih  sesuai  dengan  kondisi  aktual,  nilai-nilai  yang  berkembang  di masyarakat terhadap hukum. Melalui hukum seperti ini diharapkan produk hukum yang dapat di terima, di laksanakan dandi patuhi. 13
Politik  hukum  merupakan  kebijakan  negara  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara negara  yang akan, sedang, dan berlaku bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk  mencapai  tujuan  yang  di  cita-citakan.  Penyelenggara  negara  adalah  lembaga  negara yang  diberi  kewenangan  oleh  konstitusi  untuk  mengadakan  pemerintahan  suatu  negara, penyelenggara negara disebut juga dengan Trias Politika yaitu keberadaan lembaga legislatif, eksekutif  dan  yudikatif.  Peneliti  sependapat  dengan  Mahfud  MD  dan  FX  Sumarja  bahwa politik hukum itu adalah merupakan legal polecy tentang hukum yang diberlakukan dan tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.
Pengakuan Desa Adat dari masa ke masa:
1) Pengakuan Desa Adat di Masa Hindia Belanda
Pada tahun 1854, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Regeeringreglement yang merupakan cikal bakal pengaturan daerah dan desa, dalam pengaturan itu disebut Inlandsche gementen atas  pengesahan  kepala  daerah  (residen),  berhak  untuk  memilih  kepalanya  dan pemerintah desanya dan kepala desa diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan meperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal.
2) Pengakuan Desa Adat di Masa Jepang
Pada  masa  pemerintahan  Jepang,  pengaturan  mengenai  desa  diatur  dalam  Osamu Sierei No.07  yang  membatasi  otonomi  desa,  rakyat  desa  dimobilisasi  untuk  keperluan  perang, menjadi satuan-satuan milisi, seperti heiko, Kaibodan, Seinendan dan lain-lain. Otonomi desa tidak dapat miliki sebagaimana mestinya, berbanding terbalik dengan masa Kolonial Belanda.
3) Pengakuan Desa Adat periode 1945-1965
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  menjadi  perhatian  awal  menyusul  lahirnya  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  18  Agustus  1945,  didalam  bab IV  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatur masalah  pemerintahan  daerah,  disebutkan  bahwa  pembagian  daerah  Indonesia  atas  daerah
12 Merdi Hajiji, “Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia,” J. Rechts Vinding Media Pembin. Huk. Nas. 2, no. 3 (2013): 361–73.
13 Wenda  Hartanto,  “Kesadaran  Hukum  Sebagai  Aspek  Dasar  Politik  Hukum  Legislasi:  Suatu  Tinjauan  Filsafat,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 3 (2015): 496–483.
besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan nya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan menggingati dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.
4) Pengakuan Desa Adat di masa Orde Baru
Pemerintahan ini menempatkan isu baru desentralisasi pemerintahan daerah atau desa dan atau  bahkan  dibawah  konsolidasi  politik  dan  pembangunan.  Pada  tahun  1969  pemerintah mengeluarkan  UU  No.  06  Tahun  1969  yang  dimaksudkan  untuk  membekukan  UU sebelumnya. Lima tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang betul-betul versi Orde Baru untuk memperkuatbirokratisasi, otoritarianisme, sentralisme, dan pembangunan.
5) Pengakuan Desa Adat di Era Reformasi 1998-1999
Lahirnya UU No 22 Tahun 1999 memang tidak mengenal desentralisasi desa, akan tetapi semangatnya  tersirat  didalam  ketentuan  dasar  UU  No  22  tahun  1999  yaitu  memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa atau nama lain, yang tentu saja merupakan manifestasi  dari  makna  istimewa  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
6) Pengakuan Desa Adat periode UU No 32 Tahun 2004
UU  No  32  Tahun  2004  telah  meletakkan  kerangka  landasan  desentralisasi,  otonomi daerah dan demokrasi lokal yang jauh lebih maju di era reformasi, namun disisi lain dampak negatif  dari  undang-undang  ini  adanya  konflik  kepentingan  antara  Pemerintah,  dan Pemerintah Daerah terkait kekuasaan dan kekayaan.
7) Pengakuan Desa Adat dalam periode UU No 6 Tahun 2014
UU  Desa  lahir  dengan  semangat  penerapan  amanat  konstitusi  yaitu  Pasal  18  B  ayat  (2) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat, termasuk  didalamnya hak- hak tradisionalnya.

## 2. Implementasi Pengakuan Desa Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah
Sejak  berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  untuk  pertama  kalinya  terdapat regulasi  yang  mengatur  tentang  desa  dan  desa  adat  yakni  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa.  Selama  ini  pengaturan  tentang  desa  selalu  menjadi  bagian  dari  undang- undang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  di susun dengan  semangat  penerapan  amanat  Konstitusi,  yaitu  pengaturan  masyarakat  hukum  adat sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945.  Pengakuan  kesatuan  masyarakat hukum adat membawa konsekuensi yakni pertama pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek  hukum,  kedua  pengakuan  terhadap  struktur  dan  tata  pemerintahan  adat,  ketiga pengakuan terhadap hukum adat, keempat pengakuan terhadap hak-hak atas harta benda adat termasuk  hak  ulayat  dan  masih  banyak  pengakuan  lainnya  yang  dijamin  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 14 Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat  tersebut  telah  ada  dan  hidup  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Negara  Republik  Indonesia seperti  huta/nagori  di  Sumatera  Utara,  gampong  di  Aceh,  nagari  di  Minangkabau,  marga  di Sumatera  Selatan,  tiuh  atau  pekon  di  Lampung,  desa  pakraman/desa  adat  di  Bali,  Kampung Adat/Kasepuhan  Adat  Ciptagelar  di  Sukabumi  Jawa  Barat,  serta  Lembang  di  Toraja. Kemajemukan  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  berada  dalam  lingkungan
14 Zulkarnain  Ridlwan,  “Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam  Pembangun  Perekonomian  Desa,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (2015): 424–40, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314.
hukum adat dapat diamati pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat misalnya yang ada di Kabupaten SiakProvinsi Riau dan di Bali.
Pengaturan  desa  dan  desa  adat  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa  beserta peraturan pelaksanaannya merupakan perubahan yang sangat mendasar terkait  dengan  kewenangan  pemerintah  daerah  atau  kota  untuk  membuat  peraturan  daerah tentang desa adat. 15 Secara khusus hal yang terkait dengan desa adat terdapat dalam beberapa Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yakni  pertama  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  53  Tahun  1999  tentang  Pembentukan Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kabupaten  Siak, Kabupaten  Karimun,  Kabupaten  Natuna,  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  dan  Kota  Batam. Kedua,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  31/PUU-V/2007  perihal Pengujian  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Tual  di Provinsi Maluku. Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU- VI/2008  perihal  Pengujian  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  1999  tentang  Pembentukan Kabupaten  Buol,    Kabupaten  Morowali,  dan    Kabupaten  Banggai  Kepulauan.  Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Pada  dasarnya  kesatuan masyarakat  hukum  adat  terbentuk  berdasarkan  3  (tiga)  prinsip  dasar,  yaitu  genealogis, teritorial,  dan  atau  gabungan  genealogis  dan  teritorial  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  bahwa  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  merupakan gabungan  antara  genealogis  dan  teritorial. 16 Dalam  kaitan  itu,  negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 17
Implementasi kesatuan masyarakat hukum adat telah hidup dan berkembangan di wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  seperti  Huta/Nagori  di  Sumatera  Utara,  Gampong  di Aceh,  Nagari  di  Minangkabau,  Marga  di  Palembang  Sumatera  Selatan,  Tiuh  atau Pekon/Dusun di Lampung, Kasepuhan Adat Ciptagelar di Sukabumi Jawa Barat, Pakraman di Bali,  lembang  di  Toraja,  Banua  atau  Wanua  di  Kalimantan  dan  negeri  Maluku.  Secara normatif  pengaturan  desa  adat  dan  penetapannya  diatur  mulai  dari  Pasal  96  sampai  dengan Pasal 111  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29  sampai dengan Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Desa.  Pasal  29  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah Kabupaten/kota  melakukan  inventarisasi  Desa  yang  ada  diwilayahnya  yang  telah mendapatkan  kode  desa.  Pasal  29  ayat  (20)  peraturan A  Quo ,  hasil  inventarisasi  desa sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dijadikan  dasar  oleh  pemerintah  daerah kabupaten/kota  untuk  menetapkan  desa  dan  desa  adat  yang  ada  di  wilayahnya.  Adapun urgensi pengakuan desa adat tersebut didasarkan pada sebagai berikut: 18
a. Mengembalikan identitas dan budaya masyarakat pedesaan
15 Berna Sudjana Ermaya, “Kemandirian Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan,” LITIGASI 16, no. 2 (2016), https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36.
16 Jawahir  Thontowi,  “Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Implementasi  Perlindungan  Hak-Hak  Tradisionalnya,” Pandecta: Research Law Journal 10, no. 1 (2015): 1–13, https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190.
17 Luh Rina Apriani, “Desentralisasi Dan Eksistensi Desa Adat Di Indonesia:Suatu Perbandingan Konsep “Baliak Kan Nagari Di Sumatera Barat Dan ‘Dualitas Desa’ Di Bali,” Seminar Sipendikum , 2018, 260–70.
18 Ni’matul Huda, “Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4, no. 1 (2017): 1–18, https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a1..
Perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  meliputi  berbagai  macam  aspek yaitu  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi,  teknologi,  maupun  ilmu  pengetahuan.  Aspek-aspek sosial  yang  penting  dalam  membentuk  pola  perilaku  kehidupan  masyarakat  adalah membentuk  nilai  peradaban  yang  rasional,  adaptasi  budaya  dan  persiapan  masa  depan masyarakat.Usaha  untuk  meningkat  pembangunan  disegala  bidang    kehidupan  merupakan keharusan  yang  tidak  terelakkan  sebagai  sebuah  negara  yang  sedang  berkembang  seperti Indonesia.
b. Mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal
Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan budaya luhur bangsa. Saat ini eksistensi kearifan lokal mulai memudar  akibat  adanya  arus  informasi  teknologi  yang  maju  pesat,  serta  pengaruh  budaya asing yang masuk kedalam desa d an desa adat tanpa filter.
c. Sebagai pengendali pengaruh globalisasi
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  secara  tegas  menempatkan  desa sebagai subyek pembangunan dan kejelasan status desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Kesejahteraan  dan  keadilan  masyarakat  harus  terus  diperhitungkan  karena  fenomena globalisasi menjadi tantangan serius karena pengaruh globalisasi berdampak sistemik regional dan internasional. Hal tersebut berdampak pada eksistensi desa adat dengan segala keunikan dan  kekhasan  dari  desa  adat.  Oleh  kerena  itu  desa  adat  menjadi  penting  perannya  untuk mengendalikan  pengaruh  globalisasi.  Politik  Hukum  pembentukan  Desa  Adat  di  Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau misalnya telah mengatur dan menetapkan desa adat dalam bentuk produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Desa Adat, dalam peraturan daerah tersebut ditetapkan sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) desa adat. Pembentukan kampung adat/aesa Adat juga terjadi di Kabupaten Siak Provinsi Riau lewat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Penetapan  Kampung  Adat  di  Kabupaten  Siak,  dalam  peraturan  daerah  tersebut terbentuk  8  (Delapan)  kampung  adat.  Selain  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan  Siak  juga  ada daerah  lain  yang  membentuk  desa  adat  sebagai  pemenuhan  atas  pelaksanaan  konstitusi  dan undang-undang desa  yaitu di Jayapura Provinsi  Papua  yang telah mengatur dan menetapkan kampung  menjadi  kampung  adat  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Kampung Adat.
Pengaturan dan penetapan desa adat oleh daerah kabupaten seperti tersebut diatas adalah beberapa bentuk politik hukum yang ada di daerah sebagai pelaksanaan asas otonomi daerah dan pengejawantahan otonomi asli desa. 19 Regulasi yang ada menjadi instrument untuk dapat lebih  memperkuat  eksistensi  dan  pengembangan  desa  adat.  Upaya  memperkuat  desa  adat selalu  mengalami  banyak  persoalan,  hambatan,  dan  dilema.  Hal  demikian  disebabkan  oleh beberapa  faktor  diantaranya  mandulnya  peran-peran  lembaga  desa  dalam  menyambut perubahan  yang  ada,  pemerintahan  desa  belum  menemukan  jati  diri  yang  sebenarnya  di  era otonomi  desa  dimana  desa  merupakan  wilayah  yang  otonom  dari  pemerintah  sehingga  desa mampu mengambil inisiasi, kreasi, dan inovasi sesuai dengan semangat perubahan yang ada.
Selain  faktor  mandulnya  lembaga  desa  dalam  melaksanakan  otonomi  aslinya,  juga disebabkan oleh banyaknya penafsiran terhadap peraturan perundangan yang terkait desa adat sehingga  membingungkan  dalam  pelaksanaannya,  diantaranya  adalah  undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang desa yang masih menjadikan desa adat subbordinasi
19 L.  Usman  Nur  Apri  Ramdan,  “Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Penguatan  Desa  Adat  Di  Desa  Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara,” LEX ET SOCIETATIS 3, no. 7 (2015): 121–30.
sebagai  pemerintah  daerah  padahal  secara  konstitusional  desa  diakui  secara  tegas keberdaannya  dengan  segala  hak  desa  adat  yang  melekat  dan  tumbuh  sebelum  Indonesia merdeka. 20
Konflik  norma  juga  terjadi  dalam  kaitan  kewenangan  desa  adat  dalam  membuat peraturan.  Namun  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, peraturan desa tidak termasuk dalam urutan peraturan perundangan,  sedangkan  dalam  undang-undang  desa  diberikan  hak  untuk  membentuknya. Hak  mengatur  ini  kemudian  menimbulkan  persoalan  karena  tidak  ada  kejelasan  desa  untuk membuat  peraturan  dalam  mengatur  kepentingan  masyarakat  desa  adat  itu  sendiri.  Aspek kewilayahan atau teritorial menjadi salah satu penyebab sulitnya implementasi pengakuan dan perlindungan  desa  adat,  karena  wilayah  desa  adat  masuk  kedalam  kawasan  kehutanan, penyebab  lain  sulitnya  implementasi  politik  hukum  pengakuan  desa  adat. 21 Kewilayahan dalam desa adat adalah syarat mutlak yang harus ada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang  desa  Pasal  103  yang  menekankan  adanya  wilayah  kehidupan  suatu masyarakat  hukum adat.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  dapat  disimpulkan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia    mengakui  dan  melindungi  hak  tradisional  serta  hak asal-usul  masyarakat  adat  dan  desa  adat,  tidak  terkecuali  hak-hak  dalam  konteks pemerintahan daerah, hak asasi manusia, dan kebudayaan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelindungan hak desa adat oleh negara dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan sehingga desa adat perlu diprioritaskan dalam arah kebijakan yang nyata  agar  dapat  meminimalkan  munculnya  potensial  konflik  social  dan  menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan nasional.
Pengaturan  mengenai  desa  adat  dalam  peraturan  perundang-undangan  masih  terdapat kekurangan  dan  belum  menampung  perkembangan  kebutuhan  hukum  dari  masyarakat  adat yang  ada  dan  perkembangan  zaman.  Pengakuan  masyarakat  hukum  adat  yang  sudah  ada sebelum Negara Indonesia terbentuk perlu mendapat dukungan secara luas seperti yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Riau, desa adat di Bali, kampung adat di Jayapura Papua masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  serta  berprinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang secara sosiologis membutuhkan pengakuan negara secara de facto dan de jure akan  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  untuk  membentuk  desa adat  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang  desa.  Dengan  melihat  segala  potensi desa  adat  yang  ada  dan  masih  hidup,  sudah  seharusnya  pemerintah  dan  pemerintah  daerah menaruh  perhatian  yang  serius.  Kenyataannya  tidaklah  demikian,  penyebabnya  diantara  dari aspek  kewilayahan  atau  teritorial,  politik  (Kebijakan  atau  peraturan  tumpang  tindih),dan kepastian  hukum.  Saran  yang  diberikan  yaitu  politik  hukum  pengakuan  desa  adat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas  otonomi  di  Indonesia  harus dijalankan secara konsekuen dan berkeadilan sehingga tidak terkesan formalistik.
20 Zayanti  Mandasari,  “Politik  Hukum  Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi),” JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM 21, no. 2 (2014): 227–50, https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4.
21 Abdul Fatah Fanani and Supardi Ibrahim, “Collaborative Governance Dalam  Kemandirian Desa,” DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 3, no. 2 (2018): 1–18, https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.148.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Akib, Muhammad, (2013), Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Otonomi Daerah , Jakarta, Rajawali Press. FX  Sumarja,  (2015), Hak    Atas  Tanah  Bagi  Orang  Asing  Tinjauan  Politik  Hukum  dan Perlindungan Warga Negara Indonesia, Yogyakarta : STPN Press.
Mahfud MD, (2009), Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press.
B. Jurnal Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.” Cepalo 3, no. 1, 2019: 1–10. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Arimbawa,  Wahyudi,  and  I  Komang  Gede  Santhyasa.  “PERPEKTIF  RUANG  SEBAGAI ENTITAS  BUDAYA  LOKAL  Orientasi  Simbolik  Ruang  Masyarakat  Tradisional  Desa Adat.” Local Wisdom-Jurnal Ilmiah Online, Issn: 2086-3764 2, 2010: 1–9. Darmini,  and  Laurensius  Arliman  S.  “Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Di  Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4, no. 3, 2018: 606–24. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10. Ermaya,  Berna  Sudjana.  “Kemandirian  Desa  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Kawasan Pedesaan.” LITIGASI 16, no. 2, 2016. https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36. Fanani,  Abdul  Fatah,  and  Supardi  Ibrahim.  “Collaborative  Governance  Dalam  Kemandirian Desa.” DIALEKTIKA :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Ilmu  Sosial 3,  no.  2,  2018:  1–18. https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.148.
Hajiji,  Merdi.  “Relasi  Hukum  Dan  Politik  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.” J.  Rechts  Vinding Media Pembin. Huk. Nas. 2, no. 3, 2013: 361–73.
Hartanto,  Wenda.  “Kesadaran  Hukum  Sebagai  Aspek  Dasar  Politik  Hukum  Legislasi:  Suatu Tinjauan  Filsafat.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 4,  no.  3, 2015: 496–483.
Hasjimzoem,  Yusnani.  “Dinamika  Hukum  Pemerintahan  Desa.” FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu Hukum 8, no. 3, 2015: 463–76. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312. Huda,  Ni’matul.  “Artikel  Kehormatan:  Urgensi  Pengaturan  Desa  Dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945.” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of Law) 4, no. 1, 2017: 1–18. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a1.
Kusnadi,  Agus.  “Perkembangan  Politik  Hukum  Pemerintahan  Desa  Menurut  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2, no. 3, 2015: 564–80. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8.
Mandasari,  Zayanti.  “Politik  Hukum  Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  (Studi  Putusan Mahkamah  Konstitusi).” JURNAL  HUKUM  IUS  QUIA  IUSTUM 21,  no.  2,  2014:  227–50. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4.
Nadir,  Sakinah.  “Otonomi  Daerah  Dan  Desentralisasi  Desa:  Menuju  Pemberdayaan  Masyarakat Desa.” Jurnal Politik Profetik 1, no. 1, 2013. https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621. Nur Apri Ramdan, L. Usman. “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguatan Desa Adat Di  Desa  Bentenan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.” LEX  ET  SOCIETATIS 3,  no.  7,  2015: 121–30.
Ridlwan,  Zulkarnain.  “Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam  Pembangun Perekonomian  Desa.” FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  3,  2015:  424–40. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314.
Rina  Apriani,  Luh.  “Desentralisasi  Dan  Eksistensi  Desa  Adat  Di  Indonesia:Suatu  Perbandingan Konsep  “Baliak  Kan  Nagari  Di  Sumatera  Barat  Dan  ‘Dualitas  Desa’  Di  Bali.” Seminar Sipendikum , 2018, 260–70.
Thontowi, Jawahir. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak- Hak  Tradisionalnya.” Pandecta:  Research  Law  Journal 10,  no.  1,  2015:  1–13. https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190.