## PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA PADA CERAI TALAK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

## Abdullah Taufik

## IAIN Kediri
abtakediri@gmail.com
Abstract
Verstek’s decision is one of the court legal products that can have permanent legal force if there is no resistance effort (Verzet) from the defendant Verstek’s decision was dropped by a judge because the Tegugat (Respondent) who had been summoned should not come without giving reasons that could be justified by law. The verstek decision is based on article 126 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) which states;
1.  The absence of the defendant at the first hearing immediately gave the judge the authority to decide on the verstek
2.  Resign the session and call the defendant once again
Verstek’s decision which is an item of civil procedural law in general is also applied in the civil procedure law of the religious court. Therefore, in dealing with civil divorce cases in religious courts, judges can apply the verstek verdict. negative impact on the wife because in the verstek decision the wife is in a weak position, so that with the verstek verdict she has lost her right to defend herself, even though there is an opportunity to fight (Verzet) but it depends on the quality of the personnel from in terms of economics and education, judges must therefore be wiser in imposing Verstek decisions on divorce divorce cases so that there is an opportunity for the wife to provide information related to her personality so as to create gender equality in the court.

## Keywords:
Divorce, Verstek Verdict, Gender Equality

## A. Pendahuluan
1.  Latarbelakang Masalah
Putusan merupakan salah satu produk pengadilan, baik di lingkungan Pengadilan Umum ataupun di lingkungan Pengadilan Agama,  terdapat  dua  macam  produk hukum Pengadilan Agama yaitu: a.  Produk hukum berupa putusan b.  Produk hukum berupa penetapan Sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwasanya  produk  Pengadilan  Agama ada  dua  macam  yaitu:  (1)  putusan,  (2) penetapan. 1 a.  Produk hukum berupa putusan
1 Erfaniah  Zuhriah, Peradilan  Agama  di  Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 265.
Majlis Hakim setelah memeriksa perkara maka giliran berikutnya adalah memberikan putusan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah vonnis,  dan  al-godan  dalam  bahasa syariah. Putusan yang diterbitkan oleh Majlis Hakim berdasarkan adanya sengketa perdata antara dua pihak yang  berlawanan  yakni  penggugat dan tergugat. Inilah produk peradilan yang sesungguhnya (jurisdiction contentiosa) 2 pemeriksaan perkara pada akhirnya diakhiri dengan suatu  putusan,  menurut  fungsinya putusan hakim dibedakan menjadi dua  katagori:  (1)  putusan  akhir,  (2) putusan sela
2 Roihan Al Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: Rajawali Press, 2006, h. 203.

## 1)  Putusan akhir, merupakan putusan
untuk mengakhiri pemeriksaan di  persidangan,  baik  yang  telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Berikut adalah jenis-jenis putusan akhir yang diterbitkan oleh hakim yang tidak menempuh semua tahapan pemeriksaan, yaitu;
a)  Putusan gugur
b)  Putusan  verstek  yang  tidak diajukan perlawanan (verzet)
c)  Putusan tidak menerima
d)  Putusan  yang  menyatakan Pengadilan  Agama  tidak berwenang memeriksa
2)  Putusan sela Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara yang dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Meskipun putusan sela tidak dapat mengakhiri  proses  pemeriksaan, namun dapat mempengaruhi proses pemeriksaan. Putusan sela dituangkan dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Berikut contoh-contoh putusan sela:
a)  Tentang pemeriksaan proder b)  Tentang  pemeriksaan  eksepsi tidak berwenang
c)  Tentang  sumpah  dengan segala jenisnya
d)  Tentang gugat provisional e)  Tentang gugat insidentil b. Penetapan
Penetapan merupakan produk hukum dari seorang hakim yang didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara  permohonan  (voluntair) sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap,  bahwa  penetapan  adalah keputusan pengadilan atas perkara
permohonan. 3 Produk hukum berupa penetapan atau al-itsbat dalam bahasa syari’ah dan beschiking dalam bahasa  Belanda,  bukanlah  peradilan yang sesungguhnya (jurisdiction voluntaria)  dikatakan  demikian karena dalam persidangan tidak ada  lawan  yang  berperkara  yang ada  hanyalah  permohonan,  yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu,  sehingga  bunyi  penetapan “menyatakan”  (diclaratoir)  atau menciptakan (constitutoire). Diantara contoh-contoh penetapan adalah sebagai berikut:
1)  Tentang permohonan itsbat nikah
2)  Tentang  permohonan  dispensasi nikah 3)  Tentang permohonan pengangkatan anak Perkara cerai talak merupakan jenis perkara cerai yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dimana tempat tinggal istri berada. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117. “Talak adalah ikrar suami di hadakan sidang Peradilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.” Pada prinsipnya yang memiliki hak talak adalah suami meskipun istri diperbolehkan mengajukan gugat cerai ke  Pengadilan  Agama.  Oleh  karena itulah dalam pemeriksaan perkara cerai talak yang diakhiri dengan putusan verstek  akan  berdampak  negatif bagi seorang istri. Bagaimanapun juga seorang istri berada pada posisi yang lemah sehingga apabila suatu perkara,  cerai  talak  yang  diajukan oleh suami kemudian diputus begitu saja oleh Hakim tanpa kehadiran
3 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 , Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, h. 339.
seorang  istri  (putusan  verstek)  maka telah menghilangkan hak seorang istri untuk menyampaikan hak- hak individunya untuk didengar di hadapan persidangan sehingga hakim dalam mempertimbangkan putusan hanya berdasarkan sumber informasi dari sepihak saja sehingga seorang istri tidak memiliki akses keadilan di muka pengadilan.
2.  Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah kedudukan putusan verstek dalam perkara cerai talak?
b. Bagaimanakah keadilan gender dalam putusan verstek pada perkara cerai talak?

## 3.  Kerangka teori
a.  Putusan hakim
Putusan adalah merupakan proses terakhir dalam pemeriksaan perkara di  pengadilan.  Dimana  kewenangan  ini dimiliki oleh majlis hakim yang sedang memeriksa,  sebagaimana  tugas  pokok hakim  adalah;  menerima,  memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (ps. 1 dan 2 UU No. 14/1970). Adapun  jenis-jenis  putusan  adalah sebagai berikut :
1)  Putusan  declaration  (pernyataan): aitu  suatu  putusan  yang  bersifat menegaskan atau menyatakan keadaan hukum semata-mata. Misal keabsahan anak angkat menurut hukum.
2)  Putusan  constitutive  (pengaturan): yaitu suatu putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum
yang baru. Misal putusan tentang perceraian.
3)  Putusan condemnatoir (menghukum): yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Misal hukuman untuk membayar ganti rugi.
4)  Putusan  preparatoir:  yaitu  putusan sela,  yang  dipergunakan  untuk mempersiapkan putusan akhir. Misal penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi.
5)  Putusan  interlocutoir:  yaitu  putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.
6)  Putusan insidentil: yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa  yang  dapat  menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.
7)  Putusan  provisional:  yaitu  putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Misal putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses persidangan berlangsung.
8)  Putusan  contradictoir:  yaitu  putusan yang  menyatakan  bahwa  tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut.
9)  Putusan  verstek:  yaitu  putusan  yang dijatuhkan  oleh  majlis  hakim,  tanpa hadirnya tergugat/termohon dalam persidangan.

## b.  Putusan verstek
1)  Putusan  verstek  atau  dikenal dengan istilah in absensia adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah menyuruh  wakilnya  atau  kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. 4
2)  Putusan  verstek  ialah  putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi,  sedang  penggugat  hadir dan mohon putusan. 5 Putusan verstek diatur dalam : 1)  Pasal  125  HIR  (1)  menyebutkan: Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain  menghadap  mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan  tidak  hadir  (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak  beralasan.  Dari  ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa;  putusan  verstek  dapat dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut :
a)  Tergugat  atau  para  tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban
b)  Tergugat  atau  para  tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/  kuasanya  yang  sah
4 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek (Jakarta: Sinar Graﬁka, 2011), 216.
5 Tutigantini, Gugur  dan  Verstek  serta  Perlawanan terhadap Putusan Verstek (Makalah Disajikan pada Acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis) 2014.

## untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban
c)  Tergugat  atau  para  tergugat telah dipanggil dengan patut d)  Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum 2)  Pasal 126 HIR: Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi  Pengadilan  Negeri  dapat, sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil kedua kalinya datang menghadap pada  hari  persidangan  lain,  yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :
a)  Pengunduran  sidang  bisa dilakukan karena tidak hadirnya tergugat dalam persidangan
b)  Tidak  ditentukan  tentang batas toleransi pengunduran sidang c)  Ukuran batas toleransi hanya didasarkan pada azas peradilan;  sederhana,  cepat dan biaya ringan
3)  Pasal  149  RB9  berbunyi:  apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan  tanpa  kehadirannya, kecuali bila ternyata menurut pengadilan  negeri  itu  bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
4)  Pasal  150  RB9:  “Dalam  kejadian- kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil suatu keputusan, maka
Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi”.

## c.  Asas-asas hukum acara perdata
Hakim dalam mengadilan perkara yang diajukan disamping mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan azas-azas hukum acara perdata yaitu :
1)  Azas  hakim  bersifat  pasif:  yaitu gugatan  harus  merupakan  inisiatif penggugat/pemohon.
2)  Azas sifat terbuka dalam persidangan: yaitu sidang harus terbuka dan disaksikan oleh umum, kecuali dalam kasus tertentu. Misal sidang perkara perceraian.
3)  Azas mendengar kedua belah pihak.
4)  Azas  bebas  dari  campur  tangan  para pihak di luar pengadilan.
5)  Azas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.
6)  Azas putusan harus disertai alasan 7)  Azas  putusan  harus  dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari lewat 8)  Azas beracara dikenakan biaya Sedangkan azas peradilan agama sebagai berikut :
1)  Azas personalia keislaman
2)  Azas kebebasan
3)  Azas wajib mendamaikan
4)  Azas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan
5)  Azas  persidangan  terbuka  untuk umum
6)  Azas legalitas dan persamaan 7)  Azas aktif memberi bantuan

## d. Perceraian
Perceraian merupakan putusnya ikatan suami istri (perkawinan) yang dapat terjadi dengan cerai talak atau gugat cerai yang  diajukan  ke  Pengadilan  (Agama). Cerai talak merupakan permohonan cerai yang diajukan suami terhadap istrinya ke Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan seorang istri ke Pengadilan Agama. Perceraian didasarkan pada Bab VIII Pasal 38 dan Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal  38:  Perkawinan  putus  karena; kematian,  perceraian,  dan  putusan pengadilan.
Pasal  39  :  1)  Perceraian  hanya  dapat dilakukan  dengan  sidang  pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua  belah  pihak;  2)  Untuk  melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
1)  Macam-macam putusnya perkawinan Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga sebab. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal (38) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal (113) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu disebabkan:
a)  Kematian: putusnya ikatan perkawinan  suami  istri  dapat disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak yaitu suami atau istri  meninggal  dunia,  sehingga putusnya  perkawinan  dengan sendirinya tanpa pengajuan ke Pengadilan Agama.
b)  Perceraian:  perceraian  menjadi sebab putusnya ikatan suami istri yang dapat terjadi karena cerai talak atau gugat cerai.
c)  Putusan
pengadilan: ikatan perkawinan suami istri
berakhir didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht).
2)  Alasan-alasan perceraian Terjadinya perceraian didasarkan pada terdapatnya alasan hukum yang sah sebagaimana didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
a)  Salah  satu  pihak  berbuat  zina atau  menjadi  pemabuk,  pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
b)  Salah  satu  pihak  meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
c)  Salah  satu  pihak  mendapatkan hukuman  penjara  5  (lima)  tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d)  Salah  satu  pihak  melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e)  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f)  Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g)  Suami melanggar ta’lik talak. h)  Karena  peralihan  agama  atau murtad.
i)  Perceraian  dalam  pandangan hukum Islam
Islam memandang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sakral antara  suami  istri,  karena  dalam pernikahan terdapat kebaikan-kebaikan
bagi suami istri sehingga nilai ibadah menjadi  berkualitas,  maka  hendaknya kebaikan  yang  merupakan  nikmat  Allah sudah merupakan suatu kewajiban untuk disyukuri,  maka  sebaliknya  memutuskan ikatan perkawinan merupakan pengingkaran terhadap nikmat Allah atau dengan kata lain kufur dari nikmat Allah, itulah karena Islam membenci perceraian sekalipun  hal  itu  diperbolehkan.  Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227, Allah berﬁrman:
ٌميِلَع ٌعيِم َس َهَّللا َّنِإَف  َقلاَّطلا اوُمَزَع ْنِإَو Artinya :“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Disebutkan dalam hadits Nabi tentang cerai:
َلِا ِلَلاَحلا  ُضَغْبَا مَّل َسَو ِهْيَلَع هللا  ّل َص يِبَّنلا نَع رَمُع ِنْبا ِنَع )هجام نبا و دواد وبا هاور( . ُقَلاَّطلا هللا Artinya  :  “Perkara  halal  yang  dibenci  Allah adalah perkara talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

## e.  Cerai talak
Perkara cerai talak diatur dalam pasal 66 : (1) UU No. 1/1974: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”. Sementara dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 117 : “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama  yang  menjadi  salah  satu  sebab putusannya  perkawinan  dengan  cara sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  129, 130, 131”.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dijelaskan mulai pasal 118 – pasal 122 bahwa jenis-jenis talak sebagai berikut :
1)  Talak taj’i: talak dimana suami berhak rujuk kembali selama dalam masa iddah (ps. 118).
2)  Talak bain shugro: tidak boleh dirujuk tapi harus dengan akad baru (ps. 119).
3)  Talak  bain  qubro:  talak  tidak  bisa dirujuk  ataupun  akad  baru,  kecuali bekas istri menikah dengan orang lain kemudian bercerai ba’da duhul dan masa iddah (ps. 120).
4)  Talak  sunni:  talak  yang  dibolehkan, talak  yang  dijatuhkan,  istri  sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (ps. 121).
5)  Talak bid’i: talak yang dilarang, talak dijatuhkan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
f.  Keadilan gender
Gender merupakan suatu konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah, peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional. Sehingga ada akumulasi karakter yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang terkonsepsi secara sosial-kultural semisal perempuan yang berkarakter,  lembut,  cantik,  emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki yang berkarakter  pribadi  yang  kuat  rasional, jantan  dan  perkasa.  Sifat-sifat  tersebut sebenarnya dapat dipertukarkan oleh karena gender bersifat non-kodrati. 6 Gerakan-gerakan keadilan gender pada  negara-negara  Islam,  misal  Mesir telah memberikan inspirasi pada gelombang  feminism  di  Indonesia  yang menuntut persamaan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya ketidakadilan pada  pihak  wanita  akibat  dari  kultur masyarakat,  pemahaman  agama  dan juga  politik  ketiga  faktor  tersebut memposisikan  wanita  pada  status  sosial yang  diskriminatif  yang  berujung  pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
6 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 8 – 9.
(KDRT),  stereotip  lemah  dan  lain-lain. Perjuangan gerakan keadilan gender yang diperjuangkan  kaum  feminis  muslimah dengan memberikan interprestasi pada ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  bernuansa keadilan  salah  satunya  surat  At-Taubah: (71):
َنوُرُمْأَي   ٍضْعَب   ُءاَيِلْوَأ   ْمُه ُضْعَب   ُتاَنِمْؤُمْلاَو   َنوُنِمْؤُمْلاَو َنوُتْؤُيَو   َةلا َّصلا   َنوُميِقُيَو   ِرَكْنُمْلا   ِنَع   َنْوَهْنَيَو   ِفوُرْعَمْلاِب َهَّللا َّنِإ ُهَّللا ُمُهُمَحَْي َس  َكِئَلوُأ ُهَلو ُسَرَو َهَّللا َنوُعيِطُيَو َةاَكَّزلا
ٌميِكَح ٌزيِزَع
Artinya:  “Dan  orang-orang  yang  beriman, lelaki  dan  perempuan,  sebahagian  mereka (adalah)  menjadi  penolong  bagi  sebahagian yang  lain.  Mereka  menyuruh  (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Dari  pemahaman  ayat  tersebut sampailah mereka pada satu konsensus bahwa kaum lak-laki dan wanita keduanya sama-sama  makhluk  Allah.  Oleh  karena itu harus berdiri sejajar dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan karakter keadilan gender dipersepsikan pada 4 (empat) aspek penilaian: 7
1)  Adanya  kesempatan  yang  sama  pada sumber daya pembangunan
2)  Berpartisipasi  secara  bersama  dalam mengambil keputusan
3)  Adanya kekuasaan yang sama

## 4)  Adanya manfaat yang sama
4.  Metode Penelitian

## a.  Pendekatan dan jenis penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengkaji (analisa mendalam)  terhadap  peraturan
7 H.  Puspitawati, Pengenalan  Konsep  Gender,  dan Keadilan  Gender ,  Makalah  Disampaikan  pada  Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender Se-Wil I Bogor (Kamis, 22 Maret 2012), h. 16.
perundang-undangan yang terkait dengan hukum beracara di Pengadilan Agama.

## b.  Jenis penelitian
Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal/ yuridis  normatif  yaitu  bertolak  dari kajian aturan hukum yang relevan degan putusan verstek.
c.  Sumber data
1)  Primer  (peraturan  perundang- undangan yang relevan),
responden yaitu majelis hakim di PA Kab. Kediri.
2)  Sekunder (sumber bacaan/pustaka yang  relevan)  dengan  putusan verstek dan yang berhubungan dengan tema-tema keadilan gender
d.  Teknik pengumpulan data
1)  Dokumenter,  di  sini  penulis menghimpun peraturan perundang-undangan untuk menjawab masalah yang dikaji.
2)  Bahan kepustakaan, di sini penulis menelusuri  buku-buku,  jurnal, sebagai  penguat,  peyempurna aturan hukum yang terkait dengan keadilan gender.

## e. Analisis
Untuk  memperoleh  jawaban  yang valid terhadap masalah yang diajukan, maka penulis menganalisa bahan- bahan hukum yang telah terkumpul dengan  metode  deduktif  kwalitatif, yaitu bertolak dari dalil-dalil yang bersifat  umum  untuk  kemudian ditarik  pada  peristiwa  yang  bersifat khusus.

## B. Pembahasan 1.  Kedudukan Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak
Perkara cerai talak merupakan salah satu jenis perceraian yang menjadi kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama untuk memeriksanya khususnya bagi orang  yang  beragama  Islam.  Dalam proses pemeriksaan dilakukan beberapa tahap dan diakhiri dengan suatu putusan yang notabene merupakan produk hukum pengadilan atau disebut dengan “yurisprodensi” sebagaimana ketentuan Pasal  2:  (1)  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1970 bahwa tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang  diajukan  kepadanya,  sehubungan tupoksi hakim maka bentuk-bentuk putusan bisa jadi beragam, mungkin bisa putusan  sela  ataupun  putusan  akhir, begitu juga dengan putusan akhir bisa beragam  pula  mungkin;  putusan  gugur, putusan  tidak  menerima,  pernyataan tidak berwenang memeriksa, atau putusan dengan verstek. Ragam dan jenis putusan tersebut harus digunakan hakim sebagai landasan yuridis dalam mengakhiri suatu pemeriksaan.  Oleh  karena  itulah  bagian dari hukum acara perdata yang digunakan dalam beracara baik di lingkungan Pengadilan  Umum  ataupun  di  wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama.
Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya telah mempertimbangkan berbagai hal selama proses persidangan sehingga hasil akhir apapun yang berupa putusan dengan berbagai jenisnya akan diterima oleh para pihak yang berperkara. Karena proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata sebagai acuannya.
Pemeriksaan perkara oleh Majlis Hakim akan dilakukan beberapa tahap: tahap mendengarkan bacaan gugatan
penggugat, tahap jawaban gugatan tahap jawab  menjawab,  tahap  pembuktian  dan saksi,  tahap  akhir  atau  putusan.  Namun suatu hal yang tidak diharapkan oleh hakim bisa mungkin terjadi semisal salah satu pihak dalam berperkara di muka  pengadilan  tidak  hadir,  maka ketidakhadiran salah satu pihak akan membentuk opini hakim untuk mengambil keputusan jika yang tidak hadir dalam pemeriksaan (persidangan adalah penggugat maka hakim akan memutus bahwa gugatan penggugat gugur sebaliknya bila yang tidak datang adalah pihak tergugat hakim akan menjatuhkan putusan dengan tidak hadirnya tergugat yang disebut dengan putusan verstek. Putusan demikian diperbolehkan karena telah diatur dalam Pasal 125 (HIR), Pasal 126  (HIR)  Jo.  UU  Nomor  20  Tahun  1947. Jo  SEMA  Nomor  9  Tahun  1964  yang menyatakan bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan;
a.  Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
b.  Tergugat tidak hadir dalam sidang dan  tidak  mewakilkan  kepada  orang lain  serta  tidak  ternyata  pula  bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah
c.  Tergugat tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi mengenai kewenangan d.  Penggugat hadir dipersidangkan; dan e.  Penggugat mohon keputusan
Perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan  Agama  merupakan  perkara perdata sehingga dalam pemeriksaannya hakim akan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku secara umum di Pengadilan Umum. Sehingga sangat mungkin bila hakim menjatuhkan putusan verstek dari hasil pemeriksaan perkara  cerai  talak,  karena  hakim  dalam memutuskan perkara didasarkan atas keyakinannya. Setelah kelengkapan alat bukti,  saksi  terpenuhi,  namun  demikian
diperlukan pertimbangan hakim yang amat bijak dalam memutus perkara cerai talak apalagi putusan yang berbentuk verstek,  dimana  salah  satu  pihaknya tidak bisa didengar keterangan dan kesaksiannya,  sehingga  tentu  hasilnya akan berat sebelah.

## 2. Keadilan Gender Dalam Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak
Perkara cerai talak merupakan inisiatif dari pihak suami, baik itu diketahui atau tidak  oleh  seorang  istri,  talak  adalah hak  seorang  laki-laki  (suami).  Oleh karena itu kapan saja boleh dijatuhkan sehingga tidak ada argument hukum yang menyalahkannya akan tetapi ada batasan- batasan atau larangan seorang suami menjatuhkan talak:
a.  Ketika istri dalam kondisi haid
b. Talak yang dijatuhkan setelah berhubungan tanpa diketahuinya apakah seorang istri hamil atau tidak c.  Ketika suami dalam keadaan sakit d.  Agar  istri  tidak  mendapatkan  waris dari suami
e.  Talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus Larangan-larangan tersebut merupa- kan ketentuan hukum Islam yang secara tidak langsung memberikan perlindu ngan bagi kaum wanita agar terjaga harkat dan martabatnya di tengah kehidupan sosial masyarakat.
Perkara cerai talak yang diajukan suami  ke  Pengadilan  Agama  terkadang mengejutkan pihak istri karena hubungan suami istri sebelumnya datar dan tak ada riak-gelombang tiba-tiba dikejutkan dengan panggilan sidang perceraian untuk istri, maka sangat mungkin ketika dipanggil dalam persidangan dia tidak mampu hadir karena mungkin masih terpukul secara psycologis, hal inilah yang barangkali kurang dipertimbangkan oleh hakim karena hakim hanya memeriksa
fakta  riil  dalam  persidangan  sehingga dengan alasan ketidakhadiran itulah hakim memutus perkara cerai talak dengan verstek.
Ada  satu  keganjilan  ketika  hakim menjatuhkan putusan verstek khususnya dalam perkara cerai talak: a.  Hakim memang diberi pilihan mau mengundur persidangan dengan memanggil termohon untuk kedua kalinya atau memutus dengan verstek, maka berdasarkan asas peradilan; asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan hakim memilih untuk memutus dengan verstek padahal masih ada pertimbangan lain yang mestinya dijadikan  pertimbangan  seperti  asas, mendengar  kedua  belah  pihak,  dan asas  legalitas  dan  persamaan.  Oleh karena itu bagaimana mungkin asas ini  dijadikan  referensi  bila  putusan verstek jadi pilihan.
b.  Hakim memang tidak dilarang dalam menjatuhkan putusan verstek dengan alasan  bahwa  tergugat  yang  telah dipanggil  secara  patut,  untuk  hadir dalam  persidangan  tidak  hadir, ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh kuasanya untuk  mewakilinya.  Sehingga  alasan inilah (ketidakhadiran tergugat dalam persidangan)  yang  dijadikan  alasan untuk menjatuhkan putusan verstek meskipun pada sidang pertama. Namun demikian hakim masih diberi opsi yaitu untuk menunda sidang, dan memberi kesempatan pada tergugat (termohon)  untuk  hadir  di  sidang berikutnya. Putusan verstek pada perkara cerai talak memposisikan seorang istri pada  posisi  yang  diskriminatif,  karena berdasarkan keadilan gender ada 4 (empat) titik sentral yang mendapat fokus perhatian:
a.  Adanya  kesempatan  yang  sama  pada sumber  daya  pembangunan,  maka jika dikorelasikan dengan putusan verstek,  maka  telah  merampas  hak untuk diperlakukan yang sama di muka pengadilan.
b.  Berpartisipasi secara bersama dalam mengambil  keputusan,  korelasinya dengan  putusan  verstek  bahwasanya wanita  telah  terampas  haknya  untuk berkesempatan memberikan hak jawab atas pembelaan dirinya terhadap alasan-alasan yang didakwakan suaminya (pemohon/ penggugat).
c.  Adanya  kekuasaan  yang  sama korelasinya  dengan  putusan  verstek, wanita telah terampas kewenangannya untuk mengemukakan argument dan opini hubungan dengan suaminya.
d.  Adanya manfaat yang sama, korelasinya dengan putusan verstek, wanita telah kehilangan untuk diperlakukan secara egaliter persamaan dalam hukum.

## C. Penutup 1. Kesimpulan
Putusan hakim yang dijatuhkan dengan verstek khususnya pada perkara cerai  talak  memang  diperbolehkan, karena hakim dihadapkan pada dua opsi yaitu menunda persidangan untuk memberi kesempatan pada pihak istri untuk mendapatkan akses keadilan atau menjatuhkan putusan dengan verstek sebagai sarana untuk mengakhiri pemeriksaan.
Putusan  verstek  dalam  perspektif keadilan gender memposisikan pihak istri pada posisi yang lemah karena istri selaku kaum wanita telah terampas hak-haknya untuk didengar dan pembelaan dirinya di muka pengadilan sehingga bertentangan dengan  asas  “equality  before  the  law” persamaan di muka hukum (pengadilan).

## 2. Saran
Dalam  pemeriksaan  perkara  cerai talak  hendaknya  pihak  termohon  (istri) diusahakan mendapat kesempatan untuk menyampaikan hak-haknya di depan pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan perlakuan hukum diantara para pihak.
Putusan verstek bukanlah satu- satunya cara untuk mengakhiri pemeriksaan putusan perkara cerai talak akan tetapi putusan verstek merupakan jalan terakhir ketika pihak tergugat (istri) tidak memiliki itikat baik untuk bersedia hadir dalam sidang pemeriksaan perkara cerai talak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum . Jakarta: Kencana, 2009.
_________. Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan . Jakarta: Kencana, 2012.
_________. Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk  Interpretasi  Undang-Undang . Jakarta:  Kencana  Permata,  Media Group, 2009.
Abdulmanan  dkk. Pokok-pokok  Hukum Perdata  Wewenang  Pengadilan  Agama . Jakarta: Raja Graﬁndo Persada. 2002.
Ali,  Chaidir. Yurisprodensi  Hukum  Perdata Islam di Indonesia . Bandung: Al-Ma’arif,
1979.
Arto,  Mukti. Praktek  Perkara  Perdata  pada Pengadilan Agama . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
Bagus,  Lorens. Kamus Filsafat . Jakarta: Gramedia, 2002.
Fakih,  Mansour. Analisis  Gender  dan Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Harahap,  Yahya. Kedudukan  Kewenangan dan  Acara  Peradilan  Agama . Jakarta: Sinar Graﬁka. 2001.
Jamal,  Abdul. Pengantar  Hukum  Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 2000.
Kusumo, Sudikno Merto. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) . Yogyakarta: Liberty, 2003
Puspitawati,  H. Pengenalan  Konsep Gender,  dan  Keadilan  Gender ,  Makalah Disampaikan  pada  Rapat  Koordinasi Kesetaraan  Gender  Se-Wil  I  Bogor, Kamis, 22 Maret 2012.
Raharjo,  Satjipto. Ilmu  Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Rato, Dominikus. Pengantar Filsafat Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
Rawls,  John. A  Theory  of  Justice . Harvard: University Masacusetts, 1971.
R.,  Soeroso. Yurisprodensi  Hukum  Acara Perdata  tentang  Gugatan  dan  Surat Gugatan .
Sarwono. Hukum  Acara  Perdata . Jakarta: Sinar Graﬁka. 2011.
Sriwardah.  dkk. Hukum  Acara  Perdata dan  Perkembangannya  di  Indonesia . Yogyakarta: Gama Media. 2007.
UU  Perkawinan  di  Indonesia,  Surabaya: Arkola Tanpa Tahu
-