## TINJAUAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Sitti Aminah 1 , Ashabul Kahfi 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Sittiaminah@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  realisasi  terkait  hak  dan  kewajiban  pasien  dalam  pelayanan kesehatan  dan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  Tenaga  medis  dengan  pasien  dalam  melakukan  pelayanan kesehatan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data secara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Realisasi hak dan kewajiban pasien Hak pasien atas mendapatkan  ganti  rugi  apabila  pelayanan  yang  diterima  tidak  sebagaimana  mestinya  Serta  hubungan  hukum antara  tenaga  medis  dengan  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  bersumber  pada  kepercayaan  pasien  terhadap tenaga medis (dokter atau perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent).

## Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Pasien, Pelayanan Kesehatan

## Abstract
This  paper  aims  to  determine  the  realization  of  the  rights  and  obligations  of  patients  in  health  services and to determine the relationship between medical personnel and patients in providing health services. This type of  research  is  normative  research,  this  study  uses  the  approach  of  legislation  Number  36  of  2009  concerning Health.  This  research  uses  data  collection  methods  by  means  of  literature  study.  The  results  of  this  study indicate  the  realization  of  the  patient's  rights  and  obligations.  The  patient's  right  to  get  compensation  if  the service received is not as it should be. The legal relationship between medical personnel and patients in health services is rooted in the patient's trust  in medical personnel (doctors or nurses) so that the patient is willing to give consent. medical action (informed consent).
Keywords: Rights and Obligations, Patients, Health Services

## PENDAHULUAN
Istilah  “  kesehatan”  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  rangka peningkatan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan bangsa serta memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Terlebih lagi kesehatan  merupakan  salah  satu  komponen  kesejahteraan  umum  yang  mesti  direalisasikan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang dasar  1945  melalui  pembangunan  nasional  yang  bersinambung  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang Dasar 1945.
Kedudukan kesehatan sangat berarti dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan sebagai salah satu unsur modal dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang hakikatnya merupakan pemngembangan manusia seutuhnya. Dengan memperhatikan peranan
kesehatan,  dibutuhkan  upaya  yang  lebih  layak  untuk  peningkatan  derajat  kesehatan  dan pembinaan penyelenggaraan  kesehatan secara menyeluruh dan selaras. 1
Sebagai  seorang  muslim  apabila  menjalankan  hak  dan  kewajiban  kepada  sesama muslim harus menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan amanah, adapun firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam Al-quran. QS An-Nisa/4:58 berbunyi:
ا سِأَن ﻟﻨﱠﺎ َ ا و إِذ ا ﺎ َ أَھ ﻟ تِا ﺎ  ﺎ واا ﱡََٔد َ أَن ﱠ ﱠ   ﺎ َإِن َ ا ﺎ َ ن ﱠ ﱠ   ﺎ َِ إِن ﱠ ﱠ      ﱠﺎ َ لِ إِن ﺎﻟ
Terjemahnya:
“ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia hendaknya  kamu  menetapkannya  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  sebaik-baik  yang memberi  pengajaran  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  maha  mendengar  lagi  maha melihat”
Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam penjelasannya tentang pelayanan kesehatan  ialah,  bahwa  memberikan  pelayanan  kesehatan  baik  itu  perseorangan  maupun masyarakat  sangat  dijamin  dalam  UU  tersebut.  beberapa  isi  pasal  sangat  jelas  dalam menegaskan bahwasanya dalam menjamin kesehatan masyarakat maka pemerintah dalam hal ini  akan  mengupayakan  ataupun  mengusahakan  pelayanan  kesehatan  kepada  seluruh masyarakat agar tercapai masyarakat Indonesia yang terjamin kesehatannya. 2
Dalam  pelayanan  kesehatan  sangat  erat  kaitannya  dengan  pasien  karena  tujuan  utama dalam  pelayanan  kesehatan  ialah  memenuhi  hak  pasien  yaitu  membantu,  menolong  dan mengobati pasien. Apabila hak pasien tidak terpenuhi maka pasien berhak keberatan dengan pelayanan  rumah  sakit  tersebut.  Rumah  sakit,  puskesmas,  apotek,  klinik  kesehatan,  dan fasilitas  pelayanan  kesehatan  lainnya  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang baik  dengan  mengutamakan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  keselamatan  pasien  menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan.
Pasien yang berkedudukan sebagai pengguna jasa/konsumen kesehatan mempunyai hak atas  perlindungan  diri  dari  kemungkinan  upaya  aparat  pelayanan  kesehatan  yang  tidak bertanggung jawab  contohnya  penelantaran pasien  dirumah sakit umum yang  marak terjadi, pasien  juga  mempunyai  hak  atas  keselamatannya  dirumah  sakit,  keamanan  serta kenyamanannya  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit  maupun
1 Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan (Jakarta: EGC, 2011), h. 26-27
2 Ashabul Kahfi, Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, vol. 1 no. 1 (Juni 2014), h. 4. (Diakses 19 oktober 2019)
institusi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, maka dengan hak yang dimiliki pasien  selaku  konsumen  atau  pengguna  jasa  kesehatan  akan  dilindungi  dari  praktek  profesi yang memungkinkan mengancam kesehatan dan keselamatan pasien. 3
Hubungan  kontraktual  antara  pasien  dengan  tenaga  kesehatan  dapat  menimbulkan aspek  hukum,  baik  itu  aspek  hukum  perdata,  hukum  pidana,  maupun  aspek  hukum administrasi. 4 Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999  menegaskan tentang Perlindungan Pasien,  yang  haknya  sangat  diutamakan  dan  dilindungi  oleh  Undang-Undang  tersebut. Karena Pasien merupakan pengguna jasa kesehatan atau konsumen pada rumah sakit tersebut. Jadi pasien dapat mengajukan gugatan apabila merasa diterlantarkan atau dirugikan.
Dalam  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran  juga merupakan  Undang-undang  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  pasien. Hak-hak  pasien  telah  diatur  dalam  paragraf  ke-7  tentang  hak  dan  kewajiban  pasien  dalam Pasal 52 UU Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 ialah pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran memiliki hak-nya tersendiri yang harus dipenuhi.
“Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam  pasal  45  ayat  (3),  Meminta  pendapat  dokter  atau  dokter  gigi  lain,  Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, Menolak tindakan medis dan Mendapatkan isi rekam medis.”
Dari  penjelasan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  telah  menunjukkan  bahwasanya perlindungan  konsumen  pada  pasien  sebagai  pengguna  jasa  dalam  pelayanan  pelayanan kesehatan  memuat  permasalahan  yang  sangat  kompleks  seperti  pemenuhan  hak  pelayanan yang tidak begitu nyaman yang dirasakan oleh pasien ataupun konsumen.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjelaskan  realisasi  terkait  hak  pasien  dalam pelayanan kesehatan dan hubungan tenaga medis dengan onsumen, seperti  hubungan antara dokter  dengan  pasien  dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  pengumpulan  data  secara  studi  kepustakaan,  yaitu  data  dikumpulkan  dengan mengutip,  menganalisis  dengan  menggunakan  analisis  isi  terhadap  literatur  yang  relevansi dengan  masalah  yang  dibahas  yaitu  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Pasien  dalam  Pelayanan Kesehatan.
3 Susatyo Herlambang, Etika Profesi Kesehatan, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011) h.
4 Ta’adi, Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Profesional, (Jakarta : EGC. 2009), h. 25

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Realisasi Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan
Dalam  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran, Pasien  dalam  menerima  pelayanan  pada  Praktek  Kedokteran  memiliki  hak-hak  sebagai berikut:
1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam  pasal  45  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran.
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
4. Menolak tindakan medis.
5. Mendapatkan hasil rekam medis.
Hak  pasien  dalam  mendapatkan  ganti  rugi  apabila  pelayanan  yang  diberikan  tidak sesuai  dengan  aturan  undang-undang  sebagaimana  mestinya.  Masyarakat  sebagai konsumen/pasien dapat  menyampaikan keberatan atau keluhannya kepada pihak atau aparat rumah sakit sebagai upaya perbaikan internal rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sesuai  atau  kepada  lembaga  yang  memberi  perhatian  kepada  konsumen  atau  penerima  jasa pelayanan  kesehatan  terhadap  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  dan  kepada  rumah  sakit yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:
“  Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut”.
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  tentang  Praktek  Kedokteran,  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tantang  Kesehatan,  hak  pasien  yang  selama  ini  masuk  dalam  ranah kebijakan dan etika profesi  Kedokteran  yang tertuang dalam hukum  positif. Khususnya hak atas  informasi,  dalam  Undang-undang  tentang  Praktek  Kedokteran  menyebutkan  bahwa pasien berhak mengetahui atau mendapatkan isi rekam medis. Namun, dokumen rekam medis tersebut, karena merupakan “Dokumen Rahasia” ialah milik dokter atau petugas medis yang merupakan  sarana  pelayanan  kesehatan  (rumah  sakit)  yang  harus  didokumentasi  dan  dijaga dengan baik. Penjagaan atas dokumen rekam medis sangatlah penting dan harus diutamakan karena dapat menjadi referensi jika kalau ada kasus hukum dikemudian hari.
Lalu bagaimana pasien dapat memperoleh atau mengakses dokumen rekam medisnya? Paling  tidak  ada  3  cara  yaitu,  pasien  diberitahu  secara  lisan  sambil  pasien  tersebut  melihat apa yang telah tertulis, bisa juga dengan cara pasien diberi salinan yang diperlukan (cuplikan
salinan  atau  ditulis  sebagaimana  sesuai  kebutuhan  pasien),  bisa  juga  pasien  diberikan copyannya. Apapun pendapat tersebut,  yang bersifat teknis, esensinya ialah pasien memiliki hak atas catatan medisnya. Masalahnya isi pada “rekam medis” seperti yang diberikan oleh rumah sakit, contohnya polemik tenyang omni internasional versus prita mulyasari.
Berikut  Beberapa  fakta  yang  berhubungan  dengan  hak  pasien  atas informasinya:
1. Pasien  hanya  ingin  mendapat  penjelasan  mengenai  penyakit  dan  semua  terapi  yang didapatkannya.
2. Ada  kesalahan  dari  pihak  dokter  dan  rumah  sakit  mengenai  informasi  awal  yang diberikan  terhadap  pasien  dan  cara  dokter  atau  rumah  sakit  menjelaskannya  kurang memuaskan pasien.
3. Keingintahuan  pasien-pasien  yang  begitu  besar  dan  meminta  kejujuran  dokter  dan rumah sakit sehingga seolah-olah dokter dan rumah sakit kewalahan menjelaskannya.
4. Pasien  meminta  catatan  medik  selama  dia  dirawat  terutama  hasi  laboratorium  yang menyebabkan dia dirawat dirumah sakit tersebut.
Terkait dengan kasus Prita Mulya Sari  menurut penulis bahwa hubungan antara pasien dan  dokter  yang  kurang  baik,  lancar,  dan  komunikasi  yang  tidak  begitu  baik  pemicu timbulnya  kesalahpahaman  pasien  kepada  dokter  yang  menanganinya.  Banyak  faktor  yang menyebabkan keadaan tersebut,  misalnya motivasi  dokter dalam pelayanan kesehatan mulai bergeser dari keinginan  untuk  menolong sesama  manusia menjadi  kepentingan lahan bisnis, sehingga menyebabkan terjadinya cara pelayanan dokter yang kurang komunikatif dan tidak simpatis, kurangnya pengalaman pasien- dokter tentang hak- hak dan kewajibannya masing- masing,  kurangnya  informent  consent,  serta  Prita  Mulya  Sari  selaku  pasian  RS  onmi internasional  sebaiknya  membicarakan  keluh  kesahnya  terhadap  pihak  rumah  sakit  terlebih dahulu  secara baik-baik  sebelum mempublikasiakan  kekesalanya (hak  yang tidak terpenuhi) di sosial media.

## B. Hubungan Hukum Antara Tenaga Medis dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan
1. Hubungan Hukum antara Dokter dengan
Hubungan  Dokter  dengan  Pasien  secara  hukum  umumnya  terjadi  melalui  suatu perjanjian  kontrak.  Untuk  mengetahui  sahnya  suatu  perjanjian  diterapkan  ketentuan  pasal 1320  KUHPerdata.  Dan  pelaksanaannya  berdasarkan  ketentuan  pasal  1338  dan  1339 KUHPerdata.  Maka  para  pihak  tersebut  akan  paham  terhadap  posisinya  sehingga  kepastian hukum  dalam  pelayanan  kesehatan  tersebut  dapat  terwujud  secara  optimal.  Dan  dengan adanya  kesepakatan  tersebut  antara  para  pasien  dan  dokter  akan  melahirkan  tanggungjawab terhadap para pihak.
Menurut hukum  hubugan antara Dokter dan Pasien (Transaksi  Terapeutik) ialah suatu hubungan  usaha  maksimal  atau  ikhtiar.  Seorang  dokter  tidak  dapat  menjanjikan  kepastian kesembuhan  kepada  pasiennya,  tetapi  dokter  berikhtiar  sekuatnya  agar  pasiennya  dapat sembuh.  Perjanjian  dokter  dan  pasien  termasuk  tentang  upaya  (Inspaningsverbintenis). Hubungan hukum antara Dokter dengan Pasien bisa terjadi antara lain karena pasien sendiri yang  mendatangi  seorang  dokter  untuk  dimintai  pertolongan  mengobati  sakit  yang dideritanya,  dalam  kondisi  seperti  ini  telah  terjadi  persetujuan  kehendak  antara  kedua  belah pihak, dan terjadi hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga  pasien  bersedia  memberikan  persetujuan  tindakan  medis.  Namun,  tidak  menutup kemungkinan  perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien  termasuk  perjanjian  tentang  hasil (resultaatverbintenis).  Hasil  kerja  pada  keadaan  tertentu  seperti  pembuatan  gigi  palsu  atau anggota badan palsu, dan kosmetika medik. 5
Untuk  memahami  terkait  kontrak  terapeutik  harus  merujuk  pada  pasal  1320 KUHPerdata : “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat ) syarat”:
1. Sepakat untuk mengikatkan diri,
2. Cakap dalam membuat perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Sebab yang sah atau tidak terlarang.
2. Hubungan Perawat Dengan Pasien
Hubungan  perawat  dengan  pasien  merupakan  suatu  wadah  untuk  mengaplikasikan proses  keperawatan  terhadap  pasien  dengan  berinteraksi  kesediaan  untuk  terlibat  guna mencapai  tujuan  asuhan  seorang  keperawatan.  Hubungan  antara  perawat  dan  pasien  ialah hubungan yang direncanakan secara sadar, yang bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk mencapai tujuan klien. Dalam hubungan ini perawat menggunakan pengetahuan komunikasi untuk memfasilitasi hubungan yang efektif.
Hubungan  antara  perawat  dengan  pasien  pada  dasarnya  bersifat  profesional  yang diarahkan  untuk  mencapai  tujuan.  Hubungan  antara  perawat  dengan  pasien  merupakan hubungan  internasional  yang  titik  tolak  saling  memberi  pengertian.  Kewajiban  sebagai perawat  yaitu  memberikan  asuhan  yang  baik  kepada  pasiennya  yang  dikembangkan  dengan hubunga  saling  percaya  yang  dibentuk  dalam  interaksi,  hubungan  yang  dibentuk  bersifat
5 Erlina,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  dalam  Kontrak  Terapeutik,  Vol.3  Nomor  2  (Desember  2016). Diakses pada juli 2020.
terapeutik dan bukan hubungan sosial, hubungan perawat dengan klien, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pasien. 6
3. Hubungan Farmacy/Pelayanan Obat
Adapun tugas pokok dan fungsi farmasi dalam pelayanan kesehatan ialah:
a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal,
b. Menyelenggarakan  kegiatan  pelayanan  farmasi  yang  profesional  berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi,
c. Melaksanakan komunikasi, informasi dan Edukasi. 7
Berkaitan dengan hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien menuurt penulis bahwa dalam hal ini pasien dengan seluruh elemen tenaga medis bahwa seperti yang penuis ketahui  melihat  ada  beberapa  rumah  sakit  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah diamanatkan  UU  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek  Kedokteran, seperti  pada  pasal  2  yang  berbunyi  bahwasanya  dalam  memberi  pelayanan  kesehatan  yang aman  dan  bermutu,  efektif  dan  anti  diskriminasi  yaitu  dengan  mengutamakan  kepentingan pasien  sesuai  dengan  standar  pelayanan  rumah  sakit  hal  ini  bahwa  rumah  sakit  yang  ada  di makassar  banyak  yang  melakukan  diskriminatif  adanya  perbedaan  antara  pasien  yang  satu dengan  pasien  lainnya  mengingat  strata  sosial  yang  mereka  pentingkan.  Kemudian  dalam melakukan  pelayanan  farmasih  di  rumah  sakit  adanya  perbedaan  pasien  umum  pemberian obat  paten  yang  di  lakukan  oleh  pihak  rumah  sakit  sedangkan  pada  pasien  BPJS  seperti pemberian  obat-obat  semacam  generik.  Sementara  dalam  pelayanan  perawatan  mereka melakukan  diskriminatif,  memilah  –milah  terkadang  mengutamakan  pasien  yang  sesuai tigkatan kelasnya.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  ada  tiga  kategori sanksi bagi tenaga kesehatan yaitu:
1. Sanksi Pidana
Contoh  kasus:  seorang  perawat  lalai  pada  saat  menjalankan  tugas  yaitu,  salah  suntik kepada  pasien  anak  pada  Rumah  sakit  Cut  Nyak  Dhien  Meulaboh,  sehingga  majelis  hakim menyatakan jika perawat tersebut melanggar pasal 84 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang  Tenaga  Kesehatan  Jo  Pasal  359  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Akibat  dari kelalaian perawat tersebut sehingga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. 8
6 http://harmokoblog.wordpres.com/hubungan-perawat-dengan-pasien/
7 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004. H.1
8 https;//www.ajnn.net.kasus-salah-suntik-meulaboh-dua-perawat-divonis-dua-tahun-penjara  (diakses  pada  24  juli 2020)
2. Sanksi perdata
Contoh  kasus: seorang dokter  yang lalai  dalam melakukan operasi  sehingga kain  kasa tertinggal saat melakukan operasi yang mengakibatkan pasien luka, dokter harus bertanggung jawab dengan melakukan operasi kembali untuk mengambil kain kasa yang tertinggal dengan syarat dia yang menanggung segala biaya operasi tersebut karena telah melakukan kelalaian.
3. Sanksi administrasi
Contoh  kasus:  apabila  seorang  apoteker  salah  dalam  memberi  obat  kepada  konsumen (pasien)  maka  izin  sebagai  pelaku  usaha  akan  dicabut  untuk  sementara  waktu  atau  dapat dipidana  atau  membayar  denda  pidana  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah)

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan  yang  di terapkan oleh  rumah  sakit  omni  internasional  serta  rumah  sakit  mitra  keluarga  tidak  melakukan administrasi  dengan  baik  adanya  perbedaan  strasa  sosial  yang  di  lakukan  oleh  pihak  rumah sakit  tidak  mengamanatkan  isi  dari  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  pada  Pasal  28  H. Hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit  di  Indonesia  melakukan  diskriminasi  terhadap  pasien,  adanya  perbedaan  antara  pasien atau  orang  yang  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  tidak  terjadi  kesetaraan  sosial  pada masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
Ashabul Kahfi, Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, vol. 1 no. 1 (Juni 2014), h. 4. (Diakses 19 oktober 2019)
Erlina,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  dalam  Kontrak  Terapeutik,  Vol.3  Nomor  2 (Desember 2016). Diakses pada juli 2020.
Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan (Jakarta: EGC, 2011), h. 26-27.
Susatyo Herlambang, Etika Profesi Kesehatan, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011) h.
Ta’adi, Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Profesional, (Jakarta : EGC. 2009), h.
25
https://hukumonline.com (diakses pada tanggal 24 juli 2020)
https;//www.ajnn.net.kasus-salah-suntik-meulaboh-dua-perawat-divonis-dua-tahun-penjara (diakses pada 24 juli 2020)
http://harmokoblog.wordpres.com/hubungan-perawat-dengan-pasien/
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004. H.1