ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Peran KPU dalam Menangani Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan
Dadang Asep Sruyadi 1 ; Zainul Djumadin 2, *
1,2 Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia; zainulunas@yahoo.co.id
* Correspondence : zainulunas@yahoo.co.id
Kata kunci
Partisipasi Politik, Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Setiabudi.

## ABSTRAK
Penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang  Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam  Menangani  Pemilih  Penyandang  Disabilitas  Pada  Pemilihan  Presiden Tahun  2019  di  Kecamatan  Setiabudi  Jakarta  Selatan.  Adapun  bentuk  dari penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  yang  berjenis  kualitatif  dan    dengan pendekatan kasus.  Dalam penelitian  ini  mengkaji teori partisipasi politik  dari Hebert McClosky bahwa partisipasi politik merupakan  sebagai   bentuk   sukarela dari   warga   masyarakat   yang   untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penentuan kebijakan  umum.  Dengan  partisipasi  tersebut, maka  masyarakat  dapat  memilih sosok penguasa atau pemimpin  secara  langsung,  guna  berkehidupan  politik yang  baik.  Kemudian teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam, studi pustaka atau kajian pustaka sebagai data pendukung yaitu dengan mengumpulkan beberapa sumber  seperti buku,  jurnal dan  artikel yang  berada pada internet, serta penggunaan angket atau kuesioner sebagai data pelengkap.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  pemilih penyandang  disabilitas  di  kecamatan  Setiabudi  berjalan  dengan  lancar sebagaimana prosesnya.

## ABSTRACT
This research focuses on the study of the role of the General Election Commision in Handling Voters with Disabilities in the 2019 Presidential Election in  Setiabudi District,  South  Jakarta.  The  form  of this  research  is  descriptive analysis with a qualitative type and with a case approach. This study examines of the theory of political  participation  from  Hebert  McClosky  that  political  participation  is  a voluntary form of citizens who take part in the  process of selection  rulers,  either directly  or  indirectly  in  the  process  of determining public policy. With this participation, the community can coose a ruler or leader directly, in order to have a good political life. Then the techniques used  in  this  research  are  in-depth interviews,  literature  studies  or  literature reviews as supporting data namely by collecting several sources such as books, journalsm and articles on the internet, as well  as use  of  questionnaires as complementary  data. The  results of  this study indicate that the participation of voters with disabilities in the Setiabudi district runs smoothly as the process.

## Keywords
Political Participation, Suffrage, Person with Disabilities, Setiabudi

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  negara  yang  menganut sistem  demokrasi.  Dalam  kehidupan  berdemokrasi,  rakyatlah  sebagai  pemegang kedaulatan (Arifin, 2020). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tentu harus berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, salah satunya dengan memilih siapa yang akan  menjadi  pemimpin  mereka,  karena  setiap  warga  negara  sudah  ditentukan mempunyai hak pilih (Rahmanto, 2019). Hak pilih merupakan salah satu bentuk hak asasi  manusia  yang  diatur  dalam  UUD  1945  dan  juga  tertuang  dalam  Pasal  43 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  yang  menyatakan,  "Setiap  warga  negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
Sistem  pemerintahan  demokrasi  merupakan  sistem  yang  paling  ideal  yang diidamkan oleh banyak negara (Febriantanto, 2019). Dalam sistem demokrasi, asumsi bahwa  rakyat  memberikan  hak  kepada  rakyat  untuk  berpartisipasi  penuh  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini, banyak orang percaya bahwa sistem  demokrasi  adalah  sistem  politik  yang  paling  baik  dalam  mencapai  tujuan nasional (Lesang & Daiyan, 2023). Dalam pelaksanaan demokrasi memiliki ciri khas masing-masing.  Ini  dapat  dilihat  dari  sejarah  negara  tersebut,  kebudayaan, pandangan hidup, dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Ini membuktikan bahwa  sistem  demokrasi  di  setiap  negara  memiliki  keragaman  dan  ciri  khas tersendiri  (Stefani,  2018.).  Indonesia  sendiri  memiliki  sejarah  panjang  dalam menerapkan  sistem  pemerintahan  demokrasi.  Dapat  dilihat  dari  perjalanannya bahwa terdapat beberapa pergantian model sistem demokrasi, yaitu pada masa orde lama  dan  orde  baru.  Pada  masa  orde  lama,  saat  era  kepemimpinan  Presiden Soekarno, model sistem demokrasinya dikenal sebagai sistem demokrasi terpimpin. Pada  era  orde  baru,  saat  kepemimpinan  Presiden  Soeharto,  Indonesia  menganut sistem demokrasi pancasila (Kusuma, 2021). Namun, hasil dari dua model demokrasi sebelumnya menghasilkan sistem pemerintahan yang otoriter, yang mengakibatkan terkekangnya  kebebasan  berpolitik  masyarakat.  Ini  tidak  mencerminkan  arti  sejati dari demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.
Dalam  perkembangan  partisipasi  politik  dalam  sistem  demokrasi  di masyarakat,  terjadi  banyak  perubahan,  terutama  pada  era  orde  lama  di  Indonesia (Waisnawa  &  Dewi,  2019).  Pelaksanaan  sistem  demokrasi  liberal,  yang  dimulai dengan  maklumat  Wakil  Presiden  Moh.  Hatta  pada  tanggal  3  November  1945, memungkinkan  pendirian  partai  politik  sebagai  wadah  untuk  menyampaikan pikiran politik dalam bernegara. Ini mengarah pada sistem demokrasi parlementer, di mana parlemen mengendalikan pemerintahan dan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Namun, pada tahun 1959, terjadi dualisme pemikiran yang menghasilkan Dekrit  Presiden  oleh  Soekarno,  mengakhiri  sistem  demokrasi  parlementer  dan memulai demokrasi terpimpin. Pada masa ini, partisipasi politik di Indonesia masih
terbatas  akibat  kebijakan-kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Soekarno  dalam  era demokrasi terpimpin.
Pemilu tahun 2004 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, di  mana  pemilihan  umum  dilakukan  secara  langsung.  Keberhasilan  pelaksanaan pemilihan  umum  secara  langsung  dianggap  sebagai  indikator  keberhasilan  suatu negara dalam menerapkan sistem demokrasi. partisipasi politik didefinisikan sebagai bentuk-bentuk partisipasi dalam kehidupan politik yang meliputi pemilihan umum, pengaruh  terhadap  kebijakan  pemerintah,  dan  kontribusi  dalam  pembangunan negara.
Salah  satu  contoh  konkrit  dari  partisipasi  politik  dalam  sistem  demokrasi adalah  melalui  pemilihan  umum  (Pemilu),  yang  merupakan  mekanisme  untuk memilih  pemimpin  negara  (Septiandika  et  al.,  2023).  Pemilu  memungkinkan masyarakat  untuk  menentukan  siapa  yang  akan  memimpin  mereka,  dan  hal  ini diatur  dalam  berbagai  undang-undang  yang  menyatakan  hak-hak  pemilih. Meskipun pemilu adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang penting, masih terdapat  kendala  bagi  sebagian  individu,  seperti  penyandang  disabilitas.  Mereka sering  menghadapi  kesulitan  dalam  mengakses  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS) dan  mendapatkan  diskriminasi  sosial.  Meskipun  jumlah  penyandang  disabilitas mungkin kecil, hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum harus tetap dihormati  dan  diberikan  perlindungan.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan hak bagi semua warga negara.
Penting untuk diingat bahwa partisipasi politik dalam sistem demokrasi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan diperlakukan dengan adil bagi semua warga  negara,  termasuk  mereka  yang  memiliki  keterbatasan  fisik  atau  disabilitas (Wahyuni,  2021).  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  upaya  untuk  memastikan  bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama ke tempat pemungutan suara dan mendapatkan  perlindungan  yang  sesuai  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum. Dalam  penelitian  ini,  kami  akan  menyelidiki  bagaimana  Komisi  Pemilihan  Umum menangani partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan memastikan bahwa hak- hak mereka dihormati sesuai dengan UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku. Meskipun jumlah penyandang disabilitas mungkin kecil, mereka memiliki hak yang sama  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum,  dan  perlu  ada  upaya  untuk memastikan  bahwa  mereka  dapat  melakukannya  dengan  mudah  dan  tanpa hambatan (Sucipto, 2023).
Berbagai studi yang berkaitan dengan peran KPU terkait dengan  penyandang disabilitas  seperti  studi  Permatasari  (2019),  yang  memfokuskan  peran  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam  mengakomodasi  pemilih  penyandang  disabilitas pada  Pemilihan  Gubernur  Jawa  Tengah.  Kemudian  Fikri  (2019)  dan  Razak  (2018) yang mengkaji partisipasi penyandang disabilitas dalam pilkada. Serta Maulana et al.,(2020)  berfokus  pada  pemenuhan  hak  politik  penyandang  disabilitas  mental, dalam  pemilihan  umum.  Dari  studi-studi  tersebut  belum  ada  yang  mengambil
wilayah lokasi di Kecapatan Setiabudi Jakarta Selatan, sehingga perlunya dilakukan secara  mendalam  penelitian  mengenai  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam Menangani Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Presiden Tahun 2019  di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.

## Metode
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  metode penelitian kualitatif yang bersifat  deskriptif.  Deskriptif  digunakan  dengan  tujuan  memberikan  gambaran mengenai  gejala  yang  sedang  diteliti  berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh. Pendekatan kualitatif ini melibatkan penggunaan metode wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dianalisis bersama  dengan  data  lain  yang  telah  diperoleh,  untuk  menghasilkan  pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang  fenomena  yang  diteliti.  Pendekatan  kualitatif  yang digunakan dalam penelitian ini mengharuskan penulis untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan,  seperti buku, jurnal ilmiah, internet. Data dari berbagai  sumber  ini  digunakan  untuk  memperkaya  pemahaman  tentang  topik penelitian yang sedang dikaji.
Penggunaan  metode  wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  terbuka  ( open-ended ),  yang  memungkinkan  responden  memberikan jawaban  yang  lebih  banyak.  Selanjutnya,  dalam  penelitian  ini,  penulis  juga menggunakan teknik triangulasi, yaitu penggunaan beragam sumber data dan teknik dalam  suatu  penelitian  untuk  menguji  kredibilitas  data  yang  diperoleh.  Tentang penentuan  informan,  teknik  informan  digunakan  untuk  mendapatkan  informasi secara  mendalam  dari  beberapa  informan  yang  terkait  dengan  topik  penelitian. Informan dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak yang relevan, seperti Ketua KPU  Jakarta  Selatan,  Div.  SDM,  Partisipasi  dan  Manusia,  Kasubag  KPU  Jakarta Selatan, dan Penyandang Disabilitas Ganda (Tunarungu, Tunawicara).
Dalam pengolahan dan analisis data, penulis mengikuti tahapan oleh Creswell, yang  mencakup  penafsiran  teks  dari  informan,  penyusunan  hasil  penafsiran,  dan penghubungan  tema  atau  data  untuk  membentuk  gagasan  atau  pemikiran  baru. Triangulasi  digunakan  untuk  memverifikasi  data  dengan  melibatkan  berbagai sumber data dan teknik. Selain itu, ada empat tipe triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi  data,  triangulasi  peneliti,  triangulasi  teori,  dan  triangulasi  teknik metodologi, untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan
Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  Menangani  Pemilih  Disabilitas  pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan
Penelitian ini membahas peran KPU Jakarta Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan  umum  dan  penanganan  pemilih  disabilitas  di  daerah  Setiabudi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif
analisis,  dengan  menggunakan  teknik  metode  wawancara  mendalam,  observasi, analisis  data,  studi  pustaka  dokumen,  gambar,  arsip,  dan  sumber  daya  terkait lainnya. Sebelum melakukan penelitian di kantor KPU Jakarta Selatan, penulis telah melakukan kunjungan ke lokasi tersebut dan telah mengidentifikasi topik penelitian yang relevan. Penulis melanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara dengan dua narasumber yang berbeda pada dua kesempatan yang berbeda pula. Pertemuan pertama  dilakukan  pada  tanggal  11  Juli  2021  dengan  Ahmad  Barizi,  divisi perencanaan dan data di KPU Jakarta Selatan. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal  29  Juli  2021  dengan  Bapak  Fahmi  Zikrillah,  divisi  sosialisasi  pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Hal ini dilakukan untuk memahami lebih mendalam  peran  KPU  dalam  menangani  pemilih  disabilitas,  termasuk  proses sosialisasi dan edukasi terkait pemilu kepada pemilih disabilitas.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Reformasi tahun 1998, yang pertama kali terbentuk pada tahun 1999-2001 dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999. Pada  tahun  2001-2007,  KPU  dibentuk  kembali  melalui  Keputusan  Presiden  No.  10 Tahun  2001.  Pada  tahun  2007,  Undang-Undang  Nomor  22  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum  mengatur  KPU  sebagai  lembaga  independen  dan  non-partisan dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memperkuat peran KPU dan  mengatur  mengenai  lembaga  pemilihan  umum  lainnya  seperti  KPU  Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. KPU memiliki tanggung jawab dalam membuat program  dan  anggaran,  menetapkan  jadwal,  serta  mengkoordinasikan  dan mengendalikan semua tahapan pemilu. Selain itu, KPU juga memiliki kewenangan dalam  menetapkan  tata  kerja  lembaga  pemilihan  umum  lainnya,  mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilu.
KPU juga memiliki kewajiban, termasuk memperlakukan peserta pemilu secara adil,  menyampaikan  informasi  penyelenggaraan  pemilu  kepada  masyarakat, melaporkan  pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran,  dan  menjaga  dan mengamankan  arsip  serta  barang  inventaris  KPU  (Rahmalillah,  2021;  Bancin  & Sitorus,  2023).  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  KPU  melibatkan  berbagai  kelompok penyelenggara pemilu seperti KPPS, PPLN, PPK, PPS, dan KPPSLN, yang memiliki peran  penting  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  tingkat  yang  berbeda. Selain  itu,  penelitian  juga  mengidentifikasi  beberapa  istilah  yang  terkait  dengan penyelenggaraan pemilu, seperti DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang  menangani  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu,  dan  berbagai kelompok penyelenggara pemilu seperti KPPS, PPLN, PPK, PPS, dan KPPSLN yang memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  melaksanakan  tahapan  pemilu  di  berbagai tingkatan. Semua perubahan dan peraturan ini merupakan langkah penting dalam
upaya memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan efektif di Indonesia (Oktariana, 2019; Saluan et al., 2023).
Adapun  upaya  mengatasi  kendala  mengakses  data  pemilih  disabilitas.,  KPU Jakarta Selatan telah mengambil beberapa tindakan, antara lain:
1. Meningkatkan Sosialisasi
KPU  Jakarta  Selatan  meningkatkan  sosialisasi  kepada  keluarga  pemilih penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya partisipasi  dalam  pemilihan  umum.  Sosialisasi  dilakukan  melalui  berbagai  cara, termasuk  pertemuan  tatap  muka,  brosur  informatif,  dan  program-program pendidikan pemilih.
2. Kerja Sama dengan Pihak Terkait
KPU Jakarta Selatan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk organisasi-organisasi yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Kerja sama ini bertujuan untuk mendapatkan akses lebih baik ke data pemilih disabilitas dan untuk memberikan pendampingan yang lebih baik selama proses pemilihan.
3. Penyediaan Fasilitas Tambahan
KPU  Jakarta  Selatan  terus  berupaya  meningkatkan  aksesibilitas  tempat pemungutan  suara  (TPS)  bagi  penyandang  disabilitas.  Ini  termasuk  memastikan bahwa TPS tidak sulit diakses, memiliki fasilitas yang sesuai, dan dapat dijangkau dengan mudah oleh pemilih penyandang disabilitas.
4. Pendampingan
KPU  Jakarta  Selatan  menyediakan  pendampingan  bagi  pemilih  penyandang disabilitas  yang  membutuhkannya.  Pendamping  ini  membantu  pemilih  disabilitas dalam proses pemilihan, termasuk membantu mereka dalam proses pencoblosan.
5. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah
KPU  Jakarta  Selatan  juga  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  dan lembaga  terkait  untuk  memastikan  bahwa  data  pemilih  disabilitas  tersedia  dan akurat. Kerja sama ini penting untuk memperbaiki data pemilih disabilitas.
Langkah-langkah  yang  diambil  oleh  KPU  Jakarta  Selatan  untuk  mengatasi masalah dalam mengakses data pemilih disabilitas dan memastikan bahwa hak suara mereka  terlindungi  dan  dapat  digunakan  dengan  efektif  dalam  pemilihan  umum. Tujuan dari semua langkah ini adalah menciptakan pemilihan umum yang inklusif dan  adil  bagi  semua  warga  negara,  termasuk  penyandang  disabilitas,  sehingga mereka  dapat  berpartisipasi  secara  penuh  dalam  proses  demokratis  (M.  R.  Arifin, 2023). Berikut adalah uraian langkah-langkah yang diambil:
1. Identifikasi Kendala
Langkah  pertama  yang  diambil  adalah  mengidentifikasi  kendala  yang  dihadapi dalam mengakses data pemilih disabilitas. Ini mungkin mencakup masalah seperti akses fisik ke tempat pemungutan suara, informasi yang tidak tersedia dalam format yang  dapat  diakses  oleh  penyandang  disabilitas,  atau  masalah  lain  yang  dapat menghambat partisipasi mereka dalam pemilihan.

## 2. Pengumpulan Data
KPU  Jakarta  Selatan  kemungkinan  telah  melakukan  pengumpulan  data  yang komprehensif tentang pemilih disabilitas. Ini dapat mencakup informasi tentang jenis disabilitas, lokasi tinggal, dan kebutuhan khusus mereka dalam proses pemilihan.
3. Penyediaan Akses
Untuk mengatasi kendala akses fisik, KPU mungkin telah menyediakan fasilitas yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, seperti akses rampa, lift, atau fasilitas khusus untuk kursi roda. Mereka juga mungkin telah memastikan bahwa tempat pemungutan suara memiliki fasilitas yang ramah disabilitas.
4. Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses
Untuk memastikan bahwa informasi pemilihan dapat diakses oleh penyandang disabilitas,  KPU  mungkin  telah  menghadirkan  informasi  dalam  berbagai  format, termasuk  braille,  teks  besar,  atau  melalui  saluran  komunikasi  yang  dapat  diakses melalui alat bantu seperti pembaca layar.
5. Pelatihan Petugas Pemilihan
Petugas  pemilihan  mungkin  telah  menerima  pelatihan  khusus  untuk berinteraksi  dengan  pemilih  disabilitas  dan  memastikan  bahwa  mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam proses pemilihan.
6. Advokasi dan Kesadaran Masyarakat
KPU  Jakarta  Selatan  mungkin  juga  telah  melakukan  upaya  advokasi  dan kampanye  kesadaran  masyarakat  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang pentingnya inklusi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum. Ini dapat termasuk menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat  umum  tentang  hak-hak  pemilih disabilitas.
7. Monitoring dan Evaluasi
Langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi efektivitas semua upaya ini. KPU dapat melakukan pemantauan selama pemilihan umum untuk memastikan bahwa pemilih disabilitas dapat menggunakan hak suara mereka dengan efektif dan tanpa hambatan.

## Kesimpulan
Partisipasi menurut Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik ialah  kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat  dimana  mereka  mengambil  bagian dalam  proses  pemilihan  penguasa  baik  di  lakukan  secara  langsung  maupun  tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Penggunaan teori partisipasi ini berlaku untuk semua kalangan masyarakat, termasuk  penyandang  disabilitas, karena  merekapun  memiliki  hak  yang  sama untuk berpartisipasi politik dalam hal ini  yaitu  mengikuti  pemilihan  umum.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis lakukan  mengenai  hak  pilih  penyandang  disabilitas  dalam  mengikuti  pemilihan umum di Kecamatan Setiabudi, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Menurut  teori  partisipasi  politik    yang  diungkapkan  oleh  Hebert  McClosky  maka
KPU  Jakarta  Selatan  sebagai  penyelenggara  pemilihan  umum  untuk  mengatasi segala permasalahan dan membantu pemilih penyandang disabilitas agar tetap bisa berpartisipasi  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilihan  presiden  tahun 2019.
Dari  hasil  wawancara  dan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di KPU  Jakarta Selatan  dapat    disimpulkan  bahwa  penanganan  serta  peran  KPU  Jakarta  Selatan sebagai  pihak  penyelenggara  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Terlebih dalam  menangani  pemilih  penyandang  disabilitas  dengan  mengerahkan  semua kemampuan  agar  penyandang  disabilitas  ini  dapat  menggunakan  hak  suaranya. Persiapan  demi  persiapan telah  dilakukan  dengan  baik.  Penanganan  dalam  setiap kendala dilakukan dengan cepat. Tugas yang dilaksanakan oleh KPU Jakarta dalam membantu  pemilih  penyandang  disabilitas  menggunakan  hak  suaranya  yaitu dimulai dari mengedukasikan atau mensosialisasikan, mengenai pemilihan presiden, dalam  hal  ini  KPU  Jakarta  Selatan  bekerjasama  dengan  komunitas-komunitas penyandang disabilitas,  sosialisasi ini  juga  dilakukan  sesuai  dengan  jenis-jenis dari  disabilitas  itu  sendiri,  misalnya  dengan  menggunakan  bahasa  isyarat, penggunaan huruf braile, ataupun berbagai cara lain sesuai kebutuhan. Kemudian persiapan  pemenuhan  fasilitas  agar  saat  pemilihan  dapat  berjalan  dengan  lancar tanpa terkendala, misalnya pemberian surat suara braile, yang dipergunakan untuk pemilih  disabilitas  tunanetra,  memberikan  pendamping  untuk  penyandang disabilitas,   terlebih   kepada   tunadaksa.   Dalam   hal   ini   pendamping   sangat dibutuhkan karena untuk mengisi formulir C3 yang wajib disediakan di setiap TPS. Lalu  penyediaan TPS  atau tempat  pemungutan suara untuk penyandang disabilitas ini  sangat  penting  demi  berlangsungnya  penggunaan  hak  pilih  pada  penyandang disabilitas, KPU   Jakarta Selatan perlu membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk penyandang disabilitas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan yang  sudah  ditentukan  Komisi Penyelenggara  Pemungutan Suara (KPPS).

## Referensi
Arifin, A. N. (2020). Peran Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Dalam Menyosialisasikan Pemilu 2019 Pada Pemilih Disabilitas . Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif. Arifin, M. R. (2023). Pemenuhan Partisipasi Pemilih dan Hak Kelompok Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jakarta Selatan. Jurnal Multidisiplin West Science , 2 (04), 281 – 290.
Bancin,  R.,  &  Sitorus,  M.  S.  (2023).  Kunci  Keberhasilan  Menyongsong  Pemilihan Serentak 2024 Menuju Indonesia Berkemajuan. Jurnal Bakti Sosial , 2 (1), 1 – 10. Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan  Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Jurnal PolGov , 1 (1), 157 – 190.
Fikri, A. M. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal , 1 (1), 44-65.
Kusuma Npm, I. G. (2021). Negara, Pemilu Dan Disabilitas (Studi Tentang Pemenuhan Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas  pada  Pemilu  2019  di  Kabupaten  Ciamis) . Universitas Siliwangi.
Lesang,  I.,  &  Daiyan,  R.  (2023).  Peran  KPU  Pulau  Morotai  Dalam  Meningkatkan Partisipasi  Pemilih  Masyarakat  Pada  Pemilu  Serentak. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 9 (1), 669 – 680.
Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. Kosmik Hukum , 19 (2), 141-150.
Oktariana, A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1) . Fisip UIN Jakarta.
Pangestu,  A.,  Agustino,  L.,  &  Bintari,  A.  (2021).  Peran  Ppua  Disabilitas  Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019. Kata Pengantar , 2 , 145.
Permatasari, A. D., & Harsasto, P. (2019). Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di kota semarang pada pilgub 2018. Journal of Politic and Government Studies , 8 (04), 71-80. Rahmalillah, A. (2021). Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/puu-xiii/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental (perspektif teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah) . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (The  Right  To  Vote  For  People  With  Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective). Jurnal HAM , 10 .
Saluan,  F.,  Egeten,  M.,  &  Tulung,  T.  (2023).  Evaluasi  Strategi  KPU  Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev) , 1 (1).
Septiandika,  V.,  Rahmadi,  A.  N., & Salsabilla,  S.  R.  (2023).  Partisipasi  Penyandang Disabilitas  Sebagai  Bentuk  Kesempatan  Yang  Sama  Pada  Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019. Jurnal Ilmiah Cakrawarti , 6 (2). Stefani,  A.  (2018). Peran  dan  upaya  KPU  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Jakarta 2017 . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
Sucipto, R. (2023). Implementasi pelayanan disabilitas mental dalam pemilihan Wali Kota Tahun 2020 di Kota Mataram . UIN Mataram.
Wahyuni,  W.  (2021).  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Makassar  dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Vox Populi , 4 (2), 57 – 68.
Waisnawa,  I.,  &  Dewi,  A.  (2019).  Pemenuhan  Hak  Pilih  Penyandang  Disabilitas sebagai  Perwujudan  Kesetaraan  HAM  Politik. Kertha  Negara:  Journal  Ilmu Hukum , 7 (11), 1 – 12.
Zainal, N. A., & Iqbal, M. T. (2018). Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014. Jurnal Politik Profetik , 6 (1), 106-120.