Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1237            pp. 891-903

## Research Article

## Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
Irfan Abdurahman 1 , Asep Lukman Daris Salam 2 , Erfan Shofari Sholahuddin 3
1. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; irfanabd@staip.ac.id
2. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; aseplukman@staip.ac.id 3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung; ervanshofarie@gmail.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  January  24, 2024 Revised :  February 18, 2024 Accepted :  March 28, 2024 Available online    :  April 30, 2024
How  to  Cite: Irfan  Abdurahman,  Asep  Lukman  Daris  Salam  and  Erfan  Shofari  Sholahuddin  (2024)  “ Wasiat  and  Hibah”., al-Afkar, Journal For Islamic Studies ,  7(2),  pp.  891 – 903.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1237.
Development  of  Islamic  Family  Law  Thought  Regarding  Legal  Norms  of  Waris,  Wasiat  and Hibah.
Abstract .  Discussion  of  shari'ah  which  is  a  reference  to  divine  decrees  as  "standard  operational procedures" and fiqh which is a sub-foundation of shari'ah in the form of interpretation at the next level as a product of anthropological subjectivity, requires the formulation of rules so that the product of legal understanding does not go off the rails of shari' at. Meanwhile, the idea of renewing the rules of  fiqh,  which  leads  to  changes  in  the  formulation  of  the  main  rules  of  fiqh,  will  give  rise  to methodological  problems  which  are  feared  to  deconstruct  the  established  formulation.  The  main objective of Islamic law is to realize the ideals of human benefit which are based on the values of social justice  as  God's  creatures.  The  ideals  of  Islamic  social  justice  at  the  level  of  implementation  are

## Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris Salam, Erfan Shofari Sholahuddin
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
reflected in the juridical-normative provisions in both the Qur'an and al-Hadith, the basis of which are the values of equality (al-musawah), justice (al-'ilah) and freedom ( al-hurriyah). Islamic Sharia is a concept  of  religious  teachings  that  regulates  all  dimensions  of  human  life.  Thus,  Islamic  law  is  a comprehensive  concept  of  life.  However,  the  legal  provisions  in  both  the  Qur'an  and  al-Hadith  are mostly stated in common language (mujmal) so that they require ijtihad. Therefore, it is very possible or even inevitable that there will be a diversity of interpretations of religious texts.
Keywords ; Waris, wasiat, hibah, Islamic law, family
Abstrak. Pembahasan mengenai syari’at yang merupakan acuan ketetapan ilahiyah sebagai “standar operational prosedur” dan fiqh yang merupakan sub - landasan syari’at yang berupa interpretasi pada level  berikutnya  sebagai  produk  subjektifitas  antropologis,  membutuhkan  perumusan  kaidah  agar produk pemahaman hukum tidak keluar dari rel sy ari’at. Sementara gagasan pembaruan kaidah fiqh yang berujung pada perubahan rumusan kaidah utama fiqh, akan melahirkan persoalan metodologis yang  dikhawatirkan  mendekonstruksi  rumusan  yang  telah  mapan,  tujuan  pokok  dari  syari’at  Islam adalah untuk merealisir cita-cita kemaslahatan manusia yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial sebagai makhluk Allah. Cita-cita keadilan sosial Islam pada tataran implementasinya tergambar dari ketentuan-ketentuan yuridis-normatif baik dalam Al- Qur’an maupun al - Hadits yang dasar pijaknya adalah  nilai  persamaan  (al-musawah),  keadilan  (al- ‘adalah)  dan  kemerdekaan  (al - hurriyah).  Syari’at Islam  merupakan  konsep  ajaran  agama  yang  mengatur  seluruh  dimensi  kehidupan  umat  manusia. Dengan demikian syari’at Islam merupakan konse p kehidupan yang komprehensif. Namun demikian, ketentuan-ketentuan  hukum  baik  dalam  Al- Qur’an  maupun  al -Hadits  sebagian  besar  dinyatakan dalam  bentuk  bahasa  yang  umum  (mujmal)  sehingga  memerlukan  ijtihad.  Oleh  karena  itu,  sangat memungkinkan atau bahkan suatu keniscayaan akan lahirnya keragaman interpretasi atas teks-teks keagamaan.
Kata kunci; Waris, wasiat, hibah, hukum Islam, keluarga;

## PENDAHULUAN
Perkembangan  Pemikiran  Hukum  Islam  mengetengahkan  diskursus  proses berpikir dalam memahami hukum yang telah ditetapkan Islam. Sebagaimana telah disebutkan  bahwa ar- ra’yu merupakan  sumber hukum dalam  Islam melalui  ijtihad setelah  tentu  saja  terlebih  dahulu  adalah  risalah  wahyu  yang  termanifestasikan melalui Al- Qur’an dan as -Sunnah.
Proses  berpikir  yang  dimaksud  adalah  penalaran  disaat  terdapat  teks  Al- Qur’an dan Sunnah tidak ditemukan petunjuk kepada pengertian yang jelas dan tegas sehingga  memerlukan  pemahaman  yang  lebih  jauh  dari  sekedar  yang  nampak  di permukaan,  yakni  dzanni  ad-dalalah.  Kemudian  penalaran  tersebut  mampu melakukan  analogi  sebagai  pendekatan  substansial  seperti  yang  dikenal  sebagai upaya istihsan dan istislah  (maslahah mursalah) (A. Khisni, 2016:4).
Sejumlah ayat Al- Qur’an didapati keadaannya cukup inklusif untuk ditafsirkan dan  dikembangkan  pemahaman  hukumnya  melalui  pendekatan  substansial.  Hal tersebut  menunjukkan  terbukanya  pemahaman  hukum  Islam  secara  dinamis  dan mampu  mengakomodir  kebutuhan-kebutuhan  perubahan  sosial  dengan  lingkup ruang dan waktu. Meskipun demikian, beberapa hal prinsipil tentu saja tidak dapat diganggu  gugat  oleh  sebab  ia  berfungsi  sebagai  pondasi  kokoh  bangunan  hukum
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
Islam. Itulah dikenal istilah unsur ats-tsabat (stabil) dan at-tathawwur (berkembang dan dinamis).
Dua  unsur  tadi  erat  kaitannya  dengan  dua  pilar  utama  memahami  Islam sebagai lembaga hukum, yakni syari’ah dan fiqh. Syari’ah merupakan esensi hukum ber-Islam yang berformulasi unsur tsabat, yakni Al- Qur’an dan as -Sunnah, sementara Fiqh  merupakan  substansi  alam  pandang  hukum  Islam  yang  berformulasi  unsur tathawwur, yakni ijtihad sebagai proses dan produk pemahaman antropologis dalam memaknai ayat-ayat divinitas (nushus al-muqaddasah).
Pada  tingkat  aktualisasi  hukum  yang  berbeda  jenis  tersebut  (sui  generis), dapat dilihat faktualnya pada segmen perkembangan pemikiran hukum Islam yang mengurusi  masalah  kewarisan.  Dimana  hukum  kewarisan  pada  konsep  syari’ah adalah  qath’i  sebagai  hukum  yang telah  diatur  oleh  wahyu,  namun  pada  tataran tanfidz (pelaksanaan) ia terbuka untuk dikonseptualisasikan dalam proses ber-fiqh.
Sebagaimana  pemaparan  Siah  Khosyi’ah  mengenai  fenomena  pemahaman kewarisan  di  kalangan  sarjana  terdapat  shifting  paradigm  (benturan  paradgima) antara preskripsi wahyu dan deskripsi antropologis yang kurang harmonis. Hal itulah yang menyebabkan dipandang perlunya upaya-upaya fiqhiyah untuk menjembatani teks kewahyuan dengan kebutuhan faktual kemanusiaan dalam lingkup ruang dan waktu yang relevan (Siah Khosyi’ah, 2021:1 -4).
Hukum  kewarisan,  hibah  dan  wasiat  selain  telah  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam,  juga  telah  termaktub  dan  diatur  dalam  undang-undang  Peradilan Agama  No.3  Tahun  2006  dimana  disebutkan  bahwa  Pengadilan  Agama  memiliki wewenang penyelesaian bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
Waris,  hibah  dan  wasiat  merupakan  urusan  kemanusiaan  yang  berkaitan dengan  peralihan  kepemilikan  dalam  lingkup  hukum  keluarga  yang  diatur  dalam hukum Islam. Tiga urusan itu berada dalam bahasan fiqh mu’amalah dengan kaidah hukum  masing-masing.  Secara  pengertian,  hukum  waris  merupakan  hukum  yang mengatur  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  pewaris  dengan menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya masing-masing.  Adapun  hibah  adalah  akad  yang  mengakibatkan  pemilikan  harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara  suka  rela.  Sedangkan  wasiat  tidak  terlepas  dari  hukum  kewarisan,  dimana harta atau pemberian yang diserahkan dilakukan setelah pewasiat meninggal. Dalam teks  lain  disebutkan  bahwa  wasiat  merupakan  pemberian  hak  kepada  orang  lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan  imbalan  yang  pelaksanaannya  ditangguhkan  setelah  pemberi  hak meninggal (Sajuti Thalib, 2000:104).
Dalam  berinterpretasi,  fiqh  membutuhkan  rumusan-rumusan  tetap  yang disebut  sebagai  “kaidah”,  agar  produk  pemahaman  hukum  tidak  keluar  dari  rel syari’at. Kaidah -kaidah tersebut ditetapkan dalam lingkup keilmuan bernama ushul fiqh yang tidak lepas dari metode bernalar secara mendalam, sinkronis dan diakronis. Demikian  hukum  dalam  paradigma  keislaman  pada  hakikatnya  berekuivalensi dengan  kerja  pemikiran  (ar- ra’yu).  Dalam  nomenklatur  “Perkembangan  Pemikiran Hukum Islam”.
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah

## METODE
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  dalam  memecahkan masalah  adalah  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum. dilihat sebagai norma atau das sollen),  karena  dalam  melakukan  pembahasan  masalah  dalam  penelitian  ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
Sedangkan  pendekatan  empiris  adalah  dengan  melihat  hukum  sebagai kenyataan  sosial,  kultural  atau  das  sein  karena  dalam  penelitian  ini  data  yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

## PEMBAHASAN Hukum Waris
Salah satu bagian dari pembahasan hukum keluarga dalam Islam ialah hukum Waris. Ia mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang dalam keluarga  yang  meninggal  dunia  beserta  akibat-akibatnya  bagi  keluarga  yang ditinggalkan. Para anggota keluarga yang ditinggalkan disebut sebagai ahli waris.
Pengertian  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing). Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah fara’idh bentuk jamak dari kata tunggal faridhah  yang  berarti  ketentuan;  hal  ini  karena  dalam  Islam  bagianbagian warisan yang  menjadi  hak  ahli  waris  telah  dibakukan  dalam  Al- Qur’an  (Ahmad  Rofiq, 1995:356).
Ilmu mawaris atau ilmu al-faraidh termasuk ilmu yang penting dalam hukum Islam sebagaimana dikatakan  Nabi dalam sebuah hadisnya: “Belajarlah ilmu fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya ilmu fara'id adalah separo dari ilmu pengetahuan” (Abu Hasan al Daruquthni, 1996:67). 1
Pelaksanaan pembagian harta warisan akan  terlaksana jika telah memenuhi rukun  dan  sebab-sebab  mewarisi.  Adapun  rukun  waris  adalah  adanya  orang  yang meninggalkan harta warisan (mayyit), adanya orang yang mewarisi (ahli waris) dan adanya harta yang akan diwarisi. Sebab-sebab orang mendapat harta warisan adalah sebab adanya hubungan darah (nasab), sebab perkawinan dan sebab memerdekakan budak.
Secara normatif, pembagian harta warisan baik menyangkut siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya Al- Qur’an telah menjelaskan secara rinci dan jelas yaitu pada surat an-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 179.
“Artinya:  Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk) anak-anakmu.  Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagian  dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,
1 Adapun muatan Hadits di atas adalah: ملعلا فصن هنإف سانلا هوملعو ضئارفلا اوملعت

## Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris Salam, Erfan Shofari Sholahuddin
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempua itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu- bapa,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapaknya  (saja)  Maka  ibunya mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara, Maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas) sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  utangnya. (tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Bijaksana”.

## Kaidah Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam
Adapun  kaidah-kaidah  yang  berkenaan  dengan  pembagian  harta  warisan meliputi kaidah fikih, prinsip dan asas pembagian harta warisan. Adapun bahasannya berikut ini:
1) Kaidah-kaidah Fikih Seputar Pembagian Harta Warisan
Sebelum  dijelaskan  mengenai  kaidah  fikih  dalam  pembagian  harta  warisan, terlebih dahulu dijelaskan terkait urgensi dari adanya kaidah fikih sebagai pemikiran praktis  dalam  hukum  Islam  tanpa  menghilangkan  esensi  dari  hukum  Islam  itu sendiri.
Hal  ini  karena  selain  ilmu  u ṣ ul  fikih  sebagai  metodologi  utama  dalam mendalami  dan  memahami  hukum  syariah,  ada  pula  metodologi  pelengkap  yang berfungsi mempermudah dalam mendalami dan memahami hukum Islam ini yaitu qawā’id fiqhiyah yang didefinisikan sebagai hukm kulli (hukum umum) ya ng memuat juz’iyah  (sebagian  besar  bagian -bagiannya),  sehingga  dengan  mengetahui  hukum umum  ini  akan  diketahui  juga  hukum  bagian- bagiannya.  Qawā’id  fiqhiyah merupakan  generalisasi  dari  hukum-hukum  fikih  yang  telah  ada,  disusun  dengan metode  induktif  sehingga  ia  sangat  bervariasi  sesuai  dengan  hukum  fikih  yang memang bervariasi menurut argumen para fukaha ‟ (Abuddin Nata, 2014:38). Namun terkadang kaidah fikih muncul dari hasil ijtihad karena disesuaikan dengan konteks kemajuan  zaman  sehingga  kehadirannya  sangat  dibutuhkan  dalam  menyelesaikan masalah baru terutama dalam masalah kewarisan.
Kaidah-kaidah  fikih  (al- qawā’id  al -fiqhiyah)  juga  merupakan  kaidah-kaidah frekuentif  atau  makro  yang  mengatur  pesoalan-persoalan  mikro  dalam  fikih  yang serupa.  Ia  termasuk  pada  klasifikasi  ketentuan-ketentuan  hukum  fikih  (al- ahkām fiqhiyah)  (Nashr  Farid  Muhammad  Washil  dan  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, 2009:1). Kaidah-kaidah fikih selain terdapat dalam hal ibadah, terdapat juga dalam hal muamalah yang mengatur hukum kekeluargaan dalam hal ini kewarisan.
a. Kaidah Pertama
اهدوجوب ثري لاف ةطساوب كلالها لىإ لىدأ نم لك
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
Setiap  orang  yang  dihubungkan  kepada  yang  meninggal  melalui perantaraan, maka ia tidak mewarisi selama perantara itu ada.
Misalnya antara bapak dan kakek bahwa kakek tidak mewarisi selama bapak dari  orang  yang  meninggal  masih  ada,  dikarenakan  kakek  dihubungkan  melalui bapak terhadap orang yang meninggal dunia. Begitu juga dengan cucu laki-laki tidak mewarisi selama masih ada  anak laki-laki dari orang yang meninggal, dikarenakan cucu  laki-laki  dihubungkan  oleh  anak  laki-laki  terhadap  orang  yang  meninggal. Justeru  hasil  ijtihad  juga  biasanya  yang  menghasilkan  kaidah  fikih  sehingga kehadirannya sangat diperlukan jika dikontekskan dengan perubahan zaman.
b. Kaidah Kedua

## هقوقبح هثرو ائيش ثرو نم لك
Setiap  orang  yang  mewarisi  sesuatu,  maka  ia  mewarisi  pula  hak-haknya (yang bersifat harta).
Misalnya hak khiyar terhadap barang, dikarenakan dalam jual beli tetap ada hak  khiyar.  Begitu  juga  hak  terhadap utang,  gadai  atau  hak  cipta  yang  diwariskan bahwa kedudukan ahli waris dalam hal ini menduduki seperti kedudukan pewaris. Pelunasan utang juga harus diperhatikan dan didahulukan sebelum pembagian harta warisan dilakukan  karena bisa saja harta warisan telah selesai dibagikan dan tidak disisakan harta untuk pelunasan utang.
c. Kaidah Ketiga

## هنم فعضلأا بجيح ةبارق ىوقلأا نأ
Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah.
Misalnya  saudara  laki-laki  seibu  sebapak  menghalangi  saudara  laki-laki sebapak untuk mendapatkan harta warisan. Artinya jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki  seibu  sebapak  dan  saudara  laki-laki  sebapak,  maka  yang  berhak mendapatkan harta warisan adalah saudara seibu sebapak saja. Hal ini dikarenakan saudara laki-laki seibu sebapak kekerabatannya lebih kuat karena melalui garis ibu dan  bapak.  Kaidah  ini  hanya  berlaku  apabila  derajat  kekerabatannya  sama  karena sama-sama saudara dari orang yang mening gal dan hanya berlaku pada kasus ‘a ṣ ābah.

## d. Kaidah Keempat
نيدلا دادس دعب لاإ ةكرت لا
Tidak  ada  harta  peninggalan  kecuali  setelah  dibayar  lunas  utang  (orang yang meninggal).
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
Misalnya, sebelum utang orang yang meninggal dunia dilunaskan, maka tidak ada  pembagian  harta  warisan.  Sebagaimana  diketahui  dalam  hukum  Islam,  harta warisan  belum  dibagi  jika  belum  diambil  biaya  penyelenggaraan  jenazah,  biaya perawatan  dan  utang.  Jika  masih  ada  sisanya  dipotong  kembali  untuk  wasiat maksimal  sepertiga.  Kemudian  sisanya  dibagi  kepada  ahli  waris  sesuai  ketentuan hukum kewarisan Islam. Kaidah ini dipertegas lagi dengan kaidah ini “tidak ada hak kepemilikan harta bagi ahli waris kecuali setelah dilunasinya utang”.
e. Kaidah Kelima

## لالما لكب ةيصولا حصي لا
Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta.
Kaidah  ini  kemudian  diperjelas  oleh  hadis  Nabi  yang  menerangkan  bahwa wasiat maksimal sebanyak sepertiga dari harta peninggalan dan sepertiga itu sudah cukup  banyak.  Kaidah  ini  pula  yang  harus  diperhatikan  bahwa  wasiat  tidak  boleh habis dibagikan atau lebih banyak dari harta warisan.
f. Kaidah Keenam

## لالما تيبل هلامف هل ثراو لا ينملسلما نم تام نم لك
Setiap orang Islam yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada baitul mal (A. Djazuli, 2014:126-128).
Pembagian harta warisan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu ahli warisnya  dimulai  dari  ahli  waris  utama.  Jika  tidak  ada  ahli  waris  utama,  maka dilanjutkan menentukan ahli waris zawil arham. Jika tidak ada keduanya, maka harta pewaris  tersebut  diserahkan  kepada  baitul  mal.  Ini  biasanya  terjadi  pada  seorang mualaf yang meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai satupun ahli waris.

## 2) Prinsip Pembagian Harta Warisan
Terdapat beberapa kaidah prinsip pada kewarisan Islam yang dideskripsikan oleh  pakar-pakar  hukum  Islam.  Mahmud  Syaltut  dan  Grand  Syekh  al-Azhar sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma membagi lima kaidah dasar pembinaan  hak  mewarisi  dalam  Islam  khususnya  hak  memperoleh  bagian  harta warisan itu sendiri (istihqāq al -ir ṡ i) (Muhammad Amin Suma, 2013:63-64). Adapun penjabarannya berikut ini:
a) Kewarisan  dilandaskan  pada  hubungan  kekerabatan  (nāsab)  dan  perkawinan (‘alāqatay al - qarābah wa al -zaujiyah). Kekerabatan yang dimaksud karena orang tua  dan  kelahiran  anak  (al- ābā  wa  al - abnā),  dan  kekerabatan  saudara  dengan seginya  yaitu  saudara  seayah  dan  seibu,  saudara  seibu  dan  seayah.  Sedangkan pada hubungan perkawinan hanya mewarisi dari suami dan isteri.
b) Permasalahan gender tidak dipersoalkan apakah dari perempuan atau keibuan (matrilinial)  maupun  dari  laki-laki  atau  kebapakan  (patrilinial).  Tidak

## Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris Salam, Erfan Shofari Sholahuddin
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
dipersoalkan  juga  usia  ahli  waris  apakah  itu  kanak-kanak  atau  dewasa  semua berhak mewarisi.
c) Ahli waris dari garis keturunan ke atas dan ke bawah, yaitu al-u ṣ ūl dan alfurū’, tidak ada yang gugur sama sekali terlebih digugurkan dalam memperoleh bagian warisan  apapun  keadaannya  dan  bagaimanapun  kondisinya  meskipun keberadaan dari ahli waris tersebut dapat mengubah bagian warisan antara yang satu dengan ahli waris yang lain.
d) Hak kewarisan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan pada dasarnya tidak ada (terhalang), disebabkan keberadaan orang tua meskipun mereka menempati tempat bapak atau ibu dengan perolehan 1/3 sampai 1/6.
e) Jika  kelompok ahli  waris laki-laki dan perempuan berkumpul, maka ahli  waris laki-laki mendapatkan kelipatan dari bagian ahli waris perempuan (2:1).
3) Asas-asas Pembagian Harta Warisan
Asas-asas  hukum  kewarisan  Islam  diambil  dari  al-Qur ‟ an  dan  penjelasan tambahan dari Nabi Muhammad saw. sebagai kaidah tambahan akan tetapi sangat mempengaruhi sistem pembagian harta warisan. Bahkan kerap kali pembagian harta warisan  yang  dilakukan  berdasarkan  kebiasaan  masyarakat  melanggar  atau  tidak memenuhi asas pembagian harta warisan. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Asas ijbari. Sebagaimana yang dijelaskan Amir Syarifuddin kemudian dikutip oleh Muhammad  Amin  Suma  bahwa  dalam  hukum  kewarisan  Islam,  peralihan harta pewaris kepada ahli waris, itu berlaku dengan sendirinya tanpa ada usaha apapun oleh ahli waris ataupun dari pewaris. Kata ijbari yang sinonim dengan kata ilzam, maksudnya  bersifat  mengikat  juga  berarti  memaksa.  Muhammad  Amin  Suma mengartikan  kata  „ijbāri dengan  mengikat  dan  menerima  apa  adanya  (given) (Muhammad Amin Suma, 2013:65). Dengan demikian asas ijbari merupakan asas yang mutlak berlaku dengan sendiri dan harus diterima oleh siapapun.
b. Asas  bilateral.  Artinya  bahwa  seseorang  mempunyai  hak  mewarisi  dari  pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Dasar dari asas ini terdapat pada QS  al- Nisā ‟ /4:  7,  11,  12  dan  176.  Oleh  sebab  itu  pewarisan  dalam  Islam  tidak mengenal adanya sistem pembagian harta warisan yang hanya melalui satu garis keturunan.
c. Asas  individual.  Artinya  harta  warisan  yang  diberikan  kepada  ahli  waris merupakan harta milik secara perorangan. Jadi jika harta warisan telah dibagikan, kepemilikan harta itu sepenuhnya menjadi milik ahli waris untuk digunakan sesuai keperluannya.
d. Asas keadilan berimbang. Artinya dituntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bahwa keseimabangan yang dimaksud antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban yang harus dikakukannya. Daud Ali sebagaimana dikutip Otje  Salman  mengemukakan  bahwa  pada  sistem  waris  Islam,  harta  peniggalan yang  diterima  oleh  ahli  waris  pada  dasarnya  adalah  pelanjutan  tanggungjawab pewaris  terhadap  keluarganya.  Oleh  karenanya  bagian  yang  diterima  masing- msing ahli waris berimbang dengan tanggungjawabnya masing-masing terhadap keluarganya.

## Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris Salam, Erfan Shofari Sholahuddin
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
e. Asas akibat kematian. Artinya proses peralihan harta warisan hanya terjadi ketika ada  yang  meninggal  dunia.  Ini  sejalan  dengan  syarat  pembagian  harta  warisan yaitu  matinya  pewaris  dan  hidupnya  ahli  waris  yang  kemudian  baru  dapat dikatakan  pembagian  harta  warisan  ketika  asas  ini  terpenuhi  (Otje  Salman, 2007:66-67).
f. Asas  pembagian  seketika.  Maksudnya  adalah  setelah  pewaris  meninggal  dunia, maka  harta warisan pewaris harus segera diperhitungkan  dan dibagikan kepada ahli  waris  yang  berhak  menerimanya  (Syamsulbahri  Salihima,  2016:49).  Hal  ini karena  penyebab  utama  sengketa  harta  warisan  yang  diajukan  di  Pengadilan Agama yaitu harta warisan tidak dibagi segera setelah pewaris meninggal sehingga asas  pembagian  seketika  ini  penting  diterapkan  guna  menghindari  sengketa (Harijah  Damis,  2012:iii).  Manfaat  dari  asas  ini  adalah  ditunaikannya  kewajiban pewaris kepada ahli waris dengan segera dan tidak menunda lagi terlebih jika ahli waris membutuhkan harta warisan itu untuk kepentingan mendesak.
g. Asas  ketulusan  (integrity).  Yakni  pada  pelaksanaan  hukum  kewarisan  Islam, dibutuhkan ketulusan hati untuk menaatinya dikarenakan terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.
h. Asas  penghambaan  diri  (ta’abudi).  Yaitu  pada  pelaksanaan  pembagian  warisan secara hukum Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.
i. Asas  hak- hak  kebendaan  (huqūqul  maliyah).  Maksudnya,  hanya  hak  dan kewajiban pada kebendaan yang dapat diwariskan untuk ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam hal hukum kekeluargaan atau yang bersifat pribadi, seperti suami atau isteri, keahlian dalam suatu ilmu, jabatan dan semacamnya tidak dapat diwariskan.
j. Asas  hak- hak  dasar  (huqūqun ṭ abaiyah).  Yaitu  hak-hak  dari  ahli  waris  sebagai manusia. Maksudnya, walaupun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang  yang  sakit  dan  menghadapi  kematian,  sedangkan  ia  masih  hidup  saat pewaris  meninggal  dunia,  begitu  pula  suami  atau  isteri  yang  belum  bercerai, meskipun tempat tinggalnya telah terpisah, maka dapat mewarisi harta tersebut.
k. Asas  membagi  habis  harta  warisan.  Pembagian  harta  peninggalan  hingga  tidak tersisa  adalah  makna  dari  asas  ini  (Mardani,  2017:6-7).  Harta  warisan  harus dibagikan  sampai  habis  pada  ahli  waris  yang  berhak  dan  jika  memiliki  sisa  dan tidak ada lagi ahli waris maka dapat disumbangkan ke Baitul Mal.
Beberapa  asas  pembagian  harta  warisan  ini  merupakan  hal  yang  dijadikan sebagai  prinsip  dasar  dalam  hukum  kewarisan  Islam  yang  harus  terpenuhi  atau terpenuhi  dengan  sendirinya  tanpa  unsur  paksaan.  Kemudian  alasan  diangkatnya asas  pembagian  harta  warisan  pada  pembahasan  kaidah  pembagian  harta  warisan karena melihat asas itu merupakan makna kaidah secara bahasa. Jadi asas pembagian harta warisan tidak jauh dari lingkup bahasan kaidah pembagian harta warisan.

## Hibah
Jumhur  ulama  mendefinisikan  hibah  sebagai  akad  yang  mengakibatkan pemilikan  harta  tanpa  ganti  rugi  yang  dilakukan  seseorang  dalam  keadaan  hidup kepada  orang  lain  secara  suka  rela. Ulama  mazhab  Hambali  mendefinisikan  hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik  harta  itu  tertentu  maupun  tidak,  bedanya  ada  dan  dapat  diserahkan, penyerahannya  dilakukan  ketika  pemberi  masih  hidup  tanpa  mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang  secara  langsung  tanpa  mengharapkan  imbalan  apapun,  kecuali  untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Abdul aziz dahlan, 2006:540).
Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:
1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat  benda  yang  akan  diberikan  itu  adalah  sah  milik  si  pemberi  (menurut madzhab Hanafi).
2. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan  hadiah.  Apabila  pemberian  itu  semata  untuk  meminta  ridha  Allah  dan megharapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.
3. Pemberian  hanya  sifatnya  sunnah  yang  dilakukan  dengan  ijab  dan  qobul  pada waktu  sipemberi  masih  hidup.  Pemberian  mana  tidak  dimaksudkan  untuk menghormati  atau  memuliakan  seseorang  dan  tidak  dimaksudkan  untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (menurut madzhab Syafi'i) (Idris Ramulyo, 1994:145-146).
Adapun syarat-syarat hibah adalah sebagai berikut:
1. Syarat orang yang menghibahkan (penghibah) yaitu: 2
a. Penghibah harus memiliki sesuatu yang dihibahkan.
b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
c. Penghibah  itu  orang  dewasa,  berakal,  dan  cerdas.  Tidak  disyaratkan penghibah  itu  harus  muslim.  Hal  ini  berdasarkan  hadis  Bukhari  yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiahdari penyembah berhala.
d. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan  akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
Dalam  Pasal  210  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dijelaskan  bahwa syarat  orang  yang  menghibahkan  yaitu  orang  yang  telah  berumur  sekurang- kurangnya  21  (dua  puluh  satu)  tahunberakal  sehat  tanpa  adanya  paksaan  dapat menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3  harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

## Wasiat
Menurut jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al- ‘Allamah Muhammad ibn  Abdurrahman  ad-Dimasyqi,  yang  merangkum  rumusan  wasiat  sebagai penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal
2 Abdul  Rahman  Ghazaly,  Ghufron  Ihsan,  dan  Sapiudin  Shidiq,  Fiqih  Muamalat,  (Jakarta: Kencana,2010), hal 160.
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
dunia, diperbolehkan dalam agama Islam tetapi tidak diwajibkan (Syaikh al- ‘Allamah Muhammad ibn ‘Abdurrahman ad -Dimasyqi, 2004:330).
Sementara menurut Abd al-Rahim dalam bukunya al-Muhadlarat fi al Mirats al-Muqarran,  mendefinisikan  wasiat  adalah  tindakan  seseorang  memberikan  hak kepada  orang  lain  untuk  memiliki  sesuatu  baik  berupa  benda  atau  manfaat  secara sukarela  dan  tidak  mengharapk an  imbalan  (tabarru’)  yang  pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat (Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris, 2001:117).
Dalam istilah syara’ wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah si pemberinya wafat (Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011:249).

## Wacana re-interpretasi kaidah hukum
Secara material, hukum praktis semacam kewarisan, hibah, dan wasiat lebih dominan  unsur  mu’amalah -nya  karena  bersinggungan  langsung  dengan  hukum perdata  (Munawwir  Sadzali,  1998:23).  Oleh  karena  itu,  memungkinkan  untuk dilakukan ijtihad baru dengan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu di mana hukum tersebut akan diaplikasikan.  Memposisikan hukum waris misalnya, sebagai bidang mu’amalah, maka yang perlu ditangkap bukan semata -mata ketentuan positif bagian  masing-masing  ahli  waris  tetapi  jiwa  dari  ayat  ini  yaitu  pembagian  harta warisan  secara  adil.  Formulasi  bagian-bagian  warisan  dapat  ditempatkan  sebagai instrumen/wasilah  untuk  mencapai  ghayah  (final  goal)  dari  ketentuan  hukum tertentu. Konsep dasar ghayah kapanpun, di manapun, pada setting budaya apapun tidak akan berubah karena itu merupakan inti syari’ah, sedangkan alat pencapaian ghayah (wasilah) adalah sesuatu yang bersifat partikular.
Menurut  Syafrudin  Prawiranegara,  dalam  ilmu  hukum  terdapat  dua  sifat hukum  yaitu  compulsory  law  (dwingend  recht)  yaitu  hukum  yang  berlaku  secara mutlak  dan  voluntary  law  (vrijwillig  recht)  yaitu  hukum  yang  berlaku  kalau  yang berkepentingan tidak menggunakan alternatif-alternatif lain yang tersedia.
Menurutnya,  ketentuan  pembagian  warisan  sebagaimana  dijelaskan  dalam surat an-Nisa ayat 11 tergolong hukum yang voluntary law, yaitu yang berkepentingan dapat  mengelakkan  berlakunya  hukum  yang  bersangkutan  dengan  mengambil tindakan-tindakan lain yang sah menurut hukum yang berlaku (Munawwir Sadzali, 1998:31-32).  Maslahat  dalam  hukum  waris  Islam  adalah  keadilan.  Oleh  karena  itu, spirit dasar dari hukum waris Islam adalah pembagian harta secara adil. Nilai keadilan manusia secara fitrah adalah keadilan yang terpancar dari Tuhan, sebab Tuhan adalah theophany kebebasan Tuhan. Menurut Hazairin, nilai dasar keadilan secara prinsip di alam idea Al-Q ur’an bersifat immutable, sedangkan dunia fakta selalu berubah dan merupakan rangkaian kejadian temporal menuju nilai-nilai eternal (Amir Syarifudin, 1999:253-254).
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah

## KESIMPULAN
Pembahasan  mengenai  syari’at  yang  merupakan  acuan  ketetapan  ilahiyah sebagai  “standar  operational  prosedur”  dan  fiqh  yang  merupakan  sub -landasan syari’at yang berupa interpretasi pada level berikutnya sebagai produk subjektifitas antropologis,  membutuhkan  perumusan  kaidah  agar  produk  pemahaman  hukum tidak  keluar  dari  rel  syari’at.  Sementara  gagasan  pembaruan  kaidah  fiqh  yang berujung pada perubahan rumusan kaidah utama fiqh, akan  melahirkan persoalan metodologis yang dikhawatirkan mendekonstruksi rumusan yang telah mapan.
Tujuan  pokok  dari  syari'at  Islam  adalah  untuk  merealisir  cita-cita kemaslahatan  manusia  yang  bertumpu  pada  nilai-nilai  keadilan  sosial  sebagai makhluk  Allah.  Cita-cita  keadilan  sosial  Islam  pada  tataran  implementasinya tergambar dari ketentuan-ketentuan yuridis-normatif baik dalam Al- Qur’an maupun al-  Hadits  yang  dasar  pijaknya adalah  nilai  persamaan  (al-musawah),  keadilan  (al- 'adalah)  dan  kemerdekaan  (al- hurriyah).  Syari’at  Islam  merupakan  konsep  ajaran agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia. Dengan demikian syari’at Islam merupakan konsep kehidupan yang komprehensif. Namun demikian, ketentuan-ketentuan hukum baik dalam Al- Qur’an maupun al -Hadits sebagian besar dinyatakan  dalam  bentuk  bahasa  yang  umum  (mujmal)  sehingga  memerlukan ijtihad. Oleh karena itu, sangat memungkinkan atau bahkan suatu keniscayaan akan lahirnya keragaman interpretasi atas teks-teks keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA
al- ‘Allamah Muhammad ibn ‘Abdurrahman ad -Dimasyqi, Syaikh. 2004. Rahmah al- Ummah fi Ikhtilaf al- A’immah; Fiqih Empat Mazhab, (terj: , cet. 2. In A. Z. Alkaf, Fiqih Empat Madzhab (p. 330) . Bandung: Hasyimi Press.
Ahmad  Saebani,  Beni  dan  Syamsul  Falah.  2011. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia . Bandung: Pustaka Setia.
Amin Suma, Muhammad. 2013. Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks . Jakarta: Rajawali.
Aziz Dahlan, Abdul. 2006. Ensiklopedia Hukum Islam , cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru. Damis,  Harijah.  2012. Pembagian  Harta  Warisan  Secara  Damai  (Analisis  Putusan Pengadilan  Agama  di  Sulawesi  Selatan  Perspektif  Hukum  Islam),  Disertasi . Makasar: PPs UIN Alauddin.
Djazuli,  A.  2014. Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  Masalah-masalah  yang  Praktis , Edisi  Pertama  Cet.  V. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Farid  Muhammad  Washil,  Nashr  dan  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam.  (2009). Al- Mudhālu  fī  al - Qawā’id  al -Fiqhiyah  wa  A ṡ aruhā  fī  al - Ahkāmi  al -Syariat  .  In Wahyu Setiawan, Qawā’id Fiqhiyah, Cet.II; (p. 1). Jakarta: Amzah. Hasan al Daruquthni, Abu. 1996. Sunan al‐Daruquthni juz 4 . Beirut: Dar al‐Ma'rifat. Khisni, A.  2016. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam. Semarang: Unissula Press. Khosyi’ah,  Siah.  2021. Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia .  Bandung:  Simbiosa Rekatama Media.

## Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris Salam, Erfan Shofari Sholahuddin
Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah
Mardani. 2017. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Edisi Pertama , Cet. II . Jakarta: Rajawali Pers.
Nata, Abuddin. 2014. Masail Fiqhiyah . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Ramulyo,  Idris.  1994. Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
Rofiq, Ahmad. 1995. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rofiq, Ahmad. 2001. Fikih Mawaris . Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Syarifudin, Amir. 1999. Ushul Fiqh 2 . Jakarta: Logos.
Salihima,  Syamsulbahri.  2016. Perkembangan  Pemikiran  Pembagian  Warisan  dalam Hukum  Islam  dan  Implementasinya  pada  Pengadilan  Agama,  Cet.  II. Jakarta: Prenadamedia Grup.
Salman,  Otje.  2007. Kesadaran  Masyarakat  terhadap  Hukum  Waris,  Edisi  Pertama Cet. II . Bandung: Alumni.
Sadzali, Munawwir. 1998. Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan . Jakarta: UI Press.
Thalib, Sajuti. 2000. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.