## Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah TanggaTerhadap Anak

## Dwi Hartanto, Budi Santoso, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : dwi.hartanto29@yahoo.com

## Abstract
Many  cases  of  domestic  violence  against  children  whose  perpetrators  are  their  parents.  In  das sollen, in the case of parents (one or both) neglecting their obligations or misbehaving, the power over the child can be revoked through a court decision. The purpose of this article is to find out how the  implications  for  parental  authority  convicted  due  to  domestic  violence  against  children.  This article used normative juridical research method and descriptive research specifications. The results showed  the  Judge's  decision  only  indirect  protection,  namely  by  imposing  criminal  penalties  on perpetrators,  but  there  is  no  civil  punishment,  so  that  parents  still  have  obligations  as  holders  of parental  authority,  namely  self-supervision  of  children  and  their  property.  Article  50  of  the Domestic Violence Law stated that Judges can impose additional criminal penalties in the form of restrictions on the movement of the good perpetrators who aim to keep the offender from the victim within  a  certain  distance  and  time.  This  is  the  basis  for  the  judge  to  forbid  the  offender  from exercising  parental  authority.  Juridical  implication  in  the  civil  sphere  is  revocation  of  parental authority, Judge's consideration can refer to Article 49 of the Marriage Law.

## Keywords:  parental authority; domestic violence; child, verdict

## Abstrak
Banyak kasus KDRT terhadap anak yang pelakunya adalah orang tuanya. Secara das sollen , dalam hal  orang  tua  (salah  satu  atau  keduanya)  melalaikan  kewajibannya  atau  berkelakuan  buruk,  maka kekuasaan  terhadap  anak  dapat  dicabut  melalui  penetapan  pengadilan.  Namun  secara das  sein , seringkali orang tua yang telah dipidana karena KDRT anak, kekuasaannya sebagai orang tua masih melekat.  Tujuan  artikel  ini  mengetahui  bagaimana  implikasi  keperdataan  terkait  kekuasaan  orang tua yang dipidana akibat KDRT terhadap anak. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan spesifikasi  penelitian deskriptif. Hasil artikel ini menunjukkan putusan Hakim hanya memberi perlindungan tidak langsung yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, namun  tidak  ada  hukuman  secara  perdata,  sehingga  orang  tua  masih  memiliki  kewajiban  sebagai pemegang  kekuasaan  orang  tua  yaitu  pengawasan  diri  anak  dan  harta  bendanya.  Pasal  50  huruf  a UU  KDRT  menyatakan  Hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  pidana  tambahan  yaitu  berupa pembatasan  gerak  pelaku  baik  yang  bertujuan  untuk  menjauhkan  pelaku  dari  korban  dalam  jarak dan waktu tertentu. Hal tersebut merupakan dasar bagi hakim untuk melarang pelaku melaksanakan kekuasaan orang tua.  Implikasi  yuridis dalam lingkup perdata adalah pencabutan kekuasaan orang tua, pertimbangan Hakim dapat mengacu pada Pasal 49 UU Perkawinan.

## Kata kunci: kekuasaan orang tua; KDRT; anak, putusan hakim

## A. Pendahuluan
Anak  adalah  aset  keluarga  yang  sangat  berharga.  Meskipun  demikian,  kenyataannya perlakukan  para  orang  tua  dan  masyarakat  terhadap  anak  pada  umumnya  masih  jauh  dari
harapan.  Pada  umumnya  masyarakat  beranggapan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap anak  adalah  urusan  "dapur"  satu  keluarga  (Pulunggono,  Wigati  &  Chalim,  2016).  Banyak sekali  terjadi  kasus  kejahatan  terhadap  anak,  mulai  dari  penelantaran,  pemukulan,  kekerasan, penganiayaan,  pelecehan  seksual  terhadap  anak,  perdagangan  anak,  bahkan  ada  juga pembunuhan terhadap anak (Nurwahidah, 2015). Apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ranah lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini merupakan kejahatan yang tersembunyi, karena baik pelaku maupun korban akan berusaha menutupi perbuatan tersebut dari pandangan publik,  kadang  juga  disebut domestic  violence (kekerasan  domestik)  (Soeroso,  2010).  Dalam kasus-kasus tindak pidana KDRT terhadap anak, meskipun putusan Hakim sudah menetapkan hukuman pidana maupun denda kepada orang tua pelaku KDRT terhadap anak sebagai bentuk perlindungan  anak  korban  KDRT,  namun  bentuk  perlindungan  yang  bersifat  konkrit  masih samar.
Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan  dan  hak  asasi  anak  ( fundamental  rights  and  freedoms  of  children )  serta  berbagai kepentingan  yang  terkait  dengan  kesejahteraan  anak  (Waluyadi,  2009).  Orang  tua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah  dan  negara  memiliki  tanggungjawab  melindungi  hak-hak  anak yang merupakan  proses  yang  wajib  dilaksanakan  secara  terus-menerus.  Pada  dasarnya  setiap  anak memiliki  hak  yang  wajib  diperhatikan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  maupun  oleh pemerintah.  Hak  anak  dalam  Hukum  Perdata  diatur  dalam  KUHPerdata,  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan)  dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002 jo Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  terhadap  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).
Kedudukan anak diatur dalam Pasal 42 sampai dengan 44 Undang-Undang Perkawinan. Hak dan Kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Anak. Dalam  Pasal  419  s/d  Pasal  432  KUHPerdata  diatur  mengenai  pendewasaan  anak.  Hak  dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Pencabutan dan pemulihan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 49  UU  Perkawinan  dan  Pasal  30  s/d  32  UU  No  23  Tahun  2002 jo UU  No  35  tahun  2014. Perwalian  termasuk  Balai  Harta  Peninggalan/BHP  diatur  dalam  Pasal  50  dan  Pasal  54  UU Perkawinan.  Pengangkatan  anak  diatur  dalam  Pasal  39  s/d  41  UU  Perlindungan  Anak.  Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi) diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan.
Setiap  perkawinan  yang  sah  dapat  menimbulkan  hubungan  hukum  antara  orang  tua dengan  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  itu.  Hubungan  antara  orang  tua  dengan  anak
tersebut semuanya diatur dengan hukum. Pada dasarnya setiap orang tua memegang kekuasaan terhadap  anak,  kecuali  jika  dicabut  kekuasaannya.  Pasal  47  UU  Perkawinan  mengatur  bahwa anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan pernikahan, maka mereka berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya Pasal 48 UU Perkawinan menyebutkan  bahwa  orang  tua  tidak  boleh  memindahkan  hak  atau  menggadaikan  aset  tetap yang  dimiliki  oleh  anaknya  tersebut,  kecuali  apabila  kepentingan  dari  anak  itu menghendakinya.
Dalam  hal  orang  tua  (salah  satu  atau  keduanya)  lalai  terhadap  kewajibannya  atau berkelakuan  buruk,  maka  kekuasaan  terhadap  anak  dapat  diambil  alih  oleh  yang  mempunyai hubungan  hukum  dengan  anak  melalui  penetapan  pengadilan.  Oleh  sebab  itu  orang  tua  yang melakukan  kekerasan  terhadap  anaknya  sendiri  bisa  terancam  dicabut  kekuasaannya  terhadap anak. Salah satu atau kedua orang tua dapat dibebaskan kekuasaannya terhadap anaknya untuk jangka  waktu  yang  tertentu  melalui  keputusan  Pengadilan,  apabila  orang  tua  melakukan perbuatan  buruk  sekali  ( vide Pasal  49  UU  Perkawinan).  Oleh  sebab  itu,  kekuasaan  orang  tua terhadap anaknya diharapkan tidak akan merugikan anak itu sendiri. Kekuasaan di sini adalah pengawasan  terhadap  diri  dan  harta  kekayaan  anak  yang  belum  dewasa,  dimana  kedua  orang tuanya masih ada dan belum bercerai.
Secara das sollen orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau menelantarkan  anak dapat  dijatuhi  hukuman pidana  atau  denda.Sebagaimana  diatur  dalam  UU  No  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT).  Pasal 50 huruf (a) UU KDRT menentukan bahwa hakim dapat saja menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan pergerakan  pelaku  KDRT dan/atau  pembatasan  hak-hak  tertentu  dari  pelaku.  Hal  tersebut memiliki tujuan untuk menjauhkan/menghindarkan pelaku KDRT dari korban dalam jarak dan waktu  tertentu.  Maka  dalam  hal  ini  seharusnya  orangtua  yang  terbukti  bersalah  dalam  tindak pidana  KDRT  terhadap  anak  seharusnya  selain  dihukum  pidana  penjara,  implikasi  dalam  hal kekuasaannya  sebagai  orang  tua  terhadap  anak  juga  dihapus  melalui  penetapan  pengadilan. Namun  secara das  sein ,  seringkali  orang  tua  yang  telah  dipidana  karena  KDRT  anak, kekuasaannya sebagai orang tua masih melekat.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  artikel  ini  yaitu pertama, putusan  hakim  dalam  kasus  KDRT  terhadap  anak  dan kedua ,  implikasi  yuridis terhadap  kekuasaan  orang  tua.  Penulis  menemukan  adanya  beberapa  artikel  terkait  yang membahas  mengenai  implikasi  yuridis  pencabutan/pembebasan  kekuasaan  orang  tua  dalam kasus pidana KDRT terhadap anak. Maisaroh di  Tahun 2010 dengan judul  “Kekerasan Orang Tua  Dalam  Mendidik  Anak  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam”.  Dalam  artikel  jurnal  tersebut
lebih  fokus  membahas  mengenai  kekerasan  terhadap  anak  terjadi  akibat  orang  tua  kurang mengerti  terhadap  hak  dan  kewajiban  dalam  membimbing  dan  mendidik  anak  (Maisaroh, 2010).
Selanjutnya  artikel  yang  ditulis  oleh  Lutfia  Hasan  di  tahun  2018  dengan  judul  “Kajian Yuridis  Kekuasaan  Orang  Tua  Terhadap  Anak  Menurut  KUHPerdata  dan  Undang-undang perkawinan. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana akibat hukum suatu perkawinan yang  sah  menurut  KUHPerdata  dan  Undang-undang  perkawinan,  dan  membahas  mengenai bagaimana  kekuasaan  orang  tua  terhadap  anak  menurut  KUHPerdata  dan  Undang-undang Perkawinan (Hasan, 2018).
Kemudian artikel yang ditulis oleh Hasiani Putrinta Dongoran ditahun 2016 dengan judul “Analisis  Yuridis  Perwalian  Anak  Karena  Pencabutan  Kekuasaan  Orang  Tua  yang  tidak Diketahui  Keberadaanya  (Studi  Putusan  No.  1613/pdt.g/2014/ps.mdn)”.  Artikel  tersebut membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum orang tua yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat pencabutan/pembebasan  kekuasaan  orang  tua  yang  ditetapkan  pengadilan  dan  bagaimana akibat  hukum  terhadap  perwalian  anak  karena  pencabutan  kekuasaan  orang  tua  yang  tidak diketahui keberadaannya (Hasan, 2018).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  artikel  ini  memiliki  perbedaan dengan  beberapa  artikel  yang  disebutkan  di  atas.  Artikel  ini  lebih  fokus  membahas  mengenai Putusan  Hakim  Dalam  Kasus  KDRT  Terhadap  Anak  dan  Implikasi  Yuridis  Terhadap Kekuasaan Orang Tua.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  suatu  proses  dalam  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi dengan  jalan  menemukan  aturan-aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  serta  doktrin-doktrin hukum  (Marzuki,  2010).  Artikel  ini  menggunakan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analisis. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  artikel  adalah  penelusuran  melalui kepustakaan  yang  berbentuk  literatur  dan  dokumen-dokumen  yang  ada,  terkait  dengan  objek penelitian  (Soemitro,  1982).  Sumber  data  penelitian  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 1995). Bahan hukum primer yaitu berupa putusan dan peraturan  yang  berkaitan  dengan  artikel  ini  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum yang meliputi buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, serta
pendapat  para  sarjana  dan  hasil  simposium  yang  relevan  dengan  artikel  ini  (Soekanto  & Mamudji, 1995).

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Putusan Hakim Dalam Kasus KDRT Terhadap Anak
Kerugian yang dialami anak sebagai korban kekerasan belum diatur secara spesifik di dalam  hukum  positif.  Selama  ini  hukum  positif  hanya  memberi  perlindungan  melalui rumusan tindak pidana terhadap anak dalam perundang-undangan. Sistem pertanggungjawaban pidana dan sanksi dalam perundang-undangan selama ini tidak tertuju pada perlindungan anak sebagai korban secara langsung dan konkrit.
Dalam tindak KDRT terhadap anak, untuk melihat bagaimana keputusan hakim dalam menentukan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  KDRT,  maka  penulis  memberikan  beberapa contoh kasus putusan pengadilan dalam membuat putusan mengenai tindak KDRT terhadap anak. Pertama, dalam contoh kasus seksual terhadap anak. Pada prakteknya, orang tua yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kandung dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak.Sebagai contoh seperti di Tenggarong Kalimantan terdapat putusan Pengadilan  Negeri  Tenggarong    bahwa  ,  terdakwa  yang  mencabuli  anak  kandungnya  yang saat itu berumur 13 tahun hanya dikenakan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak.  Hakim  menyatakan  bahwa  terdakwa  sebagai  orang  tua  terbukti  bersalah  melakukan tindak kekerasan demi memaksa anak untuk bersetubuh dengannya. Hakim PN Tenggarong menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku  dengan  pidana  penjara  8  (delapan)  tahun  serta  denda sebanyak Rp 60 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (Pramesti, 2019).
Kedua, dalam contoh kasus penganiayaan terhadap anak. Sebagai contoh kasus dalam Putusan  PN  Padangsidimpuan  No  89/Pid.Sus/2015/PN.Psp,  orang  tua  yang  telah menganiaya  anaknya.  Penyebabnya  adalah  terdakwa  mengaku  telah  khilaf,  karena  anak tersebut telah memukul anak terdakwa lainnya yang berumur 13 tahun. Akibat dari tindakan terdakwa  maka,  anak  tersebut  mengalami  penuh  luka  dan  berdarah.  Hakim  melalui pertimbangannya,telah  menyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Penganiayaan  Anak“.Hal  ini  tentunya  sesuai  dengan    Pasal  80  UU  Perlindungan Anak  dan  menjatuhkan  hukuman  pidana  terhadap  pelaku  dengan  pidana  penjara  5  (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari (Pramesti, 2015).
Ketiga, contoh  kasus  serupa  juga  terjadi  di  Jakarta  Timur  Berdasarkan  putusan  PN Jakarta  Timur  ,  Pada  putusan  PN  Jakarta  Timur  Nomor  971/Pid.Sus/2013/  PN.Jkt.Tim, bahwa hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan ancaman kekerasan terhadap anak.
Oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama  menjatuhi  pidana penjara selama 8 (delapan)  bulan  serta    denda  sebesar  Rp  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah).  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak (Pramesti, 2015).
Berdasarkan contoh kasus diatas maka  terbukti ada tindak KDRT yang dilakukan oleh keluarga  yang  dilakukan  oleh    orang  tua  terhadap  anak  nya.  Menurut  Eva  Achjani  Zulfa (Yulia,  2016)  hukum  pidana  umumnya  masih  memiliki  kelemahan  yaitu: bahwa tindak pidana  seringkali  diartikan  sebagai  tindakan  kriminal  untuk  negara  dibandingkan  sebagai tindak  pidana  kepada  korban  atau  masyarakat.  Dalam  hal  ini  korban  hanya  menjadi  ala bantu untuk membuktikan dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan akan proses  yang  berlangsung.  proses  hanya  difokuskan  pada  upaya  menghukum  pelaku  tanpa memperhatikan  pemulihan  keseimbangan  bagi  korban  dan    masyarakat;  Dalam penyelesaiannya,  fokus  perhatian  hanyalah  diarahkan  pada  proses  pembuktian  terhadap kesalahan pelaku. Oleh karenanya, proses komunikasi yang terjadi hanyalah satu arah yaitu antara  hakim  dan  pelaku,  sementara  proses  komunikasi  antara  pelaku  dan  korban  sama sekali tidak ada.
Implikasi  hukumnya  adalah  kejahatan  sebagai  suatu  tindakan  yang  menyerang  dan merugikan  negara  maupun  warga  negara  yang  melanggar  segala    aturan  perundang- undangan, sehingga kejahatan lebih condong merupakan kasus sengketa  yang negara harus turut andil dalam menyelesaikannya. (Yulia, 2016). Dalam kasus-kasus tindak pidana KDRT terhadap  anak,  meskipun  putusan  Hakim  sudah  menetapkan  hukuman  pidana  maupun administrasi kepada orang tua pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak korban KDRT, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung belum nampak secara jelas.  Peninjauan kekuasaan orangtua pelaku tindak pidana KDRT terhadap anak dan upaya-upaya perdata justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan bagi diri anak.
2. Implikasi Yuridis Terhadap Kekuasaan Orang Tua
Berdasarkan  Pasal  299  KUHPerdata,  menyatakan  bahwa  kedua  orang  tua  berkuasa atas  anak  anaknya  selama  belum  dewasa  dan  mandiri,  dalam  hal  ini  berkuasa  yang  sesuai dengan kaidah hukum dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat serta hak asasi manusia (Hasan, 2018). Kekuasaan orang tua yang dimaksud dalam artikel ini adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:
a. Pengawasan terhadap diri anak.
Pasal  28B  UUD  1945,  menyatakan  bahwa  orang  tua  mempunyai  kewajiban menjamin  hak  anak  untuk  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta
memberikan  perlindungan  dari  kekerasan  serta  diskriminasi.  Undang-Undang  No.  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  HAM),  juga  mengamanatkan  orang  tua berhak membesarkan dan mengasuh anaknya sendiri ( vide Pasal 56 ayat (1)). Orang tua mempunyai  kewajiban  untuk  memelihara,  merawat,  serta    mendidik,  anaknya  hingga dewasa  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  nilai  –  nilai  yang  hidup dalam  masyarakat  ( vide Pasal  57  ayat  (1)).  Selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  orang tua  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak  dari  semua bentuk kekerasan fisik maupun psikis/mental, termasuk untuk tidak menelantarkan ( vide Pasal 58 ayat (1)).
Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa orang tua  wajib  dan  memiliki  tanggungjawab:  a)  pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan,  serta perlindungan terhadap anak; b) menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat  dan  minatnya;  c)  mencegah  terhadap  perkawinan  pada  usia  anak-anak;  serta  d) memberi  pendidikan  karakter  dan  penanaman  mengenai  nilai-nilai  budi  pekerti  pada anak. Pelaksanaan kekuasaan orangtua dapat beralih kepada keluarga lainnya berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  jika  orang  tua  tidak  diketahui keberadaannya  atau  karena  suatu  sebab,  sehingga  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban dan tanggungjawabnya ( vide Pasal 26 ayat (2).
Berdasarkan  UU  Perkawinan,  bahwa  kedua  orang  tua  wajib  menjaga  dan memelihara  anak  –  anaknya  dengan  baik    sampai  anak    anak  mereka  mandiri  atau menikah  .  Kewajiban  tersebut  tetap  berlaku,  meskipun  kedua  orang  tua  telah  bercerai  . Terhadap Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah tetap berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Orang tua juga dapat mewakili anak dalam melakukan segala perbuatan hukum, baik itu di dalam dan di luar Pengadilan .
Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mengatur  hal  yang  sama  yaitu,  orang  tua  memiliki kewajiban  untuk  mengasuh  serta  memelihara  anak-anaknya,  baik  itu  dalam  hal pertumbuhan  jasmani,  rohani  maupun  kecerdasannya  serta  pendidikan  agamanya  Orang tua  juga  memiliki  hak  untuk  mewakili  anak  yang  belum  mampu  berdiri  sendiri  atau belum  dewasa,  memiliki  cacat  fisik  maupun  mental  atau  belum  melangsungkan pernikahan, dalam hal segala perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan.
b. Pengawasan terhadap harta anak
Menurut  Pasal  48  UU  Perkawinan,  kecuali  apabila  demi  kepentingan  anak,  maka orang  tua  tidak  diperkenankan  mengalihkan  aset  untuk  anaknya  selama  anak  tersebut belum hidup mandiri ataupun menikah. Hal tersebut juga sebagaimana dijelaskan dalam
Kompilasi Hukum Islam, orang tua memiliki kewajiban dalam hal merawat serta menjaga harta anaknya yang belum mandiri, dan tidak diperkenankan mengalihkan kecuali karena keperluan yang mendesak. Dalam hal ini yang dimaksud keperluan mendesak adalah jika kepentingan  dan  kemaslahatan  anak  itu  menghendaki  atau  berdasarkan  suatu  kenyataan yang  tidak  bisa  dihindarkan  lagi  ( vide Pasal  106  ayat  (1)).  Orang  tua  juga  bertanggung jawab  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  kesalahan  dan  kelalaian  dari kewajibannya  ( vide Pasal  106  ayat  (2)).  Orang  tua  bertanggung  jawab  atas  harta  untuk anak - anaknya baik ayah atau ibunya (Hadikusuma, 2007).
Bentuk kekuasaan orang tua adalah pengawasan terhadap diri anak dan harta anak. Berdasarkan  aspek  hukum  perdata,  maka  dalam  kasus  tindak  pidana  KDRT  terhadap anak  oleh  orang  tua,  pelaku  juga  dapat  dikenai  sanksi  perdata  yaitu  dimana  kekuasaan pelaku (yang dalam hal ini adalah orang tua) terhadap korban (yang dalam hal ini adalah anak)  dicabut  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Pencabutan/pembebasan  kekuasaan  tersebut diharapkan  dapat  menjadi  pelajaran  bagi  ara  orang  tua  agar  memperlakukan  anak  – anaknya dengan baik dengan menjaga,melindungi serta menjamin segala kebutuhan anak – anaknya (Maisaroh, 2013).
Pencabutan/pembebasan  kekuasaan orang tua dapat dilihat pada rumusan  Pasal 49 UU  Perkawinan  yang  menentukan  bahwa  jika  orang  tua  melalaikan  kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, maka salah satu ataupun  orang tua dapat dicabut  hak  asuhnya  terhadap  anak  untuk  jangka  waktu  yang  tertentu  atas  permohonan keluarga lainnya  yang telah dewasa ataupun  pejabat  yang berwenang melalui  keputusan Pengadilan.  Meskipun  orang  tua  dibebaskan/dicabut  kekuasaannya,  mereka  masih memiliki kewajiban dalam hal pembiayaan pemeliharaan anak tersebut. Dalam Pasal 10 ayat  (2)  UU  No  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  juga  dinyatakan  bahwa pencabutan/pembebasan kuasa asuh tidak menghapus kewajiban bagi orang tua dalam hal membiayai,  sesuai  dengan  kemampuannya,  penghidupan,  pemeliharaan,  dan  pendidikan anaknya.
Dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pencabutan/pembebasan kekuasaan wali, karena ia pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali (Fakhruddin dan Ramadhita, 2011). Dalam Hukum tentang  hukum kewarisan Islam, tindak kekerasan yang dilakukan oragng tua terhadap anaknya baik yang disengaja hingga mengakibatkan meninggal  dunia  maka  orang  tua  dapat  kehilangan  hak  nya  untuk  mengasuh  bahkan mewarisinya (Maisaroh, 2013).
UU  Perlindungan  Anak  pun  juga  mengatur  mengenai  tindakan  pengawasan  dapat dilakukan  atau  kekuasaan  orang  tua  dapat  dicabut,  jika  orang  tua  lalai  terhadap kewajibannya ( vide Pasal 30 ayat (1)). Keluarga hingga derajat ketiga, dapat mengajukan permintaan  ke pengadilan  dalam hal pencabutan/pembebasan  kekuasaan  orang tua  ( vide Pasal 31 ayat (1)). Tindakan tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan ( vide Pasal 30  ayat  (2)).  Apabila  salah  satu  keluarga  sampai  derajat  ketiga  tidak  dapat  mengajukan permintaan  ke  pengadilan  ataupun  melaksanakan  fungsinya  sebagai  penggati  orang  tua, maka  permohonan  pencabutan/pembebasan  kekuasaan  orang  tua  bisa  juga  dimintakan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan ( vide Pasal 31  ayat  (2)).  Penetapan  pengadilan  dapat  menunjuk  orang  perseorangan  atau  lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi anak ( vide Pasal 31ayat (3)).
Melalui pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua, maka orang tua masih tetap dapat berkuasa atas anaknya   ( Van Rechtswege )  namun  digantikan oleh orang tua  yang lain  (Dongoran,  2016).  Selain  itu,  Pasal  50  UU  KDRT  juga  menjelaskan  bahwa seharusnya  Hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  pidana  tambahan  terhadap  orang  tua yang  melakukan  tindak  pidana  KDRT  terhadap  anaknya  yaitu  berupa  pembatasan pergerakan  bagi  pelaku  agar  tidak  berdekatan  dengan  korban  untuk  waktu  tertentu. Melalui ini pula hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pembatasan kekuasaan orang tua  kepada  anaknya,  dengan  demikian  ada  dasar  bagi  hakim  untuk  melarang  pelaku melaksanakan kekuasaan orang tua.
Dalam  hal  kasus  KDRT  terhadap  anak,  hukum  juga  harus  mengatur  jaminan  bagi anak untuk mendapat follow up /tindak lanjut pasca peristiwa kekerasan terhadap anak. Di Indonesia walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai perawatan dan tindak lanjut bagi  anak  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  tetapi  di  dalam  Pasal  59A  UU Perlindungan  Anak  bahwa  bagi  anak  sebagai  korban  tindak  pidana,  maka  pemerintah wajib  untuk  melakukan  Perlindungan  bagi  Anak  dengan  upaya:  a)  penanganan  secara cepat,  termasuk  di  dalamnya  pengobatan  dan/atau  rehabilitasi  secara  fisik,  psikis,  dan sosial,  serta  mencegah  penyakit  dan  gangguan  kesehatan  lainnya;  b)  anak  terdapat pendampingan psikososial; c) bagi Anak yang berasal dari keluarga tak mampu diberikan bantuan sosial; dan d) pada setiap tahapan proses peradilan, anak diberikan perlindungan dan pendampingan.
Dalam  kasus  KDRT  terhadap  anak,  putusan  Hakim  seringkali  tidak  terlalu membawa dampak  yang positif kecuali sebagai  ancaman  pidana bagi  para pelaku untuk mempertimbangkan apa yang dilakukannya. Jika dirunut secara kepentingan terbaik bagi
anak, maka aspek keperdataan dalam rehabilitasi dan pemulihan anak di lingkup keluarga sebenarnya  jauh  lebih  penting.  Korban  sebagai  pihak  yang  dirugikan,  dan  diusahakan untuk dipulihkan keadaannya, menjadi salah satu perhatian utama yang harus dilindungi hak-hak  dan  kepentingannya  agar  tidak  terjadi  sebagai  korban  untuk  kedua  kalinya— dengan kata lain perlu pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak.
Namun  selama  ini,  putusan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku KDRT  terhadap  anak  dengan  pidana  penjara.  Hal  tersebut  secara  perdata  tidak  secara langsung menghapus kekuasaan pelaku terhadap anaknya, sebab harus ada prosedur yang harus  dilalui  untuk  pencabutan/pembebasan  kekuasaan  orang  tua  atas  anaknya, sebagaimana  menurut  Pasal  49  ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Mengenai  hal  ini  M  Yahya Harahap  (2005)  menjelaskan  bahwa  orang  tua  termasuk  melalaikan  kewajiban  terhadap anaknya yaitu apabila  tidak becus dalam merawat anak atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, dapat terjadi  karena dijatuhi oleh hakim hukuman penjara dalam waktu lama, mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama atau kepergian dalam yang  tidak  diketahui  kapan    kembali.  Sedangkan  berkelakuan  buruk  meliputi  semua tindakan  yang  tidak  patut  sebagai  seorang  yang  memiliki  kewajiban  mengasuh  dan mendidik (Harahap, 2005).
Berdasarkan  Pasal 49  ayat (2) UU Perkawinan  meskipun  orangtua dibebaskan/dicabut  kekuasaannya,  mereka  masih  memiliki  kewajiban  dalam  hal pembiayaan pemeliharaan anaknya tersebut. Oleh sebab itu secara yuridis mestinya orang tua  sebagai  pelaku  tindak  KDRT  terhadap  anak  seharusnya  masih  tetap  memiliki kewajiban  dalam  hal  pembiayaan  pemeliharaan  anaknya.  Hanya  yang  menjadi  masalah adalah  karena  pelaku  harus  menjalani  hukuman  pidana  penjara,  sehingga  ia  tidak  dapat memenuhi kewajiban tersebut.
Selain  itu,  Pasal  98-101  KUHAP  juga  diatur  tentang  kemungkinan  penggabungan perkara  gugatan  perdata  ke  dalam  perkara  tindak  pidana  (Sudaryono,  2007).  Hukum perdata  tidak  membatasi  jenis  dan  jumlah  kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  yang dirugikan  (penggugat)  apabila  kerugian  tersebut  benar-benar  sesuai  dengan  prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata (Pagawak, 2017). Ketentuan ini menurut penulis, dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT  yang dilakukan  oleh  orang  tua,  tidak  hanya  secara  pidana  saja,  namun  dalam  melaksanakan perlindungan terhadap anak harus secara perdata juga. Jadi, apabila dalam perkara pidana tidak ada upaya hukum oleh terdakwa KDRT anak, banding misalnya, maka implikasinya putusan perdata mengenai  pencabutan/pembebasan  kekuasaan orang tua  akan mengikuti
putusan  pidana.  Oleh  karena  itu  mestinya  putusan  hakim  dalam  kasus  tindak  pidana KDRT  terhadap  anak  selain  memberikan  putusan  pidana  penjara  kepada  pelaku,  juga memberikan putusan perdata tentang kekuasaan orang tua terhadap anaknya.
Dalam  kasus  tindak  KDRT  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  terhadap  anak,  prinsip pemindahan/pemisahan seorang anak dari orang tuanya bersifat ultimum remedium . Pasal 14  ayat  (1)  UU  No  23  Tahun  2002 jo UU  No  35  Tahun  2014  mengatur  bahwa  setiap Anak  memang  memiliki  hak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri,  namun  ada pengecualian yaitu jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa anak  yang  dipisahkan  dari  orang  tuanya  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  itu sendiri dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan  anak dari  orang  tuanya  sebagaimana  dimaksud,  anak  tetap  memiliki  hak:  a)  berhubungan pribadi  secara  tetap  dan  bertemu  langsung dengan  kedua  orang  tuanya;  b)  mendapat pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan  serta  perlindungan  dari  kedua  orang  tuanya sebagaimana  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya yang  mendukung  bagi  proses  tumbuh kembang  anak;  c)  memperoleh  pembiayaan  hidup  dari  kedua  orang  tuanya;  dan  d) memperoleh hak anak lainnya ( vide Pasal 14 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 jo UU No 35 Tahun 2014).
Dalam kasus pemisahan anak dari orang tua ini hubungan dari kontak antara anak dan orang tua haruslah diperkenankan, kecuali bertentangan dengan prinsip best interest for the child , misalnya jika pelaku kekerasan adalah orang tuanya sendiri. Prioritas harus diberikan  pada  perawatan  yang  dapat  menjaga  anak  tetap  di  dalam  keluarganya.  Dalam hal  perawatan  anak  tersebut  ditempatkan  pada  kekuasaan  pemerintah,  maka  harus  ada peninjauan secara periodik membuat pemisahan tersebut sesingkat mungkin.

## D. Simpulan
Berdasarkan  contoh-contoh  kasus  dalam  putusan  pidana  mengenai  KDRT,  keputusan Hakim  tidak  secara  langsung  menghapus  kekuasaan  orang  tua  terhadap  anaknya,  sebab  harus ada  prosedur  yang  harus  dilalui  untuk  pencabutan/pembebasan  kekuasaan  orang  tua  atas anaknya.  Namun  Hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  pidana  tambahan  terhadap  orang  tua yang  melakukan  tindak  pidana  KDRT  terhadap  anaknya  yaitu  berupa  pembatasan  tindakan pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan/menghindarkan pelaku dari korban dalam jarak dan  waktu  tertentu.  Dalam  kasus-kasus  KDRT,  Hakim  sekiranya  jangan  hanya  terfokus  pada pemidanaan  pelaku  saja,  namun  kiranya  juga  melihat  perlindungan  terhadap  korban  secara langsung  dalam  lingkup  hukum  perdata.  Oleh  sebab  itu,  semestinya  Hakim  disamping
memberikan  putusan  pidana  kepada  pelaku,  juga  perlu  memberikan  putusan  perdata  tentang pencabutan/pembebasan kekuasaan pelaku (sebagai orang tua) terhadap korban (anaknya), jika hal  ini  dianggap  perlu  sehubungan  dengan  prinsip best  interest  for  the  child. Perlu  meninjau ulang  guna  penyempurnaan,  terutama  mengenai  pemberian  perlindungan  dan  kebijakan pencegahan kekerasan pada anak dengan implikasi yuridis keperdataan secara langsung dalam keputusan hakim terhadap pelaku (orang tua) tindak KDRT terhadap anak, dalam hal ini adalah pencabutan/pembebasan  kekuasaan  pelaku  sebagai  orang  tua  terhadap  korban.  Sebab peninjauan  kekuasaan  orangtua  pelaku  tindak  pidana  KDRT  terhadap  anak  justru  lebih bermanfaat dan berkeadilan bagi diri anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Hadikusuma,  H.  (2007). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju.
Harahap,  M.  Y.  (2005). Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (Cetakan ke.11). Jakarta: Prenada Media Kencana.
Soekanto, S & Mamudji, S. (1995). Penelitian Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Press.
Soemitro, R.H. (1982). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis  Viktimologis . Sinar Grafika.
Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak . Bandung: Mandar Maju.

## Artikel Jurnal:
Dongoran, H.P. (2016). Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang  Tidak  Diketahui  Keberadaannya  (Studi  Putusan  No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn).
Premise Law Jurnal, Vol.16, pp.1-20.
Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/164906/analisis-yuridis-perwalian-anak-karena- pencabutan-kekuasaan-orang-tua-yang-tidak .
Hasan, L. (2018). Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Et Societatis , Vol.VI,(No.7), pp.
50-57. Retrieved from
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/21604 .
Maisaroh.  (2013).  Kekerasan  Orang  Tua  Dalam  Mendidik  Anak  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam.
In  Right  Jurnal  Agama  dan  Hak  Azazi  Manusia.  Vol.2,(No.2  Mei).  Retrieved  from https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1242.
Nurwahidah.  (2015).  Kejahatan  Terhadap  Anak  Dan  Solusinya  Menurut  Hukum  Islam. Syariah Jurnal Ilmu Hukum , Vol.15,(No.2), pp.125–140.
Pagawak,  Y.  (2017).  Peran  Korban  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Lex  Privatum , Vol.V,(No.10), pp. 59-66.
Pulunggono, W. & Chalim, M. A. (2016). Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dengan  Kontribusi  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional. Jurnal Hukum Khaira Ummah , Vol.12,(No.2), pp.341–350.
Sudaryono. (2007). Kekerasan Pada Anak: Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan. Jurnal Ilmu Hukum , Vol.10,(No.1 Maret), pp.87 - 102.
Maisaroh.  (2013).  Kekerasan  Orang  Tua  Dalam  Mendidik  Anak  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam.
Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , Vol.2,(No.2), pp.261–286.
Yulia,  R.  (2016).  Mengkaji  Kembali  Posisi  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.
Mimbar Hukum , Vol.28,(No.1), pp.34–45.

## Sumber Online :
Pramesti,  T.  J.  A.  (2014).  Jerat  Pidana  Bagi  Pelaku  Penjualan  Anak.  Retrieved  from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54388c0d91994/jerat-pidana-bagi- pelaku-penjualan-anak/.
Pramesti,  T.  J.  A.  (2015a).  Langkah  Hukum  yang  Dapat  Ditempuh  Anak  Korban  Kekerasan.
Retrieved
from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55353b469d146/langkah-hukum-yang- dapat-ditempuh-anak-korban-kekerasan/.
Pramesti,  T.  J.  A.  (2015b).  Pasal  untuk  Menjerat  Pelaku  Penganiayaan  Anak.  Retrieved  from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat- pelaku-penganiayaan-anak/.
Pramesti,  T.  J.  A.  (2019).  Jerat  Pidana  Bagi  Pemerkosa  Anak  Kandung.  Retrieved  from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5611bd4d29799/jerat-pidana-bagi- pemerkosa-anak-kandung/.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235  )  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 ).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 ).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2019  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Penunjukan  Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 ).
Kompilasi Hukum Islam.