https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## STREET-LEVEL BUREAUCRACY PADA PROGRAM PANGAN LESTARI

## STREET-LEVEL BUREAUCRACY ON SUSTAINABLE FOOD PROGRAMS
Eddy Wahyudi * , Hasan Ismail, Saskia Nisa Setiaatmitha, Catur Ajeng Kartika Ria Prodi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Koresponden email : ediwahyudi@untag-sby.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis street-level bureaucracy pada pelaksanaan program pekarangan pangan lestari di Desa Kebontunggul, Kabupaten Mojokerto. Metode dalam penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, pengambilan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan  telaah  dokumen. Informan  pada  penelitian  ini  ditentukan berdasarkan creterionbased selection penentuan informan ditentukan oleh peneliti berdasrakan penguasaan informasi dan data yang diperlukan, selain itu dalam penentuan infoman peneliti mengunakan teknik snowball sampling. Proses analisis dimulai dengan mendiskripsikan koding yang telah disusun dan membangun koneksi antar tema secara  terstruktur,  untuk  mencari  hubungan  sebab-akibat  (kausalitas),  Selanjutnya  dilakukan  interpretasi dan pendiskripsian. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan program P2L di Desa Kebontunggul sudah terlaksana sejak tahun 2019, Dilihat dari prespektif Street-Level Bureaucracy pelaksanaan program pekarangan pangan lestari di Desa  Kebontunggul  telah  menjalankan  dimensi Diskrestion dalam  mengahadapi  tekanan  pekerjaan,  keterbatasan anggaran  dan  ketersediaan  bibit  melalui Coping  strategi, proses  pembuatan  diskresi  berdasakan  aspek Representational Roles and Partisipation yang dilakukan dengan prinsip delibrative melalui musyawarah bersama pengurus Kelompok Wanita Tani, Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat.
Kata kunci : Street-level bureaucracy , kelompok wanita tani, ketahanan pangan, pekarangan pangan lestari

## ABSTRACT
This research aims to analyze street-level bureaucracy in the implementation of the sustainable food yard program in Kebontungul Village, Mojokerto Regency. The method in this research uses a qualitative approach, collecting data through observation, interviews and document review. Informants in this study were determined based on a criterion- based  selection.  The  determination  of  informants  was  determined  by  the  researcher  based  on  mastery  of  the information  and  data  required,  apart  from  that,  in  determining  the  informants  the  researcher  used  the  snowball sampling  technique.  The  analysis  process  begins  by  describing  the  coding  that  has  been  prepared  and  building connections  between  themes  in  a  structured  manner,  to  look  for  cause-and-effect  relationships  (causality),  then interpretation and description are carried out. The results of the research show that the implementation of the P2L program  in  Kebontungul  Village  has  been  implemented  since  2019.  Viewed  from  a  Street-Level  Bureaucracy perspective,  the  implementation  of  the  sustainable  food  yard program  in  Kebontungul  Village has  carried out  the Discretion  dimension  in  dealing  with  work  pressure,  budget  limitations  and  seed  availability  through  Coping strategies, manufacturing processes discretion based on the Representational Roles and Participation aspect which is carried out using delibrative principles through deliberation with the management of the Women's Farmers Group, Village Government and Community Residents
Keywords : Street-level bureaucracy, farming women's groups, food security, sustainable food yards

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang kaya  akan  berbagai  pangan  dan  rempah-rempah karena  letak  geografisnya  dan  kondisi  iklim  yang sangat mendukung. Seperti halnya kebun, kebun di Indonesia  biasanya  berisi  tanaman  buah-buahan, sayuran, bumbu kuliner, obat atau biofarmasi, dan rempah-rempah  yang  sering  disebut  dengan  tana- man  hortikultura.  Pangan  merupakan  kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia (Ani Tamara, 2018). Oleh karena itu ketersediaan pangan  sangatlah  penting,  apalagi  dalam  situasi saat  ini  dimana  pertumbuhan  penduduk  terus meningkat.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),
laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2010 adalah sebesar 1,49% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2010 -2018 adalah 1,33%. Oleh karena itu,  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut, pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Nomor  17 Tahun  2015  tentang  Ketahanan  Pangan  dan  Gizi, Pasal 26 yang menyatakan bahwa salah satu upaya diversifikasi  pangan  adalah  dengan  pemanfaatan lahan  pekarangan.  Selanjutnya,  Badan  Ketahanan Pangan  kembali  meluncurkan  konsep  Kawasan Rumah  Pangan  Berkelanjutan  (KRPL)  melalui Pusat  Keanekaragaman  Konsumsi  dan  Ketahanan Pangan  pada  tahun  2018  dan  menyusun  rencana pelaksanaan  kegiatan  KRPL  yang  didanai  oleh
bantuan  pemerintah  dari  dana  desentralisasi  pro- vinsi.
Pemerintah  daerah  mempunyai  tanggung jawab  untuk  melakukan  diversifikasi  konsumsi pangan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, berdasarkan  potensi  dan  kearifan  lokal,  untuk menciptakan  kehidupan  yang  sehat,  aktif  dan produktif  (Yanti  &  Nawangsari,  2023).  Oleh karena itu, pelaksanaan rencana KRPL merupakan program yang didorong untuk dilaksanakan setiap desa  dan  kelurahaan.  Pada  tahun  2020,  upaya perluasan  penerima  manfaat  dan  pemanfaatan lahan kegiatan  KRPL diubah menjadi  pekarangan pangan  Lestari  (P2L).  pekarangan  pangan  lestari (P2L)  merupakan  inisiatif  yang  dijalankan  oleh kelompok  masyarakat  yang  bekerja  sama  meng- olah  lahan  pekarangan  sebagai  sumber  pangan berkelanjutan  untuk  meningkatkan  ketersediaan, aksesibilitas  dan  pemanfaatan,  serta  pendapatan (Khouroh  et  al.,  2022).  Kegiatan  P2L  dilakukan untuk  mendukung  program  pemerintah  dalam mengatasi  bidang  prioritas  intervensi  stunting dan/atau  menangani  bidang  prioritas  kerawanan pangan  atau  peningkatan  ketahanan  pangan. Kegiatan ini memanfaatkan lahan pekarangan yang tidak  produktif,  lahan  tidur,  dan  lahan  tidak  ter- pakai  sebagai  penghasil  pangan  untuk  memenuhi pangan  dan  gizi  keluarga,  serta  berorientasi  pasar untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Pada  dasarnya  P2L  sendiri  telah  ditetapkan Kementerian  Pertanian  dengan  tujuan  untuk  me- menuhi kebutuhan masyarakat akan pola konsumsi pangan  dan  gizi,  serta  mengoptimalkan  bentuk pekarangan  rumah  kosong  yang  dapat  dimanfaat- kan  sebagai  peluang  konservasi  (Vebronia  et  al., 2022).  Selain  untuk  menambah  pengetahuan  me- ngenai pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos,  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  pe- ngetahuan  masyarakat  dan  rumah  tangga  dalam mengolah dan merawat tanaman pangan, budidaya buah dan sayur (Renaldy Dwi Tama, 2022). Selain itu, program ini bertujuan untuk lebih mengemba- ngkan  bibit  tanaman  guna  menjaga  keberlanjutan program  dan  meningkatkan  pendapatan  produktif masyarakat  dengan  menyediakan  dan  memanfaat- kan ruang terbuka di halaman rumah. Berdasarkan tujuan  dibentuknya  program  P2L,  diharapkan  de- ngan  adanya  program  ini  dapat  menyeimbangkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang sosial ekonomi serta memenuhi kecukupan gizi masyarakat, karena benih yang ditanam adalah berbagai sayuran dan sayuran. buah-buahan untuk konsumsi pribadi dan bahkan  untuk dijual, dibeli, dan dibangun kembali.
Berkaitan dengan pelaksanaan program peka- rangan  pangan  lestari  (P2L),  pemerintah  Kabu- paten  Mojokerto  memberikan  intruksi  kepada kepala desa untuk mengalokasikan 20% dana desa
untuk  penguatan  program  pekarangan  pangan lestari  (P2L)  dalam  ranga  percepatan  pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid 19 dan peningkatan  ketahanan  pangan  (Britajatim.com). Selain  itu  menurut  Bupati  Mojokerto  Ikfina Fahmawati dalam https://kominfo.jatimprov.go.id/ “sampai  saat  ini  penerjemahan  pemanfaatan  20 persen dana desa untuk ketahanan pangan ini masih sangat  bervariasi”.  Berkaitan  dengan  pelaksanaan program  pekarangan  pangan  lestari  di  tingkat  ka- bupaten/kota,  diketahui  bahwa  Kabupaten  Mojo- kerto  sudah  menjalankan  program  P2L  namun belum berjalan maksimal.
Jumlah desa dikabupaten Mojokerto sebanyak 299  Desa,  adapun  jumlah  desa  yang  sudah  men- jalankan program Pekarangan pakan Lestari (P2L) sebanyak  75  desa,  dan  jumlah  desa  yang  belum melaksanakan  program  pekarangan  pakan  lestari (P2L)  244  Desa.  Jika  dilihat  dari  presentase  dari jumlah  desa  yang  sudah  melaksanakan  program pekarangan  pakan  lestari  sebesar  25%  dan  yang belum  manjalankan  program  75%.  Hal  ini  me- nunjukan bahwa pelaksanaan program pekarangan pangan  lestari  (P2L)  masih  belum  berjalan  secara maksimal di Kabupaten Mojokerto. Permasalahan belum tercapainnya tujuan implementasi kebijakan program  (P2L)  antara  lain  masih  belum  terinteg- rasinya  pemahaman  secara  substantive dan  secara teknis  dipemerintahan  level  Desa  sebagai  ujung tombak program pekarangan pangan lestari (P2L).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  tentang program  pekarangan  pangan  lestari  (P2L)  yang dilakukan oleh (Sika Diana dan Ana Irawati 2020) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pada penelitian ini Saran dalam penelitian ini agar program  dilaksanakan  sampai  penjuru  desa  agar ketahanan  pangan  keluarga  secara  merata  (Siska Diana sari, 2020). Penlitian yang dilakukan (Elisa, Agung  dan  Eksa  pada  tahun  2021)  berfokus  pada pencapaian  dampak  ekonomi  dan  dampak  sosial dari  pelaksanaan  program  pekarangan  pangan lestari  (P2L)  (Medi  et  al.,  2021).  Penelitian dilakukan  (Umu,  Cristina,  Bayu  dan  Irany  tahun 2022)  fokus  penelitian  yang  mengkaji  program pekarangan  pangan  lestarai  P2L  dari  sisi social entrepreneurship dan  pemasaran  digital  pada produk pertanian yang dihasilkan (Khouroh et al., 2022).  Hasil  dari  kajian  penelitian  terdahulu tersebut state  of  the  art dan  kebaruan  dalam  pe- nelitian ini yakni pada proses implementasi dengan melihat hubungan prilaku dari pelaksana kebijakan dengan  mengunakan  pisau  analisis  model  im- plementasi street-level bureaucracy .
Berhubungan  dengan  pelaksanaan  program pekarangan pangan lestari (P2L) dikaitkan dengan studi implementasi kebijakan publik, implementasi merupakan  hal  yang  sangat  krusial  dalam  ter- capainnya tujuan kebijakan, Hal ini sangat menarik
untuk dianalisis bagaimana pelaksanaan kebiajakan pekarangan  pangan  lestari  di  level  desa  dan  apa faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pelak- sanaan  kebijakan  P2L,  sehingga  tim  peneliti  ber- tujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  kebijakan program  pekarangan  pangan  lestari  (P2L)  dengan prespektif street-level  bureaucracy di  Desa  Ke- bontunggul, Kabupaten Mojokerto.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan data yang men- dalam.  Miles  dan  Huberman  menyebutkan  karak- teristik  penelitian  kualitatif  terlihat  pada  tahapan- tahapan  penelitian,  antara  lain  meneliti  masalah dan memahami topik utama secara detail. (Miles & Huberman, 2007). Sumber data pada penelitian ini data  primer  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan telaah dokumen.
Teknik  analisisi  data  yang  digunakan  teknik analisis  dari  (Creswell,  2015)  teknik  analisis bertahap,  linier,  dan  hierarkis  yang  dibangun  dari bawah  ke  atas,  namun  benar-benar  berhasil.  tidak menutup kemungkinan bahwa pendekatan ini lebih interaktif. Proses analisis dimulai dengan mendis- kripsikan  koding  yang  telah  disusun  dan  mem- bangun koneksi antar tema secara terstruktur, untuk mencari  hubungan  sebab-akibat  (kausalitas),  Se- lanjutnya  dilakukan  interpretasi  dan  pendiskrip- sian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian  kebijakan  publik,  tidak  terlepas  dari proses  implementasi  kebijakan  publik,  Graycar dalam Keban menyatakan Kebijakan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang filosofis, produk, proses dan kerangka kerja  (Keban, 2015). Dalam konsep “filsafat”,  kebijakan  dipandang  sebagai  seperang- kat  prinsip  atau  kondisi  yang  diinginkan,  sebagai rekomendasi,  dan  sebagai  proses  kebijakan,  me- ngacu  pada  cara  di  mana  suatu  organisasi  dapat mengetahui  apa  yang  diharapkan  darinya.  Ke- bijakan  publik  mengacu  pada  alat  implementasi yang  lebih  luas,  mulai  dari  undang-undang  dan peraturan  hingga  struktur  implementasi.  Siklus kebijakan  publik  dapat  dikaitkan  dengan  proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi  kebijakan.  Kebijakan  publik  mengacu pada keinginan seorang penguasa atau pemerintah dan  biasanya  merupakan  cerminan  opini  umum ( public  opinion )  dalam  masyarakat  demokratis. Untuk  mewujudkan  keinginan  tersebut  dan  me- ngefektifkan  kebijakan  diperlukan  beberapa  hal, yaitu:  pertama,  adanya  instrumen  hukum  (peratu- ran perundang-undangan) agar masyarakat menge- tahui apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan harus mempunyai struktur pelaksanaan yang jelas. dan metode pembiayaan; ketiga Ketiga, diperlukan pengawasan  publik  (mekanisme  agar  masyarakat
mengetahui apakah ada pelanggaran selama pene- rapan kebijakan ini). Pendekatan lain terhadap ke- bijakan  publik  dapat  dipahami  dengan  membeda- kan dua konsep luas yaitu kebijakan dan publik.
Menurut  Howlett  et  al.,  (2009)  implementasi merupakan  bagian  integral  dari  proses  kebijakan publik sebagai proses dimana kebijakan dilaksana- kan  untuk    mencapai  hasil  sehingga    produk  ke- bijakan    siap  direalisasikan  dalam  bentuk  yang lebih realistis. Implementasi kebijakan melibatkan perumusan  strategi  yang  lebih  sederhana  dan fungsional,  bagaimana  kebijakan  nasional  dapat dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran dan hasil yang ada  dalam  rumusan  implementasi  kebijakan (Salsabilla et al., 2023). Implementasi kebijakan ini memerlukan sarana (sumber daya) yang tepat untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil secara optimal. Implementasi  kebijakan  publik  selalu  mencakup tiga  bagian  utama,  yaitu  tujuan  yang  jelas,  tujuan yang spesifik, dan cara untuk mencapai tujuan ter- sebut. Komponen ketiga biasanya tidak dijelaskan secara  lebih  rinci  dan  birokrasi  harus  mener- jemahkannya ke dalam program dan proyek aksi Berkaitan ketahanan pangan pemerintah telah membuat kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  pemerintah  dan pemerintah  daerah  wajib  melakukan  diversifikasi konsumsi  pangan  sesuai  dengan  potensi  dan kearifan  lokal  untuk  memenuhi  kebutuhan  gizi masyarakat,  sehingga  tercipta  masyarakat  yang sehat,  aktif,  dan  produktif.  Kehidupan  (Yanti  & Nawangsari, 2023). Upaya mewujudkan diversify- kasi  pangan,  salah  satunya  dapat  melalui  opti- malisasi penggunaan lahan, disebutkan dalam Pasal 26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2015 tentang  Ketahanan  Pangan  dan  Gizi.  Pada  tahun 2010  hingga  2019,  Badan  Ketahanan  Pangan (BKP)  menyelenggarakan  Kampanye  Daerah  Ru- mah  Pangan Berkelanjutan  (KRPL)  melalui  Pusat Keanekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan.  Guna  memperluas  penerima  manfaat  dan penggunaan  lahan,  maka  mulai  tahun  2020 kegiatan  KRPL  diubah  menjadi  Pertanian  Pangan Berkelanjutan atau disingkat P2L.
Gambar 1 . Kegiatan P2L di Desa Kebontunggul
Kegiatan P2L adalah kegiatan yang member- dayakan  kelompok  masyarakat  dalam  menanam
tanaman  sayuran  melalui  fasilitas  pembibitan, pengembangan  demplot,  penanaman  dan  pena- nganan pasca panen. Kegiatan P2L dapat dilakukan pada  lahan  dan/atau  lahan  kosong  non-produktif, dan/atau  lahan  di  sekitar  rumah/bangunan  tempat tinggal/fasilitas  umum  serta  lingkungan  lain  yang memiliki  batas  kepemilikan  yang  jelas,  seperti asrama,  pesantren,  apartemen,  rumah  ibadah,  dan lainnya.  Upaya  untuk  mencapai  kegiatan  tersebut dilakukan  melalui  pendekatan  pembangunan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal  (kearifan  lokal),  pemberdayaan  masyarakat (partisipasi  masyarakat)  dan  pendekatan  berorien- tasi  pasar  (akses  terhadap  pasar)  (Hermawan  & Andrianyta, 2023).
Dalam  konsep Street-Level  Bureaucracy di- jelaskan  oleh  Lipsky  menyoroti  pendekatan bottom-up dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik, berbeda  dengan  para  ahli  teori  kebijakan  publik terdahulu    yang  lebih  memfokuskan  pada  aspek top-down dalam  mengkaji  pelaksanaan  kebijakan publik  yang  hanya  melihat  persoalan  kepathunan terhadap  aturan  dan  target  kinerja  secara  orga- nisasi,  sedangkan  dalam  konsep Street-Level Bureaucracy melihat pelaksanaan kebijakan secara partisipatif,  yang  menjelaskan  hubungan  sosial  di mana  seorang  aktor  merasa  berkewajiban  untuk menjelaskan  dan  membenarkan  tindakannya kepada  pihak  lain  yang  signifikan  (Hupe  &  Hill, 2007).  Praktif  deliberative  dan  reflektif  sendiri merupakan  bidang  kerja  koseptual  dan  empiris yang  diakui  dan  berkembang  untuk  membangun kepercayaan publik dan menghindari praktik yang bersifat  diskriminatif  atau  merupakan  akibat  dari pilih  kasih  untuk  menerapkan  kebijakan  dengan benar  (Lipsky,  2015).  Lipsky  memberikan  per- hatian kusus pada Street-Level Bureaucracy dalam pelaksanaan  kebijakan  dilihat  dari  keterbatasan sumber  daya,  tekanan  beban  kerja,  ambiguitas kebijakan,  upaya  birokrasi  dan  hubungan  dengan klien  (Lipsky,  2010).  Berkaitan  dengan  pelak- sanaan  kebijakan  program  pekarangan  pangan lestari  (P2L)  pada Street-Level  Bureaucracy di Desa  Kebontunggul,  Kecamatan  Gondang,  Kabu- paten Mojokerto.
Pelaksanaan  program  pekarangan  pangan Lestari  (P2L)  di  Desa  Kebontunggul  sudah  dilak- sanakan pada tahun 2019 saat itu program tersebut masih  bernama  program  kawasan  rumah  pangan lestari  (KRPL)  kemudian  mengalami  perubahan pada tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan  Pangan  Lestari  atau  disingkat  P2L. Dasar pelaksanaan kebijakan tersebut salah satunya di  pengaruhi  kondisi  demografi  dan  geografi  di Desa  Kebuntunggul,  dilihat  dari  kondisi  mata pencarian Masyarakat Desa Kebuntunggul sebagai berikut;
Gambar 2 . Mata Pencarian Desa Kebontunggul
Pada Gambar 2 diketahui bahwa 67,6% mata pencarian  Masyarakat  Desa  Kebun-tunggul  yakni pada  sektor  pertanian.  Hal  ini  yang  mendasari pemerintah Desa Kebuntunggul untuk menjalankan program pekarangan pangan lestari (P2L). Adapun pelaksanaan program program pekarangan pangan lestari  (P2L)  ini  pemerintah  Desa  Kebontunggul melibatkan  kelompok  wanita  tani  (KWT).  Dilihat dari  interaksi  pelaksanaan  program  pekarangan pengan lesatari (P2L) dalam mendukung ketahanan pangan  di  Desa  Kebontunggul.  Berdasarkan  ana- lisis Street-Level  Bureaucracy pada  pelaksanaan program  P2L  dilihat  dari  suatu  pendekatan  untuk memahami  perilaku  dan  keputusan  birokrat  di tingkat  pelaksanaan  lapangan.  Michael  Lipsky. Mengungkapkan  analisis  fenomena Street-Level Bureaucracy pada  pelaksanaan  kebijakan  publik terdapat  aspek discretion,  clientele,  workload pressures, ambiguity and complexity, coping stra- tegies, representational roles dan participation da- lam  memahami  dinamika  dan  faktor-faktor  yang memengaruhi  perilaku  dan  keputusan  praktisi lapangan dalam konteks Street-Level Bureaucracy . Aspek  pertama  yaitu discretion sejauh  mana pelaksana lapangan program memiliki kewenangan atau  kebebasan  untuk  membuat  keputusan  dalam situasi  tertentu,  termasuk  sejauh  mana  mereka dapat  mempengaruhi  hasil  dan  memilih  tindakan tertentu.  pada  pelaksanaan  program  pekarangan pangan lestari (P2L) dalam mendukung ketahanan pangan  di  Desa  Kebontunggul,  hal  ini  tercermin dalam  kewenangan  yang  diberikan  kepada  ke- lompok  wanita  tani  (KWT)  untuk  melaksanakan program pekarangan pangan Lestari (P2L), adapun dalam  pelaksanaan  program  tersebut  mengalami hambatan  terkait  sumber  daya  finansial  dimana anggaran  yang  diberikan  oleh  dinas  ketahanan pangan dan pertanian serta dinas lingkungan hidup (DLH) berupa rumah bibit ( green house ), bibit dan polyback,  sehingga  untuk  anggran  oprasional dilakukan  pembuatan  kebijaksanaan  berdasarkan prinsip delibrative (musyawarah bersama pengurus
KWT dan Pemerintah Desa) dilakukan pengaloka- sian 60% uang jalan pelatihan peserta untuk biaya oprasional program pekarangan pangan lestari, hal ini  dinyatakan  oleh  ketua  kelompok  wanita  tani (KWT)  Ibu  Sadiyah “anggaran  oprasional kegiatan KWT awal mulamya kami ambil dari uang biaya  pelatihan  yang  diberikan  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Pertanian  Mojokerto,  uang  pend- anaan  pelatihan  125  ribu/orang.  Uang  tersebut kemudian dimasukan ke kas KWT sebesar 75 ribu dalam  bentuk  penyertaan  modal/saham  anggota KWT dalam pelaksanaan peogram P2L, kemudian sisanya 50 ribu diberikan ke warga yang mengikuti pelatihan  sebagai  uang  bensin” pada  aspek discretion ini  menunjukan  bahwa Street-Level Bureaucracy berkerja  berdasarkan peraturan yang menentukan  kekuasaan  mereka,  namun  dipenga- ruhi  oleh  nilai-nilai  dan  kepentingan  mereka,  me- nggunakan  kebijaksanaan  mereka  untuk  mendifi- nisikan kembali peraturan tersebut, mencerminkan diskusi  yang  lebih  luas  tentang  interaksi  antar struktur (Barrett 2004).
Pada Aspek kedua Clientele yaitu sejauhmana Street-Level  Bureaucracy memahami  siapa  klien atau masyarakat yang berinteraksi langsung dengan praktisi  lapangan.  Pertimbangkan  karakteristik, kebutuhan, dan harapan dari klien atau masyarakat tersebut.  Pada  pelaksanaan  kebijakan  program pekarangan pangan lestari (P2L) mempertimbang- kan  kebutuhan  Masyarakat  yang  tertuang  dalam Keputusan  Kepala  Badan  Ketahanan  Pangan  Ke- mentrian  Pertanian Nomor 83 tahun  2020 tentang petunjuk  teknis  pekarangan  pangan  lestari  (P2L) melalui pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan,  pemanfaatan  sumber  daya  lokal (kearifan  lokal),  pemberdayaan  masyarakat  (par- tisipasi  masyarakat)  dan  pendekatan  berorientasi pasar  (akses  terhadap  pasar).  Pada  pelaksanaan program  tersebut  jenis  tanaman  yang  dibudi- dayakan  merupakan  tanaman  yang  sesuai  dengan letak geografis dan keperluan rumah tangga warga Desa  Kebuntunggul  yaitu,  Cabai,  Terong,  Tomat, Brokoli, Kubis, Timun Mas, Singkong, Semangka dan Melon. Tahapan pelaksanaan program pekara- ngan  pangan  lestari  (P2L)  di  Desa  Kebuntunggul sudah sampai tahap penjualan hasil panen, namun belum  sampai  ketahapan  pengolahan  hasil  panen menjadi  produk  olahan  yang  dipasarkan.  Adapun harapan  masyarakat  pelaksanaan  program  peka- rangan  pangan  lestari  (P2L)  sampai  pada  tahapan pengolahan  hasil  panen  menjadi  produk  olahan layak  dipasarkan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bu Ngatiyah  Masyarakat  penerima  program  P2L “saya  menanam  tomat,  cabai  dan  terong,  hasil panen  langsung  kami  jual  ke  tengkulak, permasalahannya terkadang harganya tidak tentu, terkadang murah dan terkadang juga mahal, saat harga  murah,  hasilnya  tidak  sebanding  dengan
biaya  yang  dikeluarkan,  harapan  kami  ada  pela- tihan  dan  pendampingan  atau  alat  yang  bisa dimanfaatnkan  untuk  mengolah  hasil  panen menjadi produk yang bisa dijual dengan nilai jual yang  lebih  tinggi” Upaya  untuk  mewujudkan harapan tersebut kelompok wanita tani (KWT) dan pemerintah  Desa  Kebuntunggul  melakukan  bebe- rapa  upaya  kerjasama  dengan  organisasi  pem- erintah  daerah,  Balai  Pengkajian  Teknologi  Per- tanian (BPTP Malang) untuk melakukan penyulu- han peningkatan produksi dalam pengolahan hasil tanam  tomat  menjadi  produk  kurma  jawa  (kurma tomat).  Selain  itu  kerja  sama  dilakukan  dengan Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan hilirisasi produk  pertanian  kususnya  singkong  dan  pem- berian  bantuan  alat  pengerajang  singkong  dan peniris  melalui  mekanisme  kerjasama  hibah  pe- ngabdian  kepada  masyarakat,  program  kerjasama lainnya  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa Kebontunggul  untuk  meningkatkan  akselerasi pengembangan  ketahanan  pangan  dengan  kerja- sama  dengan  organisasi  pemerintah  daerah  dan perguruan  tinggi  melalui  pengembangan  per- tenakan  sapi  perah.  Dalam  situasi  ini  dengan adanya  harapan  dan  dorongan  dari  warga Street- Level  Bureaucracy prilaku  yang  inovatif  dengan membentuk program kerja untuk mencapai harapan warga.  Selain  itu  untuk  membangun  kepercayaan publik  pada  pelaksanaan  bijakan  program  peka- rangan  pangan  lestari  (P2L) Street-Level  Bureau- cracy mengalami workload pressures.
Aspek ketiga workload pressures yakni men- cakup jumlah tugas yang harus mereka lakukan dan sumber  daya  yang  tersedia  untuk  menyelesai- kannya  (Camillo,  2017).  Pada  pelaksanaan  prog- ram pekarangan pangan Lestari (P2L) beban kerja yang  dihadapi  pemerintah  Desa  Kebontuggul cukup  tinggi  hal  ini  berkaitan  dengan  fungsi  dan tugas  pemerintahan  di  level  desa.  Tugas  peme- rintah  desa  diatur  dalam  undang-undang  nomor  6 tahun  2014  tentang  desa,  pasal  6  ayat  2  Yaitu. Administrasi  pemerintahan,  penetapan  peraturan desa,  penyelesaian  masalah  pertanahan,  pening- katan  keamanan  dan  ketertiban,  pelaksanaan pekerjaan  perlindungan  masyarakat,  pengelolaan kependudukan,  pembangunan  dan  pengelolaan kawasan,  pembangunan  infrastruktur  pedesaan, pengembangan  bidang  pendidikan  dan  kesehatan, pengembangan  masyarakat,  partisipasi  sosial budaya,  keagamaan,  dan  ketenagakerjaan,  dan pemberdayaan  masyarakat.  Menjaga  kolaborasi dengan institusi publik dan non-pemerintah. Tugas yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  level bawah  (Pemerintah  Desa)  yang  dijalankan  cukup komplek, hal ini belum lagi tekanan yang muncul dari  warga,  salah  satunya  terkait  persoalan  sarana dan  prasana  pertanian  dalam  mewujudkan  keta- hanan pangan.
Dilihat dari RPJM Desa Kebuntunggul Tahun 2020 sampai tahun 2025. Berkaitan dengan pelak- sanaan  program  pekarang  pangan  lestarai  (P2L) merupakan bagian dari program ketahanan pangan pemerintah Desa Kebuntunggul yang dilaksanakan oleh  kelompok  wanita  tani.  Dalam  melaksanaan program tersebut muncul sebuah tekanan pekerjaan antara  lain,  ketersedian  bibit  yang  terbatas, green house pembibitan  yang  dibangun oleh  dinas keta- hanan pangan dan pertanian sudah tidak berfungsi secara  maksimal,  hal  ini  disebabkan  kerusakan yang terjadi karena usia pemakian sudah lebih dari 2  tahun.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  kelompok wanita  tani  dalam  menyediakan  kebutuhan  bibit antara  lain  dengan  melakukan  kerjasama  dengan masyarakat  untuk  membuat  green  house  (rumah bibit),  hasil  bibit  yang  diproduksi  oleh  warga kemudian  di  tamping  oleh  kelompok  wanita  tani dan di distribusikan ke warga yang membutuhkan bibit.
Aspek  ke  empat  yakni Ambiguity  and  Com- plexity sejauh  mana  situasi  atau  kasus  yang  diha- dapi  oleh  praktisi  lapangan  bersifat  ambigu  atau kompleks.  Ambiguity  yang  dihadapi Street-Level Bureaucracy dalam  pelaksanaan  kebijakan  prog- ram  pekarangan  pangan  lestari  antara  lain  keter- sediaan  anggaran  dalam  menjalankan  program tersebut.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  tidak  ter- tuangnya  secara  implisit  pada  APBDes  desa Kebontunggul,  Adapun  yang  tertuang  pada APBDes  tahun  2022-2023  Desa  Kebontunggul yakni  anggran  ketahanan  pangan  senilai  Rp.150. 000.000,  sedangkan  pada  program  ketahanan masih  terbagi  menjadi  beberapa  program  yakni pertenakan sapi perah, program budidaya madu dan program  pekaran  pangan  Lestari.  Sehingga  pada tahap  ini  pelaksana  level  bawah  mengalami ketidakjelasan penyusunan rencana jangka pendek untuk  pengembangan  program  tersebut.  Selanjut- nya  aspek Coping  Strategies berkaitan  tindakan yang  diambil  oleh  praktisi  lapangan  untuk  meng- atasi  tantangan  yang  mereka  hadapi.  Berkaitan dengan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  kelompok wanita  tani  sebagai  street  level  birokrasi  dalam mengatasi  masalah  anggran  oprasional  yakni dengan melakukan swadaya kelompok wanita tani dengan  masyarakat  antara  lain  dengan  dila- kukannya  iuran  setiap  satu  bulan  sekali  pada tanggal  25  untuk  membahas  progress  P2L  dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada bulan selanjutnya, selain itu inovasi yang dilakukan oleh  kelompok  wanita  tani  dalam  dalam  men- jalankan  program  tersebut  yakni  dengan  me- libatkan  warga  untuk  menciptakan  rumah  bibit (green  house)  secara  mandiri,  kelompok  wanita tani berperan dalam melakukan pendampingan hal ini  berkaitan  dengan  aspek  ke  lima  yakni Rep- resentational  Roles  and  Partisipation Peran
praktisi lapangan sebagai perwakilan atau advokat untuk  kepentingan  klien  atau  masyarakat  yang mereka  layani,  pada  tahap  ini  dalam  pelaksanaan dilakukan  pendampingan  secara  langsung  oleh pengurus dan anggota kelompok wanita tani Desa Kebuntunggul,  dalam  proses  penanaman  dan  pe- rawatan tanaman.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  program  pekarangan  pangan lestari  (P2L)  di  Desa  Kebontunggul  sudah  terlak- sana sejak tahun 2019, hal ini didorong oleh faktor demografi  masyarakat  mayoritas  mata  pencarian- nya  disektor  pertanian.  Dilihat  dari  prespektif Street-Level  Bureaucracy pelaksanaan  program pekarangan  pangan  Lestari  (P2L) workload  pres- sures tekanan  pekerjaan  antara  lain,  ketersedian bibit  yang  terbatas, green  house pembibitan  yang dibangun  oleh  dinas  ketahanan  pangan  dan pertanian  sudah  tidak  berfungsi  secara  maksimal, hal  ini  disebabkan  kerusakan  yang  terjadi  karena usia pemakian sudah lebih dari 2 tahun. Selain itu juga mengalami Ambiguity and Complexity antara lain  ketersediaan  anggaran  dalam  menjalankan program tersebut. Hal ini ditunjukan dengan tidak tertuangnya  secara  implisit  pada  APBDes  Desa Kebontunggul.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  pe- merintah Desa Kebuntunggul dan kelompok wanita tani  (KWT)  dengan membuat Diskrestion melalui Coping  strategi yakni  dengan  melakukan  pemo- tongan  uang  pelatihan  yang  diterima  oleh  mas- yarakat sebesar 60%  dan iuran rutin setiap  bulan guna  oprasional  program,  meliputi  oprasional pembibitan  guna  memenuhi  kebutuhan  bibit, proses  pembuatan  diskresi  berdasakan  aspek Re- presentational  Roles  and  Partisipation yang  di- lakukan  dengan  prinsip delibrative melalui  mus- yawarah  bersama  pengurus  Kelompok  Wanita Tani, Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucap  terimakasih  kepada  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Msayarakat (LPPM)  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya, yang  telah  memberikan  bantuan  biaya  dalam kegaiatan  riset  yang  peneliti  dan  tim  lakukan. Selanjutnya  ucapan  terimakasih  disampaikan kepada pemerintah Desa Kebuntunggul yang telah bersedia  menjadi  informan  dan  memberikan  ban- tuan data dan informasi berkaitan dengan program pekarangan  pangan  lestari  Desa  Kebuntunggul, kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

## DAFTAR PUSTAKA
Ani  Tamara,  M.  N.  Y.  (2018).  Implementasi Program  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari (Krpl)  Di  Desa  Ciganjeng  Kecamatan Padaherang  Kabupaten  Pangandaran. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh , 770–776.
Camillo,  C.  A.  (2017). Street-Level  Bureaucracy . 1–5. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319- 31816-5
Creswell,  J.  W.  (2015). Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan Mixed. Gramedia Pustaka Utama.
Hermawan, H., & Andrianyta, H. (2023). Respons Kebijakan  Terhadap  Potensi  Krisis  Pangan Global. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (4), 400. Https://Doi.Org/10.31258/Jkp.V14i4.8354 Howlett,  M.,  Ramesh,  M.,  &  Perl,  A.  (2009). Understanding  Contemporary  Policy  Mixes. In Studying Public Policy: Policy Cycles And Policy Subsystems .
Hupe,  P.,  &  Hill,  M.  (2007). Street-Level Bureaucracy  And  Public  Accountability . 85 (2), 279–299.
Keban,  P.  (2015).  Terminasi  Kebijakan  Publik: Tinjauan  Normatif. Jejaring  Administrasi Publik. Th Vii. Nomor , 2 .
Khouroh, U., Ratnaningsih, C. S., Rahayudi, B., & ...  (2022).  Implementasi  Social-Bricolage Entrepreneurship  Dan  Digital  Marketing Sebagai  Strategi  Resiliensi  Pelaku  Program Pekarangan  Pangan  Lestari. Jurnal  Bisnis Dan … , 9 (2), 150–160. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.26905/Jb
m.V9i2.8722
Lipsky,  M.  (2010).  Street-Level  Bureaucracy:
Dilemmas  Of  The  Individual  In  Public Services.  In Street-Level  Bureaucracy: Dilemmas  Of  The  Individual  In  Public Services . Https://Doi.Org/10.2307/2392554
Lipsky, M. (2015). Debate & Analysis Street-Level Bureaucracy : July , 376–377.
Https://Doi.Org/10.3399/Bjgp15x685921
Medi,  E.,  Wibowo,  A.,  &  Rusdiyana,  E.  (2021).
Dampak  Implementasi  Program  Pekarangan Pangan Lestari (P2l) Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Agrica Ekstensia , 15 (2).
Https://Doi.Org/10.55127/Ae.V15i2.99
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data  Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode  Baru  (Terjemahan).  In Penerbit Universitas Indonesia .
Renaldy  Dwi  Tama,  E.  P.  (2022).  Efektivitas Program  Pekarangan  Pangan  Lestari  (P2l) Dalam Upaya Ketahanan Pangan Keluarga Di Desa Pasirkaliki Kabupaten Karawang Tahun 2021. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan , 8 (20), 282–289.
Salsabilla,  K.  K.,  Suhirmanto,  S.,  Rahmi,  A.,  & Masri,  M.  (2023).  Implementasi  Kebijakan Penguatan  Fungsi  Penyuluhan  Pertanian. Jurnal  Kebijakan  Publik , 14 (4),  453.
Https://Doi.Org/10.31258/Jkp.V14i4.8355
Siska Diana Sari,  Dan A. I. (2020). Pemberdayaan
Masyarakat Melalui P2l (Program Pekarangan Pangan Lestari) Sebagai
Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Ketahanan Pangan. Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah , 2 (2), 74–83.
Vebronia,  A.,  Febriantin,  K.,  &  Kurniansyah,  D. (2022).  Peran  Dinas  Pangan  Program Pekarangan Pangan Lestari ( P2l ) The Role Of The Food Service In The Sustainable Food Yard  Program  (  P2l  ). Jurnal  Ekonomi  Dan Manajemen , 18 (4), 521–526.
Yanti,  D.  D.,  &  Nawangsari,  E.  R.  (2023).  Peran Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengembangan Urban  Farming. Jurnal  Kebijakan  Publik , 14 (2), 251–256.