Motivasi dan Kendala Investasi di Batam
Muhammad Zaenuddin
∗ Politeknik Batam Program studi Akuntansi Parkway Street, Batam Centre, Batam 29461, Indonesia E-mail: zaen@polibatam.ac.id

## Abstract
The research is aimed to identify the motivation and  obstacles  of  investment  as  well  as  to  analyze factors  influencing  investment  decisions  in  the industrial  estates  in  Batam.  25  companies  and  the management from 8 industrial estates are selected as respondents using convenience sampling. The result of this  research  indicates  that  the  major  motivation  of choosing  investment  location  in  Batam  are  labor factor, cost, licensing administration, the importance of  tax  incentive,  the  importance  of  FTZ  in  Batam, contiguity  to  Singapore  and  market  factors.  Other reasons  are  the  availability  of  skilled  and  woman labors,  electricity,  export  and  access  to  regional /global  markets,  rental  cost,  and  also  port  facility. Investment  constraint  is  administrative  affair  and licensing and also uncertainty of  the implementation of  FTZ in Batam.  While according to industrial area management, investment constraints that require to be corrected  are  bureaucracy  problems,  high  cost economics, taxation, customs, immigration, labor, and land problems
Keywords  : motivation  and  obstacles of  investment, industrial estates, FTZ, investment constraint

## 1. Pendahuluan
Dalam  konteks  pembangunan  nasional  maupun regional,  investasi  memegang  peran  penting  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  (Yonathan,2003). Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai  hubungan  timbal  balik  yang  positif.
Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu  pihak,  semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi suatu  negara,  berarti  semakin  besar  bagian  dari pendapatan  yang  bisa  ditabung,  sehingga  investasi yang  tercipta akan  semakin  besar  pula.  Dalam  kasus ini,  investasi  merupakan  fungsi  dari  pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi  yang  bisa  dicapai.  Dengan  demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi.
Peningkatan  investasi  membawa  dampak positif  bagi  perekonomian.  Investasi  baru  akan membuka  lapangan  pekerjaan,  yang  akan  membantu menurunkan
pengangguran. Peningkatan
pertumbuhan investasi akan meningkatkan pertumbuhan  pendapatan  nasional  (Jamli,1998). Peningkatan  investasi  memiliki  dampak  ekonomi  di antaranya  peningkatan skill tenaga  kerja  dengan adanya training yang  oleh  perusahaan  asing  untuk memenuhi skilled  labour .  Selain  itu  investasi  akan berdampak pada peningkatan produktivitas sumber-sumber  daya,  misalnya,  adanya trained labour yang dipekerjakan pada perusahaan domestik. Keberadaan perusahaan  asing yang  memiliki pengetahuan  teknologi  unggul  akan  memberikan dorongan  bagi  perusahaan  lokal  untuk  lebih  rajin dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang akan  mempercepat  kemajuan  teknologi  (Theresia, 1998).
Dalam  kebijakan  Pemerintahan  Susilo Bambang  Yudoyono-Yusuf  Kalla  sekarang  ini, kebijakan  investasi  merupakan  skala  prioritas  yang hampir  selalu  disampaikan  dalam  berbagai  forum,
antara lain pada tanggal 23 Agustus 2006 dalam rapat paripurna  DPD-RI,  pemerintah  menegaskan  bahwa tanpa  investasi  mustahil  kita  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, mustahil  pula  kita  akan  mampu  mengurangi  angka pengangguran  (Yudhoyono,2006).  Kebijakan  ini sesuai  dengan  tiga  strategi  dalam  bidang  ekonomi ( tripple  strategy) yang  dijanjikan  dalam  awal pemerintahannya  yakni  mencapai  pertumbuhan ekonomi 6,5 persen per tahun, menggerakkan kembali sektor riil, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian  pedesaan.  Namun,  setelah  lebih  dari separo masa pemerintahannya, Yudhoyono mengakui iklim dunia usaha, yang mampu menggerakkan sektor riil  dan  meningkatkan  investasi,  belum  kondusif seperti yang diharapkan (Kuncoro,2005).
Secara  umum  investasi  atau  penanaman modal,  baik  dalam  bentuk  penanaman  modal  dalam negeri  (PMDN)  maupun  penanaman  modal  asing (PMA) tergantung dari daya tarik daerah dan negara, membutuhkan  adanya  iklim  yang  sehat  dan kemudahan  serta  kejelasan  prosedur  penanaman modal. Menurut Tambunan (2006) terdapat sejumlah faktor  yang  sangat  berpengaruh  pada  baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak  hanya  menyangkut  stabilitas  politik  dan  sosial, tetapi  juga  stabilitas  ekonomi,  kondisi  infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan),  berfungsinya  sektor  pembiayaan  dan pasar  tenaga  kerja  (termasuk  isu-isu  perburuhan), regulasi  dan  perpajakan,  birokrasi  (dalam  waktu  dan biaya  yang  diciptakan),  masalah good  governance termasuk  korupsi,  konsistensi  serta  adanya  kepastian dari kebijakan pemerintah.
Beberapa  studi  menemukan  beberapa  hal yang  menjadi  permasalahan investasi.  Laporan  Bank Dunia  mengenai  iklim investasi  (World  Bank,  2005) mengatakan  terdapat  empat  faktor  terpenting  dalam menarik  investasi,  antara  lain  stabilitas  ekonomi makro,  tingkat  korupsi,  birokrasi,  dan  kepastian kebijakan  ekonomi.  Sedangkan  menurut The  World Economic  Forum (WEF)  dalam The  Global Competitiveness  Report menemukan  tiga  faktor penghambat bisnis yaitu birokrasi  yang tidak  efisien, infrastruktur  yang  buruk,  dan  regulasi  perpajakan.
Begitu juga studi yang dilakukan oleh KPPOD (2003) tentang  Pemeringkatan  Daya  Tarik  Investasi  tahun terhadap  156  kabupaten/kota  di  Indonesia  terdapat dari  5  (lima)  faktor  utama  pembentuk  daya  tarik investasi  daerah  yaitu  faktor  kelembagaan,  faktor sosial  politik,  faktor  ekonomi  daerah,  faktor  tenaga kerja dan produktifitas serta faktor infrastruktur fisik.
Hasil  survei  JETRO  (2006)  mengenai faktor-faktor  penghambat  pertumbuhan  bisnis  atau investasi  di  sejumlah  negara  di  Asia  yang menunjukkan  bahwa  masalah  utama  investasi  di Indonesia  secara  berturut-turut  adalah  upah  makin mahal,  permasalahan  perpajakan,  ketidakjelasan kebijakan  dan  kerumitan  prosedur  perdagangan, kondisi  infrastruktur  yang  buruk  serta  isu  tenaga kerja/buruh.  Di  Malaysia  dan  Singapura,  upah  yang mahal  juga  merupakan  permasalahan  paling  besar yang dihadapi pengusaha. Di Thailand faktor terbesar adalah  prosedur  perdagangan  yang rumit,  sedangkan di Filipina, Vietnam, dan India, faktor terbesar adalah infrastruktur yang buruk.
Sumber : WEF (2007)
Studi  lainnya  yakni  survei  WEF  (2007) menunjukkan  bahwa  masalah  utama  yang  dihadapi pengusaha di Indonesia berturut-turut adalah masalah infrastruktur yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, akses  dana  terbatas, kebijakan  yang tidak  stabil,  dan perpajakan.  Buruknya  kondisi  infrastruktur  di Indonesia  pernah  dilaporkan  oleh  WEF  (2004,2005)
Grafik 1 Masalah Utama Investasi versi  WEF 0. 1. 2 2. 3. 4. 5. 5. 8 8. 10. 10. 16. 20. 0 5 1 1 2 2 Kriminal & Etos  kerja tenaga Pajak  terlalu Pemerintah yang Regulasi  uang Koru Infl Kurang  tenaga  kerja Regulasi perpajakan tidak Regulasi tenaga kerja tidak Kebijakan tidak Keterbatasan Birokrasi  tidak Infrastruktur
yang  menunjukkan  kualitas  infrastruktur  secara keseluruhan  periode  2004-2005,  Indonesia  berada pada peringkat  ke 44 dari  104 negara yang masuk di dalam  sampel, dan posisinya  bertambah buruk untuk periode  2005-2006  yang  menurun  ke  66  dari  117 negara.
Sedangkan  menurut  Tambunan  (2006) masalah perburuhan merupakan problematika investasi yang paling serius. Permasalahannya adalah tingkat  upah  yang  terus  meningkat  akibat  penerapan kebijakan  upah  minimum,  kualitas  sumber  daya manusia yang rendah, termasuk rendahnya penguasaan  atas  teknologi,  hingga hubungan industrial  belakangan  ini  semakin  memperburuk keunggulan komparatif Indonesia dalam tenaga kerja. Hubungan industrial merupakan salah satu titik rawan dalam  daya  saing  perekonomian  Indonesia.  Sering terjadinya  pemogokan  akan membuat  kerugian  besar bagi  perusahaan-perusahaan,  dan  hal  ini  jelas  akan menghilangkan niat calon investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Permasalahan  lainnya  adalah  birokrasi  dan perijinan. Menurut Kuncoro (Kuncoro,2005)
lingkungan perijinan Indonesia memang terus disorot. Survei  UNCTAD  (2004)  dengan  judul World
Investment Report 2004 , mencatat peringkat Indonesia berada dalam papan terbawah nomor 2 dari 140 negara dilihat dari indeks kinerja investasi. Hal ini dikarenakan  waktu  untuk  mengurus  ijin  investasi masih dikeluhkan terlalu lama, prosedur ekspor yang lambat  dan  kompleks  sehingga  membuat  biaya logistik  dan  transpor  menjadi  tidak  kompetitif, ditambah  korupsi  yang  masih  berlanjut  di  bea  cukai dan pelabuhan.
Bagaimana  posisi  daya  saing  investasi Indonesia  dibandingkan  dengan  negara  lainnya. Laporan dari UNCTAD (2004) menyajikan peringkat sepuluh  (10)  besar  negara-negara  penerima  PMA  di Asia  dan  Pasifik  dimana  China  (termasuk  Hong Kong)  merupakan  negara  penerima  terbesar,  yang mencerminkan  daya  saing  investasi  dari  negara tersebut  paling  tinggi  di  kawasan tersebut.  Di  dalam kelompok  ASEAN,  hanya  Singapura,  Malaysia  dan Thailand  yang  masuk  dalam  top  10.  Tercatat  bahwa China  dan  India  sebagai  pendatang  baru  di  dalam
perdagangan regional yang sangat berpotensi menjadi dua  kekuatan  ekonomi  global  merupakan  tujuan penting PMA.
Menurut  laporan WEF (2006-2007)  tentang persaingan global menunjukkan bahwa peringkat daya saing  Indonesia  dinilai  tetap  terendah  dibandingkan negara-negara  di  Asia.  Posisi  Indonesia  berada  di bawah negara Singapura (urutan ke-5), Jepang (ke-7), Malaysia (ke-26), Thailand (ke-35), dan India (ke-43). Bahkan  survei  sebelumnya  oleh International Institute for Management Development menunjukkan Indonesia  terpuruk  pada  peringkat  ke-60  dari  61 negara.
Melihat  gambaran  permasalahan  di  atas terlihat  bahwa  problematika  investasi  di  Indonesia sangat  kompleks.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi pemerintah untuk berupaya meningkatkan daya saing nasional  terutama  agar  dapat  menarik  PMA  ke Indonesia. Salah satu upaya dan terobosan baru untuk peningkatan daya saing regional dan dinamika global serta  mendorong  tumbuhnya  investasi,  melalui Peraturan  Pemerintah  No  46  Tahun  2007  tentang Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Batam,  yakni  menetapkan  Batam  sebagai  kawasan Free Trade Zone .
Ditetapkannya  Batam  sebagai  daerah  FTZ karena  tidak  terlepas  dari  keunggulan  yang  dimiliki oleh  Batam  selama  ini.  Di  samping  memiliki keunggulan  geografis  yang  berbatasan  langsung dengan  Singapura  dan  Malaysia,  Batam  dianggap memiliki  keunggulan  secara  ekonomi,  antara  lain sebagai  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  tidak pernah  mengalami  krisis  ekonomi,  dikenal  sebagai sentra  industri  elektronika  terkemuka  di  Indonesia, serta merupakan penyumbang ekspor nonmigas kedua terbesar setelah Bali (Kuncoro,2005).
Pesatnya perkembangan industri dan investasi  di  Batam  diiringi  dengan  bertambahnya kawasan  industri  baru  yang  menjadi  sentra-sentra pertumbuhan  industri  di  Batam.  Sampai  akhir  tahun 2006,  terdapat  25  kawasan  industri  yang  tersebar  di beberapa  lokasi  di  Batam.  Untuk  peningkatan  daya tarik investasi, pengelola kawasan industri melengkapi  berbagai  fasilitas  di  dalam  kawasan industri  antara  lain  ketersediaan dormitori bagi
karyawan,  sarana  publik,  ketersediaan utilitas ,  jasa maintenance serta kemudahan dalam akses transportasi ke pelabuhan dan bandara (Otorita Batam, 2006).  Dengan  ditetapkannya  FTZ  di  Batam, pemerintah  pusat/daerah,  Otorita  Batam,  pengusaha dan  pengelola  kawasan  berupaya  memanfaatkan momentum  tersebut  untuk  dapat  meningkatkan  daya saing Batam agar dapat menarik PMA ke Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  yang menjadi alasan atau motivasi memilih lokasi investasi bagi  perusahaan  dalam  kawasan  industri  di  Batam serta  apa  yang  menjadi  masalah/kendala  bagi perusahaan  dalam  memulai  dan  melaksanakan investasi di Batam.

## 2 Dasar Teori dan Penelitian Sebelumnya

## Teori Lokasi
Menurut  Soepono  (1999)  teori  lokasi  pada dasarnya merupakan ilmu yang menjelaskan di mana dan  bagaimana  suatu  aktivitas  ekonomi  memilih lokasinya secara optimal. Dengan demikian keputusan lokasi  merupakan  keputusan  tentang  bagaimana perusahaan  memutuskan  dimana  lokasi  pabriknya atau  fasilitas-fasilitas  produksinya  secara  optimal. Faktor-faktor lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi  keputusan  lokasi  suatu  aktivitas ekonomi  seperti  aktivitas  produksi  atau  aktivitas pemberian jasa.
Tiap  organisasi  dari  aktivitas  ekonomi dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lokasi.  Faktor-faktor lokasi  yang  dimaksud  adalah  faktor  sejarah,  faktor transportasi,  faktor  sumber  daya,  faktor  pasar,  faktor tenaga  kerja,  faktor  energi,  faktor aglomerasi ,  faktor kenyamanan  (mutu  hidup,  kualitas  hidup,  atau  gaya hidup),  pelayanan  publik  setempat,  pajak,  insentif pemerintah,  iklim  bisnis  setempat site  costs (harga tanah  &  gedung,  fasilitas  perkantoran  dan  gudang), stabilitas  serta  iklim  politik  nasional  (Soepono, 1999:7).
Faktor-faktor tersebut kemudian dikelompokkan  menjadi  dua  orientasi,  yakni  lima faktor pertama kecuali faktor sejarah, disebut orientasi transportasi dan faktor-faktor lainnya disebut orientasi masukan lokal. Faktor-faktor yang termasuk orientasi
transportasi  adalah  faktor-faktor  lokasi  klasik, sedangkan  yang  termasuk  orientasi  masukan  lokal adalah  faktor-faktor lokasi kontemporer atau modern (Soepono, 1999:7).

## Teori Lokasi Klasik
Disebut  juga  teori  orientasi  biaya  transpor. Menurut  teori  lokasi  klasik  terdapat  3  (tiga) kemungkinan lokasi  yakni  lokasi  bahan  baku,  lokasi pasar (kota) dan lokasi antara (lokasi bahan baku dan lokasi kota/pasar). Bila biaya transpor bahan baku dari lokasi bahan baku ke lokasi pabrik/ perusahaan lebih besar  daripada  biaya  transpor  barang  jadi  (lokasi pabrik  ke  lokasi  pasar/kota),  perusahaan  akan menempatkan  lokasi  pabriknya  di  lokasi  bahan  baku agar  dapat  meminimumkan  total  biaya  transpor  atau memaksimumkan keuntungan sebagai motif ekonomi. Sebaliknya  bila  transpor  barang  jadi  lebih  besar daripada  biaya  transpor  bahan  baku,  perusahaan memilih  lokasi  pabrik  di  dekat  lokasi  pasar/kota, sebab  kalau  tidak,  perusahaan  akan  membayar  biaya transpor  barang  jadi  lebih  banyak  (Weber,  1999; Losch,1954: Isard, 1956; Smith, 1981; Beckmann and Thisse,  1986;  O’Sullivan,  1993;  Soepono,  2002:4, Wahyuddin, 2004: 12).

## Teori Lokasi Modern
Disebut juga teori orientasi pada input lokal. Pengertian  input  lokal  adalah  apabila  input  itu  tidak dapat  dipindah-pindahkan  secara  efisien  dari  suatu lokasi  ke lokasi lain. Sebuah perusahaan berorientasi input lokal bila perusahaan itu mengeluarkan sebagian besar  total  biayanya  untuk  input  lokal  tersebut. Perusahaan  itu  akan  memilih  lokasi  dengan  harga input  yang rendah  (Soepono,  2002:  7-9;  Wahyuddin, 2004: 14-16).

## Tabel 1 Ringkasan Lokasi Industri Klasik dan Modern
1. Orientasi Biaya Transpor (Teori Lokasi Klasik) Orientasi Biaya Transpor Karakteristik Perusahaan Lokasi Optimal Bahan Baku Volume lebih besar, berat, dan tidak tahan lama sebelum diproses Dekat dengan sumber bahan baku Pasar Volume lebih besar,berat,tidaktahan lamasetelah diproses Dekat pasar 2. Orientasi pada Input Lokal (Teori Lokasi Modern) Orientasi Biaya Input Karakteristik Perusahaan Lokasi Optimal Orientasi tenaga kerja Intensifikasi tenaga kerja Daerah tenaga kerja yang murah Orientasi energi Intensifikasi energi Daerah energi murah Orientasi input intermedia Aglomerasi lokalisasi dan aglomerasi urbanisasi Mengelompok pada satu lokasi yang sama Orientasi jasa publik dan pajak Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pemilihan lokasi Dekat sarana publik, bebas pajak & retribusi Orientasi kenyamanan Para pekerja sensitif terhadap cuaca, suasana yang kondusif , dan rekreasi Lingkungan fisik dan sosial yang menarik Sumber : Wahyudin (2004)
Menurut  Wahyuddin  (2004)  teori  lokasi kemudian  berkembang  dimana  salah  satunya  adalah teori  lokasi  modern  lanjutan  sebagai  koreksi  dari kelemahan  teori  klasik.  Selain  itu  juga  muncul  teori lokasi  berdasarkan  perspektif  geografi  ekonomi. Menurut  perspektif  geografi  ekonomi,  aktivitas industri  membutuhkan  fasilitas  fisik,  bangunan, instalasi  permesinan,  perlengkapan  dan  faktor lingkungan kerja (Permadi, 1991:36-40; Sigit,1982:27-28;  Wahyuddin,2004:28).  Sejumlah faktor  menentukan  munculnya  industri  di  suatu wilayah,  antara  lain  faktor  ekonomis,  historis, manusia,  politik,  dan  faktor  geografis  dimana  faktor geografis  terdiri  atas  bahan  mentah,  sumber  tenaga, suplai tenaga kerja, suplai air, pemasaran dan fasilitas transportasi  (Robinson,  1979:183-188,  Wahyuddin, 2004:28).
Kajian  lokasi  industri  sebagaimana  dikemukan Weber  (1909),  bertujuan  untuk  menemukan  lokasi optimal  ( optimum  location )  bagi  setiap  pabrik  atau industri, yaitu lokasi yang terbaik secara ekonomis
yakni biaya yang paling rendah atau pendapatan yang paling tinggi. Karena itu  teori  lokasi biasanya  dibagi menjadi dua jenis yang membahas least cost location dan  yang  membahas maximum  revenue  locations (Mcrrill,1970:87 ; Wahyuddin,2004:30).

## Teori Motivasi FDI
Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran  arus  modal  yang  berasal  dari  luar negeri  yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung  ( direct  investment )  maupun  investasi  tidak langsung  berbentuk  portofolio.  Investasi  langsung ( direct  investment )  merupakan  investasi  yang melibatkan  pihak  investor  secara  langsung  dalam operasional  usaha  yang  dilaksanakan,  sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan  yang  ditetapkan,  tujuan  yang  hendak dicapai,  tidak  lepas  dari  pihak  yang  berkepentingan (investor  asing).  Sedangkan  investasi  tidak  langsung ( portofolio )  merupakan  investasi  keuangan  yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau
ekuitas,  dengan  harapan  mendapat  manfaat  finansial dari  investasi  tersebut.  Bentuk  investasi  portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam  negeri  oleh  orang/perusahaan  asing  (Suyatno, 2003: 72, Didit&Indah, 2005: 26-47).
Menurut  Pangestu  (1995)  terdapat  tiga sumber  utama modal  asing dalam  suatu negara  yang menganut  sistem  perekonomian  terbuka,  yaitu pinjaman  luar  negeri  ( debt )  dimana  pinjaman  luar negeri  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  bilateral maupun multilateral. Kedua adalah penanaman modal asing  langsung  ( Foreign  Direct  Investment/FDI ) dimana  FDI  merupakan  investasi  yang  dilakukan swasta  asing  ke  suatu  negara,  berupa  cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional,  lisensi, joint  ventura .  Ketiga  adalah investasi  portofolio  merupakan  investasi  yang dilakukan  melalui  pasar  modal  (Didit&Indah,  2005  : 26-47).
Terdapat  beberapa  motivasi  FDI  masuk  ke dalam  suatu  negara  atau  daerah,  menurut  UNCTAD (1998)  terdapat  3  (tiga)  alasan  untuk  melakukan investasi antara lain market-seeking, resource-seeking dan efficiency-seeking .  Motivasi market-seeking FDI bertujuan untuk menembus pasar negara domestik dan umumnya  dihubungkan  dengan  ukuran  pasar  dan pendapatan  per  kapita,  pertumbuhan  pasar,  akses  ke pasar  global  dan  regional,  struktur  dan  pilihan konsumen  pasar  domestik.  Motivasi resource-asset dari  FDI  berdasarkan  alasan  harga  bahan  baku, menurunkan  biaya  tenaga  kerja,  angkatan  kerja, tenaga  kerja  terampil,  infrastruktur  fisik  (pelabuhan, jalan,  dan  telekomunikasi),dan  teknologi.  Sedangkan e fficiency-seeking FDI  karena  dimotivasi  untuk menciptakan  sumber  daya  saing  yang  baru  bagi perusahaan  serta  karena  biaya-biaya  produksi  yang lebih rendah termasuk juga pertimbangan produktivitas.  Menurut  Dunning  (1993)  terdapat 4(empat)  alasan  atau  motivasi  FDI  masuk  ke  suatu negara, resource  seekers , efficiency  seekers,  the strategic  assets  or  capability  seekers , serta market seekers .

## Penelitian Sebelumnya
Studi Masood A Badri (2007) menggunakan
survei ke industri di 23 negara dan mendukung untuk memberikan  instrumen  yang  valid  dalam  membantu studi  dan  dukungan  untuk  keputusan  lokasi  industri. Paper  ini  menggambarkan  studi  yang  menghasilkan suatu instrumen untuk mengidentifikasi kumpulan 14 faktor  kritis  atas  lokasi  industri  yang  telah dikembangkan  dan disintesakan  dari  literatur.  Faktor kritis  yang  tersebut  antara  lain  faktor  transportasi, tenaga  kerja, raw  materials ,  pasar, kawasan  industri, ketersediaan utilitas ,  kondisi  pemerintah,  struktur pajak,  iklim,  dan  masyarakat  serta  situasi  politik, kompetisi global, regulasi pemerintah dan faktor-faktor  ekonomi.
Studi  Fuad  Erdal  &  Ekrem  Tatoglu  (2002) menjelaskan  determinasi  yang  berhubungan  dengan lokasi atas FDI dengan pendekatan analisis time series atas  faktor  lokasi  utama  yang  mempengaruhi  atas tingkat aliran FDI untuk periode tahun 1980-1998 di Turki.  Hasil  penelitian    ini  menunjukkan  bahwa variabel  penjelas yang signifikan berpengaruh positif terhadap variabel dependen FDI adalah ukuran market domestic ,  perdagangan  luar  negari,  infrastruktur  dan daya  tarik  domestik.  Ketidakstabilan  nilai  tukar berpengaruh  negatif  dan  signifikan,  ketidakstabilan ekonomi tidak signifikan.
Faktor-faktor  apakah  yang  menentukan investor asing mau menempatkan dana dan usahanya di suatu wilayah? Studi Khasanah & Kurniawan (2005) secara  khusus  menganalisis  faktor-faktor  penentu investasi  asing  langsung  dalam  memilih  lokasi industri  manufaktur  di  tingkat  kabupaten/kota  di Pulau  Jawa.  Faktor-faktor  penentu  tersebut  adalah faktor  tenaga  kerja,  faktor  pasar,  faktor  efek aglomerasi,  infrastruktur,  waktu  dan heterogenitas regional . Dalam penelitian ini terlihat bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan  terhadap pemilihan  lokasi  FDI  adalah  variabel dummy metropolitan,  perpajakan,  dana  kredit  domestik,  dan market  size serta  faktor  ketersediaan  tenaga  kerja. Namun  faktor  yang  berhubungan  dengan  pasar menjadi  faktor  utama  bagi  FDI  untuk  menentukan lokasinya ( market seeker ).
Studi  Shaukat  Ali  dan  Wei  Guo  (2005) menggunakan  metode  survei  terhadap  22  industri  di China.  Faktor-faktor  yang  dianggap  mempengaruhi
keputusan  investor  di  China  antar  lain market  size, growth , nilai tukar, pengembalian investasi, kebijakan insentif  pemerintah,  stabilitas  politik,  strategi  global dari  perusahaan,  ekspor,  teknologi  &  infrastruktur. Kesimpulan  dari  studi  ini  adalah market  size merupakan  faktor  utama  FDI  khususnya  perusahaan US.  Faktor  penentu  penting  lainnya:  kebijakan insentif  pemerintah,  biaya  tenaga  kerja  dan  tingkat pengembalian  investasi  yang  tinggi.  Penemuan  lain adalah  strategi  global  merupakan  alasan  berinvestasi di China.
Studi  Nguyen  Ngoc  Anh  &  Nguyen  Thang (2006)  menggunakan  analisis  regresi  atas  faktor penentu  distribusi  spasial  FDI  antar  Propinsi  di Vietnam  menghasilkan  pasar,  tenaga  kerja  dan infrastruktur merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Studi ini menggunakan FDI inflow sebagai variabel  dependen,  sedangkan  variabel-variabel independen  antara  lain market ,  tenaga  kerja, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

## 3 Data
Sumber  data  primer  berasal  dari  responden  25 perusahaan  dalam  8  kawasan  industri  di  Batam dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  motivasi  dan kendala perusahaan dalam memilih lokasi investasi di Batam.  Metode  survei  yang  digunakan  adalah convenience sampling yakni prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti. Sampel convenience sering  digunakan  dalam penelitian  eksploratif  dan  deskriptif  dan  termasuk jenis sampel nonprobabilitas (Kuncoro,2003: 119).
Untuk  mengidentifikasi  alasan  atau  motivasi bagi  perusahaan  dalam  memilih  lokasi  investasi, untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  perusahaan terhadap masalah atau kendala investasi menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dengan menggunakan  prosentase  terbesar  ( modus )  dari  hasil kuisioner  yang  direkapitulasi  dari  responden.  Untuk merangkum  pandangan  pengelola  kawasan  industri terhadap  masalah  atau  kendala  yang  dihadapi  dalam melakukan  investasi  di  Batam  menggunakan metode deskriptif  analisis  dengan  merekapitulasi  hasil wawancara serta hasil informasi yang diperoleh.

## 4 Hasil Penelitian
Motivasi  Perusahaan  dalam  Memilih  Lokasi Investasi di Batam
Pandangan responden tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian:
a. Memandang  bahwa  faktor-faktor  berikut  sangat penting  dalam  pertimbangan  memilih  lokasi perusahaan di  Batam, dengan urutan dari modus (diukur  dari  prosentase  terbesar)  terbesar,  yakni tenaga  kerja  (52%),  faktor  biaya  (52%), administrasi  perijinan  (52%),  perlunya  insentif pajak  (44%),  pentingnya  FTZ  di  Batam  (52%), dan  kedekatan  dengan  Singapura  (52%).  faktor market (40%)
b. Memandang bahwa faktor-faktor berikut penting dalam  pertimbangan  memilih  lokasi  perusahaan di  Batam,  dengan  urutan  dari  modus  terbesar yakni, transportasi (52%), infrastruktur (48%)dan stabilitas makro (44%).
Untuk  meneliti  lebih  lanjut  hal-hal  alasan  lain dalam  melakukan  pemilihan  lokasi  perusahaan  di Batam,  maka  dalam  penelitian  ini  telah  dihasilkan hal-hal sebagai berikut:
a. Hal-hal yang terkait dengan Faktor tenaga kerja
Terkait  dengan  faktor  tenaga  kerja,  sebagian besar responden menyatakan bahwa ketersediaan tenaga  kerja  perempuan  (34%)  dan  tenaga  kerja trampil (34%) merupakan alasan utama dibandingkan dengan masalah lainnya.
b. Hal-hal yang terkait dengan Faktor Infrastruktur Terkait  dengan  faktor  infrastruktur,  sebagian besar  responden  menyatakan  bahwa  daya listrik(40%) dan ketersediaan air (35%) merupakan  alasan  utama  dibandingkan  dengan masalah yang lainnya.
c. Hal-hal yang terkait dengan Faktor Market Terkait  dengan  faktor  market,  responden menyatakan  bahwa  kepentingan  ekspor  (48%) dan  akses  ke  pasar  regional/  global  (45%) merupakan  alasan  utama  dibandingkan  dengan pasar domestik dan populasi penduduk .
d. Hal-hal yang terkait dengan Faktor Biaya
Terkait  dengan  biaya  menjadi  pertimbangan, secara  berurutan  masing-masing  adalah  sewa lahan  (24%),  air  (20%),  listrik  (20%),  biaya kawasan (18%), dan biaya administrasi/perijinan (18%).
e. Hal-hal yang terkait dengan Faktor Transportasi
Terkait dengan faktor transportasi, sebagian besar responden  menyatakan  bahwa  ketersediaan fasilitas pelabuhan (41%) dan adanya jasa
pengiriman (31%) merupakan alasan utama dibandingkan dengan masalah jalan dan bandara.
Tabel  2  Motivasi  Responden  Memilih  Investasi  di Batam No Tingkat Kepentingan Faktor-faktor yang Berpengaruh %s Tenaga Kerja 52 Biaya 52 Administrasi/Perijinan 52 Pentingnya FTZ di Batam 52 Kedekatan dengan Singapura 52 Perlunya Insentif Pajak 44 1 Sangat Penting Market 40 Transportasi 52 Infrastruktur 48 2 Penting Stabilitas makro 44 Sumber : Data olahan primer (25 perusahaan di Batam)
Kendala/Masalah  Perusahaan  dalam  Memilih Lokasi Investasi di Batam
§ Faktor-faktor  yang  tidak menjadi  kendala  antara lain  infrastruktur,  faktor  market  dan  kedekatan dengan Singapura. Sedangkan faktor tenaga kerja, biaya,  transportasi,  insentif  pajak,  FTZ  Batam dan sabilitas makro ekonomi ditanggapi biasa.
§ Sedangkan  faktor-faktor  yang  dianggap  menjadi kendala  dalam  berinvestasi  adalah  masalah administrasi dan perijinan. Ketidakpastian penerapan  FTZ  di  Batam  berpotensi  menjadi kendala  investasi  karena  sebagian  bagi  besar responden  (56%)  kebijakan  tentang  FTZ  di
Batam  akan  sangat  mempengaruhi  investasi  di
Batam. Tabel  3  Kendala  dalam  Memulai  dan  Melaksanakan Investasi di Batam No Tingkat Kendala Faktor-faktor yang Menjadi Kendala % 1 Tidak Terkendala Market 44 Infrastruktur 32 Kedekatan dengan Singapura 32 2 Biasa Stabilitas makro 60 Biaya 56 Transportasi 48 Tenaga Kerja 40 Insentif Pajak 34 3 Terkendala Administrasi/Perijinan 36 FTZ di Batam 28 Sumber  :  Data  olahan  primer  (25  perusahaan  di Batam)
Di  samping  itu,  responden  juga  memberikan pandangan lain agar iklim investasi di Batam menjadi lebih  baik,  pandangan-pandangan  tersebut  antara lain :
o Masalah  kepabeanen,  dalam  hal  ini  responden mengharapkan agar prosedur tentang kepabeanan
dipermudah,  juga  terkait  dengan  proses  impor bahan baku.
o Masalah perpajakan, diharapkan agar tax holiday diterapkan di Batam
o Masalah  perijinan,  diharapkan  agar  prosedur perijinan dibuat transparan dan dipermudah juga terkait dengan perijinan untuk tenaga kerja asing.
o Masalah  keimigrasian,  diharapkan  agar  masalah biaya fiskal ditinjau ulang.
o Masalah  tenaga  kerja,  diharapan  agar  terdapat kepastian dalam penentuan UMK yang bermasalah tiap tahun.
o Masalah  lainnya,  responden  mengharapkan perlunya  kepastian  hukum  di  Batam  terutama terkait penerapan FTZ di Batam, penerapan One Stop  Service  (OSS) perlu  diefektifkan,  serta masalah lingkungan.
o Sebagian  besar  responden  menyatakan  bahwa penerapan  FTZ  di  Batam  sangat  berpengaruh terhadap iklim investasi.
Kendala/Masalah Investasi Menurut Pengelola Kawasan Industri
Untuk  mendapatkan  gambaran  permasalahan investasi  di  Batam  terutama  menjelang  pelaksanan Free  Trade  Zone (FTZ)  Kadin  Propinsi  Riau  telah membentuk  Kelompok  Kerja  (Pokja)  Himpunan Kawasan  Industri  dengan  meminta  masukan  dari pengelola  kawasan  industri.  Kendala  investasi menurut Pengelola Kawasan Industri adalah : a. Permasalahan secara umum
Permasalahan  umum  yang  terkait  dengan permasalahan  investasi  di  Propinsi  Kepulauan Riau  dan  khususnya  Batam  antara  lain  masalah birokrasi,  ekonomi  biaya  tinggi,  dan  oknum keamanan.  Terhadap  permasalahan  tersebut responden  menganggap  perlu  adanya  perijinan dalam  pelayanan  satu  atap  untuk  menghapus birokrasi  dan  pungutan  liar  (pungli)  yang bertujuan  untuk  memperjelas  pengaturan  sistem, prosedur, waktu dan biaya  dalam  berinvestasi di Batam.
b. Masalah lainnnya : Masalah perpajakan, Masalah Kepabeanan,  Masalah  Keimigrasian,  Masalah Tenaga Kerja, dan Masalah Pertanahan

## 5 Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
Kesimpulan
a. Motivasi  investasi  utama  bagi  perusahaan  di Batam  adalah  karena  faktor  tenaga  kerja,  biaya, administrasi perijinan, pentingnya FTZ di Batam, kedekatan dengan Singapura, insentif pajak, serta market .  Sedangkan  motivasi  dalam  kategori penting secara berurutan adalah faktor transportasi, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi makro.
b. Alasan lain melakukan investasi di Batam adalah karena ketersediaan tenaga kerja perempuan dan tenaga  kerja  trampil  (tenaga  kerja),  daya  listrik dan ketersediaan air terkait (infrastruktur), ekspor dan akses ke pasar regional/global ( market) , sewa lahan,  air,  dan  listrik  (biaya),  dan  ketersediaan fasilitas perlabuhan (faktor transportasi).
c. Masalah  atau  kendala  yang  dihadapi  oleh perusahaan  dalam  memulai  dan  melaksanakan investasi  di  Batam  di  mana  responden  menilai bahwa  masalah  administrasi  dan  perijinan  serta ketidakpastian  penerapan  FTZ  di  Batam  dalam beberapa  tahun  terakhir  dianggap  menjadi kendala dalam berinvestasi di Batam.
d. Menurut pengelola kawasan industri, masalah/kendala  investasi  di  Batam  antara  lain masalah  birokrasi,  ekonomi  biaya  tinggi, perpajakan,  kepabeanan,  keimigrasian,  tenaga kerja, dan masalah pertanahan.
Rekomendasi Kebijakan
a. Bagi  pemerintah  pusat  dapat  melakukan  kajian lebih lanjut secara komprehensif tentang motivasi utama berinvestasi di Batam dan memasukkannya  dalam  regulasi  yang  mengatur tentang FTZ di Batam. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan  sebagai    salah  satu  referensi  atau bahan kajian yang telah menghasilkan kesimpulan beberapa motivasi utama investasi di Batam.
b. Bagi  pemerintah  daerah  khususnya  Dewan Kawasan  FTZ  yang  telah  terbentuk  di  Batam dapat  menggunakan  hasil  penelitian  ini  sebagai salah satu referensi atau bahan kajian yang lebih
komprehensif dalam  merumuskan  kebijakan teknis  FTZ  di  lapangan  dimana  menurut  hasil penelitian  ini  terdapat  beberapa  masalah  atau kendala investasi di Batam yang dikeluhkan oleh perusahaan dan pengelola kawasan industri.
c. Bagi pengelola kawasan industri dapat
menggunakan  hasil  penelitian  ini  sebagai  bahan masukan  atau  referensi  untuk  peningkatan pelayanan  dalam  kawasan  industri  agar  dapat menarik  investor  ke  dalam  kawasan  industri  di Batam. Sesuai hasil penelitian pengelola kawasan industri  perlu  melakukan  pembenahan  terhadap infrastruktur  atau  fasilitas  yang  tersedia  serta pelayanan di dalam kawasan industri, pentingnya pemeliharaan  fasilitas  kawasan  yang  didukung dengan  biaya  pemeliharaan  yang  kompetitif, peningkatan kualitas sarana dan pelayanan untuk peningkatan  nilai  ekspor,  ketersediaan  dan peningkatan skill tenaga kerja.

## REFERENSI
Ali, Shaukat & Guo,Wei. 2005. “Determinant of
FDI  in  China”. Journal  of  Global  Business and Technology, Volume 1, Number 2.
Badri,  A.  Masood.  2007.  “Dimensions  of Industrial  Location  Factors:  Review  and Exploration”. Journal of Business and Public
Affair , Volume 1, Issue 2.
Botrić,  Valerija  &  Škuflić,  Lorena.  2005. Main Determinants  of  Foreign  Direct  Investment in the South East European Countries . Paper prepared  for  the  2nd Euroframe  Conference on Economic  Policy  Issues  in  the  European Union  :  Trade,  FDI  and  Relocation: Challenges  for  Employment  and  Growth  in the  European  Union.  June  3 rd .  Vienna,
Austria.
Fuad, Erdal & Ekrem, Tatoglu. 2002. “Locational Determinant of Foreign  Direct  Invesment in a  Emerging  Market  Economy  :  Evidence from Turkey”. Multinational  Business Review, Vol.10, No.1.
Jamli,  Ahmad  &  Firmansyah.  1998.  “Analisis Fungsi  Investasi  pada  Sektor  Industri Manufaktur  dan  Dampak  Investasi  pada
Kebutuhan Impor Indonesia”. Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Indonesia ,  Volume  13
Nomor 4, hal. 50-66.
Khasanah,Uswatun  &  Kurniawan,  Ade,  Budi.
2005.  “Determinan  Investasi  Asing  dalam Memilih  Lokasi  dan  Polarisasi  Industri Manufaktur di Pulau Jawa”. Jurnal Ekonomi dan  Studi  Pembangunan ,  Volume  6  Nomor 2. KPPOD. 2003. Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota  di  Indonesia .  Jakarta  :
KPPOD.
Kuncoro,  M.    &  Rahajeng,  Anggi.  2005.  “Daya Tarik  Investasi  dan  Pungli  di  DIY”. Jurnal
Ekonomi Pembanguna, Vol.10 No.5.
Kuncoro,  M.  2005.  “Menanti  Reformasi  Iklim
Bisnis  Indonesia”. Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial
–UNISIA , No. 55/XVIII/I/2005.
Otorita Batam. 2006. Profile of Industrial Estate.
Batam : Otorita Batam.
Soepono,  Prasetyo.  1999.  ”Teori  Lokasi  : Representasi  Landasan  Mikro  bagi  Teori Pembangunan Daerah ”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol. 14, No. 4,    hal. 4-44 Soepono, Prasetyo. 2002. Lokasi Perusahaan dan Implikasinya bagi Kebijakan. Pidato
Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar,  22  Juni 2002, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Tambunan,  Tulus  .  2006. Iklim  Investasi  di Indonesia  :  Masalah,  Tantangan  dan Potensi ”. Artikel dalam
www.kadin-indonesia.or.id
UNCTAD. 2004. World Investment Report. New York  :  United  Natons Conference  on Trade and Investment.
Wahyuddin, Muhammad. 2004. Dinamika Spatial  Manufaktur  Berorientasi  Ekspor Indonesia,  1990-1999 .  Unpublished  PhD tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. WEF. 2005. The Global Competitiveness Report 2005-2006. Geneva  :  World  Economic
Forum.
Yonathan,  S.,  Hadi.  2001.  “Analisis  Vector Autoregression  (VAR)  terhadap  Korelasi antara  Pendapatan  Nasional  dan  Investasi Pemerintah  di  Indonesia,  1983/1984  – 1999/2000”. Jurnal  Ekonomika ,  Vol.2,  No.
3.
Yudhoyono, Bambang, Susilo. 2006. Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah . Disampaikan
Presiden  RI  di  depan  Sidang  Paripurna DPD-RI pada tanggal 24 November 2006.

## Biografi
H. Muhammad Zaenuddin, SSi.,
M.Sc.  lahir  di  Pati  Jawa  Tengah pada  tanggal  14  Februari  1976.
Pendidikannya dari tingkat dasar sampai dengan menengah semuanya diselesaikan di daerah
Pati. Karena ketertarikannya pada pelajaran  matematika  sejak  kecil,  maka  setelah lulus  dari  SMAN  1  Pati  pada  tahun  1994  penulis melanjutkan  kuliah  di  Jurusan  Matematika  ITB Bandung. Ketertarikan dalam melakukan kajian sosial dan  ekonomi,  menuntunnya  untuk  menyelesaikan studi  S-2  dalam  bidang  ilmu  ekonomi  di  Fakultas Ekonomi  UGM  Yogyakarta  pada  tahun  2008  yang lalu.
Mantan Ketua  Pemantau  Forum Rektor Batam tahun 2004  ini  pernah  menjadi  anggota  KPU  Kota  Batam 2004-2006  dan  2008-2009.  Kini  tercatat  sebagai Ketua  Program  Studi  Akuntansi  Politeknik  Batam. Selain  aktif  mengajar  dan  menulis,  dosen  Politeknik Batam  ini  juga  terlibat  dalam  beberapa  organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Beberapa karya bukunya yang telah diterbitkan antara lain Mengurai  Persoalan  Ekonomi (Tahun  2009),
Pemilukada  dalam  Perspektif  Kajian  dan  Empiris (2008), Membangun  Wacana  intelektul (2004), Menggoyang  Pikiran  Menuju  Alam  Makna (Tahun 2002),  dan Wisata  Spiritual  Menuju  Tuhan (Tahun 2001).
Beberapa hasil karya penelitiannya antara lain tulisan tentang  ” Upaya  Economic  Engineering  dalam Pengembangan  Potensi  Kewirausahaan ”  dimuat dalam  Jurnal  Ilmiah  Madania  APTISI-Kepri  (2004), penelitian tentang ” Rendahnya  Kemandirian  Daerah Seluruh kabupaten/Kota di Wilayah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ” dimuat dalam Jurnal  Ilmiah  EKO-REGIONAL  (2009),  penelitian tentang  “ Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Investasi  PMA  di  Batam ”  dimuat  dalam    Majalah Ilmiah  Ilmu  Ekonomi  dan  Manajemen  DISTRIBUSI (2010),  penelitian  tentang  “ Survei  Identifikasi Transaksi  Ilegal  di  Batam ”  yang  didanai  DP2M DIKTI (2009), penelitian tentang “ Survei Harga
Properti  Residential  (SHPR)  di  Pulau  Batam ” kerjasama  Bank  Indonesia  dan  Politeknik  Batam (2006,2007), penelitian tentang “ Pemetaan Komoditas  Sektor  Unggulan  di  Provinsi  Kepulauan Riau ”  (2008)  kerjasama  Bank  Indonesia  dan Politeknik Batam.