## Tata Kelola Perkotaan dan Ketahanan Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Kualitatif
Susan Purnama, Fitriani Reyta, Bob Foster, Johnson Sinaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email: susanpurnama@unibi.ac.id; fitrianireyta@unibi.ac.id; bobriset@unibi.ac.id; johnsonsinaga@unibi.ac.id
Diterima: 17 April 2024 Diterima Setelah Revisi: 24 April 2024 Dipublikasikan: 30 April 2024

## Abstrak
Masyarakat  perkotaan  menghadapi  berbagai  tantangan,  salah  satunya  memperkuat  ketahanan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap hubungan antara ketahanan ekonomi dan tata kelola perkotaan yang baik di Indonesia, khususnya kota Bandung dalam bidang kebijakan penyaluran  kredit.  Temuan  pada  penelitian  ini  dikonseptualisasikan  secara  deskripsi  kualitatif. Berdasarkan temuan  yang diperoleh, penerapan good urban governance di bidang program kredit korporasi masih belum optimal dan masih diperlukan pengembangan lebih lanjut pada kebijakan dan pengawasan terhadap petugas penyalur dana, lembaga penyalur dan penerima dukungan keuangan. Masih  ada  oknum  yang  menyelewengkan  dana.  Artinya  masih  terdapat  kesenjangan  dalam implementasi  dan    salah  satu  prinsip  transparansi  belum  tercapai.  Implikasi  manajerial  bagi pemerintah kota Bandung adalah peningkatan penyaluran kredit ke sektor produktif khususnya sektor jasa,  menambahkan  agunan  sebelum  penyaluran  kredit,  dan  peningkatan  mitigasi  resiko  kredit terhadap debitur muda, debitur berpenghasilan menengah (Rp 10-20 juta/bulan), dan debitur yang dikenai suku bunga yang lebih tinggi.
Kata  Kunci: Penyaluran  Kredit,  Usaha  Mikro  Kecil  Menegah,  Kredit  Usaha  Rakyat,  Ketahanan, Perekonomian, Kebijakan, Tata Kelola.

## Abstract
Urban communities face various challenges, one of which is strengthening economic resilience. The aim  of  this  research  is  to  reveal  the  relationship  between  economic  resilience  and  good  urban governance in Indonesia, especially the City of Bandung in the field of credit distribution policy. The findings in this research were conceptualized using qualitative descriptions. Based on the findings obtained, the implementation of good urban governance in the field of corporate credit programs is still not optimal and further development of policies and supervision of fund distribution officers, channeling  institutions  and  recipients  of  financial  support  is  still  needed.  The  managerial implications  for  the  Bandung  city  government  are  increasing  credit  distribution  to  the  productive sector,  especially  the  service  sector,  adding  collateral  before  credit  distribution,  and  increasing credit  risk  mitigation  for  young  debtors,  medium  freeze  debtors  (Rp.  10-20  million/month),  and debtors subject to interest rates. higher interest.
Keywords:  Credit  Distribution,  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises,  People's  Business  Credit, Resilience, Economy, Policy, Governance.

## 1 PENDAHULUAN
Peran pemerintah dalam pembangunan adalah  pelayanan publik (dalam terciptanya keadilan dalam  masyarakat,  khususnya  dalam  akses  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah). Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  Nomor  12  Tahun 2008    mengenai  tugas  dan  wewenang  pemerintahan  daerah  menjadi  landasan    penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan bergerak yang lebih besar dalam  pengembangan  kebijakan  dan  peraturan  daerah,  termasuk  perizinan  UMKM,  dengan melibatkan  pemangku  kepentingan  berdasarkan  pemahaman  dan  kebutuhan  masyarakat  setempat. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, model pemerintahan daerah telah berkembang  dari  model  sebelumnya  yang  mengikuti  model  efisiensi  struktural  menjadi  model demokratis.  Penerapan  model  demokrasi  berarti  bahwa  pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi daerah  memerlukan  partisipasi  dan  kemandirian  masyarakat  lokal,  tanpa  mengabaikan  prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengelolaan perkotaan yang baik merupakan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan perkotaan secara efektif. Hal ini mungkin terjadi dan efektif ketika pemerintah yang bertanggung jawab bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat (Latifa, 2013). Beberapa prinsip dijadikan indikator untuk mempertimbangkan peran pemerintah dalam melaksanakan perencanaan kota  yang  baik  dalam  pelayanan  perizinan  dan  investasi  terpadu    Kota  Bandung,  keberlanjutan, subsidiaritas, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, dan masyarakat sipil. Partisipasi, kewarganegaraan,  dan  keamanan  terjamin  bila  norma-norma  ini  saling  bergantung  dan  saling memperkuat.  Waldt et  al. (2022)  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  erat  antara  tata  kelola perkotaan dan ketahanan perkotaan (Urbanresiliencehub, 2024).
Pemerintah  kota  harus  meningkatkan  ketahanan  masyarakat  perkotaan  melalui pengembangan  dan  perencanaan  skenario  perkotaan  yang  efektif,  perlindungan  lingkungan,  dan penggunaan  sumber  daya yang  langka  secara  optimal.  Ketahanan  perkotaan  tidak hanya berfokus pada  ketahanan  kota-kota  besar,  namun  juga  mencakup  kota-kota  kecil  dan  kawasan  pemukiman kecil. Secara khusus, hal ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat perkotaan untuk menyerap guncangan  dan  tekanan  di  masa  depan  terhadap  sistem  dan  infrastruktur  sosial,  ekonomi,  dan teknologi mereka untuk mempertahankan fungsi, struktur, sistem, dan identitas yang sama. Obeng-Odoom (2012) menunjukkan bahwa beragamnya aspek, konteks, dan penerapan istilah
“tata  kelola  perkotaan”  membuat  istilah  “tata  kelola  kota”  sulit  untuk  didefinisikan.  Yang mengejutkan, situasi ini terjadi di negara-negara berkembang. Meskipun beberapa penulis berfokus pada aspek perencanaan tata ruang ketika mengkonsep tata kelola kota, Dewet berpendapat bahwa meskipun beberapa penulis berfokus pada aspek perencanaan tata ruang,  desentralisasi kekuasaan, kewirausahaan  lokal  (seperti  peluang  untuk  menarik  investasi),  pembangunan  ekonomi,  dan demokratisasi lokal (Beberapa Para penulis mengatakan bahwa beberapa penulis berfokus pada isu- isu  lokal  (misalnya  partisipasi  dalam  proses  pengambilan keputusan  lokal).  Tata  kelola  perkotaan berfokus pada peran kemitraan regional dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi dan politik masyarakat perkotaan dari perspektif pembangunan berkelanjutan (Maloba & Auriacombe, 2019). Hal  ini  dapat  dicapai  melalui  penggunaan  perangkat  teknologi  dan  penerapan  prinsip ketahanan  perkotaan.  Auriacombe  &  Walt  (2021)  menggambarkan  tata  kelola  perkotaan  sebagai strategi  seluruh  kota  untuk  meningkatkan  kontribusi  kawasan  perkotaan  terhadap  pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, tata kelola perkotaan merupakan  istilah luas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan berbagai kebijakan untuk memperpendek jalur penularan  pandemi  COVID-19.Namun  kebijakan  tersebut  menurunkan  tingkat  konsumsi  rumah tangga (RT) dan konsumsi lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang keduanya berdampak  signifikan  terhadap  penurunan  produk  domestik  bruto  (PDB).  Situasi  yang  terjadi menyebabkan konsumsi  Indonesia tidak terkendali, dengan konsumsi rumah tangga (RT) menurun
dari 5,04 persen menjadi -2,63 persen dan konsumsi  rumah tangga nirlaba (LNPRT) turun dari 10,62 persen menjadi -4,29 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar  -2,07% pada tahun 2020. Hal ini akan membuat pembangunan perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan perekonomian Indonesia akan mengalami deflasi atau resesi yang signifikan pada tahun 2020.  Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan perangkat teknologi dan penerapan prinsip ketahanan perkotaan.
Waldt  (2022)  menggambarkan  tata  kelola  perkotaan  sebagai  strategi  seluruh  kota  untuk meningkatkan kontribusi kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, pengentasan  kemiskinan,  dan  perlindungan  lingkungan.    Oleh  karena  itu,  tata  kelola  perkotaan merupakan  istilah luas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.
Pandemi penyakit virus corona (Covid-19) telah memberikan dampak yang parah terhadap perekonomian Indonesia sejak triwulan II tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya aturan pembatasan sosial yang meluas (PSBB) yang menerapkan lockdown di beberapa kota dengan tujuan memutus rantai penularan COVID-19. Peraturan ini menyebabkan semakin menurunnya perekonomian pada usaha formal dan informal. Akibat krisis ekonomi, perusahaan tidak mampu membayar upah yang seharusnya,  sehingga  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  Selain  itu,  penurunan  ini menyebabkan banyak perusahaan  gulung tikar atau bangkrut. Gibson & Olivia (2020) menyatakan bahwa perekonomian global telah mengalami perlambatan sejak Februari 2020 akibat penyebaran global infeksi virus corona baru yang berasal dari Tiongkok.  Indonesia juga tidak kebal terhadap virus  ini.  Dampak  virus  dan  respons  perekonomian  memberikan  dampak  besar  terhadap perekonomian  Indonesia.  Berdasarkan  data  yang  dirilis  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  laju pertumbuhan  ekonomi    nasional  sebesar  2,97%  pada  triwulan  I-2020,  -5,32%  pada  triwulan  II,  - 3,49% pada triwulan III, dan -3,49% pada triwulan III-2020,  kuartal keempat tahun 2020 sebesar - 3,49%, 49%, -2,19%. Penurunan tajam perekonomian nasional pada kuartal II ini disebabkan dampak kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  di  berbagai  kota  di  Indonesia  yang  mulai diterapkan pada awal April 2020.
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan konsumsi. Selain konsumsi yang diperlukan untuk kehidupan  sehari-hari.  Pendapatan  konsumsi  industri  penerbangan  berdampak  besar  terhadap penurunan  selama  pandemi.  Adanya  aturan  PSBB  membatasi  kemampuan  masyarakat  untuk melakukan  perjalanan  melalui    udara.    Terlihat  pendapatan  sektor  jasa  penerbangan  mengalami penurunan  lebih  dari  Rp200  miliar.Wisatawan  domestik  dan  internasional  tidak  dapat  melakukan kunjungan wisata ke Indonesia karena terbatasnya akses transportasi udara.  Hal ini berdampak besar pada Kota Bandung, yang sebagian besar  pendapatannya  berasal dari wisatawan. Hal ini terlihat dari  pendapatan  hotel  dan  restoran  yang  turun  sekitar  50  persen  dari  biasanya.Ekonom  menilai deflasi  pada  tahun  2020  adalah  hal  yang  wajar  akibat  pandemi  virus  corona.  Deflasi  tidak  hanya disebabkan oleh penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK), tetapi juga peningkatan pengangguran. Faktanya,  Indonesia    mengalami  deflasi  dengan  tingkat  inflasi  sebesar  1,68%,  yang  merupakan tingkat  minimum  yang    jauh  dari  target  pemerintah  yang  tercantum  dalam  PMK  No. 124/PMK.010/2017.
Akibat pandemi ini, Indonesia mengalami guncangan pasokan dan permintaan.Berdasarkan kurva  di  bawah,  Indonesia  mengalami  guncangan  penawaran  dan  permintaan  akibat  pandemi  ini. Guncangan pasokan ini disebabkan oleh penerapan kebijakan PSBB dan berdampak pada kenaikan angka pengangguran.  Karena  angkatan  kerja  yang  dibutuhkan  mengalami  penurunan,  maka  kurva AS 1 bergeser ke kiri dan menjadi kurva AS 2. Situasi permintaan stok  ini disebabkan oleh  tindakan pemerintah yang tidak jelas dalam memberikan kebijakan ekonomi yang dapat memberikan bantuan kepada  masyarakat,  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak  mengalami  penurunan  pendapatan. Penurunan pendapatan masyarakat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti  ini,  investor  pasti  akan  sangat  enggan  untuk  berinvestasi  hingga  situasi  kembali  normal. Kondisi permintaan persediaan ini menyebabkan kurva AD 1 miring ke kiri menuju AD 2. Terlihat dari kurva di atas, situasi produksi dimulai dari Y 1 hingga Y 2 dan berakhir di Y 3, dengan produksi
bergerak  semakin  ke  kiri,  atau  menurun.  Artinya,  pendapatan  pemerintah  pada  tahun  2020  akan mengalami penurunan permintaan dan perekonomian permintaan akan menurun.  Dapat disimpulkan bahwa  situasi  pandemi  COVID-19  saat  ini  telah  memperburuk  situasi  perekonomian  Indonesia secara signifikan (Kemenkeu RI, 2022).
Gambar 1.   Grafik Situasi Perekonomian Indonesia Sumber : Kementerian Keuangan RI (2022)
Guncangan  pasokan  ini  disebabkan  oleh  penerapan    pembatasan  sosial  berskala  besar  dan berdampak pada kenaikan angka pengangguran.  Akibat penurunan permintaan tenaga kerja maka kurva AS1 bergeser  ke  kiri  dan  menjadi  kurva  AS2.  Situasi  permintaan  stok   ini disebabkan oleh tindakan pemerintah yang tidak jelas dalam memberikan kebijakan ekonomi yang dapat memberikan bantuan  kepada  masyarakat,  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak  mengalami  penurunan pendapatan.  Penurunan  pendapatan  masyarakat  menyebabkan  menurunnya  daya  beli  masyarakat. Dalam situasi seperti ini, investor pasti akan sangat enggan untuk berinvestasi hingga situasi kembali normal.  Kondisi permintaan persediaan ini menyebabkan kurva AD1 miring ke kiri menuju AD2. Terlihat dari kurva di atas, situasi produksi dimulai di Y1, menjadi Y2, dan berakhir di Y3. Produksi semakin  bergeser  ke  kiri,  yaitu  menurun.  Artinya,  pendapatan  pemerintah  pada  tahun  2020  akan menurun karena permintaan yang lebih rendah. Surplus Ekonomi Permintaan yang Menurun Dapat disimpulkan bahwa  situasi  pandemi  COVID-19  saat  ini  telah  memperburuk  situasi  perekonomian Indonesia secara signifikan.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal dengan harapan dapat memitigasi dampak negatif  pandemi  COVID-19  terhadap  perekonomian  Indonesia.  Selain  itu,  kebijakan  tersebut bertujuan untuk merevitalisasi dunia usaha, termasuk UMKM. Penyelenggaraan pemerintahan kota yang  baik  oleh  sektor  perekonomian  di  Pemerintah  Kota  Bandung   dilakukan  sebagai bagian  dari pelaksanaan program revitalisasi perekonomian  pemerintah pusat, dan sektor UMKM melakukan penguatan perekonomian dengan memberikan legalitas administrasi secara cuma-cuma. Dukungan fee  dan  permodalan  melalui  Volkskrediten  dan  restrukturisasi  pendapatan  pembiayaan  UMKM melalui  Volkskrediten  (disingkat  KUR).  Pencapaian  tujuan  dan  harapan  masyarakat  memerlukan sistem tata kelola kota yang baik dan efektif.  Program tata kelola yang baik tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat.
Permasalahan  mendasar  dalam  pelaksanaan  program  percepatan  legitimasi  dan  pembiayaan UMKM  sebagai pendongkrak perekonomian untuk mencapai ketahanan UMKM belum sepenuhnya berhasil.  Perlu  dilakukan  penilaian  apakah  program  tersebut  memenuhi  standar  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  di  perkotaan.  Sebagai  program  pemerintah  pusat  yang  dianut  oleh  Kota Bandung,  program  ini  setidaknya  memerlukan  pendanaan  yang  besar,  dan  keberhasilannya  juga harus diukur dengan peningkatan ketahanan perekonomian  Kota Bandung. Apa saja daya tarik usaha kecil dan menengah di kota ini, dan apakah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di kota ini dianggap efektif? Lebih khusus lagi, laporan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya tata kelola kota dan hubungan antara tata kelola kota yang baik dengan ketahanan perekonomian di Indonesia, khususnya  Kota  Bandung.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  landasan  teoritis  dan  panduan
praktis  mengenai  peran  tata  kelola  kota  dalam  pembangunan  berkelanjutan  di  bidang  pemberian fasilitas kredit dalam rangka penguatan daya saing usaha mikro kecil menengah di Kota Bandung.

## 2 KAJIAN PUSTAKA
2.1 Tata Kelola Kota yang Baik
Meyer dan Auriacombe (2019) menyatakan bahwa tata kelola kota yang baik dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan, pengelolaan  dan tata kelola kota yang efektif, serta transparansi dan akuntabilitas dewan kota. Tata kelola yang baik melibatkan tiga  pihak:  pemerintah  (administrasi  negara),    perekonomian  korporasi  atau  dunia  usaha,  dan masyarakat  sipil  (mencari  kesesuaian).  Ketiga  pihak  ini  mempunyai  peranan  yang  sama  dalam pengelolaan administrasi yang baik dan saling mempengaruhi. Sinkronisasi dan keharmonisan antar pihak yang terlibat menjadi kunci jawaban. Namun, mengingat situasi di Indonesia saat ini, hal ini masih  sulit  dilakukan.  Keberhasilan  mencapai  tujuan  suatu  rencana  pembangunan  daerah  P dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor perencanaan pembangunan daerah merupakan faktor yang dapat  mempengaruhi  pembangunan.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain:  (1)  Lingkungan,  faktor lingkungan tersebut dapat berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Baik dari luar maupun dalam. Pengaruh eksternal seringkali datang dari daerah tetangga atau pengaruh global yang berkembang dalam kerangka nasional dan internasional, sedangkan pengaruh internal berasal dari perencanaan daerah itu sendiri. Faktor yang terlibat adalah sosial, budaya, ekonomi dan politik. (2) Perencanaan  sumber  daya  manusia,  faktor  sumber  daya  manusia  merupakan  penggerak  kerja perencanaan. Perencanaan yang baik meningkatkan peluang Anda untuk menciptakan talenta hebat. Harus  mendalam  atau  komprehensif,  memerlukan  pengetahuan  luas  di  segala  bidang.  Elemen- elemennya mencakup perencanaan sumber daya alam, perencanaan sosial ekonomi, dan perencanaan tata ruang dan infrastruktur. (3) Sistem yang digunakan dalam sistem adalah peraturan atau petunjuk yang  digunakan  pada  suatu  wilayah/daerah  tertentu  sebagai  landasan/landasan.  melaksanakan rencana  pembangunan.  Elemen-elemennya  mencakup  prosedur,  mekanisme  penegakan  hukum, pengambilan keputusan, dan verifikasi. Kesejahteraan pemerintah daerah selalu menjadi salah satu isu  utama  transformasi    dan  reformasi  sektor  publik  internasional.  Gambar  2  di  bawah  ini menunjukkan alat dan instrumen untuk mengukur tata kelola kota yang baik.
Gambar 2. Instrumen dan Alat Untuk Tata Kelola Kota yang Baik Sumber : Meyer dan Auracombie (2019)
Teori  pembangunan  dalam  ilmu-ilmu  sosial  dapat  dibagi  menjadi  dua  paradigma  utama: modernisasi dan ketergantungan (Lew Wellen 1995, Larrin 1994, Kiely 199). Paradigma modernisasi mencakup  teori  makro  pertumbuhan  ekonomi  dan  perubahan  sosial  serta  teori  mikro.  Nilai-nilai pribadi  yang  mendukung  proses  perubahan.  Menurut  klasifikasi  Larrain  (1994),  paradigma ketergantungan  meliputi  teori  keterbelakangan,  teori  pengembangan  ketergantungan,  dan  teori sistem  dunia.  Sebaliknya,  mengklasifikasikan  teori  pembangunan  ke  dalam  tiga  kategori: modernisasi,  keterbelakangan,  dan  ketergantungan.  Dari  paradigma-paradigma  tersebut,  muncul berbagai versi definisi pembangunan. Pengertian pembangunan mungkin yang paling menarik untuk dibahas. Mungkin tidak ada satu disiplin ilmu pun yang dapat mendefinisikan kata “pembangunan” dengan cukup baik. Selama ini pemikiran tentang pembangunan dipengaruhi oleh sosiologi klasik (Durkheim, Weber, Marx), perspektif Marxis, modernisasi Rostov, serta perspektif modernisasi dan strukturalis, yang memperkaya gagasan yang saya terima tentang pembangunan sosial. Namun, ada beberapa tema mendasar yang membentuk pesan tersebut.
Dalam  konteks  ini,  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  upaya  terkoordinasi  untuk menciptakan alternatif yang lebih adil yang memenuhi dan memenuhi kebutuhan paling manusiawi dari seluruh warga negara (Nugroho & Dahuri, 2004). UNDP mengidentifikasi dua aspek utama tata kelola.  Hal-hal  tersebut  adalah:  (1)  proses  dan  prosedur  teknis  untuk  mobilisasi  sumber  daya, perencanaan, penerapan teknologi, dan alokasi sumber daya, dan (2) pengambilan keputusan. Suatu  proses  pembangunan yang mencakup partisipasi,  tanggung  jawab  dan pemberdayaan masyarakat.  Sementara  itu,  Bank  Dunia  sendiri  fokus  pada  empat  aspek  utama  tata  kelola:  (1) manajemen sektor publik, (2) akuntabilitas, (3) pengembangan kerangka hukum, dan (4) informasi dan  transparansi  publik.  Tata  kelola  perkotaan  yang  baik  dapat  didefinisikan  sebagai  upaya pemerintah  yang  bertanggung  jawab  untuk  secara  efektif  dan  efisien  merespons  berbagai permasalahan  pembangunan  perkotaan  dengan  bekerja  sama  dengan  penduduk  setempat.  Berikut beberapa  prinsip  yang  sebaiknya  diterapkan.  Hal-hal  tersebut  adalah  keberlanjutan,  subsidiaritas, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat sipil atau warga negara, dan keamanan. Memasuki era otonomi daerah, pemerintahan kota terus mengalami perkembangan. Isu-isu yang dibahas dalam konteks ini mencakup keberlanjutan, subsidiaritas, kesetaraan, efisiensi, transparansi  dan  akuntabilitas,  keterlibatan  sipil  atau  kewarganegaraan,  dan  keamanan.  Dengan dimulainya otonomi daerah, pemerintahan daerah terus berkembang. Otonomi  daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri dan kepentingan masyarakat.

## 2.2 Ketahanan Ekonomi
Menurut  Meyer  (2019),  ketahanan  perekonomian  suatu  wilayah  mengacu  pada kemampuannya  menahan  atau  cepat  pulih  dari  guncangan  eksternal  dan  memperbaiki  kondisinya dibandingkan dengan keadaan sebelum guncangan. Dalam ilmu ekonomi, ketahanan dapat dipahami sebagai pemulihan keseimbangan. Briguglio (2014) mengidentifikasi dua kondisi utama ketahanan ekonomi.  Yang  pertama  adalah  kemampuan  meredam  guncangan,  dan  yang  kedua  adalah kemampuan pulih dari guncangan. Ketahanan regional juga menjadi ukuran potensi untuk menilai dampak  resesi  terhadap  suatu  wilayah.  Gagasan  utama  di  balik  ketahanan  adalah  untuk  melihat bagaimana suatu sistem merespons dan pulih dari guncangan besar. Beuren et al (2016) menyatakan bahwa  setiap  guncangan  atau  krisis  mempunyai  karakteristik  dan  dampak  yang  unik  terhadap perekonomian  regional,  dengan  perbedaan  skala  dan  durasi.  Brokenleg  (2012)  mengkategorikan empat dimensi ketahanan regional terhadap resesi. Yang pertama  adalah resistensi, kepekaan atau kedalaman respon terhadap guncangan. Yang kedua adalah pemulihan, yaitu kecepatan dan tingkat pemulihan dari dampak. Ketiga, reorientasi, yaitu kemampuan mengadaptasi perekonomian daerah dalam merespons guncangan baru. Yang keempat adalah pembaharuan, sejasuh mana perekonomian regional akan memperbarui lintasan pertumbuhannya sebelum guncangan terjadi.
Dalam konteks pandemi COVID-19, hanya dimensi ketahanan pertama yang dapat dianalisis karena peristiwa tersebut masih berlangsung. Perlu diketahui bahwa tingkat ketahanan perekonomian daerah  dapat  dijelaskan  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  keragaman  perekonomian  daerah  sebelum krisis.  Dalam  hal  ini,  tingkat  keberagaman  ekonomi  di  wilayah  tersebut  sama  seperti  sebelum pandemi  COVID-19.  Jika  suatu  wilayah  mempunyai  keberagaman  ekonomi  yang  tinggi  sebelum pandemi, kemungkinan besar wilayah tersebut akan menjadi lebih kuat selama pandemi berlangsung (Gong et al ., 2020; Tan et al ., 2020).

## 3 METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  unit  analisisnya  adalah  prosedur  pemberian  kredit. Unit  pengamatan dalam penelitian ini adalah Bank dan Lembaga non bank penyalur Kredit Usaha Rakyat atau Kredit Korporasi.  Satuan  analisis  sebagai  sumber  data  yang  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dan  snowball  sampling.  Sugiyono  (2019) menyatakan  purposive  sampling  adalah  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu. Mewawancarai ketua, pengurus dan anggota, karena mereka dianggap orang yang  paling  mengetahui  mengenai  apa  yang  di  harapkan  dan  akan  memudahkan  peneliti  untuk menjelajahi obyek yang diteliti.
Pertama-tama,  dibandingkan  dengan  metode  kualitatif  lainnya  seperti  wawancara  dan observasi,  metode  ini  memerlukan  waktu  dan  biaya  yang  lebih  sedikit.  Selain  itu,  sebagian  besar arsip dapat diakses secara online di ruang publik dan karena tidak ada hubungan antarmanusia yang terlibat,  maka  tidak  diperlukan  persetujuan  dari  para  anggota.  Kesimpulannya,  laporan  bersifat terbuka, dapat diandalkan, dan tidak responsif, oleh karena itu laporan dapat diaudit beberapa kali tanpa pengaruh ilmuwan  Bowen (2009) Karena tidak mengganggu, analisis dokumen mengurangi bias interaksi dan mendorong penyelidikan kontekstual dan konseptual (Babbie, 2001). Swart et al (2014) dengan referensi khusus pada berbagai dokumen, hasil analisisnya dapat diverifikasi. Buku teks akademis, artikel peer-review , dan buku tentang topik penelitian secara khusus digunakan dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena dianggap kredibel, autentik, lengkap, dan representatif,  serta  diketahui  sumber  dokumennya.  Selain  itu,  dokumen-dokumen  tersebut berkontribusi pada tujuan penelitian. Deskripsi kualitatif temuan terfokus pada konseptualisasi tema yang muncul  dari  Keberlanjutan  penelitian.  Untuk  menemukan hubungan dan variasi  antara  tema dan hasil yang dihasilkan, informasi dibandingkan dan ditafsirkan.
4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Program Pembiayaan UMKM Merupakan Salah Satu Strategi Pengelolaan  yang Baik Untuk Meningkatkan Keberlangsungan Perekonomian Kota Bandung
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai  motor  penggerak  pemulihan perekonomian  negara  dengan  cara  merevitalisasi  perekonomian  masyarakat  marginal  telah memegang  peranan  penting.  Urgensi  peran  UMKM  menjadi  perhatian  utama  pemerintah  dalam mendukung UMKM, termasuk melalui akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, pemerintah menargetkan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM dengan menetapkan batas atas KUR sebesar Rp373,17 triliun. Sejauh ini, total penyaluran KUR pada  triwulan  I  tahun 2022 mencapai  Rp  93,340  miliar,  dan  kontribusinya  terhadap  produk domestik  bruto  (PDB)  sebesar  2,08%,  dan  total  penyaluran  KUR  pada  Juni  2022  diperkirakan mencapai 2,08% atau sebanyak 79,67 triliun rupiah dan akan meningkat secara signifikan. Sebagai penyedia  kredit,  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  memberikan  dampak  positif  dalam  mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusi dari 0,76% terhadap PDB pada tahun 2016 menjadi  2,08%  terhadap  PDB  pada  triwulan  I  tahun  2022.  KUR  juga  berkontribusi  terhadap penyerapan tenaga kerja baru di Bandung yang mampu menyerap 12,6 juta tenaga kerja pada tahun 2021 (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2022). Evaluasi pelaksanaan penyaluran KUR  Kota
Bandung  semester  I  tahun  2022  menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan    mencapai  41% dibandingkan bulan Juni 2021, sehingga Pemerintah Kota Bandung menetapkan target penyaluran KUR yang pada tahun 2023 sebesar Rp 373,17 telah tercapai.
Total KUR yang beredar sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 senilai Rp 507 triliun yang disalurkan  kepada  35,96  juta  debitur.  Lebih  lanjut,  berdasarkan  laporan  yang  diterima  Sekretariat Badan Kebijakan Pembiayaan UMKM dari penyalur KUR, terdapat 14,13 juta debitur pada tahun 2015  hingga  2022,  yaitu  39%  dari  seluruh  debitur  yang  mengakses  KUR  dan  ditingkatkan pembiayaan.  Selain  itu,    jumlah  debitur  baru  juga  semakin  meningkat,  dan  pencapaian  terbesar adalah program KUR mikro, dengan jumlah debitur melebihi 1,5 juta  setiap tahun sejak tahun 2017, dan    2,8  juta    debitur  baru  pada  tahun  2021,  total  68,72  juta  debitur  baru.  Jumlah  debitur  akan meningkat pada tahun 2017.  Seluruh jenis sistem KUR akan diluncurkan pada tahun 2021.
Relaksasi  kredit  UMKM  diusulkan  diperpanjang  hingga  April  2024,  mengingat  masih  ada debitur  KUR  yang  meminta  keringanan  karena  operasional  KUR  belum  sepenuhnya  pulih. Pemerintah juga sedang membahas perlunya rencana penyaluran KUR dan anggaran subsidi bunga KUR dan mempercepat dan memfasilitasi akses yang lebih besar terhadap pembiayaan KUR bagi UMKM unbanked dan terdampak pandemi akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Pangsa pinjaman  UMKM  mencapai  30%  dari  total  pinjaman  pada  tahun  2024.  Pemerintah  mencapai penyaluran KUR sebesar Rp470 triliun pada tahun 2023 dan Rp585 triliun pada tahun 2024.

## 4.2 Indonesia untuk Perjalanan UMKM: Kelembagaan dan Prinsip Perkreditan
Program penguatan usaha kecil dan menengah belum dimanfaatkan dan dioptimalkan secara maksimal. Pada tahun 1990-an, pengaruh ini digantikan oleh penerapan Program Mitra Bisnis secara institusional pada tahun 1992. Program Adopsi Usaha Kecil dimulai sebagai gerakan nasional pada awal  tahun  1992,  namun  tidak  terlalu  berhasil.  Kegagalan  program  ini  pada  hakikatnya mengharuskan  perusahaan-perusahaan  besar  (termasuk  swasta  dan  pemerintah)  untuk  membantu usaha  kecil  di  berbagai  bidang  seperti  keuangan,  pemasaran,  dan  manajemen.  Program  ini  tidak diperlukan bagi perusahaan besar, dan seperti program KUK, program adopsi merupakan program nasional  yang  tidak  dapat  mencapai  tujuannya  (Dewi,  2022).  Sejak  tahun  2000-an,  kebijakan pemerintah Indonesia jelas berpihak pada usaha kecil dan menengah (UKM). Berbagai inisiatif dan langkah telah dilakukan untuk memperkuat UKM, dan pemerintah berkomitmen untuk mendukung UKM  melalui  sumber  daya  manusia,  akses  pasar,  dan  peningkatan  permodalan.  Akses  terhadap kredit  dinilai  penting  bagi  UKM  karena  meningkatkan  kebutuhan  pembiayaan  untuk  operasional usaha  dan  meningkatkan  akumulasi  modal  untuk  pengembangan  usaha  yang  lebih  maju.  Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengusulkan program pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah serta koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program KUR  diharapkan  para  pemilik  EME  dapat  menumbuhkan  semangat  untuk  mengembangkan usahanya.
Melalui  program  KUR,  diharapkan  para  pemilik  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  dapat menumbuhkan  semangat  untuk  mengembangkan  usahanya.  Setelah  memimpin  SBY  pada  tahun 2007,  kami  meluncurkan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  untuk  meningkatkan  peluang perbankan bagi  usaha  kecil  dan  menengah  dengan  sistem  agunan. Tujuannya untuk  memudahkan akses  pembiayaan  bagi  usaha  kecil  dan  menengah,  khususnya  perbankan,  terkait  sumber  kredit. Penyaluran KUR bertujuan untuk mendukung perolehan modal kerja dan investasi bagi usaha kecil, menengah,  dan  koperasi  yang  kegiatannya  layak  dan  produktif,  namun  belum  bangkrut.  Yang dimaksud dengan “unbankable” adalah usaha kecil dan menengah yang belum pernah meminjam atau baru mulai mengenal perbankan. Mereka biasanya memperoleh pinjaman dari pemberi pinjaman non-bank  dengan  suku  bunga  yang  sangat  tinggi,  termasuk  suku  bunga  bank.  Oleh  karena  itu, permasalahan bagi usaha kecil bukanlah tingginya suku bunga, melainkan akses terhadap bank. Berdasarkan  laporan  komisi  KUR,  Bank  Nasional  berkembang  menjadi  tujuh  bank  pada Desember 2012, yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri,
Bank Tabungan Negara (BTN), dan KUR yang dipecah menjadi Bank Syariah Mandir (BSM) dan Bank Syariah Negara Indonesia (BNI Syariah). Bank BRI menjadi penyalur KUR terbesar dengan jumlah maksimal Rp 59,2 triliun. Selain ritel, BRI juga menyasar sektor mikro dengan limit Rp12,6 triliun dan Rp46,6 triliun, 766 UKM per peminjam, serta rata-rata kelayakan kredit Rp159,7 juta dan Rp6,6 juta. /Pembagian debitur dan pinjaman sebesar 3,1% dan jangka waktu pinjaman sebesar 1,7%. Di posisi kedua ada Bank Mandiri dengan Rp 10,79 triliun dan peminjam UKM 210 orang.453 orang, rata-rata jumlah pinjaman sebesar Rp 51,3 juta per peminjam dan kredit bermasalah sebesar 2,0%. Di peringkat ketiga ada BNI dengan total limit sebesar 10,67 triliun rupiah, jumlah peminjam UKM sebanyak  153.050  orang,  rata-rata  jumlah  pinjaman  sebesar  69,8  juta  rupiah  per  peminjam  dan tingkat kredit bermasalah sebesar 7,3%. Dari seluruh pinjaman yang diambil, jumlah UMKM yang didukung  melalui  KUR  dengan  menggunakan  bank  operasional  tenaga  pendukung  koperasi  pada akhir tahun 2023 sebanyak 29.135 UMKM dan 1.645 UMKM dengan jumlah pinjaman Rp. 67,472 juta. Total volume penyaluran KUR sebesar  Rp97,6 triliun kepada 7,6 juta UKM per 31/12/2022. Hal  ini  memungkinkan  setidaknya  7,6  juta  UKM  menerima  modal  dari  bank  pembangunan  baik dalam  bentuk  pinjaman  modal  kerja  maupun  investasi.  Artinya,  masih  banyak  usaha  kecil  dan menengah  yang  belum  menerima  manfaat  KUR,  mengingat  adanya  informasi  penyalahgunaan manfaat dan tujuan Kredit Rakyat.
Hal  ini  disebabkan  karena  pelaksanaan  program  KUR  masih  menghadapi  berbagai  kendala klasik akibat belum adanya kesatuan pemahaman mengenai KUR baik di kalangan bankir di daerah maupun  masyarakat  yang  sangat  membutuhkan  Ini  berdasarkan  apa  yang  kami  lakukan.  Sesuai persyaratan  yang  ada,  yang  berhak  menerima  KUR  adalah  debitur  komersial.  Hal  ini  tentu  saja menyulitkan  bank  pelaksana  untuk  menarik  calon  debitur  dan  memperluas  penyaluran  kredit. Akibatnya, banyak sumber daya yang masih digunakan secara kurang optimal. Kondisi ini membuat permasalahannya semakin parah.  Tidak semua bank pelaksana KUR dapat membuka cabang atau melayani  debitur  di  wilayah  pemerintahan,  terutama  di  daerah  yang  secara  ekonomi  tidak memungkinkan  untuk  membuka  cabang.  Begitu  pula  dengan  pegawai  rekening  bank  yang  dapat menghubungi program KUR sangat terbatas, karena pegawai administrasi KUR tidak dapat langsung dihubungi.  Selain itu, terdapat tantangan prosedural dalam mengakses KUR yang masih dihadapi oleh  usaha  kecil  dan  menengah  yang  merupakan  kelompok  sasaran  utama  program  ini.  Sebab, seluruh tugas yang diberikan kepada staf lapangan meliputi pemasaran KUR mikro, analisis kredit, dan penagihan.  Namun, kecuali pemerintah melakukan upaya khusus, bank khawatir akan sulitnya memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah meskipun mereka memenuhi syarat sebagai pinjaman korporasi. Pinjaman dapat diberikan. Bank-bank ini dituduh gagal menerapkan manajemen risiko berdasarkan praktik terbaik internasional, terutama mengingat usaha kecil dan menengah serta situasi makroekonomi Indonesia.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  memperkuat  pemberdayaan  UKM,  pemerintah  Indonesia sangat  membutuhkan  lembaga  keuangan  dan  lembaga  penjaminan  yang  dapat  melaksanakan kebijakan  untuk  memberikan  pinjaman  kepada  badan  usaha  dan  UKM  yang  membutuhkan permodalan.  Petunjuk KUR memberikan pilihan kredit khusus bagi usaha kecil dan menengah yang tidak  memiliki  agunan  yang  memadai,  namun  secara  alamiah  tunduk  pada  persyaratan    sektor perbankan.    Saat  ini,  inisiatif  KUR    mencakup  pinjaman  dari  perbankan  kepada  usaha  kecil  dan menengah  yang  memenuhi  persyaratan  (feasible)  namun  belum  bankable.  Oleh  karena  itu, perusahaan    mempunyai  prospek  usaha  dan  profitabilitas  yang  baik.  Sebanyak  4.444  UKM  yang diharapkan  dapat  mengakses  KUR  adalah  mereka  yang  bergerak  di  sektor  ekonomi  dengan produktivitas tinggi, seperti pertanian, perikanan, pelayaran, industri, kehutanan, dan jasa keuangan seperti tabungan dan kredit.
Penjualan KUR dapat dilakukan langsung oleh  usaha kecil dan menengah melalui  cabang atau kantor  pembantu bank pelaksana. Untuk mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha mikro, penyaluran  KUR  juga  dapat  dilakukan  secara  tidak  langsung,  yaitu  melalui  akses  KUR  melalui lembaga  keuangan  mikro,  koperasi  KSP/USP,  atau    kegiatan    program  kerjasama  lainnya  yang
bekerjasama  dengan  bank  pelaksana.  Melalui  kebijakan  KUR,  pemerintah  berupaya  mendorong lembaga perbankan untuk menyalurkan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah. Peluncuran ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) mengenai penjaminan/pembiayaan kredit  bagi  UMKM  dan  koperasi  antara  pemerintah  (Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah,  Menteri  Keuangan,  dan  Menteri  Pertanian)  pada  tanggal  9  Oktober  2007.  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah). Menteri  Kehutanan,  Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, surety company (Perum Sarana Usaha Pembangunan dan PT. Asuransi Kredit India) dan perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri,  Bank  BNI,  Bank  BTN,  Bank  Bukopin,  Bank  Syariah  Mandiri).  KUR  didukung  oleh Kementerian  BUMN, Kementerian Koordinator  Perekonomian dan Bank Indonesia.
Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program kredit/pinjaman khusus bagi  usaha  kecil  menengah  dan  koperasi  yang  usahanya  menguntungkan  namun  tidak  memiliki agunan  yang  cukup  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  perbankan.  Tujuan  akhir pelaksanaan program KUR adalah untuk meningkatkan perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan  menyerap  tenaga  kerja.  Pemerintah  akan  meningkatkan  akses  UMKM  dan  koperasi  terhadap kredit/pinjaman  dari  perbankan  dengan  meningkatkan  kapasitas  perusahaan  penjaminan.  Hal  ini akan membantu usaha kecil menengah dan koperasi mengatasi kesulitan memperoleh pinjaman dan pinjaman  dari  bank  karena  kurangnya  agunan.  Kriteria  usaha  kecil  dan  menengah  yang  berhak menerima  KUR  menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Kecil  dan Menengah (UU UMKM). Pokok-pokok Pasal 1 adalah (1), (2), dan (3). Usaha mikro adalah usaha produktif  milik    perseorangan  dan/atau  usaha  tersendiri  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  UMKM.    Usaha  kecil  dan  menengah  adalah  usaha ekonomi  produktif  mandiri  yang  dijalankan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan    yang  bukan merupakan anak perusahaan atau  cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau mempunyai hubungan  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  perusahaan  menengah  atau  besar.  Standar  yang ditetapkan oleh Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah.

## 5 SIMPULAN
Mengingat perkembangan kredit populer dan tren kredit bermasalah yang semakin meningkat di  Jawa Barat, hendaknya Bank Indonesia mengajukan permohonan agar proses  kredit dilakukan secara  hati-hati  (pendekatan  kehati-hatian).  Situasi  kredit  bermasalah  terkonsentrasi  pada  sektor pertambangan sebesar 88,41%, dengan jumlah kredit terbesar terkonsentrasi pada sektor komersial dan jasa.   Berdasarkan pantauan Bank Indonesia, meskipun kredit ini dijamin, namun faktanya kredit ekonomi tersedia tanpa agunan/jaminan telah berkembang di masyarakat. Ini murni komersial karena sifatnya komersial.  Meskipun pemerintah menjamin 70% penyaluran melalui PT ASKRINDO dan PERUM  JAMKRINDO  dan  30  perusahaan  sisanya  mendukung  program  penjaminan,  namun penggunaan dana pihak ketiga dari masing-masing bank pelaksana tentu membawa risiko bisnis yang sangat  tinggi  akan  diterapkan  oleh  masing-masing  bank  pelaksana,  dengan  ketentuan  adanya tambahan agunan/jaminan oleh debitur KUR.
Menurut  Bank  Indonesia,  penerapan  sistem  informasi  debitur  sangat  penting  untuk menganalisis kinerja debitur KUR itu sendiri. Ide di balik diperkenalkannya sistem informasi debitur yang disebut juga BI-Checking ini adalah masih banyak UMKM yang tidak terdampak oleh pinjaman perbankan atau sekitar 83% dari seluruh UMKM. SID berharap dapat menjangkau kelompok sasaran tersebut, karena penerima KUR diharuskan untuk tidak pernah memperoleh fasilitas kredit seperti fasilitas kartu kredit atau sewa pembiayaan. Namun  dengan meningkatnya kredit usaha rakyat, bank pelaksana semakin sulit mencari debitur baru karena hampir seluruh atau  sebagian besar usaha kecil dan menengah terkena dampak dari kemungkinan tersebut. Oleh karena itu, sangat sulit menemukan debitur atau pemegang kartu kredit yang belum pernah menerima pinjaman konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga penyaluran KUR dapat lebih tepat sasaran kriteria penerima KUR
dan  fasilitas  yang  disewakan.  Oleh  karena  itu,  calon  penerima  KUR  dapat  diidentifikasi  sebagai debitur yang belum pernah mendapatkan jalur kredit produktif.
Namun  untuk  mencegah  terjadinya  perbedaan,  maka  pada  SID  ini  harus  ditetapkan batasannya, misalnya jika penerima KUR kemungkinan besar akan menggunakan dana kredit untuk melunasi utang pinjaman konsumen toleransi. Misalnya batas atas KUR kurang dari Rp.25 juta untuk meminimalkan  risiko  kredit.    Penyidik  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati)  Provinsi  Jawa  Barat  telah menangkap dua tersangka kasus korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Bandung. Berdasarkan  hasil  survei  pada  tahun  2020 hingga 2021,  terdapat  penyimpangan dalam  pemberian kesejahteraan kepada masyarakat miskin. Penggelapan dana tersebut dilakukan dengan memalsukan identitas  dan  tanda  tangan  penerima  manfaat,  namun  ternyata  merupakan  penarikan  dana  KUR mikro.Tindak  pidana  korupsi  ini  dilakukan  oleh  oknum  bank  pemerintah  di  Kota  Bandung  yang menjadi sumber utama dana KUR.
Perlu diketahui, tata kelola kota yang baik berdasarkan program KUR di Kota Bandung pada tahun  2021  hingga  2023  belum  dapat  dikatakan  berhasil  dan  optimal  dilaksanakan  karena  tidak tercapainya penghargaan KUR AWARD dan penyelewengan dana bantuan. Melalui bank penyalur yang tidak bermoral. Hal ini merupakan catatan Pemerintah Kota Bandung yang terus meningkatkan pelaksanaan program dan tata kelola yang baik, khususnya pada indikator efisiensi dan transparansi program.

## DAFTAR PUSTAKA
Auriacombe, C., & Walt, G. van der. (2021). Fundamental policy challenges influencing sustainable development in Africa. Africa’s Public Service Delivery & Performance Review , 9 (1), 2021. https://doi.org/10.4102/apsdpr.v9i1.381
Babbie, E. (2001). The Practice of Social Research . Wadsworth Thomson.
Beuren,  I.,  Politelo,  L.,  &  Martin,  J.  (2016).  Influence  of  Family  Ownership  on  Company Performance. International of Managerial Finance , 12 (5). Bowen,  G.  A.  (2009).  Document  analysis  as  a  qualitative  research  method. Qualitative  Research Journal , 9 (2), 27–40.
Briguglio,  L.  (2014).  A  Vulnerability  and  Resilience  Framework  for  Small  States. Building  the Resilience of Small States: A Revised Framework . https://doi.org/10.14217/9781848599185- 5-en
Brokenleg,  M.  (2012).  Transforming  Cultural  Trauma  into  Resilience. Reclaiming  Children  and Youth , 21 (3), 9–13.
Dewi,  A.  P.  (2022).  Strategi  Pemasaran  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Pada  PT  Bank  Rakyat Indonesia. Journal of Accounting Taxing and Auditing , 3 (2), 39–45. https://doi.org/10.57084/jata.v3i2.891
Gibson,  J.,  &  Olivia,  S.  (2020).  Direct  and  Indirect  Effects  of  Covid-19  On  Life  Expectancy  and Poverty  in  Indonesia. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies , 56 (3),  325–344. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1847244
Gong, H., Hassink, R., Tan, J., & Huang, D. (2020). Regional Resilience in Times of a Pandemic Crisis: The Case of COVID-19 in China. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie , 111 (3), 497–512. https://doi.org/10.1111/tesg.12447 Kemenkeu  RI.  (2022). Menyongsong  Era  Kebangkitan  Pasca  Pandemi .  Kementrian  Keuangan Republik Indonesia.
Latifa, N. (2013). Tata Kelola Kota dalam Kerangka Otonomi Daerah . LIPI.
Maloba,  T.,  &  Auriacombe,  C.  (2019).  Citizen  Participation  in  the  Developmental  State. Admiral Publica , 27 .
Meyer,  N.,  &  Auriacombe,  C.  (2019).  Good urban governance  and  city  resilience:  An  afrocentric approach  to  sustainable  development. Sustainability  (Switzerland) , 11 (19),  1–18. https://doi.org/10.3390/su11195514
Nugroho,  I.,  &  Dahuri,  R.  (2004). Pembangunan  Wilayah:  Perspektif  Ekonomi  ,  Sosial  dan Lingkungan . LP3ES.
Obeng-Odoom, F. (2012). Far Away from Home: The Housing Question and International Students in Australia. Journal of Higher Education Policy and Management .
Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet. Swart, J. J., Swanepoel, M. J., & Surujlal, J. (2014). A critical analysis of government spending on sport: Mass participation and school allocation. African Journal for Physical , 2 (2), 251–265. Tan, B. Y. Q., Chew, N. W. S., Lee, G. K. H., Jing, M., Goh, Y., Yeo, L. L. L., Zhang, K., Chin, H. K., Ahmad, A., Khan, F. A., Shanmugam, G. N., Chan, B. P. L., Sunny, S., Chandra, B., Ong, J.  J.  Y.,  Paliwal,  P.  R.,  Wong,  L.  Y.  H.,  Sagayanathan,  R.,  Chen,  J.  T.,  …  Sharma,  V.  K. (2020). Psychological impact of the COVID-19 pandemic on health care workers in Singapore. Annals of Internal Medicine , 173 (4), 317–320. https://doi.org/10.7326/M20-1083
Urbanresiliencehub.
(2024). Pusat
Ketahanan Perkotaan . Urbanresiliencehub.Org. https://urbanresiliencehub.org/what-is-urban-resilience/
Waldt, G. van der, & Fourie, D. (2022). Ease of Doing Business in Local Government: Push and Pull Factors for Business Investment in Selected South African Municipalities. World , 3 (3), 470– 486. https://doi.org/10.3390/world3030025