## MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF
Mukhtar
Dosen STAI Sangatta Kutai Timur, Kalimantan Timur tarkik.muchtar6@gmail.com

## Abstrak:
This research is a field research (field reseach) using a naturalistic research approach that aims to determine  the  management  of  planning,  organizing,  implementing  and  evaluating  an  inclusive education curriculum. Sources of data in this study are the Principal, Waka Curriculum, Subject Teachers  and  Counseling  Guidance  Teachers.  Data  collection  techniques  using  observation, interviews  and  documentation.  The  data  validity  technique  uses  data  triangulation  and  data analysis  techniques  use  the  Mills  and  Huberman  models.  The  results  showed  that  curriculum planning used a grass roots approach, which involved all stakeholders in SMPN 1 Sangatta Utara. Organizing the curriculum using the Integrated Curriculum approach, arranging and modifying subjects  in  an  integrated  manner.  The  curriculum  implementation  uses  the  TORI  model approach,  directing  students  more  towards  aspects  of  social  change  and  the  teaching  system adjusting the needs of special needs students. Curriculum evaluation uses the Educational System Evaluation approach, including inputs (materials, plans, tools), processes and results achieved in a broader sense.
Keywords: Curriculum Management, Inclusive Education

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  investasi  masa  depan,  itu  merupakan  sebuah  ungkapan  yang tepat,  mengingat  faktor  yang  akan  menentukan  maju  mundurnya  sebuah  bangsa  salah satunya adalah pendidikan. Menurut Sudjana, pendidikan menjadi hal yang sangat penting peranannya  dalam  menentukaan  nasib  sebuah  bangsa,  karena  dengan  meningkatkan kualitas pendidikan pada gilirannya akan meningkatkan sumber daya manusia.
Dalam  konteks  pembangunan,  Indonesia  merupakan  salah  satu  bangsa  yang menaruh   harapan  besar  terhadap  pendidikan  demi  perkembangan  masa  depan.  Hal  ini terlihat  jelas  dengan  lahirnya  UU  No  22  tahun  1999  tentang  otonomi  daerah  yang menyatakan  bahwa  wewenang  terbesar  bidang  pendidikan  ada  di  tangan  pemerintah daerah, baik menyangkut pendanaan maupun kebijakan strategis di bidang kurikulum.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pendidikan  merupakan  faktor  terpenting  dalam pembangunan sebuah bangsa, untuk itu pendidikan perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah  dan  tentunya  menjadi  hak  setiap  warga  negara  yang  dijamin  oleh  Undang- Undang.  Dan  pendidikan  memiliki  peran  penting  dan  strategis  baik  dalam  ekonomi, politik,  hukum,  pendidikanakan  selalu  dibutuhkan  masyarakat  untuk  dapat  bersaing  di kancah internasional menuju tatanan kehidupan baru.
Begitu  pentingnya  pendidikan  bagi  segenap  warga,  maka  siapapun  warga msayarakat  Indonesia  dijamin  haknya  untuk  mengenyam  pendidikan,  tidak  terkecuali anak  yang  berkebutuhan  khusus  dan  sebagainya.  Karena  itu,  pendidikan  menjadi  hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tanpa memandang perbedaan ras,  suku, golongan,  agama  dan  sebagainya,  termasuk  perbedaan  kondisi  fisik  ataupun  mental. Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  jelas  diamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan.  Dengan  demikian berarti  anak-anak  yang  berkebutuhan  khusus  seperti,  tunanetra,  tunarungu,  tunagrahita (gangguan  intelektual),  tunadaksa  (gangguan  gerak  anggota  tubuh),  tunalaras  (gangguan perilaku dan emosi) dan anak-anak berkesulitan belajar lainnya juga memiliki kesempatan yang  sama  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Namun  beberapa  dekade  yang  lalu,  sistem pendidikan  di  Indonesia  belum  mengakomodasi  keberagaman  sehingga  menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan  bahkan  perbedaan  kemampuan  mental  maupun  fisik  yang  dimiliki  oleh  siswa, sehingga  segmentasi  penyelenggaraan  pendidikan  ini  menghambat  siswa  untuk  dapat belajar  menghormati  realitas  keberagaman  dalam  masyarakat.  Selama  ini  anak-anak berkebutuhan  khusus  mengikuti  pendidikan  yang  sesuai  dengan  kelainannya.  Hal  ini
secara  tidak  disadari  akan  membangun  tembok  eksklusifisme  bagi  anak-anak berkebutuhan khusus, hal itu ternyata menghamabat saling mengenal antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus.
Pengakuan  atas  hak  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara,  juga  diperkuat  dalam berbagai deklarasi internasional. Misal dalam konvensi PBB tentang hak anak pada pasal 2,  23,  28,  dan  29  menekankan  tidak  ada  diskriminasi  dan  pembedaan  hak  anak  dalam segala  hal.  Pada  tahun  1948,  Deklrasi  Hak  Asasi  Manusia  mengeluarkan  pernyataan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling dasar (basic human right). Dalam kesepakatan  internasional  Conventional  on  The  Right  of  Person  with  Disabilities  and Optional Protocol misalnya mendorong terwujudnya  pendidikan inklusif. Pada pasal 24 dinyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif  di  setiap  tingkatan  pendidikan.  Adapun  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, berkaca dari pentingnya pendidikan bagi setiap warga merupakan hak asasi manusia, nampaknya pemerintah Indonesia juga ingin mewujudkan pendidikan  yang  tidak  drsikiminatif  dan  dapat  dirasakan  oleh  semua  warga  tanpa memandang  berbagai  latar  belakang.  Hal  ini  bisal  dilihat  dari  munculnya  peraturan menteri  pendidikan  nasional  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2009  tentang pendidikan  inklusif  bagi  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan  memiliki  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa.  Bukti  jaminan  pemerintah  terhadap  pendidikan inklusif  lainnya  yaitu  adanya  Deklarasi  Bandung  (nasional)  “Indonesia  Menuju Pendidikan Inklusif” pada 8 -14 Agustus 2004, diantaranya poinnya menjamin setiap anak berkebutuhan  khusus  lainnya  mendapatkan  kesamaan  akses  dalam  segala  aspek kehidupan  ,  baik  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  sosial,  kesejahteraan,  keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi yang handal.
Pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan yang memberikan peluang bagi para  anak  berkebutuhan  khusus  agar  dapat  masuk  dalam  sekolah  reguler.  Dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009  pasal  2  tentang Pendidikan Inklusif bertujuan: 1) Memberikan kesempatan yang sama yang seluas-luasnya kepada  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional,  mental,  dan  sosial,  atau memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk  memperoleh  pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan kemampuan,
2)
Mewujudkan penyelenggara pendidikan yang menghargai keanekaragaman,  dan  tidak diskriminasi bagi semua peserta didik.
Hal  tersebut  di atas  diperjelas  kembali  oleh  Direktorat  Jendral  Pendidikan Luar Biasa  tahun  2006,  bahwasannya;  pendidikan  inklusif  merupakan  sistem  penyelenggara pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  semua  peserta  didik  dari  berbagai kondisi  dan  latar  belakang  pendidikan  dan  pembelajaran  dalam  satu  lingkungan  secara bersama-sama,  dengan  layanan  pendidikan  yang  disesuaikan  kebutuhan  dana  dan kemampuan siswa.
Pada  intinya,  point  penting  dari  pendidikan  inklusif  ini  sendiri  adalah  tidak  ada diskriminasi yang didasari perbedaan latar belakang dalam dunia pendidikan dan siapapun berhak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Dalam  islam  diskriminasi  itu  juga  tidak dibenarkan, Allah swt berfirman dalam Qs. An-Nuur ayat 61 yang artinya :
Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka  atau  sendirian.  Maka apabila  kamu  memasuki  (suatu  rumah  )  dari rumah-  rumah  (ini)  hendaklah  kamu  memberi  salam  kepada  penghuninya  (yang  berarti  memberi salam) kepada dirimu sendiri), salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.
Ayat tersebut mengandung makna kesetaraan yaitu bahwa tidak ada halangan bagi masyarakat untuk bergabung bersama dengan mereka yang berkebutuhan khusus seperti buta,  pincang,  bisu,  tuli  atau  bahkan  sakit.  Mereka  berhak  untuk  makan  bersama, berkumpul bersama layaknya masyarakat pada umumnya. Menurut penulis, ayat tersebut mengajarkan  kita  umat  manusia  untuk  tidak  mendeskriminasikan  perbedaan  yang  ada dalam segala hal, tak terkecuali dalam dunia pendidikan.
Pendidikan  adalah  salah  satu  sektor  pembangunan  yang  pokok,  dimana pemerintah di setiap negara harus benar-benar memperhatikan sektor ini agar seimbang bersama-sama  dengan  sektor  pembangunan  lainnya.  Sebegitu  pentingnya  perhatian kepada sektor pendidikan dalam pembangunan tidak lain karena pendidikan menyediakan sumber  daya  manusia  yang  akan  turut  andil  dalam  kelancaran  pembangunan  nasional dalam  suatu  negara.  Salah  satu  dampak  dari  komitmen  pemerintah  Indonesia  akan pentingnya pendidikan misalnya adalah Kabupaten Kutai Timur yang menyelenggarakan pendidikan  tanpa  diskriminasi  di  beberapa  tingkatan  sekolah,  salah  satunya  di  Sekolah Menengah  Pertama  Negeri  1  Sangatta  Utara  yang  ditunjuk  jadi  pilot  project  untuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif tingkat SMP .
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Sangatta Utara merupakan satu- satunya  Sekolah  tingkat  Menengah  Pertama  (SMP)  di  Kabupaten  Kutai  Timur  yang menyelenggarakan  pendidikan  inklusif.  Karena  kemajuan  dan  berbagai  potensi  sumber daya  yang  ada,  menjadikan  sekolah  tersebut  sebagai  pilot  project  pendidikan  inklusif tingkat SMP satu-satunya di Kutai Timur.
Tentu bukan hal yang mudah bagi kepala sekolah dan seluruh pengelola SMPN 1 Sangatta  Utara  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif,  pasalnya  konsep pendidikaan tersebut terbilang baru dan memang semenjak berdirinya SMPN 1 Sangatta Utara  belum  pernah  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  tersebut.  Terlebih  misalnya ada  beberapa  contoh  sebagian  lembaga  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan inklusif belum maksimal, misalnya penelitian dari Prastiyono yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Galuh Handayani belum optimal atau sesuai harapan masyarakat. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian Sunardi pada tahun 2009 yang mengatakan ada beberapa permasalahan pendidikan inklusif  di tingkat sekolah  yang  perlu  dicermati  dan  diantisipasi  agar  tidak  menghambat  pelaksanaan pendidikan  inklusif,  diantaranya:  pemahaman  dan  implementasinya,  kebijakan  sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support sistem tentang penyiapan anak.
Kalau berkaca pada persoalan tersebut di atas, tentu menjadi tantangan tersendiri dan  banyak  hal  yang  dilakukan  oleh  SMPN  1  Sangatta  Utara  dalam  mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif, salah satunya menurut Kepala Sekolah Bpk Sugiri, adalah  pemenuhan  sarana  prasarana  untuk  siswa  Anak  Berkebutuhan  Khusus  dan memodifikasi  materi  atau  pun  metode  pembelajaran  yang  semua  itu  tercakup  dalam kurikulum.  Selaras  dengan  itu,  menurut  Lias  Hasibuan,  bila  ingin  memperbaiki  dan meningkatkan  mutu  pendidikan  maka  yang  pertama  harus  dilakukan  adalah mengembangkan  dan  melengkapi  kurikulum  disesuaikan  dengan  potensi  daerah  serta tuntutan  perkembangan  zaman.  Karena,  kurikulum  pada  dasarnya  menempati  posisi sentral di dalam keseluruhan proses pendidikan.
Demikian pentingnya sebuah kurikulum, sebagai gambaran demi mencapai tujuan pendidikan  seandainya  dipandang  perlu  membangun  gedung,  maka  hal  itu  harus dilakukan, begitu pula dengan aspek lain seperti pengangkatan tenaga pengajar, karyawan, pengadaan media pendidikan, sarana prasarana dan sebagainya diupayakan sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan kurikulum.
Berangkat  dari  berbagai  persoalan  tersebut,  penulis  ingin  tahu  lebih  jauh bagaimana  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  dari  aspek  manajemen  kurikulumnya,
untuk  itu  penulis  ingin  meneliti  tentang  bagaimana  manajemen  kurikulum  pendidikan inklusif di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Sangatta Utara.

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Manajemen
Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa latin , dari kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan  kata  benda management, dan manager untuk  orang  yang  melakukan  kegiatan  manajemen. Akhirnya  kata management diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  manajemen  atau pengelolaan.
Menurut Michael Armstrong, management is the process of deciding what to do and then getting it done through the effective use of resources , maksudnya yaitu m anajemen adalah proses menentukan apa yang harus dilakukan dan kemudian menyelesaikannya melalui penggunaan sumber daya secara efektif.
Menurut  George  R.Terry  ada  empat  fungsi-fungsi  manajemen  sebagai  berikut: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan),  dan Controlling (Pengendalian).  Sedangkan  menurut  Henry  Fayol  terdapat  lima  fungsi,  yaitu  : Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian),  Comanding  (pengaturan),  Coordinating (pengkoordinasian). dan  Controlling (Pengawasan).

## Kurikulum
Kurikulum  yaitu  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Menurut  J.  Lloyd  dan  Delmas  F.  Miller  dalam  buku  secondary  School  Improvemant dikutip dari Asas-Asas Kurikulum, kurikulum juga termasuk metode mengajar, cara mengevaluasi murid dan seluruh program, perubahan tenaga mengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan  administrasi  dan  hal-hal  struktural  mengenai  waktu  jumlah  ruangan  serta  kemungkinan memilih mata pelajaran.
Kurikulum  tersebut  juga  mempunyai  komponen  seperti  yang  diungkapkan  oleh  S. Nasution,  meliputi:  1)  tujuan;  2)  bahan  pelajaran;  3)  proses  belajar  mengajar;  dan  4)  evaluasi. Sedangkan Menurut Lias Hasibuan komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terdiri dari empat  macam  komponen,  yaitu:  komponen  tujuan,  komponen  materi,  komponen  metode, komponen evaluasi.

## 2. Manajemen Kurikulum
Menurut Suharsimi Arikunto, manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.
Menurut  Rusman,  manajemen  kurikulum  adalah  sebuah  proses  atau  sistem  pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.
Ruang  lingkup  dari  manajemen  kurikulum  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  evaluasi  kurikulum.  Pada  satuan  tingkat  pendidikan,  kegiatan  kurikulum  lebih mengutamakan  untuk  merealisasikan  dan  merelevansikan  antara  kurikulum  nasional  dengan kebutuhan  daerah  dan  kondisi  sekolah  yang  bersangkutan  sehingga  kurikulum  tersebut merupakan  kurikulum  yang  terintegritas  dengan  peserta  didik  maupun  dengan  lingkungan  di mana sekolah itu berada

## 3. Prinsip Manajemen Kurikulum
Menurut  Rusman,  terdapat  lima  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  melaksanakan manajemen  kurikulum,  yaitu:  produktifitas,  demokratisasi,  kooperatif,  efektifitas  dan  efisiensi, mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.
Rusman  menambahkan,  dalam  proses  pendidikan  perlu  dilaksanakan  manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan  optimal  dalam  memberdayakan  berbagai  sumber  belajar,  pengalaman  belajar,  maupun komponen kurikulum.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), yaitu peneliti turun langsung ke lapangan,  terlibat  dengan  masyarakat setempat.  Maksudnya  adalah  peneliti dalam  mendapatkan data-data  penelitian  berbaur  dengan  sumber  data  ke  lokasi  langsung  untuk  melakukan pengamatan, waawancara dan dokumentasi.
Pendekatan dalam penelitian ini yakni penelitian naturalistik, karena penelitian ini dilakukan pada  kondisi  yang  alamiah  (natural  setting),  yang  memandang  realitas  sosial  sesuatu  yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Hal ini juga diperkuat dalam bukunya Lexi J. Moleom yang menyebutkan penelitian kualitatif ini adalah naturalistik (alamiah), yakni penelitian yang dilakukan antara peneliti dan sumber penelitian tidak ada jarak, dan dilakukan pada obyek yang alamiah. Yang dimaksud obyek alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak ada
manipulasi  oleh  peneliti  dan  kehadiran  peneliti  tidak  mempengaruhi  dinamika  pada  obyek tersebut.
Fokus  penelitian  ini  pada  manajemen  perencanaan  kurikulum,  manajemen pengorganisasian kurikulum, dan manajemen evaluasi kurikulum pendidikan inklusif di SMPN 1 Sangatta Utara. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Koordinator pendidikan inklusif, guru mata pelajaran dan  guru  bimbingan  konseling.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dengan cara observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
Setelah  data  data  didapatkan,  kemudian  dilakukan  uji  keabsahan  data  meliputi  uji, Objektivitas ( confirmability ), Kesahihan internal ( credibility ), kesahihan eksternal, ( transferability ), dan keterandalan ( dependability ).
Untuk  menguji  keabsahan  data,  langkah  langkah  yang  dilakukan  antara  lain  dengan memperpanjang  waktu  pengamatan,  membandingkan  temuan  data  dari  3  bentuk  metode pengumpulan data secara berulang ulang dan seksama untuk mencermati temuan secara detail, serta  melakukan  tri  angulasi  data  yakni  membandingkan  data  hasil  pengamatan  dengan  hasil wawancara,  membandingkan  hasil  wawancara  dengan  isi  dokumen  yang  berkaitan, membandingkan  hasil  wawancara  dari  informan  satu  dengan  informan  lainnya  kemudian mengkonfirmasikan dengan berbagai hasil data yang telah didapatkan tentang situasi penelitian.
Setelah  data  didapatkan  dan  diuji  keabsahannya,  kemudian  dilakukan  analisis  data menggunakan anlisis Mills dan Hibermen yang membagi kegiatan analisis data menjadi beberapa bagian, yaitu : pengumpulan data, pengelompokan menurut variable, reduksi data, penyajian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.
Secara teknis, analisis data tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Pertama, data data yang didapatkan dilapangan, kemudian dikumpulkan sebanyak-banyaknya tanpa  mengurangi  sedikitpun,  kemudian  setelah  data  terkumpul  dipilah  pilah  atau  disaring berdasarkan tingkat kepentingan atau fokus masalah yang diteliti.
Kedua, setelah  dilakukan  pemilahan,  selanjutnya  dilakukan  penyajian  data,  yakni mendeskripsikan  data-data  tersebut  secara  sistematis  juga  sangat  mungkin  ada  hal  lain  yang ditawarkan berdasarkan teori-teori yang telah dituangkan dalam penelitian.
Ketiga, penarikan  kesimpulan.  Setelah  data  dideskripsikan  berdasarkan  fokus  penelitian, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian secara utuh dan sistematis.

## D. HASIL PENELITIAN
1. Manajemen perencanaan kurikulum pendidikan inklusif di SMPN 1 Sangatta Utara.
Perencanaan  kurikulum  pendidikan  inklusif  di  SMPN  1  Sangatta  Utara  menggunakan pendekatan grass  roots  approach ,  yang  mana  dalam  perencanaan  kurikulum  pendidikan  inklusif, Kepala  Sekolah  melibatkan  para  guru  untuk  merumuskan  sistem  penyelenggaraannya,  misal dilakukan  rapat  setelah  mendapatkan  SK  penyelenggaraan  dari  Dinas  Pendidikan  dan koordinator pun diberi kewenangan untuk ambil kebijakan pengembangan pembelajaran.
Untuk  mengelola  pendidikan  inklusif  ditentukan  koordinator  sebagai  penanggungjawab pelaksana.  Dalam  perencanaannya,  kurikulum  yang  digunakan  yakni  kurikulum  2013  yang dimodifikasi menyesuaikan kebutuhan ABK, penerimaan siswa dilakukan berdasarkan assesment dari  psikolog  dengan  rentan  IQ  60-90  yang  nantinya  ditempatkan  dalam  satu  kelas  satu  ABK, tidak  dikelompokkan  menjadi  satu.  Selain  itu  pemenuhan  sarana  prasarana  seperti  UKS dimaksimalkan  menyesuaikan  kebutuan  ABK serta  adanya  pendamping  ABK  di  tiap-tiap  kelas yang ada ABK nya.

## 2. Manajemen pengorganisasian kurikulum
Pengorganisasian  kurikulum  pendidikan  inklusif  SMPN  1  Sangatta  Utara  menggunakan Integrated  Curriculum ,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  susunan  mata  pelajaran  yang  dikelompokkan  dan antara  mata  pelajaran  satu  dengan  yang  lain  muatan  materinya  terintegrasi,  contoh  dalam prakteknya,  penyaampaian  mata  pelajaran  pendidikan  agama  juga  mengandung  muatan  bahasa, pendidikan  kewarganegaraan  dan  seterusnya,  pada  aspek  lain  misalnya  saat  ini  para  siswa ditekankan untuk memecahkan masalah dengan berpikir sendiri.

## TABEL STRUKTUR KURIKULUM SMPN 1 SANGATTA UTARA
No  Mata Pelajaran Alokasi Waktu Perminggu Kelas VII VIII IX Kelompok A 1 Pendidikan Agama 3 3 3 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 3 3 Bahasa Indonesia 6 6 6 4 Matematika 5 5 5 5 Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 6 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 7 Bahasa Inggris 4 4 4 Kelompok B 1 Seni Budaya (termasuk muatan lokal)* 3 3 3 2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal) 3 3 3
3 Prakarya (termasuk muatan lokal) 2 2 2 Jumlah Alokasi waktu per minggu 38 38 38
Mengenai  pengorganisasian  kurikulum  sebaran  mata  pelajaran  mengikuti  dari  dinas,  materinya diintegrasikan antar mata pelajaran, dan tidak mewajibkan siswa ABK untuk ikut ekstrakurikuler maupun diberikan sanksi ketika melanggar aturan sekolah
Kelompok  A  adalah  mata  pelajaran  yang  memberikan  orientasi  kompetensi  lebih  kepada aspek  intelektual  dan  afektif.  Kelompok  B  adalah  mata  pelajaran  yang  lebih  menekankan  pada aspek afektif dan psikomotorik. Untuk seni budaya didalamnya terdapat pilihan yang disesuaikan dengan minat siswa dan kesiapan satuan pendidik dalam melaksanakannya.
Keterangan:
*Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah
Ekstra Kurikuler antara lain:
- Pramuka (Wajib), kecuali untuk siswa ABK tidak diwajibkan melainkan belajar di kelas khusus. Untuk IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science dan integrative social studies ,  bukan  sebagai  pendidikan  disiplin  ilmu.  Keduanya  sebagai  pendidikan  berorientasi aplikatif,  pengembangan  kemampuan  berpikir,  kemampuan  belajar,  rasa  ingin  tahu,  dan pengembangan  sikap  peduli  dan  bertanggung  jawab  terhadap  lingkungan  sosial  dan  alam. Disamping  itu,  tujuan  pendidikan  IPS  menekankan  pada  pengetahuan  tentang  bangsanya, semangat  kebangsaan,  patriotisme,  serta  aktivitas  masyarakat  di  bidang  ekonomi  dalam  ruang atau space wilayah  NKRI.  IPA  juga  ditujukan  untuk  pengenalan  lingkungan  biologi  dan  alam sekitarnya, serta pengenalan berbagai keunggulan wilayah Nusantara.

## 3. Manajemen implementasi kurikulum
Implementasi  pendidikan  inklusif  SMPN  1  Sangatta  Utara  juga  erat  dengan  gagasan  yang dituangkan  oleh  Oemar  Hamalik  tentang  perlunya  manajemen  strategi.  Hal  ini  bisa  dilihat misalnya dalam proses pembelajaran itu hasil dari perencanaan dan tentu muaranya bisa dilihat pada hasil evaluasi.
Implementasi  kurikulum  pendidikan  inklusif  SMPN  1  Sangatta  utara  terbagi  menjadi implementasi  kurikulum  untuk  tingkat  sekolah  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dan implementasi kurikulum tingkat kelas yang dilakukan oleh guru.
Kepala  sekolah  bertanggungjawab  atas  rangkaian  pembelajaran  yang  dialkasnakan, memimpin rapat dan memutuskan kebijakan, selain itu juga kepala sekolah menyusun kalender akademik yang menyesuaikan dari dinas pendidikan, dalam hal ini tidak banyak di rubah paling hal-hal yang insidental dan memantau perkembangan pendidikan inklusif.
Dalam  implementasi  kurikulum  tingkat  kelas,  pada  hari  Senin  sampai  Jumat,  siswa  ABK dibaurkan dengan siswa reguler, dalam satu kelas satu siswa ABK dan ditempatkan di kelas yang kondusif.  Di  kelas  reguler,  tidak  ada  guru  pendamping,  melainkan  hanya  guru  mata  pelajaran yang mengajar, untuk mensiasati guru pendamping, pihak sekolah menunjuk 4 guru BK untuk stanby, sewaktu-waktu dipanggil jika ada ABK yang “sakitnya kambuh/berulah”, dan guru BK ini mendampingi secara penuh pada hari Sabtu, ketika siswa ABK belajar di kelas khusus.
Pada  proses  pembelajarannya  di  kelas  reguler  menggunakan  kurikulum  2013,  untuk  siswa ABK dimodifikasi menyesuaikan kebutuhan, namun dalam hal ini masih pada prakteknya belum didokumentasikan  dalam silabus  atau  rpp.  Untuk  pembelajaran  di  kelas,  siswa  ABK  mengikuti saja  apa  yang  diasampaikan  oleh  guru,  metode  pembalajarannya  yang  dipakai  ceramah,  diskusi dan turun ke lapangan, sesekali guru memperhatikan atau menanyakan tingkat pemahaman siswa ABK dengan standar pemahaman di bawah siswa pada umumnya. Paham atau tidaknya ABK di kelas reguler, pembelajaran tetap berlanjut mengikuti siswa pada umumnya, dan nantinya menjadi catatan tersendiri oleh guru mata pelajaran untuk dilaporkan ke koordinator penyelenggara untuk kemudian ditindaklanjuti dalam belajar di kelas khusus tiap hari Sabtu.
Impelemntasi kurikulum ini juga dengan berbagai cara yang dilakukan, misal adanya kelas khusus,  pendampingan/pembimbingan  secara  intens  untuk  peningkatan  intelektualnya  dan kepribadian  serta  pengarahan  terhadap  minat/yang  disenangi  siswa,  ini  semua  bertujuan  untuk menghasilkan produk berbeda namun saling berkaitan dengan senantiasa diperbaiki secara terus menerus.
Jika dikaitkan dengan model implementasi kurikulum, maka model implementasi kurikulum pendidikan  inklusif  yang  dilakukan  di  SMPN  1  Sangatta  Utara  mengacu  pada  model implementasi  kurikulum model  TORI, yang  mana  esensi  model  tersebut  yaitu  (1) Trusting (menumbuhkan  kepercayaan  diri);  (2) Opening (menumbuhkan  dan  membuka  keinginan;  (3) Reelizing (mewujudkan,  dalam  arti  setiap  orang  bebas  berbuat  dan  mewujudkan  keinginannya untuk perbaikan; (4) Interdepending (saling ketergantungan dengan lingkungan. Inti dari model ini adalah  memfokuskan  pada  perubahan  personal  dan  perubahan  sosial.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari implementasi  yang  dilakukan  terkait  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  yakni  mengarahkan peserta didik lebih kepada aspek terjadinya perubahan sosial (menjadi mandiri dan bisa diterima di  masyarakat  dan  teman  sebayanya),  dan  juga  dilakukan  pengajaran  menyesuaikan  kebutuhan ABK tersebut.

## 4. Manajemen evaluasi kurikulum
Evaluasi kurikulum pendidikan inklusif di SMPN 1 Sangatta Utara mengacu pada model evaluasi Educational System Evaluation. Evaluasi ini pada dasarnya merupakan perbandingan antara
performance setiap  dimensi  program  dan  kriteria,  yang  akan  berahir  dengan  suatu  deskripsi  dan judgmen (pertimbangan). Objek evaluasi mencakup input (bahan, rencana, peralatan), proses dan hasil  yang  dicapai  dalam  arti  yang  lebih  luas.  Jenis  data  yang  dikumpulkan  baik  data  objektif maupun data subjektif (pertimbangan, data), mencakup aspek input (bahan, rencana, peralatan), proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas, hal ini bisa dilihat bahwa penilainnya juga tidak saja pada kognitifnya, melainkan aspek sifat dan kemandirian siswa ABK.
Evaluasi dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru pembimbing, koordinator penyelenggara, maupun  kepala  sekolah  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  masing-masing  sesuai  dengan kapasitasnya.
Guru kelas melakukan evaluasi melalui pengamatan dan tugas mingguan, bulanan, maupun semester juga bersamaan dengan siswa pada umumnya, namun mengenai tingkat kesusahan soal diturunkan,  jumlah  waktu  pengerjaan  lebih  banyak  dan  bebas  mengerjakan  di  tempat  dimana ABK tersebut inginkan (pemberian tugas kadang mingguan/saat satu tema/bab habis, maupun saat  akhir  semester).  Kaitannya  dengan  pengamatan,  guru  mengamati  perkembangan “kemandirian”  siswa  ABK  tanpa  ditentukan  oleh  target  atau  waktu.  Kemandirian  siswa  yang dimaksud  misalnya  siswa ABK  yang  tadinya cuek, tidak  menegur  teman  ketika  di  dalam  kelas, tidak  rapi  dan  sebagainya,dalam  perkembangannya  ada  perubahan  atau  tidak.  Untuk  evaluasi, siswa  ABK  tidak  mengikuti  UN,  hanya  mengikuti  ujian  sekolah,  karena  memang  untuk  ABK tidak ada tuntutan akademik melainkan lebih kepada bagaimana bersosialisasi, dan mandiri.
Evaluasi dari guru mata pelajaran kemudian dilaporkan kepada koordinator baik secara lisan maupun  catatan  dalam  bentuk  porto  polio/catatan.  Dari  koordinator  kemudian  dilakukan perbaikan,  koordinator  yang  sekaligus  guru  BK  bersama  3  timnya  melakukan  perbaikan perbaikan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  siswa  ABK  dan  dianalisis  potensinya  kemudian dikembangkan/difokuskan. Contoh yang minat azdan maka akan intens dilatih azdan, yang suka nyanyi, menjahit dan sebagainya juga akan dilatih secara intens dan fokus, dan hal tersebut akan menjadi prioritas pengembangan diri untuk siswa ABK tersebut.
Sementara itu, kepala sekolah mengevaluasi secara keseluruhan proses, kemudian mengambil kebijakan  selanjutnya  dalam  hal  perbaikan,  bisasnya  lebih  kepada  kebijakan  yang  berkaitan dengan kelembagaan. Intinya, evaluasi pendidikan inklusif di SMPN 1 Sangatta  utara dilakukan dengan  sistem  penilaian/pemberian  tugas  baik  mingguan,  bulanan  ataupun  akhir  semester  dan melalui  pengamatan  oleh  guru  mata  pelajaran,  guru  bimbingan  konseling,  koordinator  dan Kepala Sekolah.

## E. IMPLIKASI TEMUAN PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen kurikulum pendidikan inklusif di SMPN 1 Sangatta Utara terdapat beberapa implikasi diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Fungsi  manajemen  kurikulum  untuk  mengelola  perencanaan,  pengorganisasian, implementasi,  dan  evaluasi  kurikulum  guna  meningkatkan  kerja  organisasi  yang  efektif dan  efisian  sebuah  lembaga  pendidikan.  Dengan  mengetahui  manajemen  kurikulum secara  keseluruhan  maka sangat  mungkin sebuah  lembaga  akan  maju  dan  berkembang, apa yang menjadi tujuan bisa tercapai dengan baik.
2. Perencanaan  kurikulum,  menjadi  “induk/kepala”  dari  sebuah  proses  untuk  mencapai tujuan  organisasi,  perencanaan  kurikulum  yang  baik  bisa  menjadi  motivasi”  dalam pelaksanaan pendidikan yang optimal, untuk itu setiap kepala sekolah dan guru maupun tenaga  kependidikan  perlu  mempersiapkan  perencanaan  kurikulum  dengan  sebaik mungkin untuk mendukung tercapainya tujuan kurikukum.
3. Evaluasi.  Sebuah  hal  yang  tidak  kalah  penting  dan  menjadi  “ujung  tombaknya” m anajemen  kurikulum  adalah  evaluasi,  karena  evaluasi  kurikulum  merupakan  “rambu - rambu” agar pelaksanaan kurikulum tidak keluar dari yang direncanakan. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar perbaikan kurikulum di masa mendatang.

## F. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perencanaan  meliputi:  penunjukan  koordinator  sebagai  pelaksana,  mengadakan  studi komparasi  dan  pelatihan,  penentuan  batas  IQ  siswa,  penentuan  kurikulum  yang  dimodifikasi, penentuan  tenaga  pendidik  dan  pendamping,  penentuan  kalender  akademik  dan  pemberlakuan aturan khsusus ABK, pemenuhan sarana prasarana dan bentuk evaluasi/penilaian. Perencanaan menggunakan  pendekatan grass  roots  approach ,  yang  Kepala  Sekolah  melibatkan  para  guru  dan bawahannya untuk merumuskan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Pengorganisasian kurikulum meliputi: kurikulum yang digunakan maupun susunan mata pelajaran mengacu pada kurikulum 2013 yang dimodifikasi kompetensi dasar maupun materinya. Penyampaian  materi  lebih  ditekankan  kepada  karakter  maupun  kehidupan  sehari-hari  dan terintegrasi antara mata pelajaran satu dengan lainnya. Pengorganisasian kurikulum menggunakan Integrated  Curriculum ,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  susunaan  mata  pelajaran  yang  dikelompokkan  dan antara mata pelajaran satu dengan yang lain muatan materinya terintegrasi.
Implementasi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu implementasi tingkat sekolah, dalam hal  ini  kepala  sekolah  bertanggungjawab  penuh  terkait  pelaksanaan,  mengambil  kebijakan, menyusun  kalender  akademik  dan  memantau  perkembangan  penyelenggaraan  pendidikan
inklusif.  Dalam  tingkat  kelas,  menjadi  tanggungjawab  guru  mata  pelajaran  dan  koordinator maupun guru BK, dalam hal ini difungsikan sebagai pendamping/pembimbing meliputi kegiatan proses  pembelajaran  maupun  evaluasi  atau  penilaian  perkembangan  siswa,  baik  itu  mingguan, bulanan maupun akhir semester. Implementasi kurikulum ini mengacu pada model TORI, hal ini bisa  dilihat  dari  implementasi  yang  dilakukan  mengarahkan  peserta  didik  lebih  kepada  aspek terjadinya  perubahan  sosial  dan  juga  dilakukan  pengajaran  menyesuaikan  kebutuhan  ABK tersebut.
Evaluasi  kurikulum  dilakukan  oleh  guru  mata  pelajaran,  guru  BK,  guru  pembimbing, koordinator  penyelenggara  maupun  kepala  sekolah.  Guru  mata  pelajaran  maupun  guru pembimbing melakukan evaluasi berupa tugas/tes dan pengamatan, baik itu mingguan, bulanan dan ahir semester. Koordinator penyelenggara mengevalusasi berdasarkan laporan dari para guru, untuk  ambil  kebijakan  penanganan  selanjutnya,  kemudian  kepala  sekolah  menerima  laporan secara  global  untuk  dievaluassi  dan  diambil  kebijakan  strategis,  khususnya  berkaitan  langsung dengan  lembaga.  Evaluasi  kurikulum  pendidikan  inklusif  ini  mengacu  pada  model  evaluasi Educational  System  Evaluation, yang  mana  evaluasi  ini  objek  evaluasi  mencakup  input  (bahan, rencana, peralatan), proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas.

## 2. Saran
Untuk meningkatkan efektifitas dan pengukuran yang tepat, hendaknya para guru mata pelajaran  pendidikan  inklusif  membuat  silabus  dan  RPP  yang  telah  dimodifikasi.  Perlunya tenaga  pendamping  di  tiap-tiap  kelas  yang  ada  siswa  ABK  nya,  hal  ini  guna  memberikan pelayanan sesuai kebutuhaan agar bisa mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas.
Perlunya  penambahan  sarana  prasarana  penunjang  yang  lebih  maksimal  daan penambahan modul-modul pembelajaran serta media pembelajaran khusus untuk anak ABK.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adriadi, Manajemen  Pendidikan  Inklusi  MAN  Maguwoharjo  Depok  Sleman  Yogyakarta .  Tesis. Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
Alqur’an dan Terjemahan, Pustakan Al Hanan. Arikunto Suharsimi, Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan , Cet 5, Yogyakarta: Aditya Media: 2009. Armstrong  Michael, Armstrong  Handbook’s  Of  Management  And  Leadership;  A  guide  to  managing  for results , 2ndedition, London and Philadelpia: Kogan Page, 2009.
B. Suryosubroto, Tata Laksana Kurikulum, Cet ke 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
Garnida Dadang, Pengantar Pendidikan Inklusif , Cet ke 1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015. H.  Syaukani  HR, Pendidikan  Paspor  Masa  Depan;  Prioritas  Pembangunan  dalam  Otonomi  Daerah , Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
H.B Siswanto, Pengantar Manajemen , Cet ke 12, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016. Hadi Sutrisno, Metodologi Research, jilid III, Yogyakarta: Andi Ofset, 1981.
Hamalik  Oemar, Dasar-Dasar  Pengembangan  Kurikulum ,  Cet  3,  Bandung:  Remaja  Rosda  Karya, 2009.
--------------------, Manajemen Pengembangan Kurikulum , Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2006. Hasibuan Lias, Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan , Jakarta: GP Press, 2010. Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial; Kuantitatif dan Kualitatif, Cet 2, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010. R Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya , Jakarta: Grasindo, 2010. Lay.Kekeh.Marentek, dkk, Manajemen Pendidikan Inklusif . Jakarta: Depdiknas RI, 2007. M.  Ilyasin, Manajemen  Pengembangan  Kurikulum  dan  Pembelajaran  Sekolah  Islam  Terpadu , SamarindaP3M STAIN Samarinda, 2010. Murdjito, dkk, Pendidikan Inklusif . Jakarta: Baduose Media Jakarta, 2012. Narkubo Cholid, et. al., Metodologi Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara, 2003. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  nomor  70  tahun  2009  tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
Rusman, Manajemen Kurikulum , Cet 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum , Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Bandung: CV. Alfabeta, 2014. Sugiyono ,  Metode  Penelitian  Pedidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D ,  Bandung: Alvabeta, 2009. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet 8, Bandung: Alfabeta, 2009. Suhendra, Manajemen dan Organisasi dalam Realita Kehidupan, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008. Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam , Ciputat: Ciputat Press, 2005. Tarsidi, Aksesbilitas lingkungan fisik bagi peyandang cacat . Bandung: Alfabeta, 2005. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Wahyudin Dinn, Manajemen Kurikulum, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014. Usman Husaini, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan edisi 3 , Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2009. Jurnal Heka Raka Ardana, Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusif di Sekolah Menengah Pertama SMP PGRI Kecamatan  Kasihan, Tesis.  Yogyakarta:  Program  Studi  Manajemen  Pendidikan,  Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
Konvensi  Hak-Hak  Anak;  Disetujui  Oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-BangsaPada Tanggal 20 November 1989. Lokakrya Nasional Bandung 8-14 Agustus, Towards Inclucion Menuju Inklusi Deklarasi , 2004. N.  Praptiningrum, Fenomena  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  Bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus , Jurnal Pendidikan Khusus, Vol. 7, No. 2, November 2007. Prastiyono,  “Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Inklusif  (Studi  di  Sekolah  Galuh  Handayani Surabaya)”, dalam Jurnal Administrasi Publik edisi Juni No.1 Vol. 11, 2013.
Sue Stubbs, “ Inclusive Education Where There Are Few Resources”, Terj., Susi Septaviana R. , Pendidikan Inklusif  Ketika  Hanya  Ada  Sedikit  Sumber, (The  Atlas  Alliancemailto:C0-0rdinator@iddc.org.uk, 2002.
Sunaryo,  “Manajemen  Pendidikan  Inklusif;  Konsep,  Kebijakan,  dan  Implementasinya  dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa ”, dalam Jurnal PLB FIP UPI edisi Februari 2009. United Nations, Conventional on The Right of Person with Disabilities and Optional Protocol, 2007.