## EDUCORETAX

## UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
Heru Saputro* 1) , Benny Setiawan 2)
1) 2301190139_heru@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) benny.setiawan@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The Decree on the Reduction or Elimination of Administrative Sanctions issued due to the taxpayer's ignorance is a decision related to the implementation of tax decisions that have the potentially to cause disputes. This is because there are no clear boundaries regarding the criteria for error. As a result, there are opportunities for interested parties to interpret subjectively (Huda, 2015). If the taxpayer feels that The Decree on the Reduction or Elimination of Administrative Sanctions issued by the DGT is not appropriate, then the taxpayer can file a legal action in the form of a lawsuit to the Tax Court. What is interesting in the lawsuit process is how the panel of judges decides on  tax  dispute  cases  that  arise  due  to  unclear  criteria  in  a  rule,  in  this  case  related  to  taxpayer  ignorance.  In addition, the decision issued by the Tax Court must be able to provide a sense of justice to taxpayers considering the purpose of establishing the Tax Court is to create justice and legal certainty in the settlement of tax disputes. Keywords: Tax, Decree on the Reduction or Elimination of Administrative Sanctions, Tax legal remedies, Tax Court

## Abstrak
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan akibat adanya kekhilafan wajib  pajak  merupakan  keputusan  berkaitan  dengan  pelaksanaan  keputusan  perpajakan  yang  berpotensi  terjadi sengketa. Hal itu disebabkan karena tidak adanya batasan-batasan yang jelas mengenai kriteria kekhilafan yang diatur di dalam sebuah aturan. Akibatnya terbuka peluang bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu wajib pajak dan  petugas  pajak  untuk  menafsirkan  secara  subjektif  (Huda,  2015).  Jika  wajib  pajak  merasa  bahwa  surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diterbitkan DJP tidak tepat, maka wajib pajak dapat  mengajukan  upaya  hukum  berupa  gugatan  ke  Pengadilan  Pajak.  Yang  menarik  dalam  proses  gugatan tersebut  adalah  mengenai  bagaimana  majelis  hakim  memutuskan  perkara  sengketa  pajak  yang  timbul  karena ketidakjelasan kriteria di dalam sebuah aturan, dalam kasus ini yaitu terkait kekhilafan wajib pajak. Selain itu, putusan  yang  diterbitkan  oleh  Pengadilan  Pajak  harus  dapat  memberikan  rasa  keadilan  kepada  wajib  pajak mengingat tujuan pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.
Kata Kunci: Pajak, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Upaya hukum perpajakan, Pengadilan Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  semakin  krusial  bagi  pembangunan  nasional.  Konklusi  ini  tampak pada  keputusan pemerintah untuk menaikkan target penerimaan pajak setiap tahunnya (Mustaqiem, 2014). Jika kita  lihat  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  2020,  target  penerimaan pajak mencapai 1.865,7 triliun rupiah. Jumlah ini memberikan proporsi 83% dari total rencana pendapatan  negara.  Meskipun  realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2019  tidak  mencapai  target yang ditetapkan, pemerintah tetap menaikkan target penerimaan pajak sebesar 18,5% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukan bahwa negara ini sangat bergantung dengan pajak untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Sebagai konsekuensi dari pentingnya pajak, pemerintah selalu berupaya untuk melakukan evaluasi-evaluasi  terhadap sistem perpajakan dan melakukan penyempurnaan kebijakan agar dapat mengumpulkan penerimaan pajak yang lebih optimal. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1983 dengan mengubah sistem pemungutan yang semula Official Assesment System ,di mana pajak dihitung dan ditetapkan oleh petugas pajak, menjadi Self Assesment System , yang memberikan  kepercayaan  secara  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  pajak  yang  terutang.  Tujuan  penerapan Self

## EDUCORETAX
Assesment System adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, efisiensi administrasi pajak, dan meningkatkan keadilan bagi wajib pajak (Liyana, 2019).
Terdapat kelemahan dari penerapan sistem Self Assesment yaitu wajib pajak rentan untuk tidak melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban formal maupun kewajiban material. Siregar (2015)  mengungkapkan  bahwa  secara  alamiah  wajib  pajak  akan  berupaya  menetapkan  nilai pajak  sekecil-kecilnnya.  Pernyataan  senada  juga  diungkapkan  Tarjo  &  Kusumawati  (2006), yang mengatakan Self Assesment System dalam praktiknya sulit berjalan  sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberikan wewenang  berdasarkan  undang-undang  untuk  melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan hukum. Di antara wewenang DJP adalah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat  Tagihan  Pajak  (STP).  Pengawasan  dan  penegakan  hukum  tersebut  dimaksudkan  agar sistem yang ada dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
Di lain sisi,  untuk  menciptakan  rasa keadilan bagi  wajib pajak, DJP  mengatur mengenai hak-hak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak maupun Surat Tagihan Pajak. Salah satu hak yang bisa dimanfaatkan adalah pengurangan atau  penghapusan  sanksi  administrasi.  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  nomor  16 tahun 2009 tentang KUP mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,  denda,  dan  kenaikan  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Penjelasan di pasal 36 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2000  tentang perubahan  kedua  UU  KUP,  secara  implisit  menyebutkan  bahwa  aturan  tersebut  dibuat  pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya  akibat  tidak  memahami  peraturan  perpajakan  atau  kesalahan  yang  disebabkan bukan  karena  wajib  pajak  itu  sendiri  (Huda,  2015).  Wajib  pajak  yang  ingin  memanfaatkan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  harus  mengajukan  permohonan  secara tertulis  kepada  DJP.  DJP  berdasarkan  permohonan  wajib  pajak,  melakukan  penelitian  untuk menentukan apakah unsur kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak terpenuhi. Atas hasil penelitian yang telah dilakukan, DJP akan menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang berisi menolak ataupun mengabulkan permohonan wajib pajak.
Dalam meneliti permohonan wajib pajak, DJP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Akan tetapi tidak diaturnya batasan-batasan yang jelas mengenai kriteria khilaf di dalam peraturan tersebut, mengakibatkan terbukanya peluang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menafsirkan secara subjektif  (Huda,  2015). Hal  itulah yang sering menimbulkan sengketa pajak terhadap surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sengketa pajak disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dalam menafsirkan suatu aturan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU no. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,  yang  dimaksut  dengan  sengketa  pajak  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  termasuk  gugatan  atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Jika  wajib  pajak  merasa  bahwa  surat  keputusan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administrasi  yang  diterbitkan  DJP  tidak  tepat,  maka  wajib  pajak  dapat  mengajukan  upaya hukum  berupa  gugatan.  Gugatan  diajukan  secara  tertulis  kepada  Pengadilan  Pajak.  Yang

## EDUCORETAX
menarik  dalam  proses  gugatan  tersebut  adalah  mengenai  bagaimana  majelis  hakim memutuskan perkara sengketa pajak yang timbul karena ketidakjelasan kriteria di dalam sebuah aturan,  dalam  kasus  ini  yaitu  terkait  kekhilafan  wajib  pajak.  Dalam  penelitiannya,  Wahyudi (2020) mengatakan bahwa Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa pajak telah memberikan keadilan  substantif  kepada  para  pencari  keadilan  yaitu  wajib  pajak.  Fakta  tersebut menggambarkan  putusan  yang  dihasilkan  Pengadilan  Pajak  justru  tidak  cenderung memenangkan pemerintah dalam hal  ini DJP,  namun  benar-benar objektif berdasarkan fakta persidangan dan ketetuan hukum yang berlaku. Tetapi apakah benar keadilan itu juga berlaku ketika majelis hakim dihadapkan pada sengketa pajak akibat perbedaan penafsiran khilaf antara wajib pajak dengan DJP. Hal tersebut penting mengingat tujuan pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyebab-penyebab timbulnya sengketa pajak antara  wajib  pajak  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak  terkait  unsur  kekhilafan  wajib  pajak, mengetahui  landasan  pemikiran  yang  digunakan  oleh  majelis  hakim  dalam  memutuskan perkara  di  dalam  sengketa  yang  disebabkan  kekhilafan  wajib  pajak,  dan  meninjau  apakah Pengadilan Pajak telah dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada wajib pajak terhadap sengketa pajak yang timbul dikarenakan kekhilafan wajib pajak.
Selanjutnya,  tujuan  penelitian  ini  yaitu:  (1)  Untuk  mengetahui  penyebab-penyebab timbulnya  sengketa  pajak  antara  wajib  pajak  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak  terkait  unsur kekhilafan wajib pajak; (2) Untuk mengetahui landasan pemikiran yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara di dalam sengketa yang disebabkan kekhilafan wajib pajak; (3) Untuk meninjau apakah Pengadilan Pajak telah dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada wajib pajak terhadap sengketa pajak yang timbul dikarenakan kekhilafan wajib pajak.

## KAJIAN PUSTAKA Pentingnya Pajak Bagi Negara
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Berbeda dengan retribusi, masyarakat yang  membayar  pajak  tidak  langsung  mendapatkan  imbalan  pada  saat  itu  juga,  tetapi masyarakat akan merasakan manfaatnya secara tidak lansgung misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Pajak merupakan hak  yang  dimiliki  oleh  negara  dikarenakan  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  negara membutuhkan  dana  untuk  menutup  biaya-biaya  yang  dikeluarkan.  Ketentuan  mengenai pemungutan pajak tercantum di dalam UUD 1945 yaitu pasal 23A yang menyebutkan setiap pungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dituangkan di dalam undang-undang.
Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Sebagai gambaran, pada tahun 2021 proporsi penerimaan perpajakan di APBN mencapai sekitar 82% dari total target pendapatan negara.  Dari  segi  proporsi,  tidak  terdapat  kenaikan  yang  signifikan  dibanding  APBN  tahun sebelumnya, tetapi  dari segi  nilainya, target  penerimaan pajak naik sebesar 40 triliun  rupiah dari  target  penerimaan  pajak  tahun  2020.  Hal  itu  semakin  menegaskan  posisi  pajak  bagi kehidupan bernegara. Pajak menjadi komponen terpenting untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Kegagalan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak dapat menghambat proses  pembangunan  yang  sedang  digalakkan.  Sebaliknya,  keberhasilan  pemerintah  dalam memungut pajak membuat program pembangunan yang sudah direncanakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.  Untuk itu, pemerintah dalam hal  ini Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP) harus  mengambil  langkah-langkah  yang  efektif  dan  efisien  agar  dapat  memaksimalkan penerimaan pajak demi tercapainya tujuan bernegara.

## EDUCORETAX
Reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah  dalam  menyempurnakan  sistem  perpajakan  di  Indonesia.  Perubahan  besar  yang diambil dalam reformasi perpajakan tahun 1983 adalah dengan mengubah sistem pemungutan pajak  yang  semula Official  Assesment  System ,di  mana  pajak  dihitung  dan  ditetapkan  oleh petugas  pajak,  menjadi Self  Assesment  System ,  yang  memberikan  kepercayaan  secara  penuh kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  pajak yang terutang. Tujuan penerapan Self Assesment System adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela,  efisiensi  administrasi  pajak,  dan  meningkatkan  keadilan  bagi  wajib  pajak  (Liyana, 2019). Selain mengubah sistem pemungutan pajak, pemerintah juga semakin memperhatikan terkait hak-hak wajib pajak selaku pembayar pajak. Hak wajib pajak pada dasarnya dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan wajib pajak. Kepedulian pemerintah atas hak wajib  pajak  diharapkan  dapat  memperbaiki  perspektif  wajib  pajak  yang  bisa  meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

## Pengertian Sengketa Pajak
Menurut Setiawan & Cahyady (2020) sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi  atau  perbedaan  pendapat  antara  wajib  pajak  dengan  petugas  pajak.  Hal  itu  senada dengan yang dikemukakan oleh Mustaqiem (2014) yang menyebutkan bahwa sengketa pajak timbul karena adanya persepsi terhadap hukum yang berbeda.
Pendapat  lainnya diungkapkan oleh  Widiastuti  (2015) yang mengatakan bahwa sengketa pajak juga termasuk bagian dari sengketa dalam lingkup hukum administrasi. Opini tersebut didasari atas ruang lingkup hukum pajak yang masuk dalam ruang lingkup hukum publik. Jika berlandaskan  opini  di  atas  maka  pengertian  sengketa  pajak  akan  sejalan  dengan  pengertian sengketa  administrasi.  Menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  6  Tahun  2018  tentang Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya Administratif, pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik. Dari beberapa definisi sengketa  yang diambil dari KBBI dan beberapa aturan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan terdapat dua komponen penyebab  timbulnya  sengketa,  yaitu  pertama  adanya  perbedaan  pendapat  dan  yang  kedua adanya keputusan yang diterbitkan.

## Sekilas tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan
Pajak tidak hanya tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, melainkan terdapat pula hak-hak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib  pajak.  Pemberian  hak-hak  kepada  wajib  pajak  sangatlah  penting  dalam  upaya meningkatkan  efektifitas  pemungutan  pajak  sehingga  dapat  terkumpulnya  penerimaan  yang lebih  optimal.  Dengan  adanya  hak-hak  wajib  pajak  yang  diakui  dan  mendapat  perlindungan hukum di dalam sistem pajak di Indonesia, akan membentuk persepsi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di dalam laporannya  mengatakan  wajib  pajak  yang  menyadari  hak-haknya,  mengharapkan  agar  hak tersebut terpenuhi, dan jika mereka mendapat perlakuan yang adil atas hak-haknya, maka wajib pajak  akan  lebih  bersedia  patuh  terhadap  ketentuan  perpajakan  (OECD,  1999).  Persepsi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak akan berdampak pada kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajaknya. Untuk itu pemerintah wajib memperhatikan hak-hak wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi penerimaan negara.
Sengketa  pajak  terkait  dengan  Surat  keputusan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administrasi biasanya disebabkan adanya perbedaan interpretasi terhadap penentuan kekhilafan
antara  wajib  pajak  dan  petugas  pajak.  Pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi adalah  salah  satu  hak  yang  sering  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak.  Sebagai  gambaran,  pada tahun 2017 jumlah permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di Kanwil DJP  Jawa  Tengah  I  sebanyak  3.578  permohonan.  Jumlah  tersebut  naik  menjadi  9.380 permohonan pada tahun 2018 (Dewi & Ma'ruf, 2019). Dengan banyaknya jumlah permohonan, semakin tinggi  pula  kemungkinan terjadinya sengketa pajak. Untuk itu diperlukan kepastian hukum yang jelas sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait.

## Unsur Kekhilafan di dalam Pajak
Istilah  kekhilafan  umumnya  hanya  ada  di  hukum  pidana  yang  mengatur  tentang pelanggaran-pelanggaran  dan  kejahatan-kejahatan  terhadap  kepentingan  umum.  Sedangkan dalam  hukum  administrasi  istilah  kekhilafan  pada  umumnya  tidak  digunakan  dikarenakan adanya asas fiksi hukum yang menganggap setiap orang mengetahui peraturan-peraturan yang telah  diundangkan.  Tetapi  hal  itu  berbeda  pada  hukum  pajak  yang  merupakan  bagian  dari hukum administrasi. Banyaknya aturan dan kompleksibilitas yang sering kali cukup sulit bagi kebanyakan  masyarakat  untuk  memahami  ketentuan  perpajakan  membuat  asas  fiksi  hukum tidak diberlakukan di hukum pajak di Amerika (Strauss, 2015).
Jika dikaitkan dengan hukum pidana, kekhilafan di dalam peraturan perpajakan memiliki cakupan yang lebih sempit. Hukum pidana mengenal dua bentuk kekhilafan yaitu mistake of fact dan mistake of law . Pengertian tentang mistake of fact dan mistake of law dapat dipahami berdasarkan ilustrasi yang dibuat oleh Winnings (1993), ia mengatakan
A mistake of law occurs, for example, when one person shoots and kills another, believing that murder is not a crime.8 A mistake of fact, on the other hand, occurs if that same person knows that murder is illegal, but pulls the trigger anyway under the mistaken belief that the gun is not loaded.
Selanjutnya  Winnings  juga  memberikan  ilustrasi mistake  of  fact dan mistake  of  law jika dikaitkan dengan kasus perpajakan.
When a taxpayer miscalculates her income, she makes a mistake of fact, but if she believes, for instance, that the Internal Revenue Code does not tax capital gains, she operates under a mistake of law.
Menurut  Winnings,  secara  umum  di  dalam  hukum  pidana, mistake  of  law tidak  dapat menghindarkan seseorang dari jeratan hukum akibat adanya asas fiksi hukum, yaitu asas yang menganggap bahwa setiap masyarakat mengetahui hukum yang berlaku dan menanggung risiko atas  perbuatannya  yang  melanggar  hukum.  Sebaliknya, mistake  of  fact dapat  dijadikan pembelaan yang kuat untuk meloloskan seseorang dari sanksi hukum. Berbeda di dalam hukum pajak,  menurutnya  perbedaan mistake tersebut  tidaklah  berarti,  karena  kedua  jenis mistake dapat  membebaskan  wajib  pajak  dari  sanksi  yang  seharusnya  diberikan.  Kegagalan  hukum pajak  dalam  membedakan  antara mistake  of  fact dan mistake  of  law menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari asas hukum tradisional (Winings, 1993).
Pendapat  Dr.  Chairul  Huda,  S.H.,  M.H  justru  berbeda,  menurutnya  kekhilafan  di  dalam peraturan perpajakan di Indonesia lebih tertuju pada mistake of law . Sedangkan mistake of fact bukan  merupakan  kekhilafan.  Kekeliruan  ketika  menghitung  penghasilan  sebagai  dasar pengenaan  pajak,  tidak  dapat  disebut  sebagai  bentuk  kekhilafan.  Termasuk  keterlambatan- keterlambatan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  misalnya  keterlambatan  penyampaian  Surat Pemberitahuan (SPT) dan keterlambatan penyetoran pajak, semuanya tidak dipandang sebagai kekhilafan. Kekhilafan dalam perpajakan terjadi misalnya akibat diterbitkannya peraturan baru ataupun  perubahan  peraturan  yang  sudah  ada  yang  menyebabkan  wajib  pajak  salah  dalam
menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Dalam  hal  ini,  kekhilafan  tersebut  dapat  dimaafkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Huda, 2015).
Permasalahan  yang  patut  menjadi  perhatian  adalah  pembuktian  unsur  kekhilafan.. Kekhilafan  menjadi  hal  yang  tidak  mudah  untuk  ditentukan  apakah  unsur  tersebut  telah terpenuhi atau tidak. Menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. di dalam artikelnya mengatakan bahwa  kekhilafan  adalah  sesuatu  yang  cukup  sukar  untuk  ditentukan  batas-batasnya.  Sering kali penggunaan istilah ini di dalam peraturan, membuka subjektifitas dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk wajib pajak dan petugas pajak (Huda, 2015). Permasalahan tersebut bertambah ketika tidak ada aturan yang secara jelas mengatur mengenai kriteria-kriteria untuk menentukan  kekhilafan  wajib  pajak.  Akibatnya,  sangat  memungkinkan  terjadinya  sengketa pajak karena perbedaan penafsiran kekhilafan antara petugas pajak dengan wajib pajak yang tercantum di dalam surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang telah diterbitkan.
Jika kita amati sejarahnya, kekhilafan atau ignorance sudah menjadi isu yang diperdebatkan di  sistem  perpajakan  Amerika  sejak  kurang  dari  satu  abad  yang  lalu.  Terdapat  dua  kasus pelanggaran pajak akibat adanya unsur kekhilafan yang berpengaruh besar terhadap peraturan perpajakan di Amerika. Kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 1933 dalam kasus Murdock dan  kasus  kedua  terjadi  pada  tahun  1991  pada  kasus  Cheek.  Dalam  menyelesaikan  kasus Murdock  dan  Cheek,  cara  yang  dilakukan  pengadilan  pajak  di  Amerika  adalah  dengan melakukan pengujian terhadap unsur kesengajaan ( willfully ). Dikutip dari jurnal yang ditulis Strauss (2015), terhadap kasus Murdock, pengadilan pajak memutuskan untuk membebaskan Murdock  dari  tuntutan  hukuman.  Argumen  yang  digunakan  majelis  hakim  adalah,  yang pertama  kekhilafan  terhadap  aturan  dengan  niat  jujur  dan  dapat  dipercaya  ( bona  fide )  dapat dimaafkan.  Argumen  kedua  mengimplikasikan  bahwa  kekhilafan  terhadap  aturan  yang dilakukan berdasarkan alasan yang masuk akal ( reasonable ) juga dapat dimaafkan.
Pada  kasus  Cheek  pengadilan  pajak  menginstrusikan  kepada  juri  sidang  bahwa kesalahpahaman  terhadap  aturan  dengan  alasan  yang  masuk  akal  dan  i’tikad  baik  akan meniadakan kesengajaan dan merupakan pembelaan yang valid bagi Cheek. Tetapi pada saat itu, The  District  Court memutuskan  bahwa  opini  Cheek  yang  menganggap  upah  bukan termasuk  pendapatan  dan  hukum  pajak  merupakan  hukum  inkonstitusional,  tidak mencerminkan i’tikad baik. Selain itu, terdapat  argumen yang menyatakan bahwa  kejujuran yang disertai dengan alasan yang tidak masuk akal bukanlah pembelaan dan tidak meniadakan unsur  kesengajaan.  Berdasarkan  pendapat  di  atas,  majelis  hakim  memutuskan  bahwa  Cheek bersalah  atas  kedua  tuduhan.  Cheek  kemudian  pengajukan  peninjauan  kembali  dan menghasilkan putusan yang berbeda. Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan pengadilan terdahulu dan membebaskan Cheek dari tuntutan hukum. Argumen yang digunakan majelis  adalah  pelanggaran  yang  dilakukan  Cheek  disebabkan  karena  adanya  kesalahan interpretasi ( misinterpretation ) walapun alasan yang dikemukakan tidak masuk akal (Strauss, 2015).
Berdasarkan  dua  kasus  di  Amerika  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam memeriksa  kekhilafan  wajib  pajak,  hal  yang  harus  dilakukan  adalah  menguji  adanya  unsur kesengajaan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  yang  ternyata  terdapat  unsur  kesengajaan  dalam melakukan  pelanggaran  pajak,  maka  fasilitas  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administrasi  tidak  dapat  diberikan.  Untuk  menguji  unsur  kesengajaan  wajib  pajak,  tentunya menjadi  beban  pembuktian  yang  harus  dibuktikan  oleh  majelis  hakim  saat  penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak. Beberapa indikator yang dapat digunakan berdasarkan dua kasus  di  atas antara lain  niat jujur waib  pajak dan dapat  dipercaya, alasan yang masuk akal, i’tikad baik wajib pajak, dan adanya kesalahan interpretasi wajib pajak terhadap aturan.

## EDUCORETAX

## Fungsi dan Kedudukan Pengadilan Pajak
Semakin  meningkatnya  jumlah  wajib  pajak  dan  tingkat  pemahaman  mereka  dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, semakin besar pula kemungkinan timbulnya sengketa pajak. Data statistik berkas sengketa di pengadilan pajak menunjukan pada tahun 2018 jumlah  berkas  sengketa  yang  melibatkan  DJP  sebesar  7.813,  tahun  berikutnya  mengalami kenaikan menjadi 12.882, dan kemudian tahun 2020 tercatat 14.660 berkas sengketa. Untuk itu, diperlukan lembaga peradilan independen yang dapat menyelesaikan sengketa pajak secara adil dengan  prosedur  dan  proses  yang  cepat,  murah,  dan  sederhana.  Secara  eksplisit  fungsi Pengadilan  Pajak  tertuang  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadilan  Pajak  yang  menyebutkan  Pengadilan  Pajak  adalah  badan  peradilan  yang melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  bagi  wajib  pajak  atau  penanggung  pajak  yang  mencari keadilan  terhadap  sengketa  pajak.  Jika  dicermati,  pasal  2  juga  mengandung  arti  bahwa pengadilan  pajak  merupakan  instrumen  untuk  melindungi  kepentingan  wajib  pajak.  Dalam konteks ini, Pengadilan pajak menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi wajib pajak atau penanggung  pajak.  Hal  itu  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  yang  menjadi  objek  sengketa adalah  tindakan  atau  keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang  dipermasalahkan  oleh wajib  pajak  (Pudyatmoko,  2020).  Fungsi  Pengadilan  Pajak    sejalan  dengan  fungsi  badan peradilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) yaitu guna menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam hal ini wajib pajak (Rumadan, 2012).
Keberadaan  lembaga  peradilan  di  suatu  negara  adalah  prasyarat  negara  hukum.  Setiap sengketa yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan hukum ( due process of law ) dan melalui lembaga  peradilan  yang  independen  (Wahyudi,  2020).  Penyelenggaraan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan tugas kekuasaan kehakiman. Pasal 18 Undang- Undang  nomor  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  menyebutkan  kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  meliputi  badan  peradilan  dalam lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  dan  peradilan  tata  usaha negara. Sebagai lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung, pengadilan pajak tentunya harus masuk ke dalam salah satu lingkungan peradilan yang ada (Pudyatmoko, 2020).

## Keadilan dalam Proses Peradilan Pajak
Persoalan keadilan dalam proses peradilan merupakan isu utama yang kerap menimbulkan pergulatan  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Hal  itu  dapat  dipahami  mengingat  tujuan dibentuknya lembaga peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Pengadilan pajak sebagai pihak yudikatif di dalam sistem perpajakan di Indonesia juga tidak terlepas akan isu tersebut. Pengadilan pajak memiliki peranan penting untuk  melindungi  kepentingan  wajib  pajak  dalam  mencari  keadilan  terhadap  proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pengadilan pajak masih belum dapat menciptakan keadilan bagi wajib pajak. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Yahya Harahap yang mempermasalahkan dualisme pembinaan di tubuh pengadilan pajak. Sebagaimana diatur di  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2002  pasal  5  bahwa  pembinaan  teknis  peradilan bagi  pengadilan  pajak  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  sedangkan  pembinaan  organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Meskipun pasal 5 ayat (3) menyebutkan pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan  memutus  sengketa  pajak,  namum  dualisme  pembinaan  sperti  itu  perlu  dicermati  karena mengandung  kekeliruan  dan  ketidakbenaran.  Alasannya  adalah  dengan  menempatkan  badan
peradilan  di  bawah  eksekutif,  meskipun  hanya  dari  segi  organisasional,  administrasi,  dan finansial, merupakan sebuah pengakuan secara yuridis bahwa badan peradilan tersebut terletak di  bawah  struktur  organisasi  departemen  yang  bersangkutan  dalam  hal  ini  Departemen Keuangan.  Lebih  lanjut,  simbol  tersebut  dapat  memberi  peringatan  kepada  para  hakim mengenai batas otonomi kebebasan mereka, bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan  berada  di  bawah  kontrol  pihak  departemen.  Oleh  karena  itu,  pengaruh  simbol  di dalamnya menimbulkan efek politik dan psikologis yang sangat kuat terhadap kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutuskan perkara sengketa pajak. Alasan selanjutnya yaitu sistem dualisme yang ada menghambat program pengawasan dan pembinaan yang komprehensif dan integratif (Harahap, 1997).
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Ismail  Rumadan  dalam  jurnal  penelitiannya.  Dari pengaturan dualisme pembinaan dapat terlihat bahwa pengadilan pajak hanya merupakan rezim dari  sistem  hukum  pajak,  bukan  merupakan  rezim  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman. Eksistensi  pengadilan  pajak  seperti  ini  sangat  berpotensi  terjadinya  campur  tangan  pihak pemerintah (eksekutif) terhadap independensi hakim dalam memutus perkara sengketa pajak. Alasan yang dikemukakan bahwa pengadilan pajak bukan bagian dari kekuasaan kehakiman disebabkan karena dalam proses penyelesaian sengketa pajak tidak ada upaya banding maupun upaya hukum kasasi sebagai bentuk pengawasan secara teknis yudisial oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan pajak. Hal itu merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yang menyebutkan pengadilan pajak merupakan Pengadilan tingkat  pertama dan terakhir  dalam  memeriksa  dan  memutus  sengketa  pajak.  Secara  teoritis,  setiap  pengadilan dalam  keempat  lingkungan  peradilan  mempunyai  atribusi  vertikal,  yaitu  wewenang  yang bersifat  bulat  dan  melekat  dari  suatu  jenis  pengadilan  terhadap  jenis  pengadilan  lain,  yang mempunyai  kedudukan  lebih  tinggi.  Hal  ini  berkenaan  dengan  adanya  tuntutan  untuk memperolah  keadilan  yang  lebih  mendekati  kesempurnaan.  Upaya  dalam  mendekati kesempurnaan  keadilan  dapat  dicapai  melalui  pemeriksaan  sengketa  secara  bertingkat berdasarkan  sistem  peradilan  dengan  MA  sebagai  puncaknya.  Dengan  adanya  piramidal peradilan,  maka  terbuka  pemeriksaan  sengketa  yang  didasarkan  pada  kedudukan  fungsi peradilan  secara  hirarkis  dalam  pengadilan  bertingkat.  Bedasarkan  penjelasan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  layaknya  proses  peradilan  seharusnya  terdapat  upaya  hukum  banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagai langkah dalam mewujudkan keadilan. Namun dalam kasus sengketa pajak, upaya hukum yang ada hanyalah peninjauan kembali. Hal itu tentu tidak dapat menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum bagi wajib pajak (Rumadan, 2012).
Pendapat  lain  justru  dikemukakan  oleh  Tri  Hidayat  Wahyudi  yang  mengatakan  bahwa pengadilan  pajak  telah  dapat  memberikan  keadilan  substantif  kepada  wajib  pajak.  Hal  itu tercermin  dari  putusan-putusan  yang  diterbitkan  oleh  pengadilan  pajak.  Data  menunjukkan pada  tahun  2016  dan  2017  mayoritas  putusan  majelis  yaitu  sebanyak  54%  menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Fakta di atas menggambarkan meskipun pengadilan pajak dalam hal administrasi dan organisasi di bawah Kementerian  Keuangan,  namun  putusan  yang  dihasilkan  tidak  cenderung  memenangkan Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain, jika melihat hasil pengujian terhadap putusan pengadilan pajak yang diajukan peninjauan kembali, secara keseluruhan pada periode 2013 sampai dengan tahun  2018  putusan  Mahkamah  Agung  yang  dalam  amar  putusannya  menyatakan  menolak permohonan  peninjauan  kembali  sebesar  84,65%.  Hal  ini  berarti  bahwa  sebesar  84,65% putusan  pengadilan  pajak  dipertahankan  oleh  Mahkamah  Agung.  Kondisi  tersebut menggambarkan pengadilan pajak selaku pihak yudikatif telah dapat memberikan keadilan atau setidaknya memberikan harapan kepada pencari keadilan dalam hal terjadi sengketa perpajakan (Wahyudi, 2020).

## EDUCORETAX

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  untuk memperoleh pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena yang terjadi (tujuan ekplorasi). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  metode  ini  adalah  pendekatan  analisis  konten  ( content analysis ).  Analisis konten merupakan sebuah teknik penelitian untuk menyimpulkan makna teks  melalui  prosedur  tertentu  yang  dapat  diandalkan  ( reliable ) dan  dapat  direplikasi ( replicable )  (Krippendorff,  2004).  Berdasarkan  definisi  tersebut  secara  jelas  terlihat  bahwa tujuan dari analisis konten adalah untuk menemukan makna atau pola yang terjadi pada objek penelitian.  Identifikasi  makna  atau  pola  dilakukan  melalui  proses coding yaitu  dengan mengelompokkan  data  yang  memiliki  arti  yang  serupa.  Langkah coding adalah  dengan memberi label atau kode pada setiap unit data. Unit data dapat berupa kalimat, kata, maupun paragraf yang terdapat pada objek data yang dianalisis. Coding merupakan bagian dari proses reduksi  data.  Ada  dua  pendekatan  yang  bisa  dilakukan  dalam  proses coding ,  yang  pertama adalah coding dilakukan  secara  deduktif  di  mana  penulis  sudah  menyiapkan  daftar  kode sebelum  melakukan coding atas  data  kualitatif.  Pendekatan  yang  kedua  adalah  pendekatan induktif,  di  mana  kode  muncul  berdasarkan  unit  data  yang  tidak  disiapkan  sebelumnya  dan belum  dikaitkan  dengan  teori  ketika  proses coding berlangsung.  Penelitian  ini  sendiri  lebih menitikberatkan  pada  pendekatan coding secara  induktif  agar  dapat  memperoleh  gambaran makna  yang  lebih  aktual.  Menurut  Thomas  (2006),  hasil  dari  analisis  secara  induktif mempunyai keunggulan dikarenakan dapat meringkas data mentah yang kompleks  dengan cara mengembangkan  kategori  ke  dalam  sebuah  kerangka  berfikir.  Analsisis  induktif  merupakan prosedur untuk menemukan makna berdasarkan interpretasi penulis melalui pembacaan secara detail terhadap teks di dalam objek penelitian. Hasil dari coding kemudian dianalisa agar dapat diambil kesimpulannya secara menyeluruh.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu  metode  dalam  pengumpulan  data  kualitatif  dengan  cara  mengumpulkan  dokumen  yang digunakan  sebagai  bahan  di  dalam  penelitian.  Dokumentasi  tidak  hanya  dilakukan  terhadap data  berupa  tulisan  saja,  tetapi  gambar,  buku,  iklan,  monografi,  dll  juga  termasuk  dokumen yang  bisa  dijadikan  bahan  penelitian.    Dokumentasi  merupakan  catatan  atas  suatu  peristiwa yang  sudah  terjadi  (Sugiyono,  2010).  Myers  (2009)  mengelompokkan  dokumen  ke  dalam beberapa  jenis  antara  lain  personal  dokumen  ( by  individuals ),  dokumen  publik  ( produce  for public  consumption ),  dokumen  organisasi  ( internal  document ),  media  masa,  dan  dokumen virtual. (Myers, 2019). Di dalam penelitian ini, jenis dokumen yang dipakai adalah dokumen publik berupa putusan pengadilan pajak. Pemilihan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan.  Kelebihan  dokumentasi  antara  lain  biaya  yang relatif murah dan cepat diakses, memberikan riwayat peristiwa atau fenomena yang terlihat dan dapat dilacak, menyediakan detail yang penting untuk membantu referensi silang, dan berguna dalam melengkapi data lain dari penelitian lapangan. Di sisi lain terdapat kelemahan di dalam dokumentasi  di  karenakan  kesulitan  dalam  menilai  kualitas  dokumen  berupa  keaslian, kredibilitas, keterwakilan, dan makna. Tetapi kelemahan tersebut setidaknya dapat berkurang jika  dokumen  yang  digunakan  berupa  dokumen  publik  yang  diterbitkan  oleh  instansi pemerintah resmi seperti putusan pengadilan.
Data yang digunakan di dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data  yang  sebelumya  telah  ada  yang  dikumpulkan  oleh  penulis  sebagai  bahan  dalam menganalisis  kesimpulan  (Prabandari,  2020).  Data  sekunder  yang  digunakan  berupa  sampel putusan pengadilan pajak atas gugatan wajib pajak terhadap surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Pemilihan sampel putusan dilakukan dengan teknik sampling judgement dikarenakan data putusan yang terdapat pada website

## EDUCORETAX
http://www.setpp.kemenkeu.go.id  tidak  memiliki  indeks  yang  spesifik  sehingga  penulis mengunduh secara acak terhadap putusan-putusan yang diterbitkan pada tahun 2020 dan 2019. Kemudian penulis melakukan identifikasi secara satu-persatu terhadap putusan-putusan yang sudah  diunduh  untuk  mencari  putusan  atas  sengketa  gugatan  terhadap  surat  keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pokok sengketanya disebabkan karena kekhilafan  wajib  pajak.  Jumlah  sampel  yang  digunakan  berjumlah  lima  putusan  agar  dapat melihat pola yang terjadi sehingga dapat diperoleh kesimpulan sesuai tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyebab Timbulnya Sengketa Pajak Terkait Unsur Kekhilafan Wajib Pajak
Sengketa  pajak  dapat  terjadi  karena  adanya  perbedaan  interpretasi  sebuah  aturan  antara wajib pajak dan fiskus, maka tentunya masing-masing pihak mempunyai pendapatnya sendiri terkait  dengan  hal  yang  disengketakan.  Oleh  sebab  itu,  ketika  mengajukan  gugatan  ke pengadilan pajak, wajib pajak harus menyertakan penjelasan dan alasan mengajukan gugatan. Sebaliknya,  DJP  yang  menjadi  pihak  tergugat  akan  dimintai  pendapatnya  melalui  surat tanggapan gugatan. Berdasarkan dua komponen tersebut, yaitu alasan wajib pajak mengajukan gugatan  dan  surat  tanggapan  yang  diberikan  oleh  DJP,  dapat  diketahui  faktor-faktor  utama penyebab terjadinya sengketa pajak. Dengan menggunakan metode analisis konten, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Tabel 0.1 Coding sheet Alasan Pengajuan Gugatan Wajib Pajak Kategori Coding Unit Data Jenis Kesalahan Tidak melakukan pembayaran PPh Final "Penggugat tidak melakukan pembayaran PPh Final" Tidak menjalankan kewajiban PPN "Penggugat  tidak  menjalankan  kewajiban PPN" WP tidak membetulkan SPT PPN "Penggugat  belum  melakukan  pembetulan SPT PPN karena tidak mengetahui kompensasi  lebih  bayar  Tahun  2015  tidak boleh dipakai" Kesalahan penerapan aturan "SPT  Tahunan  PPh  Badan  2015  dan  2016 karena  seharusnya  dilaporkan  berdasarkan PMK  No  107/PMK.010/2015  yang  berlaku  9 Agustus  2015  dengan  Perhitungan  Tidak Final" Belum  membayar  PPN JLN "Terdapat  PPN  JLN  terutang  untuk  Masa Pajak  Juni  Tahun  2014  yang  belum  dibayar oleh Penggugat" Kurangnya pengetahuan WPOP yang tidak memiliki  pengetahuan perpajakan "Penggugat  merupakan  Wajib  Pajak  pribadi yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia" Ketidakpahaman  SDM dalam menjalankan administrasi perpajakan "karena  ketidakpahaman  dan  tidak  adanya SDM  yang  mampu  menjalankan  administrasi perpajakan" WP  tidak  mengetahui konsekuensi sebuah aturan "Penggugat  belum  melakukan  pembetulan SPT PPN karena tidak mengetahui kompensasi  lebih  bayar  Tahun  2015  tidak boleh dipakai"

## EDUCORETAX
Volume 1 No. 1, Maret 2021
WP  tidak  memahami aturan secara menyeluruh "Tax  Amnesty  merupakan  peraturan  baru, yang  belum  diketahui  oleh  wajib  pajak seluruhnya sehingga selayaknya mengedepankan edukasi" Kekeliruan diketahui setelah  adanya  surat dari KPP "pembetulan SPT dilakukan setelah menyadari kesalahan yang baru diketahui oleh Penggugat  setelah  mendapatkan  Surat  dari KPP Karawang Utara" I'tikad baik Tidak ada niat melakukan penghindaran pajak "Tidak ada niat sama sekali untuk mengindar dari kewajiban membayar pajak" Tidak ada niat menyampaikan SPT dengan tidak benar "Tidak  ada  niat  bagi  Penggugat  untuk melaporkan SPT Tahunan Normal PPh Badan Tahun 2015 dan 2016 dengan salah" Tidak  ada  niat  untuk tidak menyetor pajak "Tidak  ada  niat  bagi  Penggugat  untuk  tidak menyetorkan PPN JLN Terutang Masa Pajak Juni Tahun 2014" Kelalaian Terdapat  pajak  yang belum  dibayar  akibat ketidaktelitian "penyetoran  PPN  JLN    dilakukan  setelah menyadari  adanya  kekhilafan  atas  belum disetornya  PPN  JLN  terutang  yang  baru diketahui  oleh  PT  LR  setelah  mendapatkan Surat dari KPP" Ketidakmampuan membayar Tidak memiliki dana "Pihak  Koperasi  tidak  memiliki  dana  untuk membayar STP-STP ini"
Sumber: Data diolah berdasarkan sampel putusan pengadilan pajak Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis kesalahan yang umumnya terjadi adalah wajib pajak tidak melakukan pembayaran/penyetoran pajak. Diikuti dengan kewajiban pelaporannya. Jika dihubungkan dengan dua jenis kesalahan yaitu mistake of fact dan mistake of law , harus diketahui  terlebih  dahulu  penyebab  kesalahan  tersebut  bisa  terjadi.  Misalnya  pada  putusan nomor  PUT-001593.99/2020/PP/M.IB  tahun  2020  kesalahan  awal  wajib  pajak  adalah  tidak melakukan pembayaran PPh Final yang disebabkan karena wajib pajak tidak mengetahui bahwa ia  harus  membayar  PPh  final  setiap  bulan  sebesar  1%  sebagaimana  diatur  dalam  dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-107/PMK.011/2013,  maka kesalahan tersebut dapat digolongkan sebagai mistake of law . Hal yang sama juga terdapat pada putusan nomor PUT- 007837.99/2019/PP/M.VB tahun 2020 dan PUT-000133.99/2019/PP/M.IIIA tahun 2019. Pada putusan  PUT-007837.99/2019/PP/M.VB  wajib  pajak  koperasi  tidak  menjalankan  kewajiban PPN dikarenakan pengurus koperasi tidak mengetahui bahwa hasil produksinya yang berupa tandan  buah  segar  (TBS)  merupakan  barang  kena  pajak,  padahal  sebelumnya  tidak  pernah terjadi  permasalahan  terkait  penjualan  TBS.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  aturan  baru  yang memasukkan TBS menjadi barang kena pajak yang belum dipahami oleh pengurus koperasi. Lalu  pada  putusan  PUT-000133.99/2019/PP/M.IIIA,  wajib  pajak  yang  menjalankan  usaha distributor minyak pelumas melaksanakan kewajiban perpajakannya secara final sesuai aturan sebelumnya,  tetapi  ternyata  terdapat  aturan  baru  yang  menyatakan  bahwa  wajib  pajak seharusnya  melaksakanan  kewajiban  perpajakannya  dengan  ketentuan  tarif  umum  sehingga wajib pajak seharusnya menyetor angsuran PPh pasal 25 tiap bulannya. Ketiga permasalahan tersebut  merupakan  contoh  kesalahan  yang  termasuk mistake  of  law yaitu  kesalahann  yang timbul dikarenakan wajib pajak tidak mengetahui ketentuan perpajakan. Dua putusan lainnya merupakan  contoh  kesalahan  yang  disebabkan  karena  adanya mistake  of  fact .  Pertama  pada

## EDUCORETAX
putusan nomor PUT-003397.99/2019/PP/M.VB tahun 2019 mengenai wajib pajak yang tidak melakukan  pembetulan  SPT  Masa  PPN  Lebih  Bayar  dikarenakan  wajib  pajak  tidak  berhak memanfaatkan  kompensasi  kerugian  akibat  mengikuti  program Tax  Amnesty sebagaimana diatur  dalam  pasal  35  PMK  nomor  118/PMK.03/2016.  Kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan mistake  of  fact karena  pada  dasarnya  wajib  pajak  memahami  aturan  tentang Tax Amnesty dibuktikan  dengan  wajib  pajak  mengikuti  program  tersebut,  tetapi  karena ketidakcermatannya  dalam  menjalankan  administrasi  perpajakan,  wajib  pajak  akhirnya  tetap mengkompensasikan kelebihan pembayaran PPN ke masa berikutnya. Sedangkan pada putusan berikutnya nomor PUT-005477.99/2019/PP/M.XXB tahun 2019, wajib pajak tidak menyetor PPN JLN dikarenakan adanya kelalaian, dan baru menyadari setelah diterbitkan surat imbauan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini jelas merupakan mistake of fact karena wajib pajak sebenarnya  mengetahui  bahwa  transaksinya  terutang  PPN  JLN,  tetapi  karena  ketidaktelitian dalam menjalankan administrasinya yang menyebabkan terdapat kewajiban perpajakan yang terlewat atau belum dilaksanakan oleh wajib pajak.
Selain  faktor  ketidaktahuan  tentang  peraturan  perpajakan,  faktor  lainnya  yang  dijadikan indikator oleh wajib pajak bahwa tindakannya merupakan sebuah kekhilafan adalah i’tikad baik dan ketidakmampuan membayar sanksi pajak. I’tikad baik menurut wajib pajak adalah perilaku di mana wajib pajak tidak berniat untuk melakukan pelanggaran dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan ketidakmampuan membayar sanksi administrasi disebabkan karena kondisi  keuangan  wajib  pajak  yang  hanya  bisa  menutup  besaran  pokok  pajak  tetapi  tidak dengan sanksi pajaknya. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan  kekhilafan  menurut  pandangan  wajib  pajak  adalah  tidak  mengetahui  peraturan perpajakan, ketidakcermatan dalam menjankan administrasi, i’tikad baik wajib pajak, dan tidak mampu membayar sanksi administrasi perpajakan.
Di sisi  lain, pihak tergugat  dalam hal  ini Direktorat  Jenderal  Pajak mempunyai  argumen yang menjadi dasar atas tidak dikabulkannya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akibat kekhilafan yang diajukan oleh wajib pajak. Alasan-alasan penyebab kekhilafan menurut wajib pajak sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya akan dinilai oleh  petugas  peneliti  untuk  menentukan  apakah  alasan  tersebut  dapat  diterima.  Dikarenakan kriteria  khilaf  tidak  diatur  secara  jelas  di  dalam  peraturan  yang  menjadi  pedoman  teknis pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-8/PMK.03/2013,  petugas pajak  mempunyai argumen tersendiri mengenai  faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur khilaf wajib pajak. Berdasarkan analisis konten di bawah ini, secara umum dapat diketahui beberapa indikator yang dijadikan acuan oleh petugas pajak dalam mengambil keputusan.
Tabel 0.2 Coding Sheet Alasan Penolakan oleh Petugas Pajak Kategori Coding Unit Data Lama WP terdaftar WP  sudah  terdaftar  sejak 2010 "Bahwa  Penggugat  telah  terdaftar  sejak tanggal 20 Juli 2010" WP  sudah  terdaftar  sejak 2004 "Penggugat  sudah  terdaftar  sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 25 Mei 2004" WP  terdaftar  PKP  sejak 1989 "bahwa  PT  Luxindo  Raya  dikukuhkan sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  pada tanggal 27 Juli 1989" WP  telah  terdaftar  sejak 2008 "Penggugat  terdaftar  di  KPP  Pratama Sampit  pada tanggal 26 Maret  2008 dan dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena Pajak pada tanggal 05 November 2014"
Pemberian Edukasi WP sudah diimbau dengan SP2DK "Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan himbauan / SP2DK tahun pajak 2016 s.d. 2018 oleh Account Representative" KPP  sudah  melakukan pembinaan dengan SP2DK "Berdasarkan penelitian, terhadap Penggugat  telah  dilakukan  pembinaan melalui SP2DK" WP sudah diimbau dengan SP2DK "Account Representative telah melakukan himbauan pertama pada tanggal 08 Maret 2017  dan  himbauan  kedua  dengan SP2DK-3306AVPJ.22/KP.02/2018 tanggal 14 Februari 2018" Pemanfaatan insentif perpajakan WP  mengikuti  program Tax Amnesty "Bahwa  Penggugat  telah  mengikuti Pengampunan Pajak / Tax Amnesty" WP  mengikuti  program Tax Amnesty "Sebagai  pihak  yang  telah  mengikuti program  Amnesti  Pajak  seharusnya mengetahui  hak  dan  kewajiban  yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan  Pajak  dan  ketentuan pelaksanaannya" Penggunaan jasa konsultan WP mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa konsultan "Bahwa Pengguat mempunyai kemampuan ekonomis untuk meminta jasa konsultan  pajak  maupun  kuasa  pajak dalam  rangka  melaksanakan  hak  dan kewajiban perpajakan" WP  menggunakan  jasa konsultan pajak "Penggugat  sudah  menggunakan  jasa konsultan  pajak,  yaitu  Kantor  Konsultan Pajak Hasibuan, Bawazier, dan Pramono sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang" Usia peraturan Terdapat  rentang  waktu yang panjang untuk memahami peraturan "Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 107/PMK.010/2015  diundangkan  pada tanggal  09  Juni  2015,  Penggugat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 tanggal 28 April 2016" Peraturan merupakan aturan yang sudah lama
"peraturan  tentang  pengenaan  sanksi administrasi, baik berupa bunga,
kenaikan  maupun  denda,  dalam  surat ketetapan  pajak  kurang  bayar  bukan merupakan peraturan yang baru berlaku" WP tidak kooperatif WP tidak merespon Surat Permontaan Data "namun  Wajib  Pajak  tidak  memberikan jawaban atas permintaan penjelasan" WP  tidak  memberikan keterangan dan informasi terkait sengketa "Wajib  Pajak  tidak  meminjamkan  buku, catatan, data dan informasi terkait materi sengketa yang diajukan keberatan" Historis pelaksanaan WP melaporkan SPT Masa PPN
"Dibuktikan dengan adanya data pelaporan  SPT  Masa  PPN  berdasarkan SIDJP"

## EDUCORETAX
Volume 1 No. 1, Maret 2021
kewajiban perpajakan WP  pernah  menerbitkan faktur pajak "Penggugat  sudah  pernah  menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 28 November 2014 dan 30 Desember 2014"
Sumber: Data diolah berdasarkan sampel putusan pengadilan pajak Indikator pertama yang paling sering diperhatikan adalah berapa lama penggugat tersebut terdaftar  sebagai  wajib  pajak  ataupun  pengusaha  kena  pajak  (PKP).  Dari  lima  sampel  yang dipilih,  empat  di  antaranya  terdapat  penjelasan  yang  menyatakan  bahwa  wajib  pajak  telah terdaftar  sejak  beberapa  tahun  sehingga  menjadi  salah  satu  alasan  untuk  menolak  unsur kekhilafan yang diajukan wajib pajak. Indikator selanjutnya adalah terkait pemberian edukasi. Petugas pajak berdasarkan keterangan yang ada akan melihat apakah sudah pernah dilakukan edukasi dari Account Representative maupun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Jika faktanya  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  sudah  pernah  diberikan  edukasi,  baik  itu  melalui sosialisasi,  kunjungan  ( visit ),  atau  surat  imbauan,  wajib  pajak  tersebut  dianggap  sudah mengetahui  tentang  aturan  perpajakan  sehingga  alasan  kekhilafan  wajib  pajak  tidak  dapat diterima.  Indikator  selanjutnya  yang  juga  diperhatikan  adalah  mengenai  penggunaan  jasa konsultan.  Wajib  pajak  yang  menggunakan  jasa  konsultan  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya  sudah  selayaknya  mengetahui  aturan  perpajakan  dikarenakan  salah  satu persyaratan  sebagai  konsultan  pajak  adalah  memahami  ketentuan  perpajakan.  Hal  lain  yang juga diperhatikan oleh petugas pajak dalam menilai kekhilafan wajib pajak adalah berapa lama usia peraturan terkait objek pajak yang disengketakan telah ada. Kemudian historis pelaksanaan kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dengan  melihat  data  pada  sistem informasi DJP. Lalu terkait insentif pajak yang dimanfaatkan oleh wajib pajak misalnya Tax Amnesty . Terakhir yaitu terkait sikap kooperatif wajib pajak dalam hal terdapat permintaan data dan atau keterangan yang diterbitkan oleh KPP.

## Landasan  Pemikiran  Majelis  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Sengketa  Pajak  terkait Unsur Kekhilafan Wajib Pajak
Porses  penyelesaian  gugatan  atas  keputusan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administrasi, sesuai ketentuan dilaksanakan melalui pemeriksaan dengan acara biasa, kecuali terdapat hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengharuskan persidangan dilakukan menggunakan pemeriksaan dengan acara cepat. Di dalam pemeriksaan dengan acara biasa, ketua pengadilan pajak menunjuk majelis yang terdiri dari tiga orang hakim yang terdiri dari satu hakim ketua dan sisanya sebagai hakim anggota. Majelis mempunyai kewenangan untuk menetapkan hasil keputusan atas sengketa yang terjadi. Dalam  rangka  mempertimbangkan  keputusan  yang  akan  dibuat,  majelis  hakim  harus melaksanakan  penilaian  pembuktian.  Penilaian  tersebut  haruslah  berdasarkan  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta berdasarkan keyakinan hakim. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, bahkan terkadang juga harus  memahami  peraturan-peraturan  lainnya  diluar  ketentuan  perpajakan  agar  dapat memberikan keputusan terbaik, yang dapat melindungi kepentingan wajib pajak.
Dalam proses  pembuktian atas unsur kekhilafan  yang menjadi  penyebab  sengketa antara wajib pajak dengan petugas pajak, majelis tidak dapat berpegang sepenuhnya terhadap aturan perpajakan  yang  ada  dikarenakan  kriteria-kriteria  yang  mengatur  tentang  kekhilafan  tidak diatur  secara  jelas  di  dalam  peraturan  perpajakan.  Untuk  kasus  ini,  penilaian  pembuktian berdasarkan apa yang diyakini oleh majelis menjadi berperan penting terhadap hasil keputusan yang akan diterbitkan. Keyakinan tersebut tentunya memiliki landasan pemikiran yang diambil berdasarkan fakta persidangan yang ada. Jika diamati berdasarkan sampel yang telah dipilih,

## EDUCORETAX
dapat  diketahui  beberapa  hal  yang  menjadi  landasan  pemikiran  bagi  majelis  hakim  dalam membuat keputusan sebagaimana terlihat pada tabel III.3 di bawah ini.
Tabel 0.3 Coding Sheet Landasan Pemikiran Majelis Hakim Kategori Coding Unit Data Kesalahan petugas pajak Penyelesaian LB seharusnya  melalui mekanisme administrasi "bahwa Majelis berpendapat, kelebihan pembayaran  seharusnya  diselesaikan  secara administrasi  dengan  menerbitkan  Surat  Perintah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau melalui mekanisme Pemindahbukuan untuk membayar hutang pajak lainnya" Kesalahan petugas pajak Terdapat unsur ketidaktelitian petugas pajak "bahwa  menurut  Majelis,  adanya  pemeriksaan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berbeda  dengan  himbauan  yang  diberikan,  telah menunjukkan  bahwa  sanksi  administrasi  yang dikenakan kepada Wajib Pajak diakibatkan karena ketidaktelitian petugas pajak" I'tikad baik wajib pajak Wajib pajak menunjukkan  i'tikad baik "bahwa  Majelis  berpendapat,  Penggugat  telah menunjukkan itikad baik dengan mengikuti seluruh himbauan yang dilakukan Tergugat" Tidak memahami peraturan perpajakan kekhilafan Penggugat disebabkan tidak memahami peraturan perpajakan "bahwa  menurut  Majelis,  adanya  tindakan Penggugat  untuk  mengikuti  himbauan  yang diberikan  oleh  Tergugat  meskipun  himbauan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, menunjukkan bahwa kekhilafan Penggugat
disebabkan tidak memahami peraturan perpajakan" Kesesuaian terhadap aturan Pengenaan sanksi yang  sudah  sesuai ketentuan "bahwa  Majelis  berpendapat  pengenaan  sanksi administrasi  sebagaimana  tercantum  dalam  STP sudah sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku" Aturan terkait merupakan aturan baru Adanya peraturan baru yang perlu disosialisasikan "bahwa majelis berpendapat, tahun 2016 merupakan  masa  transisi  adanya  perubahan peraturan  yang  dalam  pelaksanaannya  perlu waktu  untuk mensosialisasikannya agar  dipahami oleh Pengusaha Kena Pajak" Kondisi usaha wajib pajak Wajib pajak merupakan  koperasi dengan skala kecil "bahwa  majelis  berpendapat,  Penggugat  adalah koperasi  yang  skala  usahanya  masih  kecil  yang menghimpun  petani  yang  memiliki  lahan  kebun sawit  terbatas  dan  lokasinya  jauh  dari  perkotaan sehingga agak sulit dijangkau" Kondisi usaha wajib pajak Sanksi  administrasi dapat mematikan usaha wajib pajak "tidak  semestinya  Penggugat  dibebani  dengan sanksi  yang  justru  dapat  mematikan  usahanya, bahwa  oleh  karena  itu  seharusnya  sanksi administrasi  tersebut  dapat  dihapuskan  atau dikurangkan" Tidak terdapat unsur sengketa Tidak  mengandung sengketa "Majelis  berpendapat  bahwa  Keputusan  yang diterbitkan  tergugat  telah  sesuai  sehingga    tidak

## EDUCORETAX
mengandung sengketa, baik yang bersifat pembuktian maupun yuridis" Kesesuaian terhadap aturan Pengenaan sanksi yang  sudah  sesuai ketentuan  dan  tidak ada sengketa "Majelis  berpendapat  bahwa  Majelis  tidak memiliki  kewenangan  untuk  mengurangkan  atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam Keputusan Tergugat mengingat pengenaan sanksi administrasi tersebut sudah sesuai ketentuan dan tidak ada sengketa" Tidak terdapat unsur sengketa Tidak terdapat sengketa terkait pengenaan sanksi "Majelis  berpendapat  bahwa  tidak  terdapat sengketa  terkait  pengenaan  sanksi  administrasi yang  tercantum  dalam  Keputusan  yang  menjadi objek gugatan" Kesesuaian terhadap aturan Tergugat mengenakan  sanksi sesuai ketentuan "Majelis  berpendapat  Tergugat  telah  menghitung sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku" i'tikad buruk wajib pajak Tidak bersedia menyampaikan  data dan dokumen "bahwa Tergugat telah meminta dokumen dan data pendukung untuk menguatkan permohonan Penggugat namun Penggugat tidak menyampaikan dokumen dan data pendukung dimaksud" Alasan wajib pajak tidak masuk akal Wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak
"Majelis berpendapat bahwa  keterlambatan penyetoran  PPh  Pasal  25  akibat  ketidaktahuan
Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat karena Penggugat untuk kewajiban perpajakannya sudah menggunakan jasa konsultan pajak"
Sumber: Data diolah berdasarkan sampel putusan pengadilan pajak Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat beberapa landasan pemikiran yang dipakai oleh  majelis  dalam  memutuskan  sengketa  gugatan  akibat  kekhilafan  wajib  pajak.  Pertama terkait dengan keputusan yang mengabulkan gugatan wajib pajak. Dari lima sampel putusan yang digunakan, hanya satu yang mengabulkan seluruhnya gugatan wajib pajak yaitu putusan nomor PUT-001593.99/2020/PP/M.IB tahun 2020. Dalam sampel gugatan ini, majelis hakim pertama memeriksa apakah penerapan sanksi yang diterbitkan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hasilnya terdapat unsur kesalahan petugas pajak sebagimana tercermin pada pendapat manjelis yang menyebutkan “ bahwa Majelis berpendapat, kelebihan pembayaran seharusnya diselesaikan secara administrasi dengan menerbitkan Surat Perintah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau melalui mekanisme Pemindahbukuan untuk membayar  hutang  pajak  lainnya. ”.  Selain  itu  fakta  yang  menunjukkan  terdapat  perbedaan ketentuan  di  dalam  surat  imbauan  yang  diterbitkan  dengan  hasil  pemeriksaan  pajak, menunjukkan adanya ketidaktelitian petugas pajak. Pendapat majelis tersebut sudah merupakan alasan  yang  kuat  untuk  membatalkan  surat  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  DJP  dan mengabulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi wajib pajak. Hal itu diperkuat lagi  dengan  i’tikad  baik  yang  ditunjukan  oleh  wajib  pajak  yaitu  dengan  segera  menyadari kesalahannya  dan  melakukan  pembayaran  atas  pokok  pajak  yang  kurang  dibayar.  Dan  juga pendapat  majelis  yang  menyimpulkan  bahwa  wajib  pajak  benar-benar  tidak  memahami ketentuan perpajakan dibuktikan dengan wajib pajak tetap menjalankan kewajiban perpajakan sesuai arahan pada surat imbauan padahal surat imbauan tersebut terdapat kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran yang digunakan oleh majelis dalam mengabulkan gugatan wajib pajak di dalam putusan ini yaitu adanya kesalahan

## EDUCORETAX
petugas pajak, i’tikad baik, dan wajib pajak benar-benar tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku.
Selanjutnya terkait dengan putusan gugatan yang isinya menolak gugatan wajib pajak. Dari lima sampel putusan yang dipilih,  empat putusan menghasilkan penolakan terhadap gugatan yang  diajukan  oleh  wajib  pajak.  Tidak  terdapat  sampel  putusan  yang  berisi  mengabulkan sebagian  ataupun  menambah  pajak  yang  harus  dibayar.  Dari  empat  putusan  tersebut,  secara umum terdapat kemiripan terkait landasan pemikiran yang digunakan oleh majelis hakim untuk mengambil  keputusan.  Pertama  yaitu  putusan  nomor  PUT-007837.99/2019/PP/M.VB  tahun 2020. Dalam memeriksan perkara gugatan ini, terdapat beberapa landasan pemikiran majelis hakim  antara  lain  penerapan  sanksi  kepada  wajib  pajak  telah  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan.  Dengan  kata  lain  tidak  terdapat  unsur  kesalahan  dari  petugas  pajak.  Di  sisi  lain majelis juga mengutarakan pendapatnya tentang kondisi usaha wajib yang seharusnya diberikan pengurangan  sanksi  dikarenakan  wajib  pajak  memiliki  skala  usaha  yang  masih  kecil  dan berlokasi  jauh  dari  perkotaan  sehingga  sulit  mendapatkan  sosialisasi  perpajakan.  Selain  itu pengenaan  sanksi  menurut  majelis  akan  mematikan  usaha  wajib  pajak.  Serta  aturan  terkait merupakan aturan yang masih baru sehingga tahun terjadinya sengketa merupakan masa transisi yang membutuhkan waktu bagi wajib pajak untuk memahaminya secara menyeluruh. Tetapi penilaian  majelis  tentang  kondisi  wajib  pajak  dan  aturan  yang  masih  dalam  masa  transisi tidaklah menjadikan permohonan gugatan dikabulkan. Alasan utama majelis adalah kesesuaian penerapan sanksi terhadap aturan yang berlaku dan telah diakui oleh wajib pajak menunjukan tidak adanya sengketa pajak yang terkandung di dalam kasus ini. Hal itu tercermin di dalam kalimat  “ Majelis  berpendapat  bahwa  Keputusan  yang  diterbitkan  tergugat  telah  sesuai sehingga  tidak mengandung sengketa, baik yang bersifat pembuktian maupun yuridis ”. Atas dasar tersebut majelis menolak permohonan gugatan wajib pajak dan mempertahankan Surat Keputusan  Pengurangan  atau  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  yang  diterbitkan  sehingga wajib pajak tetap harus membayar sanksi yang tercantum di dalam Surat Tagihan Pajak.
Putusan nomor PUT-003397.99/2019/PP/M.VB tahun 2019 tentang pokok sengketa yang disebabkan karena wajib pajak diterbitkan SKPKB PPN akibat wajib pajak tidak melakukan pembetulan  SPT  Masa  PPN  Lebih  Bayar.  Atas  gugatan  yang  diajukan  wajib  pajak  ke pengadilan pajak, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan gugatan wajib pajak. Landasan pemikiran yang digunakan mirip dengan putusan sebelumnya yaitu penerapan sanksi kepada wajib pajak sudah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat unsur sengketa di dalam kasus tersebut.
Sampel putusan selanjutnya yaitu putusan nomor PUT-005477.99/2019/PP/M.XXB tahun 2019  tentang  pokok  sengketa  berupa  penerbitan  SKPKB  PPN  Jasa  Luar  Negeri  juga menggunakan  landasan  pemikiran  berupa  penilain  majelis  terhadap  kesesuaian  pengenaan sanksi  berdasarkan  aturan  yang  berlaku.  Meskipun  wajib  pajak  berasalan  bahwa  adanya kekhilafan  dalam  membayar  PPN  atas  pemanfaatan  jasa  luar  negeri  tetapi  hal  tersebut  tidak menjadi dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan gugatan wajib pajak. Apalagi majelis menemukan bahwa wajib pajak mempuyai  i’tikad buruk yang terlihat  dari wajib pajak tidak bersedia  memberikan  data  dan  atau  keterangan  saat  proses  penerbitan  surat  keputusan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  oleh  DJP.  Akhirnya  majelis  hakim memutuskan untuk menolak permohonan gugatan wajib pajak dan mengharuskan wajib pajak untuk tetap membayar sanksi sebagaiman tercantum dalam SKPKB.
Putusan selanjutnya merupakan putusan yang terakhir dari lima sampel putusan. Di dalam putusan  ini,  yaitu  putusan  nomor  PUT-000133.99/2019/PP/M.IIIA  tahun  2019.  majelis menggunakan landasan pemikiran berupa rasionalitas dari alasan yang dibuat oleh wajib pajak. Dalam kasus ini majelis berpendapat bahwa alasan kekhilafan wajib pajak tidak memiliki dasar

## EDUCORETAX
yang kuat sebagiamana tercermin di dalam kalimat “ Majelis berpendapat bahwa keterlambatan penyetoran  PPh  Pasal  25  akibat  ketidaktahuan  Penggugat  tidak  memiliki  dasar  yang  kuat karena Penggugat untuk kewajiban perpajakannya sudah menggunakan jasa konsultan pajak ”. Pendapat  majelis  di  atas  menjadi  masuk  akal  ketika  wajib  pajak  sudah  menggunakan  jasa konsultan pajak untuk mengurus segala urusan perpajakannya, maka sudah selayaknya wajib pajak  memahami  aturan-aturan  yang  seharusnya  digunakan.  Oleh  sebab  itu,  majelis memutuskan untuk menolak gugatan wajib pajak.
Dari  beberapa  pembahasan  di  atas,  secara  garis  besar  dapat  disimpulkan  bahwa  majelis hakim  di  dalam  memutus  perkara  sengketa  pajak  yang  disebabkan  karena  kekhilafan  wajib pajak, menggunakan landasan pemikiran yang hampir sama di setiap kasusnya. Pertama yaitu majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah pengenaan sanksi kepada wajib pajak sudah sesuai ketentuan atau prosedur yang berlaku. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam mengenakan sanksi kepada wajib pajak, hampir pasti majelis hakim akan mengabulkan  gugatan  yang  diajukan  wajib  pajak  seperti  halnya  putusan  nomor  PUT- 001593.99/2020/PP/M.IB.  Sedangkan  apabila  pengenaan  sanksi  kepada  wajib  pajak  sudah sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  majelis  hakim  selanjutnya  akan  memeriksan  apakah terdapat unsur sengketa pajak. Jika tidak terdapat unsur sengketa pajak, majelis akan menolak gugatan wajib pajak dikarenakan tugas dari pengadilan pajak sendiri adalah memutus perkara berupa sengketa pajak. Selanjutnya i’tikad buruk yang ditunjukan oleh wajib pajak di dalam persidangan  maupun  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  juga  mempengaruhi keyakinan hakim untuk  menolak gugatan wajib  pajak. Dan yang terakhir adalah rasionalitas dari  alasan  yang  dikemukakan  oleh  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  hasil  putusan  majelis hakim. Sebagai contoh di putusan nomor PUT-000133.99/2019/PP/M.IIIA tahun 2019 di mana wajib pajak faktanya sudah menggunakan jasa konsultan pajak sehingga alasan ketidaktahuan terhadap aturan perpajakan sangat tidak masuk akal bagi majelis.

## Keadilan  dan  Kepastian  Hukum  terhadap  Putusan  Pengadilan  Pajak  terkait  Unsur Kekhilafan Wajib Pajak
Sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajb pajak atau penanggung  pajak  atas  sengketa  pajak  yang  terjadi,  pengadilan  pajak  dituntut  agar  dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Jika dikaitkan dengan  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  keadilan  hukum  merupakan  proses mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak  membeda-bedakan  orang.  Definisi  tersebut  selaras dengan  teori  Adam  Smith  mengenai  asas-asas  pemungutan  pajak  yaitu The  Four  Maxims . Menurut Adam Smith, salah satu asas pemungutan pajak adalah asas kesamaan dan keadilan ( equality  and  equity )  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  rasa  adil  dan  merata  tanpa  ada diskriminasi antara wajib pajak dan petugas pajak (Smith, 1904). Berbicara mengenai keadilan hukum tentunya tidak terlepas dengan kepastian hukum. Kedua unsur tersebut memili kaitan yang erat  satu  sama lain.  Kepastian hukum  sendiri menurut  Jan Michiel  Otto  bahwa hakim- hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara  konsisten  sewaktu  mereka  menyelesaikan  sengketa  hukum  (Sidharta,  2009).  Dari pendapat  ini  secara  jelas  bahwa  konsistensi  merupakan  unsur  utama  dalam  menciptakan kepastian hukum. Lagi-lagi nilai kepastian hukum di dalam proses peradilan juga termasuk di dalam  salah  satu  asas  pemungutan  pajak  Adam  Smith.  Asas  Kepastian  hukum  ( Certainty ) dalam proses  pemungutan pajak menurut  Adam Smith memiliki arti bahwa semua pungutan pajak  harus  berdasarkan  Undang-Undang.  Dengan  berlandaskan  Undang-Undang,  proses pemungutan pajak akan berlaku secara konsisten karena memiliki pedoman dasar yang jelas. Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  menciptakan  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam

## EDUCORETAX
proses penyelesaian sengketa pajak, memiliki dampak yang besar terhadap terciptanya asas- asas pemungutan pajak yang baik.
Sebelumnya  disebutkan  di  dalam  landasan  teori  bahwa  terdapat  beberapa  pendapat  yang menilai  tentang  keadilan  di  tubuh  pengadilan  pajak.  Pendapat  Yahya  Harahap  menyatakan bahwa dualisme pembinaan di tubuh pengadilan pajak dapat mempengaruhi otonomi kebebasan majelis  hakim  dalam  memutuskan  perkara  sengketa  pajak.  Dikhawatirkan  dengan  adanya dualisme  pembinaan  tersebut  keputusan  majelis  cenderung  memenangkan  kepentingan  DJP. Tetapi  hal  itu  secara  tidak  langsung  terpatahkan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tri Hidayat  Wahyudi  yang  menyatakan  bahwa  mayoritas  putusan  majelis  yaitu  sebanyak  54% menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Fakta di atas menggambarkan meskipun pengadilan pajak dalam hal administrasi dan organisasi di  bawah  Kementerian  Keuangan,  namun  putusan  yang  dihasilkan  tidak  cenderung memenangkan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Pendapat  selanjutnya  dikemukakan  oleh  Ismail Ramadhan yang menyatakan bahwa tidak adanya upaya banding maupun upaya hukum kasasi menyebabkan  kurang  maksimalnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  mahkamah  agung sehingga  sangat  memungkinkan  terjadinya  kekeliruan  pengadilan  pajak  dalam  memutuskan sengketa pajak. Tetapi hal tersebut juga terbantah berdasarkan data yang ditunjukan oleh Tri Hidayat  Wahyudi  yang  melihat  dari  putusan  peninjauan  kembali  sebagai  upaya  hukum  luar biasa dari sengketa pajak. Secara keseluruhan pada periode 2013 sampai dengan tahun 2018 putusan  Mahkamah  Agung  yang  dalam  amar  putusannya  menyatakan  menolak  permohonan peninjauan kembali sebesar 84,65%. Hal ini berarti bahwa sebesar 84,65% putusan pengadilan pajak  dipertahankan  oleh  Mahkamah  Agung.  Kondisi  tersebut  menunjukan  sebagian  besar keputusan  yang  diambil  oleh  majelis  hakim  telah  sesuai  ketentuan  hukum  baik  dari  segi formalitas maupun materialitas.
Akan tetapi, menilai keadilan dengan cara melihat jumlah putusan yang mengabulkan atau menolak  sangat  memungkinkan  terjadinya  bias.  Hal  itu  akan  membuat  penilaian  hanya berlandaskan  kuantitas  tetapi  mengesampingkan  kualitas.  Sebagai  contoh,  misalnya  suatu pengadilan  menerbitkan  keputusan  dengan  jumlah  60%  mengabulkan  permohonan  gugatan. Tetapi  berdasarkan  penilian  ulang  terhadap  sengketa,  seharusnya  jumlah  putusan  yang mengabulkan gugatan lebih  banyak dari itu, tentunya hal  tersebut  tidak dapat  dikatakan adil karena terdapat kesalahan pengadilan dalam memberikan putusannya.  Oleh sebab itu, melihat landasan pemikiran yang digunakan majelis hakim sebagai dasar dalam mengambil putusannya, dapat memberikan padangan yang lebih baik dikarenakan dari segi kualitas juga dapat dinilai apakah  majelis  hakim  telah  memberikan  keputusannya  dengan  baik  dan  benar  sehingga terpenuhian keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Jika dilihat berdasarkan landasan pemikiran yang digunakan majelis hakim dalam menilai sengketa pajak yang disebabkan karena adanya kekhilafan wajib pajak, sebagaimana dibahas pada  materi  sebelumnya,  terdapat  hal  yang  perlu  dicermati.  Pada  putusan  nomor  PUT- 007837.99/2019/PP/M.VB dan putusan nomor PUT-003397.99/2019/PP/M.VB disebutkan di dalam pendapat majelis bahwa kesesuaian pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak terhadap  ketentuan  perpajakan  meniadakan  unsur  sengketa  pajak  antara  wajib  pajak  dengan petugas  pajak.  Padahal  jika  dilihat  berdasarkan  substansi  upaya  hukum  terhadap  surat keputusan  pengurangan  atau  penghapusasan  sanksi  administrasi  yang  diajukan  wajib  pajak, bahwa wajib pajak berharap  agar sanksi administrasi  tersebut  dapat  dihapuskan dikarenakan kesalahan  wajib  pajak  disebabkan  karena  kekhilafan  atau  ketidaktahuan  akan  aturan.  Jadi, permasalahannya  di  sini  bukan  terkait  dengan  prosedur  ataupun  tata  cara  penerbitan  sanksi administrasi  yang  sesuai/tidak  sesuai  ketentuan  tetapi  terkait  dengan  adanya  perbedaan penafsiran  kekhilafan  antara  wajib  pajak  dengan  petugas  pajak.  Wajib  pajak  menganggap

## EDUCORETAX
bahwa  kesalahannya  benar-benar  karena  kekhilafan  sedangkan  petugas  pajak  menganggap bahwa  unsur  kekhilafan  tersebut  tidak  terpenuhi  sehingga  pengurangan  atau  penghapusan sanksi  administrasi  tidak  dapat  diberikan.  Atas  dasar  tersebut  seharusnya  fokus  utama  yang harus dinilai dan dibuktikan oleh majelis hakim adalah terkait terpenuhinya unsur kekhilafan atau  tidak.  Bukan  terkait  dengan  kesesuain  pengenaan  sanksi  terhadap  undang-undang perpajakan. Jika pemeriksaan kesesuaian sanksi digunakan untuk melihat apakah ada kesalahan petugas pajak dalam mengenakan sanksi administrasi maka hal itu dapat diterima. Sebagaimana tercermin  pada  putusan  nomor  PUT-001593.99/2020/PP/M.IB  di  mana  kesalahan  dalam mengenakan  sanksi  kepada  wajib  pajak  otomatis  bahwa  permohonan  gugatan  wajib  pajak dikabulkan tanpa harus dilanjutkan dengan menilai unsur kekhilafan wajib pajak.
Di  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  Majelis terhadap ketentuan pajak dan pokok sengketa yang terjadi sangat dibutuhkan agar keputusan yang diterbitkan dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat  dicermati  bahwa  terdapat  misinterpretasi  yang  dilakukan  oleh  majelis  terkait  pokok sengketa yang terjadi yaitu mengenai kekhilafan wajib pajak. Hal itu memberikan dampak yang besar  terhadap  putusan  yang  diambil  oleh  majelis  hakim.  Adanya  misinterpretasi  membuat putusan  menjadi  tidak  sesuai  dengan  pokok  sengketa.  Akibatnya  kepentingan  wajib  pajak dalam hal memperoleh keadilan terkait penyelesaian sengketa pajak menjadi tidak terpenuhi. Dengan kata lain pengadilan pajak gagal dalam memberikan keadilan terhadap upaya hukum wajib  pajak  atas  surat  keputusan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi  yang diterbitkan  DJP.  Kegagalan  dalam  memberikan  keadilan  tentunya  berbanding  lurus  dengan kepastian hukum yang juga tidak terpenuhi dikarenakan majelis hakim tidak dapat menjalankan fungsinya  dengan  baik  yaitu  dalam  melakukan  penilaian  pembuktian.  Oleh  sebab  itu, pengetahuan  dan  pemahaman  yang  dimiliki  majelis  tidak  hanya  terhadap  aturan  perpajakan tetapi juga harus memahami terkait substansi dari pokok sengketa pajak yang sedang ditangani.

## PENUTUP
Terdapat  beberapa  faktor  penyebab  timbulnya  sengketa  pajak  antara  wajib  pajak  dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait perbedaan penafsiran kekhilafan sebagaimana tercantum pada surat pengajuan gugatan dari wajib pajak dan surat tanggapan yang dibuat oleh DJP. Dari sisi wajib  pajak,  beberapa  faktor  yang  dijadikan  indikasi  kekhilafan  oleh  wajib  pajak  adalah ketidaktahuan  atau  ketidakpahaman  tentang  aturan  yang  ada,ketidakcermatan  dalam menjalankan administrasi perpajakan yang mengakibatkan terlewatnya kewajiban, i.tikad baik yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan ketidakmmpuan membayar  sanksi  perpajakan  dikarenkan  kondisi  keuangan  wajib  pajak.  Sedangkan  dari  sisi DJP,  terdapat  faktor-faktor  yang  digunakan  sebagai  indikasi  untuk  menolak  permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi wajib pajak yang artinya unsur kekhilafan tidak terpenuhi  antara lain berapa lama wajib pajak terdaftar di DJP, riwayat pemberian edukasi ataupun sosialisasi kepada wajib pajak, penggunaan jasa konsultan pajak, historis pelaksanaan kewajiban  perpajakannya  berdasarkan  sistem  informasi  DJP,  dan  pemanfaatan  insentif perpajakan  yang  diajukan  oleh  wajib  pajak,  serta  sikap  kooperatifan  wajib  pajak  dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Majelis hakim setelah mempelajari alasan wajib pajak mengajukan gugatan terhadap surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan penjelasan yang diberikan tergugat  dalam  hal  ini  DJP,  melakukan  penilaian  pembuktian  untuk  mengambil  keputusan. Penilaian  yan  dilakukan  majelis  hakim  haruslah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta berdasarkan keyakinan hakim. Tetapi ketika memeriksa sengketa pajak yang disebabkan perbedaan penafsiran kekhilafan antara wajib pajak dengan DJP, majelis

## EDUCORETAX
hakim  tidak  dapat  berpegang  sepenuhnya  terhadap  aturan  perpajakan  yang  ada  dikarenakan kriteria-kriteria yang mengatur tentang kekhilafan tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perpajakan. Untuk itu, terdapat beberapa landasan pemikiran yang sering kali digunakan oleh majelis hakim antara lain Pertama yaitu majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah pengenaan sanksi kepada wajib pajak sudah sesuai ketentuan atau prosedur yang berlaku. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam mengenakan sanksi kepada wajib pajak,  hampir  pasti  majelis  hakim  akan  mengabulkan  gugatan  yang  diajukan  wajib  pajak. selanjutnya apabila pengenaan sanksi kepada wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, majelis hakim kemudian memeriksan apakah terdapat unsur sengketa pajak. Jika tidak terdapat unsur sengketa pajak, majelis akan menolak gugatan wajib pajak dikarenakan tugas dari pengadilan pajak sendiri adalah memutus perkara berupa sengketa pajak. Lalu i’tikad buruk yang ditunjukan oleh wajib pajak di dalam persidangan maupun dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga mempengaruhi keyakinan hakim untuk menolak gugatan wajib pajak. Dan yang terakhir adalah rasionalitas dari alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak berpengaruh terhadap hasil putusan majelis hakim.
Tujuan dibentuknya lembaga peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum  bagi  pihak  yang  bersengketa.  Pengadilan  pajak  sebagai  pihak  yudikatif  memiliki peranan yang penting untuk melindungi kepentingan wajib pajak ketika terjadi sengketa pajak. Di dalam proses penyelesaian sengketa Pajak, pengetahuan dan pemahaman majelis terhadap ketentuan  pajak  dan  pokok  sengketa  yang  terjadi  sangat  dibutuhkan  agar  keputusan  yang diterbitkan  dapat  memberikan  keadilan  bagi  wajib  pajak.  Berdasarkan  tinjauan  yang  telah dilaksanakan sebagaimana terdapat  pada bab pembahasan, terdapat  hal yang perlu dicermati terkait upaya pengadilan pajak dalam meberikan keadilan dan kepastian hukum kepada wajib pajak khususnya terkait sengketa yang diakibatkan karena kekhilafan wajib pajak. Hal tersebut adalah  adanya  misterpretasi  majelis  hakim  di  sebagian  putusan  dalam  memahami  substansi pokok  sengketa  pajak  antara  wajib  pajak.  Misinterpretasi  majelis  hakim  adalah  menurutnya kesesuaian pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan meniadakan  unsur  sengketa  pajak.  Padahal  jika  dilihat  berdasarkan  substansi  upaya  hukum terhadap surat keputusan pengurangan atau penghapusasan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak, bahwa wajib pajak berharap agar sanksi administrasi tersebut dapat dihapuskan dikarenakan  kesalahan  wajib  pajak  disebabkan  karena  kekhilafan  atau  ketidaktahuan  akan aturan. Adanya misinterpretasi membuat putusan menjadi tidak sesuai dengan pokok sengketa. Akibatnya  kepentingan  wajib  pajak  dalam  hal  memperoleh  keadilan  dan  kepastian  hukum terkait penyelesaian sengketa pajak menjadi tidak terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  A.  K.,  &  Ma'ruf,  U.  (2019).  Pelaksanaan  Penelaahan  Keberatan  Terkait  Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Tengah  I. Seminar  Nasional  Mahasiswa  Universitas Islam Sultan Agung , 14-26. Harahap,  Y.  (1997). Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  Dan  Penyelesaian Sengketa. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. Huda,  C.  (2015,  Oktober  12). Kekhilafan  Dalam  Pajak  Dan  Pidana .  Dipetik  Desember  15, 2020, dari http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com:
http://huda- drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/10/tinjauan-dari-aspek-hukum- pidana.html?m=1
Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: an Introduction to Its Methodology. London: SAGE Publications.

## EDUCORETAX
Volume 1 No. 1, Maret 2021
Liyana, N. F. (2019). Menakar Masalah dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak di Era Self Assesment System. Pajak dan Keuangan Negara , 84-90. Mustaqiem.  (2014). Perpajakan  Dalam  Konteks  Teori  dan  Hukum  Pajak  di  Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
Myers,  M.  D.  (2019). Qualitative  research  in  business  and  management. California:  Sage Publications Limited.
OECD. (1999). Principles of Good Tax Administration – Practice Note. Amsterdam: OECD. Prabandari, A. I. (2020, November 2). Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui  Karakteristiknya .  Dipetik  Desember  15,  2020,  dari  Merdeka.com: https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam- penelitian-ketahui-karakteristiknya-kln.html?page=2
Pudyatmoko, Y. S. (2020). Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Rumadan, I. (2012). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan , 36-62. Sidharta. (2009). Moralitas Profesi Hukum. Bandung: Refika Aditama.
Siregar, H. (2015, Maret 23). Official Assesment Versus Self Assesment . Dipetik November 21, 2020, dari Medanbisnisdaily: https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/03/23/153595/official-assesment- versus-self-assesment/
Smith, A. (1904). Wealth of Nations. London: Mathuen & Co., Ltd.
Strauss, j. (2015). Nonpayment of Taxes: When Ignorance of the Law Is An Excuse. Akron Law Journals , 611-633. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tarjo,  &  Kusumawati,  I.  (2006).  Analisis  Perilaku  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System: Suatu Studi di Bangkalan. JAAI , 101-120. Thomas,  R.  D.  (2006). A  General  Inductive  Approach  for  Analyzing  Qualitative  Evaluation Data. American Journal of Evaluation , 237-242.
Wahyudi, T. H. (2020). Keberadaan dan Peran Pengadilan Pajak dalam Memberikan Keadilan Substantif Kepada Wajib Pajak. SELISIK , 72-85.
Winings, M. C. (1993). Ignorance is Bliss, Especially for the Tax Evader. Journal of Criminal Law and Criminology , 575-603.
Setiawan,  B.,  &  Cahyady,  Y.  (2020).  Upaya  Hukum  Pajak  :  Mengenal  Upaya  Hukum Perpajakan  dan  Hukum  Acaranya.  Tangerang  Selatan:  Politeknik  Keuangan  Negara STAN.
Widiastuti,  D.  (2015).  Eksistensi  Pengadilan  Pajak  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia. Retrieved  Juli  06,  2021,  from  www.ptun-semarang.go.id:  http://www.ptun- semarang.go.id/artikel/147-eksistensi-pengadilan-pajak-dalam-sistem-jurnal-ma.html Indonesia.  2009. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 62. Jakarta: Sekretariat Negara
Indonesia.  2000. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2000  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan .  Lembaran  Negara  RI  tahun  2000  No.  126.  Jakarta: Sekretariat Negara

## EDUCORETAX
Indonesia.  2002. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadilan Pajak . Lembaran Negara RI tahun 2002 No. 27. Jakarta: Sekretariat Negara Indonesia.  2009. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman . Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 157. Jakarta: Sekretariat Negara
Indonesia.  2009. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 160. Jakarta: Sekretariat Negara Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan . Lembaran Negara RI tahun 2011 No. 162. Jakarta: Sekretariat Negara
Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak . Berita Negara RI tahun 2013 No. 11. Jakarta: Sekretariat Negara
Mahkamah Agung. 2018. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya Administrasi . Berita Negara RI tahun 2018 No. 1586. Jakarta: Sekretariat Negara