Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023

## GANTI RUGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

## Bennaris Kaban
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail : bennariskaban@gmail.com

## Mahmud Mulyadi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## Adi Mansar

## Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## ABSTRACT
Legal  protection  for  crime  victims  in  positive  law  in  Indonesia,  it  still  abstract  or  indirect protection, it is said that because a criminal act according to positive law dosen’t seen as as an act of  attacking  a  person’s  public  interest  but  only  seen  as  a  violation  of  norms  or  the  rule  of  law. Therefore in its development criminal law enforcement in the future must pay more attention to the rights of victims, including by providing compensation.To explore this problem, the formulation of the problem in this study: How is the posisition and protection of crime victims in positive criminal law in Indonesia? What is the prospect of criminal compensation in the poitics of criminal law in Indonesia?  The  research  method  in  relation  of  this  thesis  includes  tha  type  of  normative  legal research based on secondary data. This study using statute approach and conceptual approach. The result  of  this  thesis  research  show:  (1)  Legal  protection  for  victims  of  crime  in  positive  law  in Indonesia still limited to stipulated in special laws, especially related to provision of compensation for victims of crime while general crimes of crimes victims are not protected concretely in KUHP (criminal code). (2) Criminal compensation has good prospect, good in law enforcement, because it places victims of crime of legal subject vho must be protected in order to achieves legal goals, namely certainty, justice, and benefit.

## Keywords : compensation, legal protection, crime victims

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  masih bersifat abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat  sebagai  pelanggaran  norma  atau  tertib  hukum  semata.  Sehingga  dalam  perkembangannya penegakan hukum pidana di masa yang akan datang harus lebih memperhatikan hak-hak dari korban kejahatan  diantaranya  dengan  pemberian  ganti  rugi.  Untuk  menggali  problematika  tersebut  maka perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  kedudukan  dan  perlindungan  korban kejahatan  dalam  hukum  pidana  positif  di  Indonesia?  Bagaimana  prospek  pidana  ganti  rugi  dalam politik  hukum  pidana  di  Indonesia?  Metode  penelitian  dalam  kaitannya  dengan  penulisan  tesis  ini termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  data sekunder.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) dan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ).  Hasil  penelitian  tesis  ini  menunjukkan:  (1) Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  hingga  saat  ini masih  sebatas  yang  diatur  pada  undang-undang  khusus  terutama  terkait  pemberian  ganti  rugi  bagi korban kejahatan, sedangkan tindak pidana umum korban kejahatan tidak terlindungi secara konkret dalam KUHP.  (2) Pidana ganti rugi memiliki prospek yang baik dalam penegakan hukum karena
menempatkan korban kejahatan sebagai subjek hukum yang wajib untuk dilindungi guna mencapai tujuan hukum yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Kata kunci : ganti rugi; perlindungan hukum; korban kejahatan .

## I. PENDAHULUAN
Proses  penegakan  hukum  (peradilan pidana)  terhadap  hak-hak  tersangka  atau  hak terdakwa  lebih  populer  diatur  di  dalam Undang-Undang  (UU)  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan perundang-undangan lain yang terkait.
Apabila  diteliti,  di  dalam  KUHAP  tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa.  Untuk  hak-hak  korban  ( victim ) pegaturannya  tidak  secara  tegas  dan  tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa.
Perbuatan pidana tersebut secara konkret tentu  saja  mengakibatkan  korban,  sehingga korban  kejahatan  tersebut  layaklah  diberikan perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum dimaksud  salah  satunya  adalah  dengan pemberian  ganti  rugi.  Perlindungan  korban khususnya  hak  korban  untuk  memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi  di  bidang  kesejahteraan  dan  jaminan sosial. Hal ini pun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Univeral Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya serta  keluarganya,  termasuk  makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan  serta  pelayanan  sosial  yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada
1 C. Maya Indah S, Perlindungan Korban Suatu Perspektif  Viktimologi  dan  Kriminologi ,  Jakarta: Kencana, 2020, hlm: 133
masa  menganggur,  sakit,  tidak  mampu bekerja,  menjanda,  lanjut  usia,  atau kekurangan  nafkah  lainnya  dalam keadaan di luar kekuasaannya.” 1 Adanya  konsep  perlindungan  korban tentu saja merupakan ekses dari perkembangan pemikiran  tentang  pemidanaan  dan  sebab akibat  perbuatan  pidana.  Perbuatan  pidana dapat  didefenisikan  sebagai  perbuatan  yang menurut  wujud  dan  sifatnya  bertentangan dengan  tata  atau  ketertiban  yang  dikehendaki oleh hukum. Dengan kata lain, perbuatan yang melanggar  atau  melawan  hukum.  Tegasnya, mereka  yang  merugikan  masyarakat,  dalam arti  bertentangan  dengan  atau  menghambat terlaksananya  tata  aturan  dalam  pergaulan masyarakat  dapat  pula  dikatakan  telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana. 2
Perlindungan  korban  dalam  proses peradilan  pidana  tentunya  tidak  terlepas  dari perlindungan  korban  menurut  hukum  positif yang  berlaku.  Dalam  hukum  pidana  positif yang  berlaku  saat  ini,  perlindungan  korban lebih  banyak  merupakan  “perlindungan abstrak”  atau  perlindungan  tidak  langsung. Dikatakan  demikian  karena  tindak  pidana menurut  hukum  positif  tidak  dilihat  sebagai perbuatan  menyerang/melanggar  kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum “ in
2 Juhaya S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya , Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm: 174
abstracto ”. Akibatnya, perlindungan korbanpun  tidak  secara  langsung  dan  “ in concreto ”, tetapi hanya “ in abstracto ”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan  korban  secara  langsung dan  konkret,  tetapi  lebih  tertuju  pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. 3
Berbeda  dengan  zaman  dahulu,  korban atau  keluarganya  dapat  langsung  meminta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku. Fakta  ini  seperti  dikemukakan  oleh  Hezel  B. Kerper yang dikutip Romli Atmasasmita: 4
“Pada  masa  lampau,  menurut  sejarah perkembangan  hukum  di  negara  Barat (Inggris), negara (yang diwakili oleh raja) tidak  menaruh  perhatian  sama  sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan  itu  dilakukan  terhadap  negara (raja).  Pada  saat  itu,  “pembalasan”  dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan  masih  diperkenankan.  Bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan.”
KUHAP  mengenai  ganti  rugi  terdapat pada  Pasal  98,  yang  menjelaskan  tentang tuntutan  ganti  kerugian  didasarkan  pada pemikiran  bahwa  bila  suatu  tindak  pidana  itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang  tersebut  dapat  mengajukan  ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Sistem
3 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm: 55-56
4 Bambang Waluyo, Victimologi Perlindungan Korban & Saksi , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm: 2
peradilan  pidana  dan  penjatuhan  pidana sebagai  penyelesaian  konflik  bukan  untuk membalas,  pidana  dan  pemidanaan  adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar  hukum  pidana  dan  orang  yang dirugikan  secara  langsung  akibat  kejahatan (korban)  bersifat  aktif  untuk  menyelesaikan konflik. 5
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia  pada bulan  November  2020,  menjelaskan  melalui Publikasi  Statistik  Kriminal  2020  mengenai tingkat  dan  perkembangan  kriminalitas  di Indonesia selama periode tahun 2017  – 2019. Bahwa  dari  data  registrasi  Polisi  Republik Indonesia  (Polri)  mencatat  bahwa  selama periode  tahun  2017  –  2019  jumlah  kejadian kejahatan  atau  tindak  kriminal  di  Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan  ( crime  total )  pada  2017  sebanyak 336.652 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak  294.281  kejadian  pada  tahun  2018 dan  pada  tahun  2019  menjadi  269.324 kejadian.  Indikator  tingkat  kejahatan  ( crime rate ) selama periode 2017-2019 juga mengalami penurunan. Tingkat resiko terkena tindak kejahatan tiap 100 ribu penduduk pada tahun  2017  adalah  sebesar  129,  menjadi  113 pada  tahun  2018,  dan  menurun  menjadi  103 pada tahun 2019. 6
5 Siswanto  Sunarso, Viktimlogi  dalam  Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm: 48
6 Badan Pusat Statistik, Statistis Kriminal 2020 , melalui https://www.bps.go.id/, diakses tanggal 24 Mei 2021, pkl: 20.30 WIB, hlm: 9
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Meskipun  secara  kuantitas  terdapat penurunan  jumlah  angka  kriminalitas  tetapi terhadap  kualitas  kejahatan  yang  terjadi semakin  maju,  sadis  (tidak  manusiawi)  dan berdampak  sistemis.  Menyadari  fenomena tersebut,  partisipasi  aktif  seluruh  masyarakat tanpa kecuali sangat dibutuhkan. Untuk itulah, pemerintah  dan  DPR  sebagai  pembentuk undang-undang menggulirkan beberapa undang-undang yang memuat hak-hak korban kejahatan,  seperti  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban, dan lain sebagainya, hingga Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana (RUU KUHP) yang memuat pidana ganti rugi sebagai pemenuhan hak korban kejahatan.
Namun  berdasarkan  laporan  LPSK Tahun  2020  terkait  total  ganti  rugi  (restitusi) yang dimohonkan sebesar Rp. 7.909.659.357,- jumlah  yang  diputus  oleh  hakim  sebesar  Rp. 1.345.849.964,-  sedangkan  yang  dibayarkan oleh  pelaku  hanya  sebesar  Rp.  101.714.000. Dari  data  tersebut  menegaskan  bahwa perlindungan korban kejahatan dengan memberikan  ganti  kerugian  oleh  pelaku kejahatan kepada korbannya belum maksimal. Hal ini sangat wajar mengingat dalam hukum materiil maupun formiil pengaturan mengenai hukuman  ganti  rugi  tidak  secara  konkrit tertuang dalam perundang-undangan.
Kenyataannya  terhadap  berbagai  jenis  sanksi
7 Ibid, hlm 23
yang  dirumuskan  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan dirasakan belum mampu memberikan  rasa  keadilan  bagi  para  pencari keadilan.  Sebut  saja  masalah  uang  pengganti baik dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang, UU Ketenagakerjaan dan lain-lain yang telah  diatur  dalam  perundang-undangan khusus  belum  berjalan  dengan  baik.  Apalagi perlindungan  korban  delik  pidana  umum, masih  terlalu  jauh.  Maka  menjadi  pertanyaan apakah  jenis  sanksi  baru  yang  ada  dalam rumusan  ketentuan  tentang  sanksi  pidana dalam  RUU  KUHP  menjadi  hal  yang  efektif untuk membantu mancapai tujuan pemidanaan yang  diinginkan  oleh  pembentuknya?  Atau berbagai  jenis  sanksi  baru  seperti  ganti kerugian,  atau  pemenuhan  kewajiban  adat dalam  RUU  KUHP  dapat  berjalan  efektif? Dimana  secara  teoritis  pencantuman  ganti kerugian  ini  memicu  diskusi  yang  menarik tentang  konteks  pereduksian  bentuk  sanksi perdata ke dalam bentuk sanksi pidana.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  yang didasarkan  atas  asas  pengetahuan  prosedural teknik normatif dalam memperoleh pengetahuan  secara  ilmiah,  yaitu  yang memiliki kesahan keilmuan, memenuhi validitas  ilmiah  atau  secara  ilmiah  dapat dipertanggungjawabkan. 7 Maka  pengertian penelitian  hukum  menurut  Peter  Mahmud
Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan  aturan  hukum  maupun  doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum yang dihadapi.
Metode  penelitian  dalam  kaitannya dengan  penulisan  tesis  ini  termasuk  jenis penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian hukum  yang  didasarkan  pada  data  sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan konsep ( conceptual approach ).

## III. PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan dan Perlindungan
Korban  Kejahatan  Ruang  Lingkup

## Viktimologi
Ordonansi Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi.  Pengertian  viktimologi  berasal dari  bahasa  latin victim yang  artinya  korban dan logos yang  artinya  ilmu.  Secara terminologis,  viktimologi  berarti  suatu  studi yang  mempelajari  tentang  korban,  penyebab timbulnya  korban,  dan  akibat-akibat terhadap korban,  yang  merupakan  masalah  manusia sebagai suatu kenyataan sosial. 8
Korban  dalam  lingkup  viktimologi memiliki  arti  yang  luas  karena  tidak  hanya terbatas  pada  individu  yang  secara  nyata menderita  kerugian,  tetapi  juga  kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah,
8 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,
Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  antara Norma  dan  Realita ,  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2007, hlm: 34
sedangkan  yang  dimaksud  dengan  akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban  dan/atau  pihak  pelaku  serta  mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. 9
Menurut  Arif  Gosita  tentang  masalah korban  kejahatan,  yang  dimaksud  dengan korban,  adalah  mereka  yang  menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan  dengan  kepentingan  dan  hak asasi  yang  menderita.  Pengertian  korban  di sini,  dapat  berarti  sebagai  individu  atau kelompok  baik  swasta  maupun  pemerintah. Sedangkan  kejahatan  atau  lebih  tepat  dengan istilah  tindak  pidana  adalah  tindakan  yang tidak  hanya  dirumuskan  oleh  undang- undang/hukum pidana biasa sebagai kejahatan. 10
Berhubung  masalah  korban  adalah masalah manusia, dengan segala eksistensinya, maka  berdasarkan  pandangan  mengenai manusia  ini  akan  dapat  dijadikan  penelitian terhadap terjadinya kejahatan, dan di sini pihak korban  kejahatan  merupakan  hasil  interaksi antara si pembuat korban dengan pihak korban itu  sendiri,  saksi-saksi,  organ-organ  penegak hukum, dan anggota masyarakat.
Siswanto  Sunarso  menjelaskan  dalam pemahaman tentang masalah korban kejahatan
9 Ibid , hlm: 35
10 Arif  Gosita,  Masalah  Korban  Kejahatan Kumpulan  Karangan,  Jakarta:  Akademika  Pressindo, 1993, hlm 31
selalu berkaitan dengan keterlibatan pemerintah,  negara,  dan  masyarakat,  serta individu,  dan  keterlibatan  pihak  korban  itu sendiri, sebagai bahan pengambilan kebijakan dan  penentuan  tindakan-tindakan  prevensi, tindakan  represif  terhadap  kejahatan,  serta pelayanan sosial, guna kepentingan menegakkan  keadilan  dan  kesejahteraan sosial. Jadi, di sini ada kepentingan negara atau masyarakat dalam menentukan antara relevansi  antara  kebijakan  sosial  dengan kebijakan kriminal.
Oleh  karena  itu,  viktimologi  membawa perspektif pula bagi pembuatan dan penegakan hukum  pidana  dikaitkan  dengan  pemikiran perlindungan bagi korban. Terminologi di atas memberi  arti  bagi  sumbangan  viktimologi dalam hukum pidana. Pada konteks pembaharuan hukum pidana ilmu viktimologi membawa  pemikiran  untuk  merubah  tujuan dari  hukum  pidana  itu  sendiri  yaitu  dari sekedar  praktek  pembalasan  terhadap  pelaku kejahatan  juga  bertujuan  umtuk  menciptakan rasa  keadilan  bagi  korban  maupun  keluarga korban.
Restoratif Justice
Sebagai Bentuk

## Perlindungan Korban Kejahatan
Dalam dekade terakhir muncul apa yang dinamakan  keadilan  restoratif  ( restorative justice )  sebagai  kritik  terhadap  yang  berlaku saat ini yaitu “retributive justice ” yang melihat
11 Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm:  165
penerapan  penderitaan  terhadap  si  pelaku merupakan  kewajiban.  Pidana  merupakan bentuk  pertanggungjawaban.  Tindak  pidana dirumuskan  dalam  terminologi  teoritik,  tanpa memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomis.
Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang  bekerja  dalam  sistem  peradilan  pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. restorative  justice adalah  sebuah  konsep pemikiran  yang  merespon  pengembangan sistem  peradilan  pidana  dengan  menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan  korban  yang  dirasa  tersisihkan  dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana  yang  ada  pada  saat  ini.  Di  pihak  lain, restorative  justice juga  merupakan  satu kerangka  berfikir  yang  baru  yang  dapat digunakan  dalam  merespon  suatu  tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.
Menurut  Agustinus  Pohan,  apa  yang dimaksud dengan restorative justice merupakan  konsep  keadilan  yang  sangat berbeda  dengan  apa  yang  kita  kenal  saat  ini dengan sistem Hukum Pidana Indonesia yang bersifat retributive atau pembalasan, retributive  justice adalah  sebuah  pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. 11
Restorative justice mengembalikan konflik  kepada  pihak-pihak  yang  paling
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
terkena  pengaruh  yakni;  korban,  pelaku  dan “kepentingan  komunitas”  mereka,  dan memberikan  keutamaan  pada  kepentingan- kepentingan  mereka. Restorative  justi ce  juga menekankan  pada  hak  asasi  manusia  dan kebutuhan  untuk  mengenali  dampak  dari ketidak adilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana  untuk  mengembalikan  mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan  keadilan  apapun.  Kemudian restorative  justice juga  mengupayakan  untuk merestore keamanan  korban,  penghormatan pribadi,  martabat,  dan  yang  lebih  penting adalah sense of control . 12
Konsep restorative justice , dapat mengurangi  jurang  perbedaan  antara  hukum publik  dan  hukum  privat  (hukum  perdata dengan hukum pidana), karena mengutamakan uapaya  pengembalian  (restorasi)  kerugian korban. Bahkan beberapa konsep terlahir dari paham  ini  bersifat  seperti  hukum  perdata semisal konsep mediasi penal yang digunakan sebagai  alternatif  penanganan  dari  tindak pidana  yang  diselesaikan  di  luar  sistem peradilan  pidana;  yaitu  penyelesaian  kasus pidana dengan ganti rugi kepada korban. 13
Hanya  saja,  karena  sistem  pidana  kita saat  ini  yang  belum  mengakomodasi  konsep ini secara menyeluruh, perlu ditekankan untuk memperhatikan  penerapannya  supaya  bisa
12 Zainal  Abidin, Pemidanaan,  Pidana,  dan Tindakan  Dalam  Rancangan  KUHP, www.elsam.or.id, diakses tanggal 22 Maret 2021, hlm: 14
mencapai  keadilan.  Mediasi  penal  yang  juga sering  disebut  “ victim-offender  mediation ” merupakan  salah  satu  bentuk  alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah altenative dispute resolution (ADR), yang merupakan merupakan  pendekatan  di  lingkungan  kasus- kasus  perdata;  seperti  arbitrase.  Di  sini  kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai  diskresi  aparat  penegak  hukum  atau melalui  mekanisme  musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan dalam masayarakat. 14
Dalam rangka pengaturan korban kejahatan kaitannya dengan restorative justice dalam  hukum  pidana,  pertama  tama  yang diperhatikan  adalah  esensi  kerugian  yang diderita korban, baik materiil atau penderitaan fisik, serta penderitan psikologis dalam bentuk trauma,  kehilangan  kepercayaan  terhadap masyarakat dan ketertiban umum, kegelisahan, rasa  curiga,  sinisme,  depresi,  kesepian  dan berbagai  perilaku  penghindaran  yang  lain. Perkembangan  pengaturan  hukum  pidana dalam  kaitannya  dengan  korban  kejahatan  di Indonesia  cukup  menarik.  Ruang  lingkup pengaturan  tersebut  membentang  mulai  dari hukum pidana meteriil, hukum pidana formil, hukum  pelaksanaan  pidana,  hukum  pidana administratif dan hukum administratif sendiri, sampai  dengan  Rancangan  Undang-Undang
13 Barda  Nawawi  Arief, Mediasi  Penal: Penyelesaian  Perkara  Pidana  di  Luar  Pengadilan , Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm: 4 14 Ibid, hlm: 3
KUHP baru. 15
Berikut  ini  adalah  beberapa  ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung semangat restorative justice : 16
1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP) Ketentuan dalam KUHP yang mengandung  semangat restorative  justice terdapat  dalam  Pasal  82  KUHP.  Ketentuan Pasal  82  KUHP  tersebut  merupakan  dasar penghapusan  hak  penuntutan  bagi  penuntut umum.  Dalam  Pasal  tersebut  dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya  diancam  dengan  pidana  denda,  tidak lagi  berlaku  bila  denda  maksimum  telah dibayar,  dan  bila  perkara  tersebut  sudah terlanjur  diajukan  ke  penuntut  umum  maka pembayarannya disertai ongkos perkara.
2. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Dalam  KUHAP,  ketentuan  yang  di dalamnya  mengandung  semangat restorative justice terdapat pada Pasal 98 KUHAP tentang gugatan  ganti  rugi  atas  tindak  pidana  yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi  orang  lain,  maka  orang  tersebut  dapat mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan gant kerugian tesebut  dapat  diajukan  bersama  dengan
15 Muladi, Hukum  Pidana  dan  Perlindunan Bagi Korban Kejahatan (Jurnal Perlindungan), Jakarta: LPSK,  melalui www.academia.edu, diaskses tgl 2  juni 2021, pkl 13.00 wib
pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan  perkara),  sebelum  penuntut umum membacakan tuntutannya.
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
UU  Nomor  11  Tahun  2012  merupakan satu-satunya  peraturan  perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice . Dalam undang- undang a quo diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya  ketentuan  mengenai  lembaga  hukum diversi. Menurut Pasal 1 butir 7 UU Nomor 11 Tahun  2012,  diversi  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan anak. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor  11  Tahun  2012  dinyatakan  dengan tegas  bahwa  sistem  peradilan  pidana  anak wajib  mengutamakan  pendekatan restorative justice yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga,  pelaku  korbannya  dan  pihak  lain yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
16 Bambang  Waluyo ,  Penyelesaian  Perkara Pidana  Penerapan  Keadilan  Restorative  Justice  Dan Transformative , Jakarta:  Sinar Grafika, 2020, hlm:  72- 77
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup UU  Nomor  32  Tahun  2009  pada hakikatnya  merupakan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  administratif  namun  di dalamnya  juga  mengatur  tentang  ketentuan pidana. Di dalam undan-undang a quo terdapat mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh apabila  upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yang  dipilih  dinyatakan  tidak berhasil  oleh  salah  satu  atau  para  pihak  yang bersengketa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga  pengadilan merupaka  upaya  terkahir ( ultimum remedium ).
5. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang UU  Nomor  21  Tahun  2007  mengatur hak-hak korban tindak pidana perdangan orang ( trafficking in person atau human traffic ) yang salah  satunya  adalah  hak  untuk  mendapatkan restitusi  (ganti  kerugian)  dan  rehabilitasi. Menurut  Pasal  1  butir  13  dan  14  Undang- Undang a  quo restitusi  adalah  pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian materiil  dan/atau  immaterial  yang  diderita korban  atau  ahli  warisnya.  Sementara  itu rehabilitasi  adalah  pemulihan  dari  gangguan terhadap  kondisi  fisik,  psikis,  dan  sosial  agar
dapat melaksanakan  perannya  kembali  secara wajar  baik  dalam  keluarga  maupun  dalam masyarakat.
6. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Nilai-nilai restorative  justice yang  ada pada  UU  Nomor  13  Tahun  2006  tercermin dalam  Pasal  7  undang-undang a  quo yang menyatakan  bahwa  korban  melalui  lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) berhak mengajukan  ke  pengadilan  berupa  hak  atas kompensasi  dalam  kasus  pelanggaran  hak asasi manusia yang berat dan hak restitusi atau ganti  kerugian  yang  menjadi  tanggung  jawab pelaku tindak pidana.
7. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Nilai-nilai restorative  justice dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat dilihat  pda  ketentuan  Bab  VI  tentang kompensasi,  restitusi,  dan  rehabilitasi.  Bab tersebut terdiri atas 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 35.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  35  UU Nomor  26  Tahun  2000,  setiap  korban pelanggatan  HAM  yang  berat  dan  ahli warisnya  dapat  memperoleh  kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam  amar  putusan  Pengadilan  Ham. Kompensasi,  restitusi,  dan  rehabilitasi  diatur lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 44
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Tahun 2008 jis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, dan Nomor 3 Tahun 2002.
8. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Semangat restorative  justice dalam  UU Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001,  terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang  pidana  tambahan  pembayaran  uang pengganti.  Keadaan  ketentuan  di  atas  pada hakikatnya  menunjukkan  bahwa  pembuat undang-undang  juga  menginginkan  pelaku tindak  pidana  korupsi  turut  berpartisipasi dalam  memulihkan  kerugian  keuangan  yang diderita oleh negara.
Keadilan restoratif hemat penulis merupakan  perwujudan  keadilan  berdasarkan Pancasila.  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil  Dan Beradab.  Konsekuensi  nilai  yang  terkandung dalam sila ini adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang  Maha  Esa,  menjunjung  tinggi  hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak
17 Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-Dasar  Politi  Hukum ,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2004, hlm: 58
dan  derajat  tanpa  membedakan  suku,  ras, keturunan, status sosial maupun agama
3.2 Prospek  Pidana  Ganti  Rugi  Dalam Politik Hukum Pidana Indonesia
Penggunaan Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara  negara  dalam  bidang  hukum yang  akan  datang,  sedang,  dan  telah  berlalu, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara yang  dicita-citakan. 17 Maka  dalam  konteks penulisan  ini  objek  yang  dikaji  oleh  politik hukum  adalah  hukum  pidana  dan  keterkaitan dengan kebijakan kriminal ( criminal policy ).
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan ( criminal policy ) sebagai bagian dari kebijakan penegakan  hukum  ( law  enforcemen  policy ) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem  hukum  dalam  arah  yang  kondusif  dan aplikatif  untuk  menanggulangi  kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat  sehingga  mau  partisipasi  yang aktif dalam penanggulangan kejahatan. 18
Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal dapat dikelompokkan  menjadi  dua  macam,  yaitu kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana ( penal  policy )  dan  kebijakan  penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar  hukum  pidana  ( non  penal  policy ).  Pada
18 Mahmud Mulyadi, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana , Medan: USU Press, 2009, hlm: 47
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
dasarnya penal  policy lebih  menitik  beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak  pidana,  sedangkan non  penal  policy lebih  menekankan  pada  tindakan  preventif sebelum  terjadinya  suatu  tindak  pidana. Sehingga  dianggap  paling  strategis  dalam penanggulangan tindak kejahatan. 19
Pendekatan  integral  antara penal  policy dan non  penal  policy dalam  penanggulangan kejahatan  harus  dilakukan  karena  pendekatan penerapan  hukum  pidana  semata  mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini: 20
Pertama ,  dari  sisi  hakikat  terjadinya suatu  kejahatan.  Kejahatan  sebagai  suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusian  disebabkan  oleh  berbagai  faktor yang  kompleks  dan  berada  di  luar  jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.
Kedua , keterbatasan hukum pidana dapat dilihat  dari  hakikat  berfungsinya  hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada  hakikatnya  hanya  obat  sesaat  sebagai penanggulangan  gejala  semata  ( Kurieren  am symtom )  dan  bukan  alat  penyelesaian  yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab  penyakitnya.  Dalam  konteks  ini, hukum  pidana  berfungsi  setelah  kejahatan
19 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta: Kencana, 2017, hlm: 40
terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan  itu  terjadi,  sehingga  hukum  pidana tidak  mampu  menjangkau  akar  kejahatan  itu sendiri  yang  berdiam  di  tengah  kehidupan masyarakat.  Sanksi  hukum  pidana  selama  ini bukanlah obat ( remedium ) untuk memberantas sumber  penyakit  (kejahatan),  tetapi  hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit  tersebut.  Dengan  kata  lain,  sanksi hukum  pidana  bukanlah  suatu  pengobatan yang kausatif , tetapi hanya sekedar pengobatan yang simptomatik .
Keterbatasan  pendekatan  penal  dalam upaya  penanggulangan  kejahatan  seperti dikemukakan  di  atas,  harus  diikuti  dengan pendekatan non-penal ,  yang  dapat  berupa pencegahan  tanpa  menggunakan  hukum pidana  ( prevention  without  punishment )  dan upaya  mempengaruhi  pandangan  masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan. Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  lewat jalur non  penal lebih  bersifat  tindakan pencegahan  untuk  terjadinya  suatu  kejahatan. Oleh  karena  itu,  sasaran  utamanya  adalah menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab terjadinya  kejahatan  yang  berpusat  pada masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung dapat  menimbulkan  atau  menumbuhsuburkan kejahatan.  Dengan  demikian  dilihat  dari kebijakan  penanggulangan  kejahatan,  maka
20 Mahmud Mulyadi, Op-Cit , hlm: 48
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
usaha-usaha non  penal ini  mempunyai kedudukan  yang  strategis  dan  memegang peranan  kunci  yang  harus  diintensifkan  dan diefektifkan.
Marc Ancel berpendapat, kebijakan atau politik  hukum  pidana  merupakan  suatu  ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk memberi  pedoman  kepada  pembuat  undang- undang, pengadilan yang menerapkan undang- undang,  dan  kepada  para  pelaksana  putusan pengadilan. 21
Pada  dasarnya,  sebagai  kebijakan  yang berdiri sendiri untuk penanggulangan kejahatan,  kebijakan  atau  politik  hukum pidana  merupakan  bagian  dari  tujuan  politik kriminal.  Usaha  penanggulangan  kejahatan dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  juga merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena  itu,  sering  pula  dikatakan  bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian dari  kebijakan  penegakan  hukum  ( law enforcement policy ). 22
Penanggulangan
kejahatan dan perlindungan korban kejahatan melalui hukum pidana (kebijakan atau politik hukum pidana) tersebut,  lebih  mencerminkan  pendekatan kebijakan baik kebijakan kriminal ( non-penal
21 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik  Hukum  Pidana  Kajian  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisas i, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm: 18
policy ),  maupun  dengan  kebijakan  hukum pidana ( penal policy ). Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  melalui  penanggulangan kejahatan  dengan  hukum  pidana  (politik hukum  pidana)  dan  dengan  menekankan terhadap  kebijakan  atau  pendekatan  melalui hukum  menunjukkan  syarat  dengan  konsep ketertiban.
Keinginan melakukan pembaruan hukum  pidana,  khususnya  KUHP  sudah dimulai  sejak tahun  1946  mengingat  undang- undang pidana ini merupakan warisan kolonial Belanda, yang tidak sesuai lagi dengan situasi Indonesia  merdeka.  Kebutuhan  pembaruan hukum  pidana  menjadi  penting  dengan memerhatikan  karakteristik  hukum  pidana berwawasan  ke  Indonesiaan.  Pembentukan KUHP  baru  ini  ditujukan  dengan  semangat pada perlindungan HAM dan reformasi hukum demi rakyat. 23
Mengenai  pidana  ganti  rugi  tersebut dalam RUU KUHP tahun 2019 terdapat pada Pasal sebagai berikut:
Pasal 66:
“Pidana tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
a. Pencabutan hak tertentu.
b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan.
c. Pengumuman keputusan hakim.
22 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru , Op-Cit, hlm: 24
23 Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti, Hukum Pidana  Hrizon  Baru  Paska  Reformasi ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm: 1
d. Pembayaran ganti rugi.
e. Pencabutan izin tertentu.
f. Pemenuhan kewajiban adat
setempat.
Pasal 94
(1) Dalam  putusan  pengadilan  dapat ditetapkan  kewajiban  terpidana untuk  melaksanakan  pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris  sebagai  pidana  tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
(2) Jika  kewajiban  pembayaran  ganti rugi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak dilaksanakan,
diberlakukan  ketentuan  tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal  81  sampai  dengan  Pasal  83 secara mutatis mutandis.
Di  sisi  lain,  pendapat  Sudarto  seperti yang  dikutip  oleh  Jahoelden  dalam  buku Reformulasi Hukum Pidana Indonesia mengatakan,  bahwa  pelaksaan  pembaharuan hukum  pidana  yang  menyeluruh  harus meliputi  pembaharuan  hukum  pidana  materil (substantif), hukum pidana formal atau hukum acara  pidana  dan  hukum  pelaksanaan  pidana. Ketiga  bidang  hukum  pidana  itu  harus bersama-sama  dibaharui.  Kalau  hanya  salah satu  timbul  kesulitandalam  pelaksanaannya, dan  tujuan  dari  pembaharuan  itu  tidak  akan
24 Jahoelden, Reformulasi  Hukum  Pidana Indonesia , Deli Serdang: Bircu-Publishing, 2021, hlm:
tercapai  sepenuhnya.  Adapun  tujuan  utama dari  pemnaharuan  itu  adalah  penanggulangan kejahatan. 24
Dengan  direncanakannya  pembaharuan hukum pidana materil, perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa jauh beberapa aspek baru tersebut  menimbulkan  permasalahan  dilihat dari sudut hukum acara pidana. Seberapa jauh pula konsep KUHP baru tersebut memerlukan dukungan  aturan-aturan  dari  bidang  hukum acara  pidana,  atau  sebaliknya  seberapa  jauh hukum  acara  pidana  saat  ini  berlaku (khususnya  yang  terdapat  dalam  KUHAP) memerlukan  peninjauan  dan  penyesuaian kembali  dengan  ketentuan-ketentuan  yang terdapat di dalam konsep KUHP baru tersebut.
Moh.  Mahfud  MD  dalam  bukunya Politik  Hukum  di  Indonesia  menjelaskan mengenai konfigurasi politik hukum kaitannya dengan  karakter  produk  hukum.  Beliau menyatakan:  “Konfigurasi  politik  demokratis akan  melahirkan  karakter  produk  hukum responsive/populistik,  sedangkan  konfigurasi politik  otoriter  akan  melahirkan  karakter produk hukum konservatif/ortodoks/elitis. 25
Ia  melanjutkan  yang  dimaksud  dengan produk hukum, yaitu:
1. Produk  hukum  responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan  rasa  keadilan  dan memenuhi  harapan  masyarakat. Dalam proses pembuatannya
25 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di Indonesia ,  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2009,  hlm: 20-30
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
memberikan  peranan  besar  dan partisipasi penuh kelompok- kelompok  sosial  atau  individu  di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok  sosial  atau  individu dalam masyarakat.
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah
produk  hukum  yang  isinya  lebih mencerminkan  visi  sosial  elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat
positivistis-instrumentalisi , yakni menjadi alat pelaksana ideology dan program negara. Berawanan dengan hukum  responsif,  hukum  ortodoks lebih  tertutup  terhadap  tuntutan- tuntutan kelompok maupun
individu-individu di dalam masyarakat.  dalam  pembuatannya peranan  dan  partisipasi  masyarakat relative kecil. 26
Dengan  demikian  maka  sangatlah penting  melihat  dalam  hal  rancangan  KUHP Nasional  saat  ini  bila  dikhususkan  (dengan menyampingkan  materi  norma-norma  yang kontroversi dan debatable ) pada materi sanksi pidana  berupa  ganti  rugi  sudah  merupakan produk  hukum  yang  responsif/popilistik, karena  menurut  hemat  penulis  ganti  rugi merupakan nilai-nilai kebudayaan adat
26 Ibid , hlm: 30-31
masyarakat  di  Indonesia  yang  bersifat restoraratif  justice dengan  menempatkan korban  sebagai  subjek  yang  penting  dalam suatu tindak pidana.
Walaupun  di  Indonesia  tidak  mengenal istilah  ganti  rugi  yang  bersifat  pidana  untuk delik pada umumnya, namun untuk delik-delik tertentu  yang  diatur  dalam  undang-undang khusus ada jenis ganti rugi yang demikian. Hal ini  terlihat  pada  tindakan  “tata  tertib”  dalam tindak  pidana  ekonomi  dan  dalam  “pidana tambahan” untuk tindak pidana korupsi. 27
Sekiranya sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana seyogianya diorientasikan  pada  korban,  maka  kebijakan untuk  mengenakan  pidana  ganti  rugi  untuk delik-delik  tertentu  layak  juga  diangkat menjadi  kebijakan  umum  untuk  semua  delik. Itulah sebabnya di dalam konsep KUHP baru, pidana  ganti  rugi  dijadikan  kebijakan  umum (masuk dalam aturan umum, Pasal 66 konsep RUU  KUHP)  untuk  semua  delik,  walaupun masih diberi status sebagai pidana tambahan.
Namun  patut  dicatat,  bahwa  menurut konsep,  pidana  tambahan  tidak  selalu  harus dijatuhkan  bersama-sama  dengan  pidana pokok.  “Dalam  hal  pidana  pokok  (penjara) sedapat  mungkin  tidak  dijatuhkan  jika ditemukan  bahwa  terdakwa  telah  membayar ganti rugi kepada korban,” (Pasal 70 ayat (1) huruf  e).  Pidana  ganti  rugi  ( non  penal )  dapat terwujud  dalam  konsep  RUU  KUHP  hanya
27 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana, Op-Cit , hlm: 61
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
berlaku  untuk  tindak  pidana  yang  tidak diancam  dengan  pidana  penjara  5  tahun  atau lebih,  tindak  pidana  yang  diancam  dengan tindak  pidana  minimum  khusus,  atau  tindak pidana  tertentu  yang  sangat  menbahayakan atau  merugikan  masyarakat,  atau  merugikan keuangan  atau  merugikan  perekonomian negara (Pasal 70 ayat (2).
Jadi,  pidana  tambahan  dapat  menjadi pidana yang dijatuhkan tersendiri untuk delik- delik  tertentu.  Ini  berarti  pidana  ganti  rugi menurut  konsep  dapat  dijatuhkan  bersama dengan pidana pokok, tetapi juga dapat dipilih atau  dijatuhkan  secara  mandiri  “di  samping” (sebagai allternatif dari) pidana pokok. Hal ini sesuai  dengan  himbauan  Resolusi  Kongres PBB ke-7. 28
Secara
spesifik untuk mengkualifikasikan  apakah  sanksi  ganti  rugi dalam RUU KUHP Nasional dalam masa yang akan  datang  merupakan  produk  hukum responsif/populistik dan efektif, indikator yang dipakai dalam tulisan ini adalah seberapa jauh bekerjanya  LPSK  dalam  melindungi  hak-hak korban  kejahatan  khususnya  dalam  upaya pemberian  restitusi  atau  kompensasi.  Juga guna melihat bagaimana respon pertanggungjawaban  pelaku  kejahatan  dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
Dengan  dicantumkannya  Pasal  ganti kerugian  ini  maka  pemenuhan  hak  restitusi dalam  proses  peradilan  yang  selama  ini menjadi  tantangan  dan  halangan  bagi  LPSK
melalui JPU akan dapat segera teratasi ketika RUU KUHP ini disahkan. Tidak ada lagi JPU beralasan  tidak  memiliki  dasar  hukum  untuk menuntut restitusi kepada terdakwa.
Maka  selanjutnya  pemerintah  segera membuat peraturan pelaksanaan terkait bagaimana  cara  penghitungan  restitusi  atau ganti  rugi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan peradilan  pidana,  memberikan  pelatihan kepada  JPU  dalam  menghitung  besaran  ganti rugi  dalam  tuntutannya  dan  pelatihan  hakim dalam  menetapkan  besaran  ganti  rugi  yang ideal dalam putusannya.
Akhir  kata  prospek  ganti  rugi  sebagai upaya  perlindungan  hak  korban  kejahatan  di masa  yang  akan  datang  memberikan  angin segar dalam penegakan hukum pidana dengan menempatkan  korban  sebagai  subjek  yang sangat  penting  mendapat  perhatikan  guna pemulihan  keseimbangan  kehidupan  korban dan  keluarganya  paska  terjadinya  kejahatan. Sehingga  tujuan  hukum  yang  hakiki  yaitu keadilan dapat tercapai

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memadukan  pengertian-pengertian,  dan  teori- teori  serta  beberapa  sistem  yang  dikaji  dan dirangkum secara menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan  dan  perlindungan  korban dalam  proses  peradilan  pidana  menurut hukum  pidana  positif  tidak  dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum in  abstracto” . Akibatnya perlindungan  korbanpun  tidak  secara langsung dan “ in concreto ”, tetapi hanya “ in abstracto ”. Kedudukan dan perlindungan  korban  kejahatan  dalam hukum pidana positif di Indonesia telah tertuang dalam beberapa undang-undang khusus.  Seperti;  UU  Pengadilan  HAM, UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme,  UU  Perlindungan  Saksi  dan Korban, dan lainnya.
Bentuk
perlindungan  korban  dimaksud  melalui
konsep restorative justice yang
mengedepankan  rasa  keadilan  bagi korban maupun pelaku kejahatan maupun  jenis  sanksi  pidana  ganti  rugi yang  merupakan  perwujudan  dari  rasa keadilan  tersebut.  Namun  dikarenakan hanya  diatur  pada  perundangan  khusus maka  tentu  saja  hanya  sebatas  jenis tindak  pidana  khusus  saja  yang  korban kejahatan  dapat  memperoleh  ganti kerugian.  Sementara  untuk  jenis  tindak pidana  umum  lainnya,  dalam  KUHP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak diatur secara konkret. Oleh  karena  itu  pembaharuan  hukum
pidana  melalui  pembaharuan  KUHP harus menjadi prioritas dalam menegakkan  hukum  dan  sebagai  sarana yang  memberikan  rasa  keadilan  bagi setiap orang.
Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum  pidana  Indonesia  perspektif  RUU KUHP  telah  menempatkan  korban  sebagai subjek  hukum  yang  sangat  penting.  Hal  ini terlihat  pada  rumusan  yang  terdapat  dalam konsideran yang merupakan landasan filosofis, yuridis,  dan  sosiologis  meletakkan  tujuan hukum  untuk  menghormati  dan  menjunjung tinggi  HAM.  Termasuk  yang  terdapat  pada ketentuan  mengenai  tujuan  pemidanaan  oleh RUU  KUHP  Pasal  51  huruf  c.  Dimana rumusan  ini  jelas  memberikan  ruang  bagi penggunaan  pendekatan  keadilan  restoratif dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
Arif  Gosita ,  Masalah  Korban  Kejahatan Kumpulan Karangan, Jakarta:
Akademika Pressindo, 1993.
Badan Pusat Statistik, Statistis Kriminal 2020 , melalui  https://www.bps.go.id/,  diakses tanggal 24 Mei 2021, pkl: 20.30 WIB.
Bambang  Waluyo ,  Penyelesaian  Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Justice  Dan  Transformative ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Bambang  Waluyo, Victimologi  Perlindungan Korban & Saksi , Jakarta: Sinar Grafika,
2014.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru , Jakarta: Kencana, 2017.
Barda  Nawawi Arief, Mediasi  Penal:
Penyelesaian  Perkara  Pidana  di  Luar Pengadilan , Semarang: Pustaka
Magister, 2012,.
C. Maya Indah S, Perlindungan Korban Suatu
Perspektif Viktimologi dan Kriminologi , Jakarta: Kencana.
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,
Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan  antara  Norma  dan  Realita ,
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar- Dasar Politi Hukum , Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2004.
Jahoelden, Reformulasi Hukum Pidana Indonesia , Deli Serdang: Bircu-
Publishing, 2021.
Juhaya S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya ,  Bandung:  Pustaka  Setia,
2011.
Mahmud  Mulyadi, Kepolisian  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana ,  Medan:  USU  Press, 2009.
Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2009.
Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Siswanto  Sunarso, Viktimlogi  dalam  Sistem Peradilan Pidana , Jakarta: Sinar
Grafika, 2014.
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana
Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi  dan Dekriminalisas i,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005.
Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti, Hukum Pidana  Hrizon  Baru  Paska  Reformasi , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
Zainal  Abidin, Pemidanaan,  Pidana,  dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, www.elsam.or.id, diakses
tanggal 22 Maret 2021.

## 2. PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
UU  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana

## 3. JURNAL
Muladi, Hukum Pidana dan Perlindunan Bagi Korban Kejahatan (Jurnal Perlindungan), Jakarta:  LPSK,  melalui www.academia.edu,  diaskses  tgl  2  juni 2021.