TIPOLOGI JAMINAN:
Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan
Rayno Dwi Adityo
Perum Oma Campus A1-3, Blk Harvard/Kb. Malang-DAU E-mail: raynoadityo@ymail.com

## Abstrak
Perkembangan dunia hukum bisnis khususnya bidang hukum ekonomi Islam menuntut ketersediaan  akan  payung  hukum  yang  dapat  menjamin  kepastian  dan  keadilan. Perkembangan  ini  terlihat  dari  menjamurnya  sektor  bank  dan  lembaga  keuangan  non bank  yang  tunduk  pada  prinsip  syariah,  salah  satu  aspek  perangkat  hukum  yang diperlukan  adalah  jaminan.  Jaminan  dikenal  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  dan  terdapat  pula  dalam  jaminan  Keperdataan.  Kenyataannya  jaminan  dalam KHES  tidak  diperjelas  secara  rinci  dan  berakibat  pada  belum  adanya  perbedaan  yang signifikan  dari  jaminan  pada  umumnya  berikut  akibat  hukumnya.  Persamaan  tersebut salah  satunya  terdapat  pada  istilah kafalah  bi  an-nafs atau  jaminan  diri  dalam  KHES dan jaminan perorangan dalam jaminan keperdataan berikut juga jaminan bi al-mal atau jaminan harta dan jaminan kebendaan.
Kata kunci: Jaminan, KHES, Keperdataan.

## Abstract
The  development  of  the  world  of  business  law  particularly  in  the  field  of  economic demands  the  availability  of  islamic  law  that  will  be  a  legal  framework  to  guarantee certainty and justice. The increasing of this case is seen from growing number of banks and  financial  institution  sector  non  bank  using  syariah  principle  and  one  of  the  legal instruments needed is the  collateral. Collateral aspect was in a  Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and there is also warranty aspect in private law. In fact, KHES collateral  aspect  is  not  explained  holisticly  and  led  to  the  absence  of  significant differences of collateral in general including its legal consequenses. There is one of the equation on the term “kafalah bi an-nafs” at KHES same as collateral person in private law and also the term “kafalah bi al-mal” same as with  collateral material in private law.
Key words: Collateral, KHES, Private Law.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  bisnis  selalu  dalam  kondisi  yang  berkembang  dan  dinamis. Kebutuhan  akan  produk  hukum  yang  lebih  baik  agar  dapat  memberi  kepastian  dan keadilan  dalam  arus  timbal  balik  usaha  selalu  mengalami  evolusi.  Pertumbuhan  dan perkembangan  itu tidak  hanya  dalam  lingkup  dunia  ekonomi  konvensional  saja,  tetapi sektor ekonomi Islam saat ini  juga menunjukkan proses  pertumbuhan  yang  pesat,  baik ekonomis  Islam  secara  global  maupun  secara  parsial.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan
bertumbuhkembangnya  lembaga  keuangan  bank  syariah  dengan  bentuk  bank  syariah umum  atau  bank  perkreditan  rakyat  syariah,  juga  berkembanganya  lembaga  keuangan non bank dengan prinsip syariah salah satu contohnya seperti koperasi syariah.
Sedikit  menyinggung  fungsi  utama  bank  yaitu  sebagai  perantara  keuangan ( Intermediary Finansial ). Lembaga keuangan (finansial) adalah setiap perusahaan yang setiap  kegiatan  usahanya  berkaitan  dengan  bidang  keuangan.  Sedangkan  bank  dalam arti  lembaga  perantara  ( Intermediary )  adalah  lembaga  keuangan  sebagai  penghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana. 1 Fungsi bank  sebagai Intermediary  Finansial secara  general  dapat  dijumpai  pada  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, 2 Pasal  1  ayat  (1)  dan  (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, 3 dan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. 4 Melihat  pemaparan  tersebut  dapat  penulis pahami,  secara  garis  besar  idealnya  fungsi  bank  sebagai financial  intermediary adalah segala  bentuk  kegiatan  bank  dalam  menghimpun  dana  dan  menyalurkannya  kembali kepada  masyarakat  dalam  bentuk  jasa  pelayanan  kredit  maupun  pinjaman  yang diarahkan demi peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Secara tidak langsung fungsi financial intermediary juga melekat pada lembaga keuangan  non  bank.  Dalam  hal  kegiatan  menyalurkan  dana  kembali  ke  masyarakat dapat  dilihat  dalam  bentuk-bentuk  pembiayaan  seperti  kredit  atau  peminjaman  dana untuk keperluan usaha dan sebagainya. Dalam hal seperti kredit dan pembiayaan inilah dapat  dijumpai  aspek  jaminan  dalam  setiap  perjanjian  dalam  bentuk  kontrak  tertulis yang  dilakukan  para  pihak.  Fungsi  jaminan  itu  sendiri  bagi  pihak  bank  atau  lembaga keuangan  bukan  bank  adalah  sebagai  bentuk  kepastian  hukum  atas  modal  atau  biaya yang dipinjam oleh nasabah (anggota dalam lingkup koperasi), sedangkan dalam sudut pandang  nasabah  (anggota)  diberlakukannya  jaminan  adalah  sebagai  wujud  kewajiban serta  itikad  baik  nasabah  (anggota)  sehubungan  dengan  pemberian  peminjaman  atau pembiayaan fasilitas keuangan (modal) oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank di dalam perjanjian yang telah disepakati. 5
1 Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Cetakan  Kesatu,  Jakarta:  Kencana Ilmu, 2009, hlm. 29-31
2 Muhammad  Djumhana ,  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Cetakan  Ketiga,  Bandung:  Citra Adiya Bhakti, 2000, hlm. 86
3 Dapat dilihat pada Komisi Informasi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , http://www.komisiinformasi.go.id/assest/data/ arsip/uu-bank-10-1998.pdf, Akses tanggal 16 Juli 2011.
4 Pasal  1  ayat  (2)  mengatakan  bahwa  bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat    dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan atau  bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup    rakyat.  Lebih  lanjut  dapat  diilihat  pada Zubairi  Hasan ,  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  Titik  Temu  Hukum  Islam  dan  Hukum    nasional , Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 260
5 Legal  Drafting  (Draft  Perjanjian) Musyarakah &  Interview  Penulis  dengan  Ibu  Tanti  Widia Nurdiani  ( Relationship  Management dari  PT.  Bank  BTN  Syariah  Cabang  Malang  yang  beralamat  di  Jl. Ade  Irma  Suryani  No.  2-4  Malang),  Kantor  BTN  Syariah  Cabang  Malang,  Jawa  Timur,  4  November, 16.49 WIB.
Dalam  hal  ini  penulis  melakukan  pembatasan  permasalahan,  penulis  tidak membahas terkait produk-produk bank baik bank syariah atau bank konvensional, tidak membahas  khusus  kedudukan  hukum  jaminan  dalam  perjanjian  dan  tidak  membahas khusus  materi  pokok  hukum  perjanjian  secara  keseluruhan.  Penulis  hanya  fokus  pada bahasan  bagaimana  pengelompokan  jaminan  ketika  dilihat  secara  normatif  dalam kerangka  perspektif  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Keperdataan.  Penulis menilai  pokok  bahasan  ini  cukup  mempunyai  nilai  penting  sebagai  masukan  yang komprehensif  dalam  upaya  perbaikan  kedepan  produk-produk  hukum  khususnya  di wilayah hukum ekonomi Islam.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Jaminan Keperdataan
Hukum  jaminan  secara  umum  diatur  dalam  1131  KUHPerdata.  Jaminan  dapat digolongkan  menjadi  dua  macam  yaitu  jaminan  perorangan  dan  jaminan  kebendaan yang menurut penggolongannya terdapat empat macam yang dijelaskan sebagai berikut.

## a. Jaminan Perorangan
Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Jaminan perseorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitor). 6

## b. Jaminan Kebendaan
Jaminan  kebendaan  adalah  suatu  tindakan  berupa  suatu  penjaminan  yang dilakukan  oleh  si  berpiutang  (kreditor)  terhadap  debitornya,  atau  antara  si  berpiutang dengan  seorang  pihak  ketiga  guna  memenuhi  kewajiban-kewajiban  dari  si  berutang (debitor).  Pemberian  jaminan  kebendaan  selalu  berupa  menyendirikan  sesuatu  bagian dari  kekayaan  seseorang,  si  pemberi  jaminan,  dan  menyediakannya  guna  pemenuhan (pembayaran)  kewajiban  (utang)  seorang  debitor.  Kekayaan  tersebut  dapat  berupa kekayaan  si  debitor  sendiri  atau  kekayaan  seseorang  pihak  ketiga.  Pemberian  jaminan kebendaan ini kepada si berpiutang (kreditor) tertentu memberikan kepada si berpiutang suatu hak privilege (hak istimewa) terhadap kreditor lainnya. 7 Pengertian benda sebagai kekayaan  seseorang,  maka  benda  tersebut  termasuk  juga  kekayaan  yang  tidak  dapat dilihat,  misalnya  hak  piutang.  Sebab  yang  dimaksud  dengan  benda  ( zaak )  dalam  arti luas, ialah sesuatu yang dapat dihak-i orang lain. Penyendirian atau penyediaan secara khusus kekayaan itu diperuntukkan bagi kepentingan seorang debitor tertentu yang telah memintanya,  karena  bila  tidak  ada  penyendirian  atau  penyediaan  secara  khusus  itu bagian  dari  kekayaan  tadi  seperti  halnya  dengan  seluruh  kekayaan  debitor  dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitor. Pemberian jaminan kebendaan kepada
6 Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan  Teori  dan  Contoh  Kasus ,  Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Ilmu, 2010, hlm. 23
7 Ibid.
seorang  kreditor  tertentu,  memberikan  kepada  kreditor  tersebut  suatu  “ privilege ”  atau kedudukan  istimewa  terhadap  kreditor  lainnya.  Sedangkan  macam-macam  jaminan kebeendaan yaitu: 8

## 1) Jaminan Hak Tanggungan
Pengertian hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  yang Berkaitan dengan Tanah, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok  Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor-kreditor  tertentu  terhadap  kreditor- kreditor lain.
Keberadaan Undang-Undang Hak Tanggungan ini mempunyai konsekuensi yuridis  terhadap  sistem  hukum  perdata  yang  berkaitan  dengan  pemberian  kredit. Dalam  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  dinyatakan  bahwa dengan  berlakunya  undang-undang  ini  ketentuan Creditverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1980-542 jo . Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-
584 sebagai telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan  mengenai  hipotek  sebagaimana  tersebut  dalam  Buku  II  KUHPerdata Indonesia  sepanjang  mengenai  pembeban  Hak  Tanggungan  pada  hak  atas  tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. 9

## 2) Jaminan Hipotek
Pengaturan  ketentuan  lembaga  hak  jaminan  hipotek  terdapat  dalam  Buku Kedua Titel Kedua Puluh Satu Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata, kecuali  beberapa  pasal  yang  sejak  semula  belum  diberlakukan  dengan Bepalingen omtrent  de  invoering  van  en  de  overgang  tot  de  nieuwe  Wetgeving  Staatsblad Tahun  1848  Nomor  10.  Pembebanan  hipotek  sebagai  jaminan  hutang  dilakukan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie dengan segala perubahannya.  Ketentuan dalam  pasal  di  atas  antara  lain  memuat  hal-hal  yang  menyangkut  perumusan pengertian  hipotek;  ciri  dan  sifat  hipotek;  objek  dan  subjek  hipotek;  pencoretan ( roya ) hipotek dan pegawai penyimpan hipotek. 10
Setelah  diundangkan  dan  berlakunya  Undang-Undang  Hak  Tanggungan, ketentuan mengenai credietverband sebagaimana dalam Staatsblad tahun 1908 No. 542, sebagai yang telah diubah beberapa kali terkahir dengan Staatsblad tahun 1937 No. 190 dan ketentuan mengenai hipotek sebagaimana tersebut dalam Buku Kedua KUHPerdata sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah
8 Ibid.
9 Ibid , hlm. 24.
10 Rachmadi  Usman, Hukum  Jaminan  Keperdataan ,  Cetakan    Kedua,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009, hlm. 248
beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi. Berlakunya  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  tersebut,  ketentuan-ketentuan mengenai credietverband tidak  berlaku  lagi,  sehingga  tidak  diperlukan  lagi sedangkan  ketentuan-ketentuan  mengenai  hipotek  tetap  berlaku,  sepanjang  yang menyangkut pembebanan hipotek sebagai jaminan utang selain pada hak atas tanah beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,  berhubung  objek  hipotek  itu benda-benda tidak bergerak (benda tetap),  yang juga termasuk tanah atau hak atas tanah. 11
Perumusan  pengertian  dan  ciri-ciri  hipotek  dinyatakan  dalam  pasal  1162 KUHPerdata,  yang  bunyinya:  “ Hipotek  adalah  suatu  hak  kebendaan  atas  benda- benda  tidak  bergerak  untuk  mengambil  penggantian  daripadanya  bagi  pelunasan suatu perikatan”.
Ketentuan  Pasal  1162  KUHPerdata,  tampaknya  hak  hipotek  mirip  dengan hak gadai,  yaitu sama-sama sebagai hak jaminan kebendaan, sedang bedanya,  hak gadai  merupakan  hak  jaminan  yang  dibebankan  kepada  kebendaan  bergerak,  dan hipotek  merupakan  hak  jaminan  yang  dibebankan  kepada  kebendaan  tidak bergerak.  Para  sarjana  rupanya  menganggap  perumusan  yang  diberikan  oleh undang-undang  tentang  hipotek  kurang  lengkap  dan  karenanya  pada  umumnya memberikan perumusan lain.
Paul  Scholten  dengan  tegas  mengatakan bahwa  perumusan  undang-undang di  atas  kurang  lengkap,  sedang  Pitlo  tanpa  komentar  langsung  memberikan  saja perumusan  lain,  yang  mengandung  ciri-ciri  yang  tidak  disebutkan  dalam Oppenheim (J.Satrio, 2002: 186). Adapun Vollmas menyatakan perumusan tersebut tidak  lengkap  dan  dalam  hal  tertentu  juga  menyesatkan,  karena  yang  ditonjolkan undang-undang  kata-kata  Belanda  kuno onderzetting ,  istilah  yang  tidak  lagi  lazim digunakan  di  dalam  masyarakat  (Vollmar,  1996:  328).    Terlihat  pasal-pasal KUHPerdata  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  pengertian  hipotek, sebagai berikut: 12
a) Pasal  1167  KUHPerdata  menyatakan, “benda  bergerak  tidak  dapat  dibebani dengan hipotek.”
b) Ketentuan  dalam  pasal  1168  KUHPerdata  menyatakan, “hipotek  tidak  dapat diletakkan  selainnya  oleh  siapa  yang  berkuasa  memindahtangankan  benda yang dibebani.”
c) Dalam  pasal  1171  ayat  (1)  KUHPerdata  dinyatakan, “hipotek  hanya  dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang.”
d) Selanjutnya  pasal  1175  ayat  (1)  KUHPerdata  menyatakan, “hipotek  hanya dapat diletakkan atas benda-benda yang sudah ada. Hipotek atas benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari adalah batal.”
11 Ibid.
12 Ibid .
e) Kemudian dalam pasal 1176 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan, “suatu hipotek hanyalah sah, sekedar jumlah uang untuk mana ia telah diberikan adalah tentu dan ditetapkan didalam akta.” 13
Berdasarkan  perumusan  pengertian  hipotek  dan  pasal-pasal  lainnya  dari KUHPerdata,  dapat  dirumuskan  bahwa  hipotek  adalah  hak  kebendaan  atas  benda tidak  bergerak  (benda  tetap),  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya.

## 3) Jaminan Gadai
Gadai  menurut  ketentuan  pasal  1150  KUHPerdata,  adalah  suatu  hak  yang diperoleh  seseorang  berpiutang  atas  suatu  barang  bergerak,  yang  diserahkan kepadanya  oleh  seorang  yang  berutang  atau  oleh  seorang  lain  atas  namanya,  dan yang memberikan kekuasaan kepada  si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  daripada  orang-orang  berpiutang  lainnya, dengan  kekecualian  biaya  untuk  melelang  barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah dikeluarkannya  untuk  menyelamatkannya  setelah  barang  itu  digadaikan,  biaya- biaya mana yang harus didahulukan.
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  jelaslah  bahwa  dalam  gadai  ada  kewajiban dari seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan  pelunasan  utang,  serta  memberikan  hak  kepada  si  berpiutang  (kantor pegadaian) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitor) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang  telah  ditentukan.  Kewajiban  debitur  untuk  menyerahkan  harta  bergerak miliknya sebagai agunan kepada Kantor Pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada Kantor Pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.
Jaminan  gadai  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  lembaga  pegadaian. Pegadaian  adalah  suatu  lembaga  keuangan  bukan  bank  yang  memberikan  kredit kepada  masyarakat  dengan  corak  khusus  yang  telah  dikenal  di  Indonesia  sejak tahun  1901.  Mengenai  gadai  ini  diatur  dalam  pasal  1150  sampai  pasal  116 KUHPerdata,  dan  secara  kelembagaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  10 Tahun  1990  tentang  Pegadaian.  Lembaga  pegadaian  saat  ini  berbentuk  suatu perusahaan  umum  (Perum)  dan  berada  di  bawah  naungan  Kantor  Menteri  Negara Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Berkaitan  dengan  itu,  menurut  ketentuan pasal  1  butir  4  UU  No.  19  tahun  2003  tentang  BUMN,  perusahaan  umum  yang selanjutnya  disebut  perum, adalah  BUMN  yang  seluruh  modalnya  dimiliki  negara dan  tidak  terbagi  atas  saham,  yang  bertujuan  kemanfaatan  umum  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  sekaligus  mengejar keutungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 14
13 Ibid .
14 Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan  Teori  dan  Contoh  Kasus ,  Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Ilmu, 2010, hlm. 36

## 4) Fidusia
Istilah  fidusia  sudah  merupakan  istilah  yang  telah  lama  dikenal  dalam hukum  jaminan  kita.  Menurut  Subekti,  perkataan  fidusia  berarti  “secara kepercayaan”  ditujukan  kepada  kepercayaan  yang  diberikan  secara  timbal-balik oleh  salah  satu  pihak  kepada  pihak  lain,  bahwa  apa  yang  keluar  ditampakkan sebagai  pemindahan  milik,  sebenarnya  ke  dalam  hanya  merupakan  suatu  jaminan saja  untuk  suatu  utang.  Jaminan  fidusia menurut  Undang-undang  Jaminan  Fidusia adalah  hak jaminan atas  benda  bergerak khususnya  bangunan  yang  tidak  dibebani hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  No.  4  tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  baerada  dalam  penguasaan,  sebagai  agunan bagi  pelunasan  utang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pengaturan fidusia diatur dalam Undang-undang  tentang  lembaga  fidusia ini  adalah  Undang-Undang  No.  42  tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 15

## 2. Pengertian Jaminan Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Awal perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 16 ialah untuk melengkapi payung  hukum  jika  dikemudian  hari  muncul  sengketa,  dimana  saat  ini  sengketa Ekonomi  Syariah  menjadi  bagian  dari  wilayah  kompetensi  Peradilan  Agama,  dengan dasar keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 mengenai KHES. 17 Di dalam  KHES  ini  kemudian  mengatur  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  hukum ekonomi Islam termasuk aspek jaminan di Indonesia dan dapat dikatakan dengan istilah “fikih lokal” karena merupakan hasil dari Ijtihad (Penggalian Hukum Islam) pakar fikih di negara kita. Kembali ke topik, bahwa di dalam KHES juga mengatur tentang aspek jaminan ini. Jaminan juga digunakan di beberapa produk bank atau lembaga keuangan non bank yang tunduk pada prinsip syariah salah satu produknya adalah Musyarakah , 18 dimana  jaminan  tersebut  digunakan  agar  menjaga  tidak  terjadinya  penyimpangan  oleh nasabah  (anggota),  berdasarkan  Fatwa  DSN  No:8/DSN-MUI/IV/2000. 19 Terlepas  dari pro  dan  kontra  penggunaan  jaminan  pada  produk Musyarakah 20 , dalam  kehidupan
15 Ibid , hlm. 42 16 Selanjutnya disebut KHES.
17 http://anneahira.com/hukum-ekonomi.html, diakses tanggal 25 Oktober 2014. 18 Menurut M. Syafii Antonio kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana  masing-masing  pihak  berkontribusi  dana  atau  amal  (modal)  dengan  sekepakatan  bahwa keuntungan dan resikko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Lihat pada Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Cetakan Pertama, Jakarta: GIP & Tazkia Cendikia, 2001, hlm. 90.
19 Tim  Pustaka  Zeedny, Himpunan  Undang-undang  Dan  Peraturan  Pemerintah  Tentang Ekonomi Syariah , Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009, hlm. 155.
20 Dalam  literatur  Fikih  “Klasik”  penggunaan  Jaminan  pada    Musyarakah  tidak  diperbolehkan dengan pendapat yang berbed-beda seperti haram atau makhruh. Tidak diperbolehkannya jaminan karena menyangkut kedua belah pihak berserikat dalam arti titik tolak ada hal kerja sama berbeda dengan konsep Pemilik  ( Shahibul  Maal )  dan  Pegawai  ( Mudharib ).  Lihat  pada  Abdullah  Saeed, Islamic  Banking  And Interest  A Study of Riba  And Its Contemporary Interpretation , Terjemah, Arif  Maftuhin, Menyoal  Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis , Cetakan Kedua, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 91
modern  yang  terus  berkembang  ini membutuhkan  kepastian  dan  keadilan  hukum yang jelas.
Menurut  Wahbah  Zuhaili,  yang  termasuk  sebuah  jaminan  yaitu kafalah (jaminan), hawalah (pengalihan  hutang/anjak  piutang)  serta rahn (gadai)  ketiganya saling  berkaitan  dan  masuk  dalam  kategori  bentuk  akad al-Istiitsaaq (penguatan, pemastian,  penjaminan).  Ketiganya  merupakan  bagian  dari  apa  yang  disebut  sebagai jaminan  dari  sebuah  hutang, 21 sedangkan  tipologi  dari  bentuk al-Istiitsaaq tersebut adalah sebagai berikut.
a. Kafalah (Penjaminan)
Pada umumnya kafalah dalam literatur fikih muamalah 22 dalam arti bahasa dari kata kafala yang  sinonimnya: dhamina ,  artinya  menanggung.  Kafalah  juga  diartikan adh-dhammu yakni  mengumpulkan  dan dhamman atau  penjaminan. 23 Sedangkan definisi  menurut  ulama  Syafi’iyah  berkaitan  dengan  kafalah  ini, dhamman dalam pengertian  syara’  adalah  suatu  akad  yang  menghendaki  tetapnya  suatu  hak  yang  ada dalam  tanggungan  orang  lain,  atau  menghadirkan  benda  yang  ditanggungkan,  atau menghadirkan  badan  orang  yang  harus  dihadirkan. 24 Beberapa  dalil  yang  dijadikan dasar  dari  kafalah  oleh  para  ulama-ulama  Imam  Mujtahid  diilustrasikan  dalam  QS. Yusuf : 66 dan QS. Yusuf : 72. 25
Regulasi  kafalah  diatur  berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No: 11/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Kafalah  dan  secara  spesifik  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah.  Definisi  Kafalah  dijelaskan  pada  pasal  20  ayat  12  KHES yaitu  jaminan  atau  garansi  yang  diberikan  oleh  penjamin  kepada  pihak  ketiga  atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau penjamin. 26 Pasal 303 KHES memberikan tipologi kafalah (jaminan) menjadi dua jenis yakni kafalah atas diri dan kafalah atas harta. 27 KHES tidak memberikan perincian definisi dari masing-masing jenis  kafalah  tersebut,  KHES  juga  tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  aturan  atau ketentuan  berkaitan  dengan  kafalah  itu  sendiri.  Akan  tetapi,  pengertian  kafalah bersumber  pada  pendapat-pendapat  dari  ulama-ulama  fikih  yang  terdapat  pada  kitab-
21 Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adilatuhu  6 ,  Terjemah,  Abdul  Hayyie  Al-Kattami  (et.all), Fiqih Islam Wa Adilatuhu , Buku ke 6, Cetakan Pertama, Jakarta: GIP, 2011, hlm. 33 22 Fikih Muamalah dalam arti luas ialah Produk Hukum hasil Ijtihad (Penggalian Hukum Islam) berupa  seperangkat  aturan  (syariat)  yang  mengatur  hubungan  hukum  duniawi  antara  manusia  dengan alam  sekitar,  manusia  dengan  hewan  atau  makhluk  Allah  swt  lainnya  dan  hubungan  hukum  manusia antara manusia. Fikih Muamalah dalam arti sempit adalah aturan syariah tetang hubungan  sosial di antara manusia  dalam  konteks  ini  berkaitan  dengan  ekonomi.  Lihat  M.  Nurul  Humaidi, Fiqh  Muamalah , Makalah disampaikan pada Diklat Pengelolaan Lks (Lembaga Keuangan Syariah) oleh Icmi Orda Malang dan Kanindo Syariah, Tanggal 6-8 Juli 2012 Di Graha Kanindo Syariah Jatim, Slide 50.
23 Wahbah Zuhaili, Op Cit . 24 Varian dari definisi Kafalah yang dikemukakan oleh para ulama mazhab seperti ulama mazhab Hanafi,  Maliki,  Hambali  dan  pakar  fikih  Sayyid  Sabiq  dapat  dilihat  lebih  lanjut  pada  Ahmad  Wahid Muslich, Fiqh Muamalat , Cetakan Pertama, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 435.
25 Ibid. , hlm. 437.
26 Suyud  Margono,  (et.all ),  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES ),  Cetakan  Pertama, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri & Law Firm Suyud Margono, tt., hlm. 11.
27 Ibid. , hlm. 69.
kitab fikih. Penulis mengutip salah satu definisi yang  dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa  kafalah  terbagi  menjadi  dua  jenis: 28 Pertama , kafalah  bi  an-nafs (kafalah  diri), dalam arti yang sempit  yaitu kewajiban seorang penjamin untuk  mendatangkan orang yang  ditanggung  ( makful )  kepada  tertanggung  ( makful  lahu ),  sedangkan  dalam pengertian yang luas adalah suatu kafalah dimana objek tanggungannya mendatangkan orang  ke  hadapan  tertanggung. Kedua , kafalah  bi  al-mal (kafalah  harta)  adalah  suatu bentuk kafalah di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.
b. Hawalah (Pengalihan Hutang/Anjak Piutang)
Kata hiwalah diambil  dari  kata tahwil yang  berati intiqal (perpindahan)  yang dimaksud  disini  adalah  memindahkan  hutang  dari  tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal  „alaih . Muhil adalah  sebagai  yang  berutang, muhal adalah  sebagai orang yang menghutangkan dan muhal „alaih yakni orang yang melakukan pembayaran hutang.  Salah  satu  dasar  dibenarkannya  hiwalah  adalah  hadis  Rasulullah  saw  yang artinya: “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah  seorang  kamu  diikutkan  (dihiwalahkan)  kepada  orang  yang  kaya  yang  mampu, maka turutlah.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). 29
Pada  hadist  ini  Rasulullah  saw  memerintahkan  kepada  orang  yang menghutangkan,  jika  orang  yang  berhutang  meng-hiwalahkan  kepada  orang  kaya  dan berkemampuan,  hendaklah  ia  menerima  hiwalah  tersebut  dan  hendaklah  ia  mengikuti (menagih) kepada orang yang di-hiwalahkannya (muhal’alaih) dengan demikian haknya dapat  terpenuhi  (dibayar). 30 Hawalah  di  dalam  KHES  diatur  pada  Bab  XII  akan  tetapi definisi  hawalah  dijabarkan  pada  pasal  20  ayat  13  yaitu  pengalihan  hutang  dari muhil al-ashil kepada muhal‟alaih . 31

## c. Rahn (Gadai)
Seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa gadai merupakan bagian dari  akad al-Istiitsaq (penguatan,  pemastian,  penjaminan)  selain  dari  pada  kafalah dan hawalah.  Menurut  Sulaiman  Rasjid  pengertian ar-rahn berkaitan  dengan  jaminan kepercayaan dalam kepercayaan hutang atau dalam “bahasanya” (pen-) ia mengatakan dengan  dijaminkan  ( dirungguhkan )  ialah  suatu  barang  yang  dijadikan  peneguh  atau penguat  kepercayaan  dalam  hutang  piutang. 32 Salah  satu  ayat  Al-Quran  yang  sering dijadikan  dalil  tentang  gadai  ini  merujuk  pada  QS.  Al-Baqarah:  283, 33 dan  salah  satu hadist terkenal yang artinya sebagai berikut :
28 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Buku ke 13 , Terjemah, Kamaludin A. Marzuki, Fiqhsunnah , Buku ke 13, Cetakan Pertama, Bandung: Al-Maarif, 1987, hlm. 177.
29 Ibid , hlm 39.
30 Ibid. 31 Suyyud Margono. (et.all), lock cit. , hlm. 11 & hlm. 72.
32 Sulaiman  Rasjid, Fiqh  Islam ,  Cetakan  Kedua  Puluh  Tujuh,  Bandung:  Sinar  Baru    Algesino, 1994, hlm. 309.
33 Ibid.
Dari  Anas,  Ia  berkata, “Rasulullah  saw  telah  merungguhkan  (mengadaikan) baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang syarr‟i (gandum)  dari  seorang  Yahudi  untuk  ahli  (keluarga)  rumah  beliau.” (HR.  Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah). 34
Landasan  hukum  nasional  gadai  ( ar-rahn )  diatur  dalam  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No:  25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn dan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas serta KHES. Tentang gadai diatur dalam KHES Bab XIII sedangkan pengertiannya dapat kita temui dalam KHES Pasal 20 ayat (14)  yaitu  penguasaan  barang  milik  peminjam  oleh  pemberi  pinjaman  sebagai jaminan. 35

## 3. Tipologi  Jaminan  Dalam  Perspektif  KHES  Dan  Hukum  Perdata  Serta Peluang Pola Penerapannya
Dari  pemaparan  dia  atas  menunjukkan  bahwa  KHES  belum  dapat mengakomodir secara komprehensif dari pengembangan jenis jaminan tersebut terlebih kondisi  KHES  yang  memang  bukan  sebagai  Undang-undang.  Terlihat  bahwa  jika dihadapkan  pada  jaminan  keperdataan,  KHES  tidak  memberikan  dan  mengatur  secara rinci dalam hal jaminan khususnya jaminan kebendaan. KHES tidak menerangkan apa saja  yang  masuk  dalam  jaminan  kebendaan  tidak  seperti  dalam  jaminan  keperdataan yang memberikan penjelasan seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Konsekuensi  logis  dari  keadaan  seperti  ini  disatu  sisi  memberikan  ruang  gerak yang  cukup  luas  tentang  bagaimana  jaminan  dalam  KHES  ini  kemudian  akan diterapkan.  Kafalah  atau  jaminan  di  dalam  KHES  tidak  memberikan  keterangan  yang masif,  keterangan  dalam  KHES  bahwa  kafalah  seperti  pada  Pasal  303  hanya  sebatas pada  kafalah  atas  diri  dan  kafalah atas  harta.  Padahal  dari  segi  literatur  fikih  “klasik” muamalah  memberikan  keterangan  tentang  definisi  kafalah  secara  gamblang  dan holistik.  Keduanya  memiliki  sinonim  yang  melekat,  jika  pada  fikih  muamalah disebutkan dengan kafalah bi an-nafs (kafalah atas diri) dan kafalah bi al-mal (kafalah harta)  dan  di  dalam  literatur  fikih  mumalah  inilah  diberikan  pengertian  dari  masing- masing  kafalah. Kafalah  bi  an-nafs (kafalah  diri)  adalah  suatu  kafalah  dimana  objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. Sedangkan kafalah bi al- mal (kafalah  harta)  adalah  suatu  bentuk  kafalah  di  mana  penjamin  terikat  untuk membayar  kewajiban  yang  bersifat  harta.  Pun  dalam  KHES  juga  tidak  menempatkan dengan  jelas  seperti  di  dalam  konteks  fikih  seperi  yang  dikemukanan  Wahbah  Zuhaili bahwa kafalah,  hiwalah,  rahn merupakan  satu  bagian  dari  aspek  jaminan  dimana kesemuanya diistilahkan dengan istilah al-Istiitsaq (penguatan, pemastian, penjaminan) dan    merupakan  bagian  dari  apa  yang  disebut  jaminan  dari  sebuah  hutang.  Secara keistilahan  pula  di  dalam  jaminan  keperdataan  memiliki  kesamaan  seperti  jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Hanya saja antara KHES dan jaminan keperdataan
34 Ibid.
35 Suyud  Margono,  (et.all ),  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES ),  Cetakan  Pertama, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri & Law Firm Suyud Margono, hlm. 11 & hlm. 75.
memiliki penempatan yang berbeda dari segi tipologi jenis jaminan tersebut khususnya pada  jaminan  kebendaan.  Perbedaan  tersebut  terlihat  dengan  jelas  jika  pada  jaminan keperdataan  telah  mengatur  jenis-jenis  jaminan  yang  termasuk  dalam  jaminan kebendaan dengan secara rinci seperti Hak Tanggungan, Hipotek, Gadai dan Fidusia.
Perbedaan  selanjutnya  yaitu  jika  hawalah  dalam  KHES  atau  dalam  istilah keperdataan dikenal dengan ajak piutang dan rahn atau gadai memiliki kedudukan yang berbeda dari jaminan keperdataan, jika anjak piutang (hawalah) serta gadai (rahn) dalam literatur  fikih  masuk  pada  kategori  jaminan  akan  hutang  tetapi hawalah dan rahn merupakan bagian diluar dari kafalah atas diri (jaminan perseorngan dalam perdata) dan kafalah  atas  harta  (jaminan  kebendaan  dalam  perdata)  sedangkan  dalam  keperdataan anjak  piutang  memiliki  tempat  tersendiri  dan  untuk  gadai  (rahn)  spesifik  merupakan bagian  internal  dari jaminan  keperdataan  yakni  jaminan  kebendaan  atau  jaminan harta dalam KHES, berikut kami gambarkan ilustrasi keduanya:

## Gambar. I
Skema Kafalah dan Jaminan Keperdataan
Dari  skema  di  atas  terlihat  bagaimana  unsur  persamaan  dan  perbedaan  di keduanya.  Setelahnya  kita  akan  melihat  bagaimana  peluang  dari  penerapan  jaminan
 Kafalah
(Penjaminan)
Kafalah atas Diri (bi an-nafs) Kafalah atas Harta
(bi al-mal)
Jaminan dalam KHES Pasal 303 (Fikih Muamalah: Bagian dari Al-Istiitsaq)  Hiwalah
(Pengalihan
Hutang/Anjak
Pitang)
 Rahn (Gadai)
Tidak masuk ke dalam
Jaminan
Kebendaan/harta di KHES
Jaminan Keperdataan
 Jaminan Perorangan
 Jaminan Kebendaan :
 Hak
Tanggungan  Hipotek  Fidusia  Gadai
dari  KHES  ini.  Dari  hasil  analisis  tersebut  kita  dapat  memberikan  gambaran kemungkinan  apa  saja  yang  dapat  terjadi  jika  dikemudian  hari  terjadi  sengketa,  perlu kita mengingat karena di dalam KHES tidak diterangkan secara rinci maka sangat dapat terjadi  kesepakatan  idealnya  dimasukkan  dalam  klausul  kontrak  tertulis  tentang bagaimana ketundukkan dari kesepakatan para pihak untuk menggunakan jenis dan pola jaminan apa.
Terdapat  dua  pola  kemungkinan  diterapkannya  jenis  jaminan, pertama ,  dengan menggunakan spesifikasi jaminan yang ada pada fikih muamalah berikut aturan rincinya selain  daripada jaminan  keperdataan. Kedua ,  menggunakan  jaminan  yang  telah  dirinci dan digariskan di dalam jaminan keperdataan. Dari kedua pola tersebut memiliki akibat- akibat  hukum  yang  berbeda.  Untuk  pola pertama, kemingkinan-kemungkinan  akibat hukum  yang  timbul  adalah  bahwa  aturan  rinci  yang  digariskan  fikih  muamalah merupakan  aturan  yang  berada  di  luar  KHES  sebagai  payung  hukum  dan pengejewantahan  dari  hukum  nasional  di  wilayah  sengketa  ekonomi  Islam  secara otomatis  jika  dipandang  dari  kaca  mata  hukum  positif  (paradigma  positifistik)  maka tidak  memiliki  akibat  hukum  yang  mengikat  karena  posisi  dari  pada  fikih  muamlah adalah  sebagai  legal  opinion  sebagai  sebuah  fatwa  dimana  pendapat  tersebut  bisa digunakan atau tidak digunakan, tetapi di satu sisi apa yang digariskan fikih muamalah merupakan aturan yang tidak diragukan lagi keabsahan dalam aturan agama Islam, para imam  mujtahid  (yuris  Islam)  merupakan  orang-orang  dengan  kemampuan  kapabilitas terpercaya  dalam  memahami  dan  menginterpretasikan  ajaran  agama  Islam.  Sedangkan pola kedua ,  dari  sudut  pandang  hukum  positif  memiliki  kekuatan  hukum  kuat  dan mengikat  karena  jaminan  keperdataan  memiliki  dasar  hukum  Undang-undang  dimana undang-undang  memiliki  kekuatan  hukum  utama  dan  tertulis,  bahkan  posisi  hukum antara  KHES  berbasis  PERMA  dan  jaminan  keperdataan,  masih  memiliki  tingkatan hukum  lebih  tinggi  untuk  jaminan  keperdataan  karena  sumber  jaminan  dalam keperdataan adalah undang-undang.  Kekurangan dari pola kedua dapat dilihat dari sisi sosial  keagamaan,  dengan  menundukkan  diri  ke  dalam  aturan  yang  digariskan  hukum positif  dalam  hal  jaminan  keperdataan  maka  jaminan  yang  digunakan  di  KHES  pada akhirnya tidak memiliki perbedaan dengan ada atau tidaknya jaminan dalam KHES itu sendiri.
Di  luar  hal  tersebut,  dalam  persepktif  fikih  muamalah  menggunakan  jaminan keperdataan  sebenarnya  tidak  memiliki  permasalahan  yang  krusial  sejauh  dalam pelaksanaan  dan  substansi  jaminan  dalam  keperdataan  itu  tidak  mengandung  atau memiliki  hal-hal  yang  di  haramkan  oleh  aturan  syariat,  karena  kaidah  dasar  dalam muamalah  mengatakan  pada  dasarnya  segala aktifitas  muamalah  dibolehkan  selama tidak  ada  dalil  yang  mengharamkannya ,  kaidah  ini  berbanding  terbalik  dalam  ibadah mahdah  yang  mengatakan pada  dasarnya  bentuk  ritual  apapun  adalah  terlarang (haram)  sampai  ada  dalil  yang  membolehkannya. Hukum  Ekonomi  Islam  merupakan bagian  dari  muamalah  dan  sifat  dari  muamalah  adalah  fleksibel  dan  dinamis.  Dalam satu  kaidah  fikih  terkait  dengan  kaidah  umum  dalam  perkembangan  adalah:
“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat .” 36
Melihat kaidah di atas dapat kita simpulkan bahwa selama jaminan keperdataan dapat membawa kebaikan atau maslahat bagi para pihak dan di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat atau haram maka menggunkan jaminan dalam keperdataan boleh digunakan.

## C. SIMPULAN
Berkaitan  dengan  KHES  dan  jaminan  keperdataan  setelah  penulis  membahas secara  keseluruhan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  hukum  KHES  tidak sekuat undang-undang. KHES tidak memberikan atau belum mengakomodir pengertian, jenis-jenis,  maupun  perincian  syarat  dan  aturan-aturan  mengenai  jaminan  secara keseluruhan dan lengkap. Pasal 303 contohnya tidak memberikan definisi dari jaminan ( kafalah ) atas diri dan harta, sebagaimana yang dapat ditemukan di dalam literatur fikih muamalah  dan  tidak  pula  memberikan  perincian  dalam  jaminan  harta  atau  kebendaan, salah  satu  contoh  seperti  pembagian  benda  tidak  bergerak  dan  benda  bergerak  dalam jaminan  keperdataan.  Terdapat  kesamaan  antara  KHES,  fikih  literatur  dan  jaminan keperdataan secara istilah seperti dalam jaminan keperdataan yaitu jaminan perorangan dan  jaminan  kebendaan  dihadapkan  dengan  istilah  kafalah  atas  diri  ( an-nafs )  serta kafalah  atas  harta  ( bi  al-mal ),  meskipun  untuk  gadai  dan  anjak  piutang  ( hawalah ) memiliki  perbedaan,  dimana  gadai  dalam  KHES  tidak  masuk  dalam  jaminan harta/kebendaan    ( bi  al-mal )  sedangkan  pada  jaminan  keperdataan  gadai  masuk  pada jaminan  kebendaan.  Dalam  KHES kafalah,  hawalah,  rahn merupakan  satu  kesatuan yang merupakan bagian dari apa yang disebut jaminan dari sebuah hutang ( al-Istiitsaq ). Terdapat  dua  pola  kemungkinan  penerapan  jaminan  pada  KHES,  akibat  tidak terincinya  di  dalam  KHES,  kemungkinan pertama ,  ialah  menggunakan  aturan  yang terdapat  dalam  litarur  fikih  muamalah  tetapi  akibat  hukumnya  adalah  tidak  mengikat dikarenakan  fikih muamalah tidak masuk  dalam  undang-undang  atau  dapat  didudukan sebagai  fatwa  ( legal  opinion ),  dari  sisi  sosial  keagamaan  sebagai  produk  para  imam mujtahid  (yuris  Islam)  yang  keberadaan  pondasi  keilmuan  syariatnya  tidak  diragukan lagi,  sedangkan  pola kedua, menggunakan  aturan  terperinci  yang  ada  pada  jaminan keperdataan dari segi hukum positif (paradigma positif) menggunakan aturan yang ada pada  jaminan  keperdataan  adalah  mengikat  karena  dasar  yang  digunakan  adalah undang-undang  nasional  dan  tertulis,  hanya  saja  dalam  perspektif  sosial  keagamaan menjadi  tidak  ada  perbedaan  yang  mencolok  dengan  ada  dan  tidaknya  (keberadaan) KHES dalam konteks aspek jaminan ini.
Berdasarkan kaidah fikih umum di bidang muamalah dan kaidah fikih muamalah umum  terkait  perkembangan  menggunakan  jaminan  keperdataan  dibolehkan  selama dalam  substansi  hukum  dan  pelaksanaannya  menjamin  kebaikan,  kemaslahatan,
36 H.A.  Djazulli, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah-Masalah  Yang Praktis, Kaidah Fikih , Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Ilmu, 2006, hlm. 109.
kepastian,  keadilan  hukum  para  pihak  dan  tidak  ada  unsur-unsur  yang  melanggar ketentuan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Jakarta: GIP & Tazkia Cendikia
Djazulli,  H.  A.  2006. Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah Yang Praktis-Kaidah Fikih , Jakarta: Kencana Ilmu
Djumhana , Muhammad.  2000. Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Bandung:  Citra  Adiya Bhakti
Hasan , Zubairi. 2009. Undang-Undang  Perbankan  Syariah  Titik  Temu  Hukum  Islam dan Hukum Nasional , Jakarta: Rajawali Press
Humaidi,  M.  Nurul.  “Fiqh  Muamalah”,  Makalah  disampaikan  pada  DIKLAT PENGELOLAAN  LKS  (Lembaga  Keuangan  Syariah) oleh  ICMI  Orda  Malang dan  KANINDO  Syariah,  tanggal  6-8  Juli  2012  di  Graha  KANINDO  Syariah JATIM, Slide 50.
Muslich, Ahmad Wahid. 2010. Fiqh Muamalat , Jakarta: Amzah
Sabiq, Sayyid. 1987. Fiqhsunnah Buku ke 13 , Bandung: Al-Maarif
Saeed,  Abdullah.  2004. Islamic  Banking  and  Interest  A  Study  of  Riba  and  Its Contemporary Interpretation , Jakarta: Paramadina
Saliman,  Abdul  R.  2010. Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan  Teori  dan  Contoh  Kasus , Jakarta: Kencana Ilmu
Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana Ilmu
Tim  Pustaka  Zeedny.  2009. Himpunan  Undang-undang  Dan  Peraturan  Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah , Yogyakarta: Pustaka Zeedny.
Usman, Rachmadi. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta: Sinar Grafika
Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adilatuhu 6 , Jakarta: GIP

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

## Interview
Legal  Drafting  (Draft  Perjanjian)  Musyarakah  &  Interview  Penulis  dengan  Ibu  Tanti Widia Nurdiani (Relationship Management) dari PT. Bank BTN Syariah Cabang Malang  yang  berlamat  di  Jl.  Ade  Irma  Suryani  No.  2-4  Malang),  Kantor  BTN Syariah  Cabang  Malang,  Jawa  Timur,  4  November,  16.49  WIB.    (Penelitian dilakukan dalam rangka mencari data ketika  penyusunan Tesis).