## OPEN ACCESS
E-ISSN: 2656-5528

## Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta

## Factors Causing Slum Settlement in Semanggi Area, Surakarta City
Carla Magno Araujo 1* , Winny Astuti 1 , Galing Yudana 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 2 Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
*Penulis korespondensi. e-mail : carlamagno05@gmail.com
(Diterima: 1 Januari 2023; Disetujui: 26 April 2023)

## Abstrak
Kawasan perkotaan tidak terlepas dari permasalahan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang meningkat, serta keterbatasan akses  penduduk  terhadap  layanan  dasar  perkotaan  yang  kemudian  berpotensi  menyebabkan  munculnya  kawasan  permukiman kumuh. Kota Surakarta merupakan salah satu kota dengan kepadatan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi penggunaan lahan untuk  bermukim.  Pemerintah  Kota  Surakarta  telah  melakukan  verifikasi  data  lokasi  perumahan  dan  permukiman  kumuh  di  Kota Surakarta  antara  lain  Kawasan  Semanggi  karena  memiliki  tingkat  kepadatan  penduduk  serta  luas  permukiman  yang  tinggi dibandingkan dengan kawasan lain. Kawasan padat penduduk ini menjadi perhatian khusus pemerintah karena terjadi pembangunan permukiman tanpa memperhatikan aspek kelayakan hunian dan struktur tata ruang kota. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam Kawasan Semanggi, yaitu masih banyak bangunan yang tidak memiliki sertifikat, status lahan Ilegal, tingginya jumlah rumah tidak layak huni, ketidakteraturan bangunan, kawasan rawan banjir, dan rendahnya sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini fokus untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya permukiman kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deduktif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menganalisis tingkat prioritas faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh berdasarkan pertimbangan yang diperoleh dari responden ahli terpilih melalui expert choice . Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa terdapat lima  faktor prioritas yang  menyebabkan  adanya  permukiman  kumuh  Kawasan  Semanggi.  Kelima  faktor  tersebut  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor  sarana prasarana, faktor status kepemilikan bangunan, faktor lahan perkotaan, serta faktor lama tinggal penghuni.
Kata kunci : analisis faktor; Analytic Hierarchy Process; permukiman kumuh

## Abstract
Urban areas are inseparable from problems of increasing population growth and urbanization, as well as limited population access to basic urban services, which may potentially cause the emergence of slum areas. Surakarta City is one of the cities with fairly high density thus affecting the use of land for settlement. The Surakarta City Government has verified data on the location of housing and slum settlements in Surakarta City which includes the Semanggi Area because of its high population density compared to other areas. This densely populated area is of particular concern to the government due to development of settlement without regard to the aspects of  occupancy  feasibility  and  urban  spatial  structure.  Several  problems  in  Semanggi  area  include  many  buildings  do  not  have certificates, illegal land status, high number of uninhabitable houses, building irregularities, flood-prone areas, and low socio-economic community. This study focuses on determining the factors that cause slums in Semanggi area of Surakarta City. The approach used in this study is a deductive approach. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP)  analysis technique to analysed the priority level of factors that influence the formation of slum settlements based on the considerations obtained from expert respondents selected through expert choice. The results of the AHP analysis show that there are five priority factors that lead to the  formation of slum settlements in Semanggi area. The five factors are economic factor, infrastructure factor, building ownership status factor, urban land factor, and occupant length of stay factor.
Keywords: Analytic Hierarchy Process; factor analysis; slum

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan yang semakin meningkat berdampak terhadap berkembangnya permukiman kumuh perkotaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) memperlihatkan bahwa 7,42% rumah tangga kumuh  bermukim  di  daerah  perkotaan.  Selain  itu  pada  skala  global,  UN-Habitat  (2008)  menjelaskan  bahwa  78,2%
populasi  dunia  tinggal  di  kawasan  permukiman  kumuh,  terutama  populasi  di  negara  berkembang.  Keadaan  tersebut menunjukkan bahwa permasalahan permukiman kumuh masih menghantam di berbagai negara di dunia. Seperti yang dijelaskan oleh Prayojana & Saputra  (2020) dalam jurnal kependudukan dan pembangunan lingkungan, pertambahan penduduk  yang  pesat  mengakibatkan  terjadinya  sejumlah  permasalahan  di  daerah  perkotaan,  salah  satunya  adalah munculnya slum area yaitu daerah yang sifatnya kumuh dan tidak beraturan yang terdapat di daerah perkotaan.
Permukiman  yang  memiliki  kepadatan  penduduk  tinggi  memiliki  potensi  mengalami  penurunan  kualitas  sarana prasarana (Budiharjo, 1998). Permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai lingkungan padat penduduk dengan jumlah penduduk yang tinggi, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, dan jumlah rumah yang sangat padat dengan ukuran di bawah rata-rata (Surtiani dalam Dewi, 2022). UN-Habitat (2018) juga menjelaskan bahwa  permukiman kumuh digambarkan  sebagai  lingkungan  yang  terdegradasi,  memiliki  bangunan  tidak  layak  huni  dan  kepadatan  tinggi,  serta kurang terlayani infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Selain itu, menurut Sari & Ridlo, (2021), permukiman adalah suatu kawasan perumahan secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi dan fisik ruang yang lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan.
Adanya  permukiman  kumuh  disebabkan  oleh  banyak  faktor.  Berdasarkan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat,  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  menyebabkan  kawasan  permukiman  kumuh,  antara  lain ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan dalam pemenuhan rumah layak huni, urbanisasi, ekonomi, sosial budaya, lahan perkotaan, sarana prasarana tidak memadai, tata ruang, daya tarik perkotaan, serta status kepemilikan bangunan dan  lama  tinggal  penghuni.  Lebih  lanjut,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Krisandriyana  (2017)  menjelaskan  bahwa permukiman  kumuh  dapat  muncul  disebabkan  oleh  faktor  tata  ruang,  faktor  ekonomi,  dan  faktor  status  kepemilikan bangunan. Pendapat lain dari Sadana (2014), faktor utama penyebab adanya permukiman kumuh yaitu, pertumbuhan kota yang  tinggi  dan  tidak  diimbangi  oleh  tingkat  pendapatan  yang  cukup dan keterlambatan  pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana kota terutama jalan pada daerah perkembangan permukiman baru. Dengan adanya  keterlambatan  pembangunan  sarana  prasarana  lingkungan,  sebagian  permukiman  di  kota  terbangun  tanpa dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

## Gambar 1. Peta Delineasi Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi
Penelitian berlokasi di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta. Mengacu pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 413.21/38.3/1/2016, di Kota Surakarta terdapat 359,53 Ha luas permukiman kumuh yang tersebar di 51 kelurahan dan
terbagi  dalam  28  kawasan.  Sebagian  besar  kawasan  kumuh  di  Kota  Surakarta  terletak  di  Kecamatan  Pasar  Kliwon, termasuk  diantaranya  Kawasan  Semanggi.  Berdasarkan  dokumen  Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Permukiman  Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP)  Kota  Surakarta  Tahun  2016,  Kawasan  Semanggi  memiliki  luas  kumuh sebesar 76,03 hektar yang meliputi lima kelurahan, yaitu Kelurahan Sewu, Kelurahan Gandengan, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan Sangkrah, dan Kelurahan Semanggi. Secara geografis, Kawasan Semanggi  berada di bagian timur Kota Surakarta, tepatnya di bantaran rel kereta api dan tepi sungai Bengawan Solo.
Meski terdapat sejumlah pembangunan hunian baru di Kawasan Semanggi, jumlah permukiman kumuh sulit dikurangi karena masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang banyak terdapat di sepanjang bantaran rel kereta api. Berdasarkan dokumen RP2KPKP Kota Surakarta Tahun 2016, permasalahan-permasalahan di Kawasan Semanggi yaitu masih  banyak  bangunan  yang  tidak  memiliki  sertifikat,  status  lahan  ilegal,  tingginya  jumlah  RTLH,  ketidakteraturan bangunan,  kawasan  rawan  banjir,  dan  rendahnya  sosial  ekonomi  masyarakat.  Dengan  adanya  permasalahan- permasalahan tersebut, maka pemerintah Kota Surakarta telah merencanakan strategi dan program seperti peremajaan permukiman  kumuh  yang  bertujuan  untuk  pengentasan  kawasan  permukiman  kumuh.  Akan  tetapi,  penanganan permukiman  yang  ada  di  Kawasan  Semanggi  dinilai  belum  optimal  karena  masih  terdapat  permukiman  kumuh  yang tersebar di setiap wilayah dan faktor-faktor penyebab permukiman kumuh di Kawasan Semanggi belum teridentifikasi dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan output berupa faktor- faktor  prioritas  penyebab  permukiman  kumuh  dengan  judul  Faktor-faktor  Prioritas  Penyebab  Permukiman  Kumuh Kawasan Semanggi, Kota Surakarta.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 DEFINISI PERMUKIMAN KUMUH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,  permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak dihuni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan, serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penelitian yang dilakukan oleh Surtiani (2006) menjelaskan bahwa permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai lingkungan padat penduduk dengan jumlah penduduk yang tinggi, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, jumlah rumah yang sangat padat dengan ukuran di bawah rata-rata, fasilitas atau fisik yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan perumahan dibangun di  atas  tanah  milik  negara.  Lebih  lanjut,  permukiman  kumuh  dapat  didefinisikan  sebagai  kawasan  permukiman  yang memiliki kondisi hunian sangatlah buruk maupun sarana prasarana kepadatan bangunan dan persyaratan rumah sehat tidak sesuai dengan standar yang berlaku serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Suparlan, 1984). Dari beberapa pengertian  permukiman  kumuh  yang  sudah  dijelaskan,  dapat  dirumuskan  bahwa  permukiman  kumuh  merupakan lingkungan permukiman padat yang telah mengalami penurunan fungsi lingkungan dengan akses penyediaan infrastruktur yang minim, keadaan sosial ekonomi masyarakat rendah, serta kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar.

## 2.2 TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH
Terdapat dua tipologi permukiman kumuh yaitu squatter area dan slum area (Saraswati, 2000). Perbedaan kedua tipe permukiman tersebut dilihat dari kondisi fisik dan kondisi geografis yang memadai serta status kepemilikan yang tidak jelas. Squatter area merupakan permukiman yang dibangun di suatu kawasan atau di daerah permukiman, tempat-tempat terlarang, dan bersifat ilegal, sedangkan slum area merupakan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan masalah permukiman perkotaan apabila dilihat dari kondisi fisik lingkungan tidak memadai, sedangkan kondisi geografisnya layak untuk  dihuni.  Indonesia  sendiri  memiliki  beberapa  kota  kumuh  dengan  beragam  tipologi.  Lebih  lanjut,  berdasarkan Dokumen RKPKP Kota Surakarta tahun 2016 Kota Surakarta memiliki tiga tipologi permukiman kumuh, yaitu permukiman kumuh padat perkotaan, permukiman kumuh bantaran sungai, dan permukiman kumuh sepanjang rel kereta api.

## 2.3 KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Permukiman kumuh memiliki karakteristik berupa kawasan padat bangunan dan tidak teratur dengan status tanah bukan milik penghuni. Tidak hanya dari segi fisik, karakteristik permukiman kumuh dapat dikenali dari aspek nonspasial, yaitu  karakteristik  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  masyarakat    (Wardhana  &  Sulistyarso,  2015).    Menurut  hasil penelitian Averal et al. (2008), permukiman kumuh memiliki kondisi perumahan dengan kepadatan yang tinggi dan ukuran unit  rumah  yang  relatif  kecil,  atap  rumah  biasanya  terbuat  dari  bahan  yang  sama  dengan  dindingnya.  Karakteristik permukiman kumuh  yang  paling  menonjol  adalah  kualitas  rumah  dengan  kepadatan  bangunan  yang  tinggi  dan  tidak permanen.  Ditjen  Perumahan  dan  Permukiman  (2002)  menjelaskan  bahwa  karakteristik  permukiman  kumuh  ditandai
dengan  penduduk  yang  berpendapatan  rendah,  memiliki  sistem  sosial  rentan,  mayoritas  penduduk  bekerja  di  sektor informal,  dan  fasilitas  infrastruktur  prasarana  permukiman  di  bawah  standar  minimal.  Dari  beberapa  karakteristik permukiman kumuh diatas, dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang dibangun tanpa perencanaan. Secara keseluruhan, permukiman kumuh memiliki kondisi fisik bangunan yang tidak layak, padat bangunan,  dan  sarana  prasarana  tidak  memenuhi  standar  teknis,  kepadatan  penduduk  tinggi,  serta  dihuni  oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

## 2.4 KRITERIA PERMUKIMAN KUMUH
Kriteria untuk menentukan kondisi kekumuhan pada permukiman kumuh dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR  Nomor  14/PRT/M/2018  tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman  Kumuh,  yaitu:  a)  permukiman  kumuh  sangat  padat  dan  tidak  memenuhi  persyaratan  tata  ruang;  b) permukiman kumuh dari perspektif jalan lingkungan, yaitu kualitas jalan lingkungan yang buruk; c) permukiman kumuh dilihat dari segi drainase lingkungan, yaitu kualitas drseinae lingkungan yang buruk ditandai oleh limpasan air hujan yang tidak dapat dialirkan; serta d) kondisi sarana prasarana yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Lebih lanjut kriteria permukiman  kumuh  juga  dijelaskan  dalam  UN-Habitat  (2008)  yaitu:  a)  tidak  tersedia  fasilitas  sarana  prasarana permukiman dengan baik; b) tidak memadainya ketersediaan sanitasi beserta infrastrukturnya; c)  kualitas bangunan yang rendah; d) ruang huni yang padat; serta e) status hunian yang tidak aman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kriteria kumuh  yang  digunakan  lebih  didasari  pada  penjelasan  bahwa  kumuh  merupakan  suatu  keadaan  fisik  kawasan permukiman yang buruk/rendah serta tidak memenuhi standar kelayakan yang merupakan dampak dari beberapa faktor penyebab baik fisik dan nonfisik.

## 2.5 FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH
Penyebab adanya permukiman kumuh adalah pertumbuhan kota yang tinggi tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang  cukup  dan  keterlambatan  pemerintah  kota  dalam  merencanakan  dan  membangun  prasarana  pada  daerah perkembangan.  Seiring  dengan  kebutuhan  perumahan  yang  semakin  tinggi,  maka  masyarakat  secara  swadaya menciptakan  permukiman  tanpa  didasari  perencanaan  tapak  yang  memadai.  Menurut  Rindarjono  &  Gamal  (2012), penyebab  adanya  permukiman  kumuh  dapat  dilihat  dari  beberapa  faktor  yaitu:  a)  faktor  urbanisasi;  b)  faktor  sarana prasarana; c) faktor lahan perkotaan; d) faktor ekonomi; dan e) faktor tata ruang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Wardhana (2015) di Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, terdapat empat faktor penyebab permukiman kumuh, yaitu: a) faktor ekonomi; b) faktor sosial; c) faktor lingkungan; dan d) faktor dukungan pemerintah.
Lebih lanjut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisandriyana (2017) menjelaskan bahwa permukiman kumuh dapat muncul  disebabkan  faktor  tata  ruang,  ekonomi,  dan  status  lahan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Surtiani  (2006)  yang menjelaskan bahwa kondisi tingkat penghasilan, status kepemilikan hunian, dan lama tinggal dapat mempengaruhi kondisi kekumuhan  pada  suatu  kawasan.  Menurut  Suparno  &  Marlina  (2006),  terdapat  beberapa  faktor  penyebab  adanya permukiman kumuh: a) faktor urbanisasi; b) faktor ekonomi; c) faktor lahan perkotaan; d) faktor sarana prasarana; e) faktor sosial budaya; dan f) faktor tata ruang. Penyebab adanya permukiman kumuh yang dijelaskan oleh Khomarudin (1997) salah satunya adalah faktor pemerintahan. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan, dalam istilah lain bahwa pengawasan pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan ruang kurang sehingga menyebabkan timbulnya bangunan yang  tidak  memenuhi  standar  rumah  sehat.  Pada  beberapa  kasus,  permukiman  kumuh  berasal  dari  kurangnya pengawasan dan regulasi dari pemerintah atau pengembang properti. Tanpa pengawasan yang ketat, masyarakat dapat membangun hunian yang tidak memenuhi standar dan mengabaikan regulasi.
Beberapa literatur tersebut menunjukkan bahwa kemunculan kawasan permukiman kumuh berlangsung dalam kurun waktu tertentu, dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang sebagian besar dihuni oleh penduduk ekonomi menengah ke bawah, serta ada pengaruh dari status kepemilikan lahan/hunian yang rata-rata berstatus sewa sehingga rasa kepemilikan rendah, kekurangan akses ke infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, menjadikan masyarakat menumpuk pada lokasi  yang  telah  tersedia  yang  tentunya  tidak  memadai  serta  kurangnya  perencanaan  tata  ruang  perkotaan.  Tanpa perencanaan yang baik dan benar, masyarakat cenderung tinggal di lokasi yang kosong.
Mengacu pada pendapat para ahli diatas, teori tentang permukiman kumuh yang akan disintesis adalah teori mengenai faktor penyebab permukiman kumuh yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sintesis variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Sintesis Variabel Faktor Penyebab Permukiman Kumuh No. Variabel Penelitian Sumber 1 Faktor Urbanisasi Rindarjono & Gamal (2012), Suparno & Marlina (2006) 2 Faktor Ekonomi Rindarjono & Gamal (2012), Suparno & Marlina (2006) 3 Faktor Pemerintahan Dan Kelembagaan Khomarudin (1997) 4 Faktor  Sarana Prasarana Rindarjono & Gamal (2012), Suparno & Marlina (2006) 5 Faktor Lahan Perkotaan Rindarjono & Gamal (2012), Suparno & Marlina (2006) 6 Faktor Sosial Budaya Suparno & Marlina (2006) 7 Faktor Tata Ruang Rindarjono & Gamal (2012), Suparno & Marlina (2006) 8 Faktor Lama Tinggal Penghuni Surtiani (2006) 9 Faktor Status Kepemilikan Bangunan Surtiani (2006)
Sumber: Khomarudin (1997), Rindarjono & Gamal (2012), Suparno & Marlina (2006), Surtiani (2006)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu tahap pendekatan dan jenis penelitian, kerangka berpikir penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## 3.1 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan  pendekatan deduktif  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  teori.  Teori  tersebut  akan dijadikan sebagai dasar untuk penggalian data di lapangan. Pendekatan deduktif bersifat umum ke khusus dimana pada akhirnya akan menarik suatu kesimpulan dan adanya pengetahuan baru yang memiliki sifat lebih khusus (Masykur, 2019). Pendekatan deduktif biasanya digunakan untuk penelitian berjenis kuantitatif di mana penelitian kuantitatif yang memiliki penjelasan unsur seperti tujuan, subjek, dan sumber data yang menggunakan analisis numerik atau angka. Sesuai dengan variabel dan indikator yang terukur (Arikunto, 2011). Variabel-variabel  yang diperoleh kemudian diuji menggunakan teknik analisis Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam kesiapan penanganan kumuh pada  kawasan  penelitian.  Penggunaan  AHP  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memecahkan  permasalahan  yang bersifat kualitatif melalui pendekatan kuantitatif.

## 3.2 KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN
Proses untuk menyusun penelitian dibagi dalam dibagi dalam tiga tahap utama, yaitu Tahap Pra-Penelitian, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Akhir yang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut.

## Gambar 2. Kerangka Rancangan Penelitian

## 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer terdiri dari teknik observasi melalui pengamatan kondisi secara langsung pada wilayah studi penelitian, teknik wawancara untuk mengeksplorasi data secara mendalam melalui pertanyaan yang diajukan kepada narasumber  yang  terpilih.  Sementara  itu,  teknik  pengumpulan  data  sekunder  menggunakan  data  sekunder  yang
didapatkan dari instansi pemerintah, atau hasil penelitian atau literatur yang telah dilakukan sebelumnya terkait faktor penyebab permukiman kumuh. Selain itu, terdapat juga teknik kuesioner ahli yang digunakan sebagai input data dasar dalam melakukan analisis Analytic Hierarchy Process (AHP). Kuesioner ahli merupakan salah satu komponen penting dalam analisis AHP (Saaty, 2008). Ahli yang dipilih merupakan pihak yang memahami betul terkait masalah permukiman kumuh. Ahli yang menjadi narasumber berasal dari instansi pemerintah, akademisi, serta lembaga masyarakat. Penilaian faktor dari para stakeholder terpilih kemudian diolah melalui teknik analisis AHP. Berikut merupakan rincian responden kuesioner ahli yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Daftar Responden Terpilih No. Kelompok Responden Jumlah 1 Instansi/pemerintah 3 2 Akademisi 2 3 Komunitas/LSM 5 Total 10

## 3.4 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Analytic Hierarchy Process (AHP). Teknik analisis  AHP  adalah  model  teknik  pengambilan  keputusan  yang  berfungsi  untuk  menguraikan  permasalahan  yang kompleks atau multikriteria agar menjadi susunan variabel yang hierarkis (Saaty, 2008). Alasan menggunakan teknik AHP dalam penelitian ini, yaitu untuk menentukan faktor prioritas penyebab adanya permukiman kumuh Kawasan Semanggi. Analisis  AHP  dimulai  dengan  survei  data  primer,  yaitu  kuesioner  AHP  kepada  narasumber  ahli  yang  terdiri  atas  10 stakeholder terdiri  dari  akademisi,  instansi  pemerintah,  serta  komunitas/LSM  yang  mempunyai  keahlian  di  bidang perumahan dan permukiman kumuh. Oleh karena itu, penilaian AHP menggunakan aplikasi yang bernama Expert Choice 11 untuk mempermudah analisis hingga memperoleh susunan faktor secara hierarkis dengan tetap mempertimbangkan indeks konsistensi.
Gambar 3. Kerangka Analisis Penelitian

## 4. DATA DAN ANALISIS .

## 4.1 IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN SEMANGGI
Identifikasi faktor penyebab permukiman kumuh di Kawasan Semanggi dilihat dari faktor-faktor yang telah dirumuskan dalam sintesis teori. Faktor-faktor tersebut meliputi sembilan faktor, yakni: 1) faktor urbanisasi; 2) faktor ekonomi; 3) faktor sosial  budaya;  4)  faktor  sarana  prasarana;  5)  faktor  kelembagaan  dan  pemerintahan;  6)  faktor  status  kepemilikan bangunan; 7) faktor  lahan perkotaan; 8) faktor tata ruang; serta 9) faktor lama tinggal penghuni.

## 4.1.1 FAKTOR URBANISASI
Tabel 4. menampilkan data jumlah penduduk di Kawasan Semanggi Kota Surakarta berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Surakarta selama lima tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020.
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kawasan Semanggi Sesudah dan Sebelum Pemekaran Tahun 2016-2020 Kecamatan Kelurahan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jebres Gandekan 9695 9.067 9080 0 0 Sewu 7501 7.121 7156 0 0 Pasar Kliwon Semanggi 34927 35.652 35917 23805 23679 Kedunglumbu 5730 5.425 5470 5469 5451 Sangkrah 11814 12.636 12765 12817 12777 Total penduduk sebelum pemekaran 69667 69.901 70388 42091 41907 Kelurahan Mojo setelah pemekaran 0 0 0 12591 12687 Total penduduk setelah pemekaran - - - 54682 54594

## Sumber: BPS Kota Surakarta, 2016-2020
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kawasan Semanggi mengalami peningkatan setiap tahun  sebelum  adanya  pemekaran  sebesar  ±250-700  jiwa  setiap  tahunnya.  Peningkatan  jumlah  penduduk  tersebut dikarenakan  beberapa  hal,  salah  satunya  adalah  migrasi  dari  program  pemerataan  penduduk  yang  dilakukan  oleh pemerintah setempat. Kelurahan Semanggi merupakan salah satu kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi  diantara  Kawasan  Semanggi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  responden  di  kawasan penelitian,  jumlah  penduduk  yang  terlalu  padat  menyebabkan  pelayanan  atau  fungsi  kelurahan  serta  pengendalian penduduk  menjadi  kurang  maksimal.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  Kota  Surakarta  memutuskan  untuk  melakukan pemekaran  terhadap  Kelurahan  Semanggi  pada  tahun  2019.  Berdasarkan  dokumen  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota Surakarta Nomor 11 tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kadipiro, dibentuk kelurahan baru yaitu Kelurahan Mojo. Jumlah penduduk Kawasan Semanggi setelah pemekaran sebanyak 54,594 penduduk. Pemekaran pada Kelurahan  Semanggi  menyebabkan  penurunan  jumlah  penduduk  yang  awalnya  padat  di  beberapa  kelurahan,  yaitu Kelurahan Gandekan dan Kelurahan Sewu.

## 4.1.2 FAKTOR EKONOMI
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dokumen Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Kota Surakarta Tahun 2016, Tabel 5. berikut menunjukkan data jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kawasan Semanggi dengan persentase yang dapat dilihat pada Gambar 4.
Tabel 5. Jumlah MBR di Kawasan Semanggi Jumlah Penduduk Kawasan Semanggi Total KK Non MBR MBR 10204 7339 2865 Sumber: Dokumen RP2KPKP Kota Surakarta, 2017
Gambar 4. Persentase MBR di Kawasan Semanggi
Kawasan Semanggi dihuni oleh 10.2041 Kepala Keluarga (KK) (RP2KPKP Kota Surakarta, 2017). Diketahui bahwa terdapat penduduk yang memiliki penghasilan rendah atau MBR dengan persentase 28% atau 2865 KK. Permukiman kumuh  di  Kawasan  Semanggi  ini  merupakan  lahan  yang memiliki  potensi  ekonomi  di bidang perdagangan  dan jasa. Banyak masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta dan menjadi  Pedagang Kaki Lima (PKL) tetapi tak sedikit juga
masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dapat dikatakan bahwa perekonomian Kawasan Semanggi berpusat  pada  bidang  perdagangan  dan  wiraswasta.  Semakin  bertambahnya  penduduk,  semakin  padat  dan  banyak pendatang baru yang mencari pekerjaan di daerah Kawasan Semanggi.

## 4.1.3 FAKTOR SOSIAL BUDAYA
Tabel  6.  menampilkan  data  terkait  struktur  penduduk  dilihat  berdasarkan  agama  di  Kawasan  Semanggi.  Dapat diketahui bahwa agama yang paling banyak dianut adalah agama Islam dengan persentase sebesar 90%, diikuti dengan agama Protestan sebesar 4%. Kebhinekaan agama di Kawasan Semanggi dapat mempengaruhi norma yang berlaku pada kawasan tersebut sebab masing-masing agama memiliki norma yang berbeda.
Tabel 6. Struktur Penduduk Kawasan Semanggi Berdasarkan Agama Tahun 2019 Agama Kelurahan Total % Semanggi Mojo Kedunglumbu Sangkrah Islam 21878 11216 4785 11471 49350 90% Katolik 907 503 340 563 2313 4% Protestan 1010 868 327 770 2975 5% Budha 8 4 15 11 38 0% Hindu 2 0 1 1 4 0% Jumlah 54680 100% Sumber: BPS Kota Surakarta, 2019

## 4.1.4 FAKTOR SARANA PRASARANA
Faktor  sarana  prasarana  merupakan  salah  satu  faktor  fisik  penyebab  permukiman  kumuh,  mencakup  jaringan drainase,  persampahan,  jangkauan  pelayanan  air  limbah  domestik,  jenis  dan  perkerasan  jalan,  serta  kualitas  dan kepadatan bangunan (Fitri & Sulistinah, 2021).

## a. Kondisi Fisik Jaringan Drainase
Kondisi jaringan drainase yang ada di Kawasan Semanggi cukup beragam. Ada yang tertutup dan memiliki kondisi yang baik, akan tetapi ada beberapa titik saluran drainase yang terdapat tumpukan sampah. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memprioritaskan pemeliharaan drainase yang dilakukan pada Jalan Kyai  Mojo.  Berdasarkan  dokumen  RP2KPKP  Kota  Surakarta  tahun  2020,  penyediaan  saluran  drainase  yang  sesuai adalah ketersediaan saluran drainase dalam suatu kawasan yang mampu menampung air hujan dan tidak menimbulkan genangan  dan  sistem  drainase,  serta  terhubung  dengan  sistem  drainase  perkotaan.  Tabel  7.  menunjukkan  panjang jaringan drainase eksisting di Kawasan Semanggi.
Tabel 7. Kondisi Drainase Lingkungan di Kawasan Semanggi Kelurahan Panjang Drainase Eksisting (m) % Kedung Lumbu 400 2% Sangkrah 4813 29% Semanggi 6053 36% Mojo 5496,5 33% Total 16762,5 100% Sumber: RP2KPKP Kota Surakarta, 2020

## b. Pembuangan Sampah (Pengelolaan Persampahan)
Tabel 8. menunjukkan data sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Semanggi. Dapat diketahui bahwa ada 529 KK dengan sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan persyaratan teknis (Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, 2020). Sistem pengelolaan persampahan dikatakan baik bila ketersediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai dengan persyaratan teknis, berupa tempat sampah Tempat Pembuangan Sementara (TPS), gerobak sampah, dan tempat pengolahan  sampah.  Selain  itu,  sistem  persampahan  yang  buruk  dapat  dilihat  dari  banyaknya  sampah  yang  tidak terangkut ke TPS. Namun, semua lokasi yang ada  belum terlayani sistem pengangkutan sampah ke TPS/TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang dilakukan dua kali dalam seminggu.
Tabel 8. Sistem Pengelolaan Persampahan Kawasan Semanggi Tahun 2020 Kelurahan Pengelolaan Persampahan Jumlah KK dengan Pengelolaan Persampahan Sesuai Persyaratan Teknis Jumlah Sampah Domestik Rumah Tangga Terangkut ke TPS/TPA Kedung Lumbu 75 14% 54 5% Sangkrah 311 59% 134 13% Semanggi 49 9% 399 38% Mojo 94 18% 459 44% Jumlah 529 100% 1046 100% Sumber: RP2KPKP Kota Surakarta, 2020

## c. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Sistem pembuangan air limbah yang ada di Kawasan Semanggi telah memiliki persyaratan teknis yang mendasar, yaitu  memiliki  jamban  berupa  kloset  leher  angsa  dan  memiliki  tangki  septik  pribadi  maupun  terpusat.  Kriteria  yang ditetapkan dalam pengelolaan air limbah meliputi sistem pengelolaan yang sesuai standar teknis, sistem pengelolaan yang memadai, serta ketersediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada permukiman seperti kloset angsa yang  terhubung  dengan  tangki  septik  atau  sistem  pengelolaan  yang  terpusat/komunal  (DPU  Kota  Surakarta,  2020). Gambar 7. menunjukkan 65% Kawasan Semanggi memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis.
Tabel 9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan Semanggi Kelurahan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sesuai Persyaratan Teknis (KK) Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) Kedung Lumbu 9 62 Sangkrah 457 191 Semanggi 531 333 Mojo 786 365 Total 1783 951
Sumber: RP2KPKP Kota Surakarta, 2020
Gambar 7. Diagram Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah

## d. Kondisi Pelayanan Air Bersih
Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat karena mempengaruhi aktivitas keseharian setiap individu. Berdasarkan hasil wawancara kepada warga setempat, sebagian besar masyarakat Kawasan Semanggi menggunakan air bersih dari PDAM sumur/tandon air. Berdasarkan Dokumen RKPK Kota Surakarta tahun 2016, persentase masyarakat terlayani sarana air bersih untuk minum, cuci, dan mandi sebesar 53% dengan standar minimal 60 liter/orang/hari.
e. Aksesibilitas Lingkungan
Aksesibilitas lingkungan meliputi jenis perkerasan dan kondisi jalan lingkungan. Berdasarkan hasil survei lapangan, jenis perkerasan jalan di Kawasan Semanggi sudah berupa aspal maupun paving. Namun dari kondisi yang ada, beberapa ruas jalan memiliki lebar jalan yang belum memenuhi standar teknis. Tabel 10. berikut menunjukkan data kondisi jaringan jalan lingkungan dan panjang jalan dengan lebar lebih dari 1,5 m menurut kelurahan di Kawasan Semanggi.
Tabel 10. Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan Kawasan Semanggi Kota Surakarta
Kelurahan Kondisi Jalan Lingkungan Kawasan Semanggi Total Jaringan Jalan Lingkungan Panjang Jalan dengan Lebar >1,5 m Kedung lumbu 200 200 0 Sangkrah 3759 3846 -87 Semanggi 4749 6157 -1408 Mojo 446327 4449 441878 Sumber: RP2KPKP Kota Surakarta, 2020
f. Kondisi Fisik Bangunan Hunian
Kawasan Semanggi memiliki jumlah bangunan sebanyak 2998 unit yang tersebar di empat kelurahan. Bangunan yang tidak teratur sebanyak 681 unit, memiliki kepadatan bangunan rata-rata 95 unit/Ha, dan masih terdapat 742 unit bangunan yang  tidak  sesuai  persyaratan  standar  teknis.  Tabel  11.  menunjukkan  kondisi  dan  kepadatan  bangunan  di  Kawasan Semanggi.
Tabel 11. Kondisi dan Kepadatan Bangunan di Kawasan Semanggi Kepadatan Bangunan Unit/Ha Tidak teratur Tidak Sesuai Standar Teknis 95 unit/ha 681 unit 742 unit bangunan Sumber: RP2KPKP Kota Surakarta, 2020

## 4.1.5 FAKTOR TATA RUANG
Berdasarkan data yang didapatkan dari KOTAKU dan DPU Kota Surakarta, terdapat beberapa area atau wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukan permukiman. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RP2KPKP Kota Surakarta tahun 2017,  Kawasan  Semanggi  memiliki  lahan  seluas  61,31  Ha  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya.  Tabel  12. menunjukkan data kesesuaian kawasan permukiman dengan Rencana Pola Ruang kawasan.
Tabel 12. Kesesuaian Kawasan Permukiman dengan Rencana Pola Ruang Kawasan
Kawasan Kumuh Luas Kawasan Kumuh Tidak Sesuai Peruntukan (Ha) Persentase Tidak Sesuai Peruntukan (Ha) Semanggi 76,03 Ha 61,30 Ha 81% Sumber: RP2KPKP Kota Surakarta, 2017
Gambar 8. Peta Kesesuaian Rencana Pola Ruang

## 4.1.6 FAKTOR LAHAN PERKOTAAN
Sesuai dengan dokumen penataan ruang kota Kota Surakarta yang ada, dalam kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020, luas lahan permukiman kumuh Kawasan Semanggi mengalami penurunan dari 76,03 hektar pada tahun 2016 menjadi 35,45 hektar pada tahun 2020. Berdasarkan perhitungan SK Kumuh Kota Surakarta. Hal itu terjadi karena adanya pemekaran pada Kelurahan Semanggi sehingga penggunaan lahan untuk permukiman juga menurun sebesar 40,58 hektar.

## 4.1.7 FAKTOR KELEMBAGAAN/PEMERINTAHAN
Dengan adanya masalah kekumuhan kawasan, Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun rencana aksi penanganan kumuh yang dituangkan dalam Dokumen RP2KPKP Kota Surakarta tahun 2016-2020, yang melibatkan berbagai instansi Pemerintah Kota Surakarta, berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Tabel 13. berikut merangkum rencana penataan Kawasan Semanggi dan penanggung jawab masing-masing rencana terkait.
Tabel 13. Rencana Penataan Kawasan Rencana Penataan Kawasan Semanggi Penanggung Jawab Penataan permukiman ilegal di atas lahan sempadan Sungai Bengawan Solo -BSPS -Dinas Lingkungan Hidup -Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir di permukiman kumuh - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Peningkatan kualitas infrastruktur yang tersebar di permukiman kumuh Kawasan Semanggi -Dinas Lingkungan Hidup -Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan

## Sumber: dokumen LARAP, hasil wawancara, 2021
Selain  instansi  yang  tercantum  pada  tabel  diatas,  terdapat  juga  pihak  lain  yang  turut  serta  dalam  kerjasama penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kawasan Semanggi, salah satunya adalah KOTAKU. KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program Kementerian PUPR untuk mengatasi masalah permukiman kumuh dengan meningkatkan akses pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur lingkungan di permukiman perkotaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh KOTAKU, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah terkait permukiman kumuh serta mengkoordinasikan pihak  kelurahan  dan  lembaga  masyarakat  yang  ada,  serta  ikut  melakukan  pendataan  terkait  permasalahan  dan kepentingan masyarakat kawasan kumuh.

## 4.1.8 FAKTOR LAMA TINGGAL PENGHUNI
Dari hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bidang SDA, diketahui bahwa faktor lama tinggal penghuni juga dapat menyebabkan adanya permukiman kumuh. Hal tersebut disebabkan adanya penduduk yang bermigrasi ke Kota Surakarta dengan tujuan mencari pekerjaan. Dengan demikian, Kawasan Semanggi menjadi pusat pertemuan berbagai penduduk, yaitu antara pendatang dari berbagai daerah dan penduduk yang direlokasi dari daerah Solo. Seiring berjalannya waktu, penduduk tersebut mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak memperhatikan kondisi lingkungan hunian. Hal tersebut akan menyebabkan Kawasan Semanggi menjadi kumuh.

## 4.1.9 FAKTOR STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN
Dalam melakukan penelitian ini, status kepemilikan bangunan dilihat berdasarkan bangunan yang memiliki legalitas lahan atau sertifikat. Tabel 14. berikut menunjukkan data status kememilikan bagunan di Kawasan Semanggi berdasarkan data dari dokumen RP2KPKP Kota Surakarta tahun 2020. Dapat dilihat bahwa Kawasan Semanggi memiliki total 3135 unit bangunan, dimana sejumlah 2092 unit atau 66% memiliki sertifikat dan 1043 unit  atau 33% yang belum memiliki sertifikat. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap citra Kawasan Semanggi.
Tabel 14. Status Kepemilikan Bangunan Kawasan Permukiman Kumuh Memiliki Legalitas Lahan/sertifikat (unit) Tidak Memiliki Legalitas Lahan/Sertifikat Jumlah % Jumlah % 2092 66% 1043 33% Sumber: RP2KPKP Kota Surakarta, 2020

## 4.2 ANALISIS PRIORITAS FAKTOR PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN SEMANGGI
Dalam  menentukan  faktor  prioritas  penyebab  permukiman  kumuh  Kawasan  Semanggi,  digunakan  metode  AHP. Proses  AHP  menggunakan software Expert  Choice 11,  dengan  memasukan  hasil  kuesioner  AHP  dengan  beberapa tahapan analisis, menyusun hierarki permasalahan penelitian. Penyusunan hierarki tersebut dilakukan dengan menyusun tujuan penelitian yang digunakan untuk level pertama, yaitu faktor prioritas penyebab adanya permukiman kumuh.

## Gambar 9. Hierarki Permasalahan pada Software Expert Choice
Hierarki  permasalahan  disusun  berdasarkan  penilaian  masing-masing  responden  dengan  rentang  nilai  1-9  yang menunjukkan  tingkat  kepentingan  kriteria  atau  variabel,  input  nilai  responden  yang  ada,  kemudian  mengukur  indeks konsistensi pada matriks AHP. Apabila hasil yang diperoleh kurang dari <0,1 maka penilaian responden dinyatakan valid sehingga penilaian matriks dapat digunakan.

## 4.3 KARAKTERISTIK PELAKU AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN JASA
Dari hasil konsistensi nilai rata-rata matriks yang dilakukan, pada Gambar 13. diketahui bahwa 9 faktor penyebab adanya permukiman kumuh dianggap konsisten karena memiliki nilai  ≥ 0,1. Berikut merupakan grafik tingkat kepentingan per  parameter  nilai  bobot  faktor  prioritas  penyebab  adanya  permukiman  kumuh.  Guna  memperoleh  faktor  prioritas keseluruhan,  dihitung  juga  bobot  dari  masing-masing  faktor.  Oleh  karena  itu,  perlu  mengalikan  bobot  nilai  faktor fundamental dengan persentase untuk menghasilkan bobot nilai prioritas.
Perhitungan bobot nilai masing-masing faktor =   bobot nilai faktor × persentase (%)
Gambar 13. Bobot Nilai Faktor Penyebab Adanya Permukiman Kumuh
Tabel 14. Penentuan Peringkat Bobot Nilai Prioritas Faktor Penyebab Permukiman Kumuh No Indikator/Faktor Bobot Nilai Masing-Masing Faktor Persentase Bobot Nilai (%) 1. Faktor Ekonomi 0,221 22,1% 2. Faktor Sarana Prasarana 0,183 18,3% 3. Faktor Status Kepemilikan Banguanan 0,148 14,8% 4. Faktor Lahan Perkotaan 0,139 13,9% 5. Faktor Lama Tinggal Penghuni 0,113 11,3% 6. Faktor Urbanisasi 0,054 5,4% 7. Faktor Sosial Budaya 0,048 4,8% 8. Faktor Tata Ruang 0,048 4,8% 9. Faktor Kelembagaan 0,047 4,7% Sumber: Hasil Analisis Peneliti, Expert Choice 2023
Tabel 14. yang ditampilkan di atas menunjukkan rincian masing-masing faktor. Setiap bobot nilai faktor diambil dari hasil perhitungan melalui expert choice yang menjadi penentu faktor prioritas yang menyebabkan adanya permukiman kumuh.  Faktor  prioritas  tertinggi  penyebab  adanya  permukiman  kumuh  Kawasan  Semanggi  adalah  faktor  ekonomi, sebesar  22,1,  diikuti  oleh  faktor  sarana  prasarana  sebesar  18,3%.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  langsung  dari  kondisi eksisting kawasan penelitian yang belum sesuai dengan standar teknis pelayanan sarana prasarana dasar seperti air bersih, drainase persampahan, serta kondisi bangunan hunian. Faktor prioritas ketiga adalah faktor status kepemilikan bangunan sebesar 14,8%. Hal ini disebabkan masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah. Faktor prioritas keempat yaitu faktor lahan perkotaan dengan bobot nilai sebesar 13,9%. Hal ini disebabkan lahan yang ada di Kawasan Semanggi semakin terbatas untuk mendirikan bangunan hunian. Faktor prioritas kelima adalah faktor lama tinggal penghuni dengan bobot nilai sebesar 11,3%.

## 5. PEMBAHASAN
Sesuai dengan hasil analisis faktor yang telah dilakukan, terdapat lima faktor yang memiliki nilai paling tinggi dan dijadikan sebagai faktor utama penyebab adanya permukiman kumuh Kawasan Semanggi. Kelima  faktor tersebut yaitu faktor ekonomi, faktor sarana prasarana, faktor status kepemilikan bangunan, faktor lahan perkotaan, dan faktor lama tinggal penghuni. Berikut merupakan pembahasan terkait faktor-faktor tersebut.

## 5.1 FAKTOR EKONOMI
Faktor ekonomi merupakan faktor prioritas yang paling menyebabkan permukiman kumuh Kawasan Semanggi. Hal tersebut  sejalan  dengan  pendapat  dari  Krisandriyana  (2017)  bahwa  faktor  ekonomi  adalah  faktor  utama  yang menyebabkan adanya permukiman kumuh. Teori tersebut juga dijelaskan oleh Sadyohutomo (2008), bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menyebabkan adanya permukiman kumuh karena mereka tidak mampu mendirikan bangunan hunian yang layak sehingga cenderung membangun hunian di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil analisis AHP yang diperoleh, faktor ekonomi merupakan faktor prioritas pertama penyebab permukiman kumuh Kawasan Semanggi. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan data yang didapatkan. Data yang didapatkan menunjukkan bahwa di Kawasan Semanggi pernah dilakukan beberapa program peningkatan kualitas lingkungan dan pemberdayaan  masyarakat.  Program-program  tersebut  diharapkan  mampu  mengatasi  permasalahan  lingkungan permukiman yang dihadapi oleh MBR di Kawasan Semanggi, dalam hal terbatasnya akses permukiman yang sehat dan layak, rendahnya kualitas lingkungan permukiman, dan lemahnya perlindungan untuk memperoleh rumah yang sehat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan baik untuk aspek sosial ekonomi. Sesuai dengan hasil olahan data yang dilakukan, jumlah MBR pada Kawasan Semanggi sekitar 28% dan mayoritas dari mereka bekerja sebagai wiraswasta, ada juga sebagian masyarakat yang tidak bekerja, sehingga masyarakat yang tinggal di dalam kawasan permukiman kumuh  tidak  mampu  untuk  mendirikan  bangunan  hunian  layak  huni.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  hal  ini  dapat menyebabkan kekumuhan lingkungan permukiman. Hunian yang didirikan di lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan rata-rata memiliki kondisi bangunan yang tidak memiliki legalitas atau sertifikat.

## 5.2 FAKTOR SARANA PRASARANA
Faktor prioritas kedua adalah faktor sarana prasarana. Menurut Permen PUPR (2018), faktor sarana prasarana dapat dilihat dari kondisi sarana prasarana dasar, yang mencakup jaringan drainase, persampahan, Instalasi Pengolahan Air Limbah  (IPAL)  komunal  dan  Mandi-Cuci-Kakus  (MCK)  umum,  jangkauan  pelayanan  air  limbah  domestik,  jenis  dan perkerasan  jalan,  serta  kualitas  dan  kepadatan  bangunan.  Apabila  tidak  memenuhi  standar  teknis  maka  akan mengakibatkan  kekumuhan.  Dilihat  dari  sistem  jaringan  drainase,  penyediaan  saluran  drainase  yang  sesuai  adalah ketersediaan  saluran  drainase  dalam  suatu  kawasan  mampu  atau  menampung  air  hujan  dan  tidak  menimbulkan genangan, juga terhubung dengan sistem drainase perkotaan. Terkait dengan persampahan, semua lokasi yang ada belum terlayani sepenuhnya sistem pengangkutan sampah ke TPA/TPS yang dilakukan dua kali dalam seminggu. Dilihat dari sisi infrastruktur, bangunan hunian masih banyak tidak teratur dan tidak sesuai persyaratan teknis. Berdasarkan fakta di lapangan, kondisi jalan yang ada sudah berupa aspal maupun paving . Namun, beberapa ruas jalan memenuhi standar teknis lebar jalan. Dapat diartikan bahwa faktor sarana prasarana dapat menyebabkan kualitas lingkungan menjadi kumuh jika sarana dan prasarana tidak berfungsi secara maksimal dan kondisinya tidak memenuhi syarat.

## 5.3 FAKTOR STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN
Faktor  prioritas  ketiga  yaitu  faktor  status  kepemilikan  bangunan.  Berdasarkan  teori  yang  dijelaskan  oleh  Surtiani (2006), status kepemilikan bangunan dilihat dari cara pandang penduduk dalam menjaga kualitas hunian yang mereka
tempati. Apabila penduduk merasa memiliki hunian tersebut, maka penduduk akan semakin menjaga kualitas huniannya. Sebaliknya, jika penduduk merasa tidak mempunyai hunian tersebut, maka penduduk mungkir untuk menjaga huniannya. Hal  tersebut  apabila  dibiarkan  terus-menerus  akan menyebabkan  penurunan kualitas  hunian dan  kualitas  lingkungan sehingga menyebabkan kekumuhan. Status kepemilikan bangunan dilihat berdasarkan bangunan yang memiliki legalitas lahan/sertifikat. Sejumlah 33% bangunan hunian tidak memiliki legalitas lahan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki hunian sehingga tidak berkeinginan untuk memperbaiki hunian mereka yang semakin lama dapat menyebabkan penurunan kualitas hunian dan menyebabkan adanya permukiman kumuh.

## 5.4 FAKTOR LAHAN PERKOTAAN
Faktor  lahan  perkotaan  merupakan  faktor  prioritas  keempat  penyebab  adanya  permukiman  kumuh  di  Kawasan Semanggi.  pendapat  dari  Rindarjono  &  Gamal  (2012),  kawasan  permukiman  kumuh  disebabkan  oleh  faktor  lahan perkotaan, yaitu peningkatan kebutuhan lahan untuk bertempat tinggal. Peningkatan kebutuhan lahan untuk bertempat tinggal  yang  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  luas  lahan  menimbulkan  kepadatan  hunian.  Berdasarkan  fakta  di lapangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 hingga 2020), pada Kawasan Semanggi sebagai bagian bantaran sungai,  terjadi  peningkatan  lahan  untuk  permukiman  sebesar  60%.  Hal  tersebut  disebabkan  semakin  bertambahnya jumlah penduduk yang ingin bertempat tinggal di Kawasan Semanggi sehingga permintaan lahan buat permukiman pun bertambah. Dengan keterbatasan lahan untuk permukiman, penduduk yang ada di Kawasan Semanggi mendirikan hunian di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta menyebabkan adanya kawasan permukiman kumuh.

## 5.5 FAKTOR LAMA TINGGAL PENGHUNI
Faktor  lama  tinggal  penghuni  menjadi  faktor  prioritas  kelima  penyebab  adanya  permukiman  kumuh  di  Kawasan Semanggi. Menurut Surtiani (2006), dampak dari faktor lama tinggal penghuni terhadap permukiman kumuh diasumsikan berdasarkan  sudut  pandang  penduduk  yang  merasa  tinggal  hanya  sementara  waktu  dan  tidak  memiliki  bangunan sehingga perlindungan dan pelestarian terhadap bangunan terkadang diabaikan oleh penghuni.
Secara garis besar, kelima faktor tersebut dihasilkan berdasar perhitungan analisis AHP yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan software Expert Choice . Akan tetapi, terdapat juga beberapa faktor penyebab permukiman kumuh yang bertolak belakang atau tidak termasuk dalam faktor prioritas dengan analisis AHP berdasarkan hasil kuesioner dari stakeholder terpilih.

## 6. KESIMPULAN
Kawasan Semanggi merupakan salah satu dengan luas permukiman kumuh lebih tinggi dibandingkan kawasan lain di Kota Surakarta. Guna mengatasi kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kota Surakarta telah merencanakan strategi dan program pengentasan kawasan permukiman kumuh. Faktor penyebab permukiman kumuh Kawasan Semanggi, Kota Surakarta dapat dilihat dari tingkat prioritas faktor penyebab, yaitu faktor ekonomi, faktor sarana prasarana, faktor status kepemilikan bangunan, faktor lahan perkotaan, dan faktor lama tinggal penghuni. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor prioritas utama penyebab adanya permukiman kumuh Kawasan Semanggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk  yang  berpenghasilan  rendah  (MBR)  yang  bertempat  tinggal  di  kawasan  tersebut  karena  bekerja  di  sektor informal. Faktor sarana prasarana merupakan faktor prioritas kedua yang menyebabkan adanya pemukiman kumuh pada Kawasan Semanggi. Hal ini dikarenakan kebutuhan sistem jaringan infrastruktur belum sepenuhnya diperbaiki. Selain itu, faktor status kepemilikan bangunan termasuk juga dalam faktor prioritas penyebab adanya permukiman kumuh pada Kawasan  Semanggi.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar  masyarakat  yang  ada  di  Kawasan  Semanggi,  tepatnya  di Bantaran Sungai Bengawan Solo, belum memiliki legalitas hunian atau sertifikat. Jika masalah permukiman di Kawasan Semanggi belum terselesaikan, terdapat kekhawatiran bahwa kawasan kumuh akan terus meluas melebih sehingga sulit untuk ditangani oleh Pemerintah Kota Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2011). Prosedur Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta. Diakses dari https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=217760
Averal, S., Zah, R., & Tavares-Correa, C. (2008). Linking Socioeconomic Classes and Land Cover Data in Lima Peru: Assessment through the application of remote sensing and GIS. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation 11 (2), 27-37.
Badan Pusat Statistik. (2018). Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% Ke Bawah), Menurut Provinsi 2015-2018. Diakses
dari: https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/10/04/1667/persentase-rumah-tangga-kumuh-perkotaan-40-ke-bawah- menurut-provinsi-2015-2018.html
Budihardjo, E. (1998). Sejumlah Masalah Permukiman Kota . Bandung: Alumni.
Dewi,  A.  K.  (2022).  Analisis  Tingkat  Kekumuhan  dan  Kualitas  Hidup  Masyarakat  di  Permukiman  Situ  Citayam. Jurnal  Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan , 11 (2), 123 – 132. https://doi.org/dx.doi.org/10.22441/vitruvian.2022.v11i2.003 Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. (2020). Laporan Akhir RP2KPKP Kota Surakarta . Kota Surakarta: Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
Ditjen Perumahan dan Permukiman. (2002). Konsep Panduan Identifikasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh . Jakarta: Kementerian PUPR.
Fitri, D. A., & Sulistinah. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). Jurnal UNESA , 1 – 9. Diakses dari: https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/38202/33713 Kementerian PUPR. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh . Jakarta: Kementerian PUPR. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104649/permen-pupr-no-14prtm2018-tahun-2018
Khomarudin. (1997). Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman . Jakarta: Yayasan Realestat Indonesia. Diakses dari: https://onesearch.id/Record/IOS3605.JATEN-11100000000198?widget=1&library_id=208 Krisandriyana, M. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta (Universitas Sebelas Maret).  Universitas  Sebelas  Maret.  Diakses  dari:  https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/71329/MzYzNDk2/Faktor-yang- Mempengaruhi-Keberadaan-Kawasan-Permukiman-Kumuh-di-Surakarta-HALAMAN.pdf
Masykur, R. (2019). Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum . Bandar Lampung: AURA.
Prayojana, T. W., Mardhatil, Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). Dampak Urbanisasi Terhadap Permukiman Kumuh (Slum Area). Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan , 2 (1), 13 – 22. Diakses
dari:
http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/download/12/7/
Rindarjono, & Gamal, M. (2012). SLUM: Kajian Pemukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial . Yogyakarta: Media Perkasa. Diakses dari: https://onesearch.id/Record/IOS2863.JATEN000000000093113
Saaty,  T.  L.  (2008).  Decision  Making  with  the  Analytic  Hierarchy  Process. International  Journal  Services  Sciences , 1 (1),  83 – 98. Diakses dari https://www.rafikulislam.com/uploads/resourses/197245512559a37aadea6d.pdf Sadana, A. (2014). Perencanaan Kawasan Permukima n. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sadyohutomo. (2008). Manajemen Kota dan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara. Saraswati, D. T. (2000). Analisis Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan i D.K.I. Jakarta. Studi Kasus Kelurahan Kapuk,  Kecamatan  Cengkareng,  Kotamadya  Jakarta  Barat .  Thesis  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Indonesia. Diakses dari: https://lontar.ui.ac.id/detail?id=110182.
Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2021). Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan. Jurnal Kajian RUANG , 1 (2). Diakses dari https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/view/20022/0 Suparlan, P (Ed). (1984). Pertumbuhan Penduduk dan Penyerbuan Daerah Kota, dalam Kemiskinan di Perkotaan . Jakarta: Yayasan Obor.
Suparno,  &  Marlina,  E.  (2006). Perencanaan  dan  Pengembangan  Perumahan .  Yogyakarta:  Andi.  Diakses  dari: https://onesearch.id/Record/IOS4644.slims-52928/Details Surtiani, E. E. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus:  Kawasan  Pancuran,  Salatiga) (Universitas  Diponegoro).  Universitas  Diponegoro.  Diakses  dari: http://eprints.undip.ac.id/15530/
UN HABITAT. (2008). Panduan Ringkas untuk Pembuat Kebijakan Perumahan untuk MBR: Memberi Tempat yang Layak bagi Kaum Miskin  Kota .  Bangkok:  UN  HABITAT.  Diakses  dari:  https://www.unescap.org/sites/default/files/PERUMAHAN-BAGI-KAUM- MISKIN_PERUMAHAN-UNTUK-MBR.pdf UN  HABITAT.  (2018). SDG  Indicator  11.1.1  Training  Module:  Adequate  Housing  and  Slum  Upgrading (pp.  1 – 31).  pp.  1 – 31.  UN HABITAT.  Diakses  dari:  https://data.unhabitat.org/documents/GUO-UN-Habitat::indicator-11-1-1-training-module-adequate- housing-and-slum-upgrading-feb-2020/about Wardhana, N. H., & Sulistyarso, H. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Jurnal Teknik ITS , 4 (2), C150 – C154. Diakses dari: https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/download/11013/2452 Wijanarko, A. R. L., Rolalisasi, A., & Tohar, I. (2023). Tipologi Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Indonesia Berdasarkan Penanganan. Jurnal Arsitektur KOLABORASI , 3 (1), 10 – 14. Diakses dari:
https://jurnal.kolaborasi.unpand.ac.id/index.php/KOLABORASI/article/view/37/30