## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 2 No. 2 Oktober 2019
E-ISSN: 2615-1375,     P-ISSN: 2614-5170

## Analisis Tipologi Wilayah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Basis Dan Disparitas Pendapatan
Analysis of Region Typology Based on Economic Growth, Income Sector and Disparity
Fajar Afandi 1) Aisah Jumiati 2) Moh. Adenan 3) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1,2,3) Universitas Jember 1,2,3) email: fjrafandi@gmail.com 1) aisyahjumiati@unej.ac.id 2) mohadenan@yahoo.co.id 3) Disubmit: 26 April 2019; Direvisi: 1 Juli 2019; Dipublish: 1 Oktober 2019

## Abstract
Success  Economic  development  in  developing  countries  can  be measured  by  high  economic  growth  and  income  distribution.  Many economic  growth  approaches  are  carried  out  in  several  regions  in developing  regional  economic  sectors  which  are  expected  to  increase equity. The research methodology used is descriptive quantitative which explains  the  results  of  the  calculation  to  see  the  condition  of  the  area under study. The purpose of this paper is to determine the condition of regencies  /  cities  in  East  Java  Province  based  on  economic  growth, sector basis and the number of income disparities. Based on the results of  the  study  showed  that  East  Java  Province  was  dominated  by  the quadrant IV category based on the Agriculture sector with a high rate of income disparity.
Keywords :  Base  Sector;  Economic  Growth;  Income  Disparity;  Regional Typology

## Abstrak
Keberhasilan  Pembangunan  ekonomi  di  negara  berkembang  dapat diukur  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  pemerataan pendapatan.  Pendekatan  pertumbuhan  ekonomi  banyak  dilakukan  di beberapa  daerah  dalam  mengembangkan  sektor-sektor  ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan. Metodologi yang  digunakan  yaitu  deskriptif  kuantitatif  yang  melakukan penjelasan atas hasil perhitungan untuk melihat kondisi wilayah yang diteliti.  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  kondisi Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  berdasarkan  pertumbuhan ekonomi, sektor basis dan angka disparitas pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur didominasi oleh wilayah kategori kuadran IV yang berbasis pada sektor Pertanian dengan angka disparitas pendapatan yang tinggi.
Kata  kunci :  Sektor  Basis;  Pertumbuhan  ekonomi;  Disparitas Pendapatan; Tipologi Wilayah

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator pembangunan suatu negara. Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi  di  negara  miskin  dan  berkembang  pada  awalnya  cenderung menyebabkan  tingginya  tingkat  kemiskinan  dan  ketidakmerataan distribusi  pendapatan.  Ketika  negara-negara  miskin  dan  berkembang tersebut  sudah  semakin  maju,  maka  persoalan  kemiskinan  dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (an inverse U shaped patern) (Kuncoro, 2006).
Jawa  Timur  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  yang tergolong tinggi yaitu 5,79%. Jika mengacu pada teori Kuznets, wilayah Jawa Timur pasti memiliki disparitas pendapatan yang tinggi pula. Jawa Timur  memiliki  angka  disparitas  yang  tinggi  (IW=  0,9),  namun menunjukkan  trend  menurun.  Turunnya  angka  disparitas  pendapatan berbanding  lurus  dengan  trend  pertumbuhan  ekonomi  yang menunjukkan  penurunan  dari  tahun  2011  hingga  2015  (BPS  Prov. Jatim, 2018).
Jumlah  kontribusi  terhadap  PDRB  berbeda  di  setiap  daerah. Perbedaan  tersebut  terjadi  dikarenakan  laju  pertumbuhan  antar kabupaten  maupun  kota  di  Jawa  Timur  menunjukkan  tingkat  yang beragam  dan  nantinya  mengakibatkan  perbedaan  pendapatan  di  setiap kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Pertumbuhan  ekonomi wilayah  biasanya  ditandai  dengan  peningkatan  pendapatan  regional yang  diakibatkan  oleh  tumbuhnya  sektor-sektor  (ekonomi)  unggulan  di suatu  wilayah,  (Arsyad,  1999).  Provinsi  Jawa  Timur  didominasi  oleh daerah  berbasis  pertanian,  namun  kontribusi  sektor  pertanian  dalam penyusunan PDRB hanya berada di urutan ketiga dengan besaran 12%. Kontribusi  terbesar  masih  dikuasai  oleh  sektor  industri  pengolahan (29%) yang notabene dimiliki oleh Kota-kota besar yang jumlahnya lebih sedikit  (Data  BPS  Prov.  Jatim,  2018).  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu penyebab tingginya angka disparitas pendapatan antar
wilayah.Tingginya disparitas pendapatan antar kabupaten dan kota akan mengakibatkan  wilayah  tersebut  menjadi  sulit  untuk  berkembang, sehingga  diperlukan  suatu  usaha  menganalisis  pertumbuhan  masing- masing  daerah  serta  sektor-sektor  unggulan  di  tiap  daerah  yang nantinya  dapat  fokus  untuk  dikembangkan.  Berdasarkan  beberapa penjelasan  permasalahan  yang  melatarbelakangi  artikel  ini,  penulis tertarik  untuk  menganalisa  kondisi  tipologi  wilayah  berdasarkan pertumbuhan ekonomi, sektor basis, dan disparitas pendapatan di Jawa Timur.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  seluruhnya  adalah  data sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalu  media perantara  atau  secara  tidak  langsung  yang  berupa  buku,  catatan,  atau arsip.  Data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  data  PDRB  ADHK
2010 Kabupaten/Kota dan Provinsi, Pendapatan perkapita
Kabupaten/Kota  dan  Provinsi,  serta  Jumlah  penduduk  Provinsi  Jawa
timur  yang  bersumber  dari  BPS  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  periode 2012-2017.

## 2.2. Metode Analisis
Artikel  ini  menggunakan  beberapa  alat  analisis,  yaitu  LQ,  Shift- share,  Tipologi  Sektoral,  Tipologi  Klassen,  Indeks  Williamson,  dan Korelasi Pearson.
Analisis LQ .
Analisa  LQ  menurut  (Jumiyanti,  2018)  bahwa  dapat  pula  mengukur sektor  basis  pada  suatu  daerah.  Teknik  ini  menyajikan  perbandingan relatif  antara  kemampuan  sektor  di  daerah  yang  diteliti  dengan kemampuan  sektor  yang  sama  pada  daerah  yang  lebih  luas  (Arsyad, 1999). Jika LQ > 1, disebut sektor basis, jika LQ < 1, disebut sektor non basis, jika LQ = 1, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.
𝐿𝑄 = (𝑆𝑖 𝑆) ⁄
(𝑁𝑖 𝑛) ⁄ 𝑎𝑡𝑎𝑢 (𝑆𝑖 𝑁𝑖) ⁄
(𝑆/𝑁) …………………………………………. (1 ) Dimana : LQ : Besarnya Location Quotient Si  : Nilai tambah sektor di tingkat Kabupaten i
S  : PDRB di Kabupaten i
Ni  : Nilai tambah sektor di tingkat Provinsi
N  : PDRB di tingkat Provinsi.

## Analisis Shift-share
Analisis  Shift-hare  bertujuan  ntuk  menentukan  kinerja  atau produktivitas  kerja  perekonomian  daerah  dengan  membandingkannya dengan daerah ditingkat atasnya (propinsi atau nasional) (Arsyad,1999). persamaan  dari  analisis  shift  share  dan  komponen-komponennya adalah: ………………………………………………………………………… (2)
Nj  : Yjo (Yt / Yo) – Yjo Pj : Σi [(Yit / Yio) - (Yt / Yo)] Yijo Dj : Σt [Yijt - (Yit / Yio) Yijo] Keterangan:
Nj  : National Share di Wilayah Rendah Pj  : Proportional Shift Wilayah Rendah Dj  : Diferential Shift Wilayah Rendah Yj  : PDRB total Kota Wilayah Rendah Y  : PDRB Total Wilayah Tinggi o,t  : Periode Awal dan Periode Akhir Perhitungan i : Subskripsi Sektor (subsektor) pada PDRB

## Tipologi Sektoral
Tipologi sektoral berguna untuk mengklasifikasikan kondisi suatu sektor dalam  suatu  daerah.  Analisis  ini  mengembangkan  hasil  perhitungan indeks  LQ  (LQ>1),  komponen  differential  shift  (Dj>0),  dan  komponen proporsional  shift  (Pj  >0)  untuk  ditentukan  tipologi  sektoral. Menggabungkan indeks LQ dengan komponen DJ dan Pj dalam analisis Shift Share maka akan diketahui tingkat kepotensialan ekonomi daerah yang bisa dikembangkan.

## Tipologi Klassen
Melalui  analisis  ini  diperoleh  empat  klasifikasi  melalui  pendekatan wilayah. Kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  perkapita  yang  berbeda-beda diklasifikasikan  dengan  tipologi  Klassen  pendekatan  wilayah  menjadi  4 kelas,  yaitu  daerah  yang  cepat  maju  dan  cepat  tumbuh,  daerah  maju tapi  tertekan,  daerah  yang  berkembang  cepat,  dan  daerah  kabupaten yang relatif tertinggal (Syafrizal,1997).

## Indeks Williamson .
Indeks  Williamson  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  tingkat disparitas pendapatan antar wilayah menggunakan PDRB Perkapita dan jumlah  penduduk  dimana  nilai  yang  diperoleh  antara  nol  dan  satu (0<W<1)(Kuncoro, 2004).
IW= √ ∑(𝑌𝑖−𝑌) 2 𝑓𝑖/𝑛 𝑌 …………………………………….. (3)
Dimana : IW : Indeks Williamson Yi  : Pendapatan per kapita di daerah studi i Y  : Pendapatan per kapita rata-rata daerah refrensi f i  : Jumlah penduduk di daerah studi i n  : Jumlah penduduk di daerah refrensi
Korelasi Pearson
Korelasi  Pearson  diperlukan  untuk  mengetahui  hubungan  antara variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  perkapita  dengan variabel  ketimpangan  pendapatan.  Pengukuran  korelasi  ini  untuk menguji  hipotesis  Kuznets.  Rumus  korelasi  Pearson  yang  digunakan adalah sebagai berikut (Sugiono, 2007) :
𝑟 = 𝑛∑𝑋𝑖𝑌𝑖 − (∑𝑋𝑖)(∑𝑌 √𝑛𝑋𝑖 2 − (∑𝑋𝑖) 2 (𝑛∑𝑋𝑖 2 − (∑𝑋𝑖) 2 … … … … … … … … … (4) Dimana : r : nilai korelasi n :  banyaknya sampel X :  pertumbuhan ekonomi (variabel independen) Y : indeks willlamson/indeks entropi theil (variabel dependen)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1   Hasil
Hasil analisis dijabarkan kedalam enam alat analisis. Penjelasan secara rinci mengenai hasil analisis adalah sebagai berikut,
Analisis LQ.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  analisis  LQ  di  Provinsi Jawa  Timur  menurut    PDRB  ADHK  selama  periode  2013  hingga  2017, terdapat  15  Kabupaten/Kota  yang  berbasis  padasektor  Pertanian, kehutanan  dan  perikanan  yang  menandakan  bahwa  Provinsi  Jawa Timur masih berbasis pada sektor tersebut. Terdapat 6 Kabupaten/Kota
yang  berbasis  pada  sektor  penggalian  dan  pertambangan,  sementara, sektor berbasis jasa hampir tersebar merata. Tidak ada Kabupaten/Kota yang  berbasis  pada  sektor  dengan  kontribusi  besar  pada  PDRB  yaitu sektor industri pengolahan dan perdagangan besar.
Analisis Shift-share.
Kota  Surabaya  merupakan  daerah  dengan  pertambahan  PDRB (Nj)  terbesar  hampir  pada semua  sektor  di  Jawa  Timur,  terutama  pada sektor  industri    dan  jasa.  Terdapat  7  Sektor  yang  terspesialisasi  (Pj negatif)  pada  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur,  yaitu  sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor Pengadaan listrik dan gas, sektor  Pengadaan  air,  pengelolaan  sampah,  limbah,  sektor  Konstruksi, sektor  Real  estate,  dan  sektor  Adm  Pemerintah,  pertahanan  &  jaminan sosial  wajib.  Sektor  dengan  jumlah  Kabupaten/Kota  yang  memiliki pertumbuhan  lebih  cepat  dari  Provinsi  Jawa  Timur  (Dj  positif)  adalah sektor  Pengadaan  listrik  dan  gas  (35  Kab/Kota),  sektor  Real  estate  (34 Kab/Kota),  sektorPerdagangan  besar  dan  eceran;  reparasi  mobil  (33 Kab/Kota),  sektor Informasi  dan  komunikasi  (30  Kab/Kota),  dan  sektor Transportasi dan pergudangan (30 Kab/Kota).
Tipologi sektoral.
Hasil  tipologi  sektoral  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa Kabupaten/Kota  yang memiliki sektor dengan kategori istimewa (tipe I). Sektor  yang  masuk  dalam  kategori  istimewa  (tipe  I)  antara  lain  yaitu sektor Informasi dan komunikasi (20 Kab/Kota), sektor Jasa pendidikan (21  Kab/Kota), sedangkan  sektor  dengan  kontribusi  besar  dalam  PDRB Jawa Timur yang masuk tipe I adalah sektor Perdagangan besar, eceran; reparasi mobil (12 Kab/Kota). Sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam  PDRB  Jawa  Timur  yaitu  Sektor  industri  pengolahan  dan  sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, secara berurutan berada pada tipe III (baik) dan II (baik sekali).
Tipologi Klassen.
Sebagian  besar  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  masih  masuk dalam kuadran IV (daerah relatif tertinggal). Kuadran I didominiasi oleh wilayah  Kabupaten/Kota  besar  yang  merupakan  pusat  pertumbuhan dan sebagian besar merupakan wilayah industri. Kuadran IV didominasi oleh daerah yang berbasis pada sektor Pertanian.
Tabel 1. Hasil Tipologi Klassen
Sumber : BPS Prov. Jatim, 2018 (diolah)
Analisis Disparitas Penapatan dan Hipotesis Kuznets. Angka  indeks  williamson  di  Provinsi  Jawa  Timur  masih menunjukkan  angka  yang  tinggi  (diatas  0,9),  berarti  disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota masih tinggi.
Tabel 2. Perbandingan Indeks Williamson dan Pendapatan perkapita Tahun Indeks Williamson Pendapatan Perkapita 2013 0,947 31.092.000 2014 0,954 32.703.400 2015 0,957 34.271.800 2016 0,958 35.970.600 2017 0,954 37.719.500 Sumber : BPS Prov. Jatim, 2018 (diolah)
Hipotesis  Kuznets  mengenai  hubungan  antara  pembangunan  dan kesenjangan  berlaku  di  Jawa  Timur.  Perhitungan  korelasi  pearson antara  pendapatan  perkapita  dan  indeks  williamson  menghasilkan
Kuadran I Kuadran II Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto,
Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik,
Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu Kota Kediri Kuadran III Kuadran IV Kab. Banyuwangi, Kab. Lamongan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto Kab. Pacitan,Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar,Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi,Kab. Tuban, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep
angka 0,6462, yang berarti bahwa terdapat hubungan linear positif yang tidak begitu kuat antara Pendapatan perkapita dan Indeks williamson.

## 3.2   Pembahasan
Sektor-sektor  yang  berpotensi  di  Kabupaten/Kota  Propinsi  Jawa Timur  dapat  diketahui  dengan  menggunakan  alat  analisis  Location Quotient,  Shift-Share  dan  Tipologi  sektoral.  Berdasarkan  hasil perhitungan  LQ,  diketahui  bahwa  sektor  Pertanian  dan  sektor  jasa masih  mendominasi.  Terdapat  15  Kabupaten/Kota  yang  berbasis  pada sektor  Pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan.  Pada  artikel  sebelumnya, terdapat  20  Kabupaten/Kota  yang  berbasis  pada  sektor  tersebut (Iswanto,  2015).  Pengurangan  jumlah  Kabupaten/Kota  yang  berbasis pada  sektor  Pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  menandakan  bahwa terjadi  perubahan  struktur  ekonomi  pada  beberapa  Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota  yang  semula  berbasis  pada  sektor  Pertanian, kehutanan,  dan  perikanan  lalu  berubah  fokus  antara  lain  Kab. Ponorogo,  Kab.  Mojokerto,  Kab.  Jombang,  Kab.  Magetan,  Kab. Bangkalan,  dan  Kab.  Pamekasan,  sementara  itu  terdapat  penambahan satu  daerah  yaitu  Kab.  Pacitan.  Perubahan  disebabkan  oleh  adanya perubahan  fokus  pengembangan  sektor  basis  pada  daerah  tersebut, karena  suatu  sektor  dikatakan  basis  apabila  terdapat  keunggulan  atau daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Kab. Mojokerto yang  semula  memiliki  basis  pada  sektor  Pertanian,  kini  berubah  fokus pada  sektor  Industri  pengolahan  khususnya  industri  karet  dan  plastik. Kab.  Bangkalan  dan  Kab.  Pamekasan  kini  lebih  fokus  pada  sektor Pertambangan  dan  penggalian  khususnya  tambang  minyak  dan  gas bumi.  Kab.  Pacitan  yang  semua  berbasis  pada  sektor  Kontruksi  kini telah  beralih  fokus  pada  sektor  Pertanian,  kehutanan  dan pertambangan.  Sektor  Industri  pengolahan  merupakan  sektor  dengan kontribusi  terbesar  dalam  PDRB  Provinsi  Jawa  Timur,  namun  hanya terdapat  2  daerah  yang  berbasi  pada  sektor  tersebut,  yaitu  Kota  Kediri dan  Kab.  Mojokerto.  Kab.  Mojokerto  pada  tahun  2008-2012  berbasis pada  sektor  Pertanian,  namun  kini  berubah  menjadi  daerah  industri dengan semakin berkembangnya kawasan industri Jetis.
Sektor  jasa  yang  paling  dominan  adalah  sektor  Jasa  keuangan dan asuransi. Terdapat 4 Kota yang berbasis pada sektor Jasa keuangan dan  asuransi.  Kota  tersebut  adalah  Kota  Blitar,  Kota  Pasuruan,  Kota Mojokerto,  dan  Kota  Madiun.  Terdapat  beberapa  Kabupaten/Kota  yang berbasis  pada  sektor  dengan  kontribusi  yang  sangat  kecil  pada  PDRB Jawa  Timur,  yang  menyebabkan  wilayah-wilayah  tersebut  sulit berkembang.  Kabupaten/Kota  tersebut  salah  satunya  adalah  Kab. Jombang.  Kab.  Jombang  berbasis  pada  sektor  Jasa  pendidikan.
Kabupaten/Kota selanjutnya adalah Kab. Tulungagung. Kab. Tulungagung berbasis pada sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Kota  Surabaya  mendominasi  pertambahan  PDRB  tertinggi  (Nj) hampir  pada  semua  sektor  di  Jawa  Timur.  National  Share  (Nj)  pada sektor  industri  pengolahan  yang  menunjukkan  pertambahan  PDRB tertinggi  adalah  Kota  Surabaya  dengan  nilai  13,2  milliar  rupiah  dan penambahan  PDRB  terendah  adalah  Kota  Blitar  dengan  nilai  75,5  juta rupiah.  National  Share  (Nj)  pada  sektor  perdagangan  besar,  eceran  dan reparasi  mobil  yang  menunjukkan  pertambahan  PDRB  tertinggi  adalah Kota  Surabaya  dengan  nilai  20  milliar  rupiah  dan  penambahan  PDRB terendah  adalah  Kota  Blitar  dengan  nilai  198,  3  juta  rupiah.  National
share (Nj) pada Sektor pertanian yang menunjukkan pertambahan PDRB tertinggi  adalah  di  Kab.  Banyuwangi  sebesar  3,317  milliar  Rupiah  dan Penambahan PDRB terendah adalah pada kota  Mojokerto yaitu sebesar 5,506  juta  Rupiah.  Komposisi  ini  masih  sama  dengan  kondisi  pada tahun  2008-2012  (Iswanto,  2015),  yang  berarti  bahwa  Kondisi  sektor tersebut masih stabil pada beberapa daerah.
Hasil  Perhitungan  Propotional  Shift  (Pj)  pada  Analisis  Shift-share menunjukkan  bahwa  terdapat  7  sektor  yang  terspesialisasi  di Kabupaten/Kota  Jawa  Timur,  sedangkan  10  sektor  sisanya  tidak terspesialisasi.  Sektor  yang  terspesialisasi  salah  satunya  adalah  sektor Pertanian,  kehutanan  dan  perikanan,  sementara  itu  sektor  yang berpengaruh besar lainnya  yaitu sektor Industri pengolahan dan sektor Perdagangan  besar,  eceran;  reparasi  mobil  justru  tidak  terspesialisasi. Pada  tahun  2008-2012,  sektor  Industri  pengolahan  terspesialisasi  di wilayah  Jawa  Timur  (Iswanto,  2015),  yang  menandakan  bahwa  sektor industri  pengolahan  pada  periode  tersebut  tidak  dipusatkan  pada beberapa daerah  seperti sekarang. Sektor industri pengolahan sekarang sudah dipusatkan pada beberapa daerah seperti semakin dikembangkannya kawasan industri Jetis di Kabupaten Mojokerto. Terdapat beberapa sektor yang jika dibandingkan, pertumbuhannya    di  Kabupaten/Kota  lebih  cepat  daripada  di  Provinsi Jawa  Timur.  Sektor  yang  menarik  perhatian  adalah  sektor  Industri pengolahan.  Sektor  Industri  pengolahan  tumbuh  lebih  cepat  di  23 Kabupaten/Kota,  yang  mengindikasikan  sektor  tersebut  mulai berkembang  pada  sebagian  besar  daerah  di  Jawa  Timur.  Sektor  lain yang menunjukkan pergerakan positif adalah sektor Perdagangan besar, eceran; reparasi mobil, yang tumbuh lebih cepat di 33 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2008-2012, sektor tersebut tumbuh lebih cepat hanya di 16 Kabupaten  Kota  (Iswanto,  2015),  yang  mengindikasikan  bahwa pertumbuhannya  semakin  merata.  Sektor  Pertanian,  kehutanan  dan perikanan mengalami kondisi penurunan. Pada tahun 2008-2012, sektor tersebut  tumbuh  lebih  cepat  di  25  Kabupaten/kota  (Iswanto,  2015), sementara  pada  tahun  2013-2017  mengalami  pengurangan  jumlah yakni  menjadi  18  Kabupaten/Kota.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa terjadi  pergeseran  fokus  kegiatan ekonomi  pada  beberapa  daerah,  yang semula  berfokus  pada  kegiatan  sektor  Pertanian  kini  berubah  fokus pada sektor Perdagangan besar, eceran; reparasi mobil.
Hasil  analisis  Tipologi  sektoral  menunjukkan  bahwa  terjadi perbaikan  pada  beberapa  sektor.  Secara  umum  sektor  yang  potensial untuk  dikembangkan  adalah  yang  memiliki  tipe  I  dan  tipe  II,  dimana pada  tahun  2008-2012  masih  sedikit  sektor  yang  masuk  dalam  tipe  I. Beberapa  Kabupaten/Kota  memiliki  sektor  dengan  kategori  istimewa (tipe  I)  dan  lebih  banyak  memiliki  sektor  yang  dikategorikan  sebagai sektor  yang  baik  sekali  (tipe  II).  Dari  17  sektor  penyusun  Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha di 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur pada umumnya memiliki sektor ekonomi  yang  masih  berpotensi  untuk  dikembangkan  dan tidak  sedikit pula sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor yang kurang sekali.
Sektor  yang  istimewa  adalah  sektor  Informasi  dan  Komunikasi dengan  20  Kabupaten/Kota  dan  sektor  Jasa  Pendidikan  dengan  21 Kabupaten/Kota. Sektor  Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil merupakan  sektor  yang  paling  utama  untuk  dikembangkan  pada  tipe  I
sebab meski hanya  terdapat  12 daerah, namun kontribusinya terhadap PDRB  Jawa  Timur  cukup  besar  dibandingkan  dengan  kedua  sektor tersebut.  Sektor  Pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  masih  stabil berada  pada  tipe  II.  Sektor  lain  yang  masuk  pada  tipe  II  adalah  sektor Konstruksi,  sektor  Real  estate,  dan  sektor  Jasa  Lainnya.  Sektor-sektor tersebut bisa masuk tipe II karena semakin gencarnya perbaikan sektor pariwisata di Jawa Timur.
Provinsi  Jawa  Timur  masih  didominasi  oleh  Kabupaten/Kota dengan  kategori  tertinggal,  namun  tidak  sedikit  Kabupaten/Kota  yang mulai  berkembang  dan  masuk  dalam  kategori  daerah  maju. Berdasarkan  analisis  Tipologi  Klassen  dengan  pendekatan  wilayah, diketahui  bahwa  terdapat  9  Kabupaten/Kota  yang  masuk  kategori kuadran  1,  yakni  Kab.  Pasuruan,  Kab.  Sidoarjo,  Kab.  Mojokerto,  Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota  Batu.  Kabupaten/kota  yang  masuk  dalam  kategori  kuadran  I  ini pada  umumnya  merupakan  daerah  maju  baik  dari  segi  pembangunan maupun  kecepatan  pertumbuhan.  Kuadran  I  didominasi  oleh  wilayah yang  berbasis  industri  dan  pertambangan,  dimana  wilayah  tersebut merupakan  pusat  pertumbuhan  di  mana  kegiatan  perekonomian terkonsentrasi  pada  daerah  tersebut.  Pada  tahun  2008-2012,  hanya terdapat  4  Kabupaten/Kota  yang  masuk  Kuadran  I,  yaitu  Kab.  Gresik, Kota  Malang,  Kota  Madiun,  dan  Kota  Surabaya  (Iswanto,  2015). Pertumbuhan  sektor-sektor  yang  menggunakan  sumberdaya  lokal, termasuk  tenaga  kerja  dan  bahan  baku  untuk  diekspor,  akan menghasilkan  kekayaan  daerah  dan  penciptaan  peluang  kerja  (job creation)  (Arsyad,  1999).  Beberapa  Kabupaten/Kota  berhasil  masuk kuadran  I  sebab    mereka  memanfaatkan  sumber  daya  yang  mereka miliki dengan optimal, seperti yang dilakukan oleh Kab. Bojonegoro dan Kab.  Mojokerto.  Kab.  Bojonegoro  sebelunya  berbasis  pada  sektor Pertanian  dan  kurang  mengoptimalkan  sumber  daya  minyak  yang dimiliki.  Semakin  optimalnya  pengembangan  tambang  minyak  Blok Cepu  membuat  Kabupaten  Bojonegoro  semakin  maju.  Kabupaten Mojokerto sebelumnya masuk kuadran II, namun dengan pengembangan kawasan  industri  Jetis  menyebabnya  perekonomian  Kabupaten Mojokerto semakin maju.
Pada Kuadran II hanya terdapat satu Kota yaitu Kota Kediri. Kota kediri merupakan daerah dengan pendapatan perkapita tertinggi di Jawa Timur.  Pertumbuhan  ekonomi  Kota  kediri  tertinggal  dari  Provinsi  Jawa Timur  sebab  hanya  mengandalkan  satu  sektor  tanpa  adanya  sektor pendukung  yang  berpengaruh  besar  dalam  perekonomian  Kota  Kediri. Penyebab lainnya adalah Kota Kediri memiliki wilayah yang sangat kecil dengan  kepadatan  penduduk  yang  tinggi.  Pada  Kuadran  III  terdapat enam  Kabupaten/Kota  yang  termasuk  didalamnya.  Kabupaten/Kota tersebut  adalah  Kab.  Banyuwangi,  Kab.  Lamongan,  Kota  Blitar,  Kota Probolinggo,  Kota  Pasuruan,  dan  Kota  Mojokerto.  Kabupaten/Kota  ini memiliki potensi pertumbuhan yang cepat namun pendapatannya masih di bawah pendapatan rata-rata Provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan  Kabupaten  tersebut  masih  relatif  rendah  dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya, sehingga kedepannya harus terus dikembangkan  agar  memperoleh  pendapatan  perkapita  yang  relatif tinggi.
Pada  Kuadran  IV  terdapat  22  Kabupaten/Kota  yang  termasuk didalamnya,  yakni  Kab.  Pacitan,  Kab.  Ponorogo,  Kab.  Trenggalek,  Kab. Tulungagung,  Kab.  Blitar,  Kab.  Kediri,  Kab.  Malang,  Kab.  Lumajang,
Kab.  Jember,  Kab.  Bondowoso,  Kab.  Situbondo,  Kab.  Probolinggo,  Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Tuban,  Kab.  Bangkalan,  Kab.  Sampang,  Kab.  Pamekasan  dan  Kab. Sumenep. Rendahnya pertumbuhan ekonomi serta kecilnya pendapatan perkapita  menunjukkan  tingginya  ketimpangan  pembangunan  antar Kabupaten/Kota  membuat  kondisi  perekonomian  daerah-daerah tersebut relatif tertinggal. Pada tahun 2008-2012, Kab. Tuban dan Kab. Madiun  masuk  Kuadran  III  (Iswanto,  2015),  turunnya  Kabupaten tersebut  ke  Kuadran  IV  disebabkan  oleh  menurunnya  jumlah  PDRB yang  berimbas  pada  turunnya  pendapatan  perkapita  dan  pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.Sebagian besar Kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk  dalam  kuadran  IV,  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat kesenjangan  antar  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur  masih tinggi.  Faktor yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan  disparitas  pendapatan antara  lain  yaitu  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  tidak  merata  dan perpindahan  tenaga  kerja  yang  terlalu  terpusat  di  perkotaan  (Todaro, 2000). Tumbuh pesatnya daerah berbasis industri dan pertambangan di Jawa Timur mendorong daerah tersebut untuk tumbuh lebih cepat dari daerah  lainnya.  Kabupaten  Bojonegoro  yang  semula  berada  di Kuadran III berhasil masuk ke Kuadran I, hal tersebut disebabkan oleh beralihnya sektor ekonomi basis yang semula pada sektor pertanian menjadi sektor Pertambangan dan penggalian yang sesuai dengan potensi sumber daya yang  dimiliki.  Kabupaten  Mojokerto  berhasil  masuk  Kuadran  I  dengan cara  merubah  fokus  sektor  perekonomian,  yang  semula  berbasis  pada sektor  Pertanian  menjadi  sektor  Industri  pengolahan  sesuai  dengan potensi  yang  dimiliki  yaitu  kawasan  industri  Jetis.  Sektor  industri pengolahan  dapat  dengan  mudah  menyerap  tenaga  kerja,  hal  tersebut menyebabkan terfokusnya kegiatan perekonomian pada daerah industri, sehingga  daerah  yang  tidak  berbasis  pada  sektor  industri  akan tertinggal.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis Indeks
Williamson,  rata-rata  disparitas  pendapatan  perkapita  yang  terjadi  di Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun sebesar 0,954, angka tersebut lebih rendah dari Indeks Williamson pada tahun 2011-2015. Rata-rata angka Indeks Williamson di Jawa Timur pada tahun 2011-2015 adalah 0,9586 (BPS Prov. Jatim, 2018). Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa  Timur  dari  tahun  2013-2017  ada  kecenderungan  naik,  dimana pada  tahun  2013  nilai  indeks  Williamson  sebesar  0,947  naik  menjadi 0,954  pada  tahun  2017,  namun  pada  tahun  2016-2017  terjadi penurunan.
Menurut analisis Korelasi pearson, korelasi antara pendapatan perkapita dan  disparitas  pendapatan  di  Jawa  Timur  adalah  linear  positif  yaitu pada  nilai  0,6462  yang    berarti  terdapat  hubungan  searah  antara keduanya.
Gambar 1. Grafik korelasi pendapatan perkapita dengan indeks ketimpangan Jawa Timur 2013-2017, Sumber : BPS prov. Jatim, 2018 (diolah)
Peningkatan  pendapatan  perkapita  menyebabkan  meningkatnya  angka disparitas  pendapatan,  namun  pada  tahun  2016-2017  terjadi penurunan  angka  disparitas.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  Hipotesis Kuznets  berlaku.  Peningkatan  pendapatan  perkapita  yang  tidak  diiringi oleh  peningkatan  angka  disparitas  pendapatan  menunnjukkan  bahwa perekonomian Provinsi Jawa Timur mulai tumbuh dan berkembang.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan analisis selama periode tahun 2013-2017 di Provinsi Jawa Timur, bahwa yang menjadi temuan dalam artikel ini yaitu bahwa (1)  Sektor  Perdagangan  besar  dan  eceran;  reparasi  mobil  dan  Sektor Pertanian,  Kehutanan  dan  perikanan  merupakan  sektor  yang  memiliki potensi  terbesar  untuk  dikembangkan.  Sektor  jasa  yang  berpotensi dikembangkan adalah sektor Informasi dan komunikasi dan sektor Jasa Pendidikan.  (2)Kuadran  I  didominasi  oleh  Wilayah  yang  berbasis  pada sektor  industri  dan  pertambangan.  Kota  Kediri  menjadi  satu-satunya wilayah  yang  masuk  kuadran  II.  Kuadran  III  didominasi  oleh  daerah tertinggal  yang  mengalami  pertumbuhan  pesat,  contohnya  seperti  Kab. Banyuwangi,  sedangkan  Kuadran  IV  didominasi  oleh  Wilayah  miskin sumberdaya  dan  hanya  mengandalkan  antara  sektor  jasa  dan  sektor pertanian. (3) Ketimpangan/disparitas pendapatan antar
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  tergolong  tinggi  dengan  rata- rata  0,9.  Angka  kesenjangan  menunjukkan  tren  peningkatan,  namun pada  tahun  2016-2017  mulai  terjadi  penurunan.  Dan  (3)  terdapat hubungan  linear  positif  yang  lemah  antara  pendapatan  perkapita  dan disparitas  pendapatan,  yang  berarti  Hipotesis  Kuznets  berlaku  di Provinsi Jawa Timur.
0.946 0.948 0.95 0.952 0.954 0.956 0.958 0.96 30,000,000 32,000,000 34,000,000 36,000,000 38,000,000

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Arsyad,  1999. Ekonomi  Pembangunan ,  Edisi  4  Cetakan  Pertama.
Yogyakarta: STIE YKPN.
Kuncoro 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah . Jakarta: Erlangga. ________.2006. Ekonomi Pembangunan . Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono,  2007. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Syafrizal,  1997. Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat . Jakarta: Prisma.
Syamsudin.  Darmayanti,  2011. Metode  Penelitian  Bahasa .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Artikel : Iswanto,  2015. Ketimpangan  pendapatan  antar  Kabupaten/Kota  dan Pertumbuhan  Ekonomi  di  Jawa  Timur .  Yayasan  Al-Kahfi  Kota Tangerang Selatan. Jurnal Signifikan 4 (1).
Jumiyanti, K. R. (2018). Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan  Non  Basis .  Gorontalo  Development  Review,  1(1),  30 – 35. https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.112 Website : BPS. 2017. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka . https://jatim.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJud ul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=dalam+angka&yt0=Tampil
kan . Diakses tanggal 1 November 2018.