## ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DALAM PENYUSUNAN NERACA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN MADIUN
Meigisanda Trias Saraswati 1 Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun meigisandatriass@gmail.com Satrijo Budiwibowo 2 Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun
Satrijobudiwibowo@yahoo.com
Nur Wahyuning Sulistyowati 3
Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun nurwahyu@unipma.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlakuan akuntansi  aset  tetap  yang  tercantum  dalam  neraca  pemerintah Kabupaten  Madiun  pada  tahun  2015  dan  2016  serta  untuk mengetahui  kesesuaian  perlakuan  akuntansi  aset  tetap  dalam penyusunan  neraca  pemerintah  Kabupaten  Madiun  pada  tahun 2015  dan  2016  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010. Penelitian  dilakukan  di  BPKAD  Kabupaten  Madiun  dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset  tetap  yang  tercantum  dalam  neraca  pemerintah  Kabupaten Madiun  pada  tahun  2015  dan  2016  sudah  sesuai  dengan  PP Nomor 71 tentang SAP PSAP No.07.
ASSETS
Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 Hlmn. 152-167 Madiun, Oktober 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk: 16 Oktober 2017 Tanggal diterima: 25  Oktober 2017
Kata Kunci: :  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap;  Penyusunan Neraca Pemerintah

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  accounting  treatment  of  fixed  assets listed in the balance of government of Madiun Regency in 2015 and 2016 and to determine the suitability of accounting treatment of fixed assets in the preparation of the balance of government of Madiun Regency in 2015 and 2016 with Government Regulation no. 71 Year 2010. The research was conducted at BPKAD of Madiun Regency with qualitative method. The  results  of  this  study  are  the  accounting  treatment  of  fixed  assets listed in the balance of government of Madiun Regency in 2015 and 2016
is  in  accordance  with  Government  Regulation  No.  71  on  SAP  PSAP No.07.
Keywords: Accounting  Treatment  of  Fixed  Assets;  Government Balance Sheet Formulation

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  diwajibkan  membuat  laporan keuangan.  Ambarawati  &  Payamta  (2015)  berpendapat  bahwa  pemerintah daerah/kota  merupakan  salah  satu  organisasi  sektor  publik  yang  melaksanakan akuntansi sektor publik. Sebagai salah satu bagian dari sektor publik maka pemerintah daerah  bertanggung jawab  dalam  pelaporan  dari  laporan  keuangannya.  Sulistyowati (2015) berpendapat bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  berkomunikasi  dengan  pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Neraca adalah  laporan  keuangan  yang  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu  entitas pelaporan  mengenai  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  pada  tanggal  tertentu.  Menurut Baridwan  (2008:19)  neraca  adalah  laporan  yang  menunjukkan  keadaan  keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Sedangkan menurut Mursyidi (2009:71) neraca merupakan  laporan  yang  disusun  secara  sistematis  mengenai  posisi  aset,  kewajiban, dan ekuitas dana untuk suatu entitas pada saat tertentu.
Aset  merupakan  akun  yang  dominan  di  dalam  laporan  neraca.  Mulyadi  (2008: 591)  mengungkapkan  bahwa  aset  tetap  adalah  kekayaan  perusahaan  yang  memiliki wujud,  mempunyai  manfaat  ekonomis  lebih  dari  satu  tahun,  dan  diperoleh perusahaan  untuk  melaksanakan  kegiatan  perusahaan,  bukan  untuk  dijual  kembali. Karena kekayaan ini mempunyai wujud, seringkali aktiva tetap disebut dengan aktiva tetap  berwujud . Menurut  Mardiasmo  (2012:159) aktiva  tetap  adalah  aktiva  berwujud perusahaan  yang  dipergunakan  dalam  operasi  perusahaan  dan  tidak  dimaksudkan untuk  dijual. Sedangkan  Halim  &  Kusufi  (2012:117)  berpendapat  bahwa  aset  tetap adalah  aset  berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  dua  belas  bulan untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat umum.
Dalam  rangka  meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah  dalam  menyajikan laporan keuangan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Perlakuan  akuntansi  aset  tetap  telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) tentang akuntansi aset tetap yang merupakan lampiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun  2010.  Perlakuan  akuntansi  aset  tetap  meliputi  pengakuan,  pengukuran, pengeluaran  setelah  perolehan,  penyusutan,  penghentian  dan  pelepasan,  dan pengungkapan aset tetap yang dimiliki pemerintah.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Mardiana  (2016),  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengakuan,  pengukuran  dan  penilaian  aset  tetap  kendaraan bermotor  roda  empat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  telah  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Pengungkapan  aset  tetap  saat  penghapusan terdapat  perbedaan  pencatatan  saat  penghapusan  aset  tetap  yaitu  pada  tahun  2013, 2014  dengan  2015.  Pada  penelitian  Mayasani  (2016),  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kegiatan  pencatatan  dan  pelaporan  aset  tetap  yang  dilakukan  oleh  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Kendari  periode  pembukuan  tahun 2010-2012  belum  sesuai  dengan  PP  No.24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah.  Sedangkan  Tipan,  Saerang,  &  Lambey,  (2016),  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengakuan,  pengukuran/penilaian,  pengeluaran  setelah perolehan,  penghentian  dan  pelepasan,  dan  pengungkapan  aset  tetap  pada  Dinas Pekerjaan  Umum  (PU)  Provinsi  Sulawesi  Utara  telah  sesuai  dengan  SAP  No.07. Sedangkan untuk penyusutan aset belum pernah dilakukan penyusutan atas aset tetap dikarenakan belum adanya prosedur petunjuk teknis penyusutan aset tetap.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Madiun merupakan salah satu badan daerah di Kabupaten Madiun. BPKAD merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Madiun.
Hasil wawancara peneliti pada staf bidang aset pada saat observasi awal terkait dengan  standar  akuntansi  bahwa  dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,  kepala  daerah dihimbau untuk menetapkan atau membuat peraturan kepala daerah  tentang  kebijakan  akuntansi  pemerintah  daerah  berbasis  akrual.  Sebelumnya standar  akuntansi  pemerintah  yang  berlaku  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun  2005  yang  merupakan  standar  akuntansi  yang  digunakan  untuk  masa perubahan  kas  menuju  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual.  Oleh  karena  itu, pihak-pihak yang ahli  bidang akuntansi di pemerintah Kabupaten Madiun membuat Peraturan  Bupati  Madiun  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah  Kabupaten  Madiun.  Kebijakan  akuntansi  tersebut  sudah  menggunakan akuntansi  berbasis  akrual  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  atau  kondisi  di pemerintahan Kabupaten Madiun dalam perlakuan akuntansinya.
Setyaningsih  &  Adilistiono  (2015),  menemukan  bahwa  perlakuan  akuntansi pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  aset  tetap  pada  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  telah  sesuai  dengan  penjelasan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, di  mana  penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota  Semarang.  Sedangkan  Putri,  Sari,  &  Sulistyowati,  (2016),  menemukan  bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyusutan, penghentian dan penghapusan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  Pernyataan  Nomor  07  Akuntansi  Aset  Tetap,  tetapi  untuk  penghentian dan  penghapusan  aset  tetap  di  dalam  neraca  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  SAP serta untuk penilaian aset tetap tidak sesuai dengan SAP, penelitian ini dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti  ingin  menganalisis  peralakuan akuntansi  dan  asal  jumlah  masing-masing  aset  tetap  yang  tercantum  dalam  neraca pemerintah  Kabupaten  Madiun.  Perlakuan  akuntansi  yang  dianalisis  mulai  dari pengakuan,  pengukuran,  pengeluaran  setelah  perolehan,    penyusutan,  penghentian dan  pelepasan,  serta  pengungkapan  hingga  pelaporannya  dalam  neraca,  serta kesesuaian  implementasi  dari  Peraturan  Bupati  Madiun  Nomor  18  Tahun  2014 Tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Madiun  sudah  sesuai  dengan Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang  berlaku  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Sugiyono  (2014:15) mengemukakan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek  yang  alamiah  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  di  mana  peneliti  adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik  pengumpulan  dengan  triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna dari  pada  generalisasi. Jenis  data  penelitian  ini  merupakan  data  kualitatif  bermakna. Sugiyono  (2015:27)  data  kualitatif  bermakna  adalah  data  dibalik  fakta  yang  tampak. Sedangkan  menurut  Darmadi  (2013:286)  penelitian  kualitatif  digunakan  jika  masalah

## SARASWATI, M. T., BUDIWIBOWO, S. & SULISTYOWATI, N. W. ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI …. ASSETS
belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.
Pada penelitian ini pada intinya peneliti menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap  mulai  pengakuan,  pengukuran,  pengeluaran  setelah  perolehan,    penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan hingga pelaporannya dalam neraca, apakah  implementasi  dari  Peraturan  Bupati  Madiun  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Madiun  sudah  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintah  yang  berlaku  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi.  Peneliti  melakukan  observasi  ke  objek  penelitian  dengan  cara bertanya  kepada  karyawan  di  objek  penelitian.  Narasumber  wawancara  dalam penelitian  ini  yaitu  kepala  sub  bidang  akuntansi  sebagai  informan  ahli  dan staf/karyawan  sub  bidang  akuntansi  serta  kepala,  staf/karyawan  di  sub  bidang  aset sebagai  informan  pendukung.  Dokumentasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dalam penelitian  ini  dokumen  yang  terkait  dengan  perlakuan  akuntansi  aset  tetap  dalam penyusunan neraca pada Pemerintahan Kabupaten Madiun
Gambar 1. Komponen dalam analisis data ( Interactive Model) Sumber: Sugiyono (2014:388)
Analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dengan  tahap  awal  reduksi data  kemudian  setelah  dilakukan  reduksi  data  selanjutnya  penyajian  data,  dan menyimpulkan  data (verification). Selain  analisis  data  tersebut  dalam  penelitian  ini analisis  data  digunakan  yaitu  dengan  metode  analisis  deskriptif  komparatif  atau perbandingan.  Perbandingan  yang  dilakukan  membandingkan  penerapan  perlakuan akuntansi  aset  tetap  pada  pemerintahan  Kabupaten  Madiun  dengan  Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
Teknik  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  triangulasi. Triangulasi  yang  digunakan  meliputi  triangulasi  sumber,  triangulasi  waktu,  dan triangulasi teknik. Sehingga dapat memperoleh data hingga titik jenuh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perlakuan Akuntansi Aset Tetap
Perlakuan akuntansi aset tetap pada penelitian ini didasarkan pada PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap, sehingga dari Peraturan Pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku menjadi dasar untuk dibandingkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun  yang  digunakan  di  pemerintahan  Kabupaten  Madiun  guna  mengetahui
Data collection Data reduction Conclusions: drawing/
verifying
Data display
kesesuaian  perlakuan  akuntansi  aset  tetap  pemerintah  dalam  penyusunan  neraca pemerintahan  Kabupaten  Madiun  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang berlaku.
a. Pengakuan Aset Tetap
Didapatkan hasil bahwa pengakuan aset tetap yang dimiliki Kabupaten Madiun harus memenuhi kriteria aset tersebut harus berwujud dan memiliki masa manfaat 12 bulan. Biaya-biaya dalam perolehan aset harus dapat diukur secara handal serta aset tetap yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk dijual dalam aktivitas operasi melainkan aset tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan serta dalam memperoleh aset atau pengeluaran atas aset tetap harus memenuhi  batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap PP Nomor 17 tahun 2010 (SAP) Perbub Nomor 18  tahun 2014 (Kabupaten Madiun) Keterangan Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:  Mempunyai  masa  manfaat lebih  dari  12  (dua  belas) bulan
 Biaya  perolehan  aset  dapat diukur secara andal
 Tidak  dimaksudkan  untuk dijual  dalam  operasi  normal entitas  Diperoleh  atau  dibangun dengan maksud untuk digunakan Untuk  dapat  diakui  sebagai  aset tetap  harus  dipenuhi  kriteria sebagai berikut:  Berwujud
 Mempunyai  masa  manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 Biaya  perolehan  aset  dapat diukur secara andal
 Tidak  dimaksudkan  untuk dijual  dalam  operasi  normal entitas
 Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan  Nilai rupiah pembelian barang material  atau  pengeluaran untuk pembelian barang tersebut  memenuhi  batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan
Sesuai
Staf bidang aset menjelaskan bahwa  pengakuan aset tetap dilakukan apabila ada pengadaan  barang  dari  belanja  modal  dan  memenuhi  syarat  kebijakan  akuntansi. Sedangkan  menurut  staf  bidang  akuntansi,  pengakuan  aset  dilakukan  setelah diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
Pengakuan  aset  tetap  akan  lebih  andal  apabila  telah  terjadi  perpindahan  hak kepemilikan  atau  penguasaan  secara  hukum.  Apabila  perolehan  aset  tetap  tidak didukung  dengan  bukti  secara  hukum,  sebagai  contohnya  masih  dalam  proses administrasi, proses jual beli, dan belum adanya sertifikat kepemilikan maka aset tetap yang  bersangkutan  belum  dapat  diakui  sebagai  aset  tetap.  Aset  tetap  diakui  apabila sudah terjadi perpindahan kepemilikan secara resmi.
b. Pengukuran Aset Tetap
Pengukuran  aset  tetap  Pemerintah  Kabupaten  Madiun  penilaian  aset  tetap didasarkan  pada  harga  perolehan  aset  tetap.  Pada  saat  perolehan  apabila  tidak memungkinkan  didasarkan  pada  harga  perolehan  maka  penilaian  aset  tetap didasarkan pada harga wajar sesuai dengan ketentuan maupun kesepakatan pada saat
perolehan  aset  tetap.  Sesuai  dengan  penjelasan  dari  Kepala  Sub  Bidang  Akuntansi yang menyatakan bahwa:
“Untuk pengukuran nilai aset tetap yaitu kaitannya aset tetap atau gabungan maka pada saat pengeluaran biaya dalam memperoleh aset tetap yang bersangkutan. Contohnya pada saat membeli tanah harganya sekian tetapi pada saat rapat terdapat biaya tambahan yang menambah dari  saat  memperoleh  terkait  aset  tersebut  maka  biaya  tersebut  diakui  sebagai  perolehan  aset tetap yang bersangkutan.“
Di pemerintah Kabupaten Madiun, pengukuran aset disesuaikan dengan cara pengadaan  aset  yang  bersangkutan.  Pengadaan  aset  dapat  dilakukan  dengan pengadaan  langsung,  pelelangan  sederhana  atau  umum.  Pengadaan  barang  dengan cara  tersebut  harga  perolehan  aset  tetap  ditentukan  oleh  PPKom  (Pejabat  Pembuat Komitmen)  dengan  melakukan  survey  harga  pasar,  internet,  penawaran,  atau menentuan  penawaran  dari  penyedia.  Harga  aset  yang  bersangkutan  ditambah dengan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  aset,  misal  honor  panitia pengadaan.  Pengukuran  aset  tetap  sebesar  harga  perolehannya.  Di  dalam  belanja modal  jumlah  nilai  barang  ditambah  biaya-biaya  lain  yang  bersangkutan  dengan proses perolehan aset tetap.
Biaya  perolehan  aset  tetap  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  pada  saat memperoleh  aset  tetap  yang  bersangkutan  sehingga  menambah  nilai  perolehan  aset tetap.  Perolehan  aset  tetap  berupa  tanah  dinilai  dengan  biaya  perolehan.  Biaya perolehan  tanah  diantaranya  harga  pembelian  tanah  serta  biaya  yang  dikeluarkan dalam  memperoleh  tanah  hingga  siap  untuk  digunakan.  Biaya  yang  dikeluarkan dalam  perolehan  tanah  antara  lain  biaya  pengurusan  sertifikat,  peningkatan  bukti kepemilikan  tanah  apabila  status  tanah  girik  menjadi  SHM,  biaya  jual  beli,  biaya pengukuran tanah, dan biaya lainnya. Biaya perolehan peralatan dan mesin diantarnya harga  pembelian  peralatan  dan  mesin  serta  biaya  yang  dikeluarkan  dalam memperolehnya. Biaya tersebut diantaranya biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya pemasangan, dan biaya lainnya.
Apabila  aset  tetap  diperoleh  secara  gabungan,  maka  tetap  diklasifikasikan. Perhitungannya  dialokasian  berdasarkan  nilai  wajar  sesuai  klasifikasi  aset  tetap. Sehingga  dalam  perolehan  secara  gabungan,  perhitungan  harga  perolehan  dipisah- pisahkan sesuai klasifikasi, lalu digabungkan atau ditambahkan. Sedangkan untuk aset tetap diperoleh secara pertukaran, aset harga perolehan disesuaikan dengan nilai aset tetap  yang  dilepas  dengan  nilai  yang  diserahkan.  Selama  ini  pertukaran  aset  tetap dilakukan  dengan  pemerintah  pusat.  Apabila  suatu  aset  akan  digunakan  oleh pemerintah pusat untuk kepentingan tertentu, maka diganti nilainya sesuai aset yang digunakan pada saat itu. Tetapi penggantian tersebut tidak berupa uang tetapi dengan aset  tetap  yang  sama  klasifikasinya.  Apabila  diperoleh  secara  donasi  (sumbangan) maka  penentuan  harga  perolehannya  ditentukan  berdasarkan  harga  wajar  pada  saat perolehan. Perolehan secara donasi selama ini yaitu hibah dari pemerintah pusat.

## Tabel 2. Perbandingan Pengukuran Aset Tetap
PP Nomor 17 tahun 2010 (SAP) Perbub Nomor 18  tahun 2014 ( Kabupaten Madiun) Keterangan Aset  tetap  dinilai  dengan  harga perolehan.  Apabila  penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan  maka  nilai  aset tetap  didasarkan  pada  nilai wajar pada saat perolehan. Aset  tetap  dinilai  dengan  biaya perolehan.  Apabila  penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan  maka  nilai  aset tetap  didasarkan  pada  nilai wajar pada saat perolehan. Sesuai

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 152-167
PP Nomor 17 tahun 2010 (SAP) Perbub Nomor 18  tahun 2014 ( Kabupaten Madiun) Keterangan Biaya  perolehan  dari  masing- masing aset tetap yang diperoleh secara  gabungan  ditentukan dengan  mengalokasikan  harga gabungan  tersebut  berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya  perolehan  dari  masing- masing aset tetap yang diperoleh secara  gabungan  ditentukan dengan  mengalokasikan  harga gabungan  tersebut  berdasarkan perbandingan nilai wajar masng- masing aset yang bersangkutan. Sesuai Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran  sebagai  aset  tetap yang  tidak  serupa  atau  aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu  diukur  berdasarkan  nilai wajar  aset  yang  diperoleh  yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap  kas  atau  setara  kas  yang ditransfer/ diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran  sebagai  aset  tetap yang  tidak  serupa  atau  aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu  diukur  berdasarkan  nilai wajar  aset  yang  diperoleh,  yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap  kas  atau  setara  kas  yang ditransfer/ diserahkan. Sesuai Aset  tetap  yang  diperoleh  dari sumbangan (donasi) harus dicatat  sebesar  nilai  wajar  pada saat perolehan. Aset  tetap  yang  diperoleh  dari sumbangan (donasi) harus dicatat  sebesar  nilai  wajar  pada saat perolehan. Sesuai

## c. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap
Berdasarkan  pertanyaan  yang  diajukan  terkait  dengan  pengeluaran  setelah perolehan  apa  saja  yang  dikeluarkan  untuk  aset  tetap,  kepala  sub  bidang  akuntansi menjelaskan bahwa:
“Biaya-biaya  rutin  atau  biaya  pemeliharaan  yang  dilakukan  untuk  aset  tetap  tidak termasuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Biaya tersebut tidak menambah masa aset tetap  yang  bersangkutan.  Biaya  yang  dikeluarkan  setelah  perolehan  yaitu  biaya  yang menambah nilai aset tetap.”
Di  Pemerintahan  Kabupaten  Madiun  perawatan  bangunan  yang  merupakan usaha  untuk  memperbaiki  kerusakan  yang  terjadi  agar  bangunan  dapat  berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya perawatan bangunan digolongkan sesuai dengan tingkat  kerusakan  pada  bangunan.  Pemeliharaan  jalan  dan  jembatan  merupakan upaya  menjaga  kondisi jalan  dan  jembatan  agar  selalu  dapat  berfungsi dengan  baik, pemeliharaan  jalan  dan  jembatan  dikategorikan  berdasarkan  pemeliharaan  rutin. Pemeliharaan  jaringan  atau  bangunan  air  merupakan  upaya  menjaga  dan mengamankan jaringan irigasi atau bangunan air agar selalu dapat berfungsi dengan baik  guna  memperlancar  operasional,  maka  pemeliharaan  jaringan  irigasi  atau bangunan air juga diklasifikasikan berdasarkan pemeliharaan.

## SARASWATI, M. T., BUDIWIBOWO, S. & SULISTYOWATI, N. W. ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI …. ASSETS
Tabel 3. Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap PP Nomor 17 tahun 2010 (SAP) Perbub Nomor 18  tahun 2014 ( Kabupaten Madiun) Keterangan Pengeluaran  setelah  perolehan awal  suatu  aset  tetap  yang memperpanjang  masa  manfaat atau  yang  kemungkinan  besar memberi  manfaat  ekonomik  di masa  yang  akan  datang  dalam bentuk kapasitas, mutu produksi,  atau  peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran  setelah  perolehan awal  suatu  aset  tetap  yang memperpanjang  masa  manfaat atau  yang  kemungkinan  besar memberi  manfaat  ekonomi  di masa  yang  akan  datang  dalam bentuk  peningkatan  kapasitas/ volume,  peningkatan  efisiensi, peningkatan  mutu  produksi, penambahan
fungsi, atau peningkatan  standar  kinerja yang  nilainya  sebesar  nilai satuan  minimum  kapitalisasi aset  tetap  atau  lebih,  harus ditambahkan  pada  nilai  tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Sesuai

## d. Penyusutan Aset Tetap
Dibuktikan dengan penyusutan aset tetap di Pemerintahan Kabupaten Madiun aset  tetap  selain  tanah  dan  konstruksi  dalam  pengerjaan  disusutkan  nilainya berdasarkan umur ekomomis atau masa manfaat dan tarif penyusutan aset tetap yang bersangkutan.  Nilai  penyusutan  untuk  masing-masing  periode  diakui  sebagai pengurang  nilai  tercatat  aset  tetap  dalam  neraca  berupa  akumulasi  penyusutan  aset tetap  sebagai  pengurangan  nilai  aset  tetap.  Pemerintahan  Kabupaten  Madiun perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan perbulan dan akan diakumulasi jumlah penyusutan  masing-masing  aset  tetap  selama  satu  periode  atau  satu  tahun  dan disajikan dalam laporan neraca.
Metode  penyusutan  aset  tetap  Pemerintahan  Kabupaten  Madiun  yaitu menggunakan  metode  garis  lurus (straight  line  method) .  Aset  tetap  disusutkan berdasarkan masa manfaat atau umur ekonomis dan tarif penyusutan yang berbeda- beda  sesuai  dengan  jenis  aset  tetap  yang  disusutkan  yang  telah  ditetapkan  dalam kebijakan akuntansi Kabupaten Madiun.

## Tabel 4. Perbandingan Penyusutan Aset Tetap
PP Nomor 17 tahun 2010 (SAP) Perbub Nomor 18  tahun 2014 ( Kabupaten Madiun) Keterangan Aset tetap disajikan berdasarkan biaya  perolehan  aset  tetap tersebut  dikurangi  akumulasi penyusutan.  Apabila  terjadi kondisi  yang  memungkinkan penilaian  kembali,  maka  aset tetap  akan  disajikan  dengan penyesuaian pada masing- masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan  ( depreciable  assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan  untuk  masing- masing  periode  diakui  sebagai pengurang  nilai  tercatat  aset tetap  dalam  neraca  dan  beban penyusutan  dalam  laporan Sesuai

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 152-167
PP Nomor 17 tahun 2010 (SAP) Perbub Nomor 18  tahun 2014 ( Kabupaten Madiun) Keterangan operasional. Metode  penyusutan  yang  dapat dipergunakan antara lain:
1. Metode garis lurus (straight line method)
2. Metode saldo menurun ganda ( double declining balance method)
3. Metode  unit  produksi (unit  of production method) Metode penyusutan yang dipergunakan  adalah  Metode Garis  Lurus  ( straight  line method). Sesuai

## e. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Penghentian  dan  pelepasan  aset  tetap  di  Pemerintahan  Kabupaten  Madiun bahwa  aset  tetap  yang  dimiliki  Pemerintahan  Kabupaten  Madiun  dieliminasi  atau dikeluarkan dari neraca ketika dilepaskan atau dihentikan penggunaannya. Aset tetap yang  dilepaskan  atau  dihentikan  secara  permanen  penggunaanya  dalam  aktivitas operasi pemerintah dikarenakan aset tetap tersebut sudah habis masa manfaatnya atau tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
Tabel 5. Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap PP Nomor 17 tahun 2010 (SAP) Perbub Nomor 18  tahun 2014 ( Kabupaten Madiun) Keterangan Suatu  aset  tetap  dieliminasi  dari neraca  ketika  dilepaskan  atau bila  aset  secara  permanen dihentikan  penggunaannya  dan tidak  ada  manfaat  ekonomik masa yang akan datang. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca  ketika  dilepaskan  atau bila  aset  secara  permanen dihentikan  penggunaannya  dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
Sesuai
Tindak lanjut yang dilakukan apabila aset tetap dihentikan atau dilepaskan yaitu dilakukan  penghapusan  aset.  Penghapusan  aset  dilakukan  oleh  tim  lelang.  Guna melepaskan aset tetap terdapat tim serta penilainya, aset tetap dalam artian dijual oleh tim tersebut. Apabia nilainya besar seperti akan menambah PAD dalam artian suatu aset tetap tidak layak lalu dilepas atau dihentikan maka nilainya harus ada. Penentuan nilai aset dengan memakai lembaga lelang sehingga aset setelah ada yang dibeli dilihat dasar  surat  pembelian  lewat  kantor  lelang  tersebut  selanjutnya  baru  dilepaskan. Penghapusan dilakukan setelah ada SK (Surat Keputusan) penghapusan dari bupati.
f. Pengungkapan Aset Tetap
Pengungkapan  aset  tetap  di  Pemerintahan  Kabupaten  Madiun  masing-masing aset  tetap  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  harus mengungkapkan  dasar  penilaian  yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai  tercatat dalam  laporan  keuangan.  Rekonsiliasi  jumlah  tercatat  pada  awal  dan  akhir  periode laporan  keuangan  berupa  penambahan  aset  tetap,  pelepasan  aset  tetap,  akumulasi penyusutan  dan  perubahan  nilai.  Informasi  penyusutan  yang  meliputi  nilai penyusutan, metode penyusutan aset tetap yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan  aset  tetap  yang  digunakan,  dan  nilai  tercatat  bruto  dan  akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode akuntansi.
Pengungkapan aset tetap dalam neraca yaitu jumlah setiap klasifikasi aset atau nilai  perolehan  masing-masing  aset  tetap  serta  akumulasi  penysutan  aset  tetap. Pengungkapan  aset  tetap  pada  laporan  keuangan  yaitu  di  neraca  pengungkapanya

## SARASWATI, M. T., BUDIWIBOWO, S. & SULISTYOWATI, N. W. ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI …. ASSETS
terkait dengan jumlah masing-masing aset tetap juga akumulasi penyusutan aset tetap. Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  staf  bagian  akuntansi  terkait  pengungkapan  aset tetap, bahwa:
“ Pengungkapan  aset  tetap  di  lampiran  1.7  pada  Perda  diharapkan  menyajikan  dalam laporan  keuangan  yang  menunjukkan  rekap  saldo  belanja  modal  aset  berupa  belanja, kapitalisasi aset, reklasifikasi aset, penghapusan dan sebagainya yang diungkapkan di CaLK dan laporan keuangan lainnya. ”
Kalau  di  CaLK  mengungkapkan  kebijakan,  asumsi,  prinsip-prinsip,  metode penyusutan, masa manfaat dan yang terkait dengan aset tetap. Pada laporan arus kas hanya  menyajikan  arus  kas  terkait  aset  tetap  saja.  Sedangkan  laporan  realisasi anggaran menyajikan realisasi dari belanja aset-aset yang dimiliki.

## Tabel 6. Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap
PP Nomor 17 tahun 2010 (SAP) Perbub Nomor 18  tahun 2014 ( Kabupaten Madiun) Keterangan Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis  aset tetap sebagai berikut: 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan  nilai  tercatat ( carrying amount) 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada  awal  dan  akhir periode 3. Informasi penyusutan Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing  jenis  aset  tetap sebagai berikut: 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan  nilai  tercatat ( carrying amount)
2. Rekonsiliasi  jumlah  tercatat pada  awal  dan  akhir periode 3. Informasi penyusutan Sesuai

## Neraca Pemerintahan Kabupaten Madiun
Laporan  neraca  merupakan  laporan  yang  menyajikan  salah  satunya  yaitu  aset tetap.  Jumlah  atau  nilai  tercatat  aset  tetap  dalam  neraca  Pemerintah  Kabupaten Madiun  merupakan  harga  atau  nilai  perolehan  sesuai  klasifikasi  aset  tetap.  Berikut perbandingan jumlah aset tetap Kabupaten Madiun tahun 2015 dan 2016.

## Tabel 7. Perbandingan Neraca Pemerintahan Kabupaten Madiun (Aset  Tetap)
Tahun 2016 dan 2015 Jenis Aset Tetap 2016 (Dalam Rupiah) 2015 (Dalam Rupiah) Tanah 276.448.239.430,00 253.350.709.762,00 Peralatan dan Mesin 383.299.508.540,61 336.107.564.698,78 Gedung dan Bangunan 775.792.088.901,33 676.060.413.488,41 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4.501.437.737.618,96 4.278.723.719.703,96 Aset Tetap Lainnya 11.904.375.285,94 11.351.580.285,94 Konstruksi Dalam Pengerjaan 49.753.843.003,00 6.005.798.000,00 Akumulasi Penyusutan (2.695.635.393.047,67) (2.297.983.334.826,00) Jumlah Aset Tetap 3.303.000.399.732,17 3.263.616.451.113,09

## Sumber: BPKAD Kabupaten Madiun 2017
Berdasarkan  tabel  7  di  atas  mengenai  jenis  aset  tetap  di  neraca  Pemerintah Kabupaten Madiun untuk periode tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat bahwa aset tetap yang dimiliki pemerintah Kabupaten Madiun yaitu tanah peralatan dan mesin, gedung

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 152-167
dan  bangunan,  jalan,  irigasi,  dan  jaringan,  aset  tetap  lainnya,  konstruksi  dalam pengerjaan.
a. Tanah
Tanah yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Madiun pada tahun 2015 sebesar Rp  253.350.709.762,00  dan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp  276.448.239.430,00.  Sehingga dari  tahun  2015  menuju  2016  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp  23.097.529,668,00. Perbedaan  atau  selisih  dari  jumlah  tanah  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya penambahan  pada  belanja  modal  tanah  realisasi  tahun  2016  sebesar  Rp 22.981.911.000,00  dan  reklasifikasi  menjadi  aset  tanah  dari  KIB  C  menjadi  KIB  A sebesar Rp 549.216.668,00 yang merupakan pematangan lahan pematangan lahan area parkir  pengembangan  taman  wisata  Umbul  oleh  Dinas  Pekerja  Umum  Bina  Marga. Pengurangan yang terjadi karena adanya reklasifikasi aset dari tanah ke jalan dari KIB A ke KIB D sebesar Rp 433.598.000,00 di RSUD Dolopo (pemavingan lahan).
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Madiun dari tahun 2015 sebesar Rp 336.107.564.698,78 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 383.299.508.540,61. Sehingga  dari  tahun  2015  menuju  2016  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp 47.191.943.841,83.  Perbedaan  atau  selisih  dari  jumlah  peralatan  dan  mesin  tersebut dibuktikan  dengan  adanya  penambahan  pada  belanja  modal  peralatan  dan  mesin realisasi tahun 2016 sebesar Rp 46.404.956.498,93 serta dari  pemerintah pusat sebesar Rp  2.803.217.900,00.  Penambahan  lainnya  berasal  dari  reklasifikasi  aset  sebesar  Rp 966.976.635,00 yang direklasifikasi dari aset yang lain menjadi peralatan dan mesin.
Pengurangan  yang  terjadi  karena  diserahkan  kepada  pihak  ketiga  yaitu  alat kantor dan rumah tangga untuk sekolah swasta dan desa sebesar Rp 38.192.500,00 dari Kantor  Lingkungan  Hidup  dan  diserahkan  ke  bidan  swasta  berupa  alat-alat kedokteran sebesar Rp 164.471.428,00 dari Badan KB dan BP dan adanya penyerahan aset  berupa  alat-alat  angkutan  kepada  sekolah  swasta  dan  desa  sebesar  Rp 15.180.000,00  dari  Kantor  Lingkungan  Hidup  sehingga  dilakukan  penghapusan  aset terkait.  Pengurangan  lain  berasal  dari  reklasifikasi  aset  sebesar  Rp  2.765.363.264,10 yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin menjadi aset tetap yang lain.
c. Gedung dan Bangunan
Gedung  dan  bangunan  yang  dimiliki  Pemerintahan  Kabupaten  Madiun  pada tahun 2015 gedung dan bangunan sebesar Rp 676.060.413.488,41 dan pada tahun 2016 Rp  775.792.088.901,33.  Sehingga  dari  tahun  2015  menuju  2016  mengalami  kenaikan sebesar Rp 99.731.675.412,92. Perbedaan atau selisih dari jumlah gedung dan bangunan tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  penambahan  pada  belanja  modal  gedung  dan bangunan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 149.350.906.013,00 dan reklasifikasi aset dari konstruksi  dalam  pengerjaan  pada  DPU  Binamarga  sebesar  Rp  430.111.000,00  dan reklasifikasi  aset  dari  aset  lainnya  di  Kecamatan  Dolopo  terkait  rehabiltasi  pagar kantor  kecamatan  sebesar  Rp  19.700.000,00.  Reklasifikasi  aset  dari  barang  dan  jasa menjadi jalan dan jembatan pada Dinas Koperasi sebesar Rp 17.166.668,00, Dinas PU Binamarga sebesar Rp 396.584.000,00 dan Kelurahan Wungu sebesar Rp 6.930.000,00. Penambahan lain berasal dari reklasifikasi aset dari aset yang lain menjadi aset gedung dan bangunan sebesar Rp Rp 426.802.442,00.
Penurunan dikarenakan adanya reklasifikasi menjadi aset gedung dan bangunan menjadi aset tanah sebesar Rp 549.216.668,00 yang merupakan pematangan lahan area parkir  pengembangan  taman  wisata  Umbul  oleh  Dinas  Pekerja  Umum  Binamarga. Reklasifikasi  aset  ke  aset  berupa  jalan  di  DPU  Binamarga  sebesar  Rp  130.249.319,00 dan  di  Dinas  Koperasi  sebesar  Rp  374.949.000,00  serta  reklasifikasi  dari  gedung  dan bangunan  ke  aset  yang  lain  sebesar  Rp  47.009.740.408,08.  Pengurangan  adanya

## SARASWATI, M. T., BUDIWIBOWO, S. & SULISTYOWATI, N. W. ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI …. ASSETS
penyerahan aset berupa monumen dari Dinas Kebersihan Pertamanan ke masyarakat sebesar  Rp  201.266.666,00.  Pengurangan  lain  berasal  dari  adanya  penghapusan  aset gedung dan bangunan di Dinas Kesehatan sebesar Rp 879.943.000,00, RSUD Caruban sebesar Rp 1.838.970,00, BPKAD sebesar Rp 504.404.800,00, Kecamatan Kare sebesar Rp 203.040.879,00,  Kecamatan  Dolopo  sebesar  Rp  10.000.000,00,  dan  Dinas  Pendapatan sebesar Rp 1.051.875.000,00.
d.    Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Madiun pada tahun  2015  sebesar  Rp  4.278.723.719.703,96  dan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp 4.501.437.737.618,96.  Sehingga  dari  tahun  2015  menuju  tahun  2016  mengalami kenaikan  sebesar  Rp  222.714.017.915,00.  Perbedaan  atau  selisih  dari  jumlah  jalan, irigasi,  dan  jaringan  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  penambahan  pada  belanja modal  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  realisasi  tahun  2016  sebesar  Rp  221.146.452.974,00. Penambahan  dari  adanya  reklasifikasi  aset  dari  tanah  ke  jalan  dari  sebesar  Rp 433.598.000,00 di RSUD Dolopo (pemavingan lahan), reklasifikasi aset dari aset gedung dan  bangunan  Dinas  PU  Binamarga  sebesar  Rp  130.249.319,00  dan  Dinas  Koperasi sebesar  Rp  374.949.000,00.  Penambahan  lain  reklasifikasi  aset  tetap  konstruksi  dalam pekerjaan  menjadi  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  pada  Dinas  PU  Pengairan  sebesar  Rp 639.049.000,00 dan reklasifikasi dari aset tetap lainnya menjadi aset jalan, jaringan, dan irigasi  berupa  pemasangan  lampu  PJU  (Penerangan  Jalan  Umum)  sebesar  Rp 124.483.000,00  pada  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan.  Reklasifikasi  aset  tetap peralatan  dan  mesin  (penyempurnaan  tendon  air)  sebesar  Rp  29.337.000,00  di  RSUD Dolopo.  Reklasifikasi  barang  dan  jasa  pada  Dinas  PU  Pengairan  sebsar  Rp 49.650.000,00,  Dinas  Peternakan  dan  Perikanan  sebesar  Rp  10.822.222,00  berupa bangunan air/ irigasi serta Dinas Kesehatan sebesar Rp 19.900.000,00 berupa instalasi. Penambahan lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang lain menjadi aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 1.667.638.900,00.
Pengurangan  dikarekanakan  adanya  reklasifikasi  aset  di  Dinas  PU  Binamarga menjadi barang dan jasa sebesar Rp 19.250.000,00 serta reklasifikasi aset jalan, irigasi, dan  jaringan  menjadi  aset  tetap  yang  lain  sebesar  Rp  1.172.699.500,00.  Pengurangan dengan penyerahan kepada masyarakat dari Dinas Kebersihan Pertamanan sebesar Rp 394.312.000,00  serta  dari  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan  aset  berupa  jalan, irigasi, dan  jaringan  diserahkan  ke  masyarakat  di  desa  Bader  Kec.Dolopo  sebesar  Rp 162.940.000,00 dan desa Balok Kec. Gemarang sebesar Rp 162.910.000,00.
e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnnya yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Madiun pada tahun 2015  sebesar  Rp  11.351.580.285,94  dan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp  11.904.375.285,94. Sehingga dari tahun 2015 menuju tahun 2016 aset tetap lainnya mengalami kenaikan sebesar  Rp  552.795.000,00.  Perbedaan  atau  selisih  dari  jumlah  aset  tetap  lainnya tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  penambahan  pada  belanja  modal  aset  tetap lainnya  realisasi  tahun  2016  sebesar  Rp  1.797.343.750,00  dan  reklasifikasi  dari  alat pertanian sebesar Rp 2.000.000,00 pada Bagian Umum. Pertambahan aset lainnya juga berasal  dari  hibah  dari  pemerintah  pusat  sebesar  Rp  6.000.000,00  pada  Dinas Pendidikan berupa barang bercorak kebudayaan.
Pengurangan  dari  aset  tetap  lainnya  berasal  dari  reklasifikasi  dari  barang  dan jasa  menjadi  barang  bercorak  kebudayaan  sebesar  Rp  550.000,00  pada  Bagian Kesejahteraan  Rakyat  dan  sebesar  Rp  54.320.000,00  pada  Dinas  Pendidikan. Pengurangan  lainya  berasal  dari  reklasifikasi  aset  dari  barang  dan  jasa  menjadi  aset buku  dan  perpustakaan  sebesar  Rp  1.178.678.750,00  pada  Dinas  Pendidikan  serta
reklasifikasi software peta digital mobil perpustakaan keliling sebesar Rp 19.000.000,00 pada Kantor Perpustakaan.
f. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi  dalam  pengerjaan  yang  dimiliki  Pemerintahan  Kabupaten  Madiun pada  tahun  2015  sebesar  Rp  6.005.798.000,00  dan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp 49.753.843.003,00.  Sehingga  pada  tahun  2015  menuju  tahun  2016  konstruksi  dalam pengerjaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp 43.748.045.003,00. Perbedaan atau selisih dari penambahan dari konstruksi dalam pengerjaan yang dilakukan pada tahun 2016  reklasifikasi  aset  dari  barang  dan  jasa  menjadi  konstruksi  dalam  pengerjaan sebesar Rp 143.529.000,00 pada Dinas PU Binamarga terkait pembangunan Padepokan Madiun  Kampung  Pesilat.  Pertambahan  konstruksi  dalam  pengerjaan  lainnya  dari Dinas  PU  Binamarga  sebesar  Rp  45.190.014.003,00  dan  Badan  Ketahanan  Pangan sebesar Rp 14.500.000,00.
Pengurangan  jumlah  konstruksi  dalam  pengerjaan  dikarenakan  adanya konstruksi dalam pengerjaan yang telah selesai pada tahun 2016 sehingga mengurangi jumlah konstruksi dalam pngerjaan yaitu pada Dinas PU Binamarga berupa bangunan gedung sebesar Rp 430.111.000,00 dan jalan atau jembatan sebesar Rp 517.550.000,00. Konstruksi  dalam  pengerjaan  pada  Dinas  PU  Pengairan  sebesar  Rp  639.049.000,00 berupa bangunan air serta pada Kantor Lingkungan Hidup sebesar Rp 13.288.000,00.

## SIMPULAN
Perlakuan  akuntansi  aset  tetap  pengakuan,  pengukuran,  pengeluaran  setelah perolehan,  penyusutan,  penghentian  dan  pelepasan,  serta  pengungkapan  aset  tetap yang  tercantum  dalam  neraca  pemerintah  Kabupaten  Madiun  pada  tahun  2015  dan 2016 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  PSAP  No.07.  Perlakuan  akuntansi  aset  tetap  dalam  penyusunan  neraca pemerintah Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  dibuktikan  dengan  adanya Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Madiun tahun 2016 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualain (WTP). Hasil  penelitian  ini,  diharapkan  Pemerintah  Kabupaten  Madiun  tetap mempertahankan  perlakuan  akuntansi  aset  tetap  meliputi  pengakuan  aset  tetap, pengukuran  aset  tetap,  pengeluaran  setelah  perolehan  aset  tetap,  penyusutan  aset tetap,  penghentian  dan  pelepasan  aset  tetap,  dan  pengungkapan  aset  tetap  sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Madiun diharapkan tetap mempertahankan pencatatannya di neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan aset tetap  dicatat  sebesar  biaya  perolehan  masing-masing  aset  tetap.  Untuk  memperjelas perlakuan  akuntansi  aset  tetap  dalam  penyusunan  neraca  bagi  pembaca  laporan keuangan,  jumlah  akumulasi  penyusutan  untuk  masing-masing  aset  tetap  disajikan sesuai dengan klasifikasinya.
Pada  penelitian  ini  perlakuan  akuntansi  hanya  meliputi  akun-akun  aset  tetap yang  tercantum  dalam  neraca.  Penelitian  selanjutnya  dapat  meneliti  akun-akun  aset lancar,  kewajiban,  dan  ekuitas  yang  tercantum  dalam  laporan  neraca  serta  analisis yang  lebih  mendalam  terkait  dengan  perlakuan  akuntansi  aset  tetap  atau  perlakuan akuntansi dari akun-akun aset lancar, kewajiban, dan ekuitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarawati,  A.  dan  Payamta.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Investasi Pemerintah  dan  Angkatan  Kerja  Terhadap  Produk  Domestik  Regional,  Bruto Kabupaten/Kota di Jawa. ASSETS: Jurnal  Akuntansi  dan Pendidikan , 4 (1), 37- 52.
Baridwan, Z. (2008). Intermediate Accounting . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Darmadi,  H.  (2014).  Dimensi-dimensi  Metode  Penelitian  Pendidikan  dan  Sosial . Bandung: Alfabeta. Halim, A & Muhammad Syam, K. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiana.  (2016).  Analisis  Akuntansi  Aset  Tetap  Kendaraan  Bermotor  Roda  Empat Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Jurnal  Akuntansi  Politeknik Sekayu (ACSY) , 5 (2), 24-36. Mardiasmo.(2012). Akuntansi Keuangan Dasar 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Mayasani,  D.  M.,  (2016).  Evaluasi  Pencatatan  dan  Pelaporan  Aset  Tetap  Pemerintah Daerah  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota Kendari. Jurnal Akuntansi (JAk) , 1 (1), 14-29.
Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat Mursyidi. (2009). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama. Sulistyowati,  N.  W.  (2015).  Analisis  Laporan  Keuangan  Sebagai  Alat  Ukur  Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Indonesia di Surabaya. ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan , 4 (2), 99-107
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintah.
Putri,  R.  A.  F.  P.,  Sari,  P.,  dan  Sulistyowati,  D.  (2016).  Analisis  Perlakuan  Akuntansi Aset  Tetap  Berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  No  07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. Account , 3 (2), 508-513.
Setyaningsih, M., dan Adilistiono (2015). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Teknis, 10 (3),  128-136.
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D) . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2015).  Cara  Mudah  Menyusun  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi . Bandung: Alfabeta.
Tipan, A., Saerang, D. P. E., dan Lambey, R., (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU)  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern , 11 (1), 57-65.
LAMPIRAN Pedoman Wawancara Perlakuan Akuntansi Indikator Pertanyaan Neraca 1. Bagaimana tahap-tahap dalam penyusunan neraca pemerintah? 2. Menurut  anda,  pos  apakah  yang  paling  utama  dalam penyusunan neraca pemerintah?
3. Bagaimana tahap-tahap penyajian aset tetap dalam neraca? 4. Menurut  anda,  kendala  apa  saja  yang  dialami  dalam  tahap penyajian aset tetap dalam neraca? Perlakuan Akuntansi Aset Tetap 1. Apakah  yang  anda  ketahui  mengenai  perlakuan  akuntansi  aset tetap? 2. Menurut Anda, apakah tujuan perlakuan akuntansi aset tetap?
3. Bagaimana  penerapan  perlakuan  akuntansi  dalam  penyusunan laporan neraca pemerintahan?
4. Adakah permasalahan yang terjadi  dalam penerapan perlakuan akuntansi aset tetap dalam penyusunan neraca? 5. Menurut  Anda,  penerapan  perlakuan  akuntansi  aset  tetap (pengakuan,  pengukuran,  pengeluaran  setelah  perolehan, penyusutan,  penghentian  dan  pelepadan,  dan  pengungkapan) manakah yang tersulit dalam penerapannya? Pengakuan 1. Bagaimana suatu aset/aktiva dapat diakui sebagai aset tetap? 2. Bagaimana  pengakuan  yang  dilakukan  untuk  aset  tetap  berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan  jaringan,  konstruksi  dalam  pengerjaan,  dan  aset  tetap lainnya? 3. Menurut Anda, apakah tujuan dengan diterapkannya perlakuan akuntansi aset tetap berupa pengakuan aset tetap? Pengukuran 1. Bagaimana pengukuran yang dilakukan untuk aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan  jaringan,  konstruksi  dalam  pengerjaan,  dan  aset  tetap lainnya? 2. Bagaimana  pengukuran  aset  tetap  pada  saat  diperoleh  secara gabungan?
3. Bagaimana  pengukuran  aset  tetap  pada  saat  diperoleh  secara pertukaran aset?
4. Bagaimana  pengukuran  aset  tetap  pada  saat  diperoleh  dari sumbangan (donasi)? 5. Menurut Anda, apakah tujuan dengan diterapkannya perlakuan akuntansi aset tetap berupa pengukuran aset tetap? Pengeluaran Setelah Perolehan 1. Pengeluaran setelah perolehan apa saja yang dikeluarkan untuk aset  tetap  berupa  tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung  dan bangunan,  jalan,  irigasi,  dan  jaringan,  konstruksi  dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya? 2. Menurut Anda, apakah tujuan dengan diterapkannya perlakuan akuntansi aset tetap pengeluaran setelah perolehan aset tetap? Penyusutan 1. Apakah metode penyusutan yang digunakan untuk penyusutan aset tetap? 2. Bagaimana metode penyusutan aset tetap dan dasar menentukan masa  manfaat  aset  tetap  berupa  tanah,  peralatan  dan  mesin,
Indikator Pertanyaan gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi,  dan  jaringan,  konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya? 3. Menurut Anda, apakah tujuan dengan diterapkannya perlakuan akuntansi aset tetap penyusutan aset tetap? Penghentian dan Pelepasan 1. Bagaimana  suatu  aset  tetap  dieliminasi  dari  neraca  ketika dihentikan atau dilepaskan? 2. Bagaimana  perlakuan  atau  tindak  lanjut  setelah  aset  tetap dihentikan atau dilepaskan?
3. Menurut Anda, apakah tujuan dengan diterapkannya perlakuan akuntansi aset tetap penghentian dan pelepasan aset tetap? Pengungkapan  1. Bagaimana pengungkapan aset tetap dalam laporan neraca?
2. Adakah laporan keuangan lainnya yang mengungkapkan terkait dengan aset tetap? 3. Apa  saja  yang  diungkapkan  dalam  pengungkapan  aset  tetap dalam laporan keuangan? 4. Bagaimana  perlakuan  akuntansi  aset  tetap  pengungkapan  aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya? 5. Menurut Anda, apakah tujuan dengan diterapkannya perlakuan akuntansi aset tetap pengungkapan aset tetap?

## Pedoman Wawancara Penyusunan Neraca
Indikator Pertanyaan Tanah Di  neraca  untuk  tanah  tahun  2015  sebesar  Rp  253.350.709.762,00  dan pada tahun 2016 sebesar Rp 276.448.239.430,00 terlihat adanya kenaikan itu berasal dari mana? Peralatan dan Mesin Di  neraca  untuk  peralatan  dan  mesin    tahun  2015  sebesar  Rp 336.107.564.698,78  dan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp  383.299.508.540,61. terlihat adanya kenaikan itu berasal dari mana? Gedung dan Bangunan Di  neraca  untuk  gedung  dan  bangunan  tahun  2015    sebesar  Rp 676.060.413.488,41  dan  pada  tahun  2016  Rp  775.792.088.901,33    terlihat adanya kenaikan itu berasal dari mana? Jalan, irigasi, dan Jaringan Di  neraca  untuk  jalan,  irigasi,  dan  jaringan    tahun  2015  sebesar  Rp 4.278.723.719.703,96 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 4.501.437.737.618,96  terlihat adanya kenaikan itu berasal dari mana? Aset Tetap Lainnya Di  neraca  untuk  aset  tetap  lainnya  tahun  2015  sebesar  Rp 11.351.580.285,94  dan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp  11.904.375.285,94 terlihat adanya kenaikan itu berasal dari mana? Konstruksi dalam Pengerjaan Di neraca untuk konstruksi dalam pengerjaan  pada tahun 2015 sebesar Rp  6.005.798.000,00  dan  pada  tahun  2016  sebesar  Rp  49.753.843.003,00 terlihat ada kenaikan itu berasal dari mana?