## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, FASILITAS
PEMBELAJARAN, DAN MUTU SEKOLAH
Oleh:
Ulpha Lisni Azhari 1
Dedy Achmad Kurniady 2
Universitas Pendidikan Indonesia ulphaazhari@yahoo.com 1 Dedy_Achmad@upi.edu 2

## Abstrak
Mutu  sekolah  berkaitan  langsung  dengan  bagaimana  kualitas  pendidikan  pada  sebuah  satuan  pendidikan.  Dalam pencapaian mutu sekolah yang baik perlu diperhatikan mutu guru, mutu siswa, kultur dan disiplin sekolah, serta fasilitas dan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini memfokuskan pada kajian bagaimana apakah terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Tujuannya untuk mengetahui gambaran dan menganalisis pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel terhadap 33 kepala sekolah SMP pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar  memperhatikan tahapan  manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan  dan  pengawasan  pembiayaan.  Sedangkan  pada  prinsip  pemanfaatan  fasilitas  perlu  diperhatikan  efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.

## Kata Kunci : Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pendidikan, Mutu Sekolah

## Abstract
The quality of education is directly related to how the quality of education in an educational unit. In achieving a good quality of education need to be considered in teacher quality, student quality, culture and school discipline, as well as facilities and financing of education. This study focuses on the study of how the influence of financial management of education and learning facilities on quality of education. The goal is to describe and analyze the influence of education financing  and  facility  management  of  learning  on  educational  quality.  This  research  uses  descriptive  method  with quantitative approach. Sampling was filled to 33 junior high school principal in the sub-rayon 1 in Kabupaten Bandung Barat. Techniques of analysis using descriptive analysis and inferential analysis. These results indicate that the effect of the influence of education financing and facilities management of the quality of education learning together provide a strong and significant influence. Based on these findings, it is recommended to schools to pay attention to the stages of education finance management, especially in the planning and supervision of financing. While in principle the use of the facility  to  consider  the  efficiency  of  the  use  of  learning  facilities  in  order  to  achieve  the  objectives  of  learning  and improving the quality of education.
Keyword: Financing Management Education, Educational Facilities, Quality Schools

## PENDAHULUAN
Kualitas  sebuah  negara  dapat  dilihat  dari beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  faktor pendidikan.  Sekolah  merupakan  sebuah  lembaga yang  dipersiapkan  untuk  menyediakan  kebutuhan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas  suatu  negara.  Oleh  karena  itu,  upaya
meningkatkan  kualitas  sumber  daya  alam  tidak dapat terpisah dari pendidikan.
Koswara  dan  Triatna  (2010,  hlm  275) menyatakan  bahwa  pendidikan  yang  bermutu dilihat  dari  sisi input,  proses,  output maupun outcome . Input pendidikan  yang  bermutu  adalah guru-guru  yang  bermutu,  peserta  didik  yang
bermutu,  kurikulum  yang  bermutu,  fasilitas  yang bermutu,  dan  berbagai  aspek  penyelenggara pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu  adalah  proses  pembelajaran  yang bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan.  Dan outcome pendidikan  yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke  jenjang  pendidikan  lebih  tinggi  atau  terserap pada dunia usaha atau dunia industri.
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  disebutkan bahwa  standar  nasional  pendidikan  digunakan sebagai  acuan  pengembangan  kurikulum,  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan dan pembiayaan. Melalui perencanaan strategik di bidang  pendidikan,  lembaga  pendidikan  mampu menyiapkan output.
Berdasarkan daftar penerima dana BOS di Kabupaten  Bandung  Barat,  pada  sub-rayon  1 terdapat  33  sekolah  mendapatkan  dana  BOS sebagai sumber pembiayaan pendidikan, sedangkan  3  sekolah  lainnya  merupakan  sekolah swasta dengan sumber pembiayaan dari orang tua dan  yayasan.  Penggunaan  Dana  BOS  SMP  Sub- Rayon  1  Kabupaten  Bandung  Barat  Tahun  2014 menjelaskan  penggunaan  dana  BOS  pada  33 Sekolah  Menengah  Pertama  di  sub-rayon  1 Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 adalah sebesar  Rp  13.086.434,047.  Berdasarkan  jumlah dana  tersebut,  pada  masing-masing  sekolah diberikan  keleluasaan  untuk  memanfaatkan  dana pendidikan  tersebut  berdasarkan  pada  petunjuk teknis untuk mencapai visi dan misi sekolah.
Biaya  pendidikan  merupakan  salah  satu faktor  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan pendidikan.  Untuk  mencapai  mutu  sekolah  yang baik,  biaya  pendidikan  harus  dikelola  dengan
optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan  pendidikan  perlu  diperhatikan.  Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan  adalah  mencapai  mutu  sekolah  yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian  visi  dan  misi  sekolah.  Tahapan manajemen  pembiayaan  pendidikan  melalui tahapan  perencanaan  pembiayaan  pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.
Fasilitas  pembelajaran  merupakan  faktor lain  yang  mempengaruhi  mutu  sekolah.  Dalam pencapaian  mutu  sekolah,  fasilitas  pembelaajaran merupakan  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan oleh  tenaga  pendidik  dalam  proses  belajar mengajar  sehingga  dapat  mencapai  tujuan pendidikan.  Pemanfaatan  fasilitas  pembelajaran perlu  dikelola  dengan  baik  agar  terhindar  dari pemborosan  dan  tidak  tepatnya  pemanfaatan fasilitas.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  manajemen pemanfaatan  fasilitas  pembelajaran  yang  sesuai dengan prinsipnya agar peningkatan mutu sekolah dapat tercapai.
Permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan  antara  lain  adalah  sumber  dana  yang terbatas,  pembiayaan  program  yang  tersendat, tidak  mendukung  visi,  misi  dan  kebijakan sebagaimana  tertulis  dalam  rencana  strategis lembaga  pendidikan.  Di  satu  sisi  lembaga pendidikan  perlu  dikelola  dengan  baik  ( good governance ), sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai penyimpangan yang dapat merugikan pendidikan .
Jika  memandang  dari  sisi  manajemen pemanfaatan  fasilitas  pembelajaran,  beberapa kendala mengenai perencanaan fasilitas
diantaranya adalah sulitnya menyesuaikan kebutuhan  peserta  didik  jika  harus  mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Selain  itu,  banyaknya  kebutuhan  fasilitas  yang dapat  mendukung  pencapaian  tujuan  pendidikan harus  disertai  dengan  perincian  biaya  yang membengkak. Selain itu juga pembiayaan menjadi faktor  penghambat  lainnya  dalam  pengadaan fasilitas pembelajaran.  Pengawasan fasilitas
seharusnya  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun pimpinan sekolah, seperti kepala sekolah dan wakil kepala  sekolah  bidang  sarana  prasarana.  Akibat dari  kurangnya  manajemen  pemanfaatan  fasilitas pembelajaran  yang  dilakukan  sekolah,  peserta didik  menjadi  kurang  merasakan  manfaat  dari fasilitas tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan dalam mutu sekolah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini  dari  suatu  populasi.  Tujuan  dari  penelitian deskriptif  adalah  adalah  untuk  menguji  hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current  status dari  subyek  yang  diteliti  dan menggunakan.  Dengan  menggunakan  metode deskriptif  diharapkan  akan  diperoleh  data  yang hasilnya akan diolah dan dianalisis serta akhirnya ditarik  sebuah  kesimpulan.  Kesimpulan  yang dibuat  akan  berlaku  bagi  seluruh  populasi  yang menjadi obyek penelitian.
Dalam  penelitian  ini,  lokasi  penelitian yang  digunakan  adalah  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta di Sub-Rayon 1 Kabupaten  Bandung  Barat  dengan  jumlah  33 sekolah.  Sekolah  tersebut  dipilih  menjadi  objek karena menggunakan sumber pendanaan BOS dari pemerintah. Adapun unit populasi yang digunakan
adalah  SMP  negeri  dan  swasta  di  Sub-Rayon  1 Kabupaten  Bandung  Barat  dengan  jumlah  unit populasi  sebanyak  33  sekolah.  Sedangkan, populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di  SMP  negeri  dan  swasta  di  Sub-Rayon  1 Kabupaten Bandung Barat sejumlah 33 orang.
Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode survey, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa  opini  dari  subyek  yang  diteliti  melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan skala  likert  (ordinal)  dengan  metode  rating  yang dijumlahkan.  Adapun  data  yang  disebarkan  pada penelitian  ini  menggunakan  diperoleh  langsung dari responden dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan skala likert (ordinal) dengan metode rating yang dijumlahkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## HASIL PENELITIAN
Pembahasan  hasil  penelitian  merupakan kajian terhadap hasil temuan yang ada hubungannya dengan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data diatas,  maka  hipotesis  yang  berbunyi  “terdapat
pengaruh  yang  signifikan  antara  manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap  mutu  pendidikan  SMP  di  Kabupaten Bandung  Barat”  dapat  teruji  keberlakuannya, dalam arti bahwa penelitian ini mampu menjawab
kebenaran hipotesis penelitian. Adapun pembahasan dalam penelitian ini diuraikan secara rinci sebagai berikut:
1. Gambaran  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan SMP di Kabupaten

## Bandung Barat
Dalam penelitian ini, ditemukan hasil bahwa kemampuan  kepala  sekolah  dalam  melakukan tugas manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Kabupaten  Bandung  Barat  berada  pada  kategori tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa berdasarkan  tiga  fase  dimensi  manajemen pembiayaan  pendidikan,  yaitu yaitu financial planning , implementation and evaluation tergolong dalam katergori yang tinggi.
Berdasarkan keseluruhan dimensi, implementation involves accounting atau pelaksanaan pembiayaan dengan indikator kesesuaian  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan memiliki  skor  kecenderungan  rata-rata  tertinggi yaitu  tergolong  dalam  kategori  sangat tinggi.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  bagaimana  kepala sekolah  mengupayakan  pelaksanaan  pencapaian tujuan  pendidikan  sesuai  dengan  visi  dan  misi sekolah serta Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)  yang  telah  disusun  dan  sesuai  dengan aturan  yang  ditetapkan  pemerintah.  Selain  itu, RKAS  juga  dapat  menunjang  pencapaian  tujuan pendidikan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran  di  dalam  kelas.  Perencnaan  dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan sesuai dengan alikasi dana yang disampaikan pemerintah melalui dinas  kabupaten  masing-masing  daerah.  Oleh karena itu, berdasarkan rekap anggaran dana SMP di  Kabupaten  Bandung  Barat  pada  sub-rayon  1 dapat terlihat jumlah besaran dana dan alokasi pada 33  sekolah  di  sub-rayon  1  yang  mendapatkan bantuan operasional sekolah dari pemerintah.
Berdasarkan  rekap  penggunaan  dana  pada Lampiran 4, perencanaan pelaksanaan pembiayaan dilakukan  sesuai  dengan  ketetapan  dan  ketentuan pemerintah. Dalam alokasinya, pemerintah memberikan  kewenangan  kepada  sekolah  untuk menggunakan  pembiayaan  yang  tersedia  sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Komponen dasar yang  menjadi  araahan  pemerintah  dalam  alokasi dana BOS tersebut diantaranya yaitu pengembangan  perpustakaan,  kegiatan  dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan ulangan  dan  ujian,  pembelian  bahan-bahan  habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga  kependidikan  honorer,  pengembangan profesi guru membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan  bos,  pembelian  perangkat  computer, dan  biaya  lainnya  jika  seluruh  komponen  telah terpenuhi  pendanaannya  dari  BOS.  Oleh  karena itu,  pada  sekolah-sekolah  dengan  sumber  dana yang  berasal  dari  pemerintah,  manajemen pembiayaan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan perecanaan guna mencapai visi misi sekolah.
2. Gambaran Fasilitas Pembelajaran SMP di Kabupaten Bandung Barat
Pada  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa kemampuan  kepala  sekolah  dalam  melakukan tugas manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Kabupaten  Bandung  Barat  berada  pada  kategori sangat tinggi dengan skor kecenderungan rata-rata seluruh  indikator  dengan  kriteria  sangat  kuat. Berdasarkan  hasil  tersebut  artinya  secara  prinsip, sekolah telah sangat baik dalam mengelola fasilitas pembelajaran di sekolah.
Berdasarkan  indikator  yang  diteliti,  prinsip pencapaian  tujuan,  prinsip  kejelasan  tanggung jawab,  dan  prinsip  kekohersifan  memliki  skor
kecenderungan rata-rata  yang  tinggi.  Hal  tersebut jika melihat pada teori yang dikemukakan Mulyasa (2004, hlm 55) bahwa menurut prinsip pencapaian tujuan, manajemen perlengkapan sekolah dapat di katakan  berhasil  bilamana  fasilitas  sekolah  itu selalu  siap  pakai  setiap  saat,  pada  setiap masyarakat  sekolah  yang  akan  menggunakannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kelengkapan-kelengkapan  sarana  dan  prasarana yang  dibutuhkan  dalam  kegiatan  pembelajaran sesuai  dengan  syarat  kebijakan  yang  berlaku, walaupun pada kenyataannya masih sangat terbatas jumlah  dan  pemanfaatannya.  Selain  itu,  dengan adanya  tanggung  jawab  secara  structural  yang menetapkan  seorang  wakil  kepala  sekolah  bidang sarana prasarana, maka prinsip kejelasan tanggung jawab  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Sesuai dengan prinsip kekohersifan, pengelolaan fasilitas pembelajaran  tidak  hanya  dilakukan  oleh  kepala sekolah  dan  wakil  kepala  sekolah  bidang  sarana prasarana,  tapi  juga  oleh  seluruh  masyarakat sekolah.
Pada  penelitian  ini,  indikator  prinsip efisiensi  dan  prinsip  administrtif  masih  berada pada  kategori  tinggi.  Dengan  prinsip  efisiensi berarti  bahwa  pemakaian  semua  fasilitas  sekolah hendaknya  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya, sehingga  dapat  mengurangi  pemborosan.  Maka perlengkapan  sekolah  hendaknya  di  lengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya.  Petunjuk  teknis  tersebut  di komunikasikan  kepada  semua  personil  sekolah yang  di  perkirakan  akan  menggunakannya.  Pada kenyataannya, pemakaian dan pemanfaatan fasilitas  sekolah  tidak  terlalu  diperhatikan efisiensinya.  Hal  tersebut  masih  memerlukan perhatian  lebih,  terutama  dalam  penggunaan fasilitas  pembelajaran  yang  belum  seluruh
masyarakat sekolah memgetahui atau memanfaatkannya.  Kebersihan  dan  kerapihannya pun  terkadang  menjadikan  pemanfaatan  fasilitas sekolah menjadi tidak terjaga dan menjadi sebuah pemborosan  ketika  tidak  digunakan  dengan  baik. Secara  prinsip  administratif,  setiap  penanggung jawab  pengelolaan  perlengkapan  pendidikan hendaknya memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan menginformasikan kepada semua personel sekolah yang  di  perkirakan  akan  berpartisipasi  dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan.

## 3. Gambaran Mutu sekolah Siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  informasi bahwa mutu sekolah SMP sub-rayon 1 Kabupaten Bandung Barat teridentifikasi pada kategori sangat tinggi.  Hal  ini  didasarkan  dari  hasil  perhitungan statistik  dimana  nilai  rata-rata  seluruh  indikator yang  ditunjukkan  dengan  kategori  sangat  tinggi. Berdasarkan  hasil  tersebut,  mutu  guru  menjadi dimensi  dengan  skor  kecenderungan  rata-rata terendah.  Dalam  mengukur  mutu  guru  tersebut, disebutkan  indikator  yang  menentukannya  dilihat dari kesesuaian jenjang pendidikan, jenis pelatihan dan  beban  mengajar.  Mutu  guru  pada  SMP  di Kabupaten  Bandung  Barat  memang  terlihat  dari 41% guru lulusan D3, 38% guru lulusan S1, 15% guru  lulusan  S2  dan  S3,  dan  6%  guru  lulusan SMA/SMK  dan  D1.  Berdasarkan  data  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Bandung  Barat,  pada  sub- rayon 1 terdapat 824 orang guru dengan status PNS dan 904 orang guru dengan status Non PNS. Pada beberapa  sekolah,  kompetensi  guru  terkadang kurang  diperhatikan.  Oleh  karena  itu,  muncul beberapa  permasalahan,  diantaranya  penguasaan materi  pelajaran  masih  rendah  akibat  latar belakang  pendidikan  yang  masih  belum  sesuai
dengan  bidangnya.  Strategi  pembelajaran  juga masih menggunakan strategi yang kurang inovatif, serta  penggunaan  teknologi  yang  masih  terbatas oleh kemampuan dan keterbatasan sarana. Evaluasi proses pembelajaran juga kurang diperhatikan.
Sedangkan  untuk  indikator  lainnya,  yaitu mutu  siswa,  lingkungan  belajar,  disiplin  sekolah, kesediaan  sumber  belajar,  partisipasi  orang  tua, satuan  biaya,  sudah  berada  pada  kategori  sangat tinggi.  Mutu  siswa  memiliki  skor  kecenderungan rata-rata  tertinggi.  Hal  tersebut  didukung  oleh pernyataan Danim (2007, hlm 122) bahwa kualitas pendidikan  dilihat dari hasil  pendidikan  dianggap bermutu  jika  mampu  melahirkan  keunggulan akademik  dan  ekstrakulikuler  pada  peserta  didik yang  dinyatakan  lulus  untuk  jenjang  pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Melihat hasil ujian, angka putus sekolah, dan  angka  lulusan  siswa  yang  sudah  berada  di kategori  sangat  tinggi.  Berdasarkan  data  BPS Kabupaten  Bandung  Barat tahun 2013,  penduduk dengan  kelompok  umur  10-14  tahun  berdasarkan partisipasi  bersekolah  mencapai  89,26%  yang masih  bersekolah,  0,68%  yang  tidak/belum sekolah, dan 10,06% tidak bersekolah. Sedangkan berdasarkan  Pusat  Data  dan  Statistik  Pendidikan Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tahun 2013,  Kabupaten  Bandung  Barat  memiliki penduduk  dengan  kelompok  umur  13-15  tahun sejumlah  84.635  orang  dengan  jumlah  APK sebesar  96.97%  dan  APM  sebesar  76.39%.  Hal tersebut menentukan bahwa pada usia anak duduk di  bangku  SMP,  sudah  banyak  anak  yang mendapatkan pendidikan meskipun masih ada anak yang  tidak  bersekolah  dengan  beberapa  alasan tertentu.
Selain itu juga, partisipasipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan berada pada kategori
sangat  tinggi,  dimana  hal  tersebut  didukung  oleh partisipasi  masyarakat  sekitar  yang  lebih  banyak memilih  sekolah  negeri  atau  sekolah  swasta dengan  bantuan  dana  dari  pemerintah  dengan alasan pembiayaan.
4. Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan  Terhadap  Mutu  sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan  yang  cukup  kuat  antara  manajemen pembiayaan  pendidikan  dengan  mutu  sekolah. Secara individual, hubungan manajemen pembiayaan  pendidikan  terhadap  mutu  sekolah menunjukkan  bahwa  manajemen  pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah. Sedangkan kontribusi manajemen pembiayaan  pendidikan  yang  secara  langsung mempengaruhi  mutu  sekolah  SMP  di  Kabupaten Bandung  Barat  sebesar  24.5%,  dimana  terdapat 75.5%  sisanya  merupakan  pengaruh  dari  faktor lainnya.  Dalam  hal  tersebut,  pada  tahap pelaksanaan pembiayaan sudah mencapai kategori sangat  tinggi,  dimana  setiap  kegiatan  manajemen pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan  yang  disusun  sebelumnya.  Hal tersebut  disesuaikan  dengan  peraturan  yang berlaku  dan  mengikat  anatara  pembuatan  RKAS dengan  anggaran  dana  BOS  yang  dialokasikan pemerintah. Namun pada tahap perencanaan masih kurang  dipahami  oleh  banyaknya  kepala  sekolah, karena pada tahap tersebut banyaknya perencanaan pembiayaan harus terikat kepada jumlah anggaran yang dialokasikan, sehingga terkadang pencapaian mutu  sekolah  masih  sering  terhambat.  Terutama hal  tersebut  diakibatkan  ketidakjelasan  dan  tidak tepatnya  pencairan  dana  BOS  pada  setiap periodenya.  Keterlambatan  dan  birokrasi  yang rumit menghambat proses perencanaan.
Sedangkan  pengaruh  tidak  langsung  yang ditunjukan  oleh  manajemen  pembiayaan  terhadap mutu  pendidikan  melalui  variabel  lain,  dalam penelitian ini adalah melalui fasilitas pembelajaran menunjukan  pengaruh  sebesar  11%.  Hal  tersebut membuktikan  bahwa  secara  tidak  langsung manajemen pembiayaan yang baik dapat mempengaruhi mutu pendidikan melalui pemanfaatan  fasilitas  pembelajaran  yang  sesuai dengan prinsip pemanfaatan fasilitas pembelajaran.  Hal  tersebut  terbukti  melalui efektifitas dan efisiensi pemanfaatan fasilitas. Jika pemanfaatan  fasilitas  dapat  dilakukan  secara efisien, maka secara pembiayaan tidak akan terjadi pemborosan. Sekolah dalam manajemen pembiayaannya akan mengalokasikan sumber dana yang didapatnya dengan efisien kepada komponen yang mengarah pada standar sarana dan prasarana. Pada  Lampiran  4  disebutkan  bahwa  terdapat beberapa komponen yang dapat mempengaruhi hal tersebut,  diantaranya  adalah  biaya  pelaksanaan pembelajaran  dan  ekstrakulikuler,  pengadaan perpusatakaan,  pengadaan  bahan  habis  pakai, perawatan  sekolah,  serta  jasa  dan  daya  yang digunakan  sekolah.  Hal  tersebut  guna  menunjang standar sarana prasarana yang akan mempengaruhi mutu  sekolah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukan total sebesar 35.5%.
5. Pengaruh Fasilitas Pembelajaran
Terhadap  Mutu  sekolah  SMP  di Kabupaten Bandung Barat
Fasilitas  pembelajaran  di  SMP  Kabupaten Bandung  Barat  menurut  hasil  penelitian  berada pada kategori kecenderungan rata-rata yang sangat tinggi.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  bagaimana manajemen  pemanfaatan  fasilitas  pembelajaran
mampu menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip manajemen  pemanfaatan  fasilitas  pembelajaran. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  SMP  Kabupaten Bandung  Barat  terdapat  hubungan  yang  sedang atau  cukup  kuat  antara  fasilitas  pembelajaran dengan  mutu  sekolah  secara  individual  pada variabel  fasilitas  pembelajaran  terhadap  mutu sekolah  ditunjukkan  oleh  hasil  koefisien  jalur menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran berkontribusi  signifikan  terhadap  mutu  sekolah. Kontribusi fasilitas pembelajaran (X2) yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah (Y) sebesar 26%,  dan  sisanya  74%  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor lainnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  SMP Kabupaten Bandung Barat terdapat hubungan yang sedang atau cukup kuat antara fasilitas pembelajaran  dengan  mutu  sekolah  hal  ini sebabkan  secara  prinsip  pemanfaatan  fasilitas pembelajaran,  sekolah  telah  membuat  struktur tanggung jawab dalam organisasi sekolah melalui adanya  wakil  kepala  sekolah  bidang  sarana  dan prasarana.  Hal  tersebut  mendukung  prinsip kejelasan tanggung jawab yang dilakukan sekolah melalui  wakil  kepala  sekolah  tersebut.  Namun, terkadang  pada  kondisi  nyatanya,  peran  tersebut terkadang  hanya  dilakukan  jika  terjadi  kerusakan atau  pada  saat  akan  adanya  penilaian  akreditasi pada  sekolah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  secara administratif  sekolah  masih  kesulitan  dalam menerapkan  peraturan  dan  tata  cara  penggunaan fasilitas  sesuai  dengan  undang-undang  kepada seluruh  masyarakat  sekolah.  Selain  itu,  fasilitas kelas dan media pembelajaran juga perlahan mulai dikembangkan  oleh  sekolah.  Seiring  dengan perkembangan teknologi, pelatihan dan sosialisasi program-program yang menunjang perkembangan fasilitas  pembelajaran  seperti  penggunaan  media
projector,  whiteboard,  dan  penggunaan  internet telah semakin berkembang. Hal tersebut menuntut sekolah harus mampu menyesuaikan dan meningkatkan  pencapaian  tujuan  pendidikan sesuai visi dan misi sekolah.
Sedangkan  pengaruh  tidak  langsung  dari fasilitas  pembelajaran  terhadap  mutu  pendidikan melalui  manajemen  pembiayaan  menunjukan pengaruh  sebesar  11.6%.  Hal  tersebut  sesuai dengan prinsip efisiensi dan administrasi, pemanfaatan  fasilitas  pembelajaran  masih  belum efisien,  masih  sering  terjadi  pemborosan  dan keterbatasan  pengetahuan  mengenai  penggunaan fasilitas terutama dalam hal teknologi. Pengadaan standar  sarana  dan  prasarana  pada  dasarnya  telah dialokasikan oleh pemerintah dalam penganggaran dana BOS. Hal tersebut harus mampu dikelola oleh sekolah agar fasilitas pembelajaran yang diselenggarakan  sesuai  dengan  visi  dan  misi sekolah.
6. Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Fasilitas Pembelajaran Terhadap  Mutu  sekolah  SMP  di Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  SMP  pada sub rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat, besarnya hubungan antara manajemen pembiayaan pendidikan  dan  fasilitas  pembelajaran  secara keseluruhan  terhadap  mutu  sekolah  menunjukkan pengaruh  yang  kuat.  Besarnya  hubungan  antara
manajemen  pembiayaan  pendidikan  dan  fasilitas pembelajaran  secara  keseluruhan  terhadap  mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat adalah 38.5%, artinya manajemen pembiayaan pendidikan dan  fasilitas  pembelajaran  berhubungan  secara simultan  dan  signifikan  dengan  mutu  sekolah. Sedangkan sisanya sebesar 61.5% ditentukan oleh faktor-faktor  lainnya  yang  tidak  dijelaskan  dalam penelitian ini.
Pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan  dan  fasilitas  pembelajaran  terhadap mutu  sekolah  SMP  di  Kabupaten  Bandung  Barat terlihat  dari  bagaimana  sekolah  mengelola pembiayaan  yang  berasal  dari  pemerintah  agar mampu membiayai seluruh kegiatan pembelajaran yang mampu menunjang pencapaian mutu sekolah. Kedua  variabel  manajemen  pembiayaan  dan fasilitas  pembelajaran  juga  memiliki  hubungan, dimana  setiap  prinsip  pemanfaatan  fasilitas pembelajaran didasarkan juga terhadap manajemen pembiayaan  yang  terdapat  di  sekolah.  Keduanya secara  bersama-sama  akan  mampu  meningkatkan mutu  sekolah  di  sekolah  tersebut  melalui  prosess pembelajaran  yang  baik.  Keduanya  merupakan instrument  input  yang  mampu  menunjang peningkatan  mutu  sekolah.  Sehingga,  dalam mempertahankan  mutu  sekolah,  manajemen pembiayaan harus diperhatikan setiap tahapannya, dan fasilitas pembelajaran juga pada setiap prinsip pemanfaatannya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang peneliti  paparkan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  secara  umum  kondisi  manajemen pembiayaan
pendidikan, fasilitas
pembelajaran dan mutu pendidikan teridentifikasi pada kategori baik.
2. Mutu  sekolah  SMP  sub-rayon  1  Kabupaten Bandung  Barat  teridentifikasi  pada  kategori sangat  tinggi.  Berdasarkan  hasil  tersebut, mutu  guru  menjadi  dimensi  dengan  skor
kecenderungan  rata-rata  terendah.  Pada beberapa sekolah, kompetensi guru terkadang kurang diperhatikan. Sedangkan untuk indikator lainnya, yaitu mutu siswa, lingkungan belajar, disiplin sekolah, kesediaan  sumber  belajar,  partisipasi  orang tua, satuan biaya, sudah berada pada kategori sangat tinggi.
3. Pengaruh  yang  diberikan  oleh  manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori kuat. Rata-rata kecenderungan  SMP  di  Kabupaten  Bandung Barat  sudah  pada  kategori  yang  sangat  baik pada tahap pelaksanaan pembiayaan.
Meskipun  pada  pelaksanaannya  di  lapang masih  belum  sesuai  dengan  pencapaian standar nasional pendidikan. Beberapa kendala membuktikan masih perlu ditingkatkannya kembali pada tahapan perencanaan  dan  pengawasan  pembiayaan pendidikan.  Hal  tersebut  akan  berpengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan sebagai tujuan sekolah.
4. Adapun  pengaruh  fasilitas  pembelajaran terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung  Barat  dari  hasil  penelitian  adalah signifikan  walaupun  menunjukkan  pengaruh yang  sedang  atau  cukup  kuat.  Hal  ini disebabkan  karena  secara  prinsip  efektifitas dan administrasi, pemanfaatan fasilitas pembelajaran  belum  dilakukan  dengan  baik. Hal tersebut  dibuktikan dengan  masih  sering terjadinya  pemborosan  dalam  pemanfaatan fasilitas pembelajaran. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan para guru dan siswa dalam memanfaatkan fasilitas pembelajaran  masih  cenderung  rendah.
Keterbatasan informasi dan teknologi menjadi kendala  ketika  harus  melakukan  pengadaan fasilitas, sehingga pencapaian mutu pendidikan masih belum optimal.
5. Manajemen  pembiayaan  pendidikan  dan fasilitas  pembelajaran  memberikan  pengaruh terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut ditunjukan oleh pengaruh  yang  cukup  kuat  dari  manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran berpengaruh  secara  bersama-sama  dalam peningkatan  mutu  pendidikan.  Manajemen pembiayaan  pendidikan  juga  memberikan pengaruh  kepada  fasilitas  pembelajaran, dimana setiap pemanfaatan fasilitas pembiayaan  harus  didasari  pada  prinsip efisiensi  terhadap  kualitas  dan  kuantitas perlengkapan.  Hal  tesebut  dipengaruhi  oleh bagaimana  manajemen  pembiayaan  mampu dikelola  oleh  sekolah  sehingga  mampu menunjang  pengadaan  dan  perencanaan fasilitas  pembelajaran.  Pada  akhirnya,  kedua instrument  input  tersebut  akan  menunjang peningkatan  mutu  pendidikan  melalui  proses belajar mengajar di sekolah.

## SARAN
Dari hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan peneliti untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  perlu diperhatikan  kembali  mutu  guru.  Pemberian pelatihan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi  pembelajaran  bagi  para  guru.  Selain itu,  mempertahankan  prestasi  siswa  dan
mencegah  peningkatan  angka  putus  sekolah harus diperhatikan oleh sekolah.
2. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui  pelaksanaan  tahapan  manajemen mutu  yang  optimal.  Kepala  sekolah  sebagai tugas  manajerial  harus  mampu  memahami tugas  dan  proses  manajemen  pembiayaan pendidikan. Penyusunan RKAS bagi sekolah dengan sumber pendanaan dari BOS memiliki keterikatan  secara  tidak  langsung  dengan alokasi  dana  yang  diberikan  pemerintah. Perencanaan  dan  pengawasan  penggunaan pembiayaan  tersebut  perlu  ditingkatkan  agar mampu mencapai mutu pendidikan yang baik. Hendaknya  tugas  setiap  proses  manajemen pembiayaan
dilakukan dengan mempertimbangkan  kebutuhan  peserta  didik dan tenaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.  Perencanaan  diharapkan  mampu memenuhi  standar  nasional  pendidikan sehingga mampu mencapai peningkatan mutu pendidikan.
3. Pemanfaatan  fasilitas  pembelajaran  harus lebih  dioptimalkan  sesuai  prisip  manajemen fasilitas pembelajaran. Secara prinsip,
efisiensi pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan,  guna  mencegah  terjadinya pemborosan  dan  menjaga  fasilitas  yang disediakan. Selain itu, pelatihan kepada guru- guru  juga  peserta  didik  dalam  menggunakan fasilitas  pembelajaran  perlu  diperhatikan. Tingkatkan kembali pelatihan bagi guru-guru guna menungjang kemampuannya menggunakan  fasilitas  pembelajaran  dengan lebih  optimal.  Tugas  megawasi  pemanfaatan fasilitas  tidak  hanya  terletak  pada  kepala sekolah,  namun  sekolah  memilih  jabatan wakil  kepala  sekolah  bidang  sarana  dan prasarana  untuk  mencapai  prinsip  kejelasan tanggungjawab  bagi  setiap  pemanfaatan fasilitas pembelajaran.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian di bidang manajemen  pembiayaan  masih  sangat  luas, sehingga masih dapat dikembangkan kembali. Penelitian mengenai mutu pendidikan memiliki  banyak  faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi.  Bagi  peneliti  selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan kembali penelitian berdasarkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akdon.  (2008). Aplikasi  Statistika  dan  Metode
Penelitian Untuk Administrasi dan Manajemen . Bandung: Dewa Ruchi.
Akdon.,  dkk.  (2015). Manajemen  Pembiayaan Pendidikan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ali,  M.  (2007).  Penjaminan  Mutu  Pendidikan.
Dalam Tim pengembang Ilmu Pendidikan UPI-FIP, Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan (hlm.  341-364).  Bandung:  PT  Imtima Grafindo.
Danim,  S.  (2007). Visi  Baru  Manajemen  Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik .
Bandung: Bumi Aksara.
Engkoswara.,  Komariah.  (2011). Administrasi Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Fattah,  N.,  dan  Nurdin,  D.  (2007).  Ekonomi Pendidikan. Dalam Tim pengembang Ilmu Pendidikan  UPI-FIP, Ilmu  dan  Aplikasi Pendidikan (hlm. 341-364). Bandung: PT Imtima Grafindo.
Fattah,  N.  (2009). Ekonomi  dan  Pembiayaan
Pendidikan . Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
Hajarisman,  Nuzar.  (2007).  Statistika  :  Bahan Perkuliahan  Pascasarjana.  Bandung  : UNPAD.
Husaini, U. (2009). Manajemen Teori Praktik dan Riset  Pendidikan .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Hoy,  C.  et  al.  (2000). Improving  Quality  in Education . London: Falmer Press. Jones,  T.H.  (1985). Introduction  to  School Finance:  Technique  and  Social Policy .
New York: Macmillan Publishing
Company Jones.
Mulyasa, E. (2004). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep,  Strategi  dan  Implementasi.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Sagala,  S.  (2010). Kemampuan  Profesional  Guru dan  Tenaga  Kependidikan .  Bandung: Alfabeta.
Sallis,  E.  (2012). Total  Quality  Management  in Education .
Somantri,  M.  (2004). Perencanaan  Pendidikan . Bogor: IPB Press.
Stoops,  E.  &  Johnson,  R.E.  (1967). Elementary Schools  Administration .  New  York:
McGraw-Hill Book Company.
Sugiyono.  (2007). Metode  Penelitian  Bisnis .
Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta.
Suharsaputra, U. (2013). Administrasi Pendidikan . Bandung: Rafika Aditama.
Supriadi,  D.  (2006). Satuan  Biaya  Pendidikan Dasar  dan  Menengah .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Suyanto.,  &  Abbas,  M.  S.  (2001). Wajah  dan Dinamika  Pendidikan  Anak  Bangsa .
Yogyakarta: Adicita.
Wahyu, S. A. A. (2007). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan . Jakarta: CV Multi Karya Mulia.
Peraturan  Mentri  Pendidikan  Nasional  RI  No.  23 Tahun  2006  tentang  Standar  Kompetensi Lulusan
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No.  54  Tahun  2013  tentang  Standar Kompetensi  Lulusan  Pendidikan  Dasar
Dan Menengah
Peraturan Pemeribtah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional  Pendidikan  Bab  IX
Standar Pembiayaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24
Tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana
Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003  pasal  35  tentang  Standar  Nasional Pendidikan