## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN YANG DITAHAN IJAZAHNYA OLEH PERUSAHAAN
Junaidi Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti Palembang E-mail : junaidievy@yahoo.com

## ABSTRACT
A work agreement is an agreement between a worker / laborer and an employer or employer that contains  the  work  conditions,  rights  and  obligations  of  the  parties.  The  work  agreement  was  made  to obtain  certainty  regarding  what  was  promised,  both  parties  must  respect  each  other.  In  the  work agreement that must be considered is not violating the rule of law, each party must agree and may not be forced or forced, the contents of the work agreement must be clear, so that there is no misunderstanding in the future which results in default. An agreement in a company ideally protects the interests of all parties involved in the agreement because an agreement should be made based on the agreement between the two parties. The substance of the work agreement made may not conflict with the applicable labor regulations. Therefore work relations must contain the principle of justice, harmonization of the elements in industrial relations (employers, workers / laborers and the government).

## Keywords: Job Guarantee;  Employment Agreement; Diploma Detention
ABSTRAK
Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja yang  memuat  syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Perjanjian  kerja  dibuat  untuk  memperoleh kepastian  menyangkut  apa  yang  diperjanjikan,  kedua  belah  pihak  harus  saling  menghormati.  Di  dalam perjanjian  kerja  yang  harus  diperhatikan  adalah  tidak  menyalahi  aturan  hukum,  masing-masing  pihak harus  sepakat  dan  tidak  boleh  terpaksa  atau  dipaksa, isi  perjanjian  kerja  harus jelas,  sehingga  tidak  ada salah  paham  di  kemudian  hari  yang  mengakibatkan  terjadinya  wanprestasi.  Perjanjian  di  sebuah perusahaan idealnya melindungi kepentingan semua pihak yang terkait di dalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun substansi perjanjian  kerja  yang  dibuat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  ketenagakerjaan  yang  berlaku. Oleh  sebab  itu  hubungan  kerja  harus  mengandung  prinsip  keadilan,  harmonisasi  bagi  unsur-unsur  yang ada dalam hubungan industrial (pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah).
Kata Kunci : Jaminan Kerja, Perjanjian Kerja, Penahanan Ijazah

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur boleh tidaknya perusahaan menahan surat-surat berharga milik karyawan, seperti halnya ijazah.
Kesepakatan  antara  pekerja  dan  pengusaha biasanya  dituangkan  dalam  perjanjian  kerja yang mengikat pekerja dan pengusaha dalam hubungan  kerja,  artinya  sepanjang  ada kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak  maka keduanya  masih  terikat  dalam  hubungan kerja.
Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  1  angka  14, menyatakan  “Perjanjian  Kerja  adalah Perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja  yang memuat syarat-syarat  kerja, hak,  dan kewajiban para pihak.”  Pengusaha  sebagai  pemberi  kerja dan  pekerja  sebagai  penerima  kerja  harus melaksanakan  sesuai  dengan  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak.  Apabila timbul  suatu  kerugian,  maka  para  pihak dapat menuntut atas kerugian yang
dideritanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.
Kedudukan  para  pihak  perlu  diperhatikan dalam  suatu  perjanjian,  yakni  pihak  yang satu kedudukannya diatas (pengusaha) pihak yang  memerintah,  sedangkan  pihak  lain kedudukannya  di  bawah  (pekerja)  pihak yang diperintah .
Kedudukan  pengusaha  lebih  kuat daripada  pekerjanya,  sehingga  pekerja berada  dalam  kategori  yang  merupakan golongan lemah.
Hubungan  kerja  merupakan  hubungan hukum  antara  seorang  majikan  dengan seorng  buruh.  Hubungan  kerja  hanya  lahir karena perjanjian kerja. Perjanjian merupakan  perikatan.  Perikatan  yang  lahir karena perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja hanya  ada  apabila  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  dinamakan  majikan  dan  pihak lainnya  dinamakan  buruh.  Digunakannya perkataan  hubungan  kerja  menunjukkan bahwa  hubungan  hukum  antara  majikan dengan buruh mengenai kerja .
Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak tidak  mampu  atau  tidak  cakap  melakukan perbuatan  hukum,  maka  perjanjiaan  kerja tersebut  dibatalkan.  Sebaliknya  jika  dibuat tanpa  adanya  pekerjaan  yang  diperjanjikan dan  pekerjaan  yang  diperjanjikan  tersebut bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  maka  perjanjiaan tersebut batal demi hukum .
Perjanjian kerja dibuat untuk memperoleh  kepastian  menyangkut  apa yang diperjanjikan, kedua belah pihak harus saling  menghormati.  Di  dalam  perjanjian kerja  yang  harus  diperhatikan  adalah  tidak menyalahi  aturan  hukum,  masing-masing pihak harus sepakat dan tidak boleh terpaksa atau dipaksa, isi perjanjian kerja harus jelas, sehingga tidak ada salah paham di kemudian
hari yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi.
Perusahaan yang menerapkan klausul  perjanjian  mengenai  penahanan ijazah  ini  semakin  menguatkan  posisi perusahaan dalam mencapai tujuannya, akan tetapi apabila perusahaan tidak dikontrol dan diawasi  akan  berakibat  bagi  pekerja.  Dari sisi  pekerja,  mendapatkan  kerugian  akibat dari  penahanan  ijazah  yang  dilakukan  oleh perusahaan.  Ijazah  merupakan  dokumen berharga  milik  pekerja  sebagai  bukti  bahwa seseorang telah menempuh jenjang pendidikan. Pekerja menggunakan ijazah itu sebagai  syarat  utama  untuk  melamar pekerjaan,  sehingga  pekerja  yang  ijazahnya ditahan  oleh  perusahaan  akan  membuat pekerja  terhambat  untuk  mencari  pekerjaan lain.  Pekerja  dalam  hal  ini  tidak  memiliki kebebasan untuk mencari penghidupan yang lebih layak dengan adanya penahanan ijazah tersebut.
Penahanan  ijazah  menurut  J.  Satrio diperbolehkan  sepanjang  memang  menjadi kesepakatan  antara  pengusaha  dan  pekerja. Kesepakatan  antara  pekerja  dan  pengusaha biasa  dituangkan  dalam  perjanjian  kerja yang mengikat pekerja dan pengusaha dalam hubungan  kerja  .  Penahan  ijazah  yang dilakukan  oleh  perusahaan  diperbolehkan sepanjang  pekerja  menyepakatinya  dan pekerja masih terikat dalam hubungan kerja.
Di dalam perjanjian yang dibuat oleh para  pihak  tetap  di  dasarkan  pada  asas-asas perjanjian.  Penerapan  asas  semacam  ini dilakukan dalam rangka menciptakan keseimbangan  dan  memelihara  hak-hak yang  dimiliki  oleh  para  pihak  sebelum perjanjian  yang  dibuat  menjadi  perikatan yang mengikat bagi para pihak .
Perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1338  Kitab Undang-Undang
Hukum
Perdata (KUHPerdata) yakni :
Semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
Perjanjian-perjanjian  itu  tidak  dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah  pihak  atau  karena  alasan-alasan  yang oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup untuk itu;
Perjanjian-perjanjian  harus  dilaksanakan dengan itikad baik.
Asas-asas perjanjian yang terkandung dalam Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) di atas adalah : Asas konsensualisme; Asas pacta sunt servanda; Asas kebebasan berkontrak; dan Asas itikad baik Apabila  dilihat  dari  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya dengan adanya kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak. Apabila  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi (salah  satu  atau  para  pihak  membuat kesepakatan di bawah tekanan atau paksaan), maka perjanjian itu dapat dibatalkan.  Sesuai  ketentuan  Pasal  1321 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  menyatakan  “Tiada  sepakat yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Oleh karena itu, hal tersebut  telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak,  yaitu  perusahaan  dan  karyawan. Kedua  belah  pihak  telah  memberikan persetujuannya  sehingga  terjadi  keterikatan secara hukum.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah pencantuman klausula penahanan  ijazah  sebagai  jaminan  dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan?
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap  pekerja  yang  mengalami  kerugian akibat ijazah ditahan oleh perusahaan?

## II. PEMBAHASAN
Pencantuman  Klausula  Penahanan Ijazah  sebagai  Jaminan  dalam  Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Perusahaan Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur  tentang  penahanan  ijazah.  Di dalam  perjanjian  ada  asas  pacta  sunt servanda,  bahwa  kesepakatan  yang  dibuat kedua  belah  pihak  adalah  Undang-Undang bagi  para  pihak.  Untuk  menganalisis penahanan ijazah pendekatan yang digunakan pendekatan secara kaidah penahanan benda (benda sebagai jaminan). Hak untuk menahan sesuatu milik orang lain dalam hukum perdata dikenal dengan istilah hak retensi.
Hak  retensi  menurut  Prof.  Sri  Soedewi Masjchoen  Sofwan  adalah  hak  untuk menahan suatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi . Hak  retensi  (retentive)  adalah  hak  yang diberikan  kepada  kreditur  tertentu,  untuk menahan  benda  debitur,  sampai  tagihan yang  berhubungan  dengan  benda  tersebut dilunasi.  Adapun  sifat-sifat  dari  hak  retensi adalah  :  Merupakan  perjanjian  accessoir, yaitu  perjanjian  yang  mengikuti  perjanjian pokok, sehingga benda  yang menjadi obyek hak  retensi  haruslah  berhubungan  dengan perjanjian pokok;
Tidak  dapat  dibagi-bagi,  sehingga  apabila hutang  hanya  dibayar  sebagian,  tidak bolehlah bendanya dikembalikan sebagian; Tidak  membawa  serta  hak  memakai, sehingga pemegang hak retensi hanya boleh menahan  benda,  ia  tidak  boleh  memakai benda yang ditahan .
Hak  retensi  ini  bukan  merupakan  suatu  hak kebendaan tetapi mempunyai sifat
kebendaan yaitu sifat accessoir dan memberikan jaminan. Jadi ada tidaknya hak retensi tergantung pada ada tidaknya hutang piutang  pokok,  sedangkan  hutang  piutang pokok  harus  ada  kaitannya  dengan  benda yang ditahan. Hak retensi tidaklah didahulukan  dalam  penentuan  suatu  hutang melainkan  hanya  untuk  menahan  barang yang bersangkutan sampai debitur membayar  lunas  hutangnya.  Juga  tidak diperjanjikan  secara  khusus  dan  tidak diberikan  oleh  undang-undang  dengan maksud  untuk  mengambil  pelunasan  lebih dulu  dari  hasil  penjualan  benda-benda debitur.  Sifat  jaminannya  muncul  demi hukum.  Oleh  karena  itu  sebenarnya  hak retensi  merupakan  hak  perseorangan  yang dimasukkan dalam kelompok hukum jaminan  namun  mempunyai  aspek  sifat kebendaan .
Hak retensi ini diatur secara sporadis antara lain  dalam  Pasal  575  ayat  (2),  Pasal  1576, Pasal 1364 ayat (2), Pasal 1616, Pasal 1729 dan  Pasal  1812  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Hak retensi/menahan tersebut memberikan  tekanan  kepada  debitur  agar segera  melunasi  utangnya.  Kreditur  dengan hak  retensi  sangat  diuntungkan  dalam penagihan  piutangnya.  Hak  retensi  berbeda dengan  hak  hak-hak  jaminan  kebendaan yang  lain,  karena  ia  tidak  diperikatkan secara khusus, tidak diperjanjikan dan bukan diberikan  oleh  undang-undang  dengan maksud  untuk  mengambil  pelunasan  lebih dahulu  dari  “hasil  penjualan”  benda-benda debitur,  tetapi  sifat  jaminan  disana  muncul demi  hukum,  karena  ciri/sifat  daripada lembaga hukum itu sendiri.
Perusahaan  tidak  dapat  menggunakan  hak retensi  ini  dalam  hal  penahanan  ijazah karyawan.  Ijazah  bukanlah  benda  yang berhubungan  dengan  suatu  utang  yang dimiliki  oleh  calon  karyawan  terhadap perusahaannya. Dengan demikian,
perjanjian  penahanan  ijazah  tersebut  adalah menyalahi kaidah hak retensi.
Dalam  Pasal  52  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  ada  beberapa  hal  yang mendasari pembuatan perjanjian kerja, yaitu adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak, kemampuan atau kecakapan dalam melakukan  perbuatan  melawan  hukum, adanya  pekerjaan  yang  diperjanjikan  dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Syarat  sahnya  perjanjian  kerja  yang  diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  sama dengan syarat sahnya perjanjian  yang diatur dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan :
“Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan empat syarat :
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu;
Suatu sebab yang halal; Khusus mengenai syarat kesepakatan/konsensualisme Pasal 1320
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  ayat  (1),  bahwa  syarat kesepakatan  baru  terjadi  jika  kedua  pihak memiliki  kebebasan  untuk  berkehendak, tanpa  paksaan  atau  tekanan,  baik  fisik maupun  psikis  dalam  membuat  perjanjian. Jika  hal  ini  tidak  terjadi,  maka  dengan sendirinya syarat kesepakatanpun tak terpenuhi.
Syarat menyangkut subjek perjanjian tidak  terpenuhi  (salah  satu  atau  para  pihak membuat  kesepakatan  di  bawah  tekanan atau  paksaan),  maka  perjanjian  itu  dapat dibatalkan,  sesuai  ketentuan  Pasal  1321  jo Pasal  1323  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata).  Pasal  1321  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)  menyatakan  “Tiada  sepakat yang  sah  apabila  sepakat  yang  diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan  atau  penipuan”.  Pasal  1323  Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
(KUHPerdata), menyatakan : “Paksaan yang dilakukan  terhadap  orang  yang  membuat suatu  perjanjian,  merupakan  alasan  untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan  oleh  seorang  pihak  ketiga,  untuk kepentingan  siapa  perjanjian  tersebut  tidak telah dibuat”
Seharusnya  perjanjian  kerja  yang  dibuat tanpa  adanya  kesepakatan  para  pihak  dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan.
Di  dalam  perjanjian  kerja  setiap pihak  harus  memiliki  itikad  baik.  Asas  ini merupakan  asas  bahwa  para  pihak  harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan  kepercayaan  atau  keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.  Asas  itikad  baik  yang  tercantum dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), menyatakan  "Perjanjian  harus  dilaksanakan dengan itikad baik".
Dalam  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) selain memberi  keleluasan  para  pihak  yang membuat perjanjian, pasal ini juga memberi batasan  pada  asas  kebebasan  berkontrak yang  berlaku  di  masyarakat  karena  manusia adalah makhluk sosial yang dalam tindakannya  tidak  luput  dalam  melakukan suatu  perjanjian.  Sehingga  dengan  adanya itikad baik para pihak dapat lebih bertanggung jawab terhadap perjanjian yang dibuat dan tidak merugikan orang lain.
Asas  itikad  baik  merupakan  asas bahwa  para  pihak  harus  melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak. Dalam Pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian
harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik. Maksudnya, cara menjalankan suatu perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepatutan dan keadilan.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami  Kerugian  Akibat  Ijazah  ditahan oleh Perusahaan Perbuatan  menahan  ijazah  ini  adalah  tidak patut  karena  dengan  ditahannya  ijazah karyawan  mengakibatkan  si karyawan tersebut tidak bisa :
Berbuat  bebas  atas  hak  miliknya  (dokumen ijazah) yang ditahan tersebut;
Menikmati manfaat dari ijazah yang ditahan tersebut  yaitu berupa kesempatan bekerja di tempat lain.
Dengan melakukan praktek penahanan  ijazah,  maka  hak  asasi  manusia yang  dilanggar  dalam  Undang-Undang Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia adalah :
Hak  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  diatur Pasal  9  ayat  (1),  menyatakan  “Setiap  orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan  meningkatkan  taraf  kehidupannya”. Wujud  hak  ini  dapat  berupa  memilih pekerjaan  lain  dengan  upah  yang  lebih  baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Ditahannya  ijazah  oleh  perusahaan,  maka akibatnya menghilangkan kesempatan untuk mengajukan lamaran bekerja pada perusahaan lain yang lebih baik;
Hak  untuk  memperoleh  pendidikan diatur Pasal 12, menyatakan : “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk
memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya  agar  menjadi  manusia  yang beriman,  bertaqwa,  bertanggung  jawab, berakhlak  mulia,  bahagia,  dan  sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.
Ditahannya ijazah oleh perusahaan, akibatnya menghilangkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
Hak  untuk  bebas  memilih  pekerjaan  yang disukainya diatur Pasal 38, menyatakan : Setiap  orang  berhak,  sesuai  dengan  bakat, kecakapan,  dan  kemampuan,  berhak  atas pekerjaan yang layak;
Setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih pekerjaan  yang  disukainya  dan  berhak  pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
Ditahannya ijazah oleh perusahaan, akibatnya menghilangkan kesempatan untuk berpindah  pekerjaan  sesuai  dengan  minat dan bakat yang dimilikinya.
Apabila  ijazah  ditahan  oleh  perusahaan  dan tidak  dikembalikan  upaya  yang  dapat dilakukan adalah :
Mengugat  perusahaan  atas  dasar  perbuatan melawan hukum;
Perbuatan  melawan  hukum  adalah perbuatan  itu  bertentangan  dengan  hukum pada  umumnya.  Hukum  bukan  saja  berupa ketentuan  Undang-Undang,  tetapi  juga aturan-aturan  hukum  tidak  tertulis,  yang harus  ditaati  dalam  hidup  bermasyarakat. Kerugian  yang  ditimbulkan  itu  harus disebabkan karena perbuatan  yang melawan hukum,  antara  lain  kerugian-kerugian  dan perbuatan itu harus ada hubungan langsung, kerugian  itu  disebabkan  karena  kesalahan pembuat.  Kesalahan  adalah  apabila  pada pelaku  ada  kesengajaan  atau  kealpaan (kelalaian).
Perbuatan  melawan  hukum  diatur  dalam Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  menyatakan  :  “Tiap  perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada  orang  lain  mewajibkan  orang  yang karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti kerugian tersebut”.
Menurut  Rosa  Agustina,  dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat :
Bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si pelaku;
Bertentangan  dengan  hak  subjektif  orang lain;
Bertentangan kesusilaan;
Bertentangan  dengan  kepatutan,  ketelitian dan kehati-hatian .
Melaporkan ke Polisi atas tuduhan penggelapan;
Penggelapan, diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bentuk  pokoknya  menyatakan  :  “Barang siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  melawan hukum  memiliki  barang  yang  sama  sekali atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain  dan berada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena kejahatan,  dipidana  karena  penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau  denda  sebesar-besarnya  sembilan  ratus rupiah.”
Menurut  Drs.  P.A.F  Lamintang,  SH mengemukakan  penjelasannya  mengenai tindak  pidana  penggelapan  yaitu  :  Tindak pidana  sebagaimana  tersebut  dalam  BAB XXIV  KUHP  lebih  tepat  disebut  sebagai “tindak  pidana  penyalahgunaan  hak”  atau “penyalahgunaan  kepercayaan”.  Sebab,  inti dari  tindak  pidana  yang  di  atur  dalam  BAB
XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau
“penyalahgunaan  kepercayaan”.  Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan  bagi  setiap  orang  untuk mengetahui  perbuatan  apa  yang  sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut .
Selanjutnya,  Tongat  menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan  ini,  bahwa  :  Apabila  suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena  tindak  pidana,  tetapi  karena  suatu perbuatan  yang  sah,  misalnya  karena penyimpanan,  perjanjian  penitipan  barang, dan  sebagainya.  Kemudian  orang  yang diberi  kepercayaan  untuk  menyimpan  dan sebagainya  itu  menguasai  barang  tersebut untuk  diri  sendiri  secara  melawan  hukum,
maka  orang  tersebut  berarti  melakukan “pengelapan” .
Yang  termasuk  penggelapan  adalah perbuatan  mengambil  barang  milik  orang lain  sebagian  atau  seluruhnya,  dimana penguasaan  atas  barang  itu  sudah  ada  pada pelaku,  tapi  penguasaan  itu  terjadi  secara sah.  Tujuan  dari  penggelapan  adalah memiliki  barang  atau  uang  yang  ada  dalam penguasaannya  yang  mana  barang/uang tersebut pada dasarnya milik orang lain. Tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan  hak  atau  penyalahgunaan kepercayaan  oleh  seorang  yang  mana kepercayaan  tersebut  diperolehnya  tanpa adanya unsur melawan hukum.
Jika  mengalami  praktek  penahanan  ijazah ini,  dapat  melaporkan  pelanggaran  tersebut ke  Dinas  Tenaga  Kerja  atau  Bidang Pengawasan  Ketenagakerjaan  pada  DPRD setempat.
Kepala  Suku  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat, Atok Baroni Hidayat, mengatakan Pihaknya telah berulangkali  mengingatkan  perusahaan  agar tidak  memberatkan  para  pencari  kerja dengan  menahan  ijazah  calon  pekerja. Bahkan  sosialisasi  dalam  setiap  kegiatan dengan perusahaan tetap dilakukan. Dikatakan  Atok,  jika  ada  temuan  praktek tersebut, pihaknya menghimbau calon pencari  kerja  agar  melaporkan  kepada  Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat.
Sedangkan  bagi  perusahaan  yang  masih memberlakukan  syarat  tersebut,  pihaknya tidak segan-segan melaporkan kepada pihak berwajib .

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan Dari  uraian  di  atas  maka  dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  13 tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tidak mengatur boleh tidaknya perusahaan
menahan surat-surat berharga milik karyawan,  seperti  halnya  ijazah.  Sesuai dengan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  Pasal  52  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, kesepakatan antara pekerja dan  pengusaha  biasanya  dituangkan  dalam perjanjian  kerja  yang  mengikat  pekerja  dan pengusaha  dalam  hubungan  kerja,  artinya sepanjang ada kesepakatan dari kedua belah pihak  maka  keduanya  masih  terikat  dalam hubungan kerja. Adapun dalam isi perjanjian yang belum sesuai dengan peraturan hukum yang  berlaku,  perusahaan  tidak  dapat menggunakan  hak  retensi  ini  dalam  hal penahanan ijazah karyawan. Ijazah bukanlah benda  yang  berhubungan  dengan  suatu hutang  yang  dimiliki  oleh  calon  karyawan terhadap  perusahaannya.  Dengan  demikian, perjanjian  kerja  dengan  penahanan  ijazah tersebut adalah menyalahi kaidah hak retensi dan  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaannya masih  ada  asas  yang  belum  terpenuhi  yaitu asas itikad baik.
Karyawan  yang mengalami kerugian akibat  penahanan  ijazah  oleh  perusahaan dapat  melakukan  tindakan  penggugatan dengan dakwaan perbuatan melawan hukum,  pelaporan  ke  polisi  dengan  tuduhan penggelapan  dan  melaporkan  ke  Dinas Tenaga  Kerja  atau  Bidang  Pengawasan Ketenagakerjaan pada DPRD setempat. B. Saran Saran-saran  yang  dapat  diberikan, sebagai  berikut  :  Diharapkan  adanya kesadaran  masing-masing  pihak  baik  dari pihak  perusahaan  maupun  pihak  karyawan untuk  lebih  memahami,  melaksanakan  dan bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak  yang  telah  disepakati  sebelumnya  di dalam sebuah perjanjian.
Untuk  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  DPRD lebih  melakukan  sosialisasi  kemasyarakatan khususnya para pencari kerja untuk
memberikan
penyuluhan terkait
permasalahan  mengenai  penahanan  ijazah oleh  perusahaan,  memberikan  sanksi  bagi perusahaan yang melakukan hal tersebut dan membuat  peraturan  mengenai  syarat-syarat dalam perjanjian kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Agustina,  Rosa,    2003,  Perbuatan  Melawan Hukum¸ Jakarta, Pasca Sarjana FH UI. Asyhadie,  Zaeni,  2007,    Hukum  Kerja,  PT. Raja Grafindo Persada.
Budiono,  Abdul  Rachman,  1997,  Hukum Perburuhan  Indonesia,  Cetakan  ke-2,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Djumadi,  2006,  Perjanjian  Kerja,  Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
Hasbullah,  Frieda  Husni,  2009,  Hukum Kebendaan  Perdata,  Jilid  2,  cetakan  ke-3, Jakarta, Ind Hill Co.
Muljadi  dan  Widjaja,  2006,  Perikatan  yang Lahir  dari  Perjanjian,  Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Persada. Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchoen,  2000, Hukum Perdata : Hukum Benda,
Yogyakarta, Liberty. Tongat.,  2006,  Hukum  Pidana  Materiil, Malang, UMM Press Malang. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang  Nomor  13  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia Internet Diana
Kusumasari,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c 15979/hukum-menahan-surat-berharga- milik-karyawan-yang-sudah-berhenti- bekerja,  diakses  pada  tanggal  10  Desember 2017.
Berita Jakarta, website berita resmi Pemprov DKI  Jakarta,  Selasa,  11  Nopember  2014,
Perusahaan  dilarang  Tahan  Ijazah  Pekerja, diakses pada tanggal 17 Nopember 2017.