## SISTEM AKUNTANSI WAKAF SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HARTA WAKAF KE PUBLIK

## Windu Mulyasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa windu.nryd@gmail.com

## Abstract
Accountability  needs  for  Nazhir  on  waqf  property  becomes  an  important  question.  Nazhir  as  waqf management agency has responsibility to manage waqf property. However, in Indonesia, the law and economics of accountability waqf property is still a matter of debate. Management information system needs to be done as a form of accountability reports waqf property management. One of the reports to be drawn up for the management waqf is an accounting system. Accounting system is not only to report waqf but also includes the organizational structure of the management waqf. This study tried to explore how the management system of waqf and accounting responsibility on waqf. The purpose of this study is to give a model for accounting system of waqf. The benefits of this research is create the accounting system  model  that  used  as  the  basis  for  apply  the  rules  of  law.  This  model  can  used  by  regulatory agencies to set up regulations for the management of waqf property and could eventually be used by other regulatory agencies (eg, taxes) to apply the rules to manage waqf property.

## Key words: Waqf, Accounting System, nazhir

## Abstrak
Kebutuhan  pertanggungjawaban  nazhir  atas  harta  wakaf  menjadi  pertanyaan  yang  penting  untuk dimunculkan. Nazhir sebagai badan pengelola wakaf memiliki tanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf.  Namun,  di  Indonesia  payung  hukum  dan  ekonomi  tentang  pertanggungjawaban  harta  wakaf masih  menjadi  bahan  perdebatan.  Penelitian  ini  berusaha  mengeksplorasi  bagaimana  sistem pengelolaan harta wakaf dan  pertanggungjawaban akuntansi atas harta wakaf. Tujuan dari penelitian ini  adalah  memberi  model  sistem  pertanggungjawaban  akuntansi  atas  pengelolaan  harta  wakaf. Manfaat  dari  penelitian  ini  dengan  terbentuknya  model  sistem  pertanggungjawaban  akuntansi  dapat digunakan  sebagai  dasar  penerapan  aturan  perundang-undangan.  Model  ini  dapat  digunakan  oleh badan regulasi untuk membentuk peraturan-peraturan tentang pengelolaan pertanggungjawaban harta wakaf  dan  pada  akhirnya  dapat  digunakan  oleh  badan  regulasi  lain  (misal:  pajak)  untuk  menerapkan aturannya dalam pengelolaan harta wakaf.

## Kata kunci: Wakaf, Sistem Akuntansi, nazhir

## PENDAHULUAN
Penerapan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi topik yang  menarik  terutama  di  Indonesia  sebagai  Negara  dengan  mayoritas  muslim.  Kebutuhan sistem  ekonomi  syariah  menjadi  rujukan  untuk  penerapan  kegiatan  ekonomi  umum  yang mendasarkan  pada  kaidah  Al  Qur’an.  Wacana  ini  muncul  karena  adanya  hubungan  vertikal antara  manusia  dengan  Allah  dan  adanya  hubungan  antara  sesama  manusia  (muamalat). Hubungan ini mendorong adanya penerapan kegiatan ekonomi secara syariah.
Salah  satu  kegiatan  muamalat  adalah  penerapan  sistem  akuntansi  syariah  yang merupakan bagian integral dan tidak bisa dipisahkan terhadap pengabdian manusia terhadap
Allah(Hasyshi:1986;  Bydoun  dan  Willet,  2000  serta  Harahap;  2001).  Akuntansi  syariah  dapat dipandang  sebagai  konstruksi  sosial  masyarakat  Islam  agar  dapat  menerapkan pertanggungjawabankegiatan  ekonomi.  Akuntansi  syariah  menjadi  sub  sistem  ekonomi  dan keuangan  Islam  yang  dipakai  sebagai  alat  pendukung  nilai-nilai  Islami.  Akuntansi  syariah berfungsi  sebagai  alat  manajemen  yang  menyediakan  informasi  keuangan  kepada  pihak eksternal dan internal.Penerapan akuntansi syariah bertujuan untuk mencapai keadilan sosial- ekonomi,  dan  sebagai  bentuk  menjalankan  ibadah  kita  dalam  memenuhi  kewajiban  kepada Allah  SWT  dan  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  orang  perorangan/badan  yang berhubungan dengan hasil pelaporan akuntansi tersebut.
Sistem akuntansi syariah dirasa dapat menjadi sistem alternatif yang tepat bagi kaum muslim  di  Indonesia.  Namun  demikian  di  dalam  implementasinya  masih  mengalami  banyak kendala.Di dalam sistem akuntansi syariah yang sering diteliti, maka ada satu sistem yang yang masih  jarang  dieksplorasi.Sistem  akuntansi  syariah  untuk  wakaf  masih  belum  memiliki  kajian yang  cukup  banyak  dan  menjadi  potensi  untuk  dikembangkan.Wakaf  jika  dikelola  secara maksimal  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pembangunan  bangsa  dan  Negara  pada umumnya dan kepentingan umat Islam pada khususnya.Wakaf juga merupakan bentuk ibadah yang  telah  banyak  dilaksanakan  oleh  umat  Islam  Indonesia,  namun  pengelolaannya  belum professional dan optimal.Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif,  atau  menyerahkan  pengawasan  wakafnya  kepada  orang  lain,  baik  perseorangan maupun  organisasi.Nazhir  berwenang  melakukan  segala  tindakan  yang  mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah  ditentukan  wakif  (Usman,  1994).Nazhir  adalah  orang  atau  badan  yang  memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut  dan  selama  ia  mempunyai  hak  melakukan  tindakan  hukum  (Ghafur,  2005).  Tetapi nazhir  tidak  boleh  menggadaikan  harta  wakaf  untuk  tanggungan  hutang  harta  wakaf  atau tanggungan hutang tujuan wakaf.
Wakaf merupakan memiliki potensi untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang  kurang  mampu.Namun  sampai  saat  ini  pemanfaatannya  masih  bersifat  konsumtif tradisional dan belum secara produktif professional sehingga kemanfaatan yang dirasakan bagi kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat  belum  optimal.Potensi  wakaf  sebagai  sarana distribusi  pendapatan  dan  pemerataan  rizki  belum  dikelola  dan  didayagunakan  secara maksimal  dalam  ruang  lingkup  nasional.Jika  wakaf  dikelola  dengan  professional  dapat membawa  dampak  besar  dalam  kesejahteraan  umat.Paling  tidak  beban  sosial  dan  ekonomi yang  dihadapi  bangsa  dapat  terpecahkan  secara  mendasar  dan  menyeluruh  melalui  sistem pengelolaan dan pendayagunaan wakaf dalam ruang lingkup regional dan nasional.
Tugas nazhir terkait pengelolaan harta wakaf masih sebatas pertanggungjawaban harta wakaf  kepada  wakif.  Persoalan  muncul  ketika  pengelolaan  harta  wakaf  secara  organisasi melibatkan institusi lain baik dalam hal hukum atau ekonomi. Artinya perlu pengelolaan harta wakaf secara professional. Untuk itulah, pertanyaan pertama yang diajukan dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  system  pertanggungjawaban  pengelolaan  harta  wakaf  di  Indonesia? Pertanyaan  yang  muncul  berikutnya  adalah  terkait  dengan  akuntabilitas  harta  wakaf.  Wakaf sendiri dilakukan dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya  sementara  benda  itu  tetap  ada  padanya  dan  digunakan  manfaatnya  untuk  kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
Penelitian  ini  bertujuan  mengeksplorasi  pentingnya  sistem  akuntansi  untuk  wakaf. Kajian  ini  bermula  dari  pemikiran  bahwa  pengelolaan  harta  wakaf  yang  ada  di  Indonesia selama ini dan dikelola oleh nazhir belum memiliki system pertanggunjawaban akuntansi yang jelas. Bentuk organisasi secara hukum dan ekonomis untuk menunjukkan kepada siapa nazhir
bertanggung jawab belum terdeskripsi dengan jelas.BadanWakaf Indonesia sebagai organisasi yang  menaungi  badan-badan  pengelola  zakat  masih  di  bawah  Kementerian  Agama  dan memiliki tugas dalam pembinaan terhadap nazhir.
Manfaat  dari  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  bagi  pembuat regulasi  atas  pentingnya  system  akuntansi  yang  professional  atas  wakaf.Potensi  wakaf  yang sangat  tinggi  untuk  kesejahteraan  umat  jika  dikelola  dengan  professional  dan  memiliki pertanggungjawaban yang jelas dapat memberikan kenyamanan dan keamanan atas amanah harta  wakaf.  Pengelolaan  sistem  akuntansi  wakaf  yang  baik  mendorong  untuk  pemanfaatan harta wakaf dengan lebih baik untuk kemaslahatan umat.

## Dalil Tentang Wakaf Menurut Al-Quran
Secara  umum  tidak  terdapat  ayat  al-Quran  yang  menerangkan  konsep  wakaf  secara jelas.Oleh  karena  wakaf  termasuk  infaq  fi  sabilillah,  maka  dasar  yang  digunakan  para  ulama dalam  menerangkan  konsep  wakaf  ini  didasarkan  pada  keumuman  ayat-ayat  al-Quran  yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:
“Hai orang -orang yang beriman!Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik- baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al - Baqarah (2): 267)
“Kamu  sekali -kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna)  sebelum  kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92) “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang -orang yang menafkahkan hartanya di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang  menumbuhkan  tujuh  bulir.Pada tiap-tiap  bulir  seratus  biji.Allah  melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  sesiapa  yang  Dia kehendaki,  dan Allah  Maha  Luas (karunia- Nya)  lagi  Maha  Mengetahui.” (Q.S. al -Baqarah (2): 261).
Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

## Menurut Hadis
Di  antara  hadis  yang  menjadi  dasar  dan  dalil  wakaf  adalah  hadis  yang  menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk  Nabi  tentang  tanah  tersebut,  Nabi  menganjurkan  untuk  menahan  asal  tanah  dan menyedekahkan  hasilnya.Hadis  tentang  hal  ini  secara  lengkap  adalah;  “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh  tanah  di  Khaibar  yang  nilainya  tinggi  dan  tidak  pernah  saya  peroleh  yang  lebih tinggi nilainya dari padanya.Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda  Rasulullah:  “Kalau  kamu  mau,  tahan  sumbernya  dan  sedekahkan  manfaat  atau faedahnya.”  Lalu  Umar  menyedekahkannya,  ia  tidak  boleh  dijual,  diberikan,  atau  dijadikan wariskan.  Umar  menyedekahkan  kepada  fakir  miskin,  untuk  keluarga,  untuk  memerdekakan budak,  untuk  orang  yang  berperang  di  jalan  Allah,  orang  musafir  dan  para  tamu. Bagaimanapun  ia  boleh  digunakan  dengan  cara  yang  sesuai  oleh  pihak  yang  mengurusnya, seperti  memakan  atau  memberi  makan  kawan  tanpa  menjadikannya  sebagai  sumber pendapatan.”
Hadis  lain  yang  menjelaskan  wakaf  adalah  hadis  yang  diceritakan  oleh  Imam  Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia,
maka  terputuslah  amal  perbuatannya  kecuali  dari  tiga  sumber,  yaitu  sedekah  jariah  (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”
Selain  dasar  dari  al- Quran  dan  Hadis  di  atas,  para  ulama  sepakat  (ijma’)  menerima wakaf  sebagai  satu  amal  jariah  yang  disyariatkan  dalam  Islam.Tidak  ada  orang  yang  dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.
Dalam  konteks  negara  Indonesia,  amalan  wakaf  sudah  dilaksanakan  oleh  masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka.Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang  khusus  yang  mengatur  tentang  perwakafan  di  Indonesia,  yaitu  Undang- undang  nomor  41  tahun  2004  tentang  Wakaf.  Untuk  melengkapi  Undang-undang  tersebut, pemerintah  juga  telah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  42  tahun  2006  tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

## Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir
Berdasarkan pasal 1 ayat 4 dan pasal 6 ayat 4 PP No. 28 Tahun 1977 mengenai nazhir disebutkan  bisa  terdiri  dari  perseorangan  atau  berbentuk  badan  hukum.  Menurut  Usman (1994) nazhir perseorangan ditentukan sebagai berikut:
a Harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan salah seorang diantaranya sebagai Ketua.
b Jumlah nazhir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyak sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut.
c Jumlah nazhir dalam satu desa ditetapkan satu nazhir.
Nazhir sebagai pengelola zakat harus memiliki syarat-syarat 1).Berakal, 2).Dewasa, 3).Adil, 4).mampu  (kecakapan   hukum),  dan  5).  Islam.Bila  syarat-syarat  di  atas  tersebut  tidak dipenuhi,  hakim  menunjuk  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kerabat  dengan  wakif, dengan  prinsip  hak  pengawasan  ada  pada  wakif  sendiri.  Dan  apabila  si  wakif  tidak mempunyai hubungan kerabat, maka hakim dapat menunjuk orang lain.
Nazhir tidak wajib memberikan ganti rugi jika harta wakaf rusak karena kekuasaan yang besar  yang  sulit  ditolak  atau  bencana  yang  tidak  bisa  dicegah.Dan  jika  harta  wakaf  tersebut hilang  atau  rusak  dan  bukan  disebabkan  kelalaian  atau  keteledoran  maka  tidak  wajib mengganti  harta  atau  barang  wakaf  tersebut.Nazhir  wajib  mengganti  rugi  karena Pertama , kelalaian  dan  keteledoran  nazhir  dalam  menjaga  harta  wakaf. Kedua, nazhir  menggunakan harta  wakaf  yang  berada  dalam  kekuasaannya  untuk  kepentingan  pribadi  atau  urusan keluarganya. Ketiga, jika para mustahik meminta bagian kepada nazhir lalu dia menolak tanpa alasan yang benar dan sesuai syariat. Empat, jika nazhir menyewakan bangunan wakaf dengan harga  yang  lebih  kecil  dari  harga  yang  semestinya. Lima ,  jika  nazhir  meninggal  dan  tanpa mengetahui jumlah harta wakaf yang dikelolanya.

## Organisasi Pengelolaan Wakaf
Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga wakaf yang bersifat nasional selain bertugas mengkoordinasikan para nazhir, sebaiknya juga memprakarsai kerjasama antar nazhir, dengan demikian  mereka  dapat  saling  tolong  menolong  dalam  pengelolaan  wakaf.  Untuk meningkatkan  profesionalisme  dan  menjalin  kerjasama  antar  nazhir  juga  bukan  hal  yang gampang.Jumlah  tanah  wakaf  di  Indonesia  cukup  banyak  bahkan  pada  saat  ini  berjumlah 359.462 lokasi. Hal ini berarti, jumlah nazhirnya pun kurang lebih sama dengan jumlah lokasi itu.  Para  nazhir  tersebut  pada  umumnya  masih  perlu  ditingkatkan  kemampuannya,  karena untuk mengelola wakaf secara produktif diperlukan kreatifitas yang tinggi.
Adapun  tugas  dan  wewenang  Badan  Wakaf  Indonesia  ini  menurut  menurut  Pasal  49 ayat (1) adalah: melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan
harta wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan  internasional;  memberikan  persetujuan  dan/atau  izin  atas  perubahan  peruntukan  dan status  harta  benda  wakaf;  memberhentikan  dan  mengganti  nazhir;  memberikan  persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Sedangkan pada ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Badan  Wakaf  Indonesia  dapat  bekerjasama  dengan instansi  Pemerintah  baik  Pusat  maupun  Daerah,  organisasi  masyarakat,  para  ahli,  badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dari Pasal di atas jelas bahwa tugas utama Badan  Wakaf  Indonesia  adalah  membina  para  nazhir  wakaf  yang  ada  di  Indonesia  dengan melakukan  berbagai  upaya  seperti  pelatihan,  advokasi,  membuat  percontohan  dan  lain-lain yang dapat menggairahkan nazhir dalam mengelola wakaf. Di samping itu Badan Wakaf juga bertugas membantu nazhir wakaf yang mempunyai kesulitan dalam mengelola wakaf.
Berdasarkan  pengalaman  di  berbagai  negara,  tugas  Badan  Wakaf  cukup  berat.Oleh karena  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  harus  dipersiapkan  betul-betul,  baik  dari  segi  sumber daya manusianya, program maupun peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.  Pada  ayat  (2)  Pasal  yang  sama  disebutkan  pula  bahwa  Badan  Pelaksana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  unsur  pelaksana  Badan  Wakaf  Indonesia. Sedangkan  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  Dewan  Pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Menurut Pasal 52 ayat (1), Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  51,  masing-masing  dipimpin  1  (satu)  orang  Ketua  dan  2  (dua)  orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan anggota.
Sedangkan  Pasal  52  ayat (2)  menyebutkan  bahwa  keanggotaan  masing-masing  Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan  oleh  para  anggota.  Jumlah  anggota  Badan  Wakaf  Indonesia  terdiri  dari  paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat (Pasal 53).
Dalam  pasal  54  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  untuk  dapat  diangkat  menjadi  anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: (a) warga negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) dewasa; (d) amanah; (e) mampu secara jasmani dan rohani; (f)  tidak  terhalang  melakukan  perbuatan  hukum;  (g)  memiliki  pengetahuan,  kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari'ah;  dan  (h)  menpunyai  komitmen  yang  tinggi  untuk  mengembangkan  perwakafan nasional.  Pada  ayat  (2)  Pasal  yang  sama  disebutkan  pula  bahwa  selain  persyaratan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ketentuan  mengenai  persyaratan  lain  untuk  menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.
Dalam  Pasal  57  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  untuk  pertama  kali,  pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Ayat (2) Pasal yang  sama  menyebutkan  bahwa  pengusulan  pengangkatan  keanggotaan  Badan  Wakaf Indonesia  kepada  Presiden  untuk  selanjutnya  dilaksanakan  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia. Sedangkan ayat (3) mengatur bahwa ketentuan tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.
Sistem Akuntansi Syariah
Prinsip  syariah  berfokus  pada  suatu  pemikiran  yang  mencakup  keseluruhan  dimensi kehidupan  manusia  yang  saling  terkait  pada  hubungan  antara  mikro  dan  makro.Dimensi pertama adalah mikro, yaitu prinsip dasar syariah adalah individu yang beriman kepada Allah SWT  (tauhid)  serta  mentaati  segala  aturan  dan  larangan  yang  tertulis  dalam  Al- Qur’an,  Al Hadits,  Fiqh,  dan  hasil  Itjihad.Pentingnya  Landasan  tauhid  adalah  untuk  mencapai  tujuan syariah,  menciptakan  keadilan  sosial  ( al  a’dl  dan  al  ihsan )  serta  kebahagiaan  dunia  dan akhirat.Tujuan syariah tersebut dapat tercapai apabila individu menggunakan etika dan moral iman  ( faith ),  taqwa  ( piety ),  kebaikan  ( righteoneus/birr ),  ibadah (worship ).Tanggungjawab ( responbility/fardh ),  usaha  ( free  will/ikhtiyar ),  hubungan  dengan  Allah  dan  manusia ( Habluminallah  dan  Habluminannas ),  serta  barokah  ( blessing ).Kedua,  dimensi  makro  prinsip syariah adalah meliputi wilayah politik, ekonomi dan sosial.Dalam dimensi politik, menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama.Sedangkan dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi  larangan  riba,  dan  memenuhi  kewajiban  zakat.Selanjutnya  dalam  dimensi  sosial yaitu mengutamakan kepentingan umum dan amanah.
Akuntansi  syariah  adalah  alat  pertanggungjawaban,  yang  diwakili  informasi  akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip full disclosure .  Dimana  laporan  keuangan  akuntansi  syariah  tidak  lagi  berorientasi  pada maksimisasi laba, akan tetapi membawa pesan moral dalam menerapkan perilaku etis dan adil terhadap semua pihak. Menurut Gaffikin dan Triyuwono (1996) akuntansi adalah refleksi dari sebuah realitas yang idealnya dibangun dan dipraktikan berdasarkan nilai-nilai dan etika.Nilai- nilai dan etika orang Muslim adalah syariah, maka alternatif terbaik pengembangan akuntansi syariah  adalah  menggunakan  pemikiran  yang  sesuai  dengan  syariah.  Untuk  memahami pengertian  akuntansi  syariah,  dapat  mengacu  pada  definisi  akuntansi  syariah  yang dikemukakan oleh Hameed (2003) yaitu: berangkat dari definisi-definisi akuntansi tersebut di atas,  akuntansi  syariah  dalam  arti  sempit  dapat  didefinisikan  sebagai  berikut:  “Akuntansi syariah  adalah  suatu  proses,  metode,  dan  teknik  pencatatan,  penggolongan,  pengikhtisaran transaksi,  dan  kejadian-kejadian  yang  bersifat  keuangan  dalam  bentuk  satuan  uang,  guna mengidentifikasi,  mengukur,  menyampaikan  informasi  suatu  entitas  ekonomi  yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan  ekonomi  dan  memilih  alternatif-alternatif  tindakan  bagi  para pemakainya”. Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran  nilai  yang  sangat  mendasar  dituntut  mengikuti  perubahan  yang  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat.Kam  (1990:3)  mengemukakan  bahwa  selama  ini  yang  digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan idiologi.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Umar  Abdullah  Ziad  (2004)  bahwa  Akuntansi  Syariah bermula  dari  kejernihan  iman  lalu  dari  sana  ia  mampu  menyalakan  akal.  Kolaborasi  dari keduanya adalah gelora nurani dan ketajaman mata hati, secara utuh melahirkan insan yang tak  dilalaikan  oleh  jual  beli  dari  Rabbnya  Yang  Maha  mendengar  lagi  Maha  Mengetahui kemudian  ia  mendirikan  shalat  sebagai  sandaran  dari  lelah  dan  gelisah,  maka  zakat  pun  tak luput ditunaikan sebagai bentuk ibadah yang mensucikan pokok kehidupan dengan elegan dan menyuburkan ikatan social pada sesama. Dimana dalam akuntansi Syariah tidak hanya sekedar mencakup  masalah  perdagangan,  industri,  keuangan,  manajemen,  pertanian  dan pemerintahan (masalah duniawi).Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah refleksi (peran manusia)  dalam  kekhalifahan  dimuka  bumi  ini  yang  memiliki  nilai  seperti ihsan , amanah , siddiq , cerdas dan tabligh .
Tujuan  laporan  keuangan  syariah  adalah  untuk  menyediakan  informasi  yang menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  entitas  syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujuan
lainnya adalah(1) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan  usaha,  (2)  informasi  kepatuhan  entitas  syariah  terhadap  prinsip  syariah  serta informasi  asset,  kewajiban,  pendapatan  dan  beban  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah bila  ada  yang  dalam  perolehan  dan  penggunaannya,  (3)  informasi  untuk  membantu mengevaluasi  pemenuhan  tanggung  jawab  entitas  dan  syariah  terhadap  amanah  dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, (4) informasi mengenai  keuntungan  investasi  yang  diperoleh  penanam  modal  dan  pemilik  dana  syirkah temporer  dan  informasi  mengenai  pemenuhan  kewajiban( obligation )  fungsi  sosial  entitas syariah. Termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan  transaksi-transaksi  spesifik  dan  peristiwa-peristiwa  yang  lain,  diatur  dalam kebijakan akuntansi yang khusus.Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan  yang  disajikan  terpisah  atau  yang  disajikan  dalam  dokumen  publik  lainnya  seperti laporan  tahunan  atau  prospektus.Pernyataan  ini  berlaku  pula  untuk  laporan  keuangan konsolidasi.
Tujuan  akuntansi  syariah  menurut  Mulawarman  (2007a;  2007b)  merealisasikan kecintaan  utama  kepada  Allah  SWT,  dengan  melaksanakan  akuntabilitas  ketundukan  dan kreativitas,  atas  transaksi-transaksi,  kejadian-kejadian  ekonomi  serta  proses  produksi  dalam organisasi,  yang  penyampaian  informasinya  bersifat  material,  batin  maupun  spiritual,  sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.
Asumsi  dasar  untuk  mencapai  tujuan  akuntansi  syariah  adalah  berupa  penyusunan  laporan keuangan atas dasar akrual dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam  catatan  akuntansi  serta  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  pada  periode  yang bersangkutan.  Laporan  keuangan  yang  disusun  atas  dasar  akrual  memberikan  informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas  tetapi  juga  kewajiban  pembayaran  kas  dimasa  depan  serta  sumberdaya  yang mempresentasikan  kas yang  akan  diterima  dimasa  depan.  Oleh  karena  itu  laporan  keuangan menyediakan  informasi  masa  lalu  dan  peristiwa  lainnya  yang  paling  berguna  bagi  pemakai dalam  keputusan  ekonomi.Penghitungan  pendapatan  untuk  tujuan  pembagian  hasil  usaha menggunakan  dasar  kas.Dalam  hal  prinsip  pembagian  hasil  usaha  berdasarkan  bagi hasil.Pendapatan atau keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bruto ( GROSS PROFIT ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kehadiran  ekonomi  Islam  ini  merupakan  suatu  langkah  yang  digunakan  untuk melepaskan  diri  dari  jeratan  kapitalisme  dan  sosialisme  (Damayanti,2007).Konsep  ekonomi syariah  berporos  pada  Al  Qur’an  dan  Al  Hadist.  Ironisnya,  kedua  hukum  Islam  tersebut  tidak pernah  benar-benar  digunakan  sebagai  landasan  dalam  merumuskan  konsep  epistemologis ekonomi  Islam  itu  sendiri  melainkan  fiqh  yang “ sekedar ”  rasionalisasi  kreatif  ulama  yang dijadikan sebagai acuan utamanya. Oleh karenanya, ekonomi Islam banyak mengadopsi begitu saja  teori-teori  yang  ada  dalam  ekonomi  konvensional  dengan  melakukan  penyesuaian  atau dipaksakan  dengan  melakukan  sedikit  penyesuaian  atau  dipaksakan  agar  sesuai  dengan  ayat atau  hadis  tertentu.Jika  memang  ada  ayat  atau  hadis  yang  dijadikan  sebagai  suatu  landasan syariah bagi suatu model transaksi ekonomi syariah, pengaturan yang berbasis sistematis dan kritis  yang  memenuhi  prinsip-prinsip  interpretasi  yang  valid  tidak  dilakukan  terlebih  dahulu.
Dampak nyatanya adalah, bahwa penerapan ekonomi yang disebut syariah merupakan suatu kumpulan  teori  ekonomi  konvensional  yang  disajikan  seolah-olah  berdalil  al- Qur’an  dan  as - Sunnah.Metodologi  akuntansi  syariah  yang  sedang  berkembang  dewasa  ini  terbagi  menjadi dua  kubu  yang  memiliki  pendekatan  yang  berbeda  dalam  merumuskan  akuntansi  syariah, menurut  Suwiknyo  (2007).Kubu  yang  pertama  merupakan  kubu  yang  berusaha  keras menerapkan akuntansi syariah dari ajaran syariat Islam yang dijadikan sebagai pedoman. Kubu yang kedua dalam menerapkannya masih berlandaskan banyak pada Akuntansi Konvensional, sedangkan  prinsip  murni  ajaran  syariah  hanya  dijadikan  sebagai  pelengkap  nama  “syariah” saja. Faktanya, aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan  prinsip-prinsip  Islam  baik  dari  implikasi  akuntansi  maupun  akibat  ekonomi, menurut Muhammad (2004).
Adanya kebutuhan rasionalitas kerangka konseptual akuntansi syariah yang lebih baik lagi  ini  mendorong  terbentuknya  Standar  Akuntansi  Syariah.  Enam  standar  terkait  dengan akuntansi  syariah  yang  telah  diterbitkan  oleh  IAI  (Ikatan  Akuntan  Indonesia),  yaitu  PSAK  101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 ( murabahah ), PSAK 103 ( salam ), PSAK 104 ( istishna ), PSAK 105 ( mudharabah ) dan PSAK 106 ( musyarakah ). Sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya.Tetapi  kiranya  adanya  standar-standar  Akuntansi  Syariah  masih  belum  juga dapat  membuat  pihak-pihak  yang  berkepentingan  merasa  cukup  terselesaikan permasalahannya.Banyak  kebimbangan  dan  ketakutan  yang  masih  membayangi pengaplikasian  akuntansi  syariah  berbasis  Islam  ini.Belum  juga  masalah  ini  terselesaikan, akuntansi  syariah  juga  dihadapkan  dengan  permasalahan  kompleks  seputar  konvergensi International Financial Reporting Standards ( IFRS ) pada standar akuntansi Indonesia.

## Wakaf
Paradigma wakaf dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang signifikan dengan  digulirkan  regulasi-regulasi  pemerintah  tentang  wakaf.  Sebelum  undang-undang Nomor  41  tahun  2004,  objek  wakaf  hanya  sebatas  benda  tidak  bergerak  berupa tanah.Peruntukan  wakaf  juga  hanya  untuk  kepentingan-kepentingan  sarana  ibadah  dan pendidikan seperti, masjid, musholla,  madrasah dan lain-lain. Undang-undang 41 tahun 2004 memberikan  wacana  lebih  luas  mengenai  objek  wakaf,  tidak  hanya  berupa  benda  tidak bergerak berupa tanah melainkan juga benda bergerak lainnya seperti uang, emas, buku-buku, sertifikat,  deposito,  saham  dan  lain-lain.  Tujuan  adanya  harta  benda  wakaf  juga  diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin khusus umat Islam.
Untuk  menjaga  agar  harta  wakaf  mendapat  pengawasan  jangka  dengan  baik,  kepada Nazhir  dapat  diberikan  imbalan  yang  ditetapkan  dengan  jangka  waktu  tertentu  atau mengambil  sebagian  dari  hasil  harta  wakaf  yang  dikelolanya.   Untuk  menjamin  agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengawasan harta wakaf dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaannya (Ghafur, 2005).
Untuk  memudahkan  pengawasan  diperlukan  adanya  administrasi  yang  tertib  baik  di tingkat  kecamatan,  kabupaten,  provinsi  dan  pusat.Pengawasan  dan  bimbingan  perwakafan tanah  dilakukan  oleh  unit-unit  organisasi  Departemen  Agama  (Usman,  1979),  secara  hirarkis sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Agama  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja Departemen Agama, yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 14. Untuk itu, agar pengawasan harta benda wakaf ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, maka nazhir sebagai sebuah lembaga publik harus memiliki:
a) Sistem akuntansi dan manajemen keuangan.
Nazhir  sebagai  lembaga  masyarakat  dan  ditugasi  untuk  mengelola  benda  wakaf, terutama benda wakaf produktif perlu memiliki manajemen dan akuntansi yang sistematis. Sistem  tersebut  dimaksudkan  agar  pengawasan  kegiatan  dan  keuangan  dapat  dilakukan secara efektif dan akurat.
b) Sistem audit yang transparan.
Nazhir dapat diaudit secara internal oleh Depatemen Agama maupun eksternal oleh akuntan  publik  atau  lembaga  audit  yang  independen.  Sasaran  audit  meliputi  aspek kegiatan, keuangan, kinerja, peraturan-peraturan, tata kerja dan prisip-prinsip ajaran Islam.
Selain  pengawasan  yang  bersifat  umum  berupa  payung  hukum  yang  memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah  dan  masyarakat.Sebagaimana  terdapat  dalam  pasal  61  bagian  ketujuh  Undang- UndangWakaf.
Peran  pemerintah  yang  memiliki  akses  birokrasi  yang  sangat  luas  dan  otoritas  dalam melindungi  eksistensi  dan  pengembangan  wakaf  secara  umum.Demikian  juga  masyarakat sebagai  pihak  yang  berkepentingan  langsung  terhadap  pemanfaatan  benda  wakaf  dapat mengawasi  secara  langsung  terhadap  jalannya  pengelolaan  wakaf.  Tentu  saja,  pola pengawasan  yang  bisa  dilakukan  oleh  masyarakat  bukan  bersifat  interventif  (campur  tangan manajemen),  namun  memantau,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  pola pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Sehingga peran lembaga nazhir lebih terbuka dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.
Dalam  rangka  memajukan  dan  mengembangkan  perwakafan  nasional  dibentuk  Badan Perwakafan  Indonesia.  Lembaga  ini  adalah  lembaga  independen  yang  mempunyai  tugas  dan wewenang sebagai berikut:
1) Melakukan  pembinaan  terhadap  Nazhir  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  harta benda wakaf,
2) Melakukan  pengelolaan,  pengembangan  dan  pengawasan  harta  benda  wakaf  berskala nasional,
3) Memberhentikan dan mengganti Nazhir, dan lainnya.
Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya penyelamatan dan pemberdayaan serta  pengembangan  wakaf  untuk  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum.  Akan  tetapi sosialisasi  dan  pelaksanaannya  sampai  sekarang  belum  tampak  menggembirakan. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini telah ada sedikit pergeseran definisi wakaf kearah yang  lebih  fleksibel  dan  menguntungkan,  yakni  bahwa  wakaf  diartikan  sebagai  perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah.Perkembangan  yang perlu  digarisbawahi  ialah  kemungkinanya  melakukan  wakaf  untuk  jangka  waktu  tertentu, misalnya satu atau dua tahun, dan tidak mesti untuk muabbad atau selamanya sebagaimana yang lazim dipahami pada waktu yang lalu.
Disamping  itu  mengenai  pengertian  harta  benda  wakaf  sendiri  juga  mengalami pergeseran arti kearah yang lebih baik dan memudahkan, yakni bahwa harta benda wakaf ialah harta  benda  yang  diwakafkan  oleh  wakif,  yang  memiliki  daya  tahan  lama  dan/atau  manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf tersebut dapat berupa harta benda tidak bergerak maupun yang bergerak.
Di  negara  lain  seperti  Mesir  dan  Yordania,  untuk  mengembangkan  wakaf  pada umumnya  nazhir  bekerja  sama  dengan  dengan  perusahaan-perusahaan  seperti  perusahaan besi,  baja,  gula  dan  lain-lain.  Di  samping  itu  ada  juga  nazhir  yang  mengembangkan  wakaf dengan  membeli  saham  dan  obligasi  dari  perusahaan-perusahaan  penting.  Dengan  cara demikian  tanah-tanah  wakaf  yang  semula  terlantar,  dapat  menghasilkan  dana,  dan  dana tersebut  dapat  dipergunakan  untuk  memelihara  wakaf-wakaf  lain  yang  bersifat  konsumtif seperti  masjid,  madrasah,  membantu  anak-anak  yang  tidak  mempunyai  biaya  sekolah  dan kepentingan sosial lainnya.
Untuk  itu  diperlukan  peta  perwakafan  yang  memadai  dan  perlunya  jaringan  antar nazhir  sehingga  dapat  dilakukan  komunikasi  yang  baik.  Sebenarnya  di  Indonesia  sudah  ada beberapa  nazhir  yang  mengelola  wakaf  secara  profesional  sebagai  contoh  misalnya  Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Moderen (Gontor), dan lain-lain.
Untuk  meningkatkan  kemampuan  nazhir,  Badan  Wakaf  Indonesia  dengan  difasilitasi Departemen  Agama  Republik  hendaknya  menyelenggarakan  pelatihan  nazhir  secara  intensif, baik nazhir benda tidak bergerak maupun benda bergerak.Pembinaan nazhir nampaknya tidak bisa  hanya  bersifat  teoritis,  tetapi  harus  diiringi  dengan  pembinaan  dan  pendampingan. Sebagai  contoh  misalnya,  seorang  nazhir  dapat  konsultasi  kepada  Badan  Wakaf  Indonesia melalui  internet  atau  surat  mengenai  cara  mengembangkan  tanah  wakaf  yang  dikelolanya. Kemudian  Badan  Wakaf  Indonesia  membantu  mengkajinya,  sehingga  pengembangannya sesuai  dengan  jenis  tanah  dan  hasilnya  dapat  dipasarkan.Konsultasi  dan  pendampingan  ini penting,  karena  masih  ada  sebagian  nazhir  yang  belum  paham  benar  mengenai  tugas  dan kewajibannya.
Persoalan  yang  dihadapi  nazhir  di  Indonesia  sebenarnya  bukan  hanya  mengenai  cara pengelolaan,  akan  tetapi  juga  menyangkut  masalah  dana  yang  diperlukan  untuk mengembangkan  benda  wakaf,  sengketa  tanah  wakaf  dan  lain-lain.  Dalam  masalah  dana, sebaiknya  Badan  Wakaf  Indonesia  mengarahkan  nazhir  untuk  mendapatkan  dana pemeliharaan harta wakaf, sedangkan terhadap tanah wakaf yang bermasalah, Badan Wakaf Indonesia harus membantu menyelesaikannya.
Hal lain yang patut disyukuri ialah adanya Badan Wakaf Indonesia yang keberadaannya telah  dinantikan  sejak  lama  dan  merupakan  badan  yang  diharapkan  dapat  memajukan  dan mengembangkan  perwakafan  nasional.Disamping  itu  mengenai  wakaf  berupa  uang  secara terinci  diatur  dalam  undang-undang.  Dalam  pasal  28  dikatakan  bahwa  wakif  dapat mewakafkan  benda  bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga  keuangan  syariah  yang  ditunjuk oleh  menteri.Dalam  pasal  29  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  pernyataan  wakaf  berupa  uang dinyatakan oleh Wakif dalam bentuk tertulis, dan kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang oleh  lembaga  keuangan  syariah,  dan  diserahkan  kepada  Wakif  dan  Nazhir.Semua  ini dimaksudkan untuk memudahkan secara praktis kaum muslimin untuk melakukan wakaf tunai berupa uang.
Lebih dari itu dalam rangka pengamanan harta-harta wakaf dan agar tidak terulang lagi peristiwa  hilangnya  sejumlah  harta  benda  wakaf, maka  setiap  harta  wakaf  harus  didaftarkan kepada  instansi  yang  berwenang,  maksimal  tujuh  (7)  hari  setelah  ikrar  wakaf  ditandatangani (pasal 32) atau sejak sertifikat Wakaf Uang diterbitkan (pasal 30). Dan bagi harta wakaf yang telah  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  sebelum  berlakunya  undang-undang  ini,  seperti Peraturan  Pemerintah  No.  28/1977,  Inpres  No.1/1991,  dan  lainnya  dianggap  sah  dan  harus didaftarkan  juga  paling  lambat  lima  (5)  tahun  setelah  diundangkannya  UU  No.  41/2004  ini. Tidak  berhenti  hanya  sampai  pendaftaran,  akan  tetapi  harus  diikuti  pencatatan  dan
pengadministrasian,  serta  pengumuman  kepada  masyarakat  oleh  Menteri  dan  Badan  Wakaf Indonesia (pasal 37 dan 38).
Walaupun  harus  diakui  bahwa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 tahun1978  sesungguhnya  telah  diupayakan  penelusuran  tanah-tanah  wakaf  dan  upaya pensertifikatan.Namun  sampai  saat  ini  masih  belum  efektif  dan  menjangkau  keseluruhan. Dengan lahirnya Undang-undang wakaf yang lebih tegas dengan hak, kewajiban dan sanksi ini diharapkan  akan  lebih  efektif  dalam  mengamankan  harta  benda  wakaf  di  Indonesia  di  masa mendatang.
Demikian  juga  mengenai  kewajiban  dan  hak  Nazhir  yang  lebih  diperjelas,  termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa Nazhir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan  peruntukannya,  dan  pada  pasal  selanjutnya  ditekankan bahwa  pengelolaan  tersebut  harus  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  dilakukan  secara produktif,  bahkan  bilamana  diperlukan  lembaga  penjamin,  juga  diperkenankan  asalkan lembaga  penjamin  tersebut  juga  yang  berdasar  syariah.  Disamping  itu  Nazhir  juga  harus melakukan  pengadministrasian,  mengawasi  dan  melindungi  harta  benda  wakaf,  serta melaporkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada  Badan  Wakaf  Indonesia.  Namun  atas  tugas- tugasnya tersebut Nazhir dapat menerima imbalan  sesuai dengan haknya maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.
Atas  dasar  itulah  maka  Kementerian  Agama  memandang  perlu  untuk  melakukan Sosialisasi  Undang-Undang,  Hukum  dan  Peraturan  Wakaf  di  lingkungan  Kementerian  Agama, agar  pengelolaan  wakaf  dapat  dilakukan  secara  benar,  professional  sesuai  dengan  peraturan dan hukum yang berlaku sesuai hukum syariah dan hukum positif.
Hasil  yang  diharapkan  dari  pelaksanaan  kegiatan  ini  adalah  terpenuhinya  wawasan  dan pemahaman  masyarakat  tentang  perubahan  status  harta  Benda  Wakaf  dan  pengembangan pengelolaan wakaf yang benar, professional dan produktif serta memahami Undang-Undang, Hukum dan Peraturan wakaf yang menyertainya.

## Model system akuntansi wakaf
Untuk  menyusun  sebuah  system  akuntansi  wakaf  dengan  tujuan  membentuk pertanggungjawaban  pengelolaan  harta  wakaf,  maka  yang  harus  dirumuskan  terlebih  dahulu adalah:
a) Organisasi  atau  institusi  mana  saja  yang  wajib  untuk  mendapatkan  laporan  harta  wakaf. Organisasi atau institusi ini memiliki kepentingan atas laporan harta wakaf. Organisasi atau institusi  tersebut  misalnya  adalah  Badan  Wakaf  Indonesia,  Kantor  Pajak,  Pemerintah Daerah dan sebagainya. Organisasi atau institusi inilah yang akan memberikan alur tujuan penyusunan laporan keuangan harta wakaf
b) Terdapat  system  kendali  dan  pengawasan  atas  pelaporan  keuangan  harta  wakaf.  Oleh karena  itu  dibuat  struktur  organisasi  yang  jelas  dan  menunjukkan  alur  untuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf.
c) Menyusun system pencatatan akuntansi atas harta wakaf. Siste pencatatan yang dilakukan mengikuti prinsip pencatatan akuntansi syariah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah.
d) Adanya transparansi audit laporan keuangan harta wakaf.
Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan profesionalisme bagi setiap unsur yang terlibat  dalam  akuntansi  wakaf  terutama  untuk  nazhir  sebagai  pengelola  dan penanggungjawab  harta  wakaf.  Nazhir  harus  memiliki  kemampuan  dasar  dalam  melakukan pencatatan  akuntansi  dan  pelaporan  akuntansi.  Kondisi  ini  mungkin  butuh  waktu  untuk
mencapai ideal, namun perlu dilaksanakan karena kepentingan dan potensi yang mungkin bisa dikembangkan atas harta wakaf.

## SIMPULAN
Ekonomi  Islam  banyak  mengadopsi  teori-teori  dalam  ekonomi  konvensional  dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu, sehingga penerapan ekonomi yang disebut syariah merupakan suatu kumpulan teori ekonomi konvensional yang disajikan seolah-olah berdalil al- Qur’an dan as-Sunnah. Penetapan standar- standar  Akuntansi  Syariah  masih  belum  dapat  membuat  pihak-pihak  yang  berkepentingan dapat  terselesaikan  permasalahannya.  Kebimbangan  dan  ketakutan  yang  masih  membayangi pengaplikasian akuntansi syariah berbasis Islam ini dan termasuk tantangan akuntansi syariah yang dihadapkan dengan permasalahan kompleks seputar konvergensi International Financial Reporting Standards ( IFRS ) pada standar akuntansi Indonesia. Aplikasi akuntansi syariah sangat dibutuhkan  agar  pertanggungjawaban  para  pelaksana  terkait  dengan  wakaf  memiliki  standar yang  jelas  dalam  melaporkan  laporan  pertanggungjawaban  termasuk  pelaporan  keuangan yang berbasis syariah.
Model  system  akuntansi  wakaf  berguna  mengembangkan  system  akuntansi pertanggungjawaban  harta  wakaf  dengan  melihat  dari  aspek  organisasi  maupun  pencatatan laporan  akuntansi.  Profesionalisme  dalam  pengelolaan  harta  wakaf  memberikan  rasa  aman bagi wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf. Untuk selanjutnya perlu adanya undang-undang dan pedoman yang lebih jelas dalam system pertanggungjawaban harta wakaf. Hal  ini  penting  dilakukan  karena  potensi  harta  wakaf  yang  cukup  signifikan  untuk kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghafur. 2005, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media Abdul  Shomad.  2010,  Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam   Hukum   Indonesia,
Jakarta: Kencana
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai, Jakarta, 2006 Harahap,Sofyan dan Sayfri,2001, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Penerbit Quantum, Jakarta.
Muhammad.  2004,  ‘Teori  Penilaian  dalam  Akuntansi  Syari’ah’, IQTISAD  Journal  of  Islamic Economics Vol.3, No.1.
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009, Akuntansi Syariah di Indonesia, Penerbit Salemba Empat. Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010 . Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. 2008. Hal. 9-10.
PSAK No. 59, 2002, IAI.
Suparman Usman. 1994, Hukum Perwakafan di Indonesia, Menara Kudus: Darul Ulum Press Toshikabu,  Hayashi,1986,’On  Islamic  Accounting ’,Karya  ilmiah  tidak  dipublikasikan. Baydoun dan Willet,2000. ‘ Islamic Corporate Report’ .Abacus Vol.36.No.1. Triyuwono, Iwan, 2000, Organisasi dan Akuntansi Syariah .
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya .  Dirjen. Bimas Islam Depag RI. Tahun 2007