## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3022/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19
(Studi Kasus Di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna)
1 Puryanti, 2 Dian Herdiana, 3 Tri Darmayanti
1 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka
2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3 Universitas Terbuka Article Info ABSTRACT Article history: Received : 19 Febuari 2022 Publish: 10 Maret 2022 The  government  provided  social  aid  in  the form of  basic food  packages,  Cash  Social Assistance  (BST),  and  Direct  Cash  Assistance  to  combat  the  effects  of  COVID-19
(BLT). Problems with BST money management procedures and aid distribution can be found  in  villages  and  sub-districts  around  the  district,  as  well  as  in  the  urban environment.  The  most  serious  concern  is  collaboration  and  nepotism  among implementers, such as dishonest neighborhood heads and unscrupulous village chiefs. The  purpose  of  this  research  is  to  look  into  "Implementation  of  the  COVID-19  Cash Social Assistance Fund (BST) Management Policy (Case Study in Bandarysah Village, Natuna  Regency)." This  research  employed  a  qualitative  method  with  a  descriptive approach.  In  this  study,  qualitative  observation,  qualitative  interviews,  and documentation  were  employed  to  obtain  data.  The  study's  findings  reveal  that  the Bandarsyah  Sub-district  government's  community  socialization  attempts  were ineffective, resulting  in a lack of  information received by residents about  the COVID- 19  Cash  Social  Assistance  Fund  (BST);  employees'  ability  to  manage  the  COVID-19 Cash Social Assistance Fund (BST) is less than optimal in serving the community; and, at the disposition stage, the role of the COVID-19 Cash Social Assistance Fund (BST) is less than  optimal in  serving  the community. Due to  a lack of optimal coordination, the  existing  bureaucratic  system  remains  tierred.  The  Natuna  Regency  government  is expected to prepare well, from planning to preparation for THE distribution of Covid- 19 BST funds.
Keywords:
Implementatin,
Policy, Cash Social Assistance,
Covid 19 Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 19 Febuari 2022 Publish: 10 Maret 2022 Dalam  menanggulangi  dampak  COVID-19,  Pemerintah  memberikan  bantuan  sosial berupa  bantuan  paket  sembako,  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  dan  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT).  Permasalahan  tentang  implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  BST dan  penyaluran  bantuan  terjadi  baik  di  desa  dan  kelurahan  di  kabupaten,  hingga lingkungan  yang  ada  di  perkotaan.  Adapun  persoalan  terbanyak  adalah  praktik  kolusi dan  nepotisme  yang  dilakukan  oleh  para  pelaksana  seperti  oknum  kepala  lingkungan dan  oknum  kepala  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 (Studi Kasus di Kelurahan  Bandarysah  Kabupaten  Natuna)”.  Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi kualitatif, Wawancara kualitatif, dan Dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah Kelurahan  Bandarsyah  kepada  masyarakat  belum  terlaksana  dengan  baik,  sehingga kurangnya  informasi  yang  diterima  oleh  warga  tentang  Dana  Bantuan  Sosial  Tunai (BST) COVID-19 masih  belum  menyeluruh;  Kemampuan sumber daya pegawai  yang menangani Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 kurang optimal dalam  melayani  masyarakat;  Pada  tahap  disposisi,  peranan  PT  Pos  Indonesia  sebagai tempat penyaluran dana BST dapat memudahkan  masyarakat penerima BST, Struktur birokrasi  yang  ada  masih  berjenjang  karena  belum  berjalannya  koordinasi  yang optimal. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Natuna dapat menyusun perencanaan dengan  baik,  mulai dari perencanaan, persiapan,  hingga penyaluran dana  BST Covid- 19,
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons
Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Puryanti Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka Email Korespondensi: purranai775@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  menanggulangi  dampak  COVID-19 mulai  dari  pemberian  bantuan  sosial  bagi  masyarakat  miskin  sampai  dengan  bantuan  intensif kepada  sektor-sektor  tertentu  seperti  bantuan  bagi  para  petani  dan  nelayan  agar  di  satu  sisi  dapat membatu  para  petani  dan  nelayan  agar  dapat  melanjutkan  keberlangsungan  hidup,  juga  untuk menggerakan sektor perekonomian di bidang pertanian dan perikanan (Sudarmo, 2009).
Pemerintah  memberikan  bantuan  sosial  berupa  bantuan  paket  sembako,  Bantuan  Sosial Tunai  (BST)  dan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT).  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  adalah  bantuan yang  bersumber  dari  Kementrian  Sosial  Republik  Indonesia  yang  akan  diberikan  kepada masyarakat  berdasarkan  pada  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  (Ngawi,  2020)  sesuai dengan  Surat  Edaran  KPK  RI  Nomor  11  Tahun  2020  seperti  dalam  bentuk  sembako,  uang  tunai, ada  juga  yang  dikombinasi  dengan  pelatihan,  seperti  program  keluarga  harapan,  program  kartu sembako, program kartu pra kerja, memberikan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi, stimulus kredit usaha rakyat, program padat karya tunai dan pemberian bansos khusus serta bansos dana desa. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari  alokasi  dana  desa  pada  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang  akan  diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik Covid-19.
Data per 30 Agustus 2021 yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat  beberapa  Kota  dan  Kabupaten  yang  statusnya  meningkat  dalam  penyebaran  COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 di  Kabupaten Natuna sebanyak 5.430 orang dengan penambahan tertinggi pada Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna. Fenomena ini berbanding terbalik dengan keadaan COVID-19 yang ada di Pulau Jawa dengan status cenderung menurun. Berikut ini adalah data kasus positif COVID-19 di Kelurahan Bandarsyah selama bulan Agustus 2021:
Tabel 1. Jumlah Kasus COVID-19 di Kelurahan Bandarsyah No Tanggal Jumlah Kasus Positif COVID-19 Persentase Penduduk 1 06 Agustus 2021 119 1,9% 2 13 Agustus 2021 256 4,1% 3 20 Agustus 2021 278 4,4% 4 27 Agustus 2021 324 5,2%
Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2021
Berdasarkan  Tabel  1.  di  atas,  jumlah  penduduk  yang  ada  di  Kelurahan  Bandarsyah  adalah sebanyak  6.218  jiwa  dengan  nilai  persentase  penduduk  yang  terdampak  kasus  positif  COVID-19 sebanyak  5,2%  pada  tanggal  27  Agustus  2021.  Persentase  ini  menunjukan  bahwa  tingkat  kasus positif  COVID-19  yang  ada  di  Kelurahan  Bandarsyah  berada  pada  zona  merah.  Menurut Kementerian  Kesehatan,  suatu  daerah  yang  mengalami  kasus  positif  COVID-19  di  atas  3%  dari total  keseluruhan  penduduk  termasuk  ke  dalam  zona  merah,  yang  artinya  daerah  tersebut  harus segera menerapkan pengendalian dan penanggulangan yang tepat terhadap wilayahnya.
Permasalahan  tentang  implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  BST  dan  penyaluran bantuan  seperti  hasil  survei  di  atas  telah  terjadi  baik  di  desa  dan  kelurahan  di  kabupaten,  hingga lingkungan yang ada di perkotaan dengan persoalan terbanyak adalah praktik kolusi dan nepotisme yang  dilakukan  oleh  para  pelaksana  seperti  oknum  kepala  lingkungan  dan  oknum  kepala  desa
dalam  memasukkan  data  untuk  penyaluran  bantuan.  Dari  banyaknya  kritik  dan  persoalan  yang terjadi  selama  pemberian  bantuan  sosial  dimasa  Covid-19,  sangat  penting  bagi  pemerintah  untuk segera  melakukan  percepatan  sinkronisasi  data  antara  pusat  dan  daerah  untuk  menghindari terjadinya ketidaksinkronan data
Penelitian yang dilakukan oleh Munaf (2017) menyatakan hasil yang berbeda terkait dengan implementasi  kebijakan  pengelolaan . Penelitian  ini  menemukan  bahwa  semakin  banyak implementasi  kebijakan  pengelolaan  terutama  pada  bentuk  program  bantuan  sosial  dalam lingkup pemerintahan akan menimbulkan kepentingan baru dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan  suatu  masalah.  Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purwanti  (2016)  juga menyatakan  bahwa  kolaborasi  pemerintahan  hanya  akan  berhasil  apabila  setiap  sistem  memiliki visi  yang  sama  dalam  mengatasi  masalah  dan  harus  terhindar  dari  intervensi  pihak  lainnya  yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Merujuk  pada  penelitian  yang  dilakukan  Burhanuddin  &  Abdi  (2020)  yang  berjudul “Ancaman  krisis  ekonomi  global  dari  dampak  penyebaran  virus  corona  (Covid-19)”.  Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  Virus  Corona  (Covid-19)  menjadi  bukti  bahwa  virus  yang menggangu  kesehatan  tersebut  dapat  menimbulkan  ketidakstabilan  ekonomi  pada  suatu  negara bahkan dalam skala global. Dalam menyikapi hal tersebut, kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi  nasional  adalah  survival  di  tingkat  individu  dan  entitas  usaha.  Dengan  memberikan stimulus,  sama  halnya  dengan  menjaga  agar  perekonomian  rakyat  tidak  collapse  semasa  krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan
Melihat  urgensi  pada  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk mengkaji “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID- 19 (Studi Kasus di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna)”.

## Konsep Kebijakan Publik
Secara  konseptual  istilah  pemerintahan terus  mengalami  perubahan  dan  perluasan  makna. Dari  berbagai  literatur  dalam  ilmu  politik,  ilmu  pemerintahan  dan  adminsitrasi  publik,  tidak  bisa dipungkiri  timbul  beberapa  istilah  terjemahan  dari governance ke  bahasa  Indonesia  seperti  tata kelola  pemerintahan,  kepemerintahan,  dan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  (Ayuningtyas, 2014). Dalam litelatur ilmu pemerintahan meminjam konsep negara hukum, dikenal bahwa negara berkewajiban  menjaga  ketertiban  umum  dan  pelindung  kebebasan  warga  negara,  dan  negara diibaratkan sebagai “penjaga malam” atau sering disebut nachtwachterstaat . Hal ini merujuk pada tugas penjaga malam yang menjamin ketertiban dan keamanan warga dalam suatu wilayah (Wahab, 2008).

## Implementasi Kebijakan Publik
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Winarno,  2002:102)  bahwa  implementasi  adalah tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan  oleh  individu,  pejabat,  kelompok  badan  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  suatu  keputusan  tertentu.  Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.
Kebijakan  menurut  pendapat  Carl  Friedrich  (Leo  Agustino,  2008:7)  adalah  suatu  tindakan yang  mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari peluang-peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang  diinginkan.  Kebijakan mengandung  suatu  unsur  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  dan  umumnya  tujuan  tersebut  ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah.
Menurut  Akib  dan  Antonius  (2008)  konsep  implementasi  kebijakan  diartikan  sebagai  salah satu tahap dari proses kebijakan yang pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti
dengan  pembuatan  kebijakan.  Menurut  Ripley  et  al  (1986)  implementasi  kebijakan  dianggap sebagai  wujud  utama  dan  tahap  yang  sangat  menentukan  dalam  proses  kebijakan.  Penelitian  ini menggunakan teori Edward III yang memberikan pandangan bahwa di dalam pernyataan Edwards III  (1990)  tanpa  implementasi  yang  efektif  keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan  berhasil dilaksanakan.  Implementasi  kebijakan  merupakan  aktivitas  yang  terlihat  setelah  dikeluarkan pengarahan  yang  sah  dari  suatu  kebijakan  yang  meliputi  upaya  mengelola  input  untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

## Bantuan Sosial Tunai
Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang  yang diberikan kepada masyarakat  guna  melindungi  dari  kemungkinan  terjadinya  resiko  sosial  dan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Bansos  dapat  diberikan  secara  langsung  kepada  masyarakat  atau lembaga  kemasyarakatan  termasuk  di  dalamnya  bantuan  untuk  lembaga  non  pemerintah  bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.
Menurut  Surat  Keputusan  Bupati  Natuna  Nomor  258  tahun  2020,  pemanfaatan  Bantuan Sosial (Bansos) berdasarkan dana APBN dikelompokan menjadi empat bidang yaitu:
a. Bidang  pendidikan  meliputi  Program  BOS  dan  Bea  Siswa  Pendidikan  Siswa  /Mahasiswa Miskin.
b. Bidang  kesehatan  meliputi  Program Jaskesmas  dan  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  sakit  kelas III.
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan,  PNPM  Infrastruktur  Perdesaan/PPIP,  PNPM  Daerah  Tertinggal/PDT,  PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
d. Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif (qualitative-descriptive) . Berdasarkan kepada pendapat Creswell (2013) yang mendefinisikan  penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode  untuk  mengekplorasi  dan memahami  makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan  (Sugiyono,  2013).  Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan upaya-upaya  penting,  seperti  mengajukan  berbagai  pertanyaan  dan  prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema  umum  dan  menafsirkan  makna  data.  Penentuan  informan dalam  penelitian  ini  menggunakan  logika  pengambilan  berdasarkan  kriteria  yang  lebih  tepat digunakan  untuk  implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  BST  Covid-19  di  Kelurahan Bandarsyah  Kabupaten  Natuna.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan observasi kualitatif , wawancara kualitatif, dan dokumen-dokumen kualitatif. Adapun  prosedur  analisis  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  beberapa  tahapan  yaitu  :  (1) melakukan  pemetaan  dan  identifikasi  aktor  (individu  atau  organisasi)  yang  terlibat  pada implementasi kebijakan pengelolaan dana BST, (2) menyusun kategori dan klasifikasi peran-peran aktor (individu atau organisasi) yang berkolaborasi tersebut, (3) mengidentifikasi keterkaitan relasi antar  aktor  (individu  atau  organisasi)  berkolaborasi,  (4)  menginterprestasi  serta  menjelaskan dinamika  relasi  aktor  (individu  atau  organisasi)  dalam  berkolaborasi  dan  dimensi  lain  yang terbentuk, (5) menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Gambaran Umum Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna
Kabupaten  Natuna  dibentuk  dan  dikukuhkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  53 Tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri ( ad-interim ) Feisal Tanjung pada Tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Natuna terletak di Laut Cina Selatan dengan posisi yang sangat strategis baik dari  segi  bisnis  maupun  pertahanan  dan  keamanan  karena  terletak  pada  jalur  pelayaran internasional.
Pemerintah  Kabupaten  Natuna  melalui  visi  dan  misi  kepala  daerah  terpilih menerjemahkan  program  Nawacita  dengan  beberapa  langkah  strategi,  sebagai  contoh  yaitu mewujudkan  perekonomian  berbasis  sumber  daya  alam  potensi  daerah  serta  meningkatkan pendapatan  masyarakat  khususnya  masyarakat  pesisir,  nelayan  dan  buruh  tani.  Kelurahan Bandarsyah  merupakan  salah  satu  bagian  wilayah  administrasi  Kecamatan  Bunguran  Timur, memiliki wilayah daratan terluas yang sampai saat ini belum dioptimalkan dengan baik. Dengan kontur perbukitan dan yang dilalui aliran sungai.
Kelurahan  Bandarsyah  dianugerahi  tanah  yang  subur  dengan  potensi  yang  dapat dikembangkan  sebagai  daerah  pertanian  dan  perkebunan  serta  peternakan  bahkan  potensi pengembangan  perikanan,  yang  dapat  menjadi  penopang  hidup  bagi  masyarakat  yang  tinggal didalamnya.  Harapan  kedepan,  Kelurahan  Bandarsyah  dapat  menjadi  salah  satu  pilar perekonomian Kabupaten Natuna dari aspek pengembangan dan pemanfaatan lahan daratan dan hasil laut dan pula diharapkan pemanfaatan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Kelurahan  Bandarsyah  merupakan  salah  satu  Pintu Gerbangnya  Natuna  yang  memiliki  letak  yang  sangat  strategis  sebagai  penyangga  bandara, pelabuhan serta pusat perkantoran pemerintah daerah di Bukit Arai.
Gambar 1. Peta Geografis Kabupaten Natuna Sumber: Profil Kabupaten Natuna, 2022
3.2.Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19
Secara  praktis  implementasi  kebijakan  diperlukan  untuk  melihat  kesesuaian  dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi kebijakan sangat diperlukan, karena pada tahap  itulah  dapat  dilihat  kesesuaian  berbagai  faktor  determinan  keberhasilan  implementasi kebijakan  atau  program.  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  adalah  bantuan  berupa  uang  yang diberikan  kepada  keluarga  miskin,  masyarakat  tidak  mampu,  kelompok  rentan  yang  terkena dampak  Covid-19.  Bentuk  kegiatan  implementasi  dari  kebijakan  pengelolaan  dana  Bantuan
Sosial Tunai (BST) adalah dengan melakukan pelaksanaan program  BST dengan cara transfer uang melalui PT. Pos  Indonesia  yang diberikan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi lagi hal-hal negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.
Dampak  negatif  yang  dimaksudkan  pemerintah  diantaranya  yaitu,  tidak  tertibnya administrasi, maksudnya Adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak tercatat dalam penerimaan  BST  dan  adanya  dokumen  kependudukan  ganda  dan  palsu,  serta  prosesnya  tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Seperti  dalam  pelaksanaan  program  Dana  Bantuan Sosial  Tunai  (BST)  di  Kelurahan  Bandarsyah  Kabupaten  Natuna,  dari  hasil  pendataan  yang dilakukan oleh pegawai kecamatan untuk penduduk ternyata terdapat warga yang tidak terdata sebelumnya oleh pihak kecamatan. Hal tersebut disebabkan adanya data berganda.
Kebijakan tersebut dibuat bertujuan untuk dapat menciptakan tertibnya administrasi dan mencegah  dampak  negatif  dari  program  BST  yang  sekarang  ini,  karena  kuota  penerima  BST terbatas.  Sehingga  warga  yang  tidak  mendapat  BST  sering  bertanya  ke  kantor  lurah. Kesimpulan awal yang dihasilkan dari wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan  Penangganan  Dinas  Sosial  Kabupaten  menyatakan  bahwa  pencegahan  terhadap  data berganda dapat dicegah melalui pengawasan dalam penyaluran agar tidak terjadi kendala.
Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa indikator bentuk dan isi  kebijakan  dalam  penelitian  ini  ditemukan  kendala  dalam  implementasi  program  Bantuan Sosial  Tunai  (BST)  di  Kelurahan  Bandarsyah  Kecamatan  BunguranTimur.  Kendalanya  yaitu masih  ada  masyarakat  yang  belum  mendapatkan  program  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST) dikarenakaan  pendataan  yang  kurang  maksimal.  Jadi  indikator  pertama  dalam  implementasi kebijakan  belum  berjalan  dengan  baik.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  bentuk  dan  isi kebijakan  akan  berjalan  dengan  baik,  semua  aparat  pelaksana  memahami  dan  mengerti  apa yang menjadi standar, sasaran, dan tujuan dalam penerapan implementasi. Oleh karena itu perlu adanya bentuk dan isi kebijakan dari apa yang telah ditetapkan serta perlunya konsistensi dalam komunikasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah hingga ke masyarakat sebagai objek dalam penerima bantuan sosial tunai
3.3.Proses Pelaksanaan Implementasi Program BST
Implementasi program BST kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur terdapat beberapa  proses  dalam  pelaksanaannya.  Hal  tersebut  telah  diatur  oleh  pemerintah  Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan program BST dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Sosialisasi
Kebijakan  pelaksanaan  program  BST  merupakan  kebijakan  yang  baru  dibuat  oleh pemerintah.  Dalam  hal  ini  sudah  pasti  informasi  yang  diberikan  harus  jelas  baik  informasi dari  Kelurahan  Bandarsyah  Kecamatan  Bunguran  Timur.  Cara  yang  perlu  dilakukan pemerintah  untuk  memberikan  informasi  tersebut  yaitu  dengan  cara  melakukan  sosialisasi. Namun hal ini menjadi permasalahan ketika informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan  baik.  Jika  pemerintah  Kelurahan  Bandarsyah,  Kecamatan  Bunguran  Timur  tidak memberikan  sosialisasi  yang  baik  kepada  masyarakat,  maka  dengan  begitu  masyarakat kurang mengetahui tentang tujuan dibuatnya kebijakan pelaksanaan BST tersebut.
Kondisi  tersebut  akan  menjadi  permasalahan  yang  cukup urgent ketika  masyarakat merasa  kurang  mendapatkan  informasi  yang  cukup.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi permasalahan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya, karena  sosialisasi  merupakan  tahap  awal  yang  harus  dilakukan  oleh  Kelurahan  Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur.
2) Pencairan Dana
Pencairan dana BST melalui kartu asli BST di kantor Pos Indonesia, maka pada saat pembawa atau pengunjuk kartu asli harus menunjukkan kondisi kartu asli dalam keadaan baik
(tidak  rusak)  dan  carik  (kupon)  tidak  terpisah-pisah.  Hanya  petugas  pembayar  yang  berhak memisahkan  carik  (kupon)  yang  dapat  diuangkan.  Petugas  tidak  berhak  pula  untuk memisahkan  carik  (kupon)  yang  belum  dijadwalkan  pembayarannya.  Carik  (kupon)  tidak dapat  diuangkan  sekaligus,  hanya  dapat  diuangkan  satu-persatu  sesuai  dengan  jadwal  yang ditetapkan.  Tetapi  bilamana  carik  (kupon)  yang  belum  dibayarkan  pada  masa  bayar sebelumnya,  dapat  dibayarkan  bersamaan  (sekaligus).  Pembayaran  dilakukan  satu-persatu, tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara kolektif (1 orang menguangkan lebih dari 1 kartu).
Persyaratan pencairan dana BST adalah dengan hadir sendiri ke Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk, tidak boleh diwakilkan, membawa Kartu BST dan Kartu Identitas seperti KTP, SIM, dan lainnya. Jika tidak membawa Kartu Identitas, bisa membawa surat keterangan yang sah dari desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  penerima  BST  menyatakan  bahwa proses  pencairan  dana  BST  yang  dilakukan  di  PT  Pos  Indonesia  tidak  sulit  dan  tidak  ada kendala dalam antrian untuk pencairan. Hal ini dapat menunjukan bahwa proses penyaluran dana  BST  Covid-19  berguna  bagi  masyarakat  dan  berharap  untuk  dapat  dirasakan  oleh seluruh lapisan masyarakat.
1. Masalah-masalah dari Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST)
Permasalahan  yang  muncul  dari  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  BST  Covid-19  di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna yaitu pemerintah belum memperhatikan aspek- aspek penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.  Hal ini dapat dilihat dari  strategi-strategi  pelaksanaan  kebijakan  yang  mempengaruhi  para  pelaksana, khususnya  otoritas  publik  itu  sendiri  dan  daerah.  Strategi  yang  ideal  adalah  pendekatan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat dan muncul sebagai pilihan yang kontras  dengan  berbagai  isu  yang  muncul  baik  di  arena  publik  maupun  dalam  iklim otoritas publik.
2. Kewenangan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Program BST Dalam  penerapan  kebijakan  pelaksanaan  BST  pemerintah  kecamatan  sudah  memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut. Pemerintah kecamatan memiliki kewenangan yaitu, membuat  kebijakan.  melaksanakan  pemantauan  terhadap  pelaksana  BST.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  peranan  peranan  PT  Pos  Indonesia  yang  telah  berhasil  dicapai  dalam pelaksanaan kebijakan.
Tabel 2 Pembahasan dan Temuan Lapangan No Kriteria Pembahasan Temuan di Lapangan 1 Faktor Sumber Daya Kemampuan sumber Daya pelaksanaan BST Sumber daya manusia masih terbatas atau masih kurang. secara jelas dan tidak berubah/ganti, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melakukan suatu implementasi kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan efisien 2 Faktor komunikasi Penjelasan  komunikasi antara  Camat Bunguran Timur Komunikasi sudah berjalan cukup baik, saat sosialisasi
No Kriteria Pembahasan Temuan di Lapangan Kabupaten Natuna dengan masyarakat informasi yang disampaikan mengenai program BLT sudah cukup jelas dan konsisten serta dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat yang mengikuti sosialisasi namun berbeda pemahaman dengan masyarakat yang tidak hadir dan tidak mempunyai media sosial dan sosialisasi yang dilakukan cenderung langsung mengarah kepada Lurah Bandarsyah 3 Faktor Disposisi Dedikasi yang di miliki penyalur BST Dedikasi ini dinilai melalui bagaimana peran aparat pemerintah mengenai pengawasan kebijakan program BST ini pun sudah dalam pengawasan mulai  dari proses pendataan calon penerima BST, penetapan, hingga proses penyalurannya. 4 Faktor Birokrasi Pelaksanaan prosedur penyaluran BST Struktur Birokrasi sudah cukup baik dilakukan dengan tertib dan dsiplin hal ini dilihat dari pengurus dan pembagian tugas selama proses penyaluran dana BST dilakukan 5 Wewenang Penjelasan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program BST Hal ini dapat dilihat dari masing-masing peran petugas dalam pelaksanaan kebijakan program BST , maka masing-masing memiliki wewenang dalam melakukan kebijakan dan
No Kriteria Pembahasan Temuan di Lapangan penerapannya 6 Fasilitas Fasilitas yang diberikan pemerintah, dalam hal ini adalah pengadaan alat untuk pelaksanaan kebijakan programBST Kurangnya fasilitas seperti alat yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan BST kebijakan program sehingga menghambat pelaksanaan BST. 7 Sosialisasi Dalam hal ini apakah sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sudah cukup baik sehingga memberikan kejelasan informasi yang dibutuhkan Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum optimal  sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang kebijakan pelaksanaan program masih kurang 8 Insetif Pemberian insetif kepada pelaksana BST Pemerintah tidak menyediakan insentif untuk pelaksana BST.
Sumber: Data Peneliti, 2022
3.4.Faktor-faktor  yang  mendorong  dan  menghambat  pelaksanaan  implementasi  kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  seluruh  informan,  peneliti memperoleh kesimpulan akhir dalam menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna
1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.
Penerima BST adalah Rumah Tangga Sasaran dengan kondisi sangat miskin, miskin, dan  rentan  miskin.  Bagaimanapun  juga  BST  membuat  kesenjangan  sosial  yang  memiliki dampak  langsung  bagi  yang  tidak  menerima.  Perbedaan  persepsi  dan  pengakuan  terhadap kelayakan kriteria penerima BST menjadi salah satu hambatan dalam kebijakan pengelolaan dana BST.
Kondisi seperti ini menjadi kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan BST, yaitu  dapat  memperlambat  waktu  yang  telah  ditargetkan  oleh  pemerintah  Kecamatan Bunguran  Timur.  Namun  dalam  hal  ini  pemerintah  Kecamatan  Bunguran  Timur  juga  telah berupaya untuk mengatasi perbedaan persepsi tersebut, dengan mengajukan surat keterangan untuk meminta tambahan fasilitas  sarana dan prasarana untuk melakukan pemeriksaan agar dapat  memperlancar  pelaksanaan  program  BST  tersebut.  Tetapi  fasilitas  tambahan  tersebut sifatnya  hanya  sementara.  Seharusnya  program  tersebut  dibuat  dengan  perencanaan  yang baik, sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi.
2. Keterampilan Pelaksana
Sumber  daya  manusia  juga  menjadi  salah  satu  kunci  pokok  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Pelaksanaan  pencairan  BST  di  Kelurahan  Bandarsyah  Kabupaten Natuna  yang  diukur  melalui  kapabilitas  SDM  masih  terbatas.  Hal  ini  diperkuat  dengan pernyataan  informan  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Sosial  dan  Penangganan  Fakir  Miskin Dinas  Sosial  Kabupaten  Natuna    yang  menyatakan  bahwa  keterampilan  pelaksana mempunyai  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  karena  bagaimanapun dibutuhkan  kejelasan  dan  konsistensi  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  dari  pelaksana kebijakan.  Jika  para  personil  yang  mengimplementasikan  kebijakan  kurang  bertanggung jawab  dan  kurang  mempunyai  sumber-sumber  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif, maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan  bisa  efektif.  Syarat  berjalannya  suatu organisasi  adalah  kepemilikan  terhadap  sumber  daya  ( resource ).  Kegagalan  yang  sering terjadi pada implementasi kebijakan yakni kurangnya sumberdaya sarana dan prasarana dan sumber daya finansial
3. Koordinasi antara Pelaksana Program
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan  instansi  lain.  Koordinasi  antar  pelaksana  diperlukan  untuk  dapat  menyampaikan informasi yang benar dan akurat dalam rangka tertib administrasi. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam implementasi kebijakan merupakan bentuk keberhasilan suatu program. Sebelum  pelaksanaan  pencairan  BST,  masyarakat  penerima  dalam  prosesnya  juga  akan dimintakan Fotokopi KK dan KTP oleh pihak RT dan  dijelaskan untuk bantuan sosial BST. Berdasaarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pelaksana  program  dan  peranan  PT  Pos  Indonesia  telah  berjalan  dengan  baik  dalam membantu  keberhasil  implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  BST  Covid-19.  Hal  ini membuktikan  bahwa  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dalam  penyaluran  dana  BST  memiliki keterlibatan  yang  baik  terutama  terhadap  instansi  milik  negara  sehingga  mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial ini.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menganalisis  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana Bantuan  Sosial  Tunai  (BST)  COVID-19  telah  dilakukan  sejak  Tahun  2021.  Dari  hasil  analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi Kebijakan  Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 dengan Studi Kasus di Kelurahan Bandarsyah  dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  BST,  unsur  sosialisasi  yang dilakukan  pemerintah  Kelurahan  Bandarsyah  kepada  masyarakat  belum  terlaksana  dengan  baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga tentang Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19  masih  belum  menyeluruh.  Faktor  lainnya  seperti  sumber  daya  yang  diukur  melalui kemampuan sumber daya pegawai yang menangani pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19  juga  kurang  optimal  dalam  melayani  masyarakat  dan  kurangnya  fasilitas  yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan.
Pada  faktor  disposisi,  adanya  peranan  PT  Pos  Indonesia  sebagai  tempat  penyaluran  dana BST  sudah  dapat  memudahkan  masyarakat  penerima  BST.  Selain  itu,  pemberian  pelayanan  yang baik oleh pegawai Pos Indonesia kepada masyarakat yang  akan melakukan pencairan dana BST di Kelurahan  Bandarsyah.  Sedangkan  unsur  struktur  birokrasi  yang  ada  masih  berjenjang  karena belum  berjalannya  koordinasi  yang  optimal.  Hal  ini  disebabkan  tidak  semuanya  program  atau kegiatan  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  pemerintah  formal,  seperti  pemerintah  pusat,  pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kelurahan dan kecamatan.
Adapun saran yang dapat diberikan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial  Tunai  (BST)  COVID-19  di  Kelurahan  Bandarsyah  dapat  meliputi  dukungan  pemerintah
Kabupaten Natuna dalam menjalin komunikasi yang baik dan melakukan dialog tatap muka dalam pengelolaan  Dana  BST  Covid-19  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  ataupun  penerimaan bantuan  yang  tidak  tepat  sasaran.  Komunikasi  dengan  pemerintah  dilakukan  mulai  dari  jenjang Kecamatan  Bunguran  Timur,  Kelurahan  Bandarsyah,  RT/RW  dan  masyarakat  mengenai  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  BST,  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  atau kesalahpahaman ketika kebijakan tersebut dilaksanakan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk  mengatasi  permasalahan  pada  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  dana  BST  Covid-19, dengan  cara melakukan  evaluasi  secara  berkala  antara masyarakat  penerima  dan  bukan  penerima, sehingga  ketika  ada  permasalahan  dilapangan  dapat  segera  diselesaikan  bersama  tanpa  harus menyalahkan  pihak  manapun.  Pemerintah  Kabupaten  Natuna  juga  dapat  membentuk  satu  tim khusus yang terdiri dari 5-6 orang di Kelurahan Bandarsyah dan 2-3 orang di Kecamatan Bunguran Timur yang memiliki kemampuan yang terkait dengan pengelolaan dana BST.
Tim khusus juga harus disertai dengan kemampuan dan latar belakang di bidang keuangan sehingga  dapat  menangani  setiap  permasalahan  yang  terjadi  ketika  kebijakan  pengelolaan  dana BST dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Natuna harus menyusun perencanaan dengan baik, mulai dari  perencanaan  persiapan  penyaluran  dana  BST  Covid-19,  sosialisasi  kepada  masyarakat penerima  ataupun  masyarakat  bukan  peneriman,  penyelenggaraan  fasilitas  dengan  PT  Pos Indonesia, hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  berkecimpung  membantu menyelesaikan  penelitian  ini  kepada  Ketua  UPBJJ  Batam  beserta  seluruh  jajarannya.  Kedua pembimbing Saya  Bapak Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP  dan Ibu Dr. Tri Darmayanti, M.A  yang tanpa  henti  memberikan  saran  serta  semangay  sehingga  penulisan  karya  ilmiah  ini  selesai.  Selain itu,  ucapan  terima  kasih  ini  juga  Saya  dedikasikan  kepada  Ibu  Paizah  sebagai  orang  tua,  Bapak Ahmad  Lianda  Rangkuti  sebagai  suami  Saya  serta  anak-anak  kami  tersayang  (Sherina  Azzahra Ray,  Najwa  Nauli  Azzahra  Ray,  Aqila  Qonita  Azzahra  Ray  dan  Nizam  Mulkilakbar  Almandili Rangkuti). Dukungan semangat untuk teman-teman seangkatan dan seperjuangan serta semua pihak yang sudah mendukung penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung. CV. Alfabeta.
Akib,  Haedar  dan  Antonius  Tarigan.  (2008)  “Artikulasi  Konsep  Implementasi  Kebijakan:
Perspektif,  Model  dan  Kriteria  Pengukurannya,” Jurnal  Baca,  Volume  1 ,  Universitas Pepabari Makassar
Ayuningtyas,  Dumilah.  (2014). Kebijakan  Kesehatan:  Prinsip  dan  Praktik. Jakarta.Raja  Grafindo Persada.
Burhanuddin,  C.  I.,  &  Abdi,  M.  N.  (2020). Ancaman  krisis  ekonomi  global  dari  dampak penyebaran virus corona (Covid-19). Jurnal Stienobel Indonesia, 17(1), 90–98. Creswell,  J.  W.  (2013). Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed (3  ed.). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Edward  III,  George  C.  (1990).  Public  Policy  Implementing,  Jai  Press  Inc,  London,  England. Goggin, Malcolm L et a
Munaf,  Y.  (2017).  Network  Pattern  of  Regional  Election  Commission  (KPUD)  Pekanbaru  City Increasing  Political  Participation  in  Society. International  Conference  on  Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) . Atlantis Press Ngawi.  (2020). Verifikasi  Dan  Validasi  Data  Terpadu  Kesejaheraan  Sosial  (DTKS), Kabupaten Nagawi
Purwanti,  N.  D.  (2016). Collaborative  Governance  (Kebijakan  Publik  dan  Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer) . Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada)
Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. (1986). Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis
Sudarmo.  (2009).  Elemen-Elemen  Collaborative  Leadership  dan  Hambatan-hambatan  bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. Jurnal Spirit Publik , 5 (2).
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan :  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta
Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 258 tahun 2020 tentang Besaran dan Nama-nama Penerima Jaring Pengaman Sosial pada Kelurahan se-Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2020 Wahab,  Solichin,  A.  (2008). Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara . Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta. Media Presindo