## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DENPASAR

## I Komang Raiana
Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(raianakomang99@gmail.com)
Abstrak -Penelitian dengan Tema pengelolaan dana retribusi parkir ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Peran Dana Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli  Daerah  di  Kota  Denpasar,  (2)  Faktor-faktor  apa  saja  yang  Mempengaruhi Efektivitas Dari Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Daerah di  Kota  Denpasar.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Data  dikumpulkan  dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengelolaan Dana Retribusi parkir  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  Kota  Denpasar  pemanfaatanya  belum maksimal digunakan dalam penyediaan fasilitas parkir dan peningkatan pelayanan jasa parkir yang berkeadilan, (2) hambatan yang dialami dalam penerimaan retribusi parkir pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar a) sistem pengawasan pengelolaan parkir yang belum optimal  , b) masih banyak petugas parkir yang belum resmi.
Kata kunci : Efektivitas, Pengelolaan Dana Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daera
Abstract -Research  with  the  theme  of  parking  fee  retribution  management  aims  to  find out  (1)  How  Role  of  Parking  Levy  Fund  In  Supporting  Local  Original  Income  in Denpasar  City,  (2)  What  Factors  Affect  The  Effectiveness  Of  The  Management  Of Parking Levy Funds As Revenue Source Of The Region In Town Denpasar. This type of research  is  descriptive.  Data  were  collected  by  documentation  method  and  interview. Data analysis uses effectiveness techniques and effectiveness ratio ratios. The result of the research shows that (1) Management of Retribution Fund of parking as a source of income  of  Denpasar  Municipality  has  not  been  utilized  maximally  in  the  provision  of parking facilities and improvement of fair parking services; (2) obstacles experienced in receipt  of  parking  fees  at  Denpasar  Municipal  Parking  Company  a)  Parking management  supervision  system  that  has  not  been  optimal,  b)  there  are  still  many parking officers who have not yet officially.
Keywords : Effectiveness, Management of Parking Levy, Local Original Revenue

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dalam  penelitian  ini  penulis menganalisa tentang Efektivitas pengelolaan dana retribusi parkir
sebagai  sumber  pendapatan  daerah  di
Kota Denpasar yang diatur dalam Perda
Nomor  11  Tahun  2005  Tentang  Sistem
Penyelenggaran  Perparkiran.  Dengan menimbang bahwa bertambahnya
jumlah kendaraan sejalan dengan
semakin meningkatnya kemampuan perekonomian  masyarakat  dan  dalam rangka  menciptakan  ketertiban  lalu lintas,  keamanan  dan  kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan  di  bidang  Perparkiran  serta dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah,  maka  dipandang  perlu untuk mengatur Sistem Penyelenggaraan Perparkiran. Era  otonomi  daerah  yang  secara resmi mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan  yang  dapat  membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.  Setiap  daerah  tersebut mempunyai hak dan kewajiban
mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga sendiri  untuk  meningkatkan  efisien  dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pelayanan  pada masyarakat.  Untuk  menyelenggarakan pemerintahan  tersebut,  daerah  berhak mengenakan pungutan
terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-
undang  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat,  seperti  pajak,  retribusi  dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Ketentuan  tersebut  lebih  lanjut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai  dengan  pemberian  hak  dan kewajiban  menyelenggarakan  otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan  pemerintahan  negara. Selama  ini  pungutan  Daerah  baik berupa  Pajak  dan  Retribusi  diatur dengan  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  1997  mengatur  tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah  daerah  yang  diikuti  dengan undang-undang  Nomor  33  tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  antara
pemerintah  pusat  dan  daerah,  timbul hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  sehingga  perlu dikelola  dalam  pengelolaan  keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah sebagai  mana  dimaksudkan  merupakan sub  sistem  dari  sistem  pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen  pokok  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Penyelenggaran  urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan  daerah  didanai  dari  atas beban  pendapatan  dan  belanja  daerah. Oleh karana itu yang harus diperhatikan adalah  seberapa  besar  total  pendapatan daerah  yang  didapatkan  dalam  satu tahun  anggaran,  pendapatan  asli  daerah merupakan tulang punggung pendapatan daerah,  oleh  karenanya  kemampuan melaksanakan  ekonomi  diukur  dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan  asli  daerah  terhadap  total APBD.  Dalam  peninjauan  fenomena tersebut, dimana terdapat gejala perubahan  pemanfaatan  lahan  parkir yang mendorong dilakukannya
penelitian  lebih  lanjut  sebagai  karya ilmiah  dalam  bentuk  tesis  dengan  judul “Evektivitas  pengelolaan  dana  retribusi parkir  sebagai  sumber  pendapatan daerah di Kota Denpasar”.

## Rumusan Masalah
Dari Uraian di atas, maka permasalahan yang  akan  di  bahas  adalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana Peran Dana Retribusi Parkir Dalam
Menunjang  Pendapatan  Asli Daerah di Kota Denpasar? 2. Faktor-faktor  apa  saja  yang Mempengaruhi Efektivitas Dari Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Daerah di Kota Denpasar?

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah penelitian  Hukum  Empiris,  dengan pendekatan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan kasus,
pendekatan konseptual dan ditambahkan dengan  pendekatan  sosiologi  hukum. serta    menggunakan  sumber  data premier  dan  sekunder  dengan  lokasi penelitian  pertama  di  PD  Parkir  kota Denpasar,  Dinas  Pendapatan  Daerah Kota  Denpasar,  Badan  Pendapatan Daerah  kota  Denpasar,  dan  Kabag Hukum Kota Denpasar. Selain itu dalam Penelitian  ini  menggunakan  tiga  teknik
Pengumpulan Data yaitu primer (Wawancara dan observasi) dan sekunder (dokumentasi dan pencatatan), dan  teknik  Analisis  yang  digunakan melalui teknik analisis interpretasi.

## PEMBAHASAN

## 1. Esensi Efektivitas
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  kata  efektif  mempunyai arti  efek,  pengaruh,  akibat  atau dapat membawa hasil. Jadi,
efektivitas  adalah  keaktifan,  daya guna,  adanya  kesesuaian  dalam
suatu kegiatan orang yang melaksanakan  tugas  dengan  sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya  menunjukkan  pada  taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya  ada  perbendaan  antara keduanya.  Efektivitas  menekankan pada hasil yang dicapai, sendangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai  itu  dengan  membandingkan antara  input  dan  outputnya.  Jadi, berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatau keadaan yang menunjukkan  sejauh  mana  rencana dapat  tercapai.  Semakin  banyak rencana  yang  dapat  dicapai  maka semakin efektif pula kegiatan tersebut,  sehingga  kata  efektivitas dapat  juga  diartikan  sebagai  tingkat keberhasilan  dai  suatu  cara  atau usaha  tertentu  sesuai  dengan  tujuan yang hendak dicapai.
Menurut Sondang dalam Othenk, Efektivitas adalah pemanfaatan  sumber  daya,  sarana dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu yang secara sadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah  barang  atas  jasa  kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan  keberhasilan  dari  segi tercapai  tidaknya  sasaran  yang  telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin  mendekati  sasaran,  berarti makin tinggi efektivitasnya.

## 2. Prinsip sistem pengelolaan
Secara  umum  pengelolaan merupakan    kegiatan    merubah sesuatu  hingga  menjadi  baik  berat memiliki  nilai-nilai  yang  tinggi  dari semula.    Pengelolaan    dapat    juga diartikan    sebagai    untuk  melakukan sesuatu    agar    lebih    sesuai    serta cocok    dengan  kebutuhan  sehingga lebih bermanfaat.
Nugroho mengemukakan bahwa, Pengelolaan merupakan istilah  yang  dipakai  dalam  ilmu manajemen.  Secara  etomologi  istilah pengelolaan  berasal  dari  kata  kelola. (to  manage) dan  biasanya  merujuk pada proses mengurus atau menangani  sesuatu  untuk  mencapai tujuan tertentu 54 .
Jadi pengelolaan merupakan      ilmu      manajemen yang  berhubungan  dengan  proses mengurus  dan  menangani  sesuatu untuk  mewujudkan  tujuan  tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut    Syamsu    menitik  beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian  dan  pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Soerjono Sukanto mendefinisikan  bahwa,  pengelolaan dalam administrasi adalah
merupakan suatu proses yang dimulai  dari  proses  perencanaan,
54 Nugroho, 2003. Good Govermance. Bandung : Mandar Maju
pengawasan,  penggerakan  sampai dengan  proses  pencapaian  tujuan 55 .
Sukanto  pada  dasarnya  menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan  agar  mencapai  tujuan yang diinginkan. Selanjutnya mengenai pengertian    pengelolaan    Pamudji mengemukakan sebagai berikut, istilah  pengelolaan  berasal  dari  kata kelola  yang  berarti  sama  dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai  pengurusan  yaitu  merubah nilai-nilai  yang  lebih  tinggi,  dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha  untuk  membuat  sesuatu lebih  sesuai  atau  cocok  dengan kebutuhan  menjadi  lebih  baik  dan lebih bermanfaat. Pendapat  Pamudji di  atas    mengenai    pengelolaan terlihat  menitik  beratkan  pada  dua faktor penting yaitu :
a. Pengelolaan sebagai pembangunan  yang  merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan  memiliki  nilai  yang  lebih tinggi. b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan. 55 Soerjono Soekanto, 1981,
Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarata.
Selanjutnya  Admosudirjo mendefinisikan  bahwa,  pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan  semua  faktor  sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari  pengertian      di  atas Admosudirjo      menitik  beratkan pengelolaan pada proses
mengendalikan    dan    memanfaatkan semua  faktor  sumber  daya  untuk mencapai  tujuan  tertentu  sesuai dengan  perencanaan  yang  telah dibuat.  Lebih    lanjut    Moekijat mengemukakan pengertian pengelolaan  adalah,  suatu  proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan,  dan  pengawasan  yang dilakukan  untuk  menentukan  dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan  manusia  dan  sumber- sumber  lain.  Dengan    demikian,
Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses perencanakan, mengorganisasi,
menggerakkan,  mengawasi    untuk mencapai    tujuan    yang    diinginkan dengan  menggunakan  sumber  daya manusia dan sumber-sumber lain.
Sedangkan menurut Terry pengelolaan  dipahami  sebagai  suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan  memanfaatkan  baik  ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan  tujuan  yang  telah
ditetapkan  sebelumnya.  Pengelolaan atau    yang    sering    disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas    dalam  organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan,    dan    pengawasan.
Istilah  manajemen  berasal  dari kata kerja to  managen yang  berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah  ahli  memberikan  batasan bahwa  manajemen  merupakan  suatu proses,  yang  diartikan  sebagai  usaha yang  sistematis  untuk  menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini
merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan  dilakukan  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 3. Konsep Retribusi Daerah
Sumber pendapatan daerah yang penting  lainnya  adalah  retribusi daerah.  Pengertian  retribusi  secara umum adalah pembayaran- pembayaran  kepada  negara  yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan  jasa-jasa  negara.  Atau merupakan  iuran  kepada  pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara  langsung  dan  dapat  ditunjuk. Paksaan  disini  bersifat  ekonomis karena siapa saja yang tidak
merasakan jasa balik dari pemerintah,  dia  tidak  dikenakkan iuran  itu.  Berdasarkan  keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  :  870
–  893  tahun  1992,  tentang  Manual Administrasi Pendapatan Daerah
disebutkan :
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian  atau  karena  memperoleh jasa  pekerjaan,  usaha  atau  milik daerah  bagi  yang  berkepentingan atau  karena  jasa  yang  diberikan  oleh daerah.  Retribusi  daerah  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  R.I Nomor 66  tahun 2001, pasal 1  point 1  bahwa  yang dimaksud dengan :
Retribusi daerah, yang selanjutnya  disebut  Retribusi,  adalah pemungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian jasa  atau  pemberian  izin  tertenru yang  khusus  disediakan  dan  atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Retribusi daerah yang selanjutnya  disebut  retribusi  adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Seperti  halnya  pajak  daerah,
retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan  undang-undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  66  Tahun    2001 tentang  Peraturan  Umum  Retribusi
Daerah dan Undang-Undang Nomor    12    Tahun    2008    tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan    di Daerah,
selanjutnya untuk pelaksanaannya    di  masing-masing
daerah,    pungutan    retribusi    daerah dijabarkan  dalam  bentuk  peraturan daerah yang mengacu kepada
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Beberapa    pengertian    istilah    yang terkait    dengan    Retribusi  Daerah menurut  UU  No.  28  Tahun  2009 antara lain:
1. Retribusi  daerah  adalah pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin tertentu yang khusus    disediakan    dan atau    diberikan    oleh pemerintah  daerah  untuk
kepentingan  orang  pribadi atau badan. 2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah  Daerah  berupa usaha  dan  pelayanan  yang menyebabkan barang, fasilitas,  atau  kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 3. Jasa  Umum,  adalah  jasa yang disediakan atau diberikan  oleh  Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan  umum  serta dapat  dinikmati  oleh  orang pribadi atau badan. 4. Jasa  Usaha,  adalah  jasa yang disediakan oleh Pemerintah  Daerah  dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnaya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam  rangka  pemberian izin  kepada  orang  pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan  atas  kegiatan dan pemanfaatan ruang, pengguanaan  sumber  daya alam,  barang,  prasarana, sarana, atau fasiliatas tertentu  guna  melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

## 4. Retribusi Parkir
Lalu  lintas  yang  bergerak baik  yang  bergerak  lurus  maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap  perjalanan  akan  sampai ketempat  tujuan,  dan  kendaraan yang dikendarai akan di parkir atau bahkan  akan  ditinggal  pemiliknya di  ruang  parkir.  Beberapa  definisi parkir  dari  beberapa  sumber  di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Menurut  Poerwadarmita,  parkir adalah  tempat  pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Pignataro dan Sukanto menjelaskan bahwa parkir adalah  memberhentikan  dan
menyimpan  kendaraan  (mobil, sepeda  motor,  sepeda,  dan sebagainya)  untuk  sementara waktu pada suatu ruang tertentu.  Ruang  tersebut  dapat berupa  tepi  jalan,  garasi  atau pelataran yang disediakan untuk  menampung  kendaraan tersebut.
3. Dijelaskan dalam Undang- Undang  Lalu  Lintas  pengertian dari parkir yaitu tempat, pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan. 4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak
bermotor)  pada  suatu  tempat dalam  jangka  waktu  tertentu (Warpani).
5. Sedangkan  menurut  Kepmen Perhub  No.  4  Th.  1994,  parkir adalah  keadaan  tidak  bergerak suatu  kendaraan  yang  tidak bersifat sementara.
Dari beberapa pengertian di atas dapat  penulis  simpulkan  bahwa  parkir merupakan tempat pemberhentian
sementara  kendaraan  seperti  motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.
5. Tigkat Kesadaran Hukum Masyarakat
Kesadaran  hukum  masyarakat adalah,  keadaan  di  mana  masyarakat mentaati  hukum  secara  sukarela  tanpa paksaan,  dan  mentaati  hukum  tidak karena  diberikan  sanksi.  Jadi  antitesa (pernyataan  terbalik)  dari  ketaatan kepada  hukum  karena  adanya  paksaan, karena ancaman sanksi atau hukuman 56 . Membahas  tentang  kesadaran  hukum masyarakat,  memang  tidak  lepas  dari teori The  Legal  System  Theory yang lazim  disebut  sebagai  Teori  system
Hukum  dikemukakan  oleh  Laurent
Friedment. Di dalam teori ini, dipertanyakan tentang mengapa masyarakat atau subjek hukum mentaati  hukum.  Dengan  demikian tidak semata-mata hanya karena kesadran  hukum  yang  sudah  tinggi. Kalau  dihubungkan  dengan  kesadaran hukum  masyarakat  untuk  mentaati  11 tahun 2005 tentang system penyelenggaraan perparkiran, maka ada banyak  penyebabnya.  Setidaknya  yang dominan  menurut  teori  ini  ada  tiga, yaitu:
1) Substansi
2) Struktut, dan
3) Kultur
Berbicara tentang substansi  hukum,
maka  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah  materi  dan  aturan  hukum  itu sendiri.  Hukum  akan  lebih  mudah dipahami  dan  ditaati  oleh  masyarakat
56 Ely Moeko, 2011, Mewujudkan
Masyarakat Sadar Hukum, Varia Keadilan, Jakarta, hal. 34
kalu  memenuhi  beberapa  syarat,  antara lain  hukum  itu  harus  sesuai  dengan kepribadian  masyarakat  itu  sendiri. Kalau  atauran  hukum  bertentangan dengan  kepribadian  masyarakat,  maka hukum  itu  akan  tidak  bisa  dibumikan atau tidak di aplikasikan di masyarakat. Karena  itu  para  pejabat  pembentuk hukum  wajib  memahami  tata  cara membentuk hukum yang dikenal
sebagai legal  drafting. Memag  tidak mudah untuk membentuk aturan perundang-undangan, diperlukan kajian yang mendalam terhadap suatu masalah sebelum masalah itu dijadikan regulasi. Kajian  akademis  memang  diperlukan. Kajian akademis yang dimaksud
adalah, hasil penelitian yang mendalam dari para akademis yang ahli dibidangnya. Tidak  boleh sembarangan menunjuk  tim  kajian  akademis  agar jangan  sampai  ada  kesan  tim  kajian akademis itu memberikan kajian karena dbayar  mahal  oleh  pihak  pemerintah yang  memesan.  Contoh  yang  paling menarik  dan  memaluakan  dalam  tiga tahun terakhir ini terjadi di  Bali  adalah kajian  akademis  yang  dilakukan  oleh para  ahli  dari  Universitas  Udayana tentang  reklamasi  Teluk  Benoa  untuk dijadikan kawasan penyangga
konservasi  laut  kawasan  Teluk  Benoa. Tetapi entah karena apa, manakala para pejabat di Universitas Udayana
mengeluarkan  kajian  ulang  dengan kesimpulan  bahwa,  reklamasi  Teluk Benoa  sama  sekali  tidak  layak  untuk dilakukan.  Karena  terkesan  tidak  jelas, tidsk  pasti,  dan  tidak  tegas,  akhirnya para  ahli  dari  Universitas  Udayana  itu
diganti  dengan  akademisi  lain  dari Universitas  Hasanudin  Makasar.  Hasil kajian  sebagai  akademik  tentang  masa depan  reklamasi  Teluk  Benoa  itu dinyatakan  layak  untuk  dilakukakan. Ilustrasi  ini  disampaikan  dalam  rangka menjelaskan betapa sulit untuk membuat  regulasi  yang  sesuai  dengan kepribadiaan masyarakat sehingga mudah untuk dilaksanakan oleh masayarakat. Dalam hubunganya dengan pengelolaan  dana  retribusi  parkir  atau penyelenggaraan perparkiran yang
diatur  dalam  perda  no  11  tahun  2005, maka segala aturan yang ada didalamnya harus selaras dengan kehendak  masyarakat.  Tidak  terlalu memberatkan  pengguna  jasa  parkir. Dengan  demikian  maka  substansi  dari aturan  pembyaran  jasa  parkir  telah memenuhi  substans  yang  diharapkan. Hasilnya jelas, masyarakat menjadi taat membayar jasa parkir.
Faktor  kedua  yang  berhubungan dengan  kesadaran  hukum  masyarakat adalah struktur. Dalam konteks ini yang dimaksud  adalah  prilaku  aparatur  sipil Negara  dalam  rangka  memberikan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya pengguna jasa parkir maupun  kolektor  parkir.  Para  petugas parkir  baik  kolektor  maupun  Pegawai PD  Parkir  yang  kurang  ramah,  tidak tulus melayani, dan kurang professional akan  menimbulkan  dampak  luar  biasa terhadap  para  pengguna  jasa  parkir, maka  yang  sering  kita  lihat  banyak masyarakat yang memarkir
kendaraannya tidak pada tempat-tempat parkir yang sudah di sediakan sehingga menimbulakan  kekacauan  lalu  lintas seperti:  macet  dan  kecelakaan  lalu lintas.  Kebalikan  dari  negasi  negative ini, yang santun ramah, dan tulus dalam memberikan pelayanan alan menggugah  hati  dan  animo  masyarakat untuk  tertib  menggunakan  jasa-jasa parkir  yang  sudah  di  sediakan  baik parkir di  jepi  jalan umu  maupun parkir tepi jalan khusus.
Adapun  yang  dimaksud  dengan kultur  sebagai  factor  yang  ketiga adalah,  kebiasaan  masyarakat  yang secara ajeg dilaksanakan terus menerus. Ilustrasinya  antara  lain,  masyarakat yang  suka  berjudi  menyabung  ayam, walupun diberikan aturan terbaik tentang  perjudian  dan  sudah  bagus melalui  kajian  akademis,  tetap  saja mereka  akan  berjudi  sabung  ayam, karena  memang  kultur  masyarakatnya ini perlu diubah. Memberikan pemahaman  secara  masif,  terstruktur, dan  terus  menerus  menjadi  sangat penting.  Dibuat  keadaan  masyarakat merasa  aman  dan  juga  nyaman  dalam memarkir  kendaraan  mereka  tanpa takut  akan  kehilagan  sepeda  motor maupun  helmnya.  Selain  itu  para kolektor  parkir  juga  harus  diberikan pelayanan yang maksimal ketika mereka  menyetorkan  uang  hasil  dari pemungutan  jasa-jasa  parkir,  sehingga dengan  pelayanan  yg  baik  dan  ramah para  kolektor  parkir  inipun  akan  selalu merasa  menyenangkan  dan  di  rasakan bukan  beban  dalam  menyetorkan  uang ke  PD  Parkir  Kota  Denpasar.  Suasana
kantor  PD  Parkir  yang  bersih,  indah, sejuk  karena full  ac, dengan  pegawai yang  rapi,  dan  ramah  niscaya  dapat mengubah  kultur  masyarakat  yang  dari tidak  mau  menggunakan  jasa  parkir resmi  dan  kolektor  malas-malasan menyetorkan  uang  hasil  jasa  parkirnya menjadi  masyarakat  lebih  memilih mengguanakan  jasa  parkir  yang  resmi karena  merasa  nyaman  dan  juga  aman, kemudian  kolektor  parkir  pun  lebih bersemangat  menyetorkan  uang  hasil jasa parkir ke Perusahaan Daerah Parkir ( PD Parkir). Memang untuk mengubah kultur ini tidak mudah, para ahli sejarah dan  antropologi  sering  memberikan contoh  bahwa,  mengubah  kebiasaan masyarakat  itu  bagaikan  menggali candi dari bawah. Begitu candinya mau roboh,  yang  tertimpa  runtuhan  candi pertama  kali  adalah  orang  yang menggali  candi  tersebut.  Ilustrasi  ini memberikan pesan bahwa, tidak mudah dan diperlukan waktu yang sangat lama untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Belakangan  ini  muncul  kebiasaan masyarakat  yang  selalu  memberikan putra-putri  tercintanya  yang  masih  usia sekolah  menengah  pertama  untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya secara  melawan  hukum.  Sangat  sulit untuk dihentikan , sehingga pernah ada kasus,  begitu  anaknya  diperiksa  oleh polisi  lalu  lintas  karena  berkendara tanpa  surat  ijin  mengemudi  dan mengendarai  sepeda  motor  “brong” yang  dipreteli,  dan  sepeda  motornya ditahan  di  kantor  polsek  setempat, maka  dalam  rangka  menekan  polisi, dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama
setelah  anak  yang  ditilang  polisi  itu mengadu ke orang tuanya, datang masa jumlahnya ratusan melakukan semacam unjuk  rasa  ke  kantor  polisi  agar  polisi mau  mengeluarkan  sepeda  motor  yang sudah  tidak  layak  dipakai  lagi.  Contoh ini  sengaja  diangkat  dalam  rangka menggambarkan  betapa  sesungguhnya masyarakat  sangat  sulit  untuk  berubah, terutama  kalau  perubahan  itu  dalam rangka menuju kebaikan.
III. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Retribusi Parkir
Pengelolaan  retribusi  parkir  sudah cukup  baik  hal  itu  dapat  dilihat  dari penerimaan  retribusi  tiap  tahunnya terutama  dalam  5  tahun  terakhir  yang meningkat  tetapi  kontribusi  retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) cenderung mengalami penurunan.  Hal  ini  dikarenakan  masih ditemukan  beberapa  kendala  yang menghambat pengelolaan retribusi parkir  yang  dihadapi  PD  Parkir Denpasar terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu
a. Perencanaan dalam hal ini penentuan  target  retribusi  parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data- data  yang  akurat  mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang  dimanfaatkan  orang-orang untuk meraub keuntungan. Sehingga  masih  ada  kawasan parkir  di  kota  Denpasar  yang tidak  memiliki  legalitas  yang seyogyanya  jika  kawasan  parkir
tersebut  terdaftar  di  PD  Parkir akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota Denpasar. b. Pengorganisasian  dalam  hal  ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi  parkir  yang  mengalami kendala  dalam  jumlah  personel sehingga  masih  ada  beberapa petugas  yang  belum  memenuhi aturan-aturan
dalam pelaksanaannya.  Seperti  aturan jam kerja. c. Penggerakan dalam hal pemberian  arahan  mengenai  tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan  pemungutan retribusi  parkir.  Selain  itu  PD Parkir juga melakukan penertiban  terhadap  juru  parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap  para  juru  parkir  serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut.
d. Pengawasan yang dilakukan
oleh  atasan  dalam  hal  ini Direktur  PD  Parkir  Denpasar masih sangat kurang dan bertumpu  pada  laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bertitiktaut
dengan latar belakang  masalah,  rumusan  maslah,
tujuan  penelitian,  dan  temuan  hasil penelitian  maka  ada  2  (dua)  simpulan yang  dapat  dirumuskan.  Simpulan  yang dimaksud adalah :
1. Peran dana retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli
daerah yang pemanfaatannya belum maksimal dalam penyediaan  fasilitas  parkir  dan pelayanan jasa parkir yang berkeadilan.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan  dana  retribusi  parkir di Kota Denpasar antara lain : 2.1. Perencanaan yang kurang  baik  sehingga masih  banyak  kawasan parkir  di  kota  Denpasar yang  belum  legalitas,
yang  apabila  kawasan tersebut  terdaftarkan  di
PD  parkir  maka  akan menambah penerimaan retribusi  parkir  di  Kota Denpasar. 2.2. Pengelolaan yang kurang tertib sehingga dalam hal ini agar dilakukan pengelolaan  secara  benar dan menyeluruh sehingga dapat dilakukan pemungutan retribusi secara optimal 2.3. Pengorganisasian, Pengorganisasian  dalam hal  ini  standar  kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan  retribusi  parkir yang  mengalami  kendala dalam  jumlah  personel sehingga masih ada beberapa  petugas  yang belum  memenuhi  aturan- aturan dalam pelaksanaannya.  Seperti aturan jam kerja. 2.4. Penyediaan  lahan  parkir yang masih sangat terbatas. 2.5. Pengawasan  yang  tidak tegas  dan  juga  tidak transparan selain itu Pengawasan yang dilakukan  oleh  atasan dalam  hal  ini  Direktur PD Parkir Denpasar masih  sangat  kurang  dan bertumpu  pada  laporan-
laporan  hasil  penerimaan retribusi perbulannya.
Saran
Ada  beberapa  masukan  dalam bentuk  saran  yang  dapat  disampaikan kepada :
6.1.1. Pemerintah  dalam  hal  ini  PD Parkir  Kota  Denpasar  agar segara  melakukan  pembenahan manejemen  secara  menyeluruh, terstruktur,  dan  transparan.  Ini penting  demi  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  di  Kota Denpasar.
6.1.2. Khusus  kepada  karyawan  PD
Parkir  agar  lebih  meningkatkan integritas  kerja,  lebih  tulus melayani masyarakat, dan lebih terbuka dalam mengelola
keuangan  jangan  sampai  ada masalah  hukum  dikemudian hari. 6.1.3. Kepada masyarakat pengguna jasa parkir hendaknya ikut berpartisipasi dengan cara  membayar  dengan tertib dan meminta karcis parkir  dengan  santun.  Ini penting  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan keuangan  yang  berujung
pada korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU TEKS
Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran  Tentang  Otonomi Daerah, Media  Sarana  Press,
Jakarta Ahmad  Ali,  2009 Mengenai  Teori Hukum  (Legal  Theory)  dan Teori Beradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Bachan  Mustafa,  1979, Pokok-pokok Hukum  administrasi Negara,
Citra Aditya Bakti, Bandung
Bruggink, J.J.H., 1996, Refleksi Tentang Hukum,  Pengertian-pengertian Dasar  Dalam  Teori  Hukum , terjemahan  Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung
Siahaan.  2005. Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Sugiarti.  2006.  Potensi  Retribusi  Parkir Sebagai  Salah  Satu  Sumber Pendapatan  Asli  Kota  Kediri. www.google.com.
Achmad  Ali,  2000, Menguak  Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis  dan  sosiologis, PT
Gunung  Agung  Jakarta,  hlm 41. Soerjono  Soekanto,  1981, Sosiologi Suatu Pengantar , Rajawali Press, Jakarta, hlm, 48.
Sunaryati  Hartono,  2006, Penelitian
Hukum  di  Indonesia  pada Akhir  Abad  ke-20,  PT  Alumni, Bandung , hal.53 Erna  Widodo,  2000, Kontruksi  ke  Arah Penelitian  Deskriptif ,  Avy-
Rouz, Jakarta, hal.16
Bratakusumah,  Deddy  Supriady,  Ph.D dan Dadang Solihin, M.A. 2003.
Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah,  Cet.4. :
PT Gramedia Pustaka Utama.
Kesit,  Bambang  Prakosa.  2005. Pajak dan  Retribusi  Daerah. cetakan kedua. : UII Press.
PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-undang  Nomor  34  tahun  2000 Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  12 Tahun 2008 Tentang  Pemerintahan  Daerah tentang  perubahan  atas  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-undang  Nomor  28 Tahun 2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun  2000  Tentang  Ruang Lingkup APBD Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun 2005  Tentang  Ruang  Lingkup

## APBD
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor  19  Tahun  2011  Tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir  Di
Tepi Jalan Umum

## Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah
Ary  Utami,  Ida  Ayu,  2007,  Pengaturan Pengelolaan  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  Sebagai
Pajak  Daerah,  Tesis,  Program Studi  Magister  Program  Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayanan, Denpasar