## PROSES PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

## PROCESS PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES BASED ON GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES
Al Putri Abral 1* , Seno Andri 2 , Hasim As’ari 3 1,2,3 Program Studi Pascasarjana Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru *Koresponden email: mustainahfisip@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya menerapkan good governance dalam menciptakan kualitas kepemerintahan yang baik. Good governace terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga salah satu kegiatannya adalah pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini sebagai unsur pemerintahnya adalah Poltekkes Kemenkes Riau, Swasta adalah pihak yang mengikuti pengadaan barang/jasa, dan masyarakat terdiri dari internal dan eksternal. Masalah yang timbul dari pelaksanaan kontrak seperti pihak ke tiga sebagai pemenang kontrak yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian kontrak. Tentunya ini akan mempengaruhi unsur akuntabilitas kepada masyarakat. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut UNDP (United Nation Development Programme) Metode penelitian ini menggunakan pendekaan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih key informan yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip good governance pada Poltekkes Kemenkes Riau sudah berjalan dengan baik. Dimana mereka telah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai kriteria prinsip good governance diantaranya adalah participation, role of law, transparency, responsiviness, effectiveness and efficiency, accountability . Akan tetapi tentu semua itu ada faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya mulai dari jaringan, sosialisasi, anggaran, sumber daya manusia, jarak dan waktu.
Kata kunci: Pengadaan barang/jasa, good governance, Poltekkes Kemenkes Riau

## ABSTRACT
This research is motivated by the importance of implementing good governance in creating good governance quality. Good governance consist of elements of government, private and community. So that one of the activities is the procurement of goods / services. In this case, as an element of the government is the Poltekkes Kemenkes Riau, the private sector us te party that participates in the procurement of goods / services, and the community consist of internal and external. One of the stages of procurement process for goods / services is the implementation of the contract. Problems arising from the execution of the contract, such as third party as the winnder of the contract who is not responsible according to the contract agreement. Of course, this will affect the element of accountability to the community. The theoretical concept used in this research is according to UNDP (United Nation Development Programme) This research method uses a qualitative approach with a descriptive case study method. Research informants use the purposive sampling technique by selecting key informants who are considered to know about the research problem. The results of this study are the application of the principles of good governance at the Poltekkes Kemenes Riau has been going well. Where they have carried out goods / services procurement activites according to the criteria of good goverance principles, including particiation, the role of law, trancparency, responsiveness, effectiveness and efficiency, accountabilty. But, there are factors that hinder its implementation, strating from the network, socilization, budget, human resources, distance and time.
Keywords: Procureent of goods/services, good governance, Poltekkes Kemenkes Riau
PENDAHULUAN Pada dasarnya good governance ialah se- buah konsep tentang pemerintahan terkait dengan proses birokrasi dan pengambilan keputusan yang berupaya untuk memenuhi aspek-aspek keterbu- kaan informasi dan pemenuhan kebutuhan mas- yarakat secara tepat. Office of Hight Commis- sioner for Reights PBB memiliki empat elemen
kunci seperti yang telah di tetapkan dalam refolusi PBB nomor 2000/64. Elemen-elemen kunci ter- sebut antara lain: transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, partisipasi masyarakat serta respon- sivitas atau tanggapan ( responsivines ) terhadap kebutuhan masyarakat (Winarno, 2016). Salah satu dari bentuk perwujudan good go- vernance yang melibatkan tiga aktor didalamnya
dapat dilihat dari Pengadaan Barang/Jasa Peme- rintah. Peran penting dapi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal ini yang dilakukan peme- rintah ialah untuk terlaksananya pembangunan nasional seperti meningkatkan pelayanan publik dan juga mengembangkan perekonomian baik nasional maupun daerah. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat yang sebanyak-banyaknya dan juga dapat berkontribusi untuk menigkatkan pelaku-pelaku usaha seperti Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelan- jutan. Pada layanan pengadaan barang jasa, Poli- teknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau tentunya ikut berpengaruh untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan perekono- mian nasional atau pun daerah dalam hal ini tentunya melaksanakan pembanguna nasional. Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dari Kementerian atau lembaga pemerintah dan biayanya bersumber dari APBN atau APBD ber- proses mulai dari identifikasi setiap kebutuhan hingga sampai pada serah terima hasil pekerjaan. Proses Pengadaan barang/jasa dapat dijelas- kan bahwa Perencanaan Pengadaan adalah peren- canaan yang disusun oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pe- ngguna Anggara) yang diantaranya meliputi iden- tifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran penggadaan barang/jasa. Setelah adanya Perencanaan Pengadaan yang selanjutnya melakukan Persiapan Pengadaan yang dilakukan PPK maliputi penetapan spesifikasi/ Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Penetapan ranca- ngan kontrak dan penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan peme- liharaan, sertifikat garansi dan penyesuaian harga. Tahapan ketiga ada Persiapan Pemilihan, persiapan pemilihan penyedia oleh Pokja Pemili- han/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan menerima persia- pan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) atau Pejabat Pengadan. Per- siapan pengadaan ini meliputi penetapan metode pemilihan penyedia, metode kualifikasi, evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian doku- men penawaran, penetapan jadwal pemilihan dan penyusunan dokumen pemilihan.
Pada tahap ke empat Pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemili- han/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan. Pada tahap kelima Pelaksanaan Kontrak dilakukan
oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan Peraturan Perundang-Unda- ngan. Pada tahap terakhir ada Serah Terima Hasil Pekerjaan dilaksakan setelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan yang termuat dalam kon- trak. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk serah terima barang./jasa. Pejabat penanda- tanganan kotrak melaksanakan pemeriksaan ter- hadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menan- datangani Berita Acara Serah Terima. Politeknik Kesehatan Kementerian Kese- hatan Riau dalam Layanan Pengadaan Ba- rang/Jasa tergabung pada situs Layanan Penga- daan Kementerian Kesehatan dan masyarakat dapat melihat pengadaan apa saja yang tersedia di web site www.lpse.kemkes.go.id. Selain itu Poltekkes Kemenkes Riau telah mendapat peng- hargaan dari Kementerian Kesehatan yaitu Wi- layah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021. Dari penjelasan yang didapatkan oleh penulis dilapangan, masih ada kurangnya rasa percaya peserta lain pada proses pemilihan pemenang dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau. Kepercayaan dalam pengadaan barang/jasa sangat diperlukan dalam menciptakan susana bersaing yang transparan dan akuntabilitas.
Selain itu dalam pelaksanaan kontrak pada bagian proses pengadaan barang/jasa masih ter- dapat beberapa pelaksanaan kegiatan pengadaan yang dilaksanakan pihak swasta tidak sesuai dengan peraturan yang tertuang di kontrak. Sebelum melaksanakan kontrak ada namanya persiapan pengadaan. Didalam persiapan penga- daan tersebut dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) salah satu kegiatannya adalah penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Perhitungan HPS sesuai Perlem No 9 Tahun 2018 pada jasa lainnya harus memperhitungkan biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan diantara- nya adalah upah tenaga kerja, penggunaan ba- rang/material/peralatan, keuntungan atau biaya overhead, transportasi dan biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.
Tentunya ini akan mempengaruhi penerapan Good Governance di Poltekkes Kemenkes Riau terkait Accountability atau akuntabilitas. Adanya permasalahan tersebut juga mempengaruhi efekti- vennes dan efficiency di Poltekkes Kemenkes Riau karena rencana serta kebijakan yang menyangkut pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau dengan sumber daya, biaya yang dikeluarkan
dan hasil yang didapatkan tidak berjalan sesuai sebagai mana mestinya.
METODE Jenis penelitian ini menggunakan pende- katan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Studi kasus menurut Stake (Creswell, 2014) merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengum- pulkan informasi secara lengkap dengan meng- gunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah di tentukan. Se- hingga dalam hal ini peneliti akan mencermati permasalahan mengenai penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang/jasa di Pol- tekkes Kemnekes Riau.
HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berdasar prinsip good governance tentunya penga- daan barang/jasa menjadi penting selain sebagai penunjang proses pelayanan publik tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara agar terjauhkan dari konflik kepentingan dan ko- rupsi. Dalam mewujudkan nya proses pengadaan barang/jasa dapat diukur dari kategori berdasar Prinsip Good Governance menurut UNDP (Uni- ted Nations Development Programme) dalam Si- lalahi (2015).
Participation Partisipasi dalam mewujudkan good gover- nance pada proses pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau didukung dari partisi- pasi masyarakat internal dan eksternal. Masya- rakat internal berpartisipasi melalui permintaan yang di beritahukan kepada pimpinan hingga ditentukan kebutuhan apa saja yang diberikan prioritas. Sedangkan partisipasi dari ekternal bentuk partisipasinya mereka harus daftar dulu di LKPP, akan diverifikasi untuk kelayakan ikut tender atau lelang, jumlah peserta pun tidak dibatasi dalam partisipasi pengadaan ini. Lalu peserta yang ingin ikut juga harus membuat akun untuk daftar dan ikut tender atau lelang di LPSE dan mempunyai akun di website resmi yaitu lpse.kemkes.go.id. dan yang pasti mereka harus memiliki izin usaha.
Role of Law Peraturan mengenai pengadaan barang/ jasa yang terbaru yaitu Perpres 12 tahun 2021 telah
mengatur semua bahan yang diperlukan dalam proses pengadaan barang/jasa. Mulai dari siapa saja pelaku usaha, SOP, hingga tahap-tahap persiapan atau perencanaan samapai kepada serah terima pengadaan. Selain itu peraturan terbaru mengenai pengadaan barang/jasa ini lebih lengkap dan rinci dari pada peraturan lama yaitu PerPres No. 16 Tahun 2018. Selain itu peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa diatur juga SDP (Standar Dokumen Pemilihan), KAK (Krangka Acuan Kerja) dan IKP (Instruksi Kepada Peserta). SPD ini disusun berdasarkan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa dan aturan turunannya sehingga SPD seperti buku pedoman untuk pelaksanaan barang dan jasa.
Transparansi Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informa- si yang terkait dengan segala kegia- tan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan sangat penting. Keterbukaan ini dapat memini- malisasi teradinya Korupsi, Kolusi maupun Ne- potisme dalam penyelenggaraan pembangunan. Transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau dalam hal ini traspa- ransi dalam informasi pengadaan barang/jasa dapat dilihat mulai dari pengumuman resmi di web SPSE yaitu lpse.kemkes.go.id dan aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) yang bisa diakses sirup.lkpp.go.id.
Responsivitas Responsivitas dalam hal ini respon mas- yarakat sudah sesuai harapan. Selain itu respon masyarakat masih ada yang pro dan kontra karena adanya anggapan yang mengira pemilihan yang ditutup-tupi yang ternyata semua dapat dilihat dari summary report atau laporan ringkas mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan juga menjelaskan mengapa hanya satu yang dipilih menjadi pemenang. Selain itu masih ada anggapan bahwa pemilihan berdasarkan orang dalam.
Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas yang berorientasi hasil atau tu- juan dari suatu pengadaan sudah tercapai dalam hal ini adalah pengadaaan barang/jasa. Karena setiap kegiatan pengadaan tidak diakan begitu saja tanpa adanya perncanaan dan hasil yang di- harapkan. Efisiensi nya juga dapat dilihat dari input seperti uang atau anggaran, sumber daya
manusianya yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Seperti sumber daya manusia yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau adalah orang-orang yang memang fungsional dan jabatan pelaksananya dibidang pengadaan barang/jasa dan juga mereka adalah yang merngrti mengenai aplikasi-aplikasi yang ada dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi,efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Akuntabilitas atau tanggung jawab bentuk tertulisnya dapat dilihat dari Laporan Akunta-bilitas yang tentunya akan dilaporkan kepada pusat. Lalu dapat dilihat juga dari tanggung jawab ini dari pihak ketiga yang sudah tertuang dalam kontrak yang telah disepakati. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan akan dikembalikan dan tidak diterima. sebelum serah terima barang disesuaikan dulu antara speseifikasi dan barang yang datang. Tujuan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pe- merintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelanggara pemerintah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik.
Faktor-faktor yang menghambat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Poltekkes Kemenkes Riau berdasar pronsip good gover- nance . (1) Jairngan. Jaringan tidak selalu berjalan lancar karena itu adalah sistem yang dibuat oleh pusat dan dikendalikan oleh pusat. Apabila mereka sedang melakukan upgrade data atau perbaikan server dan tentu tidak tau akan hal itu tentu dan akan menjadi satu kendala dalam pelakasanaannya. (2) Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia dalam pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau adalah sumber daya manusia yang sudah mempunyai sertifikasi pengadaan. Telah mempunyai sertifikat pengadaan ini berarti merka adalah orang-orang yang telah memahami mengenai pengadaan barang/jasa dengan baik. Akan tetapi masih kurangnya orang-orang yang mempunyai serti- fikat tersebut dan staff yang sedikit dalam pengadaan barang/ jasa di Poltekkes Kemenkes Riau hingga jika tidak tercapai urusan pengadaan akan diserahkan ke Pusat. Sumberdaya dari
eksternal yaitu orang-orang yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau masih ada yang tidak memiliki izin usaha, dan lokasi usaha. Sehingga dalam pemilihan penyedianya harus berhati-hati dan jangan sampai salah pilih. (3) Anggaran. Berdasarkan anggaran yang tersedia, harus melihat prioritas yang ditentukan berdasarkan efektivitas dan efisiensi. Kedua variable tersebut harus dicermati guna memenuhi tujuan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan juga barang setip tahunnya semakin mahal sehingga diperlukan kecermatan dalam pemilihan barang/jasa. (4) Sosialisasi. Sosialisasi mengenai peraturan pengadaan barang/jasa sangat diperlukan karena dalam peraturan tersebut telah memuat seperti dokumen-dokumen dan standarisasi atau kriteria seperti apa yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa (5) Jarak. Jarak ini berkaitan dengan respon peserta juga. Karena ditemukan juga peserta yang kurang tanggap terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa. (6) Waktu. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa membutuhkan perencanaan yang matang, sehingga tidak bisa dengan tergesa gesa. Setiap waktu kegiatan pengadaan barang/jasa yang tertuda atau tidak sengaja ditunda tentu akan memperpanjang waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa
SIMPULAN Proses pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau pada prinsipnya sudah menerap- kan prinsip good governance yaitu apabila dilihat dari partisipasi yaitu partisisi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa sudah banyak tentu akan menunjukan semakin kompetitifnya persaingan. Aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau adalah aturan pengadaan barang/jasa yang terbaru yaitu Perpres No 12 Tahun 2021. Transparansi yang dilakukan dalam pelaksanaan barang/jasa ini adalah dengan membuka informasi melalui wesite lpse.kemkes. go.id atau di laman pkr.ac.id., selain itu untuk melihat Rencana Umum Pengadaan (RUP) ada pada laman sirup.lkpp.go.id. Responsivitas juga sudah diterapkan dimana Poltekkes Kemenkes Riau menindak lanjuti setiap kebutuhan- kebutuhan yang di perlukan oleh pengguna pengadaan barang/jasa. Dari segi efektivitas dan efisiensi juga sudah diterapkan dimana barang/jasa yang diadakan sudah mencapai tujuan pengadaan dan menggunakan sumber daya yang ada baik uang atau sumber daya manusia di
manfaatkan semaksimal mungkin. Lalu dari segi akuntabilitas, Poltekkes Kemenkes Riau membuat Laporan Akuntabitas yang dinilai oleh pusat dan juga setiap proses pengadaan barang/jasa ada summary report yang dapat dilihat oleh semua masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa di Poltekkes Ke- menkes Riau dari segi, Jaringan, Sosialisasi, Anggaran, Sumber Daya Manusia, Jarak dan Waktu.

## DAFTAR RUJUKAN
Afrizal, 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatiif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta PT Rajagrafindo Persada Ali, Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik menuju Redefinisi . Jakarta. PT Rajagrafindo Persada Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik . Bandung: CV. Pustaka Setia Arsana, I Putu Jati. 2020. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah . Yogyakarta: Deepublish Creswell, John W. 2014. Research Design
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dwiyanto, Agus. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Ediyanto. 2020. Penerapan Penerapan Promsip- Prinsip Good Governance dalam Pelayanan
Publik di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan . Bandung: Decision Ilmar, Aminuddin. 2014. Hukum Tata Pemerintahan . Jakarta: Prenadamedia Group Indrajit, Richardus Eko. 2016. Konsep dan Strategi Electronic Government . Jakarta: ABFI Indrayani, Etin, 2020. E-government: Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia . Solok: LPP Balai Insan Cendikia Kurniawan, Rudi dkk. 2019. Pengantar Ilmu Administrasi Negara . Lhoksunawe: Unimal Press Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN Mufadhol. 2008. Networking dan Internet .
Semarang: Semarang University Press
Mukarom Zaenal, dan Muhibudin Wijaya Laksana.
2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: Pustaka Setia
Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta
Nugroho, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ningrum, Erlina Ayu. Studi Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012- 2014. Universitas Riau : Jom Fisip Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta Peratruran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Purwanto, Nurtanio Agus, 2020. Administrasi Pendidikan . Yogyakarta: Intishar Publishing Rohman, Abd dan Willy Tri Hardianto. 2019. Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Malang: Intrans Publishing Rompas, dkk. 2010. Kreasi Good Governance Suatu Eksoterik Mutlak . Jakarta: Sekertariat Dewan Kelautan Indonesia Santosa, Pandji. 2017. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT. Refika Aditama Sedarmayanti. 2012. Good Governance Kepemerintahan yang Baik . Bandung: CV.
Mandar Maju
Sedarmayanti, dan Yaya Maulana. 2020. Dinamika Governance di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Teori dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama Siagian, Sondang. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT. Bumi Aksara Siahaya, Willem. 2017. Manajemen Pengadaan Procurement Management . Bandung:
Alfabeta Silalahi, Ulber dan Wirman Syafri. 2015. Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik. Sumedang: IPDN Press Sinambela, dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara Sugiyino. 2014. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
Suhardi. 2019. Budgeting . Yogyakarta: Gava Media Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Sutaryo. 2004. Dasar- Dasar Sosialisasi . Jakarta: Rajawali Press Sartika, Dewi. 2013. Implementasi Kebijkaan E- Procurement dalam Pelaksaan Pengadaan Barang Jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu . Universitas Riau.
Suhendri. 2019. Efektivitas Pelaksanaan E- Procurement dalam Mendukung Good Governance. Universitas Riau Syafri, Wirman. 2012 . Studi Tentang Administrasi Publik . Jakarta: Erlangga Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta Teo Bruno,dkk. 2017 . The Promise of Best Value Procurement: Governance and (in)stabilility of Specification Within an Innovative Biogas Project. Open University of Netherlands Utajo, Hetin Indira. 2020. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa . Yogyakarta: Deepublish
Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif. Jakarta: CAPS
Widjajanti, Kesi dan Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto. 2015. Gaya Kepemimpinan Dan Good Governance Sebagai Upaya Peningkatan Excellent Service dan Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus Dinperindag Jawa Tengah. Semarang: J
Dinamika Sosbu Zulhakim, A Aziz. 2012 . Mengenal E-Govrnment : Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik . Bengkulu: UNIHAZ