Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Perpustakaan STAIN Curup | p-issn: 1496125591; e-issn:1496125960
Kebijakan Pengembangan Koleksi dan Pemanfaatannya di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Analisis Penerapan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
Rahmat Iswanto Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup E-mail: rahmatiswanto.database@gmail.com

## Abstract
The assumption is there are many academic libraries of Indonesia especially under Minister of Religion Affairs (MORA) which hardly meet a demand of their  users’  needs  because  their  collection  management  or  collection development  policies  do  not  prepare  well.  Actually  to  create  a  better collection,  an  academic  library  has  to  plan  its  collection  well.  This  research has done with a purpose of inspecting a collection development policy of an academic  library  in  Indonesia  and  its  implementation.  The  collection development  policy  of  main  library  of  State  Islamic  University  Syarif Hidayatullah  at  Jakarta  in  2008  is  the  object  of  this  research.  This  research has done by a descriptive qualitative approach that inspects deeply by means of any deep interview, observation, and document analysis. Having examined the formulation of its collection development policy we know the context of policy’s formulation, some actors who formulate, the roles of the head of the library, the attitude of the university and some values that influence. Having examined  its  implementation  we  know  that  the  aims  of  the  policy  have achieved or not.
Key  word:  collection  development  policy,  academic  library,  collection development

## Abstrak
Dengan  asumsi  bahwa  masih  banyak  perpustakaan  perguruan  tinggi khususnya  di  lingkungan  Departemen  Agama  yang  masih  sulit  memenuhi kebutuhan  pemustaka  karena  manajemen  koleksi  atau  pengembangan koleksinya  belum  terencana  dengan  baik.  Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk mengkaji  kebijakan  pengembangan  koleksi  sebuah  perpustakaan  perguruan tinggi  dan  penerapannya  agar  dapat  diketahui  pemanfaatannya  dalam manajemen  perpustakaan  dan  koleksi.  Kebijakan  pengembangan  koleksi yang  dijadikan  analisis  penerapannya  adalah  Kebijakan  Pengembangan
Koleksi  Perpustakaan  Utama  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  Tahun  2008. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang mengkaji  secara  mendalam  melalui  wawancara  mendalam,  observasi  dan analisis  dokumen  tentang  formulasi  kebijakan  tersebut  dan  penerapannya. Dengan analisis formulasi kebijakan diketahui bagaimana konteks perumusan kebijakan,  pelaku-pelaku  perumus  kebijakan,  peran  Kepala  Perpustakaan, sikap lembaga induk dan nilai-nilai yang mempengaruhinya. Dengan melihat implementasinya  diketahui  kendala-kendala  yang  dihadapi.  Dengan mengevaluasi  implementasinya  diketahui  sejauhmana  kebijakan  tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran.
Kata  kunci:  Kebijakan  Pengembangan  Koleksi,  Perpustakaan  Perguruan Tinggi, Pembinaan Koleksi

## Pendahuluan
Perpustakaan  melakukan  kegiatan  pengembangan  koleksi  melalui beberapa tahapan mulai dari pemilihan koleksi, mengadakan, mengolah serta menyiapkan  koleksi,  dan  pada  akhirnya  dapat  ditemukan  kembali  oleh pemustaka  dengan  mudah  dan  tepat.  Pemustaka  akan  menilai  perpustakaan adalah  sebuah  lembaga  yang  penting  apabila  kebutuhan-kebutuhan  mereka dapat diperoleh dengan baik.
Menurut  fungsinya  perpustakaan  dapat  dibagi  menjadi  2  kelompok besar  ialah  perpustakaan  khusus  dan  umum.  Perpustakaan  perguruan  tinggi termasuk  kelompok  perpustakaan  khusus  karena  misi  perpustakaan  khusus ialah  membantu  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  dalam  bidang  yang sesuai dengan badan induk yang dilayaninya (Sulistyo, 2004, 91).
Perpustakaan  perguruan  tinggi  harus  senantiasa  menyiapkan  dan mengorganisasikan  kebutuhan-kebutuhan  sivitas  akademika.  Kesuksesan kegiatan pendidikan dan penelitian bergantung pada bagaimana perpustakaannya  dapat  memberikan  sumber-sumber  atau  bahan-bahan  yang sesuai  dan  mencukupi  maka  tepat  jika  perpustakaan  dikatakan  sebagai jantungnya perguruan tinggi.
Pada  prinsipnya  fungsi  utama  perpustakaan  perguruan  tinggi  adalah menunjang  tri  dharma  perguruan  tinggi,  yaitu  pendidikan  dan  pengajaran, penelitian  serta  pengabdian  masyarakat.  Namun  sayangnya  masih  dijumpai perpustakaan perguruan tinggi yang belum dapat memenuhi fungsinya.
Pada  tahun  2007  pemerintah  sudah  mengeluarkan  Undang-Undang Perpustakaan  yang bertujuan untuk  menjadikan perkembangan perpustakaan
dan  kepustakawanan  di  Indonesia  lebih  baik.  Bagian  dari  perhatian pemerintah  ini  selayaknya  menciptakan  perpustakaan  ke  depan  lebih berkembang.  Dengan  perhatian  yang  muncul  dari  pemerintah,  pustakawan harus  bangkit  menciptakan  perpustakaan  sesuai  dengan  eksistensinya  dan fungsinya  yang  standar  serta  mengembangkan  layanan  secara  kreatif  dan inovatif.
Permasalahan pokok perpustakaan terletak pada pemenuhan kebutuhan pemustaka. Perpustakaan perguruan tinggi memiliki pemustaka dari kalangan sivitas akademika, yaitu dosen atau tenaga pengajar, mahasiswa, dan peneliti. Kebutuhan  mereka  adalah  bahan  pustaka  yang  menunjang  kegiatan perkuliahan  dan  penelitian.  Bahan  pustaka  yang  dimaksud  dapat  berbentuk monograf,  serial,  dan  digital.  Perpustakaan  akan  dikatakan  baik  jika  telah mampu mengatasi permasalahan pokoknya.
Untuk  dapat  menciptakan  perpustakaan  yang  baik,  maka  dibutuhkan suatu  manajemen  perpustakaan  yang  baik  pula.  Sutoyo  (2001,  189)  dalam buku Strategi  dan  Pemikiran  Perpustakaan:  Visi  Hernandono memaparkan bahwa  manajemen  perpustakaan  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang dilaksanakan  perpustakaan  untuk  mencapai  sasaran  seefisien  mungkin dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada yang meliputi sumber daya manusia, sarana, metode, serta dana.
Agar manajemen berdaya guna, tujuan dalam manajemen tersebut harus jelas  sehingga  perpustakaan  harus  ada  perencanaannya.  Hernandono  dalam (Sutoyo 2001, 190) lebih jauh dalam pertemuan Munas Forum Perpustakaan Perguruan  Tinggi  (FPPT)  mengatakan  bahwa  perencanaan  perpustakaan mencakup  pengertian  yang  luas,  mulai  dari  perencanaan  dalam  membangun perpustakaan  baru,  dalam  melaksanakan  tugas  harian,  sampai  kepada pembinaan dan pengembangan perpustakaan.
Pada sebuah perguruan tinggi terdapat fakultas, jurusan, program studi, dan  mata  kuliah  yang  mana  setiap  mata  kuliah  memerlukan  literatur  atau bahan  pustaka  baik  yang  pokok  maupun  yang  tambahan.  Sehingga  semakin banyak  mata  kuliah  yang  disajikan  dalam  sebuah  perguruan  tinggi  atau universitas  maka  semakin  banyak  pula  bahan  pustaka  yang  menjadi kebutuhan  pemustakanya.  Jika  setiap  mahasiswa  dalam  perguruan  tinggi tersebut memerlukan bahan pustaka yang menunjang setiap suatu mata kuliah maka berapa banyak bahan pustaka yang harus disediakan oleh perpustakaan baik yang berbentuk monograf, serial, maupun digital.
Dengan  demikian  koleksi  perpustakaan  adalah  sumber  daya  informasi yang  dapat  menyediakan  bahan  pustaka  yang  memuat  berbagai  informasi bagi pemustaka.
Pemenuhan  kebutuhan  bahan  pustaka  di  perguruan  tinggi  harus  diatur dengan  baik  melalui  perencanaan  strategis  yang  sering  dikenal  dengan pembinaan  dan  pengembangan  koleksi.  Jika  tidak,  perpustakaan  sulit memenuhi kebutuhan pemustakanya.
Perencanaan  pemenuhan  kebutuhan  pemustaka  merupakan  bagian  dari perencanaan  perpustakaan  yang  harus  dibuat  dan  dilaksanakan  untuk mencapai kesinambungan fungsi perpustakaan sebagai penyedia sumber daya informasi dan pendidikan.
Proses  pembinaan  dan  pengembangan  koleksi  mencakup  antara  lain penyusunan  kebijakan  pengembangan  koleksi,  pemilihan,  pengadaan, penyiangan, serta evaluasi  pendayagunaan koleksi  (Septiyantono, 2007, 77). Melihat  dari  pernyataan  di  atas  maka  kebijakan  pengembangan  koleksi adalah langkah awal yang menentukan dalam proses selanjutnya. Oleh karena itu  peneliti  berasumsi  bahwa  semakin  baik  dan  lengkap  kebijakan pengembangan koleksi yang dibuat maka semakin baik proses pemilihan dan pada  akhirnya  semakin  baik  kebutuhan  yang  disediakan  oleh  perpustakaan untuk pemustakanya.
Pengembangan  koleksi  tidak  lain  adalah  suatu  usaha  untuk  mencapai kondisi  koleksi  perpustakaan  yang  kuat.  Sementara  di  Indonesia  sebuah kebijakan  pengembangan  koleksi  belum  menjadi  isu  yang  menarik  untuk dikembangkan.  Sehingga  timbul  suatu  pertanyaan  apakah  perpustakaan perguruan  tinggi  di  Indonesia  sebagian  besar  sudah  memiliki  kebijakan pengembangan  koleksi  yang  dikatakan  sebagai  langkah  awal  proses manajemen pembinaan dan pengembangan koleksi.
Berdasarkan pengamatan peneliti sebagai contoh Perpustakaan Sekolah Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  Curup  bahwa  dalam  proses pengembangan  koleksi  yang  dilaksanakan  setiap  setahun  sekali  masih terbatas kepada melakukan proses seleksi, pengadaan dan stock opname .
Dalam  proses  seleksi,  pihak  lembaga  induk  meminta  pihak perpustakaan mendaftar bahan pustaka yang akan diadakan atau dibeli untuk satu tahun ke depan. Selanjutnya pustakawan mendaftar bahan pustaka yang akan dibeli secara langsung sesuai dengan besar anggaran atau jumlah judul maupun  eksemplar  pada  saat  itu  tanpa  menggunakan  pedoman  kebijakan tertulis  yang  dibuat  sebelumnya.  Setelah  daftar  bahan  pustaka  dibuat,  maka
bahan  pustaka  yang  terseleksi  tersebut  akan  dibeli  oleh  rekanan  yang  diatur dengan peraturan tertentu.
Kebijakan  yang  dibuat  dan  ditetapkan  hanya  meliputi  kepanitiaan pengadaan dan besar anggaran sedangkan kebijaksanaan mengenai kekuatan dan jenis koleksi masih belum dianggap penting. Hal ini berimbas pada jenis bahan  pustaka  yang  akan  dibeli  belum  tentu  merupakan  kebutuhan pemustaka  (sivitas  akademika)  dan  akhirnya  proses  pencapaian  keadaan koleksi yang ideal, kuat dan sebagai kebutuhan akan mengalami kegagalan.
Dengan  keadaan  atau  fenomena  seperti  ini  peneliti  tertarik  untuk mencari  tahu  pola  kebijakan  pengembangan  koleksi  dan  pemanfaatannya dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan pemustaka di perpustakaan perguruan tinggi dengan melihat penerapannya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kebijakan pengembangan  koleksi  yang  dirumuskan  untuk  kepentingan  perpustakaan perguruan  tinggi  dan  bagaimana  pemanfaatan  kebijakan  pengembangan koleksi bagi perpustakaan perguruan tinggi.

## Pembahasan
Penelitian mengenai kebijakan pengembangan koleksi dan pemanfaatannya  di  perpustakaan  perguruan  tinggi  (analisis  penerapan kebijakan  pengembangan  koleksi  perpustakaan  utama  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta)  dalam  upaya  untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan pengembangan  koleksi  yang  dirumuskan  untuk  kepentingan  perpustakaan perguruan  tinggi  dan  bagaimana  pemanfaatan  kebijakan  pengembangan koleksi  bagi  perpustakaan perguruan tinggi  akan  membahas beberapa kajian yaitu  kebijakan  pengembangan  koleksi,  fungsi  kebijakan  pengembangan koleksi,  implementasi  kebijakan  pengembangan  koleksi  perpustakaan  utama UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  tahun  2008,  hasil  interpretasi  terhadap reduksi hasil wawancara  tentang kecenderungan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan utama uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

## Kebijakan Pengembangan Koleksi
Perpustakaan perguruan tinggi akan selalu memperhatikan koleksi yang dimilikinya,  apakah  sudah  cukup  memenuhi  kebutuhan  pemustaka  dari kalangan  sivitas  akademika  atau  masih  banyak  penambahan-penambahan koleksinya.  Pada  keadaan  yang  wajar,  perpustakaan  akan  selalu membutuhkan  pengembangan  koleksinya.  Hal  ini  menurut  Jordan  (1998,  6) dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain penambahan jumlah mahasiswa
( growth in student number ), menurunnya anggaran perpustakaan ( a decline in library expenditure ), perubahan harga buku dan priodikal ( changes prices of books and periodicals ), perubahan kurikulum perkuliahan ( changes in course design ),  perubahan  metode  belajar  dan  mengajar  ( changes  in  teaching  and learning  methods ),  bertambahnya  fokus  kebutuhan  pemustaka  ( increasing focus  on  needs  of  users ),  menurunnya  daya  beli  mahasiswa  ( decline  in student’s  book  purchasing ), berkembangnya teknologi informasi ( development in information technology ), dan beberapa indikator lainnya.
Kegiatan  pengembangan  koleksi  sering  juga  diistilahkan  dengan manajemen  koleksi  seperti  yang  dipaparkan  Brophy  (2005,  118)  sebagai berikut:
Collection  management,  sometimes  called  collection  development,  lies at  heart  of  library’s  tasks.  (The  term  collection  management  is preferred  here  since  it  emphasizes  that  the  tasks  in  an  ongoing  and active  one,  involving  stock  replenishment,  withdrawal  and  so  on,  and not simply the acquisition of new material).
Menurut  Brophy  di  atas  adakalanya  manajemen  koleksi  lebih  tepat disebut  dengan  pengembangan  koleksi  karena  melihat  tugas-tugas  sebuah perpustakaan. Istilah manajemen koleksi cenderung kepada penekanan bahwa tugas-tugas  tersebut  mencakup  banyak  hal  yang  selalu  aktif  dan berkelanjutan termasuk penambahan koleksi, peminjaman dan lain-lain tidak hanya pengadaan material baru.
Gorman  (1991,  3)  memberikan  kecenderungan  batasan  kebijakan pengembangan koleksi sebagai berikut:
A  written  collection  development  policy  statement  is  intended  “  …to clarify  objectives  and  to  facilitate  coordination  and  cooperation,  both within a library or library system and among cooperating libraries… if it  is  well  done,  it  should  serve  as  a  day-to-day  working  tool  that provides the necessary guidelines for carrying out the majority of tasks within the area of collection building .
Dengan  demikian  Gorman  menggambarkan  bahwa  kebijakan pengembangan  koleksi  cenderung  untuk  mengetahui  lebih  jelas  sasaran  dan bagaimana  mendukung  koordinasi  dan  kerjasama  baik  secara  internal maupun eksternal. Hal ini menentukan dalam membangun koleksi karena jika terlaksana  dengan  baik  maka  tugas-tugas  dalam  membangun  koleksi  secara tidak  langsung  akan  dilaksanakan  melalui  sarana  dan  pedoman  keseharian yang diperlukan.
Jenkins  dan  Morley  (1999,  20)  menggambarkan  keadaan  bahwa kebijakan  pengembangan  koleksi  di  perpustakaan  perguruan  tinggi  di beberapa  negara  memiliki  perbedaan  antara  tertulis  dan  yang  tidak  tertulis. Kebijakan  pengembangan  koleksi  yang  tertulis  lebih  merupakan  strategi untuk  melibatkan  staf  dan  pada  akhirnya  kebijakan  pengembangan  koleksi dapat dipakai sebagai alat ukur keberhasilan pengembangan koleksi.
Futas  (1995,  20)  telah  melakukan  survey  terhadap  357  perpustakaan negeri dan perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat tentang bagaimana mereka  merencanakan  pengembangan  koleksi  dengan  memberikan pertanyaan:
“Do you have a collection development policy in force? If so, when was it first written? When was it last reviewed? By whom?”
Hasil  survei  hanya  3  perpustakaan  yang  memilih  tidak  menjawab pertanyaan  ini,  selebihnya  72%  menjawab  ya,  dan  ada  28%  perpustakaan yang  belum  memiliki  kebijakan  pengembangan  koleksi  hingga  tahun  1993. Dari  28%  tersebut  kelompok  perpustakaan  perguruan  tinggi  yang  tidak memiliki  kebijakan  pengembangan  koleksi  yang  terbesar  dari  swasta  yakni 79%  dan  21%  dari  perpustakaan  perguruan  tinggi  negeri.  Sejumlah pustakawan yang ditanya menjawab bahwa mereka tidak memiliki kebijakan pengembangan  koleksi  akan  tetapi  pernah  mengembangkan  kebijakan semacam  itu  dan  bahkan  ada  yang  menjawab  dulu  mereka  punya  tetapi sekarang  tidak  lagi.  Pada  perpustakaan  perguruan  tinggi,  kebijakan  tersebut biasanya dievaluasi oleh pustakawan dan beberapa saja  yang dilakukan oleh kepanitiaan  fakultas.  Mengenai  masa  mengevaluasi  kebijakan  sejumlah perpustakaan  melakukan  tiap  tahun  atau  3-5  tahun  sekali  dan  bahkan  ada yang  menjawab  lebih  lama  lagi  atau  jika  kebijakan  tersebut  memang  perlu diperbaharui.  Dari  gambaran  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tahun 1993  di  Amerika  Serikat  perpustakaan  perguruan  tingginya  sudah menganggap penting sebuah kebijakan tertulis.
Evans  (2005, 70) dalam  bukunya Developing Library and Information Center Collections menuangkan  pentingnya  memiliki  “kebijakan pengembangan koleksi” khususnya secara tertulis.
Why have a collection development policy?
Hundreds  of  libraries  and  information  centers  have  no  written  policy and  yet  have  sound  collections.  Luck  plays  a  strong  role  in  having  a sound (much less an excellent) collection without also having a written policy  –  that  is,  the  luck  of  having  had  individuals  charged  with  the
responsibility of building the collection who were highly intelligent and motivated by a deep commitment  to the library and its collections.
Di  atas  Evans  menggambarkan  ratusan  perpustakaan  dan  pusat informasi  belum  memiliki  kebijakan  koleksi.  Faktor  yang  membuat pengembangan  koleksi  berjalan  tanpa  sebuah  kebijakan  adalah  karena penanggungjawab  pengembangan  koleksi  tersebut  adalah  orang  yang memiliki  kapasitas  yang  baik  dan  motivasi  yang  tinggi  terhadap  komitmen perkembangan  koleksinya.  Meskipun  demikian  pengembangan  koleksi perpustakaan tersebut akan jauh dari pencapaian yang terbaik.
Evans  (2005,  51)  mendefinisikan  pengembangan  koleksi  sebagai pernyataan tertulis  dari perencanaan kegiatan dan informasi  yang digunakan untuk  memberikan  pedoman  bagi  staf  perpustakaan  dalam  berfikir  dan pengambilan  keputusan  dalam  pengadaan  koleksi  dan  jumlah  koleksi  tiap subjek. Selanjutnya Evans (2005, 8) membagi   proses pengembangan koleksi dalam  beberapa  kegiatan  utama  yaitu  :  1).  Analisis  pemustaka;  merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam menentukan kebijakan pengembangan  koleksi  dengan  tujuan  untuk  menilai  atau  menganalisa berbagai  kebutuhan  masyarakat  pemustaka.  Dengan  melakukan  kegiatan analisis  ini  kebutuhan  pemustaka  dapat  diketahui  secara  rinci,  2)  Kebijakan seleksi;  setelah  melakukan  analisa  pemustaka,  maka  hasil  dari  analisa tersebut  dijadikan  pedoman  atau  kebijakan  dalam  menyeleksi  koleksi perpustakaan,  3).  Proses  seleksi;  kebijakan  seleksi  yang  telah  disusun kemudian digunakan pada tahap kegiatan seleksi, 4). Proses pengadaan; hasil seleksi  berupa  daftar  data  koleksi  yang  telah  terpilih  selanjutnya  dibawa  ke bagian  pengadaan  dengan  tujuan  untuk  mengadakan  bahan  perpustakaan yang dilakukan baik melalui pembelian, hadiah atau tukar menukar, 5) Proses penyiangan;  koleksi  yang  ada,  pada  masa  tertentu  akan  mengalami penyiangan  karena  informasi  koleksi  yang  sudah  tidak  relevan  lagi  dengan kebutuhan  pemustaka, 6) Proses evaluasi; hasil penyiangan dijadikan bahan untuk  evaluasi  dalam  pemanfaatan  koleksi  perpustakaan.  Kegiatan  evaluasi ini  dijadikan  sebagai  bahan  untuk  menganalisa  kebutuhan  masyarakat pemustaka pada tahap kegiatan pengembangan koleksi selanjutnya.

## Fungsi Kebijakan Pengembangan Koleksi
Kebijakan  pengembangan  koleksi    dibuat  didasarkan  pada  asumsi bahwa  tidak  ada  satu  perpustakaan  pun  yang  dapat  mengoleksi  semua informasi  atau  bahan  pustaka  yang  ada  dan  berkembang  saat  ini. Perpustakaan  tentunya  punya  keterbatasan-keterbatasan  seperti  keterbatasan dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan sebagainya. Disamping
tuntutan  agar  koleksi  yang  dimiliki  benar-benar    berkualitas  dan  memenuhi permintaan pemustaka.
Oleh karena itu agar segala sumberdaya  yang tersedia (terutama sekali pendanaan)  dapat  efektif  dan  efisien,  maka  perlu  dibuat  sebuah  kebijakan pengembangan  koleksi  yang  bisa  berfungsi  sebagai  pedoman,  perencanaan dan  sarana  komunikasi.  Sebagai  pedoman  berarti  kebijakan  ini  memberikan pedoman  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pengembangan koleksi  sehingga  ketaatan  dalam  proses  seleksi  dan  deseleksi  terjamin, koleksi  yang  responsif  dan  seimbang  terbentuk  serta  dana  dapat dimanfaatkan sebijaksana mungkin, sebagai perencanaan berarti kebijakan ini bisa  menjelaskan  koleksi  yang  telah  ada  dan  rencana  pengembangan  ke depan  juga  diharapkan  dapat  memberikan  deskripsi  yang  sistematis  tentang strategi  pengelolaan  dan  pengembangan  koleksi yang  diterapkan perpustakaan perguruan tinggi dan nantinya dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran perpustakaan telah tercapai. Sebagai sarana  komunikasi  berarti  dapat  memberikan  informasi  yang  benar  kepada pihak-pihak  yang  terkait  sehingga  diharapkan  mereka  dapat  berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan koleksi ini.
Dengan  asumsi  dan  fungsi  yang  dikemukakan  di  atas,  kebijakan pengembangan koleksi tertulis mutlak harus didesain sesuai dengan visi dan misi  perpustakaan,  sehingga  diharapkan  koleksi  yang  dimiliki  benar-benar berkualitas  dan  dapat  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  bagi pemustaka.
Ada beberapa tujuan perpustakaan perguruan tinggi  yang ingin dicapai dengan keberadaan kebijakan pengembangan koleksi tertulis, yaitu :
• Membangun    koleksi  yang    berkualitas,  rasional,  sistematis  dan terarah, komprehenship serta sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
• Mempersiapkan  dan  mengadakan  sumber-sumber  informasi  yang diperlukan untuk menunjang program tridharma, dalam hal ini koleksi dapat  diharapkan  dapat  menunjang  kegiatan  pendidikan  dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
• Mengumpulkan dan mengorganisasikan semua bahan penting.
• Dapat  memberikan  layanan  prima  dan  berkualitas  sehingga pemustaka dapat terpuaskan.
Sedangkan  fungsi  kebijakan  pengembangan  koleksi  tertulis  menurut Saepudin  (2009,  6)  adalah  1).   Pedoman  bagi  selektor,  2).   Sarana
komunikasi: memberitahu pemustaka mengenai cakupan dan ciri-ciri koleksi yang telah ada dan rencana pengembangannnya, 3).  Sarana perencanaan baik perencaan  anggaran  maupun  pengembangan  koleksi,  4).   Membantu menetapkan  metode  penilaian  bahan,  5).   Membantu  memilih  metode pengadaan,  6).   Membantu  menghadapi  masalah  sensor,  7).   Membantu perencanaan  kerjasama,  dan  8).   Membantu  identifikasi  bahan  yang  perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi (evaluasi).
Secara  ringkas  pada  garis  besarnya  Gorman  dan  Howes  (1991) memaparkan  bahwa  kebijakan  pengembangan  koleksi  memiliki  3  fungsi yaitu fungsi perencanaan, fungsi komunikas eksternal, dan fungsi komunikasi internal.  Fungsi  Perencanaan,  Perencanaan  merupakan  bagian  dari  fungsi kebijakan  pengembangan  koleksi  untuk  mencari,  mengidentifikasi  dan mengembangkan  koleksi  yang  dibutuhkan  pemustaka.  Melalui  kebijakan pengembangan  koleksi,  perpustakaan  mempunyai  kepastian  prioritas  yang akan  dilakukan  untuk  mengalokasikan  dana  dan  pemenuhan  kebutuhan seluruh  masyarakat  pemustaka.  Fungsi  Komunikasi  Eksternal,  Selain  fungsi perencanaan,  kebijakan  pengembangan  koleksi  memiliki  fungsi  komunikasi. Kebijakan  pengembangan  koleksi  menginformasikan  kepada  perpustakaan- perpustakaan  lain  jika  mungkin  koleksi  yang  akan  dikembangkan. Komunikasi antara perpustakaan ini terjadi jika antara perpustakaan tersebut terjalin  kerjasama.  Hal  ini  juga  dilakukan  dengan  kaitan  pendanaan.  Fungsi Komunikasi  Internal,  Kebijakan  pengembangan  koleksi  tidak  hanya  dapat mengkomunikasikan rencana pengembangan koleksinya kepada perpustakaan  lain  tetapi  juga  kepada  masyarakat  di  dalam  institusi  di  mana perpustakaan itu berada.
Ada  kepentingan  mengkomunikasikan  perencanaan  pengembangan koleksi  dengan  komunitasnya;  pemustaka,  staf,  dan  administrator.  Bentuk komunikasi  ini  akan  terus  berlanjut  dengan  berkembangnya  kebutuhan pemustaka dan anggaran yang disediakan atau akan disediakan.

## Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Koleksi  Perpustakaan  Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008
Berdasarkan  beberapa  masalah  yang  mempengaruhi  kebijakan  di  atas maka  permasalahan  yang  akan  dilihat  pada  penerapan  Kebijakan Pengembangan  Koleksi  Perpustakaan  Utama  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta  Tahun  2008  adalah  1)  tahap-tahap  pengembangan  organisasi  dalam hal  ini  adalah  tahap-tahap  atau  kegiatan-kegiatan  pengembangan  koleksi yang  meliputi  pengganggaran,  seleksi,  pengadaan,  penyiangan  dan  evaluasi koleksi,  2)  jenis  struktur  organisasi  yaitu  karakteristik  pelaksana  kebijakan
tentang  kegiatan  pengembangan  koleksi  yang  meliputi  tanggung  jawab  dan kerja  sama  antar  bagian-bagian  organisasi.  Selanjutnya  akan  dilihat  3) kecenderungan  pelaksanaan  kebijakan  dan  4)  kendala  yang  dihadapi  dalam melaksanakan kebijakan yang ada.
Beberapa  kendala  yang  dijumpai  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dapat dihimpun  mulai  dari  apa  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Perpustakaan sebagai berikut : “Memang sejauh ini fakultas mempunyai kepentingan yang berbeda-beda  sehingga  sulit  untuk  diseragamkan.  Kalau  berikutnya dipandang  perlu  disatukan  seluruhnya  kebijakan  pengembangan  koleksi misalnya  dengan  pihak  fakultas  itu  perlu  SK  Rektor.  Kalau  sebatas  saya sebagai  kepala  perpustakaan  tidak  bisa  masuk  ke  fakultas.  Masalahnya sekarang kebijakan tersebut belum tersosialisasi dengan baik.”
Sementara menurut Wakil Kepala Perpustakaan kendala yang dirasakan adalah  :  “Kegiatan  kita  sehari-hari  sudah  cukup  melelahkan.  Kita  lihat pengunjungnya paling tidak sehari 1000-1500 tapi saya lihat  sekarang…luar biasa. Karena umumnya kita ini tidak memiliki tenaga khusus bibliographer . Yang  dia  sepanjang  hari  dan  sepanjang  tahun  meng- update data  bibliografi yang  kemudian  akan  diacu  menjadi  kebutuhan  pengadaan.  Kita  tidak  yang ada  petugas  pengadaan,  nah  bagian  tugas  pengadaan  melakukan  seleksi  dan tugas  melakukan  seleksi  itu  menjadi overload karena  melakukan  banyak proses-proses  administrasi  jadi  sebenarnya  kalau  ada  khusus  tenaga bibliographer mungkin  efektif  sekali,  kualitas  pengadaan  akan  semakin bagus.”
Kepala  Sub-Bagian  Teknis  melihat  kendala  yang  dihadapi  adalah bagaimana  anggaran  yang  dialokasikan  dapat  menyesuaikan  kebutuhan Perpustakaan  Utama  dan  perpustakaaan-perpustakaan  lain  di  fakultas sehingga  akan  tercapai  keseimbangan.  Seperti  yang  dinyatakannya  berikut  :
“Sistem  Perpustakaan  disini  desentralisasi,  setiap  fakultas  memiliki Perpustakaan  dengan  anggarannya  masing-masing.  Tetapi  kondisi  setiap Perpustakaan  tersebut  sangat  bervariasi  ada  yang  cukup  koleksi  dan anggarannya,  ada  yang  kurang  koleksi  maupun  anggarannya.  Nah  untuk menyeimbangkan koleksi Perpustakaan kami  ingin ada subsidi silang antara fakultas, tetapi ini rasanya sulit dicapai.”
Kepala  Urusan  Pengadaan  merasakan  bahwa  sifat  struktur  organisasi Perpustakaan  Utama  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan.  Tanggung  jawab  yang  tersebar  yaitu  urusan pengadaan,  urusan  pemeliharaan  dan  urusan  pengembangan  dan  kerjasama mengakibatkan  pelaksanaan  kebijakan  akan  dilakukan  berdasarkan
interpretasi masing-masing. Keadaan seperti ini akan menyebabkan disefisien dan disefektif terhadap pengembangan koleksi.
Keadaan seperti ini diceritakan oleh Kepala Urusan Pengadaan sebagai berikut  :  “O…ya  pernah  waktu  saya  menentukan  prioritas  bahan  pustaka yang diseleksi. Setelah saya usulkan ada perbedaan pendapat sehingga kami harus bermusyawarah lagi menentukan prioritas tersebut. Jadi kan memakan waktu. Ya…berkaitan dengan jenisnya, juga bahasanya dan lain-lain.”
Sementara  Kepala  Urusan  Pemeliharaan  menyampaikan  keluhannya dalam  kegiatan  pemeliharaan  dan  penyiangan  sebagai  berikut  :  “Ya  seperti tadi. Kurangnya tenaga ahli, anggaran dan peralatan. Saya kira ya”.
Dengan  demikian  kendala-kendala  yang  dijumpai  dalam  pelaksanaan kebijakan  antara  lain  kebijakan  tersebut  belum  tersosialisasi  dengan  baik, belum  memiliki  tenaga  khusus bibliographer untuk  kegiatan  evaluasi, kondisi  setiap  perpustakaan  tersebut  sangat  bervariasi  sehingga  untuk menyeimbangkan  koleksi  Perpustakan  Utama  perlu  subsidi  silang,  untuk kegiatan  seleksi  masih  belum  ada  penentukan  prioritas  bahan  pustaka  yang akan dikembangkan sehingga masih sulit untuk memutuskan, dan bagi urusan pemeliharan dan penyiangan dirasakan kurangnya tenaga ahli, anggaran dan peralatan.
Hasil  Interpretasi  terhadap  Reduksi  Hasil  Wawancara    tentang

## Kecenderungan Pelaksanaan Kebijakan
Pertanyaan : 1 Apakah  pelaksanaan  seleksi,  pengadaan,  penyiangan,  dan evaluasi berdasarkan kebijakan yang telah dibuat? Hasil Wawancara Interpretasi Inisial KPK/P.1/Wan/Info.1 Ya. Harapan saya seperti itu. Ya MD KPK/P.1/Wan/Info.2 Pada  dasarnya  kegiatan  yang  dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Ya NY KPK/P.1/Wan/Info.3 Dalam prakteknya demikian. Ya SM Pertanyaan : 2 Apakah pelaksanaan kebijakan ini memberikan dampak positif bagi  pelayanan  dan  manajemen  perpustakaan?  Dapatkah Bapak ceritakan sedikit? Hasil Wawancara Interpretasi Inisial KPK/P.3/Wan/Info.1 Seperti yang saya katakan tadi kebijakan sangat  membantu  dalam  pelaksanaan pengembangan  koleksi.  Kita  tau  ke  arah mana  koleksi  yang  akan  dikembangkan. Juga  ketika  ada  pergantian  petugas mungkin. Dampaknya positif MD KPK/P.3/Wan/Info.2 Saya  harapkan  demikian  ya.  Dengan pedoman tentunya pekerjaan akan dilakukan lebih baik. Dampaknya positif NY
KPK/P.3/Wan/Info.3 Wah ini pertanyaan susah dijawab, tetapi kan  begini,  bahwa  ini  masih  dalam pengembangan (meskipun dalam praktek sudah  menjadi  acuan)  jadi  belum  bisa dilihat dampaknya. Belum bisa dilihat dampaknya SM Pertanyaan : 3 Apakah  kebijakan  pengembangan  koleksi  tertulis  tahun  2008 membantu  dalam  pelaksanaan  seleksi  dan  pengadaan? Mengapa? Hasil Wawancara Interpretasi Inisial KPK/P.8/Wan/Info.4 O...jelas  la.  Justru  kebijakan  itulah menjadi acuan kita supaya kita tidak apa namanya...agar kita fokus apa yang akan kita  kembangkan.  Untuk  menghindari kerja yang berulang-ulang. Itu yang saya sampaikan  sewaktu  ada  raker  kemudian dibuatlah  semacam  kebijakan  ini.  Jadi sebenarnya itu yang saya rasakan sebagai hambatan. Sewaktu saya terlibat pengadaan,  saya  memasukkan  prioritas menurut  pandangan  saya.  Yang  terjadi usulan  tersebut  berulang-ulang  dibenahi. Ya...  karena  belum  ada  kebijakan tersebut.  Saya  juga  mengkawatirkan  jika tidak  ada  kebijakan  terjadi overlaping koleksi. Ya, membantu UA Pertanyaan : 4 Menurut  Ibu  haruskah  kebijakan  tersebut  mencakup  teknik seleksi secara lebih lengkap? Mengapa? Hasil Wawancara Interpretasi Inisial KPK/P.13/Wan/Info.4 Tentunya  ya.  Karena  kita  menangani proses yang cukup rumit. Ya seharusnya UA Pertanyaan : 5 Apakah  pelaksanaan  penyiangan  berdasarkan  kebijakan  yang telah dibuat? Hasil Wawancara Interpretasi Inisial KPK/P.35/Wan/Info.5 Saya  kira  ya.  Paling  dari  kita-kita  juga sewaktu ada raker. Ya NL Pertanyaan : 6 Apakah  ada  perubahan  yang  harus  dilakukan  dalam  keadaan tertentu di luar kebijakan tertulis yang telah dibuat? Mengapa? Hasil Wawancara Interpretasi Inisial KPK/P.47/Wan/Info.5 Seharusnya  ada  ya.  Karena  banyak yang kami butuhkan belum terpikirkan  misalnya  peralatan,  juga tenaga-tenaga yang ahli. Hendaknya ada perbaikan kebijakan
NL

## Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008
Tidak  ada  batasan  waktu  yang  pasti  kapan  sebuah  kebijakan  harus dievaluasi.  Hanya  untuk  mengetahui  dampak  suatu  kebijakan  sudah  tentu
diperlukan waktu yang cukup semenjak kebijakan tersebut diimplementasikan.  Semakin  strategis  suatu  kebijakan  maka  diperlukan tenggang  waktu  yang  lebih  panjang.  Sebaliknya  semakin  teknis  sifat  dari suatu  kebijakan  maka  evaluasi  dapat  dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang lebih cepat.
Winarno (2002, 27) menyebutkan, dalam pembuatan kebijakan publik, tahap-tahap yang dilaluinya adalah : 1).Tahap penyusunan agenda. Masalah- masalah  akan  berkompetisi  dahulu  sebelum  dimasukkan  ke  dalam  agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus  kebijakan.  Pada  saat  itu,  suatu  masalah  mungkin  tidak  disentuh sama  sekali  dan  beberapa  yang  lain  pembahasan  masalah  tersebut  ditunda untuk  waktu  yang  lama.  Tahap  penyusunan  agenda  merupakan  tahap  yang akan menentukan apakah suatu masalah akan dibahas menjadi kebijakan atau sebaliknya,  2).  Tahap  formulasi  kebijakan.  Masalah  yang  masuk  ke  agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut  didefinisikan  untuk  kemudian  dicari  alternatif  pemecahan  masalah yang  terbaik.  Pemecahan  masalah  tersebut  berasal  dari  berbagai  alternatif yang  ada.  Dalam  tahap  perumusan  kebijakan  ini,  masing-masing  alternatif akan  bersaing  untuk  dapat  dipilih  sebagai  kebijakan  yang  diambil  untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing  aktor  akan  “bermain” untuk  mengusulkan  pemecahan  masalah  terbaik.  Dari  sekian  banyak alternatif  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh  para  perumus  kebijakan,  pada akhirnya  salah  satu  dari  alternatif  kebijakan  tersebut  diadopsi  dengan dukungan  dari  mayoritas  legislatif,  konsensus  antara  direktur  lembaga  atau keputusan  peradilan.  3).  Tahap  implementasi  kebijakan.  Suatu  program hanya  akan  menjadi  catatan-catatan  elit,  jika  tidak  diimplementasikan.  Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi kebijakan  mendapat  dukungan  dari  para  pelaksana,  namun  beberapa  yang lain  mungkin  akan  ditentang  oleh  para  pelaksana.  4).  Tahap  penilaian kebijakan.  Pada  tahap  ini,  kebijakan  yang  telah  dijalankan  akan  dinilai  atau dievaluasi  untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang  dibuat  telah  mampu memecahkan masalah. Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu,  maka  ditentukan  ukuran-ukuran  atau kriteria-kriteria  yang  menjadi  dasar  untuk  menilai  apakah  kebijakan  publik telah meraih dampak yang diinginkan.
Pada  tahun  pertama  dan  kedua  penerapan  Kebijakan  Pengembangan Koleksi  Perpustakaan  Utama  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  Tahun  2008 dirasakan  belum  banyak  bermanfaat  bagi  pelaku  pengembangan  koleksi sebagai  implementor.  Seperti  dijelaskan  oleh  Kepala  Urusan  Pengadaan, bahwa proses seleksi selama ini dilakukan seperti biasa tidak melihat kepada
kebijakan dan sebenarnya apa yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan yang  dibuat.  Hanya  saja  dalam  menentukan  besaran  anggaran  untuk penekanan  pada  beberapa  disiplin  ilmu  atau  beberapa  jenis  bahan  pustaka ditentukan  melalui  rapat  pimpinan  yang  tidak  diatur  di  dalam  kebijakan. Sesungguhnya  yang  diharapkan  oleh  Kepala  Urusan  Pengadaan  adalah  arah pengembangan  koleksi  yang  akan  dicapai  oleh  Perpustakaan  Utama  UIN Syarif  Hidayatullah  yang  lebih  jelas.  Muatan  kebijakan  yang  ada menunjukkan  mekanisme  kerja  proses  seleksi  secara  umum  dan  biasa dilakukan selama ini.
Dari  gambaran kondisi  seperti  ini, peneliti melihat ada kebijakan  yang bersifat  strategis  yang  membutuhkan  penerjemahan  lebih  lanjut  oleh implementor dan ada kebijakan yang bersifat teknis yang langsung dilakukan oleh implementor.
Pada  tahap  ini  kebijakan  yang  telah  dijalankan  akan  dinilai  atau dievaluasi  untuk  melihat  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan,  sejauh  mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya.

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  konsep  mengenai  kebijakan  pengembangan  koleksi maka  ada  beberapa  tahapan  penting  yang  menjadi  prinsip  dalam  perumusan kebijakan  pengembangan  koleksi  yaitu  1). analyse  community  needs ,  2). circulate  the  draft  document, 3). adopt  the  revised  document” dan  4). ” provide  for  ongoing  review” .  Pada  proses  yang  dilakukan  di  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta  pada  tahun  2008,  elemen-elemen  yang  tertuang  di dalamnya  belum  diberikan  secara  lengkap  dan  rinci.  Perlu  adanya keterlibatan  dari  beberapa  pihak  yang  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan sivitas akademika akan sumber daya informasi (koleksi). Konteks pembuatan kebijakan adalah karena tuntutan visi  perguruan tinggi dan untuk memenuhi fungsinya  dalam  pengembangan  koleksi  yaitu  fungsi  perencanaan,  fungsi komunikasi eksternal, dan fungsi komunikasi internal. Diperlukan tim dalam perumusannya.  Sistem  penganggaran  dituangkan  dengan  jelas  di  dalam kebijakan.  Pada  proses  seleksi,  kebijakan  yang  dibuat  memuat  pedoman seleksi  secara  teknis  dan  senantiasa  dilakukan  evaluasi  koleksi  yang mencerminkan  kebutuhan  pemustaka.  Aturan  yang  dibuat  dalam  kebijakan mengenai  pengadaan  harus  jelas  tidak  hanya  bersifat  strategis.  Kebijakan juga  mengatur  proses  penyiangan  agar  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien. Karakteristik  struktur  pelaksana  Kebijakan  Pengembangan  Koleksi Perpustakaan  Perguruan  Tinggi  seyogyanya  memberikan  kesempatan  dan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan.
Kegiatan  pengembangan  koleksi  di  Perpustakaan  Utama  telah dilakukan  semenjak  berdirinya  perpustakaan  itu  sendiri.  Secara  tidak langsung  prosedur  seleksi,  pengadaan,  penyiangan,  pemeliharaan,  dan evaluasi  koleksi  sudah  berjalan.  Perkembangan  kualitas  kegiatan pengembangan  koleksi  semakin  baik  seiring  dengan  pengalaman  pelaku pengembangan  koleksi  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten bertambah di bagian tersebut.
Untuk dapat melihat signifikansi kebijakan bagi pelaksana maka dilihat dari hasil penilaian terhadap implementasinya di atas dapat dikatakan sebagai berikut :
Bagi  Kepala  Perpustakaan,  maka  kebijakan  pengembangan  koleksi sangat  diperlukan  oleh  seorang  Kepala  Perpustakaan  sebagai  sarana koordinasi  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pengembangan  koleksi yang  dilakukan  di  Perpustakaan  Utama.  Adapun  untuk  memenuhi  sasaran kebijakan  tersebut  masih  diperlukan  peninjauan  ulang  terhadap  kebijakan tahun 2008 karena masih dijumpai kebijakan yang tidak terlaksana dan belum tertuang.  Bagi  pimpinan  perpustakaan,  kebijakan  yang  dibuat  dapat membantu mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pengembangan koleksi.  Sehingga  diharapkan  kegiatan  ini  dapat  berjalan  dengan  arah  yang jelas.
Bagi  bagian  pengadaan,  kegiatan  rutin  tersebut  dapat  dilalui  dengan atau  tanpa  kebijakan  yang  ditentukan  oleh  pihak  pembuat  kebijakan.
Meskipun  demikian  sebagai  pedoman  kegiatan  pengembangan  koleksi, kebijakan  tersebut  dirasakan  sangat  perlu  di  bagian  ini.  Hal  ini  seperti  yang diungkapkan  oleh  Kepala  Urusan  Pengadaan  ketika  ia  harus  memilih  jenis bahan  pustaka  yang  ada  pada  sarana  pemilihan  seperti  katalog  penerbit, on- line katalog, bibliografi subyek, usulan pemustaka, dan lain sebagainya untuk dijadikan  daftar  bahan  pustaka  untuk  pengadaan.  Ia  melihat  bahan  pustaka seperti apa yang menjadi prioritas. Kegiatan mengevaluasi koleksi dilakukan oleh petugas  ketika pimpinan ingin mengetahui  perkembangan koleksi  yang sudah  ada.  Kebijakan  yang  dibuat  tidak  banyak  memberikan  arahan  yang lebih jelas sehingga hasil evaluasi dituangkan secara umum. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan pengukuran yang kurang tepat.
Bagi  bagian  pemeliharaan,  kegiatan  penyiangan  selama  ini  dilakukan dengan  pertimbangan  secara  umum  seperti  ketika  koleksi  yang  ada  dilihat sudah rusak berat dan tak mungkin diperbaiki sedangkan koleksi tersebut tak pernah  digunakan  pemustaka.  Atau  koleksi  yang  memang  tidak  dibutuhkan oleh pemustaka. Dengan kebijakan  yang dibuat,  petugas mempunyai  ukuran
yang jelas koleksi seperti apa yang harus disingkirkan. Dengan kejelasan ini kegiatan penyiangan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

## Daftar Rujukan
Brophy, Peter. (2005). The Academic Library , London : Facet.
Evans,  G.  Edward.  (2005). Developing  Library  and  Information  Center Collections , Westport : Libraries Unlimeted.
Futas,  Elizabeth.  (1995). Collection  Development  Policies  and  Prosedures ,
Arizona : The Oryz Press.
Gorman,  G.E.  dan  Howes,  B.R.  (1991). Collection  Development  for Libraries , London : Bowker-Saur.
Jenkins,  Clare  dan  Morley,  Mary.  (1999). Collection  Management  in Academic Libraries , Hampshire : Gower
Jordan,  Peter.  (1998). The  Academic  Library  and  Its  Users ,  Hampshire  : Gower.
Lasa. (2005). Manajemen Perpustakaan , Yogyakarta : Gama Media.
Saepudin,  Encang.  (24  April  2009). ”Kebijakan  Seleksi  Guna  Mendukung Kegiatan Pengembangan Koleksi” , 3 Juni 2009
Septiyantono,  Tri.  (2007). Dasar-dasar  Ilmu  Perpustakaan  dan  Informasi , Yogyakarta : Fakultas Adab,
Sulistyo-Basuki.  (2006). Metode  Penelitian ,  Depok  :  Wedatama  Widya
Sastra
Sutoyo,  Agus.  (2001). Strategi  dan  Pemikiran  dan  Perpustaaan  Visi Hernandono , Jakarta : Sagung Seto.
Winarno,  Budi.  (2002) Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta  : Media Pressindo.
Zuhdi,  Muhammad,  et.  al.  (2008). Pedoman  Penggunaan  Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta : Perpustakaan Utama Press.
_____________________.  (2008). Kebijakan  Pengembangan  Koleksi , Jakarta : Perpustakaan Utama Press.