## PEMBENTUKAN HUKUM DAN PERLAKUAN KHUSUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Zainuri

## Universitas Wiraraja, Sumenep
Zainuri@gmail.com
Abstract  : In  the  era  of  regional  autonomy  for  regional  governments  to  build  the island province region based on: (a) There are as many as 60% of the population or as many as 140 million Indonesians live in coastal areas. Where 22% of them live in coastal  and  remote  islands  that  have  been  less  touched  by  development,  (b),  the development policy approach in Indonesia has been carried out with a land-oriented regional  development  approach  whereas  Indonesia  is  an  archipelago  therefore  a different approach is needed for development in  the island province, (c), Difficulties in  Regional  Control  Patterns.  In  the  Province,  land-based  communication  is  much easier  to  do,  while  communication  is  far  more difficult  to  do  in  the island  province, (d),  the  difficulty  of  the  local  government  in  empowering  small  islands  in  the  island province  especially  those  in  the  border  region,  (e),  still  Isolation  of  the archipelago community that has not been touched by development. In this paper the author uses a normative  juridical  approach  with  legal  issues  in  this  paper  is  the  formation  of  law and  special  treatment  of  the  island  province  in  the  system  of  regional  government. Special arrangements and treatment of the Islands Province, because in Law No. 23 of  2014  concerning  Regional  Governments  has  not  specifically  regulated  the  island Province.
Keywords: Archipelago Province Special Arrangement and Treatment
Abstrak  : Pada  era  otonomi  daerah  bagi  pemerintahan  daerah  untuk  membangun wilayah  provinsi  kepulauan  didasarkan  pada:  (a)  Terdapat  sebanyak  60%  penduduk atau  sebanyak  140  juta  penduduk  Indonesia  bermukim  di  wilayah  pesisir.  Dimana 22%  dari  mereka  tinggal  di  desa  pesisir  dan  pulau-pulau  terpencil  yang  selama  ini kurang  tersentuh  oleh  pembangunan,  (b),  Pendekatan  kebijakan  pembangunan  di Indonesia  selama  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  pembangunan  kawasan  yang berorientasi pada daratan padahal Indonesia adalah negara kepulauan oleh karena itu diperlukan  sebuah  pendekatan  yang  berbeda  untuk  pembangunan  di  provinsi kepulauan,  (c),  Kesulitan  dalam  Pola  Pengendalian  Wilayah.  Pada  Provinsi  yang berbasis  darat  komunikasi  jauh  lebih  mudah  dilakukan,  sementara  komunikasi  jauh lebih  sulit  dilakukan  di  Provinsi  kepulauan,  (d),  Kesulitannya  pemerintah  daerah dalam  memberdayakan  Pulau-pulau  kecil  di  dalam  provinsi  Kepulauan  apalagi  yang berada  di  wilayah  perbatasan,  (e),  Masih  Terisolasinya  masyarakat  kepulauan  yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan Isu hukum dalam tulisan ini adalah pembentukan hukum dan perlakuan khusus wilayah provinsi kepulauan dalam sistem pemerintahan daerah. Pengaturan dan perlakuan khusus terhadap Provinsi Kepulauan, karena dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  belum  mengatur secara khusus terhadap Provinsi kepulauan.
Kata kunci: Pengaturan dan Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan

## Pendahuluan
Pasal  25  A  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD  NRI  Tahun  1945,  menyebutkan bahwa  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan  yang  berciri  Nusantara dengan  wilayah  dan  batas-batas  dan hak-haknya ditetapkan dengan undang- undang. 1 Adanya  ruang  wilayah  yang cukup luas ini menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan  ruang  darat,  laut  dan udara  beserta  isinya  sebaik  mungkin agar  dapat  bermanfaat  bagi  sebesar- besarnya
kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia
sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 33  Ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945 perubahan keempat menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2
Selain Negara kepulauan Indonesia  juga  disebut  Negara  pantai (coastal state) yang komponen wilayah nasionalnya  terdiri  atas  daratan,  lautan (perairan), dan ruang udara (air space) , dimana  dua  pertiga  dari  keseluruhan wilayah Indonesia adalah  berupa
1 Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945.
2 Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.
lautan.  Dilihat  dari  sifat  alami,  maka lingkungan
laut Indonesia
menunjukkan  bahwa  sifat  integral antara  unsur  laut  (air)  dan  daratan (tanah),  maka  secara  ekologis  hal  ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi  konsep  Wawasan  Nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis,  ekonomi,  budaya,  pertahanan dan keamanan 3 . Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang  Nomor  43  Tahun 2008  tentang  Wilayah  Negara,  yang selanjutnya  disingkat  UU  No.  43 Tahun 2008 menegaskan bahwa Wilayah  Negara  Republik  Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah Negara adalah salah satu unsur Negara  yang  merupakan  satu  kesatuan wilayah  daratan,  perairan,  pedalaman, perairan  kepulauan  dan  laut  teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya,  ruang  udara  diatasnya termasuk  seluruh  sumber  kenyakayaan yang terkandung di dalam.
Indonesia sebagai Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar  di  dunia  yang  terdiri  dari 17.508  pulau-pulau  dan  garis  pantai sepanjang 81000 km (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada) serta wilayah
3 Mochtar  Kusumaatmadja, Bunga  Rampai Hukum  Laut,    Jakarta:  Bina  Cipta,  1978,  hal. 78.
laut  teritorial  seluas  5.1  juta  km 2 atau 63%  dari  total  wilayah  teritorial Indonesia  ditambah  dengan  Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.7 juta km 2 , sesungguhnya Indonesia memiliki potensi  sumber  daya  alam  pesisir  dan lautan  yang  sangat  besar  dan  beraneka ragam  dari  sekian  ribu  pulau  tersebut, sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil yang jumlahnya lebih dari 10.000 buah. 4 Pada  Tahun  2015  terjadi perubahan  jumlah  pulau  yang  ada  di Negara  Indonesia  yaitu  17.499  pulau dengan  rincian  13.466  pulau  bernama dan  4.033  pulau  belum  bernama. Sedangkan  luas  perairan  Indonesia mencapai 3.25 juta km 2 dengan rincian (a)  Luas  Teritorial  0.30  juta  km 2 dan (b)  luas  perairan  kepulauan  2.95  juta km 2 , luas ZEE Indonesia mencpai 2.55 juta  km 2 ,  luas  wilayah  daratan Indonesia  mencapai  2.01  juta  km 2 , luas  wilayah  NRI  mencapai  7.81  juta km 2 ,  dan  panjang  garis  pantai Indonesia mencapai 80.791 km. 5
Negara Republik Indonesia yang  diproklamasikan  pada  tanggal  17
4 Made  Sadhi  Astuti  dkk, Telaah  Kritis: Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan    Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil,  dalam  Prosiding  Seminar  Nasional
“Peningkatan  Pembangunan  Regional  di  Era Otonomi    Daerah”,  Penyelenggara  Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Negeri Se-Jawa Timur, 2002, hal. 217.
5 Dikompilasi  oleh Tentara  Nasional  Indonesia Angkatan  Laut,  Dinas  Hidro-Oseanografi, Jakarta, Mei 2015.
Agustus 1945, secara geografis, adalah negara kepulauan. Oleh sebab itu, pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik  Indonesia  mengumumkan suatu  pernyataan  (deklarasi)  mengenai Wilayah  Perairan  Indonesia  yang berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa  segala  perairan  di  sekitar, diantara  dan  yang  menghubungkan pulau-pulau  yang  termasuk  Negara Indonesia  dengan  tidak  memandang luas  atau  lebarnya  adalah  bagian- bagian  yang  wajar  daripada  wilayah daratan  negara  Indonesia  dan  dengan demikian  bagian  daripada  perairan pedalaman  atau  nasional  yang  berada di  bawah  kedaulatan  mutlak  negara Indonesia.  Lalu  lintas  yang  damai  di perairan  pedalaman  ini  bagi  kapal- kapal  asing  dijamin  selama  dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu  kedaulatan  dan keselamatan
Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang  lebarnya  12  mil)  diukur  dari garis  yang  menghubungkan  titik-titik ujung  yang  terluar  pada  pulau-pulau
Negara Indonesia. Ketentuan-
ketentuan  tersebut  di  atas  akan  diatur selekas-lekasnya dengan Undang- undang".
Deklarasi tersebut mengandung makna  bahwa  negara  Indonesia  adalah satu  kesatuan  yang  meliputi  tanah
(daratan)  dan  air  (lautan)  secara  tidak terpisahkan sebagai "Negara Kepulauan".
Negara kepulauan tersebut,  kemudian  diberikan  landasan hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor  4  Prp.  Tahun  1960  tentang Perairan  Indonesia.  Deklarasi  tersebut mengakibatkan suatu perubahan mendasar  dalam  struktur  kewilayahan Negara Republik Indonesia karena laut tidak  lagi  dianggap  sebagai  pemisah pulau-pulau,  tetapi  pemersatu  yang menjadikan keseluruhannya suatu kesatuan yang utuh.
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas,  maka  pada  era  otonomi  daerah bagi pemerintahan daerah untuk membangun
wilayah provinsi
kepulauan didasarkan pada: (a) Terdapat sebanyak 60% penduduk atau sebanyak 140 juta penduduk Indonesia bermukim  di  wilayah  pesisir.  Dimana 22% dari mereka tinggal di desa pesisir dan  pulau-pulau  terpencil  yang  selama ini kurang tersentuh
oleh pembangunan,
(b), Pendekatan
kebijakan  pembangunan  di  Indonesia selama ini dilakukan
dengan
pendekatan  pembangunan  kawasan yang berorientasi pada daratan padahal Indonesia  adalah  negara  kepulauan oleh  karena  itu  diperlukan  sebuah pendekatan yang berbeda untuk
pembangunan  di  provinsi  kepulauan, (c), Kesulitan dalam Pola Pengendalian Wilayah.  Pada  Provinsi  yang  berbasis darat  komunikasi  jauh  lebih  mudah dilakukan,  sementara  komunikasi  jauh lebih  sulit  dilakukan  di  Provinsi kepulauan, (d), Kesulitannya pemerintah daerah dalam
memberdayakan  Pulau-pulau  kecil  di dalam  provinsi  Kepulauan  apalagi yang berada di wilayah perbatasan, (e), Masih Terisolasinya masyarakat kepulauan  yang  selama  ini  belum tersentuh  pembangunan. 6 Sedangkan dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah belum mengatur secara khusus terhadap Provinsi kepulauan .

## Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang  masalah  di  atas,  maka  dalam tulisan  ini  penulis  tertarik  untuk melakukan  kajian  tentang  “  Apa Urgensi  Pembentukan  hukum    dan Perlakuan  Khusus  Wilayah  Provinsi Kepulauan Dalam
Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia”
6 Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang  tentang  Percepatan  Pembangunan Wilayah Kepulauan.

## Tinjauan Pustaka
Pengertian  negara  kepulauan  dan provinsi kepulauan
Pulau  adalah  daratan  yang terbentuk  secara  alamiah  dikelilingi oleh  air  dan  yang  berada  di  atas permukaan  air  pada  waktu  air  pasang. Negara kepualauan adalah suatu Negara  yang  seluruhnya  terdiri  dari satu  atau  lebih  kepulauan  dan  dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian “kepulauan”  adalah  suatu  gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di  antaranya  dan  lain-lain  wujud alamiah  yang  hubungannya  satu  sama lain  demikian  erat  sehingga  pulau- pulau,  perairan  dan  wujud  alamiah lainnya  merupakan  satu  kesatuan geografi,  ekonomi,  dan  politik  yang hakiki,  atau  yang  secara  historis dianggap demikian. 7
Jadi antara pulau (daratan) yang satu  dengan  pulau  (daratan)  yang lainnya  serta  perairannya  menjadi  satu kesatuan.  Tidak  ada  laut  bebas  antara pulau-pulau  di  Indonesia.  Inilah  yang bisa  disebut  prinsip  Nusantara,  prinsip Negara kepulauan. 8 Lebih lanjut beliau
7 Endang  Zaelani  Sukaya, Pendidikan KewargaNegaraan,  Yogyakarta:  Paradigma 2002, hal. 36.
8 Muhammad  Alim, Tanah  Dan  Air  Dalam Perspektif  Kepentingan  Bangsa.  Tulisan  Ini Merupakan Sumbangan Dalam Liber Amicorum 70  Tahun  Prof.  Dr.  Achmad  Sodiki,  S.H., Universitas  Brawijaya  Press,  2014,  hal.  2.
mengatakan dengan mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja menyatakan  bahwa  kita  tidak  boleh beranggapan bangsa Indonesia dipisahkan  oleh  laut,  melainkan  harus menyadari  dan  mensyukuri  bahwa bangsa  Indonesia  dari  pulau  ke  pulau dihubungkan oleh laut. 9
Dalam bab IV konvensi hukum laut 1982, memuat ketentuan-ketentuan yang  menyangkut  definesi  Negara kepulauan, cara penarikan garis pangkal  kepulauan,  status  hukum perairan  kepulauan,  hak  lintas  damai dan hak lintas alur-alur kepulauan. 10
Pengertian “Negara kepulauan” dalam  konsepsi 11 Negara  kepulauan
Muhammad Alim adalah Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9 Muhammad Alim, Op.cit., hal. 2-3.
10 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes,
Konsepsi  Negara  Hukum  Nusantara  Pada Konferensi  Hukum  Laut  Iii,  Pusat  Studi Wawasan Nusantara, Hukum Dan Pembangunan  bekerja  sama  dengan  Penerbit Alumni,  Bandung,  2003.  Hal.  178.  Terdapat dalam  Didik  Mohammad  Sodik, Hukum  Laut Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia, PT Refika Aditama, 2011, hal. 41. 11 Istlah  “konsepsi”  dalam  konsepsi  Negara kepulauan  seperti  diuraikan  di  aats,  diartikan sebagi  “pengertian”,  pendapat”  (paham), rancangan  (cita-cita)  yang  telah  ada  dalam pikiran,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Cet. Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal 520.  Lihat  juga  John  M.  Echols  dan  Hassan
Shadely,  Jakarta,  1994,  hal.  306,  konsepsi, “ conception  of  invention”  diartikan  the formulation in the inventions mind of a definte and  permanent  idea  of  a  complete  invention that  is  thereafther  applied  in  practice”.  Istilah konsepsi digunakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul: Konsepsi  Hukum  Negara  Nusantara  pada Konfrensi  Hukum  Laut  II.  Lihat  dalam  Indien
Winarwati, op.cit, hal. 3
Indonesia  seperti  yang  diuraikan  di atas berasal  dari pengertian Nusantara. Dalam  kehidupan  sehari-hari  dan literatur-literatur kuno, Nusantara adalah nama lain  Indonesia. Nusantara berasal  dari  kata  “nusa”  yang  berarti
kumpulan (gugusan) pulau, dan “antara”  diartikan  suatu  tempat  yang terletak  atau  diapit  oleh  tempat  yang lain.  Berdasarkan  pengertian  tersebut, maka  arti  Nusantara  yaitu  kepulauan yang  terletak  di  antara  benua  dan  di antara samudra. Yang dimaksud dengan  benua  pada  waktu  itu  adalah India dan China ( the realm of India the realm  of  China ). 12 Dalam  pengertain sekarang, arti Nusantara yaitu kepulauan  yang  terletak  di  antara  dua benua,  yaitu  Asia  dan  Australia,  serta di  antara  samudra,  yaitu  Hindia  dan Pasifik.  Pengertian  Negara  kepulauan berasal dari pengertian Nusantara yang berarti  Negara  yang  tedriri  dari gugusan  pulau.  Oleh  karena  itu,
pengertian Nusantara sudah menunjukkan konsepsi Negara kepulauan ( archipelagic state
conception ). 13
12 Munadjad  Danasaputra, Tata  Lautan Nusantara  dalam  Hukum  dan  Sejarahnya, Bandung:  Bina  cipta,  1980,  hal.  4.  Lihat  juga dalam Indien Winarwati, op.cit, hal. 3
13 Hasbullah  F.  Sjawie, Negara  Kepulauan Indonesia  dan  Hukum  Laut  Internasional, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hal. 20
Pengertian kepulauan atau archipelagic berasal dari kata archipel , yang  berasal  dari  bahasa  Itali  yaitu archipelagus , archi berarti  penting, pelagus berarti  laut,  sehingga  secara harfiah archipelagus berarti “laut yang terpenting”.
Dengan berjalannya waktu, arti dari kata archipel mengalami  perkembangan,  yaitu  tidak saja  laut  yang  terpenting,  tetapi  juga pulau-pulau yang terdapat di
dalamnya. Kemudian, lahirlah pengertian  bagi  kata archipel ,  yaitu wilayah  laut  beserta  pulau-pulau  yang ada di dalamnya ( a body of water with island ). 14
Dari pengertian-pengertian tersebut, ada satu unsur yang selalu ada dalam  pengertian  ‘ archipel’ ,  yaitu bahwa  pulau-pulau  yang  ada  di dalamnya  membentuk  satu  kesatuan. Sehingga  laut  yang  berada  di  antara pulau-pulau tersebut bukanlah pemisah antara  pulau-pulau  itu,  melainkan sebagai  penghubung  dari  gugusan pulau-pulau  itu. 15 Konsepsi  Negara kepulauan  diperlukan  untuk  dijadikan dasar yang diyakini dapat
dipergunakan  sebagai  pedoman  atau
14 Ibid
15 Hasyim Djalal, Indonesia and the Law of the Sea,  Centre  for  Strategic  and  International Studies, Jakarta, 1995, hal. 293
patokan  dalam  menetapkan  batas  zona laut bagi Negara-Negara kepulauan. 16
Negara kepulauan adalah Negara  yang  seluruhnya  terdiri  dari satu  atau  lebih  kepulauan  dan  dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah  suatu  gugusan  pulau,  termasuk bagian  pulau,  dan  perairan  di  antara pulau-pulau tersebut dan wujud alamiah  lainnya  yang  hubungannya satu  sama  lain  demikian  eratnya, sehingga  pulau-pulau,  perairan  dan wujud  alamiyah  lainnya  merupakan satu  kesatuan  geografi,  ekonomi  dan politk  yang  hakiki,  atau  yang  cara historis dianggap demikian. 17
Pengertian sederhana kepulauan  secara  geografis  di  atas menjadi  lebih  khusus  karena  disertai dengan  syarat-syarat  baru.  Dengan demikian  tidak  tidak  setiap  gugusan pulau dapat diartikan sebagai
kepulauan menurut pengertian konvensi. Seperti kepulauan, pengertian pulau juga
tidak sesederhana pengertiannya sebagai suatu  konsepsi  geografis.  Kedalam pengertian  pulau  secara  yuridis,  Pasal 121 Ayat 1 konvensi hukum laut 1982
16 Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan Perspektif  Hukum  Laut  dan  Penatapan  Garis Batas Negara, Malang: Setara Press, 2016, hal. 4.
17 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Ibid.,
mengartikan pulau adalah suatu daratan  yang  dibentuk  secara  alamiah yang  dikelilingi  oleh  air  dan  yang  ada di  atas  permukaan  air  pada  air pasang. 18 Atau  dengan  pengertian  lain pulau  sebagai  wilayah  tanah  ( area  of land )  yang  terbentuk  secara  alami ( naturally  formed ),  dikelilingi  air
( surrounded  by  water )  dan  harus berada di atas permukaan air saat pasut tinggi  ( above  water  at  high  tide ). 19
Sedangkan  pengertian  provinsi  yang berciri kepulauan menurut pasal 1 ayat (19)  Udang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah mengaskan  bahwa  Daerah  Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi  yang  memiliki  karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih  luas  dari  daratan  yang  di dalamnya  terdapat  pulau-pulau  yang membentuk  gugusan  pulau  sehingga menjadi  satu  kesatuan  geografis  dan sosial budaya.

## Pengertian Pemerintahan Daerah
Pengertian  Pemerintah  Daerah adalah 20 penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan  Pemerintah  Daerah
18 Didik  Mohammad  Sodik, Hukum  Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, PT Refika Aditama, 2011, hal. 41. 19 I  Made  Andi  Arsana, Batas  Maritim AntarNegara  (Sebuah  Tinjauan  Teknis  dan Yuridis),  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2007, hal. 65.
20 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3
dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
Dalam  Pasal  18  Ayat  (2)  UUD NRI  Tahun  1945  perubahan  ke  4 (empat)  menegaskan  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan  daerah yang  diatur Undang-Undang.  Selanjutnya  dalam Pasal  18  Ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun 1945  menyebutkan  bahwa  Pemerintah Daerah  merupakan  daerah  otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintahan  dengan  seluas-luasnya serta  mendapat  hak  untuk  mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang  ditentukan  sebagai urusan pemerintahan pusat.
Sedangkan pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  1 Ayat (1) mengartikan bahwa Pemerintahan Daerah
adalah penyelenggaran  urusan  pemerintahan
oleh  pemerintahan  daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melihat  definisi  pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud Pemerintah Daerah disini adalah penyelenggaraan  daerah  otonomi  dan Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut  asas  desentralisasi  dimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah  adalah  Gubernur,  Bupati  atau Walikota dan perangkat daerah.

## Metode Penulisan
Dalam  penulisan  ini  penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimaksudkan untuk mengkaji dan  menganalisis  peraturan  perundang undangan,  dalam  hal  ini  adalah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pembahasan
Pengaturan  Dan  Perlakuan  Khusus Wilayah  Provinsi  Kepulauan  Dalam Sistem Pemerintahan Daerah
Pengaturan dan perlakuan
khusus  terhadap  Provinsi  yang  berciri khas kepulauan dalam sistem Pemerintahan  Daerah  pada  dasarnya
ada  sejumlah  alasan  yang  sangat prinsipil:
1) Realitas  objektif    menunjukkan bahwa  di  dalam  wadah  Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat  sejumlah  Provinsi  yang berkarakter kepulauan dengan wilayah  perairannya  yang  lebih luas  dibandingkan  dengan  luas daratan.
2) Implementasi otonomi daerah dengan orientasi pembangunan yang berbasis kewilayahan,
keunggulan  spesial  dan  potensi lokal merupakan faktor determinan dalam rangka keberhasilan pembangunan daerah. 3) Proses pembangunan dan percepatannya harus dilakukan bertumpu  pada  keragaman  dalam berbagai
aspek, sehingga dibutuhkan perlakuan yang berbeda terhadap  masing-masing  daerah (Provinsi,  Kabupaten-Kota)  guna mencapai  hasil-hasil  pembangunan yang optimal, sesuai standar nasional.
4) Landasan konstitusional dalam
UUD  NRI  Tahun  1945  menjamin satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus. 21
21 Abdul  Muis, Perspektif  Pengelolaan  Wilayah Kepulauan  Era  Otonomi  Daerah,  Lembaga Administrasi  Negara  Pusat  Kajian  Kinerja
Adanya pengaturan dan
perlakuan  khusus  terhadap  Provinsi yang  berciri  khas  kepulauan  guna mempercepat penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan  dan  pelayanan  terhadap masyarakat. Dalam
hal ini, karakteristik  daerah  yang  terestial hendaknya dibedakan dari karakteristik terestrial  akuatik  maupun  keduanya dengan  karakteristik  akuatik  terestrial (kepulauan). Hanya dengan menerapkan  prinsip  pembedaan  ini, akan  tercipta  keadilan  nasional  yang memadai dalam upaya menjaga keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Penerapan  prinsip penyamaan  dalam  pengaturan  Provinsi yang berciri khas kepulauan merupakan  suatu  bentuk  diskriminasi, yang  melanggar  hak  asasi  manusia (HAM).  Hal  ini  terkait  dengan  prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan,
potensi dan keanekaragaman daerah. Pengaturan dan perlakuan khusus  terhadap  Wilayah  Provinsi kepulauan berdasarkan teori geopolitik Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Kondisi  geografis  suatu  Negara  atau wilayah  menjadi  sangat  penting  dan menjadi  pertimbangan  pokok  berbagai
Otonomi  Daerah.  Jurnal  Desentralisasi  Vol  9 No. 6 Tahun 2010.
kebijakan, termasuk juga dalam
merumuskan pengaturan Wilayah Provinsi  kepulauan  dalam  sistem Pemerintahan  Daerah.  Wujud  suatu Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagai  suatu  Negara  Kepulauan  yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan  politik,  ekonomi,  sosial budaya  dan  pertahanan  keamanan untuk  mencapai  tujuan  nasional  dan cita-cita  perjuangan  bangsa  melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut dan angkasa secara terpadu. Dengan  teori  geopolitik  tersebut  maka pemerintah  dalam  mengatur  wilayah
Provinsi Kepulauan perlu mempertimbangkan  kondisi  geografi Negara.
Pengaturan dan perlakuan khusus  terhadap  Provinsi  Kepulauan dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah belum mengatur secara khusus terhadap  Provinsi  kepulauan,  namun dalam pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan  bahwa  daerah  Provinsi yang  berciri  kepulauan  mempunyai kewenangan  mengelola  sumber  daya alam  di  laut  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27  UU  No.  23  Tahun 2014.  Berdasarkan  bunyi  Pasal  28  UU No.  23  Tahun  2014  bahwa  pengaturan terhadap  Wilayah  Provinsi  Kepulauan masih  disamaratakan  dengan  Wilayah
Provinsi Daratan, sehingga jelas bahwa UU  No.  23  Tahun  2014  masih berorientasi  kepada  darat.  Selain  itu adanya  diskriminasi  terhadap  Pasal  28 UU  No.  23  Tahun  2014,  dimana Provinsi  yang  berciri  kepulauan  hanya diberi kewenangan mengelola sumberdaya alam yang ada dilaut, pada hal  dalam  Pasal  9  UU  No.  23  Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan  konkuren  dan  urusan pemerintahan  umum.  Lebih  lanjut dalam Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan
bahwa urusan pemerintahan  konkuren  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi  kewenangan  daerah  terdiri atas  urusan  pemerintahan  wajib  dan urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 23  Tahun  2014  menunjukkan  bahwa kewenangan  yang  dimilki  oleh  daerah adalah  (1)  kewenagan  atas  urusan pemerintahan wajib dan (2) kewenangan  atas  urusan  pemerintahan pilihan,  mestinya  dalam  Pasal  28  UU No.  23  Tahun  2014  kewenangan terhadap  daerah  Provinsi  yang  berciri kepulauan  tidak  hanya  mempunyai kewenangan  mengelola  sumber  daya alam di laut tetapi mempunyai kewenangan sebagaimana yang
terdapat  dalam  Pasal  11  Ayat  (1)  UU No.  23  Tahun  2014  yaitu  kewenangan atas  urusan  pemerintahan  wajib  dan urusan pemerintahan pilihan. Selain itu kewenangan  yang  dimilki  oleh  Daerah Provinsi  yang  berciri  kepulauan  hanya sebatas kewenangan atas urusan pemerintahan  pilihan  tidak  lebih  dari itu.
Dalam  Pasal  28  Ayat  (2)  UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan selain mempunayai kewenangan sebagaimana pada  Ayat  (1)  Daerah  Provinsi  yang berciri kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah
Pusat
untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat  di  bidang  kelautan  berdasarkan asas  tugas  pembantuan.  Berdasarkan asas desentralisai bahwa Pasal 28 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 merupakan Pasal  yang  tidak  senada,  senafas  atau tidak  mencerminkan    otonomi  daerah, karena  daerah  yang  berciri  kepulauan dalam  mengelola  sumber  daya  alam dilaut tidak lain hanya sebatas melaksanakan  tugas  pembantuan  dari Pemerintah  Pusat.    Dimana  pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem
NKRI.
Berdasarkan pengertian otonomi  daerah  tersebut  menunjukkan
bahwa daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  oleh karena itu maka seharusnya
Pemerintah Daerah yang berciri kepulauan  mempunyai  kewenangan secara mandiri dalam mengelola sumber  daya  alam  termasuk  sumber daya alam yang ada di laut tanpa perlu adanya tugas pembantuan dari Pemerintah  Pusat.  Dengan  demikian Pasal  28  Ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun 2014 tidak menganut asas desentralisai (penyerahan kewenangan kepada daerah) tetapi menganut asas sentralisasi maupun asas
dekonsentrasi,  sehingga  Pasal  28  Ayat (2)  UU  No.  23  Tahun  2014  tidak mencerminkan rasa keadilan dalam hal Otonomi  Daerah  sehingga  sulit  untuk mencapai  keadilan,  kemakmuran  dan kesejahteraan sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam  pembukaan  UUD  NRI  Tahun 1945.  Selain  hal  tersebut  Wilayah Kepulauan seharusnya mempunyai kewenangan sebagimana yang terdapat dalam  Pasal  11  Ayat  (1)  UU  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  yang  menjadi  kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan  Pilihan.  Berdasarkan Pasal  tersebut  maka  Wilayah  Provinsi
Kepulauan  seharusnya  tidak  hanya mempunyai  kewenangan  mengelola sumber  daya  alam  yang  ada  di  laut, tetapi  Provinsi  Kepulauan  mempunyai kewenangan terhadap
urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan.
Undang-undang  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah  ternyata  hampir sama  atau  tidak  jauh  beda  dengan Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah yang sebelumnya, diantaranya Undang-Undang  No.  5  Tahun  1974 tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di Daerah, dimana dalam UU ini kewenangan Pemerintah Daerah hanya sebagai agensi atau pelaksana kebijakan atau perwakilan dari Pemerintah  Pusat.  Segala  tindakan yang  akan  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  harus  berdasarkan  persetujuan dari Pemerintah Pusat.
Undang-Undang    No.  5  Tahun 1974  yang  mengatur  pokok-pokok penyelenggaraan  pemerintahan  yang menjadi  tugas  Pemerintah  Pusat  di daerah. Prinsip atau asas yang
digunakan  bukan  “otonomi  yang  riil dan seluas-luasnya”, melainkan
“otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab”.  Dengan  alasan, pandangan otonomi daerah yang
menggunakan  prinsip  seluas-luasnya dapat  menimbulkan  kecenderungan pandangan yang membahayakan keutuhan  NKRI,  dan  tidak  sejalan dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian otonomi.
Sehingga  Undang-Undang  No. 5  Tahun  1974  ini  lebih  cenderung menganut  “Otonomi  Terbatas”  dari pada  “Otonomi  Luas”.  Seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  68  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1974  bahwa semua  kebijakan  yang  dibuat  oleh Pemerintah Daerah baik berupa Peraturan  Daerah  maupun  Keputusan Kepala  Daerah  baru  bisa  diberlakukan setelah  ada  pengesahan  pejabat  yang berwenang, sehingga Pemerintah Pusat dapat  lebih  mudah  mengintervensi Pemerintah  Daerah  dalam  membuat kebijakannya tersebut.
Menurut  Undang-Undang  No. 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah,  kewenangan  daerah  provinsi hanya  memiliki  kewenangan  yang terbatas  sedangkan  daerah  kabupaten dan  kota  memiliki  kewenangan  yang luas. Sehingga lebih cendrung menganut    model  otonomi  relatif, karena daerah sudah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam hal mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah tangganya  sendiri  (Pasal  7  Undang- Undang  No.  22  Tahun  1999).  Seperti
dalam  hal  membuat  kebijakan  atau aturan  sendiri  sehingga  meminimalisir adanya  intervensi  dari  Pemerintah Pusat.
Pembagian Kewenangan urusan pemerintahan,  berdasarkan  Undang- Undang  No.  22  Tahun  1999  dapat dijumpai dalam Bab IV yang mengatur tentang  kewenangan  daerah.  Pasal  7 Undang-Undang  tersebut  menegaskan bahwa:
1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan  dalam  seluruh  bidang pemerintahan,  kecuali  kewenangan dalam  bidang  politik  luar  negeri, pertahanan  keamanan,  peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta ke- wenangan bidang lain.
2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (1),  meliputi  kebijakan  tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi  negara  dan  lembaga perekonomian  negara,  pembinaan dan  pemberdayaan  sumber  daya manusia,  pendayagunaan  sumber daya  alam  serta   teknologi  tinggi yang  strategis,  konservasi,  dan standardisasi nasional.
Undang-Undang  No.  22  Tahun 1999  mengatur  bahwa  daerah  yang
menganut  asas  dekonsentrasi  dan desentralisasi  adalah  Provinsi.  Adapun daerah  Kabupaten  dan  Kota  hanya menganut asas desentralisasi.
Konsekuensi strukturalnya, daerah Provinsi  menjadi  wilayah  administrasi sekaligus  daerah  otonom  sedangkan daerah  Kabupaten  dan  Kota  menjadi daerah otonom penuh. Sehingga dengan  kata  lain  Undang-Undang  No. 22  Tahun  1999  menganut  “Otonomi Luas,  nyata  dan  bertanggungjawab” meskipun  otonomi  daerah  yang  luas dan  utuh  diletakkan  pada  daerah kabupaten dan kota.
Berdasarkan  Pasal  7  Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah memberikan  kewenangan  yang  cukup luas  kepada  daerah  otonom,  hal  ini mencerminkan  dianutnya  “Otonomi Luas.
Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  tidak  lagi  menggunakan  istilah kewenangan tapi urusan pemerintahan. Berbeda  dengan  Undang-Undang  No. 22  Tahun  1999  yang  tidak  secara spesifik
menentukan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya,  Undang-Undang  No. 32  Tahun  2004  menentukan  bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi secara jelas sama dengan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Kabupaten/Kota.
Hal yang membedakan hanya lingkupnya  saja  dilihat  dari  kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.
Pada dasarnya konsep Otonomi yang dipakai oleh Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  hampir  sama  dengan Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999 yaitu  mengatur  bahwa  daerah  yang menganut  asas  dekonsentrasi  dan desentralisasi  adalah  Provinsi.  Adapun daerah  Kabupaten  dan  Kota  hanya menganut asas desentralisasi.
Konsekuensi strukturalnya, daerah Provinsi  menjadi  wilayah  administrasi sekaligus  daerah  otonom  sedangkan daerah  Kabupaten  dan  Kota  menjadi daerah  otonom  penuh. 22 Sehingga Model  Otonomi  yang  dianut  lebih cendrung  menganut  “Otonomi  Luas”. Karena  didalam  ketentuan  Undang- Undang  ini  mengatur  bahwa  pada prinsipnya otonomi daerah yang dianut adalah  “Otonomi  Luas,  nyata  dan bertanggungjawab”
1. Otonomi luas : daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk
22 Muhammad  Fauzan  “Hukum  Pemerintahan Daerah. Kajian  tentang  Hubungan  Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah”  dalam  Sigit
Budhiarto, Analisis  Undang-Undang  Tentang Pemerintahan Daerah Terkait “Model Hubungan  Kewenangan  Dan  Model  Otonomi Yang Dianut” http://www.pemerintahandaerah.com.  di  akses tanggal 13 Mei 2018
memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa,  dan  pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Otonomi  nyata  :  penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang senyatanya telah  ada  dan  berpotensi  untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai  dengan  potensi  dan kekhasan daerah.
3. Otonomi  bertanggungjawab  : dalam penyelenggaraan otonomi  harus  sejalan  dengan tujuan  dan  maksud  pemberian otonomi,  yang  pada  dasarnya untuk  memberdayakan  daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Bagir Manan menyebutkan bahwa  Otonomi  adalah  kebebasan  dan kemandirian ( vrijheid dan
zelssttandigheid )  satuan  pemerintahan lebih  rendah  untuk  mengatur  dan mengurus sebagian urusan pemerintahan  lebih  rendah  untuk mengatur  dan  mengurus  sebagian urusan
pemerintah. Urusan pemerintahan  yang  boleh  diatur  dan diurus  secara  bebas  dan  mandiri  itu
menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian  merupakan  hakikat  isi otonomi. Berdasarkan pengertian hakikat  otonomi  tersebut  Provinsi Kepulauan mempunyai hak dan kewenangan  untuk  mengelola  sumber daya  alam  secara  bebas  dan  mandiri berdasarkan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  tanpa  perlu  adanya  tugas pembantuan  dari  Pemerintah  Pusat selama  kewenagan  tersebut  menjadi urusan  pemerintahan  daerah  Provinsi kepulauan. Sedangkan konsep otonomi daerah  menurut  J  Wajong  Otonomi adalah  kebebasan  untuk  memelihara dan  memajukan  kepentingan  khusus daerah,  konsep  tersebut  menunjukkan bahwa  otonomi  daerah  adalah  tidak lain  untuk  memajukan  kepentingan khusus  daerah,  oleh  karena  itu  dengan adanya  otonomi  daerah  merupakan mementum  kepada  Wilayah  Provinsi Kepulauan untuk mendapat pengaturan dan  perlakuan  khusus  dalam  sistem pemerintahan daerah, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan akan tercapai.
Dalam  teori  Negara  hukum menurut Padmo Wahyono yang memahami  hukum  adalah  suatu  alat atau  wahana  untuk  menyelenggarakan
kehidupan  Negara  atau  ketertiban,  dan menyelenggarakan
kesejahteraan sosial.  Berdasarkan  pada  teori  Negara Hukum tersebut
untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial maka  Negara  berkewajiban  untuk membentuk  hukum  dalam  hal  ini pengaturan  dan  perlakuan  khusus terhadap  Wilayah  Provinsi  Kepulauan guna  untuk  memberikan  kesejahteraan kepada  masyarakat  kepulauan  yang selama ini dalam pengaturannya selalu disamakan  dengan  wilayah  daratan, sehingga dalam kenyataanya masyarakat kepulauan selalu mengalami  ketertinggalan  akibat  dari adanya pengaturan yang menyamaratakan antara Provinsi Kepulauan  dengan  Provinsi  Daratan, yang  dilain  pihak  Padmo  Wahyono menamakan  fungsi  hukum  Indonesia adalah  satu  pengayoman.  Sedangkan dalam  teori  Negara  Hukum  dalam pandangan  Islam  adalah  Negara  yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

## Kesimpulan
Adanya pengaturan dan
perlakuan  khusus  terhadap  Provinsi yang  berciri  khas  kepulauan  guna mempercepat penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan  dan  pelayanan  terhadap masyarakat. Dalam hal ini,
karakteristik  daerah  yang  terestial hendaknya dibedakan dari karakteristik terestrial  akuatik  maupun  keduanya dengan  karakteristik  akuatik  terestrial (kepulauan).
Pengaturan dan perlakuan khusus  terhadap  Provinsi  Kepulauan dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah belum mengatur secara khusus terhadap  Provinsi  kepulauan,  namun dalam pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan  bahwa  daerah  Provinsi yang  berciri  kepulauan  mempunyai kewenangan  mengelola  sumber  daya alam  di  laut  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27  UU  No.  23  Tahun 2014.  Berdasarkan  bunyi  Pasal  28  UU No.  23  Tahun  2014  bahwa  pengaturan terhadap  Wilayah  Provinsi  Kepulauan masih  disamaratakan  dengan  Wilayah Provinsi Daratan, sehingga jelas bahwa UU  No.  23  Tahun  2014  masih berorientasi kepada darat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai  Hukum  Laut ,    Jakarta:
Bina Cipta, 1978.
Made Sadhi  Astuti dkk, Telaah  Kritis:
Rancangan Undang-Undang Tentang  Pengelolaan    Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil , dalam Prosiding Seminar Nasional “Peningkatan Pembangunan  Regional  di  Era Otonomi Daerah” , Penyelenggara Program Pascasarjana  Perguruan  Tinggi Negeri Se-Jawa Timur, 2002. Dikompilasi  oleh Tentara  Nasional Indonesia Angkatan Laut , Dinas Hidro-Oseanografi, Jakarta, Mei 2015. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan. Endang  Zaelani  Sukaya, Pendidikan KewargaNegaraan , Yogyakarta: Paradigma 2002.
Muhammad  Alim, Tanah  Dan  Air
Dalam  Perspektif  Kepentingan Bangsa . Tulisan Ini Merupakan Sumbangan Dalam Liber Amicorum  70  Tahun  Prof.  Dr. Achmad Sodiki, S.H., Universitas  Brawijaya  Press, 2014. Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R. Agoes, Konsepsi Negara Hukum Nusantara Pada Konferensi  Hukum  Laut  Iii, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum Dan Pembangunan bekerja  sama
dengan Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
Sodik, Hukum  Laut  Internasional  Dan Pengaturannya diIndonesia , PT Refika Aditama, 2011.
Munadjad  Danasaputra, Tata  Lautan Nusantara  dalam  Hukum  dan Sejarahnya ,  Bandung:  Bina cipta, 1980.
Hasbullah F. Sjawie, Negara Kepulauan Indonesia dan Hukum Laut Internasional , Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001. Hasyim Djalal, Indonesia and the Law of the Sea, Centre for Strategic and International Studies , Jakarta, 1995. Didik  Mohammad  Sodik, Hukum  Laut Internasional dan Pengaturannya  di  Indonesia , PT Refika Aditama, 2011. I  Made  Andi  Arsana, Batas  Maritim AntarNegara (Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis ),Yogyakarta: Gadjah
Mada   University Press, 2007.
Indien  Winarwati, Konsep  Negara
Kepulauan  Perspektif  Hukum Laut  dan  Penatapan  Garis Batas  Negara ,  Malang:Setara Press, 2016.
Abdul  Muis, Perspektif  Pengelolaan Wilayah Kepulauan Era Otonomi  Daerah , Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah.  Jurnal  Desentralisasi Vol 9 No. 6 Tahun 2010. Muhammad Fauzan “Hukum
Pemerintahan  Daerah. Kajian
tentang  Hubungan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ” dalam Sigit  Budhiarto, Analisis Undang- Undang Tentang Pemerintahan  Daerah  Terkait “Model Hubungan Kewenangan   Dan Model Otonomi Yang Dianut ” http://www.pemerintahandaera h.com. di akses  tanggal  13 Mei 2018 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  No.5  Tahun  1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Undang-undang  No.  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah