## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BPKAD PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
Henny Puji Astuti 1 , Muh. Ilham 2 & Udaya Madjid 3 1,2,3 Sekolah Pacasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Correspondence Author: hennypujiastuti@ipdn.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyse and describe how much influence regional financial management, accountability and transparency have on the financial performance of the Tanjungpinang City local government. The research method  used  with  a  quantitative  approach  and  associative  design.  The  population  in  this  study  were  civil servants/ASN employees who worked at BPKAD Tanjungpinang City Government as many as 42 people. As a comparison  material,  the  measuring  instrument  was  also  distributed  at  Bappelitbang  Tanjungpinang  City Government with 51 employees. Thus the total population is 93 people. The sampling technique used is saturated sampling so that 93 respondents are obtained. The data analysis technique used in this research is path analysis. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the significant effect partially or simultaneously of regional  financial  management,  accountability  and  transparency  on  the  financial  performance  of  the Tanjungpinang City local government is 75.0% while the remaining 25.0% is influenced by other variables outside the research model.

## Keyword: Financial Management, Accountability, Transparency, Financial Performance.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan kendala-kendala akuntansi dan dapat melakukan penyajian  informasi  keuangan  secara  memadai.  Mardiasmo  (2018)  menegaskan:  “bahwa  sistem pertanggungjawaban  keuangan  suatu  institusi  dapat  berjalan  dengan  baik,  bila  terdapat  mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula”. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  memiliki  posisi  strategis  dalam  mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel.
Penelitian  tentang  pengaruh  pengelolaan  keuangan  daerah,  akuntabilitas,  dan  transparansi terhadap  kinerja  keuangan  daerah  pemerintah  sudah  dilakukan  oleh  Kromen  et  al  (2016).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi  kinerja  keuangan  daerah,  akuntabilitas  mempengaruhi  positif  maupun  krusial  bagi  kinerja keuangan  daerah,  transparansi  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  kinerja  keuangan  daerah, pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi tata kelola keuangan daerah.
Fenomena  terkait  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu  terdapat  permasalahan  pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Hal tersebut tampak pada capaian realisasi fisik dan keuangan pada belanja APBD Pemko Tanjungpinang sampai dengan bulan Oktober, untuk realisasi fisik sebesar

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
80,35%, realisasi keuangan sebesar 73,56%. Sedangkan progres kemajuan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik triwulan IV (Oktober-Desember per 31 Oktober 2023) realisasi fisik sebesar 98,14% dan keuangan 64,70% (Pemko Tanjungpinang, 2023).
Selanjutnya,  fenomena  terkait  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu  terdapat  permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Hal tersebut tampak pada capaian realisasi fisik dan keuangan pada belanja APBD Pemko Tanjungpinang sampai dengan bulan Oktober, untuk realisasi fisik  sebesar  80,35%,  realisasi  keuangan  sebesar  73,56%.  Sedangkan  progres  kemajuan  pelaksanaan kegiatan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  fisik  triwulan  IV  (Oktober-Desember  per  31  Oktober  2023) realisasi fisik sebesar 98,14% dan keuangan 64,70% (Pemko Tanjungpinang, 2023).
Pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  memiliki  kaitan  erat  dengan  akuntabilitas  dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik  dari  perspektif  kelompok  sasaran  atau  pengguna  jasa  organisasi  publik.  Khusus  mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2018). Penerapan berbagai aturan perundang- undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan  diharapkan  dapat  mewujudkan  pengelolaan  pemerintah  daerah  yang  baik  dan  berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Akuntabilitas  merupakan  suatu  konsep  terkait  dengan  mekanisme  pertanggungjawaban  dari satu pihak ke pihak yang lain. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus akuntabel artinya dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit)/ respon pemerintah.
Peningkatan  akuntabilitas  publik  dan  transparansi  akan  mewujudkan  good  corporate governance yang semakin baik. Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi  meliputi  akuntabilitas  keuangan,  akuntabilitas  hukum,  akuntabilitas  program,  akuntabilitas proses  dan  akuntabilitas  hasil.  Selain  itu  akuntabilitas  tidak  saja  menyangkut  proses,  kinerja  dan manajemen,  akan  tetapi  juga  menyangkut  pengelolaan  keuangan  dan  kualitas  output.  Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kromen et al (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
Kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP).  LAKIP  Kota  Tanjungpinang  menyajikan  berbagai  pencapaian  atas  sasaran  strategis  yang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
terdapat dalam penetapan kinerja. Ketercapaian kinerja akan tampak dalam pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran rencana strategis.
Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah transparansi. Menurut Edowati et al., (2021) bahwa:
“Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggugjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.
Suatu  instansi  pemerintahan  dapah  dikatakan  transparan  jika  bersifat  informatif  yang didalamnya mencakup tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan dan mudah diakses, selanjutnya keterbukaan dan pengungkapan (Mardiasmo, 2018:19). Dengan tercapainya transparansi, maka dapat membantu mengurangi peluang terjadinya kecurangan.
Aparatur  perangkat  daerah  diharapkan  memiliki  kinerja  yang  baik  yaitu  dengan  mengelola anggaran  secara  ekonomis,  efisien,  efektif  dan  yang  benar-  benar  mencerminkan  kepentingan masyarakat.  Keikutsertaan  aparatur  dalam  proses  penganggaran  demi  peningkatan  kinerja,  telah tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  memuat  pedoman  penyusunan  APBD  yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD). RKA-SKPD inilah yang disebut  sebagai  dokumen  anggaran  partisipatif  di  Pemda  secara  internal  terkait  penentuan  alokasi anggaran dan target kinerja yang akan diakomodasi di dalam RAPBD dan akhirnya dalam Perda APBD.
Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan terhadap pegawai BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang  mengenai  permasalahan  yang  dihadapi  pegawai  mengenai  pengelolaan  keuangan, akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan ditemukan belum adanya pengawasan keuangan yang dilakukan secara rutin dan terencana. Pengawasan keuangan yang selama ini dilakukan sesuai arahan dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  tanpa  ada  jadwal  yang  rutin  dan  terencana.  Selanjutnya, permasalahan  mengenai  akuntabilitas  yaitu  belum  sepenuhnya  menerapkan  prinsip  akuntabilitas, pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan anggaran publik belum mendapatkan informasi yang jelas. Dengan  demikian,  BPKAD  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  bertanggungjawab  atas  kebijakan- kebijakan  yang  diambil  pemerintah  terhadap  masyarakat  luas,  bahwa  belum  adanya pertanggungjawaban  yang  jelas  dalam  mengelola  anggaran  yang  dikeluarkan  kepada  masyarakat. Selanjutnya, permasalahan mengenai prinsip transparansi di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang belum  terlaksana  secara  maksimal  dan  kurangnya  praktik  yang  sehat  dalam  keterbukaan  pemberian informasi data laporan keuangan kepada publik atau masyarakat yang membutuhkan informasi secara jelas  dan  akurat.  Sektor  publik  harus  memberikan  hak  kepada  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi dengan mengakses data laporan keuangan yang ada di badan publik, karena setiap infonnasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
Kinerja  keuangan  daerah  berhubungan  erat  dengan  pengelolaan  keuangan  karena  kinerja keuangan Instansi Pemerintah dapat disebut juga sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Kinerja  keuangan  daerah  merupakan  sistem  pengelolaan  keuangan  mengenai  tingkat  pencapaian sasaran  ataupun  tujuan  instansi  pemerintah  sebagai  penjabaran  visi,  misi  dan  strategi  instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai  dengan  program  dan  kebijakan  yang  ditetapkan.  Dengan  kata  lain,  setelah  suatu  sistem pengelolaan  keuangan  terbentuk  perlu  disiapkan  suatu  alat  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan.
Pengukuran  pengelolaan  keuangan  sebagaimana  menurut  Kariangan  (2017:10)  terdiri  dari perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  pertanggungjawaban.  Jika  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  mampu  dijalankan  dengan  baik  maka  akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.
Kinerja  keuangan  juga  memiliki  kaitan  erat  dengan  akuntabilitas.  Untuk  memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja keuangan yang di dalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Sebagaimana menurut Halim (2016:132) bahwa dimensi kinerja keuangan adalah ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ketiga dimensi tersebut diukur dengan ketercapaian target atau  tujuan,  dimana  untuk  mencapainya  dibutuhkan  akuntabilitas.  Terdapat  beberapa  dimensi akuntabilitas sebagaimana menurut Ellwood (Mahmudi, 2016:9) yaitu:
“Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan  akuntabilitas  kebijakan.  Apabila  akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum, akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program  dan  akuntabilitas  kebijakan  mampu  dijalankan dengan baik maka akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah yang baik.”
Selain  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  pengelolaan  keuangan  dan  akuntabilitas,  kinerja keuangan  juga  memiliki  keterkaitan  dengan  transparansi.  Hal  tersebut  karena  transparansi  akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga dapat mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang  bersih,  efektif,  efisien  dan  responsif  terhadap  aspirasi  dan kepentingan  masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan  bermuara  pada  meningkatnya  kinerja  keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Sebagaimana menurut Mardiasmo (2018:19) bahwa:
“Dimensi transparansi terdiri dari informatif yang didalamnya mencakup tepat waktu, memadai, jelas,  akurat,  dapat  dibandingkan  dan  mudah  diakses,  selanjutnya  keterbukaan  dan  pengungkapan. Apabila semua dimensi transparansi dapat tercapai yaitu mampu memberikan laporan keuangan yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, mudah diakses, terbuka dan mengungkapkan kepada masyarakat mengenai aktivitas dan kinerja finansial maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.”

## METODE PENELITIAN
Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian asosisatif. Menurut Sugiyono  (2019:65)  penelitian  asosiatif  merupakan  suatu  rumusan  masalah  penelitian  yang  besifat menanyakan  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih.  Dalam  penelitian  ini,  penelitian  asosiatif digunakan untuk mengedintifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri atas pengelolaan keuangan daerah (X1), akuntabilitas (X2) dan transparansi (X3) terhadap variabel Y yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah (variabel terikat), baik secara parsial maupun simultan. Metode

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei, dimana penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  berstatus  PNS/  ASN  yang  bekerja  di  BPKAD Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  sebanyak  42  orang.  Sebagai  bahan  perbandingan  maka  alat  ukur disebarkan juga di Bappelitbang Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan jumlah pegawai sebanyak 51 orang. Dengan demikian jumlah populasi sebanyak 93 orang. Teknik sampling yang digunakan yaitu sampling jenuh sehingga didapatkan 93 orang responden.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  pengelolaan  keuangan,  akuntabilitas  dan  transparansi terhadap  kinerja  keuangan  dianalisis  menggunakan  bantuan  software  SPSS  29,  terlebih  dahulu menentukan persamaan struktur dari diagram jalur. Berikut ini persamaan struktural dalam penelitian ini.
Y = r yx1 + r yx2 + r yx3 + e
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan struktural dalam penelitian ini sebagai berikut.
Y = 0,212 X 1 + 0,243 X 2 + 0,480 X 3 + e
Tabel 2. Hasil Analisis Persamaan Struktural
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .111 1.094 .102 .919 Pengelolaan Keuangan (X1) .163 .068 .212 2.391 .019 Akuntabilitas (X2) .176 .077 .243 2.293 .024 Transparansi (X3) .281 .055 .480 5.105 <.001
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)
Nilai  koefisien  jalur  positif  menunjukkan  pengaruh  yang  searah  artinya  jika  pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi semakin baik maka akan menyebabkan kinerja keuangan yang baik pula, dan sebaliknya.
Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan, berikut ini hasil analisis menggunakan path analysis (analisis jalur) dengan bantuan SPSS 29 :
H 1 :  Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh  secara  parsial  pengelolaan  keuangan  daerah terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t signifikansi koefisien jalur.

## Tabel 3. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Variabel t hitung t tabel Sig. a Hasil Uji X1 ® Y 2,391 1,987 0,019 0,05 H1 diterima
Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa uji parsial atau uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,391 dan nilai t tabel yang diperoleh sebesar 1,987. Maka t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel (2,391 > 1,987), sehingga H1 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,019 yang berarti lebih kecil dari a (0,019 < 0,05), sehingga H1 diterima. Hal ini berarti pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.
Tabel 4. Besarnya Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Variabel Langsung Tidak langsung melalui Total X1 X2 X3 X1 ® Y 4,5% - 4,1% 7,5% 16,1%
Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan adalah 16,1%. Angka tersebut diperoleh dari pengaruh langsung dan tidak langsung sebagai berikut :
1. Pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 4,5% (0,212 2 x 100%).
2. Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X2 sebesar 4,1% (0,212 x 0,798 x 0,243 x 100%).
3. Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X3 sebesar 4,1% (0,212 x 0,736 x 0,480 x 100%).
H 2 :  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota Tanjungpinang.
Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh  secara  parsial  akuntabilitas  terhadap  kinerja keuangan menggunakan uji t signifikansi koefisien jalur.

## Tabel 6. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan
Variabel t hitung t tabel Sig. a Hasil Uji X2 ® Y 2,293 1,987 0,024 0,05 H2 diterima
Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa uji parsial atau uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,293 dan nilai t tabel yang diperoleh sebesar 1,987. Maka t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel (2,293 > 1,987), sehingga H2 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,024 yang berarti lebih kecil dari a (0,024 < 0,05), sehingga H2 diterima. Hal ini berarti akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Tabel 5. Besarnya Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Variabel Langsung Tidak langsung melalui Total X1 X2 X3 X2 ® Y 5,9% 4,1% - 9,6% 19,6%
Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan adalah 19,6%. Angka tersebut diperoleh dari pengaruh langsung dan tidak langsung sebagai berikut :
1. Pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 5,9% (0,243 2 x 100%).
2. Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X1 sebesar 4,1% (0,243 x 0,798 x 0,212 x 100%).
3. Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X3 sebesar 9,6% (0,243 x 0,822 x 0,480 x 100%).
H 3 :  Transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota Tanjungpinang.
Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh  secara  parsial  transparansi  terhadap  kinerja keuangan menggunakan uji t signifikansi koefisien jalur.
Tabel 7. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan
Variabel t hitung t tabel Sig. a Hasil Uji X3 ® Y 5,105 1,987 < 0,001 0,05 H3 diterima
Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa uji parsial atau uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 5,105 dan nilai t tabel yang diperoleh sebesar 1,987. Maka t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel (5,105 > 1,987), sehingga H3 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah < 0,001 yang berarti lebih kecil dari a (<  0,001  kurang  dari  0,05),  sehingga  H3  diterima.  Hal  ini  berarti  transparansi  berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.
Tabel 8. Besarnya Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan
Variabel Langsung Tidak langsung melalui Total X1 X2 X3 X3 ® Y 23,1% 7,5% 9,6% - 40,2%
Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan adalah 40,2%. Angka tersebut diperoleh dari pengaruh langsung dan tidak langsung sebagai berikut :
1. Pengaruh langsung X3 terhadap Y sebesar 23,1% (0,480 2 x 100%).
2. Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y melalui X1 sebesar 7,5% (0,480 x 0,736 x 0,212 x 100%).
3. Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y melalui X2 sebesar 9,6% (0,480 x 0,822 x 0,243 x 100%).
H 4 :  Pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh  secara  simultan  (bersama-sama)  pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan menggunakan uji F.
Tabel 9. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan
Variabel F hitung F tabel Sig. Hitung a Hasil Uji X1, X2, X3 ® Y 93,215 2,707 < 0,001 0,05 H4 diterima
Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  dilihat  bahwa  uji  simultan  atau  uji  F  diperoleh  nilai  F hitung sebesar  93,215  dan  nilai  F tabel yang  diperoleh  sebesar  2,707.  Maka  F hitung lebih  besar  dari  nilai  F tabel (93,215 > 2,707), sehingga H4 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah < 0,001 yang berarti lebih  kecil  dari a (<  0,001  kurang  dari  0,05),  sehingga  H4  diterima.  Hal  ini  berarti  pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.
Tabel 10. Besarnya Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .871 a .759 .750 2.11841
a. Predictors: (Constant), Transparansi (X3), Pengelolaan Keuangan (X1), Akuntabilitas (X2) b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)
Nilai Adjusted R Square digunakan nilai koefisien determinasi untuk variabel bebas lebih dari dua,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tiga  variabel  bebas.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan  transparanasi  secara  simultan  terhadap  kinerja  keuangan  adalah  75,0%  (Adjusted  R  Square), sedangkan  sisanya  25,0%  dipengaruhi  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  seperti  belanja  pemerintah, independent financing, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rasio pajak, rasio retribusi, ukuran dari Pemda dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  maka  diperoleh  gambar  diagram  jalur  dalam penelitian  ini  mengenai  pengaruh    pengelolaan  keuangan  daerah,  akuntabilitas  dan  transparansi terhadap kinerja keuangan sebagai berikut.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## Gambar 1.  Diagram Jalur Pengaruh  Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan
Pengelolaan keuangan memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja keuangan. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2,391 sedangkan pada nilai signifikan menunjukkan nilai 0,019 dikarenakan  nilai  signifikan  <  0,05  maka  dianyatakan  variabel  pengelolaan  keuangan  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan.  Hal  ini  berarti  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan banyak pengelola keuangan yang berstatus PNS/ ASN di BPKAD dan  Bappelitbang  pemerintah  daerah  Kota  Tanjungpinang  yang  cukup  memahami  aturan  dalam pengelolaan keuangan, dan juga perencanaan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Menurut Liow et al.  (2019)  kinerja  keuangan  sendiri  tidak  terlepas  dari  cara  pengelolaan  keuangan  itu  sendiri, pengelolaan keuangan yang baik tentu akan dapat memaksimalkan kemampuan keuangan yang dimiliki untuk  melaksanakan  program-program  maupun  mengatasi  permasalahan  yang  menjadi  prioritas pemerintah daerah masing-masing. Tentu dalam mengelola keuangan daerah yang dimiliki, diperlukan tenaga-tenaga profesional dalam bentuk sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni serta sistem informasi yang baik, untuk menciptakan kemampuan pengelolaan yang dapat diandalkan.
Adanya pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan, membuktikan pengelolaan keuangan yang dikerjakan dengan baik dapat meningkatkan kinerja keuangan begitupun sebaliknya, pengelolaan  keuangan  yang  dikerjakan  dengan  tidak  baik  maka  akan  semakin  menurunkan  kinerja keuangan. Di satu sisi usaha perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik dengan harapan supaya mewujudkan kinerja keuangan yang berkualitas. Oleh sebab itu, mengelola keuangan menjadi salah satu kegiatan yang dibutuhkan supaya prestasi dapat bertambah sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kromen et  al.  (2023)  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  mempengaruhi  secara  positif maupun krusial terhadap kinerja keuangan daerah.
Pada variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan menunjukkan hasil pada nilai thitung sebesar 2,293 dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 sehingga signifikansi < 0,05 maka variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Menurut Tarima dan MD (2022), dengan adanya akuntabilitas menunjukan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah untuk memberikan penjelasan serta menjawab segala hal yang berkaitan dengan langkah-langkah, segala

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
keputusan,  dan  proses  yang  dilakukan,  serta  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat.  Adanya akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  membuktikan  bahwa  pemerintah  daerah  Kota Tanjungpinang  serius  dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan  yang  tertuang  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD).  Akuntabilitas  merupakan  titik  sentral  yang mempengaruhi kinerja keuangan pada unit kerja pemerintah daerah Kota Tanjungpinang. Semakin tinggi  akuntabilitas  yang  diberikan  dalam  menjawab  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  penggunaan anggaran, maka semakin baik kinerja keuangan yang tercapai.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  laporan  keuangan  yang  akuntabel  dapat  meningkatkan  kinerja suatu  organisasi,  dalam  hal  ini  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Tanjungpinang,  sejalan dengan pengertian akuntabilitas itu sendiri yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  organisasi. Akuntabilitas menjadi ukuran yang akan menentukan arah kinerja keuangan. Sehingga, dengan adanya akuntabilitas  akan  mendorong  kinerja  keuangan  yang  positif  dengan  hasil  kinerja  yang  ekonomis, efisien dan efektif dalam pembangunan daerah.
Variabel Transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan hasil nilai t sebesar 5,105 dengan nilai signifikan sebesar < 0,001 sehingga nilai signifikan < 0,05 maka variabel transparansi memiliki  pengaruh  terhadap  variabel  kinerja  keuangan.  Menurut  Tarima  dan  MD  (2022)  bahwa transparansi akan memudahkan masyarakat untuk menilai terkait anggaran dan program yang telah ditetapkan. Transparansi berarti keterbukaan yang menyeluruh dan memberi informasi pada lapisan masyarakat secara utuh tentang fungsi anggaran dalam pemerintahan., dengan adanya transparansi akan berdampak terhadap kinerja keuangan.
Hasil penelitian mengartikan bahwa untuk menghindari alokasi anggaran yang kurang tepat di pemerintah daerah, maka diperlukan transparansi. Transparansi meliputi keterbukaan informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam menetapkan anggaran keuangan daerah, dengan adanya transparansi maka akan tercipta horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Apabila  informasi  tentang  anggaran  keuangan  daerah  tersampaikan  kepada  masyarakat,  maka  akan mengurangi kontraversional anggaran. Dengan adanya transparansi dari pemerintah daerah juga akan mengurangi kesalahan penyusunan anggaran, karena dengan adanya transparansi maka masyarakat bisa menilai atau mengoreksi jika terjadi kekeliruan. Dengan demikian, transparansi mengakibatkan kinerja keuangan menjadi lebih maksimal dan kegiatan (program) pemerintah daerah menjadi lebih terkendali.
Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  uji  F  menunjukkan  nilai  F hitung sebesar 93,215 dengan nilai signifikan sebesar < 0,001 kurang dari 0,05 maka hipotesis secara simultan yakni pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja  keuangan  diterima.  Pengelolaan  keuangan,  akuntabilitas  dan  transparansi  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  yang  berarti  apabila  terjadi  peningkatan  pada  pengelolaan  keuangan, akuntabilitas  dan  transparansi  maka  akan  menyebabkan  kinerja  keuangan  akan  meningkat.  Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kromen et al (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan  keuangan,  akuntabilitas  dan  transparansi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur dari tata usaha keuangan daerah yang berperan penting  pada  proses  keuangan  daerah  secara  menyeluruh.  Atas  dasar  itulah,  untuk  melaksanakan pengelolaan  keuangan  daerah  yang  layak,  masing-masing  pihak  pengelola  perlu  merancang  laporan sebagai  bentuk  tanggung  jawab  terhadap  keuangan  dan  melengkapi  laporan  keuangan.  Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah berimbas positif dan krusial terhadap kinerja keuangan daerah.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Akuntabilitas dimaknai sebagai keharusan untuk bertanggung jawab atau menjelaskan kinerja maupun tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif ke pihak yang mempunyai wewenang dan berhak  guna  meminta  keterangan  terkait  pertanggungjawaban.  Ketentuan  pertanggungjawaban keuangan  ialah  bertanggung  jawab  atas  dana  publik,  menyajikan  tepat  waktu,  dan  ada pemeriksaan/respons  pemerintah.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  melakukan  perbaikan  atas sistem pertanggungjawaban agar bisa memaksimalkan kinerja keuangannya. Hal ini berarti akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Transparansi/keterbukaan  memberikan  jaminan  atas  akses  atau  keleluasaan  untuk  masing- masing pihak guna mendapat informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, seperti informasi perihal kebijakan,  tahap  dalam  membuat,  melaksanakan,  dan  hasil  yang  didapat.  Transparansi  selama menyajikan  informasi  pun  memuat  pemahaman  bila  informasi  yang  tersampaikan  harus  tepat, terperinci, dan benar untuk seluruh pemangku kepentingan. Informasi itu pun tidak boleh memuat segala  unsur  yang  disembunyikan,  termasuk  upaya  untuk  menunda  dalam  mengungkapkan. Transparansi  dalam  menyampaikan  informasi  mengenai  kegiatan  tata  kelola  sumber  daya  publik  ke pihak yang memerlukan informasi merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi keuangan maupun informasi lain untuk menentukan  keputusan  oleh  pihak  berkepentingan.  Transparansi  bisa  memunculkan pertanggungjawaban  horizontal  antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat,  maka  mampu menciptakan pemerintah daerah yang berish, efisien, efektif, dan merespons segala aspirasi maupun kepentingan warganya, yang turut berimbas terhadap kinerja keuangan pemerintah yang meningkat. Hal ini berarti transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  memaparkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah,  akuntabilitas  dan transparansi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan.  Hal  ini  berarti  jika  pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah maka akan berdampak terhadap kinerja keuangan yang meningkat. Semakin baik pemerintah daerah dalam mengelola  keuangan,  menjalankan  akuntabilitas  dan  transparansi  maka  akan  menyebabkan peningkatan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## PENUTUP
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dengan analisis jalur, dapat disimpulkan sebagai  berikut:  1)  Terdapat  pengaruh  signifikan  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Tanjungpinang  sebesar  16,1%;  2)  Terdapat  pengaruh  signifikan akuntabilitas  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Tanjungpinang  sebesar  19,6%;  3) Terdapat  pengaruh  signifikan  transparansi  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota Tanjungpinang  sebesar  40,2%  dan  4)  Terdapat  pengaruh  signifikan  secara  simultan  pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang sebesar 75,0% sedangkan sisanya 25,0% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. 2021. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Deiyai”.  Indonesian Journal of Business and Management.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Halim, Abdul. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Kariangan, Hendra . 2017. Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Pilitik . Depok: Kencana.
Kromen, Maria Laetitia Boliina., Henny A. Manafe., M.E. Perseveranda. 2023. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas,  dan  Transparansi  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  (Suatu  Kajian  Studi  Literatur  Manajemen  Keuangan  Daerah)”.  Jurnal  Ilmu Manajemen Terapan. Vol. 4, No. 4, Maret. 2023. e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246. DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4.
Liow  Meilany  S.D.,  Paulus  Kindangen,  Daisy  S.M.  Engka.  2019.  “Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pada  Kota-Kota  yang  Ada  di  Provinsi  Sulawesi  Utara”.  Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol.20 No.3.
Mahmudi. 2016. Buku Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: UII Press. Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Riduwan dan Kuncoro Engkos A. 2017. Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur) . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.2019. Statistika untuk Penelitian . Bandung : CV. Alfabeta.
Tarima  Vicry  Raihan,  Jamaluddin  MD.  2022.  “Pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pada pemerintah kota Samarinda”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.  Volume.  19  Issue  3  (2022)  Pages  682-693.  ISSN:  0216-7743  (Print)  2528-1135 (Online).