## KEBIJAKAN TAKTIS PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESIASE
(COVID)-19
Joko Pramono 1 ,  Farco Siswiyanto Raharjo 1
Universitas Slamet Riyadi Surakarta masjepe69@gmail.com
Abstract. Local governments are the elements most responsible in their regions in  handling  Covid-19.  Regional  heads  are  required  to  make  technical  decisions which do not conflict with central government regulations.  In handling Covid 19, each regional head was given the authority to carry out tactical policies. This is to suppress the spread  of Covid  19  which  is  increasing  day  by  day.  This research method uses content analysis. Content analysis was carried out in a descriptive qualitative manner. The DKI Jakarta Government has implemented Large-Scale Social  Restrictions  (PSBB)  to  reduce  the  spread  of  Covid  19.  West  Java Province,  establishes  good  communication  and  coordination  with  the  central government.  Then  West  Java  has  done  quite  well  based  on  epidemiological indicators.  So  that  it  gets  the  best  Covid  19  handling  award  in  Indonesia.  The Central  Java  provincial  government  in  dealing  with  covid-19  puts  forward preventive or preventive aspects. This condition can be seen from the community safari carried out by the governor of Central Java in order to provide socialization on  the  handling  of  Covid-19.  East  Java  Province  applies  a  cross-sectoral  policy strategy. This policy involves several parties, including universities. From some of the cases above, it can be concluded  that technical policy steps and fast action actions can be taken by the governments of each region on the island of Java in preventing the spread of the Covid-19 virus are correct.
Keywords : technical policy, local government.
Abstrak. Pemerintah  daerah  menjadi  unsur  yang    paling  bertanggung  jawab diwilayahnya  dalam  penanganan  covid-19.  Kepala  daerah  diharuskan  membuat keputusan  teknis  yang  mana  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan pemerintah  pusat.  Pada  penangan Covid  19, setiap  kepala  daerah  di  berikan kewenangan  untuk  melakukan  kebijakan  taktis.  Hal  ini  untuk  menekan  angka persebaran covid  19 yang  semakin  meningkat  dari  hari  ke  hari.    Metode penelitian  ini  menggunakan  content  analysis.  Analisis  isi  dilakukan  secara deskriptif  kualitatif.    Pemerintah  DKI  Jakarta  melakukan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  untuk  menekan  angka  persebaran Covid  19 .  Provinsi Jawa  Barat  ,menjalin  komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik  kepada  pemerintah pusat.  Kemudian  Jawa  Barat  telah  bertindak  cukup  baik  berdasarkan  indikator epidemiologi. Sehingga mendapat penghargaan penanganan Covid 19 terbaik di Indonesia.  Pemerintah  provinsi  Jawa  Tengah  dalam  menangani  covid-19 mengedepankan  aspek  preventif  atau  pencegahan.  Kondisi  ini  bisa  di  lihat  dari safari  masyarakat  yang  di  lakukan  oleh  gubernur  Jawa  Tengah  dalam  rangka memberikan sosialisasi penanganan covid-19. Provinsi Jawa Timur menerapkan strategi  kebijakan  lintas  sektoral.  Kebijakan  ini  melibatkan  beberapa  pihak, termasuk  didalamnya  adalah  kalangan  perguruan  tinggi.  Dari  beberapa  kasus
diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  langkah-  langkah  kebijakan  teknis  dan aksi  gerak  cepat  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  masing-  masing  daerah  di pulau Jawa dalam mencegah penyebaran virus covid-19 sudah tepat.
Kata Kunci : kebijakan teknis, pemerintah daerah .

## PENDAHULUAN
Awal  tahun  2020  Indonesia  dikejutkan  oleh  terpaparnya  corona  virus pada warga negara asing yang sempat singgah dipulau Bali. Tercatatnya kasus tersebut  mengalami  peningkatan  yang    dari  hari  ke  hari  hingga  saat  ini.  Kita ketahui  bahwa covid-19 telah  ditetapkan  pandemi  secara  internasional  oleh World  Health  Organization  (WHO) ,  termasuk  Indonesia.  Corona  virus  memiliki ukuran  125  nanometer  atau  0,125  mikrometer.  Satu  mikrometer  setara  dengan 1000  nanometer.  Sehingga  virus  ini  tidak  kasat  oleh  mata.  WHO  menyebut bahwa virus ini dapat bertahan rata-rata 10 menit dipermukaan termasuk tangan. Kemudian  dapat  bertahan  selama  beberapa  jam  dalam  suhu  24-27  derajat Celsius.
Pandemi  bencana  non  alam  sudah  pernah  terjadi  di  dunia  ini sebelumnya.  Sebagai  contoh  antara  lain  : Ebola,  SARS,  H5NI,  HIV,  AIDS, dan lain-lain. Covid-19 memiliki  implikasi  pada  berbagai  bidang  mulai  dari  sektor ekonomi hingga politik. Pidato presiden dalam rapat paripurna kabinet yang dirilis berbagai media massa mengatakan bahwa ekonomi dunia tertekan minus enam sampai tujuh persen. Perlu adanya langkah kongkrit dalam penanganan covid-19 sebagai extraordinary case .
Berbagai  negara  di  dunia  menerapakan  strategi  kebijakan  teknis. Diantaranya  adalah  menerapkan lockdown .  Secara  umum  diartikan  sebagai pemberhentian  secara  total  aktivitas  masyarakat  pada  negara  tersebut. Penerapan lockdown dilakukan oleh beberapa negara seperti India dan Malaysia.
Negara  Indonesia  tidak  menjadikan lockdown sebagai  kebijakan  teknis  untuk menangani Covid-19. Kebijakan  teknis  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Secara terminologi tidak ada definisi  baku  istilah lockdown dan  pembatasan  sosial  berskala  besar.  Namun secara  pembedaan  dapat  di  lihat  bahwa lockdown lebih  ketat  dari  pembatasan sosial  berskala  besar.  Kegiatan  pembatasan  sosial  berskala  besar  dikecualikan
untuk  beberapa  sektor  strategis  seperti  pelaku  industri  sektor  pangangan, perbankan, industri manufaktur, pertambangan, hingga pelayanan pajak.
Tercatat  data  pada  saat  ini,  kasus  positif covid-19 mengalami peningkatan lebih dari 1500 jiwa setiap harinya. Kondisi ini menjadikan Indonesia menempati  peringkat  pertama  di  ASEAN  sebagai  negara  yang  memiliki  jumlah kasus  paling  tinggi covid-19 .  Hal  ini  membuat  pemerintah  melakukan  tindakan taktis  untuk  menekan  jumlah  kasus  positif covid-19 .  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  adalah  membuat  tim  kerja  gugus  tugas  dari  tingkat  pemerintah  pusat hingga  tingkat  pemerintah  daerah.  Ketua  gugus  tugas covid  19 dipimpin langsung  oleh  kepala  BNPB  yaitu  Letjen.  Doni  Monardo.  Komunikasi  intensif senantiasa  dilakukan  secara  terukur  setiap  hari.  Berbagai  persiapan  medis  dan non  medis  dilakukan  untuk  menangani  pasien.  Kemudian  bantuan  sosial berbentuk  uang  tunai  maupun  sembako  disalurkan  dalam  rangka  membantu masyarakat  yang  terdampak.  Meskipun  dalam  pelaksanaan  menuai  persoalan teknis, yakni penyaluran bantuan yang tidak terdistribusi pada sasaran.
Pemerintah  daerah  menjadi  unsur  yang  paling  bertanggung  jawab diwilayahnya  dalam  penanganan covid-19 .  Kepala  daerah  diharuskan  membuat keputusan  teknis  yang  mana  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan pemerintah  pusat.  Hal  ini  menjadi  sebuah  persoalan  di  tingkat  pemerintah daerah.  Terdapat  kepala  daerah  yang  membuat  kebijakan  teknis  yang  tidak sesuai  dengan  peraturan  pusat.  Sebagai  contoh  pemerintah  kabupaten  Tegal yang  sempat  melakukan  tindakan local  lockdown tanpa  persetujuan  pemerintah pusat.  Kebijakan  teknis  ini  menuai  persoalan.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kabupaten  tegal  tersebut  dari  perspektif  keilmuan  kebijakan  publik dinamakan  sebagai  diskresi  kebijakan.  Diskresi  kebijakan  lazim  dilakukan  jika keadaan  darurat  sehingga  harus  mengambil  keputusan  taktis.  Setiap  kepala daerah  telah  melakukan  berbagai  kebijakan  teknis  dalam  rangka  menangani covid-19 .  Kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  sebaiknya  diberikan  secara lebih. Hal ini di karenakan pemerintah daerah lebih memahami kondisi yang ada di  daerah.  Sehingga  upaya  taktis  dapat  di  lakukan  dengan  maksimal.    Pada tulisan  ini  akan  dibahas  mengenai  kebijakan  teknis  kepala  daerah  yang  ada  di pulau jawa dalam rangka menangani wabah pandemi covid-19 .

## METODE PENELITIAN.
Metode  penelitian  ini  menggunakan content  analysis ,  yakni  membahas secara  mendalam  suatu  informasi  yang  tertulis  atau  tertayang  di  media  massa. Analisis  isi  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menganalisa  secara deskripsi  melalui  narasi  kata.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  deskripsi  narasi terfokus  pada  situasi  yang  sedang  berkembang,kondisi  /  s etting , gaya,  gambar, makna,  serta  gagasan  penting  agar  dikenali/dipahami  secara  kompleks. (Krippendorff, 2004: 17).

## PEMBAHASAN
Studi  kebijakan  publik  terkait  dengan  studi  ilmu  politik.  Namun  studi kebijakan  publik  lebih  mengarah  pada  ilmu  administrasi  negara.  Didalamnya terfokus  pada  proses  pembuatan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara negara.  Proses  kebijakan  publik  dimulai  dari  tahap  perumusan  atau  formulasi kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  monitoring  kebijakan hingga evaluasi kebijakan.
Thomas  Dye  mendeskripsikan  kebijakan  publik  sebagai  segala  sesuatu yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu (Howlett,1995). William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan  tertentu.  Menurut  W.N.Dunn  (2003)  mengungkapkan bahwa  kebijakan publik  adalah  sebuah list pilihan  suatu  tindakan  yang  saling  terhubung yang disusun  oleh sebuah instansi  atau  pejabat  pemerintah  antara  lain  dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas,  dan sebuah  pembangunan  perkotaan. Tindakan-tindakan kebijakan publik  tersebut  merupakan  implementasi  kebijakan  dan  dibutuhkan  budaya organisasi  yang  akan  siginifikan  berpengaruh  pada  layanan  publik,  misalnya layanan kesehatan (Darmi,Titi. 2018).
Perumusan  kebijakan  publik  berangkat  dari  masalah  publik.  Masalah diartikan  sebagai  suatu  keadaan  yang  menimbulkan  kebutuhan  atau ketidakpuasan  pada  sebagian  orang  kemudian  mengharapkan  adanya  sebuah perbaikan.  Suatu  masalah  akan  menjadi  masalah  public  bila  ada  orang  atau
kelompok  yang  menggerakkan  kearah  tindakan  guna  mengatasi  masalah tersebut.
Menurut  Tangklilisan  (2003:2)  kebijakan  publik  bisa  dibedakan  menjadi tiga  kelompok,  yakni:  1)  Kebijakan  publik  makro,  sifatnya  umum  atau  dapat disebut  dengan  kebijakan  yang  mendasar.  Sebagai  contoh  :  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  Undang-Undang  atau  peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang,  Peraturan  pemerintah,  Peraturan presiden,  Peraturan  daerah.  Kebijakan  ini  biasanya  langsung  bisa  di implementasikan; 2) Kebijakan publik meso, artinya memiliki sifat menengah atau yang sering disebut  penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dalam bentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peratuan Bupati, Peraturan Wali  Kota,  Keputusan  bersama  atau  SKB  antar  menteri,  Gubernur  dan  Bupati atau  wali  kota;  3)  Kebijakan  publik  mikro,  artinya  mengatur  jalannya  atau implementasi  dari  kebijakan  publik  di  atasnya.  Bentuk  kebijakan  ini  seperti peraturan  yang  dibuat  oleh  aparat-aparat  publik  tertentu  yang  kedudukannya dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Misalkan peraturan dinas dan sejenisnya.
Dalam  penanganan  kasus Covid-19 masuk  dalam  domain  kebijakan publik  makro.  Peraturan  pada  pemerintah  tingkat  pusat  menjadi  acuan. Kemudian  diperjelas  dengan  peraturan  dibawahnya.  Seyogyanya  peraturan dibawah harus berkesinambungan dengan peraturan yang ada pada pemerintah pusat.
James Anderson dikutip Suharno (2010:24-25) mengatakan bahwa kebijakan publik terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:
 Kebijakan substanstif versus kebijakan prosedural
 Kebijakan  distributif  versus  kebijakan  reulatori  versus  kebijakan redistributif
 Kebijakan materal versus kebijakan simbolik
 Kebijakan  yang  berhubungan  dengan  barang  umum  (public  goods)  dan barang privat (privat goods)
Secara  etimologis  pemerintahan  berasal  dari  kata  dasar  perintah  yang berarti  melakukan  pekerjaan  menyuruh.  Penambahan  awalan  pe  menjadi
pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Penambahan akhiran  an  menjadi  pemerintahan  berarti  perbuatan,  cara,  hal  atau  urusan daripada badan yang memerintah tersebut (Inu Kencana Syafe’i, 2006).
Menurut gramatikal bahasa Inggris definisi pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan. Istilah keduanya disebut dengan “government”. Kata ini bersumber  dari  bahasa  latin  yakni  “gubernauculum”  yang  berarti  kemudi.  Kata government dapat bermakna :
1.  Melaksanakan wewenang pemerintahan.
2.  Cara atau sistem memerintah.
3.  Fungsi atau kekuasaan untuk memreintah.
4.  Wilayah atau negara yang diperintah.
5.  Badan  yang  terdiri  dari  orang-orang  yang  melaksanakan  wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.
Ermaya  Suradinata  (2007)  memberikan  definisi  perbedaan  antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah ialah suatu badan-badan  publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.
Kemudian  Taliziduhu  Ndraha  (2003)  membedakan  definisi  keduanya yakni,  Pemerintah“  adalah  segenap  alat  perlengkapan  negara  atau  lembaga- lembaga  kenegaraan  yang  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan nasional,  sedangkan  “Pemerintahan“  adalah  perbuatan  atau  tindakan memerintah.
Menyimak  pendapat  di  atas,  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa  istilah “Pemerintah“  berkaitan  erat  dengan  makna  kelembagaan  atau  institusi-institusi negara  atau  merupakan  badan-badan  publik  yang  berfungsi  utnuk  melakukan upaya pencapaian tujuan negara. Sedangkan makna “Pemerintahan“ merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh lembaga publik tersebut.
Penulis  berupaya  mengumpulkan  data  dari  rilis  media  elektronik  yang berkembang  selama  masa  pandemi covid-19 .  Dalam  pemberitaan  tersebut melihat upaya pemerintah daerah dipulau jawa dalam penanganan kasus covid- 19 .  Mengingat  jawa  memiliki  jumlah  massyarakat  terpapar  dengan  jumlah terbesar di Indonesia.
Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan  langkah –  langkah  pengendalian penyebaran covid-19 yang  dinilai  ahli  kesehatan  lamban,  ketika  itu  Jokowi memerintahkan  kepala  daerah  dari  tingkat  provinsi  hingga  kabupaten  dan  kota menetapkan  situasi  penyebaran  Covid-19  di  wilayahnya  dengan  berkonsultasi dengan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB).  Pernyataan presiden  tersebut  dan  kemudian  menyusul  pada  penetapan  Indonesia  dalam status  bencana  nasional  non  alam covid-19 yang  meningkat  tajam  dalam beberapa hari terakhir  kemudian.  Langkah-langkah  yang  diinstruksikan  adalah agar    proses  belajar  dan  bekerja  dapat  dilakukan  di  rumah,  dan  juga menganjurkan untuk menunda   kegiatan-kegiatan   yang   melibatkan   peserta banyak   orang   serta melakukan pengetesan infeksi covid-19 dan pengobatan secara maksimal. (BBC News Indonesia, 16 Maret 2020).
Analisis  dari  data  pemberitaan  tersebut  ialah  muncul  sebuah  perbedaan informasi  antara  pusat  dan  daerah.  sebelum  ada  himbauan  yang  terpusat  dari pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  presiden.  Terdapat  beberapa  kepala  daerah sebelumnya telah melakukan langkah-langkah teknis. Gerak pemerintah daerah dalam  inisiatif  pengendalian covid-19 telah  dilakukan  diantaranya  Pemprov  DKI Jakarta,  Pemkot  Solo,  Pemprov  Jawa  Tengah  dan  dan  Pemprov  Jawa  Barat. Dalam  perspektif  kebijakan  publik  dikenal  dengan  istilah  diskresi  kebijakan. Tindakan  ini  tidak  dapat  disalahkan,  karena  pemerintah  daerah  lebih  mengerti dan  memahami  kondisi  yang  ada  di  daerahnya.  Sehingga  perlu  pengambilan keputusan yang cepat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 .
Kebijakan  Teknis  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  Penanganan Covid-19.
Pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  sempat  menjadi  salah  satu  daerah dengan  angka covid-19 tertinggi  di  Indonesia.  Pemerintah  DKI  Jakarta  melalui instruksi Gubernur Anies Baswedan melakukan berbagai macam tindakan teknis. Kebijakan  ini  diambil  sebagai  upaya  menekan  angka  pasien  positif covid-19 . Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  sebagai  langkah  taktis  yang  di lakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut antara lain :
1. Pembatasan akses keluar masuk kawasan Jakarta dan luar Jakarta.
2. Penerapan peribadahan di rumah untuk masyarakat.
3. Tidak ada aktivitas mudik lebaran.
4. Penyediaan akses tempat cuci tangan.
5. Pengadaan fasilitas karantina wilayah kelurahan.
6. Sosialisasi kepada warga masyarakat dilakukan oleh setiap perangkat wilayah.
7. Tidak di bolehkan aktivitas kerumunan massa.
8. Pemberlakuan jaga jarak dan meminimalisir aktivitas diluat rumah.
9. Meliburkan sekolah dan mengganti dengan kegiatan belajar secara online.
(Sumber berita : Kata data, 20 Maret 2020 dan liputan 6 News, 15 Maret 2020).
Analisis  data  dari  pemberitaan  tersebut  dapat  di  lihat  bahwa  pemerintah DKI  Jakarta  melaksanakan  berbagai  kebijakan  teknis  sebagai  upaya penanganan covid-19 . Namun angka positif covid-19 di DKI Jakarta tetap dalam kategori  besar.  Hal  ini  disebabkan  jumlah  mobilitas  warga  DKI  Jakarta  tetap berlangsung  setiap  hari.  Selain  itu  tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap peraturan  beragam.  Perlu  sebuah  tindakan  kongkrit  dengan  melibatkan  aparat sebagai  langkah  membubarkan  aktivitas  yang  terkait  dengan  kerumunan masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Covid-19 .
Provinsi  Jawa  Barat  di  nilai  sebagai  salah  satu  provinsi  terbaik  dalam penanganan covid-19 . Gugus tugas penanganan covid-19 yang kemudian diganti nama dengan Tim Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi mengatakan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat ,menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik kepada pemerintah pusat. Kemudian Jawa Barat telah bertindak cukup baik berdasarkan indikator epidemiologi.
Meskipun  jumlah  pasien  positif  meningkat  setiap  waktu,  namun  jumlah pasien  sembuh  juga  meningkat  secara  signifikan.  Pemerintah  provinsi  Jawa Barat  jugs  menyediakan  data  secara  lengkap  dengan  basis  aplikasi.  (Sumber  : CNN Indonesia, 20 Mei 2020).
Analisis  data  dari  informasi  diatas  menjelaskan  bahwa  pemerintah provinsi  Jawa  Barat  melaksanakan  kebijakan  teknis  dengan  orientasi  pada inovasi.  Sebagai  contoh  penampilan  data  pasien covid-19 berbasis  aplikasi. Meskipun penanganan covid-19 bukanlah ajang sebuah perlombaan, akan tetapi
pencapaian  pemerintah  daerah  dalam  menangani  pandemi  ini  selayaknya mendapatkan sebuah reward atau apresiasi.
Kebijakan Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan surat edaran sejak tanggal 14 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan covid- 19 .  Surat  edaran  ditujukan  pada  walikota  dan  bupati,  jajaran  institusi pemerintahan  dan  pendidikan,  hingga  BUMN  yang  ada  diwilayah  provinsi  Jawa Tengah.
Surat  edaran  tersebut  mengintruksikan  untuk  melakukan  pencegahan sedini mungkin persebaran Covid-19 dan penyediaan peralatan yang diperlukan seperti alat ukur suhu tubuh, masker, hand sanitizer, hingga penyediaan tempat cuci tangan diberbagai wilayah.
Kemudian  gubernur  Jawa  Tengah  juga  mengintruksikan  untuk meniadakan  aktivitas  yang  melibatkan  banyak  orang  seperti Car  Free  Day , kemah, study tour dan aktivitas lainnya berkaitan dengan kerumunan massa.
Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah memberi pemahaman langsung secara door to door dalam penanganan COVID-19. Bahkan dalam satu bulan ini, Ganjar  intens  keliling  Kota  Semarang  dengan  bersepeda  untuk  menemui masyarakat.  Ganjar  bahkan  tak  segan  menggunakan  pengeras  suara  untuk mengingatkan  agar  warga  mau  memakai  masker  dan  jaga  jarak.  (Sumber  : Okezone News, 1 April 2020).
Analisis kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam  menangani covid-19 mengedepankan  aspek  preventif  atau  pencegahan.
Kondisi  ini  bisa  di  lihat  dari  safari  masyarakat  yang  di  lakukan  oleh  gubernur Jawa  Tengah  dalam  rangka  memberikan  sosialisasi  penanganan covid-19 . Gubernur Jawa Tengah langsung menyasar pada masyarakat untuk mengetahui keadaan yang terjadi. Dalam bidang ilmu kebijakan publik di kenal dengan istilah monitoring kebijakan.
Kebijakan Teknis Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Berbagai  upaya  terus  pemerintah  provinsi  Jawa  Timur    lakukan  untuk mempercepat  penanganan  virus covid-19 .  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan
dengan menerapkan kerjasama pentahelix dengan berbagai elemen strategis di Jawa  Timur.  Pentahelix  ini  merupakan  kerja  sama  antar  lini  di  masyarakat. Perguruan tinggi dan akademisi menjadi salah satu elemen pentahelix yang bisa diajak kerjasama untuk menangani covid-19 .
Sebagai  wujud  penerapannya,  Gubernur  Jawa  Timur  Khofifah  Indar Parawansa  bersama  Menteri  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan  (PMK)  Muhadjir  Effendy,  Menteri  Kesehatan  Terawan  Agus Putranto, Ketua Gugus Tugas Pusat Doni Monardo melakukan video conference dengan  58  Perguruan  Tinggi  Negeri/Swasta  (PTN/PTS)  se-Jatim.  Video conference  dilakukan  di  Gedung  Negara  Grahadi  Surabaya.  Pada  kesempatan yang  sama,  Gubernur  Jawa  Timur  Khofifah  Indar  Parawansa  mengharapkan kerja  sama  pentahelix  dengan  keterlibatan  PTN/PTS  se-Jatim  bisa  membantu percepatan  penanganan  Covid-19  di  Jatim.  Sinergitas  semacam  ini  menjadi bagian penting untuk bersama-sama melawan Covid-19. (Sumber : Kontan.id , 8 Juli 2020).
Kasus  infeksi  Covid-19  di  Surabaya  Raya  mencapai  7.472  kasus  per Sabtu  (27/6/2020).  Rinciannya  ada  5.414  kasus  di  Surabaya,  1.453  kasus  di Sidoarjo dan 605 kasus di Gresik. Dari kasus yang ada di Surabaya, 2.118 orang sembuh, 400 orang meninggal dan 49 pending (dalam validasi data). Sementara di  Sidoarjo  sebanyak  225  orang  sembuh,  109  meninggal  dan  5  orang  pending. Kesembuhan di Gresik dilaporkan 80 orang sembuh, 61 orang meninggal dan 17 pending. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Jawa Timur meminta kasus di  provinsi  dengan  38  kabupaten/kota  ini  ditekan.  Terutama  wilayah  Surabaya Raya sebagai daerah dengan kasus terbanyak. (Sumber : Bisnis.com)
Analisis  kebijakan  teknis  penanganan covid-19 di  pemerintah  provinsi Jawa  Timur  menerapkan  strategi  kebijakan  lintas  sektoral.  Kebijakan  ini melibatkan  beberapa  pihak,  termasuk  didalamnya  adalah  kalangan  perguruan tinggi.  Kerjasama  lintas  sektoral  ini  diharapkan  mampu  menekan  angka penularan covid-19 di  wilayah  provinsi  Jawa  Timur.  Seperti  yang  di  ketahui bersama  bahwa  provinsi  Jawa  Timur  saat  ini  mencatat  angka  terbesar  kasus covid-19.
Analisis Kebijakan Teknis Kepala Daerah di Pulau Jawa dalam Penanganan Covid-19 .
Setiap  kepala  daerah  memiliki  ciri  khas  masing –  masing  dalam penanganan  pandemi covid-19 .  Sebagian  besar  kepala  daerah  di  pulau  Jawa mengambil  kebijakan  lebih  awal  sebelum  adanya  intruksi  dari  presiden. Kemudian  beberapa  kepala  daerah  melakukan  diskresi  kebijakan  dalam mengambil  tindakan  sebagai  upaya  teknis  penanganan covid  -19 .  Diskresi kebijakan  dilakukan  kepala  daerah  karena  pemerintah  pusat  terlihat  lamban dalam  memberikan  intruksi.  Kepala  daerah  telah  melakukan  berbagai  tindakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk mencegah penularan covid 19 .
Gubernur  Jawa  Barat  misalnya,  menggunakan  kebijakan  yang  bersifat koersif  lebih  dominan  dibandingkan  dengan  lainnya.  Kebijakan  yang  dilakukan adalah  berupa  instruksi meniadakan  social  distancing  dengan  menutup car  free day ,  meliburkan  sekolah  di  wilayahnya  dan  juga  melakukan  teknik Canalizing , menggandeng rumah sakit dan universitas untuk bekerjasama dalam menangani pencegahan  penularan  Covid-19  di  wilayah  Jawa  Barat  dan  juga  melakukan pemeriksaan  proaktif  dan  membangun  pusat  informasi  yang  bisa  diakses  oleh warga  terkait  informasi  dan  edukasi  mengenai  pencegahan  penularan  virus Covid-19. Penetapan status siaga satu untuk wilayah Jawa Barat.
Kemudian juga hal yang sama dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Melakukan  pembatasan  sosial  / social  distancing ,meliburkan  sekolah  dan universitas,  membatalkan  event  skala  besar  yang  sudah  terencana,  peniadaan car free day . Koordinasi hingga jajaran lurah dan camat untuk mensosialisasikan penyebaran/pandemi dan pencegahan covid-19 .
Gubernur  Jawa  Tengah  lebih  melakukan  pendekatan  secara  langsung kepada  masyarakat  dalam  rangka  mensosialisasikan  pencegahan covid-19 . Ganjar  Pranowo  selaku  Gubernur  sering  keliling  ditengah  masyarakat  dengan tujuan  memantau  perkembangan.  Kemudian  membentuk  satuan  koordinator tugas dalam penangan wabah covid 19 . Sebagai kebijakan teknis gubernur Jawa Tengah  menerbitkan  surat  edaran  yang  di  tujukan  kepada  seluruh  jajaran pemerintah,  institusi  pendidikan,  pelaku  usaha,  hingga  BUMN  yang  ada  di  jawa tengah.
Provinsi  Jawa  Timur  mencatat  angka  tertinggi  kasus  penyebaran Covid- 19 .  Sebagai  upaya  menangani  hal  tersebut,  pemerintah  provinsi  Jawa  Timur melakukan  kerjasama  lintas  sektoral,  temasuk  didalamnya  adalah  kalangan perguruan  tinggi  hingga  institusi  kesehatan.  Kerjasama  lintas  sektoral  ini bertujuan  untuk  menangani  persebaran covid-19. Langkah  Provinsi  Jawa  Timur lebih  banyak  menggunakan  strategi  koersif,  berupa  instruksi  dan  sosialisasi.  Ini berarti  strategi  komunikasi  dilakukan  telah  juga  berupa  teknik  informatif  dan edukatif Strategi canalizing juga menjadi dominan agar pesan dalam pencegahan penularan covid-19 dapat  bersama-sama  dilakukan  Khususnya  di  wilayah provinsi Jawa Timur.

## PENUTUP
Dari  beberapa  kasus  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  langkah- langkah kebijakan teknis dan aksi gerak cepat dapat  dilakukan oleh pemerintah masing- masing daerah di pulau Jawa dalam mencegah penyebaran virus covid- 19 sudah  tepat,  nemun  lambannya  intruksi  pemerintah  pusat  dalam  mengambil komando  sangat  disayangkan.  Peran  pemerintah  pusat  saat  ini  seolah-olah hanya  melakukan  beberapa  strategi  komunikasi  saja  dan  tidak  komprehensif, berupa teknik koersif yang masih berupa instruksi tanpa tindakan sanksi dan juga informatif kepada pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
Dunn,  William  N.  (2003 ).  Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada. University Press.
Darmi,  Titi  (2018).  Layanan  Pembuatan  IMB  Berbasis  Implementasi  Kebijakan dan  Budaya  Organisasi.  Jurnal Publikauma:  Jurnal  Administrasi  Publik Universitas Medan Area. Vol 6 Nomor 1, pp 1-14.
Ermaya  Suradinata,2007, Pemimpin  dan  Kepemimpinan  Pemerintah ,  Jakarta,
Gramedia Pustaka. Utama.
Kencana, Syafiie Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik . Jakarta, Rineka Cipta.
Krippendorff,  K.  (2004).  Content  analysis  :  an  introduction  to  its  methodology. New. York : Sage Publication.
Michael Howlett, Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subs ystem. Oxford University Press.  Toronto.
Ndraha,  Taliziduhu.  2003.  Kybernologi  (Ilmu  Pemerintahan  Baru).  Jilid  1-2. Jakarta. Rineka Cipta.
Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Yogyakarta: UNY Press.
Tangkilisan,  Hesel  Nogi. 2003 . Kebijakan  Publik  Yang  Membumi .  Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI .