## PENDAHULUAN
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan  pemerintah.  Apabila  pemerintah  telah menetapkan  suatu  kebijakan  untuk  membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Wagner mengemukakan suatu teori mengenai  perkembangan  pengeluaran  pemerintah yang semakin besar dalam prosentase dalam GNP yang  didasarkan  pada  pengamatan  di  negara Eropa, U.S, dan Jepang pada abad ke–19.  Hukum Wagner  adalah  ”  Dalam    suatu  perekonomian, apabila  pendapatan  perkapita  meningkat”,  secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dalam hal ini  mengapa  peranan
pemerintah menjadi  semakin besar,  yang  terutama disebabkan  pemerintah  harus  mengatur  hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi kebudayaan dan lain sebagainya.
Lebih  lanjut  Peacock  dan  Wiseman  juga mengemukakan  Teori  mengenai  pengeluaran pemerintah  yang terbaik yang menyatakan bahwa masyarakat  mempunyai  suatu  tingkat  toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan  oleh  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran pemerintah.
Perkembangan  ekonomi    menyebabkan pemungutan  pajak  yang  semakin  meningkat walaupun  tarif  pajak  tidak  berubah;  meningkatnya penerimaan  pajak  menyebabkan  pengeluaran pemerintah  juga  semakin  meningkat.  Oleh  karena

## FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  PENGELUARAN  PEMBANGUNAN DI KOTA  PALOPO
I Ketut Patra 1 , Nurlinda Sabani 2
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
1 E_Mail: ketutpatra@stiem.ac.id
Abstrak: Salah satu teori yang menjelak an perlunya pengeluaran pemerintah adalah Publik  Expenditur theory. Teori ini menjelak an bahwa pemerintah perlu melak uk an intervensi dalam perek onomian ak ibat adanya k egagalan  pasar  (mark et failure) yang menyebabk an pasar tidak  dapat melak uk an k egiatan terutama alok asi barang  dan  jasa  secara  efisisen.  Bentuk   intervensi  pemerintah  tersebut berupa memproduk si barang dan jasa, melak uk an k ebijan fisk al dan moneter, menyediak an  k ebutuhan masyara k at yang bersifat publik  (public goods). Beberapa fak tor yang menjadi fok us dalam penelitian ini adalah : jumlah penduduk , PDRB dan Tingk at inflasi mempengaruhi pengeluara pembangunan di Kota Palopo.
Penelitian ini bertujuan menelaah lebih lanjut fak tor-fak tor yang mempengaruhi pengeluaran pembangunan yang  cendrung  semak in  meningk at  di  Kota  Palopo,  untuk   dapat  memberik an  solusi,  arah  dan  k ebijak an pembangunan sehingga berdampak  positif  bagi masyarak at  di Kota Palopo.
Penelitian  ini  menggunak an  pendek atan   k uantitatif  dengan  analisis  Regresi  Linier  Berganda  yang merupak an turunan dari persamaan   Cobb-Douglas.. Dengan  menggunak an program SPSS. Versi 22. LnY =  β 0 +β 1 LnX 1 + β 2 LnX 2 + β 3 LnX 3 + e
Hasil penelitian dan uji hipotesis  dengan menggunak an uji t  dengan  £ 0,05 menunjuk an bahwa  Jumlah penduduk   dan  inflasi  tidak   berpengaruh  signifik an  terhadap  pengeluaran  pembangunan  sedangk an  PDRB berpengaruh  signifik an  terhadap  pengeluaran  pembangunan.  Sementara  menggunak an  Uji  F  k etiga  variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap pengeluaran pembangunan di Kota Palopo.
Kata  kunci : pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB dan Inflasi
itu meningkatnya GNP  menyebabkan   penerimaan pemerintah  yang  semakin  besar,  begitu  pula terhadap pengeluaran pemerintah.
Sementara  Bird  dalam  Mangukoesoebroto (1993)    menyatakan  bahwa  selama  terjadi gangguan  sosial  memang  terjadi  pengalihan aktivitas  pemerintah  dari  pengeluaran  sebelum gangguan    ke  aktivitas  yang  berhubungan gangguan  tersebut.  Hal  ini  akan    menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah dalam prosentase  terhadap  GNP.  Akan  tetapi  setelah terjadi gangguan, prosentase pengeluaran pemerintah  terhadap  GNP  perlahan-lahan  akan menurun  kembali  pada  tingkat  sebelum  terjadinya gangguan.  Efek  pengalihan  merupakan  gejala dalam  jangka  pendek,  tetapi  tidak  terjadi  dalam jangka panjang.
Dari  teori  mikro  mengenai  perkembangan pengeluaran pemerintah  adalah  untuk  menganalisa faktor-faktor  yang  menimbulkan  permintaan  akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.
Interaksi  antara  permintaan  dan  penawaran  untuk barang  publik  menentukan  jumlah  barang  publik akan  disediakan  melalui  anggaran  belanja,  yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap permintaan barang yang lain.

## METODE DAN BAHAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kota  Palopo dan  penelitian  ini  difokuskan  pada  factor-faktor yang  mempengaruhi  pengeluaran  pembangunan  di Kota  Palopo.  Pengumpulan  data  penelitian  ini, lebih  banyak  ditekankan  pada  penelitian  data sekunder, dimana data-data tersebut diperoleh  dari kantor  BPS,  Bappeda,  Bagian  Keuangan  Setda
Kota  Palopo  serta  instansi  yang  terkait  dalam penelitian  ini.
Untuk  menguji  hipotesis    yang  telah dikemukakan  maka  dikemukakan  metode  analisis regresi  berganda  (Sugiono,  64)  untuk  mengetahui pengaruh/hubungan antara variable bebas ( Independent Variable ) dan  Dependent Variabel, serta  faktor  yang  dominan  berpengaruh  terhadap pengeluaran  pemerintah  yang  diturunkan  dari persamaan Cobb-Douglas .
Y = f (X)
Y = β 0 LX 1 β1 X 2 β2 X 3 β3 X 4 β4 X 5 β5 ……………
X n βn (1) Aadapun persamaan
dengan mentranspormasikan  ke  dalam  Logaritma  Natural (Ln) adalah sebagai berikut :
LnY = β 0 +β 1 LnX 1 + β 2 LnX 2 + β 3 LnX 3 + e  (2) Dimana :
Y   = Pengeluaran  Pembangunan β 0 = Konstanta
X 1 = Jumlah Penduduk Kota Palopo X 2 = PDRB
X 3 = Inflasi
1  = Elastisitas  Jumlah Penduduk
2  = Elastisitas PDRB
β 3 = Inflasi
℮  = Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi Unggulan Daerah
Berdasarkan  kontribusi  sektor  terhadap pembentukan  PDRB, struktur perekonomian Kota Palopo  ditopang  oleh  empat  sektor terbesar yakni sektor  Perdagangan,  Hotel  &  Restoran  23,64  %, Jasa-Jasa  19,42  %,  Petanian  15,86  %  dan Keuangan,  Persewaan  15,70%,    Perkembangan
presentase  kontribusi  sektor-sektor  terhadap pembentukan  PDRB  Kota  Palopo    dapat  dilihat pada tabel berikut:
Gambaran  perkembangan  struktur  ekonomi  Kota
Palopo  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  struktur ekonomi  Provinsi  Sulawesi  Selatan  hingga  tahun 2013,  sektor-sektor  tersier  merupakan  sektor penopang  perekonomian  Sulawesi  Selatan dengan menyumbang  sebesar  51,17  persen  terhadap total PDRB.   Kemudian disusul oleh sektor primer dan sekunder  secara  berurutan  sebesar  29,89  persen dan  18,95  persen.  Sektor  pertanian  masih merupakan  sektor  penyumbang  terbesar  (23,90 persen) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan
Tabel  1: Distribusi  persentase  PDRB  menurut lapangan usaha tahun 2010 – 2014
Hal  tersebut    sejalan  dengan  predikat Sulawesi  Selatan  sebagai  salah  satu  sentra pertanian di Indonesia Timur.
Pertumbuhan  riil  beberapa  sektor  sejalan dengan  kontribusi  pada  PDRB  yang  juga berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  Kota  Palopo  antara  lain sektor  Listrik/gas  dan  Air,  sektor  Perdagangan, dan  sektor  Bank    Lembaga  Keuangan.    Secara rinci  pertumbuhan  masing  -  masing  sektor  dapat dilihat  pada tabel  di bawah ini.
Tabel 2: Pertumbuhan Riil Per Sektor Kota
Palopo Tahun 2010 - 2014 NO LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pertanian 21,96 18,03 17,12 15,86 19,41 2 Pertambangan & Penggalian 0,15 0,14 0,14 0,11 0,18 3 Industri Pengolahan 3,80 3,65 3,45 3,40 3,01 4 Listrik  dan Air Bersih 1,65 1,71 1,73 1,80 1,00 5 Bangunan 11,29 12,11 11,01 10,74 15,96 6 Perdagangan,Hotel dan Restoran 20,11 21,42 22,85 23,64 21,18 7 Angkutan dan Komunikasi 8,99 9,21 9,13 9,33 5,59 8 Keuangan , Persewaan 13,12 14,16 14,94 15,70 8,22 9 Jasa – Jasa 18,92 19,58 19,64 19,42 26,17 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
NO LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014 1. Pertanian -4,63 -8,37 5,60 3,04 6,66 2. Pertambangan/Penggalian -5,12 4,21 4,90 -10,57 -1,12 3. Industri Pengolahan 4,47 5,88 5,76 6,03 5,73 4. Listrik,  Gas, Air Bersih 13,91 17,04 7,11 11,55 14,97 5. Bangunan 9,89 17,11 -1,69 6,62 4,12 6. Perdagangan, Restoran, Hotel 18,54 16,01 14,04 13,35 13,26 7. Angkutan & Komunikasi 9,99 14,36 11,19 9,42 9,28 8. Bank & Lembaga Keuangan 14,97 15,85 16,40 16,14 4,61 9. Jasa – Jasa 5,86 7,78 3,84 4,16 5,77 PDRB 7,29 8,16 8,68 8,99 6,66
Pada  tahun  2013  pertumbuhan  ekonomi Kota  Palopo  mencapai  8,99%,  pertumbuhan  ini dipicu  oleh  kinerja  positif  semua  sektor,  kecuali sektor pertambangan dan penggalian  yang terkontraksi  (tumbuh  negatif)  sebesar  10,57%. Kinerja  terbaik  terjadi  pada  sektor  keuangan, persewaan  dan  jasa  perusahaan  yang  tumbuh hingga  16,14%  selain  sektor  pertambangan  dan penggalian  yang  mengalami  pertumbuhan  negatif, sektor  pertanian  juga  mengalami  pertumbuhan terendah sebesar 3,04%.

## Pertumbuhan Ekonomi
Tiga  sektor  yang  merupakan  sumber pertumbuhan ekonomi Palopo yaitu sektor perdagangan,  hotel  dan restoran; sektor keuangan, persewaan  dan  jasa  perusahaan,  dan  sektor angkutan  dan  komunikasi.  Sektor  perdagangan, hotel  dan  restoran  memberikan  kontribusi  sebesar 3,28%  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kota Palopo,  sektor  keuangan,  persewaan  dan  jasa perusahaan  yang  mempunyai  pertumbuhan  tinggi memberikan  kontribusi  sebesar  2,46%sedang sektor  angkutan  dan  komunkasi  emberikan kontribusi  sebesar 1,01%.
Pertumbuhan  ekonomi  Kota  Palopo  tahun 2013  sebesar  8,99%  mengalami  percepatan pertumbuhan  dibanding  dengan  tahun  2012 sebesar  8,68%,  pemicu  percepatan  pertumbuhan ekonomi  tersebut  dari  sektor  keuangan dan sektor perdagangan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi  Kota Palopo terlihat pada tabel berikut  :
Tabel 3: Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo 2010-2013
Pertumbuhan  ekonomi  kota  palopo  kurun waktu  3  tahun  terakhir  bergerak  di  atas  angka  8 persen.  Jika  pada  tahun  2010  pertumbuhan ekonomi  Kota  Palopo  mencapai  7,29  persen,  dan tahun  2011  menguat  sekitar  8,16  persen  hingga tahun  2012  yakni  sebesar  8,68  persen.  Hingga Tahun  2013  masih    menguat  di  0,31 poin menjadi 8,99 persen.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini melampaui target yang menjadi salah satu sasaran stratejik  dalam  pembangunan  bidang  ekonomi  di daerah  pada  RPJMD  Tahun  2008-2013  yaitu upaya  untuk  mempertahankan  rata-rata  tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan  ratarata 8 %. Sementara jika dilihat pada  nilai    PDRB Atas dasar harga berlaku pada tahun  2013  mencapai  Rp.3.081.642,00  (juta rupiah)  atau  meningkat  sekitar  444,10  (juta rupiah)  dari  keadaan  tahun  sebelumnya  2012 yakni  sebesar  2.637.545,42  (juta  rupiah)  nilai tambah  bruto  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan meningkat  hampir  7  kali  lipat  dibanding  keadaan pada  tahun  2000,  hal  ini  terlihat  dari  indeks perkembangan yang mencapai 688,75 persen pada tahun  2013  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  tabel di bawah ini :
No Tahun PDRB (milyar) Pertumbuhan 1 2010 925,08 7,29 2 2011 1.000,56 8,16 3 2012 1.087,42 8,68 4 2013 1.185,21 8,99 5 2014 3.877,03 2,27 Rata – rata 8,28
Tabel 4: Perbandingan PDRB harga berlaku dan konstan Kota Palopo Tahun 2010 – 2013

## Inflasi
Laju Inflasi Kota Palopo (inflasi umum) dari tahun  2011  hingga  tahun  2013  tercatat  sebesar 5,25  dimana  nilai  inflasi  tertinggi  pada  bulan  Juli 2013  sebesar  2,98  sementara  pada  periode  yang sama  inflasi  di  beberapa Kota di Sulawesi Selatan cukup  merata  kecuali  Kota  Pare-pare  3,04 sedangkan  inflasi  Nasional  tercatat  sebesar  3,71 dan  inflasi  Sulawesi  Selatan  sebesar  3,81. Perkembangan  inflasi  Kota  Palopo  dapat  dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5: Inflasi Umum Kota Palopo Tahun 2011 – 2013

## Sosial Masyarakat
Gambaran  kondisi  sosial  masyarakat  dapat dicermati  antara  lain    dari  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  dan  angka  kemiskinan.  IPM merupakan    indikator  pokok  dalam  melihat perkembangan  pembangunan  manusia  di  suatu daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang
Pedoman  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IPM Kota Palopo menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan,    dapat dilihat  pada tabel berikut : Tabel  6 : Perkembangan IPM Kota Palopo 2011 - 2013
Perkembangan  IPM tersebut berkaitan erat dengan    kinerja  penyelenggaraan  pembangunan bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi masyarakat.    Merujuk  pada  data    tahun  2011 hingga  2013  perkembangan  IPM  Kota  Palopo melaju  lebih  cepat  jika  dibandingkan  dengan rata- rata  IPM  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  IPM  Kota Palopo    bahkan  berada  pada  peringkat  ke  tiga setelah Kota Makassar dan Pare - Pare di Sulawesi Selatan.
Perkembanganini  ditunjang  oleh  kebijakan sektor  pendidikan,  kesehatan  dan  perekonomian masyarakat. Semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan khususnya  setelah  dilaksanakannya  program pendidikan  gratis  Propinsi  Sulawesi  Selatan bekerjasama  dengan  Kabupaten/  Kota,  telah memberikan  dampak  yang  sangat  besar  terhadap peningkatan  akses  pelayanan  pendidikan  di tingkat Pendidikan  Dasar dan Menengah.
Angka  rata-rata  lama  sekolah  di  Kota Palopo  mengalami  peningkatan,  dari  tahun  2011 sebesar  10,04  tahun,  tahun  2012  telah  mencapai 10,16  tahun,  dan tahun 2013telah mencapai 10,19. Angka  ini  menandakan  bahwa  pada  umumnya
Tahun Atas Dasar Harga  Berlaku (juta Rp) Atas Dasar Harga Konstan (juta Rp) 2010 1.946.847,34 925.082,15 2011 2.284.801,89 1.000.569,31 2012 2.637.545,42 1.087.419,80 2013 3.081.642,00 1.185.210,25 2014 4.743.856,88 3.877.030,35
Tahun Inflasi Inflasi Tertinggi Bulan Nilai Inflasi 2011 3,35 Agustus 0,90 2012 4,42 Agustus 1,14 2013 5,25 Juli 2,98
No Tahun IPM IPM SUL- SEL 1. 2011 76,85 72,77 2. 2012 77,28 73,29 3. 2013 77,70
penduduk  Kota  Palopo  telah  bersekolah  di  atas rata-rata  10  tahun  atau  telah  menyelesaikan pendidikan  minimal  di  tingkat  Sekolah  Menengah Pertama, ini juga berarti bahwa Kota Palopo dapat dinilai  telah  menuntaskan  wajib  belajar  sembilan tahun.      Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah  Propinsi  yang  pada  tahun  2012  baru mencapai angka 7,10 tahun.
Perkembangan angka rata-rata lama sekolah seiring  sejalan  peningkatan  pada  Angka  Melek Huruf,  yakni  kemampuan  membaca  dan  menulis untuk  penduduk  berusia  15  tahun  ke  atas.  Jika pada  tahun  2011  angka  melek  huruf  di  Kota Palopo mencapai 97,34 dan pada tahun 2013 telah mencapai  angka 97,45 %, ini berarti bahwa sisa 2 %  lebih  dari  penduduk  Kota  Palopo  yang berusia 15  tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis  huruf  latin,  jika  dibandingkan  dengan angka  melek  huruf  Sul-Sel  yang  pada tahun 2012 baru mencapai 87,02%.
Analisis Statistik
Perkembangan  jumlah  penduduk  miskin dan garis kemiskinan di Kota Palopo tahun 2011 – 2013  dapat  dicermati  dari  pergeseran angka garis kemiskinan  dan  persentase  jumlah  penduduk miskin Kota Palopo. Kondisinya    belum mengalami  perubahan  yang  cukup  berarti,  jika mencermati    keadaan  angka  kemiskinan  antara tahun  2011  dan  2013  terlihat  bahwa  angka kemiskinan  menunjukkan  perubahan  yang  relatif baik  karena  menurun  sekitar  0,65%  yaitu  dari angka  10,22%  pada  tahun  2011  menurun menjadi 9,57%    tahun  2013  meskipun  sedikit  fluktuatif ditahun  2012.  Hal  ini  menunjukkan  secara  umum adanya  kinerja  yang  baik  dari  sinergi  kebijakan dan  berbagai  program  pengentasan  kemiskinan yang telah dilaksanakan.
Tabel 7: Persentase Kemiskinan Kota Palopo 2011 - 2013
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,158 4,485 1,150 ,369 Jumlah Penduduk ,716 ,364 ,175 1,967 ,188 PDRB ,259 ,027 ,810 9,629 ,011 Inflasi ,025 ,011 ,233 2,331 ,145 a. Dependent Variable: Pengeluaran pembangunan Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Persentase 2011 149.419 15.300 10,22 2012 152.703 14.800 9,46 2013 160.819 15.500 9,57
Dari  data-data  yang  telah  disajikan  di  atas maka  selanjutnya  dapat  dianalisis,  sebagaimana yang telah  dijelaskan  bahwa  model  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan  persamaan  regresi  berganda  yang dengan  menggunakan  Variabel  Jumlah  penduduk, PDRB dan Inflasi dengan parameter  : b 1 , b 2 , b 3 , £ =  5%.    Berikut  ini    adalah  persamaan  regresi berganda sebagai berikut : Y  = 5,158 + 0,716 X1 + 0,259 X2 + 0,025  X 3 Dari  persamaan  tersebut  di  atas  memberikan pengertian sebagai berikut :
B 0 =  5,158    menunjukan  bahwa  tanpa  adanya penambahan variabel X1 (Jumlah
Penduduk), X2 (PDRB) X3 (Inflasi)
Nilai  R 2 Adjusted sebesar = 0,974  ini menunjukkan  bahwa  97,4%  variansi  variabel Pengeluaran  Pembangunan      pemerintah  Kota Palopo    dipengaruhi  faktor  jumlah  penduduk, PDRB  Kota  Palopo  dan  inflasi,  sedangkan selebihnya  2,6  persen    dipengaruhi    faktor  lain  di luar  model  ini  dengan  nilai  sebesar  R 2 sebesar 97,4%  berarti  variabel  yang  digunakan  dalam model tersebut valid untuk memprediksi perubahan  pengeluaran  pemerintah  di  Kota Palopo,  dari  analisis  tersebut  diperoleh  nilai  r sebesar  0,995  atau  99,5  persen.  Ini  menunjukan bahwa  variabel  jumlah  penduduk,  PDRB  Kota Palopo dan inflasi  memiliki  korelasi  yang sangat
maka besarnya pengeluaran Pembangunan pemerintah Kota Palopo mengalami kenaikan  sebesar 5,158 persen.
B1 =  0,716 X1 ini   menunjukan bahwa jika terjadi kenaikan  jumlah  penduduk  1 persen maka berkonsekwensi  menaikkan  Pengeluaran Pemerintah    sebesar  71,6  persen di Kota Palopo.
B 2 =  0,259  X2    menunjukan  bahwa  jika  terjadi kenaikan  PDRB  1  persen  berpengaruh terhadap kenaikan Pengeluaran pembangunan sebesar 25,9 persen.
B 3  = 0,025  X 3 ,  artinya  setiap  kenaikan  inflasi  1 persen  berpengaruh  terhadap  pengeluaran pembangunan  pemerintah  Kota  Palopo sebesar 2,5 persen.
kuat  terhadap  pengeluaran  pembangunan  di Kota Palopo.
Dengan  menggunakan  uji  t  (uji  parsial) dengan  tingkat  kepercayaan  95%    =Variabel penduduk  diperoleh  lever  signifakan  0,188  >    £ 0,05  dengan  demikian  jumlah  penduduk  tdak berpengaruh  signifikan    terhadap  peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo  dapat  digunakan  untuk  memprediksi perubahan pengeluaran  pemerintah. Hasil tersebut sejalan  dengan  Teori Nelson dan Leibenstein (Sukirno ; 2006) mengemukakan bahwa pertambahan  penduduk  yang  pesat  pada  negara sedang  berkembang  menyebabkan  kesejahtraan ekonomi  masyarakat    tidak  mengalami  perbaikan

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,995 a ,989 ,974 ,03671
a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah Penduduk
yang  berarti  dan  dalam  jangka  panjang  mungki menurun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertambahan  penduduk  yang  pesat  mengharuskan pemerintah  untuk  melakukan  penanaman  modal yang  lebih  besar  untuk  pendidikan  selanjutnya menimbulkan keharusan  untuk  mempercepat pengembangan  fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan guna memperbaiki tingkat kesehatraan masyarakat.
Nick  Devas  1989  dalam  Mubyarto  (2000) pertumbuhan penduduk memperlambat pembentukan  modal.  Jika  penduduk  meningkat pendapatan perkapita  masyarakat menurun, berarti bagian besar pendapatan terpakai untuk pengeluaran  konsumsi.  Tabungan  yang  sudah rendah  menjadi  semakin  rendah,  yang  akibatnya investasi  semakin  rendah.  Kenaikan  jumlah penduduk juga mengakibatkan pengalihan investasi  modal  dari  kegiatan  produktif  langsung pada modal ever head social.
Nilai  t  untuk  variabel  PDRB dengan tingkat kepercayaan  95%    =  £ 0,05 diperoleh  nilai signifikasi  sebesar  0,011<  0,05  dengan  demikian PDRB  Kota  Palopo  berpengaruh  signifikan terhadap  pengeluaran  pembangunan  pemerintah. Kota Palopo.
Sedangkan  nilai  t  untuk  variabel  tingkat inflasi  dengan  tingkat  kepercayaan  95%    =  £ 0,05
=diperoleh  level  signifikasi  0,145  >  0,05  ini  berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap  pengeluaran  pembangunan  pemerintah Kota Palopo.
Akan  tetapi  dengan  menggunakan  uji  F 5% dan  1%  (menguji  secara  simultan)  ketiga  variabel tersebut  Jumlah  penduduk,  PDRB    Kota  Palopo dan  inflasi    berpengaruh  secara  signifikan  karena
£ 0,05 >  level  sig  0,016.  (Tjiptoherijanto  ;  2003) Penduduk  sangat  berperan  dalam  menjalankan suatu pembangunan daerah, karena aspek penduduk  selalu  menjadi  tolak  ukur  pembangunan karena  penduduk  disini  adalah  sebagai  obyek sekaligus menjadi subjek dalam setiap pengambilan keputusan suatu perencanaan. Sebagai  subyek  pembangunan  penduduk  harus dibina  dan  dikembangkan  sehingga  mampu menjadi  penggerak  pembangunan  dan  sebaliknya pembangunan harus dapat dinikmati oleh penduduk  yang  bersangkutan.  Pembangunan  baru dikatakan  berhasil  jika  mampu  meningkatkan kesejahtraan penduduk dalam arti yang lebih  luas.
Pengujian selanjutnya adalah mencari variavel  yang  paling  dominan  ,  dilakukan  dengan cara  mencari  nilai  koefisien  terstandarisasi  (beta) menurut  Sirtua  Arief  (Sutikno,  2007)  variabel bebas  yang  memiliki  nilai  koefisien  yang  paling tinggi  merupakan  variabel  yang  paling  dominan mempengaruhi variabel terikat. Dari hasil pengolahan    data    ternyata  variabel  PDRB  Kota Palopo  mempunyai  koefisien  yang  paling  tinggi (0,810)  dengan  demikian  PDRB  mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu:  (1) Setiap  kenaikan  jumlah  penduduk  1  persen  maka berkonsekwensi menaikkan Pengeluaran Pemerintah    sebesar  71,6  persen di Kota Palopo. (2)  Setiap  kenaikan PDRB 1 persen berpengaruh terhadap  kenaikan  Pengeluaran  pembangunan sebesar  25,9  persen.  (3)  setiap  kenaikan  inflasi  1
persen berpengaruh terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah  Kota Palopo sebesar 2,5 persen. (4) Dengan menggunakan uji t (uji parsial) dengan  tingkat  kepercayaan  95%    =Variabel penduduk  diperoleh  lever  signifakan  0,188  >    £ 0,05  dengan  demikian  jumlah  penduduk  tdak berpengaruh  signifikan    terhadap  peningkatan pengeluaran  pembangunan  pemerintah  Kota.  (5) Nilai  t  untuk  variabel  PDRB  dengan  tingkat kepercayaan  95%    =  £ 0,05 diperoleh  nilai signifikasi  sebesar  0,011<  0,05  dengan  demikian PDRB  Kota  Palopo  berpengaruh  signifikan terhadap  pengeluaran  pembangunan  pemerintah. Kota  Palopo.  (6)  Sedangkan  nilai  t  untuk variabel tingkat  inflasi dengan tingkat kepercayaan 95%  = £ 0,05 =diperoleh  level  signifikasi  0,145  >  0,05  ini berarti  bahwa  inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pengeluaran  pembangunan  pemerintah Kota Palopo. (7) Akan tetapi dengan menggunakan  uji  F  5%  dan  1%  (menguji  secara simultan) ketiga variabel tersebut Jumlah penduduk,  PDRB    Kota  Palopo  dan  inflasi berpengaruh secara signifikan karena  £ 0,05 > level sig  0,016.  (8)  PDRB  mempunyai  pengaruh  yang paling dominan terhadap pengeluaran
pembangunan pemerintah Kota Palopo.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad.
1999, Ekonomi Pembangunan , Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Boediono.  1981. Teori  Pertumbuhan  Ekonomi ,
Seri  Sinopsis  Pengantar  Ilmu  Ekonomi, No. 4 BPFE UGM, yogyakarta
Devarajan,  S.,S.  Vinaya  and  H  Zou  1996.  The Composition of Publik Expenditures and Economic Grouth, Jurnal of Monetary Economic , 37, 313-344.
Djoyohadikumo,  Sumitro,  1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori
Ekonomi,  Pertumbuhan  dan  Ekonomi Pembangunan ,  LP3ES Jakarta.
Gani Formulsi  DAU, Judicial  Reviu  atau  Tidak : Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda
Guo Xin. Jianjun Miao and Erwan Morellec.  2004. Irreversible  Investement  With  Regime Shifts .  Jurnal  Of.  Economic  theory.
Avalailable online at
www.scincedirect.com
Hanson,  P.    And  M  Herekson,  1994. A  New Frarework  for  Testing  the  Effect  of Goverment  Spending  on  Grouth  and Produktivity Public Choice , 81, 381-401
Haziarah, 2004. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan InvestasiSwasta
terhadap tenaga Kerja di Balik Papan .
Tesis tidak diterbitkan.  Makassar. Unhas.
Jaya. 2004. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alokasi anggaran Pembangunan  di  Propinsi  Sulawesi  -
Selatan, Tesis Pasca Unhas
Kunarjo.  1996. Perencanaan  dan    Pembiayaan Pembangunan . Jakarta UI Press
Lanjouw,  et.al.  2001. Fundamental  of  Finance Management .  Seventh  Edition.  The Dryden  Press  Harcoart  Brace  College Publishers. Orlando  - USA.
Mambo    Apakah  Kapasitas  Fiskal  di  Daerah Mampu  Membiayai  Pelayanan  Publik http://psekp.ugm.ac.id  - Pusat  Studi Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik  UGM (CEPPS)
Maryani, 2002 . Penagaruh Desentralisasi Fiskal
Terahadap Pertumbuhan Ekonomi Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja di Kota
Makassar. Tidak dipublikasikan. Makassar. Unhas
Nanga,  Muana.  2001. Makroekonomi,Teori, Masalah, dan Kebijakan . Rajawali Pers. Jakarta.
Palley,  Thomas  I,  1996,  Growth  Teory  in  A Keynesian  model  some    Kyenesian Fundation  For New Endogenous Growth Theory,  Jurnal  of  Post    Keynesian Economics,  Vol. 19 No.1
Rahardja.  P,  Mandala  Manurung.2001. Teori Ekonomi Makro . FEUI. Jakarya.
Rasman. 2003 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Alokasi pengeluaran Pembangunan  di Kota Samarinda , Tesis Pasca Unhas
Salim,  Emil.  1989. Perencanaan  Pembangunan dan Pemerataan Pendidikan. UI Press. Jakarta.
Sagir,  Suharsono.  1982. Strategi  Pembangunan dan Perencanaan Ilmu Ekonomi SDM . LPFE-UI. Jakarta.
Samuel.  1986. Administrasi  Pembangunan.
Cetakan  Pertama.  PT.  Pustaka  LP3ES Indonesia. Jakarta.
Satriyo, 2003 Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alokasi anggaran Pembangunan  di  Propinsi  Kalimantan timur,  Tesis Pasca Unhas
Sugiono,  2002. Statistik  Untuk  Penelitian ,  CV. Alfa Beta .Bandung
Suparmoko.2003.  Keuangan  Negara  Dalam  teori dan Praktek. BPFE Yogyakarta
Simanjuntak,  Payaman.  1985. Pengantar  Ilmu Ekonomi SDM. LPFE-UI. Jakarta.
S.Mulyadi,  2003 . Ekonomi Sumber Daya Manusia (Dalam Persepektif Pembangunan) PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soekertawi.  1993. Prinsip  Dasar  Ekonomi
Pertanian . Rajawali Press. Jakarta.
Soeroto. 1992. Pembangunan dan  Perencanaan Tenaga Kerja . UGM. Yogjakarta.
Syarir.  1995. Beberapa  Aspek  Kebijakan
Birokrasi . PT. Media Widya
Mandala.Jakarta
Tambunan,  Tulus  T.H.,  2001, Perekonomian Indonesia  Beberapa  masalah  Penting, Ghalia,  Indonesia
Tjipto.  P  2003. Kependudukan  Birokrasi  dan reformasi  Ekonomi  (Pemikiran  dan Gagasan Masa Depan Pembangunan ). Rineka Cipta. jakarta
Todaro. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , Erlangga.  Jakarta.