Volume 3 Issue 1, April 2021: pp. 54-67. Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Penyerahan Sertifikat kepada Pengadilan oleh Penyidik sebagai Aset Sitaan yang Berimplikasi Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

## Investigator Land Certificate Consignment to the Court as Confiscated Asset Implicated Employment Embezzlement Crime

## Safaruddin
Kepolisian Negara Republik Indonesia E-mail: IndonesiaSafar6449@gmail.com
Handrawan Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com
Abstract: This paper addressed analyzing on handover of land certificate by investigator to the court implicated duty crime. And it is analyzing the legal protection for investigator who run the function of confiscation of land certificate into the court. This study applied legislation,  concepts,  and  case  approach.  This  research  answered  the  question  that handover of land certificate is considered at asset foreclosure that is able impacted crime in term of duty matters. In this criminal provision context that the elements of willing and knowing (willen en wetens) are part of intention toward the fault which is considered not able be guilty. This argument stated on article 415 and 374 Indonesia Penal Code. Besides, it is also did not qualified the elements of misuse power that is prejudicial another person. This  is  due  to  handover  of  land  certificate  to  the  court  based  on  registered  letter: W23.UI/1080/HT/VI/2017  concerning  court  commandment  for  investigator  toward handover of land certificate.
Keyword: Handover; Assets; Court
Abstrak: Tulisan  ditujukan  untuk  menganalisis  perintah  penyerahan  sertifikat  kepada penyidik oleh pengadilan dapat berimplikasi sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dan menganalisis perlindungan yang berkepastian hukum bagi penyidik dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  dalam  penyitaan  atas  tindakan  penyerahan sertifikat  sitaan  ke  pengadilan.  Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  perundang- undangan,  konsep  hukum  Pidana,  dan  Pendekatan  Kasus.  Hasil  studi  ini  menjawab rumusan  masalah  bahwa  penyerahan  sertifikat  sebagai  aset  sitaan  penyidik  kepada pengadilan yang berimplikasi sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan
sebagai tindak pidana. Dalam konteks teori hukum unsur mengetahui dan menghendaki ( willens en wetens ) sebagai unsur kesengajaan atas kesalahan tidak terpenuhi sehingga tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana.  Dalam  Konteks  aturan  hukum Pasal 415 KUHP dan Pasal 374 KUHP juga tidak terpenuhi unsur objektif dari penggelapan yakni unsur menyalahgunakan jabatan yang merugikan orang lain karena penyerahan sertifikat  kepada  pengadilan  sesuai  dengan  Surat  Nomor:  W23.UI/1080/HT/VI/2017 Perihal tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan putusan eksekusi memerintahkan penyidik untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada pengadilan.
Kata kunci: Penyerahan Sertifikat; Aset Sitaan; Pengadilan

## PENDAHULUAN
Penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilegitimasi (dibenarkan) oleh undang-undang atau dihalalkan  oleh  hukum,  namun  dalam  melakukan  penyitaan  penyidik  tidak  sembarangan menyita barang tanpa aturan main yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, penyidik  harus  patuh  terhadap  ketentuan  KUHAP.  Pasal  38  ayat  (1)  KUHAP  menjelaskan penyitaan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  dengan  surat  izin  ketua  pengadilan  negeri setempat.  Pasal  38  ayat (2) KUHAP  yang berbunyi: “dalam keadaan  yang sangat  perlu  dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”. Pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri artinya memberikan pengesahan atau atas tindakan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana 1 .
Ketentuan Pasal 128 KUHAP, juga telah menjelaskan hal yang harus dilakukan penyidik pada saat ingin melakukan penyitaan yaitu terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Dan dalam Pasal 129 KUHAP, penyidik juga harus memperlihatkan benda yang akan disita atau kepada keluarganya dapat dimintai keterangan tentang benda yang akan disita, yang disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan yang dihadiri oleh dua orang saksi. Untuk selanjutnya penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang tua atau keluarganya. dan untuk benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu
1 Sumaidi, “ Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan oleh Hukum ” , Jurnal Legaliatas: Jurnal Hukum. Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 220-244.
disita  yang  kemudian  diberi  cap  jabatan  atau  ditandatangani  oleh  penyidik.  terkait  dengan benda sitaan yang tidak dimungkinkan untuk dibungkus, penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 130 KUHAP.
Uraian di atas merupakan konstruksi normatif tujuan dan prosedur formal pelaksanaan penyitaan. Dalam konstruksi empiris penyitaan yang menjadi kewenangan normatif penyidik sering di benturkan dengan tuduhan dengan dugaan tindak pidana dalam jabatan dan/atau penggelapan  dalam  jabatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  415  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana 2 dan  Pasal  374  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana 3 (selanjutnya  disebut KUHP) .
Deskripsi awal keadaan empiris yang dihadapi penyidik dalam hal ini penyidik POLRI adalah  adanya  laporan  oleh  pemilik  sertifikat  ke  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Tenggara (selanjutnya disebut POLDA SULTRA) dengan Nomor Polisi LP/303/VII/2017/SPKT POLDA SULTRA tanggal 14 Juli 2017 dengan terlapor para penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort  Kendari  (selanjutnya  disebut  Satreskrim  Polres  Kendari)  dan  Ombudsman  dengan dugaan tindak  pidana dalam jabatan  dan/atau  penggelapan  dalam jabatan karena  penyidik menyerahkan sertifikat yang di yang dalam kekuasaannya dimana diperoleh melalui penyitaan dari pemilik sertifikat ke peda pengadilan tanpa persetujuan dan izin dari pemilik sertifikat.
Penyitaan  sertifikat  dari  pemilik  didasarkan  adanya  laporan  dugaan  penipuan  dan penggelapan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  sertifikat  dan  berdasarkan  penilaian  dari  hasil penyidikan dianggap perlu bagi penyidik menurut undang-undang untuk melakukan penyitaan atas  objek  sertifikat  tersebut.  Namun  karena  pertimbangan  tertentu  pelapor  menarik laporannya  terhadap  pemilik  sertifikat  dan  kemudian  diterbitkan  SP3.  Alasan  pencabutan laporan maka penyidik Satrekrim Polres Kendari meminta kepada ketua pengadilan Kendari Melalui surat nomor: B/425/VI/2017 Reskrim Kendari tanggal 9 Juni 2017 perihal pencabutan penetapan  penyitaan  barang  bukti.  Namun  Pengadilan  berdasarkan  Perintah  pengadilan melalui  Surat  Nomor:  W23.UI/1080/HT/VI/2017  Perihal  tindak  lanjut  penyelesaian
2 Pasal  415  KUHP:  Pegawai  negeri  atau  orang  lain,  yang  diwajibkan  untuk  seterusnya  atau  untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam h itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3 Pasal  374  KUHP:  Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang disebabkan  karena ada hubungan kerja  atau karena pencarian atau karena mendapat upah  untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
pelaksanaan  putusan  eksekusi  memerintahkan  penyidik  untuk  menyerahkan  sertifikat tersebut  kepada  pengadilan,  dan  dengan  alasan  undang-undang  dimana  penyidik  tunduk terhadap perintah dan putusan pengadilan kemudian menyerahkan objek sertifikat tersebut kepada  pengadilan  untuk  dieksekusi.  Kebebasan  atas  perintah  dalam  putusan  hakim merupakan mahkota yang harus dikawal dan dihormati oleh masyarakat dan penegak hukum 4 . Penyerahan  sertifikat  merupakan  suatu  keharusan  yang  wajib  ditaati  oleh  penyidik  dalam konsepsi teori hukum. Teori hukum merupakan kaidah hukum suatu putusan yang idealnya harus memenuhi ketiga macam unsur yaitu: landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis 5 . Perintah penyerahan  sertifikat  kepada  pengadilan  karena  pemilik  sertifikat  kalah  dalam  gugatan perdata. Lebih lanjut penulis menjelaskan bahwa perkara ini adalah perkara yang dimulai dari sengketa  yang  bersifat  privat/perdata  yang  berujung  pada  perkara  pidana  yang  kemudian perkara tersebut berstatus SP3. Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut di atas mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyerahan Sert ifikat Sebagai Aset Sitaan Kepada pengadilan”. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Isu hukum yang akan di rumuskan penulis dalam penelitian ini yakni apakah penyerahan sertifikat sebagai aset sitaan penyidik kepada pengadilan dapat dipidana sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Selain itu juga membahas bagaimanakah perlindungan yang berkepastian hukum bagi penyidik dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  dalam  penyitaan  atas  tindakan  penyerahan sertifikat sitaan ke pengadilan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada pengkajian  atas  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  dengan Penyerahan Sertifikat Sebagai Aset Sitaan Penyidik Kepada Pengadilan. Pendekatan undang- undang ( statute aprroach ) , yaitu untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait  Penyerahan  Sertifikat  Sebagai  Aset  Sitaan  Penyidik  Kepada  Pengadilan,  Pendekatan kasus  ( case  approach )  adalah  pendekatan  dilakukan  untuk  menelaah  kasus  Penyerahan Sertifikat  Sebagai  Aset  Sitaan  Penyidik  Kepada  Pengadilan  dan  Pendekatan  konseptual ( conseptual approach ) adalah pendekatan dengan menggunakan teori, pendapat dan doktrin hukum terkait dengan Penyerahan Sertifikat Sebagai Aset Sitaan Penyidik Kepada Pengadilan.
4 Handrawan, Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi , Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019, hlm. 194.
5 Oheo K. Haris, “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 247.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penyerahan  Sertifikat  sebagai  Aset  Sitaan  Penyidik  kepada  Pengadilan  Tidak  Dapat Dipidana Sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan
Penyitaan sertifikat dari pemilik didasarkan adanya laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang  dilakukan  oleh  pemilik  sertifikat  dan  berdasarkan  penilaian  dari  hasil  penyidikan dianggap perlu bagi penyidik menurut undang-undang untuk melakukan penyitaan atas objek sertifikat  tersebut.  Namun  karena  pertimbangan  tertentu  pelapor  menarik  laporannya terhadap pemilik sertifikat dan kemudian diterbitkan SP3. Alasan pencabutan laporan maka penyidik Satrekrim Polres Kendari meminta kepada ketua pengadilan Kendari Melalui surat nomor: B/425/VI/2017 Reskrim Kendari tanggal 9 Juni 2017 perihal pencabutan penetapan penyitaan barang  bukti.  Namun  Pengadilan berdasarkan  Perintah  pengadilan  melalui  Surat Nomor: W23.UI/1080/HT/VI/2017 Perihal tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan putusan eksekusi memerintahkan penyidik untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada pengadilan, dan dengan alasan undang-undang dimana penyidik tunduk terhadap perintah dan putusan pengadilan  kemudian  menyerahkan  objek  sertifikat  tersebut  kepada  pengadilan  untuk dieksekusi. Kebebasan atas perintah dalam putusan hakim merupakan mahkota yang harus dikawal  dan  dihormati  oleh  masyarakat  dan  penegak  hukum 6 .  Penyerahan  sertifikat merupakan suatu keharusan yang wajib ditaati oleh penyidik dalam konsepsi teori hukum.
Teori hukum merupakan kaidah hukum suatu putusan yang idealnya harus memenuhi ketiga  macam  unsur  yaitu:  landasan  yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis 7 .  Perintah  penyerahan sertifikat kepada pengadilan karena pemilik sertifikat kalah dalam gugatan perdata. Lebih lanjut penulis menjelaskan bahwa perkara ini adalah perkara yang dimulai dari sengketa yang bersifat privat/perdata yang berujung pada perkara pidana yang kemudian perkara tersebut berstatus SP3.
Jika  mengacu  pada  konstruksi  Pasal  374  KUHP  yang  berbunyi,  Penggelapan  yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan Pasal 415 KUHP berbunyi, Pegawai negeri atau orang lain, yang  diwajibkan  untuk  seterusnya  atau  untuk  sementara  waktu  menjalankan  sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya  karena  jabatannya,  atau  dengan  sengaja  membiarkan  uang  atau  surat  yang
6 Handrawan, Op. cit. , hlm.194.
7 Oheo K. Haris, Op. cit. , hlm. 247.
berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Terdapat 2 unsur  yang  terdapat  dalam  ketentuan  pasal  415  KUHP  yakni  unsur  subyektif  dan  unsur obyektif. Unsur subyektif tersebut di dalam hukum pidana meliputi pegawai negeri, dan orang lain dan unsur obyektif terkait dengan perbuatan yang meliputi, unsur menjalankan pekerjaan, sengaja  penggelapan  uang  dan  surat,  karena  jabatannya,  di  gelapkan  oleh  orang  lain  atau menolong orang lain sebagai membantu.
Dalam konstruksi pasal di atas jelas bahwa tindakan dan perbuatan penyidik reskrim Kendari yang menyerahkan sertifikat sitaan kepada pengadilan tidak memenuhi unsur pasal 415  KUHP  yakni  unsur  penggelapan  yang  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  pihak  yang menggelapkan maupun orang lain. Secara teoritis penggelapan memiliki definisi” bahwa suatu barang yang menjadi objek tindak pidana ada dalam kekuasaan pelaku secara sah dan barang yang dikuasai tersebut karena tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu sudah ada ditangan bukan karena kejahatan. Dalam ajaran hukum pidana apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa tak seorang pun dapat dipersalahkan dan atau memenuhi unsur kesalahan yang diketahui  dan  atau  dikehendakinya  apabila  tidak  memenuhi  salah  satu  unsur  pasal  yang ditentukan kepadanya.
Menurut Simons Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang  melakukan  tindak  pidana  dan  adanya  hubungan  antara  keadaan  tersebut  dengan perbuatan  yang  dilakukan,  yang  sedemikian  rupa  hingga  orang  itu  dapat  dicela  karena melakukan perbuatan tadi 8 . Menurut Mezger Kesalahan merupakan suatu keadaan psikologis yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dicela 9 . Dalam konstruksi teori penulis merujuk pada asas hukum pidana yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan” ( Geen straf zonder schuld ) dengan demikian harus ada 2 unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana: (1) ada tindak pidana; dan (2) ada kesalahan. Menurut Roscoe Pound,  pertanggungjawaban  pidana  adalah  sebagai  suatu  kewajiban  untuk  membayar pembalasan  yang  akan  di  terima  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  dirugikan.  Saya  sendiri mengartikan Pertanggungjawaban pidana adalah dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan
8 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 79.
9 Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Yogyakarta: Ghia Indonesia, 1994, hlm. 138.
melanggar  ketentuan  undang-undang  dengan  sanksi  pidana  terhadap  pelakunya.  Selain  itu penulis  merujuk  pada  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  dalam  perundang-undangan  di Indonesia terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  bahwa  "Tidak  seorang  pun  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Selain itu menurut penulis terdapat adagium yang mengatakan bahwa " Actus non facit reum, nisi mens sit rea " yang artinya "perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat  sikap  batin  yang  jahat".  dari  adagium  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  untuk mengetahui adanya kesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batinnya ( mens rea ) . jadi  jika  perbuatan  orang  ( actus  reus )  yang  memenuhi  unsur-unsur  delik  (tindak  pidana) merupakan  unsur  obyektif,  maka  sikap  batin  orang  tersebut  ( mens  rea )  merupakan  unsur subyektifnya. walaupun kesalahan merupakan unsur yang menentukan dapat tidaknya orang dipidana, namun unsur-unsur tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian dilihat unsur kesalahannya sehingga terdapat pertanggungjawaban pidana.
Dalam menilai unsur kesalah atas tindakan penyerahan sertifikat oleh penyidik kepada pengadilan apakah sebagai tindak pidana dalam jabatan atau tidak maka penulis merujuk pada M.v.T. ( Memorie van Toelichting ) , yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam  pengertian  ini  disebutkan  bahwa  kesengajaan  diartikan  sebag ai:  “menghendaki  dan mengetahui” ( willens en wetens ). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja,  harus  menghendaki  serta  menginsafi  tindakan  tersebut  dan/atau  akibatnya.  Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.
Kedua  konstruksi  teori  dan  asas  di  atas  jelas  mengandung  makna  bahwa  tindakan penyerahan sertifikat yang dilakukan penyidik Reskrim Polres Kendari ke pengadilan bukanlah perbuatan  yang  dapat  memenuhi  unsur  pertanggungjawaban  pidana  dan  kesalahan  sebab penyerahan sertifikat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam ajaran teori hukum yakni:
1. Sertifikat yang  ada  dalam kekuasaan  penyidik  adalah  objek  eksekusi yang  telah berkekuatan hukum tetap dan yang menguasai sertifikat tersebut telah kalah dalam
sidang perdata yang telah inkrah;
2. Penyerahan  sertifikat  tersebut  karena  perintah  undang-undang  yakni  dengan adanya  Perintah  pengadilan  melalui  Surat  Nomor:  W23.UI/1080/HT/VI/2017 Perihal tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan putusan eksekusi memerintahkan penyidik untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Pengadilan;
3. Tidak  terdapat  unsur  yang  menguntungkan  bagi  penyidik  maupun  orang  lain dengan adanya tindakan penyerahan sertifikat tersebut ke Pengadilan;
4. Mekanisme  penghentian  dan  penerbitan  SP3  terhadap  laporan  tindak  pidana penggelapan terhadap pelaku yang menguasai objek sertifikat sebelumnya telah sesuai dengan Hukum acara pidana dan doktrin hukum sebab sifat tindak pidana penggelapan itu sendiri adalah delik yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi penal sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alternatif  Dispute  of  Resolution .  Menurut  Muladi  model  konsensus  yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog  antara  yang  berselisih  untuk  menyelesaikan  masalahnya,  adalah  langkah yang  sangat  positif.  Dengan  konsep  ini  muncul  istilah  ADR  yang  dalam  hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan  bagian  dari  konsep restorative  justice yang  menempatkan  peradilan pada posisi mediator 10 ;
5. Dalam  sistem  peradilan  pidana  penyidik  dan  penuntut  umum  tunduk  terhadap setiap  putusan  pengadilan  sebagai  lembaga  yudisial  yang  bertugas menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  dimaksud  dalam Mahkamah Konstitusi (“MK” ) dan Mahkamah Agung (“MA” ) merupakan lembaga yang  diberikan  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  dan  undang-undang  nomor  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara teoritis dengan mengacu pada  konstruksi  hukum  pidana  tindakan  penyidik  menyerahkan  aset  sitaan  ke  pengadilan karena Surat Nomor: W23.UI/1080/HT/VI/2017 yang dikeluarkan pengadilan tentang perihal tindak  lanjut  penyelesaian  pelaksanaan  putusan  eksekusi  memerintahkan  penyidik  untuk
10 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 67.
menyerahkan  sertifikat  tersebut  kepada  pengadilan  tidak  terpenuhi  unsur  kesalahan  yang diketahui  dan  dikehendaki  oleh  penyidik  sehingga  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain itu dalam konstruksi aturan hukum pasal 415 KUHP dan 374  KUHP  tidak  terpenuhi  unsur  Penggelapan  dalam  jabatan  karena  yang  dapat menguntungkan penyidik dan orang lain atas tindakan penyerahan sertifikat tersebut sehingga tidak dapat memenuhi unsur objektif dari pasal tersebut di atas. Oleh sebab itu menurut teori ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana apabila tidak terpenuhi salah satu unsur pasal yang dituntutkan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.
Menurut penulis bahwa dalam konstruksi teori hukum dan ajaran hukum pidana serta aturan hukum  maka  sepatutnya  laporan  penggelapan  terdapat  jabatan  yang  disangkakan  kepada penyidik  Reskrim  Kendari  oleh  pelapor  Muhamad  Andi  Nurdin  yang  telah  diproses  oleh PROPAM  POLDA  SULTRA  dan  OBUSMANT  perlu  dihentikan  demi  keadilan  dan  kepastian hukum  bagi  terlapor  penyidik  Reskrim  Polres  Kendari.  Untuk  itu,  perlu  diterbitkan  Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) . Alasan Penerbitan SP3 telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang secara limitatif menjelaskan sebagai berikut, yaitu:
1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak Pidana;
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan- alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem , tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

## Perlindungan yang Berkepastian Hukum Bagi Penyidik dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya  dalam  Penyitaan  Atas  Tindakan  Penyerahan  Sertifikat  Sitaan  ke Pengadilan
Konsep  perlindungan  hukum  dimaknai  sebagai  suatu  bentuk  pelayanan  yang  wajib dilaksanakan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun yang dijalankan dengan proses litigasi maupun non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik secara perorangan maupun badan
hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. perlindungan hukum yang berkapasitas hukum dalam penyitaan bagi penyidik sebagai jaminan  perlindungan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  yang  dibuat  oleh penguasa karena penyidik adalah alat penguasa dibidang penegakan hukum. Oleh sebab itu negara berkewajiban memberikan kepastian hukum yang merupakan hak dari penyidik dalam melakukan  dan  menyelenggarakan  penegakan  hukum di bidang  peradilan  pidana. Penyidik sebagai elemen dasar yang bertugas melakukan tindakan hukum pencegahan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hukum dibidang penyitaan maka diperlukan aturan hukum  yang  berkepastian  sebagai  dasar  perlindungan  kepadanya.  Namun  jika  hak perlindungan tidak dijamin kepada penyidik secara tegas di dalam peraturan hukum di bidang penyitaan  maka  penegak  hukum  yang  dilakukan  penyidik  akan  selalu  berhadapan  dengan hukum bagaikan bumerang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibidang hukum dan hal tersebut  akan  menghambat  jalannya  penegakkan  hukum  dibidang  struktur  juga  substansi hukum tidak mengandung kepastian hukum bagi penyidik dalam penyitaan.
Dalam  kaitannya  dengan  Penyitaan  aset  sangat  berkaitan  dengan  sistem  peradilan. Berkaitan dengan sistem peradilan, tidak mungkin dipisahkan dari sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini adalah suatu kewajaran sebab sistem peradilan adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum-hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut 11 .
Secara sederhana sistem peradilan, dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana adalah proses  yang  dilakukan  oleh  negara  terhadap  orang-orang  yang  melanggar  hukum  pidana. Proses  itu  dimulai  dari  kepolisian,  kejaksaan  dan  akhirnya  pengadilan.  Sebagaimana  yang diungkapkan Carvadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana adalah “ A term covering all those  institution  which  respond  officially  to  the  commision  of  offences,  notably  the  police, prosecution authorities and the  court ” 12 . Dengan kata  lain, sistem  peradilan  pidana ini  tidak hanya  mencakup satu institusi  tetapi berkaitan  erat  dengan beberapa institusi negara  yang menurut Feeney pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan
11 Eddy, OS. Hiariej, “ Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality ” , Asian Law Review Vol. 2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Recearch Institute, hlm. 25.
12 Michael Cavadino and James Dignan, The Penal Sistem An Indtroduction , London: SAGE Publication Ltd, 1997, hlm. 24.
beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain 13 .
Hebert L. Packer dalam The Limits of the Criminal Sanction mengatakan bahwa para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah integrated criminal justice system yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, antara tugas penegak hukum yang satu dengan lainnya saling  berkaitan.  Packer  selanjutnya  memperkenalkan  dua  model  dalam  sistem  peradilan pidana  yaitu crime  control model  dan due  process  model . Crime  control model  memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan presumtion of innocent sehingga peranan penasihat hukum amat penting sekali dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Model ini diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan lari gawang. Kedua model tersebut ada nilai-nilai yang bersaing tetapi tidak berlawanan 14 .
Dalam perkembangan selanjutnya, sistem peradilan pidana dengan model due process mendominasi  sistem  peradilan  pidana  di  berbagai  belahan  dunia  karena  dianggap  telah menjamin  hak  asasi  manusia,  lebih  transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Konsekuensi selanjutnya instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan  pemberantasan  suatu  kejahatan  menggunakan due  process  of  law dalam  sistem beracaranya. Dalam konteks yang demikian haruslah diingat bahwa pengembalian aset akan berhadapan dengan lebih dari satu sistem hukum.
Oleh sebab  itu  dalam sistem  peradilan  yang  digunakan  adalah model  yang  diterima secara universal, yakni due process of law . Sementara dalam sistem peradilan perdata pada hakikatnya memiliki karakteristik yang sama hampir seluruh di dunia bahwa inisiatif beracara datang dari para pihak, hakim bersifat pasif dan kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal yang terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai suatu legal action atau upaya hukum dari seseorang untuk mengklaim kepemilikan atas suatu benda. Langkah semacam ini dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak termasuk sertifikat. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terhadap benda bergerak, kepemilikan dilandaskan pada  penguasaan  ( bezitter )  ,  sehingga  tindakan  mengklaim  kepemilikan  dilakukan  dengan mengalihkan  penguasaan  dan  di  antaranya bila  dipandang  perlu  dilakukan  dengan langkah hukum  atau legal  action yaitu  “menggugat”  pihak  lain  yang  menguasai  benda  tersebut. Sedangkan terhadap benda bergerak yang tidak bertuan ( res nullius ) , secara hukum ditetapkan
13 University  Of  Leicester, Modul 5,  “ Issues  In  The  Criminal  Justice  Process ” ,  Leicester:  Scarman  Center, University Of Leicester, 1998, hlm. 24.
14 L. Packer, The Limits Of The Criminal Sanction , Oxford: Oxford University Press, 1968, hlm. 149.
sebagai dikuasai oleh negara.
Sementara untuk benda tidak bergerak, kepemilikan sertifikat sitaan harus dibuktikan dengan de  jure ,  karenanya  kepemilikan  selalu  didasarkan  adanya  bukti  yang  diakui  secara hukum.  Terhadap  benda  tidak  bergerak  seperti  halnya  tanah,  pada  dasarnya  negara menguasainya kecuali terhadap tanah-tanah yang secara hukum dapat dibuktikan adanya hak atas tanah tersebut. Kendatipun lembaga tidak dikenal di dalam sistem hukum Indonesia yang merupakan sistem hukum sipil, tidak berarti lembaga semacam ini tidak dapat di integrasikan ke dalam sistem hukum sipil.
Hal  lain  yang  juga  penting  untuk  dipahami  adalah  penguasaan  setiap  benda  yang termasuk dalam definisi aset kejahatan merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum. Terhadap hal ini kita dapat berpedoman pa da prinsip “ the fruit of the poissness tree ” yang mana setiap  hasil  dari  tindakan  yang  ilegal  haruslah  dipandang  sebagai  ilegal.  Konsekuensi  dari pandangan  ini,  maka  upaya  pengembaliannya  tidaklah  sama  seperti  upaya  pengalihan  aset dalam hukum perdata, karena sesungguhnya pengembalian aset kejahatan merupakan langkah hukum yang bersifat publik.
Kendatipun negara diberikan kewenangan tersebut, namun dalam melaksanakannya tetap  dibutuhkan  keterlibatan  institusi  pengadilan  guna  memberikan  pengesahan  yang dibutuhkan sebagai alas hukum dalam penyitaan aset. Selain itu pengadilan juga dibutuhkan sebagai tindakan pengawasan agar kewenangan penyitaan aset yang disalahgunakan serta aset yang  telah  dimenangkan  dalam  perkara  perdata.  Berangkat  dari  pemikiran  yang  demikian, maka upaya pengembalian aset dan perampasan aset dapat dibenarkan selama sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di dalam sistem peradilan pidana.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara teoritis dan norma tindakan penyidik menyerahkan  sertifikat  kepada  pengadilan  adalah  tindakan  karena  norma  perintah  yang melekat pada jabatan penyidik dalam pelaksanaan tugas penyitaan. Norma perintah tersebut mengandung dua makna yakni pertama, norma perintah untuk melakukan dan melaksanakan penyitaan  yang  di  berikan  undang-undang  kepada  penyidik  dan  yang  kedua  adalah  norma perintah  yang  bermakna  bahwa  penyidik  harus  tunduk  terhadap  perintah  kekuasaan kehakiman  sebagaimana  yang  dimaksud  di  dalam  undang-undang  nomor  48  tahun  2009 tentang kekuasaan kehakiman hak ini di buktikan bahwa setiap tindakan penyitaan yang akan dilakukan  oleh  penyidik  wajib  melalui  izin  dari  pengadilan  begitu  pula  norma  perintah pengembalian  aset  sitaan  sertifikat  juga  harus  melalui  izin  kepada  pengadilan.  Dasar pelaksanaan  norma  perintah  tersebut  telah  dilaksanakan  oleh  penyidik  meminta  kepada
pengadilan  untuk  melakukan  penyitaan  dan  pengembalian  melalui  surat  nomor: B/425/VI/2017  Reskrim.  Secara  teoritis  dan  norma  dengan  diterbitkannya  surat  nomor: B/425/VI/2017  Reskrim  menujukan  bahwa  Satreskrim  Kendari  telah  pelaksanaan  norma perintah  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk  menyampaikan  segala  pelaksanaan penyitaan kepada pengadilan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penyerahan sertifikat sebagai aset sitaan penyidik kepada pengadilan yang berimplikasi sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan sebagai tindak pidana. Dalam konteks teori hukum unsur mengetahui dan menghendaki ( willens en wetens ) sebagai unsur  kesengajaan  atas  kesalahan  tidak  terpenuhi  sehingga  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana. Dalam Konteks  aturan hukum  Pasal  415 KUHP  dan Pasal  374 KUHP  juga  tidak  terpenuhi  unsur  objektif  dari  penggelapan  yakni  unsur  menyalahgunakan jabatan  yang  merugikan  orang  lain  karena  penyerahan  sertifikat  kepada  pengadilan  sesuai dengan  Surat  Nomor:  W23.UI/1080/HT/VI/2017  Perihal  tindak  lanjut  penyelesaian pelaksanaan putusan eksekusi memerintahkan penyidik untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada pengadilan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Cavadino,  Michael  and  James  Dignan, The  Penal  Sistem  An  Indtroduction ,  London:  SAGE Publication Ltd, 1997.
Handrawan, Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi , Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
Packer, L., The Limits Of The Criminal Sanction , Oxford: Oxford University Press, 1968.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Purnomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana , Yogyakarta: Ghia Indonesia, 1994.
University  Of Leicester, Modul 5, “Issues  In  The Criminal  Justice  Process” , Leicester: Scarman Center, University Of Leicester, 1998.

## Jurnal dan Makalah
Haris,  Oheo  K., “ Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  di  Bawah  Minimum  Khusus  pada  Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, 2017.
Hiariej, Eddy, OS., “ Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality ” , Asian Law Review Vol. 2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Recearch Institute.
Sumaidi, “ Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan oleh Hukum ”, Jurnal Legaliatas: Jurnal Hukum. Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  untuk  Seluruh  Wilayah  Republik Indonesia  dan  Mengubah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  (Lembaran  Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3258)
Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)