## PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT

## Hengki Syahyunan
Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu hengkihsb31081997@gmail.com

## Khairuddin Hasibuan
Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu

## Hilaman Arfandy Siregar
Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu

## Edy Pane
Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu

## Lelisari
Program Magister Hukum Program Pascasarjana

## Universitas Labuhanbatu

## ABSTRACT
There are different points of view that cause unrest in the community related to the certainty of law enforcement of palm oil theft in Indonesia. The weak law enforcement against palm oil theft is due to the issuance of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning the Adjustment of the Limits for Minor Crimes which translates the value of currency in article 364 of the Criminal Code and others which was originally  IDR 250 read into  IDR 2,500,000. Laws,  Theft, Plantations. This has become a polemic in the community because it has implications for the many acts of palm oil theft whose loss value is not more than the provisions mentioned above so that it does not entangle the perpetrators and does not provide a deterrent effect to the perpetrators of palm oil theft. On the other hand,  this  Supreme  Court  Regulation  can  be  overridden  by  Law  Number  39  of  2014  concerning Plantations which can ensnare perpetrators of oil palm theft if the perpetrators harm the Legal Entity Plantation.  It  is  reviewed  in  several  decisions  of  the  Rantauprapat  District  Court,  that  there  is  a verdict against the perpetrators of palm oil theft whose loss value is not more than Rp 2,500,000, but the verdict is sentenced to 6 months in prison. This consideration refers to article 107 letter d of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations.
Keywords: Law Application, Theft, Plantation.

## ABSTRAK
Adanya  perbedaan  sudut  pandang  yang  menyebabkan  keresahan  dimasyarakat  terkait  dengan kepastian  penegakan  hukum  pencurian  sawit  di  Indonesia.  Lemahnya  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana pencurian sawit ini disebabkan terbitnya Peraturan Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  yang  menerjemahkan  nilai  mata  uang didalam pasal 364 KUHP dan lainnya yang semulanya Rp 250 dibaca menjadi Rp 2.500.000. Hal ini menjadi polemik dimasyarakat karena berimplikasi pada banyaknya tindakan pencurian sawit yang nilai kerugiannya tidak lebih dari ketentuan tersebut diatas sehingga tidak menjerat pelaku dan tidak
memberikan efek jera kepada pelaku pencurian sawit. Disisi lain, Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dikesampingkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dapat  menjerat  pelaku  pencurian  sawit  apabila  pelakunya  merugikan  pihak  Perkebunan  Berbadan Hukum.  Ditinjau  dalam  beberapa  putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat,  bahwa  ada  putusan terhadap  pelaku  pencurian  sawit  yang  nilai  kerugiannya  tidak  lebih  dari  Rp  2.500.000,  namun  di jatuhkan  putusan  selama  6  bulan  penjara.  Pertimbangan  tersebut  merujuk  pada  pasal  107  huruf  d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
Kata Kunci : Penerapan Undang-Undang, Pencurian, Perkebunan.

## I. PENDAHULUAN
Menurut  kodrat  alam,  manusia  dimana- mana  dan  pada  zaman  apapun  juga  selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya  khidupan  bersama  itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya. 1
Dengan  sadar  atau  tidak,  manusia dipengaruhi  oleh  peraturan-peraturan  hidup bersama  yang  mengekang  hawa  nafsu  dan mengatur hubungan antar manusia. peraturan- peraturan  hidup  itu  memberi  arah  perbuatan mana  yang  boleh  dijalankan  dan  perbuatan mana yang harus dihindari hal itu biasa disebut dengan istilah hukum. 2 Hukum pada hakikatnya  ialah  petunjuk  yang  mengarah untuk  kebahagiaan  masyarakat.  Kemudian hukum  dirancang  ataupun  diciptakan  untuk menentukan  langkah  yang  harus  dan  tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, hukum digunakan manusia untuk sampai pada tujuannya  yaitu  rasa  aman,  damai  dan ketentraman.
Kemudian    hukum  itu  memiliki  asas yang konkrit yaitu keadilan hukum, kepastian
1 Drs.  C.S.T.  Kansil,  S.H., Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 29.
hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  Konsep keadilan hukum merupakan tujuan utama dari tujuan  yang  lainnya,  bahwa  hukum  itu haruslah adil, karena bila hukum itu tidak adil, maka itu bukanlah hukum sama sekali. Konsep kepastian  hukum  berfungsi  agar  adanya kejelasan  antara  hal  yang  dibolehkan  dan  hal yang  dilarang  serta  juga  tentang  bagaimana tindak  lanjut  pemberian  sanksi  kepada  orang yang  perbuatannya  telah  melanggar  hukum, konsep  ini  mengantarkan  pemahaman  bahwa hukum  itu  harus  tegas,  jelas  dan  tertulis. Selanjutnya  konsep  kemanfaatan  hukum adalah  perspektif  yang  memandang  bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi mansyarakat secara  umum  dan  khusus,  bahwa  hukum  itu tidak  hanya  tentang  penghukuman  kepada pelaku  pelanggar  hukum,  namun  lebih daripada  itu  bahwa  hukum  itu  harus  bisa memulihkan keadaan seperti semula.
Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang mengandung harapan-harapan dari masyarakat secara  umum,  sehingga  memenuhi  unsur  dan nilai-nilai yang adil di masyarakat. Banyaknya tindakan yang mencederai hukum disebabkan
2 Ibid , hlm 34.
oleh banyak faktor, salah satunya adalah hawa nafsu  dan  kebutuhan  ekonomi  sehari-hari. Sehingga  hal  demikian mendorong  seseorang untuk  melakukan  tindak  pidana  seperti misalnya tindakan pencurian harta benda yang sebagian  atau  seluruhnya  kepunyaan  orang lain.  Tindak  pidana  pencurian   ini  sangat meresahkan  masyarakat,   dikarenakan  sangat merugikan  korban  secara  materiil,  tak  hanya masyarakat  kalangan  menengah  kebawah bahkan  masyarakat  kalangan  menengah  ke atas  juga  berpotensi  menjadi  korban  tindak pidana  pencurian.   Tindakan  pencurian  dapat merusak  sumber  perekonomian  masyarakat, seperti  masyarakat  yang  menggantungkan kehidupannya  sebagai  seorang  petani  kelapa sawit.
Tindak  pidana  pencurian  adalah  jenis tindak  pidana  yang  paling  sering  terjadi  di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak  pidana  yang  tergolong  tindak  pidana berat,  akan  tetapi  dapat  menimbulkan keresahan dalam masyarakat. sehingga diperlukan upaya pencegahan dengan melakukan  penyadaran  hukum,  agama  dan sosial, selain itu diperlukan juga adanya upaya hukum  yang  tegas  dalam  menanggulangi tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  yang semakin marak terjadi tersebut. 3
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana
3 https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurna lfasosa/article/view/1284 .  Diakses  pada  6  Agustus 2022.
pencurian  sawit  adalah  dengan  menjerat pelaku  pencurian  kelapa  sawit  dengan menggunakan referensi peraturan perundang-undangan  sebagaimana  yang dimaksud  di  dalam  undang-undang  Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dan juga berdasarkan  kitab  undang-undang  Hukum Pidana  Indonesia,  agar  menimbulkan  efek jera bagi para pelaku dan diharapkan dapat menekan  angka  tindak  pidana  pencurian kelapa sawit di tengah-tengah masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  metode yuridis dan normatif dengan studi kepustakaan.  Adapun  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  keadilan,  pendekatan  undang- undang, dan pendekatan konseptual.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan  Tindak  Pidana  Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia
Permasalahan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan  perbuatan  yang  dilarang  tersebut (tindak  pidana).  Doktrin  klasik  menyatakan bahwa  suatu  perbuatan  merupakan  tindak pidana  jika  telah  ditetapkan  lebih  dahulu melalui  perundang-undangan  yang  kemudian dikenal dengan asas legalitas ( legality principle )  Yang  merupakan  asas  hukum pidana  yang  dikenal  secara  universal.
Pentingnya  asas  legalitas  berkaitan  dengan aspek kepastian hukum (rechts zakerheid/legal certainty). 4
Pengaturan tentang tindak pidana pencurian  telah  diatur  secara  tegas  di  dalam Pasal 362 - 365 Kitab undang-undang hukum pidana  (KUHP).  Pencurian  didalam  KUHP dimaknai  sebagai  perbuatan  seseorang  yang mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain,  dengan maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan hukum. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana  pencurian  sawit  disesuaikan  dengan kualifikasi pencurian yang dilakukan, berikut. kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Pencurian biasa
Pencurian  biasa  diatur  di  dalam  pasal 362  kitab  undang-undang  hukum  pidana (KUHP) sebagaimana berikut dibawah ini: “Barang  siapa  mengambil  barang  sesuatu, yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki secara  melawan  hukum,  diancam  karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak sembilan ratus rupiah”

## 2. Pencurian dengan pemberatan
Kualifikasi  yang  kedua  ini  diatur  di dalam pasal 363 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:
(1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama tujuh tahun:
a) pencurian ternak;
4 M.  Ali  Zaidan, Menuju  Pembaruan  Hukum Pidana , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 367.
b) pencurian  pada  waktu  ada  kebakaran, letusan,  banjir  gempa  bumi,  atau gempa  laut,  gunung  meletus,  kapal karam,  kapal  terdampar,  kecelakaan kereta  api,  huru-hara,  pemberontakan atau bahaya perang;
c) pencurian  di  waktu  malam  dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang  ada  rumahnya,  yang  dilakukan oleh  orang  yang  ada  di  situ  tidak diketahui  atau  tidak  dikehendaki  oleh yang berhak;
d) pencurian  yang  dilakukan  oleh  dua orang atau lebih:
e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan  kejahatan,  atau  untuk sampai  pada  barang  yang  diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau  memanjat,  atau  dengan  memakai anak  kunci  palsu,  perintah  palsu  atau pakaian jabatan palsu.
(2) Jika  pencurian  yang  diterangkan  dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir  d  dan  e,  maka  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  sembilan tahun.

## 3. Pencurian Ringan
Pencurian  ringan  diatur  didalam  pasal 364  kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) sebagaimana berbunyi:
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan  Pasal  363  butir  4,  begitu  pun  perbuatan yang  diterangkan  dalam  Pasal  363  butir  5,
apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian  ringan  dengan  pidana  penjara paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana  denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.
Pada  tahun  2012  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012  tentang  penyesuaian  batasan  tindak pidana  ringan  dan  jumlah  denda  dalam KUHP,  yang  pada  pokoknya  menyesuaikan nilai  mata  uang  Rupiah  saat  ini,  sehingga merubah  kata-kata  "dua  ratus  lima  puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan  pasal  482  KUHP  dibaca  menjadi  Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan  ini merujuk  kepada  nilai  mata uang Rupiah yang telah dilakukan perbandingan sesuai dengan harga emas pada tahun  1960,  bahwa  telah  terjadi  kenaikan Rp10.000 kali lipat hingga pada tahun 2012.

## 4. Pencurian dengan kekerasan
Kualifikasi pencurian dalam poin 4 ini diatur  dalam  pasal  365  kitab  undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:
(1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  sembilan  tahun  pencurian  yang didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, terhadap  orang  dengan  maksud  untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,  atau  dalam  hal  tertangkap tangan,  untuk  memungkinkan  melarikan
diri  sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau untuk  tetap  menguasai  barang  yang dicuri.
(2) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama dua belas tahun:
a) jika  perbuatan  dilakukan  pada  waktu malam  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
b) jika  perbuatan  dilakukan  oleh  dua orang atau lebih dengan bersekutu;
c) jika  masuk  ke  tempat  melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci  palsu,  periniah  palsu  atau pakaian jabatan palsu.
d) jika  perbuatan  mengakibatkan  luka- luka berat.
(3) Jika  perbuatan  mengakibatkan  kematian maka  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian  dan  dilakukan  oleh  dua  orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh  salah  satu  hal  yang  diterangkan dalam no. 1 dan 3.
Selain  diatur  di  dalam  KUHP,  tindak pidana  pencurian  juga  diatur dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2014  Tentang Perkebunan. Hal itu dapat ditemukan di dalam Pasal  55  juncto  Pasal  107  huruf  d  Undang-
undang tersebut di atas yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap  orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.
Didalam  peraturan  tersebut  diatas, menjelaskan  pengertian  perkebunan  adalah segala  kegiatan  pengelolaan  sumber  daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan  pemasaran  terkait  Tanaman  Perkebunan. Kemudian  yang  dimaksud  dengan  Tanaman Perkebunan  adalah  tanaman  semusim  atau tanaman  tahunan  yang  jenis  dan  tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Perkebunan kelapa sawit merupakan  salah  satu  kategori  tanaman perkebunan  dikarenakan  merupakan  tanaman semusim  atau  tanaman  tahunan,  dan  Pelaku Usaha  Perkebunan  adalah  pekebun  dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Output dari pengelolaan
perkebunan oleh pekebun dan/atau perusahaan perkebunan  tersebut    merupakan  semua produk Tanaman
Perkebunan  dan  pengolahannya  yang  terdiri atas  produk  utama,  produk  olahan  untuk memperpanjang
daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan atau yang disebut dengan hasil perkebunan.
Pasal  3  huruf  f  Undang-undang  ini mengatur  tentang  tujuan  penyelenggaraan
perkebunan yang isinya adalah untuk memberikan  pelindungan  kepada  Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat. Berdasarkan  poin  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  subjek  daripada  Undang-undang  ini adalah perusahaan perkebunan dan masyarakat yang  mengelola  usaha  perkebunan.  Sehingga bilamana  ada  pelaku  yang  melakukan pencurian hasil perkebunan kelapa sawit, yang dikelola oleh perusahaan perkebunan maupun masyarakat  pekebun  maka  dapat  dijerat dengan pasal-pasal dalam undang-undang ini.
3.2 Analisis Yuridis Kasus Pencurian Sawit
dalam
Putusan Nomor

## 302/Pid.B/2019/PN Rap
Sebelum  dilakukan pembahasan terhadap putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Rap, maka terlebih  dahulu  dijelaskan  terkait  dengan kronologis peristiwa tersebut di atas. Pada hari Senin  tanggal  07  Januari  2019  sekira  pukul 16.20 wib. Terdakwa RIDWAN  Alias IWAN BULUS  bersama  dengan  SIGOP  Alias  PIAN (DPO) pergi menuju ke Blok 04A  Afdeling  I Kebun  Berangir,  Kecamatan  Na  IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan membawa  1  (satu)  buah  pisau  egrek,  lalu sesampainya  di  lokasi,  SIGOP  Alias  PIAN (DPO)  mengambil  buah  kelapa  sawit  milik PTPN  IV  Perkebunan  Berangir  dengan  cara memotong  tandan  buah  kelapa  sawit  milik PTPN  IV  Perkebunan  Berangir  sebanyak  14 (empat  belas)  janjang  dari  pohonnya  hingga jatuh.  Kemudian  setelah  selesai  memotong buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, lalu
Terdakwa bersama dengan SIGOP Alias PIAN (DPO)  melangsir  buah  kelapa  sawit  tersebut keluar areal kebun milik PTPN IV Perkebunan Berangir  dengan  cara  memundak,  lalu memasukkan  buah  kelapa  sawit  kersebut kedalam 1 (satu) buah angkong, lalu Terdakwa mendorong  angkong  yang  bermuatan  buah kelapa sawit tersebut kerumah Saksi RUSLAN Alias  BANGONG  untuk  dijual  kepada  Saksi RUSLAN Alias BANGONG yang dilihat oleh Saksi  SUANTO  dan  Saksi  AMIR  HUSIN RITONGA, lalu Saksi SUANTO menghubungi  Petugas  Keamanan  Kebun melalui  handphone.  Beberapa  saat  kemudian Petugas  Keamanan  Kebun  datang,  lalu  Saksi SUANTO  bersama  dengan  Saksi  AMIR HUSIN  RITONGA  dan  Petugas  Keamanan Kebun  pergi  menuju  rumah  Saksi  RUSLAN Alias  BANGONG.  Kemudian  sesampainya dirumah  Saksi  RUSLAN  Alias  BANGONG, Saksi SUANTO bersama dengan Saksi AMIR HUSIN  RITONGA  dan  Petugas  Keamanan Kebun  melihat  Terdakwa  dan  SIGOP  Alias PIAN  (DPO)  melarikan  diri,  lalu  Saksi SUANTO  bersama  dengan  Saksi  AMIR HUSIN  RITONGA  dan  Petugas  Keamanan Kebun  mengatakan  kepada  Saksi  RUSLAN Alias  BANGONG  bahwa  Terdakwa  bersama dengan  SIGOP  Alias  PIAN  (DPO)  memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Berangir,  lalu  Saksi  RUSLAN  BANGONG menunjukkan dan menyerahkan sawit tersebut. Kemudian  Saksi  SUANTO  bersama  dengan Saksi  AMIR  HUSIN RITONGA dan  Petugas Keamanan Kebun mengamankan dan
membawa  buah  kelapa  sawit  tersebut  ke Polsek Na IX-X.
Akibat  perbuatan  Terdakwa  bersama dengan  SIGOP  Alias  PIAN  (DPO)  tersebut, PTPN  IV  Perkebunan  Berangir  mengalami kerugian  14  x  20  kg  =  280  kg  x  Rp.  1.500  = Rp.  420.000,-  (empat  ratus  dua  puluh  ribu rupiah).
Kemudian  Akibat  perbuatannya  tersebut pelaku  didakwa oleh jaksa penuntut umum  di dalam persidangan sebagaimana berikut :
a. Dakwaan Pertama : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;
b. Dakwaan  Kedua  :  Melanggar  pasal  107 Huruf  d  Undang  –  undang  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  Jo  Pasal  55  ayat  (  1)  ke  –  1 KUHPidana.
Hal  tersebut  kemudian  di  pertimbankgan oleh  majelis  hakim  dan  merumuskan  unsur- unsur  tindak  pidana  yang  sesuai,  sehingga menetapkan  dakwaan  kedua  yang  diajukan oleh  jaksa  penuntuk  umum  sebagaimana unsur-unsurnya dibawah ini :
1. Unsur Setiap Orang :
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud dengan  “Setiap  Orang“  dalam  hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukumatau  pelaku  tindak  pidana  yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa  di  persidangan,  dan  setelah diidentifikasi mengaku bernama RIDWAN
Alias  IWAN  BULUS  yang  identitasnya sesuai  dengan  surat  dakwaan  Penuntut Umum,  dan  sepanjang  pemeriksaan  di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim  berkesimpulan  dengan  demikian unsur ini telah terpenuhi;
2. Unsur  Secara  tidak  sah  memungut  dan  / atau memanen hasil perkebunan:
Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta yang  terungkap  di  depan  persidangan bahwa  pada  Senin  tanggal  7  Januari  2019 sekitar pukul 16.20 Wib di Blok 04 A Afd I Kebun  Berangir  Kecamatan  Na  .  IX  –  X Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara  terdakwa telah  memanen  buah  kelapa  sawit  milik PTPN IV;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta yang  terungkap  di  depan  persidangan bahwa  buah  kelapa  sawit  yang  di  panen oleh  terdakwa  sebanyak  14  (empat  belas) janjang  serta  juga  perbuatan  terdakwa tersebut  di  lakukan  tanpa  seijin  dan sepengetahuan  dari  PTPN  IV  selaku pemilik  buah  sawit  yang  di  panen  oleh terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis
Hakim  berkesimpulan  dengan  demikian unsur ini telah terpenuhi;
3. Unsur Turut Serta melakukan perbuatan:
Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta
yang terungkap di depan persidangan  bahwa  pada  Senin  tanggal  7 Januari  2019  sekitar  pukul  16.20  Wib  di Blok  04  A  Afd  I  Kebun  Berangir Kecamatan Na. IX – X Kabupaten Labuhan Batu  Utara  terdakwa  bersama  dengan  Sdr Sigop ( DPO ) telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV ;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta yang  terungkap  di  depan  persidangan bahwa  buah  kelapa  sawit  yang  di  panen oleh  terdakwa  sebanyak  14  (empat  belas) janjang  serta  juga  perbuatan  terdakwa tersebut  di  lakukan  tanpa  seijin  dan sepengetahuan  dari  PTPN  IV  selaku pemilik  buah  sawit  yang  di  panen  oleh terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim  berkesimpulan  dengan  demikian unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur  dari  pasal  107  Huruf  d  Undang  – undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun  2014  Tentang  Perkebunan  Jo  pasal 55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana  telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan kedua Penuntut Umum.
Majelis  hakim  kemudian  menjatuhkan putusan  terhadap  terdakwa  dengan  amar putusan sebagaimana berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bulus  tersebut  diatas  telah  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana “ Turut  Serta  Secara  Tidak Sah Memanen hasil Perkebunan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 14 (empat belas)  /  janjang  buah  kelapa  sawit. dikembalikan  kepada  Pihak  PTPN  IV Perkebunan Berangir;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri Rantauprapat Nomor 302/Pid.B/2019/PN Rap diatas,  Pada  dasarnya  haruslah  sesuai  dengan tujuan  hukum  yaitu  untuk  mendapatkan keadilan,  menjamin  adanya  kepastian  hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan. Gustaf Radbruch menyampaikan, Die  idee  des  recht  stellt  sich dar  als  ein  spannungsverhaltnis  von  drei grundwerten: Gerechtigkeit, Zweekmassigkeit, Rechtssichherheit. Menurutnya ada tiga (3) hal yang mendasar tentang hukum, yaitu keadilan,
5 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: PN Balai
Pustaka, 1984), hlm. 24
kemanfaatan
dan kepastian  hukum. 5 Sehingga  analisis  yuridis terhadap  putusan  diatas  akan  dijelaskan  dari tiga hal dasar tersebut sebagaimana berikut :

## 1. Analisis Perspektif Keadilan
Pendapat  Thomas  Aquinas  tentang keadilan  adalah  apa  yang  sepatutnya  bagi orang  lain  menurut  suatu  kesamaan proporsional.  Putusan tersebut  telah  sesuai dengan  konsep  keadilan  menurut  Thomas Aquinas,  bahwa  sanksi  6  bulan  penjara yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan memberikan rasa adil terhadap korban yang akhirnya  tidak  resah  akan  perbuatan tersebut dapat terulang.
2. Analisis Perspektif Kemanfaatan
Teori Utilities ( Utilities Theori ) yaitu teori  diajarkan  oleh Jeremy  Bentham  pada tahun  1748-1832  bahwa  hukum  bertujuan mewujudkan semata–mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya  kebahagiaan  sebanyak-banyaknya pada  orang  sebanyak-banyaknya.  Hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan  yang  bebas  dari  kesengsaraan. Jeremy  Bentham  juga  berpendapat  adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. 6
6 Ridwan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adytia Bakti,1999), hlm. 22
Melihat putusan tersebut diatas, maka dalam  perspektif  kemanfaatan  telah  sesuai dengan teori keadilan kemanfaatan menurut Jeremy  Bentham.  Manfaat  yang  diperoleh adalah  penghukuman  6  bulan  penjara menjadi titik sadar terpidana agar bertaubat dari perbuatannya dan tidak ingin mengulangi perbuatannya. Sehingga masyarakat umum baik korban atau pemilik kebun  sawit  yang  lainnya  tidak  resah  dan khawatir  akan  menjadi  korban  pencurian dikemudian  hari.  Hal  ini  juga  bermanfaat bagi  pihak-pihak  yang  ada  niat  untuk melakukan pencurian sawit agar mengurungkan  niatnya  karena  ancaman hukuman  sudah  jelas  di  hadapan  matanya sendiri.
3. Analisis Perspektif Kepastian
Menurut  Thomas  Hobbes  keadilan ialah  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  adil apabila  telah  didasarkan  pada  perjanjian yang  telah  disepakati.  Pasal  107  huruf  d Undang-undang  nomor  39  tahun  2014 tentang perkebunan yang dijadikan landasan  hakim  menjatuhkan  hukuman dalam putusan tersebut diatas adalah produk perjanjian  yang  disepakati  oleh  rakyat melalui  wakilnya  di  Legislatif    dengan pemerintah  penguasa  Negara.  Sehingga haruslah  dijalankan  dan  tidak  boleh  ada pengingkaran dan  pengangkangan terhadap aturan  tersebut.  Sehingga  sudah  tepat putusan  tersebut  sesuai  dengan  teori kepastian  hukum,  yang  mana  hukum  itu harus  pasti  sesuai  dengan  ketentuan  yang
berlaku.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan analisis  yang  telah  dilakukan  diatas  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Ketentuan  tentang  pencurian  sawit  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  dan  juga  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomro  39  tahun  2014  tentang Perkebunan  dalam  pasal  55  jo  pasal  107 huruf  d  sebagaimana  berbunyi  :  “Setiap Orang  secara  tidak  sah  yang  memanen dan/atau  memungut  Hasil  Perkebunan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4  (empat)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
2. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 tahun  2012  tentang  penyesuaian  batasan tindak  pidana  ringan  dalam  KUHP  dapat dikesampingkan  sepanjang  diatur  dalam undang-undang  nomor  39  tahun  2014 tentang  perkebunan  baik  itu  kebun  milik perseorangan maupun perusahaan perkebunan

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-Buku:
Kansil,  C.S.T., Pengantar  Ilmu  Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 1986.
Syahrani,  Ridwan, Rangkuman  Intisari Ilmu  Hukum, Bandung  :  Citra Adytia Bakti, 1999.
Zaidan,  M.  Ali, Menuju  Pembaruan Hukum  Pidana ,  Penerbit  Sinar
Grafika, Jakarta, 2015.
2. Peraturan  Perundang-Undangan  dan Putusan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  39  tahun    2014  tentang perkebunan.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2
Tahun  2012  tentang  Penyesuaian
batasan tindak pidana ringan dalam KUHP.
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 302/Pid.B/2019/PN Rap. 3. Website: https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/j urnalfasosa/ article/view/1284 .
Diakses pada 6 Agustus 2022.