Volume 2, Nomor 1, Januari 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## ANALISIS PENGAWASAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG MEWAH DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A
S. Pentanurbowo, Hartono dan D wi Elman Saputri
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia E-mail: pentanurbowo@gmail.com, tono1167.sh@gmail.com dan
dwielmansptr@gmail.com Diterima: 26 Desember 2021 Direvisi: 05 Januari 2022 Disetujui: 15 Januari 2022

## Abstrak
Latar  Belakang  : Fenomena  yang  melatarbelakangi penelitian  ini  adalah  adanya  temuan  yang  menunjukkan bahwa  penyelundupan  kendaraan  bermotor  mewah  di Pelabuhan  Tanjung  Priok  pada  tahun  2019  cukup  tinggi. Tujuan  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  pengawasan  kepabeanan  atas  impor  barang mewah  di  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A Tanjung  Priok  serta  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses pengawasan dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya. Metode : Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan  kekhususan  deskriptif. Hasil  : Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa pengawasan kepabeanan atas impor barang mewah  di  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A
Tanjung  Priok  belum  berjalan  secara  optimal.  Hal  ini  terlihat dari  meningkatnya  kasus  penyelundupan  dan  turunnya penerimaan bea masuk pada tahun 2019. Faktor penghambatnya adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia,  infrastruktur  yang terbatas  dan  kurang  canggih,  kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  dan  kurangnya pengetahuan  tentang  peraturan  kepabeanan  atas  barang-barang mewah  yang  diimpor. Kesimpulan  : Upaya  yang  perlu dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  adalah pelatihan  rutin  dan  sharing  session  bagi  petugas  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memelihara sarana dan  prasarana,  serta  melakukan  kegiatan  sosialisasi  peraturan kepabeanan.
Kata kunci: pengawasan, bea cukai, impor barang mewah

## Abstract
Background  :  The  phenomenon  behind  this  research  is  the finding  showing that the  smuggling of luxury  motor  vehicles at  Tanjung  Priok  Port  in  2019  was  quite  high..  Purpose  : This study aims to identify and analyze customs control over the  import  of  luxury  goods  at  the  Tanjung  Priok  Type  A Customs  and  Excise  Main  Service  Office  as  well  as  the obstacles  faced  in  the  supervision  process  and  the  efforts needed to overcome them. Method: The research method uses
a qualitative approach  with  descriptive  specificity.  Results : The results of this study indicate that customs supervision on the  import  of  luxury  goods  at  the  Main  Service  Office  of Customs  and  Excise  Type  A  Tanjung  Priok  has  not  run
Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
optimally.  This  can  be  seen  from  the  increase  in  smuggling cases  and  the  decline  in  import  duty  receipts  in  2019.  The inhibiting  factors  are  the  lack  of  human  resources,  limited and  less  sophisticated  infrastructure,  lack  of  taxpayer compliance in carrying out their tax obligations, and lack of knowledge  about  customs  regulations  on  goods.  imported luxury.  Conclusion  :  Efforts  that need  to  be  made  to overcome these  problems  are  routine  training  and  sharing  sessions  for officers  to  improve  the  quality  of  human  resources,  maintain facilities  and  infrastructure,  as  well  as  conduct  socialization  of customs regulations.
Keywords: supervision, customs, import of luxury goods

## Pendahuluan
Semakin  berkembangnya  perekonomian  saat  ini,  mengakibatkan  semakin meningkat  pula  daya  beli  masyarakat  (Hasan  &  Azis,  2018).  Kebiasaan  konsumtif  dan gaya  hidup  yang  mewah  menuntut  mereka  untuk  selalu  mengikuti  trend  (Amiruddin, 2018).  Mulai  dari  pakaian,  aksesoris,  sepatu,  hingga  kendaraan  rela  mereka  beli  dengan harga  yang  sangat  tinggi  sekalipun.  Tak  heran  saat  ini  sangat  banyak  kendaraan  mewah yang berlalu lalang di ibukota., di Indonesia, biasanya kendaraan mewah menjadi sebuah koleksi hobi, menunjukan strata sosial dan prestise pemiliknya (Buana, 2014). Kendaraan mewah tersebut kebanyakan  mereka pesan  dari luar negeri seperti Singapura dan Jepang melalui  perdagangan  internasional.  Hal  ini  menyebabkan  tingginya  kegiatan  impor terhadap  barang  mewah  khususnya  kendaraan  bermotor.  Pengiriman  kendaraan  tersebut paling banyak dilakukan melalui jalur laut.
Pelabuhan  tanjung  priok  merupakan  salah  satu  pelabuhan  terbesar  dan  tersibuk dalam pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia (Utami, 2015). Pelabuhan ini menjadi salah satu  sarana  penghubung  bagi  masuknya  kendaraan  mewah  dari  luar  daerah  pabean  ke dalam  daerah pabean atau biasa disebut impor. Melihat fungsinya sebagai pintu gerbang utama  dari  masuknya  barang  dan  penumpang,  maka  diperlukan  pengawasan  guna menghindari  terjadinya  faktor-faktor  yang  merugikan,  mengingat  pentingnya  peran pelabuhan  dalam  perekonomian  dan  perdagangan  sebagai  sumber  penghasilan  devisa negara (Nugroho, 2017).
Institusi pemerintah  dibawah  naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang  berwenang  untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan  dibidang  kepabeanan  adalah Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  (Tarigan  &  Margaretha,  2019).  Sebagai bagian  dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan  Utama Bea dan Cukai (KPUBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas menjalankan pengawasan atas kegiatan impor barang  mewah  dan pelayanan  kepabeanan dalam  daerah  wewenangnya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Salah  satu  jenis  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  (KPUBC)  yang  menjalankan tugas  pengawasan  atas  kegiatan  impor  barang  mewah  adalah  Kantor  Pelayanan  Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  nomor  33 /PMK.010/2017  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 64/PMK.011/2014  Tentang  Jenis  Kendaraan  Bermotor  Yang  Dikenai  Pajak  Penjualan Atas  Barang  Mewah  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Pembebasan  Dari  Pengenaan  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang termasuk ke  dalam  jenis,  spesifikasi,  dan  karakteristik  tertentu  dikenakan  Pajak  Penjualan  atas
Barang  Mewah  (PPnBM).  Oleh  karena  itu  pengawasan  terhadap  masuknya  barang  dari luar  daerah  pabean  menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi  KPU  Bea  dan  Cukai  Tanjung Priok  (Pagih, 2016). Hal ini  guna  memastikan agar setiap importasi barang-barang  yang wajib  dikenakan  Bea  Masuk  dan  Pajak  Dalam  Rangka  Impor  (PDRI)  dapat  memenuhi hak-hak penerimaan negara.
Selain  itu  pengawasan  barang  impor  yang  dilakukan  juga  berdasarkan  Peraturan Menteri Perdangangan  yang  dititipkan  kepada Bea Cukai  yang tertuang dalam Peraturan Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  48/  M-  DAG/PER/7  /2015  Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor yang menyebutkan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.
Barang  impor  yang  dikirim  oleh  shipper  dari  luar  negeri  disampaikan  di  dalam dokumen  Inward  Manifest  yang  diisi  oleh  pengangkut  dalam  hal  ini  pelayaran (Fakhrudin,  2019).  Dalam  PMK  Nomor  158/PMK.04/2017  tentang  Tatalaksana Penyerahan  Pemberitahuan  Rencana  Kedatangan  Sarana  Pengangkut,  Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut  dan Manifes  Keberangkatan Sarana Pengangkut Pasal 1 ayat  14  menjelaskan  Inward  Manifest  adalah  daftar  barang  niaga  yang  diangkut  oleh Sarana  Pengangkut  melalui  laut,  udara,  dan  darat  pada  saat  memasuki  Kawasan  Pabean atau  tempat  lain  setelah  mendapat  izin  Kepala  Kantor  Pabean  yang  mengawasi  tempat tersebut.
Inward Manifest memuat elemen a. nama Sarana Pengangkut; b. nomor pelayaran (voyage)/nomor  penerbangan  (flight);  c.  nomor  International  Maritime  Organization (IMO), dan/ atau nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
/nomor registrasi; d. tanda panggil (call sign); e. bendera; f. pelabuhan asal, transit, dan  bongkar;  g.  tanggal  perkiraan  tiba/  Estimated  Time  Arrival  (ETA);  h.  nomor  dan tanggal  Master  Bill  of  Lading  (B/L),  Master  Airway  Bill  (AWB),  atau  dokumen pengangkutan lainnya; i. nomor dan tanggal House Bill of Lading (B/L), House •Airway Bill  (AWB),  atau  dokumen  pengangkutan  lainnya;  j.  nama  pengirim  (shipper);  k.  nama penerima (consignee); l. Nomor Pokok Wajib Pajak penerima (consignee); m. kelompok pos; n. jumlah dan berat kemasan atau jumlah barang dalam hal barang curah; o. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas; p. uraian barang; q. nama Pengangkut; dan r. Nomor Pokok Wajib Pajak Pengangkut.
Pada  tahun  2019,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  melakukan  konferensi  pers terkait  penindakan  terhadap  penyelundupan  impor  barang  mewah  yang  terjadi  di Pelabuhan  Tanjung  Priok.  Konferensi  pers  tersebut  menunjukan  maraknya  aktivitas penyelundupan  barang  mewah  yang  dilakukan  oleh  importir.  Sebagian  besar  barang penyelundupan  berupa  kendaraan  bermotor  roda  dua  dan  roda  empat  yang  dikirim  dari Singapura dan Jepang.
Berdasarkan  data,  dapat  diketahui  penindakan  terhadap  penyelundupan  mobil  dan motor mewah di KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tanggal 17 Desember 2019, terdapat  19  unit  mobil  mewah  dan  35  unit  motor/rangka  motor/mesin  motor  mewah berbagai  merek yang telah  diamankan. Total potensi  kerugian  negara atas kasus tersebut sebesar Rp 48 Miliar. Penindakan terhadap penyelundupan barang mewah yang terjadi di Tanjung Priok dilakukan karena terdapat keanomalian antara netto weight barang dengan jenis barang  yang diberitahukan  kepada petugas Bea  dan Cukai sehingga  ditindaklanjuti dengan  proses  analisis  terhadap  inward  manifest  yang  dicurigai  adanya  pemberitahuan yang tidak benar.
Berdasarkan berita yang terbit pada portal Kementerian Keuangan pada tanggal 17 Desember  2019  dengan  judul  berita  Pemerintah  Gagalkan  Penyelundupan  Mobil  dan Motor Mewah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada berbagai modus yang dilakukan para pelaku penyelundup kendaraan mewah tersebut. Berbagai modus tersebut
Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
antara  lain,  tanpa  pemberitahuan,  pengeluaran  tanpa  izin,  salah  pemberitahuan,  bongkar luar  kawasan  tanpa  izin,  tidak  mereekspor  barang  eks-impor,  pindah  lokasi  impor sementara  tanpa  izin,  hal  tersebut  membuktikan  masih  banyak  perusahaan  yang melakukan  pelanggaran  terkait  impor  barang  mewah,  selain  itu  kurangnya  kerjasama antar negara dalam hal pertukaran data impor-ekspor juga menjadi peluang bagi importir untuk  mengelabui  petugas  dengan  cara  memalsukan  data  yang  ada  sehingga  diperlukan pengawasan  yang  lebih  ketat  guna  menekan  kasus  penyelundupan  yang  dilakukan  oleh para  importir.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengawasan kepabeanan atas impor barang mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Priok  serta  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses pengawasan dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  kualitatif dan  jenis  penelitian  deskriptif  untuk  memudahkan  gambaran  secara  objektif  mengenai Analisis  Kepabeanan  atas  Impor  Barang  Mewah  di  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan Cukai Tipe A Tajung Priok. Serta kendala dan upaya yang dilakukan di Kantor Pelayanan Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Priok  dalam  melakukan  pengawasan  Impor Barang  Mewah  agar  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  meningkat  serta  terpenuhinya penerimaan negara.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian menurut cara perolehannya adalah data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  oleh  penelitian langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang  dikumpulkan  oleh  organisasi  yang  telah  disahkan  atau  telah  dipublikasikan.  Pada penelitian  ini  penulis  menggunakan  tiga  teknik  pengumpulan  data,  yaitu  :  wawancara, observasi  dan  dokumentasi,  dalam  hal  analisis  data  kualitatif,  Bogdan  (Sugiyono,  2013) menyatakan bahwa Analisis  data adalah proses  mencari dan  menyusun secara sistematis data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada empat kriteria, yaitu : kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A Tanjung Priok yang bertempat di Jalan Pabean No.1, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  berisi  penjelasan  data  dan  informasi  yang  telah  diperoleh  dalam penelitian  melalui  wawancara  kepada  pihak  yang  terkait  dalam  penelitian  ini  seperti Fiskus, Akademisi, dan Wajib Pajak. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak dibawah ini :
Tabel 1. Hasil wawancara Informan Nama Bagian Keterangan 1 Bambang Hedi Yuwono Pelaksana Seksi Intelijen I Bidang P2 Fiskus KPUBC Tanjung Priok 2. Rahmat Ilyas Seksi Penindakan Bidang P2 KPUBC Tipe A Tanjung Priok Fiskus KPUBC Tanjung Priok 3. Achs        Achsanul Nashir, S.Sos., MA Akademisi Dosen Institut STIAMI 4. Elfan Krisman Purc      hase Import di PT. X Wajib Pajak KPUBC Tanjung Priok
Sumber : Diolah oleh penulis, 2020
Setelah  melakukan  penelitian,  peneliti  melakukan  analisis  data  dan  interprestasi pembahasan  terhadap  data  yang  telah  ditentukan  sebagai  hasil  penelitian  dengan menggunakan analisis verbatim yang telah disajikan di atas. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah sebagai berikut :

## Pengawasan  Kepabeanan  atas  Impor  Barang  Mewah  Di  KPU  Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
Berdasarkan  yang  telah  dijabarkan  pada  bab-bab  sebelumnya,  dalam  berhasilnya Pengawasan Kepabeanan atas Impor Barang Mewah disini, peneliti menganalisis dengan teori  George  R.  Terry  bahwa  dalam  melakukan  Pengawasan  perlu  adanya  metode  yang tepat dalam mengimplementasikannya dengan baik yaitu penentuan Standar Pengawasan, Pengukuran  Pelaksanaan,  Perbandingan  Pelaksanaan  dengan  Standar  Pengawasan  dan Perbaikan Penyimpangan dengan Tindakan yang Tepat (Rahayu & Setianingsih, 2017).
Pada  tahun  2016  sampai  2019  terdapat  7  kasus  penyelundupan  kendaraan  mewah di  KPUBC  Tanjung  Priok.  Motif  importir  melakukan  penyelundupan  kendaraan  mewah adalah untuk  menghindari tarif bea  masuk  dan PDRI  dalam  hal kondisi  kendaraan baru. Serta  adanya  motif  ekonomi  ingin  mengambil  keuntungan  sebesar-besarnya.  Importir memanipulasi  PIB  agar  tidak  dikenakan  PPnBM  maksimal,  sehingga  dilakukan  upaya miss  declaration ,  tidak  memberitahukan  spesifikasi  mobilnya  secara  rinci  untuk mengelabui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
Berikut data hasil penindakan kendaraan mewah yang dilakukan tegahan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2016- 2019.
Tabel 2.
Data Penindakan Kendaraan Bermotor Mewah di KPUBC Tanjung Priok Tahun 2016 – 2019 No Jumlah Kasus Tgl Asal Barang Kedapatan Nilai Barang (Rp) Potensi Kerugian Negara (Rp) 1. 1 kasus 20/12/ 2016 SINGAPORE Mobil Porsche GT3RS 6.776.028.042 17.871.773.961 Mobil Ferrari 250 GT E Mobil Porsche turbo 24/02/ 2017 SINGAPORE Motor BMW R 1200 (4) 1.715.828.019 4.371.729.430 Motor BMW (8) Motor BMW NR8559 (1)
Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
2. 2 kasus Motor Ducati (1) 15/11/ 2017 SINGAPORE Mobil BMW Tipe M3 CSL 3.630.878.000 7.498.252.810 Motor Honda CRF 1000L (5) Motor BMW R75/5 Motor Harley Davidson FLST N
Motor Harley Davidson FLST
U Motor Harley Davidson FLST
X Motor Harley Davidson XL Motor Harley Davidson FLTRI 3. 1 kasus 21/12/ 2018 SINGAPORE Mobil Ferrari Dino 308 GT4 3.452.116.703 7.469.130.101 Mobil Porsche Carrera 2
Motor BMW R1150
4. 3 kasus 19/10/ 2019 SINGAPORE Mobil Citroen DS ID 19 2.071.436.505
3.037.950.901 Mobil Porsche Carrera Motor Harley Davidson FLST N Motor BMW Motorrad Nite T Mesin VW (3) 29/09/ 2019 SINGAPORE Mobil Porsche GT3RS
2.905.686.909
6.838.810.331 Mobil Alfa Romeo
29/07/
2019 JEPANG Mobil Mercedez Benz 1.077.168.002 1.728.610.463 Mobil BMW type CI330 model GH-AU30 Mobil BMW type CI330 series E46 Mobil Jeep TJ MPV
Mobil TOYOTA SUPRA
Mobil JIMNY Motor Triumph (2) Motor Yamaha Motor Honda
Motor nomor : JR01E9510273 Motor nomor : RS125RF9111084 Motor Harley Davidson Type XL1200N TOTAL 21.629.142.180 48.816.257.997
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  dari  data  penindakan  impor kendaraan  mewah  di  wilayah  pengawasan  KPUBC  Tipe  A  Tanjung  Priok  tahun  2016- 2019  jumlah  kasus  penyelundupan  kendaraan  mewah  mengalami  peningkatan,  di  tahun 2016 sebanyak 1 kasus naik menjadi 2 kasus penyelundupan di tahun 2017. Sedangkan di tahun  2018  kasus  penyelundupan  mengalami  penurunan  hanya  ada  1  kasus.  Di  tahun 2019  kasus  penyelundupan  kendaraan  mewah  meningkat  cukup  signifikan  dapat  dilihat semakin  banyaknya  kendaraan  mewah  yang  berusaha  dibawa  masuk  oleh  importir  ke dalam  daerah  pabean,  dari  hanya  1  kasus  di  tahun  2018  naik  menjadi  3  kasus  di  tahun 2019. Total potensi  kerugian  negara selama 4 tahun terakhir  mencapai  48 Miliar, hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya sistem pengawasan kepabenanan atas impor barang mewah  di  KPUBC  Tipe  A  Tanjung  Priok  dan  masih  berpotensi  adanya  penyelundupan.
Volume 2, Nomor 1, Januari 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Tabel 3.
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk tahun 2016-2019
Tahun Target Realisasi Persentase Pencapaian 2016 16.352.354.644.000 15.274.630.000.000 93,40% 2017 16.298.035.831.000 16.555.630.000.000 101,58% 2018 16.977.415.757.000 18.474.800.000.000 108,81% 2019 18.835.032.742.000 17.858.390.000.000 94,81%
Sumber : KPUBC Tipe A Tanjung Priok Diolah oleh Penulis
Berdasarkan data realisasi penerimaan bea masuk diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan bea masuk berhasil mencapai target bahkan melampaui dengan  persentase  pencapaian  101,58%  di  tahun  2017  dan  108,81%  di  tahun  2018, sedangkan pada tahun 2016 penerimaan bea  masuk hanya terealisasi 93,40% dari target, begitu  pula  di  tahun  2019  yang  hanya  mencapai  94,81%,  yang  artinya  pada  tahun  2016 dan 2019 penerimaan bea masuk tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Dari data diatas menunujukan bahwa di tahun 2019 target yang ditentukan semakin tinggi, sehingga KPUBC Tanjung Priok belum bisa mencapai angka baru tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa fungsi bea dan cukai sebagai revenue collector masih kurang optimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan,  dan  interpretasi  yang  telah  diuraikan pada  bab-bab  sebelumnya,  serta  mengacu  pada  teori  dan  hasil  penelitian  sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan seabagai berikut, Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan  Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Priok  belum maksimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  meningkatnya  kasus  penyelundupan  kendaraan mewah  di  tahun  2019  dan  menurunnya  realisasi  penerimaan  bea  masuk  di  tahun  2019. Hambatan yang dihadapi KPUBC Tipe A Tanjung Priok dalam pelaksanaan pengawasan dari  sisi  petugas  pengawasan  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  sarana prasarana yang terbatas dan kurang canggih.
Bibliografi . amiruddin,  Ahmad  Fajrul.  (2018). Gaya  Hidup  Shopaholic  Sebagai  Bentuk  Perilaku Konsumtif . Makassar: Universitas Negeri Makassar.
Buana, Cahya. (2014). Simbol-simbol keagamaan dalam syair jahiliyah .
Fakhrudin,  Anwar.  (2019).  Kegiatan  Keagenan  Kapal  Yang  Dilakukan  Di  Agen  Pt. Kharisma  Indah  Lestari  Untuk  Kedatangan  Dan  Keberangkatan  Kapal  Km. Rangkiang Tigo. Karya Tulis . Hasan,  Muhammad,  &  Azis,  Muhammad.  (2018). Pembangunan  Ekonomi  & Pemberdayaan  Masyarakat:  Strategi  Pembangunan  Manusia  dalam  Perspektif
Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
Ekonomi Lokal . CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu. Nugroho,  Trisapto  Wahyudi  Agung.  (2017).  Optimalisasi  Peran  Timpora  Pasca Berlakunya  Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016  Tentang  Bebas  Visa Kunjungan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (3), 263–285. Pagih,  Mochammad  Rendy.  (2016). Laporan  Praktik  Kerja  Lapangan  Pada  Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta . Rahayu,  Anisa,  &  Setianingsih,  Endang  Larasati.  (2017).  Pengawasan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  untuk  Sekolah  Dasar  (SD)  di  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Temanggung. Journal  of  Public  Policy  and  Management  Review , 6 (2), 226–239. Sugiyono, Dr. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D . Tarigan, Br, & Margaretha, Christina. (2019). Penerapan Ketentuan Barang Yang Dapat Di  Bawa  Oleh  Penumpang  Dari  Luar  Negeri  Ke  Indonesia  Sesuai  Dengan  Pmk Nomor  N03/Pmk.  04/N017  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Direktorat  Jendral  Bea  Cukai Kualanamu Medan) .
Utami,  Wahyu  Septi.  (2015).  Percepatan  dwelling  time:  strategi  peningkatan  kinerja perdagangan  internasional  Pelabuhan  Tanjung  Priok. Economics  Development Analysis Journal , 4 (1), 82–90.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.