## Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutusakan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional
Jaka Bangkit Sanjaya 1
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,  E-mail: Jakabangkitsanjaya@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: Diterima:
Terbit:
Keywords: Sipadan and Ligitan cases; Territorial Boundary Case; International Court of Justice A  sovereign  state  is  a  country  that  should  know  its  boundaries with certainty. Where as a result of the uncertainty of territorial boundaries  based  on  legal  aspects,  the  states  of  Indonesia  and Malaysia  are  forced  to  accept  the  territorial  boundary  cases, namely the cases of Sipadan and Ligitan Islands. The settlement of  cases  that  could  not  be  resolved  through  negotiation,  led  the two  countries  to  agree  on  the  settlement  of  cases  through  the International  Court  of  Justice.  The  verdict  on  the  settlement  of the  case  declared  Malaysia  as  a  country  entitled to  control  over the  island.  Even  so,  the  agreement  of  the  Indonesian  state  to resolve  cases  through  the  International  Court  of  Justice  is  not wrong, namely because it is in accordance with the principles of world peace. Likewise, the decisions of the International Court of Justice  are  in  accordance  with  legal  procedures  and  have  been supported by the knowledge / experience possessed by judges. So it can be said that the agreement between the two countries that created the transfer of the islands of Sipadan and Ligitan was not a gift to the Malaysian state. This discussion is the author's goal, because according to the authors this study is an important study and needs to be discussed as material for a new analytical study that  is  different  from  the  studies  of  other  authors.  So  that  in writing,  the  author  uses  a  normative  juridical  method,  namely using an analytical approach, legal regulations, and certain legal concepts.

## Abstrak
Kata kunci:
Kasus Sipadan dan Ligitan; Kasus Batas Wilayah; Mahkamah Internasional.
Corresponding Author: Jaka Bangkit Sanjaya, E-mail: : Jakabangkitsanjaya@gmail.com
Negara  yang  berdaulat  adalah  negara  yang  seharusnya mengetahui  batas  wilayahnya  secara  pasti.  Dimana  akibat tidak adanya  kepastian  batas  wilayah  berdasarkan  aspek  hukum, negara  Indonesia  dan  Malaysia  terpaksa  harus  menerima  kasus batas  wilayah,  yaitu  kasus  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan. Penyelesaian  kasus  yang  tidak  bisa  diselesaikan  melalui  jalur perundingan,  menghantarkan  kedua  negara  untuk  menyepakati penyelesaian  kasus  melalui  Mahkamah  Internasional.  Putusan terhadap  penyelesaian  kasus  tersebut  menyatakan  Malaysia sebagai  negara  yang  berhak  atas  kekuasaan  pulau  tersebut. Walaupun  begitu,  kesepakatan  negara  Indonesia  untuk melakukan penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional tidaklah  salah,  yaitu  karena  sesuai  dengan  prinsip  perdamaian dunia.    Begitu  pula  dengan  putusan  Mahkamah  Internasional yang  sesuai  dengan  prosedur  hukum  dan  telah  ditunjang  oleh adanya  pengetahuan/pengalaman  yang  dimiliki  oleh  hakim.
Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan kedua negara yang menciptakan  pengalihan  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  bukanlah sebuah  pemberian  hadiah  kepada  negara  Malaysia.  Pembahasan ini  menjadi  tujuan  penulis,  karena  menurut  penulis  kajian  ini merupakan  kajian  penting  dan  perlu  dibahas  sebagai  bahan kajian analisis baru yang berbeda dengan kajian penulis lainnya. Sehingga  dalam  menulis,  penulis  menggunakan  metode  yuridis normatif,  yaitu  menggunakan  pendekatan  analisis,  peraturan hukum, dan konsep hukum tertentu.
.

## I. Pendahuluan
Kedaulatan  wilayah  negara  Indonesia  merupakan  penyangga  kehidupan  bernegara yang  dilaksanakan  untuk  menciptakan  iklim  perdamaian  dunia.  Dimana  dimensi kedaulatan  negara  meliputi  segala  aspek  kehidupan  bernegara  yang  berada  dalam ruang  lingkup  hukum  nasional  maupun  hukum  internasional.  Mengenai  ruang lingkup  hukum  nasional  berkaitan  dengan  hubungan  antara  pemerintah  dengan seluruh  masyarakat  Indonesia.  Sedangkan  mengenai  ruang  lingkup  hukum internasional berkaitan dengan hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain. Hubungan  yang  dijelaskan  terakhir  memberi  arti  bahwa  setiap  negara  berdaulat dituntut  untuk  menyesuaikan  pelaksanaan  bernegara  melalui  sistem  penetapan hukum nasional maupun hukum internasional. Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan bahwa setiap negara tidak dapat terlepas dengan negara lainnya, sehingga hubungan timbal  balik  antara  negara  yang  satu  dengan  negara  yang  lain  pasti  terjadi.    Oleh karena  itu,  adanya  hukum  nasional  dan  hukum  internasional  dapat  menjadi  dasar pedoman terciptanya hubungan antar negara.
Setiap  negara  berdaulat  tentunya  harus  mengetahui  batas  wilayah  negaranya  sesuai dengan  pedoman  yang  diyakini,  yaitu  berdasarkan  sejarah  terbentuknya  atau berkembangnya  suatu  negara.  Pedoman  batas  negara  tersebut  sesuai  dengan  salah satu  unsur  pembentukan  negara  berdasarkan  ilmu  negara,  yaitu  unsur  wilayah. 1 Dimana  wilayah  sebagai  unsur  dan  identitas  negara  digunakan  untuk  menjalankan roda pemerintahan melalui kekuasaan negara. Disamping itu, jalan nya suatu negara tidak menutup kemungkinan menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti kasus batas  wilayah  negara.  Adanya  kasus  batas  wilayah  yang  terjadi  antar  negara  bisa diakibatkan oleh adanya dua pengakuan atau lebih terhadap suatu wilayah tertentu. Keadaan  ini  bisa  diakibatkan  karena  belum  adanya  regulasi  atau  peraturan  batas negara  yang  ditetapkan  secara  pasti  melalui  formulasi  hukum.  Mengenai  masalah batas negara ini, banyak terjadi di berbagai negara termasuk di negara Indonesia, yaitu biasanya terjadi dengan negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau yang ada di sekitarnya, seperti negara Malaysia, Singapura dan Timor Leste.
Batas  wilayah  negara  sebagai  sebuah  kepentingan  teritorial,  berkaitan  dengan  batas wilayah  darat dan  laut.  Dimana  batas  wilayah antara darat  dan  laut  tentunya  saling terhubung  satu  sama  lain.  Sesuai dengan  fakta,  Indonesia  merupakan  sebuah  negara yang  berbatasan  dengan  banyak  negara  di  dunia.  Hal  ini  sangat  berpotensi
1 Izzati, N.A, Permata, C.Q.N, Santalia, M. (2020). Assessing the Effectiveness of Settling Indonesian Sea Border Disputes through Litigation and Non-Litigation Paths .  Lex  Scientia  Law  Review  Vol  4, No 1, Halaman 1.
menimbulkan  kasus  batas  wilayah  apabila  belum  ada  formulasi  hukum  yang mengaturnya. Kasus batas wilayah yang pernah membawa nama Indonesia di lingkup Internasional  adalah  kasus  batas  laut,  yaitu  kasus  Sipadan  dan  Ligitan.  Dikatakan sebagai  kasus  batas  laut,  karena  antara  Indonesia  dan  Malaysia  secara  bersamaan mengakui  kepemilikan  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  sebagai  salah  satu  batas  wilayah laut  negaranya.  Adanya  kasus  batas  wilayah  yang  bersangkutan  dengan  negara Indonesia,  menuntut  adanya  jalur  penyelesaian  yang  adil  dan  aman  sesuai  dengan prinsip  perdamaian  dunia.  Oleh  karena  itu,  jalur  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh kedua  negara  pada  awalnya  adalah  jalur  damai  melalui  perundingan  berdasarkan tingkat  pemerintahan  kedua  negara.  Namun  akibat  belum  bisa  menemukan  jalan terang,  maka  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  disepakati  oleh  kedua  negara untuk diajukan di Mahkamah Internasional (MI) pada tahun 1998. Dimana selanjutnya pada  bulan  Desember  2002  setelah  melalui  proses  yang  panjang,  hasil  putusan terhadap pengadilan tersebut memenangkan Malaysia sebagai pemilik pulau Sipadan dan Ligitan. 2
Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  yang  awalnya  diyakini  oleh  Indonesia  sebagai  salah  satu batas  wilayah  negaranya,  harus  dialihkan  kepada  negara  Malaysia  yang  juga mengakui wilayah tersebut. Adanya pengalihan hak atas suatu wilayah ini merupakan konsekuensi  putusan  pengadilan  Mahkamah  Internasional  (MI).  Hasil  putusan  ini memberikan kekecewaan yang  besar  terhadap  seluruh  masyarakat Indonesia,  karena merasa  kehilangan  sebagian  wilayah  negaranya.  Dimana  pulau  Sipadan  dan  Ligitan sebagai  batas  laut  wilayah  negara,  dapat  digunakan  untuk  menentukan  lebar  laut wilayah, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif wilayah Indonesia. Disamping itu,  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  juga  memiliki  kekayaan  alam  yang  melimpah  dan memiliki sejarah tersendiri bagi negara Indonesia. 3
Kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat ini, salah satunya diakibatkan juga oleh adanya  kesepakatan  negara  Indonesia  terhadap  persetujuan  penyelesaian  kasus Sipadan dan  ligitan  Melalui  Mahkamah Internasional  (MI).  Berdasarkan kekecewaan tersebut,  penulis  akan  menganalisis  mengenai  kesepakatan  atau  persetujuan  negara Indonesia  terhadap  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  melalui  Mahkamah Internasional  (MI).  Dimana  analisis  tersebut  akan  diuraikan  dari  bahan  kajian  dasar menuju  bahan  kajian  yang  lebih  mendalam  dan  khusus.    Pertama,  uraian  ini  akan ditulis untuk membahas secara khusus bagaimana kronologi tercapainya persetujuan negara  Indonesia  terhadap  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  melalui Mahkamah  Internasional  (MI).  Kedua,  bagaimanakah  putusan  Mahkamah Internasional (MI) terhadap kasus Sipadan dan Ligitan. Ketiga, bagaimana identifikasi analisis  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  secara  umum.  Kempat,  bagaimana kajian  analisis terhadap  tindakan  negara  Indonesia  dalam  menyetujui  penyelesaian  kasus  Sipadan dan  Ligitan  melalui  Mahkamah  Internasional  (MI).  Kelima,  bagaimanakah  kajian analisis  mengenai  kualitas  putusan  Mahkamah  Internasional  (MI)  terhadap kemenangan Malaysia. Keenam, apakah pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan secara tidak  langsung  dapat  dikatakan  sebagai  pemberian  dan  hadiah  dari  Indonesia.  Dan ketujuh, apakah ada potensi perang antar negara apabila penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan tidak diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.
2 Thontowi, J. (2017). PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN. Borneo Law Review Journal, Vol 1, No 1, Halaman 23.
3 Juwana, H. (2017). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan . Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No.1, Halaman 111.
Kajian  analisis  penulis  mengenai  kesepakatan  negara  Indonesia  dalam  memutuskan penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  melalui  Mahkamah  Internasional  (MI), merupakan sebuah kajian analisis yang baru dan berbeda dengan kajian analisis atau penelitian  penulis  lainnya  yang  terdahulu.  Pada  kajian  analisis  ini,  penulis menekankan  pembahasan  terhadap  kesepakatan  negara  Indonesia  sebagai  fokus utama  penguraian  analisis  kasus.  Kajian  ini  dianggap  penting  oleh  penulis,  untuk dapat memberikan bahan literatur baru melalui pandangan penulis dari hasil analisis data  yang  faktual.    Dimana  pembahasan  hasil  analisis  yang  akan  diberikan  penulis berkaitan dengan apakah kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia bersama dengan Malaysia  merupakan  suatu  kehendak  yang  salah,  hingga  akan  memberikan  analisis mengenai  apakah  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  akan  menimbulkan  potensi  perang apabila ketika itu tidak diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Analisis penulis yang akan dilakukan, secara singkat dan khusus telah disebutkan di dalam  paragraf  sebelumnya  dan  telah  disebutkan  di  bagian  pendahuluan  artikel  ini. Dimana antara kajian analisis penulis yang akan ditulis, dengan kajian analisis penulis lainnya  yang  sudah  dipublikasi,  hasil  kajiannya  sangatlah  berbeda  dan  beragam. Perbedaan  ini  ditunjukan  di  dalam  uraian  pembahasannya,  seperti  ada  penulis  yang membahas  terkait  dengan  eksistensi  Mahkamah  Internasional  (MI)  dalam menyelesaikan kasus hukum Internasional. Pembahasan tersebut sekaligus membahas mengenai  negara  Indonesia  yang  tidak  bisa  menang  dalam  penyelesaian  kasus Sipadan  dan  Ligitan,  serta  membahas  terkait  upaya  mengatasi  agar  pulau-pulau terluar  di  Indonesia  tidak  hilang  dengan  menetapkan  batas  laut  wilayah  negara. 4 Selain  itu,  ada  beberapa  penulis  juga  yang  membahas  secara  khusus  mengenai penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan.  Dimana  penulis  tersebut  membahas mengenai  pandangan  kasus  sebagai  persoalan  hukum  internasional antara  Indonesia dan  Malaysia.  Disamping  itu,  ada  penulis  juga  yang  membahas  mengenai  pelajaran yang  dapat  diambil  melalui  putusan  Mahkamah  Internasional  (MI)  dalam  Kasus Sipadan dan Ligitan, yaitu seperti melalui penguasaan efektif (effective occupation). Hasil  temuan  berbagai  penulis  atau  penelitian  lainnya  dilakukan  juga  dengan menyangkutkan  beberapa  bidang  kajian.  Dimana  bidang  kajian  disini  maksudnya adalah seperti penulis yang menjelaskan terkait pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan yang mempengaruhi titik pangkal negara Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kondisi teritorial  dan  geografis  perbatasan  wilayah  Indonesia.  Disamping  itu,  keberadaan kajian  tersebut  menyangkut aspek  yuridis  yang  harus menetapkan  kepastian  hukum dalam  mengubah  batas  wilayah  negara  Indonesia  sesuai  dengan  perubahan  yang terjadi.  Semua  ini  tergantung  bidang  kajian  dari  hasil  pembahasan  yang  ditulis  oleh penulis.
Disamping  para  penulis  yang  membahas  secara  langsung  mengenai  kasus  Sipadan dan  Ligitan,  ada  beberapa  penulis  juga  yang  membahas  mengenai  dampak  kasus Sipadan  dan  Ligitan  terhadap  timbulnya  berbagai  kasus  lainnya.  Dimana  diketahui bahwa  setelah  terjadinya  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan,  Malaysia  kembali memberikan  penjelasan  kepada  Indonesia  bahwa  wilayah  Ambalat  juga  merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Mengenai pembahasan tersebut, ada beberapa penulis yang  mengaitkan  secara  langsung  bahwa  timbulnya  beberapa  masalah  ini  memiliki hubungan dengan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan. Berkaitan dengan hal itu
4 Lestari, T.D., & Arifin, R. (2019). SENGKETA BATAS LAUT INDONESIA MALAYSIA (STUDI ATAS KASUS SIPADAN LIGITAN: PERSPEKTIF INDONESIA). Jurnal Panorama Hukum: Vol 4, No 1. Halaman 5.
juga,  penulis  membahas  terkait  langkah-langkah  hukum  yang  dapat  dilakukan terhadap  pengakuan-pengakuan  wilayah  Indonesia  lainnya.  Hal  ini  juga  dilakukan oleh  para  penulis  dengan  menggunakan  berbagai  sudut  pandang  kajian,  terutama menggunakan kajian hukum internasional.
Beberapa  kajian  atau  penelitian  penulis  lainnya  yang  secara  singkat  telah  dijelaskan diatas  merupakan  kajian  yang  berasal  dari  jurnal  nasional  maupun  internasional. Dimana  penggunaan  kedua  macam  jurnal  tersebut  dianggap  penting  oleh  penulis untuk  melihat  berbagai  pandangan  atau  persepsi  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  sesuai dengan  pikiran  dan  karakter  manusia  yang  beragam  dalam  memberikan  ide  pada tulisan, yaitu sesuai dengan kemampuan dan nalar atau perspektif berbagai penulis di dunia.  Sehingga  dicarinya  sebagian  jurnal  internasional  sebagai  bahan  rujukan  oleh penulis, karena keberadaan jurnal internasional dapat mendukung penulis untuk lebih bersemangat  dan  memunculkan  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi  terhadap  keberadaan kasus Sipadan dan Ligitan. Hal ini juga tentunya dilakukan oleh penulis agar analisis yang akan dilakukan lebih berkualitas dan bagus.
Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  atau  analisis  kepustakaan  tersebut,  dapat dikatakan bahwa analisis yang akan dijelaskan nanti merupakan sebuah analisis yang baru  dan  berbeda  dengan  para  penulis  terdahulu  yang  artikelnya  telah  dipublikasi. Dimana  para  penulis  tersebut,  memiliki sudut  pandang  dan  cara menjelaskan  artikel yang berbeda-beda satu sama lain. Oleh karena itu, semoga dengan dibuatnya analisis terhadap  kesepakatan  negara  Indonesia  dalam  memutuskan  penyelesaian  kasus Sipadan  dan  Ligitan  melalui  Mahkamah  Internasional  (MI),  dapat  menjadi  sebuah bahan  referensi  yang  baik  bagi  para  pembaca  dan  penulis  kedepannya  untuk menambah  bahan  kajian  dan  literatur.  Sehingga  harapannya  kedepannya,  semoga banyak  dari  penulis,  baik  mahasiswa  maupun  masyarakat  lainnya  yang  mampu mengembangkan hasil analisisnya dengan lebih baik dan bisa menjadi bahan rujukan bagi banyak artikel atau penulisan kepustakaan tertentu.

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  metode  analisis  atau metode  yuridis  normatif.  Metode  analisis  atau  metode  yuridis  normatif  merupakan metode  yang  dipilih  oleh  penulis,  karena  pembahasan  hasil  analisis  yang  akan dijelaskan  penulis  berkaitan  dengan  kajian  kasus  hukum  internasional.  Dimana mengenai  metode  tersebut  penulis  menggunakan  pendekatan  analisis,  pendekatan peraturan  hukum,  dan  pendekatan  konsep  hukum.  Pendekatan  analisis  yang dilakukan  terhadap  peraturan  hukum  dan  konsep  hukum  tujuannya  untuk  dapat menunjukan  pandangan  atau  perspektif  penulis  terhadap  permasalahan  yang  akan dibahas.  Sehingga  metode  ini  dilakukan  oleh  penulis  untuk  memberikan  sebuah analisis  artikel  yang  baik  sesuai  dengan  fakta  hukum  di  lapangan.  Hal  ini  juga dilakukan  oleh  penulis,  agar  dapat  mempermudah  dalam  menjawab  permasalahan yang  telah  ditetapkan,  yaitu  secara  umum  mengenai  analisis  terhadap  kesepakatan negara Indonesia dalam memutuskan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah  Internasional  (MI).  Permasalahan  tersebut  dianggap  penting  oleh  penulis untuk  menambah  bahan  kajian  dan  literatur  hingga  memberikan  argumen  penulis terhadap permasalahan tersebut. Dengan adanya analisis terhadap permasalahan ini, hasil  yang  didapatkan  harapannya  adalah  logis  karena  didukung  oleh  peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan fakta atau kronologis di lapangan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1  Kronologi  Tercapainya  Persetujuan  Negara  Indonesia  Terhadap  Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional (MI)
Pada  tahun  1969  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  mengadakan  pertemuan  atau perundingan  untuk  menetapkan  garis  batas  landas  kontinen  masing-masing  negara. Pertemuan  tersebut  dilaksanakan  oleh  masing-masing  delegasi  negara  yang bersangkutan.  Namun  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  sama-sama  memasukan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Keadaan ini memberi arti bahwa telah terjadinya kasus batas wilayah yang tepatnya merupakan kasus batas laut antara  Indonesia  dan  Malaysia.  Dengan  terjadinya  kasus  ini  menjadikan  adanya kesepakatan bahwa kedua pulau tersebut haruslah diberikan posisi status quo untuk menciptakan  perdamaianan  antar  negara. 5 Pemberian  status  tersebut,  ternyata mendapatkan  pemahaman  yang  berbeda  antara  kedua  negara.  Di  mana  Indonesia beranggapan  bahwa  pemberian  status  quo  berarti  wilayah  tersebut  tidak  boleh diduduki  terlebih  dahulu.  Namun  Malaysia  beranggapan  bahwa  wilayah  itu  masih berada  dibawah  pemerintahannya  sampai  persengketaan  selesai.  Sehingga  Malaysia bisa  mengembangkan  pulau  tersebut  menjadi  lebih  berkembang.  Perbedaan  ini mengakibatkan adanya  perasaan  bahwa Malaysia  telah  melanggar  kesepakatan  yang telah ditetapkan.
Tanggapan  Indonesia  terhadap  Malaysia  akan  pelanggaran  yang  terjadi,  menjadikan kedua  negara  sepakat  membentuk  kelompok  kerja  yang  bernama  “Joint  Working Group  On  Pulau  Sipadan  and  Pulau  Ligitan”.  Kelompok  kerja  ini  bertujuan  untuk menyelesaikan  persengketaan  pulau  Sipadan  dan  Ligitan. 6 Di  mana  kelompok  kerja tersebut  telah  mengadakan  beberapa  pertemuan.  Pertemuan  pertama  dilakukan  di Jakarta  pada  bulan  Juli 1992.  Pertemuan  kedua  dilaksanakan  di  Kuala  Lumpur pada bulan  Januari  tahun  1994. 7 Pertemuan  ketiga  dilaksanakan  di  Jakarta  pada  bulan September 1994.  Namun pelaksanaan tersebut tidak menunjukan adanya kesepakatan dalam  upaya  penyelesaian  sengketa.  Sehingga  selanjutnya  kedua  negara  sepakat untuk  mengangkat  wakil  pribadi  dalam  mengatasi  masalah  tersebut.  Pelaksanaan perundingan melalui  wakil  pribadi  tersebut  telah  dilaksanakan  selama  empat kali  di Kuala  Lumpur  dan  di  Jakarta.  Perundingan  tersebut  menghasil  kan  suatu  laporan yang  akan  diberikan  kepada  Presiden  Soeharto  dan  PM  Mahathir  Mohamad,  yaitu yang  memberi  rekomendasi  agar  persengketaan  tersebut  dibawa  ke  Mahkamah Internasional  (MI).  Rekomendasi  itu  akhirnya  diterima  oleh  kedua  pemerintah tersebut.  Disini  antara  Indonesia  dan  Malaysia  selanjutnya  membentuk  sebuah perjanjian  yang  diberi  nama  Special  Agreement  for  Submission  to  the  International Court  of  Justice  of  the  Dispute  between  Indonesia  and  Malaysia  concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan. Perjanjian ini dapat disebut sebagai Special Agreement. Sehingga pada tanggal 31 Mei 1997, Indonesia dan Malaysia secara
5 Wirajuda, H. (2017). "Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara" proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No. 1, Halaman 38.
6 Hendrapati,  M.  (2013). IMPLIKASI  PUTUSAN  MAHKAMAH  INTERNASIONAL  DALAM KASUS  SIPADAN-LIGITAN  TERHADAP  TITIK  PANGKAL  DAN  DELIMITASI  MARITIM . Jurnal Hukum Internasional Vol 1, No.2, Halaman 181.
7 H.  Novelia,  B.  (2020). Sengketa  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  antara  Indonesia  dan  Malaysia  serta penyelesaiannya=  Dispute  over  Sipadan  and  Ligitan  Islands  between  Indonesia  and  Malaysia  and  the solution (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
resmi  menyerahkan  kasus  tersebut  ke  Mahkamah  Internasional  (MI).  Konsekuensi yang didapatkan dari penyerahan tersebut, yaitu keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat. 8

## 3.2 Putusan Mahkamah Internasional (MI) Terhadap Kasus Sipadan Dan Ligitan
Pengajuan  hingga  penyampaian  putusan  oleh  hakim  terhadap  penyelesaian  kasus Sipadan  dan  Ligitan  sebagai  kasus  batas  wilayah  berlangsung  dengan  waktu  yang cukup lama. Dimana proses pemeriksaan oleh Mahkamah Internasional (MI) dimulai pada bulan November 1998. Selanjutnya selain pemeriksaan, nantinya akan ada proses persidangan  yang  bisa  dilengkapi  oleh  para  pengacara.  Pada  proses  persidangan terbagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  sesi  Argumentasi  Tertulis  (Written  Pleadings) dan Argumentasi  Lisan  (Oral  Pleadings).  Sesi  argumentasi  tertulis  terbagi  menjadi beberapa  bagian,  yaitu  penyampaian  dasar  dari  klaim  (memorial)  pada  bulan November  1999,  kesempatan  penyampaian  jawaban  (Councer  Memorial)  pada  bulan Agustus  tahun  2000,  dan  menjawab  kembali  (reply)  pada  bulan  Maret  2001. Selanjutnya  untuk  sesi  lisan  hanya  dilakukan  pada  tanggal  3  sampai  12  Juni  2002. 9 Berkaitan dengan penyampaian argumentasi Indonesia, yaitu mengklaim berdasarkan Konvensi  20  Juni  1891  antara  Inggris  dan  Belanda,  penyampaian  Indonesia  sebagai pewaris dari Sultan Bulungan yang memiliki kekuasaan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan, serta penyampaian  bukti-bukti effective occupation. Sedangkan penyampaian oleh Malaysia adalah kedaulatan diperoleh berdasarkan original title oleh Sultan Sulu, dan berdasarkan bukti-bukti effective occupation. 10
Proses  penyampaian  argumentasi  yang  telah  selesai,  menjadikan  Majelis  hakim  MI yang berjumlah 15 orang mempelajari lebih lanjut untuk pengambilan keputusan atas persengketaan  tersebut.  Dimana  setelah  mempelajarinya,  Mahkamah  Internasional menolak  argumentasi  pertama  Indonesia  mengenai  Konvensi  1891,  karena  dianggap tidak  relevan  dan  tidak  menjelaskan  penetapan  kedaulatan  pulau-pulau.  Mahkamah Internasional  juga  menolak  klaim  Indonesia  dan  Malaysia  sebagai  pewaris  pulau tersebut,  karena  buktinya  tidak  kuat.  Hingga  akhirnya  Mahkamah  Internasional mempertimbangkan  bukti-bukti  effective  occupation  dari  Indonesia  dan  Malaysia. Dalam hal ini Mahkamah Internasional menimbang bukti yang disajikan oleh Malaysia lebih effective administration terhadap kedua pulau tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal  17  Desember  2002,  Mahkamah  Internasional  memutuskan  bahwa  Malaysia memiliki kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

## 3.3 Identifikasi Analisis Kasus Sipadan dan Ligitan Secara Umum
Kasus  penyelesaian  sengketa  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  merupakan  kasus  hukum internasional  antara  negara  dengan  negara.  Di  mana  subjek  hukum  internasional terhadap  kasus  ini  adalah  negara  Indonesia  dan  Malaysia. 11 Hal  ini  karena,  kedua negara  tersebut  sudah  menjadi  negara  yang  berdaulat,  dengan  memiliki  sistem
8 Wirajuda, H. Op.Cit,  Halaman 45-46
9 Juwana,  H.  (2003). Putusan  MI  atas  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan. Indonesian  Journal  of International Law, Vol.1, No.1, Halaman 172-173.
10 Merrills,  J.  G.  (2003). Sovereignty  over  Pulau  Ligitan  and  Pulau  Sipadan  (Indonesia  v  Malaysia), Merits, Judgment of 17 December 2002 . The International and Comparative Law Quarterly, Vol 52, No. 3, Halaman 798.
11 Kusumaatmadja,  M.,  &  Agoes,  E.  R.  (2003). Pengantar  hukum  internasional. Pusat  Studi Wawasan  Nusantara,  Hukum  dan  Pembangunan  bekerjasama  dengan  Penerbit  PT  Alumni. Halaman 98
pemerintahan  sendiri  terhadap  rakyatnya.  Sedangkan  objek  hukum  internasionalnya adalah  pulau  Sipadan  dan  Ligitan,  yaitu  akibat  adanya  klaim  dua  negara  terhadap kedua pulau tersebut. Mengenai masalah sengketa antar negara, memberi arti bahwa kasus ini merupakan bagian dari hukum internasional publik. Pasalnya, kasus tersebut bukan  masalah  perdata  atau  orang  perseorangan,  yang    mengharuskan penyelesaiannya  tunduk  pada  beberapa  peraturan  perdata  yang  berlainan.  Oleh karena  itu,  kasus  ini  merupakan  sebuah  kasus  yang  berdampak  pada  seluruh masyarakat,  untuk mengetahui batas kontinen antara negara yang satu dengan negara lainnya.
Klaim  negara  Indonesia  dan  Malaysia  terhadap  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  menjadi suatu persoalan yang berpotensi menggoyahkan perdamaian dunia. Di mana terdapat dua  perbedaan  terhadap  klaim  tersebut  yang  menjadi  tumpang  tindihnya.  Pertama, Indonesia  menganggap  bahwa  klaim  tersebut    didasari  oleh  warisan  dari  Sultan Bulungan  yang  memiliki  kekuasaan  atas  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan.  Sedangkan Malaysia mengklaim pulau tersebut atas dasar warisan dari Sultan Sulu. Perbedaan ini menjadikan adanya kesepakatan terhadap  Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah dengan  posisi  status  quo.  Pemberian  status  quo  pada awal  tahun  1969,  didasari oleh kedua  negara  terikat  pada  prinsip  Treaty  of  Amity  and  Cooperation,  yaitu  bahwa penyelesaian  masalah  kawasan  sendiri  dilakukan  tanpa  campur  tangan  pihak  lain. 12 Namun  pemberian  status  tersebut,  seharusnya  dapat  dipahami  dengan  sebenar- benarnya  saat  kesepakatan  oleh  kedua  negara  dimulai.  Di  mana  persoalan  sengketa antar  negara  merupakan  persoalan  publik  yang  sangat  diperhatikan  oleh  dunia internasional.  Sehingga  bilamana  kesalahpahaman  terhadap  penafsiran  kesepakatan status  quo  terjadi,  hal  ini  bisa  menciptakan  masalah  baru  yang  mengganggu perdamaian  dunia.  Oleh  karena  itu,  kepastian  hukum  sebenarnya  lebih  baik  untuk menghilangkan  potensi  akibat  adanya  suatu  sengketa  antar  negara,  seperti  potensi terjadinya  perang  dan  konflik  bersenjata.  Tetapi  dalam  keadaan  ini,  emosional negaralah yang harus dikontrol untuk mengurangi potensi perang tersebut. Penyelesaian  sengketa  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  secara  internal,  tidak  dapat menemukan  jalan  tengahnya  dan  berpotensi  menambah  kasus  baru  lainnya.  Hal  ini menjadikan  wakil  pribadi  kedua  negara  merekomendaikan  kasus  tersebut  untuk dibawa  ke  pengadilan  Internasional.  Hingga  akhirnya  pemerintahan  dari  kedua negara  tersebut  sepakat  untuk  menyelesaikannya  melalui  Mahkamah  Internasional (MI). Persengketaan Pulau sipadan dan Ligitan yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional  menghendaki  adanya  pemenuhan  prosedural  dalam  proses pendaftarannya.  Di  mana  secara  prosedural  penyelesaian  melalui  Mahkamah Internasional  didahului  dengan  adanya    kesepakatan  negara  yang  bersengketa sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36  ayat  (I)  Statuta  Mahkamah  Internasional  yang berbunyi  sebagai  berikut:  “Jurisdiksi  Mahkamah  meliputi  semua  perkara  yang diajukan  pihak-pihak  yang  bersengketa  kepadanya  dan  semua  hal,  terutama  yang terdapat dalam  Piagam  PBB atau dalam  perjanjian-perjanjian  dan  konvensi-konvensi yang  berlaku”.  Bunyi  Pasal  tersebut  mengartikan  bahwa  untuk  menyelesaikan sengketa  melalui  Mahkamah  Internasional,  salah  satunya  harus  terdapat  suatu perjanjian atau kesepakatan dalam penyerahan kasusnya. Disini antara Indonesia dan Malaysia telah membentuk sebuah perjanjian yang diberi nama Special Agreement for
12 Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH),  Vol.1,  No.1. Halaman 14.
Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan. Perjanjian ini dapat disebut sebagai Special Agreement.
Pelaksanaan persidangan dalam mengatasi persengketaan pulau Sipadan dan Ligitan telah  sesuai  dengan  ketentuan  proses  yang  berlaku.  Di  mana  penangannya  juga didasari  atas  prinsip  hukum  umum  dalam  hukum  internasional. 13 Sehingga penggunaannya  dapat  mengatur  dan  bermanfaat  untuk  perkembangan  hukum internasional.  Salah  satu  yang  menjadi  perkembangan  tersebut  ditunjukkan  dengan adanya pertimbangan yang lebih kuat melalui pengendalian efektif atau penyampaian bukti-bukti  effective  occupation.  Pengendalian  tersebut  dapat  ditunjukan  dengan menjaga  kelestarian  wilayah  sebagai  bentuk  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan.  Sehingga  karena  Indonesia  tidak  menunjukkan  bukti  yang  lebih  kuat terhadap pelestarian lingkungan di kedua pulau tersebut, maka jika dilihat dari bukti- buktinya Malaysia lebih layak dan dapat dianggap oleh MI sebagai pemilik dari kedua pulau tersebut.
Melalui putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan  Malaysia dalam kasus sengketa ini, menjadikan kedua pulau tersebut secara de jure dan de facto dimiliki oleh Malaysia. Artinya pengakuan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum internasional dan  fakta  yang  sebenarnya  berada  di  lapangan.  Dimana  walaupun  Indonesia  secara fakta  pernah  menangani  atau  mengurus  pulau  tersebut,  tetapi  secara  internasional melalui  putusan  MI,  negara  Malaysia  berkekuatan  hukum  terhadap  pulau  Sipadan dan  Ligitan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pengakuan  terhadap  suatu  negara  sebenarnya merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  fundamental  untuk  menunjang perdamaian  dunia.  Sehingga  seharusnya,  setiap  negara  memiliki  kualifikasi  yang sistematis,  untuk  dapat  diakui  oleh  dunia  internasional  melalui  hak  korelatif  atau timbal baliknya.
Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, telah menetapkan dalam konstitusinya mengenai pengaturan wilayah negara. Di mana dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menyatakan  bahwa    Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan wilayah  dan  batas-batas  dan  hak-haknya  ditetapkan  dengan  undang-undang. Penetapan  dasar  hukum  tersebut,  sudah  seharusnya  menjadikan  negara  Indonesia dapat  menjelaskan  batas  kontinen  negara  berdasarkan  kepastian  hukum  yang  telah ditetapkan  melalui  Undang-Undang.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencegah  terjadinya persengketaan batas wilayah dengan negara lain, hendaknya Indonesia memiliki suatu kepastian  hukum  baik  secara  nasional  dalam  negaranya,  maupun  internasional melalui badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

## 3.4  Kajian  Analisis  Terhadap  Tindakan  Negara  Indonesia  Dalam  Menyetujui Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional (MI).
Tindakan negara Indonesia untuk menyepakati pengajuan kasus Sipadan dan Ligitan ke  Mahkamah  Internasional  (MI)  merupakan  sebuah  tindakan  yang  perlu  dihargai. Dimana Indonesia sebagai negara kepulauan tetap mendukung adanya upaya damai dalam  penyelesaian  kasus  bersama  negara  Malaysia.  Upaya  damai  yang  dilakukan oleh  Indonesia  ditunjukan  dengan  adanya  persetujuan  secara  langsung  melalui kesepakatan  tertulis  sebagai  syarat  diajukannya  gugatan  ke  pengadilan  atau Mahkamah Internasional.  Keadaan  ini menunjukan  bahwa  negara Indonesia  percaya
13 Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. Op.Cit, Halaman 148
dan  yakin  terhadap  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  batas laut negara Indonesia. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk  menyelesaikan  kasus  Sipadan  dan  Ligitan,  sebenarnya  sudah  menunjukan adanya  konsentrasi  dari  negara  Indonesia  untuk  mengakhiri  sengketa  batas  wilayah sesuai  dengan  kepercayaan  negara  mengenai  sejarah  bergabungnya  pulau  Sipadan dan Ligitan ke negara Indonesia.
Tindakan  penyelesaian  kasus  melalui  jalan  damai  yang  dilakukan  oleh  negara Indonesia dan Malaysia, sesuai dengan ketentuan Pasal 287 konvensi hukum laut 1982. Dimana  pasal  tersebut  menjelaskan  terkait  penyelesaian  kasus  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  jalan  damai.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  perdamaian  dunia yang diharapkan oleh semua negara. Adanya penyelesaian jalan damai, tidak berarti penyelesaian kasus tersebut didiamkan atau digantungkan saja. Pasalnya, kasus yang diselesaikan  melalui  jalan  damai,  tidak  akan  menghilangkan  hak  negara  terhadap suatu wilayah. Keadaan ini dapat dilakukan oleh tiap negara, untuk tetap memastikan keadilan  sesuai  dengan  keyakinan  dan  fakta  dari  setiap  negara.  Oleh  karena  itu, penyelesaian jalan damai yang dipilih oleh Indonesia dan malaysia,  akan membawa dampak  positif  untuk  tetap  memiliki  hubungan  advokasi  yang  baik.    Hubungan  ini selaras dengan keyakinan dari setiap negara yang ingin melakukan penyelesaian kasus menggunakan itikad baik dari negara.
Itikad baik negara Indonesia, berasal dari kepercayaan atau keyakinan negara sebagai pemilik  Pulau Sipadan dan  Ligitan,  yaitu  yang ditunjukan  melalui  kisah  sejarah  dan sebagian bukti masa lalu sebelum Indonesia merdeka. Walaupun terdapat bukti yang dimiliki oleh Indonesia terkait dengan sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi hal ini tidak  bisa  dijadikan  bukti  yang  dapat  sepenuhnya  dipercaya  oleh  pengadilan  atau Mahkamah  Internasional.  Begitu  pula  dengan  bukti  yang  dimiliki  oleh  negara Malaysia  berdasarkan  sejarah  tertentu  tidak  bisa  menjadi  bukti  yang  kuat  di pengadilan. Disamping itu, secara faktual negara Indonesia maupun negara Malaysia juga  tidak  memiliki  peta  yang  menganggap  bahwa  kedua  pulau  tersebut  adalah miliknya. 14 Padahal peta merupakan hal dasar yang dapat menunjukan batas wilayah suatu negara secara umum. Namun karena kedua negara tidak memiliki peta tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  negara  Indonesia  dan  Malaysia  untuk  menyetujui penyelesaian  kasus  melalui  Mahkamah  Internasional,  hanya  didasari  oleh  kisah sejarah dan bukti-bukti sejarah sebagai itikad baik yang belum bisa dianggap sebagai bukti yang kuat di pengadilan.
Apresiasi  terhadap  negara  Indonesia  dan  Malaysia  untuk  menyelesaikan  kasus Sipadan  dan Ligitan, tentunya diberikan  oleh  banyak  pihak.  Pemberian apresiasi  ini, tidak menutup kemungkinan diberikan oleh para pihak dari Mahkamah Internasional (MI).  Dimana  tindakan  untuk  menyepakati  cara  penyelesaian  melalui  Mahkamah Internasional (MI) bukan merupakan suatu hal yang salah. Alasan bahwa penyelesaian kasus  melalui  Mahkamah  Internasional  ini  sudah  benar,  karena  dengan  adanya  cara penyelesaian ini, maka secara langsung maupun tidak langsung, negara Indonesia dan Malaysia telah melakukan upaya untuk menghindari potensi konfrontasi. 15 Dikatakan sebagai  penghindaran  terhadap  sikap  konfrontasi,  karena  Mahkamah  Internasional merupakan pihak yang netral untuk dapat menentukan putusan pengadilan. Keadaan
14 Tuhulele, P. (2011). Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Jurnal Sasi, Vol.17, No.2. Halaman 4 15 Wirajuda, H. Op.Cit, Halaman 4.
netral  tersebut,  memberikan  jaminan  terhadap  negara  Indonesia  dan  Malaysia  untuk dapat diperlakukan  sama  dihadapan  hukum.  Mengenai  perlakuan  ini  sesuai  dengan asas equality before the law yang dikenal di dalam konsep pembelajaran hukum. Langkah  negara  Indonesia  yang  menyelesaikan  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  melalui Mahkamah  Internasional,  harus  menerima  kekecewaan,  karena  hasil  putusan persidangan  menyatakan  bahwa  Malaysia  memiliki  hak  sepenuhnya  terhadap  Pulau Sipadan  dan Ligitan. Dimana  berdasarkan  keyakinan  sebelumnya yang  dimiliki oleh Indonesia, kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Keadaan ini mungkin mempertanyakan sebagian masyarakat, apakah putusan tersebut adil atau tidak. Bahkan mungkin sebagian masyarakat juga bertanya, apakah langkah Indonesia untuk  menyelesaikan  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  di  Mahkamah  internasional  adalah benar atau salah. Mengenai hal ini, sebenarnya putusan Mahkamah internasional dan tindakan negara Indonesia untuk menyelesaikan masalah di Mahkamah Internasional dapat  dianggap  benar.    Hal  ini  karena  sesuai  dengan  asas  equality  before  the  law, Mahkamah  Internasional  (MI)  telah  memperlakukan  negara  Indonesia  dan  Malaysia secara  seimbang.  Keadaan  ini  ditunjukan  dengan  adanya  persamaan  prosedural  hak dalam  persidangan  antara  negara  Indonesia  dan  Malaysia.  Disamping  itu,  putusan Mahkamah  Internasional  juga  bukan  berarti  hanya  bisa  memenangkan  salah  satu negara  saja,  melainkan  sebenarnya  putusan  Mahkamah  internasional  (MI)  bisa memberikan putusan berupa pemberian wilayah secara adil. Maksud dari pemberian wilayah  secara  adil  disini,  artinya  antara  indonesia  dan  Malaysia  bisa  mendapatkan salah satu pulau tersebut, baik Pulau Sipadan maupun pulau Ligitan. 16 Tetapi akibat proses  persidangan  berdasarkan  bukti-bukti  effective  occupation  lebih  menerangkan kekuatan  posisi  Malaysia,  maka  Mahkamah  Internasional  (MI)  dapat  menyatakan bahwa negara Malaysia lebih memiliki hak terhadap kedua pulau tersebut. Hal ini juga sejalan dengan tindakan Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan  Ligitan  di  Mahkamah  Internasional,  yaitu  bahwa  jika  kedua  negara  tidak menyelesaikan  kasusnya  di  Mahkamah  Internasional,  maka  dimungkinkan  akan muncul suatu potensi pergeseran dalam prinsip perdamaian dunia dan dimungkinkan adanya potensi pergeseran dalam hubungan advokasi negara.
Penyelesaian  kasus  yang  dimenangkan  oleh  Malaysia  merupakan  konsekuensi  bagi Indonesia  atas  tindakan  persetujuan  dalam  penyelesaian  kasus  melalui  Mahkamah Internasional  (MI).  Dimana  kekalahan  Indonesia  yang  harus  menyerahkan  kedua pulau tersebut, sesuai dengan kehendak Indonesia untuk mengikuti jalur penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (MI). Hal ini penting untuk diketahui bahwa putusan penyelesaian  melalui  Mahkamah  Internasional  bersifat  final  dan  tidak  bisa  diganggu gugat.  Keadaan  ini  juga  selaras  dengan  kemajuan  Indonesia  tanpa  adanya  paksaan untuk menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan status  kepemilikan  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  sudah  sepenuhnya  beralih  kepada negara  Malaysia  atas  kehendak  bersama  untuk  menyelesaikan  kasus  melalui  jalur pengadilan pusat atau Mahkamah Internasional (MI).
Jadi  atas  uraian  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  negara  Indonesia  untuk melakukan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (MI) dapat dianggap benar. Keadaan ini memberikan arti bahwa negara Indonesia dan Malaysia  merupakan  negara  yang  hebat  karena  berani  melakukan  penyelesaian melalui  jalur  damai,  yaitu  melalui  Mahkamah  Internasional  (MI).  Hal  ini  sesuai dengan  prinsip  perdamaian  dunia  yang  telah  dicita-citakan  oleh  seluruh  negara.
Dimana  hasil  putusan  terhadap  jalur  damai  ini  juga,  dapat  diterima  oleh  negara Indonesia walaupun harus menerima kekecewaan karena kedua pulau tersebut pada awalnya diyakini merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Adanya penyelesaian ini, dapat  diambil  pelajaran  oleh  negara  Indonesia,  bahwa  penentuan  secara  hukum terhadap batas-batas wilayah negara merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk  ditetapkan  sebagai  faktor  pendukung  terhadap  kedaulatan  negara.  Faktor tersebut harus dipenuhi, tentunya agar kedepannya tidak ada lagi persengketaan atau kasus  batas  wilayah  antar  negara  yang  bisa  berpotensi  mengguncang  perdamaian dunia.

## 3.5  Kajian  Analisis  Mengenai  Kualitas  Putusan  Mahkamah  Internasional  (MI) Terhadap Kemenangan Malaysia.
Putusan  Mahkamah  Internasional  (MI)  yang  memenangkan  negara  Malaysia  dalam kasus Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah putusan hukum yang harus dihormati. Dimana  Mahkamah  Internasional  (MI)  merupakan  badan  hukum  internasional  yang dapat  menangani  permasalahan  hukum  dalam  lingkup  internasional.  Pertimbangan yang  dapat  membantu  memutuskan  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  adalah bukti-bukti  effective  occupation  yang  telah  dilakukan  oleh  negara  Indonesia  dan Malaysia.  Hal  ini  dipilih  sebagai  upaya  penyelesaian  kasus,  karena  bukti-bukti sebelumnya  yang  telah  disampaikan  oleh  kedua  negara  tidak  cukup  kuat  dipakai dalam  penyelesaian  kasus  internasional.  Keadaan  ini  menuntut  pengadilan  untuk memberikan alternatif solusi penyelesaian melalui pertimbangan bukti-bukti effective occupation  sebelum  kasus  batas  laut  ini  menimpa  negara  Indonesia  dan  Malaysia. Pertimbangan  yang  telah  dilakukan  oleh  pengadilan  ini  mendapatkan  hasil  bahwa negara  Malaysia memiliki  bukti-bukti  effective  occupation  yang  lebih  kuat dari  pada negara  Indonesia.  Mengenai  hal  inilah  yang  menjadi  hasil  penetapan  putusan  untuk dipertanyakan bagaimanakah kualitas putusan Mahkamah Internasional tersebut. Penyampaian  bukti-bukti  effective  occupation  merupakan  sebuah  alternatif penyelesaian  yang  sudah  pernah  dilakukan  oleh  Mahkamah  Internasional  sebelum menyelesaikan  kasus  Sipadan  dan  Ligitan.  Dimana  penyelesaian  tersebut  dianggap bisa  membantu  memutuskan  hasil  pengadilan  secara adil, yaitu  sesuai  dengan bukti atau  fakta  yang  telah  dilakukan  oleh  negara-negara  terhadap  wilayah  yang dipermasalahkan.  Cara  penyelesaian  yang  sudah  pernah  dilakukan,  memberi  arti bahwa  penggunaan  bukti-bukti  effective  occupation  bukan  merupakan  sebuah  cara penyelesaian yang baru. 17 Hal ini dapat menjelaskan bahwa, Mahkamah Internasional melakukan  cara  penyelesaian  ini  tujuannya  untuk  bisa  menyelesaikan  kasus  dengan adil sesuai dengan bukti-bukti yang telah dimiliki oleh negara Indonesia dan Malaysia. Disamping itu, tujuan Mahkamah Internasional melakukan cara penyelesaian tersebut, sesuai  dengan  Pasal  2  Special  Agreement,  yang  menjelaskan  bahwa  Mahkamah Internasional haruslah bisa menentukan negara mana yang memiliki kedaulatan atas kedua  pulau  tersebut.  Sehingga  dengan  dilaksanakannya  cara  penyelesaian  ini, janganlah  dianggap  sebagai  sebuah  cara  untuk  mengancam  salah  satu  negara,  baik Indonesia maupun Malaysia untuk tidak memiliki pulau Sipadan dan Ligitan. Kualitas putusan Mahkamah Internasional (MI) pada penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan  telah  sesuai  dengan  prosedural  hukum  pengadilan.  Dimana  sebelum  proses
17 Hendrapati,  M.,  Napang,  M.,  Mochtar,  S.,  &  Judhariksawan,  J.  (2015). Pengendalian  Efektif sebagai  Cara  Akuisisi  Teritorial:  Analisis  Kasus  Sipadan-Ligitan .  Hasanuddin  Law  Review,  Vol.1, No.2, Halaman 243.
pengajuan  kasus  ke  pengadilan  dimulai,  negara  Indonesia  dan  Malaysia  telah menyepakati  konsekuensi  dari  pengajuan  penyelesaian  kasus  tersebut.  Kesepakatan yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dan  Malaysia  sesuai  dengan  Special  Agreement  for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan. Kesepakatan tersebut, berkaitan dengan persetujuan untuk melakukan penyelesaian kasus Sipadan dan  Ligitan  melalui  Mahkamah  Internasional  (MI).  Hal  ini  akan  memberikan konsekuensi kepada kedua negara bahwa putusan pengadilan yang akan didapatkan bersifat  final  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Konsekuensi  tersebut  mengatakan bahwa  kualitas  Mahkamah  Internasional  sebagai  badan  hukum,  yaitu  dapat menyelesaikan  kasus  batas  wilayah  untuk  tetap  memperhatikan  perdamaian  antar negara melalui hasil keputusannya.
Pengajuan  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  yang  dilakukan  oleh  negara  Indonesia  dan Malaysia  merupakan  kesepakatan  pertama  dari  negara  ASEAN  untuk  mengajukan kasusnya  secara  langsung  ke  Mahkamah  Internasional. 18 Dimana  sebagai  negara pertama,  tentunya  Indonesia  dan  Malaysia  bisa  mengambil  pelajaran  hukum  secara langsung  ketika  menghadapi  permasalahan  batas  wilayah  antar  negara.  Kondisi  ini mencerminkan  bahwa  kedua  negara  telah  memiliki  pengalaman  berharga  untuk mengetahui  prosedural  dalam  penyelesaian  kasus  batas  wilayah  secara  langsung  di Mahkamah  Internasional.  Adanya  pengalaman  ini,  tentunya  dilanjutkan  dengan dampak  hukum  yang  harus  diterima  oleh  masing-masing  negara,  yaitu  mengenai perubahan batas wilayah negara.
Perubahan  batas  perairan  negara  Indonesia  sebagai  konsekuensi  dari  putusan pengadilan  yang  memenangkan  negara  Malaysia,  merupakan  suatu  hal  yang  harus dipatuhi dan dihormati. Hal ini ditunjukan oleh negara Indonesia yang menerima dan patuh  terhadap  putusan  tersebut.  Kepatuhan  yang  dilakukan  oleh  negara  Indonesia terhadap  putusan  pengadilan  Mahkamah  Internasional,  merupakan  wujud  nyata Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  mematuhi  ketentuan  hukum  yang  telah ditetapkan. Hal ini dapat menjadi pedoman untuk generasi mendatang, bahwa mereka haruslah  mengikuti  dan  menghormati  segala  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Disamping itu, ketentuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Internasional, telah menunjukan  tanggung  jawab  Mahkamah  Internasional  untuk  bisa  memutuskan  dan melakukan  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan.  Keadaan  ini  sesuai  dengan kewenangan  Mahkamah  Internasional  yang  hanya  memberikan  putusan  hukum terhadap  suatu  persoalan,  sehingga  tidak  harus  menentukan  batas-batas  wilayah secara  konkrit,  seperti  batas  kontinental  hingga  zona  ekonomi  eksklusif. 19 Hal  ini karena  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  batas  wilayah  secara  kongkrit  di  lapangan, ditentukan  oleh  kedua  negara  tersebut  melalui  perundingan  yang  dilakukan  secara langsung.
Pengalaman dan pengetahuan secara langsung yang didapatkan Negara Indonesia dan Malaysia,  menunjukan  bahwa  proses  dan  putusan  pengadilan  Mahkamah Internasional  merupakan  ilmu  pengetahuan  hukum.  Dimana  para  hakim  sebagai pihak yang akan mengambil keputusan, tentunya memiliki tanggung jawab yang besar
18 Butcher, J. G. (2013). The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea. Contemporary  Southeast  Asia:  A  Journal  of International  and Strategic Affairs, Vol.35, No.2, Halaman 235.
19 Hasjim  Djalal.  (2003). Penyelesaian  Sengketa  Sipadan-Ligitan:  Interpelasi .  Jurnal  Hukum  & Pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 33, No. 1. Halaman 132
atas  hasil  keputusan  pengadilan  tersebut,  yaitu  berkaitan  dengan  pengetahuan akademik dan  praktek  pengalaman  yang  dimiliki. 20 Artinya  secara khusus,  ketentuan tersebut  berkaitan  dengan  program  studi  hukum  yang  telah  diselesaikan  hingga berbagai  dengan  pengalaman  praktek  pengadilan  yang  telah  didapatkan  oleh  para hakim.  Pasalnya  keputusan  hukum  yang  diberikan  kepada  negara  Indonesia  dan Malaysia  merupakan  keputusan  yang  bersifat  final  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat. Keadaan  ini  menunjukan  bahwa  kualitas  hasil  keputusan  pengadilan  bergantung kepada  para  hakim  sebagai  para  pihak  yang  akan  memberikan  penyelesaian  kasus. Mengenai penjelasan tersebut, kualitas putusan hakim telah ditunjukan dengan tidak adanya upaya penyelesaian hukum yang sembarangan, karena disini putusan hakim telah didasari oleh adanya penggunaan bukti-bukti effective occupation. Hal ini juga didasari  sengan  adanya  penggunaan  asas  equality  before  the  law  kepada  negara Indonesia dan Malaysia.
Putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan negara Malaysia sebagai negara yang berhak terhadap pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wujud nyata pengadilan yang  menerapkan  prinsip  terra  nullius.  Prinsip  terra  nullius  dalam  pengadilan merupakan suatu putusan yang tetap dikeluarkan oleh pengadilan untuk menentukan suatu  wilayah  sebagai  pemilik  dari  suatu  negara  tertentu.  Hal  ini  ditetapkan  oleh pengadilan, sebagai upaya menghindari adanya keputusan bahwa suatu wilayah tidak dimiliki  oleh  negara  manapun. 21 Dimana  apabila  suatu  wilayah  tidak  dimiliki  dan tidak  dimanfaatkan  oleh  negara  manapun,  artinya  tidak  ada  yang  melestarikan anugerah  tuhan  yang  telah  diberikan  kepada  seluruh  manusia  didunia.  Hal  ini memberi arti bahwa apabila pulau Sipadan dan Ligitan sama sekali tidak diputuskan siapa pemilik wilayahnya, maka anugerah yang diberikan tuhan kepada manusia akan menjadi sia-sia. Pasalnya mengenai anugerah tuhan tersebut merupakan karunia yang dapat di manfaatkan oleh manusia untuk dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan di dunia.
Prinsip terra nullius yang telah dijelaskan diatas, berkaitan dengan pemberian putusan hakim  sesuai  dengan  yang  telah  dijelaskan  pada  nomor  4  pembahasan  paper  ini. Dimana  telah  dijelaskan  bahwa  putusan  Mahkamah  Internasional  selain  bisa memutuskan  siapa  pemilik  kedua  pulau  tersebut,  putusan  juga  bisa  memutuskan secara  adil  kepada  negara  Indonesia  dan  Malaysia  untuk  mendapatkan  salah  satu pulau  tersebut.  Artinya  sejalan  dengan  prinsip  terra  nullius,  bahwa  setiap  wilayah haruslah  memiliki  status,  mengenai  siapakah  pemilik  atau  negara  yang  berhak  atas kedua  pulau  tersebut.  Keadaan  ini  tidak  terkecuali  jika  penyelesaian  kasusnya dilakukan melalui jalur atau cara lainnya, misalnya melalui perundingan jalan damai dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  UNCLOS  1982,  ataukah  melalui  mekanisme penyelesaian  ketentuan  dari  ASEAN,  hingga  berdasar  pada  ketentuan  Mahkamah Internasional. 22 Semua  cara  penyelesaian  ini  haruslah  dilakukan  dengan  itikad  baik dan sesuai dengan fakta sejarah dilapangan.
20 Sumardiman,  A.  (2017). Beberapa  catatan  tentang  persoalan  Sipadan-Ligitan  serta  masalah terkait lainnya  dengan  implementasi  negara  kepulauan. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,  Vol.  33, No.1,Halaman 157.
21 Huh,  S.  (2015). Title  to  territory  in  the  post-colonial  era:  original  title  and  terra  nullius  in  the ICJ judgments on cases concerning Ligitan/Sipadan (2002) and Pedra Branca (2008) . European Journal of International Law, Vol. 26, No.3, Halaman 722-723.
22 Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia- Malaysia . Yustisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.1. Halaman 103.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah  Internasional  (MI)  terhadap  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan merupakan  sebuah  keputusan  yang  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Dimana  dasar  berlakunya  putusan  tersebut,  sesuai  dengan  kehendak  dari kedua negara yang menyetujui penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional. Disamping  itu,  pengadilan  Mahkamah  Internasional  sebagai  badan  pengadilan internasional,  telah  menunjukan  bahwa  mereka  memiliki  wibawa  dan  martabat melalui  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  telah  dimilikinya  untuk  munculnya keputusan yang final dan tidak dapat diganggu gugat tersebut. Adanya semua proses ini  juga,  dilengkapi  dengan  adanya    kenetralan  dari  seluruh  pihak  hakim  kepada kedua negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan pengadilan terhadap kasus Sipadan  dan  Ligitan,  sudah  sesuai  dengan  prinsip  pengadilan  hukum  serta  sesuai dengan  prinsip  terra  nullius,  karena  menghasilkan  keputusan  untuk  memberikan status wilayah yang jelas terhadap suatu negara.

## 3.6  Analisis  Pengalihan  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  Dipandang  dari  Indonesia Kepada Malaysia.
Pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia kepada negara Malaysia merupakan  sebuah  pelaksanaan  dari  adanya  tuntutan  hukum  internasional.  Dimana keadaan  ini  merubah  status  kepemilikan  wilayah  yang  dirasakan  oleh  negara Indonesia.  Adanya  perubahan  tersebut  memberikan  konsekuensi  terhadap  negara Indonesia  untuk  dapat  mengatur  secara  pasti  batas-batas  wilayah  laut  yang  dimiliki oleh  negara  Indonesia.  Keadaan  ini  harus  diperhatikan  dengan  baik,  mengingat Indonesia merupakan negara yang berbatasan dengan banyak negara lainnya. Hal ini berkaitan  dengan  batas  laut  maupun  batas  darat  yang  berada  disekitar  wilayah Indonesia.  Kedua  batas  tersebut  menjadi  sangat  penting,  mengingat  tidak  hanya wilayah  darat  yang  bisa  dipermasalahkan,  tetapi  wilayah  laut  juga  sangatlah berpotensi mengalami ancaman kepemilikan karena adanya dua atau lebih pengakuan terhadap wilayah tersebut.
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan,  terdiri  atas  banyak  pulau-pulau  besar  maupun kecil.  Dimana  banyaknya  pulau-pulau  tersebut,  menjadi  identitas  bagi  negara Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat dikatakan sebagai negara kepulauan terbesar.  Adanya  identitas  negara  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan,  telah  diakui oleh dunia internasional. Hal ini perlu diketahui, bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam  lingkup  internasional  untuk  menjadikan  negaranya  sebagai  negara kepulauan telah  dilakukan  sejak  tanggal  13  Desember  1957,  yaitu  dengan  adanya  deklarasi Djuanda. 23 Perjuangan yang telah dilakukan Indonesia merupakan suatu usaha yang perlu  diapresiasi,  karena  dengan  perjuangan  tersebut,  negara  Indonesia  lebih  bisa dikenal  oleh  banyak  negara  dengan  identitasnya.  Keadaan  ini  tentunya  memberikan semangat  yang  besar  kepada  negara  Indonesia  untuk  senantiasa  menjaga  pulau- pulaunya dengan baik. Salah satu cara menjaga pulau-pulau tersebut, adalah dengan menetapkan  aspek  yuridis  dalam  hukum  nasional  negara  Indonesia  mengenai kepulauan yang dimiliki.
Terjadinya  pengalihan  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  kepada  negara  Malaysia  menjadi salah  satu  kekecewaan  negara  Indonesia.  Dimana,  Malaysia  yang  diketahui  bukan
23 Baureh, R. S. (2019 ). KAJIAN YURIDIS PENETAPAN BATAS WILAYAH AMBALAT ANTARA INDONESIA  DENGAN  MALAYSIA  MENURUT  HUKUM  INTERNASIONAL .  LEX  ET SOCIETATIS, Vol.6, No.9.Halaman 90.
sebagai negara kepulauan, dapat menambah wilayahnya secara pasti atas pemberian hak wilayah melalui Mahkamah Internasional. 24 Dengan adanya pengalihan wilayah tersebut,  menjadikan  Malaysia  sepenuhnya  berdaulat  terhadap  pulau  Sipadan  dan Ligitan.  Keadaan  ini  diputuskan  oleh  hakim  Mahkamah  Internasional  sesuai  dengan bukti efektif yang dimiliki negara Malaysia.
Pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia kepada negara Malaysia, bukan  lah  hadiah  atau  pemberian  secara  cuma-cuma.  Dimana  Indonesia  sebagai negara kepulauan, tentunya ingin tetap mempertahankan pulau-pulaunya agar tidak beralih  ke  negara  lain.  Sama  halnya  dengan  negara  Malaysia  yang  ingin  tetap mempertahankan  kedua  pulau  tersebut  karena  merasa  bahwa  kedua  pulau  tersebut adalah  miliknya.  Pengalihan  ini  merupakan  masalah  kedaulatan  negara,  karena sebagian  wilayah  yang  ada  di  negara  Indonesia  dan  Malaysia  tidak  memiliki  status kedaulatan negara berdasarkan prinsip kepastian hukum. Artinya wilayah atau pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau yang hanya berkisah sejarah dan bukti sejarah, tetapi belum ditetapkan sesuai dengan aspek yuridis dari kedua negara.
Pengalihan  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  memberikan  pelajaran  kepada  Indonesia, bahwa orientasi menjaga wilayah negara, tidak hanya dilihat dari keadaan daratanya saja,  tetapi  juga  lautnya,  yaitu  karena  laut  merupakan  salah  satu  potensi  yang  bisa menciptakan  permasalahan  batas  wilayah. 25 Hal  ini  harus  sangat  diperhatikan  oleh Indonesia  dengan  adanya  pengawasan  dan  penjagaan  yang  baik  terhadap  wilayah- wilayah  lautnya.  Keadaan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  Indonesia  dengan mengembangkan keadaan wilayah lautnya yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Maksud  mengembangkan  disini,  artinya baik  pemerintah  maupun  masyarakatnya  bisa  memanfaatkan  pulau-pulau  tersebut dengan  tetap  melestarikannya  dan  menjaga  pulaunya  agar  selalu  dapat  diawasi  dan bermanfaat  bagi  kehidupan  negara  Indonesia.  Semua  ini  tujuannya  utamanya  tetap satu,  yaitu  untuk  menjaga  anugerah  tuhan  yang  telah  dititipkan  kepada  negara Indonesia.
Permasalahan  batas  laut  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  memiliki  kaitan  dengan konsep  kedaulatan  ekstern  negara  berdasarkan  hukum  internasional.  Dimana  kaitan tersebut  secara  khusus  dimulai  ketika  masalah  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  mulai diketahui oleh kedua negara. Namun sebelum menjelaskan terkait hubungan dengan kedaulatan  ekstern  tersebut,  ada  baiknya  konsep  dari  kedaulatan  ekstern  haruslah diketahui.  Kedaulatan  ekstern  merupakan  hak  negara  untuk  dapat  menentukan sesuatu  dan  merasa  bebas  terhadap  kedaulatan  suatu  wilayah  di  negaranya,  yaitu tanpa adanya tekanan seperti pengawasan tertentu oleh negara lain. 26 Melalui konsep tersebut  hubungan  terhadap  masalah  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  ditunjukan  dengan adanya pengawasan ketika kesepakatan terhadap status quo kedua pulau tersebut di setujui. Sedangkan menyangkut sesi perundingan hingga sebelum putusan pengadilan dikeluarkan,  konsep  kedaulatan  ekstern  berkaitan  dengan  adanya  ketidak  bebasan
24 Devi  Yusvitasari.  (2020). STRATEGI  PEMERINTAH  INDONESIA  DALAM  PENYELESAIAN SENGKETA  TENTANG  PENETAPAN  BATAS  LAUT  ANTARA  INDONESIA  DAN  MALAYSIA DI BLOK AMBALAT. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol. 8, No. 1. Halaman 3. 25 Purba,  Z.  U.,  &  Djalal,  H.  (2017). LIGITAN  DAN  SIPADAN:  BUKAN  SOAL  2  DIANTARA 17.000. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.33, No.1, Halmana 125.
26 Massie,  Cornelis  Djelfie.  (2011). IMPLIKASI  PUTUSAN  MAHKAMAH  INTERNASIONAL TENTANG  KEPEMILIKAN  MALAYSIA  ATAS  PULAU  SIPADAN-LIGITAN  TERHADAP EKSISTENSI PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA. SERVANDA_Jurnal Ilmiah Hukum,Vol.
5, No. 4. Halaman 86
antara  negara  Indonesia  dan  negara  Malaysia  terhadap  kedua  pulau  tersebut. Mengenai hal ini, maka dapat dikatakan bahwa kedaulatan yang sempurna akan ada, apabila  seluruh  wilayah  negaranya  tidak  menimbulkan  suatu  sengketa  atau permasalahan dengan negara lain. Sehingga setelah adanya putusan hakim mengenai kasus  Sipadan  dan  Ligitan,  kedaulatan  ekstern    terhadap  kedua  pulau  tersebut, barulah dapat dirasakan oleh negaranya.
Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  yang  dapat  dialihkan  melalui  putusan  Mahkamah Internasional sebenarnya dapat dikatakan sesuai oleh negara Indonesia dan Malaysia. Dimana  keadaan  kedua  pulau  tersebut,  belum  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat kepada  negara  Indonesia  dan  Malaysia.  Artinya,  walaupun  dari  kedua  negara  telah menyatakan  bahwa  kedua  pulau  tersebut  pernah  terkait  dengan  masa  penjajahan Indonesia dan Malaysia, tetapi hal ini tidak sesuai dengan prinsip uti possidetis juris. Prinsip  uti  possidetis  juris  merupakan  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  batas-batas wilayah  negara  haruslah  sesuai  dengan  kronologi  masa  jajahan  yang  memiliki kekuatan  hukum.  Sehingga  sesuai  dengan  fakta,  Indonesia  dan  Malaysia  tidak memiliki  kekuatan  hukum  seperti  klaim  secara  hukum  oleh  negara  penjajahnya terhadap kedua pulau tersebut. Keadaan ini memberi arti bahwa secara otomatis Pulau Sipadan  dan  Ligitan  tidak  bisa  menjadi  bagian  wilayah  negara  Indonesia  maupun malaysia secara langsung. 27
Adanya  pengalihan  Pulau  sipadan  dan  Ligitan  juga  sudah  sesuai  dengan  prinsip perdamaian. Dimana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB menjelaskan bahwa setiap  negara  yang  bersengketa  atau  bermasalah  haruslah  menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalan damai. Hal ini dilakukan oleh negara-negara PBB agar perdamaian antar negara tetap terjaga. Selain itu, adanya pasal tersebut tujuannya agar  tiap  negara  PBB  rukun  satu  sama  lain  dan  tidak  ada  yang  merasa  ingin  keluar dari keanggotaan PBB. Aturan ini merupakan aturan yang baik dan mengarah kepada perbuatan  yang  didukung  oleh  semua  negara,  yaitu  perdamaian  dunia.  Sehingga dengan adanya pengalihan pulau sipadan dan Ligitan oleh Indonesia kepada Malaysia akibat putusan Mahkamah Internasional, merupakan suatu tindakan yang telah sesuai dengan aturan yang dianut oleh PBB.
Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  pengalihan  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  dari  negara Indonesia ke negara Malaysia bukanlah hadiah atau pemberian dengan Cuma-Cuma. Dimana  hal  ini  terjadi  karena  timbulnya  suatu  kasus  batas  wilayah antara Indonesia dan  Malaysia,  yang  selanjutnya  Mahkamah  Internasional  memenangkan  Malaysia sebagai negara yang berhak atas kedua pulau tersebut. Putusan ini sebenarnya sangat memberikan  kekecewaan  yang  besar  terhadap  negara  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan dengan kepercayaan negara Indonesia bahwa kedua pulau tersebut adalah miliknya. Disamping  itu,  jika  dilihat  dari  status  negara  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan, tentunya kepemilikan kedua pulau tersebut cenderung dimiliki oleh negara Indonesia. Namun  sebagai  upaya  perdamaian  dan  ketaatan  hukum,  Indonesia  harus  bisa menerima  putusan  tersebut  dengan  lapang  dada.  Keadaan  ini  harus  diterima  sesuai dengan  adanya  prinsip  uti  possidetis  juris,  yaitu  berkaitan  dengan  kepemilikan wilayah apabila penjajah ketika itu melakukan klaim secara hukum.

## 3.7  Potensi  Penyelesaian  Kasus  Sipadan  dan  Ligitan  Apabila  Tidak  Dilakukan Melalui Mahkamah Internasional.
27 Rahmad,  R.,  Wirda,  M.  A.,  &  Nurman,  A.  (2016). Kajian  Geografis  Perbatasan  Laut  Antara Indonesia dan Malaysia. Jurnal Geografi, Vol.8, No.2. Halaman 184.
Penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  apabila  tidak  dilakukan  melalui  Mahkamah Internasional,  maka  Indonesia  dan  Malaysia  masih  dimungkinkan  menyelesaikan kasus tersebut melalui jalan perundingan. Dimana perundingan yang dapat dilakukan oleh  Indonesia  dan  Malaysia  tentunya  cukup  sulit  untuk  menetapkan  penyelesaian dengan  memenangkan  salah  satu  pihak  saja.  Kesulitan  tersebut  berdasarkan pertimbangan melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh negara Indonesia dan Malaysia di pengadilan, yaitu  dapat  dikatakan  memiliki  model atau  tipe  yang  cukup  sama. Oleh karena  itu,  penyelesaian  melalui  jalan  perundingan  yang  salah  satunya  dapat dilakukan  oleh  Indonesia  dan  Malaysia,  yaitu  membagi  kedua  pulau  tersebut  secara adil atau mendapatkan salah satu diantara kedua pulau tersebut. Hal ini merupakan penyelesaian  yang  bisa  dilakukan,  karena  jika  Indonesia  dan  Malaysia  sama-sama diam dan tetap berunding sampai menunggu ada negara yang mengalah, maka hal ini bukanlah suatu penyelesaian kasus yang baik.
Penyelesaian melalui jalan perundingan bisa dilaksanakan dengan waktu yang cukup lama.  Dimana  penyelesaian  tersebut  dilakukan  dengan  adanya  penyampaian  bukti- bukti  yang  kuat  di  antara  negara  Indonesia  dan  Malaysia  untuk  menyatakan  bahwa pulau Sipadan dan Ligitan adalah miliknya. Atas bukti-bukti yang dapat disampaikan itu,  ada  kalanya  setiap  negara  merasa  harus  menunjukan  bukti  penunjang  lainnya, agar menjadi lebih terpercaya dan meyakinkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dan perspektif  yang  mungkin  akan  dirasakan  oleh  negara  Indonesia  dan  Malaysia. Pasalnya, setiap negara tentunya ingin menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat dan baik.  Namun  untuk  menemukan  indikator  dan  pemahaman  itu,  perlu  adanya  saling percaya  di  antara  kedua  negara.  Kepercayaan  itu  janganlah  dipakai  sebagai kesempatan,  baik  oleh  negara  Indonesia  maupun  Malaysia,  karena  hal  ini  akan berpotensi mendapatkan persoalan baru lainnya di lapangan. Artinya, dengan adanya kasus ini saja sudah cukup berat untuk dapat diselesaikan melalui jalan perundingan, apalagi kalau ada permasalahan baru lainnya. Keadaan ini menuntut negara Indonesia dan  Malaysia  untuk  senantiasa  memiliki  iktikad  baik  di  setiap  langkah penyelesainnya.
Penyelesaian  melalui  jalan  perundingan  dengan  membagi  wilayah  secara  adil merupakan  cara  yang  juga  membutuhkan  waktu  yang  panjang  dan  biaya  yang mungkin  tidak  sedikit.  Dimana  apabila  penyelesaian  akan  dilakukan  dengan  cara membagi  wilayah  secara  adil,  tentunya  hal  ini  harus  ada  pengukuran  langsung dilapangan. Pengukuran tersebut  haruslah dilakukan oleh tim yang memiliki keahlian yang  baik  dalam  hal  pengukuran  wilayah.  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan  secara bersamaan  untuk  menciptakan  suasana  hubungan  yang  baik  tanpa  adanya  rasa kekecewaan.  Artinya  melalui  pelaksanaan  yang  dikerjakan  secara  bersamaan,  harus dipastikan  kegiatan  tersebut  dapat  dilengkapi  dengan  adanya  saksi yang  cukup dari setiap  negara. Hal  ini  tentunya dilakukan  untuk mencegah  adanya  kecurangan yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak untuk memberikan keuntungan yang lebih dari  pada  pada  pihak  lainnya.  Potensi  penyelesaian  kasus  melalui  cara  ini akan sulit dilakukan  apabila  antara  Indonesia  dan  Malaysia  sama-sama  tidak  percaya  bahwa pulau  Sipadan  dan  Ligitan  adalah  milik  dari  negara  tersebut.  Oleh  karena  itu, penyampaian  bukti  yang  nyata  dan  kesesuaian  percakapan  antara  Indonesia  dan Malaysia merupakan faktor penentu dalam pemilihan cara penyelesaian kasus. Mempertahankan hak atas wilayah merupakan salah satu pegangan yang harus tetap dipegang  oleh  negara  Indonesia  dan  Malaysia,  yaitu  apabila  tidak  menyelesaikan kasus  Sipadan  dan  Ligitan  melalui  Mahkamah  Internasional.  Dimana  pegangan tersebut  memberi  arti  adanya  prinsip  bahwa  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  adalah
ISSN: 1978-1520
wilayah yang memang diyakini oleh Indonesia dan Malaysia sebagai wilayahnya. Oleh karena  itu,  jika  salah  satu  negara  tiba-tiba  menyerah  dan  mengalah,  maka  patut dipertanyakan,  apakah  negara  tersebut  benar-benar  mengalah  untuk  perdamaian dunia,  ataukah  mengalah  karena  kedua  pulau  tersebut  bukanlah  miliknya.  Hal  ini, mengingat  bahwa  potensi  adanya  perang  antara  Indonesia  dan  Malaysia  sangatlah sedikit,  karena  kedua  negara  telah  menyepakati  berbagai  perjanjian  hukum internasional  untuk  tetap  melakukan  jalur  damai  dalam  menyelesaikan  setiap  kasus yang  terjadi.  Sehingga  apabila  kedua  negara  tidak  bisa  menerima  hasil  penyelesaian berdasarkan  perundingan  yang  dilakukan,  maka  penyelesaian  kasus  dapat  disetujui oleh  kedua  negara  untuk  diselesaikan  melalui    lembaga  penyelesaian  hukum  yang dibuat oleh ASEAN.
Potensi  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  melalui  lembaga  hukum  buatan ASEAN  sangat  dimungkinkan  untuk  terjadi.  Dimana  lembaga  yang  dibuat  ASEAN memiliki  nama  “High  Council”  ASEAN,  yaitu  lembaga  yang  dapat  menangani sengketa  atau  permasalahan  tertentu  yang  terjadi  didalam  negara  anggota  ASEAN. Penyelesaian  melalui  lembaga  tersebut  dilakukan  apabila  melalui  jalur  perundingan tidak  bisa  menghasilkan  penyelesaian  kasus,  pernyataan  ini  sesuai  dengan  Pasal  14 Treaty of Amity and Cooperation in South-east Asia. Dengan adanya lembaga tersebut, jika  penyelesaian  kasus  tidak  dilaksanakan  melalui  Mahkamah  Internasional,  maka memungkinkan  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  untuk  dapat  diselesaikan  dengan  baik  di lembaga  “High  Council”  ASEAN.  Tentunya  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan melalui  lembaga  tersebut,  sudah  seharusnya  dapat  memberikan  keadilan  yang sebenarnya kepada negara Indonesia dan Malaysia. Keadilan ini sesuai dengan  solusi alternatif yang dapat diberikan oleh pengadilan lembaga “High Council” ASEAN. Penyelesaian  kasus  melalui  “High  Council”  ASEAN  memungkinkan  beberapa  opsi sebagai hasil penyelesaian. Dimana hasil penyelesaian ini tidak jauh berbeda dengan kemungkinan hasil yang didapatkan melalui Mahkamah internasional. Opsi pertama, negara Indonesia bisa mendapatkan haknya terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Opsi kedua,  negara  Malaysia  bisa  mendapatkan  haknya  terhadap  Pulau  Sipadan  dan Ligitan. Dan opsi ketiga, negara Indonesia dan Malaysia harus membagi kedua pulau tersebut  secara  adil  atau  mendapatkan  salah  satu  diantara  kedua  pulau  tersebut. Ketiga  opsi  ini  dipandang  secara  umum  berdasarkan  pertimbangan  yang  mungkin dilakukan oleh lembaga “High Council” ASEAN. Namun kebenaran atau kesesuaian dalam  opsi  kemungkinan  putusan  tentunya  haruslah  mendapatkan  pendapat  atau pandangan secara langsung melalui lembaga “High Council” ASEAN setelah melalui kajian  atau  pertimbangan  tertentu.  Karena  melalui  pandangan  secara  langsung, tentunya  akan  lebih  meyakinkan  dan  dapat  dipercaya  oleh  berbagai  kalangan masyarakat yang ingin mengetahuinya..
Perbedaan  antara  Mahkamah  Internasional  dan  lembaga  “High  Council”  ASEAN untuk  menyelesaikan  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  tergantung  pemikiran  dari  setiap hakimnya.  Dimana  perlu  diketahui  dan  dipertanyakan  apakah  lembaga  “High Council”  ASEAN  merupakan  lembaga  yang  memiliki  hakim  yang  netral  untuk menangani  kasus  tersebut.  Hal  ini  karena  sudah  sangat  jelas  bahwa  Mahkamah Internasional  yang  menangani  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  merupakan  badan  hukum yang  diisi  oleh  para  pihak  yang  netral.  Disamping  persoalan  itu,  lembaga  “High Council”  ASEAN  memungkinkan  mempunyai  kelebihan  bahwa  mereka  lebih mengetahui  seluk  beluk  atas  terbentuknya  negara  Indonesia  dan  Malaysia.  Sehingga penyelesaian  pun  akan  berjalan  lebih  lancar  dan  bisa  mencari  titik  persoalan dengan lebih  mudah  karena  berada  pada  kawasan  Asia  Tenggara.  Namun  kelebihan  dan
kekurangan  tersebut,  tentunya  hanyalah  pandangan  analisis  penulis,  karena  untuk mengetahui  lebih  dalam  haruslah  melakukan  penelitian  secara  langsung  untuk mengetahui  fakta  dilapangan  secara  faktual  mengenai  keberadaan  dan  perbedaan lembaga tersebut.
Jadi  dapat dikatakan  bahwa  potensi  penyelesaian  kasus  Sipadan  dan  Ligitan apabila ketika itu tidak dilaksanakan melalui Mahkamah Internasional sangat memungkinkan untuk  diselesaikan  melalui  lembaga  “High  Council”  ASEAN.  Pasalnya  jalur perundingan  yang  dilakukan  antara  negara  Indonesia  dan  Malaysia  tidak  dapat menyelesaikan  kasus  untuk  memenangkan  salah  satu  negara  saja.  Hal  ini  karena kedua  negara  sama-sama yakin  akan  pulau  Sipadan  dan  Ligitan  sebagai  bagian dari wilayah  kekuasaan  negaranya.  Sehingga  hasil  penyelesaian  jalur  perundingan  yang mungkin  didapatkan  adalah  penyelesaian  berupa  membagi  wilayah  secara  adil  atau mendapatkan salah satu wilayah antara pulau Sipadan dan Ligitan.

## 4. Kesimpulan
Kasus  Sipadan  dan  Ligitan  merupakan  sebuah  kasus  batas  wilayah  yang  terjadi  di antara  negara  Indonesia  dan  Malaysia.  Dimana  akibat  penyelesaian  melalui  jalur perundingan  yang  tidak  mendapatkan  titik  terang,  akhirnya    kedua  negara  sepakat untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut  melalui  Mahkamah  Internasional.  Kesepakatan ini menghantarkan kedua negara untuk dapat memahami bahwa putusan Mahkamah Internasional  tersebut  bersifat  final  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Berdasarkan proses  pengadilan  yang  telah  dilakukan,  Mahkamah  Internasional  memenangkan negara  Malaysia  sebagai  pemilik  pulau Sipadan  dan  Ligitan  berdasarkan  bukti-bukti effective occupation. Hal ini memberikan kekecewaan kepada negara Indonesia yang telah  meyakini  bahwa  kedua  pulau  tersebut  merupakan  bagian  dari  kekuasaannya. Walaupun  begitu,  langkah  Indonesia  dan  Malaysia  untuk  menyepakati  penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui jalur damai yaitu melalui Mahkamah Internasional sudah benar. Hal ini selaras dengan prinsip perdamaian dunia, yang ditentukan juga oleh negara Indonesia dengan tetap menghormati putusan pengadilan. Penghormatan yang diberikan oleh negara Indonesia selaras dengan  putusan pengadilan yang telah dilaksanakan  melalui  proses  atau  prosedural  pengadilan  yang  benar  dan  adil. Sehingga  pengalihan  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  dari  negara  Indonesia  terhadap negara  Malaysia  bukanlah  merupakan  suatu  hadiah  karena  pada  masa  penjajahan tidak  ada  penjajah  yang  mengklaim  secara  hukum  kepemilikan  dari  kedua  pulau tersebut.  Selain  itu,  disamping  telah  selesainya  putusan  pengadilan  tersebut, sebenarnya  Indonesia  dan  Malaysia  ketika  itu  juga  bisa  melakukan  penyelesaian melalui lembaga “High Council” ASEAN maupun penyelesaian melalui perundingan tertentu yang berlanjut.

## Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Puji  syukur  saya  ucapkan  terimakasih  banyak  kepada  Allah  SWT  yang  telah memberikan hidayahnya  kapada saya  sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini dengan  baik.  Tidak  lupa  saya  ucapkan  terimaksih  pula  kepada  orang  tua,  keluarga, dosen, dan teman-teman sekalian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri semarang yang  mungkin  sudah  mendukung  atau  memberi  semangat  kepada  saya  dalam menyelesaikan tulisan ini.  Disamping itu, saya juga mengucapkan terimakasih kepada para  penulis  yang  telah  memberikan  inspriasi  kepada  saya  sebagai  bahan  kajian referensi  untuk  dapat menyelesainkan tulisan  ini.  Tentunya  ucapan  terimakasih  juga
saya  tujukan  kepada  Jurnal  Analisis  Hukum  (JAH)  yang  telah  menjadi  media  jurnal saya untuk memperlancar publikasi artikel jurnal yang saya buat.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar hukum internasional . Pusat Studi Wawasan  Nusantara,  Hukum  dan  Pembangunan  bekerjasama  dengan  Penerbit PT Alumni.

## Jurnal
Baureh,  R.  S.  (2019). KAJIAN  YURIDIS  PENETAPAN  BATAS  WILAYAH  AMBALAT ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. LEX ET SOCIETATIS, Vol.6, No.9. Butcher,  J.  G.  (2013). The  International  Court  of  Justice  and  the  territorial  dispute  between Indonesia  and  Malaysia  in  the  Sulawesi  Sea. Contemporary  Southeast  Asia:  A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 35, No.2.
Devi  Yusvitasari.  (2020). STRATEGI  PEMERINTAH  INDONESIA  DALAM PENYELESAIAN  SENGKETA  TENTANG  PENETAPAN  BATAS  LAUT  ANTARA INDONESIA  DAN  MALAYSIA  DI  BLOK  AMBALAT .  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan: Vol. 8, No. 1. Hasjim Djalal. (2003). PENYELESAIAN SENGKETA SIPADAN-LIGITAN: INTERPELASI.  JURNAL  HUKUM  &  PEMBANGUNAN. JURNAL  HUKUM  &
PEMBANGUNAN: Vol. 33,  No.1.
Hendrapati,  M.  (2013). IMPLIKASI  PUTUSAN  MAHKAMAH  INTERNASIONAL DALAM  KASUS  SIPADAN-LIGITAN  TERHADAP  TITIK  PANGKAL  DAN DELIMITASI MARITIM. Jurnal Hukum Internasional Vol. 1, No. 2. Hendrapati,  M.,  Napang,  M.,  Mochtar,  S.,  &  Judhariksawan,  J.  (2015). Pengendalian Efektif  sebagai  Cara  Akuisisi  Teritorial:  Analisis  Kasus  Sipadan-Ligitan. Hasanuddin Law Review, Vol.1, No.2.
Huh, S. (2015). Title to territory in the post-colonial era: original title and terra nullius in the ICJ  judgments  on  cases  concerning  Ligitan/Sipadan  (2002)  and  Pedra  Branca  (2008). European Journal of International Law, Vol.26, No.3. Itasari,  E.  R.  (2015). Memaksimalkan  Peran  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast Asia  1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH), Vol.1, No.1.
Izzati,  N.A,  Permata,  C.Q.N,  Santalia,  M.  (2020). Assessing  the  Effectiveness  of  Settling Indonesian  Sea  Border  Disputes  through  Litigation  and  Non-Litigation  Paths. Lex Scientia Law Review Vol. 4, No. 1.
Juwana,  H.  (2003). Putusan  MI  atas  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan. Indonesian  Journal  of International Law, Vol. 1, No.1.
Juwana,  H.  (2017). Penyelesaian Sengketa  Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No.1.
Kusumo,  A.  T.  S.,  &  Leksono,  H.  (2013). Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Wilayah  Laut Indonesia-Malaysia . Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1. Lestari,  T.D.,  &  Arifin,  R.  (2019). SENGKETA BATAS LAUT INDONESIA MALAYSIA (STUDI  ATAS  KASUS  SIPADAN  LIGITAN:  PERSPEKTIF  INDONESIA). Jurnal Panorama Hukum: Vol. 4, No. 1. Massie, Cornelis Djelfie. (2011). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL  TENTANG  KEPEMILIKAN  MALAYSIA  ATAS  PULAU
SIPADAN-LIGITAN  TERHADAP  EKSISTENSI  PULAU-PULAU  TERLUAR INDONESIA. SERVANDA_Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5, No. 4. Merrills,  J.  G.  (2003). Sovereignty  over  Pulau  Ligitan  and  Pulau  Sipadan  (Indonesia  v Malaysia),  Merits,  Judgment  of  17  December  2002. The  International  and Comparative Law Quarterly, Vol .52, No. 3.
Purba,  Z.  U.,  &  Djalal,  H.  (2017). LIGITAN  DAN  SIPADAN:  BUKAN  SOAL  2 DIANTARA 17.000. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.33, No.1.
Rahmad, R., Wirda, M. A., & Nurman, A. (2016). Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonesia dan Malaysia. Jurnal Geografi, Vol.8, No.2.
Sumardiman,  A.  (2017). Beberapa catatan tentang persoalan Sipadan-Ligitan serta masalah terkait  lainnya  dengan  implementasi  negara  kepulauan. Jurnal  Hukum  & Pembangunan, Vol. 33, No.1. Thontowi,  J.  (2017). PERAN  HUKUM  INTERNASIONAL  DALAM  PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN. Borneo Law Review Journal, Vol. 1, No. 1.
Tuhulele,  P.  (2011). Pengaruh  Keputusan  Mahkamah  Internasional  dalam  Sengketa  Pulau Sipadan  dan  Ligitan  terhadap  Penetapan  Garis  Pangkal  Kepulauan  Indonesia. Jurnal Sasi, Vol.17, No.2.
Wirajuda,  H.  (2017). "Kasus  Sipadan-Ligitan:  masalah  pengisian  konsep  negara"  proses penyelesaian  sengketa  pulau  Sipadan  dan  pulau  Ligitan. Jurnal  Hukum  & Pembangunan, Vol. 33, No. 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Statuta Mahkamah Internasional; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Konvensi Hukum Laut 1982;
Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan.;
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Treaty of Amity and Cooperation in South-east Asia.

## Tesis atau Disertasi
Novelia, B. (2020). Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia serta penyelesaiannya=  Dispute  over  Sipadan  and  Ligitan  Islands  between  Indonesia  and Malaysia and the solution (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).