Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah bagi Petani Tambak di Pangkep

## Ahmad Qurais Wahid, Abdi Wijaya
Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar ahmadqurais2712@gmail.com Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  kepad  masyarakat  kampung  Baru-Baru  Tanga khususnya pada petani tambak sering melaksanakan kerjasama dengan Akad Mudharabah (bagi hasil), bahkan mereka mempunyai rutinitas yang setiap waktunya dia laksanakan. Kemudian bagi hasil yang mereka terapkan yaitu kebiasaan/adat istiadat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti memiliki peranan untuk meneliti pelaksanaan akad mudharabah pada petani tambak yang pada umumnya kurang memahami bagi hasil dalam Islam atau secara  hukum  Islam.  Pembahasan  selanjutnya  akan  dirumuskan  dalam  beberapa  sub  masalah,  adapun  sub masalah  yang  peneliti  angkat  adalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  proses  akad mudharabah pada  petani tambak di kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep? 2) Bagaimana proses pelaksanaan pembagian hasil akad mudharabah pada petani tambak di Kampung Baru- Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep? 3) Sejauh mana pandangan hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  akad mudharabah pada  petani  tambak  di  Kampung  Baru-Baru  Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep?
Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Mudharabah, Kebiasaan/Adat Istiadat

## Pendahuluan
Hukum Islam atau biasa disebut ilmu fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum- hukum syariat Islam mengenai perilaku manusia yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Mu’amalah adalah suatu hubungan manusia dalam bentuk interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia a dalah mahluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia yang lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri atas hak dan kewajiban.
Menurut ulama fikih, kata akad dididefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang  ditetapkan  adanya  akibat  hukum  dalam  objek  perikatan. 1 Allah  memerintahkan  kepada  setiap  orang  yang  beriman  supaya  memenuhi  semua  janji  yang sudahdiikrarkan  baik  janji  seorang  hamba  kepada  tuhannya  maupun  janji  yang  dibuat  antara sesama manusia kecuali berjanji dan melanggar syari'at Allah.
Menurut  pasal  20  ayat  (4)  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dikemukakan  bahwa mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 2 Masyarakat  kampung  Baru-Baru  Tanga  khususnya  pada  petani  tambak  sering melaksanakan  kerjasama  dengan  bagi  hasil,  bahkan  mereka  mempunyai  rutinitas  yang  setiap waktunya dia laksanakan. Kemudian bagi hasil yang mereka terapkan yaitu kebiasaan/adat istiadat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti memiliki peranan untuk meneliti pelaksanaan akad mudharabah pada petani tambak yang pada umumnya kurang memahami bagi hasil dalam Islam atau secara hukum Islam.
1 Abdi Wijaya, Konfigurasi Akad Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 32.
2 Imam Mustofa, Fikih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 150.
Menurut  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  hukum  Islam  ialah  bagian  dari  ilmu  fikih.  Karena  ilmu fikih  merupakan  suatu  kumpulan  ilmu  yang  sangat  luas  pembahasannya,  yang  mengumpulkan berbagai  macam  jenis  hukum  Islam  dalam  mengatur  kehidupan  untuk  keperluan  pribadi, kelompok,  dan  masyarakat  secara  umum. 3 Menurut  Supardin  hukum  Islam  di  Indonesia merupakan  hasil  dari  ijtihad  para  ulama  yang  melahirkan  kitab  fikih  yang  bersumber  dari  Al- Qur’an maupun As-Sunnah sehingga dipedomani oleh para peneliti dan penulis tentang hukum Islam di Indonesia. 4
Menurut Supardin, syari’ah merupakan hukum amaliah yang dibawa para oleh rasul dan tentunya  setiap  rasul  berbeda  ajaran  yang  disampaikan  kepada  umatnya. Syari’ah senantiasa dipengaruhi oleh waktu dan tempat tergantung Rasul yang membawa ajaran tersebut. Sehingga syari’ah yang  dibawa  oleh  para  Rasul  sebelum  Nabi  Muhammad  SAW.  berbeda  akan  tetapi melanjutkan dan menyampurnakan syariat sebelumnya. 5
Fikih  dalam  makna  yang  telah  mengalami  penyempitan  hanya  terbatas  pada  amaliyyah saja, yang kita kenal pada saat ini. 6 Sedangkan kajian i’tiqadiyyah , telah terpisah dan memiliki ruang  lingkup  tersendiri,  dalam  sebuah  ilmu  yang  dikenal  dengan  aqidah,  adapun  pembahasan tentang khuluqiyyah , bisa kita temui dalam ilmu tasawwuf.
Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu. 7 Ulama Hanafiyyah 8 berpendapat bahwa rukun akad yaitu ijab dan Kabul. Adapun orang yang  melaksanakan  akad  atau  hal-hal  lainnya  menunjang  terjadinya  akad  tidak  di  kategorikan sebagai  rukun,  sebab  keberadaannya  sudah  pasti.  Akan  tetapi  ulama  selain  Hanafiyyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:
1) Adanya orang yang berakad, contoh: penjual dan pembeli.
2) Adanya objek yang diakadkan, contoh: harga atau barang.
3) Adanya ijab Kabul, yaitu perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan yang diucapkan oleh pihak pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, dan adanya orang yang berkata setelah  pihak  pertama  mengucapkan  ijab,  yang  menunjukkan  kerelaan  atas  ucapan  pihak pertama. 9
Al-Qur’an
Dasar hukum tantang wajibnya akad/perjanjian telah termaktub dalam [Q.S.Al-Maidah (5);1]
"َ أَ ﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠ ﺬِﻳ ﻦَ آﻣَﻨُ ﻮا أَوْﻓُ ﻮا 8ِﻟْ ﻌُﻘُ ﻮدِۚ أُ ﺣِ ﻠﱠ ﺖْ ﻟَ ﻜُ ﻢ Bَِﻴ ﻤَﺔُ ا ﻷَْﻧـْ ﻌَﺎمِ إِ ﻻﱠ ﻣَﺎ ﻳـُﺘـْ ﻠَﻰٰ ﻋَﻠ َﻴْ ﻜُ ﻢْ ﻏَ ﲑَْ ﳏُِﻠِّ ﻲ اﻟ ﺼﱠ ﻴْﺪِ وَأَﻧﺘُ ﻢْ ﺣُﺮُ مٌ ۗ إِنﱠ ا Zﱠَ ﳛَْ ﻜُ ﻢُ ﻣَ ﺎ ﻳ ُﺮِﻳ ﺪُ
Terjemahannya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan  bagimu  binatang ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (yang  demikian  itu)  dengan  tidak menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 10
3 T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fikih (Jakarta: Bulan bintang, 1991), h. 9.
4 Supardin, Materi Hukum Islam (Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2011), h. 24.
5 Supardin, Materi Hukum Islam , h. 20.
6 Muammar Bakry et al., “How to Attract Millennials ? Indonesian Sharia Banking Opportunities,” WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 18 (2021): 376–85, https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
7 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.
8 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
9 Syafi’i Rahmat, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45.
10 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara  Penerjemah  al-Qur’an, 2005), h. 106.
Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan mudharabah yaitu: “Suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak yang lain untuk diperdengarkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. 11 Menurut mazhab Imam Syafi’I mengemukakan bahwa mudharabah merupakan akad yang memuat  penyerahan  kepada  orang  lain  untuk  mengusahakan  dan  keuntungan  dibagi  diantara mereka keduanya.
Dasar hukum mudharabah yang digunakan oleh para ulama yakni berdasarkan pada kitab Al-Qur’an Al-Qur’an Dasar  hukum  di  dalam  Al-Qur’an  tentang mudharabah terdapat  pada  QS.  Al-Jumuah (62:10).
ﻓَﺈِذَ ا ﻗُ ﻀِ ﻴَ ﺖِ اﻟ ﺼﱠ ﻼَ ةُ ﻓَ ﺎﻧـْﺘَ ﺸِ ﺮُوا ﰲِ ا ﻷَْ رْ ضِ وَاﺑ ـْﺘـَﻐُ ﻮا ﻣِ ﻦْ ﻓَ ﻀْ ﻞِ اZﱠِ وَا ذْﻛُ ﺮُوا اZﱠَ ﻛَﺜِ ﲑًا ﻟَﻌَﻠﱠ ﻜُ ﻢْ ﺗـُﻔْﻠِ ﺤُ ﻮ نَ
Terjemahnya :
“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. 12
Ada beberapa ketentuan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan mudharabah. Ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:
1) Pada mudharabah  muthlaqah, pengelola  modal (mudharib) tidak  diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari syara’,
2) Pada mudharabah  muqayyadah pengelola  modal (mudharib) dalam  pengelolaan  modal tidak  boleh  menjalankan  modal  diluar  usaha  yang  ditentukan  bersama  dengan  pemilik modal,
3) Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal,
4) Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan,
5) Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan mudharabah atau dengan kata lain mengoper modal untuk mudharabah,
6) Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya, dan
7) Bagi pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagai mana mestinya. 13
Pelaksanaan mudharabah yaitu pemilik modal tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal sebesar  Rp100  juta  dan  ia  menyatakan  setiap  bulan  mendapat  Rp5  juta,  akan  tetapi  dalam mudharabah,  pembagian  keuntungan  harus  berbentuk  persentase, misalnya  70:30,  70%  untuk pengelola  modal  dan  30%  untuk  pemilik  modal.  Sehingga  besarnya  keuntungan  yang  diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil  usaha  yang  secara  periodik  disusun  oleh  pengelola  modal  dan  diserahkan  pada  pemilik modal.
Hikmah dari mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif.
11 Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah (Makassar: Alauddin University Press. 2013), h. 133.
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2005), h. 554.
13 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, h. 158.
Terkadang  pula,  ada  orang  yang  tidak  memiliki  harta  tetapi  ia  mempunyai  kemampuan  untuk memproduktifkannya.  Sehingga  dengan  akad  mudharabah  kedua  belah  pihak  dapat  mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik modal mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola  dana,  sedangkan  pengelola  modal  dapat  memperoleh  manfaat  dengan  harta  sebagai modal,  dengan  demikian  dapat  tercipta  kerjasama  antara  modal  dan  kerja,  sehingga  dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi ummat.
Mudharabah ini dapat berakhir dengan meninggalnya salah seorang pihak yang berakad, atau karena dia gila. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa: “ Mudharabah termasuk akad yang diperbolehkan. Dia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua bela pihak siapa saja, dengan kematian, gila atau dibatasi karena ediot. Oleh karena itu ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, maka ia seperti wakil dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas maupun sesudah beraktivitas”. 14
Tambak  sebagai  budidaya  perairan,  hewan  yang  dibudidayakan  biasanya  adalah  ikan bandeng  dan  udang.  Penyebutan  tambak  biasanya  dihubungkan  dengan  air  payau  dan  air  laut. Sedangkan  arti  tambak  itu  sendiri  adalah  kolam  yang  dibangun  didaerah  pasang  surut  yang digunakan sebagai tempat pembudidayaan ikan, udang dan sebagainya. Tambak menurut kamus besar    bahasa  Indonesia  adalah  pematang  yang  berfungsi  untuk  menahan  air  seperti  tanggul, bendungan, kolam yang ditepi laut diberi pematang untuk memelihara ikan terutama ikan bandeng.

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian field research , yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif,  terperinci,  dan  memberikan  gambaran  terhadap  seseorang,  kelompok,  komunitas, organisasi,  maupun  lembaga  terhadap  fenomena-fenomena  tertentu  yang  bertujuan  untuk memberikan  pandangan  yang  lengkap  dan  mendalam  mengenai  subyek  yang  di  teliti,  dengan demikian penelitian studi kasus lebih mengedepankan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bonto Perak merupakan salah satu dari Sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Pangkajene Kabupaten  Pangkep  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  luas  wilayah  kelurahan  Bonto  Perak  9,10  km2 yang terbagi kedalam beberapa bagian seperti jalan 4,50 hektar, luas tanah persawahan dan tanah perkebunan  472,08  hektar,  tambak  372  hektar  dan  selebihnya  merupakan  luas  tanah  yang diperuntukan untuk pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum.  Kampung Baru-Baru Tanga Kelurahan Bonto  Perak.  Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  oleh  peneliti  adalah  observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Hasil Penelitian
Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  terletak  di  bagian  barat  dari  Provinsi  Sulawesi Selatan,  dengan  Ibukota  Pangkajene  dan  sebagai  pusat  pelayanan  wilayah  bagi  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu karena  letaknya yang sangat strategis dekat dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan.
Kabupaten Pangkep terdiri atas 12 wilayah kecamatan yaitu 9 kecamatan daratan dan 3 kecamatan kepulauan (117 buah pulau) dengan luas wilayah daratan 1.112,29 Km2 sedang luas wilayah lautnya 17.100 Km2. Luas Wilayah per kecamatannya adalah sebagai berikut: Pangkajene (47,39 km2), Minasate’ne (76,48 km2), Balocci (143,48 km2), Tondong Tallasa (111,20 km2), Bungoro  (90,12  km2),  Labakkang  (98,46  km2),  Ma’rang  (75,22  km2),  Segeri  (78,28  km2), Mandalle (40,16 km2), Liukang Tupabbiring ( 140,00 km2), Liukang Kalmas (91,50 km2), dan liukang Tangaya (120,00 km2).
14 Irfan, Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab (Makassar, Alauddin University Press, 2014), h. 79.
Kelurahan  Bonto  Perak  terbentuk  pada    tahun  1950.  Pada  waktu  itu  bernama  kampung Baru-Baru Tanga dipimpin oleh seorang Gallarrang (kepala kampung) atas nama H. Rajamang. dan pada tahun 1960 menjadi kepala gabungan Bonto Perak yang dipimpin oleh kepala desa yaitu H.  Zainuddin  L.    pada  tahun  1982  berubah  menjadi  kelurahan  sibatua  dibawah  pimpinan  H. Hattabo  Dg  Mallanre.  Dan  pada  tahun  1995  kelurahan  sibatua  dimekarkan  menjadi  kelurahan bonto perak yang dipimpin oleh H. Borahima Manna sampai pada tahun 1999. Dan masuk tahun 2000 kelurahan bonto perak dipimpin oleh Aditya Darmadi yang kemudian diganti oleh  A. Asri Azis. Pak A. Asri sendiri hanya menjabat selama 3 bulan setelahnya itu pada tahun 2001 kelurahan bonto perak dipimpin oleh Idul Patahuddin sampai akhir tahun 2018. Akhir tahun 2018 kepala kelurahan  kembali  berganti  nahkoda  yakni  bapak  Andi  Ryan  Chalid  Y,  S.STP,  MH  sampai sekarang. 15
Menurut bapak H. Bakri sebagai pengelola tambak juga sangat mengerti dalam perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, yaitu:
“Secara  umum  hampir  seluruh  masyarakat,  perjanjian  bagi  hasil  yang  diterapkan  di kampung baru-baru tanga, sudah mengetahui mekanisme dari perjanjian bagi hasil ini. 16 Secara  umum  proses  perjanjian  bagi  hasil  di  kampung  baru-baru  tanga  dilaksanakan dengan cara lisan (tidak tertulis) Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hasbi yang selaku pemilik tambak:
“Bentuk perjanjian bagi hasil secara umum dilaksanakan secara lisan (tidak tertulis), di karenakan kami saling percaya antara pemilik tambak dengan pengelola tambak. 17 Bapak abd. Hamid selaku pengelola tambak berpenapat bahwa:
“Perjanjian bagi hasil yang kami laksanakan sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat dikarenakan sejak dahulu perjanjian dilaksanakan secara lisan (tidak tertulis), maka kami selaku warga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tedahulu. 18 Menurut bapak H. M. Tahir beliau berpendapat selaku pemilik tambak:
“Perjanjian bagi hasil yang kami laksanakan tidak dibatasi oleh waktu, ketika diantara salah  satu  pihak  ada  yang  dirugikan  maka  berhak  untuk  membatalkan  perjanjian  bagi hasil, salah satu contoh kasus, si A memberikan tambaknya kepada si B, kemudian si B melakukan pelanggaran terhadap perjanjian bagi hasil yang telah di sepakati, maka si A berhak  untuk  memberhentikan  si  B  dalam  mengelola  tambak,  dan  juga  si  A  berhak memilih,  bahwa  dia  bisa  kembali  mengelola  tambaknya  sendiri,  atau  memberikan tambaknya kepada pengelola yang lainnya. 19
Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hasbi sebagai pemilik tambak:
“Yang harus dipersiapkan dalam perjanjian bagi hasil pertama pertemuan antara pemilik dan  pengelola  lalu  menentukan  bentuk  yang  mana  yang  di  sepakati,  kemudian  saya sebagai pemilik tambak mempersiapkan segala apa yang diperlukan seperti racun, pupuk, bibit ikan bandeng, dan bibit udang pename/sitto, dan pekerja harus sedia tenga dan waktu untuk memelihara tambak tersebut. 20
Bagi hasil yang kami terapkan yaitu, secara umum pembagian perjanjian bagi hasil pada petani tambak di kampung baru-baru tanga terdapat dua jenis:
15 Monografi Kelurahan Bonto Perak Tahun 2017-2018.
16 H. Bakri, Umur 54, Pengelola Tambak, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 Novenber 2020)
17 Hasbi, Umur 52 Pemilik Tambak, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)
18 Abd. Hamid, Umur 42 Pengelola Tambak, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)
19 H. M. Tahir, Umur 45 Pemilik Tambak, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl3 November 2020) 20 Hasbi, Umur 52 Pemilik Tambak, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)

## Pembagian 90% Untuk Pemilik Tambak 10% Untuk Pengelola Tambak
Maksud  dari  pernyataan  pembagian  90%  untuk  pemilik  tambak  10%  untuk  pengelola tambak  yaitu  modal  tidak  dipisahkan  dengan  hasil  yang  didapatkan  kemudian  dibagi  antara pemilik  modal  dengan  pengelola  sesuai  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Senada  yang diungkapkan oleh bapak H. Tahir sebagai pemilik tambak:
“Pembagian 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak adalah pemilik tambak  tidak  dipiisahkan  antara  modal  dan  hasil,  kemudian  dibagi  90%  untuk  pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak. Contohnya: pemilik modal telah memberikan modal kepada pengelola sebesar 20 juta kemudian hasil yang didapatkan setelah panen adalah  50  juta,  maka  yang  di  dapatkan  pemilik  tambak  adalah  45  juta  dan  pengelola tambak adalah 5 juta. 21

## Pembagian 80% Untuk Pemilik Tambak 20% Untuk Pengelola Tambak
Maksud dari pembagian 80% untuk pemilik tambak 20% untuk pengelola tambak, hasil yang didapatkan akan dipisahkan dengan modal dan sisanya dibagi antara pemilik modal dengan pengelola sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sebgaimana yang telah di ungkapkan oleh bapak H. Bakri sebagai pengelola tambak:
“Pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk pengelola tambak adalah pemilik tambak  memisahkan  modalnya  terlebih  dahulu  dari  hasil  yang  di  dapatkan,  kemudian dibagi  dengan  cara  80%  untuk  pemilik  tambak  dan  20%  untuk  pengelola  tambak. Contohnya: pemilik tambak telah memberikan modal kepada pengelola sebesar 20 juta, kemudian  hasil  yang  didapatkan  setelah  panen  adalah  50  juta,  maka  diberikan  kepada pemilik tambak sebesar 20 juta sebagai modal awal, jadi tersisa 30 juta untuk dibagi. Jadi pemilik tambak pendapatkan 24 juta dan pengelola mendapatkan 6 juta. 22
Menurut  ketua  PCNU  Pangkep  Al-Ust  DR.  Muhammad  Basir,  MA.  mengemukakan pendapatnya bahwa:
“Praktek akad mudharabah yang dilakasanan oleh masyarakat baru-baru tanga sangat boleh dikarenakan landasan hukum islam sangat terang menjelaskan: 23
1) Al-Qur’an
Firman Allah SWT dalam surah al- jumuah ayat 10:
ﻓَﺈِذَ ا ﻗُ ﻀِ ﻴَ ﺖِ اﻟ ﺼﱠ ﻼَ ةُ ﻓَ ﺎﻧـْﺘَ ﺸِ ﺮُوا ﰲِ ا ﻷَْ رْ ضِ وَاﺑ ـْﺘـَﻐُ ﻮا ﻣِ ﻦْ ﻓَ ﻀْ ﻞِ اZﱠِ وَا ذْﻛُ ﺮُوا اZﱠَ ﻛَﺜِ ﲑًا ﻟَﻌَﻠﱠ ﻜُ ﻢْ ﺗـُﻔْﻠِ ﺤُ ﻮ نَ
Terjemahnya
“Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 24
Pandangan  hukum  islam  tentang  perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  masyarakat kampung  baru-baru  tanga  menurut  Husain  Mustafa  sebagai  Wakil  Ketua  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah  Pangkep  bukan  akad mudharabah melainkan  akad muzara’ah dilihat  dari pengertiannya:
Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam hal perniagaan antara pemilik modal dan pengelola sedangkan Muzara’ah adalah kerjasama antara pemlik tambak dan pengelola
21 H. M. Tahir, Umur 45 Pemilik Tambak, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)
22 H. Bakri, Umur 52 Pengelola Tambak, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)
23 Muhammad Basir, Umur 45 Ketua PCNU Pangkep, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 8 November 2020)
24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 554.
atau penggarap untuk memelihara dan merawat ikan/udang dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. 25
Dalam hukum Islam muzaraah hukumnya boleh berdasarkan hadis dari Ibn Umar ﻋَﻦْ  اﺑْﻦِ  ﻋُﻤَ ﺮَ   أَنﱠ  رَﺳُ ﻮ لَ   اZﱠِ  ﺻَﻠﱠ ﻰ   اZﱠُ  ﻋَﻠَﻴْ ﻪِ   وَﺳَ ﻠﱠﻢَ   ﻋَﺎﻣَ ﻞَ   أَﻫْ ﻞَ   ﺧَﻴْ ﱪََ   ﺑِﺸَ ﻄْ ﺮِ   ﻣَﺎ  ﳜَْﺮُ جُ   ﻣِﻨـْ ﻬَﺎ   ﻣِﻦْ  ﲦََﺮٍ  أَوْ  زَرْعٍ Artinya
“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan  upah  sebagian  dari  hasil  buah-buahan  atau  tanam-tanaman  yang  mereka tanam. (HR Bukhari) 26
Menurut KH. Hijruddin Mujahid selaku tokoh agama DDI baru-baru tanga mengatakan bahwa:
“Perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakasanakan  oleh  masyarakat  baru-baru  tanga diperbolehkan dalam hukum islam sebagaimana landasan hukum dalam Al-Qur’an dan hadist sebagai berikut: 27
a. Al-Qur’an
Allah swt. Berfirman dalam surah az-Zhukruf ayat 32 yang berbunyi:
أَﻫُ ﻢْ ﻳـَ ﻘْ ﺴِ ﻤُﻮ نَ رَﲪَْ ﺖَ رَﺑِّ ﻚَ ۚ ﳓَْ ﻦُ ﻗَﺴَ ﻤْﻨَﺎ ﺑـَﻴـْ ﻨـَﻬُ ﻢ ﻣﱠﻌِ ﻴ ﺸَﺘـَ ﻬُﻢْ ﰱِ ٱ ﳊَْﻴـَ ﻮٰةِ ٱﻟ ﺪﱡﻧـْ ﻴَﺎ ۚ وَرَ ﻓـَﻌْﻨَ ﺎ ﺑـَ ﻌْ ﻀَ ﻬُﻢْ ﻓـَ ﻮْقَ ﺑـَﻌْ ﺾٍ دَ رَﺟَٰ ﺖٍ ﻟِّﻴـَﺘﱠ ﺨِ ﺬَ ﺑـَﻌْ ﻀُ ﻬُﻢ ﺑـَﻌْ ﻀًﺎ ﺳُ ﺨْ ﺮِ"ˆ ۗ وَرَ ﲪَْ ﺖُ رَﺑِّ ﻚَ ﺧَ ﲑٌْ ﳑِّﱠﺎ ﳚَْ ﻤَﻌُ ﻮ نَ
Terjemahannya
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka  penghidupan  mereka  dalam  kehidupan  dunia,  dan  Kami  telah  meninggikan sebahagian  mereka  atas  sebagian  yang  lain  beberapa  derajat,  agar  sebagian  mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 28

## Kesimpulan
Perjanjian  bagi  hasil  yang  dilaksanakan  pada  warga  kampung  baru-baru  tanga  dengan beberapa alasan diantaranya: Sebagai pemilik tambak menyerahkan tambak kepada pekerja karena si pemilik tambak mempunyai kesibukan lain dan tidak ada waktu untuk mengurus tambaknya sendiri dan Sebagai pengelola tambak menerima tambak dari yang punya tambak karena untuk memenuhi kelangsungan hidup. Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di kampung baru-baru tanga tidak dilaksanakan dengan tertulis akan tetapi perjanjian dilaksanakan secara lisan karena pihak saling mempercayai satu sama lain. Perjanjian bagi hasil tidak dibatasi oleh waktu karena perjanjian  sejak  dulu  perjajian  bagi  hasil  ini  tidak  mengikat  oleh  waktu  akan  tetapi  batalnya perjajian  bagi  hasil  diakibatkan  salah  satu  pihak  keluar  dari  perjanjan  atau  salah  satu  pihak meninggal dunia.Pemilik tambak mempersiapkan segala modal yang diperlukan dalam perjajian bagi hasil seperti racun, pupuk, pakan, bibit ikan bandeng, bibit udang sitto/paname. Sedangkan pengelola menyiapkan waktunya untuk mengurus tambak yang diberikan oleh si pemilik tambak. Resiko yang terjadi peda pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu segala kerugian berupa materil
25 Husain Mustafa, Umur 34 Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 9 November 2020)
26 Husain Mustafa, Umur 34 Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 9 November 2020)
27 Hijruddin Mujahid, Umur 34, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Asshirathal Mustaqim Baru-Baru Tanga, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 4 November 2020)
28 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 491.
ada  pada  pemilik  tambak  dan  kerugian  berupa  tenaga  dan  waktu  ada  pada  pengelola  tambak. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ada dua macam yang pertama 80% untuk pemilik tambak dan 20 untuk pengelola tambak, dan yang kedua 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak. Pandangan ulama NU akad Mudharabah (bagi hasil) sudah tepat dikarenakan perjanjian tersebut memang dilakukan sesuai dengan landasan ayat Al-Qur’an dan hadist. Pandangan ulama Muhammadiyyah  akad mudharabah yang  dilaksanakan  pada  kampung  baru-baru  tanga  bukan akad mudharabah akan  tetapi  lebih  tepatnya  akad Muzara’ah yaitu  kerja  sama  antara  pemilik tambak  dan  pengelola  atau  penggarap  unt  memelihara  dan  merawat  Tambak  tersebut  dgn perjanjian (akad) bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Kalau mudharabah adalah  bentuk  kerjasama  dalam  hal  perniagaan  antara  pemilik  modal  dan  pengelola . Menurut Pandangan ulama DDI perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di kampung baru-baru tanga adalah bentuk akad mudharabah, di lihat dari pengertiannya akad mudharabah adalah kesepakatan dua belah  pihak  yaitu  antara  pemilik  dan  pengelola  untuk  mengelola  usahanya  untuk  memperoleh keuntungan  dan  mereka  membagi  hasilnya  sesuai  dengan  perjanjian    yang  mereka  sepakati. Perjanjian  bagi  hasil  kedepannya  bisa  dilakukan  secara  tertulis  agar  ketika  terdapat  kekeliruan  dapat memperlihatkan kepada para pihak untuk melihat masing-masing surat tertulis agar tidak ada salah paham antara  mereka. Perjanjian  bagi  hasil  kedepannya  bisa  merujuk  kepada  landasan  hukum  islam  maupun landasan  hukum  positif  (hukum  perdata  Indonesia). Agar  para  ormas  Islam  memberikan  pemahaman kepada masyarakat agar mereka melaksanakan perjanjian bagi hasil sesuai dengan Al-qur’an dan Hadis.

## Daftar Pustaka
Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, Iain Parepare,  and  Abdul  Syatar.  “How  to  Attract  Millennials ?  Indonesian  Sharia  Banking Opportunities.” WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS 18 (2021): 376– 85. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38.
Intan, Andi Cahyani. Fiqh Muamalah. Makassar: Alauddin University Press. 2013. Irfan. Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab. Makassar. Alauddin university Press. 2014. Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an. 2005.
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana, 2012 Mustofa, Imam. Fikih Mu’amalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2016 Rahmat, Syafi’i. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001. Supardin. Materi Hukum Islam . Makassar-Gowa: Alauddin University Press. 2011. TM Hasby Ash-Shiddieqy. Pengantar Ilmu Fikih . Jakarta: Bulan bintang. 1991. Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Gowa: Alauddin University Press, 2021.
Wijaya, Abdi. Konfigurasi Akad Dalam Islam. Makassar: Alauddin University Press. 2014.