## EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PERSAINGAN CURANG DALAM PELELANGAN PEKERJAAN DI KOTA PALU
Osgar S. Matompo Universitas Muhammadiyah Palu Email : faculty.hukum@gmail.com

## ABSTRACT
Economic development and progress of development in various sectors, including the business  tends to  influence the growing  public interest  in  establishing the company. The maximum value of the work that can be done every company is adjusted to the level of qualification of its capabilities. In practice, the imposition of severe legal sanctions to  businesses  that  commit  unfair  competition  is  expected  to  lead  to  a  sense  of  a deterrent so that the businessmen will not repeat the offense and other businesses will be afraid to do similar acts.
Keywords : The Application of Legal Sanctions and Unfair Competition.

## A. PENDAHULUAN
Upaya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat antara lain dilakukan dengan menetapkan seperangkat ketentuan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kehadiran ketentuan perundang-undangan  tersebut  merupakan  norma  hukum  yang  mengemban  fungsi tertentu yang tidak terlepas dari fungsi hukum pada umumnya. Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antar negara atau negara dengan warganya dan hubungan antar warga negara, agar kehidupan dalam masyarakat  berjalan dengan tertib dan lancar.
Akibat dari fungsi tersebut, maka hukum bertugas untuk mencapai kepastian hukum  demi  terciptanya  ketertiban  dan  keadilan  di  dalam  masyarakat.  Kepastian hukum  mengharuskan  diciptakannya  peraturan  atau  kaidah  yang  berlaku  umum, aman, dan tenteram dalam masyarakat. Untuk kepentingan itu maka kaidah hukum

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tersebut  harus  diketahui  dengan  pasti. 1 Hukum  lahir  oleh  manusia  dan  untuk menjamin  hak-hak  manusiasendiri.  Dari  manusia  inilah  warna  hukum  dan terapannya  akan  menentukan  apa  yang  dialami  manusia  dalam  pergaulan  hidup. 2 Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change . Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari  masyarakat  sebagai  pemimpin  lembaga-lembaga  kemasyarakatan.  Suatu perubahan  sosial  yang  dikehendaki  atau  direncanakan  selalu  berada  di  bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah  hukum  sebagai  alat  untuk  mengubah  masyarakat  mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat, maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. 3
Menurut Roscoe Pound, bila hukum merupakan suatu alat social control dan sekaligus  menjadi agent  of  change ,  maka  hukum  memuat  prinsip,  konsep  dan aturan,  standar  tingkah  laku,  doktrin,  etika  profesi,  serta  semua  yang  dilakoni individu  dalam  usaha  memuaskan  kebutuhan  dan  kepentingannya.  Pound mengemukakan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat perubahan sosial ( agent of  change ).  Pendapat  Pound  inidiperkuat  oleh  William  James  yang  menyatakan bahwa  di  tengah  dunia  yang  terbatas  dengan  kebutuhan  manusia  yang  selalu berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia. Untuk  itu  dituntut  peran  peraturan  hukum  ( legal  order )  untuk  mengarahkan keterbatasan  tersebut. 4 Pada  prinsipnya,  kaidah-kaidah  hukum  sebagai  alat  untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang
1 Soerjono  Soekanto.  1999. Beberapa  Masalah  Hukum  dalam  Kerangka  Pembangunan  di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis) .Universitas Indonesia. Jakarta. Hal.55.
2 Soedjono Dirdjosisworo. 1983. Sosiologi Hukum . Rajawali. Jakarta. Hal. 15.
3 Selo  Soemardjan.  1965. Sifat-sifat  Panutan  di  dalam  Pandangan  Masyarakat  Indonesia, Masalah-masalah Ekonomi dan IPOLSOS . LEKNAS MIPI. Jakarta. Hal. 26.
4 Zainuddin Ali. 2006. Sosiologi Hukum . Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 26.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dikehendaki atau direncanakan ( intended change atau planned change ). Perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut, dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki  dan  direncanakan  oleh  masyarakat  yang  berperan  sebagai  pelopor. Dalam  masyarakat  yang  kompleks,  dimana  birokrasi  memegang  peranan  penting dalam  tindakan  sosial,  sebuah  tindakan  birokrasi  harus  mempunyai  dasar  hukum sebagai  legitimasi.  Dalam  hal  ini,  maka  hukum  dapat  menjadi  alat  ampuh  untuk mengadakan perubahan sosial walaupun secara tidak langsung. 5
Apabila  penjelasan  pakar  hukum  di  atas  dijadikan  landasan  berpijak  dalam menelaah ketentuan-ketentuan hukum persaingan usaha, maka dapat dikemukakan bahwa  ketentuan-ketentuan  hukum  persaingan  usaha  mengemban  fungsi  sebagai alat pengendalian sosial ( a tool of social control ). Dikatakan demikian, karena pada ketentuan dimaksud telah dirumuskan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan oleh  para  pelaku  usaha.  Bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar  larangan  tersebut diancam  dengan  sanksi  hukum.  Sehubungan  dengan  konsep  hukum  sebagai  alat untuk mengadakan perubahan sosial masyarakat, Soerjono Soekanto mengemukakan  empat  kaidah  hukum  yang  bertujuan  mengubah  perilaku masyarakat, yaitu : 6
1. Melakukan  imbalan  secara  psikologis  bagi  pemegang  peranan  yang  patuh maupun pelanggar kaidah hukum;
2. Merumuskan  tugas  penegak  hukum  untuk  bertindak  sedemikian  rupa, sehingga  sesuai  dengan  serasi-tidak  serasinya  perikelakuan  pemegang peranan dengan kaidah hukum.
3. Mengubah  perikelakuan  pihak  ketiga,  yang  dapat  mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi; dan
4. Mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan.
Kehadiran  ketentuan  hukum  persaingan  usaha  selain  mengemban  fungsi sebagai alat pengendalian sosial ( a tool of social control ) juga diharapkan berfungsi sebagai alat perekayasa sosial ( a tool of social engineering ). Jika pada masa-masa yang  silam  pola  tingkah  laku  para  pelaku  usaha  cenderung  mengarah  kepada
5 Soerjono Soekanto. 2006. Pokok-pokok Sosiologi Hukum . Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal. 126.
6 Ibid . Hal. 142.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
persaingan  curang,  maka  dengan  keberadaan  ketentuan  hukum  persaingan  usaha tersebut pola tingkah laku persaingan curang akan berakhir dan berubah ke arah pola tingkah laku yang diharapkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam tulisan ini Penulis  bermaksud  menguraikan  tahapan  dalam  proses  pelelangan  yang  diwarnai persaingan curang serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi hukum terhadap persaingan curang dalam pelelangan pekerjaan di Kota Palu.

## B. PEMBAHASAN
1. Tahapan dalam Proses Pelelangan yang Diwarnai Persaingan Curang
Persaingan  curang  dalam  proses  pelelangan  seringkali  ditandai  dengan sejumlah penyimpangan yang terjadi pada tahapan kegiatan sebagai berikut :
a. Tahap Pengumuman
Pengumuman  pelelangan  suatu  pekerjaan  kadang-kadang  tidak dimaksudkan  agar  pelelangan  itu  diketahui  secara  luas  oleh  pelaku  usaha melainkan  hanya  sekedar  untuk  memenuhi  kebutuhan  administrasi.  Tidak jarang suatu pengumuman pelelangan ditempatkan pada media cetak yang kurang  pelanggannya.  Bahkan  acap  kali  dipilih  media  cetak  yang penerbitannya  dilakukan  secara  berkala.  Cara  seperti  ini  dilakukan  oleh panitia  pelelangan/pengguna  jasa  untuk  memberikan  proteksi  tcrhadap pelaku  usaha  yang  sebelumnya  telah  ada  komitmen  bahwa  pekerjaan  itu akandilaksanakan oleh pelaku usaha tersebut.
b. Tahap Pendaftaran
Pada  tahap  pendaftaran,  pelaku  usaha  yang  sebelumnya  telah  ada komitmen  dengan  pengguna  jasa  untuk  melaksanakan  pekerjaan  itu mendaftarkan  beberapa  perusahaan  sebagai  peserta  pelelangan.  Satu  dari beberapa perusahaan tersebut akan dijadikan sebagai pemenang pelelangan, sedang  beberapa  perusahaan  lainnya  sekedar  dimaksudkan  sebagai “pendamping” guna memenuhi persyaratan jumlah minimal peserta lelang. Apabila  ada  pelaku  usaha  lain  yang  ikut  mendaftarkan  perusahaannya sebagai  peserta  pelelangan,  maka  panitia  pelelangan  akan  berusaha mendiskualifikasi perusahaan tersebut dengan alas an-alasan tertentu. Kalau
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
temyata  tidak  ada  alasan  bagi  panitia  pelelangan  untuk  mendiskualifikasi perusahaan  dimaksud,  maka  pelaku  usaha  yang  sejak  semula  mendapat produksi  dari  pengguna  jasa  berusaha  melakukan  negosiasi  dengan perusahaan  pesaingnya  agar  pesaingnya  bersedia  mundur  dan  untuk  itu  ia biasanya  diberikan  imbalan  sejumlah  uang  yang  dalam  praktik  populer dikenal dengan istilah “uang mundur”.
c. Tahap Pengajuan Penawaran
Apabila  terjadi  kondisi  seperti  dimaksud  pada  huruf  a  dan  b  di  atas, maka penyimpangan tersebut akan berlanjut sampai pada tahap penyusunan dan pengajuan penawaran. Nilai penawaran dari sejumlah perusahaan yang menjadi  peserta  pelelangan  disusun  oleh  satu  orang,  sehingga  pernbedaan nilai penawaran diantara beberapa perusahaan itu sangat kecil. Dengan kata lain, dalam proses pelelangan itu tidak tercipta persaingan nilai penawaran. Akibatnya,  tidak  jarang  terjadi  kemahalan  harga.  Sesuai  dengan  hasil wawancara  Penulis  dengan  beberapa  responden  diketahui  bahwa  yang menjadi motif utama bagi mereka untuk melakukan persaingan curang yakni agar  dapat  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Tingkat keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha dalam pelaksanaan pekerjaan yang  proses  pelelangannya  direkayasa  akan  jauh  lebih  besar  bila dibandingkan  dengan  keuntungan  yang  akan  diperoleh  seandainya  proses pelelangan  pekerjaan  itu  dilaksanakan  secara  jujur  dan  obyektif.  Apabila proses pelelangan pekerjaan dilakukan secara jujur dan obyektif, maka untuk memenangkan pelelangan itu para pelaku usaha harus bersaing mengajukan nilai  penawaran  yang  lebih  rendah  dari  nilai  penawaran  pesaingnya. Pekerjaan  yang  dilaksanakan  dengan  nilai  penawaran  yang  rendah  akan berpengaruh  terhadap  minimnya  keuntungan  yang  akan  diperoleh  dan bahkan tidak mustahil pelaku usaha tersebut menderita kerugian.
2. Proses  Penerapan  Sanksi  Hukum  Terhadap  Persaingan  Curang  Dalam Pelelangan Pekerjaan.
Persaingan  curang  merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pelakunya tidak hanya diancam dengan sanksi administratif dan sanksi perdata tetapi  bahkan  diancam  dengan  sanksi  pidana.  Namun  ancaman  sanksi  hukum tersebut  sangat  lemah  pengaruhnya  terhadap  sikap  pelaku  usaha.  Hal  ini tercermin dari data pada tabel dibawah ini.
Tabel  1.  Sikap  Responden  Kelompok  I  Tcrhadap  Ancaman  Sanksi
Hukum Persaingan Curang. N : 50 No. Sikap Responden f % 1. 2.
3. Takut Kurang Takut Tidak Takut 3 7 40 6,00 14,00 80,00 JUMLAH 50 100,00
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2004.
Data pada tabel ini menunjukkan bahwa hanya tiga responden (6,00%) yang menyatakan  takut  terhadap  ancaman  sanksi  hukum  persaingan  curang  yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tiga  responden  (14,00%) menyatakan  kurang  takut  dan  empat  puluh  responden  (80,00%)  menyatakan tidak  takut  terhadap  sanksi  hukum  dimaksud.  Berdasar  data  di  atas,  dapat diketahui sebagian besar responden tidak takut terhadap ancaman sanksi hukum persaingan curang. Hal ini mengandung makna bahwa ancaman sanksi hukum terhadap  persaingan  curang  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  sikap  pelaku usaha. Artinya, fungsi preventif berkenaan dengan keberadaan ancaman sanksi hukum  itu  tidak  efektif  untuk  mencegah  terjadinya  persaingan  curang. Sebagaimana diketahui, penetapan ancaman sanksi hukum dalam suatu peraturan penindang-undangan  antara  lain  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  rasa  takut bagi anggota masyarakat melakukan perbuatan yang diancam sanksi hukum itu. Namur harapan seperti ini tidak terwujud berkenaan dengan keberadaan ancaman sanksi  hukum  terhadap  persaingan  curang.  Pelaku  usaha  tidak  takut  terhadap ancaman sanksi persaingan curang, sehingga persaingan curang merebak dalam pelaksanaan  pelelangan  pekerjaan.  Setelah  ditelusuri  lebih  jauh  melalui
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
wawancara  dengan  sejumlah  responden,  diketahui  bahwa  tidak  takutnya sebagian besar pelaku usaha terhadap ancaman sanksi persaingan curang  turut dipengaruhi  oleh  kurangnya  pelaku  usaha  yang  pernah  dijatuhi  sanksi  hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, lemahnya  penegakan  hukum  ( Law  Enforcement )  turut  berpengaruh  terhadap tidak takutnya sebagian besar pelaku usaha melakukan persaingan curang dalam pelelangan pekerjaan.
Lemahnya  penegakan  hukum  yang  berkenaan  dengan  persaingan  curang tercermin dari kurangnya kasus-kasus persaingan curang yang berhasil di sidik oleh penyidik pada Mapolresta Palu. Hal ini terlihat dari data pada tabel dibawah ini.
Tabel  2.  Tingkat  Pemeriksaan  Kasus  Persaingan  Curang  Pada
MAPOLRESTA Palu Periode Tahun 2001-2003. No. Penyelidikan Sampai Tahap : 2001 2002 2003 f % f % f % 1. 2. 3. Penyelidikan Penyidikan Dilimpahkan 13 6 3 59,09 27,27 13,64 15 7 4 57,69 26,93 15,38 19 9 2 63,33 30,00 6,67 JUMLAH 22 100,00 26 100,00 30 100,00
Sumber : MAPOLRESTA Palu 2004.
Data  pada  tabel  2  menunjukan  bahwa  pada  tahun  2001  kasus  persaingan curang  yang dilaporkan kepada MAPOLRESTA Palu sebanyak  dua puluh dua kasus.  Dari  sejumlah  kasus  tersebut,  tiga  belas  kasus  (59,09%)  proses pemeriksaannya sampai pada tahap penyelidikan, enam kasus (27,27%) proses pemeriksaannya sampai pada tahap penyidikan, namun kemudian penyidikannya dihentikan tanpa SP3 dan hanya tiga kasus (13,64%) yang proses penyidikannya dapat dituntaskan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palu.
Pada  tahun  2002  kasus  persaingan  curang  yang  dilaporkan  kepada MAPOLRESTA  Palu  sebanyak  dua  puluh  enam  kasus.  Dari  sejumlah  kasus
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tersebut, lima belas kasus (57,69%) proses pemeriksaannya berakhir pada tahap penyelidikan,  tujuh  kasus  (26,93%)  ditindaklanjuti  dengan  penyidikan  namun penyidikannya  dihentikan  tanpa  SP3,  dan  hanya  empat  kasus  (15,38%)  yang berhasil disidik tuntas oleh penyidik dan dilimpahkan keKejaksaan Negeri Palu.
Pada tahun 2003, ada tiga puluh kasus persaingan curang yang tercatat di MAPOLRESTA  Palu,  namun  sembilan  belas  kasus  (63,33%)  proses pemeriksaannya terhenti pada tahap penyidikan sembilan kasus (30,00%) proses pemeriksaannya berakhir pada tahap penyidikan dan hanya  dua kasus  (6,67%) yang proses penyidikannya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palu.
Memperhatikan  data  pada  tabel  di  atas,  maka  dapat  diketahui  betapa minimnya kasus persaingan curang yang berhasil disidik dan dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan. Kasus persaingan curang yang berhasil disidik dan dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan dalam periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 hanya sembilan kasus dengan rincian tahun 2001, tiga kasus (13,64%),  tahun  2002,  empat  kasus  (15,38  %)  dan  tahun  2003,  dua  kasus (6,67%).  Berdasar  data  tersebut,  dapat  dikemukakan  betapa  lemahnya  kinerja penyidik  pada  MAPOLRESTA  Palu  sebagai  unsur  penegak  hukum  terdepan dalam proses penegakan hukum.
Sesuai  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kasat  Serse  POLRESTA  Palu, kesulitan  yang  dialami  penyidik  dalam  pengusutan  dan  penyidikan  kasus persaingan curang antara lain karena pihak-pihak terkait jauh sebelumnya telah mengantisipasi  kemungkinan  munculnya  kasus  tersebut,  sehingga  administrasi yang berkenaan dengan kasus itu telah dibuat dan disusun secara cermat, dimana terkesan tidak menyimpang. Disamping itu, acap kali penyidik sulit menemukan saksi-saksi  yang  memberikan  keterangan  yang  sebenamya  selain  dari  saksi pelapor.
Sesuai  wawancara penulis  dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palu,  bahwa seluruh kasus persaingan curang yang dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan dalam  periode  tahun  2001  sampai  dengan  tahun  2003  telah  ditindaklanjuti
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dengan tindakan penuntutan. Keterangan responden ini sesuai dengan data kasus persaingan curang yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palu dalam periode tahun  2001  sampai  dengan  tahun  2003  untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  data pada tabel dibawah ini.
Tabe1 3. Jumlah Kasus Persaingan Curang yang Diputus Pengadilan Negeri Palu Periode Tahun 2001-2003.
No. Tahun Jenis Putusan Jml Lepas Dari Tuntutan Bebas Dari Dakwaan Pemidanaan 1. 2001 2 0 1 3 2. 2002 1 2 1 4 3. 2003 0 2 0 2 Jumlah 3 4 2 9 Sumber: Pengadilan Negeri Palu 2004.
Data pada tabel ini menunjukan bahwa pada tahun 2001 ada tiga kasus persaingan  curang  yang  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Palu,  dimana  dua kasus diputus dengan putusan lepas dari tuntutan hukum dan hanya satu kasus yang diputus dengan putusan pemidanaan.
Pada tahun 2002 ada empatkasus persaingan curang yang diputuskan oleh pengadilan Negeri Palu, dimana satu kasus diputus lepas dari tuntutan hukum, 2 kasus putusan bebas dan satu kasus putusan pemindanaan.
Pada tahun 2003 ada dua kasus persaingan curang yang diputuskan oleh Pengadilan  Negeri  Palu  dan  kedua  putusan  kasus  tersebut  membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
Data  di  atas  menunjukkan  betapa  kurangnya  pelaku  usaha  yang melakukan  persaingan  curang  dijatuhi  sanksi  pidana.  Selama  periode  tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 hanya ada dua pelaku usaha yang melakukan persaingan  curang  mendapat  sanksi  pidana.  Bahkan  sanksi  pidana  yang dikenakan  kepadanyapun  amat  ringan  karena  hanya  berupa  pidana  bersyarat
atau yang lazim disebut pidana percobaan.
Apabila  dibandingkan  antara  jumlah  kasus  persaingan  curang  yang pelakunya  dijatuhi  putusan  pemidanaan  dengan  jumlah  kasus  persaingan curang  yang  dilaporkan  kepada  MAPOLRESTA  Palu,  maka  dapat dikemukakan  sanksi  pidana  yang  diancamkan  kepada  pelaku  usaha  yang melakukan  persaingan  curang  amat  kurang  diterapkan.  Dengan  kata  lain penerapan sanksi pidana dimaksud tidak efektif.
Pelaku persaingan curang tidak hanya diancam sanksi pidana tatapi juga diancam sanksi perdata dan sanksi administratif Apabila pelaku usaha merasa dirugikan oleh pelaku usaha lainnya berkenaan dengan terjadinya persaingan curang,  maka  dimungkinkan  baginya  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi melalui  Pengadilan  Negeri.  Namun,  sesuai  hasil  wawancara  Penulis  dengan Ketua  Pengadilan  Negeri  Palu,  hingga  kini  belum  ada  pelaku  usaha  yang mengajukan gugatan seperti itu. Hal ini terkait dengan persepsi pelaku usaha tentang  keuntungan  penggunaan  lembaga  hukum  tersebut  sebagaimana tercermin dari data pada tabel di bawah ini.
Tabel 4. Persepsi Responden Kelompok I Tentang Keuntungan Penggunaan
Upaya  Hukum  Perdata  Yang  Berkenaan  Dengan  Persaingan Curang. N=50 No Persepsi Responden F % 1 Menguntungkan 0 0,00 2 Kurang Menguntungkan 7 14,00 3 Tidak Menguntungkan 43 86,00 Jumlah 50 100,00 Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2004.
Data pada tabel ini menunjukkan bahwa tidak, satupun responden (0,00%) mempunyai  persepsi  bahwa  mengajukan  gugatan  di  pengadilan  dengan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menuntut ganti rugi kepada persaingan akan menguntungkan responden, tujuh responden (14,00%) mengatakan gugatan perdata kurang menguntungkan, dan empat  puluh  tiga  responden  (86,00%)  menyatakan  gugatan  seperti  itu menguntungkan.  Beberapa  responden  menyatakan  bahwa  berperkara  di pengadilan membutuhkan pengorbanan waktu dan biaya yang besar, sedangkan disisi  lain  tidak  ada  jaminan  bahwa  gugatan  yang  diajukan  akan  dikabulkan oleh  pengadilan.  Disamping  itu  proses  penyelesaian  perkara  di  pengadilan biasanya  berlangsung  cukup  lama  yakni  tidak  jarang  bertahun-tahun  baru mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Selain  belum  ada  pelaku  usaha  yang  pernah  dijatuhi  sanksi  perdata,  juga hingga kini belum ada pelaku usaha yang pernah dikenakan sanksi administratif dari  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU).  Bahkan  sesuai  informasi yang diperoleh penulis dari Kepala Sekretariat KPPU, sampai saat  ini belum ada kasus persaingan curang yang terjadi di Palu dilaporkan kepada KPPU. Hal ini tidak terlepas dari belum tersosialisasinya keberadaan Lembaga KPPU. Ada sejumlah responden  yang temyata lama sekali belum mengetahui keberadaan lembaga ini. Ada pula responden yang telah mengetahui kehadiran lembaga ini namun  mereka  tidak  mengetahui  tentang  fungsi  dan  kewenangan  lembaga tersebut.
Berdasarkan data dan informasi yang kumpulkan oleh Penulis baik melalui wawancara maupun melalui kuesioner, dapat diketahui bahwa tidak efektifnya penerapan sanksi hukum persaingan curang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Tidak Efektifnya Penerapan Sanksi Hukum
Persaingan  curang  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dari segi  hukum  pidana  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  pidana.  Hukum mewajibkan  setiap  orang  yang  mengetahui  terjadinya  perbuatan  pidana untuk melaporkan perbuatan pidana kepada aparat pelaksana hukum. Namun kewajiban  hukum  ini  cenderung  diabaikan  oleh  para  pelaku  usaha sebagaimana tercermin pada tabel di bawah ini.
Tabel  5.  Sikap  Hukum  Responden  Kelompok  I  Dalam  Hal Mengetahui Terjadinya Persaingan Curang. N=50 No. Sikap Responden f % 1. 2. 3. Selalu Melaporkan Kadang-kadang Melaporkan Tidak Melaporkan 0 4 46 0,00 8,00 92,00 JUMLAH 50 100,00
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2004.
Data  pada  tabel  ini  menunjukan  bahwa  tidak  ada  responden  (0,00%) yang  menyatakan  ia  selalu  melaporkan  setiap  persaingan  curang  yang diketahuinya.  Empat  responden  (8,00%)  menyatakan  kadang-kadang mereka  melaporkan  tentang  persaingan  curang  yang  diketahui,  dan  empat puluh enamresponden (92,00%) bersikap tidak melaporkannya.
Data ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mengabaikan kewajiban  hukum  untuk  melaporkan  perbuatan  pidana  yang  berupa persaingan  curang.  Pemilihan  sikap  untuk  tidak  melapor  didasari pertimbangan untuk menjaga hubungan baik antara sesama pelaku usaha dan terhadap  pengguna  jasa  yang  umumnya  ikut  terlibat  terhadap  terjadinya persaingan curang itu
Beberapa  responden  mempunyai  persepsi  bahwa  apabila  mereka melaporkan  persaingan  curang  yang  diketahuinya,  maka  akan  tertutup peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dari instansi pengguna jasa  yang  bersangkutan.  Disamping  itu,  tidak  ada  keuntungan  yang  akan diperoleh  bagi  pelapor  sekalipun  pelaku  usaha  yang  curang  dihukum seberat-beratnya.  Bahkan  sebagai  pelapor  akan  diperhadapkan  pada kerugian setidak-tidaknya berupa pengorbanan waktu karena setiap saat ia akan dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
Apabila kasus-kasus persaingan curang tidak dilaporkan kepada aparat pelaksana  hukum,  maka  tentu  pelakunya  akan  terhindar  dari  pengenaan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sanksi  hukum.  Dengan  kata  lain,  ancaman  sanksi  hukum  yang  ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan  mustahil  dapat  diterapkan  terhadap pelaku usaha yang curang tersebut.
b. Rendahnya  Pengetahuan  Aparat  Pelaksana  Hukum  dalam  Hal  Persaingan Curang.
Tingginya  jumlah  kasus  persaingan  curang  yang  gagal  disidik  tuntas oleh  penyidik  menunjukkan  bahwa  penyidik  tidak  memiliki  kualitas  dan keterampiian yang memadai.Sekalipun responden dari Kepolisian memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  namun  bukan  mereka  yang  secara  nyata melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka  dan  saksi-saksi.  Pemeriksaan terhadap  tersangka  dan  saksi-saksi  biasanya  diserahkan  kepada  Polisi lulusan Bintara  yang hanya mengecap pendidikan Kepolisian antara  enam bulan  sampai  dengan  satu  tahun.  Sedangkan  pendidikan  formal  mereka umumnya  adalah  lulusan  SLTA  yang  tidak  pemah  belajar  ilmu  hukum. Mereka baru memegang KUHP  dan KUHAP atau Undangundang lainnya setelah menjadi polisi dan ditunjuk sebagai pemeriksa.
Fakta-fakta  hukum  dalam  kasus  persaingan  curang  sulit  diharapkan dapat  terungkap  secara  optimal  apabila  pemeriksaan  atas  kasus  itu  hanya dilakukan  oleh  polisi  dengan  kualitas  seperti  digambarkan  di  atas. Pemeriksaan  kasus  persaingan  curang  selain  membutuhkan  pemahaman yang  mendalam  terhadap  substansi  hukumnya  juga  memmbutuhkan wawasan yang luas serta teknik dan keterampilan yang tinggi.
Tidak  efektifnya  penerapan  sanksi  hukum  juga  tercermin  dari banyaknya  kasus  persaingan  curang  yang  diputus  oleh  pengadilan  dengan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.Apabila suatu perkara  pidana  diputus  dengan  putusan  membebaskan  terdakwa  dari dakwaan  maka  berarti  Jaksa  /  Penuntut  Umum  gagal  membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan kepada terdakwa. Kegagalan itu tentu saja tidak  terlepas  dari  rendahnya  kualitas  dan  keterampilan  Jaksa/Penuntut umum mengungkap fakta-fakta hukum  yang diperlukan untuk pembuktian
perkara tersebut.
Selanjutnya,  jika  suatu  perkara  pidana  diputus  dengan  melepaskan terdakwa  dari  tuntutan  hukum,  maka  berarti  perbuatan  yang  didakwakan kepada  terdakwa  terbukti  tetapi  bukan  perbuatan  pidana.  Kalau  demikian, berarti  sejak  semula  Jaksa  /  Penuntut  umum  tidak  mampu  mengkualifisir apakah  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  adalah  perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Tegasnya, putusan bebas dan putusan lepas dari tuntutan hukum mencerminkan rendahnya kualitas Jaksa/Penuntut umum dalam kasus.
c. Lemahnya  Pengawasan  berakibat  banyak  persaingan  curang  yang  tidak dituntut.
Untuk  kepentingan  pengawasan  persaingan  usaha,  pemerintah  telah membentuk  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  melalui Keputusan  Presiden  No.75  Tahun  1999.  Tujuan  pembentukan  komisi  ini adalah  untuk  mengawasi  pelaksanaan  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sekalipun kehadiran lembaga ini telah berlangsung kurang lebih  lima belas  tahun,  namun  masih  banyak  pelaku  usaha  di  Kota  Palu  yang  belum mengetahui  tentang  keberadaan  lembaga  tersebut.Beranjak  dari  kenyataan tersebut maka sulit diharapkan akan adanya pelaku usaha yang curang yang akan dikenai sanksi administratif dari KPPU, sebab KPPU tidak mengetahui tentang ada tidaknya persaingan curang yang terjadi di kota Palu.
KPPU telah membentuk kantor perwakilan di daerah, guna membantu pelaksanaan  tugas  KPPU  dan  memudahkan  anggota  masyarakat  terutama pelaku usaha melaporkan kasus-kasus persaingan curang yang diketahuinya. Namun  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  masih  rendah  dalam  usaha pelaporan,  membuat  keberadaan  lembaga  ini  menjadi  kurang  diminati. Akibatnya,  walaupun  masyarakat  mengetahui  adanya  praktik  persaingan curang, namun mereka cenderung mendiamkannya.

## C. PENUTUP
1. KESIMPULAN
a. Persaingan  curang  umumnya  terjadi  pada  tahapan  pengajuan,  tahapan pendaftaran dan tahapan pengajuan penawaran.
b. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penerapan  sanksi  hukum terhadap persaingan curang dalam pelelangan pekerjaan di Kota Palu yaitu tidak  efektifnya  penerapan  sanksi  hukum,  rendahnya  pengetahuan  aparat pelaksana hukum dalam hal persaingan curang, danlemahnya pengawasan yang  berakibat  pada  banyaknya  kasus  persaingan  curang  yang  tidak dituntut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Soedjono Dirdjosisworo. 1983. Sosiologi Hukum . Rajawali. Jakarta.
Soerjono Soekanto. 1999. Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di  Indonesia  (Suatu  Tinjauan  Secara  Sosiologis) .Universitas  Indonesia. Jakarta.
------------------------.  2006. Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum .  Rajagrafindo  Persada. Jakarta.
Selo  Soemardjan.  1965. Sifat-sifat  Panutan  di  dalam  Pandangan  Masyarakat Indonesia, Masalah-masalah Ekonomi dan IPOLSOS . LEKNAS MIPI. Jakarta.
Zainuddin Ali. 2006. Sosiologi Hukum . Sinar Grafika. Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33.
Keputusan  Presiden  No.  75  Tahun  1999  tentang  Pembentukan  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha.