## TINGKAT PERCERAIAN DAN PENGARUH FAKTOR EKONOMI DI
KABUPATEN KARAWANG
Irma Garwan, S.H., M.H., Abdul Kholiq, S.H., M.H., dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H
Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang irma.garwan@ubpkarawang.ac.id
Naskah diterima: 2 April; direvisi: 16 April; disetujui: 10 Mei

## ABSTRAK
Adanya  perceraian  justru  menimbulkan  akibat  pemisahan  ikatan  suami  dan  isteri. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menelaah  dan  mengkaji  pengaruh  faktor ekonomi  terhadap  meningkatnya  tingkat  perceraian  di  Kabupaten  Karawang.  Serta analisis  pengaruh  terjadinya  perceraian  terhadap  para  pihak  dan  keluarga.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peneltian  yuridis  normatif  dengan  cara melakukan  observasi,  catatan  lapangan,  dan  wawancara  terhadap  pihak  terkait  di lokasi  penelitian  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  beberapa  penyebab perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Karawang  menunjukan  dari  tiga  (3) penyebab  yang  paling  tinggi  adalah  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus; meninggalkan  salah  satu  pihak;  tidak  ada  keharmonisan  dan  faktor  ekonomi. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perceraian diantaranya terjadinya perasaan traumatik, masalah pengasuhan anak, gangguan emosional dan perubahan status dan peran.
Kata kunci: Perceraian, Pengaruh, Faktor Ekonomi.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## RATE OF DIVORCE AND ECONOMIC EFFECT IN KARAWANG DISTRICT
Irma Garwan, S.H., M.H., Abdul Kholiq, S.H., M.H., and Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H
Faculty of Business and Social Sciences, University of Buana Perjuangan Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East irma.garwan@ubpkarawang.ac.id

## ABSTRACT
The  existence  of  divorce  actually  results  from  the  separation  of  the  bond  between husband  and  wife.  This  study  aims  to  examine  and  examine  the  effect  of  economic factors on the increasing level of divorce in Karawang Regency. An analysis of effect divorce on parties and families. The method used in this study is normative juridical research by conducting observations, field notes, and interviews with related parties at  the  location  of  the  study.  The  results  of  this  study  explain  some  of  the  causes  of divorce  that  occurred  in  the  Karawang  Religious  Court,  showing  that  the  three  (3) highest  causes  were  constant  disputes  and  arguments;  leave  one  party;  there  is  no harmony  and  economic  factors.  While  the  impacts  that  will  arise  from  divorce include  the  occurrence  of  traumatic  feelings,  childcare  problems,  emotional disorders and changes in status and role.
Keyword: Divorce, Influence, Economic Factors.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## A. Latar belakang
Rumah  tangga  merupakan  unit  terkecil  dalam  susunan  kelompok  masyarakat. Rumah  tangga  juga  merupakan  sendi  dasar  dalam  membina  dan  mewujudkan terjadinya  suatu  kelompok  yang  besar  seperti  suatu  negara.  Keluarga  merupakan tujuan  setiap  orang  dalam  menjalani  kehidupan  yang  diawali  adanya  hubungan perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan  tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Dalam  keluarga  yang  bahagia  dan  nyaman  bagi  anggota  keluarganya,  maka keluarga  tersebut  harus  dibangun  oleh  suami  isteri  atas  dasar  ikatan  lahir  batin diantaranya  keduanya.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa antara suami istri mempunyai  kewajiban  untuk  saling  cinta-mencintai,  hormat menghormati,  setia  dan memberi  bantuan  lahir  batin  yang  satu  kepada  yang  lain.  Bahkan  suami  dan  istri mempunyai  kedudukan  yang  sama  atau  seimbang  dalam  kehidupan  berumah  tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum. 2
Dalam  sebuah  hubungan  perkawinan  semua  orang  mengharapkan  kehidupan rumah  tangga  yang  bahagia,  kekal  dan  sejahtera  dengan  tujuan  dari  adanya perkawinan  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Hubungan  perkawinan  yang  terjadi,  tidak  semua  orang  dapat membentuk sebuah keluarga yang dicita-citakan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim.
Alasan terjadinya perceraian harus berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975,  yang  menyebutkan  alasan-alasan  untuk  melakukan  perceraian  antara lain:
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut- turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain diluar kemampuannya;
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  yang membahayakan pihak lain;
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
1 Armansyah  Matondang,  “Faktor-faktor  yang  Mengakibatkan  Perceraian  Dalam  Perkawinan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik , Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm. 141-150.
2 Darmawati, “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi”, Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman , Volume 11, Nomor 1, 2017, hlm. 64-67.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Faktor  ekonomi  yang  menjadi  salah  satu  pengaruh  sebagai  isu  sentra  atas kelanggengan  dan  tidaknya  suatu  hubungan  perkawinan.  Kasus  perceraian  yang terjadi  di  Kabupaten  Karawang  menjadi  fenomena  yang  sangat  jelas  terlihat  bahwa angka  kasus  perceraian  meningkat  dikarenakan  faktor  ekonomi  atau  keuangan. Jumlah  kasus  perceraian  di  kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  masih  didominasi kalangan  guru.  Hal  ini  disinyalir  karena  ada  perubahan  gaya  hidup  yang  dipicu meningkatnya penghasilan dari tunjangan sertifikasi. 3
Meningkatnya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan terlihat jelas sejak  beberapa  tahun  terakhir.  Data  yang  terhimpun  dari  Pengadilan  Agama Karawang  menyebutkan  pada  tahun  2016  dari  kasus  perceraian  yang  samapai  ke Pengadilan  Agama  sebagai  penggugat  perempuan  mencapai  604  kasus,  sementara penggugat  laiki-laki  hanya  185  kasus.  Artinya.  gugatan  cerai  yang  diajukan  pihak perempuan  mencapai  80%  jika  dibandingkan  dengan  gugatan  yang  diajukan  oleh pihak suami atau yang disebut juga sebagai cerai talak. 4
Selain  data  angka  kasus  percerian  di  atas,  pada  tahun  sebelumnya  yakni  2015 bahwa pihak penggugat perempuan mencapai 1.820 kasus sementara pihak penggugat laki-laki  hanya  terjadi  604  kasus.  Kemudian  pada  data  di  tahun  2014  sebagaimana bersumber  pada  catatan  di  Pengadilan  Agama  Karawang  bahwa  penggugat  pihak perempuan  mencapai  1.294  kasus  dan  penggugat  laki-laki  sebanyak  467  kasus. Berdasarkan  data  tersebut  dapat  diketahui  tren  peningkatan  atas  kasus  perceraian  di Kabupaten Karawang menjadi perhatian yang khusus bagi seluruh masyarakat.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Apa  faktor  ekonomi  mempengaruhi  meningkatnya  atas  terjadinya perceraian di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana analisis pengaruh terjadinya perceraian terhadap pihak dan keluarga?
C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  faktor  ekonomi  dapat dikategorikan  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  meningkatnya  atas terjadinya perceraian di Kabupaten Karawang.
2. Untuk  menganalisis  pengaruh  terjadinya  perceraian  terhadap  pihak dan keluarga.
3 Vid, “Penghasilan Penyebab Utama Perceraian PNS”, http://www.radar-karawang.com/2014/10/pengha silan-penyebab-utama-perceraian.html ,  diakses  pada  tanggal  12  Desember  2014.  Lihat  juga  Chris  S.  Oiladang, “Perceraian Sebagai Pilihan Rasional: Kasus Perceraian di Desa Tanah Merah, Kupang-NTT”, Sosiohumaniora , Volume 14, Nomor 3, 2012, hlm. 235-236.
4 Karawangplus,  “Di  Karawang  Lagi  “Ngetren”  Istri  Gugat  Cerai  Suami”, https://karawangplus.com/di- karawang-lagi-ngetren-istri-gugat-cerai-suami/ , diakses pada tanggal 15 Desember 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif. Jenis penelitian yang dilakukan dalam program ini diawali dengan pengumpulan data awal dengan metode deskriptif. Informasi awal yang sudah didapatkan  selanjutnya  akan  dicari  akar  permasalahannya  lalu  dijabarkan  dalam bentuk teori dengan mendapatkan dukungan bahan dari informasi kepustakaan terkait yang  bersifat  relevan.  Program  penelitian  ini  akan  melakukan  penelitian  langsung terhadap  lembaga  atau  obyek  penelitiannya. 5 Studi  kepustakaan  yang  dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber. 6

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  bagi  seseorang  dalam  awal membangun  hubungan  yang  bernama  keluarga.  Perkawinan  mempunyai  tujuan  baik yaitu membentuk sebuah keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan  tetapi,  semua  tujuan  yang  baik  tersebut  tidak  semuanya  terjadi  atau  terwujud jika tidak ada kesesuaian hati antara kedua pasangan yang terjadi karena perkawinan. Dalam  membangun  tujuan  baik  dari  perkawinan  tersebut  diperlukan  usaha  bagi masing-masing  pasangan  yakni  suami  dan  istri  yang  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban dalam menjalin hubungan perkawinan itu sendiri dengan baik.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  kelahiran  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan, sebagai dasar hukum  perceraian di indonesia, yang disesuaikan dengan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  dan  kemudian  diadopsi  dalam  praktek perceraian  di  ranah  pengadilan.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  memuat  substansi  dasar  hukum  perceraian  di  Indonesia.  Pada  Pasal  38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 menegaskan pengaturan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.
Pasal  39  menjelaskan  bahwa  perceraian  secara  sah  menurut  peraturan,  hanya  dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan  perceraian.  Sedangkan  Pasal  41  menjelaskan  tentang  akibat  putusnya perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum  dalam  masalah  perceraian  yang  diperjelas  dengan  pengesahan  Pasal  14 sampai  dengan  Pasal  36  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dalam hal  ini  tentang  pelaksanaan  perceraian  yang  termuat  pada  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Adapun  masalah  perceraian  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata termuat pada Pasal 199.
Perceraian  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  perihal  bercerai antara  suami  dan  istri,  kata  “bercerai”  itu  didefinisikan  sebagai  “menjatuhkan  talak atau  memutuskan  hubungan  sebagai  suami  isteri”.  Menurut  KUHPerdata  Pasal  207
5 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  UI  Press,  2008),  hlm.  51.  Lihat  juga Holyness  N.  Singadimedja,  dan  Eidy  Sandra.  “Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem  Penulisan  Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
6 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang”. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Peraturan Pemerintahnya.
Pengertian  perceraian  diatur  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  117 menegaskan  “Perceraian  adalah  ikrar  suami  dihadapkan  sidang  Pengadilan  Agama yang  menjadi  salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan”.  Berdasarkan  uraian  tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz tala’q .
Permasalahan  yang  terjadi  diantara  pasangan  yang  sudah  menikah  dapat disebabkan  banyak  hal  dan  faktor-faktor  yang  akan  melatarbelakangi  permasalahan rumah  tangga  seperti:  Faktor  ekonomi,  biologis,  psikologis,  perbedaan  pandangan hidup  dan  lain  sebagainya.  Dalam  menyikapi  setiap  permasalahan  yang  terjadi  bagi setiap  pasangan  (suami  dan  istri)  tergantung  pada  besar  kecilnya  persoalan  yang dihadapi  dari  pandangan  dan  cara  mecari  usaha  penyelesaian,  dan  tidak  sedikit  dari pasangan  tersebut  merasa  bahwa  hubungan  perkawinan  yang  terjadi  tidak  dapat dipertahankan  kembali,  dengan  kata  lain  mereka  memutuskan  untuk  mengakhiri masalah-masalah dalam rumah tangga dengan jalan adanya perceraian.
F. Hasil Pembahasan
1.  Faktor  Ekonomi  Mempengaruhi  Meningkatnya  Atas  Terjadinya Perceraian di Kabupaten Karawang
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  suami  dan  isteri  yang terjadi di Kabupaten Karawang. Penyebab faktor perceraian digolongkan menjadi dua (2)  diantaranya  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  penyebab  secara  internal antara  lain  faktor  ekonomi,  perselisihan,  faktor  pemabuk/penjudi,  dan  faktor kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap pasangannya. Sedangkan faktor  penyebab  secara  eksternal  yaitu  faktor  perselingkungan  (pihak  ketiga)  dan perjodohan. Hal tersebut dapat digambarkan di dalam Tabel 1.
NO BULAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN Mo r a l Ma b u k Ma n d a t J u d i Me n in g g a lk a n S a la h S a tu P ih a k D ih u k u m P e n ja r a P o li g a m i KDRT C a c a t B a d a n P e r se li si h a n d a n P e r te n g k a r a n T er u s Me n er u s K a w in P a k sa Mu r ta d E k o n o m i T id a k A d a K e h a r m o n is a n J u m la h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Januari 29 68 33 57 187 2 Februari 45 76 51 68 240 3 Maret 42 75 33 43 193 4 April 43 73 34 45 195 5 Mei 58 78 39 52 227 6 Juni 42 49 29 39 159 TOTAL 259 419 219 304 1201
Tabel 1. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Karawang Pada Bulan Januari-Juni 2017
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
Dari  hasil  penelitian  awal  yang  sifatnya  masih  umum  dalam  menggali informasi-informasi melalui informan dan bahan kepustakaan, agar lebih jelas maka penulis  akan  meganalisis  yang  berkaitan  dengan  faktor–faktor  perceraian  yang diselesaikan  di  Pengadilan  Agama  Karawang.  Secara  garis  besar  berkaitan  dengan faktor-faktor  penyebab  perceraian  diatas  akan  dikelompokan  dan  diuraikan  sebagai berikut: 7

## a. Faktor ekonomi
Faktor  ekonomi  berperan  sebagai  upaya  dalam  membebaskan keluarga  dari  keadaan  kemelaratan  atau  kekurangan  dari  kebutuhan yang  diperlukan  setiap  hubungan  perkawinan.  Dengan  keadaan ekonomi  yang  cukup  atau  tinggi  bagi  keluarga  akan  dapat  hidup sejahtera  dan  tenang.  Dalam  mengatur  ekonomi  keluarga  agar kebutuhan dari masing-masing keluarga terpenuhi, maka harus mampu memilah  dan  memilih  antara  kebutuhan  primer  dan  kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap lainnya. 8
Selain itu, faktor ekonomi berhubungan erat dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuhan segala  kebutuhan  tiap  anggota  keluarga  itu  sendiri.  Penghasilan (nafkah)  merupakan  suatu  kewajiban  suami  terhadap  istri  dalam bentuk  materi.  Kewajiban  itu  bukan  disebabkan  oleh  karena  istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. 9
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  setiap  hubungan  perkawinan sudah  menjadi  hal  yang  biasa,  diperlukannya  komunikasi  dan kerjasama  untuk  menyelesaikan  masalah  ekonomi  yang  berkaitan kebutuhan  suatu  keluarga.  Memahami  peran  diantara  suami  dan  istri, bahwa  tugas  suami  mencari  nafkah  dan  tugas  istri  mengurus  segala kebutuhan rumah tangganya. Besar kecilnya pendapatan (nafkah) yang diperoleh suami, sebagai istri harus menerima dan mensyukurinya. Hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung perceraian atau pengakhiran hubungan perkawinan. 10
Melihat  data  tabel  diatas  mengenai  penyebab  terjadinya perceraian, bahwa faktor ekonomi menduduki peringkat ketiga sebagai faktor  terjadinya  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Karawang.  Hal tersebut  mengingat  faktor  ekonomi  merupakan  kendala  yang  sangat penting  di  dalam  berlangsungnya  sebuah  keluarga  karena  berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari anggota keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga mempunyai beban wajib dalam
7 Moch.  Afandi,  “Hukum  Perceraian  di  Indonesia:  Studi  Komparatif  antara  Fikih  Konvensional,  UU Kontemporer  di  Indonesia  dan  Negaranegara  Muslim  Perspektif  HAM  dan  CEDAW”, Al-Ahwal  Jurnal  Hukum Keluarga Islam , Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 192-195.
8 Ibid . 9 Ibid . 10 Ibid .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
memberikan  nafkah  (materiil)  kepada  para  anggota  keluarganya.  Jika dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka anggota keluarga  akan  merasa  tidak  mampu  menanggung  biaya  kebutuhan hidupnya  dan  berdampak  adanya  perceraian  yang  mengakhiri  dari hubungan perkawinan yang berlangsung. 11

## b. Faktor Peselisihan (Pertengkaran)
Dalam setiap hubungan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan  baik  dan  mulus,  pasti  terdapat  masalah-masalah  yang  akan timbul. Ketika suatu perkawinan diwarnai dengan adanya pertengkaran,  perselisihan  atau  percekcokan,  merasa  tidak  bahagia atau  masalah  lainnya  seringkali  dijadikan  alasan  untuk  mengakhiri perkawinan  tersebut,  bercerai  dengan  pasangan  hidup  dianggap sebagai  jalan  keluar  dari  persoalan  tersebut.  Pengetahuan  agama memberikan  pemahaman  bahwa  ketika  terjadi  perselisihan,  maka diizinkan  adanya  pihak  ketiga  dalam  membantu  menyelesaikan masalah  rumah  tangga  yakni  dengan  adanya  seorang hakam. Sebagaimana dalam Al-Quran  Surat  An-Nisa ayat  (128), menjelaskan dengan terjemahan sebagai berikut: 12
Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara keduanya,  maka kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki- laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal .
Beranjak  dari  terjemahan  tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa apabila  terjadi  perselisihan,  maka  ada  jalan  alternatif  dalam menyelesaikannya  yaitu  adanya  perdamaian  dengan  hadirnya  seorang hakam. Artinya seorang hakam (hakim) dihadirkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan mecari  solusi  terbaik atas  masalah  rumah  tangga  yang  sedang  terjadi.
Dengan  demikian,  tugas  utama  seorang hakam ialah  mendamaikan, hanya  apabila  dalam  keadaan  terpaksa  sudah  tidak  ada  solusi  untuk mendamaikan  perselisihan  sebagai  akah  masaah  dalam  rumah  tangga tersebut,  maka  seorang hakam dapat  mengambil  keputusan  yaitu menceraikan antara suami dan istri. 13
11 Dedi Pahroji, “Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak  Milik Serta Bagian Anak  Angkat Dalam  Wasiat Wajibah”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum , Volume 1, Nomor 2, September 2016. Lihat juga Kurnia  Muhajarah,  “Akibat  Hukum  Perceraian  Bagi  Anak  dan  Istri  yang  Disebabkan  Oleh  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga:  Studi  Kasus  di  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang”, Sawwa ,  Volume  12,  Nomor  3,  Oktober 2017, hlm. 337-340.
12 Ibid . 13 Ibid .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## c. Pemabuk/Penjudi dan Pemandat
Seorang pemabuk, penjudi atau pemandat mempunyai jiwa yang tidak  stabil,  dan  merupakan  perbuatan  yang  diharamkan  oleh  agama oleh  karenanya  wajib  dijauhi  oleh  siapapun  termasuk  sumi  dan  istri. Perbuatan  judi,  mabuk  dan  mandat  merupakan  perilaku  yang  dapat merusak  kebahagiaan  rumah  tangga  dan  juga  dapat  dijadikan  salah satu  alasan  untuk  melakukan  pengakhiran  hubungan  perkawinan  atau perceraian.  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  bahwa perceraian  dapat  terjadi  karena  salah  satu  pihak  bebuat  zina  atau menjadi  pemabuk,  pemandat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan. 14
Perbuatan  pemabuk,  pemandat  dan  penjudi  menjadi  faktor pemicu pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dalam hubungan keluarga.  Seorang  suami  yang  mempunyai  kebiasaan  pemabuk menjadikan dirinya malas untuk bekerja dan cenderung bersikap keras kepala atau tempramental terhadap orang lain. Selain itu, pemicu yang menjadikan  seseorang  mempunyai  kebiasaan  tersebut  karena  krisis agama,  faktor  lingkungan  dan  pergaulannya.  Jika  kebiasaan  tersebut tidak bisa berubah dan sudah tidak terwujud rasa bahagia dan tentram di  dalam  rumah  tangga,  maka  akan  membuat  istri  tidak  tahan  lagi hidup sebagai pasangan suami dan istri. 15
d. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Penganiayaan Terwujudnya  rumah  tangga  yang  bahagia,  kekal, sakinah, mawadah dan warohmah merupakan  tujuan  yang  sebenarnya  dari perkawinan.  Hal  inilah  yang  menjadikan  perkawinan  sebagai perjanjian  yang  suci  yang  harus  dijaga  dan  dipertahankan  dengan sebaik-baiknya. Dalam kenyataan perkawinan seringkali harus putus di tengah  jalan  yang  disebabkan  karena  beberapa  faktor,  antara  lain adanya  perbuatan  yang  dilakukan  adanya  kekejaman  dan  kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak yakni suami atau istri. 16
Apabila dalam rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak  dapat  lagi  maka  maka  seorang  isteri  dapat  mengajukan perceraian.  Oleh  karena  itu,  dalam  suatu  perkawinan  yang  dijalani dengan  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  terkadang  perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan rumah tangga tersebut. Jika dalam  hubungan  perkawinan  tetap  dilanjutkan  dengan  keadaan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pasangan  suami  atau  istri maka  akan  menimbulkan  ketraumaan,  stress  ataupun  ketakutan  yang dialami oleh pasangannya, anak-anaknya. 17
14 Ibid .
15 Ibid . 16 Ibid . 17 Ibid .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## e. Gangguan Pihak Lain (Perselingkuhan)
Faktor  gangguan  pihak  lain  (perselingkuhan)  merupakan  faktor yang  berasal  dari  eksternal,  faktor  penyebab  adanya  perselingkuhan terjadi  dalam  hubungan  perkawinan  karena  keadaan  ekonomi  dan krisis  akhlak.  Pengetahuan  tentang  agama  yang  kurang  serta pemahaman  mengenai  hak  dan  kewajiban  diantara  suami  dan  istri. Pemahaman  tersebut  membuat  mereka  tidak  mengerti  tentang  tujuan terjadinya  perkawinan  itu  sendiri.  Mereka  memandang  bahwa  tujuan perkawinan  semata-mata  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. 18
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi akan tetapi tidak  mencantumkan  adanya  perselingkuhan.  Meskipun  demikian,  setelah  perkara dibawa  ke  pengadilan  konteks  perselingkuhan  dimasukan  ke  dalam  koridor  hukum lain misalnya perceraian itu karena tidak adanya keharmonisan, adnaya pihak ketiga, tidak  ada  tanggung  jawab,  krisis  akhlak  dan  lain  sebagainya.  Perbuatan perselingkuhan bukan merupakan tindakan  yang dilakukan tanpa sebab sebelumnya, akan  tetapi  sebaiknya  mereka  yang  sadar  dan  paham  mengenai  perselingkuhan  itu bukan  merupakan  jalan  keluar  dari  ketegangan  suatu  hubungan  rumah  tangga  akan tetapi  cenderung  membuat  masalah  yang  baru  muncul.  Perlunya  perhatian  yang diberikan  oleh  masing-masing  pasangan  agar  tujuan  membina  rumah  tangga  dapat terwujud dengan adanya suasana yang nyaman dan bahagia dirasakan oleh suami dan istri tersebut.
2.  Analisis  Pengaruh  Terjadinya  Perceraian  Terhadap  Pihak  dan Keluarga
Dalam  menjalankan  bahtera  perkawinan  adakalanya  terjadi  perselisihan  dan konflik  yang  terjadi  antara  suami  dan  isteri  yang  mengakibatkan  ketidakharmonsian dalam berumah tangga bahkan dapat berakhir dalam suatu perceraian. Menurut ajaran Islam, bahwa perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci Allah  swt.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  ikatan  perkawinan  yang  tekah  terjadi jangan  sampai  berakhir  atau  putus  karena  perceraian,  tetapi  jika  perceraian merupakan satu-satunya jalan yang bisa diambil, maka langkah perceraian membuka jalan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  hubungan  berkeluarga tersebut. 19
Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia mempunyai dampak  dan  akibatnya,  termasuk  dalam  hal  perkawinan  yang  akan  berakhir  karena perceraian.  Perceraian  yang  terjadi  akan  mengakibatkan  hubungan  yang  pernah dijalin  antara  suami,  istri  dan  anak  menjadi  tidak  sejalan  dengan  baik.  Oleh  karena
18 Ibid . 19 Candra  Hayatul  Iman,  “Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pengemban  Tanggung  Jawab  Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak  di Kabupaten Karawang”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum , Volume 2, Nomor 1, Mei 2017. Lihat juga Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Keadilan Progresif , Volume 5, Nomor 1, 2014, hlm. 122-126.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
itu,  dalam  hal  ini  akan  dijelaskan  beberapa  pengaruh  dari  perceraian  terhadap  para pihak dan keluarga. Adapun pengaruh tersebut adalah sebagai berikut:
a. Perasaan yang traumatik
Dalam  setiap  perubahan  akan  mengakibatkan  stress  bagi  setiap orang  yang  mengalami  perubahan  tersebut.  Dampak  traumatik  akibat dari  peristiwa  perceraian  biasanya  lebih  besar  daripada  dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian timbul rasa sakit dan tekanan  emosional,  serta  mengakibatkan  celaan  sosial.  Terjadinya keadaan  memicu  stress  akibat  perpisahan  dan  perceraian  yang  terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan fisik maupun psikis.
Dampak  dari  perceraian  yang  mempengaruhi  anak-anak,  bahwa pada  umumnya  orangtua  yang  telah  bercerai merasa  sangat  sedih  dan terluka  karena  loyalitas  yang  harus  dibagi  dan  perhatian  yang diberikan kepada keluarga khususnya anak-anak menjadi ketidakpastian  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perceraian  tersebut. Ketidakpastian  ini  khususnya  akan  lebih  serius  apabila  masalah keselamatan  dan  pemeliharaan  anak  menjadi  bahan  sengketa  antara ayah dan ibu, sehingga seorang anak akan merasa cemas dan bingung untuk memperoleh perhatian yang maksimal layaknya anak-anak yang lainnya.
b. Masalah pengasuhan anak
Dalam  keadaan  berpisah  akibat  perceraian  menyebabkan  salah satu diantara orangtua akan memiliki peran  yang  ganda. Perlu adanya penyesuaian  dan  pemahaman  bagi  anak-anak  yang  merasa  dirinya tidak mendapatkan perhatian oleh kedua orangtuanya secara baik. Hal ini  bukanlah  sesuatu  yang  mudah  karena  ada  banyak  hal  lain  yang harus  dipikirkan  seorang  diri.  Peran  ganda  yang  dilakukan  oleh seorang single  parent harus  mampu  menjaga  dan  mengarahkan  anak- anaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Dampak  dari  perceraian  yang  berpengaruh  bagi  anak-anak khususnya  mengenai  hal  penyesuai  dirinya.  Karena  dengan  melihat keadaan  tersebut  bahwa  anak  mempunyai  pandangan  adanya perceraian yang terjadi diakibatkan kehidupan keluarganya selama ini sangat  bahagia,  dapat  menjadi  situasi  yang  mengacaukan  kognitifnya dari  seorang  anak.  Masa  ketika  perceraian  terjadi  merupakan  masa kritis  buat  anak,  terutama  menyangkut  hubungan  dengan  orang  tua yang  tinggal  bersama-sama.  Karena  pada  masa  ini,  anak-anak  harus mulai  beradaptasi  dengan  perubahan  hidupnya  yang  baru  yakni mendapatkan perhatian oleh seorang ayah ataupun ibunya. 20
20 Wulansari,  “Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Implementasi  Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Upaya Penanggulangannya  Terhadap  Hak-hak  Anak  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah Hukum , Volume 1, Nomor 1, Mei 2016.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## c. Gangguan emosional
Terjadinya  perceraian  yang  masih  membutuhkan  penyesuaian waktu  dengan  meyakinkan  bahwa  hubungan  diantara  suami  dan  istri sudah  tidak  bersama  lagi.  Harapan  yang  dimiliki  oleh  suami  dan  istri yang  ingin  membangun  keluarga  hingga  sampai  tua  akan  tetap bersama  sebagai  pasangan  hidup,  akan  tetapi  menjadi  kandas  akibat perceraian,  sehingga  hal  ini  akan  menyebabkan  perasaan  yang  sangat kecewa dan menyakitkan diantara pihak-pihaknya. Perasaan lain yang mungkin  dialami  adalah  perasaan  terhina  atau  perasaan  marah  dan cenderung emosional akibat sikap buruk yang dilakukan pasangannya. Menyiapkan  diri  untuk  mampu  hidup  secara  kesepian  karena  sudah tidak  ada  lagi  pasangan  yang  sebelumnya  menjadi  teman  hidupnya untuk bercerita, berbagi dan lain sebagainya.
d. Perubahan status dan peran
Akibat  dari  peristiwa  perceraian  yag  paling  jelas  adalah mengubah peranan dan status seseorang yakni istri menjadi janda dan suami  menjadi  duda,  serta  mereka  akan  hidup  secara  sendiri  dan terpisah.  Orang  yang  bercerai  seringkali  menilai  kegagalan  dari hubungan  perkawinan  sebagai  kesalahan  personal.  Keadaan  ini  bagi mereka akan mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mengenai kemampuan dalam mencintai seseorang,
memberikan perhatian sampai kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah  yang  ditimbukannya.  Kemudian  tidak  kalah  pentingnya mengenai aspirasi dalam melakukan menjalankan peran sebagai suami, isteri, ayah dan ibu dari anak-anaknya.
Dari  beberapa  dampak  dan  pengaruh  yang  diakibatkan  adanya  perceraian menjadikan  kehidupan  tidak  berjalan  sesuai  yang  diharapkan,  bahwa  tujuan perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  memberikan keturunan yang baik. Dibutuhkannya pemahaman dan persiapan bagi setiap pasangan sebelum  melangsungkan  dan  membina  rumah  tangga  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  akan  dihadapi  dimasa  yang  mendatang.  Perceraian  akan  lebih membawa  kerugian  bagi  pihak-pihak  dan  keluarganya.  Akan  tetapi  diperbolehkan jika  salah  satu  pihak  merasa  tidak  bahagia  kehidupannya  sebagaimana  dijadikan alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang diatur di dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 21
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  suami  dan  isteri  yang terjadi di Kabupaten Karawang. Penyebab faktor perceraian digolongkan menjadi  dua  (2)  diantaranya  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor penyebab  secara  internal  antara  lain  faktor  ekonomi,  perselisihan,  faktor
21 Ramadhan  Syahmedi  Siregar,  “Dampak  Perceraian  yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Prosedur  Perundang- Undangan”, Fitrah , Volume 1, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 161-165.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
pemabuk/penjudi,  dan  faktor  kekerasan  dalam  rumah  tangga  atau penganiayaan  terhadap  pasangannya.  Sedangkan  faktor  penyebab  secara eksternal yaitu faktor perselingkungan (pihak ketiga) dan perjodohan.
b. Pada  dasarnya  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  setiap  manusia mempunyai dampak dan akibatnya, termasuk dalam hal perkawinan yang akan  berakhir  karena  perceraian.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  ini telah  menerangkan  beberapa  dampak  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dari terjadinya perceraian bagi pihak maupun keluarga yang bersangkutan.
2. Saran
a. Sosialisasi  terhadap  kerukunan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten Karawang  dapat  menjadi  Solusi  diantara beberapa  faktor  tersebut  diatas, faktor  ekonomi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  termasuk  menjadi penyebab  utama  terjadinya  perceraian  yang  diajukan  di  Pengadilan Agama  Karawang.  Hal  ini  karena  faktor  ekonomi  berhubungan  erat dengan  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  suatu  keluarga.  Keluarga dipandang  sebagai  unit  yang  mampu  memberikan  kepuasan  lahir  dan batin  sebagai  pemenuhan  segala  kebutuhan  tiap  anggota  keluarga  itu sendiri.
b. Peran  mediator  pengadilan  sebenarnya  dapat  diupayakan  dalam meminimalisasi  dampak-dampak  dari  perceraian,  antara  lain:  Perasaan traumatik;  masalah  pengasuhan  anak;  gangguna  emosional;  dan perubahan status dan peran. Melihat dampak yang terjadi dari perceraian tersebut,  maka  bagi  pasangan  suami  dan  isteri  sebaiknya  menghindari konflik-konflik  dalam  rumah  tangganya  agar  tidak  terburu-buru menyelesaikannya dalam bentuk perceraian.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Achmad, Djumairi. Hukum Perdata II. Semarang:  Fakultas Syariah IAIN Semarang. 1990.
Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2007. Gustiyana. Analisis  Pendapatan  Usaha  Tani  Untuk  Produk  Pertanian. Jakarta: Salemba Empat. 2003.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. 2011.
Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers. 2009. Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Surbakti. Memahami  Ilmu  Politik. Jakarta:  PT.  Gramedia  Widiasarana  Indonesia. 2014.
Syaifudin, Muhammad. Hukum Perceraian. Palembang: Sinar Grafika. 2012.
Wahyuni., dan Setyowati. Hukum Perdata I (Hukum Keluarga). Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG). 1997.
2.  Artikel Jurnal
Afandi,  Moch.  “Hukum  Perceraian  di  Indonesia:  Studi  Komparatif  antara  Fikih Konvensional,  UU  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Negaranegara  Muslim Perspektif  HAM  dan  CEDAW”. Al-Ahwal  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam . Volume 7. Nomor 2. 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Darmawati.  “Perceraian  Dalam  Perspektif  Sosiologi”. Sulesana  Jurnal  Wawasan Keislaman . Volume 11. Nomor 1. 2017.
Iman,  Candra  Hayatul.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pengemban  Tanggung Jawab  Perlindungan  Hak-hak  Anak  Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 2. Nomor 1. Mei 2017.
Matondang,  Armansyah.  “Faktor-faktor  yang  Mengakibatkan  Perceraian  Dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik . Volume 2. Nomor 2. 2014.
Moeliono, Tristam  P.,  dan Widati Wulandari. “Asas  Legalitas Dalam Hukum  Acara Pidana  Kritikan  Terhadap  Putusan  MK  tentang  Praperadilan” , Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum . Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.
Muhajarah, Kurnia. “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Oleh  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga:  Studi  Kasus  di  Pengadilan  Tinggi Agama Semarang”. Sawwa . Volume 12. Nomor 3. Oktober 2017. Pahroji,  Dedi.  “Penyelesaian  Sengketa  Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. September 2016.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Rodliyah,  Nunung.  “Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”. Keadilan  Progresif .  Volume  5.  Nomor  1. 2014.
Singadimedja,  Holyness  N.  dan  Eidy  Sandra.  “Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem Penulisan  Kepustakaan  Berdasarkan  Perspektif  Metode  Penelitian  dan Penulisan  Hukum”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
Siregar,  Ramadhan  Syahmedi.  “Dampak  Perceraian  yang  Tidak  Sesuai  Dengan Prosedur Perundang-Undangan”. Fitrah . Volume 1. Nomor 1. Januari 2015. Wulansari. “Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan  Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Tingkat  Perceraian  dan Pengaruh  Faktor  Ekonomi  di  Kabupaten  Karawang ∽ Irma  Garwan,  Abdul  Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar ∽

## 3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
________________.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ________________.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
________________.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
________________.Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. 4. Internet
Karawangplus.  “Di  Karawang  Lagi  “Ngetren”  Istri  Gugat  Cerai  Suami”. https://karawangplus.com/di-karawang-lagi-ngetren-istri-gugat-cerai-suami/ . Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2014.
Vid. “Penghasilan Penyebab
Utama Perceraian PNS”. http://www.radar- karawang.com/2014/10/pengha  silan-penyebab-utama-perceraian.html .  Diakses  Pada Tanggal 12 Desember 2014.