## WARGA NEGARA DAN MASALAH KONTEMPORER DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN
Yuni Harmawati 1 , Bella Putri Maharani Lubis 2
Universitas PGRI Madiun 1 , Universitas PGRI Madiun 2 yuniharmawati@unipma.ac. 1 ; id bputrilubis@gmail.com 2
Naskah diterima: 21/03/2018 revisi: 23/04/2018 disetujui: 30/04/2018

## Abstrak
Globasliasi dan modernisasi dunia yang memperlihatkan kemajuan disegala bidang. Dampak negatif  modernisasi  dan  globlaisasi  yakni  kemiskinan,  yang  terjadi  negara-negara  kulit berwarna  seperti  di  Asia  dan  Afrika.  Negara  berkembang  banyak  terjadi  eksploitasi,  yakni eksploitasi  manusia  atas  manusia  tanpa  terkecuali  di  Indonesia.  Paradigma  pertumbuhan (growth  paradigm)  hanya  menguntungkan  sebagian  kecil  masyarakat  karena  paradigma  ini dalam  penerapan  belum  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  secara  menyeluruh.  Berdasarkan ulasan  tersebtu,  artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  secara  komprehensif  warga  negara dan masalah kontemporer dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penulisan artikel ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan. Data bersumber dari buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Hasil dari pembahasan artikel ini adalah Pendekatan pembangunan ini menekankan pentingnya, inisiatif, kreatifitas, dan inovasi yang  beripijak  pada  keinginan  masyarakat.  Dengan  mendengar  aspirasi  dari  warga  negara untuk  disampaikan  kepada  pemerintah  membuat  terjalin  sinergitas  diantara  keduanya sehingga persoalan kemiskinan dapat diselesaikan secara bersama-sama.
Kata kunci : Pembangunan, Masalah Kontemporer, Warga Negara

## CITIZENS AND CONTEMPORARY ISSUES IN  DEVELOPMENT PARADIGM

## Abstract
Globasliasi  and  the  modernization  of  the  world  showing  the  progress  of  the  real  field.  The negative effects of modernization and globlaisasi i.e. poverty, which took place the countries of  color  such  as  in  Asia  and  Africa.  Many  developing  countries  occurs  exploitation,  i.e.  the exploitation of human beings over a human without exception in Indonesia. The paradigm of growth (the growth paradigm) only benefits a small portion of the community because of this paradigm  in  the  application  has  not  been  able  to  improve  overall  well-being.  Based  on tersebtu  reviews,  this  article  aims  to  expose  comprehensively  citizens  and  contemporary problems  in  realizing  a  prosperous  society.  The  writing  of  this  article  using  qualitative research  methods  a  descriptive  approach  to  the  study  of  librarianship.  Data  sourced  from books,  journals  and  other  scientific  articles. The result  of  the  discussion of  this  article  is  to emphasize  the  importance  of  this  approach  to  development,  initiative,  creativity,  and innovation  that  beripijak  on  the  wishes  of  the  community.  By  hearing  the  aspirations  of citizens for the Government conveyed to create synergy between the two so intertwined issues of poverty be solved collectively.

## Keywords: Development, Contemporary Issues, Citizen

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  di  Indonesia  hingga saat ini  menjadi momok yang  menakutkan bagi  seluruh  elemen  bangsa.    Masalah kemiskinan  selalu  memperoleh  perhatian utama  di    Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan adanya kesadaran bahwa kegagalan mengatasi  kemiskinan    akan  menimbulkan permasalahan sosial,  ekonomi,  dan  politik. Bahkan    hingga  menjatuhkan  suatu  rezim pemerintahan, seperti yang terjadi pada orde baru 1998.
Beberapa hal yang dilakukan pemerintah  dalam  mengatasi  kemiskinan telah  dilakukan  sejak  era  Orde  Baru. Hasilnya,  pada  tahun  1970-1976  angka kemiskinan  menurun  dari  40%  hingga  11% pada  tahun  1996  (Mubyarto    dalam Erwanto, 2007). Indonesia banyak mendapatkan pujian dalam keberhasilan ini. Pada tahun 1993, World  Bank  menerbitkan laporan  yang  berjudul: The  East  Asian Miracle .  Laporan  ini  menuliskan  bahwa Indonesia  sejajar  dengan  Korea  Selatan, Taiwan,  malaysia  dan  Singapura  yaitu menjadi salah  satu  Macan  Asia .   Setelah laporan  tersebut  terbit  pada  tahun  1997 krisis  ekonomi    melanda    Indonesia. Persoalan  awal  krisis  ini  adalah  nilai  tukar mata  uang  rupiah  terhadap  mata  uang  dolar Amerika  Serikat.  Pada  saat  itu  pemerintah sulit  untuk  mengendalikan  krisis  tersebut. Krisis    yang    tanpa    terkendali    ini    lalu melahirkan    krisis    politik    yang  akhirnya menjatuhkan Orde Baru.
Seiring  berjalannya  waktu,  krisis ini  membesar  dan  melahirkan  berbagai krisis  lainnya.  Krisis  moneter  kemudian berubah  menjadi  krisis  multi  dimensi. Hanya  dalam  kurun    waktu    1    tahun, tingkat  kemiskinan  yang  sebelumnya  11% terjun    bebas  menjadi  24%  di  tahun  1998. Masalah    kemiskinan    memang    bukan  hal yang baru di Indonesia. Meskipun demikian, masalah    kemiskinan    selalu    aktual    untuk dibahas.    Meskipun    telah    berjuang puluhan    tahun    untuk    membebaskan    diri dari    kemiskinan,    kenyataan  menunjukkan
bahwa  Indonesia  belum  bisa  melepaskan diri  dari  belenggu kemiskinan ini.
Belum    selesainya  pemberantasan kemiskinan    hari    ini    dianggap    begitu penting  karena  kritik  yang pedas  terhadap pembangunan    rezim    sebelumnya    yang berorientasi    pada  pertumbuhan  (Soetomo, 2009). Orientasi ini menyebabkan pembangunan  menjadi  sentralistis  dan top down .  Terjadilah  dominasi  negara  di  satu sisi  dan  marjinalisasi  masyarakat    di    sisi lain,    terutama    dalam    pengambilan keputusan    dan    kebijakan.  Akibatnya, secara    makro    pertumbuhan    ekonomi meningkat, tapi secara mikro kesejahteraan  di  lapis  bawah  masyarakat kurang  tersentuh.  Akibatnya,  pemerintah sendirilah  yang  menjadikan  rakyat  terlalu bergantung terhadap bantuan negara.
Upaya  pengentasan  kemiskinan salah  satunya  ialah  melalui  berbagai program  dan  kebijakan.  “Pemerintah  telah melakukan program pengentasan kemiskinan,  antara  lain  Kredit  Investasi Kecil  (KIK),  Kredit  Usaha  Kecil  (KUK) Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kredit Usaha Tani  (KUT)  Kredit  Modal  Permanen (KMKP)  dan    PDM-DKE”    (Erwanto, 2007).

## Kemiskinan
Kemiskinan  mempunyai  definisi yang  beragam.  Indikator  yang  digunakan oleh  World  Bank  adalah  ukuran  daya  beli. Sedangkan,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mengartikan  kemiskinan  berdasarkan  pada garis  kemiskinan.  Nilai  garis  kemiskinan yaitu  kebutuhan  minimum  yang  dibutuhkan seseorang.  Kebutuhan  minimum  seseorang adalah  2100  kalori  per  kapita.  Kemudian ditambah  dengan  kebutuhan  dasar  yaitu kebutuhan berupa non-makan seperti: sandang,  papan,  sekolah,  kebutuhan  rumah tangga,  transportasi.  Menurut  BPS  mereka yang  mempunyai  pengeluaran  lebih  rendah dari  garis  kemiskinan  dapat  dikatakan miskin. Sedangkan Bappenas (2004) mendefinisikan “kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok laki dan perempuan  yang  tidak  mampu  memenuhi
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 72-78 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
hak-hak  dasarnya  untuk  mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”.  “Hak-hak  dasar  tersebut meliputi:  terpenuhinya  kebutuhan  pangan, sandang,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup, rasa  aman  dari  perlakuan  atau  ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik” (Erwanto, 2007).
Konsep kemiskinan bersifat multidimensional,  menurut  Tjokrowinoto (dalam  Sulistiyani,  2004:27)  “kemiskinan bukanlah  sekedar  persoalan  kesejahteraan ( welfare );  kemiskinan  juga  menyangkut persoalan kerentanan ( vulnerability ), ketidakberdayaan  ( powerless ),  tertutupnya akses berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilan untuk kebutuhan konsumsi,  rendahnya  akses  terhadap  pasar dan  kemiskinan  terefleksi  dalam  budaya kemiskinan yang diwariskan antar generasi”.
Chambers (dalam Bagong Suyanto, 2013)  menemukan  bahwa  inti  dari  masalah kemiskinan adalah karena adanya perangkap kemiskinan  ( deprivation  trap )  yang  terdiri dari 5 (lima) mata rantai yang sering disebut sebagai  lingkaran  setan  atau  sindrom kemiskinan, yaitu:
Kemiskinan ,  merupakan  satu  faktor  yang paling  menentukan.  Kekurangan  makan mengakibatkan kelemahan jasmani kemudian karena tidak mempunyai kekayaan  ini  mengakibatkan  tidak  berdaya dan  kehilangan  kesejahteraan  dan  pada akhirnya orang yang miskin tidak mempunyai  suara. Kelemahan  jasmani , Tubuh  yang  lemah  mengakibatkan  orang menjadi  tidak  berdaya.  jasmani  yang  lemah
akan  menjadikan  terbatasnya  kemampuan seseorang.
Isolasi ,  kurangnya  pendidikan  dikarenakan tempat  tinggal  yang  jauh  dan  terpencil mengakibatkan  terisolasi  dari  masyarakat sekitar  dan  terhambatnya  komunikasi.. Isolasi  bergandengan  dengan  kelemahan jasmani:  rumah  tangga  yang  hidup  jauh terpencil  mungkin  ditinggal  pergi  oleh anggota  keluarga  dewasa  untuk  mencari kerja ke kota. Isolasi memperkuat kerentanan  karena  bantuan  tidak  dapat segera  didatangkan  apabila  terjadi  hal  yang darurat  seperti  kelaparan  atau  wabah penyakit.  Orang  yang  buta  huruf  juga mudah  ditipu.  Isolasi  juga  bermakna kurangnya  hubungan  dengan  pemimpin politik dan bantuan hukum.
Kerentanan, hal  ini  berkaitan  dengan kemiskinan.  Seseorang  terpaksa  menukar waktu  dan  tenaga  dengan  uang.  Kaitannya dengan isolasi berupa sikap-sikap menyingkirkan  diri.  Menyingkirkan  diri baik  secara  fisik  maupun  sosial.  Kaitannya dengan ketidakberdayaan dicerminkan dengan ketergantungan terhadap majikan.
Ketidakberdayaan,
ketidakberdayaan adalah  ketidakmampuan  melakukan  suatu tindakan. Kemudian akibat dari ketidakerdayaan  tersebut  akhirnya  akan menjadi  beban bagi  orang lain disekitarnya. Orang yang tidak berdaya seringkali terbatas atau  tidak  mempunyai  akses  terhadap bantuan pemerintah. Faktor ini pun mendorong  kelemahan  jasmani  karena bantuan  pangan  tidak  sampai  ke  tujuannya. Isolasi  berkaitan  dengan  ketidakberdayaan mental.
Tabel Persentase Kemiskinan di Indonesia Periode 1976-2003
(Data BPS 2002 dalam Erwanto, 2007)
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa kemiskinan  menurun  terus  menerus  selama pemerintahan  orde  baru.  Namun  dalam sekejap,  krisis  1997-1998  menghapuskan prestasi tersebut. Jumlah orang miskin yang sempat  mencapai  angka  11,3%  atau  22,5 juta  penduduk  pada  tahun  1996,  secara spektakuler  meledak  jadi  24,2%  atau  49,5 juta  penduduk  Indonesia  pada  waktu  itu. Kondisi  ini  menunjukkan  betapa  rapuhnya perekonomian  Indonesia.  Selain  itu,  jumlah penduduk miskin yang berlipatganda jumlahnya di pedesaan dibandingkan perkotaan juga menunjukkan watak pembangunan orde baru yang bias perkotaan (Erwanto, 2007).
Keadaan  darurat  seperti  ini  tentu membutuhkan pendekatan yang intensif dan ekstra  untuk  menanggulangi  kemiskinan. Oleh  karena  itu,  menanggulangi  masalah kemiskinan  dalam  pembangunan,  haruslah dengan  strategi  yang  dapat  memperkuat peran  dan  posisi  perekonomian  masyarakat. Sehingga  terjadi  perubahan  struktural  yang
meliputi pengalokasian sumberdaya, penguatan  kelembagaan  dan  pemberdayaan sumberdaya  manusia  (Sumodiningrat  dalam Nurchasanah, 2010).
Pendapat dari Sumodiningrat senada dengan temuan studi dari Rahwani,dkk (dalam Pangkatan, 2014) yang menyebutkan bahwa banyak program pemerintah gagal mengubah kondisi kemiskinan  karena  penentuan  kelompok sasaran sangat dipengaruhi oleh kepentingan aparat  pelaksana,  sehingga  kelompok  yang harusnya paling membutuhkan justru terpinggirkan.

## Paradigma Pembangunan
Kebijakan
penanggulangan
kemiskinan  adalah  bagian  penting  dalam pembangunan  masyarakat.  Korten  (dalam Sulistiyani, 2004: 37-39) menyatakan bahwa:
“ada dua pendekatan dalam pembangunan  selama  ini,  yaitu top-
down  dan  bottom-up .  Pendekatan top- down dilaksanakan  dengan blueprint strategy (cetak  biru)  yang  bersumber dari  pemerintah  dengan  masyarakat hanyalah  sebagai  sasaran  atau  obyek pembangunan saja. Sebaliknya, pendekatan bottom-up adalah
pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi atau sering juga disebut dengan people centered development .”
Sayangnya,  pendekatan top-down sudah  banyak  dikritik  karena  memiliki banyak  kelemahan.  Kelemahan  yang  paling menonjol  adalah  mematikan  inisiatif  dan kreativitas masyarakat. Bentuk penyeragaman  dalam  pendekatan  ini  juga menimbulkan banyak masalah. Cara pandang yang kaku juga telah mengabaikan kekhususan  dan  potensi  tiap  wilayah. Pendekatan  ini  tidak  memperhatikan  aspek sosial  budaya,  perbedaan  potensi  wilayah, kemampuan sumber daya manusia sehingga program  pembangunan  sampai  dengan bentuk  kegiatan  dibuat  seragam  untuk semua  wilayah.  Akibat  buruknya  adalah produk-produk pembangunan seringkali tidak atau kurang bermanfaat untuk masyarakat.
Pendekatan bottom-up merupakan pendekatan yang ideal karena mempertimbangkan  inisiatif,  kreativitas  dan mengakomodasi wilayah, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.  Pendekatan  ini  sesungguhnya merupakan  visualisasi  dari  pemberdayaan masyarakat  (Sulistiyani,  2004:39).  Akan tetapi  karena  sangat  ideal,  tentu  menjadi sangat sulit ketika harus menunggu tumbuhnya inisiatif dari masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia belum seluruhnya memiliki perilaku peduli, inisiatif  dan  kemampuan  yang  memadai. Sebagian  besar  dari  masyarakat  Indonesia
menunggu perintah, sehingga tinggal menjadi  pelaksana  saja  bukan  konseptor. Untuk benar-benar melaksanakan pembangunan bottom-up /  pemberdayaan murni, dibutuhkan tipologi masyarakat yang lebih  terbuka,  demokratis,  inovatif  dan bersedia untuk bekerja keras.
Oleh karena itu, menurut
Sulistiyani (2004:40) pendekatan
pembangunan  di  Indonesia  lebih  relevan menggunakan mix  model ,  antara top-down dengan bottom-up .  Yaitu  konsep  umum program  pembangunan  telah  dibentuk  oleh pemangku  kebijakan,  yang  sifatnya  masih umum  ( policy ).  Pihak  pemerintah  daerah dapat menginterpretasikan kebijakan tersebut  untuk  kepentingan  lokal,  yang sifatnya  lebih  spesifik  dan  kasuistik  ( policy guideliness ). Sedangkan di tingkat masyarakat  lokal,  dilakukan  musyawarah kembali  untuk  menginterpretasikan policy guideliness tersebut menjadi kebijakan yang paling teknis dan operasional.
Selain penekanan pada arah pembangunan,  isu  besar  lainnya  adalah kritik pada paradigma pembangunan materialistik ala barat yang dilontarkan oleh ekonom ternama dari Pakistan Mabul ul Haq (Alhumami, 2009). Paradigma
pembangunan versi barat mengukur pembangunan  hanya  dari  aspek  fisik,  yang dikuantifikasi  dalam  perhitungan  matematis dan  statistik.  Hasil  pembangunan  hanya deretan angka-angka dalam tabel dan grafik, yang  melambangkan  pencapaian  dimensi fisik  dan  materi.  Tak  heran  bila  paradigma ini  mengabaikan  dimensi  manusia  subyek utama  dari  pembangunan  dan  menegasikan harkat  dan  martabat  manusia  yang  paling hakiki.  Haq  dalam  bukunya Reflections  on Human  Development  (1995) merumuskan keharusan pergeseran paradigma dari “ national  income  accounting ”  ke  “ people centered  policy ”,  yang  rumusannya  adalah sebagai berikut:
“The  human  development  paradigm  is concerned both with building up human capabilities  through  investment  in
people  and  with  using  those  human capabilities  fully  through  an  enabling framework for growth and employment.”
Ada empat komponen esensial dalam paradigma  pembangunan  ini,  yaitu:  (1) Kesetaraan yang  merujuk  pada  kesamaan dalam  memperoleh  akses  ke  sumber  daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga  negara.  (2) Produktivitas yang merujuk  pada  usaha-usaha  sistematis  yang bertujuan  meningkatkan  kegiatan  ekonomi. Upaya  ini  mensyaratkan  investasi  di  bidang SDM,  infrastruktur  dan  finansial  guna mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDM yang berkualitas nantinya akan memainkan peranan  sentral  pada  proses  pembangunans suatu  bangsa.  (3) Pemberdayaan yang merujuk  pada  setiap  upaya  membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan  sehingga  mereka  memiliki kemandirian,  otonomi  dan  otoritas  dalam melaksanakan  pekerjaan  dan  mengatasi permasalahan  sosial.  (4) Berkelanjutan merujuk  pada  strategi  dalam  mengelola  dan merawat modal pembangunan: fisik, manusia, finansial dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan  guna  mencapai  tujuan  utama pembangunan.
Tema pembangunan manusia ini kini menjadi  isu  sentral  dimana-mana,  termasuk juga di Indonesia pasca reformasi. Orientasi pembangunan bergeser dari sekedar mencapai  tujuan  makro  ekonomi  menuju upaya memantapkan pembangunan manusia dan sosial ( societal development ).

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  artikel  ini menggunakan studi kepustakaan atau library research.  Studi  kepustakaan  adalah  rentetan aktivitas  penelitian  yang  berkaitan  dengan bagaimana  cara  dan  metode  yang  tepat
dalam pengumpulan data kajian, menapsirkan dan mendaftar serta menyiapkan komposisi kajian yang dibahas. Dalam  artikel  ini,  penulis  menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif-kritis. Penelitian  deskriptif-kritis  dengan  lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber- sumber dan data-data yang bergantung pada teori-teori  dan  naskah-naskah  yang  ada untuk  diterjemahkan  berlandaskan  tulisan- tulisan  yang  mengarah  kepada  diskusi utama.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Dalam  penyusunan  artikel  ini  adalah dengan  menyusun  anggapan  dasar  dan aturan  berpikir  yang  akan  digunakan  dalam artikel.  Anggapan  dan  aturan  berpikir tersebut  selanjutnya  dilaksanakan  secara teratur dalam pengelompokan dan pengolahan data. Target/Subjek Penelitian
Target/subjek penelitian ini merupakan data-data yang berupa transkrip, buku,  dan  sebagainya  yang  mempunyai keterkaitan dengan warga negara,
pembangunan, masalah kontemporer.
Prosedur
Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, dan setelah semua data terkumpul  maka  data  tersebut  dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dimana teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif.
Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik dokumentasi, mendata  wacana  dari  buku-buku,  makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, internet, ataupun keterangan lainnya yang berhubungan  dengan  artikel  untuk  mencari data-data yang berupa nota, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan artikel ini.

## Teknik Analisis Data
Hal  ini  dilakukan  dengan  analisis wacana  supaya  tidak  tumpang  tindih  dalam melakukan  analisa.  Setelah  semua  data terkumpul  maka  data  tersebut  dianalisis
untuk mendapatkan konklusi, dimana teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif. Selain itu dilakukan juga analisis isi, dimana analisis isi dengan membandingkan  antara  satu  kajian  dengan kajian  yang  lain  dalam  bidang  yang  sama dengan artikel ini, baik berdasarkan perbedaan  waktu  penulisannya  maupun mengenai kemampuan kajian-kajian tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan  sekelompok  masyarakat  yang menjadi objek dari kajian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program upaya pengentasan kemiskinan  tersebut  tidak  berhasil.  Hal  ini dikarenakan program tersebut tidak  mampu menciptakan  atau  membentuk    kemandirian masyarakat    miskin.  Hal    ini    karena    pada umumnya    program-program    tersebut diberikan  kepada  masyarakat  miskin  yang tidak  memahami  bagaimana  mereka  harus mengelola  bantuan  tersebut.  Pendekatan yang    demikian    berakibat    negatif    karena bantuan    yang    mereka    terima    tidak dimanfaatkan    untuk    kegiatan    produktif yang    dapat    memberikan    dampak keberlanjutanya melainkan untuk kebutuhan-kebutuhan  yang  sering  bersifat konsumtif.  Pendekatan  ini  menurut  Bjon Hetne  (dalam  Ma’ruf  dan  Heri,  1995:viii) layaknya  “memberi  obat  agar  pasien sembuh hari ini, namun membunuhnya esok hari”.
“Pembangunan  ekonomi  Orde  Baru menganut  growth  development.  Memang, secara pendapatan nasional meningkat tetapi temuan  dilapangan  justru  banyak  terjadi kemiskinan  di  masyarakat  level  bawah. Paradigma  pertumbuhan  (growth  paradigm) hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat  karena  paradigma  ini  dalam penerapan belum dapat meningkatkan kesejahteraan  secara  menyeluruh  atau  yang kaya  makin  kaya  dan  yang  miskin  makin miskin”  (Yansen  TP,  2014:9).  “Kegagalan lain  Orde  Baru  ialah  konsep  prencanaan pembangunan  desa  era  Orde  Baru  yang
menggunakan  konsep  top-down  planning. Pada model top-down, perencana pada level bawah  harus  menerima  arahan  pada  level yang  lebih  tinggi”  (Tarigan,  2006:17). Sehingga pembangunan terkesan eskploitatif dan monopolistik, mengakibatkan kebijakan pemerintah  cenderung  sentralistik  dan penyeragamaan.  Yang  terjadi  kemudian ialah  penyamaan  antara  daerah  satu  dengan daerah  yang  lain.  Padahal,  daerah  satu dengan  daerah  yang  lain  sudah  pasti memiliki  perbedaan  potensi  dan  sumber daya masing-masing.
Selain  itu,  penggunaan  konsep  top- down pada level atas belum tentu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat  di  level  bawah.  “Pembangunan dengan  model  seperti  ini  tidak  membuka kesempatan pada pelaku pembangunan non- pemerintah,  sehingga  masyarat  menjadi apatis pada pembangunan, kemudian pembangunan  tidak  berjalan  dengan  baik, akibatnya  program  tidak  didukung.  Hal  itu terjadi karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah”  (Mulyadi,  2009:121). Dinamika  pembangunan  tersebut  terulang secara  terus  menerus,  sehingga  diperlukan kebijakan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat  dan  kelompok  peduli  dalam proses pembangunan.
“Kritik  pemerataan  pembangunan menggunakan  pendekatan  kebijakan  top- down  melahirkan  paradigma  baru  yakni pembangunan yang berpusat pada sumberdaya  manusia  (people  centered development  paradigm).  Paradigma ini juga dikenal  sebagai  paradigma  pembangunan partisipatif  (partisipative  approach)  atau juga  disebut  bottom-up  planing”  (Yansen TP,  2014:10).  “Pendekatan  pembangunan ini  dinilai  ideal,  karena  perencanaan pembangunan didasarkan penggalian aspirasi dari bawah. Belajar dari pengalaman pahit Orde Baru, maka diperlukan  reorientasi  pembangunan  yang lebih  manusiawi,  maka  hingga  saat  ini pembangunan manusia yang memprioritaskan  pembangunan  sosial  dan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 71-78 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
lingkungan  guna  mendukung  pertumbuhan ekonomi melalui strategi sustainable development” (Sasmita, 2013:13).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pemerintahan  silih  berganti,  tetapi kemiskinan  tetab  abadi.  Banyak  model, strategi  dan  konsep  telah  dilakukan  baik Pemerintah dan Pemerintah
Daerah (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota)  akan  tetapi hal itu tidak mengalami dampak peningkatan  kesejahteraan  yang  signifikan. Pemerintah  acap  kali  mengklaim  bahwa kebijakan dan program mencapai keberhasilan. Padahal banyak temuan dilapangan,  banyak  yang  berada  di  akar rumput belum menjadi sasaran.
Masalah  kemiskinan  adalah  masalah yang kompleks  dan komprehensif, sehingga upaya  penanggulangan  kemiskinan  perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan  oleh  berbagai  pihak  baik pemerintah,  masyarakat  maupun  kelompok peduli. Kemiskinan bukanlah suatu kutukan. Apabila  suatu  negara  hendak  melepaskan diri  dari  belenggu  kemiskinan,  maka komponen  negara  tersebutlah  yang  dapat melepaskannya sendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT :
“Allah  tidak  akan  merubah  nasib  suatu kaum,  sehingga  kaum  tersebut  merubah nasibnya sendiri”.

## Saran
Masalah  kemiskinan  adalah  masalah  yang kompleks  dan  komprehensif,  sehingga upaya  penanggulangan  kemiskinan  perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan  oleh  berbagai  pihak  baik pemerintah,  masyarakat  maupun  kelompok peduli.  Oleh  karena  itu  permasalahan kemiskinan  bukan  hanya  tanggung  jawab
pemerintah saja, tetapi menjadi tanggujawab seluruh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Mubyarto.  (1996).  Strategi  Pembangunan
Masyarakat Desa di Indonesia. Yogyakarta : Aditya Media.
Mulyadi,  Muhammad.  (2009).  Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat  Desa  .  Tangerang:  Nadi Pustaka Padan,  Yansen  Tipa.  (2014).  Revolusi  dari Desa. Jakarta : Elex Media Komputindo.
Rustiadi,  Ernan  dkk.  (2009).  Perencanaan dan  Pembangunan  Wilayah.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sasmita, Rahardjo
Adi. (2013).
Pembangunan  Perdesaan:Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Schaefer,  Richard  T.  (2000).    Sosiologi.
Jakarta : Salemba Humanika
Soetomo. (2009). Pembangunan Masyarakat
: Merangkai Sebuah Kerangka.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sulistayani, Ambar Teguh. (2004).
Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.  Yogyakarta  :  Gava Media. Suyanto, Bagong. (2013). Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penangannya. Malang : Intrans Publishing.
Tarigan,  Robinson.  (2006).  Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
Usman, Sunyoto. (2012). Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
.