## IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT AND REGISTRATION AND

## ACCEPTANCES OF RIGHTS BASED ON LAW NUMBER 4 YEAR 1996 REGARDING RIGHTS OF RESPONSIBILITY
Mortgage  right  are  the  security  rights imposed  on  land  rights.  On  April  9,  1996,  Law Number 4 of 1996 was enacted on the Land and Property  Rights  related  to  the  land,  or  more
Keywords: mortgage right, law, land and property right

## PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN SERTA

## AKTA  PEMBERIAN HAK TAN UNDANG-UNDANG
Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah.  Pada tanggal 9 April 1996 diundangkan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan tanah  atau  lebih  singkatnya  disebut  UUHT
Kata Kunci: hak tanggungan, hukum, tanah dan hak milik
Jurnal Ilmiah Langue and Parole

## IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT AND REGISTRATION AND ELIMINATION

## ACCEPTANCES OF RIGHTS BASED ON LAW NUMBER 4 YEAR 1996 REGARDING RIGHTS OF RESPONSIBILITY

## YUNIMAR
Volume 1  Nomor 1 JILP ISSN: 2581-0804 E-ISSN: 2581-1819

## ABSTRACT
Mortgage  right  are  the  security  rights imposed  on  land  rights.  On  April  9,  1996,  Law Number 4 of 1996 was enacted on the Land and Property  Rights  related  to  the  land,  or  more
briefly  referred  to  as  UUHT  (Law  on  Mortgage Rights).  UUHT  seeks  to  provide  legal and  protection  to  all  parties  in  utilizing  the  land as an object of Mortgage Rights.
mortgage right, law, land and property right

## PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN SERTA PENGHAPUSAN

## AKTA  PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG TANGGUNGAN

## ABSTRAK
Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah.  Pada tanggal 9 April 1996 diundangkan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah benda  yang  berkaitan  dengan tanah  atau  lebih  singkatnya  disebut  UUHT
(Undang-Undang  Hak  Tanggungan).  UUHT berusaha  memberi  kepastian  dan  perlindungan hukum kepada semua pihak dalam memanfaatkan tanah sebagai obyek Hak
Tanggungan.
hak tanggungan, hukum, tanah dan hak milik
Jurnal Ilmiah Langue and Parole

## IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT AND REGISTRATION AND

## ACCEPTANCES OF RIGHTS BASED ON LAW NUMBER 4 YEAR 1996 REGARDING RIGHTS OF RESPONSIBILITY
briefly  referred  to  as  UUHT  (Law  on  Mortgage Rights).  UUHT  seeks  to  provide  legal  certainty and  protection  to  all  parties  in  utilizing  the  land as an object of Mortgage Rights.

## PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN SERTA

## ERDASARKAN TENTANG HAK
Undang  Hak  Tanggungan).  UUHT berusaha  memberi  kepastian  dan  perlindungan hukum kepada semua pihak dalam memanfaatkan tanah sebagai obyek Hak

## I   PENDAHULUAN
Pembangunan di bidang ekonomi merupakan  bagian  dalam  pembangunan  nasional sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  rangka memelihara kesinambungan pembangunan, masyarakat  sebagai  orang  perseorangan  maupun badan hukum memerlukan dana, guna meningkatkan  kegiatan  hidup  sehari-hari.  Dana yang diperoleh oleh masyarakat sebagian berasal dari bank melalui kegiatan perkreditan. Disinilah peranan  bank  sangat  dibutuhkan,  karena  sesuai dengan asas perbankan yaitu berasaskan demokrasi ekonomi dimana di dalam konsideran menimbang  huruf  (b)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan. Fungsi bank adalah sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana  dari  dan  ke masyarakat yang memerlukannya.
Kredit yang diberikan oleh bank tentunya  mengandung  resiko,  sehingga  dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas- asas  perkreditan  yang  sehat  untuk  mengurangi resiko tersebut. Jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur  untuk  melunasi  kewajibannya  sesuai dengan  yang  diperjanjikan,  merupakan  faktor keyakinan tersebut. Sebelum memberikan kredit, bank  harus  melakukan  penilaian  yang  seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.
Syarat-syarat jaminan yang baik adalah : 1.  Jaminan  dapat  segera  mudah  dan  cepat membantu  mendapatkan  kredit  oleh  yang memerlukan kredit.
2.  Jaminan  tidak  mengurangi  atau  melemahkan perbuatan  si  pencari  kredit  dalam  melaksanakan tujuannya.
3.  Jaminan  dapat  memberikan  kepastian  kepada si  pemberi  kredit,  dalam  arti  bahwa  barang jaminan  tersebut  setiap  waktu  tersedia  untuk  di eksekusi, bilamana perlu dapat segera di uangkan dengan  cepat  dapat  dipakai  melunasi  hutang  si pemberi kredit.
Jaminan  yang  utama  di  tuntut  oleh kreditur  yaitu  jaminan  terhadap  benda-benda tetap  khususnya  tanah.  Praktek  jaminan  yang sering  digunakan  pada  perbankan  Indonesia, adalah jaminan kebendaan yang meliputi:
a. Hipotek,  yaitu suatu  hak  kebendaan  atas benda-benda  tidak  bergerak,  untuk  mengambil penggantian  dari  padanya  bagi  pelunasan  suatu perikatan (Pasal 1162 KUH Perdata).
b. Credietverbang, yaitu suatu jaminan atas tanah  berdasarkan  Koninklijk  Besluit  (KB) tanggal  6  Juli  1908  Nomor  50  (stbl  1908 Nomor542).
c. Fiducia (fiduciare eigendomsoverdracht) yaitu pemindahan milik atas kepercayaan.
Salah  satu  benda  tetap  yang  sering  dijadikan objek  jaminan  hutang  adalah  tanah.  Tanah merupakan  barang  jaminan  untuk  pembayaran hutang  yang  disukai  oleh  kreditur  dalam memberikan pinjaman, dengan syarat:
1) Dapat  dinilai  oleh  uang,  karena  hutang yang dijamin berupa uang. 2) Mempunyai sifat dapat
dipindahtangankan  karena  apabila  debitur  cidera janji, benda yang dijaminkan dapat dijual. 3) Termasuk  hak  yang  didaftar  menurut peraturan tentang pendaftaran tanah yang berlaku 4)
Memerlukan  suatu  penunjukan  khusus oleh suatu undang-undang.
Hak  Tanggungan  merupakan  suatu  istilah  baru untuk lembaga jaminan maupun pelaksanaan dari ketentuan undang-undang tentang adanya pranata jaminan hutang dengan tanah sebagai agunannya yang  disebut  Hak  Tanggungan  (harus  dibedakan dengan  istilah  Pertanggungan  untuk  kegiatan asuransi).
Timbulnya  Hak  Tanggungan  hanyalah dimungkinkan apabila sebelumnya telah diperjanjikan  di  dalam  perjanjian  kredit  atau perjanjian  hutang  piutang  yang  dijamin  Hak Tanggungan.  Perjanjian  kredit  tersebut  atau perjanjian  hutang  piutang  tersebut  dibuat  baik secara  dibawah  tangan  maupun  dengan  akta notaris.  Sedangkan  Hak  Tanggungan  itu  sendiri dilakukan dengan pembuatan perjanjian tersendiri  oleh  Pejabat  Pembuat  akta  Tanah (PPAT)  atau  yang  disebut  dengan  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  (Pasal  10  ayat  (2) UUHT).
Pemerintah dalam memberikan pengawasan yang tepat dan cepat sehingga kredit perbankkan  yang  diberikan  tersebut  dapat berperan  sebagaimana  diharapkan,  sehingga kemungkinan kebocoran-kebocoran dapat dihindari  sedini  mungkin.  Adapun  proses pembebanan Hak Tanggungandiatur dalam Pasal 8  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Tanggungan melalui dua tahap:
a) Tahap  pemberian  Hak  Tanggungan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan  (APHT)  oleh  PPAT  sebelumnya telah  dibuat  perjanjian  hutang  pihutang  yang menjadi dasar dari Hak Tanggungan.
b)
Tahap pendaftaran oleh kantor Pertanahan,pendaftaran ini adalah penting karena membuktikan  saat  lahirnya  Hak  Tanggungan yang  dibebankan.  Bahwa  untuk  memperoleh kepastian  mengenai  saat  pendaftaran  maka ditentukan  bahwa  selambat-lambatnya  7  (tujuh) hari setelah penandatangan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
Setiap  penciptaan  hak  baru,  peralihan hak  termasuk  pembebanannya  harus  dapat dibuktikan  dengan  suatu  akta,  akan  tetapi  akta tersebut tidaklah didaftar melainkan haknya yang dilahirkan  dari  akta  tersebut  yang  didaftar. Dengan demikian berarti akta hanyalah dipergunakan  sebagai  :  “sumber  data  untuk memperoleh kejelasan mengenai terjadinya suatu hak, peralihan hak atau pembebanan hak”. Adanya  kewajiban  untuk  mendaftarkan  Hak Tanggungan ditujukan untuk menjamin kepastian hukum  kepada  pemberi  dan  penerima  Hak Tanggungan dan untuk memberikan perlindungan  hukum,  manakala  salah  satu  pihak mengadakan  tindakan-tindakan  yang  merugikan
pihak  lainnya.  Sebagai  contoh  ketika  pemberi Hak  Tanggungan  tidak  dapat  melunasi  hutang yang dipinjamnya dari pemegang Hak Tanggungan,  maka  dengan  adanya  pendaftaran Hak  Tanggungan,  pemegang  Hak  Tanggungan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya dengan  cara  mengeksekusi  tanah  yang  dibebani Hak Tanggungan.
Apabila  Hak  Tanggungan  hapus  karena pelunasan  hutang  oleh  debitur  kepada  kreditur, ataupun  karena  pelepasan  Hak  Tanggungan secara  sukarela  oleh  kreditur,  maka  hapusnya Hak  Tanggungan  harus  dilakukan  dengan mengadakan  pencoretan  atau  roya  di  Kantor Pertanahan dimana Hak Tanggungan didaftarkan, sehingga  pihak  ketiga  mengetahui  bahwa  Hak Tanggungan  itu  sudah  dihapus, jika tidak  diroya maka  pihak  ketiga  menganggap  bahwa  Hak Tanggungan itu masih berlaku.
Berdasarkan  pemikiran  yang  telah  diuraikan diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih dalam  dan  mewujudkan  menjadi  suatu  karya ilmiah  dengan judul : “Pelaksanaan Pembuatan dan Pendaftaran  serta  Penghapusan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT) Berdasarkan UU  Nomor 4 Tahun 1996  tentang Hak Tanggungan”

## A. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah tata cara pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) ? 2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT) pada Kantor Pertanahan ? 3. Bagaimanakah Pelaksanaan
penghapusan  Hak  Tanggungan  pada  Kantor Pertanahan ?
B. Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui Tata  Cara  pembuatan Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  yang dibuat  dihadapan  Pejabat  Pembuat  akta  Tanah (PPAT).
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT) pada Kantor Pertanahan.
3. Untuk
mengetahui pelaksanaan Penghapusan  Hak  Tanggungan  pada  Kantor Pertanahan.
C. Kegunaan Penelitian 1. Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran  dibidang  hukum  khususnya  hukum jaminan.
2. Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  dapat berguna sebagai masukan dan pedoman pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT)  guna menentukan kebijakan  dan langkah-langkah yang timbul sehubungan dengan  pembuatan  dan  pendaftaran  serta penghapusan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT)  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang dan  sebagai  informasi  bagi  masyarakat  tentang pengaruh  berlakunya  Undang-Undang  Hak Tanggungan  terhadap  jaminan  yang  diikat dengan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT).

## II   METODE PENELITIAN
1. Spesifikasi Penelitian
Dalam penelitian skripsi ini, spesifikasi penelitiannya  adalah  penelitian  deskriptif,  yaitu berupa  penggambaran  dari  hal-hal  tertentu  yang menjadi permasalahan dalam penelitian. 2. Sumber Data Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer, terdiri dari : 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 2) Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria. 3) Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pembuat Akta Tanah.
b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari : 1) Bahan literatur. 2) Hasil karya ilmiah para sarjana. 3) Jurnal. 4) Hasil penelitian dan sebagainya. c. Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder meliputi :
Kamus  Hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian digunakan  teknik  penelitian  pengumpulan  data dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan.
4.
Analisis dan Penyajian Data
Data  yang  telah  terkumpul  dari  data  sekunder atau  data  kepustakaan,    dianalisis  secara kualitatif,  yaitu  mengelompokkan  data  menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa mempergunakan angka-angka, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

## III   HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
A. Tata  Cara  Pembuatan  Akta  Pemberian Hak  Tanggungan  (APHT)  yang  dibuat dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)
Tata  cara  pemberian  hak  tanggungan  diatur dalam  Pasal  10  dan  Pasal  15  Undang-undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan. Pasal  10  mengatur  tentang  tata  cara  pemberian hak  tanggungan  oleh  pemberi  hak  tanggungan secara  langsung,  sedangkan  dalam  Pasal  15 mengatur  tentang  pemberian  kuasa  pembebanan hak  tanggungan  oleh  pemberi  hak  tanggungan kepada penerima hak tanggungan.
Prosedur pemberian hak tanggungan dengan cara langsung adalah sebagai berikut :
1. Didahului  dengan  janji  untuk  memberikan hak  tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan hutang tertentu, yang merupakan tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang.
2. Dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  oleh Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT). 3. Objek  hak  tanggungan  berupa  hak  atas tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak  lama  yang telah  memenuhi  syarat  didaftarkan,  akan  tetapi
belum  dilakukan,  pemberian  hak  tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Prosedur  pembebanan  hak  tanggungan  yang menggunakan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan (SKMHT) sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  15  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah sebagai berikut : a. Wajib  dibuatkan  dengan  akta  Notaris  atau Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Tidak  memuat  kuasa  untuk  melakukan perbuatan  hukum  lain  daripada  membebankan hak tanggungan.
2) Tidak memuat kuasa substitusi.
3) Mencantumkan  secara  jelas  objek  hak tanggungan,  jumlah  hutang  dan  nama  serta identitas  krediturnya,  nama  dan  identitas  debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. b. Tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun kecuali karena kuasa tersebut  telah  dilaksanakan  atau  karena  telah habis jangka waktunya.
c. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  (SKMHT) mengenai hak atas tanah
yang  sudah  terdaftar  wajib  diikuti  dengan pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT)  selambat-lambatnya  1  (satu)  bulan sesudah diberikan.
d. Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) mengenai hak atas tanah yang  belum  terdaftar  wajib  diikuti  dengan pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  tanggungan (APHT)  selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan sesudah diberikan.
Tata  Cara  Pembuatan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT)  yang  dibuat  dihadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  terlebih dahulu  harus  adanya  perjanjian  pokok  berupa Perjanjian Hutang Piutang, Perjanjian Kredit atau perjanjian  sejenisnya  yang  kemudian  diiringi dengan pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan  (APHT).  Adapun  langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah :
1) Meminta surat order.
Surat  order  adalah  surat  keterangan  yang dikeluarkan  oleh  pihak  bank  yang  berisi permintaan kepada Notaris/PPAT untuk melakukan  pengikatan  kredit  dan  pengikatan jaminan  antara  debitur  dan  kreditur  serta  antara pemberi  hak  tanggungan  (penjamin)  dengan penerima  hak  tanggungan  (bank).  Surat  order merupakan dasar/awal dari segala kegiatan dalam proses pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) Surat Order ini berisi antara lain : a) Nama Debitur.
b) Jenis Fasilitas.
c) Jumlah plafond
d) Bunga Kredit.
e) Jangka Waktu Kredit
f) Provisi dan biaya administrasi.
g) Jaminan yang dijaminan oleh
debitur/penjamin.
h) Permintaan  pembuatan  Akta  Perjanjian Kredit  (jika  Notariil)  dan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT).
i) Waktu  dan  tempat  pengikatan  kredit  dan jaminan.
j) Pihak  yang  menandatangai  akta  yaitu  Pihak
Bank, Debitur dan Penjamin.
k) Lampiran data-data pendukung.
2) Melakukan  pengecekan  sertifikat  pada
Kantor  Pertanahan  yang  dilakukan  dengan  2 (dua) tahap, yaitu :
a) Cek aman/cek intip
Cek  aman  dilakukan  dengan  menggunakan  foto copy  sertifikat  yang  gunanya  untuk  melihat
status tanah. Disini akan terlihat apakan sertifikat aman,  tidak  bermasalah,  tidak  ada  gugatan, tuntutan,  sengketa  dari  pihak  lain  atau  sertifikat dalam  keadaan  pemblokiran  karena  perkara  di pengadilan.  Pengecekan  ini  dapat  ditunggu hasilnya.
b) Cek Fisik
Cek  dengan  menggunakan  sertifikat  asli.

## Gunanya
3) Meminta,  melihat  dan  mengecek  keaslian dari  identitas  para  pihak  yaitu  berupa  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP),  Surat  Nikah  dan  Kartu Keluarga Debitur dan/atau Pemberi hak tanggungan (penjamin).
4) Foto  copy  KTP  dan  Surat  Kuasa  Direksi dari  Penerima  Hak  Tanggungan  dalam  hal  bank adalah penerima hak tanggungan atau kreditur.
5) Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan.
6) Meminta foto copy Perjanjian Kredit apabila dibuat  dibawah  tangan,  apabila  dengan  akta notariil maka perjanjian kredit harus ditandatangani terlebih dahulu dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
Setelah  semua  persyaratan  diatas  sudah  lengkap maka  Pejabat  Pembuat  akta  Tanah  (PPAT) membuatkan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT)  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang-Blangko-Akta-PPAT.
Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  dibuat  (APHT)  4 (empat)  rangkap,  dengan  perincian  sebagai berikut :
a) 2  (dua)  rangkap  asli  ditandatangani  diatas bermaterai  Rp.6.000  yang  ditandatangani  oleh para pihak, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 1 (satu) rangkap lagi Lembar Kedua diserahkan kepada Kantor Pertanahan.
b) 2  (dua)  rangkap  salinan  dimana  1  (satu) rangkap  diserahkan  kepada  Kantor  Pertanahan untuk  pembuatan  Sertifikat  Hak  Tanggungan berikut  warkah-warkahnya  dan  1  (satu)  rangkap lagi diserahkan untuk pihak bank.
Pembuatan  akta  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  harus  disaksikan oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang  saksi Selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) wajib dibacakan dihadapan para  pihak  dan  juga  memberikan  penjelasan mengenai  isi  dan  maksud  pembuatan  akta pemberian  Hak  Tanggungan,  dan  prosedur pendaftaran ke Kantor Pertanahan.
Menurut  Pasal  101  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan :
(1) Pembuatan  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  harus  dihadiri  oleh  para  pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan  atau  orang  yang  dikuasakan olehnya  dengan  surat  kuasa  tertulis  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
(2) Pembuatan  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  harus  disaksikan  sekurang- kurangnya  2  (dua)  orang  saksi  yang  memuat ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan  dan  memberi  penjelasan  mengenai isi  dan  maksud  pembuatan  akta,  dan  prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila  objek  Hak  Tanggungan  dalam  keadaan sengketa  maka  menurut  ketentuan  Pasal  39  ayat (1)  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  wajib  menolak pemintaan  untuk  membuat  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT),  apabila  tanah  yang  akan dijadikan objek Hak Tanggungan dalam keadaan sengketa atau perselisihan. Karena pada umumnya  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) tidak  mengetahui  ada  atau  tidak  sengketa  pada tanah  tersebut,  maka  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  wajib  menanyakan  hal  tersebut kepada pemberi Hak Tanggungan. Jika jawabannya  tidak  tersangkut  dalam  keadaan sengketa  maka  didalam  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT) perlu dicantumkan penyataan  tersebut  sebagai  jaminan  kreditur penerima Hak Tanggungan.
B. Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  Pada Kantor Pertanahan.
Pendaftaran  hak  tanggungan  diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 14 Undang-undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan, Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) wajib  didaftarkan.  Secara  sistematis  tata  cara pendaftaran dilakukan sebagai berikut :
1. Pendaftaran dilakukan di Kantor
Pertanahan;
2.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)
dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maka Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  wajib
untuk  mengirimkan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT) dan warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan serta berkas yang diperlukan. Berkas itu meliputi :
a. Surat  pengantar  dari  Pejabat  Pembuat akta Tanah (PPAT) yang dibuat rangkap 2 (dua) dan  memuat  daftar  jenis  surat-surat  yang disampaikan
b.
Surat  permohonan  pendaftaran  Hak
Tanggungan dari penerima hak tanggungan ;
c. Foto copy identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan ;
d. Sertipikat  asli  hak  atas  tanah  atau  hak milik  atas  satuan  rumah  susun  yang  menjadi objek  Hak  Tanggungan  (yang  sudah  dibubuhi dengan  catatan  kesesuaian  data  yang  ada  di Kantor Pertanahan Kota Padang) ;
e.
Lembar  kedua  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT) ; f. Salinan Akta Pemberian
Hak Tanggungan  (APHT)  yang  sudah  diparaf  oleh Pejabat  Pembuat  akta  Tanah  (PPAT)  yang bersangkutan,  untuk  disahkan  sebagai  salinan oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang dalam pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan ; g. Bukti  pelunasan  biaya  pendaftaran  hak tanggungan.
3. Kantor  Pertanahan  membuatkan  buku tanah  hak  tanggungan  dan  mencatatnya    dalam buku  tanah  hak  atas  tanah  yang  menjadi  objek hak  tanggungan  serta  menyalin  catatan  tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 4. Tanggal  buku  tanah  hak  tanggungan adalah  tanggal  hari  ke  tujuh  setelah  penerimaan secara  lengkap  surat-surat  yang  diperlukan  bagi pendaftarannya  dan  jika  hari  ketujuh  itu  jatuh pada  hari  libur,  maka  buku  tanah  yang bersangkutan diberi tertanggal hari kerja berikutnya.
Di  dalam  Surat  Menteri  Negara/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor.600-1035A, prihal  persyaratan  pendaftaran  hak  tanggungan, tertanggal  18  April  1996  yang  ditujukan  kepada Kakanwil BPN Propinsi dan Kakanwil Pertanahan  Kabupaten/Kota  seluruh  Indonesia. Kelengkapan surat-surat/dokumen yang diperlukan  untuk  kelengkapan  administrasi  bagi tanah yang sudah bersertifikat atas nama pemberi hak tanggungan, yaitu :
a. Surat  pengantar  dari  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan. b. Asli sertifikat hak atas tanah. c. Asli  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT).
d. Pelunasan biaya pendaftaran hak tanggungan.
e. Bukti dipenuhinya
persyaratan administrasi  yang  didasarkan  pada  minimal peraturan  tertulis  tingkat  materi  atau  disetujui menteri.
Surat-surat/dokumen  yang  diperlukan bagi  tanah sudah  bersertifikat  dan  sudah  ada  akta  peralihan haknya  dan  belum  terdaftar  ke  atas  nama pemberi hak tanggungan, yaitu :
a) Surat  pengantar  dari  Pejabat  Pembuat akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan.
b) Asli sertifikat hak atas tanah. c) Asli bukti terjadinya peristiwa/perbuatan
hukum  beralihnya  hak  atas  tanah  ke  atas  nama pemberi hak tanggungan, misalnya surat keterangan waris, atau akta pemindahan hak atas tanah.
d) Asli  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT).
e)
Bukti dipenuhinya persyaratan teknik/administratif, misalnya apabila diperlukan untuk  memenuhi  PMA  (Peraturan  Menteri Agraria) Nomor.14 Tahun 1961.
5. Hak  tanggungan  lahir  pada  hari  tanggal buku  tanah  hak  tanggungan  dibuatkan  (Pasal  13 UUHT).
6.
Kantor
Pertanahan
menerbitkan Sertifikat  Hak  Tanggungan.  Sertifikat  Hak Tanggungan  memuat  irah-irah  dengan  kata-kata
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertipikat Hak Tanggungan
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  dan  berlaku  sebagai  pengganti grosse  acte  Hypotheek  sepanjang  mengenai  hak atas  tanah.  Kecuali  apabila  diperjanjikan  lain, sertipikat  hak  atas  tanah  yang  telah  dibubuhi catatan pembebanan Hak
Tanggungan dikembalikan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah yang bersangkutan.
Adapun mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Pembuat  akta  Tanah  (PPAT)  ke  Kantor
Pertanahan adalah sebagai berikut : a) Mendaftarkan pada loket pendaftaran; b) Mengisi blanko permohonan pendaftaran; c) Pemeriksaan keabsahan akta oleh kepala
sub  seksi  peralihan,  pembebanan  hak,  dan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT);
d)
Membayar biaya pendaftaran;
e) Proses  pengerjaan  berupa  pengetikan blanko sertipikat Hak Hanggungan, mengisi atau
membuat  buku  tanah  yang  menjadi  objek  Hak
Tanggungan; f) Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan  (APHT)  dijilid  bersama  sertipikat HakTanggungan; g) Diserahkan  pada  kepala  sub  seksi peralihan, pembebanan hak dan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT); h) Akta asli yang bermaterai menjadi arsip buku tanah Hak Tanggungan; i) Kemudian  dikoreksi  oleh  kepala  seksi pengukuran  dan  pendaftaran  tanah  dan  diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk ditandatangani; j) Setelah  penandatanganan  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  kemudian  diberikan  kepada petugas pembukuan dan ; k)
Sertipikat Hak Tanggungan sudah dapat diambil  di  Kantor  Pertanahan  oleh  Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan. Mengingat  pentingnya  saat  kelahiran  hak tanggungan  tersebut  bagi  kreditur  oleh  undang- undang  hak  tanggungan  ditetapkan  secara  pasti tanggal pembuatan buku tanah yang bersangkutan  dalam  Pasal  13  ayat  (4)  yang menyatakan  tanggal tersebut adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat- surat  yang  diperlukan  bagi  pendaftarannya  dan jika  hari  ketujuh  itu  jatuh  pada  hari  libur,  buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal pada hari kerja berikutnya.
Pelaksanaan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  di Kantor Pertanahan  berpedoman pada :
1)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agrarian (UUPA). 2) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996
tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda YangBerkaitan Dengan Tanah. 3) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan. 4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto
Peraturan  Menteri  NegaraAgraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).
C. Pelaksanaan Penghapusan
Hak

## Tanggungan Pada Kantor Pertanahan.
Istilah  Roya  dalam  Undang-undang  Nomor  4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditemukan dalam  penjelasan  umum  butir  8  dan  penjelasan Pasal  22  ayat  (1)  undang-undang  ini.  Kalau diperhatikan  istilah    roya  dalam  penjelasan
undang-undang  tersebut,  roya  memiliki  arti pencoretan  catatan  tentang  pembebanan  hak tanggungan yang bersifat administratif di Kantor Pertanahan.
Adanya  hak  tanggungan  karena  adanya  piutang yang  dijamin  pelunasannya  apabila  piutang  itu hapus  karena  pelunasan  atau  sebab-sebab  lain maka dengan sendirinya hak tanggungan menjadi hapus.
Permohonan  pencoretan  dilakukan  oleh  pihak yang  berkepentingan  dengan  melampirkan,  hal- hal sebagai berikut :
1. Sertipikat  hak  tanggungan  yang  telah diberi  catatan oleh kreditur bahwa hak tanggungan hapus karena piutangnya telah lunas atau;
2. Pernyataan  tertulis  dari  kreditur  bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin  dengan  hak  tanggungan  telah  lunas  atau kreditur  melepaskan  hak  tanggungan  yang bersangkutan.
Bagi  debitur  yang  telah  melunasi  hutang  kepada kreditur  dan  ingin  melakukan  roya  dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1) Surat Permohonan
dari debitur/pemegang hak tanggungan atau kuasanya.
2)
Pengantar Roya dari kreditur
Debitur  dapat  memintakan  kepada  bank  perihal pengantar roya apabila kreditnya telah lunas dan bank/kreditur  berkewajiban  untuk  membuat pengantar  roya  untuk  kepentingan  debiturnya, meskipun bank sudah menerbitkan surat roya dan ternyata  karena  kelalaian  debitur  surat  roya tersebut  hilang  maka  bank  dapat  menerbitkan surat roya yang baru.
3) Sertifikat  hak  atas  tanah  objek  hak tanggungan.
Apabila sertifikat atas tanah yang  menjadi objek hak  tanggungan  hilang  hal  ini  dapat  dilakukan dengan penerbitkan sertifikat pengganti.
4) Sertifikat Hak Tanggungan.
Apabila  sertifikat  hak  tanggungan  maka  dapat dilakukan  dengan  membuat  Akta  Konsen  Roya
yang dibuat dihadapan Notaris dengan ketentuan debitur  harus  melampirkan  surat  keterangan polisi  mengenai  kehilangan  sertifikat  hak tanggungan tersebut.
5) Tanda bukti pelunasan dari bank. 6) Bukti identitas permohonan roya. 7) Foto  copy  KTP  atau  identitas  diri penerima  kuasa  yang  disertai  surat  kuasa  jika dimohonkan kuasa. 8) Kartu Keluarga Pemegang Hak Tanggungan. 9) Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan. Berkas  permohonan  roya  diserahkan  oleh Pemohon kepada petugas loket Kantor Pertanahan untuk diperiksa kelengkapan persyaratan  dan  pembayaran  biaya,  selanjutnya petugas  loket  meneruskan  berkas  permohonan roya tersebut kepada Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan  Hak  dan  Pejabat  Pembuat  akta Tanah (PPAT) untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas dan selain itu juga diperiksa kesesuaian  antara  sertifikat  tanah  yang  menjadi objek  hak  tanggungan  dengan  buku  tanah  yang terdapat  di  kantor  Pertanahan.  Apabila  telah sesuai  dan  Kepala  Sub  Seksi  Peralihan, Pembebanan  hak  dan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) setuju untuk dilakukan roya maka dikirim berkas tersebut kepada pengetikan. Setelah diketik berkas itu selanjutnya diserahkan kepada koordinator, setelah diparaf oleh koordinator, berkas tersebut dikembalikan kepada Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak  dan  Pejabat  Pembuat  akta  Tanah  (PPAT) untuk  di  paraf  kembali,  barulah  diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk ditandatangani.  Akhirnya  sertifikat  hak  atas tanah  diserahkan  kembali  ke  loket  Kantor Pertanahan sedangkan berkasnya disimpan sebagai  warkah  Kantor  Pertanahan.  Pemohon yang  akan  mengambil  sertifikat  hak  atas tanahnya yang telah di roya melalui loket Kantor Pertanahan.

## IV   KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian,  maka  dapat diambil kesimpulan yaitu :
1. Tata  cara  pembuatan  Akta  Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  adalah yang  berisi  pemberian  hak  tanggungan  kepada kreditur  sebagai  jaminan  untuk  pelunasan piutangnya.  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT)    adalah  perjanjian  assesoir/tambahan terhadap  perjanjian  pokok  sehingga    untuk pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT)  harus  didahului  dengan  perjanjian pokoknya.  Pembuatan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT) bertujuan untuk mendaftarkan  hak  atas  tanah  yang  dibebani  hak tanggungan  agar  kepastian  hukumnya  terjamin baik kepastian subjek maupun objek haknya. 2. Pelaksanaan pendaftaran Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  pada Kantor  Pertanahan  dilaksanakan  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  tidak  melebihi jangka  waktu  7  (tujuh)  hari.  Pendaftaran  Akta Pemberian Hak Tanggungan dimaksudkan untuk memberikan  kepastian  hukum  antara  pihak kreditur  sebagai  pemegang  hak  tanggungan  dan pihak  debitur  sebagai  pemberi  hak  tanggungan serta mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 3. Pelaksanaan penghapusan hak tanggungan pada Kantor Pertanahan adalah
Jika  debitur  telah  melakukan  pelunasan  hutang, maka  berarti  bahwa  perjanjian  hutang-piutang diantara  debitur  atau  pemberi  hak  tanggungan dan  kreditur  atau  pemegang  hak  tanggungan telah  berakhir  untuk  itu  pelunasan  pembayaran tadi  harus  diikuti  dengan  penghapusan  Hak Tanggungan melalui pencoretan (roya).
A. Saran-Saran
1.
Diharapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)  sebelum  membuat  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (APHT) harus bersifat hati-hati dan teliti dengan memperhatikan prosedur pembuatan,  meneliti  keabsahan  data-data  para pihak dan keabsahan sertifikat.
2. Diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan  oleh  Pejabat  Pembuat  akta  Tanah (PPAT)  tidak  melebihi  jangka  waktu  7  (tujuh) hari kerja.
3. Diharapkan pada saat pengikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan  (APHT),  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  memberikan  kejelasan  kepada para  pihak  mengenai  prosedur  dan  akibat hukumnya  mengenai  pelaksanaan  Roya  apabila hutang-piutang  telah  dilunasi  agar  segera melakukan Roya pada Kantor Pertanahan.

## Bibliography
Budi Harsono, Hukum Agraria Nasional, Jilid 1, cetakan  kesebelas, Djembatan, 2007. Kansil,  CST  dan  Christine  ST.  Kansil.  Pokok-
pokok  Hukum  Hak  Tanggungan  Atas Tanah,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta, 1997.
Kartini  Muljadi  Gunawan  Widjaja,  Hak Tanggungan, (Seri Hukum Harta
Kekayaan),  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta,  2005.
Kartini  Soejendro,  J,  Perjanjian  Peralihan  Hak
yang  Berpotensi  Konflik,    Kanisius,
Yogyakarta,  Cet. Ke 4, 2001.
Kian Goenawan, Panduan Mengurus Izin Tanah
dan Properti, Pustaka
Grhatama,
Yogyakarta,  2008.
Salim  HS,  Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di Indonesia,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004.
PT.  Bank  Danamon  Indonesia,  Tbk,  Petunjuk
Pelaksanaan  Unit  Legal,  versiI.i.  Jakarta,
2010. Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas,
Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian