## Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan

## Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Transfer Authorization Of Mineral And Coal Mining And Implications On Implementation Of Good Mining Practice In West Sumatera Province After Undang-Undang No. 23 of 2014 on the Local Government
Dewi Anggraini 1 dan Febriani 2
1,2 Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Email : dewianggraini_81@yahoo.com; febrianipheny@gmail.com Naskah Masuk : 21-11-2017 Naskah diterima: 28-11-2017 Naskah disetujui: 16-12-2017 Abstract
The research explains about the process for transferring of authority of mineral and coal’s mining from government of city to government of West Sumatera’s Province, and then, it explains the constraints and implications of the transfer of authority to the implementation of good mining practice in West Sumatera’s Province after to be published about the law number 23 of 2014 about the region government. The research uses descriptive qualitative method with informant selection by purposive sampling. The result shows that the process of transferring authority of minerba field in West Sumatera’s province is still in process of completing the submission of documents from the regency / municipality by evaluating and verifying the Mining Business License (IUP). From the 278 IUPs in West Sumatra, 153 is not Clean and Clear (CnC) yet as a mining’s requirement that meets the principles of good mining practice as mandated by Law no. 4 of 2009 on Minerba. West Sumatera’s Province has difficulties in management for mining activities of mineral and coal, especially for making the Mining Business License (IUP) in regions, it is caused by limited of budget and human resources. In addition, the government of West Sumatra’s province has not prepared with regulations about mineral and coal mining’s issues. This condition gives an impact for implementation of good mining practice in West Sumatera’s province, in an implementation is should attention for aspects of environmental care, caring for K3, conservation and community development.
Keywords: Mining, authority shift, good mining practice

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses peralihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, termasuk kendala serta implikasi peralihan kewenangan tersebut terhadap penerapan good mining practice di Provinsi Sumatera Barat pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan proses peralihan kewenangan bidang minerba di Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses penyelesaian penyerahan dokumen dari pemerintah kabupaten/kota dengan melakukan evaluasi serta verifikasi atas Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari 278 IUP yang ada di Sumbar, 153 tidak atau belum dinyatakan Clean and Clear (CnC) sebagai persyaratan pertambangan yang memenuhi prinsip good mining practice sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba. Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kesulitan dalam pengaturan aktvitas pertambangan mineral dan batu bara terutama terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Di samping itu, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat juga belum menyiapkan regulasi terkait dengan persoalan pertambangan mineral dan batu bara. Kondisi ini akan berdampak pada penerapan good mining practice di Provinsi Sumatera Barat, di mana dalam pelaksanaannya ini harus memperhatikan aspek peduli lingkungan, peduli K3, konservasi dan pembangunan masyarakat
Kata Kunci : Pertambangan, peralihan kewenangan, good mining practice

## PENDAHULUAN
Disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 membawa konsekuensi perubahan paradigma
penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya penyelenggaraan urusan dibidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral yang di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, pemerintahan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam hal : pertama, membentuk struktur satuan
kerja perangkat daerah (Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral). Kedua, kewenangan menyusun peraturan daerah yang berhubungan dengan pertambangan. Ketiga, kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambanagan rakyat (IUPR).
Sementara itu, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan seluruh peraturan turunannya wajib menyesuaikan diri dengan
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tindak lanjut dari peralihan urusan minerba pasca Undang-undang No.23 tahun 2014 tersebut berakibat pada penyerahan pengelolaan IUP/IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dari bupati/walikota kepada gubernur dan penyerahan pengelolaan IUP PMA
(Penanaman Modal Asing) dari bupati/walikota/gubernur kepada menteri. Pemerintah propinsi juga wajib membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan perizinan, sekaligus membuat peraturan daerah sebagai pelaksanaan dari UU No.23 tahun 2014 dan UU No. 4 Tahun 2009.
Berdasarkan aturan ini, semua IUP non CnC (clean and Clear) yang tidak jelas tindak lanjutnya otomatis akan dicabut oleh gubernur pada Januari 2017. Oleh sebab itu, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana seta dokumen sebagai akibat
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak undang-undang
124 Jurnal Pembangunan Nagari Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017 : 123 - 136
tersebut diundangkan (m.bisnis.com). Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, peralihan kewenangan bidang minerba saat ini masih pada tahapan penyerahan dokumen dari pemerintah kabupaten/kota serta masih menyelesaikan evaluasi dan verifikasi Izin Pertambangan (IUP) hingga batas waktu yang diberikan
oleh Kementerian ESDM, yaitu 2 Januari 2017. Dari 278 IUP yang ada di Sumbar, 153 tidak atau belum dinyatakan Cnc sebagai persyaratan pertambangan yang memenuhi prinsip good mining practice sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba (www.mentawaikita.com).
Sebelum disahkannya Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, di mana bupati/walikota secara leluasa menerbitkan IUP ternyata tidak dibarengi dengan pengelolaan pertambangan yang baik (good mining practice) sehingga dalam
perjalanannya banyak permasalahan atas tata kelola pertambangan dan menyumbang dampak negative pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Ada beberapa permasalahan terkait tata kelola pertambangan yang baik yang ditemui dilapangan, yaitu :
pertama, adanya kecenderungan meningkatnya konflik social di antara para actor yang terlibat dalam aktifitas pertambangan yaitu antara pemilik modal/lahan dengan pekerja tambang. Kedua, mekanisme pemberian izin yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mengacu pada Peraturan Daerah RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) provinsi / kabupaten / kota serta meninggalkan azas tata kelola perizinan yang baik. Ketiga, adanya dugaan tumpang tindih perizinan, alih fungsi lahan dan kerusakan
lingkungan yang cukup tinggi.
Keempat, Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah khusunya tentang
keberadaan instruktur tambang. Kelima, adanya dugaan pungutan ilagal di daerah di luar mekanisme aturan perundangan yang berlaku. Keenam, keterlambatan pembayaran/penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara dan kas daerah oleh
perusahaan yang telah mengantongi izin. Ketujuh, rendahnya kepatuhan pemilik IUP dalam melaksanakan kewajiban perusahaan. Kedelapan,
rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah-
Dewi Anggraini 1 dan Febriani 2 125
berpotensi menimbulkan kerugian Negara atas kerusakan lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan adanya beberapa impliksi negative dengan adanya peralihan kewenangan bidang minerba tersebut, yaitu : pertama,
perizinan
pertambangan akan terhambat karena pengurusan IUP akan dilakukan diprovinsi, sementara provinsi belum siap dari segi pendanaan, sumber daya manusia. Kedua, dampak kerusakan lingkungan akan lebih besar, karena pemerintah kabupaten/kota akan lepas tangan dalam mengawasi aktivitas pertambang tersebut dan pemerintah provinsi juga belum siap dari segi personil dan anggaran untuk mengawasi IUP yang ada dan yang akan diterbitkan. Ketiga , penerimaan Negara bukan pajak dari sektor minerba akan turun yang berdampak terhadap dana bagi hasil untuk kabupaten/kota, karena dana bagi hasil untuk yang diterima kabupaten/kota sangat tergantung ada tidaknya data- data bukti setor royal yang selama ini Distamben kabupaten/kota yang mengumpulkan, termasuk menagih royalty. Keempat, penambangan tanpa izin (PETI) akan marak lagi, penambangan batu bara, emas dan
batuan marak muncul kembali setelah sekian lama hilang karena ketatnya pengawasan dari aparat kepolisian maupun dinas.
Oleh sebab itu, peneliti
menyimpulkan bahwa : pertama,
proses peralihan kewenangan bidang pertambangan
minerba dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan provinsi di Sumatera Barat belum berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan proses yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari tengat waktu yang diberikan oleh Kementerian ESDM sampai 2 Januari 2017 masalah IUP yang ada di kabupaten/kota sudah harus CnC oleh pemerintahan provinsi, sementara Pemprov Sumatera Barat sampai saat ini masih belum selesai melakukan verifikasi CnC IUP yang ada di daerah-daerah,
belum membuat aturan/regulasi yang mengatur masalah pertambangan mineral dan batu bara, belum membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
untuk pelayanan
perizinan pertambangan mineral dan batu bara. kedua, Peneliti ingin menjelaskan juga implikasi peralihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan
126 Jurnal Pembangunan Nagari Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017 : 123 - 136
batu bara terhadap penerapan good mining practice di Sumatera Barat. Apakah dengan adanya perlihan kewenangan tersebut praktek good mining practice akan berjalan dengan baik atau justru sebaliknya.
Di samping itu, tujuan penelitian ini dilakukan adalah : pertama, untuk menjelaskan proses peralihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Kedua, untuk menjelaskan kendala dalam peralihan kewenangan tersebut. Ketiga, untuk menjelaskan implikasi peralihan kewenangan terhadap penerapan good mining practice di Provinsi Sumatera Barat pasca Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Tinjauan Pustaka (Literatur Review) Konsep Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Kewenangan daerah dalam urusan Pertambangan Minerba
terdapat dalam dua undang-undang yang saling bertentangan, yaitu diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 dan UU No.4 Tahun 2009. Dalam psal 14 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 yang
memiliki kewenangan dalam bidang sumber daya mineral adalah pusat dan provinsi. Sedangkan dalam Undang- Undang
No. 4 tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan minerba di bagi rata antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral tau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sementara itu, Pasal 4 dijelaskan bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan
kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan pada pasal 5 disebutkan bahwa pertambangan batu bara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2014
Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah-
Dewi Anggraini 1 dan Febriani 2 127
disebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Sementara itu, alam Undang-undang No. 4 tahun 2009 kewenenangan bidang Minerba dibagi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
Pasal 7 disebutkan bahwa Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangarl mineral dan batubara, antara lain, adalah: a. pembuatan peraturan perundang-undanga.n daerah;b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupatenjkota
dan/at.au wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya bernda pada lintas
wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut
4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; d. pemberian IUP, pembinaan, penye1esaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha
pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten / kota dan/atau wilayah laut 4 (em pat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperolsh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya; f. pengelolaan informasi geologi, inforinasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta. Informasi pertambangan pada daerahlwilayah provinsi; g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerahlwilayah provinsi; h. pengembangan clan peningkatan nilai tambah egiatar, usaha pertambangan di provinsi; i. pengcmbangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambarlgari dengari memperhatikan kelestarian lingkungan; pengoordinasian perizinan dan pen gawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tam bang sesuai dengan kewenangannya; k. penyampaian informasi hasil inventari sasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/ walikota; 1. penyampaian informasi hasil produ ksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada
Menteri dan bupati/ walikota; m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Sementara itu , Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturari perundang-undangan.
Pasal 8 disebutkan bahwa (1) Kewenangan pemerintah kabupaten / kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Antara lain, adalah : a. pembuatarn peraturan perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP dan IPR, pembinaari, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/ kota dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya
berada di wilayah kabupatenl kota dan ,'atau syilayah laut sampa-i dengan 4 (empat) mil; d. penginventarisasian, penyelidikan clan penelitian, serta eksplorasi dalam
rangka memperoleh data dan
informasi mineral dan batubara; e. pengelolaan informasi geologi, inrorrnasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertarnbangan pada wilayah
kabupatenl kota; f. penyusunan neraca sumber daya rnineral dan batubara pada wilayah kabupatenl kota; g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; i. penyampaian
infor~nasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur; j. penyampaian informasi hasil produlcai, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur; k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan 1. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupatenl kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah-
Dewi Anggraini 1 dan Febriani 2 129
Konsep Tata kelola pertambangan yang baik (good mining practice)
Good mining practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada
efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan
galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan
masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Dudi Nasrun Usman,dkk. 2017).
Ada beberapa ciri good mining practice, yaitu : 1) penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkugan. 2) kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya. 3) menciptakan nlai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar. 4) kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. 5) menggunkan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya. 6) pengembangan potensi
dan kesejahteraan masyarakat
setempat terutama dari optimalisasi dan konversi dan pemanfaatan mineral. 7) menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang. 8) memberikan benefit yng memadai bagi investor (Umarullah Saleh.blogspot.com)

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Juli s/d September tahun 2017 yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat dan sebagai croscek data peneliti juga
mengobservasi dan mewawancarai Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung mengenai tahapan penyerahan kewenangan bidang minerba ke pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pemilihan informan secara purposive sampling . Adapun informan penelitian dalam peneliti ini adalah : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah
Daerah Kabuaten
Sijunjung, DPRD Provinsi Sumatera
Barat, Kepolisian dan Satpol PP
Provinsi Sumatera Barat dan pelaku tambang. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, dokumentasi dan wawancara
130 Jurnal Pembangunan Nagari Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017 : 123 - 136
mendalam ( depth
interview ).
Sedangkan teknik analisis data dengan pengolahan data sekunder dan primer

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Peralihan kewenangan bidang Minerba di Provinsi Sumatera Barat Adanya perubahan
kewenangan bidang minerba dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana kewenangan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.
Implikasi dari UU ini keluarnya aturan tentang tata cara evaluasi penerbitan
IUP mineral dan batubara melalui Permen ESDM No. 43 tahun 2015.
Dalam Permen tersebut Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang minerba kepada gubernur dan gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan terseut dengan jangka waktu 90 hari dari waktu penandatanganan berita acara penyerahan dokumen perizinan dari kabupaten/kota. Jika gubernur tidak menyerahkan hasil evaluasi terhadap IUP dalam jangka
waktu yang ditentukan maka menteri akan mengumumkan status tidak CnC (Yuslim dalam Mentawaikita.com)
Pada saat ini Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah
IUP yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Bupati/Walikota harus menyerahkan kepada gubernur beberapa dokumen berupa IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, IUP mineral bukan logam batuan dan batuara. Proses penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dari data tertanggal 31 Januari 2017 masih pada tahapan finalisasi penataan IUP Mineral Logam dan Batu Bara. IUP yang telah dinyatakan CnC (Clean and Clear) sebanyak 115 IUP, direkomendasikan untuk CnC 18 IU, IUP dinyatakan CnC dan masih berlaku 70 IUP, IUP dinyatakan CnC dan habis masa berlakuknya 31 IUP, IUP Non CnC dan habis masa berlakunya 69 IUP, IUP CnC yang masih berlaku 31 IUP, IUP PMA Provinsi
2 IUP, IUP PMA Kabupaten/Kota 4 IUP 9 (www. Portal berita editor.com).
Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah-
Dewi Anggraini 1 dan Febriani 2 131
Penerapan CnC mulai
diberlakukan pemerintah sejak Mei 2012. Dalam CnC IUP harus memenuhi persyaratan administrasi, kewilayahan, teknis lingkungan dan keuangan. Penerapan CnC mulai diberlakkan pemerintah sejak Mei 2012. Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral menyatakan rekomendasi dan sertifikat CnC baru bisa didapat jika
perusahaan memenuhi persyaratan tertentu.
Sementara itu, serah terima
personel, pendanaan, sarana dan prasarana seta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut telah selesai dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dalam hal pengawasan pertambangan, maka pengawasan kegiatan tambang secara legal maka pengawasanya dilakukan
oleh Pemerintah Pusat
dengan pendanaan yang dianggarkan dari
APBD Provinsi. Sementara itu, untuk untuk penambangan illegal maka pemerintah provinsi Sumatera Barat
saat ini telah membentuk Tim Terpadu yang bertugas menindak pelaku penambangan yang menyalahi izin dan tambang illegal karena berpotensi menrugikan daerah dan membahayakan keselamatan
masyarakat, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dinas ESDM, BKSDA, Kejaksaan, Satpol PP dan instansi terkait laininya.

## Kendala dalam Proses Peralihan Kewenangan Bidang Minerba di
Provinsi Sumatera Barat
Ada beberapa kendala belum selesainya peralihan kewenangan bidng minerba dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi di Sumatera Barat, di antara nya adalah :
Pertama, Adanya peralihan kewenangan bidang Minerba tersebut membawa konsekuensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota, sehingga pemerintah kabupaten/kota ‘separoh’ hati dalam menyerahkan dokumen IUP kepada pemerintah provinsi, sehingga ini berdampak
pada terlambatnya
pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap IUP yang telah diberikan oleh kabupaten/kota atau
kalaupun diserahkan dokumen IUP tersebut tepat waktu juga terkendala dengan belum lengkapnya data yang diberikan oleh Pemda Kab/kota. Kondisi lainnya adalah bahwa Dinas EDSM Provinsi Sumatera Barat terbentur soal kewenangan dalam melakukan pengawasan, karena sesuai degan PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengawasan menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga inspektur tambang dan pengawas pertambangan beralih status menjadi pegawai pemerintah pusat.
Kedua, pemerintah provinsi hanya memiliki kewenanangan dalam penerbitan perizinan, namun biaya operasional inspektur dan pengawas pertambanagn tetap dibebankan pada ABDD Provinsi (Padangmedia.com.). Kondisi ini tentu berdampak pada keterbatasan anggaran yang dimilik oleh pemerintah provinsi, sementara wilayah cakupan yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi tersebar hamper pada semua kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Ketiga, pemerintah provinsi juga terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia terutama yang akan menjadi pengawas dan inspektur
pertambangan, karena pengawas dan inspektur tambang yang ada pada pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota dialihkan menjadi aparatur pemerintah pusat, hal ini dilakukan karena
berdasarkan
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pada lempiran CC huruf k dinyatakan bahwa pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas menadi kewenangan peemrintah pusat. Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tambang illegal. Kondisi ini
diperparah dengan realita selama ini bahwa penindakan terhadap pelaku tambang illegal hanya menyentuh pelaku di lapangan/pekerja lapangan, tetapi tidak/kurang memberikan efek jera pada pemilik modal dan pembecking tambang tersebut.
Keempat, pencabutan izin pertambangan yang tidak clean and clear (CnC), tidak berlaku efektif, karena faktanya masih banyak kegiatan pertambangan illegal yang masih terjadi di kabupaten/kota di Sumatera Barat. Padahal gubernur sudah diberikan kewenangan lebih luas untuk mencabut IUP yang tidak CnC, sesuai dengan Permen ESDM No. 43/2015 tentang Tata Cara
Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah-
Dewi Anggraini 1 dan Febriani 2 133
Evaluasi Penerbitan IUP Mineral dan Batubara, maka tidak ada alasan gubernur untuk tidak mencabut izin bermasalah di Sumbar.
Kelima, dalam melakukan evaluasi untuk mengeluarkan rekomendasi CnC ESDM Provinsi Sumatera Barat terkendala oleh belum lengkapnya data yang diberikan oleh pemerintah
kabupaten/kota dan perusahaan terkait kronologis prosedur perizinan Keenam, sanksi hukum
terhadap pelaku tambang, baik pemilik modal, pemilik lahan dan pekerja tambang tidak memberikan efek jera untuk tetap melakukan aktivitas tambang, justru aparat lebih sering melakukan
penertiban dan penangkapan kepada pekerja tambang sementara pemilik modal lebih sering tidak tersentuh secara hukum
Implikasi terhadap Good Mining Practice Dengan berbagai kondisi belum siapnya proses perlihan kewenangan bidang minerba dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi tentu akan membawa konsekuensi dengan belum terlaksananya Good mining practice di
Sumatera Barat, karena prinsip dari good mining practice tersebutadalah menciptakan
hasil produksi pertambangan yang optimal dengan meminimalisir kerusakan lingkungan dalam menjalankan aktivitas pertambangan. Sementara kondisi kekinian aktivitas tambang di Sumatera Barat, baik legal maupun illegal sangat jauh dari memperhatikan kerusakan lingkungan dan
memperhatikan aspek keselamatan kerja sehingga masih banyak terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban di wilayah pertambangan.
Dari beberapa Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, hanya 3 perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan emas yang berstatus CnC, malahan di kabupaten yang paling banyak aktivitas tambang emasnya seperti Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan justru tidak ada perusahaan tambang emas yang berstatus CnC. Dari data Dinas ESDM Provinsi Sumbar tahun 2017 hanya tiga perusahaan yang berstatus CnC, yaitu PT Bina Bakti Pertiwi di Pasaman dengan masa CnC nya sampai tanggal 12 Ahustus 2030, PT Dempo Maju Cemerlang di Pessel dengn masa CnC sampai tahun 2024
dan PT Inexco Jaya Makmur di Pasaman sampai akhir tahun 2017.
Kondisi ini tentu saja akan berdampak dengan tidak berjalannya good mining practice di Provinsi
Sumatera Barat, karena pemerintah provinsi tidak bisa mengawasi aktivitas tambang illegal yang beroprasi di beberapa kabupaten. Oleh sebab itu, pihak kepolisian dan Satpol PP di masing-masing kabupaten harus melakukan penertiban dan pembinan terhadap keberadaan tambang- tambang illegal yang masih beroperasi di Provinsi Sumatera Barat.

## PENUTUP
Kesimpulan Pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk segera menyelesaikan seluruh tahapan penyerahan kewenangan minerba sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Di samping itu, Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus menerbitkan regulasi terkait dengan pengaturan kegiatan pertambangan di Sumatera Barat sebagai rujukan untuk dilakukannya kegiatan pertambangan
di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, sebagai wujud dari tata kelola pertambangan yang baik (good mining practice)

## Saran
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mewajibkan seluruh perusahhan tambang untuk membuat SOP (Standar Operational Procedural) dalam aktifitas pertambangan guna mencegah terjadinya korban jiwa terhadap pelaku pertambangan

## DAFTAR PUSTAKA
Askhalani, 2016. Maratorium Tambang dan Peluang Perbaikan Tata Kelola. Jakarta :Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilita Sumber daya Ekstraktif Ayu, Septina H, et,al. 2015. Pengawasan Penerapan Good Mining Practice pada PertambanganBatuan Andesit CV Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Private Law . Vol III No.2 Juli- Desember 2015 Bruce, Mitchell, dkk. 2003. Penggelolaan Sumberdaya dan Lingkungan . Yogyakarta : Gajah Mada University Pres.
Detik.com/7 November 2016 Hadi, Rifai.2013. Penyalahgunaan IUP dan Kerusakan Lingkungan. http://www.suara Agrarian.com diakses 29 September 2017
Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah-
Dewi Anggraini 1 dan Febriani 2 135
Jimung, Martin. 2005. Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
Oksep Adhayanto. Jurnal Selat, Mei. vol 2 No. 2 Edisi 4 Moleong, J Lexy. 2010 . Metodologi Penelitian Kulitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
m.bisnis.com/industry/read/20150226/ 44/407006/kementerian –esdm- minta gubernur–benahi-tata kelola-pertambangan. Diakses tanggal 26 Februari 205 www.mentawaikita.com. 20 Oktober 2016 Muqodas, Busro. 2014. IUP Bermasalah. Hukum online.com diakses 25 September 2017 Mustofa. Dana Bagi Hasil dan Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia Periode Desentralisasi . Jurnal Ekonomi dan Pendidikan . Volume 7 Nomor 2, edisi November 2010. Yogyakarta : FE UNY
Pohan P, Mangara dan Arif, Ridwan.
2006. Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karangan Sanggah Kalimantan Barat , Proceeding Pemaparan Hasil-hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun.
Pusat Sumber Daya Geologi
Suryanto, dkk. 2003. Good Mining Practice .Semarang : Studi Nusa
S.E.M. Nirahua, S.E.M. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak , melalui: www.fhukum- unpatti.org, http://books.google.co.id/books?
id=cOZMuLJt6q8C&pg=PA62 &lpg=PA62&dq=Kebijakan+da erah+tentang+pertambangan+lia r&source diakses 20 September 2107 Siallagan. 2010. Analisis Buangan Berbahaya Pertambangan Emas di Gunung Pongkor (Studi Kasus: Desa Cisarua, Desa Malsari, Deasa Kantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor ). Bogor : Institut Pertanian Bogor Usman, Dudi Nasrun,dkk. 2017. Good Mining PracticeSebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. J urnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017 Wahyono, Ary. 2006. Pentingnya Komunikasi Antara Stake Holders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa IJIN (PETI), Komunika Vol 9 No 2 2006 51-62.