TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 2 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.477 Hal. 133-145

## Efektivitas Pengelolaan Aset Pengelolaan Rumah Sewa Desa Di Gampong Ceurih Banda Aceh
Mukhrijal 1), Annis Fadila 2), Meutia Putri Maulani 3), Salsa Nazhifah 4), Vidya Syauqi
Salsabiil 5) Nurul kamaly 6)
1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 085277538041
2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 085212375952
3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 085273314196
4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 082275700716
5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, 085950694178
6) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia,
Email Korespondensi: muhkrijal@usk.ac.id
Abstrak: Pengelolaan aset desa meliputi serangkaian tindakan yang dimulai dari merencanakan, memperoleh, menggunakan,  memanfaatkan,  menjaga  keamanan,  merawat,  menghapus,  memindahkan  kepemilikan, mengelola administrasi, melaporkan, mengevaluasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan aset desa. Salah satu pemanfaatan aset desa di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh adalah penyewaan aset desa kepada masyarakat yaitu berupa rumah sewa yang dikelola dimana dalam pengelolaanya dimanfaatkan untuk  disewakan  kepada  masyarakat  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  gampong.  Peranan  penting pemerintah desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan di wilayah tersebut terkait pengelolaan aset desa  untuk memanfaatkan potensi, kekayaan, dan aset-asetnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kata Kunci: Efektivitas, Aset Desa, Rumah Sewa, Gampong Ceureh
Abstract:  Management  of  village  assets  includes  a  series  of  actions  starting  from  planning,  obtaining,  using, utilizing,  maintaining  security,  maintaining,  deleting,  transferring  ownership,  managing  administration, reporting, evaluating, fostering, monitoring and controlling village assets. One of the uses of village assets in Gampong  Ceurih,  Ulee  Kareng  District,  Banda  Aceh  City  is  the  leasing  of  village  assets  to  the  community, namely in the form of managed rental houses which are used to be rented out to the community as a source of village income. The important role of the village government as executor of government tasks in the region is related  to  the  management  of  village  assets  to  utilize  their  potential,  wealth  and  assets  to  improve  people's welfare.
Keywords: Effectiveness, Village assets, House for rent, Ceurih village

## Article History:
Received; 10-02-2023; Revised; 02-03-2023; Accepted; 08-05-2023

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  mencakup  dari  pemerintah  pusat  hingga  ke  tingkat pemerintah lokal. Pemerintah lokal menjadi bagian terpenting bagi Indonesia karena pada dasarnya itu menjadi  kekuatan  negara  kita.  Pada  pemerintah  daerah  itu  terdapat  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Di setiap  kabupaten ada  kecamatan,  dan  di  kecamatan  itu  ada  desa.  Desa  itu  yang paling bawah  dalam
sistem  pemerintahan  kita,  mereka  yang  langsung  mengurusi  pemerintahan  di  level  terendah. Pemerintah  desa  itu  perannya  penting  banget  buat  masyarakat  karena  mereka  yang  jadi  pelaksana tugas  pemerintahan  di  tingkat  paling  rendah.  Otonomi  daerah  juga  berkembang  karena  banyak dorongan  dari  berbagai  pihak  yang  ingin  mengubah  sistem  pemerintahan  yang  dulu.  Desa  itu  fokus utama dalam pembangunan pemerintahan karena sebagian besar dari wilayah Indonesia itu terbentuk dari  desa-desa.  Menurut  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  desa,  keuangan  pemerintah desa  dipisahkan dari keuangan pemerintah kabupaten. Jadi, desa punya posisi yang penting banget dan perlu perhatian yang seimbang buat menjalankan otonomi daerah dengan baik (Risnawati, 2017:199-212).
Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 memperkenalkan peraturan baru tentang Pemerintahan Desa dan komunitas desa untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Salah satu  inisiatif  yang  dapat  dilaksanakan  menurut  dengan  undang-undang  tersebut  adalah  pengelolaan aset  desa.  Aset  desa merujuk  pada  kepemilikan  desa yang  harus  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk kemajuan  dan  keberlanjutan  masyarakat  desa.  Namun,  terkadang  implementasinya  tidak  setara dengan tujuan yang diharapkan (Dewi, dkk 2017:130).
Jika  kita  melihat  luasnya  wilayah  Indonesia,  sebagian  besar  adalah  pedesaan.  Namun, masyarakat  di  desa  sering  menghadapi  masalah,  terutama  dalam  hal  pembangunan  karena  mereka tertinggal dari perkotaan. Ketertinggalan desa ini disebabkan oleh kurangnya pola pembangunan yang tepat.  Beberapa  fakta  yang  terjadi  adalah  kurangnya  peluang  kerja  dan  rendahnya  produktivitas  di sektor  ekonomi  pedesaan,  sehingga  banyak  tenaga  kerja  yang  beralih  ke  kota.  Salah  satu  penyebab turunnya  produktivitas  tenaga  kerja  adalah  gaji  yang  rendah  pada  sektor  pertanian.  Selain  itu,  ada faktor  lain  seperti  kurangnya  hubungan  dengan  masyarakat  luar,  perkembangan  teknologi  yang lambat,  sikap  yang  tradisional,  resistensi  terhadap  hal-hal  baru,  ketergantungan,  kurangnya kepercayaan  diri,  rasa  tidak  aman,  kelompok  kepentingan,  sumber  daya  manusia  yang  kurang mendukung, serta kurangnya saran dan fasilitas yang memadai (Sutaryo, 2016:153-175).
Pengelolaan  aset  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  desa.  Masalah utamanya  sebenarnya  adalah  kurangnya  pemahaman  kepala  desa  dan  pihak  desa  lainnya  tentang pengelolaan aset desa, yang perlu diselesaikan agar pengelolaan aset desa dapat berjalan dengan lancar.  Agar  aset  desa  bisa  dimanfaatkan  secara  optimal,  diperlukan  pengelolaan yang  baik  dari  awal  sampai  akhir.  Karena  pentingnya  pengelolaan  aset  desa,  pemerintah  desa  harus melakukannya  secara  profesional,  efektif,  dan  memperhatikan  aspek  ekonomi  agar  masyarakat  desa bisa mendapatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan aset desa.
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  saat  ini  yaitu  menjadikan  pembangunan  di  wilayah pedesaan  sebagai  prioritas  utama.  Gampong  Ceurih,  yang  berada  di  Kecamatan  Ulee  Kareng,  Kota Banda  Aceh,  merupakan  salah  satu  gampong  yang  mendukung  pencapaian  tujuan  pembangunan tersebut. Gampong ini dibawah kepemimpinan Keuchik yang bernama Keuchik Drs. H. Mustafa AB.
Desa merupakan unit pemerintahan yang berhubungan  secara langsung dengan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam pembangunan pemerintah. Sebagian besar wilayah di negara ini adalah pedesaan.  Menurut  undang-undang  yang  berlaku,  desa  memiliki  peraturan  pemerintahan  yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Salah satu ketentuannya adalah bahwa setidaknya 10% dari dana yang diterima oleh kabupaten/kota harus dialokasikan kepada desa (Muntahanah, 2013:1-2).
Alokasi dana desa adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa.  Dana  tersebut  berasal  dari  sejumlah  uang  yang  diterima  langsung  oleh  kabupaten/kota  dari pemerintah  pusat  dan  daerah.  Sumber  dana  desa  ini  adalah  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN).  Dana  tersebut  dimanfaatkan  untuk  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan  aset  desa  memiliki  dampak  yang  relevan  terhadap  kemajuan  desa,  contohnya  di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, di mana mereka mengelola rumah sewa sebagai  sumber pendapatan desa. Agar pengelolaan aset desa dapat dilakukan secara optimal dan transparan, penting bagi  pemerintah  desa  memiliki  atau  meningkatkan  sistem  informasi  manajemen  yang  komprehensif dan dapat diandalkan sebagai alat pengambilan keputusan. Hal ini berdasarkan dengan peraturan yang mengatur pengelolaan aset desa. Namun, perlu diperhatikan dengan baik bagaimana pengelolaan aset desa dilakukan karena seringkali desa menghadapi hasil yang tidak memuaskan (Waluyo, 2020:17).
Jumlah Dana Desa Per Gampong Kecamatan Ulee Kareng Tahun 2022 No Gampong Alokasi Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) 1 Ceurih 1.027.554.000 828.922.817 2 Doy 817.919.000 603.592.466 3 Ie Masen 914.200.000 694.507.707 4 Ilie 979.971.000 777.246.000 5 Lambhuk 994.023.000 740.331.378 6 Lamglumpang 844.735.000 639.731.301 7 Lamteh 815.393.000 606.523.960 8 Pango Deah 708.728.000 539.403.017 9 Pango Raya 873.454.000 661.310.293

## Sumber: DPMG (2022)
Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Ulee Kareng, terutama di gampong Ceurih, terdapat jumlah  alokasi  dana  desa  dan  merupakan  dana  desa  tertinggi,  yakni  berjumlah    Rp.  1.027.554.000 dengan  anggaran  dana  desa  sebesar  Rp.  828.922.817.  Setiap  desa  menerima  total  dana  desa  yang berbeda-beda tergantung  pada  ukuran  wilayah  dan  jumlah  penduduknya.  Desa-desa  dengan  wilayah luas dan penduduk yang banyak bakal mendapatkan dana desa yang lebih besar. Disamping itu, yang menjadi faktor penting pada alokasi dana desa yakni tingkat kemiskinan (Ilmiah, 2020:2).
Pengurusan  aset  desa  tidak  hanya  terkait  dengan  administrasi  semata,  melainkan  juga melibatkan usaha untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,  lalu menghasilkan nilai yang bertambah dalam  pengelolaan  aset  agar  dapat  dioptimalkan.  Oleh  karena  itu,  pengurusan  aset  desa  melibatkan beragam  langkah  seperti  perencanaan,  penyediaan,  pemanfaatan,  pemakaian,  perlindungan, pemeliharaan,  penghapusan,  pemindahan  kepemilikan,  penataan  usaha,  pelaporan,  penilaian, pengukuhan,  pengawasan,  dan  penyelenggaraan.  Tahap-tahap  ini  membentuk  serangkaian  siklus dalam  pengurusan  aset  desa.  Jika  salah  satu tahap  menghadapi  masalah,  hal  itu  dapat memengaruhi tahap-tahap lainnya hingga pengurusan aset desa tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nilai properti merupakan  asset  terbesar  dari  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  desa.  Selain  itu,  pengurusan  aset  juga merupakan persoalan umum yang dihadapi dalam pemerintahan desa. Maka dari itu, pengurusan aset harus  dilakukan  secara  maksimal  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  (Andrianto,  2018:297- 304).
Berlandaskan    penjelasan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai atau penelitian mendalam terkait bagaimana aset desa dikelola dan hasil penelitian ini akan diungkapkan  dalam  sebuah  jurnal  yang  judul “Efektivitas  Pengelolaan  Aset  Desa  di  Gampong Ceurih (Studi Kasus Pengelolaan Rumah Sewa)”.

## KERANGKA TEORITIS
Kerangka  teoritis  merupakan  suatu  rujukan  atau  perbandingan  yang  dapat  dijadikan  sebagai acuan maupun referensi dasar oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada pengelolaan aset desa yaitu rumah sewa yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan utama gampong Ceurih.
Marshaliany,  (2019)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul pengelolaan  asset  desa  Oleh Pemerintah Desa  Di  Desa  Utama  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis. Penelitian  ini  mengungkapkan bahwa  dalam  pengelolaan  aset  desa  di  Desa  Utama,  Kecamatan  Cijeungjing,  Kabupaten  Ciamis, belum optimal, sebagaimana terlihat dari masih adanya aparatur yang belum memahami pengelolaan aset  desa.  Selain  itu,  pelaksanaannya  juga  dihadapkan  dengan  permasalahan  seperti  apatisnya masyarakat desa terhadap pengelolaan aset desa.
AL-Daula,  (2017)  dalam  skripsinya  yang  berjudul Penguasaan  Aset  Gampong  Rukoh  Oleh Oknum Masyarakat ditinjau menurut Konsep Milk Al-Daulah . Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa asset  desa  di  gampong  Rukoh  diperoleh  oleh  anggota  masyarakat  yang  dianggap  telah  memberikan kontribusi dalam melakukan gotong royong dan pemeliharaan rumah sewa di gampong Rukoh. Selain itu,  mereka  menghuni  rumah  sewa  tersebut  dan  juga  menyewakannya  kepada  pihak  lain  untuk mendapatkan pendapatan pribadi tambahan.
Ridwan,  (2022)  dalam  skripsinya  yang  berjudul Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Ceurih  Kota  Banda  Aceh. Penelitian  ini mengindikasikan  bahwa  efektivitas  Dana  Desa  Gampong  Ceurih  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  tergolong  efektif.  Kesejahteraan  masyarakat  Gampong  Ceurih  dapat  dilihat  dari penggunaan  dana  desa  secara  seimbang  untuk  membantu masyarakat,  seperti  pembangunan  fasilitas umum. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu keterbatasan sumber daya manusia.
Dewi,  dkk  (2017)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul Optimalisasi  Pemanfaatan  dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Hasil penelitian ini  menjelaskan  Bagaimana  strategi  pengaturan  aset  desa  di  desa-desa  di  Provinsi  Bali  mengingat banyaknya insiden penyalahgunaan aset desa oleh pemerintah desa di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  pengelolaan  aset  desa  yang  efektif  dan  terampil  dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan desa.
Irwandi,  (2019)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul Kebijakan  Pemerintah  Desa  Dalam Pengelolaan  Aset  Desa  di  Kabupaten  Muaro  Jambi .  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  peran Kepala  Desa  belum  dijalankan  dengan  efektif  dan  tepat,  hingga  tidak  memiliki  keuntungan  dan pendapatan  yang  masuk  ke  kas  desa,  dan  dianggap  tidak  produktif  karena  adanya  pola  pengelolaan yang  kurang  baik.  Akibatnya,  aset  desa  yang  dimiliki,  yaitu  pasar  desa,  tidak  memberikan  manfaat yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa.
Prayitno,  (2021)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul Analisis  Penerapan  Sistem  Pengelolaan  Aset Desa  (SIPADES)  terhadap  Inventaris  Desa .  Hasil  penelitian  ini  mengulas  tentang  bagaimana  desa- desa  di  Kecamatan  Jampangkulon,  termasuk  Desa  Nagraksari,  Desa  Bojonggenteng,  Desa  Ciparay, Desa  Citanglar,  Desa  Jagamukti,  dan  Desa  Pasiripis,  menggunakan  aplikasi  SIPADES.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  cara  perangkat  desa  memanfaatkan  dan menggunakan aplikasi SIPADES dan apakah terdapat kendala dalam penerapannya.
Ediyanto, (2023) dalam jurnalnya Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam  Mewujudkan  Good  Governance  di  Desa  Tanjungsari  Kabupaten  Sumedang .  Hasil  penelitian ini  mengulas  tentang  penerapan  kebijakan  pengelolaan  peninggalan  desa  di  Pemerintah  Desa Tanjungsari  masih  menghadapi  beberapa  tantangan.  Salah  satunya  adalah  kekurangan  dalam komunikasi, pelatihan, dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi SIPADES.
Pobela,  dkk  (2017)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul Analisis  Pengelolaan  Aset  Desa  di  Kota Kotamobagu . Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa proses perencanaan, pengadaan,  pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan aset desa di Kota Kotamobagu belum berjalan dengan baik, karena belum diterapkannya peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, pemerintah desa belum sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Desa untuk menginventarisir semua aset desa. Beberapa  kendala  yang  ditemui  meliputi  kurangnya  kapasitas  sumber  daya  manusia,  masalah komunikasi,  ketidakpastian  hukum,  sikap  para  pelaksana,  keahlian  dalam  pengelolaan  kegiatan, kurangnya transparansi, dan kurangnya komitmen organisasi.
Novriansa,  dkk  (2023)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul Pengololaan  Aset  Desa:  Pelatihan Kepada Aparatur Pemerintah Desa di Desa Kerinjing, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset desa di desa Kerinjing masih kurang optimal dan belum adanya  dilakukan  pemisahan  kepemilikan  antara  aset  desa  dan  aset  BUMDes.  Oleh  karena  itu, kegiatan  pelatihan  pengelolaan  aset  desa  sangat  diperlukan.  Hasil  dari  kegiatan  pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pelatihan berjalan dengan baik, dan tingkat pemahaman peserta meningkat  sebesar  30%  terkait  materi  pengelolaan  aset  desa.  Selain  itu,  pemerintah  Desa  Kerinjing juga sedang berusaha untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset desa.
Maulidiah, (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya  penguatan  kelembagaan  pemerintah  desa .  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  untuk
menjalankan tata kelola dan pembangunan desa yang kondusif, perangkat desa membutuhkan sumber daya  keuangan  dan  aset  desa  untuk  mendukung  dan  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan desa

## Efektivitas
Efektivitas  merujuk  pada  tingkat  pencapaian  atau  ketidakberhasilan  suatu  organisasi  dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketika suatu organisasi mencapai tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa  organisasi  tersebut  beroperasi  secara  efisien.  Keberhasilan  tercapai  ketika  tujuan  atau  target yang telah ditetapkan berhasil terpenuhi.
Efektivitas  merupakan  standar  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  pencapaian  tujuan  yang telah direncanakan. Pencapaian efektivitas dapat dilihat dari hasil kerja yang telah dihasilkan.Kita bisa menilai  seberapa  efektifnya  suatu  organisasi  dengan  melihat  apa  yang  telah  dicapai  dalam pekerjaannya. Keefektifan bisa diukur dari sejauh mana organisasi mencapai tujuannya dengan sukses atau tidak (Monoarfa, 2012:5).
James L Gibson, dkk berpendapat efektivitas merujuk pada pencapaian sasaran yang dihasilkan dari  upaya  bersama.  Tingkat  pencapaian  sasaran  mencerminkan  tingkat  efektivitas.  Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari kolaborasi yang dilakukan. Derajat pencapaian tujuan menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai (Pasolong, 2013: 4).

## Pengelolaan Aset Desa
Perencanaan  adalah  suatu  proses  yang  melibatkan  merencanakan,  mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi untuk tercapainya target yang sudah ditentukan dengan menggunakan SDM dan sumber daya lainnya. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata "kelola" yang mengacu  pada  tahap  mengelola  atau  mengoperasikan  sesuatu  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu. Oleh karena itu, manajemen merupakan disiplin yang terkait dengan proses mengatur dan mengelola sesuatu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan (Rindprindo, 2021:3).
Di  pedesaan,  juga  terdapat  kekayaan  yang  disebut  sebagai  "Aset  Desa".  Kekayaan  tersebut merupakan  milik  desa  itu  sendiri  yang  harus  dikelola  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Satu  perbedaan  antara  desa  dan  kelurahan  adalah  keberadaan kekayaan  yang  dimiliki  oleh  desa.  Menurut  Undang-undang  No.  6/2014  tentang  Desa,  Aset  Desa didefinisikan  sebagai  properti  yang  dimiliki  oleh  desa  yang  berasal  dari  sumber  daya  alam  desa  itu sendiri, dibeli atau diperoleh melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau melalui perolehan  hak  yang  sah  lainnya.  Kemudian,  pasal  76  ayat  (1)  dan  (2)  secara  rinci  mengidentifikasi jenis-jenis Aset Desa sebagai berikut:
a. Aset  desa  dapat  berupa:  Properti  Desa,  tanah  Desa,  pusat  pemberlanjaan  Desa,  tempat pemeliharaan  hewan,  dermaga  perahu,  struktur  bangunan  Desa,  tempat  lelang  ikan,  tempat lelang hasil pertanian, hutan Desa, sumber mata air Desa, tempat mandi umum, dan aset desa lainnya yang dimiliki oleh desa.
b. Aset  lainnya  yang  dimiliki  oleh  Desa  seperti  yang  disebutkan  pada  ayat  (1)  termasuk: Kekayaan  Desa  diperoleh  melalui  dana  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara, anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  serta  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa, kekayaan Desa diperoleh melalui hibah, sumbangan, atau sumber lain yang sejenis, kekayaan Desa  diperoleh  melalui  pelaksanaan  perjanjian/kontrak  dan  sejenisnya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  kekayaan  desa  diperoleh  melalui  kerja  sama  dengan  pihak lain, barang milik desa diperoleh melalui perolehan lain yang sah (Maulidiah, 2018: 149-151).

## Dana Desa
Dana  desa  merupakan  pemberian  keuangan  yang  dialokasikan  kepada  desa  setiap  tahunnya, berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Dana  ini  khusus  digunakan  untuk
mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Sesuai dengan visi pemerintahan yang mengutamakan pembangunan Indonesia dari daerah terpencil  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  alokasi  dana  desa  dalam APBN-P 2016 ditingkatkan guna memperkuat pembangunan di desa (Lili, 2018:10).
Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014, pasal 11 ayat (3), mengatur cara dana desa dibagikan berdasarkan  3  faktor,  yaitu:  Jumlah  penduduk  memberikan  bobot  sebesar  30%,  luas  wilayah memberikan  bobot  sebesar  20%,  dan  tingkat  kemiskinan  memberikan  bobot  50%,  lalu  kemudian mengalikannya dengan indeks kemahalan konstruksi kabupaten. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan  alokasi  dana  ini  berasal  dari  Alokasi  Dana  Umum  (DAU).  Peraturan  pemerintah  ini kemudian  mengalami  revisi  dengan  perubahan  bobot  alokasi  dana  desa.  Bobot  untuk  jumlah penduduk  direvisi  menjadi  25%,  luas  wilayah  menjadi  10%,  angka  kemiskinan  menjadi  35%,  dan Indeks Kesulitan Geografis menjadi 30% (Marthaliana, 2018:1331-1346).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  atau  metode  ilmiah  mengacu  pada  serangkaian  langkah-langkah  yang digunakan  untuk  memperoleh  pengetahuan  atau  pengetahuan  ilmiah.  Metodologi  penelitian  adalah pendekatan  sistematis  dalam  mengembangkan  pemahaman  ilmiah.  Metode  penelitian  umumnya mengacu pada variasi-variasi penelitian yang dilakukan (Tamarawati, 2020:216-226).
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini, informasi yang diperlukan  diperoleh  dari  dua  sumber  berbeda,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer merujuk  pada  data  yang  diperoleh  langsung  dari  suatu  sumber,  seperti  hasil  wawancara,  observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung. Sedangkan data sekunder merujuk pada data yang tersedia dan data sebelumnya dan relevan dengan masalah yang diteliti, seperti literatur yang terkait. Dengan  menggunakan  metode  ini,  penulis  berupaya  mengumpulkan  informasi  mengenai  efektivitas pengelolaan aset desa, khususnya rumah sewa, di Kecamatan Ulee Kareng, Gampong Ceurih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Awal Terbentuknya Inovasi Rumah Sewa
Salah satu properti desa yang umum adalah perumahan desa. Perumahan desa adalah bangunan rumah  yang  dimiliki  oleh  desa  dan  dapat  diperoleh  melalui  pembelian  menggunakan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  atau  melalui  cara  lain  yang  sah.  Tujuannya  adalah  untuk disewakan  kepada masyarakat  yang  ingin  tinggal  di  desa  tersebut,  terutama  bagi  mereka  yang  tidak memiliki  rumah  sendiri,  baik  sebagai  penduduk  baru atau  pendatang  baru,  serta keluarga  yang  baru saja  dibentuk.  Selain  itu,  perumahan  desa  juga  bisa  berasal  dari  sumbangan  wakaf  atau  hibah  yang diberikan oleh masyarakat desa, dengan manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat desa secara umum maupun secara spesifik (Pake, 2022:12).
Bangunan perumahan desa dibangun di atas tanah desa dan biasanya terdiri dari beberapa unit rumah yang dimiliki oleh desa. Pendapatan dari sewa perumahan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa. Pendapatan ini dikelola oleh pemerintah desa dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan  pemerintahan  dan  pembangunan  desa.  Kepala  desa  memiliki  tanggung  jawab  dan wewenang dalam mengelola aset desa tersebut (Al-Daulah, 2017:3-4).
Salah  satu  desa  yang  menerima  alokasi  dana  desa  adalah  Gampong  Ceurih.  Dengan  adanya dana  desa,  kebutuhan  desa  dapat  terpenuhi,  sehingga  Gampong  Ceurih  dapat  melakukan pembangunan  baik  dalam  bentuk  fisik  maupun  nonfisik.  Salah  satu  pembangunan  fisik  yang dilakukan  oleh  Gampong  Ceurih  adalah  pembangunan  rumah  sewa.  Awalnya,  motivasi  untuk membangun  rumah  sewa  berasal  dari  wakaf  tanah  dan  sumbangan  tanah  dari  masyarakat. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1995 hingga 1996, dan kemudian direhab kembali  pada tahun 2019  dengan  menggunakan  dana  APBG.  Pembangunan  rumah  sewa  memberikan  banyak  manfaat, seperti  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  sekitar  dan  meningkatkan  pendapatan  mereka.
Rumah  sewa  juga  menjadi  sumber  pendapatan  baru  bagi  desa  dan  bagian  dari  upaya  memajukan pembangunan desa.
Bapak  Mustafa,  selaku  Keuchik  Gampong  Ceurih,  menyatakan  bahwa  adanya  perencanaan dalam pengelolaan aset desa sehingga hasil dari pengelolaan rumah sewa dapat dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Mustafa AB, ia menyampaikan bahwa:
“Awal  mula  terciptanya  inovasi  terwujudnya  pembangunan  rumah  sewa  gampong  terdapat  2 versi  yaitu  swadaya  masyarakat  dan  sumbangan  tanah  wakaf.  Yang  kemudian  terciptanya inovasi pembangunan rumah sewa sebagai sumber pendapatan gampong” (Wawancara, 15 Mei 2023).
Dari hasil wawancara, ada dua versi yang disebutkan mengenai awal mula terciptanya inovasi dalam pembangunan rumah sewa gampong ceurih, yaitu melalui swadaya masyarakat dan sumbangan tanah wakaf. Pertama, swadaya masyarakat mengacu pada partisipasi aktif warga dalam membangun rumah sewa gampong. Warga secara sukarela berkontribusi, baik dengan tenaga maupun sumber daya finansial, untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan adanya kepedulian sosial dan semangat kolaboratif dalam mengatasi masalah perumahan di gampong.
Kedua,  sumbangan  tanah  wakaf  menjadi  faktor  penting  dalam  inovasi  ini.  Sumbangan  tanah wakaf  menunjukkan  peran  lembaga  keagamaan  atau  individu  dalam  menyediakan  lahan  yang digunakan  untuk  membangun  rumah  sewa.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  peran  lembaga  keagamaan dan  nilai-nilai  keagamaan  yang  memotivasi  partisipasi  mereka  dalam  membantu  masyarakat  yang membutuhkan.  Sumbangan  ini  mencerminkan  tanggung  jawab  kolektif  dan  kepedulian  terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Icha selaku masyarakat gampong Ceurih, sebagai berikut: “Pembangunan  rumah  sewa  merupakan  inovasi  yang  bagus  dan  tepat,  karena  dengan  adanya pembangunan rumah sewa gampong bisa menghasilkan pendapatan desa yang akan digunakan untuk kepentingan gampong Ceurih dan warga gampong ceurih juga tidak perlu mencari rumah sewa di gampong-gampong yang lain” (Wawancara, 21 Mei 2023).
Dari  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  pembangunan  tersebut,  desa  bisa mendapatkan  pendapatan  tambahan  yang  nantinya  bisa  digunakan  untuk  memajukan  gampong Ceurih. Ini adalah suatu cara yang cerdas untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di gampong dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Selain itu, dengan adanya rumah sewa di  gampong,  warga  gampong  Ceurih  tidak  perlu  lagi  repot-repot  mencari  rumah  sewa  di  gampong- gampong  lain.  Ini  akan  sangat  menguntungkan  bagi  warga  setempat,  karena  mereka  dapat  tetap tinggal dan menikmati lingkungan yang mereka kenal dengan baik.
Inovasi  pembangunan  rumah  sewa  ini  dapat  menjadi  peluang  bagi  gampong  Ceurih  menjadi sumber  pendapatan  gampong.  Ini  menunjukkan  bahwa  gampong  ceurih  melihat  potensi  ekonomi dalam memanfaatkan rumah sewa sebagai sumber pendapatan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai  proyek  pembangunan  lainnya  atau  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat. Pendekatan  ini  mencerminkan  upaya  gampong  untuk  menciptakan  keberlanjutan  finansial  dan pengembangan infrastruktur melalui inovasi perumahan. Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk  memperbaiki  infrastruktur,  membangun  sarana  dan  prasarana  umum,  serta  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat.  Dengan  demikian,  pembangunan  rumah  sewa  di  gampong  merupakan langkah yang cerdas dan bermanfaat untuk memajukan gampong Ceurih secara keseluruhan.

## Efektivitas Pengelolaan Aset Desa
Efektivitas  merupakan  hasil  tujuan  yang  sudah  di  tetapkan  baik  dalam  hal  tujuan,  tujuan berjangka  panjang,  ataupun  misi  dari  organisasi.  Efektivitas  digunakan  sebagai  ukuran  untuk mengevaluasi  sejauh  mana  tujuan  yang  sudah  dirancang  bisa  tercapai.  Salah  satu  cara  untuk mengukur efektivitas ialah melalui hasil yang diperoleh dari suatu program. Jika hasil yang diperoleh
optimal,  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  suatu  organisasi  sudah  berhasil  untuk  menjalankan  program tersebut dengan baik (Hafni, 2021:98-107).
Pengelolaan  aset  desa  merupakan  metode  atau  upaya  yang  melibatkan  sekelompok  individu dalam  serangkaian  kegiatan  yang  dimulai  dari  perencanaan,  pengaturan,  pelaksanaan,  hingga pengawasan  dengan  tujuan  mencapai  sasaran  tertentu.  Pelaksanaan  pengaturan  ini  harus  diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang berjalan dengan baik, hemat biaya, dan saling mendukung  agar  memberikan  manfaat  maksimal  untuk  kehidupan  bersama  dalam  konteks  hidup berkomunitas.  Pengaturan  sumber  daya  desa  dilakukan  dengan  memegang  teguh  prinsip fungsionalitas,  kepastian  hukum,  keterbukaan  dan  transparansi,  efisiensi,  pertanggungjawaban,  serta kepastian nilai (Risnawati, 2017:199-212).
Gampong  Ceurih  merupakan  sebuah  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Ulee  Kareng.  Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya, desa ini menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat,  yaitu  Dana  Desa.  Pelaksanaan  manajemen  ini  harus  diarahkan  untuk  mengadakan  dan mengembangkan kegiatan yang efektif, hemat sumber daya, dan saling mendukung guna memberikan manfaat  optimal  bagi  kehidupan  bersama  dalam  konteks  kehidupan  berkomunitas.  Manajemen sumber daya desa dilakukan dengan mematuhi prinsip fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan dan  transparansi,  efisiensi,  akuntabilitas,  serta  kepastian  nilai.  Pengelolaan  aset  desa  mencakup berbagai  jenis  aset,  antara  lain:  tanah,  air,  hutan,  bangunan  dan  sebagainya.  Berikut  beberapa pengelolaan aset desa yang dapat dilakukan:
a. Pengelolaan bangunan
Desa  dapat  membangun  dan  mengelola  bangunan  dengan  menggunakan  dana  desa  tersebut yakni  untuk  kepentingan  desa  dan  masyarakat,  seperti  di  Gampong  Ceurih  dimana membangun  rumah  yang  kemudian  disewakan  untuk  meningkatkan  pendapatan  masuk  ke gampong.
b. Pengelolaan keuangan Desa  dapa  mengatur  dana  desa  dengan  efektif  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  desa  dan masyarakatnya,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  merancang  anggaran  desa  sebaik  mungkin, memastikan  transparansi  setiap  penggunaannya  serta  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi terhadap penggunaan anggaran desa.
Apabila  kekayaan  desa  dapat  dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  efisien,  maka  akan meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  desa.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  perhatian  yang mendalam  terkait  pengelolaan  kekayaan  desa  dan  harus  dilakukan  dengan  perencanaan  dan pemanfaatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, jika kekayaan  yang  dimiliki  oleh  desa  dimanfaatkan  dengan  baik,  maka  desa  akan  mendapatkan pendapatan  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  desa.  Selain  itu,  pemanfaatan  kekayaan  desa dapat  dilakukan  melalui  berbagai  bentuk  kerjasama,  penggunaan  kekayaan  desa,  dan  perubahan penggunaan  dengan  izin  tertulis  dari  pemerintah  daerah.  Hasil  dari  pemanfaatan  ini  menjadi pendapatan asli desa, akan disimpan dalam tabungan kas desa (Andi, 2021:4).
Dalam  upaya  pengelolaan  aset  desa,  perlu  diberikan  perhatian  yang  besar  untuk  memastikan bahwa pengelolaannya berjalan dengan baik dan terencana. Dalam dokumen Permendagri No.1 Tahun 2016  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  aset  desa,  ditegaskan  bahwasanya  penggunaan  aset  desa secara optimal akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Ini berarti bahwa jika aset desa  dikelola  dengan  baik  dan  dimanfaatkan  secara  efisien,  hal  ini  akan  menghasilkan  pendapatan yang dapat meningkatkan keuangan desa.
Terkait  efektivitas  pengelolaan  asset  desa  Bapak  Erwin  selaku  kepala  dusun  menyatakan “Pengelolaan aset desa pemerintah desa dapat dikatakan cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin sebagai berikut:
“Pengelolaan rumah sewa cukup efektif yang dimana hasil dari pengelolaan rumah sewa akan dimasukkan  kedalam  APBG  (anggaran  pendapatan  belanja  gampong)  sebagai  pendapatan gampong.  Untuk  menginformasikan  rumah  sewa  gampong,  jika  diwilayah  kami  justru  para
penyewa yang mencarinya. Kami hanya menginformasikan dengan cara menempelkan Nomor handpone untuk dihubungi kalau rumah ini disewakan. Untuk saat ini rumah sewa digampong ceurih ada sekitar 6 unit” (Wawancara, 18 Mei 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Gampong  Ceurih  terdapat  total  6 unit  rumah  sewa.  Dari  jumlah  tersebut,  2  unit  rumah  sewa  berada  di  Lr.  Mawar,  sementara  4  unit lainnya  berada  di  Lr.  Villa  gading.  Dari 4  unit  rumah  sewa  tersebut, diketahui  bahwa  rumah-rumah tersebut  dibangun  atas  dasar  pemberian  tanah  wakaf  dan  dialokasikan  sebagai  aset  desa.  Hasil  dari pengelolaan  rumah  sewa  ini  kemudian  dibagi  dalam  skema  alokasi  pendapatan,  dimana  70% dialokasikan untuk keperluan kenduri gampong dan 30% untuk keperluan desa.
Selain itu, terdapat juga 2 unit rumah sewa lainnya yang didirikan melalui swadaya masyarakat. Dalam hal ini, seluruh pendapatan yang dihasilkan dari kedua unit rumah sewa ini dialokasikan secara penuh  untuk  keperluan  desa,  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk mempromosikan  rumah  sewa  yang  ada  di  Gampong Ceurih,  metode  yang  digunakan adalah  dengan menempelkan  nomor  handphone  yang  dapat  dihubungi  bagi  mereka  yang  mencari  rumah  sewa. Dalam  hal  ini,  pihak  gampong  tidak  aktif  mencari  penyewa,  melainkan  mengandalkan  potensi penyewa yang datang mencari sendiri.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmayani selaku masyarakat gampong Ceurih, sebagai berikut
“Menurut Ibu manfaat dari pembangunan rumah sewa sangat dapat dirasakan karena hasil dari pendapatan  pembangunan  rumah  sewa  gampong  ceurih  ini  udah  dirasakan  sama  warga misalnya  pembangunan  tempat  shalat  yang  sudah  layak,  aliran  air  parit  juga  sudah  bagus dengan  adanya  pendapatan  rumah  sewa  gampong  dan  sudah  berjalan  cukup  efektif” (Wawancara 21 Mei 2023).
Dalam wawancara ini, dampak dari pendapatan yang dihasilkan dari pembangunan rumah sewa di  gampong  Ceurih  sudah  terasa  langsung  oleh  warganya.  Misalnya,  pembangunan  tempat  ibadah yang sudah lebih layak, seperti masjid atau mushola yang diperbaiki atau dibangun baru. Selain itu, kualitas aliran air di parit juga sudah jauh lebih baik berkat pendapatan dari rumah sewa di gampong. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan  pendapatan  tersebut  sudah  berjalan  dengan  cukup  efektif dan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan  adanya  peningkatan  infrastruktur  dan  pelayanan  publik  ini,  warga  gampong  Ceurih merasakan  manfaat  langsung  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka.  Mereka  dapat  beribadah  dengan lebih  nyaman  dan  mendapatkan  akses  yang  lebih  baik  terhadap  pasokan  air  bersih.  Selain  itu, pendapatan dari rumah sewa gampong juga berkontribusi pada pembangunan dan perbaikan fasilitas- fasilitas lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan  rumah  sewa  gampong  Ceurih  telah  membawa  dampak  positif  yang  signifikan  dan memberikan keuntungan nyata bagi warga gampong. Selain itu, peran swadaya masyarakat juga turut berkontribusi dalam penyediaan rumah sewa, yang seluruh hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan desa.

## Kendala Dalam Pengelolaan Aset Desa
Kendala  adalah  hambatan  atau  rintangan  yang  menghalangi  kemajuan  atau  pencapaian  suatu tujuan. Kendala dapat muncul dalam berbagai konteks, baik itu dalam kehidupan pribadi, pendidikan, pekerjaan, maupun proyek-proyek yang sedang dijalankan (Ruslan, 2016:147-157).
Pemerintah  desa  perlu mampu mengatur keuangan  dengan baik  dan  hemat.  Dana  yang  ada  di desa  dimanfaatkan  untuk  memberdayakan  masyarakat  dan  membangun  sarana-prasarana.  Dengan adanya  sarana-prasarana  yang  dibangun,  diharapkan  pendapatan  asli  desa  bisa  meningkat  karena aksesnya  yang  mudah  dan  fasilitas  yang  mendukung,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat mengurangi kemiskinan dan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat desa (Budiningsih, 2019:6).
Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwasanya  terdapat  hambatan-hambatan  yang  dilalui  oleh Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Desa  yaitu  minimnya  penanganan  pemerintah  dan  masyarakat dalam  pengelolaan  dana  dari  alokasi dana  desa.  Untuk  itu  perlu  diketahui  sejauh  mana  keberhasilan
pengelolaan  keuangan  dalam  pengalokasian  dana  desa  dan  sejauh  mana  peran  alokasi  dana  desa dalam program desa (Rahmi, 2021:79-95).
Di  samping  itu,  kekurangan  kesadaran  dari  penduduk  desa  sendiri  mengenai  nilai  gotong royong dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga aset-aset desa, baik yang bergerak dan yang tidak bergerak.  Selain  itu,  terdapat  pemahaman  yang  salah  di  kalangan  masyarakat  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, di mana mereka mengira bahwa pemerintah desa  memiliki  sumber  dana  yang  mencukupi  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan  desa.  (Risnawati, 2017:199-212).
Berdasarkan  pernyataan  Bapak  Mustafa  selaku  keuchik  di  gampong  ceurih mengenai  kendala terhadap mengelola rumah sewa sebagai berikut:
“Terdapat kendala dalam pengelolaan aset desa dalam penyewaan rumah sewa yakni terdapat salah satu penyewa yang menunggak pembayaran lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut dapat menghambat dalam pengelolaan dikarenakan hanya rumah sewa itu yang menjadi sumber pendapatan gampong, dan juga sebelum diganti menjadi listrik prabayar yang  menyewa  rumah  melakukan  penunggakan  dalam  pembayaran  listrik  jadi  listriknya diputus” (Wawancara, 15 Mei 2023).
Berdasarkan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa kendala dalam pengelolaan  aset  desa  terutama  terkait  dengan  penyewaan  rumah  sewa.  Salah  satu  masalah  yang muncul adalah adanya penyewa yang tidak membayar sewa tepat waktu, bahkan ada yang menunggak pembayaran  melebihi  tenggat  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  menjadi  hambatan  dalam pengelolaan aset desa karena pendapatan gampong hanya berasal dari rumah sewa tersebut.
Selain  masalah  pembayaran  yang  tidak  tepat  waktu,  kendala  lain  yang  disebutkan  dalam wawancara adalah terkait dengan pasokan listrik. Sebelum adanya sistem PLN prabayar, terdapat juga masalah  penunggakan  pembayaran listrik  oleh  penyewa.  Akibatnya,  pihak penyedia  listrik  memutus pasokan listrik ke rumah sewa tersebut. Masalah ini juga dapat mempengaruhi pengelolaan aset desa secara keseluruhan.
Kedua  kendala  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  rumah  sewa  dihadapkan  pada tantangan  dalam  menjaga  aliran  pendapatan  yang  stabil  dan  kelancaran  penyediaan  layanan  dasar seperti  listrik.  Tindakan  yang  dapat  diambil  untuk  mengatasi  masalah  pembayaran yang  tidak  tepat waktu  adalah  dengan  meningkatkan  sistem  pengawasan  dan  penagihan  yang  lebih  efektif  kepada penyewa.  Selain  itu,  dalam  hal  pasokan  listrik,  perlu  dilakukan  pendekatan  dengan  pihak  penyedia listrik  untuk  mencari  solusi  yang  memungkinkan  agar  penyewa  tetap  dapat  menggunakan  listrik secara teratur.
Berdasarkan  pernyataan  Bapak  Aris  selaku  masyarakat  di  gampong  ceurih  mengenai  kendala terhadap mengelola rumah sewa sebagai berikut:
“Saya sebagai warga gampong ceurih merasakan tidak ada kendala dalam pengelolaan rumah sewa  namun  terdapat  keluhan  dari  penyewa  rumah  sewa  bahwasanya  air  untuk  kebutuhan sehari-hari  mengeluarkan  bau  sehingga  membuat  masyarakat  kurang  nyaman  dikarenakan  air yang digunakan bukan berasal dari PDAM tetapi dengan air sumur bor”  (Wawancara, 21 Mei 2023).
Berdasarkan  wawancara  diatas,  seorang  warga  Gampong  Ceurih  menyatakan  bahwa pengelolaan  rumah  sewa  berjalan  lancar  tanpa  kendala.  Namun,  penyewa  rumah  sewa  mengeluh tentang  bau  yang  keluar  dari  air yang  digunakan  untuk  kebutuhan sehari-hari.  Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan  bagi  masyarakat.  Penyebab  bau  tersebut  adalah  karena  air  yang  digunakan  bukan berasal  dari  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM),  melainkan  dari  sumur  bor.  Keluhan  ini menunjukkan  adanya  masalah  dalam  pasokan  air  yang  mempengaruhi  kualitas  hidup  warga. Masyarakat  membutuhkan  solusi  yang  memastikan  air  bersih  dan  bebas  bau  untuk  meningkatkan kenyamanan dan kesehatan mereka.
Dalam  pengelolaan  aset  desa,  penting  bagi  pihak  terkait  untuk  terus  memantau  dan mengevaluasi kendala-kendala yang muncul, serta mencari solusi yang tepat agar pengelolaan rumah sewa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## KESIMPULAN
Gampong  Ceurih  menggunakan  alokasi  dana  desa  untuk  membangun  rumah  sewa  dan menghasilkan  pendapatan.  Pembangunan  rumah  sewa  dimulai  pada  tahun  1995  dan  direhabilitasi pada tahun 2019 menggunakan dana APBG, pembangunan rumah sewa memberikan manfaat berupa lapangan  kerja  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat.  Gampong  Ceurih  efektif  dalam  mengelola rumah  sewa  sebagai  aset  desa,  pendapatan  dari  rumah  sewa  dialokasikan  untuk  keperluan  gampong dan  desa,  pengelolaan  aset  desa  yang  baik  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Kendala dalam pengelolaan rumah sewa adalah tunggakan pembayaran dari penyewa kontrol terhadap pengelolaan  dana  desa  masih  perlu  ditingkatkan.  Secara  keseluruhan,  inovasi  pembangunan  rumah sewa  di  Gampong  Ceurih  memberikan  manfaat  sebagai  sumber  pendapatan  yang  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Pengelolaan  aset  desa  yang  efektif  dapat  mendukung  program-program pembangunan desa. Namun, kendala seperti tunggakan pembayaran perlu ditangani agar pengelolaan aset desa berjalan lancar.

## REFERENSI
AL-Daulah,  (2017). Penguasaan  aset  gampong  Rukoh  oleh  oknum  masyarakat  ditinjau menurut konsep , 3-4.
Andi,  S.  (2021). Analisis  terhadap  pengaturan  aset  desa  ditinjau  dari  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 (doctoral dissertation, fakultas hukum), 4.
Andrianto,  A.  (2018). Peran  Pengelolaan  Aset  Desa:  Studi  Pada  Desa  Pekarungan  Kecamatan Sukodono  Kabupaten  Sidoarjo. PERAN  PENGELOLAAN  ASET  DESA:  STUDI  PADA DESA, 23 (2), 297-304.
Budiningsih,  W.  (2019). Strategi  pemberdayaan  masyarakat  melalui  dana  desa  sebagai  upaya pengentasan  kemiskinan  (Studi  kasus  pada  Desa  Melung  Kecamatan  Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas) (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto), 6.
Dewi,  P.  E.  D.  M.,  Saputra,  K.  A.  K.,  &  Prayudi,  M.  A.  (2017 ).  Optimalisasi  Pemanfaatan  dan Profesionalisme  Pengelolaan  Aset  Desa  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa . JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) , 2 (2).
Ediyanto, E. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good  Governance  di  Desa  Tanjungsari  Kabupaten  Sumedang .  JOURNAL  OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE, 4(1), 165-171.
Hafni, R., Affan, A., & Hakiki, M. N. (2021). Efektivitas Pengelolaan BUMDes Sataretanan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa . AL-Muqayyad, 4(2), 98-107.
Ilmiah,  D.  F.,  Wijayanti,  A.,  &  Siddi,  P.  (2020). Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali . Among Makarti, 13(1), 2.
Irwandi, I. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi . Jurnal Sains Sosio Humaniora, 3(1), 93-103.
Lili,  M.  A.  (2018). Pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam  upaya  meningkatkan  pembangunan ekonomi  masyarakat  di  desa  magmagan  karya  kecamatan  lumar.  Jurnal  Ekonomi  Daerah (JEDA), 7(1),10.
Marshaliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6 (1), 15- 26.
Marthalina,  I., & Sebrina, N.  (2018). Analisis  Penyaluran  dan  Penggunaan  Dana  Desa  (Studi  pada Nagari  Tujuah  Koto  Talago,  Kecamatan  Guguak,  Kabupaten  50  Kota). Wahana  Riset Akuntansi, 6(2), 1331-1346.
Maulidiah,  S.  (2018). Pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa  dalam  upaya  penguatan  kelembagaan pemerintah  des a.  WEDANA:  Jurnal  Kajian  Pemerintahan,  Politik  dan  Birokrasi, 2(2), 143- 153.
Monoarfa,  H.  (2012). Efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pelayanan  publik:  Suatu  tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. Jurnal Pelangi Ilmu , 5(1), 5.
Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2013 ). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas . Sustainable Competitive Advantage (SCA), 3(1), 1-2.
Novriansa,  A.,  Muthia,  F.,  Aryanto,  A.,  &  Wahyudi,  T.  (2023). PENGELOLAAN  ASET  DESA: PELATIHAN  KEPADA  APARATUR  PEMERINTAH  DESA  DI  DESA  KERINJING,  OGAN ILIR,  SUMATERA  SELATAN .  Kumawula:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 6(1), 79- 90.
PAKE,  O.  T.  (2022). Pemanfaatan  Tanah  Kas  Desa  Dalam  Rangka  Peningkatan  Pendapatan  Asli Desa (Doctoral  dissertation,  SEKOLAH  TINGGI  PEMBANGUNAN  MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").
Pasalong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Pobela,  R.  W.,  Karamoy,  H.,  &  Lambey,  L.  (2017). Analisis  Pengelolaan  Aset  Desa  di  Kota Kotamobagu. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL ", 8(2).
Prayitno,  D.  (2021). Analisis  Penerapan  Sistem  Pengelolaan  Aset  Desa  (SIPADES)  terhadap Inventaris Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 4(2), 78-82.
Rahmi,  M.,  &  Malau,  H.  (2021). Pengelolaan  Aset  Nagari  oleh  Anak  Nagari  untuk  Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN). JESS (Journal of Education on Social Science) , 5(1), 79-95.
Ridwan, (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa  Ceurih  Kota  Banda  Aceh.  Universitas  Uin  Araniry.  https://repository.ar- raniry.ac.id/id/eprint/26073/
Rindorindo, P. V., Mantiti, M. S., & Pati, A. B. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak  Covid-19  di  Desa  Motoling  Kecamatan  Motoling  Kabupaten  Minahasa  Selatan . GOVERNANCE, 1(1).
Risnawati,  D.  (2017). Pengelolaan  Aset  Desa  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser . Volume , 5 , 199-212.
Ruslan,  T.  F.,  &  Alawiyah,  T.  (2016). Kendala  guru  dalam  menerapkan  penilaian  autentik  di  SD Kabupaten  Pidie. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar  FKIP  Unsyiah, 1 (1),  147- 157.
Setyaningsih,  N.  (2014). Proporsi  Pendapatan  Asli  Desa  Di  Desa  Sarimulyo  Kecamatan  Jombang Kabupaten Jember Tahun 2009-2013.
Sutaryo,  S.  (2016).  Praktik Pengelolaan  Aset  Desa  Di  Pemerintahan  Desa  Provinsi  Jawa Tengah . AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 7 (2), 153-175.
Tamarawati, S., Hatmoko, B. D., & Adnyani, L. P. W (2020). Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan Data Administrasi Pada Klinik Mitra Sehat Jakarta Selatan Berbasis Java. 10(3), 216-266
Waluyo,  S.  (2020). Efektivitas  PERMENDAGRI  NO.  1  tahun  2016  dalam  penyewaan  aset  desa Sidomulyo  kecamatan  Ampel  kabupaten  Boyolali  tahun  2019:  Perspektif  hukum  islam (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA),