DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. Received: 18 Juli 2024, Revised: 20 Juli 2024, Publish: 21 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati Di Era Perubahan Iklim
Auzan Qasthary 1 , Suhaibah 2 , T. Yasman Saputra 3 , Marzuki 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur, Aceh, Indonesia, auzanqasthary13@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur, Aceh, Indonesia, suhaibah@unigha.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur, Aceh, Indonesia, t.yasmansaputra1969@gmail.com 4 Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur, Aceh, Indonesia, marzuki@unigha.ac.id
Corresponding Author: auzanqasthary13@gmail.com
Abstract: Indonesia  is  a  country  with  a  rich  and  diverse  biodiversity,  comprising  various types of forests across its archipelago.  However, the country faces significant threats to its biodiversity  due  to  climate  change,  deforestation,  and  habitat  degradation.  This  research paper  examines  the  legal  policies  in  place  for  biodiversity  protection  in  Indonesia, particularly in the context of the growing challenges posed by climate change. The findings suggest  that  while  Indonesia  has  taken  several  steps  to  address  climate  change  and biodiversity  protection,  such  as  adopting  the  Reducing  Emissions  from  Deforestation  in Developing Countries program and establishing the National Climate Change Council, the existing policies and enforcement mechanisms need to be further strengthened to effectively mitigate the impacts of climate change on the country's rich natural heritage.
Keyword: Legal policies, Biodiversity Protection, Climate Change.
Abstrak: Indonesia  adalah  negara  dengan  keanekaragaman  hayati  yang  kaya  dan  beragam, terdiri  dari  berbagai  jenis  hutan  di  seluruh  nusantaranya.    Namun,  negara  ini  menghadapi ancaman  signifikan  terhadap  keanekaragaman  hayatinya  karena  perubahan  iklim, penggundulan  hutan,  dan  degradasi  habitat.  Penelitian  ini  mengkaji  kebijakan  hukum  yang berlaku  untuk  perlindungan  keanekaragaman  hayati  di  Indonesia,  terutama  dalam  konteks tantangan  yang  semakin  meningkat  yang  ditimbulkan  oleh  perubahan  iklim.  Temuan  ini menunjukkan  bahwa  meskipun  Indonesia  telah  mengambil  beberapa  langkah  untuk mengatasi  perubahan  iklim  dan  perlindungan  keanekaragaman  hayati,  seperti  mengadopsi program Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang dan membentuk Dewan Nasional  Perubahan  Iklim,  kebijakan  dan  mekanisme  penegakan  yang  ada  perlu  diperkuat lebih lanjut untuk secara efektif memitigasi dampak perubahan iklim terhadap warisan alam yang kaya di negara itu.
Kata Kunci: Kebijakan hukum, Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Perubahan Iklim.

## PENDAHULUAN
Konsensus ilmiah tentang perubahan iklim menjadi semakin jelas, dengan bukti luar biasa yang menunjukkan bahwa aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, adalah pendorong utama pemanasan global (Wolff, 2014). Seiring dengan dampak perubahan iklim  yang  terus  terjadi,  salah  satu  tantangan  paling  mendesak  yang  dihadapi  masyarakat global, dan Indonesia khususnya, adalah kebutuhan untuk melindungi keanekaragaman hayati Bumi,  yang  terancam  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  hilangnya  habitat,  polusi,  dan penyebaran  spesies  invasif.  Indonesia  adalah  rumah  bagi  beberapa  ekosistem  yang  paling beragam  secara  biologis  di  dunia,  termasuk  hutan  hujan  tropis,  rawa  bakau,  dan  terumbu karang,  yang  semuanya  berada  di  bawah  ancaman  signifikan  dari  dampak  perubahan iklim(Twidyawati et al., 2021).
Untuk  secara  efektif  mengatasi  tantangan  melindungi  keanekaragaman  hayati  dalam menghadapi tekanan yang meningkat yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, penting untuk mengembangkan  dan  menerapkan  kebijakan  dan  kerangka  hukum  yang  komprehensif (Tittensor  et  al.,  2019).  Kebijakan  ini  harus  bertujuan  untuk  melindungi  ekosistem  alami Bumi dan beragam spesies yang mereka dukung, melalui kombinasi kerja sama internasional, undang-undang  nasional,  dan  inisiatif  regional  (Zaman,  2020).  Pendekatan  multifaset  yang mempertimbangkan interaksi kompleks antara keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan masalah  lingkungan  lainnya,  seperti  hilangnya  habitat,  polusi,  penyebaran  spesies  invasif, ekstraksi sumber daya yang tidak berkelanjutan, dan degradasi habitat alami (Mori, 2020).
Pendekatan  holistik  ini  harus  melibatkan  upaya  terkoordinasi  di  berbagai  tingkatan, mulai  dari  perjanjian  dan  kerangka  kerja  global  hingga  program  konservasi  lokal,  untuk mengatasi beragam ancaman dan tantangan yang dihadapi keanekaragaman hayati planet ini. Implementasi yang efektif akan membutuhkan partisipasi aktif dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor  swasta,  bekerja  sama  untuk  mengembangkan  dan  menerapkan  strategi  komprehensif untuk perlindungan keanekaragaman hayati akan sangat penting untuk memastikan ketahanan jangka  panjang  dan  keberlanjutan  sistem  kehidupan  planet  ini.  Pendekatan  ini  harus melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  organisasi  masyarakat sipil,  dan  sektor  swasta,  yang  bekerja  secara  kolaboratif  untuk  merancang  dan  menerapkan strategi  konservasi  yang  efektif  yang  mengatasi  konteks  lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial yang unik di berbagai wilayah (Obura et al., 2023).
Penelitian  ini  akan  mengkaji  kebijakan  dan  kerangka  hukum  yang  telah dikembangkan  di  Indonesia  dan  di  tingkat  internasional  untuk  melindungi  keanekaragaman hayati  dalam  menghadapi  tantangan  yang  semakin  meningkat  yang  ditimbulkan  oleh perubahan iklim, dengan fokus khusus pada peran perjanjian internasional, legislasi nasional, dan  inisiatif  regional.  Makalah  ini  akan  mengeksplorasi  bagaimana  berbagai  mekanisme hukum  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  interaksi  yang  kompleks  antara  perubahan  iklim  dan hilangnya  keanekaragaman  hayati,  dan  mengevaluasi  efektivitas  implementasinya  dalam mengatasi masalah lingkungan yang kritis ini dalam konteks Indonesia.

## METODE
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melibatkan  tinjauan  komprehensif terhadap  literatur  ilmiah,  dokumen  kebijakan,  dan  kerangka  hukum  yang  terkait  dengan perlindungan  keanekaragaman  hayati  dan  perubahan  iklim.  Pendekatan  multifaset  ini mencakup  analisis  mendalam  tentang  perjanjian  internasional,  seperti  Konvensi Keanekaragaman  Hayati  dan  Perjanjian  Paris,  serta  undang-undang  dan  peraturan  nasional dan  regional  yang  relevan.  Tinjauan  tersebut  juga  mempertimbangkan  dengan  cermat efektivitas  dan  keterbatasan  berbagai  instrumen  hukum  ini  dalam  mengatasi  masalah  yang kompleks  dan  beragam  di  persimpangan  konservasi  keanekaragaman  hayati  dan  upaya
mitigasi perubahan iklim. Dengan memeriksa berbagai sumber dan perspektif ini, penelitian ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  holistik  tentang  lanskap  hukum  seputar tantangan lingkungan yang kritis ini.
Proses peninjauan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi artikel ilmiah yang relevan, laporan kebijakan, dan dokumen hukum melalui pencarian  komprehensif  database  akademik,  situs  web  pemerintah,  dan  repositori organisasi internasional.
2. Analisis  kritis  terhadap  isi  dan  temuan  utama  dari  sumber  yang  dikumpulkan,  dengan fokus  pada  kerangka  hukum,  mekanisme  kebijakan,  dan  strategi  implementasi perlindungan keanekaragaman hayati dalam konteks perubahan iklim
3. Sintesis temuan penelitian untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang keadaan  kebijakan  hukum  saat  ini  dan  efektivitasnya  dalam  menjaga  keanekaragaman hayati di Indonesia
4. Evaluasi  kesenjangan,  tantangan,  dan  peluang  potensial  untuk  memperkuat  kerangka hukum  dan  kebijakan  untuk  meningkatkan  perlindungan  keanekaragaman  hayati  dalam menghadapi perubahan iklim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  pengakuan  yang  berkembang  akan perlunya mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dan upaya mitigasi perubahan iklim  di  tingkat  internasional,  nasional,  dan  regional  (Neugarten  et  al.,  2024).    Beberapa kerangka hukum dan kebijakan utama telah muncul untuk mengatasi tantangan ini, termasuk Konvensi  Keanekaragaman  Hayati,  yang  mewajibkan  negara-negara  penandatangan  untuk mengembangkan dan menerapkan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati nasional, dan  Perjanjian  Paris,  yang  menekankan  pentingnya  melindungi  dan  memulihkan  ekosistem alam  sebagai  sarana  untuk  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  dan  meningkatkan  ketahanan terhadap dampak perubahan iklim (Pörtner et al.,  2023) .
Di  tingkat  nasional,  banyak  negara  telah  memberlakukan  undang-undang  dan peraturan yang ditujukan untuk melindungi keanekaragaman hayati, seringkali memasukkan ketentuan  yang  secara  eksplisit  mempertimbangkan  dampak  perubahan  iklim  (Neugarten  et al.,  2024).  Misalnya,  Indonesia  telah  mengembangkan  Strategi  dan  Rencana  Aksi Keanekaragaman  Hayati  Nasional  yang  komprehensif  yang  memprioritaskan  konservasi habitat  dan  spesies  yang  sangat  rentan  terhadap  dampak  perubahan  iklim,  seperti  terumbu karang  dan  hutan  mangrove.  Strategi  ini  melibatkan  berbagai  tindakan,  termasuk pembentukan kawasan lindung, promosi praktik pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan implementasi inisiatif adaptasi berbasis ekosistem untuk meningkatkan ketahanan ekosistem kritis ini terhadap dampak pemanasan global (Tittensor et al., 2019).
Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  telah  membuat  kemajuan  penting  dalam memasukkan  pertimbangan  perubahan  iklim  ke  dalam  undang-undang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan nasionalnya, yang dikenal sebagai "UU PPLH". Undang-undang ini menetapkan  kerangka  kerja  untuk  pemanfaatan  dan  konservasi  sumber  daya  alam  secara berkelanjutan,  sekaligus  mewajibkan  pengembangan  strategi  dan  rencana  aksi  untuk memitigasi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim (Umam, 2021).
Pemerintah  Indonesia  telah  membuat  langkah  penting  dalam  mengintegrasikan pertimbangan  perubahan  iklim  ke  dalam  undang-undang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  nasionalnya,  yang  dikenal  sebagai  "UU  PPLH.(Ariani,  2019)"  Undang-undang ini,  yang  diberlakukan  pada  tahun  2009,  mensyaratkan  integrasi  langkah-langkah  adaptasi dan  mitigasi  perubahan  iklim  ke  dalam  perencanaan  lingkungan  dan  proses  pengambilan keputusan  di  berbagai  lembaga  dan  sektor  pemerintah.  Pendekatan  holistik  ini  bertujuan untuk  memastikan  bahwa  dampak  perubahan  iklim  secara  proaktif  dipertimbangkan  dan ditangani  dalam  pengembangan  dan  implementasi  kebijakan  dan  program  lingkungan,
membantu  membangun  ketahanan  ekosistem  dan  masyarakat  alam  Indonesia  terhadap tekanan  pemanasan  global  yang  meningkat(Ariana,  2020).  Namun,  efektivitas  kerangka hukum  ini  dalam  mencapai  tujuan  yang  dimaksudkan  agak  terbatas,  karena  berbagai tantangan,  termasuk  pendanaan  dan  sumber  daya  yang  tidak  mencukupi,  prioritas  yang bersaing,  dan  kurangnya  mekanisme  implementasi  dan  penegakan  yang  terkoordinasi  di berbagai tingkat pemerintahan.
Undang-undang ini mencakup ketentuan yang mewajibkan integrasi langkah-langkah adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim  ke  dalam  perencanaan  lingkungan  dan  proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga dan sektor pemerintah. Pendekatan holistik ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  dampak  perubahan  iklim  secara  proaktif dipertimbangkan  dan  ditangani  dalam  pengembangan  dan  implementasi  kebijakan  dan program  lingkungan,  membantu  membangun  ketahanan  ekosistem  dan  masyarakat  alam Indonesia terhadap tekanan pemanasan global yang meningkat(Garnaut, 2009).
Terlepas dari perkembangan yang menjanjikan di tingkat nasional dan internasional, implementasi  kerangka  hukum  dan  kebijakan  ini  telah  menghadapi  tantangan  yang signifikan,  terutama  pada  skala  lokal  dan  regional.  Faktor-faktor  seperti  sumber  daya  yang terbatas,  kesenjangan  kapasitas  kelembagaan,  prioritas  yang  bersaing,  dan  kurangnya kemauan  politik  telah  menghambat  penegakan  dan  implementasi  langkah-langkah perlindungan keanekaragaman hayati yang efektif dalam menghadapi ancaman yang semakin meningkat  yang  ditimbulkan  oleh  perubahan  iklim  (BC,  2020).  Meskipun  strategi  nasional telah  dikembangkan,  menerjemahkannya  ke  dalam  tindakan  konservasi  yang  nyata  di lapangan terbukti sulit, karena otoritas lokal seringkali kekurangan pendanaan, keahlian, dan mekanisme  penegakan  yang  diperlukan  untuk  menerapkan  dan  memantau  kebijakan  ini secara efektif. Mengatasi hambatan ini akan membutuhkan upaya bersama untuk memperkuat kapasitas  kelembagaan,  mengamankan  sumber  daya  keuangan  yang  memadai,  dan mendorong  koordinasi  dan  kolaborasi  yang  lebih  besar  antara  berbagai  tingkat  pemerintah dan kelompok pemangku kepentingan.
Namun,  penelitian  ini  juga  mengungkapkan  bahwa  implementasi  dan  penegakan kerangka  hukum  ini  tidak  merata,  dengan  tantangan  signifikan  yang  bertahan  di  banyak daerah.  Faktor-faktor  seperti  pendanaan  yang  terbatas,  kapasitas  kelembagaan  yang  lemah, dan  kepentingan  ekonomi  dan  politik  yang  bersaing  telah  menghambat  efektivitas  upaya perlindungan keanekaragaman hayati dalam menghadapi perubahan iklim.
Temuan  penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  mengembangkan  dan  menerapkan kebijakan  dan  kerangka  hukum  yang  kuat  untuk  melindungi  keanekaragaman  hayati  di  era perubahan  iklim.  Karena  dampak  perubahan  iklim  terus  meningkat,  sangat  penting  bagi komunitas  global  untuk  mengambil  tindakan  bersama  untuk  melindungi  ekosistem  alami Bumi  dan  segudang  spesies  yang  mereka  dukung  (Post-2020  biodiversity  targets  need  to embrace climate change | Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020). Masalah ini  menunjukkan  bahwa  kemajuan  signifikan  telah  dibuat  di  tingkat  internasional  dan nasional,  dengan  munculnya  instrumen  hukum  dan  kebijakan  utama,  seperti  Konvensi Keanekaragaman  Hayati  dan  Perjanjian  Paris,  yang  secara  eksplisit  mengakui  perlunya mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dan upaya mitigasi perubahan iklim. Di tingkat  nasional,  masalah  ini  telah  mengidentifikasi  beberapa  contoh  negara  yang menjanjikan  yang  telah  mengembangkan  strategi  dan  rencana  aksi  keanekaragaman  hayati yang  komprehensif  yang  secara  eksplisit  mempertimbangkan  dampak  perubahan iklim(Watson et al., 2012).
Namun  demikian,  penelitian  ini  juga  mengungkapkan  bahwa  implementasi  dan penegakan kerangka hukum ini tidak merata, dengan tantangan signifikan yang tetap ada di banyak daerah. Faktor-faktor seperti keterbatasan dana, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan  kepentingan  ekonomi  dan  politik  yang  bersaing  telah  menghambat  efektivitas  upaya perlindungan  keanekaragaman  hayati  dalam  menghadapi  perubahan  iklim  (Trouwborst,
2012).    Mengatasi  hambatan  ini  akan  membutuhkan  upaya  bersama  untuk  memperkuat kapasitas  kelembagaan,  mengamankan  sumber  daya  keuangan  yang  memadai,  dan mendorong  koordinasi  dan  kolaborasi  yang  lebih  besar  antara  berbagai  tingkat  pemerintah dan kelompok pemangku kepentingan.
Pada  akhirnya,  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  kemajuan  signifikan  telah dicapai  dalam  mengembangkan  kebijakan  dan  kerangka  hukum  untuk  melindungi keanekaragaman  hayati  di  era  perubahan  iklim,  masih  banyak  pekerjaan  yang  harus dilakukan untuk memastikan implementasi dan penegakan langkah-langkah ini secara efektif di lapangan. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya mengembangkan dan menerapkan kebijakan  dan  kerangka  hukum  yang  kuat  untuk  melindungi  keanekaragaman  hayati  di  era perubahan  iklim.  Karena  dampak  perubahan  iklim  terus  meningkat,  sangat  penting  bagi komunitas  global  untuk  mengambil  tindakan  bersama  untuk  melindungi  ekosistem  alami Bumi dan segudang spesies yang mereka dukung(Shin et al., 2022).
Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan multifaset, yang melibatkan kerja sama internasional, legislasi nasional, dan inisiatif regional, diperlukan untuk mengatasi tantangan ini  secara  efektif.  Perjanjian  dan  perjanjian  internasional  dapat  memberikan  kerangka  kerja global untuk perlindungan keanekaragaman hayati, sementara undang-undang dan peraturan nasional  dan  regional  dapat  disesuaikan  dengan  konteks  lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial spesifik  di  berbagai  wilayah  (Leadley  et  al.,  2022).  Namun,  implementasi  dan  penegakan kerangka  hukum  ini  tidak  merata,  dengan  tantangan  signifikan  yang  bertahan  di  banyak daerah.  Faktor-faktor  seperti  pendanaan  yang  terbatas,  kapasitas  kelembagaan  yang  lemah, dan  kepentingan  ekonomi  dan  politik  yang  bersaing  telah  menghambat  efektivitas  upaya perlindungan keanekaragaman hayati dalam menghadapi perubahan iklim.
Untuk  mengatasi  hambatan  ini,  penting  untuk  memperkuat  kapasitas  otoritas  lokal dan  regional  untuk  menerapkan  dan  menegakkan  langkah-langkah  perlindungan keanekaragaman  hayati,  serta  untuk  mengamankan  sumber  daya  keuangan  yang  memadai dan  mendorong  koordinasi  dan  kolaborasi  yang  lebih  besar  antara  berbagai  tingkat pemerintah  dan  kelompok  pemangku  kepentingan(Mainstreaming  Biodiversity:  The Subnational Government Experience, 2024). Pada saat yang sama, keberhasilan implementasi kerangka  hukum  ini  akan  membutuhkan  komitmen  berkelanjutan  untuk  penegakan  hukum, pengembangan  kapasitas,  dan  keterlibatan  publik.  Pemerintah,  organisasi  masyarakat  sipil, dan sektor swasta semuanya perlu berperan dalam memastikan bahwa perlindungan hukum untuk  keanekaragaman  hayati  secara  efektif  diterjemahkan  ke  dalam  hasil  konservasi  yang nyata.
Selain  itu,  penelitian  ini  menggarisbawahi  perlunya  mempertimbangkan  interaksi kompleks  antara  keanekaragaman  hayati,  perubahan  iklim,  dan  masalah  lingkungan mendesak lainnya, seperti penggunaan lahan, ekstraksi sumber daya, dan polusi. Mengatasi tantangan  yang  saling  berhubungan  ini  akan  membutuhkan  pendekatan  holistik  berbasis sistem untuk pembuatan dan implementasi kebijakan.

## KESIMPULAN
Perlindungan keanekaragaman hayati dalam menghadapi perubahan iklim merupakan tantangan  kritis  yang  membutuhkan  respons  hukum  dan  kebijakan  yang  terpadu  dan  multi- cabang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam  mengembangkan  kerangka  hukum  untuk  melindungi  keanekaragaman  hayati,  masih banyak  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  untuk  memastikan  implementasi  dan  penegakan kebijakan  ini  secara  efektif,  baik  di  Indonesia  maupun  global.  Penelitian,  inovasi,  dan kolaborasi  yang  berkelanjutan  akan  sangat  penting  untuk  mengatasi  tantangan  lingkungan yang  mendesak  ini  dan  mengamankan  masa  depan  yang  berkelanjutan  bagi  beragam organisme/keanekaragaman hayati.

## REFERENSI
Ariana,  L.  (2020,  January  1).  Policy  governance  of  climate  change  to  strengthen  national resilience in Indonesia. IOP
Publishing,
423(1), 012062-012062. https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012062
Ariani, D. (2019, January 31). The Effectiveness of Climate Change Litigation as a Venue to Uphold  State  Climate  Change  Obligations  in  Indonesia.  University  of  Indonesia, 16(2). https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.3.751
BC,  A.  (2020,  April  8).  Biodiversity  Conservation  in  Nigeria:  Perception,  Challenges  and
Possible Remedies. Lupine Publishers, 8(4).
https://doi.org/10.32474/ciacr.2020.08.000293
Garnaut,  R.  (2009,  March  26).  Climate  change  and  Indonesia:  in  honour  of  Panglaykim. Taylor & Francis, 45(1), 107-116. https://doi.org/10.1080/00074910902836163
Leadley, P., Gonzalez, A., Obura, D., Krug, C B., Londoño, Xu, J. (2022, June 1). Achieving global biodiversity goals by 2050 requires urgent and integrated actions. Elsevier BV, 5(6), 597-603. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.009
Mainstreaming  Biodiversity:  The  Subnational  Government  Experience.  (2024,  April  18). https://regions4.org/publications/mainstreaming-biodiversity-the-subnational- government-experience/
Mori,  A  S.  (2020,  September  22).  Advancing  nature-based  approaches  to  address  the biodiversity and climate
emergency..
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.13594
Neugarten, R., Chaplin‐Kramer, R., Sharp, R., Schuster, R., Strimas‐Mackey (2024, January 10). Mapping the planet’s critical areas for biodiversity and nature’s contributions to people. Nature Portfolio, 15(1). https://doi.org/10.1038/s41467-023-43832-9
Obura, D., DeClerck, F., Verburg, P H., Gupta, J., Abrams, J F., Bai, X., Bunn, S E., (2023, February 1). Achieving a nature- and people-positive future. Elsevier BV, 6(2), 105- 117. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.11.013
Osamu. (2020, December 8). Post-2020 biodiversity targets need to embrace climate change |
Proceedings of the National Academy of Sciences.
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2009584117
Pörtner,  H.,  Scholes,  R  J.,  Arneth,  A.,  Barnes,  D  K  A.,  Burrows,  M  T.,  Diamond,  S  E., Duarte, C M., Kiessling, W., Leadley, P., Managi, S., McElwee, P., Midgley, G F., Ngo, H T., Obura, D., Pascual, U., Sankaran, M., Shin, Y., & Val, A L. (2023, April 21).  Overcoming  the  coupled  climate  and  biodiversity  crises  and  their  societal impacts.  American  Association  for  the  Advancement  of  Science,  380(6642). https://doi.org/10.1126/science.abl4881
Shin, Y., Midgley, G F., Archer, E., Arneth, A., Barnes, D K A., Chan, L., Hashimoto, S., Hoegh‐Guldberg,  O.,  Insarov,  G.,  Leadley,  P.,  Levin,  L  A.,  Ngo,  H  T.,  Pandit,  R., Pires, A P F., Poertner, H., Rogers, A D., Scholes, R J., Settele, J., & Smith, P. (2022, February  27).  Actions  to  halt  biodiversity  loss  generally  benefit  the  climate.  Wiley, 28(9), 2846-2874. https://doi.org/10.1111/gcb.16109
Tittensor, D P., Beger, M., Boerder, K., Boyce, D G., Cavanagh, R D., Cosandey-Godin, A., Crespo,  G  O.,  Dunn,  D  C.,  Ghiffary,  W.,  Grant,  S  M.,  Hannah,  L.,  Halpin,  P  N., Harfoot, M., Heaslip, S G., Jeffery, N W., Kingston, N., Lotze, H K., McGowan, J., Mcleod,  E.,  .  .  .  Worm,  B.  (2019,  November  1).  Integrating  climate  adaptation  and biodiversity  conservation  in  the  global  ocean.  American  Association  for  the Advancement of Science, 5(11). https://doi.org/10.1126/sciadv.aay9969
Trouwborst,  A.  (2012,  June  25).  Transboundary  Wildlife  Conservation  in  A  Changing Climate: Adaptation of the Bonn Convention on Migratory Species and Its Daughter Instruments  to  Climate  Change.  Multidisciplinary  Digital  Publishing  Institute,  4(3), 258-300. https://doi.org/10.3390/d4030258
Twidyawati, A., Nurbani, N., Prasetyo, W B., Manurung, S E., & Pebriadi, A M. (2021, July 1). Adaptation and mitigation strategies for impacts and efforts of climate change in Indonesia.  IOP  Publishing,  824(1),  012092-012092.  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/824/1/012092
Umam,  A  H.  (2021,  January  1).  Rapid  assessment  of  climate  change  issues  in  Indonesia strategic  environmental  assessment  (SEA)-KLHS.  IOP  Publishing,  644(1),  012045- 012045. https://doi.org/10.1088/1755-1315/644/1/012045
Watson, J E M., Rao, M., Kang, A., & Yan, X. (2012, March 1). Climate Change Adaptation Planning  for  Biodiversity  Conservation:  A  Review.  KeAi,  3(1),  1-11. https://doi.org/10.3724/sp.j.1248.2012.00001
Wolff,  E.  (2014,  September  1).  Climate  Change:  Evidence  and  Causes..  Association  for Science Education, 96(354), 17-23. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5245151
Zaman,  S  T.  (2020,  December  21).  Recognising  Biodiversity  Conservation  as  a  “Common Concern  of  Mankind”:  A  Legal  Appraisal.  IOS  Press,  50(3),  171-180. https://doi.org/10.3233/epl-200212