## STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS BNN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PUBLIK
Didi Pemadi 1 *, Akhmad Habibullah 2
1,2 Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia *didi.ups2019@gmail.com

## Abstract
This study focuses on Indonesian National Narcotics Agency (BNN) Public Relations in using communication  strategies  related  to  delivering  information  to  the  public  in  handling  cases involving  State  Officials.  This  research  was  conducted  to  identify  and  describe  the communication strategy and communication limitations carried out by BNN public relations regarding handling cases involving State Officials. This research uses a qualitative approach with  a  case  study  methodology  through  in-depth  interviews  as  the  primary  data  collection method. This study uses a constructivist paradigm in viewing the problem. The theory used in this study is the Berlo model of communication and communication strategy theory (SMCR). The  results  of  this  study  indicate  that  BNN  Public  Relations  does  not  use  a  particular communication strategy in conveying information to the public regarding the handling of cases involving State Officials. BNN Public Relations also does not have communication limitations regarding delivering information to the public.

## Keywords: Communication Strategy, Public Relations of BNN, Public Information

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  Humas  BNN  dalam  menggunakan  strategi  komunkasi  terkait penyampaian  informasi  kepada  publik  dalam  penanganan  kasus  yang  melibatkan  Pejabat Negara.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  dan  mendeskripsikan  strategi komunikasi  serta  batasan-batasan  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  humas  BNN  terkait penanganan kasus  yang  melibatkan Pejabat  Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus melalui wawancara mendalam sebagai metode utama pengumpulan  data.  Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kontruktivis  dalam  memandang permasalahannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teori strategi komunikasi dan komunikasi model Berlo (SMCR). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Humas BNN tidak menggunakan strategi komunikasi khusus dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait  penanganan  kasus  yang  melibatkan  Pejabat  Negara.  Dalam  penyampaian  informasi kepada  publik,  Humas  BNN  juga  tidak  mempunyai  batasan-batasan  komunikasi  terkait penanganan kasus tersebut.
Kata kunci: Strategi Komunikasi, Humas BNN, Informasi Publik

## PENDAHULUAN
Perkembangan era modernisasi yang terjadi  di  saat  ini  tentunya  bukan  hanya menimbulakn  sisi  positif  saja.  Pada  era modern  ini  banyak  sekali  ancaman  yang dapat  merusak  generasi  bangsa.  Salah
satunya  adalah  Narkotika  yang  merupakan bahan/zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan  ketergantungan  fisik  dan psikologi.  Peredaran  narkoba  di  Indonesia
benar-benar massif dan sudah berada diluar ambang  batas  kewajarannya.  Narkotika bukanlah masalah yang baru, dan bukan pula merupakan  masalah  nasional  atau  masalah regional saja tetapi merupakan juga  masalah global.  (Busyro  &  Sutan  Siregar,  2018) Indonesia  bukan  lagi  menjadi    negara konsumen  narkoba,  tapi cenderung  sudah berkembang menjadi produsen, dan pengekspor narkoba. (Moh Djatmiko, 2013) narkoba      telah  menjangkau  seluruh kalangan  masyarakat  termasuk  anak-anak sehingga  menyebabkan  ketergantungan. (Agung, 2017)
Namun, barang haram itu merambah ke masyarakat miskin dan anak-anak remaja. Penyalahgunaan narkotika maupun narkoba selain merugikan diri sendiri juga berdampak  negatif  terhadap  kehidupan ekonimi dan sosial seseorang.
Penyalahgunaan  narkotika  dapat  merusak ekonomi  karena  sifat  obat  yeng  membuat ketergantungan. bahkan hal ini bisa memicu persoalan  kriminalitas,  seperti  pencurian, permapokan dan lain-lain. Narkoba mengacu  pada  kelompok  senyawa  yang memiliki    dampak  dan  resiko  kecanduan bagi  para  penggunanya.  (Faturachman, 2017)
Peredaran Narkoba di Indonesia saat ini  sudah  sangat  mengkhawatirkan,  bahkan secara resmi pemerintah menetapkan bangsa Indonesia dalam keadaan Darurat  Narkoba. Jumlah  pengguna  Narkoba  di  Indonesia sendiri  terus  meningkat.  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  memprediprediksi  angka prevalensi pengguna Narkoba mencapai 5,9 juta  orang.  BNN  memperlihatkan  4  juta orang  tersangkut  dalam  penyalahgunaan Narkoba,  mereka  terdiri  dari  1,6  juta  yang mencoba memakai, 1,4 juta teratur memakai,  dan  943  ribu  orang  yang  sudah pada  level  pecandu  Narkoba.  BNN  telah mengungkap  807  kasus  narkotika  dan mengamankan  1.238  tersangka,  dengan barang  bukti  2,6  ton  ganja  kering,  20.000 batang pohon ganja, 16 hektar lading ganja, 1.016  ton  sabu,  dan  754.094  butir  ekstasi.
Sebanyak  12.044  orang  per  tahun  atau  33 orang  per  hari  meninggal  karena  narkoba. Kerugian  ekonomi,  sosial  dan  pribadi  Rp Jika  ditotal,  kerugian  mencapai  Rp  63 triliun.
BNN  sebagai  Lembaga  Tinggi Pemerintah  non  Kementerian  mempunyai mekanisme  dalam  penyampaian  informasi kepada publik sebagaimana yang telah diatur dalam  Undang-undang  no  14  tahun  2008 tentang keterbukaan public dimana undang- undang  tersebut  telah  resmi  berlaku  sejak mei 2010.  Dengan adanya UU ini, Indonesia menjadi  Negara  yang  ke  76  di  dunia  yang secara  resmi  mengadopsi  prinsip-prinsip keterbukaan informasi.   Humas merupakan fungsi,  manajemen  yang  membangun  dan mempertahankan  hubungan  yang  baik  dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan  organisasi  tersebut.  (Center  & Broom, 2009)
Public  Relations adalah  semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam  maupun  keluar,  antara  suatu organisasi dengan semua khalayakny dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. (Frank, 2002)
Humas bertujuan untuk
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat  melalui  media.  Hal  ini  sangat efektif  mengingat  mudahnya  informasi tersebut  tersebar  sehingga  masyarakat mudah mendapatkan informasi baik melalui media  televisi  maupun  media  cetak.  M. Lingga  Anggoro  Menyatakan  sebagai berikut; secara umum , terdapat tiga macam cara penyebaran informasi melalui, Konferensi  pers,  Resepsi  Pers,  Kunjungan Pers. Menurut  (Sunarto,  2013)  humas yang baik  adalah,  Kedudukan  menempel  pada Top  Managemen,  Adanya  keterbukaan untuk informasi bagi public dan Bersahabat dengan pers atau media ( Media Relations ). Dari  uraian  diatas  Humas  BNN memenuhi unsur sebagai Humas yang baik. Humas  BNN  mempunyai  kedudukan  yang jelas  menempel  pada  Top  Managemen,
Humas  BNN  juga  kerap  kali  memberikan informasi  terhadap  publik  secara  terbuka melalui  berbagai  mediamassa,  tidak  hanya itu  Humas  BNN  juga  membangun  media relation yang baik terbukti dengan banyaknya  berbagai  awak  media  yang datang  saat  Humas  BNN  menggelar Press Release. Kasus  narkoba  yang  melibatkan seorang public  figure menjadi  pemberitaan yang heboh dikalangan masyarakat. Seorang Public  Figure yang  tersandung  kasus narkoba mempunyai daya magnet tersendiri bagi masyarakat untuk diikuti perkembangannya.
Public Figure adalah seorang individu yang dikenal oleh masyarakat luas, karena  profesi  atau  karena  kompetensinya baik  itu  artis  maupun  seorang  Pejabat negara,  yang  duduk  dalam  lembaga eksekutif,  legislatif, dan yudikatif. Contoh kasus  Narkoba  yang  melibatkan  publik figure.  Seorang  pejabat  Negara  adalah seorang public  figure yang  mengemban amanah  masyarakat.  Baik  sikap  maupun perkataan  seorang  pejabat  Negara  menjadi sorotan  bagi  masyarakat  luas.    Dalam penegakan  hukum  ada  sedikit  perubahan seperti yang diungkapkan (Amri & Siregar, 2018).  Pejabat  publik  dapat  memperoleh rekomendasi rehabilitasi dari Tim  Asesmen Terpadu sedangkan  masyarakat  biasa  sulit untuk  dapat memperoleh hal tersebut. Teori komunikasi Berlo SMCR merupakan model komunikasi  yang  dinamis  dalam  proses komunikasi  yang  mencakup  unsur-unsur yang  lebih  dari  sekedar  bahan  saja  dalam rangka  mentransmisikan  pesan  dari  sumber penerima. Model Komunikasi SMCR (David, 1990), terdiri dari komponen dasar:
Tabel 1 Teori SMCR Model Langkah – Langkah Strategi Komunikasi Teori  SMCR Peranan Komunikator S ource (Sumber) Media Komunikasi C hannel (Saluran Tujuan Pesan Komunikasi M essage (Pesan)
Sasaran Komunikasi R eceiver (Penerima)
Dari  melihat  fenomena  diatas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  strategi  yang  dilakukan  BNN dalam memberikan informasi bagi publik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu untuk  mengetahui  atau  menggambarkan kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan  data  yang  objektif  dalam rangka mengetahui dan memahami Penerapan  Strategi  Humas  BNN  Dalam Memberikan  Informasi  Kepada  Publik. Peneliti  menggunakan  metode  deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus untunk mengungkapkan strategi komunikasi Humas BNN  dalam  penanganan  kasus  pejabat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena dalam hal ini peneliti mencoba mengkaji strategi komunikasi  yang  dilakukan  oleh  humas BNN  dalam  penanganan  kasus  yang melibatkan  pejabat  Negara.    Dari  beberapa kriteri diatas, penliti telah memilih sebanyak 3 narasumber dari Badan Narktika Nasional (BNN) dan 1 narasumber berasal dari LSM anti  narkoba  Gerakan  Mencegah  Dari  pada Mengobati  (GMDM).    Berikut  daftar narasumber penelitian.

## Tabel. 1 Daftar Narasumber Penelitian
Nama Jabatan Yessi Dwi Weningati Staff Kehumasan dan Media BNN) Jeffry Tuapattimain Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat BNN Kombes Pol. Slamet Pribadi Kabag Humas dan Dokumentasi Biro Umum Settama BNN
Dalam penyajian data, teknik trianggulasi  dipakai  untuk  melihat  dan membandingkan data serta menggali kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi     bisa     dikategorikan bagaikan metode   pengecekan   keabsahan informasi. (Alfansyur & Maryani, 2020)
Gambar 1. Teknik triangulasi (Sugiyono, 2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Dalam  tindak    Pidana    Narkotika, suatu    perbuatan    yang  dapat        dipidana oleh    hukum,     maka    harus  memenuhi unsur    esensial    dari    kejahatan.  (Agung, 2017)  Sejarah  penanggulangan  bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia  (Inpres)  Nomor  6  Tahun  1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional  (BAKIN)  untuk  menanggulangi  6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol,  yaitu  pemberantasan  uang  palsu, penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang  asing.  ungsi  BNN  dijalankan  karena adanya kewenangan yang mengatur tentang fungsi  tersebut,  artinya  setiap  tindakan dijalankan  berdasarkan  kewenangan  yang dimiliki  karena  adanya  aturan  yang memberiwewenang. (Eka, 2020)
Berdasarkan  Inpres  tersebut  Kepala BAKIN  membentuk  Bakolak  Inpres  Tahun 1971  yang  salah  satu  tugas  dan  fungsinya adalah  menanggulangi  bahaya  narkoba. Bakolak  Inpres  adalah  sebuah  badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil- wakil dari Departemen Kesehatan,
Departemen  Sosial,  Departemen  Luar Negeri,  Kejaksaan  Agung,  dan  lain-lain, yang  berada  di  bawah  komando  dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan  ini  tidak  mempunyai  wewenang operasional  dan  tidak  mendapat  alokasi anggaran  sendiri  dari  ABPN  melainkan disediakan  berdasarkan  kebijakan  internal BAKIN. Menghadapi permasalahan narkoba yang  berkecenderungan  terus  meningkat, Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 tentang  Psikotropika  dan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid)  membentuk  Badan  Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan  Presiden  Nomor  116  Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi  penanggulangan  narkoba  yang beranggotakan  25  Instansi  Pemerintah terkait. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor  VI/MPR/2002  melalui  Sidang Umum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  (MPR-RI)  Tahun  2002 telah  merekomendasikan  kepada  DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang  Narkotika.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  dan  DPR-RI  mengesahkan  dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan  UU  Nomor  35  Tahun  2009 tersebut,  BNN  diberikan  kewenangan penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana narkotika dan prekursor narkotika.
Untuk mempererat hubungan dengan para  insan  media,  Humas  BNN  sering  kali membuat  suatu  kegiatan  berupa  diskusi bersama awak media. Kegiatan ini merupakan  ajang  diskusi  antara  BNN dengan  kalangan  media  massa  terkait  isu, program atau kebijakan tentang
Wawancara Dokumentasi
Observasi Analisis data
Penarikan Kesimpulan
permasalahan Narkoba yang sedang menjadi topik  pembicaraan  di  masyarakat.  Diskusi ini, menghadirkan Kepala BNN, para deputi BNN,  serta  praktisi  dari  media  massa sebagai narasumber dan rekan-rekan jurnalis dari media massa sebagai peserta. Acara ini dikemas secara santai tanpa menghilangkan esensi  dari  acara  itu  sendiri  dengan  tujuan agar  pesan  dan  informasi  terkait  kebijakan BNN  yang  dibahas  dalam  diskusi  tersebut dapat tersampaikan dengan baik, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Tidak hanya itu  dalam  diskusi  ini  juga  sering  dilakukan tanya  jawab  terkait  bagaimana  peranan Humas  BNN  dalam  memberikan  informasi kepada  awak  media,  fasilitas  seperti  apa yang  diinginkan  oleh  awak  media  untuk mempermudah  kerjasama  dengan  Humas BNN.Di  sisi  lain,  acara  ini  juga  bertujuan untuk  mempererat  tali  silaturahmi  antara Humas  BNN  dengan  rekan-rekan  jumalis media massa.
Dalam kegiatannya sehari-hari Humas  BNN  tetap  mengacu  kepada kedudukannya sebagai Humas dalam sebuah lembaga  ataupun  Organisasi.  Humas  BNN melakukan  kegiatan  yang  di  programkan dalam  upaya  menjalin  koordinasi  dengan institusi  kehumasan  antar  lembaga  yang tergabung dalam Forum Bakohumas, Kegiatan  Humas  BNN  mengacu  kepada pelaksanaan P4GN (pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaa
n  Dan  Peredaran  Gelap  Narkoba).    Ada beberapa  kegiatan-kegiatan  Humas  BNN seperti  diantaranya  melakukan  pameran. Pameran dilakukan dalam rangka mensosialisasikan  program  kerja  BNN  dan kebijakan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan P4GN  tersebut.  Dalam  pameran  tersebut, para  pengunjung  dapat  melihat  berbagai jenis Narkoba dalam bentuk sintetis ataupun display  gambar  yang  memuat  pesan  anti penyalahgunaan Narkoba dan hasil kegiatan di  bidang  pencegahan,  pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan Narkoba. Selain itu, pengunjung juga dapat memperoleh produk-produk informasi
tentang  Narkoba,  seperti  poster,  brosur, stiker,  dan  pin  secara  gratis.  Pengunjung juga  dapat  berinteraksi  langsung  dengan petugas  pameran  yang  siap  memberikan berbagai informasi seputar Narkoba.
Salah  satu  kegiatan  Humas  BNN adalah  menyelenggarakan  konferensi  pers. Konferensi pers sendiri dilakukan ketika ada isu  atau  informasi  yang  akan  disampaikan kepada  public.  Tidak  hanya  itu  sebagai bentuk  laporan  kinerja  BNN  terhadap public,  BNN  menyelenggarakan  konferensi pers  bulanan  dan  Akhir  tahun  selama  satu tahun anggaran. Press release ini mencakup seluruh  kegiatan  BNN  yang  penting  dan berperngaruh  besar  terhadap  masyarakat, baik  dari  segi  pemberantasan,  pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, maupun  hukum  dan  kerja  sama  terkait penanganan Narkotika. Press release disampaikan  kepada  masyarakat  melalui media  massa  oleh  Kepala  BNN  dengan  di dampingi pejabat terkait, dan Kabag Humas &  Dokumentasi  BNN.  Dalam  hal  kegiatan Humas BNN selanjutnya adalah pengelolaan informasi.  Pengelolaan  informasi  yang dilakukan  oleh  Humas  BNN  meliputi pengisian konten, khususnya terkait dengan menu artikel, press release, berita, tips, foto kegiatan, dan kliping harian terkai Narkoba. Selain  itu  Humas  BNN  juga  mengelola layanan  Suara  Masyarakat  yang  ada  dalam website.
Suara Masyarakat merupakan sarana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai pertanyaan, masukan,  saran,  dan  laporan  kepada  BNN. Dalam  hal  melakukan  sosialisasi  tentang bahaya  penyalahgunaan  Narkoba  kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan Humas  BNN  adalah  dengan  mengemas pesan- pesan anti Narkoba tersebut ke dalam bentuk  bahan  inforrniasi  kelembagaan dalam bentuk spanduk, Wall banner, stiker, poster,  brosur,  bros,  blocknote,  Majalah SINAR. Humas BNN juga melakukan forum diskusi  dengan  media  membahas  isu  dan program yang sedang dijalankan oleh BNN.
Kegiatan  kegitan  yang  dilakukan oleh  BNN  baik  itu  dilakukan  didalam sebagai  internal  lembaga,  maupun  kegiatan yang  dilakukan  diluar/melibatkan  pihak luar,  Humas  BNN  mendokumentasikan segala  macam  kegiatan  tersebut.  Humas melakukan dokumentasi untuk mendokumentasikan  berbagai  rangkaian program  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh para satuan kerja di BNN, baik foto maupun video. Untuk selanjutnya, hasil foto maupun video tersebut menjalani proses editing dan pengarsipan.    Selanjutnya  Humas  BNN melakukan  monitoring  berita.  Monitoring berita  dilakukan  guna  mengetahui  isu-isu terkait  Narkotika  dan  kelembagaan  BNN yang  sedang  beredar  di  tengah  masyarakat. Kegiatan monitoring berita meliputi pembuatan  kliping  harian  tentang  Narkoba dan  nonitoring  berita  televisi.  Setiap minggunya, berita-berita tersebut diolah dan direkap untuk selanjutnya dilakukan analisa pemberitaan.  Analisa  ini  akan  menjadi bahan  pertimbangan  bagi  pimpinan  dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
Salah satu yang dikelola oleh Humas BNN  adalah  perpustakaan  BNN,  Sebagai bagian dari Humas dan Dokumentasi BNN, Perpustakaan  merupakan  sarana  penunjang bahan  informasi  yang  dibutuhkan  terkait referensi tentang Narkotika. Oleh karena itu, Bagian Humas dan Dokumentasi BNN terus meningkatkan pelayanan dan memperbanyak koleksi serta referensi buku yang  terkait  dengan  Narkotika,  mulai  dari sisi pencegahan, pemberantasan, dan hal-hal pendukung  lainnya.  Tujuan  dari  kegiatan yang  dilakukan  Humas  BNN  adalah  untuk mengelola  citra  positif  dan  menaikan partisipasi masyarakat tentang P4GN.
Informasi  yang  dipeproleh  oleh HUmas  BNN  tidak  hanya  dari  eksternal BNN  sendiri,  namun  informasi  juga diperoleh  dari  internal  BNN.  Humas  BNN sebagai mana menjalankan fungsinya sebagai Humas suatu lembaga, maka Humas BNN  seringkali  memfasilitasi  satuan  kerja lainnya  yang  berada  dalam  lembaga  BNN
untuk memberikan informasi kepada publik. Sebagai contoh Salah satu satuan kerja BNN yang kerap kali difasilitasi oleh Humas BNN untuk menyebarkan informasi kepada publik adalah terkait pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh satuan kerja bagian pemberantasan. Bagian pemberantasan BNN  adalah  bagian  yang  menangani  kasus Narkotika.  Para  pengedar  dan  pemakai Narkoba  yang  tertangkap  tangan  sedang mengedarkan atau memakai Narkoba ditangani oleh bagian pemberantasan BNN. Oleh  karena  itu  setiap  kali  bagian pemberantasan  berhasil  menangkap  Bandar atau pemakai Narkoba,Humas selalu mendapatkan  informasi  terlebih  dahulu. Walaupun kasus tersebut belum terungkap di publik,  jadi  Humas  memperoleh  informasi juga dari bagian pemberantasan BNN.
Alat  komunikasi  yang  digunakan oleh  Humas  BNN  lainnya  adalah  media sosial. Alat komunikasi yang pertama adalah website  BNN,  website  BNN  merupakan situs  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat umum  (publik)  tanpa  harus  login  ke  dalam system    aplikasi    website   BNN. Artinya siapapun bisa membuka website BNN untuk memperoleh  informasi  yang  diperlukan. website      ini  untuk  menginformasikan kepada masyarakat umum mengenai informasi  dan data,  diantaranya  berupa: suara masyarakat, data kasus Narkoba, data penyalahguna yang direhabilitasi, data hasil penelitian, data pusat rehabilitasi, pengadaan barang  dan  jasa,  data  kegiatan  BNN,  UU Narkotika, peraturan-peraturan, berita, artikel,  press  release,  dan  banner.  Humas BNN  juga  menggunatkan  media  sosial Youtube  yang  merupakan  tayangan  yang diproduksi oleh Bagian Humas BNN untuk kemudian  di-upload  ke  media  youtube. Tayangan  yang  dibuat  merupakan  berbagai hasil  kegiatan  dari  para  satuan  kerja  BNN ataupun  elemen  masyarakat.  Humas  BNN juga  menggunakan  media  sosial  yang banyak  digunakan  publik  yaitu,  Facebook. dati  Twitter,  akun  media  yang  bertujuan untuk menyebarkan dan menambah
informasi sosialisasi penyalahgunaan bahaya Narkoba.
Merupakan sarana informasi berbagai  kegiatan  BNN  secara up  to  date yang menampilkan foto dan keterangannya. Humas  BNN  juga  memiliki  subweb  dedi humas,  yang  merupakan  suatu  subwebsite yang  berupaya  memberikan  informasi  dan edukasi secara interaktif, khususnya kepada mereka  yang  berusia  muda.  Dari  beberapa pernyataan diatas dapt disumpulkan bahwa, Humas BNN tidak terpisahkan dengan peran penting media sebagai alat publikasi. Humas BNN menjalin hubungan yang baik dengan para  wartawan  agar  bisa  mempublikasikan informasi  yang  dikehendaki  oleh  Humas BNN.  Humas  BNN  juga  menggunakan sarana  komunikasi  lainnya  seperti  website dan media sosial sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Penyampaian  Informasi  Terkait  Kasus Pejabat Negara
Ada  banyak  cara  yang  dapat dilkukan  untuk  menyebarkan  informasi penyebaran narkoba, misalnya dengan sosial media seperti hasil penelitian. (Dyatmika & Afnan,  2020)karena  menurut  (Putra,  2014) iklan  yang  ada  di  media  televisi  masih kurang  menyebarkan  informasi  terkait. Kasus-kasus yang menjadi sorotan masyrakat  luas  adalah kasus  kasus  narkoba yang  melibatkan  seorang  public  figure, Dalam  hal  ini  BNN  sudah  beberapa  kali menangkap  tersangka  dari  kalangan  publik figure,  tidak  terkecuali  seorang  pejabat negara.  Salah  satu  Kasus  yang  menyita perhatian  masyarakat  luas  adalah  kasus penangkapan  terhadap  seorang  bupati  di Provinsi  Sumatera  Selatan  yaitu  Bupati Kabupaten Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofriadi Mawardi Yahya. Dalam kasus tersebut BNN menangkap  saat  sang  bupati  tengah menggunkan zat terlarang tersebut di rumah kediamnya,  setelah  dilakukan  pengecekan serta  diperkuat  dengan  barang  bukti  yang ada bahwa Ahmad Wazir Nofriadi Mawardi
Yahya memang positif menggunakan Narkoba.    Bahkan  dalam  pemberitaan diberbagai  media  pihak  BNN  sempat mengalami  kesulitan  saat  akan  menangkap bupati  tersebut,  mengingat  sang  Bupati dilindungi  oleh  pengikutnya.  Tidak  lama usai  dilakukan  tes  urin  terhadap  Nofriadi, BNN kemudian menahan yang bersangkutan di  kantor  BNN  pusat.  Terkait  kasus  ini Humas  BNN  sebisa  mungkin  memberikan informasi yang apa adanya. Seperti pernyataan narasumber pertama yaitu Bapak Kombes  Pol  Slamet  Pribadi  yang  secara langsung menyampaikan informasi tersebut ke berbagai media massa.
Dalam  hal  penanganan  kasus  yang melibatkan  pejabat  negara,  Humas  BNN mengakui harus sesering mungkin memberikan informasi kepada public terkait perkembangan kasus yang menjerat pejabat Negara  tersebut.  Hal  itu  dilakukan  sebagai upaya  menepis  isu-isu  negative  masyarakat terhadap  BNN  terkait  kasus  tersebut. Perkembangan kasus yang menjerat seorang pejabat  Negara  menjadi  perhatian  khusus bagi  masyarakat.  Kasus  yang  melibatkan pejabat  negara  membuat  masyarakat  dan awak  media  ingin  segera  mengetahui perkembangan  informasi  kasus  Narkoba yang  melibatkan  Pejabat  Negara  tersebut, maka dari itu Humas BNN tidak bisa hanya menggelar  konferensi  pers  dan  membuat press  release  hanya  satu  kali,  tetapi  bisa sampai berkali-kali dan  Humas BNN harus selalu  stand  by  di  BNN,  media  sosial  dan media komunikasi. Humas BNN memberikan informasi sampai kasus tersebut  di  tangan  kejaksaan,  dan  jika memang masih diperlukan informasi, Humas  BNN  memberikan  informasi  sesuai dengan  data  dan  fakta  yang  diketahui  oleh Humas  BNN  terkait  kasus tersebut. Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan  oleh  BNN  tidak  pandang  bulu, BNN bekerja secara profesional sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  terbukti dengan banyaknya Pejabat Negara, Anggota TNI,  Polri  dan  para  artis  yang  terlibat
narkoba  berhasil  diungkap  oleh  BNN. Begitu  pula  dengan  peran  Humas  BNN dalam  menyampaikan  infromasi  kepada publik  pun  bersifat  sama,  tidak  ada  yang ditutup-tutupi,  dan  perlakuan  khusu  bagi mereka  yang  terlibat  kasus  narkoba, meskipun pelakunya adalah seorang Pejabat Negara.

## Pembahasan
Ada  banyak  cara  yang  dapat  dilakuakan dalam  rangka  penyebaran  informasi,  atau sosialisasi  tentang  bahayanya  narkoba. Seperti menggunaka jejaringan media sosial, bahkan  melalui  sebaran  pesan  singkat  via Whatsapp  seperti  yang  dilakukan  oleh humas  BNN  Provinsi  Riau.  (Annisa  & Hayatullah  Kurniadi,  2021)  Pencegahan atau    penanggulangan  penyalahgunaan narkoba    merupakan    suatu    upaya    yang ditempuh  dalam    rangka    penegakan    baik terhadap    pemakaian,    produksi    maupun peredaran    gelap  narkotika    yang    dapat dilakukan  oleh  setiap  orang  baik  individu, masyarakat  dan  negara. (Bayu, 2018) Peran masayarakat  dan  keterlibatan  banyak  pihak menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan penanggulangan  narkoba.  (Olivia,  2013) dari  banyak  hasil  penelitian  menunjukkan angka  partisipasi  yang  masih  sangat  renda seperti hasil penelitian (Helviza & Mukmin, 2016;  Pefri,  2014)  yang  dilakukan  di  Aceh dan Riau. Humas Badan nasional Narkotika dalam  hal  penyampaian  informasi  terhadap publik  terkait  penanganan  kasus  yang melibatkan Pejabat Negara dilakukan dengan  cara  transparan,  keterbukaan,  tidak ditutup-tutupi  dan  berdasarkan  fakta  yang ada. Penyampaian Informasi yang diberikan oleh  Humas  BNN  dalam  kaitannya  kasus yang  melibatkan  Pejabat  Negara  tidak berbeda  dengan  penyampaian  Informasi dengan  kasus  yang  menjerat  masyarakat biasa.  Namun  demikian  dalam  penanganan kasus  yang  menjerat  seorang  Pejabat Negara,  Humas  BNN  mengakui  terdapat rutinitas  yang  berbeda  dengan  kasus  lain, seperti misalnya Humas BNN lebih sesering
mungkin  memberikan  informasi  kepada masyarakat  melalui  media  dengan  harapan segala bentuk perkembangan yang menyangkut  kasus  tersebut  diketahui  oleh masyarakat, sehingga dapat menepis isu-isu negative yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Humas
BNN dalam memberikan informasi kepada publik terkait penanganan  kasus  yang  menjerat  Pejabat Negara juga dilakukan dengan lengkap baik pemberian  data  berupa  dokumentasi  foto, maupun video atau juga berupa data barang bukti  yang  diperoleh  dalam  kasus  tersebut. Kegiatan  konferensi  pers  yang  dilakukan humas  BNN  dalam  hal  penanganan  kasus yang melibatkan pejabat Negara ini bersifat sama, yaitu dengan menghadirkan tersangka dalam  kasus  tersebut  meskipun  tersangka yang  bersangkutan  adalah  seorang  Pejabat Negara.
Humas  BNN  dalam  menyampaikan informasi  kepada  publik  terkait  kasus  yang melibatkan  Pejabat  Negara  Tidak  ada batasan-batasan komunikasi yang dilakukan oleh  Humas  BNN,  semua  informasi  yang diterima  publik  tentang  penanganan  kasus yang  melibatkan  Pejabat  Negara  sama dengan kasus penanganan masyarakat biasa, namun  tetap  berada  dalam  koridor  hukum, tidak  melanggar  asas  pra  duga  tidak bersalah.  Humas  BNN  tidak  membatasi komunikasi dengan pihak media yang selalu menuntut adanya informasi atau perkembangan kasus yang sedang ditangani. Sementara  hasil  penelitian  ini  jika    Sesuai dengan  model  Berlo,  penerima  pesan  atau komunikan  dalam  menyampaikan  pesan dipengaruhi oleh beberapa factor.

## Keahlian berkomunikasi
Komunikasi  adalah  kegiatan  dasar manusia.    Karena  dengan  berkomunikasi manusia dapat bertukar informasi dan saling berhubungan  antara  satu  dengan  lainnya. Komunikasi sangatlah  penting  baik  untuk individu    dan    juga    organisasi.  (Karlina Siregar & Djuwita, 2020) Keahlian berkomunikasi Merupakan kemampuan
individu untuk berkomunikasi seperti kemampuan  membaca,  menulis,  berbicara, mendengarkan  dan  lain-lain.  Dalam  hal  ini adalah  kemampuan  dari  penerima  pesan yang disampaikan oleh Humas BNN, seperti masyarakat umum. Dalam proses komunikasi komunikator
sebagai
penyampai  informasi  harus  sesuai  dengan tujuan  penyampaian  informasi,  sehingga komunikan  sebagai  penerima  informasi tidak memilki. Dalam kasus penyalahgunaan  narkoba  yang  dilakukan oleh pejabat negara biasanya berita yang ada sengaja  dibesar-besarkan  karena  tujuan tertentu. Penerima pesan adalah publik yang terdiri  dari  masyarakat  luas  dan  “publik” dari  tersangka  itu  sendiri.  Publik  Figur memiliki  publik  yang  berbeda-beda.  Jika publik figur berasal dari kalangan artis, pasti publik  dari  artis  tersebut  adalah  kalangan artis dan juga penggemar dari artis tersebut. Namun jika publik figur berasal dari pejabat negara atau orang yang memiliki kekuasaan di Indonesia, maka publiknya adalah lawan politik dan juga masyarakat luas. masyarakat membaca,  melihat,  dan  mendengar  suatu informasi  tentang  kasus  yang  melibatkan Pejabat Negara dari berbagai macam media, baik itu media cetak, media online, ataupun dari  media  televisi.  Dan  masyarakat  dapat menulis  dan  berbicara  atau  mengemukakan pendapatnya tentang kasus tersebut melalui media sosial yang mereka miliki. Dalam hal ini, sikap penerima pesan (publik). Masyarakat  yang  menerima  pesan  atau mendapatkan informasi terkait kasus narkoba  yang  menjerat  Pejabat  Negara memiliki  sikap  yang  berbeda-beda.  Kasus Narkotika  tergolong  kasus  pidana  yang memiliki konsekuensi, yaitu di penjara atau di rehabilitasi. Berbagai sikap pun ditunjukan  dari  kalangan  masyarakat  itu sendiri, ada yang bersikap mengawal  kasus tersebut  (menyimak),  ada  juga  sikap  yang mendukung  dan  ada  yang  mengecam  atas tindakan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Negara tersebut. Sikap yang di lakukan oleh masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya
masing-masing. Sebagian besar moment ini dimanfaat oleh lawan politik untuk menjatuhkan  lawan  yang  tersandung  kasus penyalahgunaan  narkoba,  narasi-narasi  di sosial  media  kerap  mewarni say  war antar pendukung politik karena masalah tersebut.
Pengetahuan,  dalam  hal  ini  adalah pemahaman  tentang  pesan  atau  topic  yang diterima. publik yang memiliki pengetahuan tentang  kasus  Narkotika  yang  melibatkan Pejabat Negara tersebut adalah publik yang mengerti  pesan  dalam  informasi  yang diterima oleh publik itu sendiri dari berbagai media.  Publik  harus  mengetahui  tentang bahaya  dari  Narkotika  itu  sendiri  dan mengetahui  pesan  apa  yang  sebenarnya disampaikan oleh Humas BNN terkait kasus yang  melibatkan  publik  figur  tersebut. Sistem  Sosial,  publik  memiliki  latar belakang  yang  berbeda-beda.  Baik  dari daerah  yang  berbeda,  status  sosial  yang berbeda,  norma  dan  penin  yang  berbeda juga.  Jika  publik  yang  menerima  informasi tersebut  adalah  kalangan  masyarakat  yang biasa  saja,  mungkin  kasus  Narkoba  yang melibatkan publik figur tidak terlalu penting dan  mempengaruhi  kehidupannya,  tetapi jika publik berasal dari kalangan publik figur itu sendiri, kasus tersebut memiliki informasi  yang  dianggap  penting.  Budaya, Publik juga memliki  budaya yang berbeda- beda dalam menerima suatu informasi. Jika informasi dikemas dalam suatu bentuk yang baik dan bisa diterima oleh semua kalangan budaya,  maka  informasi  tersebut  akan diterima baik oleh publik yang mendapatkan informasi.

## Media Komunikasi / Saluran (Channel)
Dalam  penanganan  kasus  Pejabat Negara, media komunikasi  yang digunakan oleh  Humas  BNN  adalah  media  cetak, online,  dan  media  visual.  Sesuai  dengan Teori Berlo, saluran komunikasi yaitu, yang petama  Pendengaran,  dalam  hal  ini  Humas BNN  menggunakan  media  audio  visual untuk memberikan informasi kepada publik. Ada media televisi yang dapat diterima oleh
publik dengan cara mendengar dan melihat. Humas  BNN  menggunakan  media  televisi untuk  menginformasikan  suatu  kasus  yang sedang ditangani oleh BNN. Media tersebut meliput  berita  dari  konferensi  pers  yang dilakukan  juga  dari  wawancara  langsung oleh Humas BNN. Kedua adalah, Penglihatan,  Humas  BNN  menggunakan media  televisi,  media  cetak,  dan  media online sebagai sarana penyebaran informasi yang  dapat  dilihat  dan  dibaca  oleh  publik. Humas  BNN  selalu  membuat  press  release kepada media sebagai  bahan tambahan dan data resmi dari BNN juga guna meminimalisir  pemberitaan  yang  simpang siur  di  masyarakat.  Humas  BNN  juga menggunakan media sosial sebagai penyebaran  informasi  yang  terpercaya  dari BNN. Media tersebut sangat mempengaruhi publik, karena publik seseorang aktif dalam media sosial.
Kabar penangkapan seorang pejabat yang  tersandung  kasus  narkoba  biasanya menjadi  berita  utama  di  beberapa  media televisi  terutama  acara  berita  dan  di  media cetak.  Hal  ini  dikarenakan  pejabat  negara menjadi sosok public figure yang seharusnya menjdi  contoh  bagi  masyarakat.  Ketiga Sentuhan, Humas BNN tidak menggunakan sentuhan  fisik  kepada  public  secara langsung, tetapi bisa juga dikatakan melalui tindakan  langsung  yang  dilakukan  oleh Humas BNN dalam menyebarkan informasi langsung.  Keempat  Penciuman,  Humas BNN tidak menggunakan media komunikasi indera tersebut dalam berkomunikasi dengan publik.  dan  terakhir  atau  kelima  adalah Pengecapan, Humas BNN tidak menggunakan  media  komunikasi  indera tersebut  dalam  berkomunikasi  dengan publik.

## Tujuan Pesan dalam Komunikasi
Tujuan  komunikasi  dalam  penanganan kasus  Yang  melibatkan  Pejabat  Negara  ini adalah  untuk  menyebar  luaskan  informasi kepada  publik,  terkait  kasus  yang  sedang ditangani  oleh  BNN.  sesuai  dengan  teori
Berlo ada sebuah komponen yang mempengaruhi sebuah pesan dalam komunikasi.    Pertama,  muatan  pesan  atau kadar pesan yang disampaikan oleh Humas BNN  dalam  penanganan  kasus  yang melibatkan  Pejabat  Negara.  Humas  BNN memberikan  informasi  yang  sesuai  dengan data  dan  fakta  yang  dimiliki.  Dalam pengungkapan  kasus  yang  melibatkan Pejabat Negara, isi pesannya adalah tentang siapa  yang  ditangkap,  nama  tersangka menggunakan  inisial,  kemudian  bagaimana kronologi  penangkapannya,  barang  bukti yang ditemukan juga jeratan hukuman yang dikenakan kepada tersangka serta bagaimana proses hokum selanjutnya.
Kedua, adalah elemen pesan,  diartikan sebagai suatu pesan dapat terdiri dari bahasa verbal  maupun  non  verbal.  Dalam  hal  ini Humas BNN melakukan komunikasi verbal dalam mengungkap kasus Narkotika tersebut  di  media-media  yang  digunakan dalam pemberian informasi, juga komunikasi  non  verbal  yang  dilakukan ketika  konferensi  pers  ataupun  ketika  di wawancarai oleh media televisi. Komunikasi non  verbal  dalam  penelitian  ini  adalah bahasa tubuh sang komunikator yaitu Kabag Humas BNN,  ataupun Kepala BNN.
Perlakuan,  Humas  BNN  mengemas informasi  yang  dapat  diterima  oleh  publik dengan  baik.  Humas  membuat  suatu  pesan atau infomasi yang dapat merubah persepsi negatif publik menjadi persepsi yang positif tentang penangkapan kasus yang melibatkan publik figur tersebut. Struktur, Humas BNN dalam memberikan informasi juga terstruktur,  dalam  suatu  konferensi  pers, pada  awal  dibukanya  kegiatan  konferensi pers Humas BNN menjelaskan terkait kasus yang  akan  di  publikasikan,  kemudian disusun  penjelasan  siapa  para  tersangka dalam kasus tersebut, kronologi penangkapan, bagaimana modus para tersangka, berapa banyak barang bukti yang ditemukan,  dan  juga  hukuman  yang dikenakan  kepada  tersangka.  Kode,  Humas BNN  menggunakan  bahasa  komunikasi
yang  dapat  diterima  oleh  semua  publik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku juga  bahasa  yang  sopan  tanpa  memihak, pesan disampaikan secara tegas dan jelas.

## Peranan Komunikator
Komunikator juga mempengaruhi suatu pesan yang diterima oleh publik. Dalam teori Berlo,  komunikator  dalam  menyampaikan pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu,  Teori  komunikasi  Berlo  SMCR merupakan model komunikasi yang dinamis dalam  proses  komunikasi  yang  mencakup unsur-unsur  yang  lebih  dari  sekedar  bahan saja  dalam  rangka  mentransmisikan  pesan dari  sumbernya.  Beberapa  factor  tersebut antara lain; yang pertama keahlian berkomunikasi,  komunikator  dalam  Humas BNN  adalah  Kabag  Humas  yang  memiliki suatu keahlian dalam berkomunikasi dengan publik.  Dalam  hal  ini  Humas  membaca materi  dari  bagian  pemberantasan  dan membuat press release kemudian mendengarkan  penjelasan-penjelasan  dari penyidik  dan  saran  dari  pimpinan  tentang informasi  apa  saja  yang  harus  diberikan kepada  publik  dan  apa  isu  yang  sedang berkembang dimasyarakat, kemudiam pesan dikemas  dan  disampaikan  kepada  publik secara  langsung  maupun  melalui  media. Kedua,  Sikap,  suatu  sikap  yang  ditunjukan oleh Kabag Humas BNN selaku komunikator  adalah,  sikap  yang  tenang dalam memberikan informasi ataupun dalam menjawab  pertanyaan  wartawan  tentang kasus tersebut.
Ketiga,  Pengetahuan,  Kepala  Bagian (Kabag) Humas sebagai  komunikator harus memiliki banyak pengetahuan tentang kasus yang  sedang  ditangani,  Kabag  Humas menguasai  suatu  topik  apa  saja  yang  akan disampaikan  kepada  publik.  Tetapi  ada batasan hukum yang tidak boleh dipublikasikan  kepada  publik  seperti  nama lengkap  dari  tersangka  (Pejabat  Negara) yang  ditangkap.  Keempat,  Sistem  sosial, dalam  hal  ini  bukan  hanya  Kabag  Humas BNN  yang  berperan  sebagai  komunikator.
Dalam  beberapa  pengungkapan  kasus  dan dalam  beberapa  wawancara,  Kepala  BNN, Kepala  Deputi  juga  bertindak  sebagai komunikator.  Hal  tersebut  sesuai  dengan kasus yang sedang ditangani. Biasanya jika kasus penangkapan barang bukti yang besar Kepala  BNN  yang  bertindak  sebagai komunikator  dan  Kepala  Deputi  bertindak sebagai  komunikator  sesuai  dengan  kasus yang  dikuasai.  Dan  kelima  atau  yang terakhir  Budaya,  Dalam  hal  budaya, komunikator  yaitu  Kabag  Humas  memiliki latar  belakang  budaya  jawa.  Seperti  yang kita  tahu  suku  jawa  adalah  pribadi  yang tenang dalam menyampaikan suatu informasi, dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda-beda.

## SIMPULAN
Dalam  memberikan  informasi  kepada publik  terkait  penanganan  kasus  yang melibatkan  pejabat  Negara,  Humas  BNN tidak  memiliki  startegi  khusus  yang diterapkan.  Humas  BNN  melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedural yang ada. Menggunkan komunikasi  yang  baik  dan  sesuai  dengan langkah-langkah  strategi  komunikasi  yang ada.
Strategi  yang  dugunakan  oleh  BNN dalam  menyebarkan  informasi  kepada publik  sangat bervariasi, mulai dari penggunaan  website,  dan  sosial  media. Selain  itu,  tidak  ada  perlakukan  khusus terhadap  pejabat  public  yang  tersandung kasus  narkoba.  Tidak  ada  batasan-batasan komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Humas BNN  dalam  memberikan  informasi  kepada publik,  semua  informasi  yang  diterima publik  terkait  penanganan  kasus  yang melibatkan  Pejabat  Negara  sama  dengan kasus  penanganan  masyarakat  biasa  pada umumnya.  Ada  banyak  hal  yang  dapat dilakukan  dalam  menyebarkan  informasi melalui  platform  digital  hari  ini,  selain  itu pemanfaatan  media  sosial  jika  dilakukan
dengan  konsisten  juga  akan  berdampak sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  T.  U.  S.  (2017).  Diskresi  Tugas Kepolisian  Dalam  Penanggulangan Tindak  Pidana  Narkotika  Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Lex  Crimen , VI ,  55–60. http://www.hukumonline.com/klinik/d etail/lt54b538f5f3 Alfansyur,  A.,  &  Maryani.  (2020).  Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik Info Artikel Abstrak. Jurnal  Kajian,  Penelitian  &
Pengembangan  Pendidikan  Sejarah ,
5 (2), 146–150.
https://doi.org/10.31764/historis.vXiY. 3432 Amri, M., & Siregar, A. (2018). Penegakan Hukum  Terhadap  Pejabat  Publik Penyalahguna Narkotika: Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pid.2017/Pt.Tjk. Diaspora Sosiohumaniora , 1 (1), 63–77.
Annisa,  I.  R.,  &  Hayatullah  Kurniadi.
(2021). Pola Komunikasi Humas Bnnp Riau Dan Lsm Dalam Menyosialisasikan  Bahaya  Narkoba Annisa  Ika  Ratri,  2  Hayatullah
Kurniadi. Jurnal  Riset  Mahsiswa Dakwa Dan Komunikasi , 1–16.
Bayu,  P.  H.  (2018).  Pencegahan  dan Pemberantasan  Peradaran  Narkoba  di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), 201–211.
Busyro,  M.,  &  Sutan  Siregar,  D.  (2018). Nusantara  (  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial  )  Peranan  Badan  Narkotika Nasinoal  (BNN)  Dalam  Menegakkan Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak
Pidana  Narkotika  (Studi  Di  Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan). Jurnal Ilmu
Pengetahuan Sosial , 5 (1), 8–14.
Center,  C.,  &  Broom.  (2009). Effective Public  Relation (9th  ed.,  Vol.  1).
Kencana Prenada Media Group.
David, B.  (1990). The  Process of Comumunication  An  Introduction  to Theory and Practice. (1st ed., Vol. 1). Rinehart and Winston.
Dyatmika,  T.,  &  Afnan,  D.  (2020).
Kampanye Sosial Menggunakan Media Poster  Berbahan  Baku  Sampah  (Scrap Poster)  Sebagai  Upaya  Peningkatan Sikap  Siswa  SMA  Negeri  di  Kota Cirebon  Mengenai  Bahaya  Narkoba.
Reserchgate , 485–498. http://www.bnn.go.id/
Eka, A. H. (2020). Kewenangan Penyadapan Badan  Narkotika   Nasional  Dalam Prespektif  Undang-undang  Narkotika dan Undang-undang Transaksi Elektronik. Tadulako  Master  Law
Journal , 4 (2), 129–145.
Faturachman,  sulung.  (2017).  Sejarah  Dan Perkembangan  Masuknya  Narkoba  Di Indonesia. Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah , X, No. Y , 13–19. https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.
2051
Frank,  J.  (2002). Public  Relations (1st  ed., Vol. 1). Erlangga.
Helviza, I., & Mukmin, Z. (2016). Kendala-
Kendala  Badan  Narkotika  Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kota Banda Aceh. In Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan  Unsyiah (Vol.  1, Issue 1).
Karlina  Siregar,  Y.,  &  Djuwita,  A.  (2020).
Strategi  Komunikasi  Bnn  (Badan Narkotika Nasional) Jawa Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Mahasiswa Kota Bandung. PROCEEDING  OF  MANAGMENT , 1895–1902. https://jabar.sindonews.com/read/1737 /1/sepekan-polrestabes-bandung- ungkap-8-kasus-

## Moh  Djatmiko,  H.  (2013).  Penanganan
Masalah Narkoba Di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya , 13 (1).
Olivia,  C.  H.  (2013).  Strategi  Komunikasi
Badan  Narkotika  Nasional  (  Bnn  )
Dalam  Mengurangi  Jumlah  Pengguna Narkoba Di Kota Samarinda. Jurnal   Ilmu  Komunikasi , 1 (1),  428–
441.
Pefri,  P.  H.  (2014).  Pelaksanaan  Tugas Pokok  Dan  Fungsi  Badan  Narkotika Nasional  Kota  Pekanbaru  Dalam Pencegahan  Penggunaan  Narkotika. Jom FISIP , 1 (2), 1–15.
Putra,  A.  Y.  (2014).  Strategi  Komunikasi
BNN  (  Badan  Narkotika  Nasional  ) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan  Bahaya  Narkoba. Jurnal Ilmu Komunikasi , 2 (2), 78–88. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Alfabeta. Sunarto.  (2013). Humas  Untuk  Layanan Publik (1st ed., Vol. 1). Univ. Prof Dr Moestopo .