## Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
http :// w w w. inf eb . o rg 2023 Vol. 5 N o.   4 Hal: 1338-1343 e-ISSN: 2714-8491

## Pengaruh Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh
Rico Ricardo 1  , Ayu Muchlisah 2 , Feriansyah 3
1,2,3 Program Studi Ekonomi, Universitas Pertamina
rico.ricardo@universitaspertamina.ac.id

## Abstract
Poverty is one  of the problems faced by  Indonesia from the past until now. Various  ways have been  done to overcome the problem of poverty. One of the efforts that have been made by the Government of Indonesia is to issue a regional autonomy policy. The existence of this policy gives authority to local governments to regulate their own regions. This policy is given to all  provinces  in  Indonesia,  including  Aceh.  Aceh  is  the  province  with  the  highest  poverty  rate  on  the  island  of  Sumatra, although  it  has  a  higher  original  regional  income  (PAD)  than  the  province  with  the  lowest  poverty  rate  on  the  island  of Sumatra. Aceh also has a greater natural resources revenue-sharing fund (DBH SDA) than the province of West Sumatra. In addition, Aceh also received special autonomy funds (DOK),  which  were only given to the provinces of  Aceh,  Papua, and West Papua. This study aims to analyze the effect of PAD, DBH SDA and DOK on the poverty rate of Aceh Province for the 2008-2020 period. This research uses panel data regression involving 23 districts/cities of Aceh Province. The results of the study show that only local real revenue has a significant and negative effect on poverty levels.
Keywords: Poverty, Local Real Revenue, Profit Sharing Fund of Natural Resource, Special Autonomy Fund, Panel Data.

## Abstrak
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Berbagai cara telah dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  kemiskinan.  Salah  satu  upaya  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  adalah dengan  mengeluarkan  kebijakan  otonomi  daerah.  Adanya  kebijakan  ini  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengatur  daerahnya  sendiri.  Kebijakan  ini  diberikan  kepada  seluruh  provinsi  di  Indonesia,  termasuk  Provinsi  Aceh. Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera meskipun memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dari provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera. Aceh juga memiliki dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) yang lebih besar dari pada provinsi Sumatera Barat. Selain itu Aceh juga mendapatkan dana otonomi khusus (DOK) yang mana dana ini hanya diberikan kepada Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pengaruh PAD,  DBH SDA dan DOK terhadap tingkat  kemiskinan Provinsi  Aceh periode 2008-2020.  Penelitian  ini  menggunakan  regresi  data  panel  dengan  melibatkan  23  kabupaten/kota  Provinsi  Aceh.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan.
Kata kunci: Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Otonomi
Khusus, Data Panel.
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  klasik  yang hingga  saat  ini  belum  usai  dan  menjadi  fenomena sosial  yang  selalu  dihadapi  oleh  setiap  negara  [ 1 ]. Beberapa  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  guna menanggulangi  kemiskinan  di  mana  salah  satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014. Dengan  adanya  otonomi  daerah  maka  suatu  wilayah memiliki  otoritas  dalam  mengatur  rumah  tangganya sendiri  baik  dalam  urusan  pemerintahan  maupun kepentingan  masyarakat  setempat  [ 2 ].  Kebijakan  ini diberikan  kepada  seluruh  provinsi  di  Indonesia,  tidak terkecuali Aceh [ 3 ].
Sebagai  provinsi  yang  terletak  di  ujung  barat Indonesia,  Aceh  memiliki  sumber  daya  alam    yang melimpah [ 4 ]. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih sangat tinggi ditampilkan pada Gambar  1.  Sejak  tahun  2016  hingga  2022,  tingkat kemiskinan di Aceh masih berada di atas 10 persen.
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Aceh 2016-2022
Dalam  konteks  kabupaten  dan  kota,  pada  tahun  2022, Banda Aceh merupakan kota dengan tingkat kemiskinan  terendah  yakni  7,13  persen,  yang  diikuti oleh Kota Langsa dengan tingkat kemiskinan mencapai 10,62  persen.  Sementara  itu,  tingkat  kemiskinan  di Kabupaten  Aceh  Singkil  dan  Kabupaten  Gayo  Lues
merupakan  yang  tertinggi  di  Aceh  dimana  masing- masing mencapai 19,18 persen dan 18,87 persen.
Meskipun  kemiskinan  di  Aceh  memiliki  tren  yang menurun,  namun  jika  dibandingkan  dengan  provinsi lain  yang ada di Pulau Sumatera,  Aceh  masih  menjadi provinsi  dengan  tingkat  kemiskinan  tertinggi.  Pada tahun  2022,  sebanyak  14,75  persen  penduduk  Aceh masuk  dalam  kategori  miskin.  Adapun  di  tahun  yang sama,  tingkat  kemiskinan  di  Kepulauan  Bangka Belitung  memiliki  persentase  yang  jauh  lebih  rendah yaitu  sebesar  4,61  persen . Rendahnya  persentase kemiskinan  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung mengindikasikan  bahwa  pemerintah  setempat  cukup mampu  memanfaatkan  kebijakan  otonomi  daerah dalam upaya menurunkan kemiskinan di daerahnya [ 5 ]. Pemerintah  setempat  juga  cenderung  berhasil  dalam memulihkan  perekonomian  setempat  pasca  pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal 2020. Dengan adanya kebijakan  otonomi  daerah  maka  pemerintah  kota  dan pemerintah kabupaten mampu memberikan peran nyata dalam  mengelola  daerahnya  dari  berbagai  bidang termasuk  program  pengentasan  kemiskinan  [ 6 ]. Selanjutnya  Tingkat  Kemiskinan  di  Pulau  Sumatera 2022 ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera 2022
Dalam upaya menerapkan program-program pengentasan  kemiskinan,  Pemerintah  Provinsi  Aceh memerlukan  dana  yang  cukup  memadai.  Undang- Undang No. 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa sistem keuangan  dalam  otonomi  daerah  didapat  dari penerimaan daerah yang berasal dari daerah  itu sendiri maupun  dari  pemerintah  pusat  [ 7 ].  Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah  yang  diperoleh  dari  sumber  ekonomi  daerah seperti pajak daerah, kekayaan daerah, retribusi daerah dan  penerimaan  yang  sah  lainnya  [ 8 ].  Setiap  daerah memiliki  PAD  yang  berbeda-beda,  tergantung  dari kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menggali sumber  pendapatannya  dan  juga  dalam  mengelola kekayaan sumber daya alamnya [ 9 ]. Sumber pendapatan  ini  dipergunakan  untuk  peningkatan pelayanan dan pembangunan agar tercapainya kesejahteraan  masyarakat  [ 10 ].  Berdasarkan  Tabel  1, PAD  Provinsi  Aceh  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya.  Namun  demikian,  hal  ini  belum  mampu menggeser  Aceh  sebagai  provinsi  dengan  tingkat kemiskinan  tertinggi  di  Pulau  Sumatera.  Jika  dilihat
dari  besaran  PAD,  seharusnya  Aceh  mampu  memiliki tingkat  kemiskinan  lebih  rendah  dari  pada  Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau yang ketiganya memiliki PAD lebih kecil dibandingkan  Aceh.  Selanjutnya  pendapatan  asli daerah disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (dalam Miliar Rupiah)
Tahun Bangka Belitung Kep. Riau Sumatera Barat Aceh 2016 574,26 1.039,40 1.964,15 2.060,18 2017 709,83 1.094,78 2.134,01 2.276,30 2018 850,44 1.220,59 2.275,09 2.359,39 2019 826,70 1.298,91 2.328,43 2.698,91 2020 683,43 1.195,63 2.255,07 2.570,78 2021 895,76 1.375,77 2.551,90 2.505,89 2022 814,52 1.348,49 2.613,76 2.568,19
Sumber  keuangan  pemerintah  daerah  lainnya  yaitu berasal  dari  dana  bagi  hasil  [ 11 ].  Dana  bagi  hasil (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  [ 12 ].  Dana  ini  terdiri  dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi sumber daya alam (DBH  SDA).  Daerah  yang  memiliki  kekayaan  sumber daya alam  maka akan  memiliki DBH SDA  yang  besar dibandingkan  dengan  daerah  yang  tidak  memiliki sumber daya alam [ 13 ]. Hal ini dikarenakan DBH SDA dibagikan  berdasarkan  prinsip by  origin dimana  DBH SDA  dibagikan  kepada  daerah-daerah  dimana  sumber daya alam berasal [ 14 ].
Aceh  memiliki  sumber  daya  alam  yang  melimpah diantaranya sumber daya pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan pertambangan. Pada  sektor  minyak  dan  gas,  Provinsi  Aceh  menerima persentase  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan daerah lain yaitu masing-masing sebesar 55 persen dan 40  persen.  Jika  dilihat  pada  Tabel  2,  DBH  SDA  di Provinsi  Aceh  cenderung  meningkat  setiap  tahunnya. Pada  tahun  2016,  Provinsi  Aceh  menerima  sebesar 20,71  miliar  Rupiah  yang  kemudian  meningkat menjadi  414,31  miliar  Rupiah  pada  tahun  2020 meskipun  pada  akhirnya  turun  kembali  menjadi  19,45 miliar  Rupiah  pada  tahun  2021.  Jika  dibandingkan dengan  Sumatera  Barat  yang  merupakan  salah  satu provinsi  dengan  tingkat  kemiskinan  terendah  di  Pulau Sumatera,  Provinsi  Aceh  masih  mendapatkan  DBH SDA  yang  lebih  besar.  Selanjutnya  dana  bagi  SDA disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Dana Bagi Hasil SDA (dalam Miliar Rupiah)
Tahun Bangka Belitung Kep. Riau Sumatera Barat Aceh 2016 92,60 282,04 4,35 20,71 2017 81.79 328,67 13,34 33,45 2018 162,03 379,76 15,53 32,29 2019 161,04 634,00 26,42 98,33 2020 84,35 262,82 18,33 414,31 2021 n.a. 188,76 n.a. 19,45 2022 n.a. n.a. n.a. n.a.
Selain dana bagi hasil SDA dan pendapatan asli daerah sebagai sumber keuangan daerah, Aceh juga mendapatkan  perlakuan  khusus  dari  pemerintah  pusat
yaitu  dengan  diberikan  dana  otonomi  khusus  (DOK). Dana  ini pertama kali diberikan kepada  Provinsi  Aceh pada  tahun  2008.  Menurut  data  BPS  Provinsi  Aceh, total  DOK  yang  diterima  oleh  Provinsi  Aceh  hingga tahun  2022  telah  mencapai  95,92  triliun  rupiah. Ditinjau  dari  total  penerimaan  dana  otonomi  khusus yang  sangat  besar,  maka  besaran  dana  yang  diperoleh ini seharusnya mampu membuat kesejahteraan masyarakat  di  Provinsi  Aceh  menjadi  lebih  baik dibandingkan dengan daerah  lain yang tidak menerima otonomi  khusus  tetapi  memiliki  tingkat  kemiskinan lebih rendah, seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.
Jika dilihat dari besaran dana yang diperoleh dari PAD, DBH  SDA  dan  DOK,  sangat  memungkinkan  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Aceh  menurun  hingga mencapai  angka  satu  digit.  Beberapa  penelitian terdahulu  telah  dilakukan  untuk  menganalisis  dampak variabel pendapatan daerah tersebut terhadap kemiskinan  [ 15 ].  Namun  demikian  hasil  penelitian terdahulu  masih  menunjukkan  kontradiksi  terkait dampak  ketiga  variabel  pendapatan  daerah  terhadap tingkat  kemiskinan  [ 16 ].  Perlu  dilakukan  kajian lanjutan  untuk  dapat  mengonfirmasi  bagaimana dampak  variabel  pendapatan  daerah  terhadap  tingkat kemiskinan, khususnya di Provinsi Aceh.
Beberapa  studi  menemukan  bahwa  PAD  dapat menurunkan  tingkat  kemiskinan  [ 17 ].  Peningkatan PAD  dapat  menurunkan  tingkat  kemiskinan  melalui belanja  modal  dan  belanja  barang  dan  jasa  [ 18 ]. Sementara  dalam  konteks  dana  bagi  hasil  (DBH), ditemukan  bahwa  DBH  tidak  berpengaruh  terhadap penurunan tingkat kemiskinan [ 19 ]. Meskipun demikian,  dalam  penelitian  lainnya  ditemukan  bahwa DBH  memberikan  pengaruh  yang  negatif  terhadap tingkat kemiskinan [ 20 ].
Studi  tentang  pengaruh  DOK  juga  telah  dilakukan sebelumnya  dimana  terdapat  kontradiksi  dalam  hasil studinya.  Dalam  beberapa  studi  ditemukan  bahwa DOK  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Namun demikian terdapat  sebuat  studi  yang  menemukan  hasil  yang berbeda  dimana  DOK  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  penurunan  kemiskinan  di  Provinsi Aceh.  Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga penerimaan  daerah  yaitu  PAD,  DBH  SDA  dan  DOK terhadap tingkat kemiskinan di Aceh.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah data  sekunder  berupa  data  panel.  Data  panel merupakan  gabungan  data cross  section dan  data time series .  Penelitian  ini  menggunakan  rentang  waktu tahun  2008  sampai  2020  serta  melibatkan  data cross section 5  kota  dan  18  kabupaten  di  Provinsi  Aceh. Data-data  ini  diperoleh  dari berbagai  sumber terpercaya  seperti  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Badan Pembangunan  Perencanaan  Daerah  (Bappeda)  Aceh dan CEIC.
Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  dengan regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD,  DBH  SDA,  DOK  dan  PDRB.  Sementara  itu, variabel  dependennya  adalah  tingkat  kemiskinan. Terdapat beberapa tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pengolahan data, penentuan model terbaik, uji asumsi klasik, dan uji statistik. Model yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut (1).
pov it = 𝛽 0 + 𝛽 1 pad 𝑖𝑡 + 𝛽 2 dbh 𝑖𝑡 + 𝛽 3 dok 𝑖𝑡 + 𝛽 4 pdrb 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖 t (1)
Dimana  pov  adalah  Tingkat  kemiskinan  (%);  pad adalah  Logaritma  natural  pendapatan  asli  daerah;  dbh adalah  Logaritma  natural  dana  bagi  hasil  SDA;  dok adalah  Logaritma  natural  dana  otonomi  khusus;  pdrb adalah Logaritma natural pendapatan domestik regional bruto  riil; 𝛽 0 , 𝛽 1 ..  adalah  Koefisien  regresi;  e  adalah E rror ; i  adalah Cross section 23  kab/kota  di  provinsi Aceh; t  adalah Time series tahun 2008-2020.

## 3.   Hasil dan Pembahasan
Terdapat beberapa tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian  ini  yaitu  penentuan  model  terbaik  dengan melibatkan  uji  kesesuaian  model,  uji  asumsi  klasik dengan melibatkan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas  dan  interpretasi  hasil  dengan menggunakan  uji  statistik.  Dalam  pemilihan  model terbaik,  diperlukan  tahap  pengujian  yang  terdiri  dari Uji Hausman, Uji Chow dan Uji Langrange Multiplier. Namun  dalam  penelitian  ini  hanya  melibatkan  dua  uji yaitu  Uji  Hausman  dan  Uji  Chow.  Hasil  uji menunjukkan bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah fixed  effect  model (FEM).  Selanjutnya  hasil  uji multikolinieritas disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel pad dbh sda dok pdrb pad 1,000 dbh sda -0,186 1,000 dok 0,313 -0,037 1,000 pdrb 0,579 0,223 0,272 1,000
Tahap  selanjutnya  yaitu  melakukan  pengujian  asumsi klasik.  Dalam  regresi  data  panel  pengujian  asumsi klasik  dapat  meliputi  pengujian  multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji multikolinearitas  menunjukkan  dalam  model  ini  tidak terindikasi adanya multikolinearitas hal ini dikarenakan nilai korelasi setiap variabel tidak lebih dari 0,8 atau 80 persen.  Sedangkan  untuk  uji  heterokedastisitas  dan autokorelasi  menunjukkan  hasil  nilai  probabilitas kurang  dari  tingkat  signifikansinya  yang  artinya terdapat  masalah  heterokedastisitas  dan  autokorelasi dalam  model ini. Oleh karena itu diperlukan perbaikan model  menggunakan  Driscoll-Kraay standard  errors . Selanjutnya  hasil  perbaikan  asumsi  klasik  estimasi FEM disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Perbaikan Asumsi Klasik Estimasi FEM Variabel Koefisien Prob Pad -0,0584283 0,000** dbh sda 0,0048641 0,648 Dok -0.032564 0,596 Pdrb -0.2604442 0,003** konstanta 5.6951099 0,000** Prob>F 0,0000 R 0,9592
Setelah  melakukan  perbaikan  model,  maka  tahap selanjutnya  adalah  melakukan  uji  statistik  dengan menggunakan  uji  signifikansi  serentak  (uji-F),  uji parsial (uji-t), dan uji koefisien determinasi (R 2 ). Hasil estimasi  menunjukkan  bahwa  uji  signifikan  global memiliki  nilai  probabilitas  (Prob>F)  lebih  kecil  dari pada  taraf  nyata  lima  persen.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  secara  bersama-sama  seluruh variabel  independen  dalam  model  ini  mempengaruhi variabel dependen. Hasil  ini  juga  dibuktikan dari  hasil uji  individu  yang  mana  seluruh  variabel  independen dalam  penelitian  ini  memiliki  nilai  probabilitas  lebih kecil  dari  taraf  nyata  lima  persen.  Kemudian  nilai  R 2 menunjukkan  angka  sebesar  0,9592,  yang  artinya semua  variabel  independen  dalam  model  ini  dapat menjelaskan  variabel  dependen  sebesar  95,92  persen, sedangkan  4,08  persen  lainnya  dijelaskan  oleh variabel-variabel diluar model penelitian.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Kemiskinan  di  Provinsi  Aceh.  Hasil  estimasi menunjukkan bahwa PAD secara signifikan berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,0584.  Hal  ini  berarti, apabila  dana  PAD  meningkat  satu  persen  maka  akan menurunkan  tingkat  kemiskinan  sebesar  0,0584  poin persen  dengan  asumsi ceteris  paribus .  Sebaliknya, apabila  dana  PAD  menurun  satu  persen  maka  akan meningkatkan  tingkat  kemiskinan  sebesar  0,0584  poin persen.
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  indikator  dalam mengukur  kemiskinan  suatu  daerah,  dimana  semakin tinggi penerimaan PAD akan meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  akan  menurunkan  angka kemiskinan. Keberadaan PAD dapat berdampak positif terhadap  belanja  daerah  yang  artinya  semakin  besar kemampuan  daerah  dalam  mengumpulkan  PAD  maka daerah semakin meningkatkan belanja daerah. Peningkatan  PAD  pada  akhirnya  akan  meningkatkan belanja  modal  dan  belanja  barang  dan  jasa  dan kemudian  memiliki  efek  terhadap  penurunan  tingkat kemiskinan Aceh.
Sumber  keuangan  yang  berasal  dari  PAD  dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan dari pemerintah daerah  dalam  penyelenggaraan  urusan  daerahnya. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan pengoptimalan  PAD  diantaranya  pemerintah  daerah mengidentifikasi  potensi  dan  sumber-sumber  daya yang  di  miliki  daerah.  Daerah  dengan  pertumbuhan PAD  yang  positif  cenderung  memiliki  pertumbuhan
ekonomi  yang  lebih  baik,  dimana  salah  satu indikatornya  adalah  penurunan  tingkat  kemiskinan. Sebaliknya, apabila suatu daerah  tidak dapat  menggali potensi  penerimaan  daerahnya,  yang  disebabkan  oleh kurangnya  pengetahuan  dan  keahlian,  maka  akan berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  penerimaan  suatu daerah  yang  berasal  dari  hasil  pajak  daerah,  retribusi daerah,  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang menunjang kegiatan ekonomi suatu daerah. Selanjutnya,  penerimaan  PAD  dapat  menggerakkan roda  perekonomian  karena  dana  tersebut  dapat digunakan  oleh  pemerintah  untuk  belanja  daerah seperti  investasi,  pembangunan  infrastruktur  sampai pada  alokasi  subsidi  yang  akan  berpengaruh  positif terhadap  kesejahteraan  masyarakat  serta  menurunkan tingkat kemiskinan.
Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  SDA  terhadap  Kemiskinan di  Provinsi  Aceh.  Hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa dana  bagi  hasil  SDA  tidak  secara  signifikan berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi Aceh.  Hasil  ini  sejalan  dengan  studi  yang  telah dilakukan  di  Kota  Manado,  dimana  dana  bagi  hasil (pajak/SDA) tidak secara signifikan mengatasi permasalahan  kemiskinan  di  Kota  Manado.  Provinsi Aceh  memiliki  luas  wilayah  sebesar  57.365,57  km 2 yang  membentang  dalam  6.770,81  km 2 dengan memiliki  119  pulau,  73  sungai,  35  gunung  dan memiliki  sumber  daya  alam  yang  berlimpah  yang tersebar  di  6.450  kampung.  Melimpahnya  SDA  di Aceh  akan  berimplikasi  pada  tingginya  penerimaan DBH SDA dari pemerintah pusat. Hal  ini  dikarenakan pembagian hasil SDA dilakukan berdasarkan prinsip by regional yang  artinya  DBH  SDA  dibagikan  kepada daerah-daerah  dimana  SDA  tersebut  berasal.  Daerah yang  kaya  SDA  memiliki  DBH  SDA  lebih  besar  dari pada  daerah  lain  yang  tidak  memiliki  SDA.  Dana  ini merupakan  salah  satu  dana  perimbangan  yang bertujuan  untuk  mendukung  pelaksanaan  kewenangan pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan tanggung  jawabnya  dalam  mencapai  tujuan  pemberian otonomi daerah terutama dalam memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Namun  demikian,  besarnya  DBH  SDA  tersebut  tidak serta  merta  mampu  memberikan  dampak  yang signifikan  bagi  pengentasan  kemiskinan  di  Aceh.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  Aceh  belum  mampu mengatasi  fenomena  kutukan  sumber  daya  alam ( natural  resource  curse ).  Kutukan  SDA  adalah  suatu paradoks yang dikenal dalam ekonomi yang menyatakan  bahwa  ketika  SDA  yang  dimiliki  suatu daerah  tinggi  justru  memiliki  tingkat  kesejahteraan yang  rendah. Natural  resource  curve (NRC)  tidak hanya  terjadi  pada  tingkat  negara  tetapi  juga  terjadi pada  tingkat  daerah  yang  memiliki  kekayaan  sumber daya  alam.  Melimpahnya  sumber  daya  alam  tidak selalu  membawa  dampak  positif  dan  justru  mengarah pada  bencana  ekonomi.  Daerah  yang  memiliki kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjadikan masyarakat  lebih  sejahtera,  tetapi  sebaiknya  membuat
masyarakat lebih sengsara. Kesalahan perencanaan dari besarnya  pendapatan  yang  di  dapat  dari  industrialisasi SDA  adalah  volatitas  pendapatan,  konflik  sosial  dan konflik lingkungan. Pernyataan ini juga di dukung oleh fakta  bahwa  Provinsi  Aceh  pernah  mengalami  konflik senjata  yang  disebabkan  karena  ketidakpuasan  atas distribusi  SDA  Provinsi  Aceh  yang  pada  akhirnya berimbas  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingginya tingkat kemiskinan.
Fenomena NRC lebih rentan terjadi pada provinsi yang memiliki pertambangan. Tingginya tingkat kemiskinan seringkali  terjadi  di  daerah  yang  kaya  akan  sumber daya  alam  seperti  daerah  pertambangan.  Hal  ini dikarenakan  perubahan  dari  sektor  agraris  ke  sektor pertambangan  yang  membuat  masyarakat  kehilangan mata pencahariannya karena tergusur oleh pertambangan sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah  yang  kegiatan  ekonominya  di  dominasi  oleh kegiatan  di  sektor  pertambangan  dan  juga  memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pernyataan ini terbukti terjadi di Provinsi Aceh tepatnya pada Kabupaten Aceh Barat  yang  terkenal  sebagai  penghasil  tambang  batu bara. Kabupaten ini memiliki cadangan batu bara  yang tinggi  namun  tingkat  kemiskinan  di  kabupaten  ini sangat  tinggi  jika  dibandingkan  kabupaten/kota  yang bukan termasuk daerah penghasil sumber daya alam.
Pengaruh  Dana  Otonomi  Khusus  terhadap  Tingkat Kemiskinan  Provinsi  Aceh. Seperti  halnya  dengan DBH  SDA,  hasil  estimasi  pada  model fixed  effect menunjukkan  bahwa  DOK  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi Aceh  pada  tahun  2008-2020.  Hasil  ini  mengonfirmasi studi  yang  menyatakan  bahwa  DOK  tidak  secara signifikan  memengaruhi  kemiskinan.  Dana  otonomi khusus  adalah  penerimaan  pemerintah  daerah  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  yang  diperuntukkan untuk  menjaga  dan  menjamin  tercapainya  standar pelayanan publik minimum dan mengurangi kesenjangan  antar  daerah.  Dana  otonomi  khusus menjadi  penyokong  anggaran  Provinsi  Aceh  dimana pada tahun 2019 proporsi dana otonomi  khusus dalam APBD Aceh mencapai 48,88 persen yang artinya 48.88 persen  anggaran  belanja  Aceh  disumbang  oleh  dana ini.
Dengan  adanya  dana  ini,  seharusnya  Provinsi  Aceh dapat  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di  daerah tersebut  mengingat  dana  ini  digunakan  untuk membiayai  program-program  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  terutama  program  pengentasan kemiskinan. Dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah  pusat  dialokasikan  untuk  membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan  dalam  rangka  mendorong  meningkatkan pelayanan  publik,  akselerasi  pembangunan  dan pemberdayaan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat daerah Aceh.
Dana otonomi khusus diberikan kepada Provinsi  Aceh dalam  waktu  20 tahun  yaitu  terhitung  dari  tahun  2008 sampai  dengan  2028.  Tabel  5  menunjukkan  bahwa pemerintah  Provinsi  Aceh  telah  mengalokasikan  dana otonomi khusus sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan. Namun demikian, jika dilihat secara proporsi, maka  akan  dapat  disimpulkan  bahwa  persentase  DOK yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan  hanya  sebesar  3,63  persen  antara  tahun 2014-2018.  Berbeda  jauh  dengan  alokasi  yang digunakan  oleh  pemerintah  setempat  untuk  sektor infrastruktur  yang  rata-rata  dialokasikan  sebesar  45,34 persen  pada  rentang  waktu  yang  sama.  Hal  ini  dapat menjelaskan  hasil  studi  ini  yang  menunjukkan  bahwa DOK  tidak  secara  signifikan  memengaruhi  tingkat kemiskinan di Aceh. Selanjutnya alokasi dana otonomi khusus tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2016-2018 (dalam
Miliar Rupiah) Bidang 2016 2017 2018 Infrastruktur 3.710,64 2.867,35 3.643,75 Pemberdayaan Ekonomi 961,39 941,53 767,25 Pengentasan Kemiskinan 168,81 412,42 462,34 Pendidikan 1.677,46 2.014,28 1.624,27 Sosial 131,02 218,23 147,9 Kesehatan 956,62 1.280,06 1.178,77 Keistimewaan Aceh 181,69 237,78 205,51 Total 7.707,21 7.971,79 8.029,79

## 4. Kesimpulan
Dalam  upayanya  untuk  mengentaskan  permasalahan kemiskinan,  setiap  daerah  dapat  memanfaatkan beberapa  dana,  baik  yang  berasal  dari  potensi  daerah dan  dana  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat. Dalam kasus Aceh ini ditemukan bahwa PAD memiliki pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Aceh.  Hal  ini  dikarenakan penerimaan  dari  PAD  digunakan  untuk  belanja pemerintah daerah seperti  investasi, pembangunan dan alokasi subsidi sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan  tingkat  kemiskinan.  Namun  demikian, berbeda  halnya  dengan  DBH  SDA  dan  DOK  yang tidak  secara  signifkan  berpengaruh  terhadap  tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa  Provinsi  Aceh  belum  mampu  mengatasi fenomena natural  resource  curse dimana  ini  terlihat dari  fakta  bahwa  provinsi  Aceh  pernah  mengalami konflik  senjata  yang  disebabkan  karena  ketidakpuasan atas  distribusi  sumber  daya  alam  Provinsi  Aceh  yang pada  akhirnya  berimbas  pada  pertumbuhan  ekonomi dan mengakibatkan pada tingginya tingkat kemiskinan. Selain  itu,  DOK  juga  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Aceh. Minimnya  persentase  alokasi  DOK  untuk  program-
program  pengentasan  kemiskinan  dianggap  sebagai faktor  yang  menyebabkan  variabel  ini  tidak  memiliki dampak  terhadap  permasalahan  kemiskinan  di  Aceh. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  terdapat  beberapa  hal yang  harus  di  perhatikan  oleh  pemerintah  terkait pendapatan asli daerah, dana bagi hasil SDA dan dana otonomi  khusus  guna  menurunkan  tingkat  kemiskinan Provinsi  Aceh.  Pertama,  Pemerintah  daerah  sebaiknya lebih  meningkatkan  dan  memperhatikan  pada  sektor sektor  yang  dapat  meningkatkan  PAD.  Kedua, pemerintah daerah lebih memerhatikan tingkat kemiskinan  di  daerah  penghasil  sumber  daya  alam seperti  daerah  pertambangan.  Dalam  perencanaan  dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat setempat  khususnya  masyarakat  yang  akan  terkena dampak.  Ketiga,  dalam  alokasi  DOK  sebaiknya pemerintah  daerah  lebih  meningkatkan  anggaran  pada bidang  pengentasan  kemiskinan  dan  pengawasan terhadap  alokasi  DOK  juga  ditingkatkan.  Selain  itu untuk  pemerintah  pusat  akan  lebih  baik  pemberian DOK  terus  berlanjut  hingga  kemiskinan  di  Provinsi Aceh menepati angka satu digit.

## Daftar Rujukan
[1] Kurniawan,  M.  (2017).  Analisis  faktor-faktor  penyebab kemiskinan  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin  (Studi  kasus  di Kecamatan  Sungai  Lilin). Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Global  Masa Kini , 8 (1), 16–20. DOI: https://doi.org/10.36982/jiegmk.v8i1.231
[2] Yacoub,  Y.  (2012).  Pengaruh  tingkat  pengangguran  terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi dan Sosial , 8 (3), 176–185. DOI: http://222.124.219.216/xmlui/handle/123456789/63
[3] Budiratna,  H.,  &  Qibthiyyah,  R.  M.  (2020).  Evaluasi  atas transfer  dana  otonomi  khusus  di  Aceh,  Papua  dan  Papua  Barat. Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains , 1 (5)  402-414.    DOI: https://doi.org/10.59141/jiss.v1i05.103 .
[4] Ismail,  A.,  &  Hakim,  A.  (2014).  Peran  dana  perimbangan terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Bali. Jurnal  Aplikasi  Bisnis, 16 (9), 2168. DOI: https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8 .
[5] Fargana,  T.  M.,  &  Ikhsan,  I.  (2017).  Pengaruh  perjanjian  damai MOU-Helsinki  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Aceh. Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Pembangunan,  2 (4),  646–653. DOI: https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/5739/2424 .
[6] Le,  Thai-Ha.,  &  Tran-Nam,  B.  (2018).  Trade  Liberalization, Financial  Modernization,  and  Economic  Development:  An Empirical Study  of Selected Asia-Pasific Countries. Research in Economics, 72 (2), 434–355. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rie.2017.03.001 .
[7] Rahmawati,  M.,  &  Fajar,  C.  M.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja  Daerah Kota  Bandung. Jurnal  Kajian  Akuntansi,  1 (1),  63–76.    DOI: https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.445 .
[8] Rahma,  H.,  Fauzi,  A.,  Juanda,  B.,  &  Widjojanto,  B.  (2021). Fenomena  Natural  Resource  Curse  dalam  Pembangunan Wilayah  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan
Indonesia, 21 (2), 148–163. DOI: https://doi.org/10.21002/jepi.2021.10 .
[9] Sachs,  J.,  &  Warner,  A.  (1995).  Natural  Resource  Abundance and  Economic  Growth. NBER  Working  Paper  Series .  DOI: https://doi.org/10.3386/w5398 .
[10] Zaini,  A.  (2010).  Kemiskinan  di  Daerah  Kaya  Sumber  Daya Alam:  Sebuah  Paradoks  Pembangunan. Jurnal  Borneo Administrator, 6 (1). 1–19. DOI: https://doi.org/10.24258/jba.v6i1.56 .
[11] Machfud,  M.,  Asnawi,  A.,  &  Naz’aina,  N.  (2021).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Dana  Otonomi Khusus  dan  Tingkat  Kemiskinan  terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Daerah  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh. J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia), 5 (1), 14. DOI:
https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423 .
[12] Permatasari,  N.,  Priyarsono,  D.  S.,  &  Rifin,  A.  (2017). Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis
Pertanian dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan di Kalimantan  Barat. Jurnal  Agribisnis  Indonesia,  4 (1),  27.  DOI: https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.1.27-42 .
[13] Zhou, L., & Wang, H. (2021). An Approach to Study the Poverty Reduction  Effect  of  Digital  Inclusive  Finance  from  a Multidimensional  Perspective  Based  on  Clustering  Algorithms.
Scientific Programming, 2021 . DOI: https://doi.org/10.1155/2021/4645596 .
[14] Putri,  R.  A.,  Zamzami,  Z.,  &  Rahmadi,  S.  (2021).  Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 10 (2), 107–122. DOI: https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.12858 .
[15] Wang,  X.,  &  Fu,  Y.  (2022).  Digital  Financial  Inclusion  and Vulnerability  to  Poverty:  Evidence  From  Chinese  Rural Households. China Agricultural Economic Review, 14 (1), 64–83. DOI: https://doi.org/10.1108/CAER-08-2020-0189 .
[16] Panggabean,  H.  L.,  Hariani,  D.,  &  B,  A.  Y.  (2022).  Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus  terhadap  Kemiskinan  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi sebagai  Variabel  Intervening  Tahun  2015-2019. Owner,  6 (2), 2200–2208. DOI: https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836 .
[17] Baiwei,  X.,  Hanif,  I.,  Wasim,  S.,  &  Rehman,  S.  (2023). Sustainable  Finance,  Natural  Resource  Abundance,  and  Energy Poverty  Trap:  The  Environmental  Challenges  In  The  Era  Of COVID-19. Environmental  Science  and  Pollution  Research, 30 (10), 26535–26544. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-022- 23986-7 .
[18] Faoziyah,  U.,  &  Salim,  W.  (2020).  Seeking  prosperity  through village  proliferation:  An  evidence  of  the  implementation  of village funds (Dana Desa) in Indonesia. Journal of Regional and
City Planning, 31 (2), 97–121. DOI: https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1 .
[19] Barton,  J.  R.,  Gutiérrez-Antinopai,  F.,  &  Ulloa,  M.  E.  (2021). Adaptive  Capacity  as  Local  Sustainable  Development: Contextualizing  and  Comparing  Risks  and  Resilience  In  Two Chilean  Regions. Sustainability  (Switzerland),  13 (9).  DOI: https://doi.org/10.3390/su13094660 .
[20] Wiwoho,  J.,  Saputro,  N.,  Pamungkas,  P.,  Trinugroho,  I., Ariefianto,  M.  D.,  &  Goestjahjantie,  F.  S.  (2021).  Rural  Bank and  Regional  Economic  Development:  Evidence  From Indonesia. International Journal of Business and Society, 22 (2), 818–827. DOI: https://doi.org/10.33736/ijbs.3761.2021 .