Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 167-172| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 14 TAHUN 2018 TERHADAP PENERIMAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN ZONASI SEKOLAH
Ni Komang Rai Widhyaningsih, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Pendidikan  ialah  sesuatu  yang  penting  serta  bisa  memberikan  pengetahuan  yang  sanggup  meningkatkan karakteristik  hidup,  baik  pada  kehidupan  pribadi,  kehidupaan  masyarakat,  ataupun  kehidupan  bernegara. Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  yang  sering  disebut  PPDB  ialah  kegiatan  tiap  tahun  yang  merupakan  tahap seleksi  bagi  calon  peserta  didik  baru  yang  diselenggarakan  oleh  panitia  tingkat  sekolah di  bawah  pengawasan dan  koordinasi  Dinas  Pendidikan.  PPDB  pada  tahun  ini  menggunakan  sistem  baru  yaitu  sistem  zonasi  yang dimana sistem ini bertujuan untuk pemerataan siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagimana  implementasi  Permendikbud  nomor  14  tahun  2018  dan  apa  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 terhadap penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi. Penelitian ini didesain dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018  pada  Sekolah  Menengah  Atas/Kejuran  khususnya  di wilayah  Kuta  Selatan  belum  berjalan  secara  efektif  karena  ada  salah  satu  sekolah  yang  menerima  protes  dari orang  tua  peserta  didik  yang  mengakibatkan  proses  penerimaan  peserta  didik  baru  terhambat.  Selain  itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 terhadap penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi terdiri dari faktor internal, yaitu panitia kurang selektif dalam  memeriksa  persyaratan  siswa  dan  aplikasi  yang  disediakan  mengalami  gangguan,  dan  faktor  eksternal yaitu lokasi, mainset masyarakat, dan surat keterangan domisili.
Kata Kunci: Pendidikan, Peserta Didik, Sistem Zonasi

## Abstract
Education  is  something  that  is  important  can  provide  knowledge  that  can  improve  the  characteristics  of  life, both in personal life, community life, and state life. A New Student Admission, often referred to as PPDB, is an annual activity which is the selection stages for prospective new students organized by school-level committees under  the  supervision  and  coordination  of  the  Office  of  Education.  This  year,  PPDB  uses  a  new  system,  the zoning  system,  which  aims  to  equalize  students.  The  purpose  of  this  study  was  to  describe  how  the implementation of Permendikbud number 14 in 2018 and what are the factors inhibiting the implementation of Permendikbud  number  14  in  2018  on  the  admission  of  new  students  based  on  zoning.  This  research  was designed using an empirical legal research approach. The results of this study indicated that the implementation of  Permendikbud  No.  14  of  2018  in  High  Schools  /  Kejuraan  especially  in  the  South  Kuta  area  has  not  been running effectively because there was one school that received protests from students' parents which resulted in the process of hiring new students being hindered. In addition, this study also showed that the inhibiting factors for  the  implementation  of  Permendikbud  No.  14  of  2018  on  the  admission  of  new  students  based  on  zoning consisted of internal factors, namely the committee was less selective in examining student requirements and the application provided was experiencing interference, and external factors namely location, community mainset, and domicile certificate.
Keywords: Education, Students, Zoning System

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi  setiap  individu.  Pendidikan  bisa  memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan karakteristik hidup, baik pada kehidupan pribadi, kehidupaan bermasyarakat,  ataupun  kehidupan  bernegara.  Hampir  seluruh  negara  di  dunia  menyadari  bahwa pendidikan dapat membantu menyediakan serta membentuk sumber daya manusia (SDM) yang sangat berkualitas.
Sadar  akan  pentingnya  pendidikan,  setiap  orang  berlomba-lomba  untuk  mendapatkan pendidikan yang terbaik agar dapat menjadi SDM yang berkualitas, serta dapat bersaing di kalangan Internasional  ( Erhamwilda,  2004 ; Muhardi,  2004 ; Ningrum,  2016 ).  Demi  menciptakan  SDM  yang berkualitas pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan baik  dan  benar.  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  yang  sering  dikatatakan  PPDB  merupakan  kegiatan rutin setiap tahun dimana ini adalah tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat sekolah di tangan pengawasan serta koordinasi Dinas Pendidikan. Awalnya sistem penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan atas hasil Nilai Ujian Nasional (NUN).
Setiap sekolah akan menentukan berapa NUN terkecil yang dapat terdaftar dalam sekolah itu, biasanya  sekolah  terfavorit  akan  membuat  batas  NUN  yang  lumayan  tinggi,  serta  sekolah-sekolah lainnya akan membuat batas NUN di bawah dari batas NUN sekolah favorit. Namun tahun ini sistem penerimaan peserta didik baru dirubah. Tahun ajaran 2019/2020 sistem penerimaan peserta didik baru mengenakan  sistem  zonasi  seperti  yang  tetapkan  pada  Permendikbud  no.  14  tahun  2018.  Sistem zonasi  ini  mewajibkan  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  ataupun  yang  sering disebut  yaitu  Sekolah  Negeri  wajib  menerima  siswa  yang  radius  atau  jarak  tempuh  dari  rumah  ke sekolah dekat. Siswa yang bukan berasal dari lokasi zonasi tersebut minimal harus berdomisili selama 6 Bulan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  didesain  dengan  tujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 dan apa faktor-faktor penghambat  pelaksanaan  Permendikbud  nomor  14  tahun  2018  terhadap  penerimaan  siswa  baru berdasarkan zonasi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini memakai metode hukum empiris dimana suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta  empiris  yang  diambil  dari  tingkah  laku  manusia  baik  verbal  yang  didapat  dari  wawancara maupun  tindakan  nyata  atau  secara  langsung  dan  pengamatan  langsung.  Penelitian  ini  juga  dipakai untuk mengamati hasil dari tinggah laku seseorang yang berupa peninggalan fisik maupun arsip ( Fajar & Achmad, 2010 ). Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis. pendekatan ini mengacu  pada  peraturan-peraturan  tertulis  untuk  kemudian  dilihat  bagaimana  implementasinya  di lapangan.
Sumber bahan hukum yang dipakai pada penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data  primer  adalah  data  yang  didapat  langsung  dari  masyarakat  sebagai  sumber  pertama  melalui penelitaan lapangan yang dilakukan melaui wawancara  ( Waluyo, 1996 ). Sumber data sekunder ialah pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  kepustakaan  seperti  buku-buku  referensi,  jurnal hukum,  dan  yang  lain  terkait  dalam  permasalahan.  Data  yang  sudah  terkumpul  dianalisis menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Selanjutnya,  hasil  penelitian  disajikan  secara  deskriptif menggunakan metode informal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi dari Permendikbud No. 14 Tahun 2018
Guntur Setiawan berpandangan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas dengan tindakan yang  menyesuaikan  proses  agar  tercapai  tujuannya  serta  diperlukan  jaringan  pelaksana  pelayanan yang  baik  ( Setiawan,  2014 ).  Pengertian  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  implementasi  ialah  suatu proses  untuk  melaksanakan  ide  ataupun  sesuatu  aktivitas  baru  dengan  harapan  seseorang  mampu memperoleh  dan  melaksanakan  penyesuaian  dalam  tubuh  birokrasi  demi  terciptanya  suatu  tujuan yang dapat dicapai dengan jaringan pelaksana yang dipercaya.
Istilah implikasi sering kali digunakan tanpa tahu apa arti dan definisinya. Kata implikasi jarang dipakai  pada  percakapan  di  setiap  harinya.  Penggunaan  kata  implikasi  lebih  sering  dipakai  pada sebuah bahasa penelitian. Oleh sebab itu kajian yang membahas mengenai arti kata implikasi masih sedikit.  Tetapi  saat  kita  mendengar  istilah  implikasi  hal  yang  terpikirkan  biasanya  adalah  sebuah akibat atau suatu hal yang berdampak langsung ( Hadiwardoyo, 2011 ).
Sistem  zonasi  dalam  Permendikbud  No.  51/2018  perubahan  atas  Permendikbud  No.14/2018 dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem zonasi mebuat calon peserta didik harus belajar di sekolah yang memiliki jarak paling dekat dari rumahnya. Dari banyaknya persoalan pendidikan di Indonesia yang  paling  sering  terjadi  ialah  pemerataan.  Sekolah  unggulan  cuma  ada  di  kota  besar.  Yang
mengakibatkan kesenjangan pendidikan. Sekolah favorit akan terus disenangi, terkenal, maju, unggul dan  tentunya  mahal.  Sedangkan  sekolah  di  desa  akan  selalu  jelek,  terbelakang,  tidak  mapan  secara sarana  dan  prasarana  karena  fasilitas  itu  lambat  laun  akan  rusak,  dan  tidak  mampu  menggantinya. Dengan  begitu  seiring  berjalannya  waktu  sekolah  tersebut  akan  ditinggalkan  oleh  siswanya  ( Arfan, 2019 ).
Dengan  sistem  seperti  itu,  tidak  akan  ada  sekolah  yang  kelebihan  siswa.  Juga  tidak  akan  ada sekolah  yang  tidak  memiliki  siswa.  Pembagian  siswa  menjadi  sama  antar  daerah  maupun  kota. Dengan  mendapatkan  siswa  yang  cukup  setiap  tahunnya  lambat  laun  sekolah  non-  favorit  akan berubah  menjadi  sekolah  favorit  serta  memiliki  fasilitas  yang  bagus  sehingga  cerita  sekolah  yang kehabisan  murid, atau memberhentikan  guru  karena tidak memiliki siswa  tidak  ada ada  lagi.  Begitu pun sebaliknya sekolah unggulan tidak akan terus menjadi sekolah terbaik karena kini siswa terbatasi dengan  zonasi.  Jumlah  siswanya  tidak  akan  berlebih  dan  tidak  akan  kekurangan.  Selain  meratakan jumlah siswa pada tiap-tiap sekolah, juga mampu mengurangi angka kemacetan di kota karena sistem penerimaan siswa menggunakan zona terdekat dari rumah.
Dengan  kebijakan  ini,  pemerintah  juga  berupaya  agar  terpenuhinya  kewajibannya  serta mewujudkan  akses  pendidikan  yang  merata  di  setiap  wilayah.  Zonasi  sekolah  mempersembahkan harapan  baru  bagi  kelompok  siswa  yang  selama  ini  tidak  memiliki  peluang  untuk  bersekolah  di “sekolah mahal”. Sekarang mereka dapat menekan biaya sekolah karena dapat bersekolah di sekolah terdekat  dengan  tempat  tinggalnya,  meskipun  mereka  tidak  memilik  pretasi  akademik  yang  bagus. Selain  itu,  mereka  dapat  menghemat  biaya  transportasi,  sehingga  secara  tidak  langsung  zonasi  juga dapat  mengurangi  kemacetan  di  beberapa  wilayah.  Siswa  juga  tidak  perlu  berebut  naik  angkutan umum untuk pergi ke sekolah ( Hadiwardoyo, 2011 ).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Suwita S.Pd., M.Pd., Ketua Panitia PPDB SMAN  1  Kuta  Selatan mengatakan,  “Sesungguhnya konsep ini  baik, cuma  anak-  anak  yang  pingin. Dari  persepsi  anak-anak  saja  ‘saya  pingin  masuk  kesana  tapi  saya  tidak  bisa  karna  terganjal  oleh zona’.  Contohnya  si  A  ingin  berprestasi  dan  tidak  ingin  disana  tidak  bisa.”  Dari  penjelasan  diatas dapat diketahui bahwa implikasi dari penerapan sistem zonasi pada SMAN 1  Kuta Selatan membuat anak-anak yang ingin bersekolah dan berprestasi disana menjadi tidak bisa karena terhalang oleh zona atau  jarak  rumah  mereka.  I  Ketut  Suwita  juga  mengatakan,  “Penerimaannya  dengan  sistem  antrian online  sehingga  tidak  berjubel.  Disana  juga  sudah  berisi  kapan  dan  jam  berapa  dia  harus  datang, apabila  datang  tidak  sesuai  dengan  antrian  ya  tidak  akan  dilayani.  Karena  peminatnya  banyak,  jadi berlangsung selama 2 minggu.”
Mengenai  implikasi  dari  penerapan  Permendikbud  No.  14  Tahun  2018  I  Ketut  Suwita berpendapat  bahwa  dengan  diterapkannya  sistem  baru  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  ini mengakibatkan menurunnya tingkat belajar siswa. Beliau mengatakan, “Tingkat belajar siswa dengan sistem zonasi kongnitifnya lebih baik yang dulu, karna yang nem nya lebih kecil akan tersingkir. Yang dapat itukan yang nem nya besar, ranking nya besar. Apalagi kan ada prioritas prestasi akademik akan lebih mudah masuk. Gregetnya sekarang lebih rendah karna semuanya kan rata, semua sekolah seperti itu. Mungkin ada beberapa yang pintar yang lainnya ada yang bawah, tapi kebanyakan rata-rata.”
Sedangkan  wawancara  di  SMAN  2  Kuta  Selatan  yang  merupakan  sekolah  menengah  atas terbaru di Badung ini dengan Dr. I Nyoman Tingkat, Spd, M.Hum selaku Kepala Sekolah sekaligus Ketua  PPDB  SMAN  2  Kuta  Selatan  mengatakan,  “Sistem  zonasi  dengan  yang  sebelumnya sebenarnya sama saja cuma sistem zonasi itukan filosofinya lebih mendekatkan peserta didik dengan sekolah dan pemerataan pendidikan. Pemerataan tidak hanya dalam arti kuantitas tapi juga pemeratan dalam arti kualitas, sehingga tidak ada kastanisasi sekolah atau sekolah favorit maupun sekolah non favorit  jadi  posisi  sekolah  itu  sama  walaupun  dibalik  semua  itu  pasti  ada  sisi-sisi  negatifnya. Contohnya seorang siswa dari Nusa dua ingin bersekolah di SMAN 1 Denpasar karna zonasi jdi tidak bisa.  Walaupun  dia  ngebet  ingin  bersekolah  di  Denpasar.  Sejumlah  siswa  juga  tidak  ingin  punya teman dari SD, SMP, SMA itu-itu saja.”
Berbeda halnya dengan hasil wawancara pada SMKN 1 Kuta Selatan yang telah menggunakan atau menerapan sistem zonasi ini sebanyak 2 kali. Bapak Putu Budiasa mengatakan, “Yang tahun ini efektif, kalo yang pertama kali itu sampai ribut-ribut karena sistemnya baru jadi orang tua siswa itu kaget,  dan  menimbulkan  pro  dan  kontra  karena  terbiasa  dengan  sistem  yang  lama.  Tapi  kita  disini juga  menggunakan  sistem  NEM  tertinggi  dan  juga  prestasi.  Yang  tahun  ini  aman  tidak  ada
protesprotes seperti tahun sebelumnya, karena kan sudah pernah diberlakukan dan juga kami disini 1 (satu) minggu sebelum mulai pendaftaran diadakan sosialisasi dulu.”
Dari seluruh hasil wawancara di atas, yang menjadi implikasi dari penerapan sistem zonasi ini ialah siswa-siswa yang ingin bersekolah di tempat yang diinginkan dan berprestasi di sekolah Negeri yang diinginkan tidak bisa karena terhalang oleh zona yang ada, dan sistem ini juga membuat siswa memiliki teman yang sama sedari SD, SMP, hingga SMA. Karena zonasi sekolah dengan rumahnya yang dekat.
Jadi dilihat dari semua pembahasan di atas,  Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pada  Sekolah  Menengah  Atas/Kejuran  khususnya  di  wilayah  Kuta  Selatan  belum  berjalan  secara efektif.  Karena  ada  salah  satu  sekolah  yang  menerima  protes  dari  orang  tua  peserta  didik  yang mengakibatkan  proses  penerimaan  peserta  didik  baru  terhambat,  dimana  proses  penerimaan  itu seharusnya  berlangsung  selama  1  minggu.  Tetapi  karena  menerima  berbagai  protes  dari  orang  tua siswa  dan  wali  murid  mengakibatkan  proses  penerimaan  peserta  didik  baru  disekolah  tersebut berlangsung selama 2 minggu.

## Faktor-faktor penghambat penerapan Permendikbud No. 14 tahun 2018
Faktor-faktor penghambat dalam suatu penerapan pereraturan berkaitan dengan efektivitas berlakunya hukum  tersebut.  Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  efektif  yang  memiliki  arti  keberhasil atau  sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Kamus  ilmiah  popular  mengartikan  efetivitas sebagai  ketepatan  penggunaan  hasil  guna  atau  menunjang  tujuan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  efektif  adalah  sesuatu  yang  ada  efeknya  (akibatnya  pengaruhnya  kesannya)  dimulai  saat berlakunya  suatu  Undang-Undang  atau  peraturan.  Kata  efektivitas  sendiri  berasal  dari  kata  efektif yang  berarti  efek  atau  akibat  yang  diinginkan  pada  sebuah  tindakan.  Semua  kegiatan  yang  efisien berarti efektif karena berdasarkan hasil tujuan yang hendak dicapai dari tindakan itu. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapaian tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Efektivikasi  hukum  adalah  suatu  proses  yang  bertujuan  supaya  hukum  berlaku  serta  berjalan dengan baik. Jika ingin tahu sejauh mana efektivitas dari suatu hukum itu, kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu dipatuhi oleh sebagian besar sasarannya barulah dapat dikatakan bahwa aturan hukum  tersebut  adalah  efektif.  Walaupun  dikatakan  aturan  yang  ditaati  itu  efektif  masih  dapat dipertanyakan  lebih  jauh  derajat  efektivitasnya  karena  seorang  menaati  maupun  tidak  suatu  aturan hukum  bergantung  dengan  kepentingan  dirinya  sendiri.  Keberhasilan  hukum  apabila  norma  hukum tersebut  ditaati  serta  dilaksankan  rakyat  mampu  maupun  penegakkan  hukum  pelaksanaan  hukum dikatakan  efektif  dan  berhasil  dalam  penerapannya.  Kegagalan  pelaksanaan  hukum  ialah  ketentuan hukum  tidak  tercapai  tujuannya  atau  tidak  berhasil  dalam  penerapannya.  Faktor-faktor  pengaruhi dalam  suatu  hal  bisa  menyebabkan  atau  memberi  pengaruhi  di  dalam  pelaksanaan  dan  menerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari beberapa hal yaitu keberhasilannya dan kegagalannya.
Faktor  keberhasilan  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  meliputi  substansi  hukum  struktur  kultur dan  fasilitasnya.  Norma  hukum  bisa  dibilang  berhasil  apabila  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  rakyat maupun  penegak  hukum  itu  sendiri.  Sedangkan  faktor  kegagalan  dalam  menjalankan  hukum  adalah karena  ketidakjelasan  suatu  norma  atau  norma  hukum  tersebut  kabur  bisa  juga  karena  aparatur penegak hukumnya yang korup maupun rakyatnya tidak sadar dan tidak taat pada hukum atau fasilitas pendukung dalam melaksanakan hukum itu sangat sedikit.
Suatu  hukum  memiliki  derajat  efektivitas  yang  ditentukan  berdasarkan  taraf  kepatuhan  rakyat atau individu terhadap hukum termasuk penegak hukum ( Hermawan Usman, 2014 ; Novita, Prasetyo, & Suparno, 2017 ; Rosana, 2014 ). Maka diasumsikan bahwa tingkat kepatuhan hukum tertinggi ialah sebuah bukti bahwa sistem hukum tersebut telah berfungsi. Difungsikannya hukum membuat pertanda hukum sudah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha mempertahankan serta melindungi rakyat dalam perkembangannya.  Dalam  penerapannya  terdapat  beberapa  faktor  penghambat  yaitu  faktor penghambat  internal  dan  faktor  penghambat  eksternal.  Ada  beberapa  faktor  pengambat  internal penerapan Permendikbud No.14 Tahun 2018 anatar lain:
1. Panitia pelaksana proses Penerimaan Peserta Didik Baru tidak selektif dalam memeriksa berkas- berkas  persyaratan  calon  peserta  didik  baru  sehingga  mereka  dapat  dengan  mudah memalsukannya.
2. Aplikasi  yang  disediakan  untuk  pendaftaran  online  mengalami  gangguan  serta  jaringan  kurang memadai.
3. Kurangnya  sosialisasi  tentang  penerapan  sistem  penerimaan  peserta  didik  baru  berdasarkan zonasi.
4. Kurangnya pemerataan saran dan prasarana anatara sekolah favorit dan sekolah non favorit.
5. Saran dan prasana antara lain yaitu :
1. Sekolah : jumlah sekolah negeri yang ada di Kuta Selatan terlalu sedikit, sedangkan jumlah calon  peserta  didik  baru  cukup  banyak.  Sehingga  membuat  siswa  yang  tidak  mendapat sekolah negeri bersekolah di sekolah swasta.
2. Transportasi  :  tidak  adanya  transportasi  umum  ataupun  bus  sekolah  yang  bertugas menjemput dan mengantarkan siswa ke sekolah sehinga sering menyebabkan kemacetan.
Faktor-faktor penghambat extrenal dalam pelaksanaan Permendikbud ini antara lain :
1. Lokasi:  Yang  menjadi  faktor  penghambat  itu  konsentrasi  jumlah  penduduk  di  Kuta  selatan yang terlalu padat, tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada.
2. Mainset  masyarakat  yang  masih  lekat  dengan  istilah  sekolah  favorit  dapat  memberikan pendidikan  serta  fasilitas  terbaik.  Dan  apabila  tidak  bersekolah  di  sekolah  negeri  maupun sekolah favorit itu tidak bagus atau anaknya akan dinilai bodoh.
3. Kartu tanda domisili yang diterbitkan minimal 6 bulan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  beberapa  simpulan  dapat  dibuat,  yaitu:  pertama,  implementasi Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018  pada  Sekolah  Menengah  Atas/Kejuran  khususnya  di  wilayah Kuta Selatan belum berjalan secara efektif karena ada salah satu sekolah yang menerima protes dari orang tua peserta didik yang mengakibatkan proses penerimaan peserta didik baru terhambat, dimana proses  penerimaan  itu  seharusnya  berlangsung  selama  1  minggu.  Tetapi  karena  menerima  berbagai protes  dari  orang  tua  siswa  dan  wali  murid  mengakibatkan  proses  penerimaan  peserta  didik  baru disekolah  tersebut  berlangsung  selama  2  minggu.  Kedua,  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018  terhadap  penerimaan  siswa  baru  berdasarkan  zonasi,  yaitu dilihat  dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yang  disebutkan  dalam  penghambat pelaksanaan penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi yaitu panitia kurang selektif dalam memeriksa persyaratan  siswa,  aplikasi  yang  disediakan  mengalami  gangguan,  kurangnya  sosialisasi  serta kurangnya  sarana,  dan  prasarana.  Selain  itu,  faktor  eksternal  yang  menjadi  penghambat  dalam penerimaan  siswa  baru  berdasarkan  zonasi  yaitu:  lokasi,  mainset  masyarakat,  dan  surat  keterangan domisili.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  di  atas,  ada  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  kepada  pihak terkait, yaitu: pertama, bagi pemerintah, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ini belum sepenuhnya berjalan  dengan  efektif.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  hendaknya  mengkaji  lebih  dalam  mengenai peratuan tentang penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi sekolah, sehingga tidak terjadinya kekaburan  norma  serta  peraturan  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  efektif  agar  segala  sesuatu bentuk  tindakan  yang  menyimpang  tidak  terjadi  lagi.  Dan  kedua,  bagi  masyarakat,  Indonesia merupakan  negara  hukum,  setiap  warga  negara  harus  taat  dan  patuh  terhatap  aturan  hukum  yang berlaku.  Orang  tua  siswa  maupun  wali  siswa  harusnya  tidak  memaksakan  kehendaknya  yang  dapat mengakibatkan  pelanggaran  hukum.  Sebaiknya  orang  tua  siswa  dan  masyarakat  setempat  mematuhi aturana  yang  sudah  ditetapkan  dalam  Permendikbud  No.  14  Tahun  2018  mengenai  penerimaan peserta didik baru berdarkan zonasi sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfan, M. M. (2019). Nalar Kritis Pendidikan . Yogyakarta: Ircisod.
Erhamwilda.  (2004).  Mencermati  Problem  Pendidikan  Indonesia  Untuk  Memperbaiki  Kualitas Pendidikan (Suatu Upaya Meningkatkan Sdm Bangsa). Mimbar , XX (4), 457–477. Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Hukum Normatif . Jakarta: Pustaka Pelajar.
Hadiwardoyo.  (2011). Perkawinan  menurut  Islam  dan  Katolik  Menurut  Implikasi  dalam  Kawin Campur . Jakarta: Kanisius.
Hermawan  Usman,  A.  (2014).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Sebagai  Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 30 (1), 26–53.
Muhardi.  (2004).  Kontribusi  Pendidikan  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Bangsa  Indonesia. Mimbar , XX (4), 478–492.
Ningrum, E. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan. Jurnal Geografi Gea , 9 (1).
Novita, R. A., Prasetyo, A. B., & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  bagi  Hasi  Tanah  Pertanian  (Tanah  Kering)  di  Desa  Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Dinopenegoro Law Journal , 6 (2), 1–12. Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal TAPIs ,
10 (1). Setiawan, G. (2014). Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan . Jakarta: Balai Pustaka. Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.