## Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTA Peringkat 5

## Analisis Kebutuhan Layanan dan Fasilitas Eksisting Transportasi Ramah Lingkungan Dengan Kebutuhan Perjalanan (Studi Kasus: Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungpinang)
1 Rachmania Hayuningtyas, 2 Muhammad Zudhy Irawan, 2 Dewanti
1 Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
2,3 Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 1 rachmaniahayuningtyas@mail.ugm.ac.id, 2 zudhyirawan@ugm.ac.id, 3 dewanti@ugm.ac.id,

## Abstract
State employees of Tanjungpinang consists of 4,303 people whose origins and destinations are spread throughout the city. This is the reason for the high travel demand where private vehicles are still superior to the other modes of transport. This adds to problems in environmental aspects, especially the contributors to air pollution and noise on the road. This study uses a quantitative method with descriptive analysis and spatial analysis. Descriptive analysis is  used  to  identify  existing  employee  travel  characteristics.  The  graphic  display  presented  in  the  results  of  the descriptive  analysis  aims  to  make  it  easier  to  explain  the  results  of  the  analysis  of  the  formation  of  zones,  the number of trips in each zone, as well as the focus services and existing facilities. Spatial analysis is used to point to the edge of the location of existing facilities, and the ease of origin and destination of employee travel. The results of the study indicate that the current supply of services and facilities has not been able to accommodate the travel demand of state employees. The supply of transport services and facilities is still lacking because they only serve and  available  in  several  sub-districts  which  are  the  points  of  origin  and  destinations  travel  for  employees.  This caused low interest of employees by using green transport whose origin and destination areas are not covered and crossed  by  services.  Therefore,  it  is  necessary  to  request  institutional-based  travel  demand  management  to encourage employees to travel using green transport in the form of policies, coordination, and cooperation within the internal scope of the Tanjungpinang city government.
Keywords: Transport services, transport facilities, green transport, Tanjungpinang, employees

## Abstrak
Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri atas 4303 pegawai yang memiliki asal dan tujuan perjalanan menyebar di seluruh wilayah. Hal ini menimbulkan tingginya permintaan perjalanan  dimana kendaraan pribadi masih menjadi primadona  dibandingkan  pilihan  moda  yang  lain.  Hal  ini  menambah  permasalahan  dalam  aspek  lingkungan terutama penyumbang polusi udara dan kebisingan di jalan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan spasial. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik perjalanan eksisting pegawai. Tampilan grafis yang disajikan dalam hasil analisis deskriptif bertujuan untuk mempermudah perjelasan hasil  analisis  pembentukan  zona,  jumlah  perjalanan  pada masing-masing  zona,  serta  kesenjangan layanan  dan fasilitas  eksisting.  Analisis  spasial  digunakan  untuk  memetakan  titik  sebaran  lokasi  fasilitas  eksisting,  dan memetakan asal-tujuan perjalanan pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan layanan dan fasilitas yang  saat  ini  belum  dapat  mengakomodir  pergerakan  pegawai  kota  Tanjungpinang.  Penyediaan  layanan  dan fasilitas masih kurang karena hanya melayani dan tersedia di beberapa area di beberapa kelurahan yang menjadi titik  asal  dan  tujuan  perjalanan  pegawai.  Hal  ini  menjadikan  rendahnya  minat  pegawai  yang  daerah  asal  dan tujuannya tidak dicakupi dan dilintasi layanan. Maka dari itu perlu adanya manajemen permintaan perjalanan yang berbasis institusi untuk mendorong pegawai untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi ramah lingkungan berupa kebijakan, koordinasi dan kerjasama di lingkup internal pemerintah kota Tanjungpinang.
Kata kunci: Layanan, Fasilitas, Transportasi ramah lingkungan, Tanjungpinang, dan Pegawai.
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3 Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 20 No.1 Edisi April 2023

## 1.  Pendahuluan
Saat ini kota-kota di Indonesia telah meningkatkan perhatian mereka untuk mendorong  penggunaan  moda  transportasi yang  ramah  lingkungan,  sebut  saja  Jember yang  menggencarkan  kembali  bersepeda setiap  hari  Selasa  untuk  seluruh  masyarakat dalam berkegiatan salah satunya untuk menuju kantor  [1].  Lain  halnya  dengan  pemerintah Provinsi  DIY  yang  diinisiasi  oleh  Dinas Perhubungan  yang  menggencarkan  kembali bersepeda bersama aparatur dimana satu hari dalam  satu  minggu  ASN  diminta  untuk menggunakan sepeda atau bila terlalu jauh bisa menggunakan  bus  karyawan  [2].  Hal  ini merupakan  sebuah  usaha  untuk  mengurangi penggunaan  kendaraan  bermotor  di  jalanan yang  banyak  menyumbang  polusi  udara  dan kebisingan.
Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Tanjungpinang  Tahun  2022  diketahui  bahwa luas  wilayah  Kota  Tanjungpinang  sebesar 144,56  km 2 yaitu  0,2  %  dari  keseluruhan  luas pulau Bintan dimana 233.367 jiwa penduduk di Kota  Tanjungpinang  merupakan  11,01  %  dari seluruh  jumlah  penduduk  Provinsi  Kepulauan Riau  [3].  Untuk  jumlah  kepemilikan  kendaraan pribadi  tercatat  kepemilikan  sepeda  motor sebanyak  148.451  unit  dan  mobil  sebanyak 20.097 unit [4]
Hal  ini  menyumbang  kemacetan  di  jalan  Kota Tanjungpinang  dimana  sebanyak  17  titik kemacetan tersebar di wilayah kota Tanjungpinang  [5].  Kondisi  ini  menyebabkan waktu  berkendara  menjadi  semakin  lama
terutama  pada  jam  sibuk  pagi  dan  sore  yang disebabkan karena adanya percampuran tujuan perjalanan. Kondisi transportasi di wilayah Kota Tanjungpinang  tersebut  dipengaruhi  oleh berbagai pergerakan masyarakat yang melakukan  berbagai  aktifitas  yang  tersebar diseluruh  wilayah  Kota  Tanjungpinang  bahkan di  Pulau  Bintan  itu  sendiri  sehingga  disinyalir meningkatkan  pola  mobilitas  dalam  jumlah besar.
Penyebab  tingginya  pergerakan  masyarakat yang  menyebar  ini  salah  satunya  adalah banyak  instansi  pemerintahan  yang  berlokasi menyebar  pula  di  seluruh  wilayah  kota Tanjungpinang  yang  polanya  tetap  yaitu  dari tempat  tinggal  menuju  ke  tempat  kerja  secara langsung,  pola  terbanyak  kedua  yaitu  dari tempat  tinggal  lalu  mengantar  anak  sekolah baru ke kantor. Pergerakan dengan tujuan yang sama ini cenderung seragam dan menyebabkan tingginya permintaan perjalanan dan  beban  lalu  lintas  pada  waktu  tertentu. Kejadian  ini  diperparah  dengan  meningkatnya penggunaan  kendaraan  pribadi  yang  telah dijelaskan sebelumnya, rendahnya penggunaan  angkutan  umum  dan  kurangnya wawasan  mengenai  pentingnya  transportasi yang  ramah  lingkungan  oleh  masyarakat  Kota Tanjungpinang.
Perpindahan  moda  kendaraan  pribadi  ke kendaraan ramah lingkungan seperti angkutan umum,  bersepeda  dan  berjalan  kaki  oleh pegawai  di  lingkungan  pemerintahan  kota Tanjungpinang  diharapkan  dapat  memberikan efek  positif  yang  dapat  segera  diadaptasi  oleh masyarakat  sekitar.  Dimana  hal  ini  sejalan dengan  uraian  visi  kota  Tanjungpinang  untuk
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3 Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 20 No.1 Edisi April 2023
mewujudkan  kota  yang  maju  yang  dapat menjamin  perikehidupan  warganya  secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan  warganya  melalui  pemerintahan sebagai bentuk Smart Government [6].
Fasilitas-fasilitas transportasi ramah lingkungan seperti  halte  dan  tangga portable untuk angkutan umum, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki  sudah  tersedia  namun  keberadaannya belum  layak  dan  optimal  serta  terintegrasi. Maka dari itu pada penelitian ini berusaha untuk mewujudkan  dan  menerapkan  transportasi yang  ideal  dan  diharapkan  hal  tersebut  dapat meningkatkan  minat  penggunaan  transportasi yang ramah lingkungan di lingkungan pemerintahan Kota Tanjungpinang.
Sistem  transportasi  berkelanjutan  adalah sistem  yang  konsumsi  bahan  bakar,  emisi kendaraan,  tingkat  keselamatan,  kemacetan, dan aksesibilitas sosial dan ekonomi tidak akan merugikan generasi mendatang [7].
Sustainable  transport pada  awalnya  dikenal dengan transportasi yang berwawasan lingkungan,  kesadaran  dalam  melindungi lingkungan yang merupakan kesadaran seluruh dunia dan disejalankan dengan revolusi industri (penemuan teknologi). Banyaknya penggunaan kendaraan  bermotor  dan  pembangunan  yang masif harus berwawasan lingkungan. Tentunya yang  utama  adalah  bagaimana  mengurangi dampak  yang  diakibatkan  oleh  transportasi  itu sendiri  seperti  polusi  udara  yang  banyak mengandung  zat  beracun  bisa  menyebar kemana-mana dan lama-kelamaan bisa berakumulasi  dimana  hal  ini  tidak  hanya mempengaruhi  kesehatan  manusia  namun hewan  dan  juga  tumbuhan.  Maka  harus semakin disadari bahwa ekosistem harus dijaga karena saling tergantung satu sama lain. Oleh
karena  itu  bumi  harus  dijaga  kelestariannya agar tetap baik atau lebih baik dari sebelumnya dengan  membuat  transportasi  tidak  terlalu banyak menimbulkan dampak sehingga bagaimana menerapkan transportasi yang lebih efisien  (dari  segi  waktu,  energi,  biaya  dan keselamatan),  yang  paling  penting  adalah pencegahan  dampak  tersebut  dengan  ilmu, kesadaran  dan  teknologi  agar  tercapainya pengembangan perkotaan secara berkelanjutan dengan tidak merugikan generasi yang akan datang [8].
Manajemen  permintaan  transportasi,  juga dikenal sebagai manajemen permintaan perjalanan,  adalah  jenis  umum  dari  sistem manajemen  lalu  lintas  yang  berfokus  pada pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dengan  mempengaruhi  perilaku  perjalanan, seperti frekuensi, tujuan, moda, dan perjalanan. waktu.[9]  Istilah "Manajemen  Permintaan Transportasi" mengacu pada setiap dan semua tindakan yang dilakukan untuk mengubah sifat perjalanan  atau  menguranginya.  Manajemen Permintaan  Transportasi  adalah  intervensi untuk  memodifikasi  pengambilan  keputusan untuk  melakukan  perjalanan  sehingga  tujuan dapat tercapai berupa pemilihan perjalanan dan penggunaan  jenis  transportasi  tertentu  yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan  yang  positif  serta  mengurangi dampak  negatifnya.  Salah  satu  strategi implementasi manajemen permintaan
transportasi adalah strategi berbasis kelembagaan.  Strategi  ini  bertujuan  untuk mengurangi pergerakan kendaraan, khususnya pergerakan kendaraan pribadi, dengan memberikan  tambahan insentif,  informasi,  dan pilihan  transportasi  bagi  karyawan  yang  lebih suka bepergian dengan moda selain kendaraan
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3
pribadi,  tiba  di  tempat  kerja  pada  jam  sibuk, atau  bahkan  melakukan  pekerjaannya  tanpa bepergian ke kantor. Pergerakan dari transportasi  berbasis  institusi  ini  berpangaruh terhadap kondisi kemacetan di jalan perkotaan terutama pada jam sibuk pagi dan sore, maka strategi  manajemen  permintaan  transportasi berbasis  institusi  ini  dapat  mengurangi  jarak tempuh kendaraan, kemacetan, memanfaatkan infrastruktur  yang  telah  tersedia  dengan maksimal  dan  dapat  meningkatkan  kualitas udara  [10].  Cara-cara  yang  dilakukan  agar manajemen  permintaan  transportasi  berbasis institusi  dapat  dilaksanakan  adalah  dengan kemitraan, perencanaan perjalanan, koordinasi dan membuat kebijakan yang baru [11]. Dapat  diidentifikasi  bahwa  setiap  harinya sebagian besar pegawai menggunakan kendaraan pribadi menuju kantor sehingga hal ini  menimbulkan  kepadatan  lalu  lintas  pada jam-jam  tertentu  [12].  Salah  satu  konsep manajemen  permintaan  transportas  dengan strategi institusi yang dihasilkan adalah dengan mengembangkan  angkutan  bus  karyawan dikarenakan  strategi  ini  dapat  mengurangi jumlah  penggunaan  kendaraan  pribadi  dan meningkatkan okupansi kendaraan.

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan dengan metode kuantitatif,  penelitian  kuantitatif  dengan  format deskriptif  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan merangkum  berbagai  kondisi,  situasi,  atau variabel  dalam  masyarakat  yang  menjadi subjek penelitian berdasarkan apa yang terjadi [13].
Penelitian  dilakukan  di  kantor  pemerintahan kota  Tanjungpinang  sejumlah  137  instansi
menjadi  lokasi  penelitian  yang  menyebar  di seluruh  wilayah  kota  Tanjungpinang  dimana secara  administrasi  terdiri  dari  4  Kecamatan. Kota  Tanjungpinang  merupakan  pemerintahan yang berada di pulau Bintan, menjadi salah satu kota  yang  berada  di  Provinsi  Kepulaun  Riau dengan  luas  wilayah  144,56  km 2 dan  jumlah penduduk  sebesar  233.367  jiwa.  Pergerakan komuter pegawai dari tempat tinggal menuju ke tempat bekerja yang dilakukan pada hari dinas termasuk  tinggi,  dimana  jumlah  pegawai  yang bertugas  setiap  harinya  sebanyak  4303  orang [14].
Potensi  pergerakan  pegawai  yang  menuju  ke kantor  diasumsikan  berasal  dari  seluruh kelurahan  yang  berjumlah  18  kelurahan. Berdasarkan  cakupan  wilayah  tersebut,  dalam penelitian  ini  melakukan  pembagian  zona berdasarkan  tingkat  kelurahan  sebanyak  18 zona  pergerakan.  Pembagian  zona  pada penelitian  ini    dapat  dilihat  pada  Gambar  1 dengan perbedaan warna menunjukkan perbedaan  wilayah  administrasi  kelurahan  di Kota Tanjungpinang.
Gambar 1. Pembagian Zona Berdasarkan Kelurahan di

## Kota Tanjungpinang
Analisis
deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik perjalanan
eksisting  pegawai  di  lingkungan  pemerintahan kota  tanjungpinang.  Hasil  analisis  dijelaskan
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3 Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 20 No.1 Edisi April 2023
secara deskriptif menggunakan tampilan grafis berupa matriks, tabel, peta, maupun diagram.
Analisis Spasial atau analisa dengan menggunakan sistem informasi geografi. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data vektor  berupa  titik  lokasi  halte,  terminal,  sub- terminal,  tangga  portable,  sebaran  tempat tinggal  pegawai  sebagai  titik  asal  perjalanan, sebaran  lokasi  kantor  sebagai  titik  tujuan perjalanan.  Kemudian  data vektor tersebut diubah  menjadi  data raster menggunakan
interpolasi  krigging untuk  membuat  tampilan peta menjadi lebih menarik. Analisis spasial ini digunakan  untuk  memetakan  titik  sebaran lokasi  fasilitas  eksisting  sehingga  dapat dilakukan  evaluasi  dan  rekomendasi,  analisis spasial  ini  juga  untuk  memetakan  asal-tujuan perjalanan  pegawai  agar  dapat  ditampilkan permintaan  perjalanan  pada  masing-masing zona  sehingga  dapat  dilakukan  manajemen permintaan  transportasi  pada  perjalanan  yang dominan .
Pada  penelitian  ini  data  sekunder  yang dikumpulkan meliputi:
1. Peta  administrasi,  digunakan  untuk menentukan  zona  asal  maupun  tujuan perjalanan  pegawai  dari  tempat  tinggal menuju  kantor,  zonasi  menggunakan  batas administrasi tingkat kelurahan yang berjumlah sebanyak 18 kelurahan;
2. Data pegawai, digunakan untuk memperoleh alamat pegawai sebagai lokasi asal  perjalanan  yang  akan  dikelompokkan menurut zona yang telat ditentukan sebelumnya  dengan  menggunakan  peta administrasi,  sehingga  dapat  ditentukan
potensi bangkitan  perjalanan  pada  masing- masing zona asal menuju kantor.
3. Jumlah dan titik lokasi fasilitas eksisting,  yang  diperoleh  dari  Dinas Perhubungan  untuk  digunakan  sebagai evaluasi terhadap layanan transportasi, data ini  nantinya  akan  dilakukan  perbandingan terhadap  persepsi  dan  preferensi  pegawai yang dilakukan melalui kuisioner.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
3.1.  Analisa  Perjalanan  Berdasarkan  Data Pegawai
Terdapat  4.303  data  pegawai  yang  bekerja tersebar di perkantoran pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Setelah dilakukan reduksi pada data yang didapat dari BKSDM Kota Tanjungpinang,  seperti  pada  Gambar  2 diperoleh sebanyak 4.042 data pegawai (94%) alamatnya dinyatakan valid dengan kriteria data yang tidak valid sebagai berikut:
a.  Apabila  alamat  pegawai  berada  di  luar wilayah Kota Tanjungpinang, maka diasumsikan  bahwa  pegawai  tersebut masih mencantumkan alamat domisili asal dan  dianggap  alamat  tersebut  bukan merupakan domisili saat ini;
b.  Apabila alamat  pegawai  tidak  diisi  secara lengkap,  tidak  mencantumkan  alamat hingga  tingkat  kelurahan,  sehingga  tidak dapat ditentukan zona pada lokasi alamat pegawai;
c.  Apabila  alamat  pegawai  tidak  diisi  atau kosong
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3
Gambar 2. Validasi data pegawai di lingkungan kota

## Tanjungpinang
Data  pegawai  yang  telah  divalidasi  kemudian digunakan  untuk  menentukan  tingkat  asal perjalanan  pegawai  dari  masing-masing  zona. Terdapat 18 zona yang masuk dalam area studi di wilayah kota Tanjungpinang, dengan jumlah asal perjalanan sebagaimana pada Tabel 1
Tabel 1 jumlah asal perjalanan pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang No Kelurahan Total 1 kel. Batu IX 1390 2 Kel. Sei Jang 290 3 Kel. Pinang Kencana 289 4 Kel. Tanjungpinang Barat 269 5 Kel. Kampung Baru 237 6 Kel. Melayu Kota Piring 212 7 Kel. Tanjungpinang Timur 209 8 Kel. Tanjung Unggat 195 9 Kel. Air Raja 183 10 Kel. Bukit Cermin 159 11 kel. Kampung bulang 121 12 Kel. Kamboja 120 13 Kel. Tanjung Ayun Sakti 92 14 Kel. Tanjungpinang Kota 71 15 kel. Kampung bugis 65 16 Kel. Senggarang 52 17 Kel. Penyengat 51 18 Kel. Dompak 37
dapat  diketahui  bahwa  tingkat  asal  perjalanan tertinggi  berada  pada  Kelurahan  Batu  IX sebesar  1390  perjalanan  sementara  asal
perjalanan  terendah  ada  pada  Kelurahan
Dompak yaitu sebesar 37 perjalanan. Memperjelas  dari  Tabel  1  diatas  dapat  dilihat pada Gambar 3 dimana makin pekat warnanya makin tinggi jumlah asal perjalanannya.
Gambar 3. Tingkat asal perjalanan pegawai di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang
Selain asal perjalanan juga dapat diindentifikasi tujuan  perjalanan  pegawai  dari  data  sekunder yang  didapat  oleh  peneliti  dan  dikonversikan kedalam bentuk peta sebaran tujuan perjalanan pegawai.  Hal  ini  bertujuan  untuk  dapat memberikan penjelasan dan gambaran bahwa instansi  tempat  pegawai  bekerja  di  kota Tanjungpinang  tidak  dirancang  menjadi  satu kawasan  namun  masih  menyebar  di  seluruh kota Tanjungpinang sebagaimana Gambar 4.
Gambar 4. Peta sebaran tujuan perjalanan pegawai
Data  pada  Gambar  5  adalah  grafik  sebaran lokasi  kantor  berdasarkan  kelurahan  untuk
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3 Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 20 No.1 Edisi April 2023
memperjelas  Gambar  4  dimana  lokasi  kantor terbanyak ada di Kelurahan Melayu Kota Piring yaitu sebanyak 14 lokasi sedangkan kelurahan dengan jumlah lokasi kantor terendah ada pada Kelurahan Penyengat dengan 3 titik lokasi.
Gambar 5. Grafik jumlah lokasi tujuan perjalanan pegawai (kantor) pada masing-masing kelurahan.
3.2. Analisa Data Fasilitas Eksisting
Fasilitas eksisiting yang ada pada penelitian ini meliputi  fasilitas  henti,  rute  dan  trotoar  yang disediakan oleh pemerintah kota Tanjungpinang.  Data  fasilitas  eksisting  ini diperoleh dari  permintaan  data  sekunder  yang didapatkan  dari  instansi  terkait  dan  juga tinjauan dilapangan untuk mengecek kebenaran data didapatkan hasil sebagaimana Gambar 6.
Gambar 6. Sebaran lokasi titik henti untuk angkutan umum dan angkutan pegawai a.  Fasilitas Henti Sebaran fasilitas henti yang telah ditampikan pada Gambar 6 diatas didapatkan  dari  data  sekunder  meliputi terminal  Sei  Carang  yang  berada  di kelurahan  Air  Raja  dan  sub-terminal  yang berada  di  kelurahan  Tanjungpinang  Kota. Keadaan  eksisiting  sub-terminal  masih menjadi  tempat  henti  bagi  angkutan  umum atau  bagi  masyarakat  di  Tanjungpinang disebut transport, sedangkan untuk terminal Sei  Carang  digunakan  untuk  tempat  henti Bus Rapid Transit (BRT) dan Angkutan Kota Dalam  Provinsi  (AKDP).  Lokasi  tangga portabel  yang  tersebar  sejumlah  10  titik sedangkan  untuk  lokasi  halte  saat  ini sebanyak  23  titik  yang  saat  ini  hanya menjadi  lokasi  transit  untuk  BRT  saja. Sedangkan untuk angkutan pegawai hanya memiliki  3  titik  lokasi  untuk  naik  dan  turun penumpang  yaitu  di lapangan  Pamedan,  di halte  RSUD  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan kantor Walikota Tanjungpinang di kelurahan Senggarang.
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3
b.  Rute 1.  Rute Angkutan Umum Rute  untuk  angkutan  umum  terdiri  dari  3 trayek yaitu trayek A, B dan C dengan sistem pulang-pergi  dan  pola  trayek  berputar (circuit)  [17]  yang  akan  diperjelas  pada Tabel 2.
Tabel 2. Rute trayek Angkutan Umum Penumpang di Kota Tanjungpinang Trayek Rute Pengangkutan Penumpang Berangkat Pulang
A
Terminal Sei Carang - Jl. D.I Panjaitan - Jl. Gatot Subroto
-  Jl.  M.T.  Haryono  -  Jl. Brigjen Katamso - Jl. Kamboja  -  Jl.  Ketapang  - Sub. Terminal (Jl. Merdeka) Sub.  Terminal  (Jl. Merdeka)  - Jl.  Gambir  - Jl.  Ketapang  -  Jl.  Bakar  Batu  -  Jl.  Brigjen Katamso  -  Jl.  Mt.  Haryono  -  Jl.  Gatot Subroto  -  Jl.  D.I  Panjaitan  -  Terminal  Sei
Carang
B Terminal Sei Carang - Jl. D.I
Panjaitan  -  Jl.  A.  Yani  -  Jl. Pemuda  -  Jl.  Pramuka  -  Jl. Basuki Rahmat - Jl. Wiratno
-  Jl.  Soekarno  Hatta  -  Jl.
Tugu Pahlawan - Jl. Sumatra - Jl. H. Agus Salim -  Jl.  Hang  Tuah  -  Sub Terminal (Jl. Merdeka) Sub.  Terminal  (Jl.  Merdeka)  -  Jl.  Teuku Umar - Jl. Yusuf Kahar - Jl. Hang Tuah - Jl. H.  Agus  Salim  -  Jl.  Sumatra  -  Jl.  Tugu Pahlawan - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Wiratno - Jl. Pramuka - Jl. Pemuda - Jl. A. Yni - Jl. D.I Panjaitan - Terminal Sei Carang C Terminal Sei Carang - Jl. D.I
Panjaitan - Jl. R.H
Fisabilillah - Jl. Sei Jang - Jl. Pramuka - Jl. Basuki
Rahmat  - Jl.  Raja  Ali  Haji  -
Jl.  Ir  Sutami  -  Jl.  Tugu Pahlawan - Jl. Rumah Sakit -  Jl.  Diponegoro  -  Jl.  S.M Amin  -  Sub  terminal  (Jl. Merdeka) Sub  Terminal  di  Jl.  Merdeka  -  Jl.  Teuku Umar  -  Jl.  Masjid  -  Jl.  Sunaryo  -  Jl.  Tugu Pahlawan - Jl. Dr. Soetomo - Jl. Ir. Sutami - Jl.  Raja  Ali  Haji  -  Jl.  Basuki  Rahmat  -  Jl.
Pramuka  - Jl. AR. Hakim - Jl. Seijang - Jl.
A.Yani - Jl. RH Fisabilillah - Jl. D.I Panjaitan
- Terminal Sei Carang
Gambar 7. Trayek Angkutan Umum berdasarkan Peraturan Walikota Tahun 2009
Gambar  7  menunjukkan  rute  dari  angkutan umum  eksisting  di  kota  Tanjungpinang  hanya melayani  wilayah  kelurahan  Tanjungpinang
Kota  dan  beberapa  bagian  di  wilayah kecamatan  Tanjungpinang  Barat  hingga  ke Kelurahan Air Raja. Namun untuk  saat ini rute ini sudah tidak diterapkan lagi, angkutan umum tidak lagi berhenti sesuai dengan titik halte yang ada  melainkan  memiliki  rute  sendiri  hanya beroperasi  berputar-putar  mengelilingi  rute yang  ramai  akan  penumpang,  sedangkan daerah  atau  rute  yang  sedikit  penumpang sangat  jarang  bahkan  tidak  dilewati  oleh angkutan  umum,  sehingga  sarana  angkutan umum  belum  sepenuhnya  dapat  melayani permintaan  perjalanan  pegawai  khususnya yang  berada  di  pinggiran  kota  dan  daerah pemukiman yang jarang penduduk.
2.  Rute Angkutan Pegawai
Rute Eksisting untuk angkutan pegawai hanya terdiri  dari  1  (satu)  trayek  dengan  sistem pulang-pergi  yaitu  berangkat  dari  Lapangan Pamedan – Jl. Basuki Rahmat - Jl. A. Yani – Jl.
D.I Panjaitan – Jl. W.R Supratman - Jl. Raya Tj.
Uban-Tj. Pinang – Kantor Walikota
(Senggarang) –  PP,  rute  ini  dapat  diperjelas
dengan  Gambar  8  dimana  rute  angkutan pegawai  juga  hanya  melewati  beberapa kelurahan  saja  yaitu  dari  kelurahan  Kampung Baru hingga kelurahan Senggarang. Angkutan pegawai  ini  menaik  turunkan  penumpang  di  3 titik  utama  yaitu  di  lapangan  Pamedan,  Halte samping  RSUD  Provinsi  Kepri  dan  Kantor Walikota di Senggarang, selebihnya sopir akan menaikkan penumpang yang terlihat  di sepanjang rute perjalanan.
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3 Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 20 No.1 Edisi April 2023
Gambar 8. Rute Angkutan Pegawai Kota Tanjungpinang

## c.  Trotoar
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  03  Tahun  2014  tentang  Standar pelayanan pejalan kaki. Standar besaran ruang untuk  jalur  pejalan  kaki  dapat  dikembangkan dan  dimanfaatkan  sesuai  dengan  tipologi  ruas pejalan kaki dengan memperhatikan kebiasaan dan jenis aktivitas setempat. Sangat disayangkan  bahwa  fasilitas  yang  ada  di  Kota Tanjungpinang  masih  sangat  minim  yaitu  dari 167  ruas  jalan  di  Kota  Tanjungpinang  [18] hanya  terdapat  11  ruas  jalan  yang  memiliki trotoar, hal ini didukung dengan data sekunder yang ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3 Nama dan panjang trotoar pada jalan di kota Tanjungpinang.

## 3.3. Kondisi Pelayanan Eksisting
Beberapa data yang didapatkan terkait dengan kondisi  eksisting  angkutan  umum  di  kota Tanjungpinang [17] antara lain:
a.  Angkutan Umum
a.1.  Kondisi tempat duduk penumpang
Kondisi  tempat  duduk  penumpang  secara umum sudah dalam kondisi baik yaitu hanya 1 (satu)  dari  6  (enam)  sampel  yang  didapatkan memiliki  kondisi  yang  kurang  nyaman,  juga menempatkan  ban  cadangan  di  antara  tempat duduk  penumpang  sehingga  kenyamanan penumpang terganggu.
a.2.  Kapasitas kursi penumpang
Kapasitas  kursi  angkutan  umum  ini  bisa mengangkut 10 (sepuluh) penumpang termasuk  sopir  namun  beberapa  bisa  diatur hingga 12 (dua belas) penumpang dengan kursi tambahan  yang  dibuat  oleh  pemilik  angkutan umum.
a.3.  Kebersihan dan fasilitas kebersihan
Kondisi eksisting pada indikator ini menyatakan tidak satupun angkutan umum dari sampel yang diambil  tidak  memiliki  kondisi  kebersihan  yang baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  sisa sampah  yang  tidak  dibersihkan  saat  ada penumpang  dan  tidak  disediakannya  tempat sampah.
a.4.  Sirkulasi Udara
Angkutan  umum  memiliki  ruang  penumpang yang  kecil  membutuhkan  sirkulasi  udara  yang baik  untuk  kenyamanan  dan  kesehatan penumpang.  Sirkulasi  udara  dari  angkutan umum  sudah  cukup  baik  dibuktikan  dengan hampir  semua  kaca  pada  angkutan  umum
No Lokasi Panjang (km) 1 Jl. Wiratno 1,2 2 Jl. Soekarno hatta 0,8 3 Jl. Ir sutami 2 4 Jl. Basuki rahmat 1,26 5 Jl. D.I panjaitan 2,05 6 Jl. Merdeka 0,50 7 Jl. Teuku umar 0,30 8 Jl. Engku Putri 0,55 9 Jl. Usman Harun 0,93 10 Jl. Agus Salim 0,72 11 Jl. Tugu Pahlawan 0,80
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3
dapat  dibuka  dengan  mudah  sehingga  ada pergantian udara didalamnya.
a.5.  Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu pada angkutan umum ini tidak dapat  dihitung  secara  kuantitatif  karena pergerakannya  yang  acak.  Tidak  semua perjalanan  angkutan  umum  dimulai  dari terminal  sehingga  penumpang  tidak  bisa memastikan  jadwal  angkutan  umum.  Dalam menggunakan jasa angkutan umum penumpang  menunggu  dipinggir  jalan  dan memberhentikan angkutan umum yang melintas  lalu  tawar  menawar  rute  yang  akan dilewati dan tarifnya.
a.6.  Integrasi antar moda
Kota Tanjungpinang memiliki terminal, pelabuhan nasional maupun internasional serta bandara  domestik  dan  non  domestik.  Pada keadaan  eksisting,  integrasi  yang  sering dijumpai adalah antara angkutan umum dengan angkutan  penyeberangan  karena  pelabuhan dilewati oleh rute angkutan umum dan potensi penumpangnya  yang  banyak.  Sedangkan integrasi  antara  angkutan  umum  dengan fasilitas bandara belum terlaksana karena tidak ada  penumpang  yang  menggunakan  jasa angkutan  umum  dan  tidak  dilewatinya  rute  ke bandara.  Sehingga  untuk  menuju  ke  bandara, penumpang lebih memilih diantar atau menggunakan  jasa  angkutan  umum  berbasis online.
a.7.  Jarak tempuh
Jarak  tempuh  penumpang  untuk  mengakses angkutan  umum  tidak  terlalu  jauh  karena  di pusat  kegiatan  seperti  kawasan  perdagangan, pelabuhan,  pendidikan,  beberapa  kawasan perkantoran dan beberapa kawasan
pemukiman  angkutan  umum  akan  sering melintas untuk menarik penumpang. Angkutan umum  akan  menunggu  penumpang  di  dekat kawasan  pusat  kegiatan  yang  letaknya  tidak terlalu jauh dari jalan raya sehingga penumpang  hanya  perlu  berjalan  sekitar  1 hingga 50 meter.
a.8.  Tarif
Tarif yang ditawarkan oleh penyedia jasa akan menjadi  pertimbangan  untuk  penumpang menggunakan jasa angkutan tersebut. Tarif dari angkutan umum ini bervariatif dan tidak sesuai dengan  tarif  yang  dikeluarkan  oleh  Keputusan Walikota  Tahun  2016  tentang  penetapan  tarif angkutan.
3.4  Kesenjangan  antara  kebutuhan  layanan transportasi ramah lingkungan dengan fasilitas eksisting yang diberikan
Gambar 9. Peta desire line dari asal perjalanan tertinggi pegawai kota Tanjungpinang
Bila  dibandingkan  antara  sebaran  asal  dan tujuan  perjalanan  pada  Gambar  9  diatas dengan  fasilitas  eksisting  yang  ada  di  kota Tanjungpinang,  ditemui  kesenjangan  yang menjadi salah satu faktor rendahnya penggunaan  transportasi  ramah  lingkungan  di dalam lingkungan
pemerintah kota Tanjungpinang yaitu:
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3 Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 20 No.1 Edisi April 2023
a.  Angkutan Umum (transport)
Gambar  7  mengenai  trayek  angkutan  umum menjelaskan bahwa rute tidak melayani seluruh bagian  wilayah  di  kota  Tanjungpinang.  Letak kantor  pegawai  yang  menyebar  di  seluruh kelurahan tidak bisa terlayani dengan menyeluruh.  Hal  ini  menjadi  dugaan  bahwa tingkat  penggunaan  angkutan  umum  oleh pegawai rendah dikarenakan tidak terakomodirnya  tujuan  perjalan  pegawai  yaitu lokasi kantor.
Rute yang diberikan berbentuk kebijakan trayek yang  diatur  dalam  Perwako  Nomor  60  Tahun 2009  dinilai  gagal  dikarenakan  terdapat penolakan dari sebagian sopir dan masyarakat pembagian jalur yang dianggap para supir tidak adil, kurangnya sosialisasi dan masih kurangnya sarana yang tersedia.
b.  Angkutan Pegawai
Rute  yang  dilayani  masih  kurang  optimal karena  berdasarkan  Gambar  8,  rute  yang dimiliki  hanya  1  (satu)  untuk  berangkat  dan kembali, sehingga penyediaan layanan (supply) yang disediakan jauh dari cukup dibandingkan dengan jumlah permintaan perjalanan (demand) yang  ada.  Ketersediaan  armada pada  layanan  ini  tidak  dimanfaatkan  secara optimal untuk melayani rute dengan permintaan perjalanan (demand) potensial.  Tidak  ada standar  yang  baku  dalam  penyediaan layanan angkutan  pegawai  di  lingkungan  pemerintah kota Tanjungpinang, sehingga terdapat kesenjangan  kualitas  dan  standar  operasional layanan.
c.  Sepeda dan Berjalan kaki
Belum  adanya  fasilitas  jalur  khusus  sepeda  di jalan  kota Tanjungpinang  sehingga  bersepeda
untuk tujuan bekerja belum masif dilaksanakan karena  faktor  keamanan  yang  belum  terjamin, bersepeda  masih  menjadi  pilihan  untuk kegiatan  rekreasi.  Minimnya  jumlah  trotoar seperti yang tertera pada tabel  3 serta kondisi yang  tidak  sesuai  standar  mengakibatkan pegawai  enggan  untuk  berjalan  kaki  dari  asal perjalanan  yaitu  rumah  maupun  dari  simpul yaitu  terminal  dan  halte  terdekat  menuju  ke kantor.

## Kesimpulan
1.  Transportasi  ramah  lingkungan  adalah bagian dari transportasi berkelanjutan yang merupakan  sistem  yang  berkeadilan  yaitu mengakomodasi permintaan akan aksesibilitas semua pengguna jalan dengan aman,  nyaman,  menjaga  efisiensi  sumber daya  alam  baik  berbentuk  pemanfaatan sumber  daya  energi  maupun  pemanfaatan ruang  dan  apat  dikelola  secara  transparan dan  partisipatif  serta  dapat  menjamin terjaganya  kesinambungan  bagi  generasi mendatang.
2.  Dalam  hal  penggunaan  transportasi  ramah lingkungan di pemerintah kota
Tanjungpinang  masih  rendah  hal  ini disebabkan  karena  adanya  kesenjangan antara kebutuhan perjalanan dengan fasilitas  dan  layanan  yang  diberikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyediaan layanan dan fasilitas yang saat ini  belum  dapat  mengakomodir  pergerakan pegawai kota Tanjungpinang.
3.  Penyediaan  layanan  dan  fasilitas  masih kurang karena hanya melayani dan tersedia di  beberapa  area  di  beberapa  kelurahan yang menjadi titik asal dan tujuan perjalanan
Rachmania Hayuningtyas 1 , Muhammad Zudhy Irawan 2 , Dewanti 3
pegawai.  Hal  ini  menjadikan  rendahnya minat  pegawai  yang  daerah  asal  dan tujuannya  tidak  dicakupi  dan  dilintasi layanan. Sehingga perlu dilakukan
perbaikan sistem layanan secara
menyeluruh  disemua  area  asal  dan  tujuan pegawai.
4.  Perlu  adanya manajemen permintaan perjalanan  yang  berbasis  institusi  untuk mendorong  pegawai  untuk  melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi  ramah  lingkungan  berupa kebijakan,  koordinasi  dan  kerjasama  di lingkup internal pemerintah kota Tanjungpinang.

## Daftar Rujukan
[1]  Pemerintah  Kabupaten  Jember,  2022,  Surat Edaran  Bupati  Jember  No  426/315/322/2022 tentang  Pelaksanaan  Hari  Bersepeda  bagi Segenap  Unsur  Masyarakat  Jember  untuk Mewujudkan Jember Langit Biru dengan Sepeda [2]  Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta,  2022.  Surat  Keputusan  Kepala
Dinas  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta tentang  Green  Friday  dengan  Gerakan  Kembali ke Angkutan Umum dan Sepeda.
[3]  Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2021. Kota  Tanjungpinang  Dalam  Angka  2022 . Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik. [4]  Anonymous, 2019. Samsat Kota Tanjungpinang. Data  Kendaraan  yang  terdaftar  di  Kota Tanjungpinang Tahun 2019. Tanjungpinang. [5]  Anonymous.  2019.  Dinas  Perhubungan  Kota Tanjungpinang. Data titik kemacetan di jalan Kota Tanjungpinang.
[6]  Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian dan  Pengembangan,  2018. Masterplan  Smart City Kota Tanjungpinang 2018-2023 ,
Tanjungpinang [7]  Akhbari, C.B, 2020, Perencanaan Integrasi Fisik Fasiitas  Transportasi  Ramah  Lingkungan  di Kawasan  Kampus  UGM,  Tesis  Program  Studi Magister  Sistem  dan  Teknik  Transportasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, tidak dipublikasikan.
[8]  Malkamah,  2021,  Bahan  Ajar  Transportasi Berkelanjutan, Program  Studi  Magister  Sistem dan  Teknik  Transportasi,  Fakultas  Teknik, Universitas Gadjah Mada.
[9]  Munawar, A., 2005, Dasar-Dasar Teknik
Transportasi, Beta Offset, Yogyakarta.
[10] Seattle  Department  of  Transportation.,  2008,
Best Practices Transportation Demand Management, Seattle Urban Mobility Plan, City of Seattle
[11]  Irawan,  2021,  Bahan  Ajar  Manajemen  Lalu Lintas,  Program  Studi  Magister  Sistem  dan
Teknik Transportasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
[12]  Rahmadona,  E.,  2017,  Analisis  Kebutuhan Transportasi  Dengan  TDM,  Jurnal  Teknik  Sipil Vol.5  No.1,  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas Muhammadiyah, Palembang
[13]  Cresswell,  J.  W.  (2014).  research  design qualitative,  quantitative,  and  mixed  methods approaches.  In  SAGE,  2014  (4th  ed.).  SAGE,
2014.
[14]  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kota  Tanjungpinang, 2022.  Data  Pegawai  di  Lingkungan  Pemerintah Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang.
[15]  Marsoyo, 2022, Bahan Ajar Metodologi Penelitian Transportasi, Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
[16]  Sugiyono.,  2018,  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Cetakan  ke-1,  Penerbit  CV.  Alfabeta,  Bandung, Indonesia.
[17]  Angga Nugraha, Dwi, 2022. Arahan Peningkatan Pelayanan  Angkutan  Umum  Perkotaan  Di  Kota Tanjungpinang,  Tugas  Akhir  Program  Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Tehnik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.