## PENGGUNAAN RESTATEMENT UNTUK MENJELASKAN KONSEP- KONSEP DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

## Moch. Choirul Rizal
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri E-mail: rizal@iainkediri.ac.id
Abstract
Restatement can be a choice of writing method to explain legal concepts. Based on statutory regulations,  doctrine  and  judges’  decisions,  the  restatement  provides  a  comprehensive  legal explanation.  In  Indonesia,  restatements  are  developed  and  shared.  Meanwhile,  it  becomes important to know the extent to which restatement is used by students. This research, which uses  quantitative-descriptive  and  qualitative-descriptive  approaches,  found  answers  from students at the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Kediri. First, all students are still imperfect in compiling a resume using a restatement, because they do not use the judge’s decision as a source of compilation. The reason is that a softcopy of a copy of the judge’s decision regarding the concept to be explained is not available on the Decision Directory website which is managed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In addition, for students who have obtained a softcopy of a copy of the judge’s decision, they are still confused about which part to use to explain a concept in Islamic family law. The percentage of students’ overall score achievement is still 62% (sixty-two percent). For that, secondly, there needs to be an effort to improve, namely through the preparation of teaching materials and socialization of how to prepare a resume using restatement strategies. The preparation of the teaching materials involved competent lecturers, judges and advocates. Third, the effort bore fruit: the resumes that the student revised were near perfection. Three authoritative sources have been used to explain a legal concept. The percentage of students’ overall grade achievement increased by 27% (twenty-seven percent), so that it became 90% (ninety percent).
Keywords: restatement, Islamic family law, IAIN Kediri
Abstrak Restatement dapat menjadi pilihan metode penulisan untuk menjelaskan konsep- konsep  hukum.  Dengan  bersumber  pada  peraturan  perundang-undangan,  doktrin, dan putusan hakim, restatement memberikan penjelasan hukum yang komprehensif. Di Indonesia, restatement dikembangkan dan dibagikan. Sementara itu, menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana restatement digunakan  oleh  mahasiswa.  Penelitian yang  menggunakan  pendekatan  kuantitatif-deskriptif  dan  kualitatif-deskriptif  ini menemukan jawabannya dari mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas  Syariah,  IAIN  Kediri.  Pertama,  seluruh  mahasiswa  masih  belum  sempurna dalam menyusun resume menggunakan restatement ,  karena  tidak  menggunakan putusan  hakim  sebagai  salah  satu  sumber  penyusunan.  Alasannya, softcopy salinan putusan hakim mengenai konsep yang akan dijelaskan tidak tersedia di website Direktori  Putusan  yang  dikelola  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Selain itu, bagi mahasiswa yang telah mendapatkan softcopy salinan putusan hakim, mereka masih kebingungan untuk menentukan bagian mana yang akan digunakan untuk menjelaskan suatu konsep di dalam hukum keluarga Islam. Persentase capaian nilai keseluruhan mahasiswa masih 62% (enam puluh dua persen). Untuk itu, kedua, perlu ada upaya untuk menyempurnakan, yaitu melalui penyusunan bahan ajar dan sosialisasi bagaimana strategi menyusun resume menggunakan restatement . Penyusunan bahan ajar  tersebut  melibatkan  dosen,  hakim,  dan  advokat  yang  kompeten.  Ketiga,  upaya
tersebut  membuahkan  hasil:  resume  yang  diperbaiki  oleh  mahasiswa  mendekati sempurna. Tiga sumber otoritatif telah digunakan untuk menjelaskan suatu konsep hukum. Persentase capaian nilai keseluruhan mahasiswa naik 27% (dua puluh tujuh persen), sehingga menjadi 90% (sembilan puluh persen).
Kata Kunci: restatement , hukum keluarga Islam, IAIN Kediri

## A. Pendahuluan
1.  Latar Belakang Masalah Program  Studi  Hukum  Keluarga Islam  (Prodi  HKI)  Fakultas  Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri hadir  dengan  membawa  visi  unggul  dan terdepan dalam pengembangan dan penerapan hukum perdata Islam. Untuk mewujudkan  visi  tersebut,  Prodi  HKI Fakultas  Syariah  IAIN  Kediri  mempunyai misi: (a) mengembangkan pendidikan dan pengajaran hukum perdata Islam yang berwawasan  global  dan  ke-Indonesiaan; (b)  membudayakan  penelitian  di bidang hukum perdata Islam secara multidisipliner  yang  bermanfaat  bagi kepentingan  akademik  dan  masyarakat; (c)  meningkatkan  peran  serta  dalam penerapan hukum perdata Islam bagi terwujudnya masyarakat adil dan beradab; serta  (d)  mengembangkan  jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang hukum perdata Islam. 1 Tujuan  hadirnya  Prodi  HKI  Fakultas Syariah IAIN Kediri adalah menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesionalitas dalam  bidang  ilmu  syari’ah,  khususnya hukum  keluarga  Islam,  sehingga  dapat mengembangkan dan menyebarluaskan serta mengupayakan penggunaan dan pelaksanaan hukum keluarga Islam dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal  tersebut,  lulusan  Prodi  HKI  Fakultas Syariah IAIN Kediri berpeluang untuk
1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Buku Pedoman Akademik 2018/2019 , (Kediri: IAIN Kediri, 2018). H. 126.
berprofesi  sebagai  hakim  pada  peradilan agama,  advokat,  konsultan  hukum, peneliti,  serta  yang  lainnya  yang  terkait dengan hukum Islam. 2
Dalam mewujudkan maksud kehadiran Prodi  HKI  Fakultas  Syariah  IAIN  Kediri tersebut, idealnya harus ditopang dengan sebaran mata kuliah yang relevan. Salah satu mata kuliah yang dimaksud, misalnya, hukum  perdata.  Lebih  lanjut,  bukan hanya  terkait  relevansi,  mahasiswa  juga diharapkan memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap mata kuliah hukum perdata. Hal tersebut disebabkan keseluruhan aktivitas akademisi dan praktisi hukum yang ingin dicetak oleh Prodi  HKI  Fakultas  Syariah  IAIN  Kediri pada nantinya tidak akan pernah terlepas dan pasti berkaitan erat dengan hukum perdata yang berlaku. 3
Pada  perkembangannya  kini,  salah satu metode penulisan hukum yang aktual yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai konsep- konsep dalam hukum perdata adalah restatement (untuk  selanjutnya  cukup disebut  “ restatement ”).  Dalam  metode tersebut, peraturan perundang-undangan, doktrin,  dan  putusan  hakim  digunakan secara sistematik untuk menjelaskan dan memahami konsep-konsep dalam hukum perdata  di  Indonesia.  Berkenaan  dengan metode tersebut, sepanjang pengetahuan peneliti,  belum  banyak  referensi  dalam hukum perdata, yang secara komprehensif dan konsisten menggunakan restatement untuk menjelaskan konsep-konsep dalam
2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Buku Pedoman Akademik 2018/2019 . H. 126.
3 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Buku Pedoman Akademik 2018/2019 . H. 127.
hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan  kewenangan  mengadili  secara absolut peradilan agama.
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia  (PSHK)  menjadi  salah  satu organisasi yang mengembangkan tradisi  baru  dalam  pengayaan  referensi hukum melalui restatement .  Metode  yang dikembangkan  PSHK  sejak  tahun  2010 yang lalu tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kembali atas topik hukum tertentu dengan menjadikan 3  (tiga)  sumber  hukum  sebagai  rujukan utama,  yaitu  peraturan  perundang- undangan, putusan hakim, dan doktrin. 4

## 2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  penelitian  ini  fokus  terhadap  3 (tiga)  permasalahan  pokok.  Pertama, penggunaan restatement untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri. Kedua, upaya yang dilakukan agar mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan restatement untuk menjelaskan konsep- konsep dalam hukum keluarga Islam. Ketiga,  capaian  dari  upaya  yang  telah dilakukan  agar  mahasiswa  Prodi  HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan restatement untuk menjelaskan konsep- konsep dalam hukum keluarga Islam.
Berkesesuaian
dengan
fokus permasalahan yang ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui penggunaan
restatement untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga  Islam  oleh  mahasiswa  Prodi HKI  Fakultas  Syariah  IAIN  Kediri.  Kedua, merumuskan dan melakukan upaya agar
4 Yunus  Husein, Penjelasan  Hukum  tentang Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan  dalam  Perkara Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan  Indonesia  (PSHK)  dan  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Hukum  Peradilan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, 2019). H. 3.
mahasiswa  Prodi  HKI  Fakultas  Syariah IAIN Kediri menggunakan restatement untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Ketiga, mengetahui capaian dari upaya yang telah dilakukan agar mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan restatement untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam.

## 3.  Teori Penelitian
Di
dalam beberapa literatur, restatement of Law tidak dapat dipisahkan ketika membahas sumber hukum Amerika Serikat. Publikasi tersebut dilakukan oleh suatu  lembaga  swasta,  yaitu American Law  Institute ,  yang  bertujuan  untuk menghimpun secara sistematis American Common Law . Adanya publikasi Restatement of  Law mempermudah para yuris untuk melakukan pekerjaannya. 5 Sementara itu, di negara yang menganut civil law system , di  Belanda  misalnya,  dikenal  adanya nota  konklusi,  yaitu  sebuah  dokumen yang berisi pertimbangan dan keputusan yang disarankan oleh procureur  general kepada majelis hakim agung. Dokumen ini biasanya memuat ketentuan perundang- undangan,  putusan  terdahulu,  serta pembahasan di dalam literatur terkait. 6 Baik restatement  of  law maupun nota  konklusi,  keduanya  menjadikan ketentuan perundang-undangan, putusan terdahulu,  serta  doktrin  sebagai  rujukan yang otoritatif dalam penyusunannya. Hal inilah yang kemudian dikembangkan di Indonesia.  PSHK  menyebut  sebagai  salah satu organisasi yang mengembangkan tradisi  baru  dalam  pengayaan  referensi hukum tersebut. Dalam perkembangannya hingga  saat  ini, restatement-restatement
5 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Kencana, 2018). H. 298.
6 Imam Nasima, “Sistem Hukum Kontinental dan Wibawa  Putusan  Hakim:  Sebuah  Pengantar,”  dalam Kumpulan  Tulisan  Pilihan  Pembaruan  Peradilan ,  (Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2017). H. 7
yang digunakan untuk menjelaskan konsep hukum di Indonesia dipublikasikan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 7 Adapun restatement yang dimaksud adalah:  (1)  Penjelasan  hukum  tentang batasan umur (kecakapan dan kewenangan bertindak  berdasar  batasan  umur) 8 ; (2)  Penjelasan  hukum  tentang  bukti permulaan yang cukup 9 ;  (3)  Penjelasan hukum tentang Cessie 10 ;  (4)  Penjelasan hukum tentang eksekusi gadai saham 11 ; (5)  Penjelasan  hukum  tentang Grosse Akte 12 ; (6) Penjelasan hukum ( Restatement ) tentang klausula baku 13 ;  (7)  Penjelasan hukum tentang keadaan memaksa (syarat-syarat  pembatalan  perjanjian yang  disebabkan  keadaan  memaksa/ force majeure ) 14 ;  (8)  Penjelasan  hukum  tentang kebatalan perjanjian 15 ; dan (9) Penjelasan
7 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, “Lokakarya Penyebarluasan  dan  Promosi  Penggunaan  Modul Restatement,”  https://pshk.or.id/aktivitas/lokakarya- penyebarluasan-dan-promosi-penggunaan-modul- restatement/. Diakses 17 Agustus 2020, 21.00 WIB.
8 Ade  Maman  Suherman  dan  J  Satrio, Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur) , (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010). H. 1-160.
9 Chandra  M  Hamzah, Penjelasan  Hukum  tentang Bukti Permulaan yang Cukup , (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014). H. 1-93.
10 Rachmad Setiawan dan J Satrio, Penjelasan Hukum tentang Cessie , (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010). H. 1-88.
11 Suharnoko  dan  Kartini  Muljadi, Penjelasan Hukum  tentang  Eksekusi  Gadai  Saham ,  (Jakarta:  Nasional Legal Reform Program, 2010). H. 1-71.
12 Ahmad  Fikri  Assegaf  dan  Elijana  Tanzah, Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte , (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011). H. 1-163.
13 Ahmad  Fikri  Assegaf, Penjelasan  Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014). H. 1-287.
14 Rahmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan  Hukum tentang  Keadaan  Memaksa  (Syarat-Syarat  Pembatalan Perjanjian  yang  Disebabkan  Keadaan  Memaksa/Force Majeure) ,  (Jakarta:  Nasional  Legal  Reform  Program, 2010). H. 1-340.
15 Elly  Erawati  dan  Herlien  Budiono, Penjelasan Hukum  tentang  Kebatalan  Perjanjian ,  (Jakarta:  Nasional Legal Reform Program, 2010). H. 1-128.
hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi 16 . Adanya dokumen-dokumen restatement tersebut menjadi sumber inspirasi bagi peneliti untuk menentukan standar penilaian mengenai penggunaan restatement oleh  mahasiswa  dengan berbagai penyesuaian.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  2  (dua) pendekatan  sekaligus,  yaitu  kualitatif- deskriptif  dan  kuantitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan  untuk  menjawab  rumusan masalah  yang  kedua,  yaitu  upaya  yang dilakukan  agar  mahasiswa  Prodi  HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan restatement untuk menjelaskan konsep- konsep dalam hukum keluarga Islam. Sementara  itu,  pendekatan  kuantitatif- deskriptif  digunakan  untuk  menjawab rumusan masalah yang pertama dan ketiga, yaitu penggunaan restatement oleh mahasiswa  Prodi  HKI  Fakultas  Syariah IAIN Kediri dan capaian dari upaya yang telah dilakukan agar mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan restatement untuk menjelaskan konsep- konsep dalam hukum keluarga Islam. Penelitian dilakukan mulai tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan 25 November 2019  di  Prodi  HKI  Fakultas  Syariah  IAIN Kediri. Subjek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa  Prodi  HKI  Fakultas  Syariah IAIN Kediri yang mengambil mata kuliah “Hukum  Perdata”  pada  semester  gasal tahun akademik 2019/2020. Sebagaimana data  pada  Sistem  Informasi  Akademik (SIAKAD)  IAIN  Kediri,  subjek  dalam penelitian ini berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) mahasiswa yang terbagi dalam 4  (empat)  kelas,  dengan  rincian:  kelas  A terdapat 35 (tiga puluh lima) mahasiswa;
16 Yunus  Husein, Penjelasan  Hukum  tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi . H. 1-104.
kelas  B  terdapat  36  (tiga  puluh  enam); kelas  C  terdapat  41  (empat  puluh  satu) mahasiswa; dan kelas D terdapat 40 (empat puluh) mahasiswa.
Prosedur dalam penelitian ini diawali dengan menentukan konsep dalam hukum keluarga Islam yang perlu dijelaskan oleh mahasiswa  menggunakan restatement melalui media berbentuk resume. Setiap mahasiswa  mengerjakan  1  (satu)  resume dalam  waktu  2  (dua)  hari.  Resume  yang tersusun dan terkumpul akan dibaca dan dinilai oleh peneliti berdasarkan unsur serta bobot penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil pembacaan dan penilaian resume setiap kelas akan disajikan  dalam  bentuk  tabel.  Merujuk pada  hasil  tersebut,  peneliti  melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa.  Untuk  melihat  adanya peningkatan,  mahasiswa  diminta  untuk memperbaiki resume yang telah disusun sebelumnya. Resume yang diperbaiki dan terkumpul akan dibaca dan dinilai oleh peneliti. Hasil pembacaan dan penilaian resume setiap kelas akan disajikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman atau tidak.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertamanya 17 sedangkan Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen. 18 Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil pre- test dan post-test kepada mahasiswa serta konsultasi dengan akademisi dan praktisi hukum.  Sementara  itu,  data  sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan bahan nonhukum.
Teknik  pengumpulan  data  primer, yang  pertama,  dilakukan  dengan
17 Sumadi Suryabarata, Metode Penelitian , (Jakarta: Rajawali Press, 1992). H. 84.
18 Sumadi Suryabarata, Metode Penelitian . H. 85.
melaksanakan pre-test pada tanggal 29-30 Oktober  2019  dan post-test pada tanggal 18-21  November  2019  kepada  mahasiswa dalam bentuk penyusunan resume dan perbaikannya. Resume yang tersusun dan terkumpul tersebut dibaca dan dinilai oleh peneliti berdasarkan unsur serta bobot penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.  Kedua,  peneliti  melakukan konsultasi dengan akademisi dan praktisi hukum  melalui  metode  wawancara ( interview ) pada tanggal 31 Oktober 2019, 1 November 2019, dan 5 November 2019. Sementara  itu,  teknik  pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan pembacaan terhadap bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan nonhukum yang mendukung penelitian  ini.    Bahan  hukum  primer merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif.  Bahan-bahan  hukum  primer terdiri dari peraturan perundang- undangan,  risalah  sidang,  catatan  resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. 19 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. 20 Dengan kata lain,  teknik  pengumpulan  data  sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan  nonhukum  dimaksudkan  untuk memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah ditelaah oleh peneliti. 21
Untuk  menjawab  rumusan  masalah yang  pertama  dan  ketiga,  peneliti menggunakan teknik analisis data secara  kuantitatif-deskriptif.  Peneliti mendeskripsikan data dalam tabel yang
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , (Jakarta: Kencana, 2019). H. 181. 20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . H. 196. 21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . H. 206.
memuat angka-angka hasil pembacaan dan penilaian terhadap resume mahasiswa  untuk  setiap  kelasnya.  Dalam hal ini, peneliti tidak dalam upaya untuk membandingkan hasil antarkelas. 22 Pada bagian  akhir,  ketersediaan  data  dari masing-masing kelas digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan ketercapaian  nilai  mahasiswa  secara umum.  Dari  deskripsi  data  tersebut, peneliti akan mengetahui sejauh mana mahasiswa  menggunakan restatement untuk menyusun konsep hukum keluarga Islam dalam bentuk resume.
Di  sisi  yang  lain,  untuk  menjawab rumusan  masalah  yang  kedua,  peneliti menggunakan teknis analisis data secara  kualitatif-deskriptif.  Penerapan teknik tersebut dalam penelitian ini bersifat  luwes,  tidak  terlalu  rinci,  tidak harus  mendefinisikan  konsep,  memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan- perubahan  manakala  ditemukan  fakta yang  lebih  mendasar,  menarik,  unik, dan bermakna di lapangan. 23 Dengan demikian,  analisis  dalam  penelitian ini tidak ditekankan pada kuantitas data,  melainkan  pada  kualitasnya  yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang diteliti.

## C. Pembahasan
1. Penggunaan Restatement untuk Menjelaskan Konsep-konsep dalam Hukum Keluarga Islam oleh Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri

## Untuk mengetahui penggunaan
restatement oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah  IAIN  Kediri,  peneliti  menyiapkan  41 (empat  puluh)  konsep  pada  masing-masing mahasiswa  yang  berada  di  4  (empat)  kelas, seperti yang tertera pada gambar 1.
22 Eka  Resti  Wulan  dan  Fidia  Astuti,  Kota  Kediri, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2020.
23 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003). H. 39.
Konsep-konsep sebagaimana tersebut pada gambar 1 termasuk di antara beberapa konsep di dalam hukum keluarga Islam, yaitu hukum  perkawinan  dengan  segala  akibat hukumnya,  hukum  waris,  serta  hibah,  yang menjadi kewenangan mengadili secara absolut bagi peradilan agama di Indonesia. Di dalam penelitian  ini,  pemilihan  terhadap  konsep- konsep tersebut merupakan batasan sekaligus menjadi fokus bagi peneliti.
Gambar 1. Konsep yang Wajib Dijelaskan oleh Mahasiswa Menggunakan Restatement Mahasiswa  menyusun restatement untuk menjelaskan konsep-konsep hukum dalam
bentuk resume sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 29-30 Oktober 2019. Setelah itu, peneliti melakukan penilaian terhadap semua hasil  kerja  mahasiswa.  Peneliti  menentukan ada  4  (empat)  unsur  yang  harus  terpenuhi dalam  resume  agar  nilainya  sempurna  “100 (seratus)”,  yaitu:  (1)  taat  ada  ketentuan, yang bobotnya adalah 10% (sepuluh persen); (2)  mencantumkan  peraturan  perundang-
undangan,  yang  bobotnya  adalah  30%  (tiga puluh  persen);  (3)  mencantumkan  doktrin, yang bobotnya adalah 30% (tiga puluh persen); dan (4) mencantumkan putusan hakim, yang bobotnya  adalah  30%  (tiga  puluh  persen). Masing-masing unsur tersebut diberikan nilai dengan interval 1-100.
Peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:
Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir Taat Ketentuan Resume Disusun Berdasarkan: Nilai Per-UU-an Doktrin Putusan Hakim 10% 30% 30% 30% 1 100 60 60 0 46 2 100 80 70 0 55 3 100 80 80 0 58 4 100 50 60 0 43 5 100 70 70 0 52 6 100 100 80 0 64 7 100 70 80 0 55 8 100 80 70 0 55 9 100 80 80 0 58 10 100 100 100 0 70 11 100 100 70 0 61 12 100 60 80 0 52 13 0 0 0 0 0 14 100 80 70 0 55 15 100 80 70 0 55 16 100 80 70 0 55 17 100 40 60 0 40 18 100 50 70 0 46 19 100 50 50 0 40 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 22 100 100 70 0 61 23 100 100 100 0 70 24 100 70 80 0 55 25 100 50 60 0 43 26 100 50 100 0 55 27 0 0 0 0 0 28 100 60 70 0 49 29 100 40 70 0 43 30 100 80 80 0 58 31 100 100 70 0 61 32 100 70 70 0 52 33 100 70 70 0 52 34 100 80 80 0 58 35 100 80 80 0 58
Sesuai gambar 2, terdapat 31 (tiga puluh satu)  mahasiswa  yang  menyusun  resume dari total 35 (tiga puluh lima) mahasiswa yang  terdaftar  pada  kelas  A.  Apabila dipersentasekan,  maka  89%  (delapan puluh  sembilan  persen)  mahasiswa  pada kelas A menyusun resume. Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas A taat pada ketentuan untuk menyusun restatement ,  sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 3100 (tiga ribu enam ratus). Kedua,  untuk  unsur  penggunaan peraturan perundang-undangan dan doktrin,  seluruh  resume  mahasiswa terdaftar  pada  kelas  A  telah  memenuhi unsur. Namun, mereka tidak menggunakan putusan hakim untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep- konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya,  100%  (seratus  persen)  resume yang  disusun  oleh  mahasiswa  tidak memenuhi unsur penggunaan putusan hakim.
Ketiga,  terdapat  6  (enam)  mahasiswa yang  menyusun  resume  dan  terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna  100  (seratus)  pada  unsur penggunaan peraturan perundang- undangan. Kesempur-naan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara  lengkap  terkait  nomor,  tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu
peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 19% (sembilan  belas  persen)  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan peraturan perundang-undangan.
Di  sisi  yang  lain,  terdapat  3  (tiga) mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum  keluarga  Islam.  Artinya,  masih 10%  (sepuluh  persen)  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan doktrin.
Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas  A,  baik  pada  unsur  taat  ketentuan, penggunaan peraturan perundangan- undangan,  penggunaan  doktrin,  maupun penggunaan putusan hakim, adalah 7.650 (tujuh  ribu  enam  ratus  lima  puluh)  dari nilai maksimal, yaitu 12.400 (dua belas ribu empat  ratus).  Apabila  dipersentasekan,
Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume 31 Persentase Mahasiswa yang Menyusune Resume 89% Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0 0 0 31 Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0% 0% 0% 100% Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 31 6 3 0 Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 100% 19% 10% 0% Jumlah Nilai Keseluruhan 3100 2260 2290 0 7650 Persentase Nilai Keseluruhan 100% 73% 74% 0% 62% Gambar 2.
Hasil Penilaian terhadap Resume Mahasiswa Kelas A
maka ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A adalah sebesar 62% terhitung dari nilai maksimal.
Selanjutnya, pada kelas B, peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:
Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir Taat Ketentuan Resume Disusun Berdasarkan: Nilai Per-UU-an Doktrin Putusan Hakim 10% 30% 30% 30% 1 100 0 80 0 34 2 100 70 70 0 52 3 100 100 100 0 70 4 100 60 60 0 46 5 100 100 100 0 70 6 100 80 80 0 58 7 100 70 60 0 49 8 100 70 80 0 55 9 100 100 100 0 70 10 100 100 100 0 70 11 100 80 80 0 58 12 100 0 70 0 31 13 100 60 100 0 58 14 100 50 100 0 55 15 100 40 80 0 46 16 100 60 80 0 52 17 100 50 100 0 55 18 100 40 80 0 46 19 100 80 70 0 55 20 100 70 80 0 55 21 100 50 80 0 49 22 100 60 80 0 52 23 100 40 80 0 46 24 100 50 100 0 55 25 100 100 100 0 70 26 100 100 80 0 64 27 100 80 80 0 58 28 100 0 80 0 34 29 100 40 80 0 46 30 100 100 100 0 70 31 100 80 80 0 58 32 100 100 100 0 70 33 100 40 70 0 43 34 100 80 70 0 55 35 100 80 80 0 58 36 100 60 80 0 52
Sesuai  gambar  3,  terdapat  36  (tiga puluh  enam)  mahasiswa  yang  menyusun resume  dan  terdaftar  pada  kelas  B. Sementara  itu,  merujuk  pada  4  (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume,  pertama,  seluruh  mahasiswa yang  menyusun  resume  dan  terdaftar pada  kelas  B  taat  pada  ketentuan  untuk menyusun restatement ,  sehingga  nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 3600 (tiga ribu enam ratus).
Kedua,  terdapat  3  (tiga)  mahasiswa yang tidak menggunakan peraturan perundangan-undangan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam.  Artinya,  sudah  92%  (sembilan puluh  dua  persen)  resume  yang  disusun oleh  mahasiswa  pada  kelas  B  memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang- undangan.  Sementara  itu,  untuk  unsur penggunaan  doktrin,  seluruh  resume mahasiswa memenuhinya. Namun, untuk unsur penggunaan putusan hakim, seluruh resume mahasiswa tidak memenuhinya.
Ketiga, terdapat 8 (delapan) mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai  sempurna  “100  (seratus)”  pada unsur penggunaan peraturan perundang- undangan. Kesempur-naan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara  lengkap  terkait  nomor,  tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan
hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, hanya 22% (dua  puluh  dua  persen)  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan peraturan perundang-undangan.
Di sisi yang lain, terdapat 11 (sebelas) mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggu-naan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, hanya 31% (tiga puluh satu persen) mahasiswa yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan doktrin.
Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas  B,  baik  pada  unsur  taat  ketentuan, penggunaan peraturan perundangan- undangan,  penggunaan  doktrin,  maupun penggunaan  putusan  hakim,  adalah 8.950  dari  nilai  maksimal,  yaitu  14.400 (empat  belas  ribu  empat  ratus).  Artinya, ketercapaian  nilai  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas  B  adalah  sebesar  62%  (enam  puluh dua persen) terhitung dari nilai maksimal.
Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume 36 Persentase Mahasiswa yang Menyusune Resume 100% Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0 3 0 36 Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0% 8% 0% 100% Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 36 8 11 0 Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 100% 22% 31% 0% Jumlah Nilai Keseluruhan 3600 2340 3010 0 8950 Persentase Nilai Keseluruhan 100% 65% 84% 0% 62% Gambar 3.
Hasil Penilaian terhadap Resume Mahasiswa Kelas B
Selanjutnya, pada kelas C, peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:
Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir Taat Ketentuan Resume Disusun Berdasarkan: Nilai Per-UU-an Doktrin Putusan Hakim 10% 30% 30% 30% 1 100 100 70 0 61 2 100 100 60 0 58 3 100 70 70 0 52 4 100 100 70 0 61 5 100 100 70 0 61 6 100 80 70 0 55 7 100 100 80 0 64 8 100 50 70 0 46 9 100 40 70 0 43 10 100 100 80 0 64 11 100 100 70 0 61 12 100 100 80 0 64 13 100 100 100 0 70 14 100 100 70 0 61 15 100 70 70 0 52 16 100 70 100 0 61 17 100 80 60 0 52 18 100 70 70 0 52 19 100 80 60 0 52 20 100 80 80 0 58 21 100 80 70 0 55 22 100 80 70 0 55 23 100 100 100 0 70 24 100 70 100 0 61 25 100 80 60 0 52 26 100 100 70 0 61 27 100 100 100 0 70 28 100 100 70 0 61 29 100 80 100 0 64 30 100 100 60 0 58 31 100 70 80 0 55 32 100 80 80 0 58 33 100 40 70 0 43 34 100 70 70 0 52 35 100 80 80 0 58 36 100 80 50 0 49 37 100 100 80 0 64 38 100 70 60 0 49 39 100 40 70 0 43 40 100 100 60 0 58 41 100 100 100 0 70
Sesuai  gambar  4,  terdapat  41  (empat puluh  satu)  mahasiswa  yang  menyusun resume  dan  terdaftar  pada  kelas  C. Sementara  itu,  merujuk  pada  4  (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume,  pertama,  seluruh  mahasiswa yang  menyusun  resume  dan  terdaftar pada  kelas  C  taat  pada  ketentuan  untuk menyusun restatement ,  sehingga  nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 4100 (empat ribu seratus).
Kedua,  seluruh  mahasiswa  yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dan doktrin untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam.  Namun,  untuk  unsur  penggunaan putusan hakim, seluruh resume mahasiswa tidak memenuhinya.
Ketiga,  terdapat  18  (delapan  belas) mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai  sempurna  “100  (seratus)”  pada unsur penggunaan peraturan perundang- undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara  lengkap  terkait  nomor,  tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 44% (empat  puluh  empat  persen)  mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna
“100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan peraturan perundang-undangan.
Di  sisi  yang  lain,  terdapat  7  (tujuh) mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum  keluarga  Islam.  Artinya,  masih 17% (tujuh belas persen) mahasiswa yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan doktrin.
Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas  C,  baik  pada  unsur  taat  ketentuan, penggunaan peraturan perundangan- undangan,  penggunaan  doktrin,  maupun penggunaan putusan hakim, adalah 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) dari nilai  maksimal,  yaitu  16.400  (enam  belas ribu  empat  ratus).  Artinya,  ketercapaian nilai  mahasiswa  yang  menyusun  resume dan terdaftar pada kelas C adalah sebesar 65%  (enam  puluh  lima  persen)  terhitung dari nilai maksimal.
Selanjutnya,  pada  kelas  D,  peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:
Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume 41 Persentase Mahasiswa yang Menyusune Resume 100% Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0 0 0 41 Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0% 0% 0% 100% Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 41 18 7 0 Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 100% 44% 17% 0% Jumlah Nilai Keseluruhan 4100 3410 3070 0 10580 Persentase Nilai Keseluruhan 100% 83% 75% 0% 65% Gambar 4.
Hasil Penilaian terhadap Resume Mahasiswa Kelas C
Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir Taat Ketentuan Resume Disusun Berdasarkan: Nilai Per-UU-an Doktrin Putusan Hakim 10% 30% 30% 30% 1 100 100 80 0 64 2 100 100 100 0 70 3 100 100 70 0 61 4 100 100 100 0 70 5 100 80 60 0 52 6 100 50 50 0 40 7 100 100 100 0 70 8 100 40 60 0 40 9 100 50 70 0 46 10 100 100 70 0 61 11 100 70 70 0 52 12 100 100 80 0 64 13 100 100 70 0 61 14 100 80 70 0 55 15 100 80 70 0 55 16 100 80 80 0 58 17 100 70 70 0 52 18 100 70 70 0 52 19 100 100 70 0 61 20 100 0 50 0 25 21 100 100 80 0 64 22 100 100 70 0 61 23 100 100 80 0 64 24 100 100 100 0 70 25 100 80 70 0 55 26 100 40 70 0 43 27 100 60 100 0 58 28 100 100 100 0 70 29 100 80 60 0 52 30 100 100 100 0 70 31 100 100 100 0 70 32 100 80 80 0 58 33 100 100 100 0 70 34 100 0 100 0 40 35 100 100 80 0 64 36 100 100 80 0 64 37 100 80 70 0 55 38 100 100 70 0 61 39 100 100 70 0 61 40 100 80 70 0 55
Sesuai  gambar  5,  terdapat  40  (empat puluh) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D. Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas D taat pada ketentuan untuk menyusun restatement ,  sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 4000 (empat ribu).
Kedua,  seluruh  resume  mahasiswa memenuhi unsur penggunaan doktrin untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga  Islam.  Sementara  itu,  masih terdapat  2  (dua)  mahasiswa  yang  tidak menggunakan peraturan perundangan- undangan.  Artinya,  sudah  95%  (sembilan puluh lima persen) resume yang disusun oleh  mahasiswa  pada  kelas  B  memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang- undangan. Namun, untuk unsur penggunaan  putusan  hakim,  seluruh mahasiswa  yang  terdaftar  pada  kelas  D tidak menggunakannya.
Ketiga,  terdapat  21  (dua  puluh  satu) mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai  sempurna  “100  (seratus)”  pada unsur penggunaan peraturan perundang- undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara  lengkap  terkait  nomor,  tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang
digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 53% (lima puluh tiga persen) mahasiswa yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan peraturan perundang-undangan.
Di sisi yang lain, terdapat 10 (sepuluh) mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum  keluarga  Islam.  Artinya,  masih 25%  (dua  puluh  lima)  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan doktrin.
Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas  D,  baik  pada  unsur  taat  ketentuan, penggunaan peraturan perundangan- undangan,  penggunaan  doktrin,  maupun penggunaan  putusan  hakim,  adalah 10.380  (sepuluh  ribu  tiga  ratus  delapan puluh)  dari  nilai  maksimal  16.000  (enam belas  ribu).  Artinya,  ketercapaian  nilai mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan
Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume 40 Persentase Mahasiswa yang Menyusune Resume 100% Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0 2 0 40 Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0% 5% 0% 100% Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 40 40 10 0 Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 100% 100% 25% 0% Jumlah Nilai Keseluruhan 4000 4000 3110 0 10380 Persentase Nilai Keseluruhan 100% 83% 78% 0% 65% Gambar 5.
Hasil Penilaian terhadap Resume Mahasiswa Kelas D
terdaftar pada kelas D adalah sebesar 65% (enam  puluh  lima  persen)  terhitung  dari nilai maksimal.
Berdasarkan hasil penelitian penggunaan restatement dalam resume yang  disusun  oleh  mahasiswa  Prodi HKI  Fakultas  Syariah  IAIN  Kediri  yang mengambil mata kuliah “Hukum Perdata”, baik  pada  kelas  A,  kelas  B,  kelas  C, maupun  kelas  D,  nilai  keseluruhan  yang diperoleh adalah 37.560 (tiga puluh tujuh ribu  lima  ratus  enam  puluh)  dari  nilai maksimal  59.200  (lima  puluh  sembilan ribu  dua  ratus).  Artinya,  ketercapaian nilai  mahasiswa  yang  menyusun  resume menggunakan restatement masih sebesar 63%  (enam  puluh  tiga  persen)  terhitung dari nilai maksimal.
Ketercapaian nilai yang masih belum  maksimal  tersebut  disebabkan, salah  satunya,  seluruh  mahasiswa  tidak menggunakan putusan hakim untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga  Islam.  Sebagian  mahasiswa mengaku kesulitan untuk mengakses dan mendapatkan softcopy putusan hakim yang sesuai dengan konsep yang akan  dijelaskan,  karena  belum  tersedia di  laman  Direktor  Putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia.  Di  samping itu,  mahasiswa  yang  telah  mendapatkan softcopy putusan hakim masih bingung tentang bagian mana yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep dalam hukum keluarga  Islam.  Oleh  karenanya,  peneliti memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya agar ketercapaian nilai mahasiswa meningkat dalam menjelaskan konsep-konsep hukum keluarga Islam melalui restatement dalam bentuk resume.
2.  Merumuskan dan Melakukan Upaya agar Mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri Menggunakan

## Restatement untuk Menjelaskan Konsep-Konsep dalam Hukum Keluarga Islam
Dari sekian banyak upaya yang dapat dilakukan,  peneliti  memilih  menyusun bahan ajar dan mensosialisasikannya kepada  mahasiswa  yang  menyusun resume. Kedua upaya tersebut dipandang paling  tepat  karena  bahan  ajar  sifatnya lebih ringkas dibandingkan dengan buku ajar, buku referensi, atau monograf. Oleh karena  sifatnya  yang  ringkas  tersebut, sumber-sumber otoritatif yang digunakan (dengan menggunakan restatement ) dapat segera terbaca dan tersampaikan kepada pembaca.  Sementara  itu,  penyusunan resume juga lebih singkat dibandingkan dengan nota konklusi (yang dipraktikkan di Hoge  Raad Belanda) 24 sekaligus mengingat  adanya  keterbatasan  waktu yang dimiliki oleh peneliti. Dipilihnya 2 (dua)  upaya  yang  dimaksud  diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang suatu produk penjelasan konsep- konsep hukum yang menggunakan restatement . Dalam  penyusunan  bahan  ajar, peneliti terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan akademisi dan praktisi yang mempunyai kompetensi dalam bidang hukum perdata maupun hukum keluarga Islam. Konsultasi tersebut akan memberikan masukan kepada peneliti tentang bahan ajar seperti apa yang tepat sekaligus dapat memberikan gambaran yang utuh tentang suatu produk penjelasan konsep-konsep hukum yang
24 Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi, Pedoman  Operasional  Penilaian  Angka  Kredit  Kenaikan Jabatan  Akademik/Pangkat  Dosen ,  (Jakarta:  Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019). H. 20 dan 31-32.
menggunakan restatement . Luaran ( output ) yang diharapkan dalam konsultasi ini adalah tersusunnya outline dan draf bahan ajar. Konsultasi yang pertama dilakukan dengan para dosen pengampu mata kuliah hukum perdata dan hukum Islam  pada  Fakultas  Syariah  IAIN  Kediri, yaitu  Mochammad  Agus  Rahmatullah, M.H.,  Muhammad  Solikhudin,  M.H.I., dan  Rizki  Dermawan,  M.H.  Konsultasi dilakukan  pada  hari  Kamis,  31  Oktober 2019,  bertempat  di  kantor  Fakultas Syariah IAIN Kediri. Dalam konsultasi yang pertama ini, peneliti mendapatkan 3 (tiga)  masukan  penting  untuk  menyusun bahan  ajar.  Pertama,  bahan  ajar  yang dimaksud idealnya diarahkan sesuai dengan konsentrasi program studi. Kedua, mengingat subjek penelitian adalah mahasiswa pada Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN  Kediri,  maka  bahan  ajar  tersebut memuat konsep-konsep tentang hukum keluarga yang sudah diundangkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia.  Ketiga,  bahan  ajar berjudul  “Hukum  tentang  Keluarga”  dan memuat 3 (tiga) bab, yaitu “Bab I: Hukum Perkawinan”,  “Bab  II:  Hukum  Keluarga”, dan “Bab III: Hukum Kewarisan”.
Konsultasi yang kedua dilakukan dengan  praktisi  hukum,  yaitu  Advokat sekaligus Managing  Partners A.F.P.  Law Firm,  Abdul  Fatah,  S.H.,  M.H.  Konsultasi dilakukan  pada  hari  Jumat,  1  November 2019, bertempat di kantor A.F.P. Law Firm. Fokus  konsultasi  adalah  pada  urgensi putusan hakim untuk peningkatan pemahaman  mahasiswa  dalam  mata kuliah hukum perdata. Hal ini mengingat dalam bahan ajar yang akan disusun oleh peneliti menggunakan restatement yang salah  satu  sumber  otoritatifnya  adalah putusan-putusan hakim terkait konsep hukum yang dijelaskan.
Dalam konsultasi yang kedua, peneliti mencatat  ada  3  (tiga)  hal  penting  yang akan  memberikan  kontribusi  positif dalam  penyusunan  bahan  ajar.  Pertama, putusan  hakim  merupakan  tafsir  hakim atas hukum yang memiliki hubungan dengan studi hukum yang berbasis pada kebutuhan  masyarakat.  Kedua,  putusan hakim menjadi penting dalam studi hukum,  karena  merupakan  salah  satu bahan sekaligus pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Bahkan, tidak sedikit putusan hakim yang didalamnya terdapat pembaruan atau penemuan  hukum.  Ketiga,  terkait  judul bahan  ajar,  perlu  ditambahkan  subjudul, yang  kemudian  akan  menjadi  “Hukum tentang Keluarga (Penggunaan Restatement untuk  Penjelasan  Konsep  dalam  Hukum tentang Keluarga)”.
Konsultasi yang ketiga dilakukan dengan  praktisi  hukum,  yaitu  Hakim sekaligus  Ketua  Pengadilan  Agama  Kota Kediri,  Drs.  H.  M.  Zaenal  Arifin,  M.H. Konsultasi  dilakukan  pada  hari  Selasa,  5 November 2019, bertempat di Pengadilan Agama  Kota  Kediri.  Fokus  konsultasi adalah pada urgensi putusan hakim untuk peningkatan  pemahaman  mahasiswa dalam mata kuliah hukum perdata. Hal ini mengingat dalam bahan ajar yang akan disusun oleh peneliti menggunakan restatement yang salah satu sumber otoritatifnya  adalah  putusan-putusan hakim terkait konsep hukum yang dijelaskan.
Dalam  konsultasi  yang  ketiga, peneliti mencatat ada 3 (tiga) hal penting yang akan memberikan kontribusi positif  dalam  penyusunan  bahan  ajar. Pertama,  selain  untuk  kegiatan  praktik kerja  lapangan,  kehadiran  pengadilan sesungguhnya juga dapat menjadi tempat bagi mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian hukum yang sesuai dengan kompetensinya.  Kedua,  putusan  hakim
menjadi penting bagi mahasiswa hukum, karena di dalam putusan itu bisa jadi merupakan  jawaban  atas  permasalahan hukum di masyarakat yang dianggap tidak adil.  Ketiga,  agar  tepat  pada  kompetensi mahasiswa pada Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN  Kediri,  hendaknya  subjudul  bahan ajar disesuaikan menjadi “Hukum tentang Keluarga  (Penggunaan Restatement untuk Penjelasan Konsep dalam Hukum tentang Keluarga  sesuai  Kewenangan  Mengadili Peradilan Agama di Indonesia)”.
Setelah menyelesaikan konsultasi dan menyerap saran-saran dari para akademisi serta  praktisi  hukum,  peneliti  menyusun bahar ajar yang memuat konsep- konsep  pokok  dalam  hukum  perdata, khususnya hukum keluarga Islam, dengan menggunakan restatement .  Penyusunan bahan ajar tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan  putusan  hakim.  Peneliti  melakukan penyusunan bahan ajar pada tanggal 4-12 November 2019. Dalam penyusunan tersebut,  peneliti  dibantu  oleh  Dosen Hukum  Perdata  pada  Fakultas  Syariah IAIN Kediri, Rizki Dermawan, M.H., untuk melakukan  pembacaan  ulang  ( review ). Setelah dipandang cukup memadai untuk disajikan  kepada  mahasiswa,  peneliti mempublikasikan bahan ajar tersebut di blog pribadi 25 dan repositori independen 26 . Bahan  ajar  yang  telah  selesai disusun dan dipublikasikan tersebut akhirnya  berjudul  “Hukum  tentang Keluarga  ( Restatement terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan  Mengadili  Peradilan  Agama
25 Moch  Choirul  Rizal,  “Bahan  Ajar:  Hukum tentang  Keluarga,”  https://www.mochchoirulrizal. com/2019/11/bahan-ajar-hukum-tentang-keluarga. html. Diakses 18 Agustus 2020, 20.00 WIB.
26 Moch  Choirul  Rizal,  “Restatement  terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama di Indonesia,” Repository Publikasi Ilmiah, https://repositori.in/index. php/repo/article/view/5. Diakses 18 Agustus 2020, 20.30 WIB.
di Indonesia)” dan terdiri dari 3 (tiga) bab. Bab pertama tentang hukum perkawinan yang  memuat  konsep-konsep  terkait:  (1) pengertian dan syarat-syarat perkawinan; (2) beristri lebih satu orang; (3) pencatatan perkawinan;  (4)  perjanjian  perkawinan; (5)  harta  kekayaan  dalam  perkawinan; (6)  pencegahan  perkawinan;  (7)  batalnya perkawinan; dan (7) putusnya perkawinan. Bab kedua tentang hukum keluarga yang memuat  konsep-konsep  terkait:  (1)  hak dan kewajiban suami-istri; (2) kedudukan anak;  (3)  asal-asul  anak;  (4)  hak  dan kewajiban antara orang tua dan anak; (5) perwalian; (6) pengangkatan anak; dan (7) keadaan  tidak  hadir.  Bab  ketiga  tentang hukum  kewarisan  yang  memuat  konsep- konsep  terkait:  (1)  kewarisan  dalam sistem hukum waris Islam; (2) pewaris; (3) ahli waris; (4) harta warisan; (5) besarnya bagian ahli waris; (6) wasiat; dan (7) hibah. 27 Upaya  pertama,  yaitu  menyusun bahan ajar telah selesai, untuk selanjutnya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Upaya kedua yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang suatu produk penjelasan konsep-konsep hukum yang menggunakan restatement dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019.  Sebelum  mengikuti  sosialisasi, mahasiswa  dapat  mengunduh  bahan ajar yang telah selesai disusun dan dipublikasikan peneliti secara cuma- cuma.  Dalam  sosialisasi  tersebut,  Dosen Hukum Perdata pada Fakultas Syariah IAIN Kediri,  Rizki  Dermawan,  M.H.,  menjadi narasumber dan menyampaikan materi perihal konsep dasar metode penulisan hukum restatement . Sementara itu, peneliti menyampaikan materi tentang bagaimana
27 Moch  Choirul  Rizal, Hukum  tentang  Keluarga (Restatement  terhadap  Konsep  dalam  Hukum  tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama di Indonesia) , (Kediri: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2019). H. 1-53.
mahasiswa menyusun resume yang memuat penjelasan konsep-konsep hukum keluarga Islam menggunakan restatement .
3.  Capaian dari Upaya yang Telah Dilakukan agar Mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri Menggunakan Restatement untuk Menjelaskan Konsep-Konsep dalam Hukum Keluarga Islam
Untuk mengetahui capaian dari upaya yang dilakukan terkait penggunaan restatement terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah  IAIN  Kediri,  peneliti  tetap  menggunakan  41  (empat  puluh)  konsep  yang  telah dijelaskan sebelumnya oleh mahasiswa dengan adanya perbaikan-perbaikan. Penyusunan perbaikan resume yang menggunakan restatement tersebut dilaksanakan pada tanggal 18-21 November 2019. Peneliti masih menggunakan 4 (empat) unsur yang digunakan sebelumnya untuk melakukan penilaian terhadap semua hasil kerja mahasiswa dengan masing-masing unsur tersebut diberikan nilai dengan interval 1-100.
Peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:
Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir Taat Ketentuan Resume Disusun Berdasarkan: Nilai Per-UU-an Doktrin Putusan Hakim 10% 30% 30% 30% 1 100 100 75 75 85 2 100 100 80 80 88 3 100 90 80 75 83,5 4 100 100 100 85 95,5 5 100 100 75 100 92,5 6 100 100 100 100 100 7 100 100 90 95 95,5 8 100 100 85 100 95,5 9 100 100 100 60 88 10 100 100 100 100 100 11 100 100 80 100 94 12 100 90 100 100 97 13 0 0 0 0 0 14 100 75 75 25 62,5 15 100 100 75 85 88 16 100 100 100 85 95,5 17 100 70 70 0 52 18 100 80 75 100 86,5 19 100 100 85 100 95,5 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 22 100 100 75 80 86,5 23 100 100 90 85 92,5 24 100 100 100 85 95,5 25 100 80 100 100 94 26 100 90 70 50 73 27 0 0 0 0 0 28 100 80 75 0 56,5
Sesuai  gambar  6,  jumlah  mahasiswa yang  menyusun  perbaikan  resume  ( post- test )  dan terdaftar pada kelas A tetap sama seperti sebelumnya ( pre-test ), yaitu 31 (tiga puluh satu) orang, sehingga persentasenya tetap  89%  (delapan  puluh  sembilan persen).  Sementara  itu,  merujuk  pada  4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A taat pada ketentuan untuk menyusun perbaikan  resume,  sehingga  nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 3100 (tiga ribu seratus).
Kedua,  seluruh  resume  mahasiswa memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Di sisi  yang  lain,  masih  terdapat  3  (tiga) mahasiswa  yang  menyusun  perbaikan resume  dan  terdaftar  pada  kelas  A  yang tidak menggunakan putusan hakim untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam.  Artinya,  sudah  90%  resume  yang disusun oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan putusan hakim dibandingkan sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).
Ketiga,  terdapat  17  (tujuh  belas) mahasiswa  yang  menyusun  perbaikan
resume  dan  terdaftar  pada  kelas  A yang  memperoleh  nilai  sempurna  “100 (seratus)”  pada  unsur  penggunaan peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap  terkait  nomor,  tahun,  tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 55% (lima puluh  lima  persen)  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan peraturan perundang- undangan dalam resume yang disusun sebelumnya,  maka  terdapat  kenaikan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 19% (sembilan belas persen).
Di sisi yang lain, terdapat 9 (sembilan) mahasiswa  yang  menyusun  perbaikan resume  dan  terdaftar  pada  kelas  A yang  memperoleh  nilai  sempurna  “100 (seratus)”  pada  unsur  penggunaan
29 100 50 75 25 55 30 100 50 90 50 67 31 100 100 75 60 80,5 32 100 80 100 80 88 33 100 80 80 25 65,5 34 100 70 70 0 52 35 100 50 85 25 58 Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume 31 Persentase Mahasiswa yang Menyusune Resume 89% Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0 0 0 31 Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0% 0% 0% 100% Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 31 17 9 9 Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 100% 55% 29% 29% Jumlah Nilai Keseluruhan 3100 2735 2630 2130 10595 Persentase Nilai Keseluruhan 100% 88% 85% 69% 85% Gambar 6.
Hasil Penilaian terhadap Perbaikan Resume Mahasiswa Kelas A
doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara  lengkap  terkait  informasi  pada katalog  suatu  buku,  jurnal,  dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga  Islam.  Artinya,  masih  29%  (dua puluh  sembilan  persen)  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan doktrin dalam resume yang disusun  sebelumnya,  maka  terdapat kenaikan  sebesar  19%  (sembilan  belas persen)  dari  persentase  pencapaian sebelumnya, yaitu 10% (sepuluh persen).
Sementara  itu,  terdapat  9  (sembilan) mahasiswa  yang  menyusun  perbaikan resume  dan  terdaftar  pada  kelas  A yang  memperoleh  nilai  sempurna  “100 (seratus)” pada unsur penggunaan putusan hakim. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap  terkait  nomor  putusan,  tanggal putusan, serta pertimbangan hukum dan/ atau amar putusan yang relevan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 29% (dua  puluh  sembilan  persen)  mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada
kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan putusan hakim dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan 29% (dua puluh sembilan persen) dari  persentase  pencapaian  sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).
Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar  pada  kelas  A,  baik  pada  unsur taat  ketentuan,  penggunaan  peraturan perundangan-undangan, penggunaan doktrin,  maupun  penggunaan  putusan hakim,  adalah  10.595  (sepuluh  ribu  lima ratus  sembilan  puluh  lima)  dari  nilai maksimal,  yaitu  12.400  (dua  belas  ribu empat  ratus).  Artinya,  ketercapaian  nilai mahasiswa  yang  menyusun  perbaikan resume dan terdaftar pada kelas A sudah mencapai 85% (delapan puluh lima persen) terhitung dari nilai maksimal. Apabila diperbandingan dengan persentase pencapaian  nilai  keseluruhan  mahasiswa yang  menyusun  resume  dan  terdaftar pada kelas A, maka terdapat kenaikan 23% (dua  puluh  tiga  persen)  dari  persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 62% (enam puluh dua persen).
Selanjutnya,  pada  kelas  B,  peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:
Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir Taat Ketentuan Resume Disusun Berdasarkan: Nilai Per-UU-an Doktrin Putusan Hakim 10% 30% 30% 30% 1 100 85 75 75 80,5 2 100 100 75 80 86,5 3 100 100 100 100 100 4 100 100 80 80 88 5 100 100 85 90 92,5 6 100 100 80 80 88 7 100 100 80 70 85 8 100 100 90 75 89,5
Sesuai  gambar  7,  jumlah  mahasiswa yang  menyusun  perbaikan  resume  ( post- test )    dan  terdaftar  pada  kelas  B  tetap sama  seperti  sebelumnya  ( pre-test ),  yaitu 36  (tiga  puluh  enam)  orang,  sehingga persentasenya  tetap  100%  (seratus persen).  Sementara  itu,  merujuk  pada  4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam
resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B  taat  pada  ketentuan  untuk  menyusun perbaikan  resume,  sehingga  nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 3600 (tiga ribu enam ratus).
Kedua,  seluruh  resume  yang diperbaiki  oleh  mahasiswa  memenuhi
9 100 80 100 75 86,5 10 100 100 100 100 100 11 100 100 80 80 88 12 100 100 60 60 76 13 100 80 70 75 77,5 14 100 100 100 100 100 15 100 100 85 95 94 16 100 100 100 100 100 17 100 100 100 75 92,5 18 100 100 90 100 97 19 100 100 100 100 100 20 100 100 100 50 85 21 100 100 90 100 97 22 100 100 75 0 62,5 23 100 100 85 100 95,5 24 100 100 100 100 100 25 100 100 100 100 100 26 100 75 100 80 86,5 27 100 80 70 65 74,5 28 100 100 70 0 61 29 100 90 85 50 77,5 30 100 100 100 100 100 31 100 100 100 100 100 32 100 100 80 100 94 33 100 80 70 70 76 34 100 100 100 100 100 35 100 80 100 100 94 36 100 100 90 50 82 Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume 36 Persentase Mahasiswa yang Menyusune Resume 100% Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0 0 0 2 Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0% 0% 0% 6% Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 36 28 15 15 Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 100% 78% 42% 42% Jumlah Nilai Keseluruhan 3600 3450 3165 2875 13090 Persentase Nilai Keseluruhan 100% 96% 88% 80% 91% Gambar 7.
Hasil Penilaian terhadap Perbaikan Resume Mahasiswa Kelas B
unsur penggunaan peraturan perundang- undangan dan doktrin. Di sisi yang lain,  masih  terdapat  2  (dua)  mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan  terdaftar  pada  kelas  B  yang  tidak menggunakan putusan hakim untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 94% (sembilan puluh empat persen) resume yang disusun oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan putusan hakim dibandingkan sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).
Ketiga,  terdapat  28  (dua  puluh delapan)  mahasiswa  yang  menyusun perbaikan  resume  dan  terdaftar  pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan peraturan perundang-undangan. Ke- sempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait  nomor,  tahun,  tentang,  pasal, ayat,  serta  rumusan  suatu  peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 78% (tujuh puluh  delapan  persen)  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan peraturan perundang- undangan dalam resume yang disusun sebelumnya,  maka  terdapat  kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 22%.
Di  sisi  yang  lain,  terdapat  15  (lima belas)  mahasiswa  yang  menyusun perbaikan  resume  dan  terdaftar  pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman
secara  lengkap  terkait  informasi  pada katalog  suatu  buku,  jurnal,  dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga  Islam.  Artinya,  masih  42% (empat puluh dua persen) mahasiswa yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan doktrin dalam resume yang disusun  sebelumnya,  maka  terdapat kenaikan  sebesar  11%  (sebelas  persen) dari  persentase  pencapaian  sebelumnya, yaitu 31% (tiga puluh satu persen). Sementara itu, terdapat 15 (lima belas) mahasiswa  yang  menyusun  perbaikan resume  dan  terdaftar  pada  kelas  B yang  memperoleh  nilai  sempurna  “100 (seratus)” pada unsur penggunaan putusan hakim. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap  terkait  nomor  putusan,  tanggal putusan, serta pertimbangan hukum dan/ atau amar putusan yang relevan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 42% (empat puluh dua persen) mahasiswa yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan putusan hakim dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan  yang  cukup  signifikan,  yaitu sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari yang sebelumnya adalah 0% (nol persen).
Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar  pada  kelas  B,  baik  pada  unsur taat  ketentuan,  penggunaan  peraturan perundangan-undangan, penggunaan
doktrin, maupun penggunaan putusan hakim, adalah 13.090 (tiga belas ribu sembilan puluh) dari nilai maksimal, yaitu 14.400 (empat belas ribu empat ratus). Artinya, ketercapaian nilai  mahasiswa  yang  menyusun  perbaikan  resume  dan  terdaftar  pada  kelas  B  adalah sebesar 91% (sembilan satu persen) terhitung dari nilai maksimal. Apabila diperbandingan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B, maka terdapat kenaikan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 62% (enam puluh dua persen).
Selanjutnya, pada kelas C, peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:
Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir Taat Ketentuan Resume Disusun Berdasarkan: Nilai Per-UU-an Doktrin Putusan Hakim 10% 30% 30% 30% 1 100 100 100 25 77,5 2 100 100 100 100 100 3 100 100 100 100 100 4 100 100 100 100 100 5 100 100 100 100 100 6 100 100 70 70 82 7 100 100 100 100 100 8 100 80 80 100 88 9 100 100 100 100 100 10 100 100 70 100 91 11 100 100 70 80 85 12 100 100 90 80 91 13 100 100 100 70 91 14 100 100 100 100 100 15 100 100 70 100 91 16 100 100 100 100 100 17 100 100 100 90 97 18 100 60 75 100 80,5 19 100 100 70 100 91 20 100 90 70 0 58 21 100 100 100 100 100 22 100 100 0 100 70 23 100 100 100 100 100 24 100 100 100 70 91 25 100 100 100 100 100 26 100 100 85 85 91 27 100 100 100 0 70 28 100 100 70 50 76 29 100 100 100 100 100 30 100 75 75 50 70 31 100 100 100 100 100 32 100 100 100 100 100 33 100 100 75 0 62,5 34 100 100 100 100 100 35 100 85 90 100 92,5
Sesuai  gambar  8,  jumlah  mahasiswa yang  menyusun  perbaikan  resume  ( post- test )    dan  terdaftar  pada  kelas  C  tetap sama  seperti  sebelumnya  ( pre-test ),  yaitu 41  (empat  puluh  satu)  orang,  sehingga persentasenya  tetap  100%  (seratus persen).  Sementara  itu,  merujuk  pada  4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C  taat  pada  ketentuan  untuk  menyusun perbaikan  resume,  sehingga  nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 4100 (empat ribu ratus).
Kedua,  seluruh  resume  yang diperbaiki  oleh  mahasiswa  memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang- undangan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Namun demikian, masih  terdapat  1  (satu)  mahasiswa  yang masih belum memenuhi unsur penggunaan doktrin. Di sisi yang lain, masih terdapat juga  3  (tiga)  mahasiswa  yang  menyusun perbaikan  resume  dan  terdaftar  pada kelas C yang tidak menggunakan putusan hakim. Artinya, sudah 93% (sembilan puluh tiga  persen)  resume  yang  disusun  oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan
putusan hakim dibandingkan sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).
Ketiga,  terdapat  34  (tiga  puluh empat)  mahasiswa  yang  menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada  kelas  C  yang  memperoleh  nilai sempurna  “100  (seratus)”  pada  unsur penggunaan peraturan perundang- undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara  lengkap  terkait  nomor,  tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum  keluarga  Islam.  Artinya,  sudah 83% (delapan puluh tiga) mahasiswa yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan peraturan perundang- undangan dalam resume yang disusun sebelumnya,  maka  terdapat  kenaikan sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) dari  persentase  pencapaian  sebelumnya, yaitu 44% (empat puluh empat persen).
Di  sisi  yang  lain,  terdapat  22  (dua puluh  dua)  mahasiswa  yang  menyusun
36 100 80 80 80 82 37 100 100 80 85 89,5 38 100 90 100 90 94 39 100 100 70 80 85 40 100 100 100 100 100 41 100 100 85 100 95,5 Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume 41 Persentase Mahasiswa yang Menyusune Resume 100% Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0 0 1 3 Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0% 0% 2% 7% Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 41 34 22 24 Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 100% 83% 54% 59% Jumlah Nilai Keseluruhan 4100 3960 3575 3405 15040 Persentase Nilai Keseluruhan 100% 97% 87% 83% 92% Gambar 8.
Hasil Penilaian terhadap Perbaikan Resume Mahasiswa Kelas C
perbaikan  resume  dan  terdaftar  pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara  lengkap  terkait  informasi  pada katalog  suatu  buku,  jurnal,  dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 54% (lima puluh  empat  persen)  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan doktrin dalam resume yang disusun  sebelumnya,  maka  terdapat kenaikan  sebesar  37%  (tiga  puluh  tujuh persen)  dari  persentase  pencapaian sebelumnya,  yaitu  17%  (tujuh  belas persen).
Sementara  itu,  terdapat  24  (dua puluh empat) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan putusan hakim. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap  terkait  nomor  putusan,  tanggal putusan, serta pertimbangan hukum dan/ atau amar putusan yang relevan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 59% (lima  puluh  sembilan  persen)  mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan putusan hakim dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan  yang  cukup  signifikan,  yaitu
59% dari yang sebelumnya adalah 0% (nol persen).
Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar  pada  kelas  C,  baik  pada  unsur taat  ketentuan,  penggunaan  peraturan perundangan-undangan, penggunaan doktrin,  maupun  penggunaan  putusan hakim,  adalah  15.040  (lima  belas  ribu empat  puluh)  dari  nilai  maksimal,  yaitu 16.400  (enam  belas  ribu  empat  ratus). Artinya,  ketercapaian  nilai  mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas C adalah sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) terhitung dari nilai maksimal. Apabila diperbandingan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan  mahasiswa  yang  menyusun resume dan terdaftar pada kelas C, maka terdapat kenaikan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 65% (enam puluh lima persen).
Selanjutnya,  pada  kelas  D,  peneliti mendapatkan hasil penelitian yang disajikan dalam gambar 9. Sesuai gambar 9  tersebut,  jumlah  mahasiswa  yang menyusun perbaikan resume ( post-test )  dan terdaftar pada kelas D tetap sama seperti sebelumnya  ( pre-test ),  yaitu  40  (empat puluh)  orang,  sehingga  persentasenya tetap 100% (seratus persen). Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar pada kelas D taat pada ketentuan untuk  menyusun  perbaikan  resume, sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 4000 (empat ribu).
Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir Taat Ketentuan Resume Disusun Berdasarkan: Nilai Per-UU-an Doktrin Putusan Hakim 10% 30% 30% 30% 1 100 100 75 50 77,5 2 100 100 100 100 100 3 100 100 80 100 94 4 100 100 100 100 100 5 100 100 80 25 71,5 6 100 100 70 70 82 7 100 100 100 100 100 8 100 100 80 100 94 9 100 100 100 80 94 10 100 100 75 70 83,5 11 100 100 100 75 92,5 12 100 100 70 100 91 13 100 100 100 60 88 14 100 100 85 75 88 15 100 100 100 90 97 16 100 100 80 0 64 17 100 90 50 70 73 18 100 100 0 0 40 19 100 100 70 100 91 20 100 100 85 0 65,5 21 100 100 75 0 62,5 22 100 100 100 75 92,5 23 100 100 100 100 100 24 100 100 100 100 100 25 100 100 100 100 100 26 100 100 90 100 97 27 100 85 100 90 92,5 28 100 100 100 100 100 29 100 70 70 0 52 30 100 60 100 100 88 31 100 100 75 75 85 32 100 100 80 100 94 33 100 80 100 85 89,5 34 100 100 100 80 94 35 100 100 100 100 100 36 100 100 85 70 86,5 37 100 80 75 90 83,5 38 100 100 100 70 91 39 100 100 95 100 98,5 40 100 100 100 80 94 Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume 40 Persentase Mahasiswa yang Menyusune Resume 100% Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0 0 1 5
Kedua,  seluruh  resume  yang diperbaiki  oleh  mahasiswa  memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang- undangan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Namun demikian, masih  terdapat  1  (satu)  mahasiswa  yang masih belum memenuhi unsur penggunaan doktrin. Di sisi yang lain, masih terdapat juga  5  (lima)  mahasiswa  yang  menyusun perbaikan  resume  dan  terdaftar  pada kelas d yang tidak menggunakan putusan hakim. Artinya, sudah 87% (delapan puluh tujuh  persen)  resume  yang  disusun  oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan putusan hakim dibandingkan sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).
Ketiga,  terdapat  34  (tiga  puluh empat)  mahasiswa  yang  menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna  “100  (seratus)”  pada  unsur penggunaan peraturan perundang- undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara  lengkap  terkait  nomor,  tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 85% (delapan  puluh  lima  persen)  mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan peraturan perundang- undangan dalam resume yang disusun
sebelumnya,  maka  terdapat  kenaikan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 53% (lima puluh tiga persen). Di sisi yang lain, terdapat 19 (sembilan belas)  mahasiswa  yang  menyusun perbaikan  resume  dan  terdaftar  pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100  (seratus)”  pada  unsur  penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara  lengkap  terkait  informasi  pada katalog  suatu  buku,  jurnal,  dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 48% (empat puluh  delapan  persen)  mahasiswa  yang menyusun  resume  dan  terdaftar  pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna  oleh  mahasiswa  pada  unsur penggunaan doktrin dalam resume yang disusun  sebelumnya,  maka  terdapat kenaikan 23% (dua puluh tiga persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 25% (dua puluh lima persen).
Sementara  itu,  terdapat  16  (enam belas)  mahasiswa  yang  menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan putusan hakim. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap  terkait  nomor  putusan,  tanggal putusan, serta pertimbangan hukum dan/ atau amar putusan yang relevan yang digunakan untuk memberikan penjelasan
Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur 0% 0% 3% 13% Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 40 34 19 16 Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna 100% 85% 48% 40% Jumlah Nilai Keseluruhan 4000 3865 3445 2980 14290 Persentase Nilai Keseluruhan 100% 97% 86% 75% 89% Gambar 9.
Hasil Penilaian terhadap Perbaikan Resume Mahasiswa Kelas D
hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum  keluarga  Islam.  Artinya,  masih 40%  (empat  puluh  persen)  mahasiswa yang  menyusun  resume  dan  terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Namun, apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan putusan hakim dalam resume  yang disusun  sebelumnya, maka terdapat kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang sebelumnya adalah 0% (nol persen).
Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar  pada  kelas  D,  baik  pada  unsur taat  ketentuan,  penggunaan  peraturan perundangan-undangan, penggunaan doktrin,  maupun  penggunaan  putusan hakim, adalah 14.290 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh) dari nilai maksimal, yaitu  16.000  (enam  belas  ribu).  Artinya, ketercapaian  nilai  mahasiswa  yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas D adalah sebesar 89% (delapan puluh  sembilan  persen)  terhitung  dari nilai maksimal. Apabila diperbandingan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan  mahasiswa  yang  menyusun resume dan terdaftar pada kelas D, maka terdapat  kenaikan  sebesar  23%  (dua puluh  tiga)  dari  persentase  pencapaian sebelumnya, yaitu 65% (enam puluh lima persen).
Berdasarkan hasil penelitian penggunaan restatement dalam resume yang disusun dan kemudian diperbaiki oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri yang mengambil mata kuliah “Hukum Perdata”, baik pada kelas A, kelas B, kelas C, maupun kelas D, nilai keseluruhan yang diperoleh telah mencapai 53.015 (lima puluh tiga ribu lima belas) dari nilai maksimal  59.200  (lima  puluh  sembilan ribu  dua  ratus).  Artinya,  ketercapaian
nilai  mahasiswa  yang  menyusun  resume dengan menggunakan restatement sudah menembus  90%  (sembilan  puluh  persen) terhitung dari nilai maksimal. Apabila diperbandingan dengan persentase pencapaian  nilai  keseluruhan  mahasiswa yang  menyusun  resume  dan  terdaftar dalam  mata  kuliah  “Hukum  Perdata”, maka terdapat kenaikan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari yang sebelumnya hanya  63%  (enam  puluh  tiga  persen). Oleh  karena  itu,  peneliti  memandang bahwa  upaya  menyusun  bahan  ajar  dan mensosialisasikannya  kepada  mahasiswa yang menyusun resume menggunakan restatement telah tepat dan sesuai harapan, yaitu meningkatnya ketercapaian pemahaman  dan  nilai  mahasiswa  dalam menjelaskan konsep-konsep hukum keluarga Islam melalui resume dengan menggunakan restatement . Di  samping  itu,  penyusunan  resume dengan menggunakan restatement oleh mahasiswa  Prodi  HKI  Fakultas  Syariah IAIN Kediri yang mengambil mata kuliah  “Hukum  Perdata”  memberikan pengalaman belajar bagaimana menyusun penjelasan terhadap konsep hukum secara sederhana dan otoritatif. Layaknya Restatement  of  Law yang tidak dapat dipisahkan ketika membahas sumber hukum  di  Amerika  Serikat,  resume yang disusun berhasil menghimpun sumber-sumber  hukum  otoritatif  untuk menjelaskan konsep hukum keluarga Islam.

## D. Kesimpulan
Mahasiswa  Prodi  HKI  Fakultas Syariah IAIN Kediri yang mengambil mata kuliah “Hukum Perdata”, baik pada kelas A, kelas B, kelas C, maupun kelas D masih belum maksimal dalam menyusun resume menggunakan restatement untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga  Islam.  Tercatat,  ketercapaian
nilai  mahasiswa  yang  menyusun  resume menggunakan restatement masih sebesar 63%  (enam  puluh  tiga  persen)  terhitung dari  nilai  maksimal.  Pasalnya,  seluruh mahasiswa  tidak  menggunakan  putusan hakim untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Selain mengaku kesulitan mengakses putusan hakim,  mereka  juga  masih  bingung tentang bagian mana yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep dalam hukum keluarga Islam.
Oleh karenanya, peneliti memandang perlu dan memilih menyusun bahan ajar serta mensosialisasikannya kepada mahasiswa yang menyusun resume untuk meningkatkan ketercapaian nilainya dalam menjelaskan konsep-konsep hukum keluarga Islam melalui restatement . Dalam  penyusunan  bahan  ajar,  peneliti melakukan  konsultasi  dengan  dosen, hakim,  dan  advokat  yang  mempunyai kompetensi dalam bidang hukum perdata maupun  hukum  keluarga  Islam.  Bahan ajar yang telah selesai disusun tersebut akhirnya  berjudul  “Hukum  tentang Keluarga  ( Restatement terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan  Mengadili  Peradilan  Agama di  Indonesia)”  yang  terdiri  dari  3  (tiga) bab,  yaitu  bab  pertama  tentang  hukum perkawinan,  bab  kedua  tentang  hukum keluarga,  dan  bab  ketiga  tentang  hukum kewarisan.  Bahan  ajar  tersebut  dapat diunduh  oleh  mahasiswa  secara  cuma- cuma. Upaya menyusun bahan ajar dan mensosialisasikannya  kepada  mahasiswa yang menyusun resume menggunakan restatement telah tepat dan sesuai harapan. Pasalnya,  selain  sudah  menggunakan putusan hakim untuk menjelaskan konsep dalam hukum keluarga Islam, ketercapaian nilai  mahasiswa  yang  menyusun  resume telah menembus persentase 90% (sembilan puluh  persen)  terhitung  dari  nilai
maksimal. Apabila diperbandingan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan mahasiswa  yang  menyusun  resume  dan terdaftar  dalam  mata  kuliah  “Hukum Perdata”, maka terdapat kenaikan sebesar 27%  (dua  puluh  tujuh  persen)  dari  yang sebelumnya masih 63% (enam puluh tiga persen).
Selanjutnya,  penggunaan restatement untuk menyusun sebuah penjelasan hukum terhadap suatu konsep hukum tertentu dipandang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa  dalam  mendayagunakan sumber hukum di Indonesia. Namun demikian,  agar  tidak  terjadi  kembali kesulitan dalam mengakses putusan hakim sebagaimana temuan dalam hasil penelitian  ini,  maka  aparatur  pelaksana kekuasaan kehakiman perlu kembali mengembangkan laman penyedia putusan hakim dengan berbagai penyesuaian yang tentunya mempermudah akses terhadap putusan  hakim  tersebut.  Di  samping  itu, pendidikan tinggi hukum di Indonesia dipandang perlu untuk menggiatkan kembali studi terhadap putusan hakim sebagai bagian dari kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia,  selain  dapat  dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu konsep hukum tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Assegaf,  Ahmad  Fikri. Penjelasan  Hukum (Restatement)  tentang  Klausula  Baku . Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
Assegaf, Ahmad Fikri, dan Elijana Tanzah. Penjelasan  Hukum  tentang  Grosse Akte .  Jakarta:  Nasional  Legal  Reform Program, 2011.
Bungin,  Burhan. Analisis  Data  Penelitian Kualitatif .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2003.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek  dan  Dikti  Kementerian  Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi, Pedoman  Operasional  Penilaian  Angka Kredit  Kenaikan  Jabatan  Akademik/ Pangkat  Dosen ,  Jakarta:  Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan Tinggi, 2019.
Erawati,  Elly,  dan  Herlien  Budiono.
Penjelasan  Hukum  tentang  Kebatalan Perjanjian .  Jakarta:  Nasional  Legal Reform Program, 2010.
Hamzah,  Chandra  M. Penjelasan  Hukum Tentang  Bukti  Permulaan  yang  Cukup . Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
Husein,  Yunus. Penjelasan  Hukum  tentang Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi . Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri,
Buku  Pedoman  Akademik  2018/2019 , Kediri: IAIN Kediri, 2018.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Jakarta: Kencana, 2019.
———. Pengantar  Ilmu  Hukum . Jakarta: Kencana, 2018.
Nasima, Imam. “Sistem Hukum Kontinental Dan  Wibawa  Putusan  Hakim:  Sebuah Pengantar.”  Dalam Kumpulan  Tulisan Pilihan  Pembaruan  Peradilan . Jakarta: Indonesian  Judicial  Reform  Forum,
2017.
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan. “Lokakarya  Penyebarluasan  dan
Promosi Penggunaan Modul Restatement,” https://pshk.or.id/ aktivitas/lokakarya-penyebarluasan- dan-promosi-penggunaan-modul- restatement/.  Diakses  17  Agustus 2020, 21.00 WIB.
Rizal, Moch Choirul. “Bahan Ajar: Hukum Tentang  Keluarga.”  https://www. mochchoirulrizal.com/2019/11/ bahan-ajar-hukum-tentang-keluarga. html.  Diakses  18  Agustus  2020,  20.00 WIB.
———. Hukum tentang Keluarga (Restatement terhadap  Konsep  dalam  Hukum  tentang Keluarga  sesuai  Kewenangan  Mengadili Peradilan  Agama  di  Indonesia) . Kediri: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2019.
———.  “ Restatement terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan  Mengadili  Peradilan Agama  di  Indonesia.”  Repository Publikasi  Ilmiah.  https://repositori. in/index.php/repo/article/view/5. Diakses 18 Agustus 2020, 20.30 WIB.
Setiawan, Rachmad, dan J Satrio. Penjelasan Hukum tentang Cessie . Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
Soemadipradja,  Rahmat  S.S. Penjelasan Hukum  tentang  Keadaan  Memaksa (Syarat-Syarat  Pembatalan  Perjanjian yang  Disebabkan  Keadaan  Memaksa/ Force Majeure) . Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
Suharnoko, dan Kartini Muljadi. Penjelasan Hukum  tentang  Eksekusi  Gadai  Saham . Jakarta:  Nasional  Legal  Reform Program, 2010.
Suherman,  Ade  Maman,  dan  J  Satrio. Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan  dan  Kewenangan  Bertindak Berdasar  Batasan  Umur) . Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
Suryabarata,  Sumadi. Metode  Penelitian . Jakarta: Rajawali Press, 1992.
Wulan,  Eka  Resti  dan  Astuti,  Fidia.  Kota Kediri,  Wawancara  pada  tanggal  10 Agustus 2020.
-