## PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD DAN
PERBANDINGAN METODE GARIS LURUS DENGAN METODE SALDO MENURUN DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN

## Puji Rahayu, Hariana Septian
Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia pujirahayu@uniska-kediri.ac.id, harianaseptian@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.253
Received: Nov 07, 2020 Revised: Dec 01, 2020 Accepted: Dec 10, 2020 Published: Dec 16, 2020

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the recognition of intangible assets and to compare  the  straights  line  method  with  the  declining  balance  method  in determining income tax. The method in this research is evaluation and qualitative research type. From the results of the research, it was identified that the company has  intangible  assets  in  the  form  of  a  personnel  information  system  worth  IDR 35,000,000, all costs used to obtain the system are recognized as intangible assets according  to  the  criteria  for  intangible  assets  according  to  PSAK  19. Amortization calculation results in 2019 using the straight-line method amounted to  IDR  8,750,000.  So  that  the  commercial  comprehensive  income  generated  is IDR  27,425,574,392.  Meanwhile,  the  declining  balance  method  resulted  in amortization  of  IDR  17,500,000  and  the  resulting  comprehensive  commercial profit of  IDR 27,416,824,392. After the fiscal reconciliation was carried out, the Income  Tax  amounted  to  IDR  6,285,027,465  using  a  straight  line  as  the amortization calculation. Meanwhile, Income Tax with amortization costs uses the declining  balance  method  of  IDR  6,282,964,965.  There  is  a  tax  savings  of  IDR 2,062,500  if  you  use  the  Decreasing  Balance  Method.  So  that  the  declining balance method is very suitable to use when economic conditions are sluggish like today due to the impact of Covid-19. The tax savings can be used to increase the company's capital to run business operations.
Keywords: Intangible Assets, Straights Line, Declining Balance, Income Tax.

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk untuk menganalisis pengakuan aset tak berwujud dan  membandingkan  metode  garis  lurus  dengan  metode  saldo  menurun  dalam menentukan  pajak  penghasilan.  Metode  dalam  penelitian  ini adalah  evaluasi  dan jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, diidentifikasi perusahaan memiliki aset tak  berwujud  berupa  sistem  informasi  kepegawaian  senilai  Rp  35.000.000,-, seluruh  biaya  yang  digunakan  untuk  memperoleh  sistem  tersebut  diakui  sebagai aset tak berwujud sudah sesuai dengan kriteria aset tak berwujud menurut PSAK 19.  Hasil  perhitungan  amortisasi  pada  tahun  2019  dengan  menggunakan  metode garis  lurus  yaitu  sebesar  Rp  8.750.000.  Sehingga  laba  komprehensif  komersial yang  dihasilkan  sebesar  Rp  27.425.574.392.  Sedangkan  metode  saldo  menurun dengan hasil amortisasi sebesar Rp 17.500.000 dan laba komprehensif komersial
yang dihasilkan sebesar Rp 27.416.824.392. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, Pajak  Penghasilan  sebesar  Rp  6.285.027.465  jika  menggunakan  garis  lurus sebagai  penghitungan  amortisasi.  Sedangkan  Pajak  Penghasilan  dengan  biaya amortisasi  menggunakan  metode  saldo  menurun  senilai  Rp  6.282.964.965. Terdapat  penghematan  pajak  sebesar  Rp  2.062.500  jika  menggunakan  Metode Saldo  Menurun.  Sehingga  metode  saldo  menurun  sangat  sesuai  digunakan  saat kondisi  perekonomian  sedang  lesu  seperti  saat  ini  karena  dampak  covid-19. Penghematan pajak tersebut bisa digunakan sebagai penambah modal perusahaan untuk menjalankan operasional usaha.
Kata Kunci: Aset Tak Berwujud, Garis Lurus, Saldo Menurun, Pajak Penghasilan.

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan membuat dunia  bisnis  semakin  berkembang  dengan  cepat,  sumber-sumber  sebagai informasi  bisnis  juga  harus  ikut  berkembang.  Supaya  informasi  dapat  terlaksana dengan  efisien  maka  alat  informasi  juga  harus  berevolusi.  Semula  penyusunan informasi  masih  manual  maka  dituntut  menggunakan  digital  agar  penyajian laporan  keuangan  lebih  berkualitas,  rasional,  objektif  dan  memudahkan  pemakai laporan  keuangan  mengambil  keputusan.  Namun  sistem  digital  yang  canggih harus  di  dukung  dengan  sumber  daya  manusia  yang  handal  pula. Intellectual capital sangat  mempengaruhi  nilai  perusahaan  (Imaningarti  and  Sari  2015).  Hal ini  merupakan  tuntutan  yang  wajar,  agar  manajemen  akan  terus  mengupgrade ilmunya  sehingga  laporan  keuangan  yang  disusun  sesuai  dengan  Pedoman Standart  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  terbaru.  Salah  satu  pembahasan  dalam PSAK terbaru yakni PSAK 19 tentang aset tak berwujud.
Aset  tak  berwujud  dibagi  menjadi  dua  kelompok  besar  yaitu  dapat  di indentifikasi dan tidak dapat di identifikasi (Riahi and Belkaoui 2011). Perlakuan akuntansi  untuk  aset  tak  berwujud  tidak  semudah  aset  berwujud  atau  aset  tetap, karena sifatnya  yang tidak berwujud. Seringkali terjadi konflik antara pengakuan aset  tak  berwujud  tersebut  diakui  sebagai  aset  tetap  atau  aset tak  berwujud, atau bahkan  diakui  sebagai  biaya.  Permasalahan  yang  sering  muncul  disebabkan karena  aset  tak  berwujud  tersebut  dihasilkan  oleh  internal  sehingga  kesulitan menentukan  biaya  historis  yang  digunakan  sebagai  pengukuran  nilai  aset  tak berwujud  tersebut.  Jika  aset  tersebut  diperoleh  dari  pihak  eksternal  pun  harus dipilah  dulu,  karena  aset  tak  berwujud  yang  melekat  pada  aset  tertentu  maka diakui  sebagai  aset  tetap.  Sedangkan  untuk  penilaian  aset  tak  berwujud  yang diperoleh dari pihak lain dicatat senilai biaya perolehannya  (Warren et al. 2014). Seperti hasil penelitian berikut biaya situs web bukan diakui sebagai beban namun seharusnya  diakui  sebagai  aset  tak  berwujud  (Sofia  2018).  Penelitian  lain menunjukan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk seluruh proses produksi aplikasi dicatat sebagai biaya bukan dikapitalisasi sebagai  aset tak berwujud (Firmansyah and  Hartanto  2019).  Perbedaan  antara  pengakuan  aset  tak  berwujud  tersebut sangat  mempengaruhi  penyajian  dalam  laporan  keuangan,  sehingga  berpengaruh pula dalam perhitungan amortisasi.
Amortisasi  merupakan  pengalokasian  untuk  aset  tak  berwujud  selama masa  manfaat  dapat  di  depresiasikan  (Hermawan  et  al.  2019).  Pembebanannya harus secara tepat berdasarkan estimasi umur manfaatnya, sehingga sesuai dengan
konsep  dari matching  principle (Firmansyah  and  Nurwati  2020).  Bagi  aset  tak berwujud  yang  tidak  dapat  diidentifikasi  atau  memiliki  umur  manfaat  tidak terbatas. Berdasarkan komersial atau PSAK 19 tidak dilakukan amortisasi, namun disyaratkan melakukan pengujian untuk penurunan nilai setiap tahun dengan cara membandingkan  jumlah  terpilih  dengan  jumlah  tercatat.  Salah  satu  penelitian menggunakan  pendekatan  kapitalisasi-amortisasi  yang  menyatakan  bahwa pendekatan amortisasi  memiliki  hubungan  antara laba  akuntansi  (Suryandari  and Yunitha  2011).  Berbeda  dengan  hasil  penelitian  lain  yang  menyatakan  bahwa beban  amortisasi  aset  tidak  berwujud  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan memiliki  nilai  negatif  terhadap  nilai  pasar  ekuitas  (Setijawan  2011).  Sedangkan untuk  aset  tak  berwujud  yang  dapat  diidentifikasi  atau  memiliki  masa  manfaat terbatas  secara  komersial  atau  berdasarkan  PSAK  19  ada  tiga  metode  amortisasi yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Salah satu  penelitian  menyatakan  aset  tak  berwujud  seperti  piranti  lunak  dan  lisensi dengan menggunakan metode garis lurus akan menghasilkan laba komersial lebih banyak (Firmansyah et al. 2020). Beda pengakuan jenis aset tak berwujud berbeda pula  penentuan  metode  amortisasi  yang  digunakan  sebagai  pembebanan.  Namun metode  amortisasi  yang  digunakan  dalam  laporan  laba  rugi  menurut  PSAK  19 Tahun 2018 atau disebut  komersial tidak semuanya diakui oleh UU PPh  sebagai dasar perhitungan pajak.
Pajak  merupakan  iuran  atau  kewajiban  menyerahkan  sebagian  harta kepada negara. Dengan kata lain sebagian daya beli rakyat ditarik oleh pemerintah untuk  Negara  (Bohari  2012).  Sebelum  menghitung  pajak  penghasilan  pihak manajemen  akan  melakukan  perencanaan  pajak  dengan  mencari  celah  dalam peraturan perpajakan melalui memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan atau meminimalkan  biaya  yang  tidak  diperkenankan  sebagai  pengurang  pajak  serta pemilihan metode akuntansi (Rori 2013). Metode akuntansi yang dimaksud salah satunya  adalah  metode  penyusutan  aset  tak  berwujud  atau  amortisasi.  Mengacu pada  pasal  11A  ayat  2  UU  PPh  No.  36  Tahun  2008,  metode  amortisasi  yang digunakan  sebagai  penentuan  pajak  penghasilan  perusahaan  yaitu  metode  garis lurus  dan  metode  saldo  menurun  (Kemensekneg  RI  2008).  Adanya  perbedaan metode amortisasi secara akuntansi yang selanjutnya disebut amortisasi komersial dengan metode amortisasi secara pajak yang selanjutnya disebut amortisasi fiskal.
Perbedaan  ini  akan  mengakibatkan  timbulnya  selisih  nilai  biaya  amortisasi menurut  perhitungan  komersial  dengan  biaya  amortisasi  yang  dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan atau fiskal. Sehingga akan menimbulkan  perbedaan  dalam  menghitung  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak (PKP).  Besarnya  PKP  sangat  mempengaruhi  besarnya  pajak  penghasilan  yang akan  dibayar  oleh  perusahaan  (Ainiyah  2018).  Pengetahuan  yang  baik  tentang peraturan  perpajakan  agar  perusahaan  tidak  terjebak  dalam  penyelundupan  pajak atau  melanggar  ketentuan  pajak,  sehingga  perusahaan  akan  menanggung konsekuensinya  (Sugeng  2011).  Seperti  PT.  XYZ  dalam  menyusun  laporan keuangan  fiskal,  perusahaan  belum  sesuai  dengan  UU  No.  36/2008  sehingga berdampak pada perhitungan pajak penghasilan (Wijaya and Widjaja 2019). Sama halnya  dengan  yang  dilakukan  oleh  PT.  AV  dalam  menyusun  SPT  Tahunan Badan,  akibat  kesalahan  pembebanan  biaya  menimbulkan  selisih  kurang  bayar dan  menimbulkan  kerugian  bagi  perusahaan  karena  harus  membayar  sanksi  dan denda  (Dewi  and  Setiawan  2015).  Pentingnya  pemahaman  tentang  SAK  dan
Peraturan Perpajakan agar perhitungan pajak penghasilan tepat dan terhindar dari sanksi atau denda serta penghematan pajak pun bisa dilakukan oleh perusahaan.
PT.  Petrokopindo  Cipta  Selaras  Gresik  merupakan  perusahaan  di  bidang usaha logistik. Lingkup usahanya antara lain angkutan darat, pergudangan, usaha perdagangan  umum  dan  jasa  persewaan  alat  berat  serta  perbengkelan.  Aktivitas perusahaan tidak  terlepas  dari  penggunaan  aset tak  berwujud.  Aset  tak  berwujud yang diakui oleh perusahaan adalah perangkat lunak.  Aset tak berwujud tersebut dalam  setiap  periode  akan  mengalami  penurunan  nilai  manfaat  maka  akan dilakukan  penghitungan  amortisasi  setiap  akhir  periode.  Metode  amortisasi  yang digunakan  antara  PSAK  dengan  Peraturan  Perpajakan  kemungkinan  berbeda sehingga  harus  dilakukan  rekonsiliasi  fiskal,  karena  pembebanan  tersebut  akan mempengaruhi penyajian dalam laporan keuangan fiskal  yang digunakan sebagai dasar penentuan pajak penghasilan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengakuan  aset  tak  berwujud  dan  membandingkan  metode  garis lurus dengan metode saldo menurun dalam menentukan pajak penghasilan.

## TELAAH LITERATUR

## Aset Tak Berwujud
Menurut  Peraturan  Standar  Akuntansi  Keuangan  atau  PSAK  19  Revisi 2018  definisi  aset  tak  berwujud  adalah  “Aset  nonmoneter  teridentifikasi  tanpa wujud  fisik”.  Sedangkan  menurut  para  ahli  aset  tak  berwujud  didefinisikan sebagai  berikut:  Menurut  Jusuf  (2011)  bahwa  aset  tak  berwujud adalah  hak,  hak istimewa,  dan  keuntungan  kompetitif  yang  timbul  dari  pemilikan  aset  jangka panjang  yang  tidak  memiliki  substansi  fisik  (tidak  berwujud).  Menurut  Kieso (2017)  bahwa  aset  tak  berwujud  memiliki  tiga  karakteristik  antara  lain  aset tersebut dapat diidentifikasi, tidak memiliki eksistensi fisik, dan bukan merupakan aset moneter. Sedangkan menurut Martani et al. (2017) bahwa aset tidak berwujud adalah  aset  nonmoneter  yang  teridentifikasi  tanpa  wujud  fisik.  Beberapa karakteristik utama yaitu dapat diidentifikasi, kendali dan tidak mempunyai wujud fisik.
Aset  tak  berwujud  akan  diakui  bila  kriteria  utama  berikut  terpenuhi:  (1)
Aset  tak  berwujud  dapat  diidentifikasi  secara  terpisah  dari  aspek  entitas  lain.  (2) Penggunaan  aset  tak  berwujud  dikendalikan  oleh  entitas  sebagai  akibat  dari tindakan  atau  kejadian  dimasa  lalu.  (3)  Terdapat  manfaat  ekonomi  dimasa mendatang yang mengalir ke entitas. (4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (Kartikahadi et al. 2016).
Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perangkat lunak komputer, terdapat beberapa  alternatif  perlakuan  akuntansi:  (1)  Pada  perusahaan  pengembangan perangkat  lunak.  Biaya  penelitian  yang  timbul  selama  mengembangkan  program perangkat  lunak  harus  dibebankan.  Sedangkan  biaya  yang  timbul  dalam  fase pengembangan  dapat  dikapitalisasi  apabila  memenuhi  kriteria  utama  pengakuan aset  tak  berwujud.  (2)  Perangkat  lunak  yang  dikembangkan  untuk  digunakan secara  internal,  semua  biaya  harus  dibebankan.  Karena  entitas  kesulitan  untuk menunjukan program tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa depan bagi  entitas.  (3)  Perangkat  lunak  yang  dibeli  untuk  dijual  diakui  sebagai persediaan.  Perangkat  lunak  yang  dimiliki  untuk  dijual  hak  pakainya  atau disewakan ke pihak lain maka harus diakui sebagai aset tak berwujud. Sedangkan
perangkat  lunak  yang  dibeli  untuk  dipergunakan  sendiri  dan  merupakan  bagian integral dari perangkat keras, maka akan dikapitalisasi sebagai  aset tetap. Namun bila  biaya  perolehan  perangkat  lunak  bukan  bagian integral  dari  perangkat  lunak maka diakui sebagai aset tak berwujud (Kartikahadi et al. 2016).
Menurut  PSAK  19  penilaian  aset  tak  berwujud  sebagai  berikut:  (1)  Aset tak  berwujud  yang  diperoleh  melalui  pembelian.  Perusahaan  mencatat  sebesar biaya  perolehan  atas  aset  tak  berwujud  yang  dibeli  dari  pihak  lain.  Biaya perolehan terdiri dari harga pembelian (termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang  tidak  dapat  direstitusi),  biaya  jasa  hukum,  dan  biaya  insidental  lainnya.  (2) Aset  tak  berwujud  yang  diperoleh  dalam  kombinasi  bisnis.  Aset  tak  berwujud yang  diperoleh  melalui  pertukaran  saham  atau  aset  lainnya,  maka  perusahaan mencatat  biaya  perolehan  sebesar  nilai  wajar  dari  aset  yang  dipertukarkan  atau nilai wajar dari  aset tak berwujud yang diterima, mana yang lebih jelas. (3) Aset tak  berwujud  yang  diperoleh  dari  hasil  pembuatan  sendiri.  Perusahaan membebankan  semua  biaya  tahap  penelitian  dan  beberapa  tahap  pengembangan. Biaya  pengembangan  tertentu  dikapitalisasi  bila  kriteria  viabilitas  ekonomi terpenuhi (IAI 2018).
Menurut  Kieso  (2017),  jenis-jenis  aset  tak  berwujud  diklasifikasikan berikut ini: (1) Aset tak berwujud terkait pemasaran, contoh: Merek/nama dagang, kepala surat  kabar, nama domain internet , dan perjanjian nonkompetisi. (2) Aset tak  berwujud  terkait  pelanggan,  contoh:  daftar  pelanggan,  pesanan  atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non kontrak. (3) Aset tak berwujud terkait artistik, contoh: hak cipta atau copyright . (4) Aset tak berwujud terkait  kontrak,  contoh:  waralaba  ( franchise )  dan  lisensi.  (5)  Aset  tak  berwujud terkait  teknologi,  contoh:  paten.  (6) Goodwill .  (7)  Biaya  Penelitian  dan Pengembangan ( Research and development ).
Pelaporan aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan sama dengan aset tetap namun tidak ada akun kontra yang ditampilkan. Pada laporan laba rugi perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan penurunan nilai untuk aset tak berwujud  selain goodwill secara  terpisah  dalam  laba  neto,  biasanya  disajikan dalam item baris terpisah.

## Amortisasi
Defini  Amortisasi  sesuai  dengan  PSAK  19  (Revisi  2018)  adalah  “alokasi sistematis  jumlah  tersusutkan  aset  tak  berwujud  selama  umur  manfaatnya”  (IAI 2018).  Amortisasi  menurut  UU  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan menyebutkan  bahwa  “amortisasi  dilakukan  terhadap  pengeluaran  untuk memperoleh  harta  tidak  berwujud  dan  pengeluaran  lainnya,  termasuk  biaya perpanjangan  hak  guna  bangunan,  hak  guna  usaha,  hak  pakai  dan  muhibah ( goodwill )  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  1  (satu)  tahun  yang digunakan  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan” (Kemensekneg RI 2008).
Sedangkan  menurut  para  ahli,  amortisasi  di  definisikan  sebagai  berikut:
Menurut  Jusuf  (2011)  bahwa  amortisasi  adalah  proses  untuk  mengalokasikan biaya  perolehan  aset  tak  berwujud.  Menurut  Hermawan  et  al.  (2019)  bahwa amortisasi  adalah  alokasi  sistematis  dari  nilai  aset  tidak  berwujud  yang  dapat  di depresiasikan  selama  masa  manfaat  aset  tersebut.  Dari  pengertian  tersebut  dapat dikatakan bahwa nilai aset tak berwujud akan habis dan harga perolehan aset tak
berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama taksiran masa manfaat, dan tidak boleh dibebankan seluruhnya pada periode perolehan.
Beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  menaksir  masa  manfaat aset  tak  berwujud  PSAK  Nomor  19  Revisi  2018  adalah  sebagai  berikut:  (a) Ketentuan  hukum,  peraturan,  dan  perjanjian  yang  membatasi  masa  manfaat maksimum.  (b)  Kemungkinan  untuk  memperbarui  atau  memperpanjang  batas masa  manfaat  yang  telah  ditentukan.  (c)  Pengaruh  keuangan,  permintaan, persaingan,  dan  faktor  perubahan  ekonomi  dan  teknologi  yang  mempengaruhi masa  manfaat.  (d)  Perkiraan  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  pesaing, pelaksana  hukum  atau  peraturan  dan  lainnya  yang  membatasi  keunggulan  dalam daya saing ( competitive advantage ). (e) Adanya masa manfaat yang tidak terbatas dan  masa  manfaat  yang  diharapkan  tidak  dapat  ditaksir  secara  wajar.  (f) Kemungkinan  aset  tak  berwujud  terdiri  atas  beberapa  jenis  atau  faktor  yang mempunyai masa manfaat yang berbeda (IAI 2018).
Masa  manfaat  aset  tak  berwujud  dibedakan  menjadi  dua  yaitu:  (a)  masa manfaat  terbatas,  aset  tak  berwujud  dengan  masa  manfaat  terbatas  harus diamortisasi.  Konsep  amortisasi  untuk  aset  tak  berwujud  sama  dengan  konsep penyusutan  yang  berlaku  untuk  aset  tetap.  Masa  manfaat  tersebut  harus mencerminkan  periode  selama  aset  tersebut  memberikan manfaat  ekonomis  bagi entitas. (b) masa manfaat tidak terbatas, suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu yang  mana  dalam  periode  waktu  tersebut  entitas  dapat  memperoleh  manfaat ekonomis  dari  aset  tak  berwujud  tersebut.  Masa  manfaat  tidak  terbatas  bukan berarti  masa  manfaat  tidak  terhingga.  Masa  manfaat  tersebut  harus  ditentukan berdasarkan  rencana  pengeluaran  masa  depan  yang  dibutuhkan  untuk  merawat aset pada standar kinerjanya (Martani et al. 2017).
Metode  amortisasi  yang  digunakan  dalam  akuntansi  komersial  rumusnya sebagai berikut:
1. Metode Garis Lurus: iaya Perolehan  Aset   Nilai  esidu Masa Manfaat Aset
2. Metode Saldo Menurun:
Nilai Buku Awal Tahun x Tarif Saldo Menurun
3. Metode Unit Produksi: iaya Perolehan  Aset   Nilai  esidu Estimasi Jam Penggunaan  otal
Perhitungan  amortisasi  juga  memerlukan  nilai  sisa,  biasanya  diasumsikan  sama dengan  nol,  kecuali  ada  komitmen  dengan  pihak  ketiga  untuk  membeli  aset  tak berwujud  pada  akhir  masa  manfaatnya.  Sedangkan  Rumus  metode  amortisasi fiskal menurut (Waluyo 2016) sebagai berikut:
1. Metode Garis Lurus: Biaya Amortisasi = %Tarif x Harga Perolehan Aset Tak berwujud
2. Metode Saldo Menurun: Biaya Amortisasi =  2 x Persentase dari Metode Garis Lurus x Nilai Buku. Metode perhitungan amortisasi dapat dilakukan secara perpajakan melalui:
(a) Konsisten dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat atau  garis  lurus.  (b)  Bagian-bagian  yang  menurun  setiap  tahun  dengan menerapkan  tariff  amortisasi  atas  nilai  sisa  buku  atau  saldo  menurun  (Muljono
and Wicaksono 2009). Berikut pada Tabel 1 merupakan penentuan tarif amortisasi sesuai dengan UU Perpajakan.
Tabel 1 Kelompok Harta Tidak Berwujud dan Tarif Penyusutan
Kelompok Harta Tidak Berwujud Masa Manfaat Tarif Amortisasi Garis Lurus Saldo Menurun Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%
Sumber: (Kemensekneg RI 2008)

## Pajak Penghasilan
Menurut Resmi (2017) bahwa pajak penghasilan (pph) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam  satu  tahun  pajak.  Sedangkan  menurut  Supramono  and  Damayanti  (2015) bahwa  pajak  penghasilan  adalah  suatu  pungutan  resmi  yang  ditujukan  kepada masyarakat  yang  berpenghasilan  atau  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap  dasar  pengenaan  pajak.  Dasar  pengenaan  pajak  (DPP)  biasa  disebut dengan  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  (Rahayu  2019).  Penghasilan  Kena  Pajak (PKP)  ( taxable  income )  merupakan  laba  yang  dihitung  berdasarkan  peraturan perpajakan  yang  berlaku  (Suandy  2016).  Penghasilan  Kena  Pajak  atau  sering disingkat  PKP  adalah  dasar  yang  digunakan  untuk  menghitung  besarnya  pajak terutang (Susyanti and Dahlan 2015).
PKP  atau  Laba  Kena  Pajak  dapat  dihitung  dengan  menggunakan pembukuan.  Perhitungan  PKP  untuk  Wajib  Pajak  Badan  dapat  menggunakan rumus  sebagai  berikut:  PKP  =  penghasilan  neto,  atau  penghasilan  bruto  –  biaya yang  diperkenankan  UU  PPh  (Mardiasmo  2016).  Sedangkan  rumus  untuk menghitung  pajak  penghasilan  yaitu:  PPh  Badan  =  Tarif  x  Laba  Kena  Pajak (Tindagi and Morasa 2014).
Berdasarkan No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan pada pasal 31 E ayat 1 UU  PPh.  Penerapan  tarif  dibedakan  menjadi:  (1)  Wajib  Pajak  Badan  Dalam Negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000, tarifnya yaitu 12,5% (diperoleh dari 50% x 25%). (2) Wajib Pajak dengan peredaran bruto melebihi  Rp  4.800.000.000  dan  tidak  melebihi  Rp  50.000.000.000,  dengan langkah-langkah  sebagai  berikut:  (a)  (Rp  4.800.000  :  peredaran  bruto)  x  total Penghasilan Kena pajak = hasil. (b) Hasil x tarif 12,5%. (c) Sebagian penghasilan kena  pajak  lainnya  setelah  dikurangi  tarif  diatas  dikalikan  dengan  tarif  25%.  (3) Wajib pajak badan dengan peredaran bruto melebihi Rp 50.000.000.000. seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tariff 25% (Rahayu 2019).

## Koreksi Fiskal
Koreksi  fiskal  harus  dilakukan  Wajib  Pajak  ketika  menghitung  besarnya PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak,  maka  akan  menimbulkan  kesalahan  dalam  ketentuan  pengakuan  dan  tata cara  perhitungannya.  Dengan  adanya  koreksi  fiskal tersebut  akan  mempermudah
perhitungan  Penghasilan  Kena  Pajak  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- Undangan  Perpajakan.  Hal-hal  yang  menyebabkan  adanya  koreksi  fiskal:  (1) Adanya perbedaan antara SAK dan peraturan perpajakan. (2) Adanya kompensasi kerugian  fiskal.  (3)  Nilai  yang  tidak  wajar  karena  adanya  hubungan  istimewa (Sambodo 2015).
Melalui  koreksi  fiskal  maka  besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  secara komersial  dan  secara  fiskal  dapat  berbeda.  Perbedaan  tersebut  akibat  adanya koreksi  yang dapat berupa: (1)  Koreksi positif, koreksi karena adanya perbedaan antara  ketentuan  perpajakan  dengan  komersial  yang  mengakibatkan  Penghasilan Kena  Pajak  bertambah  besar.  (2)  Koreksi  negatif,  koreksi  karena  adanya perbedaan  antara  ketentuan  perpajakan  dengan  komersial  yang  mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak bertambah kecil (Suandy 2016).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan rancangan penelitian yang meliputi langkah- langkah  penelitian,  waktu  penelitian,  sumber  data  dan  analisa  data  (Sujarweni 2015).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  evaluasi. Sedangkan  jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif.  Ruang  lingkup  dalam pembahasan penelitian ini yaitu  mengevaluasi pengakuan aset tak berwujud yang dimiliki  oleh  PT.  Petrokopindo  Cipta  Selaras  Gresik  sesuai  dengan  PSAK  19, serta membandingkan metode amortisasi atas aset tak berwujud secara komersial dengan  metode  amortisasi  fiskal  serta  hasilnya  terhadap  pajak  penghasilan tahun 2019.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejarah serta struktur organisasi perusahaan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa daftar  aset tetap tak  berwujud,  laporan  laba  rugi  dan  pendapatan  komprehensif  lainnya konsolidasian pada tahun 2019. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif,  yang  digunakan  yaitu  berupa  sejarah  singkat,  struktur  organisasi perusahaan  dan  pengakuan  perolehan  aset  tak  berwujud.  Data  Kuantitatif,  yang digunakan  berupa  data  yaitu  daftar  aset  tetap,  metode  perhitungan  amortisasi, laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya konsolidasian pada tahun 2019.
Teknik  pengunpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  utama  dalam penelitian, karena memiliki tujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data  dapat  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  kuesioner,  dokumentasi  dan gabungan  dari  keempatnya  (Sugiyono  2014).  Tehnik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1)  Wawancara,  mengumpulkan data  dengan  cara  melakukan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang berkepentingan  pada  perusahaan  PT  Petrokopindo  Cipta  Selaras  Gresik,  yaitu mengenai  gambaran  yang  berkaitan  dengan  sejarah  singkat  perusahaan,  struktur organisasinya,  pengakuan  perolehan  aset  tak  berwujud  dan  metode  perhitungan amortisasi  yang  digunakan  perusahaan.  (2)  Dokumentasi,  mengumpulkan  data melalui  dokumen  atau  catatan  yang  ada  diperusahaan  tersebut.  Data  yang digunakan dalam penelitian yaitu data daftar aset tetap tak berwujud, dan laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya konsolidasian pada tahun 2019.
Teknik  analisis  data  penelitian  ini  yaitu  deskriptif.  Pendekatan  penelitian yang  dilakukan  secara  deduktif  yaitu  membuktikan  teori  yang  sudah  ada (Sujarweni  2015).  Langkah-langkah  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1) Mengevaluasi  pengakuan  aset  tak  berwujud  yang  dimiliki  perusahaan  menurut PSAK  19.  (2)  Mengevaluasi  amortisasi  komersial  dan  amortisasi  fiskal  metode garis  lurus.  (3)  Menghitung  amortisasi  komersial  dan  amortisasi  fiskal  metode saldo  menurun.  (4)  Rekonsiliasi  fiskal  (lihat  Tabel  2).  (5)  Menghitung  Pajak Penghasilan, Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan menggunakan Pasal 17  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  yaitu  dikenakan  sebesar 25%  dengan  peredaran  bruto  melebihi  jumlah  Rp  50.000.000.000  (Sambodo 2015).
Penghasilan Kena Pajak Rp xxx PPh Terutang : Tarif x PKP Rp xxx Kredit Pajak : PPh Pasal 25 Rp xxx Rp xxx PPh Kurang/Lebih Bayar Pasal 29 Rp xxx
(6)  Analisa  perbandingan  amortisasi  fiskal  dengan  menggunakan  metode  garis lurus dan saldo menurun untuk mengetahui pajak penghasilan. (7) Interpretasi.
Tabel 2 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Keterangan Menurut Komersial Koreksi Fiskal Menurut Fiskal Penjualan xxx xxx Harga Pokok Penjualan xxx xxx Laba Kotor xxx xxx Beban Operasi : Beban Gaji xxx xxx .............. xxx xxx Beban Penyusutan xxx (xxx) xxx Total Beban Operasi: xxx (xxx) xxx .............. Laba Rugi Operasi xxx xxx xxx Pendapatan Lain-Lain xxx (xxx) xxx Total Pendapatan Lain-Lain xxx (xxx) xxx Laba Bersih xxx xxx xxx Sumber: (Suandy 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Mengevaluasi Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Dimiliki Perusahaan
Dari hasil penelitian diperoleh data Aset Tak Berwujud yang dimiliki oleh PT Petrokopindo Cipta Selaras Gresik, tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3 Daftar Aset Tetap Tak Berwujud Keterangan : Sistem InformasiKepegawaian Tipe Aset : Tidak Berwujud Harga Perolehan : Rp 35.000.000 Tanggal Perolehan : 31 Desember 2018 Estimasi Umur : 4 Tahun Sumber: PT. Petrokopindo Cipta Selaras Gresik
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  PT.  Petrokopindo  Cipta Selaras  Gresik  aset  tak  berwujud  yang  dimiliki  tersaji  dalam  Tabel  3.  Aset  tak berwujud  tersebut  tergolong  perangkat  lunak  berupa  Sistem  Informasi Kepegawaian yang diperoleh dari pembelian kepada pihak lain dan seluruh biaya yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  Sistem  Informasi  Kepegawaian  tersebut sepenuhnya  di  akui  sebagai  aset  tak  berwujud  sebesar  Rp  35.000.000.  Estimasi manfaat pemakaian dari aset tersebut diharapkan 4 Tahun. Sesuai dengan  kriteria pengakuan  aset  tak  berwujud  menurut  PSAK  19  dan  sejalan  dengan  hasil penelitian  (Sofia 2018) yang menyatakan biaya situs web diakui sebagai  aset tak berwujud  bukan  beban  seperti  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Firmansyah and Hartanto 2019).
Mengevaluasi  Amortisasi  Komersial  Dan  Amortisasi  Fiskal  Metode  Garis Lurus ( Straight Line Method )
Perhitungan  biaya  amortisasi  secara  komersial  menggunakan  garis  lurus:  Biaya amortisasi  =  Rp  35.000.000  :  4  =  Rp  8.750.000.  Perhitungan  biaya  amortisasi secara fiskal menggunakan garis lurus: Biaya amortisasi tahun 2019 = 25% x Rp 35.000.000  =  Rp  8.750.000.  Perusahaan  menggunakan  metode  garis  lurus sehingga sudah sesuai dengan PSAK 19 dan peraturan perpajakan, sehingga tidak ada  koreksi  fiskal  karena  hasil  amortisasi  sama  antara  komersial  dengan  fiskal yaitu Rp 8.750.000.
Menghitung  Amortisasi  Komersial  Dan  Amortisasi  Fiskal  Metode    Saldo Menurun ( Declining Balance Method )
Perhitungan biaya amortisasi komersial menurut PSAK 19 adalah sebagai berikut: Biaya  Amortisasi  =  Rp  35.000.000  x  50%  =  Rp  17.500.000.  Perhitungan  biaya amortisasi  Fiskal  menurut  UU  PPh  adalah  sebagai  berikut:  Biaya  Amortisasi tahun pertama pada  2019 = 2 x 25% x Rp 35.000.000 = Rp 17.500.000. Metode Saldo  Menurun  sesuai  dengan  PSAK  19  dan  diperbolehkan  menurut  peraturan perpajakan, sehingga tidak ada koreksi fiskal karena hasil amortisasi sama antara komersial dengan fiskal yaitu Rp 17.500.000.

## Rekonsiliasi Fiskal
Berdasarkan Tabel 4, perhitungan aset tak berwujud menggunakan metode garis  lurus  sudah  dilakukan  koreksi  fiskal  oleh  perusahaan  dan  tidak  ada perbedaan  antara  amortisasi  komersial  dengan  amortisasi  fiskal  karena  tarif  dan metode  yang  digunakan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan. PKP yang diperoleh sebesar Rp 27.425.574.392. Kemudian perhitungan  aset  tetap  tak  berwujud  diatas  dengan  menggunakan  metode  saldo menurun tidak ada perbedaan antara amortisasi komersial dengan amortisasi fiskal
karena tarif dan metode yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. PKP yang diperoleh sebesar Rp 27.416.824.392.
Tabel 4 Rekonsiliasi Fiskal PT. Petrokopindo Cipta Selaras
Laporan Laba Rugi Dan Pendapatan Komprehensif Lainnya Konsolidasian
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan Menurut Komersial Koreksi Fiskal Menurut Fiskal Penjualan Beban Pokok Penjualan Laba Kotor 502.376.002.579 (447.472.572.631) 54.903.429.948 502.376.002.579 (447.472.572.631) 54.903.429.948 Beban Usaha Umum Dan Administrasi(*) Pemasaran Jumlah beban usaha (22.467.033.621) (287.405.162) (22.754.438.783) 0 (22.467.033.621) (287.405.162) (22.754.438.783) Laba usaha Beban Keuangan Laba Usaha Setelah Beban Keuangan 32.148.991.165 (6.636.674.210) 25.512.316.955 32.148.991.165 (6.636.674.210) 25.512.316.955 Penghasilan (Beban) Lain-Lain Pendapatan Lain-Lain Beban Lain-Lain Penghasilan (Beban) Lain-Lain 1.904.507.437 - 1.904.507.437 1.904.507.437 - 1.904.507.437 Laba Sebelum Pajak Penghasilan 27.416.824.392 27.416.824.392
Keterangan: (*) Biaya amortisasi sebesar Rp 17.500.000 dan sisanya Biaya lain-lain sebesar Rp 22.449.533.621

## Menghitung Pajak Penghasilan
1. Metode Garis Lurus ( Straight Line Method ) Penghasilan Kena Pajak = Rp 27.425.574.392 PPh Terutang : 25% x Rp 27.425.574. 392 = Rp 6.856.393.598 Kredit pajak Rp    571.366.133 PPh Kurang/Lebih Bayar Pasal 29 = Rp 6.285.027.465 2. Metode Saldo Menurun ( Declining Balance Method ) Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp  27.416.824.392 PPh Terutang : 25% x Rp  27.416.574. 392 = Rp 6.854.143.598 Kredit pajak Rp    571.178.633 PPh Kurang/Lebih Bayar Pasal 29 = Rp 6.282.964.965
Analisa  Perbandingan  Metode  Amortisasi  Fiskal  Dengan  Menggunakan Metode  Garis  Lurus  Dan  Saldo  Menurun  Untuk  Mengetahui  Pajak Penghasilan
Tabel 5 Perbandingan Amortisasi Fiskal Dengan
Menggunakan Metode Garis Lurus Dan Saldo Menurun Untuk Mengetahui Pajak Penghasilan Metode Biaya Amortisasi PKP PPh Terutang PPh Kurang Bayar Garis Lurus Rp   8.750.000 Rp 27.425.574.392 Rp 6.856.393.598 Rp 6.285.027.465 Saldo Menurun Rp 17.500.000 Rp 27.416.824.392 Rp 6.856.393.598 Rp 6.282.964.965 Penghematan Rp        2.062.500
Berdasarkan  Tabel  5,  analisis  pembahasan  biaya  amortisasi  dihitung dengan  menggunakan  metode  garis  lurus.  Masa  manfaat  ditetapkan  menurut kelompok  satu  yaitu  empat  tahun  dengan  tarif  yaitu  25%  per  tahun,  sehingga jumlah biaya amortisasi dari tahun perolehan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Biaya amortisasi dengan  menggunakan  metode  saldo  menurun.  Masa  manfaat  ditetapkan  menurut kelompok  satu  yaitu  empat  tahun  dengan  tarif  50%  untuk  tahun  pertama,  25% untuk tahun kedua, 12,5% untuk tahun ketiga dan keempat, sehingga jumlah biaya amortisasi  pada  tahun  2019  sebesar  Rp  17.500.000  (tujuh  belas  juta  lima  ratus ribu rupiah). Pada tahun berikutnya akan ada penurunan persentase tarif sehingga memicu penurunan pembebanan amortisasi dan menaikan laba komersial ditahun selanjutnya.  Biaya  amortisasi  aset  tak  berwujud  setelah  dilakukan  koreksi  fiskal yaitu  tarif  dan  metode  yang  digunakan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
Adanya  perbedaan  jumlah  biaya  amortisasi  diatas  yang  merupakan  beda waktu yang bersifat sementara dapat dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan pajak  penghasilan.  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  perusahaan  PT  Petrokopindo Cipta  Selaras  atas  Wajib  Pajak  Badan  menurut  tarif  pasal  17  ayat  (1)  huruf  b. Nilai Penghasilan Kena Pajak jika menggunakan  metode garis lurus  yaitu senilai Rp  27.425.574.392  sehingga  perhitungan  Pajak  Penghasilan  menurut  tarif  pasal 17  ayat  (1)  huruf  b  senilai  Rp  6.285.027.465.  Nilai  Penghasilan  Kena  Pajak  jika menggunakan  metode  saldo  menurun  senilai  Rp  27.416.824.392.  Sehingga perhitungan Pajak Penghasilan menurut tarif pasal 17 ayat (1) huruf b senilai Rp 6.282.964.965  jika  dilihat  dari  perhitungan  Pajak  Penghasilan  untuk  tahun  2019 terdapat  penghematan  pajak  jika  menggunakan  metode  saldo  menurun  yaitu senilai  Rp  2.062.500.  Sehingga  metode  saldo  menurun  sangat  sesuai  digunakan saat  kondisi  perekonomian  sedang  lesu  seperti  saat  ini  karena  dampak  covid-19. Penghematan  pajak  tersebut  bisa  dimanfaatkan  perusahaan  untuk  menjalankan operasional usaha demi kelangsungan usaha.

## Interpretasi
Aset  tak  berwujud  yang  dimiliki  PT.  Petrokopindo  Cipta  Selaras  berupa Sistem Informasi Kepegawaian  yang  termasuk kriteria sebagai  aset tak berwujud karena  tergolong  sebagai  perangkat  lunak  yang  bukan  bagian  integral  dari perangkat komputer maka pengakuan atas Sistem Informasi Kepegawaian tersebut sepenuhnya  di  akui  sebagai  aset  tak  berwujud  sebesar  harga  belinya  yaitu  Rp
35.000.000,  sesuai  dengan  PSAK  19.  Sedangkan  pembebanan  amortisasi  pada tahun pertama menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 8.750.000,- dan PKP yang  diperoleh  setelah  rekonsiliasi  fiskal  sebesar  Rp  27.425.574.392,  sehingga pajak  penghasilan  yang  dibayar  Rp  6.285.027.465.  sedangkan  pembebanan amortisasi  pada  tahun  pertama  menggunakan  saldo  menurun  sebesar  Rp 17.500.000  dan  PKP  yang  diperoleh  setelah  rekonsiliasi  fiskal  sebesar  Rp 27.416.824.392, sehingga pajak penghasilan yang dibayar Rp 6.282.964.965, pada tahun  berikutnya  akan  ada  penurunan  prosentase  tarif  sehingga  memicu penurunan  pembebanan  amortisasi  dan  menaikan  laba  komersial  ditahun selanjutnya.  Namun  pada  tahun  pertama  ini  jika  menggunakan  metode  saldo menurun  teridentifikasi  penghematan  pajak  senilai  Rp  2.062.500.  Sehingga metode saldo menurun sangat sesuai digunakan saat kondisi perekonomian sedang lesu  seperti  saat  ini  karena  dampak  covid-19.  Penghematan  pajak  tersebut  bisa digunakan  sebagai  penambah  modal  perusahaan  untuk  menjalankan  operasional usaha.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Firmansyah et al. 2020) yang menyatakan penggunaan metode garis lurus untuk penyusutan aset tak berwujud seperti piranti lunak dan lisensi akan menghasilkan laba komersial lebih banyak. Sedangkan penelitian (Ainiyah 2018) menghasilkan besarnya  laba  sebelum  pajak  atau  PKP  mempengaruhi  besarnya  pajak penghasilan.  Jika  PKP  besar  maka  pajak  penghasilan  yang  akan  dibayar  juga besar,  sebaliknya  jika  PKP  rendah  maka  pajak  yang  dibayar  juga  akan  lebih hemat.

## KESIMPULAN
Pengakuan Aset tak berwujud sudah sesuai dengan kriteria yang ada dalam PSAK  19.  PT.  Petrokopindo  Cipta  Selaras  dalam  pembebanan  amortisasi menggunakan  metode  garis  lurus.  Masa  manfaat  yang  ditetapkan  menurut kelompok  satu  yaitu  empat  tahun  dengan  tarif  yaitu  25%  per  tahun,  biaya amortisasi  aset  tak  berwujud  tidak  dilakukan  koreksi  fiskal  karena  tarif  dan metode  yang  digunakan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.  Adanya  perbedaan  amortisasi  fiskal  dengan  menggunakan metode  garis  lurus  dan  saldo  menurun  atas  aset  tak  berwujud  terhadap  pajak penghasilan,  sehingga  akan  mengurangi  Penghasilan  Kena  Pajak.  Penghasilan Kena  Pajak  yang  berkurang  akan  berpengaruh  terhadap  Pajak  Penghasilan,  jika dilihat  dari  perhitungan  Pajak  Penghasilan  untuk  tahun  2019  terdapat penghematan  pajak  jika  menggunakan  metode  saldo  menurun  yaitu  senilai  Rp 2.062.500.  Sehingga  penghematan  tersebut  bisa  digunakan  untuk  operasional perusahaan.
Perusahaan PT Petrokopindo Cipta Selaras sudah benar dalam melakukan Pengakuan  aset  tak  berwujud,  pembukuannya,  metode  dan  tarif  yang  digunakan sudah  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan.  Terlihat  biaya  amortisasi  pada  tahun 2019  lebih  besar  sehingga  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  lebih  hemat menggunakan  metode  saldo  menurun.  Dalam  perpajakan  ini  terkait  beda  waktu pembebanan. Metode saldo menurun sangat sesuai jika digunakan dalam kondisi perekonomian sedang merosot seperti saat ini dampak dari covid-19. Diharapkan dari  hasil  penelitian  ini  bermanfaat  bagi  perusahaan  dalam  menentukan  aset  tak berwujud serta dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai metode, masa
manfaat  dan  tarif  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan Perpajakan  dalam  rangka  penghematan  Pajak  Penghasilan.  Bagi  peneliti selanjutmya  diharapkan  lebih  memperluas  penelitian  dengan  melakukan penelitian  pada  perusahaan  lain  dengan  sektor  yang  berbeda,  dengan  harapan memperoleh temuan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyah, Nur. 2018. “Analisis Penerapan Koreksi  Fiskal atas Pendapatan,  eban dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada P . Sinar Karya  ahagia”. Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan 1 (1): 59-72. http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/142. Bohari.  2012. Pengantar  Hukum  Pajak (9th  ed.) .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Dewi,  Anak  Agung  Istri  Shintia,  and  Putu  Ery  Setiawan.  2015.  “Penerapan  ax eview  Atas  Pajak  Penghasilan”. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana 13 (2): 513-531. https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/12205. Firmansyah,  Amrie and  Lugas  Hartanto. 2019. “Kapitalisasi Aset  ak  erwujud Yang  Dihasilkan  Secara  Internal  Oleh  Start  Up  Company”. JIA :  Jurnal Info Artha 3 (1): 29-41. http://jurnal.stan.ac.id/index.php/JIA/article/view/497.
Firmansyah,  Amrie,  Annisa  Kurnia  Sari,  and  Yasmin  Putri  Maharani.  2020.
“Implementasi  Aset   ak   erwujud  P .   elekomunikasi  Indonesia Persero    bk”. BISNIS  NET : Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis 3  (1):  52-61. http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/689.
Firmansyah,  Dwi,  and  Nurwati.  2020.  “Analisis  Penerapan  Perencanaan  Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak di  P .  Dapur  Sarwo  Ono”. IJEA:  Indonesian  Journal  Of  Economics Application 2 (1): 16-23. http://ojs.itb-
ad.ac.id/index.php/IJEA/article/view/366.
Hermawan, Sigit, Biduri, Wiwit Hariyanto, and Ruci A. Rahayu. 2019. Akuntansi Perusahaan  Jasa,  Dagang,  Dan  Manufaktur .  Sidoarjo:  Indomedia Pustaka.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2018. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) . Jakarta: Dewan Standart Akuntansi Keuangan. Imaningarti,  Sri,  and  Novita  Sari.  2015.  “Pengaruh  Goodwill,   esearch Development  (RnD),  dan  Intellectual  Capital  Terhadap  Nilai  Pasar Perusahaan”. JIMAT: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan 6 (2):
108-121.
http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/105. Jusuf, Al Haryono. 2011. Dasar-Dasar Akuntansi 7 Jilid 2 . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Kartikahadi,  Hans,  Rosita  Uli  Sinaga,  Merlyana  Syamsul,  Sylvia  Veronika Siregar,  and  Ersa  Tri  Wahyuni.  2016. Akuntansi  Keuangan  Berdasarkan SAK Berbasis IFRS , (IAI, Ed.) (Edisi 2) . Jakarta: IAI.
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.  2008. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan . Jakarta. https://pajak.go.id/.
Kieso, Weygandt. 2017. Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting (IFRS). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Martani,  Dwi.,  Sylvia  Veronica  Ratna  Wardhani,  Aria  Farahmita,  and  Edward Tanujaya. 2017. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Buku 1) . Jakarta: Erlangga.
Muljono,  Djoko  and  Baruni  Wicaksono.  2009. Akuntansi  Pajak  Lanjutan . Yogyakarta: Andi.
Rahayu,  Puji.  2019. Perpajakan  Disesuaikan  dengan  Peraturan  Perpajakan Terbaru . Sidoarjo: Indomedia. Resmi,  Siti.  2017. Perpajakan  (Teori  &  Kasus) .  (M.  Masykur,  Ed.)  (1st  ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Riahi,  Ahmed,  and  Belkaoui.  2011. Accounting  Teori (5  Buku  1).  Jakarta: Salemba Empat.
ori,  Handri.  2013.  “Analisis  Penerapan   ax  Planning  Atas  Pajak  Penghasilan adan”. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi 1 (3): 410-418. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1840.
Sambodo, Agus. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Setijawan,  Imam.  2011.  “Pengaruh  Aset   idak   erwujud   erhadap  Nilai Perusahaan”. Jurnal Ilmiah Aset 13 (2): 139-154.
https://widyamanggala.ac.id/journal/index.php/jurnalaset/article/view/80. Sofia,  Ana.  2018. Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Untuk  Biaya  Situs  Web  Di  PT selecta  kota  batu  jawa  timur .  Skripsi  Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim. http://etheses.uin-malang.ac.id/12305/1/14520113.pdf. Suandy, Erly. 2016. Perencanaan pajak (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat. Sugeng,   ardjo.  2011.  “Pengaruh  Perencanaan  Pajak   erhadap  Efisiensi   eban Pajak  Penghasilan”. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis 11  (2):  122-139. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/406.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta. Sujarweni,  V.  Wiratna.  2015. Metodologi  Penelitian  Bisnis  dan  Ekonomi . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Supramono,  and  Theresia  Woro  Damayanti.  2015. Perpajakan  Indonesia (Mekanisme & Perhitungan) . (R. Fiva, Ed.) (Revisi). Yogyakarta: Andi. Suryandari,  Erni,  and  Putria  Yunitha.  2011.  “Pengaruh  Amortisasi  Goodwill erhadap  Kegunaan  Informasi  Laba  Pada  Perusahaan  Manufaktur”. Journal of Accounting And Invesment 12 (1): 100-109. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/674.
Susyanti,  Jeni,  and  Ahmad  Dahlan.  2015. Perpajakan  Untuk  Praktisi  Dan Akademisi . Malang: Empatdua Media. indagi,   ayzah,  and  Jenny  Morasa.  2014.  “Analisis  Perhitungan  Pajak Penghasilan   adan  Pada  P .  Golden  Mitra  Inti  Perkasa”. Jurnal  EMBA: Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi 2  (2):  1067- 1076. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4487.
Waluyo. 2016. Akuntansi Pajak (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat. Warren,  Carls  S.,  James  M.  Reeve,  and  Jonathan  Duchac.  2014. Pengantar Akuntansi (25th ed.). Jakarta Pusat: Salemba Empat.
Wijaya,  Calvina  Amanda,  and  Purnamawati  Helen  Widjaja.  2019.  “Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada  Laporan Keuangan PT XYZ Dalam Menghitung Pajak Penghasilan  erutang”. Jurnal Paradigma Akuntansi 1 (2): 317-323. https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/4705.