## UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN WARTAWAN
Abdul Karim Batubara
Dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Abstrak
penelitian mengenai konstruksi pemahaman wartawan AJI Medan terhadap undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Metodologi dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma konstruktivisme. Sedangkan teknik analisis atau instrumen analisa data yang digunakan adalah teknik analisis Membership Categorization Device (MCD). Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha meneliti bagaimana konstruksi pemahaman wartawan AJI cabang Medan terhadap UU KIP. Peneliti melakukan wawancara kepada lima informan dengan keriteria dan panduan wawancara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan perumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana konstruksi pemahaman AJI Medan terhadap UU KIP dimana dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa pemahaman wartawan AJI Medan terhadap UU KIP  berbeda antara satu dengan yang lain dan dikonstruksi secara kolektif dari internal AJI dan rekan jurnalis. Mereka memahami UU KIP sebagai kewajiban badan publik dalam menyampaikan informasi, undang-undang yang mengatur hak-hak publik dalam memperoleh informasi dan undang-undang yang menggambarkan era keterbukaan serta semangat zaman. Selain perbedaan, mereka juga belum memiliki pemahaman objektif khususnya pada pasal informasi yang dikecualikan. Meskipun UU KIP ditujukan bukan untuk wartawan, undang- undang ini berfungsi dalam  liputan indepth news dan liputan investigasi. Selain itu, UU KIP berperan dalam mendukung kebebasan pers di tanah air. Dukungannya berupa legitimasi hukum informasi bagi jurnalis dan bisa saja menjadi kritik terhadap pers industrialis
Kata kunci : Konstruksi Pemahaman, UU KIP,  Konstruktivisme.

## A. PENDAHULUAN
Bagi kalangan jurnalis atau wartawan, sunshine law menguatkan jaminan hukum bagi profesinya, khususnya dalam taraf mencari dan mengumpulkan informasi. Selama ini jaminan jurnalis untuk memperoleh informasi hanya dilindungi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, tapi kini ditambah lagi dengan UU KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Dengan sunshine law seperti itu, kini jurnalis dapat “memaksa” institusi-institusi negara untuk memberikan informasi publik yang dibutuhkan (Asfar, Suwarjono, Suryani, Wahyuni, Ghofur, Chusna, Prawitasari, Kusti’ah, Djunaidi, Usman, Rofiuddin, 2012:VI).
Salah satu upaya untuk mendorong pelaksanaan undang-undang ini adalah menggunakan hak atas informasi dalam kerja-kerja jurnalis terutama untuk liputan investigasi. Jurnalis perlu memiliki sebuah rencana yang jelas untuk memastikan institusi publik menyediakan informasi publik apabila diminta. Maka dari itu, upaya dalam merancang liputan investigasi dengan menggunakan hak atas informasi sesuai UU KIP, jurnalis harus memahami undang-undang ini dan jurnalis perlu tahu apa hak-hak mereka dalam mencari informasi publik (Asfar dkk, 2012:VI-VII).
Selain itu, jurnalis harus dapat menghubungkan bagaimana informasi tertentu yang diakses secara resmi guna membantu terbukanya informasi tertentu yang penting bagi publik. Termasuk Jurnalis juga perlu tahu saluran-saluran yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak mereka dalam mengakses informasi publik dan yang terpenting adalah menunjukkan kepada publik manfaat menggunakan hak atas informasi untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya (Asfar dkk, 2012:VII).
Tindakan yang harus diperbuat kalangan jurnalis tadi sejalan dengan pernyataan Peter Krueg dan Monroe E.Price dengan Suryani bahwa persyaratan utama jurnalisme yang efektif dan profesional adalah kemampuan jurnalis mengumpulkan informasi yang berada dalam arsip berdebu dan sulit dicari yang dipegang dan dikuasai otoritas publik. Mereka juga menyebutkan bahwa tanpa akses informasi, jurnalis cuma bisa menyajikan opini (Asfar dkk, 2012:IX).
Pengalaman berbagai negara menunjukkan, wartawan adalah unsur publik yang paling akfif menggunakan UU KIP ( freedom of information act ) dalam aktivitas kerja mereka. Seperti The Guardian yang merupakan salah satu surat kabar di Inggris yangmenampilkan laporan proyek pembelian 100 unit tank Scorpion oleh pemerintah Indonesia pada 1994 sampai 1996. Dalam laporan ini terungkap bahwa, Siti Hardijanti Rukmana menerima suap 16,5 juta pound dari Alvis Vehicle Limited, perusahaan pembuat tank Scorpion berbasis di Coventry, Inggris (Sudibyo, 2009:1).
Lain halnya di Indonesia, pada tahun 2011 yang lalu. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Yayasan Tifa mengajak rekan-rekan jurnalis untuk memanfaatkan UU KIP guna mendukung liputan. Dengan memanfaatkan undang- undang tersebut, jurnalis dapat membuat liputan mendalam dengan didukung informasi publik. Tujuannya adalah untuk mendorong agar Undang-undang Kebebasan Informasi Publik (UU KIP) tidak hanya menjadi macan kertas. Seperti yang sudah ditegaskan di atas bahwa fakta yang perlu digarisbawahi disini adalah, wartawan adalah unsur publik yang paling akfif menggunakan UU KIP dalam aktivitas kerja mereka (Sudibyo, 2009:2).
Cakupan ruang lingkup UU KIP bagi wartawan yang menjadi unsur publik selaku kontrol sosial meliputi beberapa hal. Pertama, Hak untuk mengamati perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan ( Right to Attend Public Meeting ). Kedua, Hak untuk mengakses dokumen-dokumen badan publik. Ketiga , Hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keempat , Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam mengungkapkan fakta & kesaksian ( Whistle
Blower Protection ). Kelima, Hak untuk mengajukan keberatan dan mendapatkan keadilan jika hak-hak di atas tidak dipenuhi ( Right to Appeal ). Kelima , Kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara (Sudibyo, 2009:13).
Kehadiran UU KIP bagi kalangan wartawan memiliki lima poin penting. Pertama , wartawan adalah profesi yang bertujuan untuk mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi yang relevan dengan kepentingan publik (masyarakat). Kedua , wartawan adalah profesi yang hampir setiap saat berurusan dengan akses informasi ke badan-badan publik. Ketiga ,wartawan adalah kelompok yang paling rentan terhadap klaim-klaim rahasia negara, rahasia jabatan dan rahasia instansi yang sering digunakan pejabat publik untuk menutup akses ke informasi, dokumen atau data tertentu. Keempat, dalam menjalankan tugasnya, wartawan belum sepenuhnya dilindungi oleh kerangka hukum yang kuat, yang mampu menjamin hak- hak wartawan dalam mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Kelima , sejauh ini masih terus terjadi proses kriminalisasi terhadap wartawan dengan dakwaan pencemaran nama baik, pembocoran rahasia negara, penghinaan dan menyebarkan kabar bohong (Sudibyo, 2009:16).
Belum menguatnya kerangka hukum bagi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya dikarenakan UU Pers (Undang-Undang No.40 Tahun 1999) hanya mengakui hak media untuk mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi, namun tidak mengatur kewajiban nara sumber, khususnya pejabat publik untuk memberikan informasi publik kepada wartawan. Selain itu, UU Pers tidak mengatur sanksi yang tegas untuk pejabat publik yang menolak permintaan informasi dari wartawan, meskipun informasi tersebut jelas-jelas dibutuhkan publik dan UU Pers tidak mengatur mekanisme pemberian informasi yang mencakup: jangka waktu pemberian informasi, biaya akses, petugas pelayananinformasi, klasifikasi informasi, dan jenis-jenis medium penyampaian informasi publik (Sudibyo, 2009:18).
Meskipun terdapat kelemahan dalam UU Pers terkait akses informasi publik bagi wartawan, namun kedua undang-undang tersebut terdapat relasi sekaligus
koeksistensi. Pertama, UU Pers secara spesifik mengatur segi-segi kebebasan pers. Tercakup di dalamnya pengaturan tentang fungsi pers untuk mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi, fungsifungsi sosial media, hubungan antara media, masyarakat dan negara, pengaturan keorganisasian media. Kedua, UU KIP secara lebih luas mengatur aspek-aspek kebebasan informasi. Dengan tujuan menjamin dan melembagakan hakhak publik untuk mengakses informasi-informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi. Jika subyek dalam UU Pers adalah media atau wartawan, maka subyek dalam UU KIP adalah publik, warga negara, setiap orang. Ketiga, Prinsip universal kebebasan informasi menempatkan kebebasan pers sebagai bagian dari ruang-lingkup kebebasan informasi. Tujuan pelembagaan prinsipprinsip kebebasan informasi adalah pembentukan dan penguatan good and clean governance yang dengan jelas mensyaratkan berkembangnya pers yang bebas, independen dan profesional. Keempat, Hak wartawan atas informasi adalah bagian integral dari hak publik atas informasi. Kelima adalah Berbagai negara, seperti Amerika Serikat misalnya, tidak
memiliki UU Pers. Dalam prakteknya, di negara tersebut UU KIP ( Freedom of Information Act ) banyak digunakan untuk mendukung dan melindungi kerja- kerja media (Sudibyo, 2009:17).
Meskipun wartawan selaku unsur publik yang paling aktif menggunakan hak kebebasan memperoleh informasi, akan tetapi tidak ada lex spesialis (aturan khusus) bagi profesi ini di dalam UU KIP. Pasal 3 dan 4 UU KIP menyatakan bahwa tujuan dan hak pemohon informasi adalah setiap warga negara dan setiap orang (publik). Selain itu, staf ahli menteri komunikasi dan informasi bidang media massa Henry Subiakto mengatakan bahwa UU KIP, bukan ditujukan untuk wartawan. Menurut dia, wartawan dalam melakukan peliputan membutuhkan data secepat mungkin sebagai bahan berita. Sementara, dalam undang-undang tersebut memberi kesempatan 10 hingga 17 hari kepada lembaga maupun instansi pemilik data untuk memberikan informasi yang diminta. Jadi, undang-undang (UU KIP) ini untuk publik. Wartawan tentu saja boleh meminta informasi, namun itu adalah haknya sebagai warga Negara
Kajian-kajian mengenai UU KIP tersebut lebih banyak menggambarkan persoalan kesiapan dan kapasitas pemahaman badan publik saja. Namun, untuk penelitian terhadap awak media selaku pencari, pengolah dan penyampai informasi terhadap undang-undang ini belum ada, setidaknya dalam lingkup Sumatera Utara. Karena itulah studi ini penting untuk diteliti agar pemahaman wartawan terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik dapat dijelaskan. Selain itu, bagaimana wartawan memanfaatkan undang-undang ini dalam menunjang tugas jurnalistiknya dan apakah keterbukaan informasi dapat melindungi kebebasan pers di tanah air. Sehingga, lahirlah laporan atau informasi yang berkualitas yang dapat bermuara pada terbentuknya masyarakat Sumatera Utara yang memiliki basis informasi yang kuat atau masyarakat yang informed .

## B. Fokus Masalah
Berdasarkan konteks masalah yang diuraikan peneliti di atas, yang dijadikan pokok awal kajian, maka dapat ditarik fokus masalah yang berusaha menjawab seiring jalannya proses penelitian ini. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengetahuan narasumber sebagai wartawan Aliansi Jurnalis Independen Kota Medan terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.

## C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini akan dipaparkan adalah Untuk mengetahui pengetahuan wartawan Aliansi Jurnalis Independen Kota Medan terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

## D. Metode Penelitian
Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yakni metode yang menggambarkan keadaan subjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Menurut Jalaluddin Rakhmat, penelitian deskriptif hanya menguraikan
dan memberikan paparan mengenai situasi atau peristiwa penelitian, tidak mencari atau menjelaskan mengenai hubungan, tidak ada hipotesis dan tidak ada pengujian mengenai itu, serta tidak membuat suatu prediksi, karena peneliti hanya bertindak sebagai pengamat.
Bogdan dan Taylor (1975), mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Maka dalam hal ini, tidak perlu mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong 2001 : 3).
Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Karena itu, format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam (Bungin, 2008: 68).

## E. Pembahasan
1. Proses pengenalan undang-undang keterbukaan informasi publik oleh wartawan AJI Medan
Undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) meyimpan catatan sejarah yang cukup panjang. Perjalanannya dimulai ketika Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI) yang tergabung dari 40 Lembaga Swadaya Masyarak (LSM) nasional dan lokal melakukan usaha keras untuk melahirkan undang-undang itu. Mereka melakukan kegiatan seperti seminar, pertemuan, diskusi publik, studi banding kesejumlah negara dan menulis opini di media massa. Hasilnya, RUU KIP (yang saat itu masih dinamakan RUU KMIP) versi koalisi KMI diterima oleh DPR priode 1999-2004 pada bulan Maret 2002 yang diadopsi menjadi RUU inisiatif DPR. Pada saat ini, UU KIP yang dibahas DPR itu belum disahkan menjadi undang- undang. Ringkasnya, usaha koalisi KMIP untuk melahirkan undang-undang itu harus mulai dari nol lagi. Setelah anggota DPR priode 2004-2009 berhasil diyakinkan oleh koalisi KMIP barulah UU KIP mulai digodok dan pada akhirnya disahkan tahun 2008.
Dari perjalanan historis itu, kelima informan dalam penelitian ini mengikuti proses pembahasan, perancangan dan pengesahan UU KIP. Seperti halnya Herman (informan pertama) yang pertama kali mengetahui UU KIP pada tahun 2005. Informasi yang diketahui Herman tersebut bersumber dari internal AJI yang berbasis di Jakarta. Pada konteks ini, pembahasan yang dilakukan AJI bahwa perlunya payung hukum informasi agar bisa diserap oleh masyarakat merupakan gagasan AJI Pusat yang dilakukan pada tahun 2005 yang diterima dan dibahas oleh DPR pada tahun 2007. Jika melihat dari latar belakang historis UU
KIP bahwa Herman mengetahui undang-undang itu pada saat pembahasan oleh anggota DPR priode 2005-2009 yang sebelumnya mengalami kemandekan pembahasan oleh anggota DPR priode 1999- 2004. Dalam menyambut kelahiran undang-undang tersebut, Herman memandang bahwa badan publik telah mendapatkan kewajiban menyampaikan informasi yang selama ini belum diatur. Ketika itu, badan publik selalu memanfaatkan jurnalis sebagai penyampai dan menjadikan publik dalam keadaan pasif.
Untuk informan kedua, yakni Agus. Tidak jauh berbada dengan Herman ketika pertama kalinya mengetahui UU KIP. Agus sendiri mengetahui UU KIP melalui internal AJI. Namun, Herman dan Agus memiliki pandangan yang berbeda ketika mengetahui UU KIP. Jika Herman memandang dari sisi badan publik, Agus sendiri memandang dari sisi publik dan pers.
dengan adanya hak publik, mereka boleh meminta dan mengetahui informasi sepanjang tidak berada dalam kategori rahasia. Sedangkan untuk pers bahwa keterbukaan informasi sejalan dengan kebebasan yang diperjuangkannya.
Sedangkan informan ketiga, yakni Liston mengetahui UU KIP berbeda dengan Herman dan Agus. Liston sendiri pertama kalinya mengetahui undang- undang ini sebelum tahun 2008 melalui rekan jurnalis lainnya. Dapat dipastikan bahwa Liston mengetahui UU KIP pada saat pembahasan oleh anggota DPR priode 2004-2009. Waktu itu, Liston lebih memandang konsekuensi dari UU KIP yang melahirkan salah satu komisi. Hal ini dikarenakan adanya penolakan atas transparansi dari yang memiliki otoritas informasi.
Lain halnya dengan Liston, Tikwan yang merupakan informan keempat dalam penelitian ini pertama kalinya mengetahui UU KIP melalui media massa. Tikwan sendiri mengikuti penuh perjalanan panjang undang-undang itu. Bagaimana tidak, perannya dalam pergerakan reformasi tahun 1998 memeberikannya  segudang pengalaman. UU KIP yang waktu itu satu paket dengan UU Pers sudah inklusif dalam agenda reformasi yang akhirnya UU KIP gagal direalisasikan. Artinya, perjalanan panjang UU KIP mulai dari perancangan oleh Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi yang menjadi RUU inisiatif DPR priode 1999-2004 hingga disahkan oleh DPR priode 2005-2009 sudah ia ketahui. Pada saat pertama kali mengetahui undang-undang itu, Tikwan memandang dari sisi penting jurnalistiknya. Baginya kehadiran UU KIP dapat mempermudah kerja seorang jurnalis dalam mencari informasi.
Berbeda dengan Tikwan, informan kelima yakni Sahyan pertama kalinya mengetahui UU KIP melalui internet dan sosialiasi yang dilakukan pemerintah. Jika ditinjau dari fakta historis UU KIP, Sahyan sendiri mengetahui undang- undang ini ketika DPR priode 2005-2009 melakukan pembahasan dan pengesahan pada tahun 2008. Ketika mengetahu UU KIP, Sahyan memandang dari sisi yang sama seperti Tikwan,  yakni sisi jurnalistik. Namun, Sahyan lebih memfokuskan pada tindakanbadan publik yang selalu mengutarakan informasi rahasia dan kerap menghalang- halangi tugas jurnalistik.
2. Bentuk konstruksi pemahaman undang-undang keterbukan informasi publik oleh wartawan AJI Medan
Dari kelima informan dalam penelitian ini pada saat undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) disahkan tahun 2008 dan efektif berlaku pada tahun 2010, mereka sudah menggeluti jurnalistik baik secara profesional atau pemula. Hanya empat informan saja yang sudah pernah membaca UU KIP setelah disahkan. Sedangkan informan yang satunya, yakni Liston belum pernah membaca UU KIP sama sekali.
Para konstruktivis percaya bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pada proses komunikasi, pesan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada orang lain. Penerima pesan sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman mereka (Ardianto & Q Anees, 2007:154).
Konstruktivisme berpendapat bahwa semesta secara epistimologi merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksinya dengan dunia objek material. Pengalaman manusia terdiri dari interpretasi bermakna terhadap kenyataan dan bukan reproduksi kenyataan. Dengan demikian dunia muncul dalam pengalaman manusia secara terorganisasi dan bermakna. Maka dari itu, konstruktivisme percaya bahwa tidak ada pengetahuan yang koheren, sepenuhnya transparan dan independen dari subjek yang mengamati (Ardianto & Q Anees, 2007:151-152).
Berangkat dari paparan konstruktivis tadi, kelima informan memberikan pemahaman yang beragam antara satu dengan yang lainnya. Herman yang merupakan informan pertama memandang UU KIP sebagai sesuatu yang bagus. Beliau memahami UU KIP sebagai kewajiban bagi badan publik dalam memberikaninformasi kepada publik yang selama ini disalurkan lewat pers saja. Meskipun demikian, menurutnya ada celah penutup kebebasan informasi ketika lahirnya pasal pengecualian dan masuknya UU ITE, UU Intelijen dan UU Pornografi. Lain halnya dengan Herman, informan kedua dan ketiga yakni Agus dan Liston. Mereka memahami UU KIP sebagai era keterbukaan bagi badan publik yang menggambarkan semangat zaman kontemporer. Selain pemahaman tersebut mereka menyambut baik kehadiran UU KIP yang menjadi bagian dari semangat reformasi.
Sedangkan informan keempat, yakni Tikwan memahami UU KIP sebagai suatu kemudahan ketika meminta informasi dari badan publik. Namun, informan ini melihat permasalahan pada aspek implementasi UU KIP yang kurang maksimal dari pemerintah. Implementasi itu terkait pada prangkat sarana informasi di badan publik yang belum baik dan sikap pemerintah yang kurang menginginkan keterbukaan yang sebelumnya memiliki kultur tertutup. Berbeda dengan Tikwan, Sahyan yang merupakan informan kelima memahami UU KIP sebagai penutup alasan pejabat publik yang kerap mengatakan informasi rahasia ketika diminta.
Konstruktivisme memang merujukkan pengetahuan pada konstruksi yang sudah ada di benak subjek. Namun konstruktivisme juga meyakini bahwa pengetahuan bukanlah hasil sekali jadi, melainkan proses panjang sejumlah pengalaman. Banyak situasi yang memaksa atau membantu seseorang untuk mengadakan perubahan terhadap pengetahunannya. Perubahan inilah yang akan mengembangkan pengetahuan seseorang (Ardianto & Q Anees, 2007:156).
Pemahaman yang diberikan kelima informan beranjak dari keadaan informasi di badan publik dan pengalaman mereka ketika menjalankan tugas jurnalistik. Pandangan dan pengalaman para informan tersebut bahwa badan publik tidak memiliki kewajiban meyampaikan informasi, informasi yang sulit diakses dan bersifat rahasia bagi publik. seperti yang dijelaskan oleh Tikwan dan Sahyan bahwa informasi terkait kebijakan fiskal pemerintah hingga implementasinya sebelum UU KIP lahir berada dalam kategori rahasia bagi publik. Selain itu, tindakan  pejabat publik yang kerap mengatakan informasi rahasia apabila publik atau jurnalis hendak menginginkan informasi itu.
Menurut para konstruktivis semesta adalah suatu konstruksi, artinya bahwa semesta bukan dimengerti sebagai semesta yang otonom akan tetapi dikonstruksi secara sosial dan karenanya plural. Mereka juga menolak pengertian ilmu sebagai yang “terberi” dari objek terhadap subjek yang mengetahui. Menurut mereka kedua unsur tersebut sama-sama berperan dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Konsekuensinya, kaum konstrukvis menganggap bahwa tidak ada makna yang mandiri, tidak deskripsi yang murni objektif. Kita tidak dapat secara transparan melihat “apa yang ada disana” atau sebaliknya tanpa termediasi oleh teori, kerangka konseptual atau bahasa yang disepakati secara sosial (Ardianto & Q Anees, 2007:152).
Dalam hal ini, pemahaman kelima informan dikonstruksi secara kolektif dari internal AJI dan rekan jurnalis lainnya. Internal AJI yang inklusif dalam pembahasan dan perancangan UU KIP melakukan focus group discussion (FGD) dengan seluruh anggota organisasi baik di pusat maupun cabang (AJI kota). Sedangkan pada konteks jurnalis, konstruksi terjadi pada tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mengetahui informasi terbaru. Dari kedua komunitas sosial jurnalis yang berperan dalam mengkonstruksi pemahaman ini pada awalnya hanya sebatas diskusi, dengar pendapat dan sumbangsih gagasan yang dibungkus menjadi opini organisasi yang disuguhkan pada rancangan UU KIP.
Bahasa merupakan hasil kesepakatan sosial serta memiliki sifat yang tidak permanen sehingga terbuka dan mengalami proses evolusi. Berbagai versi tentang objek-objek dan tentang dunia muncul dari berbagai komunitas sebagai respons terhadap tertentu, sebagai upaya mengatasi masalah tertentu dan cara memuaskan kebutuhan dan kepentingan tertentu. Masalah kebenaran dalam konstruktivis bukan lagi permasalahan fondasi atau representasi, melainkan kesepakatan pada komunitas tertentu (Ardianto & Q Anees, 2007:153)
Pada konteks informasi yang dikecualikan dalam UU KIP, pemahaman yang objektif terhadap pasal itu belum ditemukan di internal AJI sendiri. Selain itu, pasal ini terkadang mengundang perdebatan diantara mereka. Informasi
yang dikecualikan seperti strategi militer, intelijen, kebijakan finansial nasional, pertahanan negara dan proses penyelidikan dipahami informan sebagai suatu keharusan dan diperlukan adanya pasal pengecualian informasi. Hal ini dikarenakan perjalanan sejarah bangsa yang belum pernah memberikan kebebasan informasi tanpa batas kepada publik dan perlunya eksklusivisme bagi badan publik terkait informasi untuk menjaga stabilitas dan iklim kerja yang sehat. Namun, hal tersebut bertolak belakang jika pengecualian ini dilihat dari perspektif jurnalistik meski UU KIP ditujukan bukan untuk wartawan. Kerja jurnalistik yang tidak memandang adanya kerahasiaan informasi menimbulkan konflik terhadap pasal pengecualian dalam UU KIP. Titik pencapaian maksimal seorang jurnalis menurut undang-undang pers adalah informasi yang benar meskipun itu kategori rahasia. Jika informasi yang menjadi rahasia itu menyangkut hajat hidup orang banyak, menurut undang- undang pers adalah hal yang baik.

## F. KESIMPULAN
Bab ini berisikan poin-poin penting yang menjadi kesimpulan dari seluruh proses dan analisis dalam penelitian ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada alur analisis induktif bab sebelumnya, peneliti mengerucutkan poin-poin kesimpulan berikut ini berdasarkan paradigma konstruktivisme guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hasil penelitian konstruksi pemahaman wartawan AJI Medan terhadap UU KIP diharapkan mampu memperoleh gambaran pemahaman anggota AJI terhadap undang-undang ini. Selain itu, peneliti juga memuat saran penelitian kepada subjek penelitian, khasanah kelimuan dan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian sejenis. Maka dari itu, dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap kelima informan anggota AJI Medan kesimpulannya sebagai berikut ini :
Informan mengetahui undang-undang keterbukaan informasi publik melalui internal AJI, media massa, internet dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Keberadaan fakta historis UU KIP tidak semuanya diikuti oleh informan. Hanya dua informan saja yang mengikuti perancangan dan pembahasan oleh anggota DPR priode 1999-2004 dan anggota DPR priode 2005-2009. Kedua informan yang mengikuti historis UU KIP karena sepak terjang mereka sebagai jurnalis pra dan pasca reformasi tahun 1998 yang sudah digeluti. Ketiga informan yang hanya mengikuti separuh perjalanan historis UU KIP terjadi karena rentang waktu mereka ketika menggeluti dunia jurnalistik dan bergabung dengan AJI Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adib Muttaqin Asfar. (2012). Menggedor Pintu Mendobrak Informasi,
Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
Agus Sudibyo. (Tanpa Tahun). Informasi Publik dan Kebebasan Pers, 21 Pertanyaan Tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Wartawan, Jakarta: Yayasan SET.
Ardianto, Elvinaro. (2007). Filafat Ilmu Komunikasi , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Atmadi, T. (1985). Sistem Pers Indonesia , Jakarta: PT Gunung Agung.
Atmakusumah. (2009). Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan
Ekspresi , Jakarta:
Penerbit Spasi & VHR Book
Bill Kovach & Tom Rosenstiel. (2008). Sembilan Elemen Jurnalisme, Jakarta: Pantau.
Bungin, Murhan. (2008). Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
——————— (2008). Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan DiskursusTeknologi Komunikasi di Masyarakat , Surabaya: Kencana.
Dedy Mulyana. (2003). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Dedy N, Hidayat. (2003). Paradigma dan Metode Penelitian Sosial Empirik Klasik .
Jakarta : Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
Denis McQuail. (2011) Teori Komunikasi Massa , Jakarta : Salemba Humanika.
Henri Subagyo & Kawan-Kawan. (2009). Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.