## JIUBJ

## Analisis Yuridis Mengenai Kedudukan Kode Etik Bankir Dalam Dimensi Tindak Pidana Perbankan
Hatta Zul 1 *, Erwin Yulianto 2
1 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, Indonesia
2 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia *Correspondence email: hatta@gmail.com, rwinyulianto@yahoo.com
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini,  untuk  merumuskan  pengimplementasian  kode  etik  bankir  dalam  menjalankan  profesi  pegawai perbankan  dapat  meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana  perbankan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif non-matematis.  Kesimpulan  dengan  adanya  Kode  Etik  Bankir,  seorang  bankir  diharapkan  dapat  menjalankan  tugasnya  tanpa melanggar ketentuan - ketentuan  yang  ada sehingga dapat menghindari adanya tindakan-tindakan (terutama tindak pidana) yang dapat merugikan nasabah.
Kata kunci : Hukum Perbankan; Kode Etik Bankir; dan tindak pidana.
Abstract. The purpose of this research is to formulate the implementation of a banker code of ethics in carrying out the banking employee profession to minimize the occurrence of banking crimes. The method used in this research is normative juridical, with descriptive  analytical  specifications,  through  literature  study  and  field  studies,  then  analyzed  qualitatively  non-mathematically. Conclusion  with  the  existence  of  the  Banker  Code  of  Ethics,  a  banker  is  expected  to  be  able  to  carry  out  his  duties  without violating existing provisions so as to avoid actions (especially criminal acts) that can harm customers.
Keywords: Banking Law; Banker Code of Ethics; and Criminal Acts.

## PENDAHULUAN
Keinginan  untuk  menempatkan  etika  yang berjalan  seiring  dengan  hukum  adalah  idealitas  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Keduanya  berbeda  ranah, tetapi  tidak  saling  terpisah.  Meski  dimungkinkan  untuk ada  pembatasan,  tetapi  diantara  keduanya  saling membangun  keterhubungan.  Hubungan  tersebut  sangat tergantung  dari  sudut  pandang  atau  perspektif  yang digunakan khususnya terhadap hukum.
K.  Bertens  mengemukakan  bahwa  etika  adalah nilai  dan  norma  moral  yang  menjadi  pegangan  bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya,  kumpulan  asas  atau  nilai  moral,  dan  ilmu tentang  baik  dan  buruk.  Etika  berada  di  luar  hukum, namun  sekaligus  menjadi  inspirasi  bagi  pembentukan hukum.  Sehingga  menempatkan  etika  sebagai  hukum tergantung pada sudut pandang hukum yang digunakan. 1 Memperhatikan  definisi  hukum  yang  menyatakan bahwa  hukum  itu  dapat  berupa  hukum  tertulis  dan hukum  tidak  tertulis,  apabila  hukum  didefinisikan sebagai  perintah,  larangan,  dan  sanksi  yang  dibuat  oleh kekuasaan  yang  memiliki  legitimasi,  maka  etika  tidak termasuk  dalam  (pengertian)  hukum  tersebut.  Berbeda halnya  apabila  memperhatikan  definisi  terakhir,  etika dapat dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis.
Etika  dan  hukum  dapat  dikotomikan,  tetapi  sulit untuk  dipisahkan.  Bahkan  secara  tendensius  dapat dikemukakan  bahwa  hukum  (peraturan  perundang-
1 K Bertens, Etika , Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 27.
undangan)  dapat  dibentuk  tanpa  etika,  tetapi  etika  agar mempunyai  keberlakuan  yang  lebih  mengikat  harus dipositivisasi.  Peraturan  perundang-undangan  tanpa etika  akan  memicu  perdebatan,  yaitu  dalam  hal pembentukannya mengabaikan nilai-nilai universal yang dianut dalam masyarakat. Yang dianut pada pembentukan  hukum  tanpa  etika  adalah  keinginan pemegang  kekuasaan  yang  mengutamakan  nilai-nilai individual  yang  diyakini.  Dengan  demikian  cukup mustahil  hukum  dapat  dibentuk  tanpa  etika,  karena terkait  baik  dan  buruk  yang  menjadi  pedoman berperilaku sudah menjadi prinsip kajian etika. 2 Etika  menjadi supporting system atau  sistem pendukung  dari  hukum,  meski  tidak  harus  menjadi backbone dari  hukum.  Namun  demikian  keberadaan etika  mampu  memberikan  arahan  dan  'cita  rasa'  hukum yang  dikehendaki.  Pemahaman  mengenai  etika  akan memberi  pengaruh  pada  hukum  yang  akan  atau  bahkan pada hukum yang sudah terbentuk. Sehingga dari hukum dapat diketahui jejak-jejak  nilai yang ditransformasikan. Hukum  tanpa  etika  adalah  kemustahilan,  etika  tanpa hukum memiliki keterbatasan daya jangkaunya. Sehingga  meskipun  berbeda  saling  melengkapi  diantara keduanya  dalam  menata  dan  memedomani  interaksi sosial kemasyarakatan.
2 Yakob  Adi  Krisanto,  “Hukum  Vs.  Etika  atau Hukum=Etika?,”
https://www.kompasiana.com/yakubadi/5500d3f4a333115372 512375/hukum-vs-etika-atau-hukum-etika , dikases 18 Oktober 2020, pukul 00.31 WIB.
Hatta  Zul  dan  Erwin  Yulianto,  Analisis  Yuridis  Mengenai  Kedudukan  Kode  Etik  Bankir  Dalam  Dimensi  Tindak  Pidana Perbankan
Dalam kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat, perbankan  memiliki  peran  strategis  dalam  kegiatan pembangunan khususnya di dalam sistem perekonomian dan  keuangan  nasional.  Sebagaimana  diamanatkan  di dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan adalah  sebagai  lembaga  intermediasi,  yaitu  lembaga yang  menghubungkan  masyarakat  yang  mengalami kelebihan  dana  ( surplus  of  fund )  dengan  masyarakat yang mengalami kekurangan dana ( lack of fund ).
Fungsi  strategis  dari  sektor  perbankan  tersebut sesuai  dengan  Pasal  4  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan selanjutnya disingkat UU Perbankan, menyatakan  bahwa  perbankan  di  Indonesia  bertujuan menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
Untuk  mencapai  kejelasan  objek  penelitian  dan kejelasan  permasalahan,  peneliti  akan  menganalisis kedudukan  profesi  bankir  sebelumnya.  Bankir  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  orang yang mengusahakan bank; orang yang memperdagangkan uang; orang yang menjadi penyokong dalam urusan keuangan; dan cukong. 3 Menurut  Ranuhandoko  pengertian  dari  “bankir atau  banker  adalah  orang  yang  menjabat  sebagai pemimpin  dan  atau  ahli  dalam  perbankan.” 4 Sedangkan dalam Black Law Dictionary pengertian dari Bankir atau banker  adalah  “ a  person  who  engages  in  bussines  of banking .” 5 Peneliti menerjemahkan secara bebas sebagai seseorang  yang  berprofesi  secara  khusus  dalam  dunia perbankan.
Untuk meningkatkan profesionalitas, maka seorang  berprofesi  sebagai  bankir  mampu  menjalankan tugasnya  tanpa  melanggar  kode  etik  profesi.  Kode  etik profesi  bankir  haruslah  membahas  tentang  kewajiban dan  keharusan  untuk  menjalankan  profesinya  secara tanggung  jawab  atas  perbuatan  tanpa  melanggar  hukum pidana. Hubungan keduanya sangat erat, dimana adanya kode  etik  didalam  profesi  perbankan  maka  masyarakat akan  merasa  adanya  jaminan  kepercayaan  pada  institusi perbankan.
Bankir  pada  dasarnya  bukanlah  suatu  profesi mandiri,  tetapi  profesi  yang  bekerja  pada  suatu perusahaan berbadan hukum. Sehingga dalam
3 Kemendikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI), Jakarta, 2020, hlm. 52.
4 I.P.M.  Ranuhandoko, Terminologi  Hukum ,  Sinar Grafika, Bandung, 2006, hlm. 86.
5 Bryan.  A.  Garner, Black’s  Law  Dictionary ,  West Publishing CO, U.S., 1999, hlm. 155
pelaksanaanya  pelanggaran  kode  etik,  tidak  seperti profesi mandiri  lainnya (dokter, akuntan publik, notaris, dll.)  yang  melindungi  anggota  dari  tuntutan  pidana, sebelum adanya sidang kode etik. Pelanggaran kode etik yang  dilakukan  pegawai  akan  diberikan  sanksi  oleh perusahaan,  sedangkan  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan  secara  sistematik  oleh  perusahaan  akan diberikan  sanksi  oleh  Bank  Indonesia.  Sehingga pelanggaran  kode  etik  bankir  yang  menyebabkan kerugian pada  nasabah, perusahaan perbankan, ekonomi nasional,  dan  kerugian  Bank  Sentral,  bukan  menjadi tanggung  jawab  IBI,  tetapi  dapat  berujung  dengan pidana.  Sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  46  –  53  UU Perbankan, mengenai larangan yang dapat menyebabkan bankir diancam hukuman pidana.
Setiap  pelanggaran  hukum  perbankan,  akan menjadi  pelanggaran  kode  etik  perbankan,  karena  di dalam Huruf a Kode Etik Bankir, ditegaskan bahwa:
“Seorang  bankir  patuh  dan  taat  pada  ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.”
Dengan  adanya  kode  etik  yang  menjadikan ketidakpatuhan  merupakan  pelanggaran,  maka  setiap pelanggaran  hukum  merupakan  pelanggaran  kode  etik. Akan  tetapi,  pelanggaran  Kode  Etik  Bankir  tidak  akan menjadi  pelanggaran  hukum.  Serta  pelanggaran  kode etik  tidak  akan  memiliki  sanksi  hukum.  Sanksi  yang disepakati  ikatan  profesi,  berupa  sanksi  administrasi, Surat Peringatan, dan teguran.
Kode  etik  bankir  sebagai  pedoman  dasar  bankir dalam  melaksanakan  profesinya  di  bidang  perbankan. Kode  etik  bankir  merupakan  suatu  norma  dasar  yang menjadi  acuan  perilaku  pegawai  perbankan,  jika  norma ini  dipegang  teguh  tentunya  tidak  akan  terjadi  tindak pidana perbankan. Perbankan dalam keungan negara saat ini memiliki peran  yang  vital dengan bangkrutnya  suatu bank, dapat menimbulkan kerugian pada negara.
Kode  Etik  yang  dijalankan  akan  berefek  dengan individu  yang  berintegritas.  Tetapi  untuk  tindak  pidana, pertanggungjawaban  pidana  karenanya  menyangkut proses  peralihan  hukuman  yang  ada  pada  tindak  pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang  dalam  hukum  pidana  adalah  meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban  pidana  ditentukan  berdasarkan pada  kesalahan  pembuat  dan  bukan  hanya  dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman  terhadap  pembuat  karena  perbuatan  yang melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang terlarang.  Dengan  demikian  kesalahan  ditempatkan sebagai  faktor  penentu  pertanggungjawaban  pidana  dan
Hatta  Zul  dan  Erwin  Yulianto,  Analisis  Yuridis  Mengenai  Kedudukan  Kode  Etik  Bankir  Dalam  Dimensi  Tindak  Pidana Perbankan
tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. 6
Atas permasalahan tidak patuhnya, tidak mengerti, dan  tidak  tertanam  di  sanubari  karyawan  perbankan, yaitu  Kode  Etik.  Maka  tindak  pidana  yang  merugikan bank,  merugikan  negara,  merugikan  profesi,  dan menyebabkan  muncul  konsekuensi  hukum  terhadap pelaku,  seharusnya  dapat  dihindarkan.  perbankan  lebih senang  terhadap  karyawan  yang  dapat  memberikan keutungan  sesaat,  tetapi  kode  etik  tidak  menjadi  suatu persoalan yang mendasar.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  kepustakaan  terhadap  data sekunder  di  bidang  hukum  perbankan  yang  terdiri  dari bahan-bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan yaitu,  studi  kepustakaan  yang  terdiri  dari  pencarian konsepsi-konsepsi, teori-terori, yang berhubungan dengan  permasalahan  perbankan  berupa  peraturan perundang-undangan  dibidang  perbankan.  Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  analitis dalam  rangka  mengkaji  bahan-bahan  yang  bersumber dari  kepustakaan  dan  peraturan  perundang-undangan. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  normatif kualitatif  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan permasalahan hukum perbankan yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kedudukan Kode Etik Bankir Dalam Dimensi Tindak Pidana Perbankan
Kode  etik  merupakan  sistem  norma  yang  tertulis melekat  pada  profesi  tertentu.  Kode  etik  dibuat  sebagai garis besar pelaksanaan suatu profesi yang sifatnya luas. Kode  etik  dari  segi  isi  biasanya  mengatur  sikap  dan perilaku  yang  secara  moral  tertanam  di  sanubari  orang tersebut.  kode  etik  tidak  mengatur  secara  detil pelaksanaan dalam menjalankan suatu profesi. Misalnya kode  etik  bankir  Nomor  1  yang  menegaskan:  “Seorang bankir  patuh  dan  taat  pada  ketentuan  perundangan  dan peraturan yang berlaku.”
Ketaatan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  tentunya  luas,  tidak spesifik  mengatur perundang-undangan yang perlu diketahui dan dilaksanakan bankir. Kode etik perbankan menginginkan adanya  norma  perilaku  yang  berprofesi  sebagai  bankir taat  pada  keseluruhan  peraturan  perundang-undangan yang ada, dengan kata lain bankir haruslah taat hukum.
Peraturan  perundnag-undangan  yang  ada  dan harus  ditaati  sesuai  dengan  asas presumption  iures  de iure bahwasanya  semua  peraturan  perundang-undangan
6 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.
yang  diundangkan  dianggap  diketahui  dan  harus dipatuhi.  Pelanggaran  hukum  yang  tidak  diketahui sebelumnya  dianggap  bukan  alasan.  Bahwasanya  setiap orang  dewasa  yang  cakap  hukum  harus  mencari  tahu perundang-undangan yang disahkan oleh penguasa.
Tindak  pidana  menurut  peneliti  sebagai  tindakan seseorang  yang  mengganggu  ketertiban  umum  dan tindakan  tersebut  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  serta  adanya  sanksi  yang  tegas  bagi pelanggarnya.  Adanya  tindak  pidana  pada  kejahatan perbankan  menjadi  objek  kajian  peneliti  agar  tindak pidana  tersebut  dapat  terminimalisir.  Keberadaan  kode etik  bankir  dirasa  dapat  meminimalisir  hal  tersebut  dan juga melindungi profesional perbankan dalam tindakannya, untuk tidak serta merta mengklasifikasikan perbuatan tersebut menjadi tindak pidana.
Hubungan antara  etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi  hubungan  keluasan  cakupannya  serta  dimensi alasan  manusia  untuk  mematuhi  atau  melanggarnya. Ketiga  dimensi  ini  menurut  pendapat  beberapa  ahli hukum yang memiliki perhatian khusus terhadap etik. 7 Jimly  Asshiddiqie,  mengibaratkan  hubungan antara  hukum  dengan  etika  dengan  memberi  catatan agama  sebagai  ruh  atau  jiwa  dari  kedua  hal  tersebut dengan ilustrasi nasi bungkus, hukum sebagai bungkusnya,  nasi  beserta  lauknya  adalah  etikanya,  dan zat protein, vitamin, dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika  dan  hukum).  Dimensi  ketiga  cakupan  luasan  atas hubungan  etik  dan  hukum  dimana  etika  lebih  luas  dari hukum,  karena  itu  setiap  pelanggaran  hukum  pasti merupakan  pelanggaran  etik,  singkat  kata  pelanggaran hukum  adalah  pelanggaran  etik.  Namun  tidak  demikian sebaliknya,  pebuatan  yang  dianggap  meanggar  etik belum  tentu  melanggar  hukum.  Jika  etika  diibaratkan sebagai  samudera  maka  kapalnya  adalah  hukum sebagaimana  ditegaskan  Ketua  Mahkamah  Agung  Earl Warren “ Law floats in the sea of ethics. ” 8
Paulus  Harsono  mensitir  tentang  dimensi  ketiga ini,  terkait  kedudukan  etika  dimana  etika  juga berhubungan  dengan  hukum  dalam  hal  bagaimana manusia  mempertimbangkan  untuk  mematuhi  peraturan dan kewajiban, tetapi dipatuhinya hukum serta peraturan dan  kewajiban  itu  bukan  karena  takut  akan  dikenai sanksi,  tetapi  karena  kesadaran  diri  bahwa  hukum  serta peraturan  dan  kewajiban  tersebut  baik  dan  perlu dipenuhi  oleh  dirinya  sendiri.  Masih  relevan  dengan pandangan Paulus Harsono, dalam hal perilaku manusia, etika berfungsi sebagai pagar preventif atas perilaku baik
7 Sri Pujiningsih, “Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia  (Membaca  Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik),” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 34.
8 Jimly  Asshiddiqie, Peradilan  Etik  dan  Etika Konstitusi , PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 14.
Hatta  Zul  dan  Erwin  Yulianto,  Analisis  Yuridis  Mengenai  Kedudukan  Kode  Etik  Bankir  Dalam  Dimensi  Tindak  Pidana Perbankan
dan buruk sebelum perilkau menjangkau ketentuan benar dan  salah  yang  merupakan  fungsi  pagar  perilaku  bagi hukum.  Dengan  demikian,  perilaku  menyimpang manusia  harus  melewati  sistem  etika  yang  berfungsi sebagai  koreksi  dan  sebisa  mungkin  tidak  perlu memasuki  mekanisme  hukum  dalam  penyelesaian penyimpangan perilaku manusia tersebut. 9
Korelasi  antara  kode  etik  bankir  dengan  tindak pidana  perbankan  menurut  peneliti  memiliki  2  (dua) aspek penting, yaitu:
1. Pencegahan,  kode  etik  yang  tertanam  di  sanubari profesional  bankir  dapat  mencegah  bankir  untuk melakukan  tindak  pidana  perbankan.  Kode  etik sebagai  rambu-rambu  awal  saat  manusia  berfikir untuk melakukan tindakannya.
2. Landasan  perilaku,  profesional  perbankan  dalam menjalankan  kegiatannya  memiliki  landasan  dasar, yaitu  kode  etik  bankir  yang  sifatnya  general, mendorong  manusia  untuk  senantiasa  berbuat  baik dan  penuh  tanggung  jawab.  Hal  ini  tentunya menjadikan bankir tidak terlibat tindak pidana.
Bankir  adalah  orang  yang  bekerja  dengan  status pegawai  tetap  atau  belum  tetap  dengan  level  minimal Officer,  untuk  BPR  level  minimal  satu  level  dibawah Direksi,  secara  otomatis  terikat  kode  etik  bankir. Sedangkan  pegawai  perbankan  di  bawah  level  tersebut, hanya  terikat  etika  perusahaan  perbankan  saja. Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  akan  menguraikan  9 (sembilan)  Kode  Etik  Bankir  dengan  korelasinya terhadap tindak pidana perbankan di bawah ini: 1. Seorang  bankir  patuh  dan  taat  pada  ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.
Kode  etik  bankir  menanamkan  asas  kepatuhan  dan asas  taat  hukum  yang  dibuat  penguasa.  Korelasi dengan  norma  hukum  sangatlah  luas,  karena  bankir tidak  hanya  dituntut  untuk  taat  pada  peraturan perbankan  saja,  tetapi  juga  norma  hukum  secara keseluruhan.
2. Seorang  bankir  melakukan  pencatatan  yang  benar mengenai  segala  transaksi  yang  bertalian  dengan kegiatan banknya.
Bankir  haruslah  mencatat  setiap  transaksi  dengan benar, tersistematis, terdokumentasi, dan terlaporkan. Patuh terhadap norma  ini menghindarkan dari tindak pidana  pencatata  palsu,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  UU  Perbankan,  yang melarang:
“Anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank  yang  dengan  membuat  atau  menyebabkan adanya  pencatatan  palsu  dalam  pembukuan  atau dalam  laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau
9 Jimly Asshiddiqie, op.cit ., hlm. 15
laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau rekening suatu bank.”
3. Seorang  bankir  menghindarkan  diri  dari  persaingan yang tidak sehat
Bankir  dalam  kedudukannya  sebagai  individu profesional, harus dapat bersaing secara sehat. Bankir dalam  kedudukannya  sebagai  wakil  dari  badan hukum  bank  yang  bersaing  dengan  bank  lainnya, dihindarkan  untuk  melakukan  kecurangan.  Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Seorang bankir tidak meyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
Contoh kasus kejahatan perbankan berupa penyalahgunaan  wewenang,  yaitu  kasus  pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63  miliar  yang  dilakukan senior  relationship manager (RM)  bank  tersebut.  Inong  Malinda  Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang  sudah  ditandatangani  nasabah.  Aksi  yang dilakukan  oleh  Malinda  tersebut  merupakan  salah satu  peristiwa fraud perbankan  terbesar  yang  pernah terjadi di Indonesia. 10
Tindak pidana  yang dilanggar Malinda Pasal 49 ayat (1)  huruf  a  dan  Pasal  49  ayat  (2)  huruf  a  Undang- Undang  Perbankan  dan  melanggar  Pasal  3  ayat  (1) huruf b Undang-Undang TPPU. 11
5. Seorang  bankir  menghidarkan  diri  dari  keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
Kode  etik  ini  tidak  ada  korelasi  langsung  dengan tindak pidana perbankan. Tetapi, mengatur bahwasannya bankir tidak boleh mengambil keputusan  yang  telah  didalangi  adanya  suatu kepentingan, hal itu lebih baik dihindarkan.
6. Seorang  bankir  menjaga  kerahasiaan  nasabah  dan banknya.
Korelasi kode etik yang terkait kerahasian bank telah ada  aturan  pidana  jika  tidak  diindahkan  oleh  bankir, sebagaimana Pasal 47 ayat (2) yang melarang:
10 Sulistyandari,  dosen  Fakultas  Hukum  Univeritas Jenderal  Soedirman  Purwokerto,  Mahasiswa  S3  Ilmu  Hukum Universitas  Airlangga:  Surabaya.  Aspek  Hukum  Pembobolan Uang Nasabah Bank.html diterbitkan di gagasan hukum.blogspot.com  tanggal  11  April  2011,  diakses  tanggal 15 September 2020, hlm. 1
11 Herry  Febrian,  “ Juridical  Analysis  On  Fund  Hit  Of Customer Of Citibank In Perspective Of Banking Act And Act Of  Eradication  And  Prevention  Of  Money  Laundry ,” Transparency,  Jurnal  Hukum  Ekonomi,  Feb-Mei  2013 Volume I Nomor 2, hlm. 4.
Hatta  Zul  dan  Erwin  Yulianto,  Analisis  Yuridis  Mengenai  Kedudukan  Kode  Etik  Bankir  Dalam  Dimensi  Tindak  Pidana Perbankan
“Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  pegawai  bank atau  Pihak  Terafiliasi  lainnya  yang  sengaja memberikan  keterangan  yang  wajib  dirahasiakan menurut  Pasal  40,  diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  serta  denda sekurang-kurangnya  Rp  4.000.000.000,00  (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."
7. Seorang  bankir  memperhitungkan  dampak  yang merugikan  dari  setiap  kebijakan  yang  ditetapkan banknya  terhadap  keadaan  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan.
Bankir dalam perbuatannya harus senantiasa memperhitungkan dampak kerugian yang ditimbulkan,  kerugian  akibat  langkah  bankir  yang tidak sesuai dapat menjadi sanksi pidana, sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  50  UU Perbankan:
“Pihak  Terafiliasi  yang  dengan  sengaja  tidak melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang- undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam dengan  pidana  penjara  sekurang-kurang  3  (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
8. Seorang  bankir  tidak  menerima  hadiah  atau  imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya. Menerima imbalan bagi bankir yang dapat mempengaruhi  keputusannya  dapat  menjadi  tindak pidana. Kode etik perbankan melarang adanya bankir yang  menerima  hadiah  atau  imbalan  dalam  Pasal  50 ayat (2) UU Perbankan:
“Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai bank yang dengan sengaja:
a. meminta  atau  menerima,  mengizinkan  atau menyetujui  untuk  menerima  suatu  imbalan, komisi,  uang  tambahan,  pelayanan,  uang  atau barang  berharga,  untuk  keuntungan  pribadinya atau  untuk  keuntungan  keluarganya,  dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi  orang  lain  dalam  memperoleh  uang  muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank  atas  surat-surat  wesel,  surat  promes,  cek, dan  kertas  dagang  atau  bukti  kewajiban  lainnya, ataupun  dalam  rangka  memberikan  persetujuan bagi  orang  lain  untuk  melaksanakan  penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank terhadap  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana  penjara  sekurang-kurangnya  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  8  (delapan)  tahun  serta denda  sekurang-kurangnya  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan  paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."
Untuk Bank BUMN imbalan yang dapat mempengaruhi keputusan, menguntungkan diri sendiri/orang  lain,  menimbulkan  kerugian  dalam keputusannya  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan korupsi  (gratifikasi).  Gratifikasi  termasuk  tindak pidana, landasan hukumnya adalah UU 31/ 1999 dan UU 20/2001 Pasal 12:
“Penerima  gratifikasi  diancaman  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4 tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan  denda  paling sedikit  200  juta  rupiah  dan  paling  banyak  1  miliar rupiah.”
9. Seorang  bankir  tidak  melakukan  perbuatan  tercela yang dapat merugikan citra profesinya.
Pada  kode  etik  ini  bersifat  luas  karena  memberikan landasan  moral  bahwasanya  bankir  harus  berbuat baik,  tidak  melakukan  perbuatan  tercela  yang  dapat menurunkan martabatnya.
Immanuel  Kant  menjelaskan  tentang  hubungan antara etika dan hukum hubungan tersebut terdapat pada penyesuaian  sikap,  norma  moral  yang  dihadapi  adalah sikap moralitas, yaitu penyesuain diri dengan kewajiban moral. Dalam hal ini, hati nurani menjadi motivasi yang sebenarnya  dari  perbuatan.  Tetapi  pada  moral  hukum, yang  dihadapi  adalah  sikap  legalitas,  yaitu  penyesuaian diri dengan ketentuan hukum positif. 12
Walaupun ada perbedaan antara  norma moral dan norma  hukum,  antara  kedua  norma  tersebut  terdapat hubungan  yang  erat.  Pembentukan  hukum  sebenarnya merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia. Perintah yang mengharuskan orang untuk hidup bersama sesuai  dengan  prinsip-prinsip  moral  karenanya  dibentuk undang-undang  yang  adil.  Hukum  adalah  ketentuan- ketentuan  yang  menjamin  kehendak  pribadi,  dan menurut norma hukum kebebasan. Tata hukum diartikan sebagai sikap moral manusia, karena  itu  hubungan  yang erat  dipahami  karena  norma  moral  menjadi  efektif  dan
12 Abdulkadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.
Hatta  Zul  dan  Erwin  Yulianto,  Analisis  Yuridis  Mengenai  Kedudukan  Kode  Etik  Bankir  Dalam  Dimensi  Tindak  Pidana Perbankan
dijadikan  norma  hukum,  atau  norma  moral  jadi  sumber hukum positif. 13
Korelasi kode etik perbankan dengan terminimalisirnya  tindak  pidana  perbankan  sangatlah erat,  setiap  tindak  pidana  perbankan  merupakan pelanggaran  kode  etik.  Tetapi  pelanggaran  kode  etik belum  tentu  menjadi  tindak  pidana.  Karena  tindak pidana  perbankan  di  Indonesia  mengacu  pada  sistem Eropa Kontinental yang berasaskan legisme, bahwasannya  seseorang  tidak  dapat  dipidanakan  jika belum  ada  aturan  tertulis  yang  dikeluarkan  penguasa. Sehingga kode etik bersifat menyentuh secara mendasar perilaku  bankir  untuk  senantiasa  berbuat  baik,  serta dapat terhindarkan dari tindak pidana perbankan.

## SIMPULAN
Kode  etik  bankir  berbentuk  tertulis  yang ditetapkan  secara  formal  oleh  organisasi  profesi.  Kode etik  bankir  bertujuan  untuk  menjaga  martabat  profesi yang  bankir,  dan  untuk  melindungi  masyarakat  dari penyalahgunaan  keahlian  dan/atau  otoritas  profesional. Penanaman  kode  etik  bankir  terhadap  pegawai  bank dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perbankan. Karena  adanya mindset (pola  pikir)  bahwasanya pelayanan  kepada  masyarakat  adalah  hal  utama, pengambilan keuntungan untuk diri sendiri dan golongan merupakan tindakan tidak terpuji. Serta adanya perasaan bersalah  ( feeling  guilty) jika  tidak  menjalankan  profesi dengan  baik,  hal  ini  tentunya  menjadikan  profesional perbankan menjaga martabatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Bryan.  A.  Garner,  1999. Black’s  Law  Dictionary ,  West Publishing CO, U.S Chairul  Huda,  2006.
Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,
Jakarta: Kencana Prenada Media
I.P.M.  Ranuhandoko,  Terminologi  Hukum,  Sinar Grafika, Bandung, 2006.
Jimly  Asshiddiqie,  2016. Peradilan  Etik  dan  Etika Konstitusi , PT. Sinar Grafika, Jakarta, Kemendikbud,  2020. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI), Jakarta K Bertens, (1993), Etika , Gramedia, Jakarta,

## Jurnal
Herry  Febrian,  “ Juridical  Analysis  On  Fund  Hit  Of Customer  Of  Citibank  In  Perspective  Of  Banking Act  And  Act  Of  Eradication  And  Prevention  Of
13 Niru  Anita  Sinaga,  “Kode  Etik  Sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Profesi  Hukum  Yang  Baik,”  Jurnal  Ilmiah Hukum  Dirgantara–Fakultas  Hukum  Universitas  Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 2, Maret 2020, hlm. 3.
Money  Laundry ,”  Transparency,  Jurnal  Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013 Volume I Nomor 2. Niru  Anita  Sinaga,  “Kode  Etik  Sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Profesi  Hukum  Yang  Baik,”  Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma  | Volume 10 No. 2, Maret 2020.
Sri  Pujiningsih,  “Hubungan  Antara  Hukum  dan  Etika dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia  (Membaca Pancasila  sebagai  Sumber  Nilai  dan  Sumber Etik),”  Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1, 2017.
Sulistyandari,  dosen  Fakultas  Hukum  Univeritas Jenderal  Soedirman  Purwokerto,  Mahasiswa  S3 Ilmu  Hukum  Universitas  Airlangga:  Surabaya. Aspek  Hukum  Pembobolan  Uang  Nasabah Bank.html diterbitkan di gagasan hukum.blogspot.com  tanggal  11  April  2011, diakses tanggal 15 September 2020.
Yakob  Adi  Krisanto,  “Hukum  Vs.  Etika  atau Hukum=Etika?,” https://www.kompasiana.com/yakubadi/5500d3f4a 333115372512375/hukum-vs-etika-atau-hukum- etika, dikases 18 Oktober 2020, pukul 00.31 WIB.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan