## MAJALLAH AL-AHKÂM AL-ADLIYYAH
(ANALISIS HISTORIS DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM TATA
HUKUM TURKI MODERN)
Chamim Tohari
Marmara University Istanbul Turkey Email : chamimto@gmail.com

## Abstract
This research disscuss about several matters which connecting with the book of  Majalla  al-Ahkâm  al-Adliyya  as  following:  (1)  History,  system,  and methods  of  Majalla  compiling;  (2)    This  research  disscuss  about  several matters  which  connecting  with  the  book  of  Majalla  al-Ahkâm  al-Adliyya  as following: (1) History, system, and methods of Majalla compiling; (2) Critics to the Majalla book; and (3) The position of the Majalla in the law system of the modern Turkey. This research using two methods, its library research and the field research. The results of this research were: (1) The main background of  the  Majalla  codification  movement  is  a  difficult  situation  to make  a  same desicion  about  the  law  of  something  by  the  opinion  of  muslim  judges  of  the Ottoman empire. The system of the Majalla compiling consist of the technical terms  in  Islamic  law,  principles  of  ijtihad  in  Islamic  law,  Islamic  law  about muamalah (economy and transaction), and the jurisdiction law. The methods which  is  used  in  codification  of  Majalla  is  takhrij  and  tarjih  to  the  most important of the Hanafi’s fiqh books. (2) Some critics made by the scholars of Islamic  law  to  the  Majalla,  which  is  regard  that  the  Majalla  has  been  not achieving  the  standart  as  the  sourch  of  privat  law  if  it  seen  by  the  modern legislation  theory.  Another  weakness  of  Majalla  is  it  was  only  taken  from Hanafi fiqh thought. (3) the position of Majalla book in the law system of the modern  Turkey  is  as  a  spirit  for  implementation  the  newest  of  civil  lae  in Turkey, beside  as the  source of the informal law  in the field of economy and transaction for the muslim sicuety in Turkey.
Keywords : Tanzîmat,  Majallah  al-Ahkâm  al-Adliyyah,  Turki  Usmaniyah, Hanafiyah.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  beberapa  hal  berkaitan  dengan  kitab  Majallah  al- Ahkâm  al-Adliyyah,  yakni:  (1)  sejarah,  sistem,  metode  penyusunan  kitab majallah; (2) kritik terhadap kitab Majallah; dan (3) kedudukan kitab Majallah dalam  sistem  tata  hukum  Turki  modern.  Penelitian  ini  menggunakan  dua metode,  library  research  atau  penelitian  pustaka  dan  field  research,  atau penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kodifikasi kitab Majallah
al-Ahkâm  al-Adliyyah  oleh  pemerintahan  Usmaniyah  di  Turki dilatarbelakangi adanya kesulitan yang dialami para hakim dalam menemukan rujukan hukum yang dapat mempersatukan pendapat mereka tentang masalah yang  sama.  Sistematika  penyusunan  kitab  Majallah  terdiri  dari  pengertian istilah-istilah  dalam  hukum  Islam,  kaidah-kaidah  penetapan  hukum  Islam, materi  hukum,  serta  hukum  peradilan  atau  ushul  al-hukm.  Metode  yang digunakan  dalam  penyusunan  adalah  metode  takhrij  dan  tarjih  terhadap kitab-kitab  mu’tabarah  mazhab  Hanafi.  (2)  Beberapa  kritikan  muncul  dari para  ahli  hukum  Islam  terhadap  kitab  Majallah,  diantara  kritikan  tersebut adalah bahwa kitab Majallah tidak memenuhi standar sebagai Hukum Perdata jika  dilihat  berdasarkan  teori  perundang-undangan  hukum  modern. Kemelahan lainnya adalah sumber kitab Majallah yang hanya bersandar pada satu  mazhab,  yakni  mazhab  Hanafi.  (3)  Kedudukan  kitab  Majallah  dalam sistem  tata  hukum  Turki  modern  adalah  sebagai  spirit  penerapan  hukum perdata  Turki,  serta  sebagai  sumber  hukum  informal  masyarakat  muslim Turki dimana kitab Majallah berfungsi sebagai pedoman bermuamalah sehari- hari.
Kata  Kunci : Tanzîmat,  Majallah  al-Ahkâm  al-Adliyyah,  Turki  Usmaniyah, Hanafiyah.

## Pendahuluan
Kerajaan  Turki  Usmaniyah  yang  oleh  para  sejarawan  biasa disebut  “ The  Ottoman  Empire ”  merupakan  dinasti  Islam  dengan  usia terpanjang  sepanjang  sejarah  peradaban  Islam,  yakni  sekitar  tujuh abad lebih (tepatnya sejak tahun 1299-1922 M). kerajaan ini jika dilihat dari  sisi  perkembangan  ekonominya  dapat  dikelompokkan  menjadi dua  masa,  yakni:  Pertama,  masa  klasik  ( Nizhâm  al-Qadîm )  dan  masa modern ( Nizhâm al-jadîd ). 1
Pada masa klasik perekonomian Turki Usmaniyah lebih banyak digerakkan  dan  dikendalikan  oleh  bangsa  Seljuk  yang  memiliki pengaruh  kuat  dalam  pemerintahan.  Masa  ini  terhitung  sejak  awal berdirinya  dinasti  Usmaniyah  yakni  pada  tahun  1299  hingga  akhir abad  ke-18  M.  pada  masa  ini  pula  pemerintah  Usmaniyah  sudah menerapkan  sistem  perpajakan  ( vergi  sistemi )  untuk  masyarakat muslim, jizyah ( cizye ) untuk warga negara yang non muslim, di seluruh daerah  kekuasaan  Usmaniyah.  Mereka,  juga  sudah  mengenal  sistem
1 Ahmed Tabakoglu, Islam Iktisadina Giris , (Istanbul: Dergah Yayinlari, 2008), h. 160.
wakaf  ( vakif  sistemi )  yang  hasil  pengelolaannya  hingga  kini  masih dapat  didapati  dalam  bentuk  fasilitas-fasilitas  sosial  seperti  sarana keagamaan,  pendidikan  dan  kesehatan. 2 Begitu  pula  hukum  bisnis perdagangan,  sistem  keuangan  dan  ketenagakerjaan  sangat  diawasi pelaksanaannya  oleh  negara.  Pada  masa  ini  hukum  Islam  telah diterapkan  oleh  masyarakat  Turki  Usmaniyah,  meskipun  tidak menjadi  hukum  resmi  pemerintah.  Secara  resmi  Ottoman  Empire dalam  masalah  hukum  masih  menggunakan  hukum  Romawi  yang disebut Corpus  Iuris  Civilis .  Mereka  juga  mengakui  dan mempraktikkan hukum adat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. 3 Sedangkan  masa  modern  perekonomian  Turki  Usmaniyah dimulai sekitar tahun 1790 M hingga keruntuhan dinasti ini pada 1923 M. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem perekonomian Turki Usmaniyah  dari  sisi  substansinya  didasarkan  pada  aturan-aturan syariat  Islam.  Hak  ini  karena  masyarakat  Turki  dikenal  sebagai masyarakat  muslim  yang  taat  pada  ajaran  agamanya,  disamping hukum  Romawi  dan  hukum  adat  juga  digunakan  dalam  mengatur sistem  pemerintahannya.  Pada  masa  sistem  ekonomi  modern  inilah lahir  sebuah  kitab  fiqh  yang  menjadi  bagian  dari  konstitusi  negara sekaligus  menjadi  dasar  para  hakim  dalam  memutuskan  sengketa perkara  muamalah  di  seluruh  wilayah  kekuasaan  Turki  Usmaniyah. Kitab  tersebut  dinamai  “ Majallah  al-Ahkâm  al-Adliyyah .”  Kitab  yang disusun  antara  tahun  1868-1889  M  tersebut  dilatarbelakangi  adanya kebutuhan  para  hakim  ( qâdhi )  di  kerajaan  Turki  Usmaniyah  untuk berpegang  pada  satu  pendapat  dalam  mazhab  Hanafi  dalam memutuskan  masalah  muamalah.  Karena  sebelum  lahirnya  kitab Majallah tersebut, para qadhi seringkali berbeda pendapat tentang satu masalah  hukum  yang  sama,  dikarenakan  mereka  menggunakan sumber rujukan yang berbeda, meskipun tetap dalam konteks mazhab Hanafi.
Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji beberapa poin penting untuk  dibahas  tentang  kitab Majallah  al-Ahkâm  al-Adliyyah ini  yang meliputi:  (1)  sejarah,  sistem,  metode  penyusunan  kitab  majallah;  (2) kritik  terhadap  kitab  Majallah;  dan  (3)  kedudukan  kitab  Majallah dalam sistem tata hukum Turki modern. Tulisan ini menggunakan dua metode  sekaligus,  yakni  (1) Library  Research atau  penelitian  pustaka dengan menggunakan content analysis sebagai metode analisisnya; dan
2 Ibid , h. 168.
3 M.  Akif Aydin, Turk  Hukuk Tarihi ,  (Istanbul: Beta Yayinlari,  2013),  h.  169- 171.
(2) Field  Research ,  atau  penelitian  lapangan  untuk  mencari  jawaban sejauh  mana  kedudukan dan  fungsi  kitab  Majallah dalam  sistem  tata hukum Turki modern.

## Kondisi Sosial-Politik Turki Era Penyusunan Kitab Majallah
Pada  awal  tahun  1800  M  kemunduran  Khilafah  Usmaniyah mulai  tampak  dengan  semakin  lemahnya  control  terhadap  wilayah- wilayah dibawah kekuasaannya, setelah sebelumnya kerajaan besar ini kehilangan  wilayah  kekuasaannya  di  daerah  black  sea  dan  Cremia akibat perang berkepanjangan melawan Rusia antara tahun 1768-1792. 4 Kemunduran  ini  semakin  tampak  dengan  lepasnya  satu  per-satu negeri  yang  sebelumnya  dikuasai  oleh  kekhilafahan  Usmaniyah. Misalnya Yunani yang melepaskan diri dari kerajaan Usmaniyah pada tahun 1829 M. Pada masa berikutnya disusul oleh Bosnia dan Bulgaria yang  jatuh  ke  tangan  Rusia  pada  tahun  1877,  juga  pada  tahun  yang sama  Serbia  dan  Rumania  berhasil  melepaskan  diri  dan  menjadi negara  merdeka.  Sementara  wilayah  lainnya  di  Afrika  Utara  yang menjadi  kekuasaan  Turki  seperti  Aljazair  juga  berhasil  direbut  oleh Perancis  pada  tahun  1830.  Selain  itu  Mesir  pada  akhir  abad  ke-19 berhasil  melepaskan  diri  dari  Usmaniyah  dan  menjadi  negara tersendiri di antara wilayah kekuasaan Usmaniyah lainnya. 5
Kekalahan  demi  kekalahan  yang  diderita  Turki  Usmaniyah diantara  penyebabnya  adalah  ketertinggalan  negara  ini  dibidang teknologi,  terutama  teknologi  kemiliteran.  Selain  tertinggal  dibidang teknologi,  Turki  Usmaniyah  juga  tertinggal  dalam  bidang-bidang lainnya,  termasuk  ketertinggalan  pada  sistem  tata  hukum  dan konstitusi  yang  digunakan.  Sebelum  masa  Tanzîmat,  pemerintahan Usmaniyah  menggunakan  hukum  Islam  sebagai  undang-undang negara  dalam  bidang  muamalah,  sementara  hukum  Islam  yang  ada adalah  produk  masa  lalu  yang  pada  masa  itu  sedang  mengalami kejumudan. Kondisi yang demikian tersebut menjadikan hukum Islam tidak  selalu  dapat  menyelesaikan  persoalan-persoalan  baru  yang dihadapi  masyarakat.  Apabila  dilihat  dari  sisi  historisnya, kemunduran atau kejumudan hukum Islam tidak saja terjadi di Turki, tetapi  di  seluruh  wilayah  negeri  Islam.  Sebagian  pakar  sejarah  Islam
4 Erik J. Zurcher, Turkey A Modern History , (London-New York: I.B. Touris & Co. Ltd, 1994), h. 21-79.
5 Philip K. Hitti, History of the Arab , cet. Ke-10, (New York: Mac Millan, 1976), h. 717-722.
mengatakan bahwa masa stagnasi hukum Islam tersebut dimulai sejak invasi  bangsa  Monggol  ke  negeri-negeri  Islam  pada  tahun  654  H hingga munculnya kitab Majallah tahun 1286 H. 6
Suasana kejumudan atau stagnasi hukum Islam dinegeri-negeri Islam tersebut menyebabkan hukum Islam seolah tidak peka terhadap perubahan  zaman,  sehingga  kitab-kitab  fiqh  yang  ada  seakan-akan tidak  lagi  relevan  untuk  menyelesaikan  problematika  yang  dihadapi umat  Islam  pada  masa  itu.  Keadaan  tersebut  membuat  pemerintah Usmaniyah  sadar  bahwa  ketertinggalan-ketertinggalan  tersebut apabila  didiamkan  akan  mengatarkan  negara  ke  jurang  kehancuran. Karena itu pemerintah Usmaniyah merasa perlu untuk segera bangkit dan melakukan perubahan-perubahan. Diantara tindakan konkrit yang dilakukan  pemerintah  Usmaniyah  adalah  dengan  didirikannya universitas-universitas  yang  mengembangkan  teknologi  untuk menandingi  kemajuan  negara-negara  Eropa.  Dan  untk  mengatasi ketertingggalan  dibidang  sistem  hukum  pemerintah  Usmaniyah melakukan  reformasi  hukum  yang  dalam  sejarah  disebut  Tanzîmat. Salah  satu  yang  menjadi  bagian  dari  proyek  Tanzîmat  adalah kodifikasi hukum Islam yang disebut dengan kitab “ Majallah al-Ahkam al-Adliyah .”
Kitab  Majallah  disusun  dalam  situasi  dimana  pemerintah Usmaniyah  sedang  gencar  melakukan  reformasi  dibidang  hukum. Reformasi  hukum  (Tanzîmat)  diawali  dengan  instruksi  Sultan  Abdul Majid I (1839-1861 M) yang diumumkan di Gulhane Park pada tanggal 3 Nopember 1839 M, 7 sesaat setelah beliau diangkat menjadi Khalifah Usmaniyah. Sejak itulah Turki memulai reformasi hukumnya dengan mengganti  sistem  hukum  sebelumnya  yang  diambil  dari  sistem hukum Konstantinopel dan adat dengan sistem hukum modern Barat. Masa Tanzîmat ini berakhir hingga tahun 1876 M, meskipun penulisan kitab Majallah itu sendiri berakhir pada tahun  1889 M. 8
6 Fahretin Atar, Fikih Usulu , cet. Ke-10, (Istanbul: 2013), h. 441-442.
7 Sebagian  pakar  sejarah  Ottoman  seperti  Niyazi  Berkes  mengaitkan Tanzîmat  di  Turki  Usmaniyah  dengan  proyek  sekularisasi  di  Turki  yang  dimotori oleh Mustafa Rashid Pasha, seorang birokrat Ottoman yang memperoleh pendidikan dari  Barat  dimana  pemikirannya  telah  terkontaminasi  oleh  odeologi  Barat  setelah pada  tahun  1835-1839  berkunjung  ke  negara-negara  Eropa  dan  mempelajari kebudayaan  dan  ideologi  Barat.  Ia  dikenal  sebagai  “ The  Father  of  Tanzîmat ”  atau pelopor gerakan Tanzîmat di Turki. Lihat Niyazi Berkes, The Development of Secularizn in Turkey , (Mc Gill: Mc Gill University Press, 1964), h. 144.
8 Hayreddin  Karaman, Islam Hukuk Tarihi ,  (Istanbul:  Iz  Yayincilik,  2012),  h. 309.
Mengenai  hal-hal  yang  menjadi  latar  belakang  dilakukannya gerakan reformasi hukum di Turki, dapat disebutkan sebagai berikut; (1)  Terjadinya  perkembangan  dan  perubahan  sistem  perekonomian dan perdagangan; (2) Kebutuhan akan hukum dan sistem perundang- undangan  yang  relevan  dengan  kondisi  pada  masa  itu;  (3)  Ekspansi negara-negara  Barat  ke  dunia  Islam  yang  terus-menerus  sehingga menimbulkan  perubahan  dalam  pranata  sosial,  politik  dan  ekonomi; dan  (4)  Meningkatnya  interaksi  warga  muslim  dengan  non  muslim dalam bidang muamalah (transaksi ekonomi). 9
Poin-poin di atas menjadi sebab yang mendorong diadakannya reformasi  hukum  (Tanzîmat)  di  Turki,  dimana  penyusunan  kitab Majallah  merupakan  bagian  dari  gerakan  reformasi  tersebut.  Karena penyusunan kitab Majallah manjadi bagian dari Tanzîmat, maka dapat dikatakan bahwa hal-hal yang menjadi sebab Tanzîmat adalah hal-hal yang  menjadi  sebab  disusunnya  kitab  Majallah  pula.  Karena  secara garis besar penyusunan kitab Majallah adalah respons dari perubahan dan  kebutuhan  masyarakat  Turki  terhadap  pembaharuan  hukum Islam yang konkrit dan relevan.

## Sejarah Penulisan Kitab Majallah
Para  hakim  dinasti  Usmaniyah  dibawah  pemerintahan  Sultan Abdul  Hamid  II  (1842-1918  M),  sebelum  disusunnya  kitab  Majallah, didalam  memutuskan  permasalahan  hukum  khususnya  hukum muamalah,  selain  menggunakan  hukum  Barat  dan  hukum  adat  juga banyak  menggunakan  fiqh  mazhab  Hanafi.  Namun  karena  dalam mazhab  Hanafi  sendiri  terdapat  banyak  perbedaan  pendapat  dalam satu  masalah  yang  sama,  kondisi  seperti  demikian  ini  menyulitkan para  hakim  dalam  mengambil  keputusan  hukum.  Atas  dasar  inilah kemudian disusun satu kitab fiqh yang bernama “ Majallah al-Ahkâm al- Adliyyah ” yang dijadikan sebagai konstitusi negara dimana keputusan hukum  dalam  bidang  muamalah  harus  didasarkan  pada  kitab tersebut.  Kitab  tersebut  dimaksudkan  untuk  menghilangkan perbedaan  pendapat  dalam  memutuskan  perkara  hukum  oleh  para hakim kerajaan. 10
9 Fahretin  Atar, Tanzîmat  Fermani ,  (Diktat  Mata  Kuliah Islam  Yargilama Hukuku , 2012). Makalah tidak dipublikasikan. 10 Mustafa Ahmad Zerka, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm , Jilid I, (Jeddah: Dâr al- Bashîr, 2004), h. 236-238.
Latar  belakang  penyusunan  kitab  Majallah  tidak  sekedar dimaksudkan  untuk  menghilangkan  perbedaan  putusan  yang  dibuat oleh para hakim Usmaniyyah, tetapi lebih pada unsur politis dimana Sultan Abdul Hamid II adalah seorang sultan yang memiliki keinginan kuat  untuk  mengembalikan  kekhalifahan  Turki  Usmani  menjadi negara  yang  sepenuhnya  menerapkan  syariat  Islam,  setelah  sebelum pemerintahannya  kerajaan  Usmaniyah  perlahan  bergerak  ke  arah sekulerisme. 11 Karena  itu  penyusunan  dan  pemberlakuan  kitab Majallah  menjadi  bagian  dari  sumber  hukum  kerajaan  adalah  dalam rangka  menghapus  hukum-hukum  lainnya  terutama  hukum  perdata Barat yang saat itu juga berlaku dalam pemerintahan karena kebijakan penguasa  sebelumnya.  Selain  itu,  karena  luasnya  wilayah  Ottoman yang  kemudian  berpengaruh  pada  perkembangan  hubungan perdagangan  dengan  wilayah  lain  menyebabkan  munculnya permasalahan  hukum  baru  yang  semakin  kompleks,  yang  juga membutuhkan putusan hukum yang relevan dengan kondisi yang ada. Sementara hukum yang ada tidak selalu mampu memberikan jawaban hukum sebagaimana kondisi yag dihadapi. Sehingga pemerintah dan para  ulama  Usmaniyah  merasa  perlu  menyusun  kitab  rujukan  yang sekiranya  paling  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Jadi  dalam konteks ini, adanya upaya men-tarjih fiqh Hanafiyah untuk ditetapkan sebagau  hukum  negara  dalam  bentuk  kitab  Majallah  tidak  sekedar memilih  pendapat  yang  terkuat  dalam  mazhab  tersebut,  melainkan juga memilih pendapat yang paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat pada masa itu.
Penyusunan  kitab  Majallah  dilakukan  secara  berjamaah  oleh para  ulama  terkemuka  mazhab  Hanafi  pada  masa  itu  dibawah pimpinan Ahmed Cevdet Pasha (w. 1312 H/1895 M) sejak tahun 1868
11 Menurut  pakar  sejarah  Ottoman,  Mehmet  Anik  dan  Niyazi  Berkez, gerakan  sekulerisme  Dinasti  Usmaniyah  berawal  pada  masa  pemerintahan  Sultan Mahmud II (1808-1839 M) sejak didirikannya institusi pendidikan yang menyebarkan paham sekuler seperti Medical School tahun 1827 M, dan juga Military College tahun 1934  M.  Menurut  Berkez,  Sultan  Mahmud  adalah  seorang  sultan  yang  mencoba memisahkan  urusan  keagamaan  dengan  urusan  pemerintahan  dan  bahkan  urusan sosial  keduniaan.  Bahkan  pada  masa  pemerintahan  Sultan  Mahmud  II  tercatat pernah  terjadi  konflik  antara  kelompok  pemerintah  dengan  kaum  ulama  terutama dalam  masalah  pendidikan  dan  peranan  sosial.  Karena  itulah  masa  reformasi (Tanzîmat)  dalam  tubuh  pemerintahan  Usmaniyah  terjadi  pada  masa  ini,  yakni sekitar tahun 1839M dan berakhir pada tahun 1876 M. Lihat Mehmet Anik, Two Axes Revolving Around the Discussions of Secularizm in Turkey , (Istanbul: Ilem, 2012), h. 14- 15.
hingga  tahun  1889  M.  Pada  masa  tersebut  pemerintahan  dibawah kekuasaan  Sultan  Abdul  Hamid  II.  Adapun para  ulama  yang  terlibat dan menjadi anggota komisi penyusunan kitab Majallah diantaranya; Ahmed Cevdet Pasha (w. 1312 H/1895 M), Ahmed Hilmi Effendi (w. 1305  H/1888  M),  Syeifuddin  Ismail  Effendi  (w.  1299  H/1882  M), Flilbeli Halil Effendi (w. 1302 H/1885 M), Sirvanizade Ahmed Hulusi Effendi (w. 1306 H/1889 M), Kara Halil Effendi (w. 1299 H/1882 M), Ibn  Abidinzade  Alaudin  Effendi  (w.  1306  H/1889  M),  Omer  Hilmi Effendi  (w.  1307  H/1889  M),  Bagdadli  Muhammed  Emin  Effendi  (w. 1309  H/1891  M),  Omer  Hulusi  Effendi  (w.  1292  H/1875  M),  Yunus Vehbi  Effendi  (w.  1322  H/1904  M),  Kirimli  Abdussettar  Effendi  (w. 1304 H/1887 M), Abdullatif Sukru Effendi (w. 1304 H/1887 M), dan Isa Ruhi Effendi (w. 1297 H/1880 M). Nama-nama ulama tersebut tertulis sebagai  jamaah  penyusun  kitab  Majallah  ketika  komisi  ini  masih bernama “ Divan al-Ahkâm al-Adliyyah Dairesi ”. 12
Semua  nama-nama  ulama  tersebut  wafat  sebelum  kitab Majallah  selesai  disusun.  Hanya  Ahmed  Cevdet  Pasha  dan  Omer Hilmi  Effendi  yang  dapat  menuntaskan  penulisan  kitab  Majallah. Selanjutnya  masuklah  beberapa  nama  baru  yang  menggantikan anggota sebelumnya yang telah wafat, diantaranya Muhammad Nuri Effendi,  Ali  Haidar  EffendiAl-Hacc  Muhammad  Effendi,  serta Abdullah  Sakir  Effendi.  Pada  masa  pergantian  tersebut  majelis  ini diubah namanya menjadi “ Bâb al-Fatwâ ”. 13
Para  ulama  yang  tergabung  dalam  jamaah  penyusun  kitab Majallah  ( Mecelle  Cemiyeti )  ini  mengumpulkan  pendapat-pendapat dalam mazhab Hanafi tentang tema-tema tertentu dalam idang hukum muamalah,  kemudian  diamillah  pendapat  yang  menurut  mereka paling  kuat  untuk  ditetapkan  dan  ditulis  ke  dalam  kitab  Majallah. Penyusunan  kitab  ini  memakan  waktu  kurang  lebih  sekitar  20an tahun. 14 Kitab  tersebut  pertama  kali  disusun  dalam  bahasa  Arab  dan bahasa  Turki.  Penyususnan  kitab  Majallah  dapat  dikatakan  sebagai kodifikasi  fiqh  Islam  pertama  dalam  sistem  konstitusi  negara  dimasa kemunduran Islam menuju masa kebangkitannya.
Lahirnya kitab Majallah kemudian menginspirasi negeri-negeri berpenduduk  muslim  lainnya  untuk  melakukan  kodifikasi  hukum
12 Abu  al-Ula  Mardin, Medeni  Hukuk  Cephesinden  Ahmed  Cevdet  Pasha , Istanbul: (Istanbul Yayinlari, 1946), h. 160-166.
13 Ibid , h. 150-151.
14 Hayreddin Karaman, Islam Hukuk Tarihi , h. 311.
Islam  sebagai  bentuk  transformasi  hukum  Islam  ke  dalam  sistem hukum  negara.  Transformasi  hukum  Islam  ke  dalam  tata  hukum negara  terjadi di  Mesir  pada  tahun  1980  M, Iraq  pada  tahun  1959  M, Libanon  tahun  1942  M,  Tunisia  tahun  1958  M,  Syria  tahun  1953, Pakistan tahun 1949, 15 dan Indonesia tahun 1974 hingga sekarang. 16
Kitab  Majallah,  pada  awal  disahkannya  menjadi  dasar  hukum negara  berlaku  di  seluruh  wilayah  kekuasaan  Usmaniyah.  Bahkan setelah  keruntuhan  Khilafah  Usmaniyah  pun  kitab  tersebut  masih digunakan  sebagai  undang-undang  negara  wilayah  kekuasaan Usmaniyah  seperti  di  Iraq  hingga  tahun  1951,  Libanon  hingga  tahun 1934, dan Syria hingga tahun 1949. Kitab Majallah kemudian tidak lagi dipergunakan  oleh  negara-negara  tersebut,  bahkan  di  Turki  sendiri kitab tersebut tidak lagi mendapatkan tempat dalam konstitusi negara sejak berlakunya Medeni Kanunu pada tahun 1926 M, yakni semacam hukum  perdata  Barat  yang  diterapkan  sebagai  pengganti  kitab Majallah.  Hanya  saja,  esensi  kitab  Majallah  masih  terjaga  dengan adanya  ketentuan  perundangan  yang  menyatakan  bahwa  segala peraturan  dalam  Medeni  Kanunu  yang  bertentangan  dengan  kitab Majallah dinyatakan tidak berlaku. 17

## Sistematika dan Metode Penyusunan Kitab Majallah
Sebenarnya ide awal disusunnya kitab Majallah adalah sebagai upaya  pemerintahan  Usmaniyah  dalam  mengoptimalkan  peran hukum  Islam  dalam  menghadapi  permasalahan  modern  di  bidang muamalah, yang memiliki kekhasan pemikiran mazhab resmi negara, yakni  mazhab  Hanafiyah.  Sebelum  munculnya  kitab  Majallah,  para hakim  dituntut  untuk  memberikan  putusannya  tanpa  adanya pedoman  fiqh  yang  baku,  sehingga  kerap  kali  putusan  para  hakim berbeda  antara  satu  dengan  lainnya  meskipun  dalam  masalah  yang sama.  Demikianlah  hal  tersebut  terus  berlanjut  hingga  kemunculan kitab Majallah.
Kitab Majallah terdiri dari 16 kitab, 52 bab, dan 1851 pasal. Pada seratus halaman pertama berisi muqaddimah yang juga terdiri dari 99 kaidah fiqh. Kaidah-kaidah tersebut menempati posisi penting dalam kitab  Majallah,  karena  kaidah-kaidah  tersebut  adalah  prinsip  yang sekaligus  sebagai  penghubung  antara  konsep  fiqh  dengan  metode
15 Ibid , h. 304. 16 Lihat Chamim Tohari, Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia, (Jurnal Analisis, Vol. 15, No. 2, Desember 2015), h. 15.
17 Hayreddin Karaman, Islam Hukuk Tarihi , h. 318.
penerapannya  dalam  menyelesaikan  realitas  permasalahan  yang dihadapi. Kaidah-kaidah tersebut juga menjadi dasar dimana tiap bab dan pasal dalam kitab Majallah tersebut ditetapkan. Karenanya dalam menggunakan  tiap  pasal  aturan  dalam  kitab  Majallah,  para  hakim tidak  dapat  terlepas  dari  kaidah-kaidah  yang  ditulis  dalam  kitab tersebut. 18
Sebagai sebuah undang-undang hukum perdata, kitab Majallah sebenarnya  tidak  mencakup  semua  masalah  perdata.  Apabila  dilihat dari cakupan ilmu fiqh, kitab Majallah tidak memuat beberapa bidang pokok  yang  menjadi  bagian  penting  kajian  ilmu  fiqh  seperti  fiqh ibadah, hukum keluarga (al-ahwal al-syahsiyah), dan hukum ‘uqubah (al-ahkam  al-‘uqubat).  Menurut  Mustafa  Ahmad  Zarqa,  hal  tersebut karena kitab Majallah tidak dipersiapkan untuk memutuskan perkara- perkara  dalam  ranah  hukum  privat,  tetapi  untuk  menyelesaikan perkara-perkara  perdata  yang  berkaitan  dengan  muamalah  dan perekonomian.  Sehingga  untuk  masalah  seperti  hukum  pernikahan dan  kewarisan,  pemerintah  Usmaniyah  secara  tersendiri  melakukan kodifikasi  tersendiri  menjelang  kekhilafahan  Usmaniyah  berakhir, tepatnya  pada  tahun  1917  M,  yang  mana  hasil  kodifikasi  tersebut disebut  sebagai  “ Hukuki  Aile  Kararnamesi ”  atau  “ Putusan-putusan Hukum Keluarga. ” 19 Selain itu, tidak adanya al-ahkam al-uqubah dalam kitab Majallah karena perihal hukuman baik pidana maupun perdata telah  diatur  tersendiri  dalam  Undang-undang  yang  disebut  dengan Ceza Kanunu pada tahun 1840 M.
Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  sistematika  penulisan  kitab Majallah al-Ahkâm al-Adliyah ; Muqadimah (halaman 1-100)
1. Kitab al-Buyû’ (Muqadimah + 7 bab, halaman 101-403)
2. Kitab al-Ijârah (Muqadimah + 8 bab, halaman 403-611)
3. Kitab al-Kafâlah (Muqadimah + 3 bab, halaman 612-672)
4. Kitab al-Hawâlah (Muqadimah + 2 bab, halaman 673-700)
5. Kitab al-Rahn (Muqadimah + 4 bab, halaman 701-761)
6. Kitab al-Amânah (Muqadimah + 3 bab, halaman 762-832)
7. Kitab al-Hibah (Muqadimah + 2 bab, halaman 833-880)
8. Kitab al-Gasb wa al-Itlâf (Muqadimah + 2 bab, halaman 881-940)
18 Fahretin  Atar, Islam  Yargilama  Hukukun  Esaslari ,  (Istanbul:  MU  Ilahiyat Yayinlari, 2012), h. 6-7.
19 Mustafa Ahmad Zerka, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm , Jilid I, h. 240.
9. Kitab  al-Hajr  wa  al-Ikrâh  wa  al-Suf’ah  (Muqadimah  +  3  bab, halaman 941-1044)
10. Kitab al-Syirkah (Muqadimah + 8 bab, halaman 1045-1148)
11. Kitab al-Wakâlah (Muqadimah + 3 bab, halaman 1149-1530)
12. Kitab  al-Sulh  wa  al-Ibra  (Muqadimah  +  4  bab,  halaman  1531- 1571)
13. Kitab al-Ikrâr (Muqadimah + 4 bab, halaman 1572-1612)
14. Kitab al-Da’fa (Muqadimah + 12 bab, halaman 1613-1675)
15. Kitab  al-Bayyinah  wa  al-Tahlif  (Muqadimah  +  4  bab,  halaman 1676-1783)
16. Kitab al-Qadhâ’ (Muqadimah + 4 bab, halaman 1784-1851)
Kitab  Majallah  juga  membahas  dan  menetapkan  aturan-aturan tentang  peradilan  pada  bagian  akhir  isi  kitab.  Seperti  masalah perdamaian ( sulh ), pembebasan ( ibra ), sumpah ( ikrâr ), pembuktian ( al- bayyinât ),  dan  peradilan  ( qadhâ’ )  diatur  secara  tertib  dalam  kitab Majallah.  Karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  kitab  Majallah  tidak sekedar  kitab  hukum  perdata  yang  mengatur  ketentuan  bertransaksi berdasarkan hukum Islam, tetapi sekaligus sebagai kitab hukum acara perdata  di  bidang  muamalah  yang  berlaku  diseluruh  wilayah kekuasaan Usmaniyah. 20
Pada  masa  sekarang  penyusunan  undang-undang  umumnya menggunakan  metode  kasuistik  atau  undang-undang  disusun berdasarkan  kebutuhan  untuk  suatu  permasalahan  tertentu.  Apabila dilihat  dari  sisi  tersebut  maka  sebenarnya  mekanisme  penyusunan kitab Majallah sudah cukup modern, setidaknya pada masa reformasi hukum  (Tanzîmat)  di  Turki  pada  masa  itu.  Penyusunan  bab  per  bab kitab  majallah    dilakukan  secara  induktif  dengan  menggunakan kaidah-kaidah  khusus  di  bidang  muamalah  atau  transaksi,  untuk kemudian  hasilnya  diuji  dengan  menggunakan  kaidah-kaidah asasiyah atau kaidah fiqh yang pokok. 21

## Metode Penyusunan Kitab Majallah
Para  ulama  dalam  upayanya  menemukan  solusi  atas  suatu permasalahan  hukum  Islam  pada  masa  awal  pembentukan  kitab Majallah,  para  ulama  Turki  setidaknya  menggunakan  beberapa metode berikut: (1) Menggunakan al-Qur’an dan Sunnah serta metode- metode  dalam  ilmu  ushul  fiqh  sebagai  sumber  dan  metode
20 Fahretin Atar, Islam Yargilama Hukukun Esaslari , h. 7. 21 Ozman  Ozturk, Osmanli  Hukuk  Tarihinde  Mecelle ,  (Istanbul:  Iz  Yayincilik, 1973), h. 40-82.
mengeluarkan  hukum  ( takhrîj  al-hukm ); 22 (2)  Melakukan tarjîh 23 atas hasil ijtihad yang telah ada untuk kemudian ditetapkan dan digunakan pendapat yang paling kuat; (3) Melakukan kajian ulang atas pendapat- pendapat  fiqh  yang  telah  ada,  dengan  cara  menguji  pendapat- pendapat  tersebut  dengan  kaidah-kaidah  fiqh  dan  ushul  fiqh,  untuk melihat  pendapat  mana  yang  paling  relevan  dengan  kondisi  yang dihadapi  oleh  seorang  mufti  sebelum  mengeluarkan  fatwa;  (4) Mengambil  salah  satu  pendapat  fiqh  dalam  mazhab  tertentu  untuk diikuti  dan  dijadikan  dasar  berfatwa.  Keempat  metode  tersebut dilakukan  dalam  rangka  penyusunan  kitab  Majallah.  Artinya  materi hukum  yang  terdapat  dalam  kitab  Majallah  bukanlah  murni  hasil ijtihad para ulama Turki, tetapi hanya diambil dari pendapat fiqh yang telah ada setelah dilakukan takhrij dan tarjih atas pendapat-pendapat fiqh yang ada dalam mazhab Hanafi.
Sumber  penulisan  kitab  Majallah  kebanyakan  diambil  dari kitab-kitab  fiqh  yang mu’tabar karya  imam-imam  besar  mazhab Hanafiyah. Kitab-kitab fiqh yang menjadi sumber kitab Majallah dapat disebutkan sebagai berikut: (1) Kitab al-Amwâl dan kitab al-Haraj karya Abu  Yusuf  (w.  798  M);  (2)  Kitab al-Asl,  al-Jamî’  al-Kabîr , al-Jamî’  al- Shaghîr ,  dan al-Ziyâdat karya  Imam  Muhammad  Syaibani  (w.  805  M); (3)  Kitab Bidâyah  al-Sanayi karya  al-Kasani  (w.  1191  M);  (4)  Kitab al- Hidâyah karya al-Marginani (w. 1197 M); serta beberapa kitab lainnya karya Imam Zafer ibn Huzail (w. 775 M), al-Asrâr karya al-Dabusi (w. 1047  M), al-Muhtashar karya  Abu  Ja’far  al-Thahawi  (w.  933  M), al- Nawâzil karya  Abu  Laits  al-Samarqandhi  (w.  983  M), Fath  al-Qadîr karya Ibn Humam, Bahr al-Râ’iq karya Ibn Nujaim, dan Radd al-Muhtâr karya Ibn Abidin (w. 1836 M).
22 Takhrij  al-hukm adalah  mengeluarkan  hukum  dari  sumbernya  (yakni  al- Qur’an  dan  Sunnah)  dengan  menggunakan  metode-metode  ijtihad  dan  kaidah- kaidah  dalam  ilmu  fiqh  dan  ushul  fiqh.  Lihat  Ibn  Qayim  al-Jauziyah, I’lam  al- Muwâqi’în ,  juz  4,  Mesir:  t.p.,  t.th,  h.213. Takhrij dalam  konteks  penyusunan  kitab Majallah tidak berarti melakukan ijtihad murni atas suatu permasalahan baru yang belum  ada  ketentuan  hukumnya,  tetapi  sekedar  mengeluarkan  ulang  hukum  yang telah ada dalam fiqh Hanafiyah lengkap beserta dalil dan metodenya.
23 Tarjih menurut  pendapat  jumhur  ulama  adalah  menguatkan  salah  satu dalil  yang  hanni  dari  yang  lainnya  untuk  diamalkan  berdasarkan  dalil  tersebut. Jumhur  ulama  mengkhususkan  tarjih  pada  permasalahan  yang  zhanni.  Karena hakekatnya tarjih dalam konteks fiqh tidak termasuk persoalan yang qath’i dengan yang  qath’i,  juga  tidak  termasuk  antara  yang qath’i dengan  yang  zhanni.  Lihat Rahmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqh , (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 242-243.
Mengenai  metode  aplikasi  konsep  fiqh  dalam  kitab  Majallah, para  hakim  Usmaniyah  mengikuti  dan  menggunakan  kaidah-kaidah fiqh  Ibn  Nujaim  yang  terdapat  dalam  kitab Al-Asbah  wa  al-Nadhâ’ir . Terutama  untuk  perkara-perkara  baru  yang  belum  dibahas sebelumnya  dalam  kitab-kitab  fiqh,  maka  mutlak  diperlukan  kaidah- kaidah  fiqh  untuk  menyelesaikannya.  Selain  itu  untuk  memudahkan para hakim dan masyarakat luas dalam memahami isi kitab Majallah, pada bagian muqadimah kitab tersebut dilengkapi dengan penjelasan istilah-istilah  yang  lazim  digunakan  dalam  kitab-kitab  fiqh Hanafiyah. 24

## Kritik Terhadap Kitab Majallah
Layaknya sebuah hasil pemikiran manusia, kitab Majallah tidak luput  dari  kritikan  para  ahli  hukum,  baik  ahli  hukum  Turki  sendiri maupun  ahli  hukum  dari  luar  Turki.  Beberapa  pakar  hukum  Turki kontemporer 25 melakukan  studi  mendalam  tentang  kitab  Majallah, dari kajian tersebut mereka menulis beberapa kritikan terhadap sistem, struktur, dan bahkan kandungan materi hukum dalam kitab Majallah. Di antara beberapa pokok kritikan tersebut adalah:
1. Dari  sisi  mantik  hukum,  beberapa  pembagian  bab  maupun pasal  dalam  kitab  Majallah  tampak  tidak  sinkron  dan  tidak sistematis.
2. Dilihat  dari  cakupannya  sebagai  sumber  hukum  perdata modern, kitab Majallah tidak mencakup secara lengkap bidang- bidang  cakupan  hukum  perdata  seperti  hukum  keluarga (hukum pernikahan dan hukum kewarisan). Ketidaklengkapan tersebut  menyebabkan  kekosongan  hukum  perdata  di  Turki, sehingga pemerintah Turki di kemudian hari menyusun secara tersendiri undang-undang hukum perdata lain seperti Undang- undang  Hukum  Pernikahan  ( Hukuki  Aile  Kararnamesi )  dan Undang-undang Hukum Piutang ( Turk Borclar Kanunu ).
3. Terjadi pengulangan yang dianggap tidak perlu pada beberapa pasal dalam kitab Majallah.
4. Kitab  Majallah  hanya  bersumber  dari  satu  mazhab  pemikiran hukum  Islam  saja  dalam  menjawab  permasalahan  umat.  Hal
24 Hayreddin Karaman, Islam Hukuk Tarihi , h. 314.
25 Di  antara  pakar  hukum  Turki  modern  yang  melakukan  kritik  terhadap kitab  Majallah  adalah  prof.  Findikoglu,  prof.  Barkan,  dan  prof.  Hifzi  Veldet.  Lihat Abu al-Ula Mardin, Medeni Hukuk , h. 186-226.
demikian  dianggap  tidak  mencukupi  kebutuhan  hukum masyarakat modern.
5. Ada kalanya susunan kalimat pada beberapa pasal dalam kitab Majallah sulit dipahami.
6. Metode  dan  sistematika  yang  digunakan  tampak  tumpang tindih  dan  tidak  memenuhi  standar  kitab  undang-undang modern.
Kritik  para  pakar  hukum  Turki  modern  tersebut  dapat  juga dipahami  secara  politis  sebagai  bentuk  dukungan  pemerintah  dalam menerapkan sistem hukum Barat modern - yang dalam hal ini adalah sistem  hukum  Perancis  -  pasca  tidak  diberlakukannya  kitab  Majallah sebagai sumber huum perdata di Turki tahun 1926. 26
Sementara  itu  kritikan  yang  lain  terhadap  kitab  Majallah diungkapkan  oleh  pakar  hukum  Islam  kontemporer  Universitas Damaskus, Mustafa Ahmad Zerka. Beberapa poin kritikannya yaitu:
1. Apabila dilihat dari sistem penulisan materi hukumnya, banyak sekali pasal-pasal yang ditulis dengan penjelasan yang panjang. Hal  ini  membuat  kitab  Majallah  tidak  tampak  seperti  kitab Undang-undang, tetapi lebih menyerupai kitab-kitab fiqh biasa yang  tidak  memenuhi  standar  sebagai  sebuah  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata modern. 27
2. Kitab  Majallah  selain  memuat  materi  hukum  perdata  juga memuat  apa  yang  dalam  istilah  ilmu  hukum  modern  disebut sebagai “Hukum Peradilan” atau “ Ushûl al-Ahkâm ”. Jika dilihat dari  konteks  sistem  hukum  modern,  sebagai  sebuah  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  tidak  seharusnya  bercampur aduk  dengan  Undang-undang  Hukum  Peradilan.  Dengan  kata lain,  antara  keduanya  harus  dipisah  secara  tersendiri,  karena tidak  semestinya  dalam  satu  kitab  perundangan  memuat  dua peraturan perundangan yang berbeda. 28
3. Kitab  Majallah  hanya  bersumber  dari  satu  pemikiran  mazhab saja, yakni mazhab Hanafi. Menurut Ahmad Zerka, berpegang hanya  pada  satu  mazhab  pemikiran  fiqh  saja  pada  zaman sekarang tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan umat.  Idealnya  diperlukan  pandangan  semua  mazhab  fiqh
26 Lihat Turgut Akinturk dan Derya Ates Karaman, Medeni Hukuk , (Istanbul: Beta Basim A.S., 2012), h. 47.
27 Mustafa Ahmad Zerka, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm , h. 242. 28 Ibid , h. 242-243.
untuk  menjadi  sumber  rujukan  pemecahan  masalah  hukum Islam modern. Menurutnya, seandainya kitab Majallah di awal penyusunannya  mengakomodasi  semua  pemikiran  mazhab fiqh, tentunya kitab tersebut akan lebih komprehensif dan lebih maslahah  serta  akan  lebih  relevan  dengan  permasalahan  umat pada masa sekarang. 29
Apabila  dilihat  dari  bentuk  susunannya,  kitab  Majallah  lebih tampak  sebagai  ringkasan  kitab-kitab  fiqh  daripada  sebagai  sebuah kitan  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Hanya  saja  karena  kitab tersebut  secara  resmi  menjadi  bagian  dari  konstitusi  negara,  menjadi salah  satu  sumber  hukum  perdata  Turki  Usmaniyah,  maka  setiap keputusan hukum yang berdasarkan kitab tersebbut menjadi “qadha” yang harus ditaati, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini  berbeda  dengan  kitab-kitab  fiqh  lainnya  yang  tidak  secara  resmi menjadi  bagian  dari  sumber  hukum  negara,  sehingga  pandangan hukum  yang  bersumber  dari  kitab-kitab  fiqh  selain  kitab  Majallah sebatas  menjadi  “fatwa”  yang  tidak  mengikat,  serta  tidak  memiliki kekuatan hukum tetap.
Terlepas dari kelemahan-kelemahannya sebagaimana disebutkan  sebelumnya,  apabila  dilihat  secara  kontekstual penyusunan  kitab  Majallah,  sebenarnya  kitab  tersebut  merupakan karya  cemerlang  pada  masanya  karena  diantara  kelebihannya  kitab Majallah  telah  terbukti  memenuhi  fungsinya  sebagai  pemersatu pandangan hukum para hakim sekaligus sebagai sumber hukum yang memudahkan  pengambilan  hukum  sebagaimana  yang  dibutuhkan umat Islam pada masa itu.  Yang lebih penting lagi, keberadaan kitab Majallah  sesungguhnya  telah  menjadi  sumber  inspirasi  dari munculnya gerakan kodifikasi hukum Islam di dunia Islam pada awal abad  ke-20  hingga  sekarang  yang  menunjukan  sebagai  salah  satu keistimewaan yang melekat pada kitab Majallah.
Kelemahan-kelemahan  kitab  Majallah  tersebut  tampaknya menjadi  sebab  kitab  tersebut  tidak  diberlakukan  lagi  di  seluruh wilayah  Turki,  meskipun  tidak  sepenuhnya  ditinggalkan.  Karena sebagian  wilayah  yang  dulu  menjadi  bagian  dari  kekhalifahan  Turki Usmaniyah  masih  menerapkan  kitab  Majallah  hingga  munculnya gerakan kodifikasi hukum Islam di negara-negara Islam.
29 Ibid , h. 243.

## Kedudukan Kitab Majallah dalam Tata Hukum Turki Modern
Kitab Majallah  al-Ahkâm  al-Adliyyah telah  resmi  menjadi bagian dari  sumber  hukum  pemerintah  Turki  selama  57  tahun  pasca kodifikasi  kitab  tersebut  pada  masa  kekhilafahan  Usmaniyah  sekitar tahun  1869  Mhingga  bergulirnya  revolusi  di  Turki  yang  merubah Turki  menjadi  sebuah  negara  republic  yang  sekuler  pada  tahun  1922 M.  dan  kitab  Majallah  masih  tetap  diberlakukan  hingga diundangkannya  Undang-undang  Hukum  Perdata  Turki  yang  baru yang disebut “ Turk Medeni Kanunu ” pada tahun 1926 M.
Turk  Medeni  Kanunu  adalah  kitab  Undang-undang  Hukum Perdata Turki modern yang menggunakan sistem tata hukum Perancis yang  memuat  beberapa  bidang  cakupan  hukum  perdata  seperti hukum  personal  ( Kisiler  Hukuku ),  hukum  keluarga  ( Aile  Hukuku ), hukum  kewarisan  ( Miras  Hukuku ),  hukum  properti  ( Esyalar  Hukuku ), serta hukum piutang ( Borclar Hukuku ). Berbeda dengan kitab Majallah, dalam  Turk  Medeni  Kanunu  tidak  terdapat  Hukum  Peradilan ( Yargilama hukuku ) karena dalam sistem perundang-undangan modern, hukum  peradilan  biasanya  dipisahkan  dari  perundang-undangan lainnya.
Turk  Medeni  Kanunu  pada  awal diresmikannya  menjadi kitab Undang-undang Hukum Perdata Turki pada tanggal 4 oktober 1926 M hanya  terdiri  dari  544  pasal  dan  818  sub  pasal.  Setelah  mengalami amandemen pada tanggal 1 oktober 2002 berubah menjadi 1030 pasal dan  4721  sub  pasal. 30 Dalam  Turk  Medeni  Kanunu,  undang-undang tentang  hukum  muamalah  atau  yang  berkaitan  dengan  transaksi ekonomi  tercakup  di  dalam  bagian  hukum  properti  ( Esya  Hukuku ), hukum  piutang  ( Borclar  Hukuku ),  dan  juga  hukum  perdagangan ( Ticaret  Sirketleri  Hukuku ). 31 Karena  cakupan  Turk  Medeni  Kanunu yang  demikian  luasnya  dalam  bidang-bidang  hukum  perdata  Turki, maka  kitab  Majallah  secara  resmi  tidak  lagi  diberlakukan  sejak diundangkannya Turk Medeni Kanunu tersebut. Lantas dimana fungsi dan  kedudukan  kitab  Majallah  dalam  tata  hukum  negara  Turki modern, utamanya dalam kehidupan masyarakat muslim di Turki saat ini?
30 Turgut Akinturk dan Derya Ates Karaman, Medeni Hukuk , h. 47-48.
31 Necip Bilge, Hukuk Baslangici , (Ankara: Turhan Kitabevi, 2012), h. 116-119.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  lakukan  secara langsung  di  kota  Istanbul  Turki, 32 setidaknya  dapat  menyimpulkan bahwa kitab Majallah masih menempati kedudukan yang fundamental dalam sisyem hukum di Turki, yakni:
Pertama , kitab Majallah menjadi spirit atau semangat penegakan hukum perdata Turki modern. Karena itu dalam pandangan beberapa pakar hukum Islam di Turki, apabila terdapat pasal-pasal dalam Turk Medeni Kanunu yang bertentangan dengan kitab Majallah, maka pasal tersebut  tidak  boleh  diberlakukan.  Itu  artinya  negara  Turki  masih memberlakukan  kitab  Majallah  secara  substansif.  Meskipun  kitab Majallah  tidak  lagi  menjadi  sumber  hukum  perdata  Turki,  tetapi substansinya  masih  tetap  berlaku  dan  ditaati  oleh  rakyat  Muslim  di Turki hingga sekarang.
Kedua ,  kitab  Majallah  hingga  saat  ini  masih  menjadi  sumber hukum muamalah masyarakat muslim di Turki secara privat. Melalui beberapa  kali  wawancara  dengan  para  pedagang  di  pasar-pasar tradisional dan bahkan di beberapa mall besar di kota Istanbul, kitab Majallah bagi masyarakat muslim di Turki mungkin tidak lagi menjadi sumber hukum resmi untuk memutuskan persoalan muamalah, tetapi yang  lebih  penting  adalah  fungsinya  sebagai  pedoman  dalam bermuamalah  dengan  maksud  memperoleh  penghasilan  yang  halal menurut hukum Islam. Artinya, masyarakat Turki masih menerapkan kitab Majallah secara informal sebagaimana mereka menerapkan fiqh mazhab Hanafi.
Apabila  realitas  tersebut  dilihat  dari  sisi  sistem  tata  hukum modern,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kitab  Majallah  sebenarnya masih  menjalankan  fungsinya  sebagai  sumber  hukum  perdata  Turki hingga  sekarang,  hanya  saja  dalam  kedudukannya  sebagai  sumber
32 Hasil  wawancara  secara  langsung  antara  tanggal  27  Januari  hingga  20 Pebruari 2016 di kota Istanbul Turki. Responden yang diwawancarai dikelompokkan menjadi dua; (1) kelompok ahli hukum Turki. Di antaranya adalah beberapa pakar hukum Islam di Turki seperti prof. Bilal Aybakan dari Marmara University dan prof. Hamdi Furat dari Istanbul University. (2) kelompok masyarakat awam, diantaranya beberapa  pedagang  di  pasar  tradisional  dan  juga  pedagang  di  mall-mall  modern. Dalam  hal  ini  kelompok  ahli  hukum  berpendapat  bahwa  kitab  Majallah  tidak menjadi sumber hukum formal di Turki saat ini, tetapi menjadi ruh dan diterapkan secara  substansial.  Sementara  kelompok  awam  berpendapat  bahwa  kitab  Majallah bagi mereka bukan lagi berfungsi untuk memutuskan perkara muamalah, sama seali bukan,  karena  itu  tugas  para  hakim  di  pengadilan.  Kitab  Majallah  bagi  mereka adalah  sebagai  pedoman  yang  mereka  ikuti  dalam  bermuamalah  agar  didapatkan hasil yang halal.
hukum  informal.  Namun  apabila  dilihat  dari  sisi  kekuatan pengaruhnya  dalam  kehidupan  warga  muslim  Turki,  setidaknya hingga  saat  ini  kitab  Majallah  masih  dianggap  sebagai  warisan  yang teramat penting dari ulama-ulama mazhab yang mereka cintai, yakni mazhab  Hanafi.  Sehingga  meskipun kitab  Majallah  menempati  posisi sebagai  sumber  hukum  perdata  informal,  pengaruhnya  masih  tetap terjaga  dan  ditaati  oleh  masyarakat  muslim  di  Turki  modern sebagaimana  ketika  kitab  tersebut  masih  berlaku  sebagai  sumber hukum formal.

## Simpulan
Kodifikasi  dan  perundangan  hukum  Islam  pertama  didunia Islam  dimulai  pada  masa  penyusunan  kitab Majallah  al-Ahkâm  al- Adliyyah oleh pemerintahan Usmaniyah di Turki. Hal terpenting yang melatarbelakangi  kodifikasi  tersebut  adalah  adanya  kesulitan  yang dialami  para  hakim  dalam  menemukan  rujukan  hukum  yang  dapat mempersatukan pendapat mereka tentang masalah yang sama. Selain itu,  hukum  yang  ada  dinilai  tidak  selalu  dapat  menyelesaikan persoalan  yang  dihadapi,  sehingga  dibutuhkan  undang-undang  baru yang  mampu  menjawab  kebutuhan  tersebut.  Maka  disusunlah  kitab Majallah dan secara resmi menjadi sumber Hukum Perdata Turki sejak 1869 M hingga 1926 M. Sistematika penyusunan kitabMajallah terdiri dari  pengertian  istilah-istilah  dalam  hukum  Islam,  kaidah-kaidah penetapan  hukum  Islam,  materi  hukum,  serta  hukum  peradilan  atau ushul  al-hukm.  Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  adalah metode  takhrij  dan  tarjih  terhadap  kitab-kitab  mu’tabarah  mazhab Hanafi.
Sebagai  hasil  karya  manusia,  kitab  Majallah  tidak  lepas  dari kritik para pakar hukum modern, baik di dalam maupun diluar Turki. Diantara  kelemahan  kitab  Majallah  adalah  sistem  kodifkasinya  yang tidak  memenuhi  standar  sebagai  Hukum  Perdata  dalam  kacamata teori perundang-undangan hukum modern. Kelemahan lainnya adalah sumber kitab Majallah yang hanya bersandar pada satu mazhab, yakni mazhab  Hanafi.  Namun  terlepas  dari  kelemahan-kelemahannya sebagai  sumber  hukum  resmi  pemerintah  Usmaniyah,  setidaknya kitab  Majallah  telah  mampu  memenuhi  fungsinya  sebagai  pemersatu pandangan hukum para hakim sekaligus sebagai sumber hukum yang memudahkan  pengambilan  hukum  sebagaimana  yang  dibutuhkan umat  Islam  pada  masa  itu.  Serta  menjadi  sumber  inspirasi  dari
munculnya gerakan kodifikasi hukum Islam di dunia Islam pada awal abad ke-20 hingga sekarang.
Meskipun kitab Majallah secara resmi sudah tidak lagi menjadi sumber  hukum  perdata  di  Turki,  tetapi  setidaknya  kitab  tersebut masih  memiliki dua  kedudukan  penting  dalam  kehidupan  hukum di Turki modern: (1) Sebagai spirit hukum perdata yang mana substansi- substansinya  masih  dipatuhi  dan  diterapkan;  (2)  Sebagai  sumber hukum  informal  masyarakat  muslim  Turki  dimana  kitab  Majallah berfungsi  sebagai  pedoman  bermuamalah  sehari-hari.  Hal  demikian karena  mecintaan  masyarakat  Turki  terhadap  agama  dan  ajaran mazhab Hanafiyah yang mereka anut .

## DAFTAR PUSTAKA
Akinturk, Turgut, Medeni Hukuk , Istanbul: Beta Basim A.S., 2012. Anik, Mehmet, Two Axes Revolving Around the Discussions of Secularizm in Turkey , Istanbul: Ilem, 2012.
Atar, Fahretin, Fikih Usulu , cet. Ke-10, Istanbul: 2013.
------------------, Islam Yargilama Hukukun Esaslari , Istanbul: MU Ilahiyat Yayinlari, 2012.
------------------, Tanzîmat  Fermani ,  Diktat  Mata  Kuliah Islam  Yargilama Hukuku , 2012. Aydin, M. Akif, Turk Hukuk Tarihi , Istanbul: Beta Yayinlari, 2013. Berkes, Niyazi, The Development of Secularizn in Turkey , Mc Gill: Mc Gill University Press, 1964.
Bilge, Necip, Hukuk Baslangici , Ankara: Turhan Kitabevi, 2012. Hitti, Philip K., History of the Arab , cet. Ke-10, New York: Mac Millan,
1976.
Ibn Qayim al-Jauziyah, I’lam al-Muwâqi’în , juz 4, Mesir: t.p., t.th. Karaman, Hayreddin, Islam Hukuk Tarihi , Istanbul: Iz Yayincilik, 2012. Mardin,  Abu  al-Ula, Medeni  Hukuk  Cephesinden  Ahmed  Cevdet  Pasha ,
Istanbul: Istanbul Yayinlari, 1946.
Ozturk,  Ozman, Osmanli  Hukuk  Tarihinde  Mecelle ,  Istanbul:  Iz Yayincilik, 1973.
Syafei, Rahmat, Ilmu Ushul Fiqh , Bandung: Pustaka Setia, 1999. Tabakoglu,  Ahmed, Islam  Iktisadina  Giris ,  Istanbul:  Dergah  Yayinlari, 2008.
Tohari,  Chamim, Fiqh  Keindonesiaan:  Transformasi  Hukum  Islam  Dalam Sistem  Tata  Hukum Di  Indonesia, Jurnal  Analisis,  Vol.  15, No.  2, Desember 2015.
Zerka, Mustafa Ahmad, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm , Jilid I, Jeddah: Dâr al-Bashîr, 2004.
Zurcher,  Erik  J., Turkey  A  Modern  History ,  London-New  York:  I.B. Touris & Co. Ltd, 1994.