Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(1), 2023, 59-64 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2603 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2603

## Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Neneng Nurmalasari 1 , Afi Nur Zakiyyah 2* , Acep Rifki Padillah 3 , Rohiman 4 , Yayat Hidayat 5
1,2,3,4,5 STITNU Al-Farabi, Pangandaran, Indonesia *Corresponding Author: afielsa6@gmail.com Info Artikel Diterima: 10/03/2023 Direvisi: 17/03/2023 Disetujui: 20/03/2023
Abstract . Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) is a form of small business whose existence plays a very  important  role  in  empowering  the  community  to  have  economic  independence.  MSMEs  that  are  made partners  in  community  service  activities  are  people  who  are  members  of  MSMEs  in  Sukamulya  Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency. The purpose of this service is to be able to empower the people of Sukamulya Village through socialization of business legality and  assistance in making business legality  in the village. By having business legality, business actors are expected to be able to compete in the free market era.  The  method  used  in  this  community  service  activity  is  the  Participatory  Action  Research  (PAR)  method, carried  out  in  the  form  of  problem  identification  through  field  observations,  then  followed  by  the  stages  of program organization and planning, followed by program implementation and the last is the evaluation stage. The results of this service show that the community empowerment process runs in stages, namely preparation, assessment, implementation, evaluation and termination. The driving factor for community empowerment is the existence of high motivation from the community to make good use of local potential. While the inhibiting factors are knowledge and community insight regarding the importance of business legality and the lack of assistance from Sukamulya Village in managing business legality.
Keywords: UMKM, Business Legality, Empowerment
Abstrak. Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  bentuk  usaha  kecil  yang  keberadaannya sangat  berperan  dalam  memberdayakan  masyarakat  agar  memiliki  kemandirian  dalam  bidang  ekonomi. UMKM  yang  dijadikan  mitra  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  masyarakat  yang tergabung dalam UMKM di Desa Sukamulya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari pengabdian  ini adalah untuk  dapat  memberdayakan  masyarakat Desa Sukamulya  melalui  Sosialisasi legalitas  usaha  dan  pendampingan  pembuatan  legalitas  usaha  di  Desa.  Dengan  memiliki  legalitas  usaha, para  pelaku  usaha  diharapkan  mampu  bersaing  dalam  era  pasar  bebas.  Metode  yang  digunakan  dalam kegiatan  pengabdian  ini  yaitu  metode  Participatory  Action  Research  (PAR),  dilakukan  dalam  bentuk Identifikasi  masalah  melalui  observasi  lapangan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  tahapan  pengerganisasian dan perencanaan program, dilanjut dengan pelaksanaan program serta terahir adalah tahap evaluasi. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara bertahap yaitu persiapan,  pengkajian,  pelaksanaan,  evaluasi  dan  terminasi.  Faktor  pendorong  pemberdayaan  masyarakat ini  adalah  adanya  motivasi  yang  tinggi  dari  masyarakat  untuk  memanfaatkan  potensi  lokal  dengan  baik. Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah  ilmu  pengetahuan  serta  wawasan  masyarakat  mengenai pentingnya  legalitas  usaha  dan  kurangnya  pendampingan  dari  pihak  Desa  Sukamulya  dalam  pengurusan legalitas usaha.
Kata Kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Pemberdayaan
How  to  Cite: Nurmalasari,  N.,  Zakiyyah,  A.  N.,  Padillah,  A.  R.,  Rohiman,  R.,  &  Hidayat,  Y.  (2023). Pemberdayaan  UMKM  melalui  Legalitas  Usaha di  Desa  Sukamulya  Kecamatan  Langkaplancar  Kabupaten Pangandaran. Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3( 1), 59-64.
https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2603
Copyright (c) 2023 Neneng Nurmalasari, Afi Nur Zakiyyah, Acep Rifki Padillah, Rohiman, Yayat Hidayat. This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.

## Pendahuluan
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  salah  satu  sektor ekonomi  dalam  penggerak  roda  perekonomian  nasional  dengan  kontribusi dan peranannya dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding entitas bisnis  lainnya.  Dalam  istilah  umum  dalam  dunia  ekonomi  yang  merujuk kepada  usaha  ekonomi  produktif  yang  dimiliki  perorangan  maupun  badan usaha  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang  No.  20 tahun 2008.
Dalam  beberapa  kurun  waktu  terakhir  pemerintah  terus  berupaya untuk melebarkan sayap dalam UMKM, karenanya UMKM merupakan salah satu  penopang  ekonomi  di  Indonesia.  Untuk  hal  tersebut  bisa  tercapai,
Neneng Nurmalasari, Afi Nur Zakiyyah, Acep Rifki Padillah, Rohiman, Yayat Hidayat Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
diperlukan legalitas untuk menunjang keberlanjutan UMKM. Legalitas UMKM akan  membuat  pemilik  merasa  aman  menjalankan  bisnis  tanpa  khawatir bisnisnya dianggap ilegal dan penutupan oleh pemerintah. Selain itu, UMKM juga  menjadi  penopang  perekonomian  masyarakat  dan daerah (Indrawati &  Amnesti,  2019).
Peningkatan  ekonomi  warga  masyarakat  di  Desa  Sukamulya  adalah dengan  mengembangkan  potensi  diri  dan  potensi  alam  sehingga  bisa membentuk  UMKM,  ada  3  kelompok  masyarakat  di  desa  tersebut  yang bergerak  dibidang  UMKM  yaitu,  kelompok  ibu-ibu  yang  bergerak  dibidang cathering, kelompok anak muda yang bergerak dibidang kerajinan berbahan dasar  batok  dan  kelompok  masyarakat  yang  bergerak  dibidang  kopi.  Dari ketiga jenis usaha masyarakat tersebut yang mempunyai legalitas itu hanya satu kelompok, yaitu kelompok yang bergerak dibidang kopi.
Berdasarkan  hasil  survey  yang  kami  lakukan,  kelompok  UMKM  yang belum memiliki legalitas adalah karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh pelaku UMKM karena mereka menganggap mengurus legalitas usaha itu rumit  hal  tersebut  terjadi  karena  tidak  adanya  pendampingan  dari pemerintah setempat yaitu pemerintah Desa Sukamulya dalam membimbing pelaku  UMKM  tersebut.  Ketidaktahuan  pelaku  UMKM  dan  tidak  adanya pendampingan  pemerintah  desa  dalam  pengembangan  usaha  masyarakat terutama  dibidang  UMKM  menjadi  faktor  tidak  adanya  legalitas  usaha  yang dibuat oleh pelaku UMKM. Dokumen legalitas yang diiperlukan untuk UMKM usaha  antara  lain  akte  pendirian  badan  usaha,  nomor  pokok  wajib  pajak perusahaan,  surat  izin  usaha,  izin  lingkungan,  izin  edar  produk  dan dokumen lainnya (Fitriani, 2017).
Pelaku  UMKM  memerlukan  lisensi  perdagangan  yang  menunjukkan bahwa  usaha  tersebut  benar-benar  ada,  aktif,  dan  memenuhi  syarat  untuk persetujuan. Masih banyak manfaat lain yang didapat dari memiliki legalitas untuk  menjalankan  usahanya.  Selain  membuktikan  bahwa  perusahaan  itu benar-benar  ada.  Pentingnya  bagi  Pelaku  UMKM  untuk  memiliki  legalitas, karena  hal  ini  dapat  membawa  keuntungan  yang  cukup  baik  karena  dapat menarik konsumen lain, dan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau  Online Single  Submission  (OSS)  dinyatakan  bahwa “NIB  meru pakan  identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan  Izin  Komersial  atau  Operasional  termasuk  untuk  pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.

## Metode Pelaksanaan
Lokasi  pelaksanaan  program  pemberdayaan  di  Desa  Sukamulya, Kecamatan  Langkaplancar  Kabupaten  Pangandaran,  dengan  partisipan  dan fokus  utama  tertuju  pada  para  pelaku  usaha  dan  UMKM  Desa  Sukamulya. Sedangkan,  metode  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  UMKM  melalui legalitas usaha di Desa Sukamulya yakni participatory  action  research (PAR). Participatory Action  Research merupakan  metode penyadaran  masyarakat mengenai  potensi  dan  masalah  yang  ada  serta  mendorong  keikutsertaan atau    partisipasi    masyarakat    dalam      kegiatan    perubahan    yang    akan dilaksanakan(Rahmat & Mirnawati, 2020).
Secara  umum  tahapan  metode    PAR    terangkum    ke  dalam    siklus yang  dimulai  dari  tahap observasi,  refleksi,  kemudian  dilanjut  dengan
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(1), 2023, 59-64 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2603 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2603
rencana  aksi  dan  tahap  tindakan  atau  pelaksanaan program (Safeí et al., 2020).  Siklus  tersebut  tidak  berhenti  hingga  pada  tahap  tindakan/aksi, namun  berlanjut  ke    tahap    evaluasi    yang    kemudian    nantinya    akan kembali    ke    refleksi,    perencanaan  program      lanjutan      dan    pelaksanaan program   hingga   terjadi   perubahan   sosial   sebagai  tujuan bersama.
Sedangkan,  dalam      pelaksanaan      program      pemberdayaan masyarakat      pada      program  legalitas  UMKM  di  Desa  Sukamulya  melalui beberapa    tahapan    yakni    tahap    indentifikasi    masalah    melalui  observasi lapangan  kemudian  dilanjutkan  dengan  tahapan  pengorganisasian  dan perencanaan program, dilanjut dengan aksi atau peaksanaan program serta yang terakhir adalah tahap evaluasi.
1) Identifikasi  masalah,  dilakukan  dengan  cara  meninjau  langsung  situasi dan  kondisi  UMKM  dan  melakukan  wawancara  bersama  para  pelaku usaha di Desa Sukamulya
2) Dari  hasil  observasi,kemudian  dilanjutkan  dengan  perencanaan  aksi melalui    berkolaborasi  dengan  pemerintah  Desa  Sukamulya  dan  para pemuda Desa.
3) Rencana  yang    telah    tersusun,    kemudian    diimpementasikan    melalui pelaksanaan    sosialisasi  mengenai  pentingnya  legalitas  usaha  dan  cara memperoleh legalitas usaha dengan  melibatkan  para  pelaku  usaha  di Desa Sukamulya.
4) Setelah  sosialisasi,  pelaku  usaha  mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha (NIB) yang dibantu oleh mahasiswa dalam pengajuannya.
5) Di  akhir  program  dilakukan  penilaian  dari  seluruh  rangkaian  program yang telah dilaksanakan.
Dari  tahapan  diatas  secara  keseluruhan  proses  pemberdayaan dilaksanakan  oleh,  dari  dan  bersama  masyarakat  Desa  Sukamulya.  Hal  ini yang  menjadi  ciri  utama  dari  sebuah  metode  yang  berbasis  partisipasi masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
UMKM adalah unit produksi dan bisnis otonom yang dioperasikan oleh individu  atau  badan  usaha  dari  semua  sektor  ekonomi.  Pada  prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM)  biasanya  didasarkan  pada  nilai  awal  aset  (tidak  termasuk  tanah  dan bangunan),  omset  tahunan  rata-rata  atau  jumlah  karyawan  tetap.  Di Indonesia, definisi UMKM diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  UMKM  sebagai  usaha  manufaktur  yang  dimiliki  oleh  orang perseorangan  dan/atau  organisasi  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro. Usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  mandiri  yang  dilakukan  oleh orang  perseorangan  atau  badan  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  cabang  dari  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian dan  memenuhi  kriteria  usaha  kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  (Marka  et  al.,  2018).  Usaha  mikro  adalah  unit  usaha  dengan kekayaan paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang  dijadikan  tempat  usaha  dengan  omzet  tahunan  paling  banyak  Rp 300.000.000.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang UMKM bahwa pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menempatkan  perizinan  usaha  sebagai salah  satu  aspek  strategis  dalam  rangka  penciptaan  iklim  usaha  disamping aspek  yang lain,  yaitu:  pendanaan,  sarana dan  prasarana,  informasi  usaha,
Neneng Nurmalasari, Afi Nur Zakiyyah, Acep Rifki Padillah, Rohiman, Yayat Hidayat Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
kemitraan,  kesempatan  berusaha,  promosi  dagang,  dan  dukungan kelembagaan  (Dewi,  2021).  Dengan  itu  tim  mengadakan  kegiatan  sosialisasi yang  dilaksanakan  di  tempat  produksi  pengrajin  batok  kelapa  Desa Sukamulya, Kec. Langkaplancar, Kab. Pangadaran.
Para  pelaku  usaha  di  Desa  Sukamulya  belum  terbentuk  wadah  yang bisa  menaikan  kelas  sebagai  pelaku  UMKM  setempat.  Dengan  adanya fenomena  tersebut,  tim  memberikan  edukasi  dan  pengetahuan  tentang pentingnya  legalitas  usaha  dengan  adanya  legalitas  usaha  tersebut  UMKM dapat  dinyatakan  sah/dibolehkannya  seseorang  atau  badan  untuk melakukan usaha dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi  sarana  pemberdayaan  dalam  mengembangkan  usahanya.  Dalam metode  ini  pelaku  usaha  dijelaskan  mengenai  pentingnya  legalitas  usaha. Selain  itu  kegiatan  tersebut  dalam  metode  ini  pelaku  usaha  juga  juga diberikan  pendampingan  untuk  mengurus  izin  usaha  melalui  Nomor  Induk Berusaha (NIB) pada Laman Online Single Submission (OSS).
Gambar 1 . Sosialiasasi pentingnya legalitas usaha dan cara mendapatkan legalitas usaha kepada UMKM pengrajin batok kelapa
Kondisi  UMKM  pada  saat  ini  mulai  yang  berskala  mikro,  kecil  dan menengah  dianjurkan  harus  memiliki  legalitas  atau  izin  usaha  yang merupakan  suatu  bentuk  dokumen  resmi  dariinstansi  berwenang.  Aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan  usaha  dengan  sistem  pelayanan  terpadu  satu  pintu;  2) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa didapat dengan mudah setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti mengajukan izin ke kantor Camat dengan melampirkan KTP, foto kopi Kartu Keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa(Nuroksi Apipah, Dumadi, 2022).
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(1), 2023, 59-64 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2603 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2603
Gambar 2 . Konsultasi mengenai legalitas UMKM Bersama pendamping UMKM Kab.Pangandaran

## Simpulan dan Tindak Lanjut
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  tim  pengabdian  telah  melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Sukamulya khusunya UMKM pengrajin batok kelapa tentang legalitas usaha. Adapun  yang  menjadi  fokus  yaitu  kesadaran  bagi  pelaku  usaha  untuk mengurus  legaitas  usaha,  membuka  pengetahuan  tentang  macam-macam dan  manfaat  legalitas  usaha.  Agar  ke  depannya  bisa  berjalan  dengan  baik, maka pelaku usaha harus terus diberikan sosialisasi dan pendampingan dari tim  pengabdian  terkait  dalam  pengurusan  legalitas  usaha.  Mengingat  ada beberapa  perubahan  peraturan  terkait  legalitas  usaha  dan  persaingan semakin  ketat  di  era  pasar  bebas  ini.  Rekomendasi  kedepannya  agar pemerintah  terus  melakukan  sosialisasi  dalam  pengurusan  legalitas  usaha. Pentingnya memiliki izin usaha bagi UMKM di Indonesia saat ini.
Dengan memiliki usaha dijamin usaha ke depan akan menjadi semakin maju  dan  bisa  bersaing  dengan  pasar  global.  Selain  perizinan,  ada  hal penting lain yang menentukan kemajuan bisnis UMKM saat ini, yaitu dalam hal  pengelolaan  keuangan  usaha.  Agar  bisa  berjalan  dengan  baik,  maka usaha  harus  memiliki  izin  secara  legal.  Bukan  hanya  usaha  yang  skalanya besar  saja  yang  harus  memiliki  izin,  tetapi  usaha  dengan  skala  kecil  juga harus  memiliki.  Tetapi  kenyataanya,  banyak  para  pelaku  usaha  kecil  yang belum  mengetahui  tentang  izin  usaha  ini.  Banyak  para  pelaku  usaha  yang merasa  kebingungan  dalam  mengurusnya.  Padahal,  sekarang  ini  mengurus legalitas  usaha  bisa  dengan  mudah  dan  cepat,  yaitu  satu  hari  sudah  bisa selesai  asal  semua  berkas  persyaratan  sudah  dipenuhi.  Dalam  pengurusan
Neneng Nurmalasari, Afi Nur Zakiyyah, Acep Rifki Padillah, Rohiman, Yayat Hidayat Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
legalitas  usaha  setelah  keluar  Perpres menjadi  lebih  sederhana,  mudah  dan cepat, sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Diharapkan para pelaku usaha  mendapatkan  banyak  keuntungan  dan  kemudahan  setelah dikeluarkannnya kebijakan pemerintah ini.

## Daftar Pustaka
Fitriani,  R.  (2017).  Aspek  Hukum  Legalitas  Perusahaan  Atau  Badan  Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Samudra Keadilan, 12(1), 136 – 145. Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. Amnesti: Jurnal Hukum, 1(1), 29 – 35. https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180
Rahmat,  A.,  &  Mirnawati,  M.  (2020).  Model  Participation  Action  Research Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.  Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan Nonformal, 6(1), 62 – 71
Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi legalitas Usaha Mikro pada UMKM Kopi di Desa Kolowa. Aasu, 1(2), 2.
Nuroksi Apipah, Dumadi, S. B. R. (2022). Edukasi Penetapan Harga Jual bagi Pelaku UMKMHarum Manis Desa Parereja, Brebes. 1(3), 1 – 10
Marka,  M.  M.,  Azis,  N.,  &  Alifiana,  M.  A.  (2018).  Manajemen  Usaha  dan Legalitas  Usaha.  Seminar  Nasional  Kolaborasi  Pengabdian  Pada Masyarakat, 22, 185 – 192.
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum :  Normatif  dan Empiris
Safeí,  A.  A.,  Ono,  A.,  &  Nurhayati,  E.  (2020). Pengembangan  Masyarakat

## Perspektif Islam dan Barat
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau  Online  Single Submission (OSS)
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah