## PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI DI PURWAKARTA INDONESIA
AE Surachman (1) *, Sutardjo (2)
1 Akuntansi, STIE Wibawa Karta Raharja, Purwakarta, Indonesia
2 Manajemen Industri, STT Wastukancana, Purwakarta, Indonesia

## *Corresponding author’s e-mail: adeelza@stiewikara.ac.id
Abstract .  Prinsip-prinsip  GCG  yang  meliputi  transparansi, akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi,  dan  kewajaran sekarang  ini  merupakan  suatu  keharusan  bagi  setiap  organisasi bisnis  termasuk  koperasi  untuk  mendorong  terciptanya  pasar  yang efisien dan transp aran. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner  dan  dokumentasi  berupa  laporan  keuangan  koperasi. Teknik  pemilihan  sampel  menggunakan  metode  purposive sampling  yaitu  sebanyak  66  unit  koperasi  di  Purwakarta  yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Model penelitian yang digunakan  yaitu  PLS-SEM  dengan  software  SmartPLS  3.0.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  prinsip  transparansi,  akuntabilitas dan  kewajaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan koperasi  di  Purwakarta  Indonesia.  Sedangkan,  prinsip  tanggung jawab  dan  independensi  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia.

## 1.  PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang
Berkembang  fenomena  saat  ini  bahwa  koperasi  simpan  pinjam  sering  dijadikan praktik  investasi  bodong.  Ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  kasus  penggalangan dana  masyarakat  dalam  jumlah  besar  dengan  menggunakan  badan  hukum koperasi. Dalam perkembangannya kemudian, masyarakat menjadi korban ketika pengelola investasi tersebut melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan [1] .
Munculnya kasus-kasus jeratan bisnis investasi bodong berkedok koperasi atau lembaga usaha keuangan tersebut mengesankan bahwa  kementerian koperasi dan usaha  kecil  dan  menengah,  dan  otoritas  jasa  keuangan  tidak  memberikan  aspek perlindungan  kepada  masyarakat.  Pemerintah  seolah  membiarkan  keberadaan koperasi abal-abal yang memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan anggotanya [1] .
Anggota  koperasi  adalah  pemilik  sekaligus  pengguna  jasa  koperasi,  pasal  17
[2] .  Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan anggota dan tidak melanggar terhadap  prinsip  koperasi  yang  telah  ada,  maka  diperlukan  pengembangan  tata kelola  yang  baik.  Sehingga,  GCG  menjadi  salah  satu  cara  untuk  menjaga, melindungi dan mensejahterakan para anggotanya.
GCG  sangat  penting  untuk  diterapkan  agar  koperasi  mempunyai  nilai  dan sumber-sumber  daya  koperasi  termanfatkan  secara  baik,  tepat  sasaran,  tepat waktu,  tepat  ukuran,  minimalisasi  pemborosan  dan  penyimpangan  sehingga terwujud  efisiensi  dan  efektivitas  organisasi [3] .  Namun,  hingga  kini  belum  ada peraturan  tetap  dari  pihak  regulator  mengenai  kejelasan  aturan  penggunan  GCG pada  koperasi.  Untuk  itu,  regulator,  dalam  hal  ini  Kementerian  KUKM  perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep tata kelola koperasi yang baik. Pada tahun 2016 koperasi di Purwakarta yang terdaftar memiliki nomor induk koperasi yaitu sebanyak 549 unit koperasi [4] . Berikut ini disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Daftar koperasi di Purwakarta Indonesia Keterangan Jumlah unit koperasi Persentase jumlah unit koperasi Koperasi  yang  tidak  melakukan  rapat  anggota tahunan 483 unit 88% Koperasi yang melaksanakan dan melaporkan rapat anggota tahunan 66 unit 12% Jumlah  Koperasi  yang  terdaftar  memiliki  nomor induk koperasi 549 unit 100%

## Sumber: Data diolah 2018 [4]
Pengurus  koperasi  memiliki  kewajiban  diantaranya  adalah  menyelenggarakan rapat  anggota,  mengajukan  laporan  keuangan  dan  pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, kemudian laporan tahunan sebagaimana  yang dimaksud pasal 35  ditandatangani  oleh  semua  rapat  pengurus  [2].  Berdasarkan tabel  1,  tanggung jawab  koperasi  dalam  melaksanakan  dan  melaporkan  rapat  anggota  tahunan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Purwakarta masih rendah. Koperasi  yang  tidak  melakukan  rapat  anggota  tahunan  yaitu  483  unit  koperasi (88%). Sedangkan sisanya hanya 66 unit (12%) koperasi  yang melaksanakan dan melaporkan rapat anggota tahunan.
Rapat  anggota  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  koperasi  [2]. Sehingga, perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik terhadap koperasi untuk meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab  kepada  para anggotanya.  Salah  satunya  yaitu  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola yang  baik  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  koperasi,  sehingga tanggung  jawab  koperasi  dalam  melaksanakan  rapat  anggota  tahunan  dapat berjalan  dengan  baik.  Hasil  penelitian  sebelumnya  menyatakan  bahwa  prinsip- prinsip  GCG  berpengaruh  positif  pada  kinerja  keuangan  koperasi  di  Kabupaten Klungkung [5].

## 1.2.  Tujuan khusus penelitian
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  secara  langsung  pengaruh tranparency,  accountability,  responsibility,  independency,  kemudian  fairness terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA
Corporate  Governance  is  a  set  of  rules  that  govern  the  relationship  between shareholders,  managers  of  the  company,  creditors,  government,  employees  and other internal and external stakeholders related to their rights and obligations, or in other words, a system that regulates and controls the company [6]. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas  GCG diterapkan pada setiap aspek  bisnis  dan  di  semua  jajaran  perusahaan.  Asas  GCG  yaitu  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi  serta  kewajaran  dan  kesetaraan diperlukan  untuk  mencapai  kesinambungan  usaha  ( sustainability ) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan ( stakeholders ) [7].
1. Transparency. Dalam menjaga obyektivitas menjalankan bisnis, perusahaan harus  menyediakan  informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  cara  yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil  inisiatif  untuk  mengungkapkan  tidak  hanya  masalah  yang disyaratkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  hal  yang penting  untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pemegang  saham,  kreditur  dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Accountability. Setiap perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya  secara  transparan  dan  wajar.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  harus dikelola  secara  benar,  terukur  dan  sesuai  dengan  kepentingan  perusahaan dengan  tetap  memperhitungkan  kepentingan  pemegang  saham  dan pemangku  kepentingan  lain.  Akuntabilitas  merupakan  prasyarat  yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibility. Perusahaan  harus  dapat  mematuhi  peraturan  perundang- undangan,  serta  melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. Independency. Dalam  melancarkan  pelaksanaan  asas  GCG,  perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Fairness. Perusahaan  senantiasa  memperhatikan  kepentingan  pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Ada beberapa aspek untuk menilai kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha  simpan  pinjam  yaitu:  (1)  aspek  permodalan,  diukur  dengan  rasio  modal sendiri dengan total asset. (2) aspek kualitas aktiva produktif, diukur dengan rasio volume pinjaman  terhadap anggota dengan volume pinjaman yang diberikan. (3) aspek efisiensi, diukur dengan rasio beban usaha terhadap  sisa hasil usaha kotor. (4)  aspek  likuiditas,  diukur  dengan  rasio  kas.  (5)  aspek  kemandirian  dan pertumbuhan, diukur dengan rasio rentabilitas aset [8] .

## 3.  METODE PENELITIAN

## 3.1.  Subjek penelitian
Subjek dalam penelitian ini koperasi yang beralokasi di Purwakarta.

## 3.2.   Jenis dan sumber data
Data  yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung  dari  kuesioner  yang  berisi  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  variabel yang  dipelajari:  transparency,  accountability,  responsibility,  independency, fairness and financial performance. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan keuangan  koperasi  dan  studi  penelitian  sebelumnya  yang  telah  diringkas  dalam jurnal penelitian yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti.

## 3.3.  Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  koperasi  yang  terdaftar  memiliki  nomor induk  koperasi  pada  tahun  2016  di  Purwakarta  yaitu  sebanyak  549  unit. Sedangkan,  teknik  pemilihan  sampel  menggunakan  metode  purposive  sampling. Kemudian koperasi yang tidak melakukan rapat anggota tahunan adalah sebanyak 483 unit. Sehingga, sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 66 unit  koperasi  yang  telah  melaksanakan  dan  melaporkan  rapat  anggota  tahunan pada Dinas KUKM Purwakarta.

## 3.4.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  dokumen  berupa  data  kuesioner  dan dokumen  laporan  keuangan  koperasi.  Metode  penskalaan  yang  dipilih  adalah skala  likert.  Skala  ini  didesain  untuk  menelaah  seberapa  kuat  subjek  setuju  atau tidak  setuju  dengan  pernyataan  pada  skala  5  titik  [9].  Susunan  tersebut  adalah sebagai berikut:
Table 2. Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju  Sangat Setuju 1 2 3 4 5

## 3.5.  Partial least squares - structural equation modeling (PLS-SEM)
PLS-SEM  atau  sering  disebut  dengan  component  based  SEM  merupakan  tipe SEM  yang  menggunakan  variance  dalam  proses  iterasi  sehingga  tidak memerlukan  korelasi  antara  indikator  maupun  konstruk  latennya  dalam  suatu model  struktural  [10].  Partial  least  squares  merupakan  metoda  analisis  yang powerfull  dan  sering  disebut  juga  sebagai soft  modeling karena meniadakan asumsi-asumsi  ordinary  least  squares  regresi,  seperti  data  harus  terdistribusi nirmal  secara  multivariate  dan  tidak  adanya  problem  multikolinieritas  antar variabel  eksogen  (Wold,  1985)  yang  dikutip  [10].  Sehingga  evaluasi  terhadap model  dan  asumsi  normalitas  data  tidak  mensyaratkan  data  terdistribusi  normal dan  estimasi  parameter  dapat  langsung  dilakukan  tanpa  persyaratan  kriteria goodness  of  fit.  Selain  itu,  PLS-SEM  juga  tidak  menuntut  sampel  dalam  jumlah besar dan minimal yang direkomendasikan antara 30-100 kasus.
Analisis  PLS-SEM  biasanya  terdiri  dari  dua  sub  model  yaitu  measurement model  dan  Struktural  model.  Struktural  model  menunjukkan  kekuatan  estimasi antar  variabel  konstruk.  Sedangkan,  measurement  model  atau  outer  model menunjukkan  bagaimana  variabel  obserb merepresentasi  variabel  konstruk  untuk diukur [10]. Oleh karena itu, PLS-SEM memiliki tujuan yaitu menguji hubungan
prediktif  antar  konstruk  variabel  dengan  melihat  apakah  ada  pengaruh  antar konstruk tersebut.

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Objek  yang  diteliti  adalah  koperasi  yang  ada  di  Purwakarta  dengan  jumlah sebanyak 66 unit koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan rapat anggota tahunan ke Dinas KUKM di tahun 2016.
Jumlah  tersebut  di  atas  disebar  terhadap  setiap  koperasi  terdiri  dari  25 pernyataan  penelitian.  Kuesionernya  terdiri  dari  20  pernyataan  good  corporate governance [11]. Yaitu: 4 pernyataan mewakili variabel transparansi, 4 pernyataan mewakili variabel akuntabilitas, 4 pernyataan mewakili variabel tanggung jawab, 4  pernyataan  mewakili  variabel  independensi,  4  pernyataan  mewakili  variabel kewajaran; serta 5 pernyataan [8] adalah variabel kinerja keuangan koperasi.

## 4.1.  Analisis Data

## Pengujian outer model
Teknik  pengolahan  data  menggunakan  metode  Structural  Equation  Modeling berbasis  Smart  Partial  Least  Square  (SmartPLS),  dimana  terdapat  tiga  kriteria untuk  menilai  pengukuran  model  konstruk  reflektif  yaitu convergent  validity, composite reliability, serta average variance extracted (AVE). [10].
Ukuran  refleksif  individual  dikatakan  tinggi  jika  berkorelasi  lebih  dari  0,70 dengan  konstruk  yang  diukur.  Namun  menurut  Chin,  1998  yang  dikutip [12] untuk  penelitian  tahap  awal  dari  pengembangan  skala  pengukuran  nilai  loading 0,5  sampai  0,6  dianggap  cukup  memadai.  Dalam  penelitian  ini  akan  digunakan batas outer loading sebesar 0,60. Hasilnya adalah T2, T3, T4, A1, A3, R1, R3, R4, I2,  I4,  F4,  kemudian  outer  loading  variabel  Financial  Performance  yang dikeluarkan dari model adalah Efficiency Ratio, Earning Asset Quality Ratio, dan Liquidity Ratio. Sekarang hasilnya telah memenuhi syarat uji convergent validity karena  loading  faktor  di  atas  0.60.  Sehingga,  tampilan  path  diagram  pada  tahap kedua adalah sebagai berikut.
Figure 1 . Path algorhitm diagram PLS

## Composite reliability and average variance extracted (AVE)
Konstruk  dinyatakan  valid  jika  nilai  AVE  lebih  besar  di  atas  0.5  dan  konstruk dinyatakan  reliabel  jika  nilai composite  reliability lebih  besar  di  atas  0,70 [10] . Hasil dari nilai composite reliability dan AVE adalah sebagai berikut:
Table 3.1 . Composite reliability and average variance extracted (AVE) Variable Composite Reliability AVE Transparency 0.88 0.79 Accountability 1.00 1.00 Responsibility 1.00 1.00 Independency 0.78 0.65 Fairness 0.88 0.71 Financial Performance 0.86 0.75 Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2018
Hasil  output  menunjukkan  bahwa  semua  konstruk  valid  dan  reliabel,  karena nilai konstruk AVE lebih besar di atas 0.5 dan nilai konstruk composite reliability lebih besar di atas 0.70.

## 4.2.  Pengujian Inner model
Pengujian  terhadap  model  struktural  ditunjukkan  dengan  nilai  R  Square  yang merupakan  uji goodness-fit  model. Model  pengaruh  prinsip-prinsip good
corporate  governance terhadap  kinerja  keuangan  memberikan  nilai  R  Square 0.17.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabilitas  konstruk  kinerja  keuangan  yang dapat dijelaskan oleh transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan  kewajaran  sebesar  17%  yang  termasuk  dalam  kategori  lemah.  Sedangkan faktor lainnya yaitu 83% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.
Table 3.1 . R square Variable R Square Financial Performance 0.17 Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2018

## 4.3.  Pengujian hipotesis
Dalam  melakukan  pengujian  hipotesis  dapat  dilihat  hasil  t  statistik  dan  nilai probabilitas  dari  pengolahan  data  disajikan  dalam  tabel  3.2  path  coefficient sebagai berikut:
Tabel 3.2 . Path coefficient Pengaruh Konstruk antar Variabel T Statistics P Value Transparency  Financial Performance 2,91 0,00 Accountability  Financial Performance 2,30 0,01 Responsibility  Financial Performance 1,16 0,12 Independency  Financial Performance 1,15 0,13 Fairness  Financial Performance 2.04 0.00
Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2018

## Pengujian hipotesis pertama
Pengaruh prinsip transparansi terhadap kinerja keuangan memiliki nilai t statistik 2.91  >  1.65  dengan  nilai  p  value  sebesar  0.00  <  0.05,  yang  dapat diinterpretasikan  bahwa  prinsip  transparansi  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kinerja  keuangan.  Hasil  penelitian  hipotesis  pertama mendukung  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  yaitu  transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi [5].

## Pengujian hipotesis kedua
Pengaruh  prinsip  akuntabilitas  terhadap  kinerja  keuangan  memiliki  nilai  t statistik  sebesar  2.30  >  1.65  dengan  nilai  p  value  sebesar  0.01  <  0.05,  yang dapat  diinterpretasikan  bahwa  prinsip  akuntabilitas  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kinerja  keuangan.  Hasil  penelitian  hipotesis  kedua mendukung  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  yaitu  akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi [5].

## Pengujian hipotesis ketiga
Pengaruh  prinsip  tanggung  jawab  terhadap  kinerja  keuangan  memiliki  nilai  t statistik  sebesar  1.16  <  1.65  dengan  nilai  p  value  0.12  >  0.05,  yang  dapat diinterpretasikan  bahwa  prinsip  tanggung  jawab  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja  keuangan.  Hasil  penelitian  hipotesis ketiga  tidak  mendukung  penelitian yang  telah  dilakukan  sebelumnya  [5].  Hal  ini  disebabkan  oleh tanggung  jawab koperasi dalam menyelenggarakan rapat anggota tahunan masih rendah.

## Pengujian hipotesis keempat
Pengaruh  prinsip  independensi  terhadap  kinerja  keuangan  memiliki  nilai  t statistik  sebesar  1.25 <  1.65  dengan  nilai  p  value  sebesar  0.11 >  0.05,  yang dapat diinterpretasikan bahwa prinsip  independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja  keuangan.  Hasil  penelitian  hipotesis  keempat  tidak  mendukung penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  [5].  Hal  ini  disebabkan  oleh pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus tidak profesional.

## Pengujian hipotesis kelima
Pengaruh  prinsip  kewajaran terhadap  kinerja  keuangan  memiliki  nilai  t  statistik 2.04  >  1.65  dengan  nilai  p  value  sebesar  0.00  <  0.05,  yang  dapat diinterpretasikan  bahwa  prinsip  kewajaran  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian  hipotesis kelima mendukung penelitian yang telah  dilakukan  sebelumnya,  yaitu  kewajaran  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja keuangan koperasi [5].

## 5.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  data  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keungan  koperasi  di  Purwakarta  Indonesia.  Sedangkan,  prinsip  tanggung  jawab dan  independensi  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keungan  koperasi  di Purwakarta Indonesia.

## References
[1]  Kemenkop & UKM, ‘Pemerataan Ekonomi Langkah Prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah’, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia , pp. 1–22, 2017.
[2]  Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tentang Perkoperasian . Jakarta, 1992.
[3]  Prijambodo, ‘Tata Kelola yang Baik pada Koperasi (Good Governance Cooperative) Satu Kebutuhan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi’,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia , pp. 1–16, 2012.
[4]  Kemenkop & UKM, ‘Nomor Induk Koperasi - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah’, Nomor Induk Koperasi , 2018. [Online]. Available: http://nik.depkop.go.id/. [Accessed: 23-Mar-2018].
[5]  L. G. D. A. Pradnyaswari and I. G. A. M. A. D. Putri, ‘Pengaruh Prinsip- prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Koperasi di
Kabupaten Klungkung’, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , vol. 14, no. 2, 2016.
[6]  C. Cadbury, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance . London: Gee and Co, 1992.
[7]  Komite Nasional Kebijakan Governance, ‘Pedoman Umum Good Corporate Governance’. Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
[8]  Deputi Bidang Pengawasan, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 6 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi . Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, 2016.
[9]  U. Sekaran, Research Methods for Business (Metode Penelitian untuk Bisnis) , 1st ed. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
[10]  I. Ghozali and H. Latan, Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris , 2nd ed. Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
[11]  R. E. Dasuki, ‘Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah’, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi , Bandung, pp. 739–755, 2018.
[12]  I. Ghozali, Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) . Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

## Ucapan Terima Kasih
Saya  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kementerian  Riset  dan  Teknologi Republik  Indonesia.  Yang  telah  memberikan  saya  bantuan  dana  hibah Kementerian  ristekdikti  pada  skema  penelitian  dosen  pemula  untuk  tahun pelaksanaan 2018.