## Analisis Iuran dan Beban Kesehatan dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan
Kekeu Kirani Firdaus 1 , Ludovicus Sensi Wondabio 2
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2
Abstract . The purpose of this study was to evaluate the National Health Insurance program (JKN) by analyzing the income and expenses of the Social Security Fund from 2014-2018 to find out more about the causes of the deficit. This study focuses on phenomena that occur in Health BPJS. The data used in this study is divided into qualitative data  and  quantitative  data.  Qualitative  data  obtained  from  interviews  conducted  with  internal  BPJS  Health  was analyzed  using  condens  analysis  and  descriptive  analysis  methods,  while  quantitative  data  in  the  form  of  DJS Health  financial  reports  and  Health  BPJS  from  2014-2018  were  analyzed  using  descriptive  qualitative  analysis. Through  the  analysis  of  contributions  and  income  in  the  report  of  activities  carried  out,  it  was  found  that contribution  income is  always  lower  each year  when  compared to  the  costs  incurred.  The  biggest  cost  of  benefits that  absorbs  the  burden  of  BPJS  Kesehatan  is  services  at  advanced  hospitalization.  This  advanced  level  of hospitalization refers to the Hospital in collaboration with BPJS Kesehatan.
Keywords. deficit; social security fund; BPJS Kesehatan.
Abstrak . Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  dengan  menganalisis  pendapatan  dan  beban  Dana  Jaminan  Sosial  Kesehatan  dari  tahun  2014-2018  untuk mengetahui lebih dalam penyebab terjadinya defisit. Penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi pada BPJS Kesehatan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif.  Data kualitatif  didapat  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak  internal  BPJS  Kesehatan  dianalisis  dengan menggunakan  metode  analisis konden dan  analisis  deskriptif,  sedangkan  data  kuantitatif  berupa  laporan keuangan DJS  Kesehatan  dan  BPJS  Kesehatan  dari  tahun  2014-2018  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  qualitative deskriptif.  Melalui  analisis  iuran  dan  pendapatan  dalam  laporan  aktivitas  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa pendapatan  iuran  selalu  lebih  rendah  setiap  tahunnya  bila  dibandingkan  dengan  beban  biaya  yang  timbul.  Biaya manfaat terbesar yang menyerap beban BPJS Kesehatan adalah pelayanan pada rawat inap tingkat lanjutan. Rawat inap tingkat lanjutan ini merujuk pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kata kunci. defisit; dana jaminan sosial; BPJS Kesehatan
Corresponding Author. kekeukiranifirdaus95@gmail.com, lwondabio@gmail.com How  to  Cite  This  Article. Firdaus,  Kekeu  K  &  Wondabio,  Ludovicus  S.  (2019).  Analisis  Iuran  dan  Beban Kesehatan Dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan: Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11 (1), 147-158. History of Article. Received : Januari 2019, Revision: Maret 2019 Published: Juni 2019 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v11i1.16898 Copyright©2019. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI
.

## PENDAHULUAN
Gaya  hidup  manusia  terus  berubah. Perubahan  dalam  gaya  hidup  dan  perilaku masyarakat  saat  ini  tentu  tidak  lepas  dari globalisasi. Dengan dimudahkan dalam memperoleh  informasi  di  era  gloalisasi  ini tentu dapat mendorong masyarakat di negara- negara  berkembang  untuk  meniru  bahkan mengimbangi  gaya  hidup  modern  seperti budaya Barat. Misalnya  saja  berubahnya pola
makan masyarakat dari pola makan tradisional ke pola makan budaya Barat yang serba praktis seperti  makanan cepat saji ( fast food ). Hal ini dapat  mempengaruhi  gaya  hidup  menjadi tidak  sehat  sehingga  dapat  meningkatkan risiko  terkena  berbagai  macam  penyakit. Sehingga untuk meningkatkan derajat kesehatan  masyarakat,  diperlukan  pelayanan kesehatan  yang memadai.

## Dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan
Ratminto dan Winarsih (2005) mendefinisikan  pelayanan  sebagai  aktivitas yang  terjadi  dari  akibat  adanya  interaksi antara  karyawan  dengan  konsumen  dimana perusahaan  memberikan  pelayanan  yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan  yang  dimiliki  oleh  konsumen. Pelayanan  kesehatan  adalah  hak  mendasar masyarakat dimana penyedianya wajib diselenggarakan  oleh  Pemerintah.  Hal  ini diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  28  H  ayat  (1) dan  diatur  juga  dalam  Pasal  34  Ayat  (3). Untuk  itu,  pemerintah  membentuk  suatu badan  milik  negara  untuk  mewujudkan program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Sejak  berjalannya  pelaksanaan  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  dari  tahun 2014  hingga  sekarang,  banyak  tanda-tanda bahaya  yang  muncul  dari  keberlangsungan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  tersebut. Tanda-tanda bahaya ini  menurut Fachmi Idris selaku  Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan dilihat  dari  kondisi  keuangan  Dana  Jaminan Sosial  (DJS)  Kesehatan  yang  dikelola  oleh BPJS Kesehatan yang begitu menghawatirkan ( https://money.kompas.com ). DJS yang dikelola  oleh  BPJS  Kesehatan  ini  terus menghadapi persoalan defisit.
Persoalan  defisit  sudah  menimpa  BPJS Kesehatan  sejak  diresmikan  pada  1  Januari 2014.  Permasalahan  defisit  ini  berdampak pada  pelayanan  Jaminan  Kesehatan  yang diberikan kepada masyarakat serta menimbulkan permasalahan dari para pemangku kepentingan. Dari hasil wawancara yang  dilakukan  dengan  pihak  internal  BPJS Kesehatan,  defisit  yang  terjadi  menimbulkan banyak  klaim  atas  tagihan  fasilitas  kesehatan tingkat  lanjutan  dan  Rumah  Sakit  yang tertunda  pembayarannya.  Sejumlah  rumah sakit  yang  berlokasi  di  Karawang  melakukan penundaan pembayaran honor kepada karyawannya  lataran  klaim  yang  diajukan  ke BPJS Kesehatan tak kunjung cair ( https://regional.k ).  Selain  itu,  timbulnya defisit  BPJS  Kesehatan  ini  juga  berakibat pada  menurunnya  kualitas  layanan  kesehatan yang  diberikan  kepada  para  peserta.  Taufik
Hidayat selaku anggota Panel Ahli Perkumpulan  Ahli  Manajemen  Jaminan  dan Asuransi  Kesehatan  Indonesia    mengatakan bahwa  masih  banyak  komplain  masyarakat tentang  pelayanan  yang  diberikan  oleh  BPJS Kesehatan (https://www.republika.co.id).
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang ditemukan telah melakukan penelitian dengan topik terkait dengan BPJS Kesehatan. Pranata &  Pujo  (2015)  meneliti  tentang  Tingkat Kepuasan Keluarga Pasien Pengguna Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Perawatan Pasien  Instalasi  Rawat  Intensif  (IRIN)  di RSUP  Dr.  Kariadi  Semarang.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  sebagian  besar  keluarga pasien  yang  menggunakan  program  BPJS pada  IRIN  di  RSUP  Dr.  Kariadi  Semarang menyatakan  puas.  Indikator  tingkat  kepuasan keluarga  pasien  berdasarkan  daya  tangkap, bukti  fisik,  daya  tangkap,  keandalan,  jaminan dan empati.
Irwandy  (2016)  dalam  Kajian  Literatur: Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di
Indonesia mengevaluasi  implementasi  program  Jaminan Kesehatan  Nasional.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  per-1  Januari  2014  masih terdapat  beberapa  kendala  seperti  kesiapan stakeholders ’  yang  masih  rendah  dalam  hal sarana  prasana  baik  di  Puskesmas  maupun Rumah  Sakit  yang  diakibatkan  kurangnya sosialisasi  kepada  pihak  penyedia  fasilitas pelayanan kesehatan.
Mutiarin  (2015)  melakukan  penelitian yang berjudul Evaluation of Universal Health Coverage  Policy:  A  Comparison  Study Between  Indonesia  and  Thailand .  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Universal  Health  Coverage di
Thailand  pada  umumnya  berhasil  karena Pemerintah
Thailand mampu
mempertahankan  standar  fasilitas  layanan kesehatan  dan  kualitas  layanan  kesehatan yang  ada  di  rumah  sakit.  Sedangkan pelaksanaan Universal  Health  Coverage di Indonesia  mengalami  pemasalahan  dalam pencapaian  target,  kurangnya  dana  untuk pelayanan  kesehatan  serta  kualitas  pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia.
Sumpri (2015) meneliti tentang Pelayanan  Kesehatan  Ruang  Rawat  Inap Peserta  Pengguna  BPJS  di  RSUD  Dr. Soedarso  Kalimantan  Barat.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelayanan serta  fasilitas  yang  diberikan  oleh  RSUD  Dr. Soedarso sudah cukup baik, hanya saja masih ada  beberapa  fasilitas  yang  kurang  baik  yang berkaitan  dengan  fasilitas  didalam  ruangan rawat  inap  yang  menyebabkan  pasien  beserta keluarganya  menjadi  kurang  nyaman  bila sedang beristirahat.
Wahyuningsih
(2015) melakukan
penelitian tentang Evaluasi Penerapan
Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  RSUD  Dr. Moewardi Surakarta. Penelitian ini menunjukkan permasalahan yang muncul dari penerapan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di RSUD Dr. Moewardi  Surakarta seperti sering penuhnya  bangsal  perawatan  kelas  III  yang mengakibatkan  pasien  Jaminan  Kesehatan Nasional kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) sering  mengantri  agar  bisa  mendapatkan perawatan  rawat  inap  di  IGD  RSUD  Dr. Moewardi  Surakarta  atau  bahkan  pasien terpaksa dipindahkan ke rumah sakit lainnya.
Rante  &  Mutiarin  (2016)  meneliti tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Morangan Sleman DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara persepsi  masyarakat  yang  digolongkan  dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan masyarakat  yang  digolongkan  dalam  Bukan Penerima  Bantuan  Iuran  (BPBI).  Namun perbedaan  persepsi  antara  kedua  golongan tersebut  muncul  berdasarkan  pembayaran manfaat  kesehatan  dan  informasi  tentang penyelenggaraan program BPJS Kesehatan.
Suprianto & Mutiarin (2017) melakukan penelitian  tentang  Evaluasi  Pelaksanaan Jaminan  Kesehatan  Sosial  (Studi  Tentang Hubungan Stakeholder ,  Model  Pembiayaan dan Outcome JKN  di  Kabupaten  Bantul Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta).  Hasil
dari  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa  adanya  hubungan  antara  BPJS  dengan stakeholders yang mana diatur dalam Peraturan  Pemerinta  No.  85  Tahun  2013. Model  pembiayaan  BPJS  dinilai  cukup  ideal sehingga dianggap pembayaran yang dilakukan  BPJS  Kesehatan  baik  kepada Rumah  Sakit  maupun  Puskesmas  dinilai positif.  Selain  itu, outcome JKN  juga  dinilai cukup  baik  dari  besaran  persentase  yang dihasilkan yaitu 73% dari jumlah keseluruhan penduduk yang tinggal di Kabupaten Bantul.
Mengetahui  persoalan  defisit  yang terjadi  pada  BPJS  Kesehatan  terkait  program Jaminan  Kesehatan  Nasional,  penelitian  ini betujuan  untuk  mengevaluasi  kinerja  BPJS Kesehatan dengan melakukan analisis pendapatan dan  beban  yang terjadi dari tahun 2014-2018.
Penelitian  yang  dilakukan  saat  ini  jelas berbeda  dengan  penelitian-penelitian  maupun kajian  terdahulu  seperti  yang  disebutkan diatas.  Tentunya studi kasus  ini akan  menjadi unik  karena  sejauh  pengetahuan  penulis belum pernah dilakukan penelitian dan kajian oleh  peneliti  lain.  Melalui  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  pertimbangan bagi  BPJS  Kesehatan  untuk  melakukan kesinambungan  antara  iuran  dan  beban program Jaminan Kesehatan Nasional. Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah:  1) Jika  dilihat  dari  sisi  iuran  dan  beban,  hal-hal apakah  yang  menyebabkan  defisit  BPJS Kesehatan  terjadi?  2)  Bagaimana  usulan  bagi BPJS  Kesehatan  agar  dapat  mengatasi perosalan defisit yang terjadi?

## KAJIAN LITERATUR

## Universal Health Coverage
Istilah Universal Health Coverage (pada penlulisan  berikutnya  disingkat  UHC)  datang dari World Health Organization (WHO)  yang mana  UHC  memastikan  seluruh  masyarakat mendapatkan  akses  ke  layanan  kesehatan yang mereka butuhkan.
Sumber : www.who.int 2019
Gambar 1. Universal Health Coverage Dimensions
Dimensi  pertama universal  coverage menurut  WHO  adalah jumlah  besaran penduduk yang dijamin layanan kesehatannya.  Dimensi  kedua,  kelengkapan layanan  kesehatan  yang  dijamin.  Dimensi ketiga,  besaran  proporsi direct  cost yang ditanggung  oleh  penerima  layanan  kesehatan. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga dimensi  tersebut  saling  berkaitan  dimana semakin banyak penduduk yang mendapatkan layanan  kesehatan,  maka  paket  layanan kesehatan  semakin  komprehensif  sehingga besaran  biaya  yang  harus  ditanggung  oleh masyarakat  semakin  kecil.  Bila  alokasi  atau dana yang terkumpul terbatas akan berpengaruh  komprehensif  tidaknya  layanan kesehatan serta besaran biaya pengobatan atau perawatan yang dijamin (Mundiharno, 2012).

## Penilaian Evaluasi
Ada  dua  hal  yang  dapat  digunakan untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan sebagai  penilaian  dalam  evaluasi  pada kebijakan  yang  sudah  berjalan  (Lester  dan Stewart,  2003),  yaitu:  Penilaian  terhadap evaluasi kinerja ( outcome ). Evaluasi ini hanya bisa  dilakukan  pada  kegiatan  yang  telah berjalan  sehingga  hasil  dari  evaluasi outcome nantinya dapat digunakan untuk penyempurnaan  kegiatan  selanjutnya,  dan penilaian  terhadap  dampak  yang  mana evaluasi  ini  lebih  fokus  terhadap output atau dampak  daripada  prosesnya  yang  berguna untuk  menilai  hasil,  atau  target  jangka panjang dari suatu kebijakan.

## BPJS Kesehatan
BPJS  Kesehatan  adalah  suatu  lembaga milik  negara  yang  secara  khusus  mengemban tugas penting untuk menyelenggarakan jaminan  dan  pemeliharaan  kesehatan  bagi masyarakat  Indonesia  yang  diresmikan  oleh Pemerintah  Indonesia  pada  1  Januari  2014. Melalui  rumah  sakit  atau  lembaga  kesehatan lainnya  yang  ditunjuk  atau  bekerja  sama, BPJS  Kesehatan  pun  resmi  beroperasi  dan melayani seluruh masyarakat Indonesia. BPJS
Kesehatan bertanggungjawab atas pengelolaan aset badan (BPJS Kesehatan) dan aset  peserta  (DJS  Kesehatan)  secara  terpisah. Dengan  kata  lain,  aset  DJS  Kesehatan  bukan bagian  dari  aset  BPJS  Kesehatan.  Pada  Pasal 41  dalam  UU  No.  24  Tahun  2011  tentang BPJS,  dijelaskan  lebih  mendalam  tentang perolehan  aset  BPJS  Kesehatan  dan  DJS Kesehatan  itu  sendiri.  Sebagian  besar  aset DJS  Kesehatan  bersumber  dari  iuran  peserta yang  kemudian  disebut  sebagai  aset  peserta digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan manfaat  jaminan  kesehatan  bagi  para  peserta. Aset  BPJS  Kesehatan  sebagian  besar  berasal dari  aset  DJS  Kesehatan  yang  digunakan untuk  mendanai  operasional  BPJS  Kesehatan dan pembangunan kapasitas pelayanan. Menteri Keuangan, setiap tahunnya, menetapkan  proporsi iuran bagi  BPJS Kesehatan  yang  boleh  digunakan  untuk mendanai operasional organisasi.
Sumber : Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (telah diolah kembali) 2019
Gambar 2. Model Bisnis BPJS Kesehatan.
BPJS  Kesehatan  akan  mengembalikan surplus  dana  pengelolaan  badan  kepada  DJS Kesehatan  yang  ditujukan  untuk  penguatan manfaat  program-program  jaminan  sosial. Pada  saat  pembubaran  PT.  Askes  (Persero), BPJS Kesehatan mendapatkan pengalihan aset milik  organisasi  sebelumnya  yang  hanya didapatkan  satu  kali  sejak  dibentuknya  BPJS Kesehatan.  aset  yang  dialihkan  tersebut dicatat  dalam  dua  akun  yaitu,  akun  aset  DJS Kesehatan  untuk  pengalihan  dana  peserta Askes  dan  akun  aset  BPJS  Kesehatan  untuk pengalihan aset PT. Askes (Persero).

## Laporan Keuangan BPJS Kesehatan
Laporan  BPJS  Kesehatan  dengan  DJS kesehatan  tidak  dikonsolidasikan.  Dasar pertimbangannya  adalah  karena  program jaminan  sosial  merupakan  entitas  pelaporan, hanya  saja  badan  penyelenggara  tidak memiliki pengendalian atas program sehingga laporan  keuangan  program  disajikan  terpisah dari  laporan  keuangan  badan  penyelenggara. Laporan keuangan BPJS Kesehatan menggunakan  PSAK  Umum  dengan  alasan, yaitu  : Prinsip-prinsip  yang  digunakan  untuk transaksi  jaminan  sosial  sesuai  dengan  yang berlaku  dalam  SAK, SAK  bersifat principle- based (bukan rule-based/industry-based ), dan beberapa  negara  lain  juga  menggunakan SAK yang  berlaku  umum  untuk  program  jaminan sosialnya, seperti Korea Selatan menggunakan National Pension Services , Australia menggunakan Social
Security Appeals
Tribunal ,  dan  Filipina  menggunakan Social System Security .
Berbeda  dari  BPJS  Kesehatan  yang menggunakan  PSAK  1,  DJS  Kesehatan menggunakan  justru  menggunakan  PSAK  45 dengan alasan : DJS Kesehatan tidak memiliki kepemilikan  sebagaimana  entitas  komersial dan  Program  jaminan  kesehatan  merupakan program asuransi jangka pendek.

## Teknik Analisis Laporan Keuangan
Menurut  Prastowo  dan  Julianti  (2005) analisis  laporan  keuangan  dapat  dilakukan dengan  menggunkan  dua  metode,  yaitu: aalisis horizontal dan analisis vertical.

## Metode Horizontal
Simamora (2000) mendefinisikan analisis  horizontal  atau  dikenal  juga  sebagai analisis  trend  sebagai  teknik  yang  digunakan untuk  mengevaluasi  data-data  dalam  laporan keuangan selama periode tertentu.

## Metode Vertikal
Analisis  vertikal  merupakan  metode yang  digunakan  untuk  menganalisis  laporan keuangan    pada  periode  tertentu  dengan melakukan  analisis  perbandingan  pada  setiap pos-pos  dalam  laporan  keuangan.  Teknik- teknik  analisis  yang  termasuk  dalam  metode vertical antara lain: (a) Analisis persentase per komponen;  (b) common-size; (c)  analisis ratio; (d) analisis impas.

## METODE ANALISIS
Melalui  penelitian  kualitatif  penulis berusaha mengamati dan mengungkap fenomena  yang  terjadi  pada  BPJS  Kesehatan. Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini terbagi  menjadi primary  data dan secondary data . Primary  data berasal  dari  catatan  dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak internal  terkait,  sedangkan secondary  data berasal dari laporan keuangan BPJS Kesehatan  dan  DJS  Kesehatan  ( audited ). Primary  data yang  telah  dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode content  analysis dan descriptive  analysis . Menurut  Fraenkel  (2006), content  analysis adalah teknik yang digunakan untuk mendalami  perilaku  individu  secara  tidak langsung  melalui  informasi  tertulis  maupun cetak dalam media massa. Sedangkan descriptive  analysis memudahkan  peneliti untuk menjelaskan lebih spesifik permasalahan  yang  sedang  terjadi  (Neuman, 2014). Selanjutnya  untuk secondary  data dianalisis  dengan  menggunakan qualitative descriptive  analysis untuk  menggambarkan dan  memaparkan  data-data  tersebut  dengan kata-kata  secara  jelas  dan  rinci.  Tujuannya tidak  lain  untuk  memberikan summary dari data  yang  didapatkan  agar  penulis  dapat menginformasikan permasalahan yang sedang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  JKN  ini  didanai  dari  iuran yang  dibayarkan  masyarakat  kepada  BPJS
Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggungjawab  sebagai  pengelola.  Iuran masyarakat ini kemudian disebut sebagai DJS Kesehatan  karena  iuran  yang  dibayarkan masyarakat merupakan dana amanat masyarakat  yang  nantinya  digunakan  untuk membayar  biaya  manfaat  atas  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  oleh  fasilitas kesehatan  serta  untuk  membiayai  operasional program  jaminan  sosial.  Bila  dilihat  dari laporan  keuangan  DJS  Kesehatan  dari  tahun 2014-2017 mengalami defisit. Atas kondisi ini pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan suntikan dana berupa penyetoran modal kepada BPJS Kesehatan yang nantinya sebagian dari setoran modal tersebut dihibahkan  dari  BPJS  Kesehatan  ke  DJS Kesehatan  dan  hal  ini  diharapkan  dapat menekan  defisit  yang  terjadi  pada  DJS Kesehatan.

## Hasil
Defisit yang terjadi pada BPJS
Kesehatan  sejak  didirikan  pada  tahun  2014 lalu disebabkan oleh beberapa hal. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  pihak  internal  Kedeputian  Bidang Akuntansi  BPJS  Kesehatan,  pihak  internal menyebutkan  beberapa  hal  yang  menjadi penyebab  defisit  yang  dijelaskan  sebagai berikut:
Mismatch antara  pendapatan  iuran  dan beban manfaat
Defisit yang terjadi pada BPJS Kesehatan  diakibatkan  tidak  sebandingnya pendapatan  iuran    yang  masuk  dengan  beban manfaat  yang  dikeluarkan.  Hal  ini  sudah terjadi  lima  tahun  sejak  BPJS  Kesehatan dibentuk.  Ketidak  seimbangan  yang  terjadi seperti  dijelaskan  pada  kutipan  wawancara dibawah ini:
“Kondisi mismatch ini  sudah kita  prediksi  sejak  program  Jaminan
Kesehatan Nasional ini
diselenggarakan. Hal ini terjadi karena
premi peserta JKN belum menggunakan  perhitungan  aktuaria secara  penuh.  Baik  premi  Penerima Bantuan  Iuran  dan  premi  Pekerja Bukan  Penerima  Upah  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Presiden  No. 28  Tahun  2016  masih  belum  sesuai dengan perhitungan aktuaria
khususnya  untuk  Kelas  II  dan  III.
Padahal Dewan Jaminan Sosial Nasional sudah melakukan perhitungan  aktuaria  untuk  besaran premi peserta yang ideal.” (Responden 1, 2019)
Dari  hasil  wawancara  diatas,  dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan  untuk  menaikkan  premi bulanan peserta Jaminan Kesehatan agar dapat terciptanya  kesinambungan  anatara  iuran  dan beban  dengan  melakukan  evaluasi  kembali pada  premi  kepesertaan.  Lester  dan  Stewart (2000) menjelaskan bahwa penilaian terhadap o utcome diperlukan  untuk  menyempurnakan kegiatan  selanjutnya.  Dengan  begitu,  defisit BPJS Kesehatan dapat segera diatasi.
Premi  kepesertaan  berada  dalam  posisi underpriced
Premi peserta sistem Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  ada  saat  ini tidak  seimbang  dengan  biaya  manfaat yang  dibayarkan.  Bila  ini  dibiarkan  terus- menerus  terjadi  setiap  tahunnya,  tentu akan  terus  menyebabkan  defisit  dan  akan mempengaruhi  kinerja  keuangan  bagi BPJS  Kesehatan.  Seperti  yang  dijelaskan pada kutipan wawancara berikut : “Walaupun besaran iuran program JKN dalam posisi underpriced , bila
dilakukan penyesuaian akan cenderung mendapat reaksi  negatif  dari  masyarakat.  Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)  sudah  diubah  tiga  kali  sejak pertama  kali  dikeluarkan  Peraturan Presiden  No.  111  Tahun  2013  yang besaran  iurannya  ditentukan  Kelas  I Rp  59,500,  Kelas  II  Rp  42,500,  dan Kelas III Rp 25.500. Perubahan kedua pada  tahun  2016  dilakukan  dengan
mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No. 19  Tahun  2016  yang  mengubah besaran iuran kepesertaan BPJS
Kesehatan menjadi Kelas I Rp 80,000, Kelas  II  Rp  51.000,  dan  Kelas  III  Rp 30,000.  Perubahan  ketiga  dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden  No.  28  Tahun  2016  yang mengubah  besaran  iuran  kepesertaan BPJS  Kesehatan  menjadi  Kelas  I  Rp
80,000, Kelas II Rp 51.000, dan Kelas III Rp 25,500. Kenaikan besaran iuran Kelas  I  dan  II  segmen  peserta  PBPU yang  tidak  diiringi  kenaikan  besaran iuran Kelas III, menyebabkan permasalahan  baru:  peserta  PBPU Kelas I dan II terdorong untuk pindah ke  Kelas  III,  terutama  saat  tidak membutuhkan  pelayanan  kesehatan.” (Responden 1, 2019)
“Dari  data  yang  ada  sampai dengan  Agustus  2018  besaran  biaya per  orang  per  bulan  lebih  (BPOPB) besar  dibandingkan  premi  per  orang per  bulan  (PPOPB)  sehingga  timbul selisih  antara  BPOPB  dan  PPOPB yang  yang  kian  meningkat  setiap tahunnya.  Tahun  2016,  selisih  yang timbul antara PPOPB (Rp 33,776) dan BPOPB  (Rp  35,802)  adalah  sebesar Rp  2,026.  Tahun  2017,  selisih  yang timbul antara PPOPB (Rp 34,119) dan BPOPB  (Rp  39,744)  adalah  sebesar Rp  5,65.  Tahun  2018,  selisih  yang timbul antara PPOPB (Rp 34,095) dan BPOPB  (Rp  40,120)  adalah  sebesar Rp 6,025. Untuk melakukan penyesuaian  jelas  tidak  mudah  karena cenderung  mendapat  rekasi  negatif dari  masyarakat.”  (Responden  1, 2019)
Dari  kutipan  wawancara  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  iuran  yang terlalu  rendah  menjadi  penyebab  defisit BPJS  Kesehatan  membengkak.  Kenaikan iuran Kelas I dan II segmen peserta PBPU menjadi  masalah  karena  tidak  diiringi dengan  kenaikan  iuran  Kelas  III.  Tidak hanya  premi  kenaikan  premi  yang  tidak seimbang,  masalah  lainnya  diakibatkan
oleh  BPOPB  yang  lebih  besar  daripada PPOPB.  Sehingga,  pemerintah  perlu melakukan  pengkajian  ulang  atas  besaran iuran  Jaminan  Kesehatan.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  diatur    dalam  Peraturan Presiden  No.  111  Tahun  2013  Pasal  16I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A,16B, 16C, 16F, 16G dan 16H bahwa besaran  iuran  ditinjau  paling  lama  dua tahun sekali.
Besarnya  jumlah  tunggakan  pembayaran iuran kepesertaan
“Besarnya tunggakan pembayaran  iuran  Jaminan  Kesehatan Nasional  dikarenakan  para  peserta masih  memiliki  tingkat  kepatuhan yang  belum  optimal.  Ada  berbagai alasan kenapa peserta bisa menunggak membayar  iuran.  Ada  yang  lupa membayar  iuran,  ada  juga  peserta yang  tidak  mampu  untuk  membayar iuran,  dan  lain-lain.  Namun,  untuk mempermudah peserta dalam membayarkan  iuran  BPJS  bekerja sama  dengan  beberapa  pihak  terkait seperti  Bank  dengan  menerapkan auto-debit , peserta juga bisa membayarkan iuran secara rutin setiap bulannya melalui Alfamart, Indomaret, Tokopedia,  dan  lain  sebagainya.” (Responden 2, 2019)
Dari kutipan diatas dapa disimpulkan  apabila  tunggakan  iuran dapat  segera  dilunasi  oleh  para  peserta Jaminan  Kesehatan  seharusnya  defisit BPJS  Kesehatan  dapat  ditutupi.  Sehingga Pemerintah  perlu  membuat  suatu  regulasi serta memberikan dukungan untuk memberikan  sanksi  bagi  peserta  yang menunggak membayar iuran.
Besarnya biaya pelayanan kesehatan disebabkan  banyaknya  penduduk  yang menderita penyakit kronis
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pihak  internal  Kedeputian  Bidang  Akuntansi BPJS  Kesehatan,  pemicu  defisit  keuangan BPJS  Kesehatan  disebabkan  oleh  penyakit katastropik. Menurut BPJS Kesehatan, insiden
penyakit  kronis  masyarakat  Indonesia  cukup tinggi.  Seperti  yang  diketahui  penyakit katastropik  memerlukan  pelayanan  kesehatan yang  cukup  lama  bahkan  bisa  seumur  hidup. BPJS Kesehatan saat ini meng cover setidaknya  delapan  penyakit  katastropik antara  lain  jantung,  kanker,  stroke,  gagal ginjal,  thalassaemia,  haemophilia,  cirrhosis hepatitis,  dan  leukaemia.  Dari  delapan penyakit  katastropik  tersebut  tiga  diantaranya paling  memakan  biaya  BPJS  Kesehatan adalah  penyakit  jantung,  kanker,  dan  stroke. Selain  itu,  jumlah  kasus  yang  ditangani  saja setiap  tahunnya  terus  meningkat  bersamaan dengan  biaya  pelayanan  kesehatan.  Untuk melakukan  efisiensi  mengatasi  defisit  yang terjadi,  BPJS  Kesehatan  mendorong  fasilitas kesehatan primer untuk memberikan pelayanan  yang  baik  ketika  di  fasilitas kesehatan  yang  bersangkutan  sehingga  dapat meminimalisir  rujukan  ke  rumah  sakit. Tentunya  efisiensi  yang  dilakukan  ini  lebih kepada  memaksimalkan pelayanan di  fasilitas kesehatan,  bukan  untuk  mengurangi  manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan.

## PEMBAHASAN
Untuk  lebih  menggali  penyebab  defisit BPJS  Kesehatan  peneliti  melakukan  analisis ada iuran dan beban dari data yang bersumber dari laporan keuagan BPJS Kesehatan. Dalam melakukan  analisis  ini  penulis  mnggunakan metode horizontal dan vertikal  yang disajikan dalam tabel yang kemudian ditarik kesimpulan  dari  kenaikan  dan  penurunan persentase  yang  ada  pada  setiap  pos  dalam laporan aktivitas.

## Analisis Pendapatan Iuran
Pendapatan Iuran DJS Kesehatan bersumber  dari  Penerima  Bantuan  Iuran (PBI),  Bukan  Penerima  Bantuan  Iuran  (Non PBI), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan  Bukan  Pekerja.  Tahun  2014,  pendapatan iuran  DJS  Kesehatan  secara  keseluruhan adalah  Rp.  40,7  Triliun  dengan  uraian kontribusi dari total iuran PBI sebesar Rp 21,2 Triliun,  total  iuran  Non  PBI  sebesar  Rp  16,2 Triliun,  total  iuran  PBPU  sebesar  Rp  1,88 Triliun dan total  iuran  Bukan Pekerja sebesar
Rp  1,32  Triliun.  Tahun  2015,  pendapatan iuran  DJS  Kesehatan  naik  sebesar  Rp.  52,7 Triliun  dengan  uraian  kontribusi  dari  total iuran PBI sebesar Rp 22,2 Triliun, total  iuran Non  PBI  sebesar  Rp  24,2  Triliun,  total  iuran PBPU sebesar Rp 4,67 Triliun dan total iuran Bukan Pekerja sebesar Rp 1,65 Triliun. Tahun 2016, pendapatan DJS Kesehatan naik sebesar Rp 67,4 Triliun dengan uraian kontribusi dari total  iuran  PBI  sebesar  Rp  28,4  Triliun,  total iuran  Non  PBI  Rp  31,5  Triliun,  total  iuran PBPU  Rp  5,72  Triliun  dan  total  iuran  Bukan Pekerja sebesar Rp 1,62 Triliun. Tahun  2017, pendapatan  DJS  Kesehatan  naik  sebesar  Rp 74,2  Triliun  dengan  uraian  kontribusi  dari total  iuran  PBI  sebesar  Rp  30,5  Triliun,  total iuran  Non  PBI  Rp  35,3  Triliun,  total  iuran PBPU  Rp  6,71  Triliun  dan  total  iuran  Bukan Pekerja sebesar Rp 1,65 Triliun.

## Analisis Beban
Beban  Jaminan  Kesehatan  pada  tahun 2014  terdiri  atas  rawat  jalan  tingkat  pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat pertama rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan  kesehatan  khusus,  Jamkesmen, Jamkestama,  pelayanan  kesehatan  penyakit khusus katastropik dan promotif dan preventif dengan total Rp 42, 65 Triliun. Bila diuraikan kontribusi  beban  rawat  jalan  tingkat  pertama sebesar  Rp  8,63  Triliun,  rawat  inap  tingkat pertama  sebesar  Rp  444,8  Miliar,  rawat  jalan tingkat lanjutan sebesar Rp 8,16 Triliun, rawat inap tingkat lanjutan sebesar Rp 25,15 Triliun, pelayanan kesehatan khusus sebesar Rp 410,8 Juta,  Jamkesmen  sebesar  Rp  3,59  Miliar, Jamkestama sebesar Rp 3,68 Miliar, pelayanan kesehatan penyakit khusus katastropik  sebesar  Rp  97,7  Miliar  dan promotif  dan  preventif  sebesar  Rp  146,  9 Miliar.
Pada  tahun  2015,  2016  dan  2017 pelayanan  kesehatan  khusus,  Jamkesmen, Jamkestama,  pelayanan  kesehatan  penyakit khusus katastropik sudah tidak  masuk  lagi ke dalam  Beban  Jaminan  Kesehatan.  Di  tahun 2015  total  Beban  Jaminan  Kesehatan  adalah Rp  57,08  Triliun  yang  bila  diuraikan  terdiri dari  pendapatan  rawat  jalan  tingkat  pertama sebesar  10,79  Triliun,  rawat  inap  tingkat
pertama  sebesar  Rp  710,8  Miliar,  rawat  jalan tingkat  lanjutan  sebesar  Rp  13,61  Triliun, rawat  inap  tingkat  lanjutan  sebesar  Rp  31,85, dan  promotif  dan  preventif  sebesar  Rp99,32 Miliar.  Di  tahun  2016  total  Beban  Jaminan Kesehatan  adalah  Rp  67,24  Triliun  yang  bila diuraikan  terdiri  dari  pendapatan  rawat  jalan tingkat  pertama  sebesar  Rp  12,30  Triliun, rawat  inap  tingkat  pertama  sebesar  Rp  768,2 Miliar, rawat jalan tingkat lanjutan sebesar Rp 16,53  Triliun,  rawat  inap  tingkat  lanjutan sebesar  Rp  37,48  Triliun,  dan  promotif  dan preventif Rp 142,4 Miliar. Di tahun 2017 total Beban  Jaminan  Kesehatan  adalah  Rp  84,44 Triliun  yang  bila  diuraikan  terdiri  dari pendapatan  rawat  jalan  tingkat  pertama sebesar  Rp  12,77  Triliun,  rawat  inap  tingkat pertama  sebesar  Rp  894,5  Miliar,  rawat  jalan tingkat  lanjutan  sebesar  Rp  23,52  Triliun, rawat  inap  tingkat  lanjutan  sebesar  Rp  47,04 Triliun,  dan  promotif  dan  preventif  Rp  207,7 Miliar.
Dari  hasil  analisis  pendapatan  dan beban  DJS  Kesehatan  diatas,  dapat  dilihat bahwa  kenaikan  pendapatan  selalu  dibarengi dengan  kenaikan  beban  DJS  Kesehatan  yang terus  bertambah  dari  tahun  ke  tahun. Pendapatan  iuran  DJS  Kesehatan  yang  terus meningkat  dari  tahun  2014  hingga  2017.  Di tahun 2014, pendapatan DJS Kesehatan secara keseluruhan  adalah  Rp  41,51  Triliun  dengan kontribusi  98%  dari  pos  pendapatan  iuran sebesar  Rp  40,71  Triliun.  Di  tahun  2015, pendapatan  DJS  Kesehatan  keseluruhan  naik sebesar  Rp  55,65  Triliun  dengan  kontribusi 95%  dari  pos  pendapatan  iuran  sebesar  Rp 52,77 Triliun. Di tahun 2016, pendapatan DJS Kesehatan  naik  sebesar  Rp  74,40  Triliun dengan  kontribusi  91%  dari  pos  pendapatan iuran  sebesar  Rp  67,40  Triliun.  Berbeda  dari tahun-tahun  sebelumnya,  pendapatan  DJS Kesehatan  pada  tahun  2017  diketahui  sebesar Rp  78,35  Triliun.  Kontribusi  pos  pendapatan iuran  pada  tahun  2017  ini  lebih  tinggi  dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 99%. Kontribusi  yang  tinggi  ini  dikarenakan  pada tahun  2017  Pemerintah  memberikan  bantuan dana sebesar Rp 3,6 Triliun. Apabila tidak ada bantuan  dari  Pemerintah  maka  besaran  pos pendapatan  iuran  DJS  Kesehatan  pada  tahun
2017 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 74,75 Triliun.
Sedangkan  untuk  beban  DJS  Kesehatan juga  terjadi  kenaikan  setiap  tahunnya  dari laporan  keuangan  DJS  Kesehatan  tahun  2014 hingga  2017.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  Beban Jaminan Kesehatan yang memberikan kontribusi terbesar bagi beban DJS Kesehatan.  Pada  tahun  2014  beban  DJS Kesehatan  tercatat  sebesar  Rp  42,65  Triliun dengan  porsi  95%  dari  total  beban  yaitu  Rp 44,82  Triliun.  Tahun  2015  beban  DJS Kesehatan  naik  menjadi  Rp  57,08  Triliun dengan  porsi  93%  dari  total  beban  yaitu  Rp 61.41  Triliun.  Tahun  2016  naik  menjadi  Rp 67,24  Triliun  dengan  porsi  91%  dari  total beban  yaitu  Rp  73.89  Triliun.  Terakhir  pada tahun  2017  Beban  Jaminan  Kesehatan  naik drastis menjadi Rp 84,44 Triliun dengan porsi 91% dari total beban yaitu Rp 92,81 Triliun.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  pihak  internal  BPJS  Kesehatan,  ada beberapa indikasi yang menurut pihak internal menjadi  penyebab  defisit  BPJS  Kesehatan. Pertama,  pihak  internal  menyebutkan  bahwa fasilitas  kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan BPJS  Kesehatan  kecurangan.  Pasien  yang seharusnya  masih  belum  boleh  dipulangkan karena  masih  membutuhkan  perawatan  lebih lanjut  justru  dipulangkan  dan  diminta  untuk melakukan  re- check  in kembali  agar  pihak fasilitas  kesehatan  dapat  dapat  melakukan klaim  berkali-kali  kepada  BPJS  Kesehatan. Hal  ini  tentu  melanggar  Perjanjian  Kerja Sama  (PKS)  yang  disepakati.  Kedua,  banyak pasien  yang  tidak  patuh  dalam  membayarkan iuran khususnya kepesertaan mandiri. Menurut  pihak  internal  BPJS  Kesehatan  dari wawancara  yang  dilakukan,  ketidakpatuhan membayar  iuran  yang  dilakukan  kepesertaan mandiri menyebabkan  pendapatan iuran program  jaminan  kesehatan  defisit.  Ketiga, pihak  internal  BPJS  Kesehatan  menyebutkan bahwa  para  peserta  masih  belum  bisa  diajak untuk memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan  oleh  fasilitas  kesehatan.  Peserta yang  khususnya  membutuhkan  pelayanan hermodialisis  atau dikenal dengan cuci darah di  rumah  sakit  ini  sebenarnya  sudah  bisa dilakukan  secara  mandiri  dirumah.  Prosedur

## KEKEU KIRANI FIRDAUS & LUDOVICUS SENSI WONDABIO/ Analisis Iuran dan Beban Kesehatan Dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan
ini  dikenal  dengan Continuous  Ambulatory
Peritoneal
Dialysis (CAPD).
Selain
mempermudah  pasien  agar  tidak  perlu  bolak- bali rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan  cuci  darah,  bagi  BPJS  Kesehatan pelayanan  CAPD  ini  jauh  lebih  murah  biaya manfaatnya bila dibandingkan dengan hermodialisis.

## SIMPULAN
Terkait dengan defisit yang dialami oleh BPJS  Kesehatan  dari  tahun  2014-2017,  maka penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi program  jaminan  kesehatan  menganalisis iuran  dan  beban.  Analisis  yang  digunakan untuk  menganalisis  data  kualitatif  dan  data kuantitatif  adalah descriptive  analysis dan content  analysis .  Data  kualitatif  dikumpulkan melalui  observasi  dan  wawancara  yang dilakukan  dengan  pihak  internal  BPJS Kesehatan,  sedangkan  data  kuantitatif  berupa secondary  data yang  didapat  dari  BPJS Kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa defisit  yang  terjadi  diakibatkan  beberapa  hal, diantaranya:  Biaya  manfaat  yang  dibayarkan setiap tahunnya lebih tinggi daripada pendpatan  iuran  yang  ada  dan  beban  yang paling  menyerap  biaya  BPJS  Kesehatan adalah  beban  jaminan  kesehatan.  Khususnya beban  jaminan  kesehatan  pada  pelayanan rawat inap tingkat lanjutan.
Atas  persoalan  defisit  tersebut,  BPJS Kesehatan  perlu  melakukan  upaya  untuk mengatasi defisit yang terjadi dengan melakukan:  menaikkan  besaran  iuran  para peserta BPJS Kesehatan agar lebih proporsional
dikarenakan pelayanan kesehatan  yang  diberikan  BPJS  Kesehatan terus  meningkat  sehigga  perlu  dilakukannya penyesuaian besaran iuran, tidak lagi menerapkan  sistem fully-funded untuk  semua kelompok  penyakit  agar  lebih  meringankan beban  BPJS  Kesehatan  dalam  membayarkan klaim  kepada  fasilitas  kesehatan  dan  BPJS Kesehatan  dapat  fokus  mendanai  kelompok penyakit  tertentu,  dan  membuat  sanksi  tegas untuk  para  peserta  yang  tidak  patuh membayarkan iuran.
Namun  demikian,  penulis  menyadari adanya  keterbatasan  dalam  mengumpulkan
data  dan  analisis  yang  dilakukan.  Penelitian ini  hanya  menganalisis  iuran  dan  beban program jaminan kesehatan yang diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan  dari tahun  2014-2017  sehingga  hanya  berfokus kepada BPJS Kesehatan. Selain itu,
keterbatasan  penelitian    lainnya  tidak  melihat dari sisi Rumah Sakit, Peserta, dan Regulator. Oleh karena itu, bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji kebenaran indikasi-indikasi yang diduga sebagai penyebab defisit BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
BPJS  Kesehatan.  (2014). Laporan  Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2014 . Jakarta BPJS  Kesehatan.  (2015). Laporan  Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2015 . Jakarta BPJS  Kesehatan.  (2016). Laporan  Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2016 . Jakarta BPJS  Kesehatan.  (2017). Laporan  Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2017 . Jakarta DJS  Kesehatan.  (2014). Laporan  Keuangan DJS Kesehatan Tahun 2014 . Jakarta DJS  Kesehatan.  (2015). Laporan  Keuangan DJS Kesehatan Tahun 2015 . Jakarta DJS  Kesehatan.  (2016). Laporan  Keuangan DJS Kesehatan Tahun 2016 . Jakarta DJS  Kesehatan.  (2017). Laporan  Keuangan DJS Kesehatan Tahun 2017 . Jakarta Indonesia  (1945).  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia.  Jakarta: Komite Nasional Pusat (KNIP).
Indonesia  (2011).  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.  Jakarta:  Menteri  Hukum  dan
Hak Asasi Manusia. Irwandy.  (2016).  Kajian  Literature:  Evaluasi Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Jurnal
Kebijakan  Kesehatan  Indonesia :  JKKI , 5 (3), 110–114. https://doi.org/10.22146/JKKI.V5I3.306 50
Indonesia (2014).  Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2014  Tentang  Perasuransian. Jakarta:  Menteri  Hukum dan Hak  Asasi Manusia.
Kompas. (2017). Dana Jaminan Sosial Defisit,
Apakah  Manfaat  Untuk  Pserta  Akan Dikurangi?.  Diperoleh  26  April,  2019, dari https://money.kompas.com/read/2017/0 6/21/213859626/dana.jaminan.sosial.def isit.apakah.manfaat.untuk.peserta.akan.d ikurangi.
Kompas.  (2018). Klaim  BPJS  Kesehatan
Belum  Cair,  Beberapa  Rumah  Sakit Tunda  Honor  Karyawan .  Diperoleh  26 April, 2019, dari
https://regional.kompas.com/read/2018/
09/12/13381921/klaim-bpjs-kesehatan- belum-cair-beberapa-rumah-sakit-tunda- honor-karyawan
Lester, James P, & Joseph Stewart, Jr. (2000).
Public Policy: An Evolutionary Approach . Belmont, CA : Wadsworth. Mundiharno.  (2012).  Peta  Jalan  Menuju Jaminan  Kesehatan  Nasional  (Road Map  to  A  Universal  Health  coverage),
9 (1), 207–222.
Mutiarin,  D.  (2015).  Evaluation  of  Universal Health Coverage Policy : A Comparison
Study Between Indonesia and Thailand,
597 (November),  1–98.  Retrieved  from http://repository.umy.ac.id/handle/1234 56789/1920
Neuman,  L.  W.  (2014). Social  Research
Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches . Pearson Education Limited.
Pranata,  E.  C.,  &  Pujo,  J.  L.  (2015).  Tingkat Kepuasan  Keluarga  Pasien  Pengguna Program  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Kualitas Pelayanan  Perawatan  Pasien  Instalasi Rawat  Intensif  (IRIN)  di  RSUP  Dr. Kariadi Semarang. Kesehatan Masyarakat , 4 (4),  659–668.  Retrieved from
http://download.portalgaruda.org/article. php?article=365158&val=4695&title=T
INGKAT  KEPUASAN  KELUARGA PASIEN PENGGUNA PROGRAM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL %28BPJS%29 TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERAWATAN

## PASIEN INSTALASI
RAWAT

## INTENSIF %28IRIN%29 DI
Putri,  Asih  Eka.  (2014).  Seri  Buku  Saku  2:
Paham  BPJS.  Jakarta:  CV  Komunitas Pejaten Mediatama.
Rante,  H.,  &  Mutiarin,  D.  (2016).  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Layanan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  di  RSUD  Morangan  Sleman DIY. Ilmu Pemerintahan Dan
Kebijakan Publik , 3 (1), 1–20.
Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih.  (2005).
Manajemen  Pelayanan .  Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Republika.  (2018). BPJS    Diminta  Ukur Kualitas Pelayanan Kesehatan . Diperoleh 26 April 2019, dari https://www.republika.co.id/berita/gaya- hidup/info-sehat/18/11/08/phvgj8399- bpjs-diminta-ukur-kualitas-pelayanan- kesehatan.
Sugiyono.
(2009). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sekaran,  U.  (2009). Research  Method  for Business 6 th Edition . Wiley Library. Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  (2009). Metode Penelitian
Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sumpri,  M.  (2015).  Pelayanan  Kesehatan Ruang  Rawat  Inap  Peserta  Pengguna BPJS di RSUD Dr. Soedarso Kalimantan  Barat. Ilmu  Administrasi Negara , 4 (4),  1–11.  Retrieved  from https://docplayer.info/31154718- Pelayanan-kesehatan-ruang-rawat-inap- peserta-pengguna-bpjs-di-rsud-dr- soedarso-kalimantan-barat.html Suprianto,  A.,  &  Mutiarin,  D.  (2017).
Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan  Nasional  (Studi  Tentang Hubungan Stakeholder, Model Pembiayaan  dan  Outcome  JKN  di Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta). Journal of Governance  and  Public  Policy , 4 (1), 71–107.
https://doi.org/10.18196/jgpp.4172
Wahyuningsih, S. (2015). Evaluasi Penerapan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di

## Dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan
RSUD Dr. Moewardi
Surakarta.
INFOKES , 5 (2), 1–14.
Walpole,  Ronald,  E.,  Raymond  H.Myers.
(1995). Ilmu  luang  dan  Statistika  untuk Insinyur dan Ilmuwan . Bandung: ITB.
Fraenkel,  J.  R.,  &  Wallen,  N.  E.  (20016). How to Design and Evaluate Research In Education  (6th  ed.).  New  York,  NY:
McGraw-Hill.

## Analisis Vertikal Laporan Aktivitas DJS Kesehatan Tahun 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018 PENDAPATAN Pendapatan Iuran 40,719,862,345,220 98% 52,778,121,327,260 95% 67,404,010,657,972 91% 74,246,640,901,629 99% 81,975,180,303,390 88% Kontribusi dari BPJS Kesehatan - 0% 1,071,069,934,548 2% - 0% - 0% - 0% Bantuan dari Pemerintah - - - 0% 10,256,466,000,000 11% Pendapatan atas Hibah dari BPJS Kesehatan - 0% 1,540,000,000,000 3% 6,827,891,000,000 9% 135,271,239,468 0% 0% Pendapatan atas Pajak Rokok - - - - 682,387,212,561 1% Pendapatan bunga dan bagi hasil 746,310,110,679 2% 126,846,839,911 0% 75,247,633,342 0% 144,622,713,065 0% 21,164,167,747 0% Keuntungan investasi yang telah direalisasi - 0% 13,439,935,201 0% 14,100,654,420 0% 858,529,999 0% (326,201,400) 0% Kerugian investasi yang belum direalisasi (14,677,731,538) 0% (21,690,838,367) 0% 21,693,109,948 0% 5,459,446,431 0% (451,462,610) 0% Pendapatan Lain 62,326,070,638 0% 143,439,049,116 0% 65,453,441,343 0% 220,236,799,627 0% 266,600,278,440 0% 0% Jumlah Pendapatan 41,513,820,794,999  100% 55,651,226,247,669 100% 74,408,396,497,025 100% 74,753,089,630,219 100% 93,201,020,298,128 100% BEBAN Beban jaminan kesehatan 42,658,702,022,638 95% 57,083,272,722,427 93% 67,247,884,479,608 91% 84,444,863,518,206 91% 94,296,844,759,351 101% Beban cadangan teknis 0% 0% 0% 0% 0% Kenaikan (penurunan) liabilitas jaminan 0% 0% 0% 0% 0% Kesehatan dalam proses 186,187,661,195 0% 1,487,670,286,792 2% 605,731,719,177 1% 2,617,954,461,574 3% (483,977,664,877) -1% Kenaikan (penurunan) liabilitas jaminan 0% 0% 0% 0% 0% Kesehatan belum dilaporkan 2,721,763,436,529 6% 1,722,725,682,294 3% 3,436,257,889,268 5% 1,495,882,064,409 2% 6,808,199,070,915 7% Kenaikan (penurunan) iuran yang belum 0% 0% 0% 0% 0% merupakan pendapatan (3,487,458,069,564) -8% 227,424,840,270 0% (1,901,918,480,832) -3% - 0% - 0% Beban operasional BPJS Kesehatan 2,476,992,353,231 6% 2,554,286,762 0% 3,625,661,751,855 5% 3,809,232,867,293 4% 3,768,829,000,000 4% Beban Investasi 134,871,556,220 0% 27,456,517,697 0% 14,018,168,125 0% 28,215,520,424 0% 2,074,719,140 0% Beban cadangan penurunan nilai piutang iuran 121,316,767,307 0% 710,272,078,425 1% 854,211,523,533 1% 375,524,836,990 0% 63,727,745,151 0% Beban lain 10,589,504,375 0% 149,921,179,660 0% 18,115,206,532 0% 45,886,512,100 0% 432,885,102,053 0% Jumlah Beban 44,822,965,231,931 100% 61,411,297,594,327 100% 73,899,962,257,266 100% 92,817,559,780,996 100% 104,888,582,731,733 112% PENURUNAN ASET NETO (3,309,144,436,932) (5,760,071,346,658) 508,434,239,759 (14,464,470,150,777) (11,687,562,433,605) ASET NETO AWAL PERIODE - (3,309,144,436,932) (9,069,215,783,590) (8,560,781,543,831) (23,025,251,694,608) ASET NETO AKHIR PERIODE (3,309,144,436,932) (9,069,215,783,590) (8,560,781,543,831) (23,025,251,694,608) (34,712,814,128,213)
Sumber : Laporan Keuangan DJS Kesehatan tahun 2014-2018 (telah diolah kembali)
KEKEU KIRANI FIRDAUS & LUDOVICUS SENSI WONDABIO/ Analisis Iuran dan Beban Kesehatan Dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan
Analisis Horizontal Laporan Aktivitas Tahun 2014-2018 PENDAPATAN 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Pendapatan Iuran 30% 28% 10% Kontribusi dari BPJS Kesehatan - - Pendapatan atas Hibah dari BPJS Kesehatan - - - Pendapatan bunga dan bagi hasil -83% -41% 92% Keuntungan investasi yang telah direalisasi - - - Kerugian investasi yang belum direalisasi 48% -200% -75% Pendapatan Lain 130% -54% 236% Jumlah Pendapatan 34% 34% 0% BEBAN Beban jaminan kesehatan 34% 18% 26% Beban cadangan teknis Kenaikan liabilitas jaminan Kesehatan dalam proses 699% -59% 332% Kenaikan liabilitas jaminan Kesehatan belum dilaporkan -37% 99% -56% Kenaikan (penurunan) iuran yang belum merupakan pendapatan 107% -936% -100% Beban operasional BPJS Kesehatan -100% 141844% 5% Beban Investasi -80% -49% 101% Beban cadangan penurunan nilai piutang iuran 485% 20% -56% Beban lain 1316% -88% 153% Jumlah Beban 37% 20% 26%
Sumber : Laporan Keuangan DJS Kesehatan tahun 2014-2018 (telah diolah kembali)