al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 1   J u n i   2 0 1 7 DOI 10 DOI 10.19105/al-ihkam.v12i1.1191 18

## Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

## Andi Fariana
( Asian Banking-Finance and Informatics Instutute of Perbanas -ABFII Perbanas , Jl. Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi Jakarta 12940 , Email: andi.fariana@perbanas.id )

## Abstrak:
Fatwa  tidak  sama  dengan  hukum  positif  yang  memiliki  kekuatan mengikat  bagi  seluruh  warganegara,  namun  fatwa  dapat  memiliki kekuatan  mengikat  setelah  ditransformasi  ke  dalam  peraturan perundang-undangan.  Fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI (Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia)  kurang  lebih sebanyak  107  fatwa  dan  telah  memberi  kontribusi  positif  terhadap regulasi  sistem  hukum  ekonomi  syariah.  Fatwa  DSN-MUI  menjadi bagian  penting  dalam  sistem  Hukum  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  pada  Pancasila  sila  pertama  adalah  Ketuhanan  Yang Maha Esa dan salah satu dari the living law- nya adalah Hukum Islam. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  secara  sistematis,  faktual dan  akurat,  segala  fakta  dan  permasalahan  yang  diteliti  dikaitkan dengan  teori-teori  hukum  dan  dengan  (1)  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach) ,  (2)  pendekatan  sejarah (hystorical approach) , (3) pendekatan  politis (Political approach) . Selanjutnya, data yang  diperoleh  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif  dengan memperhatikan sistem hukum yang berlaku dan kemudian dilakukan penafsiran.

## Kata-kata Kunci:
Fatwa MUI, Ekonomi Syariah, Sistem Hukum Ekonomi Islam

## Abstract:
Fatwa is not the same as the state law which has binding force for all citizens, but it may have binding force after being transformed into a legislation.  Fatwas  that  have  been  issued  by  the  DSN-MUI  (the National  Sharia  Council  of  Indonesian  Ulama  Council)  are approximately  107  fatwas  and  have  contributed  positively  to  the regulation  of  the  legal  system  of  Islamic  economics.  Fatwa  of  the DSN-MUI  has  became  an  important  part  in  the  law  system  of  the

## Andi Fariana
88
Republic  of  Indonesia  which  is  based  on Pancasila (The  Five Principles) in which the first principle of the Pancasila is the Almighty God  and  one  of  its living  law is  Islamic  law.  This  research  applies normative  legal  method  with  analytical  descriptive  approach,  which describes  systematically,  factually  and  accurately  all  the  facts  and problems  being  studied.  This  is  done  by  associating  them  with theories of law through (1) statute approach, (2) hystorical approach, and  (3)  Political  approach.  Next,  the  data  obtained  are  analyzed through juridical qualitative method by considering the legal system before being interpreted.
Key Words:
MUI (Indonesian Ulama Council) Fatwa, Islamic Economics, Islamic Economic Legal System
Pendahuluan
Subsistem  keuangan  yang  diwakili  oleh  dunia  perbankan mengalami krisis pada dua atau tiga dekade terakhir. Krisis tersebut telah  melahirkan  suatu  kebutuhan  akan  sebuah  “arsitektur  baru” dalam  sistem  keuangan  untuk  mencegah  efek  atau  dampak  yang akan  ditimbulkan  atau  paling  tidak  akan  memperkecil  frekuensi krisis. Arsitektur baru tersebut saat ini dikenal sebagai ekonomi Islam atau ekonomi syariah (Istilah yang dipergunakan di Indonesia).
Ekonomi  Islam  mulai  bangkit  pada  Tahun  1930,  diawali  oleh Pakistan  dengan    didirikannya  bank  lokal  dengan  prinsip  tanpa bunga,  kemudian  dilanjutkan  dengan  Mesir  yang  mendirikan Mit Ghamir  Local  Saving .  Hal  tersebut  terus  berlanjut  sampai  saat  ini bahkan telah menjadi perhatian para ilmuwan muslim abad XX.
Sebagaimana  sistem  ekonomi  internasional,  perbankan merupakan  subsistem  terpenting.  Demikian  juga  halnya  dengan sistem  ekonomi  nasional.  Ketika  dunia  semakin  mengglobal  dan perkembangan  dunia  bisnis  mengikutinya,  maka  tentu  hal  ini menyebabkan  lahirnya  ketergantungan  kepada  dunia  perbankan. Pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Indonesia  berkembang  cukup pesat. 1 Data  yang  ada  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  Bank Syariah  dan  unit  usaha  syariah  di  Indonesia  terus  meningkat.
1 Yuslam    Fauzi, Perospek  Ekonomi  Syariah, makalah  dalam  seminar  Nasional  IAEI bekerjasama dengan ABFII Perbanas, (Jakarta, 20 Februari 2013).
Berdasarkan  penilaian  dari Global  Islamic  Financial  Report (GIFR) Tahun  2011,  Indonesia  menduduki  urutan  keempat  sebagai  Negara yang  memiliki  potensi  dan  kondusif  dalam  perkembangan  industri keuangan  syariah  setelah  Iran,  Malaysia  dan  Saudi  Arabia. 2 Per September  2016  total  asset  perbankan  syariah  mencapai  Rp.  331.76 triliun  dan  pangsa  pasar  perbankan  syariah  terhadap  industri perbankan  nasional  mencapai  5.3  persen. 3 Bahkan  pertumbuhan perbankan  syariah  pada  Tahun  2016  mencapai  12  persen  secara tahunan  ( year  on  year) sementara  pertumbuhan  perbankan konvensional  hanya  mencapai  7,2  persen,  walau  pangsa  pasarnya stagnan namun secara keseluruhan pertumbuhan ini patut disyukuri. Selain pertumbuhan yang mengembirakan, Indonesia diklaim sebagai perbankan  ritel  syariah  terbesar  di  dunia  dengan  lebih  dari  18  juta nasabah dan lebih dari 4.500 kantor cabang pada Tahun 2015. 4
Hal positif dari tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah adalah  ikut  pula  tumbuh  dan  berkembang  unit  usaha  syariah  pada Bank  konvensional  yang  kesemuanya  secara  simultan  memberi dampak  bagi  tumbuhnya  berbagai  kegiatan  dalam  bidang  ekonomi seperti  asuransi,  BMT,  penjaminan,  pegadaian,termasuk  hotel,  dan lainnya. 5
Pertumbuhan  kegiatan  bisnis  yang  bernuansa  syariah,  secara umum  merupakan  salah  satu  pendukung  gerak  pertumbuhan ekonomi nasional  dan dalam kondisi yang terus tumbuh tentu akan diikuti  berbagai  persoalan.  Salah  satu  persoalan  penting  adalah, diperlukannya landasan hukum untuk berbagai aktivitas bisnis (yang terus tumbuh beragam) baik dalam bidang perbankan maupun dalam bidang  bisnis  syariah  lain.  Sampai  saat  ini,  Bank  Indonesia  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengandalkan    MUI  (Majelis  Ulama Indonesia)  untuk  melahirkan  fatwa  dalam  masalah-masalah  yang menyangkut aktivitas bisnis syariah dan berkaitan dengan persoalan
2 Halim Alamsyah (Deputi Gubernur BI), Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia, Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015, ceramah ilmiah IAEI, (Jakarta, 13 April 2012) 3 Achmad  K.  Permana  (Sekretaris  Jenderal  Asbisindo), compass.co.id, (  21  November 2016) 4 Agus  Martowardojo  (Gubernur  Bank  Indonesia),  Syariah  Economic  Festival, Surabaya, kompas, .co.id, (27 Oktober 2016) 5 Yuslam Fauzi, op.cit

## Andi Fariana
fiqih, sementara disisi lain MUI bukan merupakan lembaga/institusi resmi Negara yang dapat melahirkan regulasi. Disinilah arti penting kajian  ini  karena  berkaitan  dengan  kewenangan  MUI  untuk melahirkan  fatwa  yang  dapat  menjadi  rujukan  regulasi  dalam aktivitas  bisnis  syariah  serta  berkaitan  dengan  kedudukan  fatwa dalam sistem hukum nasional.
Tulisan ini merupakan kajian hukum normatif (yuridis normatif) . Identifikasi  masalah  tulisan  ini  yaitu  bagaimanakah  urgensi  fatwa MUI  dalam  pembangunan  sistem  hukum  ekonomi  syariah? Pendekatannya  yaitu:  (1)  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) , (2) pendekatan sejarah (hystorical approach) , (3) pendekatan politis (Political approach) . 8
Negara  Hukum,  Politik  Hukum  Islam  dan  Pembangunan  Sistem Hukum Ekonomi Islam
Sejak  Republik  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus 1945,  keberadaan  sistem  hukum  Nasional  masih  dipertanyakan. Apakah  sistem  hukum  nasional  telah  terbentuk  dan  apakah  sistem hukum  nasional  tersebut.  Tenku  M.  Radhie  menyebutkan  bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan sistem hukum  yang  ada  di  dalam  masyarakat  untuk  pembentukan  sistem hukum nasional. Ketiga sistem hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adalah Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat. 6
Negara hukum atau rechsstaat sudah populer sejak abad ke 19 di Eropa.  Cita  Negara  Hukum  untuk  pertama  kali  di  kemukakan  oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles  dengan menyatakan bahwa  yang  memerintah  dalam  suatu  negara  bukanlah  manusia tetapi  pikiran  yang  adil  dan  kesusilaan  yang  menentukan  baik  dan buruk  suatu  hukum. 7 Menurut  Aristoteles,  suatu  negara  yang  baik ialah  Negara  yang  diperintah  dengan  konstitusi  dan  berkedaulatan hukum,  ia mengatakan: Constitutional rule in a state is closely connected,
8 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2012), 14 dan 52.
6 Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-dasar  Politik  Hukum ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004), 65
7 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , (Jogyakarta: UII Press,
2005), 1
also with the requestion wheter is better to be rulled by the best men or the best  law,  since  a  goverrment  in  accordinace  with  law . 8 Aristoteles  juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama : pemerintahan  dilaksanakan  untuk  kepentingan  umum. Kedua: Pemerintahan  dilaksanakan  menurut  hukum  yang  berdasarkan ketentuan-ketentuan  umum,  bukan  hukum  yang  dibuat  secara sewenang-wenang  yang  mengesampingkan  konversi  dan  konstitusi. Ketiga :  Pemerintahan  berkonstitusi  juga  dilaksanakan  atas  kehendak rakyat. 9
Ciri-ciri rechsstaat adalah: 10 memiliki undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa  dengan  rakyat; kedua,  t erdapat  pembagian  kekuasaan negara;  dan ketiga, mengakui  dan  melindungi  hak-hak  kebebasan rakyat.
Beberapa hal yang mewakili sebagai ciri negara hukum adalah keadilan  sosial  karena  salah  satu  dari  tujuan  negara  hukum  adalah pencapaian  keadilan. 11 Pengertian  keadilan  dalam  negara  hukum Indonesia  adalah  bukan  hanya  keadilan hukum  tetapi  juga  keadilan sosial.  Sri  Soemantri  mengemukakan  unsur-unsur  terpenting  dari negara  hukum  yaitu: 12 pertama, pemerintah  menjalankan  tugas  dan kewajibannya berdasar atas hukum atau perundang-undangan; kedua, jaminan terhadap hak asasi manusia warganegara; ketiga, pembagian kekuasaan; keempat, pengawasan dari badan-badan peradilan.
Ibnu  Khaldun  membagi  negara  menjadi  dua  kelompok  yaitu Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (al-mulk al-thabî’î) dan Negara dengan  ciri  kekuasaan  politik (al-mulk  al-siyâsî). Tipologi  Negara pertama  ditandai  dengan  kekuasaan  sewenang-wenang,  keunggulan dan kekuatan sangat berperan serta prinsip keadilan sangat diabaikan dan  pada  gilirannya  akan  membentuk  suatu  Negara  yang  tidak
8 George Sabine, A History of Political Theory , (London: George G. Harrap & CO.Ltd. ,
1995),  92 9 ibid 10 Ni’matul Huda, op.cit. , 9
11 Dahlan  Thalib, Kedaulatan  Rakyat  Negara  Hukum  dan  Hak-hak  Asasi  Manusia , Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignyo , (Jakarta: Media Pratama, 1996), 25
12 Sri  Soemantri, Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  (Bandung:  PT  Alumni, 1992), 29-30

## Andi Fariana
berperadaban.  Sedangkan  tipe  negara  yang  kedua  dengan  ciri-ciri kekuasaan politik di kelompokkan menjadi tiga yaitu Negara hukum demokrasi (siyâsah  dîniyah) ,  Negara  hukum  sekuler  ( siyâsah  `aqliyah) dan  negara  hukum  republik ala Plato  ( siyâsah  madaniyah ).  Negara hukum  demokrasi  Islam  ( siyâsah  dîniyah) adalah  Negara  yang menjadikan  syariah  (hukum  Islam)  sebagai  fondasi.  Karaktersistik siyâsah dîniyah adalah selain al-Quran, hadist maka akal manusiapun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara.
Menurut Ibnu Khaldun, 13 tipe Negara yang paling baik adalah siyâsah  dîniyah karena siyâsah  `aqliyah (negara  sekuler)  hanya mendasarkan  pada  hukum  sebagai  hasil  rasio  manusia  tanpa mengindahkan  hukum  dengan  sumber  wahyu.  Sedangkan siyâsah madaniyah (ala  republik  Plato)  merupakan  suatu  Negara  yang diperintah oleh segelintir orang dari golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai kekuatan politik.
Menurut Muhammad Tahir Azhary, 14 ada lima konsep Negara Hukum  yang  tentu  memiliki  kelemahan  dan  kelebihan,  untuk  itu berikut akan dipaparkan perbandingan antara kelima konsep Negara hukum tersebut sebagai berikut. 15

## Perbandingan konsep Negara hukum
Konsep Ciri-ciri Unsur utama Nomokrasi Islam Bersumber  dari  Al  Quran,  sunnah dan  ra’yu.  Nomokrasi  bukan teokrasi-persaudaraan dan humanisme  teosentrik-kebebasan dalam arti positip Sembilan prinsip: 1. Kekuasaan  sebagai amanah 2. Musyawarah 3. Keadilan 4. Persamaan 5. Pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak asasi manusia 6. Peradilan bebas 7. Perdamaian 8. Kesejahteraan 9. Ketaatan rakyat Konsep Ciri-ciri Unsur utama Rechtsstaat Bersumber  dari  rasio  manusia- liberalistik/individualistic- Menurut Stahl: 1. Pengakuan atau perlindungan 13 Ibnu Khaldun, Muqaddimah , (Jakarta: Pustaka Al Kautsar,  2012)
14 Muhammad  Tahir  Azhari, Negara  Hukum  Suatu  Studi  tentang  Prinsip  Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) , 83
15 Ibid., 100-102
humanisme  yang  antroposentrik (lebih  dipusatkan  pada  manusia) pemisahan  antara  agama  dan Negara secara mutlak-ateisme dimungkinkan hak-hak asasi 2. Trias politika 3. Wetmating bestuur 4. Peradilan administrasi Menurut Scheltema: 1. Kepastian hokum 2. Persamaan 3. Demokrasi, dan 4. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum Konsep Ciri-ciri Unsur utama Rule of law Bersumber  dari  rasio  manusia- liberalistik/individualistik- antroposentrik  (lebih  dipusatkan pada  manusia)-pemisahan  antara agama  dan  Negara  secara  rigid (mutlak)-freedom of religion dalam arti  positif  dan  negative-ateisme dimungkinkan 1. Supremasi  Hukum  Equality before the law 2. Individual rights. Tidak  memerlukan  peradilan administrasi  Negara  karena peradilan  umum  dianggap berlaku  ungtuk  semua  orang, baik  warga  biasa  maupun pejabat Pemerintah. Jika rechtsstaat  menekankan  pada peradilan  administrasi.  Maka rule  of  law  menekankan  pada equality before the law (unsur ke 2) Konsep Ciri-ciri Unsur utama Socialist Legality Bersumber  dari  rasio  manusia- komunis-ateis-totaliter-kebebasan beragama yang semu dan kebebasan propaganda anti agama 1. Perwujudan sosialisme 2. Hukum  adalah  alat  di  bawah sosialisme 3. Penekanan  pada  sosialisme. Realisasi sosialisme ketimbang hak-hak perorangan Konsep Ciri-ciri Unsur utama Negara Hukum Pancasila Hubungan yang erat antara agama dengan  Negara-bertumpu  pada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa- kebebasan  beragama  dalam  arti positif-ateisme  tidak  dibenarkan dan komunisme dilarang-asas kekeluargaan dan kerukunan 1. Pancasila 2. MPR 3. Sistem konstitusi 4. Persamaan 5. Peradilan bebas
Bersumber  dari  perbandingan  konsep  negara  sebagaimana diuraikan  di  atas,  perlu  pula  dijelaskan  lebih  lanjut  perihal  unsur yang  utama  di  dalam  nomokrasi  Islam  yaitu  unsur  kesejahteraan. Dalam  pandangan  Ibnu  Khaldun,  agama  merupakan  bagian  dari

## Andi Fariana
kekuatan-kekuatan  sosial  yang  sangat  penting.  Ibnu  Khaldun  tidak menyukai  idealisme  yang  bersifat  religius  atau  filosofis  yang  tidak menunjukkan  fungsi  sosial. 16 Ibnu  Khaldun  mengungkapkan  satu teori  tentang  kenegaraan  yaitu  yang  dikenal  dengan al-`ashabiyah  wa al-iqtishâd, yang  secara  popular  dinamakan welfare  state (Negara kesejahteraan) . 17
Dalam pandangan Islam, kesejahteraan bukan hanya ditentukan oleh  terpenuhinya  kebutuhan  materiil.  Jaminan  bahwa  semua investasi adalah halal, terpenuhinya kebutuhan spiritual dengan cara yang  tidak  bertentangan  dengan  syariat,  terjaminnya  kebebasan beribadah adalah parameter yang juga harus dipertimbangkan. Yang dituju oleh Islam adalah bentuk kemajuan yang komprehensif secara materiil dan spiritual. 18
Menurut  Muhammad  Tahir  Azhari,  Indonesia  menganut konsep Negara Hukum Pancasila yang berbeda dengan konsep Barat pada umumnya. Beberapa ciri dari Negara Hukum Pancasila: (1) ada hubungan  yang  erat  antara  agama  dan  Negara.  (2)  Negara  dan Hukum bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (3) Ada jaminan kebebasan beragama dalam arti positif. (4) Ateisme tidak dibenarkan dan  komunisme  dilarang.  (5)  Asas  kekeluargaan  dan  kerukunan. Menurut  M.  Tahir  Azhari,  Indonesia  tergolong  sebagai  Negara Nomokrasi  yaitu  Negara  yang  kekuasaannya  di  dasarkan  pada hukum-hukum dari Tuhan. 19
Menurut M. Tahir Azhari, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam negara hukum Pancasila. Pertama , adanya kebebasan beragama yang harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (atheisme)  ataupun  sikap  yang memusuhi  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dilarang. Kedua, ada  hubungan yang  erat  antara  agama  dan  negara,  karena  itu  baik  secara rigid (mutlak)  maupun  secara  nisbi  (longgar)  Negara  Republik  Indonesia
16 Andi  Fariana,  “Teori  kebenaran  menurut  Al  Ghazali  dan  Ibnu  Khaldun,  dalam perspektif Filsafat ilmu”, Jurnal Komunike, Vol. 6, Nomor. (1 Juni 2014)
17 Agus Triyanta, Hukum Ekonomi Islam,dari politik hukum ekonomi Islam sampai pranata ekonomi syariah, ( Jogyakarta: FH UII Press, 2012), 11
18 Ibid. , 89-90 19 Muhammad  Tahir  Azhari, Negara  Hukum  Suatu  Studi  tentang  Prinsip  Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 71-72
tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan Negara karena doktrin pemisahan antara agama dengan Negara sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 20
Menurut  A.  Hasjmy,  agama  dan  negara  memiliki  hubungan yang  bersifat  simbiotik,  dimana  antara  keduanya  mempunyai hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan menguntungkan.
21 Menurut  A.  Hasjmy,  dengan  melaksanakan prinsip-prinsip  Pancasila  berarti  sekaligus  melaksanakan  prinsip- prinsip  Islam.  Oleh  sebab  itu,  A  Hasjmy  dapat  menerima  konsep negara bangsa (nation state) tanpa harus menyebut negara Islam. 22
Sistem  hukum  nasional  yang    nilai-nilainya  berasal  dari The
Living  Law (hukum  yang  hidup)  dalam  negara  Indonesia menyebabkan suatu keniscayaan jika masyarakat berharap nilai-nilai hukum  Islam  bukan  hanya  masuk  menjiwai  sistem  hukum  nasional tetap  menjadi  bagian  penting  dalam  sistem  hukum  yang  dibangun. Salah satu bagian dari sistem hukum nasional tersebut adalah sistem hukum  ekonomi  dan  bagiannya  adalah  sistem  hukum  ekonomi syariah  yang  saat  ini  terus  berkembang  dan  dibangun.  Di  dalam membangun sistem hukum nasional maka diperlukan politik hukum.
Politik hukum Islam Indonesia memiliki  berbagai dimensi  dan hasilnya  telah  dilakukan  transformasi  nilai-nilai  hukum  Islam  ke dalam  hukum  positif,  seperti  transformasi  dalam  UU  Perkawinan (UU  No.  1  Tahun  1974),  UU  Wakaf  (UU  No.  41  tahun  2004),  UU Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006), UU tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU No. 19 Tahun 2008), UU Perbankan Syariah (UU No.  21  Tahun  2008),  UU  Pornografi  (UU  No.  44  Tahun  2008),  UU Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) , kemudian transformasi dalam Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  dan  transformasi  dalam berbagai  peraturan  Bank  Indonesia,  Bapepam  dan  Surat  Edaran Mahkamah Agung. Selain tingkat UU, hal yang menunjukkan adanya transformasi  Hukum  Islam  kedalam  sistem  hukum  nasional  adalah dengan  lahirnya  berbagai  produk  perundang-undangan  berupa Peraturan  Menteri,  Peraturan  Bank  Indonesia  atau  Peraturan  OJK serta  Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  merupakan  sistem  hukum
20 Ibid. 21 Sirajuddin, Politik Ketatanegaraan Islam, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 4 22 Ibid, 17

## Andi Fariana
ekonomi Islam dan menjadi bagian dari satu kesatuan sistem hukum yaitu bangunan sistem hukum nasional.
Menurut  Ismail  Sunny, politik hukum  Islam  Indonesia adalah proses penerimaan hukum Islam sebagai sumber hukum oleh negara atau  dengan  kata  lain  bahwa  politik  hukum  Islam  Indonesia  adalah kebijakan  hukum  ( legal  policy )  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan secara  nasional  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Politik  hukum  Islam meliputi  pembangunan  dan  pembaharuan  hukum  terhadap  materi- materi  hukum  Islam  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Termasuk di dalamnya memiliki pengertian atas pelaksanaan hukum Islam  yang  telah  berlaku,  penegakkan  fungsi  lembaga,  dan pembinaan para penegak hukum Islam. 23
Jika  menelusuri  lebih  lanjut  perihal  pemberlakukan  Hukum Islam  di  Indonesia,  ada  lima  teori  yang  dapat  dipergunakan  dan dapat  dijabarkan  secara  rinci.  Kelima  teori  tersebut    yaitu:  1.  Teori kredo, 2 . Teori receptio in complex, 3. Teori receptie, 4. Teori receptie exit dan 5. Teori receptie a contrario

## Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi
Islam
Fatwa  adalah  sebuah  istilah  mengenai  pendapat  atau  tafsiran pada  suatu  masalah  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam.  Fatwa dalam  bahasa  Arab  berarti  nasihat,  petuah,  jawaban  atau  pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang  diambil  oleh  sebuah  lembaga  atau  perorangan  yang  diakui otoritasnya,  disampaikan  oleh  seorang  mufti  atau  ulama,  sebagai tanggapan  atau  jawaban  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh peminta  fatwa  ( mustaftî )  yang  tidak  mempunyai  keterikatan. Penggunaannya  dalam  kehidupan  beragama  di  Indonesia,  fatwa dikeluarkan  oleh  MUI  sebagai  suatu  keputusan  tentang  persoalan ijtihâdiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan. 24
Menjadi mufti tidak mudah, memerlukan berbagai syarat yang berat  dan  ditambah  dengan  kompleksitas  problem  sosial,  ekonomi dan  politik  yang  melitari  sehingga  dirasakan  tidak  memungkinkan
23 Ija Suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) , 16
24 Id.m. Wikipedia.org., Pengertian fatwa , diakses 7 Februari 2017. Lihat pula dalam andi fariana, fatwa dalam sistem hukum. http://dosen.perbanas.id.
lagi untuk melakukan ijtihad secara individual. Selain itu fatwa yang dilakukan  secara  berkelompok  ( ijtihad  jama’i) dengan  berbagai pendekatan dan metode akan memiliki akurasi hukum dan kekuatan argumentasi. 25
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  fatwa  merupakan salah  satu  produk  hukum  Islam  atas  berbagai  permasalahan  yang terjadi dan belum pernah  ada di zaman Rasulullah SAW. 26 Sementara itu  diketahui  bahwa  sumber  hukum  Islam  terdiri  dari  al-Quran,  al- Sunnah,  dan ra’yu (akal  fikiran  manusia)  dengan  berbagai  metode diantaranya adalah ijma, qiyas, istihsan, istishab, al-masalih al-mursalah, dan `urf . Ijma ’ adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai  masalah  pada  suatu  tempat  di  suatu  masa.  Dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan  ijtihad dengan cara ijma’ . Namun, fatwa tidak  sama  persis  dengan ijma karena  didalam ijma telah  terjadi kesepakatan/tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah (yang diminta ataupun tidak diminta).
Kita  sadari  bahwa  kondisi  obyektif  berkaitan  dengan permasalahan  manusia  terus  berkembang  dan  memerlukan tanggapan logis yuridis yang berasal dari nash-nash al-Quran dan al- Sunnah. Pencarian jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul dengan menggunakan rujukan al-Quran dan al-Sunnah memerlukan ijtihad  dengan  syarat  dan  ketentuan  tertentu.  Orang  yang  tidak memiliki  kemampuan  dan  memerlukan jawaban  atas suatu  masalah bisa  menempuh  satu  jalur  yaitu  dengan  cara  meminta  penjelasan hukum  atau  meminta  fatwa.  Fatwa  selain  dapat  memberikan  solusi atas  pertanyaan  yang  diajukan,  dapat juga  berfungsi  sebagai  respon atas  perkembangan  permasalahan  yang  bersifat  kekinian  atau kontemporer  karena  masyarakat  membutuhkannya  sesuai  dengan perkembangan dan perubahan zaman. 27
25 Iswahyudi,  “Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Nalar  Fatwa-Fatwa  Eksklusif”, Jurnal Al-Ihkam Vol. 11 No. 2, Desember 2016, P-ISSN 1907-591X dan E-ISSN 2442-3084 26 Sainul  dan  Muhammad  Ibnu  Afrelian,  “Aspek  Hukum  Fatwa  DSN-MUI  Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.
3, Nomor 2 , September 2015
27 Huzaemah T. Yanggo, Urgensi fatwa pada zaman sekarang , makalah disajikan dalam seminar  Hukum  Islam  di  Universitas  Indonesia,  (Depok,  Jawa  Barat  tanggal  9 februari 2017)

## Andi Fariana
98
Kedudukan mufti dihadapan  umat  sama  seperti  kedudukan Nabi  dihadapan  umat  Islam,  karena  sebagaimana  hadis  Rasulullah bahwa “Ulama adalah ahli waris para Nabi”. Arti pentingnya ulama karena  ulama  menggantikan  kedudukan  Rasulullah  dalam menyampaikan  hukum-hukum  syariat,  mengajar  manusia  dan memberi  peringatan  kepada  mereka  dan mufti menggantikan  Nabi dalam  memutuskan  hukum-hukum  yang  digali  dari  dalil-dalil hukum melalui analisis dan ijtihad mereka sehingga berdasarkan hal ini  maka mufti kedudukannya  sangat  penting  sebagaimana disebutkan  oleh  al-Syâtibî  bahwa mufti merupakan  pencetus hukum yang  wajib  diikuti  dan  dilaksanakan  keputusannya,  dan  didalam melaksanakan tugasnya memberikan fatwa, MUI memiliki pedoman dasar  dan  prosedur  yang  dirumuskan  dialam  Keputusan  No.  U- 596/MUI/X/1997  yang  ditetapkan  pada  tanggal  2  Oktober  1997. 28 Untuk  memperjelas  dasar-dasar  dalam  memberikan  fatwa,  berikut rincian dimaksud:
a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan  sunnah  Rasul  yang mu’tabarak serta  tidak  bertentangan dengan kemashlahatan umat
b. Jika  tidak  terdapat  dalam  Kitabullah  dan  Sunah  Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas yang mu’tabar dan  dalil-dalil  hukum  yang  lain  seperti istihsân , maslahah mursalah dan saddu al dzari’ah. c. Sebelum  pengambilan  keputusan  fatwa,  hendaklah  ditinjau pendapat-pendapat  para  imam  madzhab  terdahulu,  baik  yang berhubungan  dengan  dalil-dalil  hukum  yang  berhubungan dengan  dalil  yang  dipergunakan  oleh  pihak  yang  berbeda pendapat
d. Pandangan  tenaga  ahli  dalam  bidang  masalah  yang  akan diambil keputusan fatwanya,  dipertimbangkan Didalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang  Undangan  disebutkan  bahwa  Peraturan Perundang Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
28 ibid
yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Berkaitan dengan  bunyi  Pasal  1  angka  2  ini  maka  yang  dimaksud  dengan hierarki Perundang-Undangan adalah:
a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang  Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota
Selain  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana disebut diatas, beberapa peraturan perundang undangan lain seperti
a. Peraturan yang ditetapkan oleh MPR
b. Peraturan yang ditetapkan oleh DPR
c. Peraturan yang ditetapkan oleh  DPD
d. Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung
e. Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi
f. Peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
g. Peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial
h. Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
i. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri
j. Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  badan  lembaga  atau    komisi yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang  Undang  atau Pemerintah atas perintah Undang Undang
k. Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi
l. Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur
m. Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah/kota
n. Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota
o. Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  atau  yang setingkat
Mencermati  peraturan  yang  dapat  dikeluarkan  oleh  lembaga negara sebagaimana disebut diatas maka fatwa MUI tidak merupakan salah  satu  dari  produk  Peraturan  Perundang  Undangan  sehingga fatwa MUI bukan peraturan yang mengikat karena MUI merupakan
Andi Fariana
organisasai  alim  ulama  umat  Islam  dan  bukan  merupakan  institusi milik  Negara,  bahkan  fatwa  MUI  bukan  merupakan  hukum  negara yang  bisa  dipaksakan  dan  tidak  memiliki  sanksi  dan  harus  ditaati oleh  seluruh  warganegara. 29 Menurut  Mahfud  MD,  fatwa  MUI merupakan  pendapat  keagamaan,  bukan  hukum  positif  yang  boleh diikuti  dan  boleh  tidak  diikuti  sehingga  mereka  yang  melanggar fatwa  MUI  tidak  boleh  diberi  sanksi  atau  hukuman.  Fatwa  itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam UU. 30 Keberadaan fatwa MUI tidak dapat dipandang sebelah mata. Fatwa  yang  dilahirkan  oleh  MUI  mendapat  dukungan  dari  umat Islam. 31 Banyak  fatwa  MUI  (dalam  hal  ini  yang  dikeluarkan  oleh DSN-Dewan  Syariah  Nasional  yang  dibentuk  oleh  MUI  pada  tahun 1998  berdasarkan  SK  Dewan  Pimpinan  MUI  No.  Kep- 754/MUI/II/1999  yang  intinya  dibentuk  dengan  tugas  dan kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan  usaha  bank  dengan  prinsip  syariah)  yang  telah ditransformasi  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipergunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi syariah.
Selain  itu,  saat  ini  dirasakan  bahwa  keabsahan  produk (khususnya dalam perbankan syariah) belum cukup memadai secara formel maupun substansi untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para  pihak  yang  melakukan  transaksi. 32 Transformasi  fatwa  MUI  ke dalam  peraturan  perundang-undangan  sebenarnya  bertujuan  agar bersifat  mengikat  dan  ditaati  bagi  seluruh  pelaku    bisnis  syariah, namun  dalam  kenyataannya  banyak  fatwa  MUI  yang  belum ditransformasikan  kedalam  Peraturan  Perundang  Undangan-pun ternyata telah dijadikan rujukan dan pedoman dalam operasionalisasi
29 Ainun  Najib,  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Perspektif  Pembangunan Hukum  Responsif”, Jurnal  Fak  Syariah  IAIN  Ibrahimiy ,  Volume  4,  No.2,  (Desember 2012), 375
30 Moh.  Mahfud,  MD,  “Apakah  fatwa  MUI  harus  diikuti?”, Detiknews ,  (17  Januari 2017)
31 Al  Fakhri  Zakirman,  Metodologi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia, Jurnal  Al Hikmah Vol 10, No. 2, 2016, ISSN 1978-5011, E-ISSN: 2502-8375 32 Setiawan Budi Utomo, “Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan  Dengan  Fatwa  Dewan  Syariah    Nasional  Dalam  Tujuan  Negara Kesejahteraan” (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unpad Bandung , 2011), 267 dan 492
aktivitas  perbankan  syariah  yang  secara  internal  dipergunakan  atas rekomendasi  dan  pengawasan  dari  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah) yang ada pada masing-masing bank syariah. 33 Hal ini mengingatkan pada  konsep  hukum  yang  dibangun  oleh  Kusumaatmadja  bahwa hukum  adalah  keseluruhan  kaedah  dan  asas  yang  mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam  mewujudkan  berlakuknya  hukum  dalam  kenyataan. 34 selain itu,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara  nomokrasi  yang  mencirikan tidak  adanya  pemisahan  antara  negara  dengan  agama  dan  adanya kebebasan  dalam  menjalankan  agamanya  menjadi  bukti  kuat berlakunya  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Fatwa  MUI  merupakan  kaedah  dan  asas  yang  dianggap penting  dan  diperlukan  dalam  rangka  memperlancar  aktivitas ekonomi  syariah,  apakah  bentuknya  telah  ditransformasi  kedalam peraturan  perundang-undangan  ataupun  belum  ditransformasikan. Cepatnya  pertumbuhan  bisnis  syariah  khususnya  pertumbuhan perbankan  syariah  menimbulkan  konsekuensi  lahirnya  berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kejelasan dalam berbagai masalah fiqih  dan  fatwa  MUI  merupakan  solusi  yang  dianggap  mampu memberikan pedoman dan rujukan. Fatwa memiliki kedudukan yang penting di dalam Hukum Islam walaupun fatwa bersifat ikhtiyâriyah (tidak mengikat secara legal, mengikat secara moral  khususnya bagi mustaftî /pihak  yang  meminta fatwa).  Fatwa  merupakan  hasil  ijtihad kolektif sekalipun demikian fatwa tidak bisa disamakan dengan ijma. Didalam  sistem  hukum  positif,  fatwa  tidak  mengikat  dan  agar  bisa bersifat mengikat maka fatwa harus melewati proses legislasi terlebih dahulu. 35
Beberapa  substansi  UU  dan  Rancangan  Undang-Undang disusun dengan melibatkan pemikiran dari para ulama. Salah satunya yang  dapat  dijadikan  contoh  adalah  UU  tentang  Wakaf.  Didalam
33 Giyantoro,  pelaku  bisnis  perbankan  syariah  dalam  diskusi  di  Pascasarjana  ABFII Perbanas tanggal 25 Februari 2017 34 Neni  Sri  Imaniyati, Aspek  Hukum  Peluang  dan  Tantangan  Perbankan  Syariah  di  Era Masyarakat  Ekonomi  Asean ,  makalah  disajikan  dalam  Semiloka  Nasional  Hukum Ekonomi Syariah (Bandung, 20-21 Desember 2016)
35 M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif
(Analisis Yuridis Normatif),” Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, Tahun IV, (Januari-Juni 2010)
Andi Fariana
menanggapai  berbagai  wacana  tentang  wakaf  dan  dengan  adanya permohonan  fatwa  dari  Departemen  Agama  (2002)  tentang  wakaf uang  maka  MUI  merespon  dengan  mengeluarkan  fatwa  tentang wakaf  uang.  Hal  ini  menunjukkan  urgensi  dari  fatwa,  bukan  hanya memberi  muatan  dalam  substansi  suatu  undang-undang  tetapi seringkali  fatwa  menjadi  substansi  dalam  berbagai  produk perundang-undangan  sehingga  fatwa  menjadi  materi  dalam pembentukan perundang undangan dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas ( ghayra ummah) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah maka  keberadaan  MUI  merupakan  hal  yang  penting  sebagaimana tujuan berdirinya MUI itu sendiri. 36
Belum semua peraturan Hukum Islam ditransformasi menjadi peraturan  perundang  undangan,  oleh  sebab  itu  UU  Kekuasaan Kehakiman  Pasal  5  ayat  1  mewajibkan  hakim  untuk  menggali, mengikuti  dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan  pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutus  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak ada  atau  kurang  jelas.  Selain  itu,  hakim  dalam  memutus  perkara harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan,  serta  hakim  dalam menyelesaikan perkara wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup  dalam  masyarakat  sehingga  putusannya  sesuai  dengan  rasa keadilan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  sepantasnyalah  hakim dalam memutuskan perkara juga merujuk kepada berbagai kitab fiqh dan fatwa para ulama (antara lain fatwa yang dikeluarkan oleh MUI).
Dalam praktek peradilan, fatwa MUI menjadi rujukan hukum tak  tertulis  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara.  Bahkan  sesuai dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  14/2016  tanggal  22 Desember  2016  tentang  tatacara  penyelesaian  perkara  sengketa ekonomi  syariah,  terdapat  ketentuan  yang  lebih  tegas  tentang pentingnya  argumentasi  dalil-dalil  syariah  sebagai  landasan  yuridis, filosofis  dan  religius  putusan  peradilan  agama.  Pada  Pasal  5 disebutkan  bahwa  segala  putusan  dan  penetapan  pengadilan  dalam bidang  ekonomi  syariah  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar putusan  juga  harus  memuat  prinsip-prinsip  syariah  yang  dijadikan
36 Asrul Sani, Fatwa MUI dalam Legislasi di Indonesia, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional di Universitas Indonesia, (Depok Jawa Barat, 9 Februari 2017)
dasar  untuk  mengadili.  Sementara  pada  Pasal  1  angka  2  disebutkan bahwa prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi syariah, berdasarkan fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. 37
Kedua  contoh  diatas,  baik  fatwa  yang  mewarnai  substansi suatu  undang-undang  atau  produk  perundang-undangan  dan  fatwa dalam  proses  penemuan  hukum  di  pengadilan  menjadi  suatu keniscayaan di Indonesia yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dimana tidak ada pemisahan antara negara dengan agama dan  hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  hidup  dan  tumbuh  di dalam  masyarakat  Indonesia  sehingga  menjadikan  fatwa  sebagai suatu  jalan  bagi  terjadinya  transformasi  hukum  Islam  kedalam hukum positif melalui mekanisme politik hukum Islam.
Dalam  rangka  mempercepat  transformasi  Hukum  Islam  ke dalam hukum positif sesuai dengan bidang-bidang yang diperlukan, selain pentingnya politik hukum Islam maka penguatan kelembagaan juga  penting  dilakukan.  Lembaga-lembaga  tersebut  antara  lain, Pengadilan Agama, DSN-MUI dan DPS, Basyarnas, notaris termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai bagian penting  dari  rancang  bangun  kekuatan  ekonomi  Islam.  Institusi- institusi  tersebut  memberikan  kontribusi,  pengaruh  dan  mendorong munculnya produk-produk hukum ekonomi Islam. 38
Penguatan  kelembagaan  merupakan  aplikasi  dari  teori  yang dikemukakan  oleh  L.  Friedman  bahwa  hukum  sebagai  sistem meliputi  substansi,  kultur  dan  struktur.  Upaya  memperkuat kelembagaan  tidak  bisa  lepas  dari  upaya  membangun  kultur  yang baik  yaitu  melalui  lembaga  pendidikan  dan  para  ulama  termasuk para praktisi ekonomi  Islam dan  penegak hukumnya (semua hal  ini merupakan  bagian  dari  sasaran  yang  harus  dibidik  dalam  politik hukum Islam).
37 Mukti  Arto, Fatwa  MUI  sebagai  Sumber  Penemuan  Hukum  Dalam  Putusan  Hakim, Makalah  disajikan  dalam  Seminar  di  Universitas  Indonesia,  (Depok,  jawa  Barat  9 Februari 2017) 38 Bambang  Iswanto,  “Peran  Bank  Indonesia,  Dewan  Syariah  Nasional,  Badan Wakaf Indonesia dan  Baznas  dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di  Indonesia”, Jurnal  Iqtishadia  Vol  9,  No.  2,  2016,  P-ISSN:  1979-0724,  E- ISSN:2502-3993
Andi Fariana
104

## Penutup
Fatwa memang bukan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana hirarki dalam tata aturan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun  fatwa  dapat  memiliki  kekuatan  mengikat  setelah ditransformasi  ke  dalam  hukum  positif  menjadi  berbagai  bentuk Peraturan  Perundang-Undangan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Dalam kenyataannya,  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) telah cukup banyak yaitu sekitar  kurang  lebih  107  fatwa  dan  telah  memberi  kontribusi  positif terhadap  regulasi  dalam  sistem  hukum  ekonomi  syariah.  Seiring dengan  pertumbuhan  ekonomi  syariah  maka  fatwa  dari  DSN-MUI terus  dibutuhkan  karena  menjadi  bagian  yang  penting  dalam bangunan  sistem  hukum  ekonomi  syariah,  untuk  itu  perlu  terus dijaga  agar  tetap  kondusif  politik  hukum  Islam  yang  menjadi katalisator  dalam  mentransformasi  nilai-nilai  hukum  Islam  yang merupakan salah satu dari the living law untuk pada akhirnya dapat melahirkan  sistem  hukum  ekonomi  Islam  yang  komprehensif  dan dapat dijadikan pedoman bagi setiap pelaku ekonomi syariah.

## Daftar Pustaka
Alamsyah, Halim,  (Deputi  Gubernur  BI), Perkembangan  dan  Prospek
Perbankan  Syariah  Indonesia,  Tantangan  Dalam  Menyongsong MEA  2015, makalah  disajikan  dalam  ceramah  ilmiah  IAEI,
(Jakarta 13 April 2012). Arto,  Mukti, Fatwa  MUI  sebagai  Sumber  Penemuan  Hukum  Dalam
Putusan  Hakim, Makalah  disajikan  dalam  Seminar  di Universitas Indonesia, (Depok Jawa Barat 9 Februari 2017) A.V Dicey, An Introduction to Study of Law of The Constitution, (London: Mac Millan & Co., 1959) Azhari, Muhammad Tahir, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada
Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang,
1992).
Fariana,  Andi.    “Teori  kebenaran  menurut  Al  Ghazali  dan  Ibnu Khaldun,  dalam  perspektif  Filsafat  ilmu” , Jurnal  Komunike, Vol. 6, Nomor. 1 (Juni 2014).
Fauzi,  Yuslam, Prospek  Ekonomi  Syariah, Makalah  disajikan  dalam seminar  IAEI  bekerjasama  dengan  ABFII  Perbanas,  (Jakarta, 20 Februari 2013)
Giyantoro,  pelaku  bisnis  perbankan  syariah  dalam  diskusi  di
Pascasarjana ABFII Perbanas tanggal 25 Februari 2017
Huda,  Ni’matul, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Judicial  Review , (Jogyakarta: UII Press, 2005) Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional ,
(Bandung: Alumni, 1991)
Hartono,  Sunaryati, Bhineka  Tunggal  Ika  sebagai  Asas  Hukum  Bagi
Pembangunan Hukum Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2006)
Imaniyati,  Neni  Sri, Aspek  Hukum  Peluang  dan  Tantangan  Perbankan Syariah  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean, Makalah  disajikan dalam  Semiloka  Nasional  Hukum  Ekonomi  Syariah, (Bandung, 20-21 Desember 2016)
Iswanto Bambang, “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional,
Badan  Wakaf  Indonesia  dan  Baznas  dalam  Pengembangan
Produk  Hukum  Ekonomi  Islam  di  Indonesia”, Jurnal Iqtishadia  Vol  9,  No.  2,  2016,  P-ISSN:  1979-0724, E-ISSN:2502- 3993
Iswahyudi,  “Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Nalar  Fatwa-Fatwa
Eksklusif”, Jurnal  AL  Ihkam  Vol.  11  No.  2,  Desember  2016, P- ISSN 1907-591X dan E-ISSN 2442-3084
Khaldun, Ibnu, Mukadimah, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar,  2012) Mahfud,  Moh.  MD,  “apakah  fatwa  MUI  harus  diikuti?”, Detiknews,
(17 Januari 2017)
Martowardoyo  Agus  (Gubernur  Bank  Indonesia),  Syariah  Economic Festival, Surabaya, kompas, .co.id, 27 Oktober 2016 Muhammad  Ibnu  Afrelian,Sainul,  “Aspek  Hukum  Fatwa  DSN-MUI Dalam  Operasional  Lembaga  Keuangan  Syariah”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 3, Nomor 2 , September 2015 Najib,  Ainun.  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Perspektif Pembangunan  Hukum  Responsif”. Jurnal  Fak  Syariah  IAIN Ibrahimiy, Volume 4, No.2, (Desember 2012). Permana  K.  Achmad  (Sekretaris  Jenderal  Asbisindo),  compass.co.id, 21 November 2016
Andi Fariana
Riadi,  M. Erfan, “Kedudukan Fatwa ditinjau dari  Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif)”, Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, (Januari-Juni 2010) Sabine,  George, A  History  of  Political  Theory ,  (London:  George  G.
Harrap & CO.Ltd., 1995) Sani, Asrul, fatwa MUI dalam Legislasi di Indonesia, Makalah disajikan dalam  Seminar  Nasional  Fatwa  MUI,  Universitas  Indonesia, (Depok Jawa Barta,9 Februari 2017) Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan 14, juni 2012)
Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia , (Bandung, PT Alumni, 1992)
Suntana, Ija, Politik Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
Sirajuddin, Politik  Ketatanegaraan  Islam, (Jogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2007)
Syaukani,  Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-dasar  politik hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
Thalib,  Dahlan, Kedaulatan  Rakyat  Negara  Hukum  dan  Hak-hak  Asasi Manusia , Kumpulan  Tulisan  dalam  rangka  70  Tahun  Sri Soemantrri Martosoewignyo, ( Jakarta : Media Pratama, 1996)
Triyanta, Agus, Hukum Ekonomi Islam,dari politik hukum ekonomi Islam sampai pranata ekonomi syariah, (Jogyakarta: FH UII Press, 2012) Utomo, Setiawan Budi, Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syariah  Nasional Dalam
Tujuan  Negara  Kesejahteraan (Disertasi  Program  Doktor  Ilmu
Hukum Unpad Bandung, 2011)
Yanggo,  T.  Huzaemah, Urgensi  fatwa  pada  zaman  sekarang ,  makalah disajikan  dalam  seminar  Hukum  Islam  di  Universitas Indonesia, (Depok Jawa Barat, 9 februari 2017) Wikipedia.org. Pengertian fatwa, diakses 7 Februari 2017
Zakirman,  Al  Fakhri,  “Metodologi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia”, Jurnal  Al Hikmah Vol 10, No. 2, 2016, ISSN 1978-5011, E-ISSN: 2502-8375