## KLAIM ASURANSI SEBAGAI DASAR ADANYA UTANG DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt-Pailit/2015)

## Aditya Aryo Nugroho
( aryoaditya95@gmail.com )
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Djuwityastuti ( djuwityastuti@gmail.com ) Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article describes and examines the issue of whether insurance claims can be expressed as debt in bankruptcy. This research is normative legal research is prescriptive. The types of legal research materials include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature studies or document studies. The data analysis technique used is by deductive logic, deductive logic or processing of legal substances by deductive means of explaining a general thing then drawing it into a more specific conclusion. The results show that insurance claims can be expressed as debt. Insurance claims represent claims for achievements or obligations of new insurers will arise when the outbreak of the insurance agreement or clause required in the insurance agreement is met. If the insurer fails to fulfill his / her performance or obligations after the outbreak of the insurance agreement, the insurer may be declared indebted for not fulfilling his / her performance. With the non-fulfillment of obligations in the form of payment of money to the insured called insurance claims then make the insurer has a debt in the form of a sum of money against the insured and put the insured as a creditor while the insurer as a debtor.
Keywords: Bankruptcy; Insurance; Insurance Claims

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan apakah klaima suransi dapat dinyatakan sebagai utang dalam kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaimasuransi dapat dinyatakan sebagai utang. Klaim asuransi merupakan tuntutan atas prestasi atau kewajiban penanggung yang baru akan muncul ketika pecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam perjanjian asuransi terpenuhi. Apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutang karena tidak bias memenuhi prestasinya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung yang disebut dengan klaim asuransi maka menjadikan penanggung memiliki utang berupa sejumlah uang terhadap tertanggung dan mendudukkan tertanggung sebagai kreditor sedangkan penanggung sebagaidebitor. Kata Kunci: Kepailitan; Asuransi; KlaimAsuransi

## A. Pendahuluan
Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya (Hadi Shubhan, 2008: 1). Dengan dinyatakan pailitnya seorang debitor maka debitor tersebut tidak memiliki kuasa untuk mengelola hartanya, dan kuasa tersebut akan diberikan kepada kurator yang bertugas melakukan pemberesan atas harta debitor pailit. Si pailit sejak putusan dijatuhkan pengadilan harus “menyingkir” untuk sementara waktu untuk menghindari tudingan yang tidak sedap akan penggelapan hartanya

## Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang
sendiri (Supramono, 2013: 182). Dengan diserahkannya kuasa atas harta debitor pailit pada kurator maka tertanggung tidak dapat melakukan klaim kepada perusahaan asuransi yang dinyatakan sebagai debitor pailit melainkan harus melalui kurator.
Permasalahan mengenai kepailitan Perusahaan Asuransi pernah terjadi pada kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. OJK menerbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP- 112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang memutuskan pencabutan izin usaha di bidang usaha asuransi jiwa atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Berdasarkan keputusan pencabutan izin usaha tersebut, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya seharusnya melaksanakan penyelesaian kewajiban kepada seluruh pemegang polis. Akan tetapi, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak melaksanakan keputusan tersebut sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Permohonan pemohon pailit Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya didasarkan atas terbitnya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dikarenakan termohon tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, bahkan mengalami ekuitasminus Rp. 931,65 Miliar yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 hal mana adalah merupakan salah satu dasar adanya utang Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon. Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon yakni Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Termohon yakni PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban seluruh klaim pemegang polis.
Permohonan Pailit juga didasarkan atas adanya sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada termohon dengan total klaim yang harus dibayar sebesar Rp. 831. 127. 649,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
Sehingga menurut Pemohon Otoritas Jasa Keuangan termohon yakni PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Pada tanggal 16 April 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga nomor 04/PDT-SUS- PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit pemohon yakni Otoritas Jasa Keuangan. Pertimbangan hakim menolak permohonan pailit terhadap termohon yakni PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang hanya didasarkan pada terbitnya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dikarenakan termohon tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagai dasar adanya utang. Hakim tidak mempertimbangkan mengenai adanya sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada termohon sehingga termohon telah memiliki dua orang kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hakim beranggapan bahwa pembuktian klaim asuransi sebagai utang tidak sederhana sehingga tidak dapat dijadikan dasar adanya utang.
Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak Permohonan Pemohon Pailit yaitu Otoritas Jasa Keuangan maka melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2014 Otoritas Jasa Keuangan Melakukan Permohonan Kasasi Nomor 13 Kasasi /Pst. Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 04 Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Jkt.Pst. Pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pailit atas perusahaan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdasarkan putusan nomor 408 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 dengan pertimbangan bahwa termohon telah tidak memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat timbulnya deviasi dalam pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 sehingga menyebabkan Termohon Kasasi telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit yakni memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidak- tidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Berdasarkan uraian pada kasus tersebut maka masih terdapat ketidak pastian mengenai status klaim asuransi sebagai utang dan kedudukan kreditor dalam adanya suatu kepailitan pada perusahaan asuransi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Klaim Asuransi sebagai Utang dalam Kepailitan. Penulis ingin mengkaji lebih jauh apakah klaima suransi dapat dinyatakan sebagai utang dalam kepailitan sehingga dapat mendudukkan tertanggung sebagai kreditor dalam permohonan kepailitan suatu perusahaan asuransi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normative bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan Putusan Hakim. Adapun bahan- bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## C.  Hasil Penelitiandan Pembahasan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Klaim adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu maupun pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berpendapat bahwa klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi sehubung dengan telah terjadi kerugian.
Salah satu tujuan dari diadakannya perjanjian asuransi jiwa adalah peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Menurut teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian atas korban jiwa atau cacat raga akan memperngaruhi perjalanan hidup penerima manfaat atau ahli warisnya.
Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan agar ada pihak lain (penanggung) yang bersedia mengambil alih beban resiko dan sebagai imbalannya dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Tertanggung mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam jiwanya. Dengan harapan nantinya penanggung akan memberikan uang pertanggungan, penerima manfaat yang ditunjuk harus mengajukan klaim kepada penanggung terlebih dahulu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam polis.
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah ;
Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
(1)  Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
(2)  Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Sedangkan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan padanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
Dikarenakan Asuransi merupakan suatau perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok pada perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, perlu dilihat dalam kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimakud dengan perjanjian adalah sebagai berikut:
Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut:
a.  Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
b.  Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. Yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.
Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini:
a.  Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum
b.  Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum c.    Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memeberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
d.  Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
e.  Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.
Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam perjanjian asuransi terdapat prestasi atau kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang muncul akibat adanya perjanjian asuransi. Hubungan Hukum yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah Tertanggung yakni pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung dengan kewajiban membayar sejumlah premi sesuai kesepakatan sedangkan penanggung berkewajiban menanggung resiko atau menerima pengalihan resiko dari tertanggung.
Pengalihan resiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peraliha resiko berdasarkan perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban resiko yang semula ada pada pihak calon tertanggung kepada penanggung.
Asuransi merupakanperjanjian timbal balik. Tertanggung dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.Dalam perjanjian timbale balik, kedudukan para pihak sebagai kreditor dan debitor saling bergantian sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati. Selain itu Asuransi merupakan perjanjian bersyarat yakni Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada penanggung (Sentosa Sembiring, 2014: 19). Timbulnya kewajiban untuk melakukan suatu prestasi merupakan akibat dari telah terpenuhinya suatu hak atas prestasi yang menjadi syarat timbulnya kewajiban tersebut.
Sehingga pada perjanjian asuransi hak dan kewajiban para pihak dapat berubah seiring dengan klausula-klausula yang terdapat pada perjanjian asuransi. Sebelum pecahnya perjanjian asuransi maka hak dan kewajiban para pihak ialah tertanggung berkewajiban membayar premi sedangkan penanggung berhak atas premi yang telah dibayarkan. Maka setelah pecahnya perjanjian asuransi
maka tertanggung berhak atas pengalihan resiko atau ganti rugi atas adanya kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung sedangkan penanggung berkewajiban mengambil alih resiko yang diderita tertanggung. Dari uraian tersebut maka prestasi atau kewajiban penanggung baru akan muncul ketika pecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam asuransi terpenuhi.
Dengan kata lain klaim asuransi merupakan tuntutan dari tertanggung yang ditujukan kepada penanggung atas suatu prestasi yang muncul setelah pecahnya perjanjian asuransi. Sehingga dalam kaitannya dengan asuransi jiwa maka klaim asuransi merupakan tuntutan atas sejumlah uang kepada penanggung atas meninggalnya seseorang.
Sebelum pecahnya perjanjian asuransi maka hak dan kewajiban para pihak ialah tertanggung berkewajiban membayar premi sedangkan penanggung berhak atas premi yang telah dibayarkan. Maka setelah pecahnya perjanjian asuransi maka tertanggung berhak atas pengalihan resiko atau ganti rugi atas adanya kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung sedangkan penanggung berkewajiban mengambil alih resiko yang diderita tertanggung. Sehingga prestasi atau kewajiban penanggung baru akan muncul ketika pecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam asuransi terpenuhi. Dengan demikian apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutangkepadatertanggung.
Pada prinsipnya utang timbul dari adanya sebuah perikatan, yang menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai balasan atas hak hak yang telah diterimanya terlebih dahulu, dengan menganggap bahwa perutangan sebagai hubungan hukum sehingga oleh karenanya seseorang berhak mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, bahkan dengan perantaraan hakim apabila diperlukan (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980: 1)
Menurut R. Setiawan, utang seyogianya diberi arti luas baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu (Rudhy A. Lontoh, 2001: 117). Dengan demikian utang tidak hanya timbul karena adanya balasan atas hak-hak yang telah diterimanya terlebih dahulu seperti yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang. Tetapi juga kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian-perjanjian seperti halnya perjanjian timbale balik pada PerjanjianAsuransi .
Berdasakan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan Utang adalah: Kewajiban yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
Pada pasal tersebut dinyatakan bahawa utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Dengan demikian utang yang timbul akibat tidakdipenuhinyaprestasipenanggung dalam perjanjian asuransi jiwa yang diwujudkan dalam polis dapat memenuhi pengertian pada pasal tersebut.
Dalam perjanjian asuransi jiwa, utang terjadi dikarenakan penanggung tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai apa yang telah diperjanjikan dalam polis asuransi.
Menurut Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam polis asuransi jiwa adalah sebagai berikut.
Polis Asuransi Jiwa harus memuat:
a.  Hari ditutupnya pertanggungan.
b.  Nama tetanggung.
c.  Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
d.  Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung.
e.  Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan.
f.  Premi pertanggungan tersebut.
Dalam pasal tersebut memuat bahwa polis harus mencantumkan jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan, dengan demikian pada perjanjian asuransi jiwanilai nominal uang yang menjadi kewajiban penanggung disebutkan secara jelas. Jadi, dengan pecahnya perjanjian asuransi, tertanggung dapat menuntut atas sejumlah uang yang disebut klaimasuransisehinggapenanggung berkewajiban membayar sejumlah uang seperti yang telah disepakati dalam polis asuransi jiwa.
Kemudian pada pasal Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menyebutkan pengertian utang yakni : Kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-undang.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi dapat dinyatakan sebagai utangdalamkepailitan dikarenakan munculnya klaim asuransi didasarkan atas adanya perjanjian asuransi yang diwujudkan dalam polis asuransi.
Asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik. Setelah pecahnya perjanjian asuransi maka tertanggung berhak atas pengalihan resiko atau ganti rugi atas adanya kejadian yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung sedangkan penanggung berkewajiban mengambil alih resiko yang diderita tertanggung. Klaim asuransi merupakan tuntutan atas prestasi atau kewajiban penanggung yang baru akan muncul ketika pecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam perjanjianasuransi terpenuhi. Apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutang karena tidak bisa memenuhi prestasinya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung yang disebut dengan klaim asuransi maka menjadikan penanggung memiliki utang berupa sejumlah uang terhadap tertanggung dan mendudukkan tertanggung sebagai kreditor sedangkan penanggung sebagai debitor.

## D. Simpulan
Klaim asuransi merupakan tuntutan atas prestasi atau kewajiban penanggung yang baru akan muncul ketika pecahnya perjanjian asuransi atau klausula yang disyaratkan dalam perjanjian asuransi terpenuhi. Apabila penanggung tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya setelah pecahnya perjanjian asuransi maka penanggung telah dapat dinyatakan berhutang karena tidak bisa memenuhi prestasinya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung yang disebut dengan klaim asuransi maka hal ini telah sesuai dengan pengertian utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sehingga menjadikan penanggung memiliki utang berupa sejumlah uang terhadap tertanggung dan mendudukkan tertanggung sebagai kreditor sedangkan penanggung sebagai debitor.

## E. Sarana
Demi adanya kepastian hukum maka kepada pembuat undang-undang perlu menambahkan pasal atau klausula yang mengatur mengenai penggolongan klaim asuransi yang belum dibayar sebagai utang dalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dengan demikian dalam perkara kepailitan maka para tertanggung atau pemegang polis dapat digolongkan sebagai kreditor sehingga pemohon pailit dapat menjadikan klaim asuransi yang belum dibayar sebagai dasar adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

## Buku
Hadi Shubhan. 2008. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan . Jakarta: Kencana.
Imran Nating. 2004. Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Peter Mahmud Marzuki.2014. Penelitian Hukum edisi Revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sentosa Sembiring. 2014. Hukum Asuransi Cetakan kedua . Bandung: Nuansa Aulia.
F. DaftarPustaka
Rudhy A. Lontoh. 2001. Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.
Sri Rejeki Hartono. 2001. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi Cetakan keempat . Jakarta: Sinar Grafika.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Hukum Perdata-Hukum PerUtangan.. Yogyakarta: Bagian A Seksi Hukum Perdata UGM.

## Jurnal
Ari Purwadi. 2011.“Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank yang Bermasalah”. Perspektif Volume 26 No. 3 Mei.
Fani Martiawan Kumara Putra. 2014. “Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon dalam Perkara Kepailitan”. Perspektif Volume XIX No. 1 Tahun 2014 Edisi Januari.
Hilda Yunie Sabrie. 2011. “Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri”. Jurnal Yuridika Volume 26 No. 1 Januari-April.