## Authority Of Nurses in Installing Infusations Outside Health Care Facilities During the Covid-19 Pandemic

## Kewenangan Perawat Dalam Pemasangan Infus Diluar Sarana
Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19
1 Prihatin Effendi, 2 Moh. Nasichin Fakultas Hukum Universitas Gresik peffendi5@gmail.com 1 , muhammadnasichinsh@gmail.com 2

## ARTICLE HISTORY
Received [02 March 2024]
Revised [17 April 2024] Accepted [25 April 2024]

## ABSTRAK
Pemasangan  infus  di  luar  fasilitas  pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  tindakan  medis yang  dapat  dilakukan  perawat  dalam  keadaan  terbatas  tertentu  pada  masa  darurat  pandemi COVID-19.  Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif,  dengan  menggunakan  tiga  pendekatan,  yaitu  Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan  Konseptual  (Conceptual  Approach), dan  Pendekatan  Komparatif (Comparative  Approach). Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  kewenangan  perawat  dan  tanggung jawab  perawat  terhadap  pemasangan  infus  di  luar  fasilitas  pelayanan  kesehatan  pada  masa pandemi,  bahwa  seorang  perawat  dalam  keadaan  keterbatasan  tertentu  pada  masa  darurat pandemi  COVID-19  mempunyai  kewenangan  dalam  memberikan  pertolongan  pertama.  berupa tindakan medis yaitu pemasangan infus sesuai kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  sesuai  dengan  pengetahuan  perawat  tentang  penilaian  kondisi  pasien. Sedangkan  tanggung  jawab  pemasangan  infus  oleh  perawat  bersifat  personal  karena  bersifat mandiri,  artinya  jika  terjadi  kesalahan  dalam  tindakan  maka  perawat  yang  bersangkutan  akan memikul tanggung jawabnya sendiri.

## ABSTRACT
Infusion  outside  health  care  facilities  is  one  of  the  medical  actions  that  nurses  can  perform  in certain limited circumstances during the COVID-19 pandemic emergency. The research method used by the author in this research is normative legal research, using three approaches, namely Legislation  (Statute  Approach),  Conceptual  Approach  (Conceptual  Approach),  and  Comparative Approach  (Comparative Approach). The results of this study explain the  authority of nurses and the  responsibility  of  nurses  for  infusion  outside  health  care  facilities  during  a  pandemic,  that  a nurse  in  certain  limited  circumstances  during  the  COVID-19  pandemic  emergency  has  the authority to provide first aid in the form of medical action, namely infusion in accordance with their competence  based  on  statutory  provisions  in  accordance  with  the  nurse's  knowledge  of assessing  the  patient's  condition.  Meanwhile,  the  responsibility  for  installing  infusions  by  nurses is  personal  because  it  is  independent,  meaning  that  if  an  error  occurs  in  the  action,  the  nurse concerned will bear his own responsibility.
KEYWORDS Infusion,  Nurse,  Health Services, Pandemi
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 dinyatakan  oleh  WHO  ( world  health  organization )  sebagai global  pandemi mulai  tanggal  11  Maret  2020  dan  ditetapkan  status  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  berdasarkan Keppres  tahun  2020  No.  11  tentang  penetapan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat COVID-19 serta bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah Indonesia menetapkan wabah COVID-19 merupakan bencana nasional diumumkan oleh presiden melalui kepala badan nasional penanggulangan  bencana  pada  tanggal  14  Maret  2020.  Undang-undang  bencana  No.  24  tahun  2007 terdapat  tiga  jenis  bencana  yaitu  bencana  alam,  bencana  sosial  dan  bencana  non-alam.  Dan  pandemi COVID-19 merupakan  kondisi  darurat  bencana  non  alam  (Kemenkes  RI,  2020).  Mengingat  pentingnya pembangunan  bidang  kesehatan  dalam  mewujudkan  masyarakat  sejahtera  maka  pembangunan kesehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  kesehatan  merupakan  hak  setiap  individu  yang keberadaannya di atur oleh beberapa aturan baik nasional maupun internasional.
Secara  nasional  diatur  menurut  Undang  -  Undang  RI  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan (UU Kesehat an) pada Pasal 1, nomor 1, menyebutkan bahwa “Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari  jiwa,  badan,  dan  sosial  yang  secara  sosial  dan  ekonomi  memungkinkan  setiap  orang  hidup produktif.”  Oleh  karena  itu  untuk  bisa  meningkatkan  derajat  kesehatan  orang  diperlukan  tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, apoteker, bidan, ahli gizi, analis, dan lain-lain. Keperawatan merupakan profesi  yang  sudah  ada  sejak dahulu  kala bahkan  sejak  manusia  diciptakan.  Dalam  diri  setiap  manusia khususnya wanita mempunyai naluri untuk merawat keluarganya. Pada tahun 1992, keberadaan profesi keperawatan  diakui  oleh  UU  Tahun  1992  Nomor  23  tentang  UU  dan  Kesehatan  serta  PP  Nomor  32 Tahun 1996 tentang Profesi Kesehatan. Pada tahun 2000, dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.
647  tentang  Registrasi  dan  Praktik  Keperawatan  sebagai  aturan  tentang  penegakan  hukum  praktik keperawatan dan praktik kegiatan keperawatan profesional. Berdasarkan Undang-Undang RI tahun 2014 No.  38  tentang  Keperawatan,  kewajiban  memperoleh  STR  bagi  perawat  dan  kewajiban  memperoleh Surat  Izin  Praktik  Perawat  Terdaftar  (SIPP)  bagi  perawat  diatur  sebagai  berikut.  Berlaku  untuk pemerintah kabupaten dan satu lokasi, praktik, hingga dua lokasi.
Disaat  Pandemi  COVID-19  banyak  ditemukannya  kasus  kegawatan  sehingga  pasien  dengan gejala terpapar virus corona mengalami kesulitan mendapatkan tempat perawatan karena hampir semua fasilitas rumah sakit di daerah Gresik dan sekitarnya penuh, sehingga banyak pasien yang terlantar dan tidak  bisa  mendapatkan  pelayanan  fasilitas  Kesehatan.  Pasien  atau  keluarga  menaruh  kepercayaan kepada  dokter  dan  tenaga  medis  lain  termasuk  perawat,  untuk  menyembuhkan  penyakit  atau meringankan penderitaan karena mereka mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun pada pelaksanaan  dilapangan  dimana  tenaga  medis  dokter  masih  kurang  dibandingkan  dengan  jumlah penduduk  Indonesia,  akan  tetapi  jumlah  perawat  lebih  banyak  dan  lebih  mudah  dijumpai  di  daerah- daerah  sehingga  masyarakat  akan  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  pertolongan  terkait  gangguan kesehatannya,  maka  tidak  jarang  di  jumpai  perawat  dimintai  untuk  melakukan  tindakan  perawatan kepada pasien dirumah dikarenakan kondisi fasilitas rumah sakit yang penuh dan mencari dokter praktik sangat  sedikit,  bahkan  tidak  sedikit  pasien  atau  keluarga  takut  dibawa  ke  rumah  sakit  karena  takut  di diagnosa terpapar virus corona.
Gejala umum pada pasien COVID-19 diantaranya batuk, demam, nyeri otot, atau malaise. Gejala spesifiknya adalah sakit kepala, batuk berdahak, diare dan batuk berdarah. Salah satu efek diare adalah dehidrasi,  yang  membutuhkan  cairan  atau  cairan  infus.  Untuk  alasan  ini,  banyak  pengasuh  telah menemukan  tindakan  IV  untuk  mencegah  pasien  mengalami  dehidrasi.  Hal  ini  dapat  menyebabkan kemerosotan  yang  cepat  dan  bahkan  keseriusan  pada  kondisi  pasien  yang  terpapar  virus  corona. Perawat harus memberikan dukungan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, bahkan secara tatap muka tanpa pendelegasian dokter atau tenaga medis.
Menteri Kesehatan RI Tahun 2019 Nomor 26 Pasal 33 Penegakan Hukum Keperawatan Nomor 33  Tahun  2014  Nomor  38  Tahun  2014  mengatur  bahwa  dalam  keadaan  darurat,  perawat  harus mengambil  tindakan  medis  untuk  memberikan  pertolongan  pertama  dan  meresepkan  obat  yang  sesuai kompetensinya. Kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan dapat dikelola. Pertolongan pertama untuk  menyelamatkan  nyawa  pasien  dan  menghindarkan  cedera  selanjutnya,  mengurangi  rasa  sakit serta menstabilkan kondisi pasien.
Tugas  petugas  kesehatan  adalah  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  orang  sakit  dan menjalin  hubungan  hukum  antara  pasien  dengan  petugas  kesehatan/pengasuh.  Dalam  konteks  hukum, ini  berarti  bahwa  perilaku/perilaku  perawat  harus  sesuai  dengan  standar  medis  agar  tidak  merugikan pasien. Profesional medis berlaku jika diwajibkan. Anda harus bertindak sesuai standar profesional Anda. Profesional  kesehatan  dapat  dikritik  jika  melakukan  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang seharusnya  dilakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan  berdasarkan  standar profesional.  Bukti  ketidaksesuaian  dapat  diberikan  oleh  saksi  ahli,  catatan  medis,  pernyataan  dari profesional  medis,  dan  bukti  lainnya.  Jika  kelalaian  atau  kelalaian  tersebut  begitu  nyata  sehingga  tidak diperlukan lagi keterangan ahli, maka asas “res ipsa loquitur” dapat diterapkan oleh hakim.
Dari  uraian  diatas  jelas  bahwa  tindakan  pemasangan  infus  diluar  sarana  pelayanan kesehatan/rumah,  merupakan  tindakan  yang mempunyai  keuntungan,  dan  juga dapat  menjadi  kerugian bila  dilakukan  dengan  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  benar.  Namun  tidak  semua  perawat  mau memberikan  pertolongan  yang  sangat  beresiko  seperti  pemasangan  infus  karena  mempunyai  dampak resiko jika tidak dilakukan pengawasan yang ketat.

## LANDASAN TEORI
Pemberian  cairan  intravena  (infus)  yaitu  memasukkan  cairan  atau  obat  langsung  ke  dalam pembuluh  darah  vena  dalam  jumlah  dan  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  infus  set  (Potter  dkk, 2005). Terapi Intravena (IV) adalah menempatkan cairan steril melalui jarum, langsung ke vena pasien. Biasanya  cairan  steril  mengandung  elektrolit  (natrium,  kalsium,  kalium),  nutrient  (biasanya  glukosa), vitamin  atau  obat  (Brunner  &  Sudarth,  2013).  Terapi  intravena  adalah  pemberian  sejumlah  cairan  ke dalam  tubuh,  melalui  sebuah  jarum,  ke  dalam  pembuluh  vena  (pembuluh  balik)  untuk  menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh (Darmadi, 2010).
Pemberian  infus  bertujuan  untuk  menggantikan  cairan  tubuh  berupa  air,  elektrolit,  vitamin, protein,  lemak,  dan  kalori,  yang  tidak  dapat  dipertahankan  secara  adekuat  melalui  oral,  memperbaiki keseimbangan asam- basa, memperbaiki volume komponen-komponen darah, memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan kedalam tubuh, memonitor tekanan vena sentral (CVP), memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan mengalami gangguan (Perry & Potter, 2010).
Pasal  17  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Tahun  2019  No.  26,  mengatur  bahwa  perawat berwenang  memberikan  nasihat  keperawatan  dan  bekerja  sama  dengan  dokter  dalam  melaksanakan tugasnya  sebagai  pemberi  asuhan  keperawatan.  Pemasangan  infus  dilakukan  oleh  setiap  pengasuh sesuai  dengan  prosedur  bedah  standar  (SOP)  untuk  memastikan  tidak  ada  komplikasi  selama pemasangan infus. Berdasarkan Permenkes tahun 2019 No. 26 tentang peraturan pelaksanaan Undang- undang tahun 2014 No. 38 tentang keperawatan pasal 16 (a) bahwa perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan dalam menyelenggarakan praktik keperawatan. Salah satu tindakan dalam asuhan keperawatan diantaranya adalah tindakan pemasangan infus.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  preskriptif,  yaitu penelitian dilakukan melalui studi bahan pustaka dan  hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti oleh penulis.

## Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  hukum,  ada  sejumlah  pendekatan  untuk  mempelajari  masalah  tersebut. Sejumlah  pendekatan  tersebut  adalah:  a)  Pendekatan  hukum  (legal  approach)  adalah  Pendekatan hukum yang dilakukan dengan meninjau seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah  hukum  yang  sedang  dihadapi.  Dalam  penelitian  hukum  pendekatan  hukum  normatif  memiliki fungsi  akademis  dan  praktis.  Untuk  mengatasi  undang-undang,  peneliti  perlu  memahami  hierarki  dan prinsip  legislatif.  b)  Pendekatan  komparatif  Pendekatan  perbandingan  dilakukan  dengan  melihat perbedaan undang-undang dari berbagai negara tentang masalah yang sama. Selain hukum, Anda juga dapat  perbedaan  keputusan  pengadilan  di  berbagai  negara  dengan  kasus  yang  sama.  c)  Pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan konseptual  diawali dengan ajaran dan pandangan dalam hukum  yang  berkembang.  Dengan  belajar  tentang  doktrin  hukum  dan  pandangan,  peneliti  akan mendapatkan  ide-ide  yang  memunculkan  istilah,  prinsip  hukum  dan  konsep berdasarkan masalah  yang dihadapi.  Pemahaman  pada  keyakinan  dan  pandangan  tersebut  dijadikan  peneliti  sebagai  dasar  untuk membangun perdebatan hukum dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi dokumen dan kepustakaan. Literatur atau penelitian dokumenter  ialah kegiatan seorang peneliti dengan cara meneliti, mengumpulkan, atau mencari dokumen atau dokumen yang dapat memberikan informasi atau informasi. Artinya  pengumpulan  bahan  dilakukan  melalui  studi  pustaka,  identifikasi  regulasi,  riset  bahan  pustaka, penelusuran buku, dan sumber informasi lainnya.

## Teknik Analisa Data
Bahan  hukum  primer  dan  hukum  sekunder  merupakan  suatu  penelitian  yang  bersifat  yuridis  dan normatif,  maka  diperoleh  dengan  metode  inventarisasi  dan  kategorisasi.  Bahan  hukum  primer  primer yang berupa Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 2019 No. 26 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang  tahun  2014  No.  38  tentang  keperawatan  pasal  33;  Undang-undang  RI  nomor  38  tahun  2014 tentang  keperawatan;  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  tahun  2018  No.  47  tentang  pelayanan kegawatdaruratan;  Undang-undang  RI  tahun  2014  No.  36  tentang  Tenaga  Kesehatan;  dan  Undang- undang  RI  tahun  2009  No.  36  tentang  Kesehatan  melalui  inventarisasi  masing-masing  kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi sesuai dengan kebutuhan terkait pemasangan infus oleh perawat diluar sarana pelayanan kesehatan di masa pandemi.
Bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur  dan putusan  pengadilan,  buku-buku  hukum,  tulisan  ilmiah,  dan  surat  kabar  yang  berkaitan  dengan permasalahan  diringkas  secara  garis  besar  sesuai  dengan  pokok  bahasan  pemasangan  infus  oleh perawat diluar sarana pelayanan kesehatan di masa pandemi.
Bahan  hukum  primer  dan  hukum  sekunder  yang  telah  diperoleh  pada  suatu  penelitian  yuridis normative, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan cara:
1.  Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasangan infus oleh perawat diluar sarana pelayanan kesehatan di masa pandemi.
2.  Mengevaluasi  berbagai  peraturan  perundang-undangan  maupun  informasi  lain  yang  berhubungan dengan obyek yang Penulis teliti; dan menilai beberapa bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier  yang  berkaitan  dengan  isu  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  yaitu  pemasangan  infus  oleh perawat diluar sarana pelayanan kesehatan di masa pandemi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  Perawat  terhadap  tindakan  pemasangan  infus  diluar  sarana  pelayanan  kesehatan dalam masa pandemic berdasarkan Permenkes No. 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  wabah  COVID-19  sebagai  bencana  nasional.  Hal  itu disampaikan Presiden melalui Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 14 Maret 2020. Pada 11 Maret 2020, berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 (Keppres 11 Tahun 2020) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Penyakit Virus Corona, Indonesia dinyatakan sebagai negara pandemi  dan  berdasarkan  Pasal  22  menjalankan  kewenangan  konstitusionalnya.  Gunakan  UUD  1945. Itu  tidak  semua.  Sebulan  kemudian,  Presiden  mengeluarkan  Perintah  Eksekutif  Tahun  2020  No.  12 tentang Penetapan Bencana Non penyebaran COVID-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Berbagai  ketentuan  darurat  tidak  terlepas  dari  berbagai  jenis  keadaan  darurat  yang  tercantum dalam hukum positif Indonesia. Dalam UUD 1945, keadaan darurat dapat ditentukan dengan dua istilah: "keadaan  bahaya"  (Pasal  12  UUD  1945)  dan  "  pemberlakuan  keadaan  darurat"  (Pasal  22  UUD  1945). Selain itu pada peraturan undang-undang, keadaan darurat secara klausul dapat dilihat dalam UU Tahun 1959  No.  23  tentang  Keadaan  Bahaya  dengan  istilah  (darurat  sipil,  darurat militer  dan darurat  perang), UU  Tahun  2007  No.  24  tentang  Penanggulangan  Bencana  (darurat  bencana),  UU  Tahun  2012  No.  7 Penanganan  Konflik  Sosial  (keadaan  konflik  sosial),  UU  Tahun  2016  No.  9  tentang  Pencegahan  dan Penanganan  Krisis  Sistem  Keuangan  (krisis  sistem  keuangan),  dan  UU  Tahun  2018  Nomor  6  tentang Kekarantinaan Kesehatan (kedaruratan kesehatan).
Keppres RI tahun 2021 No. 24 tentang penetapan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia yang  ditetapkan  pada  tanggal  31  Desember  2021  menetapkan  bahwa  COVID-19  merupakan  global pandemi  yang  sesuai  pernyataan  WHO (World  Health  Organization)  masih  terjadi  secara faktual  dan  di Indonesia belum berakhir.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  tahun  2019  No.  26  pasal  16  tentang  peraturan pelaksanaan  undang-undang  tahun  2014  No.  38  tentang  keperawatan  bahwa  seorang  perawat  dalam menyelenggaran praktik keperawatan dalam keadaan keterbatasan tertentu bertugas sebagai pelaksana tugas.  Kondisi  keterbatasan  tertentu  sangat  relevan  dengan  kondisi  darurat  pandemi  COVID-19  hal  ini sesuai  dengan  KeppresTahun  2020  No.  11  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona Virus Disease (Keppres 11 Tahun 2020).
Berdasarkan  pasal  33  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  tahun  2019  No.26  tentang  peraturan pelaksanaan  undang-undang  tahun  2014  No.38  tentang  keperawatan  bahwa  seorang  perawat mempunyai  wewenang  dalam  memberikan  pertolongan  pertama  dalam  keadaan  darurat,  berdasarkan keilmuan dari perawat dari penilaian terhadap keadaan pasien seorang  perawat berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan melalui  hasil  evaluasi  dapat  melakukan  tindakan medis  dan  pemberian obat  sesuai  dengan  kompetensinya.  Tindakan  medis  yang  dapat  dilakukan  perawat  yaitu  Pemasangan infus,  menyuntik,  dan  pemberian  imunisasi  dasar,  dimana  tindakan  tersebut  dapat  dilakukan  walapun tanpa pengawasan langsung oleh seorang tenaga medis atau dokter. Sehingga tindakan tersebut secara langsung  dapat  dilakukan  seorang  perawat  didalam  situasi  dan  kondisi  darurat  seperti  kondisi  pandemi COVID-19 . Pertolongan pertama dalam kondisi tertentu yaitu keadaan darurat  di masa pandemi COVID- 19 dilakukan  bertujuan  untuk  mengurangi  rasa  sakit,  menstabilkan  kondisi  pasien,  dan  menyelamatkan nyawa pasien.
Pemasangan  infus  adalah  tindakan  medis  yang  merupakan  keahlian  yang  dimiliki  oleh  seorang perawat  sesuai  dengan  kompetensinya.  Tindakan  pemasangan  infus  sangatlah  penting  bagi  pasien terutama  dalam  kondisi  kedaruratan  pandemi COVID-19 karena  bertujuan  untuk  mempertahankan keseimbangan  cairan  dengan  cara  memberikan  cairan  sesuai  dengan  kebutuhan  tubuh  pasien  untuk mengatasi  dehidrasi  dari  efek pandemi COVID-19 .  Dengan  dilakukannya  pemenuhan  kebutuhan  cairan melalui  pemasangan  infus  diharapkan  dapat  mengurangi  rasa  sakit  atau  keluhan  yang  dialami  oleh pasien  dan  kondisi  pasien  kembali  stabil  sehingga  dapat  menyelamatkan  pasien  dari  keadaan kedaruratan COVID-19 .
Dengan  demikian  dalam  kondisi  kedaruratan COVID-19 tindakan  pemasangan  infus  yang dilakukan  oleh  perawat  diluar  sarana  pelayanan  kesehatan  merupakan  tindakan  pertolongan  pertama dalam  keadaan  darurat  dan  dalam  keadaan  keterbatan  tertentu  yaitu  keterbatasan  tenaga  kesehatan diberbagai  daerah  dalam  hal  ini  adalah  dokter.  Dimana  tenaga  doker  jumlahnya  terbatas  sedangkan jumlah  perawat  lebih  banyak  sehingga  masyaratakat  lebih  mudah  mendapatkan  pertolongan  dalam menagani penyakitnya dimasa pandemi COVID-19.
Selain  itu,  Pasal  47  dan  1  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Pasal  47  dan  1 mengatur  bahwa  pelayanan  gawat  darurat  adalah  tindakan  medis  yang  diperlukan  segera  untuk
menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan bagi pasien gawat darurat. Pasal 6 menyatakan bahwa fasilitas  kesehatan  yang  perlu  memberikan  pelayanan  kegawatdaruratan  adalah  pustulosis,  poliklinik, praktek kedokteran mandiri, praktek mandiri kedokteran gigi, dan praktek mandiri tenaga kesehatan lain dan  rumah  sakit.  Pasal 11  menyatakan  bahwa  dokter,  perawat, dokter  gigi, dan/atau  tenaga  kesehatan lainnya  dan  tenaga  non  kesehatan  adalah  tenaga  yang  dapat  memberikan  pelayanan  gawat  darurat. Oleh karena itu, pernyataan tersebut memperjelas bahwa perawat adalah salah satu tenaga medis yang dapat merawat mereka dalam keadaan darurat.
Berdasarkan  Pasal  36  Undang-Undang  Kesehatan  RI  Tahun  2009  Pasal  4,  setiap  orang  berhak atas  kesehatan.  Pasal  5(2)  Setiap  orang  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu, terjangkau,  dan  aman.  Pasal  5  Ayat  3  Setiap  orang  secara  mandiri  dan  atas  resiko  sendiri  berhak memilih pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.
Pertanggungjawaban  perawat  terhadap  tindakan  pemasangan  infus  diluar  sarana  pelayanan kesehatan  dalam  masa  pandemic  berdasarkan  Permenkes  No.  26  tahun  2019  tentang  peraturan pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan
Dalam  kondisi  pandemi COVID-19 banyak  masyarakat  yang  terkonfirmasi COVID-19 sehingga fasilitas pelayanan kesehatan penuh dan tidak mampu menampung semua pasien COVID-19 . Akibatnya masyarakat mencari pertolongan pada tenaga kesehatan untuk di lakukan perawatan dirumah, salah satu tenaga  kesehatan  adalah  perawat.  Perawat  melakukan  tindakan  medis  salah  satunya  adalah pemasangan  infus  di  rumah  pasien  dan  tetap  melakukan  evaluasi  tindakan  dengan  observasi  kondisi pasien  karena  pada  saat  kondisi  pandemi COVID-19 dan  pada  saat  kasus COVID-19 tinggi  fasilitas pelayanan  kesehatan  baik  klinik, fasilitas  pelayanan  tingkat  pertama  (puskesmas),  maupun  rumah  sakit penuh sehingga perawat tidak bisa merujuk pasien.
Dalam  melakukan  tindakan  pemasangan  infus  perawat  mempunyai  pertanggung  jawaban  secara administratif, pidana, dan perdata. Pertanggung jawaban perawat secara administratif telah dilaksanakan dengan  memiliki  surat  tanda  registrasi  perawat  (STRP),  melaksanakan  tindakan  pemasangan  infus sesuai  dengan  kompetensinya,  sesuai  standar  profesi  dan  sesuai  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.26 tahun 2019.
Dalam melaksanakan tindakan pemasangan infus diluar sarana pelayanan kesehatan dalam masa pandemi,  perawat  telah  melaksanakan  tanggung  jawab  secara  perdata  sesuai  dengan  Pasal  1365  dan Pasal  1366  KUH  perdata  karena  perawat  tidak  melanggar  hukum  dan  tidak menimbulkan  kerugian  dari tindakan pemasangan infus. Dimasa pandemi pada saat masyarakat banyak yang terkonfirmasi COVID- 19 dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  (Puskesmas,  klinik,  rumah  sakit)  penuh  semua  tidak  bisa menampung  masyarakat  yang  terkonfirmasi COVID-19 pemerintah  tetap  menghimbau  supaya  fasilitas pelayanan  kesehatan  tetap  memberikan  pelayanan  pada  masyarakat  dan  tidak  ada  himbauan  atau peraturan  tentang  larangan  memberikan  layanan  kesehatan  dirumah  termasuk  tindakan  pemasangan infus.
Selain  itu  perawat  juga  memiliki  tanggung  jawab  secara  pidana  dalam  melakukan  tindakan pemasangan  infus  diluar  sarana  pelayanan  kesehatan.  Dalam  masa  pandemi  yang  ditepakan  melalui Keputusan Presiden tahun 2020 No.11 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan keputusan presiden tahun 2020 No.12 tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.
Perawat  melaksanakan  tanggung  jawab  secara  pidana  karena  dalam  melakukan  tindakan pemasangan  infus  perawat  melaksanakan  sesuai  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  tahun  2019  No.  26 pasal 16 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2014 No. 38 tentang keperawatan bahwa perawat bertugas sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu dalam menyelenggaran praktik  keperawatan.  Pelaksanaan  tindakan  pemasangan  infus  oleh  seorang  perawat  harus  selalu berpedoman  berdasarkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  sehingga  seorang  perawat  dapat terhindarkan dari tindakan malpraktik dan resiko terjadinya tindak pidana tidak terjadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Wewenang  perawat  terhadap  tindakan  pemasangan  infus  di  luar  sarana  pelayanan  kesehatan  pada masa  pandemi  berdasarkan  Permenkes  RI  tahun  2019  No.  26  tentang  peraturan  pelaksanaan Undang-undang  tahun  2014  No.  38  tentang  keperawatan  bahwa  seorang  perawat  dalam  keadaan keterbatasan  tertentu  dalam  masa  darurat  pandemi COVID-19 mempunyai  wewenang  sesuai keilmuan  dari  perawat  terhadap  penilaian  kondisi  pasien  dalam  memberikan  pertolongan  pertama berupa tindakan medis yaitu pemasangan infus sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.  Pertanggungjawaban  tindakan  pemasangan  infus  oleh  perawat  berdasarkan  Permenkes  RI  tahun 2019 No.26 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang tahun 2014 No. 38 tentang keperawatan adalah  personaliability  karena  bersifat  independent  maka  perawat  yang  bersangkutan  yang  akan memikul pertanggung jawaban itu sendiri bila terjadi kesalahan dalam tindakan tersebut.

## Saran
Berdasarkan uraian hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1.  Pemerintah  perlu  menambahkan  aturan  mengenai  pemberian  wewenang  perawat  terkait  tindakan medis yang dapat dilakukan secara mandiri dalam kondisi tidak darurat, tanpa melalui delegasi atau mandat  dari  tenaga  medis  sesuai  dengan  kompetensi  dan  keilmuan  seorang  perawat  yaitu  tindakan pemasangan  infus  sebagai  tindakan preventif (Pencegahan)  pada  kasus  penyakit  yang  bisa menyebabkan terjadinya kegawatan.
2.  Pemerintah  perlu  merevisi/menambahkan  terkait  kondisi  pandemi  pada  Permenkes  Republik Indonesia  No.  26  tahun  2019  tentang  peraturan  pelaksanaan  Undang-undang  No.  38  tahun  2014 tentang  keperawatan  terkait  hak  dan  tanggung  jawab  perawat  terhadap  tindakan  pemasangan  infus dimasa pandemi secara spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA
Brunner dan Suddarth. 2013. Keperawatan Medikal-Bedah Edisi 12. Jakarta: Penerbit EGC. Darmadi. 2010. Infeksi Nosokomial, Problematika dan Pengendaliannya. Jakarta: Salemba Medika. Kementerian kesehatan RI. Status wabah Corona di Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional . 15 Maret  2020.  Jakarta. https://www.kemkes.go.id/article/view/20031500003/status-wabah-corona-di- indonesia-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional.html
Keputusan  presiden  RI  No  24  tahun  2021  tentang  penentapan  status  faktual  pandemi  corona  virus desease 2019 ( COVID-19 ) di Indonesia Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUH Perdata) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Lilik Pranata dkk. Manajemen Keperawatan Pengelolaan ruang rawat inap era pandemi covid 19 . 2021. Yayasan Pendidikan cendekia muslim: Sumatera Barat. h. 1-2.
M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 56-57.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2016  Tentang  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawatdaruratan Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.26  tahun  2019  tentang  peraturan  pelaksanaan  undang-undang No.38 tahun 2014 tentang keperawatan.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum . Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 133. Potter & Perry. 2005. Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses dan Praktek. Edisi 4 Vo; 1, Jakarta: EGC Undang-undang RI No.23 tahun 1993 tentang Kesehatan. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang No.38 tahun 2014 tentang keperawatan Undang-undang RI No.36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.