VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## PENEGAKAN HUKUM POSITIF TERHADAP FASYANKES AKIBAT TIDAK MENGELOLA LIMBAH B3 COVID-19
Oleh:
Andika Dwi Yuliardi andikadwiyuliardi@gmail.com
Wahyu Donri Tinambunan wahyu.donri@fh.unsika.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRAK
Pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, Fasilitas pelayanan kesehatan digunakan sebagai tempat  rehabilitasi pasien  Covid-19,  sehingga  menghasilkan  Limbah  B3  yang  berbahaya. Dengan  semakin  meningkatnya  limbah  B3  Covid-19,  sejumlah  Fasyankes  enggan  untuk mengelola limbah tersebut karena biaya untuk mengolah limbah yang  cukup mahal. Alhasil limbah B3 Covid-19 dibuang secara sembarangan tanpa melawati proses pengelolaan terlebih dahulu dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Adapun yang menjadi permasalahan dal am penelitian ini  adalah bagaimana penegakan  hukum  terhadap fasyankes  sebagai akibat tidak mengelola  limbah  b3  covid-19  berdasarkan  hukum  positif.  Metode  dalam  Penelitian  ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan kepada kajian  penerapan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah  dalam  hukum  positif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  diperlukan  strategi  untuk  penegakan  hukum  lingkungan  yang  dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Bagi fasyankes atau pihak yang tidak mengelola limbah B3 Covid-19 serta membuang limbah B3 Covid-19 kedalam lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun  pidana. Perhatian dari seluruh komponen  masyarakat sangat penting dalam menanggulangi dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan agar hal seperti ini tidak terjadi dikemudian hari.
Kata Kunci : Limbah B3 Covid-19; Pencemaran Lingkungan.; Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN
Dengan  kemunculan Corona  Virus  Diaseases (Covid-19)  yang  menyebabkan terjadinya pandemi global di dunia  pada tahun 2020.  Wabah  Covid-19 bermula dari infeksi virus corona di  Kota  Wuhan,  China,  yang  kemudian  merambah  ke  seluruh  dunia.  Badan Kesehatan Dunia ( World Health Organization ) menyatakan ada 199 negara dan teritori telah terpapar virus  yang  pertama kali  muncul  di  Wuhan,  China  tersebut. 1 Wabah  ini  masuk  ke Indonesia  pada  awal  Maret  Tahun  2020,  yang  semula  hanya  terdapat dua  kasus  positif di Bogor, kemudian menyebar begitu cepat ke wilayah lain seperti Jakarta, Bandung, dan wilayah
1 World  Health  Organization (2020) Corona virus  disease  (COVID-2019) situation  reports.  Diakses pada  laman: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports .
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
lainnya di pulau Jawa dan luar Jawa. Kemudian, pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 13.00 WIB, hasil  pemeriksaan  menunjukkan  sebanyak  24.538  orang  positif. 2 Dalam  hal  ini,  pada pertengahan Maret 2020, pemerintah sudah menginstruksikan agar seluruh masyarakat berada dirumah  ( stay  at  home) untuk  mencegah  terjadinya  penularan  virus  ini.  Aktivitas  seperti belajar-mengajar  dan  bekerja  semua  dilakukan  dari  rumah  dalam  keaadaan  daring  dalam bentuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan work from home (WFH).
Oleh karena itu dalam mencegah penyebarannya, masyarakat  dihimbau  untuk selalu menjaga  jarak  antar  sesama,  mencuci  tangan  dengan  sabun  secara  rutin,  menghindari kerumunan dan selalu menggunakan Masker apabila keluar rumah. Untuk dapat meminimalisir terjangkitnya  virus  Covid-19  selain  dengan  menerapkan  Prokes  (Protokol  Kesehatan), masyarakat  diharapkan  melakukan  vaksinasi  secara  2  tahap  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait.  Diterbitkannya  Protokol  penganganan  Covid-19  di berbagai  sektor  oleh  Pemerintah  Indonesia  agar  dapat  meningkatkan  kewaspadaan  dalam mengatasi  dan  mencegah  penyebaran  kasus  Covid-19 3 .  Masyarakat  dihimbau  selalu menerapkan  pola  makan,  olahraga  teratur,  dan  menghindari  bergadang  untuk  menjaga kekebalan tubuh. Penggunaan antiseptik dan disifektan dapat mencegah penularan Covid-19 secara efektif apabila sesuai peruntukannya.
Dalam menangani pengobatan dan kesehatan pasien Covid-19, petugas medis seperti; dokter, perawat, petugas laboratorium, dan penunjang lainnya memerlukan baju pelindung diri. Badan  kesehatan  Dunia  (WHO)  dan  Pusat  pengendalian  dan  pencegahan  penyakit  (CDC) Amerika  telah  menerbitkan pedoman  perlindungan diri  dalam  penanganan  virus  Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan garda terdepan yang bekerja dalam pengendalian dan pencegahan infeksi.  Pedoman  ini  disarankan  penggunaan  APD  sebagai  pelindung,  yang  terdiri  dari kacamata dan pelindung wajah, baju terusan penuh ( coveralls ), setelan baju operasi (surgical scrub ),  celemek  ( apron ),  pelindung  lengan  ( sleeve ),  sarung  tangan,  masker,  pembungkus sepatu, dan pelindung kepala. Penggunaan APD bagi para tenaga medis dan petugas kesehatan memang diperuntukan untuk sekali pakai agar menghindari penularan infeksi virus.
Dalam mengatasi Pandemi Covid-19 di Indonesia, disediakan juga Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) untuk digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun  rehabilitatif yang  dilakukan oleh  Pemerintah, pemerintah daerah,
2 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020b) Protokol Penanganan COVID-19 di Area dan Transportasi Publik. Diakses pada laman: https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-penanganan-covid-19-di-area-dan- transportasi-publik .
3 Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19  (2020a)  Daftar  Protokol.  Dapat  diakses  pada  laman: https://www.covid19.go.id/daftar-protokol/
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
dan/atau masyarakat. Fasyankes dapat meliputi Puskesmas, Rumah Sakit umum atau swasta, Rumah Sakit Khusus, Klinik dan Tempat-tempat Isolasi bagi Pasien Covid-19 yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Limbah B3 Covid-19 dapat berupa barang ataupun bahan sisa dari hasil kegiatan pelayanan di UGD,  ruang isolasi, ruang ICU,  ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya yang sudah tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat  yang  sifatnya infeksius atau kontak  dengan  pasien dan/atau petugas  di  Fasyankes  yang menangani pasien Covid-19, meliputi: sarung tangan bekas, masker bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik dan kertas bekas minuman dan makanan, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri (APD) bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain. Limbah B3 Covid-19 dapat juga berupa alat-alat kesehatan (baik alat suntik, APD, botol vaksin) yang sudah tidak terpakai dari hasil pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Hal ini meningkatnya jumlah limbah B3  Covid-19 secara drastis, yang menyebabkan pengelolaan Limbah B3  Covid-19 tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal. Dengan demikian, pihak Fasyankes  atau oknum-oknum yang  terlibat dapat  secara nekat  melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah B3 Covid-19 ke lingkungan. Secara umum bagi siapapun dilarang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke  media lingkungan  hidup  tanpa  izin 4 . Dumping (pembuangan)  adalah  kegiatan  membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu tertentu ke media lingkungan hidup tanpa memiliki izin. Seperti pada kasus yang terjadi pada Bulan Februari 2021 lalu, Kepolisian Resor Bogor menangkap dua pelaku pembuangan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) Covid-19 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku membuang kantong plastik berisi limbah B3 Covid-19 di dua tempat, yakni di pinggir jalan Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo dan di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN VIII, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kantong plastik tersebut berisi baju hazmat, masker, infus, bekas bungkus obat dan alat suntik. Berdasarkan keterangan kedua tersangka, limbah B3 Covid-19 tersebut berasal dari hotel tempat isolasi pasien Covid-19 kategori orang tanpa gejala (OTG) di Kota Tangerang. Dari hasil penangkapan tersangka, kepolisian mengamankan barang bukti sebanyak total 120 kantong plastik warna kuning berisi limbah medis B3 Covid-19 dan sampah infeksius di kedua  tempat dumping (pembuangan) yang  berada di  wilayah Cigudeg dan wilayah Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. 5
4 Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5 Kompas.com, 2021. "Pembuang Limbah Medis Covid-19 di Bogor Ditangkap, Ternyata dari Tangerang" , Diakses pada  laman: https://regional.kompas.com/read/2021/02/10/18021011/pembuang-limbah-medis-covid-19-di-bogor- ditangkap-ternyata-dari-tangerang?page=all .
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Selama  pandemi  COVID-19  di  kota  Jakarta  sampah  medis  meningkat  sebesar  500  persen (ABC  News).  Tumpukan  sampah  juga  semakin  meningkat  di  lokasi  TPA,  sepanjang  tepi sungai dan saluran air yang membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Limbah B3 Covid-19 tersebut berupa masker bekas, alat pelindung diri, jarum suntik, infus, hingga bekas botol  vaksin.  Bagong  Suyoto,  Ketua  Koalisi  Nasional  Sampah  menyatakan  bahwa  banyak rumah sakit, klinik, dan puskesmas membuang limbah mereka secara ilegal agar bi aya dapat dipangkas, meski itu pelanggaran berat (Tempo.co) 6 . Banyaknya limbah dan tingginya biaya untuk menanganinya membuat beberapa rumah sakit sulit untuk membuangnya dengan benar.
Padahal  dalam  peraturan  perundang  undangan  sudah  diatur  mengenai  proses pengelolaan Limbah B3 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Serta  terdapat juga  dalam  Surat  Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020, yang berisi mengenai Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Surat Edaran tersebut mengatur pengelolaan limbah infeksius yang berasal dari fasyankes untuk penyimpanan dalam kemasan tertutup maksimal 2  hari sejak  dihasilkan; mengangkut dan/atau memusnahkan Limbah  B3 dengan  menggunakan  fasilitas  insinerator  dengan  suhu  pembakaran  minimal  800°C  atau otoklaf yang dilengkapi dengan pencacah; kemudian, Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil otoklaf dikemas dan dilekati simbol "Beracun" dan label LB3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara, yang  selanjutnya diserahkan pada pengelola Limbah B3. Namun pada realitanya masih saja terdapat Fasyankes ataupun pihak tertentu yang tidak dapat melaksanakan proses pengelolaan Limbah B3 Covid-19 dengan cara yang benar.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana Penegakan  Hukum  Terhadap  Fasyankes Sebagai  Akibat  Tidak Mengelola  Limbah  B3  Covid-19  Berdasarkan  Hukum  Positif.  Penulis  mengambil  judul:“ PENEGAKAN HUKUM  POSITIF  TERHADAP  FASYANKES  AKIBAT  TIDAK MENGELOLA  LIMBAH  B3 COVID-19”.
6 Tempo.co, 2021. “Akibat  Pandemi COVID-19 Semakin Banyak Sampah Medis yang Dibuang Secara Ilegal  di Indonesia”, Diakses pada laman: tempo.co/abc/7062/akibat-pandemi-covid-19-semakin-banyak-sampah-medis-yang- dibuang-secara-ilegal-di-indonesia
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## METODE  PENELITIAN
Metode  dalam  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif,  yakni penelitian yang  menitikberatkan kepada kajian  penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam  hukum  positif. 7 Dirumuskan  oleh  Soerjono  Soekanto,  metode  penelitian  hukum normatif  atau  hukum  kepustakaan  adalah  cara  atau  metode  yang  dipergunakan  di  dalam penelitian hukum  yang  dilakukan dengan  cara meneliti bahan  pustaka yang  ada. 8 Sifat dari penelitian  ini  yakni  deskriptif-analitis,  yaitu  penelitian  yang  mengungkapkan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. 9 Berdasarkan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan. 10 Penelitian deskriptif-analitis tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai  kenyataan kondisi objektif dan  permasalahannya, yang  diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah  kesimpulan. Penelitian ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  secara  rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai hal- hal yang berhubungan dengan  penegakan hukum Fasyankes yang melanggar ketentuan.

## PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Terhadap Fasyankes Sebagai Akibat Tidak Mengelola

## Limbah B3 Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif
Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum ”,  menjelaskan arti dari penegakan  hukum  yaitu kegiatan menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah,  pandangan-pandangan  yang mantap  mengenjawantahkannya  dalam  tindakan  dan  sikap  sebagai  serangkaian  penjabaran tahap  akhir nilai agar terciptanya kedamaian pergaulan hidup.  Berhasil atau tidak tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya. 11 Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya terakhir dari regulatory chain perencanaan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, bahwa penegakan  hukum  tersebut  dilaksanakan  melalui  berbagai  jalur  berikut  disertai  dengan
7 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13–14.
9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm 105-106.
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 34- 35.
11 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
sanksinya, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penegakan hukum lingkungan pada  dasarnya  memiliki  kesamaan  dengan  penegakan  hukum  pada  umumnya.  Namun Penegakan  hukum  lingkungan  lebih  ditekankan  kepada  pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  lingkungan  hidup  yang  apabila  dilanggar,  maka  pelanggarnya  akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya  untuk  mencapai ketaatan terhadap peraturan, persyaratan dan ketentuan  hukum  yang  berlaku  secara  umum  dan  individual  melalui  pengawasan  dan penerapan sanksi administratif dan pidana. 12 Aparat Penegak hukum yang memiliki wewenang dan tugas dalam upaya menegakan terhadap pencemaran lingkungan ialah Dinas Lingkungan Hidup dan  Kepolisian. Kemudian, Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal  tersebut  adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang Pengelolaan Sampah yang berfungsi untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup dengan pengelolaan limbah dengan cara yang benar serta untuk menunjang pembangunan  yang  berkelanjutan.  Berdasarkan  tujuan  hukum  ini,  maka  secara  umum diperlukan strategi untuk penegakan hukum lingkungan, meliputi: 13

## a. General Prevention
Dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup salah satunya dalam hal limbah B3 Covid- 19 diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation , serta perlu adanya pencegahan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang  memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention . Upaya  pencegahan  ini sangat  diperlukan  untuk  dapat  meminimalisir terjadinya percemaran sehingga lingkungan hidup dapat terjaga demi masa depan. Apabila tidak dikontrol dengan  benar, dapat berdampak pada  pencemaran lingkungan yang  semakin masif, baik itu pada lingkungan masyarakat, ekosistem lingkungan, serta ekosistem sungai dan laut. Karena tidak  sedikit  limbah  tersebut  dibuang  ke  sungai  yang  bermuara  di  laut.  Maka  dari  itu, diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif, serta adanya pengawasan yang intens dari pihak terkait.

## b. Criminal Policy
Kebijakan  kriminal ( Criminal  Policy ) dapat  dilakukan dengan  melalui 2  (dua)  cara,  yakni: pertama, melalui sarana penaal (pidana) atau penegakan hukum pidana dan; kedua, melalui
12 Siti  Sundari Rangkuti. 1996, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Airlangga University Press, Surabaya. hlm.209.
13 Siswanto Sunarso, 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengekta , Rineka Cipta, Jakarta, hlm.205-209.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
sarana nonpenaal , antara lain dengan kegiatan penyuluhan hukum. Program criminal policy tersebut menjadi tanggung jawab  aparat penegak  hukum  dalam menegakkan  aturan hukum sebagai  upaya punishment (hukuman). Dalam  proses  penegakan  hukum  ( law  enforcement ) menurut  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009,  dalam  penerapan  suatu  sanksi  kepada pemrakarsa usaha dan/atau juga kegiatan, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pemrakarsa yang  melakukan  tindak  pidana,  namun  dapat  diselesaikan  melalui  lembaga  penyelesaian sengketa lingkungan.

## c. Dispute Resolution Commission
Apabila  instrumen  hukum  pidana  tidak  cukup  efektif,  maka  dapat  melalui  penyelesaian sengketa  lingkungan  antara  lain  penerapan  sanksi  administratif,  sanksi  hukum  perdata, rekonsiliasi, melakukan perjanjian-perjanjian dan sebagainya.

## d. Society Institutionalization
Suatu lembaga masyarakat ( society institutionalization ) sangat penting untuk dikembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat antara lain: hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan  hukum,  hak  untuk  menyampaikan  informasi  yang  bertanggung  jawab.  Di samping itu, komponen masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pencegahan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelembagaan  masyarakat  tersebut,  dapat  dimulai  dari  lingkungan  kehidupan  sosial masyarakat,  yakni  lembaga  swadaya  masyarakat.  Lembaga  tersebut  bertujuan  untuk membangun  persepsi  yang  sama  di  masyarakat  sebagai  kelompok  anti  pencemaran  dan perusakan lingkungan hidup, sehingga secara substansial amat menunjang penegakan hukum.

## e. Network Line
Dalam  upaya  pencegahan  pencemaran  lingkungan  hidup  perlu  adanya  rasa  kepercayaan berdasarkan  etika  moral  aparat  penegak  hukum,  sehingga  dapat  membangkitkan  motivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Interaksi sosial yang baik antara penegak hukum dengan masyarakat,  akan  menghasilkan  hubungan  kerja  ( network  line ),  sebagai  salah  satu  bentuk jaringan informasi yang penting baik untuk kepentingan efektivitas penegakan hukum, maupun untuk  pengawasan  sosial,  yang  pada  akhirnya  tercipta sebuah  institusi pengendalian  sosial masyarakat.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya penegakan hukum yang kompleks dan rumit, mulai dari pelanggaran hukum yang ringan seperti pembuangan sampah sembarangan, hingga  pelanggaran  hukum  yang  berat  seperti dumping (pembuangan)  Limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  (Limbah  B3)  Covid-19.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  yang bersifat preventif dan represif sangat cocok diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.  Penegakan  hukum lingkungan  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  sifat  dan efektivitasnya baik secara preventif dan represif. Penegakan hukum tersebut, sebagai berikut:

## Penegakan hukum lingkungan yang bersifat Preventif
Yang  diartikan sebagai bentuk pengawasan  aktif terhadap kepatuhan peraturan tanpa adanya  kejadian  tindak  pidana  yang  menyangkut  peristiwa  konkret  yang  menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah di langgar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah  pemantauan,  penyuluhan  dan  penggunaan  kewenangan  yang  sifatnya  pengawasan (pengambilan sampel, penghentian  mesin-mesin, dan  sebagainya).  Adapun  penegak  hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberikan izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
Pengawasan terhadap Fasyankes yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan dasar pengaturan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.  Proses penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersifat preventif, sehingga proses penegakan hukum  ini  dengan  melakukan  pemeriksaan,  pengujian,  dan  penegakan  terhadap  pelaku dumping limbah B3  Covid-19, dengan  memberikan sanksi yang  tegas kepada pihak terkait. Dinas  lingkungan  hidup  dalam  melakukan  penertiban  terhadap  pihak  yang  bersangkutan menjatuhkan sanksi yakni dengan melarang melakukan pembuangan limbah B3 Covid-19 ke media lingkungan  hidup.  Agar  dapat  terlaksana dengan  baik  maka  harus  dilakukan dengan metode yang sesuai. Adapun metode yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

## 1. Pemantauan Oleh Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan  dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  secara  langsung  dengan  cara  terjun  ke lapangan  sebagai  informasi  untuk  mengetahui  kemungkinan  terjadinya  pencemaran lingkungan,  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  pemantauannya untuk  menemukan  Fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  masyarakat  yang  diduga  melakukan pencemaran lingkungan, khususnya limbah B3 Covid-19.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## 2. Pemeriksaan Oleh Dinas Lingkungan Hidup
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku dumping limbah B3  Covid-19  merupakan tindakan mencari dan  mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan  pencemaran  lingkungan,  dalam  hal  ini  Dinas  Lingkungan  Hidup  melakukan pemeriksaan terhadap dokumen izin, serta saluran pembuangan dari Fasyankes. pemeriksaan terhadap surat-surat serta dokumen Fasyankes terkait baik dari izin pendirian bangunan sampai izin pembuangan limbah. Pengaturan mengenai surat ijin pembuangan limbah diatur dalam Pasal  20  angka  3  Undang-Undang  Perlindungan Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang menyebutkan: " setiap  orang  diperbolehkan  membuang  limbah  ke  media  lingkungan  hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup, b. mendapat izin dari menteri, gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya" .  Berdasarkan  peraturan tersebut maka dengan jelas diketahui bahwa suatu kewajiban bagi setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mempunyai izin pembuangan limbah, baik itu pada Puskesmas, Rumah Sakit umum atau swasta, Rumah Sakit Khusus ataupun Klinik. Dengan demikian, dumping limbah B3 Covid-19 ke lingkungan hidup dikatakan perbuatan Ilegal, dikarenakan tidak memiliki izin dan melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

## 3. Penegakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup
Dalam  tahap  ini  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  adalah  melakukan penindakan secara langsung kepada pihak Fasyankes yang terbukti sudah melanggar ketentuan perundang-undangan dengan memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dalam melakukan penindakan  perlu diperhatikan hasil pemeriksaan serta uji sampel,  apabila pada pemeriksaan  dan  pengujian  sampel  telah  menyatakan  bahwa  adanya dumping limbah  B3 Covid-19, maka penegakan hukum dilaksanakan dengan  pembekuan izin,  penyitaan barang, hingga penutupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Rehabilitasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup
Dalam tahap ini, perlu dicari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang  telah  terjadi, guna  mengembalikan fungsi  dan manfaat lingkungan hidup sebagaimana mestinya. Untuk itu baik dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, pihak Fasyankes terkait, maupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab perlu melakukan  upaya  untuk  memperbaiki  kerusakan/pencemaran  yang  telah  ditimbulkan  dari dumping limbah B3 Covid-19. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No 32
Tahun 2009, bahwa: 14
(1) Setiap orang  yang  melakukan pencemaran  dan  atau perusakan  lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan:
a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
b. Remediasi yakni  Upaya  pemulihan pencemaran  lingkungan hidup  untuk memperbaiki  mutu lingkungan hidup
c. Rehabilitasi,  yakni  Upaya  pemulihan  untuk  mengembalikan  nilai,  fungsi,  dan  manfaat lingkungan hidup  termasuk upaya  pencegahan kerusakan lahan, memberikan  perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
d. Restorasi,  yakni  Upaya  pemulihan  untuk  menjadikan  lingkungan  hidup  atau  bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

## 1. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat Represif
Penegakan hukum represif dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan yang melanggar peraturan hukum  lingkungan.  Walikota  atau  Bupati  dapat  menerapkan  sanksi  administratif  kepada pengelola  sampah  yang  melanggar  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  perizinan.  Sanksi administratif tersebut dapat berupa paksaan pemerintahan, pembayaran uang  paksa dan/atau pencabutan izin. 15
Dalam penegakan hukum lingkungan selain adanya penegakan hukum lingkungan di bidang administrasi  dan  perdata,  juga  dikenal  adanya  penegakan  hukum  lingkungan  pidana. Penindakan secara pidana umumnya dijatuhkan pada saat terjadinya pelanggaran peraturan dan biasanya  tidak  dapat  meniadakan  akibat  dari  pelanggaran  tersebut. 16 Penegakan  hukum lingkungan di bidang pidana sebagai bentuk penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan ( strafrechtelijk milieurecht ) dengan memberikan sanksi pidana yang tegas dan maksimal terhadap Fasyankes (Fasilitas Pelayanan kesehatan) atau oknum-oknum yang melakukan dumping limbah B3 Covid-19.
Proses penyelidikan dilakukan oleh penyelidik yaitu pejabat kepolisian yang diberi wewenang untuk  melakukan  penyelidikan.  Setelah  dilakukan  proses  penyelidikan,  proses  selanjutnya ialah  proses  penyidikan.  Penyidikan  yaitu  tindakan  penyidik  guna  untuk  mencari  serta
14 Ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
15 Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
16 Siti Sundari Rangkuti, Op.Cit. Hlm. 209-210
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
mengumpulkan bukti untuk mencari siapa pelakunya. Penyidik ialah pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam penegakan hukum atas pencemaran lingkungan hidup.
Pihak  kepolisian  berwenang  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  oknum -oknum yang  melanggar  ketentuan  perudang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  melakukan  proses penegakan  hukum,  pihak  kepolisisan bekerjasama dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam mengatasi  permasalahan  pencemaran  lingkungan,  pihak  kepolisian  melakukan  penyidikan meliputi pemeriksaan terhadap Fasilitas pelayanan kesehatan yang berkedapatan melakukan pencemaran,  khususnya  yang  berkaitan  dengan dumping limbah  B3  Covid-19.  Pemberian Sanksi pidana merupakan upaya terakhir apabila penegakan dari instrumen hukum administrasi tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  baik,  terkait pencemaran  limbah  Covid-19  tersebut.  Pihak Kepolisian dalam  melaksanakan proses  penegakan  hukum  agar  dapat  berjalan dengan  baik harus  dilakukan  dengan  beberapa  langkah.  Adapun  langkah-langkah yang  dapat  dilakukan yaitu:
a) Pemeriksaan
Pihak kepolisisan melakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima yang merupakan proses rangkaian  tindakan  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  fakta-fakta yang  berkaitan  dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan, Kepolisian memiliki 2 (dua) opsi Laporan terkait tindak pidana pencemaran lingkungan, sebagai berikut:
1) Laporan  dengan  model  A,  yaitu  tertangkap  tangan  dimana  pelaku  berkedapatan  sedang melakukan pembuangan limbah secara langsung,
2) Laporan dengan model B, yaitu merupakan delik aduan, dimana Kepolisian mendapat laporan atas  kejadian  tindak  pidana  khusus  baik  itu  laporan  secara  tertulis  maupun  secara  lisan, kemudian  akan  diproses  lebih  lanjut  laporan  tersebut untuk  segera  melakukan  penindakan terhadap pencemaran tersebut. Untuk pengaduan secara tertulis, pihak yang mengajukan aduan harus memuat informasi sekurang-kurangnya tentang identitas pelapor, yaitu;
1. Identitas Pelapor (nama, alamat dan nomor telepon)
2. Perkiraan sumber pencemaran dan dugaan ancaman terhadap lingkungan hidup
3. Alat bukti yang disampaikan
4. Lokasi terjadinya pencemaran dana tau pengelolaan yang tidak sesuai dengan UUPLH
5. Waktu yang diketahui dan/atau pengrusakan lingkungan hidup
6. Serta dampak terhadap lingkungan disekitar lokasi kejadian dilakukannya praktik pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan.

## Jurnal Transparansi Hukum
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## b) Pembuktian
Dalam tahap pembuktian terhadap tindak pidana  pencemaran lingkungan,   pihak kepolisian mengumpulkan  alat  bukti  yang  sah  dalam  tuntutan  tindak  pidana  lingkungan  hidup berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan/atau alat  bukti  lain,  termasuk  alat  bukti  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan, pengumpulan alat bukti tersebut sebagai  upaya untuk  melakukan suatu penegakan  terhadap pelaku usaha pencemaran lingkungan.
c) Penegakan
Dalam  tahap  ini  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  melakukan  penindakan  secara  langsung kepada  pelaku  tindak  pidana  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya.  Dalam  melakukan penindakan  perlu  memperhatikan hasil  pembuktian  baik  itu  pemeriksaan serta  uji  sampel, apabila pada pembuktian dan pengujian sampel telah menyatakan bahwa adanya pencemaran atau  perusakan  lingkungan,  kemudian  penegakan  dilaksanakan  dengan  pembekuan  izin, penyitaan barang hingga penutupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  terhadap  tindak  pidana pencemaran ditujukan kepada Setiap orang baik perseorang ataupun pihak fasilit as pelayanan kesehatan  yang  melakukan dumping limbah  dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 3.000.000.000,00  (tiga milyar  rupiah). 17 Pada  dasarnya dumping limbah B3  tidak  boleh  di sembarang tempat karena limbah B3 tersebut mengandung zat, baik secara langsung maupun tidak  langsung,  dapat  mencemarkan  dan/atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Penegakan hukum juga ditegakkan kepada Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah). 18 Dengan  demikian, tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan tindak pidana  terhadap  pengelolahan  limbah  B3  dan  telah  melanggar  ketentuan  pada  Pasal  103 UUPLH.  Dalam  praktiknya,  masih  banyak  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  yang  tidak
17 Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
18 Ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
melakukan  pengelolahan  limbah  medis  B3,  khususnya  limbah  Covid-19  sesuai  dengan prosedur  dan  ketentuan  undang-undang.  Pencemaran  yang  dilakukan  adalah  berupa pengumpulan limbah-limbah B3 padat dan Limbah B3 Cair.
Dengan  demikian penjelasan terkait permasalahan pembuangan limbah B3  Covid-19 di Indonesia, merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang menjadi perhatian baik dari masyarakat setempat, pemerintah, maupun instansi terkait, dikarenakan sifat pelanggarannya yang  masuk  dalam  unsur  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup,  sehingga  telah dipandang sebagai salah satu permasalahan nasional yang harus ditegakkan dan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun  upaya penegakan  hukum yang  relevan terhadap penyelesaian pelanggaran pencemaran akibat pembuangan limbah B3 Covid-19 yaitu melalui sanksi administratif, serta penegakan hukum pidana yang merupakan upaya penegakan terakhir ( Ultimum Remedium ).
Penanggulangan lingkungan hidup menjadi masalah bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan  semakin  banyaknya  kasus  pencemaran  terhadap lingkungan  hidup  khususnya  Limbah  B3  Covid-19  yang  dilakukan  oleh  pihak  instansi kesehatan ataupun yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam kegiatan penanggulangan pencemaran limbah B3  Covid-19, sering terjadi berbagai hanbatan seperti; kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh limbah B3 Covid-19; pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Pengelolaan  limbah  B3  Covid-19  yang  sesuai  dengan  prosedur  memerlukan  biaya tambahan  dikarenakan  adanya  metode  khusus.  Serta  ditambah  dengan  ketidakpedulian masyarakat sekitar menyebabkan beberapa Fasyankes mengelola limbah B3  Covid-19 tanpa izin yang  jelas dan  tidak sesuai prosedur. Hal  tersebut menghambat penegak  hukum terkait dalam melakukan tindakan penegakan terhadap pencemaran limbah medis B3 Covid-19 yang melanggar ketentuan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan, persyaratan  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  secara  umum  dan  individual  melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif dan pidana. Secara umum diperlukan strategi dalam  penegakan  hukum  lingkungan  meliputi; pencegahan  umum  terjadinya  pelanggaran ataupun kejahatan, kebijakan kriminal melalui sarana pidana dan sarana penyuluhan hukum, Melalui lembaga masyarakat (society institutionalization) agar  masyarakat menyadari akan dampak  pencemaran dan  perusakan  lingkungan serta sanksi  yang  dapat  diberikan sehingga
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
dapat  menunjang  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  lingkungan  preventif  yang  berupa pemantauan,  pemeriksaan,  pengujian,  penyuluhan  dan  pengawasan  terhadap  fasilitas pelayanan  kesehatan  (fasyankes)  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH). Penegakan  hukum  lingkungan  juga  dapat  bersifat  represif,  Walikota  atau  Bupati  dapat menerapkan sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintahan, pembayaran uang paksa dan/atau pencabutan izin kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi  pidana juga  dapat diberikan kepada  pelanggar baik  fasyankes atau oknum yang terlibat dengan fasyankes yang melakukan dumping limbah B3 Covid-19 dengan ancama pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Penegakan hukum  juga ditegakkan kepada Setiap orang  yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dipidana dengan pidana penjara 1 hingga 3 tahun dan  denda  satu  miliar rupiah hingga    tiga miliar rupiah. Penanggulangan  lingkungan hidup khususnya  terkait  dengan  Limbah  B3  Covid-19  menjadi  masalah  bersama  bagi  seluruh masyarakat Indonesia. Perlu adanya  kepedulian masyarakat untuk  ikut serta dalam menjaga lingkungan agar penegakan hukum dan pemberian sanksi dapat berjalan sebagaimana kepada Fasyankes yang sengaja tidak mengelola dan membuang Limbah B3 Covid-19 ke Lingkungan Hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Johnny Ibrahim. 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing.
Ronny  Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia. Siti Sundari Rangkuti, 1996. Hukum  Lingkungan dan  Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Surabaya: Airlangga University Press.
Siswanto  Sunarso,  2005. Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian Sengketa , Jakarta: Rineka Cipta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Press Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto, 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum , Jakarta:Sinar Grafika.

## Jurnal:
Maulana.  A,  Caecilia.  J,  Dani  R.  Pinasang.  2020.  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Pidana Terhadap  Perusahaan  Yang  Melakukan  Dumping  Limbah  Bahan  Berbahaya  Dan Beracun (Limbah B3 ). Lex Administratum, Vol. VIII/No. 5/Nov/2020/Edisi Khusus

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:
SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020
Data Elektronik:
World Health Organization, 2020. “Corona virus disease (COVID-2019)  situation reports”.
Diakses  pada  laman: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/situation-reports .
Gugus  Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,  2020b. “Protokol Penanganan  COVID-19
di Area dan Transportasi Publik”. Diakses pada laman:
https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-penanganan-covid-19-di-area-dan- transportasi-publik .
Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  COVID-19,  2020a.  “Daftar Protokol”. Dapat  diakses pada laman: https://www.covid19.go.id/daftar-protokol/ Kompas.com, 2021. " Pembuang Limbah Medis Covid-19 di Bogor Ditangkap, Ternyata dari
Tangerang " , Diakses pada laman:
https://regional.kompas.com/read/2021/02/10/18021011/pembuang-limbah-medis- covid-19-di-bogor-ditangkap-ternyata-dari-tangerang?page=all .
Tempo.co, 2021. “Akibat Pandemi COVID-19 Semakin Banyak Sampah Medis yang Dibuang Secara Ilegal di Indonesia”, Diakses pada laman: tempo.co/abc/7062/akibat-pandemi- covid-19-semakin-banyak-sampah-medis-yang-dibuang-secara-ilegal-di-indonesia