ISSN: 2807-2863 (Print) ISSN: 2807-1565 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index                                  yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-March 2024     DOI: https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i1.24367 | Submitted : 20-02-2024   Revised: 04-03-2024   Accepted: 21-03-2024    Available online since March 25, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Yustisia Tirtayasa are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author ’ s affiliated institutions.
Open Access Journal

## ARTICLE

## Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian  di  Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum
Legal Philosophy Perspective toward Post-Divorce Child Custody in Indonesia
Sabrina Damayanti 1 , Sevia Ayu Betary *2 , Winda Pitriani 3 , Amanda Jessica Sihombing 4 1234 Magister Ilmu Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia
* Corresponding author: seviaayu99@gmail.com

## Abstract
This article discusses child custody after divorce of parents from the perspective of legal philosophy and the best interests of the child, legal philosophy, looking for the best application of child custody between the two and analyzing the factors that cause judges to decide on single and joint custody. The research method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the study state that joint child  custody has more benefits in preventing children as objects of custody  ownership in parental disputes  and  ensuring  the  psychological  condition  of  children  is  maintained  in  the  context  of  child development. In addition, in practice, judges still apply hadhanah singly as stipulated in the Compilation of  Islamic  Law,  but  there  one  PA  Decision,  PA  Gedong  Tataan  Decision  Number: 0334/Pdt.G/2019/PA Gdt which decides child hadhanah comprehensively and refers to the best interests of the child and sees more maslahah for the child, rather than the interests of the parents.

## Keywords
Divorce; Child Custody; Best Interest of The Child;

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  terkait  hak  asuh  anak  pasca  terjadinya  perceraian  pada  orang  tua dengan  perspektif  filsafat  hukum  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  filsafat  hukum, mencari penerapan hak asuh anak yang terbaik di antara keduanya serta menganalisis faktor yang  menyebabkan  hakim  memutuskan  hak  asuh  secara  tunggal  dan  bersama.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dan konseptual ( Conceptual Approach ). Hasil penelitian menyatakan bahwa hak asuh anak secara bersama lebih memiliki manfaat dalam mencegah anak sebagai objek kepemilikan hak asuh dalam sengketa orang tua serta menjamin kondisi psikologis anak tetap terjaga dalam rangka tumbuh kembang anak. Selain itu,  dalam  praktik,  hakim  masih  menerapkan  hadhanah  secara  tunggal  sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat 1 (satu) Putusan PA yaitu Putusan PA Gedong Tataan Nomor: 0334/Pdt.G/2019/PA Gdt yang memutus hadhanah anak secara
komprehensif  dan  mengacu  kepada  kepentingan  terbaik  bagi  anak  serta  lebih  melihat maslahah bagi anak, dibanding kepentingan orang tua.

## Kata Kunci
Peceraian; Hak Asuh Anak; Kepentingan Terbaik Bagi Anak;

## HOW TO CITE:
Sabrina  Damayanti,  Sevia  Ayu  Betary,  Winda  Pitriani,  Amanda  Jessica Sihombing.  Legal  Philosophy  Perspective  Toward  Post-Divorce  Child Custody  in  Indonesia, Yustisia  Tirtayasa  :  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.4  No.1, hlm.53-68

## Pendahuluan
Pengasuhan anak atau hadhanah secara dasar merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya  yang  dilakukan  secara  bersama-sama dalam ikatan keluarga  maupun telah terjadi perceraian antara suami dan istri. Ahmad Rofiq mengemukakan bahwa kebutuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua nya yang meliputi masalah ekonomi, pendidikan, dan semua kebutuhan pokok anak. 1 Rofiq dengan mensadur pendapat Al- Shan’ani mengatakan bahwa  bilamana  terjadi  perceraian  antar  suami  dan  istri,  pengasuhan  anak  yang  disebut dengan hadhanah tetap menjadi tanggung jawab keduanya untuk mengasuh anak yang belum dewasa,  mendidik,  dan  menjaganya  dari  segala  hal-hal  yang  dapat  merusak  dan mendatangkan mudharat kepadanya.
Sementara  Satria  Effendi  menjelaskan  pengasuhan  anak  dalam  istilah hadhanah . Secara Bahasa hadhanah menurutnya menempatkan sesuatu yang berdekatan dengan tulang rusuk  seperti  halnya  menggendong  atau  dalam  pangkuan.  Selain  itu,  menurut  Effendi, secara istilah hadhanah adalah menjaga dan merawat atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir hingga mampu menjaga dan mengurus dirinya sendiri. 2 Ulama kontemporer, Sayyid Sabiq  mendefinisikan  Hadhanah  sebagai  kewajiban  untuk  menjaga  anak  baik  laki-laki maupun  perempuan  yang  tidak mummayiz dan  tidak  mandiri  serta  menjaganya  untuk kemaslahatan anak tersebut dan menjauhkannya dari hal-hal yang bersifat membahayakan atau merugikan anak guna menjadi pribadi yang dewasa dalam melaksanakan kehidupannya dan bertanggungjawab. 3
Tujuan dan urgensi dari hadhanah secara aksioma diperuntukkan untuk membantu anak  memenuhi  hal-hal  yang  dibutuhkannya  karena  tidak  mampunya  untuk  memenuhi kebutuhannya sendiri. 4 Namun yang menjadi titik utama dari dilakukannya suatu hadhanah adalah  konsep  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Secara  umum,  konsep  ini  menggariskan bahwa anak merupakan tunas muda yang merupakan penerus bangsa dalam mewujudkan tujuan bangsa dan salah satu unsur terpenting akan eksistensi bangsa dan negara di masa yang  akan  datang. 5 Oleh  karena  itu,  secara  tradisional  anak  merupakan  tanggung  jawab orang  tuanya  dan  negara  wajib  untuk  menegakkan  hak  orang  tua  (jika  dipandang  baik) untuk melakukan hal-hal demi kepentingan terbaik bagi anak. 6
Bagi pribadi anak, tujuan adanya suatu pengasuhan adalah untuk mempengaruhi, mengajari,  dan  mengontrol  anak  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  kepentingan  terbaik  bagi anak. 7 Selain itu, pengasuhan anak juga dimaknai sebagai aspek penting dalam membentuk kepribadian, integritas maupun moralitas, intelektualitas, dan keterampilan yang memadai
1 Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015. Hlm 189.
2 Satria Effendi M. Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer . Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Hlm 166.
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah . Darul Fikri,  Vol II, 1995, hlm 351.
4 Achmad Muhajir, Hadhanah Dalam Islam (Hak Asuh Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah . Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm 170.
5 Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr) ”. Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 1, April 2017, hlm 50.
6 Rhona K.M, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008. Hlm 143
7 Agus Hermawan, Pola Asuh Parental Responsivesness dan Parental Demandingness Dalam Keluarga di Era Globalisasi, Interdisciplinary Journal of Communication (INJECT), Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm 108.
bagi anak. 8 Karena dalam kaidah psikologi, sebagian besar anak yang masih berumur di bawah 17 tahun, mengalami entropy yaitu terdapat kesadaran manusia (anak) masih belum tersusun secara sistematis.
Konteks  demikian  dalam  kaidah  filsafat  hukum,  setidaknya  mengikutsertakan prinsip  atau  filosofi  kemanfaatan  yang  diakomodir  dalam  pengasuhan  anak.  Prinsip kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum. Hukum dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat seharusnya terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, dengan demikian hukum mempunyai sasaran yang  hendak  dicapai.    Dalam  hadhanah,  kemanfaatan  terkait  pertumbuhan  maupun psikologis anak setelah perceraian harus mejadi akar pemikiran dan tujuan utama dalam pembentukan produk hukum.
Kemanfaatan  dalam  hal ini didefinisikan sebagai kebahagiaan ( happines ), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah pola  pengasuhan  yang  diakomodir  dalam  peraturan  maupun  produk  hukum  lainnya memberikan  kebahagiaan  kepada  anak  atau  tidak.  Konsep  demikian  didasarkan  pada keinginan  agar  hubungan  kedua  orang  tua  dan  anak  tetap  berlanjut  setelah  terjadi perceraian. Kedua orang tua harus menerapkan kerangka pengasuhan yang komprehensif, mencakup upaya-upaya perencanaan pengasuhan anak sebelum, saat, dan setelah proses peradilan. Karena baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya  sampai  dewasa. 9 Dengan  demikian  anak  akan  mendapatkan  kesempatan  untuk dapat hidup dan berkembang bersama kedua orang tuanya secara proporsional

## Metode
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian  normatif.  penelitian  hukum  normatif  tidak  hanya  berfokus  kepada  undang- undang,  melainkan  berfokus  kepada  bahan  hukum  lainnya  seperti  putusan  pengadilan. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 10 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kepenulisan hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) 11 yakni  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pendekatan konseptual ( conceptual approach) yang merujuk pada doktrin hukum yakni filsafat hukum. 12
8 Istina Rakhmawati, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak . Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm 5
9 Maghfirah dan Gushairi, Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer . Jurnal Hukum Islam, Vol. 20, No. 2, Desember 2020), hlm 197.
10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm 105
11 Ibid . Hlm 105.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005. Hlm 178

## Hasil dan Pembahasan
A. Praktik Umum Hak Asuh Anak di Indonesia
Konsepsi  hak  asuh  anak  di  Indonesia  dikenal  sebagai  bentuk  pengasuhan  atau perwalian  dari  seorang  anak  yang  belum  dewasa. 13 Peran  hadhanah  dalam  ikatan perkawinan diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar  Pengadilan.”  atas  landas an  demikian  orang  tua memegang  peran  penting  dalam  melakukan  pengasuhan  anak.  M.  Yahya  Harahap menyatakan bahwa kewajiban pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua meliputi: 14
1. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pengasuhan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
2. Tanggungjawab  pengawasan  dan  pelayanan  serta  pencukupan  nafkah  secara  terus- menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah dapat berdiri sendiri.
Hak  pengasuhan  dalam  ikatan  perkawinan  secara  utuh  dimiliki  oleh  orang  tua dengan landasan pemikiran bahwa anak sebagai individu yang belum dewasa, tidak dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mandiri atas peristiwa hukum yang melibatkan dirinya. Kondisi demikian menjadikan orang tua sebagai anggota keluarga yang memiliki otoritas untuk mewakili anak dalam melakukan persetujuan suatu perjanjian atau perbuatan hukum lainnya. 15
Perceraian di antara kedua orang tua anak di bawah umur memberikan perbedaan hak  pengasuhan  yang  akan  diterima.  Pemeliharaan  anak  setelah  terjadinya  perceraian diakomodir  dalam  Pasal  229  Bab  X  Tentang  Pembubaran  Perkawinan  pada  umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:
”Setelah memutuskan perceraian, dan mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan sebagai orang tua.”
Penetapan salah satu dari kedua orang tua yang memiliki hak perwalian atas anak yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  229  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  oleh pengadilan  merupakan  bentuk  pemberian  hak  asuh  anak  atau hadhanah yang  dilakukan secara tunggal. Melalui pasal inilah kemudian para pemegang palu pengadilan menentukan siapakah yang berhak untuk untuk di  berikan  kewajiban dalam  merawat, mengurus dan
13 Irfan Islami dan Aini Sahara. Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian . Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm 182
14 Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional . Medan: CV zahir Trading, 1975. Hlm 204
15 Irfan Islami dan Aini Sahara. Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian . Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm 189.
membesarkan  anak.  Keputusan-keputusan  tersebut  tentu  melewati  berbagai  macam pertimbangan-pertinbangan dari para hakim.
Salah  satu  dampak  dari  terjadinya  suatu  perceraian  adalah,  munculnya  suatu anggapan yang melahirkan suatu kalimat ada bekas isri dan bekas suami, sebagai dampak dari kepuusan hidup masing-masing yang mereka pilih. 16 Akibat hukum yang mereka dapat pasca perceraian ini bukan hanya sekedar pembagian harta yang sudah didapat dan dimiliki Bersama  dalam  ikatan  perkawinan.  Di  luar  dari  itu  terdapat  suatu  tanggung  jawab  dan kewajiban yang kemudian akan dibebankan kepada mereka, sebagaimana yang di uraikan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal ini di sebutkan bahwa akibat hukum yang kemudian muncul pasca  perceraian antara suami dan istri tersebut di antaranya:
a. Baik ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan megenai penguasaan anah-anak, pengadilan memberikan keptusan;
b. Bapak yang bertanggng jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang  di  perlukan  anak  itu,  bila  mana  bapak  dalam  kenyataanya  tidak  dapat memenuhi kewajibanya pengadlan dapat mnentukan bahwa ibu dapat ikut untuk membantu biaya tersebut;
c. Pengadilan  dapat  memberikan  kewajiban  kepada  bekas  suami  untuk memberikan  biaya  penghidupan,  dan  atau  menentukan  kewajiban  bagi  bekas istri.
Oleh  karena  itu  dampak  atau  akibat  dari  putusnya  hubungan  perkawinan  karena perceraian telah jelas diatur dalam undang-undang perkawinan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan penegasan bahwa “meskipun orang  tua  dicabut  kekuasaannya  mereka  masih  berkewajiban  untuk  memberikan pemeliharaan untuk anak tersebut.
Ketika dijatuhkan putusan kepada salah satu pihak untuk mengurus dan merawat anak tersebut tentu di antara Pihak Ibu atau Pihak Ayah merasa masing-masing memiliki hak untuk merawatnya. Ibunya merasa pihaknya yang mengandung, menyusui, merawat dan membesarkan, namun sebaliknya Pihak Ayah juga merasa bahwa ia telah susah payah bekerja untuk membiayai kehidupan anaknya. 17
Ketika orang tua sudah berpisah, maka masih ada yang harus dipertahankan, yaitu kesejahteraan anak, 18 hal tersebut tertuang jelas juga di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, pada pasal ini ditegaskan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik saat anak berada dalam kandungan, setelah dewasa dan berada dalam lingkungan kemasyarakatan.
16 Rifyal Ka’bah, Masalah Perkawinan . Jurnal Varia Peradilan, Vol. 4 No. 3, 2013), hlm 271 17 Irfan Islami dan Aini Sahara. Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian . Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm 193.
18 Mohammad Daud Ali. Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm 28
Pasal  ini  juga  menegaskan  bahwa  dalam  pertumbuhannya  juga  anak  harus terpelihara  dari  hal-hal  yang  menghambat  serta  membahayakan  perkembangannya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak boleh menjadi korban dari kejadian apapun yang terjadi di lingkungan sekitar, baik peristiwa-peristiwa internal maupun peristiwa external. 19
Anak sebagai amanah dari yang maha kuasa, wajib mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang baik dan layak, karena di dalam pribadi anak tersebut tertanam harkat, martabat  serta  hak-hak  lainnya  sebagai  umat  manusia,  yang  harus  mendapatkan perlindungan yang layak, 20 karena hak-hak tersebut tertuang juga dalam Konstitusi negara tepat pada pasal 28  B ayat 2 UUD 1945 “Setiap anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
Sebagai bentuk perlindungan yang diberikan orang tua yang kemudian menjadi hak anak dalam pengasuhannya tertuang juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  di antaranya:
a. Mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan di usia dini
d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti pada anak.
Putusan Pengadilan pada umumnya, dalam hal  hak asuh anak atau hadhanah ini pada  umumnya  memang  Hakim  menentukan  salah  satu  pihak  yang  memiliki  hak  asuh tersebut  baik  antara  Ayah  dan  Ibunya  maupun  keduanya  secara  bersamaan.  Mayoritas dalam putusan yang penulis lihat seperti pada Putusan Nomor: 0334/Pdt.G/PA Gdt (Hak asuh  anak  diasuh  secara  bersamaan,  namun  dominan  pada  Ibu),  Hakim  mendasarkan pertimbangannya dengan asas kepatutan dan juga asas kemampuan. Asas kepatutan juga menjadi salah satu pertimbangan hakim karena hakim akan melihat bagaimana kondisi dan keadaan  orang  tua  berdasarkan  fakta  dan  kenyataan  pada  saat  ini,  dan  disesuaikan  juga dengan  keadaan  di  daerah  setempat.  Dalam  hal  ini  juga  hakim  memperhatikan  asas kemampuan keda orang tua yang dinilai dari penghasilan dan pendapatan orang tua.
Hakim Pengadilan  Agama memiliki  peran yang begitu krusial dalam  pelaksanaan kekuasaan kehaiman, sehingga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya hakim tetap memperhatikan batas-batas kewenangan yang sudah digariskan oleh peraturan yang berlaku. 21 Pada  putusan  tersebut  hakim  memberikan  terobosan  hukum  yang  begitu progresif  yang  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan.  Menimbang  dari judex  vacti yang  ada, Hakim  memberikan  putusan  terkait  dengan  hak  asuh  anak  (hadhanah)  menggunakan
19 Mohammad Daud Ali. Hukum Perkawinan Islam  dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm 31.
20 Kurnia Muhajarah, Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri . Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol. 12 No. 3, Oktober 2017, hlm 341.
21 Henny  Tannu  Widjaja  Tan, Politik  Hukum  Putusan  Pengadilan  Agama  Tentang  Hak  Asuh  Anak  yang  Belum Mumayyiz . Jurnal Hukum Uniersitas Surabaya, Vol. 4  No. 6, 2015, hlm 251
mekanisme joint custody, 22 dalam putusan ini anak yang berusia 11 tahun diberi kesempatan untuk Bersama Ibunya sebanyak tiga minggu dan kesempatan bersama Ayahnya selama 1 Minggu. Pada putusan Nomor: 0334/Pdt.G/PA.Gdt. tersebut, Hakim mampu melahirkan putusan yang memberikan keadilan yang ideal.
Sejalan konsepsi keadilan yang digagas oleh John Rawls, 23 didasarkan pada posisi asli suatu keadaan ( original position ), dalam hal ini John Rawls memberikan pandangan bahwa setiap keadaan yang menimpa individu harus di lalui dengan situasi yang sama, sehingga pihak satu dengan pihak yang lainya dapat menentukan suatu kesepakatan yang sama dan seimbang  untuk  melakukan  hal  tersebut.  Artinya  harus  ada  keseimbangan  yang  mutlak terhadap tanggung jawab orang tua kepada anak baik masih dalam ikatan perkawinan yang sah atau sudah terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Tentu dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang dapat menguatkan keadaan tersebut: 24

## a. Unsur internal dalam diri dan pribadi anak
Anak  yang  terlahir  dan  besar  sebagai  manusia  biasa,  tentu  terikat  juga  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  artinya  anak  tersebut  masih  harus  dalam pengawasan dan tanggung jawab perwalian baik antara ibu dan Bapaknya, terlepas mereka sudah berpisah pun hak anak dan tanggung jawab perwalian ini harus terus diberikan oleh orang tua dan wajib didapat oleh anak tersebut. Sejalan dengan pandangan Notonegoro hak  merupakan  sesuatu  yang  harus  diterima  dan  diberikan  oleh  pihak  yang  berhak mendapatkan dan pihak yang wajib memberikan dan diberikan sesuai dengan porsi yang sewajarnya. 25

## b. Unsur external dalam diri dan pribadi anak
Dalam hal ini, anak masuk dalam kategori subjek hukum yang belum mampu untuk menentukan bahkan terlibat langsung dalam peristiwa hukum yang sudah ditentukan pada peraturan-perundang-undangan, hal-hal yang tidak terduga pun bisa terjadi. Oleh karena itu pengaruh pengawasan dan tanggung jawab bersama dari orang tua yang masih utuh atau sudah berusaha memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan pertumbuhan anak. Hak istimewa yang dimiliki anak tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun. Karena hak dan tanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anak tidak saja hanya ketika Bersama, namun ketika berpisahpun tanggung jawab itu harus tetap melekat kepada kedua orang tuanya.
Selain  berpedoman  pada  Undang-Undang  perkawinan,  Undang-Undang  Hukum Acara  Perdata  dalam  hal  hak  asuh  anak  ini  juga  dapat  melihat  ketentuan  yang  tertuang dalam  pasal  105  Kompilasi  hukum  Islam,  pada  pasal  ini  disebutkan  bahwa  dalam  hal terjadinya perceraian:
22 Direktori Putusan Nomor: 0334/Pdt.G/PA.Gdt, h. 33.
23 Abdul Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional MORALITY . Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 6, 2018, hlm 112.
24 Rifqi  Fauzi, Komunikasi  Interpersonal  Anak  Broken  Home  Pasca  Perceraian  Orang  Tua  (Studi  Fenomenologi  di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan) . Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Juni 2020, hlm 17
25 Notonegoro. Politik Hukum dan Pembangunan . Jakarta: Bina Aksara, 1984. Hlm 51.
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Antara undang-undang perkawinan dengan Kompilasi hukum Islam pada dasarnya telah memberikan suatu gambaran yang spesifik terhadap kepentingan anak pasca orang tuanya berpisah, di mana orang tua benar-benar di tuntut untuk bertanggung jawab penuh pada kepentingan anaknya. Hal demikian sebagaimana yang disampaikan pada pasal 105 Kompilasi  hukum  Islam  di  atas  dapat  dimaknai  walaupun  anaknya  dirawat,  dididik  dan tinggal Bersama Ibunya, maka masih terdapat kewajiban Ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan hidupnya.

## B. Implikasi Hak Asuh Anak dalam Perspeftif Filsafat Hukum
Hadhanah secara bersama merupakan pengasuhan yang diberikan kepada dua orang tua  anak  yang  telah  berpisah  atau  bercerai.  Dua  orang  tua  anak  yang  telah  bercerai, diwajibkan untuk bertanggungjawab guna mengurus, memenuhi segala kebutuhan anak dan menetapkan keputusan-keputusan demi kebutuhan anak secara bersama-sama. Sehingga, secara  singkat dapat dikatakan bahwa hadhanah secara bersama ialah menekankan pada tanggung jawab penuh secara berkelanjutan pada orang tua anak setelah perceraian. 26
Hadhanah  secara  bersama  merupakan  antitesa  terhadap  paradigma  pengasuhan anak yang berpangkal pada pemikiran bahwa ibu yang merupakan penjaga terbaik bagi anak sebagaimana  dikemukakan  oleh  teori  psikologi  yang  dicetuskan  oleh  Freudin.  Dirinya menyatakan  bahwa  ibu  merupakan  ialah  cerminan  hubungan  kasih  sayang  pertama  dan paling  kuat  yang  dimiliki  anak. 27 Konsep  pengasuhan  bersama  secara  beriringan  juga muncul di Inggris dengan Kasus perceraian yang meningkat secara signifikan setelah tahun 1960, banyaknya partisipasi wanita di dunia kerja secara masif dan klaim diskriminasi atas suatu putusan pengadilan hadhanah yang diputuskan hanya berdasarkan gender orang tua telah secara perlahan menghilangkan paradigma bahwa ibu memiliki peran sebagai penjaga dan pengurus anak satu-satunya. 28
Perlunya kepentingan terbaik bagi anak khususnya pasca perceraian orang tua anak sejalan dengan ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak orang tua anak yang telah bercerai, berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak.  Dalam  praktiknya,  kendati  kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal yang prioritas ketika perceraian, terdapat faktor-faktor yang
26 Andrea Charlow, Awarding Custody: The Best Interests of The Child and Other Fictions , Journal Yale and Law, p 277.
27 Sigmund Freud. An Outline of Psychoanalysis, London: International Psycho-Analytical Library , 1940, p. 90
28 Joan B. Kelly, The Determination of Child Custody , Children and Divorce, Vol. 4 No. 1, 1994, hlm 121
menentukan metode pengasuhan seperti halnya sumber daya maupun kecakapan pengasuh guna menjamin keselamatan dan kesejahteraan utama pada anak yang merupakan prioritas utama. 29
Seperti  halnya  dalam  Islam,  yang  menentukan  kecakapan  orang  tua  menurut Mazhab Hanafi ialah dengan syarat rinci. Pertama, pengasuh (orang tua) baik suami atau isteri tidak melakukan riddah (seorang muslim); Kedua, menjalankan syariat agama dengan baik atau tidak fasik; Ketiga, istri atau ibu si anak, tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, kecuali laki-laki tersebut memiliki sifat peduli, penyayang, dan baik serta tidak pergi untuk meningg alkan  tempat  kediaman.  Sementara  Mazhab  Syafi’i  menjelaskan  syarat  tersebut ialah,  berakal,  merdeka,  seorang  muslim,  seorang  penyayang,  bisa  dipercaya,  berada  di tempat  kediaman  (anak),  dan  tidak  menikah  dengan  laki-laki  bagi  istri,  kecuali  suami pertama rela. 30
Kriteria orang tua yang disyaratkan dalam Islam tersebut, tidak lain ditujukan untuk mendudukan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sebagai  hal  yang  prioritas  seperti  halnya pengembangan mental dan spiritual anak yang senantiasa harus didukung dengan agama Islam dan tidak diperbolehkannya orang tua atau pengasuh berlaku murtad dan larangan menikah bagi ibu si anak, namun dengan pengecualian laki-laki yang menjadi suami dari ibu si anak, memiliki sifat peduli, penyayang dan baik.
Sejalan dengan hal tersebut, perlunya kriteria dan syarat pengasuh guna memenuhi kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pada pengasuhan anak, bahkan ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak beserta perubahannya pada Pasal 33 ayat (2), bahwa urutan hak asuh diberikan kepada orang tua, jika orang tua tidak mampu memberikan kesejahteraan, maka anak dapat diasuh oleh saudara kandung atau keluarga, dan hingga tingkatan paling jauh  yaitu  keluarga  tidak  dapat  mengasuh  anak,  maka  pengasuhan  diberikan  kepada lembaga yang memiliki wewenang dalam hal pengasuhan anak. Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa salah seorang orang tua  atau  bahkan  keduanya  dapat  dicabut  haknya  jika  dalam  pengasuhan  melalaikan kewajiban pengasuhan terhadap anaknya.
Pertimbangan  hukum  hakim  yang  menyatakan  bahwa  adanya  pengasuhan  secara bergiliran,  kendati  dalam  Putusan  Nomor:  0334/Pdt.G/PA  Gdt.  menyatakan  lebih dominan kepada hak Ibu anak dalam mengasuhnya. Namun, hal tersebut mencerminkan bahwa pengasuhan yang dilakukan dengan bersama-bersama dengan membebankan pula hak kepada Ayah anak untuk mengasuh secara implikatif juga membuat Ayah tidak hanya berkewajiban dalam memberikan nafkah, namun bertanggung jawab pula serta Anak tetap merasakan  kasih  sayang  orang  tuanya  seperti  halnya  keadaan  sebelum  bercerai.  Dengan adanya pengasuhan bersama, membuat anak mencapai ketenangan dalam hidupnya guna menjalankannya  hingga  dewasa  terutama  dalam  membentuk  keluarga  dan  mengetahui nasabnya.
29 Children’s  Bureau, Determining  The  Best  Interests  of  The  Child, (United  States:  2020),  h.  2.  Diakses  melalui Determining the Best Interests of the Child (childwelfare.gov).
30 Wahbah Zuhailiy. Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh . Beireut: Dar al-Fikr, 2002. Hlm 2920.
Pada pertimbangan a quo , kepastian hukum yang merupakan tujuan atau dasar dari filsafat  hukum  digunakan  sebagai  dasar  guna  menentukan  hak  asuh  anak  bersama sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:
“Bahwa pengasuhan anak seharusnya lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan anak menjadi dasar atau preferensi utama dalam tata laksana pengasuhan. Karenanya,  harus  dieliminir  pandangan-pandangan  yang  cenderung  menganggap  atau menempatk an anak sebagai “milik ayahnya”, atau “milik ibunya”, atau “sebagai objek hak” dari salah satu orangtuanya. Pengasuhan anak yang selama ini berkutat pada split parenting atau sole custody berimplikasi pada adanya asumsi bahwa pemegang hak asuh berhak sepenuhnya terhadap kehidupan anak (winners takes all). Ini melahirkan kebiasaan pemegang hak asuh berhak mengatur secara ketat pertemuan anak dengan orangtua lain yang  tidak  memegang  hak  asuh.  Model  atau  paradigma  demikian  tidak  selaras  dengan upaya memberi keleluasaan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya, bersosialisasi dengan kedua  orangtuanya  secara  masif,  dan  memeroleh  kasih  sayang  terbaik  dari  kedua orangtuanya.  Sebaliknya, anak seolah terkungkung oleh kekuasaan pemegang  hak asuh terhadapnya, diwajibkan tunduk pada aturan-aturan tak tertulis yang dibuat oleh pemegang hak asuhnya.” 31
Pertimbangan tersebut menyebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama dalam melakukan pengasuhan dan anak bukanlah suatu komoditas yang harus dimiliki  atau sebagai objek hak yang justru menderogasi kepentingan terbaik  bagi anak  dalam  perkembangannya.  Kepentingan  terbaik  bagi  anak  harus  dimaknai  sebagai kepentingan masyarakat, nusa dan bangsa. Hal demikian karena anak merupakan harapan dan penerus bangsa di masa yang akan datang, sehingga perlindungan negara terhadap anak adalah  kewajiban  dalam  rangka  menjamin  keberlangsungan  hidup  dan  berkembangnya anak serta proteksi dari suatu tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif. 32
Pertumbuhan  anak  dapat  lebih  baik  jika  orang  tua  dapat  bersepakat  dalam pembagian  kewenangan  pengasuhan.  Namun  keniscayaan  ialah  bahwa  hadhanah  secara bersama ( sharing custody system ) tidak akan berjalan dengan baik bilamana dilakukan tanpa mufakat dari orang tua anak setelah perceraian. Kebutuhan anak-anak atas kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya justru akan tercederai apabila terjadi konflik akibat tidak  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Jana  B  Singer  dan  William  L.  Reynolds berpendapat bahwa, paradigma hadhanah secara bersama berdasar pada pemahaman anak- anak akan lebih baik dalam perkembangannya pasca perceraian jika kedua orang tua anak mempertahankan hubungan yang erat dengan anak. 33 Oleh karena itu, pengasuhan anak bukanlah  didasarkan  pada  kepemilikan  atas  anak  sebagai  objek  hak,  melainkan mengusahakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sebagai  hal  yang  prioritas.  Hal  demikian sebagaimana tercermin pada pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PA.GDT,
31 Direktori Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, hlm 43.
32 Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang , Undang: Jurnal Hukum, 2019, Vol. 2, No. 2, hlm 272.
33 Jana B. Singer and William L. Reynolds, A Dissent on Joint Custody , Journal Maryland Law Review, 1988, Vol. 47, No. 2, p 505
“ …Pengasuhan  anak,  sejatinya,  bukan  hanya  berkutat  pada  siapa  mengasuh  siapa. Namun, lebih dari itu, penentuan pengasuhan anak diarahkan agar semaksimal mungkin memberi  kebaikan,  kemanfaatan,  dan  jaminan  akan  masa  depan  anak  yang  lebih baik ...”. 34
Dalam  praktiknya,  pengasuhan  anak  secara  bersama  membagi  kewenangan  para pengasuh atau orang tua yang bersengketa dengan kewajiban dan wewenang yang terbagi menjadi  dua  yaitu  pengasuhan  yaitu  pengasuhan  secara  fisik  dan  pengasuhan  dalam  hal menetapkan keputusan hukum guna kepentingan terbaik bagi anak.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisis secara komprehensif atas penerapan hak asuh anak di  Indonesia  pasca  perceraian  khususnya  pendekatan  yuridis,  teoritis,  maupun menggunakan perspektif Filsafat Hukum, penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya, Bahwa  konsepsi  hadhanah  pasca  perceraian  di  Indonesia,  dengan  mengacu  kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, masih menganut sistem hak asuh secara tunggal. Implikasi penerapan hak asuh secara bersama demi kepentingan terbaik anak ialah guna mencegah anak sebagai objek kepemilikan hak asuh anak dalam sengketa antara orang tuanya serta menjamin kondisi psikologis anak tetap terjaga dalam rangka tumbuh kembangnya jiwa anak. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kepastian dan kemanfaatan hukum, bahwa anak tidak dapat mengikuti ritme persengketaan yang berlarut- larut  pada  badan  peradilan  dan  harus  segera  mendapat  suatu  kepastian  hukum  dalam pengasuhannya.

## Informasi Pendanaan

## Tidak ada
34 Direktori Putusan Nomor: 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, h. 44.

## Referensi
Abdul  Suheri.  Wujud  Keadilan  Dalam  Masyarakat  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Nasional MORALITY. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 6, 2018.
Achmad  Muhajir.  Hadhanah  Dalam  Islam  (Hak  Asuh  Anak  Dalam  Sektor  Pendidikan Rumah. Jurnal SAP, Vol. 2 No. 2, 2017..
Agus  Hermawan.  Pola  Asuh  Parental  Responsivesness  Dan  Parental  Demandingness Dalam  Keluarga  Di  Era  Globalisasi.  Interdisciplinary  Journal  of  Communication (INJECT), Vol.  3 No. 1, 2018.
Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
Andrea Charlow. Awarding Custody: The Best Interests of The Child and Other Fictions. Journal Yale Law & Policy Review, Vol. 5 No. 267, 1987.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Henny Tannu Widjaja Tan. Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz. Jurnal Hukum Uniersitas Surabaya, Vol. 4 No. 6, 2015.
Irfan  Islami,  and  Aini  Sahara.  Legalitas  Penguasaan  Hak  Asuh  Anak  Dibawah  Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. Jurnal Al-Qadau, Vol. 6 No. 2, 2019.
Istina  Rakhmawati.  Peran  Keluarga  Dalam  Pengasuhan  Anak.  Konseling  Religi:  Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6 No. 1, 2015.
Jana B. Singer, and William L. Reynolds. A Dissent on Joint Custody.  Journal Maryland Law Review, Vol. 47 No. 2, 1988.
Joan B. Kelly. 1994. “The Determination of Child Custody.” Children and Divorce 4(1): 121. Kurnia Muhajarah. Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri. Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol. 12 No. 3, 2017.
Maghfirah, and Gushairi. Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer. Jurnal Hukum Islam, Vol.  20 No. 2, 2020.
Mashuril Anwar, and M. Ridho Wijaya. Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, 2019.
Mohammad Daud Ali. Hukum Perkawinan Islam Dan Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
Notonegoro. Politik Hukum Dan Pembangunan. Jakarta: Bina Aksara. 1984. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2005. Rhona  K.  M.  Smith.  Hukum  Hak  Asasi  Manusia.  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hak  Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). 2008.
Rifqi Fauzi. Komunikasi Interpersonal Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua (Studi  Fenomenologi  Di  Kecamatan  Kuningan  Kabupaten  Kuningan.  Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam. 2020
Rifyal Ka’bah. Masalah Perkawinan . Jurnal Varia Peradilan, Vol. 4 No. 3, 2013.
Satria  Effendi  M.  Zein.  Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer.  Jakarta:
Prenada Media Group. 2010.
Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. Darul Fikri, Vol II, 1995. Wahbah Zuhaily. Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh. Beireut: Dar Al-Fikr. 2002.
Y. A. Triana Ohoiwutun, and Samsudi. Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak  Pidana  Narkotika  (Kajian  Putusan  Nomor  229/Pid.B/2012/PN.Jpr.  Jurnal
Yudisial, Vol. 10 No. 1, 2017. Yahya Harapah. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: CV Zahir Trading. 1975. Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

## Biografi Singkat Penulis
Sabrina Damayanti, S.H, merupakan Mahasiswa Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.
Sevia Ayu Betary, S.H, merupakan Mahasiswa Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.
Winda  Pitriani,  S.H, merupakan  Mahasiswa  Pendidikan  Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.
Amanda Jessica Sihombing, S.H, merupakan Mahasiswa Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.