Vol. 4 No. 1 (2024) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2266

## Follow-up Analysis of Financial Management Examination Results within the General Election Supervisory Board of Maluku Province
Vendy Ilham Burungasy a,* , Dwi Hariyanti b , & Ferry H. Basuki c
a Postgraduate Program, University of Pattimura, Ambon, Indonesia
b Ambon State Polytechnic, Ambon,  Indonesia
c Faculty of Economy and Business, Pattimura University, Ambon, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  extent  to  which  the  findings  of  the  BPK  and  the  Inspectorate  have  been  followed  up  by  the Bawaslu  of  Maluku  Province  and  Bawaslu  District.  The  method  used  is  a  qualitative  method  by  taking  a  number  of  sample respondents from both Bawaslu, Maluku Province, and Bawaslu District. The results of the interview are then analyzed in the form of  narration  to  draw  conclusions.  The  results  showed  that  the  findings  of  the  CPC  had  been  followed  up  by  20%  while  the Inspectorate was 53%. The slow follow-up process is caused by several factors, namely: weak leadership commitment, inadequate human resource competence, weak internal control, lack of literacy on legislation and limited infrastructure.
Keywords: leadership commitment, human resource competence, internal control, literacy on legislation, limited infrastructure

## 1. Pendahuluan *
Pelaksanaan reformasi birokrasi ditubuh organisasi pemerintah telah menjadi fokus utama perhatian pemerintah untuk memperbaiki  kinerja  organisasi  guna  mendukung  dan  memperlancar  efektivitas  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi, dimana  salah  satu  sorotan  yang  menguat  adalah  pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel,  disamping  penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, dan pengawasan. Dinamika pengelolaan keuangan negara  yang  ideal  dalam  konteks  organisasi  modern  harus  selaras  dan  bertumpu  pada  prinsip  good  financial governance.  Implementasinya  akan  mampu  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih  (clean  governance)  dimana  tata kelola keuangan itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kualitas  dan  keterandalan  suatu  penyajian  informasi  pengelolaan  keuangan  tentunya  membutuhkan  penilaian  dari instansi  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  (audit)  baik  yang  berasal  dari lembaga/  instansi  yang  bersifat  eksternal  maupun  internal.  Lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan pemeriksaan  (audit)  atas  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sebagai  pihak eksternal audit untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi laporan keuangan telah disajikan secara wajar  dan  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  dan  peraturan  perundangan-undangan..  Sementara  pihak pemeriksa  (audit)  internal  umumnya  merupakan  suatu  lembaga  yang  secara  struktural/fungsional  melekat  dalam lingkungan organisasi induknya.
Rekomendasi temuan yang diberikan oleh pemeriksa menggambarkan adanya kelemahan dalam penyajian data yang tidak/belum  sesuai  dengan  standar  akuntansi  ataupun  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Suatu rekomendasi  yang diberikan itu merupakan langkah atau upaya pembinaan dan pengawasan untuk melakukan tertib pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Maluku atau yang selanjutnya disingkat dengan Bawaslu Provinsi Maluku adalah salah satu institusi pemerintah yang secara operasional dibiayai dengan anggaran pemerintah yang bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  keperluan  pembiayaan  operasional  kantor  dan
* Corresponding author.
E-mail address : vendymutia@gmail.com
Burungasy et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2024, 4(1): 108–114
mendukung tugas serta fungsi pengawasan Pemilu  maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
Berdasarkan  pengamatan  sementara  yang  dilakukan  terhadap  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  baik  oleh  pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal pada periode pemeriksaan tahun 2021 tergambar adanya kecenderungan lambat dalam penyelesaian rekomendasi sebagaimana dipaparkan pada table 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan No. Instansi Pemeriksa Jumlah Temuan Reko- mendasi Tindak Lanjut Temuan Tindak Lanjut Rekomendasi Tuntas Proses Belum Tuntas Proses Belum 1. BPK 6 20 0 4 2 0 4 16 2. Inspektorat 25 34 2 9 14 8 10 16
Tabel  1  menggambarkan  bahwa  hasil  pemeriksanaan  BPK,  maka  telah  ditindak  lanjuti  sesuai  rekomendasi  BPK sebanyak  4  dalam  proses  atau  baru  sekitar  20%  sedangkan  yang  belum  sebesar  80%.  Sementara  rekomendasi  dari Inspektorat  sebanyak  34.  Sudah  diselesaikan  sebanyak  8  rekomendasi  atau  sebesar  23,59%,  sedang  dalam  proses sebanyak  10  atau  sebesar  29.41%  dan  yang  belum  sebanyak  16  rekomendasi  atau  sebesar  47%.  Hal  ini memperlihatkan  bahwa  rekomendasi  dari  BPK  sebahagian  besar  belum  ditindak  lanjuti  sedangkan  rekomendasi Inspektoran sebagian besar sudah ditindak lanjuti walaupun masih dalam proses.

## 2. Literature Review

## 2.1. Teori Stewardship
Konsep Stewardship sebagaimana diulas oleh (Rahman, 2001) merupakan suatu pandangan tentang bagaimana cara membentuk  perilaku  dimana  orang  akan  bekerja  dalam  organisasi  dengan  tidak  saja  dimotivasi  oleh  kepentingan individu,  namun  mereka  secara  bersama-sama  dapat  bekerja  secara  bertanggungjawab  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Konsep  kepemimpinan  dalam  manajemen  yang  semula  lebih  bersifat  mengarahkan  dan  pengendalikan mengalami  pergeseran  menjadi  konsep  pengaturan,  kemitraan  dan  kepemilikan  bersama  dalam  pengelolaan organisasi.
Tata kelola pemerintahan yang baik (Good corporate governance) dalam konteks teori Stewardship lebih mengarah pada  pelayanan  yang  bersifat  informatif,  transparansi,  akuntabel  dan  aspek-aspek  yang  bersifat  kebersamaan, kemitraan dan pemberdayaan, bersifat jangka panjang, peningkatan kinerja, kepercayaan, rentang kekuasaan rendah. Kunci  utama  yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah  sebagai  upaya meningkatkan  kinerja  organisasi  melalui  mekanisme  supervisi  atau  pemantauan  kinerja  manajemen  dan  sebagai upaya untuk mempertegas pertanggungjawaban.
Pendekatan  konsep Stewardship dipakai  pada  masa  perkembangan  akuntansi  adalah  untuk  menentukan  titik  berat utama  dari  suatu  laporan  keuangan,  dimana  manajemen  suatu  perusahaan  dianggap  bertanggungjawab  dalam menggunakan  dan  mengelola  kekayaan/  aset  yang  dipercayakan  kepadanya.  Terdapat  3  (tiga)  partisipan  yang berhubungan  dengan  akuntabilitas  (pertanggungjawaban  keuangan  perusahaan)  yaitu  Accountant,  Accoutee,  dan Accountor. Ketiga partisipan tersebut saling berinteraksi dalam suatu jaringan akuntabilitas. Accountant adalah pihak yang mengukur kinerja ekonomi, Accountee (steward) yaitu pihak yang bertanggungjawab, dan Accountor (principal) pertanggungjawaban diberikan atas apa yang telah dikerjakan dalam organisasi tersebut.
Implikasi  penggunaan  konsep Stewardship dalam  penelitian  ini,  dengan  asumsi  dapat  membantu  penulis  untuk memberikan penjelasan bahwa untuk melaksanakan amanah (pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan) maka Stewards  (manajemen)  akan  mengalokasikan  sumber  daya,  dana  dan  strategi  yang  diperlukan  untuk  mendukung pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  menyajikan  pertanggungjawaban  yang  diperlukan  dengan  baik  pula. Tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  sistem  akuntansi  yang  baik  merupakan  faktor  penting  guna mendukung  steward  dalam  melaksanakan  amanah  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Selanjutnya  peran  pemeriksa baik  internal  maupun  eksternal  yang  efektif  serta  komitmen  steward  untuk  menindaklanjuti  saran  dan  rekomendasi hasil pemeriksaan juga akan membantu steward dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan  yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diamanahkan oleh undang-undang.

## 2.2. Perilaku Keuangan
Tuntutan  berubahan  organisasi  sangat  bergantung  pada  komitmen  pimpinan  dan  jajaran  SDM  untuk  melakukan perubahan  terutama  pada  sikap  dan  perilaku.  Menurut  (Naeemullah,  K.,  Muhammad,  I.H.,  Muhammad,  S.,  Uddin, M.N.,  &  Shafqat,  2010),  bahwa  manajer  memainkan  peran  penting  dalam  mendukung  keberhasilan  pengelolaan organisasi  yang  melibatkan  bakat,  keterampilan  manajerial  dan  perilaku.  (Darmawan,  2013)  mengemukakan  bahwa komitmen seseorang akan terlihat dalam bentuk sikap dan perilaku, dan menurut (Miftah, 2009) dikemukakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk  mempengaruhi  perilaku orang lain atau mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan atau kelompok.
Perilaku  keuangan  menggambarkan  kecerdasan  atau  kemampuan  seseorang  dalam  mengelola  keuangan.  Dengan demikian  pemahaman  tentang  perilaku  keuangan  menjadi  penting  guna  memahami  bagaimana  pengelola  keuangan berperilaku  dalam  menata  dan  mengendalikan  proses  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan organisasi. (Hilgert, 2003) menyatakan indikator perilaku keuangan yang baik dilihat dari cara/sikap seseorang dalam mengelola keluar masuknya uang. Pengelolaan keuangan yang baik atau sehat itu erat kaitannya dengan kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam memahami konsep-konsep keuangan.
Dalam  pandangan  (Purwidianti,  2016)  dikemukakan  bahwa  perilaku  keuangan  merupakan  kemampuan  seseorang atau individu dalam mengatur keuangannya sehari-hari. Mengatur keuangan berhubungan juga dengan cara seseorang untuk  bertanggungjawab  dalam  mengelola  keuangan  sebagaimana  dikemukakan  oleh  (Damanik,  2016)  bahwa perilaku keuangan juga harus mengarah pada perilaku keuangan bertanggung jawab sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik.

## 2.3. Pengelolaan Keuangan Negara
Salah satu aspek penting dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi suatu organisasi atau lembaga pemerintahan  selain  ketersediaan  sumberdaya  manusia  aparatur  yang  handal,  dukungan  ketersediaan  sarana  dan prasarana  perkantoran  yang  memadai  dan  representatif  juga  membutuhkan  ketersediaan  anggaran  yang  memadai. Suatu  organisasi pemerintah dapat  memiliki sumber pembiayaan bagi  operasional  perkantoran  yang bersumber dari alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  pun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).
Secara  substansial  memahami  pengelolaan  keuangan  negara  merupakan  salah  satu  hak  dan  kewajiban  pemerintah melalui  pejabat  yang  berwenang  untuk  bagaimana  mengelola  dan  mendistribusikan  sumber  keuangan  guna operasional  organisasi  mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  hingga  pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan, merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai  memperoleh  sumber  pendanaan,  menggunakan  dana  sebaik  mungkin  hingga  mengalokasikan  dana  pada sumber-sumber  investasi  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan.  Fungsi  Pengelolaan  keuangan  dikemukakan  pula  oleh (Nurdiansyah, Haris & Rahman., R., 2019), yakni: Perencanaan Keuangan dan Anggaran ( Budgeting ), Pengendalian ( Controling ), Pemeriksaan ( Auditing ) dan Pelaporan ( Reporting ).

## 2.4. Penyajian Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  merupakan  suatu  gambaran  informasi  yang  memuat  data  aktivitas  kinerja  pengelolaan  keuangan sebuah  organisasi.  Organisasi  publik  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  hasil  pelaksanaan  program kegiatan  dan  anggaran  yang  disusun  secara  profesional,  terpercaya  dan  sesuai  dengan  standar  peraturan  yang mengaturnya.  Penyajian  laporan  keuangan  sebagai  sebuah  informasi  yang  menggambarkan  keadaan  keuangan dikemukakan oleh (Irham, 2015) bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan  suatu  perusahaan,  dan  lebih  jauh  informasi  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  gambaran  kinerja  keuangan perusahaan tersebut.
Penyajian laporan keuangan yang baik sangat dibutuhkan guna dapat mengetahui dan nilai pemanfaatan sumber daya ekonomi  entitas  dalam  menjalankan  kegiatan  operasional,  menilai  kondisi  keuangan,  dan  untuk  mengetahui  apakah entitas  telah  taat  menggunakan  anggaran  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan/peraturan  perundang-undangan.  Secara teknis laporan keuangan merupakan sebuah siklus akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran informasi tertulis  mengenai  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  dari  suatu  entitas.(Nordiawan,  Sondi  Putra,  2007) menyatakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Pemeriksa (auditor) memberikan Pendapat Tidak Wajar atas laporan keuangan, karena pemeriksa mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan.. Sebaliknya, pemeriksa Tidak Memberikan Pendapat karena pemeriksa tidak cukup memperoleh  bukti  mengenai  kewajaran  laporan  keuangan  auditan  atau  karena  pemeriksa  tidak  independen  dalam hubungannya dengan yang diperiksa/ klien. Hal yang hampir senada terkait jenis opini tersebut di atas, dikemukakan oleh  (Boynton,  Willian  C,  2006)  bahwa:  pemberian  opini  wajar  dengan  pengecualian,  tidak  wajar  dan  tidak memberikan pendapat adalah sebagai akibat menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan kondisi laporan  keuangan  mengandung  penyimpangan  dari  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  dan  bersifat  material  dan auditor tidak dapat memperoleh data yang cukup kompeten untuk mendukung laporan manajemen sehingga tidak ada alasan untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan secara keseluruhan.
(Andriany, 2013) menyatakan bahwa temuan pemeriksaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta. Temuan pemeriksaan dihasilkan dari proses perbandingan antara “apa yang seharusnya terdapat” dan “apa yang ternyata terdapat”. Untuk mendapatkan pernyataan temuan dalam pemeriksaan itu membutuhkan adanya orang atau lembaga pemeriksa  yang berkompeten dan independen.  (Arens, Alvin A. and Loebbecke, 2000) menyatakan bahwa pemeriksaan  (auditing)  merupakan  proses  pengumpulan  dan  pengevaluasian  bahan  bukti  tentang  informasi  untuk menentukan  dan  melaporkan  kesesuain  antara  informasi  yang  dimaksudkan  dengan  kriteria-kriteria  yang  telah ditetapkan, yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

## 3. Research Method and Materials
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatis dengan melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah  responden  yaitu  pada  Bawaslu  Provinsi  Maluku  sebanyak  4  (empat)    orang  dan  pada    Bawaslu kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku  sebanyak  6  (enam)  orang.  Sehingga  total  responden  sebanyak  10  orang.  Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk narasi sebagai dasar pengambilan kesimpulan

## 4. Results and Discussion
Keterlambatan tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat dianalisis dengan menggunakan beberapa indikator yaitu:

## 1). Komitmen Pimpinan terhadap Tindak Lanjut Temuan Audit Pengelola Keuangan
Temuan  pada  Bawaslu  Provinsi  Maluku  dalam  progres  penyelesaiannya  menunjukan  kemajuan  yang  sangat  baik dengan  pencapaian  progres  penyelesaian  mencapai  85%  ditahun  2023,  tentunya  ini  dengan  adanya  dukungan  dari Pimpinan Bawaslu Provinsi. Dapat dijumpai dari hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran  dan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bawaslu  Provinsi  Maluku  bahwa  Pimpinan  selalu  mengarahkan,  untuk segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi, bahkan mengawali dengan tindakan nyata secara mandiri menyelesaikan rekomendasi  atas  namanya  sendiri.  Selain  itu  mendukungannya  terhadap  penerapan  Standar  Operation  Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
Sedangkan pada Bawaslu Kabupaten tidak menunjukan kemajuan penyelesaian tindak lanjut. Bahkan ditemukan dari hasil wawancara dengan responden di Bawaslu Kabupaten bahwa pimpinan hanya sebatas menghimbau, namun tidak diawali  dengan  tindakan  yang  secara  mandiri  melakukan  penyelesaian  rekomendasi  atas  namanya  sendiri.  Hal  ini berpengaruh  juga  pada  bawahanya  atau  orang  –  orang  yang  dipimpin,  karena  pimpinan  tidak  menunjukan  contoh yang baik, sehingga bawahan juga menirukan hal yang sama.
Apa  yang  dilakukan  oleh  Pimpinan  Kabupaten  diketahui  juga  oleh  Pimpinan  Provinsi.  Bahwa  Pimpinan  Provinsi telah  menindaklanjuti  Laporan  Hasil  Pemeriksan  dengan  melakukan  pembinaan  dan  teguran,  namun  dirasa  bahwa sanksi  teguran  yang  diberikan  masihlah  kurang  tegas,  sebab  berdasarkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  terindikasi perbuatan melawan hukum,  yang seharusnya tindakan tersebut  harus dibawa ke Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP),  ini  menurut  pendapat  salah  satu  Anggota  Bawaslu  Provinsi  kala  itu.  Sebab  langkah  tegas  tidak dilakukan,  sehingga  berdampak  pada  ketidak  patuhan  terhadap  tertib  pengelolaan  keuangan  di  tingkat  kabupaten semakin menjadi–jadi. Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk menindak lanjuti setiap temuan (Essing et al., 2017)

## 2). Kompetensi SDM
Pengelola  keuangan  pada  tingkat  Satuan  Kerja  Bawaslu  Provinsi  Maluku  terdiri  dari  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah  Membayar  (PPSPM),  Bendahara Pengeluaran  (BP),  dan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  (BPP).  Selain  itu  dalam  melaksanakan  tugas  pengelolaan keuangan  dibantu  oleh  Staf  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  KPA  dan  PPK.  Menurut  PPK  Bawaslu  Provinsi dikatakan  bahwa  SDM  pengelola  keuangan  rata-  rata  pengetahuan  terkait  pengelolaan  keuangan  itu  masih  lemah, sebagian besar pengelola bekerja masih berdasarkan dengan pengalaman (Putra & Sentosa, 2021).
Selain itu yang memiliki sertifikat keahlian dibidang pengelolaan keuangan hanya PPSPM dan BP, sedangkan PPK belum  memiliki  sertifikat  keahlian  dibidang  perbendaharaan  dan  pengelolaan  barang  dan  jasa.  Merujuk  pada wawancara  dengan  pengelola  keuangan  di  tingkat  kabupaten,  dapat  ditemukan  sebagian  besar  pengelola  keuangan tidak  memiliki  jenjang  pendidikan  yang  sama  dengan  pelaksanaan  tugasnya  sebagai  pengelola  keuangan,  sehingga perlu ditingkatkan kompetensinya (Purba, 2014).
Padangan  berbeda  dari  sisi  lain  dalam  hal  ini  Kepala  Sekretariat  selaku  KPA  yang  berpendapat  bahwa  pejabat perbendaharaan  dan  staf  pengelola  keuangan  Bawaslu  Provinsi  sudah  memiliki  pemahaman  yang  baik  terkait penerapan  administrasi  keuangan.  Jika  diukur  sejak  tahun  2018  sampai  dengan  sekarang  tahun  2023.  Peningkatan kapasitas  terhadap  pengetahuan  yang  dimiliki  dapat  dilihat  dari  capaian  penyelesaian  tindak  lanjut  temuan pemeriksaan  dan  diikuti  dengan  keikutsertaan  dalam  mengikuti  Bimtek  dan  peningkatan  kapasitas  lainnya.  Namun jika diukur pada masa pengelolaan keuangan tahun 2020 dan 2021 yang kemudian dilakukan Pemeriksaan oleh pihak eksternal  dan  internal  pada  saat  itu,  didapati  terjadi  pengelolaan  keuangan  yang  tidak  tertib  pada  tingkat  Provinsi sampai  dengan  kabupaten.  Hal  ini  disebabkan  karena  pengelola  keuangan  masih  bekerja  berdasarkan  dengan pengalaman.

## 3). Pengendalian Internal Yang Telah Dilakukan
Tindakan  penerapan  pengendalian  internal  sangat  mempunyai  pengaruh  yang  sagat  signifikan  untuk  menekan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan di Bawaslu Provini Maluku, Kabupaten  dan Kota. Tindakan pengujian dokumen bukti telah dilakukan oleh pengelola keuangan dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen bukti, jika ditemukan bukti yang diberikan tidak lengkap, maka dokumen pertanggungjawaban langsung diserahkan kembali kepada penggunaan anggarannya untuk dilengkapi.
Terdapat kendala jika pengguna keuangan adalah atasan langsung, sehingga pengelola keuangan kadang-kadang tidak berdaya. sehingga untuk kelengkapannya perbaikan dokumen dilakukan oleh pengelola keuangan itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan sikap ini merupakan sikap arogansi. Pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan timbulnya risiko  penyimpangan  seperti  pencatatan  yang  tidak  akurat,  dan  proses  penyusunan  laporan  tidak  sesuai  ketentuan (Putra & Sentosa, 2021).

## 4). Kepatuhan Perundang-undangan
Pengetahuan terhadap regulasi paling banyak diperoleh dari pengalaman sehari–hari  yang diterima pada lingkungan kerja,  sedangkan  pengelolaan  keuangan  perlu  didukung  dengan  pengetahuan  tentang  literasi  pengelolaan  keuangan, sehingga  dalam  penerapan  kepatuhan  perundangan–undangan  dapat  dijalan  dengan  kaidah  yang  berlaku  (Sayekti, 2020). Misalnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, bahwa kerap kali melakukan rapat dengan pimpinan  untuk  menjelaskan  tata  cara  pengelolaan  dan  mekanisme  pelaporan  keuangan,  namun  masih  cenderung terjadi kelalaian terhadap kewajiban penyampaian dokumen bukti pertanggungjawaban  yang menurut PPK Bawaslu Kabupaten Kepualauan Aru pada waktu itu adalah kesengajaan.
Terjadi  juga  di  Bawaslu  Kabupaten  Buru  Selatan  bukti  pertangunggjawaban  yang  tidak  sesuai  dengan  kaidah  yang sebenarnya.  Pada  Bawaslu  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  melakukan  verifikasi  atas  bukti  yang  tidak  lengkap namun sampai dengan pemeriksaan oleh auditor ditemukan banyaknya dokumen bukti yang tidak memadai. Hal yang hampir  sama  juga  terjadi  pada  Bawaslu  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  bahwa  masih  terjadi  dokumen  bukti  tidak lengkap  sampai  dengan  waktu  kewajiban  penyampaian  pelaporan  pertanggungjawaban,  walaupun  sudah  ditindak lanjuti dengan memberikan catatan atas kekurangan bukti, namun hal ini masih belum maksimal.
Hal berbeda yang terjadi pada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang sering dijadikan simple  pemeriksaan bahwa catatan yang diberikan oleh Auditor hanyalah sebatas nominal penggunaan uang di tangan bendahara. Sedangkan di
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat memahami dasar aturan yang digunakan untuk melakukan verifikasi, selain dari pada itu pengelola keuangan konsisten pada penerapatan aturan. Jika ditemukan bukti yang tidak lengkap maka dokumen  bukti  langsung  dikembalikan  dan  tidak  akan  menerima  dokumen  bukti  sampai  dokumen  bukti  dilengkapi oleh pengguna anggaran.

## 5). Prasarana Dokumen Bukti Pendukung
Bangunan gedung kantor yang digunakan Bawaslu Provinsi sampai dengan kabupaten/kota adalah berstatus sewa dan pinjam pakai, kondisi gedung dengan ruangan terbatas, sehingga untuk penyimpanan dokumen bukti masih di taruh pada  sisi  meja  pegawai  pengelola  keuangan.sehingga  ruangan  khusus  untuk  menyimpanan  arsip  tidak  tersedia. Dokumen  masih  ditaruh  di  meja.  Potensi  tercecer  dokumen  bukti  pertanggungjawaban  sangat  besar,  hal  ini dibuktikan dengan setiap adanya pelaksanaan audit dari eksternal dan internal ditemukan adanya dokumen bukti yang tidak  lengkap.  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  bahwa  dokumen  bukti  sudah  diberikan  secara lengkap oleh pengguna uang, namun pada saat diarsipkan dokumen tersebut tertimpa dengan dokumen yang lainnya dan tercecer.
Pada  Bawaslu  Kabupaten  Kepulauan  Aru  juga  demikian,  sebab  telah  terjadi  pergantian  Pengelola  Keuangan diantaranya PPK Bawaslu Kabupaten Kepualaun Aru dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka seluruh dokumen bukti pertanggungjawaban di pegang oleh pengelola keuangan yang lama dan disimpan di rumah. Kondisi pada dua kabupaten ini sebagai gambaran kondisi yang terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

## 5. Conclusion
Sebagian  rekomendasi  dari  BPK  telah  ditindak  lanjuti  Bawaslu  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Rekomendasi  dari Inspektorat  yang  ditujukan  kepada  Bawaslu  Provinsi  menunjukan  adanya  peningkatan  yang  sangat  baik,  namun sebaliknya  untuk  bawaslu  kabupaten  belum  menunjukan  adanya  peningkatan  yang  maksimal.  Gedung  Kantor  yang tidak  representative,  masih  berstatus  sewa,  serta  karena  sering  berpindah–pindah  kantor  mengakibatkan  adanya potensi dokumen tercecer.
Diperlukan  meningkatkan  komitmen  dalam  bentuk  pemberian  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan bagi  Pimpinan,  penjabat  dan  staf  pengelola  keuangan  serta  pegawai  lainnya  yang  lambat  dalam  melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temaun dan rekomendasi dari BPK dan Inspektorat. Selain itu, perlu didorong terwujudnya tata  kelola  keuangan  transparan  dan  akuntabel  melalui  percepatan  penyelesaian  tindak  lanjut  temuan  BPK  dan Inspektorat.

## References
Andriany, B. (2013). Pengaruh Kualifikasi Auditor Internal terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan) Pengadaan Barang . Universitas Pasundan.
Arens,  Alvin  A.  and  Loebbecke,  J.  K.  (2000). Auditing  An  Integrated  Approach,  8th  edition .  Prentice  Hall International Inc, Eanglewood Cliffs.
Boynton, Willian C, R. N. J. (2006). Modern Auditing: Assurance Services and the Integrity of Financial Reporting, 8th Edition . Willey & Sons.Inc.
Damanik,  H.  I.  dan  L.  A.  (2016).  Pengaruh  Financial  Attitude,  Financial  Knowledge,  Parental  Income  Terhadap Financial Management Behavior. Marauke. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan , 9 (3).
Darmawan. (2013). Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi . Pena Semesta.
Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (1), 118–128. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15331
Hilgert, M. . & H. M. (2003). Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior. Federal Reserve Bulletin .
Irham, F. (2015). Analisis Laporan Keuangan . Alfabeta.
Miftah, T. dan. (2009). Kepemimpinan Dalam Manajemen . Rajawali Press.
Naeemullah, K., Muhammad, I.H., Muhammad, S., Uddin, M.N., & Shafqat, H. (2010). The Managerial Behavior of Secondary School Heads In Punjab (Pakistan). Educational Research and Reviews .
Nordiawan, Sondi Putra,  dan R. (2007). Akuntansi Pemerintahan . Salemba Empat.
Nurdiansyah, Haris & Rahman., R., S. (2019). Pengantar Manajemen . Diandra Kreatif.
Purba, C. B. (2014). Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Dan  Kalimantan  Timur. Universitas  Tarumanagara  Journal  of Accounting , 18 (2), 77101. ecojoin.org
Purwidianti,  W.  dan  M.  R.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Pengalaman  Keuangan  dan  Tingkat  Pendapatan  Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga di Kecamatan Purwokerto Timur. Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 1 (2), 141–148.
Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. ProBank , 6 (1), 120–128. https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.879
Rahman,  O.  P.  dan  F.  A.  (2001).  Teori  Stewardship:  Tinjauan  Konsep  dan  Implikasinya  pada  Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 3 (2), 418–432.
Sayekti,  F.  N.  (2020).  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kota  Yogyakarta. ABIS:  Accounting  and  Business  Information  Systems  Journal , 5 (3). https://doi.org/10.22146/abis.v5i3.59274