DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 5 April 2024, Revised: 22 April 2024, Publish: 27 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kebijakan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Prajurit TNI
Sutejo 1 , Mohammad Saleh 2 1 Magister Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia Email : sutejo20781p@gmail.com 2 Magister Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia Email : saleh.nwa@gmail.com
Corresponding Author: sutejo20781p@gmail.com
Abstract: Regulation on the eradication and countermeasures of narcotics and psychotropic substances (drugs) in Indonesia is known for very strict sanctions in the form of death penalty for  drug  dealers  and  dealers  who  meet  certain  criteria.  Globally,  death  penalty  sanctions pose  pros  and  cons.  For  those  who  are  against  the  death  penalty  is  considered  contrary  to human  rights  values,  while  for  those  who  are  pro,  consider  that  human  rights  have restrictions, namely respect for other human rights. In law enforcement against TNI soldiers involved  in  the  circulation  of  narcotics  and  psychotropic  substances,  in  addition  to  being guided  by  the  criminal  law  that  applies  to  everyone,  there  are  also  additional  criminal sanctions  stipulated  in  the  Criminal  Code.  In  addition,  the  thing  that  differentiates  is  the mechanism and procedure. For the general public, it is processed through the general court, while for soldiers it is processed through the military justice mechanism. The development of death penalty sanctions has shifted with the promulgation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which will take effect from January 2, 2026.
Keyword: Military, Narcotics, Death Penalty
Abstrak: Regulasi pemberantasan  dan  penanggulangan tindak  pidana  narkotika  dan psikotropika (narkoba) di  Indonesia  dikenal  adanya  sanksi  yang  sangat  tegas  yaitu  berupa pidana  mati  bagi  pengedar  dan  bandar narkoba yang  memenuhi  kriteria  tertentu.  Secara global  sanksi  pidana  mati  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Bagi  yang  kontra  pidana mati dianggap bertentangan  dengan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia,  sedangkan  bagi  yang pro, menganggap  bahwa hak  asasi  manusia  memiliki  pembatasan  yaitu  penghormatan  hak asasi  manusia  lainnya. Dalam  penegakan  hukum terhadap prajurit  TNI yang  terlibat  dalam peredaran  narkotika  dan  psikotropika, selain  berpedoman  pada  hukum  pidana  yang  berlaku bagi  setiap  orang, juga  adanya sanksi  pidana  tambahan  yang  diatur  dalam  KUHPM. Selain itu,  hal  yang  membedakan  adalah  mekanisme  dan  prosedurnya.  Bagi  masyarakat  umum diproses melalui  peradilan  umum,  sedangkan  bagi  prajurit  diproses  melalui  mekanisme peradilan  militer. Perkembangan  sanksi  pidana  mati  mengalami  pergeseran  dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026.
Kata Kunci: Militer,Pidana Narkotika, Hukuman Mati

## PENDAHULUAN
Peredaran  narkotika  dan  psikotropika  yang  semakin  meresahkan  serta  menimbulkan korban-korban  baru  dalam  penyalahgunaannya,  sehingga  secara  global  kejahatan  itu dikategorikan sebagai extra ordinary crime termasuk di Indonesia. Kejahatan penyalahgunaan narkotika  dan  psikotropika  secara  ilegal  dapat  menimbulkan  akibat  yang  sangat membahayakan  yang  dapat  merusak  generasi  penerus  bangsa,  yang  dalam  jangka  waktu panjang  akan  mengganggu  kelangsungan  hidup  suatu  bangsa,  sehingga  banyak  negara termasuk  Indonesia  menerapkan  sanksi  pidana  yang  sangat  keras  bagi  pelaku  perdagangan gelap narkotika dan psikotropika.
Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat  sampai  menerapkan  pidana  mati  bagi pengedar  atau  bandar  narkoba  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Pidana mati menjadi salah satu sanksi yang diterapkan Indonesia, dalam pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra serta menjadi perhatian internasional khususnya negara eropa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Tidak  jarang  para  bandar  narkotika  memanfaatkan  prajurit  TNI  untuk  membantu perdagangan  gelap  narkotika  yang  mereka  lakukan.  Seperti  yang  terjadi  pada Sertu  Yalpin Tarzun  dan  Pratu  Rian  Hermawan yang  tertangkap membawa  75  Kg  sabu  dan  40  ribu  pil ekstasi. Selanjutnya  keduanya  diserahkan  kepada  POM  untuk  dilakukan  proses  hukum melalui peradilan militer. Kemudian oleh Oditur (Penuntut Militer), Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan dituntut dengan hukuman mati.
Pelaksanaan  sanksi  pidana  mati  terhadap  terpidana  narkotika  dalam  sistem  hukum Indonesia  menjadi  kajian  penting  dalam  penegakan  hukum pidana,  mengingat  banyak persoalan hukum yang harus diperhatikan ketika pemerintah menjatuhkan pidana mati, resiko kesalahan  menerapkan  hukum, melanggar  hak-hak  terpidana,  sebaliknya  dalam  kacamata yang  pro  pidana  mati bertujuan  untuk  menimbulkan  efek  jera  bagi  orang  yang  berpotensi menjadi pelaku perdagangan narkotika illegal di masa mendatang.

## Rumusan Masalah
1. Perkembangan Praktik Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Prajurit TNI.
2. Penerapan  Azas  Kemanfaatan  dalam  Kebijakan  Pidana  Mati  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika.

## METODE
Penelitiаn hukum аdаlаh suаtu proses untuk menemukаn аturаn hukum, prinsip-prinsip hukum, mаupun doktrin-doktrin hukum gunа menjаwаb isu hukum yаng dihаdаpi. Penelitian ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitiаn  hukum  yаng  dilаkukаn  dengаn  cаrа meneliti  bаhаn  pustаkа  yаng  terdiri  dаri  bаhаn  hukum  primer  dan  bаhаn  hukum  sekunder, terkait kebijakan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.
Dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan.  Dengan  pendekatan  tersebut akan  didapat  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  hukum  yang  sedang  dicoba  untuk dicari  jawabnya. Pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisa  permasalahan  dalam penelitian  ini  meliputi  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekataan historis (historical approach). Penggunaan ke- tiga pendekatan ini dimaksudkan untuk  memperoleh kajian  yang menyeluruh mengenai  hal- hal yang berkaitan dengan kebijakan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.
Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute  approach)  dilakukan  dengan menelaah  setiap  undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum yang  sedang  dibahas. Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  itu  digunakan  untuk menelaah  atau  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan kebijakan pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Dengan  mempelajari  ratio  legis  peraturan tersebut,  penulis  berharap  akan  mampu  prinsip  dan  teori  yang  ada  dibelakang  peraturan perundang-undangan tersebut.
Pendekatan  konsep  (conceptual  approach)  dilakukan  ketika  peneliti  mendapat ketidakjelasan dari aturan hukum yang ada. Hal itu dapat terjadi karena memang belum atau tidak  ada  aturan  hukum  untuk  isu  hukum  masalah  yang  dikaji.  Sehingga  harus  dibangun konsep yang dijadikan pedoman untuk membangun argumentasi hukum. Dalam membangun konsep,  berawal  dari  pendapat-pendapat  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum. Dengan mempelajari pendapat-pendapat serta doktrindalam ilmu hukum, diharapkan akan  ditemukan  ide-ide  yang  melahirkan  definisi  hukum,  konsep  hukum,  dan  asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.
Pendekatan  historis  (historical  approach)  dilakukan  dalam  kerangka  pelacakan  sejarah lembaga  hukum  dari  waktu  ke  waktu.  Pendekatan  ini  sangat  membantu  peneliti  untuk memahami  filosofi  dari  aturan  hukum  dari  waktu  ke  waktu. Melalui  pendekatan  ini  peneliti akan dapat memahami alasan-alasan yang mendasari perubahan aturan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan  Praktik  Pidana  Mati  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  di Lingkungan Prajurit TNI di Indonesia
Tindak  pidana  terkait  narkotika  dan  psikotropika  merupakan  salah  satu  extra  ordinary crime yang sangat merugikan bangsa, baik secara materiil maupun imateriil. Oleh karenanya pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika diatur adanya sanksi berupa pidana mati.
Sanksi pidana mati merupakan sanksi hukuman terberat dari semua jenis sanksi pidana, karena  ditujukan  terhadap  hak  hidup  bagi  pelaku  tindak  pidananya.  Hukuman  mati  di Indonesia telah dikenal sejak zaman penjajahan belanda, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan  Pasal  11  Wetboek  van  Strafrecht  (WvS)  Stb.1915  No.  732.  Sejak  negara  Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945 dan menurut Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dinyatakan bahwa aturan hukum yang telah ada tetap berlaku sampai dibentuk aturan hukum yang baru. Dengan  demikian  WvS  yang  diterjemahkan  menjadi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  tersebut  juga  masih  berlaku  di  Indonesia  sebagai  aturan  hukum  umum  di  bidang hukum  pidana  (lex  generalie),  termasuk  berlakunya  sanksi  pidana  mati  yang  diancamkan untuk  sejumlah  kejahatan,  meliputi  pembunuhan  berencana,  narkoba,  dan  terorisme. Berkenaan  dengan  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika,  pencegahan  dan pemberantasannya  sekarang  ini  diatur  secara  khusus  melalui  UU  Narkotika  (lex  spesialist), yang pada Pasal 114 ayat (2)nya mengatur adanya sanksi pidana mati.
Secara  global,  sanksi  pidana  mati  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Negara-negara yang pro dan masih  melaksanakan  eksekusi  pidana mati  antara lain Tiongkok, Arab Sauidi, Iran,  Amerika  Serikat  dan  Indonesia.  Tiongkok  merupakan  negara  paling  disorot  karena jumlah hukuman mati yang sangat banyak. Diperkirakan sekitar 60% hukuman mati di dunia ini dilakukan di sana yang jumlahnya mencapai ribuan. Ratusan orang telah menjalani pidana mati  di  Amerika  Serikat  dan  Arab  Saudi.  Di  Indonesia,  sudah  puluhan  orang  menjalani pidana  selama  beberapa  tahun  terakhir,  khususnya  untuk  kasus  narkoba,  terorisme,  dan pembunuhan berencana.
Indonesia  sebagai  negara  berdaulat  menerapkan  politik  hukum  tersendiri  terkait pemberantasan tindak pidana narkotika. Hal itu merupakan penerapan prinsip bahwa konsep HAM  yang  mengandung  paham  universalisme  yang  telah  disepakati  melalui  konvensi internasional dalam Deklarasi PBB. Konsep universal HAM dalam pelaksanaannya dilakukan
dengan  mempertimbankan  kekhususan  (ciri  khas)  yang  ada  baik  pada  tingkat  nasional  dan regional maupun karena faktor sejarah, budaya dan agama. Pelaksanaan dan penegakan HAM di  setiap  negara  dapat  berbeda-beda  disesuaikan  dengan  kondisi  sosio-kultural,  termasuk agama,  dan  juga  sistem  hukum  negara  yang  bersangkutan.  Ini  yang  dinamakan  dengan partikularisme  HAM,  dimana  penerimaan  dan  pelaksanaannya  harus  disesuaikan  dengan kondisi khusus suatu negara.
Indonesia  sebagai  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  ikut  mengemban tanggung  jawab  moral  dan  hukum  untuk  menjunjung  tinggi  dan  melaksanakan  deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan PBB dan instrumen internasional dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Pada bagian menimbang huruf a UU HAM disebutkan:
Manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Masa  Esa  yang  mengemban  tugas mengelola  dan  memelihara  alam  semesta  dengan  penuh  ketaqwaan  dan  penuh  tanggung jawab  untuk  kesejahteraan  umat  manusia,  oleh  pencipta-Nya  dianugerahi  hak  asasi  untuk menjamin  keberadaan  harkat  dan  martabat  kemuliaan  dirinya  serta  keharmonisan lingkungannya
Konsep  tersebut  menunjukkan  bahwa  prinsip  HAM  dan  penerapannya  dilakukan berdasarkan kekhususan-kekhususan berdasarkan falsafah bangsa yang terkandung Pancasila meliputi  manusia  makluk  Tuhan,  individu  dan  sosial,  secara  imperatif  menuntut  adanya kewajiban  dan  tanggung  jawab  atas  peran  dan  fungsi  ketiganya.  Dengan  perkataan  lain, Indonesia tidak menganut secara mutlak konsep universal HAM, karena sebagai negara yang berdaulat, sebagaimana negara-negara di dunia, Indonesia memiliki sistem nilai yang menjadi fondasi, idiologi, dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penerapan  konsep  bahwa  Indonesia  tidak  menganut  kemutlakan  universalisme  HAM, pernah ditunjukkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 ketika melakukan uji materi atas hukuman mati  terhadap UU No 22 Tahun 1997 tentang  Narkotika ketika itu. Sejumlah dalil  untuk  menolak  hukuman  mati  disampaikan  pada  uji  materi  tersebut.  Sempat  terjadi disenting  opinion  diantara  para  hakim  Mahkamah  Konstitusi,  namun  pada  akhirnya Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  untuk  menolak  uji  materi  tersebut  dengan  menyatakan bahwa  hukuman  mati  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  karena  UUD  1945,  karena Indonesia  sebagai  negara  berdaulat  tidak  menganut  kemutlakan  hak  asasi  manusia.  Dengan perkataan lain secara politik hukum, Indonesia masih mendukung adanya sanksi pidana mati dalam  hukum  positifnya,  dengan  pertimbangan  bahwa  hak  korban  kejahatan  juga  harus diperhatikan.
Pelaksanaan  eksekusi  hukuman  mati  berkenaan  dengan  kasus  narkoba  di  Indonesia, masih terjadi pada tanggal 29 Juli 2016 terhadap Freddy Budiman, karena pemilikan 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkot, yang dilakukannya ketika masih dalam penjara. Selain itu ia masih mengendalikan  operasi  narkoba  ketika  di  dalam  penjara  dan  membuat  pabrik  sabu  di  LP Cipinang yang mampu menghasilkan 2 Kg sabu siap edar setiap kali produksi.
Berdasarkan  pelaksanaan  eksekusi  hukuman  mati  terhadap  Freddy  Budiman  tersebut, menunjukkan  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  berdaulat  berwenang  menerapkan  politik hukum  sendiri  dengan  mengatur  adanya  sanksi  pidana  mati  terhadap  tindak  pidana  yang memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Hal itu juga berlaku terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan prajurit TNI, termasuk TNI AL.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI  selain  berpedoman  pada  hukum  pidana  yang  berlaku  bagi  setiap  orang,  masih dimungkinkan  adanya  sanksi  pidana  tambahan  yang  diatur  dalam  KUHPM.  Selain  itu  hal yang  membedakan  adalah  mekanisme  dan  prosedurnya.  Bagi  masyarakat  umum  diproses melalui  peradilan  umum,  sedangkan  bagi  prajurit  diproses  melalui  mekanisme  peradilan militer. Suatu contoh kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah kasus  yang terjadi pada  bulan Mei 2023. Dua orang oknum  prajurit  TNI  yaitu Sertu Yalpin
Tarzun dan Pratu Rian Hermawan dituntut pidana mati oleh Oditur (istilah untuk penuntut di peradilan  militer)  usai  tertangkap  membawa  75  Kg  sabu  dan  40  ribu  pil  ekstasi.  Alasan penuntuan  hukuman  mati  tesebut  karena  perbuatan  Sertu  Yalpin  dan  Pratu  Rian  telah merusak nama institusi TNI dan membuat rusaknya kesehatan fisik generasi muda.
Pemberian  sanksi  pidana  mati  bagi  pengedar  narkotika,  telah  sesuai  menurut  politik hukum dan tujuan pemindanaan di  Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam teori gabungan yang  menekankan  pada  unsur  pembalasan  serta  mempertahankan  tata  tertib  masyarakat. Menurut  menurut  nilai-nilai  universalitas  HAM,  pidana  mati  dianggap  bertentangan  dengan HAM. Namun dilain hal perlu diperhatikan pula bahwa nilai-nilai HAM juga dibatasi untuk menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  perorangan  dengan  kepentingan  umum. Walaupun  setiap  manusia  mempunyai  hak  asasi  untuk  hidup,  namun  hak  asasi  itu  juga dibatasi  oleh  hak  asasi  manusia  lainnya,  apabila  mengancam  hak  hidup  orang  lain  dengan cara mengedarkan narkotika yang juga mengancam hak hidup (nyawa) orang lain.
Pada teori Roscoe Pound yang di negara Barat pertama kali dipopulerkan oleh mazhab hukum  yang  disebut  sebagai  Pragmatic  Legal  Realisme.  Yang  menyatakan  hukum  sebagai pembaharuan  dari  nilai  masyarakat.  Bahwa  adalah  sebagai  hak  manusia  untuk  dapat  hidup sehat  tanpa  adanya  ancaman  peredaran  narkotika,  sehingga  diharapkan  menjadi  upaya keadilan  jika  adanya  pidana  hukuman  mati  menjadi  hukuman  yang  paling  berat  yang dilaksanakan  di  Republik  Indonesia.  Dan  pengembangan  dari  teori  Roscoe  Pound  tersebut dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, menyatakan hukum sebagai alat rekayasa sosial (law  as  a  tool  of  social  engineering),  dalam  teori  ini  hukum  diharapkan  agar  perubahan perubahan nilai yang terjadi dalam bermasyarakat dapat dikontrol, berjalan tertib dan teratur. Artinya jika di kaitkan antara HAM dan Pidana hukuman mati, bahwa   nilai kerugian sosial atau  dampak  yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana  Narkotika  (pelaku  tindak  pidana)  sangat merusak  tatanan  sosial  yang  mana  generasi  anak  muda  sering  kali  menjadi  korban.  Disisi lain,  adanya  ketentuan  Pasal  114  ayat  (2)  UU  Narkotika  ini  bisa  dikatakan  menjadi  suatu ujung tombak dalam nilai  sosial  yang menjadikan ancaman bagi “perusak” nilai  nilai  sosial dimasyarakat.

## Penerapan  Azas  Kemanfaatan  dalam  Kebijakan  Pidana  Mati  bagi  Pelaku  Tindak Pidana Narkotika
Pada tahun 1948 ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of  Human  Rights)  atau  Duham,  hanya  ada  6-7  negara  yang  menghapus  (abolisi)  hukuman mati.  Namun  kini  sudah  70%  negara  di  dunia  telah  yang  menghapus  hukuman  mati  dalam hukum  mereka  atau  melakukan  moratorium  (tidak  melaksanakannya).  Sebagian  negara pernah  menghidupkannya  kembali,  tetapi  segera  menghapusnya,  seperti  Filipina.  Namun, sangat jarang negara yang pernah menghapus, kemudian melaksanakan kembali.
Pada  perkembangannya  negara-negara  yang  masih  melaksanakan  hukuman  mati semakin menurun, yaitu rata-rata 3 (tiga) negara menghapusnya setiap tahun. Seluruh negara Uni  Eropa  bahkan  telah  menghapusnya,  termasuk  Belanda  yang  KUHP-nya  diadopsi  di Indonesia. Begitu juga Australia, Kanada, dan sebagian besar wilayah di Asia dan Amerika. Tren itu mungkin akan terus berlangsung, mengingat sebagian negara juga mempersyaratkan tidak  boleh  ada  hukuman  mati  untuk  perjanjian  regional  maupun  ekstradisi  atau  kerja  sama dalam  penanggulangan  korupsi  dan  sebagainya.  Seperti  contoh,  Turki  selama  ini  terganjal, antara lain, karena adanya hukuman mati yang ditolak Uni Eropa.
Di Indonesia, hukuman mati masih diatur dalam regulasi terbaru tentang hukum pidana, yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru), yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, dan baru akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP Baru tersebut juga mengubah beberapa ketentuan dalam UU Narkotika. Selain
itu dalam KUHP Baru juga masih mengatur adanya sanksi pidana mati terkait tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 610 KUHP Baru yang menentukan: Pasal 610
1. Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
a. Narkotika  Golongan  I  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori  IV dan paling banyak kategori V.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  yang  beratnya  melebihi  1  (satu) kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang  pohon,  atau  Narkotika  Golongan  I  bukan tanaman  yang beratnya melebihi 5 (lima) gram  dipidana dengan pidana mati, pidana penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  kategori  V  dan  paling banyak kategori M; (huruf tebal oleh Penulis sebagai penekanan)
b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.
Berdasarkan ketentuan Pasal 610 KUHP Baru di atas, menunjukkan politik hukum atau arah  kebijakan  hukum  pidana  masih  mengakomodir  adanya  sanksi  pidana  mati.  Artinya aparat penegak hukum, mulai kepolisian, kejaksaan hingga hakim pengadilan, diperbolehkan untuk  menuntut  dan  menjatuhkan  vonis  pidana  mati.  Walaupun  demikian  bukan  berarti Indonesia tidak mengakomodir pihak-pihak yang menolak pidana mati. Apalagi penentangan hukuman  mati  hingga  tahun  2022  telada  ada  112  negara  yang  sudah  menghapus  hukuman mati, hanya 55 negara yang masih mengatur hukuman mati. Dari 55 negara itu pula hanya 13 yang  menjalankan  hukuman  mati,  dan  42  sisanya  melakukan  moratorium  secara  praktik. Otoritas  pembentuk  hukum  (undang-undang)  di  Indonesia,  walaupun  masih  memandang kebijakan  pidana  mati  sebagai  penghormatan  hak  asasi  orang  lain,  sehingga  tetap  mengatur sanksi  pidana  mati.  Namun  juga  ada  upaya  untuk  mengakomodir  pihak  yang  menentang pidana mati, yaitu pelaksanaan eksekusinya diperketat dengan mengatur bahwa setiap orang yang telah divonis hukuman mati haruslah menjalani pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila terpidana tersebut berkelakuan baik, maka pidananya berhak diubah menjadi pidana seumur hidup tanpa pembebasan bersarat.
Kebijakan  tersebut  dikenal  dengan  pendekatan  alternatives  to  death  penalty.  Sehingga terpidana hukuman mati tidak langsung menjalani hukuman mati, tetapi ada masa tertentu (10 tahun)  sebagai  penundaannya,  jika  terpidana  terbukti  menunjukkan  suatu  perbaikan  dan memenuhi  sejumlah  syarat,  hukuman  berubah  menjadi  seumur  hidup.  Pendekatan  yang diambil  perumus  KUHP  Baru  juga  menjadikan  hukuman  mati  bukanlah  hukuman  pokok, melainkan  hukuman  pokok  yang  bersifat  khusus  dan  bersifat  alternatif.  Selain  itu  dengan banyak syarat  untuk  penjatuhannya, tujuannya ialah menghindari hukuman mati  dijatuhkan. Hal tersebut menjadi logis apabila masyarakat masih mendukung hukuman mati, apalagi jika kita membaca berita seorang bandar  narkoba mengimpor jutaan pil ekstasi  atau berkilo-kilo
narkotika ke  Indonesia  yang akan meracuni  anak bangsa dan pada  gilirannya akan merusak masa  depan  dan  membunuh  ratusan,  bahkan  ribuan  generasi  muda  kita,  atau  saat  kita membaca  berita  pembantaian  satu  keluarga,  perkosaan,  dan  pembunuhan  sadis  pada korbannya.  Namun,  di  sisi  lain,  kekeliruan  dalam  proses  peradilan  kita  selalu  ada  masih mungkin  terjadi.  Dalam  situasi  yang  demikian,  pihak  yang  mendukung  hukuman  mati sebaiknya tidak berpandangan bahwa mereka yang menolak hukuman mati ialah pihak yang mendukung pelaku dan tidak mendukung korban serta upaya menanggulangi kejahatan.
Pilihan untuk meningkatkan pemberantasan kejahatan dengan pendekatan penal (penal policy)  dan  non-penal  policy  secara  bersama-sama,  serta  meningkatkan  profesionalitas, kemampuan  aparat  penegak  hukum  dan  peran  serta  kemampuan  masyarakat  melawan kejahatan.

## KESIMPULAN
UU  Indonesia  sebagai  negara  berdaulat  menerapkan  politik  hukum  tersendiri  terkait pemberantasan  tindak  pidana  narkotika dengan  menerapkan  sanksi  pidana  mati,  dengan pertimbangan bahwa nilai-nilai universal HAM dilakukan dengan dengan mempertimbankan kekhususan yang ada baik pada tingkat nasional dan regional maupun karena faktor sejarah, budaya  dan  agama. Selain  itu  pengaturan sanksi  pidana  mati  bagi  pengedar  narkotika,  telah sesuai menurut politik hukum dan tujuan pemindanaan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam teori  gabungan  yang menekankan pada unsur pembalasan serta mempertahankan tata tertib  masyarakat. Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh prajurit  TNI  selain  berpedoman  pada  hukum  pidana  yang  berlaku  bagi  setiap  orang,  masih dimungkinkan  adanya  sanksi  pidana  tambahan  yang  diatur  dalam  KUHPM.  Selain  itu  hal yang  membedakan  adalah  mekanisme  dan  prosedurnya.  Bagi  masyarakat  umum  diproses melalui  peradilan  umum,  sedangkan  bagi  prajurit  diproses  melalui  mekanisme  peradilan militer.
Kebijakan  pidana  mati  mengalami  perubahan  sejak  diundangkan  KUHP  Baru  yang mengenal  pendekatan alternatives  to  death penalty.  Sehingga terpidana  hukuman  mati  tidak langsung menjalani hukuman mati, tetapi ada masa tertentu (10 tahun), jika terpidana terbukti menunjukkan  suatu  perbaikan  dan  memenuhi  sejumlah  syarat,  hukuman  berubah  menjadi seumur  hidup.  Pendekatan  yang  diambil perumus KUHP Baru juga  menjadikan  hukuman mati bukanlah hukuman pokok, melainkan hukuman pokok yang bersifat khusus dan bersifat alternatif. Selain itu dengan banyak syarat untuk penjatuhannya, tujuannya ialah menghindari hukuman mati dijatuhkan. Sehingga dalam pokok Kebijakan pidana hukuman mati, mengakoodir  kepentingan  HAM  dan  kepentingan  kepastian  hukum  sebagai  rekayasa sosial.

## Saran
Hukum  sebagai  rekayasa  sosial,  sehingga  dalam  hal  penegakan  hukum  ataupun kepastian hukum aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim) agar tidak ragu dalam melaksanakan  tugas  masing  masing  sehingga  tujuan  dari  hukum  sebagai  rekayasa  sosial tersebut bisa tercapai.
Dalam  rangka  mencapai  cita  cita  tujuan  hukum,  yakni  hukum  yang  berkeadilan, hukum  yang  memiliki  kepastian,  dan  hukum  yang  bermanfaat,  diperlukan  sarana  untuk menuju tujuan, yakni aturan yang mengikuti peraturan lainnya, atau dalam arti peraturan yang harmonis  yang  tidak  tumpeng  tindih.  Sehingga  dalam  hal  mencapai  tujuan  hukum  yang berkeadilan dapat tercapai.
Azas manfaat yang mendukung keadilan serta kepastian hukum, saat ini sudah sering dilaksanakan  di  peradilan  umum.  Namun  dalam  ketentuan  hukum  disiplin  militer,  sudah dahulu  dilakukan  yaitu  hukuman  disiplin  militer  atau  Tindakan  disiplin  militer.  Sehingga dalam  perkembangannya  sekarang  azas  manfaat  sering  digunakan  dalam  mengakomodir
penjatuhan  vonis  hukuman  kepada  terdakwa  untuk  mendukung  adanya  keadilan  dan kepastian hukum. Penulis berharap bahwa dalam penerapan azas manfaat ini dalam peradilan militer  maupun  peradilan  sipil,  mengakomodir  setiap  ketentuan  dan  aturan  baru  dalam mendukung kepastian hukum dan mencapai keadilan hukum seperti yang sudah diadopsi oleh KUHP baru.
Kepada  aparat  penegak  hukum agar  tidak  ragu  melakukan  penuntutan  dan  penjathuan vonis  pidana  mati  bagi  pengedar  narkoba  yang  berpotensi  merusak  kehidupan  orang  lain, karena  telah  ada  pendekatan  penundaan  eksekusi  hukuman  mati  selama  10  (sepuluh)  untuk mengetahui perilaku terpidana telah berubah menjadi baik atau sebaliknya. Apabila perilaku telah  berubah  menjadi  baik,  maka  hukumannya  secara  otomatis berubah  menjadi  hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

## REFERENSI
B.  Arief  Sidharta  (Penerjemah), Meuwissen  tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Rafika Aditama Hal, Bandung, 2009.
Bungasan Hutapea, “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati  di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM”, Jurnal Penelitian HAM, Vol.7 No.2 Desember 2016.
E.Y.Kanter.  dan  S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan  Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  / Wetboek  van  Strafrecht (WvS) Staatblad 1915  No.
732. Kitab Undang-undang
Hukum
Pidana
Militer / Wetboek van Militair StrafrechtStaatblad 1934 No. 167.
Lili  Rasjidi  dan  IB.  Wyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem,  Mandar  Maju,  Bandung,
1993.
Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993.
Machfud  MD, Membangun  Politik  Hukum  Menegakan  Konstitusi,  Rajawali  Pers,  Jakarta,
2010.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bima Aksara, Jakarta, 1993.
Padmo  Wahjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum,  Cet.II,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta, 1986. Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang- undangan”, Majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hlm. 65
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-14,  Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta,  2019.
PM. Hadjon, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, Yuridika , No.6 Tahun XI
November-Desember 1994.
__________, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cet.III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Artikel ini disampaikan dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Jakarta: 18 Maret 2006)
Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998. Sudarto, Hukum Pidana, FH Universitas Jenderal Soedirman, 1990.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 61.
Sudarto, Hukum Pidana Jilid IA, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Semarang:  1975. Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, Majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3
Umar  Sholahudin, HAM  Pancasila:  Partikularisme  HAM  Bercita  Rasa  Keindonesiaan,  FH Unair, Surabaya, 2016.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Sumber Lainnya / Internet
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516221327-12-950513/2-prajurit-tni-didakwa- hukuman-mati-bawa-75-kg-sabu-40-ribu-ekstasi diakses  pada  tanggal  25  Maret 2024
https://www.situshukum.com/2020/10/istilah-dan-pengertian-hukum-pidana.html diakses pada tanggal 16 April 2024
Topo  Santoso,  Menyoal  Hukuman  Mati,  internet  situs https://law.ui.ac.id/topo-santoso- media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/ diakses pada tanggal 25 Maret 2024. https://nasional.tempo.co/read/1753851/kilas-balik-eksekusi-mati-freddy-budiman-7-tahun- lalu, diakses pada tanggal 25 Maret 2024.