## Pengaturan Pajak Penghasilan Bagi Profesi Selebgram

## Alya Adelina
adelina.alya@yahoo.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Instagram celebrities or Insta-celebrities, are new professions, the are earning income from Endorsement activities, rewarded for their services in promoting goods or services that have been provided by onlineshop, Tax paid by Insta-celebrity is classified in the type of income tax, which is collected by authorized institutions, the Ministry of Finance’s Directorate General of Taxes the Republic of Indonesia, the taxes paid by Insta-Celebrity, are divided into two, which are final and not final, but in practice more emphasis into not final taxes, they obliged to report income in the Annual Notice, system applied in tax collection for Insta-Celebrity profession is to use a Self Assessment System that gives authority to the relevant party to calculate its own tax. The millions of users of Instagram in Indonesia is a challenge for the Ministry of Finance’s Directorate General of Taxes to collect taxes from them because not all parties are aware of their obligation to pay. The granting of sanctions both administrative and criminal is given to Insta-Celebrities in the event of a discrepancy in paying the tax.
Keywords: Insta-Celebrity; Endorsement; Income Tax.

## Abstrak
Selebgram atau selebriti instagram, merupakan profesi yang baru, selebgram memperoleh penghasilan dari kegiatan Endorsement, yaitu selebgram diberi imbalan atas jasa mereka dalam mempromosikan barang atau jasa yang telah diberikan oleh onlineshop, Pajak yang dibayarkan oleh selebgram digolongkan dalam jenis pajak penghasilan, yang pemungutannya dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak yang dibayarkan oleh selebgram dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat final dan tidak final, namun dalam prakteknya lebih ditekankan kepada pajak tidak final, selebgram berkewajiban untuk melaporkan penghasilannya di Surat Pemberitahuan Tahunan, sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak bagi profesi selebgram adalah menggunakan sistem Self Assessment System yang memberikan kewenangan terhadap selebgram yang bersangkutan untuk menghitung pajaknya sendiri. Jumlah pengguna instagram di Indonesia yang mencapai jutaan merupakan sebuah tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam memungut pajak dari mereka karena tidak semua selebgram sadar akan kewajibannya dalam membayar. Pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana diberikan kepada selebgram apabila terjadi ketidaksesuaian dalam membayarkan pajaknya. Kata Kunci: Selebgram; Endorsement; Pajak Pengahasilan.

## Pendahuluan
Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, Kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan untuk munculnya peluang-peluang baru bagi seseorang untuk mencari atau bahkan mencoba
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019 773

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## 774 Alya Adelina: Pengaturan Pajak Penghasilan
pekerjaan lain yang dianggap memberikan keuntungan lebih bagi mereka. Dalam melakukan pekerjaan, seseorang bisa memilih pekerjaan apapun yang menurut mereka cocok dengan kemampuan mereka. Ketika seseorang bekerja, mereka pasti akan mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulannya,gaji atau penghasilan tersebut merupakan tolak ukur pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak.
Dasar hukum pemungutan Pajak diatur dalam Pasal 23 Huruf A Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untukkeperluan negara diatur dengan undang- undang.Sedangkan untuk pengertian Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak di Indonesia di golongkan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan siapa lembaga yang berwenang untuk memungut pajak tersebut, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikeola Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 1 Pajak-pajak pusat tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan Pajak Daerah di bagi menjadi dua (dua) Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Untuk Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
1 Direktorat Jenderal Pajak, ‘ Belajar Pajak ’, (2012), <http://www.pajak.go.id/content/bel ajar-pajak> , diakses 22 Juli 2018.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Pengertian pajak menurut para sarjana diantaranya, Rochmat Sumitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)  dengan tiada mendapat jasa- timbal (kontra Prestasi), yang dapat ditujukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. 2
Pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang hajat hidup masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu Fungsi Budgetair atau Fungsi Finansial yaitu fungsi pajak untuk memasukkan ke uang kas negara, atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Kedua, Fungsi Regulerend atau Fungsi Mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik dll, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan, Kepatuhan Pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi ketentuan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. 3
Salah satu profesi yang sedang naik daun saat ini di Indonesia adalah menjadi Selebgram atau Selebriti Instagram, istilah itu ditujukan kepada pengguna akun instagram yang terkenal di situs tersebut. 4 Selebgram yang rata-rata masih berusia remaja-dewasa ini bisa memiliki penghasilan hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. 5 Penghasilan yang mereka dapatkan adalah dari kegiatan Endorsement atau Endorse, makna endorse dalam bisnis online adalah meminta dukungan dari para
2 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangann - ya , (Salemba Empat 2014).[6].
3 Jeremy Liam, ‘ Apa yang Dimaksud Kepatuhan Pajak? ’, (2017),   <https://www.dictio.id /t/apa-yang-dimaksud-dengan-kepatuhan-pajak/8988>, diakses 31 Juli 2018.
4 Debbie Friscilla Carolina Manalu, ‘ Ini Dia 5 Profesi Impian Generasi Milenial ’, (2017), <https://blog.ruangguru.com/ini-dia-5-profesi-impian-generasi-milenial>, diakses 30 Juni 2018.
5 Yasmin Artyas, ‘ Rata-Rata Penghasilan Selebgram dalam 1 Bulan ’, (2018),  <http://bea utynesia.id/22864>, diakses 2 Juni 2018.

## 776 Alya Adelina: Pengaturan Pajak Penghasilan
selebgram terkenal. Selebgram dikategorikan sebagai pekerja lepas atau indiviu yang bekerja namun tidak terikat pada perusahaan tertentu atau pihak lainnya. 6
Penghasilan dan keuntungan yang di dapat seorang selebgram yang jumlah nya cukup besar tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus jeli terhadap fenomena Selebgram ini.Wajib pajak juga sebenarnya telah merasakan manfaat yang mereka terima dari pembayaran pajaknya walaupun secara tidak langsung, pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu. Bahkan masyarakat yang tidak membayar pajak pun menerima manfaatnya, seperti misalnya adanya subsidi untuk BBM (Bahan Bakar Minyak), listrik, pangan dan lain sebagainya. 7 Maka, penting bagi pelaku profesi selebgram untuk melaporkanpenghasilan maupun keuntungan yang di hasilkan dari aktivitas tersebut dan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kita untuk Indonesia yang lebih maju.
Kepatuhan seorang Selebgram dalam membayar pajak perlu diperhitungkan karena  mengingat berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, banyak yang ingin menjadikan selebgram sebagai salah satu profesi mereka, melihat peluang yang dihasilkan cukup menggiurkan, oleh karena itu, pemerintah harus jelas dalam mengatur pajak bagi profesi selebgram ini, karena kemungkinan profesi tersebut akan menjadi profesi yang berkembang dan di minati oleh banyak orang.

## Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Berprofesi Selebgram
Selebgram termasuk subyek pajak Orang Pribadi, hal ini dikuatkan dengan pernyataan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melihat fenomena selebgram sebagai potensi penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) orang pribadi yang memperoleh penghasilan. 8 Dan objek pajak berupa imbalan atas jasa mereka
6 Winda, ‘ Menkominfo Minta Selebgram Juga Bayar Pajak ’, (2019), <https://asumsi.co/p ost/menkominfo-minta-selebgram-juga-bayar-pajak>, diakses 14 Januari 2019.
7 Finansialku, ‘ Manfaat Keuntungan Bayar Pajak ’, (2017), < https://www.finansialku.com / manfaat-pajak-bayar-pajak>, diakses 28 November 2018.
8 Fiki Ariyanti, ‘ Ditjen Pajak: Selebgram Harus Bayar Pajak ’, (2017), <https://www.lipu tan6.com/bisnis/read/3125660/ditjen-pajak-selebgram-harus-bayar-pajak>, diakses 22 Juli 2018.
para Selebgram dalam mempromosikan barang yang di kirimkan oleh onlineshop tersebut dalam bentuk uang maupun barang.  Sedangkan untuk jenis pajak yang dibayarkan adalah Pajak Penghasilan (PPh), karena Penghasilan yang dihasilkan oleh seorang Selebgram dari Kegiatan Endorse, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sumber pajak penghasilnnya lainnya, hanya saja berbeda di cara yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yaitu melalui media sosial instagram.
Fungsi Pajak yang dibayarkan oleh selebgram termasuk fungsi Regulerend, yaitu pajak yang dibayarkan oleh selebgram kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, diharapkan agar selebgram patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
Prosedur pemungutan pajak bagi selebgram di bagi menjadi dua, yaitu tergantung bagaimana proses pembayaran atas jasa mereka mempromosikan barang yang diberikan oleh online shop tersebut. Pertama, apabila dalam proses pembayaran tersebut melalui management mereka, management di sini berfungsi sebagai penghubung antara onlineshop dan selebgram yang bersangkutan, maka otomatis pajak tersebut maka dikenakan Pajak Final. Pajak Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 9 dan yang kedua, apabila onlineshop tersebut  menghubungi dan membayar langsung kepada Selebgram yang bersangkutan, maka kewajiban bagi selebgram tersebut untuk melaporkan penghasilan yang diterima di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di akhir tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan hal ini disebut dengan Pajak Tidak Final, Pajak Tidak Final adalah pajak penghasilan yang tidak langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu, pajak penghasilannya di akumulasikan selama 1 (satu) tahun. 10
Menurut Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Penghitungan pajak bagi Selebgram tidak berbeda dengan wajib pajak lainnya,
9 Dian Arianti, ‘ PPh Final dan PPh Tidak Final ’, (2015), <http://ichakanya.blogspot.com /2015/09/pph-final-dan-pph-tidak-final.html >, diakses 17 Agustus 2018.
10 ibid.

## Alya Adelina: Pengaturan Pajak Penghasilan
mereka dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya Pasal 21. 11 Selebgram sebelumnya harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang belum mempunyai NPWP harus segera mendaftar dan wajib membayar pajak ketika total penghasilan mereka dari kegiatan Endrose melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sekitar Rp. 4.500.000,- per bulan. Penghasilan yang di hasilkan apabila mencapai Rp.50.000.000,- per tahun, maka akan dikenakan tarif sebesar 5% , penghasilan diatas Rp.50.000.000,- hingga Rp. 250.000.000,- per tahun dikenai tarif 15%, penghasilan diatas Rp. 250.000.000,- hingga Rp. 500.000.000,- per tahun dikenakan tarif  25%, dan penghasilan diatas Rp. 500.000.000,-  per tahun dikenakan tarif 30%, apabila wajib pajak yang diketahui tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. 12
Selebgram dalam melaporkan pajak nya menggunkan sistem Self  Assessment yaitu memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang didapat selama 1 tahun. Berdasarkan data dari situs yang mengolah dan menampilkan data jumlah penghasilan yang dihasilkan oleh seseorang melalui instagram, youtube dan media sosial lainnya yaitu Socialblade.com, diketahui bahwa Ria Ricis adalah salah satu Selebgram dengan penghasilan tertinggi di Indonesia dengan jumlah followers sebanyak  9,3 juta dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.21.000.000.000 per tahun. berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto, terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya dengan norma 35% dan yang kedua kegiatan pekerja seni dengan norma 50% , apabila menggunakan norma  pajak penghasilan (PPh) 35% maka pajak yang harus di bayarkan mencapai Rp. 2.000.000.000 per tahunnya,  jika menggunakan norma PPh Pekerja Seni Konvensional 50% maka pajak yang harus di bayarkan mencapai Rp. 3.000.000.000
11 Wiji Nurhayat, ‘ Hitung-Hitung Besaran Pajak yang Dikenakan Selebgram ’,  (2017), <https://kumparan.com/@kumparannews/hitung-hitungan-besaran-pajak-yang-dikenakan-ke-seleb gram>, diakses 20 Agustus 2018.
per tahun. 13 Ria ricis merupakan satu dari sekian banyak Selebgram di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan Endorsement melalui media sosial Instagram. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak tidak mengeluarkan angka resmi mengenai berapa jumlah potensi penerimaan pajak Indonesia dari kegiatan Endorsement, namun, berdasarkan data yang dihimpun Tim Riset Tirto.ID, potensi penerimaan tersebut mencapai  ± Rp. 15.600.000.000.000. apabila hal itu benar, maka jumlah yang  tidak  sedikit tersebut merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih jeli dalam memungut pajak yang berasal dari kegiatan Endorsement di Instagram, karena masih banyak Selebgram yang belum patuh atau bahkan kurangnya kesadaran akan kewajibannya membayar pajak.
Kemajuan teknologi yang semakin bekembang cepat membuat jarak yang jauh terasa dekat, perbedaan waktu dan tempat tidak dapat dijadikan alasan Selebgram untuk menolak ketika mendapatkan tawaran Endorsement dari luar negeri, salah satu selebgram di Medan, Sumatera Utara mengungkapkan bahwa dirinya melakukan kerjasama dengan onlineshop maupun perusahaan luar negeri seperti Singapura, Australia, Swiss dan Hongkong. Tugasnya adalah mempromosikan barang berupa jam tangan, dompet, tas, pakaian, serta aksesoris dari luar negeri, mereka tidak membayar selebgram tersebut, namun ia diberikan keleluasaan untuk memilih barang yang disukai sebagai imbalan jasa telah melakukan promosi, sebagimana telah diatur dalam perjanjian antara kedua belah pihak. 14 Asas pemungutan pajak yang tepat untuk diterapkan dalam peristiwa ini adalah Asas Kebangsaan, yaitu setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. 15 dan dikenakan Pasal 26 ayat 1 huruf d Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.Penghasilan tersebut
13 Restu Diantina P, ‘ Menghitung Pajak Youtuber dan Selebgram ’, (2018), <https://tirto.i d/ menghitung-pajak-youtuber-dan-selebgram-cESF>, diakses 25 Agustus 2018.
14 Siffa Humairah, ‘ Selebgram Medan Dibayar Jutaan Sekali Endorse di Instagram, Bahkan Diincar Luar Negeri ’, (2018), <http://medan.tribunnews.com/2018/01/29/eliza-chandra-di bayar- jutaaan-sekali-upload-di-instagram-bahkan-diincar-luar-negeri?page=2>, diakses 10 Oktober 2018.
15 Surtan Siahaan, ‘ Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia ’, <https://w ww.online-pajak.com/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>, diakses 31 Oktober 2018.

## 780 Alya Adelina: Pengaturan Pajak Penghasilan
diklasifikasikan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dikenakan kewajiban untuk memotong pajak sebesar 20% (dua Puluh Persen) dari jumlah bruto. Sedangkan untuk Endorsement yang ditujukan kepada Selebgram di luar negeri, dapat dikenakan pajak dengan Asas Sumber yaitu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut hendak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada . 16 Contoh diatas merupakan sebagaian kecil dari kegiatan Endorse baik dari dalam maupun dari luar negeri, perbedaan waktu dan tempat sudah tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk melakukan endorse ini, berbekal smartphone yang dimilikinya semua hal yang sebelumnya dianggap mustahil sekarang menjadi mudah, perlu ketelitian dan kecermatan direktorat Jenderal Pajak Kementerian keungan untuk melacak setiap kegiatan Endorse yang khususnya terjadi di wilayah Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia baik  sebagai orang yang meng-Endorse maupun yang di Endorse.
Mengawasi Aktifitas Endrosement dari dan keluar negeri bukanlah perkara mudah perlu kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan pihak- pihak lain yang bersangkutan, sehingga kedepannya aktifitas Endorsement dari dan ke luar negeri dapat dilacak, sehingga mempermudah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keunagan dalam memungut pajak hasil dari kegiatan Endorsement.

## Upaya Pemerintah dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram
Upaya pemerintah dalam pemungutan pajak Selebgram terbagai menjadi dua skema, skema pertama, apabila mereka mendapatkan penghasilan yang langsung dari pihak perusahaan, maka skema pungutan pajak bagi para pengguna media sosial adalah melalui pemotongan langsung Pajak Penghasilan (PPh) dari pihak perusahaan yang memberikan jasa, hal ini disebut dengan Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk
16 Antini,  ‘ Asas-Asas  Pemungutan  Pajak ’, (2016), <https://materikuliahperpajakan.wordp ress.com/2016/01/17/asas-asas-pemungutan-pajak>, diakses 1 November 2018.
memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. 17 Skema kedua adalah apabila penghasilan yang diterima didapatkan dari sumber lain, maka yang bersangkutan melaporkan sendiri penghasilan yang diperoleh, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sepanjang total penghasilan keseluruahn penghasilan yang diperoleh wajib Pajak Selebgram melebihi batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hal ini disebut dengan Self Assessment System yaitu suatu sistem yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung , memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. 18

## Sanksi Bagi Selebgram
Sesuai Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak,  dapat melakukan pemeriksaan dan apabila terbukti ada penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak, maka diterbitkan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang berisi pokok pajak terutang dan sanksi berupa bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. 19
Sanksi pajak terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. 20 Penegakan hokum pidana di luar pidana perpajakan diterapkan apabila diketahui ditengah-tengah transaksi antara penjual barang online shop dengan selebgram ditemukan pelanggaran yang sering ditemui,
17 Wirawan B Ilyas dan Richard Burton. Op . Cit .[37]. 18 ibid.
19 Hendra Kusuma, ‘ Selebgram Tak Lapor Penghasilan di SPT, Ini Sanksinya ’,  (2017), < https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3678139/selebgram-tak-lapor-penghasilan-di-s pt-ini-sanksinya>, diakses 27 Oktober 2018.
20 Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi), (Penerbit Andi 2011).

## 782 Alya Adelina: Pengaturan Pajak Penghasilan
seperti barang palsu, dan ketika barang tersebut diterima dan digunakan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan selebgram yang bersangakutan sehingga menimbulkan kerugian, maka dalam hal ini selebgram dan online shop yang melakukan penipuan tersebut dapat dijerat Pasal 28 ayat
(1) Juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 21

## Upaya Hukum Wajib Pajak Selebgram
Upaya yang dapat dilakukan Selebgram sebagai Wajib Pajak apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya, Selebgram tersebut merasadi rugikan atau hak- haknya sebagai wajib pajak berkurang akibat satu dan lain hal, berikut adalah upaya yang dapat dilakukan Selebgram sebagai Wajib Pajak Penghasilan.
Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Keberatan adalah suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
Selebgram sebagai Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan apabila memperoleh suatu Ketetapan Pajak dan merasa tidakpuas atas ketetapan pajak dimaksud, maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya Hukum dengan nama keberatan, menurut pasal 25 dan 26 Ketentuan Umum Pajak atau (KUP), upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. 22 Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
1.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
21 Adi Condro Bawono, ‘ Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online ’, (2012), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelak u-penipuan-dalam-jual-beli-ionline-i>, diakses 7 Januari 2019.
22 Soehirman Djamal,[ et.,al. ], E-Learning Mata Kuliah Hukum Pajak , (Surabaya 2010).[1].
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
2.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3.  Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4.  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukanj umlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
5.  Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak.
Pengajuan keberatan dapat dilakukan dengan dengan syarat-syarat formal sebagai berikut:
1. Surat keberatan atas sesuatu ketetapan pajak atau disertai bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, dipotong, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan;
4. Wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar minimal sejumlah yang telah disepakati dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
5. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak dikirimkannya surat ketetapan, pemotongan, atau pemungutan pajak;
6. Surat keberatan wajib dilampirkan surat kuasa khusus perihal tentang surat keberatan.

## Alya Adelina: Pengaturan Pajak Penghasilan
Proses Penyelesaian Keberatan:
1. Wajib Pajak memberikan Keterangan, data, dan/atau informasi tambahan kepada Direktorat Jenderal Pajak;
2. Alasan tambahan atau penjelasan tertulis dapat disampaikan Wajib Pajak untuk melengkapi dan atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajakuntuk tujuan lain dalam rangka untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dalam mempertimbangkan keputusan; 23
Setelah Kantor pajak melakukan pemeriksaan, maka dalam waktu yang telah ditentukan, berdasarkan pasal 26 ayat 3 UU KUP, terdapat 4 (empat) kemungkinan keputusan yang dikeluarkanoleh direkotar Jenderal pajak yaitu:
1.  Ditolak;
2.  Diterima sebagian;
3.  Diterima seluruhnya;
4.  Menambah ketetapan pajak.
Konsekuensi atas keluarnya keputusan ini adalah Wajib pajak harus tetap melunasi hutang pajak sejumlah yang tertera dalam keputusan keberatan atau mengajukan banding ke Pengadilan Pajak apabila Wajib Pajak tidak terima dengan hasil keputusan keberatan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Kantor pajak wajib mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan) apabila dua belas bulan surat keberatan diterima oleh Kntor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jika wajib pajak tidak puas dengan Surat Keberatan Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Banding Pajak ke Pengadilan Setempat,Wajib Pajak yang dimaksud dalam penilitian ini adalah selebgram yang termasuk dalam jenis Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun ahli warisnya.
23 Yuswanto,[ et.,al. ], Hukum Pajak , (Universitas Lampung 2013).[3].
Syarat dan tata cara pengajuan banding :
1. Surat Banding ditulis dalam bahasa Indonesia;
2. Jangka waktunya 3 (tiga) bulan sejak keptusan banding diterima;
3. Satu keputusan diajukan untuk satu surat banding;
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Banding;
5. Dilampirkan salinan Surat Keputusan yang akan dibanding;
6. Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah di bayar 50% (lima puluh) Persen.
Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.
PutusanBanding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 24
Berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang KUP pengajuan permohonan banding tidak membuat kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak Wajib Pajak tertunda atau bahkan terhenti akibat adanya proses banding pajak.
Pengawasan dalam pemungutan pajak dilakukan guna mengetahui bagaimana kebijakan di bidang perpajakan dilaksanakan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. 25
Bentuk Pengawasan Preventif adalah, Ketika selebgram sebagai wajib pajak dituntut kesadarannya untuk membayar pajak tepat pada waktunya, dengan jumlah yang sesuai sebagaimana telah telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan untuk bentuk Pengawasan Represif adalah, pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana ketika seorang wajib pajak selebgram yang tidak membayarkan pajak mereka dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah diatur dalam undang-undang.
Pelaksanaan pemungutan pajak bagi selebgram tidak semudah yang di bayangkan, Karena menggunakan sistem Self  Assesment , kesadaran beberapa Selebgram yang menjadikan aktifitas Endorsment ini menjadi pekerjaan sampingan mereka ternyata masih kurang, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai meknasime penghitungan pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini
24 Nadia Setyasari, ‘Pengujian Keberatan Oleh Wajib Pajak Penghasilan dan Pengenaan Sanksi Denda’, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018).[35].
25 Pengadaan (Eprocurement), ‘ Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Pengawasan (Con- trolling) ’, (2017), <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis -pen- gawasan.html> diakses 18 Desember 2018.

## 786 Alya Adelina: Pengaturan Pajak Penghasilan
sebagai lembaga yang berwenang untuk memungut pajak, melakukan pengawasan aktifitas Endorsement di Instagram dengan cara mengecek alamat Selebgram dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka, lalu mengirimkan surat ke alamat yang tertera. 26 Undang-Undang (UU) Perpajakan disebutkan bahwa siapapun yang memiliki penghasilan maka mereka adalah objek pajak. Sebab itu, selebriti media sosial sudah tentu wajib membayar pajak karena mendapatkan penghasilan dari produk yang diiklankannya. Secara ketentuan penghasilan yang kena pajak tersebut harus dilaporkan dalam SPT. Sistem perpajakan di Tanah Air adalah self assessment di mana pelaporan dan penghitungan pajak diserahkan kepada wajib pajak, pselebgram dinilai belum tertib melaporkan penghasilannya. 27
Direktorat Jenderal pajak untuk saat ini memiliki tim yang bertugas mengelola melalui mapping Wajib Pajak pelaku online business untuk membuat database terpisah Wajib Pajak pelaku e-commerce dan  sebagainya untuk mempermudah mengklasifikasikan dari mana asal penghasilan mereka namun dalam pelaksanannya terdapat kendala karena tidak seluruh data pembanding itu ternyata tersedia. 28 Direktorat Jenderal memiliki kesulitan dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan aktivitas Endorsement di Instagram karena besarnya jumlah pengguna Instagram di Indonesia dan tidak mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mengawasi satu persatu pengguna Instagram yang menggunakan media sosial instagram sebagai sumber penghasilan mereka, tapi hal ini kembali lagi kepada wajib pajak Selebgram yang memiliki kesadaran akan kewajibannya melaporkan penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan Endorsement kepada kantor pajak, kejujuran Wajib Pajak Selebgram dalam membayarkan pajaknya  mempermudah Direktorat Jenderal
26 Rizal, ‘ Selebgram  dan  Buzzer Akan  Dikenai  Pajak  Endorsement,  Ini  Rencana  Pemer - intah ’, (2016), <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/selebgram-dan-buzzer-aka n-dike- nai-pajak/full>, diakses 1 November 2018.
27 Lily Rusna Fajriah, ‘ Siap-siap,  Selebgram  dan  Youtuber  Bakal  Kena  Pajak ’, (2016), <https://ekbis.sindonews.com/read/1146922/33/siap-siap-selebgram-dan-youtuber-bakal-kena-paja k-1476352677>, diakses 18 Desember 2018.
28 Daniel Belianto, ‘ Pajak  Atas  Selebgram  dan  Aktivitas  Endorsement ’, (2016), <http:// www.ortax.org/ortax/?mod=video&page=show&id=28>, diakses 4 November 2018.
Pajak  Kementerian  Keuangan  dalam  mengklasifikasi  dan  mengatur  bagaimana mekanisme pengumpulan pajak dari penghasilan selebgram kedepannya, saat ini kejujuran selebgram dalam membayarkan pajaknya dapat di hitung dengan jari, tidak semua selebgram sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

## Kesimpulan
Dasar hukum dalam pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 Huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selebgram diklasifikasikan sebagai Subyek Pajak orang pribadi dan pajak mereka termasuk Pajak Penghasilan.  Diatur dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor & tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Proses pemungutan pajaknya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang memungut pajak tersebut, menggunakan norma Pph pasal 23 untuk pajak yang bersifat final dan Pph Pasal 21 untuk pajak tidak final, dan selama ini lebih ditekankan menggunakan Pasal PPh 21 untuk selebgram dalam membayarkan pajaknya, selebgram yang bersangkutan, berkewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diterima di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di akhir tahun. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 mengatur tentang norma penghitungan penghasilan neto, terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya dengan norma 35% dan yang kedua kegiatan pekerja seni dengan norma 50%. Untuk selebgram yang mendapatkan Endorse dari luar negeri dikenakan pajak PPh pasal 26 sebesar 20%.
Penegakan Hukum dalam pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak berprofesi Selebgram diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan selebgram untuk membayarkan pajak mereka dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh selebgram dalam membayar pajak, maka selebgram tersebut dapat dikenakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi berupa denda, sedangkan untuk sanksi pidana berupa pidana denda, kurungan, maupun penjara. Selebgram dapat melakukan upaya hukum apabila merasa

## 788 Alya Adelina: Pengaturan Pajak Penghasilan
dirugikan atau hak-haknya sebagai wajib pajak berkurang akibat satu dan lain hal. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Keberatan dan Banding, Keberatan dilakukan apabila Wajib Pajakmerasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Sedangkan Banding adalah apabila wajib pajak tidak puas dengan Surat Keberatan Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Banding Pajak ke Pengadilan Setempat.
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, tentunya diperlukan pengawasan sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan tertib dan aman, pengawasan yang dapat dilakukan adalah pengawasan Preventif dan Represif, Pengawasan Preventif lebih mengutamakan pencegahan berupa menuntut kesadaran wajib pajak dalam hal ini selebgram menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai sebagimana telah diatur dalam undang-undang, dan untuk Pengawasan Represif, dilakukan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bohari, Penga wasan Keuangan Negara , (Rajawali Pers 1992).
Direktorat Penegakan Hukum, Dirjen Pajak, Efek Jera atau Penerimaan, Dampak Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Selektif , (Jakarta 2018).
Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , (Bumi Aksara 2001).
Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi), (Penerbit Andi 2011).
Muh Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak , (Raja Grafindo 2007).
Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan , (Eresco 1994).
Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Refika Aditama 2003).
Soehirman Djamal, [ et.,al. ], E-Learning  Mata  Kuliah  Hukum  Pajak , (Surabaya 2010).
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkem - bangannya , (Salemba Empat 2014).

## Laman
Adi Condro Bawono, ‘Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online’, (2012), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87 ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-ionline-i>, diakses 7 Januari 2019.
Antini, ‘Asas-Asas Pemungutan Pajak’, (2016), <https://materikuliahperpajakan. wordpress.com/2016/01/17/asas-asas-pemungutan-pajak>, diakses 1 No- vember 2018.
Daniel Belianto, ‘Pajak Atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement’, (2016), <htt p://www.ortax.org/ortax/?mod=video&page=show&id=28>, diakses 4 No- vember 2018.
Debbie Friscilla Carolina Manalu, ‘Ini Dia 5 Profesi Impian Generasi Milenial’, (2017), <https://blog.ruangguru.com/ini-dia-5-profesi-impian-generasi-mile nial>, diakses 30 Juni 2018.
Dian Arianti, ‘PPh Final dan PPh Tidak Final’, (2015), <http://ichakanya.blogspot .com/2015/09/pph-final-dan-pph-tidak-final.html >, diakses 17 Agustus 2018.
Direktorat Jenderal Pajak, ‘Belajar Pajak’, (2012), <http://www.pajak.go.id/conte nt/bel ajar-pajak> , diakses 22 Juli 2018.
Fiki Ariyanti, ‘Ditjen Pajak: Selebgram Harus Bayar Pajak’, (2017), <https://ww w.liputan6.com/bisnis/read/3125660/ditjen-pajak-selebgram-harus-bayar-pa jak>, diakses 22 Juli 2018.
Finansialku, ‘Manfaat Keuntungan Bayar Pajak’, (2017), < https://www.finansialk u.com /manfaat-pajak-bayar-pajak>, diakses 28 November 2018. Hendra Kusuma, ‘Selebgram Tak Lapor Penghasilan di SPT, Ini Sanksinya’, (2017),
< https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3678139/selebgr am-tak- lapor-penghasilan-di-spt-ini-sanksinya>, diakses 27 Oktober 2018.
Jeremy Liam, ‘Apa yang Dimaksud Kepatuhan Pajak?’, (2017), <https://www.dic tio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kepatuhan-pajak/8988>, diakses 31 Juli 2018.
Lily Rusna Fajriah, ‘Siap-siap, Selebgram dan Youtuber Bakal Kena Pajak’, (2016), <https://ekbis.sindonews.com/read/1146922/33/siap-siap-selebgram -dan-youtuber-bakal-kena-pajak-1476352677>, diakses 18 Desember 2018.

## 790 Alya Adelina: Pengaturan Pajak Penghasilan
Pengadaan (Eprocurement), ‘Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Pengawasan (Con- trolling)’, (2017), <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fung- si-dan-jenis-jenis -pengawasan.html> diakses 18 Desember 2018.
Restu Diantina P, ‘Menghitung Pajak Youtuber dan Selebgram’, (2018), <https://t irto.id/menghitung-pajak-youtuber-dan-selebgram-cESF>, diakses 25 Agus- tus 2018.
Rizal, ‘Selebgram dan Buzzer Akan Dikenai Pajak Endorsement, Ini Rencana Pe- merintah’, (2016), <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/seleb gram-dan-buzzer-aka n-dikenai-pajak/full>, diakses 1 November 2018.
Siffa Humairah, ‘ Selebgram Medan Dibayar Jutaan Sekali Endorse di Instagram, Bahkan Diincar Luar Negeri ’, (2018), <http://medan.tribunnews.com/2018/ 01/29/eliza-chandra-dibayar-jutaaan-sekali-upload-di-instagram-bahkan-dii ncar-luar-negeri?page=2>, diakses 10 Oktober 2018.
Surtan Siahaan, ‘Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia’, <https: //www.online-pajak.com/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-ind onesia>, diakses 31 Oktober 2018.
Wiji Nurhayat, ‘Hitung-Hitung Besaran Pajak yang Dikenakan Selebgram’, (2017), <https://kumparan.com/@kumparannews/hitung-hitungan-besaran-p ajak- yang-dikenakan-ke-selebgram>, diakses 20 Agustus 2018.
Winda, ‘Menkominfo Minta Selebgram Juga Bayar Pajak’, (2019), <https://asums i.co/post/menkominfo-minta-selebgram-juga-bayar-pajak>, diakses 14 Janu- ari 2019.
Yasmin Artyas, ‘Rata-Rata Penghasilan Selebgram dalam 1 Bulan’, (2018), <http: //beautynesia.id/22864>, diakses 2 Juni 2018.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun  2007 Nomor 85).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Un- dang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

## Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lemba- ran Negara Tahun 2016 Nomor 251).

## Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Penghitungan Penghasilan Neto.

## Skripsi
Nadia Setyasari, ‘Pengujian Keberatan Oleh Wajib Pajak Penghasilan dan Penge- naan Sanksi Denda’, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018).
HOW TO CITE : Alya Adelina, ‘Pengaturan Pajak Penghasilan Bagi Profesi Selebgram’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--