How to cite: Romauli, Rotua et al., (2022) Pengaruh Proses Perencanaan  terhadap Optimalisasi Penyusunan Rencana Strategis  (RENSTRA)  pada  Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Sumba  Barat, Syntax  Literate  :
Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022
PENGARUH PROSES

## PERENCANAAN TERHADAP
OPTIMALISASI PENYUSUNAN

## RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)

## PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT
Rotua Romauli Yetty Erawati Butar Butar, Apriana H. J. Fanggidae, Heri Wahyudi Universitas Terbuka, Indonesia Email: butet73sumba@gmail.com, apriana.fanggidae@staf.undana.ac.id, heriw@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Perencanaan  memegang  peranan  penting  dan  utama  dalam  mencapai  tujuan keberadaan  organisasi.  Perencanaan  yang  matang  akan  mencapai  tujuan  yang terbaik/maksimal.  Perencanaan  yang  canggih  diperoleh  dengan  mengembangkan rencana  strategis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  proses perencanaan  terhadap  optimalisasi  penyusunan  rencana  strategis  (RENSTRA)  pada dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten Sumba Barat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakani  pendekatan  deskriptif  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  empat  variabel  yaitu  pemprograman  (programming),  penganggaran (budgeting), penjadwalan (scheduling) dan kebijakan (policies) sebagai variabel bebas terhadap  optimalisasi  penyusunan  rencana  strategis  (RENSTRA)  sebagai  variabel terikat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemprograman memiliki pengaruh yang  signifikan  dan  positif  terhadap  optimalisasi  perencanaan  RENSTRA. Penganggaran  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap  optimalisasi perencanaan  RENSTRA.  Penjadwalan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif terhadap  optimalisasi  perencanaan  RENSTRA.  Kebijakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  dan  positif  terhadap  optimalisasi  perencanaan  RENSTRA.  Semakin  baik kemampuan  ASN  di  lingkup  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kabupaten  Sumba Barat dalam membuat kebijakan, secara nyata meningkatkan optimalisasi perencanaan RENSTRA  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  tersebut.  Pemprograman, Penganggaran,  Penjadwalan  dan  Kebijakan  secara  bersama  memiliki  pengaruh  yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA.
Kata Kunci : Optimalisasi Perencanaan, Pemprograman, RENSTRA.

## Abstract
Planning plays an important and major role in achieving the goals of an organization's existence.  Careful  planning  will  achieve  the  best  /  maximum  goals.  Sophisticated planning  is  obtained  by  developing  strategic  plans.  This  study  aims  to  determine  the effect  of  the  planning  process  on  optimizing  the  preparation  of  strategic  plans
(RENSTRA)  at  the  West  Sumba  district  youth  and  sports  agency.  In  this  study,  the authors used a quantitative descriptive approach which aims to determine the effect of four  variables  namely  programming,  budgeting,  scheduling  and  policies  as independent  variables  on  the  optimization  of  strategic  planning  (RENSTRA)  as  the dependent variable. . The results of this study state that programming has a significant and  positive  influence  on  the  optimization  of  RENSTRA  planning.  Budgeting  has  a significant  and  positive  influence  on  the  optimization  of  RENSTRA  planning. Scheduling  has  a  significant  and  positive  influence  on  the  optimization  of  RENSTRA planning.  Policies  have  a  significant  and  positive  influence  on  the  optimization  of RENSTRA  planning.  The  better  the  ability  of  ASN  within  the  West  Sumba  Regency Regional  Apparatus  Organization  (OPD)  in  making  policies,  significantly  increases the  optimization  of  RENSTRA  planning  in  the  Regional  Apparatus  Organization (OPD). Programming, Budgeting, Scheduling and Policies together have a significant and positive influence on the optimization of RENSTRA planning.
Keywords : Optimization of Planning, Programming, RENSTRA.

## Pendahuluan
Perencanaan  memegang  peranan  penting  dan  utama  dalam  pencapaian  tujuan  dari keberadaan  sebuah  organisasi.  Perencanaan  yang  matang  akan  mencapai  tujuan  yang optimal/maksimal.  Perencanaan  yang  matang  diperoleh  melalui  penetapan  rencana strategis. Rencana strategis memiliki dimensi waktu jangka menengah dan jangka panjang. Rencana  strategis  membawa  sebuah  organisasi  siap  dalam  menghadapi  hambatan  atau tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada.
RENSTRA  merupakan  rencana  strategis  yang  dituangkan  ke  dalam  sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Dalam  hal  ini  RENSTRA  menggambarkan  visi,  misi,  strategi  atau  kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan/dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui setiap Organisai Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
Dalam  dokumen  RENSTRA  yang  disusun,  diketahui  bahwa  indikator  adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya  pengukuran  terhadap  tujuan  dari  sebuah  organisasi.  Dalam  hal  ini  Indikator Kinerja  (IK)  akan  digunakan  secara  kuantitatif  dan/atau  kualitatif  untuk  menggambarkan tingkat  pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  ditetapkan  organisasi.  Indikator  kinerja tersebut  dijabarkan  dan  ditetapkan  kedalam  bentuk  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  oleh organisasi  perangkat  daerah  sebagai  dasar  dalam  menentukan  prioritas  program  dan kegiatan  yang  tentunya  tetap  mengacu  pada  sasaran  strategis  dan  RPJMD  sekaligus  juga menjadi  dasar  dalam  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  serta  pelaporan  dan pertanggungjawaban dari RENSTRA tersebut.
Jadi  melalui  indikator  kinerja  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  kinerja  sebuah perangkat  daerah  dapat  diukur  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Dengan  penyusunan RENSTRA yang sudah optimal maka dapat dipastikan kinerja organisasi perangkat daerah tersebut juga akan optimal. Kinerja dimaksud dimulai dengan tahap perencanaan ( ex-ante ), selanjutnya  tahap  pelaksanaan,  maupun  tahap  setelah  kegiatan  selesai  dan  berfungsi  ( ex- post ) (Oktaviyanti, 2021).
Dalam  proses  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  daerahnya,  seorang  kepala daerah baik yang berada ditingkat provinsi maupun kabupaten dibantu oleh unsur perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Unsur perangkat daerah ini dikenal juga dengan sebutan organisasi perangkat daerah.
Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  (DISPORA)  Kabupaten  Sumba  Barat merupakan organisasi  perangkat  daerah  yang  berperan  membantu  Bupati  Sumba  Barat dalam melaksanakan urusan dibidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah.  DISPORA Kabupaten  Sumba  Barat  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Sumba  Barat  Nomor  31 Tahun  2016  tentang  Susunan  Organisasi  Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten Sumba Barat.
Tujuan  pembentukan  DISPORA  adalah  memberikan  pelayanan  publik  seoptimal mungkin  dibidang  kepemudaan  dan  olahraga  yang  dapat  menyentuh  langsung  seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Hal ini ditindaklanjuti dengan perencanaan yang  baik  dibidang  kepemudaan  dan  olahraga  yang  tepat  sasaran,  spesifik,  dapat diimplementasikan  serta  mewakili  seluruh  keadaan  baik  dimasa  kini  maupun  yang  akan datang dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.
Terkait hekekatnya, DISPORA wajib menyusun dokumen RENSTRA dalam bentuk dokumen  perencanaan  lima  tahunan,  yang  merupakan  penjabaraan  dari  visi,  misi,  tujuan dan sasaran dari dokumen RPJMD Kabuapten Sumba Barat. Secara kuantitas dan kualitas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat diberi ruang dan peluang  yang lebih  besar  oleh  daerah  untuk  berkreasi  dan  berinovasi  dalam  meningkatkan  dan menghasilkan  kepemudaan  dan  olahraga  di  daerah.  Peningkatan  tersebut  harus  memiliki arah  yang  jelas,  yaitu  penetapan  indikator  kinerja/indikator  kinerja  utama  melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan  Kegiatan.  Untuk  dapat  menghasilkan  kinerja, maka  pada  tahap  paling  awal  kita  perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja/indikator kinerja utama yang akan dibutuhkan.
Disebutkan (Gunawan, 2012) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 1, ayat 37, indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu  program  atau  kegiatan.  Selain  itu  juga  IKU  menjadi  dasar  dalam  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  serta  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  RENSTRA
organisasi.  Mengacu  hal  tersebut  disimpulkan  bahwa  indikator  kinerja,  IKU  merupakan ukuran  keberhasilan  dari  suatu  tujuan  dan  sasaran  strategis  instansi  pemerintah.  Dengan kata  lain  IKU  digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan  dari  instansi  pemerintah  yang bersangkutan.
Adapun Key Performance Indikator /Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh  Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Sumba  Barat  berdasarkan  fungsi  dan tugasnya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:
P.174/PORA/424.1/53.12/09/2018  tanggal  5  April  2018  tentang  Penetapan  Indikator Kinerja  Utama  di  Lingkungan  Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Sumba  Barat Tahun 2016-2021 (Amri, 2020).
Pada  tabel  Indikator  Kinerja  Utama  Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten Sumba  Barat  di  atas,  penulis  melihat  adanya  kejanggalan  (Abidin,  2008).  Dimana  IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tidak berbicara / berfokus pada 2  (dua)  urusan  yaitu  kepemudaan  dan  keolahragaan  melainkan  hanya  berbicara/  berfokus pada  1  (satu)  urusan  saja  yaitu  keolahragaan.  Selain  itu  peneliti  juga  melihat  adanya inkonsistensi / ketidaksesuaian dalam menetapkan indikator kinerja utama terhadap sasaran strategis yang dituangkan dalam RENSTRA DISPORA dan  Sasaran RPJMD yang dipacu. Hal inilah  yang menjadi awal ketertarikan penulis untuk melihat keoptimalan penyusunan RENSTRA pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tersebut.
Secara  sederhana  (Haming  &  Nurnajamuddin,  2007)  mencoba  melakukan peninjauan  terhadap  beberapa  dokumen  perencanaan  yang  terdapat  pada  Dinas Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Sumba  Barat  yaitu  Dokumen  RENSTRA  dan dokumen  RPJMD  Kabupaten  Sumba  Barat  dengan  harapannya  hasil  penijauan  tersebut mampu menjawab dan menjelaskan lebih lanjut tentang permasalahan dan solusi terhadap masalah yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan dating.
Dari  hasil  peninjaun,  diketahui  terdapat  beberapa  kendala  (masalah)  yang menyebabkan  tidak  optimalnya  penyusunan  RENSTRA  2016-2021  pada  Dinas Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Sumba  Barat.  Ketidakcermatan  penetapan  IKU dalam  penyusunan  RENSTRA  mengakibatkan  penetapan  program  /  kegiatan  pada  Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tidak maksimal. Hal ini menyebabkan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga  Kabupaten Sumba Barat tidak dapat dievaluasi  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Sumba  Barat  selaku  Aparat  Pemeriksa  Internal Pemerintah (APIP). Akibatnya perolehan hasil pengukuran / penilaian evaluasi kinerja pada Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Sumba  Barat  menjadi  sangat  rendah. Rendahnya  perolehan  hasil  pengukuran  /  penilaian  akuntabilitas  Dinas  Kepemudaan  dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat menyumbangkan perolehan hasil pengukuran / penilaian akuntabilitas pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat juga menjadi tidak maksimal.
Diketahui  dokumen  RENSTRA  memiliki  keterkaitan  /  hubungan  erat  dengan SAKIP. Dalam hal ini RENSTRA menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja  Instansi  Pemerintah  atau  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah). RENSTRA merupakan dasar atau masukan ( input ) bagi rangkaian penetapan dan  pengukuran,  pengumpulan  data,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan kinerja  pada  instansi  pemerintah,  dalam  rangka  pertanggungjawaban  dan  peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan keluaran ( output ) berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
Telah  disebutkan  sebelumnya  di  atas,  RENSTRA  oleh  organisai  perangkat  daerah digunakan  sebagai  dasar  /  titik  permulaan  dalam  mencapai  tujuanya  baik  tujuan  jangka pendek  maupun  jangka  menengah  dengan  menerapkan  cara  terbaik  melalui  kebijakan, program, kegiatan anggaran dan indikator serta target yang direncanakan didalamnya untuk kurun  waktu  5  (lima)  tahun.  Kemudian RENSTRA  dijabarkan  ke  dalam  bentuk dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang sekaligus menjadi  gambaran  dari  kinerja  organisasi  perangkat  daerah  tersebut.  Secara  kualitatif  / kuantititatif  kinerja  daripada  organisai  perangkat  daerah  tersebut  dapat  diukur  melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) (RIKUN et al., 2020).
Fakta  serupa  juga  ditemukan  dalam  hasil  penilaian  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (AKIP)  Kabupaten  Sumba  Barat  yang  dilakukan  oleh  Kementrian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  terhadap Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  (LAKIP)  pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota setiap  tahunnya.  Diketahui  bahwa  hasil  penilaian  Evaluasi  Kinerja  Instasi  Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sampai dengan Tahun 2020 belum optimal yaitu masih mendapat Predikat  C  seperti  tahun-tahun  sebelumnya.  Hasil  Evaluasi  Kinerja  Instansi  Pemerintah Kabupaten  Sumba  Barat  selama  5  (lima)  tahun  berturut-turut  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini.
Perencanaan  memegang  peranan  yang  penting  dalam  pencapaian  tujuan  sebuah organisasi.  Perencanaan  yang  matang  akan  mencapai  tujuan  yang  optimal  /  maksimal. Mengutip sebuah istilah  yang populer dibidang perencanaan, “Gagal Merencanakan sama dengan Merencanakan Kegagalan”.
Perencanaan yang matang diperoleh melalui penetapan rencana strategis. Pengertian rencana  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  rancangan  sedangkan strategi  adalah  menggunakan  semua  sumberdaya  (Syafaruddin,  2008).  Berdasarkan pengertian  tersebut  maka  pengertian  rencana  strategi  merupakan  rancangan  dengan menggunakan semua sumberdaya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Efektif disini adalah pencapaian tujuan ( goal ) secara maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan, sedangkan efisien adalah pencapaian tujuan menjadi lebih  maksimal  dengan  menghemat  biaya,  tenaga,  atau  pun  waktu.  Pentingnya menyelaraskan kedua indikator tersebut yakni efektif dan efisien agar setiap tujuan, baik itu individu maupun organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.
Telah  disebutkan  sebelumnya  (Tirtayasa,  2019),  RENSTRA  merupakan  dokumen perencanaan strategis yang memiliki peranan sangat penting dalam penilaian kinerja suatu organisasi  perangkat  daerah  terkait  pencapaian  tujuan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya. Dalam  RENSTRA  organisai  perangkat  daerah  tertuang  kebijakan,  program,  kegiatan anggaran dan indikator serta target yang direncanakan sebagai sebagai upaya / cara terbaik yang diterapkan dalam pencapaian tujuannya baik tujuan jangka pendek (1 tahun) maupun jangka  menengah  (5  tahun).  Kebijakan,  program,  kegiatan  anggaran  dan  indikator  serta target  yang  direncanakan  yang  tertuang  dalam  dokumen  RENSTRA  menjadi  alat  ukur kinerja daripada organisasi perangkat daerah tersebut.
Optimalisasi penyusunan RENSTRA tidak luput dari kecermatan dalam penyusunan RENSTRA tersebut. Yang dimaksud adalah kecermatan terhadap  kesesuaian / keselarasan antar  dokumen  perencanaan  dimulai  dari  dokumen  RPJMD,  yang  diindikasikan  dengan terakomodirnya  program  strategis  yang  tetap  terjaga  kesesuaiannya  dengan  visi,  misi, RPJMD, dan pencapaian kinerjanya. Visi dan misi melahirkan tujuan dan sasaran, dimana misi  ini  dirumuskan  ke  dalam  isu  strategis.  Sedangkan  sasaran  adalah  strategi  yang  akan dilaksanakan. Sasaran inilah yang diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan yang  dalam pelaksanaannya  membutuhkan  indikator  (indikator  kinerja  dan  indikator  kinerja  utama). Jadi ketidakcermatan dalam penyusunan RENSTRA menyebabkan ketidak optimalan pada RENSTRA dimana hal ini tentu berdampak pada ketidak optimalan kinerja dari organisasi perangkat daerah tersebut.
Kinerja  organisasi  perangkat  daerah  dimulai  dengan  tahap  perencanaan  ( ex-ante ), selanjutnya  tahap  pelaksanaan  maupun  tahap  setelah  kegiatan  selesai  dan  berfungsi  ( ex- post ).  Data  berupa  program,  anggaran,  jadwal  dan  kebijakan  merupakan  bagian  yang penting dalam sebuah efisiensi dan efektifitas proses perencanaan strategis dan  merupakan unsur dari sebuah proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sejalan dengan teori  yang  ditulis  oleh  (Widodo,  2019),  yang  menyebutkan  terdapat  7  (tujuh)  komponen variabel  aktivitas  perencanaan  yaitu:  peramalan,  penetapan  tujuan,  pemprograman, penjadwalan,  penganggaran,  pengembangan  prosedur,  dan  penetapan  dan  interprestasi kebijakan.
Untuk mengarahkan tujuan dan program tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan yang sekaligus  berperanan  untuk  melindungi  tujuan  dan  program  dimaksud.  Keberhasilan pelaksanaan  sebuah  program/kegiatan  tidak  terlepas  dari  ketersediaan  anggaran  yang memadai dan mendukung pelaksanaan program/kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, dalam setiap  proses  atau  tahapan  perencanaan  sebuah  program,  ketersediaan  anggaran  menjadi unsur yang wajib diperhatikan. Sedangkan penjadwalan dalam sebuah proses perencanaan, menjadi unsur berikutnya yang juga wajib dibuat atau dirancang guna menghasilkan output yang  sesuai  dengan  perencanaan  yang  dibuat  sebelumnya.  Unsur  kebijakan  dibutuhkan dalam  rangka  mengarahkan  proses  perencanaan  sejalan  dengan  visi  dan  misi  organisasi yang  termuat  dalam  RPJMD  dan  RENSTRA  Perangkat  Daerah.  Dengan  kebijakan  yang
tepat,  maka  tujuan  dan  sasaran  sebuah  proses  perencanaan  akan  dapat  menjawab  isu strategis yang ditetapkan.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakani  pendekatan  deskriptif  (Yuliani,  2018) dan  pendekatan  kuantitatif  (Hariani  et  al.,  2022)  yang  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  empat  variabel  yaitu  pemprograman  ( programming ),  penganggaran  ( budgeting ), penjadwalan  ( scheduling )  dan  kebijakan  ( policies )  sebagai  variabel  bebas  terhadap optimalisasi penyusunan rencana strategis (RENSTRA) sebagai variabel terikat.
Untuk  mengetahui  keterkaitan/hubungan  pengaruhi  antarai  variabel,  penelitii mengumpulkani data dengan  menetapkan terlebih dului konsepi sebagaii variabel-variabel yang  berhubungan  berasal  dari  teori  yangi  sudah  ada,  kemudian  mencari  data  dengan menggunakan  kuesioner  dan  mengolah  data  tersebuti  menggunakan  system  komputerisasi programi SPSSi versi 24 (Mustaqim, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
Profil responden yang menjadi obyek penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis  deskriptif.  Metode  yang  digunakan  adalah  menghitung  persentase  responden berdasarkan  karakteristik  demografi  tertentu.  Ringkasan  hasil  analisis  deskriptif  yang dilakukan adalah sebagai berikut:
A. Deskripsi  Responden  Berdasarkan  Karakteristik  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Hasil analisis deskriptif pada karakteristik asal dinas/badan/bagian PNS diketahui bahwa  15  orang  responden  (22,1%)  berasal  dari  Dinas  Pendidikan  Kepemudaan  dan Olahraga,  12  orang  responden  (17,6%)  berasal  dari  Badan  Perencanaan  Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 10 orang responden (14,7%) berasal dari Badan Keuangan, dan Aset Daerah, 7 orang responden (10,3%) berasal dari Dinas Komunikasi dan  Informatika,  Persandian  dan  Statistik,  10  orang  responden  (14,7%)  berasal  dari Inspektorat  Kabupaten  Sumba  Barat,  3  orang  responden  (4,4%)  berasal  dari  Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah, 4 orang responden (5,9%) berasal dari Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah, 3 orang responden (4,4%) berasal dari Bagian  Tata  Pemerintahan  pada  Sekretariat  Daerah,  2  orang  responden  (2,9%)  berasal dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah, dan 2 orang responden (2,9%) berasal dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
Hasil  ini  (Afandi,  2018)  menunjukkan  bahwa  profil  besaran  populasi  (jumlah) ASN pada organisasi perangkat daerah sangat menentukan banyaknya jumlah ASN yang menjadil profil responden yang terlibat dalam proses perencanaan di lingkup organisasi perangkat daerah tersebut. Dimana secara kuantitas semakin banyak jumlah ASN  yang terlibat  dalam  proses  perencanaan  pada  sebuah  organisasi  perangkat  daerah  maka
semakin  banyak  sumbangsih  pemikiran  /  informasi  yang  diperoleh  terkait  perencanaan sehingga  pengambilan  keputusan  dari  sejumlah  usulan  pilihan  mengenai  sasaran  dan cara  yang  akan  dilaksanakan  di  masa  depan  dalam  mencapai  tujuan  yang  diinginkan semakin lebih tepat serta pengendalian, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan hasil perencanaan  tersebut  lebih  sistematis  dan  lebih  berkesinambungan.  Hal  ini  juga berkaitan  dengan  optimalisasi  proses  penyusunan  rencana  strategis  lingkup  organisasi perangkat daerah, dimana secara kuantitas ditunjukkan dengan jumlah ASN yang terlibat dalam proses penyusunan rencana strategis tersebut.

## B. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.
Hasil  analisis  deskriptif  pada  karakteristik  mengenai  jenis  kelamin  ASN  yang menjadi  responden  berjenis  kelamin  laki-laki  sebanyak  44  orang  responden  (64,71%) dan  perempuan  sebanyak  24  orang  responden  (35,29%).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa mayoritas  ASN  dilingkup  Organisasi  perangkat  Daerah  yang  berkontribusi/berterkaitan dalam  proses  perencanaan  pada  Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Sumba Barat didominasi oleh laki-laki.
Dominasi ASN berjenis kelamin laki-laki di lingkup organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat yang berkontribusi / berkaitan dengan proses perencanaan pada Dinas  Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Sumba  Barat  menunjukkam  bahwa peluang  laki-laki  untuk  menjadi  ASN  lebih  besar  dari  pada  perempuan,  dan  peluang laki-laki lebih berkompetensi juga lebih besar dibandingkan perempuan (Widodo, 2019). Hal  ini  disebabkan  antara  lain  adanya  kontruksi  sosial  yang  masih  tertanam  dan mempengaruhi  persepsi  dimasyarakat  secara  umum,  yaitu  anak  laki-laki  lebih  leluasa dan  memiliki  akses  untuk  bersekolah  dan  bekerja  sedangkan  anak  perempuan  lebih terbatas dan pilihan tinggal dirumah menjadi ibu rumah tangga  yang merawat keluarga merupakan  pilahan  yang  lebih  ditekankan  oleh  keluarga.  Berdasarkan  hal  ini  dapat dikatakan  bahwa  ASN  berjenis  kelamin  laki-laki  dianggap  lebih  memiliki  kecakapan (keahlian  maupun  keterampilan)  dalam  menyiapkan,  mengkaji,  merumuskan  kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah. Selain itu laki-laki juga dianggap  lebi  leluasa  dalam  mengatur,  mengendalikan,  memantau,  dan  mengevaluasi proses perencanaan.

## C. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.
Hasil  analisis  deskriptif  pada  karakteristik  mengenai  usia  ASN  yang  menjadi responden  secara  berurutan  menurut  kelompok  umur  terlihat  kelompok  umur  41-50 tahun  sebanyak  30  orang  responden  (44,12%)  disusul  kelompok  umur  31-40  tahun sebanyak 17 orang responden (25,00%), kelompok umur > 50 tahun sebanyak 15 orang responden (22,06%), kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 5 orang responden (7,35%) dan terakhir kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 1 orang responden (1,47%).
Tingginya  persentase  responden  pada  kelompok  usia  41-50  tahun  menunjukkan bahwa kelompok usia ini adalah kelompok usia yang dianggap lebih berpengalaman dan
telah  bekerja  /  mengabdi  sebagai  ASN  diatas  6  tahun  (Archer,  2010).  Hal  ini  dihitung dari  batas  usia  maksimun  menjadi  seorang  ASN  yaitu  35  tahun.  Kematangan  usia  ini mengindikasikan kematangan pengalaman kerja (berpengalaman) terhadap profesi, tugas dan fungsinya di lingkup organisasi.

## D. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.
Tingginya  jumlah  responden  dengan  latar  belakang  pendidikan  sarjana  (S1) disebabkan  karena  ASN  yang  ada  di  lingkup  OPD  Kabupaten  Sumba  Barat  telah menyadari  dan  memahami  betul  arti  pentingya  pendidikan  dalam menunjang  kariernya dimana latar belakang pendidikan menjadi penentu dalam penggolongan/eselon seorang ASN dan peluang dalam mengemban karir pada jabatan tertentu (Antonio et al., 2007). Diharapkan dengan tingkat pendidikan yang memadai, seorang  ASN dapat lebih cakap dan  berinovasi  dalam  bekerja.  Dengan  kata  lain  latar  belakang  pendidikan  yang memadai  akan  menjadikan  seorang  ASN  dipandang  lebih  mampu  membaca, mendengarkan,  dan  memahami  berbagai  informasi  dalam  penyusunan  perencanaan strategis  pada  perangkat  daerahnya.  Selain  itu  secara  nasional,  kebijakan  penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi jabatan/formasi fungsional seperti perencana maupun  fugsional  lainnya  sudah  dipersyaratkan  pendidikan  minimal  S1/sederajat, sehingga  jumlah  ASN  dengan  latar  belakang  pendidikan  S1  cukup  besar  pada  OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
E. Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan.
Tingginya  jumlah  responden  yang  berjabatan  (memiliki  jabatan)  baik  jabatan struktural  maupun  jabatan  fungsional  jika  dibandingkan  dengan  responden  yang  tidak berjabatan  (fungsional  umum)  mengindikasikan  bahwa  ASN  yang  menjadi  responden sudah  memiliki  keahlian  maupun  keterampilan  untuk  melaksanakan  kegiatan perencanaan  di  lingkup  organisasi  dimana  ia  berada.  Selain  itu  dengan  jabatan  yang diembannya,  responden  lebih  leluasa  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap  sejumlah pilihan  mengenai  sasaran  dan  cara-cara  yang  akan  dilaksanakan  didalam  mencapai tujuan  yang  diinginkan,  serta  pengendalian,  pemantauan,  dan  penilaian  atas perkembangan  hasil  pelaksanaannya  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan berkesinambungan.
F. Penilaian Responden Pada Variabel Penelitian.
Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  jawaban  responden  pada setiap variabel yang diteliti. Metode yang digunakan dengan menghitung nilai rata-rata atas jawaban  yang  diberikan  responden  pada  variabel  pemprograman,  anggaran, penjadwalan,  kebijakan,  dan  optimalisasi  perencanaan  RENSTRA  Dinas  Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.

## Kesimpulan
Pemprograman memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA. Semakin baik kemampuan ASN di lingkup Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  Kabupaten  Sumba  Barat  dalam  melakukan  pemprograman,  secara  nyata meningkatkan  optimalisasi  perencanaan  RENSTRA  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) tersebut.
Penganggaran memiliki pengaruh  yang signifikan dan positif terhadap optimalisasi perencanaan RENSTRA. Semakin baik kemampuan ASN di lingkup Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  Kabupaten  Sumba  Barat  dalam  melakukan  penganggaran,  secara  nyata meningkatkan  optimalisasi  perencanaan  RENSTRA  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Abidin,  S.  Z.  (2008). Strategi  kebijakan  dalam  pembangunan  dan  ekonomi  politik .  Suara Bebas.
Afandi, P. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing .
Amri,  F.  (2020). Implementasi  Kebijakan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Dalam  Mempromosikan  Budaya  Pacu  Jalur . Universitas Islam Riau.
Antonio, M. S., Sholehudin, C. H., & Mhd, N. (2007). Muhammad SAW: The super leader super manager . ProLm Centre.
Archer,  T.  S.  (2010). The  Efficiency  Theory:  Improving  Society  by  Eliminating  Wasteful Programs, Restructuring the Economy, and Fixing Education . New York: CreateSpace Independent Publishing Platform. Retrieved from http ….
Gunawan,  I.  (2012). Implementasi  Permendagri  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Penyusunan  Rpjmd Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015 . Universitas Gadjah Mada.
Haming, M., & Nurnajamuddin, M. (2007). Manajemen Produksi Modern Buku 2: Operasi Manufaktur dan Jasa .
Hariani, H.,  Fitriani, A. D., & Sari, M. (2022). Manajemen Pengelolaan Obat di  Instalassi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021. Miracle Journal , Vol 2 , No.
Mustaqim,  M.  (2016).  Metode  Penelitian  Gabungan  Kuantitatif  Kualitatif/Mixed Methods Suatu Pendekatan Alternatif. Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam , 4 (1).
Oktaviyanti,  R.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi,  Lingkungan  Kerja  dan  Motivasi  Terhadap kinerja  Pegawai  Pada  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Pelaksana  Pelayanan  Pelanggan  (UP3) BinJai. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains , 2 (02).
RIKUN,  A.,  Lengkong,  F.  D.,  &  Plangiten,  N.  (2020).  Manajemen  Pelayanan Penanggulangan  Hiv/Aids  Pada  Komisi  Penanggulangan  Aids  (Kpa)  Kota  Manado. Jurnal Administrasi Publik , 5 (85).
Syafaruddin,  S.  (2008). Efektivitas  kebijakan  pendidikan:  konsep,  strategi  dan  aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif . Rineka Cipta.
Tirtayasa,  S.  (2019).  Pengaruh  kepemimpinan,  budaya  organisasi,  dan  motivasi  terhadap
kinerja pegawai. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen , 2 (1), 45–54.
Widodo,  E.  S.  (2019). Peran  Stakeholder  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Kampung Keluarga  Berencana  (Studi  Desa  Jambewangi  Kecamatan  Sempu  Kabupaten Banyuwangi) . Universitas Airlangga.
Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. Quanta , 2 (2), 83–91.

## Copyright holder:
Rotua Romauli Yetty Erawati Butar Butar, Apriana H. J. Fanggidae, Heri Wahyudi
(2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: