Problems and Solutions for Cash Waqf Collection in Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach
Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia:

## Pendekatan Analytical Hierarchy Process
Muhammad Fathrul Quddus , Hilda Manoarfa, Suci Aprilliani Utami Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia fathrulquddus@student.upi.edu*, hildaborman@upi.edu, suci.avril@upi.edu

## ABSTRAK
Penghimpunan  wakaf  tunai  di  Indonesia  belum  terhimpun  secara optimal  meskipun  memiliki  potensi  yang  besar.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  masalah  terbesar  dan  juga  solusi  yang  menjadi prioritas penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dengan menggunakan 5 aspek yaitu  regulator,  pengelola,  promosi,  program  dan  masyarakat.  Teknik  analisis data yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini melibatkan  9  responden  ahli  menilai  dan  membandingkan  masalah  dan  solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum  semua  lembaga  mendigitalisasi  penghimpunan  wakaf  menjadi  masalah terbesar dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia berdasarakan pendapat para  responden  ahli.  Selanjutnya  prioritas  solusi  berdasarkan  penilaian  para responden ahli adalah mengembangkan profesionalitas nazir. Selanjutnya, hasil penelitian  menghasilkan  bahwa  secara  umum  aspek  yang  paling  bermasalah adalah aspek regulator, begitu juga dengan prioritas solusi secara umum adalah aspek  regulator.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  hasil  penelitian  dapat dijadikan  pertimbangan  oleh  pengelola  wakaf  untuk  mengoptimalkan digitalisasi  dalam  penghimpunan  wakaf  serta  meningkatkan  profesionalitas nazir.  Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  dijadikan  referensi  oleh  pemangku kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan yang mendukung penghimpunan wakaf.
Kata  Kunci:  Wakaf  Tunai,  Regulator,  Pengelola,  Promosi,  Program, Masyarakat.

## Informasi Artikel
Submitted: 13-07-2022
Reviewed: 12-09-2022 Accepted: 30-09-2022 Published: 30-09-2022
*) Korespondensi (Correspondence): Muhammad Fathrul Quddus
Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence (CC-BY-NC-SA)

## ABSTRACT
The  collection  of  cash  waqf  in  Indonesia  has  not  been  collected optimally even though it has enormous potential. This study aims to find out the biggest  problems  and  solutions  that  become priorities  in  collecting  cash  waqf in  Indonesia  by  using  5  aspects,  namely  regulators,  managers,  promotions, programs  and  society.  The  data  analysis  technique  used  is  the  Analytical Hierarchy  Process  (AHP).  This  study  involved  9  respondents  who  were  asked to assess the problems and solutions for collecting cash waqf in Indonesia. The results of the study show that not all institutions have digitized waqf collection into  the  biggest  problem  in  collecting  cash  waqf  in  Indonesia  based  on  the opinion  of  expert  respondents.  Furthermore,  the  priority  based  on  the assessment  of  the  expert  respondents  is  to  improve  the  professionalism  of Nazir. The next result is the regulatory aspect that is the most problematic, as well as the priority solutions  on the regulatory aspect. The implication of this research is that the results of the research can be taken into consideration by waqf managers to optimize digitalization in collecting waqf and increasing the professionalism of nazir. In addition, this research can be used as a reference by policy makers to formulate a policy that supports the collection of waqf. Keywords:  Cash  Waqf,  Regulators,  Managers,  Promotions,  Programs, Society.

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat  muslim  Indonesia  umumnya  memahami  wakaf  sebagai  sedekah  benda  tidak bergerak  seperti  tanah.  Wakaf  tunai  menjadi  bahan  diskusi  masyarakat  muslim  di  Indonesia  pada akhir tahun 2001. Sampai dengan saat ini, boleh atau tidaknya wakaf uang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat (Muntaqo, 2015). Pola wakaf tunai sudah banyak dikembangkan di luar negeri khususnya pada negara-negara Arab. Dengan mengoptimalkan wakaf tunai, negara-negara tersebut  mampu  mendirikan  sarana  pendidikan  dan  mengratiskan  biaya  dari  para  peserta  didiknya. Hasil  dari  wakaf  tersebut  selanjutnya  dibangun  rumah  sakit  dan  sarana  umum  agar  lebih  luas manfaatnya.  Wakaf  tunai  dapat  menjadi  investasi  dalam  bidang  keagamaan,  pendidikan,  maupun pelayanan  sosial.  Masyarakat    dengan  penghasilan  yang  tinggi  dapat  ditukarkan  dengan  sertifikat wakaf tunai, sedangkan hasil yang didapatkan dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat disalurkan untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat (Tho’in & Prastiwi, 2015).
Hingga 20 Januari 2021, penghimpunan wakaf tunai adalah sebesar Rp. 819,36 miliar. Namun sebenarnya,  potensi  penghimpunan  wakaf  dapat  mencapai  Rp.  180  triliun  (Humas  Badan  Wakaf Indonesia,  2021).  Jarak  yang  cukup  besar  antara  potensi  dan  realisasi  menjadi  suatu  topik  yang menarik  untuk  diteliti.  Perlu  adanya  prioritas  khusus  mengenai  strategi  penghimpunan  wakaf  di Indonesia. Pada umumnya, sudah terdapat penelitian mengenai wakaf tunai namun masih di dominasi dengan  cakupan  pengelolaan  seperti  penelitian  Fanani  (2011),  Huda  et  al.  (2014),  Atabik  (2016), Rusydiana & Devi (2016) Huda et al. (2016), Haura et al. (2016), Huda et al. (2017), Rusydiana & Devi (2017), Fitri & Wilantoro (2018), Ali et al. (2018), Wulandari et al. (2019), Firdaus et al. (2019). Penelitian-penelitian  tersebut  mengunakan  alat  analisis  yang  berbeda-beda  seperti Analytical Hierarchy Process (AHP), Analytical Network Process (ANP), maupun deskripsi. Adapun penelitian lain  mengenai  penghimpunan  dilakukan  oleh  Septiyani  et  al.  (2018)  serta  Herlena  &  Mujib  (2021) menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian lain yang dijadikan acuan yaitu penelitian Hasim et al.  (2016)  yang  menggunakan  ANP  dengan  penelitian  terhadap  3  aspek  yaitu  kelembagaan, pemerintah  dan  masyarakat.  Maka  kebaruan  dari  penelitian  ini  adalah  dengan  menambahkan  dua aspek lainnya yaitu promosi dan program, sehingga terdapat 5 aspek yang digunakan yaitu digunakan yaitu  aspek  regulator,  pengelola,  program,  promosi,  dan  masyarakat.  Selain  itu,  kebaruan  lainnya adalah  dengan  menggunakan  metode  AHP.  Metode  AHP  digunakan  karena  memberi  satu  model tunggal yang mudah dimengerti (Islam et al., 2021).
Berdasarkan  masalah  kesenjangan  potensi  dan  realisasi  penghimpunan  wakaf  tunai  di Indonesia,  maka  penulis  memiliki  ketertarikan  untuk  meneliti  mengenai  masalah  paling  besar  dan juga  solusi  penghimpunan  wakaf  tunai  sebagai  upaya  mendukung  penghimpunan  wakaf  tunai  di Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  masalah  dan  juga  prioritas  solusi penghimpunan  wakaf  tunai  di  Indonesia  berdasarkan  5  aspek  yang  digunakan.  Dari  segi  teoritis penelitian  ini  dapat memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam mengembangkan  konsep  dan  teori  yang  berkaitan  dengan  wakaf  tunai.  Penelitian  ini  juga  dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya, hasil penelitian ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  para  pengelola  maupun  regulator  wakaf  di  Indonesia  dengan memberikan  informasi  mengenai  prioritas  solusi  penghimpunan  sebagai  upaya  mendukung pengoptimalan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia.

## II. KAJIAN LITERATUR

## Konsep Wakaf Tunai
Istilah  wakaf  secara  etimologis  berasal  dari  kata waqf ,  yang  bisa  bermakna habs atau menahan. Kata waqf merupakan turunan dari kata waqafa-yaqifu-yaqfan yang artinya serupa dengan habasa-yahbisu-habsan (menahan). Wakaf dalam syariat dapat memiliki makna menahan pokok dan mendermakan  buah.  Atau  secara  lebih  luas  dapat  diartikan  dengan  menahan  harta  dan  mengalirkan manfaat-manfaatnya  di  jalan  Allah  (Sabiq,  2010).  Wakaf  juga  dapat  diartikan  dengan  perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  Syariah  (Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia,  2018).  Wakaf  tunai  merupakan  dana  titipan  yang  harus  segera  disalurkan  manfaatnya
kepada  mauquf  alaih.  Hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  pengeloalaan  wakaf  adalah  bagaimana mempertahankan  kelangsungan  aset  wakaf  agar  tetap  terus  bermanfaat  sesuai  tujuan  karena  seiring berjalannya waktu akan mengalami proses penyusutan (Huda & Heykal, 2015).
Potensi  wakaf  tunai  akan  semakin  besar  karena  ajaran  agama  berpengaruh  dalam meningkatkan  minat  masyarakat  untuk  berbagi.  Sudah  saatnya  Indonesia  mengembangkan  wakaf tunai  karena  sangat  strategis  untuk  pembangunan  ekonomi.  Wakaf  tunai  sangat  penting dikembangkan karena tidak perlu menjadi sangat kaya untuk dibelikan bangunan ataupun tanah yang akan  diwakafkan.  Alasan  selanjutnya  adalah  wakaf  tunai  dapat  dilakukan  tanpa  memperhatikan tempat  dan  waktu.  Dana  wakaf  yang  terhimpun  memiliki  potensi  menjadi  sumber  dana  investasi dalam pengembangan ekonomi. Wakaf tunai juga dapat membentuk pemerataan distribusi pendapatan terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pendapatan menjadi memiliki pendapatan karena manfaat yang diberikan oleh wakaf tunai (Rozalinda, 2016).

## Konsep Penghimpunan
Penghimpunan merupakan proses, cara, perbuatan menghimpun (KBBI, n.d.). Penghimpunan dana  dalam  Bahasa  Inggris  dapat  diartikan  dengan fundraising. Kegiatan  penghimpunan  dana merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menjamin  keberlanjutan  organisasi.  Organisasi  yang  memiliki sumberdaya  yang  berkelanjutan  akan  mampu  mendanai  biaya  biaya  operasional  organisasinya  dan menetapkan  prioritas  kegiatan  dalam  rangka  pencapaian  visi  dan  misi  organisasinya  (Abidin  et  al., 2009). Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi pihak lain untuk berkontribusi dalam sebuah program atau suatu produk. Penghimpunan dana juga dapat sisebut sebagai suatu cara menyampaikan gagasan  dari  produk  yang  ditawarkan,  dalam  hal  ini  produk  berkaitan  dengan  program  (Ghofur, 2018).
Untuk  menghasilkan  penghimpunan  yang  optimal,  dibutuhkan  bermacam-macam  strategi antara  lain  dengan  secara  langsung  atau  dikenal  dengan direct  fundraising dan  juga  secara  tidak langsung  atau indirect  fundraising . Direct  fundraising merupakan  cara-cara  yang  melibatkan partisipasi donatur secara langsung dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap donatur bisa seketika langsung dilakukan. Contoh dari direct fundraising adalah dengan menggunakan direct mail , direct  advertising , telefundraising ,  presentasi  langsung  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan indirect fundraising adalah cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk- bentuk  fundraising  tanpa  memberikan  daya  akomodasi  lansung  terhadap  respon  donatur  seketika. Contoh  dari indirect  fundraising adalah  penyelenggaraan  event,  menjalin  relasi,  dan  juga  dengan mediasi  kepada  para  tokoh  terkemuka  (Kementrian  Agama  Republik  Indonesia,  2013).  Pada umumnya  kedua  metode  penghimpunan  tersebut  memiliki  kelebihan  dan  tujuannya  masing-masing. Jika  hanya  mengandalkan direct  fundraising, lembaga  wakaf  terkesan  kurang  inovasi  dan  tidak fleksibel,  sedangkan  jika  hanya  menggunakan indirect  fundraising ,  calon  waqif  akan  sulit mendonasikan  wakafnya  Maka  diperlukan  stratagi  yang  sesuai  dalam  melakukan  penghimpunan wakaf tunai (Afdhal & Faizah, 2017).

## III. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Deskriptif  digunakan  untuk  menjabarkan  kondisi  atau  serangkaian  proses,  yang  hanya  menjelaskan apa yang terjadi dan tidak menjelaskan apakah yang terjadi itu  memiliki dampak yang  baik (positif) atau tidak  baik  (negatif)  (Ferdinand,  2014).  Penelitian  kuantitatif  dengan  format deskriptif  memiliki tujuan  untuk  menjelaskan  berbagai  situasi  atau  berbagai  variabel  yang  muncul  dimasyarakat berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2011).
Pemilihan  responden  ahli  dalam  penelitian  ini  ditinjau  dengan  mempertimbangkan pengalaman dan juga pemahaman responden ahli terhadap kondisi penghimpunan wakaf di Indonesia. Responden  ahli  berasal  dari  berbagai  macam  institusi  seperti  lembaga  pengelola  wakaf,  regulator terkait  wakaf,  dan  juga  akademisi  dari  berbagai  universitas.  Dalam  analisis  menggunakan  AHP jumlah  responden  ahli  tidak  menjadi  patokan  validitas  suatu  penelitian  (Ascarya,  2005).  Berikut merupakan  daftar  responden  ahli  yang  melakukan  penilaian  terhadap  masalah  dan  prioritas  solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia:
Tabel 1. Nama dan Institusi Responden Ahli No Nama Responden Ahli Institusi 1 . Imam Teguh Saptono Badan Wakaf Indonesia 2 . Nur S. Buchori Badan Wakaf Indonesia 3 . Muhammad Hasanudin UIN Sunan Gunung Djati 4 . Cupian Universitas Padjadjaran 5 . Khalifah Muhammad Ali Institut Pertanian Bogor 6 . Nur Efendi Rumah Zakat 7 . Soleh Hidayat Rumah Zakat 8 . Mohd Bokhari bin Mat Doa Yayasan Wakaf Malaysia 9 . Hanim Idzura Yayasan Wakaf Malaysia
Sumber: data diolah
Penelitian  ini  menggunakan  metode Analytic  Hierarchy  Process (AHP).  AHP  merupakan model  yang  fleksibel  dengan  mengakomodir  kesempatan  dan  peluang  baik  bagi  individu  maupun kelompok  untuk  membentuk  sebuah  gagasan  serta  mendefinisikan  persoalan  dengan  menggunakan pendapat masing-masing dan nantinya mendapatkan hasil pemecahan yang diinginkan (Saaty, 1993). AHP memiliki 3 prinsip-prisip dasar sebagai berikut:
1. Menguraikan  dan  menggambarkan  secara  hierarkis  atau  memecah-mecah  persoalan  menjadi elemen-elemen yang terpisah-pisah
2. Menentukan urutan peringkat elemen-elemen berdasarkan kepentingannya
3. Konsistensi  logis  atau  menjamin  bahwa  semua  elemen  dikelompokkan  secara  logis  diberi peringkat secara konsisten berdasarkan kriteria yang logis.
Pendekatan AHP pada penelitian ini digunakan karena AHP memiliki 4 aksioma yang perlu diperhatikan (Permadi, 1992):
1. Reciprocal  Comparison ,  pengambil  keputusan  harus  membuat  perbandingan  dan  menyatakan preferensinya. Preferensinya tersebut harus memenuhi syarat respirokal yaitu jika A lebih disukai dari B dengan skala x, maka B lebih disukai dari A dengan skala 1/x.
2. Homogenety ,  preferensi  seseorang  harus  dinyatakan  dalam  skala  terbatas  atau  dapat  diartikan elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain.
3. Independence , preferensi dinyatakan dengan memberikan asumsi bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh  alternatif-alternatif  yang  ada  melainkan  oleh  objektif  secara  keseluruhan.  Ini  menunjukkan bahwa  pola  pengaruh  dalam  AHP  adalah  searah  ke  atas  atau  elemen-elemen  dalam  satu  level tergantung oleh elemen-elemen dalam level diatasnya.
4. Expectations , artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap.
Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini menggunakan  teknik-teknik sebagai berikut:
1. Studi  kepustakaan,  merupakan  teknik  menggumpulkan  data  dari  berbagai  sumber  relevan  yang terpercaya seperti jurnal, buku, artikel, website, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan wakaf tunai. Studi kepustakaan digunkan untuk aspek-aspek yang akan diteliti. Literatur yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Daftar Sumber Literatur No Aspek Instrumen Sumber Masalah Solusi 1 Regulator • Kurang kuatnya peraturan mengenai wakaf tunai • Memperkuat peraturan tentang wakaf Hasim et al. (2016), Rusydiana & Devi (2017), Ali et al. (2018), Putra (2019), Huda et al. (2017), Fitri & Wilantoro (2018), Mukhalad
(2020)
• Terbatasnya database wakaf • Meningkatkan sosialisasi hukum dan program wakaf pemerintah • Kurangnya sinergitas antar lembaga pendukung wakaf • Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait wakaf
2 Pengelola • Tidak semua nazir memiliki kompetensi yang baik • Meningkatkan Profesionalitas Nazir Hasim et al. (2016), Huda et al. (2017), Rusydiana & Devi (2017), Aziz (2017), Ali et al. (2018), Fitri & Wilantoro (2018), Firdaus et al. (2019), Huda et al. (2014), Amadea & Nafis (2017) • Tidak semua lembaga wakaf mempublikasikan laporan • Laporan disajikan dengan baik dan mudah dipahami • Beberapa informasi yang sulit diakses • Mempublikasikan pengelolaan wakaf dengan transparan 3 Promosi • Belum intensnya iklan wakaf di media sosial • Mengoptimalkan Digital marketing Haura et al. (2016), Yuliafitri & Rivaldi (2017), Sudarsono (2013) • Lembaga wakaf yang belum dikenal • Melakukan kampanye kreatif mengenai wakaf 4 Program • Belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf • Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi atau Website Zaimah (2017), Rusydiana & Devi (2017), Hasan (2008), Fitri & Wilantoro (2018) • Kurangnya inovasi terhadap program wakaf tunai • Memberikan inovasi terhadap program lembaga 5 Masyarakat • Mindset masyarakat mengenai wakaf tunai • Meningkatkan sosialisasi terkait wakaf tunai Hasim et al. (2016), Rusydiana & Devi (2017), Berakon et al. (2017), Huda et al. (2017), Fitri & Wilantoro (2018),
Haura et al. (2016), Saadati (2016), (Affandi & Nufus, 2010), (Man, 2015) • Masyarakat yang kurang mendapatkan literasi wakaf • Memberikan literasi mengenai wakaf tunai kepada masyarakat • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf tunai • Mempermudah akses informasi wakaf tunai • Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf tunai • Memperkenalkan dan menjaga nama baik lembaga wakaf tunai
Sumber: data diolah
2. Wawancara  dengan  kuisioner,  kuesioner  digunakan  sebagai  alat  untuk  memberikan  kemudahan dalam  wawancara.  Kuesioner  akan  memberikan  acuan  dimana  pewawancara  dapat  mudah mencatat  jawaban.  Kuesioner  juga  berfungsi  agar  wawancara  berjalan  dengan  teratur  (Hague, 1995). Wawancara dilakukan dengan responden ahli yang dituliskan dalam tabel 1.
Berikut  merupakan  tahapan-tahapan  dalam  menggunakan  metode  AHP  (Tanjung  &  Devi, 2013):
1. Konstruksi Model
Kontruksi  model  disusun  berdasarkan literature  review secara  teori  maupun  empiris  dan memberikan  pertanyaan  kepada  responden  ahli  serta  dengan  wawancara  mendalam untuk mengkaji informasi secara lebih inti untuk mendapatkan permasalahan sebenarnya.
2. Kuantifikasi Model
Tahap  kuantifikasi  model  menggunakan  pertanyaan  dalam  kuesioner  berupa  perbandingan pasangan antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar tingkat kepentingannya dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Skala yang digunakan memiliki rentang dari 1-9 sebagai berikut:
Tabel 3. Perbandingan Skala Penilaian
i Skala Penilaian Verbal i Skala Numerik Amat sangat lebih besar derajat kepentingannya 9 i Antara 7 sampai 9 8 i Sangat lebih besar derajat kepentingannya 7 i Antara 5 sampai 7 6 i Lebih besar derajat kepentingannya 5 i Antara 3 sampai 5 4 i Sedikit lebih besar derajat kepentingannya 3 i
Antara 1 sampai 3 2 i Sama besar derajat kepentingannya 1 i
Sumber: Data diolah
3. Analisis Hasil
a. Geometric Mean
Geometric  Mean digunakan  untuk  mengetahui  hasil  penilaian  dari  para  responden  ahli  dan menentukan  hasil  pendapat  pada  satu  kelompok.  Pertanyaan  berupa  perbandingan  dari responden yang dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus.
b. Rater Agreement
Rater  agreement merupakan  ukuran  yang  menunjukkan  tingkat  persetujuan  para  responden ahli (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Alat yang digunakan untuk mengukur rater  agreement adalah Kendall‟s  Coefficient  of  Concordance (W;0  <  W≤  1).  W=1 menunjukan  kesesuaian  yang  sempurna.  Untuk  menghitung  nilai  W,  yang  pertama  kali dihitung  adalah  dengan  memberikan  peringkat  pada  setiap  jawaban  kemudian menjumlahkannya.  Berikut  ini  merupakan  tabel  penilaian Kendall‟s  Coefficient  of Concordance.
Tabel 4. Interprestasi Nilai W W Keterangan 0 i. Tidak ditemukan Kesepakatan 0.10 i. Kesepakatan Lemah 0.30 i. Kesepakatan Sedang 0.60 i. Keepakatan Kuat 1.00 i.

## Kesepakatan Sempurna
Dikarekanakan  model  AHP  menggunakan  persepsi  manusia  sebagai  inputnya,  tidak  adanya konsistensi  mutlak  menjadi  salah  satu  asumsi  utama  dalam  model  ini.  Keputusan  manusia  sebagian didasari  oleh  logika  dan  sebagiannya  lagi  didasarkan  pada  unsur-unsur  selain  logika  seperti pengalaman,  perasaan,  intuisi  dan  juga  unsur  lainnya,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pengambilan keputusan ini tidak mengharuskan syarat konsistensi mutlak (Permadi, 1992).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

## Hasil Penelitian Aspek Masalah

## Masalah Aspek Regulator
Masalah  aspek  regulator  membahas  mengenai  permasalahan-permasalahan  penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi peraturan dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terdapat 3 prioritas masalah dalam aspek regulator yaitu:
1. Kurang kuatnya peraturan mengenai wakaf tunai
2. Terbatasnya database wakaf
3. Kurangnya sinergitas antar lembaga pendukung wakaf
Dari  masalah-masalah  tersebut,  para  responden  ahli  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut.  Berikut merupakan hasil perhitungan Geomentric Mean (Gmk) yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:
Tabel 5.
Geometric Mean Masalah Aspek Regulator Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0.4 0.429 0.091 0.333 0.163 0.085 0.122 0.238 0.429 0.213 2 0.4 0.429 0.455 0.333 0.297 0.271 0.32 0.137 0.143 0.287 3 0.2 0.143 0.455 0.333 0.54 0.644 0.558 0.625 0.429 0.393

## Sumber: data diolah
Dari  ketiga  masalah  penghimpunan  wakaf  tunai  pada  aspek  regulator  tersebut,  berdasarkan
Gmk  yang  diperoleh  dari  9  expert  yang  diwawancarai  menunjukan  bahwa  indikator  kurangnya sinergitas  antar  lembaga  memperoleh  nilai  tertinggi  yaitu  0.393.  Sinergitas  antar  lembaga  dirasa kurang  berasa  karena  masih  terdapat  persaingan  secara  tidak  langsung.  Masalah  selanjutnya  adalah indikator  terbatasnya  database  wakaf  dengan  Gmk  0.287.  Database  wakaf  di  Indonesia  yang  belum terpusat menyebabkan kurang terlihatnya aset-aset wakaf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan  yang  terakhir  adalah  kurangkuatnya  peraturan  mengena  wakaf  dengan  Gmk  sebesar  0.213. Selanjutnya,  nilai  W  yang  dihasilkan  adalah  sebesar  0.605  menunjukan  bahwa  penilaian  atau pendapat responden ahli memiliki kesesuaian yang cenderung kuat.

## Masalah Aspek Pengelola
Masalah  dalam  aspek  pengelola  merupakan  permasalahan-permasalahan  penghimpunan wakaf  tunai  di  Indonesia  dalam  aspek  pengelola  (nazir).  Berdasarkan  studi  kepustakaan  dan wawancara, penulis mendapatkan 3 indikator sebagai berikut:
1. Tidak semua nazir memiliki kompetensi yang baik
2. Tidak semua lembaga wakaf mempublikasikan laporan
3. Beberapa informasi yang sulit diakses
Dari  masalah-masalah  tersebut,  para  responden  ahli  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:
Tabel 6.
Geometric Mean Masalah Aspek Pengelola Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0.54 0.429 0.4 0.2 0.32 0.125 0.625 0.163 0.333 0.308 2 0.163 0.429 0.4 0.4 0.588 0.125 0.238 0.297 0.333 0.299 3 0.297 0.143 0.2 0.4 0.122 0.75 0.137 0.54 0.333 0.270

## Sumber: data diolah
Dari ketiga masalah dalam aspek pengelola, berdasarkan pendapat responden ahli yang dirata- ratakan muncullah nilai Gmk sebesar 0.308 terhadap indikator tidak semua nazir memiliki kompetensi yang  baik.  Hal  itu  juga  menunjukan  bahwa  indikator  tersebut  menjadi  indikator  yang  paling bermasalah diantara indikator yang lainnya. Indikator yang bermasalah berikutnya adalah tidak semua lembaga mempulikasikan laporan dengan nilai Gmk sebesar 0.299 dan yang terakhir adalah indikator informasi  yang  sulit  diakses  dengan  Gmk  sebesar  0.270.  Nilai  W  yang  dihasilkan  adalah  sebesar 0.004 menunjukan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli.

## Masalah Aspek Promosi
Masalah dalam aspek promosi merupakan permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi promosi lembaga wakaf. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 2 indikator berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara sebagai berikut:

## 1. Belum intensnya iklan wakaf di media sosial
2. Lembaga wakaf yang belum dikenal
Berdasarkan  2  masalah  tersebut,  para  responden  ahli  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:
Tabel 7. Geometric Mean Masalah Aspek Promosi Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0.667 0.5 0.667 0.667 0.667 0.25 0.25 0.75 0.5 0.510 2 0.333 0.5 0.333 0.333 0.333 0.75 0.75 0.25 0.5 0.423

## Sumber: data diolah
Dalam  aspek  masalah  promosi,  belum  intensnya  iklan  wakaf  di  media  sosial  menjadi indikator  yang  paling  menjadi  masalah  dalam  penghimpunan  wakaf  di  Indonesia  dengan  nilai  Gmk sebesar 0.51. Indikator tersebut memiliki jarak yang tidak begitu jauh dengan indikator lainnya yaitu lembaga wakaf yang belum dikenal dengan Gmk 0.423. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.049
menunjukan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli.

## Masalah Aspek Program
Masalah dalam aspek program merupakan permasalahan-permasalahan penghimpunan wakaf tunai  di  Indonesia  dari  segi  program  lembaga  wakaf.  Dalam  aspek  ini  penulis  mendapatkan  2 indikator berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara sebagai berikut:
1. Belum semua lembaga mendigitalisasi pengimpunan wakaf

## 2. Kurangnya inovasi terhadap program wakaf tunai
Berdasarkan  2  masalah  tersebut,  para  responden  ahli  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:
Tabel 8.
Geometric Mean Masalah Aspek Promosi Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0.5 0.5 0.667 0.5 0.75 0.75 0.25 0.667 0.5 0.540 2 0.5 0.5 0.333 0.5 0.25 0.25 0.75 0.333 0.5 0.410

## Sumber: data diolah
Belum  semua  lembaga  mendigitalisasi  penghimpunan  wakaf  menjadi  masalah  paling  utama dalam  aspek  program.  Indikator  tersebut  mendapatkan  nilai  Gmk  sebesar  0.540.  Kurangnya  inovasi terhadap  program  wakaf  tunai  mendapatkan  Gmk  sebesar  0.410  hasil  dari  pengolahan  data  yang diperoleh  dari  responden ahli  penelitian.  Nilai W  yang  dihasilkan  sebesar 0.198  menunjukan bahwa penilaian atau pendapat responden ahli memiliki kesesuaian yang cenderung lemah

## Masalah Aspek Masyarakat
Masalah  dalam  aspek  masyarakat  merupakan  permasalahan-permasalahan  penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi masyarakat secara umum. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 4 indikator sebagai berikut:
1. Mindset masyarakat mengenai wakaf tunai
2. Masyarakat yang kurang mendapatkan literasi wakaf
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf tunai
4. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf tunai
Dari  masalah-masalah  tersebut,  para  responden  ahli  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:
Tabel 9. Geometric Mean Masalah Aspek Promosi Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0.333 0.313 0.4 0.143 0.095 0.143 0.167 0.351 0.286 0.223 2 0.167 0.313 0.2 0.286 0.277 0.286 0.473 0.189 0.143 0.244 3 0.167 0.313 0.2 0.286 0.16 0.286 0.073 0.351 0.286 0.216 4 0.333 0.063 0.2 0.286 0.467 0.286 0.284 0.109 0.286 0.224

## Sumber: data diolah
Empat indikator masalah tersebut merupakan masalah yang dijumpai dikalangan masyarakat. Masyarakat  yang  kurang  mendapatkan  literasi  wakaf  menjadi  masalah  terbesar  dengan  nilai  Gmk sebesar  0.244.  Selanjutnya,  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pengelolaan  wakaf  tunai menjadi masalah terbesar kedua dengan nilai Gmk sebesar 0.224. mindset masyarakat terhadap wakaf tunai mendapatkan  Gmk  sebesar  0.223.  Selanjutnya yang terakhir, kurangnya  kesadaran  masyarakat terhadap wakaf tunai mendapatkan nilai Gmk terendah yaitu sebesar 0.216. Nilai W yang dihasilkan adalah  sebesar  0.015  menunjukan  bahwa  tidak  ada  kesepakatan  pada  penilaian  atau  pendapat responden ahli.

## Masalah Aspek Secara Keseluruhan
Secara keseluruhan, dengan melakukan rata-rata kepada penilaian yang dilakukan responden ahli,  indikator  yang  dianggap  paling  bermasalah  adalah  belum  semua  lembaga  mendigitalisasi penghimpunan wakaf dengan Gmk sebesar 0.085. Indikator yang dianggap bermasalah kedua secara keseluruhan adalah indikator masyarakat yang kurang mendapatkan literasi dengan nilai Gmk sebesar 0.071.  Untuk  indikator  yang  dianggap  paling  bermasalah  ketiga  adalah  kurangnya  inovasi  terhadap program  wakaf  di  Indonesia  dengan  Gmk  0.070.  Untuk  indikator  yang  dianggap  paling  tidak bermasalah  atau  indikator  yang  mendapatkan  Gmk  yang  terkecil  adalah  kurang  kuatnya  peraturan mengenai  wakaf  dengan  Gmk  sebesar  0.040.  Indikator  yang  dianggap  paling  tidak  bermasalah berikutnya  adalah  tidak  semua  nazir  memiliki  kompetensi  yang  baik  dengan  Gmk  0.043.  Indikator yang  memiliki  nilai  Gmk  paling  rendah  ketiga  adalah  lembaga  wakaf  yang  belum  dikenal  dengan Gmk  0.047.  Nilai  W  yang  dihasilkan  adalah  sebesar  0.011,  hal  ini  menunjukan  bahwa  tidak  ada kesepakatan  pada  penilaian  atau  pendapat  responden  ahli.  Berikut  merupakan  grafik  yang menunjukan hasil Gmk dari setiap indikator:
Sumber: data diolah
Gambar 1.
Geometric Mean Masalah Secara Keseluruhan

## Masalah Secara Umum
Pada  bagian  masalah  secara  umum,  responden  ahli  diberikan  kolom  khusus  yang  hanya berisikan daftar aspek-aspek yang telah dipilih. Penilaian responden ahli bisa jadi tidak mengacu pada indikator-indikator  permasalahan  yang  sudah  dinilai  sebelumnya.  Ada  penilaian  khusus  yang dilakukan dan berdasarkan acuan secara umum. Berikut merupakan hasil Gmk dari 9 ahli responden:
Tabel 10.
Geometric Mean Masalah secara umum Responden Penilaian Regulator Pengelola Promosi Program Masyarakat 1 0.222 0.111 0.222 0.222 0.222 2 0.343 0.129 0.055 0.129 0.343 3 0.298 0.298 0.158 0.158 0.089 4 0.125 0.125 0.25 0.25 0.25 5 0.263 0.419 0.061 0.097 0.16 6 0.467 0.194 0.073 0.194 0.073 7 0.16 0.097 0.263 0.419 0.062 8 0.403 0.137 0.08 0.244 0.137 9 0.369 0.206 0.109 0.109 0.206 Geometric Mean 0.273 0.170 0.119 0.184 0.148

## Sumber: data diolah
Secara  umum,  aspek  yang  dianggap  paling  bermasalah  terhadap  penghimpunan  wakaf  di Indonesia  adalah  aspek  regulator  dengan  Gmk  sebesar  0.273.  untuk  aspek  yang  dianggap  paling
0,040 0,057 0,062 0,043 0,051 0,048 0,057 0,047 0,085 0,070 0,066 0,071 0,062 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 Kurang kuatnya peraturan Terbatasnya database Kurangnya sinergitas antar lembaga Tidak semua Nazhir berkompetensi baik Tidak semua lembaga mempublikasikan laporan Beberapa informasi yang sulit diakses Belum intensnya iklan di media sosial Lembaga wakaf yang belum dikenal Belum semua lembaga mendigitalisasi… Kurangnya inovasi terhadap program Mindset masyarakat Masyarakat yang kurang mendapat literasi Kurangnya kesadaran
bermasalah  berikutnya  adalah  aspek  program  dengan  Gmk  0.184.  Aspek  yang  dianggap  paling bermasalah  yang  ketiga  adalah  aspek  pengelola dengan  nilai  Gmk sebesar  0.170.  Untuk  aspek yang menempati urutan ke empat adalah aspek masyarakat yang memilki nilai Gmk sebesar 0.148. Untuk aspek yang terakhir atau aspek yang dianggap paling tidak bermasalah adalah aspek promosi dengan Gmk sebesar 0.119.  Nilai W  yang dihasilkan adalah sebesar 0.15 menunjukan bahwa penilaian atau pendapat  subjek  memiliki  kesesuaian  yang  cenderung  lemah.  Berikut  merupakan  grafik  Gmk  dari aspek-aspek yang dianggap memiliki masalah:
Sumber: data diolah
Gambar 2.

## Geometric Mean Masalah Secara Umum

## Hasil Penelitian Aspek Solusi

## Prioritas Solusi Aspek Regulator
Prioritas solusi aspek regulator membahas mengenai solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di  Indonesia  dari  segi  peraturan  dan  kebijakan  pemerintah.  Dalam  aspek  ini  penulis  mendapatkan  3 solusi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:
1. Memperkuat peraturan pemerintah tentang wakaf
2. Meningkatkan sosialisasi hukum dan program wakaf pemerintah
3. Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait wakaf
Dari  solusi-solusi  tersebut,  para  responden  ahli  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan dihitung  Gmk  dari  ketiga  masalah  tersebut.  Berikut  merupakan  hasil  perhitungan  Gmk  yang  sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:
Tabel 11.
Geometric Mean Solusi Aspek Regulator Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5
6 7 8 9 1 0.5 0.333 0.54 0.333 0.163 0.429 0.163 0.333 0.4 0.329 2 0.25 0.333 0.163 0.333 0.297 0.429 0.297 0.333 0.2 0.282 3 0.25 0.333 0.297 0.333 0.54 0.143 0.54 0.333 0.4 0.329

## Sumber: data diolah
Dari  ketiga  solusi  yang  terpilih  tersebut,  solusi  yang  di  prioritaskan  adalah  solusi  dengan memperkuat  lembaga  dan  kerjasama  antar  lembaga  yang  sama-sama  memiliki  nilai  Gmk  0.329. Walaupun setiap expert memberikan nilai yang berbeda, tetapi hasil yang diperoleh setelah dibulatkan adalah  sama.Solusi  prioritas  yang  terakhir  adalah  sosialisasi  peraturan  hukum  dan  program  wakaf pemerintah dengan Gmk 0.282. Nilai W yang dihasilkan adalah sebesar 0.016 menunjukan tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli

## Prioritas Solusi Aspek Pengelola
Prioritas solusi aspek pengelola membahas mengenai solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia aspek pengelola wakaf atau nazir. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 3 solusi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

## 1. Meningkatkan Profesionalitas Nazir
2. Laporan disajikan dengan baik dan mudah dipahami
0,273 0,170 0,119 0,184 0,148 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Regulator Pengelola Promosi Program Masyarakat
3. Mempublikasikan pengelolaan wakaf dengan transparan
Berdasarkan solusi-solusi tersebut, selanjutnya para responden ahli memberikan penilaian dan dihitung  Gmk  dari  ketiga  masalah  tersebut.  Berikut  merupakan  hasil  perhitungan  Gmk  yang  sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:
Tabel 12.
Geometric Mean Solusi Aspek Pengelola Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0.5 0.333 0.54 0.333 0.54 0.726 0.637 0.4 0.429 0.477 2 0.25 0.333 0.297 0.333 0.297 0.102 0.258 0.2 0.143 0.231 3 0.25 0.333 0.163 0.333 0.163 0.172 0.105 0.4 0.429 0.236

## Sumber: data diolah
Prioritas  solusi  pada  aspek  pengelola  berdasarkan  tiga  solusi  tersebut  adalah  dengan meningkatkan  profesionalitas  nazir  dengan  nilai  Gmk  sebesar  0.477.  Prioritas  selanjutnya  adalah informasi pengelolaan yang transparan yang memiliki nilai yang cukup berbeda jauh dengan prioritas sebelumnya  yaitu  0.236.  Prioritas  yang  terakhir,  memiliki  nilai  yang  tidak  terlalu  jauh  dengan prioritas  kedua  dengan  nilai  0.231  yaitu  laporan  yang  baik  dan  mudah  dipahami.  Nilai  W  yang dihasilkan  berdasarkan  perhitungan  adalah  sebesar  0.695,  hal  ini  menunjukan  bahwa  penilaian  atau pendapat responden ahli memiliki kesesuaian yang cenderung kuat

## Prioritas Solusi Aspek Promosi
Prioritas solusi aspek promosi membahas mengenai solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi promosi lembaga wakaf. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 2 solusi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

## 1. Mengoptimalkan Digital marketing
2. Melakukan kampanye kreatif tentang wakaf
Berdasarkan  2  masalah  tersebut,  para  responden  ahli  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan dihitung Geometric Mean (Gmk) dari ketiga masalah tersebut. Berikut merupakan hasil perhitungan Gmk yang sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:
Tabel 13.
Geometric Mean Solusi Aspek Promosi Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0.333 0.667 0.667 0.5 0.75 0.5 0.25 0.333 0.333 0.451 2 0.667 0.333 0.333 0.5 0.25 0.5 0.75 0.667 0.667 0.487

## Sumber: data diolah
Melakukan  kampanye  kreatif  merupakan  solusi  yang  diprioritaskan  berdasarkan  hasil akumulasi  penilaian  subjek.  Kampanye  kreatif  mendapatkan  nilai  Gmk  0.487.  Tidak  berbeda  jauh dengan  kampanye  kreatif,  prioritas  solusi  selanjutnya  adalah  mengoptimalkan  digital  marketing. Berdasarkan Gmk yang diperoleh dari para expert, mengoptimalkan digital marketing memiliki nilai Gmk  sebesar  0.451.  Nilai  W  yang  dihasilkan  adalah  sebesar  0.012  menunjukan  bahwa  tidak  ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli.

## Prioritas Solusi Aspek Program
Prioritas solusi aspek program membahas mengenai solusi-solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia dari segi program lembaga wakaf. Dalam aspek ini penulis mendapatkan 2 solusi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi atau Website
2. Memberikan inovasi terhadap program lembaga
Berdasarkan  2  masalah  tersebut,  para  responden  ahli  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan dihitung  Gmk  dari  ketiga  masalah  tersebut.  Berikut  merupakan  hasil  perhitungan  Gmk  yang  sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:

## Tabel 14.
Geometric Mean Solusi Aspek Program Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0.5 0.5 0.667 0.333 0.667 0.25 0.25 0.667 0.5 0.451 2 0.5 0.5 0.333 0.667 0.333 0.75 0.75 0.333 0.5 0.493

## Sumber: data diolah
Dalam  aspek  program,  solusi  yang  diprioritaskan  oleh  para  subjek  adalah  inovasi  program lembaga dengan nilai Gmk sebesar 0.493. Prioritas selanjutnya adalah penghimpunan wakaf melalui aplikasi  atau  website  yang  memiliki  nilai  Gmk  yang  tidak  berbeda  jauh  dengan  inovasi  program lembaga  yaitu  sebesar  0.451.  Perhitungan rater  agreement menghasilkan  nilai  W  sebesar  0.049 menunjukan bahwa tidak ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responde ahli.

## Prioritas Solusi Aspek Masyarakat
Prioritas  solusi  aspek  masyarakat  membahas  mengenai  solusi-solusi  penghimpunan  wakaf tunai  di  Indonesia  dalam  aspek  masyarakat.  Dalam  aspek  ini  penulis  mendapatkan  4  solusi  dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:
1. Meningkatkan sosialisasi terkait wakaf tunai
2. Memberikan literasi mengenai kepada masyarakat
3. Mempermudah akses informasi mengenai wakaf tunai
4. Memperkenalkan dan menjaga nama baik lembaga wakaf tunai
Berdasarkan  4  masalah  tersebut,  para  responden  ahli  selanjutnya  memberikan  penilaian  dan dihitung  Gmk  dari  ketiga  masalah  tersebut.  Berikut  merupakan  hasil  perhitungan  Gmk  yang  sudah diolah berdasarkan pendapat 9 responden ahli:
Tabel 15.
Geometric Mean Solusi Aspek Masyarakat Penilaian Responden Geometric Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0.25 0.143 0.277 0.25 0.16 0.2 0.277 0.143 0.25 0.210 2 0.25 0.286 0.16 0.25 0.277 0.2 0.467 0.286 0.25 0.259 3 0.25 0.286 0.095 0.25 0.095 0.2 0.16 0.286 0.25 0.193 4 0.25 0.286 0.467 0.25 0.467 0.4 0.095 0.286 0.25 0.280

## Sumber: data diolah
Dari keempat solusi tersebut, solusi yang di prioritaskan oleh subjek secara akumulasi adalah memperkenalkan dan menjaga nama baik lembaga  yang memiliki nilai Gmk sebesar 0.280. Prioritas solusi  selanjutnya  adalah  literasi  kepada  masyarakat  yaitu  sebesar  0.259.  Solusi  yang  ketiga  yang diprioritaskan adalah sosialisasi mengenai wakaf tunai kepada masyarakat yang memiliki nilai Gmk yang  tidak  terpaut  jauh  dengan  prioritas  solusi  sebelumnya  yaitu  sebesar  0.210.  Solusi  yang  di prioritaskan terakhir adalah dengan mempermudah akses informasi terhadap wakaf dengan nilai Gmk sebesar  0.193.  Nilai  W  yang  dihasilkan  adalah  sebesar  0.056  menunjukan  bahwa  tidak  ada kesepakatan pada penilaian atau pendapat responden ahli.

## Prioritas Solusi secara Keseluruhan
Perhitungan  rater  agreement  menghasilkan  nilai  W  sebesar  0.01  menunjukan  bahwa  tidak adanya  kesepakatan  pada  penilaian  responden  ahli.  Secara  keseluruhan  terdapat  14  solusi  yang dirangkum  penulis  Dari  ke  14  solusi  tersebut,  solusi  yang  paling  diprioritaskan  secara  keseluruhan adalah  Meningkatkan  profesionalitas  nazir  yang  memiliki  nilai  Gmk  sebesar  0.087.  Prioritas selanjutnya  adalah  kerjasama  antar  lembaga  yang  berkaitan  dengan  wakaf  yang  memiliki  nilai  yag tidak berbeda jauh dengan prioritas solusi penghimpunan pertama yaitu sebesar 0.085. Untuk prioritas solusi yang ketiga, diperoleh nilai 0.083 untuk memperkuat peraturan wakaf.
Solusi yang diprioritaskan paling akhir atau berdasarkan nilai Gmk terendah adalah lembaga harus  membuat  laporan  yang  baik  dan  mudah  dipahami  yaitu  dengan  Gmk  sebesar  0.040.  Sebelum solusi  tersebut,  solusi  yang  diprioritaskan  adalah  informasi  pengelolaan  yang  transparan,  yang memiliki nilai yang tidak berbeda jauh dengan laporan yang baik dan mudah dipahami yaitu sebesar 0.042. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan penilaian terhadap solusi-solusi tersebut:
Sumber: Data diolah
Gambar 3.

## Geometric Mean Solusi Secara Keseluruhan

## Prioritas Solusi Umum
Pada  bagian  ini,  responden  ahli  diberikan  kolom  khusus  yang hanya  berisikan  daftar  aspek- aspek  yang  telah  dipilih.  Penilaian  responden  ahli  bisa  jadi  tidak  mengacu  pada  indikator-indikator permasalahan yang sudah dinilai sebelumnya. Ada penilaian khusus yang dilakukan dan berdasarkan acuan secara umum. Berikut merupakan hasil Gmk dari 9 ahli responden:
Tabel 16.
Geometric Mean Solusi secara umum Responden Penilaian Regulator Pengelola Promosi Program Masyarakat 1 0.222 0.222 0.222 0.111 0.222 2 0.26 0.082 0.138 0.26 0.26 3 0.349 0.184 0.184 0.098 0.184 4 0.286 0.143 0.143 0.143 0.286 5 0.263 0.419 0.097 0.16 0.062 6 0.273 0.273 0.091 0.273 0.091 7 0.061 0.097 0.263 0.419 0.16 8 0.143 0.143 0.286 0.286 0.143 9 0.222 0.111 0.222 0.222 0.222 Geometric Mean 0.210 0.164 0.170 0.198 0.164

## Sumber: data diolah
Solusi  secara  umum  diprioritaskan  kepada  aspek regulator.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan melihat gambar 4.20 yang menunjukan bahwa aspek regulator menjadi prioritas solusi penghimpunan wakaf  tunai  di  Indonesia  dengan  memiliki  Gmk  0.210.  Solusi  selanjutnya  yang  menjadi  prioritas adalah aspek program  dengan nilai Gmk sebesar 0.198. Prioritas solusi ketiga berdasarkan penilaian didapatkan  oleh  aspek promosi  dengan  Gmk  sebesar 0.170.  Prioritas  keempat  dan  kelima  atau yang terakhir memiliki nilai Gmk yang sama yaitu sebesar 0.164 yang didapatkan oleh aspek pengelola dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut diperoleh dengan memberikan kolom khusus penilaian untuk aspek- aspek  tersebut  tanpa  pengaruh  dari  solusi-solusi  yang  ditawarkan  sebelumnya.  Nilai  W  yang dihasilkan  adalah  sebesar  0.02  menunjukan  bahwa  tidak  adanya  kesepakatan  pada  penilaian responden ahlo. Berikut ini merupakan hasil Gmk dari aspek-aspek solusi secara umum:
0,083 0,070 0,085 0,087 0,040 0,042 0,050 0,054 0,063 0,068 0,060 0,074 0,056 0,079 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 Memperkuat peraturan Sosialisasi hukum dan program wakaf pemerintah Kerjasama antar lembaga Meningkatkan profesionalitas Laporan yang baik dan mudah dipahami Informasi pengelolaan yang transparan Digital marketing Kampanye Kreatif Penghimpunan melalui Aplikasi atau Website Inovasi program lembaga Sosialisasi wakaf tunai Literasi kepada masyarakat Mempermudah akses informasi Memperkenalkan dan menjaga nama baik lembaga
Sumber: data diolah
Gambar 4
Geometric Mean Solusi Secara Umum
Pembahasan

## Pembahasan Aspek Masalah

## Masalah Aspek Regulator
Masalah terbesar dalam aspek regulator dalam penelitian ini yaitu kurangnya sinergitas antar lembaga pendukung wakaf. Pada saat ini, wakaf menjadi hal yang menarik bagi setiap instansi. Selain BWI  sebagai  nadzir  wakaf  dan  pemberi  aturan  wakaf  terdapat  berbagai  lembaga  lain  seperti  Bank Indonesia yang mengeluarkan WCP dan WLS. Selain itu juga KNEKS melirik wakaf sebagai potensi yang besar. Kementrian Agama sendiri memiliki divisi yang mengelola zakat dan wakaf. Stakeholder- stakeholder  itu  akan  berdampak  besar  pada  penghimpunan  wakaf  jika  sinergitas  antar  lembaga tersebut  dirancang  dengan  baik.  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  merupakan  institusi  yang  memiliki peran dalam memfasilitasi gerakan wakaf di Indonesia sehingga dapat lebih efektif dan produktif dan juga  berkonribusi  bagi  pembangunan  dan  perkembangan  Ekonomi  (Iswanto,  2016).  Selain  BWI, diharapkan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan wakaf seperti Bank Indonesia, Kementrian Agama,  DSN-MUI,  Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Uang  atau  dikenal  dengan  LKS- PWU dan lembaga lainnya dapat bersinergi untuk mengembangkan potensi wakaf tunai yang ada di Indonesia.  Peran regulasi  dalam  penerapan  manajemen  wakaf  harus berdampak pada  perkembangan wakaf  di  suatu  negara,  sehingga  wakaf  menjadi  salah  satu  instrument  filantropi  Islam  yang  dapat digunakan  sebagai  sumber  dana  umat  Islam  dan  juga  mampu  menggerakan  ekonomi  suatu  negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pertiwi et al., 2019).

## Masalah Aspek Pengelola
Dalam aspek pengelola, masalah terbesar yang didapatkan adalah tidak semua nazir memiliki kompetensi  yang  baik.  Terdadpat  tiga  jenis  nazir  di  Indonesia  berdasarkan  cara  pengelolaan wakafnya. Pertama, yaitu harta wakaf dikelola secara tradisional seperti ditempatkan pada sektor yang berkaitan erat dengan ibadah secara langsung, seperti pembangunan masjid, mushalla, madrasah, dan juga  kuburan.  Kedua,  cara  pengeloaannya  tradisional  tetapi  nazir  sudah  mulai  memahami  cara memproduktifkan  harta  wakaf  namun  tingkat  kemampuan  dan  manajerial  nazir  masih  terbatas.  Dan yang  terakhir  yang  ketiga,  harta  wakaf  dikelola  secara  professional.  Nazir  sudah  dapat memproduktifkan harta wakaf secara professional dan mandiri (Aziz, 2017). Hambatan produktifitas pengelolaan  tanah  wakaf  di  Indonesia  diantaranya  karena  sebagian  besar  adalah  berbentuk  masjid, selain itu juga karena terdapat beberapa  nazir yang tidak fokus mengelola asset wakaf karena bukan menjadi  pekerjaan  utama  dan  tidak  mendapatkan  upah  (Kuncorowati  et  al.,  2018).  Sebesar  apapun asset  wakaf  yang  dimiliki  bila  tidak  ditangani  oleh  nazir  yang  professional,  maka  aset  wakaf  tetap diam, dan tidak bergerak kearah prduktif. Manajemen pengelolaan wakaf tunai tidak dikelola dengan baik  dan  tidak  professional  maka  hasil  wakaf  tunai  tidak  akan  dirasakan  secara  maksimal  (Dahlan, 2018).

## Masalah Aspek Promosi
Masalah terbesar dalam aspek promosi adalah  belum intensnya iklan wakaf di media sosial. Promosi  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  penghimpunan  dan  pendayagunaan  wakaf  tunai (Yuliafitri  &  Rivaldi,  2017).  Iklan  merupakan  alat  promosi  yang  digunakan  untuk  menyampaikan pesan  produk  kepada  calon  pelanggan.  Islam  melarang  melebih-lebihkan  pesan  produk  dengan maksud  memikat  pengguna  atau  pembeli  (Hasan,  2010).  Media  sosial  menjadi  alat  untuk
0,210 0,164 0,170 0,198 0,164 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 Regulator Pengelola Promosi
Program Masyarakat
mensosialisasikan  wakaf  tunai.  Namun,  iklan-iklan  yang  ditawarkan  oleh  lembaga  wakaf  terkadang kurang tepat sasaran. Karena hanya beberapa masyarakat yang melihat iklan tersebut.

## Masalah Aspek Program
Dalam  aspek  program,  belum  semua  lembaga  melakukan  digitalisasi  penghimpunan  wakaf tunai  menjadi  masalah  dengan  nilai  terbesar.  Kemudahan  bertransaksi  wakaf  melalui  pemanfaatan jaringan  internet  dan  situs-situs  e-commerce  terpercaya  di  Indonesia  merupakan  pilihan  strategis untuk  mendapatkan  lebih  banyak  kontributor  atau  wakif  baik  secara  kolektif  ataupun  personal (Zaimah, 2017). Di Malaysia berdasarkan penelitian Jalil et al. (2017) disebutkan bahwa di Malaysia pembayaran  online  dan  metode  pembayaran  langsung  menjadi  prioritas  pertama  dan  kedua  cara pembayaran  wakaf  tunai.  Di  Indonesia,  KNEKS  mendorong  digitalisasi  pembayaran  wakaf  untuk dengan  sasaran  generasi  muda.  Dengan  kemudahan  membayar  wakaf  secara  digital,  diharapkan jumlah  generasi  milenial  yang  berkontribusi  akan  semakin  banyak.  Dengan  digitalisasi,  laporan pemanfaatan  wakaf  akan  jauh  lebih  transparan,  hal  ini  dapat    meningkatkan  kepercayaan  dari  para wakif  (Deviyana,  2019).  Digitalisasi  penghimpunan  wakaf,  mejadi  solusi  dalam  penghimpunan wakaf.  Namun  masih  banyak  lembaga  wakaf  yang  lebih  memilih  mempertahankan  cara  yang tradisional dengan menerima langsung secara tunai.

## Masalah Aspek Masyarakat
Masyarakat  yang  kurang  mendapatkan  literasi  wakaf  merupakan  masalah  terbesar  yang didapatkan. Umumnya masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tidak bergerak seperti tanah dan  bangunan  saja.  Wakaf  dalam  bentuk  tunai  dirasa  belum  dikenal  oleh  masyarakat  luas  karena belum tersosialisasikan dengan baik. Kekurang pahaman masyarakat akan hakikat serta makna wakaf mengakibatkan  masih  belum  banyaknya  masyarakat  yang  berartisipasi  dalam  wakaf  tunai.  Pada umumnya  ada  keterbatasan  pemahaman  umat  muslim  mengenai  wakaf,  baik  mengenai  harta  yang diwakafkan  dan  juga  peruntukannya  (Saadati,  2016).  Pengetahuan  akan  wakaf  tunai  mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk suatu perbedaan presepsi masyarakat terhadap wakaf tunai.  Perlu  adanya  sosialisasi  dan  promosi  dikalangan  masyarakat  (Handayani  &  Kurnia,  2015). Semakin  sedikit  informasi  yang  didapatkan  oleh  masyarakat,  maka  semakin  kecil  pula  intensi masyarakat untuk berwakaf. Informasi yang didapat tidak hanya ditentukan oleh frekuensi masyarakat dalam mengakses media-media komunikasi seperti media sosial, namun juga ditentukan oleh seberapa banyak dan seberapa berkualitas informasi yang disampaikan di dalamnya (Amadea & Nafis, 2017).

## Masalah Aspek Secara Keseluruhan
Dengan  menilai  masalah  secara  keseluruhan  tanpa  membagi  menjadi  beberapa  aspek, indikator  yang  dianggap  paling  bermasalah  adalah  belum  semua  lembaga  mendigitalisasi penghimpunan  wakaf.  Fokus  utama  penghimpunan  wakaf  tunai  adalah  bagaimana  pengelola  wakaf dapat berubah dari pengelolaan secara tradisional ke pengelolaan yang lebih professional dan modern dengan  strategi-strategi tertentu  yang telah direncanakan,  dirumuskan  dan  dipikirkan secara  matang. Namun  bukan  berarti  penghimpunan  dengan  cara  tradisional  harus  ditinggalkan.  Hakikatnya penghimpunan  dana  wakaf  tunai  bukan  hanya  untuk  mengumpulkan  uang  saja,  tetapi  sekaligus sebagai upaya yang dilakukan lembaga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Digitalisasi yang terus masuk dan mengubah pola hidup masyarakat menuntut lembaga untuk menyesuaikan perkembangan zaman  dan  memberikan  kemudahan  dalam  penghimpunan  wakaf  (Rahmawati  et  al.,  2021). Digitalisasi menjadi akan mempengaruhi pengimpunan wakaf tunai karena dapat dilakukan kapan dan dimana saja (Amaliyah et al., 2022).

## Masalah Secara Umum
Dari kelima aspek tersebut, didapatkan bahwa masalah terbesar terdapat pada aspek regulator. Pemerintah  selaku  regulator  memiliki  pengaruh  yang  sangat  signifikan  dalam  pengembangan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia secara umum. Regulasi yang disediakan diharapkan mampu memfasilitasi pengembangan wakaf tunai baik dari sisi kelembgaan maupun dari aspek-aspek lainnya pada  masa  yang  akan  datang  (Rusydiana,  2018).  Regulasi  wakaf  uang  dapat  dikategorikan  sebagai kehendak  kuat  regulator  dan  elit  penguasa  serta  bukan  cerminan  sebagai  sebuah  perilaku  dan kesadaran hukum di Masyarakat (Hilmi, 2012).

## Pembahasan Aspek Solusi

## Prioritas Solusi Aspek Regulator
Terdapat 2 solusi dengan nilai yang sama dalam aspek regulator, yaitu memperkuat peraturan pemerintah tentang wakaf dan memperkuat kerjasama antar lembaga pendukung wakaf. Pengelolaan wakaf  yang  baik  harus  diiringi  dengan  hukum  yang  baik.  Beberapa  kebijakan  mengenai  wakaf dibentuk  berdasarkan  pengalaman  yang  sudah  terjadi.  Peraturan  pemerintah  yang  kuat  mengenai wakaf akan berdampak pada produktivitas pemangku kepentingan wakaf. peraturan yang mendukung wakaf akan memperkuat penghimpunan wakaf di Indonesia. Anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah  mengenai  wakaf  juga  akan  menjadikan  wakaf  semakin  dikenal  oleh  masyarakat. Selanjutnya,  Wakaf  tunai  di  Indonesia  akan  terhimpun  dengan  baik  jika  lembaga-lembaga  terkait wakaf bekerja sama dengan baik. Pemerintah dapat mengakomodir kerjasama antar lembaga-lembaga yang  berhubungan  dengan  wakaf.  tersebut.  Kerjasama  diperlukan  agar  lembaga-lembaga  tersebut dapat meminimalisir biaya maupun tenaga juga agar dapat memberikan inovasi-inovasi yang bersifat kolaborasi.  Kerjasama  antar  lembaga  yang  berkaitan  dengan  wakaf  tunai  perlu  diperkuat.  Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto mengatakan sinergitas antar lembaga perlu diperkuat untuk mengoptimalkan  produktifitas  asset  wakaf  dengan  model  pemanfaatan  wakaf  produktif  (Sandy, 2018). Dengan menerbitkan Undang-undang tentang wakaf, pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap  wakaf.  Namun  undang-undang  tersebut  belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal,  karena masih  memerlukan  beberapa  peraturan  pelaksanaan  yang  diperintahkan  oleh  Undang-undang  ini (Susanto, 2016).

## Prioritas Solusi Aspek Pengelola
Meningkatkan  Profesionalitas  nazir  menjadi  prioritas  solusi  pada  aspek  pengelola  dalam menghimpun  dana  wakaf  tunai  di  Indonesia.  Nazir  harus  dapat  bertanggung  jawab  atas  harta  wakaf yang  dikelolanya.  Diperlukan  profesionalisme  yang  baik  untuk  mengelola  harta  wakaf  yang  di wakafkan  wakif.  Sertifikasi  nazir  akan  membantu  nazir  dalam  mengelola  harta  wakaf.  nazir  akan dilatih untuk memproduktifkan harta wakaf yang dikelolanya. Profesionalitas nazir dapat ditingkatkan melalui pembinaan dan pendampingan nazir. Berdasarkan penelitian Ali et al. (2018), Pembinaan dan pendampingan  nazir  perlu  dilakukan  karena  tugas  dan  tanggung  jawab  nazir  yang  cukup  berat. Dengan  dilaksanakannya  pembinaan  serta  pendampingan  terhadap  nazir  yang  intensif  diharapkan kompetensi dan profesionalitas para nazir meningkat sehingga dapat mengelola dan mengembangkan wakaf dengan lebih produktif dan juga optimal.

## Prioritas Solusi Aspek Promosi
Dalam aspek promosi, prioritas solusi yang mendapatkan nilai paling besar adalah melakukan kampanye kreatif tentang wakaf tunai. Strategi penghimpunan wakaf tunai  memiliki  hubungan yang kuat  dengan  kemampuan  lembaga  untuk  mempengaruhi  pihak  lain  agar  menimbulkan  kesadaran, kepedulian, dan  keinginan untuk memberikan donasi. Hal ini  dapat dilakukan dengan  menggunakan media sebagai bagian dari sosialisasi dan pengenalan program menggunakan promosi atau iklan yang kreatif  (Septiyani  et  al.,  2018).  Kampanye  kreatif  bertujuan  agar  produk  wakaf  dapat  dikenal  oleh masyarakat  melalui  promosi  dengan  cara  yang  kreatif.  Kreatifitas  tersebut  akan  menjadikan masyarakat  tertarik  untuk  lebih  mengenal  wakaf.  Kampanye  kreatif  sering  dilakukan  oleh  lembaga- lembaga  pengelola  dana  filantrofi.  Namun  lembaga-lembaga  tersebut  lebih  sering  melakukan kampanye  kreatif  pada  kegiatan-kegiatan  rutin  tahunan  seperti  Ramadhan  dan  qurban.  Terdapat beberapa  lembaga  yang  melakukan  kampanye  kreatif  mengenai  wakaf  tunai,  namun  dirasa  baru sedikit mendapatkan minat dari masyarakat.

## Prioritas Solusi Aspek Program
Melakukan inovasi terhadap program lembaga merupakan prioritas solusi yang mendapatkan nilai  terbesar  berdasarkan  penialain  para  responden  ahli.  Program-program  yang  ditawarkan  oleh lembaga wakaf harus dapat menjaring minat dari masyarakat. Pada saat ini lembaga-lembaga wakaf cenderung  mengelola  dana  wakaf  tunai  kearah  program  yang  sudah  sering  dilakukan  seperti membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Bukan menjadi hal  yang salah jika lembaga  pengelola  wakaf  mengelola  dana  wakaf  tunainya untuk itu,  namun  jika pembangunan-pembangunan bengunan tersebut dapat dikolaborasikan dengan program-program yang inovatif.  Terkadang  program-program  umum  yang  ditawarkan  kurang  mendapat  antusias  dari
masyarakat. Inovasi-inovasi terhadap program wakaf diperlukan agar wakaf dapat berkelanjutkan dan memberikan  manfaat  yang  luas.  Fauza  (2015)  menyatakan  bahwa  masalah  pengelolaan  wakaf  di negara  Bangladesh  dan  Malaysia  pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  di  Indonesia.  Namun kedua negara tersebut telah melakukan inovasi-inovasi pengelolaan wakaf, terutama berkaitan dengan wakaf produktif. Sistem-sistem yang ditawarkan kedua negara tersebut merupakan sistem-sistem yang mengaju pada komersil.

## Prioritas Solusi Aspek Masyarakat
Dalam aspek masyarakat, solusi yang mendapatkan nilai paling besar adalah memperkenalkan dan  menjaga  nama  baik  lembaga.  Masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengenal  lembaga  wakaf, sehingga  lebih  memilih  untuk  mengalokasikan  hartanya  kepada  tokoh  masyarakat  untuk  dikelola. Tidak jarang tokoh masyarakat yang akan mengelola harta wakaf tersebut secara tradisional. Lembaga wakaf perlu memperkenalkan produk-produk wakaf yang menarik masyarakat. Lembaga wakaf juga perlu  menjaga  nama  baik  agar  dapat  terus  menghimpun  dan  mengelola  wakaf.  Nama  baik  lembaga wakaf juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan diharapkan dapat  meningkatkan  penghimpunan  wakaf  di  Indonesia.  Citra  positif  pada  lembaga  wakaf  harus dijaga,  karena  berpengaruh  terhadap  reputasi  sebuah  lembaga.  Pada  saat  kepercayaan  publik  turun akibat  reputasi  yang  negatif  maka  akan  sulit  bagi  suatu  lembaga  untuk  memulihkan  nama  baik lembaga  tersebut  (Herlina,  2015).  Dengan  citra  ini  masyarakat  akan  menilai  lembaga,  dan  pada akhirnya  masyarakat  akan  menunjukan  sikap  atau  perilaku  terhadap  lembaga  tersebut.  Dengan demikian  tidak  ada  lagi  kesulitan  dalam  mencari  wakif,  karena  dengan  sendirinya  donasi  akan diberikan  kepada  lembaga,  dengan  citra  yang  baik  maka  akan  sangat  mudah  dalam  mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

## Prioritas Solusi secara Keseluruhan
Dari  14  solusi  yang  ditawarkan  secara  keseluruhan,  berdasarkan  penilaian  responden  ahli prioritas solusi yang paling utama adalah meningkatkan profesionalitas nazir dalam aspek pengelola. Mengaju  pada  perkembangan  wakaf  di  Indonesia,  pemberdayaan  nazhir  merupakan  sebuah  proses transformasi  dari  nazhir  dengan  pengelolaan  secara  tradisional  menuju  nazhir  yang  professional. Pemberdayaan  nazhir  wakaf  dilakukan  untuk  meningkatkan  profesionalitas  dalam  melaksanakan tugas  sesuai  standar  profesi.  Peran  nazhir  wakaf  ditingkatkan  agar  mampu  mengembangkan  wakaf secara produktif (Algadri, 2017).

## Prioritas Solusi secara Umum
Seperti  penilaian  aspek  masalah  secara  umum,  aspek  regulator  juga  mendapatkan  nilai terbesar diantara 4 aspek lainnya. Para responden ahli mayoritas memberikan nilai yang besar untuk aspek regulator. Peran regulator dianggap dapat menjadi solusi yang baik dalam penghimpunan wakaf tunai  di  Indonesia.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Huda,  Anggraini,  Ali,  et  al.  (2014)  yang menunjukan  bahwa  pemecahan  masalah  atau problem  solver pengelolaan  dana  filantropi  adalah regulator.  Lembaga  pemerintah  yang  membawahi  urusan  wakaf  di  Indonesia  adalah  Badan  Wakaf Indonesia dan Kementrian Agama. Kedua lembaga ini memiliki peran sebagai pengontrol, fasilitator, dan  regulator  pada  praktik  wakaf  di  Indonesia.  Peran  dan  dukungan  pemerintah  akan  menentukan pelaksanaan praktik wakaf tunai di lembaga maupun masyarakat.

## V. SIMPULAN
Masalah terbesar dalam aspek regulator adalah kurangnya sinergitas antar lembaga. Sinergitas antar  lembaga  diperlukan  karena  saat  ini  banyak  lembaga  yang  memiliki  perhatian  terhadap  wakaf tunai.  Dalam  aspek  pengelola,  masalah  terbesar  yang  didapatkan  yaitu  tidak  semua  nazir  memiliki kompetensi  yang  baik.  Pengelolaan  wakaf  tunai  yang  buruk  tidak  akan  memberikan  manfaat  yang besar untuk masyarakat. Selanjutnya, masalah terbesar dalam aspek promosi adalah belum intensnya iklan  wakaf  di  media  sosial.  Lembaga  wakaf  tunai  diharapkan  dapat  mengoptimalkan  peran  media sosial sebagai sarana promosi dan edukasi wakaf tunai. Dalam aspek program, belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf menjadi masalah dengan nilai terbesar. Selanjutnya, masyarakat yang  kurang  mendapatkan  literasi  wakaf  menjadi  masalah  dengan  nilai  terbesar  pada  aspek masyarakat.  Kurang  pahamnya  masayarakat  mengenai  wakaf  tunai  mengaibatkan  kurangnya  minat dalam berwakaf tunai. Secara keseluruhan, dari masalah-masalah peghimpunan wakaf tunai yang ada,
belum  semua  lembaga  mendigitalisasi  penghimpunan  wakaf  menjadi  masalah  terbesar.  Digitalisasi dalam  penghimpuan  wakaf  sangat  diperlukan  karena  dapat  mempermudah  masyarakat  untuk berwakaf kapan saja dan dimana saja. Adapun secara umum, aspek dengan nilai terbesar adalah aspek regulator.  Regulator  dapat memfasilitasi  regulasi-regulasi  yang  mendukung  penghimpunan  wakaf  di Indonesia.
Dalam aspek regulator, terdapat 2 solusi yang menjadi prioritas yaitu memperkuat peraturan pemerintah  mengenai  wakaf  dan  juga  mengefektifkan  kerjasama  antar  lembaga  pendukung  wakaf. Selanjutnya  dalam  aspek  pengelola,  prioritas  solusi  dengan  nilai  tertinggi  adalah  meningkatkan profesionalitas  nazir.  Dengan  pembinaan  dan  pendampingan  nazir  yang  intensif  diharapkan profesionalitas  nazir  akan  meningkat  sehingga  dapat  mengembangkan  wakaf  dengan  lebih  optimal dan  lebih  baik.  Dalam  aspek  promosi,  melakukan  kampanye  kreatif  mengenai  wakaf  tunai  menjadi solusi  dengan  nilai  terbesar.  Kampanye  kreatif  bertujuan  agar  produk  wakaf  dapat  dikenal  oleh masyarakat melalui promosi dengan cara yang kreatif. Melakukan inovasi terhadap program lembaga merupakan prioritas solusi pada aspek program.  Inovasi-inovasi terhadap program wakaf diperlukan agar  wakaf  dapat  berkelanjutkan  dan  memberikan  manfaat  yang  luas.  Selanjutnya,  dalam  aspek masyarakat  solusi  dengan  nilai  terbesar  adalah  memperkenalkan  dan  menjaga  nama  baik  lembaga wakaf.  Citra  positif  pada  lembaga  wakaf  perlu  dipertahankan,  karena  memiliki  pengaruh  dengan reputasi  sebuah  lembaga.  Begitu  kepercayaan  publik  luntur  akibat  reputasi  negatif  maka  akan  sulit bagi  suatu  lembaga  untuk  memulihkan  nama  baik  lembaga  tersebut.  Dari  solusi-solusi  yang ditawarkan  secara  keseluruhan,  prioritas  solusi  berdasarkan  penilaian  responden  ahli  adalah meningkatkan  profesionalitas  nazir.  Pemberdayaan  nazhir  wakaf  dilaksanakan  untuk  meningkatkan profesionalitas  nazhir  wakaf  dalam  melaksanakan  tugas,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  sesuai standar  profesi.  Peran  nazhir  wakaf  ditingkatkan  agar  mampu  mengembangkan  wakaf  secara produktif. Selanjutnya, aspek yang dianggap dapat menjadi prioritas solusi secara umum adalah aspek regulator.  Peraturan  pemerintah  yang  kuat  mengenai  wakaf  akan  berdampak  pada  produktivitas pemangku  kepentingan  wakaf.  peraturan  yang  mendukung  wakaf  akan  memperkuat  penghimpunan wakaf di Indonesia.
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  diharapkan  dapat  berkontribusi  bagi  pengetahun mengenai wakaf tunai juga memberikan kontribusinya pada penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Bagi  peneliti  selanjutnya,  hasil  penelitian  dapat  dijadikan  referensi  dan  dikembangkan  dengan menggunakan  aspek-aspek  lainnya  agar  hasil  yang  didapatkan  lebih  bervariatif.  Bagi  pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan  yang  mendukung  penghimpunan  wakaf.  Selanjutnya  bagi lembaga  wakaf, hasil  penelitian ini  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  bahan  referensi  dalam  menemukan  solusi  untuk memaksimalkan penghimpunan wakaf tunai di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, H., Annisa, N., & Kurniawati. (2009). Membagun kemandirian perempuan: Potensi dan pola derma untuk pemberdayaan perempuan, serta strategi penggalangannya . Depok: Piramedia. Afdhal, M., & Faizah, S. I. (2017). Proses kegiatan penghimpunan dan distribusi wakaf tunai di baitul maal  hidayatullah  Surabaya. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan , 3 (6),  490-503. https://doi.org/10.20473/vol3iss20166pp490-503
Affandi,  A.,  &  Nufus,  D.  N.  (2010).  Analysis  on  cash  waqf  return  fund  allocation  in  indonesia :  A case  study  in  Indonesian  waqf. 7th  International  Conference  on  the  Tawhidi  Epistemology: Zakat and Waqf Economy , 119–135.
Algadri,  A.  M.  (2017).  Evaluasi  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  nazhir  wakaf  di  Jakarta.
Jurnal Bimas Islam , 10 (4), 665–682. https://doi.org/10.37302/jbi.v10i4.39
Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-aspek prioritas manajemen wakaf di Indonesia. Al-Falah: Journal of Islamic Economics , 3 (1), 1–28. http://dx.doi.org/10.29240/jie.v3i1.345
Amadea, N., & Nafis, M. C. (2017). Analisis pengaruh media komunikasi terhadap intensi masyarakat dalam  berwakaf  di  wakaf  Al-Azhar,  Jakarta. Jurnal  Middle  East  And  Islamic  Studies , 4 (1),
92–106. https://doi.org/10.7454/meis.v5i1.16
Amaliyah,  N.,  Leviansyah,  M.  R.,  &  Rahmawati,  L.  (2022).  Wakaf  uang  digital:  Transformasi  dan
implementasi di Indonesia. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 13 (1), 26–46. https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986
Ascarya.  (2005). Analytic  network  process  (ANP)  pendekatan  baru  studi  kualitatif .  Jakarta:  Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Atabik,  A.  (2016).  Strategi  pendayagunaan  dan  pengelolaan  wakaf  tunai  di  Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1 (2), 1-21. http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1490 Aziz, M. (2017). Peran badan wakaf indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (1), 35–54. https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14
Berakon,  I.,  Irsad,  A.  M.,  Hanif,  N.  N.,  &  Yasinta,  F.  (2017).  E-Payment:  Inovasi  layanan penghimpunan  dan  redistribusi  wakaf  uang  berbasis. Jurnal  Al  Qardh , 5 (1),  26–41. https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.824
Bungin,  B.  (2011). Metodologi  penelitian  kuantitatif:  Komunikasi,  ekonomi,  dan  kebijakan  publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya . Jakarta: Kencana.
Dahlan, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf , 4 (1), 1–24. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3028 Deviyana,  N.  (2019).  Sasar  milenial,  KNKS  dorong  digitalisasi  pembayaran  wakaf.  Retrieved  from medcom.id/ekonomi/mikro/GNGBe9pK-sasar-milenial-knks-dorong-digitalisasi-pembayaran- wakaf
Fanani, M. (2011). Pengelolaan wakaf uang. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 19 (1), 179–196. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217
Fauza,  N.  (2015).  Rekonstruksi  pengelolaan  wakaf: Belajar  pengelolaan  wakaf  dari  Bangladesh  dan Malaysia. Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan , 9 (2), 161–172. https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.83
Ferdinand,  A.  (2014). Metode  penelitian  manajemen .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Firdaus,  N.,  Nuruddin,  A.,  &  Hasmawati,  F.  (2019).  Analisis  problematika  manajemen  investasi wakaf uang pada lembaga wakaf uang di Sumatera Barat (Studi pendekatan analitical network process).
Juris: Jurnal Ilmiah Syariah , 18 (2), 137–152.
http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1584
Fitri,  R.,  &  Wilantoro,  H.  P.  (2018).  Analisis  prioritas  solusi  permasalahan  pengelolaan  wakaf produktif  (Studi  kasus  kabupaten  Banjarnegara). Jurnal  Al-Muzara’ah , 6 (1),  41–59. https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59
Ghofur, A. (2018). Tiga kunci fundraising: Sukses membangun lembaga nirlaba . Jakarta: Gramedia. Hague, P. (1995). Merancang kuesioner . Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Handayani,  R.  P.,  &  Kurnia,  T.  (2015).  Analisis  persepsi  masyarakat  kota  Bogor  terhadap  wakaf tunai.
Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam , 1 (2), 61–70.
https://doi.org/10.30997/jsei.v1i2.256 Hasan, A. (2010). Marketing bank syariah . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Hasan, T. (2008). Perkembangan kebijakan wakaf di Indonesia. Retrieved from https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/203-perkembangan-kebijakan-wakaf-di- indonesia.html
Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia (Pendekatan analytical network process). Jurnal Al-Muzara’ah , 4 (2), 127–141. https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141
Haura, A., Braga, L. M., & Tanjung, H. (2016). Analisis pengelolaan wakaf uang pada koperasi jasa keuangan  syariah  (Pendekatan  analytical  network  process). Jurnal  Al-Muzara’ah , 3 (2),  89– 105. https://doi.org/10.29244/jam.3.2.89-105
Herlena, W., & Mujib, A. (2021). Strategi  penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai.
Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam , 13 (2), 269–289. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.1857
Herlina, S. (2015). Strategi komunikasi humas dalam membentuk citra pemerintahan di Kota Malang.
JISIP: Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (3), 493–500. https://doi.org/10.33366/jisip.v4i3.132 Hilmi,  H.  (2012).  Dinamika  pengelolaan  wakaf  uang:  studi  sosio-legal  perilaku  pengelolaan  wakaf uang  pasca  pemberlakuan  UU  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf. Ijtihad:  Jurnal  Wacana Hukum  Islam  Dan  Kemanusiaan , 12 (2),  123-143.  https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-
143
Huda,  N.,  Anggraini,  D., Ali,  K. M., Mardoni,  Y., &  Rini,  N. (2014).  Prioritas  solusi  permasalahan pengelolaan  zakat  dengan  metode  AHP  (Studi  di  Banten  dan  Kalimantan  Selatan). Al- Iqtishad: Journal of Islamic Economics , 6 (2), 223–238.
https://doi.org/10.15408/ijies.v6i2.1232
Huda,  N.,  Anggraini,  D., Rini,  N.,  Hudori,  K.,  &  Mardoni,  Y. (2014).  Akuntabilitas sebagai  sebuah solusi pengelolaan wakaf. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5 (3), 485–497. https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036
Huda,  N.,  &  Heykal,  M.  (2015). Lembaga  keuangan  Islam  tinjauan  teoritis  dan  praktis .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2016). Manajemen pengelolaan wakaf Di  Indonesia  Timur. Ekuitas:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan , 20 (1),  1–17. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35
Huda,  N.,  Rini,  N.,  Mardoni,  Y.,  Hudori,  K.,  &  Anggraini,  D.  (2017).  Problems,  solutions  and strategies  priority  for  waqf  in  Indonesia. Journal  of  Economic  Coorperation  and Development , 38 (1), 29–54.
Humas  Badan  Wakaf  Indonesia.  (2021).  Menelisik  manfaat  potensi  wakaf  uang  untuk  bantu  kaum dhuafa.  Retrieved  from  https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi- wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/
Islam,  A.  I.,  Jamaludin,  A.,  &  Heryana,  N.  (2021).  Sistem  pendukung  keputusan  kelayakan  klaim asuransi  menggunakan  metode  AHP. Jurnal  Informatika  Polinema , 7 (2),  115–122. https://doi.org/10.33795/jip.v7i2.398
Iswanto, B. (2016). Peran bank indonesia, dewan syariah nasional, badan wakaf indonesia dan baznas dalam pengembangan produk hukum ekonomi Islam di Indonesia. Iqtishadia , 9 (2), 421–439. http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738
Jalil, M. I. A., Pitchay, A. A., & Yahya, S. (2017). Cash waqf and preferred method of payment: Case of  Malaysia  using  an  AHP  approach. Research  Workshop  on  Revival  of  Waqf  for  Socio Economic Development . https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0_10
KBBI.  (n.d.).  Arti  penghimpunan  di  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).  Retrieved  from https://kbbi.lektur.id/penghimpunan#:~:text=Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,berasal dari kata dasar himpun.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia.  (2013). Standarisasi  amil  zakat  di  Indonesia .  Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
Kuncorowati, D. E., Achsani, N. A., & Hafidhuddin, D. (2018). Manajemen risiko wakaf di dompet dhuafa. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen , 4 (3), 441–453.
https://doi.org/10.17358/jabm.4.3.441
Man, Y. L. (2015). Optimalisasi pemberdayaan wakaf uang. Mizani , 25 (2), 28–43.
Mukhalad,  W.  (2020).  Problematika  pengelolaan  dan  pengembangan  tanah  wakaf  (Studi  kasus  di kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam , 2 (2), 219– 230. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15
Muntaqo,  F.  (2015).  Problematika  dan  prospek  wakaf  produktif  di  Indonesia. Al-Ahkam , 25 (1),  83– 108. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.25 . Permadi, B. (1992). AHP. Jakarta: Pusat Antar Universitas, Universitas Indonesia.
Pertiwi,  R.  S.,  Ryandono,  M.  N.  H.,  Rofiah,  K.,  &  Anita.  (2019).  Regulations  and  management  of waqf  institutions  in  Indonesia  and  Singapore:  A  comparative  study. The  2nd  International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy , 3 (13), 766. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4246
Putra, D. A. (2019). Komite Nasional Ekonomi Syariah dorong pembuatan database wakaf nasional . Retrieved  from  https://www.liputan6.com/bisnis/read/3909734/komite-nasional-ekonomi- syariah-dorong-pembuatan-database-wakaf-nasional
Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi digital wakaf BWI dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance , 4 (2), 532–540. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375
Rozalinda. (2016). Ekonomi Islam: Teori dan  aplikasinya pada aktivitas ekonomi . Jakarta: Rajawali
Pers.
Rusydiana,  A.  S.,  &  Devi,  A.  (2016).  Strategi  pengelolaan  dana  wakaf  tunai  di  Indonesia :  Sebuah
Pendekatan Metode AHP. Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (1), 14–32.
https://doi.org/10.37058/jes.v1i1.903
Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia : Pendekatan Metode  Analytic  Network  Process  (ANP). Al-Awqaf:  Jurnal  Wakaf  Dan  Ekonomi  Islam , 10 (2), 115–133. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74
Rusydiana,  A.  S.  (2018).  Aplikasi  interpretive  structural  modeling  untuk  strategi  penghimpunan wakaf  tunai  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 4 (1),  1–17. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9771
Saadati, N. (2016). Efisiensi produktifitas wakaf tunai (Wakaf uang) dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 7 (1), 73-91. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91 Saaty, T. L. (1993). Pengambilan keputusan bagi para pemimpin . Jakarta: Gramedia. Sabiq, S. (2010). Fiqh sunnah . Jakarta: Pena Pundi Aksara. Sandy,  K.  F.  (2018). Instrumen  wakaf  perlu  diperkuat  sehingga  lebih  produktif .  Retrieved  from ekbis.sindonews.com/newsread/1362131/178/instrumen-wakaf-perlu-diperkuat-sehingga- lebih-produktif-1544600307
Septiyani,  R.,  Djalaluddin,  A.,  &  Munir,  M.  (2018).  Telaah  strategi  fundraising  wakaf  tunai mewujudkan  pemberdayaan  masyarakat  (Studi  kasus  kawasan  Baitul  Maal  Hidayatullah Perwakilan  Jawa  Timur). Islamic  Economics  Quotient:  Journal  of  Economics  &  Business Sharia , 1 (2), 6–19. https://doi.org/10.18860/.v1i2.5321
Sudarsono,  H.  (2013). Bank  dan  lembaga  keuangan  syariah  deskripsi  dan  ilustrasi .  Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
Susanto, H. (2016). Sejarah perkembangan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 10 (2), 59–90. https://doi.org/10.24239/blc.v10i2.290
Tanjung, H., & Devi, A. (2013). Metodologi penelitian ekonomi Islam . Bekasi: Gramata Publishing. Tho’in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf  tunai perspektif syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 1 (2), 61–74. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29
Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan  nazhir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang. Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis , 5 (2), 295–307. https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295
Yuliafitri,  I.,  &  Rivaldi,  A.  I.  (2017).  Pengaruh  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  dan promosi  terhadap  penerimaan  wakaf  tunai  (Pada  lembaga  pengelola  wakaf  di  Indonesia). InFestasi , 13 (1), 217-226. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044 Zaimah, N. R. (2017). Analisis progresif skema fundraising wakaf dengan pemanfaatan E-Commerce di Indonesia. ’Anil Islam , 10 (2), 285–316.