## PRINSIP UTMOST GOOD FAITH DALAM PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN

## Selvi Harvia Santri
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau E-mail : selvisantri21@gmail.com

## Abstrak
Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam  asuransi  kerugian  adalah  principle of  utmost  good  faith.  Prinsip  ini  berbunyi bahwa seorang tertanggung wajib memberi informasi  secara  jujur  terhadap  apa  yang dipertanggungkan  kepada  penanggung. Secara hukum, prinsip ini diatur dalam KUH Dagang.  Ketiadaan  kejujuran  dalam  bisnis asuransi  akan  berdampak  pada  batalnya per janjian asuransi karena ada unsur cacat kehendak.  Sesuai  dengan  Pasal  251  KUHD yang  berbunyi  “Setiap  keterangan  yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan  hal-hal  yang  diketahui oleh  sitertanggung,  betapapun  itikad  baik padanya,  yang  demikian  sifatnya,  sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan  yang  sebenarnya,  perjanjian  itu tidak  akan  ditutup  dengan  syarat-syarat yang  sama,  mengakibatkan  batalnya pertangungan.
Kata kunci: Asuransi kerugian, prinsip itikad baik

## Abstract
Insurance as a business activity are required to meet the principles of insurance law. One of the principles that must be adhered to is the principle of utmost good faith. This principle states that an insured is required to provide truthful information about what the insured to the insurer. By law, this principle is set in the Code of Commerce. The lack of honesty in the insurance business will have an impact on the cancellation of appointments per disability insurance because there is an element of the will. In accordance with Article 251 Commercial code which reads “Any information that is false or incorrect, or each do not tell things that are known by sitertanggung, however good faith to him, such a character, so if sipenanggung have to know the real  situation,  the  agreement  would  not  be  covered  by  the  same terms, resulting in the cancellation of pertangungan
Keywords: insurance losses, the principle of good faith
I.  Pendahuluan P asal  246  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  (KUHD) menentukan  bahwa  asuransi  adalah  suatu  perjanjian dengan  mana  seorang  penanggung  mengikatkan  dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan  penggantian  kepadanya  karena  suatu  kerugian atau kehilangan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan  yang  mungkin  akan  dideritanya  karena  peristiwa tidak tentu. Berdasarkan pasal 246 KUHD kita dapat menarik unsur-unsur  penting  dalam  asuransi  atau  pertanggungan yaitu:
1.  Pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung.
2.  Status  pihak-pihak.  Penanggung  harus  berstatus  sebagai perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), Perusahaan perseroan koperasi, tertanggung dapat berstatus sebagai perse-orangan, persekutuan atau badan hukum.
3.  Obyek  asuransi,  dapat  berupa  benda  hak atau  kepentingan  yang  melekat  pada  benda, dan  sejumlah  yang  disebut  premi  atau  ganti kerugian.
4.  Peristiwa  asuransi,  yaitu  perbuatan  hukum (legal  Act)  berupa  persetujuan  atau kesepakatan  tertanggung  mengenai  obyek asuransi  peristiwa  tidak  pasti  (evenement) yang mengancam benda asuransi dan syarat- syarat yang berlaku dalam asuransi.
5.  Hubungan asuransi, adalah keterikatan (legality bound)  yang  timbul  karena  kesepakatan bebas
Sebagai suatu perjanjian supaya sah asuransi atau pertanggungan itu haruslah memenuhi semua syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHD yaitu adanya 4 (empat) syarat :
1.  Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3.  Suatu hal tertentu.
4.  Suatu sebab yang halal.
Untuk  sahnya  perjanjian  pertanggungan disamping  harus  memenuhi  pasal  1320  perdata juga harus memenuhi ketentuan pasal 251 KUHD yang mengharuskan adanya pemberitaan tentang semua  keadaan  yang  diketahui  oleh  tertanggung mengenai benda pertanggungan. Pasal 251 KUHD menetukan bahwa semua pembertiaan yang salah atau  tidak  benar  atau  penyembunyian  keadaan yang  diketahui  oleh  si  tertanggung,  betapapun jujurnya  itu  terjadi  pada  pihaknya  yang  bersifat sedemikian  rupa  sehingga  perjanjian  tidak  akan diadakan atau diadakan dengan syarat-syarat yang sama bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu, menyebabkan pertanggungan itu batal.
Asuransi menganut asas atau prinsip khusus, sebagai lex spesialis dari pasal 1320 KUHPerdata. Prinsip  tersebut  meliputi: pertama,  principle  of insurable interest, prinsip ini menekankan bahwa seorang  tertanggung  harus  memiliki  hubungan
terhadap objek yang diasuransikan. Kedua, principle of utmost good faith, di mana seorang tertanggung wajib menginformasikan tentang objek yang diasuransikan. Ketiga,  principle  of  indemnity,  seorang  tertanggung hanya  mendapatkan  penggantian  sebesar  kerugian yang ditanggung. Keempat, principle of subrogration, seorang tertanggung tidak dibenarkan meminta ganti rugi  dari  pihak  lain  yang  menyebabkan  kerugian 1 . Empat prinsip ini yang paling banyak dipakai, meskipun masih ada prinsip-prinsip lainnya.
Asuransi  kerugian  atau  biasa  disebut  sebagai asuransi  umum  adalah  asuransi  yang  menjadikan benda  atau  kepentingan  seseorang  yang  melekat pada  benda  sebagai  objek  yang  dipertanggungkan 2 . Pada  asuransi  kerugian  benda-benda  yang  dapat diasuransikan  adalah  benda  benda  yang  memeliki nilai ekomonis, benda tersebut antara lain kendaraan bermotor,  bangunan  pengangkutan,  berdasarkan objek  pertanggungan  maka  asuransi  kerugian  dapat dibagi  menjadi  beberapa  produk  seperti  asurasi kebakaran,  asuransi  kendaraan  bermotor,  asuransi penangkutan, asuransi kebakaran, dll

## II.  Pembahasan

## A.  Prinsip-prinsip dalam Asuransi
Dalam dunia perasuransian terkhususnya asuransi kerugian dikenal beberapaprinsip pokok antara lain
1.  Insurable Interest
(kepentingan yang diasuransikan)
Kita  harus  memiliki  kepentingan  ( interest)  atas harta  benda  yang  dapat  diasuransikan  (insurable); kepentingan  dan  objek  tersebut  harus legal  dan equitable (tidak melawan hukum dan layak). Memiliki kepentingan  atas  obyek  yang  diasuransikan  apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas  obyek  tersebut 3 .  Apabila  terjadi  musibah  atas 1 Mehr,cammack,  Dasar-dasar  Asuransi,  terjh.  AA.  Hasyimi (Jakarta Balai Aksara, 1981), hlm 30-40
2 Mulyadi Nitisusatro, 2013, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Alfabeta, Bandung,hlm. 134
3 AM,  Hasan  Ali,  2003.  Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum Islam, Kencana Jakarta, hlm. 77
obyek  yang  diasuransikan  dan  terbukti  bahwa  Anda tidak  memiliki  kepentingan  keuangan  atas  obyek tersebut,  maka  Anda  tidak  berhak  menerima  ganti rugi.

## 2.  Utmost  Good  Faith (itikad terbaik)
Prinsip ini menyatakan Tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang  diasuransikan 4 .  Sedangkan  pihak  Penanggung berkewajiban  menjelaskan  risiko-risiko  yang  dijamin maupun  yang  dikecualikan,  segala  persyaratan  dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

## 3.  Indemnity (ganti rugi indemnitas)
Prinsip  ini  menyatakan  mengembalikan  posisi Tertanggung  pada  posisi  sesaat  sebelum  terjadi kerugian  yang  dijamin  polis.  Apabila  obyek  yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian 5 .

## 4.  Subrogation (subrogasi)
Prinsip  Indemnity  adalah  pengalihan  hak (subrogasi)  dari  Tertanggung  kepada  Penanggung jika  Penanggung  telah  membayar  ganti  rugi  kepada Tertanggung. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: “Apabila  seorang  penanggung  telah  membayar ganti  rugi  sepenuhnya  kepada  tertanggung,  maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung  dalam  segala  hal  untuk  menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada Tertanggung.

## 5.  Contribution (kontribusi)
Prinsip  ini  berlaku  dalam  tertanggung mempertanggungkan  objek  asuransi  kepada  lebih parusahaan  asuransi.  Apabila  penanggung  telah membayar  penuh  ganti  kerugian  yang  menjadi  hak tertanggung  maka  penanggung  berhak  menuntut
4 Ibid, hlm, 78 5 Herman Dawmawi, Op.Cit,hlm 67.
perusahaan-perusahaan lain yang terliat dalam suatu pertanggungan  untuk  membayar  pertanggungannya masing-masing 6 .
.6.  Proximate Cause (kausa proksimal)
Apabila  kepentingan  yang  diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama- tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa  terputus  sehingga  pada  akhirnya  terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut 7 .

## B.  Penerapan Principle of Utmost Good Faith pada perjanjian Asuransi Kerugian
Perjanjian Asuransi timbul dari Perjanjian Untung- untungan dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah konsovereenkomst 8 Pengertian konsovereenkoms atau  Perjanjian  Untung-untungan  terdapat  dalam Pasal 1774 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang hasilnya,  yaitu  mengenai  untung-ruginya  baik  bagi semua  pihak  maupun  bagi  sementara  pihak,  yang tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.
Wirjono  Prodjodikoro  mengartikan  asuransi sebagai suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah  uang  permi  sebagai  pengganti  kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin akibat dari  suatu  peristiwa  tak  tentu  atau  yang  belum jelas 9 .  Herman  darmawi  mendefenisikan  asuransi sebagai  suatu  kontrak  petanggungan  risiko  antara tertanggung  dengan  penanngung  ana  penanngung berjanji  akan  membayar  kerugian  yang  disebabkan risiko  yang  dipertanggungkan  kepada  tertanggung dan  tertanggung  membayar  premi  secara  periodik kepada penanggung 10 .
Perjanjian  Asuransi  kerugian  berlaku  setelah
6 Ibid, hlm 83 7 Ibid, hlm 84 8 Salim H.S.2003, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.
9 Wirjono Prodjodikoro, 1987, Hukum Asuransi di Indonesia, intermasa, jakarta hlm.1
10 Herman Darmawi, 2001, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta Hlm 2
Selvi Harvia Santri . Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian
permintaan  penutupan  asuransi  (SPPA)  yang diserahkan  tertanggung  kepada  penanggung disetujui  oleh  penanggung.  Dengan  disetujui  SPPA, berarti  bertemulah  kehendak  penanggung  dengan tertanggung.  Dengan  demikian  perjanjian  asuransi bersifat  konsensuil,  lahir  berdasarkan  kesepakatan tanpa  memerlukan  syarat  formalitas  tertentu, karena  perjanjian  asuransi  kerugian  sudah  berlaku sebelum polisnya dibuat, polis baru dibuat kemudian berdasarkan SPPA.
Pasal  255  KUHD  menentukan  bahwa  pertang- gungan  harus  diadakan  secara  tertulis  dengan sepucuk akta, yang dinamakan polis. Apabila melihat ketentuan  pasal  tersebut,  polis  merupakan  syarat sahnya perjanjian asuransi, padahal polis adalah alat bukti  tentang  adanya  perjanjian  asuransi,  karena perjanjian asuransi bersifat konsensuil. Pasal 257 ayat 1 KUHD menentukan bahwa perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan, hak-hak dan kewajiban- kewajiban  timbal  balik  dari  tertanggung  dan penanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan itu bersifat konsensuil akan tetapi  pasal  255  KUHD  mengharuskan  pembuatan perjanjian pertanggungan itu dalam suatu akta yang disebut  polis.  Polis  merupakan  tanda  bukti  adanya perjanjian  pertanggungan  bukan  merupakan  unsur dari perjanjian pertanggungan, dengan tidak adanya polis  tidak  menyebabkan  perjanjian  pertanggungan batal.
Asas  konsensualisme  menentukan  bahwa  suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat  sehingga  telah  melahirkan  kewajiban  bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau  konsesus,  meskipun  kesepakatan  telah  dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitor. Persesuian kehendak dalam asuransi kerugian dinyatakan secara tertulis, yaitu dengan diajukannya permohonan dengan mengisi SPPA oleh tertanggung
kepada  penanggung  yang  kemudian  disetujui  oleh penanggung. Permohonan pengisian SPPA dilengkapi dengan  pengisiian  formulir  permintaan  asuransi. Artinya bukan hanya sekadar iktikad baik, tetapi lebih dari  itu  merupakan  kejujuran  sempurna  dari  pihak tertanggung  dalam  mengungkapkan  semua  fakta mengenai kondisi diri, kesehatan maupun kekayaan/ harta bendanya kepada pihak penanggung. Prinsip ini juga  berlaku  bagi  penangung  (pihak  Asuransi)  pada Asuransi  Kerugian  yaitu  menjelasan  kerugian  yang dijamin dan resiko yang dikecualikan. 11
Principle  of  Utmost  Good  Faith  sebagai  Prinsip Hukum Asuransi disebut dengan istilah prinsip iktikad baik  sempurna  atau  asas  kejujuran  yang  sempurna (uberrimae  fidei).  Dari  prinsip  ini  dapat  dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya,  serta  hal-hal  yang  berkaitan  dengan risiko terhadap  pertanggungan  yang  dilakukan. Keterangan  yang  tidak  benar dan  informasi  yang tidak  disampaikan  dapat  mengakibatkan  batalnya perjanjian asuransi.
Asas  kejujuran  ini  pada  dasarnya  merupakan asas  bagi  setiap perjanjian  sehingga  harus  dipenuhi oleh  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian.  Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna  dari  seluruh  ketentuan  dasar yang  diatur  oleh  pasal  1320-1329 KUHPerdata. Bagaimanapun  juga  iktikad  baik  merupakan  satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian  dan  hukum  pada dasarnya  juga  tidak melindungi  pihak  yang  beriktikad  buruk.  Meskipun secara umum iktikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata khusus untuk perjanjian  asuransi,  masih  dibutuhkan  penekanan atas  iktikad  baik  sebagaimana  diminta  oleh  pasal 251 KUH Dagang “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberikan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun iktikad
11 Branto  Hartono  “  Prinsip  Ut  Most  Good  Faith  dalam Pelaksanaan  Perjanjian,  Tesis  Semarang  Pasca  Sarjana,  Undip, 2015), hlm 34
baik  ada  padanya,  yang  demikian  sifatnya  sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang  sebenarnya,  perjanjian  itu  tidak  akan  ditutup atau  tidak  ditutup  dengan  syarat-syarat  yang  sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.
Dalam  praktik,  informasi  atau  keterangan  dari calon  tertanggung,  dapat  diberikan  secara  lisan maupun tertulis. Apabila secara tertulis, dilaksanakan dengan  cara  mengisi  daftar  isian  form  aplikasi  yang sudah  disiapkan  oleh  penanggung.  Aplikasi  (sama artinya dengan blangko permohonan untuk menjadi nasabah  perusahaan  asuransi)  berisikan  informasi yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklarasi suatu polis. Aplikasi bisa secara terperinci atau tidak, tergantung pada jenis suransinya.
Blanko  isian  yang  sudah  diisi  kemudian ditandatangani  oleh  calon  tertanggung  sebagai pemohon. Aplikasi yang bersangkutan dapat disiapkan secara rinci atau tidak di samping tertanggung pada jenis asuransi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan keterangan-keterangan yang penting, yang perlu dan harus  diketahui  oleh  penanggung.  Kontrak  asuransi seharusnya dibuat berdasarkan iktikad baik. Karena itu kedua belah pihak dilarang melakukan penyembunyian (concealment) fakta pokok risiko yang diketahuinya.
Kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai  pencerminan  baik  yang  sempurna  itu  harus dipenuhi kedua belah pihak, baik pihak penanggung/ perusahaan  asuransi  maupun  pihak  tertanggung/ pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang. Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung,  sebelum  menutup  perjanjian  asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon  penanggung  semua  fakta  yang  diketahuinya atau  yang  seharusnya  diketahuinya  sehingga  calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung  akan  menutup  dengan  syarat-syarat yang  sama  atau  tidak.  Kewajiban  pemberitahuan tersebut yang utama adalah menyangkut fakta-fakta yang  sudah  diketahui  oleh  calon  penanggung  atau fakta-fakta  yang  seharusnya  diketahui  oleh  calon penanggung.
Sebagaimana  telah  disinggung  di  muka  bahwa perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat sah perjanjian,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1320 KUHPerdata.  Tujuan  perjanjian  asuransi  adalah memindahkan risiko yang akan dihadapi tertanggung kepada  penanggung  dengan  membayar  sejumlah premi.  Hal  terpenting  dalam  prinsip  ini  adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggungkan.
Dalam  prinsip  ini  pihak  yang  seharusnya  jujur bukan  hanya  pihak  tertanggung  akan  tetapi  juga harus perusahaan asuransi yang telah diwakilkannya kepada  agen  asuransi.  Sebab  kontrak  asuransi  ini adalah kontrak antara dua pihak yang seimbang dan juga pada dasarnya asuransi itu dijual. Secara teknis, agen  atau  marketing  asuransi  menjelaskan  secara jujur  klausul-klausul  yang  ada  dalam  polis  sehingga ketidaktahuan  peserta  dalam  membaca  isi  polis tidak terjadi. Sehingga tertanggung tidak tertipu dan merasa  kecewa  di  belakang  hari.  penipuan  penjual asuransi  adalah  apabila  penjual  menyembunyikan segala hal berkait dengan polis asuransi dari pembeli, padahal jelas-jelas ia mengetahuinya. Atau si penjual menutupi  kecacatan  atau  klausul  yang  ada  dalam polis dengan sesuatu yang bisa mengelabuhi pembeli sehingga  terkesan  tidak  cacat;  atau  menutupinya seolah-olah  polis  itu  tanpa  klausul  dan  semuanya tampak baik-baik saja.
Dalam  kaitan  kejujuran,  perusahaan  asuransi, termasuk  agen  penjual  polis,  kebenaran  dan keakuratan informasi yang ia miliki terhadap peserta adalah  satu  hal  yang  wajib.  Informasi  yang  harus diberikan  perusahaan  kepada  peserta  tidak  hanya berkait dengan kualitas jasa, klausul-klausul, macam- macam  risiko  yang  ditangani,  tetapi  juga  efekefek yang akan diterima peserta, serta hal lain yang sangat berkait.
Filosofi  utama  dari principle  of  utmost  good faith berarti  telah  mengeliminir  kekhawatiran  cacat kehendak dalam  perjanjian  syariah.  Cacat  kehendak yang  dimaksud  adalah  penipuan. Dengan  kata  lain, prinsip ini memegang teguh kejujuran dalam sebuah perjanjian. Keterbatasan Kejujuran Principle of Utmost Good  Faith  Hal  lain  yang  perlu  dipahami  bahwa
Selvi Harvia Santri . Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian
asuransi  termasuk  dalam  perjanjian  baku  sebab bentuk  kontraknya  telah  ditetapkan  dalam bentuk polis. Berkaitan dengan prinsip ini pihak perusahaan tidak  boleh melakukan  penyalahgunaan  keadaan adanya  perjanjian  yang  telah  dibakukan.  Meskipun penyalahgunaaan  keadaan  belum  termasuk  sebagai salah satu faktor penyebab batalnya perjanjian dalam hukum positif Indonesia.
Dalam  praktiknya  bahwa  calon  tertanggung wajib  mengisi  blangko/  form  yang  disediakan  oleh perusahaan  asuransi.  Pertanyaan  dan  pernyataan berkenaan  dengan  apa  yang  dipertanggungkan wajib  diisi  secara  jujur,  namun  demikian  seringkali pilihan-pilihan jawaban yang ada dalam blangko tidak mencukupi. Atau bahkan blangko tidak bisa mengorek informasi  lebih  jauh  terhadap  kondisi  tertanggung karena  hanya  berupa  tulisan.  Barangkali  kondisi akan  berbeda  jika  keterangan  ini  dilakukan  oleh seorang petugas asuransi. Kondisi seperti inilah yang masih  menjadi  keterbatasan  kejujuran  yang  tidak maksimal. Perihal di atas kelihatan sederhana, namun jika  diabaikan  akan  berdampak  merugikan  kepada penanggung. Namun demikian keterbatasan yang ada tidak menimbulkan kerugian yang besar dan dimaklumi maka tidak menjadi persoalan serius. Sebab dengan pengisian  blangko  yang  diajukan  oleh  penanggung dan  dengan  diisi  oleh  tertanggung  berarti  bahwa penanggung  telah  menyetujui  perjanjian  tersebut. Jika hal demikian telah dipahami bersama dan telah menjadi  adat  kebiasaan  maka  keberadaannya  tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat.

## III.  Kesimpulan
Pengaturan  Pasal  251  KUHD  tidak  diterapkan sepenuhnya  dalam  asuransi  kerugian  masih diperhatikan  adanya  itikad  baik  dari  tertanggung. Pemberitaan  tentang  keadaan  dari  benda pertanggungan  dalam  asuransi  kerugian  menuntut adanya  itikad  baik  dari  tertanggung  artinya pertanggungan  tidak  berjalan  seandainya  kesalahan pemberitaan  itu  terjadi  karena  itikad  baik  dari tertanggung.  Oleh  karena  itu  pihak  tertanggung tidak  boleh  berbohong  atau  membuat  berita  tidak benar  supaya  benda  tertanggung  diganti  Jadi  harus
ada  itikad  baik  dan  kesadaraan  hati  nurani  dari pihak  tertanggung  untuk  memberikan  informasi yang  benar  tentang  benda  tertanggung.  Principle  of utmost  good  faith  sebagai  prinsip  hukum  asuransi telah  memiliki  keselerasan  dengan  asas  asas  yang berupa  asas  kejujuran.  Adanya  ketidakjujuran (penipuan)  berakibat  pada  pembatalan  perjanjian yang  telah  dibuat.  Keterbatasan  kejujuran  yang  ada sebagai akibat keterbatasan ruang, yang tidak semua pernyataan bisa dituangkan dalam blangko perjanjian (polis),  bila  sudah  menjadi  kesepahaman  bersama, tidak  menciderai  isi  perjanjian,  tidak  mengurangi esensi  perjanjian  maka  hal  demikian  tidak  menjadi persoalan  yang  perlu  diperdebatkan  sekaligus  tidak membatalkan perjanjian yang telah dibuat.

## V.   Daftar Pustaka
AM, Hasan Ali, 2003. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Kencana Jakarta, hlm. 77
Branto Hartono “ Prinsip Ut Most Good Faith dalam Pelaksanaan Perjanjian, Tesis Semarang
Pasca Sarjana, Undip, 2015, hlm 34
Herman Darmawi, 2001, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta Hlm 2
Mulyadi  Nitisusatro,  2013,  Asuransi  dan  Usaha Perasuransian di Indonesia, Alfabeta,
Bandung, hlm. 134
Mehr  dan  Cammack, Dasar-Dasar  Asuransi,  terj.  A.
Hasyimi, Jakarta: Balai Aksara, 1981.
Salim  H.S.  2003,  Hukum  Kontrak  (Teori  dan  Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.
Wirjono  Prodjodikoro,  1987,  Hukum  Asuransi  di Indonesia, Intermasa, Jakarta hlm.1
Undang-undang

## Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  (KUHD).
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1960 Nomor 348
Undang-undang  No  40  Tahun  2014.  LN  No.  13 Tahun  1992,  TLN.  No  3467  Tentang  Usaha Perasuransian
Selvi Harvia Santri . Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian