## PENGARUH PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Email: audryleiwakabessy@gmail.com

## ABSTRAK
Pengaruh pengendalian intern akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Studi  ini  bertujuan  untuk menguji  dan  menganalisispengendalian  intern akuntansi  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pimpinan  dan manajer hotel di Kota Ambondan  sampel adalah pimpinan  dan  manajer hotel  bintang III, bintang II,  bintang I. Penyampelan atas responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  struktur  organisasi  pertanggungjawaban  berpengaruh  positif  dan signifikan (0.705)  dengan nilai  probabilitas 0.04  dan  derajat signifikan  yang digunakan adalah  0.05. Sedangkan anggaran akuntansi  pertanggungjawaban  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  dengan  nilai  probabilitas  0.20  dan derajat signifikan yang digunakan adalah 0.05.

## Kata Kunci : Pengaruh Akuntansi, Laporan Keuangan

## 1. PENDAHULUAN
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah daerah  dalam  rangka  memenuhi  kewajibannya memberikan  pertanggungjawaban  publik  adalah menyediakan  informasi mengenai  kinerja  pemerintah daerah  kepada  para  pemangku  kepentingannya (stakeholder).  Sebagai  perwujudan  akuntabilitas, pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  menyusun laporan  keuangan.    Fenomena  yang  terjadi  dalam perkembangan  sektor  publik  di  Indonesia  dewasa  ini adalah  menguatnya  tuntutan  akuntabilitas  atas lembaga-lembaga  publik,  baik  di  pusat  maupun daerah.  Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kewajiban. keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).
Akuntablitas  publik  telah  menjadi  tujuan terpenting  dari  reformasi  sektor  publik  di  berbagai negara,  bukan  hanya  di  negara  berkembang  saja namun  negara  yang  sudah  maju  sekalipun  terus berusaha  memperbaiki  praktek  akuntabilitas  lembaga sektor  publik  (Mahmudi,  2002).  Permasalahan akuntabilitas  publik  sangat  kuat  disuarakan  sejak dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan  utama  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan good  governance, yaitu  pemerintahan yang baik,  yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efesiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum (Mahmudi, 2002). Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas
hukum  dan  kejujuran,  akuntabilitas  manajerial, akuntabilitas  program,  akuntabilitas  kebijakan,  dan akuntabilitas  finansial  (keuangan).Terkait  dengan tugas  untuk  menegakkan  akuntabilitas  finansial, khususnya  di  daerah,  pemerintah  daerah  bertanggung jawab  untuk  mempublikasikan  laporan  keuangan kepada pemangkukepentingannya(stakeholder).Governmental Accounting  Standards  Board (1999)  dalam Concepts Statement No.  1  tentang Objectives  of  Financial Reportingmenyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar  pelaporan  keuangan  di  pemerintahan  yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.
Salah  satu  alat  untuk  memfasilitasi  terciptanya transparansi  dan  akuntabilitas  publik  adalah  melalui penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang komprehensif.    Laporan  keuangan  tersebut  pada dasarnya  merupakan  asersi  atau  peryataan  dari  pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan  kepada  pihak  lain.  Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh transaksi  yang  dilakukan  oleh suatu entitas  pelaporan selama  suatu  periode  pelaporan.Laporan  keuangan mengandung  informasi  bagi  pemakai  yang  berbeda- beda, seperti anggota legislatif, kreditor,karyawan dan masyarakat  umum.  Para  pemakai  laporan  keuangan tersebut membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi  terpilih  sebagai  bagian  dari  informasi  yang dibutuhkan,  untuk  membuat  penilaian,  keputusan keuangan dan keperluan lainnya.

## Audry Leiwakabessy Politeknik Negeri Ambon
Permasalahan akuntabilitas publik muncul apabila  pemerintah  daerah  tidak  mampu  menyajikan informasi  mengenai  kinerja  pemerintah  secara relevan, handal, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarkat  sebagai  konstituennya.  Di  sisi  lain, permasalahan  juga  bias  muncul  apabila  masyarakat tidak  memahami  laporan  kinerja  yang  disajikan  oleh pemerintah. Terhadap kemungkinan ini, pihak penyaji laporan  keuangan  tidak  bisa  dengan  serta  merta menyalahkan  masyarakat  tidak  mampu  memahami laporan  keuangan  pemerintah,  karenapada  umumnya public  membuhtuhkan  informasi  yang  sederhana  dan langsung  menyangkut  kepentingan  mereka.  Harus disadari  bahwa  ada  banyak  pihak  yang  akan mengandalkan  informasi  dalam  laporan  keuangan yang  dipublikasikan  oleh  pemerintah  daerah sebagai dasar untuk pengambilan.

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA
2.1. Pengertian Pengendalian Intern Akuntansi Definisi  pengendalian  intern  menurut  Mulyadi (2008)  adalah  :“suatu  proses  yang  dijalankan  ol eh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain  yang didesain  untuk  memberikan  keyakinan  memadai tentang  pencapaian  tiga  golongan  tujuan  antara  lain: keandalan  pelaporan  keuangan,  kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  serta  efektifitas dan e fisiensi operasi.”
Menurut  Mahmudi  (2010)  pengertian  sistem pengendalian  intern  adalah  :  “proses  yang  integral dari  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan  jaminan  atau  keyakinan  memadai  atas tercapainnya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  asset  Negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang- undangan”
Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda,  dan  ukuran-ukuran  yang dikoordinasikan untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi,  dan  dipatuhinya  kebijakan  pimpinan. Menurut  tujuannya,  pengendalian  intern  dapat  dibagi menjadi  dua  yaitu  pengendalian  intern  akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative control). Pengendalian  intern  akuntansi  yang  merupakan bagian  dari  pengendalian  intern  yang  berkaitan dengan  tujuan  pertama  dan  kedua  sedangkan pengendalian intern  administratif  berkaitan  dengan tujuan ketiga dan keempat.

## 2.2. Tujuan Pengendalian Intern
Adapun tujuan dibangunnya system pengendalian intern adalah 1. Untuk melindungi asset (termasuk data) Negara
2. Untuk  memelihara  catatan  secara  rinci  dan akurat
3. Untuk menghasilkan  informasi  keuagan  yang akurat, relevan dan andal
4. Untuk  menjamin  bahwa  laporan  keuangan disusun  sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP).
5.
6. Untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasi 7. Untuk Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen  dan  peraturan  perundangan  yang berlaku.

## 2.3. Unsur Pokok Pengendalian Intern
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan  perlindungan  yang  cukup  terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan fungsi
3. Praktik  yang  sehat  dalam  melaksanakan  tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya Banyak penulis
yang mengemukakan komponen  atau  unsur-unsur  pokok  yang  termasuk dalam  pengendalian  intern  akuntansi.  Wilkinson et al., (2000) menyebutkan sub komponen dari aktivitas pengendalian  yang  berhubungan  dengan  pelaporan keuangan  adalah  (1)  perancangan  yang  memadai  dan penggunaan  dokumen-dokumen  dan  catatan-catatan bernomor;  (2) pemisahan  tugas;  (3)  otorisasi  yang memadai  atas  transaksi-transaksi;  (4)  pemeriksaan independen  atas  kinerja;  dan  (5)  penilaian  yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

## 2.4. KompetensiSumber Daya Manusia
Kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk  mencapai tujuannya  secara  efektif  dan  efisien.  Kapasitas  harus dilihat  sebagai  kemampuan  untuk  mencapai  kinerja, untuk  menghasilkan  keluaran-keluaran  (outputs)  dan hasil-hasil (outcomes).
Menurut Tjiptoherijanto (2001)
dalam
Alimbudiono  & Fidelis  (2004),  untuk  menilai kapasitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat  dari level  of  responsibility dan  kompetensi sumberdaya  tersebut.Tanggung  jawab  dapat  dilihat dari  atau  tertuang  dalam  deskripsi  jabatan.Deskripsi jabatan  merupakan  dasar  untuk  melaksanakan  tugas dengan  baik.Tanpa  adanya  deskripsi  jabatan  yang jelas,  sumberdaya  tersebut  tidak  dapat  melaksanakan tugasnya  dengan  baik.Sedangkan  kompetensi  dapat dilihat  dari  latar  belakang pendidikan,  pelatihan- pelatihan  yang  pernah  diikuti,  dan  dari  keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

## 2.5. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  pada dasarnya  merupakan  asersi  dari  pihak  manajemen pemerintah yang menginformasikan kepadapihak lain, yaitupara pemangku kepentingan (stakeholder), tentang  kondisikeuangan  pemerintah  (Indriasari  dan
Ertambang,  2007).  Dengan  diberlakukannya  paket Undang-Undang bidang keuangan negara (UU No 17 Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  UU  No  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  UU No  15  tentang  Pemeriksaan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara),  tata  cara  pelaporan  keuangan pemerintah  yang  dirasakan  kurang  transparan  dan akuntabel  telah  berubah,  karena  sebelumnya  laporan keuangan tersebut belum  sepenuhnya  disusun mengikuti  standar  akuntansi  pemerintahan  yang sejalan  dengan  standar  akuntansi  sektor  publik  yang diterima  secara  internasional.  Sejak  saat  itulah, keseluruhan  proses  pelaporan  keuangan  pemerintah mengacu  pada  standar  akuntansi  pemerintahan. Standar  akuntansi  pemerintahan  tersebut  sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di  dalam  menyusun  dan  menyajikan  Laporan Keuangan.
Laporan  keuangan  dibuat  untuk  memberikan informasi  mengenai  kondisi  keuangan  suatu  entitas dalam  suatu  periode  sebagai  gambaran  dari  kinerja entitas yang bersangkutan.Laporan keuangan pemerintah  daerah  yang  komprehensif  dapat  menjadi fasilitas dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas  publik.Laporan  keuangan  pemerintah daerah setidaknya terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan surplus/defisit. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan  pemerintah daerah  yang  berisi  informasi keuangan  daerah  akan  digunakan  sebagai  dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial,  dan  politik.  Sedangkan  bagi  pihak  intern, laporan  keuangan  digunakan  untuk  penilaian  kinerja, (Mardiasmo, 2004).

## 2.6. Entitas Pelaporan
Salamun  (2007)  menyatakan bahwa  unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan  akuntansi  dan  menyusun  laporan keuangan disebut sebagai Entitas Akuntansi. Bendahara  Umum  Daerah  dan  setiap  Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan  Entitas  Pelaporan.  Unit  pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disebut sebagai  Entitas  Pelaporan.  Jadi,  laporan  keuangan yang  disajikan  oleh  Entitas  Pelaporan  merupakan gabungan  dari  laporan  keuangan  beberapa  Entitas Akuntansi.  Disebutkan  bahwa  dalam  penetapan entitas  pelaporan,  perlu  dipertimbangkan  syarat pengelolaan,  pengendalian,  dan  penguasaan  suatu entitas  pelaporan  terhadap  aset,  yurisdiksi,  tugas  dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang  yang  terpisah  dari  entitas  pelaporan lainnya.
Berkaitan  dengan  entitas  pelaporan,  Halim (2007) menyebutkan bahwa pada ketentuan terdahulu terdapat  dua  pilihan  bagi  pemerintah  daerah  dalam
menentukan entitas pelaporan, yaitu sistem sentralisasi  dan  desentralisasi  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Namun,  saat  ini  pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem desentralisasi dalam  pelaporan  keuangannya,  sehingga baik  satuan kerja  maupun  bagian  keuangan  pemerintah  daerah melaksanakan  akuntansi.  Satuan  kerja  melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi (dan menghasilkan  laporan  keuangan)  yang  terjadi  pada bagiannya,
dan bagian keuangan akan menggabungkan  atau  mengkonsolidasikan  laporan keuangan  semua  satuan  kerja  (termasuk  bagian keuangan  itu  sendiri)  untuk  disusun  menjadi  laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

## 2.7. Peran dan Tujuan Pelaporan Keuangan
Salamun  (2007)  menyatakan  bahwa  laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan.  Laporan keuangan  terutama  digunakan  untuk  membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan)  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan, menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi  efektivitas dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  dan  membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah  meliputi:  lembaga  pemerintah,  investor dan kreditor, penyedia sumber daya, badan pengawas, dan  konstituen  (Mardiasmo,  2007). Pengelompokan yang  kurang  lebih  sama  dikemukakan  oleh  Bastian (2001)  yaitu: legislatif  dan  manajemen  pemerintah, masyarakat, investor dan kreditor, institusi internasional, pengamat, dan aparat pemerintah. Untuk  menyederhanakan  dan  menyamakan persepsi tentang kelompok pengguna laporan keuangan  ini,  kita  gunakan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  sebagai  acuan,  yang  menyebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah,  namun  tidak  terbatas,  yaitu:  masyarakat, para  wakil  rakyat,  lembaga  pengawas,  dan  lembaga pemeriksa,  pihak  yang  memberi  atau  berperan  dalam proses  donasi,  investasi,  dan  pinjaman  serta pemerintah.

## 2.8. Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, (SAP, 2010).  Menurut  Mahmudi  (2010)  laporan  keuangan yang  disajikan  pemerintah  daerah  dinilai  berkualitas apabilia memenuhi ciri-ciri berikut:
1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

## Kompetensi Sumber Daya
Manusia

## 2.9. Kerangka Pikir Penelitian
Berdasarkan  pada  telaah  literatur  dan  beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
H1
H2 2.10. Hipotesis Berdasarkan uraian  tersebut diatas maka dibangun hipotesis sebagai berikut :
H 1 : Pengendalian  Intern  Akuntansi  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan pemerintah daerah
H 2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. METODE  PENELITIAN
3.1. Populasi, Sampel dan Unit Analisa a. Populasi  : bagian  akuntansi/penatausahaan keuangan  pada  SKPD  di  Kota Ambon dan Seram Bagian Barat
b. Sampel  :Penyampelan  atas  responden  dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi  yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang  telah  ditetapkan  peneliti  (Sekaran,  2003). Kriteria  responden dalam  penelitian  ini  adalah para  pegawai yang melaksanakan  fungsi akuntansi/tata  usaha  keuangan  pada  SKPD. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  yaitu kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan c. Unit Analisa : Pengendalian intern akuntansi dan kompetensi  sumber  daya  manusia  pada  sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan

## 3.2. Metode Analisis
3.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Uji  validitas  menggunakan  analisis  faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan butir-butir pertanyaan  untuk masing-masing  variabel  atau  untuk mengetahui  validitas  konstruk  (Chenhall  &  Morris, 1986).  Asumsi  yang  mendasari  dapat  tidaknya digunakan  analisis  faktor  adalah  data  matrik  harus memiliki korelasi  yang cukup (sufficient correlation). Alat  uji  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat interkorelasi  tersebut  adalah Kaiser-Meyer-Olkin Measure  of  Sampling  Adequacy (KMO  MSA). Masing-masing  instrumen  harus  memiliki  nilai  KMO
MSA (Measure of sampling adequacy) lebih dari 0.50 sehingga  data  yang  dikumpulkan  dapat  dikatakan tepat untuk analisis faktor (Hair et al., 2006).
Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach alpha dari masing-masing instrumen  dalam  suatu  variabel.  Nilai cut  off untuk menentukan  reliabilitas  suatu  instrumen  adalah  nilai cronbach alpha lebih dari 0.60 (Nunnally, 1978).

## 3.2.2. Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk  menguji normalitas,  heteroskedastisitas,  multikolinieritas,  dan autokorelasi  data  penelitian  (Hair et  al.,  2006; Gujarati, 2003).

## 3.2.3. Pengujian Hipotesis
Analisis  regresi  berganda  dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  tiap  variabel independen terhadap  variabel  dependen.  Persamaan  regresi  untuk menguji  hipotesis  yang  diajukan  dinyatakan  dengan model sebagai berikut:
Keterangan:
KIL : Kualitas Informasi Laporan Keuangan a : Konstanta b1,b2 : Koefisien regresi PIA : Pengendalian Intern Akuntansi KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia e : error

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Variabel kualitas  informasi  laporan  keuangan diukur  dengan  menggunakan  instrumen  yang  terdiri dari 7 pertanyaan. Seperti terlihat pada  tabel 4.3, dari 94 responden  dihasilkan  rentang  aktual 20-35 artinya tingkat kualitas  informasi  laporan  keuangan  yang kurang  andal berada  pada  kisaran 20 dan  tingkat kualitas  informasi  laporan  keuangan  yang  andal berada  pada  kisaran  35.  Sedangkan  rentang  yang mungkin  terjadi  adalah  antara 7 (menunjukkan kualitas  informasi  yang  tidak  andal)  sampai 35
Kualitas Informasi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Gambar  2.1. Kerangka Pikir Penelitian Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengendalian Intern Akuntansi
KIL=  a + b1PIA + b2KSDM + e ..........................(3.1)
(menunjukkan perilaku kualitas informasi yang sangat andal).  Rata-rata  aktual  (mean)  tingkat kualitas informasi  laporan  keuangan untuk  seluruh  responden adalah  27,27 sedangkan  rata-rata  teoritisnya  adalah 21. Karena rata-rata aktual lebih tinggi  daripada rata- rata  teoritis,  dapat disimpulkan  bahwa kualitas informasi  laporan  keuangan memiliki  kecenderungan bersifat  andal.  Standar  deviasi  menunjukkan  ukuran variasi  data  terhadap  mean  (jarak  rata-rata  data terhadap  mean).  Standar  deviasi    untuk  variabel kualitas  informasi  laporan  keuangan adalah  sebesar 3,449. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif kecil karena standar deviasi lebih kecil daripada mean.

## 4.2. Pengendalian Intern Akuntansi
Variabel pengendalian  intern  akuntansi diukur dengan  menggunakan  instrumen  yang  terdiri  dari 9 pertanyaan.  Seperti  terlihat  pada    tabel  4.3,  dari 94 responden  dihasilkan  rentang  aktual  24-45,  artinya tingkat pengendalian  intern  akuntansi yang  kurang memadai berada  pada  kisaran  24 dan  tingkat pengendalian  intern  akuntansi yang lebih  memadai berada  pada  kisaran  45.  Sedangkan  rentang  yang mungkin  terjadi  adalah  antara 9 (menunjukkan pengendalian  intern  akuntansi yang  paling  tidak memadai)  sampai 45 (menunjukkan pengendalian intern  akuntansi yang  paling  memadai).  Rata-rata aktual  (mean) pengendalian  intern  akuntansi untuk seluruh  responden  adalah 35,21 sedangkan  rata-rata teoritisnya  adalah 27.  Karena  rata-rata  aktual  lebih tinggi  daripada  rata-rata  teoritis,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa pengendalian  intern  akuntansi memiliki  kecenderungan    lebih memadai.  Standar deviasi  menunjukkan  ukuran  variasi  data  terhadap mean  (jarak  rata-rata  data  terhadap  mean).  Standar deviasi   untuk  variabel pengendalian intern akuntansi adalah  sebesar 4,697.  Hal  ini  berarti  bahwa  variansi data  relatif  kecil  karena  standar deviasi  lebih  kecil daripada mean.

## 4.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Variabel kompetensi  sumber  daya  manusia diukur  dengan  menggunakan  instrumen  yang  terdiri dari 7 pertanyaan. Seperti terlihat pada  tabel 4.3, dari 94 responden dihasilkan rentang aktual 21-34, artinya tingkat kompetensi sumber daya manusia yang kurang berada  pada  kisaran 21 dan  tingkat kompetensi sumber daya manusia yang tinggi berada pada kisaran 34.  Sedangkan  rentang  yang  mungkin  terjadi  adalah antara 7 (menunjukkan tingkat  kompetensi  sumber daya  manusia  yang rendah) sampai 35 (menunjukkan tingkat  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang tinggi).  Rata-rata  aktual  (mean)  tingkat kompetensi sumber daya manusia untuk seluruh responden adalah 26,71  sedangkan  rata-rata  teoritisnya  adalah 21. Karena  rata-rata  aktual  lebih  tinggi  daripada  rata-rata teoritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki kecenderungan    lebih kompeten. Standar  deviasi menunjukkan  ukuran  variasi  data  terhadap  mean (jarak rata-rata dataterhadap mean). Standar deviasi
untuk  variabel kompetensi  sumber  daya  manusia adalah  sebesar 3,081.    Hal  ini  berarti  bahwa  variansi data  relatif  kecil  karena  standar  deviasi  lebih  kecil daripada mean.

## 5. PENUTUP 5.1. Kesimpulan
Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan  regresi  berganda  (multiple  regression) disimpulkan bahwa:
1. Dilihat  dari  nilai  t test dan  probabilitasnya,  hipotesis H 1 yang  diajukanditerimadengan  t test 0.159 dan probabilitas  0.001  < α 0.05.  Hasil  pengujian hipotesis  H 1 menunjukkan  bahwa Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan.
Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable  assurance)  terhadap  pencapaian efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan
pemerintahan negara. Pengendalian  intern  akan  menciptakan  keandalan pelaporan keuangan.  Jika penerapan pengendalian intern  berjalan  dengan  baik  maka  laporan keuangan yang  dihasilkan  akan  mempunyai nilai informasi yang handal begitu juga sebaliknya.
2. Dilihat  dari  nilai  t test dan  probabilitasnya,  hipotesis H 2 yang  diajukanditerimadengan  t test 0.812 dan probabilitas  0.00  < α 0.05. Hasil  pengujian hipotesis  H 2 menunjukkan  bahwa  bahwa  terdapat hubungan  positif  dan  signifikan kompetensi sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Kompetensi  adalah  karakteristik  yang  mendasari seseorang  mencapai  kinerja  yang  tinggi  dalam pekerjaannya. Pegawai yang
mempunyai
pengetahuan yang cukup dan skill yang memadai akan bekerjaefektif  dan  efisian  sehingga  laporan  keuangan yang  dihasilkan  berkulitas  yaitu  andal  dan  tepat waktu.

## 5.2. Saran
1. Penelitian  ini  dilakukan  hanya  di  dua  wilayah Propinsi Maluku,  yaitu  Kota Ambon dan Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  sehingga  hasil penelitian  belum  dapat  digeneralisir  ke  semua objek. Dengan  kata  lain  validitas  eksternal  dari hasil  penelitian  ini  masih  rendah.  Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperluas objek penelitian. 2. Perlunya pendampingan untuk memberikan pemahaman kepada responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan  yang  ada  karena  masalah subjektivitas  dari  responden  dapat mengakibatkan hasil  penelitian  ini  rentan  terhadap  biasnya jawaban responden.

## DAFTAR  PUSTAKA
Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia
Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan K aitannya Dengan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah Kepada  Masyarakat:  Renungan  Bagi
Akuntan  Pendidik.  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan  Sektor  Publik.Vol.  05  No. 02.Hal. 18
Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI.  2006. Konsep

## Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Chenhall,  RH.  &  Morris,  D.  1986. The  Impact  of Structure, Environment,
and Interdependence  on  Perceived  Usefulness
of  Management  Accounting  Systems.  The
Accounting Review, Vol.61, pp.16-35 Dinata,  Anton  Mulhar.  2004. Tinjauan  Atas Kesiapan  SDM  pada  Instansi  Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan
Akuntansi  Daerah  Menuju  Terciptanya Good  Governance  di  Era  Otonomi Daerah. Skripsi,  Universitas  Sriwijaya, Indralaya Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik.  2006. Standar  Akuntansi  Pemerintahan:  Telaah Kritis  PP  Nomor  24  Tahun  2004.  BPFE,
Yogyakarta
Ghozali,  Imam.  2005.  Aplikasi  Analisis  Multivariate
dengan  Program  SPSS.  Edisi  3.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement No. 1: Objectives  of  Financial  Reporting  in Governmental Accounting Standards Boards  Series  Statement  No.  34:  Basic Financial  Statement  and  Management
Discussion  and  Analysis  for  State  and Local Government. Norwalk.
Gujarati,  Damodar  N.  2003. Basic  Econometrics. McGraw-Hill, Inc. New York. Hair,  J.F.,  Black,  William  C.  Babin,  Barry  J. Anderson, Rolph E. Tatham, & Ronald L. 2006. Multivariate  Data  Analysis.  Sixth Edition. Upper Saddle River, Prentice Hall International, Inc.
Henley,  D.,  A.  Likierman,  J.  Perrin,  M.  Evans,  I. Lapsley,  &  J.  Whiteoak.  1992. Public Sector  Accounting  and  Financial  Control. Fourth Edition. Chapman & Hall. Hevesi,  G.  Alan.  2005. Standards  for  Internal Control  in  New  York  State  Government. www.osc.state.ny.us.
Imelda. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SIAKD) Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan.  Skripsi,  Universitas  Sriwijaya, Indralaya.
Jones,  Rowan  &  Maurice  Pendlebury.  1996. Public Sector Accounting.  Fifth Edition.  London: Pitman
Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor  Kesesuaian  Tugas-Teknologi  dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Indonesia. Vol. 5 No. 2 Hal. 214-228
Mardiasmo. 2006. Perwujudan  Transparansi  dan
Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi Sektor  Publik:  Suatu  Sarana  Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.
Nunnally,  J.C.  1978. Psychometric  Theory.  New York, Mc Graw-Hill.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ------------,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
-------------,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah.
------------,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekaran,  Uma.  2003. Research  Methods  For
Business: A Skill-Building Approach. John Wiley and Sons Inc, New York. Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi
Pemerintah  Pusat  Dalam  Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi. Volume XIX Nomor 1.Hal. 50-66.
Suwardjono.  2005. Teori  Akuntansi:  Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
Tim  GTZ-USAID/CLEAN  Urban.  Januari  2001.
Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan  Daerah-Suatu  Kerangka Kerja  bagi  Pemerintah  dan  Dukungan Donor.  Laporan  Akhir:  Studi  Pengkajian Kebutuhan  Pengembangan  Kapasitas  bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. www.gtzsfdm.or.id. Tim GTZ-Support for Decentralization Measures/P4D. Mei, 2005. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Jilid  II: Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  dan
Kelembagaan Pemerintah.
Wahana  Komputer.  2003. Panduan  Aplikatif  Sistem Akuntansi  Online  Berbasis  Komputer.
Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Wilkinson,  W.  Joseph,  Michael  J.  Cerullo,  Vasant
Raval,  &  Bernard  Wong-On-Wing.  2000. Accounting Information Systems:
Essential  Concepts  and  Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

## World  Bank.  Maret,  2007. Pengelolaan  Keuangan
Publik  di  Aceh:  Mengukur  Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh.