## ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PASAR KEBONPOLO, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2018
Indah Sekar Wangi, email: indahsekar36@gmail.com Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untidar
Rian Destiningsih, email: riandestiningsih@untidar.ac.id Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untidar

## ABSTRACT
This study aims to determine the level of contribution from the Kebonpolo Market levies and the effectiveness of fees to increase PAD in the City of Magelang. This study uses secondary data, the data used are the realization of PAD Magelang 2014-2018 data reports, Kebonpolo Market realization  report  data  in  Magelang  City  by  using  descriptive  statistical  methods  and  data  on contribution and effectiveness reports in  Magelang Pasar  Kota  2014-2018. This research  uses descriptive data analysis method. The results of this study indicate the level of contribution from the Kebonpolo Market service levies to the PAD of Magelang City is very poor and has decreased its contribution in 2016-2018, and the effectiveness of the Kebonpolo Market service fees towards the local government budget target. Magelang City Retribution is a very effective indicator or decreases in 2014-2016, and 2016-2017 increases while 2017-2018 decreases.
Keywords: Contribution, Effectiveness, PAD, Market Services

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  penghasilan  yang  diterima disetiap  penjuru  wilayah  berupa  pajak  maupun  retribusi,  keuntungan  dari  BU yang  dimiliki  oleh  wilayah  dan  penghasilan  lainnya  yang  sudah  sah.  PAD diharapkan  bisa  diandalkan  sebagai  penghasilan  yang  dapat  berkontribusi didalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Pemerintah  daerah  didalam pengelolaan otonomi daerah, diharapkan mampu menggali potensi pendapatan yang diterima di setiap daerahnya. Sehingga, di dalam pelakasanaan kegiatan daerah  tidak  akan  terjadi  permasalahan-permasalahan  seperti  halnya pembiayaan  untuk  daerahnya  sendiri  (Handoko,  2012).  Undang-undang  yang mengatur  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah,  menyebutkan  bahwa  suatu  wilayah memungkinkan  untuk  mengatur  rumaht  angga  daerahnya  itu  sendiri. Terlaksananya penetapan Otonomi Daerah di Kota maupun Kabupaten. Daerah Otonomi  mempunyai  tugas  kewenangan  dan  kekuasaannya  untuk  membuat suatu kebijakan dan melaksanakannya menurut inisiatif dan kreatifitas mayarakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap daerahnya sendiri. Ini berarti
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Daerah Otonomi harus mampu mengatur rumah tanganya secara global, sesuai dengan kenyataan dan ditangani dengan tanggung jawab (Putri, 2013).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dijadikan  sebagai  peran  yang  sangat penting  oleh  pemerintah  daerah  demi  mewujudkan  terlaksananya  otonomi daerah. Agar keuangan daerah bisa tersedia dan bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk segala kegiatan baik dari kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya, maka penghasilan yang diterima perlu untuk dikelola secara lebih optimal oleh pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat akan lebih ditingkatkan dan merata. Dan rumah tangga yang ada di daerah akan lebih mudah diurus dan diatur  (Drajat,  2017).  Pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  akan digunakan untuk kegiatan bangunan dan diperoleh dari penarikan wajib retribusi daerah dan harus dikelola dengan tanggung jawab agar lebih meyakinkan hasil yang lebih sesuai dengan nyatanya. Demi mewujudkan kepentingan semua orang dan  bermanfaat  dan  juga  tidak  menghambat  tapi  harus  berusaha  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  ada  didaerah,  Pemerintah  Daerah perlu  meningkatkan  terlaksananya  pembangunan  kegiatan  yang  berhubungan dengan  penyediaan  jasa  pelayanan.  Tidak  hanya  hal  itu,  penetapan  retribusi daerah  dan  kegiatan  penyediaan  jasa  harus  bisa  disederhanakan  berdasarkan beberapa golongan (D. H. N. Mubarok, 2016).
Berjalannya  otonomi  daerah, pemerintah diharapkan mampu  mengelola kekayaan  yang  ada  di  Kota  Magelang  dan  mampu  untuk  memksimalkannya. Maka, Pemerintah Daerah harus meningkatkan penghasilannya dari hasil retribusi daerah  agar  kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  bisa  meningkat. Salah  satunya  dengan  cara  meningkatkan  Retribusi  Daerah  karena  memiliki peran yang sangat besarbagi penerimaan PAD (Anggraini, Saifi, & Husaini, 2015). Kebijakan otonomi sangat dibutuhkan didalam berjalannya otonomi daerah nya, dan  kebijakan  tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  setempat  yang bermaksud  agar  masyarakat  dan  pihak  yang  terlibat  di  pemerintahan  bias menjadi lebih dekat, sehingga pelayanan yang diterima oleh semua masyarakat akan berjalan lebih baik. Dan akan memberikan pelayanan yang bersifat publik (Romiyati, Yulmardi, & Bhakti, 2019).

## TINJAUAN LITERATUR Keuangan Daerah
Segala bentuk uang atau yang berupa uang dan bisa dijadikan sebagai salah satu kekayaan  yang belum berada ditangan Negara lain / Daerah lainyang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan belum dikuasai oleh pihak lainnya dan menjadi hak dan kewajiban dari daerah itu sendiri disebut juga dengan Keuangan Daerah  (Susanto,  2014).  Dari  arti  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hal terpenting di keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak disini bisa berarti suatu pemerintahan berhak untuk mencari seluruh sumber penghasilan, baik itu dari penarikan retribusi, atau penghasilan lainnya. Sedangkan untuk kewajiban disini  berarti,  suatu  aparat  pemerintahan  harus  mampu  mengeluarkan, memutarkan,  bahkan  menggunakannya  untuk  seluruh  kegiatan  yang
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
berhubungan  dengan  daerah  baik  untuk  yang  bermanfaat  bagi  orang  banyak maupun pribadi (Rizka, Islahuddin, & Nadirsyah, 2014).

## Pendapatan Asli Daerah
Sejumlah uang yang diperoleh badan usaha atas segala aktivitasnya yang telah  dilakukan  adalah  pendapatan.  Para  investor  beranggapan  bahwa pendapatan  itu  kurang  penting  apabila  dibandingkandengan  keutungan  yang telah  diterima  setelah  dikurangi  dengan  pengeluaran.di  dalam  PERMENDAGRI No.21 thn 2011 Pasal 1 No.50 menjelaskan Pendapatan daerah merupakan hak yang harus diterima pemerintah sebagai salah satu penumbuh dari nilai kekayaan bersih. Penghasilan yang telah diperoleh dari hasil pungutan yang sesuai dengan aturan daerah atau aturan undang-undang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi  Daerah bisa terwujud  secara  mandiri  dan  lebih  global,  sesuai kenyataan  dan  ditangani  dengan  tanggung  jawab  akan  meningkatkan penghasilana dan akan digunakan untuk penyediaan anggaran belanja negara yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  terselenggaranya pemerintahan.  Adapun  undang-undang  yang  menyebutkan  sumber  dari perolehan  pendapatan,  kekayaan  yang  sudah  dikelola  dan  dipisahkan,  wajib pajak  yang  ditetapkan,  dan  retribusi  yang  diberlakukan  (Toduho,  Saerang,  & Elim, 2014).

## Retribusi Daerah
Retribusi  Daerah  merupakan  sumber  keuangan  berupa  imbalan  yang diperoleh  Pemerintah  secara  langsung  dari  pemungutan  atas  jasa  yang  telah diberikannya untuk masyarakat (Nusa, Falah, & Wamafma, 2017). Berdasarkan UU No. 34 Thn 2000 terdapat 3 golongan mengenai Retribusi Daerah yaitu hasil retribusi dari jasa umum, hasil retribusi jasa usaha, dan hasil retribusi jasa izin (Mikha, 2010).

## Retribusi Pelayanan Pasar
Pedagang  atau  pengguna  tersedianya  fasilitas  yang  ada  dipasar  dan digunakan setiap hari harus membayar retribusi pasar yang telah ditetapkan dan diwajibkan  untuk  membayar.  Retribusi  tersebut  kemudian  diserahkan  ke pemerintah  daerah  yang  sudah  menyediakan  fasilitas  pelayanan  jasa  (Putri, 2013).  Retribusi  Pelayanan  Pasar merupakan  pungutan  yang telah  dibayarkan oleh  pedagang  dengan  tersedianya  jasa  pelayanan  dan  izin  yang  diberikan  di bidang  pasar  oleh  Pemerintah  Daerah  demi  kepentingan  bersama,  seorang ataupun  demi  badan  usaha.  Objek  yang  terdapat  dalam  Retribusi  Pelayanan Pasar  bisa  meliputi  penyediaan  fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan  di  pasar tradisional, meliputi kios, los atau pelataran yang telah ditangani oleh Pemerintah Daerah. Untuk subyeknya bisa terdiri dari orang-seorang atau badan usaha yang telah  memanfaatkan  dan  menikmati  tersedianya  fasilitas  pasar  (Murniati  & Kasasih,  2017).  Dalam  Peraturan  Daerah  No.13  Thn  2002  terdapat  beberapa terminologi Retribusi Pasar, yaitu (Anggraini et al., 2015) :
a) Retribusi Pasar adalah salah satu pungutan pelayanan yang berada di tempat jual beli dan telah dikelola oleh Pemda yang disediakan untuk para pedagang.
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
b) Tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan jual beli yang dibuat, dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah adalah pasar.
c) Tempat yang digunakan untuk berjualan yang berada di pasar dengan adanya izin usaha yang ditetapkan dan tidak ada dinding pemisahnya antara ruangan lain yaitu los / pelataran.
d) Tempat  yang  digunakan  untuk  jual  beli  barang  &  jasa  yang  berdinding mengelilingi ruangan dan berpintu adalah kios.
e) Bangunan tetap yang dibangun dilokasi pasar dan berbentuk rumah adalah toko/ruko.
f) Tempat yang digunakan untuk jual beli dan berada di sekitar lingkungan pasar dengan jarak 300m adalah lingkungan daerah pasar.
g) Peraturan  Daerah  No.  13  Thn  2002  digunakan  sebagai  dasar  hukum  yang berkaitan dengan retribusi pasar.

## Potensi Retribusi Pasar
Objek retribusi pasar yaitu tersedianya fasilitas oleh pemerintah dan telah ditangani  untuk  digunakan  pedagang  yang  terdapat  dipasar  tradisional  dan dikelola  oleh  perusahaan  swasta  bukan  termasuk  dari  obyek  retribusi  pasar. Subyek retribusi pasar yaitu seorang / BU yang telah memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dalam pasar tradisonal. Contoh dari badan usaha:
a) PT
b) CV
c) BUMN
d) Persekutuan Perkumpulan
e) Firma
f) Kongsi
g) Koperasi
h) Yayasan
i) Lembaga-Lembaga
j) Dana Pensiun
Seseorang  atau  badan  usaha  yang  telah  menikmati  bahkan  menerima tersedianya  fasilitas  jasa  pasar  dan  digunakan  untuk  kepentingan  berdagang adalah subjek retribusi pasar (Toduho et al., 2014). Retribusi Pasar bisa saja di optimalkan penghasilannya selain dari adanya fasilitas jasa, seperti melebarkan lokasi  dan  sumber  sasaran  penghasilan,  proses  penarikan  retribusi  lebih dikuatkan  lagi  dan  ditegaskan  lagi,  sistem  keliling  untuk  mengawasi  petugas ditingkatkan,  sistem  admin  dan  kelola  biaya  penarikan  lebih  dirutinkan  dan disiplin, rancangan pengelolaan lebih baik lagi (Rachmawan, Suyadi, & Sudjana, 2016).

## Kontribusi
Besarnya  tingkat  kontribusi  yang  telah  diberikan  oleh  pihak  Retribusi Penerimaan  Pelayanan  Pasar  terhadap  PAD  di  Kota  Magelang  dapat  diukur dengan salah satu alat yangbisa disebut dengan analisis tingkat kontribusi. Iuran atau sumbangan yang dihasilkan dari pungutan retribusi pelayanan dalam pasar salah  satunya  adalah  retribusi  daerah  dan  meningkatkan  PAD  adalah  tingkat
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
kontribusi.  Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  tingkat  kontribusi  dari Retribusi Pelayanan Pasar adalah (Halim 2004 dalam Anggraini et al., 2015):
Kontribusi = Realisasi Retribusi Pasar Kebonpolo Realisasi Retribusi Daerah/PAD x 100%
Perbandingan antara Jumlah Realisasi Pelayanan Pasar dan Jumlah Realisasi PAD secara  menyeluruh  bisa  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  tingkat  nilai kontribusi dalam Retribusi Pasar terhadap besarnya PAD. Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar adalah:
Tabel 1
Kriteria Tingkat Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Tingkat Persen Keterangan 0.00 %-10 % Sangat Kurang 10.10 %-20 % Kurang 20.10 %-30 % Sedang 30.10 %-40 % Cukup Baik 40.10 %-50 % Baik > 50% Sangat Baik
Sumber : (N. Mubarok, 2016)

## Efektivitas
Pencapaian  hasil  atau  manfaat  yang  diinginkan  bisa  diukur  dengan  tingkat besarannya  adalah  dengan  melalui  efektivitas.  Berapapun  biaya  yang  akan digunakan  untuk  tujuan  yang  ingin  dicapai,  hasil  atau  manfaat  menjadi  poin penting  yang  harus  dicatat.  Adapunrumus  untuk  melihat  tingkat  efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (Halim 2004 dalam Anggraini et al., 2015):
Efektivitas = Realisasi Retribusi Pasar Kebonpolo Target Retribusi Pasar Kebonpolo x 100 %
Untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas dalam Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo adalah dengan melihat tabel kriteria dibawah ini :
Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Tingkat Persen Keterangan >100% Sangat Efektivitas 90 %-100 % Efektivitas 80 %-90 % Cukup Efektivitas 60 %-80 % Kurang Efektivitas < 60 % Tidak Efektivitas Sumber : (Anggraini, Saifi, & Husaini, 2015)

## METODE
Metode Analisis Data
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Metode pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan  deskriptif  itu  sendiri  adalah  salah  satu  metode  yang  menjelaskan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang sesuai apa yang telah terjadi disaat penelitian  tersebut  dilakukan  dan  untuk  membuat  gambaran  yang  akurat mengenai  fenomena  yang  telah  diselidiki  sesuai  fakta  dan  nyatanya  ataupun untuk  membuat  deskripsi.  Lokasi  dalam  penelitian  yang  dilakukan  adalah  di Kantor Pengelolaan Retribusi (UPTD) Pasar Kebonpolo.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  ini  adalah  perkembangan  retribusi  pelayanan  Pasar Kebonpolo dari tahun 2014-2018 dilihat dari potensi retribusi pelayanan pasar, kontribusi dan efektivitasnya.

## Jenis Data
Data sekunder merupakan data yang yang digunakan dalam penelitian ini. Data  tersebut  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  penghasilan  dari  retribusi pelayanan pasar dari kontribusi dan aktivitasnya terhadap PAD di Kota Magelang. Data  yang  digunakan  didapatkan  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  UPTD Dinas Pasar Kebonpolo Kota Magelang.

## Teknik Pengumpulan Data & Sumber Data
Untuk  memperoleh  data,  penelitian  ini  menggunakan  teknik  secara langsung  atau  observasi  dan  mengumpulkan  data  dari  UPTD  Dinas  Pasar Kebonpolo yang sudah diolah. Selain data dari UPTD Dinas Pasar Kebonpolo data diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

## HASIL DAN ANALISIS
Pasar  Kebonpolo  adalah  salah  satu  pasar  tradisional  yang  dikelola  oleh pemerintah di Kota Magelang dan menjadi kewenangan dari Dinas Pengelolaan Kota  Magelang  dan  terbentuk  berdasarkan  Perda  Kota  Magelang  yang menitikberatkan  pada  susunan  kedudukan  dan  Tugas  Pokok  Organisasi  Dinas Daerah.  Pasar  Kebonpolo  sangat  mudah  untukdijangkau,  dikarenakan  letak lokasinya sangat strategis yang berada di wilayah tengah Kota Magelang dan dua Kecamatan  wilayah  Kabupaten  Magelang,  selain  itu  juga  tersedianya  akses kendaraan yang cukup mudah.
Potensi  Retribusi  Pasar  merupakan  seluruh  orang  yang  wajib  untuk membayar retribusi karena sudah menikmati dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah (D. H. N. Mubarok, 2016).  Besaran potensi dari realisasi  penerimaan  potensi  di  Pasar  Kebonpolo  di  tiap  bulannya  mengalami fluktuatif, tetapi untuk total penerimaan Pasar Kebonpolo masih cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari Tabel 3 yang menunjukkan besaran potensi Pasar Kebonpolo di Kota Magelang yang telah didata oleh tim survey UPTD Dinas pasar Kebonpolo tahun 2017. Di tahun 2017 potensi yang diterima dari Retribusi Pelayanan Pasar di  Kota  Magelang  yaitu  sebesar  Rp. 217.127.100,00  dari  total  seluruh potensi pelayanan pasar disetiap jenis retribusinya di Pasar Kebonpolo Kota Magelang.
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Hasil yang paling besar terdapat pada bulan Oktober, sebesar Rp.19.160.500,00. Selanjutnya  pada  bulan  Agustus,  sebesar  Rp.  18.946.200,00  dan  bulan November, sebesar Rp. 18.729.600,00. Sedangkan untuk potensi pasar terkecil terdapat pada bulan Februari, sebesar Rp. 16.670.200,00.
Tabel 3
Total Hasil Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan pasar Tahun 2017 (Rupiah) (Dinas UPTD Pasar Kebonpolo 2017) Bulan Potensi Retribusi Pasar Potensi Pendapatan Dalam Sebulan Potensi Pendapatan Dalam Setahun Kios Los Pelataran Parkir MCK Januari 9.093.000 4.200.600 1.198.000 2.307.000 1.200.000 17.998.600 17.998.600 Februari 8.648.000 3.832.200 1.127.000 1.953.000 1.200.000 16.760.200 34.758.800 Maret 9.443.000 4.154.700 1.269.000 1.770.000 1.200.000 17.836.700 52.595.500 April 8.696.000 3.876.800 1.291.000 1.943.000 1.200.000 17.006.800 69.602.300 Mei 9.641.000 4.384.500 1.351.000 2.144.000 1.200.000 18.720.500 88.322.800 Juni 8.971.000 3.864.300 1.162.000 1.876.000 1.200.000 17.073.300 105.396.100 Juli 10.312.000  4.017.200 1.076.000 2.077.000 1.200.000 18.682.200 124.078.300 Agustus 10.504.000  4.144.200 1.088.500 2.010.000 1.200.000 18.946.700 143.025.000 September  10.078.000  3.876.400 1.032.000 2.003.000 1.200.000 18.189.400 161.214.400 Oktober 10.599.000  4.246.000 1.098.500 2.017.000 1.200.000 19.160.500 180.374.900 November  10.353.000  4.069.100 1.097.500 2.010.000 1.200.000 18.729.600 199.104.500 Desember 9.753.000 3.958.600 1.101.000 2.010.000 1.200.000 18.022.600 217.127.100
Sumber: Dinas UPTD Pasar Kebonpolo 2017 (Data diolah)
Pelayanan  Pasar  merupakan  fasilitas  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah berupa sarana maupun prasarana seperti kios, los ataupun pelataran yang  dapat  digunakan  oleh  pedagang  pasar  (Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan,  2005).  Retribusi  Pelayanan  Pasar  merupakan  pungutan yang telah dibayarkan dari pedagang dengan tersedianya jasa pelayanan dan izin yang  diberikan  di  bidang  pasar  oleh  Pemerintah  Daerah  demi  kepentingan bersama, seorang ataupun demi badan usaha.
Grafik 1
Hasil Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo Kota Magelang Tahun 2014-2018
160,123,800. 00 210,126,100. 00 210,721,900.
00 217,127,100.
00
221,622,000.
00 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 2014 2015 2016 2017 2018 R up ia h Tahun
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Grafik  1  memperlihatkan  hasil  dari  potensi  pendapatan  yang  diperoleh oleh  pemerintah  daerah  dari  tahun  2014-2018  mengalami  kenaikan  dan meningkatkan  hasil  penerimaan  retribusi  pelayanan  pasar  di  setiap  tahunnya. Peningkatkan  potensi  pendapatan  yang  diperoleh  dari  setiap  tahunnya disebabkan oleh tersedianya fasilitas prasana yang disediakan oleh pemerintah daerah dan telah dikelola untuk digunakan oleh pedagang, seperti kios, los atau pelataran.  Dengan  tersedianya  fasilitas  prasarana  pasar  seperti  kios,  los  atau pelataran yang semakin diperbanyak oleh pemerintah daerah akan menunjang keramaian  pasar.  Dengan  ramainya  pasar  maka  penerimaan  retribusi  yang didapat  akan  semakin  bertambah  dan  akan  meningkatkan  potensi  retribusi pelayanan pasar.
Kontribusi bisa disebut sebagai pengaruh atau peran. Sedangkan untuk kontribusi retribusi pelayanan pasar adalah kontribusi yang telah disumbangkan atas  tersedianya  pelayanan  pasar  (Sari,  2017).  Pada  tahun  2014  persentase tingkat kontribusi dalam retribusi pelayanan pasar sebesar 9,7% termasuk dalam kategori kontribusi sangat kurang. Kategori tersebut bersumber dari (N. Mubarok, 2016)  .Terjadi  kenaikan  tahun 2015  yaitu  sebesar  11,3%  termasuk  kontribusi kurang.  Dan  untuk  tahun  2016  persentase  tingkat  kontribusi  mengalami penurunan  yang  semula  11,3%  menjadi  9,6%  dan  berada  di  kriteria  sangat kurang.  Untuk  tahun  2017  dan  2018  tingkat  persentase  kontribusinya  juga mengalami  penurunan  lagi  dari  tahun  sebelumnya,  yaitu  menjadi 9,3%  tahun 2017 dan 8,9% tahun 2018. Kriteria kontribusi di tahun 2017 dan 2018 tersebut berada di kriteria sangat kurang.

## Tabel 4
Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2014-2018 (Dinas UPTD Pasar Kebonpolo, Kota Magelang) Tahun Retribusi Pasar Kebonpolo PAD (Dalam Rupiah) Tingkat Kontribusi Keterangan 2014 160.123.800 164.906.266.142 9.7% Sangat Kurang 2015 210.126.100 186.677.410.081 11.3% Kurang 2016 210.721.900 220.315.848.702 9.6% Sangat Kurang 2017 217.127.100 233.557.714.356 9.3% Sangat Kurang 2018 221.622.000 249.873.268.826 8.9% Sangat Kurang Total 1.019.720.900 1.055.330.508.107 9.6% Sangat Kurang
Sumber: Dinas UPTD Pasar Kebonpolo, Kota Magelang (Data Diolah)
Pada  saat  pemungutan  retribusi  pasar  banyak  terjadi  petugas  dalam UPTD Dinas pasar Kota Magelang tidak memperhatikan beberapa faktor eksternal seeprti  halnya  tidak  memperhatikan  banyaknya  jumlah  pedagang  yang  belum terdaftar bahkan belum banyak pula pedagang yang masih kurang kesadarannya akan  wajib  dalam  membayar  retribusi.  Dengan  banyaknya  pedagang  yang menghilang atau berpindah tempat saat petugas menarik setoran retribusi akan menurunkan  tingkat  hasil  penerimaan  pemerintah  dalam  retribusi.  Dan kurangnya  transparansi  adminitrasi  juga  sangat  mempengaruhi  tingkat  hasil penerimaan pemerintah.
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Iuran atau sumbangan yang dihasilkan dari pungutan retribusi pelayanan dalam pasar salah satunya adalah retribusi daerah dan meningkatkan PAD adalah tingkat  kontribusi.  Tingkat  kontribusi  retribusi  pelayanan  pasar  mengalami fluktuasi  (Grafik  2).  Terjadi  penurunan  tahun  2014-2016  dan  terjadi  kenaikan tahun 2016-2017, untuk tahun 2017-2018 terjadi penurunan. Pada tahun 2014 tingkat kontribusinya berada di indikator yang sangat kurang. Tahun 2015 tingkat kontribusinya  berada  di  indikator  yang  kurang. Dan untuk  tahun  2016  tingkat kontribusinya berada di indikator yang sangat kurang. Dan untuk tahun 2017- 2018 tingkat kontribusinya berada di indikator yang “sangat kurang”.

## Grafik 2
Hasil Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo Kota Magelang Tahun 2014-2018
Keadaan  Retribusi  Pelayanan  Pasar  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  tahun  2014-2018  menunjukkan  tingkat  kontribusinya  mengalami penurunan  disetiap  tahunnya.  Penurunan  ini  bisa  terjadi  dikarenakan  masih banyaknya petugas yang bekerja di UPTD Pasar di Kota Magelang masih kurang maksimal  dalam  menarik  setoran  wajib  retribusi  di  pasar,  dan  tidak memperhatikan  beberapa  factor  penting  yang  berkaitan  dengan  jumlah pedagang yang belum terdaftar, meningkatkan jumlah setoran retribusi di setiap pedagang,  dan  harus  memperhatikan  kinerja  petugas-petugas  yang  selalu menarik setoran  di  pasar,  dan pemerintah  harus  mencari  sumber penghasilan lainnya  selain  retribusi  pasar  agar  penghasilan  yang  diterima  pemerintah  bisa meningkat.
Efektivitas bisa dikatakan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan (Samosir, 2019). Sedangkan efektivitas retribusi pasar bisa disebut sebagai penghasilan yang diterima atas target yang ditetapkan untuk mencapai  tujuan  dan  sasaranyang  diinginkan.  Besaran  persentase  hasil efektivitas dari pemungutan retribusi di Pasar Kebonpolo ada pada tabel 5. Bisa dilihat  bahwa  dari  tahun  2014-2016  persentase  hasil  dari  efektivitas  retribusi dalam  Pasar  Kebonpolo  selalu  terjadi  penurunan,  dan  terjadi  kenaikan  tahun 2016  dan  2017,  dan  terjadi  penurunan  lagi  tahun  2017-2018.  Tetapi  untuk kriterianya selalu sangat efektif. Karena tingkat persentasenya selalu diatas dari 100%.

## Tabel 5
Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo Tahun 2014-2018 (Dinas UPTD
Pasar Kebonpolo, Kota Magelang)
139.31% 137.57% 106.13%
125.71% 111.21% 9.60% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 2014 2015 2016 2017 2018 K on tr ib us i Tahun
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Tahun Target Anggaran Realisasi Retribusi Tingkat Efektivitas Keterangan 2014 114.939.000.00 160.123.800.00 139,31% Sangat Efektif 2015 152.739.000.00 210.126.100.00 137,57% Sangat Efektif 2016 198.546.000.00 210.721.900.00 106,13% Sangat Efektif 2017 172.719.000.00 217.127.100.00 125,71% Sangat Efektif 2018 199.287.000.00 221.622.000.00 111,21% Sangat Efektif Total 838.230.000.00 1.019.720.900.00 121,66% Sangat Efektif
Sumber : Dinas UPTD Pasar Kebonpolo, Kota Magelang (Data Diolah)
Untuk  hasil  persentasenya  di  tahun  2014  menunjukkan  hasil  persentase  hasil efektivitas sebesar 139,31%. Tahun 2015 persentasenya mengalami penurunan dari sebelumnya, yaitu sebesar 137,57%. Dan untuk tahun 2016 persentasenya kembali  mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis  yang  semula  sebesar 137,57% menjadi sebesar 106,13%. Sedangkan tahun 2017 sudah mulai naik sebesar  125,71%.  Tetapi  di  tahun  2018  mengalami  penurunan  kembali  yaitu sebesar  111,21%.  Pencapaian  hasil  atau  manfaat  yang  diinginkan  bisa  diukur dengan tingkat besarannya adalah dengan melalui efektivitas. Berapapun biaya yang akan digunakan untuk tujuan yang ingin dicapai, hasil atau manfaat menjadi poin penting yang harus dicatat.

## Grafik 3
Hasil Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo Kota Magelang Tahun 2014-2018
Pada grafik 3 memperlihatkan hasil efektifitas retribusi tahun 2014-2018, terlihat bahwa tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Tetapi pada tahun 2014 – 2018 menunjukkan bahwa tahun tersebut berada di kategori  Sangat  Efektif.  Pencapaian  hasil  atau  manfaat  yang  diinginkan  bisa diukur dengan tingkat besarannya adalah dengan melalui efektivitas. Berapapun biaya  yang  akan  digunakan  untuk  memperoleh  tujuan,  hasil  atau  manfaat menjadi  poin  penting  yang  harus  dicatat.  Dilihat  dari  hasil  efektifitas  retribusi
139.31%137.57% 106.13% 125.71% 111.21% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 2014 2015 2016 2017 2018 E fe kt iv it as Tahun Efektivitas
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
pasar  Kebonpolo  cenderung  menurun,  tetapi  sudah  dalam  kategori  yang mencapai tingkat hasil dan manfaat yang diinginkan. Keadaan efektivitas retribusi pelayanan  pasar  terhadap  target  anggaran  retribusi  pelayanan  pasar  dalam tahun 2014-2018 menunjukkan efektivitasnya menurun disetiap tahunnya tetapi tetap  berada  di  indikator  yang  sangat  efektif  dikarenakan  hasil  dari  realisasi retribusi  pelayanan  pasar  lebih  tinggi  dari  target  anggaran  retribusi  yang ditetapkan di Kota Magelang.

## KESIMPULAN & SARAN

## Kesimpulan
1. Besarnya tingkat kontribusi realisasi tahun 2014-2018 berada di indikator yang sangat kurang dan kurang. Ditahun 2016-2018 tingkat kontribusinya mengalami penurunan. Keadaan kontribusi yang selalu menurun tersebut bisa  terjadi  karena  ada  faktor  eksternal  yang  tidak  di  perhatikan  oleh petugas yang ada di UPTD Dinas Pasar Kebonpolo salah satunya adalah banyak  jumlah  pedagang  yang  belum  terdata  dan  kurangnya  tingkat kesadaran pedagang dengan wajib retribusi yang harus mereka bayar.
2. Besarnya  tingkat  efektivitas  dari  retribusi  pelayanan  Pasar  Kebonpolo terhadap  target  anggaran  retribusi  Kota  Magelang  tahun  2014-2016 persentase  hasil  dari  efektivitas  retribusi  dalam  Pasar  Kebonpolo  selalu terjadi penurunan,  dan  terjadi  kenaikan  tahun  2016-2017,  tahun  2017- 2018 persentasenya mengalami penurunan lagi. Tetapi untuk kriterianya selalu  sangat  efektif.  Karena  tingkat  persentasenya  selalu  diatas  dari 100%.

## Saran
1. Keadaan  tingkat  kontribusi  retribusi  Pasar  Kebonpolo  dati  tahun  2014- 2018 selalu mengalami penurunan. Kota Magelang khususnya pada UPTD Pasar harus melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib retribusi. Pemerintah Kota Magelang harus berusaha memberi sanksi kepada para pedagang  yang  terlambat  atau  menunda  pembayaran retribusinya  agar pendapatan retribusi pasar semakin meningkat.
2. Keadaan Efektifitas Retribusi Pasar Kebonpolo untuk Retribusi Daerah 5 tahun  terakhir  dari  tahun  2014-2108  selalu  menurun.  Pemerintah  Kota Magleang perlu melakukan upaya peningkatan kinerja petugas agar lebih kreatif dengan cara mengadakan kegiatan kunjungan ke instansi lainnya yang  berada  diluar  daerah  agar  petugas  lebih  banyak  memiliki pengetahuan lain yang bisa diterapkan di daerahnya sendiri.

## REFERENSI
Anggraini,  N.  E.,  Saifi,  M.,  &  Husaini,  A.  (2015).  Analisis  Efektifitas  Retribusi Pelayanan  Pasar  Tanjung  Dan  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Asli
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
Daerah Kota Mojokerto. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 1(1), 1–10. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2005). Peraturan Daerah Kabupaten  Parigi  Moutong  Tahun  2005.  Retrieved  June  20,  2020,  from Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  website: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/78- peraturan-perundang-undangan/daftar-peraturan-daerah/1879-peraturan- daerah-kabupaten-parigi-moutong-tahun-2005.html
Drajat,  D.  A.  (2017).  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Reribusi  Pelayanan  Pasar
Terhadap  Penerimaan  Retribusi  Daerah  Di  Kabupaten  Berau. ECOBUILD: Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal, 1(2), 62–72.
Handoko, A. T. (2012). Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007- 2011. Economics Development Analysis Journal (EDAJ), 1(2), 1–7.
Mikha,  D.  (2010).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Kajian Akuntansi, 5(1), 66–79. Mubarok, D. H. N. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi  Serta  Prospeknya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Samarinda. Forum  Ekonomi :  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan  Akuntansi,
18(2), 95–110. Mubarok,  N.  (2016).  Potensi  Penerimaan  Retribusi  Pelayanan  Pasar  dan Kontribusi  serta  prospeknya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Samarinda. Forum Ekonomi, 18(2), 95–110. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi  Pelayanan  Pasar  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Palembang. Jurnal Kompetitif, 6(1), 85–109.
Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I. K. (2017). Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. Jurnal Keuda, 2(3), 1–19.
Putri, P. W. (2013). Studi Tentang Evaluasi Penerimaan Retribusi Di Kantor UPTD Pasar Pagi Kota Samarinda. EJournal Administrasi Negara, 1(2), 507–521. Rachmawan, R., Suyadi, I., & Sudjana, N. (2016). optimalisasi retribusi Pelayanan Pasar Guna Peningkatan PAD Di Kabupaten Tulungagung. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 11(1), 1–5.
Rizka, Islahuddin, & Nadirsyah. (2014). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka  Meningkatkan Kemampuan  Keuangan  Daerah  Di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Magister AKuntansi, 3(3), 69–79.
Romiyati, I.,  Yulmardi, & Bhakti, A.  (2019). Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika, 14(2), 83–96.
Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisensi Retribusi Terminal Pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sikka. Jurnal  Projemen  UNIPA Maumere, 6(1), 65–81.
Sari,  I.  F.  (2017).  ANALISIS  POTENSI  PENERIMAAN  RETRIBUSI  PASAR  DAN KONTRIBUSINYA  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (STUDI  PADA
(Jurnal Ilmu Ekonomi) Vol. 10, No. 2 , Oktober 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK). Majalah Ilmiah, 24(2), 287–303.
Susanto, H. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 10(1), 15–26. Toduho,  D.  A. M.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Elim,  I. (2014).  Penerimaan  Retribusi Pasar  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Tidore Kepulauan. Jurnal EMBA, 2(2), 1090–1103.