## MEDIASI PENAL ADAT BEDAMAI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU

## Ferawati
Email : fwati665@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Proses  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  ternyata  tidak hanya  menggunakan  peraturan  hukum  positif  yang  berlaku,  melainkan  juga ketentuan  hukum  adat.  Salah  satu  model  penyelesaian  perkara  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  pada    Masyarakat  Melayu  Riau  adalah  melalui  Mediasi Penal  adat  Bedamai  yakni  suatu  mekanisme  hukum  adat  yang  menyelesaikan konflik  secara  musyawarah.  Namun  tidak  semua  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas yang dapat deselesaikan melalui Mediasi penal adat bedamai ini. Penerapan sanksi  hukum  adat  ditujukan  untuk  membela  hak  dan  kepentingan  korban  serta ahli  waris  korban,  yakni  dengan  membebani  pelaku  dengan  denda  adat.  Melalui prosesi  mediasi  penal  adat  bedamai  ini  diharapkan  dapat  menyelesaikan  konflik dan  menghapus dendam diantara pelaku dengan korban dan/atau keluarga korban. Kata  Kunci  : Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Hukum Adat,
Mediasi Penal.

## Abstract
The process of settling the criminal  acts of traffic accident proved not only to use the  applicable  positive  law  regulation,  but  also  the  provitons  of  customary  law. One of the model of criminal case settlement of traffic accident in Malay society is through  penal  mediation  “adat  Bedamai”,  that  is  an  adat  law  mechanism  that solves conflict by deliberation. But not all criminal act of traffic accident that can be  resolved    through  this  penal  mediation  the  application  of  customary  law sanctions aimed at depending the rights and interests of victims and victim heirs, namely by burdening the perpetrarator with customary fine through mediation the penal  is  expected  to  resolve  the  conflict  and  remove  the  resentment  between  the perpetrator and the victim and/or the victims family.
Keywords : Criminal Act, Traffic Accidents, Customary Law, Penal Mediation.

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  Negara hukum,  aturan  hukum  yang  berlaku ada  yang  tertulis  dan  tidak  tertulis. Ketentuan hukum tertulis merupakan bagian dari ketentuan hukum nasional  atau  disebut  dengan  hukum positif,  hukum  pidana  merupakan bagian  dari  lapangan  hukum  publik. Hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia  sekarang  ini  ialah  hukum pidana  yang  telah  dikodifikasi,  dan aturannya  telah  disusun  dalam  satu
Kitab Undang-undang yang dinamakan  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana.
Di  Indonesia  jauh  sebelum kemerdekaan, masyarakat sudah mempunyai  sistem  hukum  sendiri, sebagai  pedoman  dalam  pergaulan hidup  masyarakat  yang  dinamakan hukum  adat.  Hukum  adat  menurut Soepomo  merupakan  hukum  yang tidak  tertulis  didalam  peraturan legislatif  meliputi  peraturan  yang hidup  meskipun  tidak  ditetapkan oleh  yang berwajib tetapi  ditaati dan didukung  oleh  rakyat  berdasarkan atas keyakinan bahwasanya
peraturan-peraturan tersebut
mempunyai kekuatan hukum 1 . Hukum  adat  sebagai  hukum  yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat,  hukum  dan  masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu  muncul  bersama  masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan  ” ubi  societas  ibi  ius ”, dimana  ada  masyarakat  disana  ada hukum.  Oleh karena itu, hukum adat adalah  wujud  konkret  dari  nilai-nilai sosial dan budaya.
Hukum adat merupakan hukum yang  sebagian  besar  bersifat  tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat  yang  memberlakukan  hukum adat  tersebut.  Hukum  adat  berlaku dalam  ruang  lingkup  yang  terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat  adat  dimana  hukum  adat tersebut  hidup  atau  berada,  dan keadaan  ini  memungkinkan  bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki  hukum  adat  yang  berbeda- beda  satu  sama  lainnya.  Antara hukum dengan kehidupan masyarakat  memang  berkaitan  erat, hukum berperan besar dalam
1 Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung 2014, hlm.4.
mewujudkan  masyarakat  yang  tertib dan  aman.  Apabila  terjadi  hal-hal yang menyimpang maka peran hukum  dapat  dilihat  secara  lebih konkrit.  Di  dalam  lapangan  hukum pidana ada dua hukum  yang berbeda yang  digunakan  oleh  masyarakat yaitu, hukum pidana yang bersumber pada  peraturan  tertulis,yakni  hukum yang  bersumber  pada  KUHP  serta peraturan  yang  tidak  tertulis  yaitu hukum pidana adat.
Hukum pidana adat merupakan hukum  yang  hidup  ( living  law ) dalam  masyarakat  dimana  hukum tersebut  menunjukkan  peristiwa  dan perbuatan  yang  harus  diselesaikan (dihukum)  karena  peristiwa  dan perbuatan  itu  telah  mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat 2 .
Keseimbangan  didalam    masyarakat akan  menjadi  terganggu  apabila perbuatan tersebut bertentangan
dengan ketertiban, keamanan, kerukunan, rasa keadilan dan
kesadaran hukum didalam masyarakat.  dengan  terganggunya keseimbangan  didalam  masyarakat akan menimbulkan reaksi dari
2 Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana adat , Alumni,Bandung,1979, hlm.8.
masyarakat  yang  biasanya  disebut dengan  reaksi  adat.  Reaksi  adat bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.
Lapangan  berlakunya  hukum pidana  adat  hanya  terbatas  pada masyarakat  tertentu karena tidak ada hukum pidana adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat  merupakan  pencerminan kehidupan  masyarakat  tersebut  dan pada masing-masing daerah memiliki hukum  pidana  adat  yang  berbeda sesuai  dengan  adat  istiadat  yang  ada di  daerah  tersebut  dengan  ciri  khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan 3 .
Penyelesaian-penyelesaian konflik  yang  dilakukan  melalui mekanisme  hukum  adat  baik  untuk perkara  perdata  maupun  perkara pidana.  Berbeda  dengan  hukum pidana  barat,  tujuan  hukum  pidana adat adalah untuk memulihkan keseimbangan  hukum  yang  menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang  yang  bersalah,  orang  yang melanggar hukum, sebagai salah satu
3 Ibid , hlm 18-19.
dasar  yang  terdapat  pada  sistem hukum  pidana  barat,  tidak  terdapat pada sistem hukum adat.
Di beberapa daerah di Provinsi Riau  dalam    kehidupan  sehari-hari nuansa  adatnya  masih  kental,  yakni nuansa  adat  Melayu.  Di  dalam hukum  adat  Melayu  ada  dua  bentuk kesalahan atau sumbang yaitu kesalahan  kecil  atau  sumbang  kecil dan  kesalahan  besar  atau  sumbang besar. Kesalahan kecil yaitu kesalahan  yang  hanya  merugikan korban  atau  keluarga  saja,  kesalahan ini biasanya bersifat pelanggaran dan beberapa  hal  merupakan  sengketa perdata,  sedangkan  kesalahan  besar yaitu  kesalahan  berupa  kejahatan, dengan  kata  lain  merupakan  tindak pidana.
Bentuk  kesalahan  besar  yang sering  terjadi    di  saat  ini  yang dirasakan  mengganggu  ketertiban masyarakat  yaitu  kecelakaan  lalu lintas. Seiring berkembangnya zaman, di era globalisasi ini banyaknya    terdapat  kendaraan  yang beredar  ditengah  masyarakat,  seperti mobil dan sepeda motor. Masyarakat bisa  dengan  mudah  memperoleh kendaraan  bermotor  dengan  harga
terjangkau. Namun peningkatan jumlah kendaraaan ini tidak diimbangi dengan pembangunan jalan  yang  memadai,  akibatnya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.
Ketentuan mengenai kecelakaaan  lalu  lintas  telah  diatur didalam  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  yang  diatur  dalam Pasal  310  dan  Pasal  311.  Ketentuan Pasal 310 menyatakan” Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :
a. Kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  bulan  dan/atau  denda paling banyak Rp. 1000.000,- b. Korban luka ringan dan kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp.2000.000,- .
c. Korban  luka  berat,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda paling banyak
Rp.10.000.000,-,  dalam  hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,-
Ketentuan  Pasal  311  tentang kecelakaan  lalu  lintas  menyatakan: Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mengemudikan  kendaraan  bermotor dengan  cara  dan  keadaan  yang membahayakan    bagi  nyawa  atau barang  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun
atau denda paling banyak Rp.3000.000,-.  Dalam  hal  perbuatan tersebut  mengakibatkan  kecelakaan lalu lintas dengan :
a. Kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, pelaku dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  2  (dua)  tahun  atau  denda paling banyak Rp.4000.000,-.
b. Korban luka ringan dan kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (emapat)  tahun  atau  denda paling banyak Rp.8000.000,-.
c. Korban  luka  berat,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  taun  atau denda paling banyak Rp.20.000.000,-,  dalam  hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama 12 (dua belas) tahun  atau denda paling banyak
Rp.24.000.000,-.
Proses penyelesaian kasus tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas ternyata  tidak  hanya  menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku,  melainkan  juga  ketentuan hukum  adat.  Salah  satu  model penyelesaian  perkara  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas pada Masyarakat  Melayu  Riau  adalah melalui Mediasi Penal  adat  Bedamai yakni  suatu  mekanisme  hukum  adat yang  menyelesaikan  konflik  secara musyawarah  untuk  secepat  mungkin diadakan perdamaian, konflik diarahkan  pada  harmonisasi  atau kerukunan  dalam  masyarakat  serta tidak memperuncing keadaan.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti
mengemukakan  batasan  rumusan masalah antara lain : Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang bagaimanakah yang diselesaikan
dengan  menggunakan  Mediasi  Penal
Adat  Bedamai  pada  Masyarakat Melayu  Riau  dan  bagaimanakah
proses penyelesaian perkara kecelakaan    lalu  lintas  dengan Melalui Mediasi Penal Adat
Bedamai  pada  Masyarakat  Melayu Riau?

## B. Metode Penelitian
Ditinjau  dari  penelitian  ini, maka  dapat  dikelompokkan  dalam penelitian observational  research
dengan cara survey,dengan menggunakan  data  hasil  wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  yang  bertujuan memberikan  gambaran  secara  rinci dan jelas  tentang permasalahan  yang akan diteliti.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hukum Adat Hukum  adat  merupakan  suatu
aturan  tentang  kebiasaan-kebiasaan yang  muncul  dalam  masyarakat. Istilah  hukum  adat  berasal  dari
bahasa  Arab  Yaitu  “ Huk’m ”  dan “ adah ”. Huk’m jamaknya  adalah ahkam artinya suruhan atau ketentuan dan “ adah ” adalah kebiasaan. Istilah Hukum adat dalam bahasa  Belanda  pertama  kali  dicatat oleh  Snouck  Hurgronye  ketika  ia melakukan penelitian di Aceh (1891- 1892).  Dengan  istilah  “ Adatrecht ”, kemudian istilah ini semakin populer sejak eranya van Vollenhoven. 4
Hukum  adat  itu  ada  bersama dengan  masyarakat (Living  Law ), selagi  masyarakat  atau  manusia masih  ada  maka  hukum  adat  itu  pun tetap  ada  hanya  saja  sesuai  dengan sifat  dari  hukum  adat    yaitu    hukum yang  hidup  ( living  Law ),  karena  dia hidup  bersama  masyarakat  maka  ia bisa  berubah-ubah  sesuai  dengan kebutuhan  hukum  dari  masyarakat. Apabila ada perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  adat,
maka itu disebut dengan pelanggaran. Masyarakat adat memakai  kata-kata  “salah”  atau
“sumbang” untuk menyatakan perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum adat. Misalnya suatu perbutan
4 Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu Hukum  Adat  Indonesia ,  Mandar  Maju, Bandung, 2003, hlm 8.
dikatakan  “sumbang  kecil”  apabila
merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang (sekeluarga, sekerabat), dan
dikatakan  “sumbang  besar”  apabila peristiwa dan perbuatan itu merupakan  kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya. Menurut Ter Haar yang
dimaksud  dengan  pelanggaran  atau delik  itu  adalah  sebagaimana  yang dikatakannya:
“ het  word  delikt  geef  dus  aan een  eenzijdige,  door  de  wederpartij niet  vooraf  uitdrukkelijk  of  stil zwijgend    goedgevonden,  handeling van evenwicchtsverstoring”.
Jadi  istilah  delik  itu  menunjukkan adanya  perbuatan  sepihak  yang  oleh pihak  lain  dengan  tegas  atau  secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan”. 5 Jika  terjadi  suatu peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan
masyarakat  maka  diperlukana  suatu hukum untuk menyelesaikannya,
5 Hilman Hadikusuma, Op cit, hlm. 17.
inilah  yang  disebut  dengan  hukum pidana  adat.  Istilah  hukum  pidana adat  adalah  terjemahan  dari  istilah Belanda  “ Adat  Delicten  recht ”  atau hukum  pelanggaran  adat.  Istilah  ini tidak  dikenal  dikalangan  masyarakat adat.    Hukum  pidana  adat  berbeda dengan  hukum  pidana  barat  yang menekankan  peristiwa  apa  yang dapat  diancam  dengan  hukuman serta  macam apa  hukumannya,
dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Jika hukum pidana barat menitikberatkan pada adanya “sebab”,  sehingga  seseorang  dapat diancam  dengan  hukuman,  maka hukum  pidana  adat  menitik  beratkan pada  adanya  “akibat”  sehingga seseorang  dan  kerabatnya  harus bertanggung  jawab  atas  akibat  itu. Jadi walaupun sebab yang merupakan  peristiwa  itu  tidak  ada ketentuan  atau  larangannya,  apabila perbuatan  itu  menimbulkan  akibat yang membawa kerugian dan bertentangan  dengan  pihak  yang terkena  akibat  itu,  maka  pihak  yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas
perbuatannya.  Jadi  yang  dimaksud dengan  delik  adat  adalah  semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan,
kerukunan  ketertiban,  rasa  keadilan
dan  kesadaran  hukum  masyarakat bersangkutan,  baik  hal  itu  akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan  penguasa  adat  sendiri. Timbulnya reaksi masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan  masyarakat  kembali. Dalam hukum pidana barat walaupun akibatnya bertentangan dengan pihak yang terkena akibat,
jika
peristiwanya tidak bertentangan dengan  perundang-undangan  maka pihak  yang  dirugikan  tidak  dapat menuntut kerugian atau pihak penguasa  tidak  dapat  bertindak terhadap  yang  menyebabkan  akibat itu.

## 2. Pengertian  Lalu  Lintas  dan Kecelakaan lalu Lintas
Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak- baik) manusia atau barang dari suatu tempat  ke  tempat  lainnya  dengan menggunakan  sarana  jalan  umum.
Menurut W.J.S Poerdarminto, bahwa lalu lintas adalah :
a. Perjalanan bolak balik.
b. Perihal  perjalanan  di  jalan  dan sebagainya.
c. Perhubungan  antara  sebuah tempat. 6
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap  hal  yang  memiliki  kaitannya dalam menggunakan sarana di  ruang lalu  lintas  jalan  sebagai  suatu  sarana utama  untuk  tujuan  yang  ingin dicapai.
Ketentuan mengenai kecelakaaan lalu lintas telah diatur di dalam  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas Dan  angkutan  Jalan  yang  diatur dalam  Pasal  310  dan  Pasal  311. Ketentuan  Pasal  310  menyatakan” Setiap  orang  yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  yang  karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan : a. Kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  bulan  dan/atau  denda paling banyak Rp. 1000.000,-
6 Poerwadarminta ,  Kamus  besar  Bahasa Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta  ,1976, hlm.164.
b. Korban luka ringan dan kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  1
(satu)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp.2000.000,- .
c. Korban  luka  berat,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-,  dalam  hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,-
Ketentuan  Pasal  311  tentang kecelakaan  lalu  lintas  menyatakan: Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mengemudikan  kendaraan  bermotor dengan  cara  dan  keadaan  yang membahayakan    bagi  nyawa  atau barang  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun
atau denda paling banyak
Rp.3000.000,-.  Dalam  hal  perbuatan tersebut  mengakibatkan  kecelakaan
lalu lintas dengan :
a.
Kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, pelaku dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  2  (dua)  tahun  atau  denda paling banyak Rp.4000.000,
b. Korban luka ringan dan kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (emapat)  tahun  atau  denda paling banyak Rp.8000.000,-.
c. Korban  luka  berat,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  taun  atau denda paling banyak Rp.20.000.000,-,  dalam  hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,-. 3. Payung  Hukum  Bagi  Polri untuk
Melaksanakan Mediasi Penal Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan
mempunyai  peran  strategi  dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan
umum  sebagaimana  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan  potensi  dan  perannya untuk mewujudkan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung  pembangunan  ekonomi dan pengembangan wilayah.
Perkembangan  lingkungan  strategis nasional  dan  internasional  menuntut penyelenggaraan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  yang  sesuai  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  otonomi  daerah,  serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.  Oleh  karena  itu  dalam penyelenggaraan  berlalu  lintas  ada  4
(empat)  faktor  utama  yang  harus
diperhatikan, yaitu:
1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan  jalan  adalah  suatu keadaan  terbebasnya  setiap orang, barang, dan/atau
kendaraan dari gangguan perbuatan  melawan  hukum,
dan/atau  rasa  takut  dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan  lalu-lintas  dan angkutan  jalan  adalah  suatu keadaan  terhindarnya  setiap orang  dari  resiko  kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia,
kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan  jalan  adalah  suatu keadaan  berlalu-lintas  yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan  jalan  adalah  suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan  angkutan  yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 7
Kepolisian  Republik  Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum,  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat
7 Pasal  1  angka  30,31,32,  dan  33  Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan.
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri 8 . Oleh karena  itu,  Polri  dituntut  untuk  terus berkembang menjadi profesional dan lebih  dekat  dengan  masyarakat. Dengan  kata  lain,  Polri  dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi  polisi  sipil.  Sebagai  polisi sipil  maka  kedudukan  Polri  dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan  dalam  penyelenggaraan kepolisian  secara  proporsional  dan profesional  yang  merupakan  syarat
pendukung terwujudnya
pemerintahan yang baik ( good govermance ). Dengan demikian
maka dalam penanggulangan kecelakaan  berlalu lintas,  Polri selaku pihak yang bertanggungjawab
dengan cara yang profesional, berupaya  untuk  mendamaikan  para pihak  yang  mengalami  kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.
Pasal  7  ayat  (1)  huruf  j KUHAP jo  Pasal  16 ayat  (1) huruf  I
8 Abintoro  Prakoso,  Vage  Normen  sebagai Sumber  Hukum  Diskresi  Yang  Belum Diterapkan  oleh  Polisi  Penyidik  Anak , Jurnal Hukum Ius Quaia Iustum , Vol 17.,No 2 April,hlm. 251.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia,  disebutkan  bahwa  proses tindak  pidana  (penyelidikan  dan penyidikan)  berwenang  mengadakan tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggungjawab.  Yang  dimaksud dengan tindakan lain adalah :
a. Tidak  bertentangan dengan suatu aturan hukum
b. Selaras dengan kewajiban hukum  yang  mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
c. Harus  patut,  masuk  akal  dan termasuk  dalam  lingkungan jabatannya.
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang
memaksa.
e. Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan  tersebut  hukum pidana  dalam  kodifikasi  akan memberikan jaminan perlindungan  hukum  terhadap hak  dasar  manusia  dalam hukum pidana.
Dengan  demikian  polisi  berwenang untuk  melakukan  tindakan  apa  saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar peengadilan,
sepanjang memenuhi ketentuan angka  1  sampai  dengan  5  tersebut diatas.  Pada  Pasal  16  ayat  (2)  jo Pasal  18  ayat  (10)  Undang-undang
Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia  ditegaskan  bahwa  dalam hal yang sangat perlu dan mendesak,
untuk  kepentingan  umum  pejabat Polri  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Adapun tatacara penyelesaian perkara tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu
mekanisme  secara  transparansi  dan akuntabel, dengan syarat: 9 1. Diutamakan melindungi kepentingan  korban  agar  tidak dirugikan;
2. Libatkan sistem sosial
masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM); 3. Adanya partisipasi dan
pengawasan  yang  ketat  agar pelaksanaan penyelesaian 9 Wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Inspektur Polisi Dua Hermanto, Kanit I Tindak Pidana Umum,  Pada  Tanggal  25  Oktober  2016, Bertempat  di  Polres  Tembilahan  Indragiri Hilir-Riau .
perkara  tindak  pidana  tidak disalahgunakan.
Jika  melihat  kehidupan  sehari- hari  masyarakat    dibeberapa  daerah di Provinsi Riau masih terasa nuansa adat  yang  kental,  yakni  nuansa  adat Melayu.  Di  dalam  hukum  adat Melayu  ada  dua  bentuk  kesalahan atau  sumbang,  yaitu  kesalahan  kecil atau  sumbang  kecil  dan  kesalahan besar atau sumbang besar. Kesalahan kecil  yaitu  kesalahan  yang  hanya merugikan korban atau keluarga saja, kesalahan ini biasanya bersifat pelanggaran dan beberapa hal merupakan sengketa perdata, sedangkan  kesalahan  besar  yaitu kesalahan  berupa  kejahatan,  dengan kata lain merupakan tindak pidana.
Bentuk  kesalahan  besar  yang sering terjadi saat ini yang dirasakan mengganggu  ketertiban  masyarakat yaitu  kecelakaan  lalu  lintas.  Seiring berkembangnya zaman, di era globalisasi  ini  banyaknya    terdapat kendaraan  yang  beredar  ditengah masyarakat, seperti mobil dan sepeda motor.  Masyarakat  bisa  dengan mudah memperoleh kendaraan bermotor  dengan  harga  terjangkau,
namun peningkatan jumlah
kendaraaan  ini  tidak  diimbangi dengan  pembangunan  jalan  yang memadai,  akibatnya  banyak  terjadi kecelakaan lalu lintas.
Ketentuan
mengenai kecelakaaan lalu lintas telah diatur di dalam  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas Dan  angkutan  Jalan  yang  diatur dalam  Pasal  310  dan  Pasal  311. Ketentuan  Pasal  310  menyatakan” Setiap  orang  yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  yang  karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :
a. Kerusakan  kendaraan  dan/atau
barang, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  6
(enam)  bulan  dan/atau  denda paling banyak Rp. 1000.000,-
b. Korban luka ringan dan kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, dipidana dengan
pidana  penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp.2000.000,- .
c. Korban  luka  berat,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-,  dalam  hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,-
Ketentuan  Pasal  311  tentang kecelakaan  lalu  lintas  menyatakan: Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mengemudikan  kendaraan  bermotor dengan  cara  dan  keadaan  yang membahayakan    bagi  nyawa  atau barang  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000,-.  Dalam hal perbuatan tersebut  mengakibatkan  kecelakaan lalu lintas dengan :
a. Kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, pelaku dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  2  (dua)  tahun  atau  denda paling banyak Rp.4000.000,-.
b. Korban luka ringan dan kerusakan  kendaraan  dan/atau barang, dipidana dengan
pidana  penjara  paling  lama  4 (emapat)  tahun  atau  denda paling banyak Rp.8000.000,-.
c. Korban  luka  berat,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  taun  atau denda paling banyak Rp.20.000.000,-,  dalam  hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana
dengan  pidana  penjara  paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,-. Selain penyelesaian kasus
tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas menggunakan peraturan hukum
positif  yang  berlaku,  Masyarakat
Melayu Riau juga mengenal penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui  jalur  non  litigasi  yakni mediasi  penal  adat  bedamai.  Hal  ini masih  sering  dijumpai  di  Desa Kemuning dan Desa Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir-Riau.
Kecelakaan lalu lintas ada yang mengakibatkan  meninggalnya  orang lain  ataupun  luka-luka.  Di  dalam hukum Adat Melayu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
hilanngnya  nyawa  dianggap  sebagai kesalahan besar atau sumbang besar,yakni  suatu  kesalahan    atau
perbuatan yang tidak sengaja dilakukan,  tidak  dikehendaki  oleh kedua  belah  pihak  tetapi  telah  diatur atau digariskan oleh Allah SWT, jadi menurut  Adat  kejadian  ini  memang menjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat dielakkan  (dicegah)  oleh  manusia.. Namun demikian tidak semua tindak pidana  lalu  lintas  dapat  diselesaikan melalui  mekanisme  mediasi  penal adat  bedamai,  hanya  tindak  pidana lalu  lintas  yang  terjadi  diantara warga  asli  (penduduk  asli  desa)  saja yang  diselesaikan  melalui  mediasi penal  adat  bedamai  ini,  terhadap kecelakaan  tindak  pidana  lalu  lintas yang  melibatkan  warga  di  luar  desa biasanya tetap ditempuh jalur litigasi hanya  saja  ketentuan  adat  sebagai hukuman tambahan disamping sanksi  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-undang. 10
Tujuan penerapan sanksi hukum adat ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan  membebani  pelaku  dengan denda  adat,  biasanya  berupa  biaya pengobatan dan/atau biaya
10 Wawancara  dengan  Ibu  Mai  Dayanti, warga  Desa  Kemuning  Indragiri  Hilir-Riau, Rabu 26 Oktober 2016.
pemakaman  ataupun  kerugian  atau kerusakan  barang  milik  korban. Adapau  proses  penyelesaian  tindak pidana lalu lintas melalui mekanisme adat  bedamai  adalah  sebagai  berikut : 11 1. Setelah  terjadi  tindak  pidana lalu  lintas,  pelaku  biasanya dengan kesadaran sendiri ditemani  keluarga  dan  tokoh adat  (orang  yang  dituakan  di kampung  tersebut)  mendatangi kediaman  korban  dan/keluarga korban.
2. Tokoh adat menceritakan kronologis  kejadian  perkara,
ini  juga  dikuatkan  dengan mendengar  keterangan  dari saksi  yang  melihat  langsung kejadian tersebut.
3. Tahap selanjutnya adalah
ungkapan  permintaan  maaf
dari  pihak  pelaku  dan/atau keluarga, dan kesediaan pelaku untuk membayar ganti
kerugian (denda adat).
4. Terhadap keluarga korban diberi waktu untuk berpikir dan
11 Wawancara  dengan  Bapak  H.  Darmawan tokoh Masyarakat  desa Kemuning  Indragiri Hilir-Riau, Rabu 26 Oktober 2016.
mempertimbangkan,  keinginan pelaku dan/ keluarganya.
5. Setelah beberapa hari kemudian  barulah  keluarga korban menyampaikan keinginan/ tanggapannya
kepada  tokoh  adat,  lalu  tokoh adat menyeampaikan keinginan keluarga korban kepada pelaku dan/atau keluarganya.
6. Setelah ada kesepakatan tentang pembayaran denda adat antara  pelaku  dan  keluarga korban,  lalu  ditentukan  waktu pembayaran/  pelaksanaan  isi dari kesepakatan tsb.
7. Sebagai  tanda  bahwa  antara pelaku  dan  korban  dan/atau keluarga korban telah berdamai maka  dilaksanakan    prosesi adat  berupa  kenduri,dimana biaya  kenduri  (doa  selamatan) dibebankan kepada pelaku.
8. Jika  dalam  tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian  perkara,  biasanaya dilaksanakan  ritual  “Semah Kampung” yaitu upacara pemotongan hewan baik
berupa  satu  ekor  sapi  ataupun satu  ekor  kambing  (hewan ternak disesuaikan dengan kemampuan financial pelaku/keluarga),lalu menaburkan darah hewan tersebut ditempat kejadian perkara.  Daging  hewan  ini akan  dimasak  dan  dimakan dalam  acara  kenduri  (doa selamat)  yang  dihadiri  oleh warga desa. 9. Ritual “semah kampung” diyakini oleh masyarakat sebagai  prosesi  tolak  bala, harapannya  kedepan  kejadian kecelakaan  lalu  lintas  tidak terulang lagi.

## D.   Kesimpulan
Penyelesaian  tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi  penal  adat  bedamai  antara pelaku  dan/atau  keluarga  dengan korban  dan/  kelurga  korban    pada masyarakat  Melayu  Indragiri  Hilir- Riau  masih  diakui  secara  normatif, ini  membuktikan  bahwa  keberadaan hukum adat masih diakui eksistensinya.  Penerapan  hukuman adat  berupa  pembayaran  santunan
dan  ganti  kerugian  kepada  korban tindak  pidana  lalu  lintas  pada hakikatnya tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  yang  memiliki wawasan sosiologis hukum
progresif, berdasarkan nilai keagamaan,  kemasyarakakatan  dan adat istiadat. Terutama sesuai dengan Pasal  235  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang menyatakan  bahwa”  jika  korban meninggal  dunia  akibat  kecelakaan lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  229  ayat  (1)  huruf  c maka  pengemudi,  pemilik  dan/  atau perusahaan  angkutan  umum  wajib memberikan  bantuan  kepada  ahli waris korban berupa biaya
pengobatan  dan/atau  berupa  biaya pemakaman dengan tidak
menggugurkan tuntuan perkara pidana.
Dari  uraian  di  atas,  maka penulis menyarankan untuk :
1. Perlunya  dikembangkan  lagi penyelesaian  perkara  pidana secara non penal, karena selama  ini  perkara  pidana
banyak diselesaikan secara penal.
2. Penyelesaian  perkara  pidana
melalui  mediasi  penal  ini memberikan solusi bagi penegak  hukum,  setidaknya dalam  mengatasi  banyaknya tumpukan  perkara  yang  tidak dapat  diselesaikan  oleh  sub sistem  peradilan  pidana  serta
masalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.
3. Penyelesai perkara pidana melalui  mediasi  penal  tersebut dapat menjadi dasar bagi program mediasi modern, termasuk untuk mediasi pidana yang  dapat  dituangkan  dalam kebijakan formulasi.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Dewi Wulansari, Hukum Adat
Indonesia  Suatu  Pengantar ,
Refika  Aditama,  Bandung
2014.
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia ,Bandung:  Mandar Maju, 2003. -------------------------, Hukum Pidana  Adat ,  Bandung:
Alumni,1984. W.J.S  Poerwadarminta ,  Kamus besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

## B. Jurnal
Abintoro  Prakoso,  Vage  Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi  Yang  Belum
Diterapkan  oleh  Polisi Penyidik  Anak ,  Jurnal Hukum Ius Quaia Iustum , Vol 17.,No 2 C. Peraturan perundang- undang Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  Dan  angkutan Jalan.