Effective from Volume 6, No. 2, December 2021

## HERITAGE ASSET : PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BENTENG JUM PANDANG
Nur Isna
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, Makassar, Indonesia
Kwonville87@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  permasalahan  terkait  perlakuan  akuntansi aset  pusaka  dalam  hal  pengakuan,  penilaian  dan  pengungkapannya  dalam  laporan keuangan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  paradigma interpretif  dengan  metode  kualitatif  dan  pendekatan  fenomenologis.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan dengan  menganalisis  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa aset sejarah benteng Jum Pandang telah memenuhi syarat untuk diakui seperti aset tetap lainnya.  Namun  dalam  hal  penilaian  aset  bersejarah,  Fort  Jum  Pandang  (Fort Rotterdam) mengalami kendala karena beberapa hal yaitu belum adanya kebijakan yang mengatur  tentang  penilaian  aset  bersejarah  dan  memerlukan  tenaga  khusus  yang memahami  aset  heritage  untuk  menilai  aset  heritage  tersebut.  Dalam  hal  keterbukaan, Benteng Jum Pandang disajikan dan diungkapkan dalam Catatan Singkat Barang Milik Negara (CaRBMN).

## ABSTRACT
This  study  aims  to  uncover  problems  related  to  the  accounting  treatment  of  heritage assets in terms of their recognition, valuation and disclosure in financial statements. This research is a research that uses an interpretive paradigm with qualitative methods and a phenomenological  approach.  Data  collection  is  done  by  interview,  observation,  and documentation. Data analysis is done by analyzing and drawing conclusions. The results of  the  study  showed  that  the  historical  assets  of  the  Jum  Pandang  fort  had  met  the requirements  to  be  recognized  like  other  fixed  assets.  However,  in  terms  of  assessing historical  assets,  Fort  Jum  Pandang  (Fort  Rotterdam)  has  experienced  problems  due  to several  things,  namely  there  is  no  policy  that  regulates  the  valuation  of  historic  assets and  requires  special  personnel  who  understand  heritage  assets  to  assess  these  heritage assets.  In  terms  of  disclosure,  Benteng  Jum  Pandang  is  presented  and  disclosed  in  the State Property Brief Note (CaRBMN).
Volume  6 Nomor 2
Halaman 1-16 Makassar, Desember 2021 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 10 November 2021 Tanggal Revisi 02 Desember 2021 Tanggal diterima 23 Desember 2021
Kata Kunci : Heritage asset, Benteng Jum Pandang, dan Akuntansi
Keywords : heritage assets, Fort Jum Pandang, and Accounting
Mengutip artikel ini sebagai : Isna, Nur. 2021 . Heritage asset : Perlakuan Akuntansi Atas Benteng Jum Pandang. Tangible Journal, 6, No. 2, Desember 2021, Hal. 1-16

## PENDAHULUAN
Heritage  asset didefinisikan  selaku  suatu  peninggalan  dengan  mutu  sejarah,  seni, ilmiah,  teknologi,  geofisik  ataupun  area  yang  dipegang  serta  dipelihara  buat berkontribusi  untuk  ilmu  pengetahuan  serta  kebudayaan  dan  berikan  khasiat  untuk entitas  pemegangnya. Heritage  asset merupakan  aset  yang  penting  bagi  kebudayaan masyarakat  dan  sejarah  bangsa  serta  sebagai  identitas  negara  ( Accounting  Standards Board , 2006). Ada nilai- nilai yang tercantum didalamnya semacam nilai seni, budaya, sejarah  pembelajaran,  pengetahuan  serta  lain-  lain  jadi  peninggalan  memiliki  ini pemanfaatannya tidak cuma dari nilai ekonomi yang dihasilkan saja. Heritage asset ini merupakan  aset  milik  negara  yang  harus  dijaga  kelestariannya  untuk  generasi mendatang (Agustini dan Putra, 2011). Tidak hanya di Indonesia saja namun ternyata Heritage asset (aset-aset warisan) banyak terdapat di luar negeri. Oleh karena itu, tidak mengherankan  apabila  dijumpai  beberapa  peninggalan  asset  bersejarah  milik  Nenek Moyang  Bangsa  Indonesia  (kini)  terpajang  cantik  di  museum-museum  di mancanegara.
Di  Indonesia,  pengelolaan Heritage  asset dilakukan  oleh  pemerintah  Republik Indonesia  dan  dikategori  ke  dalam  asset  tetap.  Nilai  asset  senantiasa  lebih  besar  di bandingkan  nilai  akun  lain  pada  laporan  keuangan  sebab  keberadaannya  sangat pengaruhi  kelancaran  pemerintahan  serta  pembangunan. Heritage  asset tersebut memiliki  nilai  historis  yang  patut  dijaga  kelestariannya.  Selain  menyimpan  nilai  / kisah-kisah  sejarah  dimasa  lampau,  bukti  sejarah  yang  bernilai,  dan  jati  diri  bahwa dahulu  Bangsa  Indonesia  memiliki  peradaban  yang  maju  pada  masa  lampau. Pengelolaan Heritage asset dalam memperkokoh budaya bangsa merupakan salah satu kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mundarjito,2006). Kasus yang awal dalam  Heritage  asset  merupakan  metode  pengakuannya.  Heritage  asset  ini  hendak diakui semacam peninggalan senantiasa yang lain bila Heritage asset tersebut meiliki guna ganda ialah tidak hanya selaku fakta aset sejarah pula buat aktivitas pembedahan pemerintahan.  Supaya  bisa  diakui  selaku  peninggalan  senantiasa  haruslah  berwujud serta  mempunyai  kriteria  antara  lain;  mempunyai  masa  khasiat  12  bulan,  bayaran perolehan  bisa  diukur  secara  andal,  tidak  dimaksudkan  buat  dijual  dalam pembedahan wajar entitas, diperoleh serta dibentuk buat iktikad digunakan.
Heritage asset tersebut murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki  maka  aset  ini  tidak  di  akui  dalam  neraca  atau  tidak  diperlakukan  sama dengan  aset  tetap  lainnya  cukup  di  laporkan  pada  catatan  atas  laporan  keuangan (PSAP 07 tahun 2010). Permasalahan selanjutnya adalah cara penilaian pada Heritage asset ini.  Menurut  Masitta  dan  Chairi  (2015)  Dalam  kebijakan  konservasi  atau pelestarian  di  butuhkan  anggaran  yang  tidak  sedikit  namun  di  Indonesia  belum memiliki  standar  atau  aturan  untuk  menilai Heritage  asset tersebut.  Penilaian  atas Heritage  asset dapat  dilakukan  dengan  metode  apapun  yang  tepat  dan  relevan, (financial  reporting  statements,  2009).  Namun,  peraturan  standar  akuntansi pemerintahan  (PSAP)  Nomor  7  Tahun  2010  tidak  memperkenankan  dilakukannya penilaian  kembali  (revaluation)  karena  SAP  menganut  penilaian  aset  berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Permasalahan heritage  asset terletak  pada  pengungkapanya.  Secara  pragmatis heritage asset diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa nilai. Kecuali,  beberapa Heritage  asset yang  memberikan  potensi  manfaat  lainnya  kepada pemerintahan selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainya, PSAP No. 7  (2010).    Agustini  dan  Putra  (2011),  berpendapat  bahwa  harusnya  pemerintah mengungkapkan  ke  dalam  neraca  dengan  catatan  aset  tersebut  memiliki  biaya  yang
dapat diukur secara andal baik itu yang heritage operational maupun yang heritage non operational.  Dari  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  Di  Indonesia  dari  begitu banyaknya Heritage  asset yang  ada  hanya  beberapa  saja  yang  diakui,  dinilai  dan diungkapkan  dalam  laporan  posisi  keuangan  (neraca).  Pada  kenyataannya,  entitas membuat  laporan  keuangan  melaporkan  aset  selalu  pada  laporan  posisi  keuangan namun pelaporan heritage asset (kekayaan negara) tidak demikian. Lazimnya suatu aset tetap  dikategorikan  sebagai heritage  asset apabila  mempunyai  bukti  tertulis  sebagai barang dan bangunan sejarah  (Agustini dan Putra, 2011).
Pada  akhirnya,  meskipun  pemerintah  telah  mengeluarkan  standar  pelaporan dengan  menerbitkan  peraturan  pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  standar akuntansi pemerintahan, namun berdasarkan studi dalam negeri menunjukkan bahwa standar  yang  ada  masih  bersifat  normatif,    dan  realitasnya  berbeda  dengan  praktik pelaporan  keuangan  karena  tidak  dilaporkan  dalam  laporan  posisi  keuangan. Fenomena  tersebut,  mengispirasi  penelit  untuk  mencari  jawaban  atas  perlakuan akuntansi heritage  asset dengan  objek  penelitian  yaitu  Benteng  Ujung  Pandang  (baca Jum  Pandang ) 1 dan  orang  asing  (Belanda)  menamainya  sebagai  Fort  Rotterdam  dan mulai populer di kalangan masyarakat di luar Suku Makassar. Oleh karena itu, tujuan dari  penelitian  adalah  mengkonstruksi  perlakuan  akuntansi  atas Heritage  asset pada benteng Jum Pandang

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yakni  metode  kualitatif dengan  paradigma  interpretif  dengan  pendekatan  Fenomenologi.  Metode  kualitatif digunakan  pada  penelitian  ini  karena  metode  kualitatif  dirasa  metode  yang  paling tepat  dalam  mengungkap  perlakuan  akuntansi  pada Heritage asset.  Moelong  (2005:6) menjelaskan  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bermaksud  agar memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan menggunakan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kalimat  dan  Bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Tujuan  dari digunakannya  metode  kualitatif  pada  penelitian  ini  adalah  agar  dapat  menjelaskan suatu  fenomena  dengan  lebih  mendalam  dengan  cara  mengumpulkan  data  yang menunjukan relevan dan detail.
Heritage sset merupakan aset yang begitu unik karena timbul dari interaksi sosial serta mengandung tidak hanya berupa nilai ekonomi juga mengandung nilai budaya, seni,  sejarah,  pendidikan  dan  pengetahuan.  Nilai  ekonomi  pada  aset  bersejarah harusnya  dapat  diukur  dengan  angka-angka  yang  selanjutnya  dapat  dimasukkan kedalam  laporan  kuangan,  maka  dari  itu  ada  aspek  ontology  (keyakinan)  yang mendasari  penelitian  ini.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Penelitian  ini  mengangkat fenomena mengenai perlakuan akuntansi terhadap heritage asset yang dilakukan oleh dinas dan pengelola terkait mulai dari pengakuan, penilaian, dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan.
Fenomenologi  pada  awalnya  digunakan  oleh  filsuf  Jerman  yang  bernama Edmund  H.  Husserl  (1859-1938).  Menurut  Husserl  fenomenologi  ialah  studi  tentang bagaimana orang mendeskripsikan sesuatu dan mengalaminya melalui indra mereka sendiri, dengan kata lain, fenomenologi Husserl merupakan sebuah upaya memahami kesadaran  sebagaimana  dialami  dari  sudut  pandang  orang  yang  mengalami  sendiri. Asumsi  filosofis  yang  mendasar  “kita  dapat  mengeta hui  apa  yang  kita  alami  hanya
1 M asyarakat lokal (suku Makassar dari wilayah Gowa - Tallo) mengenalnya dengan sebutan benteng Pannyua (bentuknya yang menyerupai penyu yang merangkak ke laut)
dengan  adanya  kesadaran  dan  makna  yang  membangkitkan  kit a”  Pendekatan fenomenologi  tepat  untuk  digunakan  pada  penelitian  ini  karena  keterkaitan  dengan unsur  sosial,  budaya,  dan  juga  sejarah.  Fokus  pada  penelitian  ini  adalah  pada akuntansi  untuk  aset  bersejarah,  sehingga  ketiga  unsur  tersebut  tentu  tak  dapat dipisahkan.  Pada  penelitian  ini,  pendekatan  fenomenologi  digunakan  agar  dapat menjelaskan  secara  lebih  mendalam  tentang  fenomena  yang  terjadi  pada  objek penelitian  berdasarkan  pengalaman  hidup  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  objek penelitian,  seperti  pengelola  aset  bersejarah.  Berikut  langkah-  langkah  yang  butuh memperoleh atensi bagi yusuf,( 2014) selaku berikut:
1. Temukan fenomena riset yang normal diteliti lewat riset kualitatif.
2. Analisis  fenomena  tersebut  apakah  sesuai  dibeberkan  lewat  fenomenologi. Apakah fenomena tersebut berkaitan dengan interaksi manusia., baik selaku orang ataupun  kelompok yang  mengunakan  perlengkapan,  ciri, ataupun  simbol  dalam berbicara?  Andai  jawabannya  ya  serta  tujuan  riset  merupakan  buat  memerikan serta menggambarkan interksi tersebut, hingga fenomenologi normal digunakan.
3. Tentukan subjek yang diteliti serta konteks yang sesungguhnya
4. Pengumpulan informasi kelapangan
5. Pembuatan catatan, tercantum foto
6. Analisis data
7. Penyusunan laporan
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh langsung  di  lapangan,  dimana  data  primer  merupakan  hasil  wawancara  terhadap informan  Sebagai  pembanding  akademis  untuk  menunjukkan  pengalaman  hidup mereka  dalam  mengajarkan  konsep  aset.dan  data  sekunder  yaitu  data  pelengkap berupa  laporan  keuangan  dan  dokumen  ataupun  arsip.  Pada  penelitian  ini  metode yang  lebih  banyak  dilakukan  adalah  wawancara  namun  selain  wawancara  peneliti juga  menggunakan  metode  yang  lainnya  dirasa  cocok  untuk  mendukung  metode wawancara  yaitu  observasi,  dokumentasi,  dan  penulusuran  data  online.  Diharapkan dari  keempat  metode  tersebut  dapat  mengahsilkan  data  yang  lebih  akurat  dalam menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi Heritage asset pada Benteng Jum Pandang .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pemahaman Heritage asset
Heritage assets erat kaitannya dengan akuntansi karena penyajiannya terdapat dalam laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  bertujuan  menyediakan  informasi  mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi  pengambil  keputusan  ekonomi.  Salah  satu  pengambil  keputusan  ekonomi  yang dimaksud  adalah  pemerintah.  Pemerintahan  berkepentingan  dengan  informasi keuangan  untuk  mengatur  aktivitas  perusahaan,  menetapkan  kebijakan  perpajakan dan  untuk  menyusun  analisa  ekonomi,  serta  membantu  dalam  menyusun  perkiraan nasional.
Heritage  assets disusun  atau  disajikan  berdasarkan  akuntansi  sektor  publik. Akuntansi sektor publik yang disebut juga akuntansi pemerintahan merupakan teknik dan  analisis  akuntansi  yang  diterapkan  pada  pengelolaan  dana  masyarakat  di lembaga-lembaga  tinggi  negara  dan  depertemen-depertemen  di  bawahnya, pemerintah  daerah,  BUMN,  LSM,  dan  yayasan  sosial,  maupun  pada  proyek-proyek kerja  sama  sektor  publik  dan  swasta  (Bastian,  2006).  Terdapat  banyak  sekali  definisi yang  menjelaskan  tentang  apa  sebenarnya  hakikat  dari Heritage  asset .  Namun  hingga saat  ini  belum  ada  definisi  akuntansi  atau  definisi  hukum  mengenai Hiratage  asset (Anggraini & Chariri, 2014). Berikut ini beberapa definisi Heritage asset :
a. Menurut  (Rowles,  1992)  mendefinisikan  bahwa Heritage  asset menunjukkan aset  fisik  yang  dimaksudkan  masyarakat  untuk  dilestarikan  dalam  waktu yang  tidak  terbatas  karena  hubungannya  dengan  budaya,  sejarah,  dan lingkungan.
b. Carnegie  dan  Wolnizer  (1995)  menjelaskan  bahwa Heritage  asset lebih  tepat diklasifikasikan  sebagai  kewajiban,  atau  secara  alternative  disebut  sebagai fasilitas bukan aset pada umumnya dan menyajikannya secara terpisah.
c. Pemerintahan swedia belum menemukan definisi yang jelas mengenai Heritage asset .  Karena  mereka  beranggapan  apakah  penting  membedakan  perlakuan antara  aset  bersejarah  dan  aset  tetap  pada  umumnya.  Maka  dari  itu pemerintahan swedia tidak membedakan Heritage asset dan aset lainnya.
d. Micallef dan Peirson (1997) menjelaskan bahwa Heritage asset tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca.
Karakteristik Hiratage Asset
Di  Indonesia Hiratage  Asset memiliki  karaktersitik.  Menurut    Aversanno  dan Ferrone  (2012) Heritage  asset memilki  beberapa  aspek  yang  membedakannya  dari dengan aset-aset lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Nilai  budaya,  lingkungan,  pendidkan  dan  sejarah  yang  terkandung  dalam aset tidak mungkin tercermin sepenuhnya dalam istilah moneter.
b. Terdapat  kesulitan  untuk  mengidentifikasi  nilai  buku  berdasarkan  harga pasar  yang  sepenuhnya  mencerminkan  nilai  seni,  budaya,  lingkungan, pendidikan atau sejarah.
c. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang-undang untuk masalah penjualan.
d. Keberadaan  aset  tidak  tergantikan  dan  nilai  aset  memungkinkan  untuk bertambah seiring berjalannya waktu walaupun kondisi fisik aset memburuk.
e. Terdapat  kesulitan  untuk  mengestimasikan  masa  manfaat  aset  karena  masa manfaat  yang  tidak  terbatas,  dan  bahkan  pada  beberapa  kasus  tidak  bisa didefinisikan.
f. Aset tersebut dilindungi, dirawat serta dipelihara.
Jenis – jenis Hiratage asset
Pengukuran dan  penilaian Heritage asset berpengaruh pada penggunaan Heritage asset tersebut.  Meskipun Heritage  asset telah  memenuhi  kriteria  pengakuan  aset  tetap namun  tidak  lantas Heritage  asset tersebut  diungkapkan  dalam  neraca  laporan keuangan.  untuk  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan  ada  beberapa  aspek  yang perlu dipertimbangkan. Untuk mempermudah pengakuan Heritage asset terdiri dari dua jenis:
a. Heritage asset untuk kegiatan operasional ( operational Hiratage Asset )
Heritage  asset ini  adalah  aset  yang  mempunyai  fungsi  ganda  yaitu  selain sebagai  bukti  peninggalan  sejarah  juga  sebagai  tempat  kegiatan  operasi pemerintah  sehari-hari  misalnya  sebagai  perkantoran.  Contohnya  seperti Gedung Sate di Jawa Barat yang saat ini menjadi kantor Gubernur.
b. Heritage asset yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional ( non operational Hiratage Asset ).
Aset  bersejarah  ini  hanya digunakan  karena  nilai  estetika  dan  nilai  sejarah  yang dimiliki. Aset ini tidak memiliki fungsi ganda seperti operational Hiratage Asset. Hiratage Asset terdiri dari:
1) Tanah dan bangunan bersejarah ( cultural Hiratage Asset )
2) Karya seni ( collection type Hiratage Asset ) 3) Situs – situs purbakala atau landscape ( natural Heritage assets )
Pengakuan, penilaian, dan pengungkapan Heritage asset dalam laporan keuangan
1. Pengakuan
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Saat  pengakuan  aset  akan  lebih  dapat  diandalkan  apabila  terdapat  bukti bahwa  telah  terjadi  perpindahan  hak  kepemilikan  dan/atau  penguasaan  secara hukum,  misalnya  serifikat  tanah  dan  bukti  kepemilikan  kendaraan  bermotor. Apabila  perolehan  aset  tetap  belum  didukung  dengan  bukti  secara  hukum dikarenakan  masih  adanya  suatu  proses  administrasi  yang  diharuskan,  seperti pembelian  tanah  yang  masih  harus  diselesaikan  proses  jual  beli  (akta)  dan sertifikat  kepemilikannya  di  instansi  berwenang,  maka  aset  tetap  tersebut  harus diakui  pada  saat  terdapat  bukti  bahwa penguasaan  atas aset  tetap  tersebut  telah berpindah,  misalnya  telah  terjadi  pembayaran  dan  penguasaan  atas  sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
2. Penilaian
Indonesia  belum  memiliki  standar  atau  aturan  untuk  menilai
Heritage  asset padahal  dalam  proses  kebijakan  konservasi  atau  pelestarian dibutuhkan  anggaran  yang  tidak  sedikit.  Namun  bukan  berarti  tidak  ada  cara untuk menilai Heritage asset berikut beberapa cara untuk menilai Heritage asset ; a Semua  lembaga  harus  menggunakan  model  revaluasi  untuk  semua Heritage asset dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar.  Setelah nilai wajar aset di tentukan,  aset  harus  dinilai kembali  berdasarkan  siklus  valuasi  3  tahun  ( Act Accounting Policy, 2009)
b Menurut Generally Recognized Accounting Practice (GRAP) apabila Heritage asset diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.
c Heritage  asset termasuk  jenis Heritage  asset operasional  maka Heritage  asset tersebut  dapat  dinilai  sesuai  cara  penilaian  aset  tetap.  Menurut  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Pernyataan  (PSAP)  No.  07  tahun  2010  barang berwujud yang memenuhi suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada  awalnya  harus  diukur  berdasarkan  biaya  perolehan,  atau  melakukan revaluasi  atas aset  yang dimiliki agar  nilai  aset  tersebut  mencerminkan  nilai wajar sekarang.
3. Pengungkapan
Pengungkapan      penyajian  informasi  pada  laporan  keuangan  merupakan tahap  akhir  proses  akuntansi.    Berdasarkan  standar  PSAP  no  07 heritage assets diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan saja tanpa nilai untuk jenis Heritage  assets non  operational.  Namun  apabila  aset  tersebut  termasuk  jenis Heritage  assets  operational maka Heritage  asset tersebut  disajikan  dalam  laporan keuangan sesuai penyajian aset tetap lainnya.
Dari  pemahaman  tentang Heritage  asset yang  diketahui  oleh  informan mencerminkan  bagaimana  perlakuan  akuntansi  pada Heritage  asset tersebut  yang  di mana  terkait  aspek  pengakuan,  penilaian  serta  pengungkapannya  pada  laporan keuangan. terdapat beberapa kriteria yang di ungkapkan oleh informan yang menjadi narasumber dari penelitian ini. Selanjutnya yang diungkapkan oleh Ibu Ratna selaku staf  BMN  (barang  milik  negara) yang  menyatakan  bahwa  “as set  bersejarah  itu  aset yang  masanya  lebih  dari  50  tahun 2 ” Hal  yang  senada  juga  disampaikan  oleh  Ibu Nurhayati selaku staf Laporan keuangan yang menyatakan bahwa “Aset bersejarah itu sama-sama dilindungi oleh negara juga karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya 3 ”
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa Heritage  asset lebih dikaitkan  dengan  nilai-nilai  budaya  yang  ada  pada  aset  tersebut.  Hal  ini  mengacu pada  karakteristik  yang  ada  pada  PSAP  No.  71  tahun  2010 Heritage  asset memiliki karakteristik  nilai  kultural,  lingkungan,  dan  nilai  pendidikan.  Wujud  dari  budaya disuatu  daerah dapat  dilihat  dari Heritage asset yang  tertinggal.  Nilai-nilai  tersebutlah yang membuat pemerintah melindungi Heritage asset tersebut.
Perolehan Heritage Asset
1. Pembelian
Dari  hasil  observasi  peneliti  dapat  melihat  koleksi  yang  di  miliki  museum kota  Makassar  yang  berupa  reruntuhan  bata  benteng  Somba  Opu,  replika perjanjian Bongaya, Meriam dan pelurunya, patung Ratu Wilhelmina dan lainnya. benda-benda atau aset bersejarah tersebut di peroleh dari hibah dan pembelian hal ini berdasarkan dari hasil wawancara 4 yang dilakukan oleh peneliti :
“ Diperoleh dari kolektor … Untuk artefak  ini (sambal menunjuk kearah artefak) merupakan  hibah  Pemerintahan  Belanda.  Terdapat  batu  bata  yang  diambil  dari reruntuhan  Benteng  Somba  Opu  dan  Benteng  di  Tallo,  dan  berasal  dari  hasil ekskafasi – hasil galian pada kawasan situs bersejarah dan pembelian (hanya itu saja) ”
Belum  terdapat  Peraturan  Pemerintah  yang  secara  khusus  mengatur mengenai  penentuan  harga  pada Heritage  asset dan/atau  barang  antik  tersebut. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu informan 5
“ Apabilla benda antik tersebut diperoleh, tidak dikenal istilah pembelian. Namun, digunakan istilah pemaharan (ceritanya dimaharkan) Sehingga tidak ada patokan harga!    Lazimnya  benda-benda  antik  yang  mau  di  beli  bukan  beli  tapi dimaharkan.  Tidak  terdapat  harga  yang  pasti  karena  kebanyakan  diperoleh
2 Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 15 Desember 2020
3 Wawancara dengan Ibu Nurhayati pada tanggal 28 Desember 2020
4 Wawancara dengan Kakak Cantika dan Kakak Adi pada tanggal 06 April 2021
5 Wawancara dengan Kakak Cantika pada tanggal 06 April 2021
melalui  cara  dihibahkan.  Untuk  benda  antik  yang  dikomersial  dilakukan perhitungan  harga  dengan  sungguh-sungguh  termasuk  biaya  perawatannya selama  koleksi  tersebut  dimiliki  oleh  pemiliknya  sehingga  dimaharkan  dengan harga yang tinggi ”
Dalam  proses  jual  beli  para  kolektor  dan  pihak-pihak  yang  terkait memakai istilah  mahar  atau  memaharkan  barang antik,  mahar  dalam  hal  ini  yang artinya memberikan  atau  menetukan  harga  untuk  barang  antik  tersebut.  Dalam memaharkan barang antik terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penentuan harga  mahar  barang  antik  tersebut.  Sebagaimana  wawancara  peneliti  dengan salah  satu  informan 6 “Intinya  toh  yan g  harus  kita  tahu  itu  semakin  bersejarah temuan  koleksi  semak in  mahal  ki  itu  ji  (hanya  itu)”  Hasil  wawancara  di  atas menunjukkan  bahwa  dalam  dalam  menentukan  harga  mahar  atau  harga  jual terdapat  beberapa  faktor  selain  dengan menghitung  biaya  perawatan  yang  telah dikeluarkan selama merawat barang antik tersebut juga mempertimbangkan nilai sejarah dari barang antik tersebut, semakin bersejarah barang antik tersebut maka semakin mahal pula mahar atau harga jualnya.
2. Hibah
Seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh  informan  di  atas  bahwa  sebagian  besar koleksi yang dimiliki museum kota makassar diperoleh dari hibah. Informan juga menjelaskan alasan dari pihak kolektor untuk mengibahkan barang antik tersebut, berikut  potongan  wawancara  peneliti  dengan  informan 7 “ Ketika  terdapat seseorang  maupun  komunitas  yang  mau  menghibahkan  tanpa  mencari keuntungan (begitu biasanya). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat yang melakukan  transaksi  jual  beli  bertujuan  profit  dan  terdapat  pula  pihak  yang niatnya  melestarikannya  dengan  cara  m erawatnya  secara  sukarela”. Lebih  lanj ut Kakak Cantika menjelaskan bahwa “ terdapat kolektor barang antik yang memang sengaja mengibahkan barang tersebut, alasan dari dihibahkannya barang tersebut karena  perawatan  pada  barang  antik  tidaklah  mudah  dan  membutuhkan perhatian yang ekstra dan biaya yang tidak sedikit ” . Hal ini sejalan dengan yang disampaikan  kakak  Cantika 8 ketika  peneliti  mempertanyakan  alasan  dari mengapa naskah perjanjian asli Bongaya tidak berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan - Indonesia namun malah berada di Belanda?
“ Alasan  bukan  kita  (Bangsa  Indonesia)  yang  memegang  naskah  tersebut  ? (sambil menyakinkan peneliti dengan pertanyaan peneliti ajukan) Karena Mereka lebih  paham  soal  perawatan  koleksinya,  terdapat  kekhawatiran  Ketika  naskah tersebut  tiba  disini  (Makassar)  bisa  saja  musnah  tanpa  jejak  karena  perbedaan suhu, dan kelembapan (misalnya). Mereka sudah mengetahui cara merawatnya, tidak  sedikit  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  Masyarakat  dari  Suku  Makassar yang  mempertanyakan  hal  yang  serupa,  Mengapa  tidak  diambil/dikembalikan asset tersebut  ke asalnya (merujuk ke aset bersejarah) ? Mengapa mereka yang harus  menjaganya?  karena  biaya  perawatannya  yang  mahal  dan  pengetahuan yang masih terbatas mengenai perawatannya, karena benda bersejarah berbentuk naskah  tidak  sedikit  membuat  petugas  mengalami  Stres  disebabkankarena
6 wawancara dengan kak Adi pada tanggal 06 April 2021
7 wawancara dengan Kakak Cantika pada tanggal 06 April 2021
8 wawancara dengan Kakak Cantika pada tanggal 06 April 2021
perubahan  cahaya,  suhu,  dan  kelembabannya  membutuhkan  perhatian  khusus yang perlu disesuaikan ”
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  alasan  mengapa  perjanjian Bongaya  yang  asli  tidak  dipegang  oleh  Pemerinta  Kota  Makassar?  karena  pihak Belanda lebih paham bagaimana cara perawatan Heritage asset tersebut .
3. Perolehan secara langsung Maksud  dari  diperoleh  secara  langsung  adalah Heritage  asset tersebut  tidak diperoleh dari pembelian maupun hibah namun Heritage asset tersebut di peroleh dari  reruntuhan  maupun  dari  hasil  galian  (ekskafasi)  yang  dilakukan  pada kawasan  aset  bersejarah.  Sama  halnya  dengan Heritage  asset pada  benteng  yang merupakan  aset  bersejarah  yang diperoleh  secara  langsung.  Menurut  Ibu  Ratna 9 ”cara  m emperolehnya  itu  dengan  darah  (dari  perjuangan)  sedikit menghembuskan  nafas  sambil  berkata  hmmm… hibah  sih  kemarin  persisnya namun  diperoleh  secara langsung.” Dari  hasil  wawancara  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  cara  perolehan  Benteng Jum  Pandang dilakukan  melalui ekskafasi, bukan dari hibah dan perjuangan yang diperoleh dengan jerih payah.

## Pengakuan Heritage asset
Agar dapat diakui sebagai aset tetap, selain memiliki wujud, Benteng Jum Pandang haruslah memiliki kriteria lainnya : memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh dan dibangun untuk maksud digunakan.
1. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan
Sebelum menilai umur masa manfaat pada suatu Heritage asset atau aset tetap, terlebih dahulu perlu diketahui tujuan dari pemanfaatan aset tersebut, agar entitas dapat menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  bagi  kegiatan  operasional pemerintah.  Seperti  yang  di  sampaikan  Ibu  Nusriat  selaku  staf  pengembangan dan  pemanfaatan,  yang  di  peroleh  dari  wawancara  pada  tanggal  18  September 2020.
“ Pemanfataan di benteng Rotterdam itu tujuannya adalah memaksiamalkan apa yang  ada  di  situs  ini  kalo  kita  kan  ada  lahan  ada  bangunan  yang  bisa dimanfaatkan  oleh  masyarakat  apa  lagi  memang  banyak  permintaan  dari masyarakat nah ini kita (kami) harus penuhi permintaan masyarakat jadi kita ada sharing dengan masyarakat dan kita (kami) kerja sama dengan masyarakat yang memang  meminta  untuk  melakukan  kegiatan  di  benteng  Rotterdam  jadi dimanfaatkan  lah  lahan-lahan  yang  ada  termasuk  bangunan,  aula,  dan sebagainya itu pemanfaatannya ”
Dari  apa  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Nusriat  kita  dapat  mengetahui  tujuan dari  pemanfaatan  Benteng Jum  Pandang adalah  untuk  kesajahteraan  masyarakat dengan  mempertahankan  keaslian  dari  cagar  budaya  tersebut  dengan  tidak merusaknya  atau  merubahnya  karena  dengan  terjaganya  keaslian Heritage  asset tersebut  generasi  selanjutnya  akan  lebih  mudah  memahami  sejarah  yang  terjadi
9 wawancara Ibu Ratna selaku staf BMN (Barang Milik Negara) yang dilakukan tanggal 15 Desember 2021.
pada  masa  lampau.  Adapun  tujuan  pemanfaatan  lainnya  yaitu  agar  masyarakat dapat melakukan kegiatan di dalam Benteng Jum Pandang dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada termasuk bangunan, aula, dan sebaginya.
Kawasan aset bersejarah Benteng Jum Pandang meliputi tanah dan bangunan. Diperkirakan aset bersejarah  Benteng Jum Pandang memiliki umur masa manfaat yang tidak terbatas, hal ini dikarenakan Benteng Jum Pandang merupakan Heritage asset yang sengaja  dijaga dan dipelihara dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Dilihat  dari  perjalanan  sejarahnya  yang  panjang  maka  akan  diketahui  umur Benteng Jum  Pandang yang  telah  mencapai  kurang  lebih  lima  abad  lamanya,  ini dimulai  pada  tahun  1545  Masehi  saat  penyelesaian  bangunan  Benteng Jum Pandang oleh  Raja  Gowa  ke-10  yang  bernama  I  Manrigau  Daeng  Bonto  Karaeng Lakiung. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Benteng Jum Pandang sebagai suatu Heritage  asset memiliki  umur  manfaat  yang  tidak  terbatas  dan  seiring berjalanya waktu nilai umur aset bersejarah Fort Rotterdam akan mengalami nilai peningkatan dari tahun ke tahun.
Gambar 1. Benteng Jum Pandang
Sumber : Diolah dari beberapa sumber 10

## 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal
Berdasarkan  hasil  informasi  yang  diperoleh  peneliti  dari  informan  pada penelitian ini, diketahui bahwa benteng Fort Rotterdam diperoleh secara langsung. Berbeda dengan maksud perolehan secara langsung pada aset tetap yang berarti aset tetap tersebut diperoleh dengan pembangunan aset tetap itu sendiri, namun berbeda halnya dengan Heritage asset yang diperoleh secara langsung yang berarti Heritage asset tersebut diperoleh ketika ditemukannya suatu kawasan yang diduga
Heritage  asset atau  benda-benda  bersejarah  yang  ditemukan  dari  hasil  galian. Berikut  potongan  wawancara 11 mengenai  cara  perolehan  dari  aset  bersejarah Benteng Jum Pandang :
10 Gambar 1 https://www.metropolitan.id/2018/01/indahnya-benteng-fortterdam-makassar/ ; Gambar  2  dan  gambar  4 https://jejakpiknik.com/benteng-fort-rotterdam/ ;  dan  Gambar  3 https://klikalamat.com/makassar/fort-rotterdam
11 wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 15 Desember 2020
“ Kita  (kami)  perolehan  langsung  bukan  hibah,  bukaan  sitaan,  rampasan, apalagi endorse”
Wawancara 12 dengan  Pak  Jalil  diperoleh  infomasi  tambahan  terkait  cara perolehan benteng Benteng Jum Pandang .
“ Terdapat  perintah  pengosongan  yang  berisi  rencana  pengosongan  yang diterbitkan pada tahun 1977 oleh Bapak Candra Saswita ”
Berdasarkan  informasi  dari  kedua  informan  di  atas  menjelaskan  bahwa benteng  Benteng Jum  Pandang setalah  perang  berakhir.  pemerintahan  makassar mengambil alih dan menerbitkan surat perintah untuk pengosongan Benteng Jum Pandang dari  sisa-sisa  tentara  VOC.  Dari  keterangan  tersebut  dapat  kita  ketahui bahwa  benteng  Benteng Jum  Pandang diperoleh  secara  langsung  dan  bukan merupakan  hibah  maupun  donasi.  Meskipun  demikian,  perhitungan  biaya  atas objek tersebut tetap harus dihitung atau ditaksir sebagai dasar pencatatan pertama kali.  Aset  bersejarah  yang  mempunyai  karakteristik  yang  hampir  sama  dengan aset tetap dapat diukur dengan cara yang sama.
Salah  satu  caranya  yaitu  menghitung  nilai  pasar Heritage  asset tersebut  atau menghitung nilai wajarnya. Hingga saat ini belum pernah dilakukan pengukuran biaya perolehan oleh staff BPCB (Balai Pelestarian Cagar Bidaya Sulawesi Selatan) terkait Benteng Jum Pandang di disebabkan BPCB Provinsi Sulawesi Selatan hanya diberikan  wewenang  oleh  kementerian  hanya  sebatas  pemanfaatannya  saja. Ketiadaan market value (nilai  wajar)  atas Heritage  asset Benteng Jum  Pandang mengakibatkan biaya perolehannya belum dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas Organisasi  pemerintahan  tidak  berorientasi  kepada  laba  sehingga  sehingga Benteng Jum Pandang tidak akan dijual oleh pemerintah karena akan menimbulkan konflik  kepada  masyarakat.  Salah  satu  alasan  mengapa  Benteng Jum  Pandang belum dapat dinilai karena terdapat kekhawatiran apabila aset bersejarah tersebut (telah) mempunyai nilai dan terdapat pihak yang mampu membelinya sedangkan Heritage asset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara 13 dengan Ibu Ratna terkait Penilaian Benteng Jum Pandang
“ Begini,  apabila  kita  (kami)  mau  menilai  asset  bersejarah  ditaksir  (misalnya)
Rp 5.000.000.0000.000, Dikhawatirkan terdapat pihak yang mampu dan mau membeli  misalnya  seperti  Kerajaan  Belanda,  mungkin  5  triliun  dianggap tidak terlampau besar jumlahnya (mungkin seperti itu) ”
PSAP  07  paragraf  8  dan  9  menyatakan  bahwa  tanah  yang  dikelompokkan sebagai  aset  tetap  adalah  tanah  yang  diperoleh  dengan  maksud  untuk  dipakai dalam  kegiatan  operasional  pemerintah  dalam  kondisi  yang  siap  pakai  dan gedung  dan  bangunan  mencakup  seluruh  bangunan  yang  diperoleh  dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
12 wawancara  dengan Bapak Jalil pada tanggal 15 Desember 2020
13 wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 24 Maret 2021
siap pakai. Hal ini sesuai dengan BPCB yang menggunakan Fort Rotterdam sebagai kantor yang membantu entitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Benteng Jum Pandang diperoleh satu unit satu kesatuan yang terdiri atas tanah dan  bangunan,  perlu  dipahami  bahwa  walaupun  diperoleh  dengan  unit  satu kesatuan  namun  dalam  pencatatannya  atau  akuntansinya  perlu  diakui  secara terpisah karena sifat dan manfaat dari masing-masing aset tersebut berbeda. Hal ini telah sejalan dengan PSAK 16 (revisi 2014) paragraf 58 yang menyatakan tanah dan  bangunan  adalah  aset  yang  dapat  dipisahkan  dan  dapat  dicatat  terpisah walaupun  aset  tersebut  diperoleh  secara  bersamaan.  Terkait  dengan  aset bersejarah Fort  Rotterdam walaupun  aset  tersebut  diperoleh  dengan  unit  satu kesatuan namun pencatatannya dipisahkan yaitu bangunan dan tanahnya. Untuk memperoleh gambaran yang komperhensif dapat melihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3 : Penetapan status pengguna Oleh Balai Pelestarian Cagar budaya
No Uraian Sudah ditetapkan status penggunaan (Dalam Satuan Rupiah) 1. Tanah 13 buah sertifikat 2. Peralatan dan mesin 7.329.368.056 3. Gedung dan bangunan 0 4. Jalan, irigasi dan jaringan 0 5. Aset tetap lainnya 0 Jumlah 7.329.368.056 Sumber: Data Sekunder (2021) 14
Hasil  dari  analisis  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  Benteng Jum  Pandang oleh  Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  Sulawesi  Selatan  telah  memiliki  status penetapan yaitu status penggunaan pemanfaatan tanah Benteng Jum Pandang yang dibuktikan dengan adanya sertifikat penggunaan atas tanah yang digunakan oleh BPCB  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya. Berikut table dibawah akan memberikan gambaran mengenai kepemilikan tanah Benteng Jum  Pandang oleh  Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  Sulawesi  Selatan  - Indonesia.

## Penilaian Heritage asset
Penilaian  pada Heritage  asset berbeda  dengan  aset  tetap  lainnya  karena Heritage  asset cenderung  tidak memiliki  nilai  jumlah nominal yang melekat  pada Heritage  asset tersebut atau  susah  untuk  dinilai  karena  belum  ada  standar  akuntansi  atau  standar  hukum  yang mengatur secara resmi bagaimana cara menilai Heritage asset . namun terdapat berbagai cara yang  dapat  digunakan  dalam  menilai Heritage  asset seperti  pendekatan  biaya  perolehan, mencari  nilai  wajar  atau  nilai  pasar  dari Heritage  asset tersebut  dan  lain-lain.  Dari  hasil penelitian dapat diketahui bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan penilaian pada Heritage  asset pada  Benteng Jum  Pandang .  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  Ibu  Ratna 15
14 Catatan atas laporan Barang Milik Negara per 31 Desember 2019 pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
15 wawancara pada tanggal 24 Maret 2021
bahwa “ Tidak  dilakukan  penilaian  untuk  aset  bersejarah  tersebut,  Asset  tersebut  tidak  ada nilainya di laporan keuangan begitupun dengan di aset barang, toh dia cuman hanya kuantitas saja ” Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Ratna dapat diketahui bahwa Benteng Jum Pandang belum dapat dinilai hal ini sejalan yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati 16
“ Tidak  ada  nilainya  tanah  karena  memang  tidak  bisa  dinilai,  Belum  ada  standarnya  dari Kementrian  Keuangan.  Untuk  sementara  dinilai  nol  saja  karena  belum  dapat  dinilai  dengan rupiah jadi dinilai nol saja. Yang dinilai peralatan mesinnya, bangunan baru yang diamanahkan APBN itu bernilai jadi itu ada nilai bangunannya ”
Dari  informasi  di  atas  oleh  Ibu  Ratna  dan  Ibu  Nurhayati  dapat  dipahami  bahwa Heritage  asset Benteng Jum  Pandang hingga  saat  ini  belum  pernah  dilakukan  penilaian namun untuk beberapa aset yang dimilki seperti peralatan, mesin dan bangunan yang dapat diukur secara pasti diperlakukan sama dengan aset tetap lainnya yaitu dinilai dengan harga perolehan  dan  pembangunan  atas  aset  tersebut.  Namun  untuk  tanah  dan  bangunan bersejarahnya  belum  dapat  dinilai.  Belum  ada  standar  akuntansi  yang  mengatur  cara penilaian Heritage  asset dan  untuk  menilai Heritage  asset membutukan  tenaga  khusus yang memahami cara penilaiannya serta membutuhkan izin dari kementrian keungan dengan biaya yang tidak sedikit. Berikut merupakan tambahan atas penjelasan 17 terkait penilaian terkait penilaian aset bersejarah Benteng Jum Pandang :
“ Belum kita (kami) tidak bisa memperkirakan dek, kita belum bisa memperkirakan ini, bisa saja  kalau  kita  (kami)  mau  menggunakan  NJOP  setempat  maksudnya  kalau  tidak  salah NJOP  setempat  ini  kan  satu  juta  sampai  dua  juta  permeter  toh  kalau  kita  (kami)  mau menggunakan  itu,  tapi  itukan  nilai,  bukan  nilai  bersejarahnya  ini  kan  yang  mau dinilai otomatis  nanti  kalo  mau  di  nilaikan  otomatis  memperhitungkan  juga  nilai  sesuai  NJOP trus  nanti  juga  menilai  bersejarahnya  berapa  tapikan  belum  bisa.  Belum  ada  hak  kita (kami) untuk menilai ini toh aset bersejarah makanya diungkapkan saja di SIMAK BMN ”
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengukuran  nilai  pada Heritage asset Benteng Jum Pandang belum dapat dilakukan dan masih menjadi masalah terkait perlakuan akuntansinya. Pada Heritage asset dan aset tetap lainnya yang berada didalam  museum  dapat  diketahui  nilai  perolehannya  selama  diperoleh  dari  periode berjalan namun untuk tanah dan bangunan Benteng Jum Pandang hingga saat ini belum dilakukan  penilaian.  Tidak  adanya  nilai  yang  tercatat  pada  saat  perolehan  serta sulitnya menentukan nilai wajar pada Heritage asset tersebut sehingga penilaian untuk aset bersejarah Benteng Jum Pandang masih sulit untuk dilakukan.
Pengungkapan Heritage asset
Heritage  asset Benteng Jum  Pandang belum  memiliki  nilai  moneter  yang  dapat dicantumkan  maka Heritage asset Fort  Rotterdam dilaporkan dan  diungkapkan dalam laporan posisi keuangan dengan nilai 0 (nol). Nilai nol yang diberikan untuk Benteng bukan berarti Benteng Jum Pandang tidak memiliki nilai hal tersebut dilakukan untuk memenuhi  tujuan  pelaporan  keuangan  yaitu  melaporkan  segala  jenis  aset  yang dimiliki oleh Negara. Adapun laporan BPCB Barang Milik Negara terdiri dari laporan Barang Milik Negara BMN, laporan kondisi barang  dan laporan lainnya yang dibuat menggunakkan  aplikasi  SIMAK-BMN  dan  di  lengkapi  dengan  catatan  atas  laporan keuangan. Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  berupa  data  catatan  atas  laporan  barang
16 wawancara pada tanggal 28 Desember 2020
17 wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 24 Maret 2021
milik  negara,  pelaporannya  di  bedakan  menjadi  dua  yaitu  tanah  dan  bangunan sebagaimana yang di tampilkan oleh Catatan atas Laporan Keuangan BMN.  Adapun potongan Calk BMN dapat dilihat pada gambar 6 pada halaman selanjutnya.
Pengungkapan  yang  dilakukan  terhadap Heritage  asset memberikan  pemahaman yang cukup bahwa entitas yang memiliki serta mengelola aset berserah tersebut telah melaporkan  apa  saja  aset  yang  dimilki  serta  dikelolanya.  Pengungkapan  aset bersejarah Benteng Jum Pandang bertujuan agar Laporan Keuangan tersebut agar lebih mudah dimengerti  serta dipahami.  Manfaat  lainnya  dari  pengungkapan Heritage asset adalah agar membantu pengguna atau pemakai Laporan Keuangan karena terkadang adanya perlakuan yang tidak tepat pada Heritage asset tersebut atau salah digunakan.
Gambar 2.  Potongan  Catatan  atas  Laporan  Barang  Milik  Negara  (CalBMN)  pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
Sumber : Data Sekunder,2021 (Data Diolah) 18
Benteng Jum  Pandang merupakan  sebuah  metafora  yang  memberikan  sebuah kontruksi  perlakuan  akuntansi  atas heritage  asset .  Dimulai  dari  perolehan,  pengakuan, penilaian, sampai pengungkapan heritage asset . Heritage asset merupakan harta yang tidak dapat  dinilai  dengan  materi  yang  didalamnya  terkandung  nilai-nilai  sejarah,  moral,  dan spirit.  Akuntansi  memberikan  identitas  penting  bagi heritage  asset untuk  mempertahakan eksistensinya  dari  masa  ke  masa.  Dengan  diterbitkannya  PSAP  No  07  tahun  2010 memberikan  sebuah  pengakuan  terhadap heritage  asset walaupun  tidak  diungkapkan pada  laporan  Posisi  Keuangan,  namun  wajib  diungkapkan  dalam  Catatan  atas Laporan  Keuangan  dirasakan  sudah  memberikan  sesuatu  yang  berarti.  Agar  dapat diakui  sebagai  aset  tetap,  selain  memiliki  wujud,  Benteng Jum  Pandang haruslah memiliki kriteria lainnya : memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat  diukur  secara  andal,  tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dalam  operasi  normal entitas, diperoleh dan dibangun untuk maksud digunakan.
18 Catatan atas laporan Barang Milik Negara per 31 Desember 2019 pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
Tanah Saldo tanah pada laporan barang  kuasa  pengguna semester per 31 Desember  2019  sebesar Rp  0,-  (Nol  Rupiah). Tanah bernilai nol rupiah disebabkan  karna  tanah tersebut merupakan tanah bersejarah. Gedung dan Bangunan Saldo  gedung  dan  bangunan  pada  Balai Pelestarian  Cagar  Budaya  Selatan  per  31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp3.821.777.632,-  (tiga  milyar  delapan  ratus dua  puluh  satu  juta  tujuh  ratus  tujuh  puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
Rincian  gedung  dan  bangunan  per  bidang barang sebagai berikut;
a 4.01.01 bangunan gedung tempat kerja.
b 4.01.02 bangunan gedung tempat tinggal

## Penutup
Heritage  asset adalah  aset  yang  termasuk  ke  dalam  cagar  budaya  yang merupakan  warisan  dari  cagar  budaya  yang  berbentuk  benda  cagar  budaya  yang dilindungi  oleh  pemerintah karena  nilai sejarah yang terkandung  pada  aset  tersebut. Pengakuan Heritage  asset atas Benteng Jum  Pandang diakui  sama  halnya  dengan  aset tetap lainnya. penilaian Heritage asset Benteng Jum Pandang belum dapat dinilai karena belum  ada  standar  akuntansi  maupun  standar  hukum  yang  mengaturnya  serta membutuhkan  tenaga  khusus  yang  mengerti Heritage  asset dengan  biaya  yang  tidak sedikit.  Pengungkapannya Heritage  asset Benteng Jum  Pandang disajikan  pada  Catatan atas Laporan keuangan dengan nilai Rp 0 (nol). Hal ini telah sesuai dengan PSAP No 07  tahun  2010  yaitu Heritage  asset tidak  perlu  diungkapkan  pada  laporan  Posisi Keuangan namun harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena tujuan  utama  pencatatan  sampai  dengan  pengakuan  dari heritage  asset adalah  untuk mempertahankan  eksistensinya  sebagai  cagar  budaya  bukan  untuk  diperjual-belikan Keterbatasan penelitian adalah waktu penelitian yang dilaksanakan pada saat covid-19 mewabah  sehingga  peneliti  mengalami  kesulitan  untuk  melakukan  wawancara  dari dengan berbagai pihak yang terkait lainnya seperti kolekktor dan  pemerhati budaya. Saran  bagi  peneliti  selanjutnya  adalah  memperdalam  wawancara  terhadap  informan yang  berasal  Dinas  Kebudayaan,  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah, kolektor, serta masyarakat/lembaga adat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Miles, B. B., dan A. M Huberman. (1992). Analisa Data Kualitatif. Jakarta. UI Press Moleong,  Lexy  J.  (2005).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung.  PT.  Remaja Rosdakarya.
Yusuf,  Muri.  (2014).  Metode  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Penelitian Gabungan. Jakarta. Prenamedia Group

## Artikel Online
Accounting Standards Board. (2008). Heritage Assets (GRAP103). Standard of Generally Recognised Accounting Practice, April, 1 – 37. http://www.asb.co.za/GRAP/Standards/Approved-and-effective/GRAP-103
Act Accounting Policy. 2009. Heritage and Community Assets:Measurement of Heritage and Community Assets
Akuntansi, S., & Pernyataan, P. (2010). PSAP No.07. 07.
Anggraini,  f.  G.,  dan  Chariri,  a.  (2014).  Perlakuan  akuntansi  untuk  aset  bersejarah (studi fenomenologi pada pengelolaan candi borobudur). 3(2), 500 – 512.
Agustini,  Aisa Tri, dan Putra,  Hendrawan Santosa. (2011). Jeam vol x no. 1/2011 1.
X(1), 1 – 29.
Aversano,  Natalia  dan  Caterina  Ferrone.  (2012).  The  Accounting  Problem  of Heritage Assets. Advanced Research in Scientific Areas
Bastian,  i.  (2006).  Akuntansi  sektor  publik  (s.  Saat  &  y.  Sumiharti  (eds.)).  Erlangga.
Https://books.google.co.id/books?id=hkarxqgrf_oc
Carnegie, G.D and Wolnizer, P.W. (1995), "The financial value of cultural, heritage and scientific collections: an accounting fiction", Australian Accounting Review, Vol.5 No 1,pp. 31-47.
Dira,  m.  S.,  Demu,  y.,  ekonomi,  f.,  dan  Cendana,  u.  N.  (2020).  Keuangan  studi  pada museum daerah nusa tenggara timur. 8(1), 11 – 18.
Hadibroto, a.  Suhadji1989,  dan  Muhammad,  g.  (n.d.).  Teori akuntansi  (d.  Kurniyanti (ed.)). Niaga swadaya. Https://books.google.co.id/books?id=tr2znt_gz0ac
Hamzah,  A.  A.  (2020).  Profil  Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  Sulawesi  Selatan.  1,  7 – 8Handayani, m. (2019). Akuntansi sektor publik: dilengkapi 100 soal latihan dan jawaban (a. Pratomo (ed.)). Poliban press. Https://books.google.co.id/books?id=k17mdwaaqbaj
Mamik.  (2015).  Metodologi  kualitatif  (c.  Anwar  (ed.)).  Zifatama  Jawara. Https://books.google.co.id/books?id=tp_adwaaqbaj
Masitta,  r.,  dan  Chariri,  a.  (2015).  Problematika  akuntansi Heritage asset:  pengakuan, penilaian  dan  pengungkapannya  dalam  laporan  keuangan  (studi  kasus  pada pengelolaan  museum  jawa  tengah  ronggowarsito).  Diponegoro  journal  of accounting, 4(3), 89 – 99.
Micallef,  F.  and  Peirson,  G.  (1997),  "Financial  reporting  of  cultural, heritage ,  scientific and community collection", Australian Accounting Review, 7 (13), 31-7.
Pakei,  b.  (2019).  Manajemen  efektivitas  pengelolaan  aset  daerah  di  era  otonomi  teori konsep dan analisis. Taushia.
Ridha,  s.  I.,  dan  Basri,  h.  (2018).  Analisis  pengakuan,  penilaian,  penyajian  dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan entitas pemerintah daerah aceh  (studi  kasus  pada  masjid  raya  baiturrahman).  Jurnal  ilmiah  mahasiswa ekonomi akuntansi (jimeka), 3(1), 156 – 166.
Rukajat,  a.  (2018).  Pendekatan  penelitian  kuantitatif:  quantitative  research  approach.
Deepublish. Https://books.google.co.id/books?id=1pwedwaaqbaj
Rowles,  T.(1992),  "Financial  reporting  on  infrastructure  and heritage assets  by  public sector  entities".  AARF  Discusion  paper  17,  Australian  accounting  research foundation, Melbourne.
Ta’dung, y. L. (2020). Jurnal e conomix volume 8 nomor 1 juni 2020. Jurnal economix, 8,
12 – 18.
International  Accounting  Standards  Board.  (2006).  International  Financial  Reporting Standards  (IFRS's):  Including  International  Accounting  Standards  (IAS's)  and Interpretations as at... International Accounting Standards Board.

## Sumber Lain Yang Relevan
Undang-Undang No. 1 Pasal 1 Angka 10 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.