Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2  November Tahun

## MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Telaah Yuridis Materil dan Formil)

## Oleh
Adrianus M.Nggoro 26

## ABSTRACT
In Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NRI) states that Indonesia is a state of law. The law is the commander, all rights and obligations between state officials and the people gets the same treatment before the law (Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The question is whether the concept of a state of law has achieved its ideal goal towards a nation state which is prosperous inward, just based on  the  One  Godhead,  the  gap  between  das  sollen  (ideal)  and  das  sein  (empirik)  in  the implementation of the implementation of rights and duties a country.
The  study  of  this  paper  is  the  result  of  literature  review  with  the  compilation  of  various concepts, theories concerning the relationship of the concept of legal state with the concept of  legal  politics.  Several  concepts  are  analyzed  with  the  interdisciplinary  approach  of nationality issues, to find constructive academic answers.
The  finding,  that  it  is  necessary  for  an  official  policy  line  of  a  country  (legal  politics). Political  law is  seen  as  a  formal  legal  subject  to  the  state  which  is  its  material  object.  The integration between the relation of the material object of law and the formal object of law as a wise step towards a prosperous nation of nation is born inward, just and prosperous based on Belief in the One Supreme.
26 Adrianus M.Nggoro,SH. MH  staf pengajar STKIP, St. Paulus Manggarai NTT dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sejak
terbentuknya  sebuah negara,  maka  harus dilengkapi unsur-
unsur prinsipiil   yaitu:
wilayah,  pemerintah, rakyat  dan  mendapat legitimasi dari negara- negara  lain  di  dunia. Komitmen awal terbentuknya negara RI adalah negara hukum (rechstaat) dan nation state
(negara  kebangsaan).
Pancasila  dan  UUD
1945  sebagai  perekat bangsa 27 .Pancasila diletakkan sebagai
27 Moh.Mahfud  MD.,  Konstitusi dan  Hukum dalam  Kontroversi Isu, Jakarta:
PT Rajagrafindo Persada, 2009: 34-39.
reschidea
(pohon hukum).    Pancasila sebagai  “Pohon  Ilmu Hukum”, TAP MPRS/No.XX/MPRS/ 1966 menegaskan Pancasila  merupakan “sumber  dari  segala sumber  hukum  RI. Pancasila sebagai reschide (bersifat statis  dan  dinamis). Implementasi Pancasila bersifat dinamis tercermin dalam amandemen Batang  Tubuh  UUD 1945dan  perundang-
undangan RI lainnya.Komitmen sebagai  negara hukum bahwa  dalam  Pasal  1 ayat  (3)    UUD  1945
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2
menegaskan Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) . Hukumlah sebagai panglima. Priinsip penegakan  hukum  RI adalah Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa 28 .    Dalam Pancasila, makna keadilan sosial berprinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perilaku yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi,  dan  sosial buadaya,  pendidikan, dan sebagainya.
28 Undang-undang  Kehakiman  RI No.16 tahun 2004 Pasal 8 ayat (3); UU No.4 Tahun  2004  Pasal  4  ayat  (1);  UU  No.  48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1).
Rahradjo, 29 ukuran negara  hukum  selama ini  hanya  dipahami sebatas  suatu  negara mengakui bahkan mengklaim telah memiliki berbagai syarat-syarat normatif, maka  secara  otomatis negara tersebut merupakan negara hukum,  hanya  diukur dari terpenuhinya berbagai unsur kategorikal, seperti supremasi hukum (supremacy  of  law) , persamaan dalam hukum (equality before the law), proses hukum  yang  adil (due process of law) ,
29 .Satjipto Rahardjo, Negara Hukum  yang  Membahagiakan  Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009: v.
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2
peradilan  bebas  dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary), dsb.
Rahardjo. 30 bahwa  kita terjebak dalam konsep pemahaman negara hukum yang  serba normatif-positifistik, padahal negara hukum merupakan sebuah sosok yang terus menjadi dan mengada.
Sesuatu  yang  harus
terus  dimaknai  dan diperjuangkan.Negara hukum  adalah  bersifat statis  dan  dinamis. Bagaimana dengan pengertian politik hukum Indonesia?
Mahfud MD 31 hukum adalah legal  policy atau  garis  (kebijakan)
resmi  tentang  hukum yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan hukum  baru  maupun penggantian    hukum lama,  dalam  rangka mencapai tujuan negara.(garis kebijakan). Tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.Politik hukum juga bersifat statis dan dinamis. Adapun judul makalah ini
adalah,Makna  Negara
31 Moh.Mahfud MD, Politik  Hukum  di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014: 1.
Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Indonesia.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah    Konsep
Hukum  Materil tentang Negara Hukum
2. Bagaimanakah
Konsep
Hukum Formil tentang
Politik Hukum
3. Bagaimanakah  Hubungan
Negara Hukum dengan Politik Hukum I. METODE Kajian
makalah ini didasarkan pada metode kajian kepustakaan,  dengan mempelajari, menginterpretasi keterkaitan dan kesenjangan das sollen (ideal) dan dassein (empiris) antara  negara  sebagai objek  material  hukum dengan  politik  hukum sebagai objek formil.Kedua  hal  ini, dianalisis untuk menemukan titik sentral sebagai sasaran kajian  dan  bermuara pada tujuan penegakan hukum yang  berkeadilan (the rule of law). Pendekatan dalam kajian adalah pendekatan interdisiplineryaitu menganalisis
persoalan negara hukum  dilihat  dari multi perspektif, sehingga tujuan hukum yang berkeadilan  itu  sesuai dengan pandangan pancasila yang grundnorm dan rechtsidee yang  multi fungsi  sebagai  arah dasar dan tujuan negara  bangsa (nation state) yang  sejahtera lahir batin dan berkeadilan
II. PEMBAHASAN
A. Konsep Hukum Materil
tentang Negara Hukum
1. Pengertian  Negara  Secara
Universal Negara  adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah  tertentu  dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan.Negara juga  merupakan  suatu wilayah yang memiliki  suatu  sistem atau aturan yang
berlaku  bagi  semua individu  di  wilayah tersebut,  dan  berdiri secara independent. Syarat  primer  sebuah negara adalah memiliki rakyat, wilayah, danpemerintahan yang berdaulat dan
mendapat  pengakuan
dari negara lain. 32

## 2. Bentuk Negara RI
Bentuk  negara
sudah  termuat  pada alinea  IV  Pembukaan UUD  1945.  Dalam alinea  IV  Hal  itu
dijabarkan lebih lanjut
pada  Pasal  1  ayat  (1) UUD  1945  berbunyi, “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik ”. 33 Mahfud MD 34 mempertegas nation  state (negara kebangsaan) yang berlandas pada
32 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara.
33 Lihat UUD 1945.
34 Moh.Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum ….., Op.Cit. hlm. 40.
Pancasila  itu  untuk mengikat bangsa dalam satu ikatan integrasi yang kuatadalah  Pasal  1 ayat  (1)  UUD  1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan  yang berentu Republik adalah pilihan  politik  agar bangsa Indonesia selalu  terikat  dalam persatuan dan kesatuan (integrasi).Berkaitan ini Soehino
menyatakan, 35 Negara Kesatuan  dapat  pula disebut Negara Unitaris.Negara ini 35 Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000: 224.
ditinjau dari segi susunannya, bersifat tunggal, maksudnya Negara  Kesatua  itu adalah  negara  yang tidak  tersusun  dari berbagai negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada  negara  di  dalam negara.
3. Tujuan negara Sejak berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia  17-8-1945, maka  Indonesia  telah memposisikan diri sebagai  negara  yang berdaulat, negara yang berhukum, yang
mempunyai cita-cita
kemanusiaan, demi
kesejahteraan    lahir,
batin,  masyarakat  adil dan makmur berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945  alinea  IV  secara jelas menggarisbawahi 4 (empat) kerangka/fondasi besar nasional menyangkut tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni:  “  melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan
kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.“ Berkaitan  ini  dapat dikritisi    bahwa  kata “mencerdaskan” itu hanya beranalogi pada “mencerdaskan  otak”. Padahal mencerdaskan itu harus mencakup kecerdasan holistik dan menyeluruh aspek diri manusia.  Mahfud MD 36 mengartikan Pancasila sebagai “Pohon Ilmu Hukum”, bahwa segala perundang-undangan RI  bersumber  pada Pancasila sebagai
“akar”-nya.    Prinsip
penegakan  hukum  RI adalah Demi  Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 37 Menurut Mahfud MD 38 , sebenarnya tujuan bangsa dan tujuan negara itu substansinya sama, hanya saja tujuan negara seringkali dianggap lebih bersifat lebih konstitutif karena dirumuskan secara resmi di dalam Pembukaan UUD
1945.
4. Unsur-unsur Negara RI
37 Undang-undang  Kehakiman  RI No.16 tahun 2004 Loc. Cit..
38 Pembukaan UUD 1945 Loc.Cit.
Pertama, penduduk/Rakyat/War ga  Negara.  Penduduk merupakan warga negara  yang  memiliki tempat  tinggal  dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Kedua, Wilayah.Wilaya terdiri dari darat, udara  dan  juga  laut  di seluruh wilayah NKRI. Ketiga, pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang  kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Keempat,  pengakuan dari negara lain. Kemerdekaan RI
mendapat  pengakuan internasional. 39 B. Konsep Hukum Formil tentang Politik Hukum 1. Pengertian hukum Sampai saat ini belum ada kata sepakat para ahli hukum untuk memberikan  batasan tunggal tentang hukum.  Objek  kajian hukum amat luas, baik
menyangkut das sollen maun das  sein .
Menurut  Plato  hukum
itu fenomena keadilan. Keadilan adalah  orang yang mengendalikan diri,
39 http://sistempem erintahan- indonesia.blogspot.co.id/2
013/09/pengertian-negara- unsur-fungsi-tujuan.html.
dan perasaanya dikendalikan oleh akal. 40 Konsep  hukum jaman  Plato 41 adalah hukum yang berkeadilan, baik untuk  negara  (public) maupun individu (rakyat). Menurut Immanuel Kant, hukum  adalah  segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas  dari  orang  yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas  dari  orang  lain dan menuruti
40 Sulaeman,  Munandar,  M.,  2012, Ilmu  Budaya  Dasar ,  Bandung:  Refika Aditama,2012: 103-104.
41 Henry  J.  Schmandt, Filsafat Politik:  Kajian  Historis  dari  Zaman  Yunani Kuno  Sampai  Zaman  Modern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002: 64.
peraturan hukum tentang kemerdekaan.Politik hukum 42 adalah legal
policy atau garis (kebijakan) resmi tentang  hukum  yang akan diberlakukan
baik dalam pembuatan hukum  baru  maupun penggantian    hukum lama,  dalam  rangka mencapai
tujuan negara. Mernurut Julius Cicero , 43
tujuan  hukum  adalah demi
keadilan.Menurut
Rahardjo, 44 hukum
42 Moh.Mahfud
MD, Politik  Hukum  di Indonesia , …., Loc.Cit.
43 Julius    Cicero,    Kamrida, “Konsep    Hukum    Dalam    Perspektif Filsafat”,  Bilancia  Vol.  2  No.  2,  Juli- Desember 2008, hlm. 219-223.
44 Satjipto Rahardjo, Mendudukkan Undang-Undang Dasar  (Suatu Pembaharuan
adalah sebuah dokumen  antropologi. Sebagai dokumen antropologi  tersebut, kita menempatkan manusia (anthropos) pada titik pusat. Hukum adalah masalah  manusia    dan paradigm di sini adalah  hukum  untuk manusia. E.Utrecht menyatakan bahwa hukum  adalah  suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi  tentang perintah dan  larangan. Ronny
H.Soemitro, 45

## sekurang-kurangnya
dari  Optik  Ilmu  Hukum  Umum),  Semarang: Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2007: 36-37.
45 Teguh  Prasetyo,  Abdul  Halim Barkatullah,  Filsafat,  Teori  dan  Ilmu Hukum,  Jakarta:  PT.RajaGrafindo  Persada, 2012: 15.
ada tiga konsep hukum:  (1)  hukum sebagai  ide,  cita-cita, nilai, moral keadilan, (2)  hukum  sebagai norma, kaidah, peraturan,  undang- undang  yg  berlaku dalam  suatu  waktu dan  tempat  tertentu
oleh kekuasaan negara tertentu yang berdaulat, (3) hukum sebagai instansi  sosial  yang riil  dan  fungsional dalam sistem
kehidupan masyarakat.
2. Sistem Hukum Indonesia
Dalam pandangan  legisme, 46 ,
seakan-akan hukum yang benar adalah
hukum  yang  tertulis.
Sekalipun  demikian, sepanjang  perjalanan sejarah,  karena  akar budaya hukum di Indonesia itu sebenarnya tidak tertulis,  maka  selalu terjadi  tarik-menarik. Karena itu,  sejak dulu Indonesia menyatakan, dalam memutus perkara hakim berpedoman pada  undang-undang, hakim  juga  sekaligus boleh menggali
46 Moh.Mahfud  MD.,    Sunaryati Hartono,Sidharta,  Bernard  L.Tanya,  Anton
F.Susanto, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran  Hukum  Progresif,Yogyakarta:
Thafa Media, 2013: 10.
sendiri nilai-nilai keadilan dalam
masyarakat. 47 (1).Indo nesia ialah negara
yang  berdasarkan  atas hukum (Rechstaat) . Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat) , tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat). (2). Sistem  Konstitusionil Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi
(Hukum  Dasar),  tidak bersifat  Absolutisme (kekuasaan  yang tidak terbatas).
47 Miriam,  Budiardjo, Dasar- Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama, 2008: 51.
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2
Ada  beberapa sistem hukum di Indonesia yakni: 1) Eropa Kontinental Sistem hukum ini berpatok pada kodifikasi. 48
Indonesia  juga  menganut  sistem hukum  Eropa  Kontinental (civil law system) . Produk hukum yang berlaku  di  Indonesia  adalah produk  Belanda.  Belanda  adalah bagian  dari  negara  Eropa,  dan menggunakan sistem hukum Eropa  Kontinental.  Jadi, 49 di Indonesia  stretegi  hukumnya  ada dua. Bisa legisme (civil law) , bisa juga keadilan substantif (common law) .
2) Anglo  Saxon  (common law)
48 Moh.Mahfud  MD,  Membangun Politik  Hukum  Menegakkan  Konstitusi, Jakarta:  Rajawali  Pers,  2010:  22;  Henry  J. Schmandt, Filsafat Politik,… Loc.Cit. 49 Moh.Mahfud  MD.  Sunaryati Hartono,Sidharta,,…,  2013:  Op.Cit  hlm.10- 11.
Sistem  hukum  Anglo- Saxon (common law) berawal di  Inggris  pada  abad  16, kemudian menyebar di negara  jajahannya,  termasuk Amerika.    Sistem  ini  tidak ada  sumber  hukum  berpatok pada
undang-undang
(tertulis), sumber hukum
hanya  kebiasaan  masyarakat.
Penjabaaran  sistem  hukum tersebut  di  Indonesia  yakni dengan memberdayakan hukum  adat.Sistem Anglo- Saxon adalah  suatu  sistem hukum  yang  didasarkan  pada yurisprudensi , yaitu
keputusan-keputusan  hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim- hakim selanjutnya.
3) Sistem Hukum Adat Hukum    adat    adalah
sistem    hukum    yang    dikenal dalam  lingkungan  kehidupan sosial    di    Indonesia    dan negara-negara    Asia    lainnya se-  perti    Jepang,    India,    dan Tiongkok.Sumbernya    adalah peraturan-peraturan    hukum tidak    tertulis  yang  tumbuh dan  berkembang  dan  diper- tahankan  dengan  kesadaran hukum masyarakat- nya.
Peraturan-peraturan
ini  tidak  tertulis  dan    tumbuh kembang,  maka  hukum  adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.Istialh  hukum    adat pertama    kali    diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje 50 .
4) Sistem Hukum Agama
Sistem  hukum agama adalah  sistem  hukum  yang berdasarkan  ketentuan  agama tertentu.    Misalnya,  sistem hukum  Islam.Sistem  hukum Islam  adalah  sistem  hukum yang diatur berdasarkan ajaran  yang  terdapat    dalam Kitab  Suci (Al-Qur-an  dan Haditz).Jika  pelanggaran  itu bertentangan  dengan  ajaran yang  berdasar  pada  Al-Qur- an,  maka  akan  diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum Islam.
50 Supriyady, Kedudukan      Hukum Adat   dalam Lintasan Sejarah , Vol. 2 No. 1
Januari-Juli 2008.
Penegakan hukum Islam berlaku bagi umat  Muslim.  Atau  sistem  hukum Katolik,  yang  berdasarkan    ajaran Kitab  Suci  (Injil),  dan  penegakan hukum  ini berlaku untuk  Katolik.
Kesimpulanny a, bahwa sistem hukum  ideal  negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sistem Hukum Pancasila. Pancasila sebagai  sumber segala sumber  hukum/norma bangsa (staatsfundamentalnor m) . Diharapkan bahwa pembaharuan sistem hukum  nasional  harus menggolkan sistem hukum yang berpancasilais. Pembukaan UUD
1945 merupakan landasan umum yuridis Indonesia, Ketetapan    MPR  No. II /MPR / 1978, Pancasila adalah  jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan bangsa Indonesia  dan  dasar negara. Pancasila adalah kebudayaan bangsa Indonesia mengajarkan  manusia akan tujuan kebahagiaan hidup, manusia  memperoleh jaminan akan keselarasan/keseimba ngan  akan  hak  dan kewajibannya baik sebagi mahkluk
pribadi maupun sebagai mahkluk sosial,  baik  terhadap terhadap relasi dengan sesama,  alam  sekitar maupun  relasi  dengan Tuhan.    Konstitusi  RI mencakup hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Yang termasuk hukum dasar tertulis  adalah  berupa undang-undang (hukum  positif  RI), sedangkan yang termasuk hukum dasar tidak  tertulis  adalah berupa konvensi (kebiasaan). Dalam hal  ini  adat  istiadat, hukum adat merupakan pemaknaan  dari  nilai- nilai  Pancasila  dan
Konstitusi  RI  (UUD
1945).  Jadi,  sistem hukum Indonesia adalah  sistem  hukum Pancasila yang
prismatic
(mengakomodir praktik-praktik hukum di Indonesia).
Pancasila sebagai grundnorm dan
Rechtsidee 51 Pancasila
merupakan norma dasar negara Indonesia (grundnorm) dan  juga merupakan cita
51 Arief  Hidayat,  Membumikan Konsep  Negara  Hukum  Pancasila  (Makalah ilmiah  disampaikan  dalam    acara  FPG “Negara  Hukum  Pancasila”  diselenggarakan oleh  Fraksi  PDI  Perjuanagn  MPR  RI Bekerjasama  dengan  Fakultas  Hukum Universitas  Diponegoro,  Sabtu,  22  Juni 2013, Semaranag, hlm.2.
hukum negara Indonesia (rechtsidee) sebagai kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normative dan konstitutif. Bersifat normative karena berfungsi sebagai pangkal  dan  prasyarat ideal  yang  mendasari setiap  hukum  positif, dan bersifat konstitutif karena mengarhakn hukum  pada  tujuan pada tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya  Pancasila menjadi  pokok  kaidah fundamental negara “staatfundamentalnor m” yang  etrcantum dalam Pembukaan
UUD  1945.    Inilah yang hal prinsipiil sebagai karakteritik utama yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan  dengan sistem hukum lainnya. Untuk itu pilihan hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila bersifat prismatik.  Hidayat 52 negara hukum Pancasila bersifat prismatik (hukum prismatik) adalah
hukum
mengintegrasikan unsur-unsur  baik  dari
yang  terkandung  di 52 Moh.Mahfud MD.,
Membangun  Politik  Hukum  Menegakkan Konstitusi,  2010,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, hlm. 22-23.
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2
dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum  yang  baru  dan utuh.  Dalam  hal  ini
Mahfud  MD 53 Negara hukum Indonesia yang berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integrative  dari  dua konsepsi tersebut sehingga    “prinsip kepastian” dalam Rechtsstaat  dipadukan dengan prinsip “keadilan”  dalam the Rule  of  Law. Lebih lanjut ditegaskan 53 Ibid, hlm. 58. bahwa 54 adapun karakteristik negara hukum Pancasila yaitu:  (a)  Merupakan suatu negara kekeluargaan. Pengakuan hak-hak individu, namun
mengutamakan
kepentingan  nasional di  atas  kepentingan individu.  (b)  Negara
hukum berkepastian
dan berkeadilan (rechtsstaat  dan  the rule  of  law).  Jadi, kedua hal ini dipadukan. (c)
Merupakan religious
nation  state. Bahwa konsep  negara  hukum
54 Arief  Hidayat,  Membumikan
Negara  Hukum  Pancasila…,  hlm.3 -4.Ibid, hlm.  23-30  (lihat  juga    Moh.Mahfud  MD,
Membangun  Politijk  Hukum  Menegakkan Konsitutsi, Op.Cit. hlm. Op.Cit. hlm 22-30).
Pancasila tidak berideologi sekularisme  dan  tidak berideologi teokrasi nomokrasi  pada  salah satu aliran agama tertentu (tidak berdasarkan nomokrasi Katolik atau nomokrasi Islam), tetapi berdasrkan konsep negara  Berketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian terbukalah suatu kebebasan  bagi  warga negara untuk memeluk  agama  dan kepercayaan    sesuai keyakinan masing- masing. (d) Memadukan hukum sebagai sarana perubahan  masyarakat dan  hukum  sebagai cermin budaya masyarakat  atau  nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat (living lawa). (e) Basis  pembuatan  dan
pembentukan  hukum nasional didasarkan pada  prinsip  hukum yang  bersifat  netral dan universal. Pancasila sebagai perekat dan pemersatu, berdasarkan nilai yang dapat  diterima  oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau
golongan tertentu, mengutamakan prinsip  gotong  royong dan toleransi serta adanya kesamaan visi- misi, tujuan dan orientasi  yang  sama disertai  dengan  saling percaya. 3. Tujuan Hukum Dari sekian banyak pemikiran tentang tujuan hukum, secara  ringkas  dapat dikatakan bahwa tujuan  hukum  adalah untuk kesejahteran masyarakat, kemakmuran rakyat baik lahir maupun batin, demi terciptanya  kepastian hukum dalam
masyarakat,  dan  demi kemanfaatn bagi seluruh  rakyat  tanpa ada diskriminasi. Menurut Mahfud MD, hukum sebagai alat itu mencakup  tujuan  dua hal pokok: (1) Permanen/jangka panjang. Hukum mempunyai tujuan bersifat permanen (langgeng),  misalnya pemberlkuan  prinsip pengujian yudisial, ekonomi  kerakyatan,
keseimbangan  antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian  hukum- hukum peninggalan kolonial dengan
hukum-hukum nasional,  penggunaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuatan  kehakiman, dsb. (2) Periodik. Hukum  yang  bersifat periodik adalah  untuk memenuhi perkembangan  situasi yang dihadapipada setiap  periode  tertentu baik yang akan memberlakukan maupun  yang  akan mencabut.Menurut Rahardjo, hukum adalah sebuah dokumen  antropologi. Sebagai dokumen antropologi  tersebut, kita menempatkan
manusia (anthropos) pada titik pusat. Hukum adalah masalah  manusia    dan paradigm di sini adalah  hukum  untuk
manusia. 55 Menurut E.Utrecht  menyatakan bahwa  hukum  adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang  perintah  dan larangan. C. Hubungan Negara Hukum
dengan Politik Hukum
1. Pengertian Politik Kata  “Politik”
berasal  dari  bahasa
Yunani (politicos) . Politicos arti 55 Satjipto  Rahardjo,  Mendudukkan Undang-Undang Dasar  …., Loc.Cit
harafihnya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga  negara .  Fokus kajian  Politik  antara lain:  filsafat  politik, konsep  tentang  sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan,  legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan  politik,
perbandingan  politik,
bentuk  negara,  tujuan negara 56 .  Membahas politik  terkait  dengan
masyarakat yang telah bernegara. Yang mengikat  masyarakat ialah empar pilar
56 https://id.wikipedia.org/wiki/Polit ik.
kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika 57 Menurut
Satjipto, 58 bagi  saya UUD 1945 masih saja
mempunyai
pesonanya sendiri, khususnya apabila kita  selalu  berusaha untuk menerapkan serta merenungkan
pikiran-pikiran  yang dituangkan  di  dalam UUD  1945.  Berbagai
masalah ternyata mampu menjangkau puluhan tahun
kemudian
57 Kaelan MS, Empat Pilar Kebangsaan ,  Yogyakarta:  Paradigma,  2012: 22.
58 Satjipto  Rahardjo,  Sosiologi Hukum,  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2010: 17.
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2
memperlihatkan relevansinya  dengan keadaan yang dihadapi  bangsa  dan negara Indonesia. Sedangkan pengertian  politik  dari sudut  pandang  filsafat adalah refleksi tentang hakikat komunikasi manusia dan pemerintah , dan relasi antara  yang  kolektif dan  yang  individual, dengan  beragam  topik yaitu: legitimasi pemerintah dalam berbagai  bentuk  yang berbeda, fondasi hukum, kekuasaan dan batas campur tangan negara terhadap individu
(yang  mencakup  hal-
hal seperti
kepemilikan),
hubungan  di  antara
lembaga
pemerintahan  sendiri,
dan hak-kewajiban dari keanggotaan suatu entitas politik. 59

## 2. Teori Politik
Teori politik memiliki  dua  makna: makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang
bentuk  dan  tata  cara
pengaturan masyarakat yang
ideal,  makna  kedua menunjuk  pada  kajian
59 Simon Blacburn, Kamus Filsafat , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013: 673.
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2
sistematis tentang segala  kegiatan  dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan.  Contoh teori politik yang merupakan  pemikiran spekulatif  adalah  teori politik Marxis-Leninis atau komunisme , contoh  lain  adalah teori politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme . Pemikiran Tan  Malaka dalam tulisannya Madilog , merupakan contoh  teori  politik Indonesia. Nasakom yang diajukan Soekarno merupakan contoh lain. Sedangkan teori politik  sebagai  hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural - fungsional yang diajukan  oleh  Talcot Parson (seorang sosiolog),  antara  lain diturunkan kedalam
teori  politik  menjadi
Civic
Culture . 60 Menurut
Michael Freeden, 61 pemikiran politik yang paling luas saat ini ada 6 aspek: (1) konstruksi argument yg  sangat  cermat  (2) rumusan normative
standar-standar
60 https://id.wikipedia.org/wiki/Teor i_politik.
61 Gerald F.Gaus, Chandran Kukathas,  Handbook  Teori  Politik,  Jakarta:
Nusa Media, 2013: 3.
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2
perilaku  politik  (3) produksi wawasan imajinatif (4) eksplorasi  genealogis terhadap asal dan perubahan (5) pembongkaran dekonstruksi paradigm-paradigma (6) analisis morfologis konsep  dan  kumpulan konsep. D. Negara Hukum
1. Dasar Hukum
Menurut  Plato keadilan  adalah  orang
yang  mengendalikan diri,  dan  perasaanya
dikendalikan oleh
akal. 62 Konsep  hukum
62 Sulaeman,  Munandar,  M.,  2012, Ilmu Budaya Dasar , Loc. Cit.
jaman  Plato 63 adalah
hukum yang berkeadilan, baik untuk  negara  (public) maupun individu (rakyat). Menurut Aristoteles 64 yang memerintah dalam negara bukanlah manusia  sebenarnya, melainkan fikiran yang  adil,  sedangkan penguasa  sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Menurut John Rawls, 65 prinsip-
63 Henry  J.  Scmandt, Filsafat Politik ,…Loc.Cit.. 64 Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily Ibrahim, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,
Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 154 65 John  Rawls,  Teori  Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam Negara  (Penerjemah:  Uzair  Fauzan,  Hero Prasetyo),  Jakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006: 761.
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2 November Tahun 2017
prinsip  keadilan  harus berjalan  dari  suatu consensus.  Ini  adalah sifat dasar dari justifikasi (keadilan). Secara  umum, ada  tiga  prinsip  dasar dalam  negara  hukum, yakni supermasi hukum (supremacy  of law), kesetaraan  di hadapan hukum (equality  before  the law), dan  penegakan hukum  dengan  cara tidak bertentangan dengan  hukum (due process of law). 66 Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum 66 Satjipto Rahardjo, Negara
Hukum…, Loc.Cit..
(equality  before  the law), di  mana  semua orang  harus  tunduk kepada  hukum,  dan tidak seorang pun berada  di  atas  hukum (above  the  law). 67 . Istilah due  process  of
law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus
dilakukan  secara  adil.
Konsep due process of
law sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak  fundamental (fundamental  rights) dan konsep kemerdekaan/kebebas aan yang tertib
(ordered
67 Munir  Fuady, Teori  Negara Hukum  Modern  (Rehctstaat), Bandung: Refika Aditama, 2009: 36
liberty). 68 Konsep due process  of  law yang prosedural pada dasarnya  didasari  atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness). Sedangkan yang dimaksud dengan due process of law yang  substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum  tidak  boleh berisikan  hal-hal  yang dapat  mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak
logis  dan  sewenang- wenang. 69
Kemudian bagaimanakah dasar hukum yang menunjukkan  bahwa Indonesia adalah negara hukum? Pasal 1  ayat  (3)  UUD 1945.Dalam  hal  ini secara rinci digagaskan oleh
Mahfud  MD, 70 ada sebagian  dari  hal-hal spesifik  yang  dapat dilihat dari UUD 1945 untuk mengikat bangsa  dalam  satu ikatan  integrasi  yang kuat adalah:
69 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagikan, Loc.Cit.
70 Moh.Mahfud MD, Konstitusi dan
Hukum  dalam  Kontroversi  Isu,….Op.Cit.
hlm.40-42.
1) Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Indonesia    adalah  negara kesatuan  yang  berbentuk Republik.  Pilihan  politik  ini dimaksudkan  agar  bangsa Indonesia selalu terikat dalam persatuan dan kesatuan (integrasi). 2) Pasal  1  ayat  (2)  yang menegaskan bahwa kedaulatan  adalah  di  tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, menunjukkan bahwa sebagai  negara  kebangsaan Indonesia  menganut  prinsip
dan  sistem  demokrasi  agar semua  aspirasi  masyarakat dapat  dikontestasikan  untuk dijadikan keputusan bersama.  Dengan  demikian
jika  Pasal  1  ayat  (1)
menekankan pada pentingnya  integrasi,  maka Pasal  1  ayat  (2)  lebih menekankan pada pentingnya demokrasi, sehingga    demokrasi  dan integrasi dapat berjalan secara seimbang tanpa
saling berbenturan.
3) Pasal 1 ayat (3) menegaskan
bahwa  Negara  Indonesia
adalah  negara  hukum,  yang berarti bahwa setiap kegiatan  bangsa  dan  negara haruslah  berdasar  hukum (nomokrasi).Demokrasi  tak dapat  dilaksanakan  dengan semau-maunya, misalnya,
hanya didasarkan pada kemenangan jumlah pendukung. Demokrasi harus berjalan di atas prosedur hukum dengan
segala  falsafah  dan  tata perundang-undangan  yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi dapat
menjadi  anarkis;  demokrasi tanpa  ketaatan  pada  kaidah penuntun hukum dapat
mengancam integrasi.
4) Pasal  26mengatur  tentang
warga negara  dan penduduk
yang  sekarang  ini  tidak  lagi diskriminatif. Perbedaan antara  warga  negara    yang orang  Indonesia  asli  dan yang  tidak  asli  sekarang  ini hanyalah untuk menunjukkan latar belakang sejarah  dan  tidak  untuk membedakan hak dan kewajiban secara diskriminatif. Sesuai dengan ketentuan  UUD  1945    baik yang terkait pasal 26
(tentang warga negara) maupun Pasal-pasal 28
(tentang  HAM)  dan  UU
No.12.Tahun 2006.
5) Pasal  30  mengatur  tugas pertahanan  dan  keamanan yang masing-masing
dilakukan  oleh  TNI  dan
Polri. TNI mengemban
tugas pertahanan yang harus menjaga agar Indonesia utuh  baik  karena  ancaman dari  luar  maupun  karena perpecahan dari dalam negeri.
2. Hukum  yang  Rechtsstaat  dan
the Rule of Law Konsep  negara hukum, menurut
Mahfud MD, 71 harus mencakup  dua  hal,
71 Moh.  Mahfud  MD,  Membagun Politik Hukum …, Op.Cit., hlm.24-25.
yakni: Pertama, Rechtsstaat . Yang dimaksud dengan rechsstaat adalah bersumber  dari  tradisi hukum  negara-negara Eropa Kontinental yang  bersandar  pada civil  law  dan  legisme yang menganggap hukum  adalah hukum tertulis. Kebenaran hukum  dan  keadilan di  dalam Rechtsstaat terletak pada ketentuan bahkan pada pembuktian tertulis.  Pilihan  pada hukum  tertulis  dan paham legisme di Rechsstaat didasari oleh  penekanan  pada “kepastian hukum”.
Kedua, The  Rule  of Law . The  rurule  of
Law berkembang dalam  tradisi  hukum negara-negara  Anglo Saxon yang mengembangkan common  law (hukum tak tertulis).
Kebenaran hukum dan keadilan  di  dalam the rule  of  law bukan semata-mata hukum tertulis, bahkan di sini
hakim  dituntut  untuk membuat hukum- hukum sendiri melalui yurisprudensi tanpa harus  terikat  secara ketat  kepada  hukum- hukum  tertulis.Lebih lanjut  Mahfud  MD, 72
Negara hukum Indonesia yang berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integrative  dari  dua konsepsi tersebut sehingga    “prinsip kepastian” dalam Rechtsstaat  dipadukan dengan prinsip “keadilan”  dalam  the Rule of Law. Pancasila sebagai dasar yang kokoh.Menurut Mahfud  MD, 73 hal yang  harus  dipadukan di dalam pembangunan  hukum Indonesia adalah 73 Ibid,  hlm. 27.
hubungan antara hukum dan masyarakat, yakni pemaduan antara hukum  sebagai  alat perubahan  masyarakat dan  hukum  sebagai cermin keadaan masyarakat.  Berkaitan ini, Rahardjo
74 mengurai  bahwa  di Indonesia  Hukum  itu tidak  pisah  dengan politik,  karena  sistem pemerintahan
Indonesia, bukan pemisahan  kekuasaan, tetapi pembagian kekuasaan. Jadi, kesimpulannya hukum dan politik saling control.  Dalam  kaitan
74 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum…, Op.Cit. hlm.6-9.
ini Daniel 75 menggarisbawahi bahwa    peran  hukum mengikat struktur negara, memberi gambaran  kekuasaan politik, ekonomi, sosial. Secara  filosofis Pancasila sebagai grundnorm yang multi fungsi  filsafat  bangsa (philosofy of grunslaag) , sebagai pandangan hidup bangsa (way  of  life). Pancasila sebagai grundnorm dan Rechtsidee 76 Menyang 75 Daniel S.Lev, Hukum dan politik di Indonesia Kesinambungan
dan Perubahan, Jakarta: LP3ES, 1990: 438. 76 Arief  Hidayat,  Membumikan Konsep  Negara  Hukum  Pancasila  (Makalah ilmiah  disampaikan  dalam    acara  FPG “Negara Hukum Pancasila” diselenggarakan oleh  Fraksi  PDI  Perjuanagn  MPR  RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum
kut  gagasan  tentang
hukum sebagai grundnorm Hans Kelsen 77 mengurai ajaran hukum atas tiga
hal: ajaran hukum murni (rein rechtslehre) , norma dasar negara (grundnorm) , dan stufenbautheorie .
Jadi, 78 Hans  Kelsen
norma hukum diciptakan melalui kehendak. Norma-

## norma  tersebut  akan
Universitas  Diponegoro,  Sabtu,  22  Juni 2013, Semaranag, hlm.2.
77 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni
Dasar-dasar-dasar  Ilmu  Hukum  normatif, (Judul  Asli:  Pure  Theory  of  Law),2016, Penerjemah:  Raisul  Muttaqien,  Bandung:
Nusa  Media;  lihat  juga:  Tukirno,  Makalah Kualifikasi:  rekonstruksi  Politik  Hukum...,
2011,  Semarang:  Program  Pascasarjana Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro, hlm.19.
78 Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran  Hukum  dari  Era  Yunani  Menuju Postmodernisme,  2015,  Jakarta:  Konstitusi
Press, hlm. 79.
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2
menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dituangkan dalam wujud tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah Menurut Asshiddikqie 79 ada  12 prinsip  negara  hukum yaitu:  (1)  Supremasi
hukum (supremacy  of law, (2) Persamaan dalam hukum (Equality  before  the Law), (3) Asas legalitas (Due Process of Law), (4) Pembatasan
79 Martitah,  Mahkamah  Konstitusi
dari  Negative  Legislature  ke  Positive Legislature, Jakarta: Konstitusi Press
(Kompress), 2013: 31-36.
kekuasaan,  (5)  Organ-
organ Eksekutif Independen: Bank Sentral, Organisasi tentara, Organisasi Kepolisian, Komnas HAM,  KPU,  Komisi Ombudsman  Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),  (6)  Peradilan
Bebas dan tidak Memihak (Independent and Impartial Juciciary,
(7) Peradilan Tata Usaha Negara, (8)
Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) , (9)
Perlindungan HAM, (10) Bersifat Demokratis
(Democratische Rechsstaat), (11) Berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara (Welfare Rechtsataat) , (12) Transparansi dan control sosial. E. Politik Hukum

## 1. Pengertian Politik Hukum
Mahfud MD 80 politik hukum adalah legal  policy atau  garis  (kebijakan) resmi  tentang  hukum yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan hukum  baru  maupun penggantian    hukum 80 Moh.Mahfud
MD,    Politik  Hukum  di Indonesia, …, Loc. Cit.
lama,  dalam  rangka
mencapai tujuan negara.  Tujuan  negara seperti tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945. 81 Hukum produk  politik    adalah benar  jika  didasarkan das sein dan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang (fakta). Hukum produk  politik  adalah salah  jika  didasarkan
pada das sollen
(keinginan, keharusan).
2. Prinsip-prinsip  Utama  Politik
Hukum
Jurnal  Hukum  Sehasen  Vol.2  No.2
Menurut Mahfud MD., 82 ada empat prinsip cita hukum Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu: (1) Melindungi semua unsur  bangsa (nation) demi keutuhan (integritas), (2) Mewujudkan  keadilan sosial  dalam  bidang ekonomi dan kemasyarakatan, (3) Mewujudkan kedaulatan    rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi), (4) Menciptakan  toleransi atas dasar 82 Moh. Mahfud MD., Membangun
Politik Hukum …, Op.Cit. hlm.18.
kemanusiaan
dan berkeadilan dalam
hidup beragama. Lebih lanjut Mahfud
MD, 83 dari
keempat  prinsip  itu, ada  beberapa  masalah
mendasar dalam prinsip  politik  hukum nasional, yaitu:
1) Hukum harus memelihara integrasi bangsa baik secara  ideologis  maupun secara  territorial.  Di  sini hukum dituntut untuk
menjadi  perekat  keutuhan bangsa yang menimbulkan semangat
bersatu,  sehidup  senasib,
sepenanggungan,  dan  dan selalu berdampingan secara damai. Tidak boleh
83 Ibid,  hlm.18-20.
ada hukum yang mengancam integrasi, dan kalau itu ada, maka haruslah dianggap bertentangan dengan tujuan  negara  dan  cita hukum  sehingga  harus dicoret  atau  ditangkal  di dalam politik hukum. 2) Hukum  harus  membuka jalan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia dalam  arti  hukum  harus mengatur perbedaan sosial dan ekonomi warga masyarakat sedmikian rupa agar memberi manfaat  paling besar bagi mereka yang paling
kurang beruntung.
3) Hukum  harus  menjamin tampilnya  tata  politik  dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis. 4) Hukum harus mampu
membangun terciotanya toleransi hidup
beragamadi  antara  para warganya  dan  menjamin agar    tak  seorangpun melanggar  atau  dilanggar haknya  dalam  memeluk dan  melaksanakan  ajaran agama  yang  diyakini  dan dianut.
3. Sejarah Perkembangan Politik Hukum Indonesia Beberapa
periode
perkembangan  politik hukum  RI. 84 Adrianus
84 The  2nd  Proceeding,  Indonesian Clean  of  Corruption  in  2020,  2016 (Discourse  Political  Law  in  Indonesia  on
M.Nggoro, 194(1) Periode 1945 – 11950. Ada  beberapa  cacatan sejarah  dalam  periode ini: terbentuknya sumber hukum nasional. Pancasila sebagai  landasan  idil dan UUD 1945 sebagai landasn konstitusional,  Sistem parlementer, Pemberontakan PKI di Madiun, Agresi Belanda, Pembentukan  negara RIS.  (2)  Periode  1950
–  1959,  yaitu:  adanya
pelaksanaan Pemilu Pertama  tahun  1955, Dekrit  Presiden  5  Juli Completation of Plato Philosophy, Adrianus M.Nggoro:  page.  189-201),  Semarang: Unissula Press,
website: http://jurnal.unissula.ac.id 2016
1959, Pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, pembentukan  MPRS dan DPAS,
Demokrasi
terpimpin.(3)  Periode
1960 – 1965. Rentetan sejarah  periode  ini
adalah: Demokrasi terpimpin dan otoriter, Indonesia  keluar  dari keanggotaan PBB, Peristiwa  G/30S/PKI. (4) Periode 1966–
1998  yaitu,  peristiwa
Supersemar, Berakhirnya ORLA dan  mulainya  ORBA, Pelanggaran HAM,
Pemerintahan  Militer,
Lengsernya  Soeharto, keluarnya  TAP  MPR no.18  /MPR/1998  P4 dinyatakan tidak berlaku, Krisis moneter, KKN. Kelima,  Periode  1999 –  sekarang,  yaitu, Orde Reformasi, Munculnya  kebebasan Pers,  KKN.  Terjadi beberapakali amandemen UUD 1945.  Dalam  kaitan ini, Mahfud MD, menyatakan bahwa periode tersebut adalah sebuah 85 “konfigurasi  politik” RI yang dapat disimpulkan  ke  dalam beberapa  periode:  (1) 85 Moh.Mahfud MD, Politik
Hukum di Indonesia,...Op.Cit.hlm. 308.
Periode 1945-1959: menampilkan konfigurasi politik demokratis yang didasarkan  demokrasi liberal.  (2)  Periode
1959-1966:
menampilkan konfigurasi politik otoriter yang didasarkan paham demokrasi  terpimpin. (3)    Periode  1966- 1998:    menampilkan konfigurasi politik yang didasarkan paham non demokrasi. Dinamika politik hukum Indonesia ditandai adanya amandemen Batang  Tubuh  UUD 1945,  ada  empat  kali
amandemen UUD 1945. Amandemen pertama,  tahun  1999, amandemen kedua 2000, amandemen ketiga tahun 2001 dan amandemen  keempat tahun  2002.    Menurut Mahfud MD, 86 keempat kali amandemen konstitusi,  UUD  1945 itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya.  Salah satu alasan amandmen UUD  1945  itu  karena terlalu banyaknya atribusi  kewenangan oleh UUD 1945 kepada  pembuat  UU untuk  mengatur  lebih
86 Moh.Mahfud  MD.,  Konstitusi dan Hukum…, Op.Cit. hlm. 132-233.
lanjut  hal-hal  penting yang  ada  di  dalam
UUD 1845 yang dalam kenyataanya kemudian menimbulkan manipulasi atas perlindungan  hak-hak asasi manusia (HAM). Berkaitan ini Rahardjo,  menyatakan dari amandemen tersebut dibuktikan secara  jelas  bahwa UUD 1945 tidak statis, melainkan
memiliki dinamika. UUD 1945 yang dimaksud adalah Batang  Tubuh  UUD 1945. Penegakan politik hukum di
Indonesia harus bermuara  pada  roh tujuan tujuan itu hukum yakni keadilan.  Oleh  karena itu  kualitas  manusia dalam berhukum sangat dibutuhkan. Sehubungan dengan itu,  Adji  Samekto 87 mengatakan kesadaran  akan  tujuan hukum  dan  niai  dasar hukum menjadi pengingat-pnginagat kita untuk memperbaiki, menyempurnakan atau mengubah peraturan
hukum,  supaya  dapat
berperan menyelesaikan
problem  konret  dalam masyarakat dengan
memperhatikan tiga
nilai dasar hukum
yaitu    keadilan  (nilai filsufis), kepastian (nilai yuridis), kemanfaatan (nilai sosiologis)  dan  tujuan hukum:  menciptakan keadilan,    kestabilan hidup dan kesejahteraan manusia. Jadi, 88 membicarakan hukum identik membicarakan hubungan antar
manusia. Dan menurut
88 Ahmad  Busro,  dkk.,Pendidikan Tinggi  Hukum  di  Masa  Depan  Penegakan Hukum  di  Indonesia  (Pengantar:  FX.Adji Samekto),  2014,  Yogyakarta:  Thafa  Media,
hlm.x.
Esmi Warasih 89 manusa  dan  hukum adalah  satu  bagian yang  tak  terpisahkan. Menurut Satjipto Rahardjo 90 dalam teori hukum progresif mengatakan hukum adalah  untuk  manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum  itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu  yang  lebih luas  yaitu untuk  harga diri manusia, kebahagiaan, 89 Titut Ferdiana Mahita Paksi, Rian Achmad Perdana (Editor), Penelitian Hukum
Inter  Disipliner:  Sebuah  Pengantar  Menuju Sosio-Legal, 2016, Yogyakarta: Thafa
Media, vii.
90 Moh.  Mahfud  MD.,  Sunariyati Hartono,  Shidarta,  Bernard  L.Tanya,  Anton
F.  Susanto,  Dekonstruksi  dan  Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, 2013, Yogyakarta:  Thafa  Media,  hlm.  613;  lihat juga  harian  Kompas,  Membedah  Hukum
Progresif, 2008: hlm.70.
kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.
Pembaharuan
hukum Barda Nawawi Arief 91 menyatakan pembaharuan  hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuanyang berkelanjutan.
Pembaharuan  hukum selalu  terkait  dengan perkembangan
masyarakat yang berkelanjutan  maupun perkembangn yang berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide- 91 Barda Nawawi Arief, Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional (Indonesia),,2015, Semarang: Pustka Magister, hlm. 2-3.
ide dasar/konsepsi intelektual.

## III. KESIMPULAN
1. Negara Hukum
1) Negara  hukum    adalah bersifat abstrak, akan
menjadi  realistis  melalui
politik  hukum  sebagai  garis resmi (pedoman).
2) Negara hukum
objek
kajiannya  adalah  “hukum
materil”  yaitu:    negara, wilayah,  pemerintah  dan dalam  hubungan  bilateral dan multilateral dengan negara lain. Artinya, dimana
hukum  itu  berlaku (ius constitutum) , dan bagaimana  hukum  itu  eksis ke depan (ius constituendum) dan  kepada
siapa  hukum  itu  (untuk manusia).
3) Negara Hukum juga bersifat statis (Pancasila dan Pembukaan  UUD  1945), dan dinamis melalui amandemen  UUD  1945  dan perundang-undangan lainnya. 4) Negara hukum bersifat
dinamis,  dalam  arti    nilai- nilai yang terkandung dalam
Pancasila  dan    UUD  1945 dan perundang-undangan lainnya mampu  menjangkau perubahan jaman/menyeseuaikan dengan perkembangan jaman. 5) Pada negara hukum menjunjung tinggi supremasi  hukum,  keadilan, kemanfaatan dan kemakmuran(kesejahteraan)
manusia.
6) Dinamika  negara  hukum
berdampak  pada  dinamika
politik hukum.
2. Politik Hukum
1) Politik hukum adalah pedoman,  garis  kebijakan resmi negara untuk menegakkan hukum 2) Pedoman/rambu-rambu resmi negara untuk memberlakukan  atau  tidak memberlakukan aturan hukum dan perundang-
undangan dalam suatu
negara.
3) Politik  hukum adalah objek formil  dari  negara  hukum.
Sampai  sejauhmana  hukum
itu bergerak, berfungsi,
kalau politik hukumnya
berperan.
4) Pada  politik  hukum  mampu mengimplementasikan supremasi  hukum (supreme of law) , keadilan, kemanfaatan dan kemakmuran (kesejahteraan). 5) Pada  politik  hukum  sebagai alat menjunjung tinggi supremasi  hukum,  keadilan, kemanfaatan dan
kemakmuran
(kesejahteraan) manusia.
6) Dinamika  politik  hukum berdampak  pada  dinamika negara hukum.
3. Hubungan  Negara  Hukum  dan
Politik Hukum
Negara  hukum  adalah  objek
material hukum
negara kebangsaan  dan  politik  hukum merupakan objek formil hukum negara kebangsaan.
Keterpaduan antara konsep
negara  hukum  sebagai  objek materil  dengan  politik  hukum sebagai  objek  formil,  akan
terciptanya nation  state yang berkeadilan berdasarkan
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.
Jadi,  penegakan  hukum  bukan hanya bermuara pada kepastian
hukum (civil  law  system) , tetapi  harus  bermuara  pada prinsip  keadilan (the  rule  of law).

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi,  Pembangunan Sistem  Hukum  Nasional (Indonesia),,2015, Semarang: Pustka Magister, hlm. 2-3. Blacburn,  Simon  , Kamus Filsafat ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Budiardjo,  Miriam, Dasar-Dasar Ilmu  Politik ,  Jakarta  : Gramedia Pustaka Utama, 2008. Busro,  Ahmad,    dkk.,Pendidikan Tinggi  Hukum  di  Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia (Pengantar: FX.Adji Samekto), 2014,
Yogyakarta: Thafa Media. Fuady,  Munir, Teori  Negara  Hukum Modern (Rehctstaat), Bandung: Refika Aditama, 2009. Gaus, Gerald F., Chandran Kukathas, Handbook  Teori  Politik , Jakarta: Nusa Media, 2013. Kaelan MS, Empat Pilar Kebangsaan , Yogyakarta:  Paradigma, 2012. Kelsen,  Hans,  Teori  Hukum  Murni Dasar-dasar-dasar Ilmu Hukum  normatif,  (Judul Asli:  Pure  Theory  of Law),2016,  Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung:  Nusa  Media; lihat juga: Tukirno, Makalah Kualifikasi: rekonstruksi Politik Hukum..., 2011, Semarang: Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Kamrida,  Julius    Cicero “Konsep Hukum Dalam Perspektif Filsafat ”, Bilancia  Vol.  2  No.  2, Juli-Desember 2008.
Kusnardi,  Moh.,    dan  Harmaily
Ibrahim, Hukum  Tata Negara  Indonesia ,  Sinar Bakti, Jakarta 1988.
Lev, Daniel S., Hukum dan politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan , Jakarta: LP3ES, 1990. Mahfud  MD.,  Moh. Konstitusi   dan Hukum dalam Kontroversi  Isu ,  Jakarta:
PT Rajagrafindo Persada, 2009. …….……, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi , Jakarta: Rajawali Pers, 2010. …………..,Sunaryati Hartono,Sidharta, Bernard  L.Tanya,  Anton F.Susanto, Dekonstruksi dan  Gerakan  Pemikiran Hukum Progresif ,Yogyakarta: Thafa Media, 2013. ………….., Politik Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. ………….., Bahan Ajar, Politik Hukum  untuk  Program Doktor Ilmu Hukum Undip  Aathun  Akademik 2016/2017 , Semarang: 2016. Martitah, Mahkamah  Konstitusi  dari Negative  Legislature  ke Positive Legislature , Jakarta:  Konstitusi  Press (Kompress), 2013. Munandar, M. Sulaeman, 2012, Ilmu Budaya Dasar , Bandung: Refika Aditama,2012. Paksi,  Titut  Ferdiana  Mahita,    Rian Achmad Perdana (Editor), Penelitian Hukum  Inter  Disipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, 2016,  Yogyakarta:  Thafa Media. Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori  dan  Ilmu  Hukum , Jakarta:  PT.RajaGrafindo Persada, 2012. Rahardjo...,  Satjipto, Negara  Hukum yang Membahagiakan
Rakyatnya ,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. …………., Mendudukkan Undang- Undang  Dasar    (Suatu Pembaharuan  dari  Optik Ilmu Hukum Umum) , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007. …………………, Sosiologi  Hukum ,
Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. Rawls,  John, Teori  Keadilan  Dasar- dasar  Filsafat  Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara (Penerjemah: Uzair Fauzan,  Hero  Prasetyo) , Jakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006. Samekto, Adji, Pergeseran Pemikiran Hukum  dari  Era  Yunani
Menuju Postmodernisme,
2015,  Jakarta:  Konstitusi Press Schmandt, Henry J., Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai  Zaman  Modern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Soehino, Ilmu  Negara, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,
2000. Supriyady, Kedudukan      Hukum Adat      dalam  Lintasan Sejarah ,  Vol.  2  No.  1
Januari-Juli 2008. The  2nd  Proceeding,  Indonesian Clean  of  Corruption  in 2020,  2016  (Discourse Political Law in Indonesia on Completation  of  Plato Philosophy, Adrianus
M.Nggoro:  page.  189- 201), Semarang: Unissula  Press,  website: http://jurnal.unissula.ac.i d 2016. Undang-undang Kehakiman RI No.16  tahun  2004  Pasal 8  ayat  (3);  UU  No.4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1);  UU  No.  48  Tahun
2009 Pasal 2 ayat (1). Undang Undang Dasar 1945. https://id.wikipedia.org/wiki/Negara . http://sistempemerintahan- indonesia.blogspot.co.id/ 2013/09/pengertian- negara-unsur-fungsi- tujuan.html. https://id.wikipedia.org/wiki/Politik. https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_poli tik