## Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Rawan Pangan Di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan
Syafira Mulia Sari Pane 1), Rudi Kristian P.M 2)
1,2) Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara E-mail: Syafiramulia1812@gmail.com

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia sedang mengalami tantangan yang besar yaitu permasalahan kesehatan dan ekonomi.  Pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi,  apabila  tidak  disertai  dengan  kenaikan  produksi  pangan, maka  akan  berpeluang  menghadapi  persoalan  pemenuhan  kebutuhan  pangan  penduduknya  di  masa yang  akan  datang.  Berdasarkan  Undang –  undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara  merata  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sepanjang  waktu  dengan memanfaatkan  sumber  daya,  kelembagaan,  dan  budaya  lokal.  Dengan  demikian,  ketahanan  pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan  dalam  jumlah dan jenis yang cukup  untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin.

## ARTICLE HISTORY
Received 07 November 2022]
Revised [28 November 2022] Accepted [13 Desember 2022] ABSTRAK Dinas Ketahanan Pemerintahan Kota Medan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pangan yang secara struktural menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan  Kota  Medan.  sesuai  tupoksi,  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  harus mampu  memberdayakan  seluruh  komponen/perangkat  daerah  yang  ada.  Sehingga, dengan  koordinasi  diantara  pelaku  pembangunan,  penyelenggaraan  ketahanan  pangan di  Kota  Medan  dapat  terlaksana  secara  berhasil  dan  berdayaguna.  Metode  penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,  observasi,  dan  pencatatan  dokumen.  Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  telah  dikumpulkan  yang  didukung  oleh hasil  wawancara  dengan  pendekatan  teori  koordinasi  efektif  oleh  Tripathi  dan  Reddy (1994),  yaitu  hubungan  langsung,  kesempatan  awal,  kontinuitas,  dinamisme,  tujuan jelas,  organisasi  sederhana,  perumusan  wewenang  dan  tanggung  jawab,  komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan supervisi yang efektif. Hasil penelitian ini belum berjalan dengan  baik.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  Dinas  Ketahanan  Pangan Kota  Medan  dalam  memvariasikan  makanan,  program  ini  juga  menyebabkan ketergantungan  sehingga  masyarakat  tidak  memiliki  usaha  untuk  meningkatkan  gizi mereka,  dan  dan  kurangnya  pengawasan  oleh  Kota  Medan  sehingga  ada  masyarakat yang menyalahgunakan bantuan.

## ABSTRACT
The Medan City Government Resilience Service is responsible for the implementation of food  which  is  structurally  the  authority  of  the  Medan  City  Food  Security  Service. according to the main task and function, the Medan City Food Security Service must be able  to  empower  all  existing  regional  components/devices.  Thus,  with  coordination among  development  actors,  the  implementation  of  food  security  in  Medan  City  can  be implemented  successfully  and  efficiently.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative. Techniques for collecting data were interviews, observations, and document recording. The data obtained are then analyzed by examining all the data that has been collected  which  is  supported  by  the  results  of  interviews  with  the  effective  coordination theory  approach  by  Tripathi  and  Reddy  (1994),  namely  direct  relationships,  initial opportunities,  continuity,  dynamism,  clear  goals,  simple  organization,  formulation  of authority  and  responsibility,  effective  communication,  and  effective  supervisory leadership. The results of this study have not gone well. This is due to the inability of the Medan City Food Security Service to vary food, this program  also causes  dependence so  that  people  do  not  have  an  effort  to  improve  their  nutrition,  and  the  lack  of supervision by the City of Medan so that there are people who misuse aid.
KEYWORDS
Coordination, Food Insecurity,
Community.
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Perwujudan ketahanan pangan di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala terutama yang berkaitan dengan berbagai aspek, seperti aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan  pangan.  Beberapa  kendala  dalam  perwujudan  ketahanan  pangan  berdasarkan  hasil analisis  Peta  Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan  (Food  Security  and  Vulnerability  Atlas/FSVA)  antara lain:  masih  terdapat  beberapa  daerah  yang  memiliki  keterbatasan  pada  aspek  ketersediaan  pangan, kemiskinan yang tinggi, pangsa pengeluaran pangan yang tinggi, akses listrik dan air bersih yang rendah, tingkat  pendidikan  yang  rendah,  balita  stunting  yang  tinggi,  serta  angka  harapan  hidup  yang  rendah. Pemerintah  Kota  (Pemko)  Medan  bertekad  akan  terus  mendorong  semua  pihak  untuk  bersama-sama mencapai  ketahanan  pangan  yang  kuat  di  Kota  Medan.  Ketersediaan  dan  konsumsi  pangan  dapat menjadi  masalah  utama  yang  disebabkan  oleh  adanya  kekurangan  pemenuhan  kebutuhan  konsumsi semestinya dimana pada akhirnya akan berkaitan dengan standar gizi masyarakat Kota Medan.
Menurut Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan berdasarkan sumber dari Kementrian Pertanian 2019,  dari  21  Kecamatan  di  Kota  Medan  dan  151  Kelurahan,  terdapat  beberapa  daerah rawan  pangan dengan jumlah sarana dan prasarana pangan yang paling rendah (Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan 2021). Suatu daerah dikatakan daerah rawan pangan yaitu daerah yang memiliki beberapa indikator yaitu konsumsi  dan  ketersediaan  pangan  domestik,  keberadaan  toko-toko  kebutuhan  pokok,  penduduk  tidak bekerja/pengangguran,  penduduk  miskin,  kematian  bayi,  penduduk  tidak  akses  air  bersih,  balita  gizi kurang,  dan  penduduk  dengan  pendidikan  kurang  dari  SD  (Sekolah  Dasar).  Menurut  data  BPS  2019, Kota Medan ada sebanyak 12 kelurahan miskin yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Labuhan,  Medan  Marelan,  dan  Medan  Belawan.  Masalah-masalah  yang  ditimbulkan  oleh  kerawanan pangan  yaitu  didapati  bayi  stunting  (kelainan  gizi  kronis),  dan  masyarakat  LANSIA  (lanjut  usia)  yang kurang vitamin dan tidak mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang.
Tabel  1.  Data  Bayi  Stunting  Januari –  Agustus  Tahun  2021  di  Kelurahan  Belawan  Bahari  Kota
Medan No.  Kelurahan Jumlah 1. Kelurahan Belawan Bahari 43 2. Kelurahan Belawan Sicanang 15 3. Kelurahan Belawan Bahagia 6
Sumber: Kelurahan Belawan Bahari 2021
Berdasarkan  Tabel  1,  menunjukkan  bahwa  Kelurahan  Belawan  Bahari  memiliki  jumlah  bayi stunting terbanyak. Maka dari itu, diperlukannya koordinasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Puskesmas  Belawan  Sicanang,  dan  pihak  Kelurahan  Belawan  Bahari  untuk  bersama  dalam  mengatasi salah  satu  penyebab  kerawanan  pangan  ini  yaitu  didapati  adanya  bayi  stunting.  Sebagaimana  yang dilansir  pada  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  (disketapang.pemkomedan.go.id),pemberian makanan  kepada  masyarakat  balita,  dan  khususnya  lansia  (lanjut  usia),  harus  terus  dilakukan  secara kontinu (berkelanjutan) agar dapat mengatasi kerawanan pangan yang terjadi di Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Belawan.
Tabel 2. Data Jumlah Masyarakat Lanjut Usia (LANSIA) di Kelurahan Belawan Bahari Tahun 2018
No. Identitas (Umur) Orang Jumlah 1. 60 – 65 Tahun 40 64,5 % 2. 66 – 70 Tahun 16 25,8 % 3. 71 – 80 Tahun 6 9,7 % Jumlah 62 100,00%
Sumber: Puskesmas Belawan Sicanang Tahun 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah  masyarakat  yang  lanjut  usia (lansia) di Kelurahan Belawan Bahari masih tergolong banyak. Hal tersebut membuat Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan bersama Puskesmas Belawan Sicanang terus memberikan bantuan asupan pangan kepada  mereka  sehingga  gizi  mereka  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  umur.  Jumlah  lansia  tersebut telah  diseleksi  untuk  diberikannya  bantuan  dengan  pemeriksaan  terlebih  dahulu  sehingga  masyarakat lansia yang dibantu asupan pangannya tidak memiliki penyakit penyerta. Upaya yang bisa dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah dengan memberikan konsumsi pangan yang lebih baik berupa bantuan non tunai seperti beras, susu, dan makanan B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman) untuk balita stunting dan masyarakat lansia (lanjut usia) yang kurang asupan pangan yang baik  juga diberikan susu, kacang hijau, dan gula merah.

## LANDASAN TEORI
Penulis  melihat  bahwa,  masyarakat  dan  pihak  Kelurahan  Belawan  Bahari  masih  mengeluhkan bantuan berupa  pangan  seperti  kacang  hijau,  gula  merah,  susu,  dan  protein lainnya  kurang  mencukupi bagi  masyarakat.  Bantuan  kegiatan  pemberian  asupan  pangan  hanya  berupa  makanan  mentah  yang diberikan  langsung  kepada  masyarakat  yang  dianggap  kurang  efektif  karena  tidak    disertai  dengan pendampingan secara berkala oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Puskesmas Belawan Sicanang daerah setempat  sebagai  penanggung  jawab  masalah  kerawanan  pangan.  Hal  tersebut  diperparah  dengan kondisi  beberapa  masyarakat  yang  kurang  peduli  ketika  dilakukannya  sosialisasi  oleh  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Puskesmas  Belawan  Sicanang,  akses  yang  terkadang  susah  dilalui  seperti  daerah Kelurahan  Bahari  sering  terendam  banjir  karena  air  laut  naik  (pasang)  yang  menyebabkan pendistribusian  terhambat,  dan  masyarakat  yang  memiliki  masalah  perkonomian  dan  minim  akan pengetahuan tentang ketahanan pangan enggan datang ke sosialiasasi.
Teori  yang  penulis  gunakan  sebagai  pemandu  dalam  ialah  teori  koordinasi  efektif  dari  Tripathi dan  Reddy.  Koordinasi  yang  efektif  dapat  diartikan  adanya  satuan  tindakan  dari  berbagai  stakeholder dalam  mencapai  tujuan  yang  satu, di  mana  koordinasi  yang  efektif  tersebut  memiliki  sembilan indikator yaitu hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan  jelas, organisasi sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab, komunikasi efektif, dan kepemimpinan supervisi yang efektif (dalam  Moekijat  1994:39).  Terkait  dengan  koordinasi  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  dalam mengatasi  rawan  pangan  di  Kelurahan  Belawan  Bahari  Kota  Medan,  penulis  menemukan  masalah berupa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya koordinasi dalam mengatasi daerah rawan pangan ini, yaitu  kurangnya  tenanga  pendamping  pada  saat  kegiatan,dan  tidak  adanya  sistem  controlling (mengawasi)    dan  koordinasi  lebih  lanjut,  serta  partisipasi  masyarakat  yang  terkadang  masih  minim terhadap  bantuan  pangan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  dan  Puskesmas Belawan Sicanang.
Penulis  juga  menemukan  permasalahan lain,  yaitu  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  tidak mampu  memvariasikan makanan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat  yang  tidak  menjemput  bantuan  yang  diberikan  dikarenakan  tidak  sesuai  dengan  selera mereka.  Memvariasikan  menu  makanan  merupakan  salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan,  sehingga masyarakat  dapat  menerima  secara  utuh  atas  bantuan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan Kota  Medan.  Selain  itu  juga,  kegiatan  program  bantuan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan Kota  Medan  ini  sudah  berjalan  dari  2018,  sehingga  menyebabkan  adanya  ketergantungan  dari masyarakat  dengan  bantuan  yang  datang  setiap  tahunnya.  Ketergantungan  yang  dialami  masyarakat menyebabkan masyarakat tidak memiliki daya upaya dari dirinya sendiri untuk meningkatkan gizi mereka secara mandiri.
Kurangnya  pengawasan  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  dengan  Puskesmas Belawan Sicanang menyebabkan adanya masalah baru yang timbul. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)  dalam  hal  mengawasi  jalannya  program  bantuan  pangan  ini  menyebabkan  adanya  masyarakat yang  menyalahgunakan  bantuan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Ketahnan  Pangan  Kota  Medan  bersama dengan  Puskesmas  Belawan  Sicanang.  Penyalahgunaan  bantuan  yang  dilakukan  masyarakat  berupa adanya  masyarakat  yang  menjual  kembali  barang  atau  bahan  makanan  yang  telah  diberikan.  Seperti, ditemukannya  masyarakat  yang  menjual  bantuan  susu  formula  yang  diberikan  dengan  alasan membutuhkan uang.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  bentuk  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  di  mana penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  kondisi  obyek  yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi  sehingga  dapat  dikaji  lebih  dalam  (Sugiyono,  2016:9).  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan menjelaskan  gambaran  realitas dari  masalah  yang akan  dielaborasi  oleh  penulis  dengan menggunakan data-data yang ada.
Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Adapun  untuk  teknik  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Sementara  untuk  informasi  yang  akurat  kebenarannya,  penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling.  Adapun  kriteria  informan  penulis  ialah  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan, pemangku kepentingan dan yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal mengatasi rawan pangan di  Kota  Medan,  dan  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dari  program  bantuan  pangan  yang  diberikan. Dengan  demikian,  penulis  memilih  Kepala  Lurah  di  Kelurahan  Belawan  Bahari,  Nutrisionis  Pelaksana Lanjutan  di  Puskesmas  Belawan  Sicanang,  dan  masyarakat  (keluarga)  rawan  pangan  di  Kelurahan
Belawan  Bahari  sebagai  informan  dalam  penelitian  ini.  Setelah  informasi  penulis  kumpulkan,  maka penulis  melakukan  analisis  data  dengan  teknik  analisis  data  deskriptif  kualitatif  di  mana  jenis  data disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.
Sementara  untuk  teknik  keabsahan  data,  penulis  menggunakan  triangulasi  data  yaitu menggunakan  berbagai  sumber  data/informasi  dari  para  pemangku  kepentingan  program  dan mempergunakannya  sebagai  sumber/data  informasi  yang  akan  diolah  lalu  disajikan  penulis.  Kemudian membandingkan  data  hasil  pengamatan  dengan  data  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  sehingga memperoleh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  untuk  mengatasi rawan  pangan  di  Kota  Med,  dan  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk  terus  mengatasi  rawan pangan di Kota Medan. Ketahanan Pangan harus mampu memiliki tindakan dan upaya dalam mengatasi rawan pangan. Maka untuk mengatasi masalah rawan pangan itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  dengan  stakeholder  yang  dapat  membantu  dan  mempermudah dalam  mengatasi  masalah  rawan  pangan  di  Kota  Medan  khususnya  di  Kelurahan  Bahari.  Kejelasan tujuan  dari  program  bantuan  ini  selain  untuk  mengatasi  rawan  pangan  juga  untuk  mengembangkan wilayah  setempat  dan  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Dalam  merealisasikan  program  bantuan  ini, koordinasi  yang  dilakukan  dengan  kelurahan,  puskesmas  setempat,  serta  partisipasi  masyarakat  juga sangat  berpengaruh.  Kedudukan  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  sebagai  koordinator  dan fasilitator  harus  mampu  mengajak  para  stakeholder  lainnya  untuk  turut  aktif  dalam  mengatasi  masalah rawan  pangan  di  Kelurahan  Belawan  Bahari  Kota  Medan.  Untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya, Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  melakukan  koordinasi  dengan  kelurahan  dan  puskesmas setempat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  melaksanakan  program  dari  kebijakan  yang  telah  disinkronisasi sehingga  dapat  tercapai  sesuai  dengann  sasaran  program.  Program  yang  dimaksud  adalah  program bantuan berupa pangan yang ditujukan untuk balita, ibu hamil, masyakat yang lanjut usia (LANSIA), dan bayi  yang  mengalami  stunting.  Untuk  menyukseskan  program  bantuan  ini,  diperlukan  adanya  bantuan dari  Kelurahan  Bahari  sebagai  jembatan  dalam  proses  pemberian  bantuan,  dan  peran  dari  Puskesmas Belawan Sicanang yang akan memberikan informasi terkait standar gizi makanan yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Penulis  melihat  bahwa  dalam  mengatasi  rawan  pangan  dan  dalam  pemberian  bantuan  kepada masyarakat,  Dinas  Ketahanan  Pangan  berkoordinasi  dengan  stakeholder  lainnya.  Selanjutnya,  dalam penelitian ini penulis mengkaji koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dalam Mengatasi Rawan Pangan di Kelurahan  Belawan  Bahari  berdasarkan  syarat  koordinasi  efektif  yang  dikemukakan  oleh  Tripathi  dan Reddy  (dalam  Moekijat,  1994:38)  yang  terdiri  dari  hubungan  langsung,  kesempatan  awal,  kontinuitas, dinamisme, tujuan jelas, organisasi sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab, komunikasi efektif, dan kepemimpinan supervisi yang efektif.

## Hubungan Langsung
Penulis melihat hubungan langsung atau hubungan pribadi langsung antar pelaksana koordinasi dapat  dilakukan  dengan  komunikasi  tatap  muka  secara  langsung  (direct  communication).  Menurut Tripathi  dan  Reddy  dalam  (Moekijat  1994:38),  hubungan  langsung  merupakan  indikator  yang mengharuskan  adanya  hubungan  pribadi  secara  langsung  antar  pelaksana  koordinasi  dengan  tujuan agar tidak adanya kecanggungan antar pelaksana koordinasi sehingga pertukaran informasi dapat lebih efektif.  Melalui  hubungan  langsung  antar  pelaksana  dalam  mengatasi  masalah  rawan  pangan  di Kelurahan  Belawan  Bahari  akan  mempengaruhi  efektivitas  para  pelaksana  koordinasi  (koordinator), sebab dari adanya komunikasi langsung akan terlihat bagaimana sistem dari koordinasi tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan baik.
Pada  indikator  hubungan  langsung  terkait  dengan  adanya  komunikasi  antar  stakeholder  atau lembaga  yang  saling  berkoordinasi  dalam  mengatasi  masalah  rawan  pangan  ini.  Dimana  Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan hubungan langsung dengan Kelurahan Belawan Bahari dan Puskesmas  Belawan  Sicanang  terkait  dalam  mengatasi  masalah  rawan  pangan  di  daerah  tersebut. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan kelurahan dan puskesmas setempat,  dapat  dilihat  dari  adanya  pertemuan  langsung  yang  dihadiri  oleh  para  pelaksana  koordinasi (koordinator).  Pertemuan  tersebut  memiliki  tujuan  tertentu  seperti  membahas  rencana  kerja,  kegiatan yang sedang dilaksanakan, dan evaluasi kegiatan yang telah berlangsung.
Penulis  menemukan  beberapa  masalah  dalam  Kendala  yang  terjadi  disebabkan  oleh  air  laut yang  pasang  sehingga  menyebabkan  banjir  dibeberapa  daerah  di  Kecamatan  Medan  Belawan khususnya  di  Kelurahan  Belawan  Bahari.  Selain  itu,  penulis  menemukan  masalah  berupa  masyarakat
yang  masih  memilih-memilih  mana  bantuan  yang  akan  diberikan.  Hal  ini  menjadi  kendala  karena menyebabkan bahan makanan/bantuan yang diberikan menjadi tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.  Jadwal  rapat  yang  belum  tersusun  secara  sistematis  juga  memicu  adanya  komunikasi langsung  yang  kurang  maksimal.  Hal  ini  menjadi  masalah  dalam  pemberian  pemahaman  kepada masyarakat  dan  lintas  sektoral  tentang  keterlibatannya.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  pentingnya pemahaman tujuan dan dipahami dengan selaras.

## Kesempatan Awal
Penulis melihat bahwa koordinasi yang berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  merupakan  bentuk  dari  adanya  tahap  awal  dari  sebuah  koordinasi  yaitu  perencanaan dan pembuatan kebijakan. Setiap perencanaan yang muncul dari adanya koordinasi harus ada dilakukan sebuah  konsultasi  bersama.  Konsultasi  bersama  dilakukan  agar  penyesuaian  dan  penyatuan  tugas dalam proses perencanaan menjadi lebih mudah dan terarah. Bentuk adanya kesempatan awal di dalam koordinasi  yaitu  adanya  konsultasi  bersama  pada  saat  penentuan  kebijakan  dan  penentuan  rencana kerja.      Menurut  Tripathi  dan  Reddy  (dalam  Moekijat  1994:41),  kesempatan  awal  merupakan  syarat koordinasi  yang  akan  mempermudah  proses  koordinasi  pada  tingkat-tingkat  awal  perencanaan  dan pembuatan  kebijakan.  Dengan  perencaaan  yang  jelas  diawal  maka,  penyesuaian  dan  penyatuan  dalm proses pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Koordinasi yang dilakukan dalam mengatasi masalah rawan  pangan  ini,  kesempatan  awal  ditunjukkan  dengan  adanya  komitmen  para  pelaksana  koordinasi yang tertera dalam landasan kebijakan untuk melakukan koordinasi yaitu adanya kesempatan kerja, atau aturan  yang  mendukung  koordinasi  sehingga  dapat  menunjukkan  komitmen  dari  para  pelaksana koordinasi itu sendiri.
Koordinasi  dalam  mengatasi  masalah  rawan  pangan  ini  didasari  oleh  Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun  2007  bahwa  kewenangan  Dinas  Ketahanan  Pangan  dalam  menyelenggarakan  ketiga aspek  ketahanan  pangan  sesuai  dengan  tupoksinya  yaitu  bidang  ketersediaan  dan  kerawanan  pangan yaitu  berkoordinasi  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  masalah  pangan  sebagai  akibat  menurunnya ketersediaan pangan, berkoordinasi dalam pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, berkoordinasi  dalam  penanganan  kerawanan  pangan  di  lingkungan  Pemerintahan  Kota  Medan. Kesempatan  awal  dalam  koordinasi  juga  ditunjukkan  melalui  adanya  kerangka  kerja  yang  jelas  yang mendeskripsikan  tugas  dan  fungsi  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  berkoordinasi sehingga  dapat  menghindari  adanya  tumpang  tindih  dalam  menjalankan  tugas.  Sistem  dan  alur  kerja yang  jelas  juga  sangat  membantu  sehingga  para  pelaksana  dapat  bekerja  dengan  rapi.  Dalam  aspek kerangka kerja yang jelas berdasarkan adanya pedoman dan petunjuk kerja yang jelas.

## Kontinuitas
Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:39), kontinuitas merupakan proses koordinasi yang berlangsung secara terus menerus dan mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap evaluasi. Penyelenggaraan  ketahanan  pangan  merupakan  kewajiban  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Pengaturan kewenangan masing-masing telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.  Pada  Pasal  7  diatur  bahwa  pembangunan  ketahanan  pangan menjadi urusan wajib pemerintah dan kewenangannya menjadi urusan pemerintah daerah.
Penulis  menemukan  fakta  bahwa  sarana  sebagai  bentuk  adanya  dukungan  fasilitas  yang diberikan  dan  disediakan  oleh  koordinator  dan  stakeholder  lainnya  sehingga  memperlancar  koordinasi dan  kegiatan  bantuan  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam  proses pemberian  bantuan  kepada  masyarakat  masih  tergolong  sedikit  sehingga  diperlukan  adanya penambahan  anggota.  Sebagai  wujud  dari  adanya  kontinuitas  dalam  koordinasi  pada  proses pelaksanaan  kegiatan  bantuan  kepada  masyarakat  rawan  pangan  yaitu  dengan  adanya  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  sebagai  koordinator.  Dilakukannya  evaluasi terhadap  kegiatan  yang  telah  dilakukan  merupakan  hal  yang  penting  sehingga  dapat  menilai  sejauh mana  dampak  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  terhadap  bantuan  yang  diberikan.  Sehingga  koordinasi dan kegiatan dapat terus berlangsung dan semakin baik kedepannya.
Dinamisme
Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:39), dinamisme  merupakan suatu perubahan dalam sebuah organisasi termasuk dalam koordinasi. Koordinasi harus memiliki sifat berubah agar bisa mengikuti  perubahan-perubahan  yang  terjadi  atau  terkesan  tidak  kaku  terhadap  adanya  suatu perubahan. Perubahan yang terjadi di dalam lingkungan baik dalam (intern) ataupun luar (ekstern) yang dimana  sangat  mempengaruhi  jalannya  sebuah  koordinasi.  Dengan  kata  lain,  koordinasi itu  tidak  boleh kaku  dan  harus  mampu  mengikuti  perkembangan  yang  ada  disekelilingnya.  Koordinasi  yang  dinamis (bergerak) mampu meminimalisir terjadinya masalah di dalam koordinasi.
Koordinasi  yang  dinamis  dapat  dilihat  dari  adanya  perubahan-perubahan  yang  terjadi  selama proses koordinasi. Wujud  dari perubahan tersebut adalah mampunya para pelaksana koordinasi melihat kekurangan  dan  kelebihan  pada  saat  dilakukannya  koordinasi  tersebut  lebih  awal.  Oleh  karena  itu, penemuan  kekuatan  dan  kelemahan  lebih  awal,  akan  memudahkan  para  pelaksana  koordinasi,  dan dapat meminimalisir kemungkinan masalah yang akan terjadi. Koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi dalam  mengatasi  masalah  rawan  pangan  di  Kelurahan  Belawan  Bahari  Kota  Medan  ini,  peneliti menemukan  masalah  yang  dianggap  mampu  menghambat  proses  dalam  mengatasi  masalah  rawan pangan ini, yaitu terkait koordinasi di lapangan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah.  Dimana hal ini masih menjadi masalah eksternal yang berulang ketika melaksanakan kegiatan.

## Tujuan Jelas
Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:40), koordinasi yang memiliki tujuan yang jelas akan  mempermudah  suatu  pekerjaan  dan  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  keselarasan  tujuan  antar pelaksana  koordinasi.  Tujuan  yang  jelas  maka  akan  meningkatkan  produktivitas  sehingga  organisasi maupun koordinasi yang sedang berlangsung dapat berkembang dan memiliki pengaruh bagi lingkungan sekitarnya.  Aspek  tujuan  yang  jelas  ini  merupakan  hal  penting  dalam  melakukan  koordinasi  untuk mengatasi  masalah  rawan  pangan  di  Kelurahan  Belawan  Bahari  Kota  Medan.  Dalam  koordinasi  untuk mengatasi  masalah  rawan  pangan  ini,  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  dengan  kelurahan  dan puskesmas  setempat,  haruslah    memiliki  tujuan  yang  jelas  dengan  membuat  pedoman  atau  rencana kerja  yang  tersusun  secara  sistematis  dan  terperinci.  Dalam  hal  mengatasi  masalah  rawan  pangan  ini, tujuan  yang  jelas  ditunjukkan  dengan  adanya  kerangka  acuan  kerja  (KAK)  Program  Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022.
Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  telah  melaksanakan  berbagai  upaya  yang  mendukung tercapainya  tujuan  dari  pelaksanaan  koordinasi  ini.  Melibatkan  para  stakeholder  di  lapangan,  dan memberikan  tugas  dan  wewenang  masing-masing  dalam  mengakomodir  kegiatan  dalam  mengatasi masalah  rawan  pangan  ini.  Upaya  yang  telah  dilakukan  berupa  adanya  bukti  kegiatan  yang  berisikan sasaran  dan  kegiatan,  dan  diadakannya  sosialisasi  dan  pembinaan  masyarakat  terkait  pangan  B2SA. Sasaran  dan  indikator  yang  ingin  dicapai  dalam  kegiatan  ini  yaitu  dengan    terbina  dan  tertangani masyarakat/keluarga  rumah  tangga  rawan  pangan,  tersedianya  bantuan  asupan  pangan  untuk mencukupi kekurangan asupan pangan bagi rumah tangga rawan pangan, dan terpenuhinya kebutuhan pangan dan meningkatnya derajat kesehatan bagi rumah tangga rawan  pangan. Para stakeholder dalam koordinasi  mengetahui  dan  memahami  dengan  jelas  apa  yang  menjadi  sasaran  dan  indikator  dari program, dan berhasil merealisasikan ke masyarakat dengan melakukan pemberian bantuan, sosialisasi, dan pembinaan masyarakat.

## Organisasi Sederhana
Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:39), organisasi yang sederhana dalam suatu koordinasi  memiliki  tujuan  agar  koordinasi  dapat  menjadi  lebih  efektif.  Struktur  organisasi  yang sederhana akan memudahkan terwujudnya koordinasi yang efektif. Bentuk dari struktur organisasi yang sederhana bisa dilakukan dengan penyusunan kembali bagian-bagian demi tercapainya koordinasi yang lebih  baik  dan  efektif.  Pemerintahan  Kota  Medan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan pelayanan  publik  dibidang  pangan  yang  pelaksanaannya  secara  struktural  menjadi  kewenangan  Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dituntut untuk mampu  memberdayakan seluruh komponen  (perangkat  daerah  dan  stakeholder)  yang  ada.  Sehingga  dengan  koordinasi  diantara  pelaku pembangunan,  maka  penyelenggaraan  ketahanan  pangan  di  Kota  Medan  dapat  terlaksana  secara berhasilguna dan berdayaguna.
Dalam  pelaksanaan  koordinasi  untuk  mengatasi  masalah  rawan  pangan  di  Kelurahan  Belawan Bahari  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  dengan  Kelurahan  dan  Puskesmas Belawan  Sicanang.  Dengan  adanya  bantuan  dan  dukungan  dari  Kelurahan  serta  Puskesmas  Belawan Sicanang  merupakan  wujud  tindakan  dari  pihak  lurah  dan  puskesmas  setempat  dalam  melayani masyarakat.  adanya  dukungan  dari  organisasi  lain  dapat  menambah  daya  dukung  dalam  mengatasi masalah  rawan  pangan  ini  dan  menciptakan  karakteristik  agen  pelaksana  yang  beragam.  Karakteristik yang  beragam  inilah  yang  akan  yang  akan  memberikan  peluang  yang  berbeda  pula  sehingga implementasi  dari  program  bantuan  untuk  mengatasi  masalah  rawan  pangan  ini  dapat  lebih  efektif. Struktur  birokrasi  yang  sederhana  akan  memudahkan  para  koordinator  dalam  menjalankan  tugasnya untuk mengatasi masalah ini. Dimana bidang ketersediaan dan kerawanan pangan memiliki tupoksi untuk mengkoordinasikan ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan.

## Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab
Menurut  Tripathi  dan  Reddy  dalam  (Moekijat  1994:39),  perumusan  wewenang  dan  tanggung jawab yang jelas akan akan mengurangi pertentang yang mungkin terjadi antar pelaksana koordinasi dan membantu  para  pelaksana  dalam  pekerjaannya  sehingga  memiliki  kesamaan  dalam  tujuan  dan mempermudah  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Salah  satu  faktor  yang  menentukan keberhasilan dari suatu koordinasi bisa dilihat  melalui perumusan  wewenang dan tanggung jawab yang jelas.  Jika  faktor  ini  tidak  terpenuhi  maka  dapat  menyebabkan  tumpang  tindih  (over  lapping)  dalam proses koordinasi.
Perumusan  wewenang  yang  jelas  akan  meminimalisir  beberapa  kemungkinan  masalah  yang akan  timbul  seperti  dapat  mengurangi  adanya  pertentangan  antara  anggota  satu  dengan  anggota lainnya,  dan  juga  dapat  membantu  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  dan  kesatuan  tujuan.  Pemberian wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  dalam  koordinasi  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan bersama dengan meninjau tugas dan tujuan yang akan dicapai bersama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan  Wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak  dalam  koordinasi  dalam  mengatasi masalah  rawan  pangan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  dan  Renstra  Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung koordinasi berbagai stakeholder yang terlibat dalam mengatasi masalah ketahanan pangan khususnya masalah rawan pangan. Dimana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak telah sepakat menjalin kerja sama dan saling memberikan masukan dan dukungan. Adapun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab ini sebagai tindak lanjut dan bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sebagai kepala koordinasi.

## Komunikasi yang Efektif
Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:41), komunikasi yang efektif merupakan salah satu  persyaratan  untuk  mewujudkan  koordinasi  yang  baik  dan  berhasil.  Saling  bertukar  informasi  yang dilakukan oleh para pelaksana dapat meredam perbedaan-perbedaan yang ada dan dapat  menghindari kesalah  pahaman  yang  mungkin  terjadi.  Terjadinya  saling  bertukar  informasi  satu  sama  lainnya  secara terus  menerus,  perbedaan-perbedaan  individu  dan  bagian  dapat  diatasi,  dan  perubahan-perubahan kebijaksanaan,  penyesuaian  program-program  dapat  dibicarakan  dengan  efektif  dan  efisien.  Melalui komunikasi  yang  efektif  juga,  maka  beberapa  masalah  akan  dapat  dicegah  dan  diatasi.  Seperti pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi dapat dihindarkan.
Penulis  melihat  koordinasi  dalam  mengatasi  rawan  pangan  di  Kelurahan  Belawan  Bahari  Kota Medan  yaitu  koordinasi  yang  terjadi  dalam  mengatasi  masalah  rawan  pangan  di  Kelurahan  Belawan Bahari  memiliki  alur  komunikasi  yang  terbagi  menjadi  beberapa  bentuk  yaitu  komunikasi  ke  atas,  ke bawah, dan komunikasi horizontal pada lintas sektoral. Pusat dari komunikasi yang terjalin melalui Dinas Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  sebagai  leading  sektor  dalam  mengatasi  masalah  rawan  pangan  ini. Sehingga  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  memiliki  peran  besar  dalam  menjalankan  komunikasi dalam koordinasi ini. Adapun alur komunikasi ke atas yang terjalin yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan kepada instansi lintas sektoral dalam rapat koordinasi.
Menurut  pengamatan  penulis,    terkait  komunikasi  horizontal  dalam  mengatasi  masalah  rawan pangan ini sudah terjalin. Hal tersebut terlihat dengan adanya surat kegiatan dalam  mengatasi masalah rawan pangan yang surat tersebut memiliki tembusan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan, dan Dinas Sosial  Kota  Medan.  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  juga  membangun  komunikasi dan informasi yang  baik  kepada  masyarakat  terkait  Sistem  Informasi  Ketahanan  Pangan  (SIKAP  Medan). Website ini bertujuan  untuk  menampilkan  berbagai  informasi  mengenai  harga  pangan  pokok,  harga  rata-rata komuditas  pangan  per  harinya,  dan  menyediakan  layanan  pengaduan  masyarakat.  Komunikasi  Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan para stakeholder juga tidak akan pernah putus agar terus bisa mengatasi  masalah-masalah  rawan  pangan  kedepannya  dapat  menjadi  langkah  preventif    sehingga masalah-masalah bisa terhindarkan.

## Kepemimpinan dan Supervisi yang Efektif
Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:42), bahwa kepemimpinan dan supervisi yang efektif  akan  membentuk  kinerja  bawahannya  memiliki  semangat  kerja  yang  baik  karena  memiliki gambaran  pemimpin  yang  efektif  dan  tegas  dan  bijak  dalam  mengambil  keputusan  dalam  koordinasi. Salah satu faktor keberhasilan dari sebuah koordinasi adalah hakikat kepemimpinan dan supervisi. Suatu koordinasi  yang  dipimpin  oleh  pemimpin  dan  supervisi  yang  efektif  maka  pemimpin  tersebut  mampu memberikan motivasi kepada bawahannya untuk terus berjuang menuju kesuksesan, memiliki semangat kerja,  produktif,  berorientasi  terhadap  hasil  dan  tentunya  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  para pelaksana koordinasi itu sendiri.
Dinas Ketahanan Pangan pasti membutuhkan kerja sama dengan instansi atau stakeholder lain untuk  mengatasi  masalah  rawan  pangan  ini.  Para  stakeholder  lainnya  juga  tetap  saling  memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing. Manfaat dari pola komando ini diharapkan para stakeholder dapat memahami instruksi-instruksi yang diberikan sehingga ketika praktik di lapangan tidak mengalami kendala.  Bentuk  kepemimpinan  hierarki  akan  mempermudah  dan  memaksimalkan  fungsi  koordinasi kepada stakeholder yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar koordinasi dalam  mengatasi masalah rawan pangan  ini  bisa  terlaksana  dengan  baik  dan  efektif  dan  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan terlebih  dahulu.  Selain  itu,  dengan  terkontrolnya  pola  kepemimpinan  yang  hierarki  ini  akan mempermudah  para  stakeholder  mendapatkan  perintah  maupun  instruksi  yang  diberikan  oleh  ketua koordinator yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kota  Medan  dan Kelurahan  Belawan  Bahari  Kota  Medan  mengenai  koordinasi  yang  terjalin  dengan  tujuan  untuk mengatasi rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan masih belum efektif dengan indikator koordinasi  yang  efektif  yang  harus  dipenuhi.  Alasannya  yaitu,  dari  segi  hubungan  langsung  belum adanya  jadawal  rapat  pertemuan  resmi,  dan  masih  minimnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  bantuan yang diberikan. Pada indikator kesempatan awal sudah cukup baik dengan adanya Surat Keputusan (SK) yang sah dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. pada indikator kontinuitas, ditemukannya masalah berupa  yaitu  masih  kuranya  sumber  daya  manuisa  (SDM)  yang  dapat  membantu  Puskesmas  Belawan Sicanang dan para kader pada saat pemberian bantuan.
Pada  indikator  dinamisme,  masih  belum  optimal  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  dan pemahaman  masyarakat  yang  berpengaruh  terhadap  partisipasi  masyarakat  untuk  mengikuti  program bantuan  ini.  Pada  indikator  tujuan  jelas,  sudah  cukup  baik  ditunjukkan  dengan  para  stakeholder mengetahui tujuan dari kegiatan ini, dan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan adanya bukti kegiatan yang dilaksanakanm dan adanya kegiatan sosialisasi pangan beragam, bergizi, sehat, dan aman (B2SA). Pada  indikator  organisasi  sederhana,  pelaksanaan  koordinasi  sudah  cukup  baik.  Ditunjukkan  dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan sederhana yang akan mempermudah koordinasi.
Pada indikator wewenang dan tanggung jawab, koordinasi sudah terjalin cukup baik, karena para pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan surat kerja sama resmi dari Dinas Ketahanan Pangan  Kota  Medan.    Pada  indikator  komunikasi  yang  efektif,  koordinasi  sudah  berjalan  cukup  baik. Terlihat  dengan  adanya  kegiatan  yang  akan  membangun  komunikasi  lebih  dalam  dengan  masyarakat, adanya  website  Sistem  Informasi  Ketahana  Pangan  (SIKAP)  Kota  Medan  yang  menyediakan  informasi terkait  bahan  pangan  di  Kota  Medan  dan  adanya  layanan  pengaduan  masyarakat  yang  dipergunakan untuk  masyarakat  yang  memiliki  keluhan  atau  masalah  terkait  informasi  pangan.  Pada  indikator kepemimpinan  dan  supervisi  yang  efektif,  koordinasi  sudah  berjalan  cukup  baik.  Para  stakeholder melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sebagai kepala koordinator  sudah  memberikan  perintah  dan  instruksi  kepada  kelurahan  dan  puskesmas  agar melaksanakan  tugasnya  sehingga  tujuan  dari  koordinasi  dalam  mengatasi  masalah  rawan  pangan  di Kelurahan Belawan Bahari dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Moekijat. 1994. Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis. Bandung:  Mandar Maju. Pane, Syafira Mulia Sari. 2022. Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dalam Mengatasi Rawan Pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan. Medan: USU.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  anatara Pemerintaham, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatof, Kualitatof dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.