## PENGANTAR REKSA DANA SYARIAH
(INTRODUCTION OF ISLAMIC MUTUAL FUND)
Oleh: Alvien Septian Haerisma. 1

## Abstrak
Lembaga  keuangan  reksa  dana syariah  di  Indonesia  menunjukkan  nilai positif  dalam  perkembangannya.  Hal  ini  ditandai  adanya  regulasi  yang mendukung,  target  pasar  yang  besar,  kompetisi  yang  sehat  sehingga perkembangan  reksa  dana  syariah  makin  meningkat.  Reksa  dana  syariah dalam pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Proses  ini tidak  menginvestasikan  pada  saham-saham  atau  obligasi  dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam.

## A. Pendahuluan
Di  tengah  carut-marutnya perekonomian  nasional,  negeri  ini kembali  didera  oleh  kendala  sosial  politik  global  yang  menghambat setiap  upaya  pemulihan  ekonomi.  Isu  perang  melawan  teroris,  aksi anarkis  yang  dilakukan  oleh  kalangan  oknum  masyarakat  dan  flu burung,  dan lain-lain,  yang  akhirnya  mau  tidak  mau  telah  melahirkan travel brand bagi turis asing merupakan ancaman serius terhadap devisa negara ataupun juga peningkatan indeks country risk Indonesia. 2 Belum lagi  usai,  isu  serangan  Amerika  dan  Inggris  mulai  mengintip  untuk memperbesar ketidakpercayaan atas kondisi makro yang kondusif untuk pemulihan  ekonomi  tanah  air,  padahal  di sudut  lain  globalisasi  telah dimulai.  Hal  ini  tersebut  ditandai  dengan  semakin  kencangnya  kuku liberalisasi  ekonomi  negara  maju  ditancapkan  menuju  era  pasar  bebas (cross border market) melalui prinsip-prinsip kapitalisme.
Sebuah  sistem  kapitalisme tak  akan  bisa  terlepas  dari  latar belakang  kehidupan  dan  cara  pandang  hidup  masyarakat Barat  dimana
1 Penulis sebagai staf pengajar di fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2 Yanuar  Rizky,  “State  of  The  Art  Globalisasi  Pasar  Modal  dan  Akuntabilitas  Produk Syariah  melalui Dual  System”, Makalah  disampaikan pada  Seminar  Nasional  Ekonomi Islam,  diselenggarakan  Forum  Silaturahmi  Studi  Ekonomi  Islam  (FoSSEI)  di  Institute Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 15 Februari 2003, hal. 1.
sistem  ini  lahir  dan  berkembang.  Kapitalisme  dijalankan  sebagai stimulasi  likuiditas  bursa  efek  yang  dapat  diakses  secara  mudah  dari negara  manapun,  untuk  kepentingan  mempertemukan  pemodal  dalam satu pasar modal yang wajar, teratur dan efisien.
Reksa dana  merupakan  kumpulan  saham-saham,  obligasi- obligasi  atau  sekuritas lainnya  yang  dimiliki  oleh  sekelompok  pemodal dan  dikelola oleh  perusahana  investasi  profesional.  Dana  yang diinvestasikan pada reksadana dari pemodal akan disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya untuk menciptakan kekuatan membeli yang jauh lebih besar dibanding mereka melakukan investasi sendiri. 3

## B. Reksa Dana Syariah
1. Pengertian Dalam  Fatwa  DSN  MUI  No:  20/DSN-MUI/IX/2000 disebutkan  bahwa reksa  dana  syariah adalah  reksa  dana  yang beroperasi  menurut  ketentuan  dan  prinsip  syariat  Islam,  baik dalam bentuk  akad  antara  pemodal  sebagai  pemilik  harta  (sahab  al- mal/rabb  al-mal)  dengan  manajer  investasi  sebagai  wakil sahib  al- mal, maupun  antara  manajer  investasi  sebagai  wakil sahib  al-mal dengan pengguna investasi. 4
Dalam pengertian lain, reksa dana syariah adalah reksa dana yang  pengelolaan  dan  kebijakan  investasinya  mengacu  pada  syariat Islam,  misalnya  tidak  menginvestasikan  pada  saham-saham  atau obligasi  dari  perusahaan  yang  pengelolaan  atau  produknya bertentangan dengan syariat Islam.
Menurut  Iyuk Wahyudi,  perbedaan  reksa  dana  syariah dengan  reksa  dana  konvensional    adalah  pada  dua  tahapan  proses yang harus  dilalui, yaitu:
a. Proses screening, yaitu  filterisasi  atas  instrumen  investasi berdasarkan pedoman syariah.
b. Proses cleansing, yaitu  untuk membersihkan  pendapatan  yang dianggap diperoleh dari  kegiatan  yang haram menurut pedoman syariah.
3 Sunariyah, Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal, Edisi  Kedua,  (Jakarta:  YKPN,  2000), hal. 210.
4 Tim Penulis  Dewan  Syariah  Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi kedua, (Jakata: PT. Intermasa, 2003).
Menurut  M.  Antonio  Syafi’i,  kegiatan  reksa  dana konvensional  yang  ada  sekarang  masih  banyak  mengandung  unsur- unsur  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah  Islam,  baik  dari  segi  akad, sasaran  investasi,  teknis  investasi,  pendapatan,  maupun  dalam  hal pembagian  keuntungan.  Untuk  itu  keberadaan  reksa  dana  syariah yang  mengikuti  prinsip- prinsip  syariah  dalam  mu’amalah  maliyah, memang  sangat  diperlukan.  Adanya  reksa  dana  syariah  merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalat dan  memakan  harta  dengan  cara  batil.  Di  samping  itu,  reksa  dana syariah  menyediakan  sarana  bagi  umat  Islam  untuk  berpartisipasi dalam  pembangunan  nasional  melalui  investasi  yang  sesuai  dengan syariah Islam.
Pengalaman  di  negara-negara  muslim  menunjukkan  bahwa, reksa  dana  syariah  memberikan  keuntungan  yang  lebih  baik dibandingkan  reksa  dana  konvensional  bahkan  di  antaranya  telah berhasil  mengangkat  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Namun, yang  terpenting  dari  pengalaman  beberapa  negara  yang  sudah memiliki reksa dana syariah adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang membuat daftar instrumen dan jenis usaha yang boleh dimasuki  reksa  dana  syariah,  maka  hal  ini  memaksa  emiten untuk mengikuti  etika  bisnis  Islami,  misalnya  transparansi,  produk  halal, tidak mengganggu lingkungan, tidak spekulasi, dan lain-lain.
Reksa dana syariah di Indonesia yang banyak diterbitkan saat ini  adalah  reksa  dana  terbuka  yang  berbentuk  Kontrak  Investasi Kolektif  (KIK),  seperti:  PNM  Syariah,  Danareksa  Syariah Berimbang, Rifan Syariah, dan reksa dana Amanah Syariah.
Dalam  reksa  dana  syariah,  manajer  investasi  dan  bank kustodian mengadakan akad menurut UU Pasar Modal yang disebut sebagai  Kontrak  Investasi  Kolektif.  Dalam  akad  KIK  tersebut manajer  investasi  dan  bank  kustodian  mengikat  diri  untuk kepentingan  masyarakat  pemodal  guna  membuka  wadah  di  mana masyarakat pemodal dapat menempatkan dananya dalam reksa dana dan  memperoleh  unit  penyertaan.  Dana  tersebut  akan  ditempatkan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sesuai dengan amanah yang  dicantumkan  dalam  akad.  Dana  (dan  portofolio  efek)  yang merupakan  harta  bersama  milik  pemodal  reksa  dana,  atau  lazim
disebut  pemegang  unit  penyertaan,  akan  disimpan oleh  bank kustodian. Dalam kegiatan operasi reksa dana, bank kustodian akan menerima instruksi  dari  manajer  investasi  untuk  menyelesaikan kegiatan investasi yang diputuskan oleh manajer investasi.
Jadi,  hal  penting  dalam  reksa  dan  syariah  adalah  masalah akad.  Karena,  walaupun  pertimbangan  praktis  para  pemodal  tidak mendatangkan  KIK  secara  langsung,  tetapi  karena  sebelum mengadakan  investasi  di  reksa  dana para  pemodal  wajib  membaca prospektus serta menandatangani formulir permohonan keikutsertaan dalam reksa dana maka hal ini dapat dianggap bahwa para pemodal terikat dalam akad.

## 2. Reksa Dana Perspektif Syariah
Reksa  dana  selama  ini  dipandang  sebagai  lembaga dan  cara berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksa dana adalah  masuk  dalam  kerangka muamalat  dalam  Islam.  Menurut hukum Islam, pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan  selama  tidak  bertentangan  dengan  syariah. 5 Berkenaan dengan  pembolehan  tersebut  di  atas,  pada  bagian  ini  akan disampaikan  beberapa  hukum  Islam  yang  diambil  dari Al- Qur’an, Hadits  maupun  pendapat Ulama  Jumhur  serta  kaidah  fiqh  yang relevan dengan pokok masalah.
Dalam  melakukan  transaksi  bisnis,  hal  terpenting  di  dalam hukum  Islam  (muamalat)  adalah  akad.  Al- Qur’an  dengan  teg as mengatur tata cara atau menentukan prinsip berakad, di antaranya:
 “ …  dan  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba…”. 6
 “ Hai  orang-orang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama  suka  di  antara kamu….” 7
5 Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islami, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 187.
6 QS. Al-Baqarah(2): 275.
7 QS. An-Nisa (4): 29.
 “Hai orang -orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu…” 8
 “….  Kamu  tidak  (boleh)  menganiaya  dan  tidak  (pula) dianiaya”. 9
Berikut,  Rasulullah  saw.  memberikan  acuan  bagi  umatnya dalam melakukan transaksi atau akad sebagai berikut:
“Perdamaian  dapat  dilakukan  di  antara  kaum  muslimin,  kecuali perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan yang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan yang  halal  atau menghalalkan yang haram”. 10
“ Tidak  boleh  membahayakan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula membahayakan orang lain”. 11
Sedangkan asas  atau kaidah fiqih  yang penting untuk pokok masalah ini adalah:
“Pada  dasarnya  segala  bentuk  mu’amalat  boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”. 12
Kaidah tersebut mengandung makna bahwa seluruh kegiatan mu’amalat dianggap  boleh,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan yang menyatakan pengharaman dengan nas dari  Al- Qur’an maupun Sunnah.  Asal mu’amalat tersebut  dapat  dijadikan  sarana  untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.
Selanjutnya, kunci utama dari prinsip ekonomi  Islam adalah diharamkannya  riba, maisir dan garar. Oleh  karena  itu,  dalam prinsip  ekonomi  Islam,  lembaga  keuangan  yang  mengikuti  syariah Islam  hanya  dapat  memperoleh  penghasilan  investasi  dari peningkatan  nilai,  bagi  hasil  atau  imbalan  jasa.  Perusahaan  yang sahamnya  dapat  dibeli  oleh  lembaga  keuangan  syariah  seperi  reksa dana  syariah  hanyalah  perusahaan  yang  jenis  dan  ruang  lingkup kegiatannya  sesuai  dengan  prinsip  syariah  Islam.  Oleh  karena  itu bank  umum  dan  perusahaan  yang  membuat  atau  mendistribusikan
8 QS. Al-Maidah(5): 1
9 QS. Al-Baqarah(2): 279.
10 HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf
11 HR. Ibnu Majah dari ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya.
12 H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 52.
barang atau jasa yang haram, tidak termasuk daftar perusahaan yang mengikuti ajaran Islam.

## 3. Model Reksa Dana Syariah
Instrument terpenting  dalam  reksa  dana  adalah  prokpektus investasi.  Melalui  inilah  manajer  investasi  berpatokan  guna mengambil  keputusan  dalam  reksa  dana  tersebut.  Menurut Pontjowinoto  dalam  artikelnya  menulis  model-model  reksa  dana yang dikembangkan menjadi: 13
a. Reksa  dana  pendapatan  tetap  tanpa  unsur  saham  artinya  reksa dana mengambil strategi investasi dengan tujuan mempertahankan  nilai  awal  modal  dan  mendapat  pendapatan yang tetap. b. Reksa  dana  pendapatan  tetap-dengan  unsur  saham,  yaitu  reksa dana  yang  apabila  dalam  alokasi  investasi  ditentukan  sekurang- kurangnya  80%  dari  nilai  aktivanya  diinvestasikan  dalam  efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang juga.
c. Reksa  dana  saham,  yakni  reksa  dana  ini  disebut  juga  dengan reksa dana jenis ekuitas.
d. Reksa  dana  campuran  dapat  dikatakan  reksa  dana  bebas  dalam menentukan  alokasi  asset  sehingga  sewaktu-waktu  mempunyai portofolio  investasi  dengan  mayoritas  saham  dan  bisa  juga obligasi.

## 4. Mekanisme Operasional Reksa Dana Syariah
Mekanisme  operasional  dalam  reksa  dana  syariah  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  antara  pemodal  dengan  manajer investasi dan antara manajer investasi dengan pengguna investasi.
Mekanisme  operasional  antara  pemodal  dengan  manajer investasi  dilakukan  dengan  sistem wakalah. Karakteristik sistem wakalah adalah:
a. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah.
13 Pontjowinoto, “Investasi dalam Reksa Dana Syariah, Makalh Dialog Ekonomi Syariah, Yogyakarta, Agustus 1997, hlm. 8-7.
b. Dengan  akad  wakalah,  pemodal  memberikan  mandat  kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan  pemodal,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum dalam prospektus. c. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah.
d. Pemodal  menanggung  risiko  yang  berkaitan  dalam  reksa  dana syariah.
e. Pemodal  berhak  untuk  sewaktu-waktu  menambah  atau  menarik kembali  penyertaannya  dalam  reksa  dana  syariah  melalui manajer investasi.
f. Pemodal  berhak  atas  bagi  hasil  investasi  sampai  saat  ditariknya kembali penyertaan tersebut.
g. Pemodal  yang  telah  memberikan dananya  akan  mendapatkan jaminan  bahwa  seluruh  dananya  akan  disimpan,  dijaga,  dan diawasi oleh bank kustodian.
h. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa D ana Syari’ah.
Sedangkan  mekanisme  operasional  antara  manajer  investasi dan  pengguna  investasi  dilakukan  dengan  sistem mudarabah. Karakteristik sistem mudarabah adalah:
a. Pembagian  keuntungan  antara  pemodal  (sahibul  mal)  yang diwakili  oleh  Manajer  investasi  dan  pengguna  investasi berdasarkan  pad  aproporsi  yang  telah  disepakati  kedua  belah pihak  melalui  manajer  investasi  sebagai  wakil  dan  tidak  ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
b. Pemodal  hanya  menanggung  resiko  sebesar  dana  yang telah diberikan.
c. Manajer  investasi  sebagai  wakil  tidak  menanggung  risiko kerugian  atas  investasi  yang  dilakukannya  sepanjang  bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrit).
5. Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi Jenis dan Instrumen Investasi (Pasal 7 Fatwa DSN No. 20/2000)
Investasi  hanya  dapat  dilakukan  pada  instrumen  keuangan yang  sesuai  dengan  Syari’ah  Islam.  Instrumen  keu angan  yang dimaksud meliputi:
a. Instrumen  saham  yang  sudah  melalui  penawaran  umum  dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha.
b. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah.
c. Surat  hutang jangka  panjang  dan  jangka  pendek  yang  sesuai dengan prinsip syariah.
Jenis Usaha Emiten (Pasal 8 Fatwa DSN No. 20/2000)
Investasi  hanya  dapat  dilakukan  pada  efek-efek  yang diterbitkan  oleh  pihak  (emiten)  yang  jenis  kegiatan  usahanya  tidak bertentangan  dengan  syariah  Islam.  Jenis  kegiatan  usaha  yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain:
a. Usaha  perjudian  dan  permainan  yang  tergolong judi  atau perdagangan yang dilarang.
b. Usaha  lembaga  keuangan  konvensional  (ribawi),  termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang  ataupun  jasa  yang  merusak  moral  dan  bersifat mudarat. Berdasarkan  ketentuan di  atas,  maka  perusahaan  yang kegiatan  dan  hasil  usaha  utamanya  sesuai  syariah  Islam  namun memiliki  anak  perusahaan  yang kegiatan dan  hasil  usaha  utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan  syariah  Islam.  Tetapi  bagi  perusahaan  yang  kegiatan  dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam namun mayoritas sahamnya  dimiliki  oleh  suatu  perusahaan  yang  kegiatan  dan  hasil usaha  utamanya  tidak  sesuai  dengan  syariah  Islam  dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah Islam.
Jenis Transaksi yang Dilarang (Pasal 9 Fatwa DSN No. 20/2000) Pemilihan  dan  pelaksanaan  transaksi  investasi  harus dilaksanakan  menurut  prinsip  kehati-hatian  (ihtiyat/prudential management),  serta  tidak  diperbolehkan  melakukan  spekulasi  yang di dalamnya mengandung unsur gharar. Tindakan-tindakan tersebut meliputi:
a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu.
b. Bai’  al - ma’dum, yaitu  melakukan  penjualan  atas  barang  yang belum dimiliki (short selling).
c. Insider  trading, yaitu  menyebarluaskan  informasi  yang menyesatkan  atau  memakai  informasi  orang  dalam  untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
d. Melakukan investasi  pada  perusahaan  yang  pada  saat  transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan daripada modalnya.

## 6. Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi
Hasil  investasi  yang  diterima  dalam  harta  bersama  milik pemodal  dalam  Reksa  Dana  Syariah  dibagikan  secara  proporsional kepada  para  pemodal.  Hasil  investasi  yang  dibagikan  harus  bersih dari  unsur  non  halal,  sehingga  manajer  investasi  harus  melakukan pemisahan  bagian  pendapatan  yang  mengandung  unsur  non-halal dari  pendapatan  yang  diyakini  halal  (tarfiq  al-halal  min  al-haram). Oleh karena itu, penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang  tidak  dapat  dihindarkan  akan  dibersihkan  melalui  proses cleansing.
Penghasilan  investasi  yang  dapat  diterima  oleh  reksa  dana syariah adalah:
a. Dari saham dapat berupa:
1) Dividend yang  merupakan  bagi  hasil  atas  keuntungan  yang dibagikan dari laba  yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
2) Rights yang  merupakan  hak  untuk  memesan  efek  lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
3) Capital  gain yang  merupakan  keuntungan  yang  diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.
b. Dari obligasi yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
c. Dari  surat  berharga  pasar  uang  yang  sesuai  dengan  syariah berupa bagi hasil yang diterima dari investor.
d. Dari  deposito  dapat  berupa  bagi  hasil  yang  diterima  dari  bank- bank Syariah.
Perhitungan  hasil  investasi yang  dapat  diterima  oleh reksa dana  syariah  dan  hasil  investasi  yang  harus  dipisahkan  dilakukan oleh  bank  kustodian dan  setidak-tidaknya  setiap  tiga  bulan dilaporkan  kepada  manajer  investasi  untuk  kemudian  disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.
Hasil  investasi  harus  dipisahkan  dari  yang  berasal  dari  non- halal.  Dana  ini  digunakan  untuk  kemaslahatan  umat  yang penggunaannya akan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan  secara  transparan.  Penggunaan  dana cleansing misalnya hanya  dapat  digunakan  untuk:  (1)  santunan  anak  yatim  dan  fakir miskin,  (2)  pembangunan  sarana  umum,  atau  (3)  musibah kemanusiaan.

## 7. Peran Manajer Investasi dan Dewan pengawas Syariah
Pihak  penting  dalam  sistem  reksa  dana  adalah  manajer investasi. Namun  apabila  reksa  dana  yang  dioperasionalnya  adalah reksa dana syariah, maka pihak pentingnya adalah manajer investasi dan  dewan  pengawas  syariah. 14 Bagaimana  peran  penting  dari  dua pihak  yang  terlibat  dalam  mekanisme  dan  operasional  reksa  dana syariah?  Berikut  ini  akan  diuraikan  tentang  peran  masing-masing pihak tersebut sebagai berikut:
a. Peranan Manajer Investasi
Pada  hakikatnya,  produk  yang  diberikan  oleh  manajer investasi  dalam  reksa  dana  adalah  produk  jasa  pengelolaan modal  atau  harta/aset  milik  bersama  para  pemodal  reksa  dana dalam  bentuk  portofolio  investasi.  Di  samping  itu  juga menghimbau  pemodal  untuk  ikut  dalam  reksa  dana  yang dikelolanya, manajer investasi tidak boleh memberikan janji apa pun  mengenai  hasil  investasi  reksa  dana  tersebut.  Oleh  karena itu,  tepat  untuk  dikatakan,  bahwa  jasa  yang  diberikan  oleh manajer investasi adalah jasa “kepercayaan”, sehingga untuk itu manajer  investasi  baru  berperan  sedemikian  rupa  agar  dapat memperoleh kepercayaan dari pemodal dan terus menjaganya.
14 Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islami, Op.cit, hlm. 191.
Sehubungan  dengan  itu,  maka  peran  manajer  investasi dalam reksa dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu: 1) Peran pengelolaan investasi
2) Peran promosi pemasaran 3) Jasa pelayanan informasi dan nasehat investasi 4) Pelayanan penjualan dan penunjukkan agen penjualan 5) Peran menghimpun dana promotor dan penjaga likuiditas Dengan  demikian  dapat  dipahami,  bahwa  peran  manajer investasi akan sangat menentukan tingkat optimalisasi operasional reksa dana.
b. Peran Dewan Pengawas Syariah
Seperti  halnya  dengan  lembaga  keuangan  syariah,  reksa dana di dalam operasinya melibatkan dewan yang disebut dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah adalah dewan ulama dan  ahli  agama  yang  memahami  hukum  ekonomi  Islam (syariah),  yaitu penerapan sistem nilai dan etika Islam ke dalam prinsip  ekonomi  berdasarkan Al- Qur’an  dan  Sunnah  Nabi Muhammad SAW.  Oleh  karena  itu,  menurut  prinsip  ekonomi Islam,  lembaga  keuangan  yang  mengikuti  syariah  Islam  hanya dapat  memperoleh  penghasilan  investasi  dari  peningkatan  nilai bagi hasil atau imbalan jasa (fee base income). Pengelolaan  reksa  dana  syariah  adalah  berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dengan mempertimbangkan  pedoman  investasi  yang  sesuai  dengan syariah  Islam  menurut  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan Syariah  Nasional  MUI  No:  20/DSN-MUI/IX/2000.  Keputusan tertinggi  dalam  hal  keabsahan  produk  adalah  Dewan  Pengawas
Syariah  yang  beranggotakan  beberapa  alim  ulama  dan  ahli ekonom  syariah  yang  direkomendasikan  oleh  Dewan  Syariah Nasional MUI. Dengan begitu proses di dalam akan terus diikuti perkembangannya  agar  tidak  keluar  dari  jalur  syariah  yang menjadi prinsip  investasinya.  Dengan  demikian,  dewan pengawas  syariah  akan  menerbitkan  fatwa  mengenai  jenis-jenis investasi  yang sesuai dengan syariah  Islam. Dalam hal investasi pada  pasar  modal  di  Indonesia,  dewan  pengawas  syariah  hanya akan menerbitkan fatwa mengenai jenis obligasi serta perusahaan
(emiten)  yang  sahamnya  dapat  dibeli  oleh  reksa  dana  syariah. Dewan  pengawas  syariah  tidak  menentukan  obligasi  dan  saham mana yang harus dibeli dan juga tidak menentukan jumlah yang dapat atau harus dibeli.

## 8. Masalah yang Terkait dengan Reksa Dana Syariah
Operasionalisasi  reksadana  syariah  tidak  terlepas  dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Kalau dicermati masalah- masalah pokok yang berkaitan dengan reksadana syariah meliputi: a. Kelembagaan
Reksadana  syariah  dapat  ditangani  oleh  sebuah  lembaga keuangan  yang  berbentuk  badan  hukum  yang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Badan  hukum yang  telah  diatur  oleh  UU  Pasar  Modal  dalam  hal  ini  adalah manajer  investasi.  Lembaga  badan  hukum  seperti  itu  memang belum  dikenal  selama  ini  dalam  peristilahan  fiqih  klasik.  Tetapi badan  hukum  tersebut  tidak  bebas  dari  hukum taklifi, karena pada  hakekatnya  badan  hukum  tersebut  merupakan  gabungan dari  para  pemegang  saham  yang  masing-masing  terkena taklif.
Oleh  karena  itu  lembaga  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai syakhsiyyah  hukmiyyah yang  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan  reksa dana  syariah.  Sedangkan  para  pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil.
b. Hubungan Investor dengan Lembaga Hubungan  antara  investor  dengan  lembaga  akan  diikat dengan  akad.  Berkaitan  dengan  hal  ini  ada  beberapa  alasan,  di antaranya: 1) Akad  antara  investor  dengan  lembaga  hendaknya  dilakukan dengan sistem mudharabah/qirad. Dengan demikian mudharabah/qirad disepakati  bolehnya  dalam  syariah  oleh empat mazhab fiqih Islam.
2) Saham  reksa dana  syariah  dapat  diperjualbelikan.  Ayat  Al-
Qur’an  mengatakan  bahwa  prakti k  jual  beli  dihalalkan  oleh
Allah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan, “ Jika salah seorang  dari  yang  berkongsi  membeli  bagian  (saham)
temannya  dalam  pengkongsian,  hukumnya  boleh,  karena  ia membeli hak milik orang lain.
3) Bahwa saham itu merupakan harta (mal) milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan.
4) Bahwa  tidak  adanya  unsur  penipuan  (gharar)  karena  nilai saham  jelas.  Semua  saham  yang  dikeluarkan  reksa dana tercatat  dalam  administrasi  yang  rapi  dan  penyebutan  harga harus dilakukan dengan jelas.
c. Kegiatan Investasi Reksa Dana
Di dalam melakukan kegiatan investasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi, yaitu: 1) Dalam  kegiatan  investasi  reksa dana syariah  manajer investasi  dapat  melakukan  apa  saja  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  syariah.  Di  antara  investasi  tidak  halal yang  tidak  boleh  dilakukan  adalah  investasi  dalam  bidang perjudian,  pelacuran,  pornografi,  makanan  dan  minuman yang  haram,  lembaga  keuangan  ribawi,  dan  lain-lain  yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. 2) Akad yang dilakukan oleh reksa dana syariah dengan emiten dapat dilakukan dengan akad mudarabah atau jual beli.
d. Mekanisme Transaksi
Mekanisme  transaksi  di  dalam  investasi  melalui  reksa dana  syariah  harus  memperhatikan  hal-hal  yang  tidak bertentangan  dengan  syariah  Islam,  di  antaranya  tidak diperbolehkan  melakukan  tindakan  spekulasi,  yang  di  dalamnya mengandung  unsur gharar, seperti najsy,  ihtikar, dan  tindakan spekulasi lainnya.

## C. Kesimpulan
Reksa dana adalah salah satu produk investasi yang belum tergali secara  optimal  potensinya.  Produk  yang  mempunyai  kemampuan mengangkat  perekonomian  rakyat  kecil  ini  masih  merupakan  barang mewah  bagi  sebagian  besar  rakyat  Indonesia.  Reksa dana  sebagai  unit- unit  investasi  yang  dikeluarkan  oleh  pengelola  dana  (fund  manager). Unit  ini  sepertinya  penggabungan dari  saham-saham  atau  instrumen investasi lainnya yang dimiliki fund manager, yang dibeli dari hasil dana
yang  dikumpulkan  dari  ratusan,  atau  ribuan  investor.  Dengan  cara  ini nilai serta return dari investasi gabungan ini akan meningkat.
Dalam  fatwa  DSN  MUI  No:  20/DSN-MUI/IX/2000  disebutkan bahwa reksa  dana  syariah adalah  reksa  dana  yang  beroperasi  menurut ketentuan  dan  prinsip  syariat  Islam,  baik  dalam  bentuk  akad  antara pemodal  sebagai  pemilik  harta  (sahib  al-mal/rabb  al-mal)  dengan manajer  investasi  sebagai  wakil sahib  al-mal, maupun  antara  manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi.
Oleh karena itu, dalam konteks Islamic Mutual Fund bukan saja memberikan  sebuah  kesempatan dalam  berinvestasi,  namun  juga menjalankan roda-roda perekonomian umat khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Gemala,  dkk.  2005. Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia. Jakarta: PRENADA MEDIA.
Firdaus,  muhammad  dkk.  (peny.).  2005. Briefcase  Book  Edukasi Profesional  Syariah  Investasi  Halal  di  Reksadana  Syariah. Jakarta: Renaisan.
H.A.  Djazuli, 2006. Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah Hukum  Islam dalam  Menyelesaikan  Masalah-masalah  yang  Praktis. Jakarta: kencana.
Iggi,  H.  Achsien.  2000. Investasi  Syariah  di  Pasar  Modal:  Menggagas Konsep  dan  Praktek  Manajemen  Portofolio  Syariah. Jakarta: Gramedia.
Muhammad.  2000. Lembaga-lembaga  Keuangan  Umat  Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.
Muhammad. 2004. Dasar-dasar Keuangan Islam. Yogyakarta: Ekonisia.
Pontjowinoto.  “ Investasi  dalam  Reksa  Dana  Syariah”, Makalah  Dialog Ekonomi Syariah, Yogyakarta, Agustus 1997.
Sholahuddin, M. 2006. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
Tim Penulis Dewan Syariah Nasional-MUI. 2003. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Intermasa.
Tamanni,  Luqyan. “Memberdayakan  umat  Lewat  Reksadana  Syariah”, dikutip dari http://www.tazkiaonline.com.
Yanuar,  Rizky. “State  of  The  Art  Globalisasi  Pasar  Modal  dan
Akuntabilitas  Produk  Syariah  melalui  Dua l  System”. Makalah disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam,
diselenggarakan  Forum  Silaturahmi  Studi  Ekonomi  Islam  (FoSSEI) di Institute Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 15 Februari 2003.