## PROSES PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UU No. 30 TAHUN 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST)
Astri Maretta astrimaretta92@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
M. Hudi Asrori m.hudi.asrori.s@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aimed to describe the annulment of International Arbitration Award, especially between Pertamina and Karaha Bodas Company’s Case, also the legal consequences of the annulment. This study is a prespective normative and empirical law research. The approach is judicial and empirical judicial. The legal substance that is use in this research are the primary and secondary legal materials. The techniques to this research is by doing a research to PT. Pertamina (Persero) through searches of legislation and literature related to this research.. The approach is qualitative and case approach. The results are, first, the annulment of International Arbital Award on the case of Pertamina and Karaha Bodas is not following the applicable arbitration Law No. 30 of 1999. Second, the annulment is not granted by the Supreme Court so Pertamina require to implement the contents of international arbitration award.
Keywords: Arbitration, Arbitration Award, Annulment of Arbitration.

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan mengenai kesesuaian pelaksanaan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional dalam kasus Pertamina dengan Karaha Bodas, serta akibat hukum dari pembatalan sebuah putusan arbitrase internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dengan melakukan penelitian di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) serta melalui penelusuran peraturan perundang-undangan serta literatur yang berhubungan dengan artikel ini. Hasil dari penelitian ini, Pertama, proses pembatalan putusan arbitrase internasional dalam kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company belum mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 30 Tahun
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, pembatalan putusan arbitrase yang ditolak adalah kembali pulihnya kekuatan eksekuatur dari putusan arbitrase internasional tersebut dan mengharuskan Pertamina untuk melaksanakan isi dari putusan arbitrase internasional tersebut.
Kata Kunci: Arbitrase, Putusan Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase

## A. Pendahuluan
Memasuki era globalisasi yang memiliki mobilitas tinggi, bukan tidak mungkin para pelaku bisnis menemui masalah yang mengakibatkan perbedaan pendapat dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Masalah yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban atas perjanjian yang mereka buat bersama, sehingga mengakibatkan hak
dan kewajiban mereka tidak terpenuhi dengan maksimal. Beberapa kemungkinan mengapa perjanjian para pelaku usaha tidak mencapai suatu prestasi, antara lain adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan, adanya keadaan yang tidak terduga, selain itu adanya larangan oleh hukum yang mengakibatkan batal  demi hukum (Munir  Fuady, 2 0 0 2 : 1 7 - 1 8 ) . Perselisihan tersebut seringkali mengenai cara melaksanakan klausula- klausula kontrak, apa
saja isi kontrak ataupun disebabkan hal lainnya di luar yang diatur dalam kontrak (Erika Kusumawati, dkk, 2013:54). Hal ini menyebabkan timbulnya sengketa bisnis bagi para pelaku usaha. Sengketa merupakan suatu kondisi dimana siapapun tak menginginkannya, tetapi ada baiknya setiap subjek hukum menghindari maupun mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan sengketa tersebut terjadi (Priyatna Abdurrasyid, 2011:4).
Bagi dunia  bisnis, terutama   yang  berskala nasional dan internasional, mengajukan sengketa ke pengadilan tidak menjadi pilihan populer. Hal ini disebabkan lembaga peradilan yang ada saat ini dipandang kurang mampu untuk menjamin terselesaikannya masalah yang disengketakan, karena sedemikian banyak masalah harus diselesaikan oleh pihak pengadilan sehingga para pihak harus menunggu giliran dan ditambah lagi dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, tenaga hakim yang ahli dalam bidang perdagangan dan bisnis masih kurang, sehingga prosedurnya semakin sulit dan biaya yang dikeluarkan juga semakin mahal. Oleh karena itu, para pihak lebih suka menggunakan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum/non-litigasi untuk menyelesaikan perkaranya, baik dengan cara mediasi, negosiasi, konsiliasi ataupun arbitrase.
Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif lembaga penyelesaian sengketa di bidang bisnis sangat diperlukan. Di Indonesia, kedudukan arbitrase diperkuat dengan lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-undang Arbitrase). Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Hal penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan (judicial settlement) menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Arbitor bertindak senagai “hakim” dalam arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani (Stephen J, Law, 1987:347). Menurut Susanti Adi Nugroho, alasan-alasan pemilihan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diantaranya karena sifat arbitrase yang rahasia, prosedur yang lebih cepat dan sederhana, dan putusan arbitrase yang bersifat final and binding.
Sifat putusan yang final and binding, merupakan alasan mengapa para pelaku bisnis internasional memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketa karena dengan tidak terbukanya peluang banding dan kasasi maka kepastian hukum
telah nampak jelas dalam putusan. Pelaksanaan putusan arbitrase oleh para pihak harus dipandang sebagai konsekuensi dipilihnya arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya, para pihaklah yang memilih hakimnya sendiri, bahkan terhadap pilihan hukumnya, maka pelaksanaan dari putusan arbitrase pun secara sadar merupakan kebutuhan dari para pihak itu sendiri. Karena itikad baik para pihak untuk melaksanakan isi putusan arbitrase merupakan faktor utama dalam penyelesaian sengketa bisnisnya. Namun dalam prakteknya bila tidak ada keinginan secara sukarela untuk melaksanakan hasil putusan, maka masalah eksekusi putusan arbitrase tersebut akan menjadi urusan yang rumit.
Pelaksanaan putusan arbitrase internasional sangatlah rumit, karena tidak hanya tinggal melaksanakan putusannya begitu saja seperti halnya terhadap putusan dari pengadilan konvensional ataupun terhadap putusan arbitrase domestik. Kemampuan  untuk  dapat  dieksekuaturnya suatu putusan arbitrase internasional haruslah memenuhi berbagai macam persyaratan terlebih dahulu, seperti harus mendaftarkannya ke pengadilan negeri, agar putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilaksanakan. Bahkan seringkali jika salah satu pihak merasa dirugikan dengan putusan arbitrase tersebut, mereka mengajukan pembatalan putusan arbitrase tersebut agar tidak bisa dijalankan. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya akan disebut dengan Undang-undang Arbitrase) tidak menyatakan secara jelas apakah pembatalan putusan arbitrase berlaku umum untuk semua jenis putusan arbitrase, termasuk arbitrase internasional. Unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dimohonkan pembatalan diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase.
Penulisan hukum ini lebih lanjut akan membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional, lebih khusus mengenai perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST jo. No. 01/Banding/Wasit-Int/2002 jo. No. 444 PK/ Pdt/2007 antara PT. Pertamina (Persero) dengan Karaha Bodas Company. Kasus tersebut berawal dari sengketa bisnis antara Pertamina dengan Karaha Bodas yang diselesaikan melalui arbitrase di Jenewa, Swiss dengan menggunakan hukum Indonesia. Pertamina mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional tersebut dikarenakan menurut Pertamina putusan tersebut telah melanggar hukum Indonesia dan ketertiban umum di Indonesia sehingga pelaksanaannya tidak dapat dijalankan di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibahas mengenai kesesuaian pembatalan putusan arbitrase internasional berdasarkan Undang- undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beserta akibat hukum nya dalam kasus antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company.

## B. `Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen serta bahan pustaka.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.    Kasus Posisi
Arbitrase antara Pertamina dengan Karaha Bodas timbul karena adanya pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas (selanjutnya akan disebut dengan PLTP) Karaha, yang merupakan proyek pengembangan listrik tenaga panas bumi 400 Mega Watt (MW) dengan dua kontrak kerja sama antara Pertamina dengan Karaha Bodas, yaitu kontrak Joint Operation Contract (selanjutnya akan disebut dengan JOC), yang menentukan bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk pengurusan operasi Proyek PLTP dan Karaha Bodas akan bertindak sebagai kontraktor yang berkewajiban   untuk mengembangkan energi geotermal serta untuk membangun dan menjalankan fasilitas pembangkit tenaga listrik, dan Energy Sales Contract, (selanjutnya akan disebut dengan ESC), adalah perjanjian antara Pertamina, PLN, dengan Karaha Bodas, yang menentukan bahwa PLN setuju untuk membeli tenaga listrik kepada Pertamina, yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang telah dibangun oleh Karaha Bodas. Pada  tahun 1997, Presiden Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 39 tahun 1997 yang melakukan penangguhan Proyek PLTP Karaha Bodas sampai keadaan ekonomi pulih. Kemudian Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No.
47 tahun 1998 bahwa proyek tersebut dapat dilanjutkan. Namun setelahnya, Presiden kembali mengeluarkan Keputusan Presiden No. 5 tahun 1998 yang menyatakan bahwa proyek tersebut harus kembali dihentikan. Keputusan Presiden No.5
Tahun 1998 mengakibatkan Pertamina menghentikan pelaksanaan JOC dan ESC. Hal ini yang menyebabkan Karaha Bodas mengajukan arbitrase di Jenewa, Swiss, dan dimenangkan oleh Karaha  Bodas. Pertamina kemudian mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional tersebut di Indonesia dan di Swiss, dengan dasar bahwa proses pemeriksaan arbitrase tersebut telah tidak menggunakan Hukum Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan  JOC dan  ESC.  Pembatalan arbitrase yang sampai pada tingkat peninjauan kembali ini akhirnya memenangkan Karaha Bodas dan mengharuskan Pertamina untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini.
2.  Kesesuaian Pembatalan Putusan Arbitrase Pertamina dengan Karaha Bodas Ditinjau dari Undang-undang Arbitase Pada prinsipnya, putusan arbitrase bersifat final and binding, sehingga merupakan putusan pada tingkat terakhir dan mengikat para pihak. Tidak terbuka upaya hukum banding ataupun kasasi seperti putusan pengadilan negeri. Namun karena beberapa hal dimungkinkan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa (Munir Fuady, 2006: 182). Akibatnya, secara otomatis proses eksekusi atas putusan arbitrase tersebut tidak akan pernah dilaksanakan.
Berdasarkan sengketa Pertamina dengan Karaha Bodas, adalah benar apabila Pertamina tidak dapat membatalkan putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh Badan Arbitrase Swiss. Hal ini dikarenakan, dibawah Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law, Alasan-alasan penolakan dan pembatalan sebagaimana tercantum dalam Konvensi New York maupun UNCITRAL Model Law, seperti ketiadaan perjanjian arbitrase yang sah, pelanggaran terhadap prinsip kepatutan dan keadilan dalam berperkara (due process of law), misalnya: ketidakwajaran dalam pemilihan arbiter atau proses arbitrase, tidak adanya pemberitahuan yang patut atau pemberian kesempatan membela diri yang adil/berimbang, proses pemilihan arbiter yang bertentangan dengan perjanjian, arbiter yang bertindak diluar kewenangan (excess of authority) dan sengketa yang diputus tidak dapat  diarbitrasekan (non  arbitrable), maupun  alasan pelanggaran atas ketertiban
umum  (public  policy), sepatutnya dibuktikan oleh pihak pemohon pembatalan, yang dalam hal ini adalah Pertamina.
Alasan Pertamina bahwa kedua kontrak JOC dan ESC yang telah berakhir melalui Keppres No. 5 Tahun 1998, sehingga kedua kontrak tersebut batal juga tidak dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10
Undang-undang Arbitrase yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal hanya karena berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Maka jika terjadi perselisihan dalam pengakhiran kontrak tersebut, forum arbitrase tetap digunakan dalam penyelesaian sengketa yang ada, meskipun perjanjian pokoknya telah dibatalkan ataupun berakhir. Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-undang Arbitrase juga mengatur larangan Pengadilan Negeri untuk menolak setiap perkara yang mempunyai klausul arbitrse yang didaftarkan untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri.
Syarat pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang
Arbitrase, pemohon pembatalan, yang dalam kasus ini adalah Pertamina, seharusnya membuktikan adanya “dugaan” yang sah bahwa putusan arbitrase tesebut mengandung
“unsur” pemalsuan, tipu muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen.
P e m b a t a l a n   p u t u s a n   a r b i t r a s e internasional Pertamina dengan Karaha Bodas juga telah melanggar ketentuan Pasal V ayat 1 (e) Konvensi New York. Dalam perkara ini hukum arbitrase Indonesia digunakan sebagai lex arbitri karena digunakan sebagai choice of law untuk menyelesaikan sengketa antara Pertamina dan Karaha Bodas, namun hal tersebut tidaklah membuat Indonesia menjadi country of origin karena putusan tersebut tidak dijatuhkan di Indonesia. Maka Pengadilan Negeri Indonesia, bukanlah merupakan “country of origin” yang dapat membatalkan putusan arbitrase tersebut, karena tempat diselenggarakannya dan dijatuhkannya putusan dalam perkara tersebut adalah di Swiss dan bukan di Indonesia. Jadi, unsur Indonesia sebagai “country  of  origin” tidaklah  dipenuhi  dalam  perkara  ini,  dan Pengadilan Negeri Indonesia seharusnya tidak dapat membatalkan suatu putusan arbitrase ini. Pengadilan Negeri  Indonesia hanya memiliki hak sebatas menjatuhkan dapat atau tidaknya putusan arbitrase Swiss tersebut dilaksanakan di Indonesia atau tidak,
karena Pengadilan Negeri Indonesia adalah competent authority dan bukan sebagai country of origin dalam kasus pembatalan putusan arbitrase internasional ini. Meski perjanjian yang menjadi pokok sengketa dibuat berdasarkan hukum Indonesia, karena kedua belah pihak sepakat memilih Jenewa sebagai tempat arbitrase, otomatis yang menjadi lex arbitri adalah hukum Swiss.

## 3.  Akibat Hukum Dari Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional
Undang-undang Arbitrase mengatur tentang akibat dari pembatalan putusan arbitrase Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase m e n y a t a k a n   “ A p a b i l a   p e r m o h o n a n sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”.
Sejak perkara ini diputus oleh The Arbitral Tribunal UNCITRAL di  Jenewa Swiss  pada  tanggal  18  Desember  2000, Pertamina mengajukan gugatan pembatalan dan melalui proses pemeriksaan telah diputus majelis hakim dengan nomor putusan 86/Pdt.G/PN.Jkt.Pst. Atas putusan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa putusan arbitrase tersebut telah dinafikkan  (dianggap  tidak  pernah  dibuat), serta Pertamina tidak perlu melaksanakan isi dari putusan arbitrase tersebut. Namun, majelis hakim tidak menentukan mengenai pemeriksaan ulang sengketa, apakah akan diperiksa oleh majelis arbiter yang sama atau arbiter yang lain atau dinyatakan tidak dapat diselesaikan oleh arbitrase, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Arbitrase. Putusan pembatalan arbitrase ini hanya memutus Pertamina untuk tidak membayar ganti rugi apapun kepada Karaha Bodas.
Karaha Bodas  kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung dan dalam putusannya nomor 01/Banding/ Wasit- Int/2002 telah membatalkan putusan pengadilan negeri, dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam memutus perkara pembatalan putusan arbitrase internasional ini jika ditinjau dari Undang-undang Arbitrase Indonesia dan Konvensi New York, sehingga kekuatan eksekutorial putusan arbitrase internasional tersebut kembali. Pertamina harus melaksanakan seluruh isi putusan
arbitrase internasional yang mewajibkan untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini. Hal ini mengakibatkan putusan Arbitrase Jenewa antara Pertamina dengan Karaha Bodas tetap mengikat bagi para pihak, dan Pertamina diharuskan untuk melaksanakan isi dari putusan arbitrase tersebut, yaitu dengan pembayaran denda yang dituntut oleh pihak Karaha Bodas. Pembayaran denda  dilakukan dengan pembekuan  aset Pertamina di New York, Amerika Serikat, sebesar USD 261 Juta.

## D.   Simpulan
Adanya ketidaksesuaian pembatalan putusan arbitrase internasional Pertamina melawan Karaha Bodas, jika ditinjau dari Pasal 70 Undang- undang Arbitrase serta Pasal V ayat 1 Konvensi New York, menunjukkan bahwa, baik Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun pihak pelaku usaha telah salah memahami dan menerapkan ketentuan pembatalan putusan arbitrase internasional berdasarkan permohonan yang pada dasarnya tidak sah serta didasari landasan yang salah.. Adapun pada permohonanan Kasasi di Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Negeri ini ditolak dengan dasar Pasal 3 dan Pasal 11 Undang- undang Arbitrase, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus sengketa arbitrase, serta permohonan pembatalan putusan Arbitrase Jenewa dengan alasan berakhirnya dua kontrak antara Pertamina dengan Karaha Bodas juga tidak dapat diterima, hal ini didasari oleh Pasal 10 Undang-undang Arbitrase yang mengatur bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena keadaan berakhirnya atau batalnya suatu perjanjian. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pertamina telah melampaui kewenangannya juga, karena Peninjauan Kembali tidaklah diatur dibawah Undang-undang Arbitrase Indonesia.
Akibat hukum yang timbul dalam perkara pembatalan putusan ini adalah kembalinya kekuatan eksekuatur dari putusan Arbitrase Jenewa antara Pertamina dan Karaha Bodas.

## E.   Saran
Beberapa saran yang dapat diajukan sebagai saran sehubungan dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
1.    Hendaknya pengaturan terhadap ketentuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur secara lebih spesifik dalam Undang-undang Arbitrase Indonesia, agar dapat mengakomodir ketentuan yang pasti dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersengketa, baik pihak asing maupun pihak nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2.   PT. Pertamina (Persero) jika ingin melakukan pembatalan putusan arbitrase, hendaknya mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan yang mengatur mengenai arbitrase, baik itu undang-undang maupun konvensi-konvensi yang berlaku bagi Indonesia, dan juga agar lebih mengetahui mengenai hukum arbitrase, baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional.

## F.   Persantunan
Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Legal Counsel and Compliance Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero), khususnya kepada Manager Legal Serviced Group Conflict and Dispute, Bapak Lindung Nainggolan yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan artikel hukum ini.

## Daftar Pustaka

## Buku
Erman Rajagukguk. 2000. Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Chandra Pratama.
M. Yahya Harahap. 2004. Arbitrase Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Munir Fuady. 2006. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Priyatna Abdurrasyid. 2011. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
R. Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel, Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Stephen J, Ware. 1990. “Arbitration and Assimilation”. Journal Visiting Proffesor of Law. Vol 2 Edisi 02. University of Chicago.
Erika Kusumawati, Yanuar Putra Erwin, Verinda Farmadita Pranoto. 2013. “Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa Dengan Klausula Arbitrase”. Jurnal Privat Law 1. Edisi 02 Juli-Oktober. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Sudrajat Dimyati. 2017. “Proses Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional”. Makalah dalam Seminar Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) tanggal 5 April 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.