## JIUBJ
Dudu Duswara M, Dani Durahman
Upaya Pencegahan Anak dari Pengaruh Minuman Keras Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Tinjauan

## Dudu Duswara M, Dani Durahman
Dosen Universitas Lalangbuana
Abstract.  The  current  rise  in  alcoholic  trade,  in  small  roadside  stalls,  even  among  them  has  been  openly  trading  alcohol.  This results in the ease with which people get liquor. Including the alcoholic trade which is not accompanied by knowledge of the type of alcoholic beverage itself. Many of them do not understand the type of alcohol they can drink or not. Circulation of liquor at this time has not been handled properly, due to the lack of law enforcement against liquor sellers, so that with the easy sale of liquor that is still running it results in children who participate in becoming consumers and consuming liquor so that it has a negative impact on child  growth  and  development.  The  number  of  alcoholic  parties  is  certainly  not  just  happening,  the  ease  of  people  getting  liquor makes some people easily drink alcohol. If we look at a number of events, this alcoholic party is carried out by a group of elderly people to high school children who are only a dozen years old. This happens because people can buy liquor easily at convenience stores. The ease of access to liquor is then one of the factors supporting the many alcoholic party events in the community. Another supporting  factor  from  the  rise  of  alcoholic  parties  in  the  Cigending  Village  community  is  the  circulation  of  illegal  alcohol  in  the community. One of the behaviors of children who reach adolescence is to show their true identity to friends or the environment, with environmental behavior that is not good and is not well cared for by the family can be excessive. In general, teenagers want  to be recognized and get special treatment. Negative relationships that influence the use of liquor among teenagers. Liquor can damage the development of child development so there is a need for efforts to protect children from the bad influence of hard miniman as an effort  to  implement  Law  No.  35  of  2014  concerning  Child  Protection.  The  task  of  controlling  this  is  in  accordance  with  what  is mandated  by  the  Food  Law,  where  the  National  Police  has  the  right  and  obligation  to  control  illegal  alcoholic  drinks  without permission in accordance with applicable laws and regulations. Efforts to control illegal alcoholic beverages will greatly affect the decline in the incidence of alcoholic drinks because according to several events, people who carry out alcoholic drinks are  usually from the lower middle class

## Keywords: Efforts to prevent the adverse effects of liquor on children

## PENDAHULUAN
Masyarakat  tidak  dapat  didefinisikan  secara singkat dan sederhana sebab ”masyarakat” memiliki arti yang  berbeda-beda  untuk  tiap-tiap  orang.  Unit  terkecil dari  sebuah  masyarakat  adalah  keluarga  (keluarga  inti dan  keluarga  besar),  lingkungan  tetangga,  famili/warga dan lembaga-lembaga pendukungnya.Setiap masyarakat  memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  antara lain  budaya,  nilai  dan  masalah  yang  beraneka  ragam, terutama  di  daerah  perkotaan.  Masyarakat  juga  tidak hanya terdiri dari pemerintah daerah setempat tetapi ada juga  lembaga-lembaga,  termasuk  juga  penduduk  di sebuah lingkungan, disuatu daerah tertentu.
Penyakit  Masyarakat  selalu  menjadi  topik  utama dalam  surat  kabar,berdasarkanberita-berita  di  surat kabar,  sasaran  penyaki  tmasyaraka  tbukan  saja  anak- anak muda tap ijuga orang dewasa dari berbagai lapisan masyaralkat,  termasuk  pula  pegawai  negri  dan  polisi. Penyakit  masyarakat  merupakan  perilaku  menyimpang yang  terjadi  dalam  sosial  masyarakat.  Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit social dalam masyarakat.  Dengan  kata  lain,  penyakit  social  adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, bentuk- bentuk penyakit sosial pun bermacam-macam.
Beberapa  penyakit  sosial  yang  bias  ditemukan  di masyarakat salah satunya minuman keras.
Minumankeras  adala  hminuman  yang  memiliki kandungan  alcohol  lebih  dari  5  persen.  Keberadaan miras  di  Indonesia  sangat  dibatasi  oleh  aturan pemerintah. Orang-orang yang menyalahgunakan miras akan dikenai sanksi. Adapun yang dimaksud penyalahgunaan di sini adalah suatu bentuk pemakaian
yang  tidak  sesuai  dengan  ambang  batas  kesehatan. Artinya,  minuman  keras  boleh  digunakan  sejauh  hanya untuk  maksud  pengobatan  atau  kesehatan  di  bawah pengawasan dokter atau ahlinya. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat jamu atau minuman tradisional yang dapat digolongkan sebagai minuman keras. Sebenarnya,  jika  tidak  digunakan  secara  berlebihan, jamu  atau  minuman  tradisional  yang  dapat  digolongkan sebagai  minuman  keras  tersebut,  dapat  bermanfaat bagitubuh.  Namun,  sangat  disayangkan  jika  jamu  atau minuman  tradisional  tersebut,  dikonsumsi  secara berlebihan  atau  sengaja  digunakan  untuk  mabuk- mabukan.  Para  peminum  minuman  keras  dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat.
Peredaran  minuman  keras  saatini  belum  dapat tertangani denganbaik, dikarenakan lemahnya penegakkan  hukum  terhadap  penjual  minuman  keras, sehingga dengan adanya penjualan secaramu dahminuman  keras  yang  masih  berjalan  berakibat adanya  anak  yang  turut  mengkonsumsi  minuman  keras sehingga  berakibat  buruk  terhadap  tumbuh  kembang anak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34  Tahun2014  tentang  Perlindungan  Anak  dimana setiap  anak  berhak  mendapatkan  penghidupan  yang layak.

## Tinjauan Pustaka

## Minuman Keras
Minuman  keras  adalah  minuman  yang  memiliki kandungan  alkohol  lebih  dari  5  persen.  Keberadaan miras  di  Indonesia  sangat  dibatasi  oleh  aturan pemerintah. Orang-orang yang menyalahgunakan miras akan dikenai sanksi. Adapun yang dimaksud penyalahgunaan di sini  adalah suatu bentuk pemakaian
yang  tidak  sesuai  dengan  ambang  batas  kesehatan. Artinya, pada dasarnya minuman keras boleh digunakan sejauh hanya untuk maksud pengobatan atau kesehatan di bawah pengawasan dokter atau ahlinya. Di beberapa daerah  di  Indonesia,  terdapat  jamu  atau  minuman tradisional  yang  dapat  digolongkan  sebagai  minuman keras.  Sebenarnya,  jika  tidak  digunakan  secara berlebihan,  jamu  atau  minuman  tradisional  yang  dapat digolongkan  sebagai  minuman  keras  tersebut,  dapat bermanfaat bagi tubuh. Namun, sangat disayangkan jika jamu  atau  minuman  tradisional  tersebut,  dikonsumsi secara berlebihan atau sengaja digunakan untuk mabuk- mabukan.  Para  pemabuk  minuman  keras  dapat dianggap  sebagai  penyakit  masyarakat.  Para  pemabuk biasanya  sudah  kehilangan  rasa  malunya,  tindakannya tidak  terkontrol,  dan  sering  kali  melakukan  hal-hal  yang melanggar  aturan  masyarakat  atau  aturan  hukum. Minuman  keras  juga  berbahaya  jika  dikonsumsi  saat mengemudi, karena dapat merusak konsentrasi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Pada pemakaian  jangka  panjang,  tidak  jarang  para  pemabuk minuman keras meninggal dunia karena organ lambung atau  hatinya  rusak  akibat  efek  samping  alkohol  yang dikonsumsinya.
Kejahatan  adalah  tingkah  laku  yang  melanggar hukum  dan  melanggar  norma-norma  sosial,  sehingga masyarakat  menentangnya.  Secara  yuridis  formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan  moral  kemanusiaan  (amoral),  merugikan masyarakat, sifatnya asosiatif, dan melanggar hukum/undang-undang  pidana.  Tindak  kejahatan  bisa dilakukan oleh siapa pun baik wanita maupun pria, dapat berlangsung  pada  usia  anak,  dewasa,  maupun  usia lanjut.  Tindak  kejahatan  pada  umumnya  terjadi  pada masyarakat  yang  mengalami  perubahan  kebudayaan yang cepat, yang tidak dapat diikuti oleh semua anggota masyarakat,  sehingga  tidak  terjadi  penyesuaian  yang sempurna.  Selain  itu,  tindak  kejahatan  bisa  muncul karena adanya tekanan mental atau kepincangan sosial. Oleh  karena  itu,  tindak  kejahatan  (kriminalitas)  sering terjadi  pada  masyarakat  yang  dinamis  seperti  di perkotaan.  Tindak  kejahatan  (kriminalitas)  mencakup pembunuhan,  penjambretan,  perampokan,  korupsi,  dan lain-lain.

## Pengertian dan Hak Anak Pengertian Anak
Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  batasan  untuk  disebut  anak  adalah  belum mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum pernah melangsungkan perkawinan.
Berdasarkan  Undang-undang  Hukum  Pidana Pasal  45  batasan  anak  adalah  orang  yang  berumur dibawah  16  (enam  belas)  tahun.  Terhadap  hal  ini  baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak  pidana  hakim  dapat  menentukan  anak  tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya  tanpa  panjatuhan  pidana  sebagai  anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana. 1
1 Lilik  Mulyadi, Pengadilan  Anak  di  Indonesia  Teori,  Praktik dan Permasalahannya , Mandar Maju, Bandung 2005,  hlm. 6
Ketentuan  batasan  umur  menurut  Pasal  171 Undang-Undang  No.  8  tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  umur  anak  di sidang  pengadilan  yang  boleh  diperiksa  tanpa  sumpah digunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.
Ketentuan  Pasal  1  angka  8  huruf  a,  b  dan  c Undang-Undang  No.  12  tahun  1995  tentang  Lembaga Pemasyarakatan  bahwa  anak  didik  pemasyarakatan baik  anak  pidana,  anak  Negara  dan  anak  sipil  untuk dapat  didik  di  Lapas  Anak  adalah  paling  lama  sampai berusia 18 (delapan belas) tahun
Sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  (5)  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas) Tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut  adalah  demi kepentingannya”
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian anak  yaitu:  “Anak  adalah  orang  yang  dalam  perkara Anak  Nakal  telah  mencapai  umur  8  (delapan)  Tahun tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  Tahun dan  belum  pernah  kawin”.      Bahwa  menurut  Undang- Undang  Pengadilan  Anak,  bagi  seorang  anak  yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  definisi  anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun, termasuk yang masih ada dalam kandungan. Sedangkan  menurut  undang-undang  pengadilan  anak, anak  adalah  orang  yang  dalam  perkara  pidana  telah mencapai  delapan  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur 18 tahun dan belum pernah kawin. 2
Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  atau  aturan hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan merupakan  pertimbangan  terakhir.(Pasal  14  Undang- Undang No. 35 Tahun 2014). Penangkapan, penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya dilakukan  apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku dan  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir. Pasal  16  ayat  (3)  Undang-Undang  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak.
Pengertian  anak  pada  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Anak  adalah  seseorang  yang  terlibat  dalam  perkara anak  nakal.  Yang  dimaksud  anak  nakal  dalam  Pasal  1 angka 2 mempunyai dua pengertian, yaitu: 3

## Anak yang melakukan tindak pidana
Perbuatan  yang  dilakukan  anak  tidak  terbatas pada  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  peraturan KUHP  saja  melainkan  juga  melanggar  peraturan-
2 Arief    Gosita, Pengembangan  Hak-Hak  Anak  Indonesia Dalam Proses Peradilan Pidana . Rajawali. Jakarta 1986.hlm.5
3 Ibid . hlm.27
peraturan  di  luar  KUHP 4 misalnya  ketentuan  pidana dalam  Undang-undang  Narkotika,  Undang-undang  Hak Cipta,  Undang-undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, dan sebagainya.

## Anak  yang  melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan terlarang bagi anak
Perbuatan  yang  terlarang  bagi  anak  adalah  baik menurut    peraturan  perundang-undangan  maupun peraturan  hukum  lain  yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat.  Dalam  segi  usia  pengenaan  tindakan terutama  bagi  anak  yang  masih  berumur  8  (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan  belas)  tahun  dijatuhkan  pidana.  Hal  itu  di lakukan  mengingat  pertumbuhan  dan  perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  ini  juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap  anak  sering  menimbulkan  perdebatan  yang ramai  dan  panjang,  karena  masalah  ini  mempunyai konsekuensi  yang  sangat  luas  baik  menyangkut  diri pelaku  maupun  masyarakat.  Pemidanaan  merupakan unsur  dari  hukum  pidana,  dimana  pemidanaan  itu mempunyai  akibat  negatif  bagi  yang  dikenai  pidana, sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus  menggunakan  dasar  pertimbangan  yang  rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 5 Bagi sebagian orang,  menjatuhkan  pidana  bagi  anak  dianggap  tidak bijak,  akan  tetapi  ada  sebagian  yang  beranggapan bahwa  pemidanaan  terhadap  anak  tetap  penting dilakukan,  agar  sikap  buruk  anak  tidak  terus  menjadi permanen sampai ia dewasa.
Bagir  Manan  berpendapat  bahwa  anak-anak  di lapangan  hukum  pidana  diperlakukan  sebagai  “orang dewasa  kecil”,  sehingga  seluruh  proses  perkaranya kecuali  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dilakukan  sama dengan  perkara  orang  dewasa. 6 Perlakuan  yang berbeda  hanya  pada  waktu  pemeriksaan  di  sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup  (Pasal  153  ayat  (3)  KUHAP)  dan  petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan  kepentingan  fisik,  mental  dan  sosial  anak  yang bersangkutan.Pemeriksaan  perkara  anak  dilakukan secara  tertutup  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  42  ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Anak  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Pengadilan  Anak)  menyatakan  bahwa  proses penyidikan  anak  wajib  dirahasiakan.  Oleh  karena  itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya. 7 Penilaian  hakim  pendidikan  dan  pembinaan terhadap  anak  nakal  tidak  dapat  lagi  dilakukan  di lingkungan  keluarga  Pasal  24  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang  No.  11  tahun  2012,  maka  anak  itu  diserahkan kepada negara dan disebut sebagai Anak Negara. Untuk itu  si  anak  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan
4 Lilik Mulyadi Op. cit .  hlm 18
5 Bambang  Waluyo, Pidana  dan  Pemidanaan, Sinar  Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 103
6 Bagir  Manan  dalam  Gatot  Suparmono, Hukum  Acara Pengadilan Anak , Djambatan, Jakarta, 2000.hlm.40
Anak  dan  wajib  mengikuti  Pendidikan,  pembinaan  dan Latihan  Kerja.  Tujuannya  untuk  memberi  bekal keterampilan kepada anak, dengan  memberikan ketrampilan  mengenai  :  Pertukangan  menjalankan tindakan  si  anak  diharapkam  mampu  hidup  mandiri. Diserahkan  kepada  Departemen  Sosial atau Organisasi Sosial,  tindakan  lain  yang  mungkin  dijatuhkan  hakim kepada  anak  nakal  adalah  menyerahkannya  kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan, pembinaan,  dan  latihan  kerja  untuk  dididik  dan  dibina. Walaupun  pada  prinsipnya  pendidikan,  pembinaan  dan latihan  kerja  itu  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  di Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  atau  oleh  Departemen Sosial.  Akan  tetapi  dalam  hal  kepentingan  si  anak menghendaki,  maka  hakim  dapat  menetapkan  anak tersebut diserahkan kepada organisasi Sosial Kemasyarakatan,  seperti  :  pesantren,  panti  sosial,  dan lembaga sosial lainnya Pasal 24 ayat 1 huruf c Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012.  Apabila  anak  diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak bersangkutan.
Disamping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal,  juga  disertai  dengan  teguran  dan  sarat-sarat tambahan  yang  ditetapkan  oleh  kahim  sesuai  Pasal  24 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012.  Teguran itu,  berupa  peringatan  dari  hakim  baik  secara  langsung terhadap  anak,  atau  tidak  langsung  melalui  orang tuanya,  walinya  atau  orang  tua  asuhnya.  Maksud  dari teguran  ini,  agar  anak  nakal  tidak  lagi  mengulangi perbuatan  yang  mengakibatkan  ia  dijatuhi  tindakan. Sementara  syarat  tembahan,  misalnya  kewajiban  untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.
Hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  anak  yang melakukan  tindak  pidana  pencurian,  lebih  ringan dibandingkan  dengan  hukuman  pencurian  untuk  orang dewasa.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  hanya  menentukan    pidana bagi  anak  adalah  separo  dari  hukuman  orang  dewasa. Hukuman  ini  dianggap  sudah  cukup  sebagai  bentuk pendidikan  bagi  anak  agar  tidak  mengulang  lagi perbuatan  yang  sama  dikemudian hari,  dan  tetap  dapat berkembang sebagaimana anak-anak lain seusianya.

## Hak-hak Anak
Islam  telah  mengatur  hak-hak  anak  dalam sekumpulan  hukum  yang  mengatur  kewajiban  kedua orang  tuanya,  masyarakat  di  sekitarnya  dan  negara. Dengan demikian hak anak bukanlah hasil kesepakatan manusia  yang  lemah  dan  serba  terbatas,  namun  hak anak  merupakan  kewajiban  dari  Allah  SWT  kepada orang-orang  yang  harus  memenuhinya.  Karenanya pemenuhan  hak  anak  adalah  bagian  dari  ibadah  atau bukti  ketundukan  mereka  kepada  Allah  SWT,  bukan sekedar  aktivitas  berdasarkan  logika  manusia  semata atau  sekedar  aktivitas  yang  didorong  oleh  rasa kemanusiaan.  Hak-hak  anak  yang  harus  dijamin pemenuhannya dalam Islam.
Aborsi hanya boleh dilakukan apabila kehamilan itu  mengancam  kesela matan  nyawa  ibu,  sebab  syara’ menetapkan bahwa keselamatan ibu harus diutamakan. Adapun  alasan  lain  untuk  aborsi  tidak  diperbolehkan
sama sekali. Apabila ada yang melakukan aborsi, maka negara  akan  mengenakan  sanksi  berupa qishos atau diyat atas pembunuhan jiwa yang dilakukan. Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  QS  Al-Baqarah ayat 178 :
Artinya : "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qishosh berkenaan  dengan  orang-orang yang  dibunuh,  orang  merdeka  dengan  orang merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan  wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah  (yang  memaafkan)  mengikuti  dengan cara  yang  baik,  dan  hendaklah  (yang  dimaafkan) membayar  ( diyat )  kepada  yang  memberi  maaf dengan cara yang baik "
Islam  juga  mengatur  masalah  pengasuhan  anak. Anak  berhak  mendapatkan  pengasuhan  yang  baik sampai  ia  mampu  mengurus  dan  menjaga  diri  sendiri. Pengasuhan merupakan jaminan keselamatan jiwa anak dari kehancuran. Seorang anak kecil tentunya bergantung  kepada  orang  lain  ketika  ia  harus  makan, mandi,  mengganti  pakaiannya,  dan  lain-lain.  Apabila pengasuhnya  tidak  bisa  memberinya  makan  dengan baik,  atau  tidak  bisa  menjaga  kebersihan  dirinya,  atau tidak  bisa  menjaga  keselamatan  fisiknya  selama  masa pengasuhan,  tentu  jiwanya  terancam.  Selain  itu pengasuhan  yang  baik  juga  berpengaruh  pada  kondisi psikis anak. Pengasuhan yang memberinya rasa tenang dan aman akan menjamin kesehatan perkembangannya jiwanya .
Islam  menetapkan  bahwa  persoalan  pengasuhan merupakan  kewajiban  dan  sekaligus  hak  orang-orang tertentu. Islam pun telah menetapkan bahwa orang yang lebih  berhak  terhadap  pengasuhan  ini  adalah  orang yang  paling  dekat  kekerabatannya  dan  paling  terampil (ahli) dalam pengasuhan.
Menurut perlindungan anak dalam Undang- Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, menurut Pasal 56 menjelaskan sebagai berikut : ayat  (1)    setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  siapa orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang tuanya sendiri.”
ayat  (2)  dalam  hal  orang  tua  anak  tidak  mampu membesarkan  dan  memelihara  anaknya  dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak  oleh  orang  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  14  menjelaskan sebagai berikut :
“Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau hukum  yang  sah  menunjukan  bahwa  pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
Menurut  Pasal  16  ayat  (1)  setiap  anak  berhak
memperoleh  perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan, penyiksaan,  atau  penjatuhan  hukuman  yang  tidak manusiawi.
Menurut (Burgerlijk  wetboek) Bab  ke  dua  belas bagian  ke  satu  tentang  anak-anak  sah  Pasal  250 KUHPerdata sebagai berikut :
Tiap-tiap  anak  yang  dilahirkan  atau  ditumbuhkan sepanjang  perkawinan,  memperoleh  si  suami sebagai bapaknya.
Pengertian  anak  kandung  yaitu  anak  yang  lahir dari perkawinan sah antara ayahnya dan ibunya adalah anak  kandung  yang  sah.  Ada  kemungkinan  dalam hidupnya  ada  seorang  anak  mengikuti  ayahnya  dan ibu yang melahirkannya, ada kemungkinan hanya mengikuti ibu kandungnya tanpa ayah kandung, atau mungkin juga mengikuti ayah kandungnya tanpa ibu kandung. 8) Mengatasi  permasalahan  perlindungan  anak terlantar  atau  fakir  miskin  dalam  koridor  anak  jalanan dengan  cara  mengadopsi,  cara  ini  juga  masih mempunyai  kendala  dalam  pelindungannya,  karena adanya  interaksi  antara  fenomena  yang  ada  dan  saling mempengaruhi.
Fenomena yang relevan dalam peran perlindungan  anak  melalui  adopsi,  akan  menimbulkan akibat tersendiri dan jangan sampai menimbulkan akibat dikemudian  hari,  untuk  itu  diperlukan  suatu  aturan perundangan  yang  jelas  karena  perlindungan  anak melalui  adopsi  banyak  ragamnya  sehingga  tidak menimbulkan penyimpangan negatif karena menyangkut masalah hak pewarisan.
Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012  tentang Sistem Peradilan  Anak, pada bagian umum disebutkan, terdapat  pula  anak  yang  karena  satu  dan  lain  hal  tidak memperoleh  kesempatan  memperoleh  perhatian  baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang  tidak  memadai  tersebut,  maka  baik  sengaja maupun  tidak  sengaja  sering  juga  anak  melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh  kasih  sayang,  asuhan,  bimbingan  dan pembinaan  dalam  pengembangan  sikap,  perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau  orang  tua  asuh  akan  mudah  terseret  dalam  arus pergaulan  masyarakat  dan  lingkungannya  yang  kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.
Hubungan  antara  orang  tua  dengan  anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis  maupun  mental  spritualnya.  Apabila  karena hubungan  antara  orang  tua  dan  anak  kurang  baik,  atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuannya,  hendaklah  tetap  dipertimbangkan  bahwa pemisahan  tersebut  semata-mata  demi  pertumbuhan dan  perkembangan  anak  secara  sehat  dan  wajar  serta harus merupakan kesempatan terakhir ( Ultimum Remedium ).
8) Sumiarni  Endang,  Halim  Chandra, Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  dalam  Hukum  Keluarga ,  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta. hlm. 3
Anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan pertimbangan terakhir.(Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
Pembuatan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak    dilatar  belakangi  dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990  setelah  konvensi  ini  diadopsi  oleh  majelis  umum PBB  guna  mengatur  masalah  pemenuhan  hak  anak. Selain  itu  Indonesia  juga  mengadopsi  undang-undang tentang  hak  asasi  manusia  Undang-Undang  No.  39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Meskipun sudah  ada  sejumlah  undang-undang  yang  berkaitan dengan  perlindungan  anak,  misalnya  undang-undang kesejahteraan  anak,  undang-undang  pengadilan  anak dan  lain-lain.  Belum  ada  undang-undang  yang  secara utuh  dapat  mengatasi  permasalahan  anak.  Undang- Undang  No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat  dilihat  sebagai  salah  satu  produk  dari  Konvensi Hak  Anak  yang  diharapkan  dapat  memperbaiki  kondisi anak  sehubungan  dengan  upaya  pemenuhan  hak  anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak anak baik yang  dilakukan  oleh  orang  tua  dalam  konteks  keluarga, masyarakat maupun negara.
Pemahaman  tentang  anak  dalam  kenyataan  kita dihadapkan pada perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi  swasta  atau  pemerintah.  Hal  lain  berkaitan erat  dengan  latar  belakang  pendidikan,  kepentingan, nilai-nilai  sosial  kepribadian  yang  bersangkutan.  Jadi perlu adanya usaha mengatasi hambtan dalam masalah pengertian yang tepat mengenai anak, misalnya melalui pendidikan,  penyuluhan  yang  meluas  dan  merata kepada partisipan dengan berbagai cara. Pengembangan pengertian yang tepat merupakan dasar seseorang  mau  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan perlindungan anak.
Keberhasilan  dalam  upaya  perlindungan  anak sedikit  banyak  bergantung  dari  kemampuan  untuk membebaskan diri dari memprioritaskan kepentingan diri sendiri,  kelompok,  dan  lembaga  sehingga  menjawab salah  satu  dari  prinsip  hak  anak  yaitu  kepentingan terbaik  baik  bagi  anak  menjadi  hal  yang  utama  untuk menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  melakukan  banyak hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak Anak.

## Perlindungan Anak Pengertian Perlindungan
Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusian  serta  mendapatkan  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. 9
Perlindungan  khusus  adalah  perlindungan  yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang
9 Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z. Tanamas,  Aspek  Hukum Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Konvensi  Hak  Anak ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang  eksploitasi  secara ekonomi  dan  atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan, anak  yang  menjadi  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya,  anak  korban penculikan,  penjualan,  perdagangan,  anak  korban kekerasan  baik  fisik  dan  jatuh  mental,  anak  yang menyandang  cacat  dan  anak  korban  perlakuan  salah dan pemelaratan. 10
Perlindungan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh dan  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusian  serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.
Pasal  17  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa  setiap anak  yang  dirampas  kemerdekaannya  (kebebasannya) berhak untuk :
a.  Mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
b.  Mendapatkan  bantuan  hukum  atau  bantuan  lainnya secara  efektif  dalam  setiap  tahapan  upaya  hukum yang berlaku.
c.  Membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  di  depan pengadilan  anak  yang  obyektif  dan  tidak  memihak dalam sidang tertutup dan umum.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara (pemerintah),  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014).
Pasal  22  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 menyebutkan bahwa:
Negara  dan pemerintah  berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana  dan  prasarana  dalam  menyelenggarakan perlindungan anak.
Pasal  23  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 menyebutkan bahwa:
(1)  Negara  dan  pemerintah  menjamin  perlindungan, pemeliharaan  dan  kesejahteraan  anak  dengan memperhatikan  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  wali atau  orang  lain  yang  secara  hukum  bertanggung jawab terhadap anak.
(2)  Negara
dan
pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
Perlu  kita  pikirkan  bersama  bahwa  persoalan pemidanaan  anak  sangat  serius  karena  :  (1)  dalam proses  peradilan  cenderung  terjadi  pelanggaran  hak asasi  manusia  bahkan  banyak  bukti  menunjukkan  ada praktek  kekerasan  dan  penyiksaan  terhadap  anak  yang masuk dalam mesin peradilan, (2) perspektif anak belum mewarnai  proses  peradilan,  (3)  penjara  yang  menjadi tempat  penghukuman  anak  terbukti  bukan  merupakan tempat  yang  tepat  untuk  membina  anak  mencapai proses  pendewasaan  yang  diharapkan,  (4)  selama
proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan  hak-hak  dasarnya  seperti  komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan (5) ada stigma yang melekat pada anak setelah  selesai  proses  peradilan  sehingga  akan menyulitkan  dalam  perkembangan  psikis  dan  sosial  ke depannya.
Pengertian  keadilan  bagi  anak  yang  berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh  layanan  dan  perlindungan  secara  optimal dari  sistem  peradilan  dan  proses  hukum.  Anak berhadapan dengan  hukum  diartikan  ketika anak  dalam posisi  sebagai  korban,  sedangkan  anak  berkonflik dengan  hukum  ketika  anak  diposisikan  sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.
Sesuai  dengan  esensi  yang  terkandung  dalam tujuan  Undang-Undang  Pengadilan  Anak   yaitu ” Untuk memberikan  perlindungan  kepada  anak  dan  menjamin kesejahteraan  anak,  meskipun  ia  berkonflik  dengan hukum” . Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar  dalam  penjatuhan  sanksi  hukum  terhadap  anak harus  benar-benar  secara proporsionalitas ,  tidak  hanya memberi  sanksi  yang  berorientasi  pada  penghukuman (pidana  penjara)  semata,  akan  tetapi  juga  memberikan alternatif  lain  dalam  bentuk  pembinaan  ( tredment )  yaitu sanksi pidana non penal (tindakan) dengan menerapkan konsep restorative justice .
Advokasi  terhadap  anak  sebagai  bentuk  upaya perlindungan  anak  yang  sedang  berkonflik  dengan hukum melalui sosialisasi tentang pelaksanaan restorative  justice perlu  terus  dilakukan  dalam  rangka mencari  alternatif  lain  selain  pidana  penjara  sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia.
Kepolisian  Republik  Indonesia  telah  membuat pedoman  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal  11  November 2006   dengan   Nomor   Pol  :  TR/1124/XI/2006,   antara lain  disebutkan; ”Kategori tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana  sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi ; Kategori tindak pidana  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana  di  atas  1 (satu)  tahun  sampai  dengan  5  (lima)  tahun  dapat dipertimbangkan  untuk  penerapan diversi ;  dan  anak kurang dari 12 (duabelas) tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum  harus  mengedepankan  konsep restorative justice ”.

## Macam- macam Perlindungan
Hak  perlindungan  yaitu  perlindungan  anak  dari diskriminasi,  tindak  kekerasan  dan  keterlantaran  bagi anak  yang  tidak  mempunyai  keluarga,  dan  bagi  anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk: 11 a.  perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh  pendidikan,  perwatan  dan  latihan khusus, dan
b.  hak  anak  dari  kelompok  masyarakat  minoritas  dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.
Perlindungan dari ekploitasi, meliputi
a.  perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, b.  perlindungan  dari  keterlibatan  dalam  pekerjaan  yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak,
c.  perlindungan  dari  penyalahgunaan  obat  bius  dan narkoba,  perlindungan  dari  upaya  penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi,
d.  perlindungan  upaya  penjualan,  penyelundupan  dan penculikan anak,
e.  perlindungan  dari  proses  hukum  bagi  anak  yang didakwa  atau  diputus  telah  melakukan  pelanggaran hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  yang  mempengaruhi  anak  di  Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung

## Berungmengkonsumsiminuman keras
Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  pesta  miras selain mebawa efek yang buruk bagi pelakunya, perilaku ini  juga  membawa  efek  negatif  bagi  warga  yang  tidak langsung  terlibat  di  dalamnya.  Contohnya  dapat  dilihat dari  beberapa  peristiwa  kejahatan  yang  terjadi  setelah orang  meminum-minuman  keras.  Seperti  premanisme yang  terjadi  di  jalanan  dimana  sering  terjadinya pemerasan  terhadap  warga  setelah  beberapa  orang berpesta  miras.  Alkohol  yang  merupakan  bahan  yang terkandung  dalam  minuman  keras  memberikan  efek tertentu  sehingga  peminumnya  tidak  dapat  mengontrol perilakunya  dengan  benar.  Banyaknya  peristiwa  pesta miras  di  masyarakat  ini  tentunya  didukung  oleh beberapa  faktor.Banyaknya  pesta  miras  ini  tentunya terjadi  tidak  begitu  saja,  kemudahan  masyarakat Kelurahan  Cigending  mendapatkan  minuman  keras membuat  beberapa  orang  dengan  mudahnya  berpesta miras.  Kalau  kita  melihat  beberapa  peristiwa,  pesta miras  ini  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  sudah berusia  tua  sampai  anak  SMU  yang  usianya  baru belasan  tahun.  Hal ini  terjadi  karena  orang-orang  dapat membeli  minuman  keras  dengan  mudah  di  toko-toko minimarket.
Produk  minuman  keras  seperti  bir  dengan  kadar alkohol  di  bawah  5  %  oleh  pemerintah  diperbolehkan untuk  dijual  bebas  di  minimarket-minimarket  yang notabenenya dekat dengan lingkungan perumahan. Lalu timbul  permasalahan  sulitnya  pranata  sosial  melakukan pengawasan  karena  lokasi  minimarket  yang  tersebar dimana-mana dan membuat masyarakat dapat meminumnya  dimana  saja.  Belum  lagi  ditambah banyaknya  kios-kios  minuman  illegal  yang  banyak muncul  di  beberapa  pemukiman  masyarakat.  Tempat penjualan  semi  permanen  bahkan  menjual  minuman yang  kadarnya lebih  tinggi  bahkan  sampai di  atas 55%. Kemudahan  akses  terhadap  minuman  keras  ini kemudian  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung banyaknya peristiwa pesta miras di masyarakat.
Faktor  pendukung  lainnya  dari  maraknya  pesta miras  di  masyarakat  Kelurahan  Cigending  adalah beredarnya  miras  ilegal  di  masyarakat.  Minuman  keras yang diperbolehkan untuk dijual oleh pemerintah adalah minuman  yang  berkadar  paling  tinggi  55%  dan  dalam peredarannya  diatur  oleh  peraturan  pemerintah.  Hal  ini menginsyaratkan  bahwa  pemerintah  sudah  mengatur sebuah mekanisme kontrol terhadap peredaran
minuman  keras  sesuai  dengan  kadarnya  sehingga  efek dari minuman tersebut juga dapat dikontrol. Namun apa yang  terjadi  apabila  minuman  keras  yang  beredar  di Indonesia  tidak  hanya  minuman  keras  yang  legal. Banyak minuman keras yang beredar di Indonesia tidak memenuhi  peraturan  yang  diisyaratkan  dalam  Undang- Undang  dimana  minuman  tersebut  masuk  ke  Indonesia secara  ilegal  atau  malah  dibuat  di  dalam  negeri  secara ilegal.  Minuman  yang  dibuat  di  dalam  negeri  secara ilegal  contohnya  seperti  cap  tikus,  arak  putih,  ciyu  dan lain-lain.  Pembuatan  yang  ilegal  tentu  saja  membuat produk tersebut tidak memungkinkan dijual secara legal, untuk itu biasanya minuman keras jenis ini dijual di kios- kios  minuman  keras  atau  jamu  yang  keberadaannya tidak mengantongi izin dari pemerintah. Hal ini tentunya membuat pengawasan oleh pemerintah menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Dan minimnya pengawasan membuat pemerintah sulit untuk mengontrol efek negatif yang ditimbulkan.
Faktor  yang  ketiga  adalah  kurang  seriusnya perhatian pemerintah terhadap masalah minuman keras yang  ditunjukkan  dengan  kurang  ketatnya  kebijakan publik  pemerintah  yang  mengatur  masalah  minuman keras.  Polisi  sebagai  penegak  hukum  hanya  bisa menertibkan  tindak  pidana  yang  melanggar  hukum positif  yang  sudah  diatur  dalm  undang-undang. Beberapa  permasalah  yang  terjadi  adalah  polisi kesulitan  menindak  penjual  minuman  yang  berjualan sembarangan di lingkungan pemukiman warga Kelurahan  Cigending.  Walaupun  penjualan  minuman keras  di  lingkungan  pemukiman  itu  dirasa  tidak  pantas secara  nilai  sosial  karena  akan  memberikan  pengaruh negatif  kepada  anak-anak,  namun  hal  ini  tidak  diatur dalam  pelanggaran  pidana  melainkan  hanya  termasuk dalam kategori pelanggaran. Sehingga ketika menemukan  kios-kios  minuman  keras  di  sekitar pemukiman, polisi tidak dapat melakukan apa-apa selain menunggu  orang  yang  meminum  minuman  keras tersebut melakukan tindak pidana kemudian menangkapnya.  Apabila  pemerintah  menaruh  perhatian serius kepada permasalahan ini seharusnya pemerintah merumuskan  kebijakan  publik  yang  sesuai  untuk kemudian  diterapkan  dalam  bentuk  undang-undang sehingga bisa dilakukan penindakan oleh kepolisian.
Faktor  berikutnya  penyebab  maraknya  pesta miras adalah kurangnya kinerja aparat dalam melakukan langkah-langkah penanganan sistematis terhadap masalah publik ini. Tindakan aparat terkait pengontrolan peredaran  dan  penjualan  minuman  keras  dapat digolongkan  masih  rendah.  Tindakan  razia  yang  nyata- nyata  dirasa  dapat  menekan  peredaran  minuman  keras ilegal  dan  pesta  miras  biasanya  hanya  dilakukan menjelang  bulan  ramadhan  saja  dan  sangat  jarang dilakukan di bulan lainnya. Dan akhirnya masyarakatpun menganggap  wajar  kalau  pesta  miras  masih  marak terjadi  dikarenakan  Polri  kurang  maksimal  dalam melaksanakan tugasnya
Peredaran minuman keras di Kelurahan Cigending sangat sulit apabila harus dibasmi/dihilangkan sama  sekali.  Mungkin  dari  sisi  agama  masalah  miras tidak  ada  toleransi,  namun  kita  perlu  juga  melihatnya dari  sisi  lain  yaitu  kepentingan  adat  dan  kepentingan Pariwisata.  Dengan  demikian  yang  penting  bukan
membasmi miras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya.  Peredaran  minuman  keras  sangat  perlu adanya  larangan  dalam  Peraturan  Daerah.  Kendatipun dalam  KUHP  khususnya  Pasal  536,  537,  538  dan  539 secara  eksplisit  sudah  mengatur  tentang  miras  ini, namun  kelihatannya  pasal-pasal  tersebut  perlu  direvisi kembali  karena  banyak  yang  kurang  tegas  dan  kurang mengenai  substansi  (masih  sumir)  tentang  miras  itu sendiri,  sehingga  menyulitkan  aparat  keamanan  untuk mengambil tindakkan tegas.
Penjualan  miras  seharusnya  diberikan  ijin  di tempat-tempat  tertentu  seperti  hotel,  diskotek,  karaoke dan  took  khusus  penjual  miras  harus  diatur  oleh Peraturan  Daerah  dan  selanjutnya  dimplementasikan sampai  ketingkat  Kelurahan  dikarenakan  peredaran minuman  keras  dimungkinkan  terjadi  di  masyarakat terkecil  seoerti  yang  terjadi  di  Kelurahan  Cigending Kecamatan  Ujung  Berung  Kota  Bandung.  Izin  untuk menjadi  distributor,  pengedar  dan  penampung  miras harus  ketat.  Artinya  agar  mereka  tidak  terlalu  gampang melakukan  bisnis  miras  dengan  tanpa  melihat  usia konsumennya.
Penyalah  gunaan  terhadap  izin  dan  Peraturan Daerah  setempat  tentang  miras ini harus ditindak  tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan  mirasnya.  Razia  rutin  harus  dilakukan untuk  mengontrol  apakah  para  distributor,  penjual  dan penampung  tetap  konsisten  pada  peraturan  yang  ada dan  sesuai  dengan izin  yang  diberikan  kepada  mereka. Dalam  hal  penanggulangan  miras  ini  kita  perlu memperhatikan  dua  hal  :  pemerintah  daerah  juga menerima  pemasukkan  dari  persediaan  miras  dari wisatawan  asing  harus  ada  yaitu  di  hotel-hotel berbintang,  restoran,  diskotek,  club  malam  lainnya. Namun  kebijakkan  ini  harus  disertai  dengan  perangkat hukum yang jelas dan tegas, agar tidak disalah gunakan dikemudian  hari.Hal  ini  perlu  segera  dipertegas legalisasinya  dengan  Undang-  Undang  atau  peraturan Daerah, agar penggunaan miras pada saat acara adapt betul-betul  disiplin  hanya  untuk  keperluan  acara  adapat dan  bukan  untuk  acara  mabuk-  mabukan  atau kompetensi antara anak-anak muda.
Salah  satu  prilaku  anak  yang  menginjak  usia remaja  yaitu  ingin  menampilkan  jati  dirinya  kepada teman  atau  lingkungan,  dengan  perilaku  lingkungan yang  kurang  baik  dan  tidak  diperhatikan  dengan  baik oleh  keluarga  bisa  kebablasan.  Bisa  jadi  terjerumus  ke dalam  lingkungan  yang  tidak  baik,  apalagi  orang  tua kurang  menanamkan  ilmu  agama  kepada  anak  sejak dini  hingga  remaja.Secara  umum  remaja  ingin  diakui keberadaannya dan mendapat perlakuan khusus. Untuk menunjukkannya,  perilaku  remaja  terkadang  mengarah pada  bentuk  mencari  perhatian,  dengan  menonjolkan dirinya  dalam  perbuatan  negatif,  salah  satunya  adalah mengkonsumsi  minuman keras.
Pergaulan yang negatif yang memberikan pengaruh dalam penggunaan minuman keras dikalangan  remaja  Kelurahan  Cigending  Kecamatan Ujung  Berung  Kota  Bandung.  Karena  dengan  minum- minuman  keras  mereka  berharap  bisa  mendapatkan kegembiraan, menghilangkan rasa rendah diri, mempertahankan  gengsi.  Di  samping  itu,  tidak  sedikit
remaja  yang  ikut-ikutan  dan  hanya  sekedar  mencari perhatiaan  dan  pengakuan  bahwa  dialah  yang  paling hebat.
Anak  yang  mencoba-coba  biasanya  jadi  terjebak atau  kecanduan  minuman  keras  karena  merasa  bosan, butuh  tantangan,  atau  ingin  memberontak.  Hal  ini  tentu tak  akan  terjadi  kalau  dalam  hidupnya  anak  memiliki minat  dan  kesibukan  di  bidang  lain.  Waktu  dan pikirannya  akan  tersita  oleh  hal-hal  yang  positif  dan membangun.  Maka,  pastikan  orang  tua  menggali  dan mengembangkan minat  dan  bakatnya.  Misalnya  anak suka  bermain  musik,  bermain  sepak  bola,  atau mengotak-atik  komputer.Salah  satu  caranya  adalah dengan  mengenal  orangtua  teman  anak.  Cara  lainnya adalah  mengajak  anak mengobrol  soal  teman- temannya.  Jangan  lupa  tegaskan  dari  awal  kalau pertemanan  harus  saling  membangun  dan  mendukung, bukannya  malah  jadi  pengaruh  negatif.Sebenarnya, tingkat  pengetahuan  masyarakat  tentang  bahaya minuman  keras  sudah  cukup  baik,  hanya  saja pemahaman  tentang  bagaimana  upaya  pencegahan narkoba  masih  tergolong  rendah.  Dengan  demikian, perlu  adanya upaya  komunikasi,  edukasi,  dan  informasi yang lebih maksimal tentang cara melakukan pencegahan  efektif  dari  ancaman  bahaya  narkoba. Dalam  hal  ini,  peran  orang  tua  memiliki  andil  sangat besar  dalam  melindungi  anak-anak  dari  ancaman barang haram dan berbahaya tersebut.
Upaya  pencegahan  anak  dari  pengaruh  buruk minuman  keras  di  Kelurahan  Cigending  Kecamatan Ujung  Berung  ditinjau  dari  Undang-Undang  No  35 Tahun 2014 TentangPerlindungan anak
Upaya  mengawasi  penjualan  miras  dan  bahan- bahan  atau  zat  kimia  yang  dijual  di  apotek  atau  toko kimia  yang  rawan  disalahgunakan.  Khususnya,  yang digunakan  sebagai  campuran  miras  oplosan.  Kedua, langkah  preventif  di  antaranya  dengan  melakukan  razia ke  sekolah-sekolah.  Petugas  melakukan  pemeriksaan terhadap  barang-barang  yang  dibawa  para  siswa  ke sekolah.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi  siswa  membawa miras,  narkoba,  senjata  api  (senpi)  maupun  senjata tajam  (sajam).  Untuk  membantu  polisi  di  sekolah- sekolah  telah  dibentuk  polisi  siswa  (polsis). Cara  ketiga yakni refresif berupa operasi penindakan dan penertiban.  Sasarannya  adalah  warung,  kafe,  maupun toko  jamu  yang  diduga  menjual  miras  dan  oplosan. Polisi juga berupaya merekrut jaringan informasi sebagai bagian  operasi  intelijen  mengungkap  peredaran  miras. Tindakan  ini  dilakukan  karena  peredaran  miras  dan oplosan  saat  ini  sudah  meniru  peredaran  dan  transaksi narkoba.
Penjual  dan  pembeli  miras  tidak  bertemu langsung  melainkan  memesan  melalui  sambungan telpon  atau  media  teknologi  informasi  lainnya.  Di samping  ketiga  cara  tersebut,  polisi  dan  elemen masyarakat  lainnya  menggelar  deklarasi  anti  peredaran miras.  Langkah  tersebut  untuk  memperkuat  komitmen dalam  menanggulangi  masalah  miras.  Polisi  harus mengerahkan  Bintara  Pembina  Keamanan  Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) untuk terjun ke masyarakat  dalam  program door  to  door. Kegiatan  ini untuk  memberikan  sosialisasi  mengenai  bahaya  miras
hingga  tingkat  masyarakat  di  desa  hingga  rukun tetangga  (RT)  maupun  rukun  warga  (RW).  Dalam kesempatan  tersebut  petugas  Babinkamtibmas  akan meminta orangtua untuk mengawasi anak-anaknya agar terhindari  dari  miras  maupun  narkoba.  Harapannya, orangtua  memberikan  perhatian  yang  cukup  kepada anak-anak.
Setiap  orang  tua  tentu  menginginkan  putra  dan putrinya tumbuh jadi orang yang bertanggung jawab dan bijak  dalam  mengambil  pilihan.  Namun,  sekarang banyak anak dan remaja yang  mulai mencoba narkoba, minuman keras, dan rokok. Sekadar melarang anak saja tidak  cukup  untuk  menjauhinya  dari  hal-hal  berbahaya tersebut.  Kebanyakan  anak  dan  remaja  yang  mencoba- coba  biasanya  mengikuti  jejak  orangtuanya.  Maka, jangan  merokok  atau  mabuk  di  hadapan  anak.  Lebih baik lagi kalau berhenti merokok sama sekali. Ingat, tak ada pesan yang lebih kuat bagi anak daripada tindakan ibu  dan  ayahnya  sendiri.Cara  ampuh  untuk  mencegah pengaruh-pengaruh  buruk  dalam  hidup  anak  adalah dengan  mengenal  anak  lebih  dalam.  Kebanyakan orangtua yang anaknya menggunakan narkoba, merokok,  atau  minum  merasa  sudah  cukup  mengenal anaknya  sendiri  ketika  tiba-tiba  menangkap  basah anaknya mabuk atau merokok. Untuk menghindarinya, rutinlah  berkomunikasi dengan  anak. Ajak  anak  mengobrol  soal  topik  apapun  sehingga  ia lebih  terbuka  pada  orang  tua.  Tanyakan  apakah  anak pernah  ditawari  rokok,  minuman  keras,  atau  obat- obatan.  Tanya  juga  apa  pendapat  anak  soal  orang- orang yang merokok dan sering mabuk.
Hal  terbaik  yang  bisa  dilakukan  orang  tua  untuk mencegah  penyalahgunaan  narkoba,  alkohol  termasuk rokok  pada  anak-anak  adalah  dengan  cara  melakukan komunikasi  sejak  dini  pada  sang  anak.  Bicarakan dengan anak-anak tentang bagaimana zat ini berbahaya bagi  mereka.  Jelaskan  efeknya  bagi  tubuh,  psikologis, bahkan  masa  depannya. Diskusikan  pada  buah  hati, bagaimana cara mengambil keputusan yang bertanggung  jawab  tanpa  terpengaruh  dari  perilaku teman  sebaya.Jangan  lupa  untuk  memuji  prestasi  yang dilakukan anak agar membangun harga dirinya. Biarkan mereka  aktif  terlibat  dalam  kegiatan  positif  seperti olahraga,  seni  lukis,  dan  kegiatan  lain  yang  disukainya. Selain  itu  selalu  luangkan  waktu  bersama  anak,  untuk sekedar bicara dan mengetahui kegiatannya seharian.
Perlindungan (advokasi )  terhadap  anak  secara yuridis  merupakan  upaya  yang  ditujukan  untuk mencegah  agar  anak  tidak  mengalami  perlakuan  yang diskriminatif/perlakuan  salah  ( child  abused )  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan  anak  secara  wajar,  baik  fisik  maupun mental dan sosial.
Kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  anak serta  kehidupan  sosial  dan  penghargaan  terhadap pendapat  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum merupakan  permasalahan yang  sangat  kompleks, dan banyak  faktor  yang  menyebabkan  anak  terlibat  dalam konflik  hukum.  Baik  sebagai  korban  maupun  sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan  perlindungan  mengingat  anak  adalah individu  yang  masih  belum  matang  dan  masih  sangat
tergantung pada orang lain. Pada hakikatnya anak tidak dapat  melindungi  diri  sendiri  terhadap  berbagai ancaman  mental,  fisik,  sosial  dalam  berbagai  bidang hidup,  kehidupan  dan  penghidupan,  khususnya  dalam pelaksanaan  peradilan  pidana  anak  yang  masih  asing bagi dirinya.
Perlakuan  bagi  anak  yang  berorientasi  terhadap perlindungan  serta  pemenuhan  hak-hak  bagi  anak sudah  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  seluruh komponen  bangsa  terutama  para  aparat  penegak hukum  sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Anak  dan  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak.  Undang-undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak di  bidang  hukum.  Sudah  jamak  diketahui  bahwa permasalahan  perlindungan  anak  di  Indonesia  sangat berat  dan  kompleks.  Salah  satu  persoalan  yang  serius dan  mendesak  untuk  memperoleh  perhatian  adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  Polri wilayah  terdekat  yaitu  Polsek  Ujung  Berung  untuk menekan  angka  kejadian  pesta  miras  yang  terjadi  di masyarakat  Kelurahan  Cigending  adalah  dengan melakukan razia terhadap miras ilegal. Tugas penertiban ini  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Pangan  dimana  Polri  berhak  dan  wajib  untuk menertibkan miras ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Upaya penertiban  miras  ilegal  ini  akan  sangat  berpengaruh terhadap penurunan angka kejadian pesta miras karena menurut  beberapa  kejadian  yang  terjadi,  warga  yang melakukan pesta miras biasanya dari golongan ekonomi menengah  ke  bawah  yang  mengkonsumsi  miras  lokal ilegal  seperti  cap  tikus,  ciyu,  bir  pletok,  dan  lain-lain. Polsek  Ujung  Berung  sangat  perlu  menertibkan  miras ilegal  ini  karena  di  dalam  miras  ilegal  ini  kadar alkoholnya  tergolong  tinggi  dan  tidak  sesuai  dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kadar alkohol  yang  tinggi  tentunya  akan  menimbulkan  efek yang  tidak  terkontrol  pula  bagi  peminumnya.  Dengan adanya  upaya  penertiban  miras  ilegal  ini,  diharapkan kejadian  pesta  miras  akan  menurun  karena  minuman yang biasa digunakan untuk pesta miras tidak ada lagi di pasaran.
Melakukan  penertiban  terhadap  penjual  miras yang  tidak  sesuai  dengan  aturan.  Selain  meminum minuman  keras  yang  ilegal,  pesta  miras  biasanya dilakukan  di  tempat-tempat  umum  seperti  di  pinggir jalan,  lapangan  atau  gardu  yang  lokasinya  berdekatan dengan kios penjual minuman keras tak berizin. Penjual miras  tak  berizin  ini  mempunyai  kontribusi  yang  tinggi dalam  kejadian  pesta  miras  karena  pemerintah  selaku pranata sosial tidak dapat mengontrol penjualan barang yang  ada  di  kiosnya,  berbeda  dengan  minimarket  atau toko-toko  berizin  yang  secara  berkala  melaporkan penjualannya  kepada  pemerintah.  Selain  itu  posisi  kios penjual  miras  tak  berizin  yang  biasanya  dekat  dengan pemukiman  atau  tempat  berkumpulnya  masyarakat  ini dapat  juga  menjadi  stimultan  bagi  orang  yang  lewat  di sekitarnya. Kehadiran kios-kios tidak berizin ini membuat orang  yang  tidak  ada  niat  meminum  alkohol  menjadi
tertarik  untuk  meminum  alkohol  setelah  melihatnya. Melihat  besarnya  dorongan  yang  ditimbulkan  oleh penjual  miras  tak  berizin  ini,  sudah  tepat  apabila  Polri melakukan pebertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai  dengan  aturan  sehingga  dapat  menekan  angka kejadian  pesta  miras  di  masyarakat  di  Kelurahan Cigending.
Polsek  Ujung  Berung  hanya  dapat  menegakkan hukum  apabila  hukum  itu  sendiri  sudah  diciptakan  oleh pemerintah. Terkadang timbul juga kendala yang dialami Polsek  Ujung  Berung  saat  melakukan  penertiban  yaitu tidak  adanya  aturan  yang  mengatur  sehingga  Polsek Ujung Berung tidak dapat melakukan penertiban dengan maksimal.  Untuk  itu  perlu  adanya feedback dari  Polsek Ujung  Berung  kepada  pemerintah  yang  bertugas  untuk membuat  kebijakan  publik  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  sehingga  masalah  publik  dapat ditangani dengan baik. Penyempurnaan kebijakan publik ini  merupakan  sebuah  proses  yang  wajar  dan selazimnya  ada  untuk  memperoleh  sebuah  formula kebijakan publik yang ideal bagi masyarakat. Dalam hal ini  adalah  kebijakan  publik  yang  mengatur  mengenai minuman  keras  sehingga  masalah  publik  seperti  pesta miras ini dapat diatasi.
Polsek Ujung Berung berupaya mendorong warga untuk  tidak  meminum  minuman  keras  juga  dapat mencegah generasi muda yang belum pernah mencoba minuman  keras  untuk  tidak  melakukannya.  Hal  ini kemudian  dapat  membentuk  budaya  anti  miras  di lingkungan masyarakat. Ketika budaya anti miras sudah terbentuk  maka  upaya  kontrol  sosial  dapat  dilakukan tidak  hanya  oleh  Polsek  Ujung  Berung  tapi  juga  oleh masyarakat.

## SIMPULAN
Banyaknya  pesta  miras  ini  tentunya  terjadi  tidak begitu saja, kemudahan masyarakat Kelurahan Cigending  mendapatkan  minuman  keras  membuat beberapa  orang  dengan  mudahnya  berpesta  miras. Kalau  kita  melihat  beberapa  peristiwa,  pesta  miras  ini dilakukan  oleh  sekelompok  orang  sudah  berusia  tua sampai  anak  SMU  yang  usianya  baru  belasan  tahun. Hal  ini  terjadi  karena  orang-orang  dapat  membeli minuman keras dengan mudah di toko-toko minimarket. Kemudahan  akses  terhadap  minuman  keras  ini kemudian  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung banyaknya  peristiwa  pesta  miras  di  masyarakat.Faktor pendukung  lainnya  dari  maraknya  pesta  miras  di masyarakat  Kelurahan  Cigending  adalah  beredarnya miras ilegal di masyarakat. Salah satu prilaku anak yang menginjak  usia  remaja  yaitu  ingin  menampilkan  jati dirinya  kepada  teman  atau  lingkungan,  dengan  perilaku lingkungan  yang  kurang  baik  dan  tidak  diperhatikan dengan  baik  oleh  keluarga  bisa  kebablasan.  Secara umum remaja ingin  diakui keberadaannya dan mendapat  perlakuan  khusus.Pergaulan  yang  negatif yang memberikan pengaruh dalam penggunaan minuman keras dikalangan remaja Kelurahan Cigending Kecamatan  Ujung  Berung  Kota  Bandung.  Karena dengan  minum-minuman  keras  mereka  berharap  bisa mendapatkan kegembiraan, menghilangkan rasa rendah diri,  mempertahankan  gengsi.  Di  samping  itu,  tidak sedikit  remaja  yang  ikut-ikutan  dan  hanya  sekedar
mencari  perhatiaan  dan  pengakuan  bahwa  dialah  yang paling hebat
Minuman  keras  dapat  merusak  perkembangan tumbuh  kembang  anak  sehingga  perlu  adanya  upaya untuk  melindungi  anak  dari  pengaruh  buruk  miniman keras sebagai upaya penerapan Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak.  Tugas penertiban  ini  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk  menertibkan  miras  ilegal  tanpa  izin  yang  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Upaya  penertiban  miras  ilegal  ini  akan  sangat berpengaruh terhadap  penurunan  angka  kejadian  pesta miras  karena  menurut  beberapa  kejadian  yang  terjadi, warga  yang  melakukan  pesta  miras  biasanya  dari golongan ekonomi menengah ke bawah

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Gosita, Pengembangan  Hak-Hak  Anak  Indonesia Dalam Proses Peradilan Pidana . Rajawali. Jakarta 1986. ----------------- “ Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan  anak”, Makalah  dalam  Seminar Nasional Perlindungan Anak, Jakarta, 1982. Bambang  Waluyo, Pidana  dan  Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Gatot  Suparmono, Hukum  Acara  Pengadilan  Anak , Djambatan, Jakarta, 2000. Lilik  Mulyadi, Pengadilan  Anak  di  Indonesia  Teori, Praktik  dan  Permasalahannya ,  Mandar  Maju, Bandung 2005, Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif Konvensi  Hak  Anak ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999 Sumiarni Endang, Halim Chandra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga , UniversitasAtma Jaya Yogyakarta. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Undang-Undang  No.  11  tahun  2012  Tentang  sistem Peradilan Anak Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak