Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105

## Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia

## Faishal Fatahillah, Atik Winanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia faishalfatahillah@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terakit perbedaan pelaksanaan suatu sistem hukum antara sistem Hukum  Kepailitan  di  Amerika  dengan  di  Indonesia  tepatnya  mengenai  PKPU  di  Indonesia  berdasarkan UndangUndang  No.  37  Tahun  2004  dan  Reorganisasi  Perusahaan  berdasarkan Chapter 11 US  Bankruptcy Code di  Amerika.  Penelitian  ini  perlu  dilakukan  karena  terdapat  beberapa  pendapat  bahwa  Undang-Undang kepailitan  di  Indonesia  belum  memberikan  perlindungan  yang  cukup  kepada  debitur  yang  beriktikad  baik, karena  yang  berkembang  sampai  sekarang  ini  terdapat  kecenderungan  mengartikan  pailit  sama  dengan likuidasi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berbentuk  yuridis-normatif  dengan  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  perbandingan.  Penelitian  lebih  difokuskan  pada  perbandingan  efektivitas  dan penerapan sistem hukum kepailitan Amerika Serikat dan sistem hukum kepailitan Indonesia yang mana hal ini belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian terdahulu.  Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan  antara  PKPU  sebagai  sebuah  konsep  dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia,  dengan  konsep reorganisasi  perusahaan  dalam  Hukum  Kepailitan  di  Amerika.  Dari  hasil  penelitian  dijelaskan  bahwa reorganisasi  perusahaan  juga  menjadi  bagian  dari  restrukturisasi  utang  dalam  konsep  PKPU  yang  mana dengan  reorganisasi,  perusahaan  dapat  menganalisis  penyebab  kesulitan  keuangannya  sehingga  bisa  dengan segera menemukan solusi terbaik.
Kata kunci: Debitur; Hukum Kepailitan; Pailit; Reorganisasi; Restrukturisasi.

## Abstrack
The purpose of this research is to analyze the differences in the implementation of a legal system between the Bankruptcy Law system in America and in Indonesia, specifically regarding PKPU in Indonesia based on Law no.  37  of  2004  and  Company  Reorganization  based  on  Chapter  11  US  Bankruptcy  Code  in  America.  This research needs to be carried out because there are several opinions that the bankruptcy law in Indonesia does not provide sufficient protection to debtors who have good intentions, because currently there is a tendency to interpret bankruptcy as the same as liquidation. The method used in this research is juridical-normative with a  conceptual  approach  and  a  comparative  approach.  The  research  is  more  focused  on  comparing  the effectiveness and application of the United States bankruptcy law system and the Indonesian  bankruptcy law system, which has not been explained comprehensively in previous research. The results of this research show that  there  are  differences  between  PKPU  as  a  concept  in  Bankruptcy  Law  in  Indonesia,  and  the  concept  of Company  Reorganization  in  Bankruptcy  Law  in  America.  From  the  research  results,  it  is  explained  that company  reorganization  is  also  part  of  debt  restructuring  in  the  PKPU  concept,  where  by  reorganizing, companies can analyze the causes of their financial difficulties so they can immediately find the best solution. Keyword: Debtor; Bankruptcy Law; Bankruptcy; Reorganization; Restructuring.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Kepailitan merupakan penyitaan harta kekayaan seseorang baik badan hukum maupun perseorangan  yang  tidak  mampu  menyelesaikan  perjanjian  utangnya  dan  dilakukan  oleh pengurus  di  bawah  pengawasan  hakim  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  no.  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan. 1 Hukum  Kepailitan  di  Indonesia  telah  diatur  dari  tahun 1960  dengan  adanya Failssementsverordening .  Aturan  yang  mengatur  tentang  kepailitan tersebut berlaku sampai dengan lahirnya UU No 4 Tahun 1998 digantikan oleh UU No 37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU.  Hukum  Kepailitan  Indonesia  juga  mengenal kosep  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  sejak  diberlakukannya  prinsip konkordansi  di  Indonesia.  Konsep  PKPU  ini  pertama  kali  dikenalkan  di Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348 yang kemudian diperbarui  di  UU No. 4 Tahun 1998 serta  diganti  kedudukannya  oleh  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU. Terdapat  perbedaan  antara  kedua  ketentuan  tersebut,  ketentuan  PKPU  menurut  UU sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1998, hanya debitur yang mempunyai hak mengajukan permohonan  PKPU.  Sedangkan,  dalam  Pasal  225  ayat  (3)  UU  No.  37  Tahun  2004 disebutkan  bahwa  pihak  yang  bisa  mengajukan  permohonan  PKPU  yaitu  debitur  serta kreditur. 2
PKPU  ( suspension of  payment ) ialah  instrumen yang diberikan  undang-undang guna memberi  kesempatan  bagi  pihak  kreditur  dan  debitur  agar  dapat  menyepakati  mekanisme pelunasan  utang  melalui  rencana  restrukturisasi  berdasarkan  proposal  perdamaian  yang diajukan pihak debitur dan disetujui  oleh pihak  kreditur, untuk  kemudian disetujui  dengan penetapan  pengadilan  niaga. 3 Dalam  proses  PKPU  Pengurus  PKPU  yang  telah  ditunjuk pengadilan sangat dilarang undang-undang untuk berpihak pada salah satu debitur maupun kreditur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 234 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 bahwa  “Pengurus  yang  diangkat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  225  ayat  (2)  harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur” dan juga diharapkan pengurus dapat dengan cakap menangani suatu kasus PKPU hingga berhasil. 4 Berbeda  dengan  konsep  hukum  kepailitan  yang  berlaku  di  Amerika  Serikat.  Di Amerika Serikat, ada serangkaian prosedur likuidasi utang dan piutang dalam hal kepailitan, yang bisa diselesaikan lewat reorganisasi perusahaan seperti yang diatur dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code . 5 Dalam US Bankruptcy Code, Chapter 11 - Rorganization telah diatur mengenai  kepailitan  terhadap  suatu  badan  usaha  yang  kesulitan  dalam  hal  keuangannya.
1 Riza Fibriani, “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid- 19,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (April 17, 2022): 87, DOI: https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575.
2 Man  S.  Satrawidjaja,  “Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  (Bandung:  Alumni, 2010), hlm. 207”.
3 M. Hadi Shubhan, “Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 67”.
4 Azkia  An  Nida  Fasya  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Sikap  Pengurus  Terhadap  Nilai  Tagihan Dalam Pross Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal  USM  Law  Review 5, no.  2  (2022):  569–83, DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491.
5 Sutan Remy Sjahdeini, “Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, cet. 4 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 372”.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Perusahaan  debitur  masih  bisa  beroperasi  dan  sambil  melakukan  kewajibannya  untuk melunasi  utang  kepada  para  krediturnya  dalam  Reorganisasi.  Mengenai  pengajuan Reorgansasi, debitur tidak harus menunggu sampai mengalami keadaan insolven.
Reorganisasi  perusahaan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Chapter  11  US Bankruptcy  Code ini  juga  termasuk  restrukturisasi  utang.  Dengan  demikian,  reorganisasi perusahaan  di  bawah Chapter  I1  US  Bankruptcy  Code bisa  menjadi  sebuah  alternatif sebagai  suatu  cara  oleh  pihak  debitur  yang  menghendaki suspension  of  payment ,  ataupun yang  biasa  dikenal  dengan  PKPU,  apabila  debitur  mendapati  kesulitan  likuiditas  yang berpotensi kegagalan terhadap pembayaran utangnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  diatas,  dalam  artikel  ini  akan  dilakukan  penelitian  lebih  dalam  tentang perbandingan hukum penyelesaian utang piutang dalam kepailitan.
Sebelumnya  sudah  dilakukan  beberapa  penelitian  serupa  yang mempunyai relevansi dengan penelitian saat ini, Pertama adalah penelitian yang dilakuan oleh F. Amboro. 6 Pada penelitian  tersebut  dilakukan  perbandingan  antara  Hukum  Kepailitan  di  Inggris  dan  di Amerika.  Namun,  dalam  penelitian  tersebut  tidak  disebutkan  keefektivan  antara  kedua sistem Hukum kepailitan di Indonesia dengan Amerika Serikat. Berbeda dengan penelitian kali  ini  yang  lebih  memfokuskan  pembahasan  mengenai  perbandingan  sistem,  aturan  dan pelaksanaan  sistem  Hukum  Kepailitan  antara  UU  Kepailitan  di  Indonesia  dengan Chapter 11 UU Kepailitan Amerika, serta keefektivannya.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Asril. 7 Aspek  yang  membedakan penelitian  kali  ini  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu  dimana  penelitian  terdahulu  tidak menguraikan  secara  rinci  mengenai  reorganisasi  perusahaan  yang  ada  di  dalam  pengertian sistem hukum kepailitan Amerika dan bagaimana UU Kepailitan Amerika mengatur tentang pelaksanaan  sistem plan  of  reorganization. Adapun  dalam  penelitian  kali  ini  secara komprhensif  menganailis  mengenai  perbandingan  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia  dan Amerika Serikat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan antara UU No. 37 Tahun 2004 dengan US Bankruptcy Code.
Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Askolani. 8 Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian  terdahulu,  dalam  penelitian  tersebut  lebih  memfokuskan  penelitian  terhadap bagaimana  akibat  terhadap  budaya,  tradisi,  dan  sejarah  Hukum  Indonesia  jika  dilakukan harmonisasi US  Bankruptcy  Code terhadap  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004. Sedangkan,  penelitian  kali  ini  mengkaji  lebih  jauh  mengenai  konsep,  regulasi,  dan pelaksanaan  sistem  hukum  kepailitan  yang  berlaku  di  Amerika  Serikat  husunya  pada
6 F  Yudhi  Priyo  Amboro,  “Pengaturan  Hukum  Kepailitan  Indonesia:  Kajian  Perbandingan  Hukum Amerika  Serikat  Dan  Inggris,” Lex  Prudentium:  Law  Journal 1,  no.  2  (2022):  62–81,  DOI: https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6.
7 Asril,  “Reorganisasi  Perusahaan  Debitor  Yang  Terancam  Pailit  Sebagai  Suatu  Alternatif,” Mulawarman Law Review , January 8, 2021, 138–49, https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.341.
8 Askolani  et  al.,  “Legal  Harmonization  of  Suspension  of  Debt  Payment  Obligations  Substance Perspective  Legal  Structure  and  Culture,” Marwah  Hukum 1,  no.  1  (2023):  11–15,  https://jurnal.um- palembang.ac.id/marwah_hukum/index.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Chapter  11  US  Bankcrupty  Code tentang  sistem plan  of  reorganization yang  mana  tidak dijelaskan secara rinci dalam penelitian sebelumnya.
Terdapat aspek yang memiliki persamaan dan perbadaan dengan penelitian terdahulu, persamaannya  adalah  pembahasan  sistem  hukum  kepailitan  di  Amerika  Serikat  dengan Indonesia. Namun yang nantinya akan menjadi pembedanya adalah penelitian ini akan lebih difokuskan  pada  perbandingan  efektivitas  sistem  hukum  kepailitan  dan  penerapan  sistem hukum  kepailitan  Amerika  Serikat  dan  sistem  hukum  kepailitan  Indonesia.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  perbedaan  pelaksanaan  suatu  sistem hukum antara sistem Hukum Kepailitan yang dilakukan di Amerika dengan yang dilakukan di Indonesia dan apakah konsep plan of reorganization yang ada dalam Hukum Kepailitan Amerika perlu diterapkan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.

## 2. METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penlitian yang berbentuk yuridis-normatif.  Metode  penelitian  yuridis-normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  teori,  konsep,  asas  hukum,  dan  juga  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan. 9 Penelitian  ini  memakai metode  perbandingan,  data  yang  dipakai  yakni  data  sekunder  yang  didapat tidak langsung yakni  “bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  juga  tersier”.  Bahan  hukum  primer  dalam penelitian ini yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, U.S. Bankruptcy Code,  dan  Undang-undang  lainnya  yang  bersangkutan  dengan  PKPU.  Pemakaian  aturan perundangan  ini  guna  mencari  tahu  rasio  legis  serta  dasar  ontologis  lahirnya  aturan perundangan ini. Ini bertujuan guna menangkap serta memahami filosofi di belakang suatu undang-undang.  Lalu  ditambah  bahan  hukum  sekunder  yang  berbentuk  pendapat  hukum, doktrin,  serta  teori  dari  literatur  hukum.  Hal  ini  diharapkan  dapat  memberikan  suatu penjabaran  dan  memudahkan  dalam  memahami  serta  menganalisa  bahan  hukum  primer. Dan  untuk  memudahkan  pembaca  agar  lebih  mengerti,  penulis  juga  memasukkan  bahan hukum tersier dari KBBI, kamus bahasa inggris dsb.
Pendekatan penelitian di penelitian ini yaitu pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan,  penelitian  ini  dapat  mengupas  permasalahan  dengan  melakukan  pendekatan perbandingan  dan  konsep  aturan  perundangan  di  Indonesia  serta  di  Amerika  Serikat  yaitu KUH Perdata, US Bankruptcy Code dan peraturan yang berkaitan dengan UUK PKPU.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Alasan Penerapan Plant of Reorganization terhadap Perusahaan Pailit di Amerika Serikat
Amerika  Serikat  memiliki  Undang  Undang  Kepailitan  yang  berbeda  dengan  UU Kepailiatan  yang  ada  di  Indonesia.  Di  dalam  UU  Kepailitan  Amerika  Serikat  dibedakan antara  tata  cara  kepailitan  bagi  badan  hukum  perseorangan  dan  tata  cara  kepailitan  bagi badan  hukum.  Undang  Undang  Kepailitan  Amerika  Serikat  telah  mengatur  secara  khusus permohonan  untuk  melakukan plan  of  reorganization (reorganisasi)  di chapter 11  khusus
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
bagi  subyek  hukum  korporasi  yang  melaksanakan  usaha.  Dijelaskan  bahwa  hanya  debitur yang  berhak  mengajukan  permohonan  reorganisasi  dan  memutuskan  apakah  melanjutkan reorganisasi  atau  menghentikan  reorganisasi  dan  bukan  lewat  pernyataan  atau  permintaan debitur. 10
Hukum  di  Amerika  Serikat  sudah  melaksanakan  reorganisasi  perusahaan  guna menyelesaikan keadaan debitur yang kesusahan membayar utangutangnya. Menurut hukum US  Bankruptcy  Code ,  ada  dua  bentuk bankruptcy yakni  (1) liquiation (2) rehabilation , Chapter 7  dan Bankruptcy Code dengan  judul Liquidation . 11 Istilah straight bankruptcy yang  seringkali  digunakan  untuk  merujuk  pada  kasus liquidation di  bawah  hukum kepailitan,  sebab  mayoritas  paling  besar  dari  kasus bankruptcy yakni liquidation . Chapter 11, 12 dan 13 dari Bankruptcy Code terkait debitur rehabilitation . Di kasus rehabilitation , yang para kreditur lihat  yaitu pendapatan debitur yang akan datang guna melunasi tagihan utangutangnya,  bukan  dilihat  dari  harta  debitur  saat  kepailitan  baru  saja  dimulai. Banckrupty Code memang tidak  secara tegas  membatasi  pemakaian Chapter 11,  dengan judul Reorganization ini,  khususnya  pada  kasus  bisnis  saja,  tetapi  dalam  prakteknya Chapter 11 bisa dipakai hamper oleh seluruh bidang usaha.
Pokok  pemabahasan  dalam Chapter 11  US Bankruptcy Code ialah Reorganization . Dalam buku yang berjudul “ Essentialsof BusinessLaw: For A New Century ”, memberikan penjelasan  bahwa Chapter 11  yakni  “ This  chapter  is  designed  for  businesses  and  wealthy individuals,  whereas  businesses  continue  in  operation,  and  creditors  receive  a  portion  of both current assets and future earnings ”.
Di dalam US Court tentang US Bankruptcy Process inti Chapter 11 ada di Subchapter II yakni rencana perdamaian. 12 Chapter 11 ini  merinci  pada  siapa yang  boleh mengajukan rencana  perdamaian,  isi  rencananya,  persetujuan  kreditur  atas  rencana  perdamaian  yang diusulkan,  serta  persetujuan  pengadilan  atas  rencana  perdamaian.  Debitur  mempunyai waktu  120  hari  menyampaikan  rencana  perdamaian.  Hal  ini  dikenal  dengan  hak  eksklusif debitur  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  dalam  120  hari  sejak  perkara  diajukan. Tidak ada  pihak  yang  boleh  mengajukan  rencana  perdamaian  pada  saat  rencana  tersebut diajukan dan selama periode perpanjangan 60 hari. Biasanya, perpanjangan 60 hari tersedia atas permintaan debitur. Hanya ketika orang-orang dalam suatu kelompok secara substansi mempunyai tagihan atau kepentingan yang sama, barulah mereka dapat menentukan tagihan atau  kepentingan  bersama.  Hal  ini  merupakan  pembatasan  kekuasaan  debitur  untuk mencegah debitur melakukan kecurangan bahkan penipuan sekalipun terhadap sekelompok kreditur atau pemilik saham dengan memilih salah satu kreditur yang lebih diuntungkan dari yang  lain  atau  dengan  menghilangkan  suara  salah  satu  kelompok  kreditur  atau  pemilik saham.  Rencana  perdamaian  wajib  mewakili  kelompok  atau  kelas  yang  berbeda,  yaitu memperlihatkan  bagaimana  setiap  kelompok  diperlakukan  dan  juga  diberitahukan
10 Natasya  Aisyah  Sitompul,  “Konsep  Corporate  Rescue  dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia,” Tanjungpura Law Journal , ISSN Online: 2541-0490, Vol 5, 2021”. http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj.
11 United States Bankruptcy Court, Chapter 7.
12 United States Bankruptcy Court, Chapter 11.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
bagaimana  rencana  perdamaian  dilakukan.  Di  rencana  perdamaian  ditetapkan  yang  mana tagihan  kuat  dan  tagihan  lemah.  Bagi  kelompok  yang  kuat  dikatakan  telah  menerima rencana  perdamaian  meskpun  salah  satu  anggota  kelompok  lemah  sangat  menentangnya. Posisi  kreditur  diperkuat  dengan  memperbaiki  kesalahan,  caranya  dengan  pembayaran penuh  atau  dengan  tidak  merubah  hak-hak  kreditur  atau  dalam  kata  lain  membiarkannya saja.  Selanjutnya  mengenai  pemberitahuan  terbuka  akan  dilaksanakan  setelah disampaikannya  permohonan  perdamaian  ke  pengadilan.  Hal  inilah  yang  nantinya  akan menjadi  suatu  hal  yang  cukup  penting  untuk  seluruh  pihak  yang  mewakili  kreditur  dalam Chapter 11.
Aturan  rencana  perdamaian  akan  dikomunikasikan  ke  semua  kreditur  serta  pemilik saham  yang  ingin  memberikan  suara  pada  rencana  perdamaian.  Suatu  kelompok  ataupun golongan kreditur  akan  mendapat rencana perdamaian jika 2/3  anggotanya  serta  lebih dari 1/2  jumlah  tagihan  kreditur  di  kelompok  yang  sama  memilih  untuk  menerima  rencana perdamaian.  Artinya,  kreditur  yang  tagihannya  melebihi  dua  pertiga  dari  total  tagihan kelompok  bisa  mengakibatkan  kelompok  tersebut  menolak  rencana  perdamaian  lewat  satu suara.  Debitur  dapat  melakukan  perubahan  terhadap  usulan  rencana  perdamaian sebelumnya. Setelah rencana perdamaian diajukan, dilakukan permohonan peninjauan awal dan pada langkah ini  para pihak bisa menolak putusan. Ada  berbagai  faktor yang menjadi pertimbangan  pengadilan  untuk  menyetujui  rencana  perdamaian.  Sekalipun  beberapa penggugat  dan  kelompok  kepentingan  menerima  rencana  perdamaian,  pengadilan  tetap harus  memperhatikan  persyaratan  yang  ada.  Pasal  terpenting  terkait  rencana  perdamaian yaitu  selepas  penetapan  perdamaian,  khususnya  akibat  dari  penetapan  perdamaian.  Para pihak  yang  terikat  pada  rencana  perdamaian  sesudah  penetapannya,  pengembalian  harta kekayaan ke debitur sesudah keputusannya, serta harta kekayaan terkait rencana perdamaian dibebaskan  dari  segala  tuntutan  kecuali  ditentukan  di  rencana  perdamaian.  Keputusan selanjutnya  yakni  keputusan  tersebut  membebaskan  debitur  dari  segala  utang  yang  ada sebelum tanggal keputusan, dengan beberapa pengecualian. 13
Di dalam rencana perdamaian yang telah disetujui tersebut, debitur dapat mengurangi utangnya  dengan  membayar  kembali  bagian-bagian  kewajiban.  Debitur  juga  dapat melakukan pemutusan terhadap kontrak dan sewa menyewa yang dianggapnya membebani, memperbaiki  aset,  dan  melakukan  pengukuran  kembali  operasional  perusahaan  dalam rangka  memberikan  keuntungan  maksimal.  Di Chapter 11,  debitur  umumnya  melalui periode konsolidasi terhadap pengurangan utang serta reorganisasi bisnis.
Setelah  mengajukan  rencana  perdamaian  untuk  reorganisasi,  debitur  umumnya  bisa terus  mengelola  asetnya.  Kekuasaan  pengadilan  menunjuk trustee hanya  akan  dilakukan apabila  debitur  sudah tidak bisa  lagi  mengelola  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  debitur  tetap mengurus  atau  mengurus  perseroan  selama  masa  reorganisasi.  Debitur  yang  menjalankan perseroan setelah mengajukan permohonan reorganisasi disebut debtor in possession . Orang yang menjadi direksi perusahaan debitur pada hari sebelum permohonan reorganisasi yakni
13 Siti Anisah, “Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 442-443”.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
orang  yang  sama  dengan  direktur  sesudah  permohonan  reorganisasi.  Ia  dipanggil  atau mewakilkan debtor  in  possession . Bankruptcy  Code mensyaratkan  bahwa  apabila  debitur yang memiliki harta itu curang atau tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang trustee atas permintaan  pihak  yang  berkepentingan. Trustee juga  dapat  ditunjuk  untuk  kepentingan kreditur atau pemegang saham. 14
Setiap  hukum  kepailitan  tujuannya  menyeimbangkan  berbagai  tujuan  seperti melindungi hak kreditur serta menghindari likuidasi premature. Hukum kepailitan harusnya tidak hanya  memberi  perhatian  pada  kreditur  serta  debitur  namun  yang  lebih  penting memberi perhatian pada kepentingan stakeholder yaitu pekerja. Di Amerika Serikat tujuan utama Hukum Kepailitan yakni memberi kesempatan ke debitur agar bebas dari utang lama serta  memberi  kesempatan  bagi  debitur  yang  dilandasi  iktikad  baik  menawarkan  rencana perdamaian  untuk  pembayaran  utangnya.  Hal  ini  bisa  diketahui  dari US Bankruptcy  Code yang  terlihat  memberi  kesempatan  bagi  debitur  untuk  me-reorganisasi  yang  di  dalamnya termasuk restrukturisasi perusahaan, utang, dan sebagainya, yang dirumuskan dalam sebuah Rencana Reorganisasi, hingga cenderung menghalangi likuidasi pada debitur.
Perbandingan yang dapat dilihat dari chapter 11 US Bankruptcy Code dengan Hukum Kepailitan  Indonesia  yaitu  perbedaan  tindakan  secara  hukum  terhadap  debitur  individu, debitur  korporasi,  dan  debitur  korporasi  usaha  kecil  yang  ketiganya  memiliki  perbedaan yang  terlihat  secara  jelas.  Dalam  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tidak mengklasifikasikan  perbedaan  itu,  yang  mana  hal  ini  jelas  memiliki  perbadaan  dengan Chapter  11 US  Bankruptcy  Code yang  justru  mengklasifikasikan  perbedaan  aturan  yang kemudian memberikan perlakuan hukum yang berbeda di dalam suatu perkara.
Siti  Anisah  di  bukunya  telah  menyebutkan  bahwa  “ The  House  of  Report  of  the Original  Committee  Working  on Chapter 11”  menegaskan  tujuan  reorganisasi  perusahaan adalah  proses  untuk  dilakukannya  restrukturisasi  keuangan  suatu  perusahaan  agar  dapat tetap  beroperasi,  memberikan  kesempatan  kerja  bagi  karyawan,  dan  membayar  kreditur. Reorganisasi  lebih  efisien  secara  ekonomi  daripada  melikuidasi  perusahaan  karena mempertahankan lapangan kerja serta aset perusahaan. Chapter 11 Title 11 USC mengatur reorganization di  mana  debitur  bisa  melaksanakan  bisnis,  guna  mengajukan  petition Chapter 11,  debitur tidak harus  berada  dalam  keadaan  insolvensi.  Di Chapter 11,  pihak yang diizinkan untuk menyampaikan petition adalah “debitur perorangan serta krediturnya, debitur partnership serta  krediturnya,  debitur corporation serta  krediturnya,  debitur noncorporation serta krediturnya, dan debitur perusahaan kereta api serta krediturnya”. Jadi dapat  dikatakan  bahwa Chapter 11  bisa  diajukan  lewat voluntary  petition ,  jika  yang mengajukan petition menurut Chapter 11  pihak  debitur,  serta  lewat involuntary petition , jika yang mengajukan petition menurut Chapter 11 pihak kreditur kreditur. “ Reorganization di United  States  Bankrutpcy  Code  Title 11 Chapter 11”  ini  jelas  mempunyai  tujuan menghindari likuidasi yang memaksa debitur going concern yang menjalankan perusahaan serta bisa membayar utang ke krediturnya.
14 Siti Anisah, Op. Cit., hlm. 446.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105

## 3.2 Penerapan  Plan  of  Reorganization  berdasarkan  Chapter  11  UU  Kepailitan Amerika Serikat dalam Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia
Dalam  “Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU  Kepailitan)”  dijelaskan  pada  Pasal  1  ayat  1  yakni “Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitur  pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur  dalam  undang-undang  ini”. 15 Putusan  pailit  mempunyai  efek  besar  pada  harta kekayaan  debitur  pailit,  yang  mana  debitur  pailit  kehilangan  semua  hak  pada  hartanya  ke harta  pailit  yang  mana  dijelaskan  dalam  Pasal  21  UU  Kepailitan  yakni  “kepailitan mempunyai  akibat  hukum  terutama  terhadap  harta  benda  debitur  yaitu:  1)  Seluruh  harta kekayaan debitur pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatif; 2) Terjadi  penangguhan  eksekusi;  3)  Perkara  di  pengadilan  ditangguhkan  atau  diambil  alih kurator;  3)  Harta  kekayaan  debitur  pailit  berada  dalam  pengurusan  curator  untuk kepentingan semua debitur; dan 4) Membawa akibat kepailitan terhadap perikatanperikatan yang  telah  dibuat  oleh  kurator”.  Meskipun  putusan  pailit  dari  pengadilan tidak menyebabkan  debitur  kehilangan  kecakapan  mengadakan  perbuatan  hukum,  tetapi  debitur kehilangan kekuasaan serta kewenangan guna mengurus hartanya. Debitur pailit kehilangan semua  hak  perdata  guna  menguasai  serta  mengurus  harta  yang  sudah  diputuskan  dengan boedel  pailit. 16 Jelasnya putusan pernyataan pailit  menyatakan harta kekayaan  debitur dari putusan  keluar,  sudah  masuk  menjadi  harta  pailit.  Penerima  hak  tanggungan  diberi wewenang  90  hari  sejak  tanggal  pernyataan  pailit  dan  preferensi  hak  tanggungan  tidak berlaku lagi karena debitur telah mengalami kepailitan. 17
Pelaksanaan  hukum  kepailitan  di  Indonesia  dimulai  dengan  peninjauan  kembali kepailitan  melalui  “permohonan  kepailitan”  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  yang berwenang (debitur, kreditur, pengacara, dan lain-lain) kepada ketua pengadilan niaga yang memiliki  wewenang.  Panitera  lalu  mendaftarkan  pada  tanggal  permohonan  dan  pemohon akan  menerima  tanda  penerimaan.  Panitera  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit kepada  Ketua  Pengadilan  selambat-lambatnya  2  (dua)  hari  sejak  tanggal  pendaftaran permohonan.  Dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  tanggal  pendaftaran permohonan  pailit,  Pengadilan  akan  mempelajari  permohonan  tersebut  dan  menetapkan tanggal persidangan. Sidang akan dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. Ketika debitur mengajukan permohonan dan apabila terdapat  alasan  yang  cukup,  pengadilan  boleh  menunda  penyelesaiannya  paling  lambat  25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
15 Indonesia,  Undang-undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  UU  No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 1 angka 1.
16 Hari Sutra Disemadi and Danial Gomes, “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum  Kepailitan  di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha ,  vol.  9,  2021, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP.
17 Ariyanto, “Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam  Kepailitan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 305–23, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art4.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Sesudah  pengadilan  mendapat  permohonan  kepailitan  dilanjutkan  dengan  Panitera atau pejabat yang mewakili “wajib” memanggil debitur, apabila permohonan diajukan oleh kreditur.  Namun,  apabila  debitur  yang  mengajukan  permohonan,  Pengadilan  “tidak wajib/dapat”  memanggil  kreditur.  Juru  Sita  melakukan  pemanggilan  dengan  surat  kilat selambtanya 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya sidang pemeriksaan pertama. Pemanggilan yang  diminta  langsung  oleh  juru  sita  dapat  dikatakan  sah  dan  dinyatakan  sudah  diterima oleh  debitur.  Jika  ditemukan  fakta  yang  membuktikan  bahwasannya  syarat  sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit sudah  seharusnya  dikabulkan.  Dalam  mempertimbangkan  permohonan  pailit,  pengadilan dapat  meminta  panitera  atau  wakilnya  untuk  melakukan  penyegelan  harta  ( boedel )  dari debitur  (atas  permintaan  kreditur)  untuk  menghindari  hal-hal  yang  merugikan  kreditur. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit diberikan waktu selambatnya 60 hari sesudah  didaftarkannya  tanggal  permohonan  pernyataan  pailit.  Putusan  Pengadilan  harus mengandung “suatu  pasal  sebagai  dasar hukum,  sumber hukum  tak tertulis, pertimbangan hukum,  dan  perbedaan  pendapat  hakim”,  bilamana  terdapat  Putusan  mengenai pertimbangan  hukum,  akan  dipaparkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan  dapat dilakukan lebih dulu, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
Putusan kepailitan memiliki sifat yang konstitutif, yang mana putusan menghilangkan keadaan hukum  atau memunculkan kondisi  hukum  yang baru. Salinan putusan Pengadilan wajib disampaikan juru sita kepada debitur, dengan ditentukannya putusan kepailitan, maka demi  hukum  Kurator  akan  bergerak  sebagai  kuratris  (pengampu)  si  pailit.  Kurator  yang nantinya akan bertugas mengurus harta (boedel) sipailit.
Namun, selama proses kebangkrutan, upaya damai pada dasarnya diperbolehkan. Kata “damai”  dalam  proses  kepailitan  dikenal  dengan  istilah  “ akkoord ”  (Bahasa  Belanda), ataupun  lebih  lazim  dalam  bahasa  Inggris  disebut  “ composition ”.  Proses  kepailitan  tidak hanya melibatkan perdamaian, tetapi juga proses penundaan kewajiban pembayaran utang. 18 Hal  senada  disampaikan  Sutan  Remy  Sjahdeini dalam  bukunya,  UUK-PKPU  memberikan dua cara supaya debitur terhindar dari ancaman likuidasi harta kekayaan saat debitur sudah atau  pailit.  Cara  pertama  adalah  mengajukan  PKPU,  dan  cara  kedua  yang  bisa  dilakukan debitur  untuk  menghindari  likuidasi  harta  kekayaannya  dengan  melakukan  perdamaian antara  pihak  debitur  dengan  semua  krediturnya,  sesudah  debitur  diputuskan  pailit  oleh pengadilan dan krediturnya.
PKPU  seperti  di  UUK-PKPU  Pasal  222  ayat  (2),  menjelaskan  “debitur  yang  tidak dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan  membayar  utang-utangnya  yang sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  dapat  memohon  penundaan  kewajiban  pembayaran utang,  dengan  maksud  pada  umumnya  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang meliputi  tawaran  seluruh  atau  sebagian  utang  kepada  kreditur  konkuren.”  Ini
18 Putu  Eka  Trisna  Dewi,  “Implementasi  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Pkpu)  Dalam Kepailitan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Hukum Saraswati , Vol. 1 No. 2 (2019), DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.2691.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
memperlihatkan  hakikat  PKPU  berbeda  dari  kepailitan  yang  mana  perbedaannya  adalah: “bahwa  dalam  penundaan  tersebut  tidak  didasarkan  pada  keadaan  dimana  debitur  tidak mampu  membayar  utangnya  atau  inso-lvensi  dan  juga  tidak  bertujuan  untuk  dilakukan pemberesan  budel  pailit  (likuidasi)  Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  juga  tidak dimaksudkan  untuk  kepentingan  debitur  nya  saja,  tetapi  juga  untuk  kepentingan  para krediturnya, khususnya kreditur preferen (konkuren).” 19
PKPU  yakni  sarana  yang  bisa  dipakai  debitur  guna  menghindari  kebangkrutan  saat menghadapi  kondisi  likuiditas  dan  kesulitan  mendapat  kredit.  PKPU  bisa  dilaksanakan ketika  kreditur  melihat  serta  menilai  debitur  yang  bisa  ditagih tidak bisa  memenuhi kewajiban, sehingga kreditur bisa memaksa debitur menunda kewajiban pembayaran utang di  pengadilan  niaga. 20 Dengan  demikian  debitur  yang  mengalami  kesulitan  dalam pembayaran  utang-utangnya  tetap  bisa  mengoperasikan  usahanya  dan  terlepas  dari penetapan pailit. 21
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  didefiniskan  bahwa  pengertian  PKPU  yaitu  jangka waktu  bagi  kreditur  dan  debitur  untuk  membicarakan  cara  melunasi  utang  dan merestrukturisasinya  berdasarkan  kesepakatan  sah  yang  dicapai  oleh  pengadilan  niaga melalui  putusan  hakim. 22 Maka  dari  itu  dapat  dikatakan  pula  bahwa  PKPU  merupakan sebuah  kesempatan  debitur  memenuhi  kewajiban  pembayaran  utangnya  yang  kemudian debitur bisa memperoleh jaminan sehingga debitur tidak bisa diputuskan pailit. UU PKPU dibentuk  guna  melindungi  kepentingan  kreditur,  yang  meliputi  upaya  memperoleh pelunasan  piutang  sesuai  dengan  asas  hukum  keadilan,  kecepatan,  keterbukaan,  dan efektifitas bagi kreditur. 23 Namun, perlu diperhatikan, dalam pelaksanaan proses PKPU para pihak harus mempunyai iktikad yang baik agar sama-sama dapat menjalankan proses PKPU ini dengan penuh kejujuran. 24
Proses  permohonan PKPU didasarkan pada peraturan UUK dan PKPU, permohonan tersebut  harus diajukan secara tertulis kepada  pengadilan  niaga, baik  permohonan tersebut dilakukan  oleh  debitur  maupun  kreditur,  permohonan  PKPU  yang  diajukan  oleh  debitur
19 Indonesia,  Undang-undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  UU  No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 222 angka 2.
20 Lambok  Suprianto  &  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Penyelesaian  Kredit  Macet  Developer  Properti Residensial Ditengah Pandemi Covid-19,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum ), n.d., DOI: https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.326.
21 Sumurung  P  Simaremare  et  al.,  “Politik  Hukum  Jangka Waktu  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 99–118, DOI: https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915. 22 Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadini, A, “Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing , 4(1), p. 103 (2020), DOI: https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347.
23 Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadini, A, “Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing , 4(1), p. 103 (2020), DOI: https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347.
24 Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan,” Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai 6, no. 1 (2021): 1–120, DOI: https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
harus disertai dengan daftar yang memuat  jumlah total  utang, sifat  dan  utang debitur serta dokumen  pendukungnya  dan  dapat  juga  dimasukkan  tentang  rencana  untuk  melakukan mediasi. 25
PKPU  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  PKPU  sementara  serta  tetap.  Tata  cara  di PKPU  diawali  dengan  permohonan,  dimana  debitur  menyampaikan  rencana  perdamaian. Salah  satu  rencana  perdamaian  tersebut  yakni  restrukturisasi  utang  sampai  berakhirnya PKPU. Di PKPU, Pasal 265 mengatur tentang perdamaian, perdamaian yakni unsur paling dasar yang merupakan suatu prkatek meliputi sebuah kesepakatan di perjanjian perdamaian atau yang disebut dengan keputusan homologasi oleh pengadilan niaga. Fungsi perdamaian yang  diatur  dalam  PKPU  untuk  menyelesaikan  masalah  pelunasan  utang  serta  mencapai kesepakatan  restrukturisasi  utang  bagi  debitur.  Perdamaian  ini  lah  yang  melahirkan  suatu restrukturisasi yang akan selalu dijumpai dalam PKPU. 26 Dalam sistem PKPU, perdamaian menjadi  proses  yang  paling  penting  bagi  para  pihak  karena  dalam  perdamaian  ini  pihak debitur  akan  mengajukan  rencana  perdamaian.  Kemudian  rencana  perdamaian  ini  menjadi pertimbangan kreditur dengan menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh  pihak  debitur.  Rencana  perdamaian  yang  disepakati  akan  mengikat  seluruh  kreditur yang  menerima  rencana  perdamaian  tersebut,  dan  jika  kreditur  atau  pengadilan  menolak rencana perdamaian yang diajukan, maka pihak debitur akan dilikuidasi atau dipailitkan. 27 Sebelum  pengadilan  niaga  mengabulkan  hibah  PKPU  tetap,  baik  debitur  maupun kreditur bisa mengajukan putusan PKPU sementara sesuai Pasal 225 (2), (3) dan (4) UU No 225.  37/2004  yang  menjelaskan  jika  debitur  mengajukan  permohonan,  pengadilan  wajib melakukannya  dalam  waktu  paling  lambat  selama  tiga  hari  mulai  tanggal  pendaftaran permohonan.  Apabila  permohonan  diajukan  kreditur,  pengadilan  maksimal  paling  lambat selama  dua  puluh  hari  dari  tanggal  pendaftaran  permohonan.  Selanjutnya  setelah diumumkan keputusan penundaan pembayaran utang sementara, pengadilan akan meminta melalui  manajemen  untuk  memanggil  debitur  dan  kreditur  (dikenal  sebagai  pelanggan terdaftar atau kurir) untuk menghadiri sidang yang akan diadakan selambat-lambatnya sejak keempat  puluh  lima,  keputusan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  tentatif  telah diumumkan.
Dilihat  dari  rencana  perdamaian  yang  tertuang  di  PKPU,  debitur  bisa  saja merestrukturisasi  utang.  Bagi  debitur,  restrukturisasi  utang  ialah  tindakan  yang  harus dilakukan  suatu  perusahaan  karena  tidak  lagi  mempunyai  kemampuan  dan  kekuatan  yang memadai  dalam  membayar  utangnya  kepada  kreditur.  Komitmen  ini  berarti  debitur tidak mampu  memenuhi  perjanjian  yang  sudah  disepakati  dengan  kreditur  hingga  menyebabkan
25 Fasya  and  Nugroho,  “Sikap  Pengurus  Terhadap  Nilai  Tagihan  Dalam  Pross  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 508–22, DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491.
26 Atika Ismail, “Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi,” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , Vol. 3 No.1,
(2021), DOI: https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520 .
27 Berlian Pramesthi Cindarbumi and Aan Suryamah, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 508–22, DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
tidak bisa  melunasi  utangnya.  Jika  perusahaan tidak melakukan  reorganisasi  utang,  maka perusahaan  bangkrut,  yang  membawa  permasalahan  besar  bagi  kelangsungan  hidup perusahaan.  Munir  Fuady  di  bukunya  mengatakan  rencana  restrukturisasi  utang, yaitu: “Moratorium , penundaan pembayaran yang jatuh tempo; Haircut , pemotongan pokok pinjaman serta bunga; Pengurangan suku bunga; Rescheduling , Perpanjangan jangka waktu pelunasan;  Konversi  utang  ke  saham; Debt  forgiveness (pembebasan  utang); Bailout , pengambil alih utang swasta oleh pemerintah; Write off , ialah penghapusbukuan utang”.
Di  antara  berbagai  bentuk  restrukturisasi  utang  yang  diajukan  debitur  ke  kreditur, rescheduling menjadi  salah  satu  yang  paling  umum  dilakukan  karena rescheduling ini adalah  rencana  favorit  bagu  debitur  di  proses  kepailitan  serta  menunda  kewajiban pembayaran  utang. Rescheduling ini  merupakan  suatu  upaya  untuk  meminimalkan terjadinya  masalah  keuangan  dengan  mengubah  kondisi  terutama  syarat  dalam  waktu pembayaran.  Akan  tetapi,  perpanjangan  jangka  waktu  pelunasan  tidak  diperbolehkan  pada saat  restrukturisasi  pinjaman  terlalu  lama,  karena  hal  ini  akan  mengurangi  keseriusan pengelolaan sumber daya keuangan yang bermasalah. 28
Dalam  praktiknya,  debitur  mengajukan  rencana  perdamaian  berupa rescheduling dalam  waktu  singkat  dan  biasanya  menjalankan  operasional  perusahaan  secara  mandiri tanpa bantuan pihak lain terutama kreditur. Namun jika jangka waktu rescheduling melebihi 5  tahun,  biasanya  debitur  akan  mendapat  bantuan  dari  kreditur,  terutama  dari  sektor keuangan.
Ketika  debitur  mengajukan  rencana  perdamaian rescheduling dalam  jangka  waktu yang pendek biasanya  dilakukan  dengan mandiri  operasional  perusahaannya  dan tidak ada bantuan dari pihak manapun sekalipun  kreditur.  Namun,  jika rescheduling diajukan dalam jangka  waktu  lebih  dari  5  tahun,  maka  umumnya  kreditur  akan  turut  serta  mebantu debiturnya,  khususnya  perbankan  yang  merupakan  kreditur  dari  bidang  keuangan.  Dalam penerapannya,  debitur  yang  memiliki  iktikad  baik  dan  berpotensi going  concern akan dibantu oleh kreditur perbankan dengan cara memberikan kredit tambahan kepada  debitur. Melalui dana  inilah debitur kemudian akan mengelola dana tersebut guna mengoperasikan kegiatan  usahanya,  Dalam  hal  ini  debitur  akan  mendapatkan  pengawasan  yang  ketat  dari kreditur.
Restrukturisasi  utang  dilakukan  oleh  debitur  karena  debitur  yakin  masih  mampu melunasi  utangnya  kepada  kreditur,  hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  debitur mempunyai harta yang lebih besar dibandingkan dengan utangnya kepada  kreditur. Dalam hal kepailitan diketahui adanya asas kesinambungan usaha yang menyatakan bahwa iktikad baik  debitur  yang  masih  dapat  terus  beroperasi  harus  diberi  kesempatan  untuk  terus
28 Rusydah  Bariroh,  Ahmad  Mukhlisuddin,  and  Nurul  Azizah  Ria  Kusrini,  “Implementasi Rescheduling,  Reconditioning  dan  Restructuring  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bri Syariah Kcp Mojosari,” Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 1 (May 25, 2022): 38– 54, https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
beroperasi.  Kelangsungan  usaha  debitur  bergantung  pada  keinginan  kreditur  guna memperoleh keringanan serta cara debitur membayar kembali perseroan terbatas. 29
Pada  kenyataannya  masih  banyak  kasus  di  mana  PT  debitur  mempunyai  harta kekayaan  yang  lebih  banyak  dibanding  utangnya,  hingga  PT  debitur  mempunyai  potensi berkembang di masa depan. Namun, sering ditemui juga pada berbagai kejadian yang mana isi perjanjian damai lebih menguntungkan kreditur serta merugikan debitur.
Setiap  jalur  yang  terserdia  untuk  merestrukturisasi  perusahaan  akan  berbeda  pula konsekuensi  hukumnya.  Akibat  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  muncul  dari  tindakan atau kejadian oleh suatu sebab, baik tindakan tersebut ilegal atau legal. 30 Untuk jalur iktikad baik,  akibat  hukum  yang  terjadi  adalah  para  pihak  dapat  melaksanakan  hasil perundingannya  mengenai  perubahan  cara  pembayaran  utang  yang  telah  disepakati.  Para pihak  juga  dapat  mengubah  perjanjian  kreditnya  menjadi  perjanjian  baru  dengan  tujuan restrukturisasi. Akibat hukum yang terjadi dari jalur iktikad baik adalah semua pihak yang terlibat  bisa  melakukan  hasil  diskusi  mengenai  perubahan  tata  cara  pelunasan  utang  yang telah  disepakati.  Prosedur  ini  harus  disetujui  oleh  kreditur.  Rencana  perdamaian  tersebut berdurasi 45 hari dan bisa diperpanjang. Perubahan angsuran, tata cara pembayaran, jumlah piutang, bunga harus terdapat dalam rencana perdamaian tersebut. Namun, jika debitur tidak dapat  membuat  rencana  perdamaian  yang  dapat  diterima  oleh  kreditur  maka  proses selanjutkan akan dilakukan melalui proses pailit bagi debitur.
Apabila kita melihat seperti yang diatur dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code , jika dibandingkan  dengan  konsep  kepailitan  dan  PKPU  di  Amerika  Serikat,  "proses  hukum kepailitan  dan  penundaan  pembayaran  utang  berhubungan  dengan  reorganisasi  utang  dan aset debitur, yang memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya dalam pengawasan. Permohonan tersebut dapat diajukan secara sukarela ( voluntary petition ) oleh debitur, yang bertujuan  untuk  melakukan  penyesuaian  utang,  baik  dengan  cara  pengurangan  utang, dengan penambahan waktu  pembayaran  atau dengan mengajukan reorganisasi  perusahaan. Hal  ini dengan menyertakan dokumen yang berisi  pemasukan saat  ini, aset  dan kewajiban yang  dimiliki,  perjanjian-perjanjian,  serta  laporan  keuangan.  Dalam  hal  ini,  kreditur  tidak dapat  mengajukan  permohonan  terkait  penyesuaian  utang  melainkan  hanya  dapat mengajukan  permohonan  likuidasi  sebagaimana  diatur  dalam Chapter 7  US Bankruptcy Code ”. 31
Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam kerangka reorganisasi, di Amerika Serikat, debitur  memiliki  kemampuan  untuk  menahan  pembayaran  tagihan  pajak  untuk  jangka waktu  lebih  dari  enam  tahun.  Sehingga  debitur  diperbolehkan  melunasi  utangnya  lebih
29 Hasdi  Hariyadi,  “Restrukturisasi  Utang  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Kepailitan  Pada  Perseroan Terbatas,” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 2 (March 24, 2020): 119–35, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61.
30 Juliantini,  Ni  Nyoman,  I.  Made  Arjaya,  and  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  “Prosedur  Dan  Akibat  Hukum Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Perseroan  Terbatas  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby),” Jurnal Analogi Hukum , Vol 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105.
31 Jimmy  Simanjuntak,  “Tinjauan  Hukum  Atas  Kewenangan  Kreditor  Mengajukan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” Honeste Vivere 33, no. 1 (January 30, 2023): 69–76, https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.193.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
lambat  dari  jadwal  semula,  asalkan  pembayarannya  sama  dengan  nilai  tagihan  ketika pinjaman. 32 Berdasarkan  aturan  tersebut,  Amerika  memberi  semua  kewenangan  kepada debitur guna mengajukan permohonan untuk mereorganisasi perusahaannya.
Selain itu, mengenai hak tagih terhadap harta kekayaan dari pihak debitur pada Pasal 1131  dan  Pasal  1132  KUH  Perdata  dijelaskan  di  Pasal  20  UU  Kepailitan.  Filosofi  dasar mengenai Hukum Kepailitan Indonesia terutama ditujukan pada pembagian harta berkaitan dengan  kepailitan,  hal  ini  mengakibatkan  belum  adanya  konsep  memulai  kembali  bagi orang yang pailit sesudah berakhirnya kepailitan. Ini berbeda dengan yang diatur di dalam UU  Kepailitan  Amerika  Serikat,  yang  mana  tujuan  utamanya  adalah  memberikan kesempatan  kepada  debitur  untuk  mencoba  lagi  melunasi  utang  lamanya.  Penekanannya lebih  ke  konsep fresh  start .  Di  bukunya  Henry  R.  Cheesemen  mengatakan  “Hukum Kepailitan  Amerika  Serikat  mengenal  adanya  reorganisasi  perusahaan  yang  mana  kondisi debitur  dalam  keadaan  berhenti  membayar  atau  tidak  mampu  membayar  utang-utangnya memiliki beberapa alternatif, yaitu Liquidation , dan Reorganizations .”
Dalam  PKPU,  prinsipnya  menyatakan  bahwa  pemohon  adalah  debitur  dan  kreditur. Namun  UU  Nomor  37  Tahun  2004  memberi  pembatasan  pada  debitur  perbankan, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring serta penjaminan, lembaga penyimpanan serta penyelesaian,  perusahaan  asuransi,  perusahaan  reasuransi,  dana  pensiun,  serta  BUMN  di bidang  kepentingan  publik,  yang  pemohonnya  adalah  institusi  negara  dan  diputus  dengan UU.  Pendekatan  ini  berbeda  bila  dibandingkan  dengan Chapter 11  US Bankruptcy  Code , yang  memberikan  pilihan  kepada  debitur  bank  serta  asuransi  untuk  mengajukan Reorganisasi  atau  pihak  krediturnya  yang  mengajukan  Reorganisasi.  Sebagaimana  yang diatur  di  dalam US  Bankruptcy  Code benar  adanya  bahwa  bagi  debitur  bank  dan  asuransi tidak  dibolehkan  memilih Chapter  7  US  Bankruptcy  Code yang  dimaksudkan  untuk melikuidasi  usahanya,  apabila  para  debitur  tersebut  ingin  mendapat  perlindungan  hukum kepailitan  maka dapat  dilakukan melalui Chapter 11 US Bankruptcy Code . Dalam doktrin ini semua pihak diberi sarana hukum untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, sedangkan hal-hal tersebut tidak diatur dalam UU No 37 Tahun 2004.
Reorganisasi  perusahaan  memberikan  peluang  bagi  perusahaan  untuk  mendapatkan kembali  kesehatan  dan  kefisiensian  dalam  beroperasinya.  Jika  dengan  reorganisasi perusahaan  dapat  memulihkan  kesehatan  perusahaan  dan  meningkatkan  efisiensi operasionalnya,  tentunya  kemampuan  perusahaan  menghasilkan  keuntungan  akan meningkat.  Sehingga,  proses  pelunasan  utang  terselesaikan.  Namun,  tidak  ada  jaminan bahwa reorganisasi akan membawa perbaikan dalam operasional. Tentu saja ini merupakan upaya yang baik karena cara-cara tersebut harus diterapkan sebelum kebangkrutan menjadi pilihan.  Setidaknya,  dengan  reorganisasi,  perusahaan  dapat  menganalisis  penyebab kesulitan  keuangannya  sehingga  bisa  dengan  segera  menemukan  solusi  terbaik.  Ini  bisa divisualisasikan  sebagai  contoh  nyata  percepatan  pencapaian  perdamaian  supaya tidak mengalami kepailitan. Pemberian izin ke debitur untuk menjalankan kegiatan usahanya juga
32 Sumurung  P  Simaremare  et  al.,  “Politik  Hukum  Jangka Waktu  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 99–118, DOI: https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
harus  menjadi  salah  satu  komponen  penting  persiapan  yang  diperlukan  untuk  mencapai rencana perdamaian yang mana hal ini tidak ditemui dalam UU No 37 Tahun 2004.

## 4. PENUTUP
Undang-undang  kepailitan  yang  berlaku  di  Indonesia  mempunyai  banyak  perbedaan dengan  undang-undang  kepailitan  yang  berlaku  di  Amerika  Serikat.  Apabila  dilihat  dari sistem  hukumnya,  Indonesia  dan  Amerika  mempunyai  sistem  hukum  yang  berbeda  yaitu Indonesia dengan sistem hukum civil law dan Amerika dengan sistem hukum common law sehingga sangat terbuka terhadap kemungkinan adanya perbedaan hukum yang berlaku bagi setiap  negara.  Dalam  penelitian  ini  perbedaan  kedua  belah  pihak  terfokus  pada  persoalan penerapan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  berdasarkan  PKPU  sebagai  sebuah konsep  dalam  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia,  dengan  konsep  reorganisasi  perusahaan dalam  Hukum  Kepailitan  di  Amerika.  Sejatinya,  reorganisasi  perusahaan  juga  menjadi bagian  dari  restrukturisasi  yang  mana  kepailitan  bisa  dihindari  dengan  adanya  proses reorganisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan, akuisisi usaha, maupun bentuk lainnya.  Hal  ini  merupakan  upaya  yang  baik  melihat  cara-cara  tersebut  harus  diterapkan sebelum kebangkrutan menjadi pilihan. Setidaknya, dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis  penyebab  kesulitan  keuangannya  sehingga  bisa  dengan  segera  menemukan solusi terbaik. Pengaturan mengenai reorganisasi perusahaan belum diatur dengan jelas dan tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Upaya tersebut dapat divisualisasikan sebagai contoh nyata percepatan  pencapaian  perdamaian  supaya  tidak  mengalami  kepailitan  guna  mencapai rencana perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amboro, F Yudhi Priyo. “Pengaturan Hukum Kepailitan  Indonesia:  Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris.” Lex Prudentium: Law Journal 1, no. 2 (2022): 62–81. https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6
Ariyanto. “Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan.” Jurnal  Hukum Ius  Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 305– 23. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art4.
Askolani,  Muhammad  Syarif,  Serlika  Aprita,  and  Atika  Ismail.  “Legal  Harmonization  of Suspension of Debt Payment Obligations Substance Perspective Legal Structure and Culture.”
Marwah Hukum 1, no. 1 (2023): 11–15. https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5465.
Asril. “Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif.”
Mulawarman Law Review , January 8, 2021, 138–49.
https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.341.
Bariroh,  Rusydah,  Ahmad  Mukhlisuddin,  and  Nurul  Azizah  Ria  Kusrini.  “Implementasi Rescheduling,  Reconditioning  dan  Restructuring  Sebagai  Upaya  Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Bri  Syariah  Kcp Mojosari.” Jurnal  Ekonomi  Syariah 7,  no.  1  (May  25,  2022):  38–54. https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543.
Cindarbumi,  Berlian  Pramesthi,  and  Aan  Suryamah.  “Kepastian  Hukum  Pelaksanaan Voting  Online  Rencana  Perdamaian  Dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia
Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Utang.” Jurnal USM Law
Review 5, no. 2 (2022): 508–22. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235.
Dewi,  Putu  Eka  Trisna.  “Implementasi  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Pkpu) Dalam  Kepailitan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal Hukum Saraswati , Vol. 1 No. 2 (2019). https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.2691.
Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia.” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha . Vol. 9, 2021. https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436. Fasya,  Azkia  An  Nida,  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho.  “Sikap  Pengurus  Terhadap  Nilai Tagihan  Dalam  Pross  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 2 (2022): 569–83. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491. Fibriani,  Riza.  “Tinjauan  Hukum  Kepailitan  Koperasi  Saat  Gagal  Bayar  Pada  Masa Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (April  17,  2022):  87. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575.
Hariyadi,  Hasdi.  “Restrukturisasi  Utang  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Kepailitan  Pada Perseroan  Terbatas.” SIGn  Jurnal  Hukum 1,  no.  2  (March  24,  2020):  119–35. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61.
Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , UU No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443.
Ismail,  Atika,  “Analisis  Alternatif  Restruturisasi  Utang  Atau  Penutupan  Perusahaan  Pada Pandemi  Covid-19  Melalui  Pkpu,  Kepailitan  Dan  Likuidasi.” Jurnal  Kepastian Hukum Dan Keadilan , Vol. 3 No.1, (2021). https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520. Juliantini,  dkk.  “Prosedur  Dan  Akibat  Hukum  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang Perseroan  Terbatas  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  03/PKPU/2010/PN.  Niaga.  Sby).”
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 1 (2021).
https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105.
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. (Jakarta: Kencana, 2008).
Man  S.  Satrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang . (Bandung: Alumni, 2010).
Mantili,  Rai,  and  Putu  Eka  Trisna  Dewi.  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  Terkait  Penyelesaian  Utang  Piutang  Dalam  Kepailitan.” Aktual  Justice: Jurnal  Ilmiah  Magister  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Ngurah  Rai 6,  no.  1 (2021): 1–120. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618.
Pramudita,  S.  A.,  Kartikasari  &  Cahyadini,  A.  “Kedudukan  Hukum  Menkominfo  Dalam Pelaksanaan  Perdamaian  Menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing , 4(1), p. 103 (2020). https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347. Simanjuntak,  Jimmy.  “Tinjauan  Hukum  Atas  Kewenangan  Kreditor  Mengajukan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004.” Honeste  Vivere 33,  no.  1  (January  30,  2023):  69–76. https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.193.
Simaremare,  Sumurung  P,  Bismar  Nasution,  Sunarmi,  and  Edi  Yunara.  “Politik  Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 99–118. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915.
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Faishal Fatahillah, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia . (Yogyakarta: Total Media, 2008)”.
Sitompul,  Natasya  Aisyah.  “Konsep  Corporate  Rescue  dalam  Hukum  Kepailitan  di Indonesia.” Tanjungpura  Law  Journal ,  ISSN  Online:  2541-0490,  Vol  5,  2021”. http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i1.43604.
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan, cet. 4 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010).
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
Suprianto,  Lambok,  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Penyelesaian  Kredit  Macet  Developer Properti  Residensial  Ditengah  Pandemi  Covid-19” JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum). https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.326.
United States Bankruptcy Court.