Vol. 1, No. 2, November 2018, hlm. 39-44

## ANALISA KEAMANAN DAN HUKUM UNTUK PELINDUNGAN DATA PRIVASI
Muhammad Na ’ im Al Jum ’ ah
Magister Informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Email: 1 naim83fikom@gmail.com,

## Abstrak
Teknologi  informasi  telah  merubah  pola  hidup  masyarakat  secara  global  dan  menyebabkan  perubahan  sosial budaya,  ekonomi,  dan  kerangka  hukum  yang  berlangsung  dengan  signifikan.  Meskipun  penetrasi  internet  di masyarakat  masih  sangat  kurang  bila  dibandingkan  dengan  jumlah  total  penduduk  Indonesia,  kini  sistem informasi  dan  komunikasi  elektronik  telah  diimplementasikan  pada  hampir  semua  sektor  kehidupan  dalam masyarakat.  Penyalagunaan  data  juga  menjadi  perhatian  khusus.  Banyak  pelanggaran  data  yang  terjadi  karena implementasi yang buruk atau tidak adanya kontrol keamanan baik di perusahaan swasta maupun di organisasi pemerintahan.  Paper  ini  akan  membahas  tentang  bagaimana  pengawasan  data  privasi    dan  peraturan  hukum mengenai  perlindungan  data  pribadi.  Dari  hasil  analisa  tehadap  pengawasan  data  pribadi  bahwa  ada  dua  pihak yang  mampu  dan  punya  peluang  melakukan  pengawasan  massal,  yaitu  pihak  swasta  dan  pemerintah.  Pihak swasta bisa berasal dari penyedia layanan dan konten online, penyedia layanan internet atau pemilik infrastruktur internet  sedangkan  tugas  negara  adalah  melindungi  serta  menjamin  hak  warganya.  Namun  pihak  pemerintah sering  menggunakan  keamanan  sebagai  dalih  untuk  mendasari  tindakan-tindakan  yang  melanggar  hak  atas privasi.    Indonesia  telah  memiliki  beberapa  undang-undang  yang  mengatur  tentang  keamanan  data  privasi duantaranya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata kunci : keamanan data, data privasi, hokum data privasi.

## SECURITY AND LEGAL ANALYSIS FOR PRIVACY DATA PROTECTION

## Abstract
Information  technology  has  changed  the  lifestyle  of  people  globally  and  caused  significant  changes  in  socio- cultural,  economic  and  legal  frameworks.  Although  internet  penetration  in  the  community  is  still  very  low compared  to  the  total  population  of  Indonesia,  now  the  electronic  information  and  communication  system  has been  implemented  in  almost  all  sectors  of  life  in  society.  Data  misuse  is  also  of  special  concern.  Many  data violations  occur  due  to  poor  implementation  or  lack  of  security  controls  both  in  private  companies  and  in government organizations. This paper will discuss how to monitor privacy data and legal regulations regarding the protection of personal data. From the results of the analysis on personal data supervision that there are two parties who are able and have the opportunity to conduct  mass surveillance, namely the private sector and the government. The private sector can come from online service and content providers, internet service providers or internet infrastructure owners while the state's duty is to protect and guarantee the rights of its citizens. But the government often uses security as a pretext for underlying actions that violate the right to privacy. Indonesia already  has  several  laws  governing  the  security  of  privacy  data,  among  others,  Law  Number  7  of  1971 concerning  Principal  Archival  Provisions,  Law  Number  8  of  1997  concerning  Corporate  Documents,  Law Number  7  of  1992  jo  Law  Number  10  of  1998  concerning  Banking,  Law  Number  36  of  1999  concerning Telecommunications, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Keywords : data security, privacy data, privacy data law

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  telah  merubah  pola  hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan  sosial  budaya,  ekonomi,  dan  kerangka hukum  yang  berlangsung  dengan  signifikan. Meskipun  penetrasi  internet  di  masyarakat  masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah total penduduk  Indonesia,  kini  sistem  informasi  dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat.
Menurut  hasil  survay  dari  pada  april  2017, jumlah  pengguna  internet  di  dunia  mencapai  3,811 miliar  (Hootsuite,  2017)  sedangkan  presentase pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai  54,68% dengan  kalkulasi  143,26  juta  jiwa  merupakan pengguna  internet  dari  total  jumlah  penduduk Indonesia  262  juta  jiwa  (Asosiasi  Pengguna  Jasa Internet Indonesia, (2017).

## Gambar 1. Penetrasi pengguna internet Indonesia
Seiring  dengan  keterbukaan  terhadap  data  dan informasi,  maka  perlindungan  terhadap  informasi menjadi  hal  yang  wajib.  Dalam  beberapa  tahun terakhir,  perkembangan  pesat  dan  biaya  yang  lebih rendah  dalam  teknologi  informasi  dan  komunikasi telah membuatnya lebih mudah diakses dan nyaman. Akibatnya, jumlah pengguna internet telah meledak.
Penyalagunaan  data  juga  menjadi  perhatian khusus.  Banyak  pelanggaran  data  yang  terjadi karena  implementasi  yang  buruk  atau  tidak  adanya kontrol  keamanan  baik  di  perusahaan  swasta maupun  di  organisasi  pemerintahan.  Banyak  negara yang  berusaha  meningkatkan  persyaratan  kemana dan  menerapkanya  di  undang-undang  mereka. Namun, sebagian beasar kerangka keamanan bersifat reaktif  dan  tidak  mengatasi  ancaman  yang  relevan (Sungmi Park, 2018)
Potongan-potongan  data  dan  informasi  pribadi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku cbercrime untuk melakukan  pengambilan  data  secara  ilegal,  tetapi juga  dapat  digunakan  oleh  perusahaan  yang  telah mengumpulkannya  dalam  batas-batas  hukum  dan melihatnya  sebagai  aset  perusahaan  (Schwartz, 2004). Banyaknya masalah yang muncul akibat dari penyala  gunaan  data  pribadi,  maka  perlu  ada  upaya dari  pemerintah  untuk  menerapkan  aturan  tentang kemanan data pribadi sehingga masalah-masalah ini dapat diantisipasi. Paper ini akan membahas tentang bagaimana  pengawasan  data  privasi    dan  peraturan hukum mengenai perlindungan data pribadi.

## 2. PENGAWASAN DATA PRIVASI
Data  adalah  setiap  informasi  yang  diproses melalui  peralatan  yang  berfungsi  secara  otomatis menanggapi  instruksi-instruksi  yang  diberikan  bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses.  Data  juga  termasuk  informasi  yang merupakan  bagian  tertentu  dari  catatan-catatan kesehatan,  kerja  sosial,  pendidikan  atau  yang disimpan  sebagai  bagian  dari  suatu  sistem penyimpanan yang relevan.
Istilah perlindungan data pertama digunakan di Jerman  dan  Swedia  pada  tahun  1970-an  yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undangundang.  Alasannya  dibuat  perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai  alat  untuk  menyimpan  data  penduduk terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata  dalam  praktiknya,  telah  terjadi  banyak pelanggaran  yang  dilakukan  baik  oleh  pemerintah maupun  pihak  swasta.  Maka  dari  pada  itu  agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.
Tiap-tiap  negara  menggunakan  istilah  yang berbeda  antara  informasi  pribadi  dan  data  pribadi. Akan  tetapi  secara  substantif  kedua  istilah  tersebut mempunyai  pengertian  yang  hampir  sama  sehingga kedua  istilah  tersebut  sering  digunakan  bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan  istilah  informasi  pribadi  sedangkan negara-negara  Uni  Eropa  dan  Indonesia  sendiri dalam  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik menggunakan istilah data pribadi.
Menurut
Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karateristik  masing-masing  individu.  Pada  dasarnya
bentuk perlindungan terhadap data dibagi dalam dua kategori,  yaitu  bentuk  perlindungan  data  berupa pengamanan  terhadap  fisik  data  itu,  baik  data  yang kasat  mata  maupun  data  yang  tidak  kasat  mata. Bentuk  perlindungan  data  lain  adalah  adanya  sisi regulasi  yang  mengatur  tentang  penggunaan  data oleh  orang  lain  yang  tidak  berhak,  penyalahgunaan data  untuk  kepentingan  tertentu,  dan  perusakan terhadap data itu sendiri
Pengawasan  Digital  (Digital  Surveillance) Pengawasan (Surveillance) adalah memantau aktivitas,  perilaku,  atau  proses  bertukar  informasi yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  biasanya dilakukan untuk kepentingan seperti mempengaruhi, mengatur,  mengarahkan,  atau  melindungi  mereka. Dalam  konteks  digital,  pengawasan  seperti  yang dilakukan  dengan  penyadapan,  dilakukan  dengan memanfaatkan  teknologi  digital  dan  jaringannya. Mengingat  infrastruktur  internet  dan  perusahaan- perusahaan penyedia layanan serta konten cenderung terpusat  dan  berada  dalam  pengaruh  Amerika Serikat,  tentu  informasi  yang  dibocorkan  oleh Snowden menjadi lebih masuk akal.
Ada dua pihak yang mampu dan punya peluang melakukan  pengawasan  massal,  yaitu  pihak  swasta dan  negara  (pemerintah).  Pihak  swasta  bisa  berasal dari  penyedia  layanan  dan  konten  online,  penyedia layanan  internet  atau  pemilik  infrastruktur  internet. Motivasinya  bisa  karena  ingin  mengetahui  perilaku online  pelanggannya  atau  informasi  lain  yang  bisa menguntungkan  perusahaan  tersebut.  Sedangkan pihak  negara  biasanya  diwakili  oleh  lembaga penegak hukum atau badan intelijen. Pengintaian ini biasanya  dilakukan  untuk  memantau  potensi tindakan  kriminal,  terorisme,  atau  bahkan  untuk mengawai oposisi pemerintah (aktivis, jurnalis, dll). Seperti  yang  telah  dibocorkan  oleh  Snowden, pengawasan  tidak  hanya  berlaku  di  satu  teritori, tetapi juga lintas teritori. Pengawasan  massal secara global dilakukan oleh ‘ Five Eyes ’ (Lima Mata) yaitu meliputi:  NSA  milik  pemerintah  Amerika  Serikat, Communications  Security  Establishment  (CSE) milik  pemerintah  Kanada,  Global  Communications Headquarter  milik  pemerintah  Britania  Raya, Defense  Signals  Directorate  (DSD)  lembaga pemerintah Australia, dan pemerintah Selandia Baru dengan  Government  Communications  Security Bureau (GCSB).
Internet  memiliki  infrastruktur  yang  berbeda dengan  medium  komunikasi  yang  pernah  ada sebelumnya,  contohnya:  surat,  telepon.  Saluran komunikasi sebelumnya memiliki infrastruktur yang
terpisah  satu  sama  lainnya.  Dengan  keberadaan internet, kebutuhan mengirim pesan, menelepon, dan bahkan  membaca  berita,  semua  dilakukan  dalam satu infrastruktur jaringan. Semua aktivitas komunikasi  tersebut  dikirim  menjadi  suatu  paket data  yang  ditransfer  melalui  jaringan.  Hal  ini memudahkan pengintai untuk memata-matai aktivitas  komunikasi  seseorang  hanya  dengan  satu saluran.  Faktanya,  meskipun  seseorang  ingin mengirim  surel  dari  Jakarta  ke  Belanda,  jika pengirim dan penerima  menggunakan layanan  milik perusahaan  Amerika  Serikat,  lalu  linta  pengiriman akan  melewati  infrastruktur  di  negara  tersebut sebelum  sampai  ke  penerima.  Infrastruktur  tulang punggung  (backbone)  internet  juga  cenderung terpusat.
Banyak jalan untuk mengintip apa yang sedang kita  lakukan  di  internet.  Bisa  dengan  menyadap melalui tulang punggung internet, kerjasama dengan pemilik kabel serat optik, dan cara lain yang mampu mengintip  isi  paket  data  dalam  proses  perpindahan. Cara  tersebut  dikenal  sebagai  Upstream  Collection. Berdasarkan  dokumen  yang  dibocorkan  oleh Snowden, operasi pengawasan memasang perangkat keras  yang  berfungsi  untuk  mengawasi  di  berbagai titik  pemeriksaan  dalam  tulang  punggung  internet. Selain  cara  tersebut,  dengan  teknologi  seperti  Deep Packet  Inspection  (DPI),  yang  mampu  memeriksa lalu  lintas  internet  secara  otomatis  berdasarkan  kata kunci  atau  kode  tertentu.  Meskipun  teknologi  ini bisa digunakan untuk mencegah virus atau serangan yang  bisa  merusak  lalu  lintas,  ada  berbagai  bukti juga  bahwa  DPI  digunakan  oleh  pemerintah  untuk kepentingan  tertentu.  Pada  tahun  2013,  pemerintah Malaysia  yang  dikuasai  oleh  Barisan  Nasional contohnya,  menggunakan  DPI  untuk  menyadap lawan politiknya dalam masa menjelang pemilu.
Tugas negara adalah melindungi serta menjamin  hak  warganya.  Pihak  pemerintah  sering menggunakan  keamanan  sebagai  dalih  untuk mendasari  tindakan-tindakan  yang  melanggar  hak atas privasi. Faktor-faktor seperti terorisme, kejahatan  di  dunia  maya,  atau  ancaman  bagi  negara mendorong program pengawasan massal. Sedangkan pihak  swasta,  memanfaatkan  pengawasan  untuk keuntungan perusahaannya, misalnya untuk mengalahkan  kompetitornya  lewat  jalur  belakang atau  membatasi  pilihan  pengguna  internet.  Di  sesi sebelumnya  kita  juga  sudah  membahas  pentingnya kontrol  pribadi  terhadap  segala  informasi  dan  data yang  kita  punya.  Dengan  adanya  pengawasan massal,  kontrol  tersebut  berpindah  tangan  ke
perusahaan dan negara. Keduanya ingin membangun profil  pribadi  dari  serpihan  data  yang  mereka kumpulkan,  profil  tersebut  akan  menjadi  sasaran dalam  mencapai  kepentingan  mereka.  Negara memang  wajib  menjamin  keamanan  warganya,  tapi kalau negara justru membatasi dan bisa membahayakan  warganya,  tentu  lain  cerita.  Seperti pemerintah  Republik  Rakyat  Cina  yang  selalu mengawasi  seluruh  warganya,  membatasi  ekspresi warga dan berusaha menyingkirkan lawan politiknya.
Keberadaan  program  seperti  ini  menjadikan kekuasaan semakin terpusat dan melakukan tindakan semena-mena. Konsekuensinya, memudahkan pemerintah  untuk  menjadi  otoriter  dan  melanggar hak asasi  manusia  warganya.  Privasi dan  kebebasan berekspresi  saling  berkaitan,  jika  ada  seorang jurnalis  yang  mengungkap  kasus  korupsi  diawasi terus-menerus  oleh  lawannya,  besar  kemungkinan dirinya  dan  bahkan  keluarganya  berada  dalam bahaya.  Dengan  kenyataan  bahwa  internet  bukan dunia  impian  yang  merdeka  dan  bebas  campur tangan dari pemerintah dan pihak lainnya, masihkah kamu  berpendapat  bahwa  tidak  ada  yang  perlu ditakuti jika tidak ada yang kamu sembunyikan?
Patut dicatat, bahwa privasi bukan semata soal rahasia  atau  menyembunyikan  informasi  tertentu. Privasi  adalah  tentang  otonomi,  kuasa,  dan  kontrol yang  memungkinkan  kita  untuk  memutuskan bagaimana  kita  ingin  memperlihatkan  diri  kita (myshadow.org)  .  Pelanggaran  privasi  bahkan  bisa berdampak  pada  risiko  lanjutan  seperti  kehilangan kesempatan  pekerjaan,  hanya  karena  satu  kesalahan yang  pernah  kamu  lakukan  di  masa  lampau  muncul di  internet,  memberi  peluang  untuk  cyber-bullying, dituduh  atas  sesuatu  yang  belum  tentu  kamu lakukan, serta risiko lainnya.

## 3. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIVASI
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara berkembang  memiliki  jumlah  pengguna  teknologi dan  sistem  komunikasi  modern  yang  sangat  besar. Kehadirat  internet  telah  mengubah  cara  pandang manusia untuk  berkomunikasi, karena dapat meruntuhkan batas-batas negara. Teknologi informasi  telah  merubah  pola  hidup  masyarakat secara  global  menyebabkan  perubahan  sosial, budaya,  ekonomi,  dan  kerangka  hukum  yang berlangsung secara signifikan.
Namun  hingga  kini  Indonesia  belum  memiliki hukum  yang  secara  spesifik  mengatur  mengenai perlindungan  privasi  dan  data.  Akibatnya  dengan
meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan  privasi  dan  data  menjadi  meningkat. Hal  ini  disebabkan  karena  seringkali  hukum  yang sudah  ada  tidak  dapat  bekerja  secara  efektif  dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali  berjalan  lebih  lambat  dibandingkan dengan  perkembangan  masyarakatnya,  termasuk juga perkembangan teknologi.
Kemudian  menurut  hasil  kajian  Lembaga Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Informasi  (LPPMI),  industri  di  Indonesia  cukup antusias menyikapi tren komputasi awan. Setidaknya itu yang tergambar dari hasil sampel kajian terhadap 100  perusahaan  di  Indonesia  yang  bergerak  di industri  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK), aktivitas  profesional,  sosial,  serta  kesehatan18. Dalam  hasil  survei  yang  dilakukan  LPPMI disebutkan,  sebanyak  62,5  persen  organisasi  yang ada akan menggunakan teknologi ini, meski ada juga yang berkeinginan untuk membentuk organisasi baru maupun  meng-outsource  implementasi  komputasi awan  pada  pihak  ketiga  yang  masing-masing presentasenya berjumlah 18,75 persen.
Kajian  LPPMI  ini  juga  menyebutkan  ada beberapa  masalah  yang  akan  dihadapi  jika responden  akan  menggunakan  pihak  ketiga  dalam penyediaan  komputasi  awan.  Namun  prioritas responden  untuk  dimasukkan  dalam  kontrak  kerja sama  yang  diantarnya  adalah  Network  Security Requirement  sebesar  16,66  persen,  Service  Level Agreements  15,38  persen,  Quality  of  Service Guarantee  (14,10  persen),  dan  Auditing  Activities and Certification (14,10 persen).
Di  Indonesia  pengaturan  secara  khusus mengenai  perlindungan  data  memang  belum  ada, namun  aspek  perlindungannya  sudah  tercermin dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya62 seperti  :  UU  No.  7  Tahun  1971  tentang  Ketentuan Pokok  Kearsipan,  UU  No.8  Tahun  1997  tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  UU  No.  36 Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 3.1. UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
Undang-undang  No.8  Tahun  1997  ini  adalah undang-undang yang mengatur tentang data perusahaan. Pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa dokumen  perusahaan  adalah  data,  catatan,  dan  atau keterangan  yang  dibuat  dan  atau  diterima  oleh perusahaan  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatannya,
baik  tertulis  di  atas  kertas  atau  sarana  lai  maupun terekam  dalam  bentuk  corak  apapun  yang  dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

## 3.2. UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
Dalam  undang-undang  No.  7  tahun  1971 tentang  ketentuan  pokok  kearsipan  pada  Bab  IV tentang  Kewajiban  Kearsipan  pasal  9  dijelaskan bahwa:  (1)Arsip  Nasional  Pusat  wajib  menyimpan, memelihara  dan  menyelamatkan  arsip  sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Undang-undang ini dari  Lembaga-lembaga  Negara  dan  Badan-badan Pemerintahan Pusat. (2)Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan,  memelihara  dan  menyelamatkan  arsip sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  huruf  b Undang-undang  ini  dari  Lembaga-lembaga  Negara dan Badan-badan Pemerintahan Daerah serta Badan- badan  Pemerintah  Pusat  di  tingkat  Daerah.  (3)Arsip Nasional  Pusat  maupun  Arsip  Nasional  Daerah wajib  menyimpan,  memelihara  dan  menyelamatkan arsip  yang  berasal  dari  Badan-badan  Swasta dan/atau perorangan.

## 3.3. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Dalam undang-undang ini di jelakan pada pasal 1  poin  28  menjelaskan  bahwa  Rahasia  Bank  adalah segala  sesuatu  yang  dengan  keterangan  mengenai nasabah  penyimpan  dan  simpanannya.  Ketentuan yang  berkaitan  dengan  perlindungan  data  pribadi dalam Undang-Undang Perbankan berkenaan dengan masalah rahasia bank. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya, kecuali  dalam  hal  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  41,  Pasal  41A,  Pasal  42,  Pasal  43,  Pasal  44, dan  Pasal  44A.  Pasal  pengecualian  tersebut  adalah apabila  untuk  kepentingan  perpajakan,  untuk penyelesaian  piutang  bank,  untuk  kepentingan peradilan  dalam  perkara  pidana,  serta atas permintaan,  persetujuan  atau  kuasa  dari  nasabah penyimpan,  di  mana  bank  dapat  melanggar ketentuan  mengenai  rahasia  bank  ini  tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu

## 3.4. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan  dengan  kerahasiaan  informasi.  Antara lain  dalam  Pasal  22  dinyatakan  bahwa  setiap  orang
dilarang  melakukan  perbuatan  tanpa  hak,  tidak  sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi;  dan/atau  (b)  akses  ke  jasa telekomunikasi;  dan  atau  (c)  akses  ke  jaringan telekomunikasi khusus.

## 3.5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Salah  satu  hal  yang  menarik  dalam  Undang- Undang  ini  adalah  bahwa  dalam  pemanfaatan Teknologi  Informasi,  perlindungan  data  pribadi merupakan  salah  satu  bagian  dari  hak  pribadi.  Hal ini  dinyatakan  berdasarkan  Pasal  9  bahwa  Pelaku usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  sistim elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak, produsen, dan produk  yang ditawarkan. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh  Peraturan  Perundang-undangan,  penggunaan setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian  menyatakan  setiap  orang  yang  dilanggar haknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UndangUndang ini. Penjelasan Pasal 26 Ayat  (1)  menerangkan  bahwa  dalam  pemanfaatan Teknologi  Informasi,  perlindungan  data  pribadi merupakan  salah  satu  bagian  dari  hak  pribadi (privacy rights)
UU ITE sebenarnya  secara  komprehensif telah memuat  ketentuan  yang  mengatur  bagaimana perlindungan  data  diberikan  kepada  individu,  badan hukum,  dan  pemerintah.  Secara  tegas  UU  ITE melarang  adanya  akses  secara  melawan  hukum kepada  data  milik  Orang  lain  melalui  sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos  sistem  pengaman.  Selain  itu  juga  secara tegas  UU  ITE  menyatakan  bahwa  penyadapan (interception)  adalah  termasuk  perbuatan  yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan  untuk  itu  dalam  rangka  upaya  hukum. Berdasarkan UU ITE ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang  lain  dengan  tujuan  apapun  bahkan  jika  data yang  sifatnya  rahasia  sampai  dapat  terbuka  kepada publik. Lebih jauh, perlindungan terhadap data tidak hanya  mengatur  akses  pembukaan  data  saja,  tetapi juga  apabila  data  dapat  dibuka  dan  diubah  dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, pernghilangan, pengrusakan)  sehingga  seolah-olah  data  tersebut menjadi data otentik.
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dimaksud  dalam  Pasal  41, Pasal  41A,  Pasal  42,  Pasal  43,  Pasal  44,  dan  Pasal 44A.  Pasal  pengecualian  tersebut  adalah  apabila untuk  kepentingan  perpajakan,  untuk  penyelesaian piutang  bank,  untuk  kepentingan  peradilan  dalam perkara  pidana,  serta  atas  permintaan,  persetujuan atau  kuasa  dari  nasabah  penyimpan,  di  mana  bank dapat  melanggar  ketentuan  mengenai  rahasia  bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu

## 4. KESIMPULAN
Ada dua pihak yang mampu dan punya peluang melakukan  pengawasan  massal,  yaitu  pihak  swasta dan  negara  (pemerintah).  Pihak  swasta  bisa  berasal dari  penyedia  layanan  dan  konten  online,  penyedia layanan  internet  atau  pemilik  infrastruktur  internet. Tugas negara adalah melindungi serta menjamin hak warganya.  Pihak  pemerintah  sering  menggunakan keamanan  sebagai  dalih  untuk  mendasari  tindakan- tindakan yang melanggar hak atas privasi.
Indonesia  telah  memiliki  beberapa  undang- undang  yang  mengatur  tentang  keamanan  data privasi duantaranya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun  1971  tentang  Ketentuan  Pokok  Kearsipan, Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1997  tentang Dokumen  Perusahaan,  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1992  jo  Undang-undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 36 Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
SUNGMI PARK dkk, 2018. A comparative study on data protection legislations and government standards  to  implement  Digital  Forensic Readiness as mandatory requirement.
Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, 2018. DEWI,  SHINTA.  2009  Perlindungan  Privasi  Atas
Informasi  Pribadi  Dalam  E-Commerce Menurut  Hukum  Internasional.  Bandung  : Widya Padjajaran,
EDMON  MAKARIM,  2010.  Tanggung  Jawab
Hukum  Penyelenggara  Sistem  Elektronik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, https://kemudi.xyz/static/web/modul/[lores]%20mod ul%204%20EBookModulKEMUDI.pdf https://www.merdeka.com/teknologi/apa-itu- cambridge-analytica-dan-haruskah-kita- tinggalkan-facebook-selamanya.html
HUI  ZHU  dkk,  2017.  Information  dissemination model  for  social  media  with  constant updates.
JOINSON,  A,  dkk.  2010.  "Privacy,Trust  and  Self Disclosure  Online."  Human  Computer Interaction (25) 1-24.
KUMAR N, dkk. 2016. On Privacy and Security in
Social Media – A Comprehensive Study.
KANG,  JERRY.  1998. “ Information  Privacy  in Cyberspace  Transaction ” Stanford  Law Review Vol 50.
MAKARIM,  EDMON.  2005.  Pengantar  Hukum Telematika  (Suatu  Kompilasi  Kajian).
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
MAULANA,  ADHI,  Tingkat  Kejahatan  Cyber  Di Indonesia Sudah Gawat, http://tekno. liputan6.com/read/2019078/tingkat- kejahatan/cyber-di-indonesia-sudah-gawat,
6 agustus 2018 NUGRAHA,  (2012).  Analisis  Yuridis  Mengenai Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Cloud Computing System Ditinjau Dari Undangundang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik. PURWANTO, 2007. “ Penelitian Tentang
Perlindungan Hukum Data Digital ” . Jakarta
: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
SITOMPUL,  ASRIL.  2001.  Hukum  Internet, Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  Di Cyberspace,  Bandung:  PT.Citra  Aditya Bakti.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1971  tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1997  tentang
Dokumen Perusahaan.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  jo  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan.
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang
Telekomunikasi.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.