## ANALISIS PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BUMI MITRA BUTON ABADI

## Waode Adriani Hasan
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
e-mail :adriani.hasan@umbuton.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  prosedur  pelaporan  pajak pertambahan  nilai  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan  yakni Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 2009.
Metode penelitian  yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan  bahwa  prosedur  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  pada  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi pada tahun 2014 dan 2015 belum menaati prosedur pelaporan yakni terlapor kosong ( 0 ) dan tanggal pelaporan dilakukan di tahun 2016. Namun pada tahun 2016 PT. Bumi Mitra Buton Abadi melakukan prosedur  pelaporan  dengan  benar.  Akibat kesalahan  di tahun  2014  dan  2015  PT.  Bumi  Mitra  Buton Abadi mendapat  sanksi pajak berupa pemeriksaan. Sanksi yang didapat oleh PT. Bumi Mitra Buton Abadi  dapat  terampuni  dengan  memanfaatkan  program  tax  amnesty  atau  pengampunan  pajak  pada tahap pertama yang diadakan oleh pemerintah.

## Kata Kunci: Pajak, Pelaporan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

## ABSTRACT
This study aims to describe and analyze procedures for reporting value added tax of PT. Bumi Mitra Buton Abadi is in accordance with the taxation law, Law Number 42 of 2009.
The  research  method  used  is  a  qualitative  descriptive  analysis  method.  The  results  show  that the value added tax  reporting procedure at PT. Bumi Mitra Buton Abadi in 2014 and 2015 has not complied  with  the  reporting  procedure,  namely  the  reported  party  is  empty  (0)  and  the  date  of reporting was carried out in 2016. However, in 2016 PT. Bumi Mitra Buton Abadi performs reporting procedures correctly. Due to mistakes in 2014 and 2015 PT. Bumi Mitra Buton Abadi received a tax sanction  in the form  of an  examination. Sanctions obtained by PT. Bumi Mitra Buton Abadi can  be forgiven by utilizing the tax amnesty program in the first phase held by the government.
Keywords: Tax, Tax Reporting, Value Added Tax

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan  pembangunan  di  Indonesia,  pemerintah sangat  membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit.  Dana  tersebut  dikumpulkan  dari  segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran  dari  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  iuran  dari  rakyat  kepada  negara  adalah pembayaran  pajak..Kontribusi  pembayaran  pajak  terhadap  penerimaan  negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya
cadangan  minyak  dan  gas  bumi  yang  dimiliki  serta  berfluktuasinya  harga  jual  minyak dan gas bumi di pasar dunia.
Pembayaran pajak kepada negara dilakukan oleh wajib pajak.Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan [1].
Untuk  dapat  memaksimalkan  kontribusi  penerimaan  pajak,  sejak  tahun  1984 sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  menggunakan  sistem self  assessment.Sistem self assessment adalah  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  penuh  kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya  utang  pajak  [2].Pengetahuan  yang  memadai  dalam  penerapan self  assessment system di  Indonesia  adalah  salah  satu  syarat  yang  harus  dimiliki  wajib  pajak  agar  bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, wajib pajak harus  mengetahui  apa  saja  yang  merupakan  hak  dan  kewajiban  wajib  pajak dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sehingga  dapat  diketahui  apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar oleh wajib pajak.
Salah  satu  jenis  pajak  yang  disetor  wajib  pajak  kepada  negara  adalah  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).PPN  adalah  pajak  atas  konsumsi  barang  dan  jasa  di  daerah pabean  yang  dikenakan  secara  bertingkat  disetiap  jalur  produksi  dan  distribusi.Subjek PPN  adalah  Pengusaha  Kena  Pajak(PKP).  PKP  adalah  Pengusaha  yang  melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan  pajak  berdasarkan  Undang-undang  Pajak  Pertambahan  Nilai,  tidak  termasuk pengusaha  kecil  yang  batasannya  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak [3].
PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  merupakan  salah  satu  wajib  pajak  badan  yang telahdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak dibidang produksi aspal.Sebagai  PKP,  PT  Bumi  Mitra  Abadi  wajib  untuk  memungut  pajak  terutang, menyetorkan  pajak  pertambahan  nilai  yang  masih  harus  dibayar  dalam  hal  pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan  atas  barang  mewah  yang  terutang  dan  melaporkan  perhitungan  pajak  sesuai dengan  peraturan  undang-undang  PPN.Agar  tidak  terkena  sanksi  perpajakan  berupa denda  atauteguran,  PT  Bumi  Mitra  Abadiperlu  untuk  memperhatikankewajibannya
tersebut.Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah (a) bagaimana prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai PT. Bumi Mitra Buton Abadi?;  (b)  Apakahprosedur  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  PT.  Bumi  Mitra  Buton Abadi telah sesuai dengan UU PPN No.42 Tahun 2009?

## 2. METODE PENELITIAN
Populasi  adalah  suatu  wilayah  yang  bersifat  general  yang  terdiri  dari  subjek  ataupun objek dengan karateristik tertentu [4].Populasi yang diambil dalam penelitian ini berupa Surat  Pemberitahuan  Masa  PPN.Sampel  adalah  sebagian  dari  subyek  dalam  populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya [5].Untuk  itu  sampel  yang  diambil  yakni  Surat  Pemberitahuan  Masa  PPN  dari  tahun 2014-2016.
Data  yamg  digunakan  dalam  peneelitian  ini  adalah  data  kualitatif  berupa wawancara  dan  dokumen  profil  perusahaan.Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan data  kuantitatif  berupa  data  penjualan  dan  pembelian  yang  tertuang  dalam  SPT  Masa PPN  Baik  dalam  lampiran  A2  Dan  B2.Sumber  data  yang  diteliti  yakni  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  di  peroleh  langsung  dari  perusahaan  atau tempat penelitian [6].Data tersebut berupa wawancara dengan pihak perusahaan.Sedangkan  untuk  data  sekunder  berupaSPT  Masa  PPNdari  tahun  2014- 2016.Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik :
1. Wawancara,  yakni  menanyai  langsung  kepada  bagian  tax  accounting  di  PT.  Bumi Mitra Buton Abadi.
2. Studi  pustaka,  yakni  mengambil  data  dari  buku-buku  terkait  Pajak  Pertambahan Nilai  Dan  Aplikasi  Tax  Base  (Aplikasi  Terpercaya  yang  banyak  di  gunakan  oleh perusahaan  dan  kantor  pelayanan  pajak  untuk  mendapatkan  update  peraturan  dan berita pajak terkini)
3. Dokumentasi,  yakni  mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan pajak pertambahan nilai pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan mengunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yang  merupakan  suatu  metode  yang digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas [4].
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  pelaporan  pajak  pertambahan nilai  pada  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  yang  didasari  pada  undang-undang  pajak
pertambahan  nilai  nomor  42  tahun  2009,  yang  meliputi  objek  pajak,  subjek  pajak,  tarif pajak, dasar pengenaan pajak, cara perhitungan PPN, saat terutangnya PPN, mekanisme pengkreditan,  dan  pemungut  PPN  yang  nantinya  akan  dilaporkan  dalam  bentuk pelaporan masa pajak dengan mengunakan alat analisis deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan perusahaan yang sebenarnya untuk ditarik suatu kesimpulan.

## 3. HASIL DANPEMBAHASAN

## a. Hasil Penelitian
Dari hasil analisis data Surat Pemberitahuan Masa PPN dan laporan raba rugiPT Bumi Mitra Buton Abadi selama tahun 2014 hingga tahun 2016 diketahui bahwa omset yang diperoleh  PT  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  pada  tahun  2014  mencapai  11.8  Milyar,  dan pembelian  sebanyak  3  Milyar.Sedangkan  pada  tahun  2015  omsetnya  mencapai  29 Milyar,  dan  pembelian  sebanyak  13  milyar.Untuk  tahun  2016  omset  PT.  Bumi  Mitra Buton Abadi mencapai 27 Milyar, dan pembelian sebanyak 8 Milyar.
Namun,  tingginya  omset  yang  diperoleh  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  tidak diimbangi  dengan  pelaporan  PPN  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  saat  pelaporan  PPN  selama  tahun  2014  dan  2015,PT.  Bumi  Mitra Buton  Abadi  melaporkan  pajak  pertambahan  nilainyanihil  (kosong)  serta  dilaporkan pada tahun 2016.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dari  pihak  PTBumi  Mitra Buton  Abadi,  diketahui  bahwa  ketidaksesuaian  pelaporan  SPT  Masa  PPN  disebabkan oleh  kurangnya  pemahaman  terkait  prosedur  pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  mulai dari  subjek  pajak  pertambahan  nilai,  objek  pajak  pertambahan  nilai,  tarif  pajak pertambahan  nilai,  dasar  pengenaan  pajak  pertambahan  nilai,  cara  perhitungan  pajak pertambahan  nilai, saat  terutangnya  pajak  pertambahan  nilai,  mekanisme pengkreditan pajak  pertambahan  nilai,  dan  pemungut  pajak  pertambahan  nilai  (saat  pemungutan pajak  pertambahan  nilai,  cara  pemungutan  pajak  pertambahan  nilai  serta  saat penyetoran  pajak  pertambahan  nilai)  oleh  PTBumi  Mitra  Buton  Abadi  sebagai  wajib pajak.
Kondisi tersebut berbeda pada tahun 2016. Di tahun 2016 PT. Bumi Mitra Buton Abadi telah melaporkan SPT Masa PPN miliknya secara benar sesuai dengan ketentuan UU  PPN  Nomor  42  Tahun  2009  walaupun  pada  bulan  januari  dan  februari  2016PT. Bumi  Mitra  Buton  Abadi  masih  belum  sesuai  prosedur  pelaporan  pajak  pertambahan nilai yakni terlapor nihil (0) dan  waktu pelaporan melewati bulan yang ditentukan.
b. Pembahasan

## Subjek Pajak Pertambahan Nilai
Subjek pajak pertambahan nilai ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP).Syarat pengukuhan pengusaha kena pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013 Pasal  4)    yakni  Pengusaha  kecil  yang  omsetnya  telah  melampaui  batasan  peredaran bruto  (omzet)  Rp  4,8  miliar  sampai  dengan  suatu  bulan  dalam  satu  tahun  buku,  wajib melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan  menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  paling  lama akhir  bulan  berikutnya  setelah bulan saat jumlah  peredaran bruto  dan/atau  penerimaan brutonya  melebihi  Rp  4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  [7], peraturan  ini  sesuai  dengan  kondisi  yang  dimiliki  oleh  PT  Bumi  Mitra  Buton  Abadi yang  penghasilan  bruto  sebulannya  melebihi  Rp.  4.800.000.000.  Hal  ini  dapat  di  lihat padatabel  rincian  pendapatan  dan  pembelian  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  dari  tahun 2014 hingga 2016.

## Objek Pajak Pertambahan Nilai
Objek  pajak pertambahan  nilai  yakni  Barang  Kena  Pajak  Dan Jasa  Kena  Pajak.Di  PT. Bumi  Mitra  Buton  Abadi  terdapat  objek  pajak  berupa  barang  kena  pajak  yakni  Ready Mix Aspal Curah (RMA Curah), Dan Ready Mix Aspal Karung (RMA Karung). Inilah Barang Kena Pajak (BKP) yang wajib dihitung, dipungut, dan dilaporkan PPN-nya oleh PT.Bumi  Mitra  Buton  Abadi,  namun  tidak  dilakukan  pada  tahun  2014  dan  2015.PPN BKP tersebut baru dihitung, dipungut, dan dilaporkan pada tahun 2016.

## Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Tarif  PPN  umumnya  adalah  10%,  tetapi  dengan  peraturan  pemerintah  dapat  diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.[8]. PT. Bumi Mitra Buton Abadi dalam menentukan tarif pajak di tahun 2016 mengikuti tarif umum pajak pertambahan nilai  yaitu  10%  yang  diketahui  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kota  Baubau. Untuk  itu  dari  segi  perhitungan  tarif  pajak  PPN,  PT  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

## Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Dasar pengenaan pajak diatur dalam UU Nomor 42 tahun 2009 Pasal 1 jo. PP Nomor 1 tahun 2012, adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan Menteri Keuangan  yang dipakai sebagai  dasar
untuk  menghitung  Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
Dalam  kaitannya  dengan  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  pertambahan  nilai  PT. Bumi Mitra Buton Abadi adalah harga jual objek pajak pertambahan nilai.Artinya dasar pengenaan  pajak  untuk  barang  yang  dijual  yakni  RMA  Curah  1.050.000  dan  RMA Karung 1.200.000, inilah yang nantinya dikalikan dengan tarif pajak pertambahan nilai.

## Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Tatacara  perhitungan  PPN  di  atur  dalam  UU  Nomor  42  tahun  2009  Pasal  8A,  Pajak Pertambahan  Nilai  yang  terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif  dengan  Dasar Pengenaan Pajak.
Perhitunganpajak pertambahan nilai PT. Bumi Mitra Buton Abadi di tahun 2016 adalah  10%  x  harga  jual  atau  (10%  x  Rp.  1.050.000)  untuk  produk  RMA  curah  dan (10% x Rp. 1.200.000) untuk RMA Karung. Hasil perkalian persentase tarif pajak dan harga  jual  itulah  yang  kemudian      wajib  dipotong  dan  dipungut  oleh  PT.  Bumi  Mitra Buton Abadiuntuk disetorkan ke kas negara. Besaran pajak PPN yang wajib dipotong, dipungut  dan  disetorkan  oleh  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadidari  penjualan produknyaadalah sebesar Rp. 105.000 untuk RMA Curah dan Rp. 120.000 Untuk RMA Karung.

## Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan  UU  Nomor  42  Tahun  2009  Pasal  11  ayat  1  Saat  terutangnya  pajak pertambahan  nilai  yakni  saat  penyerahan  barang  atau  jasa  kena  pajak.  Dalam  hal  ini dimaksudkan pajak pertambahan nilai terhutang di PT. Bumi Mitra Buton Abadi adalah saat penyerahan barang kepada pelanggan bukan pada saat dikeluarkan order penjualan.

## Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan  UU Nomor 4  tahun  2009  Pasal  9  ayat  2 Pengkreditan  Pajak  Masukan  dan Pajak Keluaran adalah Pajak keluaran – Pajak Masukan.
Pengkreditan  tersebut  apabila  menghasilkan  positif  (+)  maka  PT.  Bumi  Mitra  Buton Abadi  diwajibkan  menyetor  uang  sejumlah  tersebut,  dan  apabila  hasil  pengkreditan minus (-) maka PT. Bumi Mitra Buton Abadi berhak mengambil kelebihan pembayaran tersebut dengan cara mengkreditkan kemasa pajak berikutnya.

## PPN = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Saat Pemungutan, Cara Pemungutan, Saat Penyetoran, Dan Saat Penyampaian SPT).
Pemungut pajak pertambahan nilai salah satunya adalah Badan Usaha Tertentu, Badan Usaha Tertentu di sini di maksudkan adalah PT. Bumi Mitra Buton Abadi Karena telah di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
Saat  Pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  saat  penyerahan  barang,  cara pemungutan dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai,  saat  penyetoran  dan  saat  pelaporan  yakni  akhir  bulan  berikutnya  apabila  masa pajak Januari 2017 maka disetor dan dilapor pada akhir bulan Februari.

## Sanksi
Pemungut  PPN  termasuk dalam  pengertian Wajib  Pajak  dan  Penanggung  Pajak  sesuai Pasal 1 angka 1 dan angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2000, maka kepadanya dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan atau Surat Ketetapan Pajak [9].
Untuk  itu  sanksi  yang    disebabkan  oleh  ketidaktahuan  atas  prosedur  pelaporan pajak  pertambahan  nilai  di  tahun  2014  dan  2015  PT  Bumi  Mitra  Buton  Abadi    telah mendapat  teguran  berupa  teguran  pemeriksaan  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kota Baubau.
Sanksi  berupa  teguran  tersebut  dapat  terampuni  dengan  berlakunya  program  tax amnesty  (pengampunan  pajak)  oleh  pemerintah.Tax  amnestyialah  penghapusan  pajak yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi pidana  di  bidang  perpajakan  dengan  cara  mengungkap  harga  dan  membayar  uang tebusan [10].Program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh PT.  Bumi Mitra Buton Abadi  di  tahun  2016  pada  akhir  tahap  pertama  program  tax  amnesty.Surat  keputusan pemberhentian  pemeriksaan  atas  kejadian  di  tahun  2014-2015  dikeluarkan  setelah  PT. Bumi Mitra Buton Abadi menyelesaikan/melaporkantax amnesty.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya, maka  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  peneliian  ini  adalah  pelaporan  pajak pertambahan  nilai  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  di  tahun  2014  dan  2015  tidak  menaati prosedur pajak pertambahan nilai namun untuk tahun 2016 PT. Bumi Mitra Buton Abadi
sudah sesuai dengan prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.

## 5. SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan,  maka  saran  yang  dapat  diberikan  antara lain:  (1)  agar  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  mengupdate  peraturan-peraturan  baru khususnya  peraturan  pajak  pertambahan  nilai  sehingga  dapat  terus  melaksanakan pelaporan  pajak  PPN  yang  sesuai  dengan  prosedur  UU  perpajakan;  (2)  untuk  peneliti selanjutnya peneliti menganjurkan untuk meneliti tentang pelaporan dalam SPT Yang di kaitkan dengan data pembelian dan penjualan.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
[1]   Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[2]   Ilyas,  W.  B.  dan  R.  Burton.  2013.  Hukum  Pajak:  Teori,  Analisis,  dan Perkembangannya. Jakarta: Salemba Empat.
[3]   Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  Tentang  Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
[4]   Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
[5] Siswanto,  V.  A.  2012.  Strategi  dan  Langkah-Langkah  Penelitian.Yogyakarta:  Graha Ilmu
[6]   Kuncoro. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga..
[7] Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  197/PMK.03/2013  tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
[8] Agoes, Sukrisno. 2010. Akuntansi Perpajakam.Jakarta: Salemba Empat.
[9] Wahyono,Sugeng.  2012.  Mengurus  Pajak  Itu  Mudah.  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo.
[10] Republik Indonesia. Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.