## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA
Oleh Immanuel Barasa 1)
Putri Ningsih Pardede 2)
Mhd Ansori Lubis 3)
Lestari Victoria Sinaga 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail : immanuelbarasa2000@gmail.com 1)
putrinpardede@gmail.com 2) ansoriboy67@gmail.com 3) missthary35@gmail.com 4)

## ABSTRACT
Sexual harassment is a real problem in individual life. Recently, there have been many sexual violations among the local community whose victims are both adults and children. The care and  safety  of  young  people  is  of  course  not  the  same  as  that  of  adults.  This  examination technique  using  a  standardized  research  strategy.  The  sources  of  information  used  are optional  sources  of  information,  especially  information  obtained  and  recorded  by  various meetings  and  different  materials.  The  results  of  the  research  are  Analysis  of  Judge Considerations of children as victims of rape in Decision Number 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn are sentenced to imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah). Analysis of the judge's legal considerations for children as victims of rape in the  decision  number  182/Pid.Sus/2021/PN  Mdn  the  defendant  was  found  guilty,  so  he  was sentenced  to  a  sentence  that  was  deemed  appropriate  and  fair  to  both  the  victim  and  the defendant.
Keywords: Legal Protection, Rape, Underage Children

## ABSTRAK
Pelecehan seksual merupakan persoalan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan individu, akhir-akhir  ini  banyak  terjadi  pelanggaran  seksual  di  kalangan  masyarakat  setempat  yang korbannya adalah orang dewasa maupun anak-anak.Pemeliharaan dan keamanan anak muda tentu  tidak  sama  dengan  orang  dewasa.Teknik  Pemeriksaan  ini  menggunakan  strategi penelitian standarisasi. Sumber informasi yang digunakan adalah sumber informasi opsional, khususnya  informasi  yang  diperoleh  dan  dicatat  oleh  berbagai  pertemuan  dan  bahan  yang berbeda.Hasil penelitian yaitu Analisis Pertimbangan Hakim anak sebagai korban perkosaan dalam  Putusan  Nomor  182/Pid.Sus/2021/PN  Mdn  adalah  dijatuhi  pidana  penjara  selama  8 (delapan)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.  100.000.000  (seratus  juta  rupiah).  Analisis pertimbangan Hukum Hakim kepada Anak Sebagai Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil baik kepada korban maupun terdakwa.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkosaan, Anak Dibawah Umur

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan suatu negara yang berpedoman  kepada  hukum.  Wilayah
Indonesia  adalah  peraturan  umum  (yang berlakunya peraturan pidana) yang diketahui  bahwa  peraturan  pidana  dibagi
menjadi peraturan pidana formal (peraturan  acara  pidana)  dan  peraturan pidana materiil (peraturan pidana). Dimana pengaturan pidana formal merupakan asas- asas tentang cara terbaik untuk melaksanakan pemolisian material.
Sedangkan  peraturan  pidana  materiil adalah standar yang menetapkan pelakunya,  membatasi  perbuatannya  dan mengesahkannya.
Perpolisian  Indonesia  saat  ini  tidak dapat dipisahkan dari bagian asuransi yang halal  untuk  anak.  Menjelaskan  anak  dan asuransinya tidak pernah selesai sepanjang hidup,  Sebab  anak  merupakan  generasi penerus bangsa, khususnya usia yang akan menjadikannya sebagai subjek pelaksanaan perubahan ekonomi. peristiwa dan  pemegang  komando  atas  nasib  suatu negara.
Kejahatan  seksual  yaitu  masalah  nyata terhadap kehidupan masyarakat. Kejahatan seks  itu  sendiri  meliputi  perzinahan, pemerkosaan,  kecabulan  dan  pelecehan seks.  Bentuk-bentuk  pelecehan  seksual terhadap  anak  meliputi  ajakan  atau penindasan  terhadap  aktivitas  seksual anak, pemaparan demonstrasi cabul terhadap kemaluan anak-anak, penyebaran pornografi  anak,  seks  dengan  anak-anak, kontak nyata dengan bagian-bagian pribadi anak-anak  (selain  dalam  pengaturan  non- seksual)  demonstrasi  seksual  tertentu seperti penilaian klinis, peninjauan bagian-
bagian  pribadi  anak-anak  tanpa  kontak yang sebenarnya (selain dalam pengaturan non-seksual).  demonstrasi  seksual  seperti penilaian klinis), atau memanfaatkan anak- anak  untuk  membuat  pornografi  anak- anak.
Di  Indonesia,  banyak  kasus  kejahatan seks  yang terbongkar dan korbannya tidak hanya  dewasa  melainkan  korbannya  ialah anak yang ingin merasakan kepedulian dan kehangatan  dari  keluarga  dan  masyarakat. Kejahatan  terhadap  anak  telah  mencapai tingkat yang cukup meresahkan pada tahap ini  dimana  kejahatan  terhadap  anak  telah banyak menimbulkan shock psikologis dan keterpurukan mental. Pada kasus kekerasan  terhadap  anak,  45,1%  dari 14.517  kasus kekerasan  pada  anak merupakan kasus kekerasan seksual.
Jumlah  ini  setara  dengan  kurang  lebih 6.547  tercatat  tindak  pidana  pelecehan seksual  kepada  anak  pada  tahun  2021. Kejahatan  terhadap  di  bawah  umur  ini telah  menjadi  penyakit  sosial  yang berdampak sangat negatif bagi bangsa dan negara.
Perlindungan  untuk  anak  itu  harus dimulai segera mungkin supaya selanjutnya  ikut  berperan  serta  untuk memajukan bangsa dan negara.
Mengamankan generasi muda Indonesia juga berarti menjaga SDM dan membangun negara Indonesia.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya jaminan  keamanan  yang  sah  bagi  anak- anak korban penyerangan, sehingga pelaku atau  individu  yang  termasuk  dapat  ditolak sesuai  dengan  peraturan  dan  pedoman terkait.
Asuransi  yang  sah  yang  diberikan kepada  anak-anak  sebagai  cara  untuk memberikan  bantuan  pemerintah  kepada anak-anak adalah cara hidup dan pekerjaan bagi  anak-anak  yang  dapat  menjamin perkembangan  dan  peningkatan  yang memuaskan,  secara  intelektual,  benar  dan sosial.
Suatu  Pelanggaran  seksual,  khususnya terhadap anak-anak, harus diberikan keamanan  dan  kebebasan  yang  layak sebagai anak-anak sehingga dengan melihat  gambaran  di  atas,  mereka  tertarik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berjudul  “Tinjauan  Yuridis  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban
Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN
Mdn”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Penjelasan Anak Batasan usia anak memberikan kumpulan seseorang untuk dikenal sebagai anak  muda.  Batasan  usia  anak  adalah kumpulan  usia  terbesar  sebagai  tanda kesanggupan  anak  dalam  status  hukum, sehingga  anak  berubah  status  menjadi
dewasa  atau  menjadi  subjek  hukum  yang dapat dipertanggungjawabkan secara bebas atas  gerak  dan  kegiatan  halal  yang dilakukan. oleh anak itu.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  atas  Perubahaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  dinyatakan  seorang anak  merupakan  sesorang  yang  belum meninjak  usia  18  (delapan  belas)  tahun. Undang-undang  juga  menyatakan  bahwa anak  muda  adalah  suatu  tatanan  sekaligus anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang  harus  terus  kita  jaga  karena  mereka memiliki pembawaan, nilai, dan kebebasan sebagai individu yang harus dijaga.
Anak-anak muda sebagai korban secara regulasi  harus  mendapatkan  keamanan. Keamanan  luar  biasa  untuk  anak-anak sebagai  korban  adalah  komitmen  dan kewajiban otoritas publik dan masyarakat.

## B. Arti Kejahatan Pemerkosaan
Salah  satu  tindak  pidana  yang  marak saat  ini  yaitu  pemerkosaan.  Soetandyo Wignjosoebroto  (seperti  yang  dikutip  oleh Suparman  Marzuki  dalam  bukunya  yang berjudul
“Pelecehan Seksual”), mendefinisikan  perkosaan  yaitu  sebagai berikut  :  “Perkosaan  adalah  suatu  usaha melampiaskan  nafsu  seksual  oleh  seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara  yang  menurut  moral  dan  atau  hukum yang berlaku melanggar”.
Pasal 285 KUHP menjelaskan perlunya berhubungan  seks  dengan  bukan  suami istri  disertai  dengan  bahaya  kekejaman, kesalahan  penyerangan  ditandai  dengan masuknya  penis  ke  dalam  lubang  vagina pada  waktu  berhubungan  seks  disertai dengan  bahaya,  paksaan  dan  kebiadaban yang  sebenarnya  terhadap  korban  oleh pelakunya.
Pengertian perbuatan memaksa ( dwingen) merupakan  perbuatan  yang diberikan  kepada  orang  lain  dengan menekankan  kehendak  orang  lain  agar orang  lain  itu  mau  atau  menerima kehendak  orang  yang  menekan  atau dengan kehendaknya sendiri.
Penjelasan-penjelasan tersebut itu dapat disimpulkan bahwasannya :
a. Tindak  Pidana  Perkosaan  itu  suatu hubungan kelamin yang dilarang dari seorang wanita tanpa adanya persertujuan atau pun.
b. Persetubuhan  yang  tidak  sah  oleh seorang  laki-laki  terhadap  seorang perempuan dilakukan karena paksaan dan lebih jauh lagi terhadap keinginan
perempuan yang bersangkutan.
c. Seks  yang  dilakukan  oleh  seorang pria kepada orang yang bersangkutan atau  seorang  wanita  yang  bukan pasangannya
atau tanpa persetujuannya, selesai ketika wanita
itu khawatir dan tidak dapat menghindari pria itu.
Perumusan  diatas  tersebut  mengandung pengertian  atau  penjelasan  bahwa  korban adalah  seorang  wanita  tidak  memberikan persetujuan.

## 3. METODE PENELITIAN
Di  dalam  melakukan  suatu  penelitian ini,  maka  diberikan  batasan-batasan  dan ruang lingkup pokok bahasan untuk diteliti guna  mencapai  hasil  penelitian  dan penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan.  Strategi  yang  digunakan  dalam pengujian  ini  adalah  metodologi  yuridis standarisasi yang digunakan untuk merinci peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Sifat Penelitian  digunakan  Dalam  penelitian  ini tentu  saja  ilmiah,  khususnya  penelitian yang  hanya  menggambarkan  kondisi artikel  atau  peristiwa  tanpa  tujuan  untuk mencapai  ketetapan  yang  berlaku  secara keseluruhan.
Informasi yang digunakan dicatat sebagai  eksplorasi  ini  adalah  informasi opsional  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan,  termasuk  arsip  resmi,  buku- buku,  hasil  penelitian  tentang  jenis laporan, dll.
Oleh  karena  itu  data  sekunder  yang digunakan dalam  penelitian ini terdiri dari :
a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian  ini  dipergunakan  yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan Anak.
b. Bahan  pembantu  yang  sah  adalah arsip  yang  membantu  pengaturan penting melalui membaca buku-buku yang berlaku untuk ujian ini.
c. Bahan  hukum  tersier  yaitu  dokumen yang  berisi  konsep-konsep  dan keterangan-keterangan yang mendukung  bahan  hokum  primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia,  bahan  dari  internet, dan sebagainya.
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  tersebut  selanjutnya  dipilah- pilah  guna  memperoleh  pasal-pasal  yang berisi  kaedah-kaedah  hukum,  kemudian dihubungkan  dengan  permasalahan  yang sedang  dihadapi  dan  di  sistematika  kan, sehingga  menghasilkan  klasifikasi  yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. PENGATURAN
HUKUM

## TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN
Perkosaan  adalah  tindakan  yang  tidak benar  yang  diatur  dalam  KUHP  yang tergolong  perbuatan  melawan  hukum (misdrijven  tegen  de  zeden).  Harapan pembuat  undang-undang  KUHP  untuk mengarahkan  kesalahan  penyerangan  dan bahaya  disiplin  adalah  untuk  memberikan keamanan  kepada  individu  yang  harus dijaga  (wanita)  dari  demonstrasi  yang tidak  etis  (meskipun  terhormat)  sebagai penyerangan. Pedoman mengenai kesalahan  penyerangan  dalam  KUHP terdapat  dalam  Pasal  285  yang  berbunyi: “Barangsiapa  dengan  kekejaman  atau bahaya kekejaman  yang memaksa seorang wanita  untuk  melakukan  persetubuhan dengannya  di  luar  nikah,  dirusak  dengan penyerangan  dengan  cara  yang  paling ekstrim.  penahanan  selama  12  (dua  belas) tahun”. Melihat rincian kesalahan penyerangan  dalam  pasal  285,  maka dikenang  untuk  pelanggaran  konvensional (delik)  dengan  alasan  bahwa  rencana berpusat pada tindakan yang diharamkan.
Dalam  pergantian  peristiwa  saat  ini, orang  dewasa  adalah  yang  selamat  dari penyerangan, tetapi banyak anak-anak juga menjadi korban dari pelanggaran penyerangan yang dilakukan oleh keluarga korban  atau  orang-orang  di  dekat  orang
yang  bersangkutan,  kasus  seksualitas, berurusan dengan anak-anak untuk dimanfaatkan  menjadi  pekerja  seks  bisnis untuk dibunuh. Banyaknya kasus penyalahgunaan  anak  yang  terjadi  di Indonesia  dianggap  sebagai  pertanda rendahnya kualitas keamanan anak.
Kehadiran anak-anak yang belum memiliki pilihan  untuk  hidup  bebas  jelas  sangat membutuhkan  individu  sebagai  rumah aman.  Buruknya  kualitas  keamanan  anak di  Indonesia  telah  menarik  analisis  dari berbagai komponen masyarakat.
Pertanyaan yang sering diajukan adalah sejauh mana otoritas publik telah berusaha untuk memberikan keamanan (sah) kepada anak-anak,  sehingga  anak-anak  dapat memperoleh jaminan untuk ketahanan dan panggilan  mereka  sebagai  bagian  dari kebebasan bersama dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, pekerjaan  yang  harus  dilkukan  oleh negara,  pemerintah,  daerah,  keluarga,  dan wali  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab atas pelaksanaan jaminan anak.
Suatu tindak pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dapat ditemukan dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  23  Tahun  2002
diatur  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  sebagai berikut :
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  76D  dipidana  dengan paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan  denda  paling banyak  Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar
rupiah).
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi  setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  oleh  orang  tua,  wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Mengenai  masalah  anak,  seringkali anak  muda  mencari  perlakuan  yang  tidak dapat diterima, terutama masalah kekerasan  seksual.  Pelanggaran  seksual yang  marak  dan  meluas  hingga  saat  ini, khususnya perkosaan merupakan perbuatan salah yang sering terjadi di mata masyarakat  hingga  saat  ini,  yang  sangat
mengkhawatirkan  korbannya  adalah  anak- anak.  Banyak  anak-anak  yang  menjadi penyintas  dari  tindak  pidana  penyerangan karena  tidak  adanya  perhatian  dari  wali dan  keadaan  alami  anak  yang  membantu terjadinya  tindak  pidana  penyerangan, selain itu secara jujur  dan intelektual anak tersebut  jauh  lebih  rentan  daripada pelakunya.
Ini  jelas  melenyapkan  masa  depan mereka  dengan  alasan  bahwa  tindakan penyerangan secara signifikan
mempengaruhi  anak-anak  baik  secara aktual maupun intelektual yang mempengaruhi  cara  pandang  anak-anak terhadap orang lain.
Memerangi suatu
kejahatan penyerangan harus benar-benar diselesaikan  sesegera  mungkin  agar  anak- anak  dapat  mengambil  bagian  dalam pengalaman mereka tumbuh dewasa dengan  aman.  Dengan  cara  ini,  polisi mengambil  bagian,  tetapi  keluarga  dan latar  belakang  yang  berbeda  mengambil bagian  dalam  konsentrasi,  dengan  gigih melindungi  mereka  dari  aksi  kriminal, terutama mengejar anak-anak.
Dalam  kaitannya  dengan  penyerangan terhadap  anak  di  bawah  umur,  ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya  pelanggaran  terhadap  anak  di bawah umur, secara spesifik :
a. Faktor kelalaian orang tua
Kelalaian  dari  orang  tua  yang  tidak serius melihat pertumbuhan kembang  dan  pergaulan  anak  yang membuat  seorang  anak  menjadi korban kekerasan seksual.
b. Faktor  rendahnya  moralitas  dan mentalitas pelaku
Kualitas  etika  dan  sikap  yang  lalai untuk  berkreasi  atau  berkembang secara  wajar,  membuat  pelakunya tidak mampu membatasi atau mengendalikan keinginan atau perilakunya.
c. Faktor Pendidikan dan Ekonomi
Tingkat  pelatihan  formal  yang  rendah pada seorang individu dapat mempengaruhi  masyarakat  dan  individu yang bersangkutan secara efektif terpengaruh  untuk  melakukan  kesalahan tanpa  memikirkan  hasil  dari  kegiatannya. Karena mereka memiliki tingkat pendidikan  yang  rendah,  pelaku  tidak menyangka  bahwa  dengan  melakukan latihan tersebut dapat merusak perkumpulan  pelaku  dan  karakter  anak yang dimaksud. Karena rendahnya sekolah,  hal  ini  terkait  dengan  tingkat uang, dimana ekonomi juga menjadi  salah satu alasan seseorang melakukan pelanggaran terhadap anak.
Selain  dalam  faktor-faktor  tersebut  ada juga faktor lainnya sebagai berikut:
1. Bahaya  disiplin  umumnya  ringan dan kepolisian tidak berdaya,
membutuhkan  biaya  yang  sangat besar  dan  penebusan  dosa  mental yang  umumnya  akan  menyebabkan korban menjauh dari siklus yang sah. Siklus  legitimasi  yang  kacau  dan kusut, perlakuan yang sering tumpul, dan ancaman hukuman dasar 3 tahun dan  batas  15  tahun  telah  membuat kasus kebiadaban seksual diturunkan untuk  waktu  yang  cukup  lama  dan membiarkan  korban  tumbuh  tanpa mediasi mental yang sah.
2. Perkembangannya  gadget  dan  alat- alat selanjutnya yang memungkinkan pertukaran  dan  pengiriman  materi cabul  dengan  cepat  dan  langsung  ke tengah tangan.
3. Kemampuan otak manusia (sinapsis) yang  tidak  diragukan  lagi  telah menyebabkan orang menjadi
tergantung  pada  seks,  terutama  pada orang di bawah 25 tahun dalam masa perbaikan mereka.
4. Ketidakberdayaan  keamanan  dan struktur  bantuan  pemerintah  yang tidak benar-benar melindungi generasi  muda  dan  lemahnya  nilai- nilai karakter dan kemajuan karakter bagi pemuda Indonesia. Mempersiapkan
hanyalah pemeliharaan teoretis langsung,
termasuk arahan yang keras, prinsip- prinsip asli dan praktik tipikal.
5. Gaya  hidup  dan  kesulitan  keuangan yang  mengharapkan  wali  untuk diduduki  secara  fenomenal,  antara lain:  laki-laki  bayaran  dua  kali mendesak  wali  untuk  pergi  dari rumah satu ton, anak-anak kehilangan kesempatan untuk mencari  cara  untuk  melindungi  diri mereka sendiri. Kondisi sekarang ini juga  diperparah  dengan  rusaknya tulang  punggung  keluarga  dengan angka  kematian  ibu  yang  tinggi. Wanita  diusir  dari  rumah  mereka untuk bekerja sebagai Dokter Spesialis Wanita (TKW) atau pindah ke komunitas perkotaan besar dengan  menelantarkan  anak-anak mereka.  Sementara  mentor  benar- benar model kebiadaban atau detasemen terhadap proses perkembangan dan peningkatan anak, rumah yang kebanyakan dianggap biasa sebagai tempat diskusi untuk pengembangan kepribadian dan karakter anak kehilangan suatu kemampuan esensialnya. Anak-anak muda tumbuh  dan  berkembang  sendirian atau  oleh  media  yang  benar-benar menyabotase  harga  diri  mereka  dan habisnya peluang untuk mendominasi  bentuk  kemampuan menentukan  untuk  menjaga  diri sendiri, bahkan mereka
membutuhkan  cinta  dan  uang  dari orang lain yang benar-benar menjadi binatang  buas  yang  merenggut  masa depan mereka.
6. Kesan  publik  tentang  pendidikan kesejahteraan  konseptual  dan  upaya keamanan diri umumnya akan diabaikan,  pada  dasarnya  diartikan sebagai  pelatihan  seks  dan,  secara mengejutkan,  diabaikan,  yang  pada akhirnya  benar-benar  menggagalkan siklus  kesiapan  untuk  asuransi  anak. Titik batas usia yang mendasari awal dalam membuat instruksi
terhadapcanak juga meragukan.
7. Kerangka sosial daerah juga sebenarnya membuat segudang kekejaman orientasi atau figur otoritas dalam banyak kasus menjadi alasan  untuk  tindakan  brutalitas seksual  yang  tidak  dapat  disangkal karena  figur  pria  atau  figur  otoritas yang  menjadi  pelaku  pelanggaran seksual  dipandang  sebagai  wanita yang tidak bersalah dan bersalah atau korban lebih banyak.
Dalam hal seorang anak menjadi korban tindak  pidana  kejahatan,  upaya  yang dilakukan  oleh  Peraturan  Nomor  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  dalam Pasal  64  ayat  (2)  yang  pada  intinya memuat segala upaya yang dilakukan oleh otoritas  publik  dalam  melindungi  anak- anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana
korupsi.  penyintas  demonstrasi  kriminal yang meliputi:
a. Sebuah usaha-usaha pemulihan dilakukan  di  dalam  suatu  pendirian atau  di  luar  yayasan,  usaha-usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kembali keadaan mental,  fisik,  dan  keadaan  yang berbeda  setelah  mengalami  luka yang  sangat  berat  karena  peristiwa pidana yang dihadapinya.
b. Upaya-upaya untuk melindungi kepribadian korban dari  orang-orang pada  umumnya,  karya  tersebut dibuat  agar  karakter  pemuda  yang bersangkutan  atau  keluarga  korban tidak diketahui oleh orang lain, yang berencana untuk  menjaga nama baik orang  tersebut.  yang  bersangkutan dan orang-orang yang dikasihi korban.
c. Upaya-upaya untuk menjamin kesejahteraan saksi korban, khususnya  anak-anak  dan  pemerhati utama, baik secara intelektual maupun  sosial  dari  bahaya  dari pertemuan-pertemuan tertentu, dicari agar siklus kasus berjalan efektif.
d. Memberikan ketersediaan untuk mendapatkan data mengenai perkembangan  kasus,  hal  ini  dicari agar yang bersangkutan dan keluarga mengetahui seluk-beluk siklus kasus.
Pemulihan
korban pelanggaran penyerangan  adalah  kegiatan  fisik  dan psikososial sebagai upaya untuk mendapatkan  kapasitas  dan  perubahan yang  paling  ekstrim  menurut  hukum  dan untuk merencanakan korban secara sungguh-sungguh,  secara  intelektual  dan sosial  dalam  kehidupan  masa  depan mereka.
Suatu pemulihan yang  menggabungkan sudut  mental  dan  sosial.  Sudut  pandang mental dan sosial menargetkan pencapaian perubahan diri, kepercayaan diri  dan lebih jauh  lagi  pencapaian  perspektif  dan perspektif  yang  sehat  dari  keluarga  dan jaringan terhadap para penyintas kesalahan penyerangan.  Untuk  mendapatkan  hasil ini,  para  penyintas  kesalahan  penyerangan umumnya  mendapatkan  manfaat  klinis mental yang terkonsentrasi
Dari  gambaran  di  atas,  sudah  menjadi kewajiban otoritas publik untuk memulihkan anak-anak penyintas kebiadaban  melalui  kantor-kantor  atau instansi-instansi  yang  ada,  misalnya  oleh Satpol  PP  bagi  perempuan  dan  remaja yang  menjadi  korban  kebrutalan,  serta beberapa  asosiasi  non-legislatif  (LSM) yang peduli dengan wanita dan anak-anak. korban  kebrutalan  anak-anak,  misalnya Kelompok Koordinasi Pemberantasan Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak.
Bentuk  upaya  pemulihan  bagi  anak- anak  penyintas  kebiadaban  dilakukan
dengan  memberikan  bantuan,  khususnya yang  dilakukan  oleh  Komisi  Keamanan Anak  Muda,  baik  di  tingkat  Umum maupun Rezim dan Kota, terutama dengan asumsi bahwa anak-anak korban kebrutalan  ditangani  oleh  spesialis.  Selain itu,  pengamanan  juga  diberikan  dengan menempatkan  anak-anak  di  tempat-tempat tertentu dengan terus memberikan pertolongan, dan untuk mencegah kejahatan  terhadap  anak-anak,  berbagai upaya  dilakukan,  terutama  di  sekolah- sekolah.

## B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORAN PERKOSAAN
Kedudukan seorang anak sebagai pemuda  yang  akan  melanjutkan  hidup dengan  pembeda  amanah  negara,  calon kepala negara dan sebagai sumber harapan masa  lalu,  merupakan  keniscayaan  untuk memiliki  peluang  terbesar  untuk  berkreasi dan  menjadi  layak  baik  secara  mendalam, sungguh-sungguh  juga,  secara  sosial. Kesejahteraan  anak  adalah  pekerjaan  dan pengembangan dari berbagai latar belakang di berbagai posisi dan pekerjaan, yang  sepenuhnya  mengetahui  perlunya anak  muda  untuk  bangsa  dan  negara  di masa  yang akan datang.  Jika mereka telah memupuk  perubahan  fisik,  mental,  dan sosial  mereka,  waktunya  telah  tiba  untuk menggantikan masa lalu.
Perlindungan anak yaitu penjelasan atas segala  situasi  untuk  seluruh  anak  dapat menyelesaikan kebebasan dan komitmennya  untuk  pergantian  peristiwa dan  perkembangan  anak  secara  wajar, sebenarnya,  secara  intelektual  dan  sosial. Keamanan  anak  muda  adalah  contoh kesetaraan  dalam  masyarakat  umum,  oleh karena itu jaminan anak dicari di berbagai bidang kegiatan negara dan publik. Hukum adalah  jaminan  untuk  latihan  keamanan anak.
Penegakan anak dilakukan dengan baik, penuh  perhatian  dan  membantu  yang mencerminkan  usaha  yang  sukses  dan mahir.  Pengamanan  anak  tidak  boleh menimbulkan  lewatnya  dorongan,  daya cipta,  yang  membuat  ketergantungan  pada orang  lain  dan  bertindak  liar,  sehingga anak tidak memiliki kapasitas dan kesiapan untuk mempraktikkan kebebasannya dan menyelesaikan komitmennya.
Perlindungan  anak  dapat  dibedakan dalam 2 (dua) bagian yakni :
1) Penjaminan  yuridis  pemuda,  yang mengingat keamanan bidang peraturan  publik  dan  peraturan umum.
2) Jaminan  anak  non-yuridis,  yang mengingat  keamanan  lingkungan sosial, kesejahteraan dan sekolah.
Perlindungan  anak  di  kelompokkan kedalam dua bagian :
1) Penjelasan  perspektif  yang  luas, pengaturan  asuransi  anak  adalah setiap prinsip kehidupan yang memberikan  rasa  aman  kepada masyarakat  yang  belum  dewasa  dan memberikan komitmen kepada mereka untuk berkreasi.
2) Dari  bentuk  perspektif  terbatas, pengaturan keamanan anak memasukkan asuransi yang sah yang terkandung dalam pengaturan peraturan umum, pengaturan peraturan  pidana  dan  pengaturan peraturan prosedural.
Peraturan keamanan anak adalah peraturan yang menjamin hak dan kewajiban  anak,  peraturan  penjaminan anak  seperti:  peraturan  baku,  peraturan umum,  peraturan  pidana,  peraturan  acara umum,  peraturan  acara  pidana,  pedoman yang  berbeda  tentang  anak-anak.  Jaminan anak,  mencakup  beberapa  bagian  dari kehidupan  dan  pekerjaan,  sehingga  anak- anak  dapat  benar-benar  tumbuh  dan berkembang  dengan  baik  sesuai  dengan kebebasan dasar mereka.
Pelaksanaan  pengamanan  anak  harus memenuhi prasyarat termasuk peningkatan kebenaran, pemerataan, dan bantuan pemerintah  anak,  harus  memiliki  premis filosofis, moral dan hukum dalam penalaran  positif  yang  dapat  diwakili, bermanfaat bagi individu yang bersangkutan., tidak bersifat kebetulan dan
saling melengkapi tetapi harus dilaksanakan secara konsisten.
Perlindungan anak harus dimungkinkan secara  langsung  atau  dengan  implikasi. Secara  gamblang  menyiratkan  bahwa latihan  ditujukan  untuk  anak  muda  yang menjadi  tujuan  pengobatan.  Persiapan semacam  ini  harus  diselesaikan  dengan melindungi  anak  dari  berbagai  risiko  luar dan  dalam,  mendidik,  memberdayakan, menemani  anak  dengan  berbagai  cara, menjaga  anak  dari  kerinduan  dan  mencari bantuan pemerintah mereka dalam berbagai  cara,  memberikan  strategi  untuk pengembangan  diri.  Keamanan  anak  sirik adalah  tindakan  yang  tidak  langsung ditujukan  untuk  anak  muda,  melainkan orang  lain  yang  menyelesaikan  atau terlibat  dalam  bisnis  perlindungan  anak. Upaya  pengamanan  seperti  itu,  misalnya, dilakukan  oleh  wali  yang  terkait  dengan upaya melindungi anak-anak dari berbagai risiko  dari  luar  atau  dari  dalam  anak, orang-orang  yang  dipercayakan  untuk menjaga,  menyemangati,  menemani  anak dengan berbagai cara.
Masing-masing  pihak  yang  mengalami musibah, tentunya korban memiliki keistimewaan yang bisa didapatkan sebagai korban. Kebebasan tersebut antara lain tertuang dalam berbagai peraturan dan pedoman, penilaian ahli dan ahli hukum.
Keistimewaan umum yang menampung korban  atau  kelompok  korban  kesalahan mereka meliputi :
a. Pilihan  untuk  mendapatkan  balas jasa  atas  bertahan  ia  temui.  Jenis pembayaran ini dibuat untuk diselesaikan  atau  diberikan  oleh pelakunya  atau  pertemuan  yang berbeda,  misalnya,  negara  atau lembaga  khusus  yang  dibingkai untuk menangani masalah remunerasi  bagi  para  penyintas kesalahan.
b. Pilihan    yang  untuk  mendapatkan pelatihan dan pemulihan
c. Hak untuk dapat memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
d. Pilihan  untuk  mendapatkan  panduan sah yang diperlukan.
e. Hak untuk meminta atau mendapatkan  kembali  hak  (harta) miliknya.
f. Pilihan  untuk  mendapatkan  manfaat klinis.
g. Pilihan  untuk  diberitahu  ketika seorang  penjahat  akan  dikeluarkan dari  penahanan  sementara,  atau sebaliknya  dalam  hal  pelakunya adalah penjahat dari perawatan.
h. Pilihan  untuk  mendapatkan  data tentang  pemeriksaan  polisi  terkait dengan  pelanggaran  yang  dirasakan anak.
i. Hak atas suatu kebebasan pribadi/kerahasian  pribadi,  seperti merahasiakan  nomor  telepon  atau identitas korban.
Jaminan  yang  sah  untuk  anak-anak korban  pelanggaran  seksual  diatur  dalam beberapa peraturan dan pedoman.
Berikutnya  adalah  peraturan  dan  pedoman yang  mengawasi  keamanan  anak-anak korban  pelecehan  seksual  :  Peraturan Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Pengamanan  Anak  Muda.  Dalam Peraturan  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Pengamanan  Anak Pasal 69 A disebutkan bahwa jaminan luar biasa  bagi  anak  korban  pelanggaran seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. Sekolah tentang kesejahteraan regeneratif,  kualitas  dan  kebajikan yang ketat.
b. Pemulihan sosial.
c. Bantuan  berupa  psikososial  dari pengobatan hingga penyembuhan.
d. Memberikan  kepastian  dan  bantuan pada  setiap  derajat  penilaian,  mulai dari  pemeriksaan,  dakwaan,  hingga penilaian di pengadilan.
C. Pemeriksaan Tindak Pidana Penyerangan  Terhadap  Anak  Muda
Pilihan  Nomor  182/Pid.Sus/2021/PN Mdn Dalam Pilihan
Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN  Mdn  dakwaan  yang telah  diajukan  oleh  Pemeriksa  Umum dalam  pilihan  Pengadilan  Lokal  adalah sesuai  dengan  pengaturan  Pasal  285 KUHP dan peraturan pidana materiil  yang didakwakan  dalam  penuntutan  selanjutnya adalah  Termohon  mengabaikan  Pasal  81 Ayat  (2)  Peraturan  RI  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak.
Menimbang pemeriksaan penulis terhadap  pertimbangan  sah  dari  pejabat yang  ditunjuk  dalam  pemberian  kuasa yang  mengesankan  atas  pilihan  Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Mdn, penulis sependapat  dengan  hal  tersebut  dengan alasan  bahwa  dalam  menutup  perkara majelis  hakim  mempunyai  kewenangan yang cukup besar. banyaknya pertimbangan mulai dari permintaan Pemeriksa Umum, terpenuhinya komponen  sesuai  pasal  yang  dituntut  dan tidak  ada  legitimasi  dan  alasan,  sehingga dipandang  sebagai  hal  yang  tercela,  serta menjengkelkan dan melegakan.
Hukuman yang tidak seluruhnya
ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang dalam  Penyidikan  mendasar  terhadap
pelaku  kejahatan  terhadap  anak-anak menurut  penulis  kurang  tepat  mengingat dalam  pasal  tersebut  para  pelaku  dijerat dengan hukuman kurungan selama- lamanya  15  tahun,  apa  yang  diputuskan oleh  otoritas  yang  ditunjuk  hanya  8  tahun penjara,  pelakunya  harus  sangat  pantas dihukum  penjara  sesuai  Pasal  81  Ayat  2 dengan  alasan  bahwa  anak-anak  yang hamil  anak-anak  sebenarnya  memiliki umur  yang  sangat  panjang  dengan  alasan bahwa  setelah  semua  cedera  mereka merasa  tidak  sulit  untuk  memperbaikinya. Selain  itu,  anak  korban  terbukti  hamil  di mana kegiatan penggugat sangat mengerikan  dengan  alasan  bahwa  ia merugikan atau melenyapkan nasib akhirnya  menjadi  anak  pengawas  negara dan negara mulai sekarang.
Sehingga  diharapkan  nantinya  akan terus ada pelaku tindak pidana penyerangan  terhadap  anak-anak  muda yang  mengulangi  kegiatannya  dan  jelas kegiatan tersebut merugikan daerah setempat  dan  juga  sangat  merugikan korban, terutama anak-anak yang sebenarnya  memiliki  masa  depan  yang panjang.
Jadi  tugas  hakim  dalam  kepolisian sangat  mendasar  untuk  melaksanakan peraturan  yang  bersangkutan  dan  lebih tegas  dalam  menegakkan  hukum  agar kejadian  ini  tidak  bertambah  dalam kehidupan individu.

## 5. SIMPULAN
1. Pedoman  terhadap  tindak  pidana penyerangan  terhadap  anak  diatur dalam  Peraturan  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Pembetulan atas Peraturan  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Pengamanan Anak.
2. Pengamanan  yang  sah  bagi  anak- anak  korban  penyerangan  diarahkan dalam  Pasal  76D  Peraturan  Nomor 35  Tahun  2014  “Setiap  orang dilarang  melakukan  kekejaman  atau bahaya  kekejaman  untuk  memaksa anak-anak berhubungan seks dengannya  atau  dengan  orang  lain”. Jaminan  yang  sah  untuk  anak-anak yang  menjadi  korban  pelanggaran seksual  harus  dimungkinkan  dengan memberikan kebebasan kepada anak- anak  sejauh  akses  ke  kepuasan pilihan untuk mendapatkan administrasi kesejahteraan dan pembantu  pensiun  federal  sesuai dengan  persyaratan  fisik,  mental, dunia lain dan sosial mereka sebagai pekerjaan. untuk membangun kembali  keadaan  anak-anak  sebagai penyintas kesalahan seksual. mengalami  cedera  jarak  jauh.  Anak- anak  korban  pelanggaran  seksual mendapatkan  jaminan  hukum  sejauh memberikan  bantuan  yang  sah, pemulihan dan antisipasi.
3. Pertimbangan  hakim  terhadap  bobot sah Pilihan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mdn menyatakan bahwa termohon terbukti  secara  sah  bertanggung jawab,  penggugat  divonis  penjara selama  8  (delapan)  tahun  dan  denda Rp. 100.000.000 (100.000.000 rupiah). Dengan hukuman pidana ini, penggugat tanpa henti layak mendapatkan  hukuman  penjara  dan denda yang tidak sepenuhnya diselesaikan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Andi  Jur  Hamzah,  Delik-Delik  Tertentu (Speciale  Delicten)  Di  dalam  KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Chazawi Adami, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan, Bandung : Angkasa, 2005 Gultom  Maidin,  Perlindungan  Hukum
Terhadap Anak Dalam Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2008
Gultom  Maidin,  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  dan  Perempuan, Bandung : Refika Aditama, 2016 Hasan  MaulanaWadong,  Advokasi  dan Hukum  Perlindungan  Anak,  Jakarta  : Grasindo, 2000 Joni  Muhammad  dan  Zulchaina  Z.
Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak  Dalam  perspektif  Konvensi
HakAnak,  Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, 2017
Marzuki Suparman(et.al), Pelecehan Seksual, (Yogyakarta, Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia,
1997)
Nashriana,  Perlindungan  Hukum  Pidana Bagi  Anak  di  Indonesia,  Jakarta  : RajaWali Pers, 2011
Suyanto  Bagong  ,  Masalah  Sosial  Anak, Jakarta : Kencana, 2019
Weda Made Darma, Kriminologi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996)
Wignjosoebroto, Kejahatan Perkosaan
Telaah  Teoritik  dari  Sudut  Tinjauan Ilmu-Ilmu Sosial, (Yogyakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997)
Wijaya  Andika  dan  Wida  Peace  Ananta, Darurat  Kejahatan  Seksual,  Jakarta  : Sinar Grafika, 2016
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2010

## B. Undang – Undang
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## C. Sumber Lain
Rizky,  Mutiara  Nastya,  “Perlindungan
Hukum  Terhadap  Anak Sebagai
Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui  Media  Sosial”,  Jurnal  Media luris, Vol. 2 No. 2, Juni 2019.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_ seksual_terhadap anak,
diaksesMinggu, 14 Oktober 2018, pkl. 10.00 WIB anak-sepanjang2021,  diakses  Rabu,  19
Januari 2022, pkl. 18.55 WIB