## AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## FUQAHA’S PERSPECTIVE ON JU’ALA CONTRACT AND ITS APPLICATION IN BANK WAKAF MIKRO IN INDONESIA
Salma Rahmani
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia Coresponding Author’s: salmarhm112@gmail.com
Neni Nuraeni
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia neninuraeni@uinsgd.ac.id
M. Fauzan Januri
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia fhasyim1965@gmail.com

## Abstrak
Pemahaman tentang akad ju’alah dalam Islam telah menjadi fokus perdebatan dan analisis dalam litertur fiqih. Ju’alah , sebagai bentuk janji untuk memberikan imbalan atas tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan, memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik keuangan syariah, termasuk Bank Wakaf Mikro. Dalam perspektif ulama, terdapat beragam pandangan mengenai hukum dan prinsip akad ju’alah , yang sering kali mencerminkan perbedaan antar mazhab. Keragaman pendapat tersebut memunculkan pertanyaan terkait rukun, syarat, dan implikasi hukum dari transaksi ju’alah . Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih jauh pemahaman ulama tentang akad ju’alah , perbedaannya dengan akad ijarah , serta aplikasinya dalam Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis diterapkan dalam penelitian ini, di mana datanya diperoleh melalui metode pengumpulan data studi pustaka ( library research ). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa argumen yang disajikan oleh ulama Malikiah dan Syafi’iyyah tentang ju’alah tampak yang lebih kuat karena didasarkan pada alasan yang lebih kokoh, baik dari segi dalil maupun kebutuhan dalam masyarakat. Kemudian, dalam analisis terhadap praktik Bank Wakaf Mikro ditemukan kesesuaian dengan prinsip ju’alah karena menekankan pada hasil akhir usaha nasabah dan memberikan imbalan berdasarkan pencapaian target, bukan mengharuskan kesepakatan imbalan sejak awal seperti halnya akad ijarah . Dari berbagai pendapat ulama tentang akad ju’alah , nampak bahwa pandangan ulama Syafi’iyyah lebih sesuai dengan praktik yang dijalankan oleh program pendampingan Bank Wakaf Mikro.
Kata Kunci : Bank Wakaf Mikro, Ikhtilaf Ulama, Ju’alah

## Abstract
The understanding of the ju'alah contract in Islam has been a focal point of debate and analysis in fiqh literature. Ju'alah, as a form of promise to provide compensation for tasks or work performed, holds significant implications in Sharia finance practices, including Bank Wakaf Mikro. From the perspective of scholars, there are various views regarding the legal principles and implications of the ju'alah contract, often reflecting differences among schools of thought. This diversity of opinions raises questions regarding the pillars, conditions, and legal implications of ju'alah transactions. The objective of this study is to delve deeper into scholars' comprehension of the ju'alah contract, its distinctions from the ijarah contract, and its application in Bank Wakaf Mikro in Indonesia. In this study, a
qualitative approach is utilized, employing a descriptive-analytical method, where data is obtained through library research methods. The research findings indicate that the arguments presented by the Maliki and Furthermore, the analysis of the Micro Waqf Bank's practices reveals consistency with the principles of ju’alah, as it emphasizes the final outcomes of the clients' businesses and provides compensation based on achieving specific targets, rather than requiring agreed-upon compensation from the outset, as is the case with ijarah contracts. Among the various scholarly opinions on ju’alah, it appears that the Shafi'ite perspective aligns more closely with the practices implemented by the Micro Waqf Bank's mentoring program.
Keywords : Bank Wakaf Mikro, Scholars Ikhtilaf, Ju’alah

## A. PENDAHULUAN
Saat ini, pengembangan sistem keuangan di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim seringkali berfokus pada transaksi keuangan yang mematuhi prinsip- prinsip syariah, termasuk Indonesia. Di tengah perkembangan ekonomi global dan tuntutan akan inklusi keuangan yang lebih luas, institusi keuangan syariah, seperti Bank Wakaf Mikro (BWM), menjadi semakin relevan dalam memberikan akses keuangan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki posisi penting sebagai institusi keuangan mikro berbasis syariah, yang secara strategis memberikan dukungan keuangan dan pendampingan kepada masyarakat. Lebih dari sekedar memberikan bantuan modal melalui pembiayaan, BMW aktif  memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk mengelola keuangan dan mengembangkan usahanya. Pendampingan ini dilakukan oleh berbagai pihak, seperti  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), yang bertujuan guna pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efisien  dan produktif. Program pendampingan Bank Wakaf Mikro pada operasionalnya diatur melalui skema akad ju’alah.
Akad ju’alah merupakan bentuk transaksi di mana pemberian imbalan diberikan atas tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan. Pada implementasinya, pemahaman mendalam tentang akad ju’alah menjadi krusial, terutama dalam konteks Bank Wakaf Mikro di Indonesia, karena hal ini mempengaruhi validitas, keabsahan, dan kesesuaian transaksi keuangan yang dilakukan. Perspektif ulama atau fuqaha dari berbagai mazhab Islam, seperti Maliki, Syafi’i, Hanbali, dan Hanafi, dalam hal ini juga memiliki peran sentral dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan transaksi ekonomi, termasuk akad ju’alah .
Keempat ulama mazhab yakni Maliki, Syafi’i, Hanbali, dan Hanafi memiliki sudut pandang yang khas terkait dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan transaksi ekonomi, termasuk akad ju’alah . Dengan melibatkan pandangan keempat ulama mazhab, Bank Wakaf Mikro dapat mengoptimalkan program pendampingannya untuk memastikan bahwa setiap transaksi ju’alah yang diimplementasikan sebagaimana prinsip- prinsip syariah dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Analisis mendalam
terhadap perspektif ulama terkait akad ju’alah menjadi landasan yang kuat untuk mengarahkan kebijakan dan praktik operasional BWM agar selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan keuangan syariah. Dengan demikian, implementasi akad ju’alah dalam konteks Bank Wakaf Mikro di Indonesia dapat menjadi model yang berhasil dalam memperkuat inklusi keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat.
Sejalan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang implementasi akad-akad syariah dalam berbagai institusi keuangan. Misalnya, penelitian oleh Marpuhasa, Purwanto, & Pudail (2023) menganalisis penggunaan akad qardhul hasan dalam pembiayaan di Kspps BMT Barokah Tegalrejo dan menemukan bahwa implementasi akad qardhul hasan di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo mencerminkan komitmen untuk menyediakan akses pembiayaan yang inklusif dan berbasis syariah, yang tidak hanya mendukung aspek bisnis tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Studi lain oleh Audia Syafa’atur, Hayatu  Mohammed Ahamed, Adi, & Rusni  (2018)  menyoroti  beberapa aspek penting tentang praktik Musyarakah Mutanaqisah di bank-bank Islam di Malaysia, khususnya di Maybank Islamic dan HSBC Amanah. Selain itu, penelitian oleh Yusvita Nena, Rifda, Ahmad Ulil Albab, Anita Wahyu, & Yuni (2020) mengevaluasi peran, implikasi, dan kepatuhan syariah dari Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat kurang mampu di Indonesia.
Meskipun berbagai akad syariah telah diteliti secara mendalam, kajian khusus mengenai implementasi akad ju’alah , terutama dalam konteks Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia, masih sangat terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana akad ju’alah diterapkan dalam praktik pendampingan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) serta bagaimana hal tersebut dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dan memperkuat inklusi keuangan syariah. Dengan menyelidiki pandangan fuqaha dari empat mazhab utama Islam (Maliki, Syafi’i, Hanbali, dan Hanafi) tentang akad ju’alah dan penerapannya dalam BWM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang signifikan dalam literatur keuangan syariah.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Kajian literatur mengenai akad ju’alah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut membahas mengenai pengertian, rukun dan syarat, landasan hukum, serta aplikasi akad ju’alah dalam berbagai bidang, termasuk perbankan syariah.  M. Syaikhul Arif (2019)  dalam penelitiannya yang berjudul " Ju’alah Dalam Pandangan Islam" menjelaskan secara komprehensif mengenai akad ju’alah dari berbagai aspek, termasuk pengertian, rukun, syarat, landasan hukum, teknis pelaksanaan, pembatalan, dan hikmah dari akad ju’alah . Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad ju’alah
adalah akad yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam karena dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai, serta mendorong semangat bekerja. Selain itu, Afriani & Ahmad (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Akad Ju’alah dalam Lembaga Keuangan Syariah" menjelaskan secara komprehensif mengenai akad ju’alah dari berbagai aspek, termasuk pengertian, rukun, syarat, landasan hukum, dan aplikasinya dalam produk perbankan syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad ju’alah adalah akad yang diperbolehkan dan memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam berbagai produk dan layanan keuangan syariah.
Kedua penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai akad ju’alah . Namun, penelitian Syaikhul Arif (2019) lebih menekankan pada aspek hukum dan hikmah dari akad ju’alah , sedangkan penelitian Afriani dan Saepudin (2018) lebih fokus pada aplikasi akad ju’alah dalam perbankan syariah. Selain itu, kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam menjelaskan rukun dan syarat akad ju’alah . Syaikhul Arif (2019) menyebutkan empat rukun ju’alah , yaitu lafal, orang yang menjanjikan upah, pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan upah. Sedangkan Afriani dan Saepudin (2018) menyebutkan tiga syarat ju’alah , yaitu pihak-pihak yang berakad ji’alah wajib memiliki kecakapan bermu'amalah, upah ( ja’il ) yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, dan aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah.
Secara keseluruhan, kedua penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami konsep akad ju’alah dan potensinya dalam keuangan syariah. Namun, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks  analisis mendalam mengenai perbedaan pandangan ulama mengenai akad ju’alah dan implementasinya  dalam lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Untuk memahami lebih dalam mengenai akad ju’alah , maka pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian, rukun, syarat, dan landasan hukum dari akad ju’alah .

## 1. Gambaran Umum Akad Ju’alah
Ju’alah merupakan bentuk perjanjian yang melibatkan komitmen pemberian imbalan sebagai balasan atas tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan. Secara etimologis ju’alah merujuk pada " وأ ﺔَﻟﺎَﻌ ِﺠﻟا "ةﺰﺋﺎﺠﻟﺎﺑ ﺪﻋﻮﻟا yang merupakan janji kepada pihak lain sebagai balasan atas tindakan atau pekerjaan yang telah dilakukan.(Wahbah Az-Zuhaili & Abdul Hayyie Al- Kattani, 2011, hal. 432)  Di antara empat ulama mazhab, hanya ulama Syafi’iyyah dan Malikiah yang memberikan definisi terhadap ju’alah . Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan ju’alah sebagai kewajiban memberikan imbalan kepada pihak lain atas tugas tertentu yang sulit diselesaikan, baik itu tugas yang sudah ditentukan atau tidak. Sementara ulama Malikiah menjelaskan bahwa secara istilah ju’alah berarti sewa atas pekerjaan yang
diperkirakan akan menghasilkan sesuatu.(Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbaini, 1994, hal. 217)
Akad ju'alah bersifat unilateral dan mengikat hanya dengan persetujuan dari ja'il (pemberi pekerjaan). Adapun rukun juga syarat akad ju’alah ialah sebagai berikut:(Ismail, Mohd Rafede Bin, & Aishath, 2020)
a. Jai’l (pelaksana yang memberikan pekerjaan). Ja’il mempunyai kecakapan hukum yang ditandai dengan dewasa ( balig ), berakal, dan bijaksana.
b. ‘Amil (pihak yang melaksanakan pekerjaan). ‘Amil berkemampuan untuk menjalankan pekerjaan yang telah disepakati.
c. ‘Amal (jenis pekerjaan). ‘Amal (pekerjaan) berupa pekerjaan yang hasilnya dapat diukur.
d. Ju’l (upah yang diberikan kepada‘amil). Ju’l yang diberikan berupa harta yang jelas dari segi kuantitas dan kualitasnya, bukan harta yang dilarang, dan dapat diserahterimakan. Jika ‘amil berhasil menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah disepakati, maka ‘amil berhak mendapatkan ju’l (imbalan). Namun, apabila pekerjaan tidak selesai pada waktunya, maka hak atas j’ul (imbalan) tidak dimiliki oleh
‘amil . (Abu Azam, 2017, hal. 199)
e. Lafal ( sighat ) akad. Dalam akad ju'alah , penggunaan kata atau frasa ( sighat ) dapat disesuaikan dengan kebiasaan atau praktik umum masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syara’ . (Asy-Syeikh ’Abdurrauf, Muliadi, & Jamaluddin, 2015, hal. 237–240)
Implikasi hukum transaksi ju’alah ialah bahwa setelah pekerjaan diselesaikan, transaksi tersebut menjadi mengikat karena upah telah ditetapkan dan menjadi kewajiban ja’il . Penguasaan ‘amil terhadap harta ja’il merupakan amanah, sehingga ‘amil hanya bertanggung jawab atas kerusakan jika disebabkan oleh kelalaiannya. Apabila terdapat biaya yang dikeluarkan oleh ‘amil terhadap harta yang ditransaksikan, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab ja’il . (Andri, 2019, hal. 161–162)  Akad ju’alah dapat batal atau berakhir disebabkan karena beberapa alasan, yaitu: (Abdul Rahman & Dkk, 2018, hal. 143)
a. Pembatalan sebelum pekerjaan dimulai oleh ‘amil / ja’il .
b. Pembatalan saat pekerjaan berlangsung oleh ‘amil .
c. Pembatalan oleh ja’il yang dengannya memunculkan hak bagi ‘amil untuk menuntut imbalan atas pekerjaannya.
d. Gila yang parah.
e. Kematian ja’il/‘amil .
2. Dasar Hukum Akad Ju’alah
Ayat berkenaan dengan ju’alah adalah al-Qur’an surat Yusuf A.S ayat 72:(Tim Al- Qosbah et al., 2021, hal. 244)
"
ٌﻢْﯿِﻋَز  ٖﮫِﺑ ۠ﺎَﻧَا ﱠو  ٍﺮْﯿِﻌَﺑ ُﻞْﻤ ِﺣ  ٖﮫِﺑ َءۤﺎَﺟ ْﻦَﻤِﻟ َو ِﻚِﻠَﻤْﻟا َعا َﻮُﺻ ُﺪِﻘْﻔَﻧ ا ْﻮُﻟﺎَﻗ "
“Mereka menjawab, ‘Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”
Pada tiga ayat sebelumnya, yaitu QS. Yusuf ayat 69-71 Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa Allah menerangkan kisah pertemuan Nabi Yusuf A.S dengan Bunyamin, serta strategi Nabi Yusuf A.S untuk mencegah kepulangan Bunyamin. Saat mempersiapkan perbekalan bagi saudaranya, Yusuf A.S atau orang yang diperintahkannya menyelipkan piala yang biasa digunakan sebagai alat takar ke dalam karung saudaranya. Hal ini menyebabkan kafilah yang beranggotakan saudaranya dituduh mencuri. (M. Quraish, 2017, hal. 499–501) Kemudian dalam ayat ini, penyeru (pembantu) Nabi Yusuf A.S memberikan pengumuman bahwa siapa pun yang mengakui memiliki piala tersebut dan mengembalikannya tanpa digeledah terlebih dahulu akan diberikan bahan makanan setara dengan berat beban unta.(Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016, hal. 663)
Menurut Ibnu Katsir, kalimat " ٖﺮﯿِﻌَﺑ ُﻞ ۡﻤ ِﺣ ِﮫِﺑ َءٓﺎَﺟ ﻦَﻤِﻟَو " pada ayat di atas dapat diartikan sebagai penetapan atau menunjukkan kebolehan terhadap imbalan/pemberian ( al-ju’alah ). Sedangkan kalimat " ٞﻢﯿِﻋَز  ۦِﮫِﺑ  ۠ﺎَﻧَأَو " (dan aku adalah penjaminnya) merupakan hukum dari jaminan ( adh-dhaman ) dan tanggung jawab ( kafalah ).(Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq & M. Abdul, 2008, hal. 441–442) Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan pandangan yang serupa dengan mengemukakan bahwa potongan ayat tersebut menegaskan hukum akad ju’alah yaitu komitmen atas pemberian upah pada sesuatu yang belum pasti karena keadaan darurat.(Wahbah & Abdul Hayyie, 2016, hal. 52–53)
Hadis yang dijadikan landasan hukum dibolehkannya ju’alah ialah hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri, berbunyi: (Al-Bukhari, 1993, Bab Juz 5 Kitab Pengobatan Bab Ruqyah dengan Surat al-Fatihah)
" َﻋ ِﻞِّﻛَﻮَـﺘُﻤْﻟا  ِﰊَأ ْﻦَﻋ ،ٍﺮْﺸِﺑ  ِﰊَأ ْﻦَﻋ ،ُﺔَﺒْﻌُﺷ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ،ٌرَﺪْﻨُﻏ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ،ٍرﺎﱠﺸَﺑ ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَُﳏ  ِﲏَﺛﱠﺪَﺣ َﻲِﺿَر ٍّيِرْﺪُْﳋا ٍﺪﻴِﻌَﺳ  ِﰊَأ ْﻦ
ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُّﻟﻠﻪا ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﱯﱠﻨﻟا ِبﺎَﺤْﺻَأ ْﻦِﻣ ﺎًﺳَ� ﱠنَأ :ُﻪْﻨَﻋ ُّﻟﻠﻪا َﻢﱠﻠَﺳو ْﻢُﻫ ﺎَﻤَﻨْـﻴَـﺒَـﻓ ،ْﻢُﻫوُﺮْﻘَـﻳ ْﻢَﻠَـﻓ ،ِبَﺮَﻌْﻟا ِءﺎَﻴْﺣَأ ْﻦِﻣ ٍّﻲَﺣ ﻰَﻠَﻋ اْﻮَـﺗَأ َ�ْوُﺮْﻘَـﺗ َْﱂ ْﻢُﻜﱠﻧِإ :اﻮُﻟﺎَﻘَـﻓ ؟ ٍقاَر ْوَأ ٍءاَوَد ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻌَﻣ ْﻞَﻫ :اﻮُﻟﺎَﻘَـﻓ ،َﻚِﺌَﻟوُأ ُﺪِّﻴَﺳ َغِﺪُﻟ ْذِإ َﻚِﻟَﺬَﻛ ﺎَﻨَﻟ اﻮُﻠَﻌَْﲡ  ﱠﱴَﺣ ُﻞَﻌْﻔَـﻧ  َﻻَو ،
ْﻌُﺟ َﺠَﻓ . ًﻼ
َـﺗَﺄَﻓ ،َأََﱪَﻓ ،ُﻞِﻔْﺘَـﻳَو ُﻪَﻗاَﺰُـﺑ ُﻊَﻤَْﳚَو ،ِنآْﺮُﻘْﻟا ِّمُِﺑﺄ ُأَﺮْﻘَـﻳ َﻞَﻌَﺠَﻓ .ِءﺎﱠﺸﻟا َﻦِﻣ ﺎًﻌﻴِﻄَﻗ ْﻢَُﳍ اﻮُﻠَﻌ ُﻩُﺬُﺧ َْ�  َﻻ :اﻮُﻟﺎَﻘَـﻓ ،ِءﺎﱠﺸﻟِﺑﺎ اْﻮ
ﺎَﻗَو َﻚِﺤَﻀَﻓ ،ُﻩﻮُﻟَﺄَﺴَﻓ ،َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُّﻟﻠﻪا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا َلَﺄْﺴَﻧ  ﱠﱴَﺣ ٍﻢْﻬَﺴِﺑ  ِﱄ اﻮُﺑِﺮْﺿَو ،ﺎَﻫوُﺬُﺧ ؟ٌﺔَﻴْـﻗُر ﺎَﱠ�َأ َكاَرْدَأ ﺎَﻣَو :َل " ﻩاور)
(ىرﺎﺨﺒﻟا
“Muhammad bin Basyar  menceritakan kepadaku,  dari  Ghundar,  dari  Syu’bah,  dari Abu Bisyr,  dari Abu al-Mutawakkil,  dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, bahwa  beberapa sahabat Nabi SAW pernah  mengunjungi  suatu  pemukiman Arab badui tanpa
mendapat jamuan dari penduduk setempat. Di tengah situasi itu, pemimpin pemukiman tiba-tiba tergigit binatang berbisa. Penduduk meminta pertolongan, mencari obat atau meminta ruqyah kepada para sahabat. Namun, para sahabat menolak untuk memberikan bantuan hingga penduduk setuju untuk memberikan bayaran tertentu. Setelah disepakati memberikan sekawanan kambing, salah seorang sahabat membacakan surah al-Fatihah, mengumpulkan ludahnya, dan menyemburkannya ke tempat yang tergigit binatang berbisa tersebut, sehingga pemimpin pemukiman sembuh. Setelah sembuh, penduduk tersebut datang membawa sekawanan kambing namun sahabat ingin memastikan dengan Nabi SAW terlebih dahulu. Sahabat menanyakannya pada Nabi SAW, beliau tertawa dan mengatakan ‘Apa kalian tau yang dilakukan adalah ruqyah? Ambilah dan berikan bagian untukku'.” (Hadis Riwayat Bukhari)(Ibnu Hajar Al Asqalani & Amiruddin, 2016, hal. 300)
Hadis ini tidak hanya menegaskan hukum dari praktik ruqyah, melainkan juga menggambarkan validitas akad ju’alah . (Ibnu Hajar Al Asqalani & Amiruddin, 2013, hal. 94– 95)  Hal tersebut tercermin dari kesungguhan Abu Sa’id Al Khudri dan sahabat dalam melaksanakan ruqyah , serta tercapainya kesepakatan dengan pemimpin pemukiman untuk pemberian imbalan atas jasanya. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut juga memerintahkan agar komitmen tersebut dipenuhi.(Ibnu Hajar Al Asqalani & Amiruddin, 2016, hal. 300–301)
Selain dalil Al-Qur'an dan hadis yang mendasari praktik ju'alah , Fatwa DSN-MUI No.62 tahun 2007 tentang Akad Ju’alah juga menjadi dasar hukum penting yang mengatur penggunaan akad tersebut dalam konteks ekonomi modern. Fatwa tersebut memberikan kepastian hukum dan panduan operasional bagi lembaga keuangan syariah seperti Bank Wakaf Mikro dalam menerapkan akad ju'alah , termasuk dalam hal penentuan imbalan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dengan adanya fatwa ini, Bank Wakaf Mikro dapat menjalankan kegiatan pendampingan dan pembinaan usaha dengan landasan syariah yang kuat, dan  memastikan bahwa seluruh proses juga  skema  yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## C. DATA DAN METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang dalam tentang pandangan ulama terkait dengan akad ju’alah dan penerapannya dalam konteks Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial atau keagamaan secara komprehensif, serta memberikan ruang bagi interpretasi yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan secara detail pandangan ulama tentang akad ju’alah , serta untuk mengevaluasi bagaimana pandangan tersebut diterapkan
dalam praktek keuangan Islam, khususnya di Bank Wakaf Mikro. Sumber data penelitian didapatkan melalui metode studi pustaka, yang melibatkan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan literatur terkait lainnya.
Proses pengumpulan data mencakup tiga langkah utama: pertama, identifikasi sumber literatur yang relevan untuk memastikan kelengkapan dan kredibilitas data yang akan dianalisis; kedua, pengumpulan data dari literatur yang teridentifikasi, termasuk fatwa dan pendapat ulama dari empat mazhab, serta data yang berkaitan dengan implementasi akad ju’alah di Bank Wakaf Mikro; ketiga, pengklasifikasian data berdasarkan tema-tema penting seperti rukun dan syarat akad ju’alah , pandangan ulama, dan praktik di Bank Wakaf Mikro. Setelah pengklasifikasian data, pengkajian data kemudian  dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan mendeskripsikan setiap elemen dari akad ju’alah secara rinci berdasarkan literatur yang dikumpulkan, termasuk definisi, rukun, syarat, serta dasar hukumnya. Kemudian, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan pandangan dari berbagai ulama mengenai akad ju’alah dan akad ijarah , serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip akad ju’alah dalam operasional Bank Wakaf Mikro di Indonesia.  Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ikhtilaf Ulama Mengenai Hukum Ju’alah
Sebagian besar ulama kecuali ulama Hanafiah membolehkan praktik ju’alah karena adanya kebutuhan masyarakat. Mayoritas ulama sepakat bahwa akad ju’alah boleh dilakukan berdasarkan al-Qur’an dan hadis serta menimbang kebutuhan masyarakat terhadap akad ini. Adapun rincian dari pendapat para ulama mengenai hukum ju’alah adalah sebagai berikut:(Ahmad, Mustanir Hussain, & Muhammad Azhar, 2021)
a. Ulama Malikiah mengatakan ju’alah dibolehkan bagi perkara yang ringan dengan syarat tidak ada batasan waktu, dan imbalan (upah) yang jelas.(Ibnu Rusyd & Fuad Syaifudin, 2016, hal. 437–439)
b. Ulama Syafi’iyyah memandang hadits riwayat abu said al khudri sebagai dasar dari kebolehan akad ju’alah . Bahwa ju’alah diperbolehkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang sakit dari segi obat atau pengobatan, meskipun tidak secara khusus tersirat dalam hadis tersebut. Namun, ulama Syafi’iyyah menggarisbawahi bahwa pemberian imbalan dalam akad ju’alah hanya diperbolehkan jika terdapatnya usaha ataupun upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Jika tidak ada usaha yang dilakukan, maka ju’alah tidak berlaku. Ulama Syafi’iyyah juga memiliki alasan lain untuk membenarkan akad ju’alah , yaitu adanya kebutuhan masyarakat. Ulama Syafi’iyyah memandang bahwa bentuk dan masa pelaksanaan pekerjaan yang tidak jelas seperti
dalam kasus mengembalikan budak yang hilang, atau sejenisnya, tidak sah jika dilakukan dengan akad ijarah yang mensyaratkan kejelasan pada akadnya. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa akad semacam ini dibolehkan.(Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbaini, 1994, hal. 217)
c. Ulama Hanafiah melarang akad ju’alah sebab adanya unsur yang samar ( gharar ) terkait dengan pekerjaan dan masa waktu pelaksanaannya. Ulama Hanafiah memandang akad ju’alah serupa dengan akad ijarah yang mensyaratkan kejelasan subjek dan objek akadnya. Ulama Hanafiah membatasi penggunaan akad ju’alah kecuali dalam situasi tertentu, seperti memberikan imbalan bagi pihak yang dalam waktu tiga hari atau lebih dapat mengembalikan budak yang melarikan diri sebanyak 40 dirham atau memberikan imbalan yang jumlahnya sudah telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan atau durasi pekerjaan yang dilakukan.(Jaih Mubarok & Hasanudin, 2018, hal. 279–280)
d. Ulama Hanabilah membolehkan akad ju’alah, dengan mengacu pada QS. Yusuf ayat 72 dan hadis Abu Said Al-Khudri.(Wahbah Az-Zuhaili & Abdul Hayyie Al-Kattani, 2011, hal. 433)
Selanjutnya, keempat ulama mazhab juga mendiskusikan hal-hal lain berkenaan akad ju’alah sebagaimana berikut:(Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbaini, 1994, hal. 217–227; Wahbah Az-Zuhaili & Abdul Hayyie Al-Kattani, 2011, hal. hlm. 436-439)
a. Jenis pekerjaan : Mayoritas ulama berpendapat bahwa pekerjaan yang termasuk ibadah fisik seperti puasa dan shalat tidak boleh menerima imbalan karena manfaatnya hanya dirasakan oleh yang melaksanakannya. Pekerjaan yang dapat menerima imbalan adalah yang memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh pemberi pekerjaan ( ja’il ).
b. Ahliyyatu ta’aqud (dibolehkan melaksanakan akad) : Ulama Syafi’iyyah dan hanabilah berpandangan serupa bahwa akad ju’alah menjadi tidak sah jika melibatkan anak dibawah umur (balig/dewasa), orang yang mengalami gangguan jiwa, atau orang yang berada di bawah perwalian karena tidak mampu. Apabila ‘amil sudah ditentukan, maka untuknya diwajibkan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun jika ‘amil bersifat umum, maka syaratnya hanyalah mengetahui pengumuman mengenai akad tersebut. Disi lain, ulama Malikiah dan Hanafiah memandang bahwa akad ju’alah diperbolehkan bagi anak yang mumayyiz , sedangkan sifat taklif merupakan syarat yang terikat dengan akad.
c. Unsur kalfah (kesulitan) : Ulama Syafi’iyyah memberikan syarat adanya unsur kalfah (kesulitan) pada pekerjaan ( ‘amal ) akad. Jika ‘amal tidak memenuhi unsur tersebut,
‘amil tidak boleh mendapatkan imbalan ( ju’l ). Namun, Ibn Rusyd dan Al-Qadhi Abd al- Wahab dari kalangan Malikiah memiliki pandangan berbeda. Keduanya berpendapat bahwa ikhtiar atau pekerjaan ‘amil seharusnya perkara yang ringan.
d. Batasan waktu : Mayoritas ulama Malikiah menentang adanya batasan waktu dalam akad. Akan tetapi, beberapa ulama Malikiah seperti Ibn Rusyd mengizinkan adanya tenggat waktu dan target yang diharapkan dalam akad ju’alah .
e. Waktu pembayaran imbalan : Ulama Malikiah berpendapat bahwa apabila disyaratkan pembayaran imbalan ( ju’l ) sebelum ‘amil mencapai tujuan/natijah dalam akad (didahulukan), maka akad tersebut dianggap batal. Tetapi jika ‘amil berhasil mencapai tujuan akad, maka ja’il dianjurkan untuk segara melakukan pembayaran imbalan kepada ‘amil .
f. Pembatalan akad : Ulama Malikiah mengemukakan bahwa akad ju’alah dapat dibatalkan sebelum pekerjaan dimulai, karena saat pekerjaan dimulai akad hanya mengikat ja’il bukan ‘amil . Namun, ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah memandang batal tidaknya akad ju’alah ditentukan oleh keinginan ja’il dan ‘amil . Dalam hal ini telah diperinci ketentuan terkait imbalan jika terjadi pembatalan terhadap akad ju’alah . Yaitu:
1) Jika berhasil menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang disepakati, maka ‘amil berhak atas imbalan.
2) ‘Amil tidak memiliki hak atas imbalan jika ja’il atau ‘ amil membatalkan akad sebelum pekerjaan dimulai.
3) Jika ja’il membatalkan akad setelah ‘amil memulai pekerjaannya, ja’il diharuskan memberikan imbalan kepada ‘amil sebagaimana telah disepakati untuk pekerjaan yang telah dilakukan.
4) Apabila ‘amil mengembalikan barang yang hilang di dekat lokasi yang ditentukan ja’il , maka ‘amil memiliki hak atas dari upah.
5) Jika tidak terdapat izin dari ja’il, maka ‘amil tidak memiliki ha katas imbalan.
6) ‘Amil berhak atas imbalan setelah menyelesaikan pekerjaannya.
g. Perselisihan antara ja’il dengan ‘amil . Dalam kasus perselisihan mengenai besarnya upah, ulama Syafi’iyyah dan Malikiah mengatakan, keduanya harus bersumpah untuk memperkuat pernyataannya. Akad ju’alah akan dibatalkan dan ja’il diwajibkan memberikan upah yang sesuai dengan standar umum ( ujratul mitsl ). Sementara itu, menurut ulama Hanabilah, keabsahannya tergantung pada pernyataan ja’il yang bersumpah, tanpa adanya tambahan hal yang disengketakan. Jika keduanya
bersumpah, maka akad menjadi batal dan ja’il wajib membayar upah yang umumnya berlaku.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebab dilarangnya ju’alah adalah karena resiko yang terdapat pada tersebut. Ketidakjelasan dari segi pekerjaan dan waktu pelaksanaan akad mendatangkan unsur gharar yang tidak selaras dengan syariat islam. Oleh sebab itu, ulama Hanafiah memilih untuk melarang praktik dengan akad ini. Namun, mayoritas ulama menyepakati bahwa ketidakjelasan dalam akad ini dibolehkan karena merupakan rukhshah atau suatu keringanan dan ada izin dari Allah SWT dalam firmannya di surat Yusuf ayat 72. Di samping itu, tuntutan kebutuhan masyarakat juga menjadi alasan untuk memperblehkan akad ju’alah, seperti dalam kasus pengembalian budak yang melarikan diri, pengembalian binatang yang hilang, dan lain sebagainya.(Ibnu Qudamah & Abdullah bin Abdul Muhsin Tarki, 2011, hal. 323)
Kemudian berkenaan dengan analogi yang dilakukan ulama Hanafiah terhadap akad ijarah , dalam hal ini menurut hemat penulis pernyataan ulama selain Hanafiah dirasa lebih tepat. Bahwa akad ju’alah tidak serupa dengan akad ijarah baik dari segi rukun maupun syaratnya. Perbedaan mendasar dapat terlihat dari bentuk kedua akad tersebut. Akad ijarah merupakan perjanjian yang melibatkan transfer hak pemanfaatan barang atau jasa dengan membayar biaya sewa, tanpa adanya transfer kepemilikan benda tersebut, sementara ju’alah adalah perjanjian yang melibatkan komitmen pemberian imbalan sebagai balasan atas pencapaian suatu pekerjaan. Dari pendefinisian kedua akad tersebut, maka tampak bahwa akad ju’alah tidak serupa akad ijarah .
Ketiga mayoritas ulama disisi lain membolehkan akad ini bukan hanya berdasar pada dalil aqli saja, melainkan berlandaskan hadis dan ayat al-Qur’an sebagaimana telah disebutkan pada pembasan sebelumnya. Secara historis, rasulullah SAW mengizinkan penerimaan imbalan atas jasa pengobatan, kemudian sebagaimana dikisahkan dalam al- Qur’an bahwa praktik yang serupa dengan akad ju’alah juga pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf a.s. Oleh sebab itu, pernyataan ulama Malikiah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah terkait akad ini menurut hemat penulis dirasa lebih tepat. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan kedua akad tersebut, maka dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan perbedaan dari akad ju’alah dan akad ijarah .
Kemudian dilihat dari poin-poin yang dibahas oleh ulama berkaitan dengan  akad ju’alah , tampaknya pandangan ulama Malikiah dan Syafi’iyyah menunjukkan argumen yang kuat dan terperinci. Ulama Malikiah misalnya, menekankan bahwa pekerjaan yang termasuk ibadah fisik seperti puasa dan shalat tidak boleh menerima imbalan karena manfaatnya hanya dirasakan oleh pihak yang melaksanakannya. Malikah juga memberikan
pengecualian terkait waktu pembayaran imbalan, yang tidak boleh didahulukan sebelum tercapainya tujuan akad.
Sementara itu, ulama Syafi’iyyah mensyaratkan adanya kesulitan ( kalfah ) dalam pekerjaan yang dilakukan ‘amil , syarat yang diberikan ulama Syafi’iyyah dapat diterima karena dengan mensyaratkan adanya kesulitan, maka dapat dipastikan apakah pekerjaan yang diberikan imbalan tersebut memiliki nilai dan manfaat yang signifikan bagi pihak yang bersangkutan. Kemudian kesulitan dalam konteks ini juga dapat menjadi indikator bahwa pekerjaan tersebut membutuhkan pengorbanan ekstra atau memiliki tingkat kesulitan yang  tinggi, sehingga memberikan alasan yang kuat bagi penerima imbalan untuk menerima kompensasi atas usaha dan waktu yang telah diluangkan. Selanjutnya pendapat ulama Syafi’iyyah mengenai ahliyyatu ta’aqud yang melarang keterlibatan anak di bawah umur, orang dengan gangguan jiwa, atau pihak yang berada dibawah perwalian karena kemampuannya disisi lain memberikan perlindungan terhadap individu yang rentan dalam masyarakat. Selain itu, dalam mempertimbangkan masalah perselisihan antara ja’il dan ‘amil , ulama Malikiah dan Syafi’iyyah juga memberikan pandangan terperinci dengan tetap mempertimbangkan kembali keabsahan akad berdasarkan sumpah keduanya.
Menelisik perbedaan diantara keempat ulama mazhab tentang akad ju’alah , maka dapat disimpulkan bahwa sebab yang melatarbelakangi perbedaan pandangan ulama ialah cara ulama dalam menginterpretasi hukum ju’alah . Disisi lain, menurut hemat penulis, ulama Malikiah dan Syafi’iyyah memiliki pendapat yang lebih kuat karena didasarkan pada alasan yang lebih kokoh, baik dari segi dalil maupun kebutuhan dalam masyarakat .

## 2. Perbedaan Akad Ju’alah dan Ijarah
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa salah satu sebab yang melatarbelakangi adanya ikhtilaf di antara ulama ialah karena analogi akad ju’alah dan ijarah . Namun mayoritas ulama sepakat bahwa kedua akad tersebut memiliki perbedaan dalam rukun dan syaratnya. Menurut Ibnu Qudamah perbedaan kedua akad tersebut ialah sebagai berikut:(Ma’isyatus & Dianidza, 2022)
Tabel 1. Perbedaan Ju'alah dan Ijarah Ju’alah Ijarah Bentuk Akad Tujuan pembayaran atau imbalan dalam akad ju’alah adalah untuk membalas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh salah satu pihak. Imbalan ini diberikan sebagai penghargaan atas hasil atau pencapaian yang telah diberikan. Tujuan pembayaran biaya sewa dalam akad ijarah adalah untuk mendapatkan hak penggunaan atau manfaat atas barang atau jasa yang disewakan.
Ju’alah Ijarah Keabsahan Akad Sah dalam situasi dimana pekerjaan atau tujuan yang tidak jelas atau sulit diidentifikasi, dan dapat melibatkan ja’il juga ‘amil dengan spesifikasi yang jelas atau tidak jelas.
Akad ijarah hanya sah dilakukan oleh dua pihak yang jelas, dan pada pekerjaan yang diketahui dengan pasti. Sighat Akad Pernyataan persetujuan atau lafaz kabul tidak diwajibkan sebagai bagian integral dari akad karena akad bersifat sepihak, namum penggunaan kata atau frasa ( sighat )
dapat disesuaikan dengan kebiasaan atau praktik umum masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syara’ .
Dalam akad ijarah , lafaz kabul menjadi bagian dari rukun akad.
Manfaat Pekerjaan  Jika ‘ amil tidak menyelesaikan atau mencapai tujuan pekerjaannya dengan sempurna, ja’il tidak akan memperoleh manfaat. Mu’jir akan menerima manfaat dari ajir bahkan jika pekerjaan belum dilakukan dengan sempurna. Ketentuan Upah Imabalan atau award yang diperjanjikan hanya diperoleh setelah pekerjaan selesai dilakukan. Upah dapat diterima meskipun pekerjaan belum selesai dikerjakan, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembatalan Akad Apa yang diperjanjikan dapat dibatalkan secara sepihak ( fasakh ) karena sifatnya ghair lazim (tidak mengikat). Pembatalan sepihak memiliki konsekuensi hukum karena akad ijarah bersifat lazim (mengikat).
Berdasarkan analisis terhadap perbedaan kedua akad diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa kedua akad tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam rukun, syarat, serta konsekuensi hukumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keduanya tidak bisa dipertukarkan atau dianggap sama dalam praktik transaksi keuangan syariah. Persetujuan mayoritas ulama terhadap perbedaan ini dapat dilihat dari pemahaman ulama terhadap nash - nash syariah yang mengatur kedua akad tersebut secara terpisah, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam konteks transaksi keuangan.
Perbedaan dalam rukun dan syarat kedua akad tersebut juga mengimplikasikan adanya karakteristik dan prinsip-prinsip yang berbeda dalam pelaksanaan setiap akadnya. Misalnya, akad ju'alah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam hal batas waktu dan bentuk pekerjaan, sementara akad ijarah mewajibkan kesepakatan yang jelas dan eksplisit. Selain itu, konsekuensi hukum dari perbedaan ini memperkuat pemahaman ulama tentang pentingnya kejelasan, keadilan, dan keabsahan dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, kesepakatan mayoritas ulama mengenai perbedaan kedua akad ini mencerminkan upaya untuk mengaplikasikan
prinsip-prinsip syariah secara tepat dalam konteks transaksi keuangan yang kompleks dan beragam.

## 3. Praktik Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia
Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang dibentuk melalui kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). (Fitri & Fahmi Hasan, 2023, hal. 37–38)  Sebagai bagian dari sektor keuangan mikro syariah, Bank Wakaf Mikro (BWM) diatur oleh Undang-Undang No 21 Tahun 2013.(Dewi Sartika, 2022, hal. 85–86)  Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk memperluas ketersediaan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi kecil dan menengah, yang seringkali kesulitan mengakses lembaga keuangan resmi.(Muhammad Akbar, Muhammad Rizky, & Muhammad Fakhri, 2022, hal. 147–157) Melalui penyediaan modal atau pinjaman, Bank Wakaf Mikro merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Harapannya, kehadiran Bank Wakaf Mikro akan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya di sekitar pondok pesantren, untuk meningkatan produktivitas dan mencapai kemandirian ekonomi.(Siska Lis, Muhammad, & Eva Misfah, 2019, hal. 3–4; Yusvita Nena et al., 2020, hal. 373)
Kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro menekankan pada penyediaan dana melalui pembiayaan kepada masyarakat dan tidak menerima pengambilan simpanan, seiring dengan ketentuan Pasal 3(1) POJK No.62 tahun 2015. Selain memberikan pinjaman modal, Bank Wakaf Mikro juga memberikan bimbingan kepada para pelaku usaha dalam mengatur keuangan dan meningkatkan pertumbuhan usaha.(Wizna Gania & Tulus, 2019, hal. 220) Bimbingan atau pendampingan pelaku usaha dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, dan LAZNAS. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efisien dan produktif, sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan kesehjateraan nasabah. Pendampingan ini dilakukan sejak proses pendirian Bank Wakaf Mikro hingga pada saat nasabah telah berhasil mendapatkan pembiayaan.(Fauzul Hanif Noor, Darlin, & Arum, 2022, hal. 211–213; Wizna Gania & Tulus, 2019, hal. 221)
Pada tahap pendirian, BWM  memberikan bimbingan dan arahan kepada calon pengusaha terkait dengan proses pendirian usaha dan persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, BWM  juga memberikan informasi tentang berbagai akad pembiayaan yang tersedia dan sesuai dengan prinsip syariah. Setelah mendapatkan pembiayaan, nasabah akan terus mendapatkan pendampingan dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usahanya. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, seperti
manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk atau layanan. Nasabah juga akan diberikan pelatihan dan workshop secara berkala guna meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam mengelola bisnis (Dewi Sartika, 2022, hal. 96).
Pendampingan juga dapat berupa bimbingan teknis dan konsultasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Misalnya, nasabah yang memiliki kesulitan dalam manajemen keuangan akan dibantu dalam menyusun laporan keuangan dan perencanaan anggaran. Sedangkan nasabah yang ingin mengembangkan produk atau layanan baru akan diberikan bimbingan tentang riset pasar dan pengembangan produk. (Wizna Gania & Tulus, 2019, hal. 221)  Dalam operasionalnya, Bank Wakaf Mikro mengatur kompensasi atau fee bagi pengelola atau konsultan usaha melalui skema akad ju’alah . Biaya pembinaan atau pendampingan yang diterima Bank Wakaf Mikro adalah 3% per tahun, sebagaimana diatur dalam akad ju’alah yang mengizinkan adanya imbalan. Imbalan tersebut menjadi hak Bank Wakaf Mikro apabila tujuan dari pendampingan tercapai  (Yusvita Nena et al., 2020, hal. 375).
Terdapat beberapa alasan kuat mengapa program pendampingan Bank Wakaf Mikro (BWM) termasuk dalam kategori ju'alah dan bukan ijarah . Berdasarkan perbedaan antara kedua akad tersebut yang telah dijelaskan, dalam praktik BWM, bank memberikan pendampingan kepada masyarakat dengan janji imbalan berbasis hasil tertentu setelah pekerjaan atau usaha selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan sifat unilateral ju'alah , di mana ja'il (BWM) memberikan imbalan setelah pekerjaan berhasil diselesaikan.  Selain itu, program pendampingan BWM lebih menekankan pada pencapaian hasil akhir, yaitu kesuksesan usaha nasabah, daripada proses atau waktu yang dihabiskan dalam pendampingan. Dan imbalan diberikan berdasarkan pencapaian target usaha yang telah disepakati. Hal tersebut jelas berbeda dengan prinsip ijarah yang mengharuskan adanya kesepakatan bilateral sejak awal dan imbalan berdasarkan waktu atau jasa yang diberikan.
Secara keseluruhan, program pendampingan Bank Wakaf Mikro  (BWM) menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan dan bimbingan yang komprehensif.  Program pendampingan yang dijalankan oleh BWM merupakan salah satu komponen utama yang mendukung keberhasilan penyediaan pembiayaan kepada masyarakat. Pendampingan ini tidak hanya sekadar memberi bimbingan teknis dan konsultasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efisien dan produktif oleh nasabah. Adanya program pendampingan ini juga untuk memastikan bahwa calon pengusaha tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Keterlibatan berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah,
dan LAZNAS juga  menunjukkan bahwa program ini memiliki dukungan yang kuat dan bersifat kolaboratif, yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
Sementara itu, analisis terkait program pendampingan Bank Wakaf Mikro dari aspek rukun dan syarat akad ju’alah ialah sebagai berikut:
a. Jai’l yaitu pihak yang memberikan tugas/pekerjaan. Syarat ja’il yaitu memiliki kecakapan hukum yang ditandai dengan balig (dewasa), berakal, dan bijaksana. Pada Bank Wakaf Mikro, ja’il dapat diidentifikasi sebagai lembagai itu sendiri yang memeberikan tugas kepada pendamping atau konsultan yang melakukan pendampingan. Ja’il dalam konteks ini telah memenuhi syarat memiliki kecakapan hukum yang terbukti dari kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan sebagai pendamping yaitu memiliki pengaruh dan opinion leader .
b. ‘Amil atau  pihak yang melakukan pekerjaan. Syarat ‘amil ialah berkemampuan melaksanakan pekerjaan yang diakadkan. ‘Amil dalam Bank Wakaf Mikro ialah pendamping atau konsultan yang melakukan pendampingan. Kemampuan pendamping dalam melaksanakan pekerjaan dapat dibuktikan dari pengalaman dan kualifikasi dalam bidang yang relevan.
c. ‘Amal yaitu  jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. ‘Amal harus merupakan pekerjaan yang hasilnya dapat diukur. Dalam hal ini, ‘amal adalah kegiatan pendampingan dan pembinaan usaha yang diberikan kepada para pelaku  usaha. Pekerjaan ini memiliki hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kemampuan dan pendapatan para nasabah.
d. Ju’l atau imbalan yang akan diterima ‘amil memiliki syarat berupa harta yang kuantitas dan kualitasnya diketahui, bukan harta yang diharamkan, dan  dapat diserahterimakan. Syarat lainnya, jika ‘amil mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati, maka ‘amil berhak atas upah ju’alah. Sebaliknya apabila pekerjaan tidak selesai pada waktu yang disepakati, maka ‘ amil tidak berhak atas upah ju’alah.  Ju’l dalam program ini diterima dalam bentuk fee tenaga pengelola sebagai konsultan usaha sebesar 3% per tahun yang didapat dari imbal hasil (margin) pembiayaan. Ju’l hanya diberikan kepada tenaga pengelola jika hasil dari pekerjaannya telah terpenuhi.
e. Sighat akad. Dari segi sighat akad, program ini telah memenuhi prosedur dan perjanjian yang sah, yang diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku dan dengan pemberitahuan yang kelas kepada semua pihak terkait.
Berdasarkan hal tersebut, program pendampingan Bank Wakaf Mikro dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip akad ju’alah dan Fatwa DSN-MUI No.62 tahun 2007 tentang Akad Ju’alah , yang menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk memberdayakan
masyarakat dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Adapun dari praktik program pendampingan yang telah diuraikan, pendapat ulama yang paling sesuai dengan praktik tersebut adalah pendapat ulama Syafi’iyyah. Sebagai contoh, dalam hal penentuan ja’il , Bank Wakaf Mikro menetapkan lembaga itu sendiri sebagai ja’il yang meberikan tugas kepada pendamping atau konsultan yang melakukan pendampingan.
Dari syarat ja’il yang diuraikan, seperti kecakapan hukum, lebih cocok dengan pandangan ulama Syafi’iyyah. Selain itu, dalam pekerjaan pendampingan terdapat unsur kesulitan ( kalfah ) karena indikator keberhasilan pendampingan yang dilakukan diukur dari peningkatan kemampuan dan pendapatan para nasabah. Maka secara keseluruhan, menurut pendapat penulis, praktik program pendampingan Bank Wakaf Mikro lebih condong kepada pendapat ulama Syafi’iyyah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Akad ju’alah merupakan suatu bentuk perjanjian dalam Islam yang melibatkan pemberian imbalan sebagai balasan atas tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mayoritas ulama menyepakati kebolehan akad ju’alah dengan beberapa syarat yang ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pendapat ulama mengenai hukum ju’alah, maka argumen yang disajikan oleh ulama Malikiah dan Syafi’iyyah tampak yang lebih kuat karena didasarkan pada alasan yang lebih kokoh, baik dari segi dalil maupun kebutuhan dalam masyarakat. Kemudian, dalam analisis terhadap praktik Bank Wakaf Mikro ditemukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip akad ju’alah , baik dari segi rukun dan syarat akad ju’alah yang mencerminkan keseriusan dan komitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan nilai- nilai syariah. Program BWM menekankan pada pencapaian hasil akhir—kesuksesan usaha nasabah—dan imbalan diberikan berdasarkan pencapaian target usaha yang telah disepakati, berbeda dengan prinsip ijarah yang mengharuskan adanya kesepakatan bilateral sejak awal dan imbalan berdasarkan waktu atau jasa yang diberikan. Oleh karena itu, praktik BWM sejalan dengan prinsip-prinsip akad ju'alah . Dari berbagai pendapat ulama tentang akad ju’alah , nampak bahwa pandangan ulama Syafi’iyyah lebih sesuai dengan praktik yang dijalankan oleh program pendampingan Bank Wakaf Mikro.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman, G., & Dkk. (2018). Fiqh Muamalat . Jakarta: Prenada Media Group.
Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, A.-S., & M. Abdul, G. (2008). Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 . Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
Abu Azam, A. H. (2017). Fikih Muamalah Kontemporer . Depok: Raja Grafindo Persada.
Afriani, & Ahmad, S. (2018). Implementasi Akad Ju’alah dalam Lembaga Keuangan Syariah.

## EKSISBANK , 2 (1).
Ahmad, J., Mustanir Hussain, W., & Muhammad Azhar, A. (2021). The Legal Status of Ju’alah Contract in Islamic Commercial Law & Its Applications in Modern Islamic Finance Industry. Al-Irfan: Biannual Journal , 2 (7).
Al-Bukhari. (1993). Shahih al-Bukhari . Damaskus: Daar Ibnu Katsir.
Andri, S. (2019). Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer . Jakarta: Prenada Media Group.
Asy-Syeikh ’Abdurrauf, A.-S., Muliadi, K., & Jamaluddin, T. (2015). Miratuth Thullab : fii tashiili ma’rifati ahkaamisy syar’iyati lil malikil wahhab (Lembaga Na). Banda Aceh.
Audia Syafa’atur, R., Hayatu Mohammed Ahamed, H., Adi, S., & Rusni, H. (2018). Gap Analysis Between BNM Regulation and Musharakah Mutanaqisah Application in Islamic Banking. Journal of Islamic Finance , 7 (1).
Dewi Sartika, N. (2022). Bank Wakaf Mikro: Konsep dan Implementasi . Mataram: UIN Mataram Press.
Fauzul Hanif Noor, A., Darlin, R., & Arum, P. (2022). Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review). Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 9 (2).
Fitri, D., & Fahmi Hasan, N. (2023). Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam Pemberdayaan Masyarakat. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah , 10 (1), 36–50.
Hamsa, A., & Ramly, A. (2022). Determinants of Financial Literacy on Micro Waqf Banks in Aceh. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam , 11 (1), 229-250.
Ibnu Hajar Al Asqalani, & Amiruddin. (2013). Fathul Baari Jilid 13 : Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari / Al Imam al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani . Jakarta: Pustaka Azzam.
Ibnu Hajar Al Asqalani, & Amiruddin. (2016). Fathul Baari Jilid 28 : Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari / Al Imam al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani . Jakarta: Pustaka Azzam.
Ibnu Qudamah, & Abdullah bin Abdul Muhsin Tarki. (2011). Al Mughni Wa Syarhul Kabir Juz 8 . Kairo: Dar Alamal Kutub.
Ibnu Rusyd, & Fuad Syaifudin, N. (2016). Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid . Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
Ismail, M., Mohd Rafede Bin, M., & Aishath, M. (2020). The Application of Ju’alah in Islamic Finance: The Malaysian Perspective. International Journal of Management and Applied Research , 7 (1).
Jaih Mubarok, & Hasanudin. (2018). Fikih Mu’amalah Maliyyah : Akad Ijarah dan Ju’alah . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. (2016). Tafsir Ringkas (Jilid 1) . Jakarta: Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
M. Quraish, S. (2017). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Volume 6 . Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
M. Syaikhul Arif. (2019). Ju’alah Dalam Pandangan Islam. Siyasah : Jurnal Hukum Tata

## Negara , Vol. 2 (2).
Ma’isyatus, S., & Dianidza, A. (2022). The Existence of The Ji’alah Contract. Journal of Islamic Economics Perspectives , 4 (2).
Marpuhasa, Purwanto, & Pudail, M. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalrejo. Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam , 8 (2).
Muhammad Akbar, R., Muhammad Rizky, R., & Muhammad Fakhri, F. (2022). Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM Yang Efektif. Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business , 1 (3), 147–157.
Siska Lis, S., Muhammad, Y., & Eva Misfah, B. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. Jurnal Bimas Islam ,
12 (1).
Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbaini. (1994). Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani al-Fadz al-Manhaj Juz 3 . Beirut: Dar al Kotob al ’Ilmiyah.
Ramly, A., & Hamsa, A. (2023). Public Preference For Micro Waqf Banks: An Effort To Increase Community Business. Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam , 9 (2).
Tim Al-Qosbah, Muchaeroni, Abdillah Fahrur Rozi, Ihsanudin, A.-H., Hayatul, H., & Al- Qosbah, T. (2021). Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Blok Perkata Latin . Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah.
Wahbah, A.-Z., & Abdul Hayyie, A.-K. (2016). Tafsir Al-Munir Jilid 7: Aqidah, Syariah, Manhaj (Yusuf - An-Nahl Juz 13 & 14) . Jakarta: Gema Insani.
Wahbah Az-Zuhaili, & Abdul Hayyie Al-Kattani. (2011). Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 5 : Hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (penyewaan) . Jakarta: Gema Insani.
Wizna Gania, B., & Tulus, S. (2019). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah2 , 10 (2).
Yusvita Nena, A., Rifda, N., Ahmad Ulil Albab, A. U., Anita Wahyu, A., & Yuni, I. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (2).