http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PEMIDANAAN PENYANDANG DANA PELAKU TERORISME
Nada Biyan Naritha, Alvi Leo Saputra Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 surabaya Nadabiyan.nb@gmail.com

## Abstrak
Terorisme  merupakan  sebuah  bumerang  yang  dapat  mengusik  keamanan  negara.  Hal  tersebut  karena terorisme  merupakan  kejahatan  yang  terorganisasi  dan  mempunyai jaringan yang  sangat  luas  dan  sangat tersembunyi yang dapat membuat mereka bertahan. Padahal, baik pelaku maupun pimpinan teroris sudah di tangkap dan di amankan. Terorisme akan tetap berjalan karena pendanaan terhadap terorisme tersebut terus mengalir dan bertangung jawab atas perencanaan kegiatan terorisme berikutnya. Oleh karena itu, pendekatan follow the suspect tidak lagi menjadi efektif sehingga para penegak hukum melakukan pendekatan  follow the money. Maka terbitlah UU no. 9 tahun 2013 yang mengatur tentang pemidanaan pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.
Kata kunci : terorisme, penyandang dana, pemidanaan

## Latar Belakang
Terorisme yang telah dikenal sejak lama merupakan sebuah kejahatan yang terorganisir serta memiliki sumber dana dan sumber daya manusia yang tidak pernah habis dalam sebuah negara, dimana  terorisme  sendiri  memiliki  pengertian  yang  dikutip  oleh  A.M.  Hendropriyono  dalam sebuah disertasi, mengatakan bahwa kata terorisme berasal dari dasar kata “teror” yang memiliki makna penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di  dalam  kelompok  masyarakat  luas.  Namun  didalam  tindakan  terorisme  terdapat  juga  sebuah unsur  untuk  melakukan  tindakan  terorisme  tersebut  agar  dapat  berjalan  dengan  lancar,  yakni adanya unsur pendanaan dalam tindakan tersebut dimana unsur pendanaan adalah faktor utama dalam  setiap  aksi  teroris  menjalankan  tujuan  ideologis  yang  mereka  kehendaki,  sehingga penanggulangan  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap  pendanaan  terorisme  diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Undang undang inilah yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi aksi terorisme yang menitik  beratkan  pada  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pendanaan  pelaku terorisme.(Michael, n.d.)

## Rumusan Masalah
1. Apa penyebab terorisme dapat terus berkembang?
2. Bagaimana sistem pemberantasan terhadap penyandang dana pelaku terorisme?
3. Apa  sanksi pidana terhadap penyandang dana tindak pidana terorisme?

## Pembahasan

## Penyebab Terorisme Dapat Terus Berkembang
Terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan dapat juga di katakan sebagai  tindak  pidana  international.  Karena  tindak  pidana  terorisme  tersebut   memiliki  jaringan yang  sangat  luas.  Selain    itu,  dapat  dikatakan  bahwa  terorisme  merupakan  tindak  pidana  yang sistematis. Sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap pelakunya saja. Karena apabila pelaku di tangkap dan di tahan, maka pelaku yang lainnya akan melanjutkan aksi terorisme.(Michael, 2015)
Hal tersebut dapat terjadi karena pendanaan terhadap aktivitas terorisme tersebut dapat terus mengalir dengan lancar dan menjadi sumber dalam aksi terorisme berikutnya. Otomatis dengan adanya sumber dana, maka pelaku dapat melancarkan aksi terorisme. Mereka menyediakan dana
selain  untuk  perlengkapan  bahan  peledak,  dan  senjata,  mereka  juga  menyiapkan  dana  untuk keperluan markas dan keperluan operasional yang di butuhkan.(Yudianto, 2015)
Maka dari itu, seiring dengan perkembangannya maka dalam  pemberantasan tindak pidana terorisme terpikirkan cara untuk memutus sumber dana dalam penyediaan aksi terorisme. karena dengan  cara  memutus  sumber  dana  maka  aksi  terorisme  tidak  dapat  berkembang.  Dengan demikian  upaya  tersebut  di  lakukan  untuk  menghindari  bahaya  terhadap  akibat  dari  terorisme yang sangat mengerikan.

## Sistem Pemberantasan Terhadap Penyandang Dana Pelaku Terorisme
Selama  ini  aparat  penegak  hukum  hanya  melakukan  pengejaran  terhadap  pelaku  tindak pidana terorisme atau biasa di sebut dengan pendekatan  follow the suspect sehingga dapat di jatuhi hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi hal tersebut tidak menyebabkan kegiatan terorisme berhanti. Sehingga pendekatan dengan cara tersebut menjadi tidak lagi menjadi efektif. (Michael, 2019a)
Sehingga di lakukannya pendektan follow the money yaitu pendekatan di mana pemberantasan di lakukan dengan mencari sumber dana dalam tindak pidana terorisme dan memotong sumber dana  tersebut.  Akan  tetapi  prosedur  tersebut  memerlukan  mekanisme  yang  sistematis  tanpa mengganggu operasional industri keuangan.
Perubahan  pendekatan  dalam  pemberantasan  terorisme  tersebut  terjadi  dikarenakan  di temukannya  kejadian-kejadian  yang  di  temukan  selama  proses  penyelidikan  terosisme.  Di temukannya sumber dana yang sangat besar terdapat pada akun rekening tidak di kenal. Bisa saja dana tersebut di kirimkan oleh pihak yang di duga sebagai penyandang dana dalam terorisme.
Terdapat  dua  sudut  pandang  yang  dapat  di  lihat  dalam  pendanaan  terhadap  terorisme. Pertama, pendanaan terhadap operasional kegiatan terorisme tersebut. Kedua, pendanaan terhadap penyebaran ideologi atau infrasuktur dalam jaringan tersebut. Terdapat beberapa macam metode dalam pendanaan terorisme.
1. Sektor keuangan formal misalnya perbankan dan atau penyedia jasa keuangan bukan bank
2. Perdagangan  yang  di  lakukan  secara  sah.  Hal  tersebut  dapat  juga  mereka  lakukan  dengan berjualan  barang  elektronik,  kebutuhan pokok, atau  bahkan  barang  yang  secara sah  dapat  di perjual belikan
3. Kegiatan keuangan tradisional
4. Modus organisasi amal
Bagi  negara-negara  yang  menerapkan  konvensi  terhadap  pendanaan  pelaku  terosisme sebagai tindak pidana, maka mereka tidak bisa menolak dalam membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan.
Penyedia jasa keuangan mempunyai peranan penting sebagai pihak pelapor. PPATK sebagai pihak lembaga pengawas dan pengatur. Sehingga penyedia jasa keuangan melaporkan apabila di dapati  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  kepada  PPATK.  Penyedia  jasa  keuangan  dalam mengidentifikasi dan  melaporkan  adanya aktivitas  keuangan yang mencurigakan  menggunakan prinsip  mengenali  pengguna  jasa.  Yang  telah  di  sebutkan  oleh  bank  Indonesia  nomor 3/10/PBI/2001yang  menggunakan  prinsip  mengenal  nasabah,  atau  biasa di  sebut  dengan  Know your customer, mengatur perihal tentang bahwa perbankan harus mencari terkait profil nasabah dan mengenalinya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  bertransaksi  pada  jasa keuangan  tersebut.  Selain  itu  juga  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  11/28/PBI/2009  mengenai program pendekatan costumer Due Dilligence, yang dinkenal sebagai Enhanced Due Dilligence dalam
pencegahan  pendaan.  Sehingga  dengan  adanya  peraturan  tersebut  dapat  mencegah  pendaan terhadap terorisme melalui jasa keuangan dalam perbankan.(Bastian & Michael, 2018)
Penyedia jasa keuangan di larang untuk menyebarkan atau membocorkan data nasabah yang sudah di curigai kepada siapapun kecuali perintah undang-undang. Termasuk dengan informasi yang  menjadi  permulaan  dalam  pengungkapan  pendaan  pelaku  tororisme.  Selanjutnya  maka PPATK menganalasis laporan berdasarkan yang telah di berikan jasa keuangan. Apabila di indikasi di temukan adanya kegiatan pendanaan terhadap terorisme, maka hasil pemeriksaan tersebut di serahkan kepada aparat penegak hukum yang mempunyai wewnang.
Tidak hanya berlaku pada penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum lainnya seperti bagian  intellijen  keuangan  atau    PPATK  juga  tidak  di  perbolehkan  menyebarluaskan  data-data informasi yang memilik hubungan dengan pendanaan teorirsme yang mereka tangani kasusnya. Termasuk hakim, pejabat PPATK, dan penuntut umum, bahkan siapapun pihak yang memperoleh dan mendapatkan dokumen mengenai informasi yang berhubungan, juga dinlarang menyebarkan atau membocorkan data. Kecuali atas perintang undang-undang yang berwenang.(Setyorini et al., 2020)
Penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan pemblokiran terhadap dana yang di  sinyalir  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pendanaan  terhadap  teorisme.  Dalam  proses pemblokiran  harus  melalui  ketetapan  yang  di  berikan  oleh  pengadilan  agar  dapat  terjadi pemblokiran rekening. Maka dari itu, apabila mereka yang memiliki rekening bank, dan di rasa terdapat keanehan dalam rekening tersebut, atau di temukannya transaksi yang tidak sewajarnya, bertambahnya  saldo  bahkan  berkurangnya  saldo  secara  mencurigakan,  maka  pemilik  rekening berhak  melapor.  Bisa  saja  rekening  tersebut  telah  di  salah  gunakan  oleh  pihak  ketiga  sebagai pemberi dana terhadap terorisme. Bagi mereka yang merasa nomor rekeningnya terblokir, maka dapat mengajukan keberatan pada PPATK, penyidik, hakim, maupun penuntut umum. Pengajuan tersebut harus di ikuti dengan bukti-bukti yang keuat bahwa harta atau aset yang di miliki adalah sah dan legal.
Dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang berwenang mengajukan nama seseorang atau kelompok  yang diduga teoris adalah Kepala Polisi Republik Indonesia. Terdapat juga penjelasan mengenai prosedur penetapan seseorang atau kelompok dalam daftar teroris yang ada di Indonesia. Kendali  utuh  dalam  pengajuan  tersebut  di  pegang  oleh  kepolisian.  Sehingga  di  khawatirkan terdapat  penyalahgunaan  oleh  pihak  kepolisian.  Hal  tersebut  dapat  saja  terjadi  karena  pihak kepolisian  menjadikan  pihak  tertentu  menjadi  target  tuduhan  sebagai  penyandang  dana  untuk kepentingan  di  luar  hukum.(Hadi  &  Saragih,  2013)  Harus  di  bentuk  pihak  lain  yang  memiliki kompetensi  untuk  diikut  sertakan  dalam  pengajuan  daftar  teroris  ini  agar  terjadi  saling check.(Michael, 2019b)
Status yang di berikan tersebut berlaku selama enam bulan. Kepolisian berwenang memiliki wewenang untuk melakukan perpanjangan status dengan melalui pengajuan ke pengadilan untuk di  perpanjang  sehingga  khasus  tersebut  selesai.  Perpanjangan  tersebut  hanya  berlaku  dua  kali, masing-masing berusia tiga bulan.
Berpindahnya  uang  dan  aset  baik  melalui    penyedia  jasa  keuangan  maupun  secara  fisik. Pengawasan  yang  di  lakukan  yaitu  pengawasan  transaksi  dengan  sistem  transfer,  untuk pengawasan  fisiknya  yaitu  melewati  kepabean  Indonesia  karena  di  khawatirkan  ada dana  yang keluar  masuk  wilayah  Indonesia,,  bahkan  sistem  lainnya.  Dengan  sistem  transfer  tersebut, perbankan  di  awasi  oleh  bank  Indonesia.  Untuk  sistem  lainnya,  hal  tersebut  mendapatkan pengawasan  dari  LPP  (lembaga  pengatur  dan  pengawas).  Aset  atau  dana  yang  berada  di  luar
yurisdiksi Indonesia, maka di perlukan penanganan khusus untuk dapat meblokir sejumlah dana tersebut.

## Apa Sanksi Pidana Terhadap Penyandang Dana Tindak Pidana Terorisme
Menurut  UU  No  9  Tahun  2013  tentang  pecegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pendanaan terorisme. Bab III tentang tindak pidana terorisme tercantum dalam pasal 4 sampai 8, UU No 9 Tahun 2013:
1. Bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menyediakan  mengumpulkan,  memberikan  atau meminjamkan dana, baik langsung, dengan maksud untuk digunakan seluruhnya atau sebagian untuk  melakukan  tindak  pidana  terrorisme,  organisasi  teroris,  di  pidana  karena  melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah(Rp 1.000.000.000.)
2. Bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  permufakatan  jahat,  percobaan  atau  pembantu  untuk melakukan  tindak  pidana  pendanaan  terorisme  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud pada poin 1
3. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencnakan, mengorganisasikan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud  dalam poin 1 diatas, dipidna  karena  melakukan  tindk  pidana  pendnan  terorisme,  dengan  pidana  penjara  seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
4. Bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 atau poin 1 dan 2 diatas , pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan.
5. Bahwa  dalam  hal  tindak  pidana  pendanaan  terorisme  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4 sampai pasal 6 atau poin 1 sampai 3 diatas adalah korporasi mak pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi, juga pidana dijatuhkan terhadap korporasi, jika tindak pidana pendanaan terorisme:
a) Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendli korporasi
b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan dungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi
d) Dilakukan  oleh  personil  pengendali  korporasi  dengan  maksud  memberi  manfaat  bagi korporasi
Pertanggung  jawaban  pelaku  tindak  pidana  pendanaan  terorisme  menitik  beratkan  kepada penjatuhan  sanksi  pidana  yang  berat  terhadap  pelaku  agar  dapat  memberi  efek  jera  terhadap mereka yang melakukan pendanaan terhadap orang orang yang direkrut untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hokum di Indonesia. Apabila UU No 9 Tahun 2013 ini berjalan dengan  efektif  tanpa  adanya rekayasa  dan  konspirasi  serta  penyalahgunaan kewenangan  aparat penegak  hukum,  maka  ini  akan  menjadi  suatu  proses  penegakkan  hukum  yang  adil  serta diharapkan  tidak  ada  pihak  yang  tidak  bersalah  dijadikan  sasaran  tuduhan  yang  tidak berdasar.(Gumilang et al., 2019) Maka dari itu upaya Mutual Legal Assistance, upaya diplomasi dan pendekatan  individu  ke  individu  harus  dioptimalkan  agar  pencegahan  pendanaan  terorisme berjalan dengan lancar

## Kesimpulan
Pada  hakikatnya  tindak  pidana  pendanaan  terorisme,  berkaitan  dengan  ketentuan  tentang tindak pidana dibidang pencucian uang dana tau penyelenggaraan transfer dana serta perbankan. Memerlukan sebuah dasar atau landasan hukum yang kuat untuk meliputi pembekuan, penyitaan aset teroris dalam pemberantasan pendanaan terorisme. Melakukan kerja ssma internasional yang
dimana pendanaan terorisme yang keberadaan nya transansional , sehingga memerlukan adanya kerja  sama  internasional  di  antara  lain  Financial  Intellegence  Units  (FIUs),    lembaga  lembaga pengawas,  regulator  di  sektor  finansial    (bank  sentral),  Kepabeanan,  Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan  dan  Lembaga  permasyarakatan.  Kebijakan  tentang  pendanaan  terorisme harus  mempunyai  tujuan  yang  jelas dan  memenuhi  standard  Perundang  undangan  yang  efektif maka  diperlukan  komitmen  politik,  intelijen  keuangan  yang  kuat  serta  pengawasan  sektor keuangan. Yang di Indonesia dilakukan oleh PPATK

## Daftar Pustaka
Bastian, J., & Michael, T. (2018). EFEKTIVITAS IZIN GANGGUAN DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA SETELAH PERMENDAGRI 19/2017. VYAVAHARA DUTA. https://doi.org/10.25078/vd.v13i1.535 Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497 Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN. Perspektif. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43
Michael, T. (n.d.). Korelasi Alinea Keempat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Dengan Pemikiran Immanuel Kant. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
Michael, T. (2015). KRITIK TERHADAP KATA â€œAGAMAâ€• PADA â€œKUESIONER RIWAYAT KESEHATAN & PERNYATAAN DONORâ€• DI PALANG MERAH INDONESIA KOTA SURABAYA UNIT DONOR DARAH. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.445
Michael, T. (2019a). KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2318
Michael, T. (2019b). THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2). https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510
Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255
Yudianto, O. (2015). Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Rangka
Pembaharuan Hukum Pidana. Briliant.