## PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERAN PEREMPUAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN CIREBON

## Leliya
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: leliya12@yahoo.co.id

## Abstract
The  Role  of  Village  Women  in  the  Industrial  Revolution  era  must  play  a  role  in  realizing empowerment in  the Community, but  there are still traditional  ideas among Village women who place themselves as second class both in the public and domestic spheres. Even though there are other laws and regulations providing a place for women to play a direct role in the development  and  empowerment  of  village  communities  so  that  women  can  be  useful.  This research uses a qualitative approach. The results of this study are the application of Law No. 6 of  2014 concerning Villages  in  Cirebon District  in  enhancing  the role of  Women through Community Empowerment, basically it has entered in all fields, especially in Cirebon District, as evidenced by the presence of women playing a role in the village. After the Act No. 6 of 2014 concerning  Villages  towards  women's  community  empowerment,  now  is  very  changing  for women to participate so as to provide a very broad opportunity for all aspects of life to develop villages.
Keywords: Role, Empowerment of Village and Community Women.

## Abstrak
Peran Perempuan Desa dalam era Revolusi Industri harus ikut berperan dalam mewujudkan pemberdayaan  di  Masyarakat,  namun  masih  ada  pemikiran  tradisional  di  kalangan perempuan Desa yang menempatkan dirinya sebagai kelas kedua baik di ranah publik maupun ranah  domestik.  Padahal  sudah  ada  Undang-Undang  dan  Peraturan  lainnya  memberikan tempat bagi perempuan untuk berperan langsung dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat  Desa  supaya  terwujudnya  perempuan  yang  bermanfaat.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  di  Kabupaten  Cirebon  dalam  meningkatkan  peran Perempuan melalui Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya sudah masuk di segala bidang khususnya  di  Kabupaten  Cirebon  dibuktikan  dengan  adanya  perempuan  berperan  dalam strukrtur kelembagaan Desa. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap pemberdayaan masyarakat perempuan, saat ini sangat memberikan perubahan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi sehingga memberikan peluang yang sangat luas terhadap semua asfek kehidupan untuk membangun Desa.
Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Perempuan Desa dan Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa.  Artinya  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014  mengatur  semua  aspek  pemerintahan desa  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan desa, pelaksaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penguatan serta pembaharuan dari undang-undang sebelumnya,  bukan  berarti  undang-undang sebelum Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tidak berjalan maksimal tetapi lebih diperkuat lagi dengan  adanya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014.  Desa memiliki  hak  asal  usul  dan  hak  tradisional dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  dan  berperan  dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Saat  ini,  Desa  dianggap  telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis.  Tujuannya  adalah  agar  Desa dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,  dan  sejahtera.  Untuk  itulah kemudian  terbit  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Ramli, 2014: 137).
Konsep  pembangunan  kemampuan peranan  perempuan  yang  dipergunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan  yang  berarti  meningkatkan kualitas  dan  peran  perempuan  pada  semua aspek  kehidupan  baik  secara  langsung  atau tidak  langsung  melalui  penciptaan  situasi- situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi  proses  pembangunan.  Sehingga
Karls (1995) memandang bahwa pemberdayaan  kaum  perempuan  sebagai suatu  proses  kesadaran  dan  pembentukan kapasitas ( capacity  building )  terhadap partisipasi  yang  lebih  besar,  kekuasaan  dan pengawasan  dalam  pembuatan  keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan  derajat  yang  lebih  besar  antara perempuan  dan  kaum  laki-laki  (Iriansyah, 2017).
Diakui  selama  ini  ada  anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan  masih  sangat  rendah,  yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal  dalam  segala  hal.  Maka  untuk mengatasinya  diperlukan  upaya  dan  strategi mengintegrasikan  gender  ke  dalam  arus pembangunan  dengan  cara  menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan  dalam  pembangunan  dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi (1) sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan
(2) sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan (3)  hambatan-hambatan  apa  saja  yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan (4) upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan (5) faktor apa sajakah yang dominan  berpengaruh  terhadap  hubungan gender  dan  (6)  bagaimana  pemecahan masalah  yang  dihadapi  perempuan.  Maka dengan  kerangka  ini  tentunya  akan  dapat dihasilkan  suatu  identifikasi  sejauhmana peranan  perempuan  dalam  pembangunan dewasa ini.
Kondisi  ini  dapat  dipahami  begitu besar andil perempuan dalam pembangunan nasional yang diprediksi akan terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Meskipun Women  In  Development  Approach  (WID) yang  diperkenalkan  oleh  United  States Agency  for  International  Development (USAID)  bahwa  perempuan  merupakan sumber  daya  yang  belum  dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan  ekonomi  dalam  pembangunan. Ini berarti bahwa perempuan dan
pembangunan  telah  menjadi  sorotan  dunia internasional  termasuk  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM)  dalam  kajian  yang  lebih komprehensif.  Hubeis  (1985)  mengatakan, analisis  alternatif  peran  perempuan  dalam mendorong  pembangunan  dapat  dilihat  dari tiga aspek yakni (1) peran tradisi atau peran domestic  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan rumah  tangga.  Perempuan  yang  berhasil mengelola  rumah  tangga  dengan  baik  akan menjadi inspirasi dan motivator bagi pelaku pembangunan,  (2)  peran  transisi  yang berkaitan  dengan  garapan  lahan  pertanian atau bekerja di usaha keluarga dan (3) peran kontemporer.  Perempuan  memiliki  peran  di luar rumah tangga atau disebut wanita karier. Peran-peran ini menunjukkan bahwa perempuan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  mempunyai  kontribusi  yang  besar terhadap  pembangunan  bangsa  (Iriansyah, 2017).
Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang manis bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan yang berkembang berkisar  dalam  suatu  pemikiran  bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan,  dengan  kata  lain  politik gender telah memakai pendekatan Women In Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya  dalam  derap  pembangunan nasional.  Konsep  ini  memberikan  porsi kepada  kaum  perempuan  untuk  lebih  eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan penuh kedamaian.
Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk  mengkaji  lebih  dalam  lagi  mengenai, yaitu pertama, bagaimana penerapan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  terhadap  marginalisasi  peran perempuan  dalam  pembangunan  melalui pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten  Cirebon?  Dan kedua, a  dakah perubahan  dalam  masyarakat  desa  terhadap peran  perempuan  melalui  pemberdayaan masyarakat  atas  penerapan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

## LITERATURE REVIEW
Setelah  penulis  melakukan  penelusuran untuk  mengetahui  berbagai  hasil  kajian  dan penelitian terdahulu maka ditemukan berbagai  judul  hasil  penelitian  serupa  yang telah dilakukan berkaitan dengan Penerapan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  terhadap  Peran  Perempuan Melalui  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di Kabupaten  Cirebon,  antara  lain pertama , Roosganda  Elizabeth,  Institut  Pertanian
Bogor (2007) Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Pedesaan. Penelitian ini bertujuan mengemukakan berbagai pemikiran (teoritis) tentang peran dan peluang wanita tani, serta memposisikan kembali strategi pengarusutamaan gender
(gender mainstreaming) dalam  strategi  kebijakan pembangunan  pertanian  di  pedesaan.  Peran ganda  wanita  tani  membuktikan  sangat penting dan strategisnya pola nafkah ganda, sebagai  upaya  meningkatkan  pendapatan. Potensi  wanita  tani,  sebagai  istri  dan  ibu rumah  tangga,  merupakan  faktor  penting penentu keberhasilan
strategi
pengarusutamaan gender tersebut.
Pemberdayaan  perlu  dilakukan  melalui teknologi tepat guna dan inovatif, perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  wanita, meningkatkan  efektifitas  penyuluhan  dan pelatihan,  perbaikan  regulasi,  fasilitas,  dan tingkat  upah,  pelatihan  dan  pembinaan keterampilan industry rumahtangga.
Kedua ,  Sri  Marwanti  dan  Ismi  Dwi Astuti,  Universitas  Sebelas  Maret  (2012) Model  Pemberdayaan  Perempuan  Miskin melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluaraga  menuju  Ekonomi  Kreatif  di Kabupaten  Karanganyar.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis potensi, peluang, hambatan, kebijakan, dan merumuskan model pemberdayaan perempuan  miskin  dalam  mengembangkan kewirausahaan  keluarga  menuju  ekonomi kreatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah Perempuan miskin di daerah pedesaaan perlu diberdayakan melalui pengembangan
kewirausahaan  keluarga  menuju  ekonomi kreatif.  Model  yang  diusulkan  adalah pro- poor  capacity  improvement  model (PCIM), komponen utama pemberdayaan perempuan miskin adalah: (1) adanya dukungan seluruh stakeholders  untuk  melalukan  program- program  penanggulangan  kemiskinan  yang responsive gender, (2) Adanya Achievement Motivation  Training untuk  menumbuhkan kesadaran  (keberdayaan)  akan  pentingnya mengembangkan  kewirausahaan  keluarga menuju  ekonomi  kreatif,  (3)  Pemantapan jejaring  antar  sesama  perempuan  miskin pelaku  usaha  serta  pengusaha  lokal  sebagai media learning  by  doing ,  (4)  Pembentukan kelompok-kelompok  usaha  bersama  atas dasar kesamaan jenis usaha, (5) Pengembangan  kreativitas  melalui capacity building agar  produk  yang  dihasilkan menarik,  (6)  Perluasan  sistem  bapak  angkat dengan  melibatkan  sebanyak  mungkin usahawan lokal sehingga dapat memperkuat modal  usaha  dan  pasar  bagi  perempuan miskin pelaku usaha.
Ketiga ,  Wildan  Saugi  dan  Sumarno, Universitas  Negeri  Yogyakarta  (2015) Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelatihan pengolahan  bahan  pangan  lokal  yang  dapat memberdayakan  warga  perempuan  dusun Pagerjirak,  Kejobong,  Purbalingga.  Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan partisipatoris terdiri dari identifikasi kebutuhan dusun dan penyiapan tim pengelola program dusun. (2) Pelaksanaan  proses  pemberdayaan  melalui pelatihan  dmulai  dengan  menyiapkan  tim pengelola dan membentuk  kelompok usaha,
(3) Indikator Keberhasilan pelatihan diantaranya adalah bertambahnya
pengetahuan  dan  keterampilan  warga  (4) Keberlanjutan program pemberdayaan perempuan ditunjukkan dengan telah adanya pengembangan  produk  atau  variasi  produk dan terbentuknya kemandirian tim.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti berbeda  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu dalam  hal Penerapan  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dalam kaitannya  dengan  Peran  perempuan  dan pemberdayaan masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif  berupa  mengkaji mendeskripsikan,  menganalisis  data-data dari  subyek  penelitian  di  lapangan  dengan dasar  penelitian  studi  kasus  di  Kabupaten Cirebon.  Menurut  Soemardjono  (1989:  6), metodologi  adalah  suatu  saran  pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  oleh  karena  suatu  penelitian bertujuan  untuk  mengungkap  kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan  mengadakan  analisa  dan  konstruksi Pengertian metode penelitian yang dimaksudkan di  sini adalah dalam  arti  yang umum  diterima,  yaitu  “studi  logis  dan sistematis  tentang  prinsip-prinsip  yang mengarahkan penelitian ilmiah”.
Dalam  usaha  mencari  kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti  penelitian  di  mana  dalam  penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang  dapat  digunakan  untuk  penulisan ilmiah. Penelitian pada hakekatnya merupakan  kegiatan  pengumpulan  data, pengolahan data, analisa data, dan kontruksi data  yang  semuanya  dilaksanakan  secara sistematis dan konsisten. Data adalah gejala yang dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh  peneliti  dan  hasil  pencatatan  terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.
Pada penelitian ini metode penelitian yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif. Sehingga fokus penelitian kualitatif diidentifikasikan sebagai berikut.
1. Pengemban ilmu-ilmu sosial.
2. Proses  kerjanya  berlangusng  ringkas, sempit,  dan  reduksionistik.  Reduksi berarti  melakukan  pembedahan  atas sesuatu  menjadi  bagian-bagian  yang bagian itu dapat diuji secara kualitatif.
3. Ketat dalam objektivitas.
4. Basis  pengetahuan  kausalistis,  yaitu menguji  hubungan  antar  fenomena  dan
menentukan  kausalitas  dari  variabel- variabel.
5. Menguji atau mengubah teori. Penelitian melakukan kontrol atas variabel penelitian,  menerapkan  kontrol  yang ketat atas dasar teori, kerangka berpikir, instrumen,  teknik  analisis,  penarikan kesimpulan,  penyusunan  rekomendasi, dan lain-lain.
6. Melakukan generalisasi.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  Penerapan  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Cirebon terhadap
Peran Perempuan melalui Pemberdayaan
Masyarakat  Desa  studi  kasus  di  Kabupaten Cirebon untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas maka fokus masalah  penelitian  dibatasihanya  sampai pada:
1. Penerapan  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa  di  Kabupaten
Cirebon  terhadap  Peran  Perempuan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Perubahan-perubahan  dalam  Penerapan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa terhadap Peran Perempuan

## Data dan Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari  mana  data  tersebut  di  peroleh.  Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder:
1. Data Primer/ Empirik Menurut  Nasution,  sumber  ini diperoleh penulis dengan terjun langsung ke  objek  penelitian  serta  informasi- informasi  yang  didapat  di  lokasi penelitian (Nasution, 2003: 143). Penelitian  lapangan  adalah  penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan jalan wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan responden yaitu kepala BPMPD Kabupaten
Cirebon,
Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Cirebon, Kepala Desa, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Kepala  Biro  Pusat  Statistik  Kabupaten Cirebon
2. Data Sekunder/ Teoritik Menurut Sumardjono (1989: 20),
sumber  ini  diperoleh  dari  buku  atau pustaka  serta  literatur  lainnya  yang berhubungan dengan pokok permasalahan Penerapan Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang Desa terhadap Peran Perempuan melalui Pmberdayaan Desa di Kabupaten Cirebon.  Penelitian  kepustakaan  adalah penelitian  dengan  cara  membaca  dan mempelajari  data-data  tertulis  yang berupa kitab perundang-undangan, buku- buku, majalah-majalah, makalah- makalah,  kliping,  dan  surat  kabar-surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Sumardjono, 1989: 20).

## Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah salah satu proses  yang  harus  dilalui  dalam  sebuah penelitian,  dengan  metode  ini  maka  penulis diharapkan  akan  memperoleh  data  yang diperlukan.  Metode  tersebut  dilakukan dengan cara:
Dalam  pengumpulan  data,  penulis menggunakan cara sebagai berikut.
1. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu proses interaksi dan komunikasi semacam  percakapan  yang  bertujuan untuk  memperoleh  informasi.  Dalam penelitian  ini  wawancara  dilakukan langsung dengan kepala instansi pemerintahan terkait,  Kepala Desa.
2. Dokumentasi Dokumentasi yaitu data-data yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen yang  ada  di    Kabupaten,    Kecamatan, Desa.
3. Kepustakaan
Yaitu  teknik  pengumpulan  data untuk  mencari  konsep-konsep  yang  ada
relevansinya  dengan  topik  pembahasan yang  akan  dteliti  yakni  internet,  brosur, buku-buku,  dan  dokumen  lainnya  yang ada di kabupaten, kecamatan, desa.

## Teknik Penentuan Sampel
Menurut Nasution, penentuan sampel dilakukan  dengan  teknik  non  random sampling, yaitu tidak memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  setiap individu  untuk  menjadi  anggota  sampel (Nasution,  2003).  Bentuk  metode  non random  sampling  yang  akan  dipakai  adalah “Purposive  Sampling”.  Dalam  purposive sampling ini “peneliti menggunakan pertimbangannya  sendiri  dengan  bekal pengetahuan  yang  cukup  tentang  populasi untuk  memilih  anggota-anggota  sampel”. Ukuran  yang  digunakan  dalam  penentuan sampel  adalah  klasifikasi  jumlah  skore variabel lemah suatu desa berdasarkan buku petunjuk penentuan desa yang dikategorikan perdesaaan.  Desa-desa tersebut  adalah Desa Grogol  dengan  jumlah  skore  variabel lemahnya  tergolong  rendah,  Desa  Pegagan Lor dengan jumlah skore variabel lemahnya tergolong sedang, dan Desa Keraton dengan jumlah  skore  variabel  lemahnya  tergolong tinggi.
Adapun  cara  menentukan  populasi dan sampel adalah sebagai berikut.
1. Populasi  adalah  keseluruhan  objek  yang akan  diteliti  yaitu  Penerapan  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang Desa  terhadap  Peran  perempuan  melalui pembeerdaayaan  Masyarakat  Desa  di Kabupaten  Cirebon.  Populasi  dalam penelitian ini menyangkut tiga Kecamatan dan tiga Desa.
2. Sampel  adalah  bagian  dari  kumpulan obyek  penelitian  yang  dipelajari  dan diamati.  Sampel  juga  merupakan  bagian dari populasi  yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasi. Menurut Arikunto, “untuk sekedar ancer- ancer  maka  apabila  populasinya  kurang dari  100,  lebih  baik  diambil  semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian  populasi,  selanjutnya  jika
jumlah  subjeknya  lebih  besar  dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.  Adapun  sampel  dalam  penelitian ini menggunakan random sampling, yaitu 10%  sehingga  sampel  yang  diteliti sebanyak  dua  Kecamatan  dan  Tiga  Desa (Arikunto, 1993: 107).
Responden  yang  diharapkan  dapat memberikan  data  yang  dibutuhkan  adalah sebagai berikut.
a. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon
b. Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon.
c. Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Cirebon.
d. Kantor Statistik Kabupaten Cirebon
e. Kepala  Desa  di  Kabupaten    Cirebon, yaitu:
1) Kepala Desa Pegagan lor Kecamatan Kapetakan
2) Kepala  Desa  Keraton  Kecamatan Suranenggala
3) Kepala  Desa  Grogol  Kecamatan Gunung Jati
f. Kelompok Masyarakat.

## Teknik Analisis Data
Bahan-bahan  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  tersebut,  kemudian  dikumpulkan dan diseleksi untuk diambil data khusus yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan dibahas,  untuk  mendapatkan  gambaran umum  tentang  Penerapan  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Peran  perempuan  melalui  pemberdaayaan Masyarakat  Desa  di  Kabupaten  Cirebon. Data  primer  dari  hasil  wawancara  yang dikumpulkan secara benar dan tepat. Setelah itu  dihubungkan  dengan  data  sekunder kemudian dianalisis. Sifat analisisnya adalah kualitatif, maksudnya disusun secara sistematis,  logis,  dan  yuridis.  Sedangkan penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu penelitian  yang  memaparkan  dan  bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel  yang  diteliti  untuk  mendapatkan gambaran umum Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Peran  perempuan  melalui  pemberdaayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Cirebon.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisa kualitatif  dengan  mengumpulkan  data-data yang  diperoleh  kemudian  dideskripsikan sehingga  dapat  memberikan  gambaran umum  tentang  Penerapan  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Peran  perempuan  melalui  pemberdaayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Cirebon.
Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis kualitatif, menginvestigasi  dan  memahami  fenomena seperti apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana  terjadinya  sekaligus  memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.  Hal  ini  dikarenakan  pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar  informasi  yang  disajikan  konsisten. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif,  kualitas  riset  sangat  tergantung pada  kualitas  dan  kelengkapan  data  yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa,  siapa,  dimana,  kapan,  bagaimana. Dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  dan analisis  dokumen  kepustakaan.  Dalam penelitian ini wawancara memegang peranan yang  sangat penting,  karena  metode wawancara  yang  digunakan  peneliti  untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi.
Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara terbuka dan wawancara terstruktur. Informan dalam pengumpulan informasi pada penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat  desa,  tim  pelaksana  kegiatan, unit  pelaksana  kegiatan  dan  pemerintah. Dalam melakukan analisis data peneliti perlu menangkap,  mencatat,  menginterpretasikan dan  menyajikan  informasi.  Terdapat  enam langkah  analisis  data  yang  berhubungan dengan  reduksi  data  dan  interpretasi. Berkaitan  dengan  reduksi  data,  langkah- langkah  analisis  meliputi,  pengorganisasian data,  pembuatan  kategori  dan  tema,  dan coding  data.  Interpretasi  data  dilakukan
melalui  penjelasan  alternatif,  dan  menulis laporan.  Pada  penelitian  ini  tahap-tahap analisis  data  dilakukan  dengan  metode trianggulasi  data,  kemudian  mengorganisir data,  data  reduction  menentukan  kategori, konsep,  tema,  pola  dan  terakhir  melakukan interpretasi.

## KONSEP DASAR

## Pengertian Peran Perempuan
Perkembangan dalam berbagai segmen terus berkembang kita harus menambah wawasan supaya  bisa  menjadi  pribadi  yang  berilmu, berpendidikan,  cakap  dan  tanggap  terkait problematika  kehidupan  sosial.  Seperti halnya problematika peran dan perkembangan perempuan seiring berkembangnya  zaman.  Berbicara  terkait peran  dalam  teori  sosial  Parson,  peran didefenisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional  individu  terhadap  yang  lain. Melalui  pola-pola  kultural,  cetak  biru,  atau contoh  perilaku  ini  orang  belajar  siapa mereka  di  depan  orang  lain  dan  bagaimana mereka  harus  bertindak  terhadap  orang  lain (Scott, 2011: 228).
Peran  penting  dari  pemahaman sosiologi, karena mendemonstrasikan bagaimana  aktivitas  individu  dipengaruhi secara  sosial  dan  mengikuti  pola-pola tertentu.  Para  sosiolog  telah  menggunakan peran sebagai unit untuk menyusun kerangka intitusi  sosial.  Sebagai  contoh,  sekolah sebagai sebuah institusi sosial bisa dianalisis sebagai kumpulan peran murid dan pengajar yang  sama  dengan  semua  sekolah  lain (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010: 480).
Harapan  yang  disematkan  dalam perempuan  untuk  lebih  berperan  dalam masyarakat  tentu  dinilai  seharusnya  ikut berperan  dalam  problematika  masyarakat baik ditatanan pemerintahan maupun lembaga  masyarakat  lainnya.  Namun  dalam pelaskanaanya masih saja ada yang beranggapan bahwa perempuan hanya boleh berperan  di  lingkungan  keluarga  saja  dan tidak  diperbolehkan  untuk  ikut  serta  dalam
peroblematika  di  luar  lingkungan  keluarga. Analisis  peran  perempuan  dapat  dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan  dengan  pekerjaan  produktif  tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung  (publik),  yaitu  sebagai  berikut (Hubeis, 2011: 145):
1. Peran  Tradisi  menempatkan  perempuan dalam  fungsi  reproduksi  (mengurus rumahtangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian  kerja  sangat  jelas,  yaitu perempuan  di  rumah  dan  lelaki  di  luar rumah.
2. Peran transisi mempolakan peran tradisi lebih  utama  dari  peran  yang  lain. Pembagian  tugas  mengikuti  aspirasi gender,
tetapi eksistensi mempertahankan  keharmonisan  dan urusan rumah tangga
tetap tanggungjawab perempuan
3. Dwiperan  memposisikan  perempuan dalam  kehidupan  dua  dunia,  yaitu menempatkan  peran  domestik  dan publik  dalam  posisi  sama  penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran  atau  sebaliknya  keengganan suami  akan  memicu  keresahan  atau bahkan  menimbulkan  konflik  terbuka atau terpendam
4. Peran  egalitarian  menyita  waktu  dan perhatian  perempuan  untuk  kegiatan  di luar.  Dukungan  moral  dan  tingkat kepedulian  lelaki  sangat  hakiki  untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan  dan  pendistribusian  peranan.
Jika  tidak,  yang  terjadi  adalah  masing- masing  akan  saling  berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.
5. Peran  kontemporer  adalah  dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian.  Jumlahnya  belum  banyak. Akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi  lelaki  atas  perempuan  yang belum  terlalu  peduli  pada  kepentingan
perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya

## Pengertian Desa
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia disebutkan  desa  adalah  (1)  wilayah  yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok  rumah  diluar  kota  yang merupakan  kesatuan    kampong,  dusun,  (3) udik  atau  dusun  (dalam  arti  daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah (Poerwadarminta, 2007: 286).
Sedangkan  dalam  Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  yang ditindak  lanjuti  dalam  PP  Nomor  43  Tahun 2014 pasal 1 Ayat (1) "Desa adalah Kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  Perakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Republik Indonesia.  Pasal  1  Ayat  (2)  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Sugianto, 2017: 2).
Menurut
Soetardjo
Kartohadikoesoemo,  desa  adalah  suatu kesatuan  hukum  dimana  bermukim  suatu masyarakat  yang  berkuasa  dan  masyarakat tersebut  mengadakan  pemerintah  sendiri. Sedangkan definisi desa  menurut Talizihudu Ndraha  dalam  bukunya  Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, adalah kesatuan organisasi  pemerintahan  yang  terendah, mempunyai batas  wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan  masyarakat  hukum  yang  berhak menyelenggarakan rumah tangganya.
Berdasarkan  definisi  desa  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa desa  juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan  antara  kegiatan  sekelompok manusia  dengan  lingkungannya.  Hasil  dari
perpaduan  itu  ialah  suatu  wujud  atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik  dan  cultural  yang  saling  berinteraksi antar  unsur  tersebut  dan  juga  dalam hubungannya  dengan  daerah-daerah  lain (Bintarto, 1983: 11).

## Pengertian Pemberdayaan Masyrakat
Pemberdayaan  berasal  dari  bahasa  Inggris “ empowerment ” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Secara konseptual emperworment berasal  dari  kata power (kekuasaan  atau  keberdayaan)  (Suharto, 2005:  57).  Dalam  arti  pemberian  atau peningkatan  “kekuasaan”  ( power )  kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Huraerah,  2008:  82).  Rappaport  (dalam
Fahrudin,
2011: 16)
mengartikan empowerment sebagai  suatu  cara  dimana rakyat,  organisasi  dan  komunitas  diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.
Menurut  Suhendra  Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan,  dinamis,  secara  sinergis mendorong  keterlibatan  semua  potensi masyarakat  yang  ada  secara  partisipatif. Dengan  cara  ini  akan  memungkinkan terbentuknya  masyarakat  madani  yang majemuk,  penuh  kesinambungan  kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing  dalam  komunitasnya  (Suhendra  & Kadmasasmita, 2006: 74-75).
Sedangkan  pemberdayaan  menurut Eddy  Papilaya  merupakan  upaya  untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan  kesadaran  akan      potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007: 42).
Pemberdayaan  masyarakat  menurut Ginandjar  Kartasasmitha  merupakan  upaya untuk  meningkatkan  harkat  dan    martabat lapisan    masyarakat    kita    yang    dalam kondisi    sekarang    tidak  mampu  untuk melepaskan  diri  dari  perangkat  kemiskinan dan  keterbelakangan.  Dengan  kata  lain memberdayakan  adalah  memampukan  dan
memandirikan  masyarakat  (Kartasasmita, 1996: 18).
Berdasarkan  definisi  pemberdayaan  di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeberdayaan adalah serangkaiaan kegiatan untuk memperkuan  kukasaan  atau keberdayaan  kelompok  rentan  dan  lemah dalam  masyarakat,  termasuk  individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan,  sehingga  mereka  memiliki keberdayaan  dalam  memenuhui  kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial  seperti:  kepercayaan  diri,  maupun menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata pencahariaan,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial    dan    mendiri    dalam  melaksanakan tugas-tugas  kehidupanya.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Penerapan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  di  Kabupaten Cirebon  dalam  meningkatkan  peran perempuan melalui pemberdayaan masyarakat Desa
Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Masyarakat, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  memberikan  nilai  kesepadanan  antara warga masyarakat di suatu Desa untuk turut dalam  pemberdayaan  Masyarakat  demi mewujudkan  Masyarakat  yang  tentram. Tanpa  membedakan  jenis  kelamin  di  suatu Desa  tersebut,  hal  ini  dilakukan  supaya semua  masyarakat  ikut  berperan  langsung dalam  hal  pengembangan  Desa  sehingga ketika  semua  elemen  masyarakat  ikut  serta maka  ketentraman  di  Desa  tersebut  akan muncul dan sangat sedikit untuk memunculnya  konflik  antara  masyarkat lainnya.  Dalam  pelaksananannya  untuk meningkatkan  pemberdayaan  Masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Perempuan  harus terlibat  demi  menjunjung  harkat  dan martabat Perempuan. Biasanya di Kota-Kota Besar  Peran  Perempuan  dalam  ranah Domestik  maupun  Publik  sudah  berjalan sehingga perempuan terlibat dalam berbagai hal.
Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 seharusnya di
Seluruh
Indonesia khususnya di Pemerintahan  tingkat  Desa  bahwasannya Perempuan  harus  terlibat  dalam  berbagai aspek  pelaksanaan  Pemerintahan  Desa. Sehingga  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  itu  berjalan.  Seperti  halnya  yang dilakukan  peneliti  dibeberapa  Desa  yang berada di Kabupaten Cirebon. Terkait peran perempuan
melalui pemberdayaan Masyarakat Desa.
1. Desa Pegagan Lor
Salah  satu  Desa  yang  Berada  di Kecamatan  Kabupaten  Cirebon  yaitu Desa Pegagan Lor luas Wilayahnya yaitu 41,10
Ha. Jumlah penduduknya dijumlahkan  bahwa  jumlah  penduduk Desa  Pegagan  Lor  untuk  Jumlah  Laki- Laki  yaitu  4662  Orang  dan  Perempuan 4922 Orang Jumlah total penduduk Desa Pegagan  Lor  yaitu  9584  Orang  untuk jumlah  Kepala  Keluarga  sebanyak  3091 KK dan kepadatan Penduduk yaitu 16,11 per  KM.  Tingkatan  pendidikan  di  Desa Pegagan Lor dimulai dari TK sampai S-2 Sederajat  dengan  Jumlah  keseluruhan yaitu 9.584 Orang.
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa yang  terjadi  di  Desa  Pegagan  Lor
Kabupaten
Cirebon berdasarkan
penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam  pelaksanaan  pemerintahan  Desa dalam hal ini perempuan turut ikut serta dalam pemerintahan bahkan Kepala Desa nya Perempuan.
Desa Pegagan Lor menempatkan perempuan  turut ikut serta dalam  kegiatan masyarakat baik  masuk ke  dalam  jajaran  pemerintahan  Desa ataupun ikut berpartisipasi dalam berbagai  kegiatan  yang  diadakan    Desa tersebut.  Hal  lain  yang  perlu  diberikan apresiasi  bagi  penduduk  Desa  yang Perempuan  di  Desa  Pegang  Lor  bahwa ada beberapa perempuan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Secara  keseluruhan  maka  dapat disimpulkan  peran  perempuan  dalam
pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Pegagan  Lor  jika  ditinjau  dari  Undang-
Undang
Nomor 6 tahun 2014
memberikan  kesempatan  penuh  kepada perempuan untuk turut ikut serta menjadi bagian  baik  di  Jajaran  Kepengurusan
Perangkat  Desa,  LPMD,  BPD  dan Lembaga lainnya.
Perempuan mempunyai  hak  untuk  berpartisipasi demi memberdayakan masyarakat khususnya perempuan. 2. Desa Keraton Desa Keraton Kecamatan Suraneneggala  Kabupaten  Cirebon.  Desa Keraton jumlah penduduk Laki-Laki yaitu
2316 Jiwa dan Jumlah penduduk perempuan  yaitu  2441  jiwa  jumlah keseluruhan penduduk Desa Keraton yaitu 4754  Jiwa.  Tingkatan  pendidikan  yang berada  di  Desa  Keraton  Kecamatan Suranenggala  Kabupaten  Cirebon  terdiri dari    TK  –  S2.  Dengan  adanya  Undang- undang  Nomor  6  tahun  2014  terdapat perubahan  sangat  signifikan  terhadap peran  perempuan  hal  ini  nampak  pada kepengurusan  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Pemberdayan Masyarakat di Desa Keraton  khususnya  perempuan  secara garis  besar  bahwa  pemerintahan  Desa memberikan  tempat  kepada  permpuan untuk  turut  ikut  serta  dalam  berbagai kegiatan  mapun  dalam  kepengurusan lembaga  yang  berada  di  bawah  naungan Desa.  Selain  di  kepengurusan  LPM, Perempuan  di  Desa  Keraton  Juga  turut ikut  serta  dalam  kepengurusan  Karang Taruna.\
Berdasarkan  data  di  atas  maka, peran  perempuan  dalam  perkembangan masyarakat  desa  khususnya  di  Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon sudah sangat baik dan dalam  hal ini  pemerintahan  Desa memberikan  peluang  kepada  perempuan untuk ikut serta berperan langsung dalam membangun  Desa  sehingga  ketentuan yang  tertera  dalam  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam
hal ini perempuan sudah sangat berperan khususnya dalam pelaksanaan pemberdayaan.
3. Desa Grogol
a. Sejarah Desa Grogol Secara  Administratif  Desa
Grogol adalah salah satu dari 15 Desa di  Wilayah  Kecamatan  Gunung  Jati bagian  Kabupaten  Cirebon,  yang mempunyai  luas  wilayah  173  Ha yang berada diketinggian laut 2 mdl. Desa  Grogol  berbatasan  dengan beberapa desa yaitu :
1) Sebelah Barat berbatasan dengan
Desa Babadan 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalisapu/LautJawa
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanakaya
4) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bondet.
b. Kependudukan Penduduk Desa Grogol berdasarkan data terakhir hasil Sensus Penduduk Tahun 2017 tercatat sebanyak  5084  jiwa.  Untuk  lebih jelasnya perkembagan penduduk dapat dilihat dala tabel dibawah ini.
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2016 – 2017 No Tahun Jumlah Laju pertumbuhan Jiwa KK 1 2016 4994 123 6 2 2017 5084 129 4 0,5
c. Aparatur Pemerintah Desa Jumlah  Aparat  Pemerintah
Desa/Pamong  Desa  Grogol  Tahun 2018 seluruhnya sebanyak 11
(sebelas)  orang,  terdiri  dari  1(satu) orang  Kepala  Desa/Kuwu  dan  10 (sepuluh)  orang  Perangkat  Desa. Pamong  Desa  terdiri  dari  1  (satu) orang  Jurutulis,  2  (dua)  Tenaga Sekretariat, 4 (empat) orang Pelaksana Teknis  Lapangan,  Juragan,  Raksa
Bumi dan Lebe. Serta  4 (empat) orang Bekel atau Kepala Dusun
Perubahan dalam masyarakat desa terhadap peran perempuan melalui pemberdayaan masyarakat atas penerapan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 Tentang Desa
Berdasarkan wawancara yang dilakukan  peneliti  dengan  Nining  Wasrini, S.Sos.M.Si Selaku Kabid DPPKBP3A yaitu bidang  DPPKBP3A  bahwa  Pemberdayaan Perempuan  di  Kabupaten  Cirebon  sudah berkembang dengan adanya peraturan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa  sangat  memberikan  dampak signifikan  bagi  perkembangan  perempuan baik  di  ranah  Publik  maupun  Domestik. Nining  melaporkan  bahwa  ada  program untuk  pemberdayaan  perempuan  membuat program yaitu :
1. Pembinaan Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA)
2. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi  Perempuan  Dalam  Mengelola
Usaha (PEKKA)
3. Kegiatan Pembinaan
Organisasi
Perempuan
4. Sosialisasi  Dan  Advokasi  Kebijakan Penghapusan  Buta  Aksara  Perempuan (PBAP)
5. Pemberdayaan Perempuan Melalui
Pengimbangan Industri Rumahan
Selain  itu,  mengenai  peran  dan perkembangan perempuan Desa di kabupaten  Cirebon,  seperti  yang  dijelaskan oleh  Bapak  Permana,  S.SOS.    Kasi  DPMD Aparatur
Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan  Desa).  berdasarkan  data statistik  bahwa  untuk  wilayah  Kabupaten Cirebon    Desanya  berjumlah  412  Desa,  12 Kelurahan  dan  40  Kecamatan.  Sampai  saat ini dalam mewujudkan peran dan pemberdayaan  perempuan  Desa  ada  3 program besar yaitu sebagai berikut:
1. Ekonomi dan Pembangunan
2. Pemberdayaan Sosial dan Budaya
3. Pemerintah Desa
Pelaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan Desa sampai saat ini diberikan ruang kepada khalayak masyarakat yang mau berperan  secara  langsung  khususnya  bagi perempuan  karena  keterwakilan  perempuan di  sekitar  pemerintahan  Desa  secara  terang benderang dijelaskan pada :
1. PERDA  Nomor  2  tahun  2015  tentang PEMDES  dan  BPD  Jo. Perda  Nomor  1 tahun 2017 tentang PEMDES dan BPD.
2. PERBUP Nomor 118/2015 (telah dicabut) pada PERBUP tersebut “Manajemen Keterwakilan Perempuan”. PERBUP tersebut diganti dengan PERBUP Nomor 64/2018 tentang BPD.
3. PERMENDAGRI Nomor 110/2016 tentang BPD
Pada  produk  Hukum  tersebut  sangat memberikan  ruang  bagi  perempuan  supaya ikut  serta  dalam  pelaksanaan  kegiatan  Desa ataupun menjadi perangkat Desa sebagaimana  dijelaskan  dalam  peraturan tersbut  di  atas,  Produk  Hukum  di  Atas terdapat  keterwakilan  Perempuan  dalam pengurus BPD terdapat Dua kriteria yaitu :
1. Keterwakilan Wilayah
2. Keterwakilan Perempuan Jumlah keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan BPD dilihat dari :
1. Wakil 5 orang  ketika keadaan penduduk berjumlah 0-2500 Penduduk
2. Wakil 7 orang ketika keadaan penduduk berjumlah 2501-5000 Penduduk
3. Wakil 9 orang ketika keadaan penduduk berjumlah 5001 penduduk.
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat  disimpulkan  bahwa  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa Memberikan  Dampak  Signifikan  terhadap Perubahan  Masyarakat  Desa  terhadap  peran perempuan,  memang  dahulu  Perempuan tertutup akan tetapi setelah adanya Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa baru  memberikan  peluang  yang  sangat  luas bagi  Perempuan  terhadap  semua  aspek Kehidupan untuk membangun Desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat  diambil  2  (dua)  macam  kseimpulan, yaitu pertama, berdasarkan  penelitian  yang didapat  dari  data  serta  fakta  yang  didapat maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Penerapan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa  di  Kabupaten  Cirebon  dalam meningkatkan  peran  Perempuan  melalui Pemberdayaan  Masyarakat  pada  dasarnya sudah masuk di segala bidang khususnya di Kabupaten  Cirebon  dibuktikan  dengan adanya perempuan berperan dalam strukrtur kelembagaan  Desa  dari  mulai  Kepala  Desa, Juru tulis, pengurus LPMD, Karang Taruna, Rt., Rw., dan Hansip.
Dan kedua ,  Setelah adanya  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa terhadap pemberdayaan masyarakat perempuan,  saat  ini  sangat  memberikan perubahan  kepada  perempuan  untuk  ikut berpartisipasi sehingga memberikan peluang yang  sangat  luas  terhadap  semua  aspek kehidupan untuk membangun Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abercrombie,  N.,  Hill,  S.,  &  Turner,  B.  S.
(2010). Kamus Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Arikunto,  S.  (1993). Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta: Rineka Cipta.
Bintarto, R. (1983). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Fahrudin, A. (2011). Pemberdayaan, Partisipasi  dan  Penguatan  Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora . Hubeis,  A.  V.  S.  (2011). Pemberdayaan Perempuan  dari  Masa  ke  Masa . Bogor: IPB Press.
Huraerah, A. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan  Masyarakat:  Model dan  Strategi  Pembangunan  Berbasis Kerakyatan . Humaniora.
Iriansyah,  H.  S.  (2017).  Tantangan  dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)  STKIP  Kusuma  Negara ,  8  (2),
1-14.
Kartasasmita,  G.  (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan .
Jakarta: PT. Pusaka Cisendo. Nasution, R. (2003). Teknik Sampling . USU
Digital Library.
Diakses dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/ handle/123456789/3755/fkm- rozaini.pdf?sequence=1 Nasution,  S.  (2003). Metode  Penelitian Kualitatif  Naturalistik .  Bandung:
Penerbit Tarsito. Poerwadarminta,  W.  J.  S.  (2007). Kamus
Umum  Bahasa  Indonesia  Edisi
Ketiga . Jakarta: Balai Pustaka. Ramli,  S.  (2014). Bacaan  Wajib  Sertifikasi
Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Jakarta: Visi Media. Scott,  J.  (2011). Sosiologi:  The  Key Concept. Jakarta,  Raja  Grafindo
Persada.
Sugianto. (2017). Urgensi dan Kemandirian Desa  dalam  Perspektif  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014 . Yogyakarta: CV. Budi Utama.
Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan Sosial . PT Refika Aditama.
Suhendra,  K.,  &  Kadmasasmita,  A.  D.
(2006). Peranan  Birokrasi  dalam Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Alfabeta. Sumardjono,  M.  S.  W.  (1989). Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian . Yogyakarta: Fakultas

## Hukum Universitas Gadjah Mada.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa
Zubaedi.  (2007). Wacana  Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Ar Ruzz Media.