## DINAMIKA HUKUM PEMERINTAHAN DESA

## Yusnani Hasjimzoem
Fakultas Hukum Universitas Lampung

## abstract
The existence of the village government in Indonesia has been experiencing the  dynamics depend  on  the  legal  politics  of  government  prevailing  at  that time. The village as a unit of community has a characteristic that has always been a discussion in every era of reign by the various policies that have been issued. Hence this research only focused on the dynamics of changes in the law  on  the  village  and  and  the  things  that  affect  these  changes  are  the implications of the policy change.
Keywords: Village Government, Changes in the Law on The Village

## abstrak
Keberadaan  pemerintahan  desa  di  Indonesia  telah  mengalami  dinamika tergantung  kepada  politik  hukum  pemerintah  yang  berlaku  saat  itu.  Desa sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  memiliki  ke  khasan  sehingga  selalu menjadi  pembahasan  dalam  setiap  era  pemerintahan dengan  berbagai kebijakan  yang  telah dikeluarkan. Maka  penelitian  ini  hanya  difokuskan kepada  dinamika  perubahan  undang-undang tentang desa  dan  hal-hal  yang mempengaruhi  perubahan  tersebut  termasuk  juga  implikasi  dari  perubahan kebijakan tersebut.
Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Perubahan Undang-Undang tentang Desa

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan untuk menjalankannya dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah  daerah pun  dibagi  lagi  menjadi  pemerintah  provinsi, kota/kabupaten, dan pemerintahan desa.
Istilah  “Desa”  secara  etimologis  berasal  dari  kata  “ swadesi ”  bahasa sansekerta  berarti  wilayah,  tempat  atau  bagian  yang  mandiri  dan  otonom. 1 Istilah  desa  sendiri  sangat  beragam  di  berbagai  tempat  di  Indonesia.  Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat
1 P.j Zoetmulder dalam Ateng Syarifuddin, Republik Desa, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 2.
Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan 2 .
Kata “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir menjadi kata  “ ndeso ” untuk  menyebut  orang-orang  atau  penduduk  yang  berada  di “ udik ”  atau  “pedalaman”atau  yang  punya  sifat  “kampung(an)” . 3 Dalam kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  ”desa”  diartikan  sebagai  kesatuan wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah  keluarga  yang memunyai sistem pemerintahan sendiri. 4
Keberadaan  desa  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat hukum  memberi pemahaman  yang  mendalam  bahwa  institusi  desa  bukan  hanya  sebagai entitas  administratif  belaka  tetapi  juga  entitas  hukum  yang  harus  dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi  dalam  struktur  pemerintahan  di Indonesia. Hal ini yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan -kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dengan undang-undang ” .
Berdasarkan bunyi pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut maka desa diartikan  bukan  saja  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  tetapi  juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI. 5
Istilah pemerintahan dan pemerintah sendiri dalam masyarakat secara umum  diartikan  sama,  di  mana  kedua  kata  tersebut  diucapkan  bergantian (pemerintah  atau  pemerintahan).  Sebutan  kedua  kata  atau  istilah  tersebut menunjuk  pada  penguasa  atau  pejabat.  Mulai  dari  Presiden  hingga  Kepala Desa,  artinya  semua  orang  yang  memegang  jabatan  disebutlah  pemerintah atau  pemerintahan,  tetapi  orang  yang  bekerja  di  dalam  lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintah(an). 6
2 B.Ter  Haar  dalam  Moh.Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim sebagaimana  dikutip  oleh  Titik Triwulan  Tutik, Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara (Jakarta:  Prestasi  Pustaka,  2006),  hlm. 223.  Sedangkan  untuk  Provinsi Lampung  sendiri  ada  beberapa  daerah  yang  menggunakan kata kampung, pekon atau tiyuh sebagai pengganti kata desa.
3 Ibid, hlm. 3. Bandingkan dengan Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia dalam Moh. Fadli dk, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif ,(Malang: Brawijaya Press, 2011), hlm. 3.
4 Tim Penyusun kamus Pusat Pembianaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 226.
5 Khairuddin  Tahmid, Dekonstruksi  Politik  Hukum  Otonomi  Desa  Dalam  Peraturan Perundang-undangan  Di  Indonesia  (Yogyakarta:  ringkasan  disertasi  progam  doktor  UII, 2011), hlm. 3.
6 Didik  Sukaryono, Pembaharuan  Hukum  Pemerintah  Desa (  Malang:  Setara  Press,  2010), hlm 57.
Menurut  Efendi  Berutu 7 ,  pemerintahan memunyai pengertian  dalam arti  luas  dan  sempit.  Pemerintahan  dalam  arti  luas  berarti  seluruh  fungsi negara  seperti  legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif.  Sedangkan  pemerintahan dalam  arti  sempit  meliputi  eksekutif  saja.  Dalam  literatur  yang  lain Montesquie  mengartikan  pemerintahan  dalam  arti  luas  meliputi: pembentukan undang-undang  (la-puissance  legislative);  pelaksanaan  (la- puissance  executive);  dan  peradilan  (la-puissance  de  juger).  Ajaran Montesquieu ini dikenal dengan ajaran tentang pembagian kekuasaan negara yang popule r disebut dengan “trias politika” 8 .
Maka  semenjak reformasi  1998, 9 yang  mana  salah  satu  tuntutannya adalah  diberlakukannya  otonomi  daerah  secara  luas,  maka  telah  terjadi pergeseran dalam dinamika pemerintahan di Indonesia khususnya mengenai desa.  Jika  sebelum  reformasi  bersifat  sentralistik  maka  setelah  reformasi menjadi  desentralisasi.  Bergulirnya  otonomi  daerah  tersebut  yang  artinya adalah  terdapatnya  keleluasaan  pemerintah  daerah  (dicretionary  power) untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri  atas  dasar  prakarsa, kreativitas, dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan daerahnya 10 . Namun, kebebasan  dan  kemandirian  dalam  otonomi  daerah  bukan  berarti kemerdekaan  lepas  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) melainkan  kebebasan  dan  kemandirian  yang  tetap  dalam  ikatan  negara kesatuan.

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Dasar Politik Hukum
Kata  politik  dalam  kamus  bahasa  Belanda  yang  ditulis  Van  der  Tas mengandung arti beleid, yang berarti kebijakan (policy). 11 Adapun kebijakan sendiri  diartikan sebagai  perilaku  atau  tindakan  yang  mencerminkan kebajikan atau rasa bijak bagi setiap pribadi atau individu pejabat, karena itu kebijakan  lebih  ini  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  budi  pekerti  dan  hati nurani setiap pejabat bukan kekuasaan semata-mata. 12
7 Efendi  Berutu  dalam  Nomensen  Sinamo, Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010), hlm. 1.
8 Sadjijiono, Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi (Yogyakarta:  Laksbang Pressindo, 2008), hlm. 42.
9 Reformasi 1998 ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang telah berkuasa selama lebih kurang 32 tahun dari tahun 1966-1998. Adapun tuntutan reformasi antara lain:amandemen UUD 1945; penegakan hukum tanpa pandang bulu; hapus dwi fungsi ABRI; pemilu dipercepat; dan pembatasan masa jabatan presiden.
10 Widjaja,  H.  A.  W  dalam  Edie  Toet  Hedratno, Negara  Kesatuan,  Desentralisasi  dan Federalisme (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 64.
11 Sri  Soemantri  Martosoewignjo, Bunga Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Bandung:
Alumni, 1992), hlm. 33.
12 Sadjijiono, Op.Cit. hlm. 72.
Selanjutnya definisi ilmu politik oleh Miriam Budiardjo 13 dikarenakan luasnya  cakupan  mengategorikan  pengertian-pengertiannya  menurut  lima konsep pokok yaitu: a. negara (state); b. kekuasaan (power); c. pengambilan keputusan (decision making); d. kebijakan (policy); dan e. pembagian (distribution) atau pengalokasian (alocation). Politik hukum meminjam istilah Mahfud M.D 14 dalam bukunya Politik Hukum  Indonesia  mengartikan  bahwa  politik  hukum  atau legal  policy mencakup  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang menunjukkan sifat dan arah mana hukum dibangun dan ditegakkan.
Sehingga jika dihubungkan dengan sejarah hukum pemerintahan desa maka dapat dikatakan bahwa keberadaan politik hukum adalah sebagai arah dan  tujuan  diberlakukannya  pemerintahan  desa  dari  tahun  ke  tahun disesuaikan dengan perubahan pemerintahan yang terjadi di Indonesia.

## 2. Konsep Dasar Pemerintahan Desa
Konsep pemerintahan dalam arti luas sebagaimana dikemukakan oleh B.Hestu  Cipto  Handoyo 15 adalah  segala  bentuk  kegiatan  atau  aktifitas penyelenggara  negara  yang  dilakukan  oleh  organ-organ  atau  alat-alat perlengkapan  negara  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  sebagaimana digariskan  oleh  konstitusi.  Maka  mengacu  pada  hal  tersebut,  organ-organ negara  itu  adalah semacam  eksekutif, legislatif, dan  yudikatif  sebagaimana konsep trias politika.
Namun  berbeda halnya  dengan  Indonesia  yang  menggunakan  konsep Panca  Praja  yaitu  adanya  lembaga  Presiden  sebagai  representasi  eksekutif, DPR, DPD, dan MPR sebagai representasi legislatif, M.A dan M.K sebagai representasi  yudikatif  ditambah  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  yang berdiri sendiri sejajar dengan ketiga lembaga tinggi negara tersebut. 16
Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah aktifitas atau  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  organ  pemegang  kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level birokrasi yang paling  rendah  tingkatannya.  Dengan  kata  lain,  penyelenggaraan  tugas  dan
13 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 8-14.
14 Mahfud M.D, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 13.
15 B.  Hestu  Cipto  Handoyo, Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Yogyakarta:  Univ.  Atma  Jaya,
2009), hlm. 119.
16 Setelah amandemen UUD 1945, maka tidak ada lagi lembaga tertinggi negara sebagaimana MPR di era UUD 1945 sebelum amandemen.
fungsi Administratuur atau Bestuur inilah  yang  disebut  sebagai pemerintahan dalam arti sempit. 17
Maka  sebagai  sistem  pemerintahan  terendah  dalam  suatu  negara adalah desa. Yang perumusan formal desa diaturdalam UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
“…suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan  masyarakat  termasuk di  dalamnya  kesatuan  masyarakat hukum yang memunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di  bawah  Camat  dan  berhak  menyelenggarakan  rumah  tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia …” Sedangkan  dalam  UU  No  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa diberi pengertian sebagai:
“… Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah kabupaten.. ”. Selanjutnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 1 angaka (12) desa dikatakan sebagai:
“…..kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas -batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”. Sedangkan  pengertian  pemerintahan  desa  menurut  Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia  No. 72  Tahun  2005 tentang Desa  terutama pada pasal 1 angka (6) adalah :
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  desa  dan Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari  uraian  tersebut  menurut  Didik  Sukriono 18 dalam  bukunya pembaharuan  hukum  Pemerintahan  Desa  secara  yuridis  dan  politis terdapat dua konsep desa yaitu, desa yang diakui, yakni desa masyarakat hukum adat yang  disebut  dengan  nama-nama  setempat  dan desa  dibentuk,  yakni  desa yang  diakui  oleh  pemerintah  berdasarkan  undang-undang.  Artinya  desa dipandang  sebagai suatu  daerah  kesatuan  hukum  dimana  bertempat  tinggal
17 B. Hestu Cipto Handoyo, Op.Cit, hlm. 119.
18 Didik Sukriono, Op.Cit, hlm. 64.
suatu  masyarakat  yang  berkuasa  atau  memiliki  wewenang  mengadakan pemerintahan sendiri.

## 3. Dinamika Perubahan Politik Hukum Pemerintahan Desa
Berangkat  dari  perbedaan  pendapat  dari  para  ahli tentang politik hukum,  maka  Imam  Syaukani  dan  A.Ahsin  Thohari  menetapkan  ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut 19 :
a. proses  penggalian  nilai-nilai  dan  aspirasi  yang  berkembang  dalam masyarakat  oleh  penyelenggara  negara  yang  berwenang  merumuskan politik hukum;
b. proses  perdebatan  dan  perumusan  nilai-nilai  dan  aspirasi  tersebut  ke dalam  bentuk  sebuah  rancangan  peraturan  perundang-undangan  oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
c. penyelenggaraan  negara  yang  berwenang  merumuskan  dan  menetapkan politik hukum;
d. peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
e. faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dan  menentukan  suatu  politik  hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan; dan
f. pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.
Dari ruang lingkup yang diberikan oleh Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari  tersebut  di  atas,  maka  dinamika  perubahan  politik  hukum pemerintahan  desa  di  Indonesia  telah  mengalami  berbagai  macam  bentuk sistem pemerintahan. Pasang surut dari sistem pemerintahan orde lama yang awalnya  demokrasi  kemudian  berubah  menjadi  otoriter  dan  pemerintahan orde  baru  yang  otoriter  yang  selanjutnya  digantikan  oleh  orde  reformasi yang  demokratis.  Hal  ini  semua  tidak  terlepas  dari  perubahan  pola kepemimpinan  dalam  mengambil  kebijakan.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Mahfud  M.D  konfigurasi  politik  yang  demokratis  akan  melahirkan  produk hukum  yang  berkarakter  responsif  atau  otonom,  sedangkan  konfigurasi politik  yang  otoriter  (nondemokratis)  akan  melahirkan  produk  hukum yang berkarakter konservatif atau ortodoks atau menindas. 20

## a. Masa 1945-1949
Awal-awal  kemerdekaan  adalah  awal  yang  sulit  bagi  pemerintahan dwitunggal Soekarno-Hatta dalam melaksanakan pemerintahan sebagaimana amanat UUD 1945. Hal ini disebabkan masih bercokolnya tentara Belanda di
19 Imam  Syaukani,  A.  Ahsin  Thohari,  2006, Dasar-dasar  Politik  Hukum,  (Raja  Grafindo Persada: Jakarta), hlm. 51-52.
20 Mahfud M.D, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Press , 2010), hlm. 66.
beberapa wilayah Indonesia untuk mempertahankan lagi daerah jajahannya. Sedangkan  pemerintah  Indonesia  sudah  menyatakan  diri  kemerdekaannya. Dari  agresi  militer  Belanda  ke-1  pada  tahun  1946  hingga  agresi  militer Belanda  ke-2  pada  1947  yang  berhasil  menahan  beberapa  pucuk  pemimpin Indonesia  semacam  Soekarano,  Hatta,  Agus  Salim, dan  Sutan  Syahrir  ke Brastagi, Sumatera Utara.
Namun  terlepas  dari  masa  revolusi  tersebut,  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945, sejak awal disepakati untuk mendirikan suatu negara yang menganut paham unitaris dengan bersendi desentralisasi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 UUD 1945 yang bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas  menghendaki  konsep  desentralisasi  dalam  negara  kesatuan,  tetapi penegasan  ini  tidak  memberikan  indikasi  bahwa  kewenangan  otonomi pemerintah daerah bersifat kewenangan negara bagian.
Kaidah Pasal 18 ini menegaskan tentang daerah otonom dan istimewa, dibiaskan dengan kaidah penjelasan Pasal 18 dengan menyebut ada wilayah bersifat administratif, di samping daerah otonom dan istimewa. 21

## b. Masa 1949-1950
Konstitusi RIS lahir setelah bentuk negara mengalami perubahan dari bentuk negara kesatuan menjadi negara federal. Hal ini merupakan hasil dari perundingan Renville. Perubahan ini secara langsung turut berpengaruh pada pelaksanaan  pemerintahan  sampai  ke  daerah-daerah.  Bukan  lagi  hubungan antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah  melainkan  negara  federal  dengan pemerintah negara bagian dengan pemerintah daerah dibawahnya.
Realisasi dari amanat dalam konstitusi RIS untuk mengatur hubungan pemerintah  negara  bagian  dengan  pemerintah  daerah  tersebut,  maka dikeluarkannya  UU  Negara  Indonesia  Timur  No. 44  Tahun  1950 tentang Pemerintah  Daerah  Negara  Timur  pada  15  Mei  1950. 22 Sedangkan  untuk wilayah  lain  dari  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  tetap  memakai  UU  No. 22 Tahun 1948 khususnya di wilayah negara Republik Indonesia.

## c. Masa 1950
Keberlakuan  RIS  yang  hanya  satu  tahun  membawa  dampak  pada berubahnya  pula  UUD  RIS.  Pergantian  dari  UUD  RIS  kepada  UUDS berdampak  pula  pada  perubahan  susunan  negara  federal  menjadi  negara
21 Agus Salim Andi Gandjong dalam Didik Sukriono, Op.Cit, hlm.155.
22 Ibid,  hlm.157,  di  sini  bahkan  dijelaskan  pula  bahwa  makna  yang  termaktub  dalam konsideran UU NIT No 44 Tahun 1950 dijelaskan bahwa sangat perlu diadakan perubahan dalam pemerintahan daerah-daerah di Indonesia Timur agar perubahan-perubahan itu dapat disesuaikan dengan status negara kesatuan yang segera akan dibentuk.
kesatuan  yang  berbentuk  republik.  Perubahan  ini  membawa  konsekuensi makna  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  pusat  dan  daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 23
Dalam UUDS menegaskan landasan hukum pelaksanaan
pemerintahan  daerah  seperti  pembagian  daerah  di  Indonesia  atas  daerah besar  dan  kecil  yang  berhak  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang  dan  mengingat  dasar  permusyawaratan  dan  dasar  perwakilan dalam sistem pemerintahan negara 24 .
Pada Pasal 131 ayat (1) UUDS 1950 menyebutkan tentang pembagian daerah  Indonesia atas  daerah  besar  dan  kecil  yang  berhak  mengurus  rumah tangganya  sendiri  (otonom),  dengan  bentuk  susunan  pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.
Kemudian  pada  Pasal  131 ayat  (2)  UUDS  1950 menyebutkan  bahwa kepada  daerah  diberikan  otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri. Kemudian  pada  Pasal  132  juga  menyebutkan  bahwa kedudukan daerah Swapraja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.
Dari  semua  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  menurut  Didik  Sukriono UUDS 1950 tidak menjelaskan secara terperinci pemerintahan desa, namun lebih banyak mengatur tentang daerah-daerah yang diberikan otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 25

## d. Masa 1959
Salah  satu  perubahan  yang  paling  menonjol  adalah  diberlakukannya Dekrit  Presiden  5  Juli  1959. 26 Perubahan  ini  membawa  konsekuensi terjadinya penyesuaian (perubahan) kembali susunan pemerintahan di daerah dengan susunan menurut UUD 1945.
Hal  ini  nampak  dengan dikeluarkannya  Penpres  No. 6  Tahun  1959 sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan Penpres  ini  semakin menunjukkan perubahan  politik  hukum  pada  kuatnya intervensi pusat kepada daerah yang dapat dilihat dalam (a) pengawasan atas jalannya  pemerintahan  daerah;  (b)  kekuasaan  kepala  daerah  sebagai  alat
23 Ibid, hlm.157.
24 Ibid, hlm.157.
25 Ibid, hlm. 158.
26 Salah  satu  isi  dekrit  Presiden  5  Juli  1959  adalah  kembali  kepada  UUD  1945  dan  tidak berlakunya UUD Sementara.
pusat  untuk  ”menangguhkan”  keputusan  DPRD;  dan  (c)  pengisian  jabatan kepala daerah melalui mekanisme pengangkatan.

## e. Masa 1965-1998
Pasca  runtuhnya  Soekarno,  maka  dimulailah  pemerintahan  baru  di bawah  kepemimpinan  Jenderal  Soeharo  yang  selanjutnya  disebut  dengan orde  baru.  Melalui  TAP  MPRS  No. XXI/MPRS/1966  digariskan  politik hukum otonomi daerah yang seluas-luasnya disertai perintah agar UU No. 18 Tahun 1965 diubah kembali guna disesuaikan dengan prinsip otonomi yang dianut oleh TAP MPRS tersebut.
Dengan  kekuatan  politiknya  yang  dominan,  pemerintah  orde  baru kemudian  mencabut  TAP  MPRS  No. XXI/MPRS/1966 tentang otonomi daerah  dan  memasukan  masalah  tersebut  ke  dalam  TAP  MPR  No. IV/MPR/1973 tentang GBHN  yang  sejauh  menyangkut  politik  hukum otonomi  daerah  dengan  merubah  asasnya  dari  otonomi  nyata  yang  seluas- luasnya menjadi otonomi nyata dan bertanggung jawab.
Ketentuan  ini  kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam UU  No. 5 Tahun  1974  dan  UU  No. 5  Tahun  1979  yang  melahirkan  sentralisasi kekuasaan  dan  menumpulkan  otonomi  daerah.  Dengan  berlakunya  undang- undang  ini  telah  melahirkan  ketidakadilan  secara  politik  dengan menempatkan kedudukan DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah dan penetapan  kepala  daerah. Juga  ketidakadilan  ekonomi  dengan  banyak kekayaan  daerah  terserap  habis  ke  pusat  untuk  kemudian  dijadikan  alat operasi dan tawar-menawar politik yang akhirnya menimbulkan benih-benih korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

## f. Masa 1998-2004
Reformasi  1998  dengan  ditandai  jatuhnya  pemerintahan  Soeharto yang  telah  menguasai  negeri  ini  selama  lebih  kurang  32  tahun  telah membawa angin segar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Munculnya ide-ide  negara  federalis  atau  yang  lebih  ekstrim  dengan  melakukan disintegrasi  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  jika  tidak  dilakukan perubahan  mendasar  khususnya  mengenai  hubungan  pusat  dan  daerah.  Hal ini kemudian direspon dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Yang mana kemudian diperkuat dengan amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 18 semakin menguatkan power share antara pusat dan daerah baik dalam segi politik maupun ekonomi.
Munculnya raja-raja kecil di  daerah  sebagai akibat dari
diberlakukannya otonomi seluas-luasnya yang termaktub dalam UU No. 22 Tahun  1999  dan  UU  No. 25  Tahun  1999  yang  dengan  tegas  menyebutkan formulasi desentralisasi itu sendiri, yaitu penyerahan wewenang pemerintah
kepada  daerah  otonom  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Ketentuan  ini  kemudian  semakin  dikonkretkan  dalam  Pasal  7(1) yang  mengatur tentang konsep  dasar  relasi  kewenangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah.  Secara  singkat  disebutkan  bahwa  kewenangan  daerah mencakup  kewenangan  dalam  seluruh  bidang  pemerintahan,  kecuali kewenangan  dalam  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

## g. Masa 2004-2014
Dengan  selesainya  proses  amandemen  UUD  1945  tahap  ke  empat pada  2002  membawa  dampak  juga  dengan  perubahan  undang-undang otonomi  daerah.  UU  No. 22  Tahun  1999  yang  lebih  bernuansa  federalis dengan  melahirkan  raja-raja  kecil  di  daerah  diubah  dengan  UU  No. 32 Tahun  2004 tentang Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan  UU  No. 32  Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa diatur mulai dari pasal 200 sampai dengan pasal 216. Dalam Pasal 200 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“ Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk
pemerintahan  desa  yang  terdiri  atas  pemerintah  desa dan  badan permusyawaratan desa ” .
Kemudian lebih lanjut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 207 juga menyebutkan bahwa:
“ Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia ” . Namun  dalam  perkembangannya,  UU  No  32  Tahun  2004  diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang hanya menyebutkan pemerintahan desa secara  terbatas  yaitu  dalam Pasal  371  dan  372  yang  berbunyi  sebagai berikut:
Pasal 371 1) Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memunyai kewenangan sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.
Pasal 372
1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
2) Pendanaan  untuk melaksanakan Urusan  Pemerintahan  yang  ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
3) Pendanaan  untuk melaksanakan Urusan  Pemerintahan  yang  ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi  dibebankan kepada APBD Provinsi.
4) Pendanaan  untuk melaksanakan Urusan  Pemerintahan  yang  ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
Hal  ini  semakin menunjukkan perhatian  pemerintah  pusat  kepada daerah  khususnya  desa.  Realita  ini  yang  mebedakan  antara  era  orde  baru dengan  orde  reformasi, di  mana  keberlakuan  otonomi  daerah  tetap  dalam koridor  NKRI  dengan  menitikpusatkan  perhatian  pada  kemandirian masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

## h. Arah Politik Hukum Pemerintahan Desa
Politik hukum atau legal policy pemerintahan desa dari tahun ke tahun atau  dari  setiap  periode  pemerintahan  semakin menunjukkan kearah pembentukan civil  society atau  meminjam  istilah  Nurcholis  Madjid “ masyarakat  madani ”. Politik  hukum  pemerintahan  desa  yang  dimaksud disini  adalah  arah  kebijakan  hukum  pemerintahan  desa  secara  nasional, yakni  garis-garis  besar  kebijaksanaan  hukum  yang  dianut  oleh penyelenggara negara dalam usaha dan upaya memelihara, memperuntukan, mengambil  manfaat,  mengatur, dan  mengurus  pemerintahan  desa  beserta masyarakat desa sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri.
Hal  ini  telah nampak  dengan  dipecahnya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  menjadi  3  (tiga)  bagian  yaitu  Undang-Undang tentang Pemerintahan  daerah,  Undang-Undang tentang Pemilukada, dan  Undang- Undang tentang Desa. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang desa yang kemudian  digantikan  dengan  Peraturan  pemerintah  No  43  Tahun  2014 tentang desa.
Berdasarkan  isi  dari  Undang-Undang  Nomor  6  dan  PP  nomor  43 tahun 2014 tentang desa telah memunyai pemikiran tentang perubahan posisi desa  dan pengaturan  mengenai  desa dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,yaitu:
1) keanekaragaman  yang  memiliki  makna  bahwa  istilah  desa  dapat disesuaikan  dengan  asal-usul  dan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat setempat dalam  artian  istilah  desa  akan  beragam  namun  sejatinya sama. 27 Hal  ini  berarti  pola penyelenggaraan  pemerintahan  serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku  pada  masyarakat  setempat,  tetapi  juga  harus  tetap mengindahkan  sistem  nilai  bersama  dalam  kehidupan  berbangsa  dan
27 Istilah  desa  mayoritas  diberlakukan  di  pulau  Jawa,  sedangkan  untuk Lampung  dapat menggunakan  kampung, tiyuh  atau  pekon,  untuk  daerah Sumatera  Barat  menggunakan istilah nagari dsb.
bernegara. 28 Maka  akan  muncul  dua  model  desa,  yaitu  desa  adat  dan desa bentukan;
2) partisipasi,  memiliki  makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan  dan pembangunan  desa  harus  mampu  mewujudkan  peran  aktif  masyarakat agar masyarakat senantiasa  memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sesama warga desa. Hal ini nampak  dengan  diberikannya  kewenangan  desa  secara  luas  termasuk juga dalam hal pembentukan peraturan desa dan pengelolaan kekayaan desa;
3) otonomi  asli,  memiliki  makna  bahwa  kewenangan  pemerintah  desa dalam  mengatur  dan  mengurus  masyarakat  setempat di  dasarkan  pada hak  asal-usul  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  terdapat  pada masyarakat  setempat,  tetapi  harus  diselenggarakan  dalam  prespektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Pemberian  otonomi  desa  juga  diiringi  dengan  pemberian kewenangan  desa  yang  dalam  hal  ini  berhubungan  juga  dengan kewenangan mengelola aset desa dan dana desa;
4) demokratisasi,  memiliki  makna  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelaksanan pembangunan  di  desa  harus  mengakomodasi  aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa; serta
5) pemberdayaan  masyarakat,  memiliki  makna  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  ditujukan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui penetapan  kebijakan,  progam  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  esensi masalah, dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat. Hal  ini  tercermin  dalam RPJMDes dan RKPDes.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  maka  penulis  dapat  menarik  benang merah  sebagai  kesimpulan  dari  pembahasan  makalah  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Bahwa dengan  telah  dibentuknya undang-undang tentang desa  terpisah dari undang-undang tentang pemerintahan daerah dalam pelaksanaannya akan sangat bergantung  dari  situasi  dan  arah  politik  yang  dianut  oleh pemerintahan yang berkuasa. Jika arah politik pemerintah yang berkuasa
28 Peraturan desa akan diakomodir dalam tata hidup masyarakat, hal ini termasuk juga hukum adat  daerah  setempat.  Maka  dalam  UU  No  6  tahun  2014 tentang desa,  desa  diberi kewenangan  dalam  membentuk  peraturan  desa  senyampang  peraturan  desa  tersebut  tidak bertentangan UUD 1945.
adalah  responsif,  maka  akan  menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bercorak demokratis, namun sebaliknya jika arah politik pemerintah yang berkuasa  adalah  otoriter,  maka  akan  menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bercorak konservatif atau otoriter.
b. Bahwa  arah  politik  hukum  pemerintahan  desa  dari  tahun  ke  tahun  telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Sebagai bagian sistem pemerintahn terkecil  desa  telah  memiliki  peraturannya  sendiri  yaitu  melalui Undang- Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang desa  dan Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini adalah sebagai dasar bahwa sistem organisasi desa langsung dibawah bupati atau walikota.

## 2. Saran
a. Dengan  telah  di  berlakukannya  Undang-Undang  No. 6  Tahun  2014 tentang Desa,  maka  dibutuhkan  pelatihan  dan  pembinaan  khususnya terhadap  peningkatan  SDM  aparat  desa  sehingga  mampu  mengelola pendanaan  yang  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  kepada pemerintah desa; dan
b. Hendaknya semakin  ditingkatkan  peran  aktif warga  desa  dalam  hal mengawasi  dan  mengontrol  pembangunan  desa.  Hal  ini  bertujuan  agar desa tidak kehilangan ciri khas desa akibat maraknya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Budiardjo,  Miriam,  2010. Dasar-dasar  Ilmu Politik,  edisi  revisi,  Jakarta: Gramedia.
Handoyo,  B. Hestu  Cipto,  2009. Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Univ,
Yogyakarta: Atma Jaya.
Fadli, Moh, Jazim Hamidi dan Mustofa Lutfi, 2011. Pembentukan Peraturan
Desa Partisipatif, Malang: Brawijaya Press.
Maschab, Mashuri, 2013. Politik  Pemerintahan  Desa  Di  Indonesia, Yogyakarta: PolGov.
Martosoewignjo,  Sri  Soemantri, 1992. Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara Indonesia, Bandung: Alumni.
M.D., Mahfud,1998. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
__________,  2010. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan  Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press.
Sadjijiono,  2008. Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi,
Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Solekhan, Moch., 2012. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, Malang: Setara Press.
Sinamo,  Nomensen,  2010. Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia, Jakarta: Pustaka Mandiri.
Sukriono,  Didik,  2010. Pembaharuan  Hukum  Pemerintah  Desa,  Malang:
Setara Press.
Syarifuddin, Ateng, 2010. Republik Desa, Bandung: Alumni.
Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari, 2006. Dasar-dasar Politik Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tim  Penyusun  kamus  Pusat  Pembianaan dan  Pengembangan  Bahasa,  1995.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet, VII, Jakarta: Balai Pustaka.
Tutik, Titik  Triwulan, 2006. Pokok-pokok  Hukum  Tata Negara, Jakarta:
Prestasi Pustaka.
Widjaja, HAW., 2012. Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: Rajawali Press.

## B. Jurnal, Tesis, Desertasi dan Makalah
Khairuddin  Tahmid,  2011, Dekonstruksi  Politik  Hukum  Otonomi  Desa Dalam Peraturan  Perundang-undangan  Di  Indonesia,  ringkasan disertasi tidak diterbitkan.
C. Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945 Amandemen. UUD 1945. UUD RIS. UUDS 1950. Undang-undang No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  No  44  Tahun  1950 tentang Pemerintah  Daerah  Negara
Timur.
Undang-undang  No  1  Tahun  1957 tentang Pokok-pokok  Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  No  5  Tahun  1974 tentang Pokok-pokok  Pemerintahan  di Daerah.
Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.