## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2672/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan
1 Habibul Umam Taqiuddin, 2 Risdiana
1 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
2 Universitas 45 Mataram Article Info Abstrak Article history: Received 30 Januari 2022 Publish 30 Januari 2022
Penyelesaian perkara di luar pengadilan  melalui keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi  praktik  maka  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  akan  berkorelasi dengan pencapaian dunia peradila dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ), dan keadilan ( gerechtigkeit ). Penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dalam  praktik  ketatanegaran didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan. Meskipun  sudah  diterbitkan  beberapa aturan  hukum  sebagai  paying  hukum  untuk  menerapkan  keadilan  restoratif ( restorative justice ), namun tetap saja yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  adalah  bagaimana mengembangkan  dan  memperkuat  implementasi  keadilan  restoratif  dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di level undang-undang (UU) secara komprehensif.  Tantangan  lain,  penyiapan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dari kalangan  penegak  yang  memahami  arti  penting  keadilan  restoratif  sekaligus tantangan  melakukan  diseminasi  kepada  masyarakat  selaku  subjek  keadilan restoratif ( restorative justice ).
Keywords: Penerapan, Keadilan Restoratif,
Dalam Praktik Ketatanegaraan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## 1. PENDAHULUAN
Sengketa yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak  mulainya  kehidupan  manusia  karena  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.
Apabila terjadi suatu sengketa, masyarakat cenderung menggunakan jalur peradilan (litigasi), namun  hasil  yang  diperoleh  seringkali  menimbulkan  ketidakpuasan  terhadap  pencapaian  tujuan hukum dalam setiap penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam menegakkan hukum tidak mudah  untuk  mengusahakan  kompromi  antara  ketiga  unsur  yaitu,  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ), dan keadilan ( gerechtigkeit ), sehingga hasil yang akan dicapai  dari penyelesaian perkara  melalui  jalur peradilan (litigasi) bersifat win-lose solution , dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan (litigasi) pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak di benak pihak yang
kalah, sehingga mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali ( request civil ).
Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  penyelesaian  perkara  melalui  sistem  peradilan  yang berujung pada putusan  pengadilan merupakan suatu  penegakan hukum  ( law enforcement ) ke arah jalur  lambat.  Hal  ini  dikarenakan  proses  penegakan  hukum  bertahap,  melalui  berbagai  tingkatan mulai  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  bahkan  sampai  ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan  rasa  keadilan,  karena  bersifat  mahal,  berkepanjangan,  melelahkan  dan  tidak menyelesaikan  masalah  serta  yang  lebih  parah  lagi  adalah  di  dalamnya  penuh  dengan  praktek korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  hukum  Indonesia  dianggap  tidak mempunyai jiwa keadilan.
Ketidakpuasan terhadap penegakan hukum telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus  yang berujung pada jalur litigasi  yang dianggap  tidak  relevan  untuk  di  terapkan  saat  ini.  Untuk  itu  perlu  adanya  terobosan  baru  yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan mengedepankan konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) dimana konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) adalah  alternatif  yang  populer  di  berbagai  belahan  dunia  untuk  penanganan  dan  pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehenif dan  efektif.  Keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  bertujuan  untuk  memberdayakan  para  korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan  untuk  memperbaiki  kehidupan bermasyarakat.
Dalam  praktiknya  semua  institusi  penegakan  hukum  di  Indonesia  baik  Mahkamah  Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah  mengadopsi  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  sebagai  salah  satu  cara  untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2  Nota Kesepakatan Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  dan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  131/KMS/SKB/X/2012,  Nomor  HH-08.HM.03.02  Tahun  2012,  Nomor  KEP- 06/E/EJP/10/2012,  Nomor  B/39/X/2012  tanggal  17  Oktober  2012  tentang  Pelaksanaan  Penerapan Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat  Serta Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) yang menyatakan sebagai berikut: “Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang  dilakukan  oleh  penyidik  pada  tahap  penyidikan  atau  hakim  sejak  awal  persidangan dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga,  pelaku/korban,  dan  tokoh  masyarakat  terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.
Prinsip dasar keadilan restoratif ( restorative justice ) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan  kerja  sosial  maupun  kesepakatan-kesepakatan  lainnya.  Hukum  yang  adil  di  dalam keadilan  restorative  ( restorative  justice )  tentunya  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,  tidak sewenang-wenang,  dan  hanya  berpihak  pada  kebenaran  sesuai  aturan  perundang-undangan  yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.  Meskipun  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  adalah  salah  satu  prinsip penegakan  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  yang  dijadikan  instrument  pemulihan  dan  sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah
Agung  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung),  namun  pelaksanaannya  dalam  sistem  peradilan Indonesia masih belum optimal.
Eksistensi  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  melalui  keadilan  restoratif  ( restorative justice ) merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka keadilan restoratif ( restorative justice ) akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala  bentuk  maupun  variasinya  yang  masuk  ke  pengadilan,  sehingga  konsekuensinya  menjadi beban bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ), dan keadilan ( gerechtigkeit ).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah pertama ,  bagaimanakah  penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dalam  praktik ketatanegaraan?. Kedua ,    apa  kendala-kendala  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative justice ) di Indonesia?.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1.Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Restorative  Justice atau  sering  diterjemahkan  sebagai  keadilan  restorasi,  merupakan suatu  model  pendekatan  yang  muncul  dalam  era  tahun  1960-an  dalam  upaya  penyelesaian perkara  pidana.  Berbeda  dengan  pendekatan  yang  dipakai  pada  sistem  peradilan  pidana konvensional, pen dekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana.  Liebmann  secara  sederhana mengartikan  restorative  justice  sebagai  suatu  sistem  hukum  yang  “bertujuan  untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.
Liebmann  juga  memberikan  rumusan  prinsip  dasar  keadilan  restoratif  ( restorative justice ) sebagai berikut:
a.   Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
b.   Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
c.   Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
d.   Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
e.   Pelaku  pelanggar  harus  sadar  tentang  bagaimana  cara  menghindari  kejahatan  di  masa depan.
f.   Masyarakat  turut  membantu  dalam  mengintegrasikan  dua  belah  pihak,  baik  korban maupun pelaku.
Seorang ahli krimonologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya
” Restorative Justice an Overview ” mengatakan: “ Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future ” ( restorative justice adalah sebuah proses  di  mana para pihak  yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama  untuk  menyelesaikan  persoalan  secara  bersama-sama  bagaimana  menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).
Penjelasan terhadap definisi keadilan restoratif ( restorative justice ) yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “ Restorative Justice an Overview ”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “ Restorative Justice a Vision For Hearing and Change ” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari restorative justice yaitu:
a. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
b. Restorative  Justice berusaha  menyembuhkan  kerusakan  atau  kerugian  yang  ada  akibat terjadinya tindak kejahatan.
c. Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
d. Restorative  Justice mencarikan  penyatuan  kembali  kepada  warga  masyarakat  yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
e. Restorative  Justice memberikan  ketahanan  kepada  masyarakat  agar  dapat  mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.
Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk keadilan restoratif ( restorative justice ), yaitu “ The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system’s role is to preserve the public order and the community’s role  is  to  preserve  a  just  peace ”.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  ada  tiga  prinsip  dasar Restorative  Justice  adalah  :  a.  Terjadi  pemulihan  kepada  mereka  yang  menderita  kerugian akibat  kejahatan;  b.  Pelaku  memiliki  kesempatan  untuk  terlibat  dalam  pemulihan  keadaan (restorasi); c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.
Sementara itu Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep restorative justice merupakan  suatu  proses  penyelesaian  tindakan  pelanggaran  huku  yang  terjadi  dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara. Wesley Cragg mengaitkan kemunculan keadilan restoratif ( restorative justice )  dengan  teori  retributif  atau  pembalasan  dalam  hukum  pidana.  Menurut  Cragg  teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan.
Uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif (restorative justice), yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku  dapat  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan  pidana  yang  dilakukanm  bagaimana korban dapat memperoleh keadilan, hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif ( restorative justice ) yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu,  diharapkan  para  pihak,  baik  pelaku,  korban,  maupun  masyarakat  berperan  besar  di dalamnya.  Korban  diharapkan  memperoleh  kompensasi  yang  sesuai  dan  disepakati  bersama dengan pelaku untuk  mengganti  kerugian dan mengurangi penderitaan  yang dialami. Dalam keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) , pelaku  harus  bertanggungjawab  penuh  sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.
Keadilan restoratif ( restorative justice )memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada  pelaku  untuk  mengungkapkan  rasa  penyesalan  kepada  korban  dan  lebih  baik  bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional.Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan  menekankan  pada  upaya  pemulihan  (restorative).  Dalam  upaya  pemulihan  korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.
Keadilan  restor atif  ( restorative  justice )  itu  sendiri  memiliki  makna  keadilan  yang merestorasi.  Restorasi  meliputi  pemulihan  hubungan  antara  pihak  korban  dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan ataskesepakatan bersama antara korban dan pelaku.  Pihak  korban  dapat  menyampaikan  mengenai  kerugian  yang  dideritanya  dan  pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.
Proses  pendekatan  keadilan  restoratif  dilakukan  dengan  suatu  kebijakan  sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana
dan  diselesaikan  melalui  proses  musyawarah.  Penyelesaian  melalui  musyawarah  sebetulnya bukan  hal  baru  bagi  bangsa  Indonesia,  bahkan  hukum  adat  di  Indonesia  tidak  membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

## 2.2.  Teori Efektifitas Hukum
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  efektif  yakni  suatu  hal  yang  ada  efeknya (pengaruhnya,  akibatnya,  kesannya)  semenjak  diberlakukannya  suatu  Undang-Undang  atau peraturan.  Pada  dasarnya  efektivitas  merupakan  tingkat  keberhasilan  dalam  encapai  suatu tujuan. Efektivitas adalah pengukuran yang berarti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari  pola  pemikiran  yang  tradisional  ke  dalam  pola  pemikiran  yang  rasional  atau  modern. Efektifikas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.
Ketika  kita  ingin  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  dari  hukum,  maka  harus mengukur  sejauh  mana  hukum  itu  ditaati  oleh  sebagian  besar  target  yang  menjadi  sasaran ketaatannya,  kita  akan  mengatakan  bahwa  aturan  hukum  yang  bersangkutan  adalah  efektif. Namun  demikian,  sekalipun  dikatakan  aturan  yang  ditaati  itu  efektif,  tetapi  kita  tetap  masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.
Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersebut  di  atas  saling  berkaitan  erat  karena  merupakan  esensi  serta merupakan  tolok  ukur  daripada  efektivitas  penegakan  hukum.  Dalam  kajian  ini,  Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengenal  problem  yang  dihadapi  sebaik-baiknya.  Termasuk  di  dalamnya  mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat.  Hal  ini  penting  dalam  hal social engineering itu  hendak  diterapkan  pada  masyarakat  dengan  sektor-sektor  kehidupan majemuk seperti : tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai- nilai dari sector mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Penerapan Keadilan Rstoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan Penerapan keadilan restoratif ( restorative justice ) menekankan pada kemauan murni dari pelaku  untuk  mempebaiki  kerugian  yang  telah  ditimbulkannya  sebagai  bentuk  rasa  tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk  menghasilkan  kesepakatan  para  pihak  tersebut  dalam  hal  ini  korban  dan  pelaku,  perlu dilakukan  dialog-dialog  informal  seperti  mediasi  dan  musyawarah.  Keterlibatan  anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali  si  anak dalam masyarakat.  Penyelesaian  yang penting untuk  diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut
Beberapa  prinsip  penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  antara  lain  sebagai berikut:
a.   Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
b.   Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya;
c.   Melibatkan para korban, orang tua, keluarga.
d.   Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
e.   Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.
Dalam  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dikenal  adanya  restitusi  atau  ganti  rugi terhadap  korban,  meliputi  pemulihan  hubungan  antara  pihak  korban  dan  pelaku.  Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat  menyampaikan  mengenai  kerugian  yang  dideritanya  dan  pelaku  pun  diberi  kesempatan untuk  menebusnya,  melalui  mekanisme  ganti  rugi,  perdamaian,  kerja  sosial,  maupun kesepakatan-kesepakatan  lainnya,  dalam  hal  ini  korban  dan  pelaku  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  penyelesaian  masalah  mereka.  Setiap  indikasi  tindak  pidana  semuanya  hanya  bermuara pada  putusan  pemidanaan  atau punishment .  Dengan  demikian  keadilan  restoratif  ( restorative justice ) merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan.
Prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dikenal  sebagai  salah  satu  model penyelesaian  perkara tradisional .  Prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ),  yang  disebut oleh  John  Braitwhait  sebagai  return  to  traditional  parttern,  di  dalam  Handbook  on  Restorative Justice  Programmes,  United  Nations,  2006,  dirumuskan  bahwa  “ Restorative  justice  is  an approach to  problem solving  that, in  its various forms, involves the  victim, the offender,  their social networks, justice agencies and the community ”.
Penerapan prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) pada dasarnya telah dipraktikkan dalam hukum  acara perdata  yang dikenal  dengan Alternative Dispute Resolution (ADR),  yang diatur  dalam  UU  No  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Selanjutnya konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) diterapkan dengan metode mediation dalam perkara perdata yang dirumuskan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya diganti dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  yang merupakan implementasi dari Pasal 154 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227 dan Pasal 130 Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44 . Dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 1 Tahun 2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang  menyatakan  “ Mediasi  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  Para  Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.
Kewajiban untuk melakukan mediasi sangat tegas diperintahkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal  3  ayat  (1)  Perma  No.  1 Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan yang menyatakan bahwa “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”.
Jenis-jenis perkara yang wajib menempuh mediasi diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut: (1)  Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan ( verzet ) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara ( partij verzet ) maupun pihak ketiga ( derden verzet ) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih  dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  Mediasi,  kecuali  ditentukan  lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
(2)   Sengketa  yang  dikecualikan  dari  kewajiban  penyelesaian  melalui  Mediasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  sengketa  yang  pemeriksaannya  di  persidangan  ditentukan  tenggang  waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
1.   sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
2.   sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
3.   keberatan atas putusan Komisi Peengawas Persaingan Usaha;
4.   keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5.   permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6.   keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7.   penyelesaian perselisihan partai politik;
8.   sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9.   sengketa  lain  yang  pemeriksaannya  di  persidangan  ditentukan  tenggang  waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.   sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
c.   gugatan  balik  (rekonvensi)  dan  masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu  perkara (intervensi);
d.   sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
e.   sengketa  yang  diajukan  ke  Pengadilan  setelah  diupayakan  penyelesaian  di  luar Pengadilan  melalui  Mediasi  dengan  bantuan  Mediator  bersertifikat  yang  terdaftar  di Pengadilan  setempat  tetapi  dinyatakan  tidak  berhasil  berdasarkan  pernyataan  yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
Meskipun dalam sidang mediasi tidak berhasil, namun upaya perdamaian melalui mediasi senantiasa  didapat  dilakukan  sebelum  adanya  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde ).  Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa  yang  dikecualikan  kewajiban  Mediasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum”.
Sedangkan dalam ranah hukum pidana prinsip keadilan restoratif (restorative justice) telah diadopsi  oleh  baik  Mahkamah  Agung,  Kejaksaan  Agung,  Kepolisian  Republik  Indonesia,  dan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  telah  mengadopsi  prinsip  keadilan  restoratif ( restorative justice ) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana melalui Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  131/KMS/SKB/X/2012,  Nomor  HH-08.HM.03.02  Tahun 2012,  Nomor  KEP-06/E/EJP/10/2012,  Nomor  B/39/X/2012  tanggal  17  Oktober  2012  tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan  Cepat  Serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ),  yang  mengatur mengenai  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ). Setelah  disepakatinya  Nota  Kesepakatan  Bersama,  Mahkamah  Agung,  Kejaksaan  Agung,  dan Kepolisian  Republik  Indonesia  membuat  peraturan  lebih  lanjut  untuk  masing-masing  institusi sebagai  pedoman  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative justice ) antara lain:
1. Surat  Edaran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  SE/8/VII/2018  Tahun  2018 tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  dalam  Penyelesaian    Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
3. Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Pengehntian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020); dan
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  169/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Penerapan  Keadilan  Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020)
Peraturan  yang  dibuat  oleh  setiap  institusi  pada  intinya  mengatur  bagaimana  prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana di setiap tingkatan proses hukum pidana sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, dan juga pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 1) Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
Pelaksanaan  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  prinsip  keadilan  restoratif ( restorative justice ) pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpedoman kepada SE Kapolri 8/2018  dan  Perkapolri  6/2019.  Dirangkum  dari  kedua  peraturan  tersebut,  penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat materiil dan formil yaitu :
1) Syarat Materiil antara lain:
a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan  dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
d. Prinsip pembatas:
• Pada pelaku
1. Tingkat  kesalahan  pelaku  tidak  berat,  yaitu  kesalahan  dalam  bentuk kesengajaan; dan
2. Pelaku bukan residivis.
• Pada tindak pidana dalam proses, (i) penyelidikan, (ii) penyidikan , sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum;
2) Syarat Formil antara lain :
a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
b. Surat pernyataan perdamaian (akta dading ) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang  berperkara  (pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor  dan  perwakilan  dari tokoh masyarakat) diketahuioi oleh atasan penyidik;
c. Berita  acara  pemeriksaan  tambahan  pihak  yang  berperkara  setelah  dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggungjawab dan ganti rugi;
f. Semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan  keadilan  restoratif  terhadap  kejahatan  umum yang tidak menimbulkan korban manusia.
Pengaturan dalam SE Kapolri 8/2012 apabila syarat-syarat di atas dipenuhi, maka dapat diproses untuk dapat dihentikannya penyelidikan/ penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah  Penghentian  Penyelidikan/  Penyidikan  dan  Surat  Ketetapan  Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif ( restorative justice ). Penghentian Penyelidikan/Penyidikan  harus  melalui  proses  administrasi  dan  juga  dilakukannya  gelar perkara.
2) Tahap Penuntutan
Pedoman  untuk  melakukan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif ( restorative justice ) diatur dalam Pasal 3 ayat  (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Beberapa  alasan  yang  menjadi  dasar  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  menutup  perkara  demi kepentingan hukum antara lain sebagai berikut:
a.   terdakwa meninggal dunia;
b.   kedaluwarsa penuntutan pidana;
c.   telah  ada  putusan  pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  terhadap seseorang atas perkara yang sama ( nebis in idem );
d.   pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau e.   telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan ( afdoening buiten process ). Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan syarat-syarat  suatu  tindak  pidana  yang  dapat  dihentikan  proses  penuntutannya  oleh  Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:
a.   tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b.   tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c.   tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat  dari  tindak  pidana  tidak  lebih  dari  Rp2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah).
Selain itu Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan syarat- syarat suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:
a.   telah  ada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  yang  dilakukan  oleh  Tersangka dengan cara:
1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2. mengganti kerugian Korban;
3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
b.   telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;   dan
c.   masyarakat merespon positif.
Walaupun demikian secara kasuistik beberapa syarat di atas, dapat dikecualikan  oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ( restorative justice ) seperti :
1. Dalam Pasal 5 ayat (2) Perjaksaan 15/2020 disebutkan bahwa untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dan  apabila  terpenuhi  syarat  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Perkejaksaan 15/2020, yaitu :
a.   tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b.   tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c.   tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2.    Untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang,  tubuh,  nyawa,  dan  kemerdekaan orang ketentuan batas nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikecualikan (Pasal 5 ayat (3) Perkejaksaan 15/2020);
3.    Untuk tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ini dapat dikecualikan (Pasal 5 ayat (4) Perkejaksaan 15/2020):
4.  Syarat  untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang,  tubuh,  nyawa,  dan kemerdekaan orang dari tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dalam nomor 2 dan  3  di  atas,  dapat  dikecualikan  dalam  hal  terdapat  kriteria/keadaan  yang  bersifat kasuistik  yang  menurut  pertimbangan  penuntut  umum  dengan  persetujuan  Kepala Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala  Kejaksaan  Negeri  tidak  dapat  dihentikan berdasarkan keadilan restoratif (Pasal 5 ayat (5) Perkejaksaan 15/2020);
5.  Apabila  antara  tersangka  dengan  korban  telah  ada  kesepakatan,  maka  syarat  yang mengharuskan  adanya  pemulihan  kembali  kepada  semula  dapat  dikecualikan  (Pasal  5 ayat (7) Perkejaksaan 15/2020).
Terkait perdamaian diatur lebih jauh dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif, Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  menawarkan  adanya  perdamaian  dengan  memanggil  korban secara  sah  dan  patut  dengan  menyebutkan  alasan  pemanggilan  (Pasal  7  jo.  Pasal  8 Perkejaksaan  15/2020).  Proses  perdamaian  dilakukan  secara  sukarela  dengan  musyawarah mufakakat  untuk  mufakat,  tanpa  tekanan,  paksaan,  dan  intimidasi  (Pasal  9  Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (8)  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif yang  menyatakan  bahwa  penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif dikecualikan untuk perkara:
a.   tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
b.   tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c.   tindak pidana narkotika;
d.   tindak pidana lingkungan hidup; dan
e.   tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang  Pemberlakuan  Pedoman Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ),  Mahkamah  Agung  mengatur  bahwa pendekatan  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dapat  diterapkan  terhadap beberapa tindak pidana di sidang pengadilan, antara lain :
1. Perkara tindak pidana ringan, yaitu perkara dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Perkara anak;
3. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
4. Perkara narkotika.
Bagaimana  penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  /  administrasi  negara  di  luar pengadilan?.  Berlakunya  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  pada  dasarnya  diarahkan  untuk  penyelesaian  sengketa- sengketa  dalam  lapangan  keperdataan.  Hal  ini  tercermin  dalam  konsideran  huruf  a  yang
menyatakan bahwa ”berdasarkan peraturan perndang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke Pengadilan Umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa”. Dari konsideran ini dapat dipahami, bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata di luar jalur hukum dapat berbentuk arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga kedua lembaga tersebut terpisah satu sama lain.
Selanjutnya di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menyatakan:  ”Arbitrase  adalah  cara penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa”,  sedangkan  yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.
Paparan  tersebut  memberikan  kesimpulan,  bahwa  arbitrase  merupakan  penyelesaian sengketa yang khusus menyangkut perkara perdata yang sebelumnya telah diperjanjikan oleh para  pihak  melalui  perjanjian  arbitrase,  bahwa  para  pihak  telah  memilih  arbitrase  sebagai bentuk penyelesaian sengketanya. Arbitrase sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa merupakan  bentuk  yang  sudah  terlembaga,  sedangkan  alternatif  penyelesaian  sengketa merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang belum terlembagakan, hal ini dapat dilihat pada model yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu “konsultasi”. Di samping itu  dapat  dikatakan,  bahwa  obyek  arbitrase  terbatas  pada  sengketa-sengketa  keperdataan, sedangkan  alternatif  penyelesaian  sengketa  lebih  luas,  tidak  hanya  terbatas  pada  sengketa keperdataan.
Memperhatikan  dari  sisi  obyek  sengketa  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  tersebut, maka  digunakannya  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dalam  penyelesaian  sengketa  antara masyarakat dengan Pemerintah sangat memungkinkan, sebab dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak terdapat pembatasan obyek sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa  yang tidak terlembaga dapat dimungkinkan digunakan sebagai sarana bagi pintu masuknya metode penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Pemerintah. Pada sisi yang lain, UU No. 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  jo.  UU  No.  9  Tahun  2004  Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun l986 Tentang Peradilan Tata Usaha  Negara,  juga  tidak  melarang,  di  samping  tidak  mengatur  mengenai  penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 2  ayat  (2) Perma  No.  1 Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi  Di  Pengadilan  yang  menyatakan  bahwa  “ Pengadilan  di  luar  lingkungan  peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  sepanjang  dimungkinkan  oleh  ketentuan peraturan  perundang-undangan”  sehingga  mediasi  wajib  dilaksanakan  para  pihak  dalam penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara,  jika  tidak  menempuh  prosedur  mediasi  maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.  Perdamaian dapat menghemat waktu, biaya, dan energi dalam proses penyelesaian terjadinya sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian mediasi menjadi salah satu cara untuk menerapkan asas peradilan cepat, biaya murah dalam Pradilan Tata Usaha Negara.
Hadirnya  pihak  ketiga  netral  dalam  alternatif  penyelesaian  sengketa  justru  akan memberikan  suasana  baru,  terutama  terkait  dengan  kedudukan  para  pihak  yang  selama  ini tidak seimbang. Penggugat (masyarakat dan badan hukum perdata) selama ini dalam posisi
inferior yang  lemah,  karena  berhadapan  dengan  Pemerintah  yang  lebih  memiliki  posisi superior .  Oleh  karena  itu  dengan  keterlibatan  pihak  ketiga  netral  diharapkan  dapat menempatkan  posisi  para  pihak  dalam  kedudukan  yang  sejajar  sama  derajat,  yang memungkinkan penyelesaian sengketa tidak berat sebelah. Hadirnya pihak ketiga sekaligus akan menghapus kesenjangan antara penguasa sebagai tergugat dengan masyarakat sebagai penggugat, yang tidak jarang diposisikan sebagai pihak yang lemah.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) didasarkan  pada  musyawarah  mufakat  dimana  para  pihak  diminta  berkompromi  untuk mencapai  sebuah  kesepakatan.  Setiap  individu  diminta  untuk  mengalah  dan  menempatkan kepentingan masyarakat  di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.
Pendekatan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  yang  menjunjung  tinggi  nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekelurgaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice ) pada hakikatnya telah sesuai  dengan  jiwa  bangsa  Indonesia  yang  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap ayng mendahulukan kepentingan bersama.
Di  samping  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  pendekatan keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  yang  menjunjung  tinggi  nilai  keseimbangan, keselarasan,  harmonisasi,  kedamaian,  ketentraman,  persamaan,  persaudaraan,  dan kekeluargaan selaras pula dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara di Indonesia termasuk penyelesaian perkara dengan menggunakan  hukum  adat  seringkali  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  melibatkan  pelaku, korban,  masyarakat  serta  tokoh  masyarakat  yang  dianggap  dapat  menengahi  dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa  serta  perdamaian  yang  dimaksud  bertujuan  agar  keadaan  yang  menimbulkan perselisihan  atau  persengketaan  itu  bisa  dinetralisir  sehingga  antara  korban  dan  pelaku kembali  menjadi  seperti  semula  sebelum  terjadi  persengketaan.  Inilah  yang  dinamakan perdamaian.
3) Kendala-Kendala  Dalam  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  Di Indonesia
Saat  ini  muncul  sebuah  pertanyaan,  dapatkan  pendekatan  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  diterapkan  di  Indonesia?.  Terkait  dengan  pertanyaan  ini,  Braithwaite mengatakan  bahwa  “ Indonesia  is  a  nation  with  wonderful  resources  of  intracultural restorative  justice.  Traditions  of  musayawarah  (musyawarah)  decision  by  friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws ”.  Berdasarkan  pendapat  Braithwaite  tersebut,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  praktik- praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ( restorative justice )  sudah  ada  dalam  budaya  bangsa  Indonesia  sebagaimana  telah  dilakukan  oleh masyarakat Indonesia, sekalipun dalam prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat.
Masalah pokok penerapan restorative justice sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk  maupun  menerapkan  hukum,  faktor  sarana  prasarana  pendukung  penegakan hukum,  faktor  masyarakat  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan,  dan  faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.
Keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  sebagai  salah  usaha  untuk  mencari penyelesaian  konflik  secara  damai  di  luar  pengadilan  masih  sulit  diterapkan.  Di  Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara  atau  tidak  dikodifikasikan  dalam  hukum  nasional.  Hukum  adat  bisa  menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide keadilan restoratif ( restorative justice ) sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan  pidana  dengan  pemenjaraan  yang  dianggap  tidak  efektif  menyelesaikan  konflik sosial.  Penyebabnya,  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  tersebut  tidak  dilibatkan  dalam penyelesaian  konflik.  Korban  tetap  saja  menjadi  korban,  pelaku  yang  dipenjara  juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.
Meskipun  sudah  diterbitkan  beberapa  aturan  hukum  sebagai  paying  hukum  untuk menerapkan keadilan restoratif ( restorative justice ), namun tetap saja yang menjadi salah satu tantangan  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  adalah  bagaimana mengembangkan  dan  memperkuat  implementasi  keadilan  restoratif  dalam  peraturan perundang-undangan,  khususnya  di  level  Undang-Undang  (UU)  secara  komprehensif. Tantangan  lain,  penyiapan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dari  kalangan  penegak  yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restoratif ( restorative justice ).

## 5. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:
1. Penerapan keadilan restoratif ( restorative justice ) dalam praktik ketatanegaran didasarkan pada musyawarah  mufakat  dimana  para  pihak  diminta  berkompromi  untuk  mencapai  sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama.
2. Meskipun sudah diterbitkan beberapa aturan hukum sebagai paying hukum untuk menerapkan keadilan restoratif ( restorative justice ), namun tetap saja yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  adalah  bagaimana  mengembangkan  dan memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di  level  Undang-Undang  (UU)  secara  komprehensif.  Tantangan  lain,  penyiapan  sumber  daya manusia (SDM) dari kalangan penegak yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restoratif ( restorative justice ).
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran antara lain:
1. Dalam menghadapi setiap permasalahan atau sengketa dalam masyarakat adalah mengupayakan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  menggunakan  dialog  dan  musyawarah  agar tercipta win-win solution .
2. Perlu  diterbitkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  keadilan  restoratif ( restorative justice ) secara komprehensif. Di samping itu perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  mengenai  konsep  atau  pendekatan  keadilan  restoratif ( restorative justice ) dan implementasinya dalam praktek.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bazermor, Gordon dan Mara Schiff, Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Builing Theory and Policy from Practice , Willan Publishing, Oregon, 2005
Dewi  DS  dan  A.  Syukur  Fatahilah, Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative  Justice  di  Pengadilan Anak Indonesia , Depok, Indie Publishing, 2011.
Liebmann,  Marian, Restorative Justice, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007).
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, Cet. 1, 2009).
Paylich,  Geoge , Towards an Ethics of Restorative Justice , dalam Restorative Justice and The Law , ed Walgrave, L., WWillan Publishing, Oregon, 2002.
Rahardjo, Sajipto. Ilmu Hukum ,  Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2014. hal 218
Rahardjo, Satjipto, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Jakarta: Kompas, 2003. Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk, Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Sunarso, H. Siswanto,2014, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana, Sinar Grafika, Jakarta,

## Makalah, Jurnal, Media Elektronik
Amdani, Yusi, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ole Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” AL-‘ADALAH, Vol. XIII, No. 1 (Juni 2016) hlm.
Arief, Barda Nawawi. Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penangulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.
Flora,  Henny  Saida  Flora. Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Dan  Pengaruhnya  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia ,  dalam  Jurnal UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018.
Makarao. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak . Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta. 2013. Prof. H.M. Syarifuddin. Ketua MA: Ada Tantangan Memperkuat Implementasi Keadilan Restoratif . diakses  pada  situs:  https://  www.  hukumonline.com/  berita/baca/lt60317604be719/ketua- MA--ada-tantangan-memperkuat-implementasi  -  keadilan-  restoratif?page=all  pada  hari Selasa, 1 Juni 2021 pada pukul 13.42 Wita.
Satria,  Hariman,  “ Restorative  Justice :  Paradigma  Baru  Peradilan  Pidana,”  Jurnal  Media  Hukum, VOL.25 NO.1 (JUNI 2018).
Sukardi,  Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  dalam  Konsep  Penegakan  Hukum  Pidana,  diakses pada  situs  http://investor.id/opinion/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep- penegakan-hukum-pidana. Pada hari Sabtu, 29 Mei 2021 pada pukul 15.28 Wita
Tengens, Jeck., Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, diakses pada situs https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorativ- justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=  2 ,  pada  tanggal 26 Mei 2021, pada pukul 09.54 Wita.
Utomi, Setyo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Volume 5 Nomor 01.
Wikipedia, the free encyclopedia /http:/ en.wikipedia.org /wiki/ Restorative_justice .

## Tesis
R.  Budi  Wicaksono, Community  Policing dan Restorative  Justice Sebagai  Paradigma  Baru  dalam Resolusi Konflik, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polilik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008.

## Peraturan Perundang-undanga.
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Penerapan  Keadilan  Restoratif
(Kepdirjenbadilum 1691/2020) Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tanggal  22  Desember  2020  Tentang  Pedoman  Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020).
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019).
Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Surat  Edaran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  SE/8/VII/2018  Tahun  2018  tentang
Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) dalam Penyelesaian  Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution.