## HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA
Oleh:
Elviana Sagala, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhan Batu e-mail : elviana.sagala77@yahoo.com

## ABSTRAK
Hukum  Waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  peralihan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan seseorang  yang  meninggal  serta  akibatnya  bagi  ahli  waris  atau  para  ahli  warisnya.  Hukum  waris perdata merupakan Hukum waris bagi golongan tionghoa yang ada di Indonesia dan di atur dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Dalam  pembahagian  Hukum  waris  perdata ditentukan  dengan  dua  pembahagian  yaitu  dengan  cara  ab  intestato  dan  testamenteir.  Namun penulis  melihat  kebanyakan  masyarakat  tidak  mengerti  tentang  Hukum  waris,  sehingga  di masyarakat  berkembang  dengan  pembahagian  yang  adil  adalah  bagi  rata  atau  porsi  yang  sama dengan  tidak  membedakan  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  .  dalam  pembahagian  waris perdata  juga  di  atur  tentang  pergantian  tempat,  penolakan  warisan.  Untuk  itu  perlu  sekali  untuk menjelaskan  kepada  masyarakat  tentang  hukum  waris  perdata.  Hal  ini  diperlukan  untuk menghindarkan  masalah  dalam  pembahagian  warisan  bagi  golongan  lain  yang  ingin  mengabaikan aturan Hukum waris yang harusnya dia pakai bukan Hukum waris perdata.

## Kata Kunci : Hak Waris, Perdata, Porsi Sama

## I. PENDAHULUAN
Hukum  waris  menurut  A.  Pitlo yaitu  Hukum  waris  adalah  perkumpulan peraturan yang  mengatur  mengenai kekayaan  kerena  wafatnya  seseorang, yaitu  mengenai  pemindahan  kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari  pemindahan  ini  dari  orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan  antara  mereka  maupun  dalam hubungan  antara  mereka  dengan  pihak ketiga. Sedangkan  menurut  Subekti, meskipun  tidak  menyebutkan  defenisi Hukum  kewarisan  beliau  menyatakan Hukum  waris  ssebagai  berikut:  dalam Hukum  waris  kitab  undang-undang Hukum perdata berlaku suatu asa, bahwa
hanyalah  hak  dan  kewajiban  dalam lapangan  hukum,  kekayaan  harta  benda saja  yang  dapat  diwariskan.  Oleh  karena itu,  hak  dan  kewajiban  dalam  lapangan Hukum kekeluargaan pada umumnya hak keperibadian, misalnya hak dan kewajiban  sebagai  seorang  suami  atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban  seorang  sebagai  anggota perkumpulan.
Dalam  hal  kali  ini  Penulis  ingin membahas tentang Hukum waris perdata. Hukum  kewarisan  yang  diatur  di  dalam KUHPerdata  diberlakukan  bagi  orang- orang Eropa dan mereka yang
dipersamakan  dengan  orang-orang  Eropa tersebut, termasuk Tionghoa.
Pewarisan  dalam  KUHPerdata terdapat  dalam  Buku  ke  II  mengenai Kebendaan pada Bab kedua belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai  dari  pasal  830  KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.
Dimana  yang  menjadi  dasar Hukum  ahli  waris  dapat  mewarisi sejumlah  harta  pewaris  menurut  system Hukum  waris  BW  adalah  melalui  dua hal:
1. Menurut  ketentuan  undang-undang (ab intestato atau wettelijk erfrecht)
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamenteir erfrecht)
Adapun  menurut  ketentuan  Undang- undang  (ab  intestato  atau  wettelijk erfrecht), yaitu ahli waris yang mendapatkan  bagian  warisan  karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada  keturunan  (832  BW).    Dan  apabila pewaris menentukan sendiri tentang harta kekayaannya  sehingga  dalam  hal  ini pewaris membuat surat wasiat (testamenteir erfrecht) (899 BW).
Mengingat bahwa ada tiga pembahagian  Hukum waris  yang berlaku di  Indonesia  yaitu  Hukum  waris  perdata, Hukum  waris  Islam  dan  Hukum  waris adat.  Ketiga  pembahagian  Hukum  waris ini  tentu  telah  ada  aturan  Hukum  yang berlaku  dan  tidak  salah  paham  dala  arti Hukum  waris.  Penulis  melihat  banyak
yang  tidak  mengerti  tengang  cara pembahagian hukum waris yang mengatur  kehukum  mana  para  ahli  waris menyelesaikan pembahagian harta warisan  yang  ditinggalkan  pewaris. Karena  itu  dalam  hal  ini  Penulis  lebih focus  pada  pembahagian  Hukum  waris yang  berlaku  bagi  golongan  Tionghoa yang ada di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu menggunakan  metode  Yuridis  Normatif yaitu  mengacu  kepada    ketentuan  - ketentuan  peraturan  perundang-undangan positif  di  Indonesia  khususnya  peraturan perundangan  tentang  Hukum  Waris Perdata    yang  diatur  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Dalam  penelitian  ini,  akan  diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan  utama  yang  dilakukan  dalam melaksanakan  penelitian  ini,  yaitu  studi kepustakaan  (Library  Research),  yang diperoleh  melalui  kepustakaan,  dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur,  peraturan  perundang-undangan, artikel-artikel  atau tulisan  yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## III. PEMBAHASAN
Hukum  waris  adalah  peraturan Hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan  dari  pewaris  kepada  para  ahli
waris.  Dalam  hal  pembahagian  warisan terlihat  sangat  sederhana  sekali  dan  hal yang  biasa,  dalam  benak  kebanyakan masyarakat bila ada kematian maka yang terpikir  yaitu  warisan  atau  harta  yang ditingalkan.  Namun  pembahagian  harta warisan tidak semudah yang kita bayangkan,  sebab  banyak  hal  yang  harus diperhatikan  agar  tidak  terjadi  masalah Hukum.  Ketidak  tauan  semua  para  ahli waris  dalam  masalah  Hukum  waris membuat  banyak  nya  terjadi  ketidak adilan  dalam  pembahagian  warisan.  Ada pula sebahagian masyarakat tidak mengetahui Hukum mana yang mengatur tentang  pembahagian  warisan  mereka. Sehingga  sering  warisan  menjadi  seperti ada  defenisi yang  berkembang  di masyarakat  yaitu  bagi  rata  saja  kan  adil. Hal  ini  penulis  melihat  kebiasaan  yang tertib  dalam  hal  pembahagian  warisan yang  dilakukan  oleh  golongan  Tionghoa sehingga yang sering di ingat masyarakat pembahagian  warisan  itu  adalah  secara Hukum  perdata.  Untuk  itu  Penulis  ingin menguraikan  tentang  apakah  itu  Hukum waris perdata.
pertama kali kita harus mengetahui 3 syarat terjadinya pewarisan yaitu:
1. Adanya yang meninggal dunia (Pewaris).
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris tersebut (ahli waris)
3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris (harta warisan)
Pewaris  adalah  orang  yang  telah meninggal  dunia  yang  oleh  Hukum  yang memiliki  harta  kekayaan    maupun  hak dan  kewajiban  yang  oleh  Hukum  dapat diwariskan.
Menurut Eman Suparman
seseorang  yang  meninggal  dunia,  baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan  sejumlah  harta  kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban  yang harus  dilaksanakan  selama  hidupnya, baik  dengan  surat  wasiat  maupun  tanpa surat wasiat.
Hak  dan  kewajiban  dalam  hal  ini adalah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh  pewaris  sebelum  meninggal  dunia terhadap  harta  kekayaannya.  Pengertian ahli  waris  adalah  orang-orang  yang didalam KUHPerdata adalah yang berhak menerima  harta  warisan  pewaris  dan  di perbolehkan  oleh  Hukum.  Ahli  waris dapat  juga  tidak  dapat  mewarisi  harta warisan  dari  sipewaris  bila  ahli  waris tersebut  melakukan  hal  yang  dilarang undang-undang untuk menerima warisan.
Ahli  waris  yang  tidak  dapat menjadi  ahli  waris  atau  tidak  patut  jadi ahli waris (pasal 838 BW) yaitu:
1. Orang  yang  telah  dihukum  karena membunuh  atau  mencoba  membunuh pewaris.  Dalam  hal  ini  sudah  ada keputusan  hakim,  akan  tetapi  jika
sebelum  keputusan  hakim  dijatuhkan, sipembunuh  telah  meninggal  dunia,
maka ahli warisnya
dapat
menggantikan kedudukan nya.
Pengampunan  (grasi)  tidak  dapat menghapuskan  keadaan  tidak  dapat patut mewaris.
2. orang  yang  dengan  keputusan  hakim, pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman  hukuman  lima  tahun  atau lebih  berat.  Dlam  hal  ini  harus  ada keputusan  hakim  yang  menyatakan, bahwa  yang  bersangkutan  bersalah karena memfitnah.
3. Orang  yang  karena  kekerasan  atau perbuatan  telah  mencegah  si  pewaris untuk  membuat  atau  mencabut  surat wasiatnya.
4. Orang  yang  menggelapkan,  merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.
Akan  tetapi  selain  hal  tersebut  ada juga akibat penolakan warisan, yaitu ahli waris  melakukan  penetapan  pengadilan (Pasal  1057  BW)  tidak  menginginkan warisan dari  si  pewaris (pasal  1058 BW) yaitu  si  waris  yang  menolak  warisannya, dianggap  tidak  pernah  telah  menjadi waris.
Harta  warisan  adalah  seluruh  harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam  lapangan  Hukum  harta  kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.
Dalam  pembahagian  harta  warisan menurut Hukum perdata setelah
terpenuhinya ketiga syarat tersebut  maka dilihat  golongan  ahli  waris  yang  hidup. Dalam  Hukum  waris  perdata  dibagi  atas empat golongan yaitu:
1. Ahli  waris  golongan  I  yaitu  meliputi anak-anak  garis lurus ke bawah (pasal 852  BW),  suami  atau  isteri,  anak  luar kawin  yang  di  akui  sah,  anak  adopsi yang  diangkat  dengan  penetapan pengadilan  dan  dipersamakan  dengan anak sah.
2. Ahli  Waris  golongan  ke  II  yaitu  ayah dan ibu garis lurus keatas dan saudara saudari (Pasal 854, 857, dan 859 BW).
3. Ahli  waris  golongan  ke  III  yaitu, kakek  dan  nenek  garis  lurus  ke  atas (Pasal 850, 853 BW).
4. Ahli  waris  golongan  ke  IV  yaitu saudara  saudari  dari  kedua  orang  tua si  pewaris  atau  dapat    juga  golongan ke  III  dan  ke  IV  bersamaan  mewaris (Pasal 858 BW).
Dalam  hal  pembahagian  harta warisan terlebih dahulu diperhatikan golongan  yang  menerima  warisan  bila tidak  ada  wasiat.  Setelah  hal  tersebut ditentukan  maka  hal-hal  yang  perlu diperhatikan ada beberapa hal lagi.
Tiga  golongan  anak  menurut  KUHPerdata yaitu;
1. Anak  sah,  yaitu  anak  yaitu  anak  yang lahir akibat suatu perkawinan yang sah. Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  42 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974
yang  berbunyi;  anak  yang  sah  ada,ah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah. Dan  dalam  KUHPerdata  juga  diatur dalam  pasal  250  KUHPerdata  yaitu tiap-tiap  anak  yang  dilahirkan  atau ditumbuhkan  sepanjang  perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Artinya  dalam  hal  ini  harus  benar  di teliti  sesuai  dengan  bukti-bukti  yang menurut  undang-undang  adalah  anak sah.
2. Anak Luar kawin diatur dalam pasal 43 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974.  Anak  diluar  perkawinan adalah  anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan  dan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  serta keluarga  ibunya.  Dan  akibat  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tanggal  17  Pebruari    2012 menyatakan  bahwa  pasal  43  ayat  (1) tersebut  harus  dibaca  anak  yang dilahirkan dari luar perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  tekhnologi  dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai  hubungan  darah  termasuk hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya.  Akan  tetapi  lain  halnya  anak luar kawin yang di maksud dalam pasal 285 KUHPerdata yaitu pengakuan yang
dilakukan  sepanjang  perkawinan  oleh suami  atau  isteri  atas  kebahagiaan  anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan  dengan  seorang  lain daripada  isteri  atau  suaminya,  tak  akan membawa  kerugian  baik  isteri  atau suami  itu,  maupun  bagi  anak  -  anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.  Dalam  hal  ini  anak  tersebut masuk  pada  golongan  pertama  namun mempunyai batasan dalam pembahagian  warisan  yang  tidak  sama porsinya dengan anak sah.
3. Pengangkatan anak (adopsi)
Dalam  hal  ini  staatsbland  tahun  1917 Nomor  129  tetang  pemberlakukan  BW atas  golongan  Timur  Asing  Tionghoa dimasukkan  dalam  pasal-pasal  yang mengatur  tentang  pengangkatan  anak, yang  dalam  hal  itu  yang  boleh  didopsi hanya  anak  laki-laki  saja.  Tetapi  dalam SEMA Nomor 6 tahun 1993
memutuskan  bahwa  anak  perempuan juga dapat diadopsi, dalam hal tata cara mengadopsi anak harus dengan penetapan  pengadilan  dan  izin  Menteri Sosial.  Dan  telah  diubah  dengan
Peraturan  Menteri  Sosial    Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak . Dalam  hal  tersebut  diatas  setelah jelas secara undang-undang yang merupakan ahli waris maka harus diperhatikan  lagi  adakah  ahli  waris  yang
meninggal  terlebih  dahulu  dari  si  Pewaris maka  dalam  hal  pembahagian  warisan Perdata  dikenal  juga  dengan  pergantian tempat (plaatsvervulling) sebagaimana dimaksud dengan Pasal 841,842, 848, 866, 871 dan ayat 2 Pasal 156 KUHPerdata .
Setelah  jelas  semua  ahli  waris  maka para ahli waris juga harus semua menerima pembahagian  warisan  tersebut  baru  dapat di  bagi,  akan  tetapi  ahli  waris  juga  dapat menolak  untuk  menerima  harta  warisan tersebut.  Dalam  hal  para  ahli  waris  atau sebahagian  ahli  waris  merasa  ragu  tentang harta warisan tersebut maka diberi waktu 4 bulan sejak permohonan pernyataan sebagaimna  dimaksud  dalam  Pasal  1023 KUHPerdata, hal  tersebut  dilakukan untuk mengetahui  tentang  aktiva  dan  fasiva, sehingga  ahli  waris  dapat  mengetahui apakah  ada  lagi  warisan  yang  bersisa. Dalam BW pasal 1029 BW apabila 4 bulan telah selesai dilaksanakan maka wajib para ahli waris menntukan sikap yaitu:
1. Menerima  secara  murni  (pasal  1048 KUHPerdata)
2. Menerima  dengan  hak  mengadakan pendaftaran  harta  peninggalan  (1032 KUHPerdata) atau
3. Menolak warisan (1057 KUHPerdata)
Maka  dengan  memperhatikan  semua hal  untuk  dapat  menentukan  ahli  waris yang berhak atas harta warissan si pewaris harus  lah  benar  benar  teliti,  tidak  cukup hanya  mengetahui  ahli  waris  yang  sah tetapi  banyak  hal  yang  harus  diperhatikan
untuk  tidak  terjadi  kesalahan  dalam menentukan ahli waris.
Sehingga  bila  telah  dapat  ditetapkan ahli  waris  makapenulis  akan  menguraikan secara  garis  besar  tentang  pembahagian ahli  waris  dan  cara  membagi  warisan berdasarkan golongan.
A. Ahli waris Golongan I (Pertama)
Pasal  852  KUHPerdata  dimana dalam  pasal  ini  di  jelaskan  bahwa  baik anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  itu memiliki  hak  yang  sama  atau  di  kenal dengan  bagi  rata.  Yang  berbeda  adalah bahagian anak luar kawin atau anak adopsi yang  dalam  penetapan  pengadilan  tidak disebutkan  dengan  tegas  kedudukannya sama dengan anak sah.
B. Ahli waris golongan ke II (kedua),
Ahli  waris  golongan  kedua  ini  yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas Meliputi orang  tua,  saudara-saudara  laki-laki  dan perempuan dan keturunannya.
Pembahagian  harta  peninggalan  ini  diatur dalam pasal 854, 855, 857, 859 KUHPerdata.
C. Ahli Waris Golongan ke III (ketiga)
Ahli  waris  golongan  ketiga  ini  yaitu keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus  keatas jika sipewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, orang tua, saudara saudari maupun keturunannya. Hal  ini  di  atur  dalam  pasal  850  BW  dan pasal 853 ayat (1) dan ayat (3) BW, bahwa harta  peninggalan  harus  di  bagi  dua bahagian  sama  besarnya,  satu  bahagian
untuk  semua keluarga sedarah dalam  garis lurus  keatas,  dan  satu  bahagian  lagi  untuk semua  keluarga  seddaarah  dalam  garis  si ibu.
D. Ahli Waris Golongan IV (Keempat).
Dalam  hal  ini  pasal  858 KUHPerdata,  Menentukan  bahwa  dalam hal  tidak  adanya  saudara  saudara  laki  laki dan  perempuan  dann  tidak  adanya  pula keluarga dalam garis lurus keatas, setengah bagian  dari  warisan  menjadi  bagian sekallian keluarga dalam garis keatas yang masih  hidup,  sedangkan  ssetengah  bagian lainnya,  kecuali  dalam  hal  tersebut  masih hidup,  sedangkan  setengah  bagian  lainnya kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 859 menjadi  bagian  para  sanak  saudara  dalam garis  lain.  Ahli  waris  dalam  golongan keempat  ini  yaitu  keluarga  lainnya  dalam garis  menyamping  yang  dibatasi  sampai dengan  derajat  keenam,  baik  dari  pihak ayah maupun dari pihak Ibu.
WASIAT  (Testament) dan  Hibah  wasiat (Legaat).
Wasiat  adalah  pembahagian  warisan yaitu Wasiat (testament) merupakan pernyataan  seseorang  mengenai  apa  yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada asasnya  suatu  pernyataan  kemauan  adalah dating dari satu pihak saja (eenzigdig) dan setiap  waktu  dapat  ditarik  kembali  oleh yang membuatnya. Wasiat diatur Pasal 875 KUHPerdata adalah suatu  akta  yang berisi pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang
akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.
Seperti  di  sebutkan  di  atas  tentang pembahagian  warisan  ab  intestao  dapat dilakukan  bila  telah  di  cek  ke  Menteri Hukkum Dan Hak Asasi Manusia tidak ada wasiat barulah pembahagian secara Undang-undang (ab intestate) dapat dilakukan.  Dan  dalam  hal  wasiat  juga harus diperhatikan isi wasiat dan kepatutan seseorang  secara  Hukum  mmebuat  wasiat sebagaimana  di  atur dalam  pasal 897 BW. Aturan  Hukum  yang  harus  doperhatikan lagi  adalah  pasal  888,  890,  930  dan  893 BW.
Sedangkan  bentuk  wasiat  di  atur dalam pasal 954, 957, 932, 933, 934, 935, 938,  939,  940,  941,942,  945,  946, dst….1022 BW.
Dari  hal-hal  yang  diuraikan  Penulis semoga dapat bermanfaat untuk memahami  tentang  warisan  yang  diatur dalam  KUHPerdata  dan  kepada  siapakah hal ini berlaku.
Sedangkan  untuk  yang  beragama Islam maka harus sesuai dengan Al-qur an dan Al –Hadist. Dan untuk selain itu maka berlaku Hukum adat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat  disimpulkan  bahwa  setiap orang harus mengerti tentang atauran pembahagian  harta  waarisan,  sebab
harta  warisan  adalah  kepemilikan bersama  yang  sangat  rentan  dengan perkara. Tentu setiap ahli waris harus benar-benar dapat melaksanakan pembahagian  dengan  baik  sebagai bukti  bahwa  kita  berbakti  atau menghormati pewaris yang merupakan  orang  yang  sangat  kita cintai.  Dan  kalaupun  setiap  ahli waris  menginginkan  pembahagian  di luar  dari  ketentuan  yang  telah ditetapkan asal semua sepakat hal ini juga  di  perbolehkan.  Dalam  hal Hukum Islam sudah sepetutnya harus patuh pada perintah Al-qur an dan Al hadist  sebagimana  ketertan  posri dalam  QS.  Annisa  ayat  11,  12  dan 176  dan    ayat  lainnya  dan  hadist yang  mengatur  hal  tersebut.  Dan untuk  yang  bukan  beragama  Islam dan bukan golongan Tionghoa melaksanakan  pembahagian  warisan dengan  adat    yang  mengatur  dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.  Maka  dengan  demikian Hukum  itu  akan  tetap  berjalan  pada mestinya  dan  di  mengerti  setiap orang hingga tidak terjadi kebingungan lagi tentang mana  yang mengatur. Dengan kepatuhan
membuat masalah Hukum tidak akan timbul. Sehingga semua pihak
memiliki haknya.
4.2 Saran
Bahwa pengaturan tentang pembahagian harta warisan itu sudah seharusnya  sesuai  dengan  apa  yang telah  ditetapkan,  agar  hal  ini  dapat terus  berlanjut  dan  dimengerti  oleh generasi selanjutnya. Adanya kelonggaran  yang  diberi  bahwa  para ahli  waris  dapat  membagi  warisan sesuai  dengan  kesepakatan  para  ahli waris ini membuat timbulnya keberaneka  ragaman  pemikiran  para ahli  waris  dengan  menjadikan  para ahli  waris  memiliki  hak  yang berbeda untuk mentukan cara pembahagian  harta  warisan.  Seperti halnya  yang  beragama  Islam  ada juga melakukan pembahagian warisan  dengan  bagi  rata  dengan mengindahkan  ketentuan  yang  telah di  tetapkan dalam  Al-qur’an dan  Al- Hadist,  sehinga  Penulis  beranggapan bahwa  ini  juga  dapat  memicu perbedaan  pendapat  merasa  ada  lagi cara  yang  lebih  adil  dari  ketetapan yang di berikan Allah. Dan dalam hal pembahagian yang ada dalam KUHPerdata  sudah  jelas  itu  adalah untuk  golongan  Tionghoa  dan  yang menundukkan diri pada aturan Hukum  KHUPerdata.  Dan  Untuk yang  tidak  golongan  Tionghoa  dan bukan beragama Islam maka melaksanakan  pembahagian  warisan dengan  Hukum  adat  dengan  tidak mengindahkan  adanya  aturan  lain
yang telah menjadi tambahan Hukum untuk  menyelesaikan  pembahagian alhi waris seperti  Yurisprudensi  atau putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia dan atuaran lainnya.
Semoga bila setiap orang menerapkan sesuai dengan ketentuan maka  keberagamana    cara  untuk sepakat  dan  mufakat  tak  perlu  lagi agar  sengketa  dapat  di  hindarkan dalam  penetapan  undang-undang atau  aturan  mana  yang  mau  dipakai lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badriyah,  Harun,  2009.  Panduan  Praktis Pembagian waris, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Lusiana,  Elvi,  2011.  Cara  Mudah  &  Benar Membagi  Harta  Warga,  Jakarta:  PT. AgroMedia Pustaka
Perangin,  Effendi,  2016.  Hukum  Waris, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Suparman,  Maman,  2015.  Hukum  Waris Perdata, Jakarta Timur: Sinar Grafika