Juridical Review of the Crime of Illegal Logging in the Utilization of Private Forest Timber in the Perspective of Law Number 18 of 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging Dalam Pemanfaatan Kayu Hutan Hak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

## Perusakan Hutan
Fahrurazi Ammri 1) ; Dwi Putra Jaya 2) ; Hurairah 3)
1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) dwiputrajaya@unived.ac.id ; 2) hurairah0309@unived.ac.id No HP/ WhatsApp Author:
ARTICLE HISTORY
Received [25 Maret 2023]
Revised [11 April 2023] Accepted [26 April 2023]

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  pengaturan  pemanfaatan  kayu  hutan  hak  dan  kategori tindak  illegal  logging.  Jenis  penelitian  adalah  penelitian  normatif  dan  pendekatan  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundangan.  Sumber  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang- undangan.  Hasil  penelitiandiketahui  bahwa  pengaturan  pemanfaatan  kayu  hutan  hak berdasarkan  Undang-  Undang  41  Tahun  1999  tentang  Ketuhanan  dan  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  serta  Peraturan Menteri  Kehutanan  Nomor  30  Tahun  2012  tentang  Penatausahaan  Hasil  Hutan  Yang  Berasal Dari  Hutan  Hak  dapat  berjalan  secara  bersama.  Untuk  bukti  legalitas  pemanfaatan  hutan  hak, kedua  Undang-Undang  tersebut  tetap  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Kategori tindak pidana  illegal  logging  dalam  pemanfaatan  kayu  hutan  hak:(a)penggunaan  dokumen  Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen  angkutan  kayu  yang  berasal  dari  kawasan  hutan  negara,  (b)  apabila  asal  usul  hasil hutan  hak  tidak  dapat  dibuktikan  keabsahannya.  Kesimpulan  bahwa  tindak  pidana  dalam pemanfaatan  kayu  hutan  hak,  jika  bukti  legalitas  tanah  tidak  dapat  dibuktikan  perdasarkan Peraturan  Menteri kehutanan  Nomor  30  Tahun  2012  tentang Penatausahaan  Hasil  Hutan  Yang Berasal dari Hutan Hak.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  regulation  on  the  utilization  of  private  forest timber  and the  category  of  illegal logging  acts.  This type  of  research  is  normative  research  and the research approach is a statutory approach. The primary source of legal material is statutory regulations. The results of the research show that the regulation on the use of private forest wood based  on  Law  41  of  1999  concerning  Godhead  and  Law  Number  18  of  2013  concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and Minister of Forestry Regulation Number 30 of  2012  concerning  Administration  of  Forest  Products  Derived  from  Private  Forests  can  work. together. For evidence of the legality of utilization of private forest, the two laws still refer to the Regulation  of  the  Minister  of  Forestry  Number  30  of  2012  concerning  Administration  of  Forest Products  Derived  from  Private  Forests.  Categories  of  illegal  logging  crimes  in  the  utilization  of private  forest  wood:(a)  the  use  of  a  document  of  Transport  Note  or  Self-Use  Transport  Note  or SKAU  which  is  proven  to  be  used  as  a  document  for  transporting  timber  originating  from  state forest  areas,  (b)  if  the  legitimacy  of  the  origin  of  private  forest  products  cannot  be  proven.  The conclusion is that it is a crime to exploit private forest wood, if evidence of land legality cannot be proven  based  on  the  Minister  of  Forestry  Regulation  Number  30  of  2012  concerning Administration of Forest Products Derived from Private Forests.

## KEYWORDS
Rights, Utilization,
Categories
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam, dimana Indonesia memiliki kekayaan alam  yang  beraneka  ragam  dari  hasil  hutan.  Hutan  di  Indonesia  terdiri  dari  beribu-ribu  hektar  luasnya yang menghasilkan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Oleh karena itu, menurut Bambang Pamulardi Hutan  merupakan  salah  satu  aset  negara  yang  dapat  memberikan  manfaat  yang  sangat  besar, bagi  kepentingan  pengelolaan  sumber  daya  alam  negara  Indonesia  yang  terkenal  dengan  wilayah hutannya  yang  sangat  luas,  yang  dapat  menghasilkan  bermacam-macam  hasil  hutan  dan  merupakan tumpuan  masyarakat  di  sekitarnya.  Namun  potensi  alam  ini  juga  menarik  minat  pengusaha  untuk menggali  kekayaan  yang  ada  padanya.  Kayu-kayu  tropis  yang  bagaikan  emas  hijau  kecokelatan  terus menjadi incaran pengusaha hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran dunia.
Ruang lingkup kegiatan kehutanan saat ini jauh lebih luas dari waktu- waktu yang lampau. Hal ini disebabkan:
1.Kegiatan  pembangunan  di  mana-mana,  semakin  bertambah  kebutuhan  penduduk  akan  peralatan rumah tangga, yang selalu membutuhkan kayu banyak sekali, sehingga kebutuhan akan kayu selalu meningkat dengan pesat.
2.Makin majunya ekspor hasil hutan, serta makin banyaknya permintaan kayu dari luar negeri.
3.Makin majunya industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku, misalnya:
a.Industri  plywood,  hardboard  dan  bahan-bahan  untuk  prefebricated  houses,  baik  untuk  memenuhi keperluan dalam negeri maupun untuk diekspor.
b.Industri  pulp  sebagai  bahan  baku  untuk  industri  dalam  negeri  serta  sebagai  bahan  setengah  jadi untuk diekspor.
c.Industri rayon untuk bahan sandang dan lain-lain.
4.Bantuan  yang  dapat  diberikan  oleh  kehutanan  berhubungan  dengan  makin  berkembangnya pengusahaan sumber alam oleh pemerintah bersama- sama dengan rakyat.
Hutan  Indonesia  merupakan  salah  satu  pusat  keanekaragaman  hayati  di  dunia.  Hutan  Indonesia merupakan  rumah  bagi  ribuan  jenis  flora  dan  fauna  yang  banyak  diantaranya  adalah  endemik  di Indonesia.  Dalam,  kenyataannya  pemanfaatan  hutan  alam  yang  telah  berlangsung  sejak  awal  1970-an ternyata  memberikan  gambaran  yang  kurang  menggembirakan  untuk  masa  depan  dunia  kehutanan Indonesia  sekarang  ini.  Sisi  negatif  tersebut  antara  lain  tingginya  laju  deforestasi  yang  menimbulkan kekhawatiran  akan  tidak  tercapainya  kelestarian  hutan  yang  diperkuat  oleh  adanya  penebangan  liar/ Illegal Logging.
Hutan  adalah  suatu  lapangan  pertumbuhan  pohon-pohon  yang  secara  keseluruhan  merupakan persekutuan  hidup  alam  hayati  beserta  alam  lingkungannya,  danditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai hutan.  Artinya  hutan  suatu  areal  yang  cukup  luas,  didalamnya  bertumbuhan  kayu,  bambu  dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk membeikanmanfaat-manfaat lainnya secara lestari.
Kawasan  hutan  adalah  wilayah-wilayah  tertentu  ditetapkan  pemerintah  sebagai  kawasan  hutan tetap.  Selanjutnya  kawasan  hutan  adalah  wilayah  yang  sudah  berhutan  atau  yang  tidak  berhutan kemudian  di  tetapkan  penguasaannya  baik  negara.  Kawasan  -  kawasan  hutan,  seluruhnya  merupakan wilayah-wilayah  yang  dalam  land  use  planning  telah/akan  ditetapkan  penggunaannya  di  bidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.Namun demikian kenyataanya menunjukkan bahwa kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat kegiatan penebangan liar.
Dalam  perkembangannya,kebutuhan  manusia  tidak  lagi  sekedar  kebutuhan  hidup  secara  hayati, atau  sekedar  memenuhi  kebutuhan  pokok  untuk  hidup  seperti  makanan,minuman,  dan  kesehatan kebutuhan  saat  ini  banyak  dipengaruhi  oleh  kebutuhan  sekedar  misalnya,  kebutuhan  akan  pakaian, rumah,  dan  pendidikan.  Mereka  tidak  lagi  sekedar  makan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hayatinya,tetapi mengikuti  selera  kebudayannya.  Sementara  itu  keterbatasan  sumber  daya  ditambah  dengan  populasi yangterus  bertambah,serta  pola  kebutuhan  yang  senantiasa  berubah  dan  meningkat,  maka  kualitas hidup  manusia  pada  dasarnya  semakin  menurun.  Oleh  karena  itu  manusia  dituntut  untuk  bisa mengendalikan  diri,  mengendalikan  pola  hidup,  mengendalikan  pola  konsumsi  pada  batas  yang  tidak berlebihan tetapi secukupnya.
Hutan  secara  perlahan  pasti  menyusut  keberadaannya  apabila  pepohonan  telah  ditebang, kawasannya  dirambah  dan  tidak  cepat  dilakukan  penanaman  kembali  maka  bukit-bukit  yang  dulunya kehijauan  penuh  tumbuhan  yang  beraneka  ragam,  kini  gersang  akibat  perambahan  hutan  dan pemanfaatan hasil hutan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab, akibatnya bukan saja habitat satwa yang terganggu namun juga ekosistem alam turut berubah drastis pada gilirannya nanti kehidupan manusia  turut  terancam  bahaya.Manfaat  langsung  dari  hutan  dapat  berupa  hasil  hutan  seperti,  kayu, rotan,  getah-getahan,  binatang  buruan  dan  lain  dimana  hasil-hasil  tersebut  memberikan kegiatan  yang membuka lapangan pekerjaan yang baru adalah eksploitasi hutan, tanaman industri dan kegiatan industri kehutanan  lainnya,  serta  obyek  wisata  serta  pemeliharaan  keseimbangan  lingkungan  hidup.  Dimana pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hutan harus dikelola secara terencana dan berkesinambungan sehingga hutan tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal berkesinambungan dan lestari terhadap kekayaan alam hutannya.
Illegal logging merupakan sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang berdampak luas bagi  kondisi  lingkungan,  politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya  Indonesia.  Aktivitas  illegal  logging  saat  ini berjalan  dengan  terbuka,transparan  dan  bayak  pihak  yang  terlibat  dan  memperoleh  keuntungan  dari aktifitas  pencurian  kayu,modus  yang  biasanya  dilakukan  adalah  dengan  mekibatkan  banyak  pihak  dan secara sistimatis dan terorganisir.
Seiring  dengan  semangat  reformasi  kegiatan  penebangan  kayu  dan  pencurian  kayu  di  hutan menjadi  semakin  marak  apabila  hal  ini  dibiarkan  berlangsung  secara  terus  menerus  kerusakan  hutan Indonesia  akan  berdampakpada  terganggunya  kelangsungan  ekosistem,  terjadinya  banjir,  erosi/tanah longsor,  disfungsinya  hutan  sebagai  penyangga  keseimbangan  alam  serta  dari  sisi  pendapatan  Negara pemerintah  Indonesia  mengalami  kerugian  yang  dihitung  dari  pajak  dan  pendapatan  yang  seharusnya masuk ke kas Negara.
Menurut  pendapat  Haryadi  Kartodiharjo,  pembalakan  liar  merupakan  penebangan  kayu  secara tidak  sah  dan  melanggar  peraturan  perundang-  undangan,  yaitu  berupa  pencurian  kayu  di  dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.
Berdasarkan  Pasal  20  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria,  yang dimaksud dengan hak  milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas  tanah,  dengan  mengingat  ketentuan  dalam  pasal  Undang-Undang  menjelaskan  ini,  dimana disebutkan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Selanjutnya mengenai pengaturan pemanfaatan kayu hutan hak/rakyat, lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan yang  Berasal  dari Hutan Hak, pada Pasal 1 dijelaskan  hutan hak adalah hutan yang  berada  pada  tanah/lahan  masyarakat  yang  telah  dibebani  hak  atas  tanah  di  luar  kawasan  hutan negara,  dibuktikan  dengan  alas  titel  berupa  Sertifikat  Hak  Milik,  Letter  C  atau  Girik,  Hak  Guna  Usaha, Hak  Pakai,  atau  dokumen  penguasaan/pemilikan  lainnya  yang  diakui  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN).
Begitu rumitnya pemanfaatan hasil  hutan hak menjadikan masyarakat awam dapat terjerat dalam tindak pidana pembalakan liar, walaupun hasil hutan atau kayu yang diambil berasal dari miliknya sendiri. Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Kehutanan,  menebang,  memotong,  mengambil  dan  membawa kayu hasil  hutan tanpa  izin dari pejabat yang berwenang diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusahakan  Hutan  terhadap  perbuatan  memanfaatkan  kayu hasil hutan  tanpa  izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
Menurut  ketentuan  Penjelasan  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  yang  dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang  berupa  izin  usaha  pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha  pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin  usaha pemanfaatan  hasil  hutan  kayu,  izin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu,  izin  pemungutan  hasil hutan kayu, atau izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Adanya  berbagai  kasus  di  daerah  dimana  seseorang  karena  sekedar  memenuhi  kebutuhan ekonomi  menebang,  mengambil  dan  membawa  sebatang  kayu  dari  hutan  tanpa  izin  pejabat  yang berwenang dikenakan tindak pidana pembalakan liar.
Selain  itu  juga,  undang-undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang  perubahan  atas  undang-  undang nomor  41  tahun  1999  tentang  kehutanan  pada  pasal  50  ayat  2”setiap  orang  yang  diberikan  izin  usaha pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha  pemanfaatan  jasa  lingkungan,izin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan kayu dan bukan kayu. ayat 3
(c)melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak yang ditentukan. (d)menebang  pohon  atau  memanen  atau  memungut  hasil  hutan  didalam  hutan  tanpamemiliki  hak  atau izin dari pejabat yang berwenang.
(e)menrima,  membeli  atau  menjual,  menerima  tukar,  menerima  titipan,  menyimpan  atau  memiliki  hasil hutan  yang  diketahui  atatu  patut  diduga  berasal  ari  kawasan  hutan  yang  diambil  atau  dipungut  secara tidak sah.
(f)mengangkut,menguasai,atau  memiliki  hasil  hutan  yang  tidak  dilengkapi  bersama-sama  dengan  surat keterangan sahnya hasil hutan.
Mengingat bahwa kayu hutan hak adalah hasil hutan yang diperoleh dari lahan milik sendiri, maka pengolahan  dan  pemanfaatan  hasil  hutan  sepenuhnya  menjadi  hak  pemilik,  sedangkan  fungsi pemerintah dalam hal ini hanya melakukan      pembinaan      untuk menjamin      kelestarian      hutan dan  melindungi  kelancaran  peredaran  hasil  hutan  melalui  penatausahaan  hasil  hutan.  Dalam  upaya menjamin kelestarian hutan hak, maka pengaturan atau penatausahaan hasil hutan di hutan hakmenjadi satu  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan.  Oleh  karena  itu  untuk  kelancaran  serta  ketertiban  dalam pengelolaan dan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan hakdipandang perlu dikaji bagaimana pelaksanaan  penatausahaan  hasil  hutan  di  hutan  hak  sehingga  tidak  terjadi  tindakan  ilegal  dalam pemanfaatan hutan hak.

## LANDASAN TEORI

## Tinjauan Umum tentang Illegal Logging
Salah  satu  bentuk  kejahatan  di  bidang  kehutanan  adalah  pencurian  kayu  atau  pembalakan  kayu atau  lebih  di  kenal  dengan  istilah  Illegal  Logging.  Dalam  Undang  undang  Kehutanan  memang  tidak disebutkan secara khusus istilah illegal logging sebagai suatu tindak pidana.Istilah illegal logging berasal dari bahasa inggris yaitu :
Illegal artinya ridak sah, dilarang a tau bertentangan dengan hukum. Dalam Black Law’s Dictionary kata  illegal  berarti  forbidden  by  law,  unlawful  (dilarang  menurut  hukum  atau  tidak  sah).  Sedang  kata Logging  berasal  dari  kata  Log  yang  berarti  batang  kayu  atau  kayu  gelondongan,  dan  kata  logging berartimenebang  kayu  dan  membawa  ketempat  gergajian.Menurut  Suriansyah  Murhaini  pengertian secara  gramatikal  illegal  logging,  “menebang  kayu  untuk  kemudian  membawa  ke  tempat  pengergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.” Dalam  instruksi  presiden  Nomor  5  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Penebangan  Kayu  Illegal dan  Peredaran  Hasil  Hutan  Illegal  di  kawasan  Ekosistem  Leuser  dan  Taman  Nasional  Tanjung  Putting disebutkan bahwa:
Istillah  Illegal  Logging  diartikan  sebagai  penebangan  kayu  secara  illegal  atau  tidak  sah.  Adapula yang mengartikan illegal logging dengan pembalakan kayu secara illegal, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang  kehutanan  yang  berkaitan  dengan  pemanenan,  pengelolaan,  dan  perdagangan  kayu  yang bertentangan dengan hukum.Forest Watch Indonesia (FWI), membagi Illegal Logging dalam dua bentuk yaitu: “Pertama, dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan- ketentuan dalam izin yang dimiliki; Kedua, melibatkan pencurian kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal 27 Suriansyah Murhaini, Hukum  Kehutanan,  Cetakan  Kedua,  Laksbang  Grafika,  Yogyakarta,  2011,  hlm.29  ,28  Ibid.    untuk menebang pohon”.Praktek illegal logging tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi Kehutanan.
Suriansyah  Murhaini  berpendapat  bahwa  “Illegal  Logging  merupakan  suatu  mata  rantai  yang sangan rapi dan saling terkait di beberapa instansi dan pelaku, yang di mulai dari sumber atau produsen kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu illegal tersebut.”
Kayu-kayu  tersebut  melalui  proses  penebangan,  pengelohan,  penyaringan,  pengiriman,  dan ekspor  yang  semuanya  dilakukan  secara  illegal.  Bahkan  kerap  kali  kayu-kayu  tersebut  dicuci  terlebih dahulu  (log  loundering),  artinya  kayu-kayu  tersebut  yang  mulanya  illegal  tersebut  kemudian  dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang illegal.
Dengan  demikian,  illegal  logging  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  penebangan  dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiata ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena  tidak  mempunyai  izin  dari  pihak  yang  berwenang.  Perbuatan  demikian  dengan  hukum  yang berlaku  dan  di  padang  sebagai  suatu  perbuatan  yang  merusak  hutan.  Dengan  demikian  pula  bahwa perbuatan tersebut dapat dikatakan illegal logging.
Illegal  logging  oleh  beberapa  pakar  hukum  dikualifikasikan  sebagai  kejahatan,  karena  perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh Undang undang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Namun, menurut Donal Fariz “tidak ada definisi illegal logging (pembalakan liar) dalam Undang undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Undang  undang  kehutanan  juga  tidak  memberikan definisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan.  Hal tersebut yang menjadi kelemahan dari Undang undang  Kehutanan,  sehingga  menimbulkan  masalah  ketika  aparat  penegak  hukum  dan  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  mengartikan  kejahatan  kehutanan  dalam  arti  sempit  yakni  penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin.
Perusakan  hutan  dalam  Undang  undang  kehutanan  mengandung  arti  ganda,  yaitu  Pertama, perusakan  hutan  yang  berdampak  positif  dan  me  pelanggaran  hukum.  Kedua,  perusakan  hutan  yang berdampak  negative (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum  dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perjanjian.
Menururt  M.A.W  Bonger  bahwa:mperoleh  persetujuan  dari  pemerintah,  sehingga  tidak  dapat dikategorikan sebagai
Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh pertentangan dari sadar dari negara  berupa  pemberian  penderitaan  (hukuman,  sanksi,  atau  tindakan).  Kejahatan  adalah  suatu perbuatan  yang  oleh  masyarakat  (Negara)  diberi  sanksi  pidana.  Kejahatan  atau  tindal  criminal
merupakan  suatu  bentuk  perilaku  menyimpang  yang  selalu  ada  dan  melekat  pada  setiap  kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut bertentangan dengan aturan-aturan normatif yang berlaku.29 Jadi, illegal logging merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi,  sosial  budaya  dan  lingkungan  hidup.  Kejahatan  ini  merupakan  ancaman  yang  potensial  bagi ketertiban sosial dan dapat
menimbulkan  ketegangan  serta  konflik-konflik  dalam  berbagai  dimensi.  Sehingga  kajahatan kehutanan secara factual menyimpang dari norma yang mendasari 29 Ibid.
kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh  illegal logging tidak  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  yangberada  di  sekitar  hutan  namun  juga  dirasakan  secara nasional,  regional  dan  internasional.  Karena  hutan  tidak  hanya  milik  masyarakat  atau  negara  tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.
Selanjutnya,  berbicara  tindak  pidana  Illegal  Logging,  Tindak  pidana  kehutanan  menurut  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Keutanan  dirumuskan  dalam  Pasal  50  dan ketentuan pidana  diatur dalam  Pasal 76. Dasar adanya perbuatan  illegal logging adalah karena  adanya kerusakan hutan.
Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut
1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena disengaja maupun karenakealpaanya
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
a.  Merusak prasana dan saran perlindungan hutan.
b.  Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingan merusak hutan.
c.  Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan Undang-undang.
d.  Menebang pohon tanpa izin.
e.  Menerima,  membeli  atau  menjual,  menerima  tukar,  menerima  titipan,  menyimpan,  atau  memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
f. Mengangkut,  menguasai  atau  memiliki  hasil  hutan  tanpa  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan (SKSHH).
g.  Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin. Disamping  ketentuan  pidana  sebagaimana  dirumuskan  dalam  rumusan  Pasal  78,  kepada  pelaku dikenakan  juga  pidana  tambahan  berupa  ganti  rugi  dan  sanksi  administrative  berdasarkan  pasal 80.Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, sebab terhadap pelaku diberikan pidana pokok berupa:
1)  Pidana penjara
2)  Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.30
Melihat  dari  rumusan  ketentuan  pidana  dalam  Undang  undang  tersebut  maka  dapat  dipahami bahwa  pasal-pasalnya  hanya  secara  khusus  terhadap  kejahatan  dan  pelanggaran  terhadap  hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan Illega Logging hanya sebagai instrument pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.
Tindak  pidana  terhadap  kehutanan  adalah  tindak  pidana  khusus  yang  diatur  dengan  ketentuan pidana.  Ada  dua  criteria  yang  dapat  menunjukan  hukum  pidana  khusus  itu,  yaitu  pertama,  orang- orangnya  atau  subjeknya  yang  khusus,  dan  kedua,  perbuatannya  yang  khusus  (bijzonder  ijk  felten). Hukum  pidana  khusus  yang  subjeknya  khusus  maksudnya  adalah  subjek  atau  pelakunya  yang  khusus seperti  hukum  pidana  yang  hanya  untuk  golongan  militer.  Kedua  hukum  pidana  yang  perbuatannya khusus  maksudnya  adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  khusus  dalam  bidang  tertentu  seperti hukum  fiscal  yang  hanya  untuk  delik-delik  fiscal.  Kejahatan  Illegal  logging  merupakan  tindak  pidana khusus yang dalam katergori hukum pidana yang perbuatannya khusu, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.
Di  samping  itu,  Pengertian  illegal  logging  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  tidak  disebutkan  secara  jelas,30  Undang  undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Keutanan.  Pasal  50  dan  Pasal  76.Hlm.16  dan  25.begitupun  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  lain.  Namun  secara  terminology  dalam  kamus  kehutanan  definisi illegal logging dijelaskan secara terpisah, illegal artinya suatu tindakan yang di lakukan subjek hukum di luar  ketentuan  yang  bersifat  melawan  hukum  dan/atau  bertentangan  dengan  hukum  perundang- undangan  kehutanan,  Logging  adalah  kegiatan  pembalakan  pohon  dalam  rangka  pemungutan  hasil hutan.
Sementara  itu,  menurut  Sukardi,  bahwa  Illegal  Logging  secara  harfiah  yaitu  menebang  kayu kemudian  membawa  ketempat  gergajian  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  tidak  sah  menurut hukum.32 Definisi lain dari Illegal Logging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin
dan merusak. Forrest Watch Indonesia (FWI), membagi penebangan liar (Illegal Logging) menjadai dua, yaitu:  Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan-ketentuan  dalam  izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencurian kayu, pohon-pohon ditebang oleh otang yang sama sekali tidak mempunyai hal legal menebang pohon.
Selanjutnya menurut Prasetyo, mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan Illegal Logging yaitu:
1.  Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izinnya sudah kadaluarsa;
2.  Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik Logging yang sesuai peraturan;
3.  Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukan;
4.  Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi) tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
5.  Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
6.  Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan;
7.  Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri
Namun  esensi  dari  illegal  logging  adalah  perusakan  hutan  yang  akan  berdampak  pada  kerugian baik dari aspek ekonomi,  ekologi,  maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan  secara  komperhensif,  maka  illegal  logging  mempunyai  potensi  merusak  hutan  yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.34
Terkait  dengan  perusakan  lingkungan  hidup  secara  tegas  disebutkan  dalam  Undang-undang Nomor  23  tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasal  1  angka  14  yaitu  bahwa  : “Perusakana lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.35
Pada  dasarnya  kejahatan  illegal  logging,  secara  umum  kaitannya  dengan  unsur-unsur  tindak pidana  umum  dalam  KUHP,  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  beberapa  bentuk  kejahatan  secara  umum yaitu:
1.  Pengerusakan (Pasal 406-412 KUHP)
Unsur  pengrusakan  terhadap  hutan  dalam  kejahatan  illegal  logging  dari  pemikiran  tentang  konsep perizinan  dalam  sistem  pengelolaan  hutan  yang  mengandung  fungsi  pengendalian  dan  pengawasan terhadap  hutan  untuk  tetap  menjamin  kelestarian  fungsi  hutan,  illegal  logging  pada  hakekatnya merupakan  kegiatan  yang  menyalahi  ketentuan  perizinan  yang  ada  baik  tidak  memiliki  izin  33  Risa Suarga,  Pemberantasan  Illegal  Logging,Optimisme  di  Tengah  Praktek  Premanisme  Global,  Wana Aksara,  Tanggerang,  2005,  hlm.7.34  IGM.  Nurdjana  dkk,  korupsi  dan  Illegal  Logging  dalam Desentralisasi  Indonesia,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  2005,  hlm.15.35  Undang  undang  Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal1, hlm.2.secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki.
2.  Pencurian (Pasal 362 KUHP)
Kegiatan  penebangan  kayu  dilakukan  dengan  sengaja  dan  tujuan  dari  kegiatan  itu  adalah  untuk mengambil menfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum  yang  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  dalam  pemanfaatan  hasil  hutan  berupa  kayu, sehingga  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  itu  berarti  kegiatan  yang  melawan  hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.
3.  Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP)
Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan  Pasal263 KUHP adalah membuat surat  ijin  yang  isinya  bukan  semestinya  atau  mebuat  surat  sedemikian  rupa,  sehingga  menunjukan seperti  aslinya.  Surat  dalam  hal  ini  adalah  yang  dapat  menerbitkan  suatu  hal,  suatu  perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman  pidana  terhadap  pemalsuan  surat  menurut  Pasal  263  KUHP  ini  adalah  pidana  penjara paling lam 6 tahun dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.
Dalam  praktik-praktik  kejahatan  illegal  logging,  salah  satu  modus  operandi  yang  sering  digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),  pemalsuan  tanda  tanga,  pembuatan  stampel  palsu,  dan  keterangan  Palsu  dalam SKSHH.Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.
4.  Penggelapan (Pasal 372- 377 KUHP)
Kejahatan illegal logging antara lain seperti over cutting yaitu penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada, dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenernya.

## 5.  Penadahan (Pasal 480 KUHP)
Dalam  KUHP  penadahan  yang  kata  dasarnya  tadah  adalah  sebutan  lain  dari  perbuatan persengkokolan atau sengkokol  atau pertolongan jahat.  Penadahan  dalam bahasa asingnya heling ( penjelasan Pasal 480 KUHP). Bahwa perbuatan ini dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang  yang  diketahui  atau  patut  diduga  hasil  dari  kejahatan,  dan  perbuatan  menual,  menukar  atau mengadaikan  barang  yang  diketahui  atau  patut  diduga  dari  hasil  kejahatan.  Ancaman  pidana  dalam Pasal  480  paling  lama  4  (empat)  tahun  penjara  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.900  (Sembilan ratus rupiah).

## Tinjauan Tentang Kehutanan dan aturannya
Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan  merupakan  salah  satu  kekayaan  alam  yang  sangat  penting  bagi  umat  manusia.  Hal  ini  didasarkan pada banyaknya manfaat yang  diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut  Black  Law  Dictionary,  hutan  (forest)  adalah  suatu  daerah  tertentu  yang  tanahnya  ditumbuhi pepohonan  tempat  hidup  segala  binatang.3636  Suriansyah  Murhaini,  Hukum  Kehutanan  (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang.
Hutan  adalah  suatu  lapangan  pohon-pohon  secara  keseluruhan  yang  merupakan  persekutuan hidup  alam  hayati  besertaalam  lingkungannya,  dan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  hutan. Hutan  merupakan  harta  kekayaan  yang  tidak  ternilai,  oleh  karena  itu  hasil  dari  hutan  perlu  dijaga, dipertahankan  dan  di  lindungi  agar  hutan  dapat  berfungsi  dengan  baik.  Istilah  hutan  merupakan terjemahan  dari  kata  bos  (Belanda)  dan  forrest  (Inggris).Forrest  merupakan  dataran  tanah  yang bergelombang  dan  dapat  dikembangkan  untuk  kepentingan  diluar  kehutanan,  seperti  pariwisata.  Di dalam  hukum  Inggris  kuno,  forrest  (hutan)  adalah  suatu  daerah  tertentu  yang  tanahnya  ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.
Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi Hutan diatas, yaitu:
1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.
Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan  (tanah),  pohon,  flora  dan  fauna,  beserta  lingkungannya  merupakan  satu  kesatuan  yang utuh.Adanya  penetapan  Pemerintah  mengenai  hutan  mempunyai  arti  yang  sangat  penting,  karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:
1.Agar  setiap  orang  tidak  sewenang-wenang  untuk  membabat,  menduduki  dan  atau  mengerjakan kawasan hutan.
2.Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan Adapun  tujuan  dan  prinsip-prinsip  perlindungan  hutan  dari  PP  No.45  tahun  2004  Tentang  Perlindungan Hutan,  menurut  pasal  5  adalah  penyelenggaraan  perlindungan  hutan  adalah  bertujuan  untuk  menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung,fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimaldan lestari. Pasal 6 prinsip- prinsip perlindungan hutan yaitu:
1)Mencegah  dan  membatasi  kerusakan  hutan,  kawasan  hutan  dan  hasil  hutan,  yang  disebabkan  oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
2)Mempertahankan  dan  menjaga  hak-hak  Negara,  masyarakat,  dan  perorangan  atas  hutan  ,  kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif,  karena  materi  yang dibahas  mengutamakan  tinjauan  dari  segi  peraturan-peraturan  yang  berhubungan  pemanfaatan  hutan hak.

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam  melakukan  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  penelusuran  dokumen  baik secara  on-line  dan/atau  off-line.  Penelusuran  secara  on-line  dilakukan  dengan  membuka  (browsing) situs  internet,  berkomunikasi  melalui  e-mail  dan/atau  melalui  pesan  singkat  dan/atau  melalui  jaringan
telekomunikasi  berupa  telepone.  Penelusuran  secara  off-line  dilakukan  dengan  berkunjung  untuk membaca  dan  membuat  catatan  dari  beberapa  perpustakaan,  toko  buku,  dan  meminjam  literatur dengan  rekan-rekan.  Dengan  kata  lain,pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  studi  dokumen  atau  “literature  study”.  Data  yang  diperlukan  sudah  tertulis  atau  diolah  oleh orang lain atau suatu lembaga.

## Analisis Bahan Hukum
Analisis  bahan  hukum  dilakukan  untuk  menjawab  masalah  penelitian  yang  telah  dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk  bahan  hukum  primer,  analisis  dilakukan  dengan  cara  interpretasi  (penafsiran).  Penafsiran  yang digunakan  dalam  penelitian,  yaitu  penafsiran  gramatikal  (taatkundige  interpetatie)  dan  penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan  Perundang-Undangan  tertentu.  Penafsiran  otentik  adalah  penafsiran  terhadap  kata,  istilah atau  pengertian  di  dalam  peraturan  Perundang-Undangan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh pembuat Undang-Undang sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  Undang-  Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  Pasal  7  ayat  (1)  menetapkan  bahwa  jenis  dan  hirarkhi  peraturan  perundang-undangan adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi;
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Di samping harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi  vertikal,  harus  juga  diperhatikan  kronologis  tahun  dan  nomor  penetapan  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan.  Peraturan  perundang-udangan  kaitannya  dengan pemanfaatan kayu hutan hak adalah :
1.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentan g Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria Di  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1996  tentang  Peraturan  Pokok  Agraria,  tidak  dijelaskan  pengaturan pemanfaatan  kayu  hutan  hak.  Undang-Undang  tersebut  hanya  menekankan  apa  yang  dimaksud dengan hak milik, dimana pada Pasal 16, dijelaskan:
( 1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah :
a.hak milik,
b.hak guna usaha,
c.hak guna bangunan,
d.hak pakai, e.hak sewa,
f.hak membuka tanah,
g.hak memungut hasil hutan,
h.hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  diatas  yang  akan  ditetapkan  dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4ayat 3 ialah : a.hak guna air,
b.hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
c.hak guna ruang angkasa.
Selanjutnya ditegaskan  bahwa hak membuka tanah  dan memungut hasil hutan dalam Pasal 46, yaitu:
(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidakdengan sendirinya diperolehhak milik atas tanah itu.
Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa hak  milik adalah hak turun temurun, terkuat  dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  atas  tanah,  atau  dengan  kata  lain  jelas  asal-usulnya, dan  diperkuat  bukti tertulis  maupun  saksi  atas  tanah  tersebut.Hak  memungut  hasil  hutan  seperti  kayu  harus  dengan  syarat
atau peraturan yang ditetapkan pemerintah, tidak boleh dilakukan secara tidak sah atau ilegal, walaupun hasil hutan tersebut tumbuh di atas tanah miliki sendiri.
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 199 tentang Kehutanan
Istilah  “hutan  hak”  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  tahun1999  tentang  Kehutanan,  dapat dilihat pada Pasal 1, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Selanjutnya dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari dua yaitu hutan negara dan hutan hak.
Pemanfaatan hutan hak pada Undang-Undang Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan, diatur dalam Pasal 36, yaitu:
1)  Pemanfaatan  hutan  hak  dilakukan  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan,  sesuai dengan fungsinya.
2)  Pemanfaatan  hutan  hak  yang  berfungsi  lindung  dan  konservasi  dapat  dilakukan  sepanjang  tidak mengganggu fungsinya.
Dilihat dari fungsinya, Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa hutanmempunyai tiga fungsi, yaitu:
a. fungsi konservasi,
b. fungsi lindung, dan
c. fungsi produksi.
Penjelasan masing-masing fungsi hutan tersebut, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri  khas  tertentu,  yang  mempunyai  fungsi  pokok  pengawetan  keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa serta  ekosistemnya.  Hutan  lindung  adalah  kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir,  mengendalikan erosi,  mencegah  intrusi  air  laut,  dan  memelihara  kesuburan  tanah,  sedangkan  hutan  produksi  adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk  sebesar-  besarnya  kemakmuran  rakyat  (Pasal  4  (1)).  Adapun wilayah masyarakat hukum adat yang berupa hutan diklasifikasikan sebagai hutan negara (Pasal 1, butir 6). Dengan kata lain, hutan negara dapat berupa hutan adat (Pasal 5, (2)) sepanjang menurut kenyataan masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  masih  ada  dan  diakui  keberadaanya  (Pasal  5,  (3))  dan apabila  dalam  pekembangannya  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  tidak  ada  lagi,  maka  hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah (Pasal 5, (4)).
Dalam  penjelasan  Pasal  5  (1)  disebutkan  bahwa  hutan  negara  dapat  berupa  hutan  adat,  yaitu hutan  negara  yang  diserahkan  pengelolaannya  kepadamasyarakat  hukum  adat.  Hutan  adat  tersebut sebelumnya  disebut  hutan  ulayat,  hutan  marga,  hutan  pertuanan,  atau  sebutan  lainnya.  Hutan  yang dikelola  masyarakat  hukum  adat  dimasukkan  di  dalam  pengertian  hutan  negara  sebagaikonsekuensi adanya  hak  menguasai  oleh  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat  pada  tingkatan  yang tertinggi  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Pasal  4  (1)).  Dengan  dimasukkannya  hutan adat  dalam  pengetian  hutan  negara,  tidak  meniadakan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 disebutkan bahwa:
(1)  Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
(2)  Setiap  orang  yang  diberikan  izin  usaha  pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan,  izin  usaha  pemanfaatan hasil  hutan kayu dan  bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
(3)   Setiap orang dilarang:
a.  mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b.  merambah kawasan hutan;
c.  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1.500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2.200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3.100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4.50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5.2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6.130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
d.  Membakar hutan;
e.  Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
f. Menerima, membeli atau  menjual, menerima tukar,  menerima titipan,  menyimpan, atau  memiliki hasil  hutan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  kawasan  hutan  yang  diambil  atau dipungut secara tidak sah;
g.  Melakukan  kegiatan  penyelidikan  umum  atau  eksplorasi  atau  eksploitasi  bahan  tambang  di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
h.  Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
i. Menggembalakan  ternak  di  dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  ditunjuk  secara  khusus  untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
k.  Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
l. Membuang  benda-benda  yang  dapat  menyebabkan  kebakaran  dan  kerusakan  serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
m.  Mengeluarkan,  membawa,  dan  mengangkut  tumbuh-tumbuhan  dan  satwa  liar  yang  tidak dilindungi  undang-undang  yang  berasal  dari  kawasan  hutan  tanpa  izin  dari  pejabat  yang berwenang.
(4)  Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku Sedangkan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diatur pada Pasal 78, yaitu:
(1)Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  milyar  rupiah).(2)Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  a,  huruf  b,  atau  huruf  c,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00  (lima  milyar  rupiah).(3)Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  milyar  rupiah).(4)Barang siapa  karena  kelalaiannya  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf  d,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.500.000.000,00  (satu  milyar  lima  ratus  juta  rupiah).(5)Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  e  atau  huruf  f,  diancam  dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar  rupiah).(6)Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  38  ayat  (4)  atau  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  g,  diancamdengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  milyar  rupiah).Barang  siapa dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  h, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(7)Barang siapa yang  melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 50  ayat (3) huruf  i, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah).(8)Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (10) Barang siapa dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  k, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah).(9)Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah).(10)Barang  siapa dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  m, diancam  dengan  pidanapenjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dandenda  paling  banyak  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).(11)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.(12)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan  atau  atas  nama  badan  hukum  atau  badan  usaha,  tuntutan  dan  sanksi  pidananya  dijatuhkan terhadap  pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun  bersamasama, dikenakan  pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.(13)Semua  hasil  hutan  dari  hasil  kejahatan  dan  pelanggaran  dan  atau  alat-alat  termasuk alat  angkutnya  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan  atau  pelanggaransebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.
Dalam  kaitannya  dengan  pemanfaatan  kayu  hutan  hak,  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999menjelaskanpemanfaatan  kayu  hutan  hakdilakukan  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan  sesuai  dengan  fungsinya.Pemanfaatan  hasil  hutan  hak  berupa  kayu  mulai  dari  kegiatan penebangan,  permudaan,  pengangkutan,  pengolahan  dan  pemasaranharus  dilengkapi  dengan  surat keterangan  sahnya  hasil  hutan.  Untuk  hutan  hak,suratketerangan  tersebut  merujuk  pada  peraturan menteri kehutanan mengenai hutan hak.
3.  Undang-Undang  Noor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Hutan  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan (P3H), Pasal 1 disebutkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan,permudaan,  pengangkutan,  pengolahan  dan  pemasaran  dengan  tidak  merusak  lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, sedangkan izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang  diberikan  oleh  Menteri  untuk  memanfaatkan  hasil  hutan  berupa kayu  pada  hutan  produksi  melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), pada Pasal 112 disebutkan:
Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, hurufh, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan  Pasal  78  ayat  (1)  mengenai  ketentuan  pidana  terhadap  Pasal  50  ayat  (1)  serta  ayat  (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal  50  ayat (3) huruf a dan  huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan (P3H) secara tegas menjelaskan pemanfaatan kayu hasil hutan termasuk hutan hak, dimana pada Pasal 12 huruf a sampai e disebutkan bahwa setiap orang dilarang:
a.  Melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan hutan;
b.  Melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh pejabat yang berwenang;
c.  Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d.  Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e.  Mengangkut, menguasai, atau memiliki  hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
Ketentuan pidana terhadap perorangan yang dengan sengaja melanggar Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan (P3H) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana  denda  paling  sedikit  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Terhadap perorangan yang dengan sengaja melanggar Pasal 12 huruf d, e dan h Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (P3H)  dipidana dengan  pidana  penjara  palingsingkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta  pidana  denda paling  sedikit  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp2.500.000.000,00  (dua miliar  lima  ratus  juta  rupiah).  Sedangkan  terhadap  perorangan  yang  dengan  kelalaiannya  melanggar Pasal  12  huruf  d,  e  dan  h  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (P3H),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  8  (delapan) bulan  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  serta  pidana  denda  paling  sedikit  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perus akan Hutan (P3H), disebutkan “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki  dokumen  yang  merupakan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Bagi  perorangan  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  Pasal  16  tersebut,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta  pidana  denda  paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan  paling banyakRp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan, sudah jelas mencabut Pasal-pasal mengenai pemanfaatan kayu hasil hutan, termasuk hutan hak,
yang terdapat dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Ketuhanan dan Undang-Undang, terutama Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h.
4.  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  30  Tahun  2012  tentang  Penatausahaan  Hasil  Hutan  yang berasal dari hutan hak.
Legalitas  komoditas  pemanfaatan  kayu  hutan  hak  terakhir  kali  dapat  diketahui  pada  saat  kayu tersebut  diangkut  dari  hutan  ke  alamat  tujuan,  karena  pada  saat  pengangkutan  tersebut  harus  disertai bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas pengangkutan  hasil  hutan  sebagaimana  Pasal  12  huruf  e  Undang-  Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  disebutkan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat keterangan sahnya hasil hutan” kemudian dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil hutan kayu dikatakan sah atau legal apabila pada saat  diangkut  disertai  bersama-sama  dengan  SKSHH  dan  dikatakan  tidak  sah  atau  ilegal  apabila  pada saat  pengangkutan  tanpa  disertai  bersama-sama  dengan  SKSHH.Berdasarkan  peraturan  yang menyangkut  pengaturan  hutan  hak  yang  telah  dijelaskan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan pemanfaatan  kayu  hutan  hak  berdasarkan  Undang-Undang  41  Tahun  1999  tentang  Ketuhanan  dan Undang-  Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan dapat  berjalan  secara  bersama  atau  sinkron  baik  dari  segi  definisi,  pemanfaatan  kayu  hasil  hutan  hak, yang membedakan hanya  ketentuan pidana. Tetapi ketentuan  pidana dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999  telah  dicabut  dan  digantikan  dengan  ketentuan  pidana  dari  Undang  Nomor  18  Tahun  2013. Sedangkan  dokumen-dokumen  yang  menjadi  bukti  legalitas  hasil  hutan  hak  pada  setiap  segmen kegiatan  penatausahaan  hasil  hutan  hak,  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  30  Tahun 2012  tentang  Penatausahaan  Hasil  Hutan  Yang  Berasal  Dari  Hutan  Hak.Seluruh  kegiatan  untuk memanfaatkan  dan  mengusahakan  hasil  hutan  hak  berupa  kayu  melalui  kegiatan  penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran telah diatur dalam peraturan menteri kehutanan tersebut.
Selanjutnya, bebicara tindak pidana illegal logging menurut perundang-undangan, sebagai berikut : Tindak  pidana  ialah  pelanggaran  norma  (kaidah;  tata  hukum),  yang  diadakan  karena  kesalahan pelanggar,  dan  yang  harus  diberikan  pidana  untuk  mempertahankan  tata  hukum  dan  menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya definisi hukum positif adalah peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh  undang-undang  ditentukan  mengandung  handeling  (perbuatan)  dan  natalen  (pengabaian),  tidak berbuat  (berbuat  pasif)  biasanya  dilakukan  di  dalam  beberapa  keadaan,  merupakan  bagian  dari  suatu peristiwa. Uraian Perbuatan dan Keadaan yang ikut serta yang disebut gedragstype itulah disebut uraian delik.49 a. Unsur-unsur Tindak Pidana 49 Andi Zainal op, cit, hlm. 226.
Menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur- unsur lahir, oleh karena  perbuatan,  yang  ditimbulkan  karenanya  adalah  suatu  kejadian  dalam  lahir.  Menurut  Moeljatno, unsur tindakpidana adalah:50 1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran)
Perbuatan  manusia  saja  yang  boleh  dilarang,  oleh  aturan  hukum.  Berdasarkan  kata  majemuk perbuatan  pidana,  maka  pokok  pengertian  ada  pada  perbuatan  itu,  tapi  tidak  dipisahkan  dengan orangnya. Ancaman  (diancam)  dengan  pidana  menggambarkan  bahwa tidak  mesti  perbuatan  itu  dalam kenyataannya  benar-benar  dipidana.  Apakah  In  concref,  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.51
Tindak  pidana  kehutanan  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dirumuskan dalam Pasal 12, 14, 15, 16 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 82-88. Dasar adanya tindak pidanaadalah karena adanyakerusakan hutan.
Pasal 12 : 1) Setiap orang dilarang:
a.  Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
b.  Melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh pejabat yang berwenang;
c.  Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d.  Memuat,  membongkar,  mengeluarkan,  mengangkut,  menguasai,  dan/atau  memiliki  hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e.  Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 50 Moeljatno, op.cit, hlm. 58.51 Adami  Chazawi.  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,2010, hal.25 dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;d.membawa alat-alat yang lazim  digunakan  untuk  menebang,  memotong,  atau  membelah  pohon  di  dalam  kawasan  hutan tanpa  izin  pejabat  yang  berwenang;e.membawa  alat-alat  berat  dan/atau  alat-alat  lainnya  yang lazim  atau  patut  diduga  akan  digunakan  untuk  mengangkut  hasil  hutan  di  dalam  kawasan  hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
f.  Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
g.  Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
h.  Menyelundupkan  kayu  yang  berasal  dari  atau  masuk  ke  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesi melalui sungai, darat, laut, atau udara;
i.  menerima,  membeli,  menjual,  menerima  tukar,  menerima  titipan,  dan/atau  memiliki  hasil  hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
j.  membeli,  memasarkan,  dan/atau  mengolah  hasil  hutan  kayu  yang  berasal  dari  kawasan  hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
k.  menerima, menjual, menerima tukar, menerima  titipan, menyimpan, dan/atau  memiliki hasil  hutan kayu  yang  berasal  dari  kawasan  hutan  yang  diambil  atau  dipungut  secara  tidak  sah.Pasal  14  : Setiap orang dilarang:
a)  memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
b)  menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

## Pasal 15 :
Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 16 :
Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 82 :
1)Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a; huruf b; dan/atau huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2)Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  12  huruf  a  dilakukan  oleh  orang perseorangan  yang  bertempat  tinggal  di  dalam  dan/atau  di  sekitar  kawasan  hutan,  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3)Korporasi  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dalam  Pasal  12  huruf  a;  huruf  b; dan/atau huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 83 :
1)  Orang perseorangan yang  dengan sengaja melanggar ketentuansebagaimana  dalam  Pasal 12  huruf d; huruf e; dan/atau huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2)  Orang  perseorangan  yang  karena  kelalaiannya  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dalam  Pasal  12 huruf  d;  huruf  e;  dan/atau  huruf  h,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  serta pidana dendapaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3)  Dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaiannya  sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4)  Korporasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf d; huruf e; dan/atau  huruf  h,  dipidana  dengan  pidanapenjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  serta  pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 84 :
1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  huruf  f  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta  pidana  denda  paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2)  Orang  perseorangan  yang  karena  kelalaiannya  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat(2)  dilakukan  oleh  orang perseorangan  yang  bertempat  tinggal  di  dalam  dan/atau  di  sekitar  kawasan  hutan  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4)  Korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 85 :
1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2)  Korporasi  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf  g  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  serta  pidana  denda  paling  banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 86 :
1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dan huruf j, dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2)  Korporasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf i dan  huruf  j,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  serta  pidana  denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 87
1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  huruf  k;  huruf  l;  dan  huruf  m,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2)  Orang  perseorangan  yang  karena  kelalaiannya  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  12  huruf  k;  huruf  l;  dan  huruf  m,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun serta pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat(2)  dilakukan  oleh  orang perseorangan  yang  bertempat  tinggal  di  dalam  dan/atau  di  sekitar  kawasan  hutan,  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4)  Korporasi  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf  k;  huruf  l;  dan huruf m, dipidana dengan pidana penjara paling lama15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 88 :
1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; Pasal 15; dan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2)  Korporasi  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14;  Pasal  15;  dan  Pasal 16,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama15  (lima  belas)  tahun  serta  pidana  denda  paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Dari  pasal-pasal  di  atas  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  kategori  kategori  pemanfaatan  kayu hutan  hak  adalah  mengusahakan  hasil  hutan  hak  milik  berupa  kayu  melalui  kegiatan  penebangan, permudaan,  pengangkutan,  pengolahan  dan  pemasaran  dengan  tidak  merusak  lingkungan  dan  tidak mengurangi  fungsi  pokoknya,  disertai  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  yang  akan  menjadi  bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan pemanfaatan hasil kayu hutan hak.
Kemudian,  tindak  pidana  illegal  logging  dalam  menfaatkan  kayu  hutan  rakyat,  sebagai  berikut: Unsur tindak pidana terhadap kejahatan pemalakan liar sebagai mana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pasal 12 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
Sebagaimana  pemanfaatan  kayu  hutan  hak  menurut  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012, bahwa harus dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah berupa (1) Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik; (2) Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; atau (3) Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012, dijelaskan pelanggaran dan sanksi mengenai pemanfaatan hutan hak:
a.  Penggunaan  dokumen  Nota  Angkutan  atau  Nota  Angkutan  Penggunaan  Sendiri  atau  SKAU  yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara.
b.  Pengangkutan  hasil  hutan  hak  tidak  dilengkapi  dokumen  Nota  Angkutan  atau  Nota  Angkutan Penggunaan  Sendiri  atau  SKAU,  maka  terhadap  hasil  hutan  tersebut  dilakukan  pelacakan  terhadap kebenaran atau asal usulhasil hutan hak.
c.  Sepanjang  asal  usul  hasil  hutan  dapat  dibuktikan  keabsahannya,  dikenakan  sanksi  administratif berupa  pembinaan  melalui  teguran/peringatan  tertulis  dari  Kepala  Dinas  Kabupaten/Kota  berdasar laporan  petugas  kehutanan  yang  menerima  Nota  Angkutan  atau  NotaAngkutan  Penggunaan  Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.
d.  Apabila  berdasarkan  hasil  pelacakan  terbukti  bukan  berasal  dari  lahan  yang  ditunjukkan  oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
e.  Pelanggaran  dalam  pengangkutan  hasil  hutan  yang  berasal  dari  hutan  hak  dengan  menggunakan dokumen  Nota  Angkutan  atau  Nota  Angkutan  Penggunaan  Sendiri  atau  SKAU,  seperti  terdapat perbedaan  jumlah  batang  atau  masa  berlaku  dokumen  habis  di  perjalanan,  dapat  dikenakan  sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar  laporan  petugas  kehutanan  yang  menerima  Nota  Angkutan  atau  Nota  Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.
f.  Pelanggaran  penerbitan  SKAU  atas  hasil  hutan  hak  yang  berasal  dari  luar  wilayah  Desa/Kelurahan- nya,  dikenakan  sanksi  pencabutan  Keputusan  Penetapan  Penerbit  SKAU  oleh  Kepala  Dinas Kabupaten/Kotabersangkutan.Berdasarkan  uraian di  atas maka kriteria pemanfaatan kayu hutan hak yang  termasuk  dalam  tidak  pidana  adalah:  (1)  penggunaan  dokumen  Nota  Angkutan  atau  Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara, (2) apabila asal usul hasil hutan hak tidak dapat dibuktikan keabsahannya atau terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan.Berdasarkan uraian di atas tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa menurut Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana “memiliki  dan  atau  menguasai  hasil  hutan  tanpa  dilengkapi Surat  Keterangan Sahnya  Hasil  Hutan. Terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama  empat bulan  dan  denda  sebesar  Rp.500.000  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  akan digantikan denganpidana juragan selama dua bulan, dan barang bukti berupa kayu olahan kelompok jenis rimba campuran ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 195 batang dirampas negara.
Tindak  pidana  tersebut  di  atas  masih  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan,  dimana  Pasal  yang  didakwakan  adalah  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  h  berbunyi  sebagai berikut: “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan”.  Ketentuan  pidana  dari  pasal  tersebut,  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 78 ayat (7) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.Dari penjelasan di atas, tidak disebutkan ancaman minimal bagi yang melanggar 50 ayat (3) huruf h, hanya disebutkan ancaman dan denda maksimal. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (P3H),  ancaman untuk  peperangan  yang  mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan  kayuyang  tidak  dilengkapi secara  bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan,  yaitu  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Seluruh hutan hak dapat ditebang, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan, yaitu  dapat  menunjukkan  hak  atas  tanah,  seperti  sertifikat  hak  milik,  Leter  C,  Girik,  sertifikat  hak  guna atau hak pakai dan surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti  atas penguasaan tanah atau bukti
lain  yang  berada  di  luar  kawasan  hutan.  Jika  tidak  memenuhi  syarat  tersebut,  berarti  hutan  tersebut termasuk dalam penguasaan negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu  maka  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan:  Pengaturan pemanfaatan  kayu  hutan  hak  berdasarkan  Undang-Undang  41  Tahun  1999  tentang  Ketuhanan  dan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan serta  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  30  Tahun  2012  tentang  Penatausahaan  Hasil  Hutan  Yang Berasal Dari Hutan Hak dapat berjalan secara bersama, dimana semua peraturan perundang-undangan yang  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan masih tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang telah dicabut dalam Undang Nomor 18 Tahun 2013, yakni ketentuanPasal  50  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  huruf  a,  huruf  f,  huruf  g,  huruf  h,  huruf  j,  serta  huruf  k;  dan. ketentuan  Pasal  78  ayat  (1)  mengenai  ketentuan  pidana  terhadap  Pasal  50  ayat  (1)  serta  ayat  (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal  50  ayat (3) huruf a dan  huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10).
Untuk bukti legalitas pemanfaatan hutan hak, kedua Undang-Undang tersebut tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari  Hutan  Hak.Selanjutnya,  kategori  dalam  memanfaatkan  kayu  hutan  hak  termasuk  yang  termasuk dalam tindak pidana: (a) penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara, (b) apabila asal usul hasil hutan hak tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I.  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta  Alam  Setia Zain,Jakarta 2000, Hukum Lingkungan (Konservasi Hutan) Andi Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
Awang, S.A., Andayani, W., Himmah, B., Widayanti, W.T., Affianto, A. Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi dan Pemasaran. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. 2002
Bernard  L.  Tanya,  2022.  Teori  Hukum;  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi.  Genta Publishing: Yogyakarta.
Bambang  Pamulardi.  Hukum  Kehutanan  dan  Pembangunan  Bidang  Kehutanan,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
Darusman,  D  dan  Didik  Suharjito.  Kehutanan  Masyarakat:  Beragam  Pola  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan Hutan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1998.
Idris  Sarong  Al  Mar,  Pengukuhan  Hutan  Dan  Aspek-Aspek  Hukum,  Departemen  Kehutanan,Jakarta,
1993
IGM.  Nurdjana  dkk,  korupsi  dan  Illegal  Logging  dalam  Desentralisasi  Indonesia,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2005
Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Peter  Mahmud  Marzuki,  2009.  Pengantar  Ilmu  Hukum.  Prenada  Media  Group:  Jakarta.  Prabowo,  S.A.
Hutan Rakyat : Sistem Pengelolaan dan Manfaat Ekonomis. Program
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat.Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1998 Moeljatno.  Asas-asas  Hukum  Pidana,  PT.  Rineka  Cipta,  Jakarta,  1993  Remmelink.  Hukum  Pidana,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
Risa  Suarga,  Pemberantasan  Illegal  Logging,Optimisme  di  Tengah  Praktek  Premanisme  Global,  Wana Aksara, Tanggerang, 2005
Salim, H. S, Dasaar-Dasasr Hukum Kehutanan, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Shidarta. 2022. Hukum Penalaran  dan  Penalaran  Hukum,  Yogyakarta:  Genta  Publishing.  Suriansyah  Murhaini,  Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di
Bidang Kehutanan), Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
Supriadi, Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Tuty  Budhi  Utami,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Illegal  logging.
Ringkasan Tesis, Undip, Semarang, 2010.
Yovita  A.  Mangesti  &  Bernard  L.  Tanya,  2014.  Moralitas  Hukum.  Genta  Publishing.  Zainal  Asikin  et  all, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta.