## PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI JAWA TENGAH

## HANDLING CHILD DROP OUT OF SCHOOL IN CENTRAL JAVA
Mursid Zuhri, Resti Dwiyantoro Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Email: zmursid_2010@yahoo.co.id

## ABSTRACT
In 2011 Human Development Index ranking (Human Development Index) Indonesia dropped in  position 69 of  127 countries drop out  rate in  Central Java at  primary level  is quite  high.  A  total  of  527  850  children  or  1.7%  of  the  31.05  million  children  drop  out  of school  each  year.  The  decline  in  the  composite  index  of  education,  as  the  pressures  of poverty causes poor families are forced to sacrifice the continuity of children's education. Spread  the  dropout  rate  for  elementary  education  /  MI  RPJMD  is  already  close  to  the target  of  0.12%  by  2013.  But  there  are  still  quite  high  at  501  for  cilacap  District,  542 Brebes  and  Tegal  499.  For  MI  SD  is  relatively  small  compared  Cilacap,  34,  130  and Bradford counties Tegal 54 As for the education level of SMP / MTS Cilacap, 290 Brebes Tegal  612  and  643.  While  MTS  Cilacap,  118  districts  Brebes  and  Tegal  109  and  125 (source Disdik Prov). Based on field data, the number of school dropouts is much higher. Causes  of  school  children  is  because  children  from  poor  kelauarga  generally  forced  to work to help their parents, both in the domestic activities of the household and for public sector  jobs  that generate income: Child labor is  treated as a substitute bp /  mother, their time  is  taken  engage  in  productive  and  domestic  activities.  The  main  zoning  model  of community  involvement  in  the  school  (PKBM,  SATAP)  realistic  enough  to  be  developed, and the involvement of the Board of Education committee on the level needs to be increased role  dikembangkn  upt  ill  and  confined  to  the  Division  of  alternative  management  and financing of education in the treatment of ATS. Recommendations that can be delivered is through the handling model school children should learn from empirical conditions in these areas, through  revitalization, facilitation  (1) Community Learning Center Group  (PKBM) in  certain  areas  (2)  SATAP  for  junior  high  school  particularly  isolated  areas.  Providing PKBM  for  children  out  of  school  and  out  of  school  is  very  helpful  for  those  who  can  not afford  the  time  and  willingness.  As  happened  in  the  village  PKBM  Malahayu  unatuk pastoralist  cattle,  goats;  PKBM  in  Nusawungu  and  PKBM  in  Pangkah,  Kedungreja; Socialization Program Fair 9-year improved. While also optimizing the role of the Board of Education,  the  School  Committee  Level  Forum  Communications  Unit  and  the  School Committee Joint Education Unit Level SKPD not limited to education alone.
Keywords: School Children, Compulsory Education, Primary Education.

## PENDAHULUAN
Provinsi  Jawa  Tengah  sebaran angka  putus  sekolah  untuk  jenjang pendidikan  SD/MI  sudah  mendekati  target RPJMD  yaitu  0,12%  pada  tahun  2013. Namun masih cukup tinggi yaitu 501 untuk
Kabupaten  cilacap,542  kabupaten  Brebes dan  Kabupaten  Tegal  499  .  Untuk  MI relatif  kecil  dibandingkan  SD  yaitu Kabupaten  cilacap,34,  kabupaten  Brebes 130  dan  Kabupaten  Tegal  54  Sedangkan untuk  jenjang  pendidikan  SMP  /MTS
Kabupaten  cilacap,  290  kabupaten  Brebes 612 dan Kabupaten Tegal  643. Sedangkan MTS  Kabupaten  cilacap,  118  kabupaten Brebes 109 dan  dan Kabupaten Tegal 125 (sumber  Disdik Prov).
Berdasarkan  data  lapangan  jumlah anak  ;putus  sekolah  lebih  tinggi,  yaitu sebesar  0,72%  pada  tahun  2009,  namun sudah  melampaui  target  pada  tahun  2009 sebesar 0,83%. Target angka putus sekolah SD/MI  pada  tahun  2010  sebesar  0,24%. Sedangkan  untuk  SMP/MTs  target  pada tahun  2010  sebesar  0,68%.  Angka  putus sekolah   SMA/SMK/MA  pada  tahun  2009 sebesar  0,17%  dan  target  pada  tahun  yang sama  sebesar  0,11%.  Target  angka  putus sekolah  pada  tahun  2010  sebesar  0,10%. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  target angka  putus  sekolah  pada  tahun  2009 belum  tercapai.  Dengan  melihat  data tersebut  diatas,  maka  terdapat  tugas  berat bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan pelaksanaan  Wajar  Pendidikan  dasar Sembilan  tahun  (Wajar  Dikdas  Dikdas  9
Tahun). Berdasarkan
penjelasan- penjelasan  di  atas,  maka  perlu  dilakukan penelitian  penanganan  anak  putus  sekolah keterkaitan  dengan  program  (  Wajar Dikdas 9 Tahuh) di Jawa Tengah.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian ini mempergunakan penelitian desk  research ,  yaitu  melakukan kajian  referensi  yang  relevan  dengan obyek  penelitian  dengan  menggunakan data  existing  suatu  wilayah  dan  informasi yang  diperlukan  dalam  analisis  masalah. Jenis Penelitian adalah evaluatif. Penelitian evaluatif  penting  dilakukan  mengingat evaluasi  memainkan  sejumlah  fungsi
utama  dalam  analisis  kebijakan  yaitu :Pertama,  evaluasi  memberi  informasi yang  valid  dan  dapat  dipercaya  mengenai kinerja  kebijakan,  yaitu  seberapa  jauh kebutuhan,  nilai  dan  kesempatan  telah dapat  dicapai  melalui  pendekatan  publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai  –  nilai yang  mendasari  pemilihan  tujuan  dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan  dan  target.  Nilai  juga  dapat  dikritik dengan menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran,  analisis  dapat  menguji  alternatif sumber  nilai  ataupun  landasan  mereka dalam  berbagai  bentuk  rasionalitas.Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode  –  metode  analisis  kebijakan lainnya,  termasuk  perumusan  masalah  dan rekomendasi. (Dunn, 2000:609-610).

## HASIL

## 1. Deskripsi Responden
Dari  130    responden  yang tersebar  di  10  desa  pada  6    kecamatan pada  umumnya adalah  penduduk berumur  12  –  50  tahun  dengan pendidikan  rata-rata  tidak  sekolah  dan tidak  lulus  Sekolah  Dasar  dengan proporsi  40 persen  anak putus sekolah 40  persen    orang  tua  anak  putus sekolah  dan  20  persen  institusi,  baik formal maupun non formal yang terkait dengan dunia pendidikan.
2. Distribusi  Anak  Putus  Sekolah  Usia 7  –  15  Tahun  (Wajar  Dikdas  9 tahun)
Di  Kabupaten:  Brebes,  Tegal  dan Cilacap sebagai berikut:
Tabel 4 Distribusi Anak Putus Sekolah Usia 7 – 15 No Kecamatan Jumlah usia 7 -15 tahun Jumlah anak putus sekolah 7 – 15 tahun % Anak tidak sekolah 7-15 Tahun % Anak sekolah 7- 15 Tahun 1 Losari 3343 320 9,5 90,5 2 Banjarharjo 1800 540 30 70 3 Pangkah 660 200 30 70 4 Surodadi 907 225 23,8 76,2 5 Nusawungu 538 130 24 76 6 Kedungreja 320 190 59 41 Sumber data primer diolah,2012 Dari  data  tersebut  menunjukkan bahwa  pada  umumnya  anak  putus sekolah didominasi wilayah- wilayah  yang  berbatasan  antar provinsi  (dengan  wilayah  Jawa Barat)  dan  antar  kabupaten  dalam provinsi Jawa Tengah. Pada lokasi-
lokasi sampel diduga masih banyak anak  putus  sekolah,  bahkan  tidak sekolah. Terbukti pada Desa Malahayu  Kecamatan  Banjarharjo Kabupaten  Brebes  anak  pusus sekolah  hampir  mencapai  lima ratus anak.

## 3. Faktor Anak Putus Sekolah Wajar Dikdas 9 Tahun

## Tabel 5 Faktor Anak Putus Sekolah
No Faktor Dominan Responden % 1 Bantu orang tua 5 3 2 Bekerja 50 38 3 Malas/kurang minat 15 11,5 4 Kondisi lingkungan tempat tinggal dan fungsi kelembagaan yang belum maksimal 10 7,7 5 IQ rendah 2 1,5 6 Cacat fisik 4 3 7 Kawin muda 7 5 8 Ikut orang tua 12 9 9. Pandangan masyarakat terhadap Pendidikan dan pendidikan orang tua 10 10 10 Bolos 5 16 11 Ekonomi keluarga 34 23,3 Jumlah 130 100
Sumber : Data primer diolah, 2012
Data  tersebut  diatas  menunjukkan bahwa  anak  putus  sekolah  oleh karena  bekerja  dan  faktor  ekonomi cukup  tinggi,  secara  empiris  pada umumnya
anak-anak
mengikuti/diajak  orang  tua  ke  luar daerah  seperti  Jakarta,Cirebon  dan lainnya  untuk  membantu  bekerja orang tua pada sektor tertentu.

## 4. Distribusi Anak Putus Sekolah Menurut Wilayah Kecamatan
Tabel 6. Distribusi anak putus sekolah menurut wilayah kecamatan
Sumber: Data Primer diolah, 2012 *) Keterangan: 1= Bantu Orang tua, 2=Bekerja, 3=Malas, 4=Berhenti sendiri, 5=IQ
rendah, 6=cacat fisik, 7-kawin muda, 8=Ikut orang tua, 9=Bolos, 10 = Ekonomi
Distribusi per Kecamatan juga menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes mendominasi  anak  putus  sekolah  atau tidak sekolah karena faktor kultur dan faktor kemiskinan Faktor Penyebab anak putus sekolah 1. Latar  Belakang  Pendidikan  Orang
Tua
2. Lemahnya Ekonomi Keluarga
3. Kurangnya  Minat  Anak  Untuk Bersekolah
4. Kondisi Lingkungan Tempat
Tinggal Anak
5. Fungsi  kelembagaan  yang  belum maksimal
5. Model  Program  Penuntasan  Wajib Belajar 9 Tahun
1. Model  Keterlibatan  Masyarakat Dalam Sekolah 2. Model Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kewilayahan 3. Model  Pembagian  Urusan  dan Pendanaan Pendidikan Kecamatan Faktor Anak Putus Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jum lah 11 12 Losari 1 12 7 6 0 0 6 2 0 2 36 36 14,34 Banjarharjo 25 3 0 0 0 0 0 0 0 15 43 6 2.39 Surodadi 0 4 32 0 0 1 5 9 0 0 51 51 20.32 Pangkah 1 1 1 2 2 2 1 1 1 5 17 17 6.77 Nusawungu 1 27 5 10 0 0 26 3 0 5 77 77 30.68 Kedungreja 1 27 0 17 0 0 19 0 0 0 64 64 25.50 Jumlah 29 74 45 35 2 3 57 15 1 27 288 251 100.00

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian sebagaimana dideskripsikan  sebelumnya menjadi  materi dasar  dalam  membangun  argumentasi untuk  mencapai  tujuan-tujuan  penelitian yang  ada.  Lebih  lanjut  akan  dilakukan pembahasan dalam tiga kerangka pembahasan penelitian sebagai berikut: 1. sebaran (identitas, jumlah dan kategori) anak    putus  sekolah  di  Kabupaten Brebes, Kabupaten Tergal dan Kabupaten Cilacap,
2. faktor  penyebab  anak  putus  sekolah  di Kabupaten    Brebes,  Kabupaten  Tegal dan Kabupaten Cilacap dan
3. Model penuntasan wajib belajar sembilan  tahun  di  Kabupaten    Brebes,
Kabupaten Tegal dan Kabupaten
Cilacap
4. Berdasarkan  identifikasi  dan  analisis data  sekunder  diperoleh  angka  bahwa anak  putus  sekolah  usia  7  –  15  tahun berjumlah  2,4  juta  (20  –  30%  dari jumlah  keseluruhan  anak  Indonesia). Sedangkan  anak  putus  sekolah  di
Provinsi Jawa Tengah sejumlah 909.823  orang  (sekitar  20  %  dari jumlah  anak  usia  0-18  tahun  di  Jawa
Tengah). Penyebab anak putus sekolah karena  anak-anak  dari  keluarga  miskin umumnya  terpaksa  bekerja  untuk membantu  orang  tua,  baik  dalam kegiatan domestik rumah tangga maupun  untuk  pekerjaan  di  sektor publik  yang  menghasilkan  pendapatan (anak  diperlakukan  sebagai  tenaga substitusi bapak, ibu dan waktu mereka tersita  untuk  terlibat  dalam  kegiatan produktif dan kegiatan domestik).
5. Beberapa  aspek  yang  menyebabkan anak  putus  sekolah  umumnya  terkait erat dengan:
a. Kultur yang ada di desa, bahwa anak harus  membantu  orang  tua  bekerja mencari  nafkah  meskipun  masih dalam usia sekolah;
b. Kemiskinan perdesaan maupun perkotaan  yang  menjadi  kantong kemiskinan  umumnya  juga  menjadi kantong  anak  putus  sekolah  dan bahkan anak tidak sekolah;
c. Usia  anak.  Pada  usia  anak  7  –  12 tahun  (SD  sederajat)  disamping  DO cukup  tinggi,  juga  tinggi  dalam  hal tidak  melanjutkan  ke  jenjang  SMP. Pada  anak  usia  13-15  tahun  tingkat DO baik laki-laki maupun perempuan tinggi juga,
d. Tempat  tinggal.    Dusun  yang terpencar-pencar  secara  geografis dan  berlahan  kering  mendorong tingginya anak putus sekolah.
e. Pendidikan ibu. Orang tua, utamanya  ibu,  yang  rendah  tingkat pendidikannya  menunjukkan  titik rawan terjadinya anak putus sekolah karena mereka tidak mampu membimbing dan memberikan motivasi belajar anaknya; f. Lingkungan:  wilayah  permukiman yang tidak memiliki “tradisi bersekolah”,  kecil  dorongannya terhadap  semangat  belajar  anak- anak;
g. Tokoh:  Dusun  atau  desa  yang  tidak memiliki  pioneer/role  model  atau tokoh  yang  peduli  pendidikan  dapat menjadi  titik  rawan  anak  putus sekolah atau tidak sekolah;
h. Banyak  godaan:  Wilayah  (dusun, desa  /kelurahan)  yang  berbatasan dengan  kota,perusahaan,  dll  besar godaannya  bagi  anak  untuk  tidak atau  putus  sekolah  karena  tergoda mendapatkan  uang  tunai  secara cepat/mudah,
i. Rumah tangga banyak anak:
orangtua/rumahtangga dengan jumlah  anak  banyak  menghadapi kesulitan  untuk  menanggung  biaya harian  bersekolah  (seperti  uang jajan,  transport,  alat  tulis/buku  dan lain-lain)
6. Model  Keterlibatan  Masyarakat  dalam Sekolah  terutama  Pusat  Kelompok
Belajar  Masyarakat  cukup  realistis untuk  dikembangkan  dalam  mengatasi anak  putus  sekolah,  demikian  pula model  perwilayahan  dan  Pembagian Urusan  dan  Pendanaan  Pendidikan serta peningkatan peran dewan pendidikan  dan  komite  sekolah  layak dikembangkan.
7. Dengan  urusan  Pemerintahan  bidang pendidikan  yang  selama  ini  bersifat tumpang-tindih antar-tingkat pendidikan,  dimungkinkan  terciptanya anggaran pendidikan yang tidak berkeadilan.  Para siswa di daerah yang kaya  mampu  memberikan  tambahan dana  pendidikan  yang  signifikan,  dan sebaliknya bagi daerah miskin. Misalnya  dalam  subsidi  BOS,  daerah yang  sangat  kaya  dapat  menambah besarnya  biaya  operasi  sekolah  per kapita  yang  diperoleh  dari  anggaran BOS  propinsi  dan  kab/kota,  sementara itu  daerah  miskin  tidak  mampu melakukan hal yang sama.
8. 20% anggaran pendidikan pada tingkat Pusat  telah  melahirkan  jumlah  yang sangat  besar  (hampir  300  T).  Dengan ketentuan  bahwa  anggaran  pendidikan termasuk  gaji  guru  dan  pendidikan kedinasan, maka kue anggaran pendidikan  tersebut  tetap  menjadi  kue yang  dapat  diakses  oleh  sejumlah kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan. Akibatnya, hanya menyisakan  sekitar  65-70  Trilyun  atau hanya 25% untuk Kementerian Pendidiikan  dan  Kementerian  Agama, sehingga telah menyimpang dari semangat  Amanedemen  ke-4  UUD 1945 pada tahun 1999.

## SIMPULAN
Simpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil analisis  adalah  bahwa  secara  umum  daya
saing  daerah  kota  lebih  baik  dari kabuparten.
1. Anak  putus  sekolah  adalah  fakta  riil, maka:
Pertama  perlu  diambil  kebijakan  yang realistis  agar  jumlah  anak  putus sekolah  semakin  berkurang  melalui revitalisasi/remodifikasi metode pembelajaran dan jadwal penyelenggaraan  PKBM  agar  anak putus  sekolah  dan  anak  tidak  sekolah tertarik  mau  belajar  lagi.  Kedua, kampanye “kembali bersekolah” sebagai gerakan bersama secara kontinu  Ketiga,  perlu  ada  bantuan operasional  anak  tidak  sekolah  dan putus sekolah, mengingat BOS terfokus  semata-mata  untuk  anak  yang sekolah.  Putus  sekolah  lebih  sering terjadi  pada  anak  yang  berada  di tingkat  SD  dan  SMP,  maka  pertama, kebijakan  menjadikan  SD/MI  sebagai “terminal”  harus  dihapus  dengan  cara tidak  ada  Ujian  Nasional  (UN)  dan ijasah  di  SD/MI.  Ujian  nasional  (dan ijasah) baru dilaksanakan di SMP/MTs. Dengan demikian akan terkikis persepsi  masyarakat  bahwa  lulus  SD saja sudah cukup, di samping juga akan dapat  mempercepat  penuntasan  Wajar Dikdas  9  Tahun    pasti  dapat  menjadi pendorong  untuk  wajib  belajar  12 tahun  sebagaimana  dirancang  mulai tahun  2012.  Kedua,  penyelenggaraan sekolah  satu  atap  SD-SMP  (satap) perlu  diperbanyak  di  daerah  yang lokasi  SMP  nya  jauh,  dan  pengajar satap  harus  sesuai  dengan  kualifikasi ijasahnya,  bukannya  pengajar  SD merangkap SMP.
2. Perlu  ada  kebijakan  yang  dapat memacu rumahtangga untuk menyekolahkan  anaknya.    Pertama, tidak  ada  uang  pendaftaran  sekolah atau  iuran  lain  yang  memberatkan; Kedua,  pakaian  seragam  anak  sekolah tidak  perlu  diwajibkan,  dan  Ketiga,
setiap  sekolah  wajib  menyediakan kantin  sehat  dan  anak-anak  didorong untuk  membeli  makanan  di  kantin, bukan kepada penjaja di luar sekolah.
3. Angka tidak melanjutkan sekolah dapat ditekan melalui:
Pertama, perbaikan proses
pembelajaran  guru  dari  teacher-center ke  child-center  sehingga  anak-anak senang belajar di jenjang manapun; Kedua,  sekolah  memiliki  mekanisme jelas dalam mengatasi tindak kekerasan antar  siswa  (termasuk  bullying)  atau tindak kekerasan guru terhadap siswa. Ketiga,  nilai  tambah  (added  value) bersekolah  di  jenjang  SMP  harus benar-benar dilihat/dirasakan oleh masyarakat sehingga rumahtangga tertarik  dan  mendorong  anak-anaknya melanjutkan  ke  jenjang  SMP  karena anaknya akan
memperoleh ketrampilan-ketrampilan vokasional. Keempat,  penyediaan  semacam  bus sekolah  di  daerah-daerah  yang    jarak jangkau  maupun  akses  transportasinya sulit.
4. Belum diperhitungkan partisipasinya : Pertama,  pendidikan  prasekolah  perlu dijadikan  sebagai  persyaratan  untuk pendidikan  dasar.  Dengan  demikian diharapkan partisipasi masyarakat/rumahtangga dalam pendidikan prasekolah semakin tinggi. Kedua, terjalin/terjaganya metode pembelajaran  dan  penyelenggaraan pendidikan  prasekolah  anak  usia  dini (AUD) yang menyenangkan dan dinamis,  dengan  metode  pembelajaran dan  penyelenggaraan  di  pendidikan dasar.
5. Titik  kritis/rawan  anak  putus  sekolah umumnya terkait erat dengan :
a. Titik  rawan  anak  putus  sekolah tersebut  dapat  diatasi  bersama melalui:  pertama,  perlu  digalakkan comprehensiveparenting edeucation (pendidikan  untuk  orang  tua).
Institusi  seperti  pemerintah  desa, tim  penggerak  PKK,  dan  lain- lainnya  bekerja  bersama  untuk melakukan  pendidikan  bagi  orang tua tentang semua aspek kehidupan rumah tangga terkait dengan pendidikan anak.
b. Kedua,  ada  alokasi  anggaran  desa secara  rutin    untuk  mengatasi  anak putus sekolah
c. Ketiga,  tokoh-tokoh  lokal/setempat yang  perduli  pendidikan  dilibatkan terus  dalam  upaya  meningkatkan pendidikan anak-anak setempat.
6. Alternatif Solusi
Untuk  permasalahan  tersebut  di  atas, perlu  dilakukan  perubahan  secara struktural terhadap anggaran
pendidikan  nasional  menuju  anggaran yang lebih berkeadilan. Untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan perlu diatur share anggaran pendidikan  secara  tegas  antara  pusat, provinsi  dan  kabupayen/kota.  Setiap tingkat pemerintahan harus mengalokasikan anggaran yang menjadi  urusan dan tanggungjawabnya masing-masing.  Anggaran  pendidikan yang  adil  bermuara  pada  peserta  didik secara  perorangan,  dan  tidak  ada hambatan  apapun  bagi  anak-anak  di daerah  manapun  juga    untuk  tidak bersekolah  karena  faktor  biaya.  Untuk mengetahui berapa besar setiap tingkat pemerintahan  dapat  mengalokasikan anggarannya  untuk  pendidikan,  perlu dilakukan  langkah-langkah  sebagai berikut.
a. Perlu  dilakukan  perhitungan  biaya pendidikan  secara  nasional  untuk mewujudkan  mutu,  relevansi  dan keadilan  pendidikan  bagi  semua anak  bangsa.    Perhitungan  tersebut di  dasarkan  pada  jumlah  peserta didik, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, dikalikan dengan besaran  biaya  satuan  yang  ideal
dengan target mutu yang ditentukan sesuai  dengan  keinginan  (misalnya sama dengan biaya Satuan
pendidikan di Malaysia).
b. Jika sudah ditemukan besaran biaya pendidikan  nasional  sebesar  20% (sebesar  300  trilyun  rupiah)  dari APBN misalnya sebesar  Rp. 1.500 trilyun  rupiah  maka    selanjutnya beban pembiayaan dibagi ke masing-masing tingkat pemerintahan,  sesuai  dengan  tugas dan  tanggungjawab  yang  telah didistribusikan. Sesusi dengan beban tugasnya, Pusat menanggung 20%  (Rp.  60  trilyun  rupiah), Provinsi  30%  (Rp.  90  trilyun rupiah,  atau  rata-rata  2,71  trilyun rupiah  per  provinsi),  dan  Kab/kota 50%  (Rp.  150  trilyun  rupiah,  atau rata-rata  Rp.  300  milyar  rupiah  per kab/kota).
c. Dari  perhitungan  di  atas,  maka(1)
APBN hanya perlu mengalokasikan anggaran  pendidikan  sebesar  Rp. 60  trilyun,  untuk  melaksanakan tugas  dalam  pengendalian  mutu, pengembangan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan kebangsaan, dan subsidi penyeimbang  bagi  daerah  yang kekurangan  anggaran;  (2)  setiap provinsi perlu mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp. 2,7 trilyun  untuk  melaksanakan  tugas pengadaan  infrastruktur  sekolah, pengembangan  kurikulum  sainstek, serta  pendidikan  dan  pelatihan guru;  dan  (3)  setiap  kab/kota  perlu mengalokasikan anggaran
pendidikan  sekitar  300  milyar rupiah  untuk  mendanai  BOS,  gaji
dan honor guru, dan pengembangan kurikulum life skill. d. Prasyarat untuk dilakukannya pendekatan pembiayaan pendidikan nasional tersebut adalah menyesuaikan  kembali  legislasi nasional berkaitan dengan pembagian  urusan  pemerintahan bidang pendidikan, dan desentralisasi fiskal. Gagasan alternatif ini tentu memerlukan  penelitian  dan  kajian kebijakan  yang  cermat  dan  hati- hati,  baik  dalam  menentukan  biaya satuan,  analisis  pembagian  urusan pemerintahan  bidang  pendidikan, dan  desentralisasi  fiskal.  Kajian tersebut  pasti  tidak  mudah  dan memerlukan keahlian serta kesabaran,  tetapi  alternatif    ini memberikan nuansa pemikiran alternatif setidaknya dapat
memperluas  wawasan  para  peneliti dan analis kebijakan.
7. Model  penanganan  anak  putus  sekolah harus belajar dari kondisi empirik pada daerah-daerah  tersebut,  yaitu    terdapat beberapa kegiatan yang sedang berlangsung  relatif  efektif  seperti    (1) Pusat  Kelompok  Belajar  Masyarakat (PKBM) pada wilayah-wilayah tertentu (2)  Satap  untuk  Sekolah  Menengah Pertama. Penyelenggaran PKBM untuk anak-anak  yang  tidak  sekolah  dan putus  sekolah  sangat  membantu  bagi mereka yang  tidak  mampu  dan keterssediaan  waktu.  Seperti  yang terjadi  pada  PKBM  di  Desa  Malahayu unatuk  para  penggembala  sapi  dan kambing;  PKBM  di  Nusawungu  dan PKBM di Pangkah dan Kedungreja;

## DAFTAR PUSTAKA
Ace  Suryadi,  1999  Pendidikan,  Investasi SDM  dan  Pembangunan,  Jakarta, Balai  Pustaka
Agung Purwadi, 1998, “Beberapa Gagasan tentang Reformasi Pendidikan Menengah  Kejuruan”  dalam  kajian pendidikan  dan  kebudayaan  No.
014/V/September  1998  Jakarta, Balitbang Depdikdbud Bailey,  Kenneth  B,  1989, Methods  of Social  Research, The  Free  Press,
Collier Macmillan, London Balitbang  Provinsi  Jawa  Timur,  2004, “Peluang dan Tantangan Mengatasi Pencaker di Jatim” Jurnal Cakrawala, Edisi I, Bulan ke-6 BKKBN  Jawa  Tengah,  Keluarga  Pra Sejahtera dan Sejahtera I, 2008 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  PP  No  31  2006 tentang  Sistem  Pelatihan    Kerja nasional; Dunn,  William,  2004, Public  Policy Analyisis : An Introduction, Prentice  Hall,  Simin  &  Shuster Company  Engelwood  Clifts,  New York Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan  Dasar  dan  Menengah Kegiatan  Peningkatan      Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan Gatot  PH  2000  “Pendidikan  Kejuruan” Makalah pada Konvensi Pendidikan  Nasional di UNJ Gusrizal 2002, “Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK dan
Implikasinya  pada  Instrumen  Mata Uji”  dalam  Buletin  Pembelajaran No. 02 Tahun 25 Juni 2002 HAR Tilaar, dalam Ace Suryadi, Pendidikan,  Investasi  SDM  dan Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka Indrajati  Sidi,2002  Menuju  Masyarakat Pembelajar,  Menggagas  Paradigma Baru Pendidikan Jakarta Paramadina  bekerjasama  dengan Logos Wacana Ilmu PP  No.  23  Th.  2004  tentang  Badan Nasional Sertifikat Profesi Lembaran  Negara  R.I.  Tahun  2004 No 78 Tambahan Lembaran Negara R.I. No.   4408 Rencana Strategis Depdiknas, 2001 Windham,  Douglas,  Prof.  Ph.D.  &  Henry Levin,  Prof.  Ph.D.(1990)  The Analysis of educational
Productivity:  Issues  in  Macro
Analytical  Perspective.  London,
New  York,  Ballinger  Publishing Company.
William Dunn, Kebijakan Publik, 2000
Mudyahardjo  Redja,  2001:3).  Dalam  Ace Suryadi, Wacana Pembagian Uurusan antar tingkat pemerintahan serta implikasi terhadap pembiayaan pendidikan; Sutopo HB, Metodologi Penelitian Kualitatif,1988 Subarsono.  2005  Metode  Pengumpulan
Data Analisis Kebijakan Publik