## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam

## Muh. Risal Risandi S., Muhammad Sabir Maidin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar muhrisalrisandi1998@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah pada penelitian ini terkait kasus anak jalanan yang terjadi akibat perceraian orang tua.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  yang  diangkat dari pengamatan  fakta sosial dikaji  menggunakan pendekatan teologis  normatif atau syar’i dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan anak  di  Indonesia  terdapat  dalam  UU  No.  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  UU No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Perlindungan  anak  dalam  UU  ini  bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara  optimal  secara  harkat,  martabat,  dan  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  indonesia  yang  berkuaitas,  berahlak  mulia, dan  sejahtera.  Perlindungan  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  sebagai kebebasan  dan  hak  asasi  anak  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan anak. Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan dan berakhir pada perceraian, maka  anak  tetap  memiliki  hak  mendapat  kasih  sayang,  pendidikan,  dan  tempat  tinggal  yang layak dari kedua orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun implikasi dari penelitian  adalah:  1)  Hendaknya  lembaga  Perlindungan  Anak  lebih  memaksimalkan  fungsi terutama  melindungi  hak asasi  anak-anak antara  lain  lebih  mendekatkan diri  kepada anak-anak jalanan  agar  tidak  dianggap  musuh.  2)  Pemerintah  menyediakan  rumah  singgah  bagi  anak jalanan  yang  ada  di  Kabupaten  Pangkep.  3)  Meskipun  tujuan  pemerintah  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  anak,  tidak  menutup  kemungkinan  masyarakat  juga    dapat  turut  serta, sehingga  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dapat  ditegakkan.  4)  Hendaknya  di  lakukan sosialisasi  hukum  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  anak  akibat  perceraian  orang  tua, keluarga, dan masyarakat lebih mengetahui kondisi anak pasca perceraian.
Kata Kunci: Perceraian; Anak; Perlindungan Hukum.

## Abstract
The main problem in  this study is related to  cases of street  children that occur due to  parents' divorce.  This  type  of  research  is  field  research  (field  research)  which  is  raised  from  the observation  of  social  facts  studied  using  a  normative  or  syar'i  theological  approach  and  a sociological approach.. The results of this study indicate that the legal basis for child protection in  Indonesia  is  contained  in  Law  no.  4  of  1979  concerning  Child  Welfare  and  Law  no.  23  of 2002 concerning Child Protection. Child protection in this law aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally with dignity and humanity  as  well  as  receive  protection  from  violence  and  discrimination  for  the  realization  of Indonesian  children  with  quality,  noble  character,  and  prosperity.  Child  protection  can  be defined  as  an  effort  to  protect  the  freedom  and  human  rights  of  children  as  well  as  various interests related to the welfare of children. When the marriage cannot be maintained and ends in divorce, the child still has the right to love, education, and an adequate place to live from both parents in accordance with applicable legal provisions. The implications of this research are: 1) Child  Protection  institutions  should  maximize  their  function,  especially  protecting  children's human  rights,  among  others,  to  get  closer  to  street  children  so  that  they  are  not  considered enemies. 2) The government provides halfway houses for street children in Pangkep Regency. 3) Even though the government's goal is to provide protection for children, it does not rule out the possibility that the community can also participate, so that legal protection for children can be upheld.  4)  There  should  be  legal  socialization  regarding  legal  protection  for  children  due  to divorce  by  parents,  families  and  the  community  to  better  know  the  condition  of  the  child  after divorce.
Keywords: Divorce; Child; Legal Protection.

## Pendahuluan
Perkawinan  adalah  hal  yang  sakral  bagi  manusia  yang  menjalaninya,  tujuan perkawinan  di  antaranya  untuk  membentuk  sabuah  keluarga  yang  harmonis  yang  dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri anggota keluarga. 1 Islam dengan segala kesempumanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  Islam  memandang  perkawinan merupakan  kebutuhan  dasar  manusia,  juga  merupakan  ikatan  tali  suci  atau  merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. 2
Tujuan  perkawinan  sejatinya  adalah  membentuk  keluarga  yang  harmonis,  Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, Setelah keluarga terbentuk berbagai masalah bisa timbul dalam kehidupan  rumah  tangga  yang  pada  gilirannya  akan  menjadi  benih  yang  mengancam kehidupan rumah tangga yang akan berakibat pada keretakan dan perceraian.
Perceraian  adalah  cerai  hidup  antara  pasangan  suami  istri  sebagai  akibat  dari kegagalan  mereka  menjalankan  obligasi  peran  masing-masing.  Dalam  hal  ini  perceraian dilihat  sebagai  akhir  dari  suatu  ketidakstabilan  perkawinan  dimana  pasangan  suami  istri kemudian  hidup  terpisah  daan  secara  resmi  diakui  oleh  hukum  yang  berlaku.  Perceraian merupakan  terputusnya  keluarga  karena  salah  satu  atau  dua  pasangan  memutuskan  untuk saling meninggalkan sehiangga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebgai suami istri.
Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses hubungan dimana suami istri tatkala tidak  ditemui  lagi  keharmonisan  dalam  perkawinan.  Mengenai  defenisi  perceraian  undang- undang  perkawinan  tidak  mengatur  secara  tegas,  melainkan  hanya  menentukan  bahwa perceraian  hanyalah  satu  sebab  dari  putusnya  perkawinan,  di  samping  sebab  lain  yakni kematian dan putusan pengadilan.
Konflik  yang  terjadi  secara  terus  menerus  antara  suami  dan  istri  menyebabkan kehidupan  rumah  tangga  tidak  dapat  bertahan  untuk  selama-lamanya,  jika  hubungan harmonis  suami  istri  tidak  dapat  dipertahankan  atau  berlangsung,  maka  islam  pun membelenggu  dengan  sebuah  rantai  yang  memuakkan,  dalam  hal  inilah  perceraian dibolehkan.  Namun,  perceraian  membawa  konsekuensi  hukum  yang  amat  besar  terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah bila terjadi percerian. 3
Pada  hakekatnya  anak  merupakan  amanah  sekaligus  karunia  Allah  swt.,  yang senantiasa    kita  harus  menjaganya  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 4 Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi  manusia  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-Hak  Anak  serta  U  ndang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 5
Sesuai  dengan  pertumbuhan  anak  diperlukan  penyelenggaraan  pendidikan  bagi  anak usia  dini  yang  sesuai  dengan  tahap  perkembanganya.  Upaya  itu  bukan  hanya  dari  sisi pendidikan  saja,  tetapi  juga  dalam  pengawasan  orang  tua  untuk  membentuk  karakter  anak usia  dini.  Karakter  anak  yang  terbentuk  sejak  usia  dini  akan  sangat  menentukan  karakter bangsa  dikemudian  hari.  Karakter  anak  akan  terbentuk  cukup  baik  apabila  dalam  proses
1 Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21.
2 Djamal Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982), h. 12.
3 Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian”, Asy-Syir’ah  46 No. 11. (2012): h. 478.
4 Nur Ilma and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ’ i Dan Hanafi,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–230.
5 Penjelasan Umum Paragraf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta Book Centre, 2008), h. 5.
tumbuh  kembangnya  mendapatkan  cukup  ruang  untuk  mengekspresikan  diri  secara  lebih baik.
Dampak  perceraian  sangat  besar  terhadap  anak-anak,  banyaknya  anak  jalanan merupakan  korban  dari  perceraian  di  karenakan  mereka  kurang  mendapatkan  kasih  sayang dari  orang  tua  hingga  keluarnya    undang-undang  perlindungan  anak  dan  sampai  sekarang, kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak masih jauh dari yang di harapkan. 6
Perceraian bagi anak adalah ”tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh “diri”  anak  telah  hilang,  hidup  tak  akan  sama  lagi  setelah  orang  tua  mereka  bercerai  dan mereka  harus  menerima  kesedihan  dan  perasaan  kehilangan  yang  mendalam.  Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya yang secara tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi. 7
Sesungguhnya dampak perceraian pada anak-anak bervariasai sesuai dengan usia dan tahapan  perkembangan  psikologis  mereka.  Orang  tua  perlu  memahami  dampak  dan kebutuhan  yang  berbeda  dari  anak-anak  mereka  terutama  bagi  anak.  Pertengkaran  yang berujung  perceraian  yang  terkadang  disaksikan  oleh  anak-anaknya  akan  berdampak  besar terhadap  perkembangan  psikologi,  pendidikan,  emosi,  dan  sosial  anak  yang  orang  tuanya bercerai.
Anak  merupakan  seseorang  yang  akan  menjadi  tulang  punggung  dan  kebanggaan keluarga.  Namun  tak  jarang  kita  lihat  akibat  dari  perceraian  orang  tuanya,  anak  tumbuh menjadi anak yang liar, dan salah dalam pergaulan, psikologi dan emosi anak dari keluarga yang mempunyai keluarga utuh dan keluarga yang bercerai pasti akan sangat berbeda.
Dampak  perceraian  yang  bisa  muncul  pada  anak  seperti  marah  pada  diri  sendiri, marah  pada  lingkungan,  serta  jadi  pembangakan.  Bisa  jadi,  anak  akan  merasa  bersalah  dan menganggap  dirinyalah  bidang  keladi  atau  penyebab  perceraian  orang  tuanya.  Dampak  lain adalah  anak  jadi  apatis,  menarik  diri  atau  sebaliknya  mungkin  kelihatan  tidak  berpengaruh oleh perceraian orang tuanya. Anak juga bisa jadi tidak PD (percaya diri) dan takut menjalin kedekatan dengan lawan jenis. Kedepanya setelah dewasa, anak bisa dendam terhadap orang tuanya,  telibat  narkotika  dan  alkohol,  dan  yang  ekstrem  muncul  pikiran  untuk  mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Perasaan marah dan kecewa pada orang tua merupakan suatu hal yang  wajar  sebagai  bentuk  ketidaksetujuanya  terhadap  perceraian  yang  terjadi  antara ayah/ibunya serta ini merupakan proses dari apa yang sesungguhnya ada di hati seorang anak korban dari perceraian tersebut.
Prinsip-prinsip  tersebut  juga  terdapat  didalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  di  bentuk  oleh  pemerintah  agar  hak-  hak  anak  dapat diimplementasikan  di  Indonesia.  Kepedulian  pemerintah  Indoensia  terhadap  harkat  dan martabat anak  sebenarnya  sudah  terlihat sejak  tahun  1979  ketika  membuat  Undang-Undang Perlindungan  Anak  dan  sampai  sekarang,  kesejahteraan  anak  dan  pemenuhan  anak  masih jauh dari yang diharapkan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Jalanan  Akibat  Perceraian  Orang  Tua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Pangkep)”.
6 M. Thahir Maloko and Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
7 A.  Besse  Suci  Rezki  Kasih,  Perceraian  dan  Implikasinya  Terhadap  Psikologi  Anak  di  Kec.Lalabata  Kab. Soppeng (Makassar: Skripsi, 2107), h. 3.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  merupakan  lapangan  ( field  research), yaitu  penelitian  yang dilakukan  langsung  terjun  ke  lapangan  guna  memperoleh  data  yang  lengkap  dan  valid mengaenai dampak buruk perceraian bagi anak. 8
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Pangkep,  tepatnya  pada  wilayah Kabupaten  Pangkep    dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  akibat perceraian orang tua. Adapun alasan memilih Kabupaten Pangkep sebagai tempat penelitian karena perkara cukup banyak kasus percerain yang terjadi dan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak.

## Kajian Pustaka Kedudukan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam 1. Kedudukan Anak Perspektif Hukum Positif
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  jo  Undang-Undang  No  35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang usia yang disebut anak yakni usia dibawah 18 tahun. Hal ini  sejalan  dengan  maksud  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  itu  sendiri  bahwa  usia dimana  seseorang  harus  dilindungi.  Pada  usia  ini  walaupun  anak  telah  dapat  menentukan sendiri  Langkah  perbuatannya  berdasarkan  pikiran,  perasaan,  dan  kehendaknya,  tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Sedangkan apabila seorang anak telah mencapai  usia  18  tahun  ia  telah  mempunyai  kesiapan  jiwa  dan  mental  dalam  menghadapi pengaruh  lingkungan  dan  ia  telah  dapat  bertanggung  jawab  terhadap  pilihannya  sehingga undangundang  tidak  menjadikan  usia  ini  sebagai  patokan  usia  anak  yang  harus  dilindungi. Dan pada usia 18 tahun seorang anak sudah diakui melakukan perbuatan hukum dan ia pun telah dikenakan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum. Berkaitan dengan kedudukan anak di mata hukum dikenal istilah anak sah dan anak tidak sah. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan  pasal  42-49  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  memberikan  defenisi  tentang anak dari segi kedudukan seorang anak di mata hukum sebagai berikut:
a. Anak sah
Anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan yang  sah.  Yang  dimaksud  dengan  perkawinan  yang  sah  adalah  apabila  perkawinan dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  pihak-pihak  yang  melangsungkan perkawinan. Dan dalam Islam terdapat rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat dinilai perkawinan tersebut sah menurut agama Islam. Selanjutnya pasal 99 Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  batas  yang  lebih  luas  dan jelas  tentang  anak  sah, yakni anak sah tidak saja anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, tetapi juga  anak  yang  merupakan  hasil  pembuahan  suami  isteri  yang  sah  di  luar  rahim  dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
b. Anak luar kawin
Dalam  penjelasan  pasal  186  Kompilasi  Hukum  Islam,  disebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Maksudnya perkawinan yang dilakukan  tidak  memenuhi  rukun  dan  syarat  sahnya  perkawinan  menurut  ketentuan agama atau hubungan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan (zina). 9
Dengan  demikian  kedudukan  anak  di  mata  hukum  tergantung  kepada  status perkawinan  orang  tuanya.  Terhadap  perkawinan  yang  sah,  anak  mempunyai  hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Sehingga  terhadap anak yang lahir di laur perkawinan  yang  sah hukum hanya diakui sebagai anak ibunya, dan
8 Ilham Latif and Fatmawati Hilal, “Argumentasi Konsep Jihad Jamaah Tabligh Di Kecamatan Minasatene, Pangkep Sulawesi Selatan,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
9 Saadatul Maghfira, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (2016), h. 215-216.
bukan anak dari ayahnya. Sekalipun jelas laki-laki yang bersangkutan yang telah menghamili ibunya sehingga menghadirkan ia ke dunia ini. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak begitu pula sebaliknya. Misalnya saja hilangnya hak ayah sebagai  wali  terhadap  anak  perempuannya  dan  hilangnya  hak  saling  mewarisi  antara  orang tua dan anaknya.

## 2. Kedudukan Anak Perspektif Hukum Islam
Anak merupakan rezeki  yang diberikan  Allah SWT.   Hanya mereka  yang beruntung dan dipercaya yang kemudian diberikan kepercayaan untuk memiliki anak. Sehingga banyak sekali  pasangan  suami  istri  dalam  membangun  rumah  tanggadalam  islam  yang  amat mengharapkan keturunan sebagaimana hukum membatasi kelahiran dalam islam . Meskipun merupakan  titipan  Allah  SWT,  anak  juga  merupakan  harta  yang  amat  berharga  sekaligus makna pernikahan dalam islam . Sebagaimana Firman Allah SWT QS, Al Munafiqun /9:
ِرَّلٱ  بَهُّيَأَٰٓ َي ُه  َكِئَٰٓ َل ْوُأَف  َكِل  َذ  ۡلَعۡفَي  نَمَو  ِِۚ َّللّٱ  ِر ۡكِذ نَع  ۡمُكُد َل ۡوَأ  َٰٓ َلََو  ۡمُكُل  َى ۡمَأ  ۡمُكِهۡلُت  َلَ  ْاىُنَماَء  َني ُم
َنوُرِس  َخۡلٱ
Terjemahannya:
“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, siapa yg berbuat demikian maka mereka itulah orang yg merugi.”
Keberadaan  anak  juga  merupakan  sumber  rezeki  sekaligus  tujuan  pernikahan  dalam Islam. Sehingga tidak jarang kita mendengar pepatah yang mengatakan banyak anak banyak rezeki.
Menurut Hukum Islam, kedudukan anak digolongkan sebagai berikut:
a. Anak Kandung
Anak  kandung  dapat  juga  dikatakan  anak  yang  sah,  pengertianya  adalah  anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan  yang  sah.  Dalam  hukum  Islam  terdapat  4  syarat  agar  anak  memiliki  arti nasab yang sah :
1. Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk  hami.  Imam  Hanafi  tidak  mensyaratkan  seperti  ini,  menurut  beliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah.
2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
3. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang panjangnya kehamilan.
4. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li’an. Anak  yang  sah  mempunyai  kedudukan  tertentu  terhadap  keluarganya,  orang  tua berkewajiban  untuk  memberikan  nafkah  hidup,  pendidikan  yang  cukup,  memelihara kehidupan anak  tersebut  sampai ia  dewasa  atau  sampai  ia  dapat  berdiri  sendiri  mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunanya.
b. Anak Angkat
Dalam hukum Islam yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua  angkatnya  berdasarkan  putusan  Pengadilan.  Sehingga  status  anak  angkat  terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
c. Anak Tiri
Mengenai  anak  tiri  ini  dapat  terjadi  apabila  dalam  suatu  perkawinan  terdapat salah  satu  pihak  baik  isteri  atau  suami,  maupun  kedua  belah  pihak  masing-masing membawa  anak  kedalam  perkawinannya.  Anak  itu  tetap  berada  pada  tanggung  jawab orang  tuanya,  apabila  didalam  suatu  perkawinan  tersebut  pihak  isteri  membawa  anak yang di bawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan Pengadilan anak itu Islam masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.
Kedudukan  anak  tiri  ini  baik  dalam  Hukum  Islam  maupun  dalam  Hukum  Adat, Hukum  Perdata  Barat  tidak  mengatur  secara  rinci.  Hal  itu  karena  seorang  anak  tiri  itu mempunyai  ibu  dan  bapak  kandung,  maka  dalam  hal  kewarisan  ia  tetap  mendapat  hak waris  anak  tiri  dari  harta  kekayaan  peninggalan  (warisan)  dari  ibu  dan  bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.
d. Anak Piara / Asuh
Anak  piara/asuh  lain  juga  dari  anak-anak  tersebut  diatas,  karena  mengenai piara/asuh  ini  ia  hanya  dibantu  dalam  hal  kelangsungan  hidupnya  maupun  kebutuhan hidupnya  baik  untuk  keperluan  sehari-hari  maupun  untuk  biaya  pendidikan.  Dalam  hal anak piara ini ada  yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Selain dari pada itu ada juga anak  piara/asuh  yang  tetap  mengikuti  orang  tua  kandungnya,  namun  untuk  biaya  hidup dan  biaya  pendidikannya  mendapatkan  dari  orang  tua  asuh.  Sehingga  dengan  demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila  orang  tua  asuh  memberikan  hartanya  melalui  hibah  atau  kemungkinan  melalui surat wasiat.
e. Anak Luar Nikah
Anak di luar nikah merupakan anak yang lahir dari hubungan yang dilakukan di luar  nikah.  Mengenai  status  anak  luar  nikah,  baik  didalam  hukum  nasional  maupun hukum Islam bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Didalam hukum Islam dewasa dilihat sejak ada tanda- tanda perubahan badaniah baik bagi laki-laki maupun perempuan. 10
Dalam  hukum  Islam,  melakukan  hubungan  seksual  antara  pria  dan  wanita tanpa ikatan  perkawinan  yang  sah  disebut  zina.  Hubungan  seksual  tersebut  tidak  dibedakan apakah  pelakunya  gadis,  bersuami  atau  janda,  jejaka,  beristeri  atau  duda  sebagaimana yang  berlaku  pada  hukum  perdata  sebagaimana  juga  hukum  menikahi  wanita  hamil. Anak  di  luar  nikah  biasanya  akan  dipandang  sebelah  mata  dan  dinilai  negatif  di masyarakat. Tentunya hal ini dapat berdampak negatif bagi tumbuh kembang sang anak.

## Tinjauan Umum Perceraian

## 1. Pengertian Perceraian
Perceraian  dalam  istilah  fikih  disebut “thalaq”.  Thalaq terambil  dari  kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’, thalaq yaitu melepaskan tali perkawinan  dan mengakhiri hubungan suami istri. 11 Dengan demikian thalaq  yang  dikemukakan  Sayyid  Sabiq  tersebut  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya perceraian  tersebut  mengakibatkan  hubungan  yang  telah  terjalin  selama  ini  melalui perkawinan menjadi terhenti dan ikatan yang kokoh itu putus.
10 Mutia  Nugraheni, Kedudukan  Anak  dalam  Hukum  Islam, https://m.dream.co.id/parenting/ibu-dan- anak/kedudukan-anak-dalam-hukum-islam-2005148
/kedudukan-anak-dalam-hukum-islam- j52.html#:text=dinyatakan%20anak%20yang%sah%
20adalah,sebagai%20akibat%20perkawinan%20yang%20suami%20isteri%20tidak%20melakukan,anak%20ada lah%20anak%20sah.
11 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma’rif, 1990), h. 9.
Menurut  Abdurrahman  Ghazaly, thalaq adalah  menghilangkan  ikatan  perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini teerjadi  dalam thalaq  ba’in, sedangkan  arti  mengurangi  pelepasan  ikatan  perkawinan  ialah berkurangnya jumlah thalaq bagi suami yang mengakibatkan kurangnya jumlah thalaq yang menjadi hak suami dari tiga menjaadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak thalaq itu, yang terjadi dalam thalaq raj’i. 12
Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2: 227.
ٞميِلَع ٌعيِمَس َ َّللَّٱ  َّنِإَف َقََٰلَّطلٱ ْاوُمَزَع  ۡنِإَو
Terjemahnya:
Dan  jika  mereka  ber’azam  (bertahap  hati  untuk)  talak,  Maka  Sesungguhnya  Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 13

## 2. Penyebab Perceraian
Anak  adalah  nikmat  yang  amat  besar  dari  Allah  swt.  anugerah  yang  menyejukkan mata. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya yang sholeh dan sholehah yang taat pada Allah  swt.  dan  orang  tua.  Dibalik  keceriaan  dan  kelucuan  sang  anak,  sesungguhnya  dia membutuhkan  perhatian  dan  bimbingan  orang  tua,  segala  yang  terbaik  ingin  di  berikan sebagai  cinta  bagi  sang  buah  hati,  karena  si  buah  hati  tak  ternilai  harganya.  Sementara  itu, keluarga  adalah  tempat  pertama  dan  utama  dimana  seorang  anak  dididik  dan  di  besarkan. Fungsi  keluarga  utama  seperti  yang  telah  di  uraikan  adalah  keluarga  sebagai  wahana  untuk mendidik,  mengasuh,  dan  mensosialisasikan  anak,  mengembangkan  kemampuan  seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik. 14
Oleh  karena  itu,  keluarga  yang  merupakan  tempat  pendidikan  pertama  dan  utama dalam sejarah hidup sang anak sangat penting dalam pembentukan karakter anak itu sendiri. Untuk menciptakan karakter yang kuat dan jiwa baik pada anak didalam keluarga, diperlukan terciptanya  suasana  keluarga  yang  harmonis  dan  dinamis,  hal  tesebut  dapat  tercipta  jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah yang kuat anatara orang tua dan anak. 15
Keluarga  sebagai  pendidik  akan  menjadi  dampak  buruk  kepada  anak  ketika  mereka tidak bisa lagi mendidik anak bersama, baik karena ketidakpahaman keluarga maupun salah satu dari anggota keluarga (bapak-ibu) berada di luar rumah atau tidak tinggal bersama lagi. Ketidakpahaman  akan  fungsi  pendidik  bagi  orang  tua  akan  berdampak  negative  bagi  anak meskipun orang tua mrskipun orang tua berada di tengah- tengah keluarga. 16
Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian: 17
a) Dikarenakan kebohongan
b) Suami tidak memberikan nafka lahir dan batin.
c) Istri memilih sifat materialistik
d) Adanya KDRT
Selain  itu  ada  beberapa  faktor  lain  yang  menyebabkan  perceraian, diantaranya:
a) Faktor ekonomi
b) Penghasilan istri lebih besar daripada suami
c) Perbedaan status sosial
d) Perkawinan yang berawal dari tidak adanya restu dari orang tua
e) Karena perselingkuhan 18
12 Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat (cet. I; Jakarta: Prenda Media, 2003), h. 192.
13 Kementrian Agama RI, Al-Quran &Terjemahanya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010).
14 Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Cet. I;  Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 187.
15 Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, h. 188.
16 Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah , h. 46.
17 Thaufiqurrohman, Mencegah Perceraian (Jakarta: Pusat Ilmu, 2016), h. 18.
18 Amalia Muthmainnah, Metode Pembelajaran Bcct dalam Mengembangkan Nilai Moral Pendidikan Karakter Anak Usia Dini , Vol. 02, No. 2, Oktober 2015, h. 80. file:///C:/Users/Acer/ Downloads/2676-6268-1-PB.pdf. (13 Desember 2019).
3. Akibat Hukum dari Perceraian menurut Pasal 156 KHI Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. Anak  yang  belum  baliq  berhak  mendapatkan  hak  asuh  dari  ibunya,  kecali  bila ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukanya digantikan oleh:
b. Perempuan dalam garis lurus dari ibu.
c. Ayah.
d. Perempuan dalam garis lurus keatas ayah.
e. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
f. Perempuan kerebat sedarah menurut garis samping dari ibu.
g. Perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
h. Anak  yang  sudah  baliq  berhak  memilih  untuk  mendapatkan  hak  asuh  dari  ayah atau ibunya.
i. Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafka  dan  hak  asuh  dicukupi,  maka  atas permintaan  kerabat  yang  bersangkutan  Pengadilan  Agama  dapat  memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula.
j. Semuaa  biaya  asuh  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggunga  ayah  menurut kemampuanya,  sekurang-  kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat mengurus, diri sendiri (21 tahun.)
k. Bila  manaterjadi  perselisihan  mengenai  pengasuan  dan  nafka  anak,  Pengadilan Agama memberikan putusanya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
l. Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya  menetapkan jumlah  biaya  untuk  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  yang  tidak  turut padanya. 19

## Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

## 1. Hukum Positif
Pengertian  anak  dalam  UUD  1945  terdapat  dalam  Pasal  34  yang  berbunyi:  “Fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  Negara”.  Hal  ini  mengandung  makna  bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. 20
Dengan  kata  lain,  anak  dalam  hal  ini  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  dan masyarakat  yang  harus  dibina  dan  dilindungi.  Apabila  dalam  proses  pemenuhan  kebutuhan bagi  anak  tidak  terpenuhi  maka  akan  berdampak  negative  pada  pertumbuhan  fisik  dan perkembangan intelektual, mental, dan social anak. Bukan saja mengalami kerentanan fisik, anak  juga  mengalami  hambatan  mental,  lemah  daya-nalar  bahkan  perilaku  yang  tidak sepatutnya  ia  alami,  seperti:  autis,  nakal,  sukar  diatur,  dan  perilaku  kriminal.  Dengan demikian  anak  lebih  memilih  untuk  hidup  dijalanan  yang  mereka  anggap  sebagai  tempat tinggal mereka.
Anak  jalanan  merupakan  anak  yang  menghabiskan  waktunya  dijalanan  atau  di  luar rumah  untuk  bekerja,  bermain,  atau  beraktivitas  lain.  Anak  jalanan  tinggal  dijalanan  karena dicampakkan atau tercampakkan oleh keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.
Indonesia  adalah  negara  hukum  (rechtstaat)  yang  bertujuan  untuk  menjamin kesejahteraan  bagi  tiap-tiap  warga  negaranya,  hal  ini  juga  termasuk  perlindungan  terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi  mendapat  tempat  utama  dan  dapat  dikatakan  sebagai  tujuan  dari  negara  hukum. Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat,  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  anak  yang
19 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Akasara, 2004), h.163.
20 Vilta Bijana Bernadethe Lefaan, Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak, (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 12.
mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasi  terhadap  ketidakahaman  dan  ketidakmampuan  anak  dalam  melakukan  suatu  tugas- tugas  sosial  masyarakat.  Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  mengadakan  kondisi  dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.
Perlindungan anak merupakan jenis usaha yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar  setiap  anak  dapat  melakukan  hak  dan  kewajibanya  dan  kewajibanya  dan  pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian  perlindungan  anak  diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam ikatannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan  demi  kelangsungan  kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah  penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. 21
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  ( fundamental  right  and  freedoms  of children) serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: 22
a. perlindungan  anak  yang  bersifat  yuridis  yang  meliputi:  perlindungan  dalam  bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan  anak  bersifat  non  yuridis  meliputi:  perlindungan  dalam  bidang  sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.
2. Hukum Islam
Anak  mempunyai  kehidupan  yang  mulia dalam  pandangan  Agama  Islam  maka  anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga kelak  anak  tersebut  tumbuh  menjadi  anak  yang  berakhlak  mulia  seperti  dapat  bertanggung jawab  dalam  mensosialisasikan  dirinya  untuk  mencapai  kebutuhan  hidupnya  di  masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah  swt. Kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila’alamin dan  sebagai  pewaris  ajaran  Islam.  Pengertian  ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  anak  yang dilahirkan  harus  diakui,  diyakini,  dan  diamankan  sebagai  implementasi  amalan  yang  di terima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.
Oleh karena itu,  Islam memperhatikan untuk  bertanggung jawab pada keturunan dan mempersiapkan  perlengkapan  baginya.  Masing-masing  tumbuh  bebas  dari  gangguan- gangguan, jauh dari kebinasaan-kebinasaan. 23
Allah berfirman dalam QS Maryam/19: 7.
َي ۡحَي ۥُهُم ۡسٱ  ٍمََٰلُغِب َكُرِّشَبُو اَّوِإ ٓاَّيِرَكَزََٰي ّيِمَس ُلۡبَق هِم ۥُهَّل لَع ۡجَو  ۡمَل  َٰى

## ا
Terjemahnya:
Hai  Zakaria,  Sesungguhnya  Kami  memberi  kabar  gembira  kepadamu  akan  (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia. 24
Dalam  berbagai  literatur  hukum  Islam  (fiqh)  klasik,tidak  di  temukan  satu  istilah khusus  untuk  pengertian  perlindungan  anak.  Beberapa  literatur  hukum  Islam  (fiqh)  klasik menggunakan istilah hadhanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika  di  telusuri  dari  asal  makna  katanya,  secara  bahasa  (etimologis), hadhanah merupakan bentuk masdar yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata berasal dari al- hidhn yang berarti al-janb (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi hadhinah
21 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1930), h 17.
22 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, April 2018), h. 93.
23 Ali Yusuf As- Subki, Fiqh Keluarga Pedoman berkeluarga dalam Islam (cet. II; Jakarta: Amzah, 2012), h.252.
24 Kementrian Agama RI, Al-Quran &Terjemahanya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010).
(pelindung)  mengumpulkan  anak-anak  di  lambung  (pangkuan)-nya.  Adapun  menurut  istilah hadhanah berarti  memelihara  anak  kecil,  orang  yang  lemah,  orang  gila  atau  terganggu jiwanya,  atau  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mandiri;  memenuhi  pendidikan  dan berbagai  kebutuhannya,  berupa  kebersihan,  makanan,  dan  berbagai  kebutuhan  yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya. 25

## 3. Dampak Negatif Perceraian Orang Tua Terhadap Anak
Perceraian bagi anak merupakan masa dimana dia mengalami pengalaman transgresi (pengalaman disakiti atau mendapat perlakuan tidak adil dari diri sendiri ataupun orang lain), permasalahan  kesehatan,  mental  orang  tua,  dan  hilangnya  wibawa  orang  tua.  Kesehatan mental  disini  meliputi  rendah  diri,  pemarah,  ragu  (bimbang)  dan  sebagainya.  Perasaan tersebut mungkin saja muncul secara bersamaan atau hanya beberapa gejala saja.
Perceraian dapat membuat remaja berkonflik dengan orang tua, merasa diabaikan, dan timbuk sikap  keluuarga yang memberontak. Perceraian membawa dampak buruk bagi anak, dengan  merasa  diabaikan,  anak  akan  berfikiran  untuk  mencari  sesuatu  yang  dapat membuatnya bahagia. Dengan kata lain anak bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.
Ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi  resiko  yang  akan  dipikul  anak  akibat  korban perceraian yaitu:
1. Bakat kepekaan anak terhadap pecahnya hubungan orang tua
2. Latar belakang kehidupan keluarga sebelum perceraian
3. Kondisi keluarga setelah perceraian
4. Kestabilan orang tua yang masih berada dirumah.
Anak  dari  korban  perceraian, lebih  muda  menjadi  terganggu  akibat  perceraian  orang tuanya, di bandingkan dengan anak yang tidak seoekah itu. Latar belakang intim dan hangat, akan dirasakan sebagai kehilangan yang sangat berarti dibandingkan latar belakang keluarga yang  kurang  akrab.  Begitu  juga  sifat  tabiat  orang  tua  yang  teguh  dan  tabah  lebih  kurang membuat  anak  menderita  dibanding  tua  yang  perasa.  Dampak  remaja  korban  perceraian orang tua antara lain:
1. Mudah emosi
2. Kurang konsentrasi belajar
3. Tidak peduli terhadap lingkungan dan sesamanya
4. Tidak tahu sopan santun
5. Tidak tahu etika bermasyarakat
6. Senang mencari perhatian orang
7. Ingin menang sednri
8. Susah di atur
9. Suka melawan orang tua
10. Tidak memiliki tujuan hidup
11. Kurang memiliki daya juang berperilaku nakal
12. Mengalami depresi
13. Melakukan hubungan seksual secara aktif, dan
14. Kecenderungan terhadap obat-obatan terlarang. 26

## 4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan
Sebagai bagian dari generasi muda anak merupakan penerus cita-cita dan sumber daya manusaia kedepan. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang bermoral dan berkualitas, diperlukan perlindungan juga pembinaan secara terus-menerus demi perkembangan fisik dan pertumbuhan, mental, sosial serta perlindungan dari segala yang menjadi kemungkinan dapat membahayakan anak dimasa depannya. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut,
25 Siti Ropiah, “ Studi Kritis Poligami Dalam Islam : Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami”, https://zenodo.org/record/1161565#.XgXrkpB8qDY (diakses pada tanggal 21 Januari 2020).
26 Haris  Yuliadi, Dampak  Perceraian  Orang  Tua  Terhadap  Anak, https://repository.usd.  ac.id/ 31088/2/121114064_full.pdf (17 Januari 2020).
permasalahan  dan  tantangan  kadang-kadang  dijumpai  seperti  perilaku  yang  menyimpang yang dapat merugikan orang lain.
Perlindungan  anak  merupakan  upaya  penting  dan  segera  harus  di  lakukan,  karena perlindungan anak merupakan usaha membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa, sebab  apabila  fenomena  berbagai  bentuk kekerasan  terus  menimpa  kaum  anak,  bukan  tidak mungkin ketika mereka mencapai usai dewasa, akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan di sebuah negara, demikian juga sebaliknya jika sedari muda mereka mendapat kasih sayang dan  perlakuan  yang  benar,  maka  paling  tidak  cengkraman  patologis  dan  psiko-sosial  tidak begitu kuat memengaruhi mereka untuk berbuat jahat. 27
Perlindungan anak pada hakekatnya berpedoman pada upaya untuk menjadikan anak sebagai  manusia  yang  patut  mendapat  perhatian  dan  layak.  Dalam  hal  ini  masalahnya  tidak semata-mata  bisa  melalui  pendekatan  yuridis,  namun  juga  perlu  dengan  pendekatan  yang lebih luas yaitu ekonomi sosial dan budaya.
Secara  yuridis  anak  mmang  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  agar  saat tumbuh  kembang  dengan  baik.  Jika  anak  di  terlantarkan  oleh  orang  tua  maka  mendapatkan perlindungan  hukum  juga  karena  secara  hukum  hak-hak  dan  kewajiban  anak  yang  tidak terpenuhi  baik  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  lainya  harus  mendapatkan perlindungan.  Sebagaimana  dalam  pasal  59  undang-undang  No.  35  tahun  2014  Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:
Pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual  anak  yang  di  perdagangkan  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alcohol,  psiokotropika,  dan  zat  adiktif  lainya  anak  korban  penculikan,  penjualan  dan perdagangan,  anak  korban  kekerasan  baik  fisik  dan  atau  mental,  anak  yang  menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Salah  satu  perlindungan  khusus  yang  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan  lembaga negara  lainnya  ialah  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  korban  perlakuan  salah  dan penelantaran,  bentuk  perlindunganya  di  jelaskan  dalam  Pasal  71  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2014 bahwa:
Perlindungan  khusus  bagi  anak  jalanan  salah  korban  Penelantaran  sebagaimana  di maksud  dalam  Pasal  59  dilakukan  melalui  pengawasan  ,  pencegahan,  perawatan,  dan rehabilitasi  oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Setiap  orang  dilarang  menempatka, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah satu dan penelantaran.
Jelas  bahwa  anak  terlantar/anak  jalanan  mendapatkan  perlindungan  hukum  khusus dari  pemerintah,  jika  merujuk  pada  pasal  71  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka  salah  satu  bentuk  perlindunganya  pun  dijelaskan  bahwa  anak  terlantar  harus mendapatkan  pengawasan  agar  terpenuhi  semua  hak  dan  kewajiban  anak.  Penjelasan pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahin 2014 :
a. Bahwa  negara  kesatuan  republik  Indonesia  menjamin  kesejahteraan                     tiap warga negaranya,  termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi manusia;
b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsugan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas  perlindungan  hukum  bebas  dari  kekerasan  penelantaran  dan  diskriminasi sebagaimana dinamakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  tahn 1945;
27 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Indonesia (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h 37.
Dalam  memberikan  perlindugan  hukum  terhadap  anak  jalanan  orang  tua  juga  harus juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak  terlantar,  pencegahan  ini  harus  berbentuk  perlindungan  kepada  anak  yang  dilakukan terhadap pemerintah kewajiban dan tanggung jawab, dalam UU No 35 Tahun 2014 .
Akan  tetapi  masalah  perlindungan  dan  pemeliharaan  anak  khususnya  anak    terlantar atau  anak  jalanan,  bukan  semata-  mata  tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah  saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. 28

## Hasil dan Pembahasan Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Anak Jalanan
Peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  landasan  bagi  perlindungan hukum terhdadap anak baik secara perdata maupun pidana, antara lain:
1. Pasal  28  huruf  B  ayat  (2)  UUD  1945  yan  menjadi  dasar  hukum  bagi  semua peraturan dibawahnya, menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bahwa Negara, pemerintah, dan  masyarakat  wajib  memperhatikan  kelangsungan  hidup  anak  bangsa  dan memberikan  perlindungan  hukum  dari  segala  tindakan  yang  mengarah  kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
2. UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  Pasal  41  huruf  (a)  dan  (b) memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak  korban  perceraian,  yaitu  terhadap kelangsungan  hidupnya, dengan menentukan  kewajiban pemeliharaan  yang masih tetap  menjadi  kewajiban  orang  tuanya,  sedangkan  nafkahnya  menjadi  tanggung jawab  ayahnya,  namun  jika  ayahnya  tidak  mampu  memenuhi  nafkah  untuk kelangsungan  hidup  anak  tersebut,  maka  pengadilan  menetapkan  bahwa  nafkah anak  beralih  menjadi  kewajiban  ibunya.  Disamping  pasal-pasal  lainnya  yaitu  dari Pasal 42 s/d 54, yang hak kewajiban orang tua tehadap anak, perwalian anak yang kedua orang tunya meninggal dunia, dan mengelolah harta anak.
3. UU  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak,  peraturan  ini  lebih memperjelas  lagi  kewajiban  orang  tua  terhadap  anaknya,  yaitu:  “memelihara  dan mendidiknya  dengan  sebaik-baiknya,  dengan  memenuhi  hak-haknya  atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan tentang hak-hak  anak  dan  pelaksanaan  kewajiban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah  dan  negara  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  kelangsungan hidup anak dengan segala aspeknya.
5. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pertanggung  jawaban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan  Negara  mrupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungiya ak- hak  anak.  Dalam  penjelasan  undang-undang  tersebut  menegskan  bahwa  seluruh lembaga  negara,  yakni  Eksekutif,  Legislatif,  dan  Yudikatif  harus  berperan  aktif dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan  terhadap  anak.  Dan  dari  lembaga Yudikatif  tentunya,  maka  hakim  Pengadilan  Agama  harud  berperan  aktif  untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak-anak  yang  menjadi  korban perceraian, dengan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang mengasuhnya dan  siapa  yang  bertanggungjawab  terhadap  biaya  hidupnya  stelah  hakim mengabulkan perceraian kedua orang tuanya.
6. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain sebagai peraturan spesialis bagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, Pasal 9 Ayat (1) juga dapat dikaitkan dengan Pasal 41 huruf
28 Mohammad Taufiq Makarao, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2103), h. 146.
(b)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  karena  ayah  yang  tidak memberikan  nafkah  anak  yang  menjadi  tanggungannya,  dapat  dikategorikan sebagai tindakan KDRT dengan ancaman pidana penjara dan denda.
7. UU  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  peraturan  ini  lebih  mempertajam  dan  memperluas terwujudnya  implementasi  dan  perlindungan  hak-hak  anak  di  Indonesia. Sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  23  ayat  (1):  “Negara,  Pemerintah  dan Pemerintah  daerah  menjamin  perlindungan,  pemeliharan,  dan  kesejahteraan  anak dengan  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  wali,  atau  orang  lain  yang yang  secara  umum  bertanggungjawab  terhadap  anak”.  Disinilah  wujud  perah Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yidikatif  yang  berkewajiban  MENJAMIN perlindungan hukum terhadap anak. Dalam kaitan anak-anak yang menjadi korban perceraaian  adalah  sangan  bijaksana  apabila  para  hakim  Pengadilan  Agama  telah dibenarkan menetapkan secara ex office nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, apabila  telah  ditemukan  fakta  anak  korban  perceraian  tersebut  berada  dalam asuhan  ibunya,  sebagaimana  dirumuskan  oleh    Kamar  Agama  Mahkamah  Agung dibawah  pimpinan  Bapak  Prof.  Dr.H.Abdul  Manah,  SH,S.IP,M.Hum,  dalam SEMA  Nommor  4  Tahun  2016  Pasal  23  ayat  (2)  menyatakan:  “Negara, Pemerintah,  dan  Pemerintah  daerah  mengawasi  penyelenggaraan  Perlindungan Anak”.  Dengan  peraturan  ini  negara  dan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah sangat  aktif  untuk  pemenuhan  kesejahteraan  hak-hak  anak  dan  melakukan pengawasan  dan  pemantauan  terhadap  pihak-pihak  yang  tidak  memberikan perlindungan terhadap anak. Berbagai instansi dan lembaga pelayanan publik telah menyediakan  tempat  ramah  anak,  sarana  permainan  anak,  ruang  menyusui  anak, tidak  terkecuali  pada  kantor-kantor  Pengadilan  Agama  yang  telah  menyediakan ruang menyusui dan sarana permainan anak yang disediakan bagi para pihak yang berperkara yang datang ke Pengadilan Agama dengan membawa serta anaknya.
8. UU  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perubahan  kedua  atas  UU  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang Perlindungan  Anak, yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Tentang  Pemberatan  sanksi  kejahatan  terhadap Perlindungan Anak, yakni kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman kebiri bagi  pelakunya.  Dengan  demikian  sempurnalah  perangkat  peraturan  perundang- undangan  di  negara  Indonesia  yang  diperuntukkan  bagi  perlindungan  anak  baik dari aspek perdata maupun pidana.
9. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan UU  Nomor  3  Tahun  2006  dan  UU  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tantang Peradilan Agama. Pasal 57 ayat (2) menyatakan:  “Tip  penetapan  dan  putusan  dimulai  dengan  kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA.  Ketentuan  pasal  ini sejatinya  memberikan  landasan  bahwaa  setiap  penetapan  dan  putusan  harus dilandasi dengan atas nama Allah swt. Dengan menyertakan sifat kasih dan sayang Allah,  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  keadilan  berdasarkan  hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Yang menjadi lifing law bagi masyarakat Islam Indonesia.
10. Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menegaskan  pentingnya  perlindungan  anak  korban perceraian yaitu dengan menegaskan hak-haknya untuk memperoleh pemeliharaan dan nafkahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105, 149, dan Pasal 156. 29
29 http://sipp.pa-purworejo.go.id, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian di Indonesia.

## Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Pangkep
Perceraian yang di lakukan oleh suami dan istri di sini menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materil. Secara moril bahwa anak-anaknya tersebut menanggung  konsekuensi  bahwa  kedua  orang  tuanya  tidak  bersama  lagi  dalam  satu  rumah dan  otomatis  perhatian  dan  kasih  sayang  teracuh  pada  anak  tidak  seperti  saat  berkumpul dulu.  Secara  secara  materil  ialah  nafkah.  Namun  masalah  yang  di  timbulkan  cenderung  ke masalah batin dan pikiran. Batin yang di penuhi dengan tekanan, serta pikiran-pikiran negatif selalu muncul yang akhirnya tidak dapat mereka kendalikan. Secara fisik mereka tidak begitu terluka,  namun  sikis  dan  kepribadianya  sangatlah  terluka  berantakan.  Akan  tetapi kebanyakan  orang    tua  atau  wali  dari  anak  korban  perceraian  tidak  mengetahui  dan memahami  kondisi  aak  sangat  terpukul  akibat  perceraian  orang  tua  mereka.  Tujuan  yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna dampak perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian.
Perceraian  menyebabkan  kondisi  psikologis  yang  kacau  dan  hak-hak  anak  menjadi tidak terpenuhi padahal dasar hukum perlindungan anak di Indonesia terdapat dalam UU NO. 4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  UU  No.  23  Tahun  2002.  Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak dalam UU ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak- hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  secara harkat,  martabat,  dan  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera.
Selanjutnya  peneliti  menanyakan  mengenai  Pandangan  Ibu  Harmini  selaku  Kepala Seksi  Rehabilitasi  Anak  mengenai  anak Jalanan  di  Kabupaten  Pangkep,  mengatakan  bahwa domisili masing-masing tidak semua berasal dari Kabupaten Pangkep. Ada yang berdomisili dari  Kabupaten  Maros,  Barru,  Makassar,  bahkan  dari  luar  Provinsi  seperti  Kota  Palu  dan Kendari.  Pada  bulan  Januari  2020,  Pemerintah  Dinas  Sosial  Kabupaten  Pangkep  bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk mengadakan razia di beberapa titik  yang  di  anggap  sebagai  tempat  berkumpulnya  anak  jalanan  seperti,  di  lampu  merah Bungoro,  Taman  Musafir  Pangkajene,  dan  di  depan  pelataran  rumah  jabatan  Kabupaten Pangkep. Namun hanya beberapa yang kami angkut karna sebagian dari mereka merasa takut dan  melarikan  diri  dari  razia.  Setelah  beberapa  anak  jalanan  di  angkut,  mereka  di  bawa  di Dinas Sosial untuk di beri pembinaan dan pemahaman tentang keselamatan mereka dan juga dapat  mengganggu  pengguna  jalan.  Kemudian  mereka  di  pulangkan  ke  domisili  masing- masing dan diberi uang saku.
Kemudian  Peneliti  menanyakan  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak jalanan di Kabupaten Pangkep oleh bapak Jasdal selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Anak di Kabupaten Pangkep, bahwa perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam UU Nomor 23 tahun  2002,  tetapi  apabila  ditanya  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan  di Kabupaten  Pangkep  memang  masih  belum  terpenuhi,  faktor  pertama  terkendala  dengan rumah  singgah,  dan  yang  kedua  Dinas  Sosial  dianggap  musuh  bagi  mereka  yang  hidup  di jalanan. Namun Dinas Sosial tetap berupaya untuk memberikan pembinaan, pengarahan dan perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan.

## Upaya  Pemerintah  Mengurangi  Anak  Jalanan  Akibat  Perceraian  Orang  Tua  Di Kabupaten Pangkep
Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak- pihak yang terlibat, termasuk di  dalamnya  adalah  anak-anak,  mereka  sangat  merasakan  pahit  dan  pedihnya  akibat perceraian  kedua  orang  tuanya.  Anak-  anak  tiba-tiba  saja  harus  menerima  keputusan  yang telah di buat oleh orang tua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah. Tiba- tiba saja bapak tidak lagi pulang kerumah atau ibu pindah kerumah baru. Bagi  anak-  anak,  perceraian  merupakan  kehancuran  keluarga  yang  akan  mengacaukan kehidupan  mereka.  Anak-anak  merupakan  regenerasi  penerus  bangsa  yang  harus  di  didik
dengan  sebaik  mungkin  dengan  penuh  kasih  sayang  dan  kehangatan  dari  dari  kedua  orang tuanya, perceraian akan menyebabkan munculnya rasa cemas terhadap kehidupanya di masa kini dan di masa depan.
Adapun upaya mengatasi dampak  dari perceraian  pada anak seperti:
1. Aparat  penegak  hukum  menindak  tegas  pelaku  pelanggaran  hak  anak  terhadap  anak dengan  pasal  80  UU  perlindungan  Anak  atau  Pasal  330  KUHP  sekalipun  Pelakunya adalah orang tua kandung anak tersebut.
2. Berusaha  mengenali  teman-teman  dekat  tempat  mereka  biasa  mengadu  dan  bercerita. Karena umumnya remaja lebih percaya perkataan temannya ketimbang orang tua yang di anggap  bermasalah,  karena  mereka  mengaggap  bahwa  temanya  adalah  tempat  teraman untuk  menceritakan  masalah  keluarganya.  Meskipun  bercerita  kepada  teman  tak selamanya dapat menyelesaikan masalahnya.
3. Orang  tua  seharusnya  lebih  memahami  kondisi,  sikap,  sifat  anaknya  yang  berubah dikarenakan  perceraian  mereka,  karena  kebanyakan  orang  tua  tidak  memahami  hal tersebut.
4. Penentuan  hak asuh  anak  jangan  di  perebutkan,  namun  bicarakan  secara  baik-baik  oleh kedua orang tua di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik.
5. Tetap  mengasuh  anak  bersama-sama,  dengan  mengenyampaikan  perselisihan,  pastikan bahwa  mantan  pasangan  tahu  bahwa  masing-masing  sangat,  menginginkan  keterlibatan dalam  kehidupan  anak.  Hal  ini  akan  membuat  mantan  pasangan  merasa  lebih  nyaman ketika  ia  akan  bertemu  dengan  anak.  Orang  tua  juga  sebaiknya  memperkenankan  anak untuk  mengekspresikan  emosinya.  Respon  terhadap  anak  dengan  kasih  sayang,  bukan dengan  kemarahan  atau  celaan.  Anak  mungkin  bertanya,  biarkan  mereka  bertanya, jawablah  pertanyaan  tersebut  baik-baik,  dan  bukan  mengatakan  “  anak  kecil  mau  tahu saja urusan orang tuanya”.

## Kesimpulan
Menurut  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Maksud  dilaksanakanya  perkawinan  adalah  untuk  hidup  dalam  pergaulan  yang  sempurna yang  merupakan  jalan  yang  amat  mulia  untuk  mengatur  rumah  tangga  dan  anak-anak  yang akan di lahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan  yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
Dasar  hukum  perlindungan  anak  di  indonesia  terdapat  dalam  UU  No.  4  Tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Perlindungan anak dalam UU ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  secara  harkat,  martabat,  dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak  indonesia  yang  berkuaitas,  berahlak  mulia,  dan  sejahtera.  Perlindungan  anak  dapat diartikan  sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  sebagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.Ketika perkawinan tidak dapat  dipertahankan  dan  berakhir  pada  perceraian,  maka anak tetap memiliki  hak mendapat kasih sayang, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahanya. Kementrian Agama RI. Jakarta, 2010. Arbianingsih, Keperawatan Anak , Makassar: Alauddin  Press, 2011.
Bakry,  Muammar  Muhammad.  “Laws  Exegesis  Versus  (Comparative  Studies  in Understanding  Religious  Text  and  Teh  Istinbath  Process  of  Law  on  Mahar.” JICSA
(Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21.
Ilma,  Nur,  and  Muammar  Bakry.  “Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon  Suami ; Studi  Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi  ’  i  Dan  Hanafi.” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–230.
Latif,  Ilham,  and  Fatmawati  Hilal.  “Argumentasi  Konsep  Jihad  Jamaah  Tabligh  Di Kecamatan Minasatene, Pangkep Sulawesi Selatan.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
Ghazali, Abdurrahman, Fiqih Munakahat . Jakarta: Prenda Media, 2003. Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo, 1930. Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian”, Asy-Syir’ah 46 No. 11. (2012): h. 478. Krisna, Liza Agnesta, Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Deepublish, April 2018. Latief,  Djamal, Aneka Hukum perceraian di Indonesia . Jakarta: Ghaliam Indonesia 1982. Lefaan,  Bernadethe, Tinjauan  Psikologi  Hukum  dalam  Perlindungan  Anak .  Jakarta: Deepublish, 2018.
Maghfira,  Saadatul, Kedudukan  Anak  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia, Jurnal  Ilmu Syariah 15, no. 2 (2016), h. 215-216.
Makarao,  Mohammad  Taufiq, Hukum  Perlindungan  Anak  Dan  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT Rineka Cipta Jakarta, 2103.
Muthmainnah,  Amalia,  Metode  Pembelajaran  Bcct  Dalam  Mengembangkan  Nilai  Moral Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, file:///C:/Users/Acer/ Downloads/2676-6268-1- PB.pdf. (13 Desember 2019).
Nugraheni,
Mutia, Kedudukan Anak dalam Hukum Islam,
https://m.dream.co.id/parenting/ibu-dan-anak/kedudukan-anak-dalam-hukum-islam- 2005148
/kedudukan-anak-dalam-hukum-islam-
j52.html#:text=dinyatakan%20anak%20yang%sah%
20adalah,sebagai%20akibat%20perkawinan%20yang%20suami%20isteri%20tidak%2 0melakukan,anak%20adalah%20anak%20sah.
Penjelasan  Umum  Paragraf  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak. Jakarta Book Centre, 2008.
Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Akasara, 2004 Rezki Kasih, A. Besse Suci. Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak di Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Makassar : Skripsi, 2107. Ridwan,  Muhammad  Saleh, Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Warahmah. Makassar:  Alauddin University Press, 2013.
Ropiah, Siti, “ Studi Kritis Poligami Dalam Islam : Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami”,  https://zenodo.org/record/  1161565#.XgXrkpB8qDY  (diakses  pada tanggal 21 Januari 2020).
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah . Bandung : Al-Ma’rif, 1990. Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. Thaufiqurrohman, Mencegah Perceraian. Jakarta : Pusat Ilmu, 2016 Yuliadi, Haris,
Dampak Perceraian
Orang Tua Terhadap Anak,
https://repository.usd.ac.id/31088/2/121114064_full.pdf (17 Januari 2020).