## PENYULUHAN TENTANG TATA CARA MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DI PT. PELANGI WARNA KREASI BANDUNG

## Ahmad Hunaeni Zulkarnaen
Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum
Universitas Suryakancana E-mail: ahmadz@gmail.com Masuk : Maret 2017 Penerimaan : Maret 2017 Publikasi : Juni 2017

## ABSTRAK
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang  wajib  membuat  peraturan  perusahaan.  Peraturan  perusahaan  adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja  dan  tata  tertib  perusahaan.  Di  dalam  pembuatan  peraturan  perusahaan perlu  secara  berkesinambungan  dilakukan  bimbingan  teknis  supaya  terwujud peraturan perusahaan yang memberikan perlindungan bagi pekerja. Pembuatan peraturan  perusahaan  merupakan  tanggung  jawab  pengusaha,  yang  dalam proses  pembuatannya  harus  memperhatikan  saran  dan  pertimbangan  dari  wakil pekerja atau dari serikat pekerja/buruh.
Kata Kunci: Peraturan; Perusahaan; Penyuluhan; dan Karyawan.

## ABSTRACT
Employers who hire at least 10 (ten) employees shall make a company regulation. A company regulation is a written rule made by the employer which contains  the terms of  employment  and  the  rules  of  the  company.  In  the  rule-making  companies  need continually to do under the technical guidance in order to gain the company rules that provide  a  protection  for  workers.  Rule-making  company  is  the  employers’ responsibility, which is in the drafting process should heed the advice and judgment of representatives of workers or from labor unions.
Keywords : Regulation, Company, Extension, and Employee.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam rangka memberikan kepastian atas  hak  dan  kewajiban  antara pengusaha  dan  pekerja/buruh  di perusahaan  diperlukan  pedoman yang jelas dan  tertulis dalam bentuk Peraturan  Perusahaan.  Peraturan Perusahaan  yang  telah  dibuat  oleh perusahaan wajib mendapat pengesahan  dari  Menteri  atau Pejabat  yang  ditunjuk,  sehingga dapat  menjadi  pedoman  dalam pelaksanaan  hubungan  kinerja  di perusahaan.  Peraturan  perusahaan yang  telah  mendapat  pengesahan wajib  dibagikan  kepada  semua pekerja agar para pekerja mengetahui  hak  dan  kewajibannya dalam  hubungan  kerja.  Peraturan perusahaan merupakan sarana pengaturan  syarat  yang  dinamis, karena  hanya  berlaku  selama  2 (dua)  tahun,  dan  sesudah  2  (dua) tahun  diadakan  pembaruan.  Selama peraturan perusahaan masih berlaku, perusahaan  dapat  mengadakan perubahan  isi  peraturan  perusahaan
setelah  mendapat  persetujuan  dari pekerja/serikat pekerja. 1 Pengusaha  yang  mempekerjakan pekerja/buruh  sekurang-kurangnya 10  (sepuluh)  orang  wajib  membuat peraturan perusahaan, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh  pengusaha  yang  memuat syarat-syarat  kerja  dan  tata  tertib perusahaan.  Pembuatan  peraturan perusahaan  merupakan  tanggung jawab  pengusaha  yang  dalam proses pembuatannya harus memperhatikan saran dan pertimbangan  dari  wakil  pekerja buruh  atau  dari  serikat  pekerja/ buruh  apabila  di  perusahaan  telah terbentuk  serikat  pekerja/buruh. 2 Peraturan perusahaan pedoman bagi  kedua  belah  pihak  dalam melaksanakan hubungan kerja artinya  dengan  mengetahui  hak  dan kewajibannya dalam hubungan kerja dapat dihindari terjadinya perbedaan persepsi tentang hak dan kewajiban antara para pihak (pekerja/buruh dan pengusaha) dalam  hubungan  kerja  dan  bila terjadi  perbedaan  dapat  melihat kembali peraturan perusahaan sebagai pedoman. Dengan  adanya  pengaturan  yang jelas  dan  tertulis  dalam  peraturan perusahaan diharapkan akan terciptanya  ketenangan  bekerja, peningkatan produktivitas kerja, keuntungan  dan  kelangsungan  usaha dan  akhirnya  pengusaha  dapat memberikan  upah  yang  lebih  baik, jaminan sosial, serta fasilitas
1 Modul  Lembaga  Peraturan  Perusahaan,
(2013), Diklat  Mediator  Hubungan  Industrial,
Kementerian  Tenagakerja  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia ,  Sekretariat  Jendral,  Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, hlm. i.
2 Modul  Lembaga  Peraturan  Perusahaan,
(2013), Diklat… Ibid , hlm. 1
kesejahteraan  kepada  pekerja  dan keluarganya. 3
Peraturan  perusahaan  yang  diteliti oleh Penulis banyak yang tidak sama dalam  sistematikanya,  bahasa  atau kalimatnya  tidak  jelas,  hak  dan kewajiban  pekerja  dan  pengusaha belum ditulis secara rinci. Berdasarkan  uraian  di  atas,  Penulis melakukan  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat mengenai “TATA CARA MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN”. Adapun  hal-hal  yang  dilakukan dalam  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  ini  meliputi:  Materi- materi  apa  saja  yang  disampaikan dalam penyuluhan tentang pembuatan  peraturan  perusahaan? Bagaimana respon  dari pekerja  dan pengusaha mengenai kegiatan penyuluhan tentang pembuatan peraturan perusahaan?
2. Lokasi Pengabdian Pengabdian  dilaksanakan  di  PT. Pelangi Warna Kreasi, yang beralamat  di  Jalan  Cibolerang  No. 145  A  (Komplek  industri  Bandung-
40225), pada tanggal 12 Juli 2016.

## 3. Peserta
Adapun jumlah peserta sebanyak 20 (dua  puluh)  orang  baik  dari  pekerja maupun pihak pengusaha.

## B. METODE
Dalam  hal  ini,  penulis  menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu  metode  dalam  penelitian  suatu obyek,  suatu  peristiwa  pada  masa sekarang.  Unit  analisis  data  dalam penelitian  ini  meliputi  karyawan  PT. Pelangi  Warna  Kreasi  beserta
3 Modul  Lembaga  Peraturan  Perusahaan,
(2013), Diklat… Ibid , hlm. 2.
pengusaha. 4 Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini berasal dari dua sumber, yaitu: Data primer  merupakan  keseluruhan  data hasil  penelitian  yang  diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan perusahaan dan beberapa pengusaha. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait dan studi dokumentasi serta  literatur-literatur,  terutama yang  berkaitan  dengan  masalah penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini, metode analisis data yang digunakan  adalah  model  analisis interaksi  yaitu  reduksi  data  dengan mekanisme  data  yang  terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan  data  yang  sama.  Data tersebut  kemudian  diorganisasikan untuk mendapatkan kesimpulan sebagai bahan penyaji data. Setelah data  diorganisasikan,  selanjutnya data  disajikan  dalam  uraian-uraian naratif  yang  disertai  dengan  bagan atau tabel untuk memperjelas penyajian data.
5

## C. HASIL/PEMBAHASAN
1. Pembuatan Peraturan Perusahaan Berdasarkan  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 menegaskan  bahwa  pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas  asas  keterpaduan  melalui koordinasi  fungsional  lintas  sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada  dasarnya  sesuai  dengan  asas pembangunan  nasional,  khususnya asas  demokrasi,  asas  adil,  dan
4 Haris  Herdiansyah,  (2010), Metode  penelitian kualitatif. Jakarta,  Selemba  Humanika,  hlm.
25.
5 Bagong Suyanto dan Sutimah, (2010), Metode Penelitian Sosial: Sebagai Alternative Pendekatan ,
Jakarta, Kencana, hlm. 87-93.
merata.  Hal  ini  dilakukan  karena pembangunan
ketenagakerjaan menyangkut  multidimensi  dan  terkait dengan  berbagai  pihak,  yaitu antara  pemerintah,  pengusaha,  dan pekerja/buruh.  Oleh  karena  itu, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan  secara  terpadu  dalam bentuk  kerjasama  yang  saling mendukung. 6 Jadi  asas  Hukum Ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional  lintas  sektoral  pusat  dan daerah. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan ialah: a. Untuk  mencapai/melaksanakan keadilan  sosial  dalam  bidang ketenagakerjaan. b. Untuk  melindungi  tenaga  kerja terhadap  kekuasaan  yang  tidak terbatas dari pengusaha. Butir  (a)  lebih  menunjukkan  bahwa Hukum Ketenagakerjaan harus menjaga  ketertiban,  keamanan  dan keadilan  bagi  pihak-pihak  yang terkait  dalam  proses  produksi,  untuk dapat mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha, sedang- kan butir (b) dilatarbelakangi adanya pengalaman selama ini yang sering terjadi kesewenang-wenangan pengusaha  terhadap  pekerja/buruh, untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif  dan  konkret  dari pemerintah. Berdasarkan  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 bahwa  pembangunan  ketenaga- kerjaan bertujuan:
a. Memberdayakan dan mendaya- gunakan  tenaga  kerja  secara optimal dan manusiawi.
6 Bagus  Prasetyo,  (2014),  Menilik  Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA, Jurnal  Rechts  Vinding  Media  Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 3-4.
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan  tenaga  kerja  yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. c. Memberikan perlindungan kepada  tenaga  kerja  dalam mewujudkan kesejahteraan, dan d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 7
Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan,  istilah tenaga  kerja  mengandung  penger- tian yang bersifat umum, yaitu setiap orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk masyarakat.
Menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  1992 Tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja dan Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya,  pelaksanaan  dalam proses  produksi  barang  dan  jasa sedikitnya  terdapat  2  (dua)  pihak yang  terkait  yaitu  pengusaha  dan pekerja  di  perusahaan,  untuk  men- jamin  berjalannya  proses  produksi tersebut diperlukan adanya pengaturan hak dan kewajiban bagi kedua  belah  pihak.  Hak  dan kewajiban  pekerja  dan  pengusaha secara  umum  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan sebagai  norma  kerja  yang  harus dipatuhi  oleh  semua  perusahaan tanpa melihat besar kecilnya perusahaan,  dan  dapat  dikenai sanksi,  misal  kewajiban  perusahaan
7 Payaman  J.  Simanjuntak,  (2003), Undang- Undang  yang  Baru  tentang  Ketenagakerjaan , Jakarta,  Kantor  Perburuhan  Internasional, hlm. 11-12.
untuk mengikutsertakan para pekerjanya menjadi peserta program Jamsostek, kalau perusahaan  tidak  mengikutsertakan dapat  dikenai  sanksi.  Namun  dalam praktik,  masih  banyak  hak  dan kewajiban  yang  diperlukan  dalam hubungan  kerja  tetapi  belum  diatur dalam peraturan perundang- undangan,  misalnya  tata  tertib, ketentuan disiplin kerja yang berkaitan  dengan  pakaian  seragam, jam  masuk  dan  pulang  kerja, pengambilan  hak  cuti  dan  sebagai- nya. Oleh karena itu, perlu pengaturan  sendiri  di  masing-masing perusahaan syarat-syarat kerja. 8 Pengaturan  mengenai  syarat  kerja dan  tata  tertib  tersebut  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun  2003,  Tentang  Ketenaga- kerjaan  yang  dapat  dituangkan dalam Perjanjian Kerja (PK), peraturan  perusahaan  (PP)  atau Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB). Pengaturan syarat-syarat kerja melalui pembuatan peraturan perusahaan  sangat  strategis  karena diwajibkan kepada semua perusahaan  yang  mempekerjakan tenaga  kerja  10  (sepuluh)  orang atau lebih, karena dengan pengaturan  seperti  itu  sebagian besar  perusahaan  wajib  membuat peraturan  perusahaan,  sehingga pekerja  telah  mendapat  kejelasan dan  kepastian  tentang  hak  dan kewajibanya dalam hubungan kerja. 9 Hubungan  kerja  adalah  hubungan antara  pekerja  dengan  pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian  kerja.  Di  dalam  Pasal  1 angka  15  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:
8 Modul  Lembaga  Peraturan  Perusahaan,
(2013), Diklat… Op Cit , hlm 3.
9 Payaman  J.  Simanjuntak,  (2003), Undang- Undang … Op Cit , hlm. 13.
“Hubungan kerja adalah hubungan  antara  pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan  perjanjian  kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Dengan  demikian  jelaslah  bahwa hubungan  kerja  terjadi  karena adanya  perjanjian  kerja  antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dari  pengertian  tersebut  jelaslah bahwa  hubungan  kerja  sebagai bentuk  hubungan  hukum,  lahir  atau tercipta  setelah  adanya  perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja  yang  dibuat  tidak  boleh bertentangan  dengan  perjanjian perburuhan  atau  Kesepakatan  Kerja Bersama (KKB)/Perjanjian Kerja Bersama  (PKB)  yang  ada,  demikian halnya dengan peraturan perusahaan,  subtansinya  tidak  boleh bertentangan dengan KKB/PKB. Berdasarkan  Pasal  1  angka  20
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003,  Peraturan  Perusahaan  (PP) ialah  peraturan  yang  dibuat  secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat  kerja  dan  tata  tertib perusahaan.
a. Sasaran  Pembuatan  Peraturan Perusahaan.
b. Manfaat  Pembuatan  Peraturan
Perusahaan. 10 c. Fungsi  Pembuatan  Peraturan Perusahaan.
d. Tujuan  Pembuatan  Peraturan
Perusahaan. 11
e. Persyaratan Pembuatan
Peraturan Perusahaan.
12
10 Daniri  Mas  Ahmad,  (2005), Good  Corporate Governance:  Konsep  dan  Penerapannya  di Indonesia , Jakarta, Ray Indonesia, hlm. 27-28.
11 Moeljono  Djokosantoso,  (2005), Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance , Jakarta, Elex-Gramedia, hlm. 42-
44.
f. Materi  Yang  Diatur  Dalam Peraturan Perusahaan. g. Sistematika Peraturan Perusahaan. Masa  Berlaku  peraturan  perusahaan adalah  paling  lama  2  (dua)  tahun dan  wajib  diperbaiki  setelah  habis masa  berlakunya.  Adapun  tata  cara pembuatan  peraturan  perusahaan adalah sebagai berikut: a. Pembuatan Peraturan Perusahaan Baru. b. Perubahan Peraturan Perusahaan. c. Pembaharuan Peraturan Perusahaan. 13 Selanjutnya  proses  mendapatkan persetujuan dari wakil pekerja/buruh adalah:
a. Pengusaha  menyerahkan  naskah rancangan  peraturan  perusa- haan kepada perwakilan pekerja/buruh  untuk  mendapat- kan saran dan pertimbangan. b. Saran  dan  pertimbangan  harus sudah diterima pengusaha kembali  dalam  waktu  14  hari kerja  sejak  diterimanya  naskah rancangan peraturan perusahaan c. Dalam  waktu  14  hari  kerja, tidak  memberikan  saran  dan pertimbangan, pengusaha dapat mengajukan permohonan penge- sahan  peraturan  perusahaan disertai  bukti  bahwa  rancangan peraturan  perusahaan  tersebut telah  diserahkan  kepada  wakil pekerja/buruh  tetapi  sampai batas  waktu  yang  ditentukan wakil  pekerja  tidak  memberikan saran dan pertimbangan.
12 Shaw,  John.  C,  (2003), Corporate  Governance and Risk: A System Approach , New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, hlm. 134-137.
13 Aburizal  Bakrie,  (2002), Good  Corporate Governance:  Sudut  Pandang  Pengusaha ,  Jakarta, YPMMI & Sinergi Communication, 84-86.
Peraturan perusahaan harus disahkan oleh dinas yang bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan.  Adapun  tujuan pengesahan adalah: a. Mencegah  agar  materi  yang diatur dalam peraturan perusahaan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. b. Meningkatkan  kualitas  syarat- syarat  kerja  yang  diatur  dalam peraturan perusahaan. Persyaratan Permohonan Pengesahan: a. Mengajukan permohonan penge- sahan  peraturan  perusahaan secara  tertulis  kepada  menteri atau pejabat yang ditunjuk. b. Melampirkan  naskah  peraturan perusahaan  rangkap  3  yang telah ditandatangani oleh pengusaha. c. Melampirkan  bukti  telah  diminta saran  dan  pertimbangan  dari perwakilan  pekerja/buruh  (bukti tersebut  berupa  tanda  terima penyerahan naskah, atau pernyataan dari wakil pekerja). Surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan memuat: a. Nama dan alamat perusahaan.
b. Nama pimpinan perusahaan.
c. Wilayah operasi perusahaan.
d. Status perusahaan.
e. Jenis atau bidang usaha.
f. Jumlah  pekerja  menurut  jenis kelamin.
g. Status hubungan kerja.
h. Upah tertinggi dan terendah.
i. Nama  dan  alamat  sp/sb  bila ada.
j. Masa berlaku.
k. Pengesahan peraturan perusahaan yang ke berapa. Proses Pengesahan peraturan perusahaan adalah sebagai berikut: a. Meneliti  kelengkapan  dokumen- tasi  dan  materi  peraturan perusahaan. b. Perusahaan  wajib  menyampai- kan naskah peraturan perusahaan  dalam  waktu  paling lama  14  (empat  belas)  hari kerja  sejak  tanggal  diterimanya pengembalian peraturan perusahaan. c. Apabila  tidak  dikembalikan dalam  waktu  paling  lama  14 (empat  belas)  hari  kerja,  dapat dianggap  perusahaan  belum memiliki peraturan perusahaan. d. Menteri  atau  pejabat  yang ditunjuk  wajib  menerbitkan  surat keputusan pengesahan peraturan  perusahaan,  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga puluh) hari kerja. e. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja  telah  terlampaui  dan peraturan  perusahaan  telah memenuhi  syarat,  menteri  atau pejabat  yang  ditunjuk  belum menerbitkan  surat  keputusan pengesahan  maka  peraturan perusahaan  dianggap  telah mendapatkan pengesahan. Instansi  yang  berwenang  mengesah- kan peraturan perusahaan: a. Direktur  Jenderal  Pembinaan Hubungan Industrial untuk perusahaan  yang  terdapat  di lebih dari satu provinsi. b. Dinas  yang  bertanggung  jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu Kabupaten/Kota  dalam  1  (satu) provinsi. c. Dinas  yang  bertanggung  jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat Kab./Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya  dalam  1  (satu)  Kab./ Kota.
Di  dalam  peraturan  perusahaan ditentukan  hak  dan  kewajiban pekerja dan pengusaha yang meliputi: a. Kewajiban Pengusaha. 1) Memberitahukan dan menjelaskan  isi  peraturan perusahaan  kepada  semua pekerja. 2) Membagikan  buku  peraturan perusahaan  kepada  semua pekerja. 3) Melaksanakan  isi  peraturan perusahaan  dengan  penuh tanggung jawab. b. Kewajiban pekerja/buruh. 1) Membaca  dan  memahami  isi peraturan perusahaan. 2) Melaksanakan  isi  peraturan perusahaan  dengan  penuh tanggung jawab. Di  dalam  pemberlakuan  peraturan perusahaan  tersebut  perlu  dilakukan pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan  dilaksanakan  untuk menjamin  pelaksanaan  peraturan ketenagakerjaan.  Ruang  lingkup pengawasan ketenagakerjaan meliputi: a. Mengawasi;
b. Mengumpulkan bahan-bahan;
c. menjalankan pekerjaan lain sesuai undang-undang. Ketiga tugas tersebut dilaksanakan  oleh  Menteri  Tenaga Kerja  dengan  menunjuk  Pegawai Pengawas,  yang  memiliki  kewajiban dan wewenang penuh dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan ketenaga- kerjaan  dilakukan  oleh  unit  kerja tersendiri pada instansi yang bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan.  Dalam  melaksana- kan  tugasnya  Pegawai  Pengawas berhak dan wajib melakukan: a. Memasuki  semua  tempat  di mana  dijalankan  atau  biasa dijalankan pekerjaan atau dapat  disangka  bahwa  di  situ dijalankan  pekerjaan,  dan  juga segala  rumah  yang  disewakan atau dipergunakan oleh pengusaha  atau  wakilnya  untuk perumahan  atau  perawatan pekerja. b. Jika  terjadi  penolakan  untuk memasuki tempat-tempat tersebut,  pegawai  pengawas berhak meminta bantuan polisi. c. Mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya  dari  pengusaha atau  wakilnya  dan  pekerja/ buruh mengenai kondisi hubungan kerja pada perusahaan yang bersangkutan. d. Menanyai pekerja tanpa dihadiri pihak ketiga. e. Harus melakukan koordinasi dengan serikat pekerja. f. Wajib  merahasiakan  segala keterangan  yang  didapat  dari pemeriksaan tersebut.
g. Wajib mengusut pelanggaran. 14 2. Respon Peserta terhadap Kegiatan  Penyuluhan  Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan Proses sosial merupakan suatu proses yang berarti suatu gejala perubahan,  gejala  penyesuaian  diri, gejala  pembentukan. Phil  Astrid berpendapat  bahwa  semua  gejala ini  disebabkan  karena  individu- individu dalam kelompok menyesuai- kan  diri  satu  sama  lain,  menyesuai- kan  diri  dengan  keadaan.  Usaha  ini akan  terus  menerus  dilakukannya selama kelompok itu bernilai baginya, selama dirasakannya bahwa perusahaan memerlukan kelompok  untuk  kemajuan  dan perkembangan  dirinya.  Karena  itu,
14 Payaman J. Simanjuntak, (2003), Undang- Undan … Op Cit , hlm. 18.
proses  ini  menjurus  menjadi  proses sosialisasi.
15
Selanjutnya, Charlotte Buehler mengatakan  bahwa  sosialisasi  ialah proses  yang  membantu  individu melalui  belajar  dan  menyesuaikan diri,  bagaimana  cara  hidup  dan bagaimana  cara  berpikir  kelompok- nya,  agar  supaya  dapat  berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. 16
Proses  ini  dapat  berjalan  dengan serasi,  dapat  pula  terjadi  melalui pertentangan  akan  tetapi  selama individu merasa memerlukan kelompoknya,  maka  ia  bersedia untuk mengadakan beberapa kompromi terhadap tuntutan kelompok. Proses sosialisasi ini terjadi melalui interaksi sosial yaitu hubungan  antar  manusia  yang menghasilkan  suatu  proses  pengaruh mempengaruhi. Dalam proses pendewasaan  manusia  berdasarkan pengalamannya  sendiri  selalu  akan terbentuk  suatu  sistem  perilaku
( behavior  system )  yang  juga  ikut ditentukan  oleh  watak  pribadinya, yaitu  bagaimana  pimpinan  akan memberi  reaksi  terhadap  suatu pengalaman.  Akhirnya  sistem  peri- laku  inilah  yang  akan  menentukan dan  membentuk  sikapnya  terhadap sesuatu. 17 Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 penting dilaksanakan secara  kontinyu,  salah  satu  materi dalam ketenagakerjaan adalah mengenai  peraturan  perusahaan. Kehadiran  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenaga-
15 Phil  Astrid, Pengantar  Sosiologi  dan  Perubahan Sosial , cetakan pertama, Penerbit Bina Cipta, Anggota IKAPI, 1983, hlm 12.
16 Charlotte  Buehler, Psychology  for  contemporary living ,  terjemahan  ke  dalam  bahasa  Inggris,  a delta  booki,  Dell  Publishing  Co.Inc.  New York, hlm 172.
17 Charlotte Buehler, Psychology for…. Ibid , hlm 173.
kerjaan  telah  memberikan  nuansa baru dalam khasanah hukum ketenagakerjaan yakni: a. Mensejajarkan  istilah  buruh/ pekerja,  istilah  majikan  diganti menjadi pengusaha dan pemberi kerja.
b. Menggantikan  istilah  perjanjian perburuhan  ( labour  agreement )/
Kesepakatan  Kerja  bersama (KKB)  dengan  istilah  Perjanjian Kerja  Bersama  (PKB),  dengan alasan bahwa perjanjian perburuhan berasal dari negara liberal  yang  seringkali  dalam pembuatannya menimbulkan benturan  kepentingan  antara pihak buruh dengan majikan. c. Sesuai  dengan  perkembangan zaman  memberikan  kesetaraan antara pekerja pria dan wanita, khususnya  untuk  bekerja  pada malam hari. Pengusaha diberikan  rambu-rambu  yang harus ditaati mengenai hal ini. d. Memberikan sanksi yang memadai  serta  menggunakan batasan minimum dan maksimum, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam penegakannya. e. Mengatur mengenai sanksi administratif  mulai  dari  teguran, peringatan  tertulis,  pembatasan kegiatan  usaha,  pembekuan kegiatan  usaha,  pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat  produksi  dan  pencabutan izin. Pada peraturan perundang- undangan  sebelumnya  sanksi  ini tidak diatur. Hukum  Ketenagakerjaan  memiliki unsur-unsur: a. Serangkaian  peraturan  yang terbentuk  tertulis  dan  tidak tertulis.
b. Mengatur tentang kejadian hubungan  kerja  antara  pekerja dan pengusaha/majikan. c. Adanya  orang  bekerja  pada dan  di  bawah  orang  lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
d. Mengatur perlindungan pekerja/ buruh, meliputi masalah keadaan sakit,  haid,  hamil,  melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan  oleh  pengusaha  adalah  isi dari  peraturan  perusahaan  yang berpihak  pada  pekerja  yang  sesuai peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Lingkup  perlindungan terhadap  pekerja/buruh  menurut Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 meliputi:
a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh  untuk  berunding dengan pengusaha.
b. Perlindungan  keselamatan  dan kesehatan kerja. c. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacat, dan d. Perlindungan tentang upah,
kesejahteraan, dan jaminan
sosial tenaga kerja.

## D. PENUTUP
Merujuk  ke  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, maka Penulis melakukan  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  yaitu  penyu- luhan tentang cara membuat peraturan perusahaan yang dilakukan oleh penulis disambut baik oleh  pengusaha  dan  pekerja/serikat pekerja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari berbagai  macam  pertanyaan  dalam sesi  tanya  jawab,  bahkan  ada kegiatan  selanjutnya  yang  diminta oleh perusahaan terkait ketenagakerjaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  atas  kerja  samanya dengan  Direktur  PT.  Pelangi  Warna Kreasi.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Abdul  Khakim,  (2003), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia  Berdasarkan  UU  No. 13 Tahun 2003 , Bandung, Citra
Aditya Bakti.
Aburizal  Bakrie,  (2002), Good Corporate  Governance:  Sudut Pandang  Pengusaha ,  Jakarta: YPMMI & Sinergi Communication. Bagong  Suyanto  dan  Sutimah, (2010), Metode Penelitian Sosial: Sebagai Alternative Pendekatan , Jakarta: Kencana.
Charlotte  Buehler, Psychology  for contemporary  living ,  a  delta booki,  terjemahan  ke  dalam bahasa  Inggris  Dell  Publishing Co.Inc. New York. Tt.
Haris  Herdiansyah,  (2010), Metode penelitian  kualitatif. Jakarta:
Selemba Humanika .
Mas  Ahmad,  Daniri,  (2005), Good Corporate  Governance:  Konsep dan  Penerapannya  di  Indonesia , Jakarta, Ray Indonesia.
Moeljono Djokosantoso, (2005), Good Corporate  Culture  sebagai  inti dari Good Corporate Governance ,  Jakarta,  Elex- Gramedia. Payaman,  J.  Simanjuntak,  (2003),
Undang-Undang  yang  Baru tentang Ketenagakerjaan ,
Jakarta,  Kantor  Perburuhan
Internasional. Phil Astrid, (1983), Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial , cetakan  pertama, Tanggerang, Bina Cipta, Anggota IKAPI.
Shaw,  John.  C,  (2003), Corporate Governance  and  Risk:  A  System Approach ,  New  Jersey:  John Wiley & Sons, Inc. B. Peraturan Perundang- undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
1992  tentang  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan.

## C. Jurnal
Prasetyo,  Bagus,  (2014),  Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. D. Modul Modul Lembaga Peraturan Perusahaan,  (2013), Diklat Mediator  Hubungan  Industrial, Kementerian  Tenagakerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia , Sekretariat Jendral, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.