25 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH

## HUKUMAN RIDDAH DALAM PERSPEKTIF IJTIHAD PROGRESIF ABDULLAH SAEED
Mohamad Anang Firdaus IAIN Kediri Email: anangfirdausm@gmail.com

## Abstrak
Hukum  Islam  sekarang  berada  di  tengah  arus  perubahan  dan perkembangan  zaman.  Kaummuslimdituntut  harus  mampu  menguasai dasar-dasar  Islam  dan  problematika  kontemporer  untuk  menemukan solusi  melalui  proses  berfikir  metodologis.  Sanksi  berupa  hukuman mati  terhadap  pelaku  riddah  sebagaimana  yang  di-nash-kan  Nabi  Saw haruslah  dikaji  menurut  konteks  sosio-historis  yang  melingkupinya. Ketika  nashal-Qur‘ân  dan  Hadis  dipisahkan  dari  konteksnya,  maka akan  mengakibatkan  kesalahan  pemahaman  yang  mempunyai  dampak yang  luas.  Islam  dipandang  sebagai  agama  yang  mengekang pemeluknya,  dan  tidak  menghargai  nyawa  dan  nilai  kemanusiaan. Abdullah  Saeed  menawarkan  apa  yang  ia  sebut  dengan  Ijtihad Progresif, yang bertumpu pada konteks sebuah nash. Makalah ini akan mengkaji  hukum  riddah  dalam  perspektif  metodologi  Ijtihad  progresif Abdullah Saeed.
Kata Kunci: riddah, ijtihad progresif, tujuh pendekatan .

## Pendahuluan
Pemahaman  kembali  akan  masalah  keagamaan  dalam  kaitannya tentang  kajian  Islam  kontemporer  dengan  dinamika  hukum  selalu menarik  untuk  diperbincangkan.  Sebab,  dari  sekian  banyak  spektrum kehidupan  umat  Islam  sejak  dimulainya  penyebaran  dakwah  Islam sampai saat ini, aspek hukummendapatkan porsi yang dominan. Dalam konteks sejarah, hukum yang lahir sangat berkaitan erat dengan konteks zaman dan kondisi masyarakat yang berkembang sehingga turun wahyu dari  Allah  ( al-Qur‟a > n )  dan  sabda  Nabi  ( hadi > th )  yang  melegitimasi hukum tersebut.
Namun,  satu  dekade  terakhir,  isu  hukuman  mati  kepada  pelaku riddah  (murtad/pindah  agama)  menjadi  perhatian  dunia.  Isu  riddah  ini juga  menjadi  bahan  diskusi  di  negara  Barat,  sehingga  beberapa  ulama
pun  ikut  angkat  suara.  Dalam  Islam,  soal  riddah  itu  bukan  perkara sederhana.  Banyak  ulama  memandang  negatif  terhadap  pelaku  riddah. Seseorang bebas masuk ke dalam Islam. Tetapi orang Islam tidak bebas untuk  keluar  dari  Islam.  Orang  yang  keluar  dari  Islam  (murtad) dianggap  pelaku  kriminal  yang  hukumannya  adalah  bunuh.  Sejumlah ayat  al-Qur‘a > n  atau  hadis  Nabi  dikutip  untuk  menunjukkan  bahwa pelakunya layak  dihukum  mati.  Hadis  yang sering dirujuk adalah man baddala di > nahu > fa „qtulu > h (Siapa saja pindah agama, maka bunuhlah). Dengan  hadis  ini  sejumlah  ulama  hendakmemperlakukan  riddah sebagai  tindakan  kriminal  sehingga  pelakunya  laik  diganjar  dengan hukuman  berat  bahkan  hingga  hukuman  mati  seperti  dikehendaki  teks hadis  tersebut.  Untuk  mengukuhkan  pandangan  itu,  bukti-bukti pembunuhan orang murtad mulai zaman Nabi hingga abad pertengahan ditunjukkan. Lalu disimpulkan bahwa membunuh orang murtad adalah keharusan yang sudah menjadi doktrin.
Beberapa  contoh  terbaru  menonjol  dari  penulis  dan  aktivis dibunuh  kerana  tuntutan  murtad  termasuk Mahmoud  Mohammed Taha, 1 Faraj Foda, 2 Rashad Khalifa, 3 Ghorban Tourani, 4 Necati
1 Mahmoud Mohamed Taha, (1909 - 18 Januari 1985) adalah seorang pemikir Sudan, pemimpin, figur politik, theolog, dan insinyur. Ia berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Sudan. Ia adalah pendiri Sudanese Republican Party. Bersama rakyat ia juga mendirikan Republican Botherhood pada bulan Oktober 1945. Ia mempunyai ide revolusioner  tentang  pesan  kedua  Islam  (the  second  message  of  Islam)  yang menyebabkannya dieksekusi gantung oleh presiden Sudan waktu itu, Ja`far Numayri, dengan alasan murtad.
2 Dr.  Farag  Foda  adalah  pemikir,  pejuang  HAM,  aktivis,  penulis  dan  kolumnis terkenal  Mesir.  Bermarkas  di  Kairo,  ia  dikenal  karena  artikel2  dan  satir2nya  yang tajam  tentang  Islam  fundamentalis  di  Mesir.  Dalam  surat  kabar  ia  sering menunjukkan  titik2  kelemahan  ideologi  Islam.  Diantaranya,  ia  mengekspos  imam paling  populer  Mesir,  Abd  al-Hamid  Kishk,  karena  "mengatakan  pada  pemirsanya bahwa Muslim yang masuk surga akan menikmati EREKSI ABADI ditemani lelaki2 muda  yang  penuh  didandani  anting2  dan  kalung2  dan  menjanjikan  mereka  ".  Ia ditembak  mati  di  kantornya,  8  Juni  1992  oleh  2  Muslim  fundamentalis  dari  Al- Gama'a al-Islamiyya. 3 Rashad  Khalifa.  Ini  terbukti  pada  keputusan  al-Majma‘  al-Fiqhy  al-Islamy  di Makkah  pada  tahun  2004  yang  menegaskan  bahwa  Rashad  Khalifa  telah  murtad. Keputusan itu ditandatangani  oleh Syaikh  Abdul  Aziz bin Baz (Arab Saudi), Syaikh Shaleh  al-Fauzan  (Arab  Saudi),  Syaikh  Musthafa  Ahmad  al-Zarqa‘  (Suriah),  Syaikh Yusuf al-Qaradhawi (Mesir), Syaikh Ahmad Fahmi Abu Sanah (Mesir), dan lainnya.
4 Ghorban  Tourani  –  Mantan  Muslim  Sunni  Iran  yang  menjadi  seorang  pendeta Kristen. Setelah beberapa ancaman pembunuhan, ia diculik dan dibunuh pada tanggal 22 Januari 2005.
27 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
Aydin, Uğur  Yüksel, 5 dan  pemenang  hadiah  nobel  dari  Mesir Najib Mahfouz 6 tercedera  dalam  percobaan  pembunuhan,  melumpuhkan  dia sampai  kematiannya  pada  tahun  2006.  Kasus Abdul  Rahman,  seorang Afghanistan  yang  pindah  agama  dari  Islam  ke  Kristen  mencetuskan perdebatan  tentang  masalah  ini.  Sementara  dia  awalnya  menghadapi hukuman  mati,  dia  akhirnya  dibebaskan  kerana  dia  dianggap  tidak layak untuk diadili.Tahun 1988Salman Rushdie dengan novelnya ayat- ayat  setan  ( The  Satanic  Verses )  pun  mendapatkan  vonis  mati  karena dinilai  murtad,  namun  ia  dilindungi  oleh  Kerajaan  Inggris. 7 Dan  yang teranyar  adalah  kasus  penyiar  Arab  Saudi  yang  bernama  Ashraf Fayadh. Pria asal Palestina itu dinilai murtad. 17 Nopember 2015 lalu, Ia dijatuhi hukuman mati karena diketahui telah mengutuk Allah, Nabi Muhammad  dan  Arab  Saudi.Namun  Pebruari  2016,  pengadilan  Arab Saudi membatalkan hukuman mati bagi seorang penyair Palestina atas tuduhan  murtad  dan  meninggalkan  agama  Islam.  Sebagai  gantinya, sang penyair di hukum delapan tahun penjara dan 800 cambukan. 8
Kebebasan  beragama  menurut  UDHR 9 Pasal  18  dinyatakan sebagai hak asasi manusia. 10 Namun hukum Islam klasik, pelaku riddah
5 Pada tanggal 18 April 2007, tiga laki-laki disiksa dan kemudian dibunuh di sebuah kantor  penyebaran  Alkitab  di  Malatya,  Turkey.  Ketiga  laki-laki  tersebut  adalah  para pemimpin  dari  sebuah  Jemaat  dan  pembunuh  mereka  adalah  lima  pemuda.  Hasil persidangan terbaru menunjukkan bahwa motif utama pembunuhan ketiga pemimpin Jemaat  Kristen  tersebut  adalah  politik  dalam  negeri  Turkey,  menimbulkan  ketidak stabilan untuk menumbangkan pemerintah sekuler (militer) yang saat itu berkuasa. 6 Salah  satu  dari  karya  Mahfouz  yang  terbaik,  dilarang  beredar  di  Mesir  karena dianggap  menghujat  karena  menggambarkan  Allah  dan  agama-agama  Abrahamik monoteistik Yudaisme, Kristen dan Islam.
7 Tahun 1988, novelis asal berdarah India itu menerbitkan buku "The Satanic Verses" atau  Ayat-ayat  Setan,  yang  berisi  penghinaan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW, keluarga  dan  para  sahabat  serta  kitab  suci  al-Qur'an.  Penerbitan  buku  itu membangkitkan  amarah  umat  Islam  sedunia.  Pemimpin  Besar  Revolusi  Islam  Iran, Imam  Khomeini  mengeluarkan  fatwa  murtad  dan  vonis  mati  atas  Salman Rushdie.Pada  1990,  Rushdie  menulis esai,  mencoba  membuktikan  ia  masih  beriman pada Islam.
8 https://international.sindonews.com/read/1082558/43/pengadilan-saudi-batalkan- hukuman-mati-penyair-murtad-1454503449. Diakses pada 15 Nop 2017.
9 Pernyataan  Umum  tentang  Hak-Hak  Asasi  Manusia (Bahasa  Inggris: Universal Declaration  of  Human  Rights ;  singkatan: UDHR)  adalah  sebuah  pernyataan  yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-
Bangsa (A/RES/217, 10  Desember 1948 di Palais  de  Chaillot, Paris).  Pernyataan  ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang.
harus dihukum mati. Lantas apakah Islam bertentangan dengan hak-hak asasi  manusia  yang  disepakati  oleh  PBB  itu?.Ataukah  Islam  memang tidak  memberikan  kebebasan  kepada  seorang  muslim  untuk  memilih agama  lain?  Saeed  dalam  seminar  tentang Civil  and  Political  Rights (Fundamental Liberties) 11 menjawab permasalahan ini dalam artikelnya yang  berjudul  ― Article  18  of  UDHR  and  the  Need  for  Rethinking Muslim Conception of Religious Freedom .‖ Dalam makalahnya, Saeed juga  memikirkan  dampak  implikasi  yang  akan  terjadi  terhadap image Islam  dan  suburnya  pemikiran  ekstrim  dalam  kaitannya  terhadap hukuman pelaku riddah.
Karenanya  wajar  bila  kemudian  hukum  Islam  seringkali  digugat sebagai penyebab munculnya image Islam sebagai agama normatif dan tradisional. Sehingga dunia Barat dan bahkan ada sebagian umat Islam yang  menggugat  eksistensi  nilai-nilai  normatif  fiqh  yang  dianggap menghambat  laju  perkembangan  Islam  secara  umum.  Isu  tertutupnya pintu  ijtihad  telah  lama  beredar  bersamaan  dengan  hilangnya kepercayaan  diri  umat  Islam  akibat  pertikaian  politik  internal,  gaya hidup  hedonis dan kolonialisme barat  yang menghancurkan peradaban Islam.  Lebih  lagi  setelah  menjamurnya  paham-paham  sufisme  melalui ajaran-ajaran  tasawuf  pada  masa  itu  mendorong  sebagian  umat  Islam menjadi  statis-stagnan  (jumu > d)  dan  kontra  produktif  dalambidang pemikiran hukum Islam.
Fakta  inilah  yang  mengetuk  kesadaran  para  pemikir  muslim kontemporer  untuk  menghancurkan  stagnasi  dan  membangun  kembali wajah Islam  yang responsif atas kemajuan zaman, akhirnya muncullah istilah Islam progresif, muslim progresif dan ijtihad progresif. Di antara para pemikir muslim tersebut adalah Abdullah Saeed yang akan penulis sajikan  dalam  makalah  ini,  yaitu  tentang  pemikiran  ijtihad progresifnya.

## Riwayat Pendidikan Abdullah Saeed
Abdullah Saeed 12 adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di  Universitas  Melbourne  Australia,  sekaligus  menjabat  sebagai
10 Pasal  18  UDHR  berbunyi:  ― Everyone  has  the  right  to  freedom  of  thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and  freedom,  either  alone  or  in  community  with  others  and  in  public  or  private,  to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance ‖.
11 Seminar  ini  diadakan  oleh  MIEHRI,  pada  tanggal  16  Mei  2006  di  Hotel  Hilton Malaysia.
12 Abdullah Saeed lahir di Maldives, pada tanggal 25 September 1964, dan dari masa kecil  hingga  remaja  dihabiskan  di  sebuah  kota  bernama  Meedhoo  yang  merupakan
Direktur pada Asia Institute, University of Melbourne, Direktur Centre for the Study of Contemporary Islam, University of Melbourne, Sultan of  Oman  Professor  of  Arab  and  Islamic  Studies,  University  of Melbourne,  Adjunct  Professor  pada  Faculty  of  Law,  University  of Melbourne. Setelah sekitar 10 tahun belajar di Saudi Arabia, Abdullah Saeed  meneruskan  belajarnyadi  Australia.  Di  negara  Kanguru  itu,  ia memperoleh beberapa gelar akademis. Sampai sekarang ia menetap dan mengajar  pada  salah  satu  universitas  terkemuka  dan  terkenal  di  sana. Saeed  terlibat  dalam  berbagai  kelompok  dialog  antar  kepercayaan, antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan Islam. Berikut  ini  rincian  riwayat  pendidikan  yang  ditempuh  Abdullah Saeed mulai dari Saudi Arabia hingga Australia:
1. Tahun  1977-1979,  studi  bahasa  Arab  di  Institut  Bahasa  Arab Universiras Islam di Madinah Saudi Arabia.
2. Tahun 1979-1982, Ijazah Sekolah Menengah, di Institut Menengah di Madinah Arab  Saudi.
3. Tahun  1982-1986,  BA  ( Bachelor ofArts )  dalam  Studi  Arab  dan Islam, di Universiras Islam Madinah Saudi Arabia.
4. Tahun 1986-1987, Sarjana Strata Satu ( Masrer of Arts heliminary ) dalam  Jurusan  studi  Timur  Tengah  di  Universitas  Melboume Australia.
5. Tahun  1992-1994,  MA  ( Master ofArts )  dalam  Jurusan  Linguistik Terapan di Universitas Melboume Australia.
6. Tahun1988-1992, Ph.D. ( Doctor of Philosophy ) dalam Studi Islam di Univenitas Melboume Australia. 13
Kombinasi  institusi  pendidikan  yang  diikuti  oleh  Saeed,  yaitu pendidikan  di  Saudi  Arabia  dan  Australia,  menjadikannya  kompeten untuk menilai dunia Barat dan Timur secara objektif. Ia sangat concern dengan dunia Islam kontemporer. Ia menjunjung semangat spirit Isla > m şa > lih  li  kulli  zama > n  wa  maka > n.  Spirit  semacam  inilah  yang  ia  sebut dengan  Islam  Progresif,  subjeknya  dikenal  dengan  muslim  progresif (progressive  ijtihadist),  karena  itu  ia  berupaya  mengaktifkan  kembali dimensi  progresif  Islam  yang selama ini telah tertekan oleh ―dominasi teks‖,  melalui  berbagai  pendekatan  kontemporer  yang  mampu menghubungkan  pertimbangan-pertimbangan  historis  dan  konteks kekinian  dan  kedisinian.  Upaya  inilah  yang  disebut  dengan  Ijtihad
bagian  dari  kota  Addu  Atoll.  Ia  adalah  seorang  keturunan  suku  bangsa  Arab  Oman yang  bermukim  di  pulau  Maldives.  Namun  kemudian,  ia  hijrah  meninggalkan  tanah kelahirannya menuju Saudi Arabia untuk menuntut ilmu di sana.
13 http://www.abdullahsaeed.org, akses tanggal 20Oktober 2017.
Progresif  sebagai  metode  berfikir  yang  digunakan  oleh  muslim progresif.

## Tipologi Ijtihad Menurut Abdullah Saeed
Berkaitan  dengan  metode  ijtihad 14 yang  dilakukan  oleh  muslim progresif  ini,  Saeed  mengidentifikasi  tiga  model  ijtihad  yang  sangat populer  digunakan  pada  periode  modern  dan  menurutnya  sangat berpengaruh  pada  masanya  masing-masing  sepanjang  sejarah  hukum Islam:
1. Text-based ijtihad , yakni  metode  ijtihad  yang  lazim  dilakukan  oleh  fuqaha > ‘ klasik dan masih  memiliki banyak  pengaruh di  kalangan pemikir tradisionalis. Pada  model  ini  teks  berkuasa  penuh,  baik  itu  nash  Qur‘a > ni,  hadis ataupun  pendapat  ulama  sebelumnya,  baik  yang  berupa  ijma‘ ataupun qiya > s. 2. Eclectic ijtiha > d , yakni  upaya  memilih  nash  atau  pendapat  ulama  sebelumnya  yang paling  mendukung  pendapat  dan  posisi  yang  diyakininya.  Adapun yang  terjadi  pada  model  kedua  ini  adalah  upaya  justifikasi  bukan pencarian kebenaran;
3. Context-based ijtihad ,
Sebuah  fenomena  baru  yang  mencoba  memahami  masalah-masalah hukum  dalam  konteks  kesejarahan  dan  konteks  kekiniannya ( modern ). 15 Ijtihad  model  ketiga  itulah  yang  dilakukan  oleh  para muslim  progresif.  Kalau  metodologi  klasik  biasanya  memecahkan permasalahan  hukum  dengan  mendasarkannya  pada  teks  al-Qur‘a > n, kemudian memahami apa yang dikatakan teks tentang permasalahan tersebut,  dan  paling  jauhnya  kemudian  menghubungkan  teks  itu dengan  konteks  sosio-historisnya,  maka  ijtihad  progresif  mencoba lebih  jauh  lagi  menghubungkannya  dengan  konteks  kekinian sehingga tetap up to date dan bisa diterapkan.
14 usaha  mengerahkan  seluruh  tenaga  dan  segenap  kemampuannya  baik  dalam menetapkan hukum-hukum shara‘ maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Lihat: Muh } ammad Abu > Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 567.
15
Saeed, Islamic Thought; an Introduction (London and New York: Routledge, 2006), 55.
31 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH

## Ijtihad Progresif Abdullah Saeed
Pada  tanggal  7-8  Maret  2006, The  Institute  of  Defence  and Strategic  Studies (IDSS)  menyelenggarakan  seminar  dengan  tema
“Progressive Islam and the State in Contemporary Muslim Societies” di  Marina  Mandarin  Singapura.  Narasumber  pada  seminar  tersebut adalah  Syed  Hussein  Alatas,  Ashgar  Ali  Engineer,  Alparsalan Acikgence,  Syafi‟i  Anwar,  Julkipli  Wadi,  Ibrahim  M.  Abu-Rabi,
Chandra  Muzaffar,  Syed  Farid  Alatas  dan  tentunya  Abdullah  Saeed sendiri. Tema  itu  diangkat  berdasarkan  rasa  butuh  atas  kajian  dimensi progresif  dari  kebangkitan  umat  Islam.  Kebangkitan  Islam  itu  sendiri yang  biasa  ditarik  ke  belakang  sejak  abad  ke-19  memiliki  karakter rational  and cosmopolitan  approach dalam  mengkaji  problematika masyarakat Islam. 16
Kajian tentang dimensi progresif ini saat ini mulai marak dengan dasar  suatu  kesadaran  akan  dua  hal:  pertama,  untuk  merespons  secara positif  anggapan  negatif  pers  Barat  yang  menilai  Islam  senantiasa lamban dalam merespon laju zaman sehingga ada gap yang sangat lebar antara dunia Islam dan dunia barat; dan kedua, kesadaran bahwa salah satu  strategi  untuk  melawan  ekstrimisme—yang  juga  sering digelorakan  oleh  pers  Barat—yang  senantiasa  dituduhkan  pada  Islam adalah  dengan  memberdayakan  elemen-elemen  progresif  pada masyarakat muslim dan menjembatani jarak antara dunia Islam dengan lainnya.  Dua  hal  inilah  yang  menjadi  dasar  urgensi  edukasi  dan sosialisasi Islam progresif. 17
Dalam  forum  tersebut,  Abdullah  Saeed  menyampaikan  tawaran jalan ijtihad dengan tujuh pendekatan sebagai solusi atas problematika kontemporer  yang  ditemui  oleh  muslim  abad  ini.  Adapun  metode operasional  ijtihad progresif untuk  menafsir ulang teks-teks al-Qur‘a > n, Saeed memaparkan tujuh pendekatan utama sebagai berikut:
1. Atensi pada konteks dan dinamika sosio-historis;
2. Menyadari  bahwa  ada  beberapa  topik  yang  tidak  dicakup  oleh al-Qur‘a > n karena waktunya belum tiba pada waktu diturunkannya al-Qur‘a > n;
16 IDSS,  ―Progressive  Islam  and  the  State  in  Contemporary  Muslim  Societies,‖ Laporan  Seminar  di  Marina  Mandarin  Singapura,  tanggal  7-8  Maret  2006.  Dalam Tasmuji, Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riddah dan Hak Asasi Manusia, Religio: Jurnal Studi Agama-agama , Vol 1, Nomor 1, Maret 2011, 77.
17 Ibid., 2.
3. Menyadari  bahwa  setiap  pembacaan  atas  teks  kitab  suci  harus dipandu oleh prinsip kasih sayang, justice dan fairness ;
4. Mengetahui  bahwa  al-Qur‘a > n  mengenal  hirarki  nilai  dan prinsip;
5. Kehati-hatian  harus  dilakukan  ketika  menggunakan  teks  lain dari  tradisi  klasik,  khususnya  yang  berkaitan  dengan otentisitasnya;
6. Mengetahui bahwa dibolehkan berpindah dari satu contoh yang konkret ( Muqayyad ) pada general ( Muthlaq ), atau sebaliknya;
7. Fokus utama pada kebutuhan muslim kontemporer. 18 Selanjutnya  kami  akan  paparkan  hukuman  bagi  pelaku  riddah  dengan pendekatan  ijtihad  progresif  milik  Abdullah  Saeed  ini.  Dari  ke  tujuh pendekatan ijtihad progresif di atas, hanya enam pendekatan yang akan digunakan  sebagai  alat  analisa  pada  makalah  ini.  pendekatan  yang kedua; (Menyadari bahwa ada beberapa topik  yang tidak dicakup oleh al-Qur‘a > n  karena  waktunya  belum  tiba  pada  waktu  diturunkannya  al- Qur‘a > n)  agaknya  tidak  mempunnyai  relevansi  dengan  pembahasan hukuman  riddah.  Berikut  ini  paparan  analisa  hukuman  riddah  dalam perspektif ijtihad progresif Abdullah Saeed.

## Riddah Dalam Perspektif Ijtihad Progresif
1. Riddah DalamTinjauan Konteks dan Dinamika Sosio-Historis Riddah  dalam  hukum  Islam  klasik  didefinisikan  sebagai perpindahan  agama  kepada  selain  Islam  setelah  ia  dengan  suka  rela memeluk  Islam.  Mayoritas  ulama  klasik  menyatakan  bahwa  sekali seorang memeluk Islam maka ia terlarang untuk pindah ke agama lain. Riddah  adalah  termasuk  pelanggaran  pidana  (hudūd)  yang  sanksi hukumnya  adalah  hukuman  mati.  Pada  masa  itu  riddah  diasosiasikan dengan pemberontakan pada family/tribe kaum mukminin.
a. Zaman Nabi
Ali  Jum‘ah  memaparkan  beberapa  fakta  yang  termuat dalam  hadis  bahwa  Nabi    Muhamad  Saw  tidak  membunuh Abdullah bin Ubay, dengan perkataan beliau kepada para sahabat
19 ( يرلأا  بِٕٙ  زعلأا  ٓجشخ١ٌ  خٕ٠ذٌّا  ٌٝئ  بٕعجس  ٓئٌ ) .  Beliau  juga  tidak membunuh Dza al-Khuwaisharah al-Tami > my, dengan hadisnya 20 (يذعت  ٌُ  هٔاف  يذعا).  Nabi  juga  tidak  membunuh  orang-
18 IDSS, ―Progressive Islam…., 5. Tasmuji, Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riddah dan Hak Asasi Manusia …, 80.
19 HR Bukhari, Ja > mi‘ al-S { ah } i > h } al-Bukha > ri > , Juz 3, h. 1296. & Muslim, Ja > mi‘ al-S { ah } i > h } Muslim, Juz 4, h. 2140. 20 HR. Bukhari, Ja > mi‘ al-S { ah } i > h } al-Bukha > ri > , Juz 6, h. 2540.
orang  yang  secara  qath‘i  dihukumi  murtad  karena  perkataannya dan tuduhan bohong yang ditujukan kepada Nabi. 21
Ali  Jum‘ah  melanjutkan  bahwa  tidak  membunuh  orang yang  telah  disebutkan  di  atas  memiliki  kemaslahatan  yang  besar dalam  hidup  Nabi  dan  setelah  wafatnya.  Yaitu  terciptanya kelembutan hati umatnya sehingga mereka tidak lari meninggalkan  Nabi.  Maka  jika  seandainya  Nabi  membunuh sahabatnya  sendiri,  maka  umatnya  akan  lari  meninggalkannya. 22 Sebagaimana hal tersebut tersirat pada
suatu  kasus,  yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhari,  Nabi  Saw menolak  permintaan  izin  dari  ‗Umar  untuk  membunuh
Abdullahbin Ubay bin Salul, seorang munafik yang memprovokasi  golongan  Muhajirin  dan  Anshar  agar  saling berperang.  Beliau  bersabda:  ―Jangan!,  nanti  orang  akan  berkata bahwa ia (Muhammad Saw.) membunuh sahabatnya sendiri‖. 23
Diriwayatkan  bahwa  Ubayd  Allah  ibn  Jahsy  -istri  Ramlah binti  Abu  Sufyan-  salah  seorang  sahabat  Nabi  yang  hijrah  ke Habasyah  juga  murtad  atau  keluar  dari  Islam  ke  Kristen.  Nabi Saw.  tidak  diriwayatkan  menghalalkan  darahnya  dan  tidak meminta  kepada  raja  Negus  (Najasyi),  pemimpin  Habasyah, untuk  menyerahkan  Ubayd  Allah  kepada  beliau.  Bahkan sebaliknya,  Nabi  Saw.  meminta  raja  Najasyi  untuk  mewakili beliau menikahi Ramlah (Umm Habibah).
b. Zaman Khulafa‘ al-Rasyidin
Saeed kemudian mencoba untuk mengeksplorasi perkembangan  ide  riddah  ini  dengan  menelusuri  aspek sejarahnya.  Ternyata  pada  fase  Mekkah,  ―makna‖  dasar kebebasan  beragama  adalah  bahwa  ia  merupakan  urusan  antara Tuhan  dan  manusia.  Karena  ia  adalah  urusan  individual,  maka sesungguhnya  riddah  itu  adalah  dosa  antara  hamba  dengan Tuhannya,  dan  bukan  tindakan  pidana  ( crime ).  Pemaknaan  baru atas  riddah  ini  baru  muncul  pada  fase  Madinah.  Ketika  umat Islam menjadi dominan yang memungkinkan untuk menunjukkan sisi superioritas Islam.
21 Ali Jumah, al-Bayan lima yasyghal al-Adzhan, (Mesir: Maktabah Abu Khalil li al- Nashr wa al-Tauzi‘, 2010), 92.
22 Ali Jumah, al-Baya > n lima > yasyghal al-Adzha > n …,  93.
23 HR Ahmad, Musnad Ah } madibn H { anbal , Juz 3, h. 392. & Bukhari, Ja > mi‟ al-S { ah } i > h } al-Bukha > ri > , Juz 4, h. 1861-1863. & al-Nasai, Sunan al-Nasai, Juz 5, h. 271.
Demikian pula kasus yang terjadi pada masa sahabat, ketika Abu Bakr memerangi kelompok yang murtad harus dilihat dalam konteks  bahwa  Abu  Bakr  sebagai  kepala  negara  memerintahkan memerangi  mereka  karena  mereka  menolak  membayar  zakat, meskipun  mereka  melaksanakan  shalat.  Hal  ini  tergambar  dari alasan  Abu  Bakr  ketikaia  mematahkan  argumen  ‗Umar  bin  al- Khaththab  yang semula berpendapat  bahwa mereka tidak berhak untuk  diperangi  karena  mereka  melaksanakan  shalat. 24 Dengan kata lain, dalam lintasan sejarah pada masa sahabat pun hukuman mati terhadap orang murtad tidak karena kemurtadannya semata, melainkan karena adanya alasan lain  yang menyebabkan mereka berhak dijatuhi hukuman mati.
Memerangi  kaum  murtad  di  masaAbu  Bakr  lebih  kental karena  alasan  politik.  Pelaku  riddah  ketika  itu  dibarengi denganpenyebaran  sikap  permusuhan,atau  bahkan  melakukan provokasi  dan  teror  terhadap  Islam  dan  kaum  Muslimin.  Dalam konteks ini, sanksi itu bukan semata-mata kemurtadannya, tetapi karena  tindakan  provokatifnya  terhadap  Islam  dan  negara (hira > bah).  Sehingga  sikap  itu  menimbukan  desersi  politik  yang menginginkan  makar  dari  ketentuan  hukum  negara  Islam  dan upaya  pembelotan  terhadap  negara.  Tentu  sikap  ini  sangat berbahaya  mengingat  pemerintahan  Abû  Bakr  di  Madinah  baru seumur jagung. Faktor wafatnya Nabi Muhammad, sebagai figur pemersatu umat Islam dari difersitas kesukuan Arab yang kental. Maka  tidak  bisa  dibayangkan  jika  saat  itu  Abu  Bakr  tidak memerangi  dan  membunuh  kaum  murtad  yang  profokatifdan berupaya makar tersebut.
c. Zaman Kekhalifahan Islam
Baru  pada  masa  khalifahlah  ―pemaknaan‖  atas  riddah dihiasi  oleh  superioritas  Islam.  Komunitas  Islam  diasosiasikan dengan  kekuatan  politik.  Penaklukan-penaklukan  daerah  baru akhirnya  memetakan  komunitas  secara  hitam  putih,  termasuk dalam  hal  agama.  Selanjutnya,  pada  masa  Dinasti  Umayyah  dan awal  Dinasti  Abbasiah,  pemaknaan  kehormatan  politik  bertemu dengan  superioritas  Islam  itu.  Pada  masa  inilah  setiap  yang berbeda  dianggap  sebagai  sebuah  tindakan  subversif,  tindakan pidana yang harus mendapatkan hukuman.
24 Al-Bukha > rî, Ja > mi‟ al-S { ah } i > h } al-Bukha > ri > , hadis nomor 6413.
35 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
2. Pembacaan Ayat Riddah berprinsip pada kasih sayang, justice dan fairness
Menurut Saeed, menyadari perkembangan historis seperti di atas,
sudah  selayaknya  mendudukkan  riddah  ini  pada  posisi  yang sebenarnya,  yakni  sebagai  sebuah  dosa  dan  bukan  pidana.  Apalagi kondisi  saat  ini  berbeda  dengan  masa  lalu.  Hal  ini  terlihat  dari  kritik dan gugatan atas pandangan hukum Islam klasik tersebut tentang riddah dengan  argumen  sebagai  berikut:  (1)  hampir  150-200  ayat  al-Qur‘a > n mendukung kebebasan beragama, berkeyakinan, memilih, dan lain-lain; (2)  tidak  ada  satu  ayat  pun  dalam  al-Qur‘a > n  yang  menyebutkan hukuman  di  dunia  atas  orang  yang  murtad,  (3)  hukuman  atas  riddah hanya  ada  dalam  hadis;  (4)  hukum  riddah  oleh  muslim  mayoritas, dianggap  sebagai  hukuman  yang  berdasarkan  ijtihad  ulama,  bukan perintah  langsung  dari  Tuhan;  (5)  keimanan  adalah  urusan  antara seorang  hamba  dengan    Tuhannya,  negara  tidak  punya  urusan  dengan hal  ini;  hukum  riddah  berbahaya  bagi  ummah  karena  membunuh kreativitas dan inovasi pemikiran yang merupakan hak manusia; riddah adalah dosa bukan tindakan pidana. 25
Dalam  sebuah  buku  tentang  masalah  ini,  Abdullah  Saeed dan Hassan  Saeed menyatakan  bahwa  undang-undang  Islam  yang menyeru  kematian  untuk  murtad  bertentangan  dengan  berbagai  dasar- dasar  Islam.  Mereka  berpendapat  bahwa  perkembangan  awal  undang- undang  kemurtadan  pada  dasarnya  alat  agama-politik,  dan  bahwa  ada kepelbagaian  besar  pendapat  di  kalangan  umat  Islam  awal  pada hukuman. 26

## 3. Ayat Riddah Dalam Tinjauan Hirarki Nilai
Dalam menyusun hierarki nilai Saeed terinspirasi oleh pemikiran Fazlur  Rahman 27 .  Walaupun  Fazlur  Rahman  tidak  secara  eksplisit
25 Seminar dengan tema Civil and Political Rights (Fundamental Liberties), MIEHRI, Hotel  Hiton  Malaysia,  tanggal  16  Mei  2006.  Dalam  Tasmuji,  Pemikiran  Abdullah Saeed tentang Riddah dan Hak Asasi Manusia, Religio: Jurnal Studi Agama-agama , Vol 1, Nomor 1, Maret 2011, 74.
26 Saeed,  Abdullah; Saeed,  Hassan (2004). Freedom  of  Religion,  Apostasy  and  Islam . Ashgate Publishing. ISBN 978-0-7546-3082-1. OCLC 49531008
27 Ia lahir di Barat Pakistan, 21 September 1919. Meraih M.A. dari Universitas Punjab, Lahore,  dalam  Bahasa  Arab.  Sedang  gelar  Doktor  diraihnya  di  Oxford  University, tentang Psikologi Ibn Sina. Ia merupakan dosen di Studi Persia dan Filsafat Islam di Universitas Durham, Inggris pada tahun 1950-1958, asisten Profesor di Institut Studi Islam, Universitas McGill, Montreal pada tahun 1958-1961, Profesor tamu di Central Institute  of  Islamic  Research,  Pakistan,  tahun  1961-1962  dan  Direktur  pada  tahun
menyebutkan  esensi  hierarki  nilai  dalam  berbagai  karyanya,  tetapi  ia seringkali  menyinggung  persoalan  nilai  ini  atau  apa  yang  dia  sebut sebagai general  principles (prinsip-prinsip  umum). 28 Tidak  adanya tingkatan  nilai  yang  spesifik  ini  lantas  mendorong  Saeed  untuk mengembangkan  ide general  principles Fazlur  Rahman  dan  kemudian merumuskannya  menjadi  sebuah  bingkai  kesatuan  yang  utuh  yang  dia sebut sebagai hierarki nilai.
Abdullah  Saeed  mengembangkan  konsep  hierarki  nilai-nilai
( values )  teks,  dengan  memfokuskan  pada  nilai  legal-etisnya.  Hierarki nilai  ini  diharapkan  dapat  mempermudah  para  penafsir  kontekstualis dalam menafsirkan ethico-legal texts. Dalam menentukan hierarki nilai,
Abdullah  Saeed  mendasarkan  pada  nilai  etis "right  action" yang merupakan  dasar  agama  sebagaimana  yang  telah  ditekankan  al- Qur‘a > n. 29 Abdullah  Saeed  mengelompokkan  hierarki  nilai  al-Qur‘a > n sebagai berikut:
a. Obligatory Values (Nilai-nilai kewajiban)
Ialah nilai keagamaan yang tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu,  yang  berupa  ayat-ayat  yang  memuat  nilai  kewajiaban yang  harus  dijalankan  oleh  semua  umat  Islam  di  manapun  dan kapanpun.  Oleh  karena  itu,  nilai-nilai  kewajiban  ini  bersifat universal.  Semua  Umat  Islam  menganggapnya  sebagai  bagian esensial  dari  Islam.  nilai  ini  dikelompokkan  dalam  tiga  sub kategori,  yaitu:  (1) nilai-nilai  yang berhubungan dengan sistem kepercayaan  ( belief );  (2)  nilai-nilai  yang  berhubungan  dengan praktik  religius,  salat  misalnya;  (3)  nilai-nilai  yang  berkaitan dengan  status  halal-haram,  yang  dinyatakan  secara  spesifik dalam  al-Qur‘a > n.  Adapun obligatory  values dalam  ayat  riddah terkatub  dalam  QS.  Ali  Imran  :  19  yang  memuat  tentang keabsahan agama Islam.
ٍََُُُٰۗ إصِ إلۡٱ ِ َّللَّٱ َذِٕع َٓ٠ِّذٌٱ َِّْئ ....... ٩١ ―Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam‖ . 30
1962-1968,  Profesor  tamu  di  U.C.L.A.  1969,  dan  Profesor  di  Universitas  Chicago, tahun 1969.
28 Abdullah  Saeed, Interpreting  the  Qur‟an  Towards  a  Contemporary  Approach .., 128,  baca  juga  Fazlur  Rahman, Islam  and  Modernity  Transformation  of  an Intellectual Tradition .., 7.
29 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur'an ..., 129.
30 QS. Ali Imran : 19
Ayat  ini  menyatakan  bahwa  Allah  telah  melegetimasi  agama yang  Ia  pilih,  yaitu  Islam.  Sebagai  agama  yang  diridhai  oleh- Nya. Agama yang absah untuk diimani dan diikuti ajarannya.
b. Fundamental Values (Nilai-nilai Fundamental)
Ialah  nilai-nilai  tertentu  yang  berhubungan  dengan  nilai kemanusiaan.  Misalnya,  hak  asasi  manusia,  keadilan,  menjaga hak milik individu, dll. Nilai fundamental merupakan nilai yang ditekankan  berulang  kali  dalam  al-Qur‘a > n  di  mana  ada  dalil tekstual  yang  secara  kuat  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai tersebut  termasuk  dasar  ajaran  al-Qur‘a > n.  Sehingga  nilai  ini harus  diterapkan  secara  universal.Nilai  fundamental  ini  seperti konsep al-Maqa > ṣid  al-Sharī‟ah yang  digagas  oleh  al-Ghaza > li, al-Sha > ṭiby,  Ibn  A > shur  dll.  Namun  para  sarjana  muslim  klasik yang mengkajinya dengan metode istidla > l /induktif
berkesimpulan  bahwa  kelima  nilai  di  atas  merupakan  tujuan utama  shariat  Islam.  Nilai  etis  yang  berada  dalam  level  ini bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun fundamental  values dalam  ayat  riddah  terkatub  dalam  QS.  Al- Baqarah:256 yang memuat tentang pengakuan akan adanya hak kebebasan beragama. َِِّّٟۚغإٌٱ َِِٓ ُذ إش ُّشٌٱ ََّٓ١َجَّت ذَل  ِِۖٓ٠ِّذٌٱ ِٟف َٖا َش إوِئ ٓ َلَ ....... ٦٥٢
―Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.‖ . 31
Ayat  ini  menjelaskan  akan  kebebasan  dalam  beragama.  Bahwa harusnya beragama tidak karena paksaan. Karena Allah sendiri yang  berhak  untuk  memberikan  seseorang  hidayah.  Dan  Nabi hanyalah  sebagai  penyampai  risalah.  Sebagaimana  ditegaskan pada surat al-Nur ayat 54:
ُص َّشٌٱ  ْاُٛع١ِطَأ َٚ  َ َّللَّٱ  ْاُٛع١ِطَأ  إًُل ًَ ُِّّح  بَِ  ِٗإ١ٍََع  بََِّّٔاَف  ْا إٌَّٛ ََٛت  ِْاَف  َِۖيٛ
ُغٍَََٰج إٌٱ  َّلَِئ  ِيُٛص َّشٌٱ  ٍََٝع  بَِ َٚ  ِّْۚاُٚذَت إَٙت  ُُٖٛع١ِطُت  ِْئ َٚ  ِۖإُُتإٍُِّّح  بَِّ  ُُىإ١ٍََع َٚ
ُٓ١ِجُّإٌٱ ٥٥
―Katakanlah:  "Taat  kepada  Allah  dan  taatlah  kepada  rasul;  dan  jika kamu  berpaling  maka  sesungguhnya  kewajiban  rasul  itu  adalah  apa yang  dibebankan  kepadanya,  dan  kewajiban  kamu  sekalian  adalah semata-mata  apa  yang  dibebankan  kepadamu.  Dan  jika  kamu  taat kepadanya,  niscaya  kamu  mendapat  petunjuk.  Dan  tidak  lain
31 QS. Al-Baqarah:256
Volume 10, Nomor 1 (Februari 2020) 38
kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang" . 32
c. Protectional Values (Nilai-nilai Proteksional)
Adalah  nilai-nilai  etis  dari  ayat-ayat  ketentuan  hukum  yang bertujuan  untuk  menjaga  dan  mempertahankan  nilai-nilai fundamental  di  atas.  Sehingga  nilai  ini  juga  bersifat universal.Misalnya  larangan  mencuri,larangan  mengurangi timbangan,  larangan  melakukan  riba,  adalah  bentuk  proteksi terhadap  hak  milik  individu  yang  merupakan  bagian  dari  nilai fundamental.  Adapun protectional  values dalam  ayat  riddah terkatub  dalam  QS.  Al-Kahfi  :  29  yang  memuat  tentang kebebasan memilih agama dengan segala konsekuensinya.
بَٔإذَت إعَأ ٓبَِّٔئ  ِّۚإشُف إىَ١إٍَف  َءٓبَش َِٓ َٚ ِِٓ إإُ١إٍَف  َءٓبَش ََّٓف  ِۖإُُىِّث َّس ِِٓ  ُّكَحإٌٱ  ًُِل َٚ ِّۚبَُٙلِدا َشُص  إُِِٙث َطبَحَأ ا ًسبَٔ َٓ١ٍِِّ ََّٰظٌٍِ ....... ٦١ ―Dan  katakanlah:  "Kebenaran  itu  datangnya  dari  Tuhanmu;  maka barangsiapa  yang  ingin  (beriman)  hendaklah  ia  beriman,  dan barangsiapa  yang  ingin  (kafir)  biarlah ia  kafir".  Sesungguhnya  Kami telah  sediakan  bagi  orang  orang  zalim  itu  neraka,  yang  gejolaknya mengepung mereka‖. 33
Imam al-Qurt } ubi menjelaskan bahwa meski kala > m pada ayat di atas adalah khabar , akan tetapi yang dikehendaki dari ungkapan ayat  tersebut  adalah li  al-Tahdi > d  wa  al-Wa„i > d (menunjukkan ungkapan  ancaman  dan  peringatan).  Oleh  karenanya,  setelah ungkapan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir, diikuti dengan ungkapan ―Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu  neraka‖.  Lantas  apakah  Allah  merasa  khawatir  jika  sorang muslim  itu  murtad,  sehingga  Ia  memberikan  ancaman  kepada mereka?.  Tentu  tidak,  perbuatan  riddah  yang  dilakukan  oleh seorang  muslim  tidaklah  memberikan  bahaya  apapun  kepada Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah sendiri pada surat Ali Imran ayat 177:
إ١َش َ َّللَّٱ ْاٚ ُّشُضَ٠ ٌَٓ ِٓ ََّٰ٠ِ إلۡٱِث  َشإفُىإٌٱ ْا ُٚ َشَت إشٱ َٓ٠ِزٌَّٱ َِّْئ ُ١ٌَِأ  أةاَزَع  إٌَُُٙ َٚ ِۖب ٩١١
32 QS. Al-Nur : 54
33 QS. Al-Kahfi : 29
―Sesungguhnya  orang-orang  yang  menukar  iman  dengan  kekafiran, sekali-kali  mereka  tidak  dapat  memberi  mudharat  kepada  Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih‖. 34
d. Implementational Values (Nilai-nilai Implemensional)
Adalah  aturan  spesifik  yang  digunakan  dalam  implementasi protectional  values.  Larangan  mencuri  dalam  implementasinya berbentuk  potong  tangan 35 misalnya. 36 Nilai  dalam  level  ini berdasarkan  konteks  kultural  dan  bisa  berubah-ubah  sesuai dengan  kondisi  sosial  kemasyarakatan  pada  masa  pewahyuan. Oleh karena itu, nilai ini cenderung bersifat lokal dan temporal, tidak  bersifat  universal.  Menurut  Abdullah  Saeed,  aturan tersebut  bukanlah  objek  fundamental  al-Qur‘a > n,  melainkan sebuah  bentuk  dari  tujuann  ya  sebagai  pencegahan  terhadap perilaku  yang  tidak  diharapkan. 37 Adapun implementational values dalam  ayat  riddah  terkatub  dalam  QS.  Al-Baqarah:217 yang  memuat  tentang  amal  ibadahpelaku  riddah  terhapus &abadi di neraka.
ِٟف  إٍُُُٙ ََّٰ إعَأ  إتَطِجَح  َهِئ ٌََٰٓ ُْٚأَف   شِفبَو ََُٛ٘ٚ  إتَُّ١َف ۦِِٕٗ٠ِد َٓع إُُىِِٕ إدِذَت إشَ٠ ََِٓٚ َُْٚذٍِ ََٰخ بَٙ١ِف  إُُ٘  ِِۖسبٌَّٕٱ  ُت ََٰح إصَأ  َهِئ ٌََٰٓ ُْٚأَٚ ِِۖحَشِخٓ إلأٱَٚ بَ١إُّٔذٌٱ ٦٩١
―Barangsiapa  yang  murtad  di  antara  kamu  dari  agamanya,  lalu  dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia  dan  di  akhirat,  dan  mereka  itulah  penghuni  neraka,  mereka kekal di dalamnya‖. 38
Dari  implementasi hifd  al-Din berkenaan  dengan  riddah, beberapa  ayat  mengemukakan  berbuatan  riddah  hanya mempunyai  impleikasi  hukuman  akhirat.  Tidak  ada  satu  ayat pun yang secara sharih memuat hukuman duniawi untuk pelaku
34 QS. Ali Imran : 117
35 Ketika  al-Qur‘an  menetapkan  hukuman  potong  tangan  ini  pada  abad  7  masehi  di Arab,  al-Qur‘an  telah  mempertimbangkan  dan  menyesuaikan  jenis  hukuman  ini dengan  konteks  budaya  yang  berlaku  saat  itu.  Pada  waktu  itu,  di  Arab  telah  berlaku hukuman mati dan bentuk hukuman fisik lainnya, karena itu hukuman potong tangan merupakan  bentuk  hukuman  yang  paling  efektif  untuk  kondisi  saat  itu.  Yang  perlu digarisbawahi  adalah  bentuk  hukuman  seperti  ini  bukanlah  tujuan  utama  al-Qur‘an, tetapi hanyalah cara yang digunakan agar sampai kepada tujuan utama al-Qur‘an yaitu hif ż u al-m ā l (penjagaan harta).
36 QS. Al-Maidah : 41.
37 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur'an ..., 134.
38 QS. Al-Baqarah:217
Volume 10, Nomor 1 (Februari 2020) 40
riddah.  Para  ulama  hanya  bersandar  pada  hadisahad ( َيَّذَث  َِْٓ ُٖ ٍُُْٛتْلبَف  َُْٕٗ٠ِد ) sebagai  legetimasi.  Inilah  yang  menjadi  sebab perbedaan pendapat di kalangan fuqaha .
e. Instructional Values (Nilai-Nilai Instruksional)
Nilai-nilai  instruksionaladalah  sebuah  respon  solutif  dari problem  sosial  yang  muncul  saat  masa  pewahyuan.  Nilai  ini termuat  dalam  ayat-ayat  yang  berisi  perintah  dan  larangan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan tertentu pada masa Nabi  Muhammad  saw.  Ayat-ayat  ini  tentunya  terkait  dengan kondisi  saat  pewahyuan  al-Qur‘a > n,  sehingga  belum  tentu berfungsi  universal  secara  otomatis.  Nilai-nilai  etis  yang terdapat  dalam  al-Qur‘a > n  yang  dihubungkan  dengan  problem tertentu  pada  masa  pewahyuan.  Ayat  al-Qur‘a > n  yang  berada dalam  level  ini  sangat  banyak  dan  variatif.  Misalnya,  instruksi poligami, instruksi menjadikan pria sebagai penjaga perempuan, instruksi  untuk  tidak  menjadikan  non  muslim  sebagai  teman. Relevansi  nilai  etis  yang  berada  dalam  level  ini  seringkali dipertanyakan  dalam  kehidupan  kontemporer. 39 Adapun instructional  values dalam  ayat  riddah  terkatub  dalam  QS.  Al- Maidah : 33 yang memuat tentang Pelaku Riddah Yang Disertai dengan Hirabah Akan Menerima Hukuman Hudud.
اًدبَضَف  ِض إسَ إلأٱ ِٟف  َْ إَٛع إضَ٠ َٚ ۥٌَُُٗٛص َس َٚ َ َّللَّٱ  َُْٛث ِسبَحُ٠  َٓ٠ِزٌَّٱ ْاُؤ ََٰٓزَج بََِّّٔئ َِِٓ ْا إَٛفُٕ٠  إَٚأ  ٍفٍََٰ ِخ  إِِّٓ ٍُُُُٙج إسَأ َٚ  إُِٙ٠ِذإ٠َأ َعَّطَمُت  إَٚأ ْا ُٓٛجٍََّصُ٠  إَٚأ ْا ٍَُّٓٛتَمُ٠ َْأ إُّٔذٌٱ ِٟف   ٞ إز ِخ  إٌَُُٙ  َهٌََِٰر  ِِّۚض إسَ إلأٱ أُ١ِظَع  أةاَزَع ِح َش ِخٓ إلأٱ ِٟف  إٌَُُٙ َٚ ِۖبَ١
٣٣
―Sesungguhnya  pembalasan  terhadap  orang-orang  yang  memerangi Allah  dan  Rasul-Nya  dan  membuat  kerusakan  di  muka  bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka  dengan  bertimbal  balik,  atau  dibuang  dari  negeri  (tempat kediamannya).  Yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar‖. 40
Meskipun pada ayat tersebut tidak terdapat kata-kata riddah atau turunannya, Imam bukhari menjelaskan bahwa sabab al-nuzul dari ayat tersebut berkaitan dengan masalah riddah. 41 Dan memang ayat tersebut
39 Ibid, 137.
40 QS. Al-Maidah : 33
41 Sebab turun ayat ini menurut riwayat Bukhari dan Muslim dan Anas adalah sebagai berikut: Beberapa orang dari suku U'kal dan suku U'rainah datang kepada Rasulullah saw. guna membicarakan tentang niat mereka untuk masuk Islam.  Kemudian mereka
dikenal  dengan  ayat  hirâbah  (terosisme/makar).  Maka  yang  menjadi sebab hukum mati, amputasi dan pengasingan yang disebut dalam ayat di atas tidaklah semata-mata karena perbuatan riddah, akan tetapi sebab yang dominan adalah karena alasan hirâbah.Pada ayat-ayat yang khusus membahas  ridaah,  hukuman  yang  diterangkan  di  al-Qur‘ân  hanyalah berupa  hukuman  akhirat,  dan  tidak  satu  pun  ayat  yang  menerangkan hukuman  duniawi  bagi  pelaku  riddah.  Ayat-ayat  tentang  murtad  jika disusun  berdasarkan  hirarki  nilai  bisa  disimpulkan  sebagaimana berikut:
No Hirarki Nilai Surat/ayat Tujuan 1 Obligatory QS. Ali Imran : 19 Keabsahan agama Islam 2 Instructional QS. Al-Baqarah:256 Hak Kebebasan Beragama 3 Protectional QS. Ali Imran : 117 Kebebasan Memilih Agama dengan Konsekuensinya 4 Implementational   QS. Al-Baqarah:217 Amal Ibadah Pelaku Riddah Terhapus & Abadi di Neraka 5 Instructional QS. Al-Maidah : 33 Pelaku  Riddah  Yang  Disertai dengan  Hirabah  Akan  Menerima Hukuman Hudud
Menurut  Jasser  ‗Audah, hifzh  ad-diin yang  dipahami  oleh  al- Ghazâli,  al-Shâthibi,  dan  ulama-ulama  lain  yang  pemikirannya  sealur dengan keduanya dibangun atas paradigma berupa ketentuan-ketentuan syariat tentang kewajiban memerangi orang-orang kafir dan membunuh orang  murtad. 42 Konsep hifzh  al-diin yang  dibangun  atas  paradigma tersebut  oleh  sebagian  pemikir maq â shid dianggap  tidak  selalu
mengatakan bahwa mereka tidak merasa senang tinggal di Madinah. Rasulullah saw. memerintahkan  kepada  seorang  penggembala  dengan  membawa  beberapa  ekor  unta agar membawa orang-orang itu keluar kota dan mereka diperbolehkan minum air susu unta  itu.  Mereka  berangkat  bersama  penggembala  itu  dan  setelah  sampai  di  Harran mereka  berbalik  menjadi  kafir  dan  membunuh  penggembala  unta  serta  menggiring unta-unta  itu.  Berita  peristiwa  itu  sampai  kepada  Rasulullah  saw.  Kemudian  beliau mengirim suatu rombongan  untuk  mengejar  mereka. Setelah  mereka diketemukan di Harrah  itu  mereka  dihukum  dengan  hukuman  cukil  mata  yang  dibakarkan  ke  mata mereka. Kemudian tangan dan kaki mereka dipotong secara menyilang yaitu (tangan kanan dan kaki kiri) dan mereka dibiarkan sampai ajal mereka tiba. Setelah peristiwa itu maka turunlah ayat ini. Lihat : https://tafsirkemenag.blogspot.co.id/2013/07/tafsir- surah-al-maidah-33.html
42 Jasser ‗Auda, Maqashid as-Syari‟ah ka Falsafat li at-Tasyri‟ al-Islamy: Ru‟yah Manzhumiyyah , h. 62, Virginia: IIIT, 2012.
relevandengan  perkembangan  zaman  serta  perbedaan  situasi  dan kondisi.
Upaya  mengubah  paradigma hifzh  al-diin ini  dilakukan  misalnya oleh Ibnu ‗Ashûr. Ia menggeser hifzh al-diin dari paradigma sanksi bagi orang  murtad ( ُٖ ٍُُْٛتْلبَف  َُْٕٗ٠ِد  َيَّذَث  َِْٓ ) menuju  paradigma  kebebasan beragama ( ِْٓ٠ِّذٌا ِٟف َٖا َشْوِئ َلَ ). Secara  akurat,  Ibnu  ‗Ashûr  cenderung menggunakan  redaksi hurriyyat  al-„I‟tiqad (kebebasan  beragama) sebagai  tujuan  syariat  daripada  menggunakan  istilah hifzh  al-diin . 43
Paradigma  ini  dianggap  lebih  relevan  dengan  konteks  kekinian  untuk menyelesaikan  problem  kekerasan  yang  muncul  akibat  sikap  intoleran kepada umat yang berbeda agama.

## 4. Hadis Riddah Dalam Tinjauan Analisa Otentisitas Teks
Sanksi  Riddah  dalam  al-Qur‘a > n,  Hadis  dan  Fakta  Sejarah  Dari ayat-ayat al-Qur‘a > n  yang berbicara tentang riddah -sebagaimana sudah dikutip  di  atas-  terlihat  bahwa  al-Qur‘a > n  tidak  secara  tegas menyebutkan  sanksi  riddah  di  dunia.  Yang  disebutkan  adalah  sanksi riddah  di  akhirat,  yakni  pelakunya  akan  mendapat  kemurkaan  dan laknat  dari  Allah  Swt,  malaikat  dan  seluruh  manusia  serta  siksa  di akhirat  (QS.  al-Nahl:  106,  ‗Ali  ‗Imran:  86-88,  al-Nisa‘:  115), kebaikannya  menjadi  terhapus,  baik  di  dunia  maupun  akhirat  (QS.  al- Baqarah:  217), tidak mendapat  hidayat  dari Allah (QS. al-Nisa‘: 137). Ayat-ayat  tersebut  sama  sekali  tidak  menyebutkan  bentuk  hukuman duniawi  kepada  mereka,  termasuk  hukuman  mati.  Lebih  dari  itu, kepada mereka terbuka lebar pintu untuk bertaubat.
Akram  Ridhâ  berkesimpulan  bahwa  tidak  ada  ayat  al-Qur‘a > n yang  menyebutkan  sanksi  bagi  orang  murtad  di  dunia,  selain  isyarat bahwa  mereka  mendapat  siksa  di  dunia  dan  akhirat.  Tidak  terdapat sanksi  yang  di-nash-kan  al-Qur‘a > n  sebagaimana  halnya  al-Qur‘a > n  me- nash-kan  sanksi  pencurian,  perzinahan  dan  qadzaf  (tuduhan  zina). 44
Dengan  kata  lain,  al-Qur‘a > n  tidak  menyebut  sanksi  hukum  duniawi bagi  pelaku  riddah.  Ini  sama  dengan  tidak  adanya  sanksi  hukum duniawi  bagi  orang  Islam  yang  meninggalkan  shalat,  tidak  berpuasa, tidak  mengeluarkan  zakat,  meminum  khamr,  tidak  menutup  aurat  dan lain-lain. Bahkan syirik yang dianggap sebagai dosa  yang paling besar
43 Muh } ammad T { a > hir ibn ‗A<shu > r, Maqa > s } id al-Shari > „ah al-Isla > miyyah… , 292.
44 Akram  Ridha  Mursi, Al-Riddah  wa  al-Hurriyyah  al-Diniyyah ,  (al-Mansyûrah:  Da > r al-Wafa > ‘ li al- Thiba > ‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî‘, 2006), cet ke-1, h. 41.
43 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
dan tidak terampuni itu juga tidak disebutkan sanksi hukum duniawinya dalam al-Qur‘a > n.
Adapun  sanksi  riddah  yang  banyak  dikemukakan  para  ulama berupa  pembunuhan  didasarkan  pada  beberapa  hadis  Nabi  Saw.,  yang jika diteliti setidaknya ditemukan dua versi matan hadis. Pertama, hadis yang menyuruh membunuh orang yang mengganti agamanya, yaitu:
َع ْٓ ِع ْى ِش َِ َخ َل َيب ُأ ِت َٟ َع ٍِ ٟ َس ِض َٟ ُالل َع ْٕ ُٗ ِث َز ْٔ َذ َل ٍخ َف َأ ْح َش َل ُٙ ُْ َف َج ٍَ َغ َر ٌِ َه ْثا َٓ َع َّج ٍسب َف َم َيب ٌَ ْٛ ُو ْٕ ُت َأ َٔ ٌَ ب ُْ ُأ ْح ِش ْل ُٙ ُْ ٌَِٕ ْٙ ِٟ َس ُص ْٛ ِي ِالل َص ٍَّ ُالل ٝ َع ٍَ ْ١ ِٗ َٚ َص ٍَّ َُ َلَ ُت َع ِّز ُث ْٛ ِث ا َع َز ِةا ِالل َٚ ٌَ َم َت ٍْ ُت ُٙ ُْ ٌِ َم ْٛ ِي َس ُص ْٛ ِي ِالل َص ٍَّ ُالل ٝ َع ٍَ ْ١ ِٗ َٚ َص ٍَّ َُ َِ ْٓ َث َّذ َي ِد ْ٠ َٕ ُٗ َف ْلب ُت ٍُ ْٛ ُٖ ُجٌا ٖاٚس( َخ ِسب )ٞ Dari  Ikrimah,  ia  berkata:  ―Didatangkan  kepada  Ali  (bin  Abi Thalib)  kaum  zindik  ( zana > diqah )  –dalam  riwayat  al-Tirmidzi  adalah orang  yang  murtad  dari  Islam-  lalu  ia  membakarnya.  Hal  itu  sampai kepada  Ibn  Abbas,  lalu  berkata:  ―Seandainya  saya,  maka  saya  tidak akan membakar mereka karena larangan Nabi Saw., yaitu, ―Janganlah kalian mengazab dengan azab Allah‖. Sebaliknya saya akan membunuh mereka karena sabda Nabi Saw., ― man baddala di > nah fa „qtulu > h (siapa yang  mengganti  agamanya  maka  bunuhlah  ia)‖.  (HR.  al-  Bukhari)
Dengan  redaksi  berbeda,  Imam  Malik  meriwayatkan  dari  Zayd  bin
Aslam bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
َِ ْٓ َغ َّ١ َش ِد ْ٠َٕ ُٗ َف ْضب ِش ُث ْٛ ُع ا ُٕ َم ُٗ )هٌبِ َبِئ ٖاٚس(
Siapa  yang  mengubah  agamanya  maka  pukullah  lehernya  (bunuhlah). (HR. Imam Malik)
Kedua,  hadis  yang  menyatakan  kehalalan  darah  (kebolehan dibunuh) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), yaitu:
ِالل  ُي ُْٛص َس  َيبَل  َيبَل ِالل  ِذْجَع  َْٓع ٍَََّّص َٚ  ِْٗ١ٍََع ُالل ٍََّٝص ٍب ِشِْا ََُد  ًُّ ِحَ٠  َلَ
ُشْفٌَّٕا  ٍث َلََث  َٜذْحِاِث  َّلَِئ ِالل  ُي ُْٛص َس َِّٟٔأ َٚ ُالل َّ ِلَئَ ٌَِٗئ  َلَ  َْْأ ُذَْٙشَ٠  ٍٍُِْضُِ ِِ  ُق ِسبَفٌا َٚ  ِٟٔا َّزٌا  ُتِّ١َّثٌا َٚ  ِشْفٌَّٕبِث
ٖاٚس(  ِخَعبََّجٌٍِْ  ُن ِسبَّتٌا  ِْٓ٠ِّذٌا  َٓ )ٞسبخجٌا
Dari Abdullah (Ibnu Mas‘ud), Rasulullah Saw. bersabda: ―Tidak halal darah (tidak boleh dibunuh) seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak  ada  Tuhan  selain  Allah  dan  bahwa  saya  adalah  utusan  Allah, kecuali  karena  salah  satu  dari  tiga:  jiwa  dengan  jiwa  (hukum  qishash karena  membunuh),  orang  berzina  yang  sudah  berumah  tangga  dan orang  yang  memisahkan  diri  dari  agama  dan  meninggalkan  jamaah. (HR. al-Bukhari)
Dede  Rodin  mengklasifikasi  variasi  redaksional  hadisyang menunjukkan  kepada  makna  orang  murtad  yang  berhak  dijatuhi hukuman mati. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini 45 : No Rawi Redaksi Terjemah 1 Muslim & al- Tirmidzi dari Abdullah bin Mas‘ud
قسبفٌّا ٕٗ٠ذٌ نسبتٌاٚ خعبّجٌٍ
Yang meninggalkan agamanya dan memecah jamaah 2 Abu Dawud dari Aisyah لله بثشحِ جشخ ًجسٚ ٚأ ًتم٠ ٗٔاف ٌٗٛصسٚ ِٓ ٝفٕ٠ ٚأ تٍص٠ ضسلأا
Laki-laki yang pergi memerangi
Allah dan Rasul-Nya maka ia dibunuh atau disalib atau dibuang ke pengasingan 3 Dari Utsman َلَصئ ذعث شفو Kafir setelah Islam
4 Al-Tirmidzi dari Mu‘awiyah
ٕٗ٠ذٌ نسبتٌاٚ Yang meningglkan agama dan memecah jamaah 5 Dari Utsman َلَصئ ذعث داذتسا Murtad seteah Islam 6 Al-Nasa‘I dari Abdullah bin Mas‘ud
َلَصلإٌ نسبتٌا قسبفِ خعبّجٌا
Yang meninggalkan Islam dan memecah jamaah 7 Al-Nasa‘I dari Aisyah َلَصلۡا ِٓ جشخ٠ ًجس ًجٚ زع عٌٍا ةسبح٠ تٍص٠ ٚأ ًتم١ف ٌٗٛصسٚ ضسلأا ِٓ ٝفٕ٠ ٚأ
Laki-laki yang keluar dari Islam dan memerangi Allah dan Rasul- Nya maka dibunu atau disalib
atau dibuang dari negeri 8 Ahmad dari Abdullah bin Mas‘ud
ٚأ قسبفٌّا ٕٗ٠د نسبتٌاٚ خعبّجٌا قسبفٌا
Yang meninggalkan agamanya dan memecah jamaah
Dari  beberapa  hadis  dengan  varian  redaksinya  sebagaimana disebutkan di atas, M. Quraish Shihab berpendapat sekalipun ada hadis yang  berkaitan  dengan  larangan  pindah  agama,  maka  hadis-hadis  itu harus  dilihat  sebagai  bentuk  kebijaksanaan  di  dalam  menata  suatu masyarakat. Sebab boleh jadi itu berlaku untuk masyarakat tertentu dan tidak  untuk  masyarakat  lain.  Bahkan  sekiranya  itu  merupakan kebijakan  Nabi,  maka  ke  bijakan  itu  harus  dilihat  dalam  posisi  Nabi sebagai apa: sebagai Rasul, pemberi fatwa, sebagai hakim, atau sebagai pemimpin  masyarakat  yang  arah  kebijakannya  bisa  berbeda-beda
45 Dede Rodin, Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Alquran, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014
45 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
karena perbedaan situasi dan kondisi. 46 Dengan pernyataannya ini, bisa disimpulkan  bahwa  menurut  Quraish  Shihab  larangan  pindah  agama seperti  diujarkan  Hadis  itu  bersifat  kontekstual  bukan  universal, sehingga tidak bisa menjadi patokan umum yang berlaku untuk semua situasi dan kondisi.
Selain melihat pada aspek posisi Nabi dan kondisi
masyarakat,jika melihat hadis di atas secara redaksional, sebagian besar hadis  tersebut  menggunakan  redaksi  riddah  disertai  dengan  predikat memecah  belah  jamaah  (komunitas  kaum  Muslim)  dengan  cara meninggalkan jamaah kaum Muslim lalu bergabung dengan kelompok musuh yang memerangi kaum Muslim. Bahkan ada yang menggunakan redaksi  yang  menunjuk  pengertian  hirâbah.  Hadis  riwayat  Abdullah Ibnu  Mas‘ud  di  atas  agaknya  telah  menjelaskan  posisi  riddah,  dan konsekwensi  pelakunya  jika  pelaku  riddah  tersebut  disertai  motif profokasi  terhadap  kaum  muslim  dan  makar  kepada  pemerintahan
Islam. Redaksi  yang  menunjuk  pengertian  murtad  secara  umum  tanpa predikat  memecah  jamaah.  Hadis  yang  pertama  diperselisihkan  oleh para  ulama  tentang  kesahihannya.  Sebagian  menilai  kualitas  hadisnya jayyid karena para perawinya berpredikat tsiqah (terpercaya). Sebagian lagi  menilainya  lemah  dan  cacat.  Jamâl  al-Bannâ,  misalnya,  menilai hadis  itu  memiliki  kecacatan  ganda,  yaitu  cacat  dari  sisi  sanad  dan matan.  Dari  sisi  sanad,  semua  hadis  ini  dengan  beragam  riwayatnya kembali  kepada  ‗Ikrimah.  Imam  Muslim  menghindari  untuk meriwayatkan  darinya  -kecuali  satu  hadis  tentang  haji  yang  ditopang oleh  Sa‘id  ibn  Jabir-  karena  banyaknya  penilaian  negatif  para  ulama sebagai  pembohong,  berpikiran  seperti  Khawarij  dan  sering  menerima hadiah  dari  pejabat  sebagaimana  pendapat  Muhammad  Abu  Zahw, penulis  ― al-Hadi > th  wa  al-Muhaddithu > n ‖.  Ima > m  al-Dzahabi  juga menilainya sebagai pembohong dimana hadisnya tidak dapat dijadikan hujah. 47
Sedangkan dari sisi  matan,  hadis di atas juga memiliki  beberapa keganjilan,  antara  lain  dalam  riwayat  tersebut  terdapat  kata  ―kaum zindik ( zana > diqah )‖, padahal pada masa al-Khila > fah al-Ra > syidah istilah
46 M.  Quraish  Shihab,  ―Wawasan  al-Qur‘an  tentang  Kebebasan  Beragama‖,  dalam Komaruddin  Hidayat  &  Ahmad  Gaus  (ed.),  Passing  Over:  Melintasi  Batas  Agama, (Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998), 190.
47 Jamal al-Banna, Hurriyyah al-Fikr wa al-I„tiqa > d fi > al-Isla > m , h. 30-31. Dalam Dede Rodin, Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Islam, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
ini  belum  dikenal.  Begitu  juga  informasi  bahwa  Ali  membakar  orang- orang  zindik  sementara  Nabi  Saw.  sendiri  melarang  pembunuhan dengan  cara  membakar.  Sungguh  sangat  tidak  mungkin  sahabat  Ali tidak  mengetahui  larangan  Nabi  Saw.  tersebut,  padahal  Ibn  Abbas mengetahuinya.  Disamping  itu,  redaksinya  yang  bersifat  umum memiliki  kemungkinan  ―mengganti  agamanya  pada  Islam‖, ―menggantinya  dari  Kristen  pada  Yahudi‖  atau  ―dari  Yahudi  ke Kristen‖.  Jika  itu  maknanya,  maka  hal  itu  bertentangan  dengan ketetapan  Rasul,  bahwa,  ―Siapa  yang  menganut  Yahudi  atau  Nasrani maka tidak boleh dipaksa untuk kembali‖. 48
5. Hadis Riddah dalam Tinjauan Kaidah Muthlaq-Muqayyad Jika  hadis  di  atas  ditinjau  dari  Kaidah  Fiqhiyahberpindah  dari satu  contoh yang  konkret  ( muqayyad /khusus)  pada  general ( muthlaq /umum),  atau  sebaliknya,  maka  sesuai  dengan  salah  satu kaidah umum lafadz dalam bahasa Arab bahwa:
أ ْ ٠ ذحت ٚ  ُىحٌا  ٟف  ذ١مٌّا  ٍٝع  كٍطٌّا ًّح  تجٚ  تجضٌا
ذ١مٌّا ٍٝع كٍطٌّا
―Jika lafadz mutlaq dan muqayyad memiliki persamaan dari segi sebab  dan  hukumnya,  maka  lafadz  mutlaq  diikutkan  dengan  lafadz muqayyad‖. Hadis man  baddala  di > nah  fa  „qtulu > h menunjuk  pengertian umum  ( mutlaq )  bahwa  semua  orang  murtad  tanpa  kecuali  dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian, maka hadis tersebut harus dikaitkan dengan  hadis  kedua  yang  bersifat  muqayyad,  yang  menunjuk pengertian  murtad  yang  dijatuhi  hukuman  mati  adalah  murtad  yang disertai  dengan  sikap  dan  tindakan  memusuhi  dan  menentang pemerintahan  Islam  ( hira > bah ),  sebagaimana  beberapa  versi  hadis kedua.  Bahkan  menurut  al-Bukhari,  asba > b  al-nuzu > l  ayat hira > bah (QS. al-Ma > ‘idah:  33) 49 turun  berkenaan  dengan  orang-  orang  kafir  dan pelaku riddah . 50
Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa riddah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) Orang yang semata-mata murtad (berpindah  agama)  tanpa  melak  ukan  provokasi  kepada  kaum  Muslim
48 Jamal al-Banna, Hurriyyah al-Fikr wa al-I„tiqa > d fi > al-Isla > m , 30-31.
49 ُ٠  إَٚأ ْا ٍَُّٓٛتَمُ٠ َْأ اًدبَضَف  ِض إسَ إلأٱ ِٟف َْ إَٛع إضَ٠ َٚ ۥٌَُُٗٛص َس َٚ َ َّللَّٱ َُْٛث ِسبَحُ٠ َٓ٠ِزٌَّٱ ْاُؤ ََٰٓزَج بََِّّٔئ ْا ُٓٛجٍََّص إُّٔذٌٱ ِٟف   ٞ إز ِخ  إٌَُُٙ  َهٌََِٰر  ِِّۚض إسَ إلأٱ َِِٓ ْا إَٛفُٕ٠  إَٚأ  ٍفٍََٰ ِخ  إِِّٓ ٍُُُُٙج إسَأ َٚ  إُِٙ٠ِذإ٠َأ َعَّطَمُت  إَٚأ ِٟف  إٌَُُٙ َٚ ِۖبَ١ أُ١ِظَع  أةاَزَع ِح َش ِخٓ إلأٱ ٣٣
50 Ibnu  Hajar  al-‗Asqala > ni > , Fath  al-Ba > ri > Sharh  S } ah } i > h } al-Bukha > ri > ,  tahqîq  Muhammad Fu‘a > d Abd al-Ba > qi > , (Beiru > t: Da > r al-Ma‘rifah, 1379 H), Juz XII, 109.
47 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
lainnya  untuk  berpindah  dari  Islam  pada  agama  lain  dan  juga  tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum  Muslimin. (2) Riddah yang  diiringi  dengan  sikap  melawan  pemerintahan  Islam  dan  kaum Muslimin  ( hira > bah ).  Untuk  sanksi  murtad  kategori  yang  pertama adalah  hukuman  di  akhirat  dan  tidak  ada  hukuman  yang  bersifat duniawi  sebagaimana  dinyatakan  beberapa  ayat  al-Qur‘a > n  yang  telah dijelaskan sebelumnya. Mereka yang semata-mata berpindah keyakinan tanpa  memusuhi  Islam  tidak  dijatuhi  hukuman  apa  pun    di  dunia, sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan Islam.
6. Fokus Utama Pada Kebutuhan Muslim Kontemporer
Abdullah Saeed dalam bukunya ― Freedom of  Religion, Apostasy and  Islam ‖  telah  mengeksplorasi  aspek  tertentu  dari  hak  kebebasan beragama dan bagaimana hak ini dikesampingkan dalam hukum  Islam pra-modern  melalui  hukuman  mati  pelaku  riddah.  Saeed  berusaha untuk  mendemonstrasikan  latar  belakang  formulasi  hukum  murtad, khususnya  konteks  politik  dan  intoleransi  intra-Islam.  Yang  penting adalah  tingginya  tingkat  fluiditas  dan  keragaman  dalam  memahami makna  kemurtadan.  Hukum  ini  telah  dimanfaatkan  oleh  tokoh  politik dan  agama  untuk  mengendalikan,  menindas,  menganiaya  atau melenyapkan  lawan  politiknya.  Oleh  karena  itu,  penyalahgunaan undang-undang kemurtadan selalu terjadi sepanjang sejarah Islam. 51
Penyalahgunaan  undang-undang  kemurtadan  bisa  dihindari dengan  cara  mempertimbangkan  konteks  sosio-historis.  Memahami konteks  sosio-historis  penafsiran  al-Qur‘a > n  sangat  fundamental  dalam penafsiran  guna  menguak  makna  legal-etis  teks  dan  menentukan relevansinya  terhadap  kehidupan  kontemporer.  Hal  ini  dilakukan dengan  mengeksplorasi  makna  dalam  dua  dimensi,  yakni  historis  dan kontemporer. Makna histrois merujuk pada makna teks pada masa Nabi dan  bagaimana  para  generasi  awal  memahami  makna  tersebut. Sedangkan  makna  kontemporer  mengarah  pada  makna  al-Qur‘a > n  bagi kehidupan  umat  Islam  saat  ini. 52 Pemahaman  makna  teks  yang dimensional  akan  mengantarkan  interpreter  pada  fenomena  nilai ( values )  makna  teks  yang  terus  berubah,  bergantung  pada  kondisi sosial,  ekonomi,  politik,  dan  lingkungan  intelektual.  Kenyataan  ini,
51 Saeed, Abdullah; Saeed, Hassan. Freedom of Religion, Apostasy and Islam ...., 168.
52 Ibid, 116.
menurut  Abdullah  Saeed,  juga  menuntut  adanya  perubahan approach dalam memahami suatu teks. 53
Nilai-nilai  universal  Islam  yang  menjadi  ruh  semua  ketentuan- ketentuan hukum Islam. Maka ketentuan hukum tradisional yang tidak berpihak pada nilai universal Islam haruslah direformulasi ulang untuk kemudian  diganti  dengan  ketentuan  dan  status  hukum  yang  sesuai dengan  prinsip  universal  Islam  dengan  menggunakan  pendekatan ijtihad progresif ini. Dengan cara seperti inilah Islam akan mampu eksis di  percaturan  dunia  dan  mampu  menjawab  persoalan-persoalan kontemporer, seperti masalah hak-hak asasi manusia; gender;pluralism; dan lain sebagainya. Dengan  demikian  kebebasan  beragama,  dan  kebebasan berkeyakinan  pada  khususnya,  telah  menjadi  nilai  utama  hak  asasi dalam periode modern dalam kaitannya dengan negara-bangsa. Hukum kemurtadan  di  masa  pra-modern  yang  bergantung  pada  hubungan identitas religius dan komunitas politik telah kehilangan maknanya. 54 Interaksi dan pluralisme yang tidak sempurna ini memberi tekanan  besar  pada  semua  pemikirmusim  untuk  menawarkan  gagasan baru  tentang  kebebasan  beragama  yang  relevan  dengan  dunia  multi- agama dan multikultural  saat  ini. 55 Ini  juga menjadi  perhatian sebagian besar negara muslim yang menjadi anggota PBB. Penerimaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan konvensi hak asasi manusia menjadi  poin  penting.  Hal  itu  sebagai  tanda  partisipasi  global  dalam wacana  ini,  beberapa  muslim  telah  mengembangkan  kajian  dialogis antara  teks  hukum  Islam  Pra  Modern  dengan  UDHR  dengan menggunakan  ide  dan  terminologi  Islam  yang  dibenarkan  berdasarkan teks al-Qur‘a > n. 56

## Penutup
Hukuman  mati  bagi  pelaku  riddah  ini  diperoleh  dari  metodologi klasik  yang  biasanya  menggali  permasalahan  hukum  dengan  berdasar pada  teks  al-Qur‘a > n,  lalu  kemudian  menghubungkan  teks  itu  dengan konteks  sosio-historisnya.  Ijtihad  progresif  mencoba  lebih  jauh  lagi menghubungkannya  dengan  konteks  kekinian  dari  segi  sosio-historis, budaya,  politik,  ekonomi  yang  dipandu  oleh  prinsip  kasih  sayang, justice dan fairness. Sehingga  teks  yang  menjadi  sandaran  hukum
53 Ibid, 124.
54 Ibid, 169.
55 Ibid, 170.
56 Ibid, 168.
49 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH
mejadi  lebih  komperhensif  dan up  to  date dan  bisa  diterapkan.  Ijtihad progresif  dengan  tujuh  pendekatan  di  atas  menjadi  penting  dalam menangkal  penafsiran  ekstrim  golongan  fundamentalis,  dan  menjadi klarifikasi kepada dunia barat yang memandang Islam secara salah.
Ijtihad progresif pada sisi sosio-historisnya menyimpulkan bahwa pelaku riddah (murtad)  yang  tanpa  disertai  dengan  tindakan hira > bah dengan  bentuk  provokasi  yang  dapat  memecah  umat  tidak  dijatuhi hukuman di  dunia. Sebagaimana  Abdullah bin  Ubay bin  Salul(sahabat Nabi  yang  telah  dihukumi  murtad)  tidak  dibunuh  di  zaman  Nabi. Namun  pelaku riddah akan  mendapatkan  siksa  ukhrawi  sebagaimana telah  dijelaskan  dalamal-Qur‘a > n.  Dalam  konteks  ini,  sanksi  itu  bukan semata-mata  kemurtadannya,  tetapi  karena  tindakan  provokatifnya terhadap  Islam  dan  negara  ( hira > bah ).  Karena  alasan hira > bah (dalam bentuk  desersi  politik)  inilah  khalifah  Abu  Bakr  memerangi  kaum murtad yang tidak mau membayar zakat.
Dari analisa sumber utama penggalian hukum (al-Qur‘a > n &hadis) juga  menyatakan  bahwa  hampir  150-200  ayat  al-Qur‘a > n  mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur‘a > n  yang  menyebutkan  hukuman  di  dunia  atas  orang  yang murtad,  namun  hanya  ditemukan  dalam  hadis.  Hukuman riddah oleh muslim mayoritas, dianggap sebagai hukuman yang berdasarkan ijtihad ulama,  bukan  perintah  langsung  dari  Tuhan.  Beberapa  redaksi  hadis tentang riddah yang  berujung  hukuman  mati  juga  dominan  disertai dengan  kata mufa > riq  al-Jama > ‟ah yang  masuk  dalam  katagori hira > bah. Produk hukum  yang dihasilkan ijtihad progresif di atas  senada dengan Shaikh al-Azhar Mahmud Shalt } u > t { yang dikutip oleh Shaikh Ali > Jum‗ah.

## Daftar Pustaka
Abu Zahrah, Muhammad. 1994. Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus. Akram Ridha Mursi. 2006. Al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Diniyyah , al-
Mansyurah:  Dar  al-Wafa‘  li  al-  Thiba‘ah  wa  al-Nasyr  wa  al-
Tawzi‘.
Ali Jumah, 2010. al-Bayan lima yasyghal al-Adzhan , Mesir: Maktabah
Abu Khalil li al-Nashr wa al-Tauzi‘.
Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual
Tradition .
Ibn ‗Asyur, Muhammad Thahir. Maqashid as-Syari‟ah al-Islamiyyah .
Ibn  Hajar  al-‗Asqalani, Fath  al-Bârî  Syarh  Shahîh  al-Bukhari ,  tahqiq Muhammad  Fuad  Abd  al-Baqi,  (Beirût:  Dâr  al-Ma‘rifah,  1379 H), Juz XII.
IDSS, “Progressive  Islam  and  The  State  in  Contemporary  Muslim Societies” .  2006.  Laporan  Seminar  yang  diadakan  di  Marina
Mandarin Singapura, tanggal 7-8 Maret.
Jamâl al-Bannâ, Hurriyyah al-Fikr wa al-I„tiqad fî al-Islam . Jasser, ‗Auda. 2012. Maqashid as-Syari‟ah ka Falsafat li at-Tasyri‟ al-
Islamy: Ru‟yah Manzhumiyyah , h. 62, Virginia: IIIT.
Laporan Seminar dengan tema Civil and Political Rights (Fundamental
Liberties), MIEHRI, Hotel Hilto n Malaysia tanggal 16 Mei 2006.
Rodin, Dede. Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Islam . Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
Saeed, Abdullah. 2006. Islamic Thought  An Introduction. London and
New York: Routledge.
______________. Interpreting  the  Qur'an:  towards  a  contemporary approach . New York: Routledge, 2006.
Saeed,  Abdullah; Saeed,  Hassan. 2004. Freedom  of  Religion,  Apostasy and Islam. Ashgate Publishing. ISBN 978-0-7546-3082-
1. OCLC 49531008
Shihab,  M.  Quraish.  1998. Wawasan  al-Qur‟a > n  tentang  Kebebasan Beragama ,  dalam  Komaruddin  Hidayat  &  Ahmad  Gaus  (ed.), Passing  Over:  Melintasi  Batas  Agama,  Jakarta:  Gramedia- Paramadina. Tasmuji, Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riddah dan Hak Asasi Manusia , Religio: Jurnal Studi Agama-agama, Vol 1, Nomor 1, Maret 2011, 77.
Sumber Internet https://international.sindonews.com. Diakses pada 15 Nop 2017. http://www.abdullahsaeed.org, akses tanggal 20Oktober 2017.