Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WASIAT TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA WASIAT
Sarah Patricia Rajagukguk 1 , Siti Hajati Hoesin 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia srhpatricia.sp@gmail.com, sitihajati@gmail.com

## Abstract
One  of  the  powers  of  a  Notary  is  to  be  able  to  make  a  will  as  mandated  in  the  UUJN,  including making  a  will  before  witnesses  as  regulated  in  Article  939  paragraph  (4)  of  the  Civil  Code  and making a will without witnesses as regulated in Article 939 paragraph (2) of the Civil Code. A Notary in carrying out a legal action must always act carefully so that the Notary before making a deed must examine  all  relevant  facts  in  his  consideration  based  on  the  applicable  laws  and  regulations.  The making of a will by a Notary must pay attention to all the provisions regulated or determined in the provisions  of  the  legislation  governing  the  implementation  of  a  will.  So  that  in  the  future  nothing happens that can harm the parties which can then also harm the Notary who made the will. This study focuses  on  discussing  legal  protection for  will  recipients  against  notaries  who do  not  report  a  will. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and an analytical approach. Legal  protection for  the  beneficiary  against  a  Notary  who  does  not report  the  list  of  deeds,  namely preventive  legal  protection  and  repressive  legal  protection.  If  in  the  making  of  the  will,  the requirements  and  elements  have  been  determined  as  stipulated  in  the  Civil  Code  and  the  Law  on Notary  Positions,  then  legal  protection  for  the  beneficiary  will  still  exist  and  reporting  is  an administrative requirement that must be met.
Keywords: Notary, Legal Protection, Beneficiary, Registration and Reporting of Wills
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia srihukum80@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dalam  bidang  hukum  terdapat  suatu  keadaan  dimana  adanya  peristiwa  hukum  yang menimbulkan  adanya  akibat  hukum.  Sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  manusia  pasti  mengalami kelahiran dan kematian. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka secara otomatis aktiva dan passiva  yang  dimiliki  orang  tersebut  akan  beralih  pada  orang  yang  berhak  mendapatkannya.  Proses tersebut disebut dengan pewarisan. Terdapat beberapa cara ahli waris untuk dapat menerima warisan, di antaranya adalah dengan wasiat melalui surat wasiat. Wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk  dimiliki. Dengan  kata  lain, testament atau  wasiat  adalah  suatu  pernyataan  dari  seseorang  tentang  apa  yang dikehendaki  setelah  ia  meninggal. 1 Istilah  lain  surat  wasiat  adalah  akta testament ,  yaitu  pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau pun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. 2
Pasal  874  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa  segala  harta  peninggalan  seseorang  yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu  dia  belum  mengadakan  ketetapan  yang  sah.  Berdasarkan  pasal  tersebut,  maka  menurut  Penulis yang  dimaksud  dengan  “ketetapan  yang  sah”  adalah  surat  wasiat.  Oleh  karena  ketetapan  yang  sah dapat  dimengerti  sebagai  bentuk  niat  atau  hal  yang  dikehendaki  oleh  wasiat.  Ini  berarti,  hubungan antara surat wasiat dengan wasiat adalah jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris.
Suatu wasiat pada umumnya berbentuk tertulis yang dituangkan dengan akta di bawah tangan maupun  dengan  akta  otentik  oleh  seorang  Notaris.  Akta  wasiat  ini  berisikan  pernyataan  kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak. Pewaris dapat membuat surat wasiat dengan cara membuat surat wasiat tersebut di hadapan Notaris, lalu menunjuk siapa ahli warisnya dan berapa besar bagian yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. 3
Akta wasiat akan berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia, selama pewaris masih hidup, pewaris  dapat merubah  atau  mencabut  surat  wasiat  tanpa memerlukan adanya  persetujuan  siapapun. Suatu  wasiat  yang  termuat  dalam  akta  harus  didaftarkan,  Akta  wasiat  tersebut  dicatatkan  dalam repertorium dan buku daftar wasiat, kemudian dikirim ke Daftar Pusat Wasiat berdasarkan ketentuan dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  I  dan  J  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris (“UUJN”) mengenai kewajiban Notaris berkenaan dengan akta wasiat.
Pasal 931 KUH Perdata mengatur bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum, baik akta rahasia atau akta tertutup, dengan ketentuan: 4 Wasiat  olografis  dibuat  dengan  cara  ditulis  tangan  dan  ditandatangani  oleh  pewaris  sendiri, kemudian dititipkan kepada Notaris;
1. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan 2 orang saksi;
2. Surat  wasiat  rahasia  atau  tertutup,  dengan  ketentuan  pewaris,  baik  jika  dia  sendiri  yang menulisnya  atau  pun  jika  ia  menyuruh  orang  lain  menulisnya,  pewaris  harus  menandatangani penetapan-penetapannya.
Yang ditandatangani yaitu:
1. Kertas yang memuat penetapan-penetapannya; atau
2. Kertas  yang  dipakai  untuk  sampul.  Jika  wasiat  menggunakan  sampul,  maka  harus  tertutup  dan disegel dan diserahkan kepada Notaris.
Dari  ketentuan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ketentuan  surat  wasiat  adalah  harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  kewajiban  Notaris  terkait  akta  wasiat  tertuang  dalam  Pasal  16 ayat (1) huruf i dan j UU Jabatan Notaris. Bagi Notaris yang melanggar ketentuan tersebut maka akan
1 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa), 2005, hlm 106
2 Oemar Moechtar, Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan Akta , (Surabaya: Airlangga University Press), 2017,  hlm 159.
3 Suniayasa, A. W., Sumardika, I. N., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament). Jurnal Preferensi Hukum, 1(2), 6-10. Hlm. 7
4 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 2015, hlm. 277.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dikenakan  sanksi  yang  tertuang  dalam  Pasal  16  ayat  11  UUJN.  Ketentuan  tata  cara  mengenai penjatuhan  sanksi  tersebut  selanjutnya  terdapat  pada  Pasal  91A  UUJN  yang  selanjutnya  akan dijelaskan di Peraturan Menteri.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  analisa  ( analytical  approach ).  Jenis  sumber bahan  hukum  yang  dipakai  berupa  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan  serta peraturan-peraturan terkait dengan akta wasiat dan bahan hukum sekunder yaitu buku- buku, pendapat para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel internet. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  mengolah  dengan  interpretasi  gramatikal,  sistematis,  dan  teleologis dengan analisis preskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan dan Dilaporkan
Akta  wasiat  yang  telah  sesuai  dengan  formalitas-formalitas  yang  telah  ditetapkan  menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  lainnya  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan isi wasiat tersebut, tetapi karena tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tersebut  menyebabkan  wasiat  tersebut  tidak  memiliki kepastian  hukum. 5 Walaupun  dengan  demikian,  Wasiat  ini  masih  berlaku  dan  dapat  dilaksanakan sampai  diketahuinya  wasiat  tersebut  dikemudian  hari  karena  pelaksanaan  wasiat  tidak  mengenal daluwarsa.
Daftar  akta  wasiat  yang  merupakan  salah  satu  produk  hukum  Notaris  dapat  menjadi  sebagai alat  bukti  agar  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  apabila  seluruh  prosedur  dan  tata cara pembuatan akta tersebut terpenuhi. Apabila terdapat prosedur dalam pembuatan akta yang tidak terpenuhi  dan  prosedur  yang  tidak  dipenuhi  tersebut  dapat  dibuktikan,  maka  daftar  akta  wasiat tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  akta  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan, sehingga apabila daftar akta wasiat telah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim di Pengadilan. 6
Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai otentik dan tidak batal  demi  hukum  karena  unsur pokok  akta  otentik  adalah akta  yang dibuat oleh  dan atau dihadapan  pejabat  umum  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. 7 Tidak  juga  berlaku  sebagai  akta dibawah  tangan  karena  dalam  Pasal  16  Ayat  (10)  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan Notaris  jelas  disebutkan  ketentuan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  yang  disebutkan  dalam ayat sebelumnya tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat. Tidak didaftarkan akta wasiat juga tidak menggugurkan hak yang bersangkutan untuk menerima haknya, meskipun sanksi administratif seperti penggantian biaya, ganti rugi, bunga dapat dijatuhkan kepada Notaris. Dengan kata lain, selama para pihak  atau  ahli  waris  masih  menghormati  akta  wasiat  tersebut,  akta  wasiat  tersebut  masih  dapat diberlakukan. Sehingga, akta wasiat yang dibuat oleh para pihak atau penghadap tersebut akan tetap bersifat mengikat, karena tidak ada syarat subjektif dan objektif yang dilanggar.
Disisi lain tanggung jawab Notaris dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat  Wasiat  tidak  mempunyai  kekuatan  eksekutorial.  Hal  ini  dikarenakan  mendaftarkan  dan melaporkan  akta  wasiat  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  Notaris  namun  tidak  ada implikasi  hukum  terhadap  akta  wasiat  itu  sendiri  apabila  tidak  dilaksanakan.  Implikasi  hukum  akan terjadi apabila ada gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan.
5 Annisa, A., Rinaldi, Y., & Abdurahman, T., (2019), Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat , Syiah Kuala Law Journal, hlm. 2
6 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi , Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 106-108.
7 Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 1, 2013, hlm. 3.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Tanggung Jawab Notaris terhadap akta wasiat tidak dilaporkan
Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat daftar akta wasiat. Hal tersebut tercantum dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  I  UUJN  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  menjalankan  jabatannya, Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta  setiap  bulan. 8 Kewenangan  Notaris  membuat  akta  wasiat  juga  harus  diiringi  dengan  tanggung jawab  untuk  mendaftarkan  wasiat  dan  melaporkan  akta-akta  wasiat  yang  dibuat  di  hadapannya. Notaris  yang  tidak  membuat  akta  wasiat  juga  harus  melaporkan  laporan  nihil  setiap  bulannya  ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau  daftar  nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  pada  Kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  hukum  dalam  waktu  5  (lima)  hari  pada  minggu pertama setiap bulan berikutnya.
Dalam  rangka  untuk  mewujudkan  efisiensi  dari  sistem  pendaftaran  tersebut,  pada  tanggal  28 Maret  2014,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  Kemenkum HAM  RI)  mengeluarkan  sistem  pendaftaran  wasiat  secara online oleh  Notaris.  Selanjutnya,  telah diterbitkan  pula  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  60  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pelaporan  Wasiat  dan  Permohonan  Penerbitan  Surat  Keterangan  Wasiat  Elektronik  (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara online .
Dengan  adanya  ketentuan  pendaftaran  wasiat online sebagaimana  yang  diatur  dalam Permenkumham No. 60/2016, maka Notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online .    Kelebihan  pendaftaran  wasiat  secara online dengan  menggunakan  teknologi  informasi, kepastian  hukum  akan terdaftarnya  wasiat  lebih  besar  karena  dengan melakukan  pendaftaran  wasiat secara online ,  seketika  itu  juga  akta  wasiat  yang  dikirim  melalui online sudah  langsung  ter-update atau  dengan  kata  lain  langsung  masuk  ke  dalam  database  Dirjen  AHU online sehingga  sangat  kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat.
Pelanggaran  Notaris  yang  tidak  mendaftarkan  dan  melaporkan  akta  wasiat  ke  Daftar  Pusat Wasiat  telah  memenuhi  aspek  2  (dua)  pelanggaran,  yaitu  pelanggaran  terhadap  kode  etik  dan pelanggaran  terhadap  UUJN.  Dalam  pelanggaran  kode  etik  dikatakan  bahwa  Notaris  merupakan orang  yang  memangku  dan  menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  pejabat  umum  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  UUJN  dan  sikap,  perilaku  dan  perbuatan  atau  tindakan  apapun  yang  tidak  boleh dilakukan  oleh  jabatan  Notaris  dalam  rangka  menjaga  dan  memelihara  citra  serta  wibawa  lembaga kenotariatan yang  mana  ataupun keluhuran harkat,  dan martabat  jabatan  Notaris  (Pasal  1  Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia).
Sedangkan pada pelanggaran UUJN, terdapat pelanggaran pada dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat  Wasiat  pada  Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. 9
Dengan  kata  lain,  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  tidak  mendaftarkan  dan melaporkan  akta  wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  dapat  dikenakan  sanksi  secara  kode  etik  berupa pemberhentian  sementara  dan  pemberhentian  secara  tidak  hormat  dan  dapat  pula  dikenakan  sanksi secara  pelanggaran  terhadap  UUJN  yaitu  pemberhentian  dengan  hormat  dan  tidak  hormat  sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan. 10
Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN  menegaskan  bahwa  sanksi  yang  paling  ringan  adalah  peringatan  tertulis,  sanksi  yang  kedua
8 Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga , Jurnal Akta, Vol 4, No.3, hlm 332.
9 Triyanto Setyo Prabowo, Tanggung Jawab Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Keberhasilan Akta , Jurnal Repertorium, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 74
10 Deasy Ratna Sari, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris , LamLaj, Volume 1 Issue 1, 2016, hlm. 72
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
adalah  pemberhentian  sementara  dan  yang  ketiga,  sanksinya  adalah  pemberhentian  dengan  hormat, serta  sanksi  yang  terakhir  adalah  pemberhentian  dengan  tidak  hormat. 11 Sanksi  tersebut  merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris.  Sanksi  tersebut  dijatuhkan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  sebagai  sarana,  upaya,  dan  alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris. 12
Selain  itu,  Notaris  juga  dapat  digugat  secara  perdata  apabila  melalaikan  kewajibannya  dalam mendaftarkan  dan  melaporkan  akta  wasiat  oleh  orang  lain  terutama  oleh  pemberi  dan  penerima wasiat. 13 Tanggung  jawab  Notaris  tersebut  berkaitan  dengan  norma  moral  yang  merupakan  ukuran bagi  Notaris  untuk  menentukan  benar  atau  salah  dan  baik  atau  buruknya  tindakan  yang  dilakukan dalam  menjalankan  jabatannya.  Bentuk  pertanggungjawaban  Notaris  dalam  lapangan  hukum keperdataan yaitu, sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  (12)  UUJN.  Sebelum  seorang  Notaris  dijatuhi  sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa:
a. Adanya kerugian;
b. Antara  kerugian  yang  diderita  dan  pelanggaran  atau  kelalaian  dari  Notaris  terdapat hubungan kausal;
c. Pelanggaran  (perbuatan)  atau  kelalaian  tersebut  disebabkan  kesalahan  yang  dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penerima  Wasiat  Terhadap  Notaris  yang  Tidak Melaporkan Daftar Akta Wasiat

## Pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris dan Hambatan yang Dihadapi
Peraturan perundang-undangan dengan jelas dan tegas memberikan tugas pada Notaris dalam hal  keabsahan  sebuat  Surat  Wasiat,  sehingga  pada  Notaris  pula  melekat  sebuah  kewajiban  untuk menjadi  eksekutor  terhadap  Surat  Wasiat  tersebut.  Notaris  membuat  daftar  akta  yang  berkenaan dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta  setiap  bulan.  Kewenangan  ini  penting  untuk memberi jaminan  perlindungan  terhadap kepentingan  pewaris  dan  ahli  waris,  yang  setiap  saat  dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan Notaris.
Semua akta wasiat ( testament acte ) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi  Daftar  Pusat  Wasiat,  baik  testament  terbuka  ( openbaar  testament ),  testament  tertulis ( olographis  testament ),  maupun  testament  tertutup  atau  rahasia.  Jika  akta  wasiat  ( testament  acte ) tersebut  tidak  diberitahukan  maka  wasiat  itu  tidak  akan  berlaku  mengikat. 14 Pada  testament  tertulis ( olographis testament ), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada notaris, maka notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat ( testament acte ) tersebut. Untuk  melakukan  pemberitahuan  akta  wasiat  ( testament  acte ),  diharuskan  memenuhi  syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu)  kolom  saja,  maka  artinya  akan  kabur.    Notaris  juga  berkewajiban  untuk  melaporkan  atau memberitahukan  wasiat  seseorang  pada  5  (lima)  hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulannya melalui pos  ataupun  datang  secara  langsung  ke  loket  pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Namun  apabila  tidak  ada  wasiat  yang  dibuat,  maka  Buku  Daftar  Wasiat  tetap  harus  dibuat  dan dilaporkan  dengan  tulisan “NIHIL”.  Pendaftaran  wasiat ini  selanjutnya  dibuatkan  Surat  Keterangan Wasiat  (SKW).  Hal  tersebut  dirasa  cukup  penting  karena  dapat  mempengaruhi  telah  terdaftar  atau tidaknya wasiat di Subdirektorat Harta Peninggalan Surat Keterangan Wasiat. 15
Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  Umum)  yang  diumumkan  pada  tanggal  22  Juni  2015  di website Direktorat  Jenderal Administrasi Hukum Umum dan diikuti oleh terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat
11 Komang Ayuk Septianingsih, dkk, Kekuatan Alat Bukti  Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara  Perdata , Jurnal Analogi Hukum, diakses 01 Agustus 2021.
12 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administratif    Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik ,  Cetakan  Kedua,  Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 83
13 J. Satrio, Hukum Waris , (Bandung: Alumni 1992), hlm. 210.
14 Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana, (Refika Aditama: Bandung), 2011, hlm. 19
15 Andriawan, W. (2019). Kedudukan Wasiat Dalam Pembuatan SKW (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Hlm. 5
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Keterangan  Wasiat  Secara  Elektronik  bahwa  saat  ini  Notaris  wajib  untuk  mendaftarkan  dan melaporkan  wasiat  secara  elektronik.  Maka  Daftar  Pusat  Wasiat  Subdirektorat  Harta  Peninggalan Direktorat  Perdata  tidak  lagi  menerima  pengiriman  laporan  daftar  akta  berkenaan  dengan  wasiat secara manual.
Notaris memiliki kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Kewajiban  tersebut  adalah  kewajiban  untuk  membuat  daftar  akta  atau  daftar  nihil  yang berkaitan dengan wasiat dan melaporkan daftar tersebut secara elektronik dalam website resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewajiban Notaris untuk melaporkan  daftar  akta  wasiat/daftar  nihil  secara  elektronik  terdapat  dalam  Pasal  3  Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016.
Pelaporan  wasiat  secara  elektronik  yang  merupakan  kewajiban  seorang  Notaris  tidak sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  rencana  Pemerintah.  Ada  kalanya  hambatan  yang dialami  oleh  para  Notaris  dalam  perjalanannnya  melaporkan  daftar  akta  wasiat  secara  elektronik. Hambatan  tersebut  muncul  dari  diri  pribadi  atau  pun  dari  luar  pribadi  Notaris  tersebut  diantaranya adalah tidak stabilnya signal atau jaringan internet, sehingga Notaris menjadi sulit untuk melaporkan secara elektronik yang mengandalkan jaringan internet, adanya kesalahan dalam pengisian pada form online  pelaporan  daftar  akta  wasiat  dalam  website  resmi  Ditjen  AHU,  ketidakpahaman  Notaris tentang  bagaimana  alur  dan  prosedur  pelaporan  daftar  akta  wasiat  secara  elektronik  dan  cara  untuk mengakses website resmi Ditjen AHU dan lainnya. Dimana hal-hal tersebut di atas dapat berdampak pada  pelaporan  daftar  akta  wasiat  secara  elektronik  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  yaitu  di-  mana datanya  bisa  menjadi  tidak  akurat,  maupun  akta  wasiat  menjadi  tidak  terdaftar  akibat  kurang tersedianya jaringan internet yang stabil.

## Bentuk  Perlindungan  hukum  bagi  penerima  wasiat  terhadap  Notaris  yang  tidak  melaporkan daftar akta wasiat
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila  seorang  Notaris  tidak  melakukan  pelaporan  daftar akta  wasiat  secara  elektronik  akta  itu  hanya  mengikat  para  pihak  pembuat  surat  wasiat  dan  tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Karena akta wasiat yang tidak dilaporkan secara elektronik tersebut tidak  memenuhi  asas  publisitas  dalam  penyampaian  laporan  akta  wasiat  yang  wajib  dilakukan  oleh Notaris. 16 Jika wasiat tersebut tidak dilaporkan secara elektronik dalam website resmi, maka para ahli waris  akan  membuat  surat  keterangan  waris,  dan  akta  wasiat  tidak  akan  terdeteksi  oleh Kemenkumham Akibatnya Notaris yang akan membuat surat keterangan waris tidak mencantumkan akta  wasiat,  karena  setelah  dicek  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  akta  waris tidak  pernah  dibuat. Akibatnya  wasiat  tidak  mengikat  bagi  pihak  ketiga. 17 Hal  ini  membuat  para  ahli  waris  yang  telah dirugikan  berhak  untuk  menuntut  ganti  rugi  kepada  Notaris  yang  membuat  surat  keterangan  wasiat karena Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan akta wasiatnya secara elektronik dalam website resmi Ditjen AHU. Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah ahli waris.
Perlindungan  hukum  bagi  penerima  wasiat  terhadap  Notaris  yang  tidak  melaporkan  daftar akta wasiat yang dibuat olehnya secara elektronik dapat melalui bentuk perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan dan melalui perjanjian. Perlindungan hukum preventif melalui peraturan  perundang-undangan  merupakan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  dengan  cara mereformulasikan  pasal  yang  terdapat  pada  Permenkumham  No.  60  Tahun  2016  yang  dilanjutkan untuk membentuk peraturan pelaksana baru yang mengatur mengenai tata cara pelaporan daftar akta wasiat yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan perlindungan hukum preventif melalui perjanjian dapat  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  klausul  yang  terdapat  dalam  daftar  akta  wasiat,  misalnya ketetentuan kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta yang di- buatnya terdapat dalam Pasal 11 ayat  (1)  huruf  I  UU  Jabatan  Notaris  yang  selanjutnya  diatur  bahwa  pelaporan  daftar  akta  wasiat dilakukan secara elektronik yang termuat dalam Pasal 3 Permen- kumham No. 60 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pelaporan daftar akta atau daftar nihil dilakukan secara elektronik melalui website resmi  Ditjen  Admiistrasi  Hukum  Umum  pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang disampaikan dalam jangka waktu tertentu.
16 Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Cetakan Ke-1 . Mandar Maju. Bandung
17 Kohar, A. 1983. Notaris Dalam Praktek Hukum. Alumni. Bandung.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pokok permasalahan terhadap adanya kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh seorang Notaris berkaitan dengan tidak dilaporkannya daftar akta wasiat secara elektronik, akan dapat merugikan  pihak  penerima  waris  ( testamentair ).  Dalam  menjalankan  tugas  dan  profesinya,  seorang Notaris  dapat  melakukan  sebuah  kesalahan,  kesalahan  tersebut  dapat  dibedakan  menjadi  kesalahan yang bersifat pribadi yang berasal dari dalam diri Notaris tersebut dan kesalahan dalam melaksanakan jabatannya.

## IV. KESIMPULAN
Pelanggaran  Notaris  yang  tidak  mendaftarkan  dan  melaporkan  akta  wasiat  ke  Daftar  Pusat Wasiat  telah  memenuhi  aspek  2  (dua)  pelanggaran,  yaitu  pelanggaran  terhadap  kode  etik  dan pelanggaran  terhadap  UUJN.  Dengan  kata  lain,  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara kode etik  berupa  pemberhentian  sementara  dan  pemberhentian  secara  tidak  hormat  dan  dapat  pula dikenakan  sanksi  secara  pelanggaran  terhadap  UUJN  yaitu  pemberhentian  dengan  hormat  dan  tidak hormat  sebagai  Notaris  dan  tentunya  perkumpulan,  disamping  sanksi  teguran  secara  lisan  maupun tulisan.
Akta  wasiat  yang  telah  sesuai  dengan  formalitas-formalitas  yang  telah  ditetapkan  menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  lainnya  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan isi wasiat tersebut, tetapi karena tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tersebut  menyebabkan  wasiat  tersebut  tidak  memiliki kepastian  hukum.    Walaupun  dengan  demikian,  Wasiat  ini  masih  berlaku  dan  dapat  dilaksanakan sampai  diketahuinya  wasiat  tersebut  dikemudian  hari  karena  pelaksanaan  wasiat  tidak  mengenal daluwarsa.  Tidak  didaftarkan  akta  wasiat  juga  tidak  menggugurkan  hak  yang  bersangkutan  untuk menerima  haknya,  meskipun  sanksi  administratif  seperti  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  bunga  dapat dijatuhkan kepada  Notaris.  Dengan  kata lain, selama para  pihak atau  ahli  waris masih menghormati akta wasiat tersebut, akta wasiat tersebut masih dapat diberlakukan. Sehingga, akta wasiat yang dibuat oleh  para  pihak  atau  penghadap  tersebut  akan  tetap  bersifat  mengikat,  karena  tidak  ada  syarat subjektif  dan  objektif  yang  dilanggar.  Perlindungan  hukum  bagi  penerima  wasiat  terhadap  Notaris yang tidak melaporkan daftar akta wasiat yang dibuat olehnya secara elektronik dapat melalui bentuk perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan dan melalui perjanjian.

## REFERENSI
Andriawan,  W.  (2019).  “Kedudukan  Wasiat  Dalam  Pembuatan  SKW”. Jurnal  Repertorium  4(2) (2016) .
Annisa,  A.,  Rinaldi,  Y.,  dan  Abdurahman,  T.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Yang  Tidak  Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat”. Syiah Kuala Law Journal (2019). A. W, Suniayasa, Sumardika, dan I. N., Astiti, N. G. K. S. “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan atau Pencabutan Surat Wasiat (Testament)”. Jurnal Preferensi Hukum 1(2), 6-10 (2011). Hendra,  Rahmad.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  yang  Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu”. Jurnal Ilmu Hukum , Volume 3, No. 1 (2013). Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik . Bandung: Refika Aditama. Cetakan Kedua. 2009.
Indonesia. Jabatan  Notaris .  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004,  LN  Nomor  17 Tahun  2004, TLN Nomor 4432.
Indonesia. Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.
Indonesia. Undang-Undang  Dasar  1945  Amandemen  IV . Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgelijk Wetboek ].  Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.
J.  Satrio. Hukum  Waris .  Bandung:  Alumni.  1992.Thong  Kie.  Tan. Buku  I  Studi  Notariat  beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2015. Kohar, A. Notaris Dalam Praktek Hukum . Alumni:  Bandung. 1983. Moechtar,  Oemar. Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta .  Surabaya:  Airlangga  University  Press. 2017.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Priyambodo,  Yogi  dan  Gunarto.  “Tinjauan  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Jabatan  Notaris  di Kabupaten Purbalingga. Jurnal Akta . Volume 4 (2014). Nomor 3.
Prabowo,  Triyanto  Setyo.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Yang  Sedang  Magang  Terhadap  Keberhasilan Akta”. Jurnal Repertorium 4(2) ( Juli-Desember 2017). Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa. 2005. Sjaifurrachman, Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Ke-1. 2011.
Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. Grosse Akta Dalam Pembuktian  Dan Eksekusi . Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
Sulastini, Ellise T. dan Aditya Wahyu. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana . Refika Aditama: Bandung. 2011.
Sari, Deasy Ratna. “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris”. Jurnal Repertorium 4(2) (2016).
Septianingsih,  Komang  Ayuk,  dkk.  “Kekuatan  Alat  Bukti  Akta  Otentik  dalam  Pembuktian  Perkara Perdata”. Jurnal Analogi Hukum 1(2), 7-15 (2018).