## Volume 2 No. 2, Januari  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Sengketa Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun
2017

## Adrian Faridhi
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Email: adrian@unilak.ac.id

## Abstract
The election of the Regional Head of Pekanbaru in 2017 generally went smoothly, but at the beginning of the  implementation  of  the  Pilkada  stage  there  was  a  nomination  dispute  between  the  regional  head candidates  who  did  not  qualify  with  the  Pekanbaru  City  General  Election  Commission  (KPU).  The nomination failure was the basis of the dispute over the nomination of the regional head, because there was a reason for disability in one of the prospective candidates which resulted in the failure of the candidate to become the regional head candidate for the Pekanbaru City Election in 2017. This research is sociological juridical legal research, in the form of how to deal with applicable laws and regulations are then associated with the reality that occurs in the community. The results of this study were in the form that Pekanbaru City KPU was asked to include the H. Dastrayani Bibra- H. Said Usman Abdullah as a participant in 2017  Mayor  and  Deputy  Mayor  Election,  the  interpretation  of  disability  carried  out  by  the  KPU  was refuted by the decision on nominating disputes issued by Pekanbaru City Election Supervisory Committee (Panwas). The conclusion in this study is in the dispute over the nomination of the Pekanbaru regional head  that  the  Pekanbaru  City  Election  Commission  Decision  was  canceled  with  a  Decision  from  the Election Supervisory Agency.
Keywords: Election; Disability; Dispute: Pekanbaru

## Abstrak
Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 pada umumnya berjalan dengan  lancar, namun  pada  awal  pelaksanaan  tahapan  Pilkada  didapatkan  sengketa  pencalonan  antara  bakal calon kepala daerah yang tidak lolos dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Kegagalan  pencalonan tersebut yang menjadi dasar sengketa pencalonan kepala daerah, karena terdapatnya  alasan  disabilitas  pada  salahsatu  bakal  calon  yang  mengakibatkan  gagalnya  bakal calon tersebut menjadi calon kepala daerah Pilkada Kota Pekanbaru  tahun 2017. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  yuridis  sosiologis,  berupa  bagaimana  menghadapi  permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi  dimasyarakat. Hasil penelitian ini berupa bahwa KPU Kota Pekanbaru diminta  untuk  mengikutsertakan  Pasangan  H.  Dastrayani  Bibra-  H.  Said  Usman  Abdullah sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, penafsiran disabilitas yang dilakukan  oleh  KPU  terbantahkan  dengan  Putusan  sengketa  pencalonan  yang  dikeluarkan Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwas)  Kota  Pekanbaru.  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  berupa
dalam  sengketa  pencalonan  kepala  daerah  Kota  Pekanbaru  bahwa  Surat  Keputusan  KPU  Kota Pekanbaru dibatalkan dengan Putusan dari Badan Pengawas Pemilu.

## Kata Kunci: Pilkada; Disabilitas; Sengketa: Pekanbaru

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan kedaulatan  rakyat.  Polemik  tentang  regulasi  Pilkada  pada  tahun  2014  diakhir  masa pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dengan  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  yang  mengatur  mekanisme pemilihan  kepala  daerah  secara  tidak  langsung  melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan penolakan yang luas dari rakyat dan proses pengambilan keputusannya  telah  menimbulkan  persoalan  serta  masuk  dalam  kategori  kegentingan yang memaksa.
Pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan presiden  dan  wakil  presiden  tahun  2014  yaitu  Ir.  H.  Joko  Widodo dan  Drs.  H. Muhammad  Jusuf  Kalla,  Peraturan  Pemerintah  Penganti  Undang-Undang  (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  dalam rapat  paripurna.  Dalam  rentang  tahun  2015-2017,  Undang-Undang  Pilkada  sudah diubah  sebanyak  2  (dua)  kali  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Maret 2015, perubahan terhadap undang-undang ini untuk menghadapi Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015.
Pada  pelaksanaan  Pilkada  serentak  tanggal  15  Februari  2017,  dilakukan  kembali perubahan  Undang-Undang  Nomor  Tahun  2015  dengan  diundangkannya  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi Undang-Undang.
Pilkada  Kota  Pekanbaru  pada  tahun  2017  menjadi  perhatian  khusus  publik  di Provinsi  Riau,  selain karena  Kota  Pekanbaru  merupakan  ibu  Kota  Provinsi  Riau yang mengambarkan  kekuatan  politik  di  Provinsi  Riau,  Pilkada  Kota  Pekanbaru  juga menyajikan  sengketa  dalam  hal  pencalonan  kepala  daerah.  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) Kota Pekanbaru,  pada awalnya hanya menetapkan 4 (empat) pasangan  peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017, yakni pasangan Syahril -  Syukri  Sukur,  Herman  Nazar  -  Devi  Warman,  Ramli  Walid  -  Irvan  Herman,  dan Firdaus - Ayat Cahyadi berdasarkan SK 59/ KPTS/ KPU/ Kota-004.435265/ 10/ 2016. 1 Penetapan 4 (empat) pasangan peserta Pilkada menimbulkan ketidakpuasan bagi bakal  calon  yang  dinyatakan  gugur  dalam  proses  pencalonan,  yaitu  pasangan  calon kepala  daerah  Destrayani  Bibra-Said  Usman  Abdullah  yang  membawa  sengketa pencalonan  ke  Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  Kota  Pekanbaru.  Sengketa  dalam penetapan peserta Pilkada merupakan suatu hal yang baru dalam pelaksanaan Pilkada di  Indonesia,  hal  ini  yang  membuat  perlunya  kajian  lebih  lanjut  untuk  menganalisa fenomena-fenomena hukum yang menyertai proses sengketa pencalonan kepala daerah khususnya dalam kasus konkrit Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017.
Berkaitan  dengan  latar  belakang  di  atas  maka  perumusan  masalah  dalam penelitian  ini,  sebagai  berikut:  Bagaimana  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  dalam  Sengketa Pencalonan  Kepala  Daerah  Kota  Pekanbaru  Tahun  2017?  Bagaimana  solusi  hukum akibat terjadinya sengketa pencalonan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2017?
1 http://www.antarariau.com/ berita/80350/ berikut-empat-pasangan-calon-resmi pilkada- pekanbaru-2017

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis,  yakni  dengan  lebih memfokuskan  terhadap  persoalan-persoalan  yang  muncul  dan  untuk  itu  peneliti menitik  beratkan  pembahasan  pada  ketentuan  perundang-undangan  dan  melihat bagaimana  hukum  dipraktikkan  dalam  masyarakat.  Sifat  penelitian  ini  adalah penelitian lapangan atau field Research .

## 2. Lokasi penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  wilayah  penyelenggaraan  pemilihan  umum  kepala daerah  di  Kota  Pekanbaru  Provinsi  Riau,  penyelenggaraan  pemilihan  umum  kepala daerah pada tahun 2017 di Provinsi Riau diselenggarakan pada 2 (dua) kabupaten dan kota.  Namun,  khusus  di  Kota  Pekanbaru  terjadi  permasalahan  berkenaan  dengan sengketa penetapan calon kepala daerah.

## 3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1). Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru;
(2). Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
(3). Pengamat hukum dan pemilu.
b. Sampel
Dari populasi yang  telah teridentifikasi, maka peneliti akan menentukan sampel, penetapan sampel ini menggunakan metode sensus untuk Ketua KPU, Panwaslu Kota Pekanbaru, dan pengamat hukum dan pemilu.

## 4. Sumber data
Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :
a. Data  primer  adalah  data  utama  yang  diperoleh  peneliti  melalui  responden atau  sampel,  data  ini  dapat  berasal  dari  masyarakat,  Ketua  KPU,  Ketua Panwaslu, Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau pun Tim Pemenangannya yang digugurkan, dan pengamat hukum dan pemilu.
b. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  buku-buku  literatur  yang mendukung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder dapat berupa  skripsi,  tesis,  disertasi,  jurnal,  surat  kabar,  makalah,  seminar,  brosur, dan lainnya;
c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, makalah, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang rerlevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada, pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:
a. Obsevasi
Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  pengamatan  lapangan  yang  berkaitan dengan objek penelitian.
b. Wawancara
Metode ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh  informasi  atau  keterangan  yang  berkaiatan  dengan  sengketa penetapan calon kepala daerah.
c. Kajian pustaka
Teknik  dilakukan  dengan  metode  pengumpulan  data  melalui  literatur kepustakaan  yang  memiliki  korelasi  dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti.

## 6. Analisis Data
Dalam data penulis mengelompokkan berdasarkan persoalan yang ada, kemudian dilakukan  pengolahan  data.  Selanjutnya  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  yang kemudian  diungkap  dalam  bahasa  dan  kalimat  secara  deskriptif  kualitatif,  yakni memberikan  penjelasan  terhadap  permasalahan  dan  penyelesaian  permasalahan  yang diajukan  secara  sistematis  dan  menyeluruh.    Adapun  teknik  penyimpulan  data  hasil penelitian  digunakan  dengan  metode  induktif,  yaitu  menarik  kesimpulan  dari pernyataan yang bersifat khusus kedalam pernyataan yang bersifat  umum.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum tentang Pemilu
Pemilihan  umum  (pemilu)  adalah  suatu  mekanisme  yang  berfungsi  sebagai sarana  pelaksanaan  demokrasi  yang  sangat  prinsipil.  Pada  intinya,  pemilu bersumber  pada  2  (dua)  masalah  pokok  yang  terdapat  dalam  praktek  kehidupan ketatanegaraan  suatu  negara,  yaitu  tentang  ajaran  kedaulatan  rakyat  dan  paham demokrasi,  dimana  demokrasi  diletakkan  sebagai  perwujudan  kedaulatan  rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan dari pada demokrasi. 2
Pemilu adalah salah satu syarat demokrasi, sebab dengan pemilu dapat dibentuk “pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat”.  Melalui  pemilu  tersedia ruang bagi setiap warga negara untuk berkompetisi menduduki jabatan pemerintahan secara fair atas pilihan warga negara. Dengan demikian pemilu merupakan mekanisme terpenting  bagi  keberlangsungan  demokrasi  perwakilan  agar  rakyat  berdaulat  atas dirinya sendiri. Karena itu, pemilu menjadi indikator negara demokrasi, sehingga tidak ada satu pun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu. 3 Konsepsi  demokrasilah  yang  memberikan  landasan  dan  mekanisme  kekuasaan berdasarkan  prinsip  persamaan  dan  kesederajatan  manusia.  Demokrasi  menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak  mungkin  dicapai  oleh  masing-masing  orang  secara  individual,  tetapi  harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan  bersama,  batas-batas  hak  individual,  dan  siapa  yang  bertanggungjawab  untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas- batasnya.  Perjanjian  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  konstitusi  sebagai  hukum tertinggi di suatu negara ( the supreme law of the land ), yang kemudian dielaborasi secara
2 M. Lutfi Chakim. (2014). “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”. Jurnal Konstitusi, 11(2), p. 394
3 Didik Supriyanto dan Lia Wulandari. (2013). Basa Basi Dana Kampanye , Jakarta: Yayasan Perludem, hlm. 29.
konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud mela lui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. 4
Tujuan  pemilu  untuk  memastikan  berlangsungnya  rotasi  kekuasaan  secara berkala. Rotasi kekuasaan secara berkala diperlukan agar tak muncul diktator-diktator yang berkuasa tanpa batasan masa jabatan sehingga berpotensi mengancam kedaulatan warga  negaranya. 5 Pelaksanaan  Pilkada  yang  merupakan  suksesi  kepemimpinan  di daerah, tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang hendak dicapai oleh pemilu.
Apabila  sistem  pemilu  menentukan  siapa  yang  paling  dominan  dalam kampanye,  dalam  proses  pemilu  ( electoral  process )  masing-masing  pihak  yang  terlibat dalam  kampanye  terikat  oleh  seperangkat  peraturan  kampanye  yang  bertujuan  agar pelaksanaan kampanye bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis. Peraturan  kampanye  tidak  hanya  mengatur  bagaimana  kampanye  direncanakan, disiapkan  dan  dilaksanakan,  tetapi  juga  mengatur  bagaimana  dana  kampanye dikumpulkan,  digunakan  dan  dilaporkan. 6 Materi  Kampanye  dilaksanakan  oleh pasangan  calon  memberikan  informasi  dengan  cara  yang  sopan,  tertib,  edukasi/ mendidik, bijak dan beradab serta tidak provokatif. 7
Proses  pemilihan  kepala  daerah  juga  berkaitan  dengan  upaya  memenangkan kompetisi elektoral secara  legal,  ekstra-legal  maupun  ilegal.  Namun,  pada  prakteknya, perubahan  peraturan  hukum  dan  sistem  pemilihan  serta  kampanye  secara  langsung tersebut  ternyata  juga  tidak  serta  merta  membuat  pemilu  bebas  dari  manipulasi, korupsi serta penggunaan instrumen kekerasan. 8
UUD Tahun 1945 tidak mengatur tentang kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 18 Ayat (4)  UUD  Tahun  1945  hanya  menegaskan  bahwa  kepala  daerah  dipilih  secara demokratis.  Rumusan  “dipilih  secara  demokratis”,  lahir  dari  perdebatan  panjang  di
4 Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”. Jurnal Konstitusi, 11 (3), hlm. 526.
5 Veri Junaidi dkk. (2015) Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014 . Jakarta: Yayasan Perludem, hlm. 2.
6 Didik Supriyanto dan Lia Wulandari. (2013). Basa Basi Dana Kampanye . Jakarta: Yayasan Perludem, hlm. 32
7 Adrian  Faridhi  dan  Tatang  Suprayoga.  (2017).  “Polemik  Bahan  Kampanye  dalam  Pilkada Kabupaten Pelalawan 2015”. Riau Law Journal . 1 (2), hlm. 133.
8 Perkumpulan Pemilu & Demokrasi. (2015). Jurnal Perludem , No.7, Januari, hlm. 103.
Panitia Ad  Hoc I  Badan  Pekerja  MPR  tahun  2000  antara  pendapat  yang  menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat . 9
Pengaturan dalam UUD Tahun 1945 menjadi rujukan dalam pelaksanaan Pilkada di Republik Indonesia. P rinsip utama yang terkandung dalam rumusan “kepala daerah dipilih secara demokratis”, yaitu: pertama; kepala daerah harus “dipilih” melalui proses pemilihan  dan  tidak  dimungkinkan  untuk  langsung  diangkat,  kedua;  pemilihan dilakukan  secara  demokratis.  Makna  demokratis  di  sini  tidak  harus  dipilih  langsung oleh  rakyat,  akan  tetapi  dapat  juga  bermakna  dipilih  oleh  DPRD  yang  anggota- anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilu. 10
Pada  tahap  awal  demokratisasi  Indonesia,  sengketa  Pilkada  diselesaikan  oleh Mahkamah  Agung  (MA)  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman.  Pada  saat  itu Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tidak  mempunyai  kewenangan  menyelesaikan  sengketa Pilkada  karena  MK  adalah  salah  satu  lembaga  negara  pelaku  kekuasaan  kehakiman yang diberikan kewenangan hanya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya  bersifat  final  untuk  antara  lain  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum. 11
1. Impelementasi  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 dalam Sengketa Pencalonan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017
Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  tahun  2017  di  Provinsi  Riau dilaksanakan  di  2  (dua)  daerah  yaitu  Daerah  Kota  Pekanbaru  dan  Daerah  Kabupaten Kampar,  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  Pekanbaru  menghasilkan sengketa  pencalonan  kepala  daerah  yang  diajukan  oleh  salah  satu  bakal  calon  yang
9 https:// hamdanzoelva.wordpress.com/ 2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala- daerah/ di akses 08 Juni 2017
10 Hamdan  Zoelva.  “Problematika  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilukada  oleh  Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi . 10 (3), p. 380.
11 Rudi Dan Charlyna Purba. (2014). “Karakteristik Sengketa Pemilukada Di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada”. Jurnal Konstitusi, 11 (1), p. 195.
dinyatakan  oleh  KPU  Kota  Pekanbaru  tidak  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  calon kepala daerah.
Sengketa  pencalonan  ini  diselesaikan  oleh  Panitia  Pengawas  Pemilu  Kota
Pekanbaru dengan Putusan Sengketa Nomor Permohonan:
01/PS/PWSL.PKB.04.01/10/2016  yang  dibacakan  pada  hari  Sabtu  tanggal  05 November 2016 dengan menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan  Keputusan  KPU  Kota  Pekanbaru  Nomor:  59/Kpts/KPU-Kota- 004.435265/X/2016  tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Walikota  dan  Calon Wakil  Walikota  yang  telah  memenuhi  Persyaratan  sebagai  peserta  Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 sepanjang untuk Pasangan Calon Drs. H. Dastrayani Bibra-H. Said Usman Abdullah;
3. Menerbitkan  Keputusan  KPU  Kota  Pekanbaru  tentang  Penetapan  Pasangan Calon  Drs.  H.  Dastrayani  Bibra-H.  Said  Usman  Abdullah  sebagai  peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2017;
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Putusan ini.
KPU  Kota  Pekanbaru  diminta  untuk  mengikutsertakan  Pasangan  Drs.  H. Dastrayani  Bibra-  H.  Said  Usman  Abdullah  sebagai  peserta  Pemilihan  Walikota  dan Wakil  Walikota  Tahun  2017,  walaupun  dasar  dari  KPU  tidak  meloloskannya  berupa keterangan  disabilitas  dari  Dokter,  tafsir  tentang  disabilitas  ini  yang  menjadi  dasar pengajuan keberatan pasangan Drs. H. Dastrayani Bibra- H. Said Usman Abdullah yang diselesaikan  melalui  permohonan  sengketa  pencalonan  di  Panitia  Pengawas  Pemilu Kota Pekanbaru.
Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Pekanbaru  tahun  2017  yang  lalu, mendapatkan  permohonan  sengketa  pencalonan  yang  diajukan  salah  satu  bakal  calon walikota  dan  wakil  walikota.  Pasangan  tersebut  yaitu  pasangan  bakal  calon  kepala daerah Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si dan H. Said Usman Abdullah.
Permohonan sengketa pencalonan dengan nomor registrasi 01/PS/PWSL.PKB.04.01/10/2016.  Pasangan  bakal  calon  walikota  dan  wakil  walikota yang  diusung  oleh  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  dan  Partai  Persatuan Pembangunan. Pasangan bakal calon Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si dan H. Said Usman Abdullah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 59/Kpts/KPU-
Kota-004.435265/X/2016  tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Walikota  dan  Wakil Walikota  Yang  Telah  Memenuhi  Persyaratan  Sebagai  Peserta  Pemilihan  Walikota  dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota dalam menyelesaikan sengketa  pemilihan  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang-undang  Pasal  30,  berupa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
a. Mengawasi  tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  yang  meliputi:  angka  (3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, angka (4) proses dan penetapan calon.
b. Menerima  Laporan  dugaan  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan.
Berdasarkan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2015 tentang  Tata  cara  penyelesaian  sengketa  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 Ayat (1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan  meliputi:
a. Sengketa antar peserta pemilihan;
b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara.
Berdasarkan keterangan ahli Dr Bahrun Azmi, bahwa Sengketa yang dapat timbul dalam pemilihan, karena adanya:
a. Perbedaan  penafsiran  atau  suatu  ketidak  jelasan  tertentu  mengenai  suatu masalah  kegiatan  dan/  atau  peristiwa  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan Pemilihan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
b. Keadaan  dimana  terdapat  pengakuan  yang  berbeda  dan/atau  penolakan penghindaran  antara  Peserta  Pemilihan  atau  antara  peserta  Pemilihan  dengan Penyelenggara Pemilihan; dan
c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Paraturan Badan  Pengawas  Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Pasal  4,  bahwa Permohonan  sengketa  terhadap  Keputusan  KPU  Provinsi  atau  Keputusan  KPU
Kabupaten/  Kota  mengenai  penetapan  pasangan  Calon  Peserta  Pemilihan  dapat diajukan oleh:
a. Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota; atau
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung pasangan calon.
Pengusulan Bakal calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  menjadi  undang-undang,  bahwa  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  kursi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
Pada  Pasal  40  Ayat  (2)  mengatur  lebih  lanjut  dalam  hal  Partai  Politik  dalam mengusulkan  pasangan  calon  mengunakan  ketentuan  memperoleh  paling  sedikit  20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan  angka  pecahan  maka  perolehan  dari  jumlah  kursi  dihitung  dengan pembulatan ke atas.
Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  wajib  sebagaimana yang diatur pada Pasal 10, sebagai berikut:
a. Memperlakukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
b. Menyampaikan  semua  informasi  penyelenggaraan  pemilihan  kepada masyarakat;
c. Melaksanakan  dengan  segera  rekomendasi  dan/atau  Putusan  Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan;
d. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu; dan
e. Melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berkaitan  dengan  waktu  pengajuan  sengketa  pemilihan  di  ajukan  ke  Panitia Pengawas  Pemilihan  Umum  Kota  Pekanbaru  pada  tanggal  25  Oktober  2016  atas Keputusan  KPU  Pekanbaru  Nomor  59/Kpts/KPU-Kota-004.435265/X/2016  tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi Persyaratan  sebagai  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Pekanbaru  Tahun  2017 tanggal 24 Oktober 2016.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan Pemilu, pada Pasal 2 sebagai berikut:
a. Mandiri;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Kepastian Hukum;
e. Tertib;
f. Kepentingan Umum;
g. Keterbukaan;
h. Proporsionalitas;
i. Propesionalitas;
j. Efisiensi;
k. Efektifitas.
Sengketa  pencalonan  kepala  daerah  Kota  Pekanbaru  tahun  2017  berkaitan  erat dengan  penilaian  terhadap  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  pemeriksaan  kesehatan jasmani  dan  rohani  serta  bebas  penyalahgunaan  narkotika  dengan  berpedoman  pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN Republik Indonesia. Yang hasilnya ditetapkan dalam rapat pleno oleh Tim dengan menyatakan kondisi calon, sebagai berikut:
a. Mampu atau tidak mampu secara jasmani;
b. Mampu atau tidak mampu secara rohani, dan;
c. Positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.
Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam  arti  kesehatan  adalah  keadaan  kesehatan  (status  kesehatan)  jiwa  dan  jasmani yang bebas dari disabilitas.
Kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika  dengan  berpedoman  pada  standar  pemeriksaan  yang  diterbitkan  oleh
Pengurus  IDI,  Pengurus  Pusat  HIMPSI  dan  BNN.  Hasil  pemeriksaan  menjelaskan bahwa:
a. Mampu atau tidak mampu secara jasmani;
b. Mampu atau tidak mampu secara rohani; dan
c. Positif atau negatif menyalahgunakkan narkotika.
Dalam  Panduan  teknis  Penilaian  Kemampuan  Rohani  dan  Jasmani  Bakal  Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  angka  6  menyatakan  “Dengan  demikian,  mampu  secara  rohani  dan  jasmani untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.
Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-004.435265/IX/2016  tentang  Standar  Pemeriksaan  Kesehatan Jasmani  dan  Rohani  serta  Penyalahgunaan  Narkoba  Bakal  Pasangan  Calon  dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017  tanggal 24 September 2016  sebagai  pedoman  pemeriksaan  kesehatan  bakal  calon  oleh  Tim  Pemeriksa Kesehatan.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Nomor  46/Kpts/KPU-Kota-004.435265/IX/2016 tentang  Standar  Pemeriksaan  Kesehatan  Jasmani  dan  Rohani  serta  Penyalahgunaan Narkoba  Bakal  Pasangan  Calon  dalam  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Pekanbaru  angka  3  menyatakan,  “mampu  secara  rohani  dan  jasmani  serta  bebas penyalahgunaan  narkoba  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai  Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status sehat) jiwa dan jasmani yang  bebas dari disabilitas yaitu suatu keadaan yang dapat  menghambat atau kewajibannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota.
Berdasarkan  hasil  Tim  Pemeriksa  Kesehatan  memberitahukan  kepada  KPU  Kota Pekanbaru  pada  tanggal  28  September  2016  bahwa  H  Said  Usman  Abdullah  perlu dilakukan  pemeriksaan  kesehatan  lanjutan  pada  tanggal  29  September  2016  dan hasilnya  menyatakan,  “Pada  saat  ini  ditemukan  Disabilitas  sehingga  dinyatakan
memiliki  faktor  resiko  yang  dapat  mengakibatkan  ketidakmampuan  untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota”.
Dalam Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 50/BA/IX/2016 tentang Hasil Penelitian  Persyaratan  Administrasi  Dokumen  persyaratan  dan  persyaratan  Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tanggal 29 September 2016 atas  nama  Bakal  calon  Walikota  Drs.  Dastrayani  Bibra,  M.Si  dan  Bakal  Calon  Wakil Walikota  H.  Said  Usman  Abdullah,  angka  2  point  3  dinyatakan, “Tidak  Memenuhi Syarat”.
Didalam  Juknis  yang  digunakan  KPU  artinya  memang  benar  ada  disabilitas, namun mestinya harus ada tambahan yakni, disabilitas itu mengakibatkan berhalangan tetap atau tidak, hukum positif yang mengatur tentang ini tidak sampai pada wilayah itu sehingga menyebabkan ada penafsiran dari KPU sebagai penyelenggara negara, jika pilihannya  dua  KPU  memang  harus  memilih  salah  satu  memenuhi  syarat  atau  tidak. Disabilitas  mempunyai  pengertian  suatu  keadaan  kesehatan  yang  dapat  menghambat atau  meniadakan  kemampuan  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

## Kewenangan untuk menyelesaikan Pokok sengketa:
Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang beberapa kali diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  menyatakan  bahwa sengketa pemilihan terdiri atas:
a. Sengketa antar Peserta Pemilihan;
b. Sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.
Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 angka (1) “Bawaslu Provinsi  dan  Panwaslu  Kabupaten/  Kota  berwenang  menyelesaikan  sengketa  dimana dimaksud  dalam  Pasal  142”.  Sedangkan  untuk  tingkat  Kabupaten/Kota,  dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  menyebutkan  Calon Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota  adalah
Peserta  Pemilihan  yang  diusulkan  oleh  Partai  Politik,  Gabungan  Partai  Politik  atau Perseorangan  yang  di  daftarkan  atau  mendaftar  di  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota.
Menurut  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  Nomor  8  Tahun  2015,  Pasal  2  Ayat (2),  bahwa  timbulnya  timbulnya  sengketa  karena  terbitnya  Keputusan  KPU  Provinsi atau  Kabupaten/  Kota.  Sedang  dalam  Perkara  sengketa  Pencalonan  adalah  dengan terbitnya  Surat  Keputusan  KPU  Kota  Pekanbaru  Nomor  59/KPTS/KPU-Kota- 004.435265/X/2016  tentang  Penetapan  pasangan  calon  Walikota  dan  calon  Wakil Walikota yang telah memenuhi sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
Dalam Buku Panduan Teknis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang penilaian Kemampuan  jasmani  dan  Rohani  Bakal  Calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan lampiran Surat Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  507/KPU/IX/2016 perihal pelaksanaan tahapan pencalonan tertanggal 10 September 2016 yang ditujukan kepada  KPU  Provinsi/  KIP  Aceh  dan  KPU/  KIP  Kabupaten/  Kota  Penyelenggara Pilkada  serentak  Tahun  2017  halaman  11  poin  6  tentang  penyimpulan  dan  pelaporan menyebutkan  bahwa  mampu  secara  Rohani  dan  Jasmani  untuk  melaksanakan  tugas dan kewajiban sebagai arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, Impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang  diperkirakan  akan  mengakibatkan  kehilangan  kemampuan  fisik  dalam  5  (lima) tahun  ke  depan,  serta  memiliki  kesehatan  jiwa  sedemikian  rupa  sehingga  tidak kehilangan  kemampuan  melakukan  observasi,  menganalisis,  membuat  keputusan  dan mengkomunikasikannya.

## 2. Solusi  Hukum  akibat  terjadinya  sengketa  pencalonan  kepala  daerah  Kota Pekanbaru tahun 2017
Sengketa  pencalonan  kepala  daerah  Kota  Pekanbaru  tahun  2017  terjadi  ketika penyelenggara  yakni  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Pekanbaru  menafsirkan hasil  pemeriksaan  Tim  Dokter  dan  mendapatkan  pernyataan  disabilitas  kepada  salah
satu  bakal  calon,  yaitu  pasangan  bakal  calon  Drs.  Dastrayani  Bibra,  M.Si  dan  Bakal Calon Wakil Walikota H. Said Usman Abdullah, sehingga KPU  Kota Pekanbaru tidak meloloskan menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.  Permasalahan  disabilitas  terhadap  bakal  calon  menjadi  salah  satu  penghambat lolos  atau  tidaknya  pasangan  tertentu.  Dari  penelitian  ini  didapatkan  perlunya mekanisme yang lebih terinci tentang lolos atau tidaknya bakal calon yang dikriteriakan sehat jasmani, rohani dan bebas penyelahgunaan narkoba.
KPU  Kota  Pekanbaru  berdasarkan  Putusan  sidang  sengketa  pencalonan  yang diputus  oleh  Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  Kota  Pekanbaru  harus mengikutsertakan  pasangan  Drs.  Dastrayani  Bibra,  M.Si  dan  Bakal  Calon  Wakil Walikota  H.  Said  Usman  Abdullah  dan  menerbitkan  Surat  Keputusan  KPU  tentang penetapan peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017.
Langkah  gugatan  ke  Panwas  Kota  Pekanbaru  merupakan  upaya  untuk  mencari keadilan  dan  pemenuhan  hak  asasi  (hak  untuk  dipilih  dan  memilih)  yang  dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## D. PENUTUP
Bahwa  dalam  sengketa  pencalonan  kepala  daerah  Kota  Pekanbaru  Tahun  2017 didapatkan, bahwa salah satu bakal calon kepala daerah dinyatakan tidak lolos sebagai peserta, namun gugatan pencalonan ke Panwas Kota Pekanbaru dikabulkan sebagian, sehingga pasangan Drs. Dastrayani Bibra, M.Si dan Bakal Calon Wakil Walikota H. Said Usman Abdullah dinyatakan sebagai calon kepala daerah.
Bahwa yang menjadi persoalan dalam sengketa pencalonan kepala daerah, karena tafsir disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru, sehingga perlu mekanisme yang  rinci  dan  jelas  bagi  penyelenggara  dalam  menentu  kriteria  peserta  pemilihan kepala daerah.
Saran  yang  dapat  diberikan,  yaitu:  penyelenggara  pemilu  diberikan  pedoman yang jelas sehingga tidak diperlukan lagi tafsir akan suatu peristiwa; Pengaturan yang jelas tentang kriteria lolos atau tidaknya bakal calon sebagai calon kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2013, Basa Basi Dana Kampanye , Jakarta: Yayasan Perludem.
Veri  Junaidi  dkk,  2015, Evaluasi  Penegakan  Hukum  Pemilu  2014 ,  Jakarta:  Yayasan Perludem.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Keputusan  KPU  Pekanbaru  Nomor  59/Kpts/KPU-Kota-004.435265/X/2016  tentang Penetapan  Pasangan  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota  yang  telah memenuhi  Persyaratan  sebagai  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Surat  Keputusan  Nomor  46/Kpts/KPU-Kota-004.435265/IX/2016  tentang  Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru
Jurnal :
Adrian  Faridhi  dan  Tatang  Suprayoga.  (2017).  “Polemik  Bahan  Kampanye  dalam Pilkada Kabupaten Pelalawan 2015”. Riau Law Journal . 1 (2).
Hamdan  Zoelva.  (2013).  “Problematika  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilukada  oleh Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi . 10 (3).
M.  Lutfi  Chakim.  (2014).  “Desain  Institusional  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”. Jurnal Konstitusi, 11(2). Perkumpulan Pemilu & Demokrasi, Jurnal Perludem, No.7, Januari 2015.
Ria  Casmi  Arrsa.  (2014).  “Pemilu  Serentak  Dan  Masa  Depan  Konsolidasi  Demokrasi”
Jurnal Konstitusi, 11 (3).
Rudi  Dan  Charlyna  Purba.  (2014).  “Karakteristik  Sengketa  Pemilukada  Di  Indonesia Evaluasi  5  Tahun  Kewenangan  MK  Memutus  Sengketa  Pemilukada ”.  Jurnal Konstitusi , 11 (1).
Web: http://www.antarariau.com/berita/80350/berikut-empat-pasangan-calon-resmi pilkada-pekanbaru-2017 , diakses 08 Juni 2017.
https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan- kepala-daerah/ , diakses 08 Juni 2017.