Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 57-61| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2342.57-61

## PENENTUAN NILAI PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN PERALIHAN TANAH OLEH PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
I Gede Chandra Astawa Widhiasa, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah dalam hal pemungutan pajak salah satunya adalah  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah. Dasar  hukumnya  adalah  UU  Nomor  28  tahun  2009.  Hasil  penerimaannya  yang  merupakan  pendapatan negara  sebagaian  diserahkan  kepada  Pemerintah  daerah  untuk  membiayai  pembangunan  di  daerah  dan  guna mewujudkan  otonomi  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  dasar pengaturan  pemerintah  daerah  menentukan  nilai  suatu  obyek  hak  atas  tanah  sebagai  obyek  pajak  dan menganalisa  kewenangan  melakukan  pemungutan  BPHTB  dalam  berkaitan  dengan  peraturan daerah.  Peneliti menggunakan  metode  empiris  yaitu  pendekatan  dengan  aspek  hukum  dari  hasil  penelitian  di  lapangan melalui  data- data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi . Hasil penelitian dalam dasar penilaian BPHTB  yang  menjadi  obyek  penilaian  tanah  Dasar  pengenaan  BPHTB  adalah  hasil  dari  penilaian  dari Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan dalam Pasal 87 Undang- undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bea  perolehan  hak  atas  tanah  yang  sebelumnya  tidak  dikenakan  dalam hal peralihannya, dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengenaannya.
Kata Kunci: Penentuan Nilai Pajak; Pemerintah Daerah; Bea Perolehan Hak atas Tanah; Otonomi Daerah

## Abstract
One of the authorities possessed by the regional government is in terms of tax collection, one of which is the Land  Title  Acquisition  Fees  (BPHTB)  carried  out  by  the  Regional  Revenue  Agency.  The  legal  basis  is  Law Number  28  of  2009.  The  proceeds  of  the  revenue  which  constitute  state  revenue  are  handed  over  to  the regional government to finance development in the regions and realize regional autonomy. This study aims to identify and describe  the basis  for local government  regulations  to determine the value of an object of  land rights  as  a  tax  object  and  to  regulate  the  authority  to  collect  BPHTB  in  relation  to  local  regulations. Researchers used an empirical method, namely an approach with legal aspects from the results of research in the field through data collected through interviews and observations. The results of research which are based on  BPHTB  which  are  the  final  results  of  BPHTB  are  the  results  of  the  Acquisition  of  Tax  Objects  (NPOP). NPOP is stipulated in Article 87 of Law No.28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Fees for  acquisition  of  land  rights  that  were  not  previously  imposed  in  the  case  of  transfer,  with  the  issuance  of Law Number 21 of 1997 which was later bound by Law Number 21 of 2000 which gave regional government authority to impose it.
Keywords: Determination  of  Tax  Value;  Regional  government;  Land  Title  Acquisition  Fees;  Regional Autonomy

## I. PENDAHULUAN
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah salah satu yang paling mendasar adalah pelayanan terhadap masyarakat,  hal  ini  merupakan  penjabaran  dari  pembangunan  nasional  agar  tercapai  sasaran pembangunan  dengan  memerhatikan  potensi  daerah.  Salah  satu  potensi  yang  dipunyai  oleh pemerintah daerah adalah salah satunya pajak. Dikarenakan pengenaan pajak erat kaitannya dengan eksistensi manusia dan masyarakat dan dirinya.
Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut  di  atas,  dibutuhkan  ada  nya  organisasi yang lebih besar yang  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat  masyarakat  bergabung  membentuk  komunitas  yang  lebih  besar,  yang  dikenal  sebagai negara.  Sekumpulan  orang  yang  menempati  suatu  wilayah  disebut  masyarakat,  Negara  terbentuk karena ada nya kumpulan kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama dan keyakinan yang sama  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya  ( Siahaan,  2001 ).  Sedangkan  pemerintah  dibentuk  untuk menjalankan fungsi dari suatu negara tersebut tentunya dengan sikap yang bertanggung jawab.
Pemerintah  memerlukan  anggaran  yang  tidak  sedikit,  agar  terciptanya  suatu  tatanan masyarakat  yang  sejahtera  oleh  sebab  itu  negara  akan  mencari  biaya  tersebut  dengan  melakukan pemungutan pajak. Negara sebagai organisasi memiliki fungsi sebagai pemungut pajak yang sebagai fungsi  yang  sangat  penting.  Apabila  suatu  negara  tidak  melakukan  pemungutan  pajak  sudah  dapat dipastikan  keuangan  negara  akan  defisit  dan  akan  mengakibatkan  perkembangan  dan  kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.
Satu  jenis  pungutan  yang  dikenakan  adalah  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  BPHTP.  Orang perorangan  dan  badan  hukum  dalam  Perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  merupakan perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang  menyebabkan  dipenuhinya  atau  diperolehnya  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan . Peraturan  dasar  pokok-pokok  dasar  agraria/  UU  Nomor  5/1960  juga  mengatur berkaitan dengan peralihan hak –hak atas tanah.
Kewenangan  dimiliki  oleh  pemerintahan  daerah  adalah  memungut  pajak  BPHTB  adalah Badan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam undang- undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  selain  itu  undang-undang  ini  dibuat  untuk menyederhanakan  sistem  administrasi  perpajakan  dan  retribusi  daerah  dan  menyederhanakan berbagai  pajak daerah serta mengurangi biaya ekonomi yang tinggi agar dapat memperkuat fondasi penerimaan/pendapatan daerah.
Sebelumnya  yang  memungut  Pajak  BPHTB  adalah  pemerintah  pusat  kemudian  pada  saat  ini yang  berwenang  memungut  adalah  pemerintah  daerah  ini  berarti  ada  pengalihan  kewenangan  dalan pemungutan pajak BPHTB. Pengalihan kewenangan BPHTB tidak hanya sebatas pungutan/penagihan melainkan juga pada seluruh penilaian, pendataan, pelayanan, penetapan disamping pengadministrasian  yang  juga  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  daerah  yang  berdasarkan Peraturan Daerah mengenai pemungutan BPHTB. Untuk itu agar dapat di pungut pada suatu daerah, pemerintah  kabupaten/kota  harus  terlebih  dahulu  menerbitkan  dasar  hukum  tentang  BPHTB  yang akan menjadi pedoman operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan BPHTB di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Berkaitan  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  ( Widayat,  2016 )  dalam  penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam proses  jual  beli  tanah  dan  bangunan  di  Kabupaten  Kebumen  diatur  dengan  sistem  self  assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan formulir SSPD BPHTB yang diperoleh oleh Wajib Pajak dari DPPKAD Kabupaten Kebumen.
Berdasarkan  pemaparan  sebelumnya,  adapun  rumusan  masalah  yaitu  apa  dasar  pemerintah daerah  dalam  menjalankan  kewenangan  di  bidang  pemungutan  BPHTB?  Serta  bagaimana  dasar penilaian  BPHTB  yang  menjadi  obyek  penilaian  tanah?.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  mendeskripsikan  siapa  yang  berwenang  melakukan  pemungutan  BPHTB  berkaitan dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  berkaitan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.  Tujuan umum  dari  penelitian  ini  ditujukan  untuk  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  yang  memiliki keterkaitan dengan BPHTP kepada masyarakat .

## II. METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan metode empiris yaitu pendekatan  dengan  aspek  hukum  dari  hasil  penelitian di  lapangan  melalui  data-  data  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  observasi (Soemitro, 1988 ).  Bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder, kemudian di analisa. Upaya pencarian dilakukan dengan melakukan riset atau penelitian  dengan  objek  yang  diteliti  yang  menjadi  pegangan  dalam  menyelesaikan  permasalahan yang  diteliti  ( Sunggono,  2011 ).  Selanjutnya  pendekatan  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan
perundang-undangan  atau  statute  approach),  pendekatan  konseptual (concept  approach) dan pendekatan analitis. Kemudian bahan–bahan hukum yang dipergunakan seperti perundang- undangan yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan,  serta  bahan  hukum  sekunder  antara  lain  buku-buku  yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar Pengaturan Pemerintah Daerah Menentukan Nilai Suatu Obyek Hak atas Tanah
Terdapat beberapa perubahan mendasar yang terjadi, yang membedakan antara undang-undang nomor 32  tahun  2004  dengan  Undang-undang  nomor  23  tahun  2014.  Hal  ini  paling  terlihat  adalah ditetapkannya urusan wajib, ditetapkannya pola hubungan yang sifatnya konkuren matara pemerintah pusat,  pemerintah  propinsi  dan  pemerintah Kab/  kota.  (lihat  penjelasan  dalam  peraturan  pemerintah nomor  38  tahun  2007  tentang  Pembagian  urusan  pemerintah  antara  pemerintah,  pemerintah  daerah propinsi  dan  pemerintah  Daerah Kab/  kota).  Menguraikan  pola  hubungan  antara  pemerintah  pusat dengan  pemerintah daerah, ( Manan, 2011 ) berpendapat paling tidak ada 4 (empat) faktor-faktor yang menentukan  hubungan  pusat  dan  daerah  dalam  otonom,  yaitu:  hubungan  kewenangan,  hubungan keuangan dan hubungan pengawasan serta hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintah daerah  ( Manan,  2011 ).  Mengenai  jenis  peraturan  perundang-undangan  menurut  ketentuan  pasal  7 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan terdiri dari atas : Undang-undang dasar negara republik Indonesia. TAP MPR UU/PERPU PP Perda Provinsi Perda Kab/Kota Kemudian, pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 menetapkan perluasan berbagai jenis peraturan perundang-undangan melainkan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) meliputi peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA dan lembaga-lembaga lainnya.
Prinsip  hukum  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menyusun  suatu  materi  muatan  peraturan perundang-undangan  yang  harmonis  antara  lain  adalah  :  Larangan  ada  nya  kekosongan  hukum  atau norma  Larangan  ada  nya  norma  kabur  dalam  perundang-undangan  dan  adanya  konflik  norma  baik secara  internal  maupun  eksternal  ( Manan,  2011 ).  Perubahan  UU  tentang  pemerintahan  Daerah memberikan  kebebasan  perlu  penyusunan  pembangunan  daerah  kabupaten/kota  yang  bersinergi dengan pembangunan daerah provinsi (pasal 10), kemudian kaitannya dengan peralihan atas tanah di perlukan pengaturan yang lebih khusus seperti pengenaan pajak terhadap peralihan hak tanah. Dimana dilakukan antara individu dengan individu dan ada pelibatan terhadap pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah  daerah  dalam  hal  pengenaan  pajak.  Peralihan  yang  dimaksudkan  seperti  hibah,  wasiat maupun jual beli.
Dalam  perjanjian  pemindahan  harta  tetap  yang  ada  di  wilayah  Indonesia  akan  dipungut  Bea Balik Nama, termasuk peralihan harta karena hibah wasiat. Ordonansi Balik Nama Staatsblaad 1834 Nomor  27,  yang  merupakan  landasan  pengaturan  hak-hak  kebendaan  dalam  peralihannyadi  bidang harta  benda  yang  bersifat  tetap  ( Supriyanto,  2010 ).  UUPA  sebagai  peraturan  dasar  di  bidang pertanahan mengatur yang berkaitan dengan hak atas tanah, antara lain HGBm HM dan dan peralihan hak  lainnya.  Bea  perolehan  hak  atas  tanah  yang  sebelumnya  tidak  dikenakan  dalam  hal peralihannya, dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dengan UU  Nomor  21  Tahun  2000  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam pengenaannya.

## 2. Analisa Kewenangan Melakukan Pemungutan BPHTB dalam Berkaitan dengan Peraturan Daerah
Dalam  penyelenggaraan  desentralisasi,  ada  beberapa  pengalihan  dalam  hal  kewenangan dalam  pemungutan  pajak,  yakni  BPHTB.  Sebagai  dasar  hukumnya  adalah  dalam  hal  Pengalihan tersebut diatas adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Pengaturan mengenai  objek  pajak,  subjek  pajak,  serta  tata  cara  perhitungan  dan dasar dari pengenaan BPHTB yang  terdapat  dalam  ketentuan  UU  No.  28  Tahun  2009,  adalah  sama  dengan  pengaturan  BPHTB sebagaimana  yang  diatur  sebelumnya  dalam  UU  No.  21  Tahun  1997  yang  kemudian  telah  diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 ( Hartoyo, 2010 ).
Namun  ada  beberapa  perbedaannya  diantara  nya  yaitu  ada  nya  pengalihan  kewenangan pemungutan  jenis  pajak  yang  semula  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  namun  sekarang  dialihkan
kewenangannya  kepemerintah  daerah hal  ini  tercantum  di  ketentuan  pasal  dalam  UU  No.  28  Tahun 2009. (lihat penjelasan dalam pengaturan pajak retribusi dan dan Pajak 2010: 67) Tentunya dengan  dialihkannya  beberapa  jenis  pajak  pusat  menjadi  pajak daerah melalui UU No. 28  Tahun  2009,  akuntabilitas  penyelenggaraan  otonomi  daerah  akan  meningkat,  kemudian kewenangan  yang  di  miliki  oleh  pemerintah  daerah  di  bidang  perpajakan  dalam  peningkatan pendapatan semakin  meningkat pula dalam hal  pendapatan  di  bidang  pajak  daerah  ( Hartoyo,  2010 ). Ketentuan  hukum  Pemerintah  darah  dalam  Pengenaan  pajak  Atas  Tanah  Dan Bangunan.
Dalam  pemerintah  Provinsi  yang  dipimpin  oleh  seorang  Gubernur  dan  pemerintah kabupaten/kota  yang  dipimpin  oleh  Bupati/  Walikota,  ,  jenis  pajak  di  daerah  ada  (dua)  yaitu  pajak provinsi  dan  pajak  kabupaten/kota.  Untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  secara  utuh,  pemerintah pusat  kemudian  melakukan  pengalihan  beberapa  pajak  yang  di  atur  di  dalam  UU  No.  28  Tahun 2009  yaitu  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  awalnya  merupakan  pajak  pusat  menjadi  pajak daerah.  (Lihat  penjelasan  dalam  ketentuan  perundang-undangan  pajak  daerah  dan  retribusi:  Ibid) Pemerintah  daerah  melakukan  Iuran  wajib  terhadap  perorangan  dan  individu  ataupun  badan  yang tanpa mendapatkan imbalan atau kontraprestasi secara langsung yang seimbang disebut dengan pajak daerah,  dipaksakan  berdasarkan  beberapa  peraturan  yang  berlaku,  seperti  peraturan  daerah  (Perda). Ketentuan dalam Pajak daerah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 10 pajak daerah adalah Pajak Daerah disebut Pajak, adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh badan atau individu yang bersifat memaksa yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah yang berdasarkan undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi sebesar-besar nya untuk kepentingan kemakmuran rakyat. (Penjelasan dalam  Undang-undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  ketentuan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  daerah.)  Pembagian  jenis  pajak  yang dipungut  dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  yaitu  UU  No.  28 Tahun  2009  sebagai  pedomannya,  ini  merupakan  bentuk  nyata  pemberian  kewenangan  pemerintah daerah  oleh  pemerintah  pusat  untuk  melakukan  pemungutan  pajak.  Terdapat  empat  (4)  macam pungutan  Pajak  baru  bagi  Daerah,  yaitu  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  yang sebelumnya  merupakan  pajak  pusat,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Sarang  Burung  Walet sebagai  Pajak  kabupaten/kota  serta  Pajak  Rokok  yang  merupakan  Pajak  baru bagi provinsi. (lihat Penjelasan dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.) Fungsi  dari  pajak  daerah  ini  berfungsi  untuk  biaya  penyelenggaraan  pemerintah  dan  rumah  tangga daerah,  dimana  nantinya  pajak  akan  digunakan  seluas-luasnya  untuk  membangun  daerah  guna terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dinas Pendapatan Daerah merupakan bagian dari pemerintah yang berwenang untuk melakukan pemungutan dari pajak.
Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  yang  awalnya  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004, dalam  penyelenggaraan  kewenangan  daerah  dalam  pemungutan  beberapa  jenis  pajak  yang  awalnya merupakan  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat,  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri dan  memberikan  peluang  penguatan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  bidang  ekonomi.  Untuk peningkatan  dibidang  pendapatan  pajak.  Otonomi  seluas-luas  nya  merupakan  pengejawantahan prinsip  otonomi  daerah  mengandung  arti  bahwa  diluar  yang  menjadi  urusan  pemerintah  pusat, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus semua satuan pemerintahannya. Penyelenggaraan otonomi daerah sebagi penjabaran asas desentalisasi dengan memberikan kewenangan kepada daerah khususnya pemerintah kab/kota. Pertanggungjawaban dalam prinsip otonomi daerah, dilaksanakannya prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.  Selanjutnya  prinsip  otonomi  nyata, berkaitan dengan  urusan  pemerintahan  yang dilaksanakan berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang senyatanya ada dan berpotensi untuk tumbuh,  hidup  serta  berkembang  ( South,  2013 ).  Penerapan  otonomi  daerah  akan  berdampak  pada penerapannya  di  masing-  masing  daerah,  dan  mempunyai  karakteristik  dimasing-masing  daerah. Bidang  perpajakan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  sebelumnya  yang  kemudian dialihkan  pemungutannya  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah,menegenai  subtansi  dan materinya  adalah  sama.  Kewenangan  memungut  terhadap  peralihan  biaya  hak  atas  Tanah  dan Bangunan  ,  salah  satunya  adalah  pajak  yang  dialihkan  kewenangannya.  Hal  mana  tujuannya  adalah guna meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing daerah.
Jenis  pajak  daerah  yang  pemungutannya  dilakukan  oleh  Pemerintah  daerah  adalah  BPHTB, dasar yang menjadi pertimbangan adalah luas tanah dalam suatu wilayah sebagai objek pajak BPHTB, jual beli tanah sebagai objek pajak, peraliahan hak-hak atas tanah dan bangunan sebagai objek pajak BPHTB. Dan segala bentuk peralihan dibidang pertanahan yang dilakukan di daerah yakni kab/Kota. Pemikiran  terkait  dengan  penyerahan  kewenangan  yang  dilakukan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dalam  hal  pemungutan  pajak  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  masyarakat  yang  ada  didaerah.  Masyarakat  didaerah  menginkan  pelayanan  yang  baik  dari pemerintah  daerah  kabupaten/kota  adalah  tanggung  jawab  dari  ada  nya  hubungan  antara  rakyat dengan pemerintah daerah Kab/kota.
Tujuannya  diberikan kewenangan dalam hal pemungutan pajak daerah di bidang bea perolehan hak  atas  tanah  adalah  untuk  meningkatan  pendapatan  daerah  Kab/kota.  Dengan  meningkatnya pendapatan  daerah  maka  kemandirian  di  daerah  menjadi  kuat.  Baik  dibidang  fiskal  dan  dibidang ekonomi yang menjadi salah satu indikator dalam mengukur suatu daerah mandiri dalam pelaksanaan otonomi  daerah.  Salah  satunya  adalah  keberadaan  pajak  BPHTB  menjadi  pajak  daerah.  Dengan keberadaan dari BPHTB ini lah yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah dalam peningkatan asli daerah,  sehingga  memperkuat  kemandirian  di  bidang  ekonomi  dan  serta  tanggung  jawab  dari pemerintahan  daerah.  Pemerintah  pusat  memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah  daerah  dengan asas desentralisasi guna meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut: Pemerintah Daerah mengatur kewenangan pemungutan BPHTB yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  kewenangannya  dengan  melakukan  pemungutan  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pemerintah daerah melakukan pengenaan iuran wajib berupa pajak  daerah  terhadap  individu,  badan  hukum  dengan  tanpa  kontraprestasi  langsung  dan  seimbang, dan  sifatnya  dipaksakan  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  ada,  seperti  peraturan  yang  dibuat  di daerah.  Dasar  penilaian  BPHTB  yang  menjadi  obyek  penilaian  tanah  Dasar  pengenaan  nya  adalah (NPOP).  NPOP  ditentukan  dengan  ketentuan  yang  diatur  Pasal  87  Undang-  undang  No.28  Tahun 2009  yakni  mengenai  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Penentuan  pengenaan  pajak,  dapat diberikan  keringanan  terhadap  individu  atau  badan  hukum  yang  ditentukan  dengan  penghitungan objek yang dinilai dan yang bebas dari pungutan pajak.

## 2. Saran
Disarankan kepada pemerintah Daerah untuk mengatur pengenaan BPHTB secara tegas karena masih banyak obyek hak atas tanah yang belum menjadi sasaran obyeknya. Disarankan kepada  masyarakat agar  tetap  taat  dalam  berkontribusi  terhadap  pengenaan  pajak  BPHTP  guna  meningkatkan pendapatan  daerah.  Kepada  instansi  (badan  pendapatan  daerah)  agar  tetap  melakukan  pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartoyo, H. S. U. (2010). Membedah Pengelolan Administrasi Pajak BB dan BPHTB . Mitra wacana Media.
Manan, B. (2011). Komentar Undang-Undang Pemerintah Daerah . Alumni Bandung. Siahaan, M. P. (2001). Hukum Pajak Elementer (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia) . Graha Ilmu. Soemitro, R. H. (1988). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Univ. Katholik Atmajaya Indonesia. South, J. D. (2013). Kewenangan Daerah Mengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
Jurnal Hukum Universitas Samratulangi , 1 (5). Sunggono, B. (2011). Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada . Supriyanto, H. (2010). Cara Menghitung Pajak Bumi Bagunan . Indeks.
Widayat, A. W. (2016). Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen. Lex Renaissance , 1 (2).