IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Study Kasus Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat)
IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUNDS IN IMPROVING VILLAGE COMMUNITY WELFARE BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE (Case Study of Poto Tano Village, Poto Tano District, West Sumbawa Regency)
1 Ilham Zitri, 2 Rifaid, 3 Yudhi Lestanata
1 Universitas Muhammadiyah Mataram
2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram
3 Universitas Muhammadiyah Mataram Ilham.zitri@ummat.ac.id

## ABSTRAK
Dana  Desa  adalah  salah  satu  kebijakan  pemerintah  yang  diprioritaskan  untuk membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  pelaksanaannya diutamakan  secara  swakelola  dengan  menggunakan  sumber  daya/  bahan  baku lokal,  dan  diupayakan  dengan  lebih  banyak  menyerap  tenaga  kerja  masyarakat setempat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemanfaatan  dana  desa digunakan  sesuai  dengan  program,  hasil-hasil  dari  pemanfaatan  dana  desa  dan keterlibatan  masyarakat  di  Desa  Poto  Tano  Kecamatan  Poto  Tano  Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  kepada informan  yang  dianggap  berpotensi  untuk  memberikan  informasi  tentang pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten  Sumbawa  Barat,  juga  melalui  observasi  dan  dokumentasi  hasil-hasil pemanfaatan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa  Poto Tano Kecamatan Poto  Tano  Kabupaten  Sumbawa  Barat,  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan  jumlah  program-program  Pemberdayan  Masyarakat  yang  masih berbanding  jauh  dengan  banyaknya  program  Pembangunan  Desa  yang  telah terealisasi  sesuai  dengan  rencana  bentuk  program  yang  telah  ditetapkan Pemerintah  Desa  melalui  Musrenbangdes.  Keterlibatan  masyarakat  dalam pelaksanaan  pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Poto  Tano  juga  masih  belum  dapat dikatakan baik, dimana masyarakat masih belum sepenuhnya diikut sertakan dalam penyusunan  sampai  pada  pelaksanaan  program-program  yang  telah  ditetapkan pada saat dilaksanakan musrenbangdes.
Kata kunci: Implementasi; Dana Desa; Kesejahteraan Masyarakat .

## ABSTRACT
The Village Fund is one of the government policies that is prioritized to finance the development  and  empowerment  of  the  community,  the  implementation  of  which  is prioritized  by  using  self-managed  resources  /  local  raw  materials,  and  strived  by absorbing more local workforce. This study aims to determine the use of village funds used  in  accordance  with  the  program,  the  results  of  the  use  of  village  funds  and community  involvement  in  the  Village  of  Poto  Tano,  District  of  Poto  Tano,  West Sumbawa Regency. The research approach used is descriptive qualitative. Using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the  potential  to  provide  information  about  the  use  of  the  Village  Fund  in  the development of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, also through observation and documentation of the results of the utilization of the Village Fund. The results showed that the Utilization of Village Funds in Improving the Welfare of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages could not be said to be effective. This can be proven  by  the  number  of  Community  Empowerment  programs  that  are  still  far different from the number of Village Development programs that have been realized in accordance with the plan of the program set by the Village Government through the Musrenbangdes. Community involvement in the implementation of the use of village funds in Poto Tano Village also cannot be said to be good, where the community is still not fully included in the preparation up to the implementation of the programs that were set at the time of the Musrenbangdes.
Keywords: Implementation; Village Funds; Public welfare.

## PENDAHULUAN
Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang telah ada  dan  tumbuh  berkembang  seiring  dengan  sejarah  kehidupan  masyarakat Indonesia  dan  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  tatanan  kehidupan bangsa  Indonesia.  Sebagai  wujud  pengakuan  Negara  terhadap  Desa,  khususnya dalam  rangka  memperjelas  fungsi  dan  kewenangan  desa  itu  sendiri,  ikut  serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan desa  diperlukan  kebijakan  penataan  dan  pengaturan  mengenai  desa  yang diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  telah memperkuat keberadaan desa yang ada sebagai salah satu dari berbagai lembaga di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  juga  dapat  memperjelas  tugas,  fungsi  dan  peran  suatu  desa  dalam
mengelola, menjalankan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat desanya guna tercapainya cita-cita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang- undang ini juga memberikan hak yang seluas-luasnya pada desa atau pemerintah desa  untuk  mengatur  wilayahnya  sendiri  serta  mengatasi  masalahnya  sendiri sebagai daerah otonom.
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  dalam  segala  aspeknya  sesuai  dengan kewenangan yang dimilikinya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan mandat pada Pemerintah Desa untuk mengalokasikan Dana Desa dan sangat  diharapkan  Pemerintah  Desa  juga  untuk  mampu  mensejahterakan masyarakatnya  sendiri,  meningkatkan  pembangunan  desa,  serta  melaksanakan otonominya  sendiri. “ Dana  Desa  tersebut  dianggarkan  setiap  tahun  dalam  APBN yang  diberikan  kepada  setiap  desa  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  desa. Kebijakan  ini  sekaligus  mengintegrasikan  dan  mengoptimalkan  seluruh  skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada ” . Salah satu Kebijakan yang mengiringi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Kebijakan Dana Desa. Dana Desa, sebagaimana telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di terima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.
Pada dasarnya Dana Desa bertujuan untuk membangun perekonomian yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan. Melalui Dana Desa yang jumlahnya cukup  besar  bahkan  nominalnya  mencapai  milyaran  rupiah  diharapkan  mampu menciptakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  Pasal  1  menyatakan  bahwa  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntuhkan  bagi  Desa  yang ditransfer  melalui  Anggran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan
digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Dari  ulasan  diatas  maka  dapat  memperjelas  bagaimana  seharusnya Pemerintah  Desa  dalam  memanfaatkan  dan  menggunakan  Dana  Desa  agar tercapainya  cita-cita  bersama  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggungjawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatuhan  serta  mengutamakan  kepentingan masyarakat.  Penggunaan  Dana  Desa  berdasarkan  Pasal  25  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  247  Tahun  2015,  yaitu:  Dana  Desa  di  prioritaskan  untuk membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  pelaksanaannya diutamakan  secara  swakelola  dengan  menggunakan  sumber  daya  /  bahan  baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.  Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:
1. Pendapatan  asli  Desa  terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  asset,  swadaya  dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Kententuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana  perimbangan yang diterima Kabupaten kepada  desa dengan  memperhatikan  prinsip  keadilan  dengan  menjamin  adanya  pemerataan. Dengan  adanya  Dana  Desa  tersebut,  maka  Pemerintah  Desa  dituntut  untuk mengelola  Dana  Desa  dengan  efektif,  akuntabel.  efektif  yang  dimaksud  adalah sejauh  mana  target  (kuantitas,  kualitas  dan  waktu)  yang  telah  dicapai  oleh  desa dalam  pemanfaatan  Dana  Desa.  Sedangkan  Akuntabel  adalah  tingkatan

## Transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh Pemerintah
Desa dalam pemanfaatan Dana Desa.
Menindaklanjuti  kebijakan  tentang  pengelolaan  Dana  Desa  yang  dimana  harus sejalan dengan pemerintah pusat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB)  menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan  Pelaporan,  dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa  di  Kabupaten Sumbawa Barat, yang didalamnya menyebutkan bahwa jumlah Dana yang di alokasikan ke masing-masing desa dengan melihat keadaan desa itu sendiri, jumlah desa yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat.
Seiring  dengan  permasalahan  itu,  pemerintah  juga  ikut  berbenah  dalam memerhatikan pembangunan desa. Hal ini memang tidak lepas dengan logika sederhana dalam kajian fakta bahwa desa seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan jika  dibandingkan  dengan  kota.  “Hal  ini  juga  yang  memicu  arus  urbanisasi  yang  turut serta menimbulkan masalah dalam kota. Oleh karena itu, pembangunan desa akan lebih diperhatikan sebaga cara untuk memutus rantai ketimpangan pembangunan di Indonesia”.
Meningkatnya  laporan  masyarakat  terkait  dana  desa  disebabkan  antara  lain  : dugaan  tidak  transparans,  mark-up,  fiktif,  proyek  tidak  sesuai  kebutuhan,  tidak  sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Adanya masalah ini potensi mengakibatkan  krisis  kepercayaan  kepada  kepala  desa.  Data  yang  kami  dapatkan dilapangan,  banyak  terjadi  masalah  saat  ini  karena  dana  desa.  Oleh  karena  itu  kita berharap adanya pelibatan masyarakat yang menyeluruh, pelibatan masyarakat sebagai pengawas, serta bimbingan yang maksimal dari pendamping desa.
Implementasi merupakan suatu tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan dalam mengimplementasikan suatu tujuan program  yang  telah  disiapkan  oleh  pemerintah  terkait  yaitu,  memikirkan  dan memperhitungkan  secara  matang  berbagai  kemungkinan  keberhasilan  kegagalan termasuk hambatan-hambatan dan peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi untuk melaksanakan program (Mulyadi, 2015). Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dari banyaknya jumlah penduduk yang ada di Desa Poto Tano Pemerintah Desa Poto Tano dituntut harus maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa, agar seluruh  program  yang  dilaksanakan  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  penduduk  pada umumnya. Pada penelitian ini mengkaji tentang Dana Desa di wilayah Desa Poto Tano yang merupakan salah satu dari desa yang berada di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat.
Selain itu pengelolaan Dana Desa juga tidak di imbangi dengan tingkat sumber daya  yang  dimiliki  Aparatur  Desa,  sehingga  dalam  implementasinya,  Sumber  Daya Manusia  dari  Aparatur  Desa  masih  kurang  baik  dari  segi  keterampilan,  dan  keahlian sehingga  Pemerintah  Desa  merasa  kesulitan  dengan  pengelolaan  Dana  Desa  baik  dari perencanaan  hingga  pertanggungjawaban  anggaran.  Hal  tersebut  disebabkan  karena kurangnya  pemahaman  Aparatur  Desa  mengenai  tata  cara  pengelolaan  Dana  Desa sehinga banyak program yang telah dilaksanakan hanya bersifat fisik dan masih kurang menyentuh  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Imbasnya  pada  awal  tahun anggaran  2019  banyak  menuai  polemik  dari  kalangan  masyarakat,  yang  dimana masyarakat  masih  banyak  melakukan  protes  tentang  belum  adanya  sentuhan  program pemberdayaan yang telah direncanakan Aparatur Desa. Penelitian ini penting dilakukan untuk  memberikan  gambaran  sejauh  mana  pelaksanaan  dan  pemanfaatan  Dana  Desa dalam rangka meningkatkan kualitas desa baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana  dan  prasarana  serta  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  khususnya  di  Desa  Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
Berdasarkan permasalahan yang dialami Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat sebagaiman telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian  tentang  bagaimana  “Implementasi  Dana  Desa  Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

## METODE PENELITIAN
Kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penekanan pada observasi  wawancara  untuk  orang,  sebagai  lawannya  adalah  gambaran  kondisi objektif  secara  ilmiah,  dimana  peneliti  adalah  instrument  kunci,  teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi. “ Penempatan lokasi penelitian bagi penelitian ilmiah memang berbagai pertimbangan  ilmiah  maupun  pertimbangan  pertimbangan  praktisnya. Pertimbangan ilmiahnya, apakah lokasinya tersebut terdapat masalah yang banyak dikaji  secara  ilmiah,  bahwa  objek  tersebut  adalah  mudah  dijangkau,  efektif,  dan efisien dari segi waktu dan biaya ” .
Untuk itu penelitian ini berlokasi di Desa Poto Tano dengan alasan penyusun memilih  lokasi  penelitian  tersebut  yaitu, Implementasi  Dana  Desa  Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa .  Penelitian  ini    akan  menggambarkan  kondisi  alamiah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi.  Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistic . “ Mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel atau instrumen sangat disarankan suatu situasi sosial  didalamnya  menjadi  semacam  muara  dari  ban yak  domain  lainnya”. Dalam penelitian  ini  teknik  pemilihan  informan  yang  dipergunakan  peneliti  adalah snowball sampling . Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya kecil kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar 1

## HASIL DAN DISKUSI
Desa  Poto  Tano  adalah  daerah  yang  terhampar  dengan  dihiasi  laut  dan perbukitan  yang  indah.  Dilintasi  jalan  provinsi,  disambungkan  dengan  jalan
1 Pusposari, L. F., Umamah, U., & Dwi, C. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERORIENTASI KEMANDIRIAN  (STUDI  PADA  MASYARAKAT  PESISIR  KECAMATAN  CAMPLONG  KABUPATEN SAMPANG). J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial) , 2 (1), 42-62.
beraspal  menghubungkan  kabupaten  satu  dengan  kabupaten  yang  lain,  satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, dan satu desa dengan desa yang lain. Desa Poto Tano terbagi kedalam 3 (tiga) dusun yakni Dusun Pinamin, Dusun Poto Tano A,  dan  Dusun  Poto  Tano  B  serta  terdiri  dari  3  (tiga)  Rukun  Warga  (RW)  dan  11 (sebelas)  Rukun  Tetangga  (RT).  Mata  pencaharian  masyarakat  Desa  Poto  Tano adalah sebagian besar nelayan, interaksi sosial masyarakatnya sangat harmonis dan rukun,  satu  sama  lain  saling  menghargai  dan  menghormati  sehingga  tercipta lingkungan yang kondusif, aman, tentam, sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai- nilai kegotongroyongan dalam membangun.
Desa Poto Tano mempunyai luas wilayah 2.220 ha dengan jumlah penduduk 1,239  orang.  Sedangkan  jumlah  Kepala  Keluarga  344  KK.  Adapun  batas  wilayah Desa Poto Tano sebagai berikut:
Sebelah utara : Selat Alas Sebelah selatan: Desa Senayan Sebelah timur : Alas Barat Sebelah barat : Selat Alas
Dilihat dari topografi dan kuntur tanah, Desa Poto Tano secara umum berupa laut  dan  perbukitan  yang  berada  pada  ketinggian  antara  640  s/d  700  m  diatas permukaan  laut.  Dengan  suhu  rata-rata  22  s/d  28o  celcius.  Orbitasi  dan  jarak tempuh Desa Poto Tano ke ibu kota kecamatan 1,5 km, dengan waktu tempuh 15 menit dan ke ibu kota kabupaten 34 km dengan waktu tempuh 55 menit.
Gambar. 1
Peta Kawasan Pemukiman Desa Poto Tano
Tabel 1.

## Data Jumlah Penduduk Desa Poto Tano
Jumlah penduduk 1.239     orang Jumlah laki-laki 601        orang Jumlah Perempuan 638        orang Jumlah Kepala Keluarga 344        orang
Sumber: Kantor Desa Poto Tano
Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal utama pembagunan bangsa. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang diterima oleh masyarakat yang memiliki pendidikan formal maupun non formal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali. Adapun keadaan pendidikan penduduk  Desa  Poto  Tano  Kecamatan  Poto  Tano  Kabupaten  Sumbawa  Barat menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Poto Tano Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Usia 3-6 Tahun yang belum masuk sekolah 11 orang 10 orang Usia 3-6 Tahun yang sedang TK atau Play Group 25 orang 23 orang Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah - - Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah 89 orang 62 orang Usia 18-56 Tahun yang tidak pernah sekolah - - Usia 18-56 Tahun pernah SD tapi tidak tamat 8 orang 11 orang Tamat SD Sederajat 156 orang  189 orang Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 26 orang 23 orang Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 3 orang 5 orang Tamat SMP sederajat 254 orang  289 orang Tamat SMA sederajat 15 orang 18 orang Tamat D1/Sederajat - - Tamat D2/Sederajat - - Tamat D3/Sederajat - - Tamat S1/Sederajat 9 orang 2 orang
Tamat S2/sederajat - - Tamat S3/Sederajat - - Tamat tamat SLB A - - Tamat tamat SLB B - - Tamat tamat SLB C - - Jumlah 596 orang  632 orang Sumber: Kantor Desa Poto Tano Tabel 3. Mata Pecaharian Pokok Penduduk Desa Poto Tano Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Petani - - Buruh tani - - Buruh migran Perempuan - - Buruh migran Laki-laki - - Pegawai Negeri Sipil 13 orang 3 orang Pengrajin Industri Rimah Tangga  - - Pedagang Keliling - - Peternak 73 orang - Nelayan 263 orang - Montir - - Dokter swasta - - Bidan swasta - - Perawat swasta - - TNI 1 orang - Polri - - Pensiunan PNS/TNI/Polri - - Pengusaha kecil dan menengah - - Pengacara - - Notaris - - Dukun Kampung Terlatih - 1 oang Jasa Pengobatan Alternatif - - Dosen Swasta - - Pengusaha Besar - - Arsitektur - - Karyawan Perusahaan Swasta 13 orang - Karyawan Perusahaan Pemerintah 27 orang 6 orang Tukang Batu 11 orang - Pedagang 31 orang 29 orang Jumlah 432 orang 39 orang Sumber: Kantor Desa Poto Tano
Tabel 4. Agama Penduduk Desa Poto Tano Agama Laki-laki Perempuan Islam 598 orang 636 orang Kristen - - Katholik - - Hindu 3 orang 2 orang Budha - - Khonghucu - - Kepercayaan kepada YME - - Aliran kepercayaan lainya - - Jumlah 601 orang 638 orang
Sumber: Kantor Desa Poto Tano
Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang segala aktifitas kehidupan,  baik  sarana  dan  prasarana  dibidang  sosial  maupun  bidang  ekonomi. Semua bentuk fasilitas yang ada  di Desa  Poto Tano, masih ada beberapa fasilitas yang  belum  memadai.  Seperti  yang  dipaparkan  Sekertaris  Desa  Poto  Tano ”Dari segala fasilitas yang ada di Kantor Desa Poto Tano, saya rasa sudah cukup lengkap, kecuali fasilitas yang berupa komputer, dengan keterbatasan komputer yang ada, akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kami pada masyarakat, karna  mengingat  jumlah  fasilitas  tidak  memadai  dengan  banyaknya  masyarakat yang dilayani perharinya”
Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai sarana dan  prasarana  di  Desa  Poto  Tano  sudah  cukup  lengkap  kecuali  dengan  keadaan komputer  yang  dirasa  masih  kurang  memadai,  karena  masyarakat  yang  dilayani setiap harinya tidak kurang dari 25 orang, jadi banyak masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan Pemerintah Desa Poto Tano dalam hal administrasi.
Pemanfaatan Dana Desa di Desa Poto Tano dalam program Pemberdayaan Masyarakat  dapat  dilihat  dengan  sejauh  mana  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan rencana yang telah disepakati  dalam Musrenbangdes dan realisasi atau hasil-hasil dari  program  yang  dilaksanakan  tersebut.  Dalam  penelitian  ini  untuk  mengukur sejauh mana Implementasi Dana Desa yang dilaksanakan Aparatur Desa Poto Tano dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desanya,  peneliti menggunakan Implementasi yang dalam teorinya menyebutkan bahwa  ada empat
variabel yang akan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan oleh Aparatur Desa Poto Tano.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Dana  Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa dengan ditransfer melalui  Angaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Berikut adalah tabel Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Poto Tano Tahun Anggaran 2019:

## Tabel 5.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa Poto Tano Tahun Anggaran 2019 No  Uraian Anggaran Ket 1 1. Pendapatan Desa/Transfer 1.1 Dana Desa 1.2 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten 1.3 Alokasi Dana Desa
(ADD)
1.4 Bantuan Keuangan
Rp. 2.298.144.240.68
Rp. 1.359.701.000.00
Rp. 64.641.240.68 Rp. 854.802.000.00
Rp. 12.000.000.00
- Jumlah Belanja Rp. 2.298.144.240.68 - Sumber : APBDes Desa Poto Tano 2019
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dilihat  bahwa  rincian  pendapatan Dana  Desa  di  Desa  Poto  Tano  pada  Tahun  Anggaran  2019  yakni  sebanyak Rp. 1.359.701.000.00 , Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yakni sebanyak Rp.  64.641.240.68, Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  didapatkan  yakni sebanyak Rp.  854.802.000.00, dan  Bantuan  Keuangan  yang  didapatkan  yakni sebanyak Rp.  12.000.000.00 sehingga    jumlah  keuangan  Desa  Poto  Tano  pada tahun anggaran 2019 mencapai Rp. 2.298.144.240.68 .
Dengan  jumlah  Dana  Desa  yang  didapatkan  Desa  Poto  Tano  pada  Tahun Anggaran  2019  yang  mencapai  sebanyak Rp.  1.359.701.000.00 harusnya  sudah mampu  menyeimbangkan  penggunaan  Dana  Desa  yang  diterima  dengan  dua
prioritas  penggunaan  Dana  Desa  yakni  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Aparatur Desa Poto  Tano  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  masih  dikatakan  kurang  baik,  merajuk pada  fokus  penelitian  yang  ditekankan  oleh  peneliti  yakni  Pemberdayaan Masyarakat.  Tata  cara  pengelolaan  Dana  Desa  yang  dilaksanakan  Aparatur  Desa Poto Tano masih lebih fokus pada satu titik saja yakni pada program Pembangunan Desa, dan tidak menyeimbangkan dengan program Pemberdayaan Masyarakat desa, mengingat  Sumber  Daya  Manusia  juga  merupakan  satu  hal  penting  yang  perlu dikembangkan,  karena  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  meningkatnya perekonomian masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Desa Poto Tano.
Mengenai  pengimplementasian  Dana  Desa  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Desa  Poto  Tano,  berikut  ini  peneneliti  akan  memberikan  uraian mengenai  pengimplementasian  Dana  Desa  di  Desa  Poto  Tano  berdasarkan  teori Implementasi:

## 1. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  informasi  dari  komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan ( policy makers ) kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors ).
Dalam  komunikasi  yang  terpenting  adalah  akses  informasi,  dalam  rangka akses informasi. Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan rancangan atau rencana yang  akan  diprogramkan  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desanya.  Penyebarluasan  dapat  dilakukan  melalui  media  elektronik,  atau  media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung. Jadi  suatu  program  yang  dilaksanakan  seharusnya  diketahui  dan  dipahami  oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya.
Mengenai Komunikasi, Pemerintah Desa Poto Tano telah melakukan sesuai dengan peraturan yang ada, seperti yang dipaparkan oleh Kepala Desa Poto Tano, beliau memaparkan: “Apapun bentuk program yang akan dilaksanakan, setiap akan
dilaksanakan  Musrenbangdes  kami  mengundang  setiap  tokoh-tokoh  atau perwakilan masyarakat Dusun yang ada di Desa Poto Tano ”.
Pernyataan  diatas  senada  dengan  yang  dipaparkan  oleh  ketua  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Poto Tano, beliau memaparkan: “Ketika akan dilaksanakan  Musrenbangdes  disetiap  Tahun  Anggaran,  kami  selaku  Pemerintah Desa  Poto  Tano  mengundang  masing-masing  perwakilan  atau  tokoh  masyarakat yang di setiap Dusunnya untuk ikut dalam Musrenbangdes yang dilaksanakan, hal ini  akan  mendukung  tersampaikannya  bentuk  program  yang  akan  dilaksanakan kepada masyarakat Dusun di Desa Poto Tano ”.
Hal tersebut dibenarkan oleh Masyarakat Salah Satu Dusun yang ikut serta dalam  Musrenbangdes  yang  dilaksanakan  pada  Tahun  Anggaran  2019,  beliau memaparkan: “Setiap  dilaksanakan  Musrenbangdes,  perwakilan  dari  masing - masing Dusun diundang untuk ikut serta dalam musyawarah yang diselenggarakan Pemerintah  Desa,  hal  tersebut  mendukung  terwujudnya  Pembangunan  ataupun Pemberdayaan yang merata untuk setiap Dusun yang ada di Desa Poto Tano ”.
Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Poto Tano  dalam  menjalankan  komunikasi  dengan  masyarakatnya  sudah  dapat dikatakan  baik,  hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  setiap  dilaksanakan Musrenbangdes  yang  diselenggarakan  terbuka.  Pemerintah  Desa  Poto  Tano mengundang perwakilan masing-masing Dusun yang ada di Desa Poto Tano setiap dilaksanakan  musyawarah,  hal  tersebut  disamping  memudahkan  tersampainya informasi tentang program baik Pembangunan maupun Pemberdayaan juga dapat mewujudkan  pembangunan  maupun  pemberdayaan  yang  merata  di  Desa  Poto Tano.  Untuk  mengukur  sejauh  mana  keefektifan  komunikasi  Implementasi  Dana desa di Desa Poto Tano dapat kita lihat pada dimensi berikut :

## 1.1. Transmisi (Penyampaian Bentuk Program)
Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.  Program  yang  akan  dilaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Desa  Poto  Tano  harusnya  telah  disosialisasikan  baik kepada pihak implementor maupun pihak sasaran atau masyarakat, karena dalam pelaksanaan dan pembuatan program pemberdayaan masyarakat ini melalui proses
yang  panjang  dimulai  dari  perumusan  atau  penyusunan  rancangan  program  apa yang memang sudah menjadi basic Masyarakat Desa Poto Tano dan dalam hal ini Kepala  Desa  Poto  Tano  memberikan  tanggung  jawab  penuh  kepada  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Poto Tano, kemudian program yang telah selesai disusun melalui Musrenbangdes yang dilaksanakan dikantor Desa Poto Tano dan  diikuti  oleh  jajaran  Pemerintah  Desa  Poto  Tano  serta  Kepala  Dusun  dari berbagai  dusun  di  Desa  Poto  Tano  serta  tokoh  masyarakat  yang  memang  telah diutus oleh masyarakat dari masing-masing dusun di Desa Poto Tano.
Sosialisasi  Program  ditingkat  pelaksana  atau  implementor  ini  telah dilakukan  langsung  oleh  Kepala  Desa  dan  Sekertaris  Desa  Poto  Tano.  Sedangkan yang ditunjuk oleh Kepala Desa Poto Tano untuk melakukan sosialisasi pada sasaran atau masyarakat ialah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Poto Tano dengan  jajarannya.  Seperti  yang  telah  dipaparkan  oleh  ketua  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Desa  Poto  Tano,  beliau  memaparkan: “Terkait sosialisasi  bentuk  program,  kami  menyampaikan  dan  mendiskusikan  bersama ketika  dilaksanakan  Musrenbangdes,  disamping  memudahkan,  hal  tersebut  juga dapat mengurangi penilaian buruk masyarakat tentang keputusan bentuk program yang akan dilaksana kan”.
Hal senadapun diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Poto  Tano,  beliau  menyatakan: “Kami  mensosialisasikan  bentuk  program yang akan dilaksanakan kepada perwakilan masing-masing Dusun yang hadir saat dilaksanakan  Musrenbangdes,  dan  masing-masing  perwakilan  Dusun  akan melakukan sosialisasi pada masyarakat Dusun yang diwakil inya”(Wawancara Pukul 10.32  Wita)  Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  apa  yang  dinyatakan  oleh  pemuda perwakilan  dari  salah  satu  Dusun,  beliau  menyatakan: “Kami  menerima  dan mendiskusikan bentuk program disaat pelaksanaan Musrenbangdes di Desa  Poto Tano yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pemerintah Desa dan perwakilan masing- masing  Dusun  di  Desa  Poto  Tano,  mengenai  penyampaian  informasi  kepada masyarakat adalah tanggungjawab masing-masing perwakilan setiap Dusun yang hadir dalam pelaksanaan Musrenban gdes”.
Berdasarkan ulasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Transmisi atau penyampaian bentuk program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Poto Tano sudah
dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tersampaikan informasi bentuk  program  Pemberdayaan  Masyarakat  bukan  hanya  sampai  kepada  pihak implementor saja, namun juga sampai  pada pihak sasaran atau masyarakat yang akan  diikutsertakan  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat. Seperti yang dipaparkan langsung oleh Kepala Desa Poto, beliau menyatakan: "Kami selaku Pemerintah Desa Poto Tano berinisiatif untuk menyeimbangkan penggunaan Dana Desa yang diterima setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak tercapai karena keadaan infrastruktur yang ada masih sangat memprihatin kan”.
Hal  tersebut  senada  dengan  yang  dipaparkan  oleh  yang  merupakan  salah satu  perwakilan  dari  masyarakat  Poto  Tano,  beliau  menyatakan: ”Dari  kedua prioritas  penggunaan  Dana  Desa  tersebut  sama-sama  sangat  penting,  namun melihat keadaan jalan yang menjadi penghubung dusun lainnya dengan pusat desa masih belum memadai membuat kami harus lebih banyak menggunakan Dana Desa untuk Pembangunan terlebih da hulu”.
Berdasarkan  ulasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam pengimplementasian  Dana  Desa,  Pemerintah  Desa  Poto  Tano  belum  sepenuhnya dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggunaan Dana Desa yang  cenderung  lebih  mengutamakan  untuk  Pembangunan  desa,  namun  hal tersebut tidak sepenuhnya merupakan keputusan dari Pemerintah Desa Poto Tano, melainkan hasil Musrenbangdes yang diikuti oleh seluruh jajaran Pemerintah Desa dan masing-masing perwakilan dari Dusun di Desa Poto Tano.

## 1.2. Konsistensi Informasi
Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten  sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan  pelaksana  kebijakan, kelompok  sasaran  maupun  pihak  terkait.  Informasi  yang  terkandung  dalam program pemberdayaan masyarakat ini sudah jelas bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Poto  Tano.  Pelaksana  kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak terkait seharusnya sudah mengetahui maksud tujuan program tersebut. Senada dengan pernyataan Salah satu masyarakat desa yang juga merupakan  perwakilan  dari  Dusun,  beliau  memaparkan: “Ketika  dilaksanakan Musrenbangdes,  Pemerintah  Desa  Poto  Tano  mengundang  masing-masing perwakilan setiap Dusun yang ada di  Desa  Poto Tano, tapi yang jadi masalahnya
perwakilan  yang  mengikuti  musyawarah  tersebut  apakah  sudah  melakukan sosialisasi dimasing-masing Dusun yang d iwakilinya atau tidak”.
Berdasarkan  ulasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa masing-masing perwakilan yang memang telah diutus dari masing-masing Dusun telah  mengetahui  tentang    program  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  akan dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  Poto  Tano,  hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  hadirnya  seluruh  perwakilan  masing-masing  Dusun  dalam  menghadiri Musrenbangdes yang dilaksanakan di Kantor Desa Poto, hanya saja keberlanjutan informasi untuk sampai pada pihak sasaran atau masyarakat belum jelas terlaksana atau tidak.
Berdasarkan  temuan  yang  dipaparkan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa konsistensi  informasi  di  Desa  Poto  Tano  masih  kurang,  hal  tersebut  disebabkan karena  kurangnya  rasa  tanggungjawab  dari  masing-masing  pihak  yang  ditunjuk sebagai wakil dari masyarakat setiap Dusun di Desa Poto Tano.
Mengenai  pengetahuan  masyarakat  tentang  sosialisasi  yang  dilaksanakan oleh Aparatur Desa Poto Tano, secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 6.

## Pengetahuan masyarakat  mengenai sosialisasi program pemberdayaan di
Desa Poto Tano No  Pertanyaan Jawaban Masyarakat (%) Total Jumlah Responden Y T 1 Apakah masyarakat sudah mengetahui tentang sosialisasi program Pemberdayaan Masyarakat? 10 Jiwa (33.3%) 20 Jiwa (66.7%) 30 Jiwa (100%) 2 Apakah masyarakat mengetahui apa saja bentuk program Pemperdayaan masyarakat, dan kapan akan dilaksanakannya? 7 Jiwa (23.3%) 23 Jiwa (76.7%) 30 Jiwa (100%) 3 Apakah masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan 19 Jiwa (63.3%) 11 (36.7%) 30 Jiwa (100%)
Sumber : Data Primer (diolah)
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  berdasarkan  tabel  6  di  atas,  dalam  hal  ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengetahuan masyarakat dengan adanya  program  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  dilaksanakan  Pemerintah  Desa
Poto  Tano  dengan  jumlah  responden  yakni  30  jiwa,  dari  30  jiwa  tersebut,  pada pertanyaan  tentang  pengetahuan  masyarakat  desa  mengenai  adanya  program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Desa  Poto Tano hanya 10  dari  30  jiwa  saja  yang  mengetahui  bentuk  dan    waktu  pelaksanaan  program Pemberdayaan Masyarakat yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Poto Tano,  adapun  mengenai  keikutsertaan  masyarakat  Desa  Poto  Tano  dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat desa yakni 19 dari 30 jiwa yang membenarkan  bahwa  program  pemberdayaan  tersebut  memang  benar  diikuti masyarakat Desa Poto Tano.
Berdasarkan ulasan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Konsistensi Informasi yang ada di Desa Poto Tano masih sangat kurang, hal tersebut terjadi  karna  kurangnya  rasa  tanggungjawab  perwakilan  masing-masing  dusun yang  terhadap  penyampaian  bentuk  dan  waktu  pelaksanaan  program  yang  akan diselenggarakan Pemerintah Desa Poto Tano, hal tersebut berimbas pada berjalan baik atau buruknya program yang akan dilaksanakan, sehingga hanya sebagian dari seluruh  masyarakat  dusun  di  Desa  Poto  Tano  yang  dapat  ikut  serta  dalam pelaksanaan program pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Poto Tano.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  memiliki  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang  mempunyai  sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.  Sebagai daerah otonom Desa  Poto  Tano  tentunya  memiliki  sumber  daya  untuk  mengimplementasikan kebijakan  yang  telah  dibuat  termasuk  dalam  mengimplementasikan  Dana  Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desanya sebagai suatu produk asli daerahnya,  Sumber  daya  disini  berkaitan  dengan  segala  sumber  yang  dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia dan informasi yang dijelaskan sebagai berikut:

## 2.1. Staff
Implementasi  kebijakan  tidak  akan  berhasil  tanpa  adanya  dukungan  dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya
manusia  berkaitan  dengan  keterampilan,  profesionalitas,  dan  kompetensi  di bidangnya,  sedangkan  kuantitas  berkaitan  dengan  jumlah  sumber  daya  manusia apakah  sudah  cukup  untuk  melingkupi  seluruh  kelompok  sasaran.  Sumber  daya manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  implementasi,  jika  sumber daya manusianya kurang, maka jelas akan menghambat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor kebijakan. Ketersedian  jumlah  staf  yang  cukup  menjadi  faktor  penentu  suatu  kebijakan. Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  salah  satunya disebabkan  oleh  karena  staf  yang  tidak  mencukupi,  memadai,  ataupun  tidak kompeten  di  bidangnya.  Namun  jumlah  staf  yang  memadai  belum  menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai ketrampilan dan kompetensi  dibidangnya  masing-masing.  Jumlah  Pegawai  Pada  Desa  Poto  Tano dapat kita lihat pada uraian berikut ini :

## Tabel 7.
Jumlah Pegawai Desa Poto Tano No Jabatan Jumlah Laki-Laki Perempuan 1 Kepala Desa 1 Jiwa - 2 Sekertaris Desa 1 Jiwa - 3 Badan Permusyawaratan Desa 9 Jiwa - 4 Kasi Pemerintahan 1 Jiwa - 5 Kasi Kesejahteraan 1 Jiwa - 6 Kasi Pelayanan 1 Jiwa - 7 Kaur TU dan Umum 1 Jiwa - 8 Kaur Keuangan 1 Jiwa - 9 Kaur Perencanaan 1 Jiwa - 10 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 5 Jiwa 6 Jiwa Karang Taruna 8 Jiwa - Jumlah 30 Jiwa 6 Jiwa Sumber : Profil Desa Poto Tano 2019
Berdasarkan jumlah pegawai pada table 7 di atas, maka dapat dilihat bahwa staff  atau  pegawai  di  Desa  Poto  Tano  sudah  sangat  mencukupi,  namun  dari banyaknya  pegawai  diatas  masih  banyak  yang  sumber  daya  manusianya  kurang memadai  dengan  bidang  yang  telah  tetapkan,  sebut  saja  dari  pegawai  dibidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Poto Tano, masih begitu banyak pegawai yang kualitasnya tidak mencukupi standar yang telah ditetapkan. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu masyarakat Dusun Poto Tano  yang ikut serta dalam pelaksanaan program Pemberdayaan  Masyarakat, beliau memaparkan: “Dari segi kuantitas,  pegawai  atau  staff  Desa  Poto  Tano  sudah  memadai,  namun  sangat disayangkan  dari  segi  kualitasnya  masih  sangat  kurang,  banyak  yang  skill  dan keterampilannya  tidak  sesuai  dengan  bidang  penempatannya,  hal  tersebut mengakibatkan kurang fahamnya dengan kegiatan yang h arus dilaksanakannya”.
Hal  diatas  dibenarkan  oleh  pernyataan  Kepala  Kaur  Keuangan  Desa  Poto Tano, beliau memaparkan: “Hal tersebut merupakan satu k elemahan kami, karena Tahun 2019 merupakan Tahun Anggaran kedua, saya rasa wajar jika pegawai atau staff di Desa Poto Tano memiliki kualitas yang kurang,  karena pada awal Tahun Anggaran, Kepala Desa Poto Tano melak ukan banyak perombakan pegawai”.
Berdasarkan  apa  yang  dipaparkan  responden  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa Staff di Desa Poto Tano dari segi kuantitasnya tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki masing-masing staff yang ada, banyak dari staff Desa Poto Tano yang masih bingung dengan apa yang harusnya dilakukan sesuai dengan penempatannya,  hal  ini  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  efektif  atau  tidaknya program yang dilaksanakan.

## 2.2. Informasi
Informasi merupakan sumber yang penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti  di  Desa  Poto  Tano  yaitu Karena  pada  tahap  komunikasi  yang  kurang  jelas  otomatis  informasi  mengenai pelaksanaan  kebijakan  anggaran  Dana  Desa  ini  pun  masih  kurang.  Dalam  hal  ini Pemerintah  Desa  Poto  Tano  masih  belum  paham  dan  mengerti  mengenai  cara pengelolaan  Dana  Desa,  sebut  saja  pada  tahap  penyusunan  Rencana  Anggaran Belanja Desa (RABDes), dan membuat Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa (SPJK)  hanya  ada  satu  dua  orang  yang  bisa,  jadi  jika  staff  yang  bisa  dalam  hal
tersebut sedang ada diluar kota atau sedang ada urusan diluar ranah Desa Poto Tano maka penyusunan Rencana Anggaran Belanja Desa (RABDes) ataupun penyusunan Surat Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJK) akan terhambat, hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Aparatur Desa Poto Tano.
Seperti  yang  dipaparkan  salah  satu  staff  Desa  Poto  Tano,  Beliau memaparkan: “Hal  itu  merupakan  salah  satu  titik  lemah  kami,  kurangnya komunikasi yang diterima menyebabkan kami tidak bisa dalam penyusunan baik itu Rencana  Anggaran  Belanja  Desa  (RABDes)  maupun  Surat  Pertanggungjawaban Keuangan Desa (SPJKDe s)” (Wawanca ra Pukul 10.45 Wita) Hal senada dipaparkan oleh  Kepala  Dusun,  beliau  memaparkan: “Hal  tersebut  memang  sering  terjadi, semua itu karena kurangnya staff Desa  Poto Tano yang memiliki keahlian dalam teknologi  informasi,  hal  tersebut  berimbas  pada  kurangnya  kesigapan  dalam penyusunan  Rencana  Anggaran  Belanja  (RAB)  dan  Surat  Pertanggungjawaban Keuangan (SPJK), dan seharusnya disini kepala Desa lebih sigap dalam menyikapi hal-hal  yang  dapat  menghambat  baik  penyusunan  Laporan  maupun  pelaksanaan program”.
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  mengenai  informasi  di  Desa  Poto  Tano  masih  kurang  baik,  hal  tersebut dikarenakan masih minimnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Desa Poto Tano sehingga  menyebabkan  kurang  berjalannya  indormasi  yang  diterima  baik  untuk pihak implementor ataupun untuk pihak sasaran kebijakan yakni masyarakat Desa Poto Tano.

## 3. Disposisi
Disposisi  atau  sikap  adalah  suatu  perilaku  yang  ditunjukkan  oleh  elemen- elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya  penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan  pemerintah  pada  subyek  dan  obyek  kebijakan.  Termasuk  di  dalamnya berbagai  bentuk  program  kegiatan  dan  tindak  lanjut  dari  suatu  kegiatan pembangunan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya  kejujuran  dan  komitmen  yang  tinggi.  Kejujuran  mengarahkan
implementor  untuk  tetap  berada  dalam  asa  program  yang  telah  digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi yaitu Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah memanipulasi data (meminimalisir  tindakan  pelaksana  dalam  melaksanakan  tindakan  berdasarkan kepentingan pribadi).
Implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  apabila  salah  satu  dari  masing-masing  bidang  yang  ada  di  suatu Lembaga atau Instansi tidak transparansi dalam pemasukan atau pengeluaran dana desa yang ada, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, sebut saja misalnya seperti pelaksanaan  program  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Poto Tano, jika dalam pelaksanaan program dana yang dianggarkan masih ditutupi atau tidak diberitahukan terhadap peserta program  yang  akan  dilaksanaka,  maka  akan  timbul  suatu  kecurigaan  tentang penggunaan dana yang dianggarkan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Poto Tano.
Berdasarkan ulasan di atas, ketua Lembaga Pemberdayaa Masyarakat (LPM) Desa Poto Tano, beliau menjelaksakan: “Semua bentuk dana desa yang dianggarkan untuk  masing-masing  program  telah  kami  paparkan  dan  jelaskan  pada  saat dilakukan musyawarah di Desa Poto Tano ”.
Hal  berbeda  dengan  yang  peneliti  temukan  dilapangan,  ada  beberapa masyarakat yang peneliti temukan masih belum mengetahui tentang berapa jumlah dana  yang  dianggarkan  dalam  pelaksanaan  program  Pemberdayaan  Masyarakat yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa  Poto  Tano.  Seperti  pernyataan Masyarakat  desa  yang  merupakan  salah  satu  masyarakat  Dusun  yang  menjadi peserta  dalam  program  Pemberdayaan  masyarakat  Desa  Poto  Tano  yang dilaksanakan langsung di Kantor Desa Poto Tano, beliau memaparkan: “Mengenai dana  yang  dianggarkan  penyelenggaran  program  Pemberdayaan  Masyarakat
banyak  dari  kami  yang  tidak  mengetahui  tentang  berapa  jumlah  dana  yang dihabiskan dalam program Pemberdayaan Masyarak at”.
Senada dengan pernyataan yang dipaparkan masyarakat sebelumnya, salah satu peserta dalam program pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan di Desa  Poto  Tano,  beliau  memaparkan: “Hal  ters ebut  memang  sudah  menjadi kebiasaan  para  penyelenggara  program,  sebut  saja  ketika  dilaksanakan  program Peningkatan  Kapasitas  Masyarakat  dibidang  perbengkelan,  banyak  peserta  yang ikut  dalam  proram  Pemberdayaan  Masyarakat  tidak  mengetahui  tentang  berapa jumlah  dana  desa  yang  dihabiskan  dalam  pelaksanaan  program  Pemberdayaan Masyara kat”.
Berdasarkan  ulasan  yang  telah  dipaparkan  oleh  para  responden  di  atas, mengenai  Insentifitas  Pemerintah  Desa  Poto  Tano  dirasa  masih  sanagat  kurang, lebih  jelasnya  berikut  rincian  penilaian  yang  didapatkan  penulis  dilapangan mengenai insentif para Aparatur Desa Poto Tano :

## Tabel 8
Penilaian masyarakat  terhadap Insentif Aparatur Desa Poto Tano No  Pertanyaan Jawaban Masyarakat (%) Total Jumlah Responde n Y
T 1 Apakah Pemerintah Desa Poto Tano telah mensosialisasikan jumlah dana yang dianggarkan untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa Poto Tano? 16 Jiwa (53.3%) 14 Jiwa (46.7%) 30 Jiwa (100%) 2 Apakah Masyarakat Desa Poto Tano telah mengetahui tentang berapa dana yang dianggarkan untuk program Pemberdayaan Masyarakat. 10 Jiwa (33.3%) 20 Jiwa (66.7%) 30 Jiwa (100%) 3 Apakah penyelenggara program sudah melaksanakan program sesuai dengan atur. 16 Jiwa (53.3%) 14 Jiwa (46.7%) 30 Jiwa (100%)
Sumber : Data Primer (diolah)
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  peneliti  dilapangan,  maka  dapat  dilihat bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  tentang  berapa  banyak dana yang dianggarkan untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa Poto Tano.
Berdasarkan  data  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Insentif Pemerintah  Desa  Poto  Tano  terhadap  masyarakatnya  masih  sangat  kurang  ,  hal tersebut dibutikan dengan masih banyakanya masyarakat yang hanya mengetahui bentuk  dan  waktu  pelaksanaan  program  Pemberdayaan  Masyarakat  saja,  tetapi banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  tentang  jumlah  dana  yang  akan digunakan  untuk  melaksanakan  program  Pemberdayaan  Masyarakat  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa  Poto  Tano.  dari  simpulan  tersebut  maka sanagat diharapkan kepada Pemerintah Desa Poto Tano untuk meningkatkan tata cara  pengimplementasian  Dana  Desa  di  pada  tahap  Insentif  agar  dapat meminimalisir  dugaan-dugaan  penyalahgunaan  dana  yang  dianggarkan  untuk melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Poto Tano.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  Birokrasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi  kebijakan.  Aspek  struktur  organisasi  ini  melingkupi  dua  hal  yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). Standar  Operating  Procedurs (SOP)  menjadi  pedoman  bagi  setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.
Suatu  kebijakan  publik  tidak  hanya  melibatkan  satu  orang  saja  tetapi melibatkan banyak orang termasuk juga banyak pihak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu struktur birokrasi yang kuat dan tidak lemah agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik  dan berhasil. Maka, untuk mengukur lemah atau tidaknya  struktur  birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan  anggaran  dana  desa digunakan beberapa sub indikator yang dikemukakan.
Pada penggunan Dana Desa , Standar Operating Prosedurs (SOPs) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Dalam  penelitan  ini pelaksanaan kebijakan anggaran Dana Desa di Desa Poto Tano dinilai masih belum sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  masih  kurangnya  ketransparansian  dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  sebut saja  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang perbengkelan, sasaran kebijakan atau masyarakat tidak mengetahui  tentang berapa dana yang dianggarkan untuk melaksanakan  program  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Poto  Tano,  merajuk dengan  apa  yang  telah  disampaikan  oleh  peserta  Program  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Poto  Tano,  beliau  memaparkan: “Hal  tersebut  memang  sudah menjadi  kebiasaan  para  penyelenggara  program,  sebut  saja  ketika  dilaksanakan program  Peningkatan  Kapasitas  Masyarakat  dibidang  perbengkelan,  banyak peserta  yang  ikut  dalam  proram  Pemberdayaan  Masyarakat  tidak  mengetahui tentang berapa jumlah dana yang dihabiskan” .
Berdasarkan  beberapa  ulasan  di  atas  maka  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  implementasi  Dana  Desa  dalam  hal Standar  Operating  Prosedurs  ( SOPs) masih  kurang,  hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  temuan-temuan  yang didapatkan peneliti saat melaksanakan penelitian di Desa Poto Tano yakni peneliti menemukan tata pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa Poto Tano tidak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang telah ditetapkan, sebut  saja  dalam  ketranparansian  dana  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan program  Pemberdayaan  Masyarakat,  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak mengetahui  atau  masih  mempertanyakan  tentang  jumlah  dana  yang  digunakan Pemerintah  Desa  Poto  Tano  dalam  pelaksanaan  program  Pemberdayaan Masyarakat,  hal  tersebut  berimbas  pada  kekhawatiran  masyarakat  terhadap penyalahgunaan  dana  desa  yang  memang  sudah  dianggarkan  pemerintah  pusat untuk kebutuhan Desa Poto Tano untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa Poto Tano.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti  dapat menyimpulkan  sebagai  berikut  :  Implementasi  Dana  Desa  Dalam  Rangka Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Poto  Tano  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa Poto Tano masih belum dapat dikatakan baik dan efektif, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Poto Tano belum menyeimbangkan dalam penggunaan Dana Desa, yang dimana dalam penggunaanya masih lebih mengutamakan Pembangunan Desa dan mengenyampingkan Pemberdayaan Masyarakat Desanya, hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berjalan tidak inklusif.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  yang  dilaksanakan Pemerintah Desa  Poto Tano masih kurang, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil  penelitian  yang  dimana  masih  banyak  masyarakat  yang  mengeluh  karena kurangnya pengetahuan tentang bentuk program dan waktu pelaksanaan program yang  diselenggarakan  Pemerintah  Desa  Poto  Tano.  Pemerintah  Desa  Poto  Tano sangat  diharapkan  menyeimbangkan  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  berdasarkan prioritas  penggunaan  Dana  Desa,  mengingat  Pemberdayaan  Masyarakat  juga merupakan satu hal yang penting, dengan meningkatkan sumber daya masyarakat maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Masyarakat Desanya. Pemerintah  Desa  Poto  Tano  diharapkan  lebih  banyak  mengikutsertakan masyarakatnya  dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  hal  tersebut  dapat  meminimalisir kekhawatiran  masyarakat  dalam  penyalahan  penggunaan  Dana  Desa  oleh  pihak Pemerintah Desa, disamping itu juga dapat menjadi faktor pendukung berjalannya program yang dilaksanakan.

## REFRENSI
Beratha, I Nyoman. 2004. Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 4.
Badrudin, Rudy.  (2015)Ekonomika Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Hlm. 3.
Sugiyono.  (2016)Memahami  Penelitian  Kualitatif.  Cetakan  ke-11,  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D,Cetakan ke- 26. Bandung: Alfabeta.
Muh.  Aris  Marfai,  &  Widodo. Moralitas  lingkungan:  refleksi  kritis  atas  krisis lingkungan berkelanjutan . Wahana Hijau (WeHa): Kreasi Wacana.
Lestanata, Y., & Zitri, I. (2020). Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Journal of Governance and Local Politics , 2 (1), 25-47.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Pasal 25  Nomor 247 Tahun 2015.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.
Peraturan Desa Poto Tano Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Laporan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Poto  Tano  Tahun Anggaran 2018.
Profil Desa Poto Tano 2018.
Wawancara
Wawancara Kepala Desa
Wawancara BPD Wawancara Masyarakat Desa