2 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin., S.H, Bengkulu
3 Yayasan AKAR, Bengkulu
1 ayuwijayanti@umb.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2024, 13 (1): 105-128

## ANALISIS KONFLIK TENURIAL TAMAN WISATA ALAM BUKIT KABA KABUPATEN KEPAHIANG
Ayu Wijayanti 1 ,Reinaldi 2 , Jamaludin Winarhadi Kusumo 3

## Abstract
This  research  was  conducted  to  find  out  about  land  conflicts  that  had occurred  for  a  long  time  and  disturbed  the  people  around  the  Bukit  Kaba Nature Park area, Kepahiang Regency, which resulted in the arrest of several residents around the area. This study uses a descriptive qualitative method with  data  collection  techniques  in  the  form  of  interviews,  FGDs  and observations, which are then analyzed using a rapid land tenure assessment and conflict theory by Ralf Dahrendorf  to identify the parties involved, the power of attorney, governance, and licensing arrangements in the area. The results determined that the parties involved were transmigrant communities, ministries  in  charge  of  forestry,  Bengkulu  provincial  government,  the Bengkulu BKSDA, the Bengkulu Provincial Ombudsman, the District Head, forest  rangers,  Sub-District  Head,  Kepahiang  Police  Chief,  Village government,  private  parties,  and  Akar  Foundation.  The  involvement  of several of these parties has an impact on power, governance and licensing arrangements, where researchers found that there was conflict between the government and the transmigrant community in the distribution of managed land as a result of changes in territorial status and changes in the types of plants  allowed  to  be  planted,  resulting  in  restrictions  on  the  community's economic activities. According to the regulations in effect at the time .

## Keywords: Sociology Of Conflict, Tenurial Conflict, TWA Bukit Kaba

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  secara  pasti  mengenai  konflik lahan yang pernah terjadi cukup lama dan cukup meresahkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Taman Wisata Alam Bukit Kaba, Kabupaten Kepahiang, yang  berakibat  pada  penangkapan  beberapa  warga  di  sekitar  kawasan tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  FGD  dan  observasi,  lalu dianalisis menggunakan rapid land tenure assessment dan teori konflik dari Ralf Dahrendorf untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat, tata kuasa, tata kelola,  dan  tata  izin  yang  terdapat  di  wilayah  tersebut.  Hasil  penelitian mengidentifikasi  bahwa  aktor-aktor  yang  terlibat  adalah  masyarakat
transmigran,  kementerian  yang  mengurusi  kehutanan,  pemerintah  daerah seperti  pemerintah  provinsi  Bengkulu,  BKSDA  Bengkulu,  Ombudsman Provinsi  Bengkulu,  Bupati,  polisi  hutan,  Camat,  Kapolres  Kepahiang, pemerintah  Desa,  pihak  swasta,  dan  Yayasan  Akar.  Keterlibatan  beberapa pihak tersebut berdampak pada tata kuasa, tata kelola dan tata izin, dimana peneliti menemukan adanya persinggungan antara pemerintah dengan pihak masyarakat  transmigran  dalam  pembagian  lahan  kelola  sebagai  akibat perubahan status  wilayah dan perubahan jenis tanaman yang diperbolehkan untuk  ditanam,  sehingga  terjadi  pembatasan  terhadap  aktivitas  ekonomi masyarakat berdasarkan regulasi yang saat itu diterapkan.

## Kata Kunci: Sosiologi Konflik, Konflik Tenurial, TWA Bukit Kaba

## PENDAHULUAN
Konflik  tenurial  merupakan  suatu  jenis  konflik  mengenai ketidakjelasan dan disparitas penguasaan kawasan hutan yang menghalangi pemenuhan  keadilan  dalam  pengelolaan  hutan  di  Indonesia,  yang  setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut seperti yang dilansir oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), bahwa bila pada tahun 2010- 2014  terdapat  1.308  konflik  agraria,  maka  pada  tahun  2015-2019  tercatat terdapat  2.047  kasus,  dimana  angka  tersebut  menunjukkan  bahwa  konflik tenurial  meningkat  lebih  dari  50  persen  sepanjang  periode  pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.  (Diantoro, 2020; Abimanyu, 2023)
Beberapa  contoh  kasus  konflik  tenurial  di  wilayah  Indonesia  dapat ditelusuri  melalui  penelitian-penelitian  terdahulu,  seperti  penelitian  yang dilakukan terhadap konflik tenurial yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bunaken yang sejak tahun 2014 sebagian kawasannya mengalami perubahan peruntukan, sementara masyarakat mengklaim bahwa areal perkebunan ang berada di kawasan tersebut merupakan hak mereka karena telah dikelola dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sejak lama (Aneng, Barkey, & Salam, 2021). Selain itu adapula penelitian mengenai konflik tenurial yang terjadi di kawasan Taman Wisata Alam Ruteng karena tertutupnya akses pemanfaatan lahan pertanian dan pemanfaatan kayu dalam kawasan bagi masyarakat adat
karena adanya peraturan perundangan penetapan TWA yang diberlakukan ( (Kriswoyo,  Pello,  &  Kaho,  2019).  Penelitian  lain  juga  dilakukan  untuk melihat  dinamika  konflik  tenurial  yang  terjadi  di  kawasan  hutan  Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang yang menunjukkan bahwa dinamika konflik terjadi karena adanya perbedaan tujuan yang didasari oleh  perbedaan  peran  dalam  pengelolaan  hutan  dan  perebutan  sumberdaya hutan antara masyarakat desa sekitar hutan dan Perhutani sejak tahun 1989 hingga  saat  penelitian  tersebut  dilakukan  di  tahun  2018  (Ambarwati, Sasongko, & Therik, 2018).
Selanjutnya,  untuk  di  wilayah  Provinsi  Bengkulu  sendiri  konflik tenurial pun menjadi salah satu jenis konflik yang tidak bisa terelakkan. Hal tersebut  dilansir  dari  penelitian  yang  mendeskripsikan  tipologi  konflik tenurial  dalam  kawasan  Taman  Wisata  Alam  Pantai  Panjang  –  Pulau  Baai sebagai  konflik  antara  pengelola  dengan  masyarakat,  konflik  pengelola dengan  pemerintah,  dan  konflik  pemerintah  dengan  perusahaan  negara (Senoaji,  Anwar,  Hidayat,  &  Iskandar,  2020),  dan  konflik  tenurial  yang terjadi  di  kawasan  hutan  Taman  Wisata  Alam  Danau  Tes  akibat  dari penetapan  status  wilayah  terhadap  tertutupnya  akses  masyarakat  untuk mengurus  sertifiakt  atau  legalitas  kepemilikan  tanah  di  wilayah  tersebut meskipun masyarakat telah lebih dulu bermukim di wilayah tersebut (Sukma, Suminar, & Hadiprashada, 2023).
Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan, belum ada penelitian yang secara khusus mendeskripsikan mengenai konflik tenurial yang terjadi di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang salah satu  wilayahnya  mencakupi  Sengkuang,  Kabupaten  Kepahiang,  Provinsi Bengkulu.  Padahal  konflik  yang  terjadi  di  wilayah  tersebut  berlangsung selama  belasan  tahun  dan  melibatkan  banyak  pihak  yang  memberikan dampak  langsung  secara  sosial  dan  ekonomi  kepada  masyarakatnya.  Inilah yang  menjadikan  penelitian  ini  penting  dilakukan  karena  akan  menjadi penelitian  dengan  objek  yang  belum  pernah  diteliti  sebelumnya  atau  dapat dikategorikan sebagai scientific novelty (kebaruan objek penelitian).
Maka  daripada  itu  yang  menjadi  topik  utama  dalam  penelitian  ini adalah  konflik  tenurial  dengan  masalah  penelitian  mengenai  pihak-pihak yang  terlibat,  serta  bentuk  tata  kuasa,  tata  kelola,  dan  tata  izin.  Dengan
menggunakan  metode  Rata  ( rapid  land  tenure  assessmen) untuk  menilai, menganalisis,  memahami,  dan  menjelaskan  secara  ringkas  mengenai  suatu masalah atau konflik yang berhubungan dengan penguasaan tanah yang ruang lingkupnya  terdiri  dari  subyek  atau  orang,  obyek  atau  tanah,  dan  bentuk- bentuk  hubungan  sebab  akibat  diantaranya,  penelitian  ini  dianalisis  lebih lanjut  dengan  menggunakan  teori  konflik  yang  dikemukakan  oleh  Ralf Dahrendorf.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  mendasari  artikel  ini  dilaksanakan  pada  November 2021  hingga  Januari  2022  dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus berdasarkan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  dipilih  karena  metode  ini yang peneliti anggap paling  sesuai  untuk  mendukung upaya eksplorasi  dan pemahaman  makna  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  mengenai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Pemahaman tersebut diperoleh dari apa yang disampaikan oleh Creswell (2016), bahwa penelitian kualitatif adalah  metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah sosial atau kemanusiaan.
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat petani di Desa Bandung Jaya, dimana teknik-teknik tersebut dianggap sebagai teknik pengumpulan  data  paling  mumpuni  sehingga  dapat  memperoleh  data  yang valid dan komplit berkaitan dengan konflik tenurial yang telah berlangsung lama di kawasan TWA Bukit Kaba.
Pada proses penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data  utama  yang  mempunyai  posisi  kunci  untuk  mengetahui  bagaimana kronologi  konflik  yang  terjadi  dan  pihak-pihak  yang  terlibat,  serta menganalisis  dampak  dari  konflik  tenurial  tersebut.  Peneliti  sendiri merupakan  pihak  luar  yang  tidak  berasal  dari  lokasi  penelitian  dan  tidak menjadi  bagian  dari  salah  satu  pihak  yang  terlibat  konflik  sehingga interpretasi  yang  muncul  di  sini  adalah  interpretasi  yang  didasari  oleh pengetahuan formal dari sudut pandang kajian sosiologi konflik sebagai dasar analisis datanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Sejarah Awal Konflik Tenurial TWA Bukit Kaba
Konflik  tenurial  muncul  karena  adanya  ketimpangan  status  hukum penguasaan lahan, ketidakadilan dalam pendistribusian lahan, ketidakjelasan tata  batas  hutan,  pembatasan  akses  masyarakat,  penetapan  kawasan  hutan atau  perubahan  penetapan  fungsi  hutan  secara  sepihak,  pelanggaran perjanjian  pihak-pihak  terkait,  perambahan  hutan  yang  mengakibatkan kerusakan lingkungan, kompensasi yang tidak layak, kurangnya kesempatan kerja  bagi  masyarakat  lokal,  serta  kurangnya  sosialisasi  dan  konsultasi dengan masyarakat (Ekawati, 2021; Galudra, et al., 2013).
Keseluruhan  konsep  tersebut  sangat  erat  kaitannya  dengan  konflik tenurial yang terjadi di wilayah TWA Bukit Kaba yang salah satu bagiannya mencakupi  Sengkuang.  Sengkuang  sendiri  sampai  dengan  tahun  1920-an merupakan  wilayah  adat  Bermani  Ilir  yang  masyarakat  adatnya  belum mengenal  aturan  kehutanan  dari  pemerintahan  sehingga  dapat  dikatakan hutan masih dikuasai penuh oleh rakyat baik dalam bentuk hutan adat  atau wilayah adat yang diatur melalui kearifan dan hukum adat Rejang. Namun, pada  tahun  1927  Pemerintahan  Kolonial  Belanda  mulai  menerapkan peraturan  pengelolaan  hutan  yang  diawali  dengan  pembagian  lahan  hutan untuk rakyat dan untuk pemerintah kolonial (Basrin, 2022).
Selajutnya  pada  tahun  1954,  pemerintahan  Soekarno  yang  telah mengonsepkan  program  transmigrasi,  kala  itu  mengirim  600  orang  yang dibagi  menjadi  12  kelompok,  dengan  masing-masing  kelompok beranggotakan  50  orang,  dari  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  dan Yogyakarta menuju wilayah Bengko dan Sengkuang. Kelompok transmigran ini  lalu  membuka  hutan  untuk  lahan  garapan  dan  membangun  pondok- pondok  yang  disebut  dengan  istilah  bedengan  sebagai  tempat  tinggal sementara di dalam hutan, dimana hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan oleh masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar hutan telah terjadi sejak lama di sepanjang sejarah kehidupan manusia (Simon, 2004).
Kondisi demikian berlangsung cukup lama hingga pada akhirnya di tahun 1980-an wilayah kelola masyarakat yang sudah mereka tempati sejak
tahun  1950-an  tersebut  diklaim  oleh  negara  sebagai  bagian  dari  kawasan Hutan Lindung Bukit Kaba melalui Surat Penunjukkan R.B No. 4 tanggal 8 September 1962 dan diubah statusnya menjadi hutan konservasi pada tahun 1986 melalui SK Menteri Kehutanan No. 166/Kpts-II/86 tanggal 29 Mei 1986 sehingga  status  Hutan  Lindung  Bukit  Kaba  secara  resmi  berubah  menjadi Taman Wisata Alam (TWA) CQ Taman Wisata dengan luas sekitar 13.490 ha.  Perubahan  kembali  terjadi  pada  tahun  2014,  dimana  kawasan  ini ditetapkan sebagai Kawasan Hutan TWA Bukit Kaba dengan luas 14.650 ha, melalui  surat  keputusan  Menteri  Kehutanan  No  SK.  3.981/Men-Hut- VII.KUH/2014 yang ditetapkan pada 23 Mei 2014 (Basrin, 2022).
Jadi  dapat  diketahui  bersama  bahwa  konflik  tersebut  diawali  oleh adanya  perubahan  status  kawasan  hutan  yang  pada  mulanya  dikelola  oleh masyarakat menjadi bagian dari kawasan Hutan Lindung Bukit Kaba melalui Surat  Penunjukkan  R.B  No.  4  tanggal  8  September  1962,  lalu  berubah menjadi  hutan  konservasi  pada  tahun  1986  melalui  SK  Menteri  Kehutanan No.  166/Kpts-II/86  tanggal  29  Mei  1986  sehingga  status  Hutan  Lindung Bukit Kaba secara resmi berubah menjadi Taman Wisata Alam (TWA) CQ Taman Wisata dengan luas sekitar 13.490 ha, hingga berubah kembali pada tahun 2014 sebagai Kawasan Hutan TWA Bukit Kaba dengan luas 14.650,51 ha,  melalui  surat  keputusan  Menteri  Kehutanan  No  SK.  3.981/Men-Hut- VII.KUH/2014 yang ditetapkan pada 23 Mei 2014.

## Pembahasan

## Analisis Konflik Tenurial Kawasan TWA Bukit Kaba
Konflik  adalah  suatu  pertentangan  yang  ditandai  dengan  adanya pergerakan, penolakan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh beberapa pihak dan  menyebabkan  terjadinya  pertentangan  dan  persinggungan  pada  pihak- pihak tersebut. Konflik juga dilihat sebagai sebuah situasi dimana para aktor menggunakan  perilaku  perlawanan  satu  sama  lain  dalam  menyelesaikan tujuan  yang  berseberangan  atau  mengekspresikan  naluri  permusuhan. Konflik juga pada dasarnya adalah sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan  dari  kehidupan  karena  masyarakat  sendiri  terdiri  dari  banyak individu  dan  kelompok  yang  memeiliki  perbedaan  pendapat,  pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan, dan perbedaan lain yang lebih luas dan
umum (Susan, 2010; Irwandi & Chotim, 2017).
Meskipun  konflik  pada  dasarnya  merupakan  suatu  kondisi  yang muncul akibat dari perbedaan-perbedaan kepentingan antara beberapa pihak. Namun  pada  sebagian  besar  konflik  kehutanan,  penyebabnya  adalah persamaan kepentingan antara pihak-pihak yang sama-sama ingin menguasai sumber daya yang ada di hutan, sehingga mereka saling mengklaim bahwa mereka  adalah  pihak  yang  paling  berhak  untuk  mengelola  kawasan  hutan tersebut.  Bukan  hanya  itu,  koflik  kehutanan  pun  berbeda  dengan  konflik agraris lainnya dalam hal spesifikasi. Konflik kehutanan melibatkan berbagai pihak mulai dari skala lokal hingga internasional, terdapat perbedaan status yang sangat menonjol diantara pihak yang kuat dan lemah, seringkali tidak muncul  ke  permukaan  dan  sulit  diselesaikan  karena  terjadi  di  wilayah terpencil.  Belum  lagi  adanya  keterkaitan  dengan  sejarah  penguasaan  lahan oleh  masyarakat  setempat  yang  dibuktikan  dengan  umur  pohon,  kuburan nenek  moyang,  dan  benda-benda  penanda  lainnya  yang  walaupun  artefak- artefak  tersebut  dapat  menceritakan  banyak  hal,  tetapi  masyarakat  tersebut tetap  saja  lebih  sering  kalah  dalam  proses  penyelesaian  konflik  (Wulan, Yasmi, Purba, & Wollenberg, 2004; Ekawati, 2021).
Dilihat  dari  pihak  yang  berkonflik,  konflik  kehutanan  dapat  dibagi menjadi sembilan jenis, yaitu:
1. Konflik antara masyarakat adat dengan kementerian yang mengurus kehutanan  yang  terjadi  akibat  penunjukkan  dan/atau  penetapan sebuah wilayah adat sebagai kawasan hutan negara.
2. Konflik antara masyarakat vs kementerian yang mengurusi kehutanan vs  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  yang  terjadi  karean  BPN menerbitkan bukti hak atas tanah pada wilayah yang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan.
3. Konflik  antara  masyarakat  transmigran  vs  masyarakat  adat/lokal  vs kementerian yang mengurusi kehutanan vs pemerintah daerah vs BPN yang terjadi karena  adanya program  transmigrasi yang dilakukan di kawasan hutan.
4. Konflik  antara  masyarakat  petani  pendatang  vs  kementerian  yang mengurusi  kehutanan  vs  pemerintah  daerah  yang  terjadi  karean adanya gelombang petani pendatang yang memasuki kawasan hutan
dan melakukan aktivitas pertanian di kawasan tersebut.
5. Konflik  antara  masyarakat  desa  vs  kementerian  yang  mengurusi kehutanan,  misalnya  konflik  karena  kawasan  hutan  memasuki wilayah desa.
6. Konflik  antara  calo  tanah  vs  elite  politik  vs  masyarakat  petani  vs kementerian yang mengurusi kehutanan vs BPN yang terjadi karena adanya  makelar  atau  calo  tanah  yang  umumnya  didukung  oleh organisasi masyarakat (ormas) atau partai politik yang memperjualbelikan  tanah  kawasan  hutan  dan  membantu  penerbitan sertifikat tanah tersebut.
7. Konflik antara masyarakat  lokal atau masyarakat adat  vs pemegang izin  yang  terjadi  akibat  Kementerian  Kehutanan  melakukan  klaim sepihak atas kawasan hutan dan memberikan hak manfaatnya kepada pemegang izin. Pada tipologi ini, konflik juga seringkali dipicu oleh adanya pembatasan akses masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan.
8. Konflik yang terjadi pada pemegang izin kehutanan dengan pemegang izin lainnya, seperti izin pertambangan dan izin perkebunan.
9. Konflik yang terjadi karena gabungan berbagai aktor dari tipologi 1-
8 yang telah dijelaskan sebelumnya (Safitri, et al., 2011)
Pengklasifikasian  konflik  kehutanan  bisa  menjadi  begitu  banyak karena memang begitu banyak kasus  konflik lahan yang terjadi. Bahkan di Indonesia saja sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2022, telah terjadi 1.051 konflik  tenurial,  dan  baru  31  persen  konflik  atau  setara  dengan  324  kasus yang berhasil ditangani (Wicaksono, 2023).
Konflik tenurial kawasan TWA Bukit Kaba ini sendiri bila ditelisik maka  dapat  dikategorikan  sebagai  tipologi  konflik  ketiga,  dengan meniadakan keberadaan masyarakat adat atau lokal. Sehingga konflik yang terjadi  adalah  konflik  antara  masyarakat  transmigran  vs  kementerian  yang mengurusi  kehutanan  vs  pemerintah  daerah  vs  BPN  yang  terjadi  karena adanya program transmigrasi yang dilakukan di kawasan hutan dan penetapan kawasan  hutan  tersebut  sebagai  kawasan  hutan  negara  dan  mengacuhkan bukti tertulis kepemilikan lahan yang ditunjukkan oleh masyarakat.
Dalam  memahami  situasi  tersebut,  peneliti  menggunakan  teknik
Rapid  land  Tenure  Assessment yang  merupakan  sebuah  cara  runut  untuk menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas mengenai suatu masalah atau konflik yang berhubungan dengan penguasaan tanah yang ruang  lingkupnya  terdiri  dari  subyek  atau  orang,  obyek  atau  tanah,  dan bentuk-bentuk hubungan sebab akibat diantaranya (Aneng, 2021).
Secara  spesifik,  analisis  RaTA  bertujuan  untuk  :  1)  menjelaskan pandangan  umum  tentang  penggunaan  lahan  dan  konflik  yang menghubungkannya  pada  konteks  tertentu  misalnya  politik,  ekonomi, lingkungan; 2) mengidentifikasi dan menganalisis aktor; 3) mengidentifikasi berbagai  bentuk  pemahaman  sejarah  dan  klaim  legal  oleh  para  aktor;  4) mengindentifikasi  kelembagaan  dan  peraturan  yang  mengatur  pengelolaan seumberdaya  alam  dan  menganalisa  hubungan  berbagai  klaim  dengan kebijakan  dan  kebiasaan  peraturan  akan  lahan;  dan  5)  mendeterminasikan pilihan kebijakan atau  campur tangan terhadap  mekanisme resolusi  konflik (Galudra, 2013).
Analisis RaTA terdiri atas enam tahap, yakni: 1) penempatan lokasi potensial; 2) dimensi/sejarah persaingan klaim; 3) analisis aktor; 4) penilaian terhadap individu, kelompok, pemerintah dan pihak lain tentang pengetahuan asli, klaim hukum yang dirasakan, hukum adat,  dll; 5) penelitian kebijakan mengenai  keputusan,  hukum-hukum,  peraturan,  dll;  dan  6)  pilihan kebijakan/intervensi (Suciana, Gessa, Widianto, Syaifulla, & Arman, 2013). Dimana  secara  ringkas,  analisi  RaTA  dapat  dikemas  menjadi  empat  poin utama  yaitu:  1)  para  pihak;  2)  tata  kuasa;  3)  tata  kelola;  dan  4)  tata  izin, dimana  tata  kuasa,  tata  kelola  dan  tata  izin  ini  termasuk  ke  dalam  basis legitimasi klaim.

## Para Pihak
Para pihak dalam konflik lahan ini adalah aktor-aktor yang memiliki keterlibatan  secara  langsung  dan  mempengaruhi  pihak-pihak  lain  selama konflik  berlangsung.  Analisis  aktor  dalam  RaTA  adalah  sebuah  alat  untuk membantu  peneliti  memahami  bagaimana  orang  mempengaruhi  kebijakan dan institusi, dan bagaimana kebijakan dan lembaga berdampak pada orang karena  kebijakan  dan  lembaga  biasanya  membentuk  dan  seringkali menentukan  hubungan  di  antara  para  aktor  (Galudra,  et  al.,  2013).  Pada
konflik  tenurial  di  kawasan  TWA  Bukit  Kaba,  ditemukan  beberapa  aktor yang terlibat dan memberikan pengaruh kepada pihak lain, yaitu:
1. Masyarakat  transmigran  yang  sudah  menetap  sejak  tahun  1954 beserta  keluarga  mereka  di  Desa  Bandung  Jaya  dan  tujuh  desa lainnya (Desa Bandung Baru, Sumber Sari, Suka Sari, Mekar Sari, Bukit Sari, Sidorejo, dan Tugu Rejo) merupakan pihak yang paling penting atau dapat dikatakan sebagai aktor utama di dalam konflik ini  karena  merekalah  yang  mendapatkan  perlakuan  tidak  adil  atas distribusi  lahan  dan  akses  kelola  lahan,  meskipun  mereka  telah menetap dan mengelola tanah di kawasan hutan dalam waktu lama.
2. Kementerian  yang  mengurusi  kehutanan,  yaitu  Kementerian Kehutanan yang saat  ini telah berganti nama menjadi  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lembaga ini menjadi aktor yang juga  penting  dalam  konflik  di  kawasan  TWA  Bukit  Kaba  karena berbagai  perubahan  status  kawasan  hutan  bersumber  dari kementerian ini.
3. Pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dalam konflik ini dimulai  dari  pemerintah  provinsi,  hingga  pemerintahan  desa,  yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Pemerintah  Provinsi  Bengkulu,  keterlibatannya  ditunjukkan  pada saat  pengambil  alihan  lahan  sejak  1975  dan  menyewakan  kawasan tersebut  kepada  beberapa  pihak  swasta  untuk  mengelola  kawasan tersebut.
b. BKSDA  Bengkulu,  keterlibatan  BKSDA  dalam  konflik  ini dikarenakan  mereka  adalah  perpanjangan  tangan  dari  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harus menjalankan perintah dari pimpinan mereka berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan yang statusnya berubah menjadi hutan lindung, lalu menjadi kawasan Taman Wisata Alam (TWA).
c. Ombudsman  Provinsi  Bengkulu,  merupakan  pihak  yang  terlibat dikarenakan  adanya  pengaduan  atau  pelaporan  dari  masyarakat setelah  dikeluarkannya  Surat  Edaran  dari  Kecamatan  Kabawetan perihal himbauan bagi seluruh masyarakat untuk tidak menerima/membeli  hasil  pertanian/perkebunan  dari  hutan  dan
penangkapan  yang  terus  terjadi  pada  masyarakat  desa  dengan tuduhan sebagai perambah hutan.
d. Pemerintah Kabupaten  Kepahiang dalam konflik ini menjadi  pihak yang  terlibat  karena  upaya  yang  mereka  lakukan  atas  pelaporan masyarakat  mengenai  lahan  kelola  mereka  yang  tumpang  tindih dengan tanah bekas HGU terlantar seluas 1.500 ha yang sebelumnya dikelola oleh PT Kepahiang Indah.
e. Polisi hutan yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan serta BKSDA yang bertugas untuk memastikan masyarakat tidak memasuki batas kawasan TWA Bukit Kaba yang telah ditetapkan.
f. Kecamatan  Kabawetan  sebagai  pihak  yang  mengeluarkan  Surat Edaran  mengenai  himbauan  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  tidak menerima/membeli hasil pertanian/perkebunan dari hutan.
g. Pemerintah  Desa,  dalam  hal  ini  kepala  desa-kepala  desa  sebagai pihak yang selalu mengupayakan agar masyarakat dari delapan desa di wilayah Sengkuang atau yang saat ini dikenal dengan Kecamatan Kabawetan  dapat  senantiasa  mengelola  dan  melakukan  aktivitas perkebunan  seperti  sejak  keluarga  mereka  tiba  di  wilayah  tersebut sebagai  masyarakat  transmigran  yang  memperoleh  lahan  dan  izin memanfaatkan lahan tersebut untuk kebutuhan mereka sehari-hari.
h. Pihak  swasta  yang  terdiri  dari  PT  Trisula  Ujung  Mega  Surya,  PT Kabawetan,  PTPN  XXII,  dan  PT  Kepahiang  Indah  sebagai  pihak yang mengelola kawasan perkebunan dengan status hak guna lahan setelah lahan tersebut disewakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
i. Yayasan  Akar  sebagai  pihak  yang  melakukan  advokasi  dan pendampingan kepada masyarakat desa setelah dihubungi oleh pihak Ombudsman pada tahun 2017 dan terus melakukan penguatan kepada masyarakat  hingga  pada  akhirnya  terjadilah  kemitraan  antara masyarakat  dengan  pihak  BKSDA  yang  merupakan  perpanjangan tangan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dan  polisi hutan  yang  selama  ini  ditugaskan  untuk  menjaga  batas  kawasan TWA  Bukit  Kaba  dan  menangkap  masyarakat  yang  dianggap melakukan pelanggaran.
Berdasarkan  peranan  yang  dimiliki  oleh  para  aktor,  terlihat  bahwa memang  benar  adanya  bahwa  suatu  kebijakan  dan  lembaga  memiliki kecenderungan  untuk  membentuk  dan  seringkali  menentukan  hubungan  di antara  para  aktor,  seperti  hubungan  masyarakat  dengan  BKSDA  dan  polisi hutan  yang  dapat  diibaratkan  seperti  anjing  dan  kucing  saat  mereka dihadapkan  dengan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bagaimana kemudian hubungan mereka membaik setelah adanya kebijakan mengenai program kemitraan yang tercapai setelah dilakukan advokasi dan pendampingan oleh Yayasan Akar.

## Basis Legitimasi Klaim
Basis  legitimasi  klaim  terdiri  dari  status  tanah  (tata  kuasa), perencanaan pengelolaan (tata kelola), dan perijinan (tata izin). Pada RaTA, mencari tahu perspektif para aktor terkait klaim sengketa atas sumber daya alam penting untuk dilakukan karena adanya pemahaman bahwa klaim atas tanah  atau  lahan  yang  menjadi  obyek  konflik  terjadi  karena  banyak  aktor memiliki  persepsi  berbeda  tentang  hak  tanah  ‘legal”  dan  memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang kebijakan terkait tanah (Galudra, et al., 2013).
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  yang  dilakukan,  ditemukanlah bahwa basis legitimasi klaim yang dimiliki masyarakat transmigran, adalah Surat Izin Berladang yang dikeluarkan tanggal 19 November 1954 atas tanah seluas 1,25 ha, yaitu 0.25 ha untuk tanah pekarangan dan 1 ha untuk tanah ladang/kebun/sawah di obyek transmigrasi Bengko yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Marga Bermani Ilir tanggal 7 Desember 1953 No. 30/1953 dengan  penunjukkan  tanah  seluas  1,25  ha  tersebut  dilakukan  oleh  pihak Djawatan Transmigrasi. Surat izin berladang ini merupakan basis legitimasi atau pembuktian hak-hak secara tertulis atas tata kuasa, tata kelola, dan tata izin mereka terhadap lahan di  kawasan hutan. Sementara untuk  bukti tidak tertulis yang menjadi basis legitimasi mereka adalah jumlah penduduk yang lebih dari 10 (sepuluh) kepala keluarga dan lebih dari 10 (sepuluh) rumah di kawasan.
Sementara  pada  pihak  pemerintahan,  basis  legitimasi  klaim  yang mendasari tata kuasa, tata kelola, dan tata izinnya cukup banyak, yaitu:
1. Surat  penunjukkan  R.B  No.  4  tanggal  8  September  1962  mengenai penetapan Hutan Lingung Bukit Kaba
2. SK  Menteri  Kehutanan  No.  166/Kpts-II/86  tanggal  29  Mei  1986 mengenai  perubahan  status  Hutan  Lindung  Bukit  Kaba  menjadi Taman Wisata Alam (TWA) CQ Taman Wisata dengan luas ± 13.490 ha.
3. Keputusan  Bupati  Kepahiang  Nomor  185  Tahun  2008  tentang Pengaturan  Penguasaan  dan  Penggunaan  Tanah  terhadap  Tanah Bekas HGU atas Nama PT Kepahiang Indah Terlantar Seluas 1.500 ha.
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.784/Men-Hut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penunjukkan kawasan TWA Bukit Kaba.
5. Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  Sk.  3.981/Men-Hut- VII.KUH/2014  tanggal  23  Mei  2014  mengenai  penetapan  Kawasan Hutan TWA Bukit Kaba seluas ± 14.650,51 ha
6. Surat  Edaran  dari  Kecamatan  Kabawetan  No.  158/KBWT/IX/2016 perihal himbauan kepada masyarakat untuk tidak menerima/membeli hasil pertanian/perkebunan dari hutan.
Selain basis legitimasi tersebut, ada beberapa basis legitimasi lainnya yang  belum  berhasil  peneliti  dapatkan,  terutama  yang  berkenaan  dengan pengelolaan perkebunan oleh pihak swasta, baik itu PT Trisula Ujung Mega Surya, PT Kabawetan, PTPN XXII, dan PT Kepahiang  Indah. Namun  dari dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa keseluruhan basis legitimasi klaim tersebut  memang  membatasi  ruang  gerak  dan  ruang  kelola  kawasan  hutan bagi masyarakat.
Berdasarkan  situasi  dan  kronologis  konflik  yang  telah  dijelaskan, maka klasifikasi konflik tenurial yang terjadi di Kawasan TWA Bukit Kaba pada akhirnya menemukan formula baru. Dimana konflik ini berupa konflik antara masyarakat transmigran vs kementerian yang mengurusi kehutanan vs pemerintah  daerah  vs  BPN  vs  pemegang  izin  (dalam  hal  ini  perusahaan swasta  pengelola  perkebunan  teh),  dan  konflik  ini  terjadi  karena  adanya program  transmigrasi  yang  dilakukan  di  kawasan  hutan  yang  kemudian diklaim  sebagai  kawasan  hutan  negara  yang  kemudian  beberapa  wilayah kelola masyarakat ini justru dikelola oleh pihak swasta yang telah mendapat
izin hak guna lahan oleh pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah provinsi Bengkulu.

## Analisis Dampak Sosial
Setiap  perubahan  atas  status  wilayah  yang  terjadi  tentu  memiliki konsekuensi  yang  berbeda  bagi  masyarakat,  seperti  halnya  yang  dirasakan oleh masyarakat Desa Bandung Jaya. Saat mereka tiba di wilayah Sengkuang pada  tahun  1954,  setiap  orang  yang  mengikuti  program  transmigrasi  ke wilayah ini memperoleh lahan masing-masing seluas 1,25 ha. Namun setelah terjadi  perubahan  dimana  kawasan  kelola  masyarakat  menjadi  bagian  dari kawasan hutan lindung pada tahun 1962, aktivitas kelola masyarakat menjadi terbatas  karena  terjadi  pengurangan  wilayah  yang  dapat  dikelola  oleh masyarakat. Hal ini berkenaan dengan fungsi dari hutan lindung itu sendiri yang digunakan atau dimanfaatkan dalam upaya menjaga ekosistem karena hutan merupakan penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna yang bisa terbentuk secara alami ataupun buatan, sehingga kondisi hutan lindung ini harus terjaga dan tidak bisa sembarangan dieksplorasi.
Setelah perubahan yang pertama, pada tahun 1986 kembali dilakukan perubahan status wilayah tersebut menjadi hutan konservasi pada tahun 1986 melalui  SK  Menteri  Kehutanan  No.  166/Kpts-II/86  tanggal  29  Mei  1986, sehingga  status  Hutan  Lindung  Bukit  Kaba  secara  resmi  berubah  menjadi Taman Wisata Alam (TWA) CQ Taman Wisata dengan luas sekitar 13.490 ha.  Perubahan  status  yang  kedua  ini  memberikan  dampak  yang  lebih  berat pada masyarakat desa dibandingkan perubahan status yang pertama, karena mereka bukan hanya sekadar mengalami pengurangan wilayah kelola, namun mereka  menjadi  benar-benar  tidak  diperbolehkan  mengelola  lahan perkebunan  yang  masuk  dalam  kawasan  TWA  Bukit  Kaba.  Pelarangan tersebut  juga  dilakukan  karena  saat  itu  pihak  BKSDA  dan  Kehutanan memiliki  program  untuk  mempertahankan  kayu  mahoni  dan  pulai  yang terdapat  dalam  kawasan  TWA  dengan  memasang  tapal  batas  yang  apabila dilanggar  oleh  masyarakat  maka  mereka  akan  langsung  ditangkap.  Hal  ini kemudian  menjadi  sumber  konflik  awal  antara  masyarakat  dengan  pihak BKSDA dan Kehutanan, karena selama berpuluh-puluh tahun wilayah itulah yang  mereka  kelola  dengan  menanam  kopi  yang  diselingi  dengan  tanaman
cabe dan sayuran yang mayoritas mereka gunakan untuk konsumsi pribadi. Sehingga sejak saat itu banyak dari masyarakat yang kucing-kucingan dengan petugas saat mereka akan ke wilayah perkebunan yang sudah mereka kelola sejak lama.
Masalah  lain  juga  terjadi  karena  adanya  penambahan  luas  wilayah perkebunan teh yang dikelola oleh pihak swasta, sementara wilayah tersebut sebenarnya  termasuk  dalam  wilayah  kelola  masyarakat.  Wilayah  tersebut pada tahun 1965 dikelola oleh PT Trisula Ujung Mega Surya yang kemudian diambil  alih  oleh  Pemerintah  Daerah  Tingkat  I  Bengkulu  bersama  PT Kabawetan  pada  tahun  1975  hingga  tahun  1979.  Selanjutnya  kawasan perkebunan ini pada tahun 1980 hingga 1988 disewakan kepada PTPN XXII. Setelah masa sewa tersebut habis, pada tahun 1989 perkebunan ini diambil alih  oleh  perusahaan  swasta  PT  Kepahiang  Indah  yang  saat  itu  membuka usaha  perkebunan  teh  dan  kopi  di  2  kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang, yang total lahannya mencapai 3.500 ha, dimana  1.500  ha  diantaranya  terletak  di  Kabupaten  Kepahiang.  Situasi  ini pula yang semakin  memperburuk situasi  masyarakat  pada masa itu, karena selain  tumpang  tindih  dengan  kawasan  konsensi  tersebut,  wilayah  kelola masyarakat  desa  juga  tumpang  tindih  dengan  kawasan  TWA  yang  diklaim oleh negara.
Kesulitan menjadi semakin terasa bagi masyarakat desa karena pada tahun 2007 BKSDA Kabupaten Kepahiang menyampaikan himbauan kepada masyarakat  untuk  tidak  lagi  berkebun  di  kawasan  TWA.  Bila  mereka mendapati  ada  masyarakat  yang  masih  bersikeras  berkebun,  maka  mereka akan  dikejar  dan  ditangkap  oleh  polisi  kehutanan.  Lalu  pada  tahun  2011 terjadilah pengusiran kepada seluruh masyarakat yang berkebun di kawasan TWA yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraan lima orang warga desa dengan tuduhan sebagai perambah hutan. Sejak saat itu hingga tahun- tahun  berikutnya,  masyarakat  tidak  bisa  berbuat  banyak  karena  meskipun mereka bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang mereka punya berupa surat penyerahan  tanah  dan  izin  berladang  dari  Dewan  Marga  Bermani  Ilir  dan Djawatan  Transmigrasi  pada  saat  mereka  tiba  di  Sengkuang  tahun  1954, mereka  tetap  dianggap  sebagai  perambah  hutan  bila  memasuki  wilayah perkebunan  mereka  yang  sudah  menjadi  bagian  dari  kawasan  TWA  Bukit
Kaba.
Gambar 1.    Surat izin berladang dari  Dewan  Marga Bermani Ilir dan Djawatan Transmigrasi tahun 1954 (data primer peneliti, 2023)
Situasi tersebut menjadi bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  P.44/Menhut-II/2012  tentang pengukuhan Kawasan Hutan yang menyebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukkan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan. Kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pada upaya tersebut, menjadi penting untuk tetap memperhatikan  mengenai  kepemilikan  lahan  di  kawasan  yang  akan ditetapkan, yang memerlukan bukti baik tertulis maupun tidak tertulis.
Peristiwa yang terjadi berikutnya pun menjadi semakin menyulitkan bagi  masyarakat  desa  untuk  melakukan  pengelolaan  kawasan  hutan  yang selama ini menjadi area perkebunan mereka karena adanya penambahan pada luas wilayah TWA Bukit Kaba. Dimana luas wilayah TWA Bukit Kaba yang pada  tahun  1986  berjumlah  13.490  ha,  menjadi  14.650,51  ha  melalui  surat keputusan Menteri Kehutanan No SK. 3.981/Men-Hut-VII.KUH/2014 yang ditetapkan  pada  23  Mei  2014.  Penambahan  luas  wilayah  ini  tentu menyulitkan  karena  ruang  gerak  masyarakat  untuk  berkebun  menjadi semakin  berkurang.  Seolah  tidak  cukup  dengan  SK  Menteri  tersebut, selanjutnya  pada  tahun  2016,  pihak  Kecamatan  Kabawetan  mengeluarkan
Surat  Edaran  perihal  himbauan  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  tidak menerima/membeli  hasil  pertanian/perkebunan  dari  hutan.  Jadi  masyarakat yang  ruang  gerak  kelolanya  sudah  terbatas,  menjadi  semakin  tidak  bisa berkutik dengan adanya edaran tersebut, karena selama ini mereka memang benar-benar  hanya  mengandalkan  perdagangan  hasil  kebun  mereka  yang terletak  di  kawasan  hutan  untuk  menyambung  hidup.  Menyikapi  edaran tersebut, masyarakat yang berkebun di kawasan hutan kemudian mengadukan hal  ini  kepada  pihak  Ombudsman  yang  kemudian  menghubungkan  mereka kepada Yayasan Akar untuk proses advokasi. Namun hal tersebut juga tidak serta  merta  membuahkan  hasil,  karena  pada  tahun  2017  kembali  terjadi penangkapan  dan  penahanan  terhadap  seorang  warga  Desa  Bandung  Jaya dengan tuduhan perambahan hutan.
Perubahan-perubahan  status  wilayah  yang  terjadi  pada  akhirnya berdampak terhadap masyarakat di wilayah Desa Bandung Jaya yang selama ini  menggantungkan  hidupnya  pada  pengelolaan  dan  pemanfaatan  lahan tersebut.  Dampak  ini  bahkan  berupa  penangkapan  terhadap  warga  yang dianggap perambah. Salah satu kasus penangkapan terjadi pada 16 Agustus 2021, dimana ada 3 orang warga Desa Bandung Jaya yang diamankan karena kedapatan membuka lahan perkebunan di wilayah hutan lindung TWA Bukit Kaba (Sly, 2021). Penangkapan tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi, karena sejak tahun 2014, ada banyak warga yang ditangkap karena dianggap sebagai perambah. Padahal sejak awal sebagai keluarga transmigran, mereka selalu mengelola dan memanfaatkan wilayah hutan tersebut.

## Tingkat Partisipasi Masyarakat
Berkenaan dengan banyaknya laporan mengenai konflik tenurial yang terjadi  di  kawasan  hutan,  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan sebenarnya  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  No.  P.  84/Menlhk-Setjen/2015  tentang  Penanganan  Konflik Tenurial  Kawasan  Hutan,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  peran masyarakat dalam pengurusan hutan yang berkelanjutan.
PermenLHK ini mengatur penanganan, penyelesaian dan pengawasan pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan dengan mekanisme yang  ditawarkan  berupa  permohonan  penanganan  konflik  tenurial.  Dirjen
Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan  pun  membentuk  Tim Independen  Penanganan  Konflik  Tenurial  Kawasan  Hutan  (TIPKTKH), beranggotakan ahli antropologi, hukum, dan/atau sosial kemasyarakat. Selain itu,  juga  dibentuk  Tim  Asesor  Penanganan  Konflik  tenurial  Kehutanan (TAPKTH), yang bertugas untuk melakukan asesmen konflik tenurial dengan metode  penyelesaian  berupa  mediasi,  perhutanan  sosial,  atau  penegakan hukum (Fadli, 2017).
Namun cara-cara penyelesaian ini pada awalnya tidak dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Bandung Jaya dan tujuh desa lainnya (Desa Sidorejo, Tugu  Rejo,  Sumber  Sari,  Mekar  Sari,  Bukit  Sari,  Suka  Sari,  dan  Bandung Baru) karena keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki saat itu. Sehingga konflik yang terjadi sejak pengubahan status kawasan hutan pertama kali pada tahun  1962  menjadi  semakin  berlarut-larut  dan  tidak  kunjung  menemukan titik  terang  penyelesaiannya  hingga  perubahan-perubahan  status  kawasan hutan  berikutnya  terjadi  dan  surat  edaran  yang  seolah  memang  membatasi ruang gerak mereka atas wilayah kelola di kawasan hutan dan di lingkungan sosial  kemasyarakatan  dikeluarkan  oleh  pihak  Kecamatan,  namun  tidak demikian  halnya  dengan  pihak  swasta  yang  mengelola  perkebunan  teh  di wilayah Sengkuang.
Bahkan upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan pihak swasta pengelola perkebunan pun tidak tuntas. Hal ini diketahui dari wawancara yang dilakukan oleh salah seorang tokoh desa, ia  menjelaskan  bahwa  pada  tahun  2008,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kepahiang  mengeluarkan  Keputusan  Bupati  Kepahiang  Nomor  185  tahun 2008 tentang Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah terhadap Tanah Bekas HGU atas nama PT Kepahiang Indah yang terlantar seluas 1.500 ha, namun  di  dalamnya  tidak  menyebutkan  pengaturan  mengenai  subyek pengelola tanah dan obyek tanah yang akan didistribusikan.
Masyarakat  kemudian  melakukan  pelaporan  kepada  pihak Ombudsman  yang  kemudian  ditanggapi  secara  serius  dan  diupayakan penyelesaiannya.  Langkah  yang  dilakukan  pihak  Ombudsman  adalah mempertemukan  pihak  masyarakat  dengan  Yayasan  AKAR  yang  memang berkonsentrasi  pada  resolusi  konflik  dan  pendampingan  masyarakat. Kegigihan  masyarakat  dari  Desa  Bandung  Jaya  beserta  tujuh  desa  lainnya
(Desa Sidorejo, Tugu Rejo, Sumber Sari, Mekar Sari, Bukit Sari, Suka Sari, dan Bandung Baru) yang juga merasa menjadi korban selama ini, pada April 2017  akhirnya  membuahkan  hasil  pada  akhir  tahun  2021,  meskipun  dalam perjalananannya upaya-upaya seperti pertemuan antara kelompok masyarakat petani dengan Gubernur Bengkulu pada tanggal 7 Februari 2019, mengenai pelepasan beberapa luas lahan Taman Wisata Alam (TWA) melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang disambut baik oleh pemerintah, namun  dalam  pelaksanaannya  belum  mendapat  perhatian  khusus  karena prosedurnya yang juga cukup panjang (Mc, 2019).
Titik  terang  atas  permasalahan  tersebut  mulai  nampak  pada  tahun 2021 setelah bertahun-tahun tidak ada kejelasan yang pasti atas lahan kelola masyarakat.  Pada  saat  itu  pihak  BKSDA  dan  kehutanan  bersedia  untuk menyepakati program mitra antara masyarakat dengan pihak BKSDA dengan beberapa persyaratan seperti: 1) masyarakat tidak boleh menambah luas lahan atau  membuka  lahan  baru;  2)  masyarakat  tidak  boleh  menanam  tanaman sayuran di area kebun yang terletak di hutan; 3) masyarakat harus menanam kayu  pulai  dan  mahoni  yang  bibitnya  disediakan  oleh  BKSDA  di  areal perkebunan kopi mereka. Selanjutnya masyarakat juga mulai memberanikan diri  untuk  bergabung  ke  dalam  Serikat  Petani  Indonesia  (SPI)  yang  masih mengupayakan  pelepasan  wilayah  TWA  untuk  menjadi  wilayah  kelola masyarakat  dengan berpijak pada program  TORA (Tanah  Objek Reforman Agraria) yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo.

## Distribusi Kekuasaan
Menggunakan pendekatan sosiologis, kasus ini dapat dianalisis oleh beberapa  teori  seperti  teori  konflik  Karl  Marx  yang  memiliki  asumsi  dasar kemunculan  konflik  disebabkan  oleh  ketidaksetaraan  ekonomi  atau kepemilikan modal, dan kontrol atas sumber daya terutama sumber daya alam yang  menjadi  hal  utama  yang  diperebutkan  oleh  berbagai  pihak,  lalu  teori kekuasaan  Michael  Foucalt  untuk  menjelaskan  bagaimana  distribusi kekuasaan dalam kasus ini terjadi tidak seimbang karena adanya keterbatasan pengetahuan  yang  dimiliki  suatu  kelompok  yang  dimanfaatkan  oleh kelompok  lainnya  sehingga  permasalahan  ini  menjadi  pelik  dan  sulit terselesaikan,  dan  teori  ekologi  manusia  yang  dikemukakan  oleh  Urie
Bronfenbrenner  mengenai  interaksi  kompleks  antara  individu,  keluarga, pemerintah,  dan  institusi  lainnya  sehingga  memunculkan  konflik  tenurial dalam ruang lingkup sosial tersebut (Pruitt & Rubin, 2011; Febriani, 2022; Darmansyah, Arlin, & Kamaruddin, 2023; )
Ditinjau dari teori konflik Karl Marx, jelas bahwa pada kasus ini yang menjadi sumber terjadinya konflik adalah ketidaksetaraan atas kepemilikan modal  sehingga  mempengaruhi  kontrol  atas  sumber  daya  yang  ada. Kepemilikan modal disini tidak berupa materi, namun berupa surat-surat yang menjadi basis legitimasi klaim pihak swasta dan pemerintah atas lahan yang selama  ini  dipergunakan  oleh  masyarakat  untuk  melakukan  aktivitas ekonominya. Pihak pemerintah atau pihak swasta dalam hal  ini menempati posisi kelas atas yang diuntungkan dengan adanya dokumen-dokumen resmi untuk mendukung semua aktivitas mereka, dimana situasi yang berbanding terbalik dialami oleh masyarakat yang hanya mengantongi dokumen berupa izin berladang  dari Dewan Marga Bermani  Ilir dan Djawatan Transmigrasi tahun  1954.  Kondisi  yang  membuat  masyarakat  menjadi  semakin terpinggirkan  ini  kemudian  menimbulkan  kepedulian  terhadap  kepentingan kolektif  mereka  atas  sumber  daya  alam  yang  distribusinya  tidak  merata karena  didominasi  oleh  kelompok  kelas  atas  dan  membuat  mereka  mulai mempertanyakan  sistem  yang  berlangsung  dan  melakukan  perlawan  secara kolektif pula.
Selanjutnya, apabila dilihat dari pendekatan teori kekuasaan Michael Foucalt, dapat terlihat bahwa penyelesaian konflik tenurial di kawasan TWA Bukit Kaba ini mengalami kendala karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan swasta karena mereka memiliki pengetahuan lebih dibandingkan  pihak  masyarakat.  Seperti  yang  diketahui  bersama,  Foucalt senantiasa mengaitkan antara kekuasaan dengan pengetahuan, dimana orang- orang yang memiliki pengetahuan adalah orang-yang akan mampu berkuasa atas  orang  lain.    Pengetahuan  ini  berkaitan  dengan  pemahaman  mereka mengenai  aturan  atau  regulasi  tentang  penggunaan  lahan  atau  status  lahan yang tidak dimiliki oleh  masyarakat,  sehingga disinilah peran Ombudsman dan Yayasan AKAR, sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih menjadi diperlukan, untuk mengakomodir kekurangan pengetahuan yang berdampak pada  minimnya  kekuasaan  masyarakat  atas  lahan  yang  telah  garap  selama
berpuluh-puluh tahun.
Terakhir  yaitu  teori  ekologi  dari  Urie  Brofenbrenner  yang memandang perkembangan manusia dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara  individu  dengan  lingkungan  itu  sendiri,  kedekatan  antara  individu dengan  lingkungan  temapt  mereka  tumbuh,  berkembang  dan  beraktivitas pada  akhirnya  menciptakan  suatu  keterlekatan  sehingga  individu  tadi  akan melakukan  berbagai  upaya  untuk  menjaga  hubungan  dan  keterlekatan tersebut.  Selain  itu  adanya  interaksi  kompleks  antara  individu,  keluarga, pemerintah, dan institusi lainnya yang juga merasa memiliki kebutuhan dan keterlekatan pada kawasan hutan TWA ini kemudian memunculkan konflik tenurial dalam ruang lingkup sosial tersebut karena mereka saling mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak atas lahan tersebut.

## KESIMPULAN
Konflik tenurial di kawasan TWA Bukit Kaba  terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat transmigran di Desa Bandung Jaya  dan  tujuh  desa  lainnya  setelah  adalah  penetapan  kawasan  hutan  yang selama ini menjadi lokasi mereka mencari nafkah dengan berkebun menjadi kawasan hutan lindung, lalu menjadi kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Pada  konflik  tersebut  peneliti  melakukan  analisis  RaTA  untuk  mengetahui para  aktor  yang  terlibat  dan  basis  legitimasi  klaim  yang  dimiliki  masing- masing aktor. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti mengidentifikasi adanya  beberapa  aktor  yang  terlibat  yaitu,  masyarakat  transmigran, pemerintah provinsi, BKSDA Bengkulu, Ombudsman Bengkulu, pemerintah Kabupaten  Kepahiang,  Kecamatan  Kabawetan,  polisi  hutan,  pihak  swasta, dan Yayasan  Akar. Sementara untuk  basis legitimasi klaim  masing-masing pihak  menunjukkan  bahwa  masing-masing  pihak  pada  dasarnya  memiliki basis yang kuat hanya saja pihak masyarakat transmigran menjadi pihak yang lemah  baik  dalam  tata  kuasa,  tata  kelola,  dan  tata  izin  dikarenakan  adanya keterbatasan pengetahuan mereka selama ini dalam bidang regulasi sehingga mereka tidak dapat melakukan perlawan yang optimal secara mandiri saat ada aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu,  R.  (2023).  Keterkaitan  Kebijakan  Perhutanan  Sosial  Dalam Upaya  Penyelesaian  Konflik  Tenurial  di  Kawasan  Hutan. Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan , 1-12.
Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. (2018). Dinamika Konflik Tenurial  Pada  Kawasan  Hutan  Negara  (Kasus  di  BKPH  Tanggung KPH Semarang). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 112-120.
Aneng, R. J. (2021). Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial Penataan Batas Kawasan Taman Nasional Bunaken (Studi Kasus Pulau Mantehage). Makassar:  Program  Studi Perencanaan dan Pengembangan  Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
Aneng, R. J., Barkey, R. A., & Salam, M. (2021). Analisis Konflik Tenurial Taman Nasional Bunaken. Jurnal WASIAN , 47-57.
Basrin,  E.  (2022,  Januari  17).  Dipetik  Maret  15,  2023,  dari  akar.or.id: https://akar.or.id/belajar-mengelola-konflik-pengelolaan-kawasan- konservasi-menjadi-kemitraan-di-taman-wisata-alam-bukit-kaba- sengkuang-kabupaten-kepahiang/
Darmansyah, A. S., Arlin, & Kamaruddin, S. A. (2023). Sosiologi Kritis Teori Sosiologi  Michael  Foucalt. Jurnal  Pendidikan  Sejarah  dan  Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) , 1-8.
Diantoro,  T.  D.  (2020).  Dinamika  Kebijakan  Resolusi  Konflik  Tenurial Kawasan  Hutan  Era  Joko  Widodo. Media  of  Law  and  Sharia ,  247- 267.
Ekawati,  S.  (2021). Meretas  Jalan  Konflik  Kehutanan. Yogyakarta:  PT Kanisius.
Fadli,  M.  (2017,  Juni  13).  Dipetik  Maret  10,  2023,  dari  bumibaru.id: http://bumibaru.id/wp-content/uploads/2017/07/bumi-2017- SETAPAK2-kertaskebijakan-kelembagaankonflik-170614-1.pdf
Febriani,  I.  S.  (2022).  Upaya  Pelestarian  Lingkungan  Melalui  Penguatan Ekologi Keluarga Berbasis Al-Qur'an. JSGA : Journal Studi Gender dan Anak , 55-72.
Galudra,  G.  (2013). Rapid  Land  Tenure  Assessment. Bogor:  World Agroforestry Centre.
Galudra, G., Sirait, M., Pasya, G., Fay, C., Suyanto, Noordwijk, M. v., et al.
(2013). RaTA  :  Manual  Penilaian  Cepat  Konflik  Pertanahan. Yogyakarta: STPN Press.
Irwandi,  &  Chotim,  E.  R.  (2017).  Analisis  Konflik  Antara  Masyarakat,
Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai  Samak,  Kecamatan  Badau,  Kabupaten  Belitung). JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 24-42.
Kriswoyo,  Pello,  J.,  &  Kaho,  L.  M.  (2019).  Peranan  Tiga  Pilar  dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Bumi Lestari , 36-48.
Larson, A. M. (2013). Hak Tenurial dan Akses ke Hutan Manual Pelatihan untuk Penelitian. Bogor, Jawa Barat, Indonesia: CIFOR.
Mc. (2019, Februari 7). Dipetik Maret 8, 2023, dari bengkuluinteraktif.com: https://www.bengkuluinteraktif.com/konflik-twa-sengkuang- kabawetan-gubernur-minta-bentuk-tim-tora
Pruitt, D. G., & Rubin, J. (2011). Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Safitri, M., Mushi, A., Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., et  al.  (2011). Menuju  Kepastian  dan  Keadilan  Tenurial. Jakarta: Fasilitator Kelompok Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tenurial.
Senoaji,  G.,  Anwar,  G.,  Hidayat,  M.  F.,  &  Iskandar.  (2020).  Tipologi  dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata  Alam  Pantai  Panjang-Pulau  Baai  di  Kota  Bengkulu. Jurnal Ilmu Lingkungan , 323-332.
Simon,  H.  (2004). Membangun  Desa  Hutan  Kasus  Dusun  Sambiroto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sly. (2021, Agustus 18). Dipetik Maret 10, 2023, dari rakyatbengkulu.com: https://rakyatbengkulu.com/2021/08/18/berkebun-di-twa-tiga-warga- diamankan/
Suciana,  D.,  Gessa,  G.,  Widianto,  Syaifulla,  &  Arman,  M.  (2013). KPH, Konflik dan REDD Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Bogor: Working Group Tenure on Forest-Land Tenure.
Sukma,  P.  H.,  Suminar, P.,  &  Hadiprashada,  D.  (2023).  Resolusi  Kkonflik Agraria  di  Kabupaten  Lebong  Dalam  Perspektif  Face  Negotation
Theory. Jurnal Ilmiah Indonesia , 5110-5119.
Susan,  N.  (2010). Pengantar  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-Isu  Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Wicaksono, R. A. (2023, Januari 4). Dipetik Maret 10, 2023, dari Betahita.id: https://betahita.id/news/detail/8317/klhk-1-051-konflik-lahan- terjadi-selama-2015-2022.html?v=1672803166
Wulan, Y., Yasmi, Y., Purba, C., & Wollenberg, E. (2004). Analisa Konflik
Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. Bogor: CIFOR.