## Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Studi Kasus Di IKM Es Krim XYZ)
Digital Transformation to Support the Implementation of Halal Assurance System Based on Statements of Business Actor (Case Study of Ice Cream SMI XYZ)
Hari Wisnu Murti* 1
Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri Jl Gatot Subroto Kav 52-53, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 Indonesia

## ABSTRAK
Dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  industri  kecil  dan  menengah  (IKM),  diperlukan peningkatan kapasitas IKM di semua rantai nilai usaha. Pemerintah telah memberikan kewajiban sertifikat halal  bagi  produk  yang  beredar  di  wilayah  Indonesia  sebagai  bentuk  jaminan  produk  halal.  Untuk  itu, dalam rangka mendorong daya saing IKM dengan penetrasi pasar melalui sertifikasi jaminan produk halal, diperlukan identifikasi awal kesesuaian pada produksi IKM XYZ terhadap Sistem Jaminan Produk Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  Nomor B-5952  /BD.II/P.II.I.2/HM.00/09/2021.  Penelitian  studi  kasus  dilaksanakan melalui metode identifikasi kondisi awal IKM XYZ melalui wawancara kemudian melakukan pengkajian terhadap  Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  33  Tahun  2022. Berdasarkan  hasil  identifikasi,  dibutuhkan  perbaikan  pada  aspek  ketertelusuran  kehalalan  yang berdampak  pada  pemeriksaan  kedatangan  bahan;  transportasi  dan  distribusi  bahan  dan  produk;  serta Peluncuran/penjualan produk.  Sejalan dengan kebijakan Making Indonesia 4.0 bahwa transformasi digital dilaksanakan  dalam  rangka  memenuhi  standar-standar  keberlanjutan,  maka  temuan  perbaikan  proses halal  tersebut  dilakukan  dengan  adopsi  digitalisasi.  Untuk  itu  digitalisasi  dilakukan  pada  aktivitas pembukuan  digital  untuk  memenuhi  kriteria  jaminan  halal  tersebut  dengan  bentuk  pusat  data  berbasis awan.  Dari  diskusi  disimpulkan  bahwa  penerapan  teknologi  database  berbasis  pengolah  angka  dan penyimpanan awan dapat memberikan jawaban atas temuan identifikasi jaminan produk halal.
Kata kunci: digital, halal, manajemen, proses, sistem jaminan halal, transformasi

## ABSTRACT
In order to increase the competitiveness of small and medium industries, it is necessary to increase the capacity of IKM in all business value chains. The government has imposed mandatory halal certificates for products in the region as a form of guarantee for halal products. For this reason, in order to encourage the competitiveness of IKM by penetrating the market through halal product guarantee certification, it is necessary  to  identify  the  conformity  of  the  production  of  IKM  XYZ  with  the  Halal  Product  Assurance System for Micro, Small, and Medium Entreprises (MSMEs) based on the Circular Letter of the Head of the Halal Product Assurance Organizing Agency Number B-5952/BD.II./P.II.I.2/HM.00/09/2021. The following case  study  research  was  carried  out  using  the  method  of  identifying  the  initial  conditions  of  IKM  XYZ through  interviews,  then  conducting  an  assessment  of  the  Decree  of  the  Head  of  the  Halal  Product Guarantee  Agency  Number  33  of  2022.  Based  on  the  identification  results,  it  was  determined  that improvement  was  needed  on  the  halal  traceability  aspect  which  had  an  impact on the  inspection  of  the arrival of materials; transportation and distribution of materials and products; and Product launch/sales. In  line  with  the  Making  Indonesia  4.0  policy  that  digital  transformation  is  carried  out  in  order  to  meet sustainability  standards,  the  findings  of  improving  the  halal  process  are  carried  out  by  adopting digitalization. For this reason, digitization is carried out in digital bookkeeping activities to meet the criteria
for halal guarantees in the form of a cloud-based data center. Based on the discussion conducted, it was concluded that the application of database technology based on number processing and cloud storage can provide answers to the findings of identification of halal product guarantees.
Key words: digital, halal, halal assurance system, management, process, transformation

## PENDAHULUAN
Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM) merupakan unit usaha yang memberikan pengaruh  besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan sektor  terbesar  dalam  penyerapan  tenaga  kerja industri  (Utami  et  al.  2021).  Ditinjau  secara terminologi  dalam  peraturan  perundangan  yang berlaku,  Industri  kecil  merupakan  industri  yang mempekerjakan  19  orang  tenaga  kerja  dengan investasi  kurang  dari  satu  milyar  rupiah  di  luar tanah dan bangunan. Industri menengah merupa- kan industri yang mempekerjakan 19 orang tenaga kerja  dan  memiliki  nilai  investasi  di  atas Rp1.000.000.000,00  atau  dengan  modal  investasi paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14  Tahun  2019   Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri  Perindustrian  Nomor  27/M-IND/PER/7/ 2017  Tentang  Penumbuhan  dan  Pengembangan IKM Melalui Program Restrukturisasi Mesin  dan/ atau  Peralatan,  2019).  Namun  dalam  kaitannya dengan daya saing, IKM harus berhadapan dengan persyaratan  dan  standardisasi  suatu  negara  atau wilayah  yang  mewajibkan  pemenuhannya  untuk mengedarkan  produknya  pada  konsumen  yang berada  di  wilayah  atau  negara  tersebut  (Ho  et  al. 2022).
Pemerintah  telah  menetapkan  kewajiban pemenuhan  jaminan  produk  halal  pada  beberapa komoditi  yang  beredar  di  Indonesia  melalui penetapan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk  Halal  (UU  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014) (Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Dalam rangka  meningkatkan  daya  saing  nasional  di kancah  global,  menarik  investasi,  kemudahan berusaha, dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan  PP  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal sebagai  turunan  dari  UU  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja yang telah menyederhanakan 79 Undang-undang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal,  2021). Regulasi  makanan  halal  di  Indonesia  telah
mengalami  beberapa  kali  perubahan  selama beberapa dekade terakhir. Terdapat tiga periode di mana  pengaturan  tata  kelola  berbeda  untuk makanan halal telah ada: (1) Fase I dari akhir 1960- an  hingga  awal  1990-an;  (2)  Tahap  II  dari  awal 1990-an hingga pertengahan 2010-an; dan (3) Fase III  dari  pertengahan  2010-an  hingga  penerbitan peraturan di tahun 2014. Pada fase pertama (akhir 1960-an  hingga  awal  1990-an),  otoritas  halal sebagian  besar  terdesentralisasi;  yaitu,  produsen dan  konsumen  sendiri  berhasil  menyepakati  apa yang  merupakan  makanan  halal  (Suryawan  et  al. 2022).
Pemerintah  hadir  dalam  memberikan penjaminan  produk  halal  ini  tentu  didorong  oleh kesadaran  konsumen  muslim  untuk  memilih produk halal, juga dipengaruhi oleh faktor–faktor lain  yang  kohesif  seperti  tingginya  pertumbuhan Islam  di  Indonesia  dan  pemeluknya  yang  masih muda,  serta  meningkatnya  daya  beli  konsumen muslim  muda,  menjadi  gelombang  baru  yang memengaruhi  dunia  usaha  (Tri  Ratnasari  et  al. 2019).  Pertumbuhan  permintaan  komoditi  halal, memberikan  dampak  sejalan  yaitu  pertumbuhan sektor  industri  halal,  baik  di  tingkat  nasional maupun di tingkat global. Pertumbuhan perminta- an produk halal yang sejalan dengan pertumbuhan industri halal itu sendiri lebih dipengaruhi adanya meningkatnya  kesadaran  dan  kebutuhan  kon- sumen  akan  produk  halal  dan  tidak  begitu dipengaruhi  oleh  jumlah  populasi  masyarakat muslim di Indonesia maupun jumlah pendapatan masyarakat  muslim  (Hamid  et  al.  2019).  Secara spesifik di Indonesia, umat Islam membeli produk dengan  preferensi  jaminan  produk  halal  sebagai bentuk  ketaatan  beragama,  sedangkan  bagi  non muslim  alasannya  berupa  jaminan  kebersihan, keamanan,  mutu  yang  diterapkan  sesuai  standar yang ditetapkan (Nurrachmi, 2018).
Perusahaan industri dan para pelaku usaha dapat  mengedarkan  produknya  di  wilayah Indonesia  dengan  memberikan  Jaminan  Produk Halal  melalui  sertifikat  halal.  Sertifikat  Halal adalah  pengakuan  kehalalan  suatu  Produk  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia.  Bagi para  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil,  Peraturan
Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal sebagai  turunan  dari  UU  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  memberikan  amanat  bahwa sertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha  (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  39  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Jaminan  Produk  Halal,  2021).    Pemerintah  dalam hal  ini  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  Kementerian  Agama  telah  menerbitkan Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal  Nomor  33  Tahun  2022  tentang Petunjuk  Teknis  Pendampingan  Proses  Produk Halal  dalam  Penentuan  Kewajiban  Bersertifikat Halal  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang didasarkan  atas  pernyataan  pelaku  usaha. Petunjuk  teknis  tersebut  didasarkan  pada pelaksanaan  kewajiban  bersertifikat  halal  bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku  usaha mikro dan kecil (UMK), harus memiliki kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan  bahan  yang  sudah  dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya  dan  sederhana  (Keputusan  Kepala Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal Nomor  33  Tahun  2022  tentang  Petunjuk  Teknis Pendampingan  Proses  Produk  Halal  Dalam Penentuan  Kewajiban  Bersertifikat  Halal  Bagi Pelaku  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Yang  Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, 2022).
Pelaku  UMK  dapat  melakukan  self  declare dengan  memenuhi  ketentuan  dan  kriteria  yang dimaksud  dalam  peraturan  melalui  pendamping- an  proses  produksi  halal.  Pendampingan  dilaku- kan sebagai pemecah masalah dalam pengelolaan manajemen  industri  sehingga  industri  kecil  tetap dapat  menjaga  mutu  produksinya,  murah  dan mudah  dalam  produksinya,  serta  pada  ujungnya menjaga daya saing.
Saat  ini,  IKM  sudah  banyak  yang  ber- transformasi  digital  dengan  mengadopsi  kaidah- kaidah  industri  4.0  untuk  memecahkan  masalah pada  manajemen  industrinya.  Namun  perlu diingat  bahwa  setiap  IKM  relatif  mempunyai permasalahan  yang  unik  dan  spesifik  sehingga setiap  industri  mempunyai  diagnosis  masalah yang  khusus  (Müller  et  al.  2018).  Banyak  pakar menyatakan  bahwa  adopsi  industri  4.0  seringkali lebih sulit bagi UKM untuk mendapatkan manfaat potensial  dari  Industri  4.0  daripada  untuk perusahaan besar (Horváth & Szabó, 2019). Untuk itu, dalam rangka menunjang transformasi digital yang akan diberlakukan bagi sebuah industri kecil, hendaknya  memperhatikan  aspek-aspek  tujuan
apa yang ingin dicapai melalui digitalisasi tersebut (Estensoro, Larrea, Muller, & Sisti, 2022). Pemerin- tah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan  Industri  Nasional  Tahun  2020-2024 telah  menetapkan  aspirasi  Making  Indonesia  4.0 yang  merupakan  Langkah-langkah  makro  yang akan didapatkan melalui transformasi industri 4.0. Dalam  studi  kasus  kali  ini,  terdapat  dua  aspirasi yang  sesuai  yaitu  pemberdayaan  IKM  dan akomodasi  standar  keberlanjutan  (Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun  2022  tentang  Kebijakan  Industri  Nasional Tahun 2020-2024, 2022). Transformasi  industri 4.0 yang akan terjadi di IKM diharapkan memberikan dampak upskilling dan reskilling bagi tenaga kerja, sehingga  bukan  terjadi  pengurangan  jumlah tenaga  kerja  namun  peningkatan  mutu  aktivitas tenaga kerja (Adha, Asyhadie, & Kusuma, 2020).
Transformasi  IKM  menuju  industri  4.0 diyakini  dapat  meningkatkan  daya  saing  IKM dalam  aspek  kecepatan  penjualan  dan  efisiensi bisnis (Rad et al. 2022). Transformasi industri 4.0 di aspek  pencatatan  dan  pemantauan  material  pada industri  kecil  turut  diyakini  sebagai  core transformation  untuk  meningkatkan  daya  saing industri  kecil (Aravindaraj & Rajan  Chinna,  2022) (Fernandez-Viagas  &  Framinan,  2022).  Dengan memanfaatkan  transformasi  industri  4.0  pada industri  kecil  untuk  memenuhi  sistem  jaminan produk  halal,  maka  diharapkan  semakin  meng- akselerasi  peningkatan  daya  saing  IK  tersebut. Mengacu  benchmark  pada  IK  di  Malaysia, pemenuhan  sistem  jaminan  halal  yang  bersifat pengakuan global dapat meningkatkan daya saing (Al-shami & Abdullah, 2021).
Tujuan penelitian ini memanfaatkan transformasi  digital  untuk  mendorong  IKM  XYZ sebagai solusi  untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33  Tahun  2022  tentang  Petunjuk  Teknis Pendampingan  Proses  Produk  Halal  Dalam Penentuan  Kewajiban  Bersertifikat  Halal  Bagi Pelaku  UMK  Yang  Didasarkan  Atas  Pernyataan Pelaku  Usaha.  Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah pelaku  usaha  dapat  melakukan  self  declare kehalalan produk sesuai dengan persyaratan yang diberikan pada Keputusan Kepala Badan tersebut melalui pendampingan.
Meninjau  hasil  penelitian  yang  diterbitkan pada tahun 2022 bersamaan dengan ditetapkannya Keputusan  Kepala  BPJPH  Nomor  33  Tahun  2022 tentang  Petunjuk  Teknis  Pendampingan  Proses Produk  Halal  Dalam  Penentuan  Kewajiban
Bersertifikat  Halal  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Dan Kecil  Yang  Didasarkan  Atas  Pernyataan  Pelaku Usaha,  dilakukan  pembacaan  melalui  mesin pencarian google scholar untuk kata kunci pendam- pingan IK jaminan halal pernyataan pelaku usaha. Dua  penelitian  terkait,  hanya  memberikan rekomendasi berupa sosialisasi dalam meningkat- kan  kesadaran  pelaku  usaha  dan  tidak  memberi- kan  solusi  praktis  penanganan  masalah  yang tengah dialami pelaku usaha tertentu (Fitri Rafianti et al. 2022; Pardiansyah et al. 2022).

## METODE PENELITIAN
Studi  kasus  ini  dilaksanakan  di  IKM  XYZ Kabupaten  Bogor.  Produk  yang  dihasilkan  oleh IKM  XYZ  adalah  es  krim  dengan  variasi  rasa vanilla, coklat, dan stroberi. IKM XYZ melakukan proses  produksi  teratur  dengan  pemasaran  di  10 outlet  mitra  pemasaran.  Penelitian  ini  diawali dengan  identifikasi  tingkat  kesesuaian  praktik Sistem Jaminan Produk Halal.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  purposif dengan wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dilaku- kan dengan cara menjawab poin-poin pertanyaan tersusun  terkait  proses  bisnis  dan  produksi  IKM XYZ. Pemilihan responden menggunakan metode purposif  dan  pengolahan  data  menggunakan
Teknik  deskriptif  kualitatif.  Responden  sumber informasi merupakan responden yang berasal dari pemilik  dan  pengelola  usaha  yang  diharapkan mengetahui  model  bisnis  dan  proses  produksi perusahaan secara holistik.
Tahapan  penelitian  dibagi  menjadi  dua yaitu  tahap  identifikasi  awal  proses  bisnis  dan tahap  transformasi  digital  guna  pemenuhan kualifikasi yang terdapat pada Keputusan Kepala Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal Nomor  33  tahun  2022  tentang  Petunjuk  Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam
Penentuan  Kewajiban  Bersertifikat  Halal  Bagi Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Kemudian dilakukan  proses  diagnosis  dan  di  akhiri  dengan pemberian  rekomendasi  transformasi.  Tahapan kedua  dilakukan  dengan  pendampingan  kepada pelaku  usaha  untuk  dapat  mengidentifikasi rekomendasi transformasi dan dilanjutkan dengan melakukan usaha transformasi sesuai rekomendasi yang diberikan baik melalui pengadaan peralatan baik  piranti  perangkat  keras  maupun  perangkat lunak maupun reformasi manajemen.
Pada  tahap  transformasi  digital  dilakukan aktivitas  penentuan  rekomendasi  perbaikan  dan transformasi  digital.  Kesimpulan  dari  metode penelitian  dapat  ditinjau  dari  diagram  arus  pada Gambar 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses produksi es krim di IKM XYZ masih menggunakan  peralatan  sederhana.  Identifikasi proses  bisnis  awal  menggunakan  observasi lapangan dan wawancara yang dilakukaan melalui proses  pengamatan  dan  pencatat  kondisi  awal proses produksi es krim di IKM XYZ. Proses yang diamati  meliputi  kondisi  sanitasi,  peralatan  yang digunakan,  layout  proses  produksi  dan  deskripsi langkah proses produksi.

## 1. Identifikasi pada IKM XYZ
IKM  XYZ  adalah  IK  yang  memproduksi barang jadi berbentuk es krim. Varian es krim yang dipasarkan  adalah  rasa  vanilla,  coklat,  dan stroberi.  IKM  XYZ  telah  memiliki  NIB  yang terdaftar  di  One  Single  Submission  Kementerian Investasi.  Omset  tahunan  yang  dihasilkan  dari usaha produksi es krim tersebut dalam sejak tahun 2018 ada di rentang 330 juta hingga 410 juta rupiah. Izin  edar  yang  dimiliki  telah  terdaftar  di  Dinas Kesehatan  berupa  P-IRT  namun  sedang  dalam proses pengurusan perizinan MD.
Proses  pengolahan  es  krim  diawali  dengan formulasi,  pencampuran  adonan,  pasteurisasi, homogenisasi,  pendinginan  dan aging,  pembeku- an,  pengemasan,  serta  pengerasan.  Pertama, formulasi  dilakukan  untuk  memenuhi  standar produk  dan  memperoleh  karakteristik  produk yang  diinginkan.  Selanjutnya  dilakukan  proses pencampuran sesuai bahan baku yang digunakan. Jika  menggunakan  susu  segar,  maka  diterapkan proses  standardisasi.  Sementara,  jika  mengguna- kan  susu  skim,  proses  rekombinasi  akan dilakukan.  Proses  berikutnya,  pasteurisasi  yang berfungsi untuk membunuh mikroba patogen dan pembusuk.  Kemudian,  pengolahan  es  krim dilanjutkan  dengan  proses  homogenisasi  untuk menghasilkan  es  krim  bertekstur  lembut.  Setelah itu,  dilakukan  serangkaian  proses  pendinginan, pembekuan,  dan  pengemasan  hingga  tiba  pada tahap  terakhir,  yaitu  pengerasan.  Bahan  baku utama  yang  digunakan  dalam  proses  pembuatan es  krim  di  IKM  XYZ  adalah  lemak,  padatan  susu non  lemak,  gula,  pengemulsi,  zat  tambahan pewarna dan perasa. Bahan baku yang digunakan roll  plastik,  cup  plastic,  kertas  karton,  dan  paket pengemasan.

## 2.   Identifikasi Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022
Melalui  pengkajian  terhadap  Keputusan kepala  BPJPH  Nomor  33  Tahun  2022  didapatkan
poin-poin yang harus diperhatikan bagi IKM yang akan melakukan pendampingan untuk mendapat- kan sertifikat jaminan halal atas pernyataan pelaku usaha.  Hal-hal  yang  perlu  diidentifikasi  di antaranya  adalah  jenis  bahan  baku  dan  bahan penolong,  jenis  proses  produksi,  jenis  produk, legalitas usaha, nilai omset, lokasi proses produksi, dan  kesesuaian  pada  template  manual  Sistem Jaminan  Produk  halal.  Pengisian  Manual  Sistem Jaminan  Halal  Mengacu  Kepada  Surat  Kepala Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal Nomor: B-5952/BD.II/P.II.I.2/HM.00/09/2021. Mela- lui  identifikasi  berikut  diperoleh  hasil  checklist pada Tabel 1.
Tabel 1.  Hasil  Identifikasi  IKM  XYZ  terhadap  Kepka
BPJPH No 33 Tahun 2022 No  Kualifikasi Jawaban Hasil 1 Jenis bahan baku dan bahan penolong Belum terdata X 2 Legalitas usaha Memiliki NIB V 3 Nilai omset 330-410 juta V 4 Lokasi proses produksi Belum teridentifikasi penggunaan produk tak halal X 5 Kesesuaian dengan template manual SJH Belum tersosialisasikan X
Hasil dari identifikasi awal pada wawancara IKM  XYZ  terhadap  Kepka  BPJPH  No  33  Tahun 2022 bahwa di antara lima pertanyaan pokok yang diajukan,  hanya  terdapat  dua  jawaban  yang memenuhi  kriteria,  yaitu  aspek  legalitas  usaha (aspek  2)  dan  nilai  omset  (aspek  3).  Aspek  jenis bahan baku dan bahan penolong (aspek 1); aspek lokasi  proses  produksi  (aspek  4);  dan  aspek Kesesuaian dengan template manual Sistem Jaminan Halal  (aspek  5)  masih  belum  terpenuhi.  Untuk aspek  satu  dan  aspek  empat  tidak  lolos  karena pelaku usaha belum melakukan pencatatan bahan baku  dan  bahan  penolong  sehingga  untuk  lokasi proses  produksi  juga  belum  dapat  teridentifikasi. Pada  aspek  lima  tidak  lolos  karena  belum  ada sosialisasi  terkait  template  manual  Sistem  Jaminan Halal.
Selanjutnya  dilakukan  wawancara  untuk mengidentifikasi pemenuhan standar pada Sistem Jaminan  Halal  yang  diterapkan  oleh  perusahaan mengacu  pada  pada  Surat  Kepala  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor:  B- 5952/BD.II/P.II.I.2/HM.00/09/2021.  Hal ini sebagai- mana ditetapkan pada Tabel 2.
Proses identifikasi diawali dengan
melakukan  penilaian  daftar  periksa  melalui
wawancara  dan  suvei  lapangan.  Tabel  3 menunjukkan  contoh  daftar  periksa  Survei Jaminan  Halal  yang  belum  sesuai  dengan penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Halal.
Berdasarkan  implementasi  sistem  jaminan halal di IKM XYZ, dilakukan pengisian kolom hasil periksa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang  tersedia.    Jawaban  dapat  berupa:  Ya,  Tidak, atau  NA  (Not  Applicated:  Tidak  sesuai  dengan kondisi  IKM).  Selain  itu  dilakukan  brainstorming untuk  pengisian  Form  Daftar  Periksa  Audit Internal.

## 3.  Penentuan Rekomendasi Perbaikan
Rekomendasi  perbaikan  dilakukan  setelah asesmen  mandiri  atas  hasil  identifikasi  awal dilakukan. Pemecahan masalah dilakukan melalui diskusi  antara  peneliti  dengan  pelaku  usaha melalui  metode  pertanyaan  5W+1H  yang  tediri dari  pertanyaan  what,  where,  who,  when,  why,  dan how.
Pertanyaan What mengacu pada pertanyaan mengenai  alasan  apa  yang  melatarbelakangi berbagai  ketidaksesuaian  pada  proses  produksi IKM XYZ serta ketidaksesuaian apa yang menjadi
prioritas  perbaikan.  Pertanyaan  Why  mengacu pada  pertanyaan  mengapa  ketidaksesuaian  ter- sebut  dipilih  untuk  dijadikan  prioritas  perbaikan. Pertanyaan  How  merujuk  pada  pertanyaan mengenai  bagaimana  cara  memperbaiki  ketidak- sesuaian  tersebut.  When  merupakan  pertanyaan mengenai kapan waktu perbaikan harus dilakukan dan  Who  mengacu  kepada  siapa  yang  harus bertanggung  jawab  terhadap  penerapan  dari perbaikan tersebut.
Peneliti  mengacu  pada  identifikasi  per- tanyaan  5W+1H  pemecahan  masalah  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  dalam permasalahan  yang  relatif  sama  (Suhardi  et  al. 2019).  Penentuan  alternatif  solusi  didasari  oleh hasil diskusi 5W+1H, khususnya pada pertanyaan How.  Informasi  mengenai  5W+1H  diperoleh berdasarkan  sesi  diskusi  dengan  pemilik  dan supervisor  produksi  IKM  XYZ.  Alternatif  solusi didiskusikan kembali untuk menghasilkan sebuah solusi yang memungkinkan untuk diterapkan oleh IKM  XYZ.  Berdasarkan  hasil  diskusi,  berbagai ketidaksesuaian dapat dikerucutkan pada penanganan pencatatan untuk ketertelusuran.

## Tabel 2. Contoh daftar periksa
No Pertanyaan Hasil Periksa Keterangan 1. Kebijakan Halal Ya (V) Tidak (V) NA (V)
a. Apakah kebijakan halal telah diterapkan?
b. Apakah  kebijakan  halal  telah  disosialisasikan  kepada  semua stakeholder (manajemen puncak, tim manajemen halal, pekerja, tempat maklon/fasilitas produksi, supplier)
2. Tim Manajemen Halal Ya (V) Tidak (V) NA (V)
a. Apakah tim manajemen halal yang mempunyai kewenangan untuk  menyusun,  mengelola,  dan  mengevaluasi  system jaminan halal telah ditetapkan oleh manajemen puncak?
Tabel 3. Ketidaksesuaian pada standar jaminan halal
No Elemen yang Diperiksa
1 Memiliki Tim Manajemen Halal untuk menusun, mengelola, dan mengevaluasi sistem jaminan halal yang ditetapkan oleh manajemen punca
2 Memiliki prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam akivitas kritis
3 Memiliki prosedur tertulis untuk formulasi produk
4 Memiliki prosedur tertulis untuk bagian produksi
5 Memiliki  prosedur tertulis untuk pencucian fasilitas produksi
6 Memiliki prosedur tertulis untuk penyimpanan bahan dan produk, termasuk penyimpanan di gudang area
7 Memiliki prosedur untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria
8 Memiliki prosedur pelaksanaan audit internal
9 Memiliki prosedur tertulis pelaksanaan kaji ulang manajemen

## 4. Transformasi Digital
Telah  dipilih  transformasi  digital  pada aspek  pencatatan  untuk  mempermudah  keter- telusuran  aktivitas  bahan  baku  dan  bahan penolong serta penjualan produk. Pencatatan atau akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan,  mencatat,  dan  mengomuni- kasikan  peristiwa-peristiwa  ekonomi  dari  suatu organisasi  kepada  para  pengguna  yang  ber- kepentingan (Singh et al. 2014).
Proses  akuntansi  memasukkan  fungsi- fungsi  pembukuan  di  dalamnya.  Pembukuan melibatkan pencatatan peristiwa-peristiwa ekono- mi  dari  pembukuan  sebagai  bagian  proses akuntansi.  Akuntansi  melibatkan  keseluruhan proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengomunikasian peristiwa-perisitiwa ekonomi.
Untuk  memulai  pencatatan,  disiapkan threshold  akun.  Akun  adalah  catatan  akuntansi tersendiri dari kegiatam kenaikan dan penurunan aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  pemilik.  Dalam bentuk  paling  sederhana,  akun  terdiri  atas  tiga bagian:  (1)  nama  akun,  (2)  sisi  kiri  atau  debit,  (3) sisi kanan atau kredit, bentuk ini dikenal sebagai T akun.
Pencatatan  sederhana  dapat  menunjang ketertelusuran  barang  dan  proses  produksi setidaknya  memerlukan  pembuatan  atau  peneri- maan bukti transaksi, pencatatan dalam log book, dan  pemindah  bukuan  ke  buku  besar.  Keterte- lusuran  yang  dipersyaratkan  pada  peraturan  SJH adalah menjawab pertanyaan berikut:
Apakah  menjamin  ketertelusuran  kehalalan produk,  bahwa  produk  berasal  dari  bahan  yang memenuhi  kriteria  bahan,  kriteria  penggunaan bahan  baru  dan  diproduksi  di  fasilitas  yang memenuhi  kriteria  fasilitas  (misal  catatan  pem- belian  bahan,  catatan  produksi,  dan  catatan penjualan)?  Maka  diperlukan  query  berupa:    (1) Pemenuhan kriteria bahan; (2) Kriteria penggunaan  bahan;  dan  (3)  Kriteria  Fasilitas Selanjutnya  query  tersebut  digunakan  untuk berdasarkan  bank  data  catatan  pembelian  bahan, catatan  produksi,  dan  catatan  penjualan.  Secara skema  dapat  dilihat  pada  Gambar  2  yang selanjutnya  akan  dimasukkan  ke  dalam  alat pencatat  pengolah  angka  yang  terhubung  pada penyimpanan awan.
Peluang  penelitian  selanjutnya  adalah pembentukan  jaringan  supply  chain  halal  bagi  IK yang  terintegrasi  oleh  digital  memanfaatkan konsep  horizontal  integration  pada  kaidah  industri 4.0.  Sebagai  gambaran,  apakah  memungkinkan
transformasi  digital  pada  berbagai  satuan  bisnis halal terintegrasi menjadi suatu rantai pasok halal yang  dapat  menjadi  solusi  bagi  kemampuan pencatatan dan mampu telusur bagi industri kecil dan menengah untuk memastikan jaminan produk halal.

## KESIMPULAN
Dalam  rangka  memenuhi  kapasitas  IK untuk  memperoleh  sertifikat  halal,  diperlukan peningkatan  kemampuan  perusahaan  berupa pencatatan  berbasis  digital.  Untuk  itu,  dilakukan identifikasi awal dan menentukan titik rekomendasi  perbaikan.  Pada  penelitian  kali  ini ditemukan  titik  rekomendasi  perbaikan  ada  pada aspek pencatatan untuk memenuhi ketertelusuran produk  dan  proses  industri  kecil.  Digitalisasi dilakukan pada aktivitas pembukuan digital untuk memenuhi  kriteria  jaminan  halal  dengan  bentuk pusat  data  berbasis  awan  berdasarkan  diskusi disimpulkan penerapan teknologi berbasis pengolah  angka  dan  penyimpanan  awan  dapat memberikan  jawaban  atas  temuan  identifikasi jaminan produk halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-shami,  H.  A.,  &  S.  Abdullah.  2021.  Halal  food industry certification and operation
challenges  and  manufacturing  execution system  opportunities.  A  review  study  from Malaysia. Materials Today: Proceedings. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.331
Aravindaraj,  K.,  &  P.  Rajan  Chinna.  2022.  A systematic  literature  review  of  integration  of industry  4.0  and  warehouse  management  to achieve  Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Cleaner  Logistics  and  Supply  Chain,  5, 100072. https://doi.org/10.1016/j.clscn.2022. 100072.
Fernandez-Viagas,  V.,  &  J.M.  Framinan.  2022.
Exploring  the  benefits  of  scheduling  with advanced and real-time information integration  in  Industry  4.0:  A  computational study.  Journal  of  Industrial  Information Integration, 27, 100281. https://doi.org/10.1016/ j.jii.2021.100281.
Rafianti, F., R. Krisna, & E. Radityo. 2022. Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro  dan  Kecil  Melalui  Program  Self Declare.  Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora,  6(1): 636-643.
Gambar 2.  Skema pencatatan digital
Hamid, A., M. Said, & E. Meiria. 2019. Potency and
Prospect of Halal Market in Global Industry: An  Empirical  Analysis  of  Indonesia  and United  Kingdom.  Business  and  Management Studies,  5(2):  54.  https://doi.org/  10.11114/ bms.v5i2.4167.
Ho,  K.L.P.,  H.T.  Quang,  &  M.P.  Miles.  2022.
Leveraging entrepreneurial marketing processes  to  ameliorate  the  liability  of poorness: The case of smallholders and SMEs in developing economies. Journal of Innovation &  Knowledge,  7(4),  100232.  https://doi.org/10. 1016/ j.jik.2022.100232.
Horváth,  D.,  &  R.Zs.  Szabó.  2019.  Driving  forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? Technological Forecasting and  Social  Change,  146:  119-132.  https://doi. org/10.1016/ j.techfore.2019.05.021.
Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal  Nomor  33  Tahun  2022. Petunjuk  Teknis  Pendampingan  Proses Produk  Halal  dalam  Penentuan  Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro
dan  Kecil  yang  didasarkan  atas  pernyataan pelaku usaha (2022).
Müller, J.M., O. Buliga, & K.I. Voigt. 2018. Fortune favors  the  prepared:  How  SMEs  approach business  model  innovations  in  Industry  4.0. Technological  Forecasting  and  Social  Change, 132:  2-17.  https://doi.org/10.1016/j.techfore. 2017.12.019
Nurrachmi,  R.  2018.  The  Global  Development  of Halal Food Industry: A Survey. Tazkia Islamic
Finance and Business Review, 11(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v11i1.113 Pardiansyah,  E.,  M.Abduh,  &  Najmudin.  2022. Sosialisasi  dan  Pendampingan  Sertifikasi Halal  Gratis  (Sehati)  Dengan  Skema  Self- Declare  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  di  Desa Domas. Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan
Masyarakat Indonesia, 1(2): 101–110. https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019  Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang
Penumbuhan  dan  Pengembangan  Industri Kecil  dan  Industri  Menengah  Melalui
Program  Restrukturisasi  Mesin  dan/atau Peralatan, 2019.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, (2021).
Rad, F.F., P. Oghazi, M. Palmié, K. Chirumalla, N. Pashkevich,  P.C.  Patel,  &  S.  Sattari.  2022. Industry  4.0  and  supply  chain  performance: A systematic literature review of the benefits, challenges,  and  critical  success  factors  of  11 core technologies. Industrial Marketing Management,  105:  268-293.  https://doi.org/ 10.1016/j.indmarman.2022.06.009.
Singh,  A.,  G.  Mangalaraj,  &  A.  Taneja.  2014.
Addressing  business  needs:  A  creative module  for  teaching  data  macros  in  an accounting  information  systems  course. Journal  of  Accounting  Education,  32(1):  61-75. https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2014.01.003.
Suhardi,  B.,  S.V.  Wardani,  &  W.A.  Jauhari.  2019.
Perbaikan  Proses  Produksi  IKM  XYZ Berdasarkan  Kriteria  CPPB-IRT,  Wise,  dan Sjh  LPPOM  MUI.  J@ti  Undip :  Jurnal  Teknik
Industri,  14(2):  93.  https://doi.org/10.14710/ jati.14.2.93-102.
Suryawan,  A.S.,  S.  Hisano,  &  J.  Jongerden.  2022. Negotiating  halal:  The  role  of  non-religious concerns  in  shaping  halal  standards  in Indonesia. Journal of Rural Studies, 92: 482-491. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.013.
Tri Ratnasari, R., S. Gunawan, S. Alif Rusmita, & A.
Prasetyo.  2019.  Halal  Food  Certification  to Improve  the  Competitiveness  of  East  and Middle  Business  in  Indonesia.  KnE  Social Sciences, 3(13): 1044. https://doi.org/10.18502/ kss.v3i13.4266.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal, 2014.
Utami, E. S., Aprilia, M. R., & Putra, I. C. A. 2021. Financial  Literacy  of  Micro,  Small,  and Medium  Enterprises  of  Consumption  Sector in  Probolinggo  City.  Jurnal  Manajemen  Dan Kewirausahaan,  23(1):  10-17.  https://doi.org/ 10.9744/jmk.23.1.10-17’.