INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1046-1061 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan - Implikasi Global dan Lokal
Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Universitas Bali Internasional Email: putripurnama@iikmpbali.ac.id

## Abstrak
Surrogasi rahim adalah topik yang memicu berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat di seluruh dunia. Berbagai negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap praktik ini, dan isu-isu etika seperti eksploitasi, hak-hak anak, dan identitas orang tua sering menjadi fokus perhatian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui praktik hukum surrogasi rahim diatur di berbagai negara yang melegalkan surrogasi, dan apa perbedaan utama dalam pendekatan hukum di antara negara- negara  tersebut  dan  implikasi  global  dan  lokal  dari  praktik  surrogasi  rahim  yang  melegalkan  di berbagai negara, termasuk dampak sosial, budaya, dan hukum di tingkat internasional dan nasional. Metode penelitian ini adalah kajian literature. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik surrogasi rahim diatur secara berbeda di setiap negara yang melegalkan. Ada variasi signifikan dalam persyaratan eligibilitas, pembayaran kepada surrogat ibu, pengawasan medis, dan pengakuan hukum orang tua. Hal ini menciptakan kerumitan dalam regulasi global surrogasi.
Kata  Kunci:  Surrogasi, Rahim, Legal, Global.

## Abstract
Uterine surrogacy is a topic that sparks various debates and differences of opinion worldwide. Different countries have different legal approaches to this practice, and ethical issues such as exploitation, child rights, and parental identity often come into focus. The aim of this writing is to understand how the legal practice of uterine surrogacy is regulated in various countries that have legalized surrogacy, and what the main differences in legal approaches are among those countries and the global and local implications of legalizing uterine surrogacy in various countries, including social, cultural, and legal impacts at the international and national levels. The research method used is a literature review. The results of this research are that the practice of uterine surrogacy is regulated differently in each country that  legalizes  it.  There  is  significant  variation  in  eligibility  requirements,  payments  to  surrogate mothers,  medical  supervision,  and  legal  parental  recognition.  This  creates  complexity  in  global surrogacy regulation.
Keyword: Surrogacy, Uterus, Legal, Global.

## PENDAHULUAN
Surrogasi  rahim  adalah  sebuah  proses  yang  melibatkan  tiga  pihak,  yaitu  seorang wanita yang dikenal sebagai surrogat ibu, pasangan atau individu yang ingin memiliki anak, dan bayi yang dikandung oleh surrogat ibu.  Dalam proses ini, surrogat ibu setuju untuk membawa dan melahirkan bayi atas nama pasangan atau individu lain yang tidak mampu atau  kesulitan  untuk  melalui  kehamilan  dan  persalinan  sendiri.  Proses  ini  melibatkan perjanjian kontraktual di mana surrogat ibu setuju untuk memberikan hak atas anak yang akan dilahirkan kepada pasangan atau individu yang menyewanya. Praktik surrogasi ini telah memunculkan berbagai pertanyaan etika, hukum, dan sosial yang kompleks (Habibilah & Ain,  2015).  Surrogasi  rahim  dapat  dilakukan  atas  berbagai  alasan.  Misalnya,  beberapa pasangan  atau  individu  mungkin  menghadapi  masalah  ketidaksuburan  yang  membuat mereka tidak mampu memiliki anak secara alami. Dalam kasus ini, surrogasi rahim dapat menjadi solusi untuk membantu mereka mewujudkan keinginan memiliki keturunan. Selain itu, surrogasi  juga  digunakan  dalam situasi di mana seorang wanita mengalami masalah kesehatan yang mencegahnya untuk menjalani kehamilan, seperti risiko kesehatan serius atau kelainan yang dapat membahayakan dirinya atau bayi yang dikandungnya (V. Jadva et al., 2015).
Proses  surrogasi  rahim  dimulai  dengan  pemilihan  surrogat  ibu  yang  akan mengandung dan melahirkan bayi. Surrogat ibu ini dapat dipilih dari keluarga atau teman dekat, atau melalui agen surrogasi yang khusus menghubungkan surrogat ibu dan pasangan atau individu yang ingin memiliki anak. Setelah surrogat ibu dipilih, pihak yang ingin memiliki anak  dan  surrogat  ibu  biasanya  membuat  perjanjian  kontraktual  yang  mengatur  semua
aspek praktik surrogasi, termasuk kewajiban hukum, kompensasi finansial, dan hak-hak yang melekat  pada  bayi  yang  akan  lahir.  Selama  proses  kehamilan,  surrogat  ibu  menjalani perawatan prenatal dan perawatan medis yang sama seperti kehamilan biasa (Tehran et al., 2014).  Ia  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  kesehatan  bayi  yang  dikandungnya,  dan perjanjian  kontraktual  biasanya  mengatur  semua  detail  terkait  perawatan  prenatal  dan persalinan.  Setelah  bayi  lahir,  proses  hukum  akan  mengatur  hak-hak  orang  tua.  Dalam banyak kasus, surrogat ibu akan melepaskan hak-haknya atas bayi dan memberikan hak- hak  tersebut  kepada  pasangan  atau  individu  yang  ingin  memiliki  anak.  Hal  ini  sering melibatkan  proses  adopsi  atau  pengakuan  resmi  oleh  pihak  yang  ingin  memiliki  anak. Menurut  (Habibilah  &  Ain,  2015)  Surrogasi  rahim  adalah  topik  yang  memicu  berbagai perdebatan  dan  perbedaan  pendapat  di  seluruh  dunia.  Berbagai  negara  memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap praktik ini, dan isu-isu etika seperti eksploitasi, hak-hak anak, dan identitas orang tua sering menjadi fokus perhatian
Sejarah  surrogasi  rahim  dapat  ditelusuri  hingga  zaman  kuno.  Praktik  ini  telah ditemukan  dalam  catatan  sejarah  berbagai  budaya  dan  masyarakat,  meskipun  dengan perbedaan konsep dan metodenya (Panjaitan & Pandiangan, 2022). Sejak awal abad ke-21, praktik  surrogasi  rahim  terus  berkembang  dan  semakin  diterima  di  berbagai  negara  di seluruh dunia. Meskipun masih ada perbedaan dalam pendekatan hukum dan etika antar- negara,  surrogasi  rahim  telah  menjadi  pilihan  untuk  pasangan  dan  individu  yang menghadapi masalah ketidaksuburan atau kesulitan dalam melalui kehamilan (Puspitasari, 2022).
Motivasi di balik surrogasi rahim adalah topik yang mencakup berbagai alasan yang mendorong  pasangan  atau  individu  untuk  memilih  praktik  ini.  Dalam  situasi  seperti  ini, surrogasi  rahim  menjadi  pilihan  yang  memungkinkan  mereka  untuk  memiliki  keturunan biologis. Masalah kesehatan yang serius pada salah satu pasangan atau individu juga dapat menjadi alasan bagi mereka untuk memilih surrogasi rahim. Dalam kasus ini, surrogasi rahim memungkinkan  pasangan  tersebut  untuk  tetap  memiliki  keturunan  biologis  tanpa mengorbankan kesehatan ibu atau anak. Motivasi di balik surrogasi rahim sangat bervariasi dan pribadi bagi setiap pasangan atau individu yang memilihnya.
Setelah surrogat ibu dipilih, pihak yang ingin memiliki anak dan surrogat ibu biasanya membuat perjanjian kontraktual yang mengatur semua aspek praktik surrogasi, termasuk kewajiban hukum, kompensasi finansial, dan hak-hak yang melekat pada bayi yang akan lahir.  Ia  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  kesehatan  bayi  yang  dikandungnya,  dan perjanjian  kontraktual  biasanya  mengatur  semua  detail  terkait  perawatan  prenatal  dan persalinan.  Setelah  bayi  lahir,  proses  hukum  akan  mengatur  hak-hak  orang  tua.  Dalam
banyak kasus, surrogat ibu akan melepaskan hak-haknya atas bayi dan memberikan hak- hak  tersebut  kepada  pasangan  atau  individu  yang  ingin  memiliki  anak.  Berbagai  negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap  praktik  ini,  dan isu-isu  etika seperti eksploitasi, hak-hak anak, dan identitas orang tua sering menjadi fokus perhatian (Viqria, 2022).
Surrogasi rahim adalah fenomena global yang memiliki dampak dan implikasi yang luas. Hal ini telah memicu pertumbuhan industri surrogasi di berbagai negara, seperti India, Ukraina, dan Kolombia, yang menjadi tujuan bagi pasangan internasional (Malindi, 2020). Perubahan sosial adalah implikasi global lainnya dari surrogasi rahim. Praktik surrogasi telah memunculkan pertanyaan tentang definisi keluarga, ibu kandung, dan orang tua biologis. Tren internasional dalam praktik medis dan perubahan sosial terus menggiring diskusi global tentang surrogasi rahim.
Implikasi  global  dari  surrogasi  rahim  mencerminkan  kompleksitas  isu-isu  etika, hukum, dan sosial yang melekat dalam praktik ini, dan perdebatan global tentang topik ini kemungkinan akan terus berkembang seiring waktu. Implikasi surrogasi rahim pada tingkat lokal  mencakup  sejumlah  dampak  sosial,  budaya,  dan  hukum  yang  perlu  diperhatikan. Tradisi dan norma budaya tentang hubungan keluarga dan orang tua semakin diuji dengan praktik surrogasi ini. Hal ini dapat memicu perdebatan dalam masyarakat tentang definisi keluarga  dan  peran  orang  tua  biologis.  Dampak  sosial  ini  dapat  berkembang  menjadi perubahan budaya yang lebih luas dalam masyarakat. Implikasi budaya pada tingkat lokal juga  melibatkan  perubahan  dalam  pandangan  masyarakat  terhadap  peran  perempuan dalam  masyarakat  (Vasanti  Jadva  et  al.,  2003).  Hal  ini  telah  memicu  perdebatan  budaya tentang otonomi dan hak perempuan dalam memutuskan apa yang terbaik untuk tubuh dan  kesehatan  mereka.  Dalam  beberapa  masyarakat,  surrogasi  telah  menjadi  simbol perubahan peran perempuan yang lebih besar dalam masyarakat.
Dampak hukum dari surrogasi rahim di tingkat lokal juga signifikan. Negara-negara yang  melegalkan  surrogasi  telah  menghadapi  tugas  yang  rumit  dalam  merumuskan undang-undang dan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai dan etika masyarakat mereka. Kejelasan dan perlindungan hukum bagi semua pihak terlibat, termasuk surrogat ibu, orang tua biologis, dan anak-anak, adalah hal yang harus diatasi. Selain itu, surrogasi rahim juga memiliki implikasi ekonomi pada tingkat lokal. Praktik surrogasi dapat menciptakan peluang ekonomi bagi perempuan yang menjadi surrogat ibu dan juga bagi berbagai pihak yang terlibat dalam industri surrogasi, termasuk dokter dan klinik. Implikasi lokal dari surrogasi rahim  adalah  refleksi  dari  kompleksitas  isu-isu  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dan pemerintah di negara-negara yang melegalkan praktik ini. Masyarakat, budaya, dan hukum
lokal  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  bagaimana  surrogasi  diterima  dan diatur, dan dampak-dampak ini mencerminkan tantangan dan perubahan yang terjadi di tingkat lokal dalam merespons praktik medis ini. Surrogasi rahim adalah praktik yang penuh dengan isu-isu etika yang kompleks (Putra, 2022).
Isu  etika  lainnya  adalah  hak-hak  anak  yang  dilahirkan  melalui  surrogasi.  Ada pertanyaan  apakah  anak  memiliki  hak  untuk  mengetahui  identitas  surrogat  ibu  atau bagaimana hubungan mereka dengan orang tua  biologis dan  surrogat ibu  harus  diatur. Beberapa  negara  mengizinkan  identitas  surrogat  ibu  diungkapkan  kepada  anak  saat  ia mencapai usia tertentu, sementara yang lain menjaga kerahasiaan ini. Ini adalah isu etika yang rumit dan memiliki implikasi jangka panjang terhadap hak anak. Selain itu, isu etika lainnya  adalah  identitas  orang  tua  dalam  konteks  surrogasi.  Dalam  kasus  surrogasi tradisional  di  mana  telur  dari  surrogat  ibu  digunakan,  pertanyaan  tentang  siapa  yang memiliki hak atas anak menjadi sangat rumit. Konsep keluarga dan orang tua menjadi pusat perdebatan. Menurut  (Tehran et al., 2014) Dalam konteks surrogasi  gestasional, di mana telur  dari  ibu  kandung  digunakan,  pertanyaan  tentang  identitas  orang  tua  biologis  dan orang tua hukum muncul. Isu-isu etika ini membutuhkan perhatian serius dan peraturan yang  jelas.  Selain  itu,  terdapat  isu  etika  tentang  apa  yang  dapat  dianggap  sebagai kompensasi yang adil bagi surrogat ibu. Menentukan besarnya kompensasi yang diberikan kepada surrogat ibu adalah isu sensitif. Terlalu sedikit kompensasi dapat dianggap sebagai eksploitasi,  sementara  terlalu  banyak  kompensasi  dapat  memicu  praktik  komersial  yang tidak etis. Penilaian etis dan peraturan yang adil tentang kompensasi adalah penting untuk menangani isu ini.
Perkembangan dalam praktik surrogasi rahim telah memicu perubahan hukum yang signifikan  di  berbagai  negara.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  medis  dan perubahan sosial, banyak negara telah merespons dengan merevisi undang-undang yang mengatur surrogasi. Perubahan hukum ini mencakup berbagai aspek surrogasi, termasuk status hukum surrogat ibu, hak orang tua, dan regulasi kompensasi. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk lebih mengatur praktik ini, sementara yang lain telah mengizinkan surrogasi dengan batasan tertentu (Goli et al., 2019). Keputusan hukum yang signifikan  juga  telah  memengaruhi  cara  surrogasi  diatur  dan  diawasi.  Beberapa  putusan hukum telah menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang hak dan tanggung jawab surrogat ibu,  hak  anak  yang  dilahirkan  melalui  surrogasi,  dan  hak  orang  tua.  Keputusan  ini memberikan arah dan kerangka kerja hukum yang mengikat dalam menangani surrogasi.
Dalam  beberapa  kasus,  perubahan  hukum  dan  putusan  hukum  telah  membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan adil untuk mengatur surrogasi. Namun,
perdebatan  tentang  aspek  hukum  dan  etika  surrogasi  masih  berlanjut,  dan  tantangan muncul seiring dengan perkembangan praktik ini. Oleh karena itu, perubahan hukum dan keputusan hukum akan terus menjadi bagian integral dari regulasi surrogasi rahim di masa depan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui praktik hukum surrogasi rahim diatur  di berbagai negara yang melegalkan surrogasi,  dan apa  perbedaan utama dalam pendekatan hukum di antara negara-negara tersebut dan implikasi global dan lokal dari praktik  surrogasi  rahim  yang  melegalkan  di  berbagai  negara,  termasuk  dampak  sosial, budaya, dan hukum di tingkat internasional dan nasional.

## METODE PENELITIAN
Dalam  tahap  penelitian  ini,  kajian  literatur  dilakukan  dengan  pendekatan  yang sistematis, dengan merujuk kepada berbagai sumber yang tersedia dalam berbagai basis data  penelitian.  Proses  seleksi  literatur  dilakukan  dengan  cermat  dan  memperhatikan langkah-langkah yang terperinci, mengikuti jejak pencarian yang luas melalui berbagai basis data yang relevan. Salah satu sumber yang digunakan adalah Google Scholar. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan, yang terkait erat dengan pertanyaan  penelitian yang tengah diinvestigasi. Sejumlah kata kunci  yang telah diidentifikasi  menjadi  dasar  pencarian  literatur,  meliputi  istilah-istilah  seperti  "surrogasi Rahim, praktik hukum, legal, global dan local surrogasi dan sejumlah konsep terkait lainnya. Penulis melakukan proses evaluasi secara teliti dan sistematis terhadap setiap sumber yang telah  ditemukan untuk memastikan bahwa literatur  yang digunakan dalam penelitian ini mendukung kerangka konseptual penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses seleksi artikel mengikuti pedoman dari Preferred Reporting Systematic Reviews and  Meta-analysis  (PRISMA)  dan  terdiri  dari  beberapa  tahap.  Tahap  awal  melibatkan pencarian artikel, dan pada tahap ini, jumlah artikel yang ditemukan dalam periode tahun 2020-2023 adalah sebanyak 10 artikel. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap screening, di mana artikel-artikel ini dianalisis lebih lanjut. Setelah proses screening, sebanyak 4 artikel dipilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas artikel, di mana setiap artikel diperiksa untuk memastikan keandalan dan kualitasnya. Hasil dari tahap evaluasi ini adalah bahwa 4 artikel memenuhi syarat dan layak disertakan dalam laporan akhir kajian dari pustaka. Ini mencerminkan proses seleksi artikel yang ketat dan sistematik sesuai dengan panduan PRISMA.
Bagan 1. Diagram PRISMA
Peneliti menjalankan proses  pengambilan keputusan terkait artikel yang ditemukan berkenaan  dengan isu penelitian ini, serta  melakukan  identifikasi  dari  setiap  artikel yang terdapat dalam setiap database yang diakses. Berdasarkan artikel-artikel tersebut, dilakukan tinjauan mendalam terkait isu kecerdasan buatan dan dasar hukum yang menjadi landasan, khususnya  dalam  konteks  Surrogasi  Rahim:  Perbandingan  Praktik  Hukum  Di  Berbagai Negara Yang Melegalkan - Implikasi Global Dan Lokal.
Tabel 1. Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum Di Berbagai Negara Yang Melegalkan -
Implikasi Global Dan Lokal Judul dan Peneliti Tujuan Hasil The experiences of surrogate mothers: A qualitative study (Taebi et al., 2020) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menginvestigasi pengalaman para ibu pengganti (surrogate mothers) dan permasalahan yang dihadapi oleh mereka selama proses surrogasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa para  ibu  pengganti  mengalami berbagai masalah fisik, emosional, dan sosial  yang  perlu  mendapatkan perhatian  lebih.  Proses  surrogasi sering  kali  didorong  oleh  motivasi finansial, namun, hal ini membuat para ibu  pengganti  harus  menghadapi berbagai  konsekuensi  seperti  rasa putus asa, rasa sakit dan penderitaan fisik  dan  emosional,  serta  perasaan terasing dari diri sendiri.
Artikel dicek duplikasi n=10 Identifikasi Screening Artikel memenuhi syarat inklusi
Artikel diidentifikasi melalui database : Google Scholar : (n=10) Artikel yang disintetis Dikeluarkan : (n=6). Artikel dikeluarkan berdasarkan judul Artikel discreening
n= 10
Artikel dibaca fulltext n= 4
Surrogacy: The experiences of surrogate mothers (Vasanti Jadva et
al., 2003) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motivasi,
pengalaman, dan konsekuensi psikologis dari surrogasi bagi ibu pengganti.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ibu  pengganti  umumnya  tidak mengalami  masalah  psikologis  yang signifikan  akibat  perjanjian  surrogasi. Mereka  tidak  mengalami  masalah besar  dalam  hubungan  dengan pasangan yang meminta jasa surrogasi,  dalam  melepaskan  bayi yang  telah  dilahirkan,  atau  dalam menghadapi  reaksi  dari  orang-orang
di sekitar mereka
Surrogate Mother (Ibu
Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Ayu Rahayu,
2022)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis regulasi mengenai ibu pengganti (surrogate mother) berdasarkan hukum perdata, hukum kesehatan, dan hukum Islam di Indonesia.
beberapa  ibu  pengganti  mengalami masalah  emosional  dalam  beberapa minggu  setelah  kelahiran,  masalah- masalah tersebut cenderung berkurang  seiring  berjalannya  waktu. Dengan demikian, ibu pengganti tidak tampaknya mengalami masalah psikologis  sebagai  akibat  dari perjanjian surrogasi.
Reproductive and sexual Health of surrogate mothers, developing a care program: A protocol for mixed methods study (Goli et al., 2019)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan program perawatan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif bagi ibu pengganti (surrogate mothers) yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan kondisi budaya masyarakat penelitian.
Hasil dari penelitian metode campuran  ini  diharapkan  akan mengarah  pada  pengembangan program perawatan kesehatan reproduksi dan seksual yang memenuhi  kebutuhan  ibu  pengganti dan  sesuai  dengan  kondisi  budaya masyarakat  penelitian,  yang  pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan reproduksi dan seksual ibu pengganti.
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023
Menurut hukum nasional Indonesia, peraturan mengenai bayi tabung secara umum diatur  dalam  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  dan
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2010.  Pada  Pasal  127  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melakukan ibu pengganti. Pada Pasal 127 ayat (1) UU 36/2009 mengatur bahwa: "Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh  pasangan suami istri yang sah dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan istri yang bersangkutan ditanamkan di dalam rahim istri dari mana ovum tersebut berasal;
b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu;
c. Di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu."
Lebih lanjut, pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa: "Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan  kepada pasangan suami  istri  yang  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  dan  sebagai  upaya  terakhir  untuk memperoleh  keturunan  serta  berdasarkan  indikasi  medis."  Berdasarkan  kedua  peraturan tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  praktik  ibu  pengganti  dilarang  untuk  dilaksanakan  di Indonesia. Selain itu, terkait dengan aspek perjanjian dari segi hukum, perjanjian surrogacy dapat  ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  harus  memenuhi        4 (empat) syarat yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat pertama  dan  kedua  merupakan  syarat  subyektif,  sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat merupakan syarat obyektif.
Perjanjian surogasi ditinjau dari unsur subyektif dari hukum perjanjian, yaitu berupa perjanjian yang mengikat, maka perjanjian surogasi dianggap telah memenuhi syarat- syarat adanya "perjanjian yang mengikat". Namun, jika dilihat dari Pasal 127 ayat (1) UU Kesehatan di atas dikaitkan dengan syarat obyektif dari suatu perjanjian, yaitu "suatu sebab yang tidak terlarang",  di  mana  lebih  lanjut  jika  dikaitkan  dengan  Pasal  1337  KUHPerdata  dijelaskan bahwa "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum."  Kedua  pasal  ini  saling  berkaitan dengan menjelaskan maksud dan bentuk sebab yang tidak bertentangan dan dilarang oleh undang-undang dan ketertiban umum. Dengan demikian dari penjelasan tersebut, dapat dipahami  bahwa  perjanjian  sewa  rahim  di  Indonesia  tidak  sah  atau  batal  demi  hukum. Hukum  Indonesia  hanya  memperbolehkan  metode  bayi  tabung,  sedangkan  upaya kehamilan di luar cara alamiah seperti halnya yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Kesehatan, dalam hal ini perjanjian sewa rahim atau ibu pengganti atau penitipan embrio wanita  lain  secara  hukum  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di
Indonesia dan tidak dapat dilakukan di Indonesia.
Salah  satu  persyaratan  umum  yang  sering  diatur  adalah  usia  surrogat  ibu.  Banyak negara mengharuskan surrogat ibu berusia antara 21 hingga 35 tahun. Hal ini bertujuan untuk  memastikan  bahwa  surrogat  ibu  dalam  kondisi  fisik  dan  mental  yang  baik  untuk menjalani kehamilan. Surrogat ibu biasanya menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang ketat sebelum mereka diizinkan untuk menjadi surrogat. Ini mencakup pemeriksaan fisik, tes kesehatan mental, dan pemeriksaan penyakit menular (Goli et al., 2019). Tujuan dari pemeriksaan kesehatan ini adalah untuk meminimalkan risiko komplikasi selama kehamilan. Beberapa  negara  mungkin  mengharuskan  bahwa  surrogat  ibu  memiliki  pengalaman sebelumnya dalam kehamilan dan persalinan. Hal ini dapat memastikan bahwa surrogat ibu telah  menjalani  proses  kehamilan  dengan  baik  sebelumnya  dan  dapat  mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam tubuhnya.
Beberapa yurisdiksi mungkin memerlukan bahwa surrogat ibu memiliki anak sendiri sebelumnya.  Ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  surrogat  ibu  telah  menjalani pengalaman  orang  tua  sebelumnya  dan  telah  berhasil  membesarkan  anak-anak  mereka sendiri.  Selain  persyaratan  fisik,  banyak  negara  juga  memerlukan  surrogat  ibu  untuk menerima konseling dan memberikan persetujuan yang komprehensif. Konseling ini dapat mencakup aspek psikologis, medis, dan hukum surrogasi (Ayu Rahayu, 2022). Persyaratan eligibilitas  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses surrogasi, termasuk surrogat ibu, calon orang tua biologis, dan anak yang dilahirkan melalui surrogasi.  Mereka  juga  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  proses  surrogasi  dilakukan dengan aman dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Namun, peraturan dan persyaratan tersebut dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, menciptakan keragaman dalam regulasi surrogasi di seluruh dunia.
Persetujuan adalah salah satu elemen kunci dalam praktik surrogasi rahim di berbagai negara yang melegalkan surrogasi. Dokumen persetujuan ini diperlukan untuk menjelaskan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses surrogasi, termasuk pasangan yang akan menjadi orang tua biologis, surrogat ibu, dan dalam beberapa kasus, suami atau pasangan surrogat ibu. Persetujuan ini memiliki beberapa peran penting dalam menjaga kejelasan  dan  keabsahan  proses  surrogasi.  Dokumen  persetujuan  menguraikan  hak  dan kewajiban pasangan yang akan menjadi orang tua biologis, surrogat ibu, dan pihak lain yang terlibat.  Ini  termasuk  hak  dan  tanggung  jawab  terkait  perawatan  prenatal,  pemantauan kehamilan, dan pemeliharaan kesehatan surrogat ibu dan bayi yang belum lahir. Persetujuan juga  dapat  mencakup  ketentuan  tentang  sejauh  mana  identitas  surrogat  ibu  akan diungkapkan kepada anak yang dilahirkan melalui surrogasi. Ini adalah pertimbangan etis
yang penting, dan peraturan dapat bervariasi dari negara ke Negara (Vasanti Jadva et al., 2003).
Dokumen persetujuan juga mencakup masalah keuangan, termasuk ganti rugi yang akan diterima oleh surrogat ibu, kompensasi medis, dan biaya terkait lainnya. Persetujuan ini  menguraikan  persetujuan  terkait  kompensasi  dan  pembayaran  yang  akan  diberikan kepada surrogat ibu. Persetujuan harus jelas tentang hak kepemilikan anak yang dilahirkan melalui  surrogasi.  Ini  termasuk  proses  pengadopsian  atau  pengakuan  hukum  terhadap orang tua biologis. Persetujuan juga harus mengatasi skenario jika proses surrogasi harus dibatalkan  atau  diakhiri  karena  alasan  apa  pun,  termasuk  masalah  kesehatan  atau perubahan keputusan pihak-pihak yang terlibat (Taebi et al., 2020). Dokumen persetujuan sering kali mencakup klausul yang menentukan cara menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul selama proses surrogasi. Dalam konteks persetujuan, penting untuk mencatat bahwa peraturan dan praktik surrogasi dapat sangat bervariasi antara negara. Hal ini  menciptakan  kebutuhan  untuk  dokumen  persetujuan  yang  jelas  dan  terperinci  agar semua pihak terlibat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang  mereka  setujui  dalam  proses  surrogasi.  Persetujuan  ini  juga  berperan  dalam melindungi hak-hak semua pihak dan anak yang dilahirkan melalui surrogasi.
Pembayaran adalah salah satu aspek krusial dalam praktik surrogasi rahim yang diatur secara berbeda di berbagai negara. Terdapat variasi signifikan dalam pendekatan terhadap pembayaran kepada surrogat ibu, dengan beberapa negara yang melarang atau membatasi pembayaran tersebut, sementara negara lain memperbolehkan pembayaran yang adil dan wajar.  Beberapa  negara  melarang  atau  membatasi  pembayaran  kepada  surrogat  ibu. Tujuannya  adalah  untuk  mencegah  eksploitasi  dan  komersialisasi  dari  proses  surrogasi (Gerlinskaya  et  al.,  2018).  Dalam  konteks  ini,  surrogat  ibu  biasanya  hanya  menerima kompensasi yang mencakup biaya medis, perawatan prenatal, dan biaya terkait kehamilan. Pembayaran  tambahan  atau  ganti  rugi  yang  signifikan  dilarang  atau  sangat  dibatasi.  Di negara-negara  lain,  praktik  surrogasi rahim diizinkan  dengan  pembayaran yang adil dan wajar.  Artinya,  surrogat  ibu  dapat  menerima  kompensasi  yang  mencakup  biaya  medis, perawatan prenatal, waktu dan usaha yang dihabiskan, serta beberapa tambahan sebagai penghargaan  atas  peran  mereka  dalam  proses  surrogasi.  Namun,  pembayaran  tersebut diatur dan harus wajar, sehingga tidak terjadi eksploitasi atau perdagangan manusia.
Persoalan etika muncul  dalam  pembahasan  pembayaran dalam surrogasi.  Menurut (Tehran et al., 2014) Beberapa melihatnya sebagai kompensasi yang pantas bagi surrogat ibu,  sementara  yang  lain  mengkhawatirkan  potensi  penyalahgunaan  dalam  bentuk perdagangan bayi. Karena itu, pembahasan etis dan moral selalu menjadi bagian penting
dalam  perdebatan seputar pembayaran dalam  surrogasi. Peraturan seputar  pembayaran dalam  surrogasi dapat  berubah  dari waktu ke waktu, sehingga  penting untuk mengikuti perkembangan hukum terbaru di negara yang relevan.
Surrogat  ibu  yang  menjalani  kehamilan  untuk  pasangan  lain  harus  menerima perawatan prenatal yang cermat dan berkualitas. Ini termasuk pemeriksaan rutin, tes medis, serta perawatan khusus yang dibutuhkan selama kehamilan. Tujuan dari perawatan prenatal adalah memastikan bahwa kehamilan berjalan dengan baik dan bayi yang dikandungnya sehat. Selama kehamilan, kesehatan surrogat ibu harus dipantau secara teratur oleh tenaga medis. Ini mencakup pemantauan tekanan darah, detak jantung janin, pertumbuhan janin, dan  indikator  kesehatan  lainnya  (Puspitasari,  2022).  Pemantauan  kesehatan  yang  baik penting  untuk  mendeteksi  dini  masalah  potensial  dan  memastikan  tindakan  medis  yang diperlukan diambil sesegera mungkin.
Pembatalan  kontrak  surrogasi  adalah  isu  yang  perlu  diatur  secara  tegas  dalam perundang-undangan  di  berbagai  negara  yang  melegalkan  praktik  surrogasi.  Beberapa negara memiliki peraturan yang mengizinkan pembatalan kontrak surrogasi dalam keadaan tertentu, terutama  jika  surrogat  ibu atau salah satu  pihak  yang terlibat menarik diri  dari kesepakatan  (V.  Jadva  et  al.,  2015).  Beberapa  negara  mengizinkan  surrogat  ibu  untuk membatalkan  kontrak  surrogasi  jika  dia  memutuskan  untuk  menarik  diri  dari  perjanjian. Alasannya bisa bermacam-macam, seperti perubahan pikiran, alasan pribadi, atau masalah kesehatan. Pembatalan kontrak surrogasi  bisa memiliki konsekuensi hukum  dan finansial yang signifikan. Ini termasuk apakah surrogat ibu akan menerima kompensasi sebagian atau sepenuhnya, apakah biaya-biaya medis akan dicakup, dan bagaimana hak asuh atas bayi yang dikandung akan diatur. Negara-negara biasanya memiliki peraturan yang mengatur hal-hal ini dalam kasus pembatalan.
Penting  untuk  memiliki  kontrak  yang  jelas  dan  rinci  yang  mengatur  semua  aspek praktik  surrogasi,  termasuk  ketentuan  pembatalan.  Dalam  situasi  pembatalan  kontrak, perlindungan  hak  anak  yang  dijanjikan  kepada  calon  orang  tua  biologis  juga  harus dipertimbangkan. Pihak berwenang biasanya akan memastikan  bahwa kepentingan anak yang belum lahir atau baru lahir diberikan prioritas. Ini bisa mencakup pengadilan yang akan memutuskan  nasib  anak  dan  hak  asuhnya.  Peraturan  mengenai  pembatalan  kontrak surrogasi dapat berbeda-beda di setiap negara yang melegalkan praktik ini. Oleh karena itu, pihak  yang  terlibat  harus  memahami  hukum  yang  berlaku  di  negara  tempat  surrogasi dilakukan dan menjalankan praktik yang sesuai (Arvidsson et al., 2017).
Status hukum orang tua atas anak yang dilahirkan melalui surrogasi adalah isu yang kompleks dan bervariasi di berbagai negara. Bagaimana status hukum ini ditentukan oleh
hukum  berlaku  dan  beberapa  negara  mungkin  memerlukan  proses  pengadilan  atau administratif untuk mengakui orang tua biologis. Hukum mengenai status orang tua dalam kasus  surrogasi  bervariasi  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Beberapa  negara  mengakui pasangan  yang  merencanakan  kehamilan  surrogasi  sebagai  orang  tua  biologis  secara otomatis, sedangkan di negara lain, proses pengakuan hukum mungkin diperlukan (Muh. Fadil Majid et al., 2022). Beberapa negara mewajibkan pasangan yang menggunakan jasa surrogat  ibu  untuk  mengikuti  proses  pengadilan  atau  administratif  yang  khusus  guna mengakui status hukum sebagai orang tua  biologis. Ini mungkin melibatkan pembuktian biologi, persetujuan dari surrogat ibu, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam semua kasus, hak  dan  kepentingan  anak  yang  dilahirkan  melalui  surrogasi  harus  diberikan  prioritas. Negara biasanya akan memastikan bahwa anak memiliki hak hukum untuk mendapatkan dukungan dan asuhan dari orang tua biologisnya.
Di  beberapa  negara,  pengakuan  orang  tua  biologis  dilakukan  tanpa  perlu  melalui pengadilan atau proses administratif yang  panjang. Namun, dalam kasus-kasus di mana surrogat  ibu  tidak secara otomatis dianggap sebagai orang tua, proses hukum mungkin lebih rumit. Kejelasan kontrak surrogasi juga dapat memengaruhi bagaimana status hukum orang tua diakui. Kontrak yang baik dan lengkap harus mencakup pernyataan yang jelas mengenai hak dan kewajiban semua pihak, termasuk status hukum orang tua. Beberapa negara mungkin telah mengalami perubahan dalam peraturan dan hukum yang mengatur surrogasi,  yang  pada  gilirannya  memengaruhi  status  hukum  orang  tua.  Oleh  karena  itu, pihak yang terlibat dalam praktik surrogasi perlu memantau perubahan hukum yang relevan (Viqria, 2022).
Praktik  surrogasi  yang  melegalkan  di  beberapa  negara  telah  menimbulkan keprihatinan terkait eksploitasi perempuan, terutama surrogat ibu. Kritikus khawatir bahwa beberapa surrogat ibu mungkin diperlakukan tidak adil atau dieksploitasi dalam proses ini. Praktik surrogasi yang melegalkan di beberapa negara telah memunculkan isu perdagangan anak. Beberapa orang dan pasangan mungkin mencari surrogasi di negara-negara di mana praktik ini diatur dengan lebih longgar, memungkinkan kemungkinan perdagangan anak (Putra, 2022).
Di tingkat lokal, praktik surrogasi rahim bisa memiliki dampak sosial yang signifikan. Terutama  bagi  komunitas  di  mana  surrogat  ibu  dan  pasangan  calon  orang  tua  tinggal, masyarakat mungkin merasa terlibat dalam proses ini. Praktik surrogasi dapat memengaruhi budaya lokal di berbagai negara. Ini dapat menciptakan pemahaman baru tentang keluarga, ibu, dan peran gender dalam masyarakat (Riswantoro, 2020). Di tingkat nasional, berbagai negara  menghadapi  tantangan  hukum  dalam  mengatur  surrogasi.  Hal  ini  mencakup
pertimbangan  mengenai  status  hukum  orang  tua,  pembatasan  pembayaran  kepada surrogat  ibu,  dan  perlindungan  hak  anak.  Praktik  surrogasi  rahim  telah  menciptakan perubahan  sosial  yang  signifikan,  termasuk  dalam  cara  masyarakat  memandang  konsep keluarga, peran ibu, dan hak-hak individu.

## SIMPULAN
Di  Indonesia,  praktik  surrogasi  rahim  dilarang  berdasarkan  hukum  yang  mengatur teknologi  reproduksi  buatan.  Pasal  127  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 mengatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami  istri  yang  sah  dan  hanya  sebagai  upaya  terakhir  untuk  memperoleh  keturunan berdasarkan  indikasi  medis.  Berdasarkan  hukum  perdata,  praktik  surrogasi  rahim  juga dianggap  tidak  sah  di  Indonesia  karena  melibatkan  sebab  yang  bertentangan  dengan kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Persyaratan  eligibilitas  surrogat  ibu,  seperti  usia, pengalaman  kehamilan  sebelumnya,  dan  pemeriksaan  kesehatan  yang  ketat,  umumnya diatur di  berbagai  negara untuk memastikan bahwa surrogat ibu  dalam kondisi fisik dan mental yang baik.
Dokumen persetujuan yang komprehensif dan jelas diperlukan dalam praktik surrogasi untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk pasangan calon orang tua biologis, surrogat ibu, dan pihak lain yang terlibat. Pembayaran kepada surrogat ibu diatur secara berbeda di berbagai negara, dengan beberapa negara yang melarang atau membatasi pembayaran,  sedangkan negara  lain memperbolehkan pembayaran yang adil dan  wajar.  Pengawasan  medis  yang  ketat  selama  proses  surrogasi  diperlukan  untuk memastikan kesehatan surrogat ibu dan bayi yang belum lahir.

## DAFTAR PUSTAKA
Arvidsson, A., Vauquline, P., Johnsdotter, S., & Essén, B. (2017). Surrogate mother - Praiseworthy or stigmatized: A qualitative study on perceptions of surrogacy in Assam, India. Global Health Action, 10(1). https://doi.org/10.1080/16549716.2017.1328890
Ayu Rahayu, D. (2022). Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 7(1).
Gerlinskaya, L. A., Litvinova, E. A., Kontsevaya, G. V., Feofanova, N. A., Achasova, K. M., Anisimova, M. V., Maslennikova, S. O., Zolotykh, M. A., Moshkin, Y. M., & Moshkin, M. P. (2018). Phenotypic variations in transferred progeny due to genotype of surrogate mother. Molecular Human Reproduction, 25(2). https://doi.org/10.1093/molehr/gay052
Goli, M., Farajzadegan, Z., Heidari, Z., & Kohan, S. (2019). Reproductive and sexual Health of surrogate mothers,  developing  a  care  program:  A  protocol  for  mixed  methods  study. Reproductive
Health, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12978-019-0687-8
Habibilah,  B.,  &  Ain,  W.  (2015).  Kedudukan  Hukum  Anak  Yang  Dilahirkan  Melalui  Ibu  Pengganti (Subrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam. Lex. Jurnalica, 12(2).
Jadva, V., Imrie, S., & Golombok, S. (2015). Surrogate mothers 10 years on: A longitudinal  study of psychological well-being and relationships with the parents and child. Human Reproduction, 30(2). https://doi.org/10.1093/humrep/deu339
Jadva,  Vasanti,  Murray,  C.,  Lycett,  E.,  MacCallum,  F.,  &  Golombok,  S.  (2003).  Surrogacy:  The experiences of surrogate mothers. Human Reproduction, 18(10). https://doi.org/10.1093/humrep/deg397
Malindi, L. W. (2020). PERLNDUNGAN HUKUM TERHADAP IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) YANG MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN SEWA RAHIM (SUROGASI) DI INDONESIA. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 8(1). https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44286 Muh. Fadil Majid, Ahmad Syaripudin, & Aswin, A. (2022). Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif). AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, 1(1). https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.622
Panjaitan, H., & Pandiangan, L. E. A. (2022). HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum To-
Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8(2).
https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.137
Puspitasari, D. E. (2022). The Legal Status of Surrogate Mothers in Indonesia. Batulis Civil Law Review, 3(1). https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.740
Putra, M. O. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran Di Desa  Tempuranduwur,  Wonosobo. JURNAL  HUKUM,  POLITIK  DAN  KEKUASAAN,  2(1). https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i1.5694
Riswantoro,  A.  (2020).  PENERAPAN  PASAL  185  KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  (KHI)  BERKAITAN DENGAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  WARIS. Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan,  4(1). https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6449
Taebi, M., Alavi, N., & Ahmadi, S. (2020). The experiences of surrogate mothers: A qualitative study. Nursing and Midwifery Studies, 9(1). https://doi.org/10.4103/nms.nms_19_19
Tehran, H. A., Tashi, S., Mehran, N., Eskandari, N., & Tehrani, T. D. (2014). Emotional experiences in surrogate mothers: A qualitative study. Iranian Journal of Reproductive Medicine, 12(7).
Viqria, A. A. (2022). ANALISIS SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. Dharmasisya, 1(4).