Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5121/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyerahan Dokumen Kepada Orang Yang Tidak Berwenang
Moudy Khanza Pratiwi 1 , Fransiscus Xaverius Arsin 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2 Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 03 May 2023 Publish : 04 April 2023 Notaris  sebagai  salah  satu  profesi  hukum  yang  sebagian  wewenangnya  adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Hal ini dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  prosedur  Notaris  dalam  mengeluarkan  pembatalan  akta  secara  sepihak,
bagaimana akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak,  bagaimana  bentuk  penyelesaian  tanggungjawab  hukum  terhadap  Notaris  yang mengeluarkan  pembatalan  akta  secara  sepihak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  prosedur  Notaris  dalam  mengeluarkan  pembatalan  akta secara sepihak, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris dalam mengeluarkan  pembatalan  akta  secara  sepihak,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis bentuk  penyelesaian  tanggung  jawab  hukum  terhadap  Notaris  yang  mengeluarkan pembatalan akta secara sepihak.
Keywords:
Notaris,  Pembatalan  Akta  Secara Sepihak,  Akta  Otentik,  Asas  Kehati- hatian
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Moudy Khanza Pratiwi Universitas Indonesia Email : moudy.khanza@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Seorang Notaris harus menyerahkan dokumen kepada orang yang memiliki hak atas dokumen tersebut,  dikarenakan  berkaitan  dengan  kewajiban  Notaris  untuk  menjaga  rahasia  jabatannya. Notaris  dilarang  memberikan  dokumen  kepada  orang  lain  yang  tidak  berhak  atas  dokumen tersebut, kecuali orang lain yang diberikan kuasa oleh pemegang hak untuk mengambilnya.
Pembuatan  suatu  surat  tertulis  sebagai  alat  pembuktian  menjadi  suatu  kebutuhan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Berdasarkan  sejarahnya,  lembaga  kemasyarakatan  yang  dikenal sebagai  “notariat”  lahir  karena  adanya  keperluan  dalam  pergaulan  sesama  manusia,  yang membutuhkan alat bukti dalam hubungan keperdataan yang terjadi antar mereka (G.H.S. Lumban Tobing : 1983). Maka dari itu, dibutuhkan seseorang yang dapat dipercaya sebagai pejabat umum, yang dapat mencurahkan pernyataan dan keinginan dari orang yang menghadap menjadi suatu akta tertulis dengan kekuatan pembuktian tertinggi, yaitu Notaris.
Negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum,  mengenal  Notaris  dengan  diangkatnya seorang  Belanda  yang  menjadi  Notaris  pertama  di  Indonesia  yaitu Melchior  Kerchem (G.H.S. Lumban  Tobing  :  1983).  Perkembangan  Notaris  di  Indonesia  pun  masih  berlangsung  hingga sekarang  dengan  meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  pembuatan  akta  autentik. Penggunaan  jasa  Notaris  menjadi  suatu  kebutuhan  dan  kewajiban  sebagai  implementasi  dari peraturan  perundang-undangan  yang  mengikuti  perkembangan  jaman.  Sebagai  pejabat  umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, Notaris dipercaya oleh para penghadap untuk dapat menuangkan keinginannya ke dalam tulisan berupa akta sehingga Notaris adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Kewenangan yang khusus menjadikan Notaris suatu atribut negara melalui Undang-Undang yang dapat membuat akta bagi kepentingan masyarakat.
Peraturan mengenai profesi jabatan Notaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh wadah organisasi Notaris (Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyana : 2021). Sesuai pada Pasal 82 UUJN, wadah organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan  mandiri,  dibentuk  untuk  meningkatkan  kualitas  profesi  Notaris.  Kode  Etik  Notaris  adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres  Perkumpulan  dan atau  yang  ditentukan  oleh  dan  diatur  dalam  peraturan  perundangan yang mengatur tentang kaidah moral itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan  dan  semua  orang  yang  menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  Notaris,  termasuk  di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Hal ini menyimpulkan bahwa seorang Notaris diwajibkan untuk patuh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris untuk menjalankan profesi dan memberikan jasa hukum kepada masyarakat.
Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dipercaya dengan diberikannya kewenangan khusus yaitu dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN, yaitu: (M. Luthfan Hadi Darus : 2017)
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus;
c. Membuat copy sesuai  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  membuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang.
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan:
“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Pentingnya akta autentik adalah sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum pembuktian secara perdata dalam suatu sengketa. Alat bukti yang diakui secara perdata terdiri dari Bukti tulisan; Bukti dengan saksi-saksi; Persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah.
Susunan  ini  mengartikan  bahwa  bukti  tulisan  merupakan  alat  bukti  dengan  pembuktian tertinggi,  yang  dapat  berupa  akta  autentik  maupun  akta  di  bawah  tangan.  Akan  tetapi  secara materiil  kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan  hanya  berlaku  terhadap  orang  untuk  siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Maka dari itu, Notaris memegang peranan penting karena memiliki kewenangan pembuatan akta autentik untuk kepastian hukum dari para pihak yang bersangkutan.
Notaris diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam serta keterampilan yang merupakan  andalan  dalam  merancang,  menyusun,  dan  membuat  akta  autentik  (Komar Andasasmita  :  1981).  Selain  itu,  dibutuhkan  pula  kemampuan  dan  profesionalitas  dalam menjalankan profesinya. Jelas tercanangkan di dalam isi alinea 2 dan 3 sumpah jabatan Notaris yang menyatakan:
Notaris  wajib  menjalankan  jabatannya  dengan  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  dan  tidak berpihak. Notaris wajib menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
Ditekankan  kembali  di  dalam  UUJN  mengenai  salah  satu  kewajiban  Notaris  dalam menjalankan  jabatannya  untuk  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  Norma-norma  dan  asas-asas yang  timbul  dari  sumpah  jabatan  dan  kewajiban  ini  perlu  diterapkan  selama  Notaris  sedang menjalankan profesinya sebagai Notaris, salah satunya asas kehati-hatian. Moralitas sesuai kode etik dari profesi Notaris dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan dan kepentingan masyarakat dan juga untuk menjaga kehormatan dari profesi Notaris di Indonesia.
Hingga saat ini, tidak hanya sekali atau dua kali Notaris luput dalam melakukan pekerjaan dalam jabatannya. Hal-hal di dalam kewenangan Notaris yang tertulis maupun tidak tertulis dalam UUJN dan Kode Etik Notaris terkadang dianggap remeh dan tidak berhati-hati sehingga jabatan Notaris tidak lepas dari ancaman sengketa hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja. Akibat dari Notaris  yang  tidak  berhati-hati  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  yang  berkepentingan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan:
“Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan kerugian tersebut.”
Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan  dengan  kewajiban  menurut  huku  tidak  tertulis  yang  seharusnya  dijalankan  oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum (Rosa Agustina : 2003). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:
1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Munir Fuady : 2010).
Bedasarkan  unsur-unsur  tersebut,  sekalipun  Notaris  bukanlah  salah  satu  pihak  dalam pembuatan  akta  autentiknya,  dalam  jabatan  selaku  Notaris  pun  dapat  dinyatakan  melakukan perbuatan melawan hukum apabila mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.
Salah  satu  contoh  perkara  yang  terjadi  mengenai  asas  kehati-hatian  Notaris  yang mengakibatkan  perbuatan  melawan  hukum  adalah  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jember 121/Pdt.G/2020/PN Jmr. Putusan ini menarik karena diangkatnya kasus Notaris yang melakukan perbuatan  melawan  hukum  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  dalam  pembuatan  akta  Notaris merupakan  kasus  yang  cukup  sering  terjadi.  Akan  tetapi  kasus  yang  diangkat  dalam  tesis  ini, Notaris  atas  kelalaiannya  dalam  hal  pemberian  dokumen  kepada  orang  yang  tidak  berhak  atas dokumen  tersebut  menimbulkan  kerugian  kepada  para  pihak.  Dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris  tidak  tertulis  secara  langsung  terkait  dengan  pemberian  dokumen  kepada  orang  yang memiliki hak dan orang yang tidak memiliki hak, namun dalam sudut pandang etika dan profesi seorang Notaris, hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi.
Di dalam perkara ini, Notaris DA menjadi salah satu Tergugat atas pemberian sertifikat yang dititipkan Penggugat kepada Notaris DA, kepada pihak lain yang bukan berhak (Tergugat RD). Penggugat  atau  klien  Notaris  DA  merupakan  ahli  waris  dari  pemilik  sertifikat  yang  telah meninggal, Penggugat mempercayakan Notaris DA dengan memberikan sertifikat yang menjadi objek sengketa kepada kantor Notaris DA untuk dilakukan proses roya setelah Penggugat melunasi kredit di Bank sekaligus Penggugat berencana untuk melakukan jual beli dengan menggunakan jasa Notaris DA dalam jabatannya sebagai PPAT. Penitipan sertifikat ditandai dengan pemberian bukti tanda terima yang diberikan Notaris DA kepada Penggugat. Notaris menerima bukti tanda terima  sertifikat  dari  Tergugat  RD  dan  berasumsi  bahwa  Penggugat  telah  memberikan persetujuannya untuk mengambil sertifikat objek sengketa.
Dengan ketidakhadiran Tergugat RD di dalam sidang, Tergugat RD bersama dengan Tergugat BH dianggap telah memberikan kebohongan atau keterangan palsu sehingga Notaris FR membuat Akta Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual antara Tergugat RD dan Tergugat BH, yang isi aktanya  menyatakan  salah  satu  penghadap  adalah  pemilik  sertifikat  yang  kenyataannya  telah meninggal. Sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut dibalik nama menjadi nama Tergugat BH dan kemudian dijaminkan kepada Bank Jatim melalui Notaris IR, sehingga pada saat gugatan didaftarkan  dalam  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Jember,  keberadaan  sertifikat  atas  nama Tergugat BH tersebut ada pada Bank Jatim sebagai jaminan hak tanggungan.
Hakim menyatakan perbuatan Tergugat RD, Tergugat BH, dan Notaris DA adalah perbuatan melawan hukum dan kepemilikan atas sertifikat objek sengketa tersebut merupakan hak dari para Penggugat sebagai ahli waris sebenarnya dari pemilik sertifikat.

## 2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  penelitian  ini  akan  menganalisis  dua permasalahan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Bagaimanakah  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Penyerahan  Dokumen  Kepada  Orang Yang Tidak Berwenang Tanpa Sepengetahuan Pemilik Dokumen Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris  dam  Kode  Etik  Notaris  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jember  Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Jmr?

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berbentuk  analisis  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif,  dan  pendekatan hukum  doktrinal  yaitu  teori-teori  hukum  serta  pendapat  para  ilmuwan  hukum  terutama  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  (Ronny  Hanitjia  Soemitro,  1998).  Metode  ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Bambang Sunggono, 2006).
Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:
a. Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar (Soerjono Soekanto, 2015). Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Perubahan Kode Etik Notaris dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang juga dipakai sebagai acuan untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang  terdiri  dari  buku-buku  Kenotariatan,  Hukum  Perdata,  Hukum  Pembuktian  Akta  dan tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier adalah materi hukum disediakan penjelasan dan penjelasan bahan hukum primer dan data sekunder terkait penelitian ini antara lain abstrak, bibliografi, kamus, majalah (Johnny  Ibrahim,  2006).  Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, misalnya  kamus-kamus  hukum,  ensiklopedia,  indeks  kumulatif,  dan  sebagainya  (Bambang Sunggono,  2006).  Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kamus hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  serta  buku  pedoman  penulisan  karya ilmiah sebagai panduan penulisan penelitian ini.

## 4. PEMBAHASAN
Benturan  yang  terjadi  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jember  121/Pdt.G/2020/PN  Jmr, terjadi  atas  kelalaian  Notaris  dalam  penyerahan  dokumen  pelengkap  yang  mengakibatkan kerugian  para  Penggugat.  Selain  dari  kepentingan  para  pihak  yang  terkait,  segala  kerahasiaan dokumen pelengkap pembuatan akta autentik dilindungi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Argumen Notaris yang mengandalkan kepercayaan memperlihatkan penilaian buruk dilakukan
Notaris  untuk  bertindak  dalam  jabatannya  sehingga  ia  melakukan  kesalahan  atau  malpraktik dengan tidak menerapkan asas kehati-hatian.
Dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  keperdataan,  kelalaian  Notaris  dalam  putusan  ini  dapat dijabarkan dari beberapa faktor penentu yang menjadi esensi dalam penganalisisan, yakni sebagai berikut: pertama ,  penerapan  asas  kehati-hatian  dalam  menjalankan  jabatan  Notaris, kedua , rahasia jabatan Notaris dan, ketiga , perbuatan melawan hukum.
1. Asas Kehati-Hatian Jabatan Notaris
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan kewenangan lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris ( Hartanti  Silihandari,  Nisya  Rifiani  :  2003) .  Notaris  berkewajiban  bertindak  jujur,  seksama, mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  terkait  dalam  perbuatan  hukum sehingga akta yang dibuatnya harus memberikan kepastian hukum. Dalam menjalan tugas dan kewenangannya  sebagai  Notaris  harus  meneliti  semua  fakta  yang  relevan  dalam pertimbangannya berdasarkan undang-undang dan Kode Etik Notaris. Hal ini dilakukan agar tidak  terjadi  kesalahan,  sehingga  tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum  ke  depannya. Apabila  Notaris  kurang  teliti  dalam  memeriksa  fakta-fakta  penting,  maka  Notaris  dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat akta bertindak tidak hati-hati ( M. Luthfan Hadi Darus : 2017) .
Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib berhati-hati dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan penerapan asas kehati-hatian adalah agar Notaris selalu dalam  rambu-rambu  atau  batasan  yang  benar  berdasarkan  kode  etik  dan  Undang-Undang Jabatan Notaris. Berlakunya asas kehati-hatian ini diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris ( Fikri Ariesta Rahman : 2018) .
Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dipercaya Notaris sebagai jabatan yang kepercayaan  tidak  berarti  apa-apa  jika  ternyata  mereka  menjalankan  tugas  jabatan  sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan Notaris dan pejabatnya  (yang  menjalankan  tugas  jabatan  Notaris)  harus  sejalan  bagaikan  dua  sisi  mata uang yang tidak dapat dipisahkan (Habib Adjie : 2009).
Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (prudentiality principle) yang seharusnya  dilakukan Notaris  dalam  proses  pembuatan  akta  yaitu,  melakukan  pengenalan  terhadap  identitas penghadap,  memverifikasi  secara  cermat  data  subyek  dan  obyek  penghadap,  memberi tenggang  waktu  dalam  pengerjaan  akta,  bertindak  hati-hati,  cermat  dan  teliti  dalam  proses pengerjaan  akta,  memenuhi  segala  teknik  syarat  pembuatan  akta  dan  melaporkan  apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di Notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan Notaris agar nantinya Notaris  dapat  mencegah  timbulnya  permasalahan  hukum  terhadap  akta  autentik  yang dibuatnya dikemudian hari (Ida Bagus : 2017).
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  Notaris  seringkali  bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada Notaris sehingga  menimbulkan  permasalahan  hukum  terhadap  akta  autentik  yang  dibuatnya. Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah  laku  manusia  terkait  dengan  kontrol  jiwanya,  merupakan  bagian  dari  bentuk pertimbangan  intelektual  atau  mentalnya.  Bilamana  suatu  keputusan  telah  diambil  atau
ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya (Masyur Efendi : 1994).
Sebagaimana  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  permasalahan  yang  diangkat dalam penelitian ini terjadi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Permasalahan tersebut terdapat  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  121/Pdt.G/2020/PN  Jmr  Jo.  Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 428/Pdt/2021/PT.SBY Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1388 K/Pdt/2022.
Dalam  putusan  tersebut,  Notaris  DA  menjadi  salah  satu  Tergugat  atas  pemberian sertifikat yang dititipkan Penggugat kepada Notaris DA, kepada pihak lain yang bukan berhak (Tergugat RD). Penggugat atau klien Notaris DA merupakan ahli waris dari pemilik sertifikat yang telah meninggal, Penggugat mempercayakan Notaris DA dengan memberikan sertifikat yang menjadi objek sengketa kepada kantor Notaris DA untuk dilakukan proses roya setelah Penggugat melunasi kredit di Bank sekaligus Penggugat berencana untuk melakukan jual beli dengan menggunakan jasa Notaris DA dalam jabatannya sebagai PPAT. Penitipan sertifikat ditandai dengan pemberian bukti tanda terima yang diberikan Notaris DA kepada Penggugat. Notaris  menerima  bukti  tanda  terima  sertifikat  dari  Tergugat  RD  dan  berasumsi  bahwa Penggugat telah memberikan persetujuannya untuk mengambil sertifikat objek sengketa. Dengan  ketidakhadiran  Tergugat  RD  di  dalam  sidang,  Tergugat  RD  bersama  dengan Tergugat BH dianggap telah memberikan kebohongan atau keterangan palsu sehingga Notaris FR membuat Akta Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual antara Tergugat RD dan Tergugat BH,  yang  isi  aktanya  menyatakan  salah  satu  penghadap  adalah  pemilik  sertifikat  yang kenyataannya telah meninggal. Sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut dibalik nama menjadi nama Tergugat BH dan kemudian dijaminkan kepada Bank Jatim melalui Notaris IR, sehingga  pada  saat  gugatan  didaftarkan  dalam  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Jember, keberadaan sertifikat atas nama Tergugat BH tersebut ada pada Bank Jatim sebagai jaminan hak tanggungan.
Hakim  menyatakan  perbuatan  Tergugat  RD,  Tergugat  BH,  dan  Notaris  DA  adalah perbuatan melawan hukum dan kepemilikan atas sertifikat objek sengketa tersebut merupakan hak  dari  para  Penggugat  sebagai  ahli  waris  sebenarnya  dari  pemilik  sertifikat.  Pemberian Sertifikat Hak Milik terdaftar atas nama Nuryatiningsih yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan  Patrang,  Kabupaten  Jember  Provinsi  Jawa  Timur  kepada  orang  yang  tidak berwenang  merupakan  bentuk  dari  kelalaian  Notaris  yang  sedang  diberi  Amanah  dalam menjaga Sertifikat tersebut sampai pemilik Sertifikat mengambil haknya Kembali.
Perbuatan  ini  mengakibatkan  kerugian  yang  berkepanjangan  sehingga  pada  akhirnya merugikan Notaris itu sendiri. Tidak ada yang memiliki persangkaan bahwa oknum tersebut akan memalsukan data, namun Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak secara berhati- hati  dalam  melakukan  setiap  tindakan  yang  berhubungan  terutama  dengan  pihak  yang bersangkutan dan tidak melakukan perbuatan dengan berdasarkan asumsi. Notaris memegang tanggung jawab atas jasa yang diberikannya dan wajib merealisasikan dengan ketelitian. Pada prinsipnya  Notaris  dilarang  untuk  memberikan  dokumen  kepada  siapapun  yang  tidak memiliki  haknya.  Sebagai  suatu  jabatan  yang  luhur,  Notaris  terikat  pada  sumpah  jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat  pada  kewajiban  yang  sama,  yaitu  merahasiakan  isi  akta  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan:
“merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”
2. Rahasia Jabatan Notaris
Tugas  seorang  Notaris  ialah  membuat  akta,  fungsi  keutamaan  Notaris  sebagai  pejabat umum  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  dalam  lingkup  keperdataan  kepada  khalayak
umum, dengan demikian supaya tugas tersebut dapat dijalankan, maka Notaris memerlukan kewenangan. Pada hakekatnya Notaris itu melakukan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat  yang  membutuhkan  bukti  autentik.  Dalam  proses  pembuatan  akta,  Notaris berkewajiban  untuk  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  akta  dan  segala dokumen-dokumen pelengkap yang diberikan oleh klien. Hal ini termuat dalam Pasal 16 ayat (1)  huruf f  UUJN  beserta  penjelasan  bahwasanya  “kewajiban  untuk  merahasiakan  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  akta  dan  surat-surat  lainnya  adalah  untuk  melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut”.
Notaris  sebagai  pejabat  umum,  dalam  pengangkatannya  wajib  mengucapkan  sumpah  jabatan berdasarkan agamanya masing-masing  di  hadapan  Menteri  atau  Pejabat  yang  di  tunjuk,  untuk menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  sebagai  Notaris  sesuai  dengan  amanah.  Sumpah  Jabatan Notaris mengandung 2 (dua) tanggung jawab, yakni:
1. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa;

## 2. Tanggung jawab kepada Negara dan Masyarakat
Tanggung  jawab  Notaris  kepada  masyarakat  adalah  dalam  pembuatan  bukti  autentik  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  Notaris  dipercayakan  untuk  mengkonstantir kehendak  para  penghadap  ke  dalam  bentuk  akta  Notaris.  Sebagai  orang  kepercayaan ( vertrouwenspersoon ), Notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam  jabatannya  tersebut  (G.H.S.  Loemban  Tobing  :  1971).  Jabatan  Notaris  sebagai  jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban itu. Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan  kepercayaan  dan  oleh  karena  itu  seseorang  bersedia  mempercayakan  sesuatu  kepadanya (G.H.S. Loemban Tobing : 1971).
Kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Harus  ada  suatu  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  karena  pekerjaan  maupun jabatannya dan harkat martabatnya
2. Adanya pengakuan kepercayaan kepada penyimpan rahasia
3. Keterangan yang disampaikan harus memiliki sifat rahasia (Oesmar Seno Adjie : 1991) Keterangan yang mempunyai sifat rahasia biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara lain:
a. Rahasia Bank, yakni rahasia yang timbul antara Bank dan Nasabah;
b. Rahasia Jabatan, yakni rahasia yang timbul antara Pejabat Pemerintah dengan Pemerintah sendiri;
c. Rahasia yang timbul antara Akuntan dengan Klien;
d. Rahasia yang timbul antara Pengacara dengan Klien;
e. Rahasia yang timbul antara Dokter dengan Pasien; dan
f. Rahasia yang timbul antara Notaris dengan klien (Yenny Lestari Wilamarta : 2011). Rahasia  antara  Notaris  dengan  klien  tercantum  dalam  Sumpah  Jabatan  Notaris  yang  berisi “Notaris  akan  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatan”. Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris, hubungan antara Notaris dan Klien secara langsung mengikat menjadi  suatu  kewajiban  bagi  Notaris  dalam  pelaksanaan  jabatannya  untuk  merahasiakan  segala bentuk keterangan dari klien. Selain dalam sumpah jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur  kerahasiaan  jabatan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  mengenai  kewajiban  Notaris  untuk merahasiakan  segala  sesuatu  dalam  Akta  yang  dibuat  Notaris  dan  seluruh  keterangannya  yang dituangkan ke dalam Akta. Maka dari itu penting bagi Notaris untuk melaksanakan profesinya dengan berpedoman pada rahasia jabatan.
Bila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 121/Pdt.G/2020/Pn Jmr.  Notaris  bertugas  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  umum  atau  klien  yang datang ke hadapan Notaris untuk membuat bukti akta autentik dengan segala bentuk dokumen pelengkap  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pembuatan  akta.  Atas  dasar  kepercayaan  klien, Notaris  wajib  untuk  menyimpan,  menjaga  dan  merahasiakan  dokumen  tersebut  dan mengembalikan  segala  jenis  dokumen  tersebut  kepada  klien  ketika  proses  pembuatan  akta telah selesai atau diminta untuk dikembalikan kepada klien
Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan mengucapkan Sumpah Jabatan berdasarkan kepercayaan masing-masing untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Notaris sesuai dengan Amanah. Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggungjawab antara lain:
1. Bertanggung  jawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena  sumpah  yang  diucapkan berdasarkan agama masing-masing;
2. Bertanggung  jawab  kepada  Negara  dan  masyarakat,  karena  Negara  telah  memberikan kewenangan  kepada  Notaris  dalam  menjalankan  sebagian  tugas  Negara  dalam  bidang Hukum  Perdata  yaitu,  dalam  pembuatan  alat  bukti  otentik  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat karena masyarkat mempercayakan kepada Notaris  untuk  mengkonstantir maksud  kehendaknya  ke  dalam  bentuk  akta  dan  percaya bahwa Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan segala keterangan yang diberikan di hadapan Notaris.
Notaris  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jember  Nomor  121/Pdt.G/2020/Pn  Jmr  ini tidak  melaksanakan  kewajiban  dalam  menyimpan,  menjaga  dan  merahasiakan  dokumen pelengkap klien berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1248, terdaftar atas nama Nuryatiningsih yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur  yang  diserahkan  kepada  makelar yaitu  RD  sedangkan  RD  tidak  berkompeten  untuk mengambil  dokumen  Sertifikat  hak  milik  tersebut  di  atas.  Notaris  DA  melakukan penyimpangan  sumpah  jabatan  Notaris  terkait  dengan  rahasia  jabatan  yang  terdapat  dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yakni “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”
3. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris
Pengertian  dari  Perbuatan  Melawan  Hukum adalah  Perbuatan  yang  melanggar  hak  (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang- undang atau bertentangan dengan apa menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang  dalam  pergaulannya  dengan  sesama  warga  masyarakat  dengan  mengingat  adanya  alasan pembenar menurut hukum (Rosa Agustin : 2003).
Perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diatur pada Pasal 1365  sampai  dengan  Pasal  1380.  Pasal  1365  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata berbunyi :
“Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jember  Nomor 121/Pdt.G/2020/Pn Jmr memutuskan Notaris DA melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang pada  pokoknya  telah  menyerahkan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1248,  terdaftar  atas  nama Nuryatiningsih yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi  Jawa  Timur  kepada  orang  yang  bukan  berhak  yakni  RD  dan  oleh  karena  akibat Notaris DA merugikan para Penggugat maka perbuatan Notaris DA tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur yang memenuhi dari Perbuatan melawan Hukum, yaitu sebagai berikut : ( Munir Fuady : 2005 )
a. Adanya suatu perbuatan;
Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, yaitu melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu (Munir Fuady : 2005), dalam kasus ini perbuatan yang  dilakukan  oleh  Notaris  DA  ialah  memberikan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1248, terdaftar atas nama Nuryatiningsih yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur kepada orang yang tidak berkompeten yaitu RD.
b. Perbuatan tersebut melawan hukum; Arti dari perbuatan tersebut melawan hukum adalah perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yaitu tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis saja, yakni hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga hukum tidak tertulis, yaitu selain melanggar undang-undang juga perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, serta perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh  Notaris  DA  yaitu  pemberian  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1248,  terdaftar  atas  nama Nuryatiningsih yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi  Jawa  Timur  kepada  orang  yang  tidak  berkompeten  yaitu  RD,  melawan  hukum
secara hukum tertulis dan tidak tertulis.
Secara  hukum  tertulis,  Notaris  DA  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Jabatan Notaris  yaitu  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  jo.  Pasal  4  ayat  (2)  yaitu  kewajiban  untuk menjaga kerahasiaan dari akta yang dibuatnya beserta keterangan atau dokumen pelengkap yang diperlukan untuk akta yang dibuatnya. Selain itu, Notaris DA juga melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 ayat (2) jis. Kode Etik  Notaris  Pasal  3  Nomor  4  yaitu  kewajiban  untuk  bertindak  amanah,  jujur,  saksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris DA secara hukum telah melanggar rahasia jabatan Notaris dengan tidak memperhatikan asas kehati-hatian Notaris.
Secara hukum tidak tertulis yaitu mengenai pelanggaran atas hak orang lain yang tidak sesuai  dengan  kepatutan  dalam  masyarakat.  Notaris  DA  telah  melanggar  hak  Penggugat dengan pemberian Sertifikat Hak Milik Nomor 1248 kepada orang yang tidak berkompeten.
c. Adanya kerugian bagi korban; Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa pada setiap bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian adalah wajib untuk mengganti  kerugian, namun bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak ditentukan secara  tegas  oleh  undang-undang,  untuk  itu  para  sarjana  menganalogikan  hal ini  dengan  menggunakan  ketentuan  ganti  rugi  yang  disebabkan  karena ingkar  janji,  yaitu Pasal  1243-1252  KUH  Perdata  ( 1 Mariam  Darus  Badrulzaman  :  2001).  Adapun  unsur kerugian  tersebut  meliputi  kerugian  material  maupun  imaterial.  Dampak  Kerugian  yang dialami oleh Penggugat yang mana tidak dapat memanfaatkan haknya secara utuh sebagai pemegang hak sebenarnya dikarenakan Notaris DA menyerahkan sertifikat tersebut kepada RD yang memberikan kebohongan atau keterangan palsu dan melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain (BH).
d. Adanya kausal antara perbuatan dengan kerugian; Hubungan  kausal  atau  hubungan  sebab  akibat  dipakai  untuk  menentukan  apakah  ada pertalian antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Perbuatan Notaris DA yang memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1248 kepada RD, orang yang tidak berkompeten, tidak menyebabkan adanya kerugian terhadap Penggugat. Akan tetapi, tindakan RD dalam memberikan kebohongan atau keterangan palsu dan terjadinya peralihan hak atas tanah yang berakibat  hilangnya  hak  dari  para  Penggugat.  Maka  demikian,  perbuatan  yang  dilakukan Notaris DA menjadi titik awal terjadinya hubungan sebab akibat yang merugikan para pihak yang bersengketa.
e. Adanya kesalahan. Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, dapat dikatakan bahwa dalam keadaan sadar  melakukan  suatu  kesalahan  tidak  hanya  dalam  arti  kesalahan  yang  disengaja  oleh pelaku  tetapi  juga  kesalahan  yang  terjadi  akibat  kealpaan/kelalaian  pelaku,  serta  bersifat melawan  hukum,  di  mana  kesalahan  tersebut  tidak  terdapat  alasan  pemaaf  dan/atau pembenar  dan  karenanya  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  pelaku  atas  kerugian  yang ditimbulkan  dari  perbuatannya  tersebut.  Kelalaian  Notaris  DA  merupakan  faktor  utama terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Dikarenakan Notaris DA tidak melaksanakan asas kehati-hatian,  Notaris  DA  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  jabatan  sehingga menyebabkan kelalaian.

## 5. PENUTUP Kesimpulan
Dalam  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Notaris  DA  dinyatakan  telah  melakukan  Perbuatan melawan hukum secara yuridis telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1248, terdaftar atas nama Nuryatiningsih yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur kepada orang yang bukan berhak yakni RD dan oleh karena akibat
Notaris DA merugikan para Penggugat maka perbuatan Notaris DA tersebut adalah perbuatan melawan  hukum  dan  telah  memenuhi  unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  yakni,  adanya  suatu perbuatan,  perbuatan  tersebut  melawan  hukum,  adanya  kerugian  bagi  korban,  adanya  kausal antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan. Rahasia antara Notaris dengan klien tercantum dalam Sumpah Jabatan Notaris yang berisi “Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan”. Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris, hubungan  antara  Notaris  dan  Klien  secara  langsung  mengikat  menjadi  suatu  kewajiban  bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya untuk merahasiakan segala bentuk keterangan dari klien. Selain  dalam  sumpah  jabatan  Notaris,  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengatur  kerahasiaan jabatan mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu dalam Akta yang dibuat Notaris dan seluruh keterangannya yang dituangkan ke dalam Akta. Penting bagi Notaris untuk melaksanakan  profesinya  dengan  berpedoman  pada  rahasia  jabatan  jika  tidak  maka  akan mengakibatkan  kerugian  yang  berkepanjangan  sehingga  pada  akhirnya  merugikan  Notaris  itu sendiri. Notaris tidak ada yang memiliki persangkaan bahwa RD akan memalsukan data, namun Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak secara berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan yang  berhubungan  terutama  dengan  pihak  yang  bersangkutan  dan  tidak  melakukan  perbuatan dengan berdasarkan asumsi. Notaris memegang tanggung jawab atas jasa yang diberikannya dan wajib  merealisasikan  dengan  ketelitian.  Pada  prinsipnya  notaris  dilarang  untuk  memberikan dokumen kepada siapapun yang tidak memiliki haknya.

## Saran
Berdasarkan pada simpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran terhadap permasalahan yang diangkat sebagai berikut:
Notaris harus lebih taat menerapkan asas kehati-hatian dalam segala aspek sebagai pemangku jabatan Notaris. Tidak hanya sekedar pembuatan akta  Notaris, namun dalam segala  perbuatan yang terkait dengan kepentingan para pihak, mulai dari penerimaan dan penyimpanan dokumen pelengkap  hingga  dikembalikan  kepada  pihak  yang  berwenang  dan  berkompeten.  Akta  dan dokumen pelengkap tidak boleh sembarang diberikan kepada orang lain sekalipun orang yang dipercaya  Notaris  karena  pada  dasarnya  seorang  Notaris  bersifat personal .  Selain  itu  Notaris harus  berpedoman  teguh  pada  prinsip  rahasia  jabatan  dalam  menjalankan  jabatannya  agar terhindar dari permasalahan hukum yang akan merugikan Notaris dan masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang - Undangan
Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris: Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 2015.
B. Buku G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta. Habib  Adjie,  2009, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik , Refika Aditama, Bandung. Hartanti  Silihandari,  Nisya  Rifiani,  2013, Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi  Notaris Dunia Cerdas, Yogyakarta.
Komar  Andasasmita,  1981, Notaris  dengan  Sejarah,  Peranan,  Tugas  Kewajiban,  Rahasia Jabatannya , Sumur, Bandung.
M. Luthfan Hadi Darus, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris , FH UII Press, Yogyakarta.
Mariam  Darus  Badrulzaman  et.al.,  2001,  “ Kompilasi  Hukum  Perikatan ”  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Masyur Efendi, 1994, Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Munir  Fuady,  2005, Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer ,  Cet.2,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Munir  Fuady,  2010, Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Oesmar  Seno  Adjie,  1991, Etika  Profesional  dan  Hukum  Pertanggungjawaban  Pidana Dokter , Erlangga Jakarta.
Rosa  Agustina,  2003,  Perbuatan  Melawan  Hukum,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
C. Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah
Fikri  Ariesta  Rahman,  Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  dalam  Mengenal  para Penghadap, Tesis , Universitas Islam Bandung, 2018.
G.H.S.  Loemban  Tobing,  Masalah  Sumpah  Jabatan,  Rahasia  Jabatan,  dan  Hak  Ingkar ( Verschonings-Recht )  Notaris, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,  Vol  1.  Nomor  3, 1971.
Ida  Bagus  Paramaningrat  Manuaba,  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  dalam  Membuat  Akta Autentitk, Tesis ,  Program  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, 2017.
Meitinah, “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi dari Notaris”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , No. 4. Oktober – Desember 2016. Nabila  Mazaya  Putri  dan  Henny  Marlyana,  “Pelanggaran  Jabatan  dan  Perbuatan Melawan Hukum  yang  Dilakukan  oleh  Notaris  dalam  Menjalankan  Kewenangannya”, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , Vol. 5 No. 1. Desember 2021. Yenny  Lestari  Wilamarta,  Rahasia  Notaris,  Hak  Ingkar,  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta, Tesis , Universitas Indonesia.
D. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg.