I  Ketut  Siregig et  al. :  Analisis  Yuridis  Transaksi  Benda  Yang  Diketahui  Dan  Diduga  Diperoleh  Dari  Kejahatan  (Studi  Putusan  Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU) PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 11 Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI BENDA YANG DIKETAHUI DAN DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU)
I Ketut Siregig 1 , Yulia Hesti 2 , Fauzan Yusal Ahmad 3*
1 I Ketut Siregig; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung,  Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: Ketut1183@gmail.com
2 Yulia Hesti; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung,  Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: hesti@ubl.ac.id
3* Fauzan Yusal Ahmad; Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung,  Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, email: Fauzany95@gmail.com.

## INFO ARTIKEL
Abstract Riwayat Artikel Diterima: 31 Agustus 2023 Direvisi: - Diterima: 31 Agustus 2023 Diterbitkan: September 2023
The crime of buying an object which is known or duly should be presumed to have been obtained from the proceeds of crime based  on  the  author's  research,  including  economic  factors where a person has to adapt to outside life, one of which is to fulfill his life needs if the wrong decision is made it will lead to a crime. the lifestyle factor itself is one of the influential factors, and the legal awareness factor must be respected and obeyed by the community.
In decision number 78/Pid.B/2022/PN.KBU  the  Judge  considered  it  appropriate because the sentence given by the Judge was in accordance with article  480  of  the  Criminal  Code  where  the  defendant  was proven to have committed the crime of receiving the crime.
Keywords: Crime; Retention.
DOI:
https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2
Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.  All  writings  published  in  this  journal  are  personal views  of  the  authors  and  do  not  represent  the  views  of  this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  di  dunia  yang  melakukan pembangunan  di  segala  bidang  salah  satu  yang  dilakukan  adalah  pembangunan  ekonomi, perbaikan sistem pendidikan, perbaikan pelayanan publik, dan yang paling penting adalah perbaikan  dan  pengembangan  di  dalam  sistem  hukum,mengingat  Indonesia  merupakan
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
negara yang berbentuk republik yang berdasarkan hukum yang jelas tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara 1945 Negara hukum adalah negara yang menggunakan aturan hukum sebagai  landasan  tindakan  untuk  mengatur  warganya  agar  memiliki  rasa  dilindungi  oleh negara dan menciptakan rasa aman, nyaman, adil yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuk serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sebagai  sebuah  Negara Hukum,  maka  Indonesia  harus  menjadikan  hukum  sebagai  sarana  dalam  mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu  mendorong  dan  merealisasikannya. 1 Dengan  adanya  hukum  pidana  tersebut diharapkan  dapat  memberi  rasa  aman  dalam  masyarakat  baik  kepada  individu  maupun kelompok  dalam  melaksanakan  aktifitas  kesehariannya.  Prinsip  hukum  pidana  bersifat memaksa  dan  terhadap  pelanggar  akan  diberikan  sanksi  yang  nyata  dan  tegas.  Salah  satu tindak pidana yang paling sering ditemukan di Indonesia adalah tindak pidana penadahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang kejahatan penadahan. Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disingkat  dengan  KUHP),  penadahan diatur dalam Pasal 480 dan 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan dalam  Pasal  480  Ayat  (1)  KUHP  tersebut  dibagi  atas  dua  bagian,  pertama  yaitu  membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud  hendak  mendapat  untung)  sesuatu  barang  yang  diketahuinya  atau  patut disangkanya  diperoleh  karena  kejahatan.  Kedua  yaitu  menjual,  menukar,  menggadaikan, membawa,  menyimpan,  atau  menyembunyikan  denga  maksud  hendak  mendaoat  untung suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
Unsur  penting  Pasal  480  ayat  (1)  KUHP  adalah  tersangka  atau  terdakwa  harus mengetahui  atau  patut  dapat  menyangka  bahwa  barang  itu  berasal  dari  kejahatan.  Di  sini terdakwa  tidak  perlu  tahu  dengan  pasti  asal  barang  itu  dari  kejahatan  apa  (pencurian, penggelapan,  penipuan,  pemerasan,  uang  palsu,  atau  lain-lain),  akan  tetapi  sudah  cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan
1 Heru Nugroho, Recca Ayu Hapsari, Yulia Hesti, 2022. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Akun  Facebook  Atas  Nama  Pejabat  Negara  (  studi  putusan  nomor  : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met), Innovative: Journal of Social Science Research, Volume 2 nomor 1,
Volume 11, Nomor 2, September 2023
barang “terang”/legal. 2 Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480  KUHP,  dimana  salah  satu  unsur  penadahan  adalah  unsur  kesengajaan  (dolus),  yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat di anggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal- usul  barang).  Unsur  kesengajaan  ini  secara  alternatif  disebutkan  terhadap  unsur  lain  yaitu bahwa  barangnya  diperoleh  dengan  kejahatan. 3 Tindak  pidana  penadahan  sering  dikenal dengan “Sekongkol Secara Kebiasaan”. Kebiasaan yang dimaksud ialah dilakukannya secara sengaja dengan bersekongkol atau menadah barang hasil dari kejahatan perlu dibuktikan. 4 Seperti contoh kasus tindak pidana penadahan di Kota Kotabumi, yaitu kasus dengan putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  78/Pid.B/2022/PN.KBU.  Di  mana  kronologi  perkara yaitu Terdakwa ditawarkan benda berupa sepeda motor merek Yamaha R15 Tanpa plat warna biru Noka : MH3RG471KK105725, tanpa nosin, dan tanpa dilengkapi surat-surat. Terdakwa pun  setuju  dan  membeli  benda  tersebut  seharga  Rp  9.000.000  (Sembilan  Juta  Rupiah). Setelahnya, terdakwa bersama kedua rekannya mengendarai motor tersebut dari Way Kanan dan hendak menuju ke Lampung tengah. Kendaraan tersebut lalu dihentikan oleh anggota satuan  polisi  yang  tengah  berpatroli  pada  hari  itu.  Terdakwa  bersama  kedua  rekannya berusaha  untuk  kabur,  namun  terdakwa  bersama  rekannya  menabrak  rumah  sebab  rekan terdakwa terus melihat ke belakang dengan kendaraan kencang. Terdakwa lantas diamankan polisi, namun rekan terdakwa meninggal dunia setelah mendapat perawatan.
Terdakwa lantas diperiksa lebih lanjut hingga terdakwa mengaku jika ia membeli motor tersebut dari rekan yang menawarkan dengan harga Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) di bawah  harga  pasaran  sepeda  motor  tersebut  yaitu  Rp  24.000.000  (Dua  Puluh  Empat  Juta Rupiah) tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) sehingga patut diduga barang  tersebut  hasil  dari  kejahatan.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ Analisis Yuridis Transaksi Benda  Yang  Diketahui  Dan  Diduga  Diperoleh  Dari  Kejahatan  (Studi  Putusan  Nomor 78/Pid.B/2022/Pn Kbu)”.
2 R. Soesilo, 1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor. Hlm: 314.
3 Wirjono Prodjodikoro, 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Refika Aditama, Bandung. Hlm:60.
4 Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi ,2015. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm:169.
Volume 11, Nomor 2, September 2023
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:
a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membeli suatu yang diketahui atau  sepatutnya  harus  diduga  bahwa diperoleh  dari  hasil  kejahatan  dalam  Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU?
b. Bagaimanakah  pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim dalam  menjatuhkan  Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan  yang  ditelit,  Untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada,  maka  penelitian  ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  komparatif ( comparative approach ).
Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka  (buku,  jurnal  ilmiah,  laporan  hasil  penelitian),  dan  sumber-sumber  bahan  hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya

## PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Membeli  Suatu  Benda  Yang Diketahui  Atau  Sepatutnya  Harus  Diduga  Bahwa  Diperoleh  Dari  Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU)
Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor. Setiap  masyarakat  mempunyai  penghargaan  atas  pandangannya  masing-masing  hal  inilah yang  menyebabkan  timbulnya  lapisan-lapisan  didalam  masyarakat,  yang  merupakan pembedaan  posisi  terhadap  seseorang  atau  kelompok  didalam  kedudukan  yang  berbeda. Status  sosial  masyarakat  tersebut  dapat  mempengaruhi  tingkah  laku  manusia  dalam
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
bermasyarakat  bisa  saja  individu  tersebut  menjadi  lebih  baik  maupun  sebaliknya  yang dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  adalah  faktor  ekonomi,  faktor  gejala  sosial, faktor kesadaran hukum dan lain sebagainya.

## 1.1. Faktor Ekonomi
Faktor  yang  melatar  belakangi  kejahatn  pada  umumnya  adalah  masalah  ekonomi. Susunan  masyarakat  dimana  terdapat  perbedaan  golongan-golongan  kelas  ekonomi  yang menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Tindak pidana penadaha ini muncul dari ketidaksetaraan  batas  ekonomi  masyarakat,  yang  menimbulkan  kecemburuan  dan menghalalkan segala cara.Salah satu faktor pemberantasan tindak pidana penadahan adalah terciptanya  lapangan  pekerjaan  bagi  orang-orang  yang  dapat  meningkatkan  taraf  ekonomi yaitu kekayaan. , keseimbangan dan keadilan sosial.

## 1.2. Faktor Gaya Hidup
Gaya  hidup  adalah  gambaran  tingkah  laku,pola  dan  cara  hidup  yang  ditunjukan bagaimana  aktivitas  seseorang,  minat  dan  ketertarikan  serta  apa  yang  mereka  pikirkan tentang diri mereka sendiri sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Sedangkan dari sisi ekonomi, gaya hidup adalah perilaku seseorang dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktunya.gaya hidup menjadi upaya untuk membuat diri menjadi eksis dengan cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain.

## 1.3. Faktor Kesadaran Hukum
Hukum  dianggap  sebagai  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  kehidupan  masyarakat, berusaha  mewujudkan  terbentuknya  masyarakat  yang  nyaman,  damai  dan  berkeadilan. Terkadang sebagian orang tidak peduli dengan keberadaannya, seringkali hukum dilanggar bahkan  fungsinya  dimanipulasi,  orang-orang  tersebut  termasuk  dalam  masyarakat  ilegal. Subyek  hukum  yang  dipertahankan  menciptakan  kesadaran  hukum,  kesadaran  dan kemampuan untuk memahami realitas yang ada.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Membeli Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan Putusan Nomor 78/Pid.B/2022.PN.KBU

## 2.1. Posisi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.b/2022/PN.KBU
Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Desember tahun 2021 datang
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
sdr.  JAYNURI  (DPO)  ke  rumah  terdakwa  di  Dsn.  I  Desa  Negara  Aji  Baru  Rt.  001  Rw.  001 Kecamatan  Anak  Tuha  Kabupaten  Lampung  Tengah  untuk  menawarkan  Sepeda  Motor  1 (satu)  unit  Sepeda  Motor  merek  Yamaha  R15  tanpa  plat  warna  Biru  Noka: MH3RG471KK105725,  tanpa  Nosin  dan  tanpa  dilengkapi  surat – surat  kendaraan  kepada terdakwa , karena tertarik lalu terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian awalnya terdakwa transfer  uang  kepada  sdr.  JAYNURI  (DPO)  sebesar  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah) kemudian  sepeda  motor  tersebut  di  antarkan  sdr.  JAYNURI  (DPO)  kerumah  terdakwa  , kemudian  ketika  sepeda  motor  tersebut  telah  sampai  dirumah  terdakwa  ,  lalu  sisa  uang tersebut  terdakwa  lunasi  sebesar  Rp.  8.500.000,-  (delapan  juta  lima  ratus  ribu  rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa beserta sdr. REVI (DPO) dan sdr. AGUS (meninggal dunia) berangkat dari Way kanan hendak pulang menuju ke Lampung Tengah dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek  Yamaha  R15  tanpa  plat  warna  Biru  Noka:  MH3RG471KK105725,  tanpa  Nosin, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa, sdr. REVI (DPO) dan sdr. AGUS (meninggal dunia) tiba di Kotabumi, lalu ketika melintas di bundaran RPN Kel. Kelapa Tujuh Kotabumi, sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. AGUS (meninggal dunia) dihentikan oleh saksi REZA BANGSAWAN ( yang merupakan Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas) yang sedang melakukan Patroli, lalu sdr. AGUS (meninggal dunia) menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian tiba-tiba  sdr.  REVI  (DPO)  yang  masih  di  atas  sepeda  motor  melarikan  diri  dengan  cara melompat dan berlari, kemudian ketika melihat sdr. REVI (DPO) lari, kemudian terdakwa dan sdr. AGUS (meninggal dunia) yang masih diatas sepeda motor juga tancap gas dan melarikan diri kearah Jln. Coekoel Soebroto kelapa Tujuh, kemudian melihat terdakwa dan sdr. AGUS (meninggal dunia) melarikan diri, saksi PANGGIH WAHYUDI dan saksi NOPRIANSYAH mengejar terdakwa dan sdr. AGUS (meninggal dunia) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian  karena  sdr.  AGUS  (meninggal  dunia)  terus  menengok  kebelakang  kendaraan dengan  kencang,  lalu  kendaran  yang  dikendarai  oleh  sdr.  AGUS  (meninggal  dunia)  dan terdakwa menabrak sebuah rumah yang ada di Jln. Lada Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan  Kab.  Lampung,  lalu  terdakwa  dan  sdr.  AGUS  (meninggal  dunia)  di  amankan  oleh saksi PANGGIH WAHYUDI dan saksi NOPRIANSYAH dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat  pertolongan,  kemudian  setelah  mendapat  pertolongan,  lalu  terdakwa  terlebih dahulu di amankan oleh Anggota Lalu Lintas sedangkan sdr. AGUS (meninggal dunia) masih dalam perawatan di Rumah Sakit hingga akhirnya sdr. AGUS dinyatakan meninggal dunia,
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

## 2.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh  penuntu  umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  YULIANTO  BIN  MUSTAPA  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Membeli  suatu  benda  yang  diketahui  atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  YULIANTO  BIN  MUSTAPA  dengan  pidana penjara  selama  1  (satu)  Tahun  dan  6  (enam)  Bulan,  dikurangi  selama  terdakwa  berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Motor R15 tanpa No Pol warna Biru Noka: MH3RG471KK105725 Tanpa Nosin.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

## 2.3. Amar Putusan
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan  hukuman  bagi  terdakwa  dan  terdakwa  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya. Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya.  Menimbang,  bahwa  Terdakwa  diajukan  ke  persidangan  oleh  Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dakwaannya  Penuntut  Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Reza Putra Bangsawan Bin Cholil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Lada Kelurahan Tanjung  Senang  Kecamatan  Kotabumi  SelatanKabupaten  Lampung  Utara saksi  bersama  rekan-rekan  dari  Anggota  Satuan Lalu  Lintas  Polres  Lampung  Utara mengejar terdakwa dan rekannya yang melarikan diri ketika hendak distop oleh kami;
2. Saksi Panggih Wahyudi, S.E Bin Mujio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Volume 11, Nomor 2, September 2023
Bahwa  pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Lada Kelurahan  Tanjung  Senang  Kecamatan  Kotabumi  Selatan Kabupaten  Lampung  Utara saksi  bersama  rekan-rekan  dari  Anggota  Satuan Lalu  Lintas  Polres  Lampung  Utara mengejar terdakwa dan rekannya yang melarikan diri ketika hendak diberhentikan oleh kami;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1 (satu) Unit  Motor  R15  tanpa  NoPol warna Biru  Noka:  MH3RG471  KK105725  Tanpa Nosin;

## Ad.1. Unsur “barang siapa”
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur ”barang siapa” menunjuk  kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek  hukum  tersebut  disamping  orang  perseorangan/  manusia  pribadi  ( natuurlijke persoon )  dan  juga  korporasi/  badan  hukum  ( rechtspersoon )  dan  juga  yang  dimaksudkan oleh  Undang – undang  adalah  orang  sebagai  subyek  hukum  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatanya  menurut  hukum,  sebagaimana  disebutkan  di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;
Ad .2. Unsur “membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau  untuk  menarik  keuntungan,  menjual,  menyewakan,  menukarkan,  menggadaikan, memgangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.
Memperhatikan,  Pasal  480  ayat  (1)  KUHP  dan  Undang-undang  Nomor 8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;
1. Menyatakan Terdakwa Yulianto Bin Mustafa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa  tetap ditahan;
Volume 11, Nomor 2, September 2023
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Motor R15 tanpa NoPol warna Biru Noka : MH3RG471KK105725 Tanpa
Nosin; Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan  kepada  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dijabarkan,  adapun kesimpulan yang penulis dapat dari  tindak pidana membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya  harus  diduga  berasal  dari  hasil  kejahatan  (Studi  Putusan  Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU) yaitu:
1. Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  membeli  suatu  benda  yang diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga  bahwa  diperoleh  dari  hasil  kejahatan berdasarkan penelitian penulis antara lain yaitu faktor ekonomi dimana seseorang harus menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  luar  salah  satunya  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya bila salah mengambil keputusan akan mengarah ke tindak pidana, faktor  gaya  hidup  sendiri  menjadi  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh,  dan  faktor kesadaran hukum harus di hargai dan dipatuhi oleh masyarakat bila hukum tidak di anggap baik maka, akan timbul ketidak sadaran akan hukum.
2. Pertimbangan hakim  pada putusan nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU dianggap sudah tepat, karena hukuman yang di berikan hakim sudah sesuai dengan Pasal 480 KUHP.
Terdakwa  telah  terbukti  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  penadahan  yang  mana membeli  barang  hasil  curian.  Majelis  hakim  menjatuhkan  hukuman  dengan  1  (satu) tahun  kurungan  penjara  yang  mana  hakim  sudah  mempertimbangkan  hal-hal  yang meringankan dari terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, 2002. Kebijakan Hukam Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung,
Deti  Rahmawati,  I  Ketut  Siregig,  Zainudin.  2021. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencan a.  Widya  yuridika  jurnal hukum, volume 4 nomor 1,  Fakultas Hukum Univeritas Bandar Lampung
Dipoyantie, Arum. & Jeumpa, Ida Keumala,  2017, Tindak  Pidana  Penadahan Mesin Genset (Suatu Penelitian di Wilayah  Hukum Polresta Banda Aceh) ,  Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 1, No. 2
I  Ketut  Siregig et  al. :  Analisis  Yuridis  Transaksi  Benda  Yang  Diketahui  Dan  Diduga  Diperoleh  Dari  Kejahatan  (Studi  Putusan  Nomor 78/Pid.B/2022/PN.KBU) PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
E.Y. Kanter,1992, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Alumni AHM- PTHM,Jakarta
Heru Nugroho, Recca Ayu Hapsari, Yulia Hesti, 2022. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Akun  Facebook  Atas  Nama  Pejabat Negara  (  studi  putusan  nomor  :  6/Pid.Sus/2021/PN.Met), Innovative:  Journal  of  Social Science Research, volume 2 nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Huda,  Chairul,  2011, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  menuju  kepada  Tiada PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana.
Ismu  Gunadi dan  Jonaedi  Effendi ,2015. Cepat  & Mudah  Memahami  Hukum  Pidana , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mahmud Mulyadi, 2009. Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana , USU Press, Medan
Mien  Rukmin,  2009. Aspek  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  (Sebuah  Bunga  Rampai), Alumni, Bandung
Moeljatno,  2005. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta
Nugroho,  Sulistyo  Adhy.  Retnaningrum,  Dwi  Hapsari.  dan  Dwiatmodjo  ,Haryanto, 2018, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penadahan  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri Banyumas Nomor : 34/PID.B/2017/PN.BMS ) S.L.R 1 , No.1 .
P.A.F  Lamintang  &  Theo  Lamintang,  2009, ,Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Terhadap Harta Kekayaan , SInar Grafika, Jakarta
R.  Soesilo, 1998. Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor
Santoso, Topo dan Eva Achjaani, 2008, Kriminologi , Jakarta, Raja Grafindo Persada  Wirjono Prodjodikoro,  1967. Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia ,  Eresco Bandung Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Wirjono  Prodjodikoro,  2003. Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia ,  Refika Aditama, Bandung
Wirjono Projodikoro, 2014. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , PT. Refika ditama,   Bandung