## PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS ROHINGNYA
Triono *

## Abstrak
Konflik  dan  kekerasan  berbau  SARA yang terjadi  di Myanmar hingga  kini  belum  terselesaikan  dengan  baik. Banyaknya  faktor  yang  menjadi  akar  konflik  dalam perseteruan  di  Myanmar  membuat  kasus-kasusnya  menjadi sorotan  dunia  internasional.  Rohingnya  sebagai  bagian  dari etnis  yang  ada  di  Myanmar  kerap  mendapatkan  perlakukan diskriminasi  dan  tidak  manusiawi,  kondisi  etnis  Rohingnya yang beragama Islam sering terkucilkan oleh etnis mayoritas yang  beragama  Budha.  ASEAN  sebagai  organisasi  regional di kawasan Asia Tenggara dituntut untuk lebih berperan aktif dalam  proses  perdamaian  dan  penyelesaian  konflik  di Myanmar. Kerjasama yang dilakukan selama ini dirasa belum memperlihatkan  hasil,  khususnya  jika  melihat  pemberitaan yang  masih  menggambarkan  ketidakadilan  terhadap  etnis Rohingnya.

## Kata Kunci: Peran, Kerjasama, Perdamaian

## Pendahuluan
Dalam  sejarah  modern  Myanmar  (Birma/Burma)  mengalami dua kali masa penjajahan kolonial yakni oleh Inggris (abad ke XVIII- XX)  dan  pendudukan  oleh  Jepang  pada  tahun  1940.  Di  bawah kolonial  Inggris,  etnis  Rohingnya  cenderung  berada  pada  masa perdamaian.  Namun  berbeda  halnya  ketika  berada  dibawah  kolonial Jepang  di  Myanmar, pernah terjadi  konflik  komunal  antara  etnis Rakhine  dan  Rohingnya  di  wilayah Arakhan.  Bahkan  pada  tahun- tahun  tersebut  terjadilah  sebuah  peristiwa  yang  dinamakan  sebagai pembantaian etnis Rohingnya.
* Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Megou Pak Tulang Bawang.
Pasca Myanmar  merdeka,  pada  masa  pemerintahan  pertama yang  dipimpin  oleh  Jenderal  Aung  San,  etnis  Rohingnya  menjadi salah  satu  etnis  yang  memiliki  peran  dalam  pemerintahan  Myanmar. Dalam  beberapa  kesempatan  beberapa  warga  Rohingnya  bahkan menjadi menteri di kabinet Myanmar pada kurun 1940-1950. Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga Ne Win menjadi Presiden, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. 1
Banyak etnis minoritas yang seringkali menjadi korban, karena dianggap tidak loyal dan ingin memisahkan diri  dari Myanmar,  yang salah satunya adalah etnis Rohingnya. Etnis Rohingnya dianggap oleh rejim  Ne  Win  sebagai  sebuah  ancaman,  sehingga  dilancarkanlah sebuah operasi untuk menumpas pergerakan separatis dan mengontrol penduduk  etnis  Rohingnya  pada  tahun  1978,  yang  pada  akhirnya upaya  ini  mengakibatkan  ‘hijrahnya’  etnis  Rohingnya  dari  Myanmar ke wilayah Bangladesh.
Pada masa Rejim Militer, mulai dari era Ne Win hingga kurun tahun 2000,  etnis  Rohingnya  menghadapi  situasi  yang  berat.  Situasi ini dikarenakan adanya diskriminasi dalam skala besar yang dilakukan oleh pemerintah Junta Militer Myanmar. Adanya upaya-upaya secara paksa  untuk  mempengaruhi  gaya  hidup etnis  Rohingnya  yang beragama  Islam  untuk  menjadi  agama  Budha  serta  adanya  provokasi dari  pihak-pihak  tertentu  telah  membuat  etnis  Rohingnya  kemudian menjadi etnis yang terpojokan dari dunia luar.
Eskalasi konflik di Rohingnya yang pada awalnya seolah tidak terlihat oleh mata dunia kemudian mencuat pada  media Juni-Agustus tahun 2012, dimana pemberitaan media intrenasional mulai membuka fakta-fakta  tentang adanya konflik  Rohingnya. Adanya  kasus  ini kemudian  memancing  kemarahan  dari  etnis  Rakhine  yang  kemudian berujung  pada  lingkaran  konflik  yang  tidak  terhenti.  Pada  Juli  2012,
1 http://youanindranastiti.wordpress.com/2012/01/27/sejarah-negara myanmar
Triono: PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK.....
konflik  ini  memuncak  dengan  adanya  pembakaran  besar-besaran terhadap  perumahan  yang  dihuni  oleh  etnis  Rohingnya  serta penyerangan  yang  dilakukan  oleh  kedua  etnis. Bahkan  terdapat dugaan pula dimana tentara dan polisi Myanmar untuk memprovokasi kedua etnis tersebut dan turut menyerang perkampungan Rohingnya. 1
Melihat kondisi yang terjadi pada saat itu, dunia internasional terkejut  karena  dalam  waktu  yang  bersamaan  Myanmar  sedang mengalami proses demokrasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni  Eropa  mengecam  kekerasan  yang  terjadi  pada  konflik  tersebut, namun  tidak  menyalahkan  pemerintahan  Myanmar  sebagai  penyebab dari konflik tersebut. Lembaga lain seperti Amnesty Internasional dan Organisasi  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  dunia  menilai  bahwa pemerintah  Myanmar  telah  melakukan  diskriminasi  secara  sistematis terhadap  etnis  Rohingnya  yang  telah  menyebabkan  penderitaan  etnis Rohingnya yang tak kunjung usai.
ASEAN (Association  of  Southeast  Asian Nations) sebagai sebuah  organisasi  regional  di  Asia  Tenggara,  mencoba  merespon kasus konflik Rohingnya secara hati-hati. Hal ini dikarenakan ASEAN menganut  prinsip non-intervensi yaitu  prinsip  untuk  memastikan bahwa  masalah  setiap  negara  harus  diurus  masing-masing  tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Negara-negara ASEAN setuju bahwa  masalah  Rohingnya  adalah  masalah domestic dan  merupakan sebuah  konflik  komunal,  bukan  konflik  religius.  Namun  upaya proaktif  untuk  menyelesaikan  konflik  Rohingnya  terus  diupayakan terutama  oleh  Indonesia  sebagai  negara  senior  di  ASEAN.  Indonesia secara  aktif  mengirimkan  misi-misi  diplomasi  kemanusiaan  ke Myanmar  melalui  berbagai  aktor,  mulai  dari aktor  pemerintahan sampai aktor individu. 2
Sebagai sebuah entitas regional yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ASEAN memiliki peran yang sangat krusial dalam  menjaga  stabilitas  regional  melalui  pengaturan-pengaturan politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  keamanan,  dan  berbagai  aspek
1 Kompas, edisi 20 Juni 2012.
lainnya.  Untuk  dapat  menjalankan  fungsi-fungsi  organisasional  ini dengan  baik,  ASEAN  sebagai  suatu  organisasi  regional  memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama (shared values and principles) yang  dijadikan  sebagai  panduan  dalam  setiap  kebijakan  dan kegiatannya. Norma dan prinsip yang menjadi pondasi keberlangsungan  hubungan  antar  anggota  ASEAN  ini  adalah menentang  penggunaan  kekerasan  dan  mengutamakan  solusi  damai,
otonomi  regional,  tidak  mencampuri  urusan  internal  negara  anggota lain (prinsip  non  intervensi),  dan menentang  pakta  militer  dan mendukung kerjasama pertahanan bilateral.

## Potret regional Asia Tenggara
Secara  geopolitik  dan  geoekonomi  kawasan  Asia  Tenggara memiliki  nilai  yang  sangat  strategis.  Hal  ini  tercermin  dari  adanya berbagai  konflik  di  kawasan  yang  melibatkan  kepentingan  negara- negara  besar  pasca  Perang  Dunia  II,  sehingga  Asia  Tenggara  pernah dijuluki sebagai “Balkan - nya Asia”. Persaingan antar negara adidaya dan  kekuatan  besar  lainnya  di  kawasan  ini  pernah  terjadi  pada  saat perang  Vietnam.  Fakta  lainnya  adalah  konflik  kepentingan  diantara sesama  negara- negara  Asia  Tenggara  seperti  “konfrontasi”  antara Indonesia dan Malaysia, klaim territorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia. Pembentukan  ASEAN  sebagai  organisasi  regional  berasumsi atas  kesadaran  para  pemimpin  negara  akan  pentingnya  sebuah kerjasama untuk menciptakan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran. Selain  itu  juga  mempunyai  beberapa  persamaan  yaitu persamaan  kepentingan,  permasalahan  yang  dihadapi,  pentingnya kerjasama  dan  solidaritas  negara  di  Asia  Tenggara. Upaya pembentukan  organisasi  kerjasama  internasional  khususnya  di kawasan Asia Tenggara telah membuahkan hasil dengan ditandatanganinya  Deklarasi  ASEAN  atau  Deklarasi  Bangkok  pada tanggal  8  Agustus  1967  di  Bangkok  oleh  Wakil  Perdana  Menteri merangkap  Menteri  Luar  Negeri  Malaysia  dan  para  Menteri  Luar
Negeri  dari  Indonesia,  Filipina,  Singapura  dan  Thailand.  Deklarasi tersebut  menandai  berdirinya  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia Tenggara. Masa  awal  pendirian  ASEAN  lebih  diwarnai  oleh  upaya- upaya  membangun  rasa saling  percaya (confidence  building) antar negara  anggota  guna  mengembangkan  kerjasama  regional  yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif. 2 Prinsip  utama  dalam  kerjasama  ASEAN  adalah  persamaan kedudukan  dalam  keanggotaan (equality) tanpa  mengurangi kedaulatan  masing-masing  negara  anggota.  Negara-negara  anggota ASEAN  sepenuhnya  tetap  memiliki  kedaulatan  ke  dalam  maupun  ke luar (sovereignty). Sedangkan musyawarah (consensus and consultation),  kepentingan  bersama (common  interrest), dan  saling membantu (solidarity) dengan  semangat  ASEAN  merupakan  ciri kerjasama  ini.  Beberapa  norma  dasar  yang  tumbuh  dalam  proses evolusi  ASEAN  selaku  organisasi  internasional  regional yaitu menentang  penggunaan  kekerasan  dan  mengutamakan  solusi  damai. Berakhirnya konfrontasi dan keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan  ASEAN  merupakan blessing  in  disguise bagi pembentukan  norma  hubungan  antarnegara  yang  menentang penggunaan kekerasan.
Dalam  kasus  konflik  di  Myanmar,  Menteri  Luar  Negeri ASEAN  mendukung  berbagai  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah Myanmar  untuk  mengembalikan  situasi  kondusif  di  Rakhine, Myanmar. Menteri  luar  negeri  ASEAN  menyatakan  keyakinannya dan harapan  yang besar terhadap Pemerintah Myanmar bahwa proses demokrasi  dan  tranformasi  politik  yang  berlangsung  di  Myanmar termasuk  menciptakan  kehidupan  yang  harmonis  di  antara  berbagai komunitas di Myanmar tidak akan berjalan di tempat apalagi mundur.
Sebagai  negara  yang  memiliki  pengalaman  serupa,  Indonesia memahami  kompleksitas  dan  tantangan  yang  dihadapi  Myanmar dalam  menyelesaikan  konflik  tersebut.  Indonesia  telah,  sedang  dan akan terus mendorong Pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan  permasalahan  tersebut  secara  baik  dan  komprehensif
2 Budi Winarno, Isu-Isu Global Kontemporer, Yogyakarta: CAPS, 2011.
Triono: PERAN ASIAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK...
serta mendorong Pemerintah Myanmar dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian  secara  damai  berbagai  konflik  internal  yang  terjadi  di Myanmar termasuk yang melibatkan etnis Rohingya.

## Faktor Pemicu Konflik Rohingya
Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Banyak  faktor  yang menjadi  pemicu  awal  meledaknya  konflik  yang  berkepanjangan  ini, mulai  dari  kasus  pemerkosaan,  diskrimasi  warga  minoritas  dan masalah  entitas  etnis. Perlakuan  diskriminatif  terhadap  Etnis
Rohingnya, antara lain  disebabkan  oleh  status  mereka  yang  berbeda.
Tidak  seperti  etnis  lain,  Etnis  Rohingnya  tidak  diakui  sebagai  warga negara  oleh  pemerintah  Myanmar, melainkan  sebagai  pendatang ilegal.  Pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap  Etnis Rohingnya, antara lain mereka tidak diberi izin usaha; diberikan pajak yang  tinggi  dan  berlebihan,  jika  pajak  tersebut  tidak  mampu  untuk dibayarkan maka lahan  pertanian, tambak, atau  properti apapun  yang mereka miliki akan disita. 3
Akar  konflik  dari  masalah  yang  ada adalah  kecemburuan terhadap  etnis  Rohingya  yang  dalam  beberapa  dasawarsa  ini  terus meningkat. Hal  ini  menyebabkan  kecurigaan  dan  kecemburuan  pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap “kerikil dalam sepatu”, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak  atas  lahan  dan  ekonomi,  khususnya  di  wilayah  Arakan,  Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini. 4
Pemerintah  Myanmar tak  mengakui  kewarganegaraan  etnis Rohingya, karena  menganggap  kelompok  Muslim  ini  bukan bagian dari kelompok  etnis  yang  sudah  ada  di Myanmar  sebelum kemerdekaan  Myanmar  pada tahun 1948.  Hal  itu  ditegaskan  kembali
3 http://demokrasiindonesia.wordpress.com
4 http://republika.co.id, edisi 26 Mei 2013.
oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam Al Jazeera, 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya  yang dianggap imigran  gelap dan pelintas batas dari Bangladesh itu.

## Peranan ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik di Myanmar
Peranan merupakan perilaku  yang  diharapkan  akan  dilakukan oleh  seseorang  yang  menduduki  suatu  posisi,  dan  setiap  orang  yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu dalam menjalankan peranan politiknya. 5 Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar  perilaku  politik  adalah  akibat  dari  tuntutan  atau harapan  terhadap  peran  yang  kebetulan  dipegang  oleh  seorang  aktor politik.  Peran  dalam  konteks  politik  adalah  perilaku  yang  dilakukan oleh  para  aktor  dalam  menjalankan  peran  politik  mereka,  dan  yang membentuk peranan adalah harapan atau dugaan yang datang dari diri sendiri  ataupun  orang  lain.  Teori  ini  juga  berkaitan  dengan  peranan yang lain.
Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik. K.  J.  Holsti 6 dalam  bukunya  Politik  Internasional  Kerangka untuk  Analisis  mengungkapkan  tiga  variabel  penjelasan  mengenai konsep  peran,  diantaranya beberapa  kondisi  ekstern,  yang  mencakup persepsi  ancaman  dan  perubahan  penting  dalam  kondisi  penting  luar negeri; atribut nasional,  yaitu  berkaitan  dengan  kemampuan negara (lemah atau kuat) pendapat dan sikap umum, kebutuhan ekonomi dan komposisi  etnis  negara; serta  atribut  ideologis  dan  sikap,  yang mencakup kebijakan atau peran tradisional, pendapat dan sikap umum, urusan humaniter, prinsip ideologis, serta identifikasi kawasan.
Peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dapat di analisa dengan  menggunakan 3 (tiga) faktor  yang dijelaskan oleh  K.  J  Holsti.  Faktor  pertama  dalam  hal  ini  adalah  kondisi eksternal,  dimana masyarakat  Indonesia  merasa  prihatin  terhadap
5 M ochtar  Mas’oed , Ilmu  Hubungan  Internasional:  Disiplin  dan Metodologi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.
6 K. J. Holsti, Politik Internasional: Kerangka untuk analisis, Jakarta: Gelora Aksara, 1983.
konflik pembantaian yang dilakukan oleh etnis Arakan yang mayoritas beragama Budha, terhadap etnis Rohingnya yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat menginginkan agar pemerintah  secepatnya  melakukan  upaya  penyelesaian  terhadap konflik yang terjadi di bagian Barat Rakhine, Myanmar.
Faktor kedua adalah atribut nasional, Indonesia adalah negara kepulauan  yang mayoritas penduduknya  adalah  Islam. Dalam hal ini, masyarakat  ASEAN  memiliki  identitas  yang  sama  dengan etnis Rohingnya,  hampir  seluruh  masyarakat  ASEAN  melakukan  aksi demonstrasi khususnya  hampir  di  seluruh  wilayah  Indonesia,
tujuannya  adalah mendesak  agar  pemerintah  Indonesia  secepatnya melakukan upaya yang tegas terkait penyelesaian konflik tersebut.
Faktor  ketiga adalah  atribut  nasional, kondisi  eksternal  serta atribut  ideologis  Indonesia  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945 yaitu  pancasila  yang  merupakan  pencerminan  cita-cita  bangsa yang harus  dipatuhi  secara  setia  serta  tidak  boleh  menyimpang  dari pancasila tersebut. Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif berupaya  melakukan  penyelesaian  terhadap  permasalahan  yang berkaitan  dengan etnis  Rohingya,  baik melalui PBB,  ASEAN,  dan OKI.  Pemerintah  Indonesia  juga kerap menerima  kedatangan  para pengungsi  dan  pencari  suaka  dari  etnis  Rohingya,  kemudian  bekerja sama  dengan  badan-badan  PBB  dan  lembaga  internasional  lainnya untuk menyelesaikannya.
ASEAN  sebagai  organisasi  kawasan  di  Asia  Tenggara  telah banyak memainkan  peran  penting  dalam  mewujudkan  proses demokratisasi  bagi  negara-negara  anggotanya.  Hal  tersebut  dapat terlihat  setidaknya  dalam  menangani  kasus  di  Myanmar. Rezim militer  yang  telah  berkembang  di  Myanmar  sejak  tahun  1988  telah menimbulkan  aksi  protes  dan  menelan  korban  ribuan  nyawa  tidak berdosa.  Dunia  internasional  dengan  keras  mengutuk pemerintah Myanmar  dengan  memberlakukan  sederet  sanksi  untuk  menekan pemerintah Myanmar.

## Triono: PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK.....
Prinsip non-interference yang  dijunjung  ASEAN  lebih menekankan  pada  pendekatan  diplomatik  dan  kekeluargaan.  Pada pertemuan  ASEAN  ke  42  di  Thailand,  PM  Thailand  menekankan bahwa  pendekatan soft  way  (ASEAN  way) lebih  produktif  daripada memberikan sanksi kepada Myanmar. Pendekatan ASEAN way lebih menitikberatkan  pada  proses  meyakinkan  pemerintah  berkuasa Myanmar  bahwa  ASEAN  akan  terus  mendukung  langkah-langkah strategis  yang  dibutuhkan  untuk  menekan  angka  kekerasan  yang terjadi  di  Myanmar. ASEAN  sendiri  lebih  menempatkan  diri  sebagai arena/forum  untuk  mendiskusikan  masalah-masalah  yang  terjadi  dan bukan  sebagai  aktor  utama  yang  berhak  melakukan  tindakan  kepada negara anggotanya.
Salah satu upaya ASEAN adalah menggelar The ASEAN Inter- Parliamentary  Myanmar  Caucus (AIPMC),  komisi  khusus  yang dibentuk  untuk  menangani  isu  Myanmar.  Pada  pertemuan  di  Bali, AIPMC  menghimbau  Presiden  Myanmar  Thein  Sein  untuk melanjutkan  tugasnya  memajukan  proses  demokratisasi  dan penegakan  Hak  Asasi  Manusia  di  Myanmar. 7 “Myanmar  harus mengambil  langkah-langkah  konkret  dan  maju  menuju  perundingan damai  dengan  kelompok-kelompok  etnis  yang  bersenjata  sebagai prasyarat  untuk  kemajuan  demokrasi"  bunyi pers  release pertemuan pada  29  November  2011  tersebut. Prinsip non-interference yang diterapkan  ASEAN  selama  ini  telah  menjadikan  Asia  Tenggara sebagai  salah  satu  kawasan  yang  memiliki  tingkat  stabilitas  dan perdamaian  terbaik  dibandingkan  kawasan  negara  berkembang lainnya. ASEAN selain sebagai penggerak utama pertumbuhan politik di kawasan, juga mampu menciptakan partisipasi  yang  aktif dan rasa saling memiliki seluruh anggota. 8

## Penutup
Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  ASEAN  sebagai organisasi  regional  antara  lain  berperan  dalam  mengelola  konflik,
7 indonesianvoices.com
8 Republika.co.id, 25 Juli 2012.
yakni  konflik  komunal  dan  sektarian  yang  terjadi  di  negara  bagian Barat  Rakhine,  Myanmar,  menjadi  salah  satu  fokus  perhatian  para pemimpin  Asia  Tenggara.  Bahkan  sejumlah  kepala  pemerintahan  di ASEAN sepakat untuk terus menekan Myanmar supaya menyelesaikan  dan  mengakhiri  kerusuhan  antara  minoritas  Muslim Rohingya dan etnis Buddha Rakhine itu. Prinsip non-interference yang  diterapkan  ASEAN  selama  ini telah  menjadikan  Asia  Tenggara  sebagai  salah  satu  kawasan  yang memiliki  tingkat  stabilitas  dan  perdamaian  terbaik  dibandingkan kawasan  negara  berkembang  lainnya.  ASEAN  selain sebagai penggerak  utama  pertumbuhan  politik  di  kawasan,  juga  mampu menciptakan partisipasi yang aktif dan rasa saling memiliki. Indonesia bagian  anggota  ASEAN  menyuarakan  pentingnya  semua  negara anggota  ASEAN  untuk  memberikan  bantuan  penuh  kepada penyelesaian  konflik  rohingya  tanpa  membedakan  SARA  dengan melakukan diplomasi-diplomasi internasional.

## Daftar Pustaka
Holsti, K. J., Politik  Internasional:  Kerangka  untuk  analisis, Jakarta: Gelora Aksara, 1983.
http://youanindranastiti.wordpress.com/2012/01/27sejarah-negara
myanmar/ I ndonesianvoices.com “Sekjen ASEAN Meminta Penjelasan Myanmar atas Pelanggaran HAM terhadap  Etnis  Muslim  Rohingnya ” ,    28  Juli  2012  (diakses tanggal 10 Januari 2014).
http://demokrasiindonesia.wordpress.com/2012/07/29/kisah-tragedi- pembantaian-etnis muslim-rohingya-dari-dulu-hingga- kini/diakses pada tanggal 23 maret2014

## Triono: PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK.....
Mas’oed , Mochtar, Ilmu  Hubungan  Internasional:  Disiplin  dan
Metodologi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.
Winarno, Budi, Isu-Isu  Global  Kontemporer, Yogyakarta: CAPS.
2011. R epublika.co.id  “Konflik  Rohingnya  Meluas  Jadi  Genosida”,  26  Mei 2013 (diakses tanggal 11 januari 2014)