p-ISSN 2087-5630 | e-ISSN 2685-158X
Dampak Perjanjian ACFTA dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perdagangan Mainan Anak-Anak di Kota Pekanbaru

## Yuni Dhea Utari
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis e-mail: yunidheautari@yahoo.com

## Abstrak
Perjanjian  ASEAN-China  Free  Trade  Area  (ACFTA)    yang  bertujuan  untuk  melakukan kegiatan ekspor dan impor barang dengan penurunan tarif hingga 0%. Sementara ekspor dan  impor  hanya  dapat  dilakukan  pengusaha  berskala  besar.  Pedagang  mainan  anak buatan lokal tergolong sebagai usaha mikro, kecil dan menengah hanya mendapat imbas dari  membanjirnya  mainan  asal  negeri  China  akibat  ACFTA.  Kendala  Pemerintah  Kota Pekanbaru  dalam  melindungi  pengusaha  berskala  mikro,  kecil  dan  menengah  dalam perdagangan  mainan anak-anak buatan  dalam kota  terhadap dampak perjanjian  ACFTA perlu  perhatian  khusus.  Hal  ini  disebabkan  ketidaksiapan  dari  pemerintah  dalam menyikapi ACFTA termasuk ketidaksiapan dalam pembangunan sarana prasarana berupa pasar  bagi  UMKM  dan  pembinaan  mengenai  cara  melakukan  ekspor  dan  impor  barang bagi  UMKM.  Kendala  juga  timbul  dari  keadaan  pengusaha  yang  tidak  terbuka  terhadap dunia  pasar  bebas.  Tidak  ada  kesatuan  organisasi  yang  utuh  antara  pedagang  mainan anak-anak  buatan  lokal  untuk  membangun  usaha  bersama  dengan  pengusaha  besar  dan menjadi produsen yang siap bersaing dengan produk lokal negeri China. _____________________
Kata kunci: ACFTA, hukum, usaha mikro kecil menengah, impor

## Abstract
The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) agreement aims to export and import goods with reduced tariffs of up to 0%. Meanwhile, exports and imports can only be carried out by  large-scale  entrepreneurs.  Traders  of  locally  made  children's  toys  are  classified  as micro,  small  and  medium  enterprises  and  only  get  the  impact  of  the  flood  of  toys  from China due to the ACFTA. The Pekanbaru City Government's obstacles in protecting micro, small and medium scale entrepreneurs  in  the trade of  artificial children's toys in  the city against  the  impact  of  the  ACFTA  agreement  need  special  attention.  This  is  due  to  the government's  unpreparedness  in  responding  to  ACFTA  including  unpreparedness  in  the construction of infrastructure in the form of a market for MSMEs and guidance on how to export  and  import  goods  for  MSMEs.  Constraints  also  arise  from  the  condition  of entrepreneurs  who  are  not  open  to  the  world  of  free  markets.  There  is  no  unified organization between traders of locally made children's toys to build a joint venture with big  entrepreneurs  and  become  producers  who  are  ready  to  compete  with  local  Chinese products.
_____________________ Kata kunci: ACFTA, law, micro, small and medium enterprises, imports

## PENDAHULUAN
ACFTA  yang  telah  dirancang  dan  dibuat  sejak  November  2001  ini  menegaskan bahwa  kesepakatan  dari  perjanjian  yang  tertuang  didalamnya  akan  mulai  diberlakukan
pada  Januari  2010.berdasarkan  perjanjian  ini,  negara-negara  yang  tergabung  dalam ASEAN  5  (Indonesia,  Thailand,  Singapura,  Filipina,  Malaysia)  dan  China  sepakat  untuk menghilangkan 90% hambatan perdagangan komoditas pada 2010. 1 Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, negara-negara yang tergabung dalam perjanjian ACFTA terus membangun dan  memperbaiki  infrastruktur  serta  sarana  guna  menyongsong  berlakunya  ACFTA  pada tahun 2010 lalu.
Namun  dari  berbagai  negara  yang  ada,  Indonesia  dianggap  kurang  memperhatikan pembangunan  infrastrukur  dan  sarana  bagi  pembangunan  ekonomi  guna  menghadapi perdagangan  bebas  yang  menjadi  tujuan  utama  dari  perjanjian  ACFTA.  Hal  ini  telah terbukti,  masyarakat  yang  memiliki  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  kian terpuruk  dengan  adanya  perjanjian  ini.  Kesiapan  yang  kurang  dan  melambungnya  harga barang-barang  yang  digunakan  sebagai  bahan  baku  produksi  kian  mempersulit  produk dalam negeri untuk memproduksi barang dengan kualitas baik namun murah. Dimulai dari birokrasi    berbelit  dan  berbagai  permasalahan  dalam  negeri,  kini  ditambah  lagi  dengan membanjirnya produk-produk asal China yang terus membuat pasar lokal kehilangan bibit- bibit unggul pengusaha masa depan.
Indonesia yang merupakan negara luas dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah  sudah  tidak  dapat  menjadi  tumpuan  hidup  bagi  masyarakatnya  bila  terus dipadati  dengan  impor  produk  asing.  Beraneka  produk  baik  makanan  hingga  produk pakaian buatan China  membanjiri  pasar lokal, mainan  yang telah membudaya dikalangan anak-anak  Indonesia  sejak  dahulu  kala,  telah  tergantikan  oleh  produk-produk  mainan buatan China. Anak-anak yang diyakini sebagai generasi penerus bangsa dikemudian hari telah dicekoki dengan berbagai jenis produk buatan China. Wajar saja bila kecenderungan mengimpor  barang  dari  luar  negeri  guna  memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri  terus bertambah besar, karena memang sejak dini masyarakat kita terbuai dengan barang-barang buatan  asing  yang  mana  hal  ini  telah  meredupkan  kreatifitas  masyarakat  itu  sendiri. Dampak dari impor terutama impor mainan yang diberikan pada anak-anak di era modern ini benar-benar telah meracuni anak-anak negeri di Indonesia.
Saat manusia mengasah kreatifitasnya adalah masa anak-anak, namun dengan adanya kemudahan  ini,  anak-anak  kian  lupa  akan  kreatifitasnya.  Tidak  ada  lagi  mainan  buatan lokal  yang  dapat  memberikan  keceriaan  bagi  anak-anak.  Usaha-usaha  masyarakat  dalam produksi dan perdagangan mainan anak-anak buatan lokal juga kian memudar akibat kalah dari segi harga dan kualitasnya dari produk asal China.
Padahal  dalam  Pasal  5  Undang-undang  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  menyatakan  bahwa  pemerintah  harus  menumbuhkan  dan mengembangkan  kemampuan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  menjadi  usaha  yang tangguh  dan  mandiri  serta  meningkatkan  peran  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dalam pembangunan  daerah,  penciptaan  lapangan  pekerjaan,  pemerataan  pendapatan, pengentasan rakyat dari kemiskinan. 2
Di  Riau  sendiri  sebagai  daerah  yang  masih  memegang  erat  budaya  melayu,  kini sudah  sulit  untuk  ditemui  produsen  mainan  anak-anak  yang  khas  dan  bercirikan  budaya
1 Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, Perdagangan Bebas “Dalam Persepektif Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta, 2014, Hlm. 12.
2 Pasal 5 Undang-undang  No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
melayu. Terutama di  Ibu Kota Pekanbaru,  yang dianggap sebagai  pusat dari perdagangan dan  pemerintahan  di  Provinsi  Riau.  Di  Pekanbaru  mainan  khas  melayu  seperti  gasing, congklak, sepak raga dan layang-layang juga sudah sulit  didapat.  Para pedagang di  pasar tradisonal  umumnya  hanya  menjual  mainan  buatan  China  atau  luar  daerah  yang produksinya tidak dari Kota Pekanbaru.
Oleh sebab itu perlu ada bantuan dari pemerintah dalam menghadapi dan menyikapi persaingan dalam perdagangan era pasar bebas terutama bagi produsen mainan anak-anak di  Kota  Pekanbaru.  Yang  menambah  buruknya  keadaan  adalah  saat  penulis  melakukan prasurvei  kepada  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Dinas Perdagangan  dan  perindustrian,  Pemerintah  tidak  memahami  isi  dan  maksud  dari perjanjian  ACFTA  tersebut.  Pemerintah  yang  tidak  paham  tentu  tidak  tahu  bagaimana caranya  untuk  mengambil  keputusan  dan  tindakan  yang  menguntungkan  bagi  pedagang bersekala kecil menegah di Kota Pekanbaru.
Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  menyatakan  bahwa  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  bertujuan menumbuhkan  dan  mengembangkan  usahanya  dalam  rangka  membangun  perekonomian nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang  berkeadilan. 3 Namun  tujuan  dari  usaha mikro, kecil dan menengah yang diperjuangkan oleh produsen dan pedagang mainan anak- anak buatan lokal di Kota Pekanbaru tidak dapat tercapai bila tidak mendapat bantuan dan perhatian khusus dari pemerintah terkait.
Menghadapi  tantangan  yang  timbul  pasca  ACFTA,  semua  pihak  pemangku kepentingan  harus  dapat  memanfaakan  peluang  bisnis  dengan  sebaik-baiknya  karena umumnya semua perusahaan mengalami kendala. Kendala tersebut misalnya keterbatasan modal,  teknologi  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi.  Apabila  tantangan- tantangan tersebut tidak dikelola dengan tepat akan menjadi sebuah ancaman, yakni segala jenis  perusahaan  dalam  berbagai  skala  produksi  akan  tergusur  dari  pasar,  terutama perusahaan  dengan  permodalan  kecil  seperti  Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah. 4 Berdasarkan  hal  tesebut  diatas  maka  dalam  penellitian  ini  penulis  telah  memfokuskan penelitian  pada  dampak  dan  kendala  dari  perjanjian  ACFTA  bagi  usaha  mikro  kecil menengah (UMKM) dalam perdagangan mainan anak-anak di kota Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk membangkitkan dan melestarikan perdagangan mainan anak-anak  yang  tradisonal,  dan  untuk  meningkatkan  pembuatan  dan  minat  dalam permainan anak-anak di Kota Pekanbaru terhadap warisan tradisional kota Pekanbaru.
Dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dan acuan bagi pemerintah, swasta maupun  masyarakat  dan  anak-anak  untuk  melestarikan  dan  menjaga  eksistensi perdagangan  mainan  anak-anak  sebagai  warisan  budaya  elayu  dan  menjadikan  mainan kebanggann kebudayaan Indonesia di Mata Internasional.
3 Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4 Anna  Maria  Tri  Anggraini, Perlindungan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Melalui  Pola Kemitraan  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan,  Prosiding  Seminar  Nasional  “  Kesiapan  Indonesia  : Harmonisasi  Hukum  Negara-Negara  ASEAN  Menuju  Komunitas  ASEAN  2015 ,  Univeritas  Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015.

## METODE
Penelitian  ini  tergolong  kedalam  penelitian  hukum  empiris  atau  sosiologis  dengan cara  survey.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  sifatnya,  maka    penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis adalah di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan  Kota  Pekanbaru  termasuk  kota  yang  mayoritas  penduduknya  mengkonsumsi produk-produk  impor  karena  dekat  dan  berbatasan  langsung  dengan  negera  lain  serta merupakan kawasan yang dialalui jalur ekspor dan impor di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Perindustrian  dan  perdagangan,  pihaknya  sudah  pernah  membicarakan mengenai  ACFTA  dan  melakukan  sosialisasi  dalam  bentuk  seminar  dengan  UMKM sebagai peserta dari seminar. Meskipun tidak semua UMKM hadir dalam seminar tersebut karena keterbatasan tempat dan waktu, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berharap informasi mengenai ACFTA ini dapat tersebar ke lingkungan UMKM yang  lain.  Meskipun  begitu,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Pekanbaru mengakui  bahwa  dalam  undangan  yang  dimaskudkan  kepada  UMKM  tidak  ada  satupun dari UMKM tersebut yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan mainan anak- anak buatan lokal. 5
Bapak  Arif  dari  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya Pabean B Kota Pekanbaru menegaskan bahwa adanya ACFTA memberikan dampak yang sangat  terasa  terhadap  barang  masuk  ke  Indonesia  khusunya  Kota  Pekanbaru.  Barang- barang yang masuk kini tidak dapat dibendung lagi karena Indonesia sudah masuk kedalam pasar  bebas  kawasan  ASEAN  dan  China.  Terutama  barang  dari  China  yang  bertambah banyak sejak 2010 lalu. Pihaknya hanya dapat mengenakan pajak terhadap barang-barang tersebut sebagai filterisasi agar barang-barang tersebut tidak beredar secara ilegal di pasar Kota Pekanbaru. 6
Dampak  ACFTA  sendiri  bagi  Indonesia  terdiri  dari  dua,  yaitu  dampak  positif  dan dampak negatif.
1. Dampak Positif adanya ACFTA 7
a. Dampak  diberlakukanya  ACFTA  maka  biaya  transaksi  perdagangan  dapat diturunkan,  sementara  efisiensi  ekonomi  semakin  meningkat,  sehingga menjadikan  kawasan  ASEAN  dan  China  memilliki  daya  tarik  yang  tinggi sebagai tujuan investasi.
b. Bagi  ASEAN,  ACFTA  berguna  untuk  mengurangi  ancaman  pertumbuhan perekonomian  China  yang  sangat  pesat.  Melalui  ACFTA,  ASEAN  memiliki akses untuk dapat masuk ke pasar domestik China yang begitu besar dan luas, memberikan  peluang  meningkatkan  ekspor  dengan  tarif  yang  rendah, disamping  juga  peningkatan  kerjasama  antara  pelaku  bisnis  melalui pembentukan Aliansi strategis, akses pasar jasa, regional prodution base, pasar regional sekaligus global, arus investasi dan terbukanya transfer teknologi.
5 Wawancara dengan staf  Dinas perindustrian dan perdagangan di Pekanbaru, 04  Mei 2015.
6 Wawancara dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, 08  Mei 2015.
7 Keuntungan yang diperoleh dari ACFTA lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya (diakses pada 29 April 2014 pukul 15.00)
2. Dampak Negatif adanya ACFTA 8
a. Serbuan  produk  asing  terutama  dari  China  dapat  mengakibatkan  kehancuran sektor-sektor  ekonomi  yang  diserbu.  Padahal  sebelum  tahun  2009  saja Indonesia  telah  mengalami  proses  industrialisasi  (penurunan industri).  Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik China lebih murah antara 15% hingga  25%.  Menurut  wakil  ketua  umum  Asosiasi  Pertekstilan  Indonesia (API),  Ade  Sudrajatusman,  selisih  5% saja  sudah membuat industri  lokal kelabakan;
b. Karakter  perekomian  dalam  negeri  akan  semakin  tidak  mandiri  dan  lemah. Segalanya  bergantung  pada  asing.  Bahkan  produk  seperti  jarum  saja  harus diimpor.  Jika  banyak  sektor  ekonomi  bergantung  pada  impor,  sedangkan sektor-sektor vital ekonomi  dalam negeri juga  sudah  dirambah  dan  dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia;
c. Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan UMKM dalam pasar nasional  akan  terpangkas  dan  digantikan  impor.  Dampaknya  ketersedian lapangan  kerja  semakin  menurun.  Padahal  setiap  tahun  angkatan  kerja  baru bertambah  lebih  dari  2 juta  orang,  sementara  pada  periode  Agustus  2009  saja jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang.
Produksi  lokal  yang  dulunya  menjadi  primadona  dalam  negeri  kini  telah  digusur paksa oleh serbuan produk luar negeri terutama China. Seperti produk mainan yang penulis teliti  didaerah  Pekanbaru,  Riau.  Didaerah  tersebut  terutama  yang  berlokasi  didaerah Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau, hampir tidak dapat dijumpai mainan buatan asli Kota Pekanbaru yang dijual bebas di pasaran, bilapun ada hanya segelintir orang yang masih  cermat  dan  ulet  umtuk  menggelutinya  sebagai  mata  pencaharian.  Sebagian  besar pedagang  mengeluhkan  membanjirnya  produk  mainan  buatan  China  yang  beredar dimasyarakat mengakibatkan perdagangan mainan buatan mereka tidak diminati lagi  oleh anak-anak, padahal mainan mereka adalah mainan yang baik dan berkualitas. 9
Dari data yang penulis peroleh melalui database di Dinas Koprasi dan UMKM Kota Pekanbaru  memang  tidak  ada  data  yang  menjelaskan  mengenai  UMKM  khusus  yang memproduksi  dan  memperdagangkan  mainan  anak  buatan  lokal  di  Kota  Pekanbaru.  Baik di  Kecamatan  Marpoyan  Damai,  Kecamatan  Tampan  dan  beberapa  kecamatan  lain  yang penulis lihat dalam database tersebut memang tidak ada.
Memang  status  pedagang  mainan  anak-anak  buatan  lokal  di  Kota  Pekanbaru  masih sangat  lemah.  Dari  hasil  survei  penulis  ke  lokasi-lokasi  yang  memang  terdapat  pedagang mainan  anak-anak  di  Kota  Pekanbaru  seperti  di  depan  Rumah  Sakit  Santa  Maria  Kota Pekanbaru. Mereka mengeluhkan mengenai status mereka yang tergolong UMKM dengan modal  kecil  sangat  merasakan  dampak  ACFTA.  Sebelum  adanya  ACFTA  dan  serbuan produk  mainan  asal  China,  biasanya  mereka  berhasil  menjual  produknya  hingga  10  buah
8 Dampak acfta terhadap perekonomian Indonesia (diakses tanggal 2 Februari 2015 Jam 11.00 WIB).
9 Wawancara  dan  Kuisioner  dengan  pedagang  mainan  anak-anak  buatan  lokal  di  Kota  Pekanbaru,  08 Juni 2015.
mainan perhari. Namun setelah adanya ACFTA dan membanjirnya mainan asal China, kini untuk menjual 1 atau 2 buah mainan saja sudah sangat sulit. 10
Mereka  terpaksa  menyandingkan  produk  yang  mereka  jual  dengan  produk  mainan asal China yang lebih diminati. Bahkan perbandingan produk mereka dengan produk China hingga  1:15.  Yang  artinya  1  produk  mereka  berbanding  dengan  15  produk  mainan  asal China yang dipajang dikedai atau gerai sederhana yang mereka buat. Hal tersebut terpaksa mereka lakukan karena tidak ada jalan lain untuk mereka menutupi biaya hidup sehari-hari. Sehingga dengan menjual produk mainan asal China yang bersanding produk mainan yang mereka  buat,  mereka  berharap  mendapat  penghasilan  lebih  karena  produk  mainan  asal China diakui lebih diminati pembeli.
Tabel 1. Data responden yang memproduksi mainan anak-anak No Jawaban Respoden Jumlah Pesentase (%) 1. Ya, Pernah 5 100,00 2. Tidak, Pernah 0 0 Jumlah 5 100,00
Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  hanya  ada  lima  responden  yaitu  dari  para pelaku  usaha  yang  melakukan  produksi  dan  perdagangan  mainan  anak-anak  buatan  lokal Kota  Pekanbaru.  Data  tersebut  penulis  dapat  dari  hasil  survei  ke  lokasi-lokasi  tertentu  di Kota  Pekanbaru,  dan  hasilnya  hanya  ada  5  produsen  yang  konsisten  dalam  memproduksi dan  menjual  mainan  anak-anak  di  Kota  Pekanbaru.  Memang  banyak  pedagang  mainan anak-anak yang ada di Kota Pekanbaru, namun sebagian besar dari mereka hanya menjual mainan buatan luar negeri seperti China, Taiwan, Jepang dan Amerika.
Data tersebut penulis peroleh dengan melalui survei ke lokasi-lokasi tertentu  yang dianggap  strategis  bagi  pelaku  usahan  mainan  anak-anak  buatan  lokal  untuk  berjualan. Penulis  juga  sudah  melakukan  penelitian  ke  dinas  terkait  yaitu  Dinas  Koprasi  dan  Usaha Micro,  kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Kota  Pekanbaru  yang  melakukan  pendataan terhadap Usaha Mikro,  Kecil dan Menengah (UMKM) namun  hasilnya  nihil.  Dari sekian banyak data mengenai UMKM di Kota Pekanbaru tidak ada satupun pelaku usaha mainan anak-anak yang terdaftar dan terdata oleh dinas terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut.
Pedagang  yang  umumnya  mengeluhkan  atas  membanjirnya  produk-produk  mainan asal  China  dan  negara  lain  hanya  bisa  pasrah  dengan  keadaan  mereka  saat  ini  ketika penulis melakukan tanya jawab dengan para responden tersebut. bahkan tidak sedikit dari mereka  menganggap  bahwa  pemerintah  tidak  ada  itikad  baik  dan  terkesan  acuh  terhadap dampak membanjirnya mainan asal negeri China.
Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai ACFTA disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang membuat para pedagang mainan buatan lokal buta akan  pengetahuan  mengenai  ACFTA.  Disampaikan  oleh  para  pedagang  mainan  anak buatan  lokal  tersebut  bahwa  pemerintah  tidak  pernah  memberitahukan  melalui  sosialisi langsung  atau  berbentuk  penyuluhan  mengenai  ACFTA  dan  yang  pemerintah  lakukan
10 Wawancara dan Kuisioner dengan pedagang  mainan anak-anak buatan lokal di Kota Pekanbaru,  08 Juni 2015.
hanya sekedar pembiaran terhadap membanjirnya produk-produk mainan asal China yang kian hari kian membanjir dan mendominasi pasar dalam negeri. 11
Bentuk  perlindungan  yang di  lakukan oleh pemerintah di  akui  oleh responden  yang menjawab  adanya  peran  pemerintah  namun  hanya  sebatas  penyuluhan  saja.  Responden tersebut  juga  beranggapan  bahwa  penyuluhan  tersebut  diadakan  hanya  sebatas  formalitas agar  pemerintah  terlihat  berperan  aktif  dalam  perlindungan  UMKM  dari  ancaman gempuran produk asing. 12 Hal tersebut responden sampaikan karena dari hasil penyuluhan dan seminar yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan manfaat yang berarti bagi usaha yang responden dan UMKM lainya lakukan.
Pemerintah  mengalami  kesulitan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  di  Kota  Pekanbaru  terutama  produsen  dan  pedagang  mainan anak-anak terhadap dampak buruk dari perjanjian ACFTA yang mulai berlaku sejak tahun 2010  lalu.  Kendala-kendala  pemerintah  dalam  melindungi  usaha  mikro,  kecil  dan menengah di Kota Pekanbaru terutama produsen dan pedagang mainan anak-anak terhadap dampak buruk pasar bebas yang ditimbulkan pasca adanya perjanjian ACFTA antara lain :
1. Tidak adanya kesatuan organisasi yang utuh antara para produsen mainan anak-anak.
2. Kurangnya peran aktif dari produsen dan pedagang mainan anak-anak buatan lokal Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan diri pada dinas terkait.
3. Tidak ada ikatan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dan menengah.
4. Mendorong pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah untuk memasuki pasar yang lebih luas.
5. Keterbatasan Sumber daya Manusia.
6. Kurangnya modal UMKM
Pemerintah  melalui  dinas  terkait  sebenarnya  telah  berupaya  agar  dampak  ACFTA yang dialami oleh UMKM terutama dalam produksi dan perdagangan mainan anak buatan lokal di Kota Pekanbaru dapat diminimalisir. Namun banyak dari semua usaha dan upaya tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak ada kerjasama dan dukungan dari pihak  lain  baik  produsen  itu  sendiri  ataupun  pihak-pihak  dari  pemerintahan  yang  terkait mengenai pembangunan ekonomi nasional.
Kurangnya  modal  juga  menghambat  kemajuan  dari  UMKM  yang  bergerak  dalam produksi  dan  perdagangan  mainan  anak  buatan  lokal.  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota Pekanbaru  memahami  bahwa  keterbatasan  modal  juga  menjadi  faktor  utama  banyaknya UMKM mengalami kebangkrutan. Bukan hanya UMKM dalam produksi dan perdagangan mainan  anak  buatan  lokal  saja  yang  mengalami  kebangkrutan  karena  kurangnya  modal. Namun  usaha-usaha  lain  juga  mengalami  hal  serupa.  Oleh  sebab  itu  pemerintah menggalangkan  pinjaman  modal  usaha  bagi  pelaku  usaha  diseluruh  Indonesia  melalui Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR).  Namun  sedikit  pengusaha  yang  memanfaatkan  program  ini untuk pengembangan usahanya.
11 Wawancara dan Kuisioner dengan pedagang  mainan anak-anak buatan lokal di Kota Pekanbaru,  08 Juni 2015.
12 Wawancara dan Kuisioner dengan pedagang  mainan anak-anak buatan lokal di Kota Pekanbaru,  08 Juni 2015.
Tabel II. Data  mengenai  harapan  responden  terhadap  kinerja  pemerintah  dalam melindungi UMKM No Jawaban Respoden Jumlah Pesentase (%) 1  Aturan mengenai perlindungan UMKM dijalankan 1 20% 2 Diberi pinjaman modal usaha dan penempatan lokasi yang baik bagi UMKM 4 80% 3  Tidak menjawab 0 0% Jumlah 5 100%
Kadin  menjelaskan  bahwa  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  seharusnya  memberikan manfaat yang baik bagi pelaku usaha di Kota Pekanbaru, namun KUR malah memberikan beban yang berat kepada pelaku usaha. Bunga yang ditawarkan KUR sebesar 16% sangat tinggi  bagi  pengusaha  sekelas  UMKM.  Selain  itu  bunga  pinjaman  KUR  lebih  tinggi  dari bunga pinjaman bank konvensional  yang pada umumnya antara 12-14% saja. Seharusnya program seperti KUR ini memberikan keringanan bunga pinjaman lebih rendah dari bank konvensional,  bukan  malah  lebih  tinggi.  Serta  proses  peminjaman  seharusnya  tidak  sulit atau adanya keringanan jaminan. 13

## KESIMPULAN
Dampak  perlindungan  Hukum  UMKM  dalam  Produksi  atau  penjual  Furniture atasandanya  Perjanjian  ACFTA  di  Kota  Pekanbaru  berdampak  buruk.  Masuknya  produk murah  maka  berbagai  industri  manufatur  /  pabrikan  lokal  akan  terancam  tutup  karena produk kalah bersaing. Dengan tutupnya pabrik-pabrik maka akan berdampak kepada PHK besar-besaran.  Dengan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  besar-besaran  tersebut  maka akan menghasilkan pengangguran dimana-mana. Hal ini membuat angka kemiskinan akan melonjak  tinggi  dan  membuat  perekonomian  negara  menurut.  Perekonomian  negara menurun maka stablitas negara menurun.
Kendala  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  melindungi  pengusaha  Usaha  Mikro Kecil  Menengah  Dalam  poduksi  atau  penjualan  Furniture  terhadap  dampak  perjanjian ACFTA  sudah  selayaknya  mendapatkan  perhatian  penuh  negara  ini.  faktor-faktor  yang menjadi  kendala  bagi  perlindungan  usaha  produksi  atau  penjualan  furniture  lokal  juga timbul  dari  keadaan  pengusaha  sendiri  yang  tidak  membuka  diri  terhadap  dunia  pasar bebas  di  era  modern.  Tidak  ada  kesatuan  yang  utuh  antara  pedagang  untuk  membangun usaha  bersama  dan  menjadi  salah  satu  produsen  yang  siap  mengekspor  produknya  ke China  untuk  bersaing  denga  produk  asing.  Selain  itu  pemerintah  sendiri  tidak  ada  peran aktif, dan Tidak adanya bantuan dari Pemerintah dalam kegiatan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru.
13 Wawancara  dengan  Direktur  Eksekutif  Kamar  Dagang  dan  Industri  Kota  Pekanbaru,  13  Agustus 2015.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul  Rosid, Manajemen  Usaha  Kecil,  Menengah,  dan  Koperasi, Pusat  Pengembangan Bahan Ajar UMB, 2004.
Bambang Sugeng, How AFTA Are You, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik ¸ Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Boer Mauna , Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, P.T. ALUMNI, Bandung, 2005.
Dayu  Padmara  Rengganis, Hukum  Persaingan  Usaha  Perangkat  Telekomunikasi  dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA , PT. Alumni, Bandung, 2013,
Dibyo  Prabowo  dan  Sonia  Wardoyo, AFTA  Suatu  Pengantar, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
Frans M. Royan, Easy Marketing , Dahara Prize, Semarang, 2009.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Seri  Hukum  Bisnis:  Hukum  Transaksi  Bisnis Internasional , PT. Raja Grafindo Persada, Ed.1, Cet.3, Jakarta, 2003.
Hata , Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO ”Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum” , PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006.
Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Sinar Grafika, Bandung, 2005,
Karen Lebacz, Teori-teori Keadilan , Nusa Media, Bandung, 1989,
M. Kwartono Adi, Analisis Usaha Kecil dan Menengah, Andi, Yogyakarta, 2007.
Masri  Singarimbun  Dan  Sofian  Effendi, Metode  Penelitian  Survei, Pustaka  LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.
Maryati  Bachtiar, Buku  Ajar  Hukum  Perikatan ,  Pusat  Pengembangan  Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2008,
Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional , Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Mukti  Fajar  Nd  Dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010.
Mustafa  Kamal  Rokan, Hukum  Persaingan  Usha  Teori  dan  Pratiknya  di  Indonesia ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,
Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Cetakan Kedua, Jakarta, 2010,
Otje Salman & Anton F. Susanto, Teori Hukum Mengigat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Aditama, Bandung.,2005,
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia,Jakrta 1994,
R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Cetakan  Ke-4,Bandung, 1984,
R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdata , Jakarta,  Pradya Paramita, 2001.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
Serian  Wijatno  dan  Ariawan  Gunadi, Perdagangan  Bebas  “Dalam  Persepektif  Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta, 2014.
Satjipto  Raharjo, Hukum  Progresif  Sebuah  Sintesa  Huum  Indonesia ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009,
Soedjono  Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Cetakan Ke-14, Jakarta, 2010.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) , Rajawali Press, Jakarta, 2010.
_________________, Sosiologi  Suatu  Pengantar, Rajawali  Pers,  Cetakan Ke-43,  Jakarta, 2010.
Supriadi, Etika  &  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia,  Sinar  Grafika ,  Jakarta, 2006.