, (5) 2, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN HUKUM DALAM PROSES ONLINE SINGLE SUBMISSION TERHADAP SYARAT OPERASIONAL BADAN HUKUM
Tarida Sondang, Wira Franciska, Doni Martien Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia Email: wirafrans@yahoo.com, wikahawasara884@gmail.com, dh.martien279@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kebijakan terkait perolehan izin usaha perseroan terbatas dalam sistem pengajuan tunggal online di Indonesia, dan perlindungan  hukum  pengajuan  tunggal  online  perseroan  terbatas  untuk  memperoleh izin  usaha  menurut  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  dan  peraturan.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Selain itu  juga  digunakan  data  primer  sebagai  data  pendukung  bahan  hukum  yaitu  data sekunder.  Menerapkan  teori  perlindungan  hukum  dan  teori  kepastian  hukum.  Dilihat dari  hasil  penelitian,  PP  No.  24  Tahun  2018  menyangkut  layanan  lisensi  berusaha integrasi  elektronik,  yaitu  lemahnya  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak mengatur  perlindungan  hukum  bagi  badan  usaha  yang  tidak  melakukan  penyesuaian OSS.  Perlindungan  hukum  bagi  perseroan  terbatas  berupa  penyesuaian  penerapan sistem  OSS  yaitu  perubahan  klasifikasi  standar  bidang  usaha  Indonesia  perseroan terbatas yang telah memiliki dan memperoleh sertifikat pembentukan badan usaha yang masih  berlaku  dari  Kementerian  Hukum  dan  Kemanusiaan  Hak.  Berdasarkan  hasil kajian  dapat  disimpulkan  bahwa,  pertama,  PT  tidak  melakukan  penyesuaian  terhadap izin OSS pasca keluarnya PP No. 24 Tahun 2018 yaitu peraturan perundang-undangan yang lemah dan tidak memiliki kesatuan perlindungan hukum operator.
Kata kunci : Perlindungan Hukum; Perseroan Terbatas; Pengajuan Tunggal Online

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  understand  the  policies  related  to  obtaining  a  limited liability  company  business  license  in  the  online  single  filing  system  in  Indonesia,  and the legal protection for a limited liability company online single application to obtain a business  license  according  to  applicable  laws  and  regulations.  This  research  uses normative juridical research. The data used is secondary data which includes primary legal  data,  secondary  legal  data  and  tertiary  legal  data.  In  addition,  primary  data  is also  used  to  support  legal  data,  namely  secondary  data.  Explain  the  theory  of  legal protection and the theory of legal certainty. Judging from the research results, PP No. 24 of 2018 regarding electronic integration business license services, namely weak laws and  regulations  that  do  not  regulate  legal  protection  for  business  entities  that  do  not make OSS adjustments. Legal protection for limited liability companies is in the form of
JURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 2, Februari 2023
adjustments  to  the  application  of  the  OSS  system,  namely  changes  in  the  standard classification  of  Indonesian  limited  liability  companies  that  already  have  and  obtain valid business entity formation certificates from the Ministry of Law and Human Rights. Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that,  first,  the  PT  did  not  make adjustments to the OSS permit after the issuance of PP No. 24 of 2018, namely laws and regulations  that  are  weak  and  do  not  have  an  operator  legal  protection  unit.  Do  not make any adjustments.

## Keywords: Legal Protection; Limited Liability Company; Online Single Submission

## PENDAHULUAN
Sebelum  Agustus  2007,  kontrak  hukum  korporasi  Indonesia  pertama  kali  diatur oleh Pasal 36 sampai dengan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dikutip dari Wetboek van Koophandel . Selain itu, Indonesia sejak tahun 1995, menjadi perseroan  terbatas  nomor  satu  pada  tahun  1995.  Terakhir,  sejak  16  Agustus  2007, perseroan  terbatas.  Terakhir,  per  16  Agustus  2007,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Perseroan  terbatas  adalah  badan  hukum  dengan  kepribadian  hukum  yang  secara tegas diakui oleh hukum (Simatupang, 2017) . Kebutuhan dokumen otentik yang paling penting  dalam  bisnis  adalah  pendirian  badan  hukum  perseroan  terbatas  (PT) (Permatasari  &  Hanim,  2017) .  Awalnya  pembuatan  PT  bersifat  manual  dan  dikaitkan dengan  Kepmenkumham  nomor:  M-04  HT.01.01  tahun  2001,  yang  diubah  menjadi sistem  terintegrasi  secara  elektronik  dimana  perizinan  perusahaan  harus  dilakukan melalui  OSS  (Online  Single  Submission)  dengan  Keppres  No.  Nomor  91  Tahun  2017 dan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2018.
Online  Single  Submission  (OSS)  merupakan  perkembangan  teknologi  tersendiri, OSS  merupakan  salah  satu  kemajuan  teknologi  informasi  saat ini,  OSS  demikian juga berdampak  pada  sektor  ekonomi (Putri,  Yahanan,  &  Trisakna,  2019) .  Izin  usaha dikeluarkan  oleh  Kantor  OSS  atas  nama Menteri,  Kepala  Badan,  gubernur  atau  bupati dan setelah walikota pengusaha memperoleh izin bisnis dan melakukan kegiatan bisnis sesuai kebutuhan atau obligasi. OSS Institute adalah sebuah institusi negara non-menteri yang menangani urusan administrasi di bidang penyesuaian investasi (PP No. 24 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 12).
Sekalipun  izin  usaha  telah  diperoleh,  bukan  berarti  pengusaha  langsung  dapat beroperasi,  tetapi  pengusaha  harus  mendapatkan  izin  bisnis  terlebih  dahulu  sesuai dengan  Pasal  41  Pasal  24  PP  2018.  Untuk  memberikan  keputusan  lisensi.  Jadi  ini tindakan legislatif negara, jadi kejaksaan harus naik banding atas dasar hukum atau asas legalitas, dan jika tidak ada dasar untuk memberikan lisensi, tindakan akan diselesaikan. Artinya, pemberian izin dan pemberian izin harus didasarkan pada kewenangan undang- undang  dan  peraturan  yang  berlaku.  Karena  kelalaian  atau  kegagalan  kontraktor  untuk memenuhi  kewajibannya,  legalitas  PT  dapat  terpengaruh.  Ini  adalah  masalah  yang dihadapi  pengusaha  saat  membentuk  LLC,  dan  kesalahan  atau  kelalaian  terkadang dilakukan  saat  memenuhi  kewajiban  pembentukan  LLC.  Ini  memiliki  konsekuensi
hukum bagi pengusaha. Berkenaan dengan akibat hukum dan kerugian yang timbul dari pelanggaran  kewajiban  yang  berkaitan  dengan  pendaftaran  perseroan  terbatas,  pelaku ekonomi wajib mengambil tindakan hukum dalam menjalankan kegiatannya.
Masalah pemberian izin komersial menggunakan perangkat lunak sumber terbuka adalah Peraturan perundang-undangan No 24/2018 tidak mengatur masa transisi untuk diterapkan.  Peraturan perundang-undangan 24/2018 telah berlaku pada saat diterbitkan yaitu pada tanggal 21 Juni 2018, meskipun perizinan sesuai lampiran PP masih berlaku dan tidak dapat disimpan melalui sistem OSS. Sistem OSS belum selesai, Hal ini antara lain  karena  adanya  sistem  komputer  antar  kementerian  dan  lembaga  tingkat  pusat  dan daerah tidak terhubung dengan baik. Bergabunglah dengan NSPK kementerian/lembaga dan  pemerintah  daerah.  Pasal  88(5)  PP  No.  24  Februari  2018  standar  izin  usaha ditetapkan paling lambat 15 hari setelah PP No.15 diterbitkan. Nomor 24 Tahun 2018. Namun hingga saat ini, belum semua NSPK dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah mematuhi PP, yang berimplikasi pada legitimasi izin OSS yang diterbitkan oleh  kementerian  tanpa  NSPK.  Pertanyaan  selanjutnya  adalah  salah  satu  kriteria integrasi  sistem  OSS  berdasarkan  Pasal  91  PP  No.  Tanggal  24  tahun  2018  sudah termasuk  tanda  tangan  digital  antara  sistem  perizinan  usaha  dan  sistem  OSS.  Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara disebutkan bahwa syarat sahnya putusan tersebut antara lain mengangkat pejabat yang berwenang. Perhatikan bahwa lisensi OSS saat ini hanya berisi kode QR tanpa tanda tangan digital.
UUPT tidak mengatur sanksi bagi PT yang  dibentuk sebelum berlakunya UUPT, juga tidak mengubah izin usaha UUPT. Namun, juga belum ada aturan yang jelas bagi para  pedagang  yang  perlu  melakukan  pembenahan  izin  e-commerce  pasca  keluarnya Perpres No 7. 24th, 2018, hanya jika ada kelalaian atau kelalaian dalam menyesuaikan usaha yang terkait dengan penerbitan izin usaha, NIB tidak akan mencapai dekomposisi PT,  tetapi  akan  mengakibatkan  penghentian  sementara  (pembekuan)  atau  pembatalan izin  perdagangan  Pasal  81  Pasal  24  Tahun  2018  .  Berdasarkan  peraturan  tersebut, angkutan  umum  wajib  dilengkapi  dengan  NIB  dalam  pengoperasiannya.  Namun sayangnya,  ketika  PT  bekerja  tanpa  NIB (spesifikasi  nol),  "malus"  tidak  diatur  setelah kata "paksa".
Ada  pun  penelitian  yang  serupa  dilakukan  oleh (Agung,  2021) ,  dalam penelitiannya  yang  berjudul  “Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Proses  Pengurusan Perizinan  Perusahaan  Berbasis  Elektronik  Online  Single  Submission  (OSS)"  dalam penelitiannya  menghasilkan  perlindungan  data  pribadi  pada  Online  Single  Submission belum mengatur secara jelas mengenai jaminan perlindungan hukum pada data pribadi dan  non-individu  dan  konsekuensi  hukum  yang  timbul  di  tidak  adanya  perlindungan data tersebut.
Perubahan  perizinan  terkait  legalitas  PT  sebelum  terbitnya  PP  No.  Nomor  24 Tahun 2018. PT yang sudah berbadan hukum sebelum tanggal 24 tahun 2018 dan tidak memiliki  NIB  tetapi  sudah  memiliki  SIUP,  maka  usahanya  secara  legal  (namun  tidak sepenuhnya)  dapat  berjalan  seperti  biasa.  Namun  perusahaan  dalam  situasi  ini disarankan  untuk  segera  mendaftarkan  perusahaannya  melalui  sistem  OSS  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2018.  Hal  ini didasarkan  pada  fakta  bahwa  dari  segi  hukum  bisnis,  perusahaan  harus  memiliki  tiga izin  terpenting  untuk  menjalankan  kegiatannya,  yaitu  NPWP  sebagai  tanda  pengenal, wajib  pajak,  SIUP  sebagai  izin  usaha  dan  NIB  sebagai  tanda  pengenal  resmi.  dari perusahaan. Ketika ketiga legalitas bisnis terpenuhi, perusahaan dapat beroperasi secara legal di negara Republik Indonesia (Jaya et al., 2020) .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memahami  kebijakan  terkait perolehan  izin  usaha  perseroan  terbatas  dalam  sistem  pengajuan  tunggal  online  di Indonesia, dan perlindungan hukum pengajuan tunggal online perseroan terbatas untuk memperoleh  izin  usaha  menurut  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  dan  peraturan. Penelitian  ini menggunakan  penelitian  yuridis  normative.  Menjamin  kepastian  hukum, dalam proses OSS, badan hukum diwajibkan untuk memenuhi persyaratan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Manfaat penelitian ini adalah dengan adanya perlindungan hukum, badan hukum dapat  memastikan  bahwa  seluruh  persyaratan  operasional  yang  diperlukan  telah dipenuhi dan terjamin kepastiannya secara hukum. Dengan adanya perlindungan hukum dalam  proses  OSS,  badan  hukum  dapat  menjalankan  kegiatan  usahanya  dengan  lebih aman  dan terjamin  kepastian  hukumnya, sehingga  dapat  meningkatkan  daya  saing  dan pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative (Soemitro, 1990) yang didukung  dengan  yuridis  empiris.  Penelitian  hukum  dimulai  dengan  melakukan penelusuran  terhadap  bahan-bahan  hukum  sebagai  dasar  untuk  membuat  suatu keputusan  hukum  ( legal  dicision  making )  terhadap  kasus-kasus  hukum  yang  konkret (Soekanto,  2007) .  Sedangkan  spesifikasi  penelitian  dalam  tesis  ini  adalah  termasuk deskriptif analitis (Nawawi, 2003) ; (Salim & Nurbani, 2017) .
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), hasil karya ilmiah terpublikasi serta  berbagai  dokumen  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  penyusunan  penelitian  ini. Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  dimana  analisis dilakukan  dengan  menguraikan  data  yang  diolah  secara  rinci  kedalam  bentuk  kalimat- kalimat ( deskritif ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pengurusan Izin Usaha PT Pada Sistem OSS Di Indonesia
Badan hukum ( recht person ) adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang  diberi  status  persoon  oleh  hukum  sehingga  mempunyai  hak  dan  kewajiban.
Perbedaan  badan  hukum  dengan  manusia  sebagai  pembawa  hak  adalah  badan  hukum tidak  dapat  melakukan  perkawinan,  tidak  dapat  diberi  hukuman  penjara,  tetapi  badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan (M Said, 2021) . Menurut (Asshiddiqie, 2006) , setiap  badan  hukum  yang  dapat  dikatakan  mampu  bertanggungjawab  secara  hukum, haruslah memiliki 4 unsur pokok diantaranya adalah (1). Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain. (2). Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  (3).  Mempunyai  kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. (4). Ada organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal nya sendiri. Adapun 2 macam pembagian badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat  (perdata).  Perbedaan  diantara  badan  hukum  publik  dan  badan  hukum  privat, terletak  pada  bagaimana  cara  pendirian  badan  hukum  tersebut,  seperti  yang  diatur  di dalam Pasal 1653 KUHPerdata.
PT  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaanya (Crisandyna  et  al.,  2020) .  Dalam  hal melengkapi  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan  hukum  pada  PT  maka  perseroan terbatas  selaku  badan  usaha  harus  memiliki  izin-izin  guna  menjalankan  kegiatannya secara  legalitas (Aikin  et  al.,  2016) .  PT  merupakan  pilihan  bentuk  badan  usaha  yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  jumlah  bentuk  badan  usaha  lainnya (Sinaga,  2018) ,  yang  diatur  dalam  UUPT  Pasal  7  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (7). Sedangkan substansi dalam Akta Pendirian PT diatur dalam Pasal 8 UUPT.
Pendirian  PT  harus  dibuat  berdasarkan  Akta  Notaris.  Langkah  awal  yang  harus dilakukan  untuk  mendirikan  PT  adalah  menetapkan  anggaran  dasar  perusahaan. Anggaran  Dasar  tersebut  selanjutnya  dituangkan  dalam  akta  pendirian  PT.  Akta pendirian  sebuah  PT  memuat  anggaran  dasar  perusahaan  dan  keterangan  lain  yang berkaitan dengan pendirian perusahaan (Rastuti, 2015) .
Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain  berdasarkan  surat  kuasa.  Perseroan memperoleh  status  badan  hukum  pada  tanggal diterbitkannya  Keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  perseroan. Untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) UUPT, para pendiri mengajukan permohonan melalui  jasa  teknologi  informasi  sistem  administrasi  badan  hukum  secara  elektronik kepada  Menteri,  dalam  hal  ini  pendiri  hanya  dapat  memberikan  kuasanya  kepada Notaris.  Akta  pendirian  PT  kemudian  menjadi  dasar  untuk  pendaftaran  perizinan  PT dalam  sistem  OSS.  OSS  merupakan  istilah  popular  Elektronik  sebagaimana  diatur dalam  PP  Nomor  24  Tahun  2018.  Pengaturan  OSS  dituangkan  dalam  dalam  suatu Peraturan  Pemerintah  (PP),  yang  mempunyai  hierarki  perundang  yang  tinggi,  hanya setingkat  di  bawah  Undang-Undang  (UU),  sehingga  semua  Peraturan  Presiden,
Peraturan  Menteri,  Peraturan  Daerah  dan  sebagainya  harus  tunduk  dan  menyesuaikan dengan sistem OSS.
Pendaftaran  melalui  sistem  OSS  dilakukan  oleh  Pelaku  usaha  yang  meliputi perorangan  maupun  non  perorangan.  Menurut  Pasal  6  angka  (3)  PP  Nomor  24  Tahun 2018  yang  disebut  dengan  pelaku  usaha  non  perorangan  adalah  Perseroan  Terbatas; Perusahaan Umum; perusahaan umum daerah; badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;  badan  layanan  umum;  lembaga  penyiaran;  badan  usaha  yang  didirikan  oleh yayasan; koperasi; persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); persekutuan firma  (venootschap  onder  firma);  dan  persekutuan  perdata.  Dasar  kebijakan  reformasi perijinan berusaha dalam OSS diawali dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 91 tahun 2017 dan setelahnya dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2018.
Ketika  PT  sudah  menjadi  badan  hukum,  maka  PT  disebut  juga  sebgai  subjek hukum  baru  yang  tentu  saja  memiliki  hak  dan  kewajiban.  Salah  satu  kewajiban  yang harus dipenuhi PT adalah harus memiliki nomor pajak dan wajib melaporakan pajaknya setiap tahun. Pada saat proses pengesahan PT, bersamaan juga dengan lahirnya NPWP PT yang bersangkutan, akan tetapi faktanya, kadangkala NPWP tersebut tidak muncul, karena terjadi error system sehingga tidak terintegrasi antara data yang terdapat di AHU Online  dengan  sistem  pada  Kantor  Pajak  Pratama.  Yang  harus  dilakukan  oleh  pelaku usaha adalah segera membuat NPWP baik secara online maupun manual dengan datang ke  Kantor  Pajak  Pratama.  Proses  pendirin  PT  melalui  Akta  Pendirian  dan  dilanjutkan dengan  pengesahan  PT  menjadi  Badan  Hukum,  bukan  berarti  pendirian  PT  berhenti sampai  disini,  karena  fokus  dari  suatu  pendirian  PT  adalah  supaya  pelaku  usaha  dapat melakukan  perbuatan  hukum  atas  nama  PT  sesuai  dengan  bidang  usahanya  serta maksud dan tujuan pendirian PT yang termuat dalam Akta Pendirian dan Anggaran PT. Dalam  hal  ini  OSS  hadir  untuk  memfasilitasi  perizinan  yang  dibutuhkan  PT  untuk menjalankan usahanya.
Dengan diundangkannya PP 24/2018 tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan  izin  di  Indonesia.  OSS  dimaksudkan  untuk  mempermudah  pelaku  usaha mendapatkan  legalitas.  Pemangkasan  prosedur  yang  lama  dimana  pada  mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini  melalui  OSS  para  pelaku  usaha  diberikan  kemudahan  informasi  dan  kejelasan prosedur  dalam  berbagai  tahap  sebagaimana  dapat  diakses  melalui  laman  url: http://oss.go.id .
Kemudahan-kemudahan  tersebut  dapat  penulis  simpulkan  sebagai  faktor pendukung  bagi  Notaris  dalam  menjalankan  prosedur  perizinan  berusaha  pada  sistem OSS, adalah sebagai berikut (1). Sistem OSS  sudah  modern, mengikuti perkembangan teknologi,  sehingga  dalam  mengurus  perizinan  tidak  perlu  secara  manual  lagi, pengurusannya  menjadi  lebih  efektif  dna  efisien,  (2).  Sistem  OSS  berdurasi  sangat cepat,  selama  tidak  terjadi  kerusakan  pada  sistem,  maka  semua  prosesnya  bisa diselesaikan dalam waktu satu hari asalkan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap, (3) Sosialisasi mengenai penggunaan sistem OSS banyak diselenggarakan oleh pihak pihak terkait seperti BKPM, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun perkumpulan notaris yang
terhimpun dalam ikatan notaris indonesia, sehingga notaris bisa terus mengupgrade ilmu dan informasi terbaru seputar OSS.
Dalam  perjalanannya,  selama  kurang  lebih  tiga  tahun,  sistem  OSS  semakin diuntungkan  oleh  pengusaha  dan  notaris  yang  membantu  pengusaha  menyiapkan dokumen  pendirian  dan  memelihara  informasi  perusahaan.  Namun,  ada  juga  kendala yang  menghambat  proses  tersebut,  yakni  harus  cepat  dan  memakan  waktu  lebih  lama. Beberapa faktor penghambat yang dialami notaris adalah sebagai berikut (1). Beberapa kali  terjadi  server  down  atau  ada  kerusakan  pada  aplikasi  OSS  yang  tentu  saja membutuhkan  waktu  lebih  lama  untuk  merekam  data  pelaku  usaha,  padahal  Notaris sudah berkomitmen melakukan pelayanan yang terbaik dengan waktu yang singkat bagi klien, (2). Dalam melakukan upload data di sistem OSS harus dilakukan pada hari yang sama,  karena  jika  dilakukan  keesokan  harinya,  seringkali  tidak  terekam  dengan sempurna,  data  banyak  yang  hilang,  sehingga  mau  tidak  mau  harus  diulang  lagi  dari awal, (3). Jika terdapat kendala, notaris atau staf menghubungi call center atau helpdesk IT  sistem  OSS,  tetapi  responnya  terkadang  lama,  (4).  Sistem  OSS  tidak  hanya  bisa diakses  oleh  notaris  saja,  justru  pelaku  usaha  yang  bersangkutan  bisa  melakukan perizinan  usahanya  secara  mandiri.  Permasalahan  yang  kerapkali  terjadi  adalah, komunikasi  yang  kurang  antara  klien  dengan  notaris,  karena  di  satu  sisi  notaris  yang membuat  Akta  Otentiknya,  di  sisi  lain  pelaku  usaha  yang  merekam  data  pada  sistem OSS.
Hambatan-hambatan  dalam  menggunakan  sistem  OSS  adalah  (1)  Dalam penginputan data untuk mendapatkan pengesahan badan hukum di AHU Online, NPWP setiap  pelaku  usaha  harus  valid  dan  aktif,  jika  tidak  aktif,  maka  pelaku  usaha  harus datang langsung ke kantor pajak setempat, (2) Pada saat melakukan tarik data di sistem OSS yang terintegrasi dengan AHU Online, terkadang tidak muncul data,  karena salah pengetikan  Nomor  Induk  Kependudukan,  sehingga  dibutuhkan  ketelitian  yang  sangat tinggi,  (3)  Terkait  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan,  terkadang  Notaris  dan  klien kesulitan  berkomunikasi  dalam menentukan  jenis  usahanya  yang  sesuai  dengan  KBLI, karena banyaknya pilihan, sehingga klien dituntut untuk cermat dalam memilih bidang usaha yang betul-betul akan dijalankan.
Salah  satu  terwujudnya  pelayanan  administratif  adalah  layanan  berbagai perizinan.  Pemanfaatan  kecanggihan  teknologi  yang  ada  pada  layanan  perizinan  yaitu diberikan dalam bentuk online dengan tujuan penggunaan layanan perizinan baik badan usaha  maupun  perseorangan  dapat  memperoleh  pelayanan  perizinan  secara  efektif  dan efesien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki (Fadhilah & Prabawati, 2019) .
Restrukturisasi  sistem  pelayanan  terutama  pada  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (selanjutnya  disebut  PTSP).  Dianggap  bahwa  menurut  Pasal  25(4)  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, perusahaan penanaman modal yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain.  ditentukan  dalam  undang- undang  lain.  Selain  itu,  ayat  5  mengatur  bahwa  layanan  izin  komersial  dan/atau
operasional  diberikan  melalui  PTSP.  Layanan  angkutan  umum  negara  bagian  dan provinsi  berkembang  menjadi  lebih  efisien,  lebih  mudah  dirawat,  dan  lebih  modern. Salah  satu  yang  terpenting  adalah  penyediaan  layanan  perijinan  komersial  yang terintegrasi secara elektronik atau disebut juga OSS.

## Perlindungan Hukum PT Dalam Pengurusan Izin Usaha Melalui OSS
Pada  prinsipnya,  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hukum.  Hampir  semua hubungan hukum harus dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum harus melihat pada  langkah-langkahnya,  yaitu  perlindungan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan- peraturan  dan  segala  peraturan  yang  dibuat  oleh  masyarakat,  yang  pada  hakekatnya merupakan  kesepakatan  masyarakat  yang  mengatur  hubungan  tingkah  laku  antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap sebagai wakil.  komunitas.  kepentingan  masyarakat.  Perlindungan  hukum  dapat  berarti perlindungan  yang  diberikan  kepada  seseorang  oleh  hukum.  Hukum  sejatinya  harus dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan  status hukumnya karena  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Setiap  aparat penegak  hukum  wajib  menegakkan  hukum  dan  dengan  berfungsinya  aturan  hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan  hukum  atau  segala  aspek  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  diatur  oleh hukum itu sendiri (Utama & Anand, 2018) .
Mengenai  keamanan  perusahaan,  PP  24/18,  Pasal  1  Ayat  8  menyatakan  bahwa izin  usaha  dan  izin  usaha  atau  operasi  hanya  dapat  diperoleh  jika  perusahaan  sudah terdaftar  (dengan  NIB).  Oleh  karena  itu,  jika  suatu  perusahaan  tidak  memiliki  NIB karena tidak melakukan perubahan izin usaha, tentu perusahaan tersebut akan kesulitan mendapatkan izin usaha dan izin usaha atau izin usaha. Hal ini akan berpengaruh pada kepastian  berusaha  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  jika  dikaitkan  dengan  legalitas usaha. Meskipun bukan kewajiban secara mutlak bagi tiap perusahaan untuk melakukan penyesuaian  perusahaan,  kepemilikan  NIB  sebagai  TDP  memegang  andil  yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan. Perlu diingat bahwa dalam  rangka  menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  profit  oriented  (berorientasi memperoleh laba),  sebuah  perusahaan tentunya  memerlukan  legalitas. Legalitas  dalam konteks  kegiatan  bisnis  memegang  peranan  yang  sangat  penting  serta  urgensi  yang sangat  signifikan.  Secara  umum,  legalitas  memberikan  tersebut  “dibubarkan”  berdasar RUPS oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a jo. Pasal 142 ayat (3)  UUPT  maupun  berdasar  putusan  Pengadilan  sesuai  ketentuan  Pasal  142  ayat  (1) huruf c jo. Pasal 146 UUPT.
Tindakan  administratif  pemerintah  merupakan  pelayanan  pemberian  dokumen oleh  pemerintah,  antara  lain  yang  dimulai  dari  seseorang  yang  lahir  memperoleh  akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang  diperlukan  oleh  penduduk  dalam  menjalani  kehidupannya,  seperti  memperoleh izin  mendirikan  bangunan,  izin  usaha,  sertifikat  tanah,  dan  surat  nikah.  Tindakan administratif non-pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh instansi di
luar  pemerintah,  antara  lain  urusan  perbankan,  asuransi,  kesehatan,  keamanan, pengelolaan  kawasan  industri,  dan  pengelolaan  kegiatan  sosial.  Izin  dalam  lingkup pelayanan  publik  merupakan  pelayanan  administratif  berupa  tindakan  administratif pemerintah  yang  diwajibkan  oleh  negara  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda.
Saat ini pemerintah daerah mengikuti mekanisme OSS berdasarkan prinsip negara kesatuan,  namun  terdapat  kelemahan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2018 yang  bertentangan  dengan  beberapa  regulasi,  termasuk  ketentuan  UU  No.  23  Tahun 2014.  Salah  pengesahan  hasil  perizinan  membatalkan  izin  demi  hukum.  Persoalannya apakah  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  OSS  melalui  sistem  OSS menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon izin.
Kepemilikan  legalitas  perusahaan  merupakan  suatu  perwujudan/realisasi  asas legalitas  dalam  konteks  bisnis,  yang  menekankan  pada  ketaatan  perusahaan  kepada ketenuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  kegiatan  berusaha. Dengan  adanya  kepemilikan  NIB  sebagai  identitas  perusahaan  secara  resmi, kepemilikan  legalitas  bagi  perusahaan  bagi  perusahaan  merupakan  perwujudan  dari komitmen perusahaan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan berusaha, sebagai warga Negara yang berintegritas (Jaya et al., 2020) .
Kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  usaha  kepada pihak  ketiga  atau  mitra  usaha  yang  hendak  mengadakan  perjanjian  kerjasama  dengan pengusaha  untuk  menentukan  sah  tidaknya  atau  sahnya  badan  usaha  dengan  mitra usahanya,  sah  tidaknya  usahanya,  legal  atau  ilegal.  Semua  hal  tersebut  telah terdokumentasi di pihak Kementerian, yang mana data-data tersebut dapat diakses oleh publik yang membutuhkan keterbukaan informasi perihal validitas perizinan. Walaupun sedemikian  peraturan  sudah  diterapkan  ataupun  dijalankan,  namun  berdasarkan  data yang dilihat penulis pada kantor Notaris Chairunnisa Juliani, S.H., M. Kn., Notaris yang berkedudukan  di  Kota  Medan,  bahwa  selama  kurun  waktu  tahun  2014  sampai  dengan tahun 2021, beliau sudah membuat akta pendirian PT sebanyak 32 (tiga puluh dua) akta. Namun setelah kurang lebih 2 (dua) tahun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  mulai  berlaku yang  telah  terdaftar  dalam  daftar  transaksi  Sistem  Administrasi  Badan  Usaha  pada Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  di  bawah  wilayah  kerja  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  bahwa  yang  telah  melakukan perubahan Anggaran Dasar khususnya perubahan KBLI berjumlah 16 PT.
Berdasarkan pasal di atas, dapat diartikan jika pedagang telah memiliki izin usaha, misalnya eceran berbagai barang terutama makanan, minuman atau tembakau, bukan di supermarket/toko  serba  ada  (tradisional)  dengan  izin  SIUP  yang  masih  berlaku  dan tidak  terlibat  dalam  pengembangan  usaha,  Pelaku  usaha  tidak  memerlukan  izin pendaftaran  di  OSS  untuk  mendapatkan  NIB.  Namun  jika  pelaku  usaha  melakukan pengembangan  usaha  misalnya  menambahkan  bidang  usaha  penjualan  minuman  keras yang  membutuhkan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Minuman  Beralkohol  (SIUPMB)
maka  perizinan  usahanya  baru  tersebut  harus  dilakukan  melalui  sistem  OSS.  Dengan catatan  bahwa  bidang  usaha  tersebut  sudah  ada  dalam  maksud  dan  tujuan  yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
Perseroan Terbatas dalam mengadakan perikatan dengan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah “bank” didasarkan dengan hubungan kontraktual. Hubungan hukum atau kontraktual  di  bidang  perbankan,  dapat  berupa  nasabah  yang  menempatkan  dananya atau nasabah yang menerima fasilitas kredit yang diikat dalam bentuk perjanjian kredit bank. Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian penempatan dana dan kredit adalah pihak nasabah atau debitur dan pihak bank. Dalam perjanjian penempatan dana dan perjanjian kredit bank, ditegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum ini kedudukannya disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan pada bank. Bank sebagai  lembaga  keuangan  bila  mengadakan  hubungan  perjanjian  penempatan  dana, bank  bertindak  sebagai  peminjam  dana.  Pihak  yang  mengikatkan  diri  dengan  bank dinamakan nasabah, sedangkan bila pihak bank memberikan kredit kepada pihak ketiga dinamakan sebagai debitur.
Akta  Pendirian  Perusahaan  wajib  mencantumkan  maksud  dan  tujuan  yang  harus diisi  sesuai  dengan  KBLI  2020.  Pencantuman  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha PT  dalam  Anggaran  dasar  memgang  fungsi  prinsipil,  karena  pencantumannya merupakan  landasan  hukum  bagi  pengurus  PT  yaitu  direksi  untuk  melaksanakan pengelolaan  PT.  dengan  dicantumkannya  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  PT, maka  pengurus  PT  tidak  dapat  melaksanakan  transaksi  secara  melampaui  maksud  dan tujuan  serta  kegiatan  usaha  tersebut.  Jika  maksud  dan  tujuan  dalam  Akta  Pendirian Perusahaan tersebut belum sesuai dengan KBLI 2020 atau diisi dengan KBLI sebelum 2020, maka harus disesuaikan dalam waktu 1 tahun sebagaimana ketentuan dalam surat Pengumuman  Bersama  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  cq.  Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  dan  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  RI cq.  Lembaga  OSS  (Pengumuman  Bersama).  Namun  jika  perusahaan  belum membutuhkan  NIB  dalam  waktu  dekat,  maka  pemerintah  memberikan  jangka  waktu bagi pelaku usaha untuk upgrade melalui sistem OSS.
Pendapat  Lon  Fuller  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  harus  ada  kepastian  antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  bagaimana  hukum  positif  dijalankan (Widjaatmadja  &  Solihah,  2019) ; (Zulfikri,  2019) ; (Maharani,  2022) .  Harus  ada kesesuaian  peraturan  dan  pelaksanaan  sehari-hari,  penyesuaian  perizinan  PT  pasca diberlakukannya  PP  Nomor  24  Tahun  2018  yaitu  adanya  identitas  pelaku  usaha  yang disebut  NIB  sekaligus  merupakan  pengesahan  Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP)  dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  OSS serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) direktorat jenderal administrasi hukum umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui  perubahan  anggaran  dasar  perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT yang harus mendapatkan persetujuan menteri.
Dilihat  dan  dipahami  bahwa  PP  Nomor  24  Tahun  2018  banyak  memiliki kelemahan,  yaitu  salah  satunya  mengenai  tidak  adanya  pengaturan  yang  mengatur tentang  akibat  hukum  yang  terjadi  apabila  suatu  badan  hukum  yang  telah  berdiri sebelum  PP  Nomor  24  Tahun  2018.  UUPT  tidak  memperinci  secara  lebih  jelas mengenai  ada  atau  tidak  adanya  suatu  sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  suatu  PT yang didirikan sebelum berlakunya UUPT yang tidak melakukan penyesuaian perizinan dengan UUPT tersebut. Namun juga tidak ada peraturan yang jelas untuk pelaku usaha yang wajib menyesuaikan perizinan berusaha melalui online pasca berlakunya Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018.  Hanya  saja  jika  terjadi  pengabaian  atau  kelalaian terhadap  penyesuaian  berusaha  menuju  perizinan  berusaha  NIB  tidak  sampai  ke  tahap pembubaran PT akan tetapi akan berdampak penghentian sementara (pembekuan) atau pencabutan  perizinan  berusaha  terdapat  di  dalam  Pasal  81  PP  Nomor  24  Tahun  2018. Berdasarkan ketentuan ini bagi PT jika melaksanakan kegiatannya wajib memiliki NIB. Namun sayangnya kata “wajib” disini tidak diikuti dengan pengaturan adanya “sanksi” jika PT tersebut beroperasi tanpa memiliki NIB artinya norma kosong.
Meskipun bukan kewajiban secara mutlak bagi tiap perusahaan untuk melakukan penyesuaian perizinan kepemilikan NIB sebagai TDP memegang andil yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan. Hal yang menjadi masalah jika dalam  pemeriksaan  lapangan,  baik  itu  pemeriksaan  rutin  maupun  inspeksi  mendadak (sidak)  didapati  bahwa  perusahaan  yang bersangkutan  beroperasi tanpa memiliki NIB. Namun  nampaknya  inipun  tidak  dianggap  masalah  besar  mengingat  sanksi  yang diberikan  hanyalah  sekedar  diminta  untuk  segera  menyesuaikan  mengurus  dan melengkapi  data-data  perusahaan.  Hanya  saja  pelaku  usaha  akan  merugi  jika  tidak melakukan penyesuaian dalam arti tidak dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
Gustav  Radbruch  mengemukakan  4  (empat)  hal  mendasar  yang  berhubungan dengan  makna  kepastian  hukum,  yaitu:  (1)  bahwa  hukum  itu  positif,  artinya  bahwa hukum  positif  itu  adalah  perundangundangan.  (2)  bahwa  hukum  itu  didasarkan  pada fakta,  artinya  didasarkan  pada  kenyataan.  (3)  bahwa  fakta  harus  dirumuskan  dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. (4) hukum positif tidak boleh mudah diubah (Prayogo, 2016) , (Insolvensi, 2017) , (Hutabalian, 2022) .
Pendapat  Gustav  Radbruch  tersebut  didasarkan  pada  pandangannya  bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (Jajuli, 2015) , (Sihombing & Nuraeni, 2021) , (Hutabalian, 2022) . Maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingankepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu  ditaati meskipun  hukum  positif  itu  kurang  adil (Hutabalian,  2022) .  Cepat  atau  lambat,  setiap PT  harus  menyesuaikan  Pasal  3  Anggaran  Dasarnya  yaitu  dimana  maksud  dan  tujuan dari  kegiatan  usahanya  sesuai  KBLI  2020  di  Ditjen  AHU  dan  terintegrasi  oleh  OSS untuk  mendapatkan  NIB,  agar  tidak  terkendala  di  kegiatan  usahanya  dikarenakan  izin usaha  yang  lama  sudah  habis  jangka  waktunya  (expired).  Meskipun  dalam  Anggaran Dasar  ada  dicantumkan  secara  rinci  kegiatan,  namun  apabila  kegiatan  yang  disebut dalam  Anggaran  dasar  tidak  ada  aktivitasnya,  pada  dasarnya  perseroan  itu  dianggap
tidak  eksis  lagi  sebagai  badan  hukum.  Dalam  keadaan  yang  seperti  itu,  lebih  baik  PT tersebut  “dibubarkan”  berdasar  RUPS  oleh  para  pemegang  saham  berdasar  Pasal  142 ayat  (1)  huruf  a  jo.  Pasal  142  ayat  (3)  UUPT  maupun  berdasar  putusan  Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c jo. Pasal 146 UUPT.
Untuk  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  pengusaha,  mereka  harus melakukan perubahan melalui perubahan Anggaran Dasar dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui perubahan maksud dan tujuan Pasal 21 UUPT.  Jika tidak disahkan, PT ini tidak dapat berpindah dan tidak akan diterima oleh pihak  ketiga.  Peraturan  perundang-undangan  masih  lemah,  tidak  ada  payung  hukum bagi pengusaha untuk mengadaptasi angkutan umum yang pertama kali berdiri. Tujuan tersebut  didokumentasikan  di  kementerian,  dimana  informasi  tersebut  terintegrasi langsung  ke  dalam  OSS.  Namun,  kegagalan  PT  menyesuaikan  usahanya  sesuai  KBLI 2020 berarti PT sama saja tidak bertahan meski tidak dilikuidasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pertama,  PT  yang  tidak melakukan penyesuaian perizinan berusaha melalui OSS pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun  2018  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  lemah  tidak  ada  mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian.

## BIBLIOGRAFI
Agung, H. P. A. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan  Berbasis  Elektronik  Online  Single  Submission  (Oss). Jurnal  Ilmiah Galuh Justisi , 9 (1), 62–75. Google Scholar
Aikin,  H.  Z.,  Sh,  S.  U.,  Suhartana,  L.  W.  P.,  &  Sh,  M.  H.  (2016). Pengantar  Hukum Perusahaan . Kencana. Google Scholar
Asshiddiqie,  J.  (2006). Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sh . Google Scholar
Crisandyna,  M.  K.  T.,  Sumardika,  I.  N.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2020).  Aspek  Perizinan Dalam  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Dengan  Sistem  Online  Single  Submission. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1), 118–123. Google Scholar
Fadhilah,  A.  N.,  &  Prabawati,  I.  (2019).  Implementasi  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  Online  Single  Submission  (Oss)  Studi  Pada  Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (Dpmptsp)  Kabupaten Nganjuk. Publika , 7 (4). Google Scholar
Hutabalian,  M.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Perdata  Terhadap  Kebijakan  Konsinyasi Berdasarkan  Undang-Undang  Ri  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Kewenangan Negara  Terhadap  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) , 8 (2), 548–558. Google Scholar
Insolvensi,  K.  S.  D.  K.  (2017).  Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Yang Dilakukan. Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume , 3 (1). Google Scholar
Jajuli, M. S. (2015). Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam. Ahkam, Xv (2) , 221–230. Google Scholar
Jaya, D. G. I., Gede, D., & Sudantra, I. K. (2020). Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas  Yang  Tidak  Memiliki  Tanda  Daftar  Perusahaan. Jurnal  Kertha  Semaya , 8 (4), 494. Google Scholar
M  Said,  S.  (2021). Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam . Fakultas Hukum. Google Scholar
Maharani,  I.  (2022).  Peran  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Hukum  Sesuai  Dengan Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Berdasarkan  Teori  Kemanfaatan. Jurnal Multidisiplin Indonesia , 1 (3), 962–969. Google Scholar
Nawawi,  H.  (2003). Metodik  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gajah  Mada Universitas Press. Google Scholar
Permatasari,  E.,  &  Hanim,  L.  (2017).  Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap Pelaksanaan  Pendaftaran  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem
Online. Jurnal Akta , 4 (3), 401–406. Google Scholar
Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam Pengujian  Undang-Undang. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 13 (2),  191–201. Google Scholar
Putri,  W.  A.,  Yahanan,  A.,  &  Trisakna,  A.  (2019). Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik . Sriwijaya University. Google Scholar
Rastuti, T. (2015). Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan. Bandung: Refika Aditama . Google Scholar
Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi/Salim Hs . Google Scholar
Sihombing,  L.  A.,  &  Nuraeni,  Y.  (2021).  Implementasi  Hukuman  Tambahan  Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp  No.  70  Tahun  2020  (Tinjauan  Yuridis  Putusan  Perkara  Pidana  Khusus  No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). Pakuan Justice Journal Of Law (Pajoul) , 2 (2), 18–38.

## Google Scholar
Simatupang,  T.  H.  (2017).  Legalitas  Subjek  Hukum  Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum (Kedudukan  Yayasan  Yang  Terbentuk  Sebelum  Lahirnya  Uu  28  Tahun  2004 Tentang Perubahan Uu Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan) The Legality Of The  Institution  Legal  Subject  As  Corporation  (The  Standing  Of  . Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 7 (1), 1–12. Google Scholar
Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 8 (2). Google Scholar
Soekanto,  S.  (2007). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Google Scholar
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta , 167 . Google Scholar
Utama, W. A., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam  Pemanggilan  Berkaitan  Dengan  Kepentingan  Peradilan. Jurnal  Panorama Hukum , 3 (1), 105–124. Google Scholar
Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah  Dalam  Bentuk  Akta  Otentik:  Implementasi  Rukun,  Syarat,  Dan  Prinsip Syariah . Inteligensia Media. Google Scholar
Zulfikri, Z. (2019). Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui
Perbankan Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah , 2 (1), 1–15. Google Scholar

## Copyright holder:
Tarida Sondang, Wira Franciska, Doni Martien (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: