## TINJAUAN MAQASID SYARI’AH TERHADAP OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

## Alvien Septian Haerisma
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: alvienseptian@gmail.com

## Abstract
One of the instruments offered in the capital market, namely sharia bonds (sukuk). This has become  a  major  attraction  for  both  corporations  and  governments.  With  the  acquisition  of funds through the issuance of sukuk, corporations and the government means that there will be large funds available so  as  to increase the financing  of  sharia financial institutions. The need  for  companies  or  governments  to  build  the  infrastructure  and  expansion  of  private companies,  this  becomes  one  of  the  options  in  realizing  alternative  funding  sources  for  the company  and  economic  progress  nationally.  These  five  needs  are  aimed  at  fulfilling  the following objectives: (1) Dharuriyah, which is the mandatory requirement to fulfill the needs of  the  world  and  the  hereafter,  (2)  Hajj  is  the  need  which  alleviates  the  burden  of  the masyaqah  (difficulties)  of  every  human  being,  (3)  Tahsinat,  complementary  needs.  The purpose  of  this  study,  trying  to  outline  the  benefits  of  the  issuance  of  sukuk  country  to  the nation and state of Indonesia, also see how the view of maqasid syariah about the benefits of Islamic bonds (sukuk).
Keywords: Syariah Bond, Maqasid Syariah, Capital Market Instruments.

## Abstrak
Salah satu instrumen yang ditawarkan di pasar modal, yaitu obligasi syariah (sukuk). Hal ini telah  menjadi  daya  tarik  utama  bagi  korporasi  maupun  pemerintah.  Dengan  diperolehnya dana  melalui  penerbitan  sukuk,  korporasi  maupun  pemerintah  berarti  akan  tersedia  dana yang besar sehingga dapat meningkatkan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Kebutuhan perusahaan  atau  pemerintah  guna  membangun  infrastruktur  dan  ekspansi  perusahaan swasta,  hal  ini  menjadi  salah  satu  pilihan  dalam  mewujudkan sumber  dana  alternatif  bagi perusahaan  dan  kemajuan  ekonomi  secara  nasional. Kelima  kebutuhan  ini  bertujuan memenuhi  tujuan-tujuan  berikut,  yaitu:  (1)  Dharuriyah,  yaitu  kebutuhan  wajib  agar terpenuhinya  kebutuhan  dunia  dan  akhirat,  (2)  Hajiyat,  yakni  kebutuhan  yang  meringankan beban masyaqah (kesulitan) setiap manusia, (3) Tahsinat, ialah kebutuhan pelengkap. Tujuan dari penelitian ini, mencoba menjabarkan manfaat atas penerbitan sukuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia, juga melihat b agaimana p andangan maqasid syariah tentang manfaat obligasi syariah (sukuk).
Kata Kunci: Obligasi Syariah, Maqasid Syari’ah, Instrument Pasar Modal.

## PENDAHULUAN
Dana  investasi  sangat  diperlukan  guna pembangunan infrastruktur dan peningkatan keuntungan  suatu  negara.  Istilah  investasi bersumber  dari  dalam  dan  dari  luar  negara. Sumber  investasi  dari  luar  tidak  mungkin selamanya  diandalkan  untuk  pembangunan dalam  negeri.  Oleh  sebab  itu,  negara  harus serius  mengelola  pendapatan  investasi  yang bertujuan pembangunan jangka panjang.
Negara memiliki ciri sedang berkembang  ketika  tingkat  tabungan  atau investasi  yang  dihimpun  dari  masyarakat masih rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak mencukupi guna pembangunan  dalam  negerinya. 1 Untuk mengatasi  kekurangan  dana  maka  negara- negara berkembang membutuhkan pinjaman dari  luar  negeri.  Negara  berkembang  harus mencari  jalan  dalam  rangka  meningkatkan pengerahan  tabungan  dari  masyarakat  guna mengusahakan  efektivitas  pada  sektor- sektor  investasi  produktif.  Peningkatan pengerahan  dana-dana  dari  masyarakat diperlukan lembaga keuangan baik perbankan  maupun  non  perbankan  terus mengupayakan  penggalangan  dana  dari masyarakat  tersebut. 2 Saat  ini  industri keuangan  syariah  tumbuh  dengan  berbagai produknya  di  tengah-tengah  masyarakat. Asuransi  syariah  dan  instrument  investasi syariah  seperti  reksadana  maupun  obligasi serta  diluncurkannya  pasar  modal  syariah telah  menyemarakkan  dan  memberikan pilihan kepada masyarakat untuk berinvestasi  di  lembaga  keuangan  syariah dan  menerapkan  sistem  ekonomi  syariah dalam aktifitas ekonominya. 3
Lembaga  keuangan  turut  serta  dalam pengerahan dana guna kemajuan
1 Bruce  Lloyd, The  Role  of  Capital  Market  in Developing  Countrie (Spring:  The  Moorgate  and Wall Street, 1976), 46.
2 Pandji  Anoraga  dan  Piji  Pakarti, Pengantar Pasar  Modal  (Edisi  Revisi) (Jakarta:  PT.  Rineka Cipta, 2006), 1.
3 Muhammad  Amin  Suma, Menggali  Akar Mengurai  Serat  Ekonomi  dan  Keuangan  Islam (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), 413.
perekonomian  secara  umum.  Lembaga- lembaga  keuangan  bank  dan  non  bank seperti perbankan, leasing, asuransi, pegadaian,  pasar  modal  dan  sebagainya. Pasar modal merupakan lembaga relatif baru yang memperkenalkan diri untuk dimanfaatkan  oleh  pencari  dan  penyedia dana.
Pasar  modal  hakikatnya  jaringan tatanan  yang  memungkinkan  pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial assets (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah  dan  menyesuaikan  portofolio investasi  (melalui  pasar  sekunder). 4 Pasar modal  mempunyai  dua  fungsi  diantaranya fungsi  ekonomi  dan  keuangan.  Sudut pandang ekonomi, pasar modal menyediakan  fasilitas  untuk  memindahkan (transfer)  dana  dari  pihak  yang  memiliki kelebihan dana (investor) kepada pihak yang memerlukan  dana  (perusahaan  penerbit). 5
Pasar modal menjadi salah satu sumber dana alternatif  bagi  perusahaan  dan  kemajuan ekonomi secara nasional.
Pasar  modal  menawarkan  pertukaran atau perdagangan dengan surat-surat berharga  seperti  saham,  sertifikat  saham, dan  obligasi  (sukuk).  Kebutuhan  terhadap pasar  modal  Islam  disebabkan  pasar  modal konvensional melaksanakan transaksi perdagangan  yang  tidak  sejalan  dengan prinsip Islam. 6 Pasar modal syariah didasari dengan prinsip-prinsip syariah dapat berkembang lebih besar lagi.
Instrumen  yang  ditawarkan  di  pasar modal, yaitu Sukuk (Obligasi Syariah) telah menjadi  daya  tarik  utama  di  antara  bank- bank,  korporasi  dan  pemerintah.  Sukuk adalah  instrumen  keuangan  beragun  aset
4 Bruce  Lloyd, The  Role  of  Capital  Market  in Developing Countrie , 47.
5 Hulwati, Teori  dan  Praktiknya  dalam Perdagangan  Obligasi  Syari’ah  di  Pasar  Modal Indonesia  dan  Malaysia (Jakarta:  Ciputat  Press Group, 2009), 117.
6 Hulwati, Teori  dan  Praktiknya  dalam Perdagangan  Obligasi  Syari’ah  di  Pasar  Modal Indonesia dan Malaysia , 290.
syariah  yang  diterbitkan  oleh  lembaga keuangan syariah menurut syariat. Meskipun  sering  disebut  obligasi  syariah (sukuk) mirip dengan obligasi konvensional, bahwa  sesungguhnya  skema  sukuk  berbeda dengan obligasi konvensional pada umumnya. 7
Dalam  perkembangannya, the  Islamic Jurispudence  Council  (IJC) kemudian mengeluarkan  fatwa  yang  mendukung berkembangnya sukuk. Hal tersebut mendorong Otoritas Moneter Bahrain (BMA — Bahrain Monetary Agency) untuk meluncurkan salam sukuk  berjangka  waktu 91  hari  dengan  nilai  25  juta  dolar  AS  pada tahun 2001. Kemudian Malaysia pada tahun yang  sama  meluncurkan global  corporals Sukuk di pasar keuangan Islam internasional.  Inilah  sukuk  global  yang pertama  kali  muncul  di  pasar  internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2002 pemerintah  Malaysia  menerbitkan  sukuk dengan nilai 600 juta dolar AS dan terserap habis  oleh  pasar  dengan  cepat,  bahkan sampai  terjadi over  subscribe .  Begitu  pula pada  Desember  2004,  pemerintah  Pakistan menerbitkan  sukuk  di  pasar  global  dengan nilai  600  juta  dolar  AS  dan  langsung terserap  habis  oleh  pasar  dan  masih  banyak contoh lainnya. 8
Perkembangan  di  Indonesia,  pasca fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional-  MUI mengenai  haramnya  bunga  bank  lalu  tidak lama  mengeluarkan  fatwa  Dewan  Syari'ah Nasional-MUI  No:  32/DSN-  MUI/IX/2002 tersebut  memberikan  pertimbangan  awal bahwa obligasi yang selama ini (konvensional)  didefinisikan  masih  belum sesuai  dengan  syariah.  Karenanya,  obligasi yang  dibenarkan  menurut  syariah  yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip syariah.
7 Mustofa  Moh.  Hanefah,  et  al.,  “Sukuk: Global Issues and Challenges”, Journal of Legal,
Ethical and Regulatory Issues 16:1 (Juni  2013): 107.
8 Alvien Septian Haerisma, “Pengantar Obligasi  Syariah  (Introduction  of  Islamic  Bond (Sukuk)” , Jurnal Al-Amwal 2:1 (Juni 2014): 63-64.
Pada  awalnya  banyak  kalangan  yang meragukan  keabsahan  dari  obligasi  syariah. Dalam  perjalannya  Indonesia  memberikan kepastian  hukum  atau  jalan  pada  lembaga keuangan syariah membutuhkan
penempatan portofolionya pada pasar modal syariah,  dengan  saham  yang  halal  dalam obligasi syariah. Terutama untuk memenuhi kebutuhan penempatan dana investasi lembaga  keuangan  syariah  yang  cenderung over likuiditas.  Obligasi  syariah  (sukuk) merupakan  salah  satu  instrument  pasar modal  syariah  yang  diminati  oleh  investor dari  negara  lain  terutama  negara-negara timur tengah, di samping saham syariah dan reksadana syariah.
Dari  penjabaran  di  atas,  maka  penulis memfokuskan penelitian ini mencoba mengklasifikasikan  pertanyaan-pertanyaan diantaranya, yaitu pertama , apa saja manfaat atas  penerbitan  sukuk  negara  bagi  bangsa dan negara Indonesia? Dan kedua , bagaimana  pandangan  maqasid  syariah tentang  manfaat  obligasi  syariah  (Sukuk)? Kebutuhan  perusahaan  atau  pemerintah guna membangun infrastruktur dan ekspansi perusahaan  swasta,  hal  ini  menjadi  salah satu  pilihan  dalam  mewujudkan  sumber dana alternatif bagi perusahaan dan kemajuan ekonomi secara nasional.

## LITERATURE REVIEW
Studi  tentang  pemikiran  maqasid  syariah dalam  berbagai  aspek  persoalan  kehidupan terutama  bidang  ekonomi  dan  diskursus tentang  obligasi  syariah  (sukuk)  banyak sekali menyoroti landasan hukum, mekanisme produk dan sebagainya. Diantara penelitian terdahulu sebagai berikut:
Mohamad Sabri Haron, 9 dalam maqasid  syariah  tentang  harta  menjadi wasilah  yang  penting  untuk  mencapai
9 Mohamad  Sabri  Haron,  “Wealth  Protection in The Context of Maqasid Syariah: Malaysia’s Role ini  Realizing  The  Concept  of  Economic  Jihad” , Jurnal  Hadhari  Edisi  Khas 2:2  (Desember  2017): 144.
objektif yang paling tinggi yaitu perlindungan terhadap agama (Hifdzu ad ‐ Din). Untuk  merealisasikan  hal  ini, Malaysia telah meletakkan ekonomi sebagai suatu jihad penting untuk mencapai kesejahteraan  dalam  kehidupan.  Malaysia telah  memperkenalkan  Akta  Bank  Islam 1983  yang  mewujudkan  Bank  Islam Malaysia  Berhad.  Dalam  masa  yang  sama sistem perbankan konvensional juga mewujudkan  tingkat  persaingan  dengan sistem perbankan Islam yang kini perkembangannya semakin meluas di bawah Bank Negara Malaysia. Paper ini menjelaskan  konsep  perlindungan  terhadap harta menurut Islam dalam konteks maqasid syariah  dan  bagaimana  peranan  Malaysia untuk  mengaplikasinya  khususnya  kepada masyarakat  Islam  dilanjutkan  institusi- institusi  keuangan  Islam  yang  berpotensi  di Malaysia menerusi pendekatan jihad ekonomi.
Zariatul  Khisan, 10 Kinerja  perbankan syariah tidak hanya terdiri dari aspek kinerja keuangan saja, tetapi juga dilihat dari aspek maqasid  syariah .  Sehingga  pengukuran kinerja  bank  syariah  dari  aspek  syariah merupakan  hal  yang  sanagat  penting diperlukan dalam mengukur kinerja perbankan  syariah.  Pelaksanaan maqasid syariah merupakan  sebuah  kewajiban  bagi setiap individu atau suatu lembaga keuangan Islam  seperti  bank  syariah,  namun  sampai pada saat  ini belum ada  pengukuran kinerja dan laporan maqasid syariah yang dilakukan  terhadap  bank  syariah.  Dari  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengukuran kinerja perbankan syariah dapat ditinjau dari profitabilitas dan maqasid syariah. Pengukuran  kinerja maqasid  syariah dapat dilakukan  dengan  pendekatan  model  IMS. Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan kinerja  setiap  bank  syariah  dalam  suatu diagram  perbandingan  sebagai  hasil  dari
10 Zariatul Khisan, “Analisis kinerja perbankan syariah  ditinjau  dari  profitabilitas  dan  maqasid syariah tahun 2010-2013)”. ( Tesis , Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2015), 24.
perbandingan kinerja profitabilitasnya dengan  pelaksanaan maqasid  syariah yang telah  dilaksankan  atau  dilakukan  oleh  bank syariah.
Desi Trisnawati, 11 Sukuk adalah salah satu  alternatif  investasi  dan  sumber  dana pembangunan terutama di bidang infrastruktur  karena  helebihan  dari  sukuk sendiri,  yaitu  (1)  yang  digunakan  sukuk dana dari awal jelas untuk mengembangkan kepastian  proyek  contoh  pembangunan infrastruktur  di  Indonesia,  (2)  Risiko  sukuk sudah  jelas  sejak  awal  proyek,  dan  (3) Penggunaan dana sukuk  harus didisiplinkan karena  dana  sukuk  jelas  berkorelasi  dengan proyek-proyek  tertentu.  Pengembangan  dari Sukuk  di  Indonesia  perlahan  karena  aspek regulasi,  pajak,  operasional  dan  aspek produk. Faktor-faktor ini Menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya Segera agar sukuk menjadi  salah  satu  daya  tarik  Investasi  di Indonesia.
Dalam  penelitian  terdahulu  diatas, hanya  berpusat  maqasid  dan  juga  obligasi syariah  atau  sukuk  dalam  aspek  lain,  juga gambaran  penjelasan  permasalahan  yang ada.  Namun  penelitian  ini  yang  menjadi penting  untuk  membahas  pandangan  dan tujuan-tujuan  maqasid  syariah  terhadap beberapa manfaat dalam penerbitan obligasi syariah (sukuk) di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan  merupakan  penelitian  yang penemuanya  didapatkan  dengan  mencari data  dari  berbagai  literatur  dan  referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. 12 Oleh  karena  itu,  penelitian tentang  maqasid  syariah  tentang  obligasi syariah (sukuk) dalam penilitian ini
11 Desi  Trisnawati,  “Sukuk  sebagai  Alternatif Investasi  Syari’ah  di  Indonesia”, Jurnal  Kajian Hukum  dan  Sosial  JUSTICIA  ISLAMICA 8:1  (Juni 2011): 53.
12 Moh.  Nazir, Metode  Penelitian (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 193.
menggunakan  metode  review  dokumen  dan trend analysis terhadap  penerbitan sukuk di Indonesia dan beberapa manfaat di dalamnya.
Pendekatan penelitian
yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif  normatif,  yaitu  sebagaimana  cara yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada. 13
Teknik
pengumpulan data merupakan  langkah  yang  paling  strategis dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari penelitian  adalah  mendapatkan  data. 14
Peneliti  melakukan  teknik  pengumpulan data  dengan  melakukan  penelitian  terhadap berbagai  literatur  yang  dilakukan  untuk mencari  konsep  yang  ada  relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, jurnal, majalah, serta pendapat  para  ahli  secara  tidak  langsung, yang  kemudian  akan  dianalisis  secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan  teknis  analisis  deskriptif, yaitu analisis dengan cara memaparkan data yang  telah  terkumpul  dan  tersusun  secara sistematis. 15
Sumber diperoleh dari dokumen dan informasi beberapa temuan-temuan di berbagai jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Dokumen tersebut telah melalui tahapan-tahapan analisis dari berbagai  keabsahan  data  atau  sumber  yang banyak  dikaji  oleh  para  peneliti,  serta dianalisis  dengan  fakta  bersifat  obyektif melihat pasca penerbitan sukuk di Indonesia.
13 Suerjono  Sukanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Cet.  11  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2009), 13-14.
14 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  Dan  R&D (Bandung:  Alfabeta,  2013), 224.
15 Jalaludin  Rahmat, Metodologi  Hukum (Jakarta: Fajar Agung, 1997), 134.

## KONSEP DASAR Pengertian Obligasi Syariah (Sukuk)
Sukuk  ini  bukan  merupakan  istilah  yang baru  dalam  sejarah  Islam.  Istilah  tersebut sudah  dikenal  sejak  abad  pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks  perdagangan  internasional.  Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu  sebagai  dokumen  yang  menunjukkan kewajiban  finansial  yang  timbul  dari  usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. 16
Sukuk merupakan  bentuk  jamak  dari kata sakk (jamak  dari  sakk)  yang  disebut sebagai ‘obligasi syariah’, tetapi terjemahan yang benar dari bahasa Arab kata “Sukukis”,  (Sertifikat  Investasi  Islam).  Di bawah  struktur  Sukuk,  pemegang  Sukuk (investor) masing-masing memegang kepemilikan  menguntungkan  terbagi  dalam “aset Sukuk”. 17
Namun  demikian,  sejumlah  penulis barat yang memiliki konsen terhadap sejarah Islam  dan  bangsa  Arab,  menyatakan  bahwa sakk inilah  yang  menjadi  akar  kata “cheque” dalam  bahasa  latin,  yang  saat  ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.
Dalam  fatwa  DSN  No.  32/DSN- MUI/IX/2002,  “Obligasi  Syariah  adalah suatu  surat  berharga  jangka  panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi  syariah  yang  mewajibkan  emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang  obligasi  syariah  berupa  bagi hasil/margin/ fee ,  serta  membayar  kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 18
16 Zamir  Iqbal  dan  Abbas  Mirakhor  (ed), Economic  Development  and  Islamic  Finance (Washington DC: The World Bank, 2013), 265.
17 Tahmoures  A.  Afshar,  “Compare  and Contrast  Sukuk  (Islamic  Bonds)  with  Conventional Bonds, Are they Compatible?” The Journal of Global Business Management 9: 1 (February 2013): 44.
18 Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 197.
Menurut pendapat  lain, 19 obligasi syariah  adalah  suatu  kontrak  perjanjian tertulis  yang  bersifat  jangka  panjang  untuk membayar  kembali  pada  waktu  tertentu seluruh  kewajiban  yang  timbul  akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu serta membayar sejumlah manfaat secara periodik menurut akad.

## Perbedaan  Obligasi  Syariah  (Sukuk) dan Obligasi Konvensional
Perbedaan  antara  obligasi  syariah  dan obligasi  konvensional  dapat  dilihat  dari beberapa sisi. Pertama, dari emiten. Emiten yang  akan  menerbitkan  obligasi  syariah harus  berasal  dari  emiten  yang  aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kedua, dari sisi peringkat investment guide. Obligasi syariah memiliki fundamental  usaha  yang  kuat,  baik  di  mata masyarakat. Ketiga, dari  sisi  struktur obligasi.  Obligasi  syariah  menerbitkan obligasi mudharabah
(obligasi
berpendapatan tetap) dan obligasi ijarah 20 . Perbedaan  paling  mendasar  antara obligasi  syariah  dan  obligasi  konvensional yang  didefinisikan  sebagai  instrumen  utang jangka  panjang  yang  diterbitkan  oleh perusahaan dan pemerintah terletak pada: a) obligasi  konvensional  sebagai  surat  utang, namu  sukuk  merupakan  surat  investasi;  b) penetapan  bunga  yang  besarnya  sudah ditentukan diawal transaksi jual-beli. Sedangkan  pada  obligasi  syariah  saat perjanjian  jual  beli  belum  ditentukan besarnya  bunga.  Yang  ditentukan  adalah berapa  proporsi  pembagian  hasil  apabila mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Memberikan gambaran dari perbedaan  antara  sukuk  dan  obligasi, tergambar skema dibawah ini:
19 Sofiniyah  Ghufron  (ed.), Briefcase  Book Edukasi Profesional Syariah: Konsep Dasar Obligasi Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), 17.
20 Sofiniyah  Ghufron  (ed.), Briefcase  Book Edukasi Profesional Syariah: Konsep Dasar Obligasi Syariah, 14.
Sumber: Departemen Keuangan (2010) Landasan Hukum Obligasi Syariah
(Sukuk)
Mengingat  sesuai  fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional-MUI  dalam  menetapkan  bolehnya obligasi syariah adalah:
a. Firman  Allah  SWT,  QS.  Al-Maidah  (5):
1 yang berbunyi:
                                                   
“Hai  orang-orang  yang  beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”. 21
21 Ibnu  Abi  Hatim  mengatakan  dari  az-Zuhri, ia  berkata:  “Apabila  Allah  berfirman:  “ Hai  orang- orang yang beriman,” kerjakanlah oleh kalian, maka Nabi  saw  termasuk  dari  mereka.”  Allah  berfirman: “ Penuhilah  aqad-aqad  itu.” Ibnu  ‘Abbas  Mujahid dan  beberapa  ulama  lainnya  mengatakan:  “Yang dimaksud dengan aqad adalah  perjanjian.” Dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma’ tentang hal itu. Ia  mengatakan  “Perjanjian-perjanjian  adalah  apa yang  mereka  sepakati,  mencakup:  janji  prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia  dalam  pergaulan  sesamanya.  Ali  bin  Abi Thalhah  mengatakan  dari  Ibnu  ‘Abbas  (ia  berkata): bahwa  perjanjian  tersebut  adalah  segala  yang dihalalkan dan diharamkan  Allah,  yang difardhukan, dan  apa  yang  ditetapkan  Allah  di  dalam  al-Qur’an secara keseluruhan, maka janganlah kalian
Ayat  lain  dalam  QS.  Al-Isra’  (17): 34:
                                          
        “……penuhilah janji; Sesungguhnya  janji  itu  pasti diminta pertanggungan
jawabnya”. 22
b. Hadist  Nabi  riwayat  Imam  at-Tirmidzi dari “Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi saw.
Bersabda: 23 حْلُّصلَا زِئاَج َْيَ ب َْيِمِلْس مْلا الِإ اًحْل ص َمارَح ًلَلاَح ْوَأ الَحَأ اًماَرَح َنْو مِلْس مْلاَو ىَلَع ْمِهِطْو ر ش الِإ اًط ر ش َمارَح ًلَلاَح ْوَأ الَحَأ اًماَرَح ( هاور يذمترلا نع ورمع نب فوع )
“Perjanjian  dapat  dilakukan  di antara  kaum  Muslimin  kecuali perdamaian  yang  mengharamkan yang  halal  atau  menghalalkan yang  haram;  dan  kaum  Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali yang mengharamkan yang halal  atau menghalalakan yang haram”.
Hadis  Nabi  saw.  riwayat  Imam  Ibu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari
mengkhianati  dan  melanggarnya.”  Lihat  Abdullah bin  Muhammad  bin  Abdurahman  bin  Ishaq  Al- Sheikh, Tafsir  Ibnu  Katsir, Juz  6 (Bogor:  Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 2-3.
22 Dan  firman-Nya:  “ Dan  penuhilah  janji.” Yaitu perjanjian yang kalian perbuat kepada manusia dan  ikatan  kerja  yang  kalian  pekerjakan  mereka dengan  ikatan  kerja  tersebut,  karena  sesungguhnya kedua  hal  itu  akan  dimintai  pertanggungjawab  dari pelakunya,  “ Sesungguhnya  janji  itu  pasti  dimintai pertanggungjawabnya.” Lihat Abdullah Bin Muhammad  Bin  Abdurahman  Bin  Ishaq  Al-Sheikh, Tafsir  Ibnu, Katsir  Juz  15  (Bogor:  Pustaka  Imam Asy-Syafi’i, 2004), 163-164.
23 Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 195.
Abu  Sa’id  al-Khudri,  Nabi  saw. bersabda:
نىطقراداو  هجام  نبا  هاور(  رارضلو  ررضل )اهميرغو
“Tidak boleh membahayakan (merugikan)  diri  sendiri  maupun orang lain”
c. Kaidah Fiqh : Keberadaan  Obligasi  Syariah  ( sukuk ) dibolehkan  karena  mengacu  kaidah  fiqh, menawarkan  kebolehan  atau mubah dalam  kegiatan  muamalah  (hubungan manusia  dengan  manusia  yang  lainnya). Kaidah tersebut ialah: 24
لْيِلَد  ال دَي  ْنَأ الِإ  ةَحَبَِلإْا  ِتَلاَماَع مْلا  ِفِ  لْصَلأَا .اَهِيمِرَْتَ ىَلَع “Pada  dasarnya,  semua  bentuk muamalah  boleh  dilakukan  kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.”
َرْ يِسْيا تْلا  بِلَْتَ  ةاقَشَمْلَا “Kesulitan dapat menarik kemudahan”
ِةَرْو راضلا َةَلِزْنَم  لِزْنَ ت ْدَق  ةَجاَْلَْا “Keperluan dapat menduduki posisi darurat” ِعْراشلِبَ  ِتِبااثلاَك  ِفْر عْلِبَ  تِبااثلَا “Sesuatu yang berlaku berdasarkan  adat  kebiasaan  sama dengan  sesuatu  yang  berlaku berdasarkan  syara’  (selama  tidak bertentangan dengan syari’at)”

## Akad-Akad  dalam  Obligasi  Syariah (Sukuk)
Sukuk dapat terstruktur bersama teknik yang berbeda.  Sementara  obligasi  konvensional adalah  janji  untuk  membayar  pinjaman, Sukuk  merupakan  kepemilikan  parsial
24 Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 196-197.
dalam  utang  ( Murabahah  sukuk ),  aset  ( Al- Ijarah  sukuk ),  proyek  ( Al-Istisna'a  sukuk ), bisnis ( Al- Musyarakah sukuk ) atau investasi ( Al- Mudharabah sukuk ). Baru-baru ini, ada satu  jenis  sukuk  yang  memperkenalkan sukuk campuran ( Hybrid sukuk). 25
Sebagai bentuk pendanaan (financing) dan  sekaligus  investasi  memungkinkan beberapa bentuk atau struktur sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah menghindarkan  segala  jenis  transaksi  dari unsur  riba.  Akad  yang  dapat  digunakan dalam penerbitan obligasi syariah ( sukuk ) di Indonesia  antara  lain  :  (1)  Ijarah;  (2) Mudharabah;  (3)  Musyarakah;  (4)  Istisna; (5) Murabahah; dan (6) Hybrid Sukuk. 26 a. Sukuk  Ijarah ,  hal  ini  dibagi menjadi  Perjanjian  Pembelian,  perjanjian sewa,  perjanjian  servis  dan  pembelian usaha.  Ini  berdasarkan  membiarkan  hak properti  untuk  manfaat  lain  berdasarkan harga yang disepakati. 27 b. Sukuk  Mudharabah ,  hal  ini  dibagi menjadi  kesepakatan  Mudharabah  dan pembelian  usaha.  Ini  adalah  perjanjian kerjasama  antara  dua  pihak  investor  dan manajer  modal.  Mudharabah  sukuk  adalah sukuk  investasi  yang  mewakili  kepemilikan umum  unit  dengan  nilai  yang  sama  dalam ekuitas Mudharabah. 28 c. Sukuk  Musyarakah :  Hal  ini  dibagi menjadi kesepakatan Musyarakah, perjanjian manajemen, pembelian usaha. Itu melibatkan  kerjasama  dua  pihak  untuk menggabungkan modal untuk motivasi.
d. Sukuk  Istisna :  Perjanjian  jual  beli untuk  membiayai  item  proyek.  Istisna'a
25 Mohamad  Zaid  Moh  Zin,  et.al.,  “The Effectiveness  of  Sukuk  in  Islamic  Finance  Market”, Australian Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 12:5 (Oktober 2011): 473. 26 Ismail  Nawawi, Fiqih  Muamalah;  Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 138.
27 Sofiniyah  Ghufron  (ed.), Briefcase  Book Edukasi Profesional Syariah: Konsep Dasar Obligasi Syariah, 32-34. 28 Alvien Septian Haerisma, “Pengantar Obligasi  Syariah  (Introduction  of  Islamic  Bond (Sukuk)”, 73-76.
sukuk adalah sertifikat yang membawa nilai yang sama dan dikeluarkan untuk memobilisasi  dana  yang  diperlukan  untuk produksi  produk  barang  yang  akan  dimiliki oleh pemegang sertifikat. 29
e. Sukuk  Murabahah :  Dalam  kasus Murabahah sukuk, penerbit sertifikat adalah penjual komoditi Murabahah tersebut pelanggan adalah pembeli komoditi itu, dan mereka  berhak  untuk  harga  jual  akhir setelah re-penjualan komoditi.
f. Hybrid Sukuk : Struktur yang inovatif.  Berdasarkan  berbagai  tuntutan investor, semacam lebih beragam dari sukuk hybrid  atau  campuran  sukuk  muncul  di pasar.  Aset  dapat  terdiri  dari istisna’a murabahah , serta ijarah . Islamic
Development  Bank mengeluarkan  Sukuk Hybrid  pertama  untuk  US  $  400  juta.  Aset terdiri 66% al-Ijarah sukuk, 31% Murabahah  dan  3%  al-Istisna'a  sukuk.The struktur  hybrid  sukuk  merupakan  potensi struktur baru dan manfaat bagi investor. 30

## Pengertian dan Tujuan Maqasid Syariah
Secara  hierarkis  maqasid  syariah  memilik persamaan  tujuan  yakni kulliyatu  al- khomsah (lima  hajat  manusia)  yang  harus dipenuhi  dan  terlindungi adalah:  (a) Perlindungan  terhadap  Agama (Hifdzu ad ‐ Din); (b)  Perlindungan  terhadap  Jiwa (Hifdzu  an ‐ nafs) ;  (c)  Perlindungan  terhadap Akal (Hifdzu  al ‐ Aql) ;  (d)  Perlindungan terhadap  Keturunan (Hifdzu  an ‐ Nasl) ;  (e) Perlindungan terhadap Harta (Hifdzu al ‐ Mal). Setelah  mengetahui  alat  ukur  yang digunakan  yaitu  tingkatan maqasid  syariah yang terbingkai dalam ad ‐ dharuriyah al ‐ khams. Maka  metode  yang  digunakan untuk  menganalisis  data  penelitian  ini  yaitu dengan menggunakan analisis domain. 31
29 Mohamad  Zaid  Moh.  Zin,  et  al.,  “The Effectiveness  of  Sukuk  in  Islamic  Finance  Market”, 473-474.
30 Mohamad  Zaid  Moh.  Zin,  et.al.,  “The Effectiveness  of  Sukuk  in  Islamic  Finance  Market”, 473-474.
31 Maftukhatusolikhah, “Mempertimbangkan Tingkat  Maqasid  Asy-Syari’ah  dalam  Penentuan
Kelima kebutuhan ini bertujuan memenuhi tujuan-tujuan berikut, 32 yaitu: (1) Dharuriyah, yaitu  kebutuhan  wajib  agar terpenuhinya  kebutuhan  dunia  dan  akhirat, (2) Hajiyat, yakni kebutuhan yang meringankan  beban masyaqah (kesulitan) setiap manusia, (3) Tahsinat, ialah kebutuhan pelengkap.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Bentuk  Obligasi Syariah  (Sukuk) Negara di Indonesia
Di  Indonesia  payung  hukum  yang  menjadi landasan  penerbitan  obligasi/sukuk,  adalah UU  No.  19  tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah.  Tersirat  pada UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara  (SBSN)  menjelaskan  bahwa  Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat  SBSN,  atau  dapat  disebut  Sukuk Negara,  adalah  surat  berharga  negara  yang diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syariah, sebagai  bukti  atas  bagian  penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 33
Menurut  perkembangan,  sesunggunya telah  mulai  proses  panjang,  yaitu  sejak tahun  2003  ketika  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI) menyuarakan  penerbitan   sukuk  untuk menangkap  peluang  investasi  sekaligus perkembangan  perekonomian  syariah  di Indonesia. DSN-MUI juga telah melontarkan  ide  amandemen  Undang- Undang  Nomor  2002  tentang  Surat  Utang Negara   tetapi  ide  ini  juga  kandas.  Pada tahun 2005, DSN-MUI kembali mengajukan usulan agar pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah, usaha tersebut telah berhasil  dengan  diterbitkannya  Undang- Undang No. 19 tahun 2008 tersebut.
Anggaran Belanja Pemerintah”, Jurnal I-Finance 1:1 (Juli 2015): 42.
32 Oni  Sahroni  dan  Adiwarman  A.  Karim, Maqasid  Bisnis  dan  Keuangan  Islam:  Sistesis  Fiqh dan Ekonomi (Jakarta: Rajawali Press, 2015): 50. 33 Pasal  1  UU  No.  19  Tahun  2008  tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Dari  segi  manfaat,  penerbitan  sukuk negara  ternyata  memiliki  banyak  manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Manfaat- manfaat tersebut antara lain:
1. Memperluas alternatif sumber pembiayaan APBN, persoalan mendasar  ketika  terbatasnya  dana pemerintah dari APBN untuk menggerakkan  pembangunan  sektor ekonomi, maka diperlukan instrumen pembiayaan lainnya seperti surat berharga syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara ini.
2. Membiayai  pembangunan  proyek infrastruktur,  pembiayaan  proyek melalui penerbitan SBSN merupakan salah  satu  tahapan  yang  diharapkan dapat menjadi pendorong tercapainya  tujuan  pembangunan nasional.
3. Memperkuat dan meningkatkan peran  sistem  keuangan  berbasis  di dalam  negeri,  sukuk  ini  diharapkan industri keuangan syariah dapat turut berpartisipasi  dan  berperan  aktif dalam  pembiayaan  APBN,  baik langsung maupun tidak langsung.
4. Memperluas  dan  mendiversifikasi basis  investor,  sistem  flektibilitas dapat  semakin  memperluas  basis investor surat berharga negara karena tidak hanya bisa  menjangkau investor syariah, namun juga investor konvensional.
5. Mengembangkan alternatif instrumen  investasi,  sukuk  tersebut diharapkan  dapat  menjadi  alternatif instrumen  investasi  syariah  di  pasar modal  dan  pasar  uang,  selain investasi  di  saham,  obligasi  dan reksadana. 34
6. Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan Pasar Keuangan Syariah  di  dalam  negeri  seperti mengembangkan alternatif
34 Yudi  Suharso, “8  Manfaat  Sukuk  Negara”, dalam http://akucintakeuangansyariah.com. Diakses pada tanggal 8 Maret 2017.
instrument portofolio investasi lembaga  keuangan  syariah  antara lain  perbankan  syariah,  reksadana syariah dan asuransi syariah.
7. Menciptakan  benchmark  di  pasar keuangan  syariah,  ini  diharapkan dapat menjadi benchmark acuan bagi penerbitan  sukuk  lainnya,  baik  oleh korporasi  maupun  entitas  lainnya, seperti pemerintah daerah.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan
Barang  Milik  Negara  (BMN)  dan mendorong tertib administrasi pengelolaan  barang  milik  negara BMN, serta mampu mengatur keuangan perusahaan dengan
memberikan  likuiditas  yang  lebih baik. 35

## Pandangan  Maqasid  Syariah  tentang Obligasi Syariah (Sukuk)
Jual  beli  sukuk  perusahaan  itu  hukumnya boleh  baik  secara  tunai  ataupun  tidak  tunai (untuk sukuk-sukuk yang boleh diperjualbelikan  secara  tidak  tunai)  dengan syarat  kegiatan  perusahaan  baik  investasi atau sharf tidak  bertentangan  dengan syariah. 36 Hal  ini  berdasarkan  dalil  bahwa sukuk  tersebut  adalah  milik syarik (pelaku syirkah)  dan  ia  berhak  melakukan  apa  saja terhadap  sukuk  yang  menjadi  miliknya, terlebih lagi setiap syarik sudah mengizinkan  kepada syarik yang  lain  untuk menggunakan  porsi  sukuknya.  Izin  tersebut dibuktikan  dengan  persetujuannya  atas ketentuan perusahaan. 37
Ibnu Quddamah, 38 menjelaskan bahwa:
35 Desi  Trisnawati,  “Sukuk  sebagai  Alternatif Investasi Syari’ah di Indonesia”, 57-58.
36 A1-Ma’sayir  asy-Syar’iyah, Hai’atu  al- Muhasabah wa al-Muraja'ah li al- Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah ( Bahrain: t.t, 2010), 293.
37 Oni  Sahroni  dan  Adiwarman  A.  Karim,
Maqasid  Bisnis  dan  Keuangan  Islam:  Sistesis  Fiqh dan Ekonomi , 183.
38 Ibnu Quddamah, Al-Mughni, Cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 173.
هْنِم  ِهِكْيِرَش  َةاصِح  ِْيَكْيِراشلا   دَحَأ  ىَرَ تْشا  َنِإَو َزاَج ِ ِهِْيرَغ ََْلِم ىَِترْشَي  هاََّلأ
“Jika  salah seorang  dari  dua  orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya,  hukumnya  boleh,  karena ia membeli milik pihak lain".
Setiap barang/komoditas yang diperjualbelikan harus sesuatu yang bernilai (mal  mutaqawwam) menurut  tradisi  pasar dan  perundang-undangan  yang  berlaku. Begitu  pula  dengan  sukuk,  sebagai  surat berharga  harus  menjadi  bukti  kepemilikan atas  aset  tertentu  yang  halal  sehingga  bisa dimiliki dan diperjualbelikan.
Oleh  karena  itu,  standar  syariah
AAOIFI
memberikan syarat - syarat (dhowabith), 39 sebagai berikut : a. Sukuk boleh dipasarkan/diperjualbelikan jika berbentuk  porsi  kepemilikan  aset baik barang, manfaat dan jasa setelah ditutupnya  penawaran  umum  dan usaha investasinya telah berjalan. Jika  usahanya  belum  dimulai,  maka jual  beli  sukuk  harus  mengkuti kaidah sharf. Dan  jika  sudah ditashfiyah sedangkan  aset  masih berbentuk  utang  atau  menjual  aset yang  menjadi underlying asetnya dijual  dengan  harga  tidak  tunai  itu harus  mengikuti  kaidah  tentang utang piutang.
b. Sukuk  boleh  dipasarkan  dengan cara-cara  yang  tidak  bertentangan dengan  syara'  seperti al-qaid  fi sijillat, sarana elektronik dan munawalah.
c. Sukuk  ijarah  aset  (yang  disewakan atau  yang  dijanjikan  untuk  disewa) itu  boleh  dipasarkan  sejak  sukuk tersebut diterbitkan. Sukuk aset yang disewakan  boleh  dikembalikan  dari penerbit  sukuk  sebelum  waktunya
39 Oni  Sahroni  dan  Adiwarman  A.  Karim, Maqasid  Bisnis  dan  Keuangan  Islam:  Sistesis  Fiqh dan Ekonomi , 183-184.
dengan  menggunakan  harga  pasar atau harga yang disepakati pemegang sukuk dan penerbitnya.
d. Sukuk jasa boleh dipasarkan sebelum  aset  tersebut  disewakan.
Jika  tidak  disewakan  ulang,  maka sukuk pada upah. Pada saat itu sukuk menjadi  utang  penyewa  kedua.  Oleh karena itu, jual beli sukuk mengikuti kaidah transaksi utang.
e. Penerbit  boleh  mengambil  kembali sukuk jasa dari pemilik sukuk setelah harga  jasa  diterima  perusahaan emiten baik dengan harga pasar atau harga  yang  disepakati  kedua  belah pihak  pada  waktu  pengembalian,
dengan syarat jasa diterima perusahaan  emiten  baik  dengan harga pasar atau harga yang disepakati  kedua  belah  pihak  pada waktu  pengembalian  dengan  syarat harga  penawaran  itu  tidak  boleh tempo.
f. Sukuk  manfaat  barang (maushuf  fi
dzimmah) tidak  boleh  dipasarkan sebelum barangnya bisa dimanfaatkan kecuali mengikuti kaidah transaksi jual beli utang. Jika barangnya  sudah  tertentu,  maka boleh dipasarkan.
g. Sukuk murabahah tidak boleh dipasarkan  jika  barang  itu  telah dijual ke pembeli. Tetapi jika barang tersebut  sudah  dibeli  tetapi  belum dijual  kepada  pembeli,  maka  itu boleh dipasarkan.
i. Sukuk mudharabah,
sukuk
musyarakakah, sukuk wakalah  bil istitsmar bisa  dipasarkan  setelah ditutup penawaran umum dan usahanya telah dimulai. j.   Sukuk  tidak  boleh  dijadikan  objek salam  karena  itu  berarti  menjadikan sukuk  utang  yang  harus  dibayarkan. Dan  itu  tidak  dibolehkan  karena penjual  sukuk  menjual  sukuk  yang belum dimilikinya.

## Skema
Obligasi Syariah ( sukuk ) berdasarkan manfaat dalam Maqasid Syari’ah No.  Maqasid Syari’ah Obligasi Syariah ( sukuk ) berdasarkan manfaat 1. Agama (Hifdzu ad ‐ Din) Menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah (mensyiarkan nilai – nilai Islam dalam produk keuangan) Mengembangkan alternatif instrumen investasi (salah satu model investasi berbasis syariah yang akan mengeliat sehingga umat Islam akan mampu secara finasial dan tidak akan tergoyahkan rasa keimanannya kepada Tuhannya) 2. Jiwa (Hifdzu an ‐ nafs) Membiayai pembangunan proyek infrastruktur (pembangunan pabrik atau perusahaan BUMN/BUMD guna menampung tenaga kerja usia produktif) Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan Pasar Keuangan Syariah di Indonesia (para pekerja yang professional dapat mengisi kesempatan dalam industri keuangan syariah) 3. Akal (Hifdzu Membiayai pembangunan proyek
al ‐Aql ) infrastruktur (Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren dan Lembaga-lembaga pendidikan lainnya baik formal maupun informal) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) (diharapkan sumber daya manusia dapat berkreatif dan berinovasi, inilah bagian memaksimalkan potensi akal yang Allah berikan pada manusia) 4. Keturun an (Hifdzu an ‐ Nasl) Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan Pasar Keuangan Syariah di Indonesia (para pekerja yang professional mendapatkan upah/gaji dari pekerjaannya guna menghidupi keluarganya) 5. Harta (Hifdzu al ‐ Mal) Memperluas alternatif sumber pembiayaan APBN (hal ini demi kepentingan umum yakni masyarakat secara keseluruhan) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)
(keuntungan BMN akan bermanfaat kepada
masyarakat luas pada
umumnya) Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis di dalam
negeri
(Negara dapat
mengelola dengan baik dan hasilnyapun akan
dirasakan oleh masyarakat itu sendiri)
Memperluas dan mendiversifikasi basis investor Mengembangkan alternatif instrumen investasi (sebagai salah satu model investasi berbasis syariah guna mengakomodir kepentingan umat Islam umumnya masyarakat luas) Alasan yang melatarbelakangi
menciptakan benchmark instrumen keuangan  syariah  termasuk  dalam  kategori agama, karena sesuai dengan apa yang telah disampaikan    mengenai  hak  pokok  dalam pemeliharaan  agama  atau  sesuai  syariah karena  instrument  keuangan  yakni  obligasi syariah  ( sukuk )  memiliki  dan  menerapkan nilai-nilai kesyari’ahan  terdapat  poin termasuk  melaksanakan  da’wah  demi kemajuan secara umum nilai-nilai Islam.
Dalam  perlindungan  agama (Hifdzu ad ‐ Din), yang kaitannya dari manfaat sukuk yaitu  terdapat:  menciptakan  benchmark instrumen  keuangan  syariah  (mensyiarkan nilai  –  nilai  Islam  dalam  produk  keuangan) dan  mengembangkan  alternatif  instrumen investasi  (salah  satu  model  investasi berbasis  syariah  yang  akan  mengeliat sehingga  umat  Islam  akan  mampu  secara finasial  dan  tidak  akan  tergoyahkan  rasa keimanannya kepada Tuhannya).
Aspek  pemeliharaan  jiwa (Hifdzu an ‐ nafs) , dalam  manfaat sukuk diantaranya: membiayai pembangunan proyek infrastruktur  (pembangunan  pabrik  atau perusahaan BUMN/BUMD guna
menampung tenaga kerja usia produktif) dan mendorong pertumbuhan
dan pengembangan  pasar  keuangan  syariah  di
Indonesia  (para  pekerja  yang  professional dapat  mengisi  kesempatan  dalam  industri keuangan syariah).
Lingkup  perlindungan  akal (Hifdzu al ‐ Aql), yang  kaitannya  dari  manfaat  sukuk yaitu  terdapat:  membiayai  pembangunan proyek  infrastruktur  (Sekolah,  Madrasah, Pondok  Pesantren  dan  Lembaga-lembaga pendidikan  lainnya  baik  formal  maupun informal) dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang  Milik  Negara  (BMN)  (diharapkan sumber  daya  manusia  dapat  berkreatif  dan berinovasi,  inilah  bagian  memaksimalkan potensi  akal  yang  Allah  berikan  pada manusia).
Kategori pemeliharaan keturunan (Hifdzu  an ‐ nasl) ,  dalam  manfaat  sukuk diantaranya:  mendorong  pertumbuhan  dan pengembangan  pasar  keuangan  syariah  di Indonesia  (para  pekerja  yang  profession  al mendapatkan  upah/gaji  dari  pekerjaannya guna menghidupi keluarganya).
Akhirnya,  dalam  pemeliharaan  harta (Hifdzu  al ‐ Mal) ,  terdapat  manfaat  sukuk diantaranya : memperluas  alternatif  sumber pembiayaan APBN , mengoptimalkan pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  (BMN), memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis di dalam negeri , memperluas  dan  mendiversifikasi  basis investor , mengembangkan alternatif instrumen  investasi    dalam  penempatan urutan  terakhir  dari  pemeliharaan  lima kebutuhan  pokok  dalam  hidup  manusia. Harta  juga  hanya  dijadikan  sebagai  alat pemenuhan  kebutuhan,  sehingga  tidak  juga dapat  dikesampingan  dalam  perekonomian. Fungsi  pelayanan  umum,  karena  mencakup seluruh bidang baik yang ditangani kementerian  atau  lembaga  maupun  non kementerian atau lembaga, maka tidak akan menjadi objek analisis.

## KESIMPULAN
Dalam fatwa DSN No.
32/DSN-
MUI/IX/2002,  “Obligasi  Syariah  adalah suatu  surat  berharga  jangka  panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang
obligasi  syariah  yang  mewajibkan  emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang  obligasi  syariah  berupa  bagi hasil/margin/ fee ,  serta  membayar  kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Secara  hierarkis  maqasid  syariah memilik  persamaan  tujuan  yakni kulliyatu al-khomsah (lima hajat manusia) yang harus dipenuhi  dan  terlindungi adalah:  (a) Perlindungan  terhadap  Agama (Hifdzu ad ‐ Din); (b)  Perlindungan  terhadap  Jiwa (Hifdzu  an ‐ nafs) ;  (c)  Perlindungan  terhadap Akal (Hifdzu  al ‐ Aql) ;  (d)  Perlindungan terhadap  Keturunan (Hifdzu  an ‐ Nasl) ;  (e)
Perlindungan terhadap Harta (Hifdzu al ‐ Mal). Setelah  mengetahui  alat  ukur  yang digunakan  yaitu  tingkatan maqasid  syariah yang terbingkai dalam ad ‐ dharuriyah al ‐ khams. Maka  metode  yang  digunakan untuk  menganalisis  data  penelitian  ini  yaitu dengan menggunakan analisis domain.
Dalam  perlindungan  agama (Hifdzu ad ‐ Din), terdapat:  menciptakan  benchmark instrumen keuangan syariah dan mengembangkan alternatif instrumen investasi.  Aspek  pemeliharaan  jiwa (Hifdzu an ‐ nafs) , diantaranya: membiayai pembangunan  proyek  infrastruktur  dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan  pasar  keuangan  syariah  di Indonesia. Lingkup perlindungan  akal (Hifdzu al ‐ Aql), terdapat: membiayai pembangunan  proyek  infrastruktur  dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara  (BMN).  Kategori  pemeliharaan keturunan (Hifdzu  an ‐ nasl) ,  diantaranya: mendorong pertumbuhan dan pengembangan  pasar  keuangan  syariah  di Indonesia.  Akhirnya,  dalam  pemeliharaan harta (Hifdzu al ‐ Mal) , diantaranya : memperluas  alternatif  sumber  pembiayaan APBN , mengoptimalkan pemanfaatan Barang  Milik  Negara  (BMN),  memperkuat dan  meningkatkan  peran  sistem  keuangan berbasis  di  dalam  negeri , memperluas  dan mendiversifikasi basis investor , mengembangkan alternatif instrumen investasi  dalam penempatan urutan terakhir
dari  pemeliharaan  lima  kebutuhan  pokok dalam hidup manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
A1-Ma’asyir  asy-Syar’iyah. Hai’atu  al- Muhasabah  wa  al-Muraja'ah  li  al- Muassasat  al-Maliyah  al-Islamiyah. Bahrain: t.t, 2010.
Afshar,  Tahmoures  A.  “Compare  and Contrast  Sukuk  (Islamic  Bonds)  with
Conventional Bonds, Are they Compatible?”. The  Journal  of  Global Business  Management 9:1  (February 2013).
Al-Sheikh,  Abdullah  bin  Muhammad  bin Abdurahman  bin  Ishaq. Tafsir  Ibnu Katsir ,  Juz  6.  Bogor:  Pustaka  Imam Asy-Syafi’i, 2004.
Al-Sheikh,  Abdullah  bin  Muhammad  bin Abdurahman  bin  Ishaq. Tafsir  Ibnu Katsir ,  Juz  15.  Bogor:  Pustaka  Imam Asy-Syafi’i, 2004.
Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. Pengantar Pasar  Modal  (Edisi  Revisi) .  Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia, Himpunan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional . Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
Ghufron,  Sofiniyah  (ed.). Briefcase  Book Edukasi  Profesional  Syariah:  Konsep Dasar  Obligasi  Syariah .  Jakarta: Renaisan, 2005.
Haerisma,  Alvien  Septian.  “Pengantar
Obligasi  Syariah  (Introduction  of Islamic  Bond  (Sukuk)”. Jurnal  Al- Amwal 2:1 (Juni 2014).
Hanefah,  Mustofa  Moh.,  et  al.  “Sukuk:
Global  Issues  and  Challenges”.
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 16:1 (Juni 2013). Haron, Mohamad Sabri. “Wealth Protection in  The  Context  of  Maqasid  Syariah: Malaysia’s  Role  ini  Realizing  The Concept  of  Economic  Jihad”. Jurnal Hadhari  Edisi  Khas 2:2  (Desember 2017).
Hulwati. Teori  dan  Praktiknya  dalam Perdagangan  Obligasi  Syari’ah  di
Pasar Modal Indonesia dan Malaysia . Jakarta: Ciputat Press Group, 2009. Ibnu  Quddamah. Al-Mughni ,  Cet.  I.  Beirut:
Dar al-Fikr, 1985.
Iqbal,  Zamir  dan  Abbas  Mirakhor  (ed).
Economic  Development  and  Islamic Finance .  Washington  DC:  The  World
Bank, 2013. Khisan, Zariatul. “Analisis kinerja perbankan syariah ditinjau dari profitabilitas  dan  maqasid  syariah tahun  2010-2013)”. Tesis ,  Universitas Islam  Negeri  Malik  Ibrahim  Malang, 2015.
Lloyd, Bruce. The Role of Capital Market in Developing  Countrie .  Spring:  The Moorgate and Wall Street, 1976. Maftukhatusolikhah.  “Mempertimbangkan
Tingkat  Maqasid  Asy-Syari’ah  dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah”. Jurnal  I-Finance 1:1 (Juli 2015).
Nawawi,  Ismail. Fiqih  Muamalah;  Klasik dan  Kontemporer .  Bogor:  Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
Rahmat,  Jalaludin. Metodologi  Hukum .
Jakarta: Fajar Agung, 1997.
Sahroni,  Oni  dan  Adiwarman  A.  Karim.
Maqasid  Bisnis  dan  Keuangan  Islam: Sistesis  Fiqh  dan  Ekonomi .  Jakarta: Rajawali Press, 2015.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2013.
Suharso,  Yudi  Suharso, “8  Manfaat  Sukuk Negara” , dalam http://akucintakeuangansyariah.com.
Diakses pada tanggal 8 Maret 2017.
Sukanto,  Suerjono  dan  Sri  Mamudji.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Cet. 11. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2009.
Suma,  Muhammad  Amin. Menggali  Akar
Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan  Islam .  Jakarta:  Kholam Publishing, 2008.
Trisnawati, Desi. “Sukuk sebagai Alternatif Investasi  Syari’ah  di  Indonesia”.
Jurnal  Kajian  Hukum  dan  Sosial JUSTICIA ISLAMICA 8:1 (Juni 2011). UU  No.  19  Tahun  2008  tentang  Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN).
Zin,  Mohamad  Zaid  Moh.,  et  al.  “The Effectiveness  of  Sukuk  in  Islamic Finance  Market”, Australian  Journal of  Legal,  Ethical  and  Regulatory Issues 12:5 (Oktober 2011).