## Evaluasi Kebijakan Dinas Pendidikan Terkait Peningkatan Kapasitas Guru di Kabupaten Maluku Tenggara
Djems Raymon Moriolkosu 1 , I. H Wenno 2 , S. Rumfot 3
1 Universitas Pattimura, Indonesia; djemsraymonmor@gmail.com
2 Universitas Pattimura, Indonesia; wennocak@gmail.com
3 Universitas Pattimura, Indonesia; sumarnirumfotmarni@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: The Evaluation of the Policies; Improvement; Teacher Performances Evaluations  are  important  because  to  measure  the  extent  to  which planning  and  execution  are  directly  proportional  because  often planning is only as a document while the implementation is different but  in  reporting  and  accountability  are  reported  as  planned.  This study  aims  to  evaluate  whether  there  are  any  policies  of  the Department of Education that are in favor of improving the capacity and  performance  of  teachers.  The  research  method  used  in  this research is a qualitative method with a descriptive type of research document study and interview. This research was conducted at the Southeast  Maluku  Regency  Education  Office  in  2024.  The  data collection  techniques  used  were  interviews,observation  and documentation  with  questionaire  instruments.  Next,check  the observation  data  again  with  the  interview  results,  compare  the interview results with the documents. The research results show that from the context aspect, strategic planning documents are prepared base on stages according to planning and policies regarding teacher capacity contained in the main performance indicators, input aspect, evaluation  of  program  planning  are  clearly  depicted  but  are  not supported  by  standard  operating  procedures,process  aspects, implementation of equalization begins with the initial processes start from  preparation,implementation,  product  aspect,  learning  results are  desplayed  but  there  are  No.  documents  for  quarterly,  mid- semester or end semester learning results.

## Article history:
Received 2024-03-27 Revised 2024-05-17
Accepted 2024-06-30
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Corresponding Author: Djems Raymon Moriolkosu Universitas Pattimura, Indonesia; djemsraymonmor@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Keberhasilan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  ditentukan  oleh  banyak  faktor.  Semua komponen  dan  elemen  pendukungnya  harus  terpenuhi.  Tidak  hanya  ditentukan  oleh  faktor perencanaan saja tetapi setiap produk dari dokumen perencanaan dan pelaksanaanya perlu dievaluasi kemajuannya.  Atau  penyelenggaraan  pendidikan  melibatkan  input,  proses,  output  dan  outcome. Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  diperlukan  evaluasi  kebijakan  sebab  sangat  menentukan perencanaan selanjutnya. Mengapa Evaluasi kebijakan menjadi penting?
Evaluasi  memiliki  beberapa  fungsi  utama  dalam  analisis  kebijakan. Pertama dan  yang  paling penting,  evaluasi  memberi  informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya  mengenai  kriteria  kebijakan yaitu,  seberapa  jauh  kebutuhan,  nilai  dan  kesempatan  yang  telah  dapat  dicapai  melalui  tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai.
Kedua, evaluasi  memberikan  sumbangan  pada  klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai  nilai  yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan  dan  target.  Nilai  juga  dikritik  dengan  menanyakan  secara  sistematis  kepantasan  tujuan  dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
Ketiga, evaluasi  memberi  sumbangan  pada  aplikasi  metode-metode  analisis  kebijakan  lainnya, termasuk  perumusan  masalah  dan  rekomendasi.  Informasi  tentang  tidak  memadainya  kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008).
Sejalan dengan berubahnya penyelenggaraan negara dengan sistem otonomi daerah juga memberi perubahan alur perencanaan dari top down menjadi bottom up dan Penerapan Reformasi Birokrasi lewat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004, dimana program pembangunan nasional mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk menyusun Rencana Strategi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Beranjak dari pemikiran teoritis di atas, diperlukan  untuk  merumuskan  kebijakan  terkait  peningkatan  kapasitas/kinerja  guru,  sebab keberadaan guru yang profesional dan kompeten merupakan suatu keharusan untuk memeudahkan pencapaian tujuan pendidikan.

## 2. METODE
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  metode  ini  dipilih  karena bertujuan untuk menetukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian  tersebut.  Adapun  jenis  pendekatan  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  studi dokumen/teks  dan  wawancara.  Metode  pengumpulan data  yang  digunakan  yaitu dokumentasi yakni meneliti dokumen-dokumen dalam bentuk buku-buku literature-literatur maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang ditulis dalam jurnal ini. Adapun tujuan studi dokumen  atau  teks  dan  wawancara  ini  yaitu  untuk  mengkaji  tingkat  keterbacaan  sebuah  teks,  atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks. Dalam penelitian  ini,  peneliti  berusaha  memahami  bagaimana  evaluasi  kebijakan  untuk  peningkatan kapasitas  guru.  Data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  berbagai  sumber  dan  hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengelola  pendidikan  harus  dipandang  sebagai  sebuah  kebutuhan  penting  bagi  suatu  bangsa yang  ingin  maju  melebihi  kebutuhan-kebutuhan  lainnya  karena  merupakan  kebutuhan  dasar.  Oleh karena itu, evaluasi terkait peningkatan kapasitas dan kinerja guru harus diperhatikan sebagai rujukan untuk kebijakan tahun berikutnya. Pendidikan berperan untuk mengenbankan dan membentuk watak serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  mengembakan
potensi peserta didik menjadi manusia yang lebih berkualitas, yakni yang bertakwa kepada tuhan yang maha  esa,  berakhlak  mulai  sehat,  berilimu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara demokraratif  yang  bertanggun  jawab  (UU  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional). Karena pentingnya peranan tersebut, pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  pasal  1,  Ayat  10, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedang pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan  menengah  serta  pendidikan  anak  usia  dini  meliputi  kompetensi  pedagogik,  kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
Pendidikan  di  laksanakan  dengan  pengelolaan  yang  tepat  dan  sebaik  mungkin  agar  tujuan pendidikan tercapai dengan maksimal. Menurut peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten,  kota  penyelenggaraan  pendidikan  yang didirikan  masyarakat  dan  suatu  pendidikan.  Pengelolaan  pendidikan  di  lakukan  agar  berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, kebijakan pendidikan juga di pandang sebagai kunci  keunggulan  dan  eksitensi  negara  dalam  persaingan  global.  Dengan  demikian  kebijakan pendidikian perlu mendapat prioritas utama di era globalisasi ini. Sesuai dengan pendapat tersebut, Sack menyatakan bahwa hasil dari pendidikan menentukan masa depan bangsa untuk mencapai masa depan yang cerah di perlukan sistem pendidikan yang berkembang dan berkelanjutan.
Kebijakan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  karena  merupakan  kebutuhan  bagi  ilmuwan pendidikan, untuk memahami studi mengenai kebijakan publik, (public policiy) khususnya kebijakan pendidikan (educational policy). Kepentingan ini erat kaitanya dengan peran yang di harapkan dari ilmuwan pendidikan, tidak saja nantinya di harapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang  berkualitas,  apabila  ilmuwan  pendidikan  terlibat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  (policy maker) akan tetapi lebih dari sekadar itu, ilmuwan pendidikan di harapkan akan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan (ketidaktepatan) dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah di hasilkan oleh pemertintah selama ini. Dengan demikian studi tentang evaluasi kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seorang yang ingin untuk mengembangkan profesinya sebagai seorang evaluator  kebijakan pendidikan.

## a. Defenisi Kebijakan Pendidikan
Kata kebijakan adalah terjemehan dari kata ‘’policy‘’ dalam bahasa inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekananya bertujuan kepada tindakan 4 Ibid., h. 27-30. (produk). Kata “kebijakan” jika di sandingkan dengan pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata ‘’educational policy’’ yang berasal dari dua kata, sehingga Hasbullah mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, jika di lihat lagi maka kebijakan pendidikan ini adalah hasil produk dari orang/satuan yang terpilih, produk dari beberapa masukan dari semua pihak demi perbaikan mutu pendidikan.
Budi Winarmo dan Solitchin Abdul Wahab, sebagaimana di kutip oleh Suharno, sepakat bahwa istilah  kebijakan  ini  penggunaanya  sering  di  pertukarkan  dengan  istilah-istilah  lain  seperti  tujuan (goals),  program,  keputusan,  undang-undang,  ketentuan-ketentuan,  standar,  proposal  dan  grand design.  Dalam  opertifnya  kebijakan  dapat  di  artikan  sebagai  :  1)  Suatu  penggarisan  ketentuan- ketentuan.  2)  Bersifat  sebagai  pedoman,  pegangan,  atau  bimbingan  untuk  mencapai  kesepahaman dalam maksud, cara atau sasaran. 3) Usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi.
b. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  mengacu  pada  sistem  pengelolaan  urusan  publik  atau  yang  disebut sebagai administrative govername. Adapun kebijakan publik pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan  yang  diambil  bersamaan  antara  pemerintah  dan  aktor  luar  pemerintah  dan mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  memepengaruhinya  untuk  di  laksanakan  atau  tidak  di
laksanakan  pada  bidang  pendidikan  meliputi  anggaran  pendidikan,  kurikulum,  rekrutmen,  tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan.
Terkait  dengan  kebijakan  publik,  kebijakan  pendidikan  dengan  manajemen  pendidikan  selalu membahas  tentang  manajemen  pendidikan  secara  makro.  Prinsip-prinsip  yang  di  miliki  oleh manajemen pendidikan tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada pada konsep manajemen pada umumnya,  demikian  dengan  fungsi-fungsi  manajemen  pendidikan  yang  merupakan  konsep  dari rumusan  manajemen.  Penerapan  manajemen  di  bidang  pendidikan  di  arahkan  pada  usaha  untuk menunjang  kelancaran  pencapaian  tujuan  pendidikan,  sedangkan  untuk  fungsi  strategi  dari  konsep manajerial pada prinsipnya sama dengan yang diterapkan dalam lingkup manajemen.
Manajemen pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan penataan aspek pendidikan termasuk dalam  sistem  penyelangaraan  pendidikan  yang  tercakup  proses  pembuatan  kebijakan  pendidikan seperti  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  manajemen  pendidikan  di  level  nasional  maupun  level regional. Aspek pendidikan yang merupakan kajian manajemen pendidikan merupakan public goods bukan private goods. Dalam konteks ini pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk memndapatkan pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD  1945)  dan  pendidikan  merupakan  kewajiban  pemerintah  untuk  melaksanakannya,  untungya peranan mendasar menyedikan kesempatan belajar.
c. Tugas dan Peran Guru
Moh  User  Usman  mengemukakan  bahwa  guru  memiliki  banyak  tugas,  baik  yang  terkait  oleh dinas maupun luar dinas dalam bentuk pengabdian. Apabila di kelompokan terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan, pertama tugas  guru  sebagai  profesi  meliputi  mendidik,  mengajar,  dan  melatih.  Mengajar  berarti meneruskan  dan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  mendidik  berarti  meneruskan dan  mengembangkan  keterampilan-keterampilan  peserta  didik. Kedua, tugas  dalam  bidang kemanusiaan, hendaknya seorang guru di sekolah harus bisa menjadikan dirinya orang tua kedua yang mampu  menarik  simpati  sehingga  menjadi  idola  siswanya.  Pelajaran  apa  pun  yang  di  berikan hendaknya  dapat  menjadi  motivasi  bagi  siswa  dalam  belajar. Ketiga ,  tugas  dalam  bidang kemasyarakatan,  yakni  bahwa  tugas  dalam  bidang  kemasyarakatan  atau  sosial,  masyarakat menampatkan guru dalam lingkup yang sangat terhormat di lingkunganya, karena dari seorang guru di harapkan masayarakat maupun memperoleh ilmu pengetahuan.
Tugas  guru  dalam  bidang  kemasyarakatan  pada  dasarnya  merupakan  profesi  yang  mulia,  dan pandangan masyarakat pun seorang guru mempunyai tempat yang terhormat karena masyarakat pun paham akan ilmu yang di milikinya. Peran guru dalam kemasyarakatan ini tergantung pada gambaran terhadap sikap masyarakat terhadap kedudukan guru sebagai status sosialnya di dalam masyarakat. Kedudukan sosial guru ini pun berbeda dari satu zaman ke zaman lain dan dari suatu negara maju biasanya guru di tempatkan pada status sosial yang dalam posisi tinggi atas peranan-perananya yang terpenting dalam proses mencerdaskan bangsa.
Jika di hadapan para muridnya seorang guru harus bisa menjadi teladan. Ia pun di tuntut hal yang sama di dalam beriteraksi dengan masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Karena hal tersebut sesuai pula dengan kedudukan mereka sebagai agent of change yang berperan sebagai inovator, motivator, dan  fasilitator  terhadap  kemajuan  serta  pembaruan.  Dalam  masyarakat,  guru  adalah  sebagai pemimpin yg menjadi panutan atau teladan serta contoh (reference) bagi masyarakat sekitar. Meraka adalah pemegang norma dan nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakan. Ini dapat kita lihat bahwa betapa ucapan guru dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain.
d. Kebijakan Peningkatan Kapasitas/Kinerja Guru
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  yang  diperhatikan  dalam  pembangunan negara.  Bahkan  dinyatakan  oleh Abiogu  bahwa  pendidikan  merupakan  fondasi  dari  pembangunan setiap  negara.  Pendidikan  juga  dianggap  sebagai  faktor  yang  berperan  dalam  menentukan perkembangan sosial ekonomi,keilmuan, serta teknologi. Dengan kata lain, target pertumbuhan dan
pembangunan dari setiap negara haruslah didahului oleh perencanaan pendidikan yang baik. Sesuai dengan pernyataan tersebut, UNESCO menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya merupakan hak dasar manusia, tapi juga sebagai aspek penting yang berperan dalam pencapaian pembangunan negara yang berkelanjutan. Pendidikan berperan dalam mengurangi kemiskinan, memperbaiki status gizi dan kesehatan, memberdayakan dan menyetarakan gender, memastikan keberlanjutan energi dan sumber daya, pertumbuhan ekonomi, dan banyak sektor lainnya.
Di Indonesia sendiri, pendidikan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sejak kemerdekaan  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945. Dan  diperjelas  dalam  UU No.  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah kualitas dan kapasitas guru. Sebagaimana dikemukakan oleh Farstrup & Samuels, meningkatkan dan mempertahankan kualitas guru merupakan komponen  penting  jika  ingin  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan.  McKinsey  &  Co bahkan menyatakan bahwa kualitas guru sangat menentukan kualitas sistem pendidikan, di mana jika kualitas guru rendah maka kualitas sistem pendidikan juga tidak akan dapat melebihinya. Selain itu, untuk  mewujudkan  praktik  pengajaran  yang  efektif,  terlebih  dahulu  harus  dilakukan  peningkatan kualitas tenaga pengajar. Karena satu-satunya cara untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal adalah melalui pembelajaran yang efektif oleh guru-guru berkualitas
Kualitas  guru  dapat  ditingkatkan  melalui  program  pelatihan  dan  pengembangan  keprofesian. Bahkan  sesungguhnya,  kebutuhan  terhadap program  pelatihan  guru  yang  dilakukan  dalam  jabatan tidak  dapat  disepelekan.  Pelatihan  guru  dalam  jabatan  lin  service  (training/education)  merupakan keharusan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi guru dalam mengajar di bidang masing-masing. Ketiadaan  program  pelatihan  akan  menyebabkan  kemunduran  pertumbuhan  keprofesionalan  guru, sehingga  akan  tercipta  kesenjangan  antara  tuntutan  dan  tingkat  pencapaian  guru.  Pelatihan  guru dalam jabatan sendiri dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, workshop, konferensi,  kegiatan  pembelajaran  di  kelas,  pameran,  dan  sebagainya.  Kegiatan-kegiatan  tersebut didesain untuk memungkinkan guru mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya.
Pelatihan  guru  dalam  jabatan  sangat  penting.  Banyak  bukti  empirik  dan  contoh-contoh  best practice yang bisa ditampilkan, salah satunya yaitu Finlandia sebagai negara dengan prestasi tertinggi di bidang pendidikan Prestasi Finlandia di bidang pendidikan ditunjukkan dari capaian peringkat 1 pada  tes  berstandar  internasional  Programme  for  International  Student  Assessment  (PISA)  yang diselenggarakan oleh OECD pada tahun 2015. Prestasi membanggakan Finlandia ini tidak terlepas dari peranan guru-guru dan tenaga pendidik di sekolah-sekolah Finlandia. Pendidikan dalam jabatan bagi guru  Finlandia  merupakan  hal  yang  sangat  terorganisasi,  dan  diatur  oleh  Kementerian  Pendidikan serta Dewan Pendidikan Nasional di sana. Selain itu, pendidikan dalam jabatan bagi guru-guru juga mencakup peranan kewenangan pendidikan lokal pada berbagai level, universitas, serta asosiasi guru. Untuk menempuh pendidikan dalam jabatan yang tidak gratis, guru-guru di Finlandia mendapatkan pendanaan dari sekolah atau bahkan mau membiayai diri sendiri.
Jika dibandingkan Indonesia, tidak bisa dipungkiri jika posisi Indonesia dalam bidang pendidikan masih jauh tertinggal di mata internasional. Perbaikan untuk kualitas pendidikan Indonesia mencakup banyak  aspek  dan  dapat  dimulai  dari  meningkatkan  kualifikasi  dan  kompetensi  guru.  Peningkatan profesionalitas  guru  diharapkan  dapat  mendukung  tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional,  dan meningkatkan capaian Indonesia di kancah internasional. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dilakukan sebuah kajian dengan judul "Model Kebijakan Pembinaan Guru dalam Jabatan: Belajar dari Kasus Indonesia and Finlandia". Hasil dari kajian ini akan mengungkap model pelatihan guru dalam jabatan  yang  sudah  diterapkan di  Indonesia dan  Finlandia,  serta  menarik  pembelajaran  yang  dapat dijadikan dasar peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di Indonesia.
Pembinaan guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru pembinaan guru dalam jabatan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kriteria guru yang berkualitas,Goe & Stickler mengemukakan empat aspek yang dapat digunakan untuk menentukan dan menilai kualitas seorang guru, antara lain:
1). Kualifikasi  Guru  :  merupakan  kredensial,  pengetahuan,  dan  pengalaman  yang  dimiliki  guru ketika melakukan kegiatan mengajar di kelas.
2). Karakteristik  Guru:  merupakan  sikap  dan  atribut  yang  dibawa  guru  ketika  mereka  melakukan kegiatan mengajar di kelas
3). Praktik  Guru:  merupakan  cara  guru  berinteraksi  dengan  siswa  dan  strategi  pengajaran  yang mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas pengajaran tertentu
4). Efektivitas Guru: merupakan nilai tambah" yang menunjukkan bahwa guru di kelas berkontribusi dalam  pencapaian  belajar  siswanya,  sebagaimana  ditunjukkan  melalui  capaian  hasil  belajar akademik siswa yang meningkat dan lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  aspek-aspek yang  menunjukkan  kualitas  seorang  guru  biasanya dinyatakan  dengan  kompetensi  guru.  Di  antara  sejumlah  kompetensi  guru,  kompetensi keprofesionalan  merupakan  salah  satu  kompetensi  yang  perlu  ditunjang  melalui  pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kennedy mengemukakan sembilan model pengembangan keprofesionalan guru  yang  dapat  dijadikan  dasar  bentuk-bentuk  pelatihan  atau  pembinaan  guru  dalam jabatan.Kesembilan model tersebut antara lain sebagai berikut.
1). Training berfokus pada keterampilan dan berikan oleh orang yang lebih ahli.
2). Award bearing biasanya berkaitan dengan pemeberian beasiswa untuk pendidikan lebih lanjut di institusi perguruan tinggi.
3). Defcit  pelayanan  yang  di  berikan  untuk  mengatasi  kekurangan  yang  ada  pada  masing  masing individu guru. Namun demikian metode ini tanpaknya kurang bagus untuk kepercayaanya diri guru dan tidak mendukung perkembangan kolektif di lingkungan sekolah
4). Cascade model pengembangan yang dapat di lakukan dengan sumber daya yang relatif murah. Namun kurang di libatkan unsur kolaboratif dalam pelaksanaanya.
5). Standard-based model pengembangan yang mengasumsikan bahwa terdapat sistem pengajaran efektif, namun sifatnya dapat terlalu sempit dan terbatas serta kurang fleksibel.
6). Coaching/metoring  pengembangan  hubungan  secara  konstruktif,memerlukan  fasilitator  yang dapat berkomunikasi dengan baik.
7). Communing  off  practice  pembentukan  kelompok  dengan  dasar  pengetahuan  yang  sama  untuk bekerja  sama,  namun  dapat  menimbulkan  potensi  masalah  yang  tidak  terselesaikan  dan perkembangan yang lambat karna seluruh anggota memiliki kemampuan yang sama.
8). Action  researce  model  yang  memungkinkan  guru  mencoba  metode  berbeda  dalam pembelajaran,khususnya jika dilakukan secara kolaboratif .
9). Transfomantive  combinasi  dari  bebebrap  amodel  lain  dengan  memperhatikan  masalah  yang sdang di hadapi
e. Manfaat dari Pembinaan Guru Dalam Jabatan
Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan atau pelatihan guru dalam jabatan memberikan manfaat bagi perkembangan keprofesionalan guru yang bersangkutan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan hasil  belajar  yang  di  capai  siswa,  serta  manfaat  bagi  pendidikan  secara  keseluruhan.  Osamwonyi menyebutkan  bahwa  dengan  program-program  semacam  ini,  guru  akan  terus  mempertahankan pengetahuan dan mengikuti perkembngan/perubahan tentang metodologi dan kurikulum. Selain itu, guru akan secara teratur mengetahui inovasi apa saja yang dapat di lakukan untuk mengembangkan keprofesionalannya.
Pelatihan dalam jabatan akan terus berkembang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendidikan guru yang berkelanjutan.meskipun pelatihan dalam jabatan sudah di lakukan akan tetap ada area-area yang  membutuhkan  pengembangan  untuk  menjadi  lebih  baik  lagi  adanya  pelatihan  dalam  jabatan
akan membantu menutup kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan jika di rangkum, beberapa manfaat yang di dapatkan melalui pelatihan guru dan jabatan adalaah sebagai berikut:
1). Menyediakan  kesempatan  yang  cukup  bagi  guru  yang  sedang  menjabat  untuk  memperbarui pengetahuan dan keterampilan kearah kinerja yang lebih baik tanpa harus mundur dari jabatan yang sedang di pegang .
2). Menyediakan  kesempatan  bagi  sistem  sekolah  untuk  tetap  memiliki  guru  yang  terlatih  dan terkualifikasi meskipun program pelatihan dalam jabatan sedang berlangsung.
3). Memungkinkan  peningkatan  jumlah  guru  yang  terlatih  dan  berkualifikasi  pada  setiap  jenjang pendidikan
4). Mengurangi beban finansial untuk guru-guru yang ingin mengembangkan keprofesional, terlebih jika gaji yang di dapatkan tidak mampu untuk menutupi biaya untuk pendidikan lebih lanjut dan pelatihan-pelatihan yang di perlukan
5). Menyediakan  sumber  pemasukan  tambahan  untuk  institusi  yang  dijadikan  tempat berlangsungnya program pendidikan atau pelatihan dalam jabatan.
6). Menyediakan pemasukan tambahan bagi staf yang terlibat dalam program tersebut.
7). Menyediakan  kesempatan  bagi  institusi  pendidikan  guru  untuk  berperan  dalam  perkembanga nasional, terutama dengan cara memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam jabatan
f. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembinaan Guru Dalam Jabatan
Menurut  Peraruran  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2017  tentang  Guru,  yang dimaksud  guru  dalam  jabatan  adalah  guru  pegawai  negeri  sipil  yang  sudah  mengajar  pada  satuan pendidikan,  baik  yang  diselenggarakan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  maupun  masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
Berdasarkan  PP  No.  74  Tahun  2008  tentang  Guru,  guru  dalam  jabatan  juga  berkewajiban mengembangkan  kompetensi  profesionalnya.  Standar  kompetensi  guru  menjadi  acuan  untuk pelaksanaan penilaian kinerja guru. Berdasarkan Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, penilaian kinerja guru memiliki prinsip-prinsip  yang  salah  satunya  adalah  berdasarkan  pada  4  domain  kompetensi  guru  yaitu kompetensi  kepribadian,  kompetensi  pedagogik,  kompetensi  profesional,  dan  kompetensi  sosial. Dengan demikian, keempat domain kompetensi guru tersebutlah yang menjadi aspek-aspek penilaian yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
Selama  menjalankan  tugas-tugas  profesional,  guru  dituntut  melakukan  profesionalisasi  atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya. Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi  pembinaan  kompetensi-kompetensi  pedagogik,  kepribadian,  sosial,  dan  profesional. Sementara  itu,  pembinaan  dan  pengembangan  karir  meliputi  penugasan,  kenaikan  pangkat,  dan promosi.  Upaya  pembinaan  dan  pengembangan  karir  guru  ini  harus  sejalan dengan  jenjang  jabatan fungsional mereka. Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas.
Menurut  Lailatussaadah  dalam  jurnalnya  menyatakan  bahwa,  kinerja  guru  adalah  hasil  kerja secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  hendak  dicapai  oleh  guru  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan  tanggung  jawabnya  selaku  pengajar,  dengan  kata  lain  guru  haruslah  semaksimal  mungkin mengerjakan  tugasnya  tanpa  mengenal  kata  menyerah  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Kinerja  juga diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai keberhasilan kerja dari seseorang, namun prestasi yang dimaksud  bukanlah  prestasi  yang  berkaitan  dengan  banyaknya  kejuaraan  yang  diperoleh  guru tersebut  melainkan  keberhasilan  yang  salah  satunya  tampak  dari  suatu  proses  belajar  mengajar. Keberhasilan  kinerja  guru  juga  ditentukan  dengan  pekerjaan  serta  kemampuan  seseorang  dalam bidang tersebut. Keberhasilan kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja seseorang. Oleh karena itu, untuk  mencapai  suatu  kinerja  yang  optimal  guru  haruslah  berusaha  mengembangkan  serta menciptakan situasi yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Guru benar-
benar dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi, karena dengan memiliki kinerja yang tinggi maka tingkat  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  akan  semakin  baik  apalagi  di  kalangan  generasi  muda sehingga terciptanya generasi yang cerdas, dan mampu menjawab tantangan yang datang kelak
Adapun Pendapat Sulaiman dalam jurnalnya menyatakan bahwa, keterampilan kepala madrasah juga  mampu  meningkatkan  kinerja  tenaga  kependidikan.  Di  sinilah  pentingnya  kepala  madrasah profesional  tampil  sebagai  figur  yang  harus  mampu  memimpin  tenaga  kependidikan  di  madrasah, agar tidak hanya meningkatkan kinerjanya saja, melainkan mampu bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat  pada  umumnya.  Karena  itulah,  kepala  madrasah  dituntut  untuk  mampu  menciptakan iklim yang kondusif demi tercapainya tujuan pendidikan yang di cita-citakan.

## 4. KESIMPULAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  yang  diperhatikan  dalam  pembangunan negara.  Pendidikan juga  dianggap  sebagai  faktor  yang  berperan  dalam  menentukan  perkembangan sosial  ekonomi,keilmuan,  serta  teknologi.  Dengan  kata lain,  target  pertumbuhan  dan  pembangunan dari setiap negara haruslah didahului oleh perencanaan pendidikan yang baik. Maka dari itu, untuk menghasilkan  pendidikan  yang  berkualitas  dan  baik  maka  diperlukan  guru  yang  berkapasitas  dan berkualitas.
Bahwa kualitas guru sangat menentukan kualitas sistem pendidikan, di mana jika kualitas guru rendah maka kualitas sistem pendidikan juga tidak akan dapat melebihinya. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi secara menyelurud dan berkesinambungan. Evaluasi mesti dilakukan untuk mengukur sejauh mana produk perencanaan sesuai dan terukur atau tidak sehingga merupakan acuan untuk dilakukan kebijakan  tahun  berikutnya.  Selain  itu,  untuk  mewujudkan  praktik  pengajaran  yang  efektif,  terlebih dahulu  harus  dilakukan  peningkatan  kualitas  tenaga  pengajar.  Karena  satu-satunya  cara  untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal adalah melalui pembelajaran yang efektif oleh guru-guru berkapasitas dan berkualitas.
Demikian  juga  adanya  upaya-upaya  yang  perlu  dilakukan  agar  dapat  memberikan  pengaruh terhadap penigkatan kapasitas dan kinerja guru. Kualitas guru dapat ditingkatkan melalui program pelatihan  dan  pengembangan  keprofesian.  Bahkan  sesungguhnya,  kebutuhan  terhadap  program pelatihan guru yang dilakukan dalam jabatan tidak dapat disepelekan. Pelatihan guru dalam jabatan lin service (training/education) merupakan keharusan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi guru dalam mengajar di bidang masing-masing.
Pembinaan  guru  dalam  jabatan  sebagai  upaya  meningkatkan  kompetensi  guru,  pemberian kompensasi dan kemampuan mengembangkan profesionalitas guru dalam bidang pekerjaan, adanya bimbingan  dari  kepala  madrasah/kepala  sekolah  dan  kemampuan  menyesuaikan  diri  terhadap perubahan  dalam  perkembangan  IPTEKS.  Sehingga  dengan  hal  ini,  dapat  membantu  dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja guru.

## REFERENSI
Madjid,  ABD,  Analisis  Kebijakan  Pendidikan.  Yogyakarta:  Samudra  Biru,  2018.  Lailatussaadah,  L., ‘Upaya Peningkatan Kinerja Guru’, Intelektualita, 3.1 (2015), 243106
Slameto,  Bambang  S  Sulasmono,  and  Krisma  Widi  Wardani,  ‘Peningkatan  Kinerja  Guru  Melalui Pelatihan Beserta Faktor Penentunya’, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 27.2 (2017), 38–47 Sulaiman,  ‘Keterampilan  Manajerial  Kepala  Madrasah  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Guru  Di Madrasah  Aliyahal-Falah  Arungkeke  Kabupatenjeneponto’,  Adaara:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam, 8.1 (2019), 848–70