IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000

## PADA AKAD PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT MUBĀROKAH MWC NU MARGADANA KOTA TEGAL
Zahrotul Jannah, Slamet Firdaus, dan Rita Kusumadewi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: zahrotuljannah416@gmail.com, slamet.firdaus@yahoo.com dan kusumadewi.ryta@gmail.com

## Abstract
One of BMT Mubārokah's products is the financing of the murābahah. Some provisions must be  met  in  implementing  the  contract  of  murābahah  to  avoid  usury  and  in  accordance  with sharia. One of them is the condition of goods that are deed is goods sold. According to Fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 that the bank must first buy the legally ordered assets. The  method  used  in  this  study  is  qualitative,  data  collected  by  interview,  observation, documentation. From the results of the research, the implementation of financing of murābahah in BMT Mubārokah there are several stages of financing, form filling, surveys and financing analysis, if approved then made financing agreement, signing contracts, guarantee bonding, and  disbursement  of  financing.  Implementation  of  murābahah  financing  contract  in  BMT Mubārokah there is already in accordance with the fatwa of DSN MUI no. 04 / DSN-MUI / IV / 2000. But there is some DSN fatwa that is not practiced because in BMT Mubarokah there has never been such a case, then from that point has not been implemented in accordance with the fatwa DSN.
Keywords : Baitul māl wa tamwīl, Financing, Murābahah, and Fatwa DSN-MUI.

## Abstrak
Salah  satu  produk  BMT  Mubārokah  adalah  pembiayaan  murābahah.  Beberapa  ketentuan harus  dipenuhi  dalam  melaksanakan  akad  murābahah  agar  terhindar  dari  riba  dan  sesuai dengan  syariah.  Salah  satunya  adalah  syarat  barang  yang  diakadkan  adalah  barang  yang dijual  belikan.  Menurut  Fatwa  DSN  MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  bahwa  bank  harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  kualitatif,  data  yang  dikumpulkan  dengan  cara  wawancara,  observasi, dokumentasi.  Dari  hasil  penelitian,  pelaksanan  akad  pembiayaan  murābahah  di  BMT Mubārokah ada beberapa tahap yaitu  pengajuan pembiayaan, pengisian formulir, survei dan analisis pembiayaan, jika disetujui maka dibuatkan akad pembiayan, penandatanganan akad, pengikatan jaminan, dan pencairan pembiayaan. Implementasi akad  pembiayaan murābahah di BMT Mubārokah ada yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak dipraktekkan, karena di BMT Mubarokah belum pernah ada kasus seperti itu, maka dari point tersebut belum  dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN.
Kata kunci : Baitul m ā l wa tamwīl, Pembiayaan, Murābahah, dan Fatwa DSN-MUI.

## LATAR BELAKANG
Pengembangan  lembaga-lembaga  keuangan terutama  lembaga  keuangan  syariah  juga mengalami kemajuan  yang pesat, dan  pada saatnya  untuk  melakukan  pemantauan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan  pengembangan  lembaga- lembaga keuangan tersebut. 1
Lembaga  keuangan  syariah  adalah semua  badan  usaha  yang  kegiatannya  di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana kepada  masyarakat.  Lembaga  keuangan syariah  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah nondepositori yang disebut lembaga  keuangan  syariah  bukan  bank. 2
Lembaga  keuangan  syariah  nondepositori (bukan  bank)  yaitu  BMT. 3 Baitul  m ā l  wa tamwīl (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah  yang mandiri dan terpadu serta  berfungsi  untuk  mengembangkan usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat. 4 BMT Mubarokah Kota Tegal merupakan  unit  usaha  simpan  pinjam  dan perdagangan  sektor  riil  di  bawah  naungan MWC  NU  Kecamatan  Margadana.  Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha  muslim  yang  membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya  dalam  bentuk  pemberian  fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan  prinsip  syariah  salah  satunya yaitu murabahah. 5
Di  dalam  aplikasinya murabahah merupakan  kontrak  jual-beli  dimana  bank
1 DSN-MUI, Himpunan  Fatwa  Dewan Syari’ah  Nasional (Jakarta:  CV.  Gaung  Persada, 2006), 424-425.
2 Nurul  Huda, Keuangan  Publik  Islami: Pendekatan  Teoretis  dan  Sejarah (Jakarta:  Kencana, 2012), 293.
3 Nurul  Huda, Keuangan  Publik  Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah , 294.
bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad murabahah ini  sering  digunakan,  namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi  akad  ini.  Sehingga  banyak anggapan  bahwa  praktik  pada  lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga  keuangan  konvensional  yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.
Beberapa  ketentuan  harus  dipenuhi dalam  melaksanakan akad murabahah agar transaksi  akad  tersebut  terhindar  dari  riba dan  sesuai  dengan  syariah.  Salah  satunya adalah syarat barang yang diakadkan adalah barang  yang  dijual  belikan.  Menurut  Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan  bahwa  bank  (BMT)  harus membeli  terlebih  dahulu  aset  yang  dipesan oleh  nasabah  secara  sah  dan  kemudian menawarkan  aset  tersebut  kepada  nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam  akad murabahah ,  barang  yang diperjualbelikan  secara  prinsip  harus  sudah menjadi  milik  bank  (BMT).  Tidak  sah menjual  barang-barang  yang  baru  akan menjadi miliknya 6
Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun  demikian,  bentuk  jual  beli  ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan  menambah  beberapa  konsep  lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-
4 Hendi Suhendi, BMT Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah) (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 114.
5 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syari’ah dari  Teori  ke  Praktek (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001),  37.
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 73.
benar  harus  diperhatikan  agar  transaksi tersebut diterima secara syariah. 7
Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 1) Bagaimana  pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah  di  BMT  Mubarokah  MWC  NU Margadana Kota Tegal? Bagaiama implementasi Fatwa DSN MUI NO. 4/DSN- MUI/IV/2000  Pada  Akad  Pembiayaan Murabahah Di BMT Mubarokah MWC NU Margadana Kota Tegal?

## LITERATURE REVIEW
literatur  review adalah  kegiatan  mendalam, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Tinjauan pustaka berisi uraian tentang    permasalahan  yang  sama  atau serupa. Berikut karya yang terdokumentasikan  terkait  permasalahan yang dikaji,  yaitu, pertama , penelitian  yang dilakukan  oleh  Muttaqin  Nurhuda  tentang “Analisis  Pelaksanaan  Akad  Pembiayaan Murabahah  Di  BMT  Palur  Karanganyar”. Dalam  penelitian  ini  bahwa  pelaksanaan akad murabahah di BMT Palur sudah sesuai dengan  prinsip  yang  ada.  Hal  ini  terbukti bahwa  pembiayaan  yang  dilakukan  dengan prinsip  jual  beli  selain  itu  juga  tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran  Islam.  Misalnya  hal-hal yang mengandung  unsur  riba  dan  sesuai  dengan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 8
Kedua ,  penelitian  yang  dilakukan oleh Ika Fitri Afri Linata tentang Implementasi  fatwa  DSN-MUI  nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan Murabahah di BMT" Surya Mandiri" Mlarak Ponorogo.  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah  di  BMT  Surya  Mandiri  belum
7 Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah (Jakarta: PT RajaGarafindo Persada, 2011), 82-83.
8 Muttaqin  Nurhuda,  “Analisis  Pelaksanaan Akad  Pembiayaan  Murabahah  di  BMT  Palur Karanganyar”, Disertasi (Surakarta:  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
9 Ika  Fitri  Afri  Linata,  “Implementasi  fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada
sesuai  dengan  Fatwa  DSN  MUI  maupun prinsip-prinsip  akad murabahah yakni digunakan  untuk  modal  usaha  dan  biaya pendidikan.  Pada  pelaksanaannya  dibagi menjadi dua model yang pertama, murabahah  secara  langsung,  dalam  hal  ini sesuai, tetapi belum sempurna karena dirasa kurang memberikan informasi harga perolehan  serta  biaya  terkait  dan  margin keuntungan,  yang  kedua, murabahah  bil wakalah , dalam hal ini belum sesuai dengan rukun wakalah . 9
Ketiga , penelitian yang dilkukan oleh Puspa  Arum  Mufi  Handayani  tentang Analisis  Pelaksanaan  Akad  Pembiayaan Murabahah  di  BMT  Amanah  Insani sukoharjo.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  mekanisme  pengajuan  pembiayaan murabahah  mulai  dari  pengajuan  sampai dengan pengikatan akad telah sesuai dengan aturan  syariah,  namun  dalam  pelaksanaan akhir yaitu penyerahan obyek jual beli tidak terdapat  penyerahan  barang  atau  komoditi akan tetapi adanya penyerahan uang. Hal ini menyebabkan  tidak  sempurnanya  akad  jual beli  karena  tidak  adanya  barang  yang diserahterimakan,  sehingga  yang  terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur gharar dan tidak sempurnanya akad  jual  beli.  Adapun  kontribusi  masukan yang  dapat  diguanakan  untuk  menghindari penyebab kurang sempurnanya akad pembiayaan murabahah di  BMT  Amanah Insani Sukoharjo adalah membuat kebijakan untuk  penyerahan  nota  pembelian  barang yang telah dikuasakan oleh nasabah sehingga pihak  BMT  dapat  mengetahui  realisasi pembiayaan  murabahah  dan  terjadi  serah terima barang. 10
Dari  kedua  topik  penelitian  yang telah  dipaparkan  diatas,ternyata  belum  ada
pembiayaan  Murabahah  di  BMT  “Surya  Mandiri” Mlarak  Ponorogo”, Disertasi (Ponorogo:  IAIN Ponorogo, 2016).
10 Puspa  Arum  Mufi  Handayani,  “Analisis Pelaksanaan  Akad  Pembiayaan  Murabahah  di  BMT Amanah  Insani  Sukoharjo”, Disertasi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).
tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif tentang  pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah yang  secara  spesifik  dikaji  dari fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Dengan  menggunakan  pendekata  fatwa DSN-MUI ini, selain nantinya akan tergambar  mekanisme  akad  pembiayaan murabahah ,  diharapkan  peneliti  juga  akan mengetahui  bahwa  pelaksanaannya  sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau belum. Di  sinilah  letak  perbedaan  studi  ini  dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodelogi  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  Deskriptif  kualitatif. Metode  deskriptif  merupakan  prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan/melukiskan  keadaan  dari suatu  subjek/objek  penelitian  (seseorang, lembaga,  masyarakat,  dan  lain-lain)  pada saat  sekarang  yang  berdasarkan  pada  fakta- fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana adanya. 11 Penelitian  deskriptif  kualitatif bertujuan untuk meneliti secara intensif latar belakang  keadaan  dan  kondisi  saat  ini  dari subjek  yang  diteliti,  serta  interaksinya dengan  lingkungan. 12 Pada  penelitian  ini, peneliti mengamati pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Mubarokah MWC  NU  Margadana  Kota  Tegal  sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  fatwa  Dewan Syariah Nasional atau belum.
Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan  melalui  wawancara,  pihak  yang diwawancarai  dalam  penelitian  ini  adalah pimpinan,  kepala  bagian  pembiaayaan,  dan teller BMT Mubarokah MWC NU Margadana  Kota  Tegal.  Adapun  data sekunder  yang  digunakan  yaitu  dokumen-
11 Hadari  Nawawi, Metode  Penelitian  Bidang Sosial (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press,1995), 63.
12 Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), 68.
13 Imam  Gunawan, Metodologi  Penelitian Kualitatif Teori  &  Praktik (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2013),143.
dokumen,  buku-buku,  dan  data-data  lain yang  berkaitan  dengan  akad  pembiayaan murabahah.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, pertama ,  observasi  adalah studi  yang  disengaja  dan  sistematis  tentang fenomena  sosial  dan  gejala-gejala  psikis dengan  jalan  pengamatan  dan  pencatatan. 13 Dalam  teknik  ini  peneliti  hanya  sebagai pengamat  tanpa  terlibat  langsung  dalam pelaksanaan dari awal mengajukan pembiayaan  sampai  pencairan  pembiayaan, peneliti  mengamati  langsung  ke  BMT Mubarokah  MWC  NU  Margadana  Kota Tegal  dengan  cara  mengamati  pelaksanaan pembiayaan murabahah, kemudian mencatat,  menganalisis,  dan  membuat kesimpulan.
Kedua , wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua  pihak, yaitu  pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu. 14 Dalam  penelitian  ini,  wawancara  dilakukan dengan  cara  wawancara  langsung  dengan kepala  bagian  pembiayaan, teller ,  dan pimpinan  BMT  Mubarokah  MWC  NU Margadana.
Ketiga ,  Metode  dokumentasi,  yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang  berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan  data  yang  tidak  langsung ditujukan  pada  subyek  penelitian,  namun melalui  dokumen. 15 Dalam  penelitian  ini, peneliti  memperoleh  data  dalam  bentuk
14 Lexy  J.  Moleong, Metodelogi  Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 186.
15 Moh.  Iqbal  Hasan, Metode  Penelitian  dan Aplikasi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
dokumen  atau  arsip  yang  ada  kaitannya dengan penerapan pembiayaan murabahah . Dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  analisis data  lebih  banyak  dilakukan  bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini,  peneliti  menggunakan  teknik  analisis data  sebagaimana  menurut  Miles  and Huberman  yaitu  dilakukan  secara  interaktif melalui proses reduksi data (proses pemilihan,  penyerdehanaan,  anstraksi,  dan pentransformasian  “data  mentah”  yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan secara tertulis.),  model  data  (kumpulan  informasi yang tersusun yang dibolehkan untuk ditarik kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan). 16 , penarikan kesimpulan atau verifikasi (kesimpulan bersifat sementara apabila tidak ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat,  maka kesimpulan dapat berubah, apabila kesimpulan  yang  sudah  dikemukakan  pada tahap  awal  didukung  dengan  bukti-bukti maka  yang  telah  dikemukakan  adalah kesimpulan kredibel. 17

## KONSEP DASAR
Definisi Akad Pembiayaan Murabahah Kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-‘aqd dalam bentuk jamak disebut al-‘uquud yang berarti  ikatan  atau  simpul  tali.  Menurut istilah,  akad  berarti  ikatan  antara  ijab  dan Kabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariat dimana terjadi konsekuensi hukum  atas  sesuatu  yang  karenanya  akad diselenggarakan. 18
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian   antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan
16 Emzir, Analisis  Data:  Metode  Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2.
17 Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 293- 294.
18 Veithzal  Rivai,  et.al., Islamic  Financial Management  (Teori,  Konsep  dan  Aplikasi:  Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta  Mahasiswa) (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2010), 313.
atau  tidak  melakukan  perbuatan  hukum tertentu. 19
Istilah  pembiayaan  pada  intinya berarti I Believe, I Trust , ‘saya percaya’ atau ‘saya  menaruh  kepercayaan’.  Perkataan pembiayaan  yang  artinya  kepercayaan ( trust ),  berarti  lembaga  pembiayaan  selaku shahibul  mal menaruh  kepercayaan  kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.  Dana  tersebut  harus  digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan  dan  syarat-syarat  yang  jelas,  dan saling  menguntungkan  bagi  kedua  belah pihak.  Pembiayaan  adalah  penyediaan  uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. 20
Jenis  pembiayaan  dibagi  dalam  4 (emat)  macam,  yaitu pertama ,  pembiayaan Modal  Kerja  adalah  pembiayaan  untuk modal  kerja  perusahaan  dalam  rangka pembiayaan  aktiva  lancar  perusahaan, seperti  pembelian  bahan  baku  atau  mentah, bahan  penolong,  barang  dagangan,  biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain- lain. 21
Kedua ,  pembiayaan  investasi  adalah pembiayaan  yang  diberikan  kepada  usaha- usaha  guna  merehabilitasi,  modernisasi, perluasan  ataupun  pendirian  proyek  baru, misalnya  untuk  pembelian  mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.
Ketiga , pembiayaan Konsumsi adalah  untuk  keperluan  konsumsi  berupa barang  atau  jasa  dengan  cara  membeli,
19 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah ( Jakarta: Kencana, 2012), 71.
20 Veithzal  Rivai,  et.al., Islamic  Financial Management  (Teori,  Konsep  dan  Aplikasi:  Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa) , 3-4.
21 Veithzal  Rivai,  et.al., Islamic  Financial Management  (Teori,  Konsep  dan  Aplikasi:  Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa) , 12.
menyewa  atau  dengan  cara  lain.  Termasuk dalam  pembiayaan  konsumsi  ini  adalah pembiayaan kendaraan pribadi,  pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri). 22
Pembiayaan  konsumsi  biasanya  digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi  dan  barang  tahan  lama  lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud obyek  yang  dibiayai,  tanah,  dan  bangunan tempat tinggal. 23
Dan keempat , pembiaayaan produktif adalah  bentuk  pembiayaan  yang  bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.  Untuk  memperoleh  pembiayaan, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif.
Kata murabahah berasal  dari  kata (Arab) rabaha,  yurabihu,  murabahatan, yang  berarti  untung  atau  menguntungkan, seperti  ungkapan “tijaratun  rabihah,  wa baa’u  asy-syai  murabahatan” artinya perdagangan  yang  menguntungkan,  dan menjual  sesuatu  barang  yang  memberi keuntungan. 24
Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan  harga  pembelian  barang kepada  pembeli  kemudian  menjual  kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan  yang  diharapkan  sesuai  jumlah tertentu. 25
Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak  sebagai  penjual  dan  nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah  harga  beli  dari  pemasok  ditambah keuntungan  dalam  presentase  tertentu  bagi Bank  Syariah  sesuai  dengan  kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah  segera  setelah  perjanjian  jual  beli
22 Veithzal  Rivai,  et.al., Islamic  Financial Management  (Teori,  Konsep  dan  Aplikasi:  Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa) , 14. 23 Wartoyo, Akuntasi  Keuangan  Syariah: Teori  dan  Praktik  di  Lembaga  Keuangan  Syariah (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016), 91.
24 Fathurrahman Djamil, Peneraapan Hukum Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga  Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 108.
ditandatangani dan nasabah akan membayar barang  tersebut  dengan  cicilan  tetap  yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. 26
Dasar Hukum Murabahah
Al-Qur’an  memang  tidak  pernah  secara spesifik  menyinggung  masalah murabahah . Namun  demikian,  dalil  diperbolehkan  jual beli murabahah dapat  dipahami  dari keumuman  dalil  diperbolehkannya  jual beli. 27 Di  antara  dasar  hukum  yang digunakan  jumhur  ulama  adalah  Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw. 28
1. Al-Qur’an
Firman  Allah  dalam  surat  an- Nisa ayat 29, berbunyi:
ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت  َنوُكَت  ْنَأ  َّلَِإ  ِلِطاَبْلاِب ْمُكِب  َناَك َهَّللا َّنِإ ۚ ْمُكَسُفْنَأ اوُلُتْقَت  َلَ َو ۚ ْمُكْنِم اًمي ِح َر Artinya: Hai orang-orang yang beriman,  janganlah  kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan yang  batil,  kecuali  dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka  di  antara  kamu.  dan janganlah  kamu  membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah  Maha  Penyayang kepadamu. 29

## 2. Hadis
هنع هللا يضر  ْي ِرْدُخْلا  ٍدْيِعَس  ْيِبَأ  ْنَع َمَّلَس َو ِهِلآ َو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َل ْوُس َر َّنَأ
25 Ismail, Perbankan  Syariah (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013), 138.
26 Zainuddin, Hukum Perbankan
Syariah ,(Jakarta: Sinar Grfika, 2010), 30. 27 Imam    Mustafa, Fiqh  Muamalah Kontemporer (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2016), 68.
28 Wartoyo, Akuntasi  Keuangan  Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah, 88.
29 QS. An-Nisa (4): 29.
هاور(  ، ٍضا َرَت  ْنَع  ُعْيَبْلا  اَمِِّنِإ  :َلاَق )نابح نبا هححصو هجام نباو يقهيبلا
Artinya: Dari  Abu  Sa'id  Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual  beli  itu  harus  dilakukan suka  sama  suka."  (HR.  al- Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai  shahih  oleh  Ibnu Hibban).
َمَّلَس َو ِهِلآ َو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َّيِبَّنلا  َّنَأ َق :َلا َأ  ىَلِإ  ُعْيَبْلَا  :ُةَك َرَبْلا  َّنِهْيِف  ٌثَلاَث
،ٍلَج َلَ ِتْيَبْلِل  ِرْيِعَّشلاِب ِِّرُبْلا ُطْلَخ َو ،ُةَض َراَقُمْلا َو )بيهص نع هجام نبا هاور( ِعْيَبْلِل
Artinya: Nabi  bersabda,  ada  tiga  hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah),
dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 30
Beradasarkan landasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli murabahah adalah  boleh  dengan  berbagai  syarat  dan ketentuan  yang  berlaku.  Artinya,  jual  beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syaratnya. 31
Rukun dan Syarat Akad Murabahah Rukun akad murabahah ada 3, yaitu adanya pihak  penjual  dan  pembeli  (orang  yang berakad);  objek  akad,  yaitu mabi’ (barang
30 DSN-MUI. Himpunan  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional , 22. 31 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer , 70-71.
32 Rizal  Yaya,  et.al., Akuntansi  Perbankan Syariah:  Teori  dan  Praktik  Kontemporer (Jakarta: Salemba Empat, 2013),183.
33 Nurul  Huda, Baitul  Mal  Wa  Tamwil: Sebuah  Tinjauan  Teoritis (Jakarta:  AMZAH,  2016), 82.
dagangan) dan tsaman (harga); shighat (ijab kabul). 32
Syarat sah murabahah sesuai dengan rukun murabahah, yaitu pertama ,  syarat pihak yang berakad  yaitu cakap hukum dan sukarela  (ridha)  dan  tidak  dalam  keadaan terpaksa. 33
Kedua , syarat objek yang diperjualbelikan yaitu  objek harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan  bertransaksi  atas  objek  yang belum  jelas  dan  tidak  hadir  dalam  waktu akad,  objek  transaksi  tersebut  harus  berupa mal  mutaqawim (harta  yang  diperbolehkan syara’ untuk  ditransaksikan)  dan  dimiliki penuh oleh pemiliknya, objek transaksi bisa diserahterimakan waktu terjadinya akad atau di kemudian hari, Objek tersebut harus suci, tidak najis dan bukan barang najis, 34 objek yang  diperjualbelikan  harus  dapat  diambil manfaatnya  atau  memiliki  nilai,  dan  bukan barang-barang
yang
dilarang diperjualbelikan, Harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual  berikut  cara  pembayarannya  tunai atau  tangguh  sehingga  jelas  dan  tidak  ada gharar . 35
Dan ketiga, syarat  yang  harus dipenuhi  dalam  ijab  dan  kabul  yaitu  Pihak yang  berakad  harus  disebutkan  secara  jelas dan spesifik, Ijab kabul (serah terima) harus selaras,  baik  dalam  spesifikasi  barang maupun  harga  yang  disepakati, 36 Adanya pertemuan  antara  ijab  dan  kabul  (berurutan dan bersambung). 37
Akad murabahah terbagi  menjadi dua jenis, yaitu Murabahah dapat dilakukan berdasarkan  pesanan  atau  tanpa  pesanan. Dalam murabahah berdasarkan  pesanan,
34 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  (Klasik dan  Kontemporer) (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2012), 94.
35 Wirdyaningsih, Bank  dan  Asuransi  Islam di Indonesia , 180-181.
36 Nurul Huda, Baitul Mal Tamwil , 82.
37 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  (Klasik dan Kontemporer) , 94.
bank  melakukan  pembelian  barang  setelah ada  pemesanan  dari  nasabah,  dan  dapat bersifat  mengikat  atau  tidak  mengikat nasabah  untuk  membeli  barang  yang dipesannya. 38

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Pelaksanaaan Akad Pembiayaan Murabahah  di  BMT  Mubarokah  MWC NU Margadana Kota Tegal Pada  dasarnya  sistem murabahah di perbankan  syariah  tidak  sepenuhnya  sama dengan  keadaan  sebenarnya  di  lembaga keuangan syariah. Salah satunya yaitu BMT Mubarokah  MWC  NU  Margadana  dengan menerapkan cara atau metode tersendiri agar dapat  mempermudah  jalannya  operasional. Teknik murabahah yang  ada  dalam  teori- teori  fiqh  muamalah  maupun  perbankan syariah yaitu dimana pihak bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi terlebih dahulu tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan sampai terjadinya akad. Setelah itu, bank syariah membelikan barang yang  diinginkan  atau  dibutuhkan  oleh nasabah,  sesuai  dengan  kriteria  nasabah. Kemudian supplier mengirimkan  barang kepada  nasabah  atas  perintah  bank  syariah, setelah  menerima  barang  dan  dokumen, maka  nasabah  melakukan  pembayaran dengan cara angsuran. Berbeda dengan BMT Mubarokah, anggota datang ke kantor BMT Mubarokah  Margadana,  kemudian  anggota mengisi  formulir  beserta  menyerahkan dokumen-dokumen kepada BMT Mubarokah  untuk  melengkapi  syarat-syarat yang  dibutuhkan  dalam  pmbiayaan,  dan selanjutnya  akan  dilakukan  penyurveian anggota.  Apabila  disetujui  oleh  pihak  BMT Mubarokah  maka  akan  dibuatkan  akad pembiayan, kemudian anggota menandatangani  akad,  pengikatan  jaminan, dan pencairan pembiayaan.
38 Adiwarman  Karim, Bank  Islam:  Analisis Fiqh  dan  Keuangan (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2004), 105.
39 Ismail, Perbankan Syariah , 138. 40 Veithzal  Rivai,  et.al., Islamic  Financial Management  (Teori,  Konsep  dan  Aplikasi:  Panduan
Menurut  penulis  perbedaan  antara teori  dan  pelaksanaanya  dibenarkan  atau dibolehkan syara.
Asalkan tidak menyimpang dari rukun dan akad dalam jual beli  maka  hal  ini  tidak  menjadi  masalah, selain  itu  juga  dapat  membantu  masyarakat guna  melangsungkan  dan  meningkatkan kesejahteraaan dan berbagai kegiatan, seperti yang tertera dalam fatwa DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah .
BMT  Mubarokah  termasuk  lembaga pembiayaan  tetapi  bukan  termasuk supplier itu  membuktikan  bahwa  BMT  tidak menyediakan  barang  namun  BMT  harus memesan  terlebih  dahulu  barang  yang diinginkan oleh anggota.
Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual  kepada  pihak  pembeli  dengan mensyaratkan  keuntungan  yang  diharapkan sesuai jumlah tertentu. 39
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. 40
Pembiayaan murabahah adalah  transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan  dalam  persentase  tertentu  bagi Bank  Syariah  sesuai  dengan  kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah  segera  setelah  perjanjian  jual  beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang  tersebut  dengan  cicilan  tetap  yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. 41
Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa) , 3-4.
41 Zainuddin, Hukum  Perbankan  Syariah , 30.
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  produk utama  lembaga  keuangan.  Begitu  juga pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BMT Mubarokah  MWC  NU  Margadana  kepada anggotanya.  Akad  yang  digunakan  dalam proses  pembiayaan  di  BMT  Mubarokah MWC  NU  adalah  akad murabahah dimana anggota  sebagai  pembeli  dan  BMT  sebagai penjual,  dengan  harga  beli  dari supplier ditambah  keuntungan  dalam  persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan.
Akad murabahah pada  produk pembiayaan di BMT Mubarokah MWC NU dalam pelaksanaannya sudah diterapkan. Ini dapat  dilihat  bahwa  pembiayaan  yang dilakukan  dengan  akad  jual  beli  dengan beberapa  ketentuan  dan  kesepakatan  yang berlaku  antara  pihak  BMT  dan  anggota. misalnya  dalam  penentuan  keuntungan,  hal ini  antara  BMT  dan  anggota  sudah  saling sepakat.  Demikian  juga  dalam  pembayaran angsuran  dengan  jangka  waktu  yang  telah ditentukan dan telah disampaikan serta sudah disepakati pada awal perjanjian.
Rukun dan syarat pembiayaan murabahah , 42 ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan  mengenai  konsep  murabahah secara  teori  dalam  fiqh  muamalah    maupun di  lembaga  keuangan  syariah.  Rukun  dan syarat yang menjadikan sah dalam akad jual beli, seperti:
1. Adanya  orang  yang  berakad  yaitu baligh, cakap  hukum,  dan  sukarela (ridha) atau  tidak  dalam  keadaan terpaksa.  Yang  berakad  di  BMT Mubarokah  MWC  NU  Margadana adalah pihak pemohon sebagai pembeli yang disebut dengan anggota dan pihak BMT Mubarokah MWC NU Margadana sebagai penjual.
2. Objek  akad,  yaitu mabi’ (barang dagangan)  harus  ada  ketika  akad dilakukan, tidak diperbolehkan
bertransaksi atas objek yang belum jelas dan  tidak  hadir  dalam  waktu  akad  dan dapat diserahterimakan waktu terjadinya
42 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , 82.
akad  dan  yang  diperjualbelikan  harus ada  pada  penjual  serta  halal  zatnya. Barang-barang yang diperjualbelikan di BMT Mubarokah MWC NU Margadana yaitu barang yang tidak diharamkan dan harus jelas spesifikainya seperti barang- barang elektronik maupun kendaraan.
3. Harga (tsaman) ,  harga  barang  yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh. Anggota mengetahui harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati di awal perjanjian dan  harga  tidak  boleh  berubah  selama perjanjian,  kemudian  pembayarannya dapat  dilakukan  secara  tunai  maupun tangguh.  Kebanyakan  dari  anggota BMT Mubarokah MWC NU Margadana pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsuran.
4. Adanya  ijab  dan  kabul (sighot), serah terima  dilakukan  ketika  spesifikasi barang  maupun  harga  telah  disepakati, kemudian  pihak  BMT  Muabarokah menandatangani perjanjian dan anggota menandatangani perjanjian jual beli.
Tujuan anggota mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Mubarokah karena  keperluan  yang  dibutuhkan  oleh anggota  tidak  bisa  dijangkau  dengan pendapatan,  maka  anggota  mengajukan pembiayaan  tanpa  keterpaksaan.  Seperti yang  terdapat  dalam  firman  Allah  dalam surat An-Nisa ayat 29:
ْمُكَنْيَب  ْمُكَلا َوْمَأ  اوُلُكْأَت  َلَ  اوُنَمآ  َنيِذَّلا  اَهُّيَأ  اَي ۚ ْمُكْنِم  ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت َنوُكَت  ْنَأ  َّلَِإ ِلِطاَبْلاِب اوُلُتْقَت  َلَ َو اًمي ِح َر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ۚ ْمُكَسُفْنَأ Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  Berlaku  dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu. dan  janganlah  kamu  membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 43
Ada beberapa jenis pembiayaan yang digunakan  dalam  akad murabahah antara lain:
1. Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan modal kerja (PMK)
adalah  pembiayaan  untuk  modal  kerja perusahaan  dalam  rangka  pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian  bahan  baku  atau  mentah, bahan penolong, barang dagangan, biaya eksploitasi  barang  modal,  piutang,  dan lain-lain.
2. Pembiayaan Investasi Pembiayaan  investasi  adalah pembiayaan  (berjangka  menengah  atau panjang)  yang  diberikan  kepada  usaha- usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan  ataupun  pendirian  proyek baru. Pembiayaan investasi ini
pengguanaannya  untuk  pembelian  atau pengadaan barang-barang modal seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah  untuk  pabrik,  pembelian  alat-alat produksi  baru,  perbaikan  alat-alat produksi secara besar-besaran.
3. Pembiayaan Konsumtif Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga atau perorangan  (termasuk  karyawan  bank sendiri)  untuk  keperluan  konsumsi berupa  barang  atau  jasa  dengan  cara membeli,  menyewa  atau  dengan  cara lain. Termasuk dalam pembiayan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri), pembiayaan  untuk  pembayaran  sewa atau kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah  tangga.  Pembiayaan  konsumsi biasanya  digunakan  untuk  membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan  lama  lainnya.  Jaminan  yang
43 QS. An-Nisa (4): 29.
44 Veithzal  Rivai,  et.al., Islamic  Financial Management  (Teori,  Konsep  dan  Aplikasi:  Panduan
digunakan  biasanya  berwujud  obyek yang  dibiayaai,  tanah,  dan  bangunan tempat tinggal.
4. Pembiayaan Produktif
Pembiayaan  produktif  bertujuan untuk memungkinkan
penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannnya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak  mungkin  dapat  diwujudkan. Pembiaayaan  produktif  adalah  bentuk pembiayaan  yang  bertujuan  untuk memperlancar jalannya proses produksi. 44
Pembiayaan  yang  digunakan  oleh BMT  Mubarokah  MWC  NU  Margadana hanya  ada  dua  macam  jenis  pembiayaan yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan  produktif,  hal  ini  karena  BMT Mubarokah memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota, antara lain:
1. Pembiayaan Produktif Pembiayaan produktif ditujukkan kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan sebagai sarana  memperlancar  suatu  kegiatan dalam menambah pendapatan. Misalnya anggota  ingin  membeli  motor  tossa untuk berjualan perabotan rumah tangga.  Maka  agar  sesuai  dengan kebutuhan  anggota  BMT  Mubarokah memberikan jenis pembiayaan produktif. Ada juga pengajuan bembiayaan untuk usaha seperti warteg dan  membuka  kios  rokok.  Sehingga BMT  memberikan  kepada  anggota berupa  uang,  barulah  anggota  transaksi sendiri  kepada  pihak supplier. Maka akad  yang  digunakan  antara  anggota dengan pihak supplier yaitu  akad wakalah .  Namun  tetap  kembali  lagi kepada  akad  murabahah  antara  pihak BMT  dengan  anggota  dalam  kegiatan pembayaran angsuran.
Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa) , 10-14.
2. Pembiayaan konsumtif Pembiayaan  jenis  konsumtif seperti  pembelian  handpone,  laptop, televisi  untuk  pribadi,  dan  kendaraan bermotor,  serta  rumah  yang  digunakan untuk tujuan di luar usaha.
BMT  Mubarokah  MWC  NU Margadana  dalam  kegiatan  pembelian barang-barang  yang  dibutuhkan  oleh anggota, BMT Mubarokah sudah melakukan MOU dengan pihak supplier .  Jadi  anggota  tidak  bisa menentukan  tempat  sendiri  dalam pembelian  barang,  Itu  apabila  barang yang  dibutuhkan  oleh  anggota  ada  di supplier yang sudah MOU dengan BMT Mubarokah.
Implementasi  Fatwa  DSN  MUI  NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada
Akad Pembiayaan
Murabahah di BMT Mubarokah  MWC  NU  Margadana  Kota Tegal
Fatwa  pada  umunya  merupakan  gambaran dari  berbagai  isu  dan  topik  yang  banyak menyita  perhatian  kaum  muslim.  Fatwa dalam bentuk demikian seringkali dikeluarkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan modern ( al-hawādīts al- mu’ashiroh )  yang  jawabannya  seringkali tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam nash . 45
Fatwa DSN MUI  adalah fatwa  yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  berbagai jenis akad, ketentuan, produk, dan operasional  Lembaga  Keuangan  Syariah dengan tujuan agar Lembaga Syariah dalam melaksanakan kegiatannya tidak menyimpang syariah.
Murabahah merupakan  salah  satu akad  pembiayaan  yang  digunakan  oleh lembaga  keuangan  syariah.  Oleh  sebab  itu DSN MUI memberikan fatwa yang mengatur tentang murabahah .  Aturan  yang  mengatur tentang murabahah tertuang  dalam  DSN
45 Aunur  Rahim  Faqih, HKI,  Hukum  Islam dan Fatwa MUI (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 29.
MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal ini  penulis  akan  menganalisis  mengenai penerapan  fatwa  DSN  MUI  tentang  akad pembiayaan murabahah di BMT Mubarokah MWC  NU  Margadana  kota  Tegal  apakah sudah  dilaksanakan  dan  apakah  sesui  atau tidak dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000. Maka dapat di analisa sebagai berikut:
1. Fatwa
DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 ketetapan pertama ayat 1 dinyatakan  “bahwa  bank  dan  nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas  riba”.  Menurut  penulis  BMT Mubarokah  MWC  NU  dalam  akad pembiayaan murabahah dengan menentukan keuntungan sesuai kesepakatan dan pembayarannya dilakukan  secara  tangguh  atau  tempo. BMT  Mubarokah  melakukan  akad pembiayaan murabahah yang bebas riba karena  apabila  anggota  BMT  terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran tidak  dikenai  sanksi,  maka  sesuai dengan fatwa DSN.
2. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 ketetapan pertama ayat 3 dinyatakan  “bank  membiayai  sebagian atau  seluruh  harga  pembelian  barang yang  telah  disepakati  kualifikasinya.” BMT Mubarokah MWC NU membiayai seluruh  harga  atau  kontan  dalam pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya  oleh  anggota.  Namun, menurut penulis anggota telah memberikan  uang  muka  kepada  BMT Mubarokah  sedangkan  uang  muka tersebut untuk membiayai sebagian dari harga  barang  tersebut  sehingga  BMT hanya membiayai sabagiannya saja. Jadi pembiayaan  yang  diberikan  kepada anggota  yaitu  setelah  dikurangi  dngan uang  muka.  BMT  Mubarokah  hanya sebagai  perantara  pembayaran  kepada pihak supplier dan  anggota  membayar kekurangannya ditambah dengan
keuntungan  atau margin kepada  pihak BMT Mubarokah yang telah disepakati, , sehingga  barang  tersebut  atas  nama BMT  sendiri.  Maka  hal  ini  sesuai dengan fatwa DSN.
3. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 ketetapan pertama ayat 8 dinyatakan  “bahwa  bank  melakukan perjanjian  khusus  dengan  nasabah apabila  terjadi  penyalahgunaan  atau kerusakan  akad.”  BMT  Mubarokah MWC  NU  tidak  melakukan  perjanjian khusus dengan anggota. menurut penulis seharusnya BMT Mubarokah
melakukan perjanjian agar tidak melenceng  dengan  tujuan  dari  akad pembiayaan  yang  sebenarnya  dan  yang sbelumnya  telah  disepakati  dari  awal perjanjian.  Padahal  hal  tersebut  untuk menghindari  risiko  diantara  keduanya. Namun  hal  ini  belum  diterapkan  oleh BMT Mubarokah yang sudah ditetapkan oleh fatwa DSN.
4. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 ketetapan pertama ayat 9 dinyatakan
“Jika bank hendak mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual  beli  murabahah  harus  dilakukan setelah  barang,  secara  prinsip,  menjadi milik bank.” BMT Mubarokah mewakilkannya  kepada  pihak  anggota apabila  anggotanya  meginginkannya sendiri dan juga pembiayaannya digunakan untuk usaha, misalnya usaha wateg  yang  termasuk  jenis  pembiayaan produktif ,  namun  dalam  transaksinya antara  pihak  anggota  dengan supplier menggunakan akad wakalah, kemudian kembali  lagi  dalam  perjanjian  awal antara pihak anggota dengan pihak BMT Mubarokah dalam pembayaran
angsurannya menggunakan akad murabahah ,  jadi  secara  prinsip  usaha tersebut  masih  terikat  dengan  BMT Mubarokah.  Pembiayaan  dalam  jenis konsumtif  BMT  Mubarokah  belum pernah  mewakilkan  pembelian  barang kepada  pihak  ketiga.  Tetapi  saat
pembelian  barang  anggota  ikut  dengan pihak  BMT  Mubarokah  ke  tempat pembelian barang untuk melihat sendiri barang  yang  diinginkan  sesuai  dengan spesifikasi  anggota.  Maka  hal  ini  telah sesuai dengan fatwa DSN.
5. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah ketetapan  kedua  ayat  4  mengenai  uang muka,  selain  itu  terdapat  juga  dalam Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN- MUI/IV/2000 tentang uang muka dalam murabahah ketetapan  pertama  ayat  1 dan  2  “dalam  akad  pembiayaan murabahah ,  lembaga  keuangan  syariah (LKS)  dibolehkan  untuk  meminta  uang muka  apabila  kedua  belah  pihak bersepakat dan besar jumlah uang muka ditentukan  berdasarkan  kesepakatan.”
BMT  Mubarokah  MWC  NU  meminta uang muka kepada anggota untuk barang yang dibelinya.  Uang muka merupakan pengurangan  dari  kewajiban  anggota kepada  BMT.  uang  muka  tersebut bertujuan  untuk  meringankan  anggota pada saat mengangsur agar tidak terlalu besar. Besarmya relatif karena berdasarkan kesepakatan. Misalnya untuk kendaraan bermotor BMT meminta  20%  dari  harga  barang  yang telah  disepakati  oleh  anggota.  uang muka  juga  sebagai  ganti  kerugian apabila  anggota  membatalkan  jual  beli, namun  BMT  belum  pernah  ada  kasus seperti  itu.  Maka  hal  ini  sesuai  dengan fatwa DSN karena BMT meminta uang muka atas dasar kesepakatan. Maka hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN.
6. Anggota  yang mengajukan pembiayaan di  BMT  Mubarokah  tidak  harus menyerahkan  jaminan,  karena  jaminan bukan  sesuatu  yang  mutlak  dalam pembiayaan  murabahah.  Tetapi  agar anggota serius dengan pesanannya maka BMT  Mubarokah  menentukan  jaminan apabila  pembiaayaannya  diatas  Rp 1.000.000,-.  Maka  mengenai  praktik jaminan di BMT Mubarokah MWC NU Margadana  sudah  sesuai  dengan  Fatwa
DSN-MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000 yang  terdapat  dalam  ketetapan  ketiga ayat  1  dan  2  tentang  jaminan  dalam murabahah: “Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya  dan  Bank  dapat  meminta nasabah  untuk  menyediakan  jaminan yang dapat dipegang”.
7. Utang  dalam murabahah ,  sebagaimana dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  04/DSN- MUI/IV/2000  “Jika  nasabah  menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan  atau  kerugian,  ia  tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya  kepada  bank”.  Namun  dalam pelaksanaannya BMT Mubarokah belum  pernah  ada  anggotanya  yang menjual  barang  yang  menjadi  obyek pembiayaan.  Tetapi  jika  hal  itu  terjadi maka  anggota  tetap  harus  membayar angsuran  pembiayaan  kepada  BMT Muabrokah.
8. Bangkrut dalam
murabahah
sebagaimana  fatwa  DSN-MUI  No. 04/DSN-MUI/IV/2000  “Jika  nasabah telah  dinyatakan  pailit  dan  gagal meyelesaikan  utangnya,  bank  harus menunda  tagihan  utang  sampai  ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Bagi anggota yang  mengalami  kebangkrutan  dalam murabahah,  BMT  Mubarokah  MWC NU Margadana Kota tegal memberikan tambahan jangka waktu sampai anggota dapat mengangsur pembiayaannya kembali.  Maka  hal  ini  telah  sesuai dengan fatwa DSN.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan penulis  tentang  implementasi  fatwa  DSN MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  pada  akad pembiayaan murabahah di BMT Mubarokah MWC  NU  Margadana  Kota  Tegal,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut pertama ,  pelaksanan  akad murabahah di BMT  Mubarokah  MWC  NU  Margadana Kota Tegal terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap  pengajuan  pembiayaan,  pengisian
formulir  beserta  penyerahan  dokumen- dokumen  untuk  melengkapi  syarat-syarat yang  dibutuhkan  dalam  pembiayaan,  survei dan analisis pembiayaan. Jika disetujui maka dibuatkan  akad  pembiayaan,  kemudian penandatanganan akad, pengikatan jaminan, dan pencairan pembiayaan.
Dan kedua ,  implementasi  akad pembiayaan murabahah di BMT Mubarokah MWC NU Margadana Kota Tegal ada yang sudah  sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak dipraktekkan.  Hal  tersebut  terjadi  karena  di BMT  Mubarokah  MWC  NU  belum  pernah ada kasus seperti itu, maka dari point tersebut belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  fatwa DSN.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafii. Bank Syari’ah dari  Teori  ke  Praktek .  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Ascarya. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah . Jakarta:  PT  RajaGarafindo  Persada,
2011.
Bungin,  Burhan. Penelitian  Kualitatif. Jakarta: Kencana, 2007.
Djamil,  Fathurrahman. Peneraapan  Hukum Perjanjian dalam Transaksi di
Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
DSN-MUI. Himpunan Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
Emzir. Analisis  Data:  Metode  Penelitian Kualitatif .  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2012.
Faqih, Aunur Rahim. HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI .  Yogyakarta:  Graha  Ilmu,
2010.
Gunawan,  Imam. Metodologi  Penelitian Kualitatif Teori  &  Praktik .  Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Handayani,  Puspa  Arum  Mufi.  “Analisis
Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah  di  BMT  Amanah  Insani Sukoharjo”, Disertasi . Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2010.
Hasan,  Moh.  Iqbal. Metode  Penelitian  dan Aplikasi. Bogor:  Ghalia  Indonesia,
2002.
Huda, Nurul. Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan  Teoritis .  Jakarta:  AMZAH,
2016.
_____. Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah . Jakarta: Kencana, 2012.
Ismail. Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013.
Karim,  Adiwarman. Bank  Islam:  Analisis Fiqh  dan  Keuangan .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Linata,  Ika  Fitri  Afri.  “Implementasi  fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN- MUI/IV/2000 pada pembiayaan Murabahah  di  BMT  “Surya  Mandiri” Mlarak Ponorogo”, Disertasi .
Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
Mardani. Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
Moleong,  Lexy  J. Metodelogi  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2013.
Mustafa, Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer . Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada,  2016.
Nawawi,  Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press,1995.
Nawawi,  Ismail. Fikih  Muamalah  (Klasik dan  Kontemporer) .  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2012.
Nurhuda,  Muttaqin.  “Analisis  Pelaksanaan
Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar”, Disertasi . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Rivai,  Veithzal,  et.al., Islamic  Financial
Management  (Teori,  Konsep  dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi
Lembaga Keuangan dan Bisnis,
Praktisi,  serta  Mahasiswa. Bogor:
Ghalia Indonesia, 2010. Sugiono. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta, 2009.
Suhendi, Hendi. BMT Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah) . Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
_____. Fiqh  Muamalah .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2007.
Wartoyo. Akuntasi Keuangan Syariah: Teori dan  Praktik  di  Lembaga  Keuangan Syariah. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2016.
Yaya,  Rizal,  et.al., Akuntansi  Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
Zainuddin. Hukum  Perbankan  Syariah . Jakarta: Sinar Grfika, 2010.