Perlindungan Hukum Lessor Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-

## XVII /2019)
Oleh:
Fajrial Dias Pradipta 1
Prihati Yuniarlin 2
1 fajrialdp@gmail.com
2 prihatiyuniarlin@umy.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ABSTRAK
Konsekuensi apabila debitur mengalami cidera janji dalam Jaminan Fidusia yaitu dengan melaksanakan  eksekusi  benda  jaminan,  namun  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  yang selama  ini  dilakukan  seringkali  menimbulkan  masalah  baru  bagi  para  pihak-pihaknya dikarenakan beberapa pasal yang dinilai ambigu dan cenderung multitafsir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan eksekusi dan bentuk perlindungan hukum bagi pihak lessor pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder,  teknik pengumpulan  studi  pustaka  dan  dianalisi  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian meunjukan  bahwa  pasca  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi a  quo, pihak lessor yang melakukan eksekusi dengan kekuatan titel eksekutorial sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus memenuhi dua syarat yaitu  mengenai  kesepakan  akan  cidera  janji  debitur  dan  kesukarelaan  debitur  dalam menyerahkan  benda  jaminan  fidusia.  Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pihak lessor dalam melakukan  eksekusi  pasca  adanya  putusan a  quo didapatkan  dengan  dua  cara  yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.
Kata Kunci : Jaminan Fidusia; Lessor; Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Sarana  alternatif  yang  dapat  digunakan  masyarakat  sebagai  transaksi  pembayaran maupun pembiayaan yaitu dengan sistem kredit. Pemberian kredit oleh bank maupun lembaga pembiayaan  tentunya  akan  beresiko  apabila  penerima  kredit  (debitur)  tidak  bisa  melunasi hutangnya atau wanprestasi, untuk mengatasi hal tersebut maka  debitur yang diberikan suatu kredit  harus  diiringi  dengan  pemberian  jaminan  oleh  debitur.  Tujuan  diberikannya  jaminan yaitu memberikan keamanan serta kepastian hukum bagi pemberi modal dalam suatu kredit 1 . Jaminan fidusia merupakan  satu dari beberapa bentuk jaminan  yang digunakan dalam suatu perjanjian  dan  aturannya  termuat  dalam  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  (UUJF).  Jaminan  Fidusia  didasarkan  atas  kepercayaan  yang  berbentuk
1 Siti Ismijati Jenie, Prihati Yuniarlin, Dewi Nurul Musjtari. 2019. Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia. Yogyakarta. LP3M UMY. hlm 9.
perjanjian ikutan dari perjanjian induk atau pokok, dalam hal ini objek yang dijadikan jaminan tetap berada di pihak debitur namun hak atas kepemilikan objeknya berpindah kepada pihak kreditur.  Apabila  terjadi  suatu  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  debitur  maka  suatu eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan oleh pihak kreditur dengan menggunakan berbagai cara yang telah diatur pada ketentuan pasal 29 UUJF.
Mengingat dasar dari pelaksanaan jaminan ini berupa kepercayaan,  secara sederhana Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  telah memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  eksekusi objek jaminan apabila pihak debitur telah melakukan wanprestasi. Namun kemudahan eksekusi jaminan ini seringkali disalahgunakan oleh pihak kreditur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  mengenai  Jaminan  Fidusia  tersebut  tidak  menjelaskan  secara  rinci  terkait  aspek-aspek terjadinya wanprestasi atau cidera janji oleh debitur 2 , sehingga pada pelaksanaan eksekusi yang menggunakan  kekuatan  titel  eksekutorial  pada  sertifikat  jaminan  fidusia,  penentuan  status wanprestasi atau cidera janji debitur hanya ditentukan secara sepihak oleh kreditur, hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya penarikan paksa oleh pihak kreditur.
Proses eksekusi jaminan fidusia yang menggunakan kekuatan titel eksekutorial dapat dilakukan  apabila  akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat  dihadapan  notaris  sebagai  pejabat  yang berwenang  dan  telah  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  yang  ruang lingkupnya  berada  dibawah  kewenangan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di wilayah  kerja  yang  sama  dengan  keberadan  dari  jaminan  fidusia.  Tujuan  dari  proses pendaftaran  akta  jaminan  fidusia  yaitu  sebagai  pemenuhan  asas  publisitas  dan  untuk menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta memberikan hak preferen kepada kreditur penerima jaminan fidusia terhadap kreditur lain 3 .
Pada  tahun  2019,  Mahkamah  Konstitusi  menerima  gugatan  uji  materiil  terhadap ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia  sebagaimanana tercantum dalam pasal 15 ayat (2) dan  (3)  Undang-undang  nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  Majelis  hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara tersebut mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dan mengeluarkan putusan nomor 18/PUUXVII/2019 mengenai gugatan uji materiil pasal 15 ayat (2) dan (3) Undangundang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang inti dari putusan  tersebut  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  pemaknaan  kekuatan  titel  eksekutorial dari suatu sertifikat jaminan fidusia didasarkan dari suatu keadaan tertentu yaitu kreditur yang
2 Izzi Al Kautsar and Ahdiana Yuni Lestari, “Transformasi Prinsip Dasar Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 5, no. 2 (2021).
3 Herry Sulistyo, Gentur Cahyo Setiono, and Satriyani Cahyo Widayati, “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia,” Jurnal Transparansi Hukum 4, no. 1 (2021): 62–76.
memiliki  sertifikat  jaminan  fidusia  dapat  melaksanakan  eksekusi  apabila  telah  terjadi  suatu kesepakatan  mengenai  keadaan  cidera  janji  atau  wanprestasi,  dan  debitur  tidak  merasa keberatan untuk menyerahkan objek jaminannya. Selain itu apabila telah terjadi  persetujuan antara kreditur dan debitur, atau memiliki dasar upaya hukum yang menetapkan keadaan cidera janji atau wanprestasi, kreditur dapat menjual benda jaminan fidusia  berdasarkan kekuasaan sendiri 4 .
Dikeluarkannya  putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut  tentunya  mempertegas mengenai  ketentuan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  yang  menggunakan  kekuatan  titel eksekutorial sebagaimana  yang terdapat pada ketentuan pasal 15 Undang-undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta penentuan keadaan wanprestasi debitur yang harus didasarkan  atas  kesepakatan  bersama.  Selain  itu,  putusan  mahkamah  konstitusi a  quo memberikan pandangan  yang berbeda mengenai ketentuan praktek eksekusi yang  dilakukan oleh kreditur terutama lembaga pembiayaan leasing.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  mengenai  latar  belakang,  maka  rumusan  masalah  yang  diangkat dalam penulisan ini yaitu:
1. Bagaimana ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia pasca adanya putusan a quo ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak lessor sebagai kreditur pasca adanya putusan a quo ?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  metode penelitian  normatif  dengan  studi  kepustakaan  yang  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach) ,  pendekatan  konsep (conceptual  approach) ,  dan  pendekatan kasus (case approach) . Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer yang  diambil  dari  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  Jaminan  Fidusia,  bahan hukum  sekunder  yang  diambil  dari  buku,  jurnal,  dan  literatur  digital  yang  berkaitan  dengan topik penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang diambil dari kamus hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
4 James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 1 (2020): 39–49, https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789.

## 1. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Mahkamah  Konstitusi  menerima  Pemohon  dalam  sidang  perkara  nomor  18/PUU- XVII/2019  pengujian  materi  pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-undang  Jaminan  Fidusia terhadap  Undang-undang  Dasar  1945.  Pokok  permohonan  dari  pihak  pemohon  merupakan uraian  bentuk  kerugian  materiil  yang  ditimbulkan  dari  pelaksanaan  salah  satu  pasal  pada ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  Landasan utama pemohon yang mengajukan perkara ini yaitu dikarenakan adanya kesalahan prosedur mengenai proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, hal ini ditandai dengan adanya pengalaman empirik dari pemohon. Selanjutnya pemohon memiliki pandangan bahwasannya pada pasal 15 ayat  (2)  frasa  “kekuatan  eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan”  dapat dimaknai  dari  persfektif  yang  berbeda,  pemaknaan  pertama  menurut  ketentuan  pasal a  quo penerima  fidusia  atau  pihak  kreditur  diberikan  legitimasi  secara  langsung  untuk  melakukan tindakan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  apabila  pihak  debitur  telah  dianggap  atau  terbukti cidera  janji.  Pelaksanaan  eksekusi melalui  prosedur  hukum  dengan  tujuan  pengambil  alihan objek fidusia dapat membuka ruang atas tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur dan pihak debitur.
Pemaknaan  yang  kedua,  frasa  “kekuatan  eksekutorial”  dan  “sama  dengan  putusan pengadilan”  memiliki  makna  bahwa  mekanisme  pelaksanaan  terkait  eksekusi  sertifikat jaminan fidusia memiliki kesamaan dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan. Pasal ini juga tidak mengatur mengenai pelaksanaan mekanisme eksekusi itu agar sepadan dengan mekanisme dari eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan  hukum  yang  tetap.  Mestinya  apabila  mempersamakan  kedua  frasa  tersebut,  maka seharusnya untuk aturan pelaksanaan mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia harus sepadan dengan  tata  cara  eksekusi  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap,  dengan prosedur  yaitu  mengajukan  terlebih  dahulu  permohonan  eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan sebagaimana yang telah tercantum dalam 196 HIR.
Pemaknaan ketiga, frasa-frasa tersebut  dapat bermakna bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat  menyampingkan  suatu  putusan  pengadilan  atas  perjanjian  ikutan  maupun  perjanjian induk  atau  pokok,  walaupun  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Pemohon  juga memiliki pandangan bahwa pasal 15 ayat (3) juga memiliki kondisi yang sama dengan pasal 15 ayat (2) terlebih menyangkut frasa “cidera janji” yang tidak memiliki penilaian yang jelas, ketentuan  tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai  pihak memiliki wewenang dan hak untuk menilai debitur telah mengalami atau melakukan tindakan “cidera janji”, sehingga dari pihak  penerima  fidusia  atau  kreditur  memberikan  penilaian  secara  sepihak  tanpa  meninjau
kembali itikad baik atau niat baik dari pihak debitur. Ketentuan pasal a quo memberikan hak yang  bersifat  eksklusif  kepada  kreditur  untuk  dapat  melaksanakan  eksekusi  objek  jaminan fidusia  dengan  kedudukan  yang  sama  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap tanpa melalui prosedur yang jelas dalam menilai keadaan debitur yang dianggap  “cidera  janji”,  pihak  debitur  pun  tidak  diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan haknya sebagai bentuk pengujian terhadap kebenarannya.
Majelis  Hakim  pada  sidang  Mahkamah  Konstitusi  nomor  18/PUU-XVII/2019  telah mengeluarkan amar putusan yang memiliki 3 poin penting yaitu:
a. Frasa mengenai “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam pasal 15 ayat (2), tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat  apalita tidak  bermakna  “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
b. Frasa mengenai  “cidera janji” dalam pasal 15 ayat (3), tidak memiliki kektauan hukum yang mengikat apabila tidak dimaknai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
c. Frasa  “kekuatan  eksekutorial”  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  apabila  tidak  dimaknai “terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  dan  debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
2. Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lessor dalam Perjanjian Leasing
A. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Jaminan  fidusia  yang  didasarkan  atas  suatu  kepercayaan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait, pihak debitur mengalihkan hak kepemilikan suatu benda kepada pihak kreditur, tetapi wujud fisik  benda  tersebut  masih  berada  pada  pihak  debitur.  Adanya  bentuk  pengalihan  hak kepemilikan  atas  kebendaan  tersebut,  tidak  berarti  bahwa  kreditur  jaminan  fidusia  adalah pemilik  sebenarnya  dari  benda  yang  dijaminkan  dengan  fidusia,  tetapi  kreditur  sebagai
penerima  jaminan  fidusia  memiliki  hak  untuk  menjual  benda  jaminan  fidusia  seolah-olah kreditur tersebut menjadi pemilik dari benda tersebut apabila debitur mengalami wanprestasi 5 .
Sebagai  jaminan  khusus  kebendaan,  jaminan  fidusia  memiliki  ciri-ciri  khusus  yaitu pelaksanaan  eksekusi  objek  yang  dijadikan  jaminan  yang  mudah  apabila  pihak  debitur mengalami  keadaan  wanprestasi  atau  cidera  janji.  Eksekusi  ini  sebagai  bentuk  pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya. Mengenai hal tersebut, undang-undang jaminan fidusia telah menguraikan mengenai bentuk eksekusi oleh kreditur apabila debitur mengalami atau telah terbukti wanprestasi atau cidera janji sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. Eksekusi dengan pelaksanaan titel eksekutorial seperti pada pasal 15 ayat (2) dan (3),
b. Melakukan penjualan benda oleh kekuasaan kreditur sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya,
c. Melakukan  penjualan  dibawah  tangan  berdasarkan  kesepakatan  debitur  dan  kreditur untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.” 6
Berbagai alternatif cara eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan. Pelaksanaan ketentuan titel eksekutorial merupakan cara yang sering kali digunakan oleh kreditur dalam hal ini yaitu lembaga  pembiayaan  leasing  apabila  debitur  telah  melakukan  wanprestasi  atau  cidera  janji untuk  melakukan  eksekusi  kendaraan  bermotor  yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  dalam kontrak pembiayaan  yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak debitur. Pasal 15 Undang- undang Jaminan fidusia menyatakan mengenai ketentuan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia sebagai berikut:
a. “Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dicantumkan  kata-kata  “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
b. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
c. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.” 7
Ketentuan pasal diatas memberikan suatu keuntungan kepada pihak penerima fidusia yaitu kreditur  untuk  melaksanakan  tindakan  eksekusi  apabila  dihadapkan  dengan  debitur  yang mengalami  cidera  janji.  Titel  eksekutorial  yang  tercantum  dalam  sertifikat  jaminan  fidusia
5 Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta, Sinar Grafika, hlm 152.
6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 29 (1).
7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 15.
merupakan  salah  satu  prinsip  dari  jaminan  kebendaan  yaitu  akan  kemudahan  pada  proses eksekusinya.  Sertifikat jaminan fidusia  yang dimiliki oleh pihak kreditur memiliki kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, selain itu  dengan  adanya  sertifikat  jaminan  fidusia,  pihak  kreditur  memiliki  perlindungan  dari undang-undang  dan  kehendak  bebas  untuk  melakukan  eksekusi  apabila  debitur  wanprestasi atau cidera janji.
Putusan  pengadilan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  hakim  memang  memiliki  sifat  yang mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, namun hal itu tidak cukup berarti apabila tidak ada realisasi atau tidak dilaksanakan, maka dari itu adanya kekuatan eksekutorial dalam suatu putusan  dapat  menetapkan  secara  tegas  bahwa  apa  yang  menjadi  ketetapan  hakim  dalam putusan yang telah dikeluarkan wajib untuk dilaksanakan bagi pihak-pihak yang berperkara. 8 Secara tidak langsung bahwasannya pihak kreditur dalam hal ini lessor yang telah memiliki sertifikat jaminan fidusia dengan titel eksekutorial di dalamnya memiliki kedudukan yang sama dengan seorang  yang memenangkan  atas suatu perkara dalam pengadilan dan tidak  terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh.
Undang-undang Jaminan Fidusia telah menguraikan mengenai ketentuan pasal 15 ayat (2) bahwasannya dengan adanya titel eksekutorial didalam suatu sertifikat jaminan fidusia maka eksekusi  terhadap  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia  dapat  dilaksanakan  tanpa  diperlukan proses pengadilan terlebih dahulu. Lebih lanjut dalam penjelasan ketentuan pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa titel eksekutorial ini juga memberikan hak parate eksekusi kepada kreditur, dan hal tersebut dapat dilaksanakan apabila debitur telah mengalami cidera janji.
Menurut  pasal  4  undang-undang  jaminan  fidusia  menyatakan  bahwasannya  jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian ikutan atau accesoir dari suatu perjanjian utama atau pokok yang  didalamnya  terdapat  kewajiban-kewajiban  para  pihaknya  untuk  melaksanakan  atau memenuhi  prestasi  yang  telah  disepakati.  Hal  ini  menandakan  perjanjian  jaminan  fidusia memiliki ketergantungan terhadap perjanjian pokoknya dan tidak bisa berdiri sendiri. Apabila dikaitkan  dengan  keadaan  cidera  janji  debitur,  maka  pemaknaan  cidera  janji  yang  terdapat dalam  pasal  15  ayat  (3)  undang-undang  jaminan  fidusia  yaitu  cidera  janji  debitur  terhadap perjanjian pokok yang telah dibuat sebelumnya, bukan terhadap perjanjian ikutan 9 .
8 Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 230.
9 Sigit Nurhadi Nugraha and Nurlaili Rahmawati, “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU- XIX/2021,” Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2021): 77–91.
Penentuan  makna  cidera  janji  tentunya  ditentukan  dengan  perjanjian  pokoknya,  yang secara  umum  mengambil  pengertian  dasar  dari  keadaan  cidera  janji  yang  tercantum  dalam pasal  1238  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  “Debitur  dinyatakan  lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan  kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu  yang  ditentukan” 10 .  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  undang-undang  jaminan fidusia  menentukan  keadaan  cidera  janji  debitur  dengan  keadaan  apabila  debitur  tidak memenuhi perjanjian, dan debitur tidak memenuhi prestasi pada jangka waktu tertentu. Namun penentuan  secara  rinci  keadaan  cidera  janji  debitur  ditentukan  dalam  suatu  perjanjian  yang telah  dibuat  dan  disepakati  sebelumnya  terlebih  dahulu  antara  pihak  kreditur  dengan  pihak debitur.
Hak  eksekusi  yang  dimiliki  oleh  kreditur  yang  lahir  akibat adanya  keadaan  cidera  janji oleh  debitur  yaitu  dengan  menggunakan  hak  parate  eksekusi atau  kreditur  dapat melakukan penjualan  atas  suatu  benda  yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  berdasarkan  kekuasaan kreditur sendiri dengan sarana pelelangan secara umum, dan pihak kreditur dapat mengambil pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pelaksanaan eksekusi ini dilaksanakan tanpa harus melalui proses perkara di pengadilan terlebih dahulu, selain itu untuk melakukan lelang  atas  suatu  benda  yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  dilakukan  melalui  pelelangan umum oleh kantor lelang maupun pejabat lelang.
Mekanisme  terakhir  yang  dapat  digunakan  untuk  melaksanakan  tindakan  eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yaitu menggunakan penjualan dibawah tangan yang diatur pada ketentuan pasal 29 undang-undang jaminan fidusia. Pelaksanaan mengenai eksekusi ini harus berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan kreditur terlebih dahulu, dan kemudian akan didapatkan harga tertinggi yang paling menguntungkan untuk kedua pihak. Untuk pelaksanaan penjualan dilakukan apabila telah lewat satu bulan dari diberitahukannya secara  tertulis  oleh  pihak  debitur  maupun  kreditur  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan serta dipublikasikan paling sedikit pada dua surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.
Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia dalam undang-undang jaminan fidusia yang telah dijabarkan diatas akan berjalan apabila debitur menyerahkan benda jaminannya kepada pihak  kreditur,  pembeli  lelang,  dan  pembeli  dibawah  tangan  dalam  rangka  pelaksanaan eksekusi. Ketentuan pasal 30 undang-undang jaminan fidusia telah dijelaskan bahwa “Pemberi
10 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 1238.
Fidusia  wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dalam  rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia” 11 . Penyerahan benda untuk dilakukan eksekusi jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban dari pihak debitur. Apabila terdapat keadaan debitur yang tidak  mau  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  secara  sukarela,  pihak kreditur memiliki hak untuk meminta bantuan yaitu pihak yang berwenang yaitu pihak yang berasal dari instansi Kepolisian maupun Pengadilan Negeri dalam pengambilan objek jaminan fidusia, hal ini merupakan hak yang diberikan kreditur oleh undang-undang jaminan fidusia.

## B. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan a quo
Keberadaan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dibentuk guna  memberikan  kejelasan  untuk  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam  menjalankan jaminan  fidusia  dan  tanpa  adanya  halangan  dalam  pelaksanaannya.  Menurut  Tan  Kamelo, adanya undang-undang jaminan fidusia tersebut belum seluruhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan, hal ini dilihat dari beberapa aspek. Pertama dari aspek yuridis, beberapa rumusan norma yang ada dalam undang-undang tersebut masih menimbulkan penafsiran ganda serta terdapat pasal yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kedua, dari aspek sosiologis atau keefektifan, kepastian hukum dalam undang-undang ini masih memiliki ketergantungan kepada masyarakat yang memakai, pelaksana hukum, dan perangkat hukum untuk melaksanakan undang-undang tersebut. 12
Adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  memberikan pengaruh  terkait  dengan  pemaknaan  kekuatan  eksekutorial  sertifikat  jaminan  fidusia  serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang terkandung dalam pasal 15 ayat (2) dan  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Meskipun mahkamah konstitusi memberikan pemaknaan yang berbeda terkait dengan substansi pasal a quo, undang-undang jaminan fidusia tersebut masih tetap menjadi acuan kepada pihak-pihak yang  terkait  apabila  melakukan  perjanjian  yang  didalamnya  terdapat  penjaminan  terhadap suatu objek dengan jaminan fidusia.
Putusan  mahkamah  konstitusi a  quo menerangkan  bahwasannya  kreditur  dalam melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia melalui permohonan yang diajukan kepada pengadilan  negeri  untuk  mendapatkan  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Menurut  analisis penulis, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengajuan permohonan kepada
11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 30.
12 Tan Kamello. 2014. Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan . Bandung. Penerbit Alumni. hlm 127.
pengadilan negeri terlebih dahulu bukanlah suatu kewajiban untuk kreditur, melainkan hanya bersifat alternatif, dikarenakan sifat khusus yang dimiliki oleh jaminan fidusia itu sendiri yaitu kemudahan akan eksekusinya tidak serta merta hilang akibat adanya putusan ini. Beberapa poin penting  yang  menjadi  permasalahan  dalam  kasus  ini  yaitu  pertama  mengenai  pemaknaan kekuatan  eksekutorial  sertifikat jaminan  fidusia,  kedua  parate eksekusi  yang  dilakukan  oleh pihak  kreditur,  ketiga,  permasalahan  penentuan  cidera  janji  debitur,  keempat,  mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia.
Hal yang diperjelas dalam putusan a quo oleh beberapa para ahli yaitu mengenai kekuatan dari  suatu  sertifikat  jaminan  fidusia  yaitu  bahwasannya  kemudahan  eksekusi  akan  jaminan fidusia sebagai bentuk dari jaminan kebendaan, mekanisme mengenai eksekusi dari jaminan tersebut  perlu  diatur  juga  secara  khusus  dan  berbeda  dengan  eksekusi  pada  umumnya. Pencantuman mengenai titel eksekutorial selain dalam putusan pengadilan memanglah bukan suatu hal yang baru, sebelumnya telah tercantum pada pasal 224 HIR, yang mengatur mengenai grosse akta yang telah diperkuat dihadapan notaris tercantum didalamnya “Atas nama Undang- undang”  tersebut  memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan  suatu  putusan  hakim,  apabila  surat tersebut tidak dilaksanakan secara damai, maka pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan perintah  dari  pimpinan  ketua  pengadilan.  Kreditur  sebagai  pemegang  jaminan  fidusia  yang telah  memiliki  sertifikat  jaminan  fidusia,  kekuatan  eksekutorial  yang  tercantum  dalam sertifikat merupakan salah satu hal yang penting terlebih pada umumnya objek yang dijadikan jaminan  merupakan  benda  bergerak  dan  berwujud  yang  terdapat  pada  penguasaan  debitur. Apabila  debitur  mengalami  wanprestasi,  dan  tidak  mau  menyerahkan  objek  jaminan  yang berada dibawah penguasaanya untuk dilakukan eksekusi secara sukarela, maka pihak kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan.
Selanjutnya,  mengenai  pelaksanaan  parate  eksekusi  yang  dimiliki  oleh  kreditur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan parate eksekusi memiliki perbedaan dengan pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, parate eksekusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada kreditur yang tidak perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagai bentuk upaya paksa eksekusi, dikarenakan proses berperkara di pengadilan membutuhkan waktu yang tidak singkat dan biaya yang  lebih.  Apabila  hak  mengenai  parate  eksekusi  tidak  diberikan  kepada  kreditur  sebagai sarana pengambilan pelunasan secara cepat, maka akan timbul kekhawatiran bahwa lembaga pembiayaan tidak mau untuk memberikan kredit dengan jumlah dana yang kecil kepada pihak debitur, karena biaya pengambilan pelunasan akan tidak seimbang dengan tagihan yang ada. Parate  eksekusi  merupakan  kekuasaan  sendiri  yang  dimiliki  oleh  kreditur  untuk  melakukan
eksekusi  melalui  sarana  pelelangan  umum  maupun  penjualan  dibawah  tangan  dengan kesepakatan  para  pihaknya  tanpa  memerlukan  bantuan  pengadilan  seakan-akan  kreditur melakukan eksekusi kepada barang miliknya sendiri.
Perihal  mengenai  permasalahan  penentuan  cidera  janji  dalam  putusan  tersebut bahwasannya  syarat  utama  dalam  melaksanakan  suatu  eksekusi  terhadap  suatu  benda  yang dibebani  dengan  jaminan  fidusia  adalah  adanya  wanprestasi  atau  cidera  janji  oleh  debitur. Kreditur  harus  mengetahui  dan  mencermati  ketentuan  pasal  1238  KUHPerdata  yang menjelaskan bahwa debitur dapat dianggap lalai  melalui surat perintah maupun akta sejenis, maupun  menurut  kekuatan  yang  mengikat  yang  menyebutkan  debitur  telah  lalai  dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Terkait dengan permasalahan pasal 15 Undang-undang Jaminan  Fidusia,  seharusnya  dimaknai  jika  diantara  debitur  maupun  kreditur  tidak  ada pendapat yang berbeda, dan pihak debitur telah sepakat bahwa dirinya wanprestasi atau cidera janji,  dan  telah  mengetahui  serta  setuju  akan  perhitungan  kreditur  terkait  dengan  jumlah angsuran  utang  debitur,  baik  berupa  jumlah  kredit  pokok  maupun  bunga  yang  harus dibayarkan, maka debitur akan menyerahkan  objek jaminan fidusia secara baik-baik kepada pihak kreditur untuk dilakukan penjualan berdasarkan kekuasaan sendiri.  Tetapi jika terdapat perselisihan antara debitur dengan kreditur mengenai cidera janji debitur serta jumlah angsuran utang debitur, baik berupa jumlah kredit pokok maupun bunga yang harus dibayarkan, maka kreditur hanya dapat melakukan prosedur untuk eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia dengan prosedur sebagaimana eksekusi putusan hakim yang  telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi apabila terjadi hal tersebut haruslah selaras dengan apa yang diatur dalam  pasal  196  dan  197  HIR,  yaitu  melakukan  eksekusi  sertifikat  jaminan  fidusia  dengan mengajukan  terlebih  permohonan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  terlebih  dahulu,  sehingga pihak kreditur tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang.
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  sebelumnya,  perjanjian  fidusia  bukanlah  perjanjian yang  berdiri  sendiri  namun  merupakan  perjanjian  ikutan (accessoir) dari  suatu  perjanjian pokoknya, berdasarkan hal ini penentuan klausul perjanjian dalam perjanjian pokok sangatlah penting  untuk  keberlangsungan  tindakan  debitur  maupun  kreditur,  selain  itu  kedua  pihak diwajibkan  mengetahui  serta  memahami  isi  dari  perjanjian  dibuat,  seperti  yang  dilakukan antara lessor sebagai pihak kreditur, dengan konsumen yaitu sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai benda jaminan fidusia. Seringkali perusahaan pembiayaan leasing menggunakan klasusul baku yang dicantumkan dalam suatu perjanjian  yang  dibuat,  namun  tidak  dipahami  oleh  pihak  debitur  secara  keseluruhan  yang menyebabkan debitur terjebak dengan aturan klausula baku ini.
Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  mengubah  ketentuan  secara  keseluruhan mengenai  pelaksanaan  atas  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  yang  telah  diatur  pada  pasal  29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan  pasal  15  undang-undang  jaminan  fidusia  telah  memberikan  pendapat  yang berbeda mengenai pelaksanaan proses eksekusi jaminan fidusia yang menggunakan ketentuan titel eksekutorial sebagaimana yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia, serta implementasi kreditur dalam menggunakan hak parate eksekusi. Proses eksekusi jaminan fidusia yang selama ini dijalankan seringkali menimbulkan masalah yang diakibatkan adanya ketentuan beberapa pasal yang dinilai ambigu sehingga pemahamannya menjadi multitafsir oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pada akhirnya pemenuhan akan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihaknya  yang  menjadi  tujuan  dibentuknya  undang-undang  jaminan  fidusia  tidak  dapat tercapai sepenuhnya.
Hal  yang  perlu  ditekankan  kembali  bahwasannya  terdapat  kewajiban  akan  pendaftaran akta  otentik  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  telah  diperkuat  dihadapan  notaris  ke  kantor pendaftaran  jaminan  fidusia  untuk  mendapatkan  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  didalamnya terdapat  titel  eksekutorial.  Pendaftaran  akta  jaminan  fidusia  menjadi  hal  yang  penting  guna memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihaknya,  sebagai  syarat  lahirnya  suatu  jaminan fidusia,  memberikan  kedudukan  kreditur  yang  didahulukan  (kreditur  preferen)  atau pembayaran  utang  kepada  kreditur  tersebut  didahulukan  dari  kreditur  lainnya  (prevention debt),  dan  sebagai  pemenuhan  dari  asas  publisitas. 13 Penekanan  akan  pendaftaran  sertifikat jaminan fidusia ini, bagi perusahaan leasing yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai benda  jaminannya  juga  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Bagi  Perusahaan Pembiayaan  Yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk  Kendaraan  Bermotor  Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan Pembiayaan yang  melakukan  pembiayaan  konsumen  untuk  kendaraan  bermotor  dengan  pembebanan jaminan  fidusia  wajib  mendaftarkan  jaminan  fidusia  dimaksud  pada  Kantor  Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia”.
Pelaksanaan  ketentuan  mengenai  pasal  15  ayat  (2)  mengenai  eksekusi  benda  jaminan fidusia yang menggunakan kekuatan titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang selama ini dijadikan sarana eksekusi dan menjadi sarana yang sering digunakan
13 Ni Nyoman Ayu Adnyaswari and Suatra Putrawan, “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan,” Jurnal Kertha Semaya 6, no. 12 (2018): 46–57, https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.804.
oleh perusahaan leasing, pasca adanya putusan a quo harus didasarkan pada ketentuan 196 HIR yang menegaskan bahwa “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal  195,  untuk  menjalankan  keputusan  itu  Ketua  menyuruh  memanggil  pihak  yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”
Kekuatan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, pelaksanaannya juga harus mengacu pada  ketentuan  pasal  diatas,  tetapi  dengan  disyaratkan  akan  keadaan  cidera  janji  serta kesukarelaan penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi objek jamian fidusia oleh pihak debitur.  Apabila  kedua  syarat  tersebut  telah  dilaksanakan  oleh  debitur,  maka  pihak lessor sebagai  kreditur  dapat  melakukan  penarikan  kendaraan  bermotor  yang  dijadikan  jaminan fidusia dari pihak debitur untuk dilakukan eksekusi. Namun jika kedua syarat tersebut tidak dilaksanakan  maka  ketentuan  pasal  196  HIR  dapat  diberlakukan.  Berkaitan  dengan  proses penarikan  benda  jaminan  fidusia,  pada  dasarnya  undang-undang  jaminan  fidusia  telah memberikan hak kepada kreditur yang kedudukannya sebagai legal owner untuk mengambil objek jaminan fidusia dari penguasaan debitur yang kedudukannya  sebagai economic owner atas objek jaminan fidusia. 14
Pasal 15 ayat (3) undang-undang jaminan fidusia terdapat frasa mengenai apabila cidera janji debitur, maka dapat kreditur dapat menggunakan hak parate eksekusi untuk melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia dengan prosedur pelelangan umum. Hal yang menjadi pokok utama permasalahan pasal tersebut yaitu mengenai penentuan cidera janji, untuk itu lessor tidak dianjurkan  menentukan  keadaan  cidera  janji  debitur  secara  sepihak,  tetapi  haruslah  ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak debitur, serta pihak lessor telah memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihak debitur, sehingga apabila pihak debitur telah menyetujui bahwa  dirinya  telah  mengalami  cidera  janji,  pelaksanaan  eksekusi  dapat  dilakukan.  Namun apabila  terdapat  suatu  keadaan  debitur  tidak  sepakat  mengenai  cidera  janji  tersebut,  pihak kreditur  dapat  mengajukan  upaya  hukum  untuk  menetapkan  bahwasannya  debitur  telah mengalami  cidera  janji  melalui  gugatan  wanprestasi  ke  pengadilan  negeri.  Menurut  hemat penulis,  penentuan  cidera  janji  melalui  sarana  litigasi  yaitu  dengan  mengajukan  gugatan
14 M. Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Jakarta, Sinar Grafika, hlm 215.
wanprestasi  debitur  ke  pengadilan  negeri  dapat  memperlambat  upaya  kreditur  untuk melakukan  eksekusi  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia,  dikarenakan  memerlukan proses  yang  lebih  lama,  hal  ini  justru  bertentangan  dengan  sifat  jaminan  fidusia  yaitu pelaksanaan eksekusinya yang mudah.

## 3. Perlindungan Hukum Bagi Lessor dalam Eksekusi Jaminan Fidusia
Tujuan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahadrjo dalam bukunya 15 menerangkan  bahwa  hukum  memiliki  tujuan  untuk  memadukan  dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dengan pembatasan terhadap kepentingan tersebut, karena suatu perlindungan kepentingan hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan yang dimiliki oleh pihak lain. Hak merupakan bentuk dari kepentingan yang dimiliki seseorang yang dapat dilindungi oleh hukum melalui pengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk melakukan tindakan.  Tujuan dari keberadaan hukum sendiri untuk  mengurus  hak  serta  kepentingan  manusia,  sehingga  kedudukan  tertinggi  untuk menentukan perlindungan dan pengaturan mengenai kepentingan dimiliki oleh hukum.
Putusan  mahkamah  konstitusi  nomor  18/PUU-XVII/2019  yang  memberikan  perubahan mekanisme dasar terkait dengan ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana yang telah  diatur  dalam  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  tentunya  memiliki  tujuan  guna menciptakan  keseimbangan  hak  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pihak  baik  itu  kreditur maupun debitur. Pasca adanya putusan mahkamah konstitusi a quo, terdapat satu hak baru yang dimiliki oleh debitur yaitu hak untuk memperoleh perlindungan diri pada saat eksekusi jaminan fidusia, bentuk dari hak tersebut berupa pengajuan keberatan keadaan cidera janji debitur dan kesukarelaan  debitur  dalam  menyerahkan  benda  jaminan  fidusia  kepada  kreditur  untuk dilakukan eksekusi. Adanya hak tersebut di lain sisi menimbulkan problematika tersendiri bagi pada  proses  eksekusi  benda  jaminan  fidusia  oleh  pihak  kreditur  yang  tidak  dapat  lagi melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia secara langsung apabila debitur tidak mengakui bahwa dirinya telah cidera janji, serta tidak melakukan penyerahan benda. Maka dari itu, pihak lessor perlu  mengupayakan  beberapa  tindakan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  dalam melakukan  eksekusi.  Perlindungan  hukum  tersebut  berupa  perlindungan  preventif  dan perlindungan represif.

## A. Perlindungan Hukum Preventif
15 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53.
Perlindungan  hukum  preventif  dalam  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  yang dilakukan oleh pihak lessor diperlukan untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang timbul pada  saat  pelaksanaan  perjanjian  tersebut  berlangsung.  Proses  perjanjian  dimulai  dengan pembuatan perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur dengan adanya putusan mahkamah konstitusi a quo harus memperhatikan klausul-klausul mengenai keadaan cidera janji debitur serta  mekanisme  penyelesaian  yang  dapat  ditempuh.  Pengaturan  mengenai  suatu  peristiwa wanprestasi  debitur  memang  memerlukan  perhatian  khusus  dalam  suatu  perjanjian diantaranya: 16
a) Pembebanan  peristiwa  wanprestasi  harus  mengacu  pada  peruntukan  pembebanan resiko dari masing-masing pihak
b) Kreditur  memiliki  kepentingan  untuk  memperoleh  upaya  tertentu  apabila  debitur mengalami  wanprestasi,  tanpa  harus  menghentikan  perjanjian,  upaya  tersebut  dapat berupa  penarikan  kembali  barang  yang  menjadi  jaminan  sampai  debitur  memenuhi kewajibannya.
Perjanjian kredit yang didalamnya terdapat perjanjian jaminan fidusia, harus dibuat dalam bentuk akta otentik dihadapan notaris sebagai pihak yang berwenang. Penggunaan akta otentik ini  memiliki  fungsi  sebagai  alat  pembuktian  yang  sempurna  serta  memiliki  kekuatan pembuktian yang mengikat. Dibuatnya akta otentik oleh pejabat yang berwenang juga sebagai pembuktian formal yang sempurna mengenai materi pokok maupun hal lain yang disebutkan dalam akta, selain itu pihak lessor sebagai kreditur dapat menggunakan akta otentik ini guna menjaga  hal-hal  yang  akan  timbul.  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  telah  memberikan mengenai ketentuan pembebanan benda dengan jaminan fidusia serta pendaftaran akta jaminan fidusia yang telah dibuat. Proses pembebanan suatu benda oleh jaminan fidusia dibuat dengan bentuk  akta  otentik  atau  akta  notaris  yang  menggunakan  bahasa  Indonesia  serta  merupakan akta  jaminan  fidusia.  Akta  jaminan  fidusia  tersebut  setidaknya  telah  memuat  ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia yang telah dibuat tersebut kemudian wajib didaftarkan ke instansi yang  berwenang  yaitu  Kantor  Pendaftaran  Jaminan  fidusia,  sebagaimana  hal  ini  telah disebutkan  secara  tegas  dalam  pasal  11.  Secara  hukum  keperdataan  proses  pencatatan  dan pendaftaran adalah hak dari pihak-pihak yang terlibat serta bisa dilakukan oleh kehendak para pihak tersebut. Proses pendaftaran dapat dilakukan oleh para pihak apabila hubungan hukum
16 Amin Widjaja Tunggal. Arief Djohan Tunggal, 1994, Aspek Yuridis Dalam Leasing , Jakarta, Rineka Cipta, hlm 46.
yang  mereka  buat  ingin  diketahui  oleh  pihak  lain  dengan  tujuan  untuk  melindungi  hak-hak yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pihak,  tetapi  syarat  pencatatan  dan  pendaftaran  dalam bidang hukum perjanjian tidaklah dipersyaratkan. 17
Pendaftaran akta jaminan fidusia selain berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan dan memberikan kepastian hukum kepada para pihaknya, berfungsi juga sebagai pemenuhan atas asas publisitas dari jaminan fidusia yang sangat penting. Informasi yang mudah untuk di akses akan  semakin  baik  untuk  diketahui  secara  umum  terlebih  lagi  apabila  benda  yang  dijadikan objek jaminan dibebani dengan jaminan fidusia. 18 Setelah proses pendaftaran selesai, sertifikat jaminan  fidusia  akan  diterbitkan  dan  menjadi  bukti  bahwa  jaminan  fidusia  tersebut  telah dicatatkan ke dalam buku daftar fidusia dan menandakan bahwa jaminan fidusia telah lahir, sehingga  proses  pendaftaran  menjadi  pokok  utama  dalam  perjanjian  fidusia,  tanpa  adanya proses ini maka jaminan fidusia dianggap tidak pernah lahir, selain itu, dengan diterbitkannya sertifikat  jaminan  fidusia  oleh  instansi  yang  berwenang  mengubah  status  kreditur  menjadi kreditur  preferen  yang  memberikan  kedudukan  khusus  untuk  didahului  pelunasan  atas piutangnya dari kreditur-kreditur lain.

## B. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif digunakan apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian antara pihak lessor dengan leasse yang  didalamnya  terdapat  jaminan  fidusia  mengalami  keadaan leasse yang tidak dapat membayar prestasi yang telah diperjanjikan. Adanya keadaan tersebut kreditur yaitu lessor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Perihal mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan oleh pihak lessor sebagai kreditur tersebut sebenarnya telah  dipertegas  lagi  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi “Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Debitur terbukti wanprestasi;
b) Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
c) Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek” 19
17 Kartini Mulyadi. Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Kekayaan, Kebendaan pada Umumnya , Jakarta, Prenada Media, hlm 65.
18 Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 30.
19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, 50(1).
Eksekusi  benda  jaminan  fidusia  oleh  kreditur  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan hukum guna menjamin hak kreditur untuk memperoleh pelunasan prestasi dari debitur yang mengalami cidera janji atau wanprestasi. Pasca dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor  18/PUU-XVII/2019,  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  oleh  kreditur  tidak  serta merta  dapat  dilakukan  secara  langsung  tanpa  memperhatikan  persyaratan  mengenai kesepakatan  cidera  janji  debitur  dan  penyerahan  benda  jaminan  fidusia  berdasarkan kesukarelaan debitur.
Debitur telah mengalami cidera janji, dan pihak lessor sebagai kreditur telah mengirimkan surat peringatan berupa somasi kepada debitur, dan dari pihak debitur telah mengakui bahwa dirinya  wanprestasi  maka  proses  eksekusi  dapat  dilaksanakan  oleh  pihak lessor itu  sendiri secara langsung dengan menggunakan titel eksekutorial melalui sarana lelang atau penjualan dibawah tangan. Problematika yang muncul adalah apabila dari pihak debitur itu sendiri tidak mengakui  bahwa  dirinya  wanprestasi.  Adanya  keadaan  tersebut  pihak lessor dapat menggunakan beberapa upaya baik melalui sarana non litigasi maupun litigasi.
Sarana non litigasi dapat digunakan oleh pihak debitur dan kreditur dalam hal ini lessor dengan mengadakan negosiasi ulang mengenai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya untuk memperhitungkan maupun menyesuaikan kepentingan antara masing-masing pihaknya, pihak lessor sebagai kreditur dapat menunjukan bukti yang menyatakan bahwa pihak debitur belum memenuhi prestasi yang seharusnya dibayarkan, serta meminta pihak debitur untuk melakukan penyerahan benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia untuk dilakukan eksekusi. Apabila dalam negosiasi tersebut debitur telah sepakat bahwa dirinya wanprestasi dan  telah sukarela dalam melakukan penyerahan benda jaminan fidusia maka pihak lessor dapat melaksanakan proses  eksekusi  benda  jaminan  fidusia  sebagai  mana  dengan  menggunakan  cara  yang  telah ditentukan dalam pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia.
Namun sarana litigasi dapat ditempuh oleh pihak lessor apabila dari negosiasi yang telah dilakukan  tidak  menghasilkan  kesepakatan  dengan  mengajukan  permohonan  eksekusi  ke pengadilan negeri. Pihak lessor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri bahwa debitur telah mengalami cidera janji atau wanprestasi, dan mengajukan permohonan untuk melakukan sita eksekusi benda jaminan dari tangan debitur untuk dilakukan eksekusi jaminan. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pihak lessor sebagai kreditur atas wanprestasi debitur, hal ini berguna untuk menguatkan kedudukan dan  memberikan  kepastian  hukum  lembaga  leasing  dalam  menjalankan  eksekusi  jaminan fidusia, dikarenakan pasca adanya putusan mahkamah konstitusi a quo pihak lessor tidak bisa menarik benda jaminan fidusia secara sepihak untuk dilakukan eksekusi apabila debitur tidak
sepakat dengan keadaan bahwa dirinya telah mengalami wanprestasi dan tidak mau melakukan penyerahan benda jaminan fidusia kepada pihak lessor .

## KESIMPULAN
Pasca  adanya  putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  perusahaan pembiayaan  leasing  yang  melakukan  perjanjian  pembiayaan  dengan  debitur  yang menggunakan  kendaraan  bermotor  sebagai  objek  dari  jaminan  fidusia  dapat  melakukan eksekusi  menggunakan  kekuatan  titel  eksekutorial  dalam  sertifikat  jaminan  fidusia  dengan syarat  bahwa  debitur  telah  memiliki  kesepakatan  mengenai  cidera  janji  pada  perjanjian pokoknya  dan  telah  menyetujui  bahwa  dirinya  cidera  janji,  serta  debitur  secara  sukarela menyerahkan  kendaraan  bermotornya  kepada  leasing  sebagai  kreditur  untuk  dilakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia ini didasarkan atas ketentuan yang telah tercantum dalam pasal 196 HIR. Apabila pihak debitur telah menyetujui bahwa dirinya telah cidera janji, dan telah sukarela untuk menyerahkan kendaraan bermotornya, maka pihak lessor sebagai kreditur dapat melaksanakan hak parate eksekusi dengan menjual kendaraan bermotor tersebut  melalui  mekanisme  pelelangan  umum.  Namun  apabila  terdapat  perselisihan  antara pihak lessor dengan  pihak  debitur  mengenai  keadaan  cidera  janji  debitur  dan  pihak  debitur tidak mau menyerahkan kendaraan bermotornya, maka pihak lessor dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat untuk menetapkan debitur telah cidera janji dan untuk melakukan permohonan eksekusi jaminan fidusia.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pihak lessor sebagai  kreditur  yaitu  lessor  dalam melaksanakan  eksekusi  jaminan  fidusia  pasca  adanya  putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019  dapat  didapatkan  melalui  sarana  preventif  yaitu  dengan  melakukan perumusan klausul perjanjian terutama penentuan cidera janji debitur, melakukan pembuatan jaminan fidusia dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, dan melakukan pendaftaran akta  jaminan  fidusia  untuk  mendapatkan  sertifikat  jaminan  fidusia  serta  memperoleh kedudukan  sebagai  kreditur  preferen.  Bentuk  perlindungan  hukum  pihak lessor diperoleh dengan sarana represif yaitu pihak lessor dapat melakukan upaya non litigasi melalui negosiasi terhadap debitur yang telah cidera janji. Apabila upaya tersebut tidak dapat disepakati bersama, pihak lessor dapat  melakukan  upaya  litigasi  yaitu  dengan  mengajukan  gugatan  wanprestasi debitur dan permohonan untuk melakukan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin Widjaja Tunggal. Arief Djohan Tunggal, 1994, Aspek Yuridis Dalam Leasing , Jakarta, Rineka Cipta.
Kartini Mulyadi. Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Kekayaan, Kebendaan pada Umumnya , Jakarta, Prenada Media.
M. Yahya  Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Jakarta, Sinar Grafika.
Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta, Sinar Grafika.
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Siti Ismijati Jenie, Prihati Yuniarlin, Dewi Nurul Musjtari. 2019. Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia . Yogyakarta. LP3M UMY.
Sudikno  Mertokusumo,  2013, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta,  Cahaya  Atma Pustaka.
Tan Kamello. 2014. Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan . Bandung. Penerbit Alumni.

## Jurnal
Adnyaswari, Ni Nyoman Ayu, and Suatra Putrawan. “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.” Jurnal Kertha Semaya 6, no. 12 (2018): 46–57. https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.804.
Efferin, James Ridwan. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 1 (2020): 39–49. https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789.
Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyo, and Satriyani Cahyo Widayati. “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia.” Jurnal Transparansi Hukum 4, no. 1 (2021): 62–76.
Kautsar, Izzi Al, and Ahdiana Yuni Lestari. “Transformasi Prinsip Dasar Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 5, no. 2 (2021).
Nugraha, Sigit Nurhadi, and Nurlaili Rahmawati. “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021.” Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2021): 77–91.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  35/POJK.05/2018  Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.