Volume 2, Nomor 2

## PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
Oleh: Kasmawati
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia
Tengku Rafizal
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: tengku.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan khususnya pengawasan Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan  juga  untuk  mengetahui  hambatan  atau kendala  yang  dialami  oleh  oleh  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  menjalankan  fungsi pengawasan tersebut. Indikator yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi di dalam penelitian  ini  yaitu  pengawasan  penyusunan  anggaran,  pengawasan  pelaksanaan  anggaran, pengawasan  perubahan  anggaran  dan  pengawasan  pelaporan  anggaran.  Tipe  penelitian  yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu ini yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan sebagai sumber data di dalam penelitian ini yaitu Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu  dari  Badan  Anggaran.  Penetapan  informan  dilakukan  melalui  teknik  sensus  untuk  Ketua DPRD  dan  teknik  purposive  sampling  untuk  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  dan  Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui teknik observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  bersifat  induktif menggunakan model analisis data yang dikemukan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Berdasarkan  teknik  analisis  tersebut  penulis menyimpulkan  hasil  penelitian  “peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rokan Hulu  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  Anggaran  sudah  terlaksana”.  Meskipun  demikian masih  ada  permasalah-permasalahan  yang  mutlak  diperbaiki  kedepannya  terutama  masyarakat mengharapkan  profesionalisme  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan meninggalkan  atribut-atribut  bendara  partai  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  anggaran. Kendala atau hambatan yang dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu  hanya  tidak  adanya  regulasi  atau  aturan  yang  jelas  mengatur  sejauh  mana  pengawasan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu. Adapun saran yang direkomendasi dari peneliti yaitu Kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  menjalankan  fungsinya  khususnya  fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada mengedepankan kepentingan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok.
Kata Kunci: Peranan, Pengawasan dan Kebijakan

## PENDAHULUAN
Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  atau  lembaga  legislatif  merupakan  suatu  keharusan.  Karena  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  merupakan  perwakilan  rakyat  dalam  membuat peraturan  perundang-undang  baik  itu  Undang-Undang  ataupun  Peraturan  Daerah  yang  menjadi objek kebijakannya adalah masyarakat.
Dalam  Negara  demokrasi  terdapat  pemisahan  kekuasaan  antara  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif. Berkaitan dengan jenis kekuasaan tersebut Montesquieu berpendapat bahwa terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya yang terdiri dari.
1. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (parlemen)
2. Kekuasaan  eksekutif,  dilaksanakan  oleh  pemerintah  (presiden  atau  raja  dengan  bantuan menteri-menteri atau kabinet)
3. Kekuasaan  yudikatif,  dilaksanakan  oleh  badan  peradilan  (Mahkamah  Agung  dan pengadilan dibawahnya) 1 .
Dari teori di atas terdapat tiga kekuasaan dalam suatu Negara dan ketiga kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh satu lembaga negara saja. Di Negara Indonesia memiliki semua elemen Trias Politica secara lengkap, praktis dan apa adanya. John Locke memisahkan ketiga lembaga atas dasar pemikiran  bahwa  ketiganya  merupakan  hak  paling  asasi  setiap  warga  masyarakat  dalam  hidup bernegara, sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia merupakan pengakuan terhadap etika politik yang berorientasi pada hak-hak warga masyarakatnya 2 .
Namun, pada kenyataannya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Negara Republik Indonesia tidak secara utuh mengikuti teori Trias Politica , tetapi lebih cenderung mengikuti konsep Distribution of Power . Pembagian kekuasaan diantara legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut terdapat ruang untuk saling bekerja sama baik itu ditingkat  pusat maupun ditingkat daerah seperti kerjasama  dalam  hal  penetapan  Peraturan  Daerah  dibahas  secara  bersama-sama  oleh  lembaga eksekutif dan legislatif sehingga menimbulkan persepsi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah lembaga legislatif di daerah namun lebih cendrung sebagai lembaga eksekutif di daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang dibentuk disetiap provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, Sebenarnya  fungsi  legislatif  di daerah  tidaklah  sepenuhnya  berada  ditangan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  seperti  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  hubungannya  dengan  Presiden, kewenangan  untuk  menetapkan  Peraturan  Daerah  (Perda),  baik  daerah  propinsi  maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota  tetap  merupakan  pemegang  kekuasaan  eksekutif  dan  sekaligus  legislatif, meskipun  pelaksanaan  fungsi  legislatif  itu  harus  dilakukan  dengan  persetujuan  DPRD  yang merupakan  lembaga  pengontrol  terhadap  kekuasaan  pemerintahan  di  daerah.  Oleh  karena  itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah daerah.
Berpedomankan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  37  tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1 Kansil & Christine, 2001. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia). PT. Pratnya Paramita, Jakarta. Hal 4
2 Napitupulu, Paimin, 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan . PT. Alumni, Bandung. Hal 2
Volume 2, Nomor 2
2015 tersebut maka Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu mensahkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  Nomo  5  Tahun  2014  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, melalui Peraturan Daerah tersebut maka diperoleh Belanja Daerah sebesar Rp 1. 616. 827. 705. 918. 00.
Agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat terlaksana secara efektif, transparansi dan tepat guna perlu adanya pengawasan yang optimal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terutama dana hibah dan dana bantuan sosial karena dana hibah dan dana bantuan sosial merupakan anggaran yang paling riskan untuk disalahgunakan. Pada tahun  2015  anggaran  dana  hibah  sebesar  Rp.  63.  107.  800.000,  00  sedangkan  anggaran  dana bantuan sosial sebesar Rp. 9. 523. 870.000, 00. Untuk itu, perlu adanya pengawalan yang ketat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
DPRD memiliki keleluasaan dalam menentukan cara dalam melaksanakan fungsi anggaran asalkan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ada  beberapa cara  pengawasan  yang  selama  ini  digunakan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu:
1. Mendalami  pelaksanaan  pengelolan  keuangan  lewat  pembahasan  usulan  anggaran  untuk APBD
2. Mendalami  realisasi  anggaran  tahun  sebelumnya  dan  laporan  keuangan  triwulan,  satu semester atau pada LKPJ kepala daerah
3. Membuat peringatan, pertanyaan, usulan perbaikan atas kebijakan pemerintah daerah lewat sambutan pandangan umum atau pandangan akhir dari fraksi-fraksi DPRD.
Namun, kondisi rill dilapangan penulis melihat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  terindikasi  belum  dilaksanakan  dengan maksimal,  penilaian  ini  terlihat  dari  beberapa  fenomena-fenomanya  yang  terjadi  terkait  dengan pelaksanaan  fungsi  pengawasan  oleh  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu,  terutama  pengawasan anggaran.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  tidak  adanya  peraturan  yang  jelas  dan  tegas  yang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh DPRD di dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mengawasi keuangan daerah.

## KERANGKA TEORI

## Konsep Peranan
Berbicara peranan sangat erat kaitannya dengan prilaku seseorang atau sekelompok orang dalam menyikapi suatu peritiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Sedarmayanti menjelaskan bahwa peranan adalah landasan persepsi yang digunakan seseorang dalam berinteraksi dalam satu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya 3 . Sementara itu Giroth menjelaskan bahwa memandang peranan,
Konsep  sebagai  perkiraan  tentang  yang  diharapkan  dari  seseorang  dalam  posisi  tertentu yang lebih di kaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari seseorang pada dengan posisinya. Ada dua yang termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggungjawab (responsibility) dan  otoritas (authority) .  Lebih  lanjut  Giroth  menambahkan  bahwa  responsibility  atau  tanggung
3 Sedarmayanti, 2003. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja . Mandar Maju, Bandung. Hal 33
jawab  adalah  serangkaian  hasil  perbuatan  yang  diharapkan  dari  individu  dalam  batas-batas posisinya, sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan yang diharapkan untuk di pratekkan oleh individu dalam posisinya 4 .
Dengan  demikian,  penulis  memandang  peranan  merupakan  sifat  pribadi  atau  prilaku seseorang individu sesuai dengan posisinya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dari teori diatas ada dua hal yang diempan seseorang dalam melaksanakan peranannya, yaitu tanggungjawab (responsibility) yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberiakan atas posisi atau kedudukannya. Dan otoritas (authority) , yaitu tingkat kebebasan yang dilakukukan oleh seseorang sesuai dengan posisi dan kedudukannya.
Konsep yang menyatakan peranan merupakan sebagai prilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang  diperkuat  oleh  pendapat  Henslin  yang  mengatakan  peran  (role)  merupakan  sebagai prilaku kewajiban dan hal yang melekat pada suatu status 5 . Senada dengan pendapat sebelumnya Soekanto mendefenisikan peranan ( role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya  maka  dia menjalankan suatu peranan 6 . Dengan demikian, indikator-indikator peranan dapat ditentukan dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang, apabila hak dan kewajiban dilaksanakan sebaik mungkin maka peranan seseorang atas kedudukannya dilaksanakan dengan baik dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku maka peranan seseorang atas status dan kedudukannya kurang berjalan dengan baik.
Peranan apabila dikaitkan dengan pemerintah, merupakan suatu tindakan atau prilaku yang dilaksanakan oleh organ atau lembaga-lembaga pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ndraha  mengatakan  bahwa  peranan sebagai  suatu  perilaku  yang  diharapkan  dari  atau  telah  ditetapkan  bagi  pemerintah  selaku administrator  disetiap  jenjang  pemerintahan 7 .  Jadi,  peranan  pemerintah  merupakan  tindakan- tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya selaku administrator di dalam sebuah negara.
Selain  itu  Surbakti  mengatakan  bahwa  pemerintah  merupakan  aparat  yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Dalam hal ini, pemerintah berperan atas nama negara  dan  menyelenggaraan  kekuasaan  dalam  negara 8 .  Pemerintah  berperan  atas  nama  negara yang menyelenggarakan kekuasaan dalam negara semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan negara,  karena  pemerintah  merupakan  aparatur  yang  menyelenggarakan  tugas  dan  kewenangan negara  mulai  dari  sistem  pemerintahan  tertinggi  yaitu  pemerintah  sampai  kepada  sistem pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa.
Menurut para penganut pendekatan interaksionisme simbolik, setiap tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memerhatikan dua faktor, Seperti yang disampaikan oleh Narwoko. Pertama,  dugaan  orang  sebelumnya  terhadap  tanggapan  yang  akan  diberikan  oleh  orang  lain kepada mereka. Kedua, pemikiran atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri dengan
4 Rauf, Rahyunir, 2005. Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau. Hal 16
5 Henslin, M James. 2007. Sosialogi dengan Pendekatan Membumi. Jilid I.  Erlangga, Jakarta.  Hal 15
6 Soekanto., Op. Cit. Hal 270
7 Ndraha.,Op, Cit. Hal 53
8 Surbakti, Ramlan, 1999, Memahami Ilmu Politik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hal 168
Volume 2, Nomor 2
mengingat  tafsiran  mereka  terhadap  tanggapan  orang  lain 9 .  Ihwal  ini  jika  dikaitkan  dengan pemerintah  sekaligus  bahwa  peranan  menentukkan  apa  yang  diperbuat  organisasi  atau  instansi pemerintahan bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Esensi dari peranan menyangkut tindakan atau prilaku yang dilakukan oleh seseorang atas kedudukan yang ada pada dirinya, prilaku atau tindakan tersebut harus berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  yang  matang  serta  tidak  keluar  dari  jalur  yang  telah  digariskan,  Levinson menjelaskan peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut;
1. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat 10 .
Untuk itu berdasarkan teori di atas, aplikasi pelaksanaan peranan tidak terlepas dari 3 (tiga) hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan status seseorang atau sekelompok orang, norma-norma tersebut menjadi acuan atau serangkaian pedoman yang berbentuk peraturan- peraturan  untuk  melaksanakan  tindakan  dalam  hidup  bermasyarakat.  Kemudian  peranan merupakan  tindakan  yang  dilakukan  disaat  berada  ditengah-tengah  masyarakat  dalam  kerangka kegiatan organisasi, dan peranan juga dapat diartikan sebagai prilaku yang sangat penting di dalam struktur sosial kemasyarakatan. Dari beberapa konsep pengertian peranan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa peranan merupakan segala aspek dinamis di dalam status fungsional dari kedudukan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diperoleh seseorang dari kedudukan yang dimiliki.

## Konsep Pengawasan
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan  organisasi,  sehingga  pengawasan  dalam  organisasi  apapun  menjadi  mutlak  dilakukan. Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam  ilmu  managemen  dan  administrasi  yaitu  sebagai  salah  satu  unsur  dalam  kegiatan pengelolaan 11 . Kemudian Terry yang mengatakan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi,  termasuk  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  terbesar  seyogyanya  menjalankan fungsi-fungsi  manajemen  yang  terdiri  dari:  perencanaan  (planning),  pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling) 12 .
Fungsi pengawasan itu sendiri adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu  dilakukan  untuk  mengetahui  hasil  pelaksanaan  kesalahan,  kegagalan,  untuk  kemudian
9 Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan. Kencana, Jakarta. Hal 22
10 Soekanto., Op, Cit. Hal 213
11 Fachruddin, Irfan. 2004 . Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: PT. Alumni Bandung. Hal 44
12 Terry. G.R. 1999. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta, Bumi Aksara.  Hal 15
Volume 2, Nomor 2
dilakukan  perbaikan  dan  menjaga  agar  pelaksanaan  berbeda  dengan  rencana  yang  ditetapkan. Namun  sebaliknya,  sebaik  apapun  rencana  yang  telah  ditetapkan,  juga  tetap  memerlukan pengawasan.  Menurut  Julitrasi  pengawasan  membantu  penilaian  apakah  perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan 13 .
Perencanaan dan pengawasan mempunyai kaitan yang sangat erat, dan semua fungsi-fungsi dari manajemen mempunyai hubungan yang saling terkait. Pengawasan dapat membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan telah dilalaksanakan  secara  efektif  dan  fungsi  pengawsan  itu  sendiri  harus  diawasi 14 .  Sementara  itu, menurut  Sukarna  fungsi  pengawasan  adalah  proses  penentuan  apa  yang  harus  dicapai,  yaitu standart apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaiakan sehingga sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart 15 .
Dari  penjelasan  beberapa  teori  dan  konsep  di  atas  dapat  disimpulkan  pengawasan merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  disamping  fungi-fungsi  yang  lain.  Pengawasan merupakan proses yang dilakukan agar masing-masing unit dalam organisasi dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengawasan dapat dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap masing-masing unit kerja, dengan adanya dilaksanakannya pengawasan secara intensif kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan melalui perencanaan dapat direalisasikan sebagaimana mestinya, oleh karena itu tujuan dan sasaran sebuah kebijakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi perencanaan sangat mempengaruhi kegiatan pengawasan, sedangkan pengawasan  yang  efektif  memberikan  umpan  balik  untuk  perencanaan.    Dengan  demikian perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang sangat erat.
Pengawasan muncul ketika diimpelementasikannya konsep trias politika, berarti di dalam suatu negara terdapat lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan adanya ketiga lembaga tersebut maka diikuti dengan fungsi pada masing-masing bidang pemerintahan. Menurut Kelsen dengan dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan  untuk  mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang  baik  yang  berorientasikan  kepada kesejahteraan rakyat 16 .
Salah  satu  pengawan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah pengawasan  terhadap  anggaran,  pengawasan  DPRD  terhadap  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah dijelaskan di dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyakatan tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD 17 .
Namun, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bukanlah sebagai tindakan penghakiman terhadap  pemerintahan  daerah,  hal  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Nurcholis  bahwa pengawasan  atas  pelaksanaan  APBD  yang  dilakukan  oleh  DPRD  pengawasan  ini  bukanlah pemeriksaan  yang  memiliki  untuk  menghukum  lembaga  eksekutif  tetapi  pengawasan  yang
13 Julitrasi, Djati, 1988. Manajemen suatu Pengantar . Yogyakarta, BPFE. Hal 101
14 Handoko, T. Hani, 1999. Manajemen edisi 2 . Yogyakarta, BPFE. Hal 360
15 Sukarna, 1992. Dasar-Dasar Manajemen . Bandung, Mandar Maju. Hal 360
16 Hans Kelsen, 2009. Teori Umum Tentang Tentang Hukum dan Negara. Bandung, Nusamedia. Hal 382
17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Volume 2, Nomor 2
mengarah untuk menjamin mencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 18
Pengawsan  merupakan  tahap  integral  dengan  keseluruhan  tahap  pada  penyusunan  dan pelaporan  APBD.  Pengawasan  sangat  diperlukan  pada  setiap  tahap  bukan  hanya  pada  tahap evaluasi saja. Menurut Mardiasmo pengawasan yang harus dilakukan oleh dewan dimulai pada saat:
1. Penyusunan APBD
2. Pelaksanaan ABPD
3. Perubahan APBD, dan

## 4. Pertanggungjawaban APBD 19
Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap APBD anggota Dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran mulai pada tahap mekanisme penyusunan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran. Pengawasan terhadap APBD sangat penting dilakukan agar:
1. Alokasi  anggaran  sesuai  dengan  prioritas  daerah  dan  diajukan  untuk  kesejahteraan masyarakat.
2. Menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif, dan
3. Menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata-kata  lain  anggaran  dapat  dikelola  secara  transpransi  dan  akuntabel  untuk memenimalkan terjadinya kebocoran 20 .

## METODE PENELITIAN
Pada prinsipnya metode penelitian merupakan rencana menyeluruh tentang tahapan kerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan  dalam  penelitian  dan  metode  yang  digunakan  harus  sesuai  dengan  masalah penelitian,  namun  demikian  setiap  metode  memiliki  kelemahan  dan  kelebihan,  maka  untuk menjawab  permasalahan  penelitian  menggunakan  metode  yang  dapat  saling  mengisi  dan melengkapi.
Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif  tentang fokus penelitian tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu karena  dalam  suatu  penelitian  ilmiah,  metode  penelitian  diperlukan  sebagai  frame  dalam  suatu garis pemikiran yang tidak bias, dengan demikian dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah  metode  kualitatif.  Melalui  metode  penelitian  tersebut  maka  informasi  yang  dibutuhkan dalam  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  dapat dikumpulkan secara mendalam, dan hasil penelitian akan lebih valid.
18 Nurcholis, Hanif, 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah . Jakarta, Gramedia Widiasarna Indonesia. Hal 208
19 Mardiasmo,  2001. Pengawasan,  Pengendalian  dan  Pemeriksaan  dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah . Yogyakarta, Penerbit Andi. Hal 206.
20 Ibid. 208
Volume 2, Nomor 2
Penelitian  kualitataf  merupakan  penelitian  proses  yakni  peneliti  terlibat  langsung  dalam proses kegiatan yang menjadi objek penelitian, Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Sudjarwo mengatakan penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya 21 . Tidak jauh  berbeda  dengan  pendapat  sebelumnya  Effendy  memberikan  penjelasan  bahwa  penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis prilaku manusia secara individual dan  kelompok,  prinsip  atau  kepercayaan,  pemahaman  atau  pemikiran,  dan  persepsi  atau tanggapan 22 .
Sementara itu, tipe penelitian yang digunakana adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskripitif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana  peneliti  mengembangkan  konsep  dan  menghimpun  konsep  serta  menghimpun  fakta 23 . Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta actual yang ada di lapangan secara mendalam. Tipe penelitian ini sesuai dengan pendapatan yang dikemukan Bungin yang menyatakan bahwa format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-malasah yang membutuhkan studi mendalam 24 .

## PEMBAHASAN
Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sampai  pada  hari  ini  masih  menjadi perdebatan  baik  dikalangan  akademisi  maupun  praktisi  apakah  sebagai  lembaga  legislative  di daerah atau sebagai lembaga eksekutif, namun peneliti lebih cendrung berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga eksekutif sekaligus mitra pemerintah daerah dalam menjalankan  sistem  pemerintahan  daerah  yang  mencerminkan  representative  masyakat  daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah sebanyak 45 orang yang merupakan representative masyarakat Kabupaten Rokan Hulu mewakili IV daerah pemilihan (Dapil),  yang  terdiri  dari  Dapil  I  yaitu  kecamatan  Rambah,  Rambah  Samo,  Rambah  Hilir  dan Bangun Purba, Dapil II yaitu Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara, Dapil III yaitu Kecamatan Pagaran  Tapah  Darussalam,  Kuntodarussalam,  Bonai  Darussalam,  Kepenuhan  dan  Kepenuhan Hulu, Dapil IV yaitu Kecamatan Ujungbatu, Tandun, Kabun, Rokan IV Koto dan Pendalian.

## Pengawasan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahap pertama pengawasan Anggaran Bendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan  yaitu tahap Penyusunan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah.  Pada  tahap  ini  peranan  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu dalam  mengawasi  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  sangat  diperlukan  agar memastikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu  untuk  menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan,  baik  itu  fungsi  pelayanan,  fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana semua pelaksanaan pendapatan daerah dan
21 Sudjarwo, 2001. Metodelogi Penelitian Sosial. Bandung, Mandar Maju. Hal 45
22 Khasan, Effendy, 2010.   Memadukan  Metode  Kuantitaf dan  Kualitatif. CV. Indra Prahasta, Bandung. Hal 117
23 Singarimbun, M. 1995. Metode Penelitian Survei . LP3ES. Jakarta. Hal 4
24 Burhan, Bungin, 2010. Penelitian Kualitatis. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hal 69
Volume 2, Nomor 2
semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tahun anggaran tertentu. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
Mekanisme penyusunan APBD dilakukan melalui tiga tahap yakni tahap penetapan APBD yaitu penetapan rencana APBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan diajukan kepada DPRD  untuk  ditetapkan  sebagai  Peraturan  Daerah,  Tahap  Perubahan  APBD  yaitu  tahap dilakukannya  perubahan  rencana  ABPD  yang  disebabkan  perbedaan  antara  perencanaan  dan realisasi akibat perubahan harga, pengurangan dan penambahan volume pekerjaan, dan penyebab lainnya yang mengakibatkan pergeseran anggaran.
Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 di atur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2016. Sementara  itu,  untuk  urusan  lebih  teknik  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah Kabupaten  Rokan  Hulu  diatur  melalui  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
Hasil akhir penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, oleh karena itu mekanisme penyusunan APBD diawali dari rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.  Setelah  disampaikan  surat  kepada  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  oleh  Pemerintah Daerah,  selanjutnya  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  melalui  Badan  Musyawarah  menjadwalkan pembahasan  KUA  PPAS  dengan  Badan  Anggaran,  namun  sebelum  itu  diawali  terlebih  dahulu pembahasan masing-masing Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan masukan Badan Anggaran. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran Berjalan.
KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangai oleh Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  waktu  bersamaan.  Setelah  itu  Bupati  menyampaikan  rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kemudian diagendakan oleh Badan Musyawarah terkait dengan pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  untuk  mendapatkan  persetujuan bersama.
Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  ditekankan  pada  kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS, selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program dan kegiatan tertentu yang telah direncanakan. Hasil pembahasan dituangkan di dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, bersetujuan bersama tersebut ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama satu bulan sebelum anggaran berakhir.
Atas  dasar  persetujuan  bersama  bupati  menyiapkan  rancangan  APBD,  pembahasan rancangan  dilakukan  Badan  Anggaran  bersama  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah,  Rancangan Peraturan Daerah berasal dari inisiatif bupati dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:
1. Penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah.
2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan
3. Tanggapan dan jawaban bupati terhadap terhadap pemandangan umum fraksi.
Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai musyawarah untuk mufakat keputusan diambil berdasarkan  suara  terbanyak,  rancangan  Peraturan  Daerah  yang  telah  disetujui  bersama  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan bupati disampaikan oleh pimpinan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk menjadi Peraturan Daerah.
Untuk  mengatahui  lebih  mendalam  peranan  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam melakukan  pengawasan  pada  tahap  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  peneliti mengumpulkan informasi dan data dengan melakukan wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Rokan  Hulu  (Kelmi  Amri),  melalui  wawancara  tersebut  peneliti  menanyakan  bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah? beliau menjawab.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pengawasan penyusunan APBD dengan maksimal, pengawasan penyusunan APBD tersebut terlihat dari setiap kali penyusunan anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu memanggil masing-masing kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  untuk  mendalami penyusunan  penggunaan  Anggaran  terkait  penggunaan  APBD  yang  disusun  di  dalam program  masing-masing  SKPD,  apabila  tidak  sesuai  maka  DPRD  tidak  menyetujui program yang diusulkan tersebut” 25 .
Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu Tim Anggaran Pemerintah  Daerah  yang  menjabat  selaku  kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Nifzar), menjelaskan bahwa,
“Sebelumnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Anggaran APBD tidaklah begitu  ketat  dan  mengalami  proses  yang  lebih  mudah,  namun  setelah  terjadi  Pemilihan Pilkada  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  terhadap  anggaran  sangat  mendalam bahkan menurut saya telah keluar dari kewenangan DPRD Kabupaten Rokan Hulu karena DPRD Kabupaten Rokan mengintervensi beberapa kegiatan yang diajukan oleh pemerintah daerah” 26 .
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  narasumber  serta  didukung  melalui  data observasi  yang  dilakukan  lebih  kurang  selama  tiga  bulan,  peneliti  melihat  dan  menganalisis pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  terhadap  penyusunan Anggaran pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Salah satu  hal  yang  paling  mempengaruhi  adalah  suhu  politik  yang  terjadi  di  pemerintahan  daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Telah diketahui bersama-sama pengaruh politik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  pra  Pemilihan  Kepala  Daerah sangatlah  kuat  hampir  seluruh  fraksi-fraksi  mendukung  sistem  pemerintahan  yang  dijalankan, sehingga  berdampak  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  terhadap
25 Wawancara dengan Ketua DPRD Kab. Rokan Hulu, Selasa 16 Agustus 2016 Pukul 10.00 Wib
26 Wawancara Dengan TAPD Kab. Rohul (Nifzar), Senin 5 September 2016 Pukul 13.00 Wib
penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  tidak  begitu  mendalam  dan  ketat  dan  ini berdampak lancarnya seluruh mekanisme proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Pada akhir tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mengadakan Pemilihan Kepala  Daerah,  hasil  pemilihan  umum  kepada  daerah  tersebut  berdampak  terhadap  kurang hormanisasinya hubungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Efek yang muncul pengawasan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2016 sangat didalami oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bahkan yang lebih tragis di dalam beberapa  kali  sidang  pleno  pembahasan  penyusunan  APBD  banyak  anggota  DPRD  yang  tidak hadir sehingga tidak kuorum oleh karena itu kebijakan anggaran tidak dapat diputuskan.
Mendalamnya pengawasan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 disebabkan karena pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami divisit anggaran, dan memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 44 M, sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan pada tahun 2015 tidak disahkan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu karena dikwatikan terdapat muatan politik dalam menghadapi Pilkada pada Akhir Tahun 2015.
Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun anggaran memaksukkan pembayaran hutang pada pihak ketiga di dalam APBD Murni, akan tetapi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu melihat hal ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena hutang pihak pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu pada pihak ketiga belum dilengkapi dengan bukti hutang,  serta  audit  hasil  realisasi  anggaran  dari  Badan  Pemerika  Keuangan  selain  itu  DPRD Kabupaten  Rokan  Hulu  juga  belum  menerima  surat  resmi  jumlah  hutang  pihak  ketiga  yang mengakibatkan  tarik  menarik  antara  pemerintah  daerah  dan  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu sehingga penyusunan ABPD Kabupaten Rokan Hulu belum selesai hingga bulan Juli tahun 2016.
Permasalahan lain di dalam penyusunan APBD Kabupaten Rokan Hulu pemerintah daerah memasukkan anggaran Tenaga Sukarela menjadi tenaga honorer sebanyak 212 orang. Usulan ini ditolak  oleh  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  mengingat  tenaga  honorer  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  secara  kuantitas  sudah  sangat  besar,  dengan  jumlah tenaga honorer yang tersedia pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah mengganggarkan anggaran yang besar setiap tahunnya.
Melihat fakta yang terjadi dilokasi penelitian, peneliti menilai pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam penyusunan anggaran sangat tergantung dengan suhu politik yang terjadi di daerah. Namun, secara konferehensif pengawasan yang dilaksanakan sudah cukup masksimal sesuai dengna peraturan perundang-undangan, intervensi yang dilakukan lebih cendrung semata-mata untuk kepentingan rakyat.
Secara pribadi peneliti menilai keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu tidak menyetujui perkara pembayaran hutang pada pihak ketiga sebesar Rp 44 M pada APBD Murni tahun 2016 sudah sangat tepat karena hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas akan tetapi hutang tersebut  dapat  dibayarkan  pada  saat  pelaksanaan  APBD  Perubahan  tahun  2016  dan  ini  sudah disepakati  dengan  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  agar  tunda  bayar  dianggarakan  di  APBD Perubahan. Begitu juga dengan tidak disetujuinya anggaran yang yang digunakan untuk tenaga sukarela  sebanyak  212  orang  menjadi  tenaga  honorer  mengingat  pada  saat  sekarang  ini  jumlah tenaga  honorer  sudah  sangat  banyak,  daerah  setiap  tahunnya  dibebankan  anggaran  yang  besar untuk membiayai penghasilan tetap pengawai honorer tersebut, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mengurangi jumlah tenaga honorer.

## Pengasawan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pada  tahap  kedua  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah kabupaten Rokan Hulu terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu pada tahap pengawasan pelaksanaan anggaran. Apabila pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka DPRD Kabupaten Rokan Hulu telah berperan dalam menjalankan fungsinya tersebut.
Pengawasan  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dimaksudkan agar terjadinya kesesuaian antara perencanaan APBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten  Rokan  Hulu  bersama  DPRD  dengan  realisasi  anggaran  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah,  dengan  demikian  kepundan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  tersebut benar-benar  diperuntukkan  sebagai  sarana  dan  prasarana  pelayanan,  pembangunan  dan pemberdayaan  yang  secara  tidak  langsung  akan  berdampak  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
Di  dalam  penelitian  ini  peneliti  bermaksud  melihat  lebih  mendalam  bagaimana  peranan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan lebih fokusnya pengawasan terhadap  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu,  untuk  mengetahui  hal tersebut dinilai perlu adanya pendalaman kajian terhadap pengawasan pelaksanaan APBD. Untuk itu  peneliti  melakukan  wawancara  mendalam  dengan  salah  satu  Badan  Anggaran  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Hardi Candra), melalui wawancara tersebut beliau mengatakan,
“Peranan  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan pelaksanaan APBD sudah berjalan degan cukup baik, hal ini terlihat ada beberapa anggota DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang  aktif  melakukan  pengawasan  anggaran  dengan bebarapa kegiatan, seperti mengadakan pertemuan dengan Satuan Perangkat Daerah sesuai dengan komisinya masing-masing” 27 .
Agar data kualitatif lebih valid dan lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan anggota  Badan  Anggaran  DRPD  Kabupaten  Rokan  Hulu  lainnya  (Sariaman  M,  Si)  yang  juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Melalui kesempatan tersebut beliau menjelaskan,
“Pengawasan  pelaksanaan  APBD  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  sangat  tergantung  dengan kondisi  politik  yang  terjadi,  pengawasan  pelaksanaan  anggaran  yang  lebih  ketat  lebih cendrung  dilakukan  oleh  anggota  DPRD  yang  berkedudukan  sebagai  oposisi  pada pemerintah daerah, sedangkan anggota DPRD berasal dari fraksi pendukung pemerintah daerah terlihat lebih longgar dalam melakukan pengawasan” 28 .
Selanjutnya  peneliti  menanyakan,  Apakah  Anggota  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu mendalami  pengelolaan  keuangan  lewat  pembahasan  usulan  anggaran  untuk  APBD?  Hardi Chandra menjelaskan,
27 Wawancara  dengan  Banggar  DPRD  Kab.  Rokan  Hulu Hardi Chandra,  Kamis 25 Agustus 2016, Pukul 10. 15 Wib
28 Wawancara dengan Banggar DPRD. Kab. Rohul Sariaman M, Si, Kamis 25 Agustus 2016 Pukul 11.00 Wib
Volume 2, Nomor 2
“DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  telah  mendalami  pengelolaan  keuangan  lewat  kegiatan berupa  hearing  atau  dengar  pendapat  dengan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  hal  ini dilakukan mengingat serapan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah, Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu sejauh ini telah memanggil Kepala Dinas yang terkait” 29 .
Sementara  itu,  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  ketua  DPRD  Kabupaten  Rokan Hulu (Kelmi Amri) menjelaskan,
“Setiap  tahunnya  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  selalu  berusaha  maksimal  mendalami pelaksanaan pengelolaan anggaran, terutama anggaran pembangunan fisik. Pada bulan juli lalu DPRD Kabupaten Rokan Hulu memanggil Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk menanyakan pelaksanaan anggaran yang belum terealisasi” 30 .
Melalui data wawancara yang dilakukan dengan informan selama melakukan penelitian, peneliti  melihat  bahwa  peranan  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  melakukan  fungsi pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sudah cukup terlaksana. Dari data wawancara di atas dan didukung data observasi peneliti melihat anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam pengawasan pelaksanaan anggaran melakukan kegiatan hearing atau dengar pendapat dengan Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Khusus pada tahun 2016 permasalahan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Rokan Hulu adalah serapan anggaran yang sangat rendah, dari data yang diperoleh serapan anggaran hingga semester ke II tahun 2016 baru sekitar 60%. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran seperti yang dilakukan oleh Komisi IV selaku komisi yang membidangi fisik melaksanakan kegiatan dengar pendapat dengan kepala dinas Bina Marga Pengairan dan Tata Ruang Cipta Karya yang mempertanyakan realisasi anggaran tahun 2016. Hal ini dilakukan karena kedua dinas tersebut memiliki ratusan paket yang hingga bulan Agustus  belum  dilaksanakan.  Tindakan  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  komisi-komisi  DPRD Kabupaten lainnya melakukang kegiatan dengar pendapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daaerah lainnya untuk meminta pendapat Kepala Dinas terkait, hal ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu semata-mata menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu.
Akan  tetapi  melihat  lebih  mendalam  apa  yang  disampaikan  oleh  informan  di  atas  benar adanya, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu cendrung bersifat politis, penilaian ini ini terlihat pengawasan pelaksanan APBD Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan pada  tahun  2016  lebih  ketat  dibandingkan  pengawasan  yang  dilakukan  pada  tahun-tahun sebelumnya mengingat Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki sifat loyalitas  yang  tinggi  terhadap  bupati  sebelumnya.  Sementara  itu,  secara  pribadi  fraksi-fraksi pendukung bupati sebelumnya terlihat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran lebih longgar.
Khusus untuk dana hibah dan dana bantuan sosial tahun 2014 peneliti melihat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu masih sangat lemah, banyak bantuan anggaran
29 Wawancara  dengan  Banggar  DPRD  Kab.  Rokan  Hulu Hardi Chandra,  Kamis 25 Agustus 2016, Pukul 10. 15 Wib
30 Wawancara dengan Ketua DPRD Kab. Rokan Hulu, Selasa 16 Agustus 2016 Pukul 10.00 Wib
Volume 2, Nomor 2
dana tersebut diberikan kepada organisasi dalam bentuk fiktif, selain itu penyaluran dana hibah dan bantuan sosial cendrung pilih kasih dan syarat bermuatan politik. Seperti apa yang disampaikan oleh  Badan  Anggaran  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  (Zulkarnain,  S,  Sos)  yang  menjelaskan, “Realisasi  dana  hibah  dan  bantuan  sosial  lebih  cendrung  bersifat  fiktif,  kalaupun  seandainya dilaksanakan cendrung pilih kasih dan syarat bermuatan politik yakni diberikan kepada lembaga pendukung Bupati terpilih” 31 .
Kekuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sangat dominan hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi anggaran dana hibah dan dana bantuan sosial tahun 2014 lebih cendrung longgar sehingga DPRD Kabupaten Rokan Hulu tidak menindak lanjuti realisasi anggaran tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data deskriptif kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka peneliti penyimpulkan “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan  Hulu  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  Anggaran  sudah  terlaksana”.  Meskipun demikian  masih  ada  permasalah-permasalahan  yang  mutlak  diperbaiki  kedepannya  terutama masyarakat mengharapkan profesionalisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu  dan  meninggalkan  atribut-atribut  bendara  partai  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan anggaran tersebut, semata-mata atas kepentingan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu bukan karena kepentingan politik ataupun Kelompok Kepentingan.
Kemudian  kendala  atau  hambatan  yang  dialami  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Rokan Hulu hanya tidak adanya regulasi atau aturan yang jelas mengatur sejauh mana pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dampak dari itu terjadinya multi tafsir dan perbedaan pendapat serta perbedaan tindakan dari masing-masing anggota DPRD dalam menjalan fungsi APBD tersebut.
Selain  itu  ada  beberapa  versi  mengenai  kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu:
1. Kedudukan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebagai lembaga legislative di daerah, versi ini memunculkan peranan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi APBD sangat  mendalam  seperti  kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia mengawasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara
2. Kedudukan  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  sebagai  eksekutif  di  daerah.  Versi  ini memahami  bahwa  DPRD  Kabupaten  Rokan  Hulu  merupakan  bagian  dari  eksekutif  di daerah.  DPRD  hanya  sebagai  mitra  pemerintah  daerah  yang  saling  bekerja  sama  dalam membangun  daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu,  oleh  karena  pemahaman  yang  muncul pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPRD tidak menyentuh kedalam permasalahan- permasalahan  yang  lebih  rinci  mengingat  kebutuhan  daerah  yang  lebih  mengetahuinya yaitu pemerintah daerah.
31 Wawancara dengan Banggar DPRD Kab. Rokan Hulu, Kamis 13 Agustus 2016 Pukul 14.00 Wib

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  2010. Perkembangan  dan  Konsulidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi. Jakarta, Sinar Grafika.
Awang, Azam, & Wijaya, Wijaya Mendra, 2012. Ekologi Pemerintahan . Alaf Riau Pekanbaru.
Burhan, Bungin, 2010. Penelitian Kualitatis. Jakarta, Kencana Prenada Media Group di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
Effendy,  Khasan,  2010.  Memadukan  Metode  Kuantitaf  dan  Kualitatif.  CV.  Indra  Prahasta. Bandung.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Purwati,  A.  A.  (2021,  February).  The  Effect  of Leadership  and  Incentives  on  Employee  Performance  of  Market  Retribution.  In 2nd International  Conference  on  Social  Sciences  Education  (ICSSE  2020) (pp.  167-171). Atlantis Press.
Fachruddin,  Irfan.  2004 .  Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan  Pemerintah. Bandung: PT. Alumni Bandung.
Hans Kelsen, 2009. Teori Umum Tentang Tentang Hukum dan Negara. Bandung, Nusamedia.
H. M Ismail, 2009. Menuju Pelayanan Prima,konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Malang, Program Sekolah Demokrasi Bekerjasama Dengan Avveroes press.
Henslin, M James. 2007. Sosialogi dengan Pendekatan Membumi. Jilid I.  Erlangga, Jakarta.
Ispik, A., Yogia, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits,  Discipline  and  Leadership  Style  in  improving  Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
Lubis, Solly, 2007. Kebijakan publik . Mundur Maju, Bandung.
Miles, Matthew B, Huberman Michael A, 2009. Qualitative Data Analisis a Sourccebaook of New Methods. Universitas Indonesia Press, Jakarta. (Penerjemah; Tjetjep Rohendi Rohadi)
Moleong, Lexy J, 2005. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Napitupulu, Paimin, 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan . PT. Alumni, Bandung.
Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan. Kencana, Jakarta.
Ndraha,  Taliziduhu,  2010. Kybernologi  dan  metodologi:  metodologi  Ilmu  Pemerintahan. Tanggerang, Sirao Credentia Center.
Nugroho D. Riant, 2004. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebikan . PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Nurcholis,  Hanif,  2007. Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  Otonomi  Daerah .  Jakarta,  Gramedia Widiasarna Indonesia.
Rauf, Rahyunir, 2005. Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan). Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
Sunarto, 2004 . Paparan Kuliah Sistem politik Indonesia . UNNES
Sutopo, HB, 2006. Metode Penelitian Kualitatif . UNS Press, Surakarta.
Syafiie,  Inu  Kencana,  2009. Pengantar  Ilmu  Politik  Dari  Keseimbangan  Good  Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab . Bandung, Pustaka Reka Cipta.
Subarsono. A. G, 2008. Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining  Peace  and  Order  at  Pangkalan  Kerinci  District. Pelalawan Regency .
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Sunggano, Bambang, 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik . Sinar Grafika, Jakarta.
Suwaryo,  U.,  Mariana,  D.,  &  Redjo,  S.  I.  (2017).  Governance  of  Forest  and  Peatland  Fire Prevention in Riau Province.
Suwaryo,  H.  U.,  &  Redjo,  H.  S.  I.  (2018).  Transformasi  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemberian  Izin  Hutan  Tanaman  Industri  Bagi  Swasta  Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
Tangkilisan & Hessel Nogi, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi . Lukman offset & YPAPI, Yogyakarta.
Wicaksono,  Kristian  Widya,  2006. Administrasi  Dan  Birokrasi  Pemerintah .  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Widodo, Joko, 2008. Analisis Kebijakan Publik .Bayumedia, Jakarta.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland  Fire  Prevention  in  Riau  Province.  In International  Conference  on  Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).