## KAJIAN GENDER DALAM PERSPEKTIF PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN SIKKA
Sunardin 1 , Nur Chotimah 2 , Gisela Nuwa 3 . 1,2,3 IKIP Muhammadiyah Maumere Email : sunardincalculluz@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  examine  gender  equality  from  the  perspective  of  the  Muhammadiyah organization on Muhammadiyah business charity in Sikka Regency and how the efforts of the  Muhammadiyah  Regional  Leadership  (PDM)  Sikka  in  upholding  gender  justice  in Muhammadiyah business charity in Sikka Regency. This research method uses a qualitative approach. Data collection techniques are through three steps, namely observation, in-depth interviews,  and  documentation.  Data  analysis  techniques  used  are  data  reduction,  data presentation,  and  conclusion/verification.  The  results  of  the  research  show  that  gender equality  is  applied  in  the  perspective  of  Muhammadiyah  on  Muhammadiyah  business charity  in  the  Sikka  Regency,  namely  being  given  freedom,  and  being  counted, Muhammadiyah  women  already  exist  in  Muhammadiyah  charity  businesses,  and  women are  at  the  forefront.  Meanwhile,  PDM  Sikka's  efforts  in  upholding  gender  justice  are following the Tarjih decision accompanied by endeavor and patience, and socialization.
Keywords: Gender Justice, Business Charity, Organization

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  kesetaraan  gender  dalam  perspektif  persyarikatan Muhammadiyah  pada  amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  serta  bagaimana upaya Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sikka dalam menegakkan keadilan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  tiga  langkah  yaitu  observasi, wawancara  mendalam, dan  dokumentasi.  Teknik  analisis data yang  dipakai  yaitu  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Hasil  penelitian  diketahui penerapan  kesetaraan  gender  dalam  perspektif  Muhammadiyah  pada  amal  usaha Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  yaitu  diberikan  kebebasan,  diperhitungkan, perempuan Muhammadiyah sudah eksis di amal usaha Muhammadiyah, serta perempuan menjadi  garda  terdepan.  Adapun  upaya  PDM  Sikka  dalam  menegakkan  keadilan  gender yaitu mengikuti putusan Tarjih yang disertai ikhtiar dan bersabar serta disosialisasikan.
Kata Kunci: Keadilan Gender, Amal Usaha, Persyarikatan

## PENDAHULUAN
Secara terminologis, 'gender' bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993: 4). Definisi lain tentang gender  dikemukakan  oleh  Elaine  Showalter.  Menurutnya,  'gender'  adalah pembedaan  laki-laki  dan  perempuan  dilihat  dari  konstruksi  sosial  budaya (Showalter,  1989:  3).  Gender  bisa  juga  dijadikan  sebagai  konsep  analisis  yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Umar, 1999: 34). Lebih tegas lagi
Received 2023-02-25 Revised 2023-04-18
Accepted 2023-04-18

## SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Vol. 5, No. 1, Juni 2023. ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230
disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004: 4).
Sejarah  perbedaan  gender  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti  kondisi  sosial  budaya,  kondisi  keagamaan,  dan  kondisi  kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi  ketentuan  Tuhan  yang  bersifat  kodrati  atau  seolah-olah  bersifat biologis  yang  tidak  dapat  diubah  lagi.  Inilah  sebenarnya  yang  menyebabkan awal  terjadinya  ketidakadilan  gender  di  tengah-tengah  masyarakat  (Marzuki, 2007: 69).
Persoalan  gender  akan  menjadi  isu  yang  sangat  sensitif  ketika  isu  itu dikaitkan dengan pesoalan agama. Perlu adanya kebijakan dalam memikirkan isu gender ini, sebenarnya isu gender ini hanya terkait dengan kesetaraan yang dialami  oleh  laki-laki  dan  perempuan.  Kesetaraan  Gender,  al-Qur ‟ an menegaskan bahwa (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, (2) laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  sebagai  khalifah,  (3)  laki-laki  dan perempuan  menerima  perjanjian  primordial,  (4)  Adam  dan  Hawa  terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (Nasaruddin, 2001: 247).
Muhammadiyah  sejak  berdirinya      dikenal  sebagai  organisasi  Islam yang bergerak dalam bidang dakwah. Sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid, Muhammadiyah  bertujuan  menegakkan  dan  menjunjung tinggi  Agama  Islam,  sehingga  terwujud  masyarakat  Islam  yang  sebenar- benarnya. Amar  ma’ruf  nahi  munkar dengan  berbagai  bidang  kehidupan, merupakan  sebagian  dari  berbagai  bentuk  ajaran  Islam  yang  dikategorikan fardlu kifayah .  Oleh  karena  itu,  dalam  ruang  dan  waktu  tertentu,  baik  laki-laki maupun  perempuan  (termasuk  yang  telah  bersuami  dan  beristri)  dianjurkan untuk  mengambil  bagian  dan  ikut berpartisipasi  dalam  gerakan  da’wah ini. Bentuk partisipasi dapat diwujudkan dengan langsung menjadi salah pimpinan atau  pengurus,  atau  anggota,  atau  memberi  dukungan  baik  moril  maupun materil kepada pimpinan atau pengurus agar kegiatan amar ma’ruf nahi munkar dapat berhasil secara maksimal (Nuwa et al., 2020: 113).
Dengan  berpedoman  pada  putusan  tanfidz  Muhammadiyah  tahun  2010 yang  mengatakan  bahwa  Muhammadiyah  menempatkan  perempuan  sebagai makhluk Allah, yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam beriman, beramal salih, berdakwah, berilmu, bekerja, peran politik, dan kemasyarakatan (Aisyah, 2015). Oleh karena itu,  berdasarkan  persoalan  dan  isu  tentang  kesetaraan  gender  tersebut  maka peneliti bertujuan menganalisis kajian gender pada amal usaha Muhammadiyah di  Kabupaten  Sikka,  apakah  penerapannya  sesuai  dengan  pandangan  yang dianut,  serta  bagaimana  upaya  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  (selanjutnya
disebut  PDM)  Sikka  dalam  mempertahankan  pandangan  tentang  kesetaraan gender dalam persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka.
Tulisan ini sengaja diangkat karena masih sedikitnya pembahasan tentang seputar  kajian  gender  khususnya  pada  Amal  Usaha  Muhammadiyah  sejak masuknya Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Persyarikatan Muhammadiyah di  Kabupaten  Sikka  didirikan  pada  tahun  1937  di  Geliting  Kecamatan Kewapante oleh Abdullah Syukur. Pada tahun-tahun awal pendirianya wilayah penyebaran  Muhammadiyah  hanya  berkisar  di  Kecamatan  Kewapante.  Amal usaha  pertama  yang  dibuat    oleh  Muhammadiyah  adalah  mendirikan  SMP Muhammadiyah  Waipare. Memasuki  tahun  2000-an dakwah  Muhammadiyah mulai  menyebar  ke  beberapa  kecamatan  di  Kabupaten  Sikka,  antara  lain Kecamatan Alok Barat, Alok Timur, Talibura, dan Kangae.
Pada tahun 1985, lahir tokoh baru dalam Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka yaitu Abah Rasyid Wahab sebagai penerus dan sekaligus sebagai  pijakan  dasar  dalam  Da’wah  berbasis  kultur  Sikka.  Abah mengawali perkembangan Muhammadiyah dengan memanfaatkan Tanah Wakaf. Saat itu Muhammadiyah  baru  memiliki  satu  cabang  di  Kabupaten  Sikka.  Kini  PDM Sikka sudah maju. Sekarang sudah ada lima Pimpinan Cabang Muhammadiyah (selanjutnya  disebut  PCM).  Setiap  PCM  ada  amal  usaha  berupa  sekolah  dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.
Untuk mendukung dan menyempurnakan penelitian yang dilakukan maka peneliti mempelajari penelitian terdahulu agar memberikan gambaran yang sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Adapun  penelitian  yang  relevan  dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gisela Nuwa, dkk pada tahun 2020 dengan judul “Menakar Keadilan Gender pada Penyelenggaraan Amal Usaha dan Ortom  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka” .  Meskipun  terdapat  keterkaitan pembahasan,  penelitian  ini  terdapat  penambahan  dalam  poin  pembahasan. Adapun hasil dari penelitian tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu pertama, analisis  keadilan  gender  pada  amal  usaha  dan  organisasi  otonom  (ortom) Muhammadiyah  di  Sikka  yaitu:    Perempuan  dan  Kepemimpinan  Masih diterapkan, Perempuan: ekspresi peran  ganda, perempuan dan organisasi masih terlibat aktif, perempuan dan laki-laki: sama-sama berjuang dan berjuang bersama. Kedua, faktor pendukung dan penghambat keadilan gender pada amal usaha dan ortom  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  dibagi  menjadi  dua:  faktor pendukungnya adalah sense of organisasi masih sangat kuat, surat An-Nahl, Ayat 97  masih  diterapkan,  dan  terakhir  sisten  rekrutmen  tenaga  yang  proporsional. Faktor  penghambatnya  adalah  kurangnya  SDM,  budaya  patriarki,  kurangnya workshop tentang keadilan gender.
Dengan  demikian,  berdasarkan  permasalahan  dan  penelitan  yang  telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti ingin menyempurnakan penelitian tersebut dengan  memfokuskan  pada  dua  aspek  penelitian  tentang  kajian  gender  dalam perspektif  persyarikatan  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  yaitu  bagaimana penerapan  kesetaraan  gender  pada  amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten
Sikka  dan  upaya  PDM  Sikka  dalam  menegakkan  keadilan  gender  pada  amal usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka.  Adapun  alasan  peneliti  memilih badan  usaha  daripada  badan-badan  lain  di  Muhammadiyah  seperti  Lembaga pendidikan  misalnya,  karena  penulis  ingin  mencari  tahu  tentang  bagaimana prinsip kesetaraan gender dalam kepemimpinan di amal usaha Muhammadiyah tersebut.

## KERANGKA TEORI

## 1. Konsep Gender
Gender    merupakan    suatu  variasi    antara  laki-  laki    dan    perempuan dalam  peran, fungsi,    hak,  tanggung jawab, dan perilaku  yang  ditata  oleh tatanan  nilai sosial,   budaya   dan   adat istiadat dari kelompok masyarakat yang   dapat berubah   menurut   waktu   serta   kondisi setempat (Puspitawati, 2012).  Dari  pernyataan  Puspitawati,  gender  dapat    dikatakan    merupakan suatu  konsep  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  suatu  variasi  laki-laki dan perempuan   dilihat   dari   segi   pengaruh sosial   budaya. Terwujudnya kesetaraan  dan  keadilan  gender  ditandai  dengan  tidak  adanya  diskriminasi antara perempuan dan laki – laki sehingga dengan demikian antara  perempuan dan  laki-laki  memiliki  akses,  kesempatan  berpartisipasi,  dan    kontrol    atas pembangunan, serta   memperoleh manfaat    yang    setara    dan    adil dari pembangunan.  Memiliki  akses    berarti  memiliki  peluang  atau  kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang  untuk  mengambil keputusan terhadap   cara   penggunaan   dan    hasil sumber  daya  tersebut (Suryani, 2010).
Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan  dapat  menentukan  pengalaman  hidup  yang  akan  ditempuhnya.  Gender dapat  menentukan  akses  seseorang  terhadap  pendidikan,  dunia  kerja,  dan sektor-sektor  publik  lainnya.  Gender  juga  dapat  menentukan  kesehatan, harapan  hidup,  dan  kebebasan  gerak  seseorang.  Jelasnya,  gender  akan menentukan  seksualitas,  hubungan,  dan  kemampuan  seseorang  untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya,  genderlah yang banyak menentukan seseroang akan menjadi apa nantinya (Marzuki, 2007).
Kesetaraan  Gender  merupakan  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar  mampu  berperan  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik,  hukum, ekonomi,  sosial  budaya,  pendidikan  dan  pertahanan  dan  keamanan  nasional (hankamnas),  serta  kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan  tersebut (Muawanah, 2009). Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan  ketidakadilan  struktural,  baik  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan. Kesetaraan  gender  memiliki  kaitan  dengan  keadilan  gender.  keadilan  gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki – laki dan perempuan.
Terwujudnya  kesetaraan  dan  keadilan  gender  ditandai  dengan  tidak  adanya diskriminasi baik terhadap laki – laki maupun perempuan.

## 2. Pandangan Muhammadiyah Tentang Gender
Muhammadiyah  adalah  suatu  organisasi  yang  anggotanya  adalah pengikut  dan  penerus  risalah  Nabi  Muhammad  Saw.  Sedangkan  identitas Muhammadiyah  tercantum  dalam  Anggaran  Dasar  pasal  1  ayat  1  yaitu “ persyarikatan  ini  bernama  Muhammadiyah,  adalah  gerakan  Islam  dan dakwah  amar  makruf  nahi  munkar,  beraqidah  Islam,  dan  bersumber  pada  al Quran  dan  Sunnah “.  Muhammadiyah  merupakan  gerakan  modernis Islam yang  paling  berpengaruh  di  Indonesia  dan  lebih  hati-hati  serta  lentur  dalam menghadapi  gelombang  perubahan  politik.  Sedangkan  maksud  dan  tujuan Muhammadiyah  tercantum  pada  pasal  3  Anggaran  Dasar  yaitu  Menegakkan dan  menjunjung  tinggi  agama  Islam  sehingga  terwujud  masyarakat  utama, adil, dan makmur yang diridhai Allah SWT (Rais & Ma’ar if, 1996).
Merujuk  pada  putusan  Tanfidz  Muhammadiyah  tahun  2010  yang menekankan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki, entah itu dalam hal  tugas  kerja,  maupun  dalam  hal  pengembangan  amal  usaha  dan  ortom Muhammadiyah,  maka  hal  ini  perlu  dipegang  teguh  oleh  para  kadernya dimanapun berada.  Jika demikian, maka keadilan gender menjadi sesuatu yang wajib  diterapkan  baik  dalam  amal  usaha  maupun  dalam  Ortom Muhammadiyah  itu  sendiri.  Posisi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  putusan tanfidz  Muhammadiyah  tahun  2010  dijelaskan  bahwa  keduanya  diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk sebagai mahluk yang sempurna dan terhormat. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah, diantaranya : QS. AN- Nahl  (16):  97;  QS.  At-taubah  (9);  71.  Laki-laki  dan  perempuan  memiliki kesamaan kedudukan di hadapan Allah. Tetapi, realitas kehidupan di kalangan umat masih jauh dari cita-cita ideal ajaran Islam (Nuwa et al., 2020: 113).

## 3. Perempuan di Lingkungan Kerja
Melihat  peran  perempuan  di  tempat  kerja  adalah  penting  ketika  ingin mengatasi  persepsi  dan  kerugian  seperti  kesenjangan  upah  (Catalyst — Workplaces  that  work  for  women,  2020;  Becker  et  al.,  2019).  Dengan memberikan  akses  pendidikan  kepada  setiap  orang,  ketidaksetaraan  dalam masyarakat  pada  umumnya  dapat  dilawan,  karena  siswa  dari  semua  latar belakang  sosial  dibentuk  untuk  berpikir  lebih  terbuka.  Sekolah,  lembaga pendidikan tinggi, dan lainnya memainkan peran penting dalam menciptakan nilai-nilai  budaya  dan  sosial  di  mana  masyarakat  kita  dibangun  (Baker  et  al., 2004, pp. 152 – 154).
Kesenjangan  gender  dalam  manajemen  yang  lebih  tinggi  didasarkan pada ketidakhadiran perempuan dari pekerjaan untuk jangka waktu yang lebih lama (pekerjaan perawatan) dan kecil kemungkinannya untuk kembali bekerja penuh waktu setelah cuti melahirkan (Organisation for Economic Co-Operation
and  Development  [OECD],  2017,  hlm.  143 – 147).  Faktor  lain  termasuk kurangnya  ambisi  untuk  menginginkan  karir  dan  mencapai  puncak  atau kesulitan  untuk  menemukan  mentor  dan  sponsor  untuk  mendukung  mereka dalam ambisi karir mereka (Chin et al., 2018 , hlm. 10 – 13).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  dengan  pendekatan kualitatif. Pengertian  data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak  tubuh,  ekspresi  wajah,  bagan, gambar dan  foto  (Sugiyono,  2012:  6). Alasan  memilih  pendekatan  kualitatif  karena  untuk  memahami  tentang fenomena  apa  yang  dialami.    Lokasi  dalam  penelitian  ini  bertempat  di  Amal Usaha Muhammadiyah di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan tujuan mengetahui kajian gender dalam perspektif  persyarikatan  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  dalam  hal kesetaraan gender serta upaya PDM Sikka dalam menegakan keadilan gender pada  amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2014: 224), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung  dari  sumber  data  dengan  observasi  langsung,  dalam  hal  ini bersumber dari wawancara bersama ketua pimpinan dan wakil sekretaris PDM Sikka, tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Sikka dan pimpinan Aisyiyah pada amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka.  Sedangkan  data  sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, yang dalam hal  ini  peneliti dapatkan  dari  berbagai  media online  seperti  jurnal  online dan internet.  Dalam  metode  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  beberapa teknik  dan  prosedur  pengumpulan  data  antara  lain  observasi,  wawancara mendalam,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  dipakai  peneliti menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018: 337) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## TEMUAN PENELITIAN

## 1. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Persyarikatan Muhammadiyah Pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka
Hasil wawancara dengan pengurus PDM Kabupaten Sikka mengatakan bahwa penerapan gender dalam perspektif  Muhammadiyah pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka sangat diberikan kebebasan untuk kader Muhammadiyah  yang  memimpin  seluruh  amal  usaha  Muhammadiyah  bagi siapapun  yang  mau,  entah  perempuan  atau  laki-laki  yang  terpenting  bisa bertanggung jawab dan mengikuti aturan yang diberikan oleh pimpinan pusat maupun  daerah  sesuai  hak  dan  kewajiban  untuk  kemaslahatan  umat  dan bangsa terkhususnya di Kabupaten Sikka, serta sanggup dalam memimpin di salah  satu  amal  usaha  dan  sangat  bagus  kontribusinya  dengan  amal  usaha Muhammadiyah yang lainnya. Di amal usaha Muhammadiyah  seorang kader
harus  memiliki  rasa  empati  terhadap  sesama  kader  di  dalam  sebuah kepemimpinan,  karena  di  situlah  jiwa  dan  roh  Muhammadiyah  bisa  tumbuh dan berkembang di berbagai penjuru nusantara.
“U ntuk  menjadi  pemimpin  di  Amal  Usaha  Muhammadiyah  mau  laki-laki ataupun  perempuan  boleh  saja  yang  penting  tergantung  kemauan  dan kesiapannya ” . (Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Sikka)
Perempuan  muslimah,  ketika  menjalankan  peran  publiknya,  harus mempertimbangkan  penyesuaian  peran  tersebut  dengan  kodratnya  sebagai perempuan,  urgensi  kehidupannya,  dan  juga  kemungkinan  hambatan syar'i dalam  pelaksanaannya.  kodrat  perempuan  yang  dimaksud  di  sini  adalah kondisi  biologis-fisiologis  seorang  perempuan,  seperti  siklus  reproduksi  yang dialaminya,  hamil,  melahirkan  dan  menyusui  serta  keterbatasan  fisik  lainnya (Ilyas, 2015).
Pada  kenyataannya  di  Muhammadiyah  itu  sendiri  keadilan  gender sudah  diperhatikan,  buktinya  semenjak  berdirinya  Muhammadiyah  di Kabupaten    Sikka,  perempuan  sudah  diperhitungkan  dalam  kegiatan  yang bersangkutan dengan kemajuan Muhammadiyah itu sendiri. Untuk itu, kenapa Muhammadiyah  memiliki  Aisyiyah,  karena  di  situlah  perempuan diperhitungkan  di  amal  usahanya.  Adapun  perempuan  di  Muhammadiyah sudah  banyak  eksis  di  Amal  Usaha  Muhammadiyah  khususnya  dalam  hal memimpin.  Contohnya  pada  amal  usaha  sekolah  terutama  di  bidang pendidikan  Paud  dan  TK  rata-rata  dipimpin  oleh  perempuan  seperti  pada Madrasah  Aliyah  Muhammadiyah  Nangahure  dan  SMP  Muhammadiyah Waipare itu dipimpin oleh kaum perempuan Muhammadiyah.
Dengan  demikian,  kesetaraan  gender  yang  ada  dalam  amal  usaha Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  sebenarnya  sudah  diperhatikan,  namun untuk  menjadi  landasan  seorang  pemimpin  di  Muhammadiyah  itu  sendiri harus  sanggup  dan  siap  secara  lahir dan  batin  dari  diri  sendiri  tanpa  adanya paksaan dari orang lain. Atau dengan kata lain perempuan akan menjadi garda terdepan sejauh hal ia memiliki kemampuan. Kalau pun dia sanggup dan siap untuk memimpin, maka dia siap menjadi salah satu pemimpin di amal usaha Muhammadiyah  dan  menjadi  garda  terdepan  untuk  Muhammadiyah  lebih maju dan berkembang khususnya di Nian Tanah Sikka.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disebutkan bahwa keadilan gender pada  amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  sudah  menerapkan putusan  tanfidz  Muhammadiyah  tahun  2010  yang  mengungkapkan  bahwa Muhammadiyah  menempatkan  perempuan  sebagai  makhluk  Allah,  yang memiliki  kedudukan  setara  di  hadapan  Allah.  Meskipun  pada  kenyataannya berdasarkan  pengamatan  di  dalam  amal  usaha  Muhammadiyah  yang  mana sekolah  (amal  usaha)  yang  dimiliki  oleh  persyarikatan  Muhammadiyah  di Kabupaten  Sikka  yaitu  berjumlah  26  yang  terdiri  dari  3  sekolah  PAUD,  4 sekolah  TK,  4  sekolah  SD/MI,  2  sekolah  SMA/MA,  1  Panti  asuhan,  dan  6
Musholah  dan  Masjid.  Pimpinan  yang  menahkodai  setiap  amal  usaha dirincikan  sebagai  berikut,  (6)  berasal  dari  kaum  perempuan.  Sedangkan selebihnya dipimpin oleh laki-laki (11 orang).  Dari data ini dapat disimpulkan bahwa  kepemimpinan  lebih  banyak  dipimpin  oleh  kaum  laki-laki dibandingkan  kaum  perempuan  dikarenakan  kurangnya human resources dari kaum  perempuan  Muhammadiyah  sehingga  terlihat  seperti  belum  ada penerapan  keadilan  gender  pada  amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten Sikka  namun  kepemimpinan  dalam  struktural  di  setiap  amal  usaha  sudah diberikan (dijabat) merata antara perempuan dan laki-laki (Nuwa et al., 2020).

## 2. Upaya  PDM  Sikka  Dalam  Menegakkan  Keadilan  Gender  Pada  Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka
Kurangnya  SDM  perempuan  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka menyebabkan kesalahan pemahaman tentang budaya patriarki yang terjadi di dalam  amal  usaha  Muhammadiyah  Kabupaten  Sikka.  Namun  tak  luput  juga masih  banyaknya  kaum  perempuan  yang  memikirkan  budaya  patriarki tersebut. Padahal secara garis besar di dalam struktur kepemimpinan masing- masing  amal  usaha  telah  membuka  ruang  selebar-lebarnya  bagi  perempuan untuk menjadi ketua, kordonator, dan pimpinan.
Dalam menegakkan keadilan gender pada amal usaha Muhammadiyah di  Kabupaten  Sikka  berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  pengurus  PDM Sikka mengungkapkan bahwa upaya PDM Sikka dalam menerapkan keadilan gender  pada  amal  usaha  Muhammadiyah  yaitu  perempuan  dan  laki-laki terkhususnya  kader  Muhammadiyah  harus  mengikuti  sesuai  putusan  Tarjih Muhammadiyah, dimana semua keputusan tidak bisa diambil semau pimpinan daerah.  Maka  kembali  kepada  diri  masing-masing  sebab  majunya  suatu organisasi tidak hanya lewat pimpinan saja tetapi dilihat lagi dari kader yang dimana  mereka  bekerja  dengan  sungguh-sungguh  dan  ikhlas  sehingga terbentuklah  organisasi  dalam  kesetaraan  gender  pada  amal  usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka dan bisa lebih baik lagi kedepannya.
Di Muhammadiyah itu sendiri juga untuk tetap memperhatikan kinerja kader  dan  harus  mengikuti  keputusan  tarjih  Muhammadiyah.  Bila  ada  hal tidak  sesuai  dengan  harapan  yang  diinginkan  untuk  Muhammadiyah  maka kader  harus  banyak ikhtiar dan  bersabar,  berusaha  dengan  sungguh-sungguh untuk  memperoleh  apa  yang  dikehendakinya.  Sama  halnya  dengan  ortom Aisyiyah  Kabupaten  Sikka,  pimpinan  Aisyiyah  tetap  menunggu  apa  yang  di putuskan pimpinan pusat maupun daerah terkait tentang aturan yang berlaku sesuai Putusan Tarjih Muhammadiyah. Hal terpenting dari  putusan itu harus disosialisasikan  agar  pimpinan  Aisyiyah  tahu  dan  tetap  eksis  di  amal  usaha dan Ortom Muhammadiyah di Kabupaten Sikka.
Keterwakilan  perempuan  dalam  kepemimpinan  secara  umum sebenarnya  masih  sekedar  diskursus,  harapan  dari  kenyataan  sangat  jauh  di lapangan, karena masih juga banyak perempuan di Indonesia yang memikirkan
budaya  patriarkhi.  Namun  jika  diberikan  sosialisasi  putusan  tarjih Muhammadiyah  tentang  kesetaraan  gender  ini  maka  tidak  menutup kemungkinan membuka pemahaman kepada kaum perempuan Muhammadiyah menjadi lebih eksis sehingga timbul peran kesetaraan gender dari  Aisyiyah  itu  sendiri  dalam  hal  ini  Pimpinan  Daerah  Aisyiyah  menjadi lebih baik lagi.

## PEMBAHASAN
1. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Muhammadiyah Pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka

## Diberikan Kebebasan
Keadilan  gender  dalam  perspektif  Muhammadiyah  pada  amal  usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka sebenarnya sudah memberikan kebebasan kepada  seluruh  anggota  persyarikatan,  baik  perempuan  maupun  laki-laki. Yang  dimaksud  dengan  kebebasan  bukanlah  berarti  setiap  orang  bebas melakukan apa saja yang menjadi kehendak dan keinginannya. Kebebasan ini diterjemahkan sebagai bentuk kesadaran yang lahir dari perasaan empati setiap anggotanya.
Seorang  perempuan  dalam  perspektif  Muhammadiyah  memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang menjadi haknya sebagaimana yang diatur  oleh  ajaran  Islam.  Dia  memiliki  hak  untuk  hidup,  menuntut  ilmu, bekerja, berkeluarga, berpendapat, berperan dalam berbagai aspek kehidupan, baik  domestik  maupun  publik.  Dalam  konteks  agama,  kebebasan  perempuan seperti  itu  dijamin  oleh  Allah  dan  Rasul-Nya.  Tidak  seorangpun  dibenarkan untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  hak-hak  perempuan  tersebut  (Ilyas, 2015).
Ilyas  (2015)  juga  mengungkapkan  bahwa  kebebasan  perempuan  serta kiprahnya dalam kehidupan sosial dan politik bukanlah hal baru dalam Islam, karena  pada  zaman  kerasulan  Muhammad  SAW  sudah  muncul  tokoh perempuan  seperti  ‘Aisyah,  Hafshah  dan  tokoh -tokoh  wanita  lainnya  yang sangat  aktif  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Tetapi  kiprah  perempuan muslimah  pada  zaman  itu  tidaklah  menggiring  perempuan  kepada pengingkaran  terhadap  fitrah  dan  tidak  pula  dengan  motivasi  persaingan dengan laki-laki. Semuanya diawali dengan motivasi mencari ridha Allah SWT.
Perempuan  dan  laki-laki  di  dalam  pandangan  Muhammadiyah  adalah setara.  Baik  ketika  mengurusi  persoalan  domestik  rumah  tangga,  hingga urusan  publik.  Karena  itu,  unsur  yang  mendiskreditkan  posisi  perempuan tidak  ditemukan  di  dalam  persyarikatan  Muhammadiyah.  Kesetaraan  gender harus  dipandang  sebagai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  persis  tanpa pertimbangan  dan  tanpa  suatu  kajian  khusus,  karena  hal  ini  sudah  menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri, dalam konteks ini Nuwa et al.,
(2020)  menekankan  semangat  kerjasama  yang  selalu  mengedepankan  misi kemuhammadiyahan  itu.  Maka,  mengenai  isu  kesetaraan  gender  apabila  kita artikan segala sesuatu harus mutlak sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender bukan  hanya  penting,  tetapi  wajib  disebarluaskan  karena  kesetaraan  gender adalah  bagian  dari  ajaran  Islam  itu  sendiri  karena  itulah  sebuah  keharusan untuk  memastikan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  itu  setara  (Swararahima, 2018).

## Diperhitungkan
Dalam kesetaraan gender pada amal usaha Muhammadiyah perempuan sudah  diperhitungkan  sejak  berdirinya  Aisyiyah  sesuai  dengan  kapasitasnya serta  kemampuannya  yakni  mereka  dalam  mengambil  peran  dan  jabatan, seperti  di  salah  satu  amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka perempuan  sudah  bisa  menjalankan tugas  yang  diberikan  sesuai  amanat  dari pimpinan untuk dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada di  Pimpinan Pusat  (selanjutnya  disebut  PP)  Muhammadiyah  sesuai  dengan  apa  yang diterapkan pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka. Prinsipnya, perempuan  mempuyai  hak  sama  atas  laki-laki  dan  perempuan  demi memperjuangkan nilai Islam.
Hal ini menjadi bukti bahwa gerakan Aisyiyah memiliki pengaruh besar untuk  diperhitungkan  dalam  forum  musyawarah  nasional  tarjih  tersebut. Melihat kesetaraan gender menjadi faktor penting dalam Muhammadiyah, saat ini harus tetap terjaga terutama dalam akses dalam menduduki jabatan dalam struktur organisasi Muhammadiyah.  Gerakan Aisyiyah hadir untuk mengikis dan  berusaha  untuk  memberikan  pencerahan  serta  pencerdasan  pada  kaum perempuan. Aisyiyah bergerak dengan cara ikut serta aktif dalam masyarakat melalui  bidang  pendidikan,  berdakwah  dan  perempuan  dapat  menjalankan peran  kemasyarakatan  sehingga  kaum  perempuan  tidak  direndahkan melainkan dihormati dan diakui keberadaannya (Saputri, 2016).

## Perempuan Muhammadiyah Sudah Eksis di Amal Usaha Muhammadiyah
Perempuan dalam Amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Sikka  sudah banyak memberikan atau menunjukan perannya di dalam amal usaha maupun Ortom  Muhammadiyah  khususnya  di  Kabupaten  Sikka.  Seperti  pada  amal usaha  di  bidang  pendidikan,  kader  Aisyiyah  dididik  untuk  mempunyai intelektual  tinggi  yang  mempelajari  berbagai  ilmu  umum,  bukan  hanya  ilmu agama saja. Berdasarkan dengan konteks ini pada umumnya apa yang terjadi pada  amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka,  eksistensi  perempuan tidak  dibantahkan  terutama  dalam  mengambil  keputusan.  Keputusan  yang diambil oleh perempuan merupakan bagian dari sebuah sikap bersama sejauh hal  itu  tidak  bertentangan  dengan regulasi  yang  diamanatkan oleh  Islam dan Muhammadiyah itu sendiri.
Perjuangan  pergerakan  Aisyiyah  tentu  tidak  terlepas  dimana  peran perempuan dibatasi dan jarang atau tidak boleh berkecimpung di depan publik serta  hampir  seluruh  kegiatan  didominasi  laki-laki  (Nuwa  et  al.,  2020).  Oleh karena  itu  Aisyiyah  hadir  untuk  mengikis  stigma  tersebut  melalui pembentukan  badan  amal  usaha  dan  mempersiapkan  kader  terbaik  yang menghadapi  problem  yang  masih  melekat  di  Indonesia.    Kesetaraan  gender memberikan  pesan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  tidaklah  ada  bedanya kecuali bentuk fisiknya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Aiysiyah dalam keputusan Tarjih PP Muhammadiyah 2014.
Muhammadiyah  sebagai  organisasi  yang  diilhami  oleh  ide-ide  para reformis  tersebut  telah  dan  terus  menaruh  perhatian  terhadap  isu-isu perempuan,  termasuk  fatwa  dan  putusannya.  Hal  ini  terlihat  dari  dedikasi pendirinya  Ahmad  Dahlan  dan  para  pionir  awalnya.  Lima  tahun  setelah lahirnya Muhammadiyah, mereka merasa perlu mendirikan sebuah organisasi yang  akan  menjadi  wahana  terwujudnya  kaum  perempuan  untuk  menebar manfaat bagi masyarakat. Atas dasar itu, 'Aisyiyah didirikan pada tahun 1917, dan banyak program dan aktivisme yang sarat nilai dari organisasi perempuan Muhammadiyah ini. Bahkan, pada tahun 1926, "Aisyiyah" menerbitkan majalah yang masih bisa kita baca sampai sekarang, yaitu Suara 'Aisyiyah.
Perhatian Muhammadiyah pada isu perempuan juga dibuktikan melalui sikap keagamaannya. Untuk menyebut sebagian, putusan tarjih tahun 1972 di Wiradesa Pekalongan adalah  salah satu contohnya. Putusan ini menghasilkan satu  tuntunan  progresif  tentang  perempuan.  Di  dalamnya,  selain  dibahas tentang  beberapa  hal  mendasar  tentang  pergaulan  dan  akhlak  perempuan dalam  dan  dengan  berbagai  elemen/pihak,  dikupas  juga  tentang  bagaimana interaksi perempuan dengan kesenian, ilmu pengetahuan, jihad, hingga politik. Bahkan,  di  sinilah  Muhammadiyah  membuka  pintu  bagi  perempuan  untuk bisa  berkiprah  menjadi  hakim,  suatu  profesi  yang  pada  tahun-tahun  lahirnya putusan  ini  persepsi  masyarakat  tentang  perempuan  masih  kental  dengan nuansa  domestik. (https://suaraaisyiyah.id/fatwa-dan-perhatian-muhammadiyah- tentang-perempuan/)

## Perempuan Menjadi Garda Terdepan
Secara  garis  besar,  di  dalam  struktur  kepemimpinan    masing-masing amal  usaha  Muhammadiyah  telah  membuka  ruang  sebesar-besarnya  bagi perempuan untuk menjadi ketua koordinator dan pimpinan. Dengan wadah ini kaum perempuan dilatih untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan walaupun  skalanya  masih  kecil.  Tanggung  jawab  ini  adalah  bagian  dari tuntutan  kinerja  berbasis  pada  pengembangan  amal  usaha  sendiri.  Misalnya dalam  struktur  kepemimpinan  Muhammadiyah  Maumere  terdapat pertimbangan  keadilan  gender  sesuai  dengan  putusan  tarjih  2010.  Hal  ini terlihat dalam formasi struktural dan sistem rekrutmen yang terbuka. Dampak pilihan  keadilan  gender  yang  menjadi  hak  mutlak  beberapa  jabatan  penting
dalam  hal  mengambil  peran  jabatan.  Di  dalam  diri  kader  Muhammadiyah terdapat  jiwa  dan  raga  untuk  bertanggung  dalam  memimpin  maupun  dalam apa saja yang penting diberikan kebebasan dalam memimpin amal usahanya. Seperti  dalam  Qur`an  surah  An  Nahl  ayat  97 , “B arang  siapa  yang  mengerjakan amal  saleh,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  keadaan  beriman,  maka sesungguhnya  akan  kami  berikan  kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan  sesungguhnya akan  kami  beri  balasan  kepada  mereka  dengan  pahala  yang  lebih  baik  dari  apa  yang telah mereka kerjakan ” (Basri, 2019).
2. Upaya  PDM  Sikka  Dalam  Menegakkan  Keadilan  Gender  Pada  Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka

## Mengikuti Putusan Tarjih
Upaya  PDM  Sikka  dalam  menegakkan  kesetaraan  gender  pada  Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sikka tidak terlepas dalam Putusan Tarjih. PP  Muhammadiyah  selalu  memberikan  kontribusi  dengan  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah Kabupaten
Sikka mengenai bagaimana upaya Muhammadiyah  dalam  memberikan  kader  Muhammadiyah  agar  bisa mengembangkan  amanah  yang  diberikan  serta  mengikuti  aturan  yang  sesuai keputusan  dari  PP  Muhammadiyah, agar  menjadi lebih  baik  untuk  kemajuan amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka.  Dalam  Persyarikatan Muhammadiyah  salah  satu  indikatornya  yaitu  sudah  menempuh  pendidikan yang  mumpuni.  Selain  itu  juga  harus  memiliki  jiwa  kepemimpinan  dan intergritas  diri  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Jika  dalam  Amal  Usaha Muhammadiyah  Maumere  memiliki  kader  perempuan  yang  mumpuni  maka mestinya  harus  menjalankan  prinsip  Putusan  Tarjih  Muhammadiyah  2010. Putusan  menjadi  mutlak  sebagai  bentuk  keterbukaan  pada  kaum  perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Muhammadiyah (Nuwa et al., 2020). “ Allah  telah  memberikan  ijin  kepada  kamu  sekalian  para  wanita  pergi  keluar rumah  untuk  mencukupi  apa  yang  menajadi  kepentinganmu ” (Majelis  Tarjih  dan Tadjid PP Muhammad, Abdul Mar’ahfil Islam, 2012).
Putusan  Majelis  Tarjih  tentang  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan  mengandung  prinsip  kesetaraan  dalam  empat  hal.  Pertama,  laki- laki  dan  perempuan  sama-sama  makhluk  yang  berharga.  Mereka  memiliki kualifikasi, hak dan kewajiban yang sebenarnya Tuhan berikan sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Prinsip kesetaraan kedua adalah ibadah.  Meski  sama-sama  membutuhkan  shalat  dan  puasa,  perempuan  juga memiliki  rukhsah  (keringanan)  dari  perbedaan  biologis.  Prinsip  kesetaraan ketiga,  perempuan  dan  laki-laki  mendapat  pahala  dan  dosa  yang  sama.  Baik pria  maupun  wanita,  ketika  mereka  melanggar  perintah  Allah,  keduanya menanggung  dosa  yang  sama.  Prinsip  kesetaraan  yang  keempat  memberikan kesempatan  kepada  laki-laki  dan  perempuan  untuk  beramal  saleh.  Laki-laki dan  perempuan  berhak  melakukan  perbuatan  baik  sesuai  dengan  bakat  dan kemampuannya. Bahkan dalam perang baik perempuan dan laki-laki memiliki
hak yang sama, meskipun setara tidak harus sama.
(https://muhammadiyah.or.id/di-muhammadiyah-posisi-laki-laki-dan-perempuan- setara/).
Adapun sesuai putusan Tarjih Muhammadiyah, kader Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Sikka agar selalu diingatkan kembali untuk berikhtiar dan  bersabar  dalam  menjalankan  kegiatan  di  dalam  amal  usaha Muhammadiyah  agar  selalu  diberi  petunjuk  untuk  kegiatan-kegiatan  pada amal  usaha  Muhammadiyah  khususnya  di  Nian  Tanah  Sikka.  Dalam  ranah organisasi kemuhammadiyahan, perempuan memiliki ruang yang luas (dalam hal  tertentu)  untuk  mengambil  keputusan  yang  mesti  diikuti  oleh  seluruh anggotanya  (Nuwa  et  al.,  2020).  Dalam  bahasanya  Kartini  Syahrir  (2014) mengatakan pergeseran pola relasi pada ranah domestik, akibatnya perempuan justru  harus  menanggung  beban  ganda.  Pada  umunya  perempuan  juga membicarakan perasaan di hati mereka apabila ada sesuatu yang mengganjal. Ketika  ada  sesuatu  yang  tidak  mereka  inginkan  dan  tidak  sesuai  dengan  apa yang mereka pikirkan, maka perempuan harus banyak bersabar dan berikhitiar agar  selalu  diberi  ketabahan  dalam  mengadapi  segala  sesuatu  yang  mereka hadapi dalam kegiatan di dalam mengambil keputusan. Kekuatan perempuan tergantung dari apa yang laki-laki pahami bahwasannya perempuan memiliki peran  yang  sangat  besar  dalam  mengambil  keputuasan  dalam  hal  kerja maupun  dalam  rumah  tangga.  Jika  dalam  amal  usaha  Muhammadiyah memiliki kader Perempuan yang mumpuni maka mestinya harus menjalankan prinsip Putusan Tarjih 2010.

## Disosialisasikan
Di Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sikka, sosialisasi kesetaraan gender  untuk  dapat  dilihat  dari  pemahaman  anggota  persyarikatan Muhammadiyah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus mengacu pada sistem pemahaman kesetaraan gender pada Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten  Sikka  agar  terciptanya  kehidupan  yang  seimbang  antara  laki-laki dan  perempuan.  Sesuai  dengan  apa  yang  diberikan  oleh  pimpinan  pusat maupun  daerah  bahwa  anggota  persyarikatan  Muhammadiyah  harus  selalu diberikan  pemahaman  tentang  bagaimana  pentingnya  memahami  kesetaraan posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan tidak selalu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga dan menghabiskan waktu untuk  mengurus  rumah  tangganya,  tapi  kaum  perempuan  juga  memiliki hak untuk berkarya dan mendapatkan pengakuan atas haknya (Suryani, 2010).
Perempuan diharapkan dapat lebih terpacu untuk membela hak mereka dalam  kesempatan  kerja/karir,  hak  maternal  dan  keseimbangan  antara keluarga  dan  karir.  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  sangat  mendukung anggotanya dalam mengambil peran di salah satu amal usaha Muhammadiyah akan  tetapi  perempuan  memiliki  batasan.  Perempuan  harus  tetap  menjaga norma-norma.  Ada hal-hal yang pantas untuk dilakukan oleh perempuan dan
serta  tahu  diri  meskipun  diberikan  kesempatan  dalam  mengambil  peran sebagai  pimpinan  di  salah  satu  amal  usaha  pada  persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sikka.

## SIMPULAN
Kajian  gender  dalam  perspektif  persyarikatan  Muhammadiyah  dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib diterapkan  baik  di  dalam  amal  usaha  maupun  di  dalam  persyarikatan Muhammadiyah  itu  sendiri,  mengingat  Muhammadiyah  menempatkan perempuan  sebagai  makhluk  Allah  yang  memiliki  kedudukan  setara  di hadapan  Allah.  Laki-laki  dan  perempuan  memiliki  kewajiban  sama  dalam beriman,  beramal  salih,  berdakwah,  berilmu,  bekerja,  peran  politik  dan kemasyarakatan.
Di  amal  usaha  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  sudah memperhatikan  kesetaraan  gender  sehingga  pada  kajian  gender  dalam perspektif  persyarikatan  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  yang  mana penerapan kesetaraan gender pada amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sikka berdasarkan hasil penelitian yaitu diberikan kebebasan, diperhitungkan, perempuan Muhammadiyah sudah eksis di amal usaha Muhammadiyah, serta perempuan  menjadi  garda  terdepan.  Selanjutnya  agar  peran  seorang perempuan Muhammadiyah tetap eksis dalam persyarikatan Muhammadiyah maka  pemerintah  harus  tetap  mendukung  bagaimana  perempuan  di Muhammadiyah  tetap  bersinergi  dalam  membangun  amal  usaha Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sikka  dengan  baik  dan  benar  untuk kemaslahatan  umat  dan  bangsa.  Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  PDM Sikka dalam menegakkan kesetaraan gender di Kabupaten Sikka yaitu dengan mengikuti putusan Tarjih dan juga disosialisasikan.
Adapun  kekurangan  dari  penelitian  ini  yaitu  masih  kurangnya  kajian secara  mendalam  terutama  pada  badan  usaha  Muhammadiyah  di  bidang lainnya.  Oleh  karena  itu,  saran  bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  untuk mengkaji  semua  badan  usaha  dalam  persyarikatan  Muhammadiyah  sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada  Rektor,  Dekan,  Ketua  Prodi, Dosen  Pembimbing  dan  seluruh  jajaran  IKIP  Muhammadiyah  Maumere  yang telah  memberikan  wadah  serta  dukungan  dengan  caranya  masing-masing kepada  penulis  untuk  melakukan  penelitian  ini  sehingga  penulis  bisa menyelesaikan  karya  skripsi  dengan  baik.  Selanjutnya  ucapan  terima  kasih penulis  sampaikan  kepada  pengurus  organisasi  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah (PDM) Sikka yang telah memberikan informasi serta bersedia untuk  diwawancarai  sehingga  membantu  penulis  dalam  menyelesaikan penelitian  ini.  Terakhir,  penulis  ucapkan  terima  kasih  kepada  pengelola
SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak IAIN Metro yang telah menelaah dan mereview artikel ini sehingga layak untuk dipublikasikan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Artikel  ini  dikerjakan  oleh  Sunardin  sebagai  penulis  utama,  Nur Chotimah  sebagai  penulis  kedua  yang  merupakan  pembimbing  I,  dan  Gisela Nuwa sebagai penulis ketiga yang merupakan pembimbing II.

## REFERENSI
Afandi.  (2022).  Di  Muhammadiyah,  Posisi  Laki-laki  dan  Perempuan  Setara. Retrieved from https://muhammadiyah.or.id/di-muhammadiyah-
posisi-laki-laki-dan-perempuan-setara/ Aisyah, Siti. (2015). Perempuan Dalam Dokumen Resmi Muhammadiyah, FDG Pandangan  Muhammadiyah  Tentang  Perempuan.  Yogyakarta:  STIKES Aisyiyah. Retrieved from https://tarjih.or.id/wp- content/uploads/2020/08/Perempuan-dalam-Dokumen-Resmi- Muhammadiyah_Aisyah.pdf
Basri,  M.  R.  (2019).  Islam  Berkemajuan  Perspektif  Gender  dan  Keluarga. Retrieved from https://ibtimes.id/Islam-berkemajuan-perspektif- gender-dan-keluarga/
Burkhard,  D.  (2022).  Achieving  gender  equality  by  implementing  work – life balance measures in Swiss SMEs. Journal of the International Council for Small Business, 3(4), 350-358.
Dzuhayatin,  S.  R.  (2012).  Dinamika  Ideologisasi  Gender  Dalam  Keputusan- Keputusan  Resmi  Muhammadiyah. Musãwa  Jurnal  Studi  Gender  Dan Islam , 11 (1), 135-178. https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.135-178
Fibrianto,  A.  S.  (2016).  Kesetaraan  Gender  dalam  Lingkup  Organisasi Mahasiswa  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta  Tahun  2016. Jurnal Analisa Sosiologi , 5(1), 10-27. https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.18422
Ilyas, Y. (2015). Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Perempuan diadakan oleh  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Sabtu  4  April.  Yogyakarta:  PP Muhammadiyah
Lips,  H.  M.  (1993).  Sex  and  Gender:  An  Introduction.  London:  Myfield Publishing Company
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah.  (2012). Adabul mar'ah fil Islam. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
Marzuki, M. (2007). Kajian Tentang teori-teori gender. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan , 4(2), 67-77. https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032
Muawanah, E. (2009). Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta:

## Teras
Mulia,  S.  M.  (2004).  Islam  Menggugat  Poligami.  Jakarta:  Gradedia  Pustaka Utama. Cet. I
Nasip,  A.  (2017). Imagologi  Dalam  Perspektif  Gender  Pada  Organisasi Masyarakat  Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama  (Nu),  Dan  Nahdlatul Wathan  (Nw). In Proceedings  Education  and  Language  International Conference of Unissula , 1(1), 37-48
Nurhadi  M.  Musawir,  1967  -;  Amien  Rais,  M,  Haji,  1944-.  (1997).  Dinamika pemikiran Islam dan Muhammadiyah : almanak Muhammadiyah tahun 1997  M  /  1417  -  1418  /  penulis,  H.M.  Amien  Rais  ...  [et  al.];  editor, Nurhadi M. Musawir. Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Dokumentasi Pimpinan Muhammadiyah
Nuwa,  G.,  Fitri,  M.,  &  Prasetyo,  E.  (2020).  Menakar  Keadilan  Gender  Pada Penyelenggaraan  Amal  Usaha  Dan  Ortom  Muhammadiyah  Di Kabupaten  Sikka. Jurnal  Studi  Gender  dan  Islam ,  21(2),  109-123. https://doi.org/10.30595/Islamadina.v0i0.6897
Puspitawati, H. (2012). Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia . Bogor: PT IPB Press
Saputri,  Q.  M.  (2016).  Kesetaraan  Gender  Di  Dalam  Tarekat  Qodiriyah  Wa Naqshabandiyah  (Studi  Terhadap  Jama'ah  Tarekat  Qodiriyah  Wa Naqshabandiyah  Di  Kergon  Pekalongan)  (Skripsi).  Universitas  Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan
Showalter, E. (ed.) (1989). Speaking of Gender. New York & London: Routledge
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suryani,  E.  (2010).  Sosialisasi  Kesetaraan  Gender  Pada  Pegawai  Kantor Kesejahteraan  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kabupaten Bekasi. KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 1-20.
Swararahima.  (2018).  Memperkenalkan  Perspektif  Gender  Bukan  Hanya
Penting, Tapi Wajib. Retrieved from https://swararahima.com/2018/12/12/memperkenalkan- perspektifgender-bukan-hanya-penting-tapi-wajib
Syahrir,  Kartini.  (2004).    “Wanita:    Beberapa    Catatan  Antropologis” dalam Liza Hadi  (ed,), Perempuan  dalam  Wacana  Politik  Orde  Baru ,  Jakarta: LP3ES
Tamrin,  M.  (2019).  Al-Islam  dan  Kemuhadiyahan  (AIK)  Pilar  Dakwah  Islam Rahmatan Lil Alamin (Studi Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di NTT). TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam , 2 (1), 69-87.
https://doi.org/https://doi.org/10.52166/talim.v2i1.1299
Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. Cet. I
_________.  (2022).  Fatwa  dan  Perhatian  Muhammadiyah  tentang  Perempuan. Retrieved from https://suaraaisyiyah.id/fatwa-dan-perhatian- muhammadiyah-tentang-perempuan/