## Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 4 Nomor 1 bulan Juni 2023

## TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA SECARA ONLINE : IMPLEMENTASI DAN FORMULASI
Narcotics Sale and Purchase Transactions Online: Implementation and Formulation
Karman Jaya
Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Handayani MakassarAlauddin, Indonesia karman.jaya@handayani.ac.id

## Muhammad Fachrur Razy Mahka
Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Handayani MakassarAlauddin, Indonesia fachrur.razy@handayani.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu Implementasi Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika baik pembeli maupun penjual melalui media online dan formulasi hukun mengenai  transaksi  narkotika  secara  online.  Urgensi  dari  penelitian  ini  yaitu  memaparkan berdasarkan  kasuistik  transaksi  narkotika  secara  online  dari  segi  dasar  hukum  serta penegakannya. penelitian deskriptif  kualitatif dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  dikumpulkan  melalui field  research (penelitian lapangan) dan data skunder (penelitian kepustakaan).  Hasil penelitian ini menegaskan bahwa bahwa  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  transaksi  jual  beli  narkotika  secara  online  tetap menggunakan  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika  dimulai  dari  pasal  110 sampai  dengan  pasal  148  seperti  halnya  dengan  salah  satu  kasus  pembelian  narkotika  secara online yang dilakukan oleh M.A.Z dengan pasal yang di kenakan yaitu pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narktoika. Pihak yang berwajib menangani  masalah  penjualan  narkotika  secara  online  sebagaimana  regulasi  yang  telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai narkotika, pemerintah memberi amanat kepada salah satu instansi  yaitu    BNN  untuk  menekan  jumlah  penyalahgunaan  narkotika.  Sejalan  dengan perkembangan  jual  beli  narkotika  secara  online  maka  pihak  BNNP    sebagai  badan  narkotika nasional  melakukan  kerja  sama  kepada  seluruh  perusahaan    jasa  pengiriman  barang  untuk mengetahui  jika  ada  seseorang  yang  dicurigai  telah  membeli  dan  megirim  barang  haram tersebutImplikasi dari penelitian ini adalah dimana BNN atau BNNP  melakukan pencegahan dan pemberantasan  semaksimal  mungkin  agar  transaksi  narkotika  secara  online  ataupun  transaksi secara  langsung  tidak  dapat  dilakukan  illlegal  oleh  siapapun  tanpa  izin  dari  instansi  yang berwenang.
Kata Kunci: Narkotika; Tranksaksi Online; Implementasi

## Abstrak
This study aims to answer two legal issues, namely the implementation of law enforcement against narcotics abusers, both buyers and sellers through online media, and legal formulations regarding online narcotics transactions. The urgency of this research is to explain on a causal basis online narcotics  transactions  in  terms  of  legal  basis  and  enforcement.  qualitative  descriptive  research with a juridical approach. The data sources used are primary data collected through field research
(field research) and secondary data (library research). The results of this study confirm that law enforcement  against  perpetrators  of  buying  and  selling  narcotics  online  continues  to  use  law number 35 of 2009 concerning narcotics starting from article 110 to article 148 as was the case with one of the cases of buying narcotics online which was carried out by M.A.Z with The articles that are worn are Article 114 paragraph (1) and Article 111 paragraph (2) of Law number 35 of 2009 concerning narcotics. The party in charge of dealing with the problem of selling narcotics online  is  in  accordance  with  the  regulations  issued  by  the  government  regarding  narcotics,  the government  gave  a  mandate  to  one  of  the  agencies,  namely  the  National  Narcotics  Agency,  to reduce the amount of narcotics abuse. In line with the development of buying and selling narcotics online,  the  BNNP    as  the  national  narcotics  agency  cooperates  with  all  goods  delivery  service companies to find out if someone is suspected of having bought and sent these illicit goods. as much as possible so that online narcotics transactions or in-person transactions cannot be carried out illegally by anyone without permission from the competent authority.
Keywords: Narcotics; Online Transactions; Implementation

## I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia,  kurang lebih meliputi tiga belas ribu pulau dan perairan Indonesia meliputi kurang lebih tujuh buah  selat  yang  sangat  penting  bagi  pelayaran  internasional. 1 Ketujuh  buah  Selat  ini adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai,  Selat Wetar, dan Selat Makasar.
Indonesia memiliki Luas tersebut di atas telah menempatkan Indonesia sebagai kedudukan yang sangat strategis baik dilihat dari kepentingan ketahanan nasional pada umumnya  maupun  dilihat  dari  kepentingan  penegakan  hukum  (pidana)  nasional  pada khusunya, apalagi Indonesia terletak diantara benua Asia dan Australia. Letak geografis ini  juga  secara  tidak  langsung  telah  meningkatkan  perkembangan  tindak  pidana transnasional pada umumnya dan pada khusunya tindak pidana narkotika. 2
Narkotika  merupakan  zat  yang  bisa  menimbulkan  pengaruh-pengaruh  tertentu bagi  mereka  yang  menggunakannya  dan  memasukkannya  ke  dalam  tubuh. 3 berupa pembiusan,  hilangnya  rasa  sakit,  rangsangan  semangat,  dan  halusinasiatau  timbulnya khayalan-khayalan.Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan  untuk  dimanfaatkan  bagi  pengobatan  dan  kepentingan  manusia,  seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain serta berdasarkan Undang-
1 Djamali, R. Abdoel. " Pengantar Hukum Indonesia ." (2013), h.65
2 Abdul Wahib , “Pelajar Indonesia Anti Narkoba” , dengan kata pengantar oleh Slamet Pribadi (Jakarta: Emir, 2016), h. 79
3 Iskandar, DR Anang, and S. IK. Politik Hukum Narkotika . Elex Media Komputindo, 2021, h. 65
Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dimana  Undang-undang  tersebut  pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. 4
Melihat  Perkembangan  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang semakin hari menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya jumlah penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh generasi muda maka semakin  mencemaskan  pula  keadaannya,  mengingat  intensitas  penyalahgunaan  obat akhir-akhir ini selain semakin marak juga semakin meluas sehingga dapat membahayakan berbagai kalangan. 5 Seiring dengan hal tersebut,
Secara nyata peredaran narkotika di Indonesia semakin mudah  untuk didapatkan oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari pejabat, aparat keamanan, artis, mahasiswa, bahkan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh besarnya keuntungan yang dijanjikan dalam waktu singkat dibalik bisnis haram ini, walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat seperti pidana mati akan tetapi banyak orang yang bersedia menerima resiko itu demi keuntungan dari bisnis ini, sehingga narkotika tidak hanya terdapat pada kota- kota besar di  Indonesia, namun peredarannya sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusiannya melalui jalur darat dan laut yang terorganisir yang sangat rapih dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral dan agama.
Apalagi melihat pada era modern sekarang ini, pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu antara pihak penjual dan pembeli, sekarang hal ini sudah  bisa  dilaksanakan  tanpa  harus  bertemu  secara  langsung.  Dengan  adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah online shop . 6 perdagangan  seperti  ini  dimana  hubungan  antar  manusia  memasuki  wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis ( commerce ) yang tidak lagi dilakukan
4 Ariyulinda  N.  Urgensi  pembentukan  regulasi  penjualan  obat  melalui  media  online.  ( Jurnal Legislasi Indonesia .    2018).h 14.
5 Direktorat  Diseminasi  Informasi,  Deputi  Bidang  Pencegahan  Badan  Narkotika  Nasional Republik Indonesia, “ Narkotika Dalam Pandangan Agama” . Jakarta: BNN, 2012.
6 Gukguk,  Jaya  N, Tindak  pidana  narkotika  sebagai  transnasional  organized  crime , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (2019). h.27
secara  langsung  (konvensional)  melainkan  dapat  pula  dilakukan  melalui  jasa  layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama electronic commerce atau lebih populer  dengan  sebutan e-commerce ,  transaksi  dagang  antara  penjual  (pelaku  usaha) dengan  pembeli  (konsumen)  melalui e-commerce terjadi  hanya  lewat  surat  menyurat melalui e-mail dan lainnya. Apalagi adanya media sosial seperti Facebook, BBM (Black Berry Massanger), WhatsApps , instagram ,line dan lain sebagainya yang sangat akrab ditengah-tengah  masyarakat  saat  ini  sebagai  media  komunikasi  yang  berarti  dapat mempermudah untuk bertranksaksi dan untuk mendapatkan barang yang kita sukai, tidak terkecuali  dengan  jual  beli  narkotika  dan  obat-obatan  berbahaya  lainnya  juga  dapat dilakukan secara online.
Apalagi Jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu serta banyaknya pembelian yang di lakukan secara online, berdasarkan hasil penelitian penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hasil  yang  di  dapatkan  dari  BNNP    seperti  pembelian,  penyalahgunaan  narkotika  di Indonesia  berasal  dari  kalangan  pelajar,  jumlah  tersebut  menempati  urutan  kedua terbanyak setelah pekerja. 7
Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar di masa yang akan datang, maka semua elemen bangsa seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya dihimbau untuk melakukan gerakan memerangi narkotika secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. 8 Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika ini dapat efektif, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka di bentuklah  badan  narkotika  nasional  (BNN).  Pembentukan  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  berdasarkan  landasan  hukum  yang  telah  ditetapkan  yaitu  peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 9
7 Hermawan, Muhamad  Taufik,  and  Dini  Dewi  Heniarti.  "Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap Tindak  Pidana  Peredaran  Narkotika  secara  Online  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. " (2019). h.12
8 Tarigan,  Irwan  Jasa. Peran  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Organisasi  Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika . Deepublish, (2017),h.54
9 Larasati  A,  Afif  M,  Gunawan  R,  “Mengurai  Undang-Undang  Narkotika” Jakarta:  Lembaga Bantuan Hukum Masyarkat (2013). h. 12
Menurut data dari badan narkotika nasional provinsi Sulawesi Selatan, ada enam wilayah di kota Makassar yang masuk dalam zona merah atau rawan terhadap peredaran narkotika.  Keenam  wilayah  tersebut  adalah  kerung-kerung,  Rajawali,  Pampang, Cokonuri, Kandea dan Tinumbu serta tidak jarang barang haram yang mereka dapat itu melalui pembelian secara online. Penetapan tersebut dilakukan menyusul daerah-daerah ini menjadi tempat perkara (TKP) kepolisan dan pihak BNN beberapa tahun terakhir. 10
Berdasarkan realitas tersebut terdapat kecenderungan bahwa kemajuan teknologi banyak di  salah  gunakan  untuk  mendapatkan  barang  yang  mereka  kehendaki  contohnya  saja pembelian narkotika secara online.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan jenis penelitian kualitatif ( qualitative method ) yaitu menganalisis atau menggambarkan data  hasil  penelitian  dilapangan  dengan  cara  kata-kata  tanpa  menganalisis  angka  dan selanjutnya  pengolahan  data  disajikan  secara  deskriptif  analisis  yaitu  meggambarkan secara lengkap aspek-aspek mengenai masalah berdasakan literatur dan data lapangan.
Lokasi penelitian dilakukan di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu, data primer yang bersumber dari salah satu kasus yang ditangani oleh BNNP  Provinsi Sulawesi selatan. Kedua , data sekunder yaitu berupa buku-buku , artikel jurnal kredibel, literatur dalam website, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Transaksi Jual Beli Narkotika Secara Online Mencermati perkembangan peredaran narkotika pada era modern seperti sekarang ini sangatlah mengkhawatirkan karena narkotika jelas mengancam masa depan anak bangsa, untuk  itu di  perlukan kesadaran sosial  agar semuanya saling bahu membahu sehingga generasi muda dapat terhindar dari bahaya narkotika, sejalan dengan hal itu pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang pelaku tindak pidana narkotika secara umum di golongkan sebagai berikut:
10 Al Imran M, “ Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Di kalangan Remaja Kota Makassar ”UniversitasHasanuddin Makassar (2014). h. 8.
1. Perbuatan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana di atur dalam pasal 111, pasal 112, pasal 117 dan pasal 122 .
2. Perbuatan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi,  mengimpor, mengekspor,  atau  menyalurkan  narkotika  sebagaimana  di  atur  dalam  pasal113, pasal118 dan pasal 123 serta pasal 129
3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, memberi,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  atau  menerima  narkotika  sebagaimana  di  atur  dalam  pasal  114, pasal 119 dan pasal 124 serta pasal 129.
4. Perbuatan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim,  mengangkut sebagaimana di atur dalam pasal 115, pasal 120 dan pasal125 serta pasal 129.
5. Perbuatan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menggunakan  narkotika  terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk di gunakan orang lain, sebagaimana di atur dalam pasal 116, pasal 121 dan pasal 126.
6. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana di atur dalam pasal  127  yaitu  orang  yang  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan hukum pasal 1 sedangkan pecandu narkotika sebagaimana di atur dalam pasal 128 dan pasal 134 yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan  dalam  keadaan  ketergantungan  pada  narkotika  baik  secara  fisik  maupun psikis. 11
7. Percobaan  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  narkotika dalam  pasal  111,  pasal  112,  pasal  113,  pasal  114,  pasal  115,  pasal  116,pasal 117,pasal 118,pasal 119,pasal 120,pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal126, pasal 127, pasal 128, pasal 129 dan pasal 132.
Aturan aturan inilah yang menjadi dasar penegak hukum untuk menjerat pelaku yang  melakukan  tranksaksi  narkotika  baik  penjual  maupun  pembeli    Salah  satu  kasus tindak pidana transaksi jual beli narkotika secara online adalah perkara terdakwa M.A.Z alias  Z  yang  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Z  disebut  terdakwa  di dasarkan pada pasal 114 ayat (2) dan pasal 111 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun
11 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya ( Jakarta: PT Gelora Aksara, 2014), h.100-107
2009 tentang Narkotika, dengan detail kasusnya  Tindak Pidana Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam tukar atau menyerahkan Nakotika golongan 1 dan atau tanpa hak dan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bentuk tanaman dan pemufakatan jahat dengan barang bukti  1 (Satu) buah paket berisikan daun dan  batang  kering  diduga  narkotika  jenis  ganja  dengan  berat  brutto  1,901  satu  koma sembilan ratus satu kilo gram, 1 (satu) buah handphone merk iPhone, 1 (satu) buah resi pengiriman  beserta  1  (satu)  buah  buku  dengan  judul  Hikayat  Pohon  Ganja  jika memperhatikan  fakta-fakta  yuridis  dari  pasal-pasal  tersebut  maka  terdakwa  telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (2) dan pasal 111 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia  tentang  narkotika  yang  menjadi  dasar  dakwaan  penuntut  umum,  sehingga dengan  demikian  perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur  dalam  pasal  yang  di dakwakan, di samping itu di temukan tidak adanya alasan pembenar terhadap terdakwa maupun  adanya  alasan  pemaaf  terhadap  diri  terdakwa  sehingga  dengan  demikian terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana seperti apa yang telah di dakwakan oleh penuntut umum kepadanya dan terdakwa harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatanya.
Penanganan  Pihak  Yang  Berwajib  Menangani  Masalah  Penjualan  Narkotika Secara Online
Perkembangan penyalahgunaan
narkotika semakin hari semakin mengkhawatirkan, hal ini terjadi karna beberapa faktor di antaranya adalah pengaksesan transaksi  jual  beli  narkotika  yang  semakin  modern  pula.  Kemajuan  teknologi  dan informasi  mempermudah  tindak  pidana  khusus  ini  yaitu    tranksaksi  pembelian  obat terlarang  bisa  di  dapatkan  dengan  cara  online,  regulasi  tentang  narkotika  jelas menyebutkan  larangan  penggunanan  narkotika  selain  untuk  kepentingan  medis  dan penelitian maka tidak di perbolehkan dan itu berlaku untuk seluruh warga negara di mana pun dia berada.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  terbesar  dalam  penyalahgunaan  narkotika terbukti kasus terbesar tindak pidana yang ada salah satunya adalah penggunaan narkotika di karenakan Indonesia mempunyai letak yang strategis untuk menyalurkan narkotika dari berbagai  negara,  tidak  terkecuali  provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  wilayah  strategis disebelah  timur.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  diperlukan  pendekatan  preventif
maupun  represif  sehingga  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  narkotika  ini  dapat efektif.  Dalam  rangka  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika khususnya di  Sulawesi Selatan maka di  bentuklah  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi Sulawesi selatan (BNNP ) berdasarkan atas landasan hukum yang telah di tetapkan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dalam hal penanganan tranksaksi jual beli narkotika hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik dari BNNP  yang bernama Arman Nurdiangsyah, Sh. yang menerangkan  bahwa  untuk  penanganan  penyalagunaan  narkotika  khususnya  transaksi jual beli melalui internet/online langkah pertama yang di lakukan adalah melakukan kerja sama  antara  BNNP    dengan  perusahaan  jasa  pengiriman  barang  sepeti  JNE,  PT.  Pos Indonsia dan Tiki. Penemuan transaksi narkotika melalui online pertama kali terjadi di Sulawesi  Selatan  pada  akhir  tahun  2014  sehingga  instansi  mulai  mencari  cara  untuk menangani  hal  tersebut.  Hal  tersebut  di  lakukan  untuk  meminimalisir  pembelian  dan pengiriman  narkotika  secara  online,  apabila  terdapat  sebuah  laporan  dari  salah  satu tempat  jasa  pengiriman  barang  atau  masyarakat  bahwa  terdapat  paket    kiriman  yang mencurigakan maka di lakukanlah penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan cara melakukan  klarifikasi  kepada  pimpinan  tempat  pengiriman  barang  tersebut  kemudian paket diperiksa bersama dan disaksikan oleh karyawan jasa pengiriman barang tersebut kemudian  penyidik  beserta  karyawan  menyesuaikan  identitas  dan  no.seri  pada  paket tersebut setelah di lakukan pengecekan dan ternyata benar isi dari paket tersebut adalah barang  jenis  narkotika  maka  pihak  dari  jasa  penitipan  mencoba  menginformasikan melalui    sambungan  telfon  sesuai  dengan  nomor  telfon  yang  tertera  untuk menginformasikan kepada pemilik bahwa paket tersebut sudah sampai dan dapat diambil secara langsung di kantor pengiriman barang. Apabila karyawan jasa pengiriman barang telah berusaha untuk menginformasikan kepada pamilik paket namun nomor tidak dapat dihubungi maka penyidik beserta karyawan jasa pengiriman barang menunggu pemilik paket  selama  tiga  hari  untuk  mengambilan  paket  tersebut  di  tempat  penitipan  barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi menurut informasi yang di dapat oleh penulis biasanya paket tidak diambil secara langsung oleh pemilik paket melainkankan paket  tersebut  diantarkan  secara  langsung  oleh  petugas  jasa  pengiriman  barang  dan
penyidik  ke  alamat  yang  tertera  pada  paket  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. 12
Setelah  paket  di  antarkan  ke  alamat  yang  tertera  dan  telah  memastikan  bahwa paket tersebut  adalah paket yang akan dikirim ke alamat tersebut, maka di lakukanlah serah terima paket sebagaimana semestinya. Setelah paket diterima oleh pemilik maka dilakukanlah penangkapan dan pembukaan paket yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri dibawah pengawasan penyidik, apabila paket tersebut benar narkotika maka pemilik di bawa  ke  kantor  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Sulawesi  Selatan  kemudian  di buatkan  surat  perintah  penangkapan  dan  surat  perintah  penahanan.  Setelah  di  lakukan penahanan maka di keluarkanlah SPDP untuk mencukupi alat bukti dan barang bukti yang telah diatur di dalam undang-undang.
Setelah  cukupnya  alat  bukti  maka  peralihan  status  menjadi  tersangka  kepada orang yang di sangkakan melakukan tindak pidana pembelian narkotika secara online, kemudian pihak BNNP  yaitu penyidik melakukan penyusuan berkas perkara untuk di kirimkan ke kejaksaan sebagai lembaga penindak lanjut kasus narktotika setelah Badan Narkotika Nasional ataupun kepolisian.
Setelah  itu  apabilah  berkas  perkaranya  sudah  dilimpahkan  ke  kejaksaan  maka Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  melakukan  perpanjangan  selama  40  hari  dan  untuk  hal tertentu  dapat  diperpanjang  lagi  2  x  30  hari  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan atau dimusnahkan. Apabila berkas perkara sudah dilimpahkan kepengadilan maka dimulailah proses pemerikasaan perkara oleh  majelis  hakim.  Dalam  proses  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  narkotika  di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu persesuaian antara alat-alat bukti dengan  barang bukti, sehingga persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti, dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat  penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, hal  ni  tidak dapat
12 Arman  nurdiansyah,  Penyidik,  BNNP  sulawesi  selatan,  wawancara  di  Badan  Narkotika Nasional Provisnsi Sulawesi Selatan.
dipisah-pisahkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Penanganan  barang  bukti  narkotika  pada tahap pemeriksaan pengadilan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan  untuk  dihadirkan  di  persidangan  merupakan  salah  satu  dasar  bagi  Majelis Hakim  di  dalam  membuat  keputusan  apakah  terdakwa  terbukti  sebagai  pengedar  atau pemakai narkotika.
Setelah itu adanya putusan dari pengadilan bersalah atau tidaknya terdakwa serta terdakwanya tidak selamanya dipidana dengan pidana penjara akan tetapi terdakwa bisa saja menjalani masa rehabilitasi medis di tempat rehabilitasi BNN atau BNNP  Provinsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pecandu atau pengguna narkotika masih memiliki hak untuk disembuhkan, pengguna narkotika ada dua yaitu pengguna pecandu, dimana dia sudah memiliki ketergantungan secara fisik maupun psikis dan yang kedua hanya sekedar coba-coba.  Kedua  pengguna  tersebut  bisa  direhabilitasi,  alasan  yang  paling  kongkret adalah  penggunaan  narkotika  menyerang  fungsi  otak  yang  bersifat  kronis  hingga memiliki  resiko  ketagihan  yang  dalam  bahasa  sehari-hari  disebut  sakaw.  Penggunaa seperti itu harus segera mendapatkan pengobatan bukan pidana penjara.
Sebenarnya pelaku tindak pidana narkotika bisa dipidana penjara asalkan sudah mendapat  pengobatan  atau  rehabilitasi  terlebih  dahulu,  dimana  pelaku  pengguna narkotika memperoleh perawatan pengobatan yang didukung secara komprehensif dan berkesinambungan seperti dilakukan rawat inap.

## IV. KESIMPULAN
Penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  tranksaksi  jual  beli  narkotika  secara online tetap menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta tentang  narkotika  dalam  pasal  110  sampai  dengan  pasal  148  seperti  halnya  salah  satu kasus  pembelian  narkotika  secara  online  yang  berinisial  M.A.Z  dengan  pasal  yang dikenakan yaitu pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009  tentang  narktotika  serta  dalam  penanganan  kasus  narkotika  sama  dengan  kasus kasus  tindak  pidana  yang  lain  di  mana  dalam  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  di lakukan oleh badan narkotika ataupun kepolisian setelah itu di limpahkan ke kejaksaan kemudian di limpahkan lagi di pengadilan sebagai ujung pengambilan keputusan dalam suatu kasus .
Dalam hal membasmi sesuatu yang mengancam langsung masa depan anak bangsa yaitu narkotika, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi tentang narkotika dan memberi amanat  kepada  salah  satu  instansi  untuk  menekan  jumlah  penyalahgunaan  narkotika sejalan  dengan  perkembangan  jual  beli  narkotika  secara  online  maka  pihak  BNNP sebagai badan narkotika nasional melakukan kerja sama kepada seluruh jasa pengiriman barang untuk mengetahui jika ada yang di curigai telah membeli atau memesan barang haram tersebut.
DAFTAR PUSTAKA:
Buku Abdul Wahib , “Pelajar Indonesia Anti Narkoba” , (Jakarta: Emir, 2016). Djamali, R. Abdoel. " Pengantar Hukum Indonesia ." (2013).
Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “ Narkotika Dalam Pandangan Agama” . Jakarta: BNN, 2012. Larasati  A,  Afif  M,  Gunawan  R,  “Mengurai  Undang-Undang  Narkotika” Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarkat (2013).
Subagyo  Partodiharjo, Kenali  Narkoba  dan  Musuhi  Penyalahgunaannya  ( Jakarta:  PT Gelora Aksara, 2014).
Tarigan,  Irwan  Jasa. Peran  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Organisasi  Sosial Kemasyarakatan  dalam  Penanganan  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika . Deepublish, (2017).

## Jurnal
Al Imran M, “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam  Upaya  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Narkotika  Di  kalangan  Remaja Kota Makassar” UniversitasHasanuddin Makassar (2014).
Ariyulinda  N.  Urgensi  pembentukan  regulasi  penjualan  obat  melalui  media  online.
( Jurnal Legislasi Indonesia .    2018).
Hermawan,  Muhamad  Taufik,  and  Dini  Dewi  Heniarti.  " Penegakan  Hukum  Pidana terhadap  Tindak  Pidana  Peredaran  Narkotika  secara  Online  Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ." (2019).
Iskandar,  DR  Anang,  and  S.  IK. Politik  Hukum  Narkotika .  Elex  Media  Komputindo, 2021, h. 65
Gukguk, Jaya N, Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (2019).

## Responden
Arman  nurdiansyah,  Penyidik,  BNNP    sulawesi  selatan,  wawancara  oleh  peneliti  di BNNP  sulsel