Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS) Oktober, 2022, Vol. 5, No. 2, hal. 80-87 http://dx.doi.org/10.17977/um022v5i2p80-87

## KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

## CAPACITY OF VILLAGE APPARATUS IN IMPLEMENTING VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION
Sri Untari*, M. Mujtaba Habibi, Abd Mu'id Aris Shofa, Lia Nurul Fauziah, Aliyah Ardhana Riswari
1 Coresponding author, Surel: sri.untari.fis@um.ac.id
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65141, Indonesia
Diterima: 31-08-2022, dipublikasikan 30-10-2022

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the capacity of village apparatus in the management of village  government  administration  in  a  case  study  in  Boro  Village,  Selorejo  District,  Blitar Regency. This research approach is qualitative with the type of case study research. The data sources are obtained from informants, events, and documents. Data were collected by interview, observation,  and  documentation  techniques.  Data  analysis  was  carried  out  with  a  case  study recommended by Yin with pattern matchmaking. The results of the study show that the capacity of village officials in implementing village administration as seen from: (1) conceptual mastery is not optimal. This is due to the education level of the apparatus which is still low on average high school; minimal training experience, (2) technical skills are not optimal, caused by limited facilities, no  wifi,  not  yet  mastered  applications,  and  lack  of  skills  in  using  information  technology  in managing village government administration, (3) social skills are good, this becomes social capital valuable in village governance.
Keywords: capacity of village apparatus; administration; village government

## Abstrak
Tujuan  kajian  ini  untuk  menganalisis  kapasitas  aparatur  desa  dalam  manajemen  administrasi pemerintahan desa studi kasus di Desa Boro, Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa  dan  dokumen.  Data  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  studi  kasus  yang  direkomendasi  Yin  dengan penjodohan pola. Hasil kajian menunjukkan hasil yaitu kapasitas aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang dilihat dari: (1) penguasaan konseptual belum optimal. Hal ini  disebabkan  oleh  tingkat  pendidikan  aparat  yang  masih  rendah  rata2  SMA;  pengalaman pelatihan yang minim, (2) keterampilan teknis belum optimal, yang disebabkan oleh terbatasnya sarana,  belum  ada  wifi,  belum  dikuasainya  aplikasi  dan  kurangnya  keterampilan  dalam penggunaan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  administrasi  pemerintahan  desa,  (3) kecakapan  sosial  sudah  bagus,  ini  menjadi  modal  sosial  yang  berharga  dalam  pemerintahan desa.
Kata kunci : kapasitas perangkat; penyelenggaraan administrasi; pemerintahan desa

## PENDAHULUAN
Pemerintahan secara umum berfungsi menjaga suatu sistem ketertiban umum, sehingga masyarakat  dapat  menjalani  kehidupannya  secara  wajar.  Tugas  pokok  pemerintahan  desa
prinsipnya  adalah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah ada dalam rangka pelayanan publik, bukan untuk melayani diri sendiri dengan menciptakan  suasana  yang  dapat  membuat  semua  warga  masyarakat  mengembangkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  dan  kreativitasnya  dalam  mencapai  kemajuan  bersama (Untari & Suharto, 2020). Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan bagi  masyarakat (Habibi,  Sukriono, Rapita, & Sudirman, 2019).
Kenyataan  di  lapangan  banyak  institusi  pemerintah  yang  belum  secara  optimal melaksanakan  fungsi-fungsi  tersebut,  terlebih  dalam  pelayanan  publik  yang  diukur  dalam pengelolaan  administrasi  pemerintahannya.  Masyarakat  masih  mengeluh  dan  menyatakan ketidakpuasannya  terhadap  kualitas  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  pemerintahan, termasuk  pemerintahan  desa.  Kecakapan  kerja  yang  rendah  yang  diakibatkan  oleh  tingkat pendidikan  dan  pelatihan  yang  dimiliki  aparatur  desa  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat dalam  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa,  sehingga  berdampak  dalam pemberian pelayanan.
Penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa  yang  kurang  optimal  mempengaruhi dalam pelayanan publik yang kurang baik pula. Kondisi ini akan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat.  Kurang  puasnya  masyarakat  atas  kualitas  pelayanan  publik,  disebabkan  faktor berikut: 1) tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik semakin luas cakupannya dan semakin banyak jenisnya seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, sementara pemerintahan belum cukup memiliki kemampuan untuk menyediakan semuanya.  2) Kemampuan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  untuk  menyediakan  semua  tuntutan masyarakat yang semakin meningkat tidak seimbang. 3) Kualitas pendidikan masyarakat yang semakin  baik  berakibat  pada  semakin  meningkatnya  harapan  masyarakat  terhadap  kualitas pelayanan  publik  (Imbaruddin,  2007).  Secara  teoritik  pelayanan  publik  akan  baik,  jika pengelolaan administrasinya juga baik.
Tuntutan penyelenggaraan administrasi dalam pelayanan yang berkualitas makin gencar, karena  pelayanan  yang  buruk  berakibat  pemborosan  waktu,  uang,  dan  sumber  daya  yang lainnya. Selain itu juga meningkatkan risiko-risiko terjadinya berbagai masalah yang berantai dan berkelanjutan.  Demikian  pula  dalam  pelayanan  pengelolaan  administrasi  pemerintahan  desa. Pelayanan  yang  berkualitas  dapat  diwujudkan  apabila  aparat  penyelenggara  administrasi pemerintahan benar-benar professional, mampu melaksanakan tugas, dan bertanggung jawab terhadap  tupoksinya.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  institusi  pemerintahan  desa  sebagai penyelenggara  pelayanan  di  tingkat  desa  senantiasa  perlu  memiliki  suatu  pengetahuan, kapabilitas,  keterampilan  akan  pekerjaannya  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  dan  fungsi masing-masing perangkat desa.
Aparat  desa  sebagai  pengelola  administrasi  pemerintahan  desa  seyogyanya  memiliki kemampuan  guna  mempermudah  masyarakat  dalam  mendapatkan  pelayanan  di  desa. Kemampuan  yang  dimaksud  adalah  kompetensi  seseorang  dalam  memanfaatkan  atau menggunakan  keterampilan  serta  ilmu  pengetahuan  yang  ada  untuk  dipergunakan  di  dalam pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  (Hanno,  Patton,  &  Marlow,  2000).  Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan Robbins,  Judge,  Angelica,  &  Resthi  (2008).  Terdapat  dua  faktor  kapasitas  yaitu:  (1)  kapasitas intelektual  yaitu  kecakapan  dan  keterampilan  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar, dan memecahkan masalah; (2) kapasitas fisik, yaitu kecakapan menjalankan  tugas-tugas  yang  menuntut  stamina,  keterampilan,  kekuatan,  dan  karakteristik serupa  (Robbins et  al .,  2008).  Permasalahan  bahwa  aparat  desa  belum  mampu  mengelola administrasi pemerintahan desa dengan baik, yang diukur dari pengetahuan, keterampilan teknis,
dan keterampilan sosial. Kajian ini dilaksanakan untuk menganalisis kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa menyangkut pengetahuan dasar aparat desa akan administrasi pemerintahan desa buku administrasi apa saja yang harus ada.

## METODE
Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipergunakan dengan tujuan  utamanya adalah melukiskan  keadaan  sesuatu secara  apa  adanya  situasi  lapangan  yang  bersifat  natural,  wajar tanpa manipulasi ( natural setting ), (Bogdan & Biklen, 1984; Denzin, 2008; Neuman, 2017). Fokus penelitian  pada  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa.  Lokus  ada  di  Desa  Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dengan jenis penelitian studi kasus tunggal. Studi kasus merupakan  suatu  penelitian  terhadap  suatu  kasus  yang  dilakukan  secara  intensif,  mendalam, mendetail,  dan  komprehensif  terhadap  individu  atau  kelompok  yakni  untuk  menggambarkan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa (Faisal, 1989; Natsir, 2005; Yin, 2012).
Penelitian  ini  sumber  datanya  dari:  (a)  informan,  yaitu  orang  yang  mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan adalah sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan diperoleh  lewat  wawancara  mendalam.  Informan  dipilih  secara purposive  sampling dimana informan  yang  ditentukan  karena  dianggap  paling  mengetahui  permasalahan  yang  berkaitan dengan penelitian (Fahira, Umar, & Habibi, 2022). Dalam penelitian ini ada dua informan yaitu informan internal, adalah pihak pemberi layanan atau aparatur pemerintah desa Boro, Selorejo, Kabupaten Blitar  dan informan eksternal yakni masyarakat yang  membutuhkan pelayanan. (b) Peristiwa,  merupakan  data  pendukung  berupa  peristiwa  atau  kejadian  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. (c) Dokumen Sumber data yang berupa dokumen ini dapat berupa bulletin dan banner berisi visi misi desa Boro.
Teknik  pengumpulan  data  menurut  Yin  (2012):  (a)  Teknik  wawancara,  menggunakan wawancara mendalam (in depth interview) dengan informan yakni apparat desa bagian pelayaan masyarakat (yanmas). (2) Observasi, dengan Teknik studi lapangan yakni proses pelayanan apar desa kepada masyarakat. (c) Dokumentasi dengan teknik mengumpulkan data sekunder berupa profil desa, buku administrasi desa, aplikasi yang digunakan.
Teknik  analisis  data  menggunakan  Teknik  yang  direkomendasikan  Strauss  dan  Corbin (1998).  Tahapannya  yaitu open  coding,  dengan  breaking  down,  examining,  comparing, conceptualizing, dan categorizing data . Tahap axial coding meliputi kondisi penyebab, fenomena, konteks,  kondisi  intervening  strategi  interaksi  atau  tindakan,  dan  konsekuensi.  Tahap  coding melalui perbandingan hubungan antar kategori, memeriksa hubungan kategori, dan mengambil kesimpulan.
Teknik pengabsahan data digunakan: (a) Derajat kepercayaan (kredibilitas) dilaksanakan dengan  triangulasi  sumber  dan  teknik,  ketekunan  pengamatan,  diskusi  sejawat,  dan  referensi yang  cukup.  (b)  Derajat  keteralihan  (transferabilitas),  dengan  menyusun  laporan  secara deskripstif yang jelas, rinci, logis, dan rasional tentang konteks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  kajian  tentang  kapasitas  perangkat  desa  dalam  pelaksanaan  administrasi pemerintahan  desa  ditinjau  dari:  (1)  kapasitas  konseptual  memahami  kebijakan  tentang administrasi  pemerintahan  desa  dan  memahami  aplikasi  administrasi  pemerintahan  desa,  (2) kapasitas  teknis  meliputi  penguasaan  penggunaan  perangkat  komputer,  penguasaan  platform administrasi pemerintahan desa, dan (3) kompetensi sosial meliputi kemampuan bekerjasama, kemampuan berempati.

## Kapasitas Konseptual
Kemampuan  konseptual  ( Conseptual  Capasity )  yaitu  kemampuan  dalam  mengetahui kebijakan dan aplikasi untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mental berpikir aparat Desa Boro kurang optimal. Data pendidikan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa
No  Nama   Tugas Tingkat pendidikan 1 EP Kepala desa SLTA 2 ES Sekretaris Desa  S1 3 M Perangkat SLTA 4 NEE Perangkat SLTA 5 MRi Perangkat SLTA 6 BS Perangkat SLTA 7 IYH Perangkat S1 8 SNA Perangkat S1 9 Hry Perangkat SLTA 10 AVA Perangkat S1 11 YHS Perangkat SLTA 12 YAP Perangkat S1 13 RS Perangkat SLTA 14 Win Perangkat S1 15 WS Perangkat SLTA
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  perangkat  Desa  Boro  enam  (6)  orang  (40%) sedangkan  sembilan  9  orang  (60%)  berpendidikan  SLTA.  Kondisi  Pendidikan  aparat  yang mayoritas SLTA tentu berpengaruh atas kemampuan konseptualnya. Hal ini sesuai hasil kajian Hendrawardani (2020) dan Mattoasi, Sapeni, dan Musue (2020) bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan dengan kompetensi aparat desa baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Pengetahuan  aparat  desa  diukur  berdasarkan  hasil  tes,  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti dengan sepuluh pertanyaan yang diberikan.  Hasil tes disajikan pada Tabel 2.
Tabel. Hasil Pengetahuan Administrasi Pemerintahan Desa No  Nama Tugas Nilai 1 EP Kepala desa 70 2 ES Sekretaris Desa  70 3 M Perangkat 50 4 NEE Perangkat 62 5 MRi Perangkat 46 6 BS Perangkat 56 7 IYH Perangkat 56 8 SNA Perangkat 46 9 Hry Perangkat 46 10 AVA Perangkat 56 11 YHS Perangkat 66 12 YAP Perangkat 40 13 RS Perangkat 36 14 Win Perangkat 40 15 WS Perangkat 42 Rata-rata 51,2
Berdasarkan  table  di  atas  menunjukkan  kemampuan  konseptual  perangkat desa,  masih belum  cukup  memadai,  rata-rata  masih  51,2.  Hal  ini  sesuai  kriteria  penilaian  menurut  Akbar (2013) yang menjelaskan jika nilai rata-rata 51,2, berarti nilai tersebut dalam penggolongan nilai dengan kriteria “kurang baik”. Hasil kajian Tul (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan aparat desa yang rendah menjadikan kemampuan menalarnya rendah, akibatnya mereka bekerja hanya sesuai dengan perintah atasan, kurang ada inisiatif, dan inovasi.
Dari kurangnya inisiatif perangkat dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menimbulkan kesan perangkat pemerintahan desa kurang pekerjaan. Untuk menghindari  hal-hal  negatif  mengenai  pelayanan  publik  oleh  aparatur  desa  diperlukan  sebuah inovasi  dan  motivasi  untuk  melakukan  pelayanan  melebihi  keperluan  yang  dibutuhkan masyarakat atau melebihi tuntutan pekerjaan dengan melaksanakan pelayanan tanpa menunggu instruksi lebih dahulu (Spencer & Spencer, 2008).
Penguasaan  konsep  tentang  administrasi  pemerintahan  desa  yang  rendah,  juga berdampak  kapasitas  memecahkan  masalah  juga  masih  rendah.  Jumlah  perangkat  di  kantor desa Blitar adalah 15 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan empat orang,  dan  kepala  dusun  empat  orang,  dan  staf  lima  orang.  Kebanyakan  dengan  jenjang pendidikan  tertinggi  SLTA.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  terdapat  kecenderungan perangkat  pemerintahan  desa  yang  bekerja  hanya  sesuai  dengan  instruksi  dan  hanya melaksanakan  tugas  rutin,  namun  untuk  pekerjaan  yang  membutuhkan  kemampuan memecahkan masalah belum nampak, masih harus menunggu kepala desa atau sekretaris desa. Kapasitas konseptual terkait dengan model buku administrasi desa, penatausahaan, kemampuan membuat konsep surat yang membutuhkan waktu yang cukup lama, ternyata juga dipengaruhi jenjang  pendidikan  aparatur  desa,  untuk  itu  perlu  pendidikan  dan  latihan  (Dilapanga  &  Zingal, 2018).

## Kapasitas Teknis
Kapasitas teknis ( Thecnical Capasity ), yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang menuntut  stamina,  keterampilan,  kekuatan,  dan  karakteristik  serupa.  Dari  hasil  penelitian diketahui  bahwa  perangkat  pemerintahan  desa  Boro  di  kabupaten  Blitar  mempunyai  stamina yang baik, hal ini dapat dilihat melalui kondisi fisik masing-masing dalam penyelesaian tugas baik dalam  pengelolaan  administrasi  dalam  lingkungan  kantor  maupun  tugas  lainnya  di  luar lingkungan  kantor.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Robbins et  al .  (2008)  bahwa  stamina merupakan  kapasitas  untuk  melakukan  aktivitas  fisik  dalam  waktu  cukup  lama.  Stamina  yang baik dapat menunjang penyelesaian perkerjaan secara efisien.
Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  menjelaskan  bahwa  tugas  dan  fungsi aparatur pemerintahan desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hasil  penelitian tentang  aspek  keterampilan  aparatur  pemerintahan  Desa  Boro  Kabupaten  Blitar  sudah  baik. Manajemen  administrasi  pemerintahan  di  Desa  Boro  Kabupaten  Blitar  yang  meliputi  urusan ketatausahaan  seperti  tata  naskah,  administrasi  surat  menyurat,  arsip,  dan  ekspedisi  sudah menggunakan computer. Begitu pula dengan pencatatan urusan keuangan seperti administrasi pendapatan  dan  pengeluaran,  verifikasi  administrasi  keuangan,  dan  administrasi  penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Ketersediaan lima buah laptop beserta jaringan internet di kantor desa yang dioperasikan oleh  oleh kepala desa, sekretaris desa serta kepala urusan telah digunakan untuk pengelolaan adminsitrasi desa sesuai tupoksi  masing-masing.  Website  informasi  desa  juga  menunjukan  bahwa  perangkat pemerintahan  Desa  Boro,  Kecamatan  Selorejo,  Kabupaten  Blitar  memiliki  keterampilan  yang memadai. Namun keterampilan administratif apartur desa dalam penyelenggaraan administrasi desa  tersebut  masih  perlu  dikembangkan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Wibowo  (2007) bahwa pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi memiliki pengaruh  positif  bagi  pengembangan  budaya  organisasi  dan  kompetensi  individual. Pengembangan  keterampilan  khususnya  dalam  lingkup  administrasi  desa  diperlukan  guna mendukung peran pemerintah desa (Fahira et al ., 2022).
Selanjutnya  hasil  kajian  juga  menunjukan  bahwa  keterampilan  aparat  desa  dalam menggunakan  teknologi  informasi  di  Desa  Boro,  Kecamatan  Selorejo,  Kabupaten  Blitar  belum
menyeluruh,  hanya  dimiliki  oleh  sebagian  perangkat,  yakni  kepala  desa,  sekretaris  desa,  dan kepala urusan. Sedangkan perangkat kepala dusun memiliki keterampilan yang masih rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya kemauan mereka dalam melatih keterampilannya. Sebagaimana yang dikemukanan salah satu Kepala Dusun Bapak Sn yang menyatakan:
“la  kulo  nggih  mpun  tuwo  bu,  mpun  boten  waged  lek  kerjo  kalih  komputer  nopo laptop  kados  nem-neman  (saya  sudah  tua,  sudaj  tidak  bisa  bekerja  dengan mengoperasikan  komputer  atau  laptop,  seperti  apparat  yang  masih  muda (Wawancara, 05 Juni 2021).
Hasil temuan Gazalin et al ., (2022) bahwa kapasitas kepala desa dan aparatur desa yang masih  kurang  profesionalismenya  dan  manajemen  sumber  daya  manusia  akan  menjadi terkendala  dalam  pelaksana  tehnis  pemerintahan  desa.  Hasil  kajian  yang  berbeda  ditemukan oleh  Meliyanti  (2018)  bahwa  kapasitas  teknis  yang  rendah,  karena  aparat  kurang  memahami jenis  pelayanan  administrasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  juga  kurang  memiliki kemampuan  berkomunikasi.  Dengan  demikian  kapasitas  teknis  sangat  diperlukan  dalam pengelolaan  administrasi  pemerintahan.  Hal  ini  dapat  diperoleh  melalui  proses  pemahaman, pelatihan, dan  praktik. Liang-Gie (2007)  menyatakan  bahwa kegiatan  menguasai keterampilan dengan  tambahan  bahwa  mempelajari keterampilan  harus  dibarengi  dengan  kegiatan  praktek, berlatih, dan mengulang-ulang suatu kerja. Dengan demikian maka perangkat pemerintah Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar sudah memiliki memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi.

## Kecakapan Sosial
Hasil kajian menunjukkan kecakapan sosial yaitu sebesar 85,18% disajikan pada Tabel 3. Tabel 3. Kecakapan Sosial Aparat Desa dalam Administrasi Pemerintahan
No  Kecakapan diri Skor Persentase % xi ∑x ∑xi 1. 2 3. 4 5 6 7 8 9 Kesadaran diri Harga diri (Slef-esteem) Membuat keputusan Mengelola waktu Resolusi konflik Keterampilan komunikasi Respek thd perbedaan Individu Kepemimpinan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 56 37 55 54 46 56 58 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 78 93 61 91 90 77 93 96 85 Jumlah 36 460 540 85,18 Persentase 85,18 Persentase = ∑𝑥 ∑𝑥𝑖 𝑥 100% (1) Keterangan
xi : Jumlah skor ideal setiap satu item
∑x : Jumlah keseluruhan jawaban
∑xi : Jumlah keseluruhan nilai ideal semua item
Berdasarkan  hasil  kajian  tersebut  menunjukkan  kecakapan  sosial  aparat  desa  dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa berada pada kategori “baik sekali” respek terhadap perbedaan  sangat  tinggi  mencapai  96%.  Hal  ini  merupakan  modal  sosial  penting  dalam menyelenggarakan tugas aparat desa dalam pelayanan publik melalui pelaksanaan administrasi desa,  karena  dengan  respek  terhadap  perbedaan  individu  akan  mempengaruhi  kinerja  aparat
desa  (Mangkunegara,  2011).Sedangkan  yang  terendah  pada  kecakapan  membuat  keputusan yaitu 61%. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa masih saling menunggu, belum menyadari tugasnya. Hal ini akan berakibat lambatnya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Sesuai  dengan  hasil  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  “kemampuan aparatur  desa  dalam  pengelolaan  administrasi  pemerintahan  desa  di  Desa  Blitar,  Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar apabila dilihat dari aspek kapasitas intelektual, belum optimal. Hal ini disebabkan  karena  jenjang  pendidikan  aparatur  desa  yang  masih  rendah.  Begitu  pula  dengan aspek  kapasitas  fisik.  Walaupun  memiliki  stamina  yang  kuat,  dan  dukungan  sarana  prasarana yang  cukup  memadai  namun  belum  semua  aparat  desa  memiliki  keterampilan  dalam menggunakan  teknologi  informasi.  Kecakapan  sosial  aparatur  desa  sangat  baik.  Meskipun demikian  kecakapan  dalam  membuat  keputusan  perlu  ditingkatkan,  agar  pelaksanaan administrasi pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien.
Berdasarkan  temuan  penelitian  ada  beberapa  saran  atau  rekomendasi  yang  dapat diajukan untuk mengoptimalkan kapasitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa adalah: (1)  untuk  pemerintah  daerah  Kabupaten  Blitar,  untuk  dapat  membuat  kebijakan  peningkatan sumber  daya  manusia  melalui  program  bantuan  pendidikan  untuk  perangkat  desa,  serta pelatihan  peningkatkan  kompetensi  pengelolaan  administrasi  pemerintahan  desa,  (2)  untuk mengoptimalkan kapasitas dalam mengelola adminnistrasi pemerintahan desa dapat dilakukan oleh  kepala  desa  dengan  memberikan  kesempatan  mengikuti  pelatihan-pelatihan  peningkatan keterampilan,  serta  memberikan  motivasi  kepada  aparat  agar  dapat  mengembangkan  potensi yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, S. (2013). Instrumen perangkat pembelajaran . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Bogdan, B., & Biklen, B. (1984). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif . Bogor: Buku Ilmiah Populer.
Denzin, N. K. (2008). The landscape of qualitative research (Vol. 1). Thousand oaks, CA: Sage. Dilapanga, A. R., & Zingal, Z. H. (2018). Pembinaan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi  desa  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow. Seminar  Nasional  Pengabdian Kepada  Masyarakat , 1 ,  82 –85.  Makasar:  Universitas  Negeri  Makasar.  Retrieved  from https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/7668/4448 Fahira,  N.  S.,  Umar,  R.,  &  Habibi,  M.  M.  (2022).  Peran  pemerintah  Desa  Purworejo  dalam pengembangan  wisata  alam  Sumber  Complang  Kecamatan  Kandat  Kabupaten  Kediri. Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S) , 2 (3), 291 –303. Faisal, S. (1989). Format-format penelitian sosial: Dasar-dasar dan aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
Gazalin,  J.,  Asiri,  L.,  Mansur,  M.,  Mayunita,  S.,  Kastan,  K.,  Wiranto,  R.,  …  Hanafi,  H.  (2022). Peningkatan  Kemampuan  aparatur  desa  dalam  tata  kelola  pelaporan  keuangan  desa. Journal of Community Development , 3 (1), 24 –32.
Habibi, M. M., Sukriono, D., Rapita, D. D., & Sudirman, S. (2019). Pendampingan pembentukan standar  pelayanan  publik  pemerintahan  desa  sebagai  upaya  mewujudkan  good  village governance. Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) , 2 (1), 19 –27.
Hanno, P. D., Patton, D., & Marlow, S. (2000). Transactional learning relationships: Developing management competencies for effective small firm ‐ stakeholder interactions. Education and Training , 42 (4), 237 –245.
Hendrawardani, B. (2020). Pengaruh pendidikan dan pelatihan perangkat desa terhadap tingkat pelayanan publik di Desa Bonjok Kidul. Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) , 4 (2), 234 –251. Imbaruddin, A. (2007). Ombusdman, meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Negara , 13 (3), 23 –31.
Oktober, 2022, Vol. 5, No. 2, hal. 80-87
Liang-Gie, T. (2007). Administrasi perkantoran modern . Yogyakarta: Penerbit Liberty. Mangkunegara,  A.  A.  A.  P.  (2011). Manajemen  sumber  daya  manusia  perusahaan .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mattoasi, M., Sapeni, A., & Musue, D. P. (2020). Pengaruh kompetensi aparat desa dan tingkat pendidikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  (studi  pada  aparat  desa  se Kecamatan  Walea  Besar  Kabupaten  Tojo  Una-Una). JSAP:  Journal  Syariah  and Accounting Public , 3 (2), 59 –65.
Meliyanti,  I.  A.  (2018).  Kemampuan  kerja  aparatur  desa  dalam  memberikan  pelayanan administratif di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Dinamika : Jurnal
Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (1), 121 –132. https://doi.org/10.25157/- dinamika.v5i1.1213
Natsir, M. (2005). Metode penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia. Neuman, W. L. (2017). Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jakarta:
PT Indeks.
Robbins,  S.  P.,  Judge,  T.  A.,  Angelica,  D.,  &  Resthi,  W.  (2008). Perilaku  organisasi: Organizational behavior . Jakarta: Salemba Empat. Spencer,  L.  M.,  &  Spencer,  P.  S.  M.  (2008). Competence  at  work  models  for  superior performance . John Wiley & Sons. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques . Thousand oaks, CA: Sage publications.
Tul, F. P. D. (2020). Kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa (studi  kasus  di  Desa  Bongopini  Kecamatan  Tilongkabila  Kabupaten  Bone  Bolango). PROSIDING , 10 (4781),  1 –14.  Gorontalo:  Pusat  Penelitian  Pengabdin  dan  Masyarakat (P3M) STIA Bina Taruna Gorontalo.
Untari, S., & Suharto, Y. (2020). The development of youth and woman entrepreneurship program in village tourism through partnership. Geo Journal of Tourism and Geosites , 33 (4), 1538 – 1544. Wibowo, W. (2007). Manajemen kinerja . Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada. Yin,  R.  K.  (2012). Case  study  methods (H.  Cooper,  P.  M. Camic,  D.  L. Long,  A.  T.  Panter,  D. Rindskopf, & K. J. Sher, Eds.). American Psychological Association.