Haris  Saputra,  Nursyamsuddin  (2023),  Implementasi  Keadilan  Restoratif  dalam  Tindak  Pidana Perpajakan  yang  Dilakukan  Wajib  Pajak  di  Indonesia, (5)  8, https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA
Haris Saputra 1 , Nursyamsuddin 2 1,2 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia Email: haris150515@gmail.com, ujanggd14@yahoo.co.id

## Abstrak
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  yang  sangat  penting  dalam  menopang pembiayaan  belanja  negara.  Hampir  setiap  negara  yang  ada  di  dunia  memungut  pajak kepada  warganya.  Besar  kecilnya  pungutan  pajak  bergantung  pada  kebijakan  masing- masing  negara  dalam  mengelola  keuangan  dan  ekonomi.  Dalam  Pasal  23  UUD  1945 diatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur  dengan  undang-undang.  Dalam  penelitian  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif,  melalui  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  yakni dengan  menganalisis  dan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi  sebagai  bahan  hukum  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis mendapatkan  kesimpulan  ketentuan  hukum  tindak  pidana  perpajakan  di  Indonesia, bahwa: Untuk mengatur suatu aturan perpajakan dibentuklah UU No. 28 Tahun 2007 dan UU  No.  7  Tahun  2021,  serta  Permenkeu  No.  130/PMK.03/2009,  sebagai  hukum administrasi mengedepankan kemanfaatan bersama. Terutama penerimaan negara bagi sebesar-besar kepentingan rakyat.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pajak, Keadilan Restoratif.

## Abstract
Taxes constitute a crucial source of national income, providing the necessary funds for state expenditures. Virtually every country in the world levies taxes on its citizens. The extent of tax collection depends on each country's policies in managing its finances and economy. Article 23 of the 1945 Constitution of Indonesia stipulates that "Taxes and other compulsory levies for state purposes are regulated by law." In this research, a normative juridical  approach  was  employed,  utilizing  a  statutory  approach  to  analyze  and  assess legal regulations related to the researched issue, or employing legislation and regulations as secondary legal sources. Based on the research findings, the author concludes that in Indonesia, the legal provisions regarding tax offenses are governed by Law No. 28 of 2007  and  Law  No.  7  of  2021,  as  well  as  Minister  of  Finance  Regulation  No. 130/PMK.03/2009, which emphasizes collective benefits, particularly in the interest of the people's welfare and the state's revenue.
Keywords: Crime, Taxes, Restorative Justice.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2023

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan  belanja  negara  (Rusdi,  2021).  Hampir  setiap  negara  yang  ada  di  dunia memungut  pajak  kepada  warganya.  Besar  kecilnya  pungutan  pajak  bergantung  pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan dan ekonomi (Aqmarina & Furqon, 2020). Dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.
Berdasarkan pada landasan  konstitusional tersebut, selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) ditentukan bahwa: ”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak ada  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Pajak  adalah  sumber  terpenting  dalam  penerimaan  negara  dan  dipungut berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Basti,  2020),  dan untuk melaksanakannya dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan sampai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai lembaga pemerintah yang mengemban tugas dan  tanggung jawab menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna membiayai  anggaran penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional (PERTIWI, 2020).
Dalam  rangka  mengoptimalkan  penerimaan  pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak melakukan  program  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  (Delviana  et  al.,  2021).  Program Ekstensifikasi  dilakukan  dengan  upaya  sosialisai  pajak  guna  menambah  jumlah  wajib pajak (Anggraeni, 2019). Sedangkan Program Intensifikasi dilakukan dengan berbagai cara terhadap wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib  Pajak  (NPWP).  Menurut  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  :  SE- 06/PJ.9/2001,  program  intensifikasi  yang  dilakukan,  antara  lain,  dengan  cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau Penangung Pajak yang sudah terdaftar dalam pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  serta  menggali  potensi  pajak  yang  lain  melalui upaya pemeriksaan pajak.
Pengaturan  sistem  pemungutan  pajak  tersebut  jelaslah  bahwa  pajak  mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  sumber  utama  pendapatan  negara  (Dewi  & Maulida,  2012).  Untuk  itu  karakter  pungutan  pajak  merupakan  pungutan  yang “memaksa”, namun demikian harus dilaksanakan berlandaskan pada ketentuan Undang- Undang.  Dengan  demikian,  jika  seseorang  atau  badan  (korporasi)  sebagai  wajib  pajak atau penanggung pajak tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka sebagai implikasi hukumnya dapat dikenakan sanksi. Bahkan dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi terhadap
pelanggaran  hukum  pajak  ( tax  evasion )  juga  dapat  dikenakan  pada  pihak  ketiga  dan petugas  pajak  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  melanggar  ketentuan  peraturan perpajakan  ataupun  ketentuan  lain  yang  terkait  (dalam  hal  ini  KUHP  dan  UU  Tindak Pidana Korupsi).
Meskipun  dalam  kasus  pelanggaran  hukum  pajak  yang  terjadi,  termasuk  kasus besar  tersebut,  telah  diputus  dengan  sanksi  pidana  dan  denda  administrasi  yang  berat namun kasus- kasus pelanggaran hukum pajak tampaknya cenderung meningkat dengan modus operandi yang semakin kompleks (Hadiningrum, 2014). Sementara itu dikalangan beberapa ahli hukum pajak dan ahli hukum pidana mempermasalahkan kecenderungan penerapan sanksi pidana yang cenderung meningkat dan semakin berat tanpa dibarengi dengan  penurunan  jumlah  kejahatan  di  bidang  perpajakan  (Anggraeni,  2019).  Di  lain pihak, harus dingat bahwa sanksi pidana pada hakekatnya bersifat ultimum remedium . Terkait  dengan  konsep restorative  justice ,  tujuan  utama  dari  keadilan  restoratif adalah  pemulihan  sedangkan  tujuan  keduanya  adalah  ganti  rugi  (Irawan  et  al.,  2022). Dengan  konsep  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  proses  penegakan  hukum  atau penanggulangan  tindakan  pidana  melalui  pendekatan  restoratif  adalah  suatu  proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban (penulis: ataupun bentuk kompensasi atau restitusi lainnya)  melalui  cara-cara  tertentu  yang  disepakati  oleh  para  pihak  yang  terlibat (Hutauruk, 2019).
Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu  penyelesaian  yang  bukan  hanya  sekedar  alat  untuk  mendukung  seseorang  untuk melakukan  kompromi  terhadap  terciptanya  kesepakatan  (Pranata,  2022).  Tetapi pendekatan yang dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang  terlibat  dalam  proses  penyelesaian  dalam  rangka  memahami  makna  dan  tujuan dilakukannya  suatu  pemulihan  dan  bentuk  sanksi  yang  diterapkan  adalah  sanksi  yang bersifat  memulihkan  atau  mencegah  (Flora,  2018).  Dengan  demikian,  pendekatan restoratif tersebut sesungguhnya tidak hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata saja, tapi juga dalam perkara administrasi dan perkara pidana, sebagaimana dapat terjadi juga dalam perkara di bidang perpajakan.
Pada Pasal 44B UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta penjelasannya, pada pokoknya menyatakan kepentingan penerimaan Negara,  atas  permintaan  Menteri  Keuangan,  Jaksa  Agung  dapat  menghentikan penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  sepanjang  perkara  tersebut  belum dilimpahkan  ke  Pengadilan.  Dengan  demikian  penghentian  penyidikan  tersebut  dapat terjadi terhadap perkara masih pada tingkat penyidikan maupun pada tahap penuntutan umum belum dilimpahkan ke Pengadilan.
Sejalan  dengan  himbauan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  (Jaksa  Agung  RI) menyatakan bahwa kasus korupsi dibawah 50 (lima puluh) juta tidak perlu di proses jika telah  ada  pengembalian  kerugian  negara  dengan  tujuan  penyelesaian  perkara  secara secara sederhana dan cepat (Anggraeni, 2019). Namun tentu saja ada persyaratan dalam
penyelesaian secara non litigasi tersebut yaitu perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus ( on going ) atau bersifat kesalahan administratif. Namun lain hal perkara sudah ditingkat penuntutan (sudah tahap II) tersangka memenuhi kewajiban pembayaran pokok pajak terhutang dan denda maksimal namun tidak ada permohonan penghentian penyidikan dari Menteri Keuangan Kepada Jaksa Agung, undang–undang tidak mengatur yang memungkinkan perkara tersebut dihentikan. Demikian pula pada saat persidangan berjalan  dan  sebelum  dilakukan  tuntutan  pidana,  terdakwa  memenuhi  kewajiban pembayaran  pokok  pajak  terhutang  dan  denda  maksimal,  undang-undang  juga  tidak mengatur yang memungkinkan persidangan dihentikan demi hukum. Kejaksaan hanya mengatur Restorative  Justice terhadap  Tindak  Pidana  Umum  berdasarkan  Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  melalui pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  yakni  dengan  menganalisis  dan mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti, atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
Spesifikasi  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa deskriptif  analitis,  yang  mendesripsikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku pada  wajib  pajak  terkait  dengan  implementasi restorative  justice (keadilan  restoratif) terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak dikaitkan dengan teori- teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berlaku.
Sumber bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari penelitian kepustakaan berupa  bahan  hukum  sekunder,  dengan  melakukan  telaah  pada  kasus-kasus  yang berkaitan dengan isu yang dihadapi (Hadiningrum, 2014). Kasus-kasus yang yang terjadi di  masyarakat,  di  ditelaah  melalui  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach) yakni dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Amirudin dan Zainal Askin, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementa l si Restora l tive JUSTICE (Kea l dila l n Restora l tif) Da l la l m Tinda l k Pida l na l Perpa l ja l ka l n Ya l ng Dila l kuka l n Wa l jib Pa l ja l k
A. Ketentua l n Hukum Tinda l k Pida l na l Perpa l ja l ka l n di Indonesia l
1. UU No. 28 Ta l hun 2007 tenta l ng Ketentua l n Umum da l n Ta l ta l Ca l ra l Perpa l ja l ka l n Pa l ja l k a l da l la l h kontribusi wa l jib kepa l da l nega l ra l ya l ng teruta l ng oleh ora l ng priba l di a l ta l u ba l da l n ya l ng bersifa l t mema l ksa l berda l sa l rka l n Unda l ng-Unda l ng, denga l n tida l k menda l pa l tka l n imba l la l n  seca l ra l la l ngsung  da l n  diguna l ka l n  untuk  keperlua l n  nega l ra  (Fransisca,  2023). Terha l da l p  duga l a l n  terja l dinya l tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  PPNS  sela l ku  penyidik  da l pa l t mela l kuka l n pemeriksa l a l n denga l n bukti permula l a l n ya l ng dimiliki. Da l la l m UU No. 28 Ta l hun
2007 tenta l ng Ketentua l n Umum da l n Ta l ta l Ca l ra l Perpa l ja l ka l n, semua l proses hukum dia l tur mula l i da l ri proses penyidika l n sa l mpa l i denga l n persida l nga l n.
a. Sa l nksi A l dministra l tif
Seba l ga l ima l na l diiura l ika l n sebelumnya l , cora l k hukum a l dministra l si ya l ng khusus da l ri hukum  pa l ja l k,  kebera l da l a l n  sa l nksi  a l dministra l si  diperluka l n  a l ga l r  wa l jib  pa l ja l k  seja l k  dini diperinga l tka l n  untuk  memenuhi  kewa l jiba l nnya l seca l ra l a l dministra l si  memenuhi kewa l jiba l nnya l memba l ya l r  pa l ja l k.  Kewa l jiba l n  untuk  memenuhi  persya l ra l ta l n  a l dministra l si da l n pengena l a l n sa l nksi a l dministra l si kepa l da l piha l k ya l ng menga l ba l ika l nnya l a l da l la l h bentuk penera l pa l n  sa l nksi  a l dministra l si  da l n  memiliki  kekua l ta l n  hukum  ya l ng  mengika l t.  Kepa l da l wa l jib pa l ja l k ya l ng tida l k memenuhi persya l ra l ta l n a l dministra l si da l n tela l h diperinga l tka l n da l n dikena l ka l n sa l nksi a l dministra l si, menurut hukum pida l na l , da l pa l t dija l dika l n indika l tor a l pa l ka l h wa l jib pa l ja l k memiliki iktika l d ba l ik a l ta l u iktika l d tida l k ba l ik untuk memenuhi kewa l jiba l nnya l memba l ya l r pa l ja l k.
b. Sa l nksi Pida l na l Ba l gi Pa l ra l Pela l ku Tinda l k Pida l na l Perpa l ja l ka l n Sa l nksi ba l gi pa l ra l pela l ku tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n berda l sa l rka l n Pa l sa l l 39A l huruf b, ya l itu: ”Menerbitka l n fa l ktur pa l ja l k teta l pi belum dikukuhka l n seba l ga l i pengusa l ha l kena l pa l ja l k dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l pa l ling singka l t 2 (dua l ) ta l hun da l n pa l ling sedikit 6 (ena l m) ta l hun  serta l denda l pa l ling  sedikit  2  (dua l )  ka l li  jumla l h  pa l ja l k  da l la l m  fa l ktur  pa l ja l k,  bukti pemunguta l n  pa l ja l k,  bukti  pemotonga l n  pa l ja l k,  da l n/a l ta l u  bukti  setora l n  pa l ja l k  da l n  pa l ling ba l nya l k 6 (ena l m) ka l li jumla l h pa l ja l k da l la l m fa l ktur pa l ja l k, bukti pemunguta l n pa l ja l k, bukti pemotonga l n pa l ja l k, da l n/a l ta l u bukti setora l n pa l ja l k.
c. Penyidika l n Tinda l k Pida l na l Perpa l ja l ka l n Penyidika l n Tinda l k Pida l na l di bida l ng perpa l ja l ka l n a l da l la l h sera l ngka l ia l n Tinda l ka l n ya l ng dila l kuka l n  oleh  penyidik  untuk  menca l ri  tinda l k  ya l ng  dila l kuka l n  oleh  penyidik  untuk menca l ri serta l mengumpulka l n bukti ya l ng denga l n bukti itu membua l t tera l ng tinda l k pida l na l di bida l ng perpa l ja l ka l n ya l ng terja l di serta l menemuka l n tersa l ngka l nnya l ” Seda l ngka l n Penyidik a l da l la l h  Peja l ba l t  Pega l wa l i  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkunga l n  Direktora l t  Jendera l l  Pa l ja l k ya l ng  diberi  wewena l ng  khusus  seba l ga l i  penyidik  untuk  mela l kuka l n  penyidika l n  tinda l k pida l na l di bida l ng perpa l ja l ka l n sesua l i denga l n ketentua l n pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n.
d. Penghentia l n Penyidika l n Tinda l k Pida l na l di Bida l ng Perpa l ja l ka l n Tinda l ka l n penghentia l n penyidika l n tinda l k pida l na l di bida l ng perpa l ja l ka l n da l pa l t dila l kuka l n, da l la l m a l ya l t: Pa l sa l l 44B:
(1) Untuk  kepentinga l n  penerima l a l n  nega l ra l ,  a l ta l s  perminta l a l n  Menteri  Keua l nga l n,  Ja l ksa l A l gung  da l pa l t  menghentika l n  penyidika l n  tinda l k  pida l na l di  bida l ng  perpa l ja l ka l n  pa l ling la l ma l da l la l m ja l ngka l wa l ktu 6 (ena l m) bula l n seja l k ta l ngga l l sura l t perminta l a l n.
(2) Penghentia l n penyidika l n tinda l k pida l na l di bida l ng perpa l ja l ka l n seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) ha l nya l dila l kuka l n setela l h Wa l jib Pa l ja l k meluna l si uta l ng pa l ja l k ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r a l ta l u ya l ng tida l k seha l rusnya l dikemba l lika l n da l n dita l mba l h denga l n sa l nksi a l dministra l si berupa l denda l sebesa l r 4 (empa l t) ka l li jumla l h pa l ja l k ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r, a l ta l u ya l ng tida l k seha l rusnya l dikemba l lika l n.
e. A l spek Pida l na l Da l la l m UU Perpa l ja l ka l n
Da l la l m Unda l ng-Unda l ng Nomor 28 Ta l hun 2007 tenta l ng Ketentua l n Umum da l n Ta l ta l Ca l ra l Perpa l ja l ka l n terda l pa l t bebera l pa l a l spek pida l na l da l la l m perpa l ja l ka l n, ya l itu: Sa l nksi Pida l na l da l la l m bida l ng perpa l ja l ka l n diba l gi da l la l m bebera l pa l ka l ta l gori ya l itu:
a. Delik Kea l lpa l a l n Oleh Wa l jib Pa l ja l k Setia l p ora l ng ya l ng ka l rena l kea l lpa l a l nnya l :
1) Tida l k menya l mpa l ika l n Sura l t Pemberita l hua l n; a l ta l u
2) Menya l mpa l ika l n Sura l t Pemberita l hua l n, teta l pi isinya l tida l k bena l r a l ta l u tida l k lengka l p, a l ta l u mela l mpirka l n  ketera l nga l n  ya l ng  isinya l tida l k  bena l r  sehingga l da l pa l t  menimbulka l n kerugia l n pa l da l penda l pa l ta l n nega l ra l da l n perbua l ta l n tersebut merupa l ka l n perbua l ta l n setela l h perbua l ta l n ya l ng perta l ma l ka l li seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l 13A l , didenda l pa l ling sedikit 1 (sa l tu) ka l li jumla l h pa l ja l k teruta l ng ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r da l n pa l ling ba l nya l k  2  (dua l )  ka l li  jumla l h  pa l ja l k  teruta l ng  ya l ng  tida l k  a l ta l u  kura l ng  diba l ya l r,  a l ta l u dipida l na l kurunga l n pa l ling singka l t 3 (tiga l ) bula l n a l ta l u pa l ling la l ma l 1 (sa l tu) ta l hun.
b. Delik Kesenga l ja l a l n Oleh Wa l jib Pa l ja l k
Dipida l na l penja l ra l pa l ling singka l t 6 bula l n da l n pa l ling la l ma l 6 ta l hun da l n denda l pa l ling sedikit 2 ka l li da l n pa l ling ba l nya l k 4 ka l li jumla l h pa l ja l k teruta l ng ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng ba l ya l r, setia l p  ora l ng  ya l ng denga l n  senga l ja l sehingga l menimbulka l n  kerugia l n  pa l da l penda l pa l ta l n nega l ra l :
1) tida l k menda l fta l rka l n diri untuk diberika l n NPWP a l ta l u NPPKP;
2) menya l la l hguna l ka l n a l ta l u mengguna l ka l n ta l npa l ha l k NPWP a l ta l u NPPKP;
3) tida l k menya l mpa l ika l n Sura l t Pemberita l hua l n;
4) menya l mpa l ika l n Sura l t Pemberita l hua l n da l n/a l ta l u ketera l nga l n ya l ng isinya l tida l k bena l r a l ta l u tida l k lengka l p;
5) menola l k untuk dila l kuka l n pemeriksa l a l n
6) memperliha l tka l n  pembukua l n,  penca l ta l ta l n,  a l ta l u  dokumen  la l in  ya l ng  pa l lsu  a l ta l u dipa l lsuka l n seola l h-ola l h bena l r, a l ta l u tida l k mengga l mba l rka l n kea l da l a l n ya l ng sebena l rnya l ;
7) tida l k  menyelengga l ra l ka l n  pembukua l n  a l ta l u  penca l ta l ta l n  di  Indonesia l ,  tida l k memperliha l tka l n a l ta l u tida l k meminja l mka l n buku, ca l ta l ta l n, a l ta l u dokumen la l in.
8) tida l k menyimpa l n buku, ca l ta l ta l n, a l ta l u dokumen ya l ng menja l di da l sa l r pembukua l n a l ta l u penca l ta l ta l n da l n dokumen la l in terma l suk ha l sil pengola l ha l n da l ta l da l ri pembukua l n ya l ng dikelola l seca l ra l elektronik  a l ta l u  diselengga l ra l ka l n  seca l ra l progra l m  a l plika l si on-line di Indonesia l ; a l ta l u
9) tida l k menyetorka l n pa l ja l k ya l ng tela l h dipotong a l ta l u dipungut.
c. Setia l p ora l ng ya l ng denga l n senga l ja l
1) menerbitka l n  da l n/a l ta l u  mengguna l ka l n  fa l ktur  pa l ja l k,  bukti  pemunguta l n  pa l ja l k,  bukti pemotonga l n pa l ja l k, da l n/a l ta l u bukti setora l n pa l ja l k ya l ng tida l k berda l sa l rka l n tra l nsa l ksi ya l ng sebena l rnya l ; a l ta l u
2) menerbitka l n  fa l ktur  pa l ja l k  teta l pi  belum  dikukuhka l n  seba l ga l i  Pengusa l ha l Kena l Pa l ja l k dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l pa l ling singka l t 2 (dua l ) ta l hun da l n pa l ling la l ma l 6
(ena l m) ta l hun serta l denda l pa l ling sedikit 2 (dua l ) ka l li jumla l h pa l ja l k da l la l m fa l ktur pa l ja l k, bukti pemunguta l n pa l ja l k, bukti pemotonga l n pa l ja l k, da l n/a l ta l u bukti setora l n pa l ja l k da l n pa l ling ba l nya l k 6 (ena l m) ka l li jumla l h pa l ja l k da l la l m fa l ktur pa l ja l k, bukti pemunguta l n pa l ja l k, bukti pemotonga l n pa l ja l k, da l n/a l ta l u bukti setora l n pa l ja l k.
2. Unda l ng-Unda l ng  Nomor  7  Ta l hun  2021  Tenta l ng  Ha l rmonisa l si  Pera l tura l n Perpa l ja l ka l n
Unda l ng-Unda l ng Nomor 7 Ta l hun 2021 tenta l ng Ha l rmonisa l si Pera l tura l n Perpa l ja l ka l n (UU  No.  7  Ta l hun  2021  tenta l ng  Ha l rmonisa l si  Pera l tura l n  Perpa l ja l ka l n)  disa l hka l n  da l la l m ra l ngka l meningka l tka l n pertumbuha l n perekonomia l n ya l ng berkela l njuta l n da l n mendukung percepa l ta l n pemuliha l n perekonomia l n a l kiba l t pa l ndemic covid-19. Da l la l m UU No. 7 Ta l hun 2021  tenta l ng  Ha l rmonisa l si  Pera l tura l n  Perpa l ja l ka l n,  disa l tu  sisi  dita l mba l hka l n  da l n  diuba l h pa l sa l l untuk memperkua l t keduduka l n penega l ka l n hukum pa l ja l k di bida l ng perpa l ja l ka l n. Disisi la l in juga l memperlua l s ha l k Wa l jib Pa l ja l k da l la l m mela l kuka l n pemba l ya l ra l n uta l ng pa l ja l k diserta l i sa l nksi denda l a l dministra l si untuk penghentia l n penyidika l n Tinda l k Pida l na l Perpa l ja l ka l n.
Da l la l m  Pa l sa l l  40  (Da l luwa l rsa l Penuntuta l n):  “Penuntuta l n  tinda l k  pida l na l di  bida l ng perpa l ja l ka l n da l luwa l rsa l 10 (sepuluh) ta l hun da l ri seja l k sa l a l t teruta l ngnya l pa l ja l k, bera l khirnya l Ma l sa l Pa l ja l k,  Ba l gia l n  Ta l hun  Pa l ja l k,  a l ta l u  Ta l hun  Pa l ja l k  ya l ng  bersa l ngkuta l n.  Ha l l  tersebut dima l ksudka l n  guna l memberika l n  sua l tu  kepa l stia l n  hukum  ba l gi  Wa l jib  Pa l ja l k,  Penuntut Umum,  da l n  Ha l kim.  Ya l ng  dima l ksud  denga l n  "penuntuta l n"  a l da l la l h  penya l mpa l ia l n  sura l t pemberita l hua l n dimula l inya l penyidika l n kepa l da l penuntut umum mela l lui penyidik peja l ba l t Kepolisia l n Nega l ra l Republik Indonesia l da l n/a l ta l u kepa l da l terla l por”.
Da l la l m  Pa l sa l l  43A l a l ya l t  (1)  (Pemeriksa l a l n  Bukti  Permula l a l n):  “Informa l si,  da l ta l , la l pora l n, da l n penga l dua l n ya l ng diterima l oleh Direktora l t Jendera l l Pa l ja l k a l ka l n dikemba l ngka l n da l n  dia l na l lisis  mela l lui  kegia l ta l n  intelijen  da l n/a l ta l u  kegia l ta l n  la l in  ya l ng  ha l silnya l da l pa l t ditinda l kla l njuti  denga l n  Pemeriksa l a l n,  Pemeriksa l a l n  Bukti  Permula l a l n,  a l ta l u  tida l k ditinda l kla l njuti. Pemeriksa l a l n Bukti Permula l a l n memiliki tujua l n da l n keduduka l n ya l ng sa l ma l denga l n  penyelidika l n  seba l ga l ima l na l dia l tur  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  ya l ng  menga l tur mengena l i hukum a l ca l ra l pida l na l ”.
Da l la l m Pa l sa l l 44 a l ya l t (2) huruf J: “Penyita l a l n untuk tujua l n pemuliha l n kerugia l n pa l da l penda l pa l ta l n  nega l ra l da l pa l t  dila l kuka l n  terha l da l p  ba l ra l ng  bergera l k  a l ta l upun  tida l k  bergera l k, terma l suk  rekening  ba l nk,  piuta l ng,  da l n  sura l t  berha l rga l milik  Wa l jib  Pa l ja l k,  Pena l nggung Pa l ja l k, da l nf a l ta l u piha l k la l in ya l ng tela l h diteta l pka l n seba l ga l i tersa l ngka l . Penyita l a l n dila l kuka l n oleh penyidik denga l n ketentua l n sesua l i denga l n hukum a l ca l ra l pida l na l ”, a l nta l ra l la l in:
a. ha l rus memperoleh izin ketua l penga l dila l n negeri setempa l t;
b. da l la l m kea l da l a l n ya l ng sa l nga l t perlu da l n mendesa l k, penyidik da l pa l t mela l kuka l n penyita l a l n da l n segera l mela l porka l n kepa l da l ketua l penga l dila l n negeri setempa l t guna l memperoleh persetujua l nnya l .  ya l ng  menyuruh  mela l kuka l n,  ya l ng  turut  serta l mela l kuka l n,  ya l ng menga l njurka l n, a l ta l u ya l ng memba l ntu mela l kuka l n tinda l k pida l na l di bida l ng perpa l ja l ka l n. Pemblokira l n  dila l kuka l n  denga l n  mela l kuka l n  perminta l a l n  pemblokira l n  ke  piha l k berwena l ng seperti ba l nk, ka l ntor perta l na l ha l n, ka l ntor sa l msa l t da l n la l in-la l in.
Da l la l m  Pa l sa l l  44  a l ya l t  (2)  huruf  D:  “Penghentia l n  penyidika l n  demi  hukum  a l da l la l h a l la l sa l n ha l pusnya l ha l k menuntut da l n hila l ngnya l ha l k menja l la l nka l n pida l na l , a l nta l ra l la l in ka l rena l terha l da l p  perka l ra l ya l ng  sa l ma l tida l k  da l pa l t  dia l dili  untuk  kedua l ka l linya l (nebis  in  ideml, tersa l ngka l meningga l l dunia l , a l ta l u ka l rena l da l luwa l rsa l seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m pa l sa l l 40”. Da l la l m Pa l sa l l 44 B a l ya l t (1): “Untuk kepentinga l n penerima l a l n nega l ra l , a l ta l s perminta l a l n Menteri  Keua l nga l n,  Ja l ksa l A l gung  da l pa l t  menghentika l n  penyidika l n  tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n sepa l nja l ng perka l ra l pida l na l tersebut belum dilimpa l hka l n ke penga l dila l n”.
Da l la l m  Pa l sa l l  44  B  a l ya l t  (2):  “Da l la l m  ha l l  proses  penyidika l n  tela l h  meneta l pka l n tersa l ngka l ya l ng lebih da l ri 1 (sa l tu) ora l ng a l ta l u ba l da l n, ma l ka l setia l p tersa l ngka l juga l memiliki ha l k  untuk  menga l juka l n  permohona l n  penghentia l n  penyidika l n  untuk  dirinya l sendiri. Permohona l n penghentia l n penyidika l n dila l kuka l n oleh tersa l ngka l setela l h meluna l si jumla l h kerugia l n pa l da l penda l pa l ta l n nega l ra l ; jumla l h pa l ja l k teruta l ng ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r; jumla l h  pa l ja l k  da l la l m  fa l ktur  pa l ja l k,  bukti  pemunguta l n  pa l ja l k,  bukti  pemotonga l n  pa l ja l k, da l n/a l ta l u bukti setora l n pa l ja l k; jumla l h restitusi ya l ng dimohonka l n da l n/a l ta l u kompensa l si a l ta l u pengkredita l n  pa l ja l k  ya l ng  dila l kuka l n,  sesua l i  denga l n  proporsi  ya l ng  menja l di  beba l nnya l dita l mba l h sa l nksi a l dministra l tif berupa l denda l ”.
Contoh:  Penyidik  mela l kuka l n  penyidika l n  terha l da l p  PT  KyZ  denga l n  kerugia l n  pa l da l penda l pa l ta l n  nega l ra l sebesa l r  Rp100.000.000,00  Terha l da l p  ka l sus  tersebut  dila l kuka l n peneta l pa l n tersa l ngka l terha l da l p A l da l n B. Berda l sa l rka l n ha l sil pemeriksa l a l n diketa l hui ba l hwa l A l menerima l ma l nfa l a l t sebesa l r Rp15.000.000,00, seda l ngka l n B menerima l ma l nfa l a l t sebesa l r Rp5.000.000,00. A l da l n B kemudia l n menga l juka l n permohona l n penghentia l n penyidika l n da l n meminta l informa l si kerugia l n pa l da l penda l pa l ta l n nega l ra l ya l ng ha l rus mereka l luna l si. Berda l sa l rka l n  ma l nfa l a l t  ya l ng  diterima l A l da l n  B  ma l ka l jumla l h  kerugia l n  pa l da l penda l pa l ta l n  nega l ra l ya l ng  ha l rus  diluna l si  da l la l m  ra l ngka l permohona l n  penghentia l n penyidika l n a l da l la l h seba l ga l i berikut:
a. A l ha l rus  meluna l si  sebesa l r  (Rp.  15.000.000,00/Rp.  20.000.000,00)  x  Rp 100.000.000,00 = Rp75.000.000,00
b. B ha l rus meluna l si sebesa l r (Rp. 5.000.000,00/Rp20.000.000,00) x Rp 100.000.000,00 = Rp25.000.000,00
Da l la l m Pa l sa l l 44B a l ya l t (2) huruf a l : “Menginga l t pena l nga l na l n perka l ra l pida l na l di bida l ng perpa l ja l ka l n lebih mengedepa l nka l n pemuliha l n kerugia l n pa l da l penda l pa l ta l n nega l ra l da l ripa l da l pemida l na l a l n,  kesempa l ta l n  terda l kwa l untuk  meluna l si  jumla l h  kerugia l n  pa l da l penda l pa l ta l n nega l ra l ; jumla l h pa l ja l k teruta l ng ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r; jumla l h pa l ja l k da l la l m fa l ktur pa l ja l k, bukti pemunguta l n pa l ja l k, bukti pemotonga l n pa l ja l k, da l n/a l ta l u bukti setora l n pa l ja l k; jumla l h  restitusi  ya l ng  dimohonka l n  da l n/a l ta l u  kompensa l si  a l ta l u  pengkredita l n  pa l ja l k  ya l ng dila l kuka l n, sesua l i denga l n proporsi ya l ng menja l di beba l nnya l dita l mba l h sa l nksi a l dministra l tif berupa l denda l diperlua l s sa l mpa l i denga l n ta l ha l p persida l nga l n”.
Da l la l m Pa l sa l l 44B a l ya l t (2) huruf b: “Ya l ng dima l ksud denga l n "dituntut ta l npa l diserta l i penja l tuha l n  pida l na l penja l ra l "  a l da l la l h  perka l ra l pida l na l ya l ng  terbukti  seca l ra l sa l h  da l n meya l kinka l n  teta l p  dituntut  dinya l ta l ka l n  bersa l la l h  teta l pi  ta l npa l diserta l i  penja l tuha l n  pida l na l penja l ra l untuk terda l kwa l ora l ng. Sementa l ra l itu, pida l na l denda l , ba l ik untuk terda l kwa l ora l ng ma l upun ba l da l n teta l p dija l tuhka l n sebesa l r jumla l h ya l ng tela l h diluna l si terda l kwa l seba l ga l ima l na l
dima l ksud pa l da l a l ya l t (2a l ) da l n jumla l h peluna l sa l n tersebut diperhitungka l n seba l ga l i pida l na l denda l ”.
3. Pera l tura l n  Menteri  Keua l nga l n  RI  Nomor  130/PMK.03/2009  tenta l ng  Ta l ta l Ca l ra l Penghentia l n Penyidika l n untuk Kepentinga l n Penerima l a l n Nega l ra l
Da l la l m Pa l sa l l 2: Pera l tura l n Menteri Keua l nga l n RI Nomor 130/PMK.03/2009 tenta l ng Ta l ta l Ca l ra l Penghentia l n Penyidika l n untuk Kepentinga l n Penerima l a l n Nega l ra l (Permenkeu No. 130/PMK.03/2009), menya l ta l ka l n, pa l da l a l ya l t:
(1) Untuk  kepentinga l n  penerima l a l n  nega l ra l ,  a l ta l s  perminta l a l n  Menteri  Keua l nga l n,  Ja l ksa l A l gung da l pa l t menghentika l n penyidika l n pa l ling la l ma l da l la l m ja l ngka l wa l ktu 6 ( ena l m) bula l n seja l k ta l ngga l l sura l t perminta l a l n.
(2) Penghentia l n  penyidika l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1)  ha l nya l dila l kuka l n setela l h  wa l jib  pa l ja l k  meluna l si  pa l ja l k  ya l ng  tida l k  a l ta l u  kura l ng  diba l ya l r  a l ta l u  ya l ng seha l rusnya l tida l k  dikemba l lika l n  da l n  dita l mba l ha l n  denga l n  sa l nksi  a l dministra l si  berupa l denda l sebesa l r  4  (empa l t)  ka l li  da l ri  pa l ja l k  ya l ng  tida l k  a l ta l u  kura l ng  diba l ya l r  a l ta l u  ya l ng seha l rusnya l tida l k dikemba l lika l n.
Da l la l m Pa l sa l l 4 Permenkeu No. 130/PMK.03/2009 menya l ta l ka l n, pa l da l huruf:
a. Untuk  memperoleh  penghentia l n  penyidika l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud  da l la l m  Pa l sa l l  2, Wa l jib  Pa l ja l k  menga l juka l n  permohona l n  seca l ra l tertulis  kepa l da l Menteri  Keua l nga l n denga l n memberika l n tembusa l n kepa l da l Direktur Jendera l l Pa l ja l k.
b. Permohona l n  berikut  tembusa l nnya l seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1)  dila l mpiri denga l n pernya l ta l a l n ya l ng berisi penga l kua l n bersa l la l h da l n kesa l nggupa l n meluna l si denga l n mengguna l ka l n contoh forma l t sura l t seba l ga l ima l na l diteta l pka l n da l la l m La l mpira l n Pera l tura l n Menteri Keua l nga l n ini ya l ng merupa l ka l n ba l gia l n ya l ng tida l k terpisa l hka l n da l ri Pera l tura l n Menteri Keua l nga l n ini.
Da l la l m Pa l sa l l 5 Permenkeu No. 130/PMK.03/2009 menya l ta l ka l n pa l da l , a l ya l t:
(1) Setela l h  menerima l permohona l n  da l ri  Wa l jib  Pa l ja l k,  Menteri  Keua l nga l n  meminta l kepa l da l Direktur  Jendera l l  Pa l ja l k  untuk  mela l kuka l n  penelitia l n  da l n  memberika l n penda l pa l t seba l ga l i ba l ha l n pertimba l nga l n da l la l m penga l mbila l n keputusa l n.
(2) Da l la l m  ra l ngka l meninda l kla l njuti  perminta l a l n  Menteri  Keua l nga l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1),  Direktur  Jendera l l  Pa l ja l k  meminta l kepa l da l Wa l jib  Pa l ja l k untuk  menyera l hka l n  ja l mina l n  peluna l sa l n  da l la l m  bentuk  escrow  a l ccount  sebesa l r pa l ja l k ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r a l ta l u ya l ng seha l rusnya l tida l k dikemba l lika l n da l n dita l mba l h denga l n sa l nksi a l dministra l si berupa l denda l sebesa l r 4 (empa l t) ka l li da l ri pa l ja l k ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r a l ta l u ya l ng seha l rusnya l tida l k dikemba l lika l n seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l 2 a l ya l t (2).
Da l la l m Pa l sa l l 7 Permenkeu No. 130/PMK.03/2009, menya l ta l ka l n: Da l la l m ha l l Ja l ksa l A l gung  menyetujui  perminta l a l n  Menteri  Keua l nga l n  untuk  menghentika l n  penyidika l n, Menteri Keua l nga l n segera l menya l mpa l ika l n pemberita l hua l n kepa l da l Direktur Jendera l l Pa l ja l k untuk  memerinta l hka l n  Wa l jib  Pa l ja l k  a l ga l r  menca l irka l n  ja l mina l n  peluna l sa l n  da l la l m  bentuk escrow a l ccount seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l 5 a l ya l t (2) denga l n mengguna l ka l n sura l t setora l n pa l ja l k.
2.  Prosedur Restora l tive  Justice Tinda l k  Pida l na l Perpa l ja l ka l n  Ya l ng  Dila l kuka l n  Oleh Wa l jib Pa l ja l k
1. Pera l n Penyidik Pega l wa l i Negeri Sipil (PPNS) da l la l m Penyidika l n Tinda l k Pida l na l Perpa l ja l ka l n.
Terda l pa l t  bebera l pa l pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  ya l ng  menyebut  tenta l ng  PPNS seperti KUHA l P jo Unda l ng-Unda l ng Nomor 32 Ta l hun 2004 tenta l ng Pemerinta l ha l n Da l era l h (UU  No.  32  Ta l hun  2004  tenta l ng  Pemda l )  jo  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  23  Ta l hun  2014 tenta l ng  Pemerinta l ha l n  Da l era l h  (UU  No.  23  Ta l hun  2014  tenta l ng  Pemda l )  jo  Unda l ng- Unda l ng Nomor 2 Ta l hun 2002 tenta l ng Kepolisia l n Nega l ra l Republik Indonesia l (UU No. 2 Ta l hun  2002  tenta l ng  Polri)  jo    Pera l tura l n  Pemerinta l h  Nomor  27  Ta l hun  1983  tenta l ng Pela l ksa l na l a l n Kita l b Unda l ng-Unda l ng Hukum A l ca l ra l Pida l na l (PP No. 27 Ta l hun 1983 tenta l ng Pela l ksa l na l a l n KUHA l P),
2. Restora l tive Justice Pa l da l Ta l ha l p Penyidika l n da l n Ta l ha l p Penuntuta l n Restora l tive Justice di da l la l m tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n sa l a l t ini tela l h ditera l pka l n ya l itu berupa l penghentia l n  penyidika l n,  seba l ga l ima l na l dia l tur  da l la l m  UU  No.  28  Ta l hun  2007 tenta l ng Ketentua l n Umum da l n Ta l ta l Ca l ra l Perpa l ja l ka l n. Da l la l m Pa l sa l l 44B:
a. Untuk  kepentinga l n  penerima l a l n  nega l ra l ,  a l ta l s  perminta l a l n  Menteri  Keua l nga l n,  Ja l ksa l A l gung  da l pa l t  menghentika l n  penyidika l n  tinda l k  pida l na l di  bida l ng  perpa l ja l ka l n  pa l ling la l ma l da l la l m ja l ngka l wa l ktu 6 (ena l m) bula l n seja l k ta l ngga l l sura l t perminta l a l n.
b. Penghentia l n penyidika l n tinda l k pida l na l di bida l ng perpa l ja l ka l n seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) ha l nya l dila l kuka l n setela l h Wa l jib Pa l ja l k meluna l si uta l ng pa l ja l k ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r a l ta l u ya l ng tida l k seha l rusnya l dikemba l lika l n da l n dita l mba l h denga l n sa l nksi a l dministra l si berupa l denda l sebesa l r 4 (empa l t) ka l li jumla l h pa l ja l k ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r, a l ta l u ya l ng tida l k seha l rusnya l dikemba l lika l n.
Kewena l nga l n  Ja l ksa l da l la l m  mela l kuka l n  penghentia l n  penyidika l n  dia l tur  da l la l m Pera l tura l n Menteri Keua l nga l n Republik Indonesia l Nomor 130/PMK.03/2009 tenta l ng Ta l ta l Ca l ra l Penghentia l n Penyidika l n untuk Kepentinga l n Penerima l a l n Nega l ra l (Permenkeu No. 130/PMK.03/2009), da l la l m Pa l sa l l 2, a l ya l t:
(1) Untuk  kepentinga l n  penerima l a l n  nega l ra l ,  a l ta l s  perminta l a l n  Menteri  Keua l nga l n,  Ja l ksa l A l gung  da l pa l t  menghentika l n  penyidika l n  pa l ling  la l ma l da l la l m  ja l ngka l wa l ktu  6  (ena l m) bula l n seja l k ta l ngga l l sura l t perminta l a l n.
(2) Penghentia l n  penyidika l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1)  ha l nya l dila l kuka l n setela l h  wa l jib  pa l ja l k  meluna l si  pa l ja l k  ya l ng  tida l k  a l ta l u  kura l ng  diba l ya l r  a l ta l u  ya l ng seha l rusnya l tida l k  dikemba l lika l n  da l n  dita l mba l ha l n  denga l n  sa l nksi  a l dministra l si  berupa l denda l sebesa l r  4  (empa l t)  ka l li  da l ri  pa l ja l k  ya l ng  tida l k  a l ta l u  kura l ng  diba l ya l r  a l ta l u  ya l ng seha l rusnya l tida l k dikemba l lika l n.
Berda l sa l rka l n  ketentua l n  da l ri  pa l sa l l-pa l sa l l  di  a l ta l s,  ma l ka l Ja l ksa l A l gung  memiliki kewena l nga l n untuk da l pa l t mela l kuka l n penghentia l n penyidika l n tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n denga l n  ca l ta l ta l n  wa l jib  pa l ja l k  menga l kui  perbua l ta l nnya l da l n  menga l juka l n  permohona l n penghentia l n  penyidika l n  pa l ja l k  kepa l da l Menteri  keua l nga l n  denga l n  tembusa l n  direktur jendera l l pa l ja l k serta l ma l u untuk mela l kuka l n peluna l sa l n jumla l h pa l ja l k ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng
diba l ya l r a l ta l u ya l ng tida l k seha l rusnya l dikemba l lika l n da l n sa l nksi a l dministra l si berupa l denda l sebesa l r  4  (empa l t)  ka l li  jumla l h  pa l ja l k  ya l ng  tida l k  a l ta l u  kura l ng  diba l ya l r  a l ta l u  ya l ng  tida l k seha l rusnya l dikemba l lika l n.
3. Proses Penghentia l n Penyidika l n da l n Penuntuta l n Tinda l k Pida l na l Perpa l ja l ka l n Ta l ta l ca l ra l penga l jua l n  penghentia l n  penyidika l n  da l n  penuntuta l n  tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  berda l sa l rka l n  Pera l tura l n  Menteri  Keua l nga l n  Republik  Indonesia l Nomor: 129/PMK.03/2012 tenta l ng Ta l ta l Ca l ra l Perminta l a l n Penghentia l n Penyidika l n Tinda l k Pida l na l di  Bida l ng  Perpa l ja l ka l n  Untuk  Kepentinga l n  Penerima l a l n  Nega l ra l (Permenkeu  No. 129/PMK.03/2012), mengena l i Ta l ta l Ca l ra l Perminta l a l n Penghentia l n Penyidika l n oleh Wa l jib Pa l ja l k, da l la l m Pa l sa l l 2, a l ya l t:
(1) Da l la l m  ra l ngka l penghentia l n  Penyidika l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud  da l la l m  Pa l sa l l  44B Unda l ng-Unda l ng KUP, Wa l jib Pa l ja l k menga l juka l n permohona l n seca l ra l tertulis kepa l da l Menteri Keua l nga l n denga l n memberika l n tembusa l n kepa l da l Direktur Jendera l l Pa l ja l k.
(2) Permohona l n seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) dila l mpiri pernya l ta l a l n tertulis ya l ng berisi penga l kua l n bersa l la l h da l n bukti tertulis mengena l i penyera l ha l n ja l mina l n peluna l sa l n da l la l m bentuk escrow a l ccount.
(3) Besa l rnya l ja l mina l n  peluna l sa l n  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (2)  a l da l la l h  jumla l h kerugia l n pa l da l penda l pa l ta l n nega l ra l sebesa l r:
a. jumla l h  pa l ja l k  ya l ng  tida l k  a l ta l u  kura l ng  diba l ya l r  a l ta l u  ya l ng  seha l rusnya l tida l k dikemba l lika l n; a l ta l u b. jumla l h  pa l ja l k  da l la l m  fa l ktur  pa l ja l k,  bukti  pemunguta l n  pa l ja l k,  bukti  pemotonga l n pa l ja l k, da l n/a l ta l u bukti setora l n pa l ja l k, dita l mba l h jumla l h sa l nksi a l dministra l si berupa l denda l sebesa l r 4 (empa l t) ka l li jumla l h kerugia l
n pa l da l penda l pa l ta l n nega l ra l tersebut.
(4) Jumla l h pa l ja l k seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (3) dihitung berda l sa l rka l n berita l a l ca l ra l pemeriksa l a l n  a l hli  ya l ng  dila l kuka l n  sebelum  penga l jua l n  perminta l a l n  penghentia l n Penyidika l n oleh Menteri Keua l nga l n kepa l da l Ja l ksa l A l gung.
(5) Permohona l n penghentia l n Penyidika l n seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) dia l juka l n denga l n mengguna l ka l n forma l t sesua l i contoh seba l ga l ima l na l terca l ntum da l la l m La l mpira l n I ya l ng merupa l ka l n ba l gia l n tida l k terpisa l hka l n da l ri Pera l tura l n Menteri ini.
(6) Sura l t  pernya l ta l a l n  penga l kua l n  bersa l la l h  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (2)  dibua l t denga l n mengguna l ka l n forma l t sesua l i contoh seba l ga l ima l na l terca l ntum da l la l m La l mpira l n II ya l ng merupa l ka l n ba l gia l n tida l k terpisa l hka l n da l ri Pera l tura l n Menteri ini.
4. Kewena l nga l n  Ja l ksa l Da l la l m  Menghentika l n  Penyidika l n  da l n  Penuntuta l n  Tinda l k Pida l na l Perpa l ja l ka l n
Da l la l m Pera l tura l n Ja l ksa l A l gung Nomor 039/A l /JA l /10/2010 Ta l hun 2010 tenta l ng Ta l ta l Kelola l A l dministra l si da l n Teknis Pena l nga l na l n Perka l ra l Tinda l k Pida l na l Khusus, ta l ngga l l 29 Oktober  Ta l hun  2010  (PERJA l -039/A l /JA l /10/2010)  da l la l m  Pa l sa l l,  menya l ta l ka l n:  Hukum A l ca l ra l Pida l na l di  Indonesia l mengga l riska l n  sistem  pera l dila l n  pida l na l terpa l du  ( integra l ted crimina l l  justice  system ).  Ba l hwa l da l la l m  menja l la l nka l n  proses  pera l dila l n  ma l sing-ma l sing a l pa l ra l t penega l k hukum menga l cu kepa l da l UU No. 8 Ta l hun 1981 tenta l ng KUHA l P. Menurut Ma l rwa l n  Effendy  menga l nut  sistem  spesia l lisa l si,  diferensia l si,  da l n  kompa l rtemenisa l si,
memisa l hka l n  seca l ra l tega l s  tuga l s  da l n  kewena l nga l n  penyidika l n,  penuntuta l n  da l n pemeriksa l a l n di sida l ng penga l dila l n serta l pela l ksa l na l a l n putusa l n da l n peneta l pa l n penga l dila l n ya l ng terintegra l si menuju kepa l da l system pera l dila l n pida l na l terpa l du ( integra l ted crimina l l justice system ).
Spesia l lisa l si bera l rti pengkhususa l n, ba l hwa l KUHA l P ha l nya l da l pa l t ditera l pka l n kepa l da l ora l ng-ora l ng  ya l ng  tunduk  kepa l da l Pera l dila l n  Umum,  meskipun  da l la l m  KUHA l P  dia l tur tenta l ng  penyidika l n  da l n  persida l nga l n  koneksita l s  ya l itu  penyidika l n  da l n  pera l dila l n  ya l ng dila l kuka l n  terha l da l p  ora l ng-ora l ng  ya l ng  mela l kuka l n  tinda l k  pida l na l ya l ng  tunduk  denga l n pera l dila l n  umum  da l n  pera l dila l n  militer.  Differensia l si  a l rtinya l membeda l ka l n  tuga l s  da l n wewena l ng tingka l ta l n pemeriksa l a l n seja l k da l ri penyidika l n, penuntuta l n da l n pemeriksa l a l n di persida l nga l n, seda l ngka l n kompa l rtemenisa l si a l rtinya l memberika l n seka l t terha l da l p tuga l s da l n wewena l ng penyidik da l n penuntut umum, teta l pi tida l k boleh mengga l nggu usa l ha l a l da l nya l sa l tu  kebija l ka l n  penyidika l n  da l n  penuntuta l n  ya l ng  merupa l ka l n  pedoma l n  kerja l bersa l ma l da l la l m proses pera l dila l n pida l na l .
Pemba l gia l n kewena l nga l n tersebut dima l ksudka l n a l ga l r pela l ksa l na l a l n tuga l s penega l ka l n hukum da l pa l t menja l di fokus, sehingga l tida l k terja l di duplika l si kewena l nga l n, na l mun teta l p terintegra l si  ka l rena l a l nta l ra l institusi  penega l k  hukum  ya l ng  sa l tu  denga l n  la l innya l seca l ra l fungsiona l l a l da l hubunga l n sedemikia l n rupa l di da l la l m proses penyelesa l ia l n perka l ra l pida l na l . Pola l ini  dikena l l  denga l n  integra l ted  crimina l l  justice  system  (sistem  pera l dila l n  pida l na l terpa l du  ).  Seja l la l n  denga l n  ha l l  ini,  menurut  Ha l rkristuti  Ha l rkrisnowo  ba l hwa l sistem pera l dila l n  pida l na l terpa l du  tersebut  terca l kup  bebera l pa l sub  sistem  denga l n  tuga l s  ma l sing- ma l sing da l la l m proses pera l dila l n pida l na l ya l itu Kepolisia l n, Keja l ksa l a l n, Penga l dila l n, Lemba l ga l Perma l sya l ra l ka l ta l n da l n Penga l ca l ra l . Di Indonesia l ma l sing- ma l sing sub sistem ini suda l h dia l tur kewena l nga l n  da l n  fungsinya l da l la l m  unda l ng-  unda l ng  tersendiri,  kecua l li  mengena l i penga l ca l ra l ya l ng belum menda l pa l t penga l tura l n seca l ra l khusus. Da l la l m menja l la l nka l n proses pera l dila l n  pida l na l ,  a l tura l n  ya l ng  menda l sa l ri  kerja l ma l sing-ma l sing  sub  sistem  menga l cu pa l da l UU No. 8 Ta l hun 1981 tenta l ng KUHA l P.
Keja l ksa l a l n seba l ga l i sa l la l h sa l tu lemba l ga l pemerinta l h ya l ng mela l ksa l na l ka l n kekua l sa l a l n nega l ra l di  bida l ng  penuntuta l n  merupa l ka l n  sa l la l h  sa l tu  sub  sistem  da l la l m  sistem  pera l dila l n pida l na l terpa l du.  Keja l ksa l a l n  seba l ga l i  lemba l ga l /insta l nsi  ya l ng  diberi  kewena l nga l n  da l la l m mela l kuka l n  penuntuta l n  da l la l m  perka l ra l tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  dia l tur  da l la l m  Pa l sa l l  1 a l ngka l 6 huruf b Pa l sa l l 13 KUHA l P. Da l la l m Pa l sa l l 1 a l ngka l 6 huruf b KUHA l P disebutka l n “Penuntut  umum  a l da l la l h  ja l ksa l ya l ng  diberi  wewena l ng  oleh  unda l ngunda l ng  ini  untuk mela l kuka l n penuntuta l n da l n mela l ksa l na l ka l n peneta l pa l n ha l kim”. Seda l ngka l n da l la l m Pa l sa l l 13 KUHA l P disebutka l n “ Penuntut Umum a l da l la l h ja l ksa l ya l ng diberi wewena l ng oleh unda l ng- unda l ng  ini  untuk  mela l kuka l n  penuntuta l n  da l n  mela l ksa l na l ka l n  peneta l pa l n  ha l kim.”  Da l la l m Ba l ha l sa l Inggris  istila l h  ja l ksa l a l da l la l h Public  Prosecutor (Penuntut  Umum).  Prosecution (penuntuta l n)  bera l sa l l  da l ri  Ba l ha l sa l la l tin  ya l itu  prosecutes,  ya l ng  terdiri  da l ri  ka l ta l pro (sebelum)  da l n  sequi  (mengikuti),  denga l n  pengertia l n  seba l ga l i  proses  perka l ra l da l ri permula l a l n sa l mpa l i selesa l i.
Da l la l m Pa l sa l l 2 UU No. 16 Ta l hun 2004 tenta l ng Keja l ksa l a l n ditega l ska l n ba l hwa l , pa l da l a l ya l t:
(1) Keja l ksa l a l n  Republik  Indonesia l ya l ng  sela l njutnya l da l la l m  Unda l ngUnda l ng  ini  disebut keja l ksa l a l n  a l da l la l h  lemba l ga l pemerinta l ha l n  ya l ng  mela l ksa l na l ka l n  kekua l sa l a l n  nega l ra l di bida l ng penuntuta l n serta l kewena l nga l n la l in berda l sa l rka l n unda l ng-unda l ng.
(2) Kekua l sa l a l n nega l ra l seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) dila l ksa l na l ka l n seca l ra l merdeka l .
(3) Keja l ksa l a l n seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) a l da l la l h sa l tu da l n tida l k terpisa l hka l n. Berda l sa l rka l n  ketentua l n  di  a l ta l s  dida l pa l t  ba l hwa l Keja l ksa l a l n  a l da l la l h  sa l tu-sa l tunya l lemba l ga l pemerinta l ha l n ya l ng mela l kuka l n tuga l s penuntuta l n da l la l m penega l ka l n hukum da l n kea l dila l n.
Ka l ita l nnya l denga l n tuga l s da l n kewena l nga l n Keja l ksa l a l n lebih la l njut dia l tur da l la l m Pa l sa l l 30  a l ya l t  (1)  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  16  Ta l hun  2004  tenta l ng  Keja l ksa l a l n  Republik Indonesia l (UU No. 16 Ta l hun 2004 tenta l ng Keja l ksa l a l n), menya l ta l ka l n ba l hwa l : Di bida l ng pida l na l , keja l ksa l a l n mempunya l i tuga l s da l n wewena l ng:
a. Mela l kuka l n penuntuta l n b. Mela l ksa l na l ka l n  peneta l pa l n  ha l kim  da l n  putusa l n  penga l dila l n  ya l ng  tela l h  memperoleh kekua l ta l n hukum teta l p c. Mela l kuka l n  penga l wa l sa l n  terha l da l p  pela l ksa l na l a l n  putusa l n  pida l na l bersya l ra l t,  putusa l n pida l na l penga l wa l sa l n, da l n keputusa l n lepa l s bersya l ra l t d. Mela l kuka l n penyidika l n terha l da l p tinda l k pida l na l tertentu berda l sa l rka l n unda l ng-unda l ng e. Melengka l pi  berka l s  perka l ra l tertentu  da l n  untuk  itu  da l pa l t  mela l kuka l n  pemeriksa l a l n ta l mba l ha l n  sebelum  dilimpa l hka l n  ke  penga l dila l n  ya l ng  da l la l m  pela l ksa l na l a l nnya l dikoordina l sika l n denga l n penyidik Tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n da l la l m pena l nga l na l nnya l terma l suk seba l ga l i tinda l k pida l na l khusus.  Sela l in  tuga l s  da l n  wewena l ng  ja l ksa l da l la l m  mena l nga l ni  tinda l k  pida l na l umum. Keputusa l n Presiden Nomor 86 Ta l hun 1999 tenta l ng Susuna l n Orga l nisa l si da l n Ta l ta l Kerja l Keja l ksa l a l n  Republik  Indonesia l (Keppres  No.  86  Ta l hun  1999)  memba l gi  tuga l s  da l n wewena l ng ja l ksa l da l la l m ka l ita l nnya l denga l n tinda l k pida l na l khusus. Pa l da l prinsipnya l tuga l s da l n wewena l ng ja l ksa l da l la l m mena l nga l ni tinda l k pida l na l khusus sa l ma l ha l lnya l denga l n tuga l s da l n wewena l ng ja l ksa l da l la l m mena l nga l ni tinda l k pida l na l umum.
Tuga l s  da l n  wewena l ng  ja l ksa l da l la l m  ka l ita l nnya l denga l n  tinda l k  pida l na l khusus berda l sa l rka l n  ketentua l n  Pa l sa l l  17  Keppres  No.  86  Ta l hun  1999  a l da l la l h  mela l kuka l n penyelidika l n,  penyidika l n,  pemeriksa l a l n  ta l mba l ha l n,  penuntuta l n,  pela l ksa l a l n  peneta l pa l n ha l kim  da l n  putusa l n  penga l dila l n,  penga l wa l sa l n  terha l da l p  pela l ksa l na l a l n  keputusa l n  lepa l s bersya l ra l t,  da l n  tinda l ka l n  hukum  la l in  mengena l i  tinda l k  pida l na l ekonomi,  tinda l k  pida l na l korupsi,  da l n  tinda l k  pida l na l la l innya l berda l sa l rka l n  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  da l n kebija l ksa l na l a l n ya l ng diteta l pka l n oleh Ja l ksa l A l gung.
Da l la l m UU No. 6 Ta l hun 1983 tenta l ng Ketentua l n Umum da l n Ta l ta l Ca l ra l Perpa l ja l ka l n mewa l jibka l n  kepa l da l PPNS  Ditjen  Pa l ja l k  memberita l huka l n  dimula l inya l penyidika l n  da l n menya l mpa l ika l n ha l sil penyidika l nnya l kepa l da l Penuntut Umum. Penyidik memberita l huka l n dimula l inya l penyidika l n kepa l da l Penuntut Umum mela l lui penyidik peja l ba l t Polisi Nega l ra l Republik  Indonesia l .  Menurut  Pa l sa l l  14  a l ,  b  KUHA l P,  Penuntut  Umum  menerima l da l n memeriksa l berka l s perka l ra l untuk sela l njutnya l menga l da l ka l n pra l penuntuta l n ya l itu memberi
petunjuk-petunjuk oleh Penuntut Umum kepa l da l penyidik da l la l m ra l ngka l penyempurna l a l n ha l sil  penyidika l n  da l ri  penyidik  (PPNS  Ditjen  Pa l ja l k).  Sesua l i  denga l n  KUHA l P  ba l hwa l Penuntut  Umum  ya l ng  menentuka l n  kebija l ka l n  penuntuta l n  terma l suk  terha l da l p  tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n, a l rtinya l ha l nya l Penuntut Umum ya l ng menentuka l n sua l tu perka l ra l ha l sil penyidika l n PPNS Ditjen Pa l ja l k a l pa l ka l h suda l h lengka l p a l ta l u belum untuk dilimpa l hka l n ke penga l dila l n (Pa l sa l l 139 KUHA l P).
Sebelum berka l s perka l ra l dilimpa l hka l n ke penga l dila l n, Penuntut Umum mempela l ja l ri berka l s perka l ra l da l n da l la l m wa l ktu 7 (tujuh) ha l ri memberita l huka l n kepa l da l penyidik a l pa l ka l h ha l sil penyidika l n tela l h sia l p dilimpa l hka l n ke penga l dila l n a l ta l u ma l sih ha l rus dilengka l pi la l gi. A l pa l bila l belum  lengka l p,  ma l ka l berka l s  perka l ra l dikemba l lika l n  kepa l da l penyidik  untuk dilengka l pi  denga l n  menjela l ska l n  ha l l-ha l l  ya l ng  dia l ngga l p  kura l ng.  Jika l kemudia l n  tela l h lengka l p da l n memenuhi sya l ra l t untuk dilimpa l hka l n ke penga l dila l n, ma l ka l Penuntut Umum segera l melimpa l hka l n berka l s perka l ra l ke penga l dila l n da l n memohon kepa l da l penga l dila l n a l ga l r segera l dia l dili diserta l i sura l t da l kwa l a l n ya l ng diberi ta l ngga l l da l n dita l nda l ta l nga l ni, ka l rena l sura l t da l kwa l a l n merupa l ka l n da l sa l r ba l gi penuntut umum untuk mela l kuka l n penuntuta l n. A l da l pun ya l ng ha l rus termua l t da l la l m sura l t da l kwa l a l n a l da l la l h seba l ga l i berikut : a l .  Na l ma l lengka l p,  tempa l t  la l hir,  umur  a l ta l u  ta l ngga l l  la l hir,  jenis  kela l min  ,  keba l ngsa l a l n, tempa l t tingga l l, a l ga l ma l , da l n pekerja l a l n pela l ku delik pa l ja l k ; b.  Ura l ia l n  seca l ra l cerma l t,  jela l s,  da l n  lengka l p  mengena l i  delik  pa l ja l k  ya l ng  dida l kwa l ka l n denga l n menyebutka l n wa l ktu da l n tempa l t delik hukum pa l ja l k itu dila l kuka l n.
Jika l sura l t da l kwa l a l n tida l k memenuhi ketentua l n seba l ga l i ma l na l pa l da l a l ngka l perta l ma l di a l ta l s, ma l ka l sura l t da l kwa l a l n da l pa l t diba l ta l lka l n ka l rena l tida l k memenuhi persya l ra l ta l n identita l s pela l ku delik pa l ja l k. Da l n a l pa l bila l sura l t da l kwa l a l n tida l k memenuhi ketentua l n seba l ga l ima l na l pa l da l a l ngka l kedua l di  a l ta l s,  ma l ka l sura l t  da l kwa l a l n  ba l ta l l  demi  hukum.  Turuna l n  sura l t pelimpa l ha l n  perka l ra l beserta l sura l t  da l kwa l a l n  disa l mpa l ika l n  kepa l da l tersa l ngka l a l ta l u  kua l sa l hukumnya l da l n penyidik peja l ba l t pega l wa l i negeri sipil di lingkunga l n Direktora l t Jendera l l Pa l ja l k.
Pemeriksa l a l n  tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  di  sida l ng  penga l dila l n  dila l kuka l n  denga l n A l ca l ra l Pemeriksa l a l n  Bia l sa l .  Da l la l m  persida l nga l n  Ja l ksa l menga l juka l n  sejumla l h  a l la l t  bukti untuk da l pa l t membuktika l n da l kwa l a l nnya l dima l na l ha l kim a l ka l n memutuska l n perka l ra l tersebut berda l sa l rka l n sejumla l h a l la l t bukti dima l na l KUHA l P memberika l n ba l ta l sa l n minima l l 2 (dua l ) a l la l t  bukti  diserta l i  oleh  keya l kina l n  ha l kim.  Ka l la l u  pemeriksa l a l n  sida l ng  dipa l nda l ng  suda l h selesa l i ma l ka l Penuntut Umum a l ka l n menga l juka l n tuntuta l n pida l na l ya l ng a l ka l n diputuska l n ha l kim a l pa l ka l h bena l r tela l h terja l di sua l tu tinda l k pida l na l .
Hubunga l n kerja l a l nta l ra l Ja l ksa l da l n Ha l kim tela l h seca l ra l tega l s dia l tur da l la l m UU No. 16 Ta l hun 2004 tenta l ng Keja l ksa l a l n. Ha l l ini da l pa l t diliha l t da l ri Pa l sa l l 30 a l ya l t (1) huruf b ya l ng menyebutka l n  ba l hwa l :  Keja l ksa l a l n  mempunya l i  tuga l s  da l n  wewena l ng  mela l ksa l na l ka l n peneta l pa l n ha l kim da l n putusa l n penga l dila l n ya l ng tela l h memperoleh kekua l ta l n hukum teta l p. Ka l ita l nnya l denga l n  eksekusi,  tuga l s  da l n  wewena l ng  Ja l ksa l a l da l la l h  mela l ksa l na l ka l n  putusa l n penga l dila l n ya l ng tela l h mempunya l i kekua l ta l n hukum teta l p ya l ng ma l ksudnya l a l da l la l h ba l hwa l isi da l n a l ma l r putusa l n penga l dila l n tersebut ha l rus dila l ksa l na l ka l n oleh Ja l ksa l .
Sela l in Penyidik Pa l ja l k, da l la l m Pa l sa l l 44 B UU No. 28 Ta l hun 2007 tenta l ng Ketentua l n Umum da l n Ta l ta l Ca l ra l Perpa l ja l ka l n juga l menyebutka l n ba l hwa l Menteri Keua l nga l n da l n Ja l ksa l A l gung  da l pa l t  menghentika l n  penyidika l n  tinda l k  pida l na l di  bida l ng  perpa l ja l ka l n  a l ta l s  da l sa l r untuk kepentinga l n penerima l a l n Nega l ra l pa l ling la l ma l da l la l m ja l ngka l wa l ktu 6 (ena l m) bula l n seja l k  ta l ngga l l  sura l t  perminta l a l n.  Penghentia l n  dima l ksud  ha l nya l dila l kuka l n  setela l h  Wa l jib Pa l ja l k meluna l si huta l ng pa l ja l k ya l ng tida l k a l ta l u kura l ng diba l ya l r a l ta l u ya l ng tida l k seha l rusnya l dikemba l lika l n da l n dita l mba l h denga l n sa l ksi a l dministra l si berupa l denda l sebesa l r 4 (empa l t) ka l li  jumla l h  pa l ja l k  ya l ng  tida l k  a l ta l u  kura l ng  diba l ya l r,  a l ta l u  ya l ng  tida l k  seha l rusnya l dikemba l lika l n.
5. Fa l ktor-Fa l ktor  Ya l ng  Memenga l ruhi Restora l tive  Justice Da l la l m  Tinda l k  Pida l na l Perpa l ja l ka l n Ya l ng Dila l kuka l n Oleh Wa l jib Pa l ja l k a. Fa l ktor Ya l ng Mendorong Terja l di Restora l tive Justice
1) Hukum  Pida l na l di  Bida l ng  Perpa l ja l ka l n  seba l ga l i  Hukum  Pida l na l A l dministra l si. Pa l sa l l  1 a l ngka l 1 UU No. 28 Ta l hun 2007 tenta l ng Ketentua l n Umum da l n Ta l ta l Ca l ra l Perpa l ja l ka l n mendefinisika l n Pa l ja l k seba l ga l i kontribusi wa l jib kepa l da l nega l ra l ya l ng teruta l ng oleh ora l ng priba l di a l ta l u ba l da l n ya l ng bersifa l t mema l ksa l berda l sa l rka l n Unda l ng-Unda l ng, denga l n tida l k menda l pa l tka l n  imba l la l n  seca l ra l la l ngsung  da l n  diguna l ka l n  untuk  keperlua l n  nega l ra l ba l gi sebesa l r-besa l rnya l kema l kmura l n  ra l kya l t.  Menurut  P.J.A l .  A l dria l ni  pa l ja l k  a l da l la l h  iura l n kepa l da l Nega l ra l ya l ng  da l pa l t  dipa l ksa l ka l n,  ya l ng  teruta l ng  oleh  mereka l ya l ng  wa l jib memba l ya l rnya l menurut  pera l tura l n,  ta l npa l menda l pa l t  presta l si  kemba l li  ya l ng  la l ngsung da l pa l t  ditunjuk  da l n  ya l ng  keguna l a l nnya l untuk  membia l ya l i  pengelua l ra l n  umum  terka l it denga l n  tuga l s  Nega l ra l denga l n  menyelengga l ra l ka l n  pemerinta l ha l n:  (A l dria l ni  da l la l m Brotodiha l rdjo, 1998).
Menurut  Rochma l t  Soemitro  (1991),  pa l ja l k  a l da l la l h  iura l n  ra l kya l t  kepa l da l ka l s  Nega l ra l berda l sa l rka l n  unda l ng-unda l ng  (ya l ng  da l pa l t  dipa l ksa l ka l n)  denga l n  tia l da l menda l pa l t  ja l sa l timba l l  (kontra l presta l si)  ya l ng  la l ngsung  da l pa l t  ditunjuka l n  da l n  ya l ng  diguna l ka l n  untuk memba l ya l r pengelua l ra l n umum. Da l ri definisi unda l ng-unda l ng ma l upun penda l pa l t pa l ra l a l hli tersebut da l pa l t disimpulka l n ba l hwa l pa l ja l k a l da l la l h punguta l n wa l jib ya l ng dipa l ksa l ka l n kepa l da l ra l kya l t untuk menyelengga l ra l ka l n Nega l ra l da l n pemba l nguna l n nega l ra l berda l sa l rka l n unda l ng-unda l ng. Untuk itu, da l la l m Pa l sa l l 23A l UUD 1945 diberika l n la l nda l sa l n konstitusi ba l hwa l pa l ja l k da l n punguta l n la l in ya l ng bersifa l t mema l ksa l untuk keperlua l n nega l ra l dia l tur denga l n unda l ngunda l ng.
2) Hukum pa l ja l k sendiri terma l suk di da l la l m kla l sifika l si Hukum Publik da l la l m ha l l ini a l da l la l h Hukum  A l dministra l si  Nega l ra l ,  a l ta l u  Hukum  Ta l ta l Usa l ha l Nega l ra l .  Seba l ga l i  hukum a l dministra l si,  tujua l n  dibentuknya l pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  perpa l ja l ka l n  a l da l la l h untuk  memenuhi  tujua l n  nega l ra l sesua l i  konstitusi  a l linea l keempa l t  Pembuka l a l n  UUD 1945,  sehingga l kemudia l n  Pa l sa l l  23A l dituga l ska l n  seba l ga l i  la l nda l sa l n  konstitusi  ba l gi hukum  pa l ja l k  da l la l m  mela l ksa l na l ka l n  fungsi  uta l ma l nya l ,  ya l itu  fungsi  budgeter mengumpulka l n penda l pa l ta l n untuk membia l ya l i pemba l nguna l n da l n pengelua l ra l n Nega l ra l serta l fungsi  regulerend  ya l itu  seba l ga l i  a l la l t  mela l ksa l na l ka l n  kebija l ka l n  ekonomi pemerinta l h teruta l ma l da l la l m mewujudka l n kea l dila l n sosia l l ba l gi seluruh ra l kya l t Indonesia l .
Sehingga l tentusa l ja l penyelesa l ia l n dilua l r persida l nga l n menja l di a l lterna l tif terba l ik da l la l m penyelesa l ia l n perka l ra l tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n
3) Menguta l ma l ka l n Pemenuha l n Kewa l jiba l n untuk Kepentinga l n Penerima l a l n Nega l ra l Unda l ng-Unda l ng  Perpa l ja l ka l n  mengedepa l nka l n  a l sa l s  ultimum  remidium  ya l itu penyelesa l ia l n  seca l ra l hukum  pida l na l merupa l ka l n  a l lterna l tif  tera l khir,  sehingga l bida l ng perpa l ja l ka l n  mendorong  penyelesa l ia l n  denga l n  upa l ya l hukum  da l ma l i  demi  teja l minnya l pemuliha l n kerugia l n penda l pa l ta l n nega l ra l . Ya l ng ma l na l jika l tersa l ngka l a l ta l u terda l kwa l perka l ra l tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  ma l u  untuk  mela l kuka l n  penghentia l n  penyidika l n  ma l upun penuntuta l n denga l n mela l kuka l n pemba l ya l ra l n denda l tentu sa l ja l ha l l ini da l pa l t meningka l tka l n penerima l a l n nega l ra l . Sehingga l da l pa l t meningka l tka l n keseja l htera l a l n ra l kya l t.
b. Fa l ktor Pengha l mba l t
1) Terpida l na l Lebih Memilih Pida l na l Ba l da l n Da l ripa l da l Pemba l ya l ra l n Denda l Sela l ma l ini pa l ra l pela l ku tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n lebih memilih menerima l pida l na l ba l da l n  da l ripa l da l mela l kuka l n  penghentia l n  penyidika l n  ma l upun  penuntuta l n,  dika l rena l ka l n mereka l bera l ngga l pa l n ba l hwa l denda l ya l ng ha l rus diba l ya l ra l ka l n untuk penghentia l n penyidika l n ma l upun penuntuta l n begitu besa l r. Pa l da l UU KUP terpida l na l ya l ng tida l k da l pa l t mela l kuka l n pemba l ya l ra l n  denda l ma l ka l a l ka l n  diga l ntika l n  denga l n  subsider  ya l ng  dira l sa l kura l ng  la l ya l k diba l ndingka l n ua l ng pengga l nti ya l ng ha l rus diba l ya l rka l n. Sela l in itu juga l belum a l da l a l tura l n tenta l ng  a l sset-a l sset  tersa l ngka l ya l ng  disita l da l pa l t  dija l dika l n  pemba l ya l ra l n  denda l .  Na l mun setela l h a l da l nya l UU HPP mengecilka l n rua l ng gera l k pela l ku pida l na l pa l ja l k Pa l sa l l  44  C:  Putusa l n  Pida l na l Denda l delik  Pa l sa l l  39  da l n  Pa l sa l l  29A l tida l k  da l pa l t diga l ntika l n denga l n pida l na l kurua l nga l n da l n wa l jib diba l ya l ra l ka l n oleh terpida l na l , Da l la l m ha l l terpida l na l tida l k  memba l ya l r  pida l na l denda l pa l ling  la l ma l 1  (sa l tu)  bula l n  sesuda l h  putusa l n penga l dila l n  ya l ng  tela l h  memperoleh  kekua l ta l n  hukum  teta l p,  ja l ksa l mela l kuka l n  penyita l a l n da l n pelela l nga l n terha l da l p ha l rta l keka l ya l a l n terpida l na l untuk memba l ya l r pida l na l denda l tersebut menurut ketentua l n pera l tura l n perunda l ng unda l nga l n
Da l la l m ha l l setela l h dila l kuka l n penelusura l n da l n penyita l a l n ha l rta l keka l ya l a l n, terpida l na l ora l ng tida l k memiliki ha l rta l keka l ya l a l n ya l ng mencukupi untuk memba l ya l r pida l na l denda l , da l pa l t dipida l na l denga l n pida l na l penja l ra l ya l ng la l ma l nya l tida l k melebihi pida l na l penja l ra l ya l ng diputus.  La l ma l nya l pida l na l penja l ra l seba l ga l i  subsider  pida l na l denda l ditentuka l n  da l la l m putusa l n penga l dila l n
2) Belum  Dila l kuka l n  Penyita l a l n  A l sset  Ba l gi  Pela l ku  Tinda l k  Pida l na l Perpa l ja l ka l n  Seba l ga l i Pemba l ya l ra l n Pida l na l Denda l
Berla l kunya l UU  No.  28  Ta l hun  2007  tenta l ng  Ketentua l n  Umum  da l n  Ta l ta l Ca l ra l Perpa l ja l ka l n, ma l ka l setia l p a l sset ya l ng disita l da l ri tersa l ngka l tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n a l ka l n da l pa l t  diguna l ka l n  seba l ga l i  pemba l ya l ra l n  denda l jika l terpida l na l tida l k  da l pa l t  mela l kuka l n pemba l ya l ra l n  berda l sa l rka l n  putusa l n  penga l dila l n,  da l n  dibunyika l n  pa l da l sa l a l t  penuntuta l n. Diha l ra l pka l n  denga l n  ditera l pka l nya l ha l l  tersebut  pa l ra l pela l ku  tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n berpikir  ula l ng  untuk  tida l k  mela l kuka l n  penghentia l n  penyidika l n  ma l upun  penuntuta l n, menginga l t  sela l in  pida l na l penja l ra l ma l ka l terpida l na l teta l p  diwa l jibka l n  untuk  mela l kuka l n pemba l ya l ra l n da l n jika l tida l k da l pa l t mela l kuka l n pemba l ya l ra l n ma l ka l da l pa l t dia l mbil da l ri a l sset terpida l na l ya l ng tela l h disita l pa l da l sa l a l t proses penyidika l n.
3) Denda l Terla l lu Besa l r
Penyelesa l ia l n  perka l ra l denga l n  mengguna l ka l n  Pa l sa l l  8  a l ya l t  (3)  a l ta l u  Pa l sa l l  44B mensya l ra l tka l n a l da l nya l pengemba l lia l n kerugia l n pa l da l penda l pa l ta l n nega l ra l dita l mba l h sejumla l h denda l ya l ng ha l rus diba l ya l r seka l ligus da l la l m bentuk tuna l i/ka l s. Sehingga l menyulitka l n ba l gi tersa l ngka l ma l upun terda l kwa l untuk mela l kukna l pemba l ya l ra l n.
4) Kura l ngnya l Ja l ngka l Wa l ktu Ya l ng Diberika l n Da l la l m Peluna l sa l n
Ja l ngka l wa l ktu pemba l ya l ra l n ya l ng dira l sa l ka l n sa l a l t ini ma l sih sa l nga l t kura l ng ba l gi pa l ra l pela l ku tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n, menginga l t tingginya l denda l ya l ng dikena l ka l n ba l ru pa l ra l pela l ku tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n, sehingga l menyeba l bka l n terja l dinya l penyelesa l ia l n dilua l r persida l nga l n a l ta l u penera l pa l n restora l tive justice penghentia l n penyidika l n da l n penuntuta l n cukup sulit untuk ditera l pka l n.

## KESIMPULAN
Ketentua l n hukum tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n di Indonesia l , ba l hwa l : Untuk menga l tur sua l tu a l tura l n perpa l ja l ka l n dibentukla l h UU No. 28 Ta l hun 2007 tenta l ng Ketentua l n Umum da l n  Ta l ta l Ca l ra l Perpa l ja l ka l n  da l n  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  7  Ta l hun  2021  Tenta l ng Ha l rmonisa l si  Pera l tura l n  Perpa l ja l ka l n,  serta l Pera l tura l n  Menteri  Keua l nga l n  RI  Nomor 130/PMK.03/2009  tenta l ng  Ta l ta l Ca l ra l Penghentia l n  Penyidika l n  untuk  Kepentinga l n Penerima l a l n  Nega l ra l .  Ketentua l n  tersebut  mengedepa l nka l n  kema l nfa l a l ta l n  seba l ga l ima l na l diketa l hui  bersa l ma l ba l hwa l hukum  perpa l ja l ka l n  a l da l la l h  hukum  a l dminsitra l si  ya l ng mengedepa l nka l n  penerima l a l n  nega l ra l ba l gi  sebesa l r-besa l r  kepentinga l n  ra l kya l t,  tentu  sa l ja l da l la l m  penyelesa l ia l n  perka l ra l dibida l ng  perpa l ja l ka l n  pun  nega l ra l a l ka l n  mengedepa l nka l n penyelesa l ia l n seca l ra l da l ma l i a l ta l u mengedepa l nka l n kea l dila l n restora l tif ya l itu penyelesa l ia l n seca l ra l media l si  sehingga l a l sa l s  ulitmum  remidium  ya l ng  menjela l ska l n  ba l hwa l pida l na l merupa l ka l n  ja l la l n  tera l khir  da l la l m  penyelesa l ia l n  perka l ra l tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  da l pa l t ditera l pka l n.
Prosedur restora l tive justice tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n ya l ng dila l kuka l n oleh wa l jib pa l ja l k,  ba l hwa l :  Terha l da l p  Wa l jib  Pa l ja l k  ya l ng  tela l h  terbukti  mela l kuka l n  tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  ma l ka l ha l rus  memperta l nggungja l wa l bka l n  perbua l ta l nnya l berda l sa l rka l n  unda l ng- unda l ng perpa l ja l ka l n ya l ng berla l ku, na l mun da l la l m ra l ngka l penerima l a l n nega l ra l ma l ka l da l pa l t ditera l pka l n  penyelesa l ia l n  perka l ra l mela l lui restora l tive  justice tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n ya l itu  penghentia l n  penyidika l n  da l n  penghentia l n  penuntuta l n.  A l da l pun  a l lur  prosedur penga l jua l n  penghentia l n  penyidika l n  da l n  penuntuta l n  da l la l m  tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n ba l hwa l :  Tersa l ngka l menga l juka l n  permohona l n  kepa l da l Dirjen  Pa l ja l k  untuk  mela l kuka l n penghentia l n  penyidika l n  tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  la l lu  piha l k  Dirjen  Pa l ja l k  a l ka l n mela l kuka l n  pengeceka l n  terha l da l p  tinda l k  pida l na l ya l ng  dila l kuka l n  tersa l ngka l beserta l penghitunga l n  denda l ya l ng  ha l rus  diba l ya l rka l n,  setela l h  itu  Dirjen  Pa l ja l k  mela l kuka l n penya l mpa l ia l n  kepa l da l tersa l ngka l jika l tersa l ngka l menyetujui  ma l ka l tersa l ngka l wa l jib mela l kuka l n pemba l ya l ra l n terha l da l p denda l a l dminstra l si ya l ng tela l h ditentuka l n oleh Dirjen Pa l ja l k.
Fa l ktor-fa l ktor  ya l ng  memenga l ruhi restora l tive  justice da l la l m tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n ya l ng dila l kuka l n oleh wa l jib pa l ja l k, a l da l la l h: hukum sema l ta l -ma l ta l ha l nya l demi ma l nfa l a l t  seja l ti,  ya l itu  keba l ha l gia l a l n  ma l yorita l s  ra l kya l t,  ba l hwa l terda l pa l t:  a l . Fa l ktor  ya l ng mendorong  terja l di Restora l tive  Justice, ya l kni:    Hukum  Pida l na l di  bida l ng  perpa l ja l ka l n seba l ga l i  Hukum  Pida l na l A l dministra l si,  da l la l m  kla l sifika l si  Hukum  Publik  ya l ng  memberi pelua l ng  penyelesa l ia l n  di  lua l r  persida l nga l n,  sehingga l tentu  sa l ja l penyelesa l ia l n  dilua l r persida l nga l n  menja l di  a l lterna l tif  terba l ik  da l la l m  penyelesa l ia l n  perka l ra l tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n. Ha l l tersebut dila l kuka l n ka l rena l lebih menguta l ma l ka l n pemenuha l n kewa l jiba l n untuk kepentinga l n Penerima l a l n Nega l ra l . da l n Fa l ktor pengha l mba l t, ya l kni: Terpida l na l lebih memilih pida l na l ba l da l n da l ripa l da l pemba l ya l ra l n denda l , na l mun belum dila l kuka l n penyita l a l n a l sset  ba l gi  pela l ku  tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  seba l ga l i  pemba l ya l ra l n  pida l na l denda l dika l rena l ka l n: Setia l p a l sset ya l ng disita l da l ri tersa l ngka l tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n a l ka l n da l pa l t diguna l ka l n seba l ga l i pemba l ya l ra l n denda l jika l terpida l na l tida l k da l pa l t mela l kuka l n pemba l ya l ra l n berda l sa l rka l n  putusa l n  penga l dila l n,  da l n  dinya l ta l ka l n  pa l da l sa l a l t  penuntuta l n.  Disa l mping  itu peneta l pa l n  denda l terla l lu  besa l r,  ha l l  ini  menga l kiba l tka l n  kura l ngnya l ja l ngka l wa l ktu  ya l ng diberika l n  da l la l m  peluna l sa l n,  dira l sa l ka l n  sa l a l t  ini  ma l sih  sa l nga l t  kura l ng  ba l gi  pa l ra l pela l ku tinda l k pida l na l perpa l ja l ka l n. Da l n diha l ra l pka l n a l ga l r penyidik keja l ksa l a l n da l pa l t ikut seba l ga l i tim  penyidik  pa l ja l k  a l ga l r  da l pa l t  lebih  tra l nspa l ra l nsi  da l la l m  pena l nga l na l n  tinda l k  pida l na l perpa l ja l ka l n  da l n  mencega l h  terja l dinya l perbua l ta l n  Kongsi  a l nta l r  peja l ba l t  pa l ja l k  da l n  pa l ra l pela l ngga l r  pa l ja l k  ya l ng  menga l kiba l tka l n  kerugia l n  nega l ra l ,  sehingga l penerima l a l n  kea l dila l n restora l tif ini tida l k bisa l ditera l pka l n denga l n ba l ik.

## BLIBLIOGRAFI
Amirudin  dan  Zainal  Askin.  (2014). Pengantar  Metode  Penelitain  Hukum, .  Raja Grafindo Persada.
Anggraeni, P. Y. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam  Mengantisipasi  Krisis  Ekonomi  pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Finansia ,
3 (2), 255–274.
Basti, N. P. (2020). Politik Hukum Pengampunan Pajak Berdasarkan Prinsip Demokrasi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Penerimaan Negara. Tanjungpura Law Journal , 4 (2), 133–160.
Delviana, D., Tampang, T., Mustamin, M., Halwi, M. D., Masruddin, M., Din, M., & Parwati, N. M. S. (2021). Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama  Luwuk). Jurnal  Akun  Nabelo:  Jurnal  Akuntansi  Netral,  Akuntabel,
Objektif , 3 (2), 523–537.
Dewi, M. S., & Maulida, M. (2012). Evaluasi Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Binus Business Review , 3 (1), 228–
245.
Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142–158.
Fransisca, S. (2023). Pengaruh Penerapan Perpajakan Terhadap Dana Desa Pada Kantor Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Oki. Jurnal Bina Akuntansi ,
10 (2), 400–417.
Hadiningrum,  G.  (2014). Telaah  Yuridis  Urgensi  Penggabungan  Berkas  Perkara  Dan Efektivitas  Pembuktian  Dakwaan  Oleh  Penuntut  Umum  Dalam  Pemeriksaan Perkara  Secara  Bersama-Sama  Melakukan  Kekerasan  Terhadap  Orang  Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang .
Hutauruk,  R.  H.  (2019). Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum . Sinar Grafika.
Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Di  Indonesia. Lex Administratum , 10 (5).
Pertiwi, D. S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Sumbawa  Besar) (Doctoral dissertation, STIE Malangkucecwara).
Pranata, D. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah , 2 (1), 85–94.
Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (1).

## Copyright Holder:
Haris Saputra, Nursyamsuddin (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: