Efektivitas Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh
Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)
Hevi Kurnia Hardini*

## Abstract
Implementation of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Local Retribution mandates about management of PBB-P2 submitted to the local Government at the latest after December 31, 2013. However, in reality decentralized management of PBB-P2 by the local government in the early stages does not create instant effectiveness and it can potential create new problems. As tariff rise  of  PBB-P2  becoming  uncontrollable,  exacerbated  by  the  quality  of  services,  bad infrastructure and management of human resources, the existing management of PBB-P2 in some areas is not directly proportional to the arguments of the effectiveness of the theory of economic and fiscal decentralization. UN-P2 tax revenue in 2014 to total local tax revenues of Koa Batu region is 60%, although the acquisition of the first year is still not able to achieve the set target. As for the effectiveness of the UN implementation-P2 by local government based on indicators of accessibility classified manual, one-way, with a top-down setting mechanisms, associated with indicators  of  suitability,  those  are  not  fully  achieved  mainly  organizational  capacity,  human resources, facilities and infrastructure. Similarly, the indicators of achievement are still not in accordance with the set target acquisition based on the quality indicators, it unclearly explores quality assurance management model of PBB-P2 by local government.
Keywords : Decentralization  Economic;  Fiscal  Decentralization;  land  and  building  tax;  Rural and Urban Management Effectiveness

## Abstrak
Implementasi UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan tentang  pengelolaan  PBB-P2  diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah  paling  lambat  setelah Tanggal 31 Desember 2013. Akan tetapi pada kenyataannya desentralisasi pengelolaan PBB-P2 oleh daerah pada tahap awal belum menciptakan efektifitas yang instan dan dinilai berpotensii menciptakan  masalah  baru.  Seperti  naiknya  tarif  PBB-P2  mejadi  tidak  terkontrol,  diperburuk dengan  kualitas  pelayanan,  infrastruktur  dan  SDM  pengelola  di  daerah  yang  rendah,  sehingga fenomena  yang  ada  di  beberapa  daerah  tidak  berbanding  lurus  dengan  dalil  efektifitas  teori desentralisasi ekonomi dan fiskal. Perolehan pajak PBB-P2 2014 terhadap total penerimaan pajak daerah Koa Batu adalah sebesar 60%, meski perolehan tahun pertama masih belum bisa mencapai target  yang  ditetapkan.  Efektifitas  implementsi  PBB-P2  oleh  daerah  berdasarkan  indikator aksestabilitas tergolong  manual,  satu  arah,  dengan  mekanisme  penetapan top-down ,  terkait dengan  indikator kesesuaian belum  sepenuhnya  tercapai  terutama  kapasitas  organisasi,  SDM, sarana dan insfrastruktur. Sama halnya dengan indikator pencapaian masih belum sesuai dengan target  perolehan  yang  ditetapkan,  terakhir  berdasarkan  dengan  indikator Mutu ,  belum  jelas tereksplorasi model penjaminan mutu pengelolaan PBB-P2 oleh daerah.
Kata  Kunci:  Desentralisasi  Ekonomi;  Desentralisasi  Fiskal;  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan; Perkotaan dan Efektifitas Pengelolaan

## Pendahuluan
Dalam  menjalankan  roda  kekuasaan  dan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien, suatu  negara  harus  mempunyai  basis  material  untuk  mendukung  semua  program  yang akan dijalankan. Untuk itulah fungsi dan peran pajak diadakan dalam suatu negara. Jika melihat  rekaman  sejarah  yang  ada,  tidak  ada  satupun  negara  baik  yang  demokratis mauapun otoriter sekalipun tidak menarik pajak dari rakyatnya. Oleh karena itu, negara melakukan  pengaturan  yang  ketat  mulai  dari  perencanaan,  penganggaran  dan pembelanjaan dalam bentuk regulasi yang mengikat mulai dari Undang-Undang sampai dengan peraturan pelaksanaan di tingkat paling bawah.
Meskipun  banyak  sekali  sumber-sumber  pendapatan  negara  telah  dikembangkan guna peningkatan pemasukan kas negara, misalnya maksimalisasi potensi/sumber daya alam yang berlimpah, penjualan surat berharga, sampai optimalisasi perusahaanperusahaan  negara  (BUMN),  namun  demikian  kontribusi  pajak  yang dibayarkan  oleh  perorangan  maupun  swasta  masih  sangatlah  penting  dan  memiliki prosentase yang sangat besar dalam menyumbang pendapatan negara. Hal ini bisa dilihat dari rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Ringkasan RAPBN Tahun 2015 No Uraian Target (Triliun Rupiah) (%) Ket. I. Total Pendapatan Negara 1.762,3 100 1 + 2 1.   Penerimaan Dalam Negeri 1.758,9 99,81 a + b a. Penerimaan Perpajakan 1.370,8 77,93 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 388,0 22,07 2 Penerimaan Hibah 3,4 0.19 II. Total Belanja Negara 2.019,9 100 1 + 2 1.   Belanja Pemerintah Pusat 1.379,9 2.   Transfer ke Daerah & Dana Desa   640,0 III. Keseimbangan Primer (-103,5) IV. Surplus/Defisit terhadap PDB (-257,6) % Terhadap PDB (-2,32) V. Pembiayaan 257,6

## Sumber: Kompas, Sabtu 16 Agustus 2014
Berdasarkan  data  tersebut,  penerimaan  dari  sektor  pajak  masih  merupakan komponen  mayoritas  terhadap  pemasukan  terhadap  pendapatan  negara  yaitu  sebesar 77,93 %. Hal ini menandakan bahwa pajak sangatlah penting dalam proses pelaksanaan program-program  pembangunan  negara  meskipun  telah  dilakukan  intensifikasi  dan
ekstensifikasi  terhadap  sumber-sumber  pendapatan  negara  lain  seperti  yang  telah disebutkan diatas, akan tetapi dalam kenyataannya sektor-sektor selain pajak belum bisa membawa negara ke arah yang dicita-citakan.
Jika  ditinjau  dari  perspektif  ekonomi,  maka  pajak  bisa  disebut  sebagai  peralihan sumber  daya  dari  sektor privat (perorangan/swasta)  ke  sektor public (dikelola Jurnal Transformative,  Vol.  2,  No  2,  September  2016 pemerintah).  Prespektif  yang  demikian akan  menyebabkan  dua  akibat  yang  otomatis  akan  berubah  yaitu:  1)  semakin berkuranganya  kewenangan  individu  atau  swasta  dalam  pengusaan  sumber  daya  baik dalam  bentuk  barang  maupun  jasa;  dan  2)  semakin  meningkatkan  pendapatan  negara untuk menyediakan barang dan jasa sebagai bentuk pelaksanaan program pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  secara  umum  dibedakan  menjadi  Pajak  Pusat (dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak)  dan  Pajak  Daerah  (dikelola  oleh  pemerintah Provinsi  maupun kabupaten/kota). Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1985, ada 6 (enam  jenis)  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat  dibawah  koordinator  Menteri Keuangan  dengan  Pelaksana  Direktorat  Jendaeral  Pajak,  yaitu:  1)  Pajak  Penghasilan (PPh); 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPn); 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM); 4)  Bea Materai; 5) Pajak Bumi dan  Bangunan;  dan  6)  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Akan tetapi, dikarenakan perubahan yang menjadi tuntutan reformasi dan tuntutan otonomi daerah yang semakin masif akhirnya dilakukan 3 (tiga) kali revisi atau perubahan atas  UU  No  12  Tahun  1985  seperti  dijelaskan  diatas,  yaitu:  UU  No.  18  Tahun  1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian direvisi lagi dengan UU No. 34 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997. Kemudian yang terakhir adalah produk hukum UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan  salah  satunnya  adalah  tentang  pengelolaan  PBB-P2  dan  BPHTB Perdesaan  dan  Perkotaan  diserahkan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia paling lambat setelah Tanggal 31 Desember 2013. Dengan demikian per-Tanggal 1 Januari 2014 Pengelolaan (Perencanaan, Penganggaran, Penarikan,  Pencatatan,  Pengalokasian  dan  Pelaporan)  PBB-P2  dan  BPHTB  Perdesaan dan Perkotaan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.  Pada  keyataannya,  Pajak  PBB-P2  yang  kewenangan  pengelolaannya  sesuai amanat  UU  No.  28  Tahun  2009  dilimpahkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota memiliki nilai potensi yang bisa dilihat sebagai berikut:
Tabel 2. Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB-P2 TA. 2014 No Uraian Total (Triliun Rupiah) 1. Bagian Daerah Provinsi dan Kab./Kota 12,921 2. Bagian  Pemerintah  Pusat  yang  dibagikan kepada semua Kab./Kota 1,036 3. Biaya Pemungutan PBB-P2 bagian Provinsi dan Kab./Kota 0,443265 TOTAL 14,401 Sumber: Kompas, 20 Agustus 2014.
Diamati  dari  potensi  penerimaan  pajak  PBB-P2  sebesar  14,401  triliun  (sebesar 0,87%)  dibandinglkan  dengan  total  Rencana  Penerimaan  Negara  TA.  2014  sebesar
1.667.1 triliun rupiah mungkin terlihat kecil, meskipun demikian jika penerimaan tersebut dialokasikan untuk daerah sepenuhnya tentu saja akan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten dan Kota berdasarkan kebutuhan yang sudah disusun oleh daerah setempat.
Namun  pada  kenyataan  yang  berlangsung  di  lapangan  menyatakan  terdapat beberapa  hal  yang  masih  jauh  dari  realitas  ideal  seperti  yang  diamanatkan  UU  No.  28 Tahun  2009  diatas.  Pelimpahan  kewenangan  dalam  pengelolaan  Pajak  PBB-P2  yang diserahkan  kepada  pemerintah  Kabupaten/Kota  masih  dijumpai  banyak  kekurangan dalam  hal  pelaksanaan  praktisnya.  Pelaksanaan  pengumpulan/penarikan  pajak  PBB-P2 yang dimulai tanggal 1 Januari 2014 sampai sekarang yang sudah memasuki semester II (dua)  tahun  2014  mengalami  banyak  persoalan  yang  dirasakan,  khususnya  oleh masyarakat  (wajib  pajak)  yang  membayar  pajak  yang  masih  terutang.  Secara  singkat perbandingan pengelolaan Pajak PBB-P2 oleh Pusat dan Daerah bisa dirangkum dalam tabel berikut:
Tabel 3. Persoalan yang Muncul dalam Pengelolaan PBB-P2 di Kab/Kota
Pajak Dikelola Pusat Pajak Dikelola Daerah Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan Layanan pembayaran PBB-P2 atas Obyek Pajak di Seluruh Indonesia Tidak sesuai dengan semangat desentralisasi ekonomi Mengakomodir semangat desentralisasi ekonomi Layanan Pembayaran Pajak Hanya untuk
obyek Pajak Daerah tertentu (sulit bagi wajib pajak yang memiliki obyek pajak yang berada di luar daerahnya)
Pembayaran Tidak terikat hari kerja dan jam operasional Bank (Layanan online:
ATM, SMS Banking,
Internet banking dan
Teller seluruh Bank
BUMN secara nasional dan Kantor
Pos)
Tidak sesuai dengan
amanat UU No 28 Tahun 2009 Melaksanakan amanat UU No. 28 Tahun 2009 Pembayaran terikat waktu dan jam kerja opersional bank
(tidak bisa online)
Menghemat waktu karena tidak perlu antri
Jika ada keberatan Wajib Pajak Memerlukan Rantai Birokrasi yang panjang sampai ke Pusat Jika ada Keberatan dari wajib pajak, cukup diselesaikan di Daerah saja Harus antri dan
membawa formulir
serta uang tunai. Jika pembayaran
dilakukan melalui transfer dari Bank yang berbeda diharuskan validasi ke Bank Daerah untuk
legalisir
SDM dan teknologi
sudah tersedia dan tertata secara professional karena
sudah mengelola Pajak
PBB-P2 sejak lama
SDM dan teknologi
sangat terbatas (tergantung pusat)
dan belum professional.
Minimnya pelatihan bagi operator PBB- P2 sehingga memperlambat proses pelunasan PBB-P2 oleh wajib Pajak
Penentuan target yang tinggi menyebabkan
optimalisasi pendapatan Negara menjadi terealisasi Penghitungan NJOP
dirasakan tidak
objektif dan terbuka karena dikejar target
yang tinggi sehingga
menyebabkan banyak sekali keberatan pada Penghitungan NJOP
yg menjadi dasar pungutan
Pajak PBB-P2
dirasakan oleh wajib
pajak lebih meringankan karena tidak berdasarkan
Penentuan target yang terlul rendah menyebabkan petugas pemungut pajak tidak agresif dalam melakukan pemungutan pajak
wajib pajak,
mengingat PBB-P2
adalah pajak kebendaan pemilik
yang kenaikannya
tidak selalu
berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu. Hal ini banyak terjadi pada
obyek yang
diperoleh dari waris dan hibah, bukan karena jual beli dan pengalihan hak karena bisnis.
harga pasar yang sangat fluktuatif
yang terkadang terjadi karena spekulasi
Sumber: Kompas, 19 Agustus 2014 dan diolah dari berbagai sumber.
Mengingat  bahwa  Pajak  PBB-P2  merupakan  komponen  dari  pemasukan  bagi Daerah  yang  akan  digunakan  untuk  pembangunan  di  daerah  tersebut  maka  sudah seharusnya kebijakan, struktur dan infrastruktur pengelolaan PBB-P2 di Daerah sesegera mungkin  ditingkatkan.  Hal  ini  mengingatkan  kepada  kita  semua  semangat  awal  dari pelimpahan PBB-P2 ini adalah adalah desentralisasi ekonomi yang tujuannya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu sangat perlu diadakan penelitian tentang efektivitas desentralisasi ekonomi  (khususnya  pengelolaan  PBB-P2  oleh  Daerah)  dan  bagaimana  Pemerintah Daerah  melakukan  pengelolaan  hambatan  terhadap  penyerapan  PBB-P2  guna optimalisasi  pendapatan  Daerah  yang  akan  digunakan  untuk  menunjang  program- program pemerintah daerah.

## Tinjauan Pustaka Efektivitas
Terdapat beberapa pengertian efektivitas, menurut Kasim efektivitas adalah upaya yang dilakukan atau diusahakan untuk mencapai tujuan yang optimal dengan cara atau strategi  yang terbaik  (Kasim, 1989). Sedangkan  menurut  Mardiasmo  efektivitas secara mendasar  berhubungan  erat  dengan  pencapaian  tujuan  tertentu  yang  berhasil  guna. Efektivitas  merupakan  hubungan  yang  erat  antara  keluaran  dengan  sasaran  yang  harus dicapai.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasional  bisa  disebut  efektif  apabila  proses
seluruh  kegiatan  mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir  kebijakan (spending  wisely )  yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2009: 132).
Pengertian  lain  dari  efektivitas  adalah  suatu  kondisi  atau  keadaan  mengenai terjadinya sebuah akibat yang dikehendaki secara sengaja. Pilihan kata “efektif” dalam perilaku manusia menunjukkan suatu efek yang dikehendaki. Jika itu berkenaan dengan hasil  suatu  pekerjaan,  efektivitas  bisa  dikaitkan dengan  telah  tercapainya  tujuan  (mutu dan  jumlahnya)  yang  dikehendaki  atau  direncanakan  (Azhar,  1993).  Sedangkan pengertian  efektivitas  jika  dikaitkan  dengan  pengelolaan  pelayanan  publik  menurut Surjadi adalah pemanfaatan dan penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan tertentu yang secara sadar sebelumnya guna menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya (Surjadi, 2009).
Definisi lain disampaikan oleh Pasolong, pelayanan yang menghasilkan kepuasaan masyarakat  adalah  merupakan  hasil  dari  sebuah  efektivitas  kerja  (Pasolong,  2007). Menurut  Dollery  dan  Wallis  (dalam  Yustika,  2008:  3)  menambahkan  bahwa  ada  dua indikator  penting  dari  keberhasilan  kinerja  pelayanan  publik,  yaitu  efektivitas  dan efisiensi yang ditunjukkan pada gambar kerangka Penilaian Kerja sebagai berikut:
Gambar 1 Kerangka Penilaian Kinerja
( Sumber: Yustika, Ahmad Erani. (2008). Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian
Teoritis dan Realitas Empiris. Malang: Bayumedia Publishing.3.)

## Desentralisasi Ekonomi / Fiskal
Menurut  teori,  desentralisasi  didefinisikan  sebagai  pembentukan  badan  yang terpisah  ( body  separated )  dan  diatur  dengan  hukum  (undang-undang)  dari  pemerintah pusat, yang mana kekuasaan formal untuk menentukan kebjiakan terhadap kepentingan publik diserahkan kepada pemerintah lokal (daerah) (Yustika, 2008: 3). Dengan kata lain desentralisasi  dipergunakan  untuk  mengurangi  kewenangan  pusat  dan  diserahkan  ke daerah,  dimana  tidak  semua  persoalan  bisa  diselesaikan  oleh  pusat  secara  langsung. Tujuannya  adalah  mendekatkan  pelayanan  masyarakat  ke  tingkat  administrasi  yang paling bawah.
Parson  (dalam  Hidayat,  2005)  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  adalah  berbagi ( sharing )  kekuasaan  di  sebuah  negara  antara  kelompok  pemegang  kekuasaan  di  pusat pemerintahan  (nasional)  dengan  kelompok  yang  lebih  kecil,  di  mana  kelompok  itu memiliki otoritas dalam mengatur bidang tertentu dalam lingkup teritorial tertentu pula dalam  sebuah  Negara.  Sedangkan  Mawhood  secara  tegas  menyatakan  desentralisasi adalah  sebuah  penyerahan  ( devolution )  kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah (Mawhood, 1987).
Secara  lebih  khusus,  menurut  Litvack  desentralisasi  fiskal  (ekonomi)  merupakan pelimpahan  kewenangan  pusat  kepada  daerah  untuk  mencari  dan  menggali  sumber- sumber  pendapatan,  hak  menerima  transfer  dari  pemerintahan  pusat,  dan  menentukan
Kinerja Efisiensi Manajemen Sumber Daya Efektivitas Aksesibilitas Kesesuaian Pencapaian Mutu
daftar  belanja  rutin  maupun  investasi  di  daerah  tersebut  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  (Litvack,  1999).  Sedangkan  menurut  Murdiasmo menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi  politik  dan  administratif  melalui  pemberian  kewenangan  di  bidang keuangan (Mardiasmo, 2009).
Dalam  tataran  konseptual,  desentralisasi  fiskal  bisa  juga  didefinisikan  sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah guna  mendukung  fungsi  atau  tugas  pemerintahan  yang  dilimpahkan  (Khusaini,  2006). Didalam prakteknya, konsep desentralisasi fiskal  yang selama ini lebih dikenal dengan money  follow  function memberikan  kondisi  tertentu,  yaitu  pemberian  kewenangan  dan tugas kepada pemegang kekuasaan daerah ( expenditure assignment ) akan diikuti dengan pembagian  kepada  daerah  dalam  hal  kewenangan  penerimaan  pendanaan  ( revenue assignment ). Dengan kata lain, konsekuensi anggaran sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat. Kenyataan  seperti  ini  berarti  sangat  membutuhkan  kepastian  hukum  khususnya  untuk pemerintah  daerah,  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan  dapat  dibiayai  dari  sumber- sumber penerimaan termasuk pajak dan retribusi di dalamnya (Yustika, 2008).

## Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
Dari berbagai jenis pajak yang dibebankan pada masyarakat, PBB-P2 merupakan salah  satu  jenis  pajak  yang  sangat  potensial  dan  strategis  sebagai  pemasukan  Negara dalam  rangka  membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pembangunan.  Posisi Strategis  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB-P2)  Perdesaan  dan  Perkotaan  terletak  pada objekpajak  yang  meliputi  seluruh  bentang  Bumi  dan  Bangunan  yang  berada  di  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lazim disingkat dengan PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Dijelaskan kemudian dalam Bab 1. Ketentuan  Umum  Pasal  1  Point  37  UU  N0.  28  Tahun  2009  disebut  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (untuk  PBB-P2  yg  dikelola  pemerintah  daerah). Sedangkan untuk PBB-P2 Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan tetap dikelola oleh pemerintah pusat.
Pengertian  Bumi  adalah  permukaan  bumi  yang  meliputi  tanah  dan  perairan pedalaman serta laut wilayah Kab./Kota. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang  ditanam  atau  dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah  dan/atau  perairan  pedalaman dan/atau laut (UU No. 28 Tahun 2009).
Untuk subjek pajak dari PBB-P2 adalah orang atau badan  yang secara nyata dan sah  memiliki  suatu  hak  atas  bumi,  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  bumi  dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (Yani, 2009: 76) dan tidak termasuk didalamnya kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan sesuai yang tercantum pada Pasal 77 Ayat (1) yang Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, menyatakan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah  Bumi  dan/atau  Bangunan  yang  dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
Disebutkan  pula  dalam  Pasal  77  Ayat  2  UU  No.  28  Tahun  2009  yang  termasuk dalam pengertian bangunan yang terkena pajak, antara lain: jalan lingkungan (dalam satu kompleks);  jalan  tol;  kolam  renang;  pagar  mewah;  tempat  olah  raga;  galangan kapal/dermaga;  taman  mewah;  tempat  penampungan/kilang  minyak,  air  dan  gas,  pipa minyak; dan menara.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang bersifat kebendaan, yang berarti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Ditjen Pajak 2012).

## Dasar Hukum Pengelolaan PBB-P2 oleh Daerah
Dasar hukum untuk melakukan pengelolaan (pemungutan) PBB-P2 antara lain:
1. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Undang-undang No. 18 Tahun 1997.
Dalam  pengelolaan  PBB-P2  khususnya  dalam  hal  pemungutan  pajak  ini  seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang diatas dilakukan oleh pemerintah pusat (operator pelaksana dilakukan oleh Ditjen Pajak) dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  alasan  agar  ada  keseragaman  dan keadilan dalam perpajakan. Pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB-P2 atas kemauannya sendiri.
Namun nampaknya ketiga UU diatas belum bisa mengakomodir tekanan Reformasi dan  tuntutan  desentralisasi  ekonomi  yang  semakin  luas  oleh  daerah-daerah  di  seluruh Indonesia,  dimana  tantangan  pembiayaan  pembangunan  di  daerah  juga  semakin meningkat  seiring  dengan  desentralisasi  kewenangan  politik  dan  administrasi.  Oleh karena itu perlu adanya pengaturan atau pembagian terhadap hasil PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bisa dilihat dari munculnya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya pembagian PBB-P2 dan BPHTB antara pusat dan daerah sebagai berikut:
Tabel 4. Persentase Dana Bagi Hasil PBB-P2 dan BPHTB menurut UU No.
33 Tahun 2004 No Jenis Bagi Hasil Persentase (%)
Penjelaan Pusat Provinsi Kab./Kota 1 Dana Bagi Hasil dari Penerimaan PBB-P2 10 16,2 64,8 - 9% alokasi biaya pungutan - Disetor ke Kas Daerah
- 10% dari Penerimaan Pemerintah dibagikan kepada
Kab./Kota seluruh Indonesia :
a. 6,5% dibagi merata untuk daerah Kab./Kota; b. 3,5% dibagi sebagai
insentif untuk daerah Kab./Kota
yang realisasi tahun sebelumnya mencapai bahkan melampaui
rencana penerimaan sektor tertentu 2 Dana Bagi Hasil Penerimaan BPHTB 20 16 64 20% total penerimaan Pusat dibagikan untuk Kab./Kota seluruh Indonesia dengan perbandingan sama dan disetor
ke
Kas Daerah
Sumber: Kaho, 2012
Kemudian  secara  lebih  tegas  untuk  mendukung  kebijakan  Otonomi  Daerah, dimana  dengan  konsekuensi  logisnya  adalah  meningkatnya  kebutuhan  pembiayaan pembangunan  di  daerah  maka  peralihan  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  dilakukan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  kali  ini  metode  yang  digunakan  adalah  Metode  Penelitian Kualitatif, dengan tipe/jenis Penelitian Deskriptif untuk menelusuri permasalahan yang akan  diselidiki  dengan  cara  menggambarkan  efektivitas  desentralisasi  ekonomi pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB-P2)  perdesaan  dan  perkotaan  (p2)  oleh pemerintah daerah kota batu.
Teknik  pengumpulan  data  primer  digunakan  dengan  cara  observasi  secara langsung,  wawancara  terstruktur  para  aktor  yakni  pemerintah  selaku  pembuat  regulasi dalam  hal  ini  yang  langsung  bersinggungan  dengan  pengelolaan  pajak  bumi  dan bangunan (PBB-P2) perdesaan dan perkotaan (p2) yaitu: (a) Dispenda Pemerintah Kota Batu, (b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu, para ahli yang memiliki otoritas ilmiah dalam bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan wajib  pajak  di  Kota  Batu.  Penentuan  subjek  penelitian  dilakukan  dengan purposive sampling . Adapun teknik pengumpulan data sekunder biasanya didapatkan dari, dokumen resmi,  jurnal,  artikel,  makalah,  dokumen  pribadi,  buku,  majalah  dan  data  dari  situs internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.
Lokasi  Penelitian  adalah  Kota  Batu  dengan  pertimbangan pertama ,  dikarenakan eksistensi  sebagai  daerah  otonom  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di  daerah masih relatif baru jika dibanding  dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang dengan
demikian  akan  terdapat  banyak  fenomena  atau  gejala  sosial  yang  dapat  dieksplorasi. Kedua , sebagai kota wisata objek PBB-P2 di kota Batu dinilai memiliki nilai ekonomis yang laju kenaikannya relatif cepat. Sehingga fakta sosial terkait pengelolaan efektivitas pelayanan  di  Kota  Batu  menjadi  menarik  untuk  diteliti.  Proses  Analisa  data  kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini.

## Hasil Dan Pembahasan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batu
Salah  satu  komponen  pendapatan  asli  daerah  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2).  Sebagaimana  diatur  pada  Undang-Undang  No  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melimpahkan kewenangan pengelolaan  PBB-P2  dari  Pemerintah  Pusat  diberikan  sepenuhnya  kepada  Pemerintah Daerah. Pelimpahan ini di dalam pelaksanaannya harus diikuti oleh peraturan di tingkat daerah sebagai dasar hukum dan panduan pemungutan PBB-P2 dari masyarakat selaku pemilik  Obyek  Pajak.  Undang-Undang  No  28  Tahun  2009  juga  mengamanatkan  batas waktu pelimpahan pengelolaan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan selambat- lambatnya pada 2014.
Pemerintah Kota Batu merespon kebijakan pemerintah pusat tentang pengelolaan PBB-P2 yang tertuang dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 tersebut diatas dengan mengeluarkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  No  11  Tahun  2011  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Dan  Peraturan  Walikota  No  8  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Pemungutan PBB-P2.  Jadi  secara  efektif  pengeloaan  PBB-P2  di  Kota  Batu,  secara  umum  baru terlaksana  pada  tahun  2014.  Oleh  karena  itu,  target  penerimaan  PBB-P2  di  Kota  Batu secara khusus tercantum dalam mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu pada realisasi tahun 2014. Sedangkan penerimaan PBB-P2 sebelum tahun 2014 oleh  pemerintah  pusat,  masih  tercantum  sebagai  Pendapatan  Daerah  yang  berasal  dari Dana perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Pendapatan Daerah Kota Batu yang berasal dari PBB-P2 sebelum Tahun Anggaran 2014 masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Batu yang berupa Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Sehingga di dalam penelitian ini data potensi PBB-P2 yang langsung dikelola oleh pemerintah Kota Batu secara efektif baru diketahui melalui APBD Tahun Anggaran 2014.
Tabel 5. Persentase Penerimaan PBB-P2 Kota Batu terhadap Hasil Pajak
Daerah Tahun 2014 NO JENIS JUMLAH 1 Total Hasil Pajak Daerah 50,000,000,000 2 Total Target Penerimaan PBB- P2 9,400,000,000 % 19
Sumber: Buku APBD Perubahan Kota Batu Tahun 2014
Dari  Tabel  5  diatas  diketahui  bahwa  Total  target  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Kota  Batu  sebesar  Rp.  9.400.000.000,-(Sembilan milyar empat ratus juta rupiah). Jika target ini tercapai maka sumbangan PBB-P2 terhadap total  perolehan  Pajak  Daerah  yang  dikelola  oleh  pemerintah  Kota  Batu  adalah  sebesar
19%. Persentase ini cukup signifikan untuk menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang  berasal  dari  PBB-P2  memberikan  sumbangan  dalam  pembiayaan pembangunan di Kota Batu. Sehingga, dari total 24 desa/kelurahan yang ada, pemerintah Kota  Batu  mengoptimalkan  perolehan  PBB-P2  sesuai  target  melalui  pengelolaan  yang melibatkan  seluruh  struktur  pemerintahan  dari  Kecamatan  sampai  tingkat Desa/Kelurahan bahkan RW dan RT.
Dari data  yang ada diketahui  potensi obyek pajak PBB-P2 di  wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Perbandingan Persentase Potensi Tiap Jenis Pajak di Kota
Batu No Jenis Pajak Tahun 2013 % Dari Total Tahun 2014 % Dari Total 1 Pajak Hotel 87 0.06 89 0.06 2 Pajak Restoran 91 0.06 155 0.11 3 Pajak Hiburan 34 0.02 38 0.03 4 Pajak Reklame 1,389 0.98 1,416 0.99 5 Pajak Parkir 16 0.01 18 0.01 6 Pajak Penerangan Jalan  43,308 30,47 43,308 30,37 7 Pajak ABT 153 0.11 153 0.11 8 Pajak BPHTB 1,232 0.87 1,294 0.91 9 PBB-P2 95,801 67.41 96,126 67.41 Total 142,111 100 142,597 100
Sumber: Data diolah Penulis, 2015.
Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa potensi jenis Pajak PBB-P2 pada tahuh 2013 dan 2014 di wilayah Kota Batu berdasarkan obyek pajak memiliki persentase yang paling tinggi  dibandingkan  dengan  jenis  Pajak  lainnya  (diatas  60%).  Hal  ini  disebabkan  oleh jenis Pajak PBB-P2 secara mayoritas obyek Pajaknya melekat pada jumlah penduduk di Wilayah Kota Batu. Berikut tabel SPPT dan besaran perlohen Pajak PBBP2 Tahun 2014 di 3 (tiga) Kecamatan Wilayah Administratif Kota Batu:
Tabel 7. Penetapan dan Realisasi SPPT Pajak PBB-P2 Tahun 2014
No Kecamatan Penetapan Relisasi SPPT JUMLAH (Rp.) SPPT SISA 1 Batu 36,872   8,204,068,699 23,229   5,992,018,369
2 Junrejo 24,721   2,118,498,752 24,661   1,241,886,011 3 Bumiaji 34,763   2,688,060,932 21,564   1,737,514,761 Total 96,356 13,010,628,383 69,454 8,971,419,141
Sumber: Data diolah Penulis, 2015.
Dari Tabel diatas diketahui bahwa jumlah SPPT yang merupakan dasar bagi aparat pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak pada obyek PBB-P2 di seluruh wilayah administrasi Kota Batu tahun 2014 telah ditetapkan sebanyak 96.356 SPPT dengan nilai Rp. 13.010.628.383,- (Tiga belas milyar sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Angka Penetapan ini sebenarnya sudah jauh melampaui target yang telah dicantumkan dalam APBD Kota Batu. Namun jika dibandingkan dengan angka realisasi yang ada jumlah SPPT PBB-P2 yang lunas dibayarkan oleh Wajib Pajak hanya sebesar 69.454 dengan total nilai Rp. 8.971.419.141,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus  Tujuh  Puluh  Satu  Juta  Empat  Ratus  Sembilan  Belas  Seratus  Empat  Puluh  Satu Rupiah).  Angka  realisasi  ini  memiliki  selisih  Rp.  4.039.209.242,-  (Empat  Milyar  Tiga Puluh  Sembilan  Juta  Dua  Ratus  Sembilan  Dua  Ratus  Empat  Puluh  Dua)  dari  nilai penetapan  pada  Tahun  Anggaran  2014,  namun  jika  dibandingkan  dengan  target  yang tercantum di dalam APBD (Tabel 7) realisasi SPPT PBB-P2 hanya memiliki selisih Rp. 428.580.859,-  (Empat  Ratus  Dua  Puluh  Delapan  Juta  Lima  Ratus  Delapan  Pulu  Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
Fakta realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayah Kota Batu memberikan gambaran bahwa target penerimaan PBB-P2 masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan melalui SPPT dan Target yang dicantumkan dalam APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2014. Hal ini memerlukan evaluasi dan analisa terhadap pengelolaan Pajak PBB-P2 Kota Batu  secara  menyeluruh,  mengingat  penerimaan  pajak  PBB-P2  Kota  Batu  memiliki potensi yang cukup signifikan baik secara jumlah obyek pajak dan jumlah nilai perolehan yang  mencapai  20%  dari  jumlah  pajak  daerah  secara  keseluruhan.  Hal  ini  masih memberikan peluang untuk melakukan optimalisasi terhadap perolehan Pajak PBB-P2, mengingat Tahun Anggaran 2014 adalah tahun pertama terhadap implementasi kebijakan pengelolaan  Pajak  PBB-P2  di  Kota  Batu  oleh  Pemerintah  Daerah  tanpa  melibatkan pemerintah pusat.

## Efektivitas desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) Perdesaan Dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.
Pemerintah  daerah  seluruh  Indonesia  sudah  harus  mengelola  pengalihan  PBBP2, termasuk Pemerintah Kota Bate per Januari 2014, akan tetapi berdasarkan penjadwalan oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementrian  Keuangan,  tahap  pengalihan  pengelolaan sudah  terjadwal  pada  tahun  2013.  Memiliki  pengalaman  pertama  mengelola  PBB-P2 menjadi  bagian  dari  sumber  baru  pendapatan  asli  daerah  yang  strategis,  sebagaimana skematisasi perolehan pajak PBB-P2 pasca pengalihan sebagai berikut:
Gambar 2. Perbandingan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah pengalihan
Sumber : www.pajak.go.id
Sebagaimana  telah  ditunjukkan  pada  gambar  2  bahwa  PBB-P2  saat  ini  sudah merupakan sumber pendapatan asli daerah, sehingga  tercapainya efektivitas pengelolaan PBB-P2 oleh daerah disesuaikan dengan langkah-langkah sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak pemerintah pusat sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana,
2. Struktur organisasi dan tata kerja,
3. Sumber daya manusia,
4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP,
5. Kerja sama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah,
6. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat. Oleh  karena  itu,  hal  mendasar  utama  guna  memastikan  pelaksanaan  pengelolaan PBB-P2 di daerah terlaksana dengan baik, maka Pemerintah Kota Batu telah menyiapkan paket kebijakan sebagai dasar pengelolaan PBB-P2 sebagai berikut yaitu,
1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tetang Pajak Bumi dan Bangunan
2. Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Adapun  terkait  kelengkapan  peraturan  pelaksanaan  pengelolaan  PBB-P2  oleh daerah, hingga penelitian ini diturunkan, jika merujuk pada gambar 3, SOP pengelolaan PBB-P2  masih  diterjemahkan  sebagai  kedua  perangkat  peraturan  daerah  yang  telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:
Gambar 3. Matriks Persiapan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan PBB-P2
Sumber: www.pajak.go.id
Terkait  dengan  kerjasama  (lihat  lajur  2  pada  gambar  3),  Pemerintah  Kota  Batu dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD pelaksanaan PPB ini juga telah menjalin  kerjasama  dengan  beberapa  lembaga  yaitu  KPP  Pratama  Batu  yang  masih berperan dalam membimbing pelaksanaan PBB-P2 oleh daerah, pihak perbankan dalam hal ini adalah bank Jatim, Kantor Pertanahan dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk verifikasi legalitas objek pajak.
Berikutnya tentang sarana prasarana, SDM dan Organisasi (lihat lajur 2 dan 4 pada gambar 3) bahwa Formulir pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana mengikuti  ketentuan  yang  telah  ada,  basis  data  PBB-P2  juga  menggunakan  data  yang diberikan  oleh  KPP  Pratama  Batu,  hanya  saja  untuk  gedung  dan  peralatan  komputer masih  menjadi  satu  bagian dengan Dinas Pendapatan Kota Batu.   Adapun untuk  SDM dan organisasi pada pelaksanaannya memang masih pada tataran menyesuaikan dengan organisasi  yang  sudah  ada,  terkait  masalah  SDM  masih  terbilang  sangat  minim,  untuk pegawai  tenaga  lapang  juga  sangat  terbatas  begitu  pula  dengan  SDM  yang  mengikuti Pelatihan kedepan perlu untuk ditambahkan lagi. Terdapat beberapa perangkat teknologi informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan PBB-P2 sebagaimana berikut:
Gambar 4. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
Sumber: www.pajak.go.id
Berdasarkan  gambar  4,  pemerintah  kota  batu  masih  memiliki  1  orang  yang menguasai  teknologi  tersebut,  itupun  merupakan  hasil  dari  pelatihan  yang diselenggarakan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak.  Hal  ini  menjadi  sangat  jauh  dengan kebutuhan  riil  yang  seharusnya  ada.  Rencana  penambahan  SDM  juga  sudah teragendakan,  tetapi  masih  terkendala  dengan  kemampuan  belanja  pegawai  daerah. Lebih  lanjut  berdasarkan lajur 5 dan 6 (lihat  gambar 3), terkait sosialisasi  sudah masif dilakukan, karena telah terlaksana sejak tahun anggaran 2014 baik diinternal pemerintah daerah  maupun  beberapa  instansi  lain  terkait.  Adapun  terkait  sosialisasi  kepada  wajib pajak  ataupun  masyarakat  dengan  memaksimalkan  peran  perangkat  kecamatan, kelurahan  RW  dan  RT.  Pengaggaran  pada  APBD  PBB-P2  saat  ini  sudah  pada  tataran membiayai APBD, karena seluruhnya telah dikelola oleh daerah.   Berikutnya efektivitas pelaksanaan  PBB-P2  jika  dianalisa  dengan  menggunakan  indikator  efektivitas  Dollery dan  Wellis  dalam  Yustika  2008,  maka  akan  terdapat  beberapa  ukuran  sebagai  berikut, pertama aksestabiltas pengelolaan PBB-P2 baik selama dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah masih dominan bersifat manual dalam pemungutan, dalam penyampaian SPT, pola satu arah, tidak interaktif, meskipun ketentuan besaran pajak yang menentukan adalah  pihak  pemerintah,  tetapi  dalam  hal  ini  akses  masyarakat  mengetahui  pajak terutang,  mengetahui  perubahan  laju  NJOP  dan  beberapa  perkembangan  lain  terkait
dengan besaran PBB-P2 masih bersifat belum interaktif. Kedua, kesesuaian yaitu belum sepenuhnya  tercapai  pada  beberapa  hal  pendukung  terlaksananya  pengelolaan  PBB-P2 secara  baik,  terutama  ketidaksesuaian  eksistensi  organisasi  dan  SDM  yang  kurang memadai  baik  dari  segi  kualitas  serta  kuantitas,  begitu  pula  adanya  ketidaksesuain kebutuhan akan sarana perangkat pendukung teknologi untuk keberlangsungan PBB-P2 yang notabene dapat  memaksimalkan  potensi  pajak,  tidak  hanya  itu  keberadaan insfrastruktur yang mampu menjamin tercapainya target pencapaian PBB-P2 pun masih belum memadai.
Ketiga  yaitu  indikator pencapaian masih  belum  sesuai  dengan  target  perolehan yang  ditetapkan,  hal  ini  merupakan  dampak  dari  tidak  terpenuhinya  indikator sebelumnya, sehingga laju efektivitas tidak tercapai, contoh, dikarenakan jumlah petugas survey lapangan masih  tergolong  minim, sehingga tidak dapat  melakukan intensifikasi maupun  ekstensifikasi  potensi  pajak,  yang  seharusnya  terus  bertambah  seiring  dengan pertumbuhan penduduk serta industri pariwisata di kota Batu yang lekat dengan bumi dan bangunan. Terakhir berdasarkan dengan indikator Mutu , belum jelas tereksplorasi model penjaminan  mutu  pengelolaan  PBB-P2  oleh  daerah.  Hingga  penelitian  ini  diturunkan, belum  diperolehnya  keterangan  keberadaan  SOP  yang  seharusnya  merupakan  dasar teknis  pencapaian  efektifitas  kinerja  dan  penjaminan  mutu  sebagai  bentuk  evaluasi pelaksanaan pengelolaan.

## Pengelolaan hambatan efektivitas penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) Perdesaan Dan Perkotaan (P2).
Terdapat beberapa pengelolaan hambatan pelaksanaan PBB-P2 oleh daerah. Pada satu  sisi  pemerintah kota Batu  merupakan salah satu  kota  yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, ditengah industri agrowisata yang menjadi centre of attention baik oleh para wisatawan ataupun para investor dan pengembang. Akan tetapi, pada sisi yang lain, pemerintah kota batu menetapkan besaran PBB-P2 pada level terrendah yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 0-1 %. Seharusnya dengan kebijakan tersebut pemerintah kota batu bisa mengambil langkah ekplorasi, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi  pajak  bumi  dan  bangunan  sehingga  meningkatkan  target  realisasi  yang  telah ditetapkan. Akan tetapi tujuan tersebut terkendala dengan beberapa hambatan berikut:
Pertama, image masyarakat  yang  belum  memahami  manfaat  pajak,  sehingga cenderung  mengabaikan  dan  bahkan  menghindari  pembayaran  pajak,  hal  ini  dikelola dengan  melakukan  sosialisasi  manfaat  pajak  kepada  masyarakat  dan  memberikan penjelasan bahwa perhitungan pajak PBB-P2 yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah memiliki  dasar  hukum,  demokratis,tidak  membebani  masyarakat.  Kemudian  juga melibatkan struktur kecamatan, kelurahan, RW dan RT untuk ekplorasi, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak bumi dan bangunan
Kedua,  keterbatasan aksestabiltas pengelolaan  PBB-P2  yang  masih  dominan bersifat manual, satu arah, dengan mekanisme non interaktif, saat ini sedang dilakukan pengusahaan  untuk  menciptakan  sarana  komunikasi  interaktif  dalam  bentuk  prasarana berupa  web,  adapun  untuk  SDM  pengelola  terdapat  beberapa  prosedur  tahapan pembekalan pelatihan penguatan kapasitas dan kinerja. Ketiga, kesesuaian, terkait dengan minimnya  jumlah  SDM  untuk  mendukung  terlaksananya  pengelolaan  PBB-P2  secara baik.  Hal  ini  dikelola  dengan  cara  meningkatkan  target  perolehan  PBB-P2,  supaya kedepan dapat diusulkan penambahan SDM guna menambah kekuatan belanja pegawai oleh APBD.
Ketiga  kendala pencapaian yang  masih  belum  sesuai  dengan  target  perolehan dalam  hal  ini  dikelola  dengan  cara  membangun  kerjasama  dengan  lembaga  lain  yang memungkinkan proses  pemungutan memudahkan masyarakat.Terakhir, hambatan pada Mutu oleh pemerintah kota batu dikelola dengan mengikuti rangkaian evaluasi yang telah ada  selama  ini  baik  evaluasi  oleh  inspektorat  ataupun  DPRD,  sembari  menyiapkan perangkat pengendalian mutu.

## Kesimpulan
Implementasi UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan  salah  satunnya  adalah  tentang  pengelolaan  PBB-P2  dan  BPHTB Perdesaan  dan  Perkotaan  diserahkan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia paling lambat setelah Tanggal 31 Desember 2013. Alasan  mendasar  tersebut  hadir  dikarenakan,  jika  PBB-P2  masih  dalam  skema pengelolaan pusat dengan operator pengumpulan pajak pemerintah daerah, dan kemudian akan dikembalikan lagi kapada pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan prosentase yang sama dianggap tidak efektif, maka pengelolaan PBB-P2 dengan skema diserahkan kepada daerah dinilai sebagai langkah efektif dalam pengelolaan PBB-P2 dan penguatan desentrasisai ekonomi dan fiskal.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya  desentralisasi  pengelolaan  PBB-P2  oleh  daerah pada  tahap  awal  belum  menciptakan  efektifitas  yang  instan  dan  dinilai  berpotensii menciptakan  masalah  baru.  Seperti  naiknya  tarif  PBB-P2  menjadi  tidak  terkontrol, dengan  tingkat  disparitas  yang  tinggi  antar  daerah,  disusul  kemudian  berujung  pada semakin  memberatkan  wajib  pajak.  Hal  ini  semakin  diperburuk  dengan  kualitas pelayanan, infrastruktur dan SDM pengelola di daerah yang rendah, sehingga fenomena yang ada di beberapa daerah tidak berbanding lurus dengan capaian efektifitas ekonomi dan fiskal.
Hasil  penelitian  ini  adalah  sumbangsih  pajak  daerah  terhadap  total  pendapatan daerah adalah sebesar 20%, kemudian perolehan pajak PBB-P2 terhadap total penerimaan pajak  daerah  adalah  sebesar  60%.  Adapun  perolehan  tahun  pertama  masih  belum  bisa mencapai  target  yang  ditetapkan  oleh  APBD  dan  Dispenda.  Meskipun  demikian perolehan PBB-P2 adalah potensi sumber pendapatan asli daerah yang sangat strategis. Adapun efektifitas implementsi PBB-P2 oleh daerah berdasarkan indikator aksestabilitas tergolong  manual,  satu  arah,  dengan  mekanisme  penetapan top-down ,  terkait  dengan indikator kesesuaian, belum  sepenuhnya  tercapai  terutama  kesesuaian  organisasi  dan SDM, sarana dan insfrastruktur. Berikutnya dengan indikator pencapaian masih belum sesuai  dengan target  perolehan  yang ditetapkan,  terakhir berdasarkan dengan indikator Mutu ,  belum  jelas  tereksplorasi  model  penjaminan  mutu  pengelolaan  PBB-P2  oleh daerah.
Terdapat beberapa pengelolaan hambatan utama pelaksanaan PBB-P2 oleh daerah yaitu, potensi strategis PBB-P2 ditengah maraknya industri wisata, dihadapkan dengan rendahnya ketentuan prosentase tariff PBB-P2 yakni 0,1% yang merupakan batas bawah dari  yang  ditetapkan  pemerintah,  hambatan  ini  diantisipasi  dengan  melakukan  update penggalian  data  potensi  pajak  yang  diyakini  sangat  progressif  pertahunnya.  Hal  ini dilakukan  guna  menutupi  celah  ketidaktercapaian  target  dengan  realisasi  penerimaan PBB-P2.

## Saran
Berikut  adalah  beberapa  saran  yang  telah  diformulasikan  berdasarkan  dengan temuan dilapangan pertama, Melakukan sosialisasi manfaat pajak kepada masyarakat dan memberikan  penjelasan  bahwa  perhitungan  pajak  PBB-P2  dengan  melibatkan  struktur kecamatan,  kelurahan,  RW  dan  RT  untuk  ekplorasi,  intensifikasi  dan  ekstensifikasi potensi pajak bumi dan bangunan. Kedua, Menyiapkan komunikasi interaktif pada sarana prasarana  berupa  web,  dan  SDM  pengelola  dibekali  pelatihan  secara  berkelanjutan. Ketiga, Meningkatkan  target  perolehan  PBB-P2  supaya  kedepan  dapat  diusulkan penambahan  SDM  guna  menambah  kekuatan  belanja  pegawai  oleh  APBD. Keempat, Membentuk  SOP  untuk  menyiapkan  peangkat  penjaminan  mutu  oleh  guna  pewujudan efektifitas pengelolaan PBB-P2 oleh daerah.

## Daftar Pustaka
Azhar,  K.  (1993). Pengukuran  Efektivitas  Dalam  Organisasi. Pusat  Antar  Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Universitas Indonesia.
Ditjen Pajak. (2012), Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) . Diakses 3
September  2014,  dari http://www.pajak.go.id/content/seri-PBB-P2-ketentuan- umum-pajak-bumi-dan-bangunan-PBB-P2
Ditjen  Pajak.  (2012). Strategi  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Paja k.  Diakses  3 September 2014, dari http://www.pajak.go.id/content/jurnal-pajak
Ditjen  Pajak.  (2012). Pengalihan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah . Diakses 5 Agustus 2015, dari
http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-PBB-P2-perdesaan-dan-perkotaan>
Hidayat, S. (2005). Too Much Too Soon ; Local States Elite’s Perspective on The Puzzle
Of Contemporary Indonesian Regional AutonomyPolicy . Jakarta: Rajawali Pers.
Kaho,  J.  R.  (2012). Analisis  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia .
Yogyakarta, Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.
Kasim, M. (1989). Kebijakan Publik . Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
Khusaini, M. (2006). Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah , Malang: BPFE Unibraw.
Kompas. (2014, 15 Agustus). Tanpa Reformasi, Negara Kian Tekor . PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
Kompas.  (2014,  16  Agustus). APBN  Raksasa,  Stimulus  Minim:  Jokowi  Akan  Potong Subsidi . PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
Kompas.  (2014,  19  Agustus). Layanan  Pungutan  PBB-P2  Amburadul:  Pusat  Telah serahkan Pengelolaan ke 482 Daerah . PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
Kompas. (2014, 20 Agustus). Institusi Layanan PBB-P2 Lemah: Pusat Kewalahan Latih Petugas . PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
Laili,  A.  (2014). PBB-P2  Sektor  Keenam  Sebagai  Pajak  Pusat .  Diakses  3  September
2014, dari http://www.pajak.go.id/content/article/PBB-P2-sektor-keenam-sebagai- pajak-pusat
Litvack, J. (1999). Decentralization . Washington DC.: World Bank
Mawhood,  P.  (ed),  (1987). Local  Government  in  The  Third  World:  TheExperience  of Tropical Africa. Chicester: Jhon Wiley & Sons.
Mardiasmo. (2009). Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008 dalam Abimanyu,  Anggito  dan  Megantara,  Andie,  (2009). Era  Baru  Kebijakan  Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Kompas. Jakarta.
Mardiasmo. (2009). Akutansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi
Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik .Bandung: Alfabeta.
Sasana,  H.  (2009). Peran  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kinerja  Ekonomi  Di Kabupaten/Kota  Propinsi  Jawa  Tengah .  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan.  Vol.10 No. 1 Juni 2009. Diakses 2 September 2014, dari
http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/96/07-
Hadi%20Sasana.pdf?sequence=1
Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan . Jurnal EMBA Vol. 1 No.3 September 2013. Hal 74-81. ISSN: 2303-1174
Surjadi. (2009). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: Refika Aditama.
Wijayan, E. (2012). Menyelami Arti Penting Pajak dan Kemandirian Bangsa . Diakses 3
September  2014,  dari http://www.pajak.go.id/content/article/menyelami-arti- penting-pajak-dan-kemandirian-bangsa
Yani,  A.  (2009). Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Yustika, A. E. (2008). Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas
Empiris . Malang: Bayumedia Publishing.