## PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PT. KARYA ATMA MANUNGGAL DAN PT. PELNI DI KOTA MAKASSAR
Implementation of the Fuel Oil Transportation Agreement Between PT. Works Of Atma Manunggal and PT. Pelni In Makassar City

## Andi Risma
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Email: andi.risma@umi.ac.id
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kedudukan  para  pihak  dalam  Perjanjian  Pengangkutan  Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya  Atma Manunggal dan PT. Pelni, dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis tanggung jawab para  pihak  dalam  Perjanjian  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  antara  PT.  Karya  Atma  Manunggal  dan  PT.  Pelni  ketika terjadi  wanprestasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  mengkaji  data  sekunder  dan  didukung oleh  data  wawancara  dengan  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kedudukan Para  Pihak  Perjanjian  pengangkutan  antara  PT.  Karya  Atma  Manunggal  dengan  PT.  Pelni  dituangkan  dalam  bentuk perjanjian  tertulis  yang  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  Pihak-Pihak  yang  membuatnya  sehingga  para  pihak mengetahui kedudukan hukumnya masing-masing dalam melakukan hak dan kewajiban, dan apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak harus bertanggungjawab sesuai kesepakatan dengan mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata.
Kata Kunci : Perjanjian, Pengangkutan, Wanprestasi

## ABSTRACT
This research aims to determine and analyze the position of the parties in the Oil Fuel Transportation Agreement between PT.  Karya  Atma  Manunggal  and  PT.  Pelni,  and  to  find  out  and  analyze  the  responsibilities  of  the  parties  in  the  Oil  Fuel Transportation  Agreement  between  PT.  Karya  Atma  Manunggal  and  PT.  Pelni  when  a  default  occurs.  This  research  uses empirical  research  methods  by  examining  secondary  data  and  is  supported  by  interview  data  using  qualitative  analysis techniques. The results of this research indicate that the position of the parties to the transportation agreement between PT. Karya Atma Manunggal with PT. Pelni is stated in the form of a written agreement which is valid as law for the parties who make it so that the parties know their respective legal positions in carrying out their rights and obligations, and if there is a default by the parties they must be held responsible according to the agreement with reference to Article 1243 of the Civil Code.

## Keywords: Agreement, Transportation, Default
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  ketersediaan sumber  daya  ( resource )  yang  cukup  dan  layak  di dayagunakan, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam,  dan  sumber  daya  teknologi  (Harahap,  1986).  Dilihat dari  sumber  daya  alam  yang  tersedia,  salah  satu  hasil  alam negara  Indonesia  yang  potensial  yaitu  minyak  bumi.  Selain berpotensial,  minyak  bumi  merupakan  komoditas  yang berperan  penting  dalam  penyediaan  bahan  baku  industri  dan pemenuhan  kebutuhan  pokok,  maka  pengelolaannya  perlu dilakukan  seoptimal  mungkin  agar  dapat  dimanfaatkan  untuk kemakmuran dan  kesejahteraan rakyat Indonesia seperti  yang
telah  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
Seiring dengan bertambahnya jumIah kendaraan transportasi,  kebutuhan  masyarakat  terhadap  Bahan  Bakar Minyak  (selanjutnya  disebut  BBM)  juga  semakin  meningkat. SuppIy  BBM  bagi  kebutuhan  masyarakat  harus  dilaksanakan agar  perekonomian  berjalan  dengan  baik,  karena  BBM  tidak hanya  dibutuhkan  untuk  moda  transportasi  namun  juga berbagai industri yang masih menjalankan operasional dengan menggunakan BBM (Salam, 2000).
Untuk  menjaIankan  program  pendistribusian  BBM,  PT. Pertamina Persero kemitraan dengan pengusaha SPBU terkait juaI beli minyak kepada masyarakat, dan untuk pengangkutannya  PT.  Pertamina  Persero  menunjuk  anak

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Antara..  (Andi Risma)
perusahaannya  yaitu  PT.  Pertamina  Patra  Niaga  untuk melakukan  perjanjian  kerjasama  dengan  perusahaan  jasa angkutan BBM atau yang lebih dikenal dengan transportir. PT yang  dimaksud  adalah  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
Upaya  untuk  menjamin  kelancaran  pasokan  BBM  ke masyarakat  tidak  terlepas  dari  campur  tangan  usaha  jasa pengangkutan,  dengan  jasa  pengangkutan  ini  akan  lebih memudahkan  pendistribusian  BBM  ke  berbagai  wilayah. Pengangkutan  pada  umumnya  dapat  dilakukan  melalui  darat, laut dan udara (Tanpubolong, 2016). Dimana perusahaan jasa angkutan barang mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran arus peredaran barang dari satu tempat ke  tempat  lain,  sehingga  diharapkan  agar  dapat  menunjang suksesnya  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  saat  ini. Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun  2004  Tentang  Kegiatan  Usaha  Hilir  Minyak  dan  Gas Bumi (Muhammad, 2008).
Pengangkutan  barang  seperti  halnya  truk  tangki  minyak ini bertujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat asal ke  tempat  tujuan  dimana  perpindahan  itu  mutlak  diperlukan untuk  mencapai  dan        meninggikan  manfaat  serta  efisiensi (Sa’adah dkk, 2018).
Pengangkutan  itu  dilakukan  karena  nilai  barang  akan lebih tinggi ditempat tujuan dari pada ditempat asalnya. Oleh karena  itu  pengangkutan  dikatakan  memberi  nilai  terhadap barang  yang  diangkut.  Nilai  itu  akan  lebih  besar  dari  biaya yang  dikeluarkan.  Nilai  yang  diberikan  berupa  nilai  tempat ( place  utility ),  dan  nilai  waktu  ( time  utility ).  Kedua  nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ketempat dimana nilainya  lebih  tinggi  dan  dapat  dimanfaatkan  tepat  pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan dapat memberikan jasa  kepada  masyarakat  yang  disebut  jasa  angkutan.  (Hilman Syahrial Haq Dan Sigit Sapto Nugroho, 2019)
Pada  dasarnya  suatu  perbuatan  hukum  pelaksanaan pengangkutan  BBM  yang  dilakukan  antara  PT.  Karya  Atma Manunggal  dengan  PT.  Pelni  mengharapkan  terjadinya kelancaran  hubungan  bisnis.  Oleh  karena  itu,  dalam pengangkutan BBM tersebut tidak cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, dengan dilandasi atas saling percaya memercayai saja, tetapi harus dibuat dalam bentuk  perjanjian  secara  tertulis.  Perjanjian  pengangkutan BBM  yang  dibuat  secara  tertulis  itu  akan  mengikat  hak  dan kewajiban  dari  para  pihak,  untuk  disatu  pihak  melaksanakan pengangkutan  BBM  ke  tempat  tujuan  dengan  selamat  tanpa ada yang kurang atau cacat dan di lain pihak membayar upah angkutan  atau  Ongkos  Angkut  Transportir  (OAT)  sebagai imbalan  telah  dilaksanakannya  pengangkutan.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 468 KUHD yang mengatur bahwa :
Perjanjian  pengangkutan  mewajibkan  pengangkut  untuk menjaga  keselamatan  barang  yang  harus  diangkut  dari  saat penerimaan  sampai  saat  penyerahannya.  Pengangkut  harus mengganti  kerugian  karena  tidak  menyerahkan  seluruh  atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan  bahwa  tidak  diserahkannya  barang  itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu  kejadian  yang  selayaknya  tidak  dapat  dicegah  atau dihindarinya,  akibat  sifatnya,  keadaannya  atau  suatu  cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.
Demikian juga haInya daIam  pengangkutan BBM untuk keperIuan  PT.  Pelni,  yang  membeli  BBM  Industri  dari  depot pertamina  kemudian  diangkut  oleh  PT.  Karya  Atma Manunggal, dilakukan dalam suatu perjanjian secara tertulis.
Sesuai  dengan  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  berbunyi “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi  yang  membuatnya”. Maka, pada tanggal 29  Desember  2021  telah  terjadi  Kontrak  antara  perusahaan PT.  PELNI  dengan  PT.  Karya  Atma  Manunggal  tentang Pengadaan Jasa Transportir Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non  Subsidi  Kapal  PT.  Pelni  Untuk  Wilayah  Pelabuhan Makassar dan Sekitarnya.
PT.  Pelni  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di bidang transportasi laut yang melayani kepentingan masyarakat umum serta berperan penting dalam menyediakan pelayanan  transportasi  laut  (Soejoto  dan  Widoyoko,  2019). Oleh  karena  itu  PT.  Pelni  Makassar  dituntut  untuk  dapat optimal  dalam  melayani  masyarakat  dengan  menyediakan fasilitas  dan  jasa  dengan  baik.  Salah  satu  cara  untuk memenuhi  tuntutan  tersebut  adalah  dengan  memaksimalkan pengadaan  bahan  bakar  sebagai  faktor  utama  yang memperlancar  kinerja  alat  transportasi  dalam  hal  ini  adalah kapal  laut  (Miru  dan  Pati,  2011).  Seperti  halnya  jenis persediaan  lain,  bahan  bakar  juga  memerlukan  mekanisme atau  prosedur  dalam  pengadaan  atau  pembelian.  PT.  Pelni Makassar  tidak  dapat  melakukan  pengadaan  bahan  bakar sendiri  melalui  Pertamina.  Pengadaan  bahan  bakar  tersebut masih  bergantung  pada  PT.  Pelni  yang  berpusat  di  Jakarta sehingga  membutuhkan  rangkaian  proses  yang  panjang sampai nanti disetujui untuk melakukan pembelian. Untuk itu PT.  Pelni  menunjuk  dan  menyerahkan  kepada  PT.  Karya Atma  Manunggal  untuk  melaksanakan  pengangkutan  dan pengisian BBM dari lokasi Instalasi PT Pertamina Patra Niaga ke  Kapal-  Kapal  yang  ditunjuk  oleh  PT.  Pelni  di  wilayah Pelabuhan Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  kedudukan  para  pihak  dalam  Perjanjian Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  antara  PT.  Karya  Atma Manunggal  dan  PT.  Pelni,  dan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  tanggung  jawab  para  pihak  dalam  Perjanjian Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak  antara  PT.  Karya  Atma Manunggal dan PT. Pelni ketika terjadi wanprestasi.

## 2. METODE

## 2.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  (legal research) dengan tipe penelitian hukum empiris, yaitu meneliti data  primer  yang  diperoleh  dari  lapangan  sebagai  sumber utama, seperti hasil wawancara.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Makassar  Provinsi Sulawesi  Selatan  khususnya  pada  Kantor  PT.  Pelni  Cabang Makassar  dan  Kantor  PT.  Karya  Atma  Manunggal,  dengan pertimbangan  karena  dilokasi  tersebut  peneliti  menemukan narasumber  atau  informasi  yang  tepat  untuk  memenuhi  data penelitian  secara  mudah  dan  transparan  yang  dapat  peneliti pastikan  bahwa  nantinya  ketika  proses  penelitian  atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek  hukum  ditempatkan  agar  memiliki  fungsi  dan  tujuan. Selain  itu  juga  kedudukan  merupakan  penentu  bagaimana subyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. (Agus Ananda Soejato, W. 2019)
Kontrak  antara  Perusahan  Perseroan  (Persero)  PT. Pelayaran  Nasional  Indonesia  dengan  PT.  Karya  Atma Manunggal  tentang  Pengadaan  Jasa  Transportir  Bahan  Bakar Minyak  (BBM)  Subsidi  dan  Non  Subsidi  Kapal  PT.  Pelni
(Persero) Untuk Wilayah Pelabuhan Makassar dan Sekitarnya sesuai dengan Nomor TH.12.29-02/SS/2021.
Maksud  Kontrak  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan operasional perusahaan dan menjamin ketersediaan pemasokan  atas  kebutuhan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM) Subsidi  dan  non  Subsidi  bagi  Armada  Kapal  PT.  Pelni sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan PT. Pelni.

## 3.1. Kedudukan  PT  Pelni  Cabang  Makassar  dalam Perjanjian  Pengankutan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)
PT.  Pelni  (Persero)  merupakan  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa angkutan transportasi  laut  meliputi  jasa  angkutan  penumpang  dan  jasa angkutan  muatan  barang  antar  pulau.  Kedudukan  PT.  Pelni dalam  Perjanjian  Pengangkutan  BBM  sebagai  Pemberi  Kerja dan  menjadi  Pihak Pertama dalam Kontrak Kerja dengan PT. Karya  Atma  Manunggal  Nomor:  TH.12.29-  02/SS/2021 tentang Pengadaan Jasa Transportir.
Pemberi  Kerja  dalam  hal  ini  adalah  untuk  memberikan layanan transportir BBM Subsidi dan atau Non Subsidi untuk kebutuhan  armada  Kapal  Pelni  yang  beroprasi  di  wilayah Pelabuhan Soekarno Hatta. Sehubungan dengan itu, PT. Pelni kemudian  mengadakan  tender  dan  dimenangkan  oleh  PT. Karya Atma Manunggal berdasarkan Riwayat kerjanya.

## 3.2. Kedudukan  PT.  Karya  Atma  Manunggal  dalam Perjanjian  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)
Transportir  adalah  lembaga  penyalur  pertamina  yang mengangkut  dan  mendistribusikan  jenis  BBM  tertentu  dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) ke lembaga penyalur lain atau pengguna.
PT.  Karya  Atma  Manunggal  adalah  Perseroan  Terbatas (PT)  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  pelaksana  untuk Pengadaan  Jasa  Transportir  BBM  Subsidi  dan  Non  Subisidi Kapal PT. Pelni (Persero) untuk Wilayah Pelabuhan Makassar dan  sekitarnya.  Kedudukan  PT.  Karya  Atma  Manunggal dalam Perjanjian Pengangkutan BBM ialah sebagai Pemenang Tender,  Pelaksana  Kerja,  Transportir  dan  menjadi  Pihak Kedua  dalam  Kontrak  Kerja  dengan  PT.  Pelni  Nomor: TH.12.29-02/SS/2021 tentang Pengadaan Jasa Transportir.
PT.  Pelni  (Persero)  melaksanakan  kerjasama  dengan perusahaan  jasa  angkut  transportir  BBM  dengan  maksud untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional  dan  menjamin ketersediaan supplier atas kebutuhan BBM.
Perjanjian  pengangkutan  antara  PT.  Karya  Atma Manunggal  dengan  PT.  Pelni  selain  atas  dasar  adanya kesepakatan  bersama  kedua  belah  pihak  juga  dituangkan dalam  bentuk  perjanjian  tertulis,  hal  ini  dimaksudkan  untuk adanya  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  perjanjian. Sehingga  para  pihak  mengetahui  kedudukan  hukumnya masing-masing  dalam  melakukan  hak  dan  kewajiban. Perjanjian pengangkutan ini berlaku sebagai Undang- Undang bagi  Pihak-Pihak  yang  membuatnya,  yaitu  PT.  Karya  Atma Manunggal  dengan  PT.  Pelni.  Berdasarkan  Pasal  1338  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  tersebut,  Para  Pihak  yaitu PT.  Karya  Atma  Manunggal  dengan  PT.  Pelni  harus menaati/mematuhi isi dari perjanjian pengangkutan tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  kewajiban  para  pihak dalam perjanjian pengangkutan BBM yaitu:
a. Kewajiban Pihak Pertama:
1) Memberikan  keterangan  dan/  atau  data  yang berhubungan  dengan  lingkup  Pekerjaan  Pihak Kedua;
2) Memastikan  agar  BBM  Subsidi  dan  non  Subsidi yang  diangkut  oleh  Pihak  Kedua  sesuai  dengan waktu, tujuan, mutu dan volume yang disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
3) Mengawasi,  meneliti  dan  menghitung  pelaksanaan pengisian  BBM  dari  mobil  tangki/  kapal  tongkang ke  Kapal  Pihak  Pertama  secara  bersama-  sama dengan  petugas  Pihak  Kedua,  Nakhoda  Kapal, Masinis  Jaga,  petugas  Pihak  Pertama  Cq.  Kantor Cabang Makassar, dan Petugas PT Pertamina Patra Niaga;
4) Apabila terjadi kekurangan pengisian BBM Subsidi dan  Non  Subsidi  yang  diterima  di  atas  Kapal berdasarkan  sounding  tangki  di  Kapal  yang disaksikan  oleh  Nakhoda  Kapal,  Masinis  Jaga, Petugas  Pihak  Pertama  Cq.  Kantor  Cabang Makassar,  dan  Pihak  Kedua,  maka  Pihak  Pertama meminta kekurangan pengisian BBM kepada Pihak Kedua, selambat- lambatnya  pada pengisian Bahan Bakar  Minyak  (BBM)  berikutnya  dan  jika  Pihak Kedua  tidak  melaksanakannya  maka  kekurangan tersebut  akan  diperhitungkan  dengan  memotong uang  Jaminan  Pelaksanaan  Pekerjaan  Pihak  Kedua yang telah diserahkan pada Pihak Pertama;
5) Meminta  mobil  tangki  pengganti  segera  mungkin apabila mobil tangki milik Pihak Kedua mengalami kerusakan/kendala sehingga tidak dapat melaksanakan  pengisian  BBM  sesuai  jadwal  yang ditentukan;
6) Melaksanakan pembayaran Ongkos Angkut Transportir  (OAT)  kepada  Pihak  Kedua  setelah menerima  tagihan  (invoice)  lengkap  dari  Pihak Kedua;
7) Memberikan  teguran  baik  lisan  maupun  tertulis apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak;
8) Meminta  ganti  rugi  atas  segala  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  kelalaian  Pihak  Kedua  dalam pelaksanaan Kontrak ini, salah satunya dengan cara memotong uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;
9) Mengembalikan uang jaminan pelaksanaan Pekerjaan  kepada  Pihak  Kedua  setelah  Kontrak berakhir  dan  tidak  diperpanjang  dengan  ketentuan Pihak  Kedua  telah  melaksanakan  Pekerjaan  sesuai Kontrak serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Pihak Pertama;
10) Memberikan  sanksi  kepada  Pihak  Kedua  baik berupa  denda  maupun  pemutusan  Kontrak  secara sepihak  apabila  Pihak  Kedua  tidak  melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
b. Kewajiban Pihak Kedua:
1) Menyerahkan  uang  Jaminan  Pelaksanaan  Pekerjaan kepada Pihak Pertama
2) Mempersiapkan dan melengkapi dokumen pengangkutan;
Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Antara..  (Andi Risma)
3) Mempersiapkan  alat  angkut  dimana  alat  angkut yang digunakan oleh Pihak Kedua untuk mengangkut  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  subsidi dan  non  subsidi  milik  Pihak  Pertama  telah memenuhi  persyaratan  baik  aspek  teknis  maupun perizinan  yang ditentukan oleh instansi pemerintah terkait  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dan  persyaratan–persyaratan  lain  yang  ditentukan oleh Pihak Pertama;
4) Melaksanakan  pengangkutan  BBM  milik  Pihak Pertama  untuk  Kapal-  Kapal  Pihak  Pertama  di Pelabuhan  Makassar  dan  sekitarnya,  sesuai  dengan waktu, tujuan, mutu dan volume yang disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
5) Melaksanakan  pengawasan,  penelitian,  pencatatan sounding  untuk  menentukan  jumlah  BBM  yang telah  diisikan  ke  Kapal  Pihak  Pertama  secara bersama-sama  dengan  Nakhoda  Kapal,  Masinis Jaga,  Petugas  Pihak  Pertama  Cq.  Kantor  Cabang Makassar,  Pihak  Kedua  atau  wakil  yang  ditunjuk, dan Petugas PT Pertamina Patra Niaga;
6) Membuat  Berita  Acara  pengisian  BBM  setelah pengisian  dilaksanakan  dan  menandatangani  Berita Acara  tersebut  bersama  dengan  Nakhoda  Kapal, Masinis  Jaga,  Petugas  Pihak  Pertama  Cq.  Kantor Cabang Makassar, dan Petugas PT Pertamina Patra Niaga,  untuk  selanjutnya  diserahkan  kepada  Pihak Pertama;
7) Menyerahkan kekurangan pengisian BBM berdasarkan  sounding  di  Kapal  kepada  Pihak Pertama,  apabila  terjadi  kekurangan  pengisian BBM  yang  diterima,  selambat-lambatnya  pada pengisian BBM berikutnya;
8) Menjaga  kelayakan  dan  kebersihan  alat  angkut yang  dipergunakan  untuk  mengangkut  BBM  milik Pihak Pertama, dari aspek Health Safety Security & Environment (HSSE), untuk menunjang kelancaran pengangkutan  BBM  serta  menjaga  citra  yang  baik atas  operasional  pengangkutan  BBM  milik  Pihak Pertama;
9) Mempersiapkan  mobil  tangki  pengganti  jika  mobil pengganti  yang  telah  disiapkan  untuk  pelaksanaan Pekerjaan  mengalami  kerusakan/kendala  segera mungkin  sehingga  tidak  menyebabkan  Kapal terlambat berangkat (delay);
10) Menyediakan  peralatan  dan  perlengkapan  kerja (seragam  kerja,  identitas  diri,  safety  shoes,  safety helmet,  sarung  tangan,  masker  dan  lain-lain)  bagi tenaga  kerjanya  pada  saat  melaksanakan  Pekerjaan pengangkutan BBM ke Kapal-Kapal Pihak Pertama sesuai ketentuan dan standar yang dipersyaratkan di lingkungan kerja Pihak Pertama;
11) Menyerahkan tagihan (invoice) secara lengkap dan benar kepada Pihak Pertama;
12) Mengizinkan Pihak Pertama untuk memotong uang Jaminan  Pelaksanaan  Pekerjaan  apabila  Pihak Kedua melaksanakan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama;
13) Melaksanakan  Pekerjaan  sesuai  ketentuan  Kontrak secara  profesional  sesuai  prinsip  dan  persyaratan yang dipakai dalam industri perminyakan.

## 3.3. Tanggung  Jawab  PT.  Karya  Atma  Manuggal  Dalam Perjanjian  Pengangkutan  Bahan  Bakar  Minyak Ketika Terjadi Wanprestasi
Tanggung  jawab  dalam  Perjanjian  Pengangkutan  BBM merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  menyangkut masalah  kepada  siapa  dan  mengapa  tanggung  jawab pelaksanaan  pengangkutan  harus  dibebankan.  Tanggung jawab  pada  hakekatnya  terdiri  dari  2  aspek  yaitu  tanggung jawab  yang  bersifat  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan sebaik-baiknya ( responsibility ) dan tanggung jawab ganti rugi ( liability )  yaitu  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi kepada pihak yang dirugikan.
Tanggung  Jawab  yaitu  kesanggupan  untuk  memikul resiko  dari  sesuatu  perbuatan  yang  dilakukan.60  Masalah risiko  selalu  berkaitan  dengan  tanggung  jawab,  karena  jika risiko  itu  terjadi,  maka  timbul  lah  suatu  tanggung  jawab  atas suatu peristiwa yang tidak diharapkan itu.
Tanggung  jawab  hukum  berdasarkan  wanprestasi  diatur dalam  Pasal  1243  KUHPerdata,  Wanprestasi  adalah  kondisi saat  satu  pihak  lalai  dalam  memenuhi  perjanjiannya.  Apabila salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  atau  melaksanakan  isi perjanjian  yang  telah  mereka  adakan,  maka  pihak  yang melanggar  isi  perjanjian  itu  disebut  telah  melakukan  ingkar janji.  Isi  perjanjian  tersebut  merupakan  prestasi  atau  objek perikatan  yang  terjadi  karena  para  pihak  mengadakan perjanjian. Wanprestasi dapat berupa:
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan  apa  yang  dalam  perjanjian  dilarang  untuk dilakukan.
Dalam  kasus  ini,  PT.  Karya  Atma  Manunggal  dapat dikatakan  melakukan  wanprestasi  atas  perbuatannya  karena melakukan  apa  yang  telah  diperjanjikan  namun  tidak  sesuai atau  prestasi  yang  dilakukannya  tidak  sempurna.  Salah  satu contoh yang terjadi pada Perjanjian Pengangkutan BBM yaitu PT.  Karya  Atma  Manunggal  lalai  dalam  memenuhi kewajibannya  yaitu  melaksanakan  pengangkutan  BBM
Subsidi dan Non Subsidi untuk kapal PT. Pelni sesuai dengan waktu,  tujuan,  mutu,  dan  volume  BBM  yang  disampaikan oleh PT. Pelni.
Gambar 1. Proses Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
Berdasarkan  gambar  diatas  bahwa  PT.  Pelni  dalam  hal ini  selaku  pihak  pertama  melakukan  Purchase  Order  (PO) untuk  pemesanan  BBM  yang  ditujukan  langsung  kepada  PT. Pertamina  Patra  Niaga,  setelah  PO  mendapat  respon  dari pihak  PT.  Pertamina  Patra  Niaga, Loading  Order (LO)  akan diterbitkan  sebagai  dokumen  dasar  pengeluaran  minyak  dan Delivery  Order (DO)  sebagai  surat  jalan  yang  diserahkan kepada PT. Karya Atma Manunggal selaku pihak kedua untuk pengisian bahan bakar menuju Depot Pertamina, setelah bahan
bakar  terisi  pada  tongkang  PT.  Karya  atm  manuggal. Selanjutnya  diantarkan  ke  kapal  PT.  Pelni  di  pelabuhan Makassar untuk dilaksanakan pengisian BBM.
PT.  Sucofindo  dalam  hal  ini  berkedudukan  sebagai pengawas  dalam  pelaksanaan  pengisian  BBM.  PT.  Pelni melaksanakan  penandatanganan  kerjasama  dalam  rangka pengawasan  bunker  BBM  Kapal  dengan  PT.  Sucofindo (Persero). Independen Surveyor ini merupakan skema langkah yang  diambil  PT.  Pelni  untuk  mitigasi  resiko  terhadap kecurangan  dan  kesalah  pahaman  dalam  kegiatan  pengisian bahan  bakar  kapal.  (Syaiful  Amiruddin.  Kepala  Bagian Armada  PT.  Pelni  Cabang  Makassar.  Wawancara.  Makassar, 12 Februari 2023).
Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Independen Surveyor harus  dilakukan  secara  bebas  ( independent )  dan tidak  memihak  ( impartial )  terhadap  pihak-  pihak  yang bertransaksi.
Tabel 1. Frekuensi Pengisian Bahan Bakar Minyak dari PT. Karya Atma Manunggal Sejak 2021-2022 Frekuensi Keterangan Tindak Lanjut Bertanggung Jawab Tidak Bertanggung Jawab 84 Kali Pengisian 5 Kali Pengisian Kasus Kekurangan 3 kali 2 kali
Berdasarkan  Tabel  1.  diatas  yang  berkaitan  dengan frekuensi  pengisian  BBM  dari  Kapal  PT.  Karya  Atma Manunggal  ke  Kapal  PT.  Pelni  yang  frekuensinya  dilakukan sebanyak  84  Kali,  dari  84  kali  pengisian  terjadi  kasus kekurangan  jumlah  bahan  bakar  yang  terisi  sebanyak  5  Kali berdasarkan analisis dari PT. Sucofindo
Dengan demikian, diantara 5 kasus itu sebanyak 3 Kasus PT.  Karya  Atma  Manunggal  bertanggung  jawab  terhadap adanya kekurangan jumlah BBM, dan 2 Kasus tidak dilakukan ganti kerugian oleh PT. Karya Atma Manunggal.
Berdasarkan  hal  tersebut  3  Kasus  di  tindak  lanjuti dikarenakan  terjadi  kekurangan  yang  melebihi  batas  toleransi yang  ditentukan.  Toleransi  losses  yang  ditentukan  oleh  PT. Pertamina  yaitu  sebanyak  0.3%.  Sehingga  apabila  pengisian bahan  bakar  sebanyak  30  Ton  namun  pada  saat  perhitungan, bahan  bakar  yang  masuk  hanya  29,9  Ton,  maka  PT.  Karya Atma Manunggal bertanggung jawab dalam bentuk penggantian  selisih  kekurangan  sebanyak  100  Liter  atau setengah  dari  selisih  kekurangan.  Pada  umumnya  keputusan antara  PT.  Pelni  dan  PT.  Karya  Atma  Manunggal  terhadap bentuk  pertanggung  jawaban  PT.  Karya  Atma  Manunggal adalah  selisih  yang  di  gantikan  dapat  merupakan  hasil  bagi dua daripada jumlah kerugian, sesuai kesepakatan para pihak.
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Bapak  Abdul  Waris  selaku Pengawas Lapangan PT. Karya Atma Manunggal menyatakan bahwa:
“Namun  saat  penyoundingan  akhir  terdapat  selisih jumlah  pada  flowmeter  masing-masing  pihak.  Jika  hal tersebut  terjadi  maka  dilakukan  sounding  manual  untuk memastikan, dan tidak berpatokan lagi dengan flowmeter sebab  flowmeter  kadang  bermasalah  karena  belum dikalibrasi.  Setelah  sounding  manual  dilakukan  dan
memang  benar  ada  selisih  yang  melebihi  batas  toleransi karena  pengaruh  suhu  dingin  atau  panas  yang menyebabkan  penyusutan  BBM  dalam  perjalanan  dari depot  menuju  pelabuhan,  maka  tanggung  jawab  pihak kedua  yaitu  menyerahkan  kekurangan  pengisian  BBM berdasarkarkan  hasil  sounding  di  kapal  pihak  pertama, selambat  lambatnya  pada  pengisian  BBM  selanjutnya, dan jika tidak di laksanakan oleh pihak kedua maka uang jaminan pelakasanaan pihak kedua yang diserahkan pada pihak  pertama  akan  dipotong  sesuai  dengan  jumlah kekurangan,  serta  pihak  kedua  akan  diberikan  sanksi denda,  hingga  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  jika pihak kedua tidak menyelaksanakan kewajibannya.” Sedangkan,  dari  3  Kasus  yang  terjadi  PT.  Karya  Atma Manunggal tidak bertanggung jawab terkait adanya kekurangan  jumlah  BBM  dikarenakan  berdasarkan  hasil temuan  dari  PT.  Sucofindo  bahwa  ternyata  tidak  melampaui ambang  batas  ganti  kerugian  sehingga  tidak  perlu  dilakukan ganti rugi oleh PT. Karya Atma Manunggal.
Adapun  tanggung  jawab  PT.  Karya  Atma  Manunggal apabila  ada  kerusakan  pada  kendaraan  atau  alat  yang digunakan untuk melakukan pengisian sehingga menyebabkan kapal  PT.  Pelni  terlambat  berangkat  ( delay ),  Bapak  Facar Wicaksono  selaku  Manager  Administrasi  PT.  Karya  Atma Manunggal, mengemukakan bahwa:
“Selain  itu  ketepatan  waktu  pengantaran  oleh  pihak kedua  sangat  berpengaruh  dalam  tercapainya  prestasi sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak antara pihak pertama  dan  pihak  kedua,  sehingga  apabila  ada  kendala teknis  seperti  kerusakan  kapal  dari  pihak  kedua  atau kerusakan  alat  pengisian  dalam  mengantarkan  BBM  ke pihak  pertama,  tanggung  jawab  pihak  kedua  yaitu menunjuk  transportir  lain  yang  mewakili  pihak  kedua untuk  melaksanakan  pengisian  BBM  ke  pihak  pertama. Namun jika yang terjadi adalah keterlambatan pengantaran  dikarenakan force  majeure yaitu  kejadian tidak  terduga  sebelumnya  seperti  bencana  alam,  maka pihak  kedua  terbebas  dari  kewajiban-kewajiban  dan tanggung  jawabnya  dalam  melakukan  pengisian  BBM tepat waktu.”

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  PT.  Pelni  dalam  Perjanjian  Pengangkutan  BBM berkedudukan  sebagai  pemberi  kerja,  konsumen/  pengguna jasa, dan sebagai pihak pertama dalam Kontrak Kerja dengan PT.  Karya  Atma  Manunggal.  Dan,  PT.  Karya  Atma Manunggal dalam Perjanjian Pengangkutan BBM berkedudukan sebagai pemenang tender, pelaksana kerja/transportir  dan  menjadi  pihak  kedua  dalam  Kontrak Kerja dengan PT. Pelni.
PT.  Karya  Atma  Manunggal  dalam  hal  perjanjian  ini bertanggung  jawab  penuh  terhadap  segala  bentuk  kerugian yang  di  timbulkan  apabila  kerugian  itu  melebihi  ambang batas sesuai kesepakatan bersama dengan PT. Pelni.
Hendaknya  PT.  Sucofindo  juga  ikut  serta  dalam pembuatan  kontrak/perjanjian  antara  PT.  Pelni  dengan  PT. Karya  Atma  Manunggal,  karena  PT.  Sucofindo  berperan penting dalam pelaksanaan pengisian BBM.
Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Antara..  (Andi Risma)
Sebaiknya  PT.  Karya  Atma  Manunggal  melakukan pembaharuan  teknologi  pada  alat  pelaksanaan  pengisian BBM  agar  meminimalisir  kekurangan  BBM  karena terjadinya penyusutan yang disebabkan oleh suhu.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  (1986).  Hukum  Perjanjian,  Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
Abdulkadir Muhammad, (2008). Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Abdulkadir Muhammad, (1991). Hukum Pengangkutan Darat,
Laut, dan Udara, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Agus  Ananda  Soejoto,  W.  Danang  Widoyoko.  (2019).
Kedudukan  Hukum  Kewenangan  Dewan  Pengawas Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Pemberantasan Korupsi  di  Indonesia.  Jurnal  Pasca  Ubharasby, Universitas Bhayangkara Surabaya. 9(2).
Ahmadi  Miru  dan  Sakka  Pati.  (2011).  Hukum  Perikatan (Penjelasan  Makna  Pasal  1233  Sampai  1456  BW). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Ana  Fitriyatus  Sa’adah,  Akhmad  Fauzi,  Bambang  Juanda.
(2018).  Peramalan  Penyediaan  dan  Konsumsi  Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik. Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia,  Institut Pertanian Bogor. 17(2).
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Boris  Tampubolon.  (2016,  13  Juli).  10  Cara  Hapusnya
Perikatan
Menurut Hukum. Dntlawyers.
https://dntlawyers.com/10-cara-hapusnya- perjanjian- menurut-hukum/. Diakses pada tanggal 11 Desember.
Burhanuddin,  Salam  H.  (2000).  Etika  Individual.  Jakarta:
Rineka Cipta. hlm.43.
Damang. (2012,  29
April).  Hapusnya
Perikatan. Damangweb. http://www.damang.web.id/2012/04/hapusnya- perikatan.html?m=1. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022 Fitria  Andriani,  Imran  Zulfitri.  (2021).  Berakhirnya  Kontrak
Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata. Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam. 1(2).
H.M.N  Purwosutjipto,  (1984).  Pengertian  Pokok  Hukum Dagang. Jilid III,
H.Zaelani  Asyhadie,  Budi  Sutrisno.  (2018).  Pokok  Pokok Hukum Dagang, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Herlien  Budiono.  (2010).  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian dan  Penerapannya  di  Bidang  Kenotariatan,  Bandung: Citra Aditya.
Hilman  Syahrial  Haq  dan  Sigit  Sapto  Nugroho,  (2019).
Hukum  Pengangkutan  Indonesia  (Kajian  Perlindungan Hukum  Terhadap  Penumpang  Transportasi  Udara).
Surakarta: Navida Media.,
J.  Satrio  dkk.  (1999).  Kompensatie  &  Pencampuran  Hutang, Bandung: PT. Alumni
Jakarta: Djambatan.
Komariah,  (2002).  Hukum  Perdata.  Malang:  Universitas
Muhammadiyah Malang
M.  Yahya  Harahap,  (1986).  Segi-Segi  Hukum  Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni.
M.N.  Nasution,  (2008).  Manajemen  Transportasi.  Bogor: Ghalia Indonesia.
Mariam  Darus  Badrulzaman  dkk,  (2001).  Kompilasi  Hukum Perikatan.
P.N.H.  Simanjutak,  S.H.  (2017).  Hukum  Perdata  Indonesia, Jakarta: Kencana.
R.  Soekardono,  (1981).  Hukum  Dagang  Indonesia.  Jakarta: Rajawali.
R. Subekti dan R.Tjitrosubidjo, (1985). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
R. Subekti, (1990). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
R.  Subekti,  (2001).  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata,  Jakarta: Intermasa.
R.  Subekti,  (2002).  Hukum  Perjanjian.  Cetakan  20.  Jakarta: Intermasa.
Rahayu  Hartini,  (2007).  Hukum  Pengangkutan.  Malang: UMM Press
Reo Bernawan, (2004). “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban  Karyawan  PT.Pelni  Cabang  Semarang”. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
Roni  Hanafiyah,  “Bahan  Bakar  Minyak  Untuk  Kendaraan Bermotor,  Rumah  Tangga,  Industri  &  Marine”. https://www.scribd.com/docume nt/321689649/Buku- Panduan-BBM-pdf.  diakses  pada  tanggal  19  Desember 2022
Salim  H.S.  (2010).  Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika.
Satrio. J., (1996). Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan.
Sution  Usman  Adji,  Djoko  Prakoso,  Hari  Pramono,  (1990). Hukum  Pengangkutan  di  Indonesia.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Yenny  Safitri,  (2010).  “Peramalan  Kebutuhan  Konsumsi Bahan  Bakar  Minyak  di  Sumatera  Barat  Dengan Menggunakan  Backpropagation  Neutral  Network”. Skripsi. Universitas Negeri Padang. Padang