## KAJIAN KONSEP SUSTANIBLE FARMING DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN
Endang Sudarsih
Abstrak:
Pembangunan  sektor  pertanian  masih  relevankah  menjadi  prioritas pembangunan  Indonesia  di  era  globalisasi  ekonomi  saat  ini,  merupakan sebuah tantangan besar. Mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah bertani  dan  menggantungkan  hidup  dari  olahan  hasil  pertanian,  maka pembangunan  sektor  pertanian  adalah  suatu  keharusan.  Konsep  Bertani Secara  Berkesinambungan  ( Sustainable  Farming) menawarkan  model bertani  yang  dapat  meningkatkan  produktivitas  hasil  pertanian,  sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor, terutama beras.
Kata Kunci : sustainable farming, inovasi, teknologi
Kajian  ini  dilatarbelakangi  oleh  ramainya  perdebatan  tentang  larangan impor  beras  yang  dikeluarkan  pemerintah  sejak  tiga  tahun  yang  lalu.  Kebijakan larangan  sementara  untuk  impor  beras  yang  dikeluarkan  pemerintah  mendapat dukungan  dari  petani.  Paling  tidak  pada  musim  panen  raya,  pasar  tidak  akan dibanjiri oleh beras impor, sehingga petani bisa menikmati harga yang baik.
Impor beras membuat harga produksi petani tidak mampu naik. Harga itu selalu anjlok takkala musim panen raya. Akibatnya produktivitas tidak meningkat karena  tidak  ada  insentif  yang  bisa  membuat  petani  bergairah  meningkatkan produksi. Selain itu, kenyataannya harga gabah kering pada saat panen raya selalu jatuh,  sehingga  Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 yang melarang impor beras satu bulan sebelum panen raya, selama panen raya dan dua bulan setelah panen raya disambut gembira. SK berlaku mulai 10 Januari 2004.
Dirjen  Bina  Produksi  Tanaman  Pangan  Departemen  Pertanian  (2004), menyatakan  bahwa  kalau  impor  beras  dihentikan,  Indonesia  pasti  bisa  mencapai swasembada  beras,  karena  potensi  persawahan  yang  ada,  baik  sawah  berigasi teknis  maupun  sawah  tadah  hujan,  sangat  mendukung  untuk  mencapai swasembada  beras  itu.  Bahkan  menurutnya,  produksi  padi  nasional  terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2001 produksi padi nasional mencapai 48,6 juta
ton,  tahun  2002  naik  menjadi  51,16  juta  ton,  tahun  2003  naik  lagi  menjadi  52,1 juta ton. Pada tahun 2004 ini peroduksi padi nasional sudah memncapai 53,7 juta ton atau telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 53 juta ton. Kalau melihat keadaan di daerah, tahun 2004 ini besar kemungkinan akan mencapai 54 juta ton.
Sedangkan  hasil  penelitian  Pusat  Pengembangan  Pangan  justru memprediksi  bahwa  sampai  tahun  2004  terjadi  defisit  beras.  (Lihat  Tabel  1). Proyeksi  ini  yang  mendasari  Bulog  melakukan  impor  beras  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut.
Tabel 1 Keseimbangan Permintaan dan Ketersediaan Beras Untuk Konsumsi Tahun 2001 – 2004 Tahun Kebutuhan  Produksi Tersedia  Defisit (Impor) 2001 32.771.264 30.283.326 2.487.920 2002 33.073.152 30.586.159 2.486.993 2003 33.372.463 30.892.021 2.480.442 2004 33.669.384 31.200.941 2.468.443
Sumber: Pusat Pengembangan Ketersediaan Pangan, 2002.
Kebijakan  pemerintah  yang  elastis  menyangkut  pengadaan  beras,  dimana impor  dibuka  saat  paceklik  atau  stok  kosong  akibat  produksi  kurang  mencapai target  dan  ditutup  pada  saat  kemampuan  produksi  padi  dalam  negeri  sedang normal  atau  mencapai peak  performance ,  cukup  tepat.  Kebijakan  ini  diperlukan guna  melindungi  kepentingan  petani  produsen  agar  harga  jual  gabah  atau  beras hasil panen mereka tidak anjlok, sekaligus tetap menjaga stok  agar jutaan rakyat tidak mengalami kekurangan sumber pangan.
Meski  demikian,  perlu  dicermati  bahwa  persoalan  yang  dihadapi  petani tidak hanya impor tetapi juga ketersediaan pupuk, alat-alat pertanian, benih untuk meningkatkan  produktivitas  dan  juga  terjadinya  pengurangan  lahan  secara  terus menerus.  Menurut  Dirjen  Bina  Produksi  Tanaman  Pangan  Deptan,  Jafar  Hafsah (2004)  diperkirakan  setiap  tahun  47.000  hektare  (ha)  lahan  pertanian  yang potensial di Indonesia beralih fungsi atau terkonversi menjadi areal nonpertanian. Luas  lahan  yang  beralih  fungsi  tersebut  sebagian  besar  terjadi  di  Jawa  yakni mencapai  43.000  ha/tahun.  Secara  nasional  pada  1997  Indonesia  memiliki  lahan
sawah  8,5  juta  ha,  namun  hanya  dalam  tiga  tahun  berkurang  0,7  juta  ha  atau menjadi 7,8 juta ha pada 2000 atau rata-rata 230.000 ha/tahun.
Mengapa Indonesia  yang pernah mengalami swasembada pangan, bahkan sempat  mengekspor  beras,  menjadi  importir  beras  pada  masa  krisis?  Mengapa Indonesia  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  dan  tanah  yang  subur,  justru membeli beras yang sesungguhnya dapat dihasilkan sendiri?
Meninjau  hasil  penelitian  Arfian  dan  Arman  (2000)  tentang  Kondisi  dan Tantangan ke Depan Sub Sektor Tanaman Pangan di Indonesia, ada kemungkinan untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  produksi  di  sektor  tanaman  pangan maupun  sektor  argo  lainnya,  yang  sesuai  dengan  kondisi  alam  dan  budaya masyarakat  Indonesia.  Apalagi  jika  langkah  ini  didukung  dengan  kebijakan industri yang mengacu pada industri pertanian.
Selama  ini  kebijakan  industri  yang  dikeluarkan  pemerintah  jarang,  kalau tidak  boleh  dikatakan  tidak  pernah,  mengkaitkan  industri  dengan  sub  sektor pertanian,  atau  industri  yang  mendukung  produksi  dan  pengolahan  hasil-hasil pertanian.  Dampaknya  sektor  pertanian  hanya  diminati  petani-petani  di  daerah pedesaan yang hanya menggunakan metode dan teknik tradisional yang sama dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun.
Faktor  yang  lain  adalah  keinginan  pengusaha  untuk  menjadi  seorang “industrialis sejati” di sektor pertanian belum kelihatan, sehingga selama ini apa yang  disebut  produsen  di  Indonesia  tidak  lain  hanyalah  merupakan  pedagang biasa  yang  kadang  tidak  bermodal  selain  hanya  berlindung  dibalik  SK-SK  yang menguntungkannya.  Sehingga  yang  dilakukannya  juga  tidak  lebih  dari  sekedar mengambil margin dari merakit dan menjual produk.
Hasil  penelitian  Arfian  dan  Arman  (2000)  telah  memberikan  ulasan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan sektor  pertanian  ini  justru  menimbulkan  berbagai  masalah  baru  yang  dihadapi petani.  Misal  Program  BIMAS  pada  tahun  1970-an  dan  program  INSUS  pada tahun  1980-an  yang  berdampak  pada  rendahnya  tingkat  kemandirian  petani terutama kemandirian dalam bidang:
(a) Teknologi,  untuk  mengelola  lahan  yang  dimiliki  atau  digarap  hanya bergantung  pada  satu  pola  tertentu  saja.  Petani  menjadi  sangat  tergantung kepada produk atau inovasi yang datang dari luar.
(b) Pengaruh petani terhadap kekuatan pasar, terutama harga produk yang mereka hasilkan.  Mata  rantai  yang  terlalu  panjang,  ditambah  tidak  adanya  kemauan yang serius dari pemerintah membuat petani selalu dalam posisi sebagai “ risk taker ”  dan  bukannya  sebagai  “ price  maker ”.  Keuntungan  terbesar  bukannya ada  di  tangan  petani  sebagai  produsen,  akan  tetapi  justru  ada  di  tangan pedagang perantara dengan berbagai tingkatannya.
(c) Akses  terhadap  modal,  dimana  petani  dibuat  selalu  bergantung  kepada kebijakan yang diambil pemerintah.
Berdasarkan  kondisi  pertanian  di  Indonesia  dan  konsep Sustainable Farming yang  ditawarkan  oleh  Arfian  dan  Arman  (2000),  maka  kajian  ini menekankan pada:
1. Relevansi  konsep sustainable  farming dengan  kondisi  sektor  pertanian  di Indonesia.
2. Implikasi kebijakan industri sektor pertanian selama ini.
3. Relevansi sektor pertanian sub sektor tanaman pangan menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia.
Pembahasan  tema  ini  lebih  merupakan  kajian  literatur  dari  hasil-hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  lain  dibidang  sektor  pertanian  serta kajian atas kebijakan pembangunan Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian dan industri.

## Konsep Sustainable Farming
Konsep  ini  sebenarnya  sudah  lama  dikaji  oleh  para  ahli  ekologi,  bahkan sejak tahun 1959 saat dampak negatif pemakaian bahan kimia di sektor pertanian muncul.  Konsep  ini  memadukan  pertanian  dengan  masukan  rendah  ( low  input agriculture ),  dimana  petani  bisa  memperoleh  keuntungan  ekonomis  dari  usaha taninya  tanpa  terlalu  mengorbankan  lingkungan.  Dengan  metode  ini  petani  tidak menafikan  sama  sekali  masukan  bahan-bahan  kimia,  akan  tetapi  juga  tidak menggunakannya  secara  berlebihan.  Petani  dituntut  untuk  bisa  kreatif  ataupun
membuka ulang metode-metode yang banyak digunakan oleh para orang tua dulu yang ternyata ramah lingkungan, dikombinasikan dengan inovasi-inovasi terbaru.
Ada  beberapa  kendala  yang  mungkin  dihadapi  dalam  melaksanakan konsep sustanible farming ini, yaitu:
1. Persepsi dari petani. Hal ini merupakan halangan yang paling serius, terutama di  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  untuk  mengaplikasikan  suatu metode  atau  inovasi  baru.  Inovasi  baru  tidak  akan  dicoba  oleh  petani,  bila mereka belum yakin benar akan efektivitasnya, dan keuntungan ekonomisnya.
2. Kepraktisan.  Cara-cara  bertani  seperti  yang  diuraikan  di  atas  memang  tidak praktis,  bila  dibandingkan  dengan  menggunakan  bahan-bahan  kimia  biasa. Selain itu juga lebih memerlukan banyak tenaga kerja dan waktu.
3. Kebijakan.  Adanya  paket-paket  KUT  (Kredit  usaha  Tani),  atau  “ crash-crash program “  yang  lain,  terkadang  dalam  pelaksanaannya  seperti  dipaksakan  ke petani.  Hal  ini  membuat  petani  yang  sebenarnya  tidak  memerlukannya, terpaksa  mengambil  juga  karena  tidak  mau  repot  di  kemudian  hari,  sehingga terjadi ketidak efisienan penggunaan KUT, yang berakibat pada kredit macet.

## Pembahasan
Sebagaimana  diketahui,  negara  sedang  berkembang  biasanya  mempunyai perkembangan  komparatif  untuk  produk-produk  mineral  dan  pertanian.    Hanya sedikit sekali negara, yang pada awal pertumbuhan ekonominya sumber devisanya berasal dari industri manufaktur dan jasa.  Oleh karena itu, jika suatu negara yang kaya  akan  sumber-sumber  mineral  seperti  minyak,  maka  sektor  pertanian  harus memerankan  peran  kunci  dalam  menyediakan  devisa  yang  digunakan  untuk mengimpor barang-barang modal yang belum dapat diproduksi sendiri. Demikian pula Indonesia, sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber-sumber mineral dan pertanian.

## Relevansi konsep sustainable farming
Konsep sustainable  farming yang  ditawarkan  Arfian  dan  Arman  (2000) masih  sangat  relevan  untuk  diterapkan  pada  sektor  pertanian  di  Indonesia,
meskipun  ada  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaanya.  Sudah  saatnya  Indonesia memperbaiki sistem dan teknologi pengolahan pertanian dan hasil-hasilnya.
Pertanian  di  Amerika  Serikat  dan  Jepang  sedemikian  majunya,  meskipun pola  yang  digunakan  tidak  sama,  namun  keduanya  sama-sama  mempergunakan teknologi  dan  inovasi  yang  tinggi.  Amerika  lebih  cenderung  dan  sesuai  dengan pola  mekanisasi  pertanian  atau  pengenal  mesin-mesin  produksi  guna menggantikan tenaga kerja manusia. Hal ini dikarena lahan pertanian per orang di Amerika  sangat  luas,  sedang  tenaga  kerja  langka  dan  mahal.  Berbeda  dengan Jepang, yang lebih menekankan pada inovasi biologis (bibit unggul) dan produk- produk kimia penunjang pertanian (pupuk, insektisida, dll).
Pola  mekanisasi  tidak  tepat  bagi  Indonesia  karena  kepemilikan  lahan  per orang  sangat  sempit  dan  tenaga  kerja  sangat  murah,  bilang  dibandingkan  sektor industri.  Pola  Jepang  juga  kurang  tepat  karena  sebagian  besar  pendidikan  petani rendah, sehingga daya inovasinya juga rendah.
Terdapat  pola  lain  yang  mulai  mendunia,  yaitu  tanaman-tanaman  yang justru  tidak  mengandung  bahan-bahan  kimia  karena  banyak  orang  mulai  beralih ke  tanaman-tanaman  yang  organik.  Pola  ini  relatif  lebih  sederhana  untuk  bisa diterapkan  oleh  petani  Indonesia,  apalagi  saat  ini  kesadaran  masyarakat  akan hidup sehat dan ramah lingkungan menjadi lebih baik. Ini menjadi peluang pasar yang cukup besar.
Namun  demikian,  mengingat  adanya  kendala-kendala  penerapan sustainable farming sebagaimana telah disebutkan, maka perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh  dan benar untuk  mengubah persepsi  maupun paradigma petani tentang keuntungan ekonomis pola ini dan efektivitasnya. Selain itu butuh waktu lama karena petani harus dibiasakan dengan metode yang baru yang tidak praktis, sehingga  perlu  dukungan  modal  dan  motivasi  sepenuhnya  dari  pemerintah  dan masyarakat  setempat  dalam  pencapaian  hasil.  Peningkatan  pendidikan  dan penyuluhan  perlu  diprogramkan  juga  untuk  membentuk  kemandirian  petani, sehingga kesuksesan dan keberlanjutan program ini bisa dipertanggungjawabkan. Selain  itu,  ada  upaya-upaya  yang  sungguh-sungguh  dari  petani  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  menerapkan  teknologi  dan  inovasi  biologis  di
sektor  pertanian  yang  dapat  memacu  produktivitasnya.  Ada  baiknya  petani  juga mengorganisasikan  diri  secara  rapi  untuk  bekerja  sama  secara  mandiri.  Hal  ini juga  dapat  meningkatkan  kedudukan  petani  untuk  menuntut  haknya,  serta  dapat menjadi  kekuatan  untuk  mempengaruhi  pengambilan  kebijakan  nasional  yang menguntungkan petani (sektor pertanian).
Untuk  itu  penekanan  Arfian  dan  Arman  (2000)  tidak  hanya  menekankan pada  pupuk  dan  pengendalian  hama  saja  untuk  meningkatkan  daya  saing  global atas  hasil-hasil  pertanian.  Peningkatan  pengetahuan  peneliti  dan  petani  tentang biologi  dalam  dunia  pertanian  untuk  melakukan  inovasi-inovasi  baru  (bibit-bibit unggul)  sangat  mendesak  sekali,  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  output sektor pertanian.
Selain  itu,  harus  juga  ditunjang  dengan  fasilitas  dan  sarana  lain  yang didukung  sepenuhnya  oleh  pemerintah  seperti  kebijakan  makroekonomi  yang mendukung  dan  tidak  merugikan  petani,  membangun  infrastruktur  yang dibutuhkan di sektor pertanian, terciptanya kelembagaan yang melayani pertanian dan  agrobisnis,  yaitu  semacam  kelembagaan  pemasaran  yang  efisien,  serta lembaga  keuangan  yang  mendukung  kebutuhan  keuangan  di  sektor  pertanian. Pemerintah  juga  perlu  mengurangi,  atau  bila  mungkin  meniadakan  sama  sekali, pajak ekspor hasil pertanian untuk memotivasi dan meningkatkan daya saing hasil pertanian di pasar global maupun domestik.

## Implikasi kebijakan industri terhadap sektor pertanian
Keragaman  sektor  industri  di  Indonesia  telah  menghadapkan  para perencana  ekonomi  Indonesia  pada  suatu  dilema.    Bila  tujuan  yang  diutamakan adalah  penciptaan  lapangan  kerja  dan  penghapusan  kemiskinan,  maka  sumber- sumber  ekonomi  yang  tersedia  harus  disalurkan  ke  dalam  usaha-usaha  yang membantu  sektor  kerajinan  rumah  tangga  yang  tidak  produktif  dan  tidak  banyak diketahui.  Bila  tujuan  yang  diutamakan  adalah  pertumbuhan  ekonomi  maka sumber-sumber  tersebut  haruslah  diarahkan  kepada  usaha-usaha  pengembangan perusahaan-perusahaan industri besar.
Salah satu strategi industialisasi yang dilaksanakan Indonesia, sejak jaman pemerintahan orde baru adalah Industri Substitusi Impor (ISI).  ISI ini diharapkan bisa  menghasilkan  barang-barang  baru  di  dalam    negeri  yang  semula  diimpor. Setelah  substitusi  impor  ini  berhasil,  baru  kemudian  sebagian  hasil  produknya diekspor.  Jadi  substitusi  ini  memegang  peranan  penting  dalam  mengenalkan barang-barang baru yang dulunya diimpor dan kemudian dihasilkan sendiri.
Dalam  pelaksanaan  kebijaksanaan  ISI  ini  ada  berbagai  masalah  yang dihadapi oleh Indonesia. Pertama, kualitas barang yang dihasilkan di dalam negeri sebagai  barang  substitusi  impor  sering  jauh  lebih  rendah  daripada  hasil  produksi luar  negeri.    Kualitas  barang  yang  rendah  ini  akan  sulit  diekspor.  Kedua,  biaya produksi.  Pada  tahap  awal  industrialisasi  biasanya  dibutuhkan  biaya  yang  sangat besar  yang  digunakan  untuk  mendidik  tenaga  kerja,  membeli  mesin-mesin  dan membeli bahan-bahan baku yang diperlukan.  Jadi modal yang dibutuhkan  sangat banyak.  Oleh karena negara itu hanya memiliki modal yang sedikit, maka dalam tahap awal industrialisasinya terpaksa mendatangkan modal dan tenaga kerja dari luar negeri.
Namun  demikian, Clive  Gray (Tambunan,  2001)  telah  mengungkapkan bahwa berbagai industri perakitan  yang telah dibangun di  Indonesia selama satu- dua  dasawarsa  lalu,  misalnya  industri  otomotif,  ternyata  tidak  efisien  dan menghasilkan  “nilai  tambah  negatif”    jika  diukur  dengan  harga  pasaran  dunia. Meskipun  produksi  dalam  negeri  dari  produk  akhir  menguntungkan  para industrialis  karena  proteksi  efektif  atau effective  rate  of  protection (proteksi  atas nilai  tambah  domestik) yang  tinggi  sekali,  namun  nilai  input-input  (bahan-bahan baku  dan  komponen-komponen)  pada  harga  pasaran  dunia  sering  melebihi  nilai produk  akhir  pada  harga  pasaran  dunia.    Dengan  demikian,  maka  jumlah  devisa dapat dihemat dengan berkurangnya impor produk akhir dari luar negeri.
Oleh karena strategi substitusi imporyang telah ditempuh Indonesia selama kurang lebih 20 tahun, kurang berhasil membangun struktur industri  yang kokoh dengan  adanya  daya  saing  internasional  yang  kuat,  maka  strategi  tersebut  secara pelan-pelan  bergeser  ke  strategi  promosi  ekspor,  yang  terutama  untuk  komoditi non-migas.    Apalagi  Indonesia  pada  saat  itu  dihadapkan  pada  kenyataan  bahwa
penerimaan  devisa  dari  migas  tidak  selamanya  dapat  diharapkan,  baik  karena cadangan migas kita yang relatif terbatas maupun karena fluktuasi harga migas di pasar internasional yang sering tidak menentu.
Untuk kedepannya, dalam memilih strategi industrialisasi yang tepat untuk diterapkan  di  Indonesia,  maka  ada  sejumlah  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan, yaitu:
1. Melihat  kenyataan  bahwa  ada  dua  sektor  ekonomi  besar,  dimana  Indonesia memiliki keunggulan komparatif yaitu pertanian dan pertambangan. Untuk itu dalam  proses  industrialisasi  harus  dikembangkan  keterkaitan  produksi  ke depan  ( forward )  dan  ke  belakang  ( backward )  antara  kedua  sektor  primer tersebut dengan industri manufaktur.
2. Dikembangkan keterkaitan produksi antara sektor industri manufaktur dengan sektor-sektor  sekunder  dan  sektor  tersier,  juga  antar  subsektor/kelompok industri.
3. Strategi  industrialisasi  yang  tepat  bagi  Indonesia  adalah  yang  memfokuskan pada perkembangan kelompok industri:
a. Industri-industri  yang  memakai  komoditas-komoditas  pertanian  dan pertambangan sebagai bahan baku utama.
b. Industri-industri  mesin,  alat-alat  produksi,  komponen, spare  part ,  dan material-material lain, yang dapat mengurangi ketergantungan impor.
c. Industri-industri  yang outward  looking-oriented ,  terutama  industri  yang dapat  menghasilkan  barang-barang  untuk  kebutuhan  pasar  domestik  tapi mempunyai daya saing global yang tinggi.
4. Pengembangan sektor industri manufaktur harus berdasarkan spesialisasi  atas faktor-faktor keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan faktor-faktor keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan.

## Sektor Pertanian Sebagai Prioritas Pembangunan di Indonesia.
Tidak  dapat  diingkari  bahwa  salah  satu  penyebab  krisis  ekonomi  yang dialami  Indonesia  selama  periode  1997-1999,    adalah  karena  kesalahan  strategi industrialisasi  selama  pemerintahan  orde  baru  yang  tidak  berbasis  pada
keunggulan  komparatif  besar  yang  dimiliki  Indonesia,  yaitu  pertanian.  Selama krisis  terbukti  bahwa  sektor  pertanian  masih  mampu  memiliki  laju  pertumbuhan yang  positif,  walaupun  dalam  persentase  yang  kecil.  Sedangkan  sektor  industri manufaktur mengalami laju pertumbuhan yang negatif di atas satu digit.
Pengalaman  di  banyak  negara  industri  maju  (AS,  Jepang,  dan  negara- negara di Eropa) menunjukkan bahwa mereka memulai industrialisasi setelah atau bersamaan dengan pembangunan di sektor pertanian. Ada beberapa alasan kenapa pembangunan  sektor  pertanian  yang  kuat  esensial  dalam  proses  industrialisasi  di negara seperti Indonesia, yakni sebagai berikut:
1. Sektor  pertanian  yang  kuat,  berarti  ketahanan  pangan  terjamin.  Hal  ini merupakan  salah  satu  prasyarat  penting  agar  proses  industrialisasi  pada khususnya  dan  pembangunan  ekonomi  pada  umumnya  bisa  berlangsung dengan baik. Ketahanan pangan berarti tidak ada kelaparan dan ini menjamin kestabilan sosial dan politik, yang selanjutnya menjamin proses pembangunan ekonomi atau industrialisasi dapat berlangsung tanpa gangguan.
2. Di sisi permintaan agregat, pembangunan sektor pertanian yang kuat membuat tingkat pendapatan riil per kapita di sektor tersebut tinggi. Hal ini merupakan salah  satu  sumber  permintaan  terhadap  barang-barang  non  makanan, khususnya manufaktur di Indonesia, dimana sebagian besar penduduk tinggal di  pedesaan  dan  memiliki  sumber  pendapatan  langsung  maupun  tidak langsung  dari  kegiatan  pertanian.  Jelas  sektor  ini  merupakan  motor  utama penggerak  industrialisasi,  terutama  di  pedesaan.  Selain  adanya  keterkaitan konsumsi  dan  pendapatan,  sektor  petanian  juga  berfungsi  sebagai  sumber pertumbuhan  di  sektor  manufaktur  lewat intermediate  demand  effect atau keterkaitan produksi: output dari industri menjadi input bagi pertanian.
3. Di  sisi  penawaran,  sektor  pertanian  merupakan  salah  satu  sumber  input  bagi sektor  industri  manufaktur  yang  mana  Indonesia  memiliki  keunggulan komparatif.  Dengan  kata  lain,  lewat  keterkaitan  produksi,  pertumbuhan produktivitas  atau  output,  di  sektor  pertanian  bisa  menjadi  sumber pertumbuhan output di sektor industri manufaktur. Pembangunan yang baik di sektor  pertanian  bisa  menghasilkan money  surplus, dan  menjadi  sumber
investasi  bagi  industri  manufaktur,  khususnya  industri  berskala  kecil  di pedesaan.
Tanpa  suatu  peningkatan  output  atau  produktivitas  di  sektor  pertanian,  sektor industri  manufaktur  tidak  dapat  meningkatkan  outputnya  (pertumbuhan  tinggi sulit dicapai). Oleh karena itu, sektor pertanian memainkan suatu peranan penting dalam  pembangunan  sektor  industri  manufaktur.  Data  Bank  Dunia  (1997) mengenai  pertumbuhan  output  di  dua  sektor  tersebut  di  sejumlah  negara  di  Asia untuk  periode  1980-1995,  menunjukkan  adanya  suatu  korelasi  positif  antara pertumbuhan  output  di  sektor  pertanian  dan  pertumbuhan  output  di  sektor industri.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sektor  pertanian  tepat  dikatakan  sebagai andalan perekonomian nasional, yang berarti juga sebagai motor penggerak sektor industri manufaktur. Konsep dasarnya adalah sebagaimana yang dapat dikutip dari Simatupang  dan  Syafa’at  (2000),  “Sektor  andalan  perekonomian  adalah  sektor yang  memiliki  ketangguhan  dan  kemampuan  tinggi.  Sektor  andalan  merupakan tulang punggung dan mesin penggerak perekonomian, sehingga dapat pula disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian nasional.”
Bila  meninjau  kemali  tentang  impor  beras  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat,  alangkah  ironis  sektor  pertanian  di  Indonesia  ini  sebagai  salah  satu sektor keunggulan komparatif  yang masih dimiliki Indonesia terabaikan. Dengan demikian, masih sangat laik untuk memprioritaskan pembangunan di Indonesia ini pada sektor pertanian, terutama tanaman pangan.
Situasi  defisit  beras,  apabila  berkelanjutan  akan  berdampak  pada meningkatnya  ketergantungan  pada  pangan  impor,  yang  pada  gilirannya melemahkan  tingkat  kepastian  pangan  dan  ketahanan  pangan  nasional.  Untuk menekan  tingkat  defisit  tersebut,  perlu  upaya-upaya  yang  diarahkan  pada peningkatan  kemampuan  penyediaan  (produksi)  dan  penurunan  tingkat permintaan (konsumsi).
Untuk meningkatkan kemampuan produksi beras nasional, beberapa upaya dapat  dilakukan  seperti  pemeliharaan  kapasitas  sumber  daya  lahan  dan  perairan, perluasan  lahan  baku  untuk  produksi,  peningkatan  intensitas  tanam,  peningkatan
produktivitas  tanaman  serta  penekanan  kehilangan  hasil.  Beberapa  upaya  yang dibutuhkan untuk memelihara kapasitas sumberdaya produksi pangan adalah:
a. Pembangunan  dan  rehabilitasi  sistem  irigasi,  serta  perbaikan  pengelolaan sumber  daya  air  dalam  rangka  menyediakan  air  yang  cukup  untuk  pertanian. Untuk itu perlu dilakukan:
(i) Perbaikan  dalam  pengaturan,  kelembagaan  pengelolaan,  dan  pemanfaatan sumberdaya air, seperti penatagunaan ruang/wilayah dan penerapan peraturan secara disiplin, oleh Pemda dan Depdagri;
(ii) Fasilitasi pengelolaan sumber daya air dan pengairan oleh Meneg Kimpraswil;
(iii)Fasilitasi  pemanfaatan  lahan  pertanian  secara  produktif,  efisien  dan  ramah lingkungan oleh Deptan; dan
(iv) Pemanfaatan  dan  pengawasan  sumberdaya  lahan  dan  perairan  oleh masyarakat.
b. Menekan berlanjutnya alih fungsi lahan beririgasi kepada usaha non pertanian. Hal  ini  menyangkut  pengaturan/pembatasan  dengan  sistem  insentif  yang dilaksanakan secara lintas institusi antara lain:
(i) Penetapan peraturan dan penerapannya secara disiplin oleh Pemda dan BPN;
(ii) Fasilitasi  bagi  pengembangan  berbagai  usaha  masyarakat  berbasis  pertanian oleh Departemen Teknis; dan
(iii)Pengawasan oleh masyarakat sebagai pelaku usaha.
c. Membuka  lahan  pertanian  baru  pada  lokasi-lokasi  yang  memungkinkan dengan  tetap  memperhatikan  rencana  tata  ruang  wilayah  dan  kaidah-kaidah kelestarian lingkungan; yang difasilitasi oleh Pemda.
Adapun  upaya  untuk  memacu  peningkatan  produktivitas  usaha  pangan mencakup:  (1)  penciptaan  varietas  unggul  baru,  dan  teknologi  berproduksi  yang lebih efisien; (2) teknologi pasca panen untuk menekan kehilangan hasil; dan (3) Teknologi yang menunjang peningkatan intensitas tanam. Upaya ini dilaksanakan secara  sinergis  oleh  institusi  penelitian,  pengembangan  dan  penyuluhan  lingkup Departemen  Pertanian,  Ristek/BPPT,  Perguruan  Tinggi,  dan  Lembaga/Dinas
Teknis  setempat  yang  melaksanakan  alih  pengetahuan  dan  teknologi  kepada masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  di  atas  ada  beberapa  hal  yang dapat digaris bawahi di sini, yaitu:
1. Konsep sustainable  farming ,  sangat  dapat  dan  mungkin  diterapkan  di Indonesia,  mengingat  negara-negara  industri  maju  menerapkan  pola  dan metode  ini  dalam  sektor  pertaniannya.  Indonesia  lebih  cocok  menggunakan teknik  atau  metode  ini  dari  pada  melakukan  pola  mekanisasi.  Hal  ini dikarenakan  lahan  petani  Indonesia  tidak  terlalu  luas,  sedang  tenaga  kerja (pengangguran) relatif banyak.
2. Kebijakan  dan  strategi  industrialisasi  yang  diterapkan  di  Indonesia  harus memperhatikan  sektor  pertanian  sebagai  salah  satu  keunggulan  komparatif yang  dimiliki.  Indutrialisasi  ini  justru  harus  menjadikan  keunggulan komparatif  di  sektor  pertanian  menjadi  keunggulan  kompetitif  sehingga mempunyai nilai tambah ( added value ) yang lebih tinggi.
3. Sektor pertanian masih  merupakan prioritas dalam  pembangunan ekonomi di Indonesia,  karena  sektor  pertanian  dan  pertambangan  merupakan  faktor keunggulan komparatif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka
Arfian,  Muhammad  dan  Arman  Wijonarko,  2000, Kondisi  dan  Tantangan  ke Depan  Sub  Sektor  Tanaman  Pangan  di  Indonesia, Proceeding  of  the Fourth Symposium on Agri-Bioche.
Arsyad,  Licolin,  1996, Ekonomi  Pembangunan, Yogyakarta:  Penerbit  STIE YKPN
Chenery,  H.B.  Industrialisasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi:  Pandangan  Alternatif Atas  Asia  Timur.  Dalam  helen  Hughes  (ed.),  1992, Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Chenery,  H.B,  Robinson,  S  dan  Syrquin,  Moises.  1996. Industrialization  and Growth A Comparative Study , Oxford University Press untuk Bank Dunia. Kuncoro, Mudrajat, 2004, Ekonomi Pembangunan, Jakarta
Tambunan,  Tulus  T.H,  2001, Industrialisasi  di  Negara  Sedang  Berkembang:
Kasus Indonesia , Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Todaro, Michael P, 1998, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga , Jakarta: Penerbit Erlangga
Riedel, James. Pembangunan Ekonomi di Asia Timur. Dalam Helen Hughes (ed.), 1992, Keberhasilan  Industrialisasi  di  Asia  Timur ,  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Simatupang,  Pantjar  dan  Niswar  Syafa’at,  2000,  “ Strategi  Pembangunan Ekonomi  Nasional  Industrialisasi  Berbasis  Pertanian .”.  Makalah  dalam Konggres XIV ISEI, 21-23 April 2000, Makassar.