## PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH: DAMPAK KETERLIBATAN PEMERINTAH DAN HARAPAN MASA DEPAN
Bisaidah a,1*
a Univeritas Mulawarman, Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda, 75119, Indonesia 1 bisaidah01@gmail.com
*Corresponding author I NFO A RTIKEL

## IMANENSI
Volume 9
Nomor 1 Halaman 47-64 Malang, Maret 2024 ISSN: 2339-1847 e-ISSN: 2683-9968
Kronologi Artikel: Tanggal Masuk: 12 Desember 2022 Tanggal Selesai Revisi: 26 Maret 2024 Tanggal Diterima: 26 Maret 2024
Kata Kunci: Ekonomi Global; Kinerja Keuangan; Non-Performing Loans; Perbankan Syariah.
Keywords: Financial Performance; Global Economy; Islamic Banking; Non-Performing Loans.
Abstrak: Pertumbuhan  dan  Kinerja  Perbankan  Syariah: Dampak Keterlibatan Pemerintah dan Harapan Masa Depan. Tujuan penelitian adalah untuk menginvestigasi pertumbuhan dan  kinerja  perbankan  syariah  di  Indonesia  selama  delapan tahun dan memahami dampak keterlibatan pemerintah dalam regulasi  kebijakan  menghadapi  risiko  perubahan  ekonomi global. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis data sekunder berdasarkan laporan keuangan publik dan data statistik  terkait  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  kinerja perbankan syariah di Indonesia selama delapan tahun terakhir cenderung positif. Dukungan dari populasi muslim di Indonesia yang menerapkan gaya hidup berlandaskan ajaran Islam dalam transaksi  keuangan,  serta  keterlibatan  pemerintah  dalam regulasi kebijakan mengatasi risiko perubahan ekonomi global, telah memberikan optimisme untuk perkembangan perbankan syariah di masa depan.
Abstract: Islamic  Banking  Growth  and  Performance:  The Impact of Government Involvement and Future Expectations. The  purpose  of  the  study  is  to  investigate  the growth  and  performance  of  Islamic  banking  in  Indonesia  over eight  years  and  understand  the  impact  of  government involvement  in  policy  regulation  to  face  the  risks  of  global economic  change.  The  research  uses  a  descriptive  approach. Secondary data analysis based on public financial reports and statistical  data  related  to  Islamic  banking  in  Indonesia.  The results showed that the growth of Islamic banking performance in  Indonesia  over  the  past  eight  years  tends  to  be  positive. Support  from  the  Muslim  population  in  Indonesia  who  apply  a lifestyle based on Islamic teachings in financial transactions, as well as government involvement in policy regulation to overcome the risks of global economic changes, have provided optimism for the development of Islamic banking in the future.
Disitasi  sebagai :  Bisaidah.  (2024).  Pertumbuhan  dan  Kinerja  Perbankan  Syariah:  Dampak Keterlibatan  Pemerintah  dan  Harapan  Masa  Depan. IMANENSI: Jurnal  Ekonomi  Manajemen,  dan Akuntansi Islam, 9 (1), 47-64. https://doi.org/10.34202/imanensi.9.1.2024.47-64.
48 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 47-64

## 1. PENDAHULUAN
Sektor  perbankan  syariah  di  Indonesia  telah  menunjukkan perkembangan positif yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Didasari  oleh  prinsip  Al-Quran  dan  Hadits,  perbankan  syariah  menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam bertransaksi, dengan fokus tidak hanya pada usaha besar tetapi juga pada usaha kecil dan menengah. Melalui prinsip bagi hasil, perbankan syariah diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Wardiyah (2019), perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam memberikan  dampak  signifikan  bagi  Indonesia,  dengan  diskusi  mengenai bank  syariah  sebagai  pilar  ekonomi  Islam  dimulai  pada  awal  1980-an. Berbagai  uji  coba  telah  dilakukan,  termasuk  di  antaranya  Baitut  Tamwil- Salman  di  Bandung  dan  Koperasi  Ridho  Gusti  di  Jakarta.  Meskipun demikian, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tanggal  18-20  Agustus  1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa  Barat.  Hasil  lokakarya  tersebut  dibahas  lebih  mendalam  pada Musyawarah, Nasional I MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22. Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja  untuk  mendirikan  bank  Islam  di  Indonesia.  Kelompok  kerja,  yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan  semua  pihak  terkait  untuk  menggali  ide  dan  dukungan  untuk berdirinya perbankan yang bercirikan Islam. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai  hasil  kerja,  Tim  Perbankan  MUI  tersebut.  Akta  pendirian  PT  Bank Muamalat  Indonesia  ditandatangani  pada  tanggal  1  November  1991.  Pada saat  penandatanganan  akta  pendirian  ini  terkumpul  komitmen  pembelian saham sebanyak Rp84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, jumlah total komitmen modal disetor awal sebesar Rp106.126.382.000,00.
Modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,  Balikpapan,  dan  Makassar.  Dalam  periode  1992  sampai  dengan 1998  terdapat  hanya  satu  bank  umum  syariah  dan  78  bank  perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. (Adam, 2018) Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem Perbankan Syari'ah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  yang  memberikan kewenangan  kepada  Bank  Indonesia  untuk  menjalankan  tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri Perbankan Syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan.
Umam & Utomo (2017) menjelaskan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari segi yuridis dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang bank umum yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  konsep  bagi  hasil  ( profit sharing ).  Undang-undang  tersebut  sifatnya  baru  memperkenalkan
( introducing )  alternatif  bank  selain  bank  berdasarkan  bunga,  yakni  bank berdasarkan  prinsip  bagi  hasil.  Dari  segi  kelembagaan  dimulai  dengan didirikannya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Kedua bank tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan  syariah  secara  murni.  Dengan  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  maka berdasarkan Pasal 7 bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.
Bentuk  badan  hukum  dimaksud  berlaku  bagi  Bank  Umum  Syariah maupun  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah,  sebagaimana  yang  dipertegas dengan  PBI  No.  11/3/PBI/2009  yang  telah  diubah  dengan  PBI  No. 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Oleh  karena  itu,  berlakulah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Undang-undang  tersebut  mencabut  berlakunya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana kita ketahui bahwa  bank  syariah  berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1998 dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah,  sedangkan  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun 2008 mengenal Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Penelitian  Sofyan  (2016)  menunjukkan  perkembangan  bank  syariah  di Indonesia  telah  menjadi  tolak  ukur  penerapan  ekonomi  syariah  dan eksistensinya  di  Indonesia.  Bank  Muamalat  sebagai  pelopor  bank  umum syariah  telah  lebih  dahulu  menerapkan  prinsip  syariah  di  tengah-tengah berkembangnya  bank  konvensional.  Tingkat  kegagalan  bayar  atau  yang dinyatakan dalam Non Performing Financing (NPF) dari periode tahun 2006- 2007, yakni hanya sebesar 3.95%, masih dibawah batas ketentuan minimal sebesar 5 persen  (Marimin, Romdhoni, & Fitria, 2015). Artinya bank syariah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan  tidak  mengabaikan  prinsip  kehati-hatian.  (Prastiani,  2019) Perkembangan  perbankan  syariah  berdasarkan  laporan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) periode Juli 2019. Secara kuantitas, pencapaian penyebaran kantor  individual  perbankan  syariah  sungguh  membanggakan  dan  terus mengalami  peningkatan  dalam  jumlah  bank.  Kantor  layanan  syariah mengalami  perkembangan  setiap  tahunnya.  (Marpaung,  Harahap,  & Afriansyah,  2022)  Kekuatan  perbankan  syariah  saat  ini  berupa  legalitas hukum  yang  sudah  jelas  dan  konsep  bagi  hasil  pada  bank  syariah  sesuai dengan  kebutuhan  masa  sekarang  serta  institusi  keuangan  syariah  lebih resilient (tahan krisis).
Kebaruan penelitian kali ini yaitu data yang disajikan lebih komprehensif karena  dilakukan  penggabungan  beberapa  indikator  kinerja  perbankan syariah  dengan  periode  laporan  terkini  yang  bersumber  dari  website  resmi yang memiliki otoritas data statistik perbankan syariah. Dari penggabungan indikator-indikator  tersebut  akan  menggambarkan  pertumbuhan  kinerja perbankan  syariah  lebih  jelas  karena  dapat  dilihat  dari  beberapa  sisi  atau sudut pandang pertumbuhannya. Dimana data diambil dalam kurun waktu
50 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 47-64
kurang  lebih  8  (delapan)  tahun  mulai  tahun  2015  sampai  dengan  periode Agustus 2022, seperti data pertumbuhan CAR, ROA, NPF, FDR, BOPO, total aset, total jaringan kantor, dan pertumbuhan pembiayaan yang secara umum tumbuh positif. Tentu saja disamping itu pertumbuhan kinerja juga terjadi karena  adanya  dukungan  pemerintah  dengan  penetapan  kebijakan  aturan terkait perbankan syariah di Indonesia. Akhirnya dengan disajikannya data- data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum terkait perkembangan  kinerja  perbankan  syariah  Indonesia  secara  lebih komprehensif.  Agar  kedepannya  masyarakat  pengguna  jasa  perbankan syariah  terus  mengalami  pertumbuhan  positif  dan  pengguna  pembiayaan melalui perbankan syariah juga mengalami peningkatan loyalitas pelanggan.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan karakteristik, pertumbuhan, dan kinerja perbankan syariah di Indonesia selama delapan tahun terakhir. Data statistik yang digunakan berasal  dari  sumber  resmi  yaitu  website  publikasi  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  yang  meliputi  indikator  kinerja  seperti  CAR,  ROA,  NPF,  FDR,  dan BOPO.  Penelitian  akan  menganalisis  data-data  yang  diperoleh,  terutama terkait dengan kinerja perbankan syariah berdasarkan indikator yang telah disebutkan.  Adapun  analisi  dilakukan  dengan  cara:  1)  Identifikasi  Wilayah Subur:  Penelitian  akan  mengidentifikasi  wilayah-wilayah  di  Indonesia  yang memiliki  potensi  untuk  mendukung  pertumbuhan  kinerja  perbankan syariah,  dengan  memperhatikan  komposisi  sumber  daya  manusia  dan sebaran jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)  di  33  provinsi,  2)  Analisis  Data  Provinsi  Teratas:  Penelitian  akan memfokuskan analisis pada sepuluh provinsi dengan jumlah jaringan kantor tertinggi, dengan mengumpulkan data tentang pertumbuhan aset, jaringan kantor, dan tenaga kerja perbankan syariah di provinsi-provinsi tersebut, dan 3)  Analisis  NPL:  Data  NPL  (Non-Performing  Loans)  akan  dianalisis  untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah di Indonesia selama delapan tahun terakhir,  dengan  tujuan  memahami  tren  dan  pola  perubahan  kinerja  dari waktu ke waktu.

## 3. HASIL DAN DISKUSI
Perbankan  sebagai  sektor  keuangan  menjadi  salah  satu  sumber  yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kegiatannya  berupa  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan dana  tersebut  kembali  kepada  masyarakat  melalui  kredit,  menjadikan perbankan  sebagai  alternatif  pendukung  berputarnya  roda  pertumbuhan ekonomi  negara  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Sehingga menjadikan  pertumbuhan  kinerja  perbankan  baik  perbankan  konvensional maupun perbankan syariah mendapatkan perhatian yang lebih dari banyak pihak (Bangsawan, 2017). Peranan agama di Indonesia memiliki andil yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dinyatakan secara jelas  dalam  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  sila  pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah peran perbankan syariah yang  memiliki  tujuan  pembangunan  nasional  Indonesia  untuk  mencapai
terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  demokrasi  ekonomi yang  berlandaskan  nilai  keadilan,  kebersamaan,  dan  kemanfaatan  yang sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Dengan  langkah  pelan  namun  pasti  situasi perbankan di Indonesia mengalami arah kecenderungan pergeseran investasi dari  sistem  konvensional  ke  saham  sistem  syariah  sejak  krisis  keuangan. Baik sejak terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 dan terjadinya krisis keuangan global tahun 2006-2009.
Lahirnya perbankan syariah di Indonesia menjadi pelengkap dan pilihan selain sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya. Walaupun pada masa pengembangannya dibutuhkan banyak sekali strategi-strategi dan inovasi  yang  kreatif  untuk  mencuri  perhatian  masyarakat  yang  sudah terbiasa  dengan  berbagai  produk  yang  telah  ada  disajikan  perbankan konvensional  sebelumnya.  Sinergi  berbagai  pihak  pun  harus  dilakukan untuk mendukung hal tersebut, baik melalui Kerjasama dengan pemerintah, Lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), para alim ulama, pengurus  Masjid  maupun  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Lainnya  yang bergerak  dibidang  keagamaan.  Masyarakat  tidak  hanya  diajak  untuk mendukung memajukan perbankan syariah dengan memanfaatkan fasilitas produk perbankan syariah, namun juga diajak untuk lebih bertanggungjawab dalam  hal  penggunaannya.  Karena  selain  bertujuan  meningkatkan kehidupan di dunia, para nasabah diajak pula untuk tidak lupa merasakan manfaatnya  disisi  akhirat  kelak  dengan  menerapkan  prinsip  sistem operasionalnya berdasarkan Al Quran dan Hadits.
Bank  syariah  adalah  bank  yang  kegiatannya  berpedoman  pada  syariah Islam  (Rahayu,  2021).  Pada  bank  syariah  terdapat  akad-akad  untuk mendukung keberlangsungan transaksi pada bank syariah. Legalitas hukum di  Indonesia  telah  mendukung  adanya  perkembangan  perbankan  syariah. Perbankan  syariah  telah  menunjukkan  kinerja  keuangan  yang  cukup  baik dan  perlu  untuk  dikembangkan  lebih  jauh  lagi.  Bank  syariah  juga  turut berkontribusi dalam pembangunan kinerja keuangan dan menjaga kestabilan keuangan  nasional.  Perbankan  syariah  akan  terus  berkembang  seiring berjalannya waktu dengan dukungan masyarakat Indonesia yang umumnya beragama muslim. Hal ini juga pernah diprediksi oleh Pontoh (2015), Bank Syariah  di  Indonesia  telah  berkembang  dengan  cukup  pesat  dan  telah menjadi  salah  satu  komponen  yang  cukup  kompetitif  dalam  departemen keuangan.
Bank  syariah  telah  tersebar  hampir  di  seluruh  kota  yang  berada  di Indonesia.  Berdasarkan  data  statistik  perbankan  syariah  yang  dikeluarkan oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  sampai  dengan  bulan  Januari  2015 jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebanyak 12 Bank Umum Syariah  dengan  jumlah  kantor  sebanyak  2,145  kantor  yang  tersebar  di seluruh  Indonesia.  Pertumbuhan  jumlah  Bank  Umum  Syariah  ini  bisa dikatakan  cukup  signifikan  dari  tahun  2009  yang  masih  berjumlah  711 kantor.  Pada  penelitian  Rusydiana  (2019)  secara  umum  pangsa  pasar Industri  perbankan  syariah  di  Indonesia  mulai  tahun  2002  hingga  tahun 2018  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan.  Jika  pada  tahun  2002 nilainya hanya 4 triliun rupiah, pangsa pasar Industri perbankan syariah di
52 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 47-64
Indonesia  pada  tahun  2018  meningkat  menjadi  477  triliun  rupiah.  Hasil perhitungan prediksi pangsa pasar industri perbankan Syariah di Indonesia untuk pendekatan analisis trend pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 516,09  triliun.  Alamsyah  (2012)  dan  Nofinawati  (2015)  menyampaikan  hal yang hampir sama pada penelitiannya.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  secara  signifikan  menjadi  pendorong peningkatan  kinerja  industri  perbankan  syariah,  baik  dalam  kegiatan penghimpunan  dana  maupun  penyaluran  pembiayaan.  Pertama,  ekspansi jaringan  kantor  perbankan  syariah  mengingat  kedekatan  kantor  dan kemudahan  akses  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  pilihan nasabah  dalam  membuka  rekening  di  bank  syariah.  Kedua,  gencarnya program  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  produk  dan layanan  perbankan  syariah  semakin  meningkatkan  kesadaran  dan  minat masyarakat.  Ketiga,  upaya  peningkatan  kualitas  layanan  ( service  excellent ) perbankan  syariah  agar  dapat  disejajarkan  dengan  layanan  perbankan konvensional. Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti  layanan  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM),  mobile  banking  maupun internet banking. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong  bank  konvensional  yang  menjadi  induk  bank  syariah  agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi anak usahanya.
Faktor keempat adalah pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah,  (Muflihin,  2019)  seperti:  (i)  UU  No.10  tahun  1998,  selanjutnya diamandemen dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu  kurang  dari  dua  tahun  (2009-2010).  Mendukung  hasil  dari  analisis dan kajian para peneliti sebelumnya, pada penelitian ini dapat kami sajikan hasil analisis dan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan, untuk menggambarkan  kinerja  pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Indonesia selama 8 tahun atau sewindu terakhir, yang dimulai dengan penyajian data CAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO sebagaimana Tabel 1.
Selama 8 tahun terakhir Capital Adequacy Ratio (CAR) berada diatas 8%, lebih tinggi dari batas minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia atas Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), bahkan mencapai 2 sampai 3  kali  lipat  lebih  tinggi  dari  batas  minimum  yang  ditentukan  seperti  pada tahun  2021  sebesar  25,71%  dan  Agustus  tahun  2022  sebesar  23,63%. Dengan semakin tingginya pertumbuhan CAR dari tahun ke tahun tersebut dapat  kita  lihat  bahwa  kinerja  keuangan  Bank  Umum  Syariah  mengalami tingkat  kesehatan  bank  yang  semakin  baik.  Karena  dengan  pencapaian tersebut  perbankan  syariah  dapat  memastikan  bahwa  bank  memiliki cadangan yang cukup untuk mengganti kerugian yang wajar sebelum terjadi kebangkrutan dari akibat kehilangan dana deposan. Sehingga nasabah akan terlindungi dari risiko kerugian yang mungkin terjadi oleh bank.
Bisaidah. Pertumbuhan dan Kinerja …
Tabel 1. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Nominal dalam Miliar Rp dan Rasio Kinerja (%)
Sumber: ojk.go.id
Dari sisi Return On Asset (ROA) perbankan syariah juga terus tumbuh dengan baik dari tahun ke tahun, walaupun sempat mengalami penurunan pada saat pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 1,83% turun menjadi 1,54% pada tahun 2020, namun segera bangkit kembali pada tahun 2021 sebesar 1,72% dan Agustus 2022 menjadi 1,95%. Pertumbuhan bank umum syariah juga semakin baik jika dilihat dari sisi pertumbuhan Non Performing Financing (NPF), walaupun pada tahun 2015 sempat hampir menyentuh batas atas 5% yaitu 4,84%, selanjutnya selama 7 tahun kedepannya berhasil menurunkan secara bertahap dari tahun ke tahun sampai dengan 2,59% dan 2,64% pada periode  tahun  2021  dan  Agustus  2022  sehingga  seperti  yang  terlihat  pada pertumbuhan laba bank perolehannya menjadi lebih stabil.
Kemudian Financing  to  Deposit  Ratio (FDR)  sebagai  tolak  ukur  jumlah financing atau pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan modal yang dimiliki bank. Jika dilihat selama 8 tahun terakhir FDR Bank Umum Syariah semakin menurun dari tahun ke tahun terutama  pada  tahun  2021  menjadi  sebesar  76,33  %  dan  Agustus  2022 menjadi 81,14%. Walaupun lebih banyak dana menganggur namun laba yang diperoleh terus mengalami peningkatan dan NPF pun dapat terjaga dengan baik. Jika dilihat disisi lain, memang dapat memberikan dampak karena DPK yang semakin banyak masuk dan tidak disalurkan itu juga tidak baik, akan ada dana yang menumpuk dan bank dapat menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan imbalan dengan jumlah lebih besar. Sebaliknya jika FDR semakin tinggi tentu saja risiko yang dihadapi juga ada, seperti kredit gagal atau kredit bermasalah sehingga bank menjadi kesulitan untuk membayar kembali  jika  terjadi  penarikan  dana  oleh  nasabah.  Jika  dilihat  dari  jalur penyaluran  dana  atau  FDR  perbankan  syariah  ini  yang  semakin  rendah mungkin  saja  terjadi  karena  outlet  penempatan  dana  bank  syariah  relatif terbatas seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Repo Syariah.
Dari sisi Standar Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) yang ditetapkan menurut ketentuan Bank Indonesia dengan nilai maksimal 90%, perlahan-lahan selama 6 tahun terakhir mulai diwujudkan Bank Umum Syariah  untuk  efisiensi  biaya  dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya
54 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 47-64
dan baru dapat dicapai mulai tahun 2017 sampai dengan Agustus 2022. Hal ini  menunjukkan  bahwa  nilai  BOPO  yang  semakin  kecil  tersebut mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah semakin efektif dan senantiasa melakukan perbaikan kemampuannya dalam mengelola beban operasionalnya.  Selain  dari  data-data  tersebut  diatas,  ada  baiknya  kita menganalisa  lebih  dalam,  dimana  sajakah  lahan-lahan  subur  di  wilayah Indonesia yang dapat mendukung pertumbuhan kinerja perbankan syariah ini dengan sangat baik. Dan seperti apa komposisi sumber daya manusianya dan produk atau jenis pembiayaan yang menjadi idola digambarkan tabel 2. Jika dilihat dari sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia maka 10 teratas provinsi yang memiliki jumlah jaringan terbanyak terdapat pada tabel 2.
Provinsi  Aceh  menduduki  peringkat  teratas  sebanyak  335  kantor  yang disusul  oleh  Provinsi  Jawa  Barat  sebanyak  333  kantor.  Sedangkan  DKI Jakarta berkejaran dengan Provinsi Jawa Timur pada sebanyak 241 dan 237 kantor. Dan Provinsi Jawa Tengah mulai disusul oleh Provinsi Riau sebanyak 183 dan 156 kantor. Kemudian jika kita coba lihat persebaran secara wilayah kepulauan, maka wilayah pulau Jawa memegang peringkat teratas sebanyak 1.085  kantor  atau  59,62%  jaringan  kantor  perbankan  syariah  berada  di wilayah Jawa. Selanjutnya di posisi kedua, jaringan kantor berada di pulau Sumatera sebanyak 663 kantor atau 36,43%, disusul dengan Kawasan Timur sebanyak 72 kantor atau 3,96%.
Berdasarkan  data  tabel  3  menunjukkan  pertumbuhan  aset,  jaringan kantor  dan  ATM  secara  umum  mengalami  perkembangan  yang  positif  dari tahun 2015 sampai dengan Agustus tahun 2022. Jumlah aset setelah 2018 tumbuh  12,53%,  namun  mengalami  penurunan  pada  tahun  2019  menjadi 9,90%. Kemudian mulai bangkit pada tahun 2020 sebesar 13,23% dan 2021 sebesar  13,94%  serta  pada  periode  Agustus  2022  sebesar  7,32%.  Adapun untuk jumlah bank, jika dilihat secara terpisah antara jumlah Bank Umum Syariah  dan  Bank  Umum  Konvensional  yang  memiliki  Unit  Usaha  Syariah perbandingannya  antara  40:60  %  dari  total  bank  semenjak  2015  sampai dengan  Agustus  2022.  Jumlah  ATM  setelah  mengalami  penurunan  negatif 0,70%  tahun  2020  selanjutnya  mengalami  pertumbuhan  positif  tertinggi tahun  2021  sebesar  37,39%  dan  tetap  tumbuh  positif  sebesar  5,49%  pada Agustus tahun 2022.
Jika dilihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari sisi total aset,  jaringan  kantor  dan  ATM  mulai  menggeliat  tumbuh  lebih  tinggi  dari tahun  2020  sampai  dengan  tahun  2021,  terutama  pertumbuhan  total  aset sebesar 13,23% pada tahun 2020 dan sebesar 13,94% pada tahun 2021. Total ATM meningkat paling tinggi yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 37,39%, terjadinya  peningkatan  pada  periode  ini  terutama  adanya  penambahan sebanyak  1.115  ATM  BUS  dan  225  ATM  UUS.  Salah  satu  perkiraan peningkatan  ATM  BUS  ini  karena  terjadinya  aksi  korporasi  Bank  Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.  Adapun  untuk  kondisi  melambatnya  pertumbuhan  jumlah  total kantor  sebesar  -3,27%  pada  Agustus  2022  terutama  karena  adanya pengurangan 56 KCP BUS dan 12 KCP UUS serta stagnannya pertumbuhan total tenaga kerja periode Agustus 2022.
Bisaidah. Pertumbuhan dan Kinerja …
Tabel  2. Sebaran  Jaringan  Kantor    Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah
Sumber: ojk.go.id
Tabel 3. Pertumbuhan Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah
Sumber: ojk.go.id
Hal  ini  terjadi  karena  adanya  efisiensi  dan  inovasi  teknologi  melalui pengalihan sistem pelayanan secara mandiri dengan penambahan ATM yang dilakukan pada tahun 2021, selain itu karena adanya efek pandemi COVID- 19,  sehingga  sistem  layanan  mandiri  melalui  ATM  ini  lebih  mendukung pengurangan  resiko  penyebaran  wabah  melalui  kontak  langsung  antara tenaga  kerja  dengan  nasabah.  Penelitian  sebelumnya  menyebutkan (Nuralfiah, 2021) Perkembangan Bank Syariah dilihat dari aset tahun 2017 sampai tahun 2020 perkembangannya sangat baik. Total aset bank syariah pada tahun 2017 sebesar Rp 424.181 miliar dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 593.948 miliar. (Sultoni & Mardiana, 2021) Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia telah mencatat dan menghasilkan suatu  perwujudan  baik  bagi  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Dampak  tiga merger  bank  syariah  BUMN  tersebut  dalam  hal  bisnis,  adalah  lebih  efisien
56 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 47-64
dan kompetitif (economies of scale), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas  untuk  membiayai  proyek-proyek  besar,  kinerja  keuangan  yang lebih baik. Putri & Warsitasari (2022) bahwasanya   kualitas   layanan   dan kepuasan  nasabah    mempunyai    pengaruh    yang    signifikan    terhadap kepercayaan  nasabah  pada  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  pasca merger. (Bank  Syariah  Indonesia,  2022)  Pada  1  Februari  2021  yang  bertepatan dengan  19  Jumadil  Akhir  1442  H  menjadi  penanda  sejarah  bergabungnya Bank  Syariah  Mandiri,  BNI  Syariah,  dan  BRI  Syariah  menjadi  satu  entitas yaitu  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI).  Dengan  tujuan  untuk  menyatukan kelebihan  dari  ketiga  Bank  Syariah  sehingga  menghadirkan  layanan  yang lebih  lengkap,  jangkauan  lebih  luas,  serta  memiliki  kapasitas  permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.
Setelah  mendapatkan  data  10  provinsi  yang  memiliki  jumlah  jaringan kantor  teratas,  maka  lebih  lanjut  lagi  kita  akan  melihat  jenis  pembiayaan seperti  apa  yang  menjadi  primadona  nasabah  perbankan  setempat,  baik pembiayaan  yang  diberikan  untuk  melakukan  usaha  atau  berdasarkan lapangan usaha ataupun untuk kebutuhan pribadi atau berdasarkan bukan lapangan usaha (tabel 4). Dari penyajian data kinerja penyaluran pembiayaan per lokasi Dati I BUS dan UUS periode Agustus 2022 sebesar Rp470.287,87 (Miliar)  diseluruh  wilayah  Indonesia  sebesar  65,57%  atau  Rp308.345,16 (Miliar)  pembiayaan  yang  telah  disalurkan  berada  di  Kepulauan  Jawa, sedangkan sebesar 22,62% atau Rp106.384,39 (Miliar) berada di kepulauan Sumatera serta selebihnya sebesar 11,81% atau Rp55.558,32 (Miliar) tersebar di  Kepulauan  Kalimantan,  Sulawesi  dan  Kawasan  Timur.  Adapun  dari  37 provinsi  yang  dimiliki  Indonesia,  lokasi  10  provinsi  dengan  pembiayaan terbesar baik berdasarkan Lapangan Usaha ataupun Bukan Lapangan Usaha dengan total nominal Rp394.030 (Miliar) atau 83,78% antara lain provinsi DKI Jakarta (39,09%), Jawa Barat (10,66%), Aceh (6,99%), Jawa Timur (6,85%), Jawa Tengah (4,66%), Riau (3,90%), Sumatera Utara (3,35%), Banten (3,19%), Nusa  Tenggara  Barat  (2,66%)  dan  Kepulauan  Riau  (2,42%).  Jika  dilihat pembiayaan berdasarkan rincian lapangan usaha di 10 provinsi dengan porsi 10  teratas  tersebut,  maka  sektor  Perdagangan  Besar  dan  Eceran  menjadi sektor primadona yang mendapatkan bagian terbesar yaitu Rp42.403 (Miliar) atau 18,46% dari total penyaluran pembiayaan berdasarkan lapangan usaha yang sebesar Rp229.645 (Miliar) dengan lokasi 4 teratas lainnya yaitu provinsi DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur  dan  Aceh.  Kedua  yaitu  sektor Konstruksi  sebesar  Rp34.176  (Miliar)  atau  14,88%  dengan  4  lokasi  teratas yaitu  provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Sumatera  Utara  dan  Riau.  Ketiga yaitu  sektor  Industri  Pengolahan  sebesar  Rp29.481  (Miliar)  atau  12,84% dengan 4 lokasi teratas yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Walaupun begitu porsi pembiayaan teratas tetap saja ada risiko yang harus dihadapi yaitu kredit gagal atau kredit bermasalah dengan batas  NPF bank atau kredit macet maksimal 5%.
Bisaidah. Pertumbuhan dan Kinerja …
Tabel 4. Pembiayaan yang Diberikan dan NPF Berdasarkan Lapangan Usaha Per Lokasi Dati I BUS dan UUS (Penyalur  Pembiayaan bulan Agustus 2022)

## Sumber: ojk.go.id
Jika  dilihat  pembiayaan  berdasarkan  rincian  lapangan  usaha  di  10 provinsi dengan porsi 10 teratas tersebut, maka sektor Perdagangan Besar dan  Eceran  menjadi  sektor  primadona  yang  mendapatkan  bagian  terbesar yaitu  Rp42.403  (Miliar)  atau  18,46%  dari  total  penyaluran  pembiayaan berdasarkan lapangan usaha yang sebesar Rp229.645 (Miliar) dengan lokasi 4  teratas  lainnya  yaitu  provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur  dan Aceh. Kedua yaitu sektor Konstruksi sebesar Rp34.176 (Miliar) atau 14,88% dengan  4  lokasi  teratas  yaitu  provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Sumatera Utara dan Riau. Ketiga yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar Rp29.481 (Miliar) atau 12,84% dengan 4 lokasi teratas yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat,  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah.  Walaupun  begitu  porsi  pembiayaan teratas tetap saja ada risiko yang harus dihadapi yaitu kredit gagal atau kredit bermasalah dengan batas  NPF bank atau kredit macet maksimal 5%.
Pada  10  provinsi  tersebut  dari  ketiga  sektor  teratas  yang  menjadi primadona jenis pembiayaan, pada Industri Pengolahan memiliki risiko yang paling besar yaitu sebesar Rp2.017 (Miliar) atau 6,84%, jika dirincikan lagi maka risiko tertinggi berada di Jawa Tengah (36,66%), Jawa Timur (10,68%) dan  Sumatera  Utara  (9,49%).  Kemudian  sektor  Perdagangan  Besar  dan Eceran  memiliki  risiko  sebesar  Rp1.737  (Miliar)  atau  4,10%  dibawah  batas maksimal 5%, jika dirincikan maka risiko tertinggi berada di Riau (17,46%), Kepulauan Riau (10,14%), Nusa Tenggara Barat (9,32%). Sedangkan sektor Konstruksi  memiliki  risiko  sebesar  Rp1.254  (Miliar)  atau  3,67%  dengan rincian risiko tertinggi Jawa Tengah (23,11%), Banten (15,70%) Jawa Barat (13,38%).
58 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 47-64
Tabel 5. Pembiayaan yang Diberikan dan NPF Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Per Lokasi Dati I BUS dan UUS (Penyalur  Pembiayaan bulan Agustus 2022)

## Sumber: ojk.go.id
Adapun  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  10  provinsi  dengan  porsi teratas dan NPF berdasarkan Bukan Lapangan Usaha periode Agustus 2022 paling tinggi yaitu pembiayaan pada Rumah Tangga-Untuk Pemilikan Rumah Tinggal  sebesar  Rp91.074  (Miliar)  atau  23,11%.  Pada  posisi  kedua pembiayaan  Rumah  Tangga  -  Untuk  Pemilikan  Peralatan  Rumah  Tangga Lainnya  sebesar  Rp76.420  (Miliar)  atau  19,39%  dan  diposisi  ketiga  yaitu pembiayaan Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.230  (Miliar)  atau  2,34%.  Berbeda  dari  pembiayaan  berdasarkan Lapangan Usaha, NPF pembiayaan Berdasarkan Bukan Lapangan   Usaha ini memiliki risiko kredit gagal atau kredit bermasalah lebih kecil karena secara umum NPF dibawah batas maksimal 5%.
Tingginya porsi pembiayaan di 10 provinsi ini jika dilihat dari sisi sebaran jumlah penduduk di Indonesia maka akan berjalan searah. Dimana dari total penduduk Indonesia sebesar 270.203.917 jiwa sebanyak 181.775.518 atau 67,27%  penduduk  tersebar  di  10  provinsi  tersebut  dengan  sebaran  paling tinggi berada di Jawa Barat (26,56%), Jawa Timur (22,37%) dan Jawa Tengah (20,09%)  sehingga  peluang  perbankan  syariah  untuk  menghimpun  dana masyarakat  dan  penyalurannya  kembali  akan  lebih  besar  di  10  provinsi tersebut.  Walaupun  total  penduduk  tersebut  merupakan  total  dari  semua usia, namun jika dikurangi dengan jumlah penduduk kelompok Pos Generasi Z dan Pre Boomer (dengan asumsi karena kelompok tersebut memiliki usia yang masih muda atau terlalu tua sehingga tidak memiliki rekening di bank) lokasi  persebaran  penduduk  tersebut  tetap  di  provinsi  tersebut,  tidak mengalami perubahan persebaran sebagaimana tabel 6.
Tabel  6. Jumlah  Penduduk  menurut  Wilayah,  Klasifikasi  Generasi,  di Indonesia, Tahun 2020
Sumber: bps.go.id
Selain  dari  sisi  sebaran  penduduk  di  wilayah  Indonesia,  perkembangan kinerja  perbankan  syariah  di  Indonesia  terutama  juga  didukung  dengan populasi  umat  muslim  di  Indonesia  (Zulfikar,  2023).  Menurut  data World Population Review tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk  muslim  terbanyak  di  dunia.    Dari  total  penduduk  Indonesia, sebesar 87,32% beragama Islam, sedangkan jika dilihat dari total penduduk 10  provinsi  dengan  pembiayaan  terbesar  sebesar  94,63%  beragama  Islam. Kenapa  komunitas  muslim  di  Indonesia  menjadi  penting  sebagai  kekuatan perkembangan  bank  syariah  hal  ini  tentu  saja  karena  perbankan  syariah menjalankan sistemnya berdasarkan Al Quran dan Hadits. Pada syariat Islam melarang adanya suku bunga yang bersifat riba, melarang berinvestasi pada usaha yang haram atau yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Sebaliknya  perbankan  syariah  melakukan  penyaluran  dana  kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil, berinvestasi dengan  beretika  serta  penyaluran  dana  kepada  usaha  halal  dan menguntungkan. Oleh karena itu sebagai negara dengan mayoritas populasi penduduk muslim, maka tidak salah jika idealnya gaya hidup penduduknya juga lebih berlandaskan pada ajaran Islam atau yang disebut dengan halal lifestyle.  Terutama  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  yang berhubungan dengan transaksi keuangan atau perbankan. Namun ini juga menjadi suatu tantangan bagaimana perbankan syariah mencoba berinovasi dan  mencari  celah  perbaikan  dalam  pelayanan  agar  loyalitas  masyarakat terhadap penggunaan produk syariah terus tumbuh secara positif.
Tentu saja tidak hanya melihat jumlah penduduk, untuk mendapatkan jumlah nasabah yang diinginkan, bank syariah juga harus mempelajari dan menganalisa  lebih  dalam  lagi  terkait  masyarakat  yang  menjadi  targetnya tersebut mulai dari profil dan karakter dari masyarakat, kebiasaan atau alur transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat dan sektor lapangan usaha apa  yang  paling  menonjol  di  wilayah  tersebut.  Sehingga  bank  dapat menentukan  penawaran  jasa  perbankan  yang  terbaik  apa  yang  sebaiknya ditawarkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
60 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 47-64

## Tabel 7. Penduduk menurut Agama
No Nama Provinsi Jumlah Penduduk Penduduk Beragama Islam % Penduduk Beragama Islam 1   DKI Jakarta 10,562,088 9,442,139           89.40 2   Jawa Barat 48,274,162 46,923,543           97.20 3   Aceh 5,274,871 5,271,485           99.94 4   Jawa Timur 40,665,696 39,925,335           98.18 5   Jawa Tengah 36,516,035 36,296,971           99.40 6   Riau 6,394,087 5,726,306           89.56 7   Sumatera Utara 14,799,361 10,124,754           68.41 8   Banten 11,904,562 11,410,170           95.85 9   Nusa Tenggara Barat 5,320,092 5,260,683           98.88 10   Kepulauan Riau 2,064,564 1,631,245           79.01 Total 181,775,518 172,012,631          94.63

## Sumber: kemenag.go.id
Selain  sebagai  target  pemasaran  produk  bank,  dengan  mengenali masyarakat suatu wilayah dengan baik maka perbankan syariah  juga dapat memitigasi kemungkinan risiko yang akan terjadi dimasa mendatang, seperti risiko  operasional,  risiko  hukum,  reputasi  dan  sebagainya  Ketika  akan menyalurkan  dana  pembiayaannya  tersebut.  Karena  sebagaimana  kita ketahui  bersama  dengan  penyaluran  pembiayaan  semakin  tinggi  maka kemungkinan  bagi  hasil  yang  diterima  akan  semakin  banyak.  Namun  jika penyaluran  pembiayaan  tersebut  terjadi  gagal  bayar  maka  risiko  kerugian dana yang tidak kembali kepada perbankan pun akan semakin tinggi.
Kinerja perbankan syariah di Indonesia, semakin lanjut dapat dilihat dari tabel  dibawah  ini,  dimana  total  pembiayaan  mengalami  peningkatan  dari tahun  ke  tahun.  Terutama  pada  periode  Agustus  2022  tumbuh  sebesar 14,74%  setelah  5  tahun  sebelumnya  secara  berturut-turut  mengalami penurunan  pertumbuhan,  walaupun  tetap  pada  nilai  pertumbuhan  positif. Dari keempat jenis pembiayaan yang disalurkan tersebut, jenis pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah dan piutang dengan akad murabahah yang  menjadi  idola  dimana  masing-masing  jenis  pembiayaan  ini  selama  5 tahun  terakhir  pada  tahun  2018  sampai  dengan  periode  Agustus  2022 mendapatkan porsi diatas 40% dari total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.
Disisi  lain  pembiayaan  yang  dilakukan  perbankan  syariah  sempat mengalami  naik  turun  pertumbuhan  terutama  pada  tiga  tahun  berturut- turut  2019  sampai  dengan  2021,  turun  dari  10,94%  menjadi  8,10%  dan sampai di 6,75%. Hal ini diperkirakan merupakan dampak kondisi ekonomi global  dalam  beberapa  waktu  terakhir  akibat  adanya  pandemic  COVID-19 sehingga  memperlambat  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  diluar  kondisi tersebut,  pertumbuhan  positif  ini,  dilain  sisi  juga  menunjukkan  bahwa masyarakat pengguna jasa pembiayaan melalui perbankan syariah oleh juga mengalami peningkatan loyalitas pelanggan.
Bisaidah. Pertumbuhan dan Kinerja …
Tabel  8. Pembiayaan  berdasarkan  Jenis  Akad  –  Bank  Umum  Syariah  dan Unit Usaha Syariah
Sumber: ojk.go.id
Tabel 9. Aktiva Produktif berdasarkan Kualitas – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Nominal dalam Miliar Rp dan Rasio  (%))

## Sumber: ojk.go.id
Akad  dalam  produk  pembiayaan  perbankan  syariah  merupakan  salah satu unsur yang terpenting, karena nantinya akad akan menjadi penentu sah tidaknya transaksi pembiayaan tersebut. Sehingga sebaiknya nasabah benar- benar memahami jenis-jenis akad pembiayaan pada perbankan syariah dan apa  perbedaannya  antara  akad  yang  satu  dengan  lainnya.  Seperti  pada tatacara pelaksanaan sistem jenis pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah, dimana pembiayaan mudharabah dana pembiayaan 100% dari pihak bank yang diserahkan kepada nasabah sebagai pengelola dana, dengan keuntungan atau kerugian akan dibagi menurut perbandingan/nisbah yang disepakati akad diawal.
Musyarakah yaitu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana pembiayaan dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai  porsi  dana  masing-masing.  Bedanya  antara  akad  mudharabah  dan musyarakah,  jika  mudharabah  pemilik  modal  menyerahkan  100%  dana
62 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 47-64
kepada pengelolanya, sedangkan musyarakah para pihak bersama-sama baik dalam  modal  dan  pengelolaannya.Untuk  pelaksanaan  sistem  piutang murabahah,  qardh  dan  istishna  yaitu  piutang  murabahah  merupakan transaksi perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Akad  qardh  yaitu  piutang  antara  kedua  belah  pihak,  dimana  pihak pertama  memberikan  uang  atau  barang  untuk  dimanfaatkan  pihak  kedua dengan  ketentuan  harus  dikembalikan  persis  seperti  ketika  dia  terima. Adapun istishna yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati kriteria dan persyaratan tertentu oleh pemesan dan penjualan.  Terakhir  yaitu  pembiayaan  ijarah  atau  sewa  menyewa  barang antara dua pihak dengan maksud pihak penyewa akan memiliki hak untuk memperoleh  manfaat.  Selanjutnya,  data  yang  dapat  disajikan  untuk mengetahui kinerja perbankan syariah yaitu Non Performing Loan . Nofalia (2021) Non Performing Loan atau NPL di dalam dunia perbankan atau institusi keuangan lainnya, berkaitan dengan kredit bermasalah, semua bank  memiliki  nasabah  yang  terlambat  membayar  kreditnya,  tidak  hanya sebulan  atau  dua  bulan  namun  sampai  berbulan-bulan  maka  hal  ini membuat  sebuah  NPL  sangat  penting  dalam  aktivitas  perekonomian.  NPL merupakan  salah  satu  cara  atau  sebuah  kunci  bagi  sebuah  bank  untuk menilai  fungsi  bank  tersebut  bekerja  baik  atau  tidak.  Menurut  Peraturan Bank  Indonesia  No.  6/10/PBI/2004  pada  April  2004.  Tentang  Sistem Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum.  Peraturan  tersebut  menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yakni sebesar 5% (lihat persamaan 1).
Rasio non performing loan adalah = (Total NPL / Total Kredit) x 100 % … (1)
Semakin tinggi nilai dari perhitungan Rumus NPL menurut OJK (diatas 5 %), maka  bank  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  sehat.  5%  Menjadi  batas  NPL bank. Hal ini disebabkan NPL yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya laba yang akan diperoleh oleh bank. Dari tabel 9 dapat dilihat dari nilai NPL bahwa  kinerja  perbankan  syariah  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan  selama  sewindu  atau  8  (delapan)  tahun  terakhir dengan nilai NPL tidak sampai 5%, sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 berkisar di angka 2%, bahkan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 berada di bawah 2% yaitu sebesar 1,76% dan 1,88%.

## 4. SIMPULAN
Pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Indonesia yang ditinjau dari perkembangan  posisi  CAR  yang  berada  di  atas  batas  minimum  (8%),  ROA yang  terus  tumbuh  positif,  NPF  dibawah  5%,  FDR  walaupun  mengalami penurunan  tidak  mempengaruhi  pertumbuhan  laba  yang  tetap  tumbuh secara positif, dan BOPO yang telah sesuai di bawah ketetapan (90%) selama sewindu  atau  8  (delapan)  tahun  terakhir  secara  umum  terus  mengalami pertumbuhan  yang  positif.  Dari  data  yang  dikumpulkan  tersebut  dapat dianalisis  dan  disimpulkan  bahwa  kinerja  perbankan  syariah  di  Indonesia
telah  dijalankan  dengan  sebaik-baiknya.  Hasil  laba  yang  diperoleh  dari penyaluran pembiayaan yang diberikan dan efisiensi biaya operasional serta mitigasi  risiko  pembiayaan  semuanya  dapat  dijaga  dengan  baik  sesuai dengan ketentuan. Pertumbuhan kinerja perbankan syariah ini memberikan harapan yang optimis di masa depan untuk terus berkembang. Hal ini tentu saja didukung dengan kondisi populasi penduduk Indonesia yang merupakan penduduk  muslim  terbesar  di  dunia  yang  sudah  seharusnya  gaya  hidup penduduknya  berlandaskan  pada  ajaran  Islam  terutama  untuk  transaksi keuangannya. Keterlibatan pemerintah dalam membuat regulasi kebijakan, tentu  saja  tidak  dapat  dipisahkan  dari  keberhasilan  kinerja  perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam memitigasi risiko perubahan ekonomi global terkini.
Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  tambahan  informasi terkini  dan  gambaran  lebih  komprehensif  terkait  pertumbuhan  kinerja perbankan syariah di Indonesia selama sewindu atau 8 tahun terakhir. Agar kedepannya  loyalitas  pengguna  perbankan  syariah  lebih  meningkat  lagi dengan semakin kayanya hasil penelitian dan informasi yang disajikan terkait produk perbankan syariah di Indonesia. Dikarenakan keterbatasan penelitian maka  penelitian  berikut  dapat  lebih  dilengkapi  lagi.  Sehingga  diharapkan adanya  penelitian  yang  jauh  lebih  komprehensif  yang  membahas  tentang inovasi  dan  pengembangan  produk  perbankan  syariah  dalam  menghadapi perkembangan global revolusi industri 4.0.

## REFERENSI
Adam,  P.  (2018). Fatwa-Fatwa  Ekonomi  Syariah  -  Konsep,  Metodologi  dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: AMZAH. Alamsyah,  D.  (2012).  Perkembangan  dan  Prospek  Perbankan  Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. 3.
Bangsawan,  M.  I.  (2017).  Eksistensi  Ekonomi  Islam  (Studi  Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 33.
Bank  Syariah  Indonesia .  (2022,  Desember  20).  Diambil  kembali  dari https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami Marimin,  A.,  Romdhoni,  A.  H.,  &  Fitria,  T.  N.  (2015).  Perkembangan  Bank Syariah di Indonesia. 84.
Marpaung,  M.,  Harahap,  I.,  &  Afriansyah,  U.  (2022).  Analisis  SWOT  Pada Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 6.
Muflihin, M. (2019). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Sebuah Kajian Historis. 9.
Nofalia, I. (2021, Juni 20). NPL (Non Performing Loan) Dalam Dunia Perbankan . Diambil kembali dari https://www.finansialku.com/npl-non- performing-loan-dalam-dunia-perbankan/
Nofinawati. (2015). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 182. Nuralfiah. (2021). Analisis Prediksi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Periode 2017-2020. 89.
Pontoh, S. C. (2015). Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2009-2014. 1.
Prastiani, A. S. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 15.
64 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 9, No. 1, Maret 2024, hlm. 47-64
Putri,  N.  L.,  &  Warsitasari,  W.  D.  (2022).  Pengaruh  Kualitas  Layanan  dan Kepuasan  Nasabah  Terhadap  Kepercayaan  Nasabah  Bank  Syariah Indonesia (BSI) Pasca Merger. 16.
Rahayu,  N.  (2021).  Perkembangan  dan  Peran  Perbankan  Syariah  Bagi Perekonomian Indonesia. 6.
Rusydiana,  A.  S.  (2019).  Prediksi  Pertumbuhan  Perbankan  Syariah  di Indonesia Tahun 2020 dengan Quantitative Methods. 85.
Sofyan, S. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 20. Statistik  Perbankan  Syariah .  (2022,  Desember  20).  Diambil  kembali  dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik- perbankan-syariah/Default.aspx
Sultoni,  H.,  &  Mardiana,  K.  (2021).  Pengaruh  Merger  Tiga  Bank  Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. 22. Umam, K., & Dr.H. Utomo, S. B. (2017). Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Wardiyah, M. L. (2019). Pengantar Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia.
Zulfikar, F. (2023, January 11). detik Edu . Diambil kembali dari Detik Pedia: https://www.detik.com