## MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PESISIR

## * Singgih Tri Sulistiyono

## Abstrak
Paradigma  multikulturalisme  yang  menekankan  sikap  dialog,  toleransi,  dan  kesediaan untuk  koeksistensi  damai  dalam  keberagaman  sesui  dengan  salah  satu  pilar  kebangsaan Indonesia, yaitu Bhinneka Tungal Ika. Hal itu sesuai dengan relitas bangsa Indonesia yang bersifat plural sehingga membutuhkan paradigma yang mampu membingkai keberagaman. Masyarakat dan  peradaban  pesisir  memiliki  perspektif  multikulturalisme  yang  berakar  dari  latar  belakang historisnya.  Perspektif  multikulturalisme  peradaban  pesisir  dapat  dilihat  dari  sifat kosmopolitanitas dan pluralitas masyarakat dan budayanya. Masyarakat pesisir sejak lama telah memiliki  jaringan  nteraksi  global  yang  sangat  luas  memlaui  berbagai  media  seperti  pelayaran, perdagangan, migrasi, dan sebagainya. Masyarakat dan budaya pesisir merupakan bagian yang inheren  dari  budaya  dunia.  Sifat  kosmopolitanitas  ini  yang  menyebabkan  peradaban  pesisir  ini memiliki  sifat  terbuka,  demokratis,  toleran,  dialog,  kemauan  unutk  berkoeksistensi  damai. Sementara  itu  sifat  pluralitas  masyarakat  dan  budaya  pesisir  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari akan historis. Sejak zaman kuno masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang plural sebagai akibat dari kegiatan pelayaran, perdagangan, hubungan-hubungan politik dan budaya, diaspora, dan  sebagainya.  Hal  ini  mengondisikan  masyarakat  pesisir  sebagai  masyarakat  plural. Pengalaman  hidup  bersama  dalam  perbedaan  namun  memiliki  kepentingan  yang  sama  telah melahirkan  mentalitas  multikulturalisme  yang  merupakan  ciri  inheren  peradaban  pesisir. Peradaban  pesisir  merupakan  peradaban  yang  dinamis  dan  selalu  terbuka  bagi  perubahan. Dalam perjalanan sejarah selalu terjadi proses pembentukan dan pembentukan kembali identitas masyarakat yang bergantung kepada dinamika internal dan pengaruh eksternal.

## Kata Kunci: multikulturalisme, budaya pesisir

## Pendahuluan
Dengan  menggunakan  pendekatan historis,  makalah  ini  mencoba  untuk mengungkap  fenomena  multikulturalisme dalam  budaya  pesisir.  Seperti  diketahui bahwa selama beberapa dekade terakhir ini, multikulturalisme  menjadi  bahan  diskusi yang  sangat  hangat  di  kalangan  ilmuwan sosial,  budaya,  politik,  LSM  (Lembaga swadaya  Masyarakat),  pejabat  pemerintah, dan  bahkan  di  kalangan  tertentu  dalam masyarakat.  Kehangatan  diskusi  mengenai multikulturalisme ini tidak dapat dilepaskan
dari  kecenderungan  global  yang  semakin mengakui  keberagaman  (pluralitas)  namun dalam  bingkaian  suasana  saling  mengakui dan  menghargai  serta  kesediaan  untuk dapat hidup berdampingan dalam koeksistensi  damai.  Dalam  hubungan  ini, secara  umum  multikulturalisme  sering dimaknai  sebagai  sebuah  paham  yang menekankan  tentang  penerimaan  terhadap realitas  keragaman,  dan  berbagai  macam budaya  (multikultural)  yang  ada  dalam kehidupan  masyarakat  menyangkut  nilai- nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik
* Singgih  Tri  Sulistiyono adalah  Ketua  DPW  LDII  Provisnsi  Jawa  Tengah,  Dosen  Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang
yang  mereka  anut.  Oleh  karena  itu  dialog dan  toleransi  merupakan  sesuatu  yang esensial  dalam  paham  multikulturalisme. 1
Konsep multikulturalisme dibedakan dengan  pluralisme  yang  lebih  mengacu hanya  kepada  fenomena  pluralitas  atau keberagaman tanpa mempersoalkan
semangat  saling  mengakui,  toleransi,  dan koeksistensi damai.
Di Indonesia sendiri terdapat kecenderungan untuk memperlakukan konsep  multikulturalisme  tidak  hanya sekedar menjadi bahan kajian ilmiah, tetapi hampir-hampir  menjadi  semacam  ideologi yang  hendak  diimplementasikan  dalam kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  bukan merupakan  sesuatu  yang  aneh  mengingat secara  sosiologis  dan  kultural,  masyarakat Indonesia  merupakan  masyarakat  plural yang  memiliki  potensi  yang  sangat  besar bagi munculnya konflik dan perpecahan jika tidak  disemangati  oleh  multikulturalisme. Bahkan konsep ini bisa diserupakan dengan konsep  ‘bhinneka  tunggal  ika’.  Meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat  yang  pluralistik  dari  sisi  ras, etnik,  status,  kepercayaan,  dan  sebagainya,
*Naskah  ini  pernah  dipresentasikan  pada  Seminar Nasional  “Multikulturalisme  dan  Integrasi  Bangsa dalam  Pembangunan  Kebudayaan  dan  Pariwisata” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Semarang: 7 Juli 2011).
*  Dosen  Jurusan  Sejarah  Fakultas  Ilmu  Budaya, Universitas Diponegoro. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah.
1 Lihat  misalnya  H.A.R.  Tilaar, Multikulturalisme: Tantangan-tantangan  Global  Masa  Depan  dalam Transformasi Pendidikan Nasional (Jakarta: Grasindo, 2004).
namun  merupakan  suatu  kesatuan  guna mencapai  tujuan  bersama  dalam  konteks NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun  demikian  semangat  ‘bhinneka tunggal  ika’  dan  multikulturalisme  ini  bisa merupakan state  of  the  art dan  sebuah imagined  condition. Sebagai state  of  the  art konsep  ini  mengaju  kepada  kondisi  riil  di dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik  dan  masih  jauh  dari  keyakinan multikulturalisme  terbukti  dengan  masih maraknya kekerasan antar elemen di dalam masyarakat.  Semagai imagined  condition, multikulturalisme ataupun ‘bhinneka tunggal  ika-isme’  merupakan  sebuah  cita- citayang  diiealisasikan  yang  tentu  saja membutuhkan  proses  yang  panjang  yang terus-menerus  perlu  perbaikan  yang berkesinambungan
( continual improvement ). Oleh karena
latar belakang perkembangan  historis  yang  berbeda-beda antara satu kelmpok sosial dengan kompok sosial  yang  lain  di  Indonesia,  maka  mereka juga memiliki tingkat multikulturalitas yang berbeda-beda.  Hal  itu  ditentukan  baik  oleh karakteristik  kondisi  alamiah  maupun aspek-aspek  lain  yang  terkait  seperti ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  dan sebagainya. Dalam sejarah Indonesia, orang biasanya  membedakan  adanya  dua  tipe utama  masyarakat  dan  budaya,  yaitu masyarakat  agraris  atau  pedalaman  dan

## M U L T I K U L T U R A L I S M E   D A L A M   P E R S P E K T I F ………| 3
masyarakat pesisir. 2 Dalam banyak literatur disampaikan bahwa masyarakat dan budaya pesisir  lebih  memiliki  karakteristik  yang multikulturalistik  daripada  masyarakat pedalaman.  Dalam  hubungan  itu,  makalah ini mencoba unutk menyoroti beberapa hal, yaitu mengenai pemahaman tentang budaya pesisir  dan  multikulturalisme  dalam perspektif budaya pesisir itu sendiri.

## Pemahaman tentang Budaya Pesisir
Hubungan  antara  budaya  dan  ekologi  telah lama  menjadi  salah  satu  pusat  perhatian para  antropolog.  Dengan  menggunakan pendekatan  ekologi,  para  antropolog berusaha  untuk  mencari  hubungan  antara organisme  (dalam  hal  ini  manusia)  dengan habitat atau lingkungan hidupnya.
Pendekatan  ini  telah  melahirkan  paling tidak  dua  bentuk  subpendekatan,  yaitu pendekatan antropogeografis dan pendekatan posibilis. Pendekatan
antropogeografis  berusaha  untuk  meneliti seberapa  jauh    dan  bagaimana  caranya kebudayaan    manusia  itu  dibentuk  oleh kondisi  lingkungannya.  Namun  demikian subpendekatan  ini  tidak  bisa  sepenuhnya dianggap sebagai determinisme lingkungan, karena  masih  diakui  adanya  kebudayaan yang bervariasi yang kurang memperlihatkan adanya
pengaruh pengaruh  yang  signifikan  dari  lingkungan geografis.  Sementara  pendekatan  posibilis
2 Lihat  misalnya  B.H.M.  Vlekke, Nusantara:  Sejarah Indonesia (terjemahan  Samsudin  Berlian)  (Jakarta: KPG-Freem Institute, 2008), hlm. 8.
memandang  lingkungan  tidak  sebagai sebab,  melainkan    semata-mata  sebagai pembatas  dan  penyeleksi.  Faktor  geografis tidak  memberi  bentuk    pada  kebudayaan manusia    tetapi  hanya  menetapkan    batas- batas  bagi  bentuk yang  mungkin terjadi di suatu  lingkungan  tertentu  pada  suatu waktu. 3
Berdasarkan  faktor-faktor  ekologi, secara  garis  besar  masyarakat  Indonesia lama  dapat  dibagi  dua,  yaitu  masyarakat pantai  dan  masyarakat  agraris  atau pedalaman. Sebelum teknologi  berkembang pesat  seperti  sekarang  ini  kedua  jenis masyarakat tersebut memiliki corak budaya yang  memiliki  nuansa  yang  berbeda-beda. Pada tahap awal perkembangannya,
kelompok-kelompok  sosial    yang  berupa suku-suku  bangsa  atau  tribe  dalam  kurun waktu tertentu akhirnya mampu mengembangkan sistem  sosial yang mapan (setelah mengalami proses proses perkembangan  dalam  apa  yang  disebut zaman batu, perunggu, besi, dan seterusnya).  Proses  tersebut  berkembang terus dengan kedatangan berbagai gelombang  pengaruh  kebudayaan  baru hingga    menjelang  datangnya  pengaruh besar Hindu dan Budha dari India.  Dengan kedatangan pengaruh-pengaruh baru tersebut,  kebudayaan mereka  juga semakin mapan,  lengkap,  dan  bahkan complicated
3 Lihat  Clifford  Geertz, Involusi  Pertanian:  Proses Perubahan  Ekologi  di  Indonesia (Jakarta:  Bhratara Karya Aksara, 1983), hlm. 1-4.
baik  dalam  apa  yang  oleh  C.  Kluckhohn disebut  sebagai  ‘tujuh  unsur  kebudayaan universal’  yang  mencakup  bahasa,  sistem teknologi  dan  alat  produksi,  sistem  mata pencaharian  hidup  (ekonomi),  sistem organisasi  sosial,  sistem  pengetahuan, sistem religi, dan kesenian. 4
Satu  hal  yang  cukup  menarik  adalah bahwa pada awalnya, kemunculan kerajaan- kerajaan kuno di Nusantara ditentukan oleh eksistensi  sistem  politik  pra-Hindu.  Hal  ini dapat  dicontohkan  dengan  kemunculan kerajaan  Kutai  sekitar  abad  ke-5.  Pendiri kerajaan  Kutai  yang  bernama  Kudungga (sebuah  nama  non-India)  diduga  keras merupakan  sejenis  primus  inter  pares, seorang  kepala  suku.  Selanjutnya,  anaknya yang  bernama  Mulawarman  memegang tampuk pimpinan sebagai raja yang bergaya hidup  India.  Pada  kerajaan  maritim,  di samping faktor-faktor yang bersumber dari kondisi  pra-Hindu,  juga  ditentukan  oleh faktor-faktor  geo-strategis  dalam  kaitannya dengan jaringan perdagangan internasional. Meskipun  elemen  geo-strategis  ini  juga penting  bagi  kerajaan  agraris,  misalnya banyak pusat kerajaan agraris yang terletak di  tepi  sungai  besar  agar  memiliki  akses dalam perdagangan internasional. 5
Persoalan  lain  yang  menarik  dalam kaitannya  dengan  signifikasi  elemen
4 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta:
Rineka Cipta, 1990), hlm. 203-204.
5 Lihat  Kenneth  R.  Hall, Maritime  Trade  and  State Development  in  Early  Southeast  Asia (Honolulu:
University of Hawaii Press, 1985), hlm. 1-10.
geografis  di  kawasan  kepulauan  seperti Indonesia  ini  adalah  mengapa  kalau memang datangnya pengaruh asing melewati  pantai,  namun   dalam  tahap awal pengaruh  asing  ini    justru  memiliki pengaruh  yang  mendalam  di  pedalaman, bukan  di  pantai.  Berdasarkan  sumber- sumber tertulis justru kerajaan-kerajaan tua yang  muncul  di  Indonesia  kebanyakan merupakan  kerajaan  pedalaman,  demikian juga di Cina dan di Timur Dekat Kuno. Pada waktu  itu  memang  kemunculan  kerajaan maritim  menghadapi  kendala  teknologis yang  tinggi  misalnya  dalam  teknik pembuatan  kapal,  ilmu  pelayaran,  ilmu bumi  dan  sebagainya.  Pada  saat  ini, misalnya,  mengapa  di  kawasan  Indonesia Timur di mana secara geografis merupakan kawasan maritim  namun  dalam  banyak  hal masyarakatnya  hidup  sebagai  manusia agraris.  Hal  ini  juga  berhubungan  dengan persoalan  kemajuan  teknologi.  Oleh  karena itu,  munculnya kerajaan Sriwijaya  sebagai kerajaan  maritim  betul-betul  berkembang setelah  ada  kemajuan  di  bidang  pelayaran. Di  Cina  misalnya,  teknologi  pertanian  lebih berkembang  terlebih  dahulu  daripada teknologi maritimnya. 6
Namun demikian pada tahap perkembangan selanjutnya, teknologi maritim di Nusantara
mengalami perkembangan  yang  lebih  cepat  seiring
6 Philip D. Curtin, Cross-Cultural  Trade in World History (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), hlm. 90-108.
dengan  interaksi  masyarakat  Nusantara dengan  dunia  internasional,  terutama dengan  India  dan  Cina.  Akibatnya  di samping
munculnya pusat-pusat perdagangan  dan  politik    di  pantai  juga akhirnya kerajaan maritim berhasil menghancurkan  pusat  kekuasaan  agraris. Hal ini bisa dilihat dari kehancuran kerajaan Majapahit  yang  merupakan  dinasti  agraris dan  munculnya  kerajaan-kerajaan  maritim seperti Demak, Banten, Tuban, Cirebon, dan sebagainya.  Meskipun  akhirnya  kerajaan- kerajaan  ini,  kecuali  Banten,  kembali ditaklukkan  oleh  kerajaan  agraris  yaitu Mataram di Jawa Tengah, namun pada saat datang teknologi maritim baru yang dibawa oleh VOC, Mataram yang agraris ini  kembali dianeksasi  oleh  VOC  sebagai  pemegang hegemoni maritim di Nusantara pada waktu itu.  Pada  masa  menjelang  kedatangan bangsa-bangsa  Barat,  kerajaan-kerajaan maritim  mendominasi  panggung  dunia politik,  ekonomi  dan  budaya  kawasan
kepulaun Indonesia. Sementara itu keberadaan kerajaan Mataram di
pedalaman  Jawa  Tengah  yang  bersifat feodalistik  sebetulnya  hanya  merupakan kekecualian belaka.
Pada masyarakat pedalaman, struktur sosial  paling  tinggi  diduduki  oleh  raja, selanjutnya di bawahnya diduduki oleh para bangsawan.  Di  bawah  itu  diduduki  oleh golongan  petani  dan  strata  yang  paling bawah dduduki oleh golongan budak.  Pada masyarakat  maritim,  struktur  ini  hampir
sama,  kecuali  strata  petani  di  dalam masyarakat agraris diduduki oleh kelompok pedagang, tukang, pengusaha dan sejenisnya. 7
Mataram sebagai kerajaan pedalaman yang berorientasi agraris sejak awal sangat curiga  terhadap  sisa-sisa  kerajaan  pantai setelah  runtuhnya  kerajaan  Demak.  Para penguasa  pantai  yang  terdiri  dari  para bangsawan, ulama, dan pedagang dipandang sebagai  ancaman  Mataram  karena  mereka memiliki sumber-sumber kekayaan, jaringan,  dan  persenjataan  yang  bisa didatangkan dari negeri seberang. Mataram mulai  menaklukkan  kawasan  pesisir  pantai utara  Jawa  sejak  awal  abad  ke-16  dengan pengecualian Banten. 8
Mataram menghancurkan  hampir  semua  sumber daya  ekonomi  negara-negara  pesisir  yang mengakibatkan  eksodus  pedagang  ke berbagai pelabuhan di Kepulauan Nusantara, seperti Makassar dan
7 Peter J.M. Nas, “The Early Indonesian Town: Rise and Decline  of  the  City-State  and  Its  Capital”,  dalam: Peter J.M. Nas (ed.), The Indonesian City: Studies in Urban  Development  and  Planning (Dordrecht- Holland: Foris Publication, 1986), hlm. 19-20.
8 Negara pesisir Cirebon tidak dihancurkan, tetapi secara gradual  ditransformasikan  ke  dalam  negara  feudal oleh  Mataram.  Kerajaan  ini  kemudian  menjadi  orbit Mataram dan berubah menjadi kerajaan pesisir yang feudal. Lihat Singgih Tri Sulistiyono, “Perkembangan pelabuhan  Cirebon  dan  pengaruhnya  terhadap kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  kota  Cirebon 1859-1930”  (Tesis  tidak  diterbitkan  Universitas Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  1994),  hlm.  135-139. Lihat  juga  Sharon  Siddique,  “Relics  of  the  past?  A sociological study of the Sultanates of Cirebon, West Java”  (Disertasi  tidak  diterbitkan  pada  University  of Bieleveld, 1977).

## 6   | JURNAL AGASTYA VOL  5 NO 1 JANUARI 2015
Banjarmasin. 9
Untuk
selanjutnya,
pembangunan ekonomi negara-negara pesisir  itu  menjadi  sesuatu  yang  terlalu mahal  dan  diperlukan  waktu  yang  lama untuk  membangkitkannya  kembali.  Kota- kota  perdagangan  sepanjang  pantai  utara Jawa, kecuali Banten, menjadi sangat lemah ketika Belanda mulai memperluas monopoli mereka  di  kawasan  ini  pada  abad  ke-17.
Akhirnya kekuatan Barat mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di kawasan  ini.  Pada  1619,  VOC  Belanda merebut  kota  Jayakarta,  diikuti  oleh  kota- kota  pelabuhan  di  sepanjang  pantai  utara Jawa.  Pada  pertengahan  abad  ke-17, Belanda menguasai hampir semua kota-kota pelabuhan  timur  Jayakarta.  Hanya  melalui perang  yang  sengit  dan  taktik  pecah-belah Belanda  akhirnya  berhasil  menguasai Banten  pada  1682.  Pusat-pusat  ekonomi lainnya di luar Jawa mengalami nasib tragis serupa.  Sebuah  perang  yang  sengit  juga menandai  berakhirnya  supremasi  kerajaan Makasar  di  Sulawesi  Selatan  yang  dikuasai Belanda  pada  1667  melalui  Perjanjian Bongaya. VOC akhirnya berhasil memaksakan  monopoli  di  Makassar. Beberapa  dekade  sebelumnya,  VOC  telah berhasil
mendirikan monopoli atas kepulauan  Maluku  seperti  Ambon  dan Ternate  di  tahun  1605,  Banda  pada  tahun 1609.  Selanjutnya  VOC  akhirnya  juga menguasai pusat-pusat budaya, poolitik, dan
9 Lihat Graaf dan Th. Pigeaud , Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), hlm. 24-26.
ekonomi  pesisir  di  Nusantara  seperti Palembang,
Lampung, Pontianak,
Banjarmasin,  dan  sebagainya.  Malaka, pelabuhan  utama  Semenanjung  Malaysia, telah dikuasai melalui peperangan melawan Portugis pada tahun 1641. 10
Perseteruan Mataram terhadap daerah pesisir pantai utara Jawa tidak hanya ditunjukkan melalui  serentetan  penaklukan yang  telah  dilakukannya  terhadap  para penguasa pantai yang merupakan keturunan  para  dinasti  lama,  tetapi  juga direfleksikan  dalam  sistem  pemerintahan dan  bahkan  juga  budaya.  Dalam  sistem pemerintahan, raja-raja
Mataram menempatkan  daerah  pesisir  pantai  utara Jawa  dalam  administrasi  tersendiri.  Seperti diketahui bahwa raja-raja Mataram membagi-bagi  wilayah  administrasinya menjadi beberapa kawasan, yaitu Kutagara, Negara Agung, Manca Negara, dan Pesisiran, serta Tanah Sabrang. 11 Kutagara merupakan wilayah  ibukota  negara  yang  di  dalamnya terdapat  kraton  di  mana  sang  raja bertempat tinggal. Negara
Agung merupakan  wilayah  yang  mengelilingi Kutagara yang merupakan daerah pertanian dan  perkampungan  yang  merupakan  tanah
10 Lihat  misalnya  D.H.  Burger, Sejarah  Ekonomis Sosiologis  Indonesia  I (terjemahan  Prajudi Atmosudirdjo)  (Jakarta:  Pradnja  Paramitha,  1962), hlm. 25-30.
11 Lihat  Selosoemardjan, Social  Changes  in  Jogjakarta (Ithaca:  Cornell  University  Press,  1962),  hlm.  24. Lihat  juga  Soemarsaid  Moertono, State  and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period,  16th  to  19th  Century (Ithaca:  Cornell University, 1974), hlm. 112.
lungguh  dari  para  bangsawan  dan  kerabat raja.  Sementara  itu  Manca  Negara merupakan  daerah  di  luar  Manca  Negara (yang bukan terletak di pesisir pantai utara Jawa)  yang  dibagi-bagi  menjadi  kabupaten yang  masing-masing  dipimpin  oleh  bupati. Daerah  Pesisiran  merupakan  wilayah kerajaan Mataram yang terletak di kawasan pantai  utara  Jawa  mulai  dari  Kali  Pamali (berbatasan dengan Kesultanan Cirebon) di bagian  barat  hingga  ujung  timur  pulau Jawa. 12 Sebagaimana daerah  Manca Negara, daerah  pesisiran  juga  dibagi-bagi  menjadi kabupaten-kabupaten  yang  dipimpin  oleh seorang  bupati.  Mereka  harus  memiliki kesetiaan  kepada  Sultan  Mataram.  Sejarah panjang konflik antara Mataram dan daerah pesisiran  menyebabkan  kontrol  Mataram terhadap kawasan ini menjadi sangat ketat.
Pada  masa  Mataram,  konsep  pesisir bukan hanya menyangkut wilayah geoadministratif semata-mata. Konsep pesisir  atau  pesisiran  juga  sudah  memiliki beban  konotatif  yang  bersifat  kultural. Masyarakat  dan  budaya  pesisir  memiliki konotasi  budaya  yang  berbeda  dengan budaya  pedalaman  yang  merupakan  pusat atau  center  budaya  Jawa  yang  terletak  di kraton.  Sementara  itu  budaya  pesisir ditempatkan sebagai budaya yang marginal. Dikotomi  semacam  ini  barangkali  cocok dengan  konseptualisasi  yang  digagas  oleh
12 Lihat  Denys  Lombard, Nusa  Jawa:  Silang  Budaya I (Batas-batas  Pembaratan)  (terjemahan  Winarsih Partaningrat  Arifin,  Rahayu  S.  Hidayat,  Nini  Hidayat Yusuf) (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 37.
Redfield  mengenai the  great  tradition
(tradisi besar) yang berpusat di kraton dan the  little  tradition (tradisi  kecil)  yang menyebar  di  kalangan  masyarakat  yang jauh dari kraton. 13 Marginalisasi masyarakat dan  budaya  pesisir  ini  dapat  dilihat  dari ungkapan  di  Jawa  yang  merepresentasikan kedudukan  masyarakat  pesisir,  khususnya nelayan, yaitu ‘ cerak watu adoh ratu‘ (dekat dengan batu, jauh dari raja). 14
Zaman  Mataram  merupakan  sebuah periode  pada  saat  masyarakat  dan  budaya Pesisir  mengalami  tekanan  baik  melalui serangkaian  penaklukan  militer  maupun marginalisasi kultural.
Padahal sesungguhnya  budaya  pesisir  sudah  jauh lebih  lama  berkembang  daripada  Mataram Islam.  Kerajaan  Sriwijaya  pada  abad  ke-7 yang  kemudian  disusul  oleh  kerajaan Melayu  dan  selanjutnya  oleh  kerajaan- kerajaan  Islam  seperti  Samudera  Pasai, Demak,  Cirebon,  Banten,  Banjarmasin, Ternate, Makassar, dan sebagainya merupakan  pusat-pusat  politik  dan  budaya pesisir.  Beberapa  peninggalan  patung  yang bercorak  Hindu  ditemukan  di  berbagai tempaut  di  daerah  pesisir  Jawa  seperti Banten,  Pekalongan,  Tuban,  Jepara,  Lasem, dan sebagainya. 15 Bahkan penelitian terakhir terhadap situs peninggalan kapal di
13 Robert  Redfield, Masyarakat  Petani  dan  Kebudayaan (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 57-61.
14 Lihat  Pujo  Semedi, Close  to  the  Stone,  Far  from  the Throne: The Story of A Javanese Fishing Community 1820s-1990s (Yogyakart: Benang Merah, 2003), hlm. 301.
15 Lombard, Nusa Jawa, hlm. 37.
Lasem  disimpulkan  bahwa  peninggalan kapal  itu  berasal  dari  masa  kerajaan Sriwijaya  sekitar  abad  ke-7  Masehi. Sementara itu Surabaya sudah berkembang sebagai  pelabuhan  penting  di  pesisir  utara Jawa  pada abad ke-14.
Meskipun  kerajaan-kerajaan  pesisir sudah  muncul  sejak  zaman  Sriwijaya  pada abad ke-7 Masehi namun perkembangannya mengalami  pasang-surut.  Namun  demikian menurut  Lombard,  kebangkitan  kota-kota pesisir  baru  terjadi  abad  ke-15  dan  ke-16 dengan bermukimnya komunitas Cina, awal islamisasi,  dan  berdirinya  Kesultanan Demak. 16 Dalam  proses  Islamisasi  di kawasan  pesisir  pantai  utara  Jawa  peran tokoh-tokoh  Islam  yang  terkenal  dengan sebutan wali songo merupakan representasi gairah  perkembangan  elemen  budaya pesisir  pada  waktu  itu.  Demikian  juga kedatangan  ekspedisi  maritim  Laksamana Cheng  Ho  yang  beragama  Islam  telah menciptakan legenda dan cerita rakyat yang tersebar  di  kawasan-kawasan  pesisir  di belahan  Nusantara  bagian  barat.  Di semarang  misalnya,  kenangan  terhadap sang Laksamana ini terus terpelihara hingga saat  ini  yang  terwujud  dengan  kelenteng Sam  Po  Kong. 17 Rupanya  perkembangan
16 Ibid., hlm. 37.
17 Tentang  perkembangan  kelenteng  Sam  Po  Kong dalam  kaitannya  dengan  identitas  masyarakat  Cina lihat Singgih Tri Sulistiyono, “Contesting the Symbol: Zheng He, Sam Po Kong Temple and the Evolution of  Chinese  Identity  in  Semarang”,    makalah dipresentasikan  pada The  First  International Conference  on  Zheng  He  and  Afro-Asian  World
kota-kota pesisir itulah yang memungkinkan terjadinya jaringan
pelayaran  dan  perdagangan  di  antara mereka.  Perhubungan  laut  menjadi  sangat signifikan  dalam  proses  pertukaran  itu karena  jalur  darat  memang  hampir  tidak memiliki  fungsi  yang  signifikan  dalam konteks pertukaran dan persebaran budaya di  Nusantara.  Dalam  hubungan  itulah Lombard  mengatakan  bahwa  apa  yang disebut  sebagai  ‘kebudayaan  pesisir’ merupakan kebudayaan yang
mencerminkan  unsur  Islam  yang  kuat, penggunaan  bahasa  Melayu  yang  sangat luas  serta  kehadiran  unsur-unsur  budaya Cina. 18
Vickers  lebih  senang  menggunakan konsep ‘peradaban psisir’ daripada  ‘budaya pesisir’. Menurutnya konsep budaya dengan berbagai  bentuk  artistik  dan  struktur maknanya  yang  mencirikan  kelompok- kelompok tertentu yang unik. Sementara itu konsep  peradaban  lebih  bersifat  ‘cair’ sehingga  dapat  menerobos  batas-batas definisi religius, etnis, ras, dan status namun dapat  memberikan  kesadaran  tentang sebuah  dunia  budaya  dan  tatanan  yang merangkul berbagai elemen. 19 Barangkali di sinilah  konsep  ‘bhinneka  tunggal  ika’  dapat dipahami  secara  kontekstual.  Masyarakat
(Melaka:  International  Zheng  He  Society,  5-8  Juli 2010).
18 Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya I, hlm. 39.
19 Adrian  Vickers, Peradaban  Pesisir:  Menuju  Sejarah Budaya  Asia  Tenggara (Den  Pasar:  Pustaka Larasan-Udayana University Press, 2009), hlm. 5.
Nusantara  yang  berperadaban  pesisir  pada waktu  itu  sudah  memiliki  kesadaran peradaban yang sama dan memiliki simbol- simbol budaya yang diakui bersama namun pada  saat  yang  sama  di  antara  mereka masih tetap memiliki perbedaan-perbedaan budaya,  etnisitas,  ras,  dan  sebagainya. Perbedaan-perbedaan  tersebut  masih  tetap diakui  keberadaannya  dalam  kerangka kesadaran  peradaban  yang  sama,  yaitu sebuah  peradaban pesisir. Vickers menujuk cerita  Panji  dan  berbagai  jenis  narasi  teks yang  dikenal  sebagai  sastra  pesisir  sebagai salah  satu  elemen  peradaban  Pesisir. Melalui  teks-teks  itu,  berbagai  norma  dan batas-batas  budaya  bersama  disebarkan, dimodifikasi,  dan  diciptakan  kembali. Sebagai  dokumen  kultural,  teks-teks  cerita Panji  memberikan  orientasi  standar  yang ideal  masyarakat  ningrat  di  kawasan peradaban Pesisir, misalnya tentang busana, etiket,  gaya  hidup,  pertunjukan,  ritual,  dan sebagainya. 20 Dengan  demikian  sikap pengakuan,  bahkan  penegasan,  terhadap perbedaan dan kesediaan untuk menghormati  serta  hidup  berdampingan merupakan  ciri  yang  inheren  dari peradaban  Pesisir.  Hal  yang  senada  juga diungkapkan  oleh  Thohir  bahwa  sifat-sifat umum  masyarakat  pesisir  adalah  terbuka,
20 Vickers, ibid., hlm.  8.  Hal  serupa  juga  dideskripsikan oleh Reid. Lihat Anthony Reid, Southeast Asia in the Age  of  Commerce,  Vol.  I:  The  Lands  below  the Winds (New  Haven-London:  Yale  University  Press, 1988).
lugas,  dan  egaliter. 21 Dalam  hal  ini barangkali budaya pedalaman yang
feodalistik  lebih  fanatik  dan  memiliki etnosentrisme yang tinggi. Mataram misalnya, memandang orang-orang dari luar Jawa sebagai orang ‘sabrang’ yang di dalam pertunjukan  wayang  diberi  cap  sebagai orang-orang  yang  memiliki  sikap  yang kasar,  tidak  memiliki  sopan-santun,  dan tidak njawani .
Menurut  penelitian  Vickers,  cerita- cerita Panji sebagai salah satu elemen kental dalam peradaban Pesisir telah menyebar di berbagai  wilayah  di  Jawa,  Sumatra,  Bali, Lombok, Sulawesi Selatan, bahkan sampai di Semenanjung Melayu, Thailand, dan
Burma. 22 Bahkan  Hildred  Geertz  mencatat spektrum  kesamaan  peradaban  Pesisir  di Nusantara  ini  lebih  detail.  Dia  mengatakan adanya  kesamaan  kultural  di  berbagai wilayah  pesisir  di  Nusantara,  yaitu Semenanjung Melayu (terutama berpusat di Malaka), kepulauan Riau-Lingga,
Palembang,  Jambi,  Aceh,  Banjarmasin,  pa ntai  utara  Jawa,  Madura,  Sulawesi  Selatan, Gorontalo,  Sumbawa,  sejumlah  kawasan  di Nusatenggara  Timur,  beberapa  bagian Maluku  terutama  Ternate,  Tidore,  Bacan, dan  Goram. 23 Perkembangan  peradaban Pesisir ini tampaknya erat kaitannya dengan
21 Mudjahirin Thohir, Orang Islam Jawa Pesisiran (Semarang: Fasindo Press, 2005), hlm. 40.
22 Vickers, Peradaban Pesisir, hlm. 8.
23 Hildred Geertz, “Indonesia Cultures and Communities”, dalam;  Ruth  McVey  (ed.), Indonesia (New  Haven: Southeast Asia Studies, Yale University, 1967), hlm. 10.
perkembangan  pelayaran  dan  perdagangan serta  proses  Islamisasi  yang  berkembang pesat  pada  abad  ke-16.  Jatuh-bangunnya kerajaan-kerajaan  pesisir  selama  abad  ke- 15  hingga  abad  ke-17  justru  menimbulkan pergerakan sentrifugal yang disusul dengan semakin  tersebarnya  peradaban  Pesisir  ke berbagai kawasan di Nusantara.

## Multikulturalisme dalam Peradaban Pesisir
Bagian  ini  akan  menunjukkan  ciri-ciri multikulturalisme dalam peradaban pesisir. Hal  itu  dapat  dilihat  dari  aspek  jaringan global  dalam  pelayaran  dan  perdagangan serta  sifat  kosmopolitanisme  masyarakat pesisir.

## 1. Jaringan Global
Asia Tenggara unumnya dan Nusantara  khususnya  memiliki  posisi geografis  yang  sangat  strategis  yaitu terletak
dalam jalur perdagangan internasional  lewat  laut  (Jalan  Sutera) antara  dua  negara  adidaya  pada  waktu  itu yaitu  India  dan  Cina.  Suatu  hal  yang  bukan merupakan kebetulan jika orang-orang Asia Tenggara pada waktu itu bisa memanfaatkan potensi ini untuk melibatkan diri  secara  aktif  dalam  perdagangan  itu. Bukti-bukti  historis  menunjukkan  bahwa sejak abad ke-2 masehi sudah ada hubungan dagang  antara  kawasan  Asia  Tenggara  dan India.  Selanjutnya  sejak  abad  ke-5  juga sudah  mulai  ada  utusan  diplomatik  ke negeri  Tiongkok.  Tentu  saja  hubungan  itu bermula dari proses perdagangan. Komoditi
perdagangan  yang  diperdagangkan  pada waktu  itu  adalah  lada,  cengkih,  pala,  kayu cendana,  beras,  kain,  dan  sebagainya. Adapun  etnik  yang  terlibat  dalam  kegiatan itu misalnya: Champa, Jawa, Melayu, Ambon, Ternate,  Bugis,  Makassar,  Banjar,  India, Arab, dan sebagainya. 24
Munculnya kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan  maritim  hampir  bisa  dipastikan berkaitan erat dengan perdagangan internasional  antara  India  dan  Cina  dan perdagangan  regional  di  antara  daerah- daerah  di  Nusantara,  antara  daerah  di Nusantara  dan  kawasan  Asia  Tenggara  dan antara  daerah  di  Nusantara  dengan  Cina. Dengan  kemampuan  untuk  mengelola aktivitas perdagangan yang berlalu-lalang di kawasan  Nusantara  bagian  barat,  pada puncak perkembangannya Sriwijaya mampu  mengontrol  kawasan  Selat  Malaka dan  Selat  Sunda.  Seperti  diketahu  bahwa jika  suatu  negara  hidup  dari  perdagangan berarti penguasanya harus menguasai jalur- jalur perdagangan dan pelabuhan- pelabuhan  tempat  barang-barang  dagangan itu ditimbun untuk diperdagangkan.
Tindakan yang demikian ini jelas
memerlukan kontrol langsung dari penguasa.  Kesetiaan  dan  kontrol  langsung merupakan  persoalan  yang  sangat  penting dalam  negara  maritim.  Oleh  karena  itu Sriwijaya  mengembangkan  politik  yang berorientasi  pada  kontrol  atas  sumber-

## M U L T I K U L T U R A L I S M E   D A L A M   P E R S P E K T I F ………| 11
sumber  perdagangan. 25 Mungkin  Sriwijaya sendiri  tidak  begitu  strategis  letaknya karena  agak  jauh  dari  Selat  Malaka,  namun dengan  kekuatan  armadanya  ia  menguasai daerah-daerah  yang  potensial untuk menjadi  pesaingnya  dan  dapat  mengontrol jalur  perdagangan  yang  berada  di  bawah kekuasaannya  dari  perompakan  dan kemungkinan  agresi  dari  negara  lain. Dengan cara ini ia menyalurkan perdagangan  ke  pelabuhan-pelabuhan  yang dikuasainya.  Dengan  begitu  Sriwijaya  telah menjadi  sumber  perdagangan  yang  penting antara  Cina  dan  India.  Suatu  yang  menarik adalah bahwa untuk kepentingan perdagangannya,  Sriwijaya  rela  mengakui Cina  sebagai  negara  besar  yang  berhak untuk  diberi  upeti.  Dengan  cara  demikian Sriwijaya  akan  merasa  aman  akan  bahaya ekspansi militer  Cina  yang  sudah meramah ke  Vietnam  dan  Funan.  Selain  itu  kapal- kapal  Sriwijaya  juga  akan  mendapatkan perlakuan  yang  lebih  baik  di  pelabuhan- pelabuhan di Cina. 26
Dengan
kemampuannya mengamankan  alur  pelayaran  di  kawasan selat Malaka, maka Sriwijaya yang berpusat di  Palembang  ini  pada  abad  XIII  mampu menguasai  titik-titik  simpul  perdagangan dan sekaligus membangun jaringan
25 Pierre-Yves  Manguin,  „Palembang  and  Sriwijaya:  An Early Malay Harbour-City Rediscovered‟, JMBRAS 1
(66) (1993) 33.
26 O.W. Wolters, Early Indonesia Commerce: A Study of the  Origins  of  Srivijaya (Ithaca,  New  York:  Cornell University Press, 1967), hlm. 152.
pelayaran  dan  perdagangan  di  antara kawasan  pesisir  itu,  antara  lain  P’eng-feng (Pahang),  Teng-ya-nung  (Trengganu),  Ling- Ya-ssu-chia (Langkasuka), Chi-lan-tan (Kelantan),  Fo-lo-an  (Kuala  Berang),  Tan- ma-ling  (Tambralingga,  Ligor),  Chia-lo-si (Grahi,  Teluk  Brandon,),  dan  Sin-t’o (Sunda). 27 Ketika  orang-orang  Cina  sudah mulai  ramai  datang  sendiri  ke  pelabuhan- pelabuhan Sriwijaya, maka hubungan antara kawasan pesisir di Nusantara juga semakin erat terhubungkan dengan Asia Timur.
Berkembangnya kerajaan Sriwijaya di Sumatra  sejalan  dengan  berkembangnya kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur  mulai  dari  kerajaan  Mataram, Medang, Kediri, Singasari hingga Majapahit. Persaingan,  konflik,  dan  akomidasi  antara Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan di Jawa itu  juga  memperluas  spektrum  jaringan antara  pusat-pusat  ekonomi,  politik,  dan budaya di Nusantara.
Jika pada masa Singasari persekutuan kerajaan-kerajaan  di  Nusantara  hendak dirintis  dengan  jalan  yang  relatif  damai karena menghadapi ekspansi Mongol, maka pada  masa  Majapahit  persatuan  hendak ditegakkan  dengan  cara-cara  yang  lebih keras  dengan  kekuatan  militer.  Jika  upaya Kertanegara  untuk  merintis  ‘persekutuan suci’  Nusantara  didasarkan  pada  bahaya ekspansi  luar,  maka  Majapahit  melakukan
27 Lihat juga R. Braddell, „An Introduction to the Study of Ancient Times in the Malay Peninsula and the Straits of Malacca‟, JMBRAS 14 (1936) 1-71.
hal  yang  sama  dengan  didorong  terutama oleh  ambisi-ambisi  internal  yang  melihat kelumpuhan  politik  pusat-pusat  dagang  di Nusantara sebagai motivasi untuk menempatkan mereka di bawah panji-panji kebesaran  dan  kesatuan  Majapahit.  Setelah Sriwijaya  lemah  secara  internal,  Majapahit dapat  ‘mewarisi’  sebagian  besar  wilayah kekuasaannya.
Perpecahan  internal  yang  dialami Majapahit  pada  akhir  abad  XIV  mendorong daerah-daerah  yang  dikuasainya  menjadi daerah  yang  berdiri  sendiri.  Salah  satu bekas  daerah  keuasaan  Majapahit  adalah Malaka  yang  justru  terletak  di  jantung ‘Melayu  Circle’.  Munculnya  Malaka  pada akhir  abad  XIV  sebagai  pusat  perdagangan Melayu  dan  Nusantara  ini  bertepatan dengan yang sangat strategis. Di satu pihak Majapahit  sudah  lemah  dan  di  pihak  lain ancaman  dari  kerajaan  tentangganya, Ayutthaya,  yang  berusaha  melakukan ekspansi  ke  selatan.  Namun  demikian ancaman Ayutthaya ini dapat ditangkal oleh Malaka dengan menjalin hubungan diplomatic  dengan  Cina  yang  pada  waktu sedang  aktif  melakukan  patroli  dan ekspedisi ke kawasan Asia Tenggara dengan di bawah Laksamana Cheng-Ho.
Selain  itu,  munculnya  Malaka bersamaan dengan memuncaknya perdagangan  Islam  yang  menguasai  jalur- jalur  perdagangan  dari  Timur  Tengah hingga  kawasan  Asia  Tenggara.  Dengan menggunakan  Islam  sebagai  agama,  para
penguasa  Malaka  dapat  menarik  dukungan dan jaringan perdagangan Islam berpusat di Malaka.  Kota  pelabuhan  ini  merupakan transito  untuk  komoditi  dari  kawasan Nusantara  untuk  diperdagangkan  baik  ke ‘Dunia Timur’ maupun ‘Dunia Barat’. Melalui pelayaran  dan  perdagangan  ini  pula peradaban pesisir menjadi identitas bersama meskipun perbedaan-perbedaan di antara mereka masih dipertahankan namun bida hidup secara berdampingan

## 2.  Kosmopolitanisme  Masyarakat  dan Peradaban Pesisir
Sudah  sejak  jaman  prasejarah Nusantara dihuni oleh berbagai bangsa dan kelompok  etnik.  Sudah  barang  tentu percampuran  di  antara  kelompok  sosial tersebut  bukan  merupakan  sesuatu  yang mustahil. Ketika hubungan-hubungan antara kelompok sosial ini menjadi semakin intensif  sejalan  dengan  perkembangan kegiatan  perdagangan  yang  semakin  ramai.
Pusat-pusat  perdagangan  di  Nusantara menjadi  titik  temu  di  antara  berbagai  jenis kelompok  manusia  dengan  kebudayaan mereka masing-masing. Belum lagi hubungan politik dan penaklukan militer di antara  kekuatan-kekuatan  politik  yang  ada juga menjadi salah satu saluran interaksi di antara  berbagai  kelompok  masyarakat  di Nusantara.  Dengan  demikian  sudah  sejak lama  orang-orang  Nusantara  (khususnya masyarakat pesisir) bertemu dan mengenal berbagai  jenis  bangsa  dari  luar  mulai  dari bangsa-bangsa dari kawasan Timur Tengah
hingga  Jepang  dan  Pasifik.  Dalam  soal  ini bahkan  mungkin  bangsa-bangsa  Eropa sendiri  belum  banyak  mengenal  jenis-jenis bangsa  dan  kelompok  etnik  sekompleks orang-orang  Nusantara  telah  mengenal pluralitas  dalam  dirinya  sendiri  dan  orang- orang  luar  yang  datang  di  kawasan  ini. Untuk  mengetahui  sedikit  gambaran mengenai  tingkat  kosmopolitanitas  dan multikulturalitas  Nusantara  dalam  sejarah maka  perlu  digambarkan  paling  tidak  dua hal yaitu masyarakat kota-kota dan migrasi.

## a. Kehidupan Kota-kota
Sejak  masa  pra-sejarah,  Nusantara telah dihuni oleh berbagai ras dan kelompok etnis.  Ketika  komunikasi  antara  kelompok- kelompok  etnik  dan  ras  menjadi  semakin intensif  sejalan  dengan  perkembangan perdagangan  dan  pelayaran  sebagai  media interaksi  sosial.  Dalam  hal  ini  kota-kota dagang  dan  pelabuhan  berfungsi  sebagai titik pertemuan berbagai ras dan kelompok etnis  dengan  latar  belakang  sosial  dan budaya  mereka  masing-masing.  Selain  itu, hubungan-hubungan  politik  dan  bahkan penaklukan  militer  juga  menjadi  media penting dari interaksi antara masyarakat di Nusantara.  Oleh  karena  itu  orang-orang Nusantara  telah  terbiasa  bertemu  dan berkenalan  dengan  berbagai  ras  dan kelompok  etnis  lain  seperti  orang-orang dari  Cina,  Jepang,  kepulauan  Pasifik,  Timur Tengah,  Asia  Selatan,  Asia  Tenggara,  dan sebagainya. Orang-orang Nusantara terutama  yang  tinggal  di  kota-kota
pelabuhan  sudah  terbiasa  berinteraksi dengan  kelompok-kelompok  etnis  asing  . Mereka  terbiasa  hidup  dalam  situasi pluralistik dan kosmopolitan.
Sejak  abad  ke-15  dan  ke-16  terjadi peningkatan  peran  sektor  kelautan  dalam bidang kekuasaan politik dan perkembangan  ekonomi.  Hampir  semua kekuatan  politik  di  wilayah  ini  bergantung pada  sektor  pelayaran  dan  perdagangan. Keberadaan  kerajaan  pertanian  seperti Mataram di Jawa adalah sebuah pengecualian.  Pada  abad  ke-15,  peran kekuatan  politik  di  pedalaman  banyak digantikan  oleh  kerajaan-kerajaan  maritim. Fenomena  ini  terjadi  hampir  di  semua wilayah di Nusantara. 28
Periode  ini  juga  menyaksikan  bahwa kawasan  Nusantara  barangkali  merupakan salah  satu  kawasan  yang  paling  urban  di dunia.  Hal  ini  dapat  dihitung  dari  proporsi yang signifikan dari jumlah penduduk yang hidup  di  kota-kota dibandingkan  dengan  di pedalaman.  Jika  seseorang  berbicara tentang orang-orang Nusantara pada waktu itu  berarti  berbicara  tentang  kota, pedagang, pelaut, nelayan, seniman,
pengrajin,  dan  kelompok  sosial  lain  dari penduduk  kota.  Oleh  sebab  itu  periode  itu bukanlah  merupakan  periode  masyarakat desa.  Demikian  juga  apa  yang  disebut sebagai  Melayu  atau  mungkin  tradisi
28 Anthony  Reid, Dari  Ekspansi  hingga  Krisis:  Jaringan Perdagangan  Global  Asia  Tenggara  1450-1680 (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  1999),  hlm.  82- 83.
austronesia  sebetulnya  bukan  merupakan tradisi pertanian tetapi pelayaran, perdagangan,  dan  kehidupan  perkotaan sebagai ditunjukkan oleh Kesultanan Malaka dan berbagai kota pesisir di Nusantara. Reid memprediksi bahwa jumlah penduduk kota- kota  pelabuhan  penting  di  Asia  Tenggara (termasuk  Nusantara)  pada  periode  itu sekitar  50.000  -  100.000  orang.  Pada  saat yang  sama,  kota-kota  Eropa  yang  memiliki penduduk  lebih  dari  100.000  hanya  Paris dan  Napoli.  Hanya  beberapa  kota  memiliki populasi lebih dari 40.000 orang. 29
Hal ini tidak mengherankan jika Tome Pires,  pelaut  Portugis  pertama  yang mengunjungi Asia Tenggara pada waktu itu mengatakan  bahwa  kota  Malaka  sebagai kota  yang  "tak  tertandingi  di  dunia  '.  Pires menyebut  berbagai  kelompok  pedagang internasional di Malaka:
‘Moors  from  Cairo,  Mecca,  Aden,
Abyssinians,  men  of  Kilwa,
Malindi,  Ormuz,  Parsees,  Rumes,
Turks, Turkomans, Christian Armenians,  Gujaratees,  men  of Chaul,  Dabhol,  Goa,  of  the kingdom of Deccan, Malabars and
Klings,  merchants  from  Orissa, Ceylon,  Bengal,  Arakan,  Pegu, Siamese,  men  of  Kedah,  Malays,
men of Pahang, Patani,
Cambodia, Champa, Cochin China,
29 Deskripsi  yang  leboh  detail  mengenai  jumlah penduduk  di  berbagai  kota  utama  di  Asia  Tenggara dapat dilihat pada Reid, Dari Ekspansi, hlm. 82-100.
Chinese,  Lequeos,  men  of  Brunei, Lucoes,  men  of  Tamjompura, Laue,  Banka,  Linga,  Moluccas, Banda,  Bima,  Timor,  Madura,
Java,  Sunda,  Palembang,  Jambi, Tongkal,  Indragiri,  Kappatta, Menangkabau, Siak, Arqua (Arcat?), Aru, Bata, country of the
Tomjano,  Pase,  Pedir,  Maldives… The  above-mentioned  peoples come  to  Malacca  with  junks, pangajavas and ships… Finally, in the  port  of  Malacca  very  often eighty-four  languages  have  been found  spoken,  every  one  distinct, as  the  inhabitants  of  Malacca affirm’. 30
Pires membandingkan Malaka dengan kota-kota Eropa seperti Lisbon, Venetia, dan kota-kota  lain  yang  pernah  dikunjungi  di Eropa.  Gambaran  Pires  menunjukkan betapa  kota  Malaka  memiliki  sifat kosmopolitan dan sekaligus juga
menunjukkan betapa penting peran pelayaran  dan  perdagangan  maritim  di Nusantara.  Meskipun  memiliki  skala  yang lebih  kecil  berbagai  kota  pesisir  di Nusantara juga merupakan tempat pertemuang  berbagai  jenis  kelompok  etnis dan  ras.  Di  berbagai  kota  pesisir  dapat dengan  mudah  dijumpai  perkampungan
30 Armando  Cortesao  (Penerjemah  dan  editor), The Suma Oriental of Tome Pires, An Account of the East from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India  in  1512-1515 (New  Delhi  and  Madras:  Asian Educational Services, 1990), hlm. 118-119 & 268.
Bugis,  Makassar,  banjar,  Jawa,  Madura, Melayu,  Koja,  Keling,  Arab,  dan  sebagainya yang semuanya itu mencerminkan multikulturalisme masyarakat dan peradaban  Pesisir.  Multikulturalitas  kota esisir  juga  bisa  dilihat  pada  perkembangan kota  Makassar.  Hingga  akhir  abad  XV Makassar belum merupakan pusat perdagangan di Indonesia Timur.
31
Pelabuhan ini hanya merupakan rendezvous bagi  pedagang  Jawa  yang  sedang  dalam perjalanan lalu-lalang ke kepulauan Maluku dan  sekitarnya  untuk  menacari  rempah- rempah.  Perubahan  besar  segera  terjadi pada  abad  XVI  ketika  terjadi  eksodus pedagang muslim dari Malaka yang direbut oleh  Portugis  pada  tahun  1511  menuju  ke Makassar.  Seperti  diketahui  bahwa  telah terjadi  perseteruan  yang  sengit  antara Portugis  dan  pedagang  muslim  di  Asia ketika Portugis mengibarkan Perang Salib di lautan  semenjak  penjelajahan  mereka  ke
31 Hall  mencatat  bahwa  sebelum  datangnya  bangsa- bangsa  Eropa,  Makassar  belum  merupakan  pusat jaringan perdagangan. Pada waktu itu ada beberapa jaringan  dagang  atau  zone  perdagangan  di  Asia Tenggara  dan  sekitarnya  yaitu:  Jaringan  Teluk Benggala (mencakup pesisir India Selatan, Srilangka, Birma,  pesisir  utara  dan  barat  Sumatra),  Jaringan Selat  Malaka,  Jaringan  Teluk  Tonkin  (mencakup: pantai  timur  Semenanjung  Malaya,  Thailand,  dan Vietnam  Selatan),  Jaringan  Laut  Sulu  (meliputi pesisir  barat  Luzon,  Mindoro,  Cebu,  Mindanao  dan sekiatrnya),    dan  Jaringan  Laut  Jawa  (yang mencakup Jawa, Kalimantan, Sumatra Selatan, Bali, Nusa  Tenggara,  Sulawesi  Selatan,  bahkan  hingga Maluku.  Lihat  Kenneth  R.  Hall, Maritime  Trade  and State  Development  in  Early  Southeast  Asia (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985), hlm. 24.
dunia  timur. 32 Menetapnya  para  pedagang muslim  di  Makassar  merupakan  fondasi bagi  terbentuknya  sebuah  pelabuhan entrepot  baru  di  Nusantara  bagian  timur. Setelah  berkembang  sebagai  pelabuhan besar, kota ini terus dibanjiri para pedagang asing yang sebagian dari mereka menetap di kota ini.
Sebagai  masyarakat  yang  bersifat pluralistik  (karena  terdiri  dari  banyak kelompok  suku  bangsa,  ras  dan  agama), sistem politik di Makassar cukup tebuka dan khas  dalam  peradaban  Pesisir  dalam mengakomodasikan  berbagai  kepentingan untuk kemajuan perdagangannya. 33
Keterbukaan  ini  juga  bisa  dilihat  dari kesediaan  penguasa  setempat  untuk menerima  apa  yang  dalam  masyarakat modern  disebut  sebagai  ‘modernisasi’. Mereka  burusaha  untuk  mendapatkan kemajuan  dari  teknologi  dan  hal-hal  baru yang  dipandang  bermanfaat  dari  orang- orang  asing  yang  datang  di  Makassar.  Dua tokoh  terkenal  yang  memiliki  sikap progresif  seperti  ini  adalah    Karaeng Matoaya  dan  Pattingaloang.  Mereka  tidak malu-malu  untuk  mengambil  apa  saja  yang dipandang berguna untuk kemajuan mereka dari pengetahuan para pengunjung
32 K.N. Chauduri, Trade and Civilization in Indian Ocean: An Economic History from the Rise  of Islam to 1750 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 15.
33 Tentang pluralisme masyarakat Makassar pada waktu itu  lihat  Anthony  Reid,  „Pluralism  and  Progress  in Seventeenth-century  Makassar‟, Bijdragen  tot  de Taal-,  Land-  en  Volkenkunde 156  (3)  (2000),  433- 449.
Makassar termasuk teknik pembuatan kapal
Eropa dan Cina, pembuatan dan penggunaan  peta  nautis  yang  waktu  itu sudah  lazim  digunakan  pelaut  Eropa, mencetak  uang  logam,  dan  sebagainya. 34
Masa  pemerintahan  Matoaya  (1593-1610) juga  merupakan  periode  ketika  Makassar mengadopsi  Islam. Dari  satu  sisi,  Islamisasi di  Makassar  merupakan  bagian  dari  politik pembangunan  perdagangan  yang  sangat genius,  sebab  sebagian  besar  perdagangan di  Nusantara  waktu  itu  berada  di  tangan orang-orang  Islam.  Sudah  barang  tentu pengadopsian  unsur  budaya  asing  bukan hanya untuk kepentingan mode dan imitasi tetapi  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan lokal.  Bugis  dan  Makassar  menciptakan sendiri  alfabet  untuk  membuat  bahasa mereka  sebagai  simbul  yang  mudah dipahami  oleh  semua  kelompok  pedagang baik  untuk  kepentingan  hukum  maupun bisnis. Mereka  memiliki alfabet  yang  relatif sama meskipun bahasanya sangat
berbeda. 35

## b. Migrasi
Migrasi dan mobilitas sosial merupakan  salah  satu  ciri  penting  dalam masyarakat  pesisir.  Selama  abad  XVI-XVII terjadi  perubahan-perubahan  demografik
34 Makassar  dan  Aceh  merupakan  dua  kerajaan  pra- kolonial Indonesia yang memiliki uang emas mereka sendiri.
35 Lihat Curtin, Cross-Cultural Trade, hlm. 162. Lihat juga Anthony  Reid,  „A  Great  Seventeenth  Century Indonesia  Family:  Matoaya  and  Pattingalloang  of Makassar‟, Majalah  Ilmu-Ilmu  Sosial  Indonesia 8 (1981), 12-23.
dengan  datangnya  banyak  bangsa  asing  di Nusantara  seperti  orang-orang  Cina,  India, Arab,  Persia,  dan  bangsa-bangsa  Barat. Orang-orang Cina dan India sudah memiliki tradisi  untuk  bermigrasi  ke  Nusantara, namun  pada  periode  ini  menunjukkan intensitas  yang  lebih  besar.  Sementara  itu kedatangan  bangsa  Eropa  secara  massal merupakan  gejala  baru  bangi  orang-orang Nusantara.  Sudah  barang  tentu  migrasi  ini merupakan  saluran  interaksi  lintas  budaya yang  juga  merupakan  ciri  masyarakat  dan peradaban  Pesisir.  Interaksi  ini  membawa perubahan-perubahan  dan  respon  pada masyarakat  lokal  baik  seperti  adaptasi, konflik,  relokasi,  akulturasi,  amalgamasi, dan  lain-lain.  Hal  ini  tercermin  dari perpaduan  dalam  sistem  pemerintahan, ekonomi,  bangunan  fisik,  munculnya kelompok sosial baru, dan perkembangan di bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (perkapalan, persenjataan) dan lain-lain.
Migrasi  tidak  hanya  terjadi  dalam kaitannya dengan bangsa-bangsa asing yang datang  di  Nusantara,  tetapi  juga  migrasi lokal di antara kelompok etnik di Nusantara. Perkembangan  aktivitas  pelayaran  dan perdagangan  memungkinkan  terjadinya migrasi  berbagai  kelompok-kelompok  etnis di  kawasan  Nusantara.  Bahkan,  kelompok etnik yang sat ini dipandang bukan sebagai masyarakat  perantau  pun  pada  waktu  itu (terutama pendidik pesisir) juga merupakan masyarakat perantau. Dalam hal ini peranan perantau  Jawa  dapat  dilihat  di  Malaka
sebagai  pusat  perdagangan  terbesar  di Nusantara  menjelang  kedatangan  bangsa- bangsa  Barat.  Schrieke  mengatakan  bahwa perdagangan  di  Nusantara  pada  waktu  itu ‘largerly in Javanese hands’ . 36 Sementara itu Meilink-Roelofsz
menyatakan
bahwa Malaka yang merupakan pasar internasional terbesar  di  Nusantara  di  mana  84  bahasa digunakan  setiap  hari  didominasi  oleh  dua dua  kelompok  pedagang  paling  kaya  dan paling berkuasa yaitu orang-orang India dan orang  Jawa. 37 Sementara  itu  Hall  juga mengatakan: 38
‘...  the  trade  was  in Javanese  hands,  and  by  the beginning  of  the  16th  century they  formed  the  most  important element  in  Malacca’s  population. The army was the Javanese; most of  its  shipwrights  were  Javanese; and the great Javanese aristocratic  families  who ran  the trade between Eastern Indonesia and  Malacca  were  represented
there.’
Dalam  hubungan  ini,  tidak  hanya orang  Jawa  yang  bermigrasi  ke  daerah  di
36 B. Schrieke, Indonesia Sociological Studies (Bandung: Van Hoeve, 1957), hlm. 64.
37 M.A.P.  Meilink-Roelofsz, Asian  Trade  and  European Influence  in  the  Indonesian  Archipelago  between 1500  and  about  1630 (The  Hague:  Nijhoff,  1962), hlm. 37, 55.
38 D.G.E.  Hall, A  History  of  Southeast  Asia (London: Macmillan, 1966), hlm. 199.
pusat-pusat  perdagangan  dan  pelayaran, tetapi  juga  kelompok  etnis  lain.  Di  kota Makassar  pada  masa  prakolonial  misalnya, dapat ditemukan dengan mudah orang Jawa, Banjar, Madura, Melayu, Bali, dan sebagainya.  Selain  itu,  kelompok-kelompok etnis dari kepulauan lain juga dapat dengan mudah  ditemukan  di  sebagian  besar  kota- kota  pelabuhan  di  sepanjang  pantura  Jawa seperti  Banten,  Cirebon,  Demak,  Tuban, Gresik, dan Surabaya. Di kota-kota tersebut, pemukiman  Bugis,  Madura,  Melayu,  dan Makassar bukan merupakan hal yang aneh. Migrasi  internal  sebenarnya  merupakan salah  satu  dasar  yang  paling  penting  untuk menciptakan  pemahaman  budaya  di  antara kelompok-kelompok sosial di Nusantara.

## Catatan Akhir
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil  beberapa catatan penting:
1. Bahwa  paradigma  multikulturalisme yang menekankan sikap dialog,
toleransi, dan kesediaan untuk koeksistensi damai dalam keberagaman sesui dengan salah satu pilar kebangsaan  Indonesia,  yaitu  Bhinneka
Tungal Ika. Hal itu sesuai dengan relitas bangsa  Indonesia  yang  bersifat  plural sehingga  membutuhkan  paradigma yang mampu membingkai
keberagaman.
2. Masyarakat  dan  peradaban  pesisir memiliki  perspektif  multikulturalisme yang  berakar  dari  latar  belakang historisnya. Perspektif
multikulturalisme  peradaban  pesisir dapat dilihat dari sifat kosmopolitanitas
dan pluralitas masyarakat dan
budayanya.  Masyarakat  pesisir  sejak lama  telah  memiliki  jaringan  nteraksi global  yang  sangat  luas  memlaui berbagai  media  seperti  pelayaran, perdagangan,  migrasi,  dan  sebagainya. Masyarakat dan budaya pesisir
merupakan  bagian  yang  inheren  dari
budaya dunia. Sifat kosmopolitanitas ini yang  menyebabkan  peradaban  pesisir ini  memiliki  sifat  terbuka,  demokratis, toleran, dialog, kemauan unutk berkoeksistensi  damai.  Sementara  itu sifat  pluralitas masyarakat  dan  budaya pesisir juga tidak dapat dilepaskan dari
akan  historis.  Sejak  zaman  kuno masyarakat pesisir
merupakan masyarakat  yang  plural  sebagai  akibat dari  kegiatan  pelayaran,  perdagangan, hubungan-hubungan
politik dan budaya,  diaspora,  dan  sebagainya.  Hal ini  mengondisikan  masyarakat  pesisir sebagai masyarakat plural. Pengalaman hidup  bersama  dalam  perbedaan namun  memiliki  kepentingan  yang sama  telah  melahirkan  mentalitas multikulturalisme yang merupakan ciri inheren  peradaban  pesisir.  Peradaban pesisir  merupakan  peradaban  yang dinamis  dan  selalu  terbuka  bagi perubahan.  Dalam  perjalanan  sejarah selalu  terjadi proses pembentukan dan pembentukan kembali identitas
masyarakat  yang  bergantung  kepada dinamika  internal  dan  pengaruh eksternal.