## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Praktik Jual Beli Online Shop Pada PT. Shoppe Indonesia dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Meirza Aulia Chairani 1 , Moch. Juli Pudjiono 2 , Mudji Rahardjo 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : julipudjiono@unmer-madiun.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : mudjirahardjo@unmer-madiun.ac.id
Abstract — The current buying and selling practice in Indonesia is very high, by using a mobile phone, one click the goods will be sent home easily. The famous online buying and selling application or online advertising, one of which is the online shop  buying  and  selling  application.  Various  kinds  of  products  provided  by  consumers  can  choose  what  items  to  buy. However,  sometimes  the  order  that  we  buy  doesn't  match  what  we  ordered.  This  results  in  losses  for  consumers.  Lack  of consumer protection in online buying and selling in Indonesia due to a lack of regulations that protect consumers, business actors, online application parties, carriers, and related parties. Therefore, this research uses an empirical juridical method, with a statutory approach and a conceptual approach.
Keywords — : consumer protection; e-commerce; buy and sell.

## I. PENDAHULUAN
Di era serba digital saat ini semuanya serba lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Jual beli, pinjam meminjam, transaksi- transaksi  lainnya yang hanya menggunakan ponsel semuanya dapat dilakukan. Transaksi jual beli beberapa waktu  ini sedang banyak  di  gandrungi  oleh  beberapa  orang  karena  kemudahannya.  Beberapa  aplikasi  yang  sering  digunakan  seperti  Shoppe, Bukalapak,  Tokopedia,  dan  lain  sebagainya.  Masyarakat  dimudahkan  mulai  dari  melakukan  transaksi  jual  beli  dalam  hal memilih  barang,  pembayaran,  dan  pengiriman.  Pilihan  barang  yang  disediakan  penjual  berbagai  macam  dan  berbagai  harga tergantung  ketelitian  pembeli  dalam  memilih  barang.  Banyaknya  pilihan  barang  kadang  kala  ada  penjual  yang  tidak  jujur terhadap barang yang dijualnya. Deskripsi barang dan foto yang dipajang di dalam tokonya terkadang berbeda dengan yang asli pada saat dikirimkan barangnya. Beberapa kasus ada foto dan deskripsi barang yang dikirim ke pembeli barang yang berbeda dari foto dan deskripsi.
Kasus  yang  pernah  terjadi  terhadap  pelaku  usaha  yang  menjual  produk  baju  jualannya  di  tokonya  dan  kemudian  dibeli konsumen.  Konsumen  membeli  beberapa  barang  di  toko Grosirhijab.solo di  toko  tersebut  terdapat  berbagai  macam  produk yang  ditawarkan  di  toko  mulai  dari  celana,  baju,  hijab  dan  lain  sebagainya.  Konsumen  sudah  melakukan  pemilihan  barang produk  yang  akan  dibeli    dan  melakukan  pembayaran  melalui  aplikasi  Shoppe  Indonesia  dengan  toko Grosirhijab.solo . Pengiriman  oleh  pelaku  usaha  kepada  konsumen  melalui  jasa  pengiriman  agar  barang  sampai  ketempat  tujuan.  Konsumen menerima barang  yang dibeli dari pelaku usaha namun ada satu barang  yang tidak sesuai dengan pesanan  yaitu  kemeja aleya bluse  polos  wolfis.  Pesanan  kemeja  aleya  blues  polos  wolfis  yang  di  beli  konsumen  berwana  maroon  namun  setelah  barang datang  warna  yang  diterima  warna  hitam.  Pelaku  usaha  dalam  hal  ini  tidak  melakukan  konfirmasi  dan  tidak  ada  keterangan apapun dari pelaku usaha tersebut.
Pertanggungjawaban  penjual  terhadap  pembeli  yang  barang  yang  diterima  berbeda  yang  diterima  pembeli.  Kadang  kala pembeli  hanya  ingin  uangnya  kembali  namun  jika  melalui  aplikasi online pembeli  harus  melalui  tahap-tahap  untuk pengembalian uang, namun jika penjual tidak dapat dihubungi atau menghilang pembeli akan merasa dirugikan atas hal ini.
Pemerintah  harus  berperan  dalam  mengatur,  mengawasi  dan  mengontrol  sehingga  sistem  penjualan online untuk  menjadi kondusif.  Menciptakan  hubungan  antara  penjual  dan  konsumen  yang  saling  memberikan  manfaat  bagi  kedua  belah  pihak. Perlindungan  konsumen  yang  sudah  diamanatkan  dalam  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  untuk  mengarahkan kebijakan disektor ekonomi dan sektor perdagangan  yang mengamanatkan bahwa pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen sekligus menjamin kepentingan konsumen.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengemukaan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  prkatik  jual  beli online  shop terhadap  produk  Kemeja  aleya  blues  polos  wolfis  melalui  aplikasi  shoppe Indonesia?
2. Bagaimana  perspektif  hukum  perlindungan  konsumen  terhadap  penjualan  produk  Kemeja  aleya  blues  polos  wolfis melalui aplikasi shoppe Indonesia?

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian    hukum  ( Legal  research )  adalah  menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu  adakah  aturan  hukum  sesuai  norma hukum dan adakah  norma  yang berupa perintah atau larangan  itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan ( Act )  sesorang seuai  dengan norma  hukum (bukan  sesuai  aturan  hukum  )  atau Prinsip  hukum. 1 Metode  penulisan  untuk  penelitian  ini menggunakan penelitian yuridis normatif (Normative legal research ) dan penelitian yuridis empiris (Empirical legal research) . Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach) dan    Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach),  dan Studi  kasus (case  study) .  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan hukum  yang  bersifat  autoritatif,  artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan- catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  undang-undang  dan  putusan-putusan  hakim. 2 Adapun  bahan  hukum  primer  yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Undang-Undang Perlindungan Kosumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  semua  publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal- jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar. 3 Pada  penelitian  ini  yaitu  buku-buku  terkait  tentang  Hukum  perlindungan  konsumen, cybercrime , hukum bisnis.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Praktik Jual Beli Online Shop Terhadap Produk Kemeja Aleya Blues Polos Wolfis Melalui Aplikasi Shoppe Indonesia
Penjualan online saat ini di Indonesia sangat pesat apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Masyarakat lebih banyak dirumah terbatas melakukan kegiatan diluar.  Hal ini mengakibatkan peningkatan  penjulan online yang dianggap lebih mudah dan  sederhana  tanpa  harus  berkerumun  di  pasar.  Oleh  karena  itu,  semakin  banyak  pelaku  usaha  membuat  toko online di beberapa  aplikasi online atau e-commerce .  Mudahnya  belanja  online  sangat  memudahkan  orang  untuk  melakukan  belanja dengan hanya memesan melalui handphone ke online shop tanpa perlu keluar ke swalayan, pasar atau pun supermarket.
Produk-produk  yang  dijual  dari  berupa  makanan,  pakaian,  perlengkapan  rumah,  bahan-bahan  pokok,  dan  lain  sebagainya. Pelaku usaha dalam menjual produk dalam aplikasi jual beli ini perlu mencantumkan rincian produk, merk, jumlah barang, foto dan  informasi-informasi  yang  perlu  dicantumkan  di  penjelasan  barang  yang  akan  dijual.  Namun  kadang  kala  produk  gambar yang  diberikan  pelaku  usaha  berbeda  dengan  aslinya  merupakan  salah  satu  jenis  cacat  produk  (cacat  informasi)  yang  sangat merugikan konsumen.
Ketidak  sesuaian  informasi  yang  diperoleh  konsumen  mengakibatkan  kerugian  kepada  konsumen  yang  telah  melakukan pembayaran  kepada  pelaku  usaha.  Kerugian  ini  dapat  dituntut  karena  perbuatan  melanggar  hukum  untuk  menggugat  pelaku usaha, meskipun konsumen tidak terikat perjanjian dengan pelaku usaha.
Kasus  diatas  konsumen  membeli  beberapa  barang  ditoko Grosirhijab.solo aplikasi  shoppe  yaitu  berupa  baju  diamore  top dengan  warna  hitam,  pasmina  nissa  sabian  dengan  warna  mocca,  celana  baggy  pant  dengan  warna  mocca,  dan  kemeja  aleya blues polos wolfis dengan warna maroon. Dilakukanlah pembayaran barang-barang yang sudah di pilih tersebut dengan jumlah yang  tertera  dalam  aplikasi.  Kemudian  pesanan  diterima  oleh  pelaku  usaha  dan  dikemaslah  barang  sesuai  dengan  pesanan konsumen.  Setelah  pembungkusan  barang  pesanan  tersebut  dikirim  ke  pihak  pengiriman  yang  dipilih  dan  ditentukan  oleh konsumen dan pelaku usaha. Kemudian pengiriman barang akan dikirim ke alamat konsumen.
Alur pemesanan praktek jual beli barang di aplikasi online shop Shoppe Indonesia :
1. Pembeli memilih barang dan toko yang akan dibelinya;
2. Pembeli  menenntukan  barang  yang  akan  dibeli  sesuai  dengan  ukuran,  warna,  dll,  (sebelumnya  sebaiknya  konsumen membaca deskripsi tentang barang yang akan dibeli jika ada beberapa instruksi dari penjual)
3. Jika  sudah  memenutukan  barang  dan  setuju  atas  diskripsi  dari  pihak  penjual  maka  konsumen  dapat  melakukan cekout barang;
4. Konsumen memilih alamat dan jasa pengiriman untuk pengiriman barang;
5. Melakukan pembayaran atasa barang yang sudah di cekout ;
6. Menunggu barang yang akan dikirim pelaku usaha kepada pengiriman;
Konsumen menerima barang tersebut kemudian melihat semua barang yang dibelinya lengkap. Namun ada satu barang yaitu kemeja aleya blues polos wolfis yang berbeda warna dari yang dipesan konsumen. Hal ini pelaku usaha juga tidak memberikan informasi  kabar  jika  mengganti  warna  kaos  kemeja  kemeja  aleya  blues  polos  wolfis  yang  berwarna  maroon  menjadi  hitam. Konsumen  dalam  hal  ini  sangat  dirugikan  dikarenakan  pesanan  yang  tidak  sesuai  dengan  pilihanya  dan  tidak  ada  konfirmasi penggantian barang dari pelaku usaha atau penjual.
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta,2015, h. 47.
2 Ibid ., h. 181 3 Ibid., h.182

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Beberapa cara agar barang  yang tidak  sesuai dengan barang  yang dipilih konsumen dalam toko tersebut agar pelaku  usaha tidak mengulang lagi dan mengakibatkan kerugian konsumen yaitu dengan beberapa cara :
a. Melalui chat aplikasi Shoppe mengkonfirmasi kepada pelaku usaha bahwa barang yang dikirm berbeda warna;
b. Melalui  chat  pribadi  kepada  pihak  pelaku  usaha  jika  ada  nomor  handphone  yang  bisa  di  hubungi  bahwa  barang  yang dibeli berbeda warna;
c. Melalui  aplikasi  shoppe  dengan  mengklik  ajukan  pengembalian  yaitu  garansi  shoppe  jika  produk  yang  diterima  tidak sesuai dapat melakukan pengembalian barang/jasa dalam 2 hari sejak pesanan diterima, dengan menunjukan bukti-bukti memang barang yang dibeli tidak sesuai dengan diskripsi atau yang dipesan;
d. Melaporkanya jika pelaku usaha tidak merespon chat kita melalui aplikasi costumer service dari Shoppe Indonesia;
Beberapa  cara  komplain  kepada  pelaku  usaha  atau  penjual  hal  tersebut  untuk  meminimalisir  pelaku  usaha  yang  tidak beritikad baik. Konsumen akan merasa terjamin dalam melakukan transaksi jual beli di aplikasi jual beli online ini. Hal ini juga termasuk  kekurangan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  belum  dapat  melindungi  konsumen  dan  pelaku  usaha dalam  transaksi online ,  terbatasnya  pengertian  pelaku  usaha  yang  khususnya  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-undang konsumen tersebut.
Pelaku  usaha  juga  tidak  dapat  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  konsumen  karena  dalam  UU  No.  8  tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU  PK)  sangat  melindungi  dan  menjamin  hak-hak  konsumen. Namun  tanggung  jawab  dalam  melakukan  jual  beli online ini  tidak  bisa  dibebankan  kepada  pelaku  usaha  saja,  namun  harus dilaksanakan kedua belah pihak. Jual beli secara online ini terdapat pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu : a. Penjual atau merchant yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
b. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual;
c. Bank  sebagai  pihak  penyalur  dana  dari  pembeli  atau  konsumen  kepada  penjual  atau  pelaku  usaha/ merchant ,  karena transaksi  jual  beli  dilakukan  secara  elektronik,  penjual  dan  pembeli  tidak  berhadapan  langsung,  sebab  mereka  berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank; dan d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses Internet . 4 Perdagangan  secara online ini  belum  terlalu  mendapat  perlindungan  secara  nyata  dikarenakan  belum  adanya  pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen  melalui perdagangan online. Lazimnya perdagangan dilakukan secara bertatap muka dan  barang  yang  akan  dibeli  dapat  dilihat  dan  dapat  dipilih  secara  langsung  oleh  konsumen.  Berbeda  perdagangan  melalui internet atau online ini konsumen tidak dapat melihat barang secara nyata dan menyentuhnya hanya dengan melihat gambarnya saja  dan  garis  besar  produk  dijelaskan  oleh  pedagang  saja  di  dalam  tokonya.  Hal  ini  mengakibatkan  jika  terjadi  sengketa konsumen dalam transaksi jual beli online ini tidak dapat dijangkau oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## B. Prespektif Hukum Perlindungan Kosnumen terhadapa produk online shop terhadap produk aleya blues polos wolfis melalui aplikasi shoppe Indonesia
Pengertian  perlindungan  Konsumen  dalam  Pasal  1  angka  2  UUPK  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen. Perdangan secara konvensional maupun secara online perlu adanya perlindungan terhadap konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai pasal diatas.
Kasus diatas pelaku usaha yang mengirimkan barang kepada konsumen yang berbeda dari yang dipesan konsumen ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yaitu tentang perbuatan yang dilarang pelaku usaha yaitu :
1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang-barang dan/atau jasa yang:
d. tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaa,  atau  kemanjuran  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
Pelaku  usaha  dalam  jual  beli  online  meliputi  pelaku  usaha  yang  menjalankan  toko online yang  mana  memberikan  jasa transaksi  melalui  media  online.  Toko online pelaku  atau  penjual  harus  mendiskripsikan  barang  yang  dijual  sesuai  denga  apa yang dijualnya, karena konsumen  mempunyai hak informasi  yang jelas dan benar dalam menggambarkan barang atau produk yang dujual penjual.
Informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat  kesalahan  dalam  penggunaan  produk(baik  barang  ataupun  jasa). 5 Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dapat mendapatkan garansi pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sesuai dengan  pasal  diatas.  Berdasarkan  pasal  diatas  ketidak  sesuaian  produk  yang  diterima  dan  di  jual  yang  tertera  di  pilihan  took merupan  bentuk  pelanggranan  bagi  pelaku  usaha  dalam  memperdagangkan  daganganya.  Hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  4 huruf h UU PK konsumen berhak mendapatkan kompensasi dan/atau ganti kerugian dan/atau penggantian barang yang diterima tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  atau  tidak  sebagaimana  mestinya.  Pasal  7  huruf  g  UU  PK  pelaku  usaha  berkewajiban
4 Edmon Makarim,Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004, hal. 365.
5 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2011,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Raja  Grafindo  Perkasa,  Jakarta,  2011,  h.41,  dikutip  dari  Sudjana  dan  Elisantris Gultom, Rahasia Dagang Dalam Persfektif Perlindungan Konsumen, Keni Media, 2016, h.103.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
memberikan kompensasi,  ganti kerugian dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa  yang diterima  atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Secara umum hak konsumen mempunyai 4 (empat) dasar konsumen yaitu: 6
a. hak untuk mendapatkan keamanan ( the right to safety ); b. hak untuk mendapatkan informasi ( the right to be informed );
c. hak untuk memilih ( the right to choose ); d. hak untuk didengar ( the right to be heard ).
Hak-hak  konsumen  diatas  dapat  diterima  konsumen  jika  pelaku  usaha  tidak  melakukan  kewajibanya  sebagai  pelaku  usaha. Disini  konsumen  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  ganti  kerugian  melalui  pihak  aplikasi  jual  beli online  shop seperti  yang sudah dijelaskan diatas. Oleh karena itu, pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 UU PK bahwa konsumen berkewajiban  memberikan ganti kerugaian atas  barang  yang tidak sesuai dengan apa  yang dipesan oleh  konsumen. Tanggung  jawab  ini  juga  dapat  menghapus  kemungkinan  tuntutan  dari  pihak  konsumen  jika  pelaku  usaha  dpaat  mengajukan bukti bahwa dirinya tidak bersalah.
Konsumen dalam hal ini perlu dilindungi karena konsumen sudah melakukan transaksi yang sudah tertera dalam aplikasi e- commerce . Penggunaan aplikasi berbasis internet ini juga perlu pengamanan. E-commerce (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan  sarana  elektronik)  adalah  rangakain  secara  dinamis  suatu  teknologi,  aplikasi  dan  proses  bisnis  yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas  melalui transaksi elektronik dan perdangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik. 7
Pada Pasal 1 angka 1 Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE (selanjutnya disebut Undang-undang ITE) disebutkan definisi transaksi elektronik sebagai, ―perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.‖
Perbuatan  hukum  adalah  perbuatan  subjek  hukum  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  yang  sengaja dikehendaki  oleh  subjek  hukum,  yaitu  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  pihak–pihak  yang  melakukan  perbuatan  hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha.
Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat (1) berbunyi :
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Ancaman pidana bagi pelaku Pasal 45 ayat (2) Undang-undang ITE yaitu  penjara paling lama 6 tahun (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.
Perlindungan  e-konsumen,  hukum  memberikan  perlindungan  berupa  hak  kepada  e-konsumen  untuk  melaksanakan kekuasaanya  yaitu  mengharuskan  pelaku  usaha  untuk  mengirimkan  produk  yang  sudah  dibayar. 8 Kadang  kala  peroduk  yang diterima  konsumen  berbeda  dari  apa  yang  dipesan,  hal  ini  mengakibatkan  kerugian  pada  konsumen.  Hal  ini  mengakibatkan kedudukan  konsumen  menjadi  lemah  dalam  segi  perlindungan  hukum.  Konsumen  berhak  mendapatkan  hak-haknya dikarenakan  konsumen  sudah  melakukan  pembayaran  atas  barang  yang  sudah  dipesan  tersebut.  Dalam  perdagangan e- commerce atau  perdagangan  konvensional  pun  pelaku  usaha  dan  konsumen  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  agar menjelaskan perlindungan konsumen.
Hak dan kewajiban  konsumen dan pelaku usaha dilaksanakan sesuai dengan itikad baik  maka dalam perdagangan ini akan berjalan  lancar.  Namun,  pelaku  usaha  produk  yang  sudah  dibayar  oleh  konsumen  berhak  dikirimkan  kepada  konsumen  dan produk dikirim sesuai dengan apa yang telah dipesan, jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibanya maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang dialaminya.

## IV. KESIMPULAN
Dari uraian pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Praktik jual beli online shop terhadap produk kemeja aleya blues polos melalui aplikasi shoppe Indonesia ini ada beberapa tahapan,  tahap  pertama  pemilihan  toko  dan  produk  barang  yang  akan  dibeli,  kedua  menentukan  alamat  dan  pengiriman untuk cekout barang, ketiga pembayaran produk. Tahapan-tahan ini barang akan dikirim pelaku usaha atau penjual kepada konsumen melalui pihak pengiriman. Penerimaan barang jika sesuai dengan pesanan penjual akan mendapatkan pembayaran dari  aplikasi  jual  beli online ini  yaitu  shoppe  jika  konsumen  menekan  atau  klik  pesanan  diterima.  Namun  jika  terdapat barang cacat, barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dipesan makan konsumen dapat mengajukan garansi ganti kerugian dari pihak shoppe.
2. Perspektif    hukum  perlindungan  konsumen  terhadap  jual  beli online  shop produk  kemeja  polos  aleya  blues  polos  wolfis melalui  aplikasi  shoppe  Indonesia,  bahwa  dalam  Undang-Undang  perlindungan  konsumen,  perlindungan  hukum  e-
6 Empat  hak  ini  mengacu  kepada President  Kennedy’s  1962  Consumer’s  Bill  of  Right .  Dalam  perkembanganya  memang  tidak  hanya  empat  hak  itu  yang diperjuangkan, dalam buku Shidarta,Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Jakarta: PT.Grasindo,2000 hal. 19.
7 Iman Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bandung: PT.ALUMNI,2010, hal. 2
8 Padjadjaran  Jurnal  hukum,  Enni  soertjati  priowirijanto,  pengaturan  transaksi  elektronik  dan  pelaksanannya  di  Indonesia  dikaitkan  dengan  perlindungan  E- konsumen, Vol. 1 No 2 tahun 2014.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
konsumen  masih  kurang  karena  belum  diatur  secara  jelas  dalam  UUPK  dan  UU  ITE.  Hal  ini  menyebabkan  konsumen menjadi  pihak  yang  dirugikan  jika  pelaku  usaha  tidak  beritikad  baik  mengganti  kerugian  kepada  konsumen.  Ditinjau  dari UUPK  terkait  kasus  diatas  bahwa  pelaku  usaha  /  penjual  telah  melanggar  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  d  bahwa  barang  yang dikirim oleh penjual tidak memenuhi kondisi sesuai dengan pesanan konsumen.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta,2015 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Jakarta: PT.Grasindo,2000 Sjahputra, Iman, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bandung: PT.ALUMNI,2010.

## B. Jurnal
Padjadjaran  Jurnal  hukum,  Enni  soertjati  priowirijanto,  pengaturan  transaksi  elektronik  dan  pelaksanannya  di  Indonesia  dikaitkan  dengan  perlindungan  E- konsumen, Vol. 1 No 2 tahun 2014

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Perlindungan Kosumen Nomor 8 Tahun 1999 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 206 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)