Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh PT Garuda Indonesia  (Persero)  Tbk  dalam  Masa  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Anwar  Hafidz  Amrullah 1* ,  Alfi  Taufiq  Asyidqi 1 ,  Joshua  Suwandi 1 ,  Anggun  Ratna Alifa 1 , Nur Gita Oktaviani 1 , Nyulistiowati Suryanti 1 1 Universitas Padjajaran, Indonesia
anwarhafidz29@gmail.com
ARTICLE INFO Article history:
Received May 21, 2024 Revised July 02, 2024 Accepted July 07, 2024 Abstract
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is one of the State-Owned Enterprises that has passed the postponement of debt payment obligations (PKPU) period well until it escaped the threat of bankruptcy. The escape of PT Garuda Indonesia from the threat of bankruptcy is inseparable from its success in applying the principles known in Good Corporate Governance (GCG). This research uses a normative method with a statutory approach, and with the specification of this research using an analytical descriptive method. The result of this research is that PT Garuda Indonesia managed to recover its company and show positive growth, maintaining its role as a national airline with more stable operational sustainability  through  the  sustainable  implementation  of  GCG  principles  of Transparency,  and  Accountability.  The  GCG  principles  also  not  only  play  an important  role  in  efforts  to  save  the  company  from  bankruptcy,  but  also forever to maintain a good and healthy corporate sustainability. Keywords : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk; Good Corporate Governance; Transparency; Accountability Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perusahaan  perlu  menilai  kinerja  mereka  dan  menerapkan  beberapa  perbaikan  di era  globalisasi  yang  semakin  ketat  ini.  Salah  satunya  adalah  peningkatan  pada  sistem manajemen  perusahaan.  Pada  laporan  keuangan,  manajer  bisnis  dapat  melihat peningkatan  kinerja.  Perencanaan  strategis  perusahaan  dipengaruhi  oleh  kinerja keuangan  yang  baik,  yang  menyebabkan  program  kerja  yang  efektif  dan  peningkatan keuntungan  perusahaan.  Tata  kelola  yang  baik  dan  kolaborasi  dari  setiap  departemen sangat  penting  agar  hal  ini  dapat  terwujud.  Aturan  diperlukan  untuk  meningkatkan profesionalisme baik di sektor publik maupun sektor swasta (Petitsa, 2019)
Mengingat  banyak  peran  BUMN,  jelas  bahwa  negara  tidak  mempunyai  hak  untuk menentukan  bagaimana  BUMN  harus  meningkatkan  pelayanan  publik.  Karena  kinerja BUMN  identik  dengan  kinerja  swasta,  permasalahan  profesionalisme  dan  tata  kelola menjadi kendala utama yang dihadapi organisasi tersebut saat ini (Orchad, 2016).
BUMN pada dasarnya sama dengan perusahaan swasta, dengan kepemilikan negara sebagai  pembeda.  Menjaga  profesionalisme  harus  selalu  diutamakan,  karena  banyak variabel  yang  mempengaruhi  kinerja  perusahaan  swasta.  BUMN  harus  tunduk  pada

## Bulletin of Community Engagement
peraturan perundangan saat menjalankan bisnisnya.  Undang-undang tersebut mengatur struktur pengurusan dan pengawasan yang fokus pada efisiensi dan produktivitas untuk mendongkrak  kinerja  dan  nilai  BUMN.  Undang-undang  ini  juga  mencegah  badan  usaha milik negara menyalahgunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang baik (Orchad, 2016).
Melalui  pelaporan  keuangan,  yang  menunjukkan  kinerja  suatu  perusahaan, penerapan  GCG  dapat  dilihat.  Di  Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor:  PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada BUMN di Indonesia mengatur GCG. Salomi  mengatakan  bahwa  laporan  keuangan  organisasi  sektor  publik  adalah  bagian penting dari pembentukan akuntabilitas sektor public (Ahmadi, 2021).
Salah  contoh  GCG  dapat  menyelamatkan  perusahaan  dari  pailit  terdapat  pada Perusahaan  BUMN  PT  Garuda  Indonesia,  dilansir  dari  website  CNN.com  PT  Garuda Indonesia  (Persero)  Tbk  mengumumkan  proses  restrukturisasi  utang  atau  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berakhir damai. Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/10), Majelis Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  PN  Jakarta  Pusat  telah  mengesahkan  Perjanjian Perdamaian  (Homologasi)  antara  Garuda  Indonesia  dengan  para  Kreditornya  melalui Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  No.  425/Pdt.Sus  PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal  27  Juni  2022.  Homologasi  juga  dikuatkan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1454  K/Pdt.Sus  Pailit/2022  yang diputus pada 26 September 2022 (C N N Indonesia, 2022).
Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik menulis sejauh mana Penerapan GCG dapat  menyelamatkan  perusahaan  dari  pailit.  Penulis  tertarik  membuat  judul “ Analisis Penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  oleh  PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk Dalam  Masa  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Sebagai  Upaya Penyelamatan Dari Kepailitan” .

## METODE
Dalam  artikel  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji terhadap bahan-bahan sekunder berupa bahan pustaka termasuk peraturan hukum yang berlaku terkait dengan topik dan permasalahan. Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  yaitu menggambarkan  peraturan  dan  kebijakan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori hukum positif yang menyangkut topik serta permasalahan.
Data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan menganalisis data-data yang sudah dihimpun  dari  bahan  sekunder  baik  buku,  artikel  jurnal,  undang-undang,  dan  sumber- sumber sekunder lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance oleh  PT  Garuda Indonesia dalam Upaya Penyelamatan Perusahaan dari Kepailitan
GCG sendiri di Indonesia mulai digagas dari krisis moneter yang melanda Asia pada akhir 1990-an,  krisis  Asia  tersebut  mendorong  pemerintah  Indonesia  untuk  lebih  fokus terhadap persoalan tata kelola perusahaan yang baik, maka pada tahun 1999 dibentuklah KNKG  dengan  tujuan  untuk  memperkenalkan  serta  mengusulkan  agar  perusahaan- perusahaan  Indonesia  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG.  landasan  ini  yang  nantinya digunakan sebagai petunjuk bagi perusahaan dalam menjalankan GCG. selain itu landasan ini pula yang menjadi tolak ukur dalam pengujian keberhasilan dalam pelaksanaan GCG dalam suatu perusahaan. Menurut KNKG terdapat 5 prinsip dasar yang terkandung dalam GCG, diantaranya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011):
1. Transparansi, penting bagi operasional bisnis yang obyektif dan sehat karena hal ini memerlukan penyediaan informasi yang memadai kepada semua pihak yang terlibat,
termasuk  pemegang  saham,  mitra  bisnis,  pengguna  layanan,  dan  lainnya,  serta  apa yang diwajibkan oleh hukum.
2. Akuntabilitas,  mencakup  jelasnya  fungsi  dalam  organisasi  dan  cara  bertanggung jawab  atasnya.  Secara  transparan  dan  berkeadilan,  dengan  manajemen  yang  tepat, dan  sejalan  dengan  kepentingan  perusahaan,  pemegang  saham  dan  pemangku kepentingan lainnya harus dapat mengevaluasi kinerja suatu perusahaan.
3. Responsibilitas,  mengharapkan  dunia  usaha  untuk  mengikuti  peraturan  dan melakukan  bagiannya  bagi  masyarakat  dan  lingkungan  jika  mereka  ingin  tetap menjalankan  bisnisnya  dalam  jangka  panjang  dan  terlihat  sebagai  perusahaan  yang baik.
4. Independensi,  memastikan  bahwa  perusahaan  dikelola  secara  independen,  tanpa dominasi antar organ perusahaan dan bebas dari intervensi eksternal.
5. Kewajaran  dan  kesetaraan,  memastikan  perlakuan  dan  kesempatan  yang  sama  bagi semua  pemangku  kepentingan,  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  pemegang saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan kewajaran
Pada  tahun  2021  KNKG  mengeluarkan  Pedoman  Umum  Governansi  Korporat Indonesia  (PUG-KI),  mengembangkan  nilai  dasar  pada  pedoman  GCG sebelumnya  yakni TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness ) menjadi empat pilar governansi korporat (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2021), yaitu:
1. Perilaku  beretika,  dalam  menjalankan  kegiatan,  perusahaan  selalu  mengutamakan integritas, menghormati semua pihak, memenuhi komitmen, serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Untuk mencegah terjadinya dominasi antar organ perusahaan atau campur tangan pihak luar, maka perusahaan dikelola  secara independen  dan  memberikan  pertimbangan  yang  adil  dan  seimbang  terhadap kepentingan pemegang saham dan pihak lainnya.
2. Akuntabilitas, perusahaan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara yang  transparan  dan  adil.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  suatu  perusahaan  perlu dilakukan secara baik, terukur, dan sejalan dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, akuntabilitas sangatlah penting.
3. Transparansi, untuk menjaga objektivitas dalam bisnisnya, perusahaan menyediakan informasi  yang  penting  dan  relevan  secara  mudah  diakses  oleh  semua  pihak  yang berkepentingan. Perusahaan proaktif dalam mengungkapkan informasi yang relevan dengan  proses  pengambilan  keputusan  pemegang  saham,  kreditur,  dan  pihak berkepentingan lainnya, selain informasi yang diwajibkan oleh hukum.
4. Keberlanjutan, bertujuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, perusahaan  mematuhi  peraturan  yang  relevan  dan  mengabdi  pada  tanggung  jawab sosial dan lingkungan. Sejalan dengan tujuan perusahaan dan rencana pembangunan berkelanjutan,  hal  ini  dicapai  melalui  upaya  kolaboratif  dengan  seluruh  pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  GCG  tersebut,  dalam  upayanya  demi menyelamatkan  perusahaan  dari  kepailitan  serta  menjaga  keberlangsungannya,  PT Garuda  Indonesia  memutuskan  untuk  mengambil  pendekatan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  PKPU)  terkait  upaya  dalam  penyelesaian masalah-masalah  utangnya.  PKPU  merupakan  instrumen  hukum  yang  memungkinkan perusahaan  untuk  mengajukan  perlindungan  dari  tuntutan  kreditur  selama  proses restrukturisasi  utang  berlangsung.  Keputusan  ini  dilatarbelakangi  oleh  kesadaran  akan kompleksitas  masalah  keuangan  perusahaan  dan  perlunya  waktu  tambahan  untuk menyusun rencana yang efektif.
Setelah  mengajukan  permohonan  PKPU  ke  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat,  PT Garuda Indonesia melaksanakan tahap negosiasi dengan para kreditur dan penyusunan
rencana  restrukturisasi  utang  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Tahap  ini melibatkan  diskusi  yang  kompleks  tentang  pengurangan  utang,  jangka  waktu pembayaran,  dan  pengelolaan  aset  perusahaan.  Proses  restrukturisasi  utang  ini  juga melibatkan  negosiasi  dengan  kreditur,  yang  harus  menyetujui  rencana  tersebut. Pengadilan  berperan  dalam  memastikan  proses  ini  berjalan  sesuai  aturan  serta memastikan kepentingan semua pihak terlindungi (Wareza, 2021).
Sepanjang  proses  PKPU  berjalan,  PT  Garuda  Indonesia  telah  melalui  serangkaian tahapan  strategis  dalam  menyelesaikan  proses  restrukturisasi  ini.  Tahapan  tersebut mencakup  dikeluarkannya  putusan  homologasi  atas  Perjanjian  Perdamaian  oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang melibatkan upaya maksimal dalam negosiasi ulang terkait  beban  sewa  pesawat,  restrukturisasi  hutang  jangka  panjang,  dan  penyesuaian instrumen  kewajiban  usaha  lainnya.  Selain  itu,  PT  Garuda  Indonesia  juga  secara  resmi menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun sebagai dukungan dari  pemerintah  terhadap  upaya  penyehatan  kinerja  PT  Garuda  Indonesia  sebagai maskapai penerbangan nasional.
Sejumlah  langkah  penting  dalam  menyelesaikan  proses  restrukturisasi  termasuk penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 39.788.136.675  lembar  saham  senilai  Rp  7.798.474.788.300,  yang  mencakup  realisasi PMN dan partisipasi pemegang saham lainnya. Selanjutnya, dilakukan Penambahan Modal Tanpa  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (PMTHMETD)  dengan  mengonversi  utang menjadi 25.806.070.908 lembar saham senilai Rp5,05 triliun, termasuk realisasi Obligasi Wajib Konversi. PT Garuda Indonesia juga menerbitkan Surat Utang Baru sebagai bagian dari restrukturisasi untuk berbagai kreditur, dengan jumlah pokok awal USD 624.211.705 dan  tenor  jatuh  tempo  9  tahun.  Selama  proses  ini,  PT  Garuda  Indonesia  mencatat pertumbuhan  positif,  dengan  pertumbuhan  penumpang  grup  mencapai  37,05%  hingga kuartal  3  tahun  2022  dan  proyeksi  peningkatan  intensitas  penumpang  hingga  30% menjelang akhir tahun 2022.  Kinerja keuangan PT  Garuda Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang signifikan (Garuda Indonesia, 2022b).
Langkah-langkah  yang  dilakukan  PT  Garuda  Indonesia  demi  menyelamatkan perusahaannya  dari  pailit  melalui  PKPU  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip  GCG  yang diimplementasikan  secara  baik  dan  bertanggung  jawab  sampai  akhirnya  PT  Garuda Indonesia dapat memulihkan perusahaannya sesuai target yang telah direncanakan serta terus melanjutkan perannya sebagai maskapai penerbangan nasional.
Prinsip  perilaku  beretika  yaitu  dalam  pelaksanaannya,  perusahaan  selalu menekankan  pentingnya  perilaku  yang  etis.  Bentuk  penerapan  prinsip  tersebut  yaitu bahwa  pada  dasarnya  setiap  perikatan  akan  membentuk  suatu  komitmen  yang  harus dijaga dan dipenuhi oleh para pihak, begitu pun perikatan PT Garuda Indonesia dengan para  kreditur-krediturnya  dan/atau  pihak  ketiga  lainnya  maka  wujud  penerapan  suatu komitmennya yaitu dengan bersikap amanah dalam rangka menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan  kepada  para  pemegang  saham,  kreditur,  dan  pihak  ketiga  lainnya,  maka perwujudan  hal  ini  yaitu  bahwa  setiap  konsekuensi  hukum  yang  merugikan  pemegang saham,  kreditur  dan/atau  pihak  ketiga  lainnya  akibat  perbuatan  perusahaan  maka  PT Garuda Indonesia harus melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak mereka. PT Garuda  Indonesia  telah  melakukan  upaya  restrukturisasi  utang  dalam  PKPU,  hal  ini sebagai  bentuk  komitmen  PT  Garuda  Indonesia  untuk  memberi  perlindungan  hukum kepada  para  pihak  yang  dirugikan  atas  konsekuensi  hukum  yang  timbul  dari  segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Selain itu, bentuk penerapan prinsip ini bahwa PT Garuda Indonesia harus dapat bersikap independen, serta adil dan seimbang  dalam  pelaksanaan  PKPUnya,  perwujudan  hal  ini  yaitu  PT  Garuda  Indonesia telah  melakukan  pemulihan  industri  melalui  proses  negosiasi  proses  restrukturisasi utang  dengan  seluruh  kreditur  termasuk  negosiasi  harga  dan  kebijakan  sewa  pesawat dengan seluruh lessor dalam sidang PKPU yang mana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada
tanggal  27  Juni  2022  telah  menetapkan  homologasi  (Garuda  Indonesia,  2022a). Melibatkan  seluruh  kreditur  dalam  negosiasi  proses  restrukturisasi  utang  merupakan bentuk penerapan perilaku adil dan seimbang dalam menjaga komitmennya, serta upaya tersebut  merupakan  suatu  itikad  baik  yang  dilakukan  oleh  PT  Garuda  Indonesia  tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Prinsip  Akuntabilitas  yaitu  adanya  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban dari organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana  secara  efektif.  Penerapan  prinsip  ini  dilihat  dari  bagaimana  PT  Garuda Indonesia  melaksanakan  secara  bertanggung  jawab  hasil  dari  putusan  homologasi  atas Perjanjian Perdamaian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan juga melaksanakan tanggung  jawabnya  terhadap  para  kreditur  melalui  langkah-langkah  strategis  yang dilakukan  pada  proses  PKPU  berjalan  seperti  penerbitan  saham  baru  dengan  Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu  (HMETD), dilakukannya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (PMTHMETD)  dengan  mengkonversi  utang  menjadi lembar  saham  termasuk  realisasi  Obligasi  Wajib  Konversi,  serta  menggunakan  dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah secara transparan (Garuda Indonesia, 2022a).
Prinsip  Transparansi  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  materil  dan  relevan mengenai kondisi perusahaan. Hal ini dilihat dari bagaimana PT Garuda Indonesia pada langkah  pertama  dalam  strategi  restrukturisasi  perusahaannya  adalah  mengadakan negosiasi  dengan  para  kreditur  yang  melibatkan  perundingan  untuk  mencapai kesepakatan mengenai PKPU. Dalam perundingan ini, PT Garuda Indonesia menjelaskan informasi  kepada  setiap  kreditur  sebagai  pemangku  kepentingan  mengenai  keadaan keuangan,  kinerja  perusahaan,  permasalahan  yang  sedang  dialami,  dan  pengelolaan perusahaan secara intensif dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain itu dalam proses pelaksanaan restruktirisasi utang, PT Garuda Indonesia telah menerapkan prinsip transparansi  dengan  pencatatan  keuangan  serta  mempublikasikan  kepada  kreditur- krediturnya. Berdasarkan laporan hasil audit internal laporan keuangan perseroan per 30 Juni  2022  yang  dilakukan  oleh  PwC  Indonesia,  Perseroan  membukukan  laba  periode berjalan  sebesar  USD  3,75  miliar  yang  sebagian  besar  berasal  dari  pendapatan  dari restrukturisasi  utang  sebesar  USD  2,85  miliar  dan  keuntungan  dari  restrukturisasi pembayaran  sebesar  USD1,33  miliar.  Total  Liabilitas  Perseroan  juga  mengalami penurunan  dari  posisi  akhir  tahun  2021  sebesar  USD  13,30  miliar  menjadi  USD  8,21 miliar.  Sedangkan  ekuitas  juga  mengalami  perbaikan  dari  31  Desember  2021  sebesar negatif  USD  7,19  miliar  menjadi  negatif  USD  5,85  miliar.  Pencatatan  keuangan  tersebut mayoritas  dipengaruhi  oleh  dampak  dari  hasil  negosiasi  dengan  seluruh  kreditur perseroan  yang  telah  disahkan  melalui  Keputusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Garuda Indonesia, 2022a).
Prinsip  keberlanjutan  yaitu  dalam  menjaga  keberlanjutan  usaha  suatu  perseroan maka  harus  mematuhi  segala  regulasi.  Bentuk  penerapan  prinsip  ini  bahwa  PT  Garuda Indonesia  melakukan  restrukturisasi  utang  dalam  proses  PKPU  yaitu  memiliki  maksud untuk  menjaga  keberlangsungan  usaha  PT  Garuda  Indonesia,  supaya  tidak  dipailitkan maka  PT  Garuda  Indonesia  melakukan  negosiasi  dengan  para  kreditur-krediturnya sampai  penetapan  homologasi  dengan  mematuhi  ketentuan-ketentuan  hukumnya. Putusan  homologasi  mengikat  para  pihak,  maka  PT  Garuda  Indonesia  harus melaksanakan  putusan  tersebut.  PT  Garuda  Indonesia  melakukan  transfortasi  bisnis dalam  menjaga  keberlanjutan  perseroan  yaitu  dengan  cara  penurunan lease  rate , optimalisasi  jumlah  dan  tipe  pesawat,  penetapan power - by - hour ,  optimalisasi route network , dan optimalisasi pendapatan kargo dan ancillary (Garuda Indonesia, 2022a) .
Berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dimanifestasikan dalam strategi- strategi  perusahaan  sebagaimana  disebut  di  atas  maka  PT  Garuda  Indonesia  terhindar dari kepailitan.
Peran Good  Corporate  Governance Dalam  Mempertahankan  Keberlangsungan Perusahaan PT Garuda Indonesia Pasca Bebas Dari Kepailitan Good  Corporate  Governance (GCG)  memiliki  hubungan  atau  peran  penting  dalam mempertahankan  keberlangsungan  perusahaan.  Prinsip-prinsip  dalam  pengelolaan  dan pengendalian  perusahaan  merupakan  sebuah  kerangka  kerja  yang  disebut  GCG.  Hal tersebut  dapat  menjadi  kunci  dimana  perusahaan  dapat  mencapai  kinerja  yang berlangsung  jangka  panjang  serta  berkelanjutan  dan  juga  penting  dalam  hal  kepatuhan terhadap aturan (Kirana & Nasution, 2023). GCG merupakan prinsip yang sangat penting dilaksanakan  atau  diterapkan  oleh  perusahaan  untuk  memastikan  perusahaan  berjalan dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang pasti.
PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan yang telah bebas dari pailit tentu menjadikan GCG ini sebagai prinsip-prinsip utama yang harus terlaksana dalam setiap kegiatan bisnis perusahaan  (Setiaputra,  2022).  Peran  GCG  sebagai  instrumen  pengelolaan  perusahaan yang baik dan sehat, dapat diperoleh melalui analisis prinsip-prinsipnya sebagai berikut:
1. Perilaku Beretika
Dalam  menjalankan  kegiatan,  perusahaan  selalu  mengutamakan  integritas, menghormati semua pihak, memenuhi komitmen, serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan  secara  konsisten.  Tanpa  campur  tangan  pihak  luar  yang  bertentangan dengan struktur operasional yang telah ditetapkan, perusahaan mampu menjalankan tugas  dan  tanggung  jawabnya  secara  mandiri.  Mengakui  hak-hak  pemangku kepentingan  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  dan  regulasi  perusahaan merupakan  komponen  yang  melekat  dalam  perilaku  etis  bagi  manajer  perusahaan (Kusmayadi & dkk, 2015).
PT Garuda Indonesia menjalankan prinsip ini secara mandiri untuk menghindari terjadinya  dominasi  dari  pihak  manapun,  tidak  terpengaruh  oleh  pihak  tertentu, bebas  dari  benturan  kepentingan  dan  dari  segala  tekanan,  sehingga  pengambilan Keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2. Akuntabilitas
Perusahaan  mampu  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  dengan  cara  yang transparan  dan  adil.  PT  Garuda  Indonesia  dalam  hal  ini  telah  memuat  semua  hal dalam prinsip akuntabilitas ini melalui Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dalam situs web  resminya.  Dengan  adanya  kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggungjawaban  organ  perusahaan  ini  dapat  menjamin  terlaksananya pengelolaan perusahaan yang efektif. Maka dari itu, keberlangsungan dari perusahaan juga terjamin
3. Transparansi
Dalam  hal  ini  PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  telah  menerapkan  Prinsip transparansi  dengan  baik  yaitu  dengan  mempublikasikan  laporan  keuangan  per tahunnya  dan  dapat  diakses  publik  secara  daring  melalui  situs  web  resmi  Garuda Indonesia (Garuda  Indonesia,  2024). Tidak hanya laporan keuangan per tahun yang dapat diakses, namun data perusahaan, tata kelola perusahaan, laporan tahunan dan laporan  berkelanjutan  dan  lainnya  dapat  diakses  melalui  situs  web  resmi  Garuda Indonesia.  Hal  tersebut  mencerminkan  adanya  peran  GCG  dalam  menunjukkan prinsip  transparansi  kepada  publik  dari  penyediaan  akses  terhadap  data-data tersebut.
Dengan  prinsip  transparansi  telah  dijalankan  oleh  PT  Garuda  Indonesia,  tentu meningkatkan trust (kepercayaan)  dari  masyarakat  yang  berpengaruh  pada sustainability dari  perusahaan.  Dalam  hal  ini  PT  Garuda  Indonesia  juga  menjaga
objektivitas  dalam  menjalankan  bisnis  dengan  penyediaan  informasi  yang  mudah dipahami dan mudah diakses. Maka dari itu, terlihat jelas bahwa prinsip transparansi ini  penting  untuk  menjaga sustainability dari  sebuah  perusahaan  mengingat  PT Garuda Indonesia yang sebelumnya hampir pailit
4. Keberlanjutan Perusahaan  mematuhi  peraturan  yang  berlaku  dan  berkomitmen  untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan sehat. Dengan sehatnya perusahaan yang dikelola ini tentu dapat menjamin keberlangsungan perusahaan dan disini letak peran pertanggungjawaban  yang  harus  dipegang  oleh  perseroan.  PT  Garuda  Indonesia dalam  pengelolaan  perusahaan  pasca  bebas  dari  pailit  telah  menunjukkan  adanya pelaksanaan prinsip  ini dimana setiap tindakan atau tata kelola perusahaan diberikan informasinya  melalui  situs  web  resminya.  Pemahaman  yang  jelas  tentang  hak-hak investor,  khususnya  pemegang  saham  minoritas,  dan  perlindungan  terhadap perdagangan  orang  dalam,  penipuan,  dilusi  saham,  korupsi,  dan  jenis  penipuan lainnya,  serta  keputusan  yang  berpotensi  merugikan  seperti  pembelian  kembali saham, penerbitan saham, merger, akuisisi, dan pengambilalihan.
Dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  pemangku  kepentingan  berdasarkan  perjanjian dan  peraturan  perundang-undangan  terkait,  PT  Garuda  Indonesia  juga  menjanjikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik minoritas, karyawan,  dan  lainnya.  Hal-hal  tersebut  yang  tercermin  dalam  tidak  adanya diskriminasi terhadap akses informasi yang diberikan melalui situs web Garuda, dan juga setiap aspek pengambilan keputusan memperhatikan seluruh hak dari pemangku kepentingan.
Maka dari itu, peran GCG yang diadopsi dalam KNKG 2021 terlihat jelas dari awal sebagai  fondasi  pembentukan  perusahaan  yang  kuat  dan  sustainable.  Setiap perusahaan  tentu  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  dengan  baik  agar  dapat mempertahankan  keberlangsungan  perusahaan  dan  menjaga  reputasi  baik  nama perusahaan
KESIMPULAN
PT  Garuda  Indonesia  menunjukkan  komitmen  kuat  terhadap  prinsip-prinsip Good Corporate  Governance (GCG)  dalam  upaya  penyelamatan  perusahaan  dari  kepailitan. Melalui pendekatan PKPU, perusahaan menjalankan prinsip-prinsip GCG seperti perilaku beretika  dengan  memprioritaskan  integritas  dan  keadilan  dalam  setiap  tindakan,  serta akuntabilitas yang terlihat dari tanggung jawab terhadap para kreditur dan pelaksanaan perjanjian  perdamaian.  Transparansi  juga  terlihat  dalam  keterbukaan  informasi.  Selain itu,  perusahaan  memastikan  keberlanjutan  usaha  dengan  mematuhi  regulasi  dan melaksanakan  restrukturisasi  utang  sesuai  ketentuan  hukum  serta  melakukan transformasi  bisnis  yang  diperlukan.  Melalui  langkah-langkah  ini,  PT  Garuda  Indonesia telah  berhasil  memperoleh  kesepakatan  yang  menguntungkan  dengan  kreditur  serta memulihkan kinerja perusahaannya, menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip GCG dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya sehingga dapat terhindar dari pailit.
Prinsip GCG pada PT Garuda Indonesia telah diterapkan dengan terlihat adanya tata kelola  perusahaan  yang  baik  pasca  bebas  dari  ancaman  pailit.  Mulai  dari  keterbukaan mengenai laporan keuangan, dan segala aspek lainnya yang terbuka untuk publik secara mudah melalui situs web resminya ini menunjukkan wujud penerapan prinsip GCG yang baik  dalam  perusahaan.  Prinsip-prinsip  GCG  memiliki  peranan  penting  dalam  menjaga keberlangsungan  perusahaan  dari  sejak  awal  didirikan.  Setiap  prinsip  dari  GCG mengarahkan  pada  suatu  kategori  perusahaan  yang  sehat.  Dengan  sehatnya  suatu perusahaan  tentu  keberlangsungan  perusahaan  dapat  dipertahankan  secara  konsisten dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  pada  setiap  aspek  di  dalamnya.  Dengan  itu,
prinsip-prinsip GCG memegang peranan yang sangat penting sebagai pedoman pelaksana seluruh  rangkaian  kegiatan  perusahaan  untuk  mempertahankan  keberlangsungan perusahaan yang baik dan sehat.
REFERENSI Ahmadi,  M.  D.  (2021). Penerapan  Prinsip  Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam  Laporan Keuangan  PT  Garuda  Indonesia  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Menteri  BUMN Nomor:  PER-01/MBU/2011  Tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN” .
C  N  N  Indonesia.  (2022). PKPU  Garuda  Indonesia  Resmi  Berakhir  Damai . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026124632-92-865558/pkpu- garuda-indonesia-resmi-berakhir-damai,
Garuda  Indonesia.  (2022a). Materi  RUPS  Luar  Biasa  Lanjutan  PT  Garuda  Indonesia (Persero) Tbk’ .
Garuda  Indonesia.  (2022b). Siap  Bertransformasi,  Garuda  Indonesia  Resmi  Rampungkan Proses Restrukturisasi . https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and- events/siap-bertransformasi--ga-resmi-rampungkan-proses-restrukturisasi, Garuda Indonesia. (2024). Laporan Keuangan Garuda Indonesia 2024 .
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/financial-report-and- presentations/financial-report/index,
Kirana,  A.  A.,  &  Nasution,  M.  I.  P.  (2023).  Penerapan  Good  Corporate  Governance  pada Kinerja  Perusahaan  Sektor  Keuangan  dengan  Manajemen  Resiko”. MASIP;  Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan , 1 (2). Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2011). Pedoman  Good  Corporate  Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia . KNKG. Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2021). Pedoman  Umum  Governansi  Korporat Indonesia (PUG-KI) . KNKG.
Kusmayadi, D., & dkk. (2015). Good Corporate Governance . LPPM Universitas Siliwangi.
Orchad,  C.  (2016).  Good  Corporate  Governance  dalam  mewujudukan  BUMN  yang Berbudaya”. Jurnal Hukum Samudra , 11 (mor 2).
Petitsa,  N.  M.  M.  (2019).  Evaluasi  dan  Implementasi  Good  Corporate  Governance  (GCG) BUMN Menggunakan Model Peratingan CGCG UGM (Studi pada PT PP (Persero) Tbk". Jurnal Universitas Gadjah Mada , 7 (mor 2).
Setiaputra, I. (2022). Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Garuda Indonesia (PERSERO)
Tbk. Tata Kelola Perusahaan , 10 . https://www.garudaindonesia.com/content/dam/garuda/files/pdf/investor- relations/corporate-governance/Kebijakan
Wareza,  M.  (2021). Buka-bukaan  Garuda  soal  Utang,  Restrukturisasi  hingga  PKPU .  CNBC
Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20211021090421-17- 285354/buka-bukaan-garuda-soal-utang-restrukturisasi-hingga-pkpu
Copyright Holder:
© Anwar Hafidz Amrullah et al., (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under:

## CC BY SA