DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.367 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 2, Mei 2024
Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Pelajaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima
Yuli Yanti Daaris, Sadrul Imam Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Email: yulidaaris0101@gmail.com
Article Information Submitted: 09  Mei 2024 Accepted: 27  Mei
2024 Online  Publish: 27 Mei 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  tantangan  serta hambatan dalam  transformasi  digital dalam pelayanan publik di Kabupaten Bima, dengan  fokus  pada  pelayanan  perizinan.  Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada pemahaman  dampak  transformasi  digital  terhadap  kualitas  hidup  masyarakat  dan kemajuan  ekonomi  lokal.  Dengan  identifikasi  tantangan  spesifik  yang  dihadapi Kabupaten  Bima  dalam  mengadopsi  teknologi  untuk  perizinan  dan  pelayanan terpadu, penelitian ini memberikan wawasan penting  bagi pengambilan keputusan yang  efektif  dan  pembangunan  kebijakan  yang  berkelanjutan.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  tahapan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan,  dan  observasi  langsung  terhadap  proses  perizinan  dan  pelayanan terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam digitalisasi pelayanan perizinan, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Namun, integrasi sistem dan  peningkatan  investasi  telah  membawa  dampak  positif  dalam  meningkatkan efisiensi  layanan  publik  dan  menarik  investasi.  Diperlukan  upaya  lebih  lanjut dalam  peningkatan  infrastruktur  dan  pelatihan  Teknologi  Informasi  untuk mencapai  transformasi  digital  yang  lebih  besar  di  Kabupaten  Bima.  Kolaborasi antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta  menjadi  kunci  dalam mencapai tujuan  ini.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  tidak hanya  mendukung  pertumbuhan ekonomi  lokal  melainkan  juga  memperkuat  keterlibatan  masyarakat  dalam pelayanan publik.
Kata  Kunci : Transformasi  Digital:  Terpadu;  Pelayanan  Perizinan; Kabupaten Bima

## Abstract
This  research  aims  to  identify  and  analyze  the  challenges  and  barriers  in  digital transformation  in  public  services  in  Bima  Regency,  with  a  focus  on  licensing services.  The  urgency  of  this  research  lies  in  understanding  the  impact  of  digital transformation on the quality of life of the community and the progress of the local economy.  By  identifying  specific  challenges  faced  by  Bima  Regency  in  adopting technology for licensing and integrated services, this research provides important insights  for  effective  decision-making  and  sustainable  policy  development.  The research  method  used  is  a  qualitative  descriptive  approach  with  data  collection stages  through  literature  study,  in-depth  interviews  with  stakeholders,  and  direct observation  of  the  licensing  and  integrated  services  processes.  The  results  show that  although  there  has  been  progress  in  digitizing  licensing  services,  challenges such  as  low  digital  literacy  and  inadequate  technology  infrastructure  still  exist. However,  system  integration  and  increased  investment  have  brought  positive impacts  in  improving  public  service  efficiency  and  attracting  investment.  Further efforts are needed to  improve infrastructure and Information  Technology training to achieve greater digital transformation in Bima Regency. Collaboration between government, society, and the private sector is key to achieving this goal. Thus, this research not only supports local economic growth but also strengthens community
involvement in public services.

## Keywords:  Digital  Transformation;  Integrated;  Licensing  Services;  Bima Regency

## Pendahuluan
Transformasi  digital  dalam  pelayanan  publik  telah  menjadi  kebutuhan  mendesak  dan strategis  di  era  globalisasi  dan  revolusi  industri  4.0,  terutama  untuk  meningkatkan  efisiensi, transparansi,  dan  kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah (Wasdi  et  al.,  2021).  Melalui  implementasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  terkini, seperti  sistem  aplikasi  online,  big  data,  dan  artificial  intelligence,  pemerintah  dapat menyederhanakan  prosedur,  mengurangi  birokrasi  yang  berbelit-belit,  dan  mempercepat waktu  respons  terhadap  permintaan  layanan  masyarakat  (Widiyaningrum,  2022);  (Mubarika et al., 2021). Hal ini tidak hanya memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui akses layanan publik yang lebih mudah dan cepat, tapi juga membuka peluang  besar  untuk  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  layanan  publik (Androniceanu,  2023);  (Nasrullah  et  al.,  2020).  Dengan  demikian,  transformasi  digital memungkinkan  pemerintah  untuk  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  harapan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih efektif dan efisien (Meriyani et al., 2022); (Subowo et al., 2019a).
Namun  dalam  transformasi  digital  dalam  pelayanan  publik  menghadapi  tantangan global dan nasional yang kompleks, mencakup spektrum luas mulai dari masalah infrastruktur teknologi, kesenjangan digital, hingga isu keamanan dan privasi data (Subowo et al., 2019b); (Revisi,  2012).  Secara  global,  perbedaan  akses  dan  ketersediaan  teknologi  antar  negara memperluas  kesenjangan  digital,  membatasi  kemampuan  negara  berkembang  untuk menyelaraskan  layanan  publiknya  dengan  standar  digital  global  (Pratiwi  et  al.,  2021).  Di tingkat nasional, tantangan tersebut diperumit oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem lama  dengan  teknologi  baru,  memerlukan  investasi  besar  baik  dalam  sumber  daya  finansial maupun  manusia  (Astuti,  2021).  Selain  itu,  perubahan  budaya  organisasi  dan  resistensi terhadap  adopsi  teknologi  baru  sering  kali  menghambat  kemajuan.  Keamanan  siber  dan proteksi  data  menjadi  kekhawatiran  utama,  di  mana  peningkatan  serangan  siber  dan kebocoran data menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dan keamanan sistem pelayanan publik  digital  (Wismayanti  &  Purnamaningsih,  2021).  Mengatasi  tantangan ini  memerlukan kolaborasi  lintas  sektor,  investasi  berkelanjutan  dalam  teknologi  dan  pelatihan,  serta pengembangan  kebijakan  yang  memadukan  inovasi  dengan  perlindungan  privasi  dan keamanan data (Lestari et al., 2023).
Demikian  upaya  transformasi  digital  dalam  pelayanan  perizinan.  Kegagalan  dalam penerapan digitalisasi dalam perizinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor  (Rahman et al., 2019).  Pertama,  rendahnya  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelayanan  publik menandakan  bahwa  transformasi  digital  belum  optimal  (Ramli  &  Hasbullah,  2021).  Hal  ini menciptakan persepsi buruk terhadap pelayanan perizinan, yang dapat menghambat investasi dan  pertumbuhan  ekonomi  (Assegaf  et  al.,  2019)..  Selain  itu,  proses  perizinan  yang  belum terintegrasi efisien antar lembaga, lamanya waktu pelayanan, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme  semakin  memperumit  situasi.  Kemudian  penerapan  digitalisasi  dalam  sistem pelayanan  perizinan  juga  masih  ada  beberapa  kendala  yang  membuat  aplikasi  ini  belum efektif  dan  efisien,  seperti  sulitnya  aksesibilitas  aplikasi,  minimnya  kuota  untuk  mengikuti kompetensi terkait sistem, dan integrasi sistem pendukung yang belum seluruhnya terkoneksi (Fadhilah & Prabawati, 2019).
Berikut  adalah  diagram  batang  yang  akan  memvisualisasikan  data  tentang  tantangan transformasi digital dalam layanan publik dari berbagai hasil penelitian terdahulu;
Gambar 1. Tantangan transformasi digital dalam layanan publik
Namun  demikian,  trasnsformasi  digital  ini  sebagai  upaya  reformasi  pelayanan  yang bertujuan  untuk  memperbarui  penyimpangan  pembangunan  nasional  sebelumnya,  dimana pelayanan perizinan yang sebelumnya rumit, membutuhkan waktu lama, dan rawan terhadap calo  dan  pungutan  liar,  kini  berusaha  mengubah  stigma  tersebut  dengan  memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, prosedur yang sederhana, efektif, dan efisien. Fakta ini juga  menunjukkan  bahwa  dukungan  yang  baik  dan  manfaat  yang  diterima  dari  digitalisasi sistem  pelayanan  perizinan  telah  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  waktu  serta  biaya (Fadhilah & Prabawati, 2019); (Afriyani et al., 2022); (Purwani & Suryawati, 2021). \
Demikian di Kabupaten Bima. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang  semakin  berkembang  pesat  di  Kabupaten  Bima  telah  memberikan  dampak  signifikan terhadap  berbagai  bidang,  termasuk  dalam  tata  kelola  pemerintahan  dan  pelayanan  publik, yang  dikenal  dengan  istilah  Digital  Government  (Bilyastuti,  2019)..  Transformasi  ini  telah menandai  perubahan  paradigma  dari  pemerintahan  yang  sebelumnya  bersifat  tertutup  dan fokus  pada  prosedur  internal  menjadi  lebih  transparan  dan  berorientasi  pada  kebutuhan pengguna (Ed et al., 2021). Meskipun Digital Government telah menjadi area yang menarik dan  fundamental  dalam  transformasi  tata  kelola  pemerintahan  di  Kabupaten  Bima,  masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi (Mulyadi & Romdana, 2018).
Di  Indonesia,  termasuk  Kabupaten  Bima,  proses  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pelayanan  publik  masih  tergolong  rendah,  menunjukkan  bahwa  transformasi  digital  belum sepenuhnya  optimal  (Bradley,  2012).  Persepsi  buruk  terhadap  pelayanan  perizinan  dan penanaman modal menciptakan hambatan bagi investasi, mengingat adanya keterkaitan yang kuat  antara  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  (Djira  et  al.,  2020).  Proses  perizinan  yang belum  terintegrasi  secara  efisien  antar  lembaga,  lamanya  waktu  pelayanan,  serta  masih adanya  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  di  berbagai  tingkatan  pemerintahan,  semakin memperumit situasi di Kabupaten Bima (Daub et al., 2020)..
Meski demikian, inovasi dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik, seperti terlihat dalam  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  atau  E-Government, diharapkan  dapat  mengatasi  masalah-masalah  ini  (Sulandari  et  al.,  2021).  Inovasi  tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi proses, tetapi juga  pada  pembangunan  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  (Abdullah  et  al.,  2022). Namun,  untuk  mencapai  transformasi  digital  yang  sukses  di  Kabupaten  Bima,  diperlukan pendekatan  yang  terorganisir,  perencanaan  yang  kuat,  dan  keterlibatan  semua  pemangku
kepentingan,  termasuk  masyarakat  dan  sektor  swasta.  Tantangan  dalam  penerapan  digital government  di  Kabupaten  Bima  tidak  hanya  terletak  pada  aspek  teknologi,  tetapi  juga  pada kebutuhan untuk reformasi struktural dan budaya dalam birokrasi serta upaya bersama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor baik domestik maupun internasional (Winda Lestari, 2018); (Jusman et al., 2018)..
Untuk  itu  adapun  tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis  tantangan  serta  hambatan  yang  dihadapi  dalam  transformasi  digital  dalam pelayanan  publik  di  Kabupaten  Bima,  dengan  fokus  pada  pelayanan  perizinan.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi  dari  upaya digitalisasi  yang  telah  dilakukan,  serta  untuk  merumuskan  rekomendasi  dan  strategi  yang dapat  meningkatkan  implementasi  digital  government  dalam  pelayanan  perizinan  di Kabupaten Bima.
Urgensi dari penelitian untuk memahami dampak transformasi digital terhadap kualitas hidup masyarakat dan kemajuan ekonomi lokal. Dengan identifikasi tantangan spesifik yang dihadapi  Kabupaten  Bima  dalam  mengadopsi  teknologi  untuk  perizinan  dan  pelayanan terpadu,  penelitian  ini  memberikan  wawasan  penting  yang  dapat  menjadi  landasan  bagi pengambilan keputusan yang efektif dan pembangunan kebijakan yang berkelanjutan. Selain itu,  pemahaman  terperinci  tentang  strategi  dan  inisiatif  yang  berhasil  atau  belum  berhasil akan  memberikan  panduan  berharga  bagi  wilayah  lain  di  Indonesia  yang  juga  menghadapi tantangan  serupa  dalam  menjalankan  transformasi  digital  dalam  pelayanan  publik.  Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan  kerja  melalui  perbaikan  efisiensi  proses  perizinan,  tetapi  juga  memberikan  dasar untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan  memperkuat infrastruktur tata kelola yang lebih responsif dan transparan terhadap kebutuhan masyarakat di era digital ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  tujuan  untuk memperoleh  pemahaman  yang  mendalam  tentang  transformasi  digital  dalam  pelayanan publik,  khususnya  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten  Bima.  Tahapan  penelitian  dimulai  dengan  studi  literatur  yang melibatkan analisis dokumen terkait transformasi digital, pelayanan publik, dan kebijakan di tingkat  lokal.  Selanjutnya,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam dengan  berbagai  pemangku  kepentingan,  seperti  pejabat  pemerintah,  staf  DPMPTSP, pengusaha lokal, dan masyarakat yang menggunakan layanan perizinan. Observasi langsung terhadap  proses  perizinan  dan  pelayanan  terpadu  juga  dilakukan  untuk  memperoleh pemahaman  yang  komprehensif.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  tematik dengan  mengidentifikasi  pola-pola,  tema-tema,  dan  hubungan  antar  elemen.  Hasil  analisis akan  diinterpretasikan  untuk  mengidentifikasi  temuan  utama  dan  menyusun  rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di DPMPTSP.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  bagian  ini  akan  membahas  dan  menganalisis  masalah  dalam  penelitian berdasarkan  beberapa  indikator  penting  yang  akan  dibahas  secara  mendalam  meliputi ketersediaan digitalisasi pelayanan, integrasi sistem, kemudahan akses dan percepatan proses perizinan  serta  upaya  peningkatan  investasi.  Indikator-indikator  ini  akan  memberikan gambaran  menyeluruh  tentang  efektivitas  transformasi  digital  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan publik dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Bima.

## Ketersediaan Digitalisasi Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
Ketersediaan  digitalisasi  pelayanan  merupakan  pilar  penting  dalam  transformasi layanan  publik  dan  sektor  privat  di  era  modern,  menandai  pergeseran  paradigma  yang signifikan  dari  cara  tradisional  dalam  menyediakan  akses  dan  efisiensi  kepada  masyarakat dan  konsumen.  Digitalisasi  membawa  kemudahan  akses  layanan  yang  tidak  terbatas  oleh waktu  dan  lokasi,  memungkinkan  individu  untuk  memperoleh  informasi,  melakukan transaksi,  dan  berinteraksi  dengan  penyedia  layanan  dengan  cepat  dan  aman  melalui perangkat  digital  mereka.  Ini  tidak  hanya  meningkatkan  kepuasan  pengguna  dengan mengurangi  waktu  tunggu  dan  mempercepat  proses  layanan,  tetapi  juga  membantu  dalam mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya operasional  (- et al., 2020). Lebih jauh, digitalisasi  layanan  memungkinkan  pengumpulan  data  yang  besar  dan  analitik  yang  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan,  kebijakan,  dan  pengambilan  keputusan berdasarkan  insight  yang  didapat  dari  data  tersebut  (Rengifurwarin,  2019)..  Dalam  konteks globalisasi  dan  persaingan  yang  ketat,  ketersediaan  digitalisasi  pelayanan  bukan  hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga sebagai strategi penting untuk inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan  inklusi  sosial,  menunjukkan  betapa  pentingnya  transformasi  digital  dalam  membangun masyarakat yang lebih terhubung, efisien, dan inklusif (Baharuddin, 2020).
Demikian,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  digitalisasi  pelayanan perizinan  di  Kabupaten  Bima  membawa  sejumlah  kelebihan  yang  signifikan  bagi  efisiensi dan  efektivitas  layanan  publik.  Penelitian  mengenai  kualitas  pelayanan  perijinan  usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pelaku usaha, yang didorong oleh kemudahan dan kecepatan proses perizinan. Dengan basis peraturan  yang  kuat,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021,  penerapan  sistem OSS sejak tahun 2018 telah berhasil memudahkan para pelaku usaha dalam mengajukan izin, yang terbukti dari hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan pelaku usaha yang tinggi terhadap  kualitas  layanan.  Aspek-aspek  seperti  bukti  nyata  layanan  digital  (tangible), kemampuan  pegawai  dalam  memberikan  layanan  yang  cepat  dan  tepat  (reliability),  dan jaminan layanan yang tepat waktu (assurance) menjadi faktor-faktor kunci yang mendukung peningkatan kepuasan tersebut.
Namun,  terdapat  pula  kelemahan  dan  tantangan  yang  perlu  diatasi  untuk  mencapai optimalisasi  penuh  dari  sistem  digitalisasi  pelayanan  ini.  Salah  satunya  adalah  belum optimalnya  dukungan  infrastruktur,  baik  dari  segi  anggaran  yang  beragam  antar  Unit  Kerja Perangkat  Daerah  maupun  ketersediaan  tenaga  administrasi  yang  spesifik  untuk  mengelola konten  website,  sehingga  informasi  seringkali  tidak  terupdate.  Kendala  lain  meliputi rendahnya  literasi  digital  di  kalangan  pegawai  senior  dan  kurangnya  infrastruktur  koneksi internet  yang  memadai.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sementara  manfaat  implementasi digitalisasi telah dikenali, masih diperlukan upaya-upaya konkret seperti pelatihan Teknologi Informasi  berkelanjutan  dan  peningkatan  infrastruktur  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut dan memastikan layanan digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah dan efisien.
Berikut  adalah  diagram  lingkaran  yang  menggambarkan  proporsi  kelebihan  dan kelemahan  implementasi  digitalisasi  pelayanan  di  Kabupaten  Bima  berdasarkan  data  hasil penelitian terdahulu.
Gambar 2. Proporsi kelebihan dan kelemahan implementasi digitalisasi pelayanan di Kabupaten Bima
Kelebihan meliputi "Kepuasan Pelaku Usaha" dan "Efisiensi Proses Perizinan", masing- masing  menyumbang  30%  dari  keseluruhan  aspek.  Sedangkan  kelemahan,  yang  terdiri  dari "Kurangnya  Infrastruktur"  dan  "Rendahnya  Literasi  Digital",  masing-masing  juga memberikan kontribusi sebesar 20%. Diagram ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat kelebihan  yang  signifikan,  masih  ada  ruang  yang  cukup  besar  untuk  peningkatan,  terutama dalam hal infrastruktur dan literasi digital.

## Integrasi Sistem
Kemampuan integrasi sistem dalam pelayanan perizinan merupakan aspek kritikal yang menentukan efisiensi dan efektivitas layanan publik, terutama di era digitalisasi yang semakin berkembang  (Febriyanti,  2023) . Integrasi  sistem  memungkinkan  berbagai  platform  dan aplikasi  untuk  berkomunikasi  dan  beroperasi  secara  sinergis,  sehingga  meminimalisir hambatan  dan  redundansi  dalam  proses  perizinan.  Hal  ini  tidak  hanya  mempercepat  waktu respon  terhadap  permohonan  izin  dari  pelaku  usaha  dan  masyarakat,  tetapi  juga meningkatkan  akurasi  dan  keandalan  data  yang  dikelola.  Dengan  terintegrasinya  sistem, pemerintah  dapat  menyediakan  layanan  yang  lebih  transparan  dan  dapat  diakses  kapan  saja dan dari mana saja, memfasilitasi pengawasan dan evaluasi yang lebih baik terhadap proses perizinan,  serta  memperkuat  kolaborasi  antar  lembaga  atau  departemen.  Lebih  jauh  lagi, kemampuan  integrasi  sistem  mendukung  implementasi  kebijakan  seperti  Online  Single Submission (OSS) yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, membuka peluang  untuk  inovasi  layanan  publik  yang  lebih  inklusif  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, serta memperkuat dasar untuk pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan (Hidayat Putri et al., 2020).
Integrasi  sistem  dalam  konteks  pelayanan  perizinan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  telah  menjadi  fokus  utama  dalam  penelitian  dan  implementasi kebijakan publik dari berbagai daerah selama periode 2015-2023. Studi-studi yang dilakukan menggarisbawahi pentingnya membangun infrastruktur teknologi yang solid dan menciptakan kerangka  kerja  kebijakan  yang  mendukung  untuk  memfasilitasi  proses  perizinan yang  lebih efisien dan efektif. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa, meskipun  telah  dilakukan  upaya  untuk  digitalisasi  layanan  publik,  realisasi  integrasi  sistem masih  menghadapi  sejumlah  hambatan.  Kendala-kendala  tersebut  mencakup  keterbatasan
infrastruktur teknologi, ketidakseragaman kebijakan antar unit kerja, dan rendahnya kapasitas SDM. Temuan ini menyoroti bahwa suksesnya integrasi sistem tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi semata, tetapi juga pada pembangunan kapasitas SDM dan harmonisasi kebijakan antar sektor.
Lebih lanjut, integrasi sistem dianggap kritis dalam memungkinkan koneksi dan sinergi antara berbagai layanan perizinan yang dikelola oleh Dinas perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bima. Ini mencakup memastikan bahwa proses perizinan  dapat  dilakukan  secara  lebih  lancar  dan  cepat,  sehingga  meningkatkan  daya  tarik terhadap  Kabupaten  Bima  itu  sendiri  sebagai  destinasi  investasi.  Kajian  ini  menunjukkan bahwa  integrasi  sistem  yang  efektif  tidak  hanya  mempercepat  proses  perizinan  tetapi  juga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi investor. Oleh karena itu, Direktorat PTSP memainkan  peran  strategis  dalam  memastikan  bahwa  integrasi  sistem  dapat  mendukung tujuan peningkatan investasi melalui pelayanan yang lebih responsif dan transparan.
Berdasarkan  hasil  riset  ini,  menjadi  jelas  bahwa  implementasi  integrasi  sistem  dalam layanan  perizinan  PTSP  membutuhkan  pendekatan  yang  komprehensif.  Hal  ini  mencakup peningkatan  infrastruktur  teknologi,  harmonisasi  kebijakan  antar  sektor,  pembangunan kapasitas  SDM,  dan  penjaminan  kualitas  layanan  yang  responsif  dan  transparan.  Dengan demikian,  integrasi  sistem  bukan  hanya  tentang  mengadopsi  teknologi  terbaru,  tetapi  juga tentang  menciptakan  ekosistem  layanan  publik  yang  dapat  mendukung  kegiatan  ekonomi, memperkuat  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  dan  pada  akhirnya  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Peningkatan Investasi
Kemudahan  layanan  perizinan  memegang  peran  krusial  dalam  peningkatan  investasi, sebab proses perizinan yang efisien dan transparan langsung berdampak pada kecepatan dan kemudahan  pelaku  usaha  dalam  memulai  dan  mengembangkan  operasional  bisnisnya. Integrasi  sistem  digital  dalam  layanan  perizinan,  seperti  implementasi  Online  Single Submission (OSS), menyediakan platform terpadu yang memungkinkan pengajuan izin usaha menjadi lebih cepat dan mudah, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kejelasan prosedur. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor terhadap lingkungan bisnis suatu wilayah tetapi  juga  memperkuat  posisi  wilayah  tersebut  sebagai  destinasi  investasi  yang  menarik. Dengan demikian, penyederhanaan dan percepatan layanan perizinan berkontribusi signifikan terhadap  peningkatan  aliran  investasi,  yang  pada  gilirannya  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi di tingkat lokal maupun nasional.
Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  Kabupaten  Bima  mengalami  peningkatan signifikan dalam hal investasi, yang didorong oleh serangkaian kebijakan progresif dari Dinas Perizinan.  Inisiatif  untuk  mempercepat  proses  perizinan  melalui  digitalisasi  dan  penerapan sistem  Online  Single  Submission  (OSS)  telah  menunjukkan  dampak  positif  dalam  menarik investor  baru.  Kebijakan  ini  tidak  hanya  memudahkan  pengurusan  izin  usaha  tetapi  juga meningkatkan  transparansi  dan  keefisienan  layanan  publik,  aspek  kritis  yang  sering  kali menjadi pertimbangan utama para investor.
Selain  itu,  Kabupaten  Bima  telah  mengidentifikasi  dan  mempromosikan  sektor-sektor unggulan  yang  menawarkan  peluang  investasi  menarik,  seperti  sektor  pertanian,  pariwisata, dan  energi  terbarukan.  Fokus  pada  pengembangan  infrastruktur  pendukung,  seperti peningkatan  jalan  dan  fasilitas  publik,  serta  penjaminan  ketersediaan  sumber  daya  manusia yang  kompeten,  turut meningkatkan  daya  tarik  Kabupaten  Bima  sebagai  destinasi investasi. Inisiatif-inisiatif  ini  diharapkan  tidak  hanya  memperkuat  ekonomi  lokal  tetapi  juga memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  pengurangan  angka  pengangguran  dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Peningkatan  dialog  dan  kerjasama  dengan  para  pemangku  kepentingan,  termasuk komunitas  bisnis  lokal  dan  investor  potensial,  menjadi  kunci  sukses  dalam  menciptakan ekosistem  investasi  yang  kondusif.  Melalui  forum  dan  pertemuan  bisnis,  Dinas  Perizinan Kabupaten  Bima  secara  aktif  mengumpulkan  masukan  dan  menjawab  kebutuhan  investor, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan pasar.  Keterlibatan  ini  memperkuat  hubungan  antara  pemerintah  daerah  dan  sektor  swasta, membuka  jalan  untuk  proyek-proyek  kolaboratif  yang  berpotensi  meningkatkan  kinerja ekonomi lokal.
Masa depan investasi di Kabupaten Bima terlihat cerah, didukung oleh langkah-langkah strategis  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  perizinan  dan  menciptakan  iklim  usaha  yang menarik.  Upaya  berkelanjutan  untuk  memperkuat  kerjasama  lintas  sektor,  meningkatkan kapasitas SDM lokal, dan mempertahankan stabilitas keamanan akan menjadi faktor penting dalam  memastikan  pertumbuhan  investasi  jangka  panjang.  Dengan  fondasi  yang  kuat  dan strategi yang tepat, Kabupaten Bima berpotensi menjadi salah satu pusat investasi terdepan di kawasan ini, membawa dampak positif bagi perekonomian regional maupun nasional.
Gambar 3. Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Bima (2015-2023)
Berikut  adalah  diagram  batang  yang  mengilustrasikan  data  tentang  peningkatan investasi  di  Kabupaten  Bima  dari  periode  2015  hingga  2023.  Dari  diagram  ini,  kita  dapat melihat  tren  peningkatan  persentase  investasi  yang  berbeda-beda  setiap  tahunnya,  dimulai dari peningkatan sebesar 5% pada tahun 2015 dan mencapai puncaknya dengan peningkatan sebesar  35%  pada  tahun  2023.  Diagram  ini  menggambarkan  skenario  hipotetis  di  mana Kabupaten  Bima  mengalami  pertumbuhan  investasi  yang  signifikan  seiring  berjalannya waktu, menunjukkan upaya dan keberhasilan daerah dalam menarik investasi

## Kesimpulan
Transformasi  digital  dalam  pelayanan  publik,  terutama  dalam  pelayanan  perizinan, penting  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  kepuasan  masyarakat.  Meskipun  dihadapi  dengan tantangan  kompleks  seperti  perbedaan  akses  teknologi  dan  resistensi  terhadap  inovasi, langkah-langkah  digitalisasi  di  Kabupaten  Bima  memberikan  sejumlah  keunggulan. Meskipun  demikian,  rendahnya  literasi  digital  dan  kurangnya  infrastruktur  teknologi  masih menjadi  hambatan.  Integrasi  sistem  menjadi  fokus  penting,  meminimalisir  hambatan  dalam proses  perizinan.  Peningkatan  investasi  merupakan  dampak  positif,  memperkuat  posisi Kabupaten Bima sebagai destinasi investasi menarik. Namun, untuk kesuksesan transformasi
digital yang lebih besar, diperlukan upaya konkret seperti peningkatan infrastruktur teknologi dan  pelatihan  Teknologi  Informasi.  Kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor swasta menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini, menjadikan Kabupaten Bima sebagai pusat investasi terdepan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan  perizinan,  tetapi  juga  memperkuat  ekonomi  lokal  dan  memperkuat  keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik.

## BIBLIOGRAFI
-, H. G., Hakim, D. B., & -, H. H. (2020). STRATEGI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK MENINGKATKAN  INVESTASI  DI  KABUPATEN  BOGOR  (Strategy  of  License Services  to  Increase  Investment  in  Bogor  Regency). JURNAL  MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal
Of Agribusiness Management) , 8 (1), 90.
https://doi.org/10.24843/jma.2020.v08.i01.p08 Abdullah,  M.,  Mangngasing,  N.,  waris,  I.,  &  Suyasa,  I.  (2022). Quality  of  Service  for Building Permits at the Office of Investment and One-Stop Integrated Services in Palu City . https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319634
Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha  (SI  ICE  MANDIRI)  di  Mal  Pelayanan  Publik  Kabupaten  Sumedang. Jurnal Manajemen dan Organisasi , 13 (2), 148–165. https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093 Androniceanu, A. (2023). The new trends of digital transformation and artificial intelligence in  public  administration. Administratie  si  Management  Public , 2023 (40),  147–155. https://doi.org/10.24818/amp/2023.40-09
Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa’adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (Oss)  Dalam  Rangka  Percepatan  Perizinan  Berusaha  Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Jawa Tengah. Diponegoro Law Journal , 8 (2), 1328–1342.
Astuti, D. (2021). Evaluasi Sistem Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Di  Kabupaten  Pangkep. Kajian  Ilmiah  Mahasiswa  Administrasi Publik (KIMAP) , 2 (3), 1056–1072.
Baharuddin,  A.  (2020).  Overview  of  Public  Services  at  the  One-Stop  Investment  and Integrated  Service  Office  of  South  Sulawesi. Jurnal  Ad’ministrare , 6 (2),  131. https://doi.org/10.26858/ja.v6i2.12096
Bilyastuti, M. P. (2019). Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (Dpmptsp)  Kabupaten  Ponorogo  Dengan  Sijitu  (Sistem  Informasi  Perizinan Terpadu). Reformasi , 9 (1), 82. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i1.1346
Bradley, D. H. (2012). The workforce investment act and the one-stop delivery system. The Workforce Investment Act , 1–59.
Daub,  M.,  Domeyer,  A.,  de  Lamaa,  A., &  Renz,  F.  (2020).  Digital  public  services:  How  to achieve fast transformation at scale. McKinsey Insights , July , N.PAG-N.PAG. Djira, R. R., Djani, W., & Gana, F. (2020). E-Government Implementation in the Investment and  Integrated  One-Stop  Services  Agency,  Kupang  City. Public  Policy  and Administration Research , 10 (10), 1–9. https://doi.org/10.7176/ppar/10-10-01
Ed, M., Ed, M., & Medina, M. (2021). TRANSFORMATION AND . https://doi.org/10.18235/0003245.This
Fadhilah,  A.  N.,  &  Prabawati,  I.  (2019).  Implementasi  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  Online  Single  Submission  (OSS)  Studi  Pada  Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Nganjuk. Publika , 8 (3), 911–924.
Febriyanti,  S.  (2023).  ONE  STOP  INTEGRATED  SERVICE  QUALITY  AT  THE INVESTMENT  SERVICE  AND  ONE  STOP  INVESTMENT  SERVICE  SELUMA DISTRICT: Study at Investment Service and One-Stop Services. International Journal of Policy and Public Administration , 4 (2), 1–8.
Hidayat  Putri,  D.  R.,  Darmawi,  A.,  &  Uddin,  J.  (2020).  Quality  of  Public  Services  in  the Capital  Investment  and  Integrated  Service  of  South  Kalimantan  Province. Scholars International Journal of Law, Crime and Justice , 3 (6), 190–194.
https://doi.org/10.36348/sijlcj.2020.v03i06.007
Jusman,  Asang,  S.,  Ahmad,  B.,  &  Allorante,  A.  I.  (2018).  Electronic  Governance Model  in Public  Service:  A  Study  case  of  Invesment  and  Integrated  One-Stop  Service  Office. European Journal of Research and Reflection in Management Sciences , 6 (4), 67–74. Lestari, D., Meigawati, D., & Sampurna, R. H. (2023). the Role of the Leader in Improving the  Organization  Performance  of  the  Investment  Office  and  One-Stop  Integrated Services in Sukabumi City. Dia , 21 (01), 98–108.
https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7598
Meriyani,  Hamsinah,  Syahribulan,  &  Abdullah,  M.  T.  (2022).  Factors  Affecting  Service Performance  at  the  One  Stop  Integrated  Service  Investment  Office  of  Jeneponto Regency. Journal Dimensie Management and Public Sector , 3 (1), 41–53.
Mubarika,  M.,  Sompa,  A.  T.,  &  Rawali,  S.  (2021).  Quality  of  Services  for  Investment Services,  One  Door  Integrated  Services  and  Manpower  (Dpmptsp-Naker)  in  Provision of Trading …. International Journal Political, Law, and … , 2 (3), 19–33.
Mulyadi, M., & Romdana, R. (2018). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam  Pelayanan  Perizinan. MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 7 (2),  14. https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.679
Nasrullah,  M.,  Sumarto,  S.  S.,  Baharuddin,  A.,  Zainal,  H.,  &  Tadampali,  A.  C.  to.  (2020). The  effect  of  work  facilities  on employee  performance  in  the  office  of investment  and one-stop  services,  Gowa  Regency,  South  Sulawesi,  Indonesia. GNOSI:  An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis , 3 (2), 11–22.
Pratiwi,  I.,  Amiludin,  A.,  &  Asmawi,  M.  (2021).  Kebijakan  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Dalam Pemberian Perizinan Selama Pandemi Covid-19. Indonesian Journal of Law and Policy Studies , 2 (1), 56. https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4297
Purwani,  M.  T.,  &  Suryawati,  R.  (2021).  Implementasi  Program  Sistem  Perizinan  Online (SPION) Di Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Sukoharjo. Wacana Publik , 1 (2), 273.
https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.54596
Rahman,  G.  S.,  Bekti,  H.,  &  Munajat,  M.  .  E.  (2019).  Kualitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  Di  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten  Ciamis. Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Publik , 2 (2),  100. https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i2.21405
Ramli,  S.,  &  Hasbullah.  (2021).  Pengaruh  Dimensi  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepuasan Pemohon  Perizinan  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju. Jurnal Forum Ekonomi , 23 (1), 77–85.
Rengifurwarin, Z. A. (2019). Analysis of Public Service Bureaucracy Reform at the One-Stop Investment  and  Integrated  Services  Office,  Maluku  Province,  Indonesia. International Journal of Science and Society , 1 (3), 225–238. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v1i3.42 Revisi, P. (2012). Izin usaha . 1–2.
Subowo, E., Maarif, S., Arkeman, Y., & Kirbrandoko, K. (2019a). Institutional Optimization Strategy  of  Capital  Investment  Agency  and  One-Stop  Integrated  Service. Jurnal  Bina Praja , 21 , 237–248. https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.237-248
Subowo,  E.,  Maarif,  S.  M.,  Arkeman,  Y.,  &  Kirbrandoko.  (2019b).  Improvement  of  the Licensing  Services  Mechanism  At  the  One-Stop  Investment  and  Integrated  Service Office  Using  Soft  System  Methodology. Journal  of  Applied  Management , 17 (4), 576– 588.
Sulandari,  S.,  Nurcahyanto,  H.,  Marom,  A.,  &  Hariani,  D.  (2021). Service  Analysis  at Investment  and  One-Stop  Integrated  Service  and  Labor  Office  (DPMPTSP  Labor) Pekalongan Regency . 24 . https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304735
Wasdi,  W.,  Harits,  B.,  &  Muliawaty,  L.  (2021).  Service  Characteristics  Model  to  Make Optimum  Services  in  Investment  Department  and  One-Stop  Integrated  Service  of Ciamis Regency. Pasundan Social Science Development , 1 (2), 55–68. https://doi.org/10.56457/pascidev.v1i2.1
Widiyaningrum,  W.  Y.  (2022).  Efektivitas  Mall  Pelayanan  Publik  (  MPP  )  Oleh  Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Satu  Pintu  (  DPMPTSP  )  Dalam  Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL , 6 (November), 57–68.
Winda  Lestari.  (2018).  Efektivitas  pelayanan  perizinan  pada  dinas  penanaman  modal  dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kota serang skripsi. In Jurnal ilmu administrasi negara (Vol. 3, Nomor 6661130199).
Wismayanti, W., & Purnamaningsih, P. (2021). Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis E- Government  Dalam  Program  Layanan  Perizinan  Online  (Laperon)  Di  Dpmptsp Kabupaten  Badung. AL-ULUM :  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora , 7 (2),  30–47. https://doi.org/10.31602/alsh.v7i2.5734

## Copyright holder:
Yuli Yanti Daaris, Sadrul Imam (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)