## PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP  PENYIDIKAN  TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT SUMBAR ANDALAS KENCANA DI SATRESKRIM POLRES PESISIR SELATAN

## Hokianto Tanjaya
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: hoki_tan@yahoo.com

## ABSTRACT
Law enforcement at the stage of the investigation of the crime of palm oil theft belonging to PT West Sumatra Andalas Kencana at the Satreskrim Polres Pesisir Selatan is by means of penal mediation  and  through  the  criminal  justice  system  in  this  case  during  the  investigation process. The settlement efforts made against the perpetrators of the crime of palm oil theft, if they  have  committed  the  crime  of  theft  for  the  first  time,  the  perpetrators  will  only  be  given guidance, must report, and declare that they will not repeat the crime of palm oil theft. When the crime of theft is repeated, then the perpetrator is processed to the stage of examination in court.  In  law  enforcement  against  perpetrators  of  theft  the  victim  prefers  a  mediation settlement  because  the  victim  recovers  the  stolen  palm  oil  and  there  is  compensation  for losses.  Obstacles  in  Law  Enforcement  at  the  Investigation  Stage  of  the  Crime  of  Palm  Oil Theft  belonging  to  PT  West  Sumatra  Andalas  Kencana  at  the  South  Pesisir  Selatan  Police Criminal Investigation Unit, including the number of personnel from investigators assigned to the  Pesisir  Selatan  Police  is  very  small,  not  in  accordance  with  the  number  of  cases  of  oil palm theft that exist. The people of Pesisir Selatan Regency prefer to settle the case with the prevailing custom, but this method does not have a deterrent effect, this can be seen from the frequent repetition of the crime of palm oil theft on plantations belonging to PT West Sumatra Andalas Kencana. The long distance between the police station and the oil palm plantations must require an adequate operational/transportation car, as well as the obstacles experienced during the investigation stage.
Keywords: Investigation, Palm Oil, Crime of Theft, Law Enforcement

## ABSTRAK
Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas  Kencana  di  Satreskrim Polres Pesisir Selatan adalah dengan cara mediasi  penal  dan  melalui  sistem  peradilan  pidana  dalam  hal  ini  pada  proses  penyidikan. Upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit tersebut  jika  baru  sekali  melakukan  tindak  pidana  pencurian  maka  terhadap  pelaku  hanya diberikan  pembinaan,  wajib  lapor,  dan  pernyataan  tidak  akan  mengulangi  lagi  tindak  pidana pencurian kelapa sawit tersebut. Ketika tindak pidana pencurian itu berulang barulah terhadap pelaku diproses hingga ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada penegakan hukum terhadap pelaku  pencurian  korban  lebih  memilih  penyelesaian  secara  mediasi  karena  korban memperoleh  kembali  kelapa  sawitnya  yang  dicuri  dan    adanya  pengganti  kerugian.  kendala dalam Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa
Sawit  Milik  PT  Sumbar  Andalas  Kencana  di  Satreskrim  Polres  Pesisir  Selatan  diantaranya adalah  jumlah  personil  dari  penyidik  yang  bertugas  di  Polres  Pesisir  Selatan  sangat  sedikit tidak sesuai dengan banyaknya kasus pencurian kelapa sawit yang ada. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan adat yang berlaku namun cara ini tidak menimbulkan efek jera, hal ini terlihat seringnya dilakukan pengulangan tindak pidana  pencurian  kelapa  sawit  pada  perkebunan  milik  PT  Sumbar  Andalas  Kencana.  Jarak antara  kantor  kepolisian  dengan  kebun  sawit  yang  jauh  harus  memerlukan  mobil operasional/transportasi yang memadai, juga kendala yang dirasakan dalam tahap penyidikan.
Kata Kunci: Penyidikan, Kelapa Sawit, Tindak Pidana Pencurian, Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  Pasal  7  KUHAP  tentang  kewenangan-kewenangan  penyidik  dalam melaksanakan  kewajibannya  dan  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  g  Undang-undang  Nomor  2  tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa  dalam melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  13,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  bertugas  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua tindak  pidana  harus  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundangundangan lainnya.  Penyidikan  dilakukan  untuk  mengumpulkan  bukti  bukti  sesuai  dengan  unsur  unsur yang terdapat pada tindak pidana  yang disangkakan. Polres  Pesisir Selatan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan tindak pidana umum.
Salah  satu  perusahaan  perkebunan  di  Sumatera  Barat  adalah  PT  Sumbar AndalasKencana merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan Kelapa  Sawit  yang  saat  ini  sudah  memiliki  areal  perkebunan  kelapa  sawit  seluas  80.000  Ha. Selain  dari  lahan  yang  dimiliki  perusahaan,  terdapat  juga  60.000  Ha  lahan  plasma yang  juga dikelola  oleh  PT  Sumbar  Andalas  Kencana.  Saat  ini  PT  Sumbar  Andalas  Kencana  sudah memiliki 13 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas produksi   915 ton/jam dan pasokan tandan  buah  segar  (TBS)  sebanyak  5,5  juta  ton  per  tahun.  Kondisi  tersebut  membuat  rentan terjadi pencurian kelapa sawit. 1
Proses  pemeriksaan  tentang  benar  tidaknya  suatu  perbuatan  pidana  itu  terjadi,  dapat diketahui  melalui  proses  penyidikan,  tetapi  sebelum  dilakukan  penyidikan  terlebih  dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. 2
Kejahatan  yang  telah  dilaporkan/diadukan  haruslah  sudah  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  mengaturnya,  sehingga  jika  peraturan  tidak  mengatur  maka  seharusnya seseorang  tersebut  bebas  dari  segala  tuntutan  hukum 3 Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana, kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang-undangan  yang  telah  ada  dengan didasarkan adagium  nullum  delictum  noela  poenna  praevia  sine  lege  poenale sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana. 4
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencurian  seperti  tindak  pidana  pencurian yang terjadi pada wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT Sumbar Andalas Kencana (SAK)
1 Prapenelitian pada PT Incasi Raya Sumbar tahun 2020.
2 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana , Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 16.
3 Farit  Kurniawan, Pertanggung  jawaban  Pidana  orang  yang  menggadaikan  mobil  dalam  status  sewa, UPN, Surabaya, 2011, hlm. 11.
4 Mahmud  Mulyadi, Criminal  Policy:Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non  Penal  Policy  Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Jakarta. 2008, hlm. 211.
Incasi  Raya  Group.  Perkebunan  tersebut  tersebar  pada  beberapa  Kabupaten  yang  ada  di wilayah  Sumatera  Barat  antara  lain  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  Kabupaten  Dharmasraya  dan Kabupaten  Sijunjung.  Sepanjang  tahun  2018-2020  telah  terjadi  lebih  dari  122  tindak  pidana pencurian  kelapa  sawit  pada  wilayah  perkebunan  kelapa  sawit  milik  PT  Sumbar  Andalas Kencana (SAK) Incasi Raya Group. Angka ini adalah yang dilaporkan pada pihak Kepolisian setempat  dan  masih  banyak  lagi  kejadian  pencurian  kelapa  sawit  yang  tidak  dilaporkan. Sebagian besar kasus pencurian kelapa sawit diselesaikan dengan berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012 dan dengan berdasarkan pada prinsip restoratif justice .
Permasalahan  yang  dibahas  adalah  Penegakan  hukum  pada  tahap  penyidikan  terhadap Tindak  Pidana  Pencurian  Kelapa  Sawit  milik  PT.  Sumbar  Andalas  Kencana    di  Satreskrim Polres Pesisir Selatan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum  Pada  Tahap  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian Kelapa  Sawit  Milik  PT  Sumbar  Andalas  Kencana  di  Satreskrim  Polres  Pesisir Selatan
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kapolres  Pesisir  Selatan  bahwa  Kepolisian  telah melakukan  pembinaan  berupa  penyuluhan  hukum  dalam  satu  tahun  2-3  kali  guna menanggulangi  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit.  Selain  itu  pihak  Polres  Pesisir Selatan  juga  melakukan  program  edukasi  kepada  masyarakat  terutama  anak-anak,  untuk menanamkan kepada mereka betapa pentingnya keamanan, kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kapolres  Pesisir  Selatan  penulis  dan  kuisioner yang  penulis  lakukan  kepada  masyarakat  dan  para  pengusaha  perkebunan  kelapa  sawit dapat  dilihat  bahwa  tindakan  preventif  yang  dilakukan  oleh  Polres  Pesisir  Selatan  tidak berjalan  dengan  maksiamal  karena  upaya  penyuluhan  hukum  yang  di  lakukan  banyak tidak di ketahui oleh masyarakat dan para pengusaha perkebunan kelapa sawit, hal ini bisa terjadi  karena  dua  hal,  pertama  kurang  maksimalnya  Polres  Pesisir  Selatan  dalam mensosilalisasikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  dan  pengusaha  perkebunan, dan  kedua,  sikap  masyarakat  yang  apatis  sehingga  tidak  ingin  tahu  dengan  apa  yang terjadi disekitarnya.
Kemudian  pada  tindakan  represif,  diantaranya  melakukan  penyelidikan Berdasarkan  wawancara  dengan  Kapolres  Pesisir  Selatan  menyatakan  bahwa  setelah mendapatkan  laporan  atau  aduan  akan  adannya  suatu  tindak  pidana  pencurian  kelapa sawit,  Kepolisian  langsung  melakukan  penyelidikan  dengan  melakukan  pengamatan, wawancara  saksi,  pelacakan  pelaku  dan  barang  buktinya.  Setelah  Polres  Pesisir  Selatan melakukan  tahapan  tersebut,  kemudian  barulah  kepolisian  melakukan  gelar  perkara apakah suatu peristiwa tersebut merupakah peritiwa pidana atau bukan.
Setelah  melakukan  penyelidikan  dan  telah  mendapat  titik  terang  akan  tindak pidana  tersebut  maka  selanjutnya  pihak  kepolisian  melanjutkan  kasus  tersebut  ketahap penyidikan. Melakukan Penyidikan Setelah melewati tahapan penyelidikan dan sampailah pada  kesimpulan  bahwa  sebuah  peristiwa  tersebut  adalah  peristiwa  pidana  maka  Polres Pesisir  Selatan  meningkatkan  kasus  tersebut  ketahap  Penyidikan.  Kemudian  Penyidik melakukan  pemanggilan  terhadap  saksi-saksi  dan  korban  untuk  di  mintai  keterangan terkait  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  yang  terjadi  di  perkebunan  PT  Sumbar Andalas Kencana.
Setelah mendapatkan dua alat bukti  yang sah penyidik Polres  Selatan menjemput tersangka tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Polres Pesisir Selatan ketempat tinggalnya  dan  apabila  tersangka  berada  diluar  kota  maka  pihak  Polres  Pesisir  Selatan akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
Penangkapan  Dalam  kasus  pencurian  kelapa  sawit  di  Pesisir  Selatan    telah melakukan  penangkapan  sebanyak  67  tersangka  dari  73  tersangka  dalam  kurun  waktu 2016 s/d 2020. Dari 67 tersangka yang dilakukan penangkapan 14 diantaranya merupakan kasus  tertangkap  tangan  sedang  melakukan  pencurian  kelapa  sawit.  Dari  67  orang  yang dilaaukan  penangkapan  oleh  Polres  Pesisir  Selatan  ini  dilakukan  berdasarkan pertimbangann  bahwa  agar  tersangka  tidak  melarikan  diri  dan  tidak  berniat  untuk menghilangkan alat bukti, guna mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan.
Penahanan  Dalam  kasus  pencurian  kelapa  sawit  diwilayah  Polres  Pesisir  Selatan, kepolisian juga melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian kelapa sawit,  dari  73  tersangka  kasus  pencurian  kelapa  sawit,  67  diantaranya  dilakaukan penangkapan  dan  penahanan,  dan  14  diantaranya  merupakan  pelaku  yang  tertangkap tangan.
Penyitaan  Berdasarkan  wawancara  dengan  Kapolres  Pesisir  Selatandalam  kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Polres Pesisir Selatan, selama ini dari 41 jumlah kasus terhitung  dari  tahun  2016  s/d  2020,  dalam  melakukan  penyidikan  kepolisian  selalu melakukan penyitaan terutama terhadap alat bukti baik yang ditemukan dilokasi kejadian ataupun  alat  bukti  yang  ditemukan  jauh  dari  lokasi  kejadian  yang  merupakan  satu kesatuan  dari  sebuah  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  yang  terjadi.  Adapun  bentuk barang  yang  disita  biasanya  adalah  berupa  kendaraan  transportasi  yang  diguanakan  oleh pelaku, buah sawit yang tersisa, dan alat-alat yang digunakan untuk mendodos sawit.
Upaya  penyelesaian  tindak  pidana  merupakan  suatu  upaya  penyelesaian  yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  tentu  suatu  upaya  yang  dilakukan  haruslah  sesuai dengan  ketentuan  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan,  kemanusiaan  dan  juga haruslah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain penyelesaian menggunakan sistem peradilan pidana juga dapat menggunakan sistem perundingan yang upaya  penyelesaian  diselesaikan  oleh  pemangku  adat  atau  aparatur  nagari  dengan mengedepankan  proses  musyawarah  guna  tercapainya  upaya  penyelesaian  secara perdamaian.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  penyidik  pada  Satreskrim  Pesisir Selatan,  upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres  Pesisir  Selatan  dalam  melakukan  upaya penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  di  perkebunan  PT.  Sumbar
Andalas  Kencana  menggunakan  sistem  peradilan  adat,  yang  upaya  penyelesaiannya dilimpahkan  ke  KAN  untuk  selanjutnya  diselesaikan  oleh  pemangku  adat  dengan mengedepankan  proses  musyawarah  guna  tercapainya  upaya  penyelesaian  secara perdamaian.
Upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian kelapa sawit tersebut jika baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka  terhadap pelaku  hanya  diberikan  pembinaan,  wajib  lapor,  dan  pernyataan  tidak  akan  mengulangi lagi  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  tersebut.  Ketika  tindak  pidana  pencurian  itu berulang barulah terhadap pelaku diproses hingga ke tahap pemeriksaan di pengadilan.
Dalam  proses  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  pihak Polres  pesisir  Selatan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka,  dan  pemeriksaan terhadap  saksi  pelapor  guna  membuat  berita  acara  pemeriksaan.  Selain  itu  pihak Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan  juga  memanggil  keluarga  dari  tersangka  untuk memberikan  keterangan  mengenai  kebenaran  status  tempat  tinggal  tersangka.  Dalam pelaksanaan  penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit,  terkait  tindak  pidana pencurian  kelapa  sawit  di  perkebunan  PT.Sumbar  Andalas  Kencana  yang  diselesaikan dengan  upaya  penyelesaian  mediasi  dan  menggunakan  sistem  peradilan  adat  di lingkungan  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan  mediasi  dengan  perusahaan  sebagai  korban. Kepolisian  dan  desa  bekerjasama  menyelesaikan  menggunakan  sistem  mediasi  dan peradilan  adat.  Hal  ini  tidak lain  dikarenakan  pihak  korban  terkait  dengan  tindak pidana pencurian  tersebut  lebih  memilih  untuk  diselesaikan  dengan  upaya  penyelesaian  yang menggunakan sistem mediasi dan peradilan adat.
Polres Pesisir Selatan dalam hal ini pernah menyelesaikan perkara pidana tentang pencurian melalui mediasi. Melalui musyawarah dicarilah kesepakatan antara para pihak untuk  mewujudkan  keadilan  tersebut.  Mekanisme  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Polres Pesisir  Selatan  berdasarkan  apa  yang  telah  diatur  dalam  SEKAP.  Setelah  dicapai kesepakatan  bersama  antara  pihak  yang  terlibat  penyidik  segera  menerbitkan  surat penghentian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif. Tentunya pelaksanaan mediasi pada  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  penyidik dalam  mewujudkan  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dengan  tetap memperhatikan  kepasitan,  kemanfaatan  dan  keadilan  hukum.  Hal  tersebut  mengingatkan bahwa  pada  dasarnya  berlakunya  hukum  diharapkan  dapat  mensejahterahkan  kehidupan masyarakat. Pada tindak pidana pencurian tersebut hasil kesepakatan dalam musyawarah bahwa  pelaku  bersedia  dan  sanggup  untuk  mengembalikan  kerugian  tersebut  serta meminta maaf atas perbuatanya terhadap korban.
Penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  melalui  upaya  mediasi  atau  musyawarah yang  melibatkan  korban,  pelaku  dan  penyidik  sebagai  mediator  sebagai  upaya meuwujudkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polres Pesisir Selatan dengan tujuan pemenuhan  keadilan  bagi  korban  dan  membebaskan  pelaku  dari  perampasaan kemerdekaan  dalam  hal  ini  berdasarkan  SEKAP  dan  peraturan  perundang-undangan lainya seperti KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak semua  tindak  pidana  dapat  diselesaikan  diluar  jalur  hukum,  oleh  karena  itu  SEKAP memberi batasan terkait tindak pidana yang bisa diselesaikan diluar jalur hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

## B. Kendala  Dalam  Penegakan  Hukum  Pada  Tahap  Penyidikan  Terhadap  Tindak Pidana  Pencurian  Kelapa  Sawit Milik  PT  Sumbar  Andalas  Kencana  di  Satreskrim Polres Pesisir Selatan
Faktor  Masyarakat  juga  menjadi  kendala  dalam  tahap  penyidikan.  Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan adat yang berlaku,  meskipun  cara-cara  seperti  itu  memang  baik  adanya  tetapi  jika  dilihat kenyataannya sanksi adat tidak lagi menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Masyarakat belum  menyadari  pentingnya  melaporkan  /mengadukan  kasus  pencurian  tersebut  kepada Polres  Pesisir  Selatan,  dan  masih  berkembangnya  stigma  dimasyarakat  bawa  apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan bertele-tele.
Kemudian dipengaruhi oleh  Faktor Sarana dan Prasarana dan Dana yang terbatas Menurut  penjelasan  dari  penyidik  kasus  pencurian  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Pesisir Selatan  biasanya  dilakukan  pelaku  pada  waktu  malam  hari  karena  kebun  sawit  tersebut tidak ada  yang  mengawasi  atau menjaga,  sehingga  para  pelaku lebih  bebas  melancarkan aksi  pencurian  kelapa  sawit  tersebut.  Untuk  melakukan  penangkapan  atau  pengejaran kepada  pelaku  pencurian  Polres  Pesisir  Selatan  masih  mengalami  kendala  pada  mobil operasional  karena  jarak  antara  kantor  kepolisian  dengan  kebun  sawit  yang  jauh  harus memerlukan mobil operasional/ transportasi yang memadai.
Dalam  menghadapi  kendala  yang  dihadapi  oleh  Polres  Pesisir  Selatan  dalam mengatasi  hambatan  yang  timbul  dalam  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  pencurian kelapa sawit, maka Polres Pesisir Selatan melakukan beberapa upaya, diantaranya berupa penambahan  personil.  Penambahan  personil  menjadi  upaya  yang  mutlak  dilakukan  oleh Kepolisian  guna  menjamin  terselenggaranya  penyidikan  yang  baik  oleh  Polres  Pesisir Selatan  dalam  melaksanakan  proses  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  di wilayah Polres Pesisir Selatan.
Melakukan  Kerjasama  Dengan  Pihak  Perusahaan  dan  Masyarakat  Melakukan kerjasama  dengan  masyarakat  dalam  hal  ini  pemuka  adat  supaya  apabila  menemukan tersangka  pencurian  agar  melaporkannya  ke  Polres  Pesisir  Selatan  guna  dilakukan penyelidikan  sesuai  prosedur  yang  berlaku.  Polres  Pesisir  Selatan  juga  menganjurkan kepada para pengusaha kelapa sawit yang ada di Kabupaten Polres Pesisir Selatan supaya mendirikan  pos-pos  pengamanan  atau  pos  satpam  disekitar  kebun  sawit  dan  juga pemasangan  portal-portal  penghambat  dalam  titik-titik  tertentu  supaya  pencurian  kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan bisa diminimalisir.
Kemudian  meminimalisir  dana  dan  mendayagunakan  Sarana  dan  Prasarana  yang Ada.  Kendala  dana  menjadi  hal  yang  klasik  dalam  penegakan  hukum  yang  dialami  oleh Polres Pesisir Selatan, maka untuk tetap menjaga citra dan wibawa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini melakukan penyidikan maka Polres Pesisir Selatan mengupayakan  tindakan-tindakan  yang  efektif  dan  efisien.  Tak  terkecuali  dalam penyidikan  tindak  pidana  pencurian  di  wilayah  Polres  Pesisir  Selatan,  maka  sebelum pencairan  dana  operasional,  maka  pengeluaran-pengeluaran  akan  di  cek  secara  selektif supaya dana yang digunakan memang benar-benar bermanfaat.
Terhadap  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  penegakan  hukum terhadap  penyidikan  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  di  wilayah  Polres  Pesisir Selatan,  maka  Polres  Pesisir  Selatan  mendayagunakan  sarana  yang  tersedia  semaksimal
mungkin.  Akan  tetapi  Polres  Pesisir  Selatan  tetap  mengajukan  permohonan  penambahan satu unit mobil operasional di setiap unit di Polres Pesisir Selatan .
Lebih  lanjut  beliau  mengatakan,  jika  dalam  penyidikan  terhadap  tindak  pidana pencurian  kelapa  sawit  di  wilayah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  terkendala  oleh  kendaraan, maka  Polres  Pesisir  Selatan  menggunakan  kendaraan  roda  dua  maupun  kendaraan  roda empat  milik  pribadi  untuk  melakukan  tindakan  penyidikan.  Juga  dengan  berkerjasama dengan  PT.  Sumbar  Andalas  Kencana  sehingga  dapat  menemukan  secara  cepat  apabila terjadi pencurian kelapa sawit di kawasan perkebunan PT Sumbar Andalas Kencana. Hal ini kembali menegaskan keseriusan aparat Polres Pesisir Selatan dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan.

## KESIMPULAN
Penegakan  Hukum  Yang  dilakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencurian  kelapa sawit  milik  PT.  Sumbar  Andalas  Kencana  adalah  dengan  melalui  proses  penyidikan  dan mediasi  penal.  Pada  awalnya  diterapkan  mediasi  penal  dimana  pelaku  adalah  baru  sekali melakukan tindak pidana pencurian maka terhadap pelaku hanya diberikan pembinaan, wajib lapor,  dan  pernyataan  tidak  akan  mengulangi  lagi  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit tersebut. Ketika tindak pidana pencurian itu berulang barulah terhadap pelaku diproses hingga ke tahap pemeriksaan di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief, Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara  di  Luar  Pengadilan ,  Pustaka Magister, Semarang, 2008
Khotbul  Umam, Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,  Penerbit  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta, 2010
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana , Sinar Grafika, Jakarta. 2009
Farit Kurniawan, Pertanggung jawaban Pidana orang yang menggadaikan mobil dalam status sewa, UPN, Surabaya, 2011
Mahmud Mulyadi, Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Jakarta. 2008
Ridwan  Hasibuan, Kriminologi  Dalam  Arti  Sempit  dan  Ilmu-Ilmu  Forensik ,  USU  Press, Medan, 1994