Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

## Dan Transaksi Elektronik
Ahadi Fajrin Prasetya ahadifajrinprasetya147@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Indonesia
Astri Rahayu astrirahayu2002@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Indonesia
Naskah Diterima : 18 Maret 2023 Naskah Revisi : 13 Juni 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 Juni 2023

## Abstract
Gambling is a game where players bet using money to choose one option among several  options  where  only  one  choice  is  correct  and  wins.  Law  enforcement against  gambling  is  not  optimal,  gamblers  and  bookies  are  not  punished according to applicable law, even though this gambling is clearly a criminal act that is against the law in Indonesia. The problems in this study are regarding Law Enforcement  Based  on  Law  Number  19  of  2016  Concerning  Information  and Electronic  Transactions  Against  Online  Gambling  and  What  are  the  inhibiting factors  in  Law  Enforcement  Based  on  Law  Number  19  of  2016  concerning Information  and  Electronic  Transactions  Against  Online  Gambling.  This  study uses  Law  enforcement  theory  from  Lawrence  Meir  Friedman  and  Soerjono Soekanto's  Inhibiting  Factor  Theory.  The  research  method  uses  the  type  of empirical  normative  research.  Research  Results  and  Discussion:  Law Enforcement  Based  on  Law  Number  19  of  2016  Concerning  information  and online  gambling  electronic  transactions  is  to  make  preventive  and  repressive efforts. The inhibiting factors in law enforcement against online gambling are the legal  factors  themselves,  human  resource  factors,  facilities  and  community factors. The conclusions and suggestions in this study are that prevention efforts are  needed  by  blocking  sites  that  have  gambling  content  as  part  of  the government's efforts to eradicate online gambling crimes. Law enforcers should do more outreach to the public about the dangers of online gambling crimes. Keywords : Law Enforcement, Online Gambling, Information and Electronic Transactions.

## Abstrak
Perjudian  merupakan  suatu  permainan  dimana  pemain  bertaruh  menggunakan uang  untuk  memilih  satu  pilihan  diantara  beberapa  pilihan  dimana  hanya  satu pilihan  saja  yang  benar    dan  menjadi  pemenang.  Penegakan  hukum  terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang  bertentangan  dengan  hukum  di  negara  Indonesia.  Permasalahan  dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dan Apakah Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Penelitian  ini  menggunakan  Teori penegakan  hukum  dari  Lawrence  Meir  Friedman  dan  Teori  Faktor  Penghambat Soerjono  Soekanto.    Metode  penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  Normatif Empiris.  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  :  Penegakan  Hukum  Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi  dan  transaksi  eletronik  adalah  melakukan  upaya  preventif  dan represif. Faktor Penghambat dalam penegakan hukum terhadap perjudian online yaitu  faktor  hukumnya  sendiri,  faktor  sumber  daya  manusia,  faktor  Sarana  dan fasilitas dan faktor masyarakat.  Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu diperlukan  upaya  pencegahan  dengan  pemblokiran  terhadap  situs-situs  yang memiliki  muatan  perjudian  sebagai  bagian  dari  upaya  kepolisian  dalam pemberantasan  tindak  pidana  perjudian online. Penegak  hukum  harus  lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya tindak pidana Perjudian Online.
Kata  Kunci  :  Penegakan  Hukum,Perjudian  Online,  Informasi  dan Transaksi Elektronik.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini  internet  merupakan bagian  dari  kemajuan  teknologi  informasi  tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung  satu  sama  lain.  Bangsa  Indonesia  yang  sedang  tumbuh  dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif  rendahnya  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  dalam  mengikuti perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini  termasuk kemampuan  dalam  menghadapi  masalah  hukum  yang  timbul.  Salah  satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
Permainan  judi  atau  perjudian  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah  permainan  dengan  memakai  uang  sebagai  taruhan.  Berjudi  ialah mempertaruhkan  sejumlah  uang  atau  harta  dalam  permainan  tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Perjudian adalah suatu permainan dimana  pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa  pilihan  dimana  hanya  satu  pilihan  saja  yang  benar  dan  menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.  Dalam  semua  kasus  internet  gambling,  para  penjudi  akan diharuskan  untuk  melakukan  deposit  dimuka  sebelum  dapat  melakukan gambling online . Hal  ini  berarti  harus  melakukan  transfer  sejumlah  uang kepada website judi tersebut.
Masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian, bagi mereka yang tidak ikut tapi mengetahui adanya perjudian sudah seharusnya mereka ikut serta  melakukan  pemberantasan  perjudian  dilingkungannya  yaitu  dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak  pidana  perjudian  dapat  dihilangkan  agar  tercipta  masyarakat  yang sehat  dan  peduli  akan  hukum  dan  bagi  mereka  yang  melakukan  perjudian haruslah sadar akan dampak negatif perjudian dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian bersama-sama dan bekerjasama untuk memberantas dan menghapus perjudian.
Penegakan  hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar-bandar  judi  tidak  dihukum  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku, padahal  perjudian  ini  jelas  suatu  tindak  pidana  yang  bertentangan  dengan hukum  di  negara  Indonesia. 1 Kesadaran  akan  hukum  tidak  dapat  dimiliki, bagaimana bisa hukum itu sendiri dapat berkembang sesuai dengan cita-cita
1 Harun M.Husen, Kejahatan  dan Penegakan  Hukum  Di  Indonesia, Rineka  Cipta,  Jakarta,2009,hlm 58.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
hukum  yang  diharapkan.  Hampir  disetiap  lingkungan  masyarakat  terdapat praktek  perjudian,  masyarakat  setempat  tidak  ada  yang  melapor  dan bertindak untuk memberantas tindak perjudian, mereka cenderung diam dan membiarkan  perilaku  judi  ini  berkembang  terus-menerus,  padahal  tindak pidana perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat.Berdasarkaan  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk mengkaji skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Terhadap Perjudian Online.”

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  suatu  prosedur  atau  cara  memperoleh  ini adalah  penelitian  hukum  normatif  empiris.  Penelitian  hukum  normatif empiris  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  dan  sistematika hukum, didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penegakan Hukum dan Perjudian Online
Penegakan  Hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide keadilan  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide- ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungisnya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
melibatkan  banyak  hal. 2 Hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: 3
1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan  apabila  orang  yang  disangkakan  telah  melanggar larangan tersebut.
Dalam  menjabarkan  suatu  rumusan  tindak  pidana  ke  dalam  unsur- unsurnya,  maka  akan  dijumpai  suatu  perbuatan  dan  tidakan  manusia, dengan tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.
Unsur-unsur  tindak  pidana  dapat  dibedakan  setidak-tidaknya  dari  dua sudut pandang, yakni;
1. Dari sudut teoritis;
2. Dari  sudut  Undang-Undang  Teoritis  artinya  berdasarkan  pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu  dirumuskan  menjadi  tindak  pidana  tertentu  dalam  pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. 4
Jadi  menurut  Moeljatno  bahwa,  dapat  diketahui  unsur  unsur  tindak
2 Sanyoto, Penegakan  hukum  di  Indonesia,  Jurnal  Dinamika  Hukum Volume  Nomor  3  September 2008, hlm. 200.
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya, Putra Harsa, 2006, hlm. 23.
4 P.A.F  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  1997, hlm.167.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
pidana, maka: 5
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan  itu  harus  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang- undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum  (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
Demikian diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang- undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang  dianut  oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam Undang- Undang.
Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah  sosial  karena  berdampak  sangat  negatif  bagi  kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas, dan tata krama. 6
Judi Online adalah  permainan  untung-untungan  yang  dimainkan mengunakan  komputer  atau  smartphone  dengan  koneksi  pada  jaringan internet  dan  permainan  tersebut  menggunakan  taruhan  dalam permainannya.  Perjudian online saat  ini  sangat  banyak  dimainkan  oleh kalangan  masyarakat,  dikarenakan  masyarakat  menganggap  perjudian
5 Moeljatno.Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. 1983.hlm.22-23
6 M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa , Jurnal Putra Harsa , Volume 1, Nomor 1, Juni 2019,hlm. 148.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
online merupakan  permainan  yang  menguntungkan  dengan  begitu mudah,  aman  dan  cepat,  dibandingkan  dengan  bermain  judi  seperti biasanya. 7
Perjudian sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 bis menyatakan; 8
(1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk  permainan  judi  dan  menjadikannya  sebagai pencarian,  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  suatu dalam perusahaan untuk itu;
2. Dengan  Sengaja  menawarkan  atau  memberi  kesempatan kepada  khalayak  umum  untuk  bermain  judi  atau  dengan sengaja turut serta dalam perushaan untuk itu, dengan tidak peduli  apakah  untuk  menggunakan  kesempatan  adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan  turut  serta  pada  permainan  judi  sebagai pencariannya.
(2) Kalau  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam menjalankan  pencariannya,  maka  dapat  dicabut  haknya  untuk menjalankan pencarian itu;
(3) Yang  disebut  permainan  judi  adalah  tiap-tiap  permainan,  dimana pada  umumnya  kemungkinan  mendapat  untung  bergantung  pada peruntungan belaka, juga karenanya permainanya lebih terlatih atau lebih  mahir.  Termasuk  segala  pertaruhan  tentang  keputusan
7 Hery  Sulisyanto,  Lindu  Ardjayeng ,  Tinjauan  Yuridis  tentang  Perjudian  Online  Ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik , Dinamika Hukum Dan Masyarakat , Volume 1, Nomor 1, 2018.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hlm. 697
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka  yang  turut  berlomba  atau  bermain,  demikian  juga  segala pertaruhan lainnya.
Pasal 303 Bis menyatakan;
(1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
1. Barang  siapa  menggunakan  kesempatan  main  judi,  yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Barang  siapa  ikut  serta  main  judi  di  jalan  umum  atau  pinggir jalan  umum  atau  di  tempat  yang  dapar  dikunjungi  umum, kecuali  kalau  ada  izin  dari  penguasa  yang  telah  memberi  izin untuk mengadakan perjudian itu.
(2) Jika  ketika  pelanggaran  belum  lewat  dua  tahun  sejak  ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini,  dapat  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun  atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

## B. Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Terhadap

## Perjudian Online
Dalam hal pengaturan tindak pidana judi online ini tidak dapat dilepaskan dari  pengaturan  tindak  pidana  judi  ( konvensional )  yang  sudah  lebih dahulu dikenal di masyarakat, untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturan tindak pidana  di  dalam  Pasal  303  dan  303  bis  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik atau internet yang terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah  membuat  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (Undang-Undang  ITE)  yang  di
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
dalamnya  mengatur  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  di  dunia  maya Cyber  space ,  termasuk  beberapa  perbuatan  yang  dilarang  karena melanggar  hukum  dan  mengandung  unsur  pidana.  Walaupun  tindak pidana  di  dunia  maya  ( Cybercrime )  belum  diatur  secara  khusus  dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (2)  menyatakan: 9
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) juncto  Pasal  45  Ayat  (1),  menyatakan:  “Setiap  orang  yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  Ayat (1),  Ayat (2),  Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Sedangkan dalam pengaturan  KUHP Pasal 303 ayat (1) menyatakan; Di ancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama     sepuluh  tahun  atau  pidana denda  paling banyak  Rp.  25.000.000,00  (Dua  puluh  lima  juta  rupiah). Hukuman Para Pelaku Perjudian masih dianggap rendah sehingga  para pelaku  tidak  mendapatakan  efek  jera  dengan  perbuatannya,  maka dengan  hal  itu  perlu  adanya  revisi  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  penjatuan hukuman dan denda untuk para pelaku Perjudian online.
1. Upaya Preventif
Upaya  preventif  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam  masyarakat  untuk  meminimalisir  berkembangnya  suatu kejahatan  dan  menekan  angka  kriminalitas  yang  terjadi  di  tengah
9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
masyarakat. Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung memiliki beberapa  upaya-upaya  pencegahan  dan  pengawasan  dalam melakukan  penegakan  hukum  secara  preventif.  Pertama,  dengan melakukan Cyber Patrol .
Cyber  patrol dalam  menjalankan  tugasnya  menggunakan  media internet  sebagai  fasilitas  pendukung  dalam  melakukan  patroli  di dunia  maya,  hal  ini  guna  mengawasi  kegiatan-kegiatan  seseorang yang  terindikasi  melakukan  kegiatan  atau  permainan  judi  secara online  serta  melacak website-website yang  memiliki  muatan perjudian.
Cyber  patrol dalam  menjalankan  tugasnya  menggunakan  media internet  sebagai  fasilitas  pendukung  dalam  melakukan  patroli  di dunia  maya,  hal  ini  guna  mengawasi  kegiatan-kegiatan  seseorang yang  terindikasi  melakukan  kegiatan  atau  permainan  judi  secara online  serta  melacak website-website yang  memiliki  muatan perjudian.
2. Upaya Represif
Upaya  represif  adalah  suatu  bentuk  tindakan  dan  upaya  yang dilakukan  dengan  cara  mencari  langsung  akar  permasalahan  ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Unit Cyber Crime dalam menangani kasus perjudian online ini  adalah  dengan  melakukan  tindakan  tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian  online  baik  itu  bandar  judi online maupun  pemain  dari judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti  bahwa  seseorang  telah  secara  sah  melawan  hukum melakukan  kegiatan  permainan  judi  secara  online  maka  akan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
langsung di tindak tegas oleh Unit Cyber Crime dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online.
C. Faktor  penghambat  dalam  Penegakan  Hukum  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik Terhadap Perjudian Online.
1. Faktor Hukumannya Sendiri (Undang-Undang)
Peraturan  perundang-undangan   sekarang  yang  mengatur  tentang perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, Pasal 303 bis, Undang-undang No. 19  Tahun  2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Maka perlu adanya revisi agar  penegak  hukum  tidak  menimbulkan  dualisme  hukum  dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian online .
Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 Ayat (5)  dan  Ayat  (6)  dengan  ketentuan  hukum  acara  pada  KUHAP, sebagai berikut:
a. Penggeledahan  dan/atau  penyitaan  yang  semula  harus mendapatkan  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP;
b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan
Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  dalam  waktu  1×24  jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
Penggeledahan  dan/atau  penyitaan  sistem  elektronik  serta penahanan  dan  pengkapan  harus  dilakukan  atas  izin  dari  ketua pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam. Hal ini Sangat mempersulit para penegak hukum untuk menemukan alat bukti serta pelaku perjudian online.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27

## 2. Faktor Sumber Daya Manusia
Faktor  sumber  daya  manusia  dalam  upaya  memberantas  tindak pidana  perjudian online merupakan  salah  satu  faktor  penting.
Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil di sektor teknologi informasi  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  Unit cyber  Crime karena  perjudian online sangat  mengandalkan  fasilitas  internet sebagai  sarana  dalam  melakukan  aksi  kejahatannya.  Memiliki kemampuan baik dalam penguasaan di sektor teknologi informasi, hal  tersebut  tidak  seimbang  dengan  maraknya  kasus  terkait perjudian online yang  terjadi  dalam  masyarakat  karena  perjudian online dapat  terjadi  kapan  saja  dan  dimana  saja  sehingga  hal  ini yang  menyebabkan  masih  banyak  kasus  perjudian online yang kurang tertangani.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana  dan  fasilitas  dalam  suatu  pekerjaan  merupakan  faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. bahwa dalam kasus perjudian online , salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak  dilakukan  secara  nyata  melainkan  dilakukan  di  dunia  maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacaknya para bandar dan pemain.
4. Faktor Masyarakat
Perjudian Online menjadi bahan pembicaraan dan atau pembahasan
dikalangan masyarakat menjadikan masyarakat hanya membicarakan tentang  rasa  keadilan  tanpa  mempertimbangkan dampak  dari  hukum  yang  ditimbulkan  perbuatan           negatif  itu  dan menjadikan  masyarakat  untuk  dekat  terhadap  perilaku  pidana. Masyarakat  hendaknya  didekatkan kepada  penyuluhan  hukum  dan negara  memang  betul-betul  memberantas  kemiskinan  untuk
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27
menekan  bahkan  menghapus  tindak  pidana  perjudian  yang diakibatkan  dari  kurangnya  pendidikan  dan  lemahnya  ekonomi masyarakat itu sendiri.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  disimpulkan sebagai  berikut  :Bahwa  penegakan  hukum  tindak  pidana  perjudian online adalah  perlu  adanya revisi Undang-Undang Tentang Pejatuhan Hukum dan denda    Agar    pelaku  perjudian online mendapatkan  efek  jera  dan  upaya penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  penegak  hukum  sendiri, kurangnya  penguasaan  di  sektor  teknologi  informasi,  hal  tersebut  tidak seimbang  dengan  maraknya    kasus  terkait  perjudian online yang  terjadi dalam  masyarakat  karena  perjudian online dapat  terjadi  kapan  saja  dan dimana  saja  sehingga  hal  ini  yang  menyebabkan  masih  banyak  kasus perjudian online yang belum tertangani. Peran masyarakat yang merupakan peran  utama  untuk  membasmi  ataupun  menghapuskan  tindak  pidana perjudian online ini dipandang masih kurang, dikarenakan masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap perbuatan judi online ini merupakan suatu  hal  yang  tidak  berbahaya  berbahaya  bagi  masyarakat  ataupun merupakan  hal  yang  lumrah  dimasyarakat,  dimana  dapat  diketahui  dari tindak pidana judi ini dapat berakibat terjadinya tindak pidana lain.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 14 – 27

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi , 2002, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I ,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada,. Friedman,  Lawrence  M.  1975, The  Legal  System,  Asocial  Seceince Perspective , New York: Russel Sage Foundation,.
Harun  M.Husen, Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,2009. Moeljatno, 2006, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya, Putra Harsa,. Muhammad Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana dan dua Prinsip Dasar Hukum Pidana , Kencana, Jakarta,. P.A.F. Lamintang, 2004, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung,. Soerjono  Soekanto,  2003, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan Hukum , Jakarta,UI Pres,. Sudarto , Hukum Pidana I, 2009, Yayasan Sudarto, Semarang,. Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana,Yogyakarta , Raja Grafindo Persada.