## Merayakan Inovasi Daerah
Muhtar Haboddin 1
  

## Abstrak
Makalah  ini  sengaja  mengangkat  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  terobosan dan  inovasi  pemerintahan.  Berbagai  terobosan  dan  inovasi  sudah  dihasilkan  oleh  pemimpin daerah. Kesemua terobosan dan inovasi itu sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan, baik dari lembaga  pemerintah, lembaga  donor  maupun lembaga  swasta.  Apresiasi  dan  penghargaan berbagai lembaga merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam merayakan dan membumikan  terobosan  dan  inovasi  yang notabene menjawab  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat  lokal.  Keberhasilan  ini  merupakan  cara  kerja governability .  Dalam  perspektif governability memadukan  antara  kapasitas teknokratik  dan  kapasitas  politik  dalam  mendorong inovasi  dalam  bentuk  perbaikan  pelayanan  publik,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Kata kunci : inovasi, pemerintahan daerah, dan governability

## Abstract
This  paper  deliberately  highlights  the  success  of  local  government  oncreating  governmental breakthrough and innovation. Various breakthroughs and innovations have been created by the local  leaders.These  breakthroughs  and  innovations  has  been  appreciated  and  received  awards not  only  from  government  agencies,  but  also  donor  and  private  agencies.  Those  appreciations and awards given by these various agencies/institutions shows the success of local government on  celebrating  and  spreading  both  breakthroughs  and  innovations  which  aim  to  respond  the needs  and  expectation  of  local  communities.  This  success  indicates  how  the  governability works.  In  the  perspective  of  governability,  technocratic  capacity  and  political  capacity  are combined to drive innovations in the various forms in order to enhance public services, create good governance, build capacity, and improve the welfare of local communities.
Keywords : innovation, local government, and governability
1 Korespondensi:
Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya Gedung A Fisip Lt.2, Jl.Veteran Malang 65141
Email : muhtar_haboddin@ub.ac.id

## Pendahuluan
Masuk  dan  menyebarnya  inovasi  ke  dalam  suatu  sistem  sosial  biasa  melalui anggota  sistem  secara  invidual,  atau  secara  kolektif  atau  melalui  otoritas pemimpin  sistem.  Jalan  manapun  yang  ditempuh,  masuknya  arus  inovasi  itu lewat proses keputusan politik.
Rogers dan Shoemaker, 1981, 33
Kutipan  ini  sengaja  dihadirkan  sebagai  pintu  masuk  dalam  memahami  inovasi pemerintahan  daerah.  Sebagaimana  ditulis  Rogers  dan  Shoemaker,  j alan  manapun  yang ditempuh, masuknya arus inovasi itu lewat proses keputusan politik. Proses politik memang sangat diperlukan, tetapi perlu ditopang dengan proses teknokrat. Memadukan antara proses politik  dan  teknokrat  telah  melahirkan  sejumlah  terobosan  dan  inovasi  pemerintahan. Karena  itu,  kita  patut  bersyukur  bahwa  pelaksanaan  reformasi  pemerintahan  dan  politik desentralisasi  telah  banyak  menghasilkan  “cerita  sukses”  pemerintah  daerah  dalam melakukan inovasi pemerintahan. Sejumlah laporan penelitian, buku, hasil liputan majalah maupun  media  massa  mengumandangkan  perjalanan  inovasi  pemerintah  daerah  beberapa tahun  terakhir.  Sebagai  ilustrasi  Tim  AKATIKA-Bandung  pada  tahun  2012 mempublikasikan  hasil  penelitiannya  di  lima  Kab/kota  yang  berhasil  melakukan  inovasi pemerintahan. Sementara, Tim Transformasi pada tahun 2014 berhasil mencatat 99 inovasi pelayanan publik di sejumlah daerah Indonesia.
Dua  temuan  tersebut,  menunjukkan  penyebaran  virus  inovasi  di  sejumlah  daerah. Penyebaran  inovasi  ini  merupakan  “petanda”  baik  dalam  tata-kelola  pemerintah  daerah. Dikatakan baik, karena inovasi pemerintah merupakan bukti bekerjanya pemerintah secara kreatif  dan  inovatif  dalam  melakukan  sejumlah  terobosan  baru  yang  ujung  akhirnya menjawab  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  secara  luas.  Misalnya,  sejumlah  kepala daerah  sukses  dalam  “upaya  pengembangkan  perbaikan  layanan  dasar.  Sebagian  kepala daerah  yang  lain,  mampu  meningkatkan  penguatan  kapasitas  warganya  sekaligus meningkatkan pengembangan ekonomi lokal  yang berpihak pada kelompok miskin.” (Tim AKATIKA, 2012 : 1).
Penggalan kutipan di atas memperlihatkan usaha pemerintah daerah yang baik dalam melakukan  inovasi  ataupun  terobosan,  baik  dalam  bidang  layanan  publik,  penguatan kapasitas  warga,  dan  pengembangan  ekonomi.  Keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam melakukan inovasi merupakan kajian baru yang seharusnya didalami secara mendalam oleh ilmuwan pemerintahan. Mengapa? Karena studi inovasi pemerintah di tingkat daerah sudah banyak dilakukan ilmuwan di luar pemerintahan, lembaga donor, dan penggiat masyarakat sipil.  Karena  itu,  tulisan  ini  merupakan  bentuk  awal  dalam  meramaikan  studi  inovasi
pemerintahan  daerah  dengan  menggunakan  pendekatan governability. Pendekatan governability diharapkan  mampu  menganalisa  keberhasilan  inovasi  pemerintahan  daerah. Sebab  keberhasilan  inovasi  daerah  merupakan  bukti  kemampuan  dan  kemandirian pemerintah  daerah  dalam  mengelola  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  mengelola sumberdaya lokal sendiri sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat lokal.

## Memahami Inovasi dalam Kerangka Governability
Secara  sederhana  inovasi  pemerintahan  dimaknai  sebagai  “bentuk  penemuan  baru, baik itu berupa gagasan-gagasan, tindakan baru, ataupun terobosan baru yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dan pemerintahan”(Rogers, 1981:7). Inti dari definisi  ini  adalah  inovasi  selalu  mengandung  hal-hal  baru  dalam  pemerintahan  yang berujung pada perubahan dalam tata-kelola pemerintahan daerah. Tetapi, pendapat lainnya mengatakan inovasi adalah bentuk “terobosan atau kreasi baru dengan menggunakan ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan  strategi  dalam  rangka  memperbaiki  kinerja  organisasi  dan layanan publikyang baik kepada masyarakat”(Eko, 2013:62).
Dua  pendapat  ini  saling  melengkapi  dalam  memberikan  pemaknaan  inovasi pemerintahan.  Dalam  inovasi  pemerintahan  sudah  pasti  terkandung  ide  ataupun  gagasan baru,  dan  juga  terdapat  terobosan  baru  dalam  memperbaiki  kinerja  organisasi  pemerintah dalam  memberikan  layanan  publik  maupun  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Instrumen  yang  digunakan  dalam  memperbaiki  kinerja  pemerintahan  melalui  ilmu pengetahuan  dan  pemanfaatan  teknologi  secara  baik.  Penggunaan  Ilmu  pengetahuan  dan pemanfaatan  teknologi  telah  berhasil  menciptakan  dan  menyebarkan  aneka-ragam  inovasi pemerintahan  daerah.  Tidak  hanya  itu,  melalui  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  pemerintah  daerah  dapat  menjangkau  warganya  secara  luas  dalam  memberikan layanan publik.
Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menghasilkan  layanan  publik  merupakan bagian  penting  dari  cara  bekerjanya governability .  Secara  sederhana governability bisa didefinisikan  sebagai  “kemampuan  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi  pelayanan  dan regulasi”(Eko,  2013:65).  Inti  dari  definisi,  hanya  melihat  cara  bekerjanya governability dalam  fungsi  pelayanan  dan  regulasi.  Definisi  ini  tentu  belum  cukup  dalam  memotret governability yang  memiliki  cakupan  inovasi  beranekaragam  dalam  tata  kelola pemenrintahan  daerah.  Keterbatasan  definisi governability ini,  memaksa  penulis  untuk berpaling pendapat Pratikno dan Cornelis Lay. Menurutnya, governability:
Kapasitas  pemerintah  untuk  mengelola  dan  menyediakan  barang-parang  politik (political  goods).  Dalam  terminologi  politik,  political  goods  adalah  keamanan, pelayanan  publik,  tata  hukum  sebagai  standar  perilaku  yang  meregulasi  intekasi antara  masyarakat,  penyediaan  infrastruktur  dasar,  kesempatan  ekonomi  dan lingkungan  bisnis  yang  kondusif,  dan  tersedianya  ruang  publik  bagi  masyarakat (Pratikno dan Lay, 2007:4) .
Pratikno  dan  Lay  ingin  mengatakan  bahwa governability menyangkut  kapasitas pemerintah  daerah  dalam  menghasilkan political  goods.  Political  goods bila  dicermati secara  kritis  merupakan  fungsi  dasar  pemerintahan  bila  mengikuti  cara  berpikir  Anthony Giddens (Giddens, 1999:54). Karena merupakan fungsi dasar pemerintah, maka pemerintah daerah  perlu  memiliki  kapasitas  yang  memadaidalam  bertindak.  Secara  teoritik  ada  lima bentuk  kapasitas  pemerintah  daerah. Pertama ,  kapasitas  ekstraktif,  yaitu  kemampuan pemerintah  daerah  untuk  memobilisasi  berbagai  sumberdaya  maupun  mengembangkan potensi  lokal. Kedua ,  kapasitas  regulatif,  yakni  kemampuan  pemerintah  daerah merumuskan  kerangka  aturan  main  terhadap  pengelolaan  otonomi  daerah  yang  sesuai dengan preferensi lokal.
Ketiga ,  kapasitas  distribusi,  yaitu  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  membagi kekuasaan, peran, tanggungjawab, dan sumberdaya kepada seluruh stakeholders di daerah. Keempat ,  kapasitas  responsif,  yaitu  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  memberikan tanggapan  terhadap  perubahan  cara  pandang,  kondisi  serta  aspirasi  dan  preferensi masyarakatlokal. Kelima ,  kapasitas linkage ,  yaitu  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengembangkan  jaringan,  kerjasama  atau  kemitraan  secara  lokal,  nasional  maupun internasional, guna mendukung kapasitas-kapasitas lainnya (Eko, 2013:170).
Lima  bentuk  kapasitas  ini  memperkuat  kelembagaan  pemerintah  daerah  dalam melakukan  terobosan  dan  inovasi,  baik  dalam  bentuk  layanan  publik,  penguatan  kapasitas warga,  peningkatan  ekonomi  masyarakat,  dan  keberpihakan  kepada  masyarakat  miskin. Capaian inovasi ini merupakan bentuk operasionalisasi governability. Bila mencermati cara kerja governability dalam proses menghasilkan inovasi daerah terungkap perpaduan antara kapasitas  teknokratik  dan  kapasitas  politik  seorang  pemimpin  kepada  daerah  dalam mengelola  manajemen  pemerintahan.  Memadukan  kapasitas  teknokratik  yang  terdiri  dari keahlian, profesionalisme, keterampilan, dan kinerja perlu ditopang dengan kapasitas politik seorang  pemimpin.  Singkat  kata,  cara  kerja  governability  dalam  inovasi  pemerintahan daerah  mengandung  politik  dan  manajemen.  Politik  berkaitan  dengan  legitimasi,  dan manajemen  berkaitan  dengan  kinerja.  Dengan  kata  lain,  inovasi  pemerintahan  daerah
membutuhkan legitimasi politik, dan legitimasi politik membutuhkan kinerja yang baik bagi seorang pemimpin daerah (Eko, 2013:66).

## Merayakan Inovasi Daerah
Pendekatan governability yang memadukan kapasitas manajerial dan kapasitas politik telah  berhasil  membawa  cerita  sukses  jumlah  kepala  daerah  dalam  melakukan  inovasi pemerintahan.  Pendekatan governability digerakkan  „dari  dalam‟  oleh  keahlian  para birokrat  profesional  dan  di  topang  secara  penuh  oleh  kemauan  politik  dari  seorang pemimpin  dalam  melakukan  inovasi  dan  terobosan  dalam  kerangka  mendekatkan pemerintah  dalam  kehidupan  masyarakat  lokal.  Mendekatkan  pemerintah  daerah  kepada masyarakat,  melalui  sejumlah  terobosan  dan  inovasi  daerah  yang  kesemuanya  lahir  dari pembacaan  pemerintah  terhadap  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  lokal.  Sensitifitas sejumlah  pemerintah  daerah  dalam  mengartikulasi  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat. Hasil riset yang dilakukan Tim AKATIKA, Bandung di lima Kab/Kota bisa rangkum pada tabel 1.1.
Tabel 1.1 Bentuk Inovasi Pemerintah
Daerah Sektor Inovasi Kota Surakarta Partisipasi Pengembangan ekonomi kecil Pendidikan dan Kesehatan Reformasi birokrasi Kategasan Pemerintah
Kota Kebumen
Membangun Gerakan Partisipasi Alokasi dan dana desa Penguatan dan kapasitas warga Kota Banda Aceh Ketegasan Pemimpin Reformasi pemerintah Partisipasi perempuan Kota Pare - Pare Pagu anggaran wilayah Penguatan kapasitas warga Kota Lombok Utara Kesehatan untuk kaum miskin Kejelasan prioritas dan target
Sumber  :  Tim  AKATIKA,  Tantangan  Berinovasi  dalam  Era  Desentralisai,  Bandung, AKATIKA dan Uni Eropa, 2012, hlm. 12-48
Tabel  1.1.  menunjukkan  ada  lima  daerah  yang  berhasil  melakukan  inovasi  daerah. Dari  lima  daerah  tersebut  Kota  Surakarta  yang  paling  banyak  melakukan  inovasi  daerah yakni  5  sektor,  kemudian  disusul  Kab  Kebumen,  4  sektor.  Selanjutnya,  Kota  Banda  Aceh tiga sektor, sementara Kota Pare-Pare dan Kab Lombok Utara masibg-masing 2 sektor yang diinovasi.  Dari  lima  Kab/Kota  tersebut,  sektor  yang  inovasi  adalah  pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, membangun gerakan, alokasi dana desa,  partisipasi  perempuan,  penguatan  kapasitas  warga,  dan  ketegasan  pemimpin  daerah dalam mengelola pemerintah.
Selain  hasil  temuan  dari  Tim  AKATIKA,  Majalah Tempo ,  Edisi,  10-16  Desember 2012  melansir  keberhasilan  tujuh  pemimpin  daerah  yang  berhasil  melakukan  inovasi  dan terobosan  dalam  tata-kelola  pemerintahan  daerah.  Bahkan,  Majalah Tempo ,  secara  khusus memilih tujuh kepala daerah ini dengan judul yang sangat bombastis: Bukan Bupati Biasa. Siapa dan apa yang diinovasi ketujuh pemimpin daerah ini bisa dilihat pada tabel 1.2.
Tabel. 1.2 Tujuh Terobosan Inovatif Pemda Daerah Sektor Inovasi Kota Surabaya Pertumbuhan ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Enrekang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Indeks Pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahunto Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Indeks Pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Indeks Pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Indeks Pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : Majalah Tempo, Bukan Bupati Biasa, Edisi 10-16 Desember 2012
Tabel  1.2.  menampilkan  tujuh  pemimpin  daerah—yang  menurut  liputan  Tempo sebagai pemimpin yang kuat, berani dalam mengimplementasikan program, serta konsisten dalam  berjuang  menangani  masalah  rakyat  secara  cepat.  Bila  diperhatikan  sektor  yang berhasil  diinovasi  oleh  tujuh  pemimpin  daerah  tersebut  adalah  pertumbuhan  ekonomi, indeks  pembangunan  manusia  dan  anggaran  pendapatan  ,  dan  belanja  daerah.  Dari  tujuh pemimpin daerah, enam kab/kota yang berhasil menginovasi tiga sektor tersebut, sementara
Kab  Wonosobo  hanya  mampu  menginovasi  dua  sektor  yakni  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah, serta indeks pembangunan manusia.
Bila  dijumlah  daerah  yang  berhasil  melakukan  inovasi  daerah  pada  tahun  2012 sebagaimana nampak pada tabel 1.1. dan 1.2. jumlahnya sebanyak 11 kab/kota. Jumlah ini terus  bertambah  sesuai  dengan  perkembangan  dan  dinamika  politik  lokal.  Riset  yang dilakukan  The  Jawa  Post  Insititute  of  Pro-Otonomi  (JPIP)  berhasil  mengungkap  sembilan terobosan inovasi  yang terjadi di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.3 berikut.
Tabel 1.3 Sembilan Terobosan Inovatif di Kalbar Daerah Fokus Inovasi Kabupaten Sangau Bidang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya Pemerataan ekonomi Kabupaten Sambas Pemberdayaan ekonomi Kabupaten Landak Pelayanan kesehatan Kayong Utara Bidang pendidikan Kabupaten Bengkayang Pelayanan administrasi Kota Pontianak Akuntabilitas publik Kabupaten Sintang Partisipasi publik Kabupaten Ketapang Bidang pengelolaan lingkungan sampah
Sumber : Budi Darma dkk, Mengapresiasi Inovasi, Surbaya, JPIP, 2012, VII
Menarik  Tabel  1.3  menunjukkan  virus  penyebaran  inovasi  di  Kalimantan  Barat. Sembilan  kab/kota  yang  ditampilkan  di  atas  menampilkan  model  inovasi  daerah  yang berbeda-beda.  Bila  dipilah  secara  sederhana  terdapat  tujuh  terobosan  inovasi  pemerintah daerah,  yakni  bidang  ekonomi,  pelayanan  ekonomi,  pelayanan  kesehatan,  bidang pendidikan,  layanan  administrasi,  akuntabilitas  publik,  partisipasi  publik,  dan  pengelolaan lingkungan sampah. Terobosan inovasi daerah ini tentunya memberikan angin segar dalam tata-kelola pemerintah daerah.
Pertumbuhan  dan  perkembangan  terobosan  dan  inovasi  pemerintah  daerah  di Indonesia  bergulir  secara  cepat  dan  merata.  Hal  ini  diperkuat  dengan  studi  inovasi pemerintah daerah yang dilakukan jaringan antar universitas Fisipol UGM. Hasilnya sangat menggembirakan karena ikut meramaikan wacana inovasi pemerintah daerah. Secara garis besar  inovasi  pemerintahan  daerah  yang  dilakukan  Fisipol-UGM  bisa  dikelompokkan menjadi empat sektor utama. Untuk lebih jelasnya tabel 1.4.
Tabel 1.4 Sektor Inovasi Pemerintahan Lokal Sektor Fokus Inovasi Jumlah Pendidikan Biaya operasional satuan pendidikan   10 Manajemen berbasis sekolah 10 Distribusi guru 3 Kesehatan ASI Eksklusif 11 Persalinan aman 20 Ekonomi Penyerdehanaan Perijinan 18 Tata Kelola Pemerintah Pengaduan Masyarakat 8 Forum Warga 3 Jumlah 83
Sumber  :  http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/beranda,  diakses  tanggal  27 Agustus 2015
Tabel  1.4 memperlihatkan bahwa sebanyak 83  Inovasi  pemerintahan daerah. Jumlah ini  bila  dirinci  sebanyak  31  di  sektor  kesehatan,  23  di  sektor  pendidikan,  18  di  sektor ekonomi, sisanya 11 disektor tata-kelola pemerintahan. Bila ditotal dari tabel 1 sampai tabel 4 jumlah inovasi pemerintah daerah sebanyak 104 dalam rentang waktu 2012-2015. Angka ini  akan  terus  bertambah,  karena  inovasi  pemerintahan  daerah  sangat  dinamis  dan  sangat tergantung dengan komitmen politik pemimpin lokal dalam membangun daerahya.
Dinamisasi  perkembangan  inovasi  pemerintahan  daerah  sebagaimana  dipaparkan  di atas  memiliki  beberapa  kesamaan.  Kesamaan  yang  bisa  ditarik  adalah pertama ,  para pemimpin  daerah  melakukan  apa  yang  memang  dipikirkan  dan  diharapkan  warganya.  Hal yang  menjadi  perhatian  itu,  antara  peningkatan  akses  kesehatan,  pendidikan,  layanan publik,  penguatan  kapasitas  warga,  peningkatan  ekonomi  dan  seterusnya.  Kelebihan  para pemimpin  daerah  tersebut  adalah  mereka  melaksanakan  semua  inovasi  tersebut  dengan konsisten dan sistematis.
Kedua ,  para  pemimpin  daerah  turun  langsung  untuk  membuat  kesepakatan  dengan rakyat. Para pemimpin daerah seperti Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kab Kebumen, Kota Pontianak,  Kab  Sintang,  Kota  Pare-pare,  dan  Kota  Banda  Aceh  tunrun  tangan  menemui warganya.  Mereka  melakukan  ini  semua  dalam  kerangka  mendengar  keluhan  dan  aspirasi masyarakat.  Berdasarkan  temuan  inilah,  para  pemimpin  daerah  membuat  teorbosan  baik dalam bentuk penguatan kapasitas warga maupun pelibatan kaum perempuan dalam proses politik di pemerintahan.
Ketiga, sebanyak 104 daerah yang melakukan inovasi pemerintahan merupakan bukti bahwa  para  pemimpinnya  memiliki  komitmen  politik  dalam  menetapkan  prioritas pembangunan  daerah  secara  tegas.  Prioritas  pembangun  daerah  selalu  berpijak  pada kebutuhan masyarakat daerah. Gaya kepemimpinan ini disebut dengan “pemimpin yang tak puas dengan laporan di atas kertas merupakan karakter yang dibutuhkan untuk mengetahui dan menuntaskan persoalan nyata dalam masyarakat”(Kompas, 2014).
Keempat,  pemimpin  daerah  maupun  birokrasi  daerah  menyadari  pentingnya penguatan kapasitas warga dan aparat guna mendorong keberhasilan inovasi di daerah (Tim Akatika, 2012:8). Inovasi yang berhasil dalam menguatkan masyarakat lokal terjadi di Kab Kebumen,  Kota  Pare-pare,  Kab  Lombok  Utara,  Kab  Sambas,  Kab  Sanggau,  Kab  Kubu Raya, Kota Surabaya, Kota Sawahlunto, Kota Banjar, dan Kab Enrekang.
Empat  poin  suda  cukup  untuk  menggambarkan  kesamaan  pemerintah  daerah  lama merayakan  inovasi  daerah.  Keberhasilan  daerah  dalam  melakukan  sejumlah  inovasi merupakan  bukti  bahwa  daerah  telah  memiliki  stok  pemimpin  yang  layak  dibanggakan, diapresiasi, dan perhitungkan dalam panggung politik. Dari 104 kepala daerah yang berhasil menuliskan cerita sukses adalah
Mereka yang banyak tersembunyi dari halaman muka media massa nasional. Wilayah yang mereka pimpinpun jauh dari gemerlap Jakarta. Tapi gagasan dan tindakan 104 kepala  daerah  ini  telah  menumbuhkan  inspirasi.  Bahkan,  mereka  telah  berhasil menyalahkan  lilin  dari  dari  daerahnya  masing-masing.  Cerita  sukses  mereka  telah mengajarkan  bahwa  ‘cerita  baik’  bisa  menjadi  berita  yang  bagus  bagi  pemimpin daerah (Tempo, 2012) .

## Menyebar Virus Inovasi
Rangkain  terobosan  dan  inovasi  daerah  terus  terjadi,  diproduksi,  dan  tersebar  di sejumlah kab/kota di Indonesia. Arus penyebaran inovasi daerah terjadi dari Sabang sampai Mauroke.  Dari  Kota  Banda  Aceh  hingga  Keerom,  provinsi  Papua.  Penyebaran  inovasi daerah  ini  merupakan  capaian  atas  pelaksanaan  politik  desentralisasi.  Dalam  konteks desentralisasi,  sebagian  kepala  daerah  sedang  memamerkan  keahlian  teknokratnya  dan keberhasilannya  dalam  memimpin  daerahnya.  Para  pemimpin  daerah  sedang  berlomba- lomba  melakukan  proses reinvention pelayanan  publik  dengan  melembagakan  praktek- praktek  inovatif  dan  bekerja  dalam  kerangka  kerjasama  yang  lebih  dekat  dengan  seluruh aktor  yang  ada  dalam  masyarakat  sebagai  langkah  untuk  meningkatkan  kapasitas pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh warganya (Hanif dan Martanto, 2005:10).
Paralel dengan penjelasan di atas, proses penyebaran inovasi daerah terus berlangsung dan  berkembang.  Inovasi  dan  terobosan  mengalami  perluasan  pada  sektor    pelayanan publik,  di  mana  pelayanan  tidak  hanya  berfokus  pada  upaya  peningkatan  partisipasi masyarakat  dan  perbaikan  layanan  kepada  masyarakat.  Inovasi  pemerintahan  daerah  juga menitikberatkan  upaya  memberikan  pelayanan  prima  terhadap  masyarakat.  Masyarakat diposisikan  sebagai  subjek  yang  “dilayani”  bukan  “melayani”  birokrasi  (Haboddin, 2014:155).
Perubahan paradigma pemerintahan daerah dalam memposisikan “rakyat” merupakan terobosan  dan  inovasi  pemerintahan.  Menempatkan  “rakyat  sebagai  subyek”  berarti memberikan  penghargaan  kepadanya,  mengingat  rakyat  adalah  pemegang  kekuasaan. Karena  itu,  kekuasaan  kepada  daerah  harus diabdikan kepada  masyakarat.  Selain  karena perubahan paradigma pemerintahan, patut pula dicatat bahwa keberhasilan sejumlah kepala daerah  dalam  melakukan  inovasi  pemerintahan  lebih  disebabkan  karena  kemampuan manajemen dan kepemimpinan seorang kepala daerah. Artinya, inovasi dan terobosan yang selama  ini  berjalan  dan  mendapat  pengakuan,  baik  dari  lembaga  donor,  pemerintah, masyarakat  sipil  maupun  lembaga  swasta.  Kerja  keras  dan  kemampuannya  membaca keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  menempatkan  dirinya  sebagai  “pemimpin  yang bekerja untuk rakyat”. Pemimpin yang memiliki komitmen dalam membangun masyarakat dan  daerahnya  sejajar  dengan  daerah  lain.  Bahkan,  pada  level  tertentu  mejadi  pemimpin terdepan dalam melakukan inovasi pemerintahan.
Jenis  pemimpin  ini  disebut  „pemimpin  responsif‟.  Dalam  terminologi  Majalah TEMPO edisi  Desember  2008disebut  “Pemimpin  bekerja  dengan  Hati  menggerakkan daerah‟  sedangkan  Laporan KOMPAS, 10  Desember  2014  menyebutnya:  “pemimpin fenomenal  dan  pemimpin  untuk  rakyat”.  Predikat  ini  merupakan  pengakuan  atas  inovasi yang sudah dipersembahkan kepada warganya. Memberikan predikat dan menghargai kerja kepala  daerah  atas  semua  capaian  yang  membanggakan  merupakan  keberhasilan  dalam proyek  pelaksanaan  politik  desentralisasi.  Artinya,  pemimpin  yang  mampu  melakukan reformasi  kelembagaan,  inovasi  dalam  layanan  publik  serta  mampu  menggerakkan perekonomian  daerah—yang  ujung  akhirnya  adalah  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat daerah merupakan salah satu tujuan dari politik desentralisasi.
Bekerja untuk rakyat dan memajukan daerah tidaklah mudah untuk diwujudkan dalam tata-kelola  pemerintahan  daerah.  Karena  itu,  munculnya  sejumlah  kepala  daerah  yang memiliki prestasi dan membanggakan layak untuk dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi ilmu pemerintahan. Kalau demikian argumennya, maka  pengembangan  kajian  inovasi  pemerintahan  sangat  diperlukan  pada  jurusan  ilmu
pemerintahan  ke  depan.  Mengapa?  Karena  kajian  inovasi  pemerintahan  daerah  sudah banyak  dihasilkan  oleh  ilmuwan,  lembaga  donor,  maupun  masyarakat  sipil.  Itu  artinya, kajian inovasi pemerintahan daerah sudah banyak dihasilkan, baik berupa buku, penelitian ilmiah maupun jurnal ilmiah. Untuk menguatkan penjelasan ini simak kutipan berikut:
Signifikan pertumbuhan dan perkembangan angka terobosan dan inovasi pemerintah daerah  juga  diikuti  dengan  munculnnya  berbagai  lembaga  donor  dengan  tujuan utama  berusaha  untuk  mengapresiasi  hal  tersebut.  Berbagai  lembaga  donor berlomba-lomba  melakukan  serangkaian  riset  bahkan  memberikan  award  pada inovasi yang dianggap mampu memberikan perubahan besar pada sektor pelayanan publik,  tatakelola  pemerintahan,  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Sebagaimana  yang dilakukan  University  Network  for  Governance  Innovation  (UNfGI)  dengan menggandeng  beberapa  universitas  negeri  ternama  (seperti  UGM,  Unair,  Unhas, Unsyiah,  dan  Untan)  untuk  melakukan  serangkaian  riset  serta  menjaring  best practice  pelaksanaan  inovasi  di  daerah.  Di  samping  itu,  terdapat  beberapa penghargaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor serta kementerian seperti kementerian  dalam  negeri,  BKPM  Investment  Award,  Indonesia  MDG  Awards, Innovation  Government  Award,  JPIP  Otonomi  Award,  serta  FIPO  Otonomi  Award. Seluruh  program  riset  dan  penghargaan  yang  diberikan  lembaga-lembaga  tersebut menjadikan  terobosan  dan  inovasi  terus  berkembang  dan  menjadi  primadoni pemerintah daerah (Haboddin, 2014:143) .
Ada dua poin penting yang bisa ditarik dari kutipan di atas. Pertama , lembaga donor bermitra  dengan  universitas  dalam  melakukan  riset  inovasi  daerah.  Program  riset  ini menghasilkan  sejumlah  dokumen  penting  mengenai  proses  dan  perkembangan  inovasi daerah  yang  kesemuanya  memberikan  manfaat  bagi  pengkayaan  pengetahuan,  baik  bagi pemerintah daerah maupun lembaga perguruan tinggi. Dalam konteks ini penguasaan ilmu pengatahuan yang berbasis riset merupakan kebutuhan bagi masyarakat maupun bangsa ini ke  depan. Kedua ,  sejumlah  lembaga  negara  maupun  swasta  memberikan  apresiasi berupaa ward kepada  pemerintah  yang  telah  berhasil  melakukan  inovasi  pemerintahan. Lembaga  pemerintah  maupun  swasta  yang  memberikan award kepada  daerah  adalah Kementerian  Dalam  Negeri,  BKPM  Investment  Award,  Indonesia  MDG  Awards, Innovation Government Award, JPIP Otonomi Award, serta FIPO Otonomi Award.

## Tantangan Inovasi Daerah
Inovasi  daerah  yang  sudah  menyebar  begitu  luas  karena  mendapat  publikasi  yang besar, baik dalam bentuk siaran langsung penerimaan penghargaan maupun berkembangnya publikasi  hasil  penelitian  perihal  terobosan  dan  inovasi  telah  memberikan  implikasi  yang baik dalam tata kelola pemerintahan daerah.  Inovasi  daerah telah direproduksi sedemikian rupa oleh para kepala daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini  diparalelkan  dengan  komitmen  politik  dan  keberpihakan  kepala  daerah  kepada  rakyat. Dalam  pendekatan governability inovasi  daerah  merupakan  wujud  nyata  dari  bekerjanya kekuasaan untuk masyarakatnya.
Cara  berpikir  yang  menempatkan governability akan  terus  memproduksi  inovasi pada  perkembangannya  akan  mengalami  tantangan  berat.  Ada  tiga  tantangan  pemimpin daerah  dalam  mengambangkan  inovasi  ke  depan. Pertama ,  pergantian  kepala  daerah. Secara  politis,  pergantian  kepala  daerah  merupakan  proses  alamiah  dalam  sistem pemerintahan demokratis. Namun, yang menjadi soal dalam pergantian kekuasaan di daerah adalah  ganti  pemimpin  ganti  program  kerja.  Pemimpin  yang  terpilih,  selalu  mencari program  kerja  baru  dengan  menelantarkan  atau  meninggalkan  program  yang  sudah  ada. Artinya, inovasi  yang sudah berjalan akan ditinggalkan oleh kepala daerah yang baru. Hal ini  sudah  jamak  terjadi.  Kesinambungan  dan  keberlanjutan  inovasi  biasa  akan  “mati”  di bawah  kepala  daerah  yang  baru.  Karena  itu  kita  mengenal  istilah:  ganti  pemimpin,  ganti program kerja.
Kedua , inovasi yang dihasilkan oleh kepala daerah sekedar pencintraan. Maksudnya, pemimpin  kepada  daerah  tersebut  mendapatkan  penghargaan  inovasi  bukan  karena prestasinya,  tetapi  “menyokok”  penyelenggara.  Sebagai  ilustrasi,  untuk  mendapatkan “ penghargaan  tidak  sedikit  daerah  yang  mencoba  menyuap  Tim  JPIP.  Mereka beranggapan,  Otonom  Award  yang  diselenggaran  JPIP  setiap  tahun,  sama  dengan penghargaan  lain  yang  bisa  ditukar  dengan  konsesi  lainnya” (Hanif  dan  Martanto, 2005:167).
Pengakuan  ini  menarik  untuk  disimak,  karena  kepala  daerah  mau  mendapatkan penghargaan tanpa kerja keras. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghargaan akan  selalu  hadir  menjelang  pemberian  Otonomi  Award.  Inilah  tantangan  terbesar  bagi penyelenggara  dalam  rangka  mendorong  virus  inovasi  daerah  ke  depan.  Ketegasan penyelenggara sangat diperlukan dalam menumbuh-kembangkan inovasi ke seluruh penjuru negeri ini. Nalar ini sejatinya dipegang bahwa langkah inovatif dan berbagai teobosan perlu dikedepankan bagi pemimpin daerah.
Ketiga ,  sejumlah  kepala  daerah  yang  inovatif  akhirnya  terkena  tuduhan  korupsi  dan berurusan  dengan  penjara.  Sebagai  ilustrasi,  Kab  Jembrana,  Garut  dan  Ciamis,  yang
menjalankan  kebijakan  populis  dan  bentuk  kesehatan  gratis,  akhirnya  menderita kebangkrutan  dana  (Eko,  2013:60).  Ketika  kepala  daerah  berurusan  dengan  penjara  disatu sisi,  sementara  pada  sisi  yang  lain  daerahnya  mengalami  kebangkrutan  dana,  maka  ruang untuk melanjutkan program inovatif akan segera berakhir.

## Catatan Akhir
Bahasa “inovasi” tiba-tiba memiliki roh dan kekuatan amat dahsyat dalam tata-kelola pemerintahan  daerah.  Inovasi  pemerintahan  daerah  merupakan  bahasa  yang  bukan  saja populer sejak 10 tahun terakhir, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa dalam tata-kelola pemerintahan.  Familiarisasi  inovasi  pemerintahan  daerah  benar-benar  dirayakan  seiring dengan  semakin  banyak  kepala  daerah  yang  berhasil  melakukan  inovasi.  Keberhasilan inovasi  pemerintahan  daerah  bisa  dibaca  dalam  dua  tafsir  secara  kritis  dan  argumentatif. Pertama ,  merupakan  bentuk  keberpihakan  pemerintah  daerah  terdapat  masyarakat. Keberpihakan  pemerintah  kepada  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  tata  kelola pemerintah daerah yang baik, amanah, dan responsif. Penjelasan lainnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan kekuasaannya demi kepentingan masyarakat.
Tafsir kedua inovasi  sebagai  bentuk  keberhasilan  seorang  pemimpin  daerah  dalam memajukan  daerah.  Keberhasilan  pemerintah  daerah  hadir  di  tengah  pelaksanaan  politik desentralisasi  melalui  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Logikanya  adalah pemimpin  yang  dipilih  secara  langsung  memiliki  komitmen  politik  yang  kuat  dalam memajukan  daerah  dan  warganya.  Komitmen  politik  dari  pemimpin  beserta  birokrasinya sangat  dibutuhkan  dalam  mengakselerasi  berbagai  inovasi  daerah.  Pemahaman  sangat diperlukan karena sejumlah inovasi yang pernah ada dan berkembang, bisa saja “layu” dan “berguguran” ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
Sebagai catatan akhir dari tulisan ini, ada baiknya mengutip laporan Kompas , “ produk inovasi pemerintahan Anda akan ditiru  orang lain?  Tak perlu  emosi atau  dendam  karena itu  adalah  hal  yang  biasa  terjadi  dalam  tata-kelola  pemrintahan.  Justru  karena  peristiwa ini,  Anda  perlu  lebih  terpacu  untuk  melakukan  inovasi  dan  kreatif  dalam  menciptakan terobosan” (Kompas,  2013) . Kutipan  ini  menganjurkan  kepada  pemimpin  daerah  untuk selalu melakukan terobosan dan inovatif dalam mengelola pemerintahan daerah. Kreativitas dan  menciptakan  berbagai  terobosan  dalam  tata-kelola  pemerintahan  daerah  merupakan jawaban  yang  sangat  diperlukan  untuk  menguatkan  posisi  daerahbila  berhadapan  dengan pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Eko, Sutoro (2003). Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan . Jogjakarta: APMD.
Eko, Sutoro (2013). Reformasi Politik dah Pemberdayaan Masyarakat . Jogjakarta:IRE. Giddens,  Anthony  (1999). The Third Way : Pembaharuan Demokrasi Sosial . Jakarta: Gramedia
Haboddin, Muhtar dkk ( 2014). Terobosan Layanan Pemerintah Daerah. Malang: Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan.
Hanif, Hasrul dan Ucu Martanto (ed) (2005). Terobosan dan Inovasi Manajemen
Pelayanan Publik . Jogjakarta: Fisipol-UGM.
Lihat, Kompas , 10 Juli 2013 .
Lihat, Kompas , 18 Desember 2014 .
Majalah Tempo , Bukan Bupati Biasa, Edisi,10-16 Desember 2012.
Pratikno dan Cornelis Lay  ( 2007). Bahan Ajar Politik Indonesia.Jagjakarta, S2 Politik- Fisipol-UGM.
Rogers, Everett M, dan F. Floyd Shoemaker ( 1981). Memasyaratkan Ide-Ide Baru ,
Surabaya: Usaha Nasional.
Tim  AKATIKA  (2012). Tantangan  Berinovasi  dalam  Era  Desentralisasi ,  Bandung,
AKATIKA dan Uni Eropa