ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5 Nomor 1 Februari,  2024 Halaman 1-28 Submitted 5 December 2023 Revised 23 January 2024 Accepted 03 February 2024

## OMNIBUS LAW ON CLIMATE CHANGE WITH DIMENSIONS OF JUSTICE FOR SOCIETY AND THE ENVIRONMENT

## OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
Rahmawati Al Hidayah Faculty of Law , Universitas Mulawarman rahmawati@fh.unmul.ac.id
Wiwik Harjanti Faculty of Law , Universitas Mulawarman wiwikharjanti@fh.unmul.ac.id
Harry Setya Nugraha Faculty of Law , Universitas Mulawarman harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id
Haris Retno Susmiyati Faculty of Law , Universitas Mulawarman harisretno@fh.unmul.ac.id
Alfian Faculty of Law , Universitas Mulawarman alfian@fh.unmul.ac.id

## Abstract
This  research  aimed  to  determine  the  urgency  and  construction  of  climate  change  legal reformulation in a sustainable and just manner. Political legislation related to climate change currently  manifests  mainly  through  implementation  regulations  or  even  through  policy products with less legal standing and binding force than if it is regulated in law. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results show that reformulation is required considering that climate change control efforts have not been effective.  The  environmental  organizations  state  that  various  regions  are  still  affected  by climate change, experiencing deforestation and depending on exploiting natural resources. For
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License
these  reasons,  a  new  formulation  of  climate  change  regulation  that  ensures  justice  is  to establish an omnibus law on Climate Change. This idea is new, yet still in line with previous studies and research regarding the lack of climate change regulation that is still dispersed in many  regulations and/or  policies.  The  omnibus law  on  climate change  is  expected  to  be an instrument  of  climate  change  control  that  has  dimensions  of  justice  for  society  and  the environment.
Keywords: Omnibus Law, Climate Change, Justice, Environment, Reformulation.

## Abstrak
Penelitian  ditujukan  untuk  mengetahui  urgensi  dan  kontruksi  reformulasi  pengaturan perubahan  iklim  secara  berkelanjutan  dan  berkeadilan.  Bahwa  saat  ini  politik  hukum perundang-undangan  terkait  perubahan  iklim  lebih  banyak  diwujudkan  dalam  bentuk peraturan  pelaksana  atau  bahkan  berupa  produk  kebijakan  yang  kedudukan  hukum  dan daya  ikatnya  tidak  sebaik  apabila  diatur  dalam  undang-undang.  Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi diperlukan mengingat upaya pengendalian  perubahan  iklim  belum  efektif  dilakukan.  Berdasarkan  data  dari  organisasi lingkungan hidup menyatakan bahwa berbagai daerah masih terdampak perubahan iklim, mengalami deforestasi dan masih tergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Karena itu formulasi baru pengaturan perubahan iklim yang berkeadilan adalah dengan membentuk omnibus law Undang-Undang Tentang Perubahan Iklim. Hal ini merupakan gagasan baru, namun masih sejalan dengan hasil kajian dan riset sebelumnya terkait lemahnya pengaturan perubahan  iklim  yang  masih  tersebar  dalam banyak  regulasi  dan  atau  kebijakan.  Dengan omnibus law undang-undang tentang perubahan iklim diharapkan akan menjadi instrumen pengendalian perubahan iklim yang berdimensi keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.
Kata Kunci : Omnibus  Law,  Perubahan  Iklim,  Keadilan,  Lingkungan, Reformulasi.

## A. Pendahuluan
Perubahan  iklim  sebagai  fenomena  global,  mengancam  keberlangsungan  seluruh makhluk  di  bumi.  Komitmen  dan  keseriusan  langkah  kebijakan  harus  dilakukan  semua pihak. Indonesia telah berkomitmen untuk terlibat dalam upaya pengendalian perubahan iklim. 1 Indonesia commits to reducing emission by 29% below business as usual in 2030 and
1 The World Bank. Indonesia
Country Climate and Development Report. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-country-climate-and- development-report, April 28, 2023.
41%  with  international  cooperation. 2 Hal  ini  sejalan  dengan  amanah  konstitusi  yang menjamin hak asasi warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat  seperti  tertuang dalam Pasal  28  H  ayat (1) Undang-Undang  Dasar Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Jaminan  tersebut  kemudian  diturunkan  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih dari itu pemenuhan hak lingkungan yang bersih dan sehat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang  ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pada  level  global,  komitmen  tersebut  diwujudkan  dengan  meratifikasi  berbagai instrumen internasional seperti konvensi perubahan iklim melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Covention on Climate Change, ratifikasi protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Covention on Climate Change  dan juga meratifikasi  perjanjian  paris  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2016  tentang Pengesahan  Paris  Agreemenat  to  The  United  Nations  Framework  Covention  on  Climate Change.  Berdasarkan  regulasi  ini,  maka  dijalankanlah  berbagai  program 3 adaptasi  dan mitigasi perubahan iklim termasuk kelembagaannya yang berada di bawah kementerian 4 .
Terlibat  aktifnya  Indonesia  terhadap  pengendalian  perubahan  iklim  global  melalui berbagai  kebijakan 5 nasional  dan  lokal  diklaim  mampu  mengatasi  persoalan  lingkungan salah satunya deforestasi 6 . Siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada
2 Cabinet  Secretariat  Of  The  Republik  of  Indonesia.  President  Jokowi  :  Indonesia  Commited https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-commits-reducing-emission-by-29/.  December  1,  2023. https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-commits-reducing-emission-by-29/
3 Ruysschaert D, Hufty M. Building an effective coalition to improve forest policy: Lessons from the coastal Tripa peat swamp rainforest, Sumatra, Indonesia. Land Use Policy. 2020 Dec 1;99.
4 Widyatmanti W, Minasny B, Awanda D, Umarhadi DA, Fatma ZSN, Mahendra WK, et al. Codification to secure Indonesian peatlands: From policy to practices as revealed by remote sensing analysis. Soil Security. 2022 Dec;9:100080.
5 Ahmed I, Ayeb-Karlsson S, van der Geest K, Huq S, Jordan JC. Climate change, environmental stress and loss of livelihoods can push people towards illegal activities: a case study from coastal Bangladesh. Climate and Development [Internet]. 2019;11(10):907–17. Available from:
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85062485530&doi=10.1080%2F17565529.2019.1586638&partnerID=40&md5=87d92996199f5b8babe48c 90dd5ff7f8
6 Wolff NH, Zeppetello LRV, Parsons LA, Aggraeni I, Battisti DS, Ebi KL, et al. The effect of deforestation and climate change on all-cause mortality and unsafe work conditions due to heat exposure in Berau, Indonesia: a modelling study. The Lancet Planetary Health. 2021 Dec 1;5(12):e882–92.
tahun  2021  menyebutkan  bahwa  Indonesia  berhasil  menekan  angka  deforestasi  75,03% pada  periode  tahun  2019-2020  berada  pada  angka  115,46  ribu  ha,  lebih  rendah  dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 464,46rb ha.
Namun  Forest  Watch  Indonesia  menyebutkan  bawa  laju  deforestasi  adalah  1,47  juta hektar  pertahun  periode  2013-2017.  Memang  sejak  tahun  2017  menunjukkan  tren penurunan tetapi hal itu terjadi karena berkurangnya sumber daya hutan di Sumatera dan Jawa,  sementara  Kalimantan,  Sulawesi,  Maluku  dan  Papua  mengalami  kenaikan  dengan kondisi hutan yang lebih luas. Greenpeace Indonesia juga mengungkap hal yang sama bahwa deforestasi  meningkat  menjadi  4.8  Juta  hektar  selama  2011-2019 7 .  Aktivitas  pembukaan hutan  untuk  konsesi  perkebunan  dan  pertambangan  menyebabkan  deforestasi 8 ,  Pulau Kalimantan  adalah  wilayah  yang  menjadi  penyumbang  terbesar  kehilangan  hutan  di Indonesia, dimana 36,6% deforestasi terjadi pulau ini. 9
Selain itu komitmen perubahan iklim juga seakan bertentangan dengan ketergantungan Indonesia pada eksploitasi sumber daya alam. 10 , 11 , 12 Selama masih menjadikan sumber daya alam  sebagai  sumber  pemasukan  negara  maka  sulit  mewujudkan  adaptasi  dan  mitigasi 13 perubahan iklim. Refleksi pada hal yang demikian dapat dilihat pada dominannya kebijakan ekstraktivisme 14 sumber daya alam, terjadinya deforestasi, berkurangnya kawasan lindung,
7 BBC. Cek fakta pernyataan Jokowi di COP26, aktivis lingkungan peringatkan ‘bencana ekologi’ karena laju penggundulan  hutan  justru  akan  naik  [Internet].  December,  2.  2021  [cited  2023  Mar  9].  Available  from: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59116948
8 Leijten F, Sim S, King H, Verburg PH. Local deforestation spillovers induced by forest moratoria: Evidence from Indonesia. Land Use Policy. 2021 Oct 1;109.
9 Indonesia FW. Deforestasi Dari Masa ke Masa [Internet]. June, 24. 2020 [cited 2023 Mar 9]. Available from: https://fwi.or.id/deforestasi-indonesia-masa-ke-masa/
10 Reckien D, Creutzig F, Fernandez B, Lwasa S, Tovar-Restrepo M, Mcevoy D, et al. Climate change, equity and  the  Sustainable  Development  Goals:  an  urban  perspective.  Environment  and  Urbanization  [Internet]. 2017;29(1):159–82. Available from: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85019035377&doi=10.1177%2F0956247816677778&partnerID=40&md5=aed3055ba22d91df52079625ba e69df4
11 Shen Y, Su Z-W, Malik MY, Umar M, Khan Z, Khan M. Does green investment, financial development and natural  resources  rent  limit  carbon  emissions?  A  provincial  panel  analysis  of  China.  Science  of  the  Total Environment  [Internet].  2021;755.  Available  from:  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85092311217&doi=10.1016%2Fj.scitotenv.2020.142538&partnerID=40&md5=6fb4167e563a2431121b2a6 6c7990405
12 Muhamad GM, Heshmati A, Khayyat NT. How to reduce the degree of dependency on natural resources ?
☆ . Resources
Policy [Internet]. 2021;72(March):102047. Available
from: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102047
13 Kamil N, Bush SR, Gupta A. Does climate transparency enhance the reflexive capacity of state actors to improve mitigation performance? The case of Indonesia. Earth System Governance. 2021 Sep 1;9.
14 Lesutis  G.  Scenes  of  subjection:  Extractive  frontiers,  symbolic  violence,  dispossession.  Geoforum
penggunaan bahan bakar fosil 15 , industri yang tidak ramah lingkungan, ketentuan mengenai pengaturan limbah dan AMDAL yang semakin tumpul, dan lain sebagainya. Usaha mitigasi yang  dilakukan  pun  belum  tampak  nyata  karena  dampak  perubahan  iklim  pada masyarakat 16 , 17 dan lingkungan masih besar 18 seperti halnya banjir, kebakaran hutan akibat pembukaan lahan, longsor, kekeringan dan sebagainya.
Mengapa implementasi komitmen pengendalian perubahan iklim seolah tidak sejalan dengan  laju  kerusakan  lingkungan  dan  pemenuhan  hak  warga  negara?  Ada  dua  hipotesa peneliti, yakni pertama bahwa permasalahan lingkungan hidup muncul sebagai akibat tata kelola sumber daya alam yang lebih menonjolkan kepentingan ekonomi yang bersifat global. Eksploitasi sumber daya alam yang merusak 19 , 20 hutan misalnya disebabkan oleh pengaruh kekuatan ekonomi global yang berdampak pada kebijakan tata kelola kehutanan. 21 Kondisi ini  terlihat  melalui  kebijakan  ekonomi,  politik 22 yang  berpihak  terhadap  investasi  pada sektor  pertanian  dalam  arti  luas  dan  pertambangan  dengan  maksud  untuk  mendorong pembangunan  ekonomi,  telah  memberi  kontribusi  terhadap  berbagai  kerusakan  hutan  di
[Internet].
2023;(September 2021):103681. Available from:
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103681
15 Spiegel SJ. Climate injustice, criminalisation of land protection and anti-colonial solidarity: Courtroom ethnography in an age of fossil fuel violence. Political Geography [Internet]. 2021;84:102298. Available from: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102298
16 Arifah, Salman D, Yassi A, Demmallino EB. Livelihood vulnerability of smallholder farmers to climate change: A comparative analysis based on irrigation access in South Sulawesi, Indonesia. Regional Sustainability. 2022 Sep 1;3(3):244–53.
17 Chakrabarti  A.  Deforestation  and  infant  mortality:  Evidence  from  Indonesia.  Economics  and  Human Biology. 2021 Jan 1;40.
18 Andreucci D, Zografos C. Between improvement and sacrifice : Othering and the ( bio ) political ecology of  climate  change.  Political  Geography  [Internet].  2022;92(September  2021):102512.  Available  from: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102512
19 Canterbury  DC.  Extractivism  and  neoextractivism.  Neoextractivism  and  Capitalist  Development. 2018;53–76.
20 Mignamissi D, Malah Kuete YF. Resource rents and happiness on a global perspective: The resource curse revisited. Resources Policy. 2021;71(April 2020).
21 Ekawati  S,  Subarudi,  Budiningsih  K,  Sari  GK,  Muttaqin  MZ.  Policies  affecting  the  implementation  of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan). Forest Policy and Economics [Internet]. 2019;108(May):101939. Available from: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025
22 Resosudarmo IAP, Tacconi L, Sloan S, Hamdani FAU, Subarudi, Alviya I, et al. Indonesia’s land reform: Implications for local livelihoods and climate change. Forest Policy and Economics. 2019 Nov 1;108.
Indonesia. 23 , 24 , 25 , 26 Permasalahan lingkungan hidup tentu menjadi permasalahan hak asasi manusia dan pembangunan. 27
Kedua , politik hukum terkait perubahan iklim 28 lebih banyak diwujudkan dalam bentuk peraturan  pelaksana,  baik  itu  PP,  Perpres,  Permen  dan  bahkan  dalam  bentuk  produk kebijakan  seperti  Keputusan  Presiden  serta  Surat  Keputusan  Menteri  dan/atau  Instruksi Direktut Jenderal yang kedudukan hukum dan daya ikatnya tidak sebaik apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang. Kendatipun saat ini terdapat undang-undang yang mengatur materi  muatan  seputar  perubahan  iklim,  berbagai  persoalan  sebagaimana  diurai  diatas secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa keberadaan undang-undang a quo hingga kini belum mampu menjadi instrumen dalam pengendalian perubahan iklim. Dengan demikian perubahan  konstruksi  politik  hukum 29 sumber  daya  alam  mutlak  diperlukan  sehingga tercipta reformulasi pengaturan mengenai perubahan iklim yang dapat menjamin hak warga negara dan lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini menjawab dua permasalahan pertama apa urgensi dilakukan reformulasi pengaturan perubahan iklim dan kedua bagaimana konstruksi hukum  reformulasi  perubahan  iklim  untuk  menjamin  keadilan  bagai  masyaraka  dan lingkungan.
23 Pramudya FS, Bong L, Rolling E, Awirya AA, Gunawan AAS. Forest loss analysis and calculation with geospatial artificial intelligence: A case study of papua province. Procedia Computer Science. 2023;216:346– 55.
24 Spencer KL, Deere NJ, Aini M, Avriandy R, Campbell-Smith G, Cheyne SM, et al. Implications of large-scale infrastructure development for biodiversity in Indonesian Borneo. Science of the Total Environment. 2023 Mar 25;866.
25 Farhan F, Hoebink P. Can campaigns save forests? Critical reflections from the Tripa campaign, Aceh, Indonesia.  Forest  Policy  and  Economics  [Internet].  2019;105(April):17–27.  Available  from: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.012
26 Indonesia  FW.  ANGKA  DEFORESTASI  SEBAGAI  “ALARM”  MEMBURUKNYA  HUTAN  INDONESIA [Internet]. Available from: https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf 27 Yamamoto Y, Shigetomi Y, Ishimura Y, Hattori M. Forest change and agricultural productivity: Evidence from Indonesia. World Development [Internet]. 2019;114:196–207.
Available from: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.001
28 Obydenkova A V, Salahodjaev R. Climate change policies: The role of democracy and social cognitive capital. Environmental Research. 2017;157:182–9.
29 Jakob M, Flachsland C, Christoph J, Urpelainen J. Energy Research & Social Science Actors , objectives , context : A framework of the political economy of energy and climate policy applied to India , Indonesia , and Vietnam.  Energy  Research  &  Social  Science  [Internet].  2020;70(September):101775.  Available  from: https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101775

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan metode studi pustaka, 30 yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## C. Urgensi Reformulasi Pengaturan Perubahan Iklim
Pengaturan perubahan iklim di Indonesia sangat bergantung pada dari politik hukum global  terkait  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim.    Perubahan  iklim  menjadi perbincangan dunia sejak 1979 pasca revolusi industri yang terjadi di kawasan Benua Eropa. Pemanfaatan  dan  perkembangan  teknologi  pasca  masa  ini  ditambah  dengan  makin meningkatnya  jumlah  populasi  penduduk  dunia  pada  tahun  1800-an  menambah  makin maraknya isu perubahan iklim. Perubahan iklim dikaitkan erat dengan efek rumah kaca yang di  kemukakan  oleh  fisikawan  Joseph  Fourier  dan  diteruskan  oleh  John  Tyndall  yang mendalami gas-gas yang dapat menyebabkan efek gas rumah kaca. Pembakaran batubara sebagai  salah  satu  bahan  bakar  skala  industri  mulai  diidentifikasi  sebagai  salah  satu penyebab meningkatnya efek rumah kaca secara alami. 31
Demikian pula bahwa ternyata pembakaran energi fosil menghasilkan emisi karbon yang sangat  tinggi.  Istilah  pemanasan  global  sendiri  muncul  seiring  dengan  makin  banyaknya penelitian yang berkaitan dengan hal ini oleh Wallace Broecker pada 1975.
30 Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  metode library  research dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  berbagai  literatur  (kepustakaan),  baik  berupa  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  media  massa,  dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Baca Hasan, Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakata: Ghalia Indonesia, 2022), hlm.11.
31 Ditemukan  pada  tahun  1896  oleh  ahli  kima  Swedia,  Svante  Arrhenius,  yang  menyimpulkan  bahwa pembakaran  batu  bara  pada  skala  industri  akan  meningkatkan  efek  rumah  kaca  yang  alami. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091123_sejarahperubahan
Diagram 1. Tingkat Emisi Gas Rumah per Tahun 32

## Sumber: ourworldindata.org
Diagram di atas menunjukkan betapa pesatnya peningkatan emisi gas rumah kaca dunia dalam  kurun  waktu  sebelum  revolusi  industri  pada  tahun  1850  hingga  tahun  2021. Peningkatan  emisi  global  tersebut  merupakan  akumulasi  dari  peningkatan  industri, teknologi,  populasi,  dan  usaha  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Sebagai respon dari isu pemanasan global dan keresahan atas ditemukannya lubang ozon di wilayah Antartika,  dibentuklah  Montreal  Protocol  on  Substances  That  Deplete  the  Ozone  Layer, (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat Yang Merusak Lapisan Ozon) pada tahun 1987 yang yang berlaku efektif sejak tahun 1989. Saat ini Protokol Montreal telah ditandatangani oleh 46 negara dan telah diratifikasi oleh 198 negara. Protokol ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  pada  lapisan  ozon  melalui  pembatasan  bahan  kimia  yang  dapat  merusak lapisan ozon.
Isu pemanasan global mendunia sejak tahun 1990. Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  secara  resmi  mengatur  penanganan  perubahan  iklim  melalui Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change (INC/FCCC) yang menjadi wadah negosiasi antar pemerintah di bawah Majelis Umum PBB.
32 Hannah Ritchie, Pablo Rosado and Max Roser (2020) - "Greenhouse gas emissions". Published online at OurWorldInData.org.  Retrieved  from:  'https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions'  [Online Resource]
Konvensi perubahan iklim berlaku dengan ditandantanganinya kerangka kerja perubahan iklim  The  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change  (UNFCCC)  pada Konferensi Tingkat Tinggi oleh 154 negara. Strategi penanganan perubahan iklim dibahas melalui  Conference  of  the  Parties  (COP).  Pembahasan  stategi  oleh  negara-negara penandatangan  didasarkan  pada  rekomendasi  yang  diberikan  oleh  dua  badan  subsider UNFCCC,  yakni  Subsidiary  Body  for  Scientific  and  Technological  Advice  (SBSTA)  dan Subsidiary Body for Implementation (SBI) 33 .
Momen  penting  dalam  pergerakan  menghadapi  perubahan  iklim  di  tandai  dengan lahirnya  Protokol  Kyoto  pada  tahun  1997.  Keberlakuan  protokol  ini  terbagi  menjadi  dua periode,  periode  pertama  keberlakuan  berlangsung  dari  Februari  2005  hingga  Desember 2012,  dan  periode  kedua  yang  berakhir pada  31  Desember 2020  atau  yang  lebih  dikenal dengan Amandemen Doha. Protokol ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari UNFCCC tahun 1992 yang berkomitmen untuk menekan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfir hingga  pada  tingkat  yang  dapat  mencegah  gangguan  antropogenik  berbahaya  pada  iklim. Protokol Kyoto menyerukan pengurangan tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 5.2% dari tingkatnya di tahun 1990. Protokol ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang sama namun berbeda ( Common but differentiated responsibilities /CBDR). Protokol ini mengakui bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk memerangi perubahan iklim berdasarkan  kemampuan  masing-masing  negara  dalam  memerangi  perubahan  iklim. Pelaksanaan pengurangan emisi gas rumah kaca sendiri dilakukan melalui tiga skema, yakni: pertama, implementasi bersama ( joint implementation ); kedua, perdagangan emisi ( emission trading ), dan ketiga , mekanisme pembangunan bersih ( clean development mechanism ).
Usaha  untuk  mengatasi  perubahan  iklim  terus  dilakukan,  hal  ini  terlihat  melalui perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup United Nation Convention on Biological Diversity (CBD) yang mulai berlaku secara efektif pada 1993 34 pada COP-15. Konvensi ini merupakan  penjabaran  usaha  untuk  mengendalikan  perubahan  iklim  dengan
33 "Sejarah Dunia Memerangi Perubahan Iklim", https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151128130323-134-94617/sejarah-dunia- memerangi-perubahan-iklim.
34 “United Nations – Convention on Biological Diversity and COP15”, Adeline Lerambert, diakses pada 15 Oktober
2023,
https://wellbeingintl.org/united-nations-convention-on-biological- diversity/?gclid=Cj0KCQjwm66pBhDQARIsALIR2zCNgK1m63Pmj5rizgtfXjUZsT6Xj2M0J4eb-NXch5K- _jZe5M3B-ygaArLLEALw_wcB
mengoptimalkan  tujuan  pembentukannya.  CBD  sendiri  bertujuan  untuk  mengembangkan strategi nasional dalam pemanfaatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Sebagai  bagian  dari  dunia  internasional,  Indonesia  turut  serta  berpartisipasi  dalam usaha pengendalian dampak perubahan iklim yang sudah menjadi isu global. Kegiatan yang berkaitan  dengan  usaha  untuk  memerangi  dampak  perubahan  iklim  secara  umum  telah dilakukan oleh Indonesia bahkan sebelum isu pemanasan global dan isu perubahan iklim muncul ke permukaan melalui pengaturan internasional. Hal ini dapat dibuktikan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada tahun 1994 barulah Indonesia menyatakan keaktifannya untuk ikut serta dalam skema untuk memmerangi perubahan iklim dengan mengesahkan United Nations Convention  on  Biological  Diversity  (CBD)  melalui  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity, serta diundangkannya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  United  Nations  Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) pada waktu bersamaan.
Komitmen  Indonesia  memerangi  perubahan  iklim  dapat  di  lihat  lebih  lanjut  dalam berbagai  undang-undang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam,  antara  lain  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak  dan  Gas,  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2007  tentang  Energi,  serta  Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesemuannya secara  tekstual  dan  tersurat  mengemban  misi  keberlanjutan  yang  jika  dipersandingkan dengan usaha untuk mengendalikan dampak perubahan iklim memiliki kesamaan misi. Hal ini tak dapat lepas dari usaha untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk ikut serta secara aktif dengan mengesahan Protokol Kyoto melalui Undang-undang Nomor 17  Tahun  2004  tentang  Pengesahan  Kyoto  Protocol  to  the  United  Nations  Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim).
Selain itu, penegasan komitmen atas usaha memerangi perubahan iklim dapat secara tegas  dilihat  melalui  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2009  tentang  Meteorologi,
Klimatologi,  dan  Geofisika.  Undang-undang  ini  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa pemerintah wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui usaha-usaha antara  lain  dengan  membentuk  kebijakan  nasional,  strategi,  program,  dan  kegiatan pengendalian  perubahan  iklim;  berkoordinasi  serta  melalukan  pemantauan  dan  evaluasi penerapan  kebijakan  berkaitan  dengan  dampak  perubahan  iklim.  Bersamaan  dengan  itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  juga  turut  diundangkan  sebagai  respon  semakin  menurunnya  kualitas  lingkungan hidup.  Perubahan  iklim  bahkan  merupakan  salah  satu  elemen  yang  harus  menjadi pertimbangan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan di dalamnya harus memuat rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Sifat  keberlanjutan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi  Daya  Pertanian  Berkelanjutan  diakui  berperan  penting  dalam  upaya  adaptasi  dan mitigasi  perubahan  iklim.  Semangat  Indonesia  untuk  terus  berperan  aktif  dapat  dilihat melalui terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement to The  United  Nations  Framework  Convention  On  Climate  Change  (Persetujuan  Paris  atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim).
Selain regulasi di atas, masih terdapat beberapa peaturan pemerintah seperti: Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Hutan;  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Ekosistem  Gambut;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2017  tentang Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun  2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis  yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa. Beberapa Peraturan presiden berupa: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan;  Peraturan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan setidaknya 42 peraturan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.
Komitmen  perubahan  iklim  internasional  dan  nasional  oleh  negara  Indonesia  di  atas memang telah tertuang secara legal dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun yang  harus  diperhatikan  adalah  bahwa  kegiatan  yang  menyebabkan  meningkatnya
pemanasan global atau meningkatnya emisi, khususnya berkaitan dengan sumber daya alam. Pertambangan  merupakan  salah  satu  contoh  nyata.  Kekayaan  atas  batubara  menjadikan negara  Indonesia  sebagai  salah  satu  pengekspor  batubara  terbesar  di  dunia 35 .  Hal  ini dimungkinkan poleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara,  peraturan  pelaksanaannya,  maupun  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang menaungi perubahan berbagai undang- undang  terkait berbagai  sumber daya  alam.  Pada  tahun  2023,  ekspor batubara  Indonesia bahkan  melonjak  hingga  1300%  dari  sebelumnya 36 .  Hal  ini  sangat  bertetangan  dengan kenyataan  bahwa  batubara  merupakan  salah  satu  sumber  utama  emisi  gas  rumah  kaca seperti yang ditunjukkan oleh diagram berikut.
Diagram 2. Tingkat Emisi dari Batubara per Tahun 37
Diagram diatas menunjukkan bahwa tingkat emisi yang dihasilkan batubara pertahun oleh negara pengimpor merupakan masalah yang harus diatasi hingga akar. Upaya adaptasi dan mitigasi seharusnya dilakukan tidak hanya oleh negara pengekspor, namun juga oleh negara pengimpor yang dalam kerangka hukum, kebutuhan, dan ekonomi masih mendapat prioritas  dinbandingkan  regulasi  untuk  memerangi  perubahan  iklim.  Hal  yang  sama  juga tampak  pada  kenyataan  mengenai  emisi  yang  dihasilkan  dari  perubahan  fungsi  hak  atas tanah yang dibukakan lebar bagi  investasi dan usaha yang diberikan oleh Undang-undang
35 Pada 2020, Indonesia merupakan negara pengekspor batubara terbesar di dunia, Yanto, Determinan Ekspor Batubara Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 5, 2022, hlm. 221, https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/18.pdf;
36 ”  Sejarah!  Ekspor  Batu  Bara  RI  ke  Uni  Eropa  Melonjak  1.300%,  Maesaroh, https://www.cnbcindonesia.com/market/20230119051620-17-406618/sejarah-ekspor-batu-bara-ri-ke-uni- eropa-melonjak-1300
37 Hannah Ritchie, Pablo Rosado and Max Roser (2020) - "Greenhouse gas emissions". Published online at OurWorldInData.org.  Retrieved  from:  'https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions'  [Online Resource]
Cipta  Kerja  dengan  segala  perubahan  undang-undang  lain  di  dalamnya.    Dibandingkan dengan hal-hal di atas, perhatian dalam lingkup perubahan iklim di Indonesia tampaknya lebih  pada  nilai  ekonomi  karbon  dalam  mencapai  target  kontribusi  nasional  dan pembangunan nasional yang mampu mengendalikan emisi gas rumah kaca.
Gambaran  politik hukum pengaturan perubahan iklim secara nasional diturunkan pada pengaturan di level daerah. Terdapat beberapa regulasi berkaitan dengan perubahan iklim antara  lain  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  7  Tahun  2019  tentang Adaptasi  dan  Mitigasi  Perubahan  Iklim  dan  Peraturan  Gubernur  Nomor  7  Tahun  2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pengaturan di tingkat lokal terus  menyesuaikan  seiring  dengan  dinamisnya  perubahan  pengaturan  perubahan  iklim secara nasional seperti yang terbaru soal Nilai Ekonomi Karbon, pajak karbon dan skema pendanaan program adaptasi dan mitigasi perbahan iklim.
Skema  REDD+  yang  diadopsi  pemerintah  Indonesia  memperoleh  hasil  di  Provinsi Kalimantan Timur dimana telah mendapatkan dana insentif dari World Bank sebagai hasil dari  program  REDD+  dan  Forest  Carbon  Partnership  Facility-Carbon  Fund  untuk implementasi penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan selama periode tahun 2020-2024. 38 Sebuah prestasi yang cukup membanggakan mengingat hal ini merupakan skema pembayaran pertama yang berhasil di terima oleh negara di asia pasifik.
Namun  capaian  ini  juga  diikuti  dengan  masih  ditemukannya  berbagai  eksploitasi terhadap sumber daya alam. Kalimantan Timur masih bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Stastik pada tahun 2020, produksi batu  bara  di  Kaltim  mencapai  187,8  juta  ton.  Jumlah  tersebut  merupakan  jumlah keseluruhan  dari  produksi  perusahaan  pemegang  Perjanjan  Karya  Pengusahaan Pertamabangan Batubara (PKP2B) sebanyak 114,3 juta ton dan produksi IUP sebanyak 73,5 juta  ton. 39 Hal  ini  adalah  produksi  pada  tahun  2020  belum  lagi  ditahun  2022  tentu  saja produksi pertambangan batubara akan meningkat. Ketergantungan pada ekstraksi sumber daya  alam  dapat  dilihat  dari  besarnya  dana  bagi  hasil  yang  diperoleh  Kaltim  dari  sektor
38 https://www.kaltimprov.go.id/berita/kaltim-terima-rp313-miliar-dana-karbon
39 Merefleksi Dampak Pertambangan Batu Bara di Kaltim, Masalah Dana Bagi Hasil, hingga Data yang Tidak Transparan; Kaltimpost.com https://kaltimpost.jawapos.com/utama/03/06/2022/merefleksi-dampak- pertambangan-batu-bara-di-kaltim-masalah-dana-bagi-hasil-hingga-data-yang-tidak-transparan, diakses pada 21 Mei 2023
pertambangan  baik  minyak  dan  gas  maupun  batubara.  Artinya  tumpuan  pada  ekstraksi khsusunya sektor pertambangan masih dominan ditengah upaya mitigasi perubahan iklim, hal ini semacam anomali atau kontradiksi dari upaya pemerintah. 40
Justru  aspek  pendanaaan  ini  bisa  menjadi  problematik  baru  mulai  soal  transparansi, partisipasi hingga isu keadilan  terhadap masyarakat kalimantan timur baik yang terdampak langsung maupun tidak terhadap perubahan iklim.  Belum lagi keadilan bagi lingkungan dan antar  generasi  yang  juga  penting  diperhatikan  karena  eksploitasi  sumber  daya  alam dilakukan dengan pengerukan yang mengubah fisik lingkungan dan mengambil cadangan untuk generasi. Peraturan di tingkat lokal sangat tergantung pada politik hukum nasional terkait  perubahan  iklim  dan  cara  pandang  negara  terhadap  ekstraksi  sumber  daya  alam. Dengan tersebarnya pengaturan regulasi pada banyak tingkatan peraturan dan lebih banyak berupa  kebijakan  tidak  cukup  mampu  menunjukkan  perfoma  hukum  yang  baik  dalam mitigasi perubahan iklim.

## D. Klasifikasi Urgensi reformulasi
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan dipahami  sebagai kegiatan konstitusional yang seyogyanya dilakukan dengan baik dan benar, Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dengan baik mengenai tata cara pembentukan  ataupun  perubahan  peraturan  perundang-undangan. 41 Selain  mengetahui tatacara  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dan  benar,  perlu  juga untuk mengetahui klasifikasi tentang pentingnya membentuk kembali peraturan yang baik dan benar. 42 Klasifikasi urgensi reformulasi penting untuk diketahui agar kita dapat melihat nilai-nilai subtantif yang kiranya dapat mendorong para pembentuk undang-undang lebih bijak lagi dalam melahirkan suatu regulasi yang pro terhadap masyarakat dan juga terhadap
40 Razi, F.M, Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, Marwah Hukum, Vol. 1 No. 1, Januari 2023, Hal.29-40.
41 Belinda  Putri  Herawati  and  Yohanes  Suwanto,  “Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang Baik Bagi Indonesia,” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional | 1, no. 2 (2022): 355–62.
42 E-journal Universitas Asahan, “Jurnal Dialog: Vol/Num: VII/I, September 2018 Terindeks: Open Journal System (OJS)/Google Scholar ISSN: 2406-9401,” no. September (2018).
minimalisasi  perubahan  iklim  yang  kian  hari  makin  masif  terjadi. 43 Berikut  beberapa klasifikasi urgensi reformulasi peraturan perundang-undangan:

## 1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  merupakan  salah  satu  tahapan yang sangat penting dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam membuat suatu regulasi, khususnya undang-undang tidaklah mudah dan melalui banyak tahapan. Melakukan penelitian, menampung  aspirasi  masyarakat,  menyusun  naskah  akademik,  dll.  Dalam penyusunan  naskah  akademik,  para  pembentuk  peraturan  perundang-undangan dituntut  agar  mengharmonisasikan  antara  undang-undang  yang  akan  dibuatnya dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  masih  mempunyai  irisan  dengan undang-undang yang akan dibuat. Harmonisasi peraturan perundang-undangan ini dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. 44 Secara vertikal berarti pembuat undang-undang  harus  meninjau  peraturan  perundang-undangan  yang  berada  di atasnya,  sebagai  contoh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, begitupun dengan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Selanjutnya  harmonisasi  secara  horizontal  yakni  harus  meninjau  peraturan perundang-undangan  yang  sederajat  dan  masih  memiliki  keterkaitan  dengan undang-undang  yang  akan  dibentuk.  Harapan  dilakukannya  tahapan  harmonisasi adalah  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  antara  peraturan  yang  satu  dengan peraturan  yang  lainnya,  terbangun  sinkronisasi  yang  baik  secara  vertikal  dan horizontal, sehingga semua peraturan perundang-undangan dapat sebisa mungkin senafas baik secara vertikan maupun horizontal.
2. Kodifikasi Peraturan Perundang-Undangan
Kodifikasi  peraturan  perundang-undangan  merupakan  proses  penghimpunan peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan yang sama, dan selanjutnya diatur  dalam  satu  undang-undang.  Kodifikasi  ini  sangat  dibutuhkan  agar
43 Saifudin  Saifudin,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang,” Jurnal  Hukum  IUS QUIA IUSTUM 10, no. 23 (2003): 1–27, https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art1.
44 Ferry  Irawan  Febriansyah,  “Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia,” Perspektif 21, no. 3 (2016): 220, https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586.
terintegrasinya  peraturan  perundang-undangan  dibanyak  sektor  dan  diberbagai level peraturan perundang-undangan. Saat ini undang-undang tentang pembentukan peraturan  perundang-undangan  dapat  mengakomodir  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  dengan  mengunakan  metode  omnibus  law, 45 peraturan perundang-undangan yang bahkan memiliki muatan yang berbeda dapat disatukan dalam  satu  undang-undang. 46 Setelah  terkodifikasi  dalam  satu  undang-undang, harapannya  adalah  selain  memudahkan  para  pelaksana  peraturan  perundang- undangan,  pengkodifikasian  ini  juga  dapat  dinilai  sebagai  bentuk  keseriusan pemerintah  dalam  menguatkan  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap perubahan iklim di Indonesia. 47 Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa peraturan  tentang  perubahan  iklim  sebenarnya  telah  ada  di  Indonesia,  namun derajat  atau  kekuatannya  belum  cukup  kuat  untuk  mengatur  atau  mengakomodir akselerasi perubahan iklim yang begitu masif, sehingga dibutuhkan jenis peraturan perundang-undangan  yang  lebih  kuat  dalam mengatur  hal  tersebut,  dalam  hal  ini adalah  undang-undang  itu  sendiri. 48 Kita  ketahui  bersama  bahwa  selain  memiliki daya ikat yang luas, kekuatan dan daya paksa undang-undang juga lebih kuat dalam mendorong  dan  mengupayakan  kebijakan  yang  pro  kepada  masyarakat  dan lingkungan hidup.
3. Penguatan peraturan perundang-undangan.
Penguatan peraturan perundang-undangan, merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dinilai masih  lemah,  terlebih  lagi  dalam  hal  penegakan  hukumnya.  Penguatan  dapat dilakukan dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait, misalnya secara eksternal, pemerintah harus responsif dalam melihat issue internasional atau bahkan melakukan komparasi ke banyak negara dan selanjutnya merevisi peraturan
45 Luthvi Febryka Nola, “Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Penerapan Omnibus  Law  Dalam  Hukum  Ketenagakerjaan  Di  Indonesia,” Kajian 25,  no.  3  (2020):  217–29, https://www.hukumonline.com/berita/baca/.
46 Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja,” Simbur Cahaya 28, no. 2 (2021): 97–111, https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902.
47 Mustaring Mustaring, “The International Context of Indonesia’s Omnibus Law: A Bibliometric Review,” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 12, no. 1 (2022): 123, https://doi.org/10.26858/jiap.v12i1.34759.
48 “THE 1 St PROCEEDING,” n.d.
yang kiranya memiliki keterkaitan dengan peraturan yang akan dikuatkan. Evaluasi peraturan perundang-undangan secara internal, cukup dengan melihat issue hukum yang  berkembang  di  masyarakat,  apakah  aturan  yang  ada  saat  ini  masih  relevan ataukan  butuh  mendapatkan  penyegaran. 49 Dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan, para pembentuk tidak hanya dituntut untuk melihat kejadian atau  fenomena  hukum  yang  terjadi  pada  saat  itu  juga,  tetapi  harus  bisa  melihat keadaan masyarakat jauh kedepannya, sehingga antisipasi dapat dilakukan sedini mungkin, melalaui peraturan perundang-undangan. 50 Penelitian-penelitian hukum juga merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kelayakan kebijakan yang dikeluarkan  oleh pemerintah,  apakah peraturan  yang  dimaksud  masih  layak atau perlu diformulasi lebih baik lagi. Aspirasi penegak hukum juga sangat dibutuhkan, mengingat  para  penegak  hukum  merupakan  pelaksana  peraturan  perundang- undangan,  tentunya  akan  banyak  mengetahui  letak  kelemahan  peraturan perundang-undangan yang tengah dijalankannya.
Klasifikasi  sebagaimana  telah  disebutkan  merupakan  urgensitas  yang  kiranya  harus menjadi pertimbangan para stakeholder dalam merumuskan hingga melahirkan peraturan perundang-undangan,  khususnya  mengenai  bidang  perubahan  iklim. 51 Sebagimana  telah tersampaikan  sebelumnya  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  terkait perubahan  iklim  tersebar  di  berbagai  jenis  peraturan  perundang-undangan,  dimana sinkronisasi antara satu aturan dengan aturan yang lainnya masih belum maksimal. Daya ikat serta  kekuatan  dari  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  juga  belum cukup  mewadahi  semangat  pencegahan  dan  penanganan  perubahan  iklim  yang  saat  ini tengah  berlangsung  dengan  sangat  masif.  Untuk  itu  reformulasi  perubahan  peraturan perundang-undangan,  khususnya  tentang  perubahan  iklim  sangat  dibutuhkan, pembentukan  sebagaimana  dimaksud  merupakan  perubahan  dan  pembentukan  ke  arah
49 Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi,” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2016): 577, https://doi.org/10.31078/jk1139. 50 Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 1 (2018): 49–58.
51 Noor  Muhammad  Aziz,  “Urgensi  Penelitian  Dan  Pengkajian  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 1,  no.  1  (2012):  17, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104.
yang  lebih  mendukung  pada  penguatan  regulasi  perubahan  iklim,  dan  lebih  spesifik  lagi terhadap penegakan hukumnya.

## E. Konstruksi Hukum Omnibus law Undang-Undang Perubahan Iklim
Sebelum lebih lanjut berbicara soal bagaimana konstruksi hukum Omnibus Law Undang- Undang  Perubahan  Iklim,  terlebih  dahulu  peneliti  jabarkan  beberapa  hal  penting  terkait dengan omnibus law dalam sistem perundang-undangan. Pertama , keberadaan omnibus law sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada hakikatnya tidak terpisahkan dari perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia. Sekalipun kehadiranya sempat menimbulkan respon yang beragam di berbagai kalangan, faktanya hari ini  keberadaan ombibus  law sebagai  suatu  metode  dalam  pembentukan  undang-undang setidaknya terlegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Dalam  konsideran  undang-undang a  quo ,  dapat  diketahui  bahwa metode omnisbus law merupakan ikhtiar mewujudkan pembentukan peraturan perundang- undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 52
Kedua ,  kata omnibus dalam  Oxford  Dictionary  of  English  diartikan  sebagai a  volume containing several books previously published separately. Selain itu itu,  dalam Black’s Law Dictionary  10th  Edition istilah  “omnibus  bill”  dimaknai  dengan  berbagai  pemaknaan,  1) rancangan undang-undang yang berisi berbagai hal yang berbeda; dan 2) rancangan undang- undang  yang  membahas  semua  hal  yang  berkaitand  engan  subyek  tertentu. Berkenaan dengan  hal  tersebut  Mari  Farida  Indarti  memaknai omnibus  law sebagai  undang-undang (baru) yang memuat berbagai substansi dan berbagai macam subyek dengan maksud untuk menyederhanakan berbagai undang-undang yang masih berlaku. 53
Ketiga , secara konseptual dan praktik omnibus law memiliki beberapa manfaat dalam pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Bayu  Dwi  Anggoto  bahwa terdapat  setidaknya  4  manfaat  teknik omnibus  law dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan, yaitu (i) proses legislasi menjadi lebih singkat, khususnya terhadap kebutuhan untuk mengubah berbagai ketentuan di banyak undang-undang; (ii) menghindari
52 Vide Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
53 Maria Farida Indarti, Omnibus Law, UU Sapu Jagat? , Harian Kompas, 4 Januari 2020, hlm. 6
deadlock pembahasan rancangan undang-undang di parlemen; (iii) menekan biaya proses legislasi; dan (v) dapat menjaga agar berbagai undang-undang yang dilakukan perubahan lewat mekanisme omnibus law tetap harmonis. 54
Gde Pantja Astawa dalam keterangan ahli yang disampaikannya pada sidang Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa metode omnibus law dalam beberapa negara digunakan sebagau instrumen kebijakan untuk menyelesaikan persoalan hyper regulated dan overlaping. Konsep tersebut banyak dianggap sebagai jalan pintas untuk memperbaiki regulasi yang begitu banyak secara kuantitas dan memiliki masalah secara substansi. Tidak hanya itu, omnibus law juga dianggap lebih efektif dan efisien untuk memperbaiki persoalan regulasi jika dibandingkan dengan menggunakan mekanisme  legislasi  pada  umumnya  ( law  by  law). Hal  ini  karena  dalam  praktiknya, mekanisme legislasi pada umumnya lebih banyak menyita waktu, pikiran, tenaga, bahkan anggaran. Dengan kata lain Gde Pantja Astawa menyebut bahwa omnibus law secara hakiki memiliki  tujuan  untuk  menyelesaikan  persoalan hyper  regulated dan overlaping karena secara  konseptual omnibus  law adalah  produk  hukum  yang  memuat  lebih  dari  satu  isi, materi,  dan  tema  ketatanegaraan  melalui  perubahan  dan/atau  pencabutan  berbagai peraturan terkait menjadi satu peraturan baru yang lebih holistik . 55
Seiring sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Gde Pantja Astawa, omnibus law juga dipandang  sebagai  metode  yang  tepat  untuk  meningkatkan  kualitas  regulasi  ( quality  of regulation). Hal  ini  menjadi  penting  dikedepankan  karena  bagaimanapun  pembentukan hukum  harus  diarahkan  tidak  hanya  pada  kuantitasnya  yang  banyak,  tetapi  juga substansinya berkualitas.  Dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa regulasi yang banyak dan tidak  perlu  bukanlah  hukum  yang  baik  ( unnecessary  laws  are  not  good  law) .  Sebaliknya, regulasi yang sedikit tetapi substansinya berkualitas adalah hukum yang akan efektif dan efisien diterapkan (simply rules but perform strictly) . 56
Keempat ,  dalam  perspektif  sejarah  kita  tidak  dapat  nafikkan  bahwa  implementasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dinilai berhasil
54 Bayu  Dwi  Anggono,  O mnibuslaw  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang:  Peluang  Adopsi  dan Tantangannya  dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia , Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No. 1, April 2020, hlm. 27
55 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 151-152.
56 Ibid , hlm. 155
dan  berlaku  efektif  dalam  bidang  ketatanegaraan.  Hal  tersebut  setidaknya  dapat  dilihat melalui  pembentukan  2  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  pada  tahun 1973 57 dan  pada  tahun  2003 58 ;  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2003 tentang  Pemerintahan  Daerah;  dan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang pemilihan Umum. 59
Beberapa uraian diatas kemudian dapat dinilai sebagai rangkaian alasan kenapa pada akhirnya reformulasi pengaturan perubahan iklim dilakukan melalui pembentukan undang- undang tentang Perubahan Iklim dengan metode omnibus law . Bahwa omnibus law sebagai sebuah metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah lama eksis dalam dimensi  konseptual,  mempunyai  berbagai  kelebihan  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan hukum  tertentu  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  serta  dalam praktiknya  telah  teruji  implementatif  dan  berlaku  efektif  falam  sejarah  ketatanegaraan Indonesia.
Lebih lanjut berkenaan dengan kerangka hukum Omnibus Law Undang-Undang tentang Perubahan Iklim, dapat peneliti sampaikan bahwa pertama, Omnibus Law Undang-Undang tentang  Perubahan  iklim  disusun  dengan  semangat  untuk  membangun  suatu  sistem pengendalian  perubahan  iklim  yang  terintegrasi,  berkelanjutan  dan  berkeadilan. Kedua , Omnibus  Law Undang-Undang  tentang  Perubahan  iklim  disusun  dengan  terlebih  dahulu diawali  dengan  aktivitas  evaluasi  terhadap  berbagai  peraturan  perundang-undangan dan/atau  produk  kebijakan  yang  mengatur  soal  perubahan  iklim  yang  kemudian dikontekstualisasikan terhadap kondisi eksisting penyelenggaraan pengendalian perubahan iklim saat ini. Ketiga, Omnibus Law Undang-Undang tentang Perubahan iklim disusun dengan tetap wajib memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
57 Ketetapan  sebagaimana  dimaksud  adalah  Ketetapan  MPR  Nomor  V/MPR/1973  tentang  Peninjauan Kembali Produk-Produk Hukum yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS RI yang ditetapkan pada 22 Maret 1973.  Ketetapan a  quo dapat  dipahami  sebagai  bentuk  implementasi  metode  omnibus  karena  meninjau berbagai Ketetapan MPRS yang diberlakukan sejak tahun 1960 menjadi beberapa kelompok, baik itu dicabut, telah  terakomodir  dalam  GBHN,  masih  berlaku  dan  perlu  penyempurnaan,  telah  dilaksanakan,  dan  belum terakomodir materi muatannya dalam GBHN.
58 Ketetapan  sebagaimana  dimaksud  adalah  Ketetapan  MPR  Nomor  1/MPR/2003  tentang  Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan 2022. Pola yang digunakan adalah sama sebagaimana ketetapan MPR yang telah dijelaskan sebelumnya.
59 Pendapat Ahli Satya Ariananto dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 60 dan Pasal 6 61 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Berkenaan  dengan  substansi  pengaturan  Omnibus  Law  Undang-Undang  tentang perubahan Iklim, dapat peneliti sampaikan bahwa pertama jangkauan peraturan  mencakup keseluruahan  kebijakan  terkait  sektor  yang  berkontribusi  terhadap  upaya  pengurangan emisi karbon pada tingkat yang dijanjikan. Secara khusus persoalan pembukaan lahan, alih fungsi  lahan  dan  deforestasi  kawasan  hutan  serta  penggunaan  energi  fosil  menjadi penyumbang  terbesar bagi  peningkatan emisi  karbon.  Kedua,  arah  pengaturan  yang  akan diwujudkan adalah mereformulasi keseluruhan regulasi yang mencakup sektor-sektor yang berkontribusi langsung pada pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan.
Ketiga  pertimbangan  aspek  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  dalam  reformulasi  adalah secara  filosofis,  hak  atas  kondisi  lingkungan  yang  baik  dan  layak  sebagai  hak  dasar  bagi seluruh  manusia.  Kondisi  kerusakan  lingkungan  akan  mempengaruhi  kualitas  hidup manusia,  serta  akan  berdampak  secara  meluas  dan  meliputi  berbagai  aspek  dalam kehidupan  manusia.  Aspek  sosiologis,  dalam  kenyataannya  perubahan  iklim  yang  dipicu terus meningkatnya emisi karbon di bumi tidak bisa dibiarkan begitu saja, alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan serta penggunaan energi fosil sebagai faktor penyebab dari peningkatan  emisi  karbon  perlu  diatasi  secara  menyeluruh  melalui  regulasi  yang terintegrasi. Aspek yuridis, pengaturan berbagai sektor belum sejalan dengan pengurangan emisi  karbon  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  melalui  pengurangan  penggunaan  energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan, selain pengaturan yang ada bersifat sektoral dan seringkali saling tidak sejalan.
60 Pasal 5 undang-undang a quo menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  perundang-undangan  yang  baik,  yang  meliputi: kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat,  kesesuaian  antara  jenis,  hierarkim  dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
61 Pasal  6  undang-undang a  quo menyebutkan  bahwa  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan harus  mencerminkan  asas  pengayoman,  kemanusiaan,  kebangsaan,  kekeluargaan,  kenusantaraan,  bhinneka tunggal  ika,  keadilan,  kesamanaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Keempat, ruang lingkup materi muatan adalah pemilihan judul omnibuslaw perubahan iklim,  memuat  upaya  reformulasi  terhadap  regulasi  terkait  yang  berkontribusi  terhadap pengurangan  emisi  karbon  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  melalui  pengurangan penggunaan  energi  fosil  dan  pengendalian  perubahan  alih  fungsi  lahan  dan  deforestasi kawasan hutan.
Kelima Asas-asas senbagai prinsip dasar dalam pengaturan adalah keadilan inter dan antar  generasi  yang  terwujud  dalam  reformulasi  regulasi  yang  berkontribusi  terhadap pengurangan  emisi  karbon  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  melalui  pengurangan penggunaan  energi  fosil  dan  pengendalian  perubahan  alih  fungsi  lahan  dan  deforestasi kawasan hutan,  asas keterbukaan/transparansi menjadi aspek penting dalam pengaturan untuk memastikan aspek keadilan bagi semua terpenuhi. Asas keberlanjutan menjadi aspek penting dalam prinsip pengaturan untuk memastikan reformulasi mengarah pada langkah- langkah  yang  terkoordinasi,  terintegrasi,  dan  berkesinambungan  yang  terwujud  dalam reformulasi regulasi yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang  diperjanjikan  melalui  pengurangan  penggunaan  energi  fosil  dan  pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan.
Keenam  reformulasi  setiap  sektor  regulasi  yang berkontribusi  terhadap  pengurangan emisi  karbon  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  melalui  pengurangan  penggunaan  energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan dengan mengubah  dan/atau  menghapus,  serta  merumuskan  ulang  ketentuan  yang  tidak  sejalan dengan upaya pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan.

## F. Kesimpulan
Regulasi  terkait  perubahan  iklim  belum  efektif    dalam  berkontribusi  mengendalikan perubahan  iklim,  berbagai  daerah  masih  terdampak  perubahan  iklim,  mengalami deforestasi  dan  masih  tergantung  pada  eksploitasi  sumber  daya  alam  dan  penggunaan enenrgi  fosil.  Karena  itu  formulasi  baru  pengaturan  perubahan  iklim  yang  berkeadilan adalah  dengan  membentuk  omnibus  law  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Iklim. diharapkan  akan  menjadi  instrumen  pengendalian  perubahan  iklim  yang  berdimensi keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.
Substansi pengaturan Omnibus Law Undang-Undang tentang perubahan Iklim, adalah pertama  jangkauan  peraturan    mencakup  keseluruhan  kebijakan  terkait  sektor  yang berkontribusi  terhadap  upaya  pengurangan  emisi  karbon  pada  tingkat  yang  dijanjikan., dengan mengatasi persoalan pembukaan lahan, alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan serta penggunaan energi fosil. Kedua, arah pengaturan yang akan diwujudkan adalah mereformulasi  keseluruhan  regulasi  yang  tidak  sejalan  dengan  pengurangan  penggunaan energi  fosil  dan  pengendalian  alih  fungsi  lahan  dan  deforestasi  kawasan  hutan.  Ketiga pertimbangan  aspek  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  dalam  reformulasi.  Keempat,  ruang lingkup materi muatan adalah pemilihan judul omnibuslaw perubahan iklim, memuat upaya reformulasi  terhadap  regulasi  terkait  yang  berkontribusi  terhadap  pengurangan  emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan. Kelima Asas-asas sebagai  prinsip  dasar,    selain  asas  keterbukaan/transparansi  dan  asas  keberlanjutan. Keenam reformulasi setiap sektor regulasi yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan dengan mengubah dan/atau menghapus, serta merumuskan ulang ketentuan yang tidak sejalan dengan upaya pengurangan  penggunaan  energi  fosil  dan  pengendalian  perubahan  alih fungsi  lahan  dan deforestasi kawasan hutan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Jurnal
Ruysschaert D, Hufty M. Building an effective coalition to improve forest policy: Lessons from the coastal Tripa peat swamp rainforest, Sumatra, Indonesia. Land Use Policy.
Widyatmanti  W,  Minasny  B,  Awanda  D,  Umarhadi  DA,  Fatma  ZSN,  Mahendra  WK,  et  al. Codification to secure Indonesian peatlands: From policy to practices as revealed by remote sensing analysis. Soil Security.
Ahmed I, Ayeb-Karlsson S, van der Geest K, Huq S, Jordan JC. Climate change, environmental stress and loss of livelihoods can push people towards illegal activities: a case study from  coastal  Bangladesh.  Climate  and  Development  [Internet].  2019;11(10):907– 17.  Available  from:  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85062485530&doi=10.1080%2F17565529.2019.1586638&partnerID=40&md5= 87d92996199f5b8babe48c90dd5ff7f8
Wolff  NH,  Zeppetello  LRV,  Parsons  LA,  Aggraeni  I,  Battisti  DS,  Ebi  KL,  et  al.  The  effect  of deforestation and climate change on all-cause mortality and unsafe work conditions due to heat exposure in Berau, Indonesia: a modelling study. The Lancet Planetary Health. 2021 Dec 1;5(12):e882–92.
Leijten  F,  Sim  S,  King  H,  Verburg  PH.  Local  deforestation  spillovers  induced  by  forest moratoria: Evidence from Indonesia. Land Use Policy.
Reckien  D,  Creutzig  F,  Fernandez  B,  Lwasa  S,  Tovar-Restrepo  M,  Mcevoy  D,  et  al.  Climate change,  equity  and  the  Sustainable  Development  Goals:  an  urban  perspective. Environment  and  Urbanization  [Internet].  2017;29(1):159–82.  Available  from: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85019035377&doi=10.1177%2F0956247816677778&partnerID=40&md5=aed3 055ba22d91df52079625bae69df4
Shen  Y,  Su  Z-W,  Malik  MY,  Umar  M,  Khan  Z,  Khan  M.  Does  green  investment,  financial development and natural resources rent limit carbon emissions? A provincial panel analysis of China. Science of the Total Environment [Internet]. 2021;755. Available from: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85092311217&doi=10.1016%2Fj.scitotenv.2020.142538&partnerID=40&md5=6f b4167e563a2431121b2a66c7990405
Muhamad GM, Heshmati A, Khayyat NT. How to reduce the degree of dependency on natural resources ? ☆ . Resources Policy [Internet]. 2021;72(March):102047. Available from: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102047
Kamil N, Bush SR, Gupta A. Does climate transparency enhance the reflexive capacity of state actors  to  improve  mitigation  performance?  The  case  of  Indonesia.  Earth  System Governance. 2021 Sep 1;9.
Lesutis  G.  Scenes  of  subjection:  Extractive  frontiers,  symbolic  violence,  dispossession. Geoforum  [Internet].  2023;(September  2021):103681.  Available  from: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103681
Spiegel SJ. Climate injustice, criminalisation of land protection and anti-colonial solidarity: Courtroom  ethnography  in  an  age  of  fossil  fuel  violence.  Political  Geography [Internet]. 2021;84:102298. Available from: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102298
Arifah, Salman D, Yassi A, Demmallino EB. Livelihood vulnerability of smallholder farmers to climate change: A comparative analysis based on irrigation access in South Sulawesi, Indonesia. Regional Sustainability. 2022 Sep 1;3(3):244–53.
Chakrabarti A. Deforestation and infant mortality: Evidence from Indonesia. Economics and Human Biology.
Andreucci  D,  Zografos  C.  Between  improvement  and  sacrifice :  Othering  and  the  (  bio  ) political  ecology  of  climate  change.  Political  Geography  [Internet].
2022;92(September 2021):102512. Available from: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102512
Canterbury  DC.  Extractivism  and  neoextractivism.  Neoextractivism  and  Capitalist Development. 2018;53–76.
Mignamissi D, Malah Kuete YF. Resource rents and happiness on a global perspective: The resource curse revisited. Resources Policy.
Ekawati  S,  Subarudi,  Budiningsih  K,  Sari  GK,  Muttaqin  MZ.  Policies  affecting  the
implementation  of  REDD+  in  Indonesia  (cases  in  Papua,  Riau  and  Central Kalimantan).  Forest  Policy  and  Economics  [Internet].  2019;108(May):101939. Available from: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025
Resosudarmo IAP, Tacconi L, Sloan S, Hamdani FAU, Subarudi, Alviya I, et al. Indonesia’s land reform:  Implications  for  local  livelihoods  and  climate  change.  Forest  Policy  and Economics.
Pramudya  FS,  Bong  L,  Rolling  E,  Awirya  AA,  Gunawan  AAS.  Forest  loss  analysis  and calculation  with  geospatial  artificial  intelligence:  A  case  study  of  papua  province. Procedia Computer Science. 2023;216:346–55.
Spencer KL, Deere NJ, Aini M, Avriandy R, Campbell-Smith G, Cheyne SM, et al. Implications of  large-scale  infrastructure  development  for  biodiversity  in  Indonesian  Borneo. Science of the Total Environment.
Farhan  F,  Hoebink  P.  Can  campaigns  save  forests?  Critical  reflections  from  the  Tripa campaign,  Aceh,  Indonesia.  Forest  Policy  and  Economics  [Internet]. 2019;105(April):17–27. Available from: https://doi.org/10.1016/j.forpol.
Indonesia  FW.  ANGKA  DEFORESTASI  SEBAGAI  “ALARM”  MEMBURUKNYA  HUTAN
INDONESIA [Internet].
Available from: https://fwi.or.id/wp- content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf
Yamamoto Y, Shigetomi Y, Ishimura Y, Hattori M. Forest change and agricultural productivity: Evidence  from  Indonesia.  World  Development  [Internet].  2019;114:196–207. Available from: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.
Obydenkova A V, Salahodjaev R. Climate change policies: The role of democracy and social cognitive capital. Environmental Research.
Jakob M, Flachsland C, Christoph J, Urpelainen J. Energy Research & Social Science Actors , objectives , context : A framework of the political economy of energy  and climate policy applied to India , Indonesia , and Vietnam. Energy Research & Social Science [Internet].
2020;70(September):101775.
Available from: https://doi.org/10.1016/j.erss.
Ditemukan pada tahun 1896 oleh ahli kima Swedia, Svante Arrhenius, yang menyimpulkan bahwa pembakaran batu bara pada skala industri akan meningkatkan efek rumah kaca
yang alami. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091123_sejarahperub ahan
Hannah  Ritchie,  Pablo  Rosado  and  Max  Roser  (2020)  -  "Greenhouse  gas  emissions".
Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions' [Online Resource] Sejarah Dunia Memerangi Perubahan
Iklim", https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151128130323-134- 94617/sejarah-dunia-memerangi-perubahan-iklim.
United Nations – Convention on Biological Diversity and COP15”, Adeline Lerambert, diakses pada  15  Oktober  2023,  https://wellbeingintl.org/united-nations-convention-on- biological-
diversity/?gclid=Cj0KCQjwm66pBhDQARIsALIR2zCNgK1m63Pmj5rizgtfXjUZsT6Xj 2M0J4eb-NXch5K-_jZe5M3B-ygaArLLEALw_wcB
Pada  2020,  Indonesia  merupakan  negara  pengekspor  batubara  terbesar  di  dunia,  Yanto, Determinan  Ekspor  Batubara  Indonesia,  Prosiding  Seminar  Nasional  Seminar
Akademik  Tahunan  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan,  Vol  5,  2022, https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/18.pdf;
Sejarah!  Ekspor  Batu  Bara  RI  ke  Uni  Eropa  Melonjak  1.300%,  Maesaroh, https://www.cnbcindonesia.com/market/20230119051620-17-406618/sejarah- ekspor-batu-bara-ri-ke-uni-eropa-melonjak-1300
Hannah  Ritchie,  Pablo  Rosado  and  Max  Roser  (2020)  -  "Greenhouse  gas  emissions".
Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions' [Online Resource]
https://www.kaltimprov.go.id/berita/kaltim-terima-rp313-miliar-dana-karbon Razi, F.M, Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, Marwah Hukum, Vol. 1 No. 1.
Belinda  Putri  Herawati  and  Yohanes  Suwanto,  “Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Yang Baik Bagi Indonesia,” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional | 1, no. 2 (2022): 355–62.
E-journal  Universitas  Asahan,  “Jurnal  Dialog:  Vol/Num:  VII/I,  September  2018  Terindeks: Open Journal System (OJS)/Google Scholar ISSN: 2406-9401,” no.
Saifudin  Saifudin,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 10, no. 23 (2003): 1–27,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art1.
Ferry  Irawan  Febriansyah,  “Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia,” Perspektif 21, no. 3 (2016): 220, https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586.
Luthvi Febryka Nola, “Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” Kajian 25, no. 3 (2020): 217–29, https://www.hukumonline.com/berita/baca/.
Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Simbur  Cahaya 28,  no.  2  (2021):  97–111, https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902.
Mustaring Mustaring, “The International Context of Indonesia’s Omnibus Law: A Bibliometric Review,” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik 12,  no.  1  (2022):  123, https://doi.org/10.26858/jiap.v12i1.34759.
“THE 1 St PROCEEDING,” n.d.
Putera  Astomo,  “Pembentukan  Undang-Undang  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Hukum Nasional  Di  Era  Demokrasi,” Jurnal  Konstitusi 11,  no.  3  (2016):  577, https://doi.org/10.31078/jk1139.
Muhammad  Fadli,  “Pembentukan  Undang-Undang  Yang  Mengikuti  Perkembangan Masyarakat,” Jurnal Legislasi Indonesia 15.
Noor  Muhammad  Aziz,  “Urgensi  Penelitian  Dan  Pengkajian  Hukum  Dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 17, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104.

## Buku
Teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode library research dilakukan dengan cara mengumpulkan  berbagai  literatur  (kepustakaan),  baik  berupa  buku-buku,  jurnal
ilmiah, media massa, dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Baca Hasan, Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakata: Ghalia Indonesia, 2022), hlm.11. Maria Farida Indarti, Omnibus Law, UU Sapu Jagat? , Harian Kompas, 4 Januari 2020.
Bayu  Dwi  Anggono,  O mnibuslaw  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang:  Peluang Adopsi  dan  Tantangannya  dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Jurnal RechtsVinding.

## Internet
The  World  Bank.  Indonesia  Country  Climate  and  Development  Report. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia- country-climate-and-development-report, April 28, 2023.
Cabinet Secretariat of The Republik of  Indonesia. President Jokowi : Indonesia Commited https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-commits-reducing-emission- by-29/.  December  1,  2023.  https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia- commits-reducing-emission-by-29/
BBC.  Cek  fakta  pernyataan  Jokowi  di  COP26,  aktivis  lingkungan  peringatkan  ‘bencana ekologi’ karena laju penggundulan hutan justru akan naik [Internet]. December, 2.
2021 [cited 2023 Mar 9]. Available from: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59116948
Indonesia FW. Deforestasi Dari Masa ke Masa [Internet]. June, 24. 2020 [cited 2023 Mar 9].
Available from: https://fwi.or.id/deforestasi-indonesia-masa-ke-masa/
Merefleksi Dampak Pertambangan Batu Bara di Kaltim, Masalah Dana Bagi Hasil, hingga Data yang Tidak Transparan; Kaltimpost.com
https://kaltimpost.jawapos.com/utama/03/06/2022/merefleksi-dampak- pertambangan-batu-bara-di-kaltim-masalah-dana-bagi-hasil-hingga-data-yang- tidak-transparan, diakses pada 21 Mei 2023

## Peraturan perundang-undangan
Vide Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,  hlm.  151- 152.
Ketetapan  sebagaimana  dimaksud  adalah  Ketetapan  MPR  Nomor  V/MPR/1973  tentang Peninjauan  Kembali  Produk-Produk  Hukum  yang  Berupa  Ketetapan-Ketetapan MPRS  RI  yang  ditetapkan  pada  22  Maret  1973.  Ketetapan a  quo dapat  dipahami sebagai bentuk implementasi metode omnibus karena meninjau berbagai Ketetapan MPRS  yang  diberlakukan  sejak  tahun  1960  menjadi  beberapa  kelompok,  baik  itu dicabut, telah terakomodir dalam GBHN, masih berlaku dan perlu penyempurnaan, telah dilaksanakan, dan belum terakomodir materi muatannya dalam GBHN.
Ketetapan  sebagaimana  dimaksud  adalah  Ketetapan  MPR  Nomor  1/MPR/2003  tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan 2022. Pola yang digunakan adalah sama sebagaimana ketetapan MPR yang telah dijelaskan sebelumnya.
Pasal 5 undang-undang a quo menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang- undangan  harus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  perundang- undangan  yang  baik,  yang  meliputi:  kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau  pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarkim dan materi muatan, dapat dilaksanakan,  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  kejelasan  rumusan,  dan keterbukaan.
Pasal  6  undang-undang a  quo menyebutkan  bahwa  materi  muatan peraturan perundang- undangan  harus  mencerminkan  asas  pengayoman,  kemanusiaan,  kebangsaan, kekeluargaan,  kenusantaraan,  bhinneka  tunggal  ika,  keadilan,  kesamanaan kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.