Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI

## Nyoman Ayu Sukma Pramestisari
Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia
*allgtr.asp@gmail.com

## Abstract
The  process  of  industrialization  is  often  accepted  as  a  perfect  solution  to  alleviating  the  socio-economic  problems  of  a region.  Bali  through  the  development  of  industry  and  tourism  has  succeeded  in  boosting  the  regional  and  national economy  since  its  early  development  in  1980.  But  on  the  other  hand,  industrial  dynamics  also  reflect  the  existence  of production  and  reproduction  of  risk  for  the  community  such  as  the  privatization  of  public  space,  desacralization, marginalization and exploitation of natural and human resources Starting from this problem, this research seeks to dissect how  the  Balinese  people  respond  to  the  tourism  industry  climate  through  a  movement  platform.  The  ForBALI  social movement  as  an  effort  to  thwart  the  Benoa  Bay  reclamation  program  is  a  tangible  manifestation  that  the  Bali  tourism industry  is  felt  to  have  negative  impact  on  the  community.  ForBALI  resistance  is  a  manifestation  of  the  community’s counter hegemony to the oligarchs who try to continue to make efforts to perpetuate power under the pretext of economic growth  and  absorb  labor. Interestingly,  a  counter  discourse  emerged  from  the  pro-reclamation  community  of  Benoa Bay departing  from  the  view  that  development  and  being  able  to  solve  various  social  problems.  The  existence  of  these  two groups  for  and  against  reclamation  indicates  that  there  is  a  dialectical  process  related  to  contestation  in  an  effort  to hegemony carried out by both parties.
Keywords: To urism Industry; So cial Mo vement; Co unter Hegemo ny

## Abstrak
Proses industrialisasi kerap kali diamini sebagai solusi jitu mengentaskan permasalahan sosial ekonomi suatu daerah.  Bali  melalui  pengembangan  industri  pariwisata  berhasil  mendongkrak  perekonomian  daerah  dan nasional  sejak  pengembangan  awal  di  tahun  1980.  Tetapi  di  lain  sisi,  dinamika  industri  pariwisata  justru merefleksikan  eksistensi  produksi  dan  reproduksi  risiko  bagi  masyarakat  seperti  privatisasi  ruang  publik, desakralisasi,  marjinalisasi  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam  dan  manusia.  Bertolak  dari  persoalan  tersebut penelitian  ini  berupaya  untuk  membedah  bagaimana  masyarakat  Bali  merespon  iklim  industri  pariwisata melalui  wadah  gerakan.  Gerakan  sosial  ForBALI  sebagai  upaya  menggagalkan  program  reklamasi  Teluk Benoa  merupakan  wujud  konkret  bahwa  industri  pariwisata  Bali  dirasa  memiliki  dampak  negatif  bagi
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How  to  Cite : Pramestisari,  N.  A.  S.  (2022).  Membaca  Industri  Pariwisata  Bali  Melalui  Gerakan  Sosial  Kontra  Hegemoni ForBALI . POLITICOS: Jurnal Politik  dan Pem erintahan, 2 (1): 47-64. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.47-64

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)

## I.  PENDAHULUAN
Menyoal
industri ataupun industrialisasi  suatu  negara  identik  dengan implementasi  pembangunan.  Kita  tentu sepakat  bahwa  tidak  ada  definisi  tunggal atas  industri,  namun  secara  umum  dapat dipahami bahwa industri merupakan proses komodifikasi  oleh  perusahaan  sehingga menghasilkan barang yang sifatnya mengganti  bahan  dasar  dan  menaikkan nilai  atas  barang  tersebut.  Sedangkan, industrialisasi  merujuk  pada  bagaimana proses  produksi  melalui  sumber  daya  non hayati  guna  menghasilkan  barang  dan  jasa serta melibatkan mekanisasi. Dalam konteks ini,  baik  industri  maupun  industrialisasi memiliki  spirit  sekaligus  esensi  serupa sebagai kegiatan ekonomi dengan memaksimalkan  nilai  tambah  atas  hasil produksinya  ( Pasaribu,  2012 ).  Maka  dari itu,  wacana  industri  seringkali  merujuk pada  pabrik  manufaktur  dan  penggunaan mesin dalam rangka mencapai maksimalisasi akumulasi profit demi kepentingan  lebih  besar  terkait  pendapatan perekonomian suatu negara.
Konsep industri sebagai sebuah konstruksi  merupakan  produk  wacana negara maju yang dalam perkembangannya justru menjadi tolak ukur bagi suatu negara
untuk dikatakan maju. Nampak
menjanjikan  memang  ketika  bagaimana kehidupan di negara maju yang mengimplementasikan pembangunan sektor  industri  sejalan  dengan  gambaran kesejahteraan masyarakatnya, kekuatan persaingan  ekonomi  politik  global  serta perekonomian negara yang stabil ( Hadirman,  2017 ).  Bahkan,  dalam  konteks modernisasi,  industrialisasi  sebagai  wajah dari pembangunan diilhami sebagai sebuah jalan mujarab dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Maka  tidak mengherankan jika mayoritas negara berkembang di dunia berlomba menggencarkan pembangunan dan mengejar ketertinggalan melalui
pengembangan sektor industrinya.
Mengantongi  label  sebagai  negara berkembang,  Indonesia  di  rezim  orde  baru menjadi titik tolak dalam merubah paradigma  pembangunan  menuju  pasar bebas.  Pembangunan  dengan  penekanan prinsip  industri  masuk  menjadi  agenda politik  sebagai  upaya  untuk  mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan  pendapatan  perekonomian negara. Maka dari itu, disamping membuka pintu  untuk  para  pemodal  berinvestasi, sejalan  degan  itu  maka  berkembanglah
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
masyarakat.  Resistensi  ForBALI  merupakan  wujud  dari  counter  hegemony  masyarakat  kepada  oligarki  yang mencoba untuk terus melakukan upaya melanggengkan kekuasaan dengan dalih pertumbuhan perekonomian dan  menyerap  tenaga  kerja.  Menariknya,  muncul  wacana  tandingan  dari  masyarakat  pro  reklamasi  Teluk Benoa  berangkat  dari  pandangan  bahwa  pengembangan  pariwisata  justru  mampu  menyelesaikan  beragam problema  sosial.  Eksistensi  dua  kelompok  pro  dan  kontra  reklamasi  ini  sesungguhnya  menandakan  bahwa terdapat  sebuah  proses  dialektis  terkait  kontestasi  dalam  upaya  menghegemoni  yang  dilakukan  kedua  belah pihak.
Kata Kunci: Industri Pariwisata; Gerakan Sosial; Kontra Hegemoni

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)

## Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
berbagai jenis industri manufaktur maupun ekstraktif. Menjadi menarik ketika memahami  industri  melampaui  kerangka industri umum sebagai kumpulan
bangunan
berwujud pabrik dan menggunakan  mesin  sebagai  alat  produksi. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai ranah yang  juga  mengadopsi  logika  industri sehingga  muncul  industri  dalam  dimensi pariwisata,  musik,  budaya,  film  dan  lain sebagainya.  Kondisi  ini  menunjukkan logika  industrial  bersifat  adaptif  disegala aspek.
Secara  kontekstual,  pengembangan berbagai sektor industri terjadi di Indonesia, termasuk  industri  pariwisata  yang  menjadi bagian  penting  dalam  agenda  politik utamanya paska penetapan UU Kepariwisataan  No.  9  Tahun  1990  sebagai bagian  dari  pembangunan  nasional  dengan mengedepankan kearifan lokal, kini diperbaharui dalam UU No. 10 Tahun 2009. UU  Kepariwisataan  No.  10  Tahun  2009. Dengan pondasi mengkombinasikan teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  atau intelektualitas termasuk spesialisasi pembagian kerja dalam proses produksinya, industri  pariwisata  berkembang  pesat dibeberapa  daerah  potensial  Indonesia. Melihat histori perkembangan sektor industri pariwisata dapat dikatakan sebagai salah  satu  primadona  dalam  meningkatkan laju pembangunan nasional. Sektor pariwisara  terbukti  mampu  menopang perekonomian  dan  dikatakan  merupakan salah satu sektor terpenting untuk mendongkrak  devisa  serta  peningkatan penerimaan pendapatan pemerintah di luar sektor migas. Produk dari industri
pariwisata  dapat  dilihat  dengan  adanya berbagai perusahaan yang menawarkan jasa seperti hotel, angkutan, hiburan, penyelenggaraan  tour  dan  lain  sebagainya. Di  lain  sisi,  secara  alamiah  komodifikasi atas  alam  juga  menjadi  produk  dalam industri  pariwisata  seperti  pemandangan pantai, lautan, sungai, gunung dan sebagainya.  Adapun  masyarakat  lokal menunjang kelangsungan industri pariwisata dengan identitas “ keramahtamahan ”.
Berbicara mengenai industri pariwisata  Indonesia,  tidak  dapat  terlepas dari  Provinsi  Bali.  Trajektori  industri pariwisata  Bali  menjadi  kunci  dalam melihat secara holistis iklim pariwisata Bali hari  ini.  Ketika  perkembangan  industri pariwisata  Bali  menjadi  poros  utama  bagi daerah  guna  meningkatkan  pendapatan perekonomian,  secara  signifikan  akhirnya mempengaruhi  tatanan  sosial  kehidupan masyarakat utamanya akibat spirit komodifikasi dalam konsep industri. Tahun 1980-an  menjadi  titik  tolak  untuk  melihat gencarnya pembangunan
seperti infrastruktur dan akomodasi sebagai penunjang  industri  pariwisata.  Bali  Selatan merupakan  daerah  vital  pengembangan pariwisata era 80an yang meliputi sebagaian  besar  Kabupaten  Badung  seperti Kuta, Nusa Dua, Canggu, Seminyak, Legian dan  lain  sebagainya  ( Pramestisari,  2019 ). Pembangunan  di  daerah  tersebut  meliputi akomodasi  penunjang  pariwisata  seperti hotel, vila, resort, restauran, pusat perbelanjaan, biro jasa wisata hingga wisata buatan.  Kondisi  terkait  sejalan  dengan pemahaman industri pariwisata merupakan
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan lainnya  namun  saling  bersinergi.  Bahkanw wacana masyarakat Bali adalah masyarakat yang ramah terhadap turis serta masyarakat Bali  adalah  masyarakat  yang  ajeg  dengan tradisi  terus  digemborkan  demi  menarik perhatian  para  turis  sekaligus  melariskan pariwisata Bali.
Ironisnya, pengembangan industri pariwisata  Bali  tidak  selalu  menghasilkan perubahan  sosial  ekonomi  secantik  iklan pariwisata itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, industri pariwisata telah membantu  masyarakat  setempat  dalam mendongkrak  perekonomian,  tetapi  dilain sisi  perlu  mendapat  perhatian  bahwa industri pariwisata juga membawa dampak negatif  bagi  masyarakat  dan  lingkungan. Beberapa  ilmuan  dan  pengamat  sosial melalui segenap kajian melontarkan adanya implikasi negatif dari pengembangan industri  pariwisata  Bali.  Dominasi  logika pasar  menjadi  penanggungjawab  utama atas  kondisi  ini.  Jika  dahulu  turis  datang karena  kebudayaan  Bali,  kini  Bali  harus memiliki  budaya  sesuai  keinginan  pasar ( Suryadana, 2013 ). Kemacetan,  banjir, privatisasi ruang publik, pembebasan lahan, pergeseran  nilai  kesakralan  atas  budaya hingga  munculnya  masyarakat  marjinal menjadi  contoh  atas  desakan  iklim  industri pariwisata.  Faktor  utama  dari  implikasi negatif  tentu  saja  dominasi  atas  pelaku industri yang diisi oleh para pemodal yang hanya  mengutamakan  akumulasi  kapital. Dapat dibayangkan betapa rendahnya daya tawar  masyarakat  di  atas  wilayah  mereka sendiri  karena  kuasa  para  elit  dalam
memonopoli alur pembangunan.
Penolakan  reklamasi  Teluk  Benoa menjadi  satu  wujud  konkret  bagaimana masyarakat  berusaha  mengintervensi  alur pembangunan  dari  para  oligarki.  Jika melihat  kondisi  pariwisata  Bali  dewasa  ini terdapat  sebuah  gejolak  signifikan  terkait wacana  Reklamasi  Teluk  Benoa.  Wacana reklamasi  telah  beredar  sejak  tahun  2012. Kondisi  ini  bertolak  dari  kepadatan pariwisata  Bali  Selatan  baik  dari  segi  lahan serta turis yang menumpuk. Maka dari itu, reklamasi  Teluk  Benoa  dicanangkan  untuk mengurai kepadatan pariwisata Bali Selatan dengan  membangun  destinasi  baru.  Selain itu,  jika  terealisasi  reklamasi  Teluk  Benoa sebagai  upaya  pengembangan  industri pariwisata  dirasa  tepat  karena  tidak  akan mengambil  lahan  masyarakat  di  daratan Bali  melainkan  pemanfaatan  kawasan dengan  cara  revitalisasi  ( Anggara,  2017 ). Logika  ini  secara  mendasar  dapat  saja dikatakan  sebagai  alternatif  solusi  bagi pemerintah  dalam  merespon  berbagai kajian  dan  kritikan  terkait  permasalahan lahan  masyarakat  yang  menipis  akibat pengembangan pariwisata.
Dimulai  sejak  tahun  2012,  resistensi masyarakat  yang  tergabung  dalam  aliansi ForBALI mengupayakan pembatalan reklamasi  Teluk  Benoa  secara  persuasif hingga  represif.  Pada  tahun  2019  saja  telah dilakukan sekitar empat kali aksi demonstrasi dalam
merespon perkembangan  reklamasi.  Masyarakat  yang tergabung  dalam  gerakan  sosial  ini  berasal dari  berbagai  kalangan  seperti  akademisi, seniman,  masyarakat  adat  dan  grup  musik
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  tentu  menjadi menarik  dan  paradoksal  ketika  melihat secara geografis rencana pemerintah sesungguhnya telah merespon kekhawatiran
terkait pengembangan pariwisata  tidak  dilakukan  di  daratan  Bali namun tetap mendapatkan resistensi masif.
Resistensi dari masyarakat atas pembangunan  reklamasi  Teluk  Benoa secara  tidak  langsung  menunjukkan  21 tahun  paska  reformasi,  isu  pembangunan berkeadilan  masih  menjadi  persoalan  di Indonesia.  Respons  negatif  masyarakat akhirnya menjadi bertolak belakang dengan spirit 1998 yang merujuk pada pembangunan berkeadilan dengan
meletakkan kepentingan rakyat dan kedaulatan  rakyat  sebagai  harga  mati. Amanah  kebijakan  UU  Kepariwisataan pada  saat  besamaan  dapat  dimaknai mengalami
kepincangan dalam implementasinya.
Kepincangan
terefleksikan  ketika  UU  Kepariwisataan telah  memandatkan  bahwa  kearifan  lokal harus  dikedepankan  tetapi  masyarakat merasa justru industrialisasi merusak tatanan lokal.
Beberapa  kajian  kritis  secara  konkret menegaskan bahwa gerakan tolak reklamasi Teluk  Benoa  merefleksikan  perlawanan masyarakat terhadap alur kebijakan pemerintah. (Rainy, et  al ,  2018) melalui kajiannya  berjudul  Gerakan  Tolak  Proyek Reklamasi  Teluk  Benoa  sebagai  Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali menekankan  bahwa  penolakan  masyarakat dapat  dilihat  dari  ultiaspek  termasuk budaya.  Dimensi  penolakan  pada  aspek
budaya berangkat dari trajektoris pengembangan pembangunan industri pariwisata  yang  secara  ironis  menggerus budaya  lokal.  Penggerusan  ini  dikarenakan pariwisata  menjadikan  perubahan  pada kebudayaan  yang  bersandar  pada  nalar, logika,  untung  rugi  dan  rasa  pro-rakyat yang  semu.  Pada  satu  sisi  pariwisata  harus diakui  mampu  mendongkrak  pendapatan daerah,  tetapi  di  sisi  lain  pariwisata berakibat  pada  pemudaran  budaya  lokal seperti  biasnya  sekat  antara  tabu  dan  tidak tabu,  sakral  dan  tidak  sakral.  Dengan  kata lain,  pariwisata  mengakibatkan  budaya terkomersialisasi.  Bahkan  ironisnya  sesuai komersialisasi budaya berdasarkan keinginan  wisatawan,  tidak  lagi  bertolak dari  aspek  lokalitas  seperti  kesakralan. Misalnya,  Tari  Kecak  kini  ditampilkan kapanpun ada permintaan turis, sedangkan dahulu  hanya  ditampilkan  pada  momen- momen  tertentu  saja.  Contoh  lainnya tercermin dari maraknya privatisasi terhadap  ruang  publik  pada  pembangunan akomodasi pariwisata. Akibatnya, masyarakat  tidak  dapat  mengakses  ruang publik  yang  tidak  jarang  dahulunya berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan adat istiadat.
Penelitian  dari (Galuh,  2016) turut menganalisis  gerakan  penolakan  reklamasi Teluk  Benoa  sebagai  sebuah  gerakan  sosial baru. Hal ini dikarenakan gerakan penolakan  berangkat  dari  isu  kemanusiaan kontemporer  dengan  fokus  permasalahan lingkungan, bukan isu kelas seperti gerakan sosial  lama.  Melalui  media  sosial,  ForBALI (komunitas  masyarakat  penolak  reklamasi) menyalurkan aspirasi dengan praktik CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
penyebaran konten sebagai proses pendefinisian  identitas  diri  mereka  sendiri, siapa  lawan  dan  siapa  kawan.  Di  lain  sisi ForBALI  juga  melakukan  strategi  refleksi yaitu  pembentukan  opini  publik  melalui ikatan  lemah  aktor.  Hasilnya  opini  berhasil beredar  dengan  cepat  dan  luas.  Bertolak dari perjuangan ForBALI dengan pemanfaatan  media  sosial  menunjukkan bahwa  media  sosial  hari  ini  tidak  netral, memang  revolusioner  tetapi  tidak  utopis. Meskipun demikian, eksistensi media sosial sebagai media baru tidak bisa menggantikan media perjuangan
konvensional  begitu  saja.  Maka  dari  itu, ForBALI mengkombinasikan keduanya demi  tercapainya  tujuan  secara  maksimal. Seperti  dapat  dilihat  yaitu  aksi  demo, diskusi  publik  dan  sebagainya  yang melibatkan cara-cara konvensional.
Berbagai  kajian  telah  menganalisis penolakan  reklamasi  Teluk  Benoa  dari berbagai  aspek  baik  sosial,  budaya,  media dan politik. Serupa dengan kajian sebelumnya,  penelitian  ini  berusaha  untuk membongkar  kontroversi  pembangunan reklamasi  Teluk  Benoa  namun  melalui dimensi pembangunan khususnya kerangka proses  industrialisasi  yang  menghegemoni dan melahirkan risiko-risiko bagi masyarakat.  Kompleksitas  permasalahan berwujud  paradoks  antara  bagaimana pemerintah  menganggap  telah  merespon dan  mengupayakan  minimalisasi  implikasi negatif  pengembangan  industri  pariwisata melalui reklamasi Teluk Benoa dengan dalil meningkatkan  pendapatan  perekonomian daerah  dan  mensejahterakan  masyarakat justru  mendapat  resistensi  radikal  oleh
masyarakat  yang  terkonsolidasi  dalam bentuk gerakan sosial yang begitu terlembaga. Bertolak dari paradoks tersebut, tulisan  ini  ditujukan  untuk  membedah secara  lebih  tajam  dan  kritis  terkait permasalahan  penolakan  reklamasi  Teluk Benoa  melalui  dua  rumusan  masalah  (1) Mengapa ForBALI muncul sebagai  gerakan sosial?;  (2)  Bagaimana  relevansi  gerakan sosial  ForBALI  dalam  konteks  industri pariwisata Bali?. Guna mempertajam analisis  terhadap  perolehan  data  akan menggunakan  berbagai  perspektif  sosial khususnya  Teori  Gramsci  terkait  hegemoni termasuk  konsep  kontra  hegemoni  serta perspektif Ulrich Beck mengenai masyarakat risiko.
Pemilihan  kedua  teori  dalam  tulisan ini,  ditentukan  dengan  memperhatikan tujuan  dari  tulisan  yang  tercermin  dari rumusan masalah. Membedah permasalahan  industri  pariwisata  melalui gerakan sosial ForBALI akan menjadi fokus bahasan.  Dengan  kata  lain,  tulisan  ini  akan membaca permasalahan  industri pariwisata melalui  kondisi  relasi  kuasa  dalam  tataran konsep dan praksis.
Gramsci dalam Teori Hegemoni berusaha  untuk  membedah  bagaimana produksi  dan  reproduksi  kuasa  terus terjadi.  Hegemoni  dalam  pengertian  ini berupa pemaksaan sebagai suatu persetujuan dengan tujuan mempertahankan kekuasaan. Berbeda pandangan dengan Marx, Gramsci memandang  kelas  tidak  selalu  disebabkan oleh  ekonomi  deterministik.  Ditegaskan pula  bahwa  hegemoni  sebagai  suatu  upaya
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
melanggengkan  kekuasaan  dapat  dipahami dari aspek kognitif. Ideologi memiliki peran penting dalam konteks ini karena pemikiran kelas  yang  berkuasa  diendapkan  pada kesadaran kelas subordinan sebagai sebuah konsensus  mengenai  permasalahan  sosial sehingga  mempengaruhi  pola  pemikiran dan  seringkali  menggunakan  perangkat birokrasi ( Salamini, 1981 ). Dengan kata lain, produksi kebenaran melalui kontrol pikiran menjadi penting sebagai instrumen pelanggeng kekuasaan. Dilain pihak, Gramsci meyakini bahwa peran kunci kelas subordinan  dalam  melakukan  counter- hegemony  akan  efektif  untuk  melawan ideologi  yang  ditanamkan  oleh  para kapitalis.  Eksistensi  rasa  optimis  ini  hadir sebab  hegemoni  tidak  bersifat  mapan  dan diperlukan perjuangan terus menerus untuk mempertahankan  maka  berbagai  bentuk perlawanan atas ketimpangan dapat dilakukan  untuk  menggoyahkan  hegemoni suatu sistem.
Selanjutnya,  Teori  Masyarakat  Risiko Ulrich  Beck  akan  digunakan  untuk  melihat bagaimana industri pariwisata yang dikembangkan  melalui  kerangka  hegemoni berdampak  terhadap  masyarakat.  Hal  ini menjadi relevan mengingat pondasi pemikiran  Beck  ialah  masyarakat  industri masa  modernisasi  lanjut  yang  harus menghadapi  ancaman  dan  ketidakpastian hidup  akibat  bagaimana  para  kapitalis memproduksi risiko sejalan dengan kegiatan spirit utama mereka yaitu akumulasi  kapital.  Risiko  dalam  tataran  ini dipahami sebagai dampak dari pertumbuhan  industrialisasi  dan  seringkali bersifat  tidak  terduga  dan  terjadi  secara
massif.  Selanjutnya,  anggapan  paradigma industrialisasi  mengenai  perubahan  dan masa  depan  sebagai  suatu  yang  berharga berdampak  pada  tercerabutnya  nilai-nilai tradisional dari masyarakat serta melahirkan watak eksploitatif yang berlawanan dengan kearifan tradisi. Meskipun  di  era  modernitas  tahap  lanjut Beck  menyatakan  bahwa  risiko  dapat menyerang  kelas  sosial  apapun,  tetapi distribusi  risiko  terhadap  kelas  sosial  atas lebih mampu termanajemen akibat pemanfaatan  segala  modal  yang  mereka miliki  sehingga  seolah  mampu  membeli “ keselamatan ”. Pada  tahap  ini  Beck menyatakan  dalam  menghadapi  perubahan dan  risiko  yang  tidak  terduga,  masyarakat dituntut  untuk  refleksif.  Dengan  kata  lain, kehadiran  berbagai  risiko  tidak  terduga sebagai  dampak  dari  industrialisasi  harus dihadapi  dengan  pengambilan  keputusan yang  cepat  karena  mereka  tidak  memiliki cukup waktu untung berpikir dan bernegosiasi dengan himpitan situasi ( Beck, 2012 ).

## II.  METODE
Tulisan  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. ( Creswell, 2007 ) menyatakan bahwa metode kualitatif  merupakan  sebuah  metode  yang mampu  mengeksplorasi  dan  memahami makna  oleh  sejumlah  individu  maupun kelompok berdasarkan permasalahan sosial. melalui  kualitatif,  penelitian  ini  dapat memenuhi  kebutuhan  atas  pemahaman mendetail,  lengkap  serta  komperehensif terhadap  permasalahan  dengan  perolehan data  bersifat  variatif  dan  berlimpah.
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
Pendekatan  kualitatif  menjadi  tepat  pula mengingat kasus penolakan atas pembangunan  reklamasi  Teluk  Benoa bersifat  kontemporer  atau  dengan  kata  lain sedang berlangsung.
Dilain sisi penelitian ini menggunakan sumber  utama  data  yaitu  data  sekunder. Data  sekunder  meliputi  seluruh  literatur atau  kajian  terdahulu,  arsip  maupun dokumentasi  yang  berkaitan  dan  telah  ada sebelumnya.  Literatur  yang  digunakan berupa data dari web resmi ForBALI, jurnal, buku  dan  kajian  terdahulu  mengenai industrialisasi,  pembangunan  dan  gerakan sosial.
Paska  pengumpulan  data  dilakukan, tahap  selanjutnya  ialah  menganalisis  data. Data  pada  tulisan  ini  dianalisis  dengan teknik  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Tahap  reduksi meliputi  penyeleksian  data  dengan  cara dipilih, disederhanakan maupun diabstrakkan  sesuai  kebutuhan  untuk menjawab permasalahan. Cara ini ditempuh untuk  memisahkan  data  yang  dianggap tidak relevan.
Selanjutnya  data  yang  telah  direduksi disajikan  dalam  bentuk  narasi  sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan melibatkan  kemampuan  penulis  dalam memahami  makna  dan  alur  sebab  akibat berdasarkan  rumusan  masalah.  Agar  hasil analisis
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis melakukan verifikasi
dengan mempertanyakan  kembali  maupun  melihat perolehan data kembali.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
ForBALI:  Sebuah  Upaya  Gerakan  Sosial Menyelamatkan Kawasan Konservasi
Dalam upaya membaca industri pariwisata  melalui  gerakan  sosial  ForBALI, menjadi penting untuk memaparkan  secara singkat  trajektori  gerakan  guna  memahami pemantik  kemunculan  aliansi  masyarakat yang  massif  dalam  menolak  pembangunan reklamasi  Teluk  Benoa.  Maka  dari  itu, pemaparan  mengenai  dimensi  kontekstual sejarah aliansi masyarakat dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa termasuk  bagaimana  relevansi  pergerakan mereka hingga hari ini akan disajikan.
Gerakan  sosial  ForBALI  muncul  pada tahun  2012  bertepatan  dengan  wacana Teluk  Benoa  akan  direklamasi.  Elemen masyarakat  yang  terlibat  berasal  dari kalangan  seniman,  aktivis,  akademisi,  LSM hingga  masyarakat  sipil.  Pengembangan wacana  kritis  hingga  aksi  demo  atas bagaimana  proses  rencana  reklamasi  Teluk Benoa  bukan  sebuah  pembangunan  pro rakyat  terus  digencarkan.  Hal  ini  pada mulanya  berawal  dari  perubahan  status konservasi  Teluk  Benoa  melalui  Perpres  51 Tahun  2014  dengan  mengubah  status konservasi  menjadi  zona  penyangga  atau kawasan pemanfaatan umum. Paska penerbitan  Perpres,  PT.  Tirta  Wahana  Bali Internasional  (PT.  TWBI)  mengantongi  izin lokasi  reklamasi  dari  menteri  kelautan  dan perikanan  seluas  700  Hektar.  Dilain  sisi, masyarakat  merasakan  hal  mengganjal mengenai  produksi  wacana  pemerintah bahwasannya  reklamasi  dilakukan  karena
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
terjadi  sedimentasi.  Hal  tersebut  tentu kontradiktif mengingat jika terjadi sedimentasi  seharusnya  dilakukan  upaya pengerukan  terhadap  wilayah  konservasi, namun yang dilakukan justru sebaliknya.
Di  samping  tindakan  kontradiktif melalui  regulasi,  Universitas  Udayana Denpasar dalam konferensi pers menyatakan bahwa hasil dari studi kelayakan  rencana  reklamasi  Teluk  Benoa dinyatakan  tidak  layak  baik  dari  aspek teknis,  lingkungan,  sosial  budaya  dan ekonomi finansial ( ForBALI, 2013 ).
Meskipun hasil studi kelayakan telah terbit, proyek  reklamasi  tetap  berjalan.  Berbagai paradoks mengakibatkan masyarakat merasa  bahwa  aspirasi  mereka  tidak terakomodasi dengan baik. Pasalnya, sedari awal  masyarakat  merasa  upaya  negosiasi melalui komunikasi terkait rencana reklamasi tidak mendapat respon memadai. Bahkan  terdapat  indikasi  dalam  proses perencanaan  dan  pengembangan  hanya melibatkan aliansi pro reklamasi. Maka dari itu,  turun  ke  jalan  dengan  mempersatukan seluruh elemen masyarakat menjadi senjata pamungkas  ketika  upaya  persuasif  tidak mampu ditempuh.
Upaya  persuasif  dalam  beberapa kesempatan  pernah  ditempuh  dengan menghadirkan perwakilan dari pihak pemerintah, investor dan aliansi masyarakat kontra  reklamasi.  Misalnya  dalam  upaya negosiasi  pembatalan  reklamasi  di  Kantor Gubernur  Provinsi  Bali,  terjadi  negosiasi panjang  antara  kedua  belah  pihak  baik menolak  maupun  menyetujui  upaya  ini. Meskipun  gagasan  dari  masing-masing
pihak  telah  disampaikan,  namun  terjadi deadlock atau  tidak  adanya  jalan  keluar  yang disepakati  bersama.  Indikasi  masyarakat bahwa proyek ini lebih besar
mengakomodasi kepentingan investor semakin  kuat  ketika  masyarakat  kontra duduk  berseberangan  dengan  pemerintah, investor  dan  aparat  keamanan  yang duduk bersama  sebagai  oposisi.  Maka  dari  itu, pilihan  menyuarakan  aspirasi  melalui  aksi dipilih  untuk  melakukan  maksimalisasi upaya  dengan  mengerahkan  masyarakat yang memiliki keresahan serupa.
Dalam  setiap  kesempatan,  pemerintah dan  investor  akan  menyatakan  bahwa urgensi  reklamasi  merupakan  wujud  nyata untuk  mengembangkan  industri  pariwisata Bali termasuk demi kepentingan masyarakat Bali. Apabila reklamasi
terealisasi  maka  akan  terjadi  proses industrialisasi termasuk ketersediaan lapangan  kerja,  menyerap  pengangguran dalam  jumlah  besar  dan  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  daerah  serta  pusat akibat  devisa  ( Wardana,  2017 ).  Di  lain  sisi, perwakilan  aliansi  masyarakat  penolak reklamasi tetap beranggapan bahwa terealisasinya reklamasi hanya akan membawa  dampak  buruk  lebih  besar seperti  hilangnya  fungsi  konservasi,  rentan akan  bencana  alam  dan  banjir,  terumbu karang rusak, abrasi dan pembangunan tak berimbang.  Keteguhan  kedua  belah  pihak dengan  paradigma  masing-masing  inilah yang  mengakibatkan  ketegangan  sosial tanpa  henti.  Dalam  tahun  2019  saja, setidaknya ForBALI telah melakukan empat kali  aksi  menuntut  ketegasan  pemerintah dalam membatalkan rencana reklamasi.
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)

## Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
Menghadapi  keteguhan  pemerintah yang  sejalan  dengan  investor  untuk melakukan  reklamasi  dianggap  sebagai abuse  of  power terutama  melalui  penerbitan berbagai kebijakan tanpa melibatkan masyarakat  setempat.  Masyarakat  kontra reklamasi melalui berbagai kajian berpandangan  justru  masyarakat  akan menanggung  risiko  lebih  besar  bila  proyek reklamasi  terus  dilangsungkan,  misalnya rawan  banjir,  rentan  bencana,  terumbu karang rusak, mengancam ekosistem mangrove,  abrasi  pantai,  bencana  ekologi meluas,  tanah  murah  untuk  investor, kebijakan pro investor, pembangunan tidak berimbang  dan  marjinalisasi  masyarakat (forbali.org).  Bahkan  ketika  pemerintah menyatakan  bahwa  reklamasi  dilakukan akibat  penuhnya  Bali  Selatan  sebagai sumbu  pariwisata  Bali  sehingga  untuk menghindari  pengembangan  berbasis  alih fungsi  daratan  Bali,  dirasa  hanya  sebatas dalih pembenar semata. Kegeraman masyarakat  diperparah  dengan  lemahnya transparansi  dan  partisipasi  masyarakat dari  awal  mula  perencanaan  hingga eksekusi  reklamasi  yang  dalam  jangka panjang  justru  merugikan  masyarakat  Bali. Ditambah  lagi,  terdapat  fakta  bahwa  ruas lahan telah terjual bahkan sebelum reklamasi dilaksanakan.
Trajektori muasal gerakan  sosial ForBALI dalam paradigma di atas memperkuat  indikasi  elitisme  pada  kasus upaya  reklamasi  Teluk  Benoa.  Elitisme dalam  konteks  ini  meliputi  bagaimana terjadi  pelemahan  dalam  suatu  sistem pemerintahan  ketika  arah  pembangunan negara  melalui  industrialisasi  dikuasai  oleh
oligarki ( Manalu,  2007 ). Kondisi ini direfleksikan  melalui  berbagai  penerbitan kebijakan  terkait  proyek  reklamasi  yang sama  sekali  berbanding  terbalik  dengan kepentingan  masyarakat.  Tendensi  peran vital  sistem  pasar  neo  liberalisme  semakin kuat dalam reklamasi Teluk Benoa mengingat  proyek  ini  di  bawah  agenda politik nasional terutama proyek Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI) yang  menargetkan  pendapatan  perkapita negara  sejumlah  US$  16.000  pada  tahun 2025.
Di  samping  berbekal  agenda  nasional, pembenaran atas proyek reklamasi bertolak dari  UU  No.  1  Tahun  2014  tetnang pengelolaan  33  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau kecil. Pada pasal 1 (23) menyebutkan bahwa:
“ Reklamasi  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  setiap  orang  dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya  lahan  ditinjau  dari  sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. ”
Pemerintah, para investor dan masyarakat  pro  reklamasi  berpegangan kuat  pada  pemahaman  bahwa  reklamasi memberikan  kelebihan  atau  keuntungan dalam menyediakan lahan sebagai berbagai sarana  keperluan  seperti  lahan  baru  untuk perumahan,  pengembangan  pariwisata  dan sebagainya.  Untuk  mengurangi  dampak buruk  dari  reklamasi  pemerintah  dan seluruh stakeholder pro reklamasi
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)

## Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
memberikan
jaminan bahwa telah dilakukan  studi  kelayakan  dengan  hasil Teluk Benoa layak direklamasi.
Pada  tahun  2014,  publik  digegerkan dengan  wacana  tandingan  ForBALI,  yaitu terdapat  desakan  untuk  menyegerakan reklamasi melalui aliansi masyarakat ForsBALI dengan produksi wacana dukung revitalisasi.  Perjuangan  aliansi  masyarakat ini  serupa  dengan  ForsBALI  seperti  aksi hingga  pemasangan  baligho.  Pandangan mereka  bahwa  proyek  reklamasi  akan mampu menurunkan angka pengangguran, memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat Bali dan menyelamatkan wilayah  konservasi  ( Sukiswanti,  2014 ). Mereka  juga  menganggap  bahwa  gerakan ForBALI hanya
menghambat
perkembangan  industri  pariwisata  yang sesungguhnya
dapat dimanfaatkan ditengah  himpitan  permasalahan  hidup masyarakat.  Meskipun  begitu,  revitalisasi tetap dianggap sebagai kedok oleh ForBALI karena  untuk  menyelamatkan  wilayah konservasi  seharusnya  dengan  pengerukan bukan pengurugan.
Merespon resistensi ForBALI, ForsBALI  melemparkan  segenap  kajian bahwa  proyek  reklamasi  akan  menjadi sebuah proyek yang ramah lingkungan dan ramah  sosial  budaya.  Hal  ini  dikarenakan selama proyek berlangsung akan dilengkapi dengan  pemasanagan  silk  protector  untuk membatasi  area  pembangunan  dan  jalur nelayan  guna  menjaga  kebersihan  air  dan tumbuhan  laut.  Seluruh  argumen  ini disebarkan  melalui  berbagai  media  baik cetak  online  hingga  aksi  demonstrasi.  Aksi
April  2015  menjadi  salah  satu  aksi  besar massa  dalam  mendesak  pemerintah  DPRD Bali dan Gubernur untuk segera melakukan proyek  revitalisasi  degnan  tujuh  alasan. Alasan  tersebut  diantaranya  mencegah banjir, menambah ruang hijau, meningkatkan  aktivitas  sosial,  budaya  dan ekonomi,  memulihkan  wilayah  konservasi Pulau  Pudut,  melindungi  mangrove  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat ( Winarno, 2015 ).
Fragmentasi  respons  pembangunan reklamasi Teluk Benoa menunjukkan adanya  kontestasi  kepentingan.  Pemerintah memiliki  kepentingan  secara  formal  untuk meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui penciptaan  destinasi  wisata  baru  serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  Karena  dalam  pembangunan pemerintah  tidak  dapat  bergerak  sendiri, maka  dibutuhkan  suntikan  dana  dari  pada investor. Dimana, pada konteks ini kepentingan para investor jelas yaitu untuk mendapatkan  profit  semaksimal  mungkin. Di  lain  sisi,  pemerintah  dan  para  investor mengaku  akan  mengutamakan Green
Development yaitu memperhatikan lingkungan  dalam  pembangunan  dan sebagai  mitigasi  dari  bencana.  Masyarakat pro  reklamasi  disamping  meyakini  wacana dari pemerintah dan investor juga menggarisbawahi  bahwa  reklamasi  akan menghadirkan  lapangan  pekerjaan  baru. Meskipun  demikian,  perlawanan  dari masyarakat  kontra  reklamasi  bukan  tanpa alasan.  Perlawanan  hadir  karena  rasa traumatik  atas  iklim  pariwisata  yang merongrong  masyarakat  Bali  sedikit  demi sedikit  ( Galuh,  2016 ).  Privatisasi  ruang
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)

## Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
publik,  pembebasan  lahan,  pergeseran  nilai kesakralan atas budaya, munculnya masyarakat  marjinal  hingga  kepadatan menjadi tolak ukur untuk menolak reklamasi.  Pasalnya,  sejak  awal  masyarakat merasa reklamasi adalah proyek kontroversial yang penuh kerahasiaan. Rasa traumatik  ditambah  adanya  kekerasan terhadap aktivis pegiat demo tolak reklamasi  Teluk  Benoa  yang  digadang- gadang  berasal  dari  kaki  tangan  para  elite korporat.  Perbedaan  kepentingan  inilah yang  secara  terus  menerus  berkontestasi mewarnai  sektor  pariwisata  Bali  selama kurang lebih 12 tahun.
Hegemoni  dan  Counter  Hegemony:  Proses Tanpa Akhir
Dinamika  gejolak  sosial  antara  pihak pro  reklamasi  dan  kontra  reklamasi sesungguhnya menunjukkan sebuah perjuangan untuk memenangkan kuasa atas arah pembangunan. Dalam konteks reklamasi  Teluk  Benoa  pondasi  atas ketegangan secara gamblang terlihat bahwa sumbu  permasalahan  ialah  implementasi pengembangan industri pariwisata di kawasan  Teluk  Benoa.  Bertolak  dari paparan  realita  di  atas  maka  Teori Hegemoni Gramsci menjadi sangat relevan. Hal  ini  terkait  dengan  bagaimana  upaya pemerintah  dan  investor  ditahap  awal melakukan produksi wacana serta
penerbitan berbagai regulasi
demi menunjang pembangunan reklamasi.
Penerbitan  Perpres  No.  51  Tahun  2014 dengan
menghapuskan pasal-pasal konservasi  serta  pemberian  ijin  kepada  PT. TWBI  melalui  445/MEN-KP/VIII/2014  dari
Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  di  tengah gejolak  sosial  dan  pergerakan  masyarakat menjadi  bentuk  konkret  upaya  hegemoni pemerintah. Menjadikan regulasi dan kekuasaan sebagai sebuah instrumen semakin  menguat  tatkala  penerbitan  dua regulasi  kunci  itu  secara  bersamaan meskipun  terdapat  berbagai  kajian  empiris tandingan.
Meskipun  dapat  dikatakan  bahwa regulasi  sebagai  produk  dari  upaya hegemoni  pemerintah  dan  korporat  dalam melakukan  reklamasi,  tetapi  bersamaan dengan itu juga terjadi proses produksi dan reproduksi wacana. Produksi wacana dengan  sisipan  ideologi  sebagai  aspek kognitif dalam melakukan hegemoni secara konkret sesungguhnya terletak pada bagaimana reklamasi Teluk
Benoa diwacanakan  sebagai “ dewi  penyelamat ” atas permasalahan sosial ekonomi masyarakat Bali. Misalnya, membuka lapangan  pekerjaan,  menyerap  tenaga  kerja khususnya pemuda Bali serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah  dan  devisa  negara.  Pada  batas tertentu,  alasan  tersebut  menjadi  relevan untuk  menjawab  beberapa  permasalahan sosial,  namun  ketika  masyarakat  justru tidak dilibatkan serta proses negosiasi tidak mampu mengakomodasi suara masyarakat, menjadi  wajar  jika  muncul  indikasi  bahwa proyek  ini  memangku  kepentingan  besar bagi sekelompok elite.
Memahami kasus ForBALI dalam kaca mata  industri  sebagai  sebuah  konstruksi serta  melihat  dinamika  lapangan,  akhirnya pemikiran  bermuara  pada  reklamasi  Teluk
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)

## Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
Benoa  hanya  sebuah  momentum  bagi masyarakat dalam mengkritik iklim pariwisata  di  Bali.  Hal  ini  terlihat  dari bagaimana  aliansi  masyarakat  ForBALI seringkali  menggaungkan  suara  dengan bangunan wacana pengembangan pariwisata  berkedok  revitalisasi  hanya mengakomodasi kepentingan oligarki. Maka dari itu, penting untuk melihat secara holistis  mengenai  iklim  industri  pariwisata Bali serta dampaknya terhadap masyarakat.
Titik  tonggak  pengembangan  industri pariwisata  ialah  ketika  proses  industri dilakukan  secara  masif  oleh  pemerintah pada  tahun  1980-an.  UU  Kepariwisataan No.  9  Tahun  1990  menjadi  wujud bagaimana penerapan logika industri dilakukan  dalam  beberapa  aspek  dan  Bali menjadi salah satu daerah yang menjadikan pariwisata  sebagai  basis  pengembangan perekonomian.  Meskipun  produksi  sosio kultural  Bali  sebagai  daya  tarik  yang  kian eksotis telah digaungkan sejak tahun 70-an, namun  ketika  terjadi  pelembagaan  melalui regulasi  tersebut,  arus  pariwisata  kian massif dan terjadi beberapa perubahan sosio kultural  karenanya  ( Raharjo,  Munandar,  & Zuhdi, 1998 ). Dampak tersebut dapat dilihat baik secara kasat masa atas kondisi Bali hari ini  hingga  kajian  empiris  para  ahli. Permasalahan  desakralisasi  tradisi  menjadi komoditas,  perampasan  lahan  masyarakat tani,  privatisasi  ruang  publik,  eksploitasi hingga memarjinalkan masyarakat. Kompleksitas dampak pengembangan industri  pariwisata  sesungguhnya  berakar pada  penerapan  komodifikasi  sebagai wujud  atas  prinsip  neoliberalisme  dengan spirit akumulasi kapital.
Neoliberalisme  sebagai  sebuah  sistem ataupun paradigma merupakan pembaharuan  atas  paham  liberalisme  yang merupakan anak dari kapitalisme. Fatalnya, ketika  mereka  mengaplikasikan  spirit utama  untuk  melakukan  akumulasi  kapital dan  menjadikan  apapun  sebagai  alat produksii  termasuk  diri  mereka  sendiri maka  akan  terjadi  eksploitasi.  Hal  ini dikarenakan  pemahaman  agar  terhindar dari  lindasan  perkembangan  globalisasi, maka mereka harus bersaing dan mempertahankan  diri  ditengah  persaingan tersebut  ( Wibowo  &  Wahono,  2003 ).  Maka ketika memahami industri pariwisata sebagai sebuah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan  kebutuhan  wisatawan  dalam penyelenggaraan pariwisata sebagai sebuah upaya  negara  bersaing  ditengah  dentuman globalisasi, maka prinsip-prinsip selanjutnya yang berkaitan dengan pariwisata akan memiliki paradigma serupa.  Salah  satunya  ialah  pentingnya membangun akomodasi penunjang pariwisata  sebagai  salah  satu  unsur  vital dalam  pengembangan  pariwisata.  Dalam ranah  inilah  terjadi  berbagai  bentuk eksploitasi  dari  sekelompok  aktor  atau oligarki  atas  sumber  daya  alam  dan manusia.
Berbagai  kasus  privatisasi  ruang publik  oleh  beberapa  hotel,  vila  dan  resort nampak telah menjadi pemandangan umum.  Secara  konkret  privatisasi  pantai dan hanya dapat diakses apabila mengunjungi  resort  terjadi  pada  resort Ayana  dan  Karma  Kandara.  Hal  ini  juga
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)

## Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
tidak  jarang  diawali  dengan  perampasan lahan  terhadap  masyarakat  lokal  dengan dalih akan mempekerjakan pemuda setempat  di  sektor  pariwisata.  Meskipun begitu  jika  ditelaah  secara  kritis,  fenomena semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat disamping telah kehilangan hak kepemilikan  atas  lahan  juga  bekerja dibawah  standar  dan  tuntutan  perusahaan dengan  posisi  tawar  rendah.  Sekalipun terdapat beberapa masyarakat yang memperoleh  pekerjaan,  hal  tersebut  justru menimbulkan risiko baru yaitu posisi tawar rendah  dengan  posisi  tawar  relatif  rendah, seperti o ffi ce  bo y ,  tukang  kebun  ataupun satpam.  Ironinya,  dalam  studi  Munandar dan  ( Raharjo,  1998 )  disebutkan  bahwa akibat  ikatan  tradisi  yang  masih  kuat ditengah  masyarakat  Bali  dan  tingginya intensitas  ritual  tradisi,  industri  pariwisata justru  mempertimbangkan  kembali  dalam mempekerjakan  masyarakat  Bali  sebab seringkali meminta ijin libur.
Proses  marjinalisasi  semakin  kental terasa ketika disisi lain justru para kapitalis mengkomodifikasi berbagai ritus keagamaan  hingga  kesenian  sakral  demi kepentingan akumulasi profit. Proses desakralisasi semacam ini seringkali disuguhkan  untuk  kepentingan  turisme, seperti  Tari  Kecak  dan  Tari  Pendet.  Fakta menarik  lainnya,  ketika  wacana  eksotisme dan  keteguhan  masyarakat  Bali  atas  nilai tradisionalnya  dikomodifikasi  sebagai  daya tarik wisata. Singkatnya, masyarakat Hindu -Bali  terus  mengalami  himpitan  industri pariwisata  namun  disisi  lain  aktivitas budaya mereka dimanfaatkan demi maksimalisasi akumulasi kapital yang terus
menerus.  Kondisi  ini  juga  menjadi  salah satu  bentuk  hegemoni  oleh  para  oligarki dengan produksi dan reproduksi romantisasi atas betapa kuatnya masyarakat Bali ditengah gempuran global namun tetap mampu “ ajeg bali ” ( Antara, 2011 ).
Kompleksitas implikasi eksistensi industri  pariwisata  Bali  dengan  spirit neoliberalisme secara kritis dapat dipahami sewaktu-waktu akan semakin memarjinalkan  masyarakat  setempat.  Hal ini semakin kuat ketika penerbitan program pembangunan Masterplan  Percepatan  dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  pada  tahun  2011. Regulasi  ini  menekankan  dalam  upaya mencapai  pendapatan  perkapita  sejumlah US$  16.000  ditahun  2025,  maka  percepatan pembangunan  harus  dilakukan.  Investor dan  pemodal  memiliki  peran  penting mengingat  limitasi  dana  pemerintah  untuk melakukan  pembangunan  tidak  memadai. Sehingga program ini menekankan kerjasama  antara  pemerintah  dengan  pihak swasta  guna  mengejar  target  yang  telah ditetapkan.  Dalam  konteks  ini,  prinsip neoliberalisme terkait deregulasi dan liberalisasi  semakin  kental  terasa  ketika pada  realitanya  seringkali  dalam  rangka mengejar  pertumbuhan  ekonomi  luput bahwa produksi risiko sosial terus dilakukan.  Hal  ini  terlihat  dari  minimnya intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi yang dianggap menghalangi upaya pemodal  dalam  akumulasi  profit  seperti penetapan jumlah pekerja, tunjangan sosial, gaji  dan  lain  sebagainya.  Justru  sebaliknya, pemerintah merekognisi kondisi ini sekaligus  menjadi  aktor  di  dalamnya
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
melalui regulasi-regulasi bias kepentingan.
Kompleksitas  permasalahan  industri pariwisata akhirnya menggiring masyarakat pada  berbagai  risiko  yang  diproduksi  dan direproduksi oleh para oligarki. Masyarakat semakin  termarjinalkan  dari  segala  sisi sehingga memaksa mereka untuk beradaptasi dengan iklim pariwisata. Misalnya,  bagaimana  fenomena  sekolah berbasis  pariwisata semakin  menjamur  dan diminati  guna  memudahkan  mendapat pekerjaan.  Artinya,  telah  terjadi  pergeseran orientasi  pendidikan,  dimana  pendidikan ditekuni  guna  memenuhi  kebutuhan  pasar. Dalam  konteks  Beck,  inilah  yang  disebut penciptaan risiko akibat penerapan industri sehingga distribusi risikopun nampak lebih menumpuk  pada  masyarakat  kelas  bawah ( Beck, 2012 ). Ironinya, tidak sedikit masyarakat  Bali  yang  tidak  mampu beradaptasi  dengan  iklim  serupa  bahkan tidak bisa menyekolahkan anaknya.  Hal ini dikarenakan  pergeseran  orientasi  mata pencaharian tidak mampu dilakukan akibat minimnya modal baik pengetahuan maupun  skill,  sehingga  bagi  masyarakat tradisional  Bali  yang  mayoritas  petani perkembangan  industri  pariwisata  justru mendesak mereka di tanah mereka sendiri.
Dalam penerapannya, reklamasi Teluk Benoa  merupakan  salah  satu  proyek  guna menyukseskan  program  MP3EI  ( Suryani, 2017 ). Hal ini juga terlihat dalam pengelolaannya  dilakukan  oleh  pihak swasta  yaitu  PT  TWBI.  Artinya  ketika proyek  ini  berjalan  maka  otoritas  investor akan lebih besar sedangkan hak masyarakat akan  sangat  minim  mengingat  kepemilikan
atas  lahan  bukan  milik  masyarakat.  Sejalan dengan  itu,  peluang  mengembangkan pariwisata serupa akan lebih besar sehingga proses marjinalisasi menjadi semakin besar. Bahkan publik serta merta harus menanggung risiko bencana alam jika Teluk Benoa  kehilangan  status  konservasinya. Bertolak dari kompleksitas implikasi industri  pariwisata  terhadap  masyarakat, hal  inilah  yang  semakin  menguatkan masyarakat  untuk  melakukan  perlawanan menolak  reklamasi  Teluk  Benoa.  Hal  ini dapat  saja  disebut  sebagai  perlawanan  atas bagaimana oligarki mencoba mempertahankan hegemoni mereka melalui produksi  dan  reproduksi  wacana  yang direkognisi melalui kebijakan.
Spirit berpondasi perjuangan melawan bentuk  marjinalisasi  industri  pariwisata khususnya  kasus  reklamasi  Teluk  Benoa menjadi  relevan  dengan  teori counter- hegemony milik  Gramsci.  Ketika  memahami hegemoni sebagai suatu usaha melanggengkan  kekuasaan  tanpa  henti, maka  perjuangan  oleh  kelas  subordinat yang  berupaya  untuk  dihegemoni  masih sangat  memungkinkan.  Pada  tataran  inilah penolakan  aliansi  masyarakat  ForBALI dapat  dikatakan  sebagai  gerakan counter- hegemony atas  paradigma  neoliberalisme  yang mendominasi penerapan industri pariwisata  sehingga  menimbulkan  risiko bagi  masyarakat.  Dengan  kata  lain  jika meminjam konsep Elias, ForBALI memperjuangkan masyarakat yang
dettached atau  tidak  dapat  beradaptasi  dengan perubahan  yang  terjadi  ( Ritzer  &  Douglas, 2007 ).  Tentu  saja  berbagai  bentuk  upaya menggagalkan reklamasi merupakan CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
refleksi  atas  nalar  kritis  masyarakat  yang terorganisir secara praktik. Upaya persuasif melalui  penciptaan  ruang  negosiasi  yang pernah  dilakukan  justru  menemukan  jalan buntu.  Hingga  akhirnya  mobilisasi  massa melalui  aksi  demonstrasi  dipilih  ketika berbagai  upaya  persuasif  tidak  mampu mengkomodasi aspirasi masyarakat. Misalnya saja aksi mengunci gedung DPRD akibat  sikap  anggota  dewan  yang  tidak konsisten dalam menyikapi tuntutan masyarakat  sekaligus  menumpuk  poster ketua  DPR  dengan  poster  sangut  sebagai wujud  atas  tunduknya  perwakilan  rakyat dengan  kebijakan  pro  investor  ( ForBALI, 2019 ).
Pasang  surut  perjuangan  ForBALI nampak  memiliki  peluang  ketika  Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali mengirim surat penolakan  serta  memberhentikan  proyek reklamasi. Dalam perjanalannya, masyarakat  justru  nampak  kecewa  karena terdapat  indikasi  proyek  pembangunan tetap  dilaksanakan.  Bersamaan  dengan  itu, kini marak berkembang kontra wacana atas gerakan  ForBALI  yang  mengatasnamakan aliansi  masyarakat  Bali  yang  mendukung reklamasi. Usungan wacana tersebut menyerukan urgensi reklamasi Teluk Benoa karena mampu membuka lapangan pekerjaan  dan  menyerap  tenaga  kerja masyarakat Bali. Pertanyaan penting dalam wacana  ini  ialah  bagaimana  wacana  ini  di produksi  dan  apa  kepentingan  yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif aliansi ForBALI gerakan tandingan ForBALI merupakan  upaya  dari  para  oligarki  untuk memecah  pandangan  masyarakat  dalam memandang reklamasi. Apabila hal tersebut
benar  terjadi,  maka  kontekstualisasi  atas teori  hegemoni  Gramsci  menjadi  semakin relevan.  Relevansi  terletak  pada  ranah bagaimana  produksi  wacana  yang  bersifat ideologis pro reklamasi digaungkan melalui mobilisasi  massa.  Maka  dari  itu,  konsep hegemoni dan counter hegemony merupakan  proses  dialektis  yang  selalu hadir dalam upaya mempertahankan bahkan  merebut  sebuah  kekuasaan,  salah satunya melalui produksi wacana.

## IV. SIMPULAN
Gerakan  sosial  masyarakat  ForBALI dari  tahun  2012  hingga  hari  ini  merupakan bentuk  konkret  bagaimana  masyarakat melakukan resistensi terhadap pembangunan.  Pembangunan  pada  tataran ini  ialah  proses  pengembangan  industri pariwisata. Melalui berbagai upaya, gerakan  sosial  ForBALI  hadir  untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang merasa rencana  pembangunan  reklamasi  Teluk Benoa adalah bentuk dari upaya eksploitasi tanah  Bali.  Upaya  eksploitasi  direfleksikan dari  langkah  realisasi  reklamasi  dari pemerintah  cenderung  secara  diam-diam serta tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
Di lain sisi, ketika dikatakan reklamasi demi  kepentingan  masyarakat,  nyatanya terdapat  informasi  bahwa  lahan  reklamasi telah  terjual  kepada  para  pemodal  bahkan sebelum  reklamasi  berlangsung.  Bahkan terdapat  indikasi  rekayasa  ijin  AMDAL. Upaya  mediasi  bagi  masyarakat  akhirnya percuma sebab disetiap kesempatan mediasi,  pemerintah  selalu  menjadi  oposisi
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI
dari  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari posisi  pemerintah,  aparat  bersenjata  serta pemodal  duduk  bersama  berseberangan dengan masyarakat. Maka dari itu, turun ke jalan  dan  memanfaatkan  berbagai  media ditempuh oleh ForBALI untuk
menyebarkan  visi  dan  misi  mereka  seperti menggagalkan reklamasi dan
mengumpulkan simpati massa.
Paska ForBALI menyuarakan
penolakan reklamasi, muncul aliansi masyarakat  pro  reklamasi  (ForsBALI). Aliansi  masyarakat  ForsBALI  membawa agenda  berseberangan  dengan  ForBALI karena  menuntut  untuk  menyegerakan reklamasi. Reklamasi dianggap akan menjadi jalan keluar bagi masalah pengangguran masyarakat Bali. Pada tataran  ini,  perjuangan  kedua  belah  pihak menunjukkan  sebuah  perjuangan  untuk memenangkan
kuasa atas arah pembangunan.
Eksistensi  ForsBALI  nampak  tidak meluruhkan  spirit  emansipatoris  ForBALI dari  upaya  hegemoni  pemerintah.  Pada tataran inilah penolakan aliansi masyarakat ForBALI  dapat  dikatakan  sebagai  gerakan
counter-hegemony atas paradigma
neoliberalisme
yang
mendominasi penerapan  industri  pariwisata  sehingga menimbulkan  risiko  bagi  masyarakat. Bayangan  risiko  dikemudian  hari  apabila reklamasi  dilangsungkan  ialah  bentuk kekecewaan  atas  risiko  yang  diterima  oleh masyarakat  pada  industri  pariwisata  yang telah  berkembang  saat  ini.  Sebut  saja kemacetan, konversi lahan, banjir, munculnya masyarakat marjinal dan
sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara,  V.  T.  (2017). Gerakan  Fo rum  Rak yat  Bali Tolak  Reklamasi  Dalam  Penolakan  Reklamasi Teluk  Benoa  Nusa  Dua  Bali. Universitas Airlangga.
Antara,  I.  W.  (2011).  Ajeg  Bali:  Mitos  atau  Ideologi Pembangunan Mengabdi Pada Sang Penindas. Singhadwala .
Beck,  U.  (2012). Risk  So ciety;  To w ards  A  New Modernity. London: Sage Publication.
Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative  Inq uiry  &
Research Design Choosing Among Five Apporoaches. California: Sage Publication Inc.
ForBALI.  (2013). Mengapa Kami Me no lak .  Retrieved from  ForBali.org:  https://www.forbali.org/id/ mengapa-kami-menolak/
ForBALI.  (2019). Spektak uler!  Fo rBALI  Tump uk Baligho  DPRD  Dengan  Gambar  Sangut. diakses pada  tanggal  26  September  2019.  https:// www.forbali.org/id/spektakuler-forbali- tumpuk-baliho-dprd-dengan-gambar-sangut/ .
Galuh,  A.  K.  (2016,  Juni).  Media  Sosial  Sebagai Strategi  Gerakan  Bali  Tolak  Reklamasi. Jurnal
Ilmu Komunikasi, 13 (1), 73-92. https:// doi.org/10.24002/jik.v13i1.602
Hadirman,  F.  (2017). Dalam  Mo nco ng  Oligarki. Yogyakarta: Kanisius .
Manalu,  D.  (2007).  Gerakan  Sosial  dan  Perubahan Kebijakan  Publik. Po p ulasi, 18 ,  27-50.  https:// doi.org/10.22146/jp.12066
Pasaribu,  R.  (2012). Literatur  Pengajaran  Eko no mi
Pembangunan. Depok: Universitas Gundarma. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan Presiden No  45  Tahun  2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA
Peraturan  Menteri 445/MEN-KP/VIII/2014  dari Menteri  Kelautan  dan Perikatan  Terkait  Izin
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI

## Lokasi  Penyelenggaraan  Reklamasi  Untuk

## PT. TWBI
Peraturan  Presiden  No  32  Tahun  2011  Tentang Proyek  Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pramestisari,  N.  A.  (2019). Desa  Dalam   Pusaran Industri Pariwisata. Yogyakarta: SKRIPSI.
Priadarsini,  Dewi,  R.,  &  Parameswari  ,  I.  (2018, Oktober).  Gerakan  Tolak  Proyek  Reklamasi Teluk  Benoa  sebagai  Penguatan  Identitas Kultural. Jurnal  Kajian  Bali,  8 (2),  159-176.
https://doi.org/10.24843/JKB.2018.v08.i02.p10
Raharjo, S., Munandar, A., & Zuhdi, S. (1998). Sejarah Kebudayaan Bali. Jakarta: CV Eka Darma.
Ritzer,  G.,  &  Douglas,  J.  (2007). Teo ri  So sio lo gi Modern. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
Salamini,  L.  (1981). The So cio lo gy o f Po litical Praxis an  Introduction  to  Gramsci’s  Theory. London: Routledge & Kegan Paul.
Sukiswanti,  P.  (2014). Sejum lah Ormas Bali Duk ung Revitalisasi Teluk Benoa. Bali  dan  Nusa Tenggara: Indonews.com. Retrieved from https:// daerah.sindonews.com/berita/878384/27/ sejumlah-ormas-bali-dukung-revitalisasi-teluk -benoa
Suryani,  L.  (2017). Ternyata  Ada  Re ncana  Bisnis Wisata  Tol  di  Atas  Teluk  Benoa. Mangabay: Diakses  pada  27  September  2019.  http:// www.mongabay.co.id/2017/02/02/ternyata-ada -rencana-bisnis-wisatatol- di-atas-teluk-benoa/ .

## UU Kepariwisataan No. 9 Tahun 1990
Wardana,  A.  (2017).  Neoliberalisasi  Kawasan Perairan  Teluk  Benoa:  Sebuah  Catatan  Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali. Wacana Jurnal
Transformasi Sosial , 55-90.
Wibowo,  I.,  &  Wahono,  F.  (2003). Neo liberalisme.
Yogyakarta: CPRC.
CC - BY - SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan