## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 7, Special Issue 1, Pages 193 – 200 February 2022 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828 http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/2452 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7iSpecial-1.2452

## Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul
Workshop on Legal and Public Policy Advocacy for the Branch Leaders of the Muhammadiyah Student Association of Bantul

## Mukhtar
* Tanto Lailam Department  of  Law,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Special Region of Yogyakarta, Indonesia email: mukhtarzuhdi@umy.ac.id Kata Kunci
Advokasi
Hukum Kader muda Kebijakan publik Muhammadiyah Keywords : Advocacy Regulations Youth Cadre Public Policy Muhammadiyah
Received : July 2021 Accepted : September 2021 Published : February 2022

## Abstrak
Workshop advokasi hukum dan kebijakan publik bagi Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul  ini  merupakan  kegiatan  dari  Program  Pengabdian  Masyarakat Berbasis  Persyarikatan  Muhammadiyah  (PPM-Muhammadiyah)  dengan judul  Pemberdayaan  Kader  Muda  Muhammadiyah  dalam  Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik. Workshop ini dilakukan untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap kelemahan yang dihadapi mitra Lembaga Advokasi  dan  Kajian  Hukum  (LAKH)  PC  IMM  Bantul,  yakni:  masih lemahnya  pemahaman  kasus-kasus  hukum  dan  kebijakan  publik, kurangnya  kemampuan  dalam  melakukan  strategi  hukum  dan  upaya advokasi  terhadap  problem  hukum  dan  kebijakan  publik  yang  terjadi  di masyarakat.  Sekaligus  minimnya  aksi  advokasi  hukum  dan  kebijakan publik  yang  dilakukan  oleh  mitra.  Workshop  ini  memfokuskan  pada paparan pemahaman advokasi, fungsi advokasi, target advokasi, langkah dan  skema  advokasi,  strategi  serta  syarat  seseorang  bisa  melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik. Pada sisi yang lain, dipaparkan juga hak-hak konstitusional warga negara dan problem peraturan perundang- undangan  dan  kebijakan  publik  di  Indonesia,  khusunya  undang-undang dan  peraturan  daerah.  Advokasi  hukum  dan  kebijakan  pada  lembaga lembaga  peradilan  (pengadilan  negeri,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi, dan lainnya juga dipaparkan secara komprehensif. Yang paling menarik adalah paparan berbagai kasus hukum dan kebijakan publik serta pendekatan  advokasinya  telah  memberikan  pemahaman  yang  kuat  bagi peserta workshop.

## Abstract
The workshop on legal advocacy and public policy for the Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul is an activity  of  the  Muhammadiyah  Association-Based  Community  Service  Program (PPM-Muhammadiyah) with the title Empowering Muhammadiyah Young Cadres in Legal Advocacy and Public Policy. This workshop was conducted to answer and provide  solutions  to  the  weaknesses  of  the  cadres  of  LAKH  PC  IMM  Bantul, namely: the lack of understanding of legal cases and public policies, lack of ability to carry out legal strategies and advocacy efforts on legal and public policy problems that occur in the community, as well as the lack of legal advocacy and public policy actions. This workshop focused on explaining the basics of advocacy, functions of advocacy, targets of advocacy, steps and schemes of advocacy on case law and public policy, strategies of advocacy, and requirements for someone to advocate for law and public  policy.  On  the  other  hand,  it  also  describes  the  constitutional  rights  of citizens and the problems of rules and regulations and public policies in Indonesia, especially  local  laws and  regulations.  The Legal  and  policy  advocacy  focused  on advocacy (procedural law) in judicial institutions (district courts, Supreme Court,
Constitutional  Court,  and  others  are  also  comprehensively  presented.  The  most exciting thing is that the exposure to various legal cases and public policies and their advocacy approach has provided a strong understanding for the participants.
©  2022  Mukhtar,  Tanto  Lailam.  Published  by Institute  for  Research  and  Community  Services Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya .  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7iSpecial- 1.2 452

## PENDAHULUAN
Peranan  norma  hukum/peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  publik  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum,  meupakan  suatu  fakta  objektif  yang  berlaku  bagi  segala  masyarakat  manusia  dalam  segala  bentuknya. Perkembangan masyarakat yang dewasa ini terjadi pun tidak dapat lepas dari perkembangan hukum dan kebijakan publik yang  ada.  Oleh  karena  itu,  hukum  dan  kebijakan  publik  harus  dapat  menyesuaikan  diri  terhadap  perkembangan masyrakat, atau pun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum dan kebijakan publik yang terjadi.
Perkembangan  dewasa  ini  justru  banyak  muncul  problematika  dan  kasus-kasus  hukum  yang  baru  ditengah-tengah masyarakat, yang paling banyak mendapat sorotan adalah penangkapan terhadap aktivis-aktivis dengan dalih ujaran kebencian, penyebar hoax, dan lainnya. Misalnya penangkapan Andi Maghfuri (24), seorang aktifivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sekaligus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo ditangkap Tim Cyber Crime Polda Metro Jaya dengan tuduhan sebagai salah satu aktor dari akun twitter Piyungan Cyber dan tuduhan terlibat dalam aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain itu, banyak kasus penangkapan aktivis muslim dengan tuduhan yang beraneka ragam, penyebar hoax, ujaran kebencian, dan lainnya.
Pada sisi yang lain, kebijakan publik menentukan arah kemana masyarakat akan berjalan. Pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara proporsional dengan menggunakan analisis dan metode yang benar sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar dapat bermanfaat dan menghindari kebijakan publik yang justru  kontra produktif dengan asas manfaat yang malah menghasilkan serangkaian masalah-masalah yang baru. Tidak dapat menafikan bahwa kebijakan publik banyak yang tidak pro-rakyat dan cenderung menindas rakyat jelata. Selain itu banyak kebijakan publik yang tidak berkeadilan dan cenderung menggerogoti dan mengamputasi hak-hak rakyat, baik dalam bentuk undang- undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan tindakan hukum aparat pemerintah (Lailam, 2017). Problem hukum  yang  dihadapi  kader  muda  Muhammadiyah  dalam  melakukan  kritik  terhadap  kebijakan  pemerintah  tentu membutuhkan  pendampingan  yang  baik  dari  kader-kader  lainnya,  bukan  untuk  membela  kesalahan,  namun mengadvokasi hak-hak konstitusional selama menjalani proses hukum. Pada sisi yang lain, dalam persepktif regulasi juga diperlukan advokasi yang baik oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) agar kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat dikendalikan agar tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Sebagai sebuah organisasi mahasiswa sekaligus kader Muhammadiyah juga memiliki tanggungjawab dalam melakukan advokasi tersebut.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melaksanakan pendidikan untuk membentuk kader Ummat, kader Bangsa dan kader Persyarikatan dengan penguatan pada tiga kompetensi dasar utama sekaligus yaitu kompetensi Intelektualitas, humanitas dan religiusitas (Rusydi, 2016). Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memiliki tujuan untuk membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Berdasarkan tujuan IMM tersebut selain menjadi organisasi  kader,  IMM  juga  sebagai  organisasi  Islam  dan  organisasi  pergerakan.  Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah sebagai organisasi Islam mengemban amanah dakwah Islam dalam lingkup mahasiswa dan masyarakat luas (Lestari, 2017). Salah satunya adalah Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul (LAKH PC IMM Bantul). LAKH ini di desain sebagai lembaga khusus yang melakukan advokasi dan kajian hukum secara baik pada lingkup PC IMM Bantul khusunya bagi kader muda Muhammadiyah di Bantul. Semangat ini senada dengan Gerakan jihad konstitusi Muhammadiyah yang telah dilakukan dalam advokasi regulasi pada lingkup Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Untuk mengupgrade kemampuan itulah diperlukan pendampingan dalam melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik  melalui  pemberdayaan  berkelanjutan  melalui  skema  Pengabdian  Masyarakat  Berbasis  Persyarikatan Muhammadiyah  (PPM-Muhammadiyah)  dengan  program “Pem berdayaan  Kader  Muda  Muhammadiyah  dalam
Advokasi  Hukum  dan  Kebijakan  Publik  dengan  mitra  LAKH  PC  IMM  Bantul ” .  Program  ini  memfokuskan  pada penguatan kaderisasi dalam advokasi hukum dan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengejawantahkan peranan Muhammadiyah, Ortom, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai basis percerdasan dan pemberdayaan umat dan  bangsa,  sekaligus  mengawal  komitmen  bernegara  Pancasila.  Program  ini  dilakukan  dengan  tahapan-tahapan pemberdayaan: perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Tahapan perencanaan dilakukan oleh tim pengabdi dan pimpinan cabang untuk memetakkan persoalan yang dihadapi dalam upaya advokasi hukum dan kebijakan publik melalui  diskusi  yang  mendalam.  Hasil  perencanaan  untuk  memecahkan  persoalan  mitra,  disepakati  untuk menyelenggarakan  workshop  advokasi.  Setelah  pelaksanaan  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  bersama  untuk memetakkan  persoalan,  capaian  kegiatan,  serta  tindaklanjut  kegiatan  yang  akan  dilakukan  untuk  memperkuat kemampuan advokasi.
Workshop  advokasi  dipilih  dengan  latar  belakang  bahwa  mitra  telah  memiliki  pengetahuan  dasar-dasar  advokasi, termasuk sudah melakukan advokasi hukum dan kebijakan piublik dalam ranah yang masih terbatas. Workshop ini merupakan pertemuan/diskusi dengan peserta yang memiliki minat dan keahlian advokasi. Workshop ini dilakukan sekaligus untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap kelemahan yang dihadapi mitra LAKH PC IMM Bantul, yakni:  masih  lemahnya  pemahaman  kasus-kasus  hukum  dan  kebijakan  publik,  strategi  hukum  dan  upaya  advokasi terhadap problem hukum dan kebijakan publik. Sekaligus minimnya aksi advokasi hukum dan kebijakan publik yang dilakukan oleh mitra. Pada sisi yang lain, masih belum kuatnya komitmen Kader Muda Muhammadiyah dalam Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik, hal ini tentu disebabkan kurangnya pengkaderanya yang tersistem dalam bentuk pelatihan dan  pendampingan.  Untuk  itulah  workshop  dilakukan  sebagai  wujud  kaderisasi  melalui  pendidikan  kader  bidang hukum, sebab pendidikan kader menjadi keharusan dalam rangka membentuk kompetensi religiusitas, intelektualitas dan humanitas (Fatah & Rasai, 2021).

## METODE
Mengingat  kondisi  pandemi  Covid-19  yang  semakin  meningkat  jumlah  kasusnya  akhir-akhir  ini,  maka  workshop dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021 melalui Zoom meeting dari jam 8.00-16.00 dengan jumlah peserta sekitar 30 orang. Jumlah peserta dipilih dari mitra dengan kualifikasi memiliki pemahaman yang cukup mengenai advokasi hukum dan kebijakan publik. Metode workshop dilakukan untuk meng-upgrade kemampuan analisis hukum dan kebijakan publik, sekaligus mampu menyelesaikan persoalan hukum dan kebijakan publik dengan pendekatan advokasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan  dengan  masyarakat  umum.  Program  workshop  digunakan  ada  model  diskusi  diarahkan  pada  intensitas komunikasi langsung antara pemateri dengan peserta, agar peserta lebih aktif.
Materi-materi workshop yang disampaikan adalah pemahaman advokasi hukum dan kebijakan publik, strategi advokasi hukum litigasi dan non litigasi, sekaligus menyampaikan beberapa kasus dan best practice advokasi hukum dan kebijakan publik, sehingga peserta pelatihan akan memperoleh gambaran-gambaran kasus dan strategi yang seharusnya dilakukan. Selain itu, juga sharing pengalaman merupakan syarat untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dan menjadi penentu pelaksanaan kegiatan dalam menciptakan masyarakat cerdas dan sadar hukum. Untuk memastikan bahwa workshop dapat berkelanjutan, tim pengabdian juga melakukan kegiatan pendampingan dengan pemonitoran dan evaluasi secara rutin. Pemonitoran dan evaluasi dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan tentang perkembangan dan hambatan-hambatan yang muncul yang dilakukan secara langsung (pertemuan langsung). Dalam proses pendampingan ini, tim pengabdian juga memberikan solusi-solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendampingan ini dilakukan  baik  dengan  media  online  ( WhatsApp  Group ),  pendampingan  digrup  ini  dilakukan  sangat  intens  dengan berbagai diskusi menarik terkait dengan isu-isu hukum dan strategi advokasi hukum dan kebijakan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggungjawab terhadap kemajuan bangsa dan negara dipikul bersama, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tanggungjawab masyarakat tentunya dilakukan melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemerintahan. Termasuk jika  pemerintah  membuat  aturan  yang  menyimpang  dari  kesepakatan  bersama  (konstitusi  atau  hukum),  maka tanggungjawab masyarakat adalah melakukan kritik dan advokasi.
Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum (LAKH) PC IMM Bantul sebagai salah satu organisasi ortom Muhammadiyah mempunyai tanggung jawab besar dalam setiap permasalahan yang  terjadi  di  masyarakat, salah satunya bagaimana menghadapi persoalan hukum baik yang dialami oleh kader maupun masyarakat umum. Dilema yang terjadi dalam pengkaderan adalah kader-kader baru hanya menghafal tri kompetensi IMM dan setelah proses kaderisasi berakhir, maka berakhir pulalah hafalan tersebut. Hal ini menjadi persoalan yang perlu dibenahi, agar kader IMM tidak sekadar menghafal tri kompetensi tetapi juga  dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Malik & Arif, 2020). IMM adalah salah satu organisasi kader yang akan meneruskan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Biasanya sebuah organisasi tentunya memerlukan kader-kader muda sebagai penerus tongkat estafet perjuangan (Sukmawati & Rafni, 2020). Pada sisi yang  lain,  kebijakan  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  membutuhkan  kajian  khusus  agar  kebijakan  dapat dikendalikan secara baik, sebab jangan sampai kebijakan tersebut justru melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Perjuangan  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  dalam  advokasi  hukum  dan  kebijakan  telah  dilakukan  dengan  jihad konstitusi (jihad kebangsaan). Jihad konstitusi ini merupakan  gerakan pembaharuan di bidang hukum sebagai upaya korektif yang dilakukan melalui jalur formal, yaitu melalui pengawalan proses legislasi di DPR hingga pengajuan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Jihad konstitusi,  bagi  Muhammadiyah,  sangat  penting  untuk mewujudkan cita-cita agar bangsa ini berjalan ke arah yang semestinya. Di tengah realitas politik, bahwa sejumlah produk hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dan  DPR  RI dinilai  ada yang melenceng dari arah yang seharusnya (Hamdanny, 2021).
Jihad Konstitusi diterapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengoreksi kebijakan dan regulasi negara yang bertentangan dengan konstitusi. Peran signifikan Muhammadiyah dalam Jihad Konstitusi bisa dilihat dari  langkahnya mengorganisir  permohonan  dan  merumuskan  tuntutan  pengujian  undang-undang.  Muhammadiyah  juga  aktif  men jalani  persidangan  di  MK serta membangun wacana melalui media  mengenai  pengujian  UU  SDA dan Undang-undang lainnya  yang  merugikan  masyarakat.  Jihad  konstitusi  ini  merupakan  wujud  nyata  dari  jihad  kebangsaan    sebagai aktualisasi dakwah dan tajdid (pembaruan) pencerahan dengan melakukan peran-peran konstruktif dalam meluruskan kiblat bangsa (Arizona & Chandranegara, 2017).
Untuk meneruskan gerak dakwah dalam jihad konstitusi PP Muhammadiyah, maka LAKH PC IMM Bantul sebagai organisasi mahasiswa sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak dalam gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar tentu harus membutuhkan kemampuan yang baik dalam advokasi hukum (non litigasi) maupun advokasi kebijakan  publik.  Sebab  bagi  Muhammadiyah  Jihad  Konstitusi  dilandasi  paradigma  profetik,  sehingga  usaha  untuk menegakkan hukum dan konstitusi melalui jihad konstitusi  ada lah  bagian  dari  usaha  untuk  menegakkan syari’at agama, yang menjadi kewajiban mutlak bagi setiap warga negara. Jihad konstitusi bagi Muhammadiyah merupakan usaha untuk meluruskan kembali kiblat  bangsa  yang  sepanjang  reformasi  ini  telah  banyak  melenceng  dari  ketentuan  awalnya (Phahlevy, 2015).
Dengan  harapan,  LAKH  sebagai  gerakan  ortom  Muhammadiyah  yang  mengikuti  semangat  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah memiliki pengetahuan dan kemampuan praktik dalam menghadapi kasus-kasus hukum dan kebijakan publik yang dihadapi oleh aktivis IMM, aktivis gerakan mahasiwa lainnya maupun masyarakat. Untuk itulah program pemberdayaan  yang  memfokuskan  pada  pelatihan dan  pendampingan  ini  dilakukan  dengan  harapan akan  tumbuh kader-kader muda Muhammadiyah yang memiliki kemampuan advokasi hukum dan kebijakan publik yang baik. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra LAKH PC IMM Bantul sebagai model komunitas advokasi di kalangan kader muda Muhammadiyah, yang memfokuskan pada advokasi hukum dan kebijakan publik. Sehingga pemberdayaan masyarakat
diarahkan pada partisipasi aktif, dengan menempatkan mitra sebagai pelaku utama pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan,  dan  monitoring – evaluasi  program  pelatihan  dan  pendampingan.  Pendekatan  pemberdayaan  dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat, metode ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota LAKH  PC  IMM  Bantul  dalam  pemahaman  kesadaran  hukum  dan  kemampuan  melakukan  advokasi  hukum  dan kebijakan publik.
Kemampuan LAKH PC IMM Bantul menjadi sangat penting sebagai langkah dalam melakukan analisis hukum, sekaligus melakukan edukasi dan pendampingan kasus-kasus hukum dan problem kebijakan publik di tengah masyarakat, baik dalam skala nasional maupun daerah (Kabupaten Bantul). Sebab persoalan hukum dan kebijakan publik dalam bentuk regulasi  maupun  tindakan  hukum  pemerintah  yang  menimbulkan  problem  ditengah  masyarakat  ini  ini  tentu  perlu dilakukan  advokasi.  Miller  dan  Covey  (1997)  menjelaskan  bahwa  advokasi  sebagai  sebuah  upaya  mempengaruhi kebijakan khususnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses yang terbatas terhadap sumber-sumber kekuasaan (Musdah, 2013). Advokasi kebijakan dianggap sebagai “tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi atau kebijakan pemerintah ” (Nola, 2014). Untuk meningkatkan kemampuan analisis dan aksi Pimpinan Cabang IMM Bantul khususnyan anggota LAKH PC IMM Bantul  dalam  advokasi  hukum  dan  kebijakan  publik  telah  dilaksanakan  kegiatan  workshop  Advokasi  Hukum  dan Kebijakan Publik sebagai upaya praktis dalam advokasi aksi di lapangan (menhadapi dan menyelesaikan kasus hukum dan kebijakan publik). Dalam workshop tersebut menghadirkan pembicara dari akademisi dan advokat, yakni Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., dosen FH UMY sekaligus Advokat Senior yang membidangi spesialisasi masalah-masalah pidana dan berbagai persoalan hukum lainnya (perdata dan tata usaha negara). Pembicara kedua Tanto Lailam, S.H., LL.M, dosen  FH UMY dengan spesialisasi hukum tata negara dan konstitusi, sekaligus juga menjadi advokat konstitusi.
Gambar 1. Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik via zoom oleh Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H dan Tanto Lailam, S.H., LL.M.
Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. memaparkan pemahaman advokasi, fungsi advokasi, target advokasi, langkah dan skema advokasi, strategi serta syarat seseorang bisa melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik. Pokok-pokok yang disampaikan dalam workshop meliputi:
1. Pemahaman Advokasi, bahwa advokasi merupakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokasi juga dapat dipahami sebagai proses check and balances . Advokasi kebijakan publik adalah proses di mana individu atau kelompok dan  organisasi  berusaha  mempengaruhi  kebijakan  publik:  “ At  its  best,  advocacy  expresses  the  power  of  an  individual, constituency, or organization to shape public agendas and change public policies ”. Advokasi ini dapat dilakukan oleh siapapu n (dalam pengertian umum) termasuk oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Advokasi  hukum  merupakan  serangkaian  tindakan  yang dilakukan  oleh  ahli  hukum  dan  atau  lembaga  bantuan hukum  dalam  bentuk  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  serta  pendampingan  baik  di  dalam  dan  di  luar  Pengadilan. Adapun yang bisa melakukan advokasi hukum dalam hal (1) Litigasi, yaitu Advokat dan organisasi Lembaga Bantuan Hukum; (2) Non Litigasi, yaitu setiap orang yang memiliki keperdulian untuk memperjuangkan keadilan bersama dan berjuang untuk mereka yang lemah. Selain itu juga harus memiliki kapasitas penguasaan hukum baik formil maupun materiil serta kemampuan untuk menganalisa berbagai masalah hukum dengan baik.
Gambar 2. Presentasi oleh Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
Selain paparan diatas, Mukhtar Zuhdy juga menyampaikan langkah-langkah advokasi yang perlu dilakukan oleh LAKH PC  IMM  Bantul  ketika  menghadapi  persoalan  hukum  dan  advokasi  kebijakan,  sebagaimana  langkah-langkah  pada Gambar 3.
Gambar 3. Langkah-langkah Advokasi
Paparan kasus juga disampaikan dalam workshop ini, baik persoalan pidana, perdata, hingga persoalan pertanahan yang terjadi di Yogyakarta. Keterlibatan aktif dari peserta ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang berikan kepada narasumber, baik berkaitan dengan strategi terbaik ketika menghadapi persoalan hukum, serta syarat menjadi advokat, dan  lainnya.  Narasumber  kedua  adalah  Tanto  Lailam,  S.H.,  LL.M  yang  merupakan  Dosen  FH  UMY  dan  Advokat Konstitusi. Paparan disampaikan langsung melalui Zoom meeting dari Duisburg - Jerman.
Gambar 4. Presentasi oleh Tanto Lailam, S.H., LL.M.
Beberapa pokok paparan memfokuskan pada problem dan strategi advokasi kebijakan publik (peraturan perundang- undangan).  Bahasan  workshop  meliputi  gambaran  hak-hak  konstitusional  warga  negara  dan  problem  peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, sekaligus memberikan gambaran bagaimana cara dan strategi melakukan advokasi kebijakan melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Lembaga terkait lainnya.
Dalam  workshop  juga  diuraikan  secara  mendalam  berbagai  kasus  advokasi  kebijakan yang  dilakukan  oleh  lembaga mahasiswa  dan  mahasiswa,  misalnya  peran  lembaga  mahasiswa  dalam  mengajukan  pengujian  undang-undang  di Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa kasus justru permohonan mahasiswa tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Advokasi kebijakan perlindungan perempuan untuk menjadi sebuah perda, sebagai leverage point untuk melihat problem perempuan yang lebih luas yaitu problem adanya ketimpangan gender pada kasus kekerasan (Windyastuti & Hendrarti, 2013). Dengan terlaksananya pengabdian bagi kader muda Muhammadiyah ini akan muncul harapan agar kader muda memiliki bekal menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi-advokasi hukum dan kebijakan publik, sekaligus mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi, baik litigasi maupun non litigasi. Selain itu memupuk semangat dan komitmen yang kuat bagi kader untuk membangun sinergitas dengan masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus - kasus yang terjadi ditengah masyarakat luas.

## KESIMPULAN
Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bertujuan memperkuat pemahaman dan praktek advokasi hukum dan kebijakan publik dengan pendekatan normatif, empiris dan studi kasus. Kasus-kasus hukum terkait dengan agenda advokasi hukum di pengadilan negeri (kasus pidana dan kasus perdata) serta kasus-kasus advokasi kebijakan dalam rangka pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Workshop ini juga bertujuan memperkuat komitmen Kader Muda Muhammadiyah dalam Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik, sekaligus membentuk gugus pengkaderannya yang tersistem dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bidang advokasi hukum dan kebijakan publik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) atas program  dan  pendanaan  program  pemberdayaan  kepada  masyarakat  dengan  skema  pengabdian  Muhammadiyah. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada mtra pengabdian kader muda Muhammadiyah yang penuh semangat dan dedikasi, yakni Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul sebagai lembaga yang melakukan tempaan kader muda Muhammadiyah dalam gerakan advokasi dan kajian hukum.

## REFERENSI
Arizona,  Y.,  Chandranegara,  I.S.  2017.  Jihad  Berkonstitusi:  Muhammadiyah  dan  Perjuangan  Konstitusional  Melawan Komodifikasi Air. Wacana: Jurnal Transformasi Sosial . 35 :25-54
Fatah,  R.A.,  Rasai,  J.  2021.  Model  pendidikan  Kader  Berbasis  Wawasan  Kebangsaan  di  EraPost-Trust:  Studi  Kasus Organisasi  Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah  Universitas  Muhammadiyah  Maluku  Utara. Sang  Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton . 7 (1):40-62. https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i1.966
Hamdanny, D.R. 2021. Dakwah Transformatif Muhammadiyah dalam Mewujudkan Masyarakat Madani melalui Jihad Konstitusi. Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah . 22 (1):45-77. https://doi.org/10.14421/JD.22.1.21.2
Lailam, T. 2017. Teori dan Hukum Perundang-undangan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Lestari, M.D. 2017. Perkaderan Intelektual Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo.
Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah . 15 (1):38-48
Malik, V.S.H., Arif, D.B. 2020. Peranan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Djazman Al Kindi Kota Yogyakarta Dalam Penguatan Keterampilan Berpartisipasi Kader. Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . 3 (2):79-86. http://dx.doi.org/10.12928/citizenship.v3i2.17922
Miller,  V.,  Covey,  J.  1997. Advocacy  Sourcebook:  Framework  for  Planning,  Action  and  Reflection .  Boston,  MA:  Institute  for Development Research
Musdah, E. 2013. Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan . 6 (2):123-136
Nola,  L.F.  2014.  Advokasi  Hukum  Oleh  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM)  Legal Advocacy  by  the  Non-Governmental  Consumer  Protection  Agency  (LPKSM). Negara  Hukum  :  Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan . 5 (2):189-206. https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.240
Phahlevy,  R.R.  2018.  Transformasi  Peran  Ormas  Dalam  Konstruksi  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. In  Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakkan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Genta Press. 555-566.
Rusydi, S.R. 2016. Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh). Tarbawi : Jurnal Pendidikan Agama Islam . 1 (2):139-148. https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367
Sukmawati, A., Rafni, A. 2020. Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan  Politik  Bagi  Pemuda  di  Kota  Padang, Journal  of  Civic  Education . 3 (2):191-199. https://doi.org/10.24036/jce.v3i2.349
Windyastuti,  D.,  Hendrarti,  B.  2013.  Politik  representasi  perempuan:  Advokasi  kebijakan  perlindungan  perempuan. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik . 26 (2):119-136