## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DENGAN MENGGUNAKAN NOTA FIKTIF DI PT.WINEX LAMPUNG (Studi Putusan No:109/Pid.B/2022/PN. Tjk)
Oleh : I Ketut Siregig 1)
Yulia Hesti 2)
Ariya Cipta Hendarta 3)
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 1,2,3)

## E-mail:
Ketussiregig@gmail.co.id 1)
Hesti@ubl.ac.id 2)
v ariyaciptahendarta20@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Law enforcement is related to the notion of "law enforcement" in the narrow word, and the notion  of  justice  in  the  broad  sense  is  substantive  law,  namely  the  upholding  of  justice. Criminal prosecution means an effort to make law a guideline, both in a narrow formal sense as well as in a broader substantive sense. The research is  focused on enforcing the law for the  perpetrators  of  criminal  acts  of  embezzlement  using  fictitious  records  at  PT.Winex Lampung  (Decision  Study  number:  109/Pid.B/2022/Pn.Tjk).  The  research  uses  a  normative legal  approach  as  well  as  an  empirical  legal  approach.  the  data  source  used  is  secondary data  and  the  type  of  data  used  includes  secondary  data  and  primary  data.  The  process  of data  analysis  is  described  and  analyzed  qualitatively,  and  the  results  of  the  analysis  are interpreted  in  the  form  of  deductive  conclusions,  namely  answers  to  problems  according  to research  results.  according  to  the  results  of  the  research  and  discussion  that  have  been presented, the authors are of the opinion that the imposition of a prison sentence of 2 years and 6 months on the defendant is appropriate using the crime committed by the defendant in such a way as a result of which it can cause a deterrent effect. The judge in investigating a case  also  requires  evidence  that  the  results  are  used  as  material  in  deciding  the  case. Verification is the most important phase in the trial in court. Of course, when deciding on a case, the judge will consider information such as testimony from witnesses and the accused to state what actually happened, the existence of evidence supporting the judge's consideration in  imposing  sanctions  on  the  defendant,  as  well  as  the  existence  of  aggravating  and mitigating factors. element. So, the judge also weighed in accordance with Article 374 of the Criminal Code on the crime of embezzlement of office.
Keywords: Law Enforcement; The perpetrators of the crime of embezzlement

## ABSTRAK
Penegakan  hukum  terkaitkan  dengan  pengertian  “ law  enforcement ”  pada  kata  sempit,  serta pengertian  keadilan  pada  arti  luas  merupakan  hukum  substantif,  yaitu  tegaknya  keadilan. Penuntutan  pidana  artinya  upaya  mengakibatkan  hukum  menjadi  pedoman,  baik  pada  arti formal  sempit  juga  pada  arti  substantif  lebih  luas.  Penelitian  tertujukan  untuk  menegakkan hukum pelaku tindakan pidana penggelapan memakai catatan fiktif pada PT.Winex Lampung (Studi  Putusan  nomor:  109/Pid.B/2022/Pn.Tjk).  Penelitian  memakai  pendekatan  hukum normatif  serta  pendekatan  hukum  empiris.  sumber  data  dipergunakan  merupakan  data sekunder  serta  jenis  data  dipergunakan  mencakup  data  sekunder  serta  data  primer.  Proses analisis  data  dideskripsikan  serta  dianalisis  secara  kualitatif,  serta  hasil  analisisnya diinterpretasikan  pada  bentuk  kesimpulan  deduktif,  yaitu  jawaban  atas  permasalahan  sesuai hasil penelitian. sesuai hasil penelitian serta pembahasan sudah dipaparkan, penulis beropini
jika  penjatuhan  pidana  penjara  2  tahun  6  bulan  pada  terdakwa  sudah  sesuai  menggunakan tindak pidana dilakukan terdakwa sedemikian rupa sebagai akibatnya bisa menyebabkan efek jera.  Hakim  pada  menyelidiki  suatu  perkara  pula  memerlukan  alat  bukti  hasilnya dipergunakan  menjadi  bahan  pada  memutus  kasus.  Verifikasi  artinya  fase  terpenting  pada persidangan  pada  pengadilan.  Tentunya  pada  memutus  suatu  perkara,  hakim  akan mempertimbangkan  keterangan  informasi  seperti  keterangan  saksi  serta  tertuduh  untuk menyebutkan  apa  sebenarnya  terjadi,  adanya  bukti  mendukung  pertimbangan  hakim  pada menjatuhkan  sanksi  pada  terdakwa,  serta  adanya  hal  memberatkan  serta  meringankan. elemen.  Maka,  hakim  pula  menimbang  sesuai  Pasal  374  KUHP  atas  tindak  pidana penggelapan jabatan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

## 1. PENDAHULUAN
Dari
L.J. Van Apeldoorn
merupakan  pandangan  obyektif  perihal suatu  peristiwa  pidana  “suatu  perbuatan (tindakan  atau  kelalaian)  bertentangan menggunakan  hukum  positif”  serta  Jika dipandang  dari  sudut  pandang  subyektif suatu peristiwa pidana “pada  arti kesalahan”,  yaitu  tak  diinginkan.  dampak hukum  dilakukan  oleh  pelaku  bisa dibebankan  kepadanya.  Yakni,  apa  tak dikehendaki  oleh  Undang-Undang,  apa dilakukan  oleh  pelaku,  bisa  dipaksakan kepadanya.  intinya  perbuatan  seorang memegang  suatu  jabatan  atau  jabatan, memakai kewenangan atau hak dimilikinya secara menyimpang menggunakan  maksud  serta  tujuan  untuk memperoleh kewenangan daripada jabatan, serta lakukan perbuatan bertentangan menggunakan hukum sebagai akibatnya  perbuatan  tadi  menyebabkan kerugian  bagi  rakyat.  Orang  atau  badan lain melalui penyalahgunaan surat, barang, uang  serta  dokumen.  Tindak  pidana penggelapan jabatan lazim disebut penggelapan  menggunakan  pemberatan serta  diatur  pada  Pasal  374  berbunyi: “Kesalahan pejabat merupakan penggelapan dilakukan oleh orang memiliki kekuasaan atas harta benda sebab hubungan  kerja  atau  sebab  hubungan kerja”.  hubungan  atau  demi  penghidupan atau sebab pengadaan upah".
Tindak  pidana  penggelapan  bisa dilakukan  oleh  orang  pada  pada  maupun pada  luar  lingkungan  perusahaan,  atau
lebih  umum  lagi  oleh  orang  pada lingkungan perusahaan tempatnya beroperasi,  sebagai  akibatnya  melakukan tindak  pidana  penggelapan  tidaklah  sulit. menggunakan  adanya  tindakan  pidana penggelapan maka nilai serta etika sebagai sangatlah penting pada penegakan hukum, menjadi  dasar  moral,  nilai  serta  etika bersifatkan  umum,  dari  asal  bahasa  latin ( mos ) berarti adat istiadat atau  cara hidup.
Hukum formal bersangkutan aturan perundang-undangan  tertulis,  serta  hukum substantif pula mencakupkan arti penilaian keadilan kehidupan pada rakyat. Penegakan hukum bisa dikaitkan menggunakan pengertian “penegakan hukum”  pada  arti  sempit,  sedangkan pengertian keadilan pada arti luas merupakan  hukum  substantif,  ya  tegaknya keadilan. Penuntutan pidana  artinya upaya mengakibatkan  hukum  menjadi  panduan, baik pada arti formal sempit juga pada arti substantif  lebih  luas.  Penulis  memakai istilah  Jimly  Asshiddiqie.  Pengertian pelanggaran  hukum  dipergunakan  KUHP dianggap kejahatan. Kejahatan hakekatnya merupakan  kegiatan  tingkah  laku  manusia melanggar hukum serta norma sosial, akan tetapi  istilah  kejahatan  di  hakekatnya artinya  kegiatan  tingkah  laku  manusia melanggar  hukum  serta  norma  sosial, namun istilah kejahatan tak bisa dipergunakan  menjadi  pengganti  tindak pidana  pada  pengertiannya.  dari  tanggung jawab pidana .
Kasus berkaitan menggunakan tindak  pidana  penggelapan  dibahas  serta
dibahas  oleh  penulis  pada  penelitian merupakan  penggelapan  menggunakan memanfaatkan  jabatan  terdakwa  menjadi pegawai  menjadi  sopir  pada  PT.WINEX, perkara  bermula  di  tanggal  05/05/2022 April  2022.  melihat  kemungkinan  sebab tak ketatnya prosedur manual, muncul niat untuk  memasukkan  blangko  VU-Schein ( Delivery  Order )  pada  area  penulisan  VU yaitu Ms  Wieke waktu  sedang  tak  ada  Ms Wieke, lalu terdakwa mengambil beberapa blanko DO  Notepads ,  lalu  Pak  Pelaku menghasilkan  catatan  fiktif  tulisan  tangan seolah  terdapat  pesanan  asal  konsumen sebanyak  296  kotak  air  minum  pada kemasan  ukuran  600ml  merk  AQUA. setelah  pelaku  menghasilkan  nota  fiktif diberikan  pada  bagian  gudang  yaitu  saksi Bpk  Apriyadi  lalu  oleh  Br.Apriyadi diberikan  pada  saksi  Bpk  Ade  Junaidi Sanjaya  selaku  pengelola  gudang  sesudah barang  diserahkan  oleh  pelaku  menjadi sopir pada  mobil dimuat  lalu  dibawa serta dijual pada jalan lingkar serta tak diketahui lainnya  menggunakan  harga  pada  bawah PT.WINEX  yaitu  seharga  Rp  WINEX dijual  menggunakan  harga  Rp  44.450  per karton.
Di  tanggal  8  Juni  2021,  pelaku kembali melakukan DO fiktif menggunakan  mengambil  320  dus  air minum  pada  kemasan  merk  AQUA berukuran  600  ml  menggunakan  cara sama.  sementara  sebanyak  616  air  minum pada kemasan botol 600 ml merek AQUA dikonsumsi  melalui  pembuatan  sertifikat DO fiktif, hasil penjualannya tak masuk ke perusahaan,  namun  dipergunakan  untuk melunasi  utang  pelaku.  Akibat  perbuatan terdakwa  PT  WINEX  tadi,  Lampung menderita kerugian sebanyak Rp 25.810.400,  mana  perbuatan  pelaku  diatur serta  diancam  pidana  berdasarkan  Pasal 374 KUHP. Kode kriminal. Masalah kasus berkaitan  menggunakan  tindak  pidana penggelapan  yang  dibahas  serta  dibahas oleh  penulis  pada  penelitian  merupakan tindakan  pidana  penggelapan  memakai jabatan  terlakukan  terdakwa  menjadi pegawai kantor.
Sesuai  uraian  penjelasan  latar belakang  masalah,  penulis  tertarik  untuk lakukan penelitian terjudulkan
“Penegakan  Hukum  Pada  Pelaku Tindak  Pidana  Penggelapan  dengan menggunakan Nota
Fiktif di PT.WINEX  Lampung.  (Studi  Putusan No:109/Pid.B/2022/Pn Tjk)”

## Permasalahan
Dengan  latar  belakang  tadi,  penulis merumuskan masalah menjadi:
a. Bagaimana  Penegakan  Hukum  Pelaku Tindak  Pidana    Penggelapan  dengan menggunakan Nota Fiktif di
PT.WINEX  Lampung  (Studi  Putusan
No:109/Pid. B/2022/PN. Tjk)?
b. Apakah faktor penyebab Pelaku melakukan  Tindak  Pidana  Penggelapan dengan  menggunakan  Nota  Fiktif  di PT.WINEX  Lampung  (Studi  Putusan No:109/Pid. B/2022/PN. Tjk) ?

## Tujuan Penelitian
Sesuai permasalahan pada atas, tujuan dari penelitian merupakan:
a. Untuk  ketahui  faktor  terjadinya  tindak pidana  penggelapan  jabatan,  agar  tak salahgunakan jabatan yang ada berdasarkan Putusan No:109/Pid. B/2022/Pn Tjk.
b. Untuk ketahui penerapam hukum kenakan  kepada  pelaku  penggelapan jabatan berdasarkan
Putusan
No:109/Pid. B/2022/Pn Tjk.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tindak  pidana  diklaim  menjadi “ strafbaar  feit ”  pada  KUHP  serta  istilah delik seringkali dipergunakan pada literatur hukum pidana, sedangkan pembuat Undang-Undang rumuskan Undang-Undang  memakai  kata  delik  atau pelanggaran  hukum.  Kejahatan  artinya konsep  dasar yurisprudensi,  menjadi konsep dibentuk secara sadar menyampaikan  karakteristik  tertentu  pada proses  pidana.  Tindakan  pidana  punyai pengertian abstrak perihal peristiwa konkrit  pada  bidang  hukum  pidana,
sebagai  akibatnya  tindakan  pidana  diberi makna  ilmiah  serta  harus  didefinisikan secara  jelas  supaya  bisa  membedakannya menggunakan  konsep  kehidupan  sosial seharinya.  Kesalahan  dilanggar  membawa konsekuensi  bahwa  perbuatan  tadi  wajib dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban  pidana  tak  mungkin terjadi tanpa adanya kesalahan, sebagaimana  dinyatakan  pada  asas  hukum pidana  bahwa  bila  tak  ada  kesalahan  tak seseorang pun dipidana ( Geen straf zonder shuld;  Actus  non  facit  reum  nisi  mens  sist rea ).
Dari  Teguh  Prasetyo,  pengertian kejahatan ialah perbuatan terlarang Undang-Undang serta terancam menggunakan  pidana,  atau  melanggar aturan  tertulis  pada  peraturan  perundang- undangan.  Pengertian  tindakan  pada  sini saling  melengkapi  menggunakan  tindakan aktif  serta  pasif.  Dari  Pompe,  istilah “perbuatan pidana” secara teoritis merupakan pelanggaran norma atau aturan hukum  dilakukan,  sengaja  atau  tak sengaja,  oleh  seseorang  pelaku  hukuman pelakunya  diharapkan  untuk  menegakkan aturan  hukum  serta  menjaga  kepentingan umum.
Mirip  halnya  tindak  pidana  di biasanya,  tindak  pidana  penggelapan  pun mempunyai  unsur.  Unsur  tindakan  pidana penggelapan  terdiri  atas  unsur  subyektif serta  unsur  obyektif  ada  di  masing  pasal mengaturnya.  Penggelapan  diatur  pada KUHP berikut, pada pasal 372 (penggelapan biasa), pasal 373
(penggelapan  ringan),  pasal  374  serta  375
(penggelapan  menggunakan  pemberatan) serta pasal 376 (perselingkuhan keluarga) . Pasal  374  KUHP  memuat  uraian  perihal perbuatan berkaitan menggunakan penyelewengan  barang.  Selain  juga  pasal tadi  pula  mengungkapkan  batas  saat penjatuhan hukuman akan diterima tersangka.  pada  sistematika  penyusunan KUHP,  ada  tiga  buku  mengatur  persoalan berbeda.  Pertama  mengatur  perihal  negara hukum,  mulai  dari  Pasal  1  hingga menggunakan  Pasal  103.  kitab  kedua  lalu
mengatur  Pasal  104-448.  Terakhir,  kitab ketiga, mengatur pasal 489-569.
Sesuai  ungkapan  pada  atas,  berarti Pasal  374  mengatur  perihal  pemidanaan kasus  penggelapan  terdapat  pada  buku kedua.  Berikut  isi  Pasal  374  KUHP: “Pelukan dilakukan oleh seorang pada saat memegang  benda  sebab  ada  hubungannya menggunakan pekerjaannya, kedudukannya  atau  sebab  mendapatkan imbalan  berupa  uang  sebab  memegang benda  ,  dipidana  menggunakan  pidana penjara selamanya 5 tahun.”  dari penerangan  pada  atas,  orang  diduga melakukan  penggelapan  adalah  “orang mempunyai  harta  sebab  pekerjaannya”, “orang memiliki harta karena kedudukannya”  serta  “orang  mempunyai harta  benda  sebab  mendapatkan  upah.” Moeljatno  beropini  bahwa  tindak  pidana merupakan  perbuatan  dihentikan  suatu peraturan  perundang-undangan,  larangan disertai  ancaman  (sanksi)  pidana  tertentu bagi siapa saja langgar larangan terdiri dari dua  delik  yaitu  delik  pidana  serta  delik pidana. delik Kejahatan merupakan produk rakyat wajib diberantas.
Perimbangan peradilan artinya salah  satu  aspek  penting  pada  memilih terwujudnya  suatu  putusan  peradilan, mencakup  keadilan  ( ex  aequo  et  bono ) serta  kepastian  hukum,  selain  pula mengandung kemanfaatan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan perimbangan  peradilan.  Untuk  didekati dengan  teliti,  baik,  serta  hati-hati.  Bila investigasi  hakim  tak  cermat,  baik  serta teliti,  putusan  hakim  sesuai  pemeriksaan hakim  terbatalkan  Pengadilan  Tinggi ataupun  Mahkamah  Agung.  Kekuasaan utama  kehakiman  diatur  pada  UUD  1945, Bab  IX,  Pasal  24  serta  25,  UU  No.48 Tahun  2009.  UUD  1945  mengklaim  ada peradilan  merdeka.  Hal  secara  tegas dinyatakan  dalam  Pasal  24,  khususnya dalam Catatan penjelasan Pasal 24(1) serta Catatan  penerangan  Pasal  1(1)  UU  No.48 Tahun  2009,  yaitu  peradilan  merupakan kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan.  Menjunjung
tinggi  hukum  serta  keadilan  sesuai Pancasila  serta  UU  NKRI  1945  pada rangka pelaksanaan Negara Hukum Republik Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  memakai  pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan serta pendekatan hukum empiris dilakukan melalui  pengumpulan  informasi  serta melakukan  penelitian  pada  lapangan. Melakukan  penelitian  perlu  dari  data sekunder  kamus  hukum,  literatur,  surat kabar,  liabilitas,media  cetak  serta  media elektronika, serta hasil penelitian lapangan eksklusif.  Jenis  data  akan  dipergunakan pada  penelitian  mencakup  data  sekunder serta data primer. pada pengumpulan data, penulisan  dilakukan  dengan  memakai penelitian kepustakaan, penelitian lapangan  dari  wawancara  serta  observasi. Analisis  data  dipergunakan  merupakan hukum kualitatif, lalu menginterpretasikan hasil  analisis  pada  bentuk  kesimpulan deduktif artinya jawaban atas permasalahan sesuai penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan menggunakan Nota Fiktif di PT.WINEX  Lampung  Dalam  Putusan
Nomor: 109/Pid.B/2022/PN. Tjk
Tindakan
pidana merupakan seluruh  hukum  memilih  perbuatan  apa merupakan  kejahatan  serta  hukuman  apa bisa dijatuhkan pada mereka melakukannya.  Tindak  pidana  bukanlah dimunculkan  oleh  norma  hukum  sendiri, telah terkandung pada norma lainnya serta sanksi pidana diberikan untuk memperkuat norma  lain  tadi.  Peraturan  perundang- undangan  pada  Indonesia  sudah  memakai istilah  kata  tadi  pada  atas  pada  banyak sekali  Undang-Undang.  Demikian  pula para  pakar  Indonesia  sudah  memakai beberapa  atau  salah  satu  kata  pada  atas dengan menyampaikan dukungannya masing  bahkan  menyampaikan  definisi berganda dari istilah kata tadi.
Dari  Ibu  Yusnawati  selaku  hakim pada  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang Kelas beliau menyebutkan bahwa penerapan  hukum  dari  hukum  pidana terdiri tiga kondisi, yaitu: kemampuan buat bertanggung  jawab  atau  akuntabel  oleh produser.  Adanya  perbuatan  melawan hukum  yaitu  sikap  mental  pelaku  pada perbuatannya  (perilaku  disengaja  ataupun lalai) serta tak ada dasar pembenar ataupun alasan  menghalangi  pertanggungjawaban pidana pelaku.
Tindak  pidana  dilakukan  terdakwa EP  artinya  tindak  pidana  terbukti  serta persuasif  bagi  Majelis  Hakim  terlebih dahulu  memvonis  terdakwa  menggunakan tindak pidana penggelapan jabatan, dengan memakai  uang  kertas  fiktif  diatur  atau disingkat pada Pasal 374 KUHP.
Ibu  Elis  Mustika  selaku  Jaksa Penuntut  umum  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung  menyatakan  tuntutan  diajukan oleh  termohon  EP  berdasarkan  di  faktor ganda  sesuai  2  pasal  alternatif  asal dakwaan pertama dibuktikan pada persidangan  di  Pasal  374  (KUHP)  gugat tindakan pidana penggelapan  jabatan serta dakwaan kedua tak terbukti pada Pasal 372 (KUHP) perihal tindakan pidana penggelapan: 1. Barang Siapa Bahwa dimaksud
menggunakan “barangsiapa”  pada  sini  merupakan  setiap orang  atau  badan  melakukan  kejahatan serta  bisa  dimintai  pertanggungjawaban atas  perbuatannya.  Sesuai  keterangan informasi  diperoleh  dari  informasi  saksi tersumpah serta informasi terdakwa sendiri membenarkan  identitasnya  pada  surat dakwaan  JPU,  sebab  terdakwa  dihadirkan pada sidang adalah EP menjadi orang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Dakwaan  Pertama  yang  terbukti dalam Pasal: 374 (KUHP), Dakwaan Kedua  tidak  terbukti  dalam  Pasal: 372 (KUHP)
Sesuai  fakta  informasi  terungkap  pada persidangan  bahwa  terdakwa  terbukti sesuai Pasal 374 (KUHP) perihal
penggelapan  jabatan  yaitu  surat  dakwaan mempunyai surat keterangan kerja dibuktikan pada berkas  perkara. Pasal 372 (KUHP);  Barang  siapa  menggunakan sengaja  melanggar  hak  atas  suatu  barang kepunyaan  orang  lainnya  seluruhnya  atau sebagian,  serta  barang  tak  berada  pada tangannya sebab suatu kejahatan, terancam sebab  penggelapan  menggunakan  pidana penjara paling lama 4 tahun ataupun denda tertinggi Rp 900.000,00.
3. Mengeluarkan  Nota DO  (Delivery
Order) tanpa sepengetahuan atasannya.
Sesuai  informasi  dari  Reskrim  Polres Metro  Lampung  berkata  bahwa  di  waktu terdakwa dimintai informasi untuk membuktikan  pemeriksaan  apakah  benar terdakwa  mengeluarkan  EP  ( Delivery Order )  dengan  memakai  nota  fiktif Terdakwa  mengaku  sudah  mengeluarkan barang  tanpa  sepengetahuan  atasannya menggunakan  catatan  fiktif  atas  nama saksi yaitu saksi W.
Atas  dasar  serta  sesuai  bukti, kejaksaan  tuntut  terdakwa  menggunakan pidana  penjara  3  tahun  dikurangi  masa tahanan terdakwa. Ibu Yusnawati, seseorang  hakim  pada  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang,  berkata  hakim  akan mempertimbangkannya  pada  membentuk keputusan  selesainya  dakwaan  dibacakan. Peninjauan  kembali  hakim  berdasarkan  di bukti,  keterangan  informasi  serta  adanya alasan memberatkan serta hal meringankan,  menggunakan  dasar  hakim menjatuhkan  hukuman  pada  terdakwa  2 tahun 6 bulan penjara.
Ibu Yusnawati kembali menegaskan bahwa Putusan No.109/Pid.B/2022/PN.Tjk. Fakta informasi harus dicantumkan pada putusan pengadilan dari Pasal 197 juncto Pasal 199 StPO. Ialah: kepala keputusan, kebangsaan,  jenis  kelamin,  nama  lengkap, umur  atau  tanggal  lahir,  tempat  lahir, tempat  tinggal,  agama  atau  profesi terdakwa, surat dakwaan, ringkasan singkat  keterangan  serta  keadaan  bersama menggunakan  bukti  pemeriksaan  pada
persidangan  menjadi  dasar  penetapan tuntutan pidana, kesalahan terdakwa, pasal peraturan  perundang-undangan  sebagai dasar  penjatuhan  putusan,  serta  hal memberatkan serta meringankan terdakwa, tanggal  serta  saat  musyawarah  majelis, ketentuan perihal pemungutan biaya perkara,  menjelaskan  jumlah  pasti  serta ketentuan  perihal  barang  bukti,  perintah pada  terdakwa  buat  menangkap  atau  tetap ditahan atau dibebaskan, hari serta tanggal putusan,  nama  penuntut,  nama  nama hakim memerintah serta nama panitera.
Terapan hukum pidana pada pelaku tindakan  pidana  penggelapan  jabatan melalui  penggunaan  uang  kertas  fiktif sesuai  menggunakan  Pasal  374  (KUHP) serta UU No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara  pidana.  Sesuai  hal  tadi  serta pertimbangan tadi, maka penyusun melihat bila  pidana  penjara  2  tahun  2  bulan dijatuhkan pada terdakwa sesuai menggunakan  perbuatan  dilakukan  oleh terdakwa, sebagai akibatnya bisa menyebabkan pengaruh jera.
Pertimbangan  Hakim  dalam  Tindak Pidana Penggelapan menggunakan Nota  Fiktif  di  PT.WINEX  Lampung dalam Putusan Nomor:
109/Pid.B/2022/Pn.Tjk Pertimbangan  yudisial  adalah  satu aspek  penting  pada  memilih  terwujudnya nilai  putusan  pengadilan  mengandung keadilan serta kepastian aturan, disamping juga  mengandung  kemanfaatan  bagi  para pihak  berkepentingan,  sebagai  akibatnya pertimbangan  yudisial  wajib  didekati secara cermat, sempurna serta menggunakan  hati.  Bila  pemeriksaan hakim  tak  teliti,  putusan  hakim  sesuai pemeriksaan hakim terbatalkan Pengadilan Tinggi  atau  Mahkamah  Agung.  Hakim pada memeriksa suatu kasus pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pada memutus  perkara.  Verifikasi  merupakan fase terpenting pada persidangan pengadilan. Pembuktian tertujukan memperoleh  kepastian  bahwa  peristiwa
atau  informasi  dikemukakan  benar  terjadi guna memperoleh putusan benar serta  adil asal hakim. Hakim tak bisa menyampaikan putusan  hingga  jelas  bahwa  insiden  benar terjadi, yaitu kebenarannya terbukti sebagai akibatnya tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
Pada  penjatuhan  putusan  tentu  ada pertimbangan  bahwa  hakim  mendasarkan putusannya  pada terdakwa.  Tentunya
pertimbangan tadi berdasarkan di beberapa aspek:
1. Keterangan Saksi
Terdakwa  EP  serta  saksi  pada  depan persidangan menyampaikan informasi pada pokoknya sebagai:
a. Bahwa  terdakwa  memakai  uang  DO bukan  adalah  hak  serta  kewajibannya mengeluarkan barang tanpa
sepengetahuan  atasannya  berupa  air minum  pada  botol  merk  AQUA berukuran  600ml  diterbitkan  2  kali, pertama  pengeluaran  barang  dengan memakai  tagihan  atas  nama  Saksi  W yaitu  di  tanggal  5  April  2021 diterbitkan  296 botol  air minum merk AQUA  berukuran  600  ml,  serta penjualan  kedua  yaitu  pada  tanggal  8 Juni  2021  diterbitkan  320  peti  air mineral  pada  bungkus  botol  600  ml merk  AQUA  dirampas  seluruhnya oleh terdakwa menggunakan pembuatan  DO  fiktif  sejumlah  616 lalu dijual pada pengemudi pada jalan pintas  serta  orang  lain  tak  dikenal, menggunakan  harga  pada  bawah PT.WINEX yaitu Terdakwa menjualnya  menggunakan  harga  Rp 40.000 per box,
sedangkan PT.WINEX  seharga  Rp  44.450  per kotak terjual. Akibat perbuatan tergugat  tadi,  perusahaan  PT.WINEX Lampung mengalami kerugian
sebanyak Rp 25.810.400.
b. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tadi  menggunakan  alasan  kebutuhan ekonomi sebab upah tak mencukupi.
c. Bahwa terdakwa mengeluarkan barang  sebesar  2  kali  yaitu  pada tanggal  5  April  2021  sebanyak  296
botol air minum merk AQUA berukuran  600  ml  serta  di  tanggal  8 Juni  2021  sebanyak  320    peti  mineral bungkus  air  bungkus  600  ml  merk AQUA diperoleh Tergugat seluruhnya dengan membentuk DO fiktif 616 lalu dibagikan  pada  pengemudi  bypass serta  orang  tak  dikenal  lainnya menggunakan  harga  dibawah  PT. WINEX dijual yaitu Terdakwa menjualnya  menggunakan  harga  Rp 40.000 per kotak, sedangkan PT.WINEX menjualnya menggunakan harga  Rp  44.450  per  kotak.  Dampak perbuatan  tergugat  tadi,  perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian Rp 25.810.400. Pada PT.WINEX Lampung, Jl. Putri Balau, Gg.  Mangga  No.  02,  Desa  damai,
Kecamatan damai, Kota Bandar Lampung.
d. Bahwa Tergugat mengeluarkan barang 2 kali dengan memakai DO note fiktif
e. Bahwa pada awalnya terdakwa melihat  adanya  peluang  pada  kantor begitu  mudah  untuk  mencatat  serta praktis  diakses  tanpa  pengawasan ketat
f. Bahwa  Terdakwa  mengetahui  cara membuat  nota  DO  serta  Terdakwa berposisi sebagai supir, sebagai akibatnya  Terdakwa  menggunakan mudah  mengeluarkan  barang  serta menghasilkan nota fiktif
Dari Ibu Yusnawati, salah seseorang  hakim  pada  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang, keterangan para saksi akan dijadikan  acuan  pada  mempertimbangkan hukuman akan dijatuhkan pada terdakwa.
2. Barang Bukti
Barang  bukti  terajukan  Penuntut  Umum berupa:
a. 2 lembar Nota Fiktif
b. 2 lembar laporan keluar masuk barang milik  Kepala  Gudang  terlampir  pada berkas perkara
c. 1  unit  kendaraan  Truck  Fuso  Merk HINO  warna  hijau  No.Pol.  BE-8690- CO dikebalikan kepada perusahaan
Ibu  Yusnawati  mengungkapkan  bahwa mempunyai  bukti  adalah  pertimbangan hakim untuk menunjukan bahwa terdakwa melakukan kejahatan.
3. Hal Memberatkan Serta Meringankan
Hal memberatkan Anda serta hal membuat Anda merasa lebih baik
Hal dipertimbangkan hakim pada memutus pada terdakwa  adalah  hal  memberatkan serta hal meringankan:
a. Alasan pemberat
Adapun alasan pemberat yang menjadi pertimbangan yaitu Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
b. Alasan meringankan Selain alasan pemberat, alasan peringan pun ikut mempengaruhi:
1) Terdakwa bersikap sopan
2) Terdakwa
akui semua
perbuatannya tersebut ;
3) Terdakwa menyesal serta janji tak mengulangi perbuatannya;
4) Terdakwa tak pernah terhukum. Dari Ibu Yusnawati, Hakim
Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang,  serta
Ibu Elis Mustika, Jaksa Kejaksaan  Bandar Lampung mengungkapkan unsur Pasal 374 KUHP perihal Penggelapan pada Jabatan:
1. Unsur Setiap Orang
Mengingat  unsur  setiap  orang  merujuk pada  setiap  orang  menjadi  subjek  hukum, maka  Bila  orang  tadi  terbukti  memenuhi semua  unsur  pidana  didakwakan,  maka orang  tadi  bisa  diklaim  menjadi  pelaku tindak pidana.
Menimbang  bahwa  namanya  dianggap pada  kasus  merupakan  tertuduh  EP identitasnya  sesuai  menggunakan  surat dakwaan  serta  selama  perkara  sehat jasmani serta rohani sebagai akibatnya bisa mempertanggung  jawabkan  perbuatannya, maka  dari  Senat,  terdakwa  artinya  orang memiliki  kapasitas  untuk  bertindak  dari hukum. Sesuai deklarasi, unsur terpenuhi.
2. Unsur dilakukan oleh orang mempunyai benda sebab
kedudukannya  sendiri  atau  sebab pekerjaannya  atau  sebab  mendapatkan uang.
Menimbang  bahwa  EP  Terdakwa bekerja pada kantor PT.WINEX  Lampung pada  Bandar  Lampung  terlibat  pada  salah satu penjualan AMDK merek AQUA pada Jalan  Putri  Balau  Gang  Mangga  No.02 Kelurahan  Bumi  Kedamaian  Kecamatan damai  Kota  Bandar  Lampung  semenjak 2004  menjadi  sopir  menggunakan  gaji  Rp 2.324.000 perbulan, bertugas mengantarkan  barang  ke  daerah  tujuan sesuai  menggunakan  surat  jalan,  terdakwa pula  bisa  langsung  mengambil  barang dengan  memakai  DO  untuk  konsumen membeli pribadi dari PT.WINEX.
Menimbang bahwa lalu pada tanggal 5 April 2021 terdakwa mengambil blanko  DO  kosong  pada  bagian  penulisan DO  yaitu  saksi  W  dimana  pada  saat  saksi W  tak  ada  lalu  terdakwa  mengambil beberapa  lembar  blanko  DO  kosong  lalu terdakwa  membuat  DO  fiktif,  yaitu terdakwa  menulis  DO  secara  manual seolah  terdapat  pesanan  dari  konsumen menggunakan jumlah peti air minum pada bungkus botol 600 ml merek AQUA.
Menimbang bahwa selesainya terdakwa  membuat  DO  fiktif,  DO  fiktif diserahkan  kepada  bagian  gudang  yaitu saksi  AP,  lalu  saksi  AP  menyerahkannya pada  saksi  AJS  selaku  pengelola  gudang, selesainya  barang  dimuat  oleh  terdakwa mobil  tadi  menjadi  sopir,  lalu  terdakwa menjual  barang  tadi  pada  sopir  pada  jalan bypass  serta  orang  lain  tak  dikenal menggunakan harga dibawah PT. WINEX yaitu  tergugat  menjual  dengan  harga  Rp 40.000 per karton, sedangkan PT. WINEX dijual  menggunakan  harga  Rp  44.450 perdus.
Menimbang, Bahwa lalu di tanggal  8  Juni  2021,  terdakwa  kembali melakukan  DO  fiktif  dengan  mengambil 320  peti  air  minum  pada  botol  merk AQUA  600  ml  menggunakan  cara  sama. Bahwa  jumlah  keseluruhan  yang  ditarik oleh  terdakwa  melalui  pembuatan  DO fiktif  sebanyak  616  air  minum  pada kemasan botol 600 ml merk AQUA.
Menimbang  bahwa  uang  hasil penjualan  barang  tadi  oleh  Tergugat  tak
diberikan pada Perseroan
namun dipergunakan oleh Tergugat untuk
kepentingan  Tergugat  salah  satunya  untuk membayar hutang Tergugat. Menimbang, Sedangkan perusahaan PT.WINEX Lampung mengalami kerugian Rp 25.810.400.
Sesuai hal tadi, hakim menetapkan:
1. Menyatakan  Terdakwa  EP  terbukti dengan  sah  serta  yakinkan  bersalah lakukan  tindakan  pidana  penggelapan Jabatan  Orang  Memegang  Barang Karena  Jabatannya  Sendiri  Atau Karena  Pekerjaannya  Atau  Karena Mendapat  Upah  Uang  sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum
terdakwa
AM menggunakan  pidana  penjara  2  tahun 6 bulan;
3. Memutuskan  bahwa  lamanya  pidana penjara  serta  pidana  penjara  dijalani terdakwa  terkurangkan  seluruhnya pidana dijatuhkan;
4. Tetapkan terdakwa tetap pada tahanan;
5. Menyerahkan  bukti  berupa  2  lembar surat  fiktif,  2  lembar  laporan  masuk serta  keluar  barang  milik  pengelola gudang  serta  dilampirkan  di  berkas perkara,  serta  1  unit  tunggangan  truk
Fuso, merk HINO, rona  hijau No.Pol. BE-8690-CO dikembalikan ke perusahaan;
6. Memerintahkan  terdakwa  bayar  biaya perkara Rp 2.000.
Sesuai  penerangan  pada  atas,  pada memutus masalah,
hakim mempertimbangkan adanya bukti
menerangkan  bahwa  terdakwa  benar melakukan  hal  tadi  serta  adanya  saksi dihadirkan di persidangan untuk mengungkapkan kronologis kejadian, serta alasan  memberatkan  serta  meringankan. Perihal  unsur  dievaluasi  oleh  hakim  Pasal 374  KUHP  perihal  tindakan  pidana penggelapan jabatan, penulis sudah ungkapkan  sesuai  hasil  penelitian  serta dilakukan penulis.

## 4. SIMPULAN
Sesuai hasil penelitian serta pembahasan  sudah  diuraikan,  penulis menarik kesimpulan dari penindakan  pada pelaku tindakan pidana penggelapan memakai  catatan  fiktif  pada  PT.WINEX Lampung  (studi  putusan  No:109/Pid.B/ 2022/PN.Tjk):
1. Bentuk  penggelapan  pidana  diatur pada  Pasal  372-377  KUHP  mencakup berapa  bentuk,  penggelapan  pidana biasa,  penggelapan  pidana  ringan, penggelapan  pidana  jabatan;  serta kejahatan penggelapan pada keluarga.
2. Faktor mengakibatkan terjadinya tindakan  pidana  penggelapan  sesuai data  terkumpul  secara  umum  adalah menurunnya mentalitas pegawai adalah salah satu faktor mengakibatkan terjadinya
tindakan pidana penggelapan.  Karyawan  mengalami gangguan  mental  mudah  pengaruh untuk  lakukan  tindakan  tak  sesuai menggunakan martabat karyawan menjadi manajer serta faktor pemenuhan hidup, menggunakan adanya  tekanan  keluarga  untuk  penuhi kebutuhan  serta  dampak  gaya  hidup konsumtif  seseorang  bisa  mendorong pengeluaran aturan tinggi.
3. Penerapan hukuman pidana
penghindaran  jabatan  wajib  terlebih dahulu  dipandang  unsurnya.  Dimana pidana  bisa  dijatuhkan  termasuk  pada Pasal 374 KUHP. Dimana pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan putusan No:109/Pid.B/2022/PN.  Dari  penulis hal tadi sesuai menggunakan ketentuan hukum  berlaku  sebagaimana  telah dijelaskan  oleh  penulis  sebelumnya, yaitu sesuai beberapa alat bukti sah.

## Saran
Sesuai  penelitian  sudah  penulis  jelaskan pada atas, maka penulis memiliki beberapa saran bisa dijadikan masukan:
1. Pada  menjatuhkan  pidana  pada terdakwa, hakim wajib mempertimbangkan unsur serta
faktor  hukum  diatur  pada  Undang- Undang  mengakibatkan  pelanggaran hukum tadi.
2. Supaya  hakim  pada  penjatuhan
pidana  pada pelaku  tindakan  pidana penggelapan jabatan wajib menetapkan  pada pidana  maksimal apabila terbukti bersalah serta mengakibatkan  dampak  jera  bagi
pelaku  tindakan  pidana  penggelapan jabatan. 3. Pada kasus tindak pidana penggelapan  jabatan  atau  pekerjaan, pemerintah wajib bekerjasama menggunakan penegak aturan, pihak terkait  serta  warga  meminimalisir terjadinya tindakan pidana
penggelapan.

## 5 DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Erdiantho  Efendi,  2014. Hukum  Pidana Indonesia  Suatu  Pengantar.  PT. Refika Aditama, Bandung.
Lawrence  M.  Friedman,  2011. Teori
Hukum  Klasik  serta  Kontemporer. Ghalia Indonesia, Jakarta,
Hlm:163.
Lamintang,  1997. Dasar  Hukum  Pidana Indonesia , PT. Citra Aditia Bakhti, Bandung.
P.  A.  F.  Lamintan,  2011. Dasar  Hukum Pidana  Indonesia .  Citra  Aditia Bakhti, Bandung.
Nandang Alamsyah D serta Siggit Suseano,  2014. Modul  1  Pengertian serta  Ruang  Lingkup  Tindakan Pidana Khusus.
Roesllan  Shaleh.  1996 ,  Perbuatan  Pidana serta  Pertanggungjawaban  Pidana ,
Angkasa Jakarta.
Rohman  Shamsudin  serta  Ismail  Aries.
2014. Merajut  Hukum  Indonesia. Mitra Wacana Media, Jakarta.
Van  Apeldoern,  1981. Pengantar  Ilmu Hukum, P.T Grafitasi, Jakarta
B. Undang-Undang  Dan  Peraturan Lainnya :
Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).
Pengertian Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  No.8  tahun  2011  perihal Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.

## C. Sumber Lainnya :
Edward  pakphahan,  2020. Penegakan pada Tindakan Pidana  Penggelapan pada  Jabatan,  Jurnal  kajian  hukum,
Vol. 1, No. 2. Helmi  Rangkuti,  Ketut  Seregig,  Tami Rusli, 2020. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan  Pidana  Menggadaikan Surat Palsu Untuk Bekerja pada PT. GREAT GIANT PINEAPPLE
HUMAS JAYA, Vol. 15, No. 1.
Mahendry Messie, 2017. Tindakan pidana penggelapan  menggunakan  jabatan dengan  pasal  415  KUHP,  Jurnal lexs crimen, Vol.6, No 7.
Tami  Rusli,  Yulia  Hesti,  Heru  Andrinto, DKK.  2022, Aspek  Kriminologi
pada Tindakan Pidana Mengalihkan
Objek Jaminan FiduisaTanpa Persetujuan  Tertulis  Terlebih  Dulu Dari Penerima Fiduisa Berdasarkan
Putusan  Pengadilan  Negeri. Vol.  3, No. 1.
Zainudin  Hasan.  2021, Implementasi Pertanggunngjawaban Pelaku Tindakan  Pidana  Korupsi  pada Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan  serta  Pembelanjaan Kampung  dilakukan  Oleh  Oknum
Kepala  Kampung  Menang  Jaya , Jurnal  Iblam  Scholl  Law,.  Vol.  1. No. 3.