IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK (BRSPDF) BUDI PERKASA PALEMBANG
Supardi1, Resi Muliana 1 Supardidarwis76@gmail.com STIA Satya Negara Palembang

## ABSTRAK
Balai  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  Fisik  (brspdf)  budi  perkasa palembang pada masa pandemi covid-19 ditemukan permasalahan terkait pandemi covid-19 yaitu program pelayanan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi masih mengandalkan proses program pelayanan yang belum optimal, yang terkendala oleh pandemi covid. -19. Memiliki rumusan masalah bagaimana implementasi peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang standar habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di pusat rehabilitasi  sosial  penyandang  disabilitas  budi  perkasa  palembang  selama  ini?  pandemi covid19.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  peraturan  menteri sosial  republik  indonesia  nomor  7  tahun  2017  tentang  standar  rehabilitasi  dan  rehabilitasi sosial  penyandang  disabilitas  di  panti  rehabilitasi  sosial  disabilitas  fisik  budi  perkasa palembang  selama  pandemi  covid-19.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metodologi  penelitian  kualitatif.  Konsep  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pelaksanaan  dan  standar  rehabilitasi  dan  rehabilitasi  sosial.  Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer  dan  sekunder.  Berdasarkan  analisis  data  yang  dilakukan,  disimpulkan bahwa  komunikasi  masih  belum  optimal  karena  pada  masa  pandemi  covid-19  komunikasi dipengaruhi oleh handphone, komputer, paket data internet, pulsa, dan jaringan internet yang proses komunikasinya dilakukan dengan bekerja dari rumah atau bekerja dari rumah. Wfh). Sumber daya manusia di masa pandemi covid-19 masih harus dioptimalkan karena balai tidak bisa  menampung  penyandang  disabilitas  yang  harus  direhabilitasi  dalam  jumlah  besar  dan dalam  jangka  waktu  terbatas.  19  melalui  program  atensi  melakukan  penyesuaian  dengan menambah  jumlah  yang  menerima  pelayanan  di  luar  balai  menjadi  kurang  lebih  2.275 penyandang disabilitas fisik. Hal ini sangat mempengaruhi pola kerja dan pola penganggaran yang  awalnya  menjadi  sedikit  lebih  besar,  sedangkan  korelatif  jam  tetap  ada.  Faktor penghambatnya  adalah  adanya  pandemi  covid-19,  adanya  pembatasan  yang  menyebabkan mobilitas terhambat sehingga daya tampung penyandang disabilitas di balai berkurang dan ada beberapa pegawai yang terpapar virus covid-19.
Kata kunci : pelaksanaan standar habilitasi dan rehabilitasi sosial

## ABSTRACT
Social  rehabilitation  center  for  people  with  physical  disabilities  (brspdf)  budi  perkasa palembang  during  the  covid-19  pandemic,  problems  were  found  related  to  the  covid-19 pandemic, namely the social rehabilitation service program at the rehabilitation center still relies on service program processes that are not optimal, which are constrained by the covid pandemic. -19. Has a problem formulation how is the implementation of the regulation of the minister of social affairs of the republic of indonesia number 7 of 2017 concerning standards for habilitation and social rehabilitation of persons with disabilities at the budi perkasa social rehabilitation center for physical disabilities palembang during the covid-19 pandemic. The purpose of this study was to analyze the implementation of the regulation of the minister of social affairs of the republic of indonesia number 7 of 2017 concerning standards for social habilitation  and  rehabilitation  of  persons  with  disabilities  at  the  budi  perkasa  social rehabilitation center for physical disabilities palembang during the covid-19 pandemic. The method used in this research is a qualitative research methodology. The concept used in the research is the implementation and standards of social rehabilitation and rehabilitation. The data sources used are primary and secondary data. Based on the data analysis carried out, it was concluded that communication is still not optimal because during the covid-19 pandemic communication is influenced by cellphones, computers, internet data packages, pulses, and internet networks whose communication process is carried out by working from home or wrok from home. Wfh). Human resources during the covid-19 pandemic still have to be optimized because  balai  cannot  accommodate  persons  with  disabilities  who  must  be  rehabilitated  in large  numbers  and  for  a  limited  period  of  time.  19  through  the  atensi  program  made adjustments by increasing the number to  receive services outside the balai to approximately 2,275  persons  with  physical  disabilities.  This  greatly  affects  work  patterns  and  budgeting patterns,  which  initially  became  slightly  larger,  while  the  correlative  hr  remained.  The inhibiting factor is the existence of the covid-19 pandemic, there are restrictions that cause mobility to be hampered so that the capacity of persons with disabilities at the balai is reduced and there are several employees who are exposed to the covid-19 virus.
Key words : implementation of social habilitation and rehabilitation standard

## PENDAHULUAN
Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam suatu  negara hukum adalah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri  manusia,  bersifat  universal  dan  langgeng,  semestinya  selalu  dilindungi,  dihormati,  dan dipertahankan,  terlebih  bagi  kelompok  rentan  khususnya  penyandang  disabilitas.  Keberadaan penyandang disabilitas seringkali mengalami hambatan dan kesulitan berperan serta dalam masyarakat untuk berpartisipasi karena itu sering kali penyandang disabilitas mendapatkan pelabelan, pembatasan dan  perlakuan  yang  tidak sama  di  masyarakat.  Keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental  atau sensorik tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas  pada dasarnya bukanlah kaum  minoritas  dan  wajib  mendapatkan  perhatian  yang  sama  dengan  masyarakat  normal lainnya.Keterbatasan mental atau fisik terkadang membuat banyak orang merasa kurang beruntung dan pesimis dalam menjalani berbagai kegiatan. Oleh karena itu  penyandang disabilitas dipandang sebagai
kelompok yang kurang beruntung karena dianggap tidak mampu mendapatkan  keuntungan material dan kehidupan sosial, misalnya kesempatan  untuk menikah, bekerja, berkeluarga dan lain-lain.
Permasalahan  penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks,  adanya keterbatasan  fisik  dapat  menimbulkan  masalah  mobilitas  karena  adanya  keterbatasan  pada  fungsi organ  tubuh  yang  tidak  sempurna.  Ketidaksempurnaan  tersebut  dapat  menghambat  penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan sehari- hari.Penyandang  disabilitas mengalami berbagai tantangan  antara  lain  masalah  ekonomi  dan  sosial  yang  menghambat  mereka  dalam  mendapatkan pendidikan ataupun pekerjaan. Adanya anggapan juga bahwa penyandang disabilitas merupakan aib, memalukan,  membuat  pihak  keluarga  menjadi  tidak  terbuka  mengenai  anggota  keluarga  yang memiliki  keterbatasan.  Penyandang  disabilitas  akan  disamakan  dengan  orang  yang  sakit  dan  tidak berdaya, sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Para penyandang disabilitas cukup hanya  dikasihani  dan  dirawat  untuk  kelangsungan  hidupnya.  Ruang  untuk  mendapatkan  ilmu  atau keterampilan  bagi  penyandang  disabilitas  pun  masih  minim.Di  Indonesia,  pada  awal  tahun  2020 digemparkan  dengan  merebaknya  virus  baru  yaitu  coronavirus    jenis    baru  (SARS-CoV-2)  dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (COVID- 19). Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengkategorikan  virus  corona  baru  atau coronavirus  desease 2019 (COVID-19)  sebagai    pandemi setelah terdapat lebih dari 2 juta kasus di lebih dari 213 negara, termasuk indonesia. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan  dan  dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Coronavirus dapat menular ke manusia dan menyerang siapa saja baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.
Dalam  masalah  pandemi  Covid-19  ini  terdapat  kelompok  rentan  yang  harus  diprioritaskan seperti lanjut usia, anak-anak dan remaja, orang gangguan jiwa, ibu hamil dan menyusui, keluarga pra-  sejahtera,  orang-orang  dengan  penyakit  kronis,  orang  terlantar  termasuk  orang  dalam pengungsian,  penyandang  disabilitas  dan  lain-  lain.Penyandang  disabilitas  memiliki  dampak  dari adanya  pandemi  Covid-  19  seperti  aspek  ekonomi,  kesehatan,  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah terutama otoritas terkait perlu untuk selalu memperbarui informasi mengenai dampak pandemi terhadap kelompok penyandang disabilitas. Ini penting karena informasi yang benar ada basis untuk melaksanakan aksi tindak lanjut, program hingga kebijakan. Selain itu, pemerintah harus senantiasa melakukan aksi  cepat tanggap. Salah satu langkahnya  adalah  merangkul  berbagai  organisasi  termasuk  komunitas,  yayasan,  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  berkaitan  dengan  penyandang  disabilitas  untuk  dapat  bersinergi dalam  upaya  perlindungan  dan  pemberdayaan  penyandang  disabilitas  selama  pandemi.  Ini  krusial untuk  dilakukan  karena  mereka  memiliki  basis  informasi,  pengetahuan  dan  data  berkaitan  dengan dampak pandemi bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, upaya merangkul  semua organisasi yang  berkaitan    erat  dengan  penyandang  disabilitas  merupakan  langkah  utama  yang  tidak  dapat ditinggalkan.  Apalagi  kemauan  untuk  bekerjasama  dengan  baik  adalah  modal  sosial  yang  teramat penting  dalam  kondisi  pandemi  ini.  Semua  pihak  harus  sadar  bahwa  solidaritas  dan  kohesi  sosial
adalah kekuatan hebat dalam upaya menghadapi COVID-19.
Dalam  proses  pelayanan  rehabilitasi  kepada  penyandang  disabilitas,    pekerja  sosial melaksanakan  tugas-tugas  pelayanan  sesuai  dengan  proses  dan  prosedur  yang  ada  berdasarkan program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang  disabilitas.  Program  ATENSI  dilaksanakan melalui 4  bagian  yaitu homecare,  daycare, komunitas,  dan  resendensial.  Program  ATENSI  bagi  penyandang  disabilitas  dilaksanakan  melalui implementasi  dengan  memberikan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  terapi-terapi  berupa  terapi  fisik, mental spiritual, psikososial, keterampilan atau kewirausahaan, pemberian perawatan atau pengasuhan sosial, dan dukungan keluarga serta peer group dan stakeholder. Tahapan ATENSI mengikuti tahapan praktek pekerja sosial, dari pendekatan awal, membangun kesempatan bersama, melakukan asesmen komprehensif,  membuat  perencanaan  intervensi,  penempatan  baik  di  keluarga,  komunitas  maupun resendensial berdasarkan hasil asesmen, supervisi pelaksanaan layanan, monitoring, evaluasi kinerja pelaksanaan program, aftercare dan terminasi.
Komitmen  petugas  di  Balai  Rehabilitasi  terhadap  tugas-tugas  yang  menjadi  tanggung jawabnya  pada  umumnya  cukup  tinggi,  yang  ditandai  dengan  kesungguhan  dalam  memberikan pelayanan  rehabilitasi.  Setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang  sama,  peluang  yang  sama  dan kedudukan  yang  sama  dihadapan  umum,  termasuk  mengakui  hak-hak  penyandang  disabilitas  di Indonesia. Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2017 Tentang Standar Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang Disabilitas  disebutkan  bahwa penyandang  disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,  dan/atau sensorik dalam jangkawaktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak. Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang mempunyai tugas pokok yaitu  melaksanakan  pembinaan  fisik,  mental,  sosial  serta  keterampilan  agar  mampu  berperan  aktif dalam  kehidupan  bermasyarakat.Balai  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  Palembang merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan  kegiatan  operasional  dibidang  rehabilitasi  sosial  penyandang  disabilitas  untuk mempersiapkan mereka supaya memiliki berbagai keterampilan dan kesiapan mental, fisik, sosial yang dibutuhkan  bagi  kepentingan  hidupnya  secara  wajar  sebagai  warga  Negara  dan  anggota masyarakat.Pelayanandan rehabilitasi sosial ini memadukan unsur-unsur pemulihan, pembinaan, dan pengembangan secara tuntas melalui pelayanan akomodasi, bimbingan, dan terapi penunjang lainnya sehingga penyandang disabilitas melaksanakan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.
Pelaksanaan rehabilitasi penyandang disabilitas meliputi tahap pendekatan awal, penerimaan, penelaahan,  rencana  penempatan  program,  serta  bimbingan  mental,  fisik,  sosial  dan  keterampilan, resosialisasi dan pembinaan lanjut.Adapun di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang ada suatu masalah yang terjadi didalamnya seperti memiliki kesulitan pada individu  untuk  diberikan  pelayanan  karena  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  berperan  dalam keterbatasan  fisik,  sesuai  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017
penyandang disabilitas  perlu  dilakukan  upaya  penyediaan  layanan  habilitasi  dan  rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang memenuhi standar dan pemenuhan haknya guna dapat berperan dan berintegrasi  secara  total,  mewujudkan  kesamaan  kesempatan  dalam  segala  aspek  kehidupan  dan penghidupan. Namun kenyataannya, program dalam pelayanan kesejahteraan sosial masih bertumpu pada proses pelayanan belum optimal yang diberikan kepada setiap penyandang disabilitas. Maka dari itu perlu diberikan peningkatan pelayanan yang sesuai guna meningkatkan kesejahteraan sosial yang masih terbatas bagi penyandang disabilitas.
Secara  umum permasalahan yang ada di Balai Rehabilitasi Fisik Budi Perkasa Palembang ini sangat  beraneka  ragam,  mulai  dari  permasalahan  secara  fisik,  psikis  (mental)  dan  sosial  ekonomi. Permasalahan  secara  fisik  pada  penyandang  disabilitas  merupakan  adanya  keterbatasan  fisik  pada individu yang membuat gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat  kecelakaan termasuk celebral palsy , amputasi, polio dan  lumpuh.  Permasalahan  sosial  yang  dialamipenyandang  disabilitas  di  Balai  Rehabilitasi  juga beraneka ragam karena penyandang disabilitas dalam kehidupannya seringkali menghadapi masalah- masalah yang menghambat perkembangan kepribadian maupun mentalnya. Banyak tekanan-tekanan yang datang kepada penyandang disabilitas dalam menghadapi kehidupannya. Misalnya adalah yang berasal dari keluarga, teman dekat maupun dari tengah-tengah masyarakat. Dalam mengembangkan kemampuannya, penyandang  disabilitas  perlu  mendapatkan  penguatan  atau  dukungan  yang baik oleh masyarakat dimana penyandang disabilitas tinggal. Dalam hal ini perlu diadakan rehabilitasi sosial  untuk  memberikan  dorongan  kepada  penyandang  disabilitas  supaya  bisa  mengembangkan kemampuannya lebih lagi dan agar dapat melihat kelebihan meskipun memiliki kekurangan, namun bisa berdaya guna ditengah-tengah masyarakat.
Rehabilitasi sosial diharapkan memberikan pengaruh pada perkembangan mental penyandang disabilitas.Secara  khusus  berdasarkan  hasil  pengamatan  awal  penulis  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Jalan Sosial No. 441, Kelurahan Sukabangun Kecamatan  Sukarami  Kota  Palembang  Provinsi  Sumatera  Selatan  ditemukan  adanya  permasalahan terkait  masa  pandemi  Covid-19,  yaitu  program  pelayanan  rehabilitasi  sosial  di  Balai  Rehabilitasi masih bertumpu pada proses program pelayanan yang belum optimal yang terkendala oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, atas dasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada masa pandemi Covid-19 perlu  ditinjau implementasinya dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandangdisabilitas.  Dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  “Implementasi  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  Fisik  (BRSPDF)  Budi  Perkasa  Palembang  Pada Masa  Pandemi  Covid-19 ”.  Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas  rumusan  masalah  yang diajukan dalam penelitian ini adalah :Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19 ?Faktor-faktor  apa  yang  menghambat  Implementasi  Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang  Pada Masa Pandemi Covid-19 ?
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  ada,  maka  tujuan  penelitian  yang  dikehendaki  dalam penelitian ini adalah : Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi SosialPenyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi  Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19.

## Implementasi
Pengertian  implementasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  pelaksanaan penerapan. Implementasi diartikan sebagai sebuah pelaksanaan atau penerapan suatu program ataupun kebijakan  yang  telah  dirancang  atau  didesain  dan  dijalankan  secara  keseluruhan.  Secara  singkat implementasi  dapat  diartikan  sebagai  penerapan,  pelaksanaan,  perwujudan  dalam  tindak nyata.Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari  implementasi.  Hal  ini  perlu  dijelaskan  agar  pemahaman  tentang  implementasi  dapat disinkronisasikan  dari  konsep  penelitian  terhadap  suatu  kebijakan  atau  peraturan  perundangan- undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang  penting  dari  keseluruhan  proses  perencanaan  kebijakan.  Adapun  pengertian  implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat para ahli di bawah ini.
Menurut  Mulyadi  (2015:12),  implementasi  mengacu  pada  tindakan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan.  Tindakan  ini  berusaha  untuk  mengubah keputusan-  keputusan  tersebut  menjadi  pola-pola  operasional  serta  berusaha  mencapai  perubahan- perubahan  besar  atau  kecil  sebagaimana  yang  telah  diputuskan  sebelumnya.  Implementasi  pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam  tataran  praktis,  implementasi  adalah  proses  pelaksanaan  keputusan  dasar.  Proses  tersebut terdiri  atas  beberapa  tahapan  yakni  :  Tahapan  pengesahan  peraturan  perundangan.Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
Kesediaan  kelompok  sasaran  untuk  menjalankan  keputusan.Dampak  nyata  keputusan  baik yang dikehendaki maupun tidak.Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan  perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya  menyangkut  beberapa  hal  penting  yakni:Penyiapan  sumber  daya,  unit  dan metode.Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat  diterima dan dijalankan.Penyediaan  layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses
mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah).
Jadi  implementasi  adalah  tindakan  yang  dilakukan  setelah  suatu  kebijakan  ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implemenasi menyangkut tindakan seberapa  jauh  arah  yang  telahdiprogramkan  itu  benar-benar  memuaskan”.  Grindle  (Mulyadi, 2015:47),  “menyatakan  implementasi  merupakan  proses  umum  tindakan  administratif  yang  dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.
Menurut  Mazmanian  dan  Sebatier  (Waluyo,  2007:49),  menyebutkan  bahwa  implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan-  keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai  dengan  berbagai  cara  untuk  menstruktur  atau mengatur proses implementasinya.
Menurut  Gaffar  (2009  :  295)  “Implementasi  adalah  suatu  rangkaian  aktivitas  dalam  rangka menghantarkan  kebijakan  kepada  masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  membawa  hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian kegiatan  tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjut yang merupakan interprestasi dari kebijakan tersebut. Misalnya, dari undang – undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan
implementasi  termasuk  didalamnya  sarana  dan prasarana,  sumber  daya  keuangan,  sumber  daya  manusia  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan kebijakan tersebut secara konkrit ke masyarakat.”
Berdasarkan beberapa  pendapat  diatas,  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa  implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian kegiatan tersebut mencakup  persiapan  seperangkat  peraturan  lanjut  yang  merupakan  interprestasi  dari  kebijakan tersebut.
Model Implementasi Kebijakan ModelImplementasi KebijakanModel dalam Indiahono (2009 :19) adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap  suatu  fenomena.  Model  banyak  digunakan  untuk  memudahkan  para  pemerhati  atau pembelajar tingakt awal. Menurut Nugroho (2008:167) “pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (top-bottmer) dan dari bawah ke atas (bottom-topper), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa (command- and-control) dan pola pasar (economic incentive)”.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017Peraturan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Standar  Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial Penyandang Disabilitas bahwa dalam peraturan ini diatur mengenai standar habilitasi dan rehabilitasi sosial  penyandang  disabilitas  dengan  menetapkan  batasan  istilah  yang  digunakan  dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, kesamaan setempat; penyediaan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf  kesejahteraan  sosial,  informasi  dan tanda  khusus  bagi  penyandang  disabilitas,  partisipasi  dan  peran  masyarakat,  tim  koordinasi  dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, insentif dan penghargaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi- sanksi, penyidikan, ketentuan lain- lain, ketentuan penutup.
Dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak. Peraturan.
Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Standar  Habilitasi  dan Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  ditetapkan  oleh  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 31 Mei 2017.
Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Pengertian Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 dijelaskan  bahwa Standar adalah spesifikasi teknis  atau  sesuatu  yang  dibakukan  sebagai  acuan  dalam  melakukan  suatu  program  kegiatan. Habilitasi  adalah  upaya  mengoptimalkan  fungsi  tubuh  yang  ada  untuk  menggantikan  fungsi  tubuh yang  tidak  ada  melalui  bantuan  medik,  sosial,  psikologik,  dan  keterampilan  agar  dapat  mencapai
kemampuan fungsionalnya. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam  kehidupan  masyarakat.  Standar  Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas adalah  spesifikasi    teknis    atau      sesuatu  yang  dibakukan  sebagai  acuan    dalam  melakukan  suatu program  kegiatan  pelayanan  minimal  yang  harus  dilaksanakan  dalam  proses  Habilitasi  dan Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  oleh  lembaga.  Kegiatan  rehabilitasi  bagi  penyandang disabilitas dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang  dilakukan  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  yang  dapat menjangkau seluruh penyandang  disabilitas  yang  mengalami  masalah  sosial,  sehingga mereka dapat setara berada dalam  lingkunganyang  kondusif.  Rehabilitasi  sosial  untuk penyandang  disabilitas  sebagaimana  dimaksud  bertujuan  untuk  mencapai,  mempertahankan,  dan mengembangkan  kemandirian  memberi  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dan  berinklusi  di  seluruh aspek kehidupan.

## METODE
Menurut  Sugiyono  (2013:2)  bahwa  “secara  umum  metode  penelitian  diartikan  sebagai  cara ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu”.  Teori  dalam  penelitian kualitatif sering disebut teori lensa (lens theory) atau teori  perspektif. Dalam hal ini Cresweel (2009) menyatakan : “Memberikan lensa orientasi keseluruhan yang digunakan untuk mempelajari pertanyaan tentang kelas gender, dan ras (atau masalah lain dari kelompok marjinal). Lensa ini menjadi perspektif advokasi  yang  membentuk  jenis  pertanyaan  yang  diajukan,  menginformasikan  bagaimana  data dikumpulkan dan dianalisis, dan memberikan ajakan untuk bertindak atau berubah”.
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif, alasan  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  ialah  untuk  memaparkan  masalah  yang  benar-benar jelas terjadi melalui data yang valid berupa hasil wawancara, buku/jurnal terdahulu, dimana kegiatan diawali dengan mengkaji satu permasalahan yaitu mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19.
Definisi  konsep  adalah  istilah  dan  definisi  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  secara abstrak:  kejadian,  keadaan,  kelompok  atau individu  yangmenjadi    pusat  perhatian  ilmu  sosial  atau konsep  adalah  abstraksi  mengenai  suatu  fenomena  yang  dirumuskan  atas  dasar  generalisasi  dari sejumlah  karateristik  kejadian,  keadaan,  kelompok  atau  individu  tertentu.  Sedangkan  definisi konseptual adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu konsep atau variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang dapat dan sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut dia akan mengetahui  bagaimana  caranya  pengukuran  atas  variabel  itu  dilakukan,  dapat  juga  menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlakukan prosedur pengukuran yang baru (Effendi 2008,70).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bab  pendahuluan  di  dalam  bab  ini  penulis  akan mengemukakan  uraian  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dilapangan  sekaligus  menjawab permasalahan- permasalahan penelitian. Adapun data yang berkaitan  dengan “Implementasi Peraturan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor 7  Tahun 2017 Tentang Standar  Habilitasi  dan  Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19”. Data yang dibutuhkan adalah data yang langsung dari sumber peneliti ke objek yang bersangkutan. Dari hasil wawancara terstruktur dapat diuraikan sebagai berikut :

## Implementasi Peraturan Menteri Sosial  Republik  Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai
Rehabilitasi    Sosial    Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian sesuai Peraturan Menteri Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Standar  Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial Penyandang  Disabilitas  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas.  Fisik  Budi  Perkasa Palembang (studi kasus pasal 5 ayat 2) telah dilakukan penelitian dalam upaya menemukan kendala yang dihadapi untuk mengupayakan kebijakan tersebut. Sedangkan cara penulis memperoleh data berdasarkan observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  pengumpulan  berupa  data-data  yang  dianggap  layak memberikan informasi  dengan  judul penelitian.Selanjutnya dengan data yang diperoleh dapat menjadi pembahasan yang akan penulis tuangkan dalam skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan memaparkan hasil penelitian ini dengan memaparkan hasil penelitian sesuai informasi dilapangan.
Berikut hasil penelitian berdasarkan teori GeorgeC. Edward III, dengan 4 variabel kebijakan yaitu :

## Komunikasi
Komunikasi  syarat  pertama  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  efektif  adalah  bahwa  yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi,  ada suatu kejelasan tentang  apa  yang  harus  mereka  lakukan.  Dalam  komunikasi  perlu  adanya  konsistensi  dari  aspek komunikasi  yaitu  bagaimana  penetralisiran  tugas  dan  fungsi  tertentu  yang  akan  dilakukan.  Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang mempunyai tanggung  jawab  untuk mengimplementasikan  sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Sukses tidaknya implementasi  yang  dilihat  dari  aspek  komunikasi  adalah  bagaimana  pentransmisian  tugas dan fungsi tertentu yang akan dilakukan.Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 yang disampaikan oleh Bapak Iwan Nurcandra Setiawan,S.Sos selaku Kepala Balai Rehabilitasi Sosial  Penyandang  Disabilitas  Fisik  Budi  Perkasa  Palembang  mengatakan  bahwa  :  “Secara keseluruhan penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi secara struktur harus selalu memenuhi, tetapi  dalam  proses  pelaksanaannya  pekerja  sosial  harus  terus  memperbaharui  informasi  terkait standar      habilitasi     dan rehabilitasi tersebut. Selaku Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas  Fisik  Budi  Perkasa  Palembang  sesuai  dengan  masa  pandemi  Covid-19  ini  saya menginformasikan melalui apel pagi atau internal sesuai dengan protokol kesehatan, terkait habilitasi dan  rehabilitasi  sosial  yang  ada,  harus  selalu  disampaikan  kepada  pekerja  sosial”.  Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 yang disampaikan oleh Ibu Elmiana, S.Sos, M.Si selaku Sub Koordinator Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial mengatakan bahwa
:“Informasi  dikomunikasikan  secara  lisan  dan  tertulis  kepada  pekerja  sosial  langsung  dalam pertemuan, rapat, apel pagi tentang Undang- Undang dan peraturan lainnya, tapi jika penyampaian langsung dari Kepala Balai rutin selalu diingatkan didalam pertemuan”.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 yang disampaikan oleh Ibu Nuraziza, S.Sos selaku Pekerja Sosial Madya mengatakan bahwa :“Dalam penyampaian informasi disampaikan  dalam  rapat  secara  langsung  dan  tidak  langsung,  disampaikan  tidak  langsung  seperti Kasubag memberi informasi dari kepala Balai kepada Staf dibawahnya”.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021 yang disampaikan oleh Bapak
Deni Hamdani, S.ST selaku Pekerja Sosial Muda
mengatakan bahwa
:“Komunikasi  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  Fisik  Budi  Perkasa  Palembang dalam setiap unsur yang disampaikan kepada      penyandang      disabilitas mempengaruhi keberhasilan dalam sudut pandang penyandang disabilitas”.
Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial  Penyandang  Disabilitas  Fisik  Budi  Perkasa  Palembang  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Standar  Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu :
Pada  masa  pandemi  Covid-19  ada  pembatasan-pembatasan  dalam  ruang  lingkup  yang menyebabkan mobilitas terhambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di BalaiRehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19.Daya tampung  untuk  Penyandang  Disabilitas  di  Balai  dikurangi terkait  adanya peraturan pemerintah dalam pelaksanaan sosial distancing dan psikal distancing.Biaya yang seharusnya dapat mensupport kegiatan dialih fungsikan menjadi anggaran untuk penanggulangan pandemi  Covid- 19.Terdapat beberapa pegawai yang terpapar Virus Covid-19 menyebabkan menghambat pelaksanaan  Implementasi  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Standar  Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial Penyandang  Disabilitas  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  Fisik  Budi  Perkasa Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19 disimpulkan bahwa Implementasi atas Peraturan Menteri osial  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Standar  Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan teori George C. Edward III yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Pada komunikasi masih belum optimal karena pada masa pandemi Covid-19 komunikasi dipengaruhi oleh handphone, komputer, paket data internet, pulsa, dan jaringan internet yang proses komunikasi dilakukan dengan bekerja dari rumah atau Wrok From Home (WFH). Pada  Sumber  Daya  Manusia  saat  pandemi  Covid-19  masih  harus  dioptimalkan  karena  Balai  tidak dapat menampung Penyandang Disabilitas yang harus direhabilitasi dengan jumlah banyak dan jangka
waktu  terbatas  yang  sebelumnya  penyandang  disabilitas  yang  mendapat  program  resendensial menangani 100-120 penyandang disabilitas, sekarang pada masa pandemi Covid-19 melalui program ATENSI melakukan penyesuaian dengan menambah jumlah untuk menerima pelayanan diluar Balai menjadi kurang lebih 2.275 Penyandang Disabilitas Fisik. Hal ini sangat mempengaruhi pola kerja dan pola penganggaran yang semula sedikit menjadi lebih banyak, sedangkan SDM  korelatif tetap.Adanya pandemi Covid-19 ada pembatasan-pembatasan yang menyebabkan mobilitas terhambat sehingga daya tampung penyandang disabilitas di Balai dikurangi dan terdapat beberapa pegawai yang terpapar virus Covid-19.
Berdasarkan  simpulan  diatas  maka  penulis  dapat  memberikan  saran  sebagai  berikut  :Agar komunikasi  dapat  berjalan  dengan  maksimal  pada  masa  pandemi  Covid-19  maka  diberikan  dana anggaran yang dikhususkan untuk pemberian paket data internet dan telepon seluler. Untuk Sumber Daya  Manusia  perlu  penambahan  untuk  pekerja  sosialnya  agar  lebih  bisa  dioptimalkan  pelayanan program  ATENSI  dengan  pengoptimalisasi  dalam  bentuk  briefing,  outbound,  bimbingan,  dan pemantapan  study  banding  atau  lapangan.Dengan  kondisi  pandemi  Covid-19  seluruh  pegawai diharuskan  beradaptasi  dengan  kondisi  New  Normal  dan  melaksanakan  penyesuaian  baik  dari peraturan

## DAFTAR PUSTAKA
- Agustino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik
- Andi, 2010. Pengantar Psikologis umum, Yogyakarta : Alfabeta
- Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Sosial RI, 2009.Pendamping Pelayanan Sosial Lanjut Usia Berbasis Masyarakat, Jakarta  : Departemen Sosial RI.
- Heri, 2012. KBBI Keterampilan Vokasional.
- Ihromi T.O, 2004. Bunga Rampari Sosiologi Keluarga, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.
- Khairani, 2014. Psikologi Konseling. Yogyakarta : CV. Aswaja Pressindo
- Kunandar, 2007. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan  Pendidikan (KTSP) dan
- Nurdin Usman, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.  Jakarta: Grasindo, 2002).
- Suparman dkk 2020. Pedoman Penyusunan Skripsi, Palembang : STIA Satya Negara
- Septiningsih, D.S, &Na’imah, T., 2012.Kesepian  Pada  Lanjut  Usia    :Studi  Tentang  Bentuk, Faktor Pencetus, dan Strategi Koping. Jurnal Psikologi Universitas di Ponegoro (Skripsi).
- Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Taplin,  JR,  .2007.  Psikologi  Klinis:Perkembangan  Teori,  Praktik,  dan  Penelitian  Edisi
Keempat. Yogyakarta:PustakaPelajar 106