## PRODUCT  LIABILITY DAN  RELEVANSI  KLAUSULA  BAKU  YANG MENGANDUNG  EKSONERASI  DALAM  TRANSAKSI  GITAR ELEKTRIK

## Si Ngurah Ardhya
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  difokuskan  pada product  liability dan  relevansi pencantuman klausula baku pada transaksi jual-beli gitar elektrik. Dalam prakteknya  pelaku  usaha  menolak  tuntutan  konsumen  yang  mengalami kerugian  akibat  menggunakan  produknya.  Penolakan  pelaku  usaha dituangkan secara tertulis dalam bentuk klausula eksonerasi pada setiap perjanjian  baku  yang  telah  dipersiapkannya.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk snowball  sampling yakni  penarikan  sampel  didasarkan  pada penunjukan  atau  rekomendasi  dari  sampel  sebelumnya,  tidak  ada ketentuan  pasti  dalam  bentuk  angka  atau  prosentase  mengenai  jumlah sampel  yang  akan  diteliti,  besarnya  jumlah  sampel  didasarkan  atas  titik jenuh. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa implementasi  ketentuan product  liability belum  efektif  diterapkan  oleh pelaku usaha di Denpasar akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh  struktur  hukum  serta  lemahnya  budaya  hukum masyarakat khususnya  pelaku  usaha  terkait  pemahaman  mengenai  kewajiban  dan tanggung  jawab  dalam  menjalankan  usaha.  Klausula  baku  yang dicantumkan  pelaku  usaha  tidak  relevan  karena  memenuhi  unsur terlarang  dari  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kata  kunci:  jual-beli,  tanggung  jawab  produk,  perjanjian  baku,  klausula eksonerasi.

## Abstract
This  study  is  focused  on  the  product  liability  provisions  and  their relevance  to  include  the  standard  clauses  on  electric  guitar  transactions. However,  in  practice  merchants  decline  customers’  demands  for  any losses of the purchased products. The merchants’ declination is stated in writing  in  form  of  exemption  clauses  on  each  standard  contract  that  has been  prepared.  The  adopted  type  of  study  is  the  descriptive  empirical legal study. The non-probability sampling in form of snowball sampling is used to determine samples, namely the samples were taken based on the
nomination or recommendation from the previous samples. There are not any definite provisions concerning the number or percentage concerning the total samples to be studied. The total samples are determined based on the leveling-off points. The data are processed and analyzed qualitatively and descriptively. The study findings are that product liability provisions have not been implemented effectively by merchants in Denpasar due to weak  supervision  of  law  structure  and  lack  of  legal  culture  awareness among  community  members  especially  those  of  merchants  in  relation  to their  liability  and  responsibility  to  run  businesses.  The  standard  clauses determined  by  the  merchants  are  not  relevant  because  they  violate  the provision of article 18 paragraph (1) letter b of Customer Protection Law.
Keywords: contract of sale, product liability, standard contract, exemption clause.

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami kemajuan  yang  ditandai  dengan  semakin  banyaknya  produk  barang elektronik  yang  di  produksi  dan  di  distribusikan  hingga  sampai  di tangangan  konsumen.  Salah  satu  produk  barang  elektronik  yang dihasilkan akibat perkembangan teknologi yakni gitar elektrik. Saat ini di Denpasar  mulai  bermunculan  pelaku  usaha  yang  memperjual-belikan gitar  elektrik,  hal  ini  sebagai  dampak  dari  banyaknya  permintaan konsumen  terhadap  produk  bersangkutan.  Dalam  perkembangannya musik  tidak  hanya  sebatas  hobi  dan entertainment ,  musik  kini  menjadi salah  satu  sumber  mata  pencaharian  dan/atau  profesi.  Hal  ini ditunjukkan dengan mulai bermunculan musisi yang secara professional menjadikan musik sebagai sumber penghasilannya.
Dalam rangka mendapatkan suatu produk dari pelaku usaha, antara konsumen dan pelaku usaha akan melalui suatu mekanisme yang dikenal sebagai  transaksi      jual-beli.  Jual-beli  merupakan  suatu  perjanjian  antara pihak penjual dan pihak pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak, dimana penjual diwajibkan untuk menyerahkan objek jual-beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, sebaliknya pembeli berkewajiban  untuk  membayar  harga  dan  berhak  menerima  objek tersebut  (Salim  H.S,  2003:49).  Ada  tiga  tahap  yang  dilalui  oleh  pelaku usaha dan konsumen dalam jual-beli, yakni: (1) Tahap pratransaksi, pada tahap ini konsumen biasanya mencari informasi mengenai produk barang yang  dibutuhkannya;  (2)  Tahap  transaksi,  pada  tahap  ini  pelaku  usaha dan  konsumen  mengadakan  perjanjian  sehingga  menimbulkan  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  kedua  belah  pihak;  (3)  Tahap  purna transaksi,  yakni  merupakan  realisasi  dari  isi  perjanjian  berupa pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak (Widjaja, 2007:248).
Selain  berkewajiban  untuk  menyerahkan  objek  jual-beli  kepada pembeli,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1504  KUHPerdata  penjual  juga berkewajiban  untuk  menanggung  cacat  tersembunyi  dari  barang  yang dijualnya.  Berkaitan  dengan  kewajiban    menanggung  adanya  cacat tersembunyi  terdapat  suatu  prinsip  berdimensi  internasional  yakni product  liability ,  yang  menentukan  bahwa  setiap  orang  maupun  badan baik yang menghasilkan suatu produk atau yang bergerak dalam proses untuk  menghasilkan  suatu  produk  atau  yang  menjual  serta mendistribusikan  suatu  produk  atau  yang  terlibat  dalam  rangkaian komersial tentang persiapan maupun penyebaran produk termasuk para pengusaha  bengkel  dan  pergudangan  secara  hukum  bertanggung  jawab atas kerugian konsumen yang ditimbulkan produk tersebut akibat adanya cacat tersembunyi yang terkandung didalamnya (Kristianti, 2011:101).
Ketentuan product  liability di  Indonesia  dapat  ditemukan  dalam ketentuan  Pasal  19,  Pasal  23,  dan  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disingkat UUPK). Dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini memberi arti bahwa  pelaku  usaha  mau  tidak  mau  harus  memberi  kompensasi  atau ganti  kerugian  atas  kerugian  konsumen  yang  diakibatkan  produk  cacat tanpa harus membebani konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha  (Hakim,  2010:45).  Meskipun  istilah  cacat  tidak  digunakan  dalam ketentuan  Pasal  19  UUPK,  namun  mengingat  ketentuan  ini  mengatur mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha  dimana  produk  cacat  dapat menimbulkan  kerugian  pada  konsumen,  dengan  demikian  ketentuan Pasal  19  UUPK  juga  merupakan  suatu  bentuk  tanggung  jawab  terhadap kerugian  konsumen  akibat  produk  cacat  sebagaimana  ditentukan  dalam product liability .
Ketentuan Pasal 19 UUPK selanjutnya dikembangkan pada Pasal 23 UUPK  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  yang  menolak  dan  atau tidak  memberi  tanggapan  dan  atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat  3,  dan  ayat  4,  dapat  digugat  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (selanjutnya  disingkat  BPSK)  atau  mengajukan  ke  badan peradilan  di  tempat  kedudukan  konsumen.  Ketentuan  lanjutan  terkait Pasal  23  UUPK  adalah  Pasal  28  UUPK  yang  menyatakan  bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22,  dan  Pasal  23 merupakan  beban  dan  tanggungjawab  pelaku  usaha.  Hal  ini  berarti bahwa  adapun  sistem  pembuktian  dalam  gugatan  ganti  rugi  konsumen adalah  sistem  pembuktian  terbalik  karena  pembuktian  dibebankan  pada pelaku usaha.
Sebagaimana  telah  disampaikan  sebelumnya  bahwa  dalam  suatu perjanjian  berlaku  asas Pacta  Sunt  Servanda ,  oleh  karena  itu  sangatlah perlu  diperhatikan  mengenai  syahnya  suatu  perjanjian  yang  ditentukan dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  yakni  kesepakatan  kedua  belah  pihak, kecakapan,  suatu  hal  tertentu  yang  diperjanjikan,  dan  suatu  sebab  yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, pelanggaran syarat ini  memberi  konsekuensi  bahwa  perjanjian  itu  dapat  dimohonkan pembatalannya.  Dua  syarat  terakhir  merupakan  syarat  objektif, pelanggaran  syarat  ini  memberi  konsekuensi  bahwa  perjanjian  itu  batal demi  hukum.  Ketentuan  Pasal  1320  ayat  1  KUHPerdata  mencerminkan asas  konsensualitas  yang  menentukan  bahwa  perjanjian  dibuat  oleh  dua belah  pihak  atau  lebih,  sedangkan  ketentuan  Pasal  1320  ayat  4 KUHPerdata  mencerminkan  asas  kebebasan  berkontrak  yang menentukan  bahwa  suatu  perjanjian  sah  sepanjang  tidak  mengandung suatu  sebab  yang  terlarang,  baik  dilarang  oleh  undang-undang, bertentangan  dengan  norma  kesusilaan,  ataupun  bertentangan  dengan ketertiban umum.
Meskipun  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  telah  menentukan syahnya suatu perjanjian, namun demikian dalam suatu kegiatan jual-beli pelaku  usaha  nampaknya  memiliki  keistimewaan  yakni  diperkenankan untuk  membuat  aturan  sepihak    dalam  bentuk  klausula  baku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUPK. Ketentuan Pasal 18 UUPK ini sebenarnya bertentangan dengan asas konsensualitas Pasal 1320 KUHPerdata, namun karena Pasal 18 UUPK adalah ketentuan khusus ( lex specialis ) terhadap ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdata yang merupakan lege  generali -nya  maka  pencantuman  klausula  baku  adalah diperkenankan selama tidak memenuhi unsur terlarang dari Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 UUPK.
Perjanjian baku merupakan aturan sepihak dari pelaku usaha dalam bentuk  tertulis  yang  dicantumkan  dalam  kwitansi,  faktur  atau  bon, perjanjian  atau  dokumen  lainnya  dalam  transaksi  jual-beli  yang  harus dipenuhi  oleh  konsumen  (Sadar,  2012:59).  Pada  umumnya  seringkali perjanjian  baku  memuat  klausula  eksonerasi,  yakni  merupakan  klausula yang  dicantumkan  dalam  suatu    perjanjian  dimana  satu  pihak menghindari pemenuhan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak  lain  karena  ingkar  janji  ( wanprestasi )  atau  perbuatan  melawan hukum  (Zulham,  2013:67).  Pencantuman  klausula  baku  diatur  dalam ketentuan  Pasal  18  ayat  1,  2,  3,  dan  4  UUPK.  Pasal  18  ayat  1  mengatur mengenai isi dari  klausula baku yang dilarang, Pasal 18 ayat 2 mengatur mengenai  larangan  terhadap  letak  dan  bentuk  klausula  baku,  Pasal  18 ayat 3 mengatur mengenai pembatalan klausula baku, dan Pasal 18 ayat 4 mengatur  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.
Mengingat  bahwa  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  pelaku  usaha penjual  gitar  elektrik  di  wilayah  Kota  Denpasar,  ternyata  ada  ketidak puasan dan keluhan dari konsumen terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap  kerugian  yang  diderita  konsumen.  Berdasarkan  keterangan salah  satu  konsumen,  dapat  diketahui  bahwa  gitar  elektrik  yang diperjual-belikan  pelaku  usaha  tidak  disertakan  jaminan  berupa  garansi. Meskipun  tanpa  garansi,  konsumen  tetap  memutuskan  untuk  membeli gitar elektrik tersebut yang semata-mata didasarkan atas dasar kebutuhan dan  terpaksa  menerima  risiko  kerugian  yang  mungkin  saja  dialaminya kemudian  hari.  Sebelum  dilakukan  transaksi  konsumen  sempat menggunakan  salah  satu  haknya  yakni  mencoba  produk  yang  hendak dibelinya, pada tahap ini konsumen tidak menemukan masalah pada gitar elektrik  tersebut.  Satu  hari  setelah  transaksi  konsumen  merasa  dirinya telah  mengalami  kerugian  karena  tidak  ada  suara  yang  dhasilkan  oleh gitar  elektrik  bersangkutan  meski  dawai  sudah  dipetik  dan  gitar  sudah dihubungkan  ke speaker pengeras  suara.  Konsumen  mendatangi  pelaku usaha  dengan  maksud  konfirmasi  dan  mengajukan  ganti-rugi  terhadap kerugian yang diderita, namun usaha konsumen tidak membuahkan hasil karena pelaku usaha menolak bertanggung jawab. Penolakan dituangkan dalam  bukti  transaksi  berupa  nota  dengan  klausula  eksonerasi  yang menyatakan  bahwa “barang  yang  sudah  di  beli  tidak  dapat  dikembalikan” . Konsumen  terpaksa  menerima  risiko  kerugian  yang  di  deritanya  dan memutuskan  untuk  melakukan service pada  pelaku  usaha  penyedia  jasa service gitar  elektrik.  Setelah  dilakukan  pengecekan  ternyata  kerusakan diakibatkan oleh kesalahan pemasangan komponen piezoelectric sehingga terjadi  konsleting  arus  listrik  yang  menyebabkan  media  penangkap getaran  dawai  ( pickup )  menjadi  hangus  sehingga  sinyal  getaran  dawai tidak dapat disalurkan ke speaker pengeras suara.
Berdasarkan  uraian  peristiwa  kerugian  konsumen  diatas  apabila dikaitkan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  maka  jelas  dapat dilihat  bahwa  terjadi  kesenjangan  antara das  sollen dan das  sein dimana pelaku  usaha  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  produknya yang  merugikan  konsumen  akibat  cacat  tersembunyi  yang  melekat didalamnya, dimana cacat itu sebagai akibat dari kesalahan pemasangan salah  satu  komponen  didalam  gitar  elektrik  tersebut.  Untuk menghindarkan  diri  dari  tanggung  jawabnya  pelaku  usaha  justru mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap  bukti  transaksi  berupa  nota yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Berdasarkan  kesenjangan  antara das  sollen dan das  sein yang  terjadi, penulis  tertarik  untuk  melakukan  suatu  penelitian  terhadap permasalahan  tersebut  guna  mengetahui  efektifitas  dari  suatu  aturan yang  berlaku  serta  menemukan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektifitas  aturan  tersebut.  Agar  penelitian  ini  terfokus  pada  persoalan- persoalan  yang  akan  diteliti,  maka  dirumuskan  dua  pokok  permasalah
sebagai  berikut:  (1)  Apakah  penerapan  prinsip  tanggung  jawab  produk ( product liability ) dalam transaksi gitar elektrik di Denpasar sudah efektif? (2) Bagaimana relevansi pencantuman klausula baku dalam transaksi gitar elektrik di Denpasar?
Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yakni penelitian dilakukan beranjak dari adanya kesenjangan antara das sollen dan das  sein .  Adapun  sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  bertujuan menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan, menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  menentukan  ada  tidaknya hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam  masyarakat (Amirudin, 2010:25). Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap dasar hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan praktek di masyarakat guna menentukan efektivitas aturan hukum itu sendiri dalam masyarakat. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan  bentuk snowball  sampling yakni  penarikan  sampel  didasarkan pada  penunjukan  atau  rekomendasi  dari  sampel  sebelumnya,  tidak  ada ketentuan  pasti  dalam  bentuk  angka  atau  prosentase  mengenai  jumlah sampel  yang  akan  diteliti,  besarnya  jumlah  sampel  didasarkan  atas  titik jenuh.  Apabila  keseluruhan  data  yang  diperoleh  baik  dari  data  primer maupun  data  sekunder  sudah  terkumpul,  data-data  tersebut  dianalisis melalui proses pengolah, pemisahan, pengelompokan, serta memadukan sejumlah  data  yang  telah  dikumpulkan  (Mukhtar,  2013:120).  Data-data yang ada dihubungkan satu sama lainnya, dilakukan interprestasi untuk memahami  makna  data  dalam  situasi  sosial,  kemudian  dilakukan  suatu penafsiran.  Setelah  dilakukan  analisa  secara  kualitatif,  selanjutnya  data disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  dan  sistematis  guna  mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan penelitian ini.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Efektivitas  Ketentuan Product    Liability Dalam  Transaksi    Gitar Elektrik di Denpasar
Pasal 19 UUPK adalah ketentuan tanggung jawab pelaku usaha yang juga meliputi kerugian konsumen akibat produk yang mengandung cacat sebagaimana  ditentukan  prinsip product  liability .  Berdasarkan  ketentuan tersebut  seharusnya  setiap  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  atas  setiap produk  yang  di  produksi  ataupun  diperdagangkannya  apabila dikemudian hari merugikan konsumen akibat adanya cacat tersembunyi. Dalam prakteknya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap para pelaku usaha gitar elektrik di Denpasar diketahui bahwa para pelaku usaha  ini  tidak  bersedia  untuk  bertanggung  jawab  atas  kerugian konsumen  yang  menggunakan  produknya,  penolakan  pelaku  usaha  ini juga  dituangkan  secara  tertulis  pada  perjanjian  baku  berupa  nota
transaksi  yang  telah  dipersiapkannya,  dimana  pada  nota  tersebut dicantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan bahwa pelaku usaha menolak  penukaran  ataupun  pengembalian  barang  yang  telah  dibeli konsumen.  Adapun  alasan  penolakan  pelaku  usaha  untuk  bertanggung jawab  atas  kerugian  konsumen  dikarenakan  konsumen  seringkali melakukan  perubahan  (selanjutnya  disebut upgrade ) terhadap  produk tersebut,  dimana upgrade yang  dilakukan  konsumen  akan  merubah kondisi  produk  tersebut  sehingga  tidak  sesuai  lagi  dengan  standar pabriknya  sehingga  bilamana  dikemudian  hari  terjadi  kerusakan  maka hal tersebut adalah kesalahan konsumen.
Beranjak  dari  keterangan  para  pelaku  usaha  tersebut  diatas nampaknya  ada  kekhawatiran  dari  mereka  bahwa  pihak  pelaku  usaha yang  akan  dirugikan  oleh  konsumen  karena upgrade yang  dilakukan. Namun demikian apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 19 ayat (5) UUPK, seharusnya setiap pelaku usaha tidak perlu cemas dan merasa dirugikan karena  ketentuan  tersebut  memberi  kesempatan  kepadanya  untuk  bebas dari  tanggung  jawab  atau  tuntutan  ganti  kerugian  konsumen  apabila dirinya  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  tersebut  bukan  akibat kesalahannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  agen  yang  menyalurkan produk gitar elektrik di  Denpasar diterangkan  bahwa  setiap produsen khususnya  perusahaan  manufaktur  yang  memproduksi  produk  gitar elektrik  selalu  menyertakan  jaminan  berupa  garansi  sebagai  bentuk tanggung jawab terhadap produk tersebut. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan  manufaktur  tersebut  adalah  produk  gitar  elektrik built-up , yakni  gitar  elektrik  yang  diproduksi  oleh  suatu  merek  tertentu  yang komponen  didalamnya  ditentukan  oleh  perusahaan  yang  membuatnya. Terkait  diperdagangkannya  produk  gitar  elektrik  yang  tidak  disertakan jaminan  oleh  pelaku  usaha  diakui  bahwa  memang  banyak  terjadi  di Denpasar,  dimana  hal  tersebut  dipengaruhi    dua  faktor  yakni  sebagai berikut :
1) Produk  gitar  elektrik  tersebut  bukanlah  produk built-up ,  melainkan produk  rakitan  yang  diberi  merek  sama  dengan  salah  satu  merek gitar elektrik built-up terdaftar oleh pelaku usaha perakit yang sama sekali  tidak  memiliki  lisensi  atau  ijin  dari  pemilik  merek  terdaftar untuk  menggunakan  merek  tersebut.  Dalam  hal  ini  gitar  elektrik rakitan  yang  menggunakan  suatu  merek  dari  gitar  elektrik built-up tanpa adanya lisensi dari pemilik merek gitar elektrik built-up adalah produk  palsu.  Oleh  karena  itu  pelaku  usaha  perakit  tidak menyertakan  jaminan  berupa  garansi  terhadap  produk  yang dirakitnya  sehingga  pelaku  usaha  lainnya  tentu  memperdagangkan produk  ini  tanpa  jaminan  berupa  garansi  serta  tidak  mau bertanggung jawab bilamana dikemudian hari konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan produk ini.
2) Produk  gitar  elektrik  tersebut  adalah  produk built-up yang  telah dimodifikasi  atau  telah  dilakukan  perubahan    oleh  pelaku  usaha sebelum  dijual  kembali  kepada  pelaku  usaha  lain  maupun  dijual langsung  kepada  konsumen,  dengan  maksud  untuk  meningkatkan performa  dari  kualitas  suara  yang  dihasilkan  oleh  gitar  elektrik  itu sendiri  serta  meraih  keuntungan  lebih.  Tindakan  pelaku  usaha  ini sebenarnya  hanya  akan  merugikan  konsumen  dimana  standar keamanan  dari  produk  gitar  elektrik built-up ini  menjadi  berkurang karena  komponen  yang  di upgrade tidak compatible dengan komponen  lainya  sehingga  antara  komponen  yang  satu  dengan komponen lainnya menjadi tidak mampu bekerja dengan serasi dan pada  akhirnya pickup tersebut  maupun  komponen  lainnya  akan rusak  sehingga  gitar  elektrik  ini  tidak  dapat  menghasilkan  suara. Pelaku usaha yang melakukan perubahan pada gitar elektrik built-up dalam  hal  menjual  kembali  produk  itu  pada  pelaku  usaha  lainnya atau  menjual  langsung  kepada    konsumen  seringkali  meniadakan jaminan  berupa  garansi  yang  sebenarnya  telah  disertakan  oleh produsen gitar elektrik built-up tersebut. Adapun hal itu dikarenakan pelaku  usaha  amat  menyadari  bahwa  produsen  akan  menolak bertanggung  jawab  atas  produknya  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan standar  produksi  dimana  produsen  memiliki  kemampuan  untuk membuktikan hal itu sehingga tentu saja produsen dapat bebas dari tanggung jawabnya.
Berkaitan dengan dua faktor  yang  dikemukakan oleh agen,  apabila ditinjau  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku maka dapat dianalisa sebagai berikut:
1) Dalam  hal  produk  gitar  elektrik  yang  diperdagangkan  merupakan produk  rakitan  yang  diberi  merek  sama  dengan  salah  satu  merek gitar  elektrik built-up terdaftar  oleh  pelaku  usaha  perakit  tanpa didasarkan  atas  lisensi  dari  pemilik  merek  terdaftar  bersangkutan maka  dapat  dikatakan  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  hak  atas merek  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  perakit.  Terkait  tidak disertakannya  jaminan  maupun  tanggung  jawab  terhadap  produk rakitan ini, terlepas dari pelanggaran hak atas merek yang dilakukan pelaku  usaha  perakit  dan  oleh  karena  si  perakit  bergerak  dalam kegiatan memproduksi suatu produk sehingga dapat dikatagorikan sebagai pelaku usaha, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7  huruf  d  UUPK  pelaku  usaha  perakit  ini  tetap  diwajibkan  untuk menjamin setiap produk yang diproduksi maupun diperdagangkannya,  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  ayat  1
UUPK  pelaku  usaha  tetap  harus  bertanggung  jawab  untuk memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  konsumen  akibat menggunakan produknya.
2) Dalam hal produk gitar elektrik yang diperdagangkan pelaku usaha adalah  merupakan  produk built-up yang  telah  dimodifikasi  atau telah  dilakukan  perubahan    oleh  pelaku  usaha  sebelum  dijual kembali kepada pelaku usaha lain maupun kepada konsumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 UUPK, pelaku usaha tersebut wajib bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi maupun gugatan konsumen apabila dikemudian hari konsumen mengalami kerugian akibat  menggunakan  produk  tersebut  dengan  syarat  bahwa  pelaku usaha  lain  yang  menjual  produk  ini  kepada  konsumen  tidak melakukan  perubahan  apapun  serta  pelaku  usaha  lain  dalam transaksi jual-beli tidak mengetahui adanya perubahan barang yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  sehingga  tidak  sesuai  lagi  dengan contoh,  mutu  dan  komposisi.  Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan Pasal 24 ayat 2 UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bebas dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi  serta  gugatan  konsumen  apabila  pelaku  usaha  lain  yang membeli  barang    dari  pelaku  usaha  sebagaimana  dimaksud  ayat  1 melakukan  perubahan  terhadap  barang  tersebut  sebelum  dijual kepada  konsumen.  Adapun  ketentuan  Pasal  24  ayat  1  dan  2  UUPK tersebut diatas memberi arti bahwa setiap pelaku usaha baik pelaku usaha  yang  menjual  gitar  elektrik  kepada  pelaku  usaha  lainnya maupun  pelaku  usaha  lainnya  yang  menjual  gitar  elektrik  kepada konsumen,  secara  hukum  mereka  diwajibkan  menjamin  dan bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen  yang  diakibatkan  oleh perubahan  yang  dilakukannya  terhadap  produk  gitar  elektrik tersebut.
Memperhatikan  pelanggaran  yang  dilakukan  pelaku  usaha  di Denpasar  terhadap  ketentuan product  liability ,  apabila  dikaji  berdasarkan Legal  System  Theory yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  Meir  Friedman, maka dapat dikaji efektifitasnya berdasarkan tiga komponen yang saling berkaitan yakni sebagai berikut :
Secara substansi, ketentuan product liability di Indonesia telah diatur Pada  Pasal  1504  KUHPerdata  dan  Pasal  19  UUPK.  Memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam BAB VI  UUPK  mulai  dari  Pasal  19  UUPK  sampai  Pasal  28  UUPK  tidak ditemukan    adanya  konflik  norma  ataupun  kekosongan  norma,  oleh karena  itu  secara  substansi  ketentuan  tanggung  jawab  pelaku  usaha dalam  UUPK  sebenarnya  sudah  baik  sehingga  setiap  pelanggaran terhadap  ketentuan product  liability di  Indonesia  dapat  dikenakan  sanksi hukum, dengan kata lain hukum dapat dilaksanakan.
Struktur  hukum  meliputi  aparat  penegak  hukum  maupun  instansi yang  terkait  dalam  pelaksanaan  dan  pengawasan  aturan  hukum  yang telah berlaku. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh struktur hukum
terhadap  ketentuan product  liability di  Denpasar  berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Pemerintah  Kota  Denpasar  (selanjutnya  disingkat  Disperindag),  dan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kota  Denpasar  (selanjutnya disingkat BPSK) diketahui bahwa penegakan yang dilakukan Disperindag dan  BPSK  belum  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  adanya  hambatan  yang dihadapi  yakni  bahwa  sulit  untuk  melakukan  pengawasan  secara langsung  dengan  mendatangi  setiap  pelaku  usaha  karena  banyaknya pelaku  usaha  yang  tersebar  diwilayah  Kota  Denpasar  sehingga  tidak mungkin  untuk  dapat  dilakukan  pengawasan  terhadap  keseluruhan pelaku  usaha  tersebut.  Kemudian  pengawasan  berdasarkan  adanya laporan  dari  konsumen  terkait  adanya  dugaan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  juga  tidak  efektif  karena  minimnya pengaduan  konsumen.  Konsumen  terkesan  enggan  untuk  mengadukan dugaan pelanggaran pelaku usaha tersebut. Dengan kondisi yang seperti ini  BPSK  sangat  mengharapkan    peran  serta  masyarakat  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  pelaku  usaha  melalui  pengaduan  ke BPSK terkait adanya dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha.
Budaya  hukum  sangat  berkaitan  dengan  kesadaran  hukum masyarakat, namun demikian meskipun masyarakat memiliki kesadaran hukum hal ini belum menjamin bahwa masyarakat akan selalu mentaati suatu  aturan  hukum.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  terhadap pelaku  usaha  gitar  elektrik  di  Denpasar  yang  berorientasi  pada pemahaman terhadap ketentuan product liability yang diatur dalam Pasal 19  UUPK  diketahui  bahwa  tidak  satupun  pelaku  usaha  tersebut  tahu mengenai  adanya  aturan  hukum  yang  mewajibkan  mereka  untuk menjamin  dan  bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen  akibat menggunakan  produk  yang  diproduksi  maupun  diperdagangkannya. Pemahaman  pelaku  usaha  selama  ini  adalah  bahwa  mereka  hanya diwajibkan  untuk  bertanggung  jawab  apabila  produk  yang  mereka  jual disertakan  garansi.  Pelaku  usaha  juga  mengatakan  selama  menjalankan usahanya  tidak  ada  instansi  pemerintah  yang  mendatangi  tempat usahanya  untuk  melakukan  survey  ataupun  sosialisasi  mengenai ketentuan tanggung jawab produk tersebut.
Mengamati  hasil  penelitian  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  pelaku usaha  gitar  elektrik  di  Denpasar  tidak  sadar  hukum  karena  tidak  tahu adanya  ketentuan product  liability ,  ketidak  tahuannya  ini  sangat berpengaruh  terhadap  ketaatannya  terhadap  suatu  atauran  hukum  yang berlaku.  Memperhatikan  alasan  pelaku  usaha  yang  menyatakan  bahwa produk  gitar  elektrik  tidak  perlu  disertakan  jaminan  berupa  garansi karena  seringkali  konsumen  melakukan upgrade terhadap  produk tersebut,  apabila  dikaji  berdasarkan  teori  ketaatan  hukum  yang dikemukakan  oleh  Herbert  C.  Kelman  ( compliance , identification , internalization ) khususnya jenis ketaatan yang bersifat internalization maka
hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menganggap ketentuan product liability adalah  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  intrinsik  yang  ada  dalam dirinya  karena  dianggap  merugikan.  Oleh  karena  ketentuan product liability dianggap  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  intrinsik  dalam  dirinya, maka apabila pelaku usaha mentaati ketentuan tersebut dapat dipastikan bahwa ketaatannya hanya bersifat compliance yakni taat pada suatu aturan hukum  hanya  karena  adanya  sanksi.  Ketaatan  jenis  ini  memiliki  nilai ketaatan  yang  sangat  rendah  karena  membutuhkan  pengawasan  yang terus menerus.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  konsumen  gitar elektrik  terkait  pengetahuan  mereka  mengenai  tanggung  jawab  yang seharusnya  wajib  diberikan  oleh  pelaku  usaha  kepada  setiap  konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produknya, diketahui bahwa dari 32 konsumen yang diwawancarai semua menyatakan hal yang sama bahwa pelaku  usaha  seharusnya  bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen yang  timbul  dikemudian  hari  akibat  kerusakan  pada  gitar  elektriknya. Diteliti lebih dalam lagi terkait pengetahuan konsumen mengenai haknya untuk  dapat  menggugat  pelaku  usaha  yang  tidak  memenuhi  tuntutan ganti  ruginya  ke  BPSK  atau  ke  Badan  Peradilan  Umum,  keseluruhan konsumen  yang  diwawancarai  tidak  tahu  akan  haknya  tersebut,  bahkan konsumen  tidak  tahu  mengenai  BPSK.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa sebenarnya  konsumen  tidak  sepenuhnya  tahu  akan  hak-haknya  yang ditentukan dan di jamin oleh UUPK, konsumen juga tidak tahu kemana harus  mencari  perlindungan  hukum  akan  hak-haknya  yang  diabaikan oleh pelaku usaha.

## Relevansi    Pencantuman    Klausula  Baku    Dalam  Transaksi  Jual-Beli Gitar Elektrik di Denpasar
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  bukti  transaksi (berupa  nota)  gitar  elektrik  di  Denpasar  diketahui  bahwa  semuanya memuat klausula baku yang menyatakan “ barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikian ” . Apabila dikaji berdasarkan ketentuan pencantuman klausula baku maka dapat dikatakan bahwa klausula baku yang  dicantumkan  pelaku  usaha  telah  memenuhi  unsur  terlarang  dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK, yakni larangan pencantuman klausula  baku  yang  menyatakan  penolakan  pengembalian  barang  yang telah  dibeli  konsumen.  Pernyataan  pelaku  usaha  dalam  bentuk  klausula baku tersebut adalah sebagai bentuk pelepasan tanggung jawabnya secara eksplisit  terhadap  setiap  kerugian  konsumen  yang  timbul  dikemudian hari  akibat  menggunakan  produknya.  Klausula  yang  ditujukan  untuk melepaskan  tanggung  jawab  atau  menghindarkan  diri  dari  kewajiban memberikan  ganti  kerugian  sebagaimana  telah  diterapkan  oleh  pelaku usaha gitar elektrik di Denpasar pada umumnya dikenal sebagai klausula eksonerasi.  Klausula  eksonerasi  sebenarnya  dapat  dirumuskan  hanya
Volume 1 Issue 2, November 2019
dalam  keadaan  memaksa  ( force  majeur ),  misalnya  suatu  objek  perjanjian jual-beli berupa barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran musnah  karena  terbakar.  Dalam  keadaan  yang  demikian,  meskipun kebakaran  yang  menyebabkan  musnahnya  objek  perjanjian  bukan kesalahan  para  pihak,  namun  dalam  hal  ini  pelaku  usaha  dapat mencantumkan  klausula  eksonerasi  yang  menyatakan  bahwa  pembeli diwajibkan  melunasi  harga  yang  belum  lunas.  Memperhatikan  klausula eksonerasi  yang  dicantumkan  pelaku  usaha  dalam  setiap  bukti transaksinya,  serta  mencermati  maksud  dari  pencantumannya  maka perumusan klausula eksonerasi oleh pelaku usaha ini tidaklah didasarkan pada  keadaan  memaksa  ( force  majeur )  melainkan  semata-mata  hanya untuk  membebaskan  diri  dari  kewajibannya  untuk  bertanggung  jawab atas  setiap  kerugian  konsumen  yang  ditimbulkan  oleh  produk  yang diproduksi maupun diperdagangkannya.
Berdasarkan  penelitian  diketahui  bahwa  ada  unsur  keterpaksaan konsumen  untuk  menerima  keberadaan  klausula  tersebut.  Atas  dasar kebutuhannya  konsumen  terpaksa  menerima  keberadaan  klausula  yang dicantumkan  pelaku  usaha,  apabila  tidak  menerima  maka  konsumen tidak akan mendapatkan produk yang dibutuhkannya. Kondisi seperti ini menggambarkan  bahwa  konsumen  berada  dalam  keadaan  yang  tidak diuntungkan  akibat  penerapan  perjanjian  baku  yang  di  dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu berupa klausula eksonerasi. Sejalan dengan kondisi tersebut tepat apabila konsumen diposisikan sebagai pihak yang lemah  seperti    diakui  secara  Internasional  dalam  Resolusi  Majelis Internasional  PBB,  No.A/RES/39/248  Tahun  1985  tentang Guidelines  for Consumer Protection (Nugroho, 2008:2).
Beranjak dari hasil penelitian terhadap bukti transaksi gitar elektrik di  Denpasar  yang  didalamnya  memuat  klausula  eksonerasi  dimana klausula eksonerasi yang dirumuskan tidak didasarkan pada force majeur , serta  mengingat  bahwa  klausula  yang  dicantumkan  pelaku  usaha  telah memenuhi  unsur  terlarang  dari  Pasal  18  ayat  1  huruf  b  UUPK,  dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  klausula  baku  yang  dicantumkan pelaku  usaha  gitar  elektrik  di  Denpasar  pada  setiap  bukti  transaksi  jual- beli  produknya  adalah  tidak  relevan  sehingga  dinyatakan  batal  demi hukum  berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  UUPK.  Meskipun ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  UUPK  menyatakan  bahwa  setiap  klausula baku  yang  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  adalah  batal  demi  hukum apabila memenuhi unsur yang dilarang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan  (2),  namun  dalam  prakteknya  hingga  saat  ini  klausula  baku sebagaimana dimaksud masih dengan bebas diterapkan dan diberlakukan oleh  pelaku  usah  gitar  elektrik  di  Denpasar.  Kondisi  seperti  ini menggambarkan  bahwa  UUPK  belum  sepenuhnya  dapat  menjamin perlindungan terhadap konsumen dari penerapan klausula baku tertentu oleh pelaku usaha yang memiliki kecendrungan merugikan konsumen.
Terkait pencantuman klausula baku berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf  c  UUPK  sebenarnya  ada  suatu  badan  yang  ditunjuk  untuk melakukan  pengawasan  yakni  BPSK.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di BPSK Kota Denpasar, BPSK sebenarnya telah melaksanakan pengawasan terhadap  pencantuman  klausula  baku  oleh  pelaku  usaha  di  Denpasar, namun pengawasan yang dilakukan belum efektif karena lebih mengarah pada  pengawasan  yang  bersifat  pasif,  yakni  dengan  melakukan pemeriksaan  berdasarkan  pengaduan  dari  konsumen  tentang  adanya temuan  klausula  baku  yang  memenuhi  unsur  terlarang  dalam  Pasal  18 UUPK. Tidak efektifnya sifat pasif dari pengawasan yang dilakukan BPSK karena  minimnya  tingkat  pengaduan  dari  konsumen,  dimana  konsumen seperti  enggan  untuk  mengadukan  kerugian  yang  dideritanya  akibat pelanggaran  pelaku  usaha.  Oleh  karena  sifat  pasif  dalam  melakukan pengawasan  dirasakan  tidak  efektif,  maka  BPSK  mulai  melakukan pengawasan  secara  langsung  dengan  mendatangi  pelaku  usaha  (tanpa adanya  pengaduan).  Dalam  melakukan  pengawasan  secara  langsung BPSK  mengalami  kendala  keanggotaan,  dimana  keanggotaan  dari  BPSK hanya sembilan orang (sudah termasuk ketua dan wakil ketua) sehingga dengan  jumlah  anggota  yang  minim  dirasakan  sangat  sulit  untuk melakukan  pengawasan  secara  langsung  mengingat  banyaknya  pelaku usaha yang tersebar di wilayah Kota Denpasar. Hambatan-hambatan yang dihadapi  BPSK  dalam  melakukan  pengawasan  ini  baik  secara  pasif ataupun  langsung    dirasakan  sangat  mempengaruhi  efektifitas  dari pengawasan itu sendiri, sehingga berdampak pada masih diberlakukannya  klausula  baku  yang  melanggar  tersebut  oleh  sebagian besar pelaku usaha di Denpasar.
Salah  satu  tujuan  hukum  adalah  keadilan,  dalam  melangsungkan suatu  perjanjian  konsep  keadilan  juga  sangat  perlu  diperhatikan  karena melalui  suatu  perjanjian  terjadi  pertukaran  kepentingan  yang  berbeda antara  para  pihak  yang  melangsungkan  perjanjian.  Terkait  penerapan klausula baku oleh pelaku usaha gitar elektrik di Denpasar, apabila dikaji berdasarkan  dua  prinsip  keadilan  distributif  yang  dikemukakan  oleh Rawls maka tidaklah mencerminkan keadilan karena:
1. Para pihak tidak memiliki hak yang seimbang dalam menentukan isi perjanjian  dimana  hak  konsumen  dibatasi  untuk  menentukan keinginannya  dalam  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  berkaitan  dengan pelanggaran syarat subyektif dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, meskipun Pasal 18 UUPK merupakan ketentuan khusus ( lex specialis ) terhadap  ketentuan  Pasal  1320  jo.  Pasal  1337  KUHPerdata,  namun karena suatu perbuatan melawan hukum juga meliputi pelanggaran terhadap  kaidah  tidak  tertulis  seperti  bertentangan  dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka dalam konteks keadilan tidaklah  adil  apabila  para  pihak  tidak  memiliki  kedudukan  yang seimbang dalam melakukan suatu perjanjian.
2. Adanya  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  antara  para  pihak  dimana pelaku  usaha  memiliki  posisi  dan  daya  tawar  yang  lebih  tinggi dibandingkan  konsumen  sehingga  seringkali  terjadi  penyalah gunaan keadaan yang dilakukan pelaku usaha terhadap keunggulan ekonomis  yang  dimilikinya  sehingga  konsumen  hanya  akan dihadapkan dengan dua pilihan saja yakni menerima klausula baku tersebut atau tidak menerima dengan konsekuensi bahwa konsumen tidak  akan  mendapatkan  produk  barang  maupun  jasa  yang dibutuhkannya.  Kondisi  seperti  ini  berdampak  pada  kejiwaan konsumen,  dimana  dalam  situasi  terjepit  akan  kebutuhannya konsumen  dengan  terpaksa  harus  menerima  syarat  dan  ketentuan pelaku usaha yang dicantumkan dalam bentuk klausula baku.
Mengingat  bahwa  penerimaan  konsumen  terhadap  klausula  yang dicantumkan pelaku usaha didasarkan atas keterpaksaan karena desakan kebutuhan, unsur keterpaksaan tersebut adalah merupakan suatu bentuk cacat kehendak dari konsumen sebagai akibat penyalahgunaan keadalan yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  baik  terhadap  keunggulan  ekonomis yakni karena konsumen berada dalam situasi terjepit akan kebutuhannya terhadap  produk  gitar  elektrik,  maupun  terhadap  keunggulan  kejiwaan yakni  dalam  situasi  terjepit  konsumen  dengan  terpaksa  menerima keberadaan  klausula  baku  yang  dicantumkan  pelaku  usaha. Penyalahgunaan keadaan yang dilakukan pelaku usaha merupakan faktor yang  membatasi  adanya  kehendak  yang  bebas  dari  konsumen  untuk menentukan  persetujuannya.  Oleh  karena  perjanjian  baku  adalah  tidak adil  karena  para  pihak  tidak  berada  dalam  posisi  yang  seimbang  untuk menentukan  isi  perjanjian  dimana  pelaku  uasaha  telah  melakukan penyalahgunaan  keadaan  terhadap  keunggulan  ekonomis  maupun kejiwaan,  maka  hal  ini  memberi  konsekuensi  bahwa  perjanjian  tersebut dapat dimohonkan pembatalannya berdasarkan prinsip penyalahgunaan keadaan.  Berdasarkan  Pasal  2 Woeker  Ordonantie tahun  1938  ditentukan mengenai  pembatasan  terhadap  penyalahgunaan  keadaan  yang  dapat merugikan  konsumen,  para  hakim  diberikan  kewenangan  untuk mengurangi  kewajiban  pihak  yang  dirugikan  atau  membatalkan perjanjian  dalam  hal  hakim  menemukan  ketidak  seimbangan  antara kewajiban-kewajiban  para  pihak  (Miru,  2008:123).  Penyelesaian  sengketa berdasarkan  ajaran  penyalahgunaan  keadaan  dapat  diterapkan  di Indonesia dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1904 K/Sip 1982, Tanggal 28 Januari 1984. Terkait pembatalan perjanjian baku berdasarkan  ajaran  penyalahgunaan  keadaan,  adapun  pembatalannya dapat  dimohonkan  dengan  mengajukan  tuntutan  melalui  Pengadilan Negeri  dengan  dalil  bahwa  telah  terjadi  penyalahgunaan  keadaan  yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum.

## Simpulan
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  diatas,  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Implementasi  ketentuan  pinsip product  liability yang  menganut sistem  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability )  yang  diatur  dalam Pasal 1504 KUHPerdata dan Pasal 19 UUPK belum efektif diterapkan oleh  pelaku  usaha  gitar  elektrik  di  Denpasar,  dalam  prakteknya pelaku  usaha  justru  tidak  menyertakan  jaminan  berupa  garansi sebagai  bentuk  tanggung  jawab  terhadap  produk  tersebut  seperti yang  umumnya  telah  disertakan  pada  produk-produk  barang elektronik lainnya, pelanggaran pelaku usaha ini adalah merupakan dampak dari lemahnya budaya hukum pelaku usaha serta lemahnya pengawasan yang dilakukan struktur hukum terhadap pelaksanaan ketentuan product liability di Denpasar.
2. Klausula  baku  yang  dicantumkan  pelaku  usaha  gitar  elektrik  di Denpasar  yang  dimaksudkan  untuk  melepaskan  tanggung  jawab terhadap  setiap  kerugian  konsumen  yang  sewaktu-waktu  dapat terjadi  karena  menggunakan  produk  yang  diproduksi  maupun diperjual-belikannya  adalah  tidak  relevan,  karena  memenuhi  unsur terlarang  dari  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  UUPK  serta merupakan  cacat  kehendak  dimana  ada  unsur  keterpaksaan konsumen  untuk  menerima  perjanjian  tersebut  sehingga menimbulkan alasan pembatalan perjanjian baku berdasarkan ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden ).

## Saran
Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi,  maka  dapat  diberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  kepedulian,  pelibatan  dan  kerjasama  antara masyarakat,  pelaku  usaha,  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Suadaya  Masyarakat,  dan  Pemerintah,  secara  bersama-sama, bersinergi  dan  aktif  untuk  melaksanakan  maupun  mengawasi ketentuan  tanggung  jawab  produk  ( product  liability )  guna  menekan lebih rendah tingkat pelanggaran dan kerugian yang terjadi sehingga dapat  tercapai  tujuan  diselenggarakannya  perlindungan  konsumen khususnya menghindarkan konsumen dari akses negatif pemakaian barang maupun jasa serta tumbuhnya sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.
2. Meskipun  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.1904  K/Sip  1982, Tanggal  28  Januari  1984  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk melakukan  pembatalan  terhadap  perjanjian  yang  lahir  akibat penyalahgunaan  keadaan  seperti  penerapan  perjanjian  baku  yang mengandung  klausula  eksonerasi,  namun  ajaran  penyalahgunaan keadaan (misbruik  van  omstadigheden )  perlu  diatur  kedalam  suatu
Peraturan  Perundang-Undangan  yang  khusus  di  Indonesia mengingat  bahwa  penyalahgunaan  keadaan  juga  merupakan intrumen hukum yang tetap menggunakan dasar tuntutan perbuatan melawan  hukum  dimana  perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya merupakan  pelanggaran  terhadap  norma  ataupun  kaidah  hukum tertulis melainkan juga meliputi pelanggaran terhadap kaidah tidak tertulis  seperti  tata  susila,  ketelitian  dan  kehati-hatian  yang seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam  pergaulan  hidup  di masyarakat.

## Daftar Pustaka
Agustina, Rosa,  at. Al, 2012, Hukum Perikatan (Law Of Obligations) , Edisi-1, Cetakan ke-1, Pustaka Larasan, Denpasar.
Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), edisi-1,  Cetakan  ke-4,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Amiruddin  dan  Asikin,  H.  Zainal,  2010, Pengantar  Metoda  Penelitian Hukum , Edisi-1, Cetakan ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hakim,  Lukmanul,  2010, Tanggung  Jawab  Produsen  Dalam  Perdagangan Bebas ,  Jurnal  Ilmiah  Manajemen  dan  Akuntansi    STIE  AMA Salatiga, Vol. 3. No. 6. Salatiga.
H.S, Salim, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta.
Kristianti,  Celina  Tri  Siwi,  2011, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Edisi-1, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno,  2006, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Edisi-7, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.
Miru,  Ahmadi,  &  Yodo,  Sutarman,  2008, Hukum  Perlindungan  Konsumen , Edisi-1, Cetakan ke-5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Mukhtar,  2013, Metode  Praktis  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif ,  Edisi-1, Cetakan ke-1, Referensi (GP Press Group), Jakarta.
Nugroho, Susanti Adi, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya , Edisi-1, Cetakan ke- 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Sadar, M., et.al, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Cetakan ke-1, Akademia, Jakarta.
Widjaja, Gunawan, 2007, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam  Hukum  Perdata ,  Edisi-1,  Cetakan  ke-2,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Zulham,  2013, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Edisi-1,  Cetakan  ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.