SITUASI PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA  PEMASYARAKATAN/RUMAH  TAHANAN  DEWASA: STUDI KASUS DI SIDOARJO DAN SURABAYA, JAWA TIMUR 1
THE SITUATION OF FULFILLMENT OF THE RIGHTS FOR CHILDREN IN CONFLICT  WITH  THE  LAW  IN  THE  PRISON  AND  THE  DETENTION CENTERS: CASE STUDIES AT SIDOARJO AND SURABAYA, EAST JAVA
Endah Triati 2 Email: e_triati@yahoo.com

## ABSTRACT
Prisons are not a good place for children, even for Children in Conflict with the Law (ABH Actors). For some reasons, there are still children who is faced with the law placed in adult prisons (Penas) or Detention Centers (Rutan), one of  which is in Sidoarjo Prison or Rutan Surabaya, East Java. Placement of them in Adult Prisons / Detention is a challenge in realizing restorative justice for ABH. The diversionary spirit for ABH which is part of the adjudication process is still constrained in some parts. Efforts to lead to restorative justice still find obstacles, placement of ABH in Adult Prison / Rutan is one of them.  Thie aim of this study tries to see the situation of the fulfillment of the rights of the child who is faced with the law in the prison and the detention centers. There are four main dimensions of child rights fulfillment, namely 1). Right to life, 2). Right to survival and development, 3). Right of protection and, 4). Right of participation.  Qualitative methood choosed in this study,  who are involved four ABH informants. The results of this study indicate that in the fulfillment  of  the  right  to  life,  the  informant  complained  about  the  fulfillment  of  food  nutrition. Similarly, the fulfillment of the right to survival and development is also complained by informants, but informants give appreciation for the aspect of religious education is considered good. Related to the protection rights that are also still complained by informants is, the existence of discrimination and neglect, which continues to decrease sense of security. While in terms of fulfillment of the right to participate, some informants feel enough, some feel less.
Keywords: Children in conflict with the law, restorative justice, diversion.

## ABSTRAK
Penjara bukan tempat yang baik bagi anak, sekalipun bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum  (ABH-Pelaku).  Untuk  beberapa  alasan,  masih  ada  ABH  yang  ditempatkan  di Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Dewasa  ataupun  Rumah  Tahanan  (Rutan),  salah satunya adalah di Lapas Sidoarjo ataupun Rutan Surabaya, Jawa Timur. Penempatan ABH di  Lapas  Dewasa/Rutan  merupakan  tantangan  dalam  mewujudkan  keadilan  restoratif bagi  ABH.  Semangat  diversi  bagi  ABH  yang  merupakan  bagian  dari  proses  ajudikasi masih terkendala di beberapa bagiannya. Upaya untuk menuju keadilan restoratif masih
1 Naskah diterima 27 Juni 2018. Direvisi 28 Juni 2018
2 Widyaiswara pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung
menemukan  hambatan,  penempatan  ABH  pada  Lapas  Dewasa/Rutan  adalah  salah satunya.  Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  situasi  pemenuhan  hak  anak  yang berhadapan dengan hukum di Rutan dan Lapas tersebut. Dimensi utama pemenuhan hak anak itu meliputi, 1). Hak hidup, 2). Hak tumbuh kembang, 3). Hak perlindungan dan, 4). Hak partisipasi. Metode kualitatif dipilih dalam studi ini, dan melibatkan empat informan ABH.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  dalam  pemenuhan  hak  hidup,  informan mengeluhkan pemenuhan gizi makanan. Demikian juga dengan pemenuhan hak tumbuh kembang  juga  dikeluhkan  oleh  informan,  namun  informan  memberikan  apresiasi  untuk segi pendidikan keagamaan yang dianggap baik. Terkait dengan hak perlindungan yang juga masih dikeluhkan oleh informan adalah, adanya diskriminasi dan pengabaian, yang berlanjut kepada berkurangnya rasa aman. Sedangkan dalam segi pemenuhan hak untuk berpartisipasi,  sebagian  informan  merasakan  cukup,  sebagian  lainnya  merasa  masih kurang.
Kata Kunci: Anak yang berkonflik dengan hukum, keadilan restorative, diversi.

## A. PENDAHULUAN
umber  daya  manusia  (SDM)  yang seharusnya  mendapatkan  perhatian khusus  adalah  anak,  karena  mereka inilah  yang  menjadi  penentu  keberhasilan suatu  bangsa.    Untuk  meneruskan keberlangsungan  suatu  bangsa  diperlukan generasi  yang  berkualitas  dan  berkarakter. Namun  kelompok  anak  itu  sendiri merupakan  salah  satu  kelompok  rentan, selain  kelompok  lanjut  usia  dan  kelompok perempuan.  Rentan  terhadap  tindakan kekerasan,  pelecehan,  dan  situasi  bencana. Oleh  karena  itu  kelompok  ini  menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.
Dalam  tahapan  sebagai  seorang anak,  anak  memiliki  tugas  dan  peranan- peranan  yang  harus  dilalui  dengan  baik sehingga  tumbuh  kembangnya  dapat optimal. Namun seiring dengan perubahan pada  lingkungan  sosial  anak,  menjadikan anak tidak mudah melaksanakan tugas dan peranannya. Bantuan dari pihak lain sangat diperlukan  untuk  mewujudkan  anak  yang berkualitas  dan  berkarakter.  Manakala bantuan  tersebut  tidak  ada  atau  tidak tersedia  muncul  berbagai  persoalan  terkait dengan tumbuh kembangnya sebagai anak.
Permasalahan anak yang timbul baik
secara  fisik,  psikis,  maupun  sosial,  yang tentunya  akan  mempengaruhi  sikap  dan perilaku  dari  anak  tersebut.  Lebih dikhususkan  lagi  pada  anak  yang  berusia di  atas  12  tahun  dan  di  bawah  18  tahun yang merupakan masa-masa penuh dengan ambivalensi  dan  pencarian  identitas  diri sehingga banyak permasalahan, yang harus disikapi secara bijak oleh lingkungannya.
Beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan menunjukkan bahwa permasalahan  pada  usia  12  -  18  tahun mempunyai  keterkaitan  dengan  peran keluarga,  seperti  yang  diteliti  oleh  Burcu (2003).  Selain  itu  teman  sebaya  menjadi salah  satu  faktor  juga  yang  menyebabkan terjadinya  permasalahan  pada  diri  remaja, seperti  hasil  penelitian  Susantyo  (2017; 2017a), Thorlindsson & Beinburg (2006) dan Bungin  (2001).  Beberapa  penelitian  lainnya dari  Kurniawan  (2001);  Mulyana  (2002); Aryanti (2003); dan Claes, dkk. (2004) yang meneliti  perbandingan  antara  pola  asuh dan  komunikasi  keluarga  dengan  teman sebaya  terhadap  permasalahan  yang dihadapi remaja.
Perilaku yang muncul pada anak ini diawali  dengan  pelanggaran-pelanggaran
S
pada  aturan  di  sekolah,  seperti  bolos sekolah,  tidak  mengerjakan  tugas  sekolah, perundungan/ bullying ,  dan  sebagainya. Atau perilaku yang muncul sebagai wujud dari  pelampiasan  kekecewaan  karena faktor  tertentu  yang mengarah  ke  perilaku agresif  (Susantyo,  2016;  2017).  Seiring dengan  perubahan  sosial,  kenakalan  anak yang dianggap wajar ternyata saat ini tidak jarang  telah  menyeret  mereka  pada tindakan kejahatan yang melanggar hukum (Huruswati,  2007).  Bahkan  menurut Sudarsono  (2008),  bahwa  kondisinya  saat ini  dianggap  telah  mencapai  tingkat  yang cukup  meresahkan  masyarakat.  Istilah kriminalitas  menjadi  stigma  baru  yang melekat  pada  anak,  karena  perilaku melanggar  yang  dilakukan  oleh  anak semakin mengkhawatirkan perkembangan- nya baik secara kuantitas, kualitas, maupun persebarannya.
Sebagai  contoh,  data  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  (ABH)  tahun 2017,  yang  ditangani  oleh  Kementerian Sosial  RI  sebanyak  5.799  anak,  dan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  sebanyak  3.498  anak.  Sedangkan Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI)  menyatakan  bahwa  dari  tahun 2011  -  2017  jumlah  kasus  anak  sebanyak 9.266.  Jumlah  yang  paling  besar  sampai dengan  urutan  ketiga,  menurut  KPAI terjadi  pada  tahun  2014  sebesar  2.208, diikuti tahun 2013 sebesar 1.428, dan tahun 2012 sebesar 1.413 kasus. Untuk tahun 2017, kasus  yang  paling  menonjol  adalah pelecehan  seksual,  dengan  anak  sebagai pelaku  sebanyak  116  dan  anak  sebagai korban  sebanyak  134  kasus.  Berdasarkan data-data  tersebut  menunjukkan  adanya populasi yang cukup besar dari jumlah dan peningkatan perilaku anak yang melakukan pelanggaran hukum.
Konsekuensi
dengan adanya pelanggaran hukum, maka putusan pengadilan  yang  mengharuskan  anak memperoleh  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baik khusus untuk anak  ataupun  dewasa.  Lapas  sebagai tempat  pembinaan  yang  bertujuan  untuk memberikan  efek  jera  sehingga  anak berperilaku  menjadi  lebih  baik  lagi.  Sesuai dengan Beijing  Rule ,  bahwa  penanganan hukum terhadap anak-anak yang melakukan  pelanggaran  hukum,  harus diberikan penanganan khusus yang bertujuan  untuk  membentuk  sikap  dan perilaku yang baik.
Penanganan khusus yang dimaksudkan  adalah  perlindungan  yang berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak, termasuk  didalamnya  tentang  hak-hak dasar anak. Secara peraturan perundangan- perundangan  dengan  jelas  bahwa  anak- anak  memiliki  hak  yang  harus  dipenuhi oleh  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan anak  termasuk  anak-anak  yang  ada  di Lapas.  Menurut  UU  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (SPPA), dikatakan bahwa tempat pembinaan  bagi  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  adalah  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  atau Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara (LPAS)  atau  Lembaga  Penyelenggaan Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LPKSA). Namun,  faktanya  masih  terdapat  anak- anak  yang  berkonflik  dengan  hukum (ABH)  ditempatkan  di  Lapas  Dewasa  atau Rumah Tahanan (Rutan).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  pemenuhan  hak-hak  dasar anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di Lapas/Rutan  Dewasa  di  Sidoarjo  dan Surabaya,  Jawa  Timur.    Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai masukan bagi instansi pemerintah khususnya  Lapas  dan  Kementerian  Hukum
dan  HAM,  Kementerian  Sosial  RI,  serta Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) dalam  memberikan  pelayanan bagi Anak yang  berkonflik  dengan  Hukum  (AKH). Untuk itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat  mengetahui  pemenuhan  hak-hak dasar  anak  di  Lapas/Rutan  Dewasa  di Sidoarjo  dan  Surabaya,  Jawa  Timur; mengetahui  faktor  penghambat  dalam pemenuhan  hak-hak  dasar  anak  di Lapas/Rutan  Dewasa  di  Sidoarjo  dan Surabaya,  Jawa  Timur;  dan  mengetahui solusi yang ditawarkan untuk terpenuhinya  hak – hak  dasar  anak  di Lapas/Rutan  Dewasa  di  Sidoarjo  dan Surabaya, Jawa Timur.

## B. RUMUSAN MASALAH
Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  (ABH)  adalah  anak  yang melakukan  tindak  pelanggaran  hukum (pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi tindak  pidana.  Anak  melakukan  tindak pidana  sesungguhnya  karena  kondisi obyektif  yang  melingkupi  diri  anak  dan lingkungannya.  Data  dari  Pusat  Data  dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI menunjukkan  bahwa,  faktor  kemiskinan menempati  urutan  tertinggi  yaitu  29,35% disusul  oleh  faktor  lingkungan  sebanyak 18.07%, salah didik sebesar 11, 3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan  agama  hanya  7,28%  yang memicu  terjadinya  tindak  pidana  oleh anak.
Sementara itu, data penelitian Badan Pusat Statistik  (BPS)  tahun  2010  tentang  tindak kriminal anak, menunjukkan bahwa tindak pidana  pencurian  adalah  jenis  kenakalan atau  tindak  pidana  yang  paling  sering dilakukan  oleh  anak-anak.  Sebanyak  200 anak  pidana  (narapidana  anak)  yang diteliti, sebanyak 120 anak atau sekitar 60,0 persen  adalah  pelaku  tindak  pidana
pencurian.  Jenis  tindak  pidana  menonjol lainnya berturut-turut adalah penyalahgunaan  narkoba  9,5  persen, perkosaan/pencabulan 6,0 persen, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain 5,0 persen, pengeroyokan 4,0 persen dan penganiayaan 4,0 persen (BPS, 2010). Dampak negatif dari proses hukuman  dialami  oleh  anak  selain  secara psikologis juga secara sosial. Setelah proses hukuman selesai, permasalahan anak tidak akan berhenti dengan sendirinya. Pemberian  label  (stigma)  oleh  masyarakat yang tidak baik kepada anak yang dijatuhi hukuman merupakan permasalahan tersendiri. Setelah keluar dari penjara, anak diasingkan oleh lingkungan sosial, lingkungan  bermainnya  dan  lingkungan keluarganya.  Hal  itu  dapat  menyebabkan anak  merasa  sangat  terasing  dan  terbuang dari  lingkungan  sosialnya.  Kondisi  yang demikian  jauh  dari  terpenuhinya  hak-hak anak.  Hal  demikian  menunjukkan  bahwa penjara  bukanlah  tempat  yang  baik  bagi anak-anak  (ABH),  perlu  diupayakan alternatif  lain  untuk  tetap  mendukung proses  tumbuh  kembangnya  anak-anak ABH  ini.  Salah  satunya  bisa  mendesain “penjara”  yang  “ramah  bagi  anak”.  Atau melalui  proses  pengalihan  penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana ke proses di luar peradilan pidana - diversi (Susantyo, 2016)
Kebijakan  pemerintah  Indonesia dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut antara  lain,  pada  tahun  1990  telah merativikasi  konvensi  hak  anak  melalui Keputusan  Presiden  RI  No.  36  dan diundangkan  melalui  Undang-Undang Perlindungan  Anak  No.  23  Tahun  2002. Peraturan  perundangan  terkait  dengan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (ABH)  antara  lain,  Undang-Undang  No.  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  dan
Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Undang Undang  Peradilan  Anak  dianggap  tidak berpihak  pada  anak,  sehingga  dilakukan perubahan  menjadi  Undang-Undang  No. 11  Tahun  2012  tentang  “Sistem  Peradilan Pidana  Anak”.  Pera turan  tersebut  baru diberlakukan setelah dua tahun di tetapkan yaitu  bulan  Agustus  2014.  Pelaksanaan program  yang  tidak  terkoordinasi  menjadi kendala  sistematis  dalam  penerapan kebijakan tersebut. Untuk mengkoordinasikan antar sektor, dibuatlah kesepakatan  bersama  antara  Kementerian Sosial,  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian  tentang  Perlindungan  dan Rehabilitasi  Sosial  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum.
Oleh sebab satu dan lain hal, belum semua  ABH  ditempatkan  di  LPKA  atau LPKS.  Masih  ada  beberapa  diantaranya yang “dititipkan” bersama dengan Napi/Tahanan  dewasa.  Penempatan  ABH dalam  Lembaga  Pemasyarakatan/Rutan Dewasa  dengan  berbagai  latar  belakang pertimbangannya
memunculkan permasalahan yang potensial
mendatangkan turunan permasalahan besar  lainnya.  Permasalahan  utama  ABH yang  ditempatkan/dititipkan  di  LP/Rutan Dewasa  adalah  terkait  dengan  pemenuhan hak-hak  dasar  anak.  Seperti  apa  kiranya pemenuhan  hak-hak  dasar  anak  yang ditempatkan di LP/rutan dewasa?

## C. TINJAUAN TEORITIS
Pencarian jati diri terjadi pada anak- anak  khususnya  yang  memiliki  rentang usia  antara  12  tahun  sampai  dengan  18 tahun, salah satu ciri khasnya selama dalam proses tumbuh kembang adalah berperilaku  mencoba-coba  atau  melanggar
aturan. Jika perilaku-perilaku tersebut tidak terkendali,  maka  kemungkinan  besar sampai  masuk  ranah  hukum,  dan  muncul stigma  sebagai  pelaku  kriminal.  Secara konseptual,  perilaku  kriminal  dapat dipandang dari berbagai perspektif, yaitu:
1. Secara  yuridis,  kriminal  yaitu  suatu perbuatan  yang  telah  ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum  pidananya  dan  diancam dengan  suatu  sanksi  (Sudarsono, 2008);
2. Secara  sosiologis,  kriminal  adalah suatu  perilaku  manusia  yang muncul pada saat berinteraksi sosial di masyarakat dan perilaku tersebut bertentangan  dengan  aturan  yang berlaku  di  masyarakat  tersebut (Sudarsono,  2008);  sebagai  hasil interaksi  sosial  yang  mengandung perbuatan  atau  tingkah  laku,  yang dapat  merugikan  si  penderita sendiri,  juga  sangat  merugikan masyarakat  pada  umumnya  yaitu berupa  hilangnya  keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban (Abdulsyani,1987); perilaku-perilaku yang  melanggar  aturan  secara hukum  atau  perundang-undangan dan  di  dalamnya  juga  terdapat perilaku yang mengganggu interaksi seseorang dengan orang lain (Sutherland, 1960). Berdasarkan
kedua perspektif tersebut, maka, konsep kriminal dibuktikan dengan  adanya  tindakan/perilaku  yang melanggar  aturan/hukum  di  masyarakat dan  dilakukan  oleh  seseorang  serta berdampak  pada  munculnya  sebuah sanksi. Sehubungan dengan pelaku kriminal adalah anak, maka untuk batasan yang dimaksudkan dengan anak, beragam, tergantung pada perspektif masing-masing. Misalkan  menurut  Hurlock  (1990),  batasan usianya antara 10 – 21 tahun; Levy-Warren
(1996)  batasan  usia  10 – 22  tahun;  Darajat (1985),  batasan  secara  agama  atau  kultur: belum  akil  baligh  dan  usia  12 – 18  tahun; atau  Widjaja  (1985),  batasannya  belum mampu  berdiri  sendiri  masih  tergantung pada  orangtua  atau  belum  mampu  secara sosial  dan  ekonominya.    Demikian  pula dengan  menilik  batasan  secara  peraturan perundang-undangan, khususnya Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  SPPA, adalah usia antara 8 tahun sampai 18 tahun dan belum kawin. Keragaman batasan usia dari  berbagai  pandangan  ini,  semuanya masih dalam batasan kategori anak remaja, yang perilakunya memiliki kekhasan sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya.
Perubahan  kondisi  fisik,  psikis,  dan sosial  anak  remaja  berkontribusi  sebagai pemacu  terjadinya  pelanggaran  hukum, namun  mereka  tetap  harus  mendapatkan perlindungan, karena mereka masih dalam kategori  anak.  Pada masa  ini  pulalah  anak (remaja)  cenderung  menampilkan  perilaku yang  meledak-ledak,  yang  dikenal  dengan perilaku  agresif  (Susantyo,  2017).    Hirschi (1969)  menyatakan  pendampingan  yang tidak optimal pada masa remaja menyebabkan mereka
melakukan pelanggaran-pelanggaran pada aturan hukum  yang  ada.  Perlindungan  yang diberikan  pada  anak-anak  baik  secara umum maupun khusus adalah terpenuhinya hak-hak dasarnya.
Hak merupakan segala sesuatu yang harus  di  dapatkan  oleh  setiap  orang  yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia dijelaskan  bahwa  hak  memiliki  pengertian tentang  sesuatu  hal  yang  benar,  milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat  sesuatu  (karena  telah  ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan  yang  benar  atas  sesuatu  atau untuk  menuntut  sesuatu,  derajat  atau martabat.  Dikaitkan  dengan  anak,  maka
yang  dimaksudkan  dengan  hak  anak adalah  suatu  kehendak  yang  dimiliki  oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang  diberikan  oleh  sistem  hukum/tertib hukum  kepada  anak  yang  bersangkutan. Dalam  Undang  Undang  Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang disebut anak adalah usia 0 hingga 18 tahun. Maka sejak saat  itulah  anak  mempunyai  empat  hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Empat hak dasar anak itu adalah:
1. Hak Hidup
Setiap anak berhak untuk hidup dan mempertahankan  hidupnya.  Meski ada anak-anak yang tidak diinginkan  orang  tuanya,  tapi  anak berhak  untuk  tidak  diaborsi.  contoh dari  hak  hidup  adalah  anak  berhak untuk mendapatkan pangan, sandang, asi eksklusif, akte kelahiran, dan lain-lain.
2. Hak Tumbuh dan Berkembang Hak  tumbuh  dan  berkembang adalah  hak  dimana  anak  berhak untuk  mendapatkan  fasilitas  untuk dapat  tumbuh  dan  berkembang sehingga  dapat  menjadi  pribadi yang  berkualitas.  Contoh  dari  hak tumbuh  dan  berkembang  adalah anak  berhak  untuk  mendapatkan gizi  yang  baik,  pendidikan  yang layak, kesehatan, dan lain-lain.
3. Hak Perlindungan
Setiap  anak  berhak  mendapatkan rasa  aman  dari  segala  sesuatu  yang membahayakannya.  Anak  berhak untuk  mendapatkan  perlindungan dari  eksploitasi,  kekerasan  baik secara fisik dan psikis, dan lain-lain.
4. Hak Partisipasi Setiap anak berhak untuk menentukan  jalan  hidupnya  tanpa adanya  campur  tangan  dari  orang dewasa. Contoh, anak  berhak  untuk menentukan  agama  yang  ingin  ia
peluk,  berhak  untuk  berkreasi, berpendapat, dan lain-lain. Pemerintah sudah banyak melakukan sosialisasi terkait dengan empat hak  dasar  anak  ini,  akan  tetapi  banyak masyarakat yang belum mengetahui empat Hak Dasar anak tersebut. Itu menyebabkan banyak  terjadi  kekerasan  terhadap  anak. Pemerintah memotivasi pemerintah daerah yang  mampu  memenuhi  hak-hak  anak akan  diberi  gelar  kota/kabupaten  layak anak. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan dan mengamalkan empat  Hak  Dasar  anak  guna  terciptanya bibit-bibit bangsa yang istimewa.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, Pasal  2,  disebutkan  hak-hak  anak,  sebagai berikut:
1. Anak  berhak  atas  kesejahteraan, perawatan,  asuhan,  dan  bimbingan berdasarkan  kasih  sayang,  baik dalam  keluarganya  maupun  di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk mengembangkan  kemampuan  dan kehidupan  sosialnya,  sesuai  dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,  untuk  menjadi  warga Negara yang baik dan berguna; dan
3. Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan perlindungan,  baik  selama  dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak  berhak  atas  perlindungan terhadap  lingkungan  hidup  yang dapat membahayakan atau menghambat  pertumbuhan  dan perkembangannya dengan wajar. Hak  anak  ini  tidak  hanya  berlaku untuk  anak  pada  umumnya,  namun  anak yang terlibat hukum (pelaku tindak pidana) harus  dilindungi  hak-haknya.  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang
Perlindungan Anak, secara detail dijelaskan bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, serta melindungi  anak  dari  diskriminasi,  tindak kekerasan,  eksploitasi,  dan  penelantaran. Hal ini dikarenakan usia anak yang belum dewasa dan sedang bertumbuh, berkembang,  sehingga  berhak  untuk dilindungi.  Detailnya  tercantum  dalam pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  No.  35 tahun  2014,  bahwa  setiap  anak  yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi  dan  penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh  bantuan  hukum  atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap  tahapan  upaya  hukum  yang berlaku; dan
3. Membela  diri  dan  memperoleh keadilan  didepan  pengadilan  anak yang  objektif  dan  tidak  memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Bantuan  hukum  dan  bantuan lainnya  bagi  setiap  anak  yang  menjadi korban  atau  pelaku  tindak  pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah  dan  lembaga  lainnya  untuk memberikan perlindungan.
Selaras  juga  dengan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang SPPA  yang  mengatur  tentang  anak  yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang diduga melakukan tindak pidana (Susantyo, Setiawan, Irmayani dan Sabarisman,  2016).  Pasal  3  dalam  undang- undang  tersebut,  menetapkan  hak-hak anak sebagai berikut:
Diperlakukan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan umumnya;
1. Dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh  bantuan  hukum  dan bantuan lain secara efektif;
3. Melakukan kegiatan rekresional;
4. Bebas dari penyiksaan,
penghukuman  atau  perlakuan  lain yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak  dijatuhi  pidana  mati  dan pidana seumur hidup;
6. Tidak  ditangkap,  ditahan,  atau dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya terakhir  dan  dalam  waktu  yang paling singkat;
7. Memperoleh  keadilan  di  muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak,  dan  dalam  sidang  yang tertutup untuk umum;
8. Tidak dipublikasikan identitasnya;
9. Memperoleh  pendampingan  orang tua/Wali  dan  orang  yang  dipercaya oleh anak;
10. Memperoleh advokasi sosial;
11. Memperoleh kehidupan pribadi;
12. Memperoleh  aksesbilitas,  terutama bagi anak cacat;
13. Memperoleh pendidikan;
14. Memperoleh  pelayanan  kesehatan; dan
15. Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan  yang  tersebut  diatas semakin  mengukuhkan  bahwa  setiap  anak memiliki  hak-hak  dasar  yang  harus dipenuhi termasuk anak-anak yang sedang mengalami konflik dengan hukum. Pemenuhan  hak-hak  anak  ini  menjadi agenda  yang  harus  ditaati  oleh  berbagai pihak  yang  mengemban  tugas  untuk memberikan perlindungan kepada anak.
Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang diamanati untuk memberikan  pembinaan  pada  seseorang
yang  melakukan  pelanggaran  hukum  dan melalui  proses  pengadilan  (sistem  formal). Oleh  karena  itu  sistem  pemasyarakatan merupakan  suatu  rangkaian  kesatuan penegakan hukum pidana, yang pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan dari  pengembangan  konsepsi  umum mengenai pemidanaan. Anak yang bersalah pemidanaannya  ditempatkan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak.  Seperti  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 85 ayat 1, bahwa  Anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA).  Selanjutnya  dalam lampirannya  dinyatakan  apabila  di  dalam suatu  daerah  belum  terdapat  LPKA,  anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan  yang  penempatannya terpisah dari orang dewasa. Artinya dalam situasi  tertentu  dimungkinkan  Anak ditempatkan  di  Lapas  Dewasa  dengan persyaratan tertentu.
Sebagai  lembaga  pembinaan  bagi Anak,  Prinst  (1997)  menyatakan  bahwa “Melalui  pelaksanaan  pembinaan  dengan sistem  pemasyarakatan  maka  Anak  Didik Pemasyarakatan  diharapkan  menyadari kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana  lagi.  Pada akhirnya  diharapkan  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan,  dapat  hidup  secara  wajar sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab”.    Hal  ini  sesuai  juga  dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  Pasal  2,  menyatakan bahwa  lembaga  pemasyarakatan  akan membentuk  warga  binaannya  menjadi sosok yang:
1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.
Ciri  khas  dari  terpidana  anak  yaitu masih  bersifat  labil  dan  belum  matang dalam  pengambilan  keputusan,  sehingga terhadap  terpidana  anak  perlu  diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan mental  anak  tersebut.  Seperti  dalam Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan,  Pasal  20,  bahwa metode pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi:
1. Interaksi  langsung  yang  bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina;
2. Bersifat  persuasif  edukatif  yaitu berusaha  merubah  tingkah  lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji;
3. Pembinaan  berencana  secara  terus menerus dan sistematis;
4. Peningkatan langkah-langkah keamanan  yang  disesuaikan  dengan keadaan yang dihadapi; dan
5. Pendekatan individual dan kelompok.
Untuk  optimalisasi  pola  pembinaan bagi  Anak  di  LPKA  atau  Lapas  Dewasa, menurut Ratnawati (2001) terbagi ke dalam dua  bidang  yaitu  bidang  pembinaan kepribadian,  seperti  kesadaran  beragama, kesadaran  berbangsa  dan  bernegara, kemampuan  intelektual  (kecerdasan),  dan kesadaran hukum; dan pembinaan kemandirian,  seperti  keterampilan  untuk mendukung  usaha-usaha  mandiri,  usaha-
usaha  industri  kecil,  usaha-usaha  industri atau  kegiatan  pertanian  dan  keterampilan yang  disesuaikan  dengan  bakat  masing- masing.  Oleh  karena  itu  menurut Ratnawati  (2001)  juga  bahwa  setiap  warga binaan  atau  anak  didik  wajib  mengikuti semua program pendidikan yang diberikan yang meliputi:
1. Pendidikan  umum,  Kejar  Paket  A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C;
2. Pendidikan  ketrampilan,  misalnya pembuatan  keset,  kursi  atau  meja, dan lain- lain;
3. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti;
4. Sosial  dan  Budaya,  kunjungan keluarga  dan  belajar  kesenian (nasional dan tradisional); dan
5. Kegiatan  Rekreasi,  diarahkan  pada pemupukan  kesegaran  jasmani  dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.
Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  membina Anak,  dibantu  dan  di  dukung  oleh  pihak- pihak  yang  memiliki  kompetensi  sesuai dengan  bidang  yang  ada  dalam  program pembinaan  tersebut.  Lembaga  pembinaan Anak dan Lapas Dewasa dapat melakukan kerjasama  baik  dengan  lembaga  swadaya masyarakat  maupun  dengan  lembaga pemerintahan  seperti  Dinas  Pendidikan, Dinas  Sosial,  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian, dan lembaga-lembaga lain.

## D. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Hal  ini bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran secara  sistematis  fakta  atau  karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Lokus  penelitian  ini  adalah  Rutan  Klas  I Surabaya  dengan  jumlah  anak  binaan sebanyak  43  ABH  dan  Lapas  Klas  IIA Sidoarjo,  dengan  jumlah  anak  binaan
sebanyak  15  ABH.  Untuk  penentuan informan,  peneliti  mengambil  secara random sesuai dengan kebutuhan informasi  yang  diperlukan,  termasuk informan  dari  lembaga  atau  pihak-pihak yang  bertanggung  jawab  di  kedua  lokasi tersebut.  Untuk  kepentingan  deskripsi tentang  situasi  pemenuhan  hak  anak, disebarkan  angket  kepada  seluruh  ABH yang  ditempatkan  di  kedua  Lapas/Rutan tersebut. Untuk penggalian informasi yang lebih  mendalam,  dilakukan  wawancara mendalam  terhadap  informan  terpilih. Pemilihan  informan  dilakukan  secara representatif disesuaikan dengan informasi yang  digali.  Secara  keseluruhan,  informan dalam penelitian sebanyak 6 orang, dengan rincian sebagaimana table 1 berikut.
Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun  jenis  data  yang  digunakan  yaitu antara lain:
a. Data Primer Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  di lapangan  secara  langsung  pada objek  penelitian  yang  dilakukan secara observasi dan wawancara.
b. Data Sekunder Data  sekunder  adalah  data  yang digunakan dalam menjawab
permasalahan  pada  penelitian  ini melalui  studi  kepustakaan  dengan
cara membaca, mengutip,
mempelajari dan menelaah literatur- literatur atau bahan-bahan yang ada. Adapun untuk prosedur pengumpulan data dilakukan melalui:
1. Studi Pustaka
Metode  ini  dilakukan  dengan  cara melakukan  serangkaian  kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat,  dan  membuat  ulasan bahan – bahan  pustaka  yang  ada kaitannya  dengan  persalahan  yang akan diteliti.
2. Studi Lapangan
Studi  Lapangan  dilakukan  untuk memperoleh  data  primer  dengan menggunakan  teknik  wawancara langsung dengan narasumber yang
telah  direncanakan  sebelumnya. Wawancara  dilaksanakan  secara langsung  dan  terbuka  dengan mengadakan  tanya  jawab  untuk mendapatkan keterangan atau jawaban  yang  bebas  sehingga  data yang  diperoleh  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Selanjutnya,  prosedur  pengolahan data dilakukan dengan cara:
1. Identifikasi
Identifikasi  data  yaitu  mencari  dan menetapkan data yang berhubungan dengan  proses  pelayanan  yang diberikan  selama  berada  di  lapas atau rutan.

## Tabel 1. Daftar informan penelitian
No Informasi Informan Jumlah Informan 1 Pemenuhan hak anak, yaitu: a). Hak hidup, b). Hak tumbuh kembang, c). Hak perlindungan dan, d). Hak partisipasi. ABH (pelaku) di LP/Rutan 4 2 Kebijakan pembinaan anak dalam LP/Rutan Dewasa Petugas LP/Rutan/Sipir 2
2. Klasifikasi Data Klasifikasi  data  yaitu  penyusunan data  yang  diperoleh  menurut kelompok  yang  telah  ditentukan secara  sistematis  sehingga  data tersebut siap untuk dianalisis.
3. Sistematisasi Data Sistematisasi  data  yaitu  penyusunan data  secara  teratur  sehingga  dalam data tersebut dapat dianalisa menurut  susunan  yang  benar  dan tepat.
Kegiatan  analisis  data  dilakukan oleh  peneliti  untuk  menemukan  jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan  masalah  serta  hal-hal  yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses analisis data  ini  menggunakan  metode  analisis kualitatif yaitu menginterprestasikan rangkaian  data  yang  telah  tersusun  secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian  diuraikan  dan  dianalisis  secara kualitatif,  yaitu  dengan  memberikan pengertian  terhadap  data  yang  dimaksud menurut  kenyataan  yang  diperoleh  di lapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan  disusun  dalam  bentuk  kalimat  ilmiah secara  sistematis  selanjutnya  ditarik  suatu kesimpulan  yang  menggunakan  metode
induktif,  yaitu  suatu  metode  penarikan kesimpulan berdasarkan pada hal-hal yang khusus  untuk  ditarik  kesimpulan  secara umum.

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penanganan  masalah  anak yang  berkonflik  dengan  hukum,  dari  sisi regulasi  (dan  peraturan)  dan  sarana prasarana  sudah  cukup  mendukung. Misalkan  peraturan  yang  menyebutkan bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  memiliki  hak-hak  dasar  anak  yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk lembaga pembinanya yaitu Lembaga Pemasyarakatan  Anak  sudah  memiliki peran  dan  fungsi  yang  mendukung  proses pembinaan  pada  anak  yang  berkonflik dengan hukum. Namun demikian terdapat persoalan  dalam  tataran  implementasinya. Sebagai  gambaran,  hasil  penelitian  tentang pemenuhan  hak  anak  di  Lapas  Dewasa dapat  memberikan  informasi  sampai sejauhmana proses pemenuhan hak tersebut.
Persoalan pelanggaran yang memaksa  anak  harus  berhadapan  dengan hukum,  diperlukan  proses  pendampingan yang benar terkait dengan terdapat hak-hak asasi  anak  yang  tetap  harus  terpenuhi walaupun  anak  tersebut  berada  pada
Tabel 2. Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum
No Penyelesaian Perkara 2014 2015 1 Diversi 1355 3209 2 Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT) 490 283 3 Pembebasan Bersyarat 522 319 4 LPKA/ Pidana Penjara 3146 1688 5 LPKS 168 179 Jumlah 5681 7603 Sumber: Direktorat Anak, Kemensos RI, 2016
lembaga  yang  memberikan  pembinaan untuk orang dewasa, seperti Lapas Dewasa atau  Rutan.  Data  Direktorat  Anak, Kementerian  Sosial  RI  tahun  2016, menunjukan  berbagai  jenis  penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel  2  tersebut  menggambarkan bahwa  penyelesaian  kasus  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dilakukan beragam,  tergantung  pada  jenis  kasusnya. Dalam tabel ini ingin menunjukkan bahwa semangat restorative  justice sudah  mulai tampak.  Terdapat  perubahan  data  dari tahun  2014  ke  tahun  2015,  di  mana restorative justice mengalami kenaikan, yaitu kegiatan  diversi  pada  tahun  2014  hanya 1.355  kasus,  namun  pada  tahun  2015 diversi untuk anak yang berkonflik dengan hukum  mencapai  3.209  kasus.  Artinya terdapat  peningkatan  pemahaman  dari berbagai  pihak  untuk  melakukan  yang terbaik  bagi  anak  dengan  mengedepankan diversi.
Hal  positif  lainnya  yang  dapat dilihat  dari  tabel  tersebut,  adalah  terdapat penurunan  angka  pada  pidana  penjara, tahun  2014  sebanyak  3.146  kasus  menjadi 1.688  kasus  di  tahun  2015.  Namun  di  sisi lain  terdapat  peningkatan  jumlah  anak yang kasusnya diselesaikan dengan menempatkan  mereka  pada  LPKS,  yaitu dari  168  anak  di  tahun  2014  menjadi  179 anak di tahun 2015.
Penurunan  jumlah,  perkara  yang diselesaikan  dengan  putusan  pidana penjara, merupakan hal yang positif untuk
mengedepankan  yang  terbaik  bagi  anak. Jumlah  anak  yang  terkena  sanksi  pidana penjara, tidak semuanya menempati LPKA atau  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak Sementara  (LPAS),  namun  terdapat  anak pidana  yang  secara  terpaksa  ditempatkan pada  Lapas  dewasa.  Berbagai  alasan menjadi  dasar  untuk  menempatkan  anak pidana  di  Lapas  dewasa,  misalkan,  tidak tersedianya  Lapas  Anak  pada  daerah tertentu,  secara  geografis  Lapas  Anak terlalu  jauh  dan  menimbulkan  kesulitan bagi pihak keluarga untuk bisa berkunjung menemui anaknya, dan sebagainya.
Penempatan  anak  pidana  pada Lapas  dewasa  sebagai  gambaran  dapat dilihat pada hasil penelitian, berikut ini:
Berdasarkan  pada  Tabel  3  di  atas, menunjukkan  bahwa  dari  sejumlah  warga binaan  dewasa,  terdapat  sejumlah  anak pidana.  Apabila  dikaitkan  dengan  amanat dalam  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  pasal  18  ayat  (1)  yang menyebutkan bahwa “Anak Pidana
ditempatkan di LAPAS Anak” dan pasal 17 huruf  (a)  yang  menyatakan  bahwa “ Setiap anak  yang  dirampas  kebebasannya  berhak mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi dan  penempatannya  dipisah  dari  orang dewasa.” Dalam  pelaksanaannya  terdapat situasi  dan  kondisi  yang  memaksa  anak pidana  ditempatkan  di  Lapas  Dewasa, seperti  yang  tertuang  pada  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  SPPA, Pasal 85 ayat 1, bahwa Anak yang dijatuhi pidana  penjara  ditempatkan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tabel 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lapas Dewasa No Lokasi Jumlah Dewasa Anak 1. Lapas Klas II A Sidoarjo 861 15 2. Rutan Klas I Surabaya 2347 43 Sumber:  Hasil penelitian
Selanjutnya dalam lampirannya dinyatakan apabila  di  dalam  suatu  daerah  belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya  terpisah  dari  orang dewasa.  Artinya  dalam  situasi  tertentu dimungkinkan Anak ditempatkan di Lapas Dewasa dengan persyaratan tertentu, yaitu harus tetap diperhatikan hak dasar sebagai anak  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi lembaga  pemasyarakatan.  Penempatan Anak  di  Lapas  Dewasa  terjadi  pada  Lapas Klas  II  A  Sidoarjo  dan  Rutan  Klas  I Surabaya, namun anak pidana yang berada di sana penempatannya dipisahkan dari sel orang dewasa.
Terkait  dengan  situasi  pemenuhan hak  dasar  anak  di  kedua  Lapas/Rutan Dewasa tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel  4  tersebut  menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan  dan  partisipasi,  (sesuai dengan  UU  No.  35  Tahun  2014)  dominan pada  kategori  kurang  dan  sedang.  Hal demikian  mengindikasikan  masih  banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi selama anak  pidana  mengikuti  pembinaan  di Lapas Dewasa.
Untuk  pemenuhan  hak  hidup, informan  mengeluhkan  pemenuhan  gizi makanan. Selain iu fasilitas dan sarana bagi anak pidana terbatas, yaitu ukuran ruangan tidak  seimbang  dengan  jumlah  penghuni ruangan.    Hal  demikian  diutarakan  oleh informan  S  (16  tahun),  A  (15  tahun),  P  (16
tahun) dan D (17 tahun), B (petugas Rutan) dan S (Petugas Lapas):

## Informan S:
Pengennya,  kalau  makan  itu  bisa sepuasnya,  yang  penting  kenyang. Syukur-syukur  kalau  lauknya  juga sesuai masakan yang di rumah. Tapi nya gimana  lagi  yaa…kan  ini  bukan  di rumah.  Trus  juga...  tempatnya  ini... sumpek gak kayak di luaran... rana rene yo  panggah  ( ruangannya  terbatas, kesana  kemari  tetap  saja  terbatas - red).

## Informan D:
Untuk makan, pengennya siih bisa ambil sepuasnya  seperti  kalau  jajan  di  warteg itu...  trus  lauknya  juga  sesuai  selera. Disini  kalau  makan,  seringnya  pakai sayur dengan kuah yang banyak… yang
penting ada rasanya. Tapi gak bisa ambil banyak, karena dibagi dengan yang lain. Pengennya juga... ruangannya itu yang lumayan  luas  lah… trus  bisa  keluar ruangan untuk apa gitu…
Demikian  juga  dengan  pemenuhan hak  tumbuh  kembang,  dikeluhkan  oleh informan, anak hanya diberikan pembinaan rohani  yang  dilakukan  secara  mandiri, tidak  ada  pemberian  pendidikan  secara umum,  pemeriksaan  kesehatan  anak terbatas,  dan  belum  adanya  pendekatan psikologis  pada  anak.  Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa hak-hak dasar anak tidak  terpenuhi  secara  optimal  di  Lapas Klas  IIA  Sidoarjo  dan  Rutan  Klas  I Surabaya:
Tabel 4. Persentase Pemenuhan Hak Anak di Lapas Dewasa No Aspek Kurang Sedang Tinggi 1 Hak Hidup 25,0% 66,7% 8,3% 2 Hak Tumbuh Kembang 37,5% 45,8% 16,7% 3 Hak Perlindungan 54,2% 25,0% 20,8% 4 Hak Partisipasi 33,3% 41,7% 25,0%
Sumber: Hasil penelitian

## Informan A:
Kalau  disini  ada  juga  pengajian, biasanya  setelah  maghrib.  Kita  ngaji bareng...  kadang-kadang  ada  ustadznya juga.  Tapi  gak  sering  siih.  Bagus  juga kalau ada kayak sekolah sore (pendidikan agama  sore  hari)  kayak  di  kompleks waktu  saya  kecil  dulu...  Kalau  hari minggu  ada  temen  Kristen  yang  ada ibadah kebaktiannya juga. Petugas kesehatan kadang ada juga yang berkunjung...  memeriksa  kesehatan... biasanya suka ditanya keluhan apa yang dirasakan…  trus  diperiksa  mata… mulut yang pakai senter itu... trus juga dipeiksa  tensinya...  Kalau  ada  teman yang keliahatan luthuh (Nampak kurang sehat)  biasanya  ada  juga  yang  dikasih obat pitamin… Dok ternya baik. Informan P:
Kalau hari minggu saya ada kesemoatan untuk  ikut  kebaktian  disini...  bareng dengan  orang-orang  dewasa  di  sebelah. Setelah  itu  balik  ke  ruangan  kamar lagi...  Selama  disini  saya  pernah  sakit dua kali... yang pertama saya biarin aja sembuh  sendiri...  sakit  batuk  flu  saja kok... yang  kedua  kena  sakit  perut…ke toilet  terus…pas  waktu  itu  waktunya jadwal  pemeriksaan  kesehatan...  jadi dapet  obat  dan  vitamin  kayaknya... belum  habis  obat  sudah  sembuh... sekarang  obatnya  sisanya  disimpan... untuk nanti kalau sakit lagi...
Terkait  dengan  hak  perlindungan yang juga masih dikeluhkan oleh informan, adanya  diskriminasi  dan  pengabaian, sehingga  berkurangnya  rasa  aman  bagi Anak.  Selain  itu  kondisi  pemisahan  sel dewasa  dengan  sel  anak  sudah  dilakukan di Lapas Klas IIA Sidoarjo dan Rutan Klas I Surabaya,  akan  tetapi,  untuk  mengakses antara  sel  dewasa  dengan  sel  anak  sangat mudah,  terutama  pada  siang  hari.  Akses kedua  sel  tersebut  tertutup  hanya  pada malam  hari.    Artinya  kondisi  ini  termasuk
rentan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak.  Sedangkan  dalam  segi pemenuhan  hak  untuk  berpartisipasi, sebagian  informan  merasakan  cukup, sementara  sebagian  yang  lainnya  merasa masih  kurang.  Keterbatasan  sarana  dan prasarana  untuk  anak  pidana  sehingga jadwal kegiatan anak dan orang dewasa di Lapas  Dewasa,  semuanya  sama.  Hal  ini menyebabkan anak pidana kurang mendapatkan  tempat  untuk  bermain, berekspresi, berolahraga dan lain-lain.
Informan S:
Orang-orang  dewasa  (Napi/Tahanan dewasa)  tempatnya  di  sebelah  sana, terpisah  dengan  kita … anak-anak.  Tapi kalau mau ngobrol dengan yang dewasa bisa  juga,  kan  disebelah  sana  masih masuk daerah penjara...
Kadang siih ada juga orang dewasa yang nyuruh- nyuruh  kita…  gak  berani bantah kita...kan dia sudah pengalaman... takut diapa apain.

## Informan D:
Sebenarnya  agak-agak  ngeri  juga  kalau lewat  selnya  tahanan  dewasa...  soalnya kayak gimana gitu... kadang-kadang cara ngeliatin ke kitanya juga gimana gitu… Emang  siih  mereka  terpisah  dengan kita...  tapi  kalau  kita  mau  ke  tahanan dewasa... gak  susah  kok…tinggal  lewat pintu sebelah utara aja…
Informan S: Kita  sering  juga  olah  raga  barengan… biasanya  siih  main  bola- bolaan… atau lari  sekitaran  sini  saja...  Waktu  tujuh belasan  dulu...  kita  juga  ikutan  main ping  pong  dan  badminton...  kebetulan ada yang lumayan bisa… kalo saya siih lebih suka bola…kalau ada sih futsal... Informan D:
Kegiatan bersama biasanya kalau bersih- bersih  sekitar  sini...  kita  sama-sama... atau kalau ada kegiatan olah raga sama- sama... ikutan kita... waktu lomba tujuh belasa n dulu…. Si L itu jago pingpong...
ikutan lomba dia… kl si S itu jago main bola...  mungkin  futsal  juga  jago  dia... nah  yang  begitu  kita  sering  juga  diajak main…
Informan B (petugas): Rutan Anak ini termasuk Program atau Kebijakan  baru  pemerintah,  jadi  untuk beberapa  kegiatannya  juga  masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Termasuk  indeks  untuk  biaya  makan dan  minum  para  anak-anak  disini.  Jadi sepertinya  unsur  kecukupan  nutrusi (gizi) belum banyak disentuh disini. Informan S (petugas):
Lapas  Anak  ini  kan  masih  baru...  jadi untuk  penyelenggaraan  kegiatannya sebagian besar masih menginduk dengan kegiatan  Lapas  Dewasa.  Salah  satu contoh mudahnya adalah... disini belum ada petugas yang memiliki spesialisasi di bidang  anak,  apalagi  yang  terkait dengan  perlindungan  sosial  bagi  anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Terlebih, dengan diberlakukannya Undang  Undang  Nomer  11  Tahunj 2012  tentang  SPPA  (Sistem  Peradilan Pidana  Anak-  red.)  nanti  akan  dan harus  disiapkan  LPKA  (Lembaga Khusus  Pembinaan  Anak-red).  Hal  ini dikhususkan bagi ABH.
Pasal  3  Undang-Undang  No  11 Tahun 2012 tentang SPPA, mengamanatkan bahwa hak-hak anak pidana ini tetap harus terpenuhi.    Pada  pasal  18  pun  ditekankan bahwa  dalam  menangani  perkara  Anak, Anak  Korban,  dan/atau  Anak  Saksi, Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja Sosial Profesional, dan
Tenaga Kesejahteraan  Sosial,  Penyidik,  Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya wajib memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
Penanganan  anak  pidana  terdapat faktor-faktor  yang  harus  diperhatikan,
seperti  yang  disampaikan  oleh  Soekamto (1986), sebagai berikut:
1. Faktor  hukum/  peraturan  (undang- undang). Undang-undang dalam arti material  adalah  peraturan  tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa  pusat  maupun  daerah yang  sah,  sehingga  kekonsistenan dan  keberlangsungan  pelayanan bagi anak pidana bisa lebih optimal.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
Penegak hukum merupakan golongan panutan  dalam  masyarakat,  yang hendaknya mempunyai
kemampuan-kemampuan tertentu sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat. Mereka  harus  dapat  berkomunikasi dan  mendapat  pengertian  dari golongan  sasaran,  di  samping mampu menjalankan atau membawakan  peranan  yang  dapat diterima  oleh  mereka.  Namun terdapat  beberapa  halangan  yang mungkin  dijumpai  pada  penerapan peranan  yang  seharusnya,  antara lain:
a. Tingkat  aspirasi  yang  relatif belum  tinggi/  banyak  tekanan dari pihak-pihak tertentu;
b. Belum  ada  kemampuan  untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan  tertentu,  terutama kebutuhan  material  sehingga mudah untuk terjerumus KKN;
c. Kegairahan  yang  sangat  terbatas untuk  memikirkan  masa  depan, sehingga  sulit  sekali  untuk membuat proyeksi/ tidak mempunyai master  plan yang jelas;
d. Kurangnya daya inovatif; dan
e. Keterbatasan kemampuan membangun  jaringan  dengan pihak lain.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum. Kegiatan pembinaan yang  diberikan kepada anak pidana hanya difokuskan pada kegiatan keagamaan.  Tanpa  adanya  sarana dan  fasilitas  tertentu,  maka  tidak mungkin  penegakan  hukum  akan berjalan  dengan  lancar.  Sarana  atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,  keuangan  yang  cukup, dan sebagainya. Sarana atau fasilitas mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  penegakan  hukum. Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas tersebut,  tidak  akan  mungkin penegak hukum menyerasikan peranan  yang  seharusnya  dengan peranan  yang  aktual.  Khususnya untuk  sarana  atau  fasilitas  tersebut, sebaiknya  dianut  jalan  fikiran sebagai berikut:
a. Yang  tidak  ada – diadakan  yang baru;
b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan;
c. Yang kurang – ditambah;
d. Yang macet – dilancarkan; dan
e. Yang  mundur  atau  merosot – dimajukan atau ditingkatkan.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan  dimana  hukum  tersebut berlaku  atau  diterapkan.  Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian  dalam  masyarakat.  Oleh karena  itu,  dipandang  dari  sudut tertentu,  maka  masyarakat  dapat mempengaruhi  penegakan  hukum tersebut.  Masyarakat  mempunyai kecenderungan  yang  besar  untuk mengartikan  hukum  dan  bahkan
mengidentifikasikannya dengan petugas  (dalam  hal  ini  penegak hukum  sebagai  pribadi).  Salah  satu akibatnya  adalah  bahwa  baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan  dengan  pola  perilaku penegak hukum tersebut.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  budaya (sistem)  hukum  yang  mencakup nilai-nilai  yang  mendasari  hukum tersebut  berlaku,  nilai-nilai  yang merupakan konsepsi abstrak mengenai  apa  yang  dianggap  baik (sehingga  dianuti)  dan  apa  yang dianggap buruk (sehingga dihindari).  Pasangan  nilai  yang berperan  dalam  hukum,  adalah sebagai berikut:
a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
b. Nilai  jasmani/kebendaan  dan nilai rohani/keakhlakan; dan
c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan,  karena  merupakan  esensi  dari penegakan  hukum,  yang  berdampak  pada optimalisasi  penanganan  anak  pidana (Soekamto (1986).
Penanganan
ABH merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat  terutama  untuk  terpenuhinya hak  dasar  mereka,  seperti  terjaminnya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, serta melindungi  anak  dari  diskriminasi,  tindak kekerasan,  eksploitasi  dan  penelantaran. Untuk  dapat  menjamin  pemenuhan  hak- hak  dasar  anak  tersebut,  maka  berbagai upaya dilakukan melalui program pencegahan  untuk  menjauhkan  anak  dari proses  peradilan,  dan  kasus-kasus  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  perlu diupayakan untuk ditangani melalui proses
peradilan  restoratif  di  dalam  lingkungan keluarga dan masyarakatnya sendiri.
Oleh karenanya, pemerintah melalui instansi terkait telah merumuskan pedoman kerja perlindungan dan rehabilitasi  sosial  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  (ABH).  Tahapan  program perlindungan pada anak menurut Pedoman  Kerja  Antar  Kementerian/ Lembaga dalam Perlindungan dan Rehabilitasi  Sosial  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  (2012)  meliputi  4  aspek, yaitu:
1. Pencegahan Program  pencegahan  diarahkan kepada kelompok anak dan masyarakat yang karena kondisi dan situasinya, membuat mereka menjadi  rentan  untuk  menghadapi konflik  dengan  hukum.  Program- program  pencegahan  dibuat  untuk menjauhkan anak dari kemungkinan berhadapan  dengan  hukum  serta untuk memperbaiki kualitas perlindungan  dan  pengasuhan  anak di dalam keluarga.
2. Perlindungan Program  perlindungan  diberikan melalui  pendampingan  psikososial untuk  memberikan  jaminan  atas pemenuhan  kebutuhan  hak  dasar anak, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif
dalam  menyelesaikan  kasus-kasus anak  yang  berhadapan  dengan hukum, serta pemberian pendampingan psikososial bagi anak yang  terpaksa  masuk  dalam  proses peradilan.
3. Pelayanan Pemberian  pelayanan  dasar  yang terintegrasi dan terkoordinasi dilakukan secara bersama-sama oleh semua stakeholder bagi semua anak, termasuk anak-anak yang
berhadapan  dengan  hukum  yang diproses  dalam  peradilan  formal maupun  anak  yang  ditangani melalui  musyawarah  keluarga  dan masyarakat.
Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan bantuan  hukum,  pelayanan  probasi, dan  pelayanan  kesejahteraan  sosial, termasuk  pelayanan  pendidikan, kesehatan  dan  lain-lain.  Pelayanan khusus  yang  diberikan  berupa pelayanan pendampingan psikososial,  program  rehabilitasi sosial  yang  diarahkan  pada  upaya pengubahan  perilaku  anak,  serta program reintegrasi sosial.
4. Pengasuhan Sejalan  dengan  kebijakan  mengenai pengasuhan  anak  pada  umumnya, pengasuhan  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  pun  diatur  dengan mengedepankan pendekatan pengasuhan  yang  berbasis  keluarga. Prioritas  terutama  diberikan  kepada anak-anak  di  bawah  umur.  Dengan pertimbangan  kepentingan  terbaik anak dan prinsip keutuhan keluarga, anak-anak berhadapan dengan
hukum yang usianya masih dibawah 12 tahun, diupayakan untuk menghindari penempatan anak yang secara  terpisah  dari  keluarganya.
Hak ini dilakukan untuk memastikan  agar  anak  masih  tetap berada  dalam  tanggung  jawab pengasuhan orang tua dan keluarganya. Dalam ketiadaan orangtua  kandung,  maka  kerabat terdekat  anak  diprioritaskan  untuk menjadi  pelindung  anak,  sebelum anak  diserahkan  menjadi  tanggung jawab  masyarakat  dimana  anak
tinggal. Pengasuhan alternatif seperti lembaga asuhan atau lembaga lainnya, hanya bisa dijadikan  alternatif  terakhir  jika tidak ada pihak lain yang lebih dekat dengan  anak,  mampu  dan  bersedia menjadi pengasuh atau penanggung jawab  anak  dan  bersifat  sementara dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik anak Kementerian Komunikasi dan Informasi  RI,  Dirjen  Informasi  dan Komunikasi Publik dan Kementerian Sosial  RI,  Dirjen  Rehabilitasi  Sosial,
Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. (2012).

## F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat  disimpulkan  bahwa  pemenuhan kebutuhan  dasar  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  pada  Lapas  Klas  IIA Sidoarjo  dan  Rutan  Klas  I  Surabaya,  Jawa Timur,  meliputi  empat  dimensi,  yaitu  1). Hak  hidup,  2).  Hak  tumbuh  kembang,  3). Hak perlindungan dan, 4). Hak partisipasi, ecara  umum  belum  optimal.  Kendala utamanya  dalam  pemenuhan  kebutuhan dasar  anak  pada  Lapas  Klas  IIA  Sidoarjo dan Rutan Klas I Surabaya, Jawa Timur ini adalah  penempatan  anak  yang  tidak  tepat sehingga  fasilitas  yang  tersedia  tidak seutuhnya  untuk  anak.  Disamping  juga keterbatasan  SDM  yang  mendampingi anak.

## Rekomendasi
Terkait dengan pemenuhan kebutuhan  dasar  bagi  anak-anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  khsusnya yang  masih  ditempatkan  di  Rutan/Lapas Dewasa,  beberapa  rekomendasi  terkait
dengan kesimpulan yang sudah disampaikan, sebagai berikut:
1. Kepada  Kementerian  Hukum  dan HAM
Dalam  proses  pembinaan  anak pidana,  agar  ditempatkan  secara terpisah  dari  warga  binaan  dewasa untuk  menghindari  dampak  negatif yang  tidak  diinginkan,  seperti kekerasan  pada  anak,  pelecehan seksual,  eksploitasi  pada  anak,  dan sebagainya.  Perlunya  penyediaan fasilitas  bagi  pemenuhan  kebutuhan dasar anak, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan psikologi anak.
2. Kepada Pemerhati Anak Untuk  dapat  memperjuangkan  hak- hak anak yang ditempatkan di Lapas Dewasa  terutama  hak-hak  anak untuk  mendapatkan  pendidikan, kesehatan,  dan  bimbingan  psikologi anak  sebagai  bekal  masa  depan mereka. Strategi yang harus dilakukan adalah
perlu dibangunnya  sikap-sikap  (bahkan gerakan)  yang  mendorong  untuk melakukan  perubahan  pelayanan yang lebih mengedepankan “prinsip terbaik  bagi  anak”,  di  antaranya, sikap  terbuka  terhadap  perubahan, mau  berinovasi,  peka  terhadap permasalahan  di  lingkungan  sosial, dan berorientasi ke masa depan. Bagi  semua  pihak  yang  terlibat dalam  penanganan  ABH,  agar  lebih memahami
peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perlindungan  ABH.  Hal  demikian  untuk membangun
konsistensi, kesamaan persepsi  dan  keterpaduan  antara  konsep dengan  implementasi.  Dengan  demikian dapat  meminimalisir  permasalahan  yang terkait  dengan  perlindungan  sosial  bagi ABH.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani.  (1987). Sosiologi  Kriminalitas , Bandung: Remaja Karya
Aryanti,  N.Y.  (2003). Pengaruh  kelompok pergaulan,  disfungsi  keluarga  dan terpaan media televisi terhadap penyalahgunaan  Napza  di  Polwiltabes Bandung, Bandung: Unpad. Bungin,  B.  (2001). Pengaruh  Erotika  Media Masa  dan  Peer  Group  terhadap  Sikap Seks  di  kalangan  Remaja  di  Perkotaan. Bandung: Unpad.
Burcu,  E.  (2003).  Alcohol  and  Drug  Use  in Young  Apprentices:  Effect  of  Social Control  in  the  Family . Journal  of Youth and Adolescence 32, 4: 291-299. Claes,  M.,  Eric  L.,  Anna-Paula  E.,  Antonio P.,  Luigi  L.,  &  Fabrio  P.  (2005).
Parenting,  Peer  Orientation,  Drug Use, and Antisocial Behavior in Late Adolescence: A Cross-National
Study . Journal of Youth and Adolescence , Vol. 34, No. 5, 401 – 411. Darajat,  Z.  (1985). Pembinaan  Remaja .
Jakarta: Bulan Bintang.
Hirschi,  T.,  (1969). Causes  of  Delinquency . Berkeley, CA: University of California Press.
Hirschi, T. & Gottfredson, M.R. (1983). Age and  The  Explanation  of  Crime. American Journal of Sociology 89, 552 – 584.
Hurlock, E.B. (1990). Psikologi
Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi 5 . Jakarta: Penerbit Erlangga.
____________  (1995). Perkembangan  anak (Jilid  1,  6 th ed.).  Ed.:  Agus  Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.
____________  (1995). Perkembangan  anak (Jilid  2,  6 th ed.).  Alih  bahasa: Meitasari Tjandrasa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Huruswati, I. (2007). Studi Penanganan Anak Berkonflik  Hukum .  Jakarta:  Pusat
Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan  Sosial  Departemen Sosial RI.
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Dirjen  Informasi  dan  Komunikasi Publik  dan  Kementerian  Sosial  RI, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Direktorat Kesejahteraan  Sosial  Anak.  (2012). Pedoman  Kerja  Antar  Kementerian/ Lembaga  dalam  Perlindungan  dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jakarta. Kurniawan.  (2001). Hubungan  Pengetahuan, Sikap  dan  Lingkungan  Sosial  dengan Perilaku  Seksual  Mahasiswa  Baru  di Universitas  Katolik  Atmajaya  Jakarta.
Jakarta: Universitas Katolik Atmajaya. Levy-Warren,  M.  (1996). The  Adolescent Journey: Development, Identity Formation  and  Psychoterpy .  New Jersey: Jason Aronson Inc.
Mulyana.  (2002). Pengaruh  Lingkungan Keluarga, Lingkungan Pergaulan Teman  dan  Terpaan  Media  Televisi terhadap  Perilaku  Seks  Bebas  Remaja SMA  Swasta  di  Kota  Bandung.
Bandung: Unpad .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia, Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Umum.
Prinst,  D.  (1997). Hukum  Anak  Indonesia.
Bandung: Citra Aditya Bakri. Ratnawati,  G.  (2001). Pola  Pembinaan  NAPI Anak  sebagai  Salah  Satu  Upaya Pemenuhan  Kebutuhan  Pendidikan  di Lembaga Pemasyarakatan Anak . https://imadiklus.com Diakses  14 Juli 2017 .
Soekanto,  S.  (1986). Pengantar  Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press. ____________.  (1986a). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Sudarsono.  (2008). Kenakalan  Remaja . Jakarta: Rineka Cipta.
Susantyo, B. (2017). Faktor-faktor determinan penyebab perilaku agresif  remaja  di  permukiman kumuh  di  Kota  Bandung.  Jurnal
Sosiokonsepsia. Vol.  6 (1) 01-17.
Susantyo,  B.  (2017a).  Lingkungan  dan perilaku  agresif  individu.  Jurnal Sosio Informa. Vol. 3 (01). 15-25.
Susantyo,  B.,  Setiawan,  H.H.,  Irmayani,  &
Sabaruisman  (2016).  Implementasi Undang  Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak:  Dalam  Perspektif
Kementerian Sosial. Jurnal
Sosiokonsepsia. Vol.  5 (3) 169-183. Sutherland,  E.  H.  (1974). "Principles  of Criminology”.  3rd  ed. Terjemahan Momon  Martasaputra.  Bandung: Alumni.
Thorlindsson,  T.  &  Bernburg,  J.G.  (2006). Peer  Groups  and  Substance  Use: Examining the Direct and Interactive Effect  of  Lesure  Activity. Journal  of Adolescence ;41(162):321-39. Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Widjaja,  A.W.  (1985). Masalah  Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika.
Bandung: Armico.