## PENCURIAN BERKUALIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

## REZKY RIDHOYANTI RHAMANI, AHKAM JAYADI, ST. NURJANNAH Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ahkamjayadi@yahoo.com

## Abstrak
Penerapan  sanksi  pidana  dengan  Putusan  Nomor:  63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks  dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  terhadap  terdakwa  anak  yang  telah  memenuhi unsur-unsur  perbuatan  pada  Pasal  363  ayat  1  sub  3  KUHP,  tindak  pidana  pencurian dalam  keadaan  memberatkan  dan  dalam  kondisi  sehat  jasmani  dan  psikis  sehingga menurut  hakim  terdakwa  anak  secara  meyakinkan  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Telah  sesuai  dengan  fakta-fakta  pada  persidangan  baik  dari  keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan barang bukti di muka persidangan sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa anak bersalah, selain itu pada putusannya, hakim mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan pada terdakwa anak.
Kata Kunci : Pencurian, Anak, Sanksi .

## Abstract
The application of criminal sanctions with  a decision Number 63/pid.sus-anak/2018/pn- mks and Law Number 11 of 2012 on child defendants who have fulfilled the elements of action in article 363 paragraph 1 sub 3 of the Criminal Code, criminal acts of theft the condition  is  burdensome  and  in  a  state  of  physical  and  psychological  health  so  that according  to  the  judge  the  defendant  can  conclusively  account  for  his  actions.  In accordance with the facts of the trial both from the testimonies of the witnesses and the testimony  of  the  defendant  who  acknowledged  his  mistake  and  the  evidence  before  the court so that legally and convincingly the defendant was guilty, in addition to the verdict, the judge considered mitigating and burdening the accused child.
Keywords: Theft, Children, Sanctions.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau  besar dan  kecil  dengan  luas  tanah  kira-kira  2  juta  km²  dengan  jumlah  penduduk  yang menempati  urutan  keempat  negara  terpadat  di  dunia  setelah  China,  India,  dan  Amerika dengan  jumlah  penduduknya  kurang  lebih  260.580.739  jiwa  atau  sekitar  3,5%  dari keseluruhan  jumlah  penduduk  dunia. 1 Angka  kelahiran  bayi  yang  tinggi  merupakan salah  satu  faktor  penyebab  meledaknya  jumlah  penduduk  di  Indonesia,  dengan  jumlah penduduk  yang  cukup  besar  dan  jika  tidak  diimbangi  dengan  pendidikan  dan  lapangan kerja  yang  cukup  maka  hal  ini  dapat  menimbulkan  banyak  masalah  seperti  terjadinya kesejahteraan  yang  tidak  merata  sehingga  mengakibatkan  kesenjangan  sosial  di  dalam kehidupan  masyarakat  kita,  sebagai  contoh  adalah  masih  banyaknya  masyarakat  kita yang  hidup  di  dalam  garis  kemiskinan.  Perlu  kita  sadari  bahwa  kehidupan  yang  miskin itu  bisa  menjadi  salah  satu  faktor  bagi  masyarakat  kita  yang  tidak  mampu  terpaksa menghalalkan  segala  cara  untuk  memenuhi  kebutuhannya  meskipun  dengan  cara melawan  hukum  yaitu  dengan  melakukan  perbuatan  kriminal  seperti  tindak  pidana pencurian.
R. Soesilo membedakan pengertian secara juridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu tingkah laku yang bertentangan  dengan  undang-undang  dan  ditinjau  dari  segi  sosiologis,  maka  yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pengertian pencurian  ialah  tindakan  yang  dilakukan  baik  secara  individu  atau  berkelompok  untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum. 2 Anak  merupakan  amanah  dan  karunia  dari  Allah  SWT  yang  dititipkan  kepada masing-masing  pasangan  dalam  satu  ikatan  rumah  tangga  yang  harus  dijaga  dan dilindungi dari berbagai ancaman dan marabahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, dan perlu adanya upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu karena  pada  kenyataannya,  seringkali  kita  dihadapkan  pada  berbagai  masalah  oleh karena  seorang  anak  dalam  kondisi  krisis  identitas,  lemah  dalam  cara  berpikir  rasional dan  seringkali  hanya  dikuasai  oleh  rasa  penasaran  disertai  emosional  yang  tinggi sehingga  seorang  anak  dapat  melakukan  suatu  tindakan  kriminal  dengan  tidak memikirkan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya.
Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan Anak merupakan setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang  berlaku  pada  anak,  kedewasaan  dicapai  lebih  awal. 3 Bahwa  perbuatan  melanggar hukum  itu  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja  artinya  adalah  perbuatan  melanggar  hukum dapat  saja  dilakukan  oleh  anak  dari  kalangan  sosial  ekonomi  yang  tinggi,  menengah, maupun bawah. Sebagai contoh adalah seorang anak yang dalam keadaan terlantar yang kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik dan wajar serta secara rohani maupun jasmani di  kehidupan  sosial  dalam  keadaan  dan  situasi  diri  yang  tidak  memadai  dapat
1 Ananta  Kristya, “ Kesenjangan Sosial di Masyarakat Indonesia,” https://www. kompasiana .com/anantatk/54f919e6a33311f9028b4794/kesenjangan-sosial-di-masyarakat-indonesia, Diakses 25 September 2018.
2 Djola,  “Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Pengertian  Pencurian,”  http:// belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html., Diakses 13 Oktober 2018.
3 Wagiati  Sutedjo  Melani, Hukum  Pidana  Anak,  edisi  revisi, (Bandung:  Refika  Aditama,  2013), hlm.140-141.
menimbulkan  kondisi  bagi  anak  tersebut  baik  disengaja  atau  tidak,  akan  melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun masyarakat dengan melakukan suatu perbuatan yang melanggar (melawan) hukum.
Bahwa seorang anak dalam hal kedudukan dan segala karakternya  yang memiliki pikiran,  perasaan,  dan  kehendak,  pembentukan  karakter  dan  sifatnya  sangat  tergantung oleh  lingkungan  dan  sekelilingnya  terutama  orang  tua  anak  itu  sendiri  dalam  membina dan  mendidik  serta  menjaga  hubungan  harmonis  termasuk  hubungan  mental  psikologis maupun mental spiritual. Terkait dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, maka Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human  Rights ),  resolusi  Majelis  Umum PBB  Nomor  217  A  (III)  tanggal  10  Desember 1948,  antara  lain  menentukan  hak-hak  anak  adalah  juga  atau  termasuk  hak-hak  asasi manusia.
Selanjutnya  pada  Pasal  2  angka  1  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak 4 menjelaskan  bahwa  “Anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam  keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Resolusi Nomor 109 Tahun 1990  yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Keputusan Presiden  Nomor  36    Tahun  1990,  tentang  prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  anak dikatakan  harus  sesuai  dengan Convention  on  the  Rights  of  the  Child (Konvensi  Hak- Hak Anak).
Dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak 5 bahwa  “Anak  adalah  orang  yang  dalam  perkara anak  nakal  telah  mencapai  umur  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai  18  (delapan belas)  tahun  dan  belum  pernah  kawin”,  namun  undang-undang  ini  dalam  pelaksanaan cenderung  merugikan  anak  dan  belum  komprehensif  memberikan  perlindungan  khusus kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Pada  Pasal  1  angka  12  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak 6 bahwa  “Hak  Anak  adalah  bagian dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.
Demi  kebutuhan  hukum  yang  memadai,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu sebagai pertimbangannya ialah untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus,  terutama  perlindungan  hukum  dalam sistem peradilan. Pada Pasal 1 (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem peradilan Pidana Anak 7 dikatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia  yang  dulu  bernama Wetboek  van  Stafrecht  voor,  Indonesia  merupakan  semacam  kutipan  dari  WvS Nederland yang berbahasakan Belanda. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari
4 Indonesia,  Undang-Undang  Kesejahteraan  Anak,  UU  No.  4  Tahun  1979,  LN  No  32,  TLN  No 3143.
5 Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Anak, UU No.3 Tahun 1997, LN No.3, TLN No.3668.
6 Indonesia,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  UU  No.23  Tahun  2001,  LN  No.  109,  TLN No.4235.
7 Indonesia, Undang-Undang Sistem peradilan Pidana  Anak, UU No.11 Tahun 2012, LN No. 153, TLN No.5332.
istilah bahasa Belanda strafbaar feit. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik 8 yang  berasal  dari  bahasa  latin  yakni  kata delictum. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  arti  delik  diberi  batasan  ialah  “perbuatan  yang  dapat  dikenakan  karena merupakan  pelanggaran  terhadap  undang-undang;  tindak  pidana”. 9 Pasal  1  KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.
Menurut R. Soesilo 10 , tindak pidana juga disebut delik, atau perbuatan yang boleh dihukum,  atau  peristiwa  pidana  itu  adalah  suatu  perbuatan  yang  melanggar  atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, jika melihat pengertian strafbaar feit dari kedua sarjana tersebut diatas, maka pada pokoknya ternyata bahwa:
a. Feit dalam strafbaar feit berarti headeling, kelakuan atau tingkah laku;
b. Pengertian strafbaar  feit dihubungkan  dengan  kesalahan  orang  yang  mengadakan kelakuan tadi. 11
Semua instrumen hukum baik secara nasional maupun internasional dimaksudkan agar  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  juga  mendapatkan  perlindungan hukum  secara  standar  dan  mumpuni  dalam  peradilan  pidana  anak.  Dengan  kata  lain, bahwa  hal  yang  harus  digaris  bawahi  dan  menjadi  perhatian  mendasar  adalah  perlunya perlakuan  khusus  terhadap  anak,  baik  itu  yang  berkonflik  dengan  hukum  maupun  yang menjadi  korban  tindak  pidana  ataupun  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana  merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  terlarang  menurut  undang-undang  yang dilakukan  oleh  seseorang  ataupun  beberapa  orang  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  yang  mengakibatkan  kerugian  kepada  orang  lain  atau  masyarakat  sehingga perbuatannya  dapat  dijatuhi  hukuman  atau  dapat  dipidanakan. 12 Sofyan  Sastrawidjaja (1990:138-142) 13 menambahkan  jenis-jenis  tindak  pidana,  yaitu  tindak  pidana  berdiri sendiri (zelfstandig delicten) adalah delik yang mempunyai perbuatan tertentu tanpa ada lagi delik-delik di kemudian hari, misalnya: suatu pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan tindak  pidana  lanjutan (voortgezettevdelicten) adalah  delik  yang  mempunyai  beberapa perbuatan  tertentu  yang  dikemudian  hari  perbuatan-perbuatan  itu  muncul  dan  saling berhubungan erat.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti sudah mendapatkan  atau  mempunyai  gambaran  yang  berupa  data  awal  tentang  permasalahan yang  akan  diteliti.  Metode  penelitian  yang  akan  diterapkan  dengan  menggunakan pendekatan  yang  bersifat  normatif  dan  empiris  yang  menggabungkan  antara  keduanya karena metode penelitian normatif bersumber dari penelitian kepustakaan yang mengkaji buku-buku,  aturan-aturan  hukum,  dan  perundang-undangan.  Sedangkan  empiris
8 R.  Soesilo, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik  Khusus ,  (Bogor: Politeia, 1974), hlm.122-125.
9 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.7 .
10 R.  Soesilo, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik  Khusus ,  (Bogor: Politeia, 1974), hlm.26.
11 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, (Bandung: Armico, 1990), hlm.14
12 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, (Bandung:  PT  Eresco,  1986), hlm.54
13 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, (Bandung: Armico, 1990), hlm.138-142.
bersumber dan diperoleh secara langsung dari hasil observasi sendiri serta dari responden teknik wawancara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar.

## Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pencurian Berkualifikasi (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/PN-Mks)
Kejahatan  pencurian  merupakan  suatu  perbuatan  tindak  pidana  mengenai pengambilan harta benda tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mengakibatkan kerugian dan  kejahatan  ini  seringkali  terjadi  dimasyarakat.  Penulis  di  dalam  melakukan penelitiannya  memperoleh  gambaran  bahwa  sekarang  yang  melakukan  tindak  pidana seperti  pencurian,  pelakunya  tidak  serta  merta  menjadi  terdakwa  tetapi  melalui  proses penetapan status terduga, tersangka, lalu terdakwa melalui penyelidikan dan penyidikan untuk  mencari  kebenaran  dari  peristiwa  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  siapa, mengapa,  dimana,  dan  apa  tujuannya.  Berdasarkan  hasil  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap kasus pencurian berkualifikasi dengan pemberatan  yang diatur  pada Pasal 363 KUHP  tentang  kejahatan  pencurian  sebagaimana  yang  dibahas,  pada  Pasal  362  KUHP menyebutkan  “barang  siapa  mengambil  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melalawan hukum, diancam karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 14 Telah memenuhi unsur pemberatan sebagaimana isi dari Pasal 363 KUHP berikut dibawah ini:
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum,
a. Pencurian ternak
b. Pencurian  pada  waktu  kebakaran,  letusan,  kebanjiran,  gempa  bumi,  atau  gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
e. Pencurian  yang  dilakukan  oleh  tersalah  dengan  masuk  ketempat  kejahatan  itu atau  dapat  mencapai  barang  untuk  diambilnya,  dengan  jalan  membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(2)  Jika  pencurian  yang  diterangkan  dalam  sub  c  disertai  dengan  salah  satu    hal  yang tersebut dalam sub d dan e, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
Analisis  penulis,  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  pencurian  dalam keadaan  memberatkan  yang  dilakukan  terdakwa  anak  Gassing  pada  Putusan  Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks,  telah  menyesuaikan  dengan  dakwaan  jaksa  penuntut umum  sebagai  pegangan  teguh  untuk  mencari  dan  membuktikan  kebenaran  materil sebagai  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan.  Rumusan  dakwaan  jaksa  penuntut umum  telah  sesuai  dengan  hasil  pemeriksaan  penyidikan  kemudian  akan  diajukan  di persidangan.  Berdasarkan  posisi  kasus,  fakta-fakta  persidangan  berupa  keterangan  para saksi  dan  keterangan  terdakwa  yang  termuat  dalam  berita  acara  persidangan  anak mengakui atas perbuatannya serta barang bukti yang diperhadapkan di muka sidang dan juga  analisa  fakta  maupun  analisa  yuridis,  maka  penuntut  umum  dalam  perkara  ini
14 R.  Soesilo, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik  Khusus ,  (Bogor: Politeia, 1974), hlm.116-118.
menuntut terdakwa anak pada Pasal 363 ayat (1) sub ke-3 KUHP, yang di mana delik ini dapat  dikatakan  telah  terbukti  secara  sah  memenuhi  unsur-unsur  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

## Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Anak yang menjadi  Pelaku  Pencurian  Berkualifikasi  (Studi  Putusan  Nomor  63/Pid.Sus- Anak/PN-Mks)
Hakim anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak,  hakim  tersebut  akan  menentukan  apakah  terdakwa  anak  sangat  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  jaksa  penuntut  umum atau  tidak.  Jika  sah  dan  meyakinkan  terbukti  bersalah,  apakah  anak  tersebut  layak dijatuhi  sanksi  pidana  atau  tindakan.  Putusan  pengadilan  tersebut  sangat  berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejetahteraannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  Hakim  anak  wajib  memperhatikan  aspek  kesejahteraan  anak  yang  merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukum pidana anak. Maka, hakim anak melaksanakan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas:
1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non-diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemindahan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.
Pertimbangan  hukum  hakim,  hakim  yang  khusus  dan  diberi  kewenangan memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  anak  adalah  hakim  anak.  Hakim  anak tersebut  harus  sudah  ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung Republik  Indonesia  sebagai  hakim  anak.  Maka  berikut  syarat  untuk  dapat  ditetapkan sebagai  hakim  anak,  bagian  kelima  hakim  pengadilan  anak  Pasal  43  UU  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:
1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hakim  yang  memutus  perkara  pada  Putusan  No:  63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks telah mengambil alih pertimbangan yang telah dipertimbangan penuntut umum di dalam pertimbangan  tuntutannya,  pertimbangan  mana  telah  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang telah  terurai  dan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan.  Maka  berikut  pertimbangan- pertimbangan  hakim.  Menimbang  bahwa,  jaksa  penuntut  umum  telah  menghadirkan  2 (dua)  saksi,  yakni:  1.  Muhammad  Iqbal dan  2.  Syamsuddin  serta  telah  diajukan  barang bukti  berupa  1  (satu)  buah handphone merk  Oppo  F1  Plus  warna  gold.  Menimbang bahwa, keterangan terdakwa anak yang mengakui atas perbuatannya dengan keterangan saksi-saksi  telah  sesuai  dengan  adanya  barang  bukti  yang  dimunculkan  di  persidangan maka  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  benar  terdakwa  anak  Gassing  melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan.
Menimbang bahwa, hakim anak setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan dari  Bapas  masyarakat  tertanggal  22  Maret  2018  maka  hakim  anak  sependapat  dengan
hasil  rekomendasi  dari  hasil  penelitian  tersebut  yaitu  anak  akan  ditempatkan  di  LPKA (Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak)  Kabupaten  Maros,  supaya  anak  mendapat bimbingan,  pendidikan  mental  dan  agama  sehingga  anak  menjadi  lebih  baik  lagi  saat anak  kembali  ke  keluarganya  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Menimbang, bahwa  disamping  hal  di  atas,  hakim  anak  perlu  juga  mempertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan maupun yang meringankan yang didapat pada diri para anak.
Hal-hal  yang memberatkan  yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan  yaitu anak sangat muda usianya sehingga masih banyak kesempatan untuk  memperbaiki  diri,  anak  sangat  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  untuk  tidak mengulangi perbuatannya. Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) sub ke-3 KUHP, Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  serta  peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan, Mengadili:
1. Menyatakan  anak  Gassing  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  anak  Gassing  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 2 (dua) ulan dan 15 hari (lima belas) hari;
3. Menetapkan  pidana  tersebut  dilaksanakan  dan  dijalani  anak  di  LPKA  Kabupaten Maros;
4. Menetapkan  lamanya  anak  ditahan  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan tersebut diatas;
5. Menetapkan anak tetap ditahan;
6. Menetapkan  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  buah handphone merek  Oppo  f1  Plus warna gold dikembalikan kepada saksi korban;
7. Membebani kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
Demikian  diputuskan,  pada  hari  Senin,  tanggal  6  Agustus  2018,  oleh  Cening Budiana  S.H.,  M.H.,  sebagai  hakim  pengadilan  negeri  makassar,  putusan  tersebut diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  dan  tanggal  itu  oleh  hakim tersebut, dibantu oleh Husna Machmud, S.H., M.H. panitera pengganti pada  pengadilan negeri  makassar,  serta  dihadiri  oleh  Wahyuddin,  S.H.,  penuntut umum pada kejaksaan negeri  makasssar,  anak  didampingi  orang  tua,  penasehat  hukum  dan  bapas  (balai permasyarakatan).  Analisis  penulis  yaitu  sesuai  dengan  posisi  kasus  yang  telah  penulis uraikan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dakwaan  penuntut  umum  terhadap  terdakwa anak  Gassing  yang  merupakan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  menjadi  pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya dan tetap memikirkan kondisi  terdakwa  anak,  baik  secara  fisik  maupun  psikis  mampu  atau  tidak mempertanggung jawabkan sanksi pidananya.
Bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  mengeluarkan  amar  putusannya  telah memenuhi  unsur  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa  terdakwa  anak  Gassing  telah melakukan  tindak  pidana.  Hal  itu  dapat  terlihat  dari  keterangan  saksi-saksi  yang  saling berkesinambungan  dengan  keterangan  terdakwa  anak  yang  kala  itu  telah  mengakui sejujur-jujurnya dan telah menyesali perbuatannnya. Selain itu, barang bukti juga sebagai penunjang  terjadinya  unsur  tindak  pidana  telah  terpenuhi  di  muka  persidangan.  Oleh karena  itu,  hakim  anak  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  dalam  pertimbangannya menjatuhkan  putusan  bahwa  terdakwa  anak  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah diatur pada Pasal 363 ayat (1) sub ke-3 KUHP serta melihat unsur subjektif yakni pelakunya seorang anak sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,
maka dijatuhkan dengan pidana penjara di LPKA Kabupaten Maros selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
Bahwa  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Pengadilan  Negeri  Makassar adalah  penelitian  lapangan  yakni  dengan  mewawancarai  salah  satu  hakim  anak,  Bapak Cening  Budiana,  S.H.  M.H.,  yang  memeriksa  dan  mengadili  kasus  tersebut.  Beliau mengatakan  bahwa  dalam  memeriksa  perkara,  hakim  mempunyai  pegangan  berupa dakwaan  dari  penuntut  umum.  Di  sisi  lain,  dalam  membuktikan  dakwaan  penuntut umum, hakim juga berusaha mencari dan membuktikan secara materil berdasarkan fakta- fakta  yang  terkuak  di  dalam  persidangan.  Tidak  hanya  itu,  hakim  anak  dalam menjatuhkan pidana memliki sikap khusus yang tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana yang  tepat  terhadap  anak,  tetapi  memikirkan  perkembangan  jiwa  anak  tersebut.  Oleh karena itu, beliau mengatakan yang patut diperhatikan selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012,  juga  harus  memperhatikan atau  mempertimbangkan  psikis  anak  pada  saat melakukan  tindak  pidana,  hakim  harus  mengetahui  apa  yang  melatarbelakangi  dan  apa faktor  penyebabnya  sehingga  membuat  anak  berani  melakukan  tindak  pidana.  Psikis anak  pada  saat  dijatuhi  sanksi  pidana,  hakim  harus  memikirkan  kondisi  anak  apakah mampu bertanggung jawab dan menjadikan pembelajaran bagi anak untuk menjadi lebih baik,  dan  psikis  anak  yang  akan  menjalani  sanksi  pidananya,  hakim  harus  bisa meyakinkan  putusan  yang  seadil-adilnya  agar  tidak  mengganggu  masa  depan  terdakwa anak  dan  hakim  harus  mempunyai  pertimbangan  yang  jujur  serta  ketetapan  yang  tidak gampang digoyahkan.
Selain  itu,  beliau  juga  mengatakan  tidak  hanya  itu  pertimbangannya  adapun pertimbangan  meringankan  dan  memberatkan  dalam  menjatuhi  pidana,  yaitu meringankan:
1. Pada  saat  memberikan  keterangan  tidak  berbelit-belit  sehingga  mempermudah jalannya persidangan;
2. Anak mengaku telah menyesali perbuatannya;
3. Usia masih muda;
4. Masih ingin melanjutkan pendidikan formal;
5. Faktor pergaulan;
6. Pendapatan keluarga yang rendah;
7. Telah dijaminkan oleh orang tuanya untuk tidak melakukannya lagi; dan
8. Barang bukti dikembalikan kepada saksi korban. Memberatkan,  dari  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwasannya hakim  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa  anak  Gassing,  jera  atas perbuatannya sehingga tidak muncul keinginan untuk melakukan perbuatan yang kedua kalinya  dengan  melakukan  pembinaan  yang  khusus  sehingga  tidak  ada  kontak  secara langsung  dari  lingkungan  luar.  Dengan  menyimak  uraian  diatas,  maka  penulis berpendapat  bahwa  sangat  setuju  dengan  pasal  yang  dituduhkan  kepada  terdakwa  anak oleh karena itu telah memenuhi unsur-unsur perbuatannya dalam Pasal 363 KUHP. Akan tetapi,  penulis tidak setuju dengan penetapan putusan pidana penjara yang akan dijalani anak  di  LPKA  Kabupten  Maros  karena  menurut  penulis  perbuatan  terdakwa    anak tersebut  masih  dalam  kategori  perbuatan  meresahkan  masyarakat  dan  bukan membahayakan  masyarakat  sebab  sebagaimana  pada  Pasal  81  ayat  (1)  UU  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan: “anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat”.
Menurut  penulis  bahwa  kategori  meresahkan  dan  membahayakan  sangat  berbeda, kategori  meresahkan  adalah  perbuatan  yang  menghasilkan  kegaduhan  atau  kekacauan sehingga  memancing  amarah  pada  siapa  saja.  Membahayakan  adalah  perbuatan  yang
dapat  mengancam  kesalamatan  (menyangkut  nyawa)  seseorang  apalagi  membawa senjata  tajam,  sementara  terdakwa  anak  tersebut  perdana  melakukan  tidak  pidana  dan telah menyesali perbuatannya belum lagi ia masih ingin melanjutkan sekolah formalnya. Perlu  kita  ketahui  bahwa  keadaan  lapas  anak  sesungguhnya  sangat  mengkhawatirkan oleh  karena  lapas  dewasa  berdampingan  dengan  lapas  anak  sehingga  bisa  saja mempengaruhi  pembinaan  khusus  terhadap  anak  tidak  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu, dikutip  dari  Koran  Sindo  Makassar  dalam  terbitannya  pada  tanggal  21  Januari  2019 diakses  secara online ,  memberitakan  menurut  kalapas  kelas  1  Makassar,  Budi  Sarwono kapasitas  warga  binaan  idealnya  740  orang,  hanya  saja  jumlah  warga  binaan  di  lapas Makassar  sebanyak  982  orang  yang  jumlahnya  mencapai  25%  yang  artinya  kelebihan 240-an orang dan akan ada rencana pemindahan beberapa anak ke LPKA Maros.  Hal ini membuktikan  terjadinya  penumpukan  warga  binaan  anak  yang  berarti  bahwa  begitu banyak anak yang masih melakukan kriminalitas di usia muda.
Hal  tersebut  diatas  dapat  menimbulkan  persoalan,  hal  pertama  adalah  apakah pembinaan di LPKA Maros dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya pemindahan beberapa  anak  yang  membludak.  Hal  kedua  adalah  LPKA  Maros  dapat  membuktikan peranannya  sebagai  tempat  pembinaan  khusus  untuk  pembekalan  masa  depan  anak setelah  ia  menjalani  pidananya  di  LPKA  Maros.  Melihat  kedua  hal  yang  dapat  terjadi, maka penulis berpendapat bahwa sebaiknya putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak  akan  lebih  ideal  bila  putusannya  berupa  sanksi  tindakan  di  LPKS,  dengan pertimbangan  bahwa  terdakwa  anak  masih  muda  dan  masih  bisa  dilakukan  pembinaan kepadanya dengan memperhatikan masa depan dan kesejahteraannya baik secara materil maupun kepada moril anak.

## A. Penutup
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Bahwa  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan memberatkan telah sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) sub ke-3 KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimana anak sebagai pelakunya.
2. Pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan memberatkan  pada  putusan  Nomor:  63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks  telah  sesuai dengan  fakta-fakta  persidangan  baik  itu  dari  keterangan  saksi-saksi  maupun keterangan terdakwa serta barang bukti di muka persidangan sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 bulan 15 hari di LPKA Maros.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badrulzaman, M.D. Perjanjian Kredit Bank . Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1983.
Harun,H.H.M. Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Dalam  Pemberian  Kredit  Perbankan . Jakarta: IND-HILL-CO, 1995.
Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. R.  Soesilo. Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik  Khusus . Bogor: Politeia, 1974.
Sofjan Sastrawidjaja. Hukum Pidana I. Bandung: Armico, 1990. Wagiati  Sutedjo  Melani, Hukum  Pidana  Anak ,  edisi  revisi . Bandung:  Refika  Aditama, 2006.
Wirjono  Prodjodikoro. Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Bandung:  PT  Eresco, 1986.

## Website
Ananta  Kristya. “Kesenjangan Sosial di Masyarakat Indonesia .” https:// www.kompasiana.com/anantatk/54f919e6a33311f9028b4794/kesenjangan-sos ial-di- masyarakat-indonesia. Diakses  25 September 2018. Djola. “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pengertian Pencurian.” http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencuria n.html . Diakses 13 Oktober 2018.