## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan tindak Pidana koruPsi dana desa di desa Pagutan kabuPaten LoMbok tengah nusa tenggara barat
Laely Wulandari*, Syamsul Hidayat & Lubis
Universitas Mataram Corresponding email: Laelywulandari01@gmail.com

## abstrak
Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah merupakan salaha satu desa yang sedang giat melakukan pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Pembangunan tersebut dananya antara lain diperoleh dari Bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat. Program Bantuan dana desa ini jumlahnya cukup besar hingga rentan untuk diselewengakan. Tindakan penyelewengan penggunaan keuangan ini dalam hukum kemudian disebut sebagai tindak pidana korupsi. Unsur utama dari tindak pidana korupsi ini adalah adanya kerugian keuangan negara. Namun, ada juga kasus korupsi bantuan dana desa terjadi karena kesalahan pengelolaan keuangan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentana pencehana tindak pidana korupsi dana desa Kata kunci: Pencegahan, Korupsi Dana Desa, Pagutan

## abstract
Pagutan Villages Batukliang district Central Lombok is one of the many villager doing physical and human resources. The development  fund came from the central government village relief program. The number of The village”s relief program is large enough to have the potential to m isguide. The lapsing of financial use in the law came to be called a crime of corruption. A major element of the corruption act is the loss of the state . But there is also a case of corruption in the country financial aid due to mismanagement of thr finances. There for we need to increase public knowledge activities on the prevention of corruption of the village funds
Key word : Prevention, Corruption, Village relief program, Pagutan

## i. PendahuLuan
Tindak Pidana Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat segi negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Di Indonesia kasus korupsi seakan-akan menjadi persoalan yang tidak pernah bisa untuk diberantas. Penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tanpa

## 194~200
hak adalah sebuah indikasi adanya perbuatan korupsi. Kasus korupsi terjadi di semua level baik yang terjadi pada birokrasi pemerintahan, pengadilan, maupun sektor lainnya. Dalam dunia birokrasi mulai dari tingkatan terendah sampai tertinggi tindak pidana korupsi tidak dapat terpungkiri, termasuk dalam ranah tingkat desa.
Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dengan perubahannya yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemeritah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan begi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah , pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu point penting lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan dana desa maka pengakuan akan hak asal usul (Rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa sudah berlangsung hampir 5 tahun. Tahun 2015 jumlah dana desa Rp 20,76 Triliun, tahun 2016 Rp 46,98 Triliun, tahun 2017 Rp 60 Triliun, dengan jumlah desa 74.956 desa. Dengan prioritas penggunaan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal secara swasembada. 1
ICW telah melakukan pemantauan atas tindak pidana korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW pada tahun 2015-2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus tindak pidana korupsi 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. 2
Salah satu aktor penyalahgunaan dana desa dan anggaran dana desa adalah kepala desa. Nusa Tenggara Barat pun tidak luput dari kasus penyalahgunaan dana desa dan anggaran dana desa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama bulan Januari sampai Juli 2019 ada 7 perkara yang sudah diputus terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang terdakwanya kepala desa hasil wawancara dengan Dr. Asmuni ,SH.,MH (Ketua Peradi NTB) oleh Suara NTB. 3
1 Yusrianto Kadir, 2018, “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. VI Nomor 3 Desember 2018, hlm. 434.
2 Ibid
3 Penggunaan Dana Desa, Banyak Kades di NTB Terseret Kasus Hukum: https://www.google.com/amp/s/www.su- arantb.com/ntb/2019/274052/Penggunaan.Dana.Desa.Banyak.Kades.di.NTB.Terserat.Kasus.Hukum/%3famp. Diakses pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 14.35 WITA.
Penyimpangan-penyimpangan dana desa yang sering terjadi antara lain pertama pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai. Kedua, mark up anggaran yang biasanya tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa . Ketiga , penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi. Keempat , lemahnya pengawasan dan kelima, penggelapan honor aparat desa.
Selain berbagai bentuk penyimpangan diatas, salah satu faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa ini juga disebabkan kurang siapnya sumber daya manusia dalam menerima bantuan anggaran yang tiap desanya cukup besar dengan nilai yang disesuaikan dengan berbagai macam kriteria yang ditetapkan. Sumber daya manusia sangat penting sebagai alat penujang anggaran sehingga anggaran desa tersebut dapat dijalankan sesuai dengan peruntukkan dan tentunya tepat sasaran.
Tujuan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain adalah untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, diantaranya masalah kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Selain itu tujuan lain yaitu membantu pemberdayaan ekonomi masyarakt desa, membangun insfrastruktur  dan menciptakan peluang serta lapangan pekerjaan.
Hampir setiap desa mendapatkan dana senilai Rp 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah). Angka ditiap desa bervariasi. Tujuannya agar member keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Desa-desa saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Disatu sisi desa harus pintar menggunakan dana desa untuk membangun kesejahteraan warga desa. Di satu sisi harus berhadapan dengan hukum jika sampai terjadi penyalahgunaan anggaran. Tantangan desa tidak mudah dalam mengimplementasikan penggunaan anggaran dana desa yang besar ini. Selain itu, sumber daya manusia yang berada pada posisi perangkat desa belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk membelanjakan dana desa sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan.
Kurangnya informasi atau penyebarluasan informasi yang tidak merata tentang berbagai penyimpangan dana desa dan alokasi dana desa serta terkait dengan bagaimna pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga dana desa dan alokasi dsana desa tersebut dapat tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Perangkat desa  sebagai subjek vital dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa perlu mendapatkan perhatian khusus, selain itu tentu masyarakat sebagai subjek yang tidak dapat terpisahkan sekaligus subjek pendukung dalam melaksanakan hajat pemerintah dalam pembangunan desa. Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yag sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 196~200

## ii. PeMbahasan
Kegiatan yang kami lakukan pada tanggal 26 Agustus 2020 pada Hari Rabu di Kantor Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Bahkan pada saat awal kami menghubungi pihak desa, Kepala Desa Pagutan meminta kami untuk memberikan penyuluhan selain kepada perangkat desa juga kepada masyarakat desa.
Korupsi memang hal yang paling rawan terjadi di masyarakat apabila berhubungan dengan jumlah uang yang cukup banyak. Kadangkala korupsi terjadi karena kesalahan administrasi. Namun, lebih banyak terjadi karena ada kehendak untuk mempergunakan uang negara yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.
Dari hasil kegiatan yang kami lakukan dapat kami simpulkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa syarat utama yang disebut korupsi adalah ada kerugian negara. Jadi misalnya yang dirugikan adalah keuangan masyarakat desa itu tidak termasuk korupsi.
Kepala desa, perangkat desa dan masyarakat yang hadir dalam penyuluhan sangat antusias mengikuti penyuluhan ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dengan berbagai macam contoh kasus. Pertanyaan yang diajukan misalnya berapa batas jumlah uang yang korupsi, berapa ancaman pidananya, apa fungsi Komisi pemberantasan korupsi juga pertanyaan tentang berapa lama seseorang dapat dipidana karena melakukan korupsi.
Tim Penyuluh menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan bahasa keseharian dan untuk memperkuat kami juga menjelaskan beberapa dasar hukum atas jawaban kami tersebut. Bahkan setelah selesai penyuluhan ini berlangsung masih ada pertanyaan- pertanyaan yang diajukan di luar forum.
Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut

## 1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa korupsi adalah : Pasal 2
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara.

## Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tedapat beberapa unsur penting yaitu: (1) Setiap Orang; (2) Melawan Hukum; (3) Memperkaya Diri Sendiri/orang lain/korporasi; (4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi (Pasal 1 angka 3 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), setiap orang juga dapat berkenaan dengan jabatan atau pegawai negeri.
Menurut Thomas pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan peroganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat (2) berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

## 2.  Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa
Berdasakan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat (2) Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dikatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
Upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa antara lain : a.  Mengenali modus-modus korupsinya
Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Jumlah ini diperkirakan akan tetap terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 74 ribu lebih desa diseluruh Indonesia, di sisi lain masih banyak perangkat desa yang tidak terlalu memahami sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan. Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan dana desa akibat koupsi adalah yang

## 198~200
paling banyak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai, mark up anggaran, tidak  melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salah satu penyebab dari suburnya koupsi dana desa.
Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya dapat diantisipasi jika warga desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang pengawasan aktif memonitor setiap langkah yang dilakukan dengan menggunakan dana desa. Karena penyalahgunaan wewenang akan selalu terjadi apabila ada kesempatan yang terbuka.
b. Peningkatan Capacity Building (Perangkat Desa)
1) Strata pendidikan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan dengan jelas bahwa persyaratan untuk menjadi kepala desa hanya cukup memiliki ijazah SMP dan untuk menjadi perangkat desa harus memiliki ijazah SMA, hal ini sangat berbanding terbalik karena seharusnya yang memiliki strata pendidikan lebih tinggi maka ialah yang menjadi pemimpin, dikhawatirkan hal tersebut dapat berdampak kepada manajemen kepemimpinan, dan dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi kasus korupsi dana desa.
2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Kepala desa serta perangkat desa harus meningkatkan kapasistas sumber daya manusia dengan berbagai kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis, karena hasil dari peningkatan SDM memiliki manfaat yang sangat besar dalam melaksanakan tugas administratif di desa dan meningkatkan wawasan bagi perangkat desa.
c.  Penguatan kapasitas pendamping desa
Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara:
1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasa, pengembangan usaha ekonomi desa, penyalahgunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3.  Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4.  Melakukan perorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
5.  Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilisitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. 4
d.  Mengurangi campur tangan dari pemerintah daerah
Kepala desa atau perangkat desa harus berani menolak dengan tegas permintaan dari pemerintah daerah yang bukan merupakan kegiatan terpogram sebelumnya, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan politik, karena hal tersebut akan memicu permasalahan kedepannya.

## iii. kesiMPuLan
Korupsi dana desa dapat terjadi apabila pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya serta ada kerugian negara di dalamnya. Untuk itu selain upaya penanganan yang paling penting adalah upaya pencegahan agar tidak terjadi korupsi dana desa. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah : Mengetahui modus- modus korupsi dana desa, Peningkatan sumber daya manusia pengelola dana desa, pendampingan yang intesif dalam pengelolaan dana desa dan mengurangi campur tangan dari pemerintah daerah.
Diharapkan kepada pemerintah dan elemen mayarakat untuk lebih meningkatkan sosialisasi  tentang pencegahan korupsi, khususnya korupsi dana desa. Dengan demikian dana yang digelontorkan untuk desa dapat tepat sasaran dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan. Efek akhir dari pencegahan korupsi adalah kepercayaan masyarakat yanf meningkat terhadap pemerintah, khsusunya pemerintah desa.

## daFtar Pustaka
buku :
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional , Cet.7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015
Arif, Muhammad,  Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press, 2007
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 4, Jakarta, Sinar Grafika.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi,  Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidan a, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Malang Coruption Watch, Mengerti dan Melawan Korupsi, Jakarta, sentralisme Production, 2005
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta. 2008
Jurnal :
4 Kristendo Sumolang, Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dai UU. No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. Hlm. 36

## 200~200
Yusrianto Kadir, 2018, “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. VI Nomor 3 Desember 2018

## Peraturan Perundang-undangan :
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang  Desa.
Sekretariat Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia.2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Keuangan Desa. Jakarta.

## Media online :
Penggunaan Dana Desa, Banyak Kades di NTB Terseret Kasus Hukum: https://www. google.com/amp/s/www.suarantb.com/ntb/2019/274052/Penggunaan.Dana. Desa.Banyak.Kades.di.NTB.Terserat.Kasus.Hukum/%3famp. Diakses pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 14.35 WITA.
KBBI.we.id download hari sabtu tanggal 25 Februari  2020 pukul 16.00 WITA