IDJ , Volume 01, Issue 2 (2021), pp.53-64 doi: 10.19184/ijl.v1i1.22179 © University of Jember, 2020 Published online November 2020

## Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)
Achbar Madya Persada Universitas Jember
Jayus Universitas Jember
Iwan Rachmad Soetijono Universitas Jember

## Abstrak
Di Indonesia sendiri ada 3 (tiga) jenis sistem pemilu yang perlu kita ketahui yaitu sistem pemilu distrik, sistem pemilu proporsional, dan sistem pemilu campuran. Di wilayah Papua khususnya di  wilayah  pedalaman  atau  perbatasan  cenderung  mengikuti  pilihan  ketua  sukunya  untuk menentukan pilihan. Dari 29 kabupaten/kota di Papua ada 13 daerah yang diberikan hak khusus (privilege)  untuk  menggunakan  sistem pemilu  tersendiri.  Sistem khusus  tersebut  dinamakan sistem  noken.  Noken  dalam  bahasa  Papua  berarti  tas  atau  kantong.  Sistem  noken  tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa  pemilu  adalah  sarana  untuk  melaksanakan  kedaulatan  rakyat  yang  dilakukan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  atau  biasanya  kita  menyebut  ( luber  jurdil ) berdasarkan  UUD  NRI  1945.  Hal  ini  menjadi  sebuah  pro  kontra  diantara  pengamat  hukum Indonesia karena ada beberapa pendapat yang mendukung sistem noken dilihat dari perspektif adat dan menolak sistem noken dilihat dari perspektif asas demokrasi dalam pemilihan umum. Sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Papua menurut studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor:  35/  PHP.BUP-XVI/2018  secara  hukum  dianggap  tidak  sah  sehingga  perlu dilakukan pemilihan umum ulang. Tetapi Mahkamah Konstitusi menetapkan pemungutan suara dengan  sistem  noken  masih  dapat  dibenarkan,  namun  hanya  berlaku  di  tempat  dan  waktu tertentu  yang  selama  ini  belum  pernah  melaksanakan  Pemilu  dalam  bentuk  pencoblosan langsung oleh pemilih.
Kata Kunci: Noken, Pemilihan Kepala Daerah, Status Hukum

## Abstract
In Indonesia, there are 3 (three) types of electoral systems that we need to know, namely the electoral district system,  the  proportional  electoral  system  and  the  mixed  electoral  system.  The  Papua  region,  especially  in  the interior or border areas, tends to follow the choice of its tribal leader to make choices. Of the 29 districts / cities in Papua, 13 regions are given special rights (privileges) to use the current election system. This special system is called the noken system. Noken in Papuan language means bag or pocket. The noken system is contrary to the General Election Law, namely in Article 1 which explains that elections are a means of exercising people's sovereignty which is carried out directly, freely, secretly, honestly, and fairly or we usually call it (overflowing jurdil) based on the 1945 NRI Constitution. This is a pro and contra among observers of Indonesian law because there are several opinions  that  support  the  noken  system  from  a  traditional  perspective  and  reject  the  noken  system  from  a democratic perspective in general elections. The noken system in regional head elections in Papua according to the case study of the Constitutional Court Decision Number: 35 / PHP.BUP-XVI / 2018 is legally invalid so a re- election is necessary. The Constitutional Court evaluating the use of the noken system in the General Election is only casuistic, which at that time was still needed by some people in Papua.
Keywords: Noken, Regional Head Elections, Legal Status

## I. PEMBAHASAN

## A. Status Hukum Noken Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Papua Menurut Studi
Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/ PHP.BUP-XVI/2018
Dua  puluh  kabupaten/kota  di  Papua  (Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat)  telah mengikuti  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah  serentak  gelombang  pertama yang digelar tanggal 9 Desember 2015. Daerah tersebut adalah: Nabire, Asmat, Keerom, Waropen,  Merauke,  Mamberamo  Raya,  Pegunungan  Bintang,  Boven  Digoel,  Yahukimo, Supiori  dan  Yalimo.  Seluruh  petahana  turut  ambil  bagian  dalam  menyemarakkan kontestasi  lokal  tersebut.  Namun,  pada  akhirnya,  hanya  empat  petahana  yang  mampu mempertahankan jabatannya kembali untuk lima tahun kedepan. Selebihnya, wajah-wajah politisi baru kini mewarnai kursi pemerintah daerah di Papua.
Secara harfiah, kata “ Noken ‟ , sebagaimana yang telah diresepsi ke  dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  adalah  sebutan  untuk  tas  tradisional  dari  Papua  yang terbuat dari serat kayu. 1 Sedangkan dalam bahasa indonesia Noken diartikan sebagai tas atau kantong yang khas tradisional masyarakat adat Papua. Namun tas atau kantong asli Papua  ini  memiliki  fungsi  dan  nilai  lebih  bagi  masyarakat  adat  Papua,  sebab  juga mengandung nilai filosofis, historis, sosialis, moralis dan sebagainya. 2 Bagi masyarakat Papua,  Noken  juga  dimaknai  sebagai  simbol  kehidupan  yang  baik,  perdamaian  dan kesuburan. Karena itu, kantong (tas) yang dijalin dari kulit kayu ini punya kedudukan penting dalam struktur budaya orang Papua.  Pada praktiknya, tidak semua orang dapat menjalin  kulit  kayu  menjadi  noken.  Hanya  perempuan  Papua  yang  diperbolehkan membuat noken. Perempuan Papua yang belum bisa menjalin kulit kayu menjadi noken sering  dianggap  belum  dewasa  dan  belum  layak  menikah.  Sementara  laki-laki,  secara adat tidak diperbolehkan sama sekali membuat noken karena noken dianggap sebagai sumber kesuburan kandungan seorang perempuan. 3
Noken adalah nilai budaya lokal di Papua yang harus dihormati dan dilindungi dalam sistem  hukum  nasional  terutama  dalam  pelaksanaan  proses  pemilu  dan  Pemilihan Umum  Kepala  daerah.  Penggunaan  sistem  noken  sebagai  kearifan  lokal  merupakan pengertian demokrasi yang lain.  Yakni,  bagaimana memadukan berbagai kesepakatan yang  muncul  dari  kehendak  masyarakat  adat  untuk  memilih  calon  pemimpin.  Sistem noken berasal dari kearifan lokal di beberapa wilayah pegunungan di Papua  yang telah menjadi tradisi dari generasi ke  generasi. Meskipun telah lama berlangsung penggunaan noken dalam pemilu dan  Pemilihan Umum Kepala daerah, tetapi sistem noken tidak ada pengaturannya dalam  undang-undang  pemilu  atau  undang-undang  Pemilihan  Umum Kepala daerah. Sehingga noken menjadi salah satu cara dalam sistem pemilu yang tidak tertulis  dalam  hukum  nasional.  Akibat  tidak  diaturnya  noken  dalam  perundang- undangan pemilu dan Pemilihan Umum Kepala daerah, implementasi penggunaan noken sebagai  pengganti  pemungutan  suara,  tidak  seragam  untuk  masing-masing  daerah-
1 “Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, online: <https://kbbi.web.id/>.
2 Pieter  Kossay  et  al, Sistem  Noken,  Demokratiskah? (Jayapura:  Pieter  Ell  c.s.  Office  of  Advocate  &  Law Consultant, 2013) at 6 – 7.
3 Yance Arizona, “Konstitusionalitas Noken : Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat  Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia” (2010) III:1 Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas 1– 22.
55 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
daerah  pegunungan  di  Papua.  Model  sistem  penggunaan  noken  bervariasi  tergantung penyebaran penduduk dan kondisi georafis setiap wilayah.
Dalam konteks nilai dan makna noken bagi masyarakat adat Papua, noken menjadi salah  satu  peninggalan  atau  warisan  budaya  leluhur  yang  bernilai  dan  berharga  bagi setiap suku di Papua. Selain itu, noken juga menjadi simbol persahabatan dan tali ikatan persaudaraan, di mana dengan diberikannya noken kepada sesama anggota marga atau klennya yang berasal dari suku tertentu, dapat menciptakan relasi atau persahabatan di antara  mereka.  Sebagai  simbol  kebudayaan,  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka dibalik peristiwa yang terkait dengan noken menyimpan nilai, makna dan arti. Noken yang tersebar di semua suku di wilayah pegunungan Papua ini pun memiliki berbagai macam model dan bentuk  hingga nama tersendiri untuk menyebut kantung dari kulit kayu  ini.  Berikut  penyebaran  Noken  berdasarkan  suku  dan  masing-masing penyebutannyayang diuraikan pada Tabel 4.1
No Penyebaran Suku Asli Papua Kabupaten Noken Dalam Bahasa Daerah 1 Huwula Jayawijaya Suu 2 Lani Tollikara; Lani Jaya;Puncak Yumgo 3 Walak; Kem; Lani Mamberamo Tengah Suu; Yumgo 4 Nduga; Lani Nduga Suu; Yumgo 5 Yali; Pagai Yalimo Suu 6 Ngalum; Ketengban/Kupel; Iwur; Aboy; Batom Pegunungan Bintang Men; Alen 7 Yalimeg; Ketengban/Kupel Yahukimo Suu, Alen 8 Moni; Lani; Damal; Wolani Intan Jaya Ombo, 9 Mee Paniai; Deyai; Dogiyai Yuwo Sumber: Pieter Ell, dkk (2013)
Dalam konteks nilai dan makna noken bagi masyarakat adat Papua, noken menjadi salah  satu  peninggalan  atau  warisan  budaya  leluhur  yang  bernilai  dan  berharga  bagi setiap suku di Papua. Selain itu, noken juga menjadi simbol persahabatan dan tali ikatan persaudaraan, di mana dengan diberikannya noken kepada sesama anggota marga atau klennya yang berasal dari suku tertentu, dapat menciptakan relasi atau persahabatan di antara mereka.Sebagai simbol kebudayaan, sebagaimana dikemukakan di atas, maka di balik peristiwa yang terkait dengan noken menyimpan multi nilai, makna dan arti.
Meskipun  dalam  pelaksanaannya  noken  tidak  diatur  secara  tertulis  dalam peraturan perundang-undangan, namun nyatanya  noken telah menjadi sistem hukum pemilu di masyarakat Papua. Hal ini berarti bahwa noken telah melengkapi kebutuhan khusus  yang  tidak  dijangkau  oleh  hukum  tertulis  dalam  sistem  pemilu  di  Indonesia. Noken telah menjadi pelengkap teks yang mungkin tidak sesuai dengan konvensi sosial sistem  pemilu  yang  mendefinisikan  sumber  hukum.  Dengan  kata  lain,  hal  ini  sejalan dengan  pernyataan  yang menyatakan  bahwa: Allowing political theory and daily practice to supplement the text may be inconsistent with the social conventions defining the sources of our  law. In
56 | Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup- XVI/2018)
other  words,  anything  the  “unwritten  Constitution”  can  do,  unwritten  law  can  do better; and  what unwritten law can’t do, probably shouldn’t be tried . 4 Yang secara implisit menyatakan bahwa apa pun  yang  dapat  dilakukan  oleh  Konstitusi  tidak  tertulis,  tidak  tertulis  dapat  berbuat lebih baik; dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum tidak tertulis, mungkin tidak boleh diadili.
Penggunaan  noken  di  Papua,  beberapa  waktu  lalu  yang  menyebabkan  terdapat salah  satu  pasangan  calon  memperoleh  hasil  penghitungan  suara  mencapai  100% sehingga  dianggap  oleh  beberapa  kalangan  sebagai  bentuk  pertentangan  dengan demokrasi dalam pemilu. Pemilu yang dilaksanakan di Papua dinilai tidak terjadi proses demokrasi karena terdapat sistem yang dianggap tidak sejalan sistem demokrasi dalam pemilu. Demokrasi yang sangat menjunjung tinggi kebebasan masyarakat, berbenturan dengan  sistem  pemilu  yang  ada  di  Papua  yang  dinamakan  noken.  Noken  adalah pemilihan yang tidak dilakukan melalui bilik suara secara langsung oleh para pemilih melainkan  hak  suara  diwakilkan  kepada  ketua  suku  (tetua  adat)  dengan  suara dimasukkan  ke  dalam  tas  khas  orang  Papua  yang  disebut  noken. 5 Proses  noken  yang demikian,  menyebabkan  dipertanyakannya  keabsahan  hasil  pemilihan  dalam pelaksanaan pemilu dan Pemilihan Umum Kepala daerah.
Latar belakang pemikiran Pasal 18 ayat (4) saat itu adalah bahwa sistem pemilihan akan  diterapkan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat.  Masyarakat  mempunyai pilihan  apakah  akan  menerapkan  sistem  perwakilan  (Pemilihan  yang  dilakukan  oleh DPRD) atau melalui sistem (pemilihan secara langsung oleh rakyat) tujuannya adalah agar  ada  fleksibilitas  bagi  masyarakat  dalam  menentukan  sistem  pemilihan  kepala daerah, hal itu terrkait dengan penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat  diberbagai  daerah yang berbeda- beda. Ada daerah yang lebih condong untuk menerapkan  system  pemilihan tidak langsung (demokrasi perwakilan) dan  ada  pula  daerah  yang  cenderung  lebih  menyukai  sistem  pemilihan langsung(demikrasi  langssung)  dalam  hal  memilih  gubernur,  bupati  dan  walikota. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata  demokrasi dalam  artian  karena  ayat  (7)  pada  pasal  18  itu  susunan  dari  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  diatur  dalam  Undang-undang,  Undang-undanglah  yang menentukan apakah pemilihan kepala daerah itu dilakukan langsung oleh rakyat atau sebagaimana  itu  dilakukan  oleh  DPRD,  yang  penting  adalah  prinsip  dasarnya  adalah demoktaris.
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  terdapat  dua  tafsir  dari  frasa  “dipilih  secara demokratis”  yaitu  dalam  arti  pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  dan  pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. tetapi amandemen UUD1945 sesuai dengan pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Sehingga gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung lahir dari keinginaan agar kepala daerah terpilih benar-benar representative, artinya seorang gubernur  misalnya  terpilih  atau  dipilih  bukan  hasil  rekayasa  politik  Anggota  Dewan
4 The “Unwritten Constitution” and Unwritten Law , SSRN Scholarly Paper, by Stephen E Sachs, papers.ssrn.com, SSRN Scholarly Paper ID 2360289 (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2013) at 1799.
5 Arizona, supra note 3.
57 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  pada  akhirnya  kepala  daerah  bukanlah  hasil keinginan rakyat yang sebenarnya. 6
Sistem Noken adalah sistem pemilihan umum yang penggunaannya menggunakan Noken yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara, Sistem Noken bertumpu pada “Big Man” atau kepala suku, seorang big man tidak hanya  sekedar  sebagai  pemimpin  politik  yang  menentukan  aturan  yang  harus  diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin ekonomi, sosial, budaya, kekuasaanyapun bukan diperoleh  dari  keturunan,  tetapi  karena  pengaruh,  karisma,  dan  warna kepemimpinannya  yang  disegan  terkadang  ditakuti. Big  man bertanggung  jawab  atas ketersediaan  kebutuhan  dasar  warganya  seperti  makan,  dan  kesehatan,  namun sebaliknya warga harus loyal dengan apapun keputusan Big man , system politik big man di Papua sudah berlansung ratusan tahun atau ribuan tahun. Penerapan Sistem Noken dalam pemilihan umum dengan system Big man terjadi pda momentum pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pemilu ini merupakan hasil symbol demokrasi yang mengkehendaki . “One Man. One Vote” dengan asas Langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER).
Berdasarkan  kasus  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  35/  PHP.BUP- XVI/2018 tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 menunjukkan status hukum sistem noken dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Deiyai. Untuk memperoleh kepastian hasil pemungutan suara Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Deiyai  Tahun  2018,  Mahkamah  Konstitusi  (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai di Distrik  Kapiraya  dan  Kampung    Diyai    1    Distrik    Tigi      Barat,      Kabupaten      Deiyai. Demikian Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang dibacakan pada Rabu (12/9) di Ruang Sidang Pleno MK.  Sidang  perkara  yang  teregistrasi  Nomor  35/PHP.BUP-XVI/2018  ini  dimohonkan Pasangan  Calon  Nomor  Urut  4  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Deiyai  Inarius  Douw  dan Anakletus  Doo.  Dalam  Putusan  tersebut,  MK  menyatakan  telah  terjadi  pelanggaran dalam  pelaksanaan  pemungutan  suara  dengan  cara  noken  di  semua  TPS  di  Distrik Kapiraya dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat alam Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Deiyai  Tahun  2018.  Selain  itu,  Mahkamah membatalkan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Deiyai  Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018  tentang  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018,  bertanggal  8  Juli  2018,  sepanjang  mengenai  perolehan  suara  Pasangan  Calon  di semua TPS di Distrik Kapiraya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat. Pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  35/  PHP.BUP-  XVI/2018 tersebut menjelaskan ada diskursus yang menyatakan bahwa sistem noken tidak sesuai
6 Noor  M  Aziz,  “LAPORAN  AKHIR  PENGKAJIAN  HUKUM  TENTANG  PEMILIHAN  KEPALA DAERAH” 134 at 69.
58 | Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup- XVI/2018) dengan sistem penyelenggaraan pemilu. Hal ini dianggap karena pemilu adalah sarana pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar  1945. Sedangkan pada proses pelaksanaan noken dalam pemungutan suara dilakukan dengan kesepakatan dengan diwakilkan oleh kepala suku (tetua adat).
MK melalui putusannya dalam perkara nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 tanggal 09 Juni  2009  telah  mengakui  sistem  noken  sebagai  salah  satu  cara  pemungutan  suara  di beberapa wilayah di Papua. Terminologi noken digunakan pada pelaksanaan pemilu dan Pemilihan Umum Kepala daerah tahun 2009,  yaitu melalui putusan MK nomor 47-81/ PHPU.A-VI/2009 dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah Provinsi  Papua. Yang  kemudian  berlanjut  dalam  perkara  lain  pada  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah Nabire,  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah  Waropen,  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah Mamberamo Raya, Pemilihan Umum Kepala daerah Lanny Jaya, Pemilihan Umum Kepala daerah  Yalimo,  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah  Nduga  dan  Pemilihan  Umum  Kepala daerah Yahukimo, Pemilihan Umum Kepala daerah Intan Jaya, Pemilihan Umum Kepala daerah  Dogiyai,  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah  Tolikara,  Pemilihan  Umum  Kepala daerah Puncak Jaya, Pemilihan Umum Kepala daerah Paniai, Pemilihan Umum Kepala daerah  Mamberamo  Tengah  serta  dalam  perkara  pengujian  undang-undang  nomor  8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif pada perkara Nomor 31/PUU-XII/2014 kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/ PHP.BUP-XVI/2018.
Melalui putusan MK nomor 47-48/PHPU.A- VI/2009, MK sesuai dengan Pasal 18B ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pada pertimbangannya, MK menyatakan menghargai  nilai  budaya  yang  hidup  di  kalangan  masyarakat  Papua  yang  khas  dalam menyelenggarakan  pemilihan  umum  dengan  cara  atau  sistem  kesepakatan  warga atau aklamasi.  MK  menerima  cara  pemilihan  kolektif  (kesepakatan  warga  atau  aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo.
Dalam  putusannya  yang  bernomor  47-48/  PHPU.A-VI/2009,  MK  menyatakan pemahaman  dan  penghargaannya  terhadap  nilai  budaya  yang  hidup  di  kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilu dengan sistem noken. Jika memaksakan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang berlaku umum, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di antara kelompok- kelompok masyarakat setempat. Atas berbagai pertimbangan, MK turut memosisikan sistem noken sebagai salah satu resolusi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah di Papua. Bahasa lain yang digunakan untuk  menyebutkan  sistem  noken  pada  saat  itu adalah  “kesepakatan  warga”.  MK menerima  cara  pemilihan  kolektif  (aklamasi)  yang  telah  diterima  masyarakat  tersebut. Sehingga daerah pengguna sistem noken sebaiknya tidak dipaksakan menggunakan sistem pemilihan pada umumnya karena sistem langusng tersebut menggiring pada perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum. Putusan MK ini muncul di sidang sengketa Pileg 2009 di Yahukimo dan berlaku untuk semua.

## 59 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Oleh karena itu, sebagai bagian dari resolusi atas lingkungan budaya yang ada di Papua, penting untuk mengkaji seberapa baik pelaksanaan atau penerapan sistem noken pada pemilihan kepala daerah 2015. Sehingga noken sebagai bagian dari resolusi dalam kontestasi politik daerah benar-benar berhasil guna. Dengan asumsi, semakin baik aspek pelaksanaannya maka akan semakin tinggi pula nilai kontribusinya untuk menciptakan stabilitas  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah.  Dari  ekstraksi putusan-putusannya, MK  telah  memberikan sekurang-  kurangnya dua  indikator utama dalam  penerapan  sistem  noken  untuk  dipedomani  oleh  para  pihak,  terutama penyelenggara pemilu. Pertama, sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini tingkat TPS,  sampai  di  tingkat  provinsi.  Syarat  administrasi  tersebut  wajib  dilakukan  sebagai pengakuan  terhadap  suara  rakyat  di  tempat  masing-masing.  Kedua,  sistem  noken  atau sistem  ikat  hanya  dapat  diakui  di  tempat-  tempat  yang  selama  ini  memang  selalu dilaksanakan  secara  terus-menerus,  tidak  boleh  dilaksanakan  di  tempat-tempat  yang selama ini belum pernah menggunakan sistem noken. Apabila suatu daerah sudah tidak lagi  menggunakan  sistem  noken,  sistem  noken  di  daerah  tersebut  tidak  lagi  diakui. Melalui  putusan a  quo ,  MK  menempatkan  sistem  noken  sebagai  bagian  dari  sistem pemilu di Papua. MK memandang bahwa noken merupakan budaya leluhur yang perlu dipertahankan sebagai nilai budaya asli masyarakat Papua. MK menerima sebagai hak dasar masyarakat adat Papua yang sampai saat ini sistem noken telah digunakan untuk pemilu dan Pemilihan Umum Kepala daerah.
Perrtimbangan  Mahkamah  Konstitusi  pada  pokoknya  menjelaskan  Pertama, Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  pemungutan  suara  dengan  sistem  noken masih  dapat  dibenarkan,  namun  hanya  berlaku  ditempat  dan  waktu  tertentu  yang selama ini belum pernah melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih.  Dengan  demikian,  Mahkamah  Konstitusi  menilai  penggunaan  sistem  noken dalam  Pemilu  hanya  bersifat  kasuistis  yang  pada  waktu  itu  masih  dibutuhkan  oleh sebagian masyarakat di Papua. Kedua, esensi dalam proses Pemilu adalah setiap orang dapat  menggunakan  hak  pilihnya  secara  langsung,  bebas,  dan  rahasia,  apapun  sistem pemungutan  suara  yang  digunakan.  Oleh  karena  itu,  menurut  Mahkamah,  pokok permohonan Pemohon yang mempermasalahkan metode pemberian suara dengan cara “mencoblos”  menyatakan  tidak  bertentangan  atau  tidak  mengandung  permasalahan konstitusionalitas dengan UUD NRI Tahun 1945.
Dengan  demikian,  sudah  semestinya  noken  diakui  sebagai  bagian  dari  sistem hukum  nasional  dalam  pelaksanaan  pemilu  dan  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah  di beberapa  wilayah  di  Indonesia.  Meskipun  noken  merupakan  hukum  tidak  tertulis, namun  keberadaan  noken  telah  lama  diyakini  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat  di beberapa  wilayah  dengan  kondisi  geografis  pegunungan  di  Papua.  Negara  wajib mengakui  kesatuan  masyarakat  adat  dan  kebudayaan  dan  tata  cara  yang  terkandung didalamnya, namun dalam pelaksanaan pemilihan umum seharusnya disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan terkait pemilu. Noken yang dilakukan dengan terlebih dahulu berkumpul dan bermusyawarah dalam menentukan pilihan merupakan kearifan lokal yang harus dipelihara dan dilindungi dalam sistem hukum nasional..

## B. Penggunaan Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah di Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Sejak  berlakunya  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  pengisian  jabatan  kepala 61 daerah dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Setelah 10 tahun berlangsung, dapat  dikatakan  kesejahteraan  masyarakat  didaerah  belum  terwujud,  dpr  kemudian menetapkan  UU  Nomor  32  Tahun  2004yang  mengatur  bahwa  kepala  daerah  dipilih melalui  DPRD,  ketentuan  ini  kemudian  menimbulkan  penolakan  dari  sebagian masyarakat, sehingga Presiden RI menetapkan Perppu No 1 Tahun 2014 (UU No.1 Tahun 2015  tentang  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) dan mengatur bahwa kepala daerah kembali dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada  negara  yang  pluralistic  seperti  Indonesia  konstitusi  juga  harus  mencerminkan watak dan praktik yang menghargai keberagaman social di dalam masyarakat. 7 Gagasan inilah yang di kenal dengan konstitusi pluralis yaitu gagasan yang menaruh perhatian terhadap  keberagaman  sistem  social  dan  sistem  hukum  yang  ada  pada  suatu  Negara. Putusan MK yang menjadikan model noken memiliki nilai konstitusional dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum dapat dikatakan salah satu putusan yang berupaya menjadikan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi pluralis.
Di Papua dikenal dengan sistem noken dalam mekanisme pemilihan kepala daerah ,  Noken  adalah  sejenis  task  has  orang  Papua,  dimana  tas  (noken)  adalah  untuk menyimpan  hasil  pertanian  atau  hasil  lading,  sehingga  apapun  itu  yang  di  masukan kedalam tas noken harus dijaga dengan baik untuk kepentingan bersama. Sistem noken dipakai masyarakat Papua untuk memilih kepala daerahnya, dengan mekanisme, setiap calon  memiliki  tas  noken  yang  digantungkan  pada  perwakilan  masyarakat  Papua, apabila  ada  3  calon  maka  tas  noken  digantungkan  pada  seseorang  juga  ada  3,  terkait pemilihan secara noken dinilai demokratis bagi rakyat Papua yang mampunyai ke khasan dalam  ssitem  berdemokrasi,  ketika  memulai  pemilihan  kepala  daerah  Gubernur  atau bupati, masyarakat Papua dikumpulkan disebuat tempat yang luas, yang di pimpin oleh ketua  adatnya.  Ketika  tiba  memilih,  yang  memulai  adalah  kepala  adatnya,  disini  ada kebiasaan  padamasyarakat  Papua  dimana  ketika  kepala  adatnya  memilih  contoh namanya  si  A,  maka  masyarakat  adanya  mengikuti  pilihan  seperti  kepala  adatnya, sehingga jangan kaget kalau ada pemilihan kepala daerah di Papua itu ada suara yang O, akan tetapi kalau ada  warga  yang  berbeda  pilihannya  ya tidak apa-apa tetapi selama ini selalu ikut apa pilihan dari kepala adatnya.
Sering sekali terjadi bentrok antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain, karena fanatismenya dengan kepala adatnya masing-masing, karena ketika ada pilihan yang berbeda maka sering sekali antar warga konflik, di Papua asas pemilihan umumnya adalah LUBET bukan LUBER karena masing-masing warga itu tahu siapa pilihan mereka sehingga bukan rahasia lagi, dengan adanya sistem yang seperti ini sering masing-masing warga  yang  tidak  terima  kalau  wakil  rakyatnya  tidak  dipilih,  memang  diPapua
7 Notosoetardjo, “Dokumen Konperensi Meja Bundar : KMB sebelum, sesudahn dan pembubarannya ” , at 3.
61 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
masyarakatnya  unik,  fanatismenya  sangat  kuat,  dan  pemerintah  tidak  memenuhi kebutuhan keamanannya sehingga sering terjadi bentrokan.
Kendala  mengenai  pendistribusian,  karena  Papua  dengan  wilayah  yang  cukup luas, minim sekali sarana dari pemerintah untuk mendistribusikan  hasil suara tersebut, kurang  sekali  transportasi  sepeti  helicopter,  dan  pernah  terjadi  seperti sabotase dari warga Papua yang tidak terima   wakil  yang   dipilihnya kalah,  masalah-  masalah  ini belum  dapat  diminimalisirkan  sampai  saat  ini sehingga  kendala  selalu  ada  Pemilihan lokasi  penelitian  di  provinsi  Papua didasarkan pada keunikan daerah ini sehingga ada politik hukum  tersendiri  dari nkri dengan menempatkan tanah Papua sebagai daerah otonomi  khusus  yang  didasarkan  pada  keragaman  kebudayaan,  sejarah,  adat  istiadat, dan  bahasa  sendiri.  Perkembangan  UU  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah  yang mengembalikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dengan sistem perwakilan untuk konteks Papua menjadi tepat karena substansi hukum ini akan saling bersesuaian dengan struktur yang telah ada di Papua yaitu keberadaan DPRP  dan  MRP. Demikian pula  substansi  hukum  sistem  perwakilan  ini  akan  sesuai  dengan  kultur  hukum masyarakat  Papua  yang  secara  demografi  sangat  sulit  dijangkau.  Kultur  hukum masyarakat  Papua  yang  senang  bermusyawarah seperti  tercermin  dalam  penggunaan noken  semakin  memperkuat  alasan  terhadap  penggunaan  sistem perwakilan. Namun, UU  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah  yang  mengembalikan  pelaksanaan  Pemilihan Umum Kepala daerah dengan sistem perwakilan harus dicabut oleh peraturan pengganti Undang-Undang (perpu)  di penghujung berakhirnya masa  jabatan,  berkaitan dengan  struktur  hukum  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Kepala  daerah langsung di tanah Papua  ada yang membedakan juga dengan pelaksanaan di daerah lain yaitu  pelibatan  majelis  rakyat  Papua.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah menjamin hak memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 8 Sebagai Negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, maka proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu perlu diadakan Pemilihan Umum yang diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 353 ayat (1) mengatur pemberian suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu)  dilakukan  dengan  cara  mencoblos  nomor,  nama,  foto  pasangan  calon,  atau tanda gambar partai politik pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI. Pengaturan ini menegaskan bahwa tata cara pemungutan suara harus dilakukan dengan cara “moncoblos” nomor, nama, foto pasangan calo n, atau tanda gambar partai politik pada surat suara.
Namun, sebagian wilayah di Papua terutama masyarakat adat Papua yang masih menjujung tinggi nilai-nilai budaya lokal telah menjalankan tata cara pemungutan suara yang berbeda, sehingga penerapan Pemilu  di sebagian wilayah Papua berbeda dengan yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-
8 Andy Ramsses, “Pemilihan kepala daerah secara langsung dan perlunya revisi terbatas Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999” (2003) Jurnal Ilmu Pemerintahan (19) .
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Meskipun sistem noken/ikat menggunakan cara kesepakatan atau aklamasi, tetapi hasil  pemungutan  dan  penghitungan  suara  harus  diadministrasikan  sesuai  dengan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Pemungutan  dan Penghitungan  Suara  dalam  Pemilihan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Pemungutan  dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. 9
Berdasarkan  uraian  di  atas,  agar  pelaksanaan  pemungutan  suara  dengan menggunakan sistem noken/ikat di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  perlu  ditetapkan  Pedoman  Pelaksanaan  Pemungutan  Suara dengan  Sistem  Noken/Ikat  di  Provinsi  Papua  dalam  Pemilihan  Umum.  Pemungutan suara dengan Sistem  Noken/Ikat  wajib  dilaksanakan  sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan  Suara  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Pada pemilihan yang dilakukan di lapangan ( election in the field ), masyarakat yang terdaftar  sebagai  pemilih  dikumpulkan  di  sebuah  lapangan  terbuka  yang  berada  di sekitar area Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan cara ini, panitia penyelenggara memperbolehkan  kelompok  masyarakat  untuk  membawa  dan/atau  penyelenggara sendiri yang menyediakan noken sebagai pengganti kotak suara yang berjumlah sesuai dengan  jumlah  pasangan  calon  dalam  suatu  pemilihan  umum.  Selanjutnya,  noken tersebut  kemudian  ditancapkan  pada  sebatang  kayu  dengan  gambar  kandidat  yang masing-masing ditempel pada kayu tersebut. Setelah itu, barulah masyarakat berbaris tepat  di  depan  noken  sesuai  dengan  calon  yang  akan  dipilih  untuk  menyalurkan  hak pilihnya  Mengacu  pada  teknis  pelaksanaan  sistem  noken  yang  dilakukan  di  lapangan terbuka  ini,  tentunya  b ertentangan  dengan  “asas  kerahasiaan”  yang  diatur  dalam pemilihan  umum  sepert  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum yang dijelaskan bahwa:
“Pemilu  dilaksanakan  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan adil”
Hal ini dapat dilihat pada bagian konsideran menimbang UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  (LUBERJURDIL).  Sedangkan  pada pemilihan dengan sistem noken, maka prinsip pemilihan dengan model election in the field ini adalah langsung, umum, bebas, terbuka, jujur, dan adil.
9 Dahlan Thaib & Ni’matul Huda, Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992) at viii.

## 63 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Pemilihan  dengan  sistem  noken  yang  dilakukan  di  lapangan  terbuka  ini bertentangan  dengan  sistem  hukum  pemilu  yang  berlaku  secara  universal.  Sebab, penentuan  pilihan  yang  dilakukan  oleh  pemilih  dapat  dilihat  secara  langsung  oleh masyarakat  lainnya.  Namun  masyarakat  adat  Papua  justru  menghendaki  agar kerahasiaan ini tidak boleh diberikan, dengan dasar bahwa noken itu sendiri merupakan simbol  keterbukaan,  transparansi  dan  kejujuran.  Itulah  mengapa  bentuk  noken berlobang dimana isinya dapat dilihat dan diketahui oleh  orang yang melihatnya. 10
Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan pemilihan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan asas rahasia seharusnya tidak boleh ada orang lain yang tahu calon yang dipilih seseorang. 11 Dengan asas bebas, seharusnya pemilih tidak dipaksa atau diintervensi oleh siapapun  untuk  memilih  kandidat  yang  diinginkannya.  Dengan  demikian,  ada problematika  sistem  noken  jika  dilihat  dari  asas-asas  pemilu.  Tetapi  secara  yuridis, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan sistem noken diakui sehingga masih berjalan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat hingga saat ini.

## II. PENUTUP
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  Sistem  noken  dalam  pemilihan  kepala daerah di Papua menurut studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/ PHP.BUP- XVI/2018  memiliki  status  hukum  dianggap  tidak  syah  sehingga  perlu  dilakukan pemilihan ulang. Tetapi Mahkamah Konstitusi menetapkan pemungutan suara dengan sistem  noken  masih  dapat  dibenarkan,  namun  hanya  berlaku  ditempat  dan  waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  dijelaskan  bahwa  sistem  noken  dalam  pemilihan  kepala  daerah bertentangan dengan perundang-undangan. Sistem noken tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan  pemilu  yang  demokratis  atas  dasar one  man  one  person  vote  on  value khususnya asas langsung, bebas, dan rahasia.
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut: (1)  Meskipun sistem  Noken  masih  diterapkan  tetapi  berdasarkan  hasil  bertentangan  dengan perundang-undangan.  Oleh  karena  itu  hendaknya  sistem  pemilihan  pemilu  di  Papua dilangsungkan LUBER seperti asa pemilu ayng sesuai Undang-Undang yang berlaku. (2) Bagi lembaga masyarakat adat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama yang peduli  pada  pembinaan  dan  pengembangan  budaya  lokal  lebih  giat  lagi  melakukan sosialisasi  tentang  sistem  pemilihan  umum  yang  sesuai  UU  kepada  masyarakat khususunya Papua.
10 Kholilullah P, Noken dan konflik pemilu: laporan awal pilkada serentak di Papua ,  cetakan  pertama  ed  (Tebet, Jakarta: Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016) at iii.
11 Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi berhubungan erat dengan pendidikan politik secara timbale balik.  Disatu  pihak  pemilihan  umum  dapat  berfungsi  sebagai  sarana  pendidikan  politik,  dilain  pihak pendidikan  politik  akan  lebih  memberikan  makna  terhadap  pemilihan  umum.  Lihat  Analisa,  1983-3, Pembangunan Politik, CSIS (Jakarta: 1983), hlm. 179. akhir

## III. DAFTAR PUSTAKA
Kholilullah P, Noken dan konflik pemilu: laporan awal pilkada serentak di Papua , cetakan pertama ed (Tebet, Jakarta: Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016).
Kossay, Pieter et al, Sistem Noken, Demokratiskah? (Jayapura: Pieter Ell c.s. Office of Advocate & Law Consultant, 2013).
Thaib, Dahlan & Ni’matul Huda, Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992).
Arizona, Yance, “Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia” (2010) III:1 Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas 1 – 22.
Aziz, Noor M, “LAPORAN AKHIR PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH” 134.
Ramsses, Andy, “Pemilihan kepala daerah secara langsung dan perlunya revisi terbatas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999” (2003) Jurnal Ilmu Pemerintahan (19) . Notosoetardjo, “Dokumen Konperensi Meja Bundar : KMB sebelum, sesudahn dan pembubarannya ” ,. Sachs, Stephen E, The “Unwritten Constitution” and Unwritten Law , SSRN Scholarly Paper, by Stephen E Sachs, papers.ssrn.com, SSRN Scholarly Paper ID 2360289 (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2013).
“Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, online: <https://kbbi.web.id/>.