## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
Analisis Transparansi dan Akuntablitias Pengelolaan Dana Sekolah
Mia Silmi Nurdiani 1 , Nugraha 2
Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 2

## Abstract
This research was conducted at SMK Negeri 11 Bandung. The problem examined in this study is that there are still schools that tend to be not transparent in managing school funds. The objectives of this study were: 1) to find out how the school funds management was described, 2) to find out whether the school was transparent in managing school funds and 3) to find out whether the school was accountable in managing school funds. The research  method  used  is  descriptive  method  with  a  quantitative  approach.  Tool  for  collecting  data  about transparency and accountability with non-test techniques in the form of questionnaires and interviews. The data  analysis  technique  uses  descriptive  analysis.  The  results  showed  that  the  transparency  of  fund management at SMK Negeri 11 Bandung showed a transparent category with a percentage of 81.95% of the management accountability of the funds showing an accountable category with a percentage of 85.04%.
Keywords. transparency; accountability; school fund management

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 11 Bandung. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah masih adanya sekolah yang cenderung tidak transparan dalam pengelolaan dana sekolah. Tujuan penelitian ini adalah: 1)  untuk  mengetahui  bagaimana  gambaran  pengelolaan  dana  sekolah,  2)  untuk  mengetahui  apakah  sekolah telah  transparan  dalam  pengelolaan  dana  sekolah  dan  3)  untuk  mengetahui  apakah  sekolah  telah  akuntabel dalam  pengelolaan  dana  sekolah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan kuantitatif . Alat pengumpulan data tentang transparansi dan akuntabilitas dengan teknik non tes dalam bentuk kuisioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  transparansi  pengelolaan  dana  di  SMK  Negeri  11  Bandung  menunjukkan  kategori transparan dengan persentase 81,95% akuntabilitas pengelolaan dana menunjukkan kategori akuntabel dengan persentase 85,04%.
Kata Kunci : transparansi; akuntabilitas; pengelolaan dana sekolah.
Corresponding author. Email. nugraha@upi.edu
How to cite this article. Nurdiani, M. S. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntablitias Pengelolaan Dana Sekolah. Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan , 5 (1), 49–60. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15831
History of article. Received: Agustus 2017, Revision: November 2017, Published: Januari 2018

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3  ayat  (1)  mengenai  ketentuan  pengelolaan keuangan  negara  dinyatakan  bahwa  pada prinsipnya  pengelolaan  keuangan  negara  oleh pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  harus dikelola  secara  tertib  dan  taat  pada  peraturan perundang undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan  dan  bertanggungjawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatuhan. Ketentuan tersebut mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan  dan  pertanggungjawaban  serta
harus  diterapkan  oleh  lembaga  pemerintah, salah  satunya  oleh  sekolah  sebagai  satuan penyelenggaraan pendidikan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20 tahun 2003, pendanaan pendidikan sudah diatur secara  khusus  dalam  Bab  XIII,  yang substasinya antara lain (1) Pendanaan pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama antara  pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan Masyarakat. (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan  dan  keberlanjutan.  (3)  Pengelolaan dana  pendidikan  berdasarkan  prinsip  keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
(4) Pengalokasian dana pendidikan. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari  masyarakat  harus  dilandasi  dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat  mengetahui  kemana  saja  dana  sekolah dibelanjakan.
Menurut  Bastian  (2007:52-53)  selama ini,  sekolah  hanya  memiliki  laporan-laporan dan  surat-surat  pertangungjawaban  sebagai bentuk  transparansi  pengelolaan  keuangan sekolah.  Sekolah  diharapkan  memiliki  laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan  sekolah  yang  terdiri  dari  neraca, laporan  surplus  defisit,  laporan  arus  kas,  serta perhitungan  biaya  yang  dihabiskan  per  siswa, sehingga  baik  pemerintah  maupun  masyarakat dapat menge-tahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester atau tahunannya.
Perspektif akuntansi mewajibkan setiap kepala  sekolah  untuk  menyampaikan  laporan keuangan  sekolah  kepada  komite  sekolah  dan pemerintah  dan stakeholder lainnya.  Laporan keuangan  ini  melaporkan  penerimaan  dan pengeluaran  keuangan  sekolah.  Hal  tersebut akan  menjamin  adanya  suatu  akuntabilitas publik, terutama untuk pengguna jasa pendidikan.  Manajemen  keuangan  sekolah bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan dari sekolah serta menciptakan suatu mekanisme  pengendalian  yang  sesuai  untuk pengambilan suatu keputusan keuangan.
Transparansi artinya terbuka, menandakan  bahwa  pengelolaan  dana  sekolah memang  harus  bersifat  terbuka  untuk  semua pihak  yang  berkepentingan.  Terbuka  untuk dapat  mengetahui  apa  yang  telah  dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. Dengan adanya transparansi, pengelolaan  dana  pun  akan  terkontrol.  Tidak akan  ada  penyelewengan  atau  tindakan penggelapan  dana  sekolah  karena  semua  turut mengawasi  bagaimana  dana  tersebut  dikelola. Transparansi ini dilakukan dari mulai penganggaran
sampai kepada pertanggungjawaban yang memungkinkan pihak-pihak  yang  berkepentingan  mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut.  Sekolah  akan  melakukan  sosialisasi dan bahkan bersama sama melakukan pembuatan anggaran sekolah (RAPBS), dan di akhir  tahun  ajaran  sekolah  akan  membuat laporan  keuangan  yang  harus  diketahui  oleh
yang  berkepentingan  atau stakeholder baik internal  maupun  eksternal.  Transparansi  ini bertujuan  untuk  membangun  kepercayaan publik  atau  masyarakat.  Transparansi  ini haruslah dipandang sama oleh stakeholder baik internal maupun eksternal. Dengan ditanamkannya pengelolaan dana sekolah yang transparan akan terbangun sebuah kepercayaan dari  masyarakat,  bahwa  dana  yang  ada  telah digunakan  semata-mata  untuk  melaksanakan kegiatan pendidikan.
Akuntabilitas adalah
pertanggungjawaban.  Dalam  hal  ini  sekolah harus akuntabel,
artinya melakukan pertanggungjawaban kepada pihak stakeholder baik internal maupun eksternal terutama dalam hal  pengelolaan  dana  sekolah.  Hal  tersebut dikarenakan dana sekolah berasal dari berbagai pihak  yakni  pemerintah  dan  orang  tua  siswa serta  pihak-pihak  lainnya.  Akuntabilitas  yang dilakukan  oleh  sekolah  harus  baik  karena akuntabilitas  yang  baik  menunjukkan  bahwa sekolah  sebagai  pelaksana  pendidikan  telah melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dan berkinerja dengan baik sehingga akan meningkatkan  kepercayaan  publik.  Sekolah yang  melakukan  pengelolaan  dana  yang  baik sudah tentu akan akuntabel.
Namun  kenyataannya  tidak  demikian. Pada  realita  di  lapangan,  sekolah  cenderung tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola  dana.  Hal  tersebut  ditunjukkan dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat  terkait  dengan  pengelolaan  dana. Pengaduan  tersebut  disajikan  pada  tabel  1 berikut ini.
Tabel 1. Data Pengaduan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Kota Bandung
Bentuk Penyampaian Tahun Total 2013 2014 2015 2016 Saran 2 3 1 - 6 Pengaduan 12 12 5 7 36 Pertanyaan 7 10 5 11 32
Dari  data  tersebut  dapat  diketahui bahwa masih terdapat pengaduan dari stakeholder perihal  pengelolaan  dana  dengan total sebesar 36 kali pengaduan dari tahun 2013- 2016. Pengaduan yang disampaikan stakeholder pada  umumnya  mengadukan tentang  alokasi  dana  yang  tidak  sesuai, penggunaan dana tidak sesuai dengan anggaran, masih  adanya  pungutan  yang  dilakukan  oleh sekolah,  dan  tidak  adanya  transparansi  atas

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
pengelolaan  dana  yang  dilakukan  sekolah. Selain  menyampaikan  pengaduan,  ada  pula penyampaian  pertanyaan  sebanyak  32  kali. Pada  umumnya,  masyarakat  mengajukan pertanyaan  mengenai  apakah  sekolah  tempat putra-putrinya  bersekolah  memperoleh  dana BOS  atau  tidak,  serta  mempertanyakan mengapa sekolah masih memungut biaya untuk membeli  buku  Lembar  Kerja  Siswa  (LKS) padahal sudah ada alokasi dari dana BOS untuk membiayai  pembelian  buku.  Masalah  tentang sekolah yang cenderung kurang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana akan berdampak pada tidak adanya kepercayaan dari masyarakat  kepada  sekolah  serta  kerugian materi.

## KAJIAN TEORI
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20 tahun 2003, pendanaan pendidikan sudah diatur secara  khusus  dalam  Bab  XIII,  yang substasinya antara lain (1) Pendanaan pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama antara  pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan Masyarakat (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan  dan  keberlanjutan.  (4)  Pengelolaan dana  pendidikan  berdasarkan  prinsip  keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. (5) Pengalokasian dana pendidikan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 20  tahun  2003  disebutkan  bahwa  dalam pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada  prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi dan  akuntabilitas  publik.  Maka  merupakan suatu kewajiban bagi sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dana sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Pasal  3  ayat  (1)  mengenai  ketentuan pengelolaan  keuangan  negara  dinyatakan bahwa  pada  prinsipnya  pengelolaan  keuangan negara  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  48  tahun  2008  disebutkan  bahwa terdapat prinsip umum dalam pengelolaan dana pendidikan diantaranya (1) Prinsip keadilan (2)
Prinsip  efisiensi  (3)  Prinsip  transparansi,  dan (4) Prinsip akuntabilitas publik.
Sebagai  salah  satu  lembaga  sektor publik,  sekolah  sangat  perlu  untuk  melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana karena  pengelolaan  dana  yang  dilakukan sekolah  diatur  langsung  oleh  pemerintah. Transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan wajah dari suatu pengelolaan keuangan. Prinsip keadilan  dan  efisiensi  akan  terlihat  dan  terasa oleh  masyarakat  bila  masyarakat  mengetahui dan  ikut  mengetahui  proses  pengelolaan  dana sekolah  tersebut,  dan  jalan  masyarakat  dapat mengetahui  dan  ikut  memantau  pelaksanaan pengelolaan  dana  adalah  dengan  adanya keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas dari  sekolah.  Menurut  kajian  kebijakan Good Local Governance , dijelaskan bahwa
“akuntabilitas merupakan asas yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  yang dilakukan  dan  hasil  akhirnya  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.”  Begitupula  dengan transparansi  dan  akuntabilitas,  pihak  sekolah seharusnya melakukan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemengang kedaulatan tertinggi.
Penelitian  sejenis  pernah  dilakukan oleh beberapa pihak. diantarnya dilakukan oleh Santi  Ekowati  pada  tahun  2016  dengan menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif dilakukan  di  SMP  Negeri 3  Kota Tanggerang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan  dana  BOS  sudah  berjalan  cukup baik,  yaitu  adanya  RKAS  dalam  perencanaan dana BOS, kesesuain aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya,  serta  pelaksanaan  pelaporan  dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  sekolah  telah melakukan  proses  pengelolaan  dana  BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaanya.
Selain  itu,  penelitian  juga  dilakukan oleh  Ismi  Solikhatun  pada  tahun  2016  dengan menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  di  SMK  Negeri  1  Yogyakarta berdasarkan  prinsip  swakelola  dan  partisipatif
dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan  baik  sebesar  70%.  Prinsip transparan  dilaksanakan  dengan  cukup  baik karena  memiliki  nilai  kecenderungan  cukup baik  sebesar  78%.    Prinsip  akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan  baik  sebesar  96%.  Prinsip demokratis  dilaksanakan  dengan  baik  karena memiliki  nilai  kecenderungan  baik  sebesar 74%.  Prinsip  efektif  dan  efisien  dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 63%. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan  baik  sebesar  100%.  Prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki  nilai  kecenderungan  baik  sebesar 89%.
Lalu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Monika  Jayatri  Tahun  2012  di  SMPN  11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa performa  pengelolaan  dana  BOS  dan  fasilitas terkait  dana  BOS  di  kedua  sekolah  belim berjalan  terlalu  baik.  Asas  akuntabilitas  dan transparansi sudah dilaksanakan dengan cukup baik  oleh  kedua  sekolah.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Sunarti  Jusuf,  tahun  2016 dengan hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan  dana  operasional  sekolah  berada pada kategori cukup dengan persentase 57,84%. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Cynthia  juga menunjukkan  hasil  bahwa  beberapa  sekolah kurang  akuntabel  dan  transparan  dalam pengelolaan keuangan sekolah dan mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya  sekolah  kurang  transparan  dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif bertujuan  agar  dapat  mengungkapkan  dan mendeskripsikan  keadaan  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah, sehingga  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menyajikan  gambaran  secara  objektif  tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini adalah sekolah yaitu SMK Negeri 11 Bandung. Sedangkan  responden  dalam  penelitian  ini adalah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan  dana  sekolah  diantaranya,  kepala
sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  bendahara sekolah, guru, staff, dan komite sekolah.
Teknik  pengumpulan  data  yang  akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara  dan  Kuesioner.  Kuisioner  yang digunakan  menggunakan  skala Guttman yaitu skala  dengan  2  alternatif  pilihan  jawaban. Adapun  alternative  jawaban  yang  disediakan hanya  “ya”  atau  “tidak”.  Jawaban  “ya” memiliki  skor  1  (satu)  sedangkan  jawaban “tidak” memiliki skor 0 (nol). Responden  dapat memilih  satu  diantara  dua  pilihan  jawaban dengan memberikan cek (√) pada kolom yang merupakan  penilaiannya  terhadap  pernyataan yang diajukan pada kuisioner.
Pengolahan  data  dilakukan  dengan analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  ini bertujuan  untuk  mengetahui  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah di SMK Negeri  11  Bandung.  Adapun  langkah-langkah dalam melakukan analisis deskriptif adalah (1) Mencatat  jawaban  dari  setiap  responden  yang diperoleh  melalui  penyebaran  angket  dengan memberikan skor 1 pada jawaban “Ya” dan 0 pada jawaban “Tidak” ke dalam format tabulasi jawaban (2) Melakukan kriteria penilaian setiap variabel  dengan  menentukan  terlebih  dahulu dengan  langkah-langkah  sMenetapkan  skor tertinggi  dan  skor  terendah  berdasarkan jawaban responden pada tabel tabulasi jawaban responden; terdiri dari Skor tertinggi: banyaknya  responden  x  skor  tertinggi  setiap item x jumlah pertanyaan dan Skor terrendah : banyaknya  responden  x  skor  terrendah  setiap item x jumlah pertanyaan. Berikutnua Menentukan  rentang  kelas  interval  (skor tertinggi-skor  terendah);Menentukan  banyak kategori  yaitu tidak transparan dan transparan, serta tidak akuntabel dan akuntabel; Menentukan  panjang  kelas  interval  (rentang kelas/kategori);  Menentukan  kriteria  untuk setiap  kategori  penilaian.  Menghitung  skor transparansi  dan  akuntabilitas  dan  persentase skor  transparansi  dan  akuntabilitas  yang diperoleh dari kuisioner.
(3)
Mengintepretasikan  hasil  yang  diperoleh  dari tabel  distribusi  frekuensi  untuk  mengetahui gambaran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  dana  sekolah  dengan  penjabaran kriteria yang mengacu pada setiap indikator

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dana BOS Pemerintah
SMK  Negeri  11  Bandung  merupakan sekolah  penerima  dana  BOS  Pemerintah. Pengelolaan  dana  BOS  ini  diatur  dalam petunjuk teknis penggunaan dan
pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang mengatur dari mulai jumlah dana yang diterima, penyusunan anggaran sampai kepada penyusunan laporan. Transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  dana  pun  diatur dalam juknis BOS tersebut.
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertera pada  petunjuk  teknis  dana  BOS,  dikatakan bahwa  besaran  dana  yang  diterima  sekolah didasarkan  pada  jumlah  siswa  yang  terdaftar sampai  dengan  batas  waktu cut  off .  Setiap triwulan akan dilakukan pendataan siswa yang terdaftar  di  SMK  Negeri  11  Bandung  yang nantinya akan menjadi dasar penentuan besaran dana  yang  diterima.  Jumlah  siswa  yang terdaftar  di  sekolah  akan  dikalikan  dengan besaran per siswa Rp 1.400.000,00. Dana BOS yang  diperoleh  tersebut  harus  dipergunakan untuk membiayai biaya non personalia sekolah.
Petunjuk  Teknis  Penggunaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS pun mengatur  tentang  kewajiban  sekolah  untuk melakukan transparansi pengelolaan dana BOS dengan  mengumumkan  sumber  dana  dan jumlah dana yang diterima sekolah pada media informasi  yang  dimiliki  sekolah,  salah  satu contohnya adalah dengan di tempel pada papan pengumuman  sekolah.  Hal  tersebut  dilakukan sebagai  wujud  transparansi  akan  dana  yang diterima sekolah. Pada pelakasanannya di SMK Negeri  11  Bandung,  transparansi  diwujudkan dengan  memberikan  informasi  terkait  sumber dana  dan  jumlah  dana  yang  diterima  beserta dengan  rencana  penggunaannya  kepada  orang tua tanpa melalui media informasi yang dimiliki sekolah,  melainkan  secara  langsung  melalui rapat  yang  dilaksanakan  pada  awal  tahun  dan akhir  tahun  ajaran.  SMK  Negeri  11  Bandung tidak  memiliki  mekanisme  khusus  yang  dapat digunakan  untuk  mengakses  informasi  bagi pihak  yang  berkepentingan.  Namun  pengelola dana  terbuka  terhadap  pihak  yang  ingin mengetahui  informasi  pengelolaan  dana  dan dapat  mendatangi  pihak  pengelola  dana. Transparansi juga dilakukan pengelola dana di SMK  Negeri  11  Bandung  dengan  melakukan penyusunan anggaran yang dibuat berdasarkan
kebutuhan  dari  tingkat  bawah  (dari  guru  per mata pelajaran).
Melihat gambaran persentase transparansi  SMK  Negeri  11  Bandung  yaitu sebesar  81,95%  memang  dikatakan  telah transparan, namun tetap harus dilakukan upaya untuk meningkatkan transparanasi sekolah.
Persentase rata-rata transparansi dalam penelitian  ini  yaitu  81,95%  lebih  tinggi  dari penelitian  yang  dilakukan  di  SMK  Negeri  1 Yogyakarta  oleh  Solikhatun  (2016)  dengan hasil penelitian prinsip transparan dilaksanakan dengan  cukup  baik  karena  memiliki  nilai kecenderungan  cukup  baik  sebesar  78%. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh  Ekowati  (2016)  di  SMP  Negeri  3  Kota Tanggerang dengan hasil penelitian menyebutkan  bahwa  penerapan  transparansi dalam  pengelolaan  dana  BOS  sudah  berjalan cukup  baik,  yaitu  adanya  RKAS  dalam perencanaan,  kesesuaian  aturan  dan  petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya serta pelaksanaan pelaporan dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Penelitian  dilakukan  oleh  Jayanti  (2012)  di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo dengan  hasil  penelitian  bahwa  kedua  sekolah telah  melaksanakan  asas  transparansi  dengan cukup  baik.  Penelitian  juga  dilakukan  oleh Ntsele  (2014)  di  Johanesburg  South  dengan hasil beberapa sekolah kurang transparan dalam pengelolaan keuangan.
Selain  transparansi,  sebagai  bentuk akuntabilitas  dalam  penggunaan  dana  BOS dalam juknis dicantumkan bahwa sekolah harus melakukan  pelaporan.  Hal  yang  dilaporkan antara  lain  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran Satuan  Pendidikan  yang  dilengkapi  dengan rencana  penggunaan  dana  secara  rinci.  RKAS ditandatangani  oleh  Kepala  Sekolah,  Komite Sekolah.  Dokumen  RKAS  ini  disimpan  di sekolah  dan  diperlihatkan  kepada  Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,  dan  para  pemeriksa  lainnya apabila diperlukan. RKAS dibuat setahun sekali pada awa tahun pelajaran, namun dapat direvisi pada  semester  kedua.  Format  RKAS  seperti yang ditunjukkan pada Formulir BOS-K1 yang tercantum pada lampiran skripsi ini.
Adapun  rencana  penggunaan  dana disusun  mengacu  kepada  17  komponen penggunaan  dana  yang  tercantum  pada juknis, diantaranya  pengadaan  buku  pelajaran,  dan
buku  penunjang  pelajaran,  dan  buku  bacaan, pembiayaaan  pengelolaan  satuan  pendidikan, pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran,  langganan  daya  dan  jasa, penyelenggaraan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan kegiatan siswa/Ekstrakulikuler dan Intrakulikuler,  pemeliharaan  dan  perawatan sarana/prasarana  satuan  pendidikan,  kegiatan penerimaan peserta didik baru, penyelenggaraan praktek kerja industri (Prakerin)/praktek kerja lapangan (PKL) (dalam  negeri)  dan  Magang,  pengembangan sekolah  rujukan,  peningkatan  mutu  proses pembelajaran,  pengelolaan  layanan  satuan pendidikan  berbasis  TIK,  pembelian  peralatan komputer  pembelajaran,  biaya  penyusunan laporan.  Selain  itu,  RKAS  perlu  dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang  dibuat  tahunan  dan  tiga  bulanan  untuk setiap  sumber  dana  yang  diterima  sekolah. Format  rencana  penggunaan  dana  secara  rinci seperti  yang  ditunjukkan  pada  Formulir  BOS- K2 yang tercantum pada lampiran skripsi ini.
Sekolah pun harus melakukan pembukuan  dari  dana  yang  diperoleh  sekolah untuk  dana  BOS.  Pembukuan  dapat  dilakukan dengan tulis tangan ataupun dengan computer. Adapun buku yang digunakan yaitu Buku Kas Umum,  Buku  Pembantu  Kas,  Buku  Pembantu Bank  dan  Buku  Pembantu  Pajak.  Buku  Kas Umum disusun untuk masing-masing rekening bank  yang  dimiliki  oleh  sekolah.  Buku  kas umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi  tersebut  terjadi  dan  tidak  menunggu terkumpul  satu  minggu/bulan)  dan  transaksi yang dicatat dalam buku kas umum juga harus dicatat  dalam  buku  pembantu.  Format  Buku Kas  Umum  yaitu  seperti  ditunjukkan  pada Formulir  BOS-K3  yang  tercantum  pada lampiran skripsi ini. Dokumen ini disimpan di sekolah  dan  diperlihatkan  kepada  pengawas sekolah,
Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota,  dan  para  pemeriksa  lainnya bila diperlukan.
Buku  pembantu  kas  digunakan  untuk mencatat  transaksi  tunai  dan  ditandatangani oleh  Bendahara  dan  Kepala  Sekolah.  Format Buku  Pembantu  Kas  yaitu  seperti  ditunjukkan pada  Formulir  BOS-K4  yang  tercantum  pada lampiran skripsi ini.Buku Pembantu Bank harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro  maupun  tunai)  dan  ditandatangani  oleh Bendahara  dan  Kepala  Sekolah.  Format  Buku Pembantu Bank yaitu seperti ditunjukkan pada
Formulir  BOS-K5  yang  tercantum  pada lampiran  skripsi  ini.  Buku  Pembantu  Pajak harus  mencatat  semua  transaksi  yang  harus dipungut  pajak  serta  memonitor  pungutan  dan penyetoran  pajak  yang  dipungut  selaku  wajip pungut  pajak.  Format  Buku  Pembantu  Pajak yaitu  seperti  ditunjukkan  pada  Formulir  BOS- K6  yang  tercantum  pada  lampiran  skripsi  ini. Dokumen  pembukuan  ini  disimpan  di  sekolah dan  diperlihatkan  kepada  pengawas  sekolah, Tim  Manajemen  BOS  Kabupaten/Kota,  dan para pemeriksa lainnya bila diperlukan.
Selain  itu,  dalam  Petunjuk  Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan  dana  BOS  menjelaskan  bahwa sekolah wajib menyusun Realisasi Penggunaan Dana tiap Sumber Dana. Realisasi penggunaan dana  tersebut  disusun  berdasarkan  buku  kas umum  dari  semua  sumber  dana  yang  dikelola pada  periode  yang  sama.  Laporan  ini  dibuat triwulanan  dan  ditandatangani  oleh  Kepala Sekolah dan Bendahara serta Komite Sekolah. Format  Realisasi  Penggunaan  Dana  tiap Sumber  Dana  yaitu  seperti  ditunjukkan  pada Formulir  BOS-K7  yang  tercantum  pada lampiran skripsi ini. Laporan ini harus disertai dengan surat pernyataan tanggung  jawab yang menyatakan  bahwa  dan  BOS  yang  telah diterima telah digunakan sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan Dana BOS.
Selanjutnya,  sekolah  harus  menyusun Rekapitulasi  Realisasi  Penggunaan  Dana  BOS yang merupakan rekapitulasi dari 17 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan formulir BOS-K7. Format Rekapitulasi Realisasi  Penggunaan  Dana  BOS  yaitu  seperti ditunjukkan  pada  Formulir  BOS-K7a  yang tercantum pada lampiran skripsi ini. Laporan ini dibuat  triwulanan  dan  ditandatangani  oleh Bendahara,  Kepala  Sekolah  dan  Komite Sekolah.
Sekolah  melakukan  Opname  Kas (Formulir  BOS-K7b)  dan  Berita  Acara Pemeriksaan  Kas  (Formulir  BOS-K7c)  Setiap bulan  Buku  Kas  Umum  (BKU)  ditutup  dan ditandatangani  oleh  Kepala  Sekolah  dan Bendahara/Pemegang Kas. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan  menghitung  jumlah  kas  baik  yang  ada di  satuan  pendidikan  (kas  Tunai)  maupun  kas yang  ada  di  bank  (buku  tabungan  satuan pendidikan).  Hasil  dari  opname  kas  kemudian dibandingkan  dengan  saldo  akhir  BKU  pada

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan
Bendahara Satuan
pendidikan/Pemegang  Kas  menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.
Menurut  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS SMK, Setiap transaksi pengeluaran  harus  didukung  dengan  bukti kuitansi  yang  sah;  Bukti  pengeluaran  uang dalam  jumlah  tertentu  harus  dibubuhi  materai yang  cukup  sesuai  dengan  ketentuan  bea materai.  Untuk  transaksi  dengan  nilai  sampai Rp250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp250.000,-  sampai  dengan  Rp1.000.000,- dikenai  bea  meterai  dengan  tarif  sebesar Rp3.000,-  dan  transaksi  dengan  nilai  nominal lebih  besar  Rp1.000.000,-  dikenai  bea  meterai dengan tarif sebesar Rp6.000,- Uraian pembayaran  dalam  kuitansi  harus  jelas  dan terinci  sesuai  dengan  peruntukannya;  Uraian tentang  jenis  barang/jasa  yang  dibayar  dapat dipisah  dalam  bentuk  faktur  sebagai  lampiran kuitansi;  Setiap  bukti  pembayaran  harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;  Segala  jenis  bukti  pengeluaran harus  disimpan  oleh  bendahara  BOS  SMK satuan  pendidikan  sebagai  bahan  bukti  dan bahan laporan.
Pada  akhir  periode,  sekolah  wajib menyampaikan pelaporan kepada Dinas Pendidikan  Provinsi.  Adapun  yang  dilaporkan oleh  sekolah  yaitu  realisasi  penggunaan  dana tiap  sumber  dana,  rekapitulasi  realisasi penggunaan dana BOS SMK, lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran, lembar pencatatan pengaduan.
Realisasinya, SMK Negeri 11 Bandung membuat  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran Satuan  Pendidikan  yang  dilengkapi  dengan rencana penggunaan dana secara rinci. Adapun SMK  Negeri  11  Bandung  menggunakan  dana mengacu  kepada  17  komponen  penggunaan dana  yang  tertera  di  juknis  BOS  namun memang  dari  segi  penyusunan  anggaran formatnya  berbeda  dengan  yang  tertera  di juknis  dikarenakan  menggunakan  format anggaran pemerintahan.
SMK  Negeri  11  Bandung  melakukan pembukuan  yaitu  Buku  Kas  Umum,  Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu  Pajak.  Pencatatan  dilakukan  sesuai dengan tanggal kejadiannya.
Selanjutnya, SMK Negeri 11 Bandung menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana tiap sumber dana. Laporan  ini berisi penggunaan  dana  BOS  SMK  Negeri  11 Bandung  yang  mengacu  pada  delapan  standar nasional  pendidikan.  Laporan  yang  dibuat sesuai  dengan  Formuilr  BOS-K7.  Adapun Realisasi Penggunaan Dana tiap sumber dana di SMK Negeri 11 Bandung pada tahun pelajaran 2015/2016 adalah sebagai berikut:
Triwulan 1
Pada  triwulan  satu,  SMK  Negeri  11 Bandung  mendapatkan  penerimaan  dana  BOS sebesar Rp 578.550.000, yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pengembangan Kompetensi  Lulusan.  Dana  yang  digunakan untuk  pengembangan  kompetensi  lulusan sebesar  Rp  1.050.000,  dengan  rincian  yaitu untuk membiayai kegiatan pembinaan siswa/ekstrakulikuler  Lomba  Wushu  sebesar Rp  450.000,  membiayai  kegiatan  pembinaan siswa  Lomba  Kompetensi  Siswa  TKI  yaitu untuk  pendaftaran  sebesar  Rp  600.000. Pengembangan Standar Isi. Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanai pada triwulan satu.
Pengembangan  Standar  Proses.  Dana yang  digunakan  untuk  pengembangan  standar proses  sebesar  Rp  38.478.250,  dengan  rincian untuk  pengadaan  buku  pelajaran,  yaitu pengadaan  buku  pelajaran  Bahasa  Inggris  Rp 16.048.000,  buku  pelajaran  matematika  Rp 14.864.000,  dan  buku  Bahasa  Indonesia  Rp 5.651.250. Lalu untuk langganan Koran/majalah  yaitu  Koran  Rakyat  Simpati Indonesia Rp 60.000, Koran Pikiran Rakyat Rp 420.000, Tabloid Fokus Bendera Indonesia Rp 50.000,  Koran  Koreksi  Rp  150.000,  Koran Suara Pendidikan Rp 100.000, Koran Amunisi Rp 100.000, Media Jurnalis Rp 100.000, Media Aspirasi Publik Rp 150.000, Media Lentera Rp 150.000, Media Mitra Jabar Rp 150.000, Media Tinta  Rp  100.000,  Media  Sinar  Pagi  Rp 100.000, Media Warta Jabar Rp 100.000, Media Sora Rp 135.000.
Pengembangan Standar Tenaga
Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan.  Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanai pada triwulan satu.
Pengembangan  Sarana  dan  Prasarana
Sekolah.  Kegiatan  pengadaan  sarana  dan prasarana  sekolah  menghabiskan  dana  sebesar Rp 247.363.100, dengan rinician kegiatan yaitu pengadaan,  pemeliharaan  dan  perawatan  alat
kantor/inventaris  sekolah  yaiut  pemeliharaan mesin Riso RC sebesar Rp 400.000, Pengadaan, pemeliharaan  dan  perbaikan  gedung  yaitu perbaikan dinding keramik ruang lab. kompetensi keahlian Adm. Perkantoran sebesar Rp  1.254.000,  perbaikan  listrik  ruang  lab. Kompetensi keahlian Adm.Perkantoran sebesar Rp  337.000,  perbaikan/pemeliharaan  taman sekolah  sebesar  Rp  23.640.000,  perbaikan gudang bawah tangga gedung akuntansi sebesar Rp 20.757.400, pemeliharaan jaringan projector sebesar  Rp  4.017.000,  pemeliharaan  lab computer  AP  dan  Pemasaran  sebesar  Rp 2.670.000,  perbaikan/pemeliharaan  keramik aula terbuka sebesar Rp 46.969.700, perbaikan audio kelas sebesar Rp 34.520.000, pengecatan gedung  akuntansi  Rp  67.545.000,  perbaikan benteng sekolah Rp 27.853.000, dan pekerjaan pemasangan anti petir sebesar Rp 17.400.000.
Pengembangan  Standar  Pengelolaan. Pengembangan standar pengelolaan menggunakan  dana  sebesar  Rp  17.820.000, digunakan untuk membiayai kegiatan penerimaan siswa baru yaitu kegiatan peminatan  kelas  X  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi Rp 17.820.000.
Pengembangan  Standar  Pembiayaan. Kegiatan  pengembangan  standar  pembiayaan menghabiskan  dana  sebear  Rp  135.777.579, dengan rincian yaitu digunakan dalam kegiatan rumah  tangga  sekolah,  daya  dan  jasa  untuk pembayaran internet
PT.Citra
Jelajah
Informatika (CIFO) Rp 26.400.000,00,
pembayaran  telepon  022-006652442  sebesar Rp 115.200, pembayaran telepon 022- 006613508  sebesar  Rp  546.469,  digunakan untuk  pembayaran  listrik  Rp  14.803.700, pembayaran  air  PDAM  Rp  113.500.  Lalu, digunakan  untuk  kegiatan  untuk  kegiatan pengadaan  bahan  habis  pakai  yaitu  pengadaan bahan  penunjamh  praktikum  Komputer  Rp 93.798.650.
Pengembangan dan Implementasi Sistem  Penilaian.  Kegiatan  ini  menghabiskan dana  sebesar  Rp  17.520.000,  digunakan  untuk membiayai sertifikasi uji kompetensi Akuntansi Rp 17.520.000.
Maka,  total  penggunaan  dana  BOS SMK  Negeri  11  Bandung  yaitu  sebesar  Rp 458.008.929  dan  dana  yang  diperoleh  sebesar Rp  578.550.000.  Artinya,  masih  terdapat  sisa dana triwulan satu sebesar Rp 120.541.071.
Triwulan 2 Pada  triwulan  dua,  SMK  Negeri  11 Bandung menerima dana sebesar Rp 572.250.000. adapun penggunaan dana  selama triwulan dua tersebut adalah sebagai berikut:
Pengembangan Kompetensi Lulusan. Program  ini  menggunakan  dana  sebesar  Rp 29.480.000,  dengan  rincian  untuk  kegiatan pembinaan  ekstrakulikuler  OSIS  sebesar  Rp 9.690.000,  pembinaan  ekskul  IRM  sebesar  Rp 9.690.000. pembinaan kesiswaan penyelenggaraan pemeliharaan Rp 100.000. Pengembangan Standar Isi. Penggunaan  dana  sebesar  Rp  10.500.000 digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan praktek kerja industry.. Pengembangan Standar Proses. Penggunaan Dana sebesar Rp 1.815.000 untuk membiayai pembayaran jasa media Koran/majalah. Pengembangan Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Penggunaan Dana sebesar Rp 88.635.000 yang digunakan  untuk  peningkatan  mutu  proses pembelajaran  pembuatan  bahan  ajar  berbasis TIK.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah. Penggunaan  dana sebesar Rp 116.0836.500.  terdapat  dua  sub  kegiatan diantaranya  pengadaan  pemeliharaan  dan perawatan  alat  kantor/inventaris  sekolah  yang rincian  pengeluarannya  yaitu:  pengadaan peralatan  computer  penunjang  pembelajaran sebesar  Rp  37.200.000,  perawatan  sarana prasarana  perbaikan  lemari  data  ruang  kelas sebesar  Rp  3.400.000,  perawatan  sarana prasarana  perbaikan  laptop  kompetensi  adm perkantoran  Rp  2.640.000,  perawatan  sarana prasarana  perbaikan  kamera  digital  penunjang pembelajaran sebesar Rp 3.250.000, perawatan sarana  prasarana  perbaikan  lampu  tronik penunjang pembelajaran sebesar Rp 1.155.000. Lalu  kegiatan  pemeliharaan  dan  perbaikan gedung  dengan  rincian  penggunaan  perawatan sarana prasarana pengecatan ruang management Rp 45.000.000, perawatan sarana prasarana  pencetakan  Blangko  Stiker  Aset Barang  Rp  3.162.500,  perawatan  sarana prasarana  perbaikan  jalur  listrik  ruang  TI  Rp 3.850.000, perawatan sarana prasarana perbaikan  kusen  dan  pintu  mimbar  masjid  Rp 4.500.000, perawatan sarana prasarana perbaikan  kamar  mandi/WC  masjid  SMK Negeri  11  Bandung  Rp  5.229.000,  perawatan

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
sarana  prasarana  penggantian  kaca  kelas  Rp 2.000.000, perawatan sarana prasarana perbaikan bel sekolah Rp 3.850.000, perawatan sarana  prasarana  perbaikan  sound  system  Rp 600.000, perawatan sarana prasarana perbaikan wastafel taman Rp 1.000.000.
Pengembangan Standar Pengelolaan. Menggunakan  dana  sebesar  Rp  16.500.000 untuk kegiatan pengembangan sekolah rujukan yaitu  pengelolaan  manajemen  mutu  audit  ISO 9001:2008.
Pengembangan Standar Pembiayaan. Menggunakan  dana  sebear  Rp  45.541.761. Terbagi  dalam  dua  program  yaitu  kegiatan rumah  tangga  sekolah,  daya  dan  jasa diantaranya untuk membayar internet PT. Citra Jelajah  Informatika  (CIFO)  sebesar  Rp 26.400.000, pembayaran telepon 022- 006652442  sebesar  Rp  119.489,  pembayaran telepon 022-006613508 sebesar Rp 1.025.572, pembayaran listrik Rp 14.905.200, Air PDAM Rp  121.500.  Lalu,  kegiatan  kedua  yaitu pembiayaan  pengelolaan  satuan  pendidikan yaitu  membiayai  pembelian  alat  tulis  kantor penunjang  pengelolaan  satuan  pendidikan sebesar  Rp  1.760.000,  isi  ulang  tinta  printer penunjang proses pembelajaran dan administrasi Rp 1.210.000.
Pengembangan  dan  Implementasi Sistem  Penilaian.  Dana  digunakan  untuk  uji kompetensi  teknik  computer  dan  jaringan sebesar Rp 5.950.000, uji kompetensi multimedia  Rp  9.600.000,  uji  kompetensi rekayasa  perangkat  lunak  Rp  14.250.000, pengadaan  photocopy/penggandaan  soal  ujian Rp  5.791.225,  dan  penggandaan  photocopy laporan pelaksanaan hasil ujian Rp 2.695.000.
Dengan  demikian,  total  penggunaan dana  BOS  SMK  Negeri  11  pada  triwulan  dua sebesar  Rp  339.309.484.  Dana  yang  diperoleh sebesar  Rp  572.250.000.  Sehingga  masih terdapat  sisa  dana  triwulan  satu  sebesar  Rp 232.940.516. Seluruh penggunaan dana diketahui  oleh  kepala  sekolah,  dan  komite sekolah.
Triwulan 3
Pada  triwulan  tiga,  SMK  Negeri  11 Bandung menerima dana sebesar Rp 571.900.000. Adapun penggunaan dana selama triwulan tiga adalah sebagai berikut:
Pengembangan  Kompetensi  Lulusan. Untuk  program  ini  tidak  ada  kegiatan  yang dilakukan/didanai pada triwulan tiga.
Pengembangan  Standar  Isi.  Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanai pada triwulan tiga. Pengembangan Standar Proses.
Program  ini  menghabiskan  dana  sebesar  Rp 5.700.000,  dengans  rincian  penggunaan  yaitu jasa  media  Koran/majalah  Rp  1.405.000, pembelian buku text kompetensi pemasaran Rp 1.120.000,  buku  text  mata  pelajaran  Agama Kristen  Rp  1.350.000,  buku  bacaan  program literasi  sekolah  Rp  1.100.000,  buku  text  mata pelajaran paket keahlian  Adm. Perkantoran Rp 225.000.  Lalu  kegiatan  peningkatan  mutu proses  pembelajaran  dengan  penggunaan  dana yaitu  pengembangan  bahan  ajar  pembelian software mata pelajaran agama Rp 500.000.
Pengembangan Standar Tenaga
Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan.  Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanai pada triwulan tiga.
Pengembangan  Sarana  dan  Prasarana Sekolah.  Kegiatan  pengadaan,  pemeliharaan dan  perawatan  alat  kantor/inventaris  sekolah dengan  rincian  penggunaan  dana  yaitu perbaikan  pemeliharaan  sarana  prasarana perbaikan kursi chitose Rp 9.000.000, perawatan sarana prasaranaperbaikan rak buku perpustakaan  Rp  7.821.000,  pemeliharaan sarana prasarana perbaikan lemari Rp 750.000, perwatan sarana dan prasarana perbaikan laptop Rp  2.762.500,  perbaikan  pemeliharaan  sarana prasarana  perbaikan  kursi  sofa  Rp  1.881.000, pemeliharaan  sarana  prasarana  perbaikan  AC Rp  1.525.000,  servis  pompa  submersible  dan perlengkapannya Rp 365.500, perawatan sarana prasarana  perbaikan  bel  sekolah  Rp  540.000, perawatan  sarana  prasarana  perbaikan  rak perabotan  dapur  Rp  3.029.000,  pemeliharaan sarana prasarana perbaikan instalasi hidroponik Rp  600.000,  pembelian  lemari  buku  literasi sekolah  Rp  1.760.000,  perbaikan  sarana prasarana instalasi proyektor kelas Rp 7.746.200.
Selanjutnya, kegiatan pengadaan, pemeliharaan  dan  perbaikan  gedung  dengan rincian  pengeluaran  yaitu  perawatan  sarana prasarana  perbaikan  saluran  air  kotor/sedot septic  tank Rp  4.211.000,  perbaikan  sarana prasarana  perbaikan  ruang  piket  guru  Rp 39.772.400, perbaikan sarana prasarana perbaikan  jendela  ruang  piket  guru  rp 1.944.000, perbaikan sarana prasarana perbaikan dinding ruang piket guru Rp 840.000, pemeliharaan sarana prasarana perbaikan taman
Rp  5.461.345,  perbaikan  sarana  prasarana pemasangan  kontraktor  listrik  mesin  Rp 500.000.
Perawatan  sarana  prasarana  perbaikan ruang  kesiswaan  di  SMK  Negeri  11  Bandung Rp  77.843.300,  perawatan  sarana  prasarana perbaikan tempat bunga gedung Adm. Perkatoran  Rp  6.600.000,  perawatan  sarana prasarana  perbaikan  dinding  keramik  tangga gedung Rp 5.500.000.
Kegiatan pengadaan bahan habis pakai dengan  rincian  pengeluaran  yaitu  bahan  habis pakai mata pelajaran olah raga Rp 23.355.000, bahan  habis  pakai  mata  pelajaran  praktik lingkungan  hidup  RP  9.418.800,  bahan  habis pakai  mata  pelajaran  kewirausahaan  Rp 3.550.000,  bahan  habis  pakai  penunjang praktek mata pelajaran kesenian Rp 600.000.
Pengembangan  Standar  Pengelolaan. Untuk  program  ini  tidak  ada  kegiatan  yang dilakukan/didanai pada triwulan tiga.
Pengembangan  Standar  Pembiayaan. Program  ini  menggunakan  dana  sebesar  Rp 61.242.707.  Terbagi  dalam  dua  kegiatan  yaitu kegiatan  rumah  tangga  sekolah  daya  dan  jasa dengan  rincian  penggunaan  dana  antara  lain pembayaran internet PT. Citra Jelajah Informatika  (CIFO)  Rp  26.400.000,  telepon 022-006652442  sebesar  Rp  115.000,  telepon 022-006613508 sebesar Rp 770.977, listrik Rp 14.304.900,  Air  PDAM  sebesar  Rp  106.500. Lalu, kegiatan pembiayaan pengelolaan satuan pendidikan ATK Rp 19.545.250.
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanai pada triwulan tiga.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  dapat diketahui  total  penggunaan  dana  SMK  Negeri 11  Bandung  pada  triwulan  tiga  sebesar  Rp 284.918.752  dari  total  penerimaan  sebesar  Rp 571.900.000.  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa masih terdapat sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp 286.981.248.
Lalu,  SMK  Negeri  11  Bandung membuat  rekapitulasi  realisasi  penggunaan dana  per  sumber  dana  sesuai  dengan  format yang diatur dalam petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Adapun  rekapitulasi  penggunaan  dana  BOS berisi  ringkasan  atau  rekap    penggunaan  dana berdasarkan delapan standar nasional pendidikan  dan  17  aturan  penggunaan  dana BOS.
SMK  Negeri  11  Bandung  membuat surat  pernyataan  tanggung  jawab  yang menyatakan  bahwa  dana  BOS  telah  diterima dan digunakan sesuai dengan NPH BOS SMK dan  sesuai  dengan  format  yang  diatur  pada petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Pada akhir  periode,  SMK  Negeri  11  Bandung melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi yaitu rekapitulasi penggunan dana BOS SMK, lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran,
lembar pencatatan pengaduan. Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik kepada sekolah.  Sejalan  dengan  yang  dipaparkan  oleh Mardiasmo  (2004:18)  “tujuan  akuntabilitas adalah  mendorong  terciptanya  akuntabilitas kerja  sekolah  sebagai  salah  satu  syarat  untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya”. Pengelolaan dana di SMK Negeri 11 Bandung yang  sudah  termasuk  pada  kategori  akuntabel dengan  skor  85,014%  dapat  dikatakan  baik. Namun, akuntabilitas tersebut perlu ditingkatkan  lagi  karena  akuntabilitas  akan mempengaruhi  kepercayaan  dari  masyarakat kepada sekolah.
Dengan melakukan upaya-upaya tersebut  harapannya  dapat  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah. Sehingga, akan tercipta sekolah yang memiliki kinerja  yang  tinggi.  Persentase  rata-rata akuntabilitas di SMK Negeri 11 Bandung masih lebih  rendah  dibandingkan  dengan  penelitian yang  dilakukan  di  SMK  Negeri  1  Yogyakarta oleh Solikhatun (2016) dengan hasil penelitian prinsip  akuntabel  dilaksanakan  dengan  baik karena  memiliki  nilai  kecenderungan  baik sebesar  96%.  Sejalan  pula  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Santi  Ekowati  (2016)  di SMP  Negeri  3  Kota  Tanggerang  dengan  hasil penelitian  menyebutkan  bahwa  penerapan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam  perencanaan,  kesesuaian  aturan  dan petunjuk  teknis  penggunaan  dan  pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya serta pelaksanaan  pelaporan  dana  BOS  kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Juga,  penelitian  dilakukan  oleh  Jayanti  (2012) di  SMPN  11  Yogyakarta  dan  SMPN  1 Purworejo dengan hasil penelitian bahwa kedua sekolah  telah  melaksanakan  asas  akuntabilitas dengan  cukup  baik.  Penelitian  juga  dilakukan oleh  Ntsele  (2014)  di  Johanesburg  South

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
dengan hasil beberapa sekolah kurang akuntabel dalam pengelolaan keuangan.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat dikatakan  bahwa  pelaksanaan  akuntabilitas pengelolaan  dana  sekolah  secara  umum dilakukan dengan
melakukan pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  dari mulai melakukan penyusunan RKAS, melakukan  pembukuan  dan  pengarsipan  bukti transaksi,  penyusunan  laporan  realisasi,  dan menyerahkan  laporan  tersebut  kepada  pihak pemberi  dana.  Akuntabilitas  dana  BOS dilakukan sesuai dengan aturan yang tercantum di petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung-jawaban  keuangan  dana  BOS. Petunjuk  pelaksanaan  pertanggungjawaban tersebut  secara  teknis  memuat  hal  yang  sama baik  untuk  jenjang  dasar  maupun  menengah. Untuk  dana  lain  yang  berasal  dari  non pemerintah,  dipertanggungjawabkan  menurut aturan yang dimiliki oleh sekolah.

## SPP dan Iuran Tahunan (Dana Komite)
SMK Negeri 11 Bandung pun memperoleh dana dari masyarakat yaitu berupa SPP  dan  dana  awal  tahun  yang  nantinya  akan dikelola oleh komite dan dana tersebut menjadi dana  komite.  Pengelolaan  dana  tersebut  diatur dalam  Peraturan  Mentri  Pendidikan  dan Kebudayaan  No.  75  Tahun  2016  Tentang Komite Sekolah.
Dana komite yang berasal dari SPP ini dipungut setiap bulan dari orangtua siswa yang besarannya Rp 275.000,00. Penentuan besaran SPP  tersebut  sudah  berdasarkan  kesepakatan antara  pihak  sekolah  dengan  pihak  orangtua. SMK  Negeri  11  Bandung  masih  terdapat  SPP dikarenakan  dana  BOS  belum  mencukupi semua  kebutuhan  sekolah.  Selain  dari  SPP, dana  SMK  Negeri  11  Bandung  juga  diperoleh dari iuran tahunan siswa baru.
Pada pelaksanaannya, SMK Negeri 11 Bandung  melakukan  penggalangan  dana  SPP dari  orangtua  dengan  besaran  yang  telah disetujui baik oleh pihak orangtua, sekolah dan komite, juga iuran yang dibayar oleh siswa baru pada awal masuk SMK. Dana tersebut dikelola oleh  komite  sekolah.  Adapun  dana  tersebut digunakan untuk menutupi kegiatan yang tidak tercantum dalam anggaran yang sudah disusun, selain  itu  bila  ada  kekurangan  dapat  ditutupi oleh dana komite tersebut. Dalam penggunaan dana komite harus dilakukan dengan persetujuan ketua komite dan dana disimpan di
bendahara  komite,  sehingga  dana  baru  dapat digunakan  ketika  telah  disetujui  ketua  sebagai representasi  dari  orang  tua  siswa.  Lalu, pertanggungjawaban  dana  komite  dilakukan oleh  pengelola  dana  dengan  cara  melaporkan dalam  rapat  orang  tua  dan  memberitahukan penerimaan  dan  pengeluaran  dana  beserta program-program yang telah dilakukan sekolah.
Komite  sekolah  memiliki  kewajiban untuk  menyampaikan  laporan  kepada  pihak terkait  paling  sedikit  satu  kali  dalam  satu semester.  Laporan  yang  harus  disampaikan yaitu  laporan  kegiatan  komite  sekolah  dan laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber dana pendidikan lainnya dari masyarakat. Artinya, hasil perolehan penggalangan dana harus ditransparansikan dan dipertanggungjawabkan  penggunaannya.  Pada realisasinya,  SMK  Negeri  11  Bandung  telah melakukan  sesuai  dengan  yang  diatur  oleh permendikbud No. 75 Tahun 2016.

## Kesimpulan
Pengelolaan  dana  di  SMK  Negeri  11 Bandung  dilakukan  dengan  tahap-tahap  yaitu melakukan penyusunan RKAS sebagai pedoman  dalam  mengelola  dana,  tahap pelaksanaan/ pembelanjaan dengan melakukan pencatatan  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran dana  pada  buku  kas  umum,  yang  selanjutnya harus dicatat pula di buku pembantu kas, buku pembantu  bank,  dan  buku  pembantu  pajak, selanjutnya  melakukan  pembuatan  laopran realisasi penggunaan dana.
Pengelolaan  dana  di  SMK  Negeri  11 Bandung termasuk kedalam kategori transparan dengan persentase 81,95%. Transparansi SMK Negeri 11 Bandung dilakukan dengan penyusunan  anggaran  (RKAS)  yang  dimulai dari  tingkat  bawah,  melibatkan  guru  dalam penyusunannya.
Pengelolaan  dana  di  SMK  Negeri  11 Bandung  termasuk  dalam  kategori  akuntabel dengan persentase 85,04%. Akuntabilitas SMK Negeri 11 Bandung dilakukan dengan melakukan  pengelolaan  dana  sesuai  dengan aturan pertanggungjawaban yang berlaku yaitu, petunjuk  penggunan  dan  pertanggungjawaban dana  BOS,  peraturan  menteri  dalam  negeri, peraturan  mentri  keuangan  serta  peraturan tentang  komite  sekolah  yang  didalamnya
terdapat  aturan  tentang  pertanggungjawaban dana komite

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktik .  Jakarta:  Rineka Cipta Bastian,  Indra.  (2007) Akuntansi  Pendidikan . Jakarta:Erlangga Darma,  Surya.(2007) Manajemen  Keuangan Sekolah . Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,  Departemen  Pendidikan Nasional
Fatah, Nanang. (2009) Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan . Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
Fatah,  Nanang.  (2012) Standar  Pembiayaan Pendidikan . Bandung: Rosda Sugiyono.  (2016) Statistika  Untuk  Penelitian . Bandung: Alfabeta Ekowati,  Santi.  (2016) Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  BOS  di SMP Negeri 3 Kota Tanggerang Selatan. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jayanti,  Monika.  (2012) Analisis  Pengelolaan Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Skripsi. Depok: Universitas
Indonesia
Ntsele,  Cynthia  N.  (2014) Accountabilityand Transparency in Managing School Finances At Primary Schools In Johanesburg  South.  Disertation.  South Africa: University of South Africa.
Solikhatun,  Ismi.  (2016) Analisis  Pengelolaan Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah
(BOS)  (Studi  Pada  SMK  Negeri  1
Yogyakarta). Skripsi.
Yogyakarta:
Universitas Negeri Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara