Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)

## ANALISIS TRANSPARANSI DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS REALISASI DANA DESA PADA DESA MURUY KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020
Siti Humaeroh 1 , Ipah Ema Jumiati 2 , Delly Maulana 3
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia 1,2,3
E-mail: humaerohmuslim@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  di  latar  belakangi  besarnya  kewenangan  desa  dalam  mengelola keuangannya  secara  otonom  guna  kemaslahatan  masyarakat  desa.  Namun  tidak jarang  besarnya  kewenangan  dan  anggaran  berdampak  suburnya  korupsi  di lingkungan  pemerintah  desa.  Guna  meminimalisir  kondisi  tersebut  mutlak diperlukan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  terbuka  dan  bertanggung jawab.  Desa  Muruy  merupakan  salah  satu  desa yang  mendapat  Dana  Desa  dan idealnya  dapat  dipergunakan  demi  kepentingan  masyarakat  dengan  menjunjung transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan  penelitian  ini  untuk mengukur  transparansi dalam medukung terciptanya akuntabilitas  realisasi  Dana  Desa  Muruy.  Metode  penelitian  berbentuk  analisa kualitatif  dengan  sumber  data  hasil  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukan  transparansi  dalam  mendukung  terciptanya  akuntabilitas Desa  Muruy  terbukti  baik,  terlihat  dari  terpenuhinya  aspek  ketersediaan  dan aksebilitas dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Di samping kejelasan dan kelengkapan informasi melalui laporan realisasi APBDes, papan informasi, baliho-baliho dan disebarluaskan melalui whatsapp group. Serta Keterbukaan proses melalui pelibatan masyarakat proses dan realisasi merupakan salah satu bentuk transparansi melalui adanya pengawasan langsung masyarakat.
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa.

## ABSTRACT
This research is based on the large authority of the village in managing its finances autonomously for the benefit of the village community. However, not infrequently the magnitude of the authority and the budget has an impact on the proliferation of corruption within the village government. In order to minimize this condition,It is absolutely  necessary  to  implement  an  open  and  responsible  village  government. Muruy Village is one of the villages that received the Village Fund and ideally it can  be  used  for  the  benefit  of  the  community  by  upholding  transparency  and accountability  as  a  form  of  good  governance.  The  purpose  of  this  study  is  to measure  transparency  in  supporting  the  creation  of  accountability  for  the realization  of  the  Muruy  Village  Fund.The  research  method  is  in  the  form  of
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
qualitative analysis with data sources from interviews and documentation studies. The  results  of  the  study  show  that  transparency  in  supporting  the  creation  of accountability  in  Muruy  Village  is  proven  to  be  good,  as  can  be  seen  from  the fulfillment  of  aspects  ofavailability  and  accessibility  of  documentsaccessible  to people  in  need.  In  addition  to  clarity  and  completeness  of  information  through APBDes  realization  reports,  information  boards,  billboards  and  disseminated through whatsapp groups. And the openness of the process through the involvement of the community in the process and realization is a form of transparency through the direct supervision of the community.
Keywords : Transparency, Accountability, Village Fund.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan definisi desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kepetingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal- usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui  oleh  negara,  sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Ihwal tersebut  mengartikan  bahwa  adanya otonomi desa menjadi power bagi desa dalam  usaha  mengatur,  mengurus  dan menyelenggarakan  rumah  tangganya sendiri sesuai prakasa dan potensi yang dimiliki. Konsekuensi hal di atas menegaskan bahwa terdapat pertanggungjawaban besar yang idealnya  harus  dilakukan  pemerintah desa adalah pertanggungjawaban pengelolaan  alokasi  anggaran  desa. Pada  dasarnya  pengelolaan  keuangan Dana Desa dilaksanakan guna mewujudkan  pemerintahan  desa  yang memiliki  keunggulan  karena  berada pada  posisi  terdepan  dan  terdekat dengan rakyat, kuat, maju, mandiri, dan sesuai dengan prinsip demokratis.
Realisasi upaya percepatan pembangunan di desa dilakukan dengan memberikan  stimulus  dalam  bentuk anggaran disebut Dana Desa (DD). Asal mula  Dana  Desa  tersebut  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  dilaksanakan  sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Penerimaan  dana  pembangunan  desa berasal  dari  berbagai  macam  sumber, dana  yang  bersumber  dari  APBN dinamakan Dana Desa (DD), sementara itu  terdapat  kewajiban  10%  bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)  yang diakumulasikan  dengan  Dana  Bagi
Hasil (DBH) dinamakan dengan
Alokasi Dana Desa (ADD).
Di  samping  berbagai  sumber penerimaan,  sejatinya  desa  memiliki kapasitas  menghasilkan  pendapatan yang  masuk  sebagai  penerimaan  asli desa.  Pasalnya  ide  Dana  Desa  sebagai upaya  pemerataan  dan  keadilan,  maka perhitungannya  sangat  memperhatikan jumlah  penduduk  desa,  besaran  angka kemiskinan,  dan  luas  wilayah,  serta kesulitan geografis wilayah desa. Tahun 2020,  Dana  Desa  disalurkan  melalui pemerintah  daerah  sebanyak  tiga  kali,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
dimulai pada bulan April, setelah masuk pemerintah daerah, akan didistribusikan maksimal  7 hari kerja.  Melihat  kondisi tersebut,  maka  komposisi  penerimaan desa  baik  yang  bersumber  dari  Dana Desa  maupun  Alokasi  Dana  Desa berbeda  satu  sama  lain,  karena  itulah dikenal dengan desa dengan APBDes.
Adanya  manajemen  anggaran desa secara mandiri mengharuskan desa dalam realisasi penyelenggaraan pemerintah    desa    wajib  menjunjung tinggi  keterbukaan  (tranparansi)  dan akuntabel (pertanggungjawaban).
Secara  jelas  termaktub  dalam  Asas
Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pasal  2 ayat  1  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014  ini  mengatakan  bahwa  keuangan desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keuangan  desa  harus  dikelola  secara terbuka,  dapat  dipertanggungjawabkan guna mengantisipasi tindakan kecurangan berbentuk korupsi. Dana publik yang dikelola pemerintah desa idealnya dapat dipertanggungjawabkan kembali Pertanggungjawaban  ditujukan  kepada masyarakat desa, pemerintah daerah dan pusat. Lebih lanjut bahwa keketerbukaan  data  pengelolaan  Dana Desa,  perlu  diselaraskan    dengan
optimalisasi  layanan  sesuai  regulasi yang  berlaku.  Krusialnya  hal  tersebut menegaskan  bahwa  transparansi  dan akuntabilitas menjadi suatu hal penting terlebih  dengan  partisipasi  dan  peran aktif  masyarakat  dalam  merumuskan
pengelolaan  Dana  Desa  (Masruhin  dan Kaukab, 2019).
Merujuk pada konteks penelitian, Desa Muruy merupakan desa diwilayah Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang  Provinsi  Banten.  Pada tahun  2020  Desa  Muruy  memperoleh dana  transfer  dengan  nominal  Rp. 1.168.722.000,  yang  mana  besaran Dana Desa sebesar Rp. 735.202.000.00. Berdasarkan besarnya  Dana Desa  yang diperoleh  penelitian  ini  mermaksud menelisik  bagaimana  realisasi  Dana Desa  berdasarkan  aspek  transparansi guna mendukung
terciptanya akuntabilitas  publik  yang  idealnya menjadi  sebuah  kewajiban  dalam sebuah  penyelenggaraan  pemerintahan desa  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Diketahui  bersama  bahwa  Dana Desa  merupakan  sebuah  jalan  ( way )
menuju  kesejahteraan  masyarakat  desa dengan melihat realitas kondisi kebutuhan masyarakat secara aktual. Di samping  itu  publik  saat  ini  menuntut adanya  keterbukaan  dan  akuntabilitas yang  wajib  dipenuhi  penyelenggara pemerintahan  desa.  Sejatinya  dapat dipastikan  adanya  keterbukaan  dan akuntabilitas  merujuk  pada  upaya perbaikan  terhadap  kualitas  kinerja yang  berorientasi  pada  kepentingan publik.

## KAJIAN PUSTAKA
Istilah keterbukaan atau transparansi  menunjuk  pada  kebebasan memperoleh  informasi  (Mardiasmo, 2002). Senada dengan substansi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
sebelumnya bahwa transparansi sebagai prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  pemerintah,  berupa informasi  mengenai  kebijakan,  dari mulai  proses  perumusan,  pembuatan dan  pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Maksud yang serupa dikemukakan Lalolo (2003:13) menjelaskan bahwa transparansi sebagai  sebuah  prinsip  keterjaminan akses  berbentuk  kebebasan  bagi  setiap orang  untuk  memperoleh  informasi berkaita dengan penyelenggaraan pemerintahan (seperti seputar kebijakan,  dari  mulai  perumusan  / proses  pembuatan,  realisasi,  serta  hasil yang  dicapai).  Mustopa  Didjaja  (2003 :261)  transparansi  adalah  keterbukaan pemerintah  dalam  membuat  kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan  menciptakan  akuntabilitas  antara pemerintah  dengan  rakyat.  Sedangkan menurut Kristianten (2006:31), transparansi  akan  memberikan  dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan  sehingga  kontrol  masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas, transparansi  melingkupi  tiga  aspek krusial seperti: berkaitan dengan ketersediaan  informasi  ( availability  of information ),  kejelasan  peran  dan
tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan  bagian  dari  proses-proses yang diperlukan transparansinya, sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan  informasi  yang  tersistemik  itu (Motik, 2003).
Ukuran kriteria keterbukaan diuraikan  Kristianten  (2006:73)  bahwa dalam ranah transparansi diukur melalui beberapa indikator, seperti: (1) kesediaan  dan  aksesibilitas  dokumen, (2) kejelasan dan kelengkapan informasi,  (3)  Keterbukaan  proses,  (4) kerangka  regulasi  yang  menjamin transparansi.  Dalam  penelitian  ini peneliti membatasi diri dengan berfokus pada aspek: kesediaan dan aksesibilitas dokumen,  kejelasan  dan  kelengkapan informasi,  keterbukaan  proses  yang dianggap sangat relevan dengan konteks penelitian  analisis  transparansi  dalam mendukung akuntabilitas realisasi Dana Desa  pada  Desa  Muruy  Kecamatan Menes  Kabupaten  Pandeglang  Tahun 2020.
Menelisik  ketiga  aspek  tersebut dapat  dijelaskan  krusialnya  posisi transparansi dalam penyelengaraan roda pemerintahan, karena transparansi sendiri  melingkupi seluruh  aspek kegiatan baik dalam tataran peencanaan, pelaksanaan,  maupun  evaluasi  dan pelaporan. Hal tersebut menjadi penting ketika  desa  sebagai  ujung  tombak pemerintahan terdekat idealnya memiliki tranaparasnsi dan akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan. Akuntabilitas mengarah terhadap  upaya  pertanggungjawaban
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
kepada publik dari setiap aktivitas yang dilakukan  (Mardiasmo,  2002).  Artinya
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu pilar pembentuk kepercayaan. Kemudian  definisi  lain  menyebutkan akuntabilitas sebagai  bentuk  kewajiban pihak-pihak berkaitan dalam memberikan pertanggungjawaban / kemampuan menjawab dan menerangkan  kinerja  dan  tindakan individu,  badan  hukum  dan  maupun pimpinan  organisasi  kepada  pihak  lain yang  berhak  juga  berkewenangan meminta pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011). Selanjutnya dikemukakan Sedarmayanti (2009) sejatinya akuntabilitas merujuk adanya pembatasan  dan  pertanggungjawaban tugas  yang  presisi  (jelas).  Lebih  luas akuntabilitas merujuk pada pengembangan  tanggung  jawab  bagi pengambil keputusan baik sektor pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada stakeholders . Sukasmanto dan Sumpeno (2011) mengemukakan  akuntabilitasi    dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan  pemerintah  desa  dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang  dilaksanakan  dalam  aktivitas pemerintahan desa. Artinya akuntabilitas    meliputi    penyediaan akses  informasi  keuangan  kepada masyarakat    dan  pengguna  lainnya sehingga membuka ruang untuk dilakukannya penilaian terhadap pertanggungjawaban  pemerintah  atas
aktivitas,  di  samping  memebrikan informasi  dalam  pembuatan  keputusan ekonomi,  sosial dan politik.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskripsi  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy Maleong:2006). Creswell
(2015:63-64) menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih karena penelitian  ini  menekankan  pada  proses bukan pada hasil. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati  dari  fenomena  yang  terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka- angka  yang  disebabkan  oleh  adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu,
semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci
terhadap apa  yang sudah diteliti. Dasar peneliti  menggunakan  metode  kualtatif agar  dapat  memberikan  gambaran mendalam dan presisi mengenai analisis transparansi dalam mendukung akuntabilitas  realisasi  Dana  Desa  pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. Data  primer  dalam  penelitian  ini
diperoleh  dengan  cara  observasi  dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
wawancara  secara  mendalam  ( in-depth interview ),  yaitu  pengumpulan  data dengan  cara  mengadakan  tanya  jawab secara langsung dan lisan kepada pihak- pihak  yang  berkaitan  dengan  masalah yang diteliti. Sedangkan teknik analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  menggunakan  langkah- langkah seperti yang dikemukakan oleh
Burhan Bungin (2003:70), yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketersediaan Dan Aksebilitas Dokumen
Guna  mengukur  transparansi termasuk  pada  lembaga  pemerintahan, seperti  yang  di  kemukakan  Kristianten (2006:73) bahwa untuk mengukur suatu transparansi  dapat  ditelisik  adanya kesediaan  atau  aksebilitas  dokumen yang  dapat  diakses.  Kondisi  tersebut mengisyaratkan  adanya  keterbukaan dan  kemudahan  bagi  pihak-pihak berkepentingan dalam mengakses berbagai macam bentuk informasi yang dibutuhkan terkait dengan desa sebagai ujung  tombak  pemerintahan  terdekat dengan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  observasi  di lapangan terkait dengan kesediaan atau aksebilitas  dokumen  di  Desa  Muruy dapat  diakses  oleh  berbagai  elemen masyarakat  yang  membutuhkan.  Hal tersebut  terbukti  dengan  kemudahan
yang  fasilitasi  oleh  aparatur  Desa Muruy,  kondisi  tersebut  mengartikan terbuka  lebarnya  keran  transparansi bagi  masyarakat  terkait  penggunaan sumber  daya  termasuk  anggaran  desa, khususnya Dana Desa.
Terkait dengan data realisasi Dana Desa  tahun  2020,  ketika  peneliti bermaksud  meminta  laporan  realisasi anggaran pedapatan dan belanja pemerintah  Desa  Muray  merasa  sangat dipermudah  dan  di  fasilitasi.  Aparatur desa  yaitu  Kepala  Urusan  Keuangan Desa  Muruy  mempersilahkan  untuk melakukan  observasi  terkait  data-data yang  diperlukan.  Berdasarkan  hemat peneliti,  adanya  kesediaan  berwujud keterbukaan  tersebut  merupakan  salah satu  wujud  pelayanan  yang  prima dengan berbasis transparasi.
Berdasrkan hasil obdervasi bahwa pada tahun 2020 mendapat dana transfer sebesar  Rp.  1.168.722.000,  yang  mana terbagi dalam beberapa pos-pos anggaran  yaitu  besaran  Dana  Desa sebesar  Rp.  735.202.000.00,  kemudian bantuan keuangan provinsi sebesar Bagi
Hasil Pajak dan Retibusi Rp
18.287.000.00,  selanjutnya  Alokasi Dana Desa sebesar Rp 363.233.000.00, serta Bantuan Keuangan Provinsi sebear Rp  50.000.000.00.  Berbagai  informasi terkait  Laporan  Realisasi  Anggaran Pedapatan  Dan  Belanja  Pemerintah Desa  Muray  dapai  diakses  dengan mudah.  Salah  satunya  dapatd  dilihat melalui baliho terkait realiasi  anggaran Desa  Muruy  yang  terpempang  di halaman  desa,  dan  beberapa  di  ruas jalan  desa.  Lebih  dari  itu  kemudahan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
mengakses  berbagai  informasi  desa dapat diakses oleh masyarakat, melalui whatsapp  group yang  anggotanya terdiri  dari  aparatur  Desa  Muruy  dan masyarakat.  Ihwal  kondisi  tersebut senada  dengan  konteks  transparansi dengan  menunjuk  pada  kebebasan memperoleh  informasi  (Mardiasmo, 2002).
Kemudahan  akses  masyarakat terhadap  keterbukaan  merupakan  hak publik.  Hal  tersebut  telah  dijamin  oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  informasi  Publik, dan  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945,  Pasal  28 tentang  hak  asasi  manusia  dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi. Menurut undang-undang  keterbukaan  informasi menjelaskan bahwa informasi merupakan  kebutuhan  pokok  setiap orang bagi  pengembangan pribadi,  dan lingkungan  sosialnya  serta  merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan  informasi  publik  menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan  negara  dan  badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Realisasi transparansi atau keterbukaan  dalam konteks  tata  kelola pemerintahan    Desa  Muruy    dapat termanifestasi adanya kemudahan dalam memberikan akses seluas- luasnya  kepada  semua  pihak  baik melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  maupun    masyarakat    langsung terkait segala hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan    pemerintahan    desa. Konteks tersebut sejalan dengan substansi  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  informasi  publik  yang harus  disampaikan  kepada  masyarakat oleh badan publik dijelaskan pada Pasal 9  ayat  2  yang  menjabarkan  informasi publik meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
informasi  mengenai  kegiatan  dan kinerja Badan Publik terkait;  informasi mengenai  laporan  keuangan;  dan/atau informasi  lain  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Lebih dari itu untuk memudahkan berbagai  pihak  dan  sebagai  kewajiban pemerintah  Desa  Muray  senantiasa melakukan pelaporan  dengan membuat Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ) yang  dilakukan  secara  berkala.  Hal tersebut  bagian  upaya  mewujudkan akuntabilitas yang bertujuan memastikan pemantauan kegiatan lebih efektif dan efisien dan sebagai langkah aktif memiminalisir koruspsi pada level pemerintahan  desa.  Dengan  adanya kejelasan  terkait  dengan  akuntabilitas yang dijalankan secara bertahap mampu menumbuhkan kepercayaan
masyarakat.
Jelas  bahwa  adanya  transparasi dan  kemudahan  dalam  mengakaes informasi  merupakan  bagian  dari  hak asasi  manusia  dalam  mengetahui, memperoleh dan menyampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan  publik  sebagai  manifestasi kehadiran pemerintah termasuk di Desa Muruy.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
Kejelasan dan kelengkapan informasi Kejelasan dan kelengakapan informasi  merupakan  salah  satu  aspek transparansi. Kristianten (2006) merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan  yang  digunakan  sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik,  dan  status  sosial.  Substansi  hal tersebut  mengartikan  bahwa  informasi memiliki  fungsi  yang  sangat  luas mencakup  berbagai  bidang  kehidupan. Dalam  relalisasinya  baik  ekonomi, sosial, bahkan politik, ketiadaan informasi  akan  membuat  sesorang lemah  dalam  pengambilan  keputusan. Selain  itu,  transparansi  juga  berkaitan dengan  keterbukaan  ( openeness ),  dan akses ( access ).
Merujuk  pada  fokus  penelitian bahwa  kejelasan  dan  kelengkapan informasi terkait realisasi Dana Desa di tahun 2020 dapat dikatakan komprehensif.    Bahwa  terkait  dengan pos-pos  anggaran  Dana  Desa  Muruy tahun  2020  telah  dialokasikan  pada berbagai bidang diantaranya (1) Penyelenggaraan  pemerintahan  desa,
(2)  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa,
(3)  Pembinaan  Kemasyarakatan,  (4) Pemberdayaan  Masyarakat,  dan  (5) Penanggulangan Bencana Darurat. Khusus dalam realisasi Dana Desa pada tahun  2020,  seluruh  desa  di  Indonesia termasuk  Desa  Muruy  melakukan refocusing Dana Desa dalam penanggulangan bancana darurat.
Kondisi  tersebut  dapai  dilihat  pada gambar  1.  Terkait  dengan  Bidang Penaganggulangan  Bencana  darurat  di bawah ini:
Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana
Darurat Desa Muruy Sumber: APBDes Desa Muruy Tahun 2020. Dijabarkan melalaui gambar Anggaran dan Realissi Bidang Penaganggulangan  Bencana  Darurat Desa Muruy seperti di atas, karena pada tahun  2020  terkait  dengan  Dana  Desa banyak terserap pada bidang penanggulangan  bencana.  Hal  tersebut sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  14  Tahun 2020  tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020 ditetapkan  di  Jakarta  pada  tanggal  28 September  2020  yang  menjelaskan dalam  menghadapi  COVID-19  dapat menggunakan Dana Desa termanifestasi melalui  beberapa  kegiatan  contohnya membentuk  Relawan  Desa  Lawan COVID-19, bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat, penyiapan  ruang  isolasi  di  Desa, menyiapkan logistik kepada warga yang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
masuk  ruang  isolasi,  dan  Kepala  Desa memberikan  BLT  Dana  Desa  kepada masyarakat yang terdata dengan sasaran keluarga miskin.
Berkaitan dengan kejalasan informasi  dan  kelengkapan  informasi berdasarkan  hasil  observsi  di  lapangan bahwa Desa Muruy seoptimal mungkin memberikan berbagai pelayanan terhadap masyarakat  yang memerlukan termasuk dengan memberikan informasi yang  holistik.  Berbagai  kelengkapan dokumen  desa  seperti  laporan  realisasi APBDes  dan Profil Desa dapat  dengan lengkap  diperoleh  masyarakat.  Dengan terpenuhinya  keterbukaan  informasi terhadap  publik  artinya  mendukung berjalannya peyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance) .  Dalam  konteks    penelitin dapat  dikatakan  g ood  governance selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah pelayanan kepada publik, meliputi urusan tata kepemerintahan, kebijakan publik serta pemecahan masalah publik. Guna memberikan ketepatan hasil,  dalam  penelitian  ini  dilakukan komparasi  penelitianbahwa  kejelasan dan  kelengkapan  informasi  di  Desa Muruy sudah memenuhi aspek  yang di kemukakan Kristianten (2006:73) terkait dengan kejelasan dan
kelengakapan  informasi.    Hal  tersebut terbukti dengan apa yang dikemukakan tokoh  masyarakat  dan  masyarakat secara  dominan  yang  menjelaskan dengan mudah menerima informasi dari Pemerintah  Desa  terkait  realisasi  atau penggunaan  ABDes,  karena  secara
terbuka dipublikasikan dan terpampang di  papan  informasi  bahkan  baliho- baliho  dan  disebarluaskan  melalui whatsapp group masyarakat. Di samping  sejak  awal  mula  proses formulasinya  melibatkan  perwakilan elemen masyarakat. Kejelasan dan kelengkapan informasi oleh Pemerintah Desa Muruy secara langsung mengisyaratkan terpenuhinya  akuntabilitas  lembaga pemerintahan  terdepan  itu.  Dengan mampu memberikan pertanggungjawaban serta mampu memberikan penjelasan atau menerangkan  kinerja  Desa  Muruy kepada pihak berkepentingan yang tentu memiliki  hak  meminta  keterangan pertanggungjawaban  penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukan bahwa sejatinya akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban  kepada  publik (masyarakat luas) atas seluruh aktivitas yang  telah  dilakukan  (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan  komparasi  tersebut dapat disimpulkan dalam penggunaan/realisasi  anggaran  Desa, terkait  kejelasan  dan  kelengkapan informasi  yang  diberikan  aparat  Desa Muruy kepada masyarakat telah memenuhi    aspek  transparansi  seperti yang  dikemukakan  oleh  Kristianten. Setidaknya menunjukan tren perubahan positif dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban  kepada  publik terkait  Dana  Desa  yang  dikelola pemerintahan Desa Muruy.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
Keterbukaan proses Transparani penyelenggaraan pemerintahan idealnya dapat ditujnjukan  oleh  lembaga  pemerintah dalam  beragai  segi  kegiatan,  termasuk pada tahapan proses. Senada dengan hal tersebut  transparansi dapat ditelisik dari sebarapa besar keterbukaan pemerintah dalam  memberikan  informasi  terkait aktifitas  dan  dinamika  pengelolaan berbagai  sumber  daya  publik  kepada pihak berkepentingan termasuk masyarakat  di  dalamnya  Kristianten (2006:45).  Besarnya  transparansi  secra tegas meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan  sehingga  kontrol  masyarakat terhadap aparatur dan instansi pemegang  otoritas  pembuat  kebijakan akan  berjalan  efektif  sesuai  dengan koridor kebutuhan nyata masyarakat.
Berfokus  pada  objek  penelitian terkait  dengan  keterbukaan  poses, bahwa  dalam  formulasi  APDes  sampai dengan  realisasinya,  khusunya  Dana Desa  melibatkan  unsur  masyarakat melalui  berbagai  tokoh  masyarakat,  di samping kehadiran BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Idealnya pemerintah Desa dalam menyelenggarakan  roda  pemerintahan bersifat  terbuka  terhadap  masyarakat, pasalnya merujuk pada proses kelengkapan APBDes masyarakat harus terlibat  di  dalamnya  guna  mengetahui berbagai  program  yang  dibuat  oleh Pemerintah Desa.
Pada realisasi Dana Desa di tahun 2020  menitik  beratkan  pada  bidang lima,  yaitu  terkait  Penaganggulangan
Bencana  Darurat.  Realisasi  Dana  Desa
Muruy dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak bencana seperti COVID-19  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020. Berdasarkan edaran tersebut mengharuskan refocusing anggaran Dana  Desa  yang  awanya  diperuntukan bagi bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan, dan pembangunan pada tahun 2020 sebagian  besar  ditiadakan  dialokasikan bagi penanggulangan bencana kagawatdaruratan (penanggulangan COVID-19). Pelibatan  masyarakat  proses  dan realisasi  merupakan  salah  satu  bentuk transparansi melalui adanya pengawasan langsung masyarakat.
Meskipun  dalam  perumusan  APBDesa telah  diamanatkan  oleh  pemerintah pusat terkait dengan aliran atau pos-pos anggaran  Dana  Desa  tersebut,  namun pemerintah Desa Muruy tetap menghadirkan masyarakat sebagai bukti keterlibatan masyarakat. Pada
aktualisasinya  perumusan  dan  realisasi Dana Desa tersebut hanya sebagai ajang sosialisasi  terhadap  masyarakat  yang hadir.    Hal  tersebut  penting  dalam memberikan informasi terkait banyaknya  agenda  perubahan  arah realisasi Dana Desa pada tahun 2020.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
Aktualisasi  perubahan  APBDes tersebut pemerintah Desa Muruy dalam prosesnya selalu melibatkan masyarakat melalui  perwakilan  BPD.Adanya  tiga kali perubahan APBDes tersebut senantiasa dilaporkan dan disosialisasikan  Desa  Muruy  melalui baliho-baliho  di  wilayah  lingkungan desa.  Dalam  pelaksanaan  sebagai tahapan realisasi Dana Desa pada tahun 2020 yang dialokasikan dalam program
BLT Dana Desa yang mana penyelenggaraannya melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat dilakukan pada tahap pendataan, seleksi,  sampai  pada  pendistribusian penerimaan  BLT  Dana  Desa  sesuai regulasi  Permendes  Nomor  6  Tahun 2020.
Dalam  Permendes  Nomor  6 Tahun  2020  Pasal  8A  Nomor  2 menjelaskan bahwa Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  berupa  BLT-Dana  Desa  kepada keluarga miskin  di  Desa sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Lebih lanjut keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang
kehilangan  mata  pencaharian  atau pekerjaan,  belum  terdata  menerima Program  Keluarga  Harapan  (PKH), Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT), dan  kartu  pra  kerja,  serta  yang mempunyai  anggota  keluarga  yang rentan sakit menahun/kronis.
Adanya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam poses
berdampak  pada  efektifnya  realisasi Dana Desa, dengan keterlibatan masyarakat  dalam  prosesnya  dapat memastikan adanya keberhasilan program  BLT  Dana  Desa,  ketepat sasran  Program  BLT  Dana  Desa  yang pada tahun 2020 menjadi skala prioritas Dana Desa. Dapat dikatakan keterlibatan  masyarakat  dalam  poses merupakan  hak  masyarakat.  Dimana ketelibatan  merupakan  bagian  dari  hak publik  atau  masyarakat  yang  jelas tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  61  Tahun  2009,  bahwa keterbukaan  infomasi  diatur  mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat  dan  penyelenggara  negara secara  berimbang.  Jelas  bahwa  baik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009  dan  Undang-Undang  Nomor  14 tahun  2008,  sebagai  podasi  dasar  bagi segenap masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan  hak  memperoleh  dan menyampaikan informasi tentang
peyelenggaraan pemerintahan.
Kondisi  berikut  menegaskan bahwa  adanya  keterlibatan  masyarakat dalam  proses  pemeritahan  otomatis menunjukan adanya akuntabilitas pemerintahan itu sendiri, dengan mempersilahkan pihak-pihak berkepentingan untuk mengenahui bahkan mengawasi roda penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muruy.  Waluyo  dalam  Astuti  dan
Fanida  (2013)    menjelaskan  bahwa akuntabilitas    merujuk  pada  pemberian informasi  keuangan kepada masyarakat dan  pihak  berkepentingan  lainnya
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
sehingga  memungkinkan  bagi  mereka untuk  menilai    pertanggungjawaban pemerintah  atas  semua  aktivitas    yang dilakukan, termasuk memberikan akses informasi  dalam  pembuatan  keputusan ekonomi,  sosial dan politik yang secara langsung  akan  berpengaruh  terhadap nasib  masyarakat.  Berdasarkan  ihwal tersebut keterbukaan proses melibatkan masyarakat merupakan bentuk transparansi  yang  dilakukan  Desa Muray seperti yang dimaksud
Kristianten  (2006:45)  menyebutkan salah  satu  aspek  transparansi  yaitu keterbukaan proses.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  riset  di  atas,
membuktikan bahwa transparansi realisasi  Dana  Desa  di  Desa  Muruy tahun  2020  telah  berjalan  dengan  baik terlihat  dari  adanya  kesediaan  dan aksebilitas dokumen yang dapat diakses oleh  berbagai  elemen  masyarakat  yang membutuhkan,  salah  satunya  terkait penggunaan  sumber  daya  termasuk anggaran  desa,  khususnya  Dana  Desa. Kemudian  berkaitan  dengan  aspek kejelasan  dan  kelengkapan  informasi, telah  terrealisasikan  secara  optimal dengan memberikan berbagai pelayanan terhadap  masyarakat  termasuk  laporan realisasi APBDes dan Profil Desa dapat dengan  lengkap  diperoleh  masyarakat yang  disebarluaskan  melalui  papan informasi,  baliho-baliho  dan whatsapp group masyarakat  desa.  Merujuk  pada aspek keterbukaan proses, bahwa terkait dengan perumusan ABPDdes  termasuk Dana  Desa  melibatkan  peran  serta
masyarakat  melalui  perwakilan  tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahwasannya  keteribatan  masyarakat secara aktif mengartikulasikan transparansi dan bentuk tanggung jawab pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adisasmita, Rahardjo. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran  Daerah .  Graha  Ilmu, Yogyakarta. Bogdan dan Taylor, (2007) J. Moleong, Lexy. (1989).Metodologi
Penelitian.  Kualitatif .  Bandung:
Remadja Karya.
Bungin,  Burhan.  (2001). Metodelogi Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT.
Raja Craphindo Persada.
Creswell,  John  W.  (2015). Research Design  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Didjaja, Mustofa. (2003). Transparansi Pemerintah . Jakarta: Rineka Cipta Krina  Liona.  Lalolo  2003. Indikator Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,
Transparansi  dan  Partisipasi.
Bappenas, Jakarta. Kristianten. (2006). Transparansi
Anggaran  Pemerintah .  Jakarta :Rineka Cipta
Meleoong,  Lexy  J.  (2007). Metodelogi Penelitian  Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm 6-7. Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page 79-91)
Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019).
Pengaruh  Kompetensi  Aparatur, Komitmen  Organisasi,  Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Empiris  Pada  Perangkat  Desa  di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). Journal of Economic, Business and Engineering  (JEBE) , 1 (1),  118-
130.
Motik, Suryani Sidik. (2003).
“Transparansi  &  Akuntabilitas dan  Minat  Berinvestasi”. Jurnal Forum Inovasi Capacity Building
&  Good  Governance .  Vol.  8:
September-Nopember. Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi  Publik,  Reformasi Birokrasi,  dan  Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan  Yang  Baik .  PT Refika Aditama, Bandung. Sedarmayanti, (2012). Good Governance Kepemerintahan Yang  baik Bagian  Kedua  edisi revisi, Mandar Maju, Bandung. Sumpeno, Wahyudin. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua. Reinforcement Action and
Development. Banda Aceh

## Regulasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  informasi Publik,
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  61 Tahun 2010. Pelaksanaan Undang
Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia.  Nomor  113 Tahun 2014. Tentang. Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2020  tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Nomor  11  Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2020.

## Dokumen
Laporan  Aktualisasi  atau  Realisasi Anggaran Pedapatan Dan Belanja Pemerintah  Desa  Muruy  Tahun 2020.