## SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI INTERNASIONAL HAK-HAK ANAK

## Chusniatun
Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: chusniatun_ums@Yahoo.co.id

## ABSTRAK
Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian anak di Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, dan Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian deskriptif-normatif tentang hak-hak dan sistem perlindungan anak dalam berbagai undang-undang. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode telaah dokumen terhadap berbagai pasal yang ada di dalam berbagai undang-undang. Hasil telaah dokumen tersebut selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif-evaluatif  dengan mengkomparasikan antara yang normatif dengan realitas. Paper ini menemukan tiga hal. Pertama, anak adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang tuanya, agar dipersiapkan menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada-Nya dan menjadi khalifah dimuka bumi untuk menjaga kesejahteraannya. Karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi keamanan dan kesejahteraan tumbuh kembangnya. Kedua, anak yang tinggal di LAPAS dan menjadi anak didik pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan mereka mendapatkan perlindungan hukum. Ketiga, Sistem Perlindungan hukum bagi Anak di LAPAS yang termuat dalam UU No. 36 Th. 1999 tentang HAM, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak bila ditinjau dari perspektif Konvensi Internasional Hak-hak Anak khususnya artikel 37-40, masih ada hak-hak anak di LAPAS yang belum terpenuhi dan perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk pemenuhannya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-hak Anak, Anak Warga Binaan, Konvensi Internasional

## Pendahuluan
Anak adalah manusia yang masih dalam proses tumbuh kembang baik phisik, psychis dan sosialnya, sehingga mereka perlu bimbingan orang dewasa. Tumbuh kembang anak akan sangat ditentukan oleh faktor bawaan dalam dirinya dan lingkungannya. Anak adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada orang tua untuk dijadikan generasi penerus dalam hal kekhalifahan dimuka bumi dan penghambaan kepada Allah sejalan dengan tujuan penciptaan manusia.
Islam mengajarkan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitroh (kondisi awal sebagai dasar untuk menjadi khalifah dan hamba Allah), tetapi orang tuanya dapat menjadikan anaknya sebagai orang yang dikehendaki olehnya, bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Swt, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits Riwayat Bukhari: ”Setiap anak terlahir dalam keadaan  fitroh,  orang  tuanya  yang menjadikan mereka Yahudi atau Nashrani atau Majusi.” Oleh karena itu sebenarnya nasib anak di kemudian hari, lebih ditentukan oleh orang dewasa di sekitarnya bukan oleh diri anak itu sendiri, sehingga apabila di kemudian hari anak menjadi orang yang tidak seperti apa yang diinginkan Tuhan dalam penciptaannya maka anak itu sebenarnya adalah korban dari keteledoran orang dewasa.
Dalam kehidupan keluarga, arti anak menjadi sangat penting karena suatu keluarga dianggap belum sempurna  apabila belum ada anak yang dilahirkan. Orang tuanya berharap anaknya dikemudian hari akan menjadi penerus generasinya, maka dari itu kehidupan mereka seharusnya mendapatkan perhatian yang semestinya. Perhatian terhadap anak telah diberikan oleh berbagai pihak baik dikalangan dunia internasional, regional, nasional maupun lokal. Namun demikian nasib anak masih ada yang kurang beruntung,dan mereka juga menjadi korban nilai-nilai lingkungannya seperti globalisasi budaya yang membawa arus kemajuan tehnologi dan informasi yang semakin hari semakin pesat dan kurang dipahami oleh anak-anak.
Pada Tahun 2011 anak–anak yang terganggu mentalnya ada 19 juta orang dan dari tahun ke tahun jumlahnya makin bertambah. Mereka ini mengalami tekanan mental dan sosial sehungga mendorong mereka pada perbuatan yang menyimpang seperti tawuran dan penyalahgunaan narkoba. 1 Anak yang melakukan kenakalan bahkan telah terkategori tindak pidana jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan data yang dimiliki Komite Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI)  tahun  2011,  anak yang melakukan tindak pidana baik berat maupun ringan sebanyak
1 Wahyu Hartomo, 2011, Jumlah Anak Terganggu Mentalnya makin Banyak , Solo Pos 13 Nov 2011.
54.712 orang. Dari jumlah ini yang telah menjadi nara pidana menghuni Lembaga Pemasyarakatan 3.312 orang, yang masih berstatus tahanan 51.400 anak. Dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana ini, secara keseluruhan 52.276 adalah anak laki– laki dan 2.436 adalah anak perempuan. KPAI juga menyatakan bahwa anak yang masuk pemasyarakatan tiap tahunnya sekitar 7000 anak. Anak-anak yang menghuni lembaga pemasyarakatan secara otomatis akan kehilangan berbagai haknya, seperti kebebasan, hak tumbuh kembang, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan hak – hak dasar anak lainnya. Pada masa globalisasi dewasa ini, Indonesia telah menerima Konvensi Hak–Hak Anak  1989  (Resolusi  MU PBB  44/25),  dan  meratifikasinya dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang ”Pengesahan Convention on the Rights of the Child ”. Kemudian diimplementasikan dalam UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain kedua peraturan tersebut rujukan yang dipakai  adalah  Ratifikasi  Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 yang
telah diganti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Bila dilihat dari peraturan yang telah ada, maka sebenarnya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan) bisa dikatakan cukup memadai karena telah mengalami penyempurnaan yang positif untuk kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian hasil yang dirasakan masih belum seperti yang diharapkan karena anak di Lembaga Pemasyarakatan rentan terhadap hal-hal yang tidak menguntungkan baginya. Untuk itu perlu dikaji Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak.
Bertitik tolak pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut: (1)  Siapakah  yang  dimaksud dengan anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan?  (2) Bagaimanakah sistem perlindungan hukumnya? (3)  Bagaimana  sistem  perlindungan hukumnya bila dilihat dari perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak? Adapun dari segi tujuannya, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu:  (1)  memperoleh  deskripsi tentang pengertian anak di Lembaga Pemasyarakatan, (2) mendeskripsikan Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan di

## Indonesia,  dan  (3)  mendeskripsikan
Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Konvensi Hak- hak Anak . Setelah 3 tujuan di atas terjawab, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan model perlakuan yang lebih memadai dan lebih manusiawi kepada anak di Lembaga Pemasyarakatann yag sesuai denagan hak-haknya berdasarkan peraturan yang berlaku, demi masa depan mereka.

## Metodologi
Tulisan ini bersifat Normatif/ Yuridis yang akan memberikan deskripsi tentang pengertian anak dan batas usia penanggung jawaban pidana anak, anak di Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Perlindungan Hukumnya baik secara nasional maupun menurut konvensi internasional hak-hak anak. Kemudian dari deskripsi-deskripsi tentang Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan, pasal-pasalnya dianalisis dengan pendekatan evaluatif dengan cara mengkomperasikan antara yang ideal dalam peraturan dengan realitas pelaksanaannya dalam perspektif Konvensi Hak-Hak Anak, apakah sudah sesuai atau belum dengan yang tertulis dalam peraturan bahkan kemungkinan berlawanan. Dengan demikian dalam tulisan ini akan digunakan metode deskriptif-
evaluatif dengan mengkomparasikan antara yang normatif dengan realitas. Adapun data-datanya diperoleh dari: Undang-Undang Dasar RI 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No,23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Konvensi Hak-Hak  Anak  (Resolusi  MU PBB  44/25)  yang  telah  diratifikasi pemerintah Republik Indonesia sebagai  Konvensi  Hak Anak  (KHA) yang berkaitan dengan system perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas).  Selain  itu data juga diperoleh dari tulisan para ahli hukum, peneliti dan pemerhati masalah anak khususnya anak yang tinggal di Lapas guna mengetahui implementasi peraturan-peraturan yang berlaku.

## Hasil Dan Pembahasan 1.  Pengertian Anak dan Batas Usia Penanggung Jawaban Pidana Anak
Dalam  Undang-undang Dasar 1945, pengertian anak terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam politik. Dalam hal ini disebabkan anak adalah subjek hukum dari sitem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian politik ini melahirkan
hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak. 2
Pengertian ini  ditegaskan dengan lebih jelas dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti pengertian anak adalah seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hari hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada Pasal  7  (ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa:
“seorang laki-laki hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.” Pengertian anak dalam Undang- Undang Perkawinan ini maknanya disamakan dengan mereka yang belum dewasa, dan mereka yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum layaknya ditentukan dalam perundang-undangan perdata.
Adapun pengertian anak menurut KUH Perdata tidak disecara tegas
dijelaskan, namun yang disebut anak dapat ditafsirkan dari batas usia sesorang yang dianggap  sebagai orang dewasa atau belum dewasa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal  330  (ayat  (1)  yang  berbunyi: ” Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu kawin ”. Hal ini terkait dengan  pasal  6  (ayat  (2)  Undang– undang No. 1 Tahun 1974  yang menyebutkan: ” Untuk orang yang belum cukup umur melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtua”.
Sementara itu, pengertian anak menurut KUH Pidana tidak dijelaskan secara tegas batasannya, namun dapat diketahui dengan menafsirkan dari penggunaan istilah belum cukup umur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 KUH Pidana, yang berbunyi: ”Dalam menuntut orang yang  belum  berumur  ( minderjarig ) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan....”. Penyebutan usia 16 tahun juga tidak konsisten, karena dalam pasal yang lain KUH Pidana juga menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 15 tahun sebagai korban tindak pidana, sebagaimana  dalam Pasal 287, 290, 292, 293, 294, dan 297.
2 Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , Jakarta, PT Gramedia  Widiasarana Indonesia, hal.37
Lebih jauh, pengertian Anak menurut Hukum Adat dijelaskan oleh Ter Haar. Menurutnya, pengertian anak dalam hukum adat adalah mereka yang masih menjadi tanggungan orang tua dan masih tinggal serumah dengan orang tua 3 . Atau dengan kata lain bahwa ”dewasa” itu dimulai setelah seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orangtua dan tidak lagi tinggal serumah dengan orangtua. Jadi tidak ada kaitannya dengan sudah kawin. Sedangkan ”dewasa” menurut Soepomo dalam Ter Haar, bukan didasarkan atas umur tetapi dapat diketahui dari ciri-ciri tertentu, antara lain:
(1) Kuat gawe
(mampu berbuat sesuatu), artinya cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan dan mempertanggung jawabkan sendiri segala-  galanya  itu;  dan  (2)  Cakap mengurus harta bendanya serta keperluannya sendiri. 4
Selain pengertian di atas, pengertian anak menurut Deklarasi Hak Anak-Anak Perserikatan Bangsa- Bangsa, Artikel I, disebutkan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pengertian ini tidak diikuti oleh UU No. 3 Tahun 1997 yang telah diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam
perkara anak telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai umur delapan belas tahun, dan belum pernah kawin. Dalam Undang- undang ini umur menjadi tolok ukur untuk memberikan batasan anak, demikian juga dalam UU  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Undang-undang  No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 Tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan-batasan anak yang dinyatakan dalam beberapa Undang- Undang tersebut seharusnya tidak boleh berbeda-beda. Sebab perbedaan akan menimbulkan ruang lingkup perlindungan terhadap seseorang yang disebut sebagai anak. UU Kesejahteraan Anak seharusnya dijadikan rujukan oleh pembuat UU dalam merumuskan batasan anak, hal ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehidupan yang sejahtera kepada anak. Dalam hal batas usia pertanggung jawaban Pidana Anak untuk di Indonesia
3 Ter Har, 1976, cetakan V, Asas-asas Hukum Adat , Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 10
4 Ter Har, 1976, cetakan V, Ibid , hal. 11
Sistem Perlindungan Hukum...( Chusniatun )

## sekarang itu mengacu pada UU
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu batas usia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara KUHP Pidana tidak secara tegas menyebutkannya.

## 2. Anak di Lembaga Pemasyarakatan
Perihal Anak di Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan Anak Didik Pemasyarakatan dimuat dalam bagian kedua UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian tentang Anak Didik Pemasyarakatan dimuat pada Bab I Ketentuan Umum UU Pemasyarakatan point 8, yaitu: Anak Didik Pemasyarakatan adalah:  (1)  Anak  Pidana  yaitu  anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan  belas)  tahun;  (2)  Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama  sampai  berumur  18  (delapan belas)  tahun;  (3)  Anak  Sipil  yaitu anak yang atas pemintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik  di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18  (delapan  belas)  tahun;  dan  (4) Anak-anak yang menjadi Anak Didik Pemasyarakatan sebenarnya
adalah anak–anak yang berhadapan dengan hukum yang mereka itu ada yang diputus oleh pengadilan dengan hukuman penjara, karena mereka telah melakukan tindak pidana dan perbuatannya dinilai membahayakan mayarakat. Mereka ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pada Anak, dijelaskan bahwa: ”Pidana penjara untuk anak hanya digunakan sebagai upaya terahir dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama separo dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak  merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.” Penempatan anak di LPKA ini, dipisah-pisahkan sesuai dengan status masing–masing dan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana dijatuhkan, jenis kejahatan; serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan guna dijadikan dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. Julukan anak didik pemasyarakatan, didapat oleh seorang anak karena ia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa bila dilihat dari perbuatan maka tidak ada perbedaan. Perbedaan akan terlihat bila dilihat dari persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya bukan didasarkan kepada motif  yang  jahat  ( evil will atau evil mind ), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial oleh para ahli kemasyarakatan disebut dengan kenakalan. 5 Anak yang melakukan kenakalan disebut anak  nakal  ( Juvenile Delinquency ), dan istilah ini dipakai dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak untuk menyebut anak yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan istilah Anak yang berkonflik  dengan  hukum,  karena istilah yang kurang menyenangkan dapat berdampak negatif terhadap psychis anak.

## 2.  Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Undang-undang Dasar 1945, pada pasal 34 mengamanatkan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (ayat (1).  Negara  mengembangkan  sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan  martabat  kemanusiaan  (ayat (2).  Negara  bertanggung  jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum  yang  layak  (ayat(3).  Amanat ini merupakan jaminan bagi anak karena ia belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terutama aspek kesejahteraannya. Dengan dipenuhi aspek kesejahteraannnya, maka anak akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diandalkan dalam membangun keluarga, masyarakat bangsa dan negara. 6
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia, menyebutkan tentang perlindungan terhadap anak di Lapas pada Pasal 52  dan  Pasal  66.  Pasal  52  (ayat (1)  menyatakan  bahwa:  Hak  anak adalah hak azasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak  dalam  kandungan.  Ayat  (2). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan
5 Nandang Sambas, 2013, Peradilan Piadana Anak di Indonesia dan Instrument International Anak serta Penerapannya ., Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 19
6 R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, Hukum Perlindungan Anak , Jakarta, PTIK, hal.
22-23
111 Sistem Perlindungan Hukum...( Chusniatun )
hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam hal kekerasan pasal 66 menjelaskan bahwa: Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang  tidak  manusiawi  (ayat  (1). Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak  (ayat  (2).  Setiap  anak  berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara  melawan  hukum  (ayat (3).  Penagkapan,  penahanan  atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terahir (ayat  (4).  Setiap  ank  yang  dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan diri dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya  (ayat  (5).  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang  berlaku  (ayat  (6).  Setiap  anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (ayat (7).
Lembaga Pembinaan Khusus bagi Anak merupakan istilah untuk
Lembaga Pemasyarakatan bagi Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pelaksanaannya dilakukan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan yang termuat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 38. Pertama , Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 9, yang mana pada angka 2 dijelaskan bahwa: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan  Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan pemasyrakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kedua , Bab II Pembinaan, Pasal 5 menjelaskan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan di laksanakan berdasarkan azas: a. pengayoman; b. persamaan perlakuan dan pelayanan; c. pendidikan; d.pembimbingan; e. penghormatan harkat dan martabat manusia; f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan; dan g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang–orang tertentu.
Bagi anak yang menjalani pidananya di LPKA prosedurnya telah diatur pada bagian dua paragraf 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 38. Pelaksanaan pembinaan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan anak yaitu tercapainya Keadilan Restoratif (Penyelesaian  perkara  tindak  pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban , dan pihak lain yang terkait untuk bersama– sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula  dan bukan pembalasan). Sebelum anak menjalani hukuman pidana karena kejahatannya, maka ia diproses terlebih dahulu melalui pengadilan untuk membuktikan perbuatannya. Proses peradilan anak tentunya berbeda dengan peradilan orang dewasa. Di Indonesia telah ada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan Undang–Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang–Undang tentang Pemasyarakatan  di Indonesia  tidak boleh bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada proses pemidanaan anak, hakim yang menanganinya adalah hakim khusus bagi anak dan tatacaranya berbeda
dengan orang yang telah dewasa. Mengacu pada:
 rule 10.2 The Beijing Rules: A judge or other competent official or body shall, without delay, consider the issue of release.  rule 14.1 The Beijing Rules: Where the case of a juvenile offender  has  not  been  deverted (under rule 11), she or he shall be dealt with by the competent authority (court, tribunal, board, council, etc). According to the prinsiples of a fair and just trial.
 rule 14.2 The Beijing Rules: The proceedings shall be condicive to the best interests of the juvenile and shall be conducted in an atmosphere of under-standing, which shall allow the juvenile to participate there in and to express herself or himself freely. 7
Berdasarkan ketentuan The Beijing Rules tersebut, sebagai upaya menciptakan implementasi hukum, Indonesia telah menetapkan UU Sistem Perlindungan Anak yang diharapkan agar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem pidana dapat melindungi masa depan anak. Salah satu faktor penting dalam sistem peradilan anak adalah hakim anak. Berkaitan dengan Hakim Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya  pada  Pasal  43:  (1)
7 Sri Sutatiek, 2013, Hakim Anak Indonesia: Siapa dan bagaimana Figur Idealnya pada Masa De- pan , Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hal. 16
Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada (ayat (1) meliputi: a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (2) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana  dimaksud  pada  (ayat (2),  tugas  pemeriksaan  di  sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Selanjutnya, Pasal 44 menyebutkan: (1) Hakim memeriksa dan memutuskan perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal; (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya; (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Adapun Pasal 45 menjelaskan: Hakim Banding
ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Pasal 46: Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  43  (ayat  (2).  Pasal  47: (1)  Hakim  Banding  memeriksa  dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal (2)  Ketua  pengadilan  tinggi  dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya; (3)  Dalam  menjalankan  tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera panitera pengganti. Lebih lanjut, Pasal 48 menyebutkan: Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 49: Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  43(ayat  (2). Pasal 50: (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal; (2)  Ketua  Mahkamah  Agung  dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya; (3)  Dalam  menjalankan  tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera panitera pengganti. Hukum yang boleh dijatuhkan ditentukan
dalam UU Peradilan Anak yaitu: a. Tindakan, dan b. Kurungan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancaasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak yang meliputi (Pasal  2):  a.  Non  diskriminasi,  b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak azasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak- hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memepengaruhi kehidupannya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).
Adapun pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban adalah sebagai berikut: Pasal 4 s/d 19 menjelaskan: (1)  Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan  diskriminasi  (Pasal  4); (2)  Seorang  anak  berhak  atas  suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5); (3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua  (Pasal  6);  (4)  a.  Setiap  anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,  dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. b. Dalam hal suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 7); (5)  Setiap  anak  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8). Selanjutnya,  dijelaskan:  (6)  a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. b. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam  (ayat  (1),  khusus  bagi      anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan  khusus  (Pasal  9);  (7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan  dan  kepatuhan  (Pasal 10);  (8)  Setiap  anak  berhak  untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan  diri  (Pasal  11);  (9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
(10) a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penalaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidaladilan dan perlakuan salah lainnya. b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam
(ayat  (1),  maka  pelaku  dikenakan pemberatan  hukuman  (Pasal  13); (11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal  14);  (12)  Setiap  anak  berhak untuk mendapatkan perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:  (13)  a.  Setiap  anak  berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, b. penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, c. Setiap anak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan d. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir  (Pasal  16);  (14)  a.  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempataannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela
diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam setiap sidang tertutup untuk umum. b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang  berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17); (15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan  lainnya  (Pasal  18);  (16) Setiap anak berkewajiban untuk: a. Menghormati orang tua, wali, dan guru; b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara; d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia (Pasal 19).
Adapun kewajiban dan pertanggung jawaban perlindungan terhadap anak  dibebankan kepada: negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 20 UU Perlindungan Anak.
Lebih lanjut pasal 64 menyatakan: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59  meliputi  anak  yang  berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (ayat (1).
Ayat  (2)  menyatakan  sebagai
berikut:  Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam (ayat  (1))  dilaksanakan  melalui:  a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak- hak anak; b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yangterbaik bagi anak; e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. perlindungan dari pemberitaan identitas mellui media massa dan untuk meghidari labelisasi. Lebih lanjut dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan perlindungan anak yang menyangkut akan hak- haknya, sebagai berikut:
1.  Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2.  Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3.  Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4.  Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Bila Perlindungan Anak ini dilalaikan maka sanksi bagi orang tua bisa dicabut hak perwaliannya dan jika sifatnya kriminal maka dapat dipidanakan. Pada 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak- Hak Anak  1989  (Resolusi  MU  PBB 44/25). Selanjutnya pada 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang  ”Pengesahan  Convention on the Rights of the Child”. Dengan demikian, dalam upaya melakukan perlidungan anak di pemasyarakatan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak- Hak Anak tersebut, khususnya yang dinyatakan dalam artikel 37- 40. 8
Article 37 States  parties shall ensure that: (a)  No child shall be subjegted to turtore or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment
without possibility of release shall  be  imposed  for  offences committed by persons below eighteen years of age;
(b)  No child shall be deprived of his or her liberty unlaw fully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period time;
(c)  Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, eviery child deprived of liberty be separeted from adults unless it is considered in the child`s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in excepcional circumstances;
(d)   Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt acces to legal and other appropriate assistance, as well as the righ to challenge the lagality of the deprivition of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to apompt decision on any such action.
8 Lukman Hakim Nainggolan, 2005, Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2
Artikel 37 Negara – negara peserta akan memastikan bahwa:
(a) Tidak seorang anakpun mengalami penyiksaan, atau kekejaman – kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan – kejahatan yang dilakukan oleh orang berusia dibawah delapan belas tahun;
(b) Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang – wenang, penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan  dengan undang – undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;
(c) setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia, dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan dan
anak akan mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
(d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan – bantuan lain yang layak, dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu didepan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas dari memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.
Article 40 1.  States Parties the rightof every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child’s sense of dignity and worth, wich reinforces the child’s respect for of human rights and fundmental freedoms of others and which takes into account the child’s age and the desirability of promoting the child’s reintegration and the child’s assuming a constructive role in society.
2.  To this end, and having regard to thee relevant provisions of international instrument,
States Parties shall, in particular,ensured that:
(a)  No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed;
(b)  Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees: (i)  To be presumed innocent until provenguilty according to law;
(ii)  To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation of his or her defence; (iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authoity or judical body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unlessnit is considered not to be in the best interest of the child, in particular,
taking into acount his or her age or situation, his or her parents or legal guardians;
(iv) Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditionsof equality;
(v)  If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequence there of reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judical body according to law;
(vi) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used;
(vii)  To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings.
3.  States Parties shall seek to promote the establishment of laws, produres, authorities and  institutions  specifically applicable to children alleged
120 SUHUF , Vol. 30, No. 1, Mei 2018 : 103-132
as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular: (a)  The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law;
(b)  Whenever appropriate and desirable, measures fo dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected.
4.  A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to their well-being and proportionate both to their circumstances and he offence.

## Konvensi tersebut telah
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang ”Pengesahan Convention on the Rights of the Child ” dan telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Adapun terjemahan Pasal 40 dari Konvensi Hak-Hak Anak adalah sebagai berikut:
1.  Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan
sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak- hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan intregrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran kontruktif dalam masyarakat.
2.  Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatiakan ketentuan- ketentuan dalam instrumen- instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa: a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan; b. Setiap anak dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan- jaminan berikut:
(i) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
(ii) Diberi informasi dengan
segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
(iii) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang beerwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;
(iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
(v) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan
sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
(vi) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma- cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
(vii) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama: Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak a. mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana; b. Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya; c. Berbagai
pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan- pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak- anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

## 3. Sistem Perlindungan
Hukum Bagi Anak di
Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-hak Anak (KHA) Pemerintah Indonesia terang- terangan mengakui akan pentingnya hukum Internasional 9 termasuk didalamnya tentang hak-hak anak yang dibuktikannya dengan meratifikasi Convention on the Rights of Child 1989 (Resolusi  MU PBB 44/25) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang ” Pengesahan Convention on the Rights of Child ”. Konsekuensinya pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kewajiban inter- nasional dengan i`tikat baik. 10 Karena itu peraturan-peraturan yang
memberikan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya anak di pemasyarakatan, yaitu: UU No. 36 Th 1999 tentang HAM, UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Th 2012 tentang Peradilan Pidana Anak pembuatannya mengacu pada prinsip- prinsip dasar hak-hak anak yang ada dalam Konvensi Hak-hak Anak secara  Internasional  ( Convention on the Rights of Child ). Namun dalam prakteknya belum bisa selaras dan masih menimbulkan persoalan- persoalan yang harus diselesaikan. Perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak azasi anak. Ada 10 hak anak yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Hak untuk bermain; 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan; 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan; 4. Hak untuk mendapatkan identitas; 5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6. Hak untuk mendapatkan makananl; 7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8. Hak untuk mendapatkan rekreasi; 9. Hak untuk mendapatkan Kesamaan; dan 10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2010). Hak-hak tersebut bagi anak
9 Jawahir Thontowi dan Pranoto iskandar,2006, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, PT Refika Aditama, hal: 91 10 John Obrien,2001 : 148 dalam, Ibid hal 113
Sistem Perlindungan Hukum...( Chusniatun )
yang berada di pemasyarakatan akan mengalami hambatan dalam pemenuhannya.
Kajian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2010 menyebutkan tentang hal-hal yang mendesak untuk diperjuangkan bagi hak-hak anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah: a. Tidak adanya kesempatan sekolah karena harus ditahan; b. Akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai; c. Kondisi hidup anak sangat tidak baik, misalnya tempat tidur yang tidak memadai; d. Sanitasi yang tersedia juga kurang baik; e. Anak-anak yang ditahan bersama orang dewasa rentan terhadap kekerasan; f. Penahanan anak sering menjadikan anak menjadi stress. Anak penghuni pemasyarakatan, baik Anak Pidana dan Anak Negara maupun Anak Sipil sebelum menghuni pemasyarakatan telah melalui proses yang tidak menyenangkan, yaitu: Penangkapan dan penahanan. Dalam hal penangkapan dan penahanan telah diatur pada pasal 16 UU Perlindungan Anak, prosedurnya berbeda dengan orang ddewasa. Tetapi pada prakteknya masih ada penangkapan yang mencolok seperti kasus penangkapan dan penahan anggota geng motor di Palembang yang dilakukan ketika pelaku kejahatan sedang bersekolah. Hal
ini tidak sesuai dengan  Pasal 66 (ayat  (2)  UU  tentang  HAM  dan artikel 37 Konvensi Hak-hak Anak yang menyatakan setiap anak tidak boleh dirampas kebebasannya secara melawan hukum dan sewenang- wenang.
Demikian pula dalam penahanan anak tidak dapat dipaksa untuk mengaku salah (artikel 40 KHA) dan juga tidak boleh dianiaya, disiksa dan dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi  (Pasal  16  UU  PA  daan artikel 37 KHA). Tetapi adakalanya aparat melakukan kekerasan kepada anak untuk mendapatkan pengakuan kesalahannya. Penahanan terhadap anak menjadikan anak mengalami stres berat, karena dia mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada dirinya berdasarkan cerita-cerita perlakuan buruk oleh aparat dan sesama tahanan yang ia dengar. Apalagi ia harus berpisah dari orang tua dan keluarganya yang selama ini ia anggap telah melindungi dirinya. Pertama , Sidang pengadilan. Pada sidang pengadilan untuk anak bila hakim yang memenuhi syarat sebagai hakim anak tidak ada, maka hakim yang biasa menangani perkara orang dewasa dapat melaksanakannya (Pasal 43 (ayat (3) UU Peradilan Pidana Anak). Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pengadilan Keputusan hakim yang diharapkan dapat menjamin ditegakkannya keadilan dan diwujudkannya ketertiban dalam

## masyarakat
11 , sedangkan keadilan sendiri dipengaruhi oleh sikap adil tidaknya  sang hakim itu sendiri. Maka dari itu dalam hal ini bisa jadi hakim  lebih memilih hukuman kurungan, padahal sebenarnya bisa ditempuh dengan diversi. 12 Tujuannya untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan nilai- nilai yang berlaku dengan membuat kesepakatan melalui melalui komunikasi terbuka antara anak yang berhadapan  dengan  hukum  (ABH) dan korban serta keluarga masing- masing yang melibatkan para ahli, masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, serta penganan kasus anak tersebut harus merupakan bagian dari pencegahan anak menjadi ABH. 13 Kedua , Setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan anak bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan maka anak akan hidup di pemasyarakatan. Pada hakekatnya pemenjaraan adalah perampasan kebebasan anak dan hak-hak lainnya secara tidak langsung. Hal ini bertentangan dengan artikel 37-40 KHA. Anak yang berada di LAPAS mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 17 UU Pengadilan Anak diantaranya diperlakukan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
Di Indonesia tidak setiap Propinsi dan Kota-Kabupaten mempunyai LAPAS Anak tersndiri. Masih banyak LAPAS anak menjadi satu komplek dengan LAPAS dewasa, walaupun telah dibuat pagar pemisah, namun pada kesempatan tertentu anak bisa dirugikan karena berinteraksi dengan penghuni LAPAS dewasa bahkan bisa mendapatkan kekerasan. Sarana dan prasarana bagi anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia bisa dikatakan memprihatinkan. Bagi anak-anak usia 12 tahun s/d 18 tahun selain mereka butuh teman bergaul mereka juga membutuhkan privacy. Pada hal Lembaga Pemasyarakatan bagi anak yang ada untuk menampung penghuninya secara ideal tidak mencukupi, sehingga mereka tinggal di kamar dengan berdesakan. Makanan yang mereka konsumsi juga kurang memenuhi kebutuhannya. 14 Anak usia 12 s/d 18 tahun dikenal sebagai anak dalam masa pubertas, yang mana perubahan phisik menjadi sangat cepat kelenjar reproduksi telah mulai berfungsi, sehingga tumbuhlah tanda-tanda seks sekunder pada anak, seperti perubahan suara, tumbuh kumis pada anak laki-laki, payudara dan pantat yang membesar pada anak perempuan, pengalaman mimpi basah
11 Kiefer 1979 :87 dalam Jawahir Thantowi,2007, Hukum Kekerasandan Kearifan Lokal , Yogyakar- ta, Pustaka Famiha, hal. 324
12 Hart 1988,dalam, ibid , hal 155 13 Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung, PT Refika Aditama, hal: 18-19
14 Maidin Gultom; 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan , Bandung, PT Refika Aditama, hal:171
125 Sistem Perlindungan Hukum...( Chusniatun )
bagi anak laki-laki dan mestruasi bagi anak perempuan. Kejadian-kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan bagi mereka bahkan goncangan emosionalnya. Akibat perubahan diri yang terjadi pada masa puber ini antara lain: anak ingin privacy nya dihargai maka ia ingin menyendiri, mudah bosan, inkoordinasi, antagonisme sosial, emosi yang meninggi, hilangnya kepercayaan diri, dan terlalu sederhana dalam bertindak. Selain itu remaja juga resah karena mendapati ketidak sesuaian nilai- nilai moral yang diajarkan dengan perilaku orang dewasa yang ada dilingkungannya. Akibatnya remaja menumpahkan kemarahan dengan caranya, padahal sebenarnya remaja mempunyai perhatian yang besar terhadap masyarakat dilingkungannya. 15 Kondisi yang kurang nyaman bagi anak penghuni pemasyarakatan dapat mengganggu kesehatan phisik dan mentalnya dan ini  tidak sesuai dengan: a. Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan kekerasan diskriminasi. b. Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; yaitu: Setiap anak berhak memperoleh
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental, spiritual dan sosial. c. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 d. Artikel 37-40 KHA. Penempatan anak yang berdesakan  akan memudahkan tertularnya penyakit seperti influenza, ispa atau penyakit-penyakit lain yang dapat ditularkan lewat udara atau kontak phisik.
Sarana phisik LAPAS lainnya yang kurang memadai yang dirasakan anak adalah tempat tidur yang kurang memenuhi kesehatan, sanitasi yang buruk. Lembaga pemasyarakatan  (LAPAS)  sebagai tempat rehabilitasi bukan sekedar tempat penampungan orang-orang bersalah, maka dari itu perlu sarana phisik yang memenuhi syarat- syarat sebagai sarana pembinaan sesuai dengan proses pemasyarakatan, karena hal ini akan merupakan faktor-faktor yang menentukan disamping faktor-faktor lainnya dalam pembinaan narapidana. 16
Makanan yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka, dikarenakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk makanan bagi mereka jumlahnya kecil. Suatu kemungkinan mereka menjadi kurang gizi atau rentan terhadap penyakit, apalagi bagi anak perempuan mereka bisa terjangkit anemia. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 14 UU Pemasyarakatan
15 Elizabet B.Hurlock;1991, Psikologi Perkembangan, Jakarta, Erlangga, hal: 208-209
16 Maidin Gultom, 2012, Op. Cit, hal: 171
bagian  (d)  yaitu:  narapidana  berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Tujuan pemenjaraan adalah agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat melalui pembinaan (Pasal 1 angka 5 Ketentuan Umum UU Pemasyarakatan). Namun pelaksanaan pembinaan hukum belum bisa sepenuhnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan.  Sehingga tujuan pemidanaan terkesan membalas kejahatan anak dan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. 17 Mestinya tujuan pemidanaan untuk anak adalah bukan melakukan pembalasan tindak pidana saja tetapi juga mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfa’at. 18 yang sesuai dengan amanah artikel 40 KHA.
Dalam hal pemenjaraan ada hal-hal yang saling bertentangan ( ambivalence ), antara lain:
1.  Tujuan dari penjara, adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada nara pidana untuk direhabilitasi.
2.  Hakekat dari fungsi penjara tersebut diatas seringkali
mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan  pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam LAPAS, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif didalam masyarakat 19 .
Anak yang berada di LAPAS dan berstatus pelajar , mereka terpaksa tidak dapat meyelesaikan pendidikannya  (drop  out) 20 . Sekolah cenderung lepas tangan dan merasa tidak mampu lagi mendidik siswa yang terlibat kasus pidana sehingga mengambil langkah mengembalikan anak kepada orang tuanya. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, mengingat pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa  setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk anak di LAPAS. Dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak artikel 40, dan pasal 9 UU Perlindungan Anak. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pemenjaraan, maka dibutuhkan pembinaan anak di LAPAS sebagaimana yang diamanatkan dalam UU tentang Pemasyarakatan  pasal 23, 30, dan 37, dan Konvensi Hak-Hak Anak artikel
17 Usman, 2010, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana , Jurnal Ilmu Hukum, hal:72 18 Muladi dan Barda Nawawi Arief;2010, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, PT Alumnni, hal:16 19 Muladi dan Barda Nawawi Arief;2010, Ibid, hal :77-78
20 Nistiarisa Angelina, 2013, Artikel, Pemenuhan Kebutuhan Hak Pendidikan Formal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta , hal:3
40.  Program-program pembinaan meliputi pembinaan mental, sosial dan ketrampilan, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Namun dalam pembinaan tenaga ahli yang tersedia seperti psikolog, psikiater, sosiolog, dokter, pekerja sosial dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan tehnis operasional LAPAS belum mencukupi, sehingga pembinaan hanya dilakukan olah petugas LAPAS yang adakalanya kurang menguasai materi. Maka tak heran materi-materi yang diberikan bersifat monoton dan membosankan 21 . Hal-hal lain yang  perlu diperhatikan  adalah diberikannya kewenangan kepada petugas LAPAS menggunakan kekerasan. Pasal 47  (ayat  (1)  UU  Pemasyarakatan yang menyatakan Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan kemanan dan ketertiban dilingkungan LAPAS yang dipimpinnya,  (ayat  (2)  menyatakan bahwa jenis hukuman disiplin berupa tutupan sunyi paling lama 6 hari bagi Narapidana atau Anak Pidana dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan ini merupakan tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia serta kejam.Kondisi yang
demikian ini menjadikan  anak akan berada pada sebuah institusi yang berpotensi melakukan kekerasan dan merendahkan harkat dan martabatnya. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan berdasarkan pasal ini harus ditiadakan karena tidak sesuai dengan amanat artikel 37 Konvensi Hak-Hak Anak. Pada pasal 48 yang menetapkan bahwa pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya. Kondisi ini menempatkan anak pada institusi yang mengancam keselamatan anak. Hal ini tidak mestinya tidak perlu, petugas LAPAS anak tidak perlu dilengkapi dengan persenjataan yang dapa mengancam jiwa anak dan bertentangan dengan artikel 37 Konvensi Hak- Hak Anak.

## Simpulan Dan Saran 1. Kesimpulan
Pertama ,  Anak adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang tuanya, agar dipersiapkan menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada-Nya dan menjadi khalifah dimuka bumi untuk menjaga kesejahteraannya. Karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi keamanan dan kesejahteraan tumbuh kembangnya. Pengertian anak yang berlaku di Indonesia menjadi beragam, karena dalam peraturan perundangan yang berlaku, seperti:
21 Maidin Gultom, 2012, Op. Cit, hal: 171

## UUD 1945, UU Perkawinan,
Hukum Adat, KUH Perdata, KUH Pidana, UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, UU Pemasyarakatan dan lain-lain,  batasan umurnya dijelaskan berbeda-beda. Hal ini dapat menimbulkan ruang lingkup perlindungan yang berbeda terhadap anak. Untuk itu UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak seharusnya menjadi acuan untuk penetapan pengertian tentang  anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
Anak  yang  berkonflik  dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah  anak  yang  berumur  12  (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Jadi umur 12 tahun menjadi batas usia penangung jawaban pidana anak. Anak di lembaga pemasyarakatan akan menjadi anak didik pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan, yang statusnya bisa sebagai anak pidana atau anak negara atau anak sipil, mereka ini menghuni LAPAS untuk anak maksimal sampai usia 18 tahun. Pidana penjara untuk anak hanya digunakan sebagai upaya terahir memperbaiki kehidupan anak dimasa yang akan datang dan pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama separo dari maksimal ancaman hukuman bagi orang dewasa, dan jiuka tindak pidanya diancam dengan hukuman
mati atau seumur hidup, maka pidana penjaranya paling lama 10 tahun. Secara tertulis perlindungan hukum bagi anak di LAPAS  telah dapat mencukupi keamanan dan kesejahteraannya. Tetapi pada prakteknya masih ada kekurangannya yang dapat berakibat kurang baik bagi perkembanagan psychis anak khususnya, walaupun tidak bisa dipungkiri bila pada taraf pelaksanaan akan muncul kendala kendala yang tidak mudah diatasi. Maka dari itu perlu penggalangan kekuatan  antara orang tua, pemerintah dan masyarakat guna membina generasi muda yang sehat dan sejahtera.
Kedua , Anak yang tinggal di LAPAS dan menjadi anak didik pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan mereka mendapatkan perlindungan hukum yang termuat dalam: UUD Th. 1945 pasal 34, UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 52 dan pasal 66; UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 s/d pasal 38; UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 s/d pasal 19; UU No. 4 Th. 1976 tentang Kesejahteraan Anak; Konvensi Internasional Hak-hak Anak dalam artikel 37-40.
Ketiga , Sistem Perlindungan hukum bagi Anak di LAPAS yang termuat dalam UU No. 36 Th. 1999 tentang HAM, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak bila ditinjau dari perspektif

## Konvensi Internasional Hak-hak
Anak khususnya artikel 37-40, masih ada hak-hak anak di LAPAS yang belum terpenuhi dan perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk pemenuhannya. Ada 10 hak anak yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Hak untuk bermain;  2. Hak untuk mendapatkan pendidikan;  3. Hak untuk mendapatkan perlindungan; 4. Hak untuk mendapatkan identitas; 5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6. Hak untuk mendapatkan makanan; 7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8. Hak untuk mendapatkan rekreasi; 9. Hak untuk mendapatkan Kesamaan; dan 10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Namun bila anak harus menghuni LAPAS maka akan menjadi sulit pemenuhannya. Kajian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada tahun 2010, menyebutkan hak-hak anak penhuni LAPAS yang mendesak diperjuangkan adalah: a. Tidak adanya kesempatan sekolah karena harus ditahan; b. Akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai; c. Kondisi hidup anak sangat tidak baik, misalnya tempat tidur yang tidak memadai; d. Sanitasi yang tersedia juga kurang baik; e. Anak-anak yang ditahan bersama orang dewasa rentan terhadap kekerasan; f. Penahanan anak sering menjadikan anak menjadi stress.
Temuan- temuan yang terpantau hal yang merugikan diri anak dan terkait dengan anak di LAPAS, antara lain: a. Penahanan yang bisa dikatakan bertentangan dengan Pasal 16 dan 66 (ayat 2) UU tentang HAM dan artikel 37 dan 40 Konvensi Internasional Hak-hak Anak; b. Sidang Pengadilan yang dapat dilaksanakan oleh Hakim orang dewasa sebagaimana termuat  dalam  pasal  43  (ayat  (3)) UU Peradilan Pidana anak; c. Pemenjaraan yang bertentangan dengan artikel 37 KHA; d. Sarpras dipenjara yang tidak sesuai dengan sarpras sebagai tempat pembinaan anak menuju keadilan restoratif; e. Pelayanan kesehatan yang kurang memadai; f. Makanan yang kurang sesuai dengan kebutuhan tumbuh- kembangnya; g. Tujuan pemenjaraan yang terkesan membalas atas perbuatannya dan menjerakannya; h. Pelaksanaan pembinaan di LAPAS dilakukan adakalanya dilakukan oleh petugas LAPAS yang tidak menguasai materinya dan tidak mendengarkan pendapat anak dengan alasan kekurangan tenaga ahli; i. Petugas LAPAS yang diberi kewenangan menggunakan kekerasan dalam menegakkan disiplin di LAPAS sebagaimana yang termuat pada pasal  47  (ayat  (1)  dan  (ayat  (2)  dan petugas LAPAS dipersenjatai senjata api sebagaimana yng disebutkan pada pasal 48 UU Pemasyarakatan.

## 2. Saran-saran
Perlu diupayakan pemenuhan 10 hak anak dengan semaksimal mungkin, bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak di LAPAS dengan:
a.  Penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana oleh aparat supaya dengan cara-cara yang baik yang tidak menimbulkan trauma pada anak b.  Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sedapat mungkin dihindari, termasuk pemenjaraannya karena menimbulkan stress berat c.  Sidang pengadilan bagi Anak selalu dilakukan oleh Hakim
Anak, pasal 43 UU Peradian Anak supaya ditinju ulang
d.  Pelayanan kesehatan termasuk makanan dan tempat tinggal harus memadai untuk tumbuh kembang anak
e.  Memperbaiki fasilitas sarana phisik yang memberi kesan sebagai tempat pembinaan/ rehabilitasi anak yang ramah dan tidak terkesan seram
f.  Pembinaan anak di LAPAS dilakukan oleh ahlinya dengan memperhatikan pendapat anak
g.  Penyelenggaraan pendidikan bagi anak di LAPAS yang

## berstatus pelajar dengan
sistem  tutorial  (sekolah terbuka) agar anak tidak putus sekolah h.  Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak dan perlindungannya, yang memberikan porsi lebih besar kepada orang tua/ keluarga dan masyarakat. Agar anak merasa diterima oleh lingkungannya ketika ia lepas dari pemasyarakatan i.  Segera melaksanakan artikel 39 Konvensi Hak-hak Anak yaitu Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkahyang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik  dan  psikologis  dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaraan apapun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apapun, tidak manusiawi atau hukuman yang dih inakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat anak.

## Daftar Pustaka
Elizabeth B. Hurlock. 1991. Psikologi Perkembangan . Jakarta: CV. Erlangga.
Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT Refika Aditama.
___________. 2007. Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal . Yogyakarta: Pustaka Fahima.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bahan Workshop,
2010, Penanganan ABH dengan Pendekatan Restoratif .
Lukman Hakim Nainggolan. 2005. Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak. Jurnal Equality.
Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung:  PT  Refika Aditama.
Maulana Hasan Wadong. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta:  PT Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni.
Nistiarisa Angelina. 2013. Artikel, Pemenuhan Kebutuhan Hak Pendidikan Formal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta.
R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto. 2014. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK.
Ter Har. 1976. Asas-asas Hukum Adat , cetakan V. Jakarta: Pradnya Paramita.
Usman.  2010. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan.
Undang-undang Repulik Indonesia Nomor  4 Tahun 1979 tentang  Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Paradilan Pidana Anak.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989.