## PENERAPAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN ( STRAF MINIMUM RULES ) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

## oleh:

## Zanura Deny Haspada

## ABSTRAK
Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat, dan seksama. Kejahatan penyebaran Narkotika kini menjadi musuh hampir di seluruh belahan dunia, mengingat Narkotika memberikan pengaruh yang cukup besar. Fidelis Arie Sudewarto terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana narkotika untuk digunakan terhadap orang lain, Aom Munawar terbukti secara sah dan meyakinkan menjual narkotika golongan I. Permasalahan dalam penelitian ini adalah1) Bagaimana penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain? 2) Bagaimana pertimbangan hukum dan penerapan pasal oleh hakim dalam dakwaan alternatif berdasarkan fakta persidangan pada perkara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain? Hasil dari penelitian adalah Penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hokum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain terdapat di dalamPasal 116 Undang – UndangNomor35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum hakim terhadap Penjatuhan pidana di bawah ancaman adalah penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana.
Kata Kunci : Penerapan Pidana Di Bawah Ancaman ( Straf Minimum Rules )

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. 1)
Kejahatan penyebaran Narkotika kini menjadi musuh hampir diseluruh belahan dunia, mengingat Narkotika memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan generasi muda khususnya para siswa sekolah menengah hingga mahasiswa di Perguruan Tinggi. Semuanya tidak luput dari pengaruh Narkotika, parahnya hal tersebut tentunya memberikan pengaruh terhadap perkembangan mental anak-anak yang kecanduan Narkotika. Tidak jarang banyak pula anak-anak harus putus sekolah karena telah kehilangan semangat belajar karena pengaruh dari kecanduan Narkotika.
Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk anak FX Surajiyo, pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 28 RT. 001 RW. 001 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
1 ) Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus , Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, “Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.
Terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif Dakwaan pertama Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan ketiga Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 8 (delapan) bulan penjara dan denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan 1 (satu) bulan.
Identifikasi Masalah
Bagaimana penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain? Bagaimana pertimbangan hukum dan penerapan pasal oleh hakim dalam dakwaan alternatif berdasarkan fakta persidangan pada perkara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Narkotika Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang – undangan pidana diistilahkan dengan “tindak pidana” yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang – undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum atau Delicta yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah Delict , yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit , yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah strafbaafeit dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 2) Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis yang artinya sudut yang berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah melihat kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lainnya.
2) Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta, 2012, hlm. 18
Biro, Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “narcotic identitication manual” , mengemukakan bahwa narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat – zat yang bahan mentahnya diambil dari benda – benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasisch, ocain dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat – zat, obat – obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulant.” 3)
Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa :
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.”
Narkotika merupakan bahan/zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Jenis-jenis narkotika antara lain adalah : 4)
a) Candu Getah tanaman Papaver Somniferum didapat dengan penyedap (menggores) buah yang hendak masak.Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai “ Lates ”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah, sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak;
b) Morfin Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah.Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C17H19NO3).Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan;
c) Heroin (putaw) Heroin mempunyai kekuataan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara famakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu;
d) Codein Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah.Biasanya dijual dalam Apabila dilihat dari efeknya, Narkotika bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1) Depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan biasa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis biasa mengakibatkan kematian. Jenis Narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagi turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang popular sekarang adalah putaw.
3) Taufik Makkarao, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.7
4) Maradani, P enyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, 2008,Hlm. 81-86.
2) Stimulant , merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant antara lain, kafein, kokain, amphetamine. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi.
3) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dan kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.
Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.
Umumnya secara keseluruhan faktor – faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :
1. Faktor Internal Pelaku - Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering kali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.
- Kehendak ingin bebas, sifat ini juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma – norma yang membatasi kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran dan perasaan.
- Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dalam dihadapi dan diatasinya.
- Rasa keingintahuan, persaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ini tidak terbatas pada hal – hal yang positif, tetapi juga kepada hal – hal yang negatif.
2. Faktor Eksternal Pelaku - Keadaan ekonomi, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik atau miskin.
- Pergaulan dalam lingkungan, pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.
- Kurangnya pengawasan, pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya. tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga pengawasan yang diklakukan oleh masyarakat. Disini keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain.
Setiap perbuatan yang melawan hukum, diatur di dalam hukum pidana materill. Pidana materil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Di Indonesia hukum pidana materill diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), namun terdapat ketentuan pidana materill yang diatur diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), karena ketentuan yang berada di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ketentuan yang berada di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai dasar hukumnya yaitu Pasal 103 atau disebut juga Asas lex spesialis derogate legi generali , Pasal tersebut yang menjembatani antara Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan lain yang berada di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tindak Pidana Narkotika sendiri diatur diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Narkotika diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – Undang tersebut mengatur beberapa ketentuan mengenai setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, setiap orang yang memproduksi, setiap orang yang mengedar, dan menyimpan jenis narkotika golongan apapun.
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memuat ancaman sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika. Setiap perbuatan yang di ancam sanksi pidana berbeda – beda, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika.
Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I ditentukan di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XV mengenai ketentuan pidana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116.
Pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, dan menyimpan narkotika Golongan I diatur di dalam Pasal 111 mengenai Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliyar rupiah).
Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang bukan tanaman dengan ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliyar rupiah). Banyaknya jumlah narkotika yang dimiliki juga menentukan sanksi pidana bagi pelaku, adapun jika beratnya melebihi 5 (lima) gram maka ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 113 mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miyar rupiah). Banyak sedikit jenis narkotika golongan I yang
diproduksi, diimpor, diekspor,atau disalurkan juga mempengaruhi seberapa lama sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku.
Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai setiap orang yang tanpa hak atau meawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I.
Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengekspor, atau mentransito narkotika golongan I.
Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain. Penerapan pidana materill kepada terdakwa Fidelis Arie Sudewarto yaitu Pasal 116, karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yag terdapat di dalam Pasal 116. Penerapan pidana materill kepada terdakwa Aom Munawar yaitu Pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut.
B. Pertimbangan Hukum Dan Penerapan Pasal Oleh Hakim Dalam Dakwaan Alternatif Berdasarkan Fakta Persidangan Pada Perkara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain.
Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto telah terbukti. Fidelis Arie Sudewarto menanam narkotika golongan I dengan alasan untuk pengobatan istrinya, Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan pidana kepada Fidelis Arie Sudewarto dengan Pasal 116 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun sebelumnya, Jaksa penunut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 111 ayat (2), Pasal 113 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Pertimbangan – pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Fidelis Arie Sudewarto adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang – undangan yang sah, sosiologis, artinya putusan majelis hakim harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai – nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan filosofis yang berarti putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim harus mengandung hakikat dan nilai – nilai keadilan yang universal. Dalam menegakan hukum majelis hakim juga mempertimbangkan atau memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu, kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, ketiga unsur tersebut haruslah mendapatkan porsi yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya, dan akhirnya akan menimbulkan kekacauan dan keresahan dmasyarakat akan tetapi tertalu menitikberatkan kepada unsur kepastian hukum akibatnya akan kaku dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Keadilan hukum yang mana keadilan hukum ini merupakan tujuan hukum yang paling penting atau utama, adil berarti ditengah, adil hakikatnya adalah memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Adil bukan berarti menyamaratakan segala sesuatunya akan tetapiyang dimaksud dengan adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya masing – masing agar terciptanya keseimbangan pada masyarakat. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum itu hanyalah sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengenai keadilan diatur didalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman. Majelis hakim harus mempertimbangkan nilai – nilai keadilan dan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai – nilai ilmiah, kepastian hukum. Dalam penanganan tindak pidana narkotika,
penegak hukum ataupun pihak yang berkepentingan haruslah meletakan ataupun mendahulukan asas keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dengan narkotika dibandingkan dengan asas – asas yang lain.
Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal tersebut memberlakukan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) namun berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dipersidangan, majelis hakim melihat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak bertujuan jahat atau mencelakai istrinya, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang sakit keras, narkotika jenis ganja tersebut untuk mengobati istri nya yang sedang sakit keras, narkotika jenis ganja tersebut juga bukan untuk terdakwa edarkan ataupun terdakwa konsumsi sendiri sehingga menghilangkan kesadaran terdakwa, sehingga menurut majelis hakim dalam perkara Fidelis ini terdapat pertentangan antara unsur kepastian dan unsur keadilan untuk diterapkan pada perkara Fidelis. Majelis Hakim melihat tujuan terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk mengobati orang yang sangat dicintainya yaitu istrinya yang pada akhirnya meninggal dunia pada saat terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa sebelumnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencarikan pengobatan yang terbaik bagi istrinya tersebut baik itu secara medis maupun non medis namun usahanya tersebut tidak berhasil, sehingga akhirnya terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yang dilarang digunakan di Indonesia untuk pelayanan kesehatan dan terdakwa menyadari hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan namun hal tersebut tetap dilakukan terdakwa untuk mengobati istrinya, akantetapi walaupun demikian telah terdapat perbedaan pendapat dalam majelis hakim guna menentukan apakah terhadap terdakwa tersebut lebih pantas diterapkan kepastian hukum atau keadilan hukum karena dua orang hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat diterapkan terhadap diri terdakwa adalah keadilan hukum, maka pidana yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan asas keadilan hukum. Namun meskipun pidana yang dijatuhkan tersebut berdasarkan asas keadilan hukum maka pidana yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan asas keadilan hukum, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa juga dipertimbangkan dampak atau akibat yang terjadi pada masyarakat.
Penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana. Menurut hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan akan memberikan efek jera juga terhadap masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa Fidelis.
Penjatuhan pidana kepada Fidelis Arie Sudewarto oleh majelis hakim yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Penjatuhan pidana oleh majelis hakim tidak sesuai dengan bunyi Pasal 116 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 116 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah). Artinya penjatuhan pidana oleh majelis hakim kepada Fidelis Arie Sudewarto itu berada di bawah ancaman.
Hakim kurang tepat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang - Undang dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dan Undang – Undang, sedangkan seperti yang diketahui bahwa Indonesia menganut asas kepastian hukum, maka dengan kata lain majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman harus melihat ketenuan yang diatur di dalam Undang-Undang.
Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukum. Artinya, penjatuhan pidana dibawah ancaman pada kasus Fidelis Arie Sudewarto oleh majelis hakim berdasarkan rasa keadilan bukan kepastian, apabila mengacu kepada kepastian maka penjatuhan putusan oleh hakim harus berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain yang dilakukan oleh terdakwa Fidelis Arie Sudewarto terdapat di dalam Pasal 116 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah).
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap Penjatuhan pidana dibawah ancaman pada kasus Fidelis Arie Sudewo oleh majelis hakim berdasarkan rasa keadilan bukan kepastian, apabila mengacu kepada kepastian, maka penjatuhan putusan oleh hakim harus berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana.
B. Saran 1. Penegak hukum diharapkan agar lebih profesional dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, terutama dalam menerapkan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika meskipun dibawah ancaman seharusnya penjatuhan hukuman tersebut dapat membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta, 2012.
Maradani, P enyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, 2008.
Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus , Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012 Taufik Makkarao, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.