Volume 7 Issue 2, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Study  Komparatif:  Perlindungan  Hukum  pada  Perempuan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia.
Evi Yanti 1 ,  Heni Susanti 2 .
Faculty of Law, Universitas Islam Riau. e-mail: eviyanti1996@law.uir.ac.id , heni@law.uir.ac.id .
Abstract: The aim of the first writing is to find out what the regulations regarding domestic violence are in Indonesia. Second, to find out what the legal protection regulations are for victims of domestic violence in Malaysia. The method in this research is normative legal research. Normative legal research is a type of legal research obtained from literature study, by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. Examining criminal acts of domestic violence in Indonesian criminal law, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and in Malaysian criminal law, namely the 1994 Domestic Violence Act (Deed 521) and the Malaysian Violence Code. Results of This research is that legal protection for wives who are victims of domestic violence according to this law is (1) temporary protection. Temporary protection is protection that is directly provided by the police and/or social institutions or other parties, before the issuance of a protection order from the court. (2) Imposition of a protective order by the court; (3) Providing a Special Service Room at the police station; (4) providing a safe house or alternative residence; (5) providing legal consultations by advocates to victims at the level of investigation,  prosecution  and  examination  at  court  hearings.  Legal  protection  for  wives  of  victims  of domestic violence in Malaysia is based on the Management and protection of victims of domestic violence is based on the 1994 Domestic Violence Act (1994). Help obtain interim protection orders and protection orders from the court, provide shelter, provide counseling services, provide advice and guidance, and refer to other agencies .
Keywords : Comparative Study, Domestic Violence, Indonesia, Malaysia.
Abstrak: Tujuan  dari  penulisan  yang    pertama  untuk  mengetahui  bagaimana  peraturan  mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, Kedua untuk mengetahui bagaimana peraturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam  di  Malaysia. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  jenis  penelitian  hukum  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur,  dan  bahan-bahan  referensi  lainnya.  Mengkaji  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia yakni UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam hukum pidana Malaysia yakni Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574).Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum  bagi  istri  yang  menjadi  korban  KDRT  menurut  undang-undang  ini  adalah  (1)  perlindungan sementara,  Perlindungan  Sementara  adalah  perlindungan  yang  langsung  diberikan  oleh  kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (2) Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) Penyedian Ruang Pelayanan Khusus (RPK)  di  kantor  kepolisian;  (4)  penyediaan  rumah  aman  atau  tempat  tinggal  alternatif;  (5)  pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.Perlindungan Hukum bagi istri korban keganasan dalam rumah tangga di Malaysia berdasarkan Pengurusan dan perlindungan mangsa keganasan rumah tangga adalah berdasarkan kepada Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (AKRT).  Membantu  mendapatkan  perintah  perlindungan  interim (Interim protection order) dan perintah perlindungan ( protection order ) daripada mahkamah,Menyediakan tempat perlindungan,Memberikan perkhidmatan kaunseling, Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan, dan merujuk kepada agensi lain.
Kata Kunci: Study Komparatif, KDRT, Indonesia, Malaysia.

## 1. Pendahuluan
Tindak  kekerasan  sudah  seringkali  terjadi  didalam  kehidupan  masayarakat  Indonesia. Seringkali tindak kekerasan dapat kita jumpai di area publik, bahkan didalam rumah tanggapun adapula  kasus  kekerasan  yang  terjadi  didalamnya.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  atau  biasa dsingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (Istri) sebagai korbannya. Terjadinya kekerasan rumah  tangga  dapat  menimbulkan  akibat  yang  kumulatif  yang  tidak  sederhana,  seperti  dapat mengurangi  kepercayaan  diri  perempuan,  kemudian  juga  dapat  menghambat  kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban. Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu  atau  mengajukan  peristiwa  penderitaan  yang  dialaminya  kepada  para  penegak hukum, karena  kebanyakan dari korban beranggapan  bahwa  apa  yang  terjadi di dalam  rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat(Mestika, 2022).
Istilah  kekerasan  digunakan  untuk  menggambarkan  perilaku,  baik  yang  terbuka ( overt ),  atau  tertutup  ( covert ),  baik  yang  bersifat  menyerang  ( offensive )  atau  bertahan ( defensive ), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Undang-undang No.  23  tahun  2004,  mendefinisikan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga(Soleman, 2020).
Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan  karena  kekerasan  dapat  menimbulkan  akibat  kumulatif  yang  tidak  sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi,  mengganggu  kesehatan  perempuan,  mengurangi  otonomi  baik  dalam  bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat  angka  KDRT  yang  dilaporkan  menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  ke tahun(Abdurrachman, 2010).
Berdasarkan  laporan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  bertajuk Statistik  Kriminal  2023 , tren  kasus  kejahatan  terhadap  fisik/badan,  yaitu  kekerasan  dalam  rumah  tangga alias KDRT di  Indonesia  cenderung  menurun  dalam  lima  tahun  terakhir.  Jumlah  kasus KDRT di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5.526 kasus per tahun. Jumlah ini menurun dibanding periode 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 7.435 kasus dan 8.104 kasus. Dalam lima tahun terakhir, kasus KDRT di Indonesia paling banyak terjadi pada 2019 alias sebelum  pandemi  Covid-19.  Sementara, kasus  KDRT  terendah  sepanjang  periode yang sama  terjadi  pada  2021,  seperti  terlihat  pada  grafik  di  atas.Wilayah  hukum  Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara paling banyak menerima laporan kasus KDRT pada 2022, yaitu 792 kasus. Kemudian, posisinya diikuti oleh Jawa Timur dan DKI Jakarta (Metro Jaya) masing-masing sebanyak 725 kasus dan 476 kasus KDRT( Tren Kasus KDRT Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir , 2023).
Pemberitaan  di  media  sosial  tidak  pernah  selesai  dalam  memberitakan  KDRT, belakangan KDRT juga di lakukan oleh seorang suami dengan latar belakang seorang ASN yang melakukan KDRT terhadap istrinya diduga karena diduga si istri diam-diam memiliki hutang  dengan  cara  meminjam  secara  online  tanpa  memberi  tahu  terlebih  dahuku dengan si suami, karena kesal akhirnya si suami melakukan kekerasan kepada si istri( Detik News , n.d.). Diakhir tahun 2023 netizen di buat heboh oleh postingan seorang suami yang mengabarkan bahwa istri nya telah hilang, dan kabar tersebut di posting oleh si suami di akun  milik  istrinya  yang  bernama  dr.  Qory    bermula  dari  si  suami  kesal  karena  sedang menonton film di televisi lalu dihentikan karena si istri memberikan kejutan ualng tahun, ternyata  setelah  dilakukan  penyelidikan  si  suami  sudah  terllau  sering  melakukan  KDRT kepada  si  istri  bahkan  si  istri  merupakan  tulang  punggung  keluarga  yang  berprofesi sebagai dokter di beberapa klinik(Rahmawati, n.d.). lebih lanjut bahkan laki-laki dengan status sebagai abdi negara di pekanbaru juga melakukan KDRT kepada si istri hingga si istri mengalami keguguran padahal kehamilan tersebut sudah di damba dari bertahun- tahun lalu, selain melakukan KDRT berdasarkan keterangan sang istri pada sidang internal di Tingkat kepolisian si suami juga gemar berselingkuh dengan wanita-wanita lain(Syukur, 2023)
Selama ini terdapat kesenjangan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki yang lebih mengutamakan kaum laki-laki. Kaum perempuan selalu menjadi nomor dua dalam berbagai  kegiatan  dan  selalu  terjadi  diskriminasi  yang  cukup  rentan  terhadap  kaum perempuan,  memang  selama  ini  kodrat  antara  laki-laki  dan  perempuan  sangat berkebalikan.  Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  telah  terjadi  dalam  kurun  waktu yang  cukup  lama  dan  membuat  banyak  kaum  perempuan  menjadi  pihak  yang  selalu dirugikan  serta  telah  membuat  mereka  mengalami  kekecewaan  sepanjang  hidupnya. Keadaan  seperti  itu  apabila  dibiarkan  terus  menerus  akan  mengakibatkan  penderitaan yang berkepanjangan bagi kaum perempuan yang menjadikannya kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya serta kurang mendapatkan kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  serta  ikut  menikmati  hasil pembangunan negaranya(Wibowo, 2021).
Lahirnya  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga merupakan  keharusan  bagi  Indonesia  sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi  beberapa konvensi  internasional  tentang  perempuan,  seperti  Anggota  Konvensi  CEDAW ( Convention  on  the  Elimination  of  All  forms  of  Discrimination  against  women) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984.  Undang-Undang  PKDRT  memiliki  nilai  strategis bagi  upaya  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Pertama,  dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan  demikian  diharapkan  dapat  meruntuhkan  hambatan  psikologis  korban  untuk
mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah  membuka  aib.  Kedua,  UU  KDRT  akan  memberi  ruang  kepada  negara  untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan  khusus  (perempuan  dan  anak)  dari  tindak  kekerasan.  Ketiga,  UU  PKDRT akan  berpengaruh  pada  percepatan  perwujudan  kebijakan  toleransi  nol  kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.
Dalam  penegakan  hukum  terhadap  Undang-Undang  P-KDRT  terdapat sejumlahkendala:  Pertama,  delik  KDRT  yang  dirumuskan  dalam  UU  P- KDRT  “setengah hati” sehingga dalam pelaksanaan hampir semua bentuk KDRT dianggap delik aduan dan “mentok”  sebagai  kekerasan  yang  tidak  menimbulkan  akibat  (secara  fisik);  Kedua, bias persepsi  penegak  hukum  sejak  tahap  awal  terhadap  KDRT  sehingga  KDRT  seringkali dianggap  sebagai  persoalan  privat  dan  kurang  mendapat  prioritas;  Ketiga,  penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak  kekerasan  hanya  dilihat  kasat  mata  saja  padahal  KDRT  selalu  menimbulkan dampak ganda, keempat, perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU P-KDRT dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum ada persamaan persepsi penegak hukum,  kelima,  paradigma  hukum  pidana  yang  [bergerak  hanya  antara  perbuatan  dan orang  dan  belum  menyentuh  korban  mengakibatkan  kedudukan  korban  dalam  sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan(Abdurrachman, 2010).
Malaysia  dan  Indonesia  merupakan  negara  yang  sama-sama  berusaha  dan berupaya  untuk  melakukan  pencegahan  dan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Malaysia  memberlakukan  Akta  Kekerasan  Rumahtangga  1994  (Akta)  521,  dan Indonesia  pula  memberlakukan  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam rumahtangga  (rumahtangga)  No.  23  tahun  2004.  Kedua  undang-undang  tersebut mempunyai falsafah, objektif.
Pengaturan  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  hanya  terdapat  di Indonesia,  namun  juga  di  negara-negara  lain,  salah  satunya  yaitu  negara  Malaysia. Malaysia adalah negara Asia pertama yang mempunyai undang-undang untuk melindungi korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  mengakui  kekerasan  dalam  rumah  tangga sebagai  isu  yang  semakin  membimbangkan  banyak  orang.5  Istilah  kekerasan  dalam rumah tangga di Malaysia ialah Keganasan Rumah Tangga. Terdapat 353 kasus keganasan rumah tangga yang dilaporkan kepada  Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada bulan Maret hingga  April  2020  lalu.  Komitmen  Malaysia  ke  arah  penghapusan  keganasan  rumah tangga terbukti dengan adanya Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).7 Akta 521  adalah  suatu  akta  yang  diperuntukkan  untuk  melindungi  korban  dalam  situasi keganasan rumah tangga dan perkara-perkara yang terkait. Sedangkan pelaku juga tidak
akan  terlepas  daripada  hukuman  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Kanun  Keseksaan Malaysia  (Akta  574)  atau  Penal  Code  of  Malaysia  (Act  574).  Oleh  karena  itu,  kedua pengaturan ini harus dibaca secara bersama seperti yang dijelaskan pada Seksyen 3 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).

## Akta hendaklah dibaca bersama Kanun Keseksaan Seksyen 3: “Peruntukan Akta ini hendaklah dibaca bersama dengan peruntukan Kanun Keseksaan (Akta 574)”.
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga (Akta 521) adalah perbuatan a) dengan sengaja menempatkan atau coba menempatkan korban  dalam  keadaan  takut  akan  kekerasan  fisik;  b)  menimbulkan  kekerasan  fisik terhadap  korban  dengan  suatu  perbuatan  yang  diketahui  atau  patut  diketahui  akan mengakibatkan kekerasan fisik; c) memaksa korban dengan ancaman untuk melakukan perbuatan  seksual  atau  tindakan  apapun  yang  bersifat  seksual  atau  lainnya  yang  tidak berhak dilakukan oleh korban; d) mengurung atau menahan korban tanpa persetujuan korban;  dan  e)  melakukan  pengkhianatan  atau  perusakan  properti  dengan  tujuan menyebabkan kesedihan atau kebencian bagi korban(Amalia et al., 2021) .
Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No 23 tahun 2024 kini telah berusia 20 tahun atau 2 dekade, nyatanya hingga hari ini masih banyak para Perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Melihat begitu banyaknya kasus KDRT yang terjadi yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Berdasarkan uraian diatas maka  penulis  perlu  untuk  membahas  mengenai “ Study  Komparatif:  Perlindungan  Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”.
Adapun  tujuan  dari  penulisan  ini  yang  pertama  untuk  mengetahui  bagaimana peraturan  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia,  Kedua  untuk mengetahui bagaimana peraturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam  di Malaysia.

## 2. Metode
Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu  permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur,  dan bahan-bahan referensi lainnya.  Mengkaji tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam hukum  pidana  Indonesia  yakni  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dan  dalam  hukum  pidana  Malaysia  yakni  Akta  Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574).

## 3. Pembahasan
A. Peraturan  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia
Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara  hukum”.  Ayat  ini memuat  kandungan  bahwa  negara  menjamin  hak-hak  hukum  warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi  setiap  warga  negara.  Satjipto  Rahardjo  memaparkan  bahwa  perlindungan  hukum  adalah upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya  tersebut.  Perlindungan  hukum menurut  Satjipto  Raharjo  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah  berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menjadi angin segar bagi para Perempuan- perampuan khususnya istri yang mengalamai berbagai macam kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan undang-undang ini diharapkan  para istri muncul kesadarannya jika menjadi korban kekerasan  dalam  rumah  tangganya  untuk  bisa  melaporkan  kepada  pihak  berwajib  jika  terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah socially weak victims , yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya.
Harus  diakui  bahwa  lahirnya  undang-undang  penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga ini merupakan terobosan progressif dari sistem hukum pidana, yang seharusnya sudah memiliki kriteria lebih spesifik dari segi ancaman hukumannya. Namun, di dalam pelaksanaannya undang-undang  ini  masih  menitiberatkan  kepada  penghukuman  pelaku  yang  berujung  jeruji  / hukuman pidana penjara, yang notabene itu adalah khas di dalam KUHP yang selalu membahas pelaku.  Setelah  di  undangkan  undang-undang  ini,  terhitung  semenjak  itulah  kekerasan  dalam rumah  tangga  menjadi  urusan  publik  urusan  negara  yang  notabene  mau  tidak  mau  akan  ada campur  tangan  pemerintah.  Namun  dengan  cara  yang  menitiberatkan  kepada  penghukuman pelaku  yang  berujung  dengan  jeruji  /  hukuman  pidana  penjara  membuat  isteri  atau  korban menjadi  berpikir  panjang  dalam  melanjutlan  laporan  ke  kepolisian,  karena  dengan  beberapa alasan  yang  sangat  krusial  yakni,  ketergantungan  ekonomi,  ketergantungan  karena  selalu bersama, tidak tega, dan masih sayang(Martha & Ekwanto, 2019).
Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, mengatur terkait tentang perlindungan sebagaimana yang dituliskan dibawah ini:
“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga,  advokat,  lembaga  sosial,  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan pengadi lan”.
Kurangnya  kepercayaan  masyarakat,  termasuk  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga kepada  sistem  hukum  di  tanah  air  disebabkan  oleh  fakta  sebelum  lahirnya  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan  terhadap  pelaku.  Karena  itu  pula  semakin  memperkuat  keyakinan  korban  bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian(Jamaa, 2014)
Menurut  undang-undang  ini,  parameter  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga didasarkan  kepada  empat  asas,  yaitu  (a)  penghormatan  HAM;  (b)  keadilan  dan  kesetaraan
gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan,  bahwa  salah  satu  tujuan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; dan (4) pemulihan korban; dan (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum. Dengan  demikian,  perlindungan  korban  KDRT  mendapatkan  perhatian  serius  dalam  undang- undang ini.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari  adanya  penghapusan  kekerasan  dalm  rumah  tangga  adalah  mencegah  segala  bentuk kekerasan  yang  terjadi  didalam  rumah  tangga.  Dengan  begitu  diharapkan  berbagai  tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang saat ini sangat sering terjadi di negara kita dapat dihapus dari kehidupan masyarakat kita.
Perlindungan  hukum  bagi  istri  yang  menjadi  korban  KDRT  menurut  undang-undang  ini adalah (1) perlindungan sementara, Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan  oleh  kepolisian  dan/atau  lembaga  sosial  atau  pihak  lain,  sebelum  dikeluarkannya penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan.  (2)  Penetapan  perintah  perlindungan  oleh pengadilan; (3)  Penyedian Ruang Pelayanan  Khusus  (RPK)  di kantor  kepolisian;  (4)  penyediaan rumah  aman  atau  tempat  tinggal  alternatif;  (5)  pemberian  konsultasi  hukum  oleh  advokat terhadap  korban  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  pada  sidang pengadilan.(Mestika, 2022)
berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara maupun  berdasarkan  penetapan  pemerintah  perlindungan  dari  keadilan  dengan  penjelasan sebagai berikut:(Arif Sipahutar, 2022)
1. Perlindungan  oleh  kepolisian  berupa  perlindungan  sementara  yang  diberikan  paling lama  7  (tujuh)  hari,  dan  dalam  waktu  1  X  24  jam  sejak  memberikan  perlindungan, kepolisian  wajib  meminta  surat  penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan. Perlindungan  sementara  oleh  kepolisian  ini  dapat  dilakukan  bekerja  sama  dengan tenaga  kesehatan,  sosial,  relawan  pendamping  dan  pembimbing  rohani  untuk mendampingi korban.
2. Perlindungan  oleh  advokat  diberikan  dalam  bentuk  konsultasi  hukum,  melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi)  dan  mendampingi  korban  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
3. Perlindungan  dengan  penetapan  pengadilan  dikeluarkan  dalam  bentuk  perintah perlindungan  yang  diberikan  selama  1  (satu)  tahun  dan  dapat  diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku  KDRT  selama  30  (tiga  puluh)  hari  apabila  pelaku  tersebut  melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan
perlindungan  tambahan  atas  pertimbangan  bahaya  yang  mungkin  timbul  terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan  tertulis  hasil  pemeriksaan  medis  dan  membuat  visum  et  repertum  atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan  pekerja  sosial  diberikan  dalam  bentuk  konseling  untuk  menguatkan  dan memberi  rasa  aman  bagi  korban,  memberikan  informasi  mengenai  hak-hak  korban untuk  mendapatkan  perlindungan,  serta  mengantarkan  koordinasi  dengan  institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan  relawan  pendamping  diberikan  kepada  korban  mengenai  hakhak  korban untuk  mendapatkan  seorang  atau  beberapa  relawan  pendamping,  mendampingi korban  memaparkan  secara  objektif  tindak  KDRT  yang  dialaminya  pada  tingkat penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  pengadilan,  mendengarkan  dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.
Undang-undang ini mengatur secara khusus (lex specialis) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa; (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak  mengetahui  atau  menerima  laporan  kekerasan  dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera  memberikan  perlindungan  sementara  pada  korban.  (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Pada  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga memperlihatkan suatu pola yang menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri. Siklus ini terdiri dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu:
a. Fase  ketegangan  atau  ketegangan  yang  meningkat  Pada  tahap  ini  pelaku  kekerasan mulai  menyalahkan  pasangannya  dan  menggunakan  penganiayaan  kecil  untuk mengontrol  pasangannya.  Sebaliknya  korban  (istri)  akan  mencoba  menyabarkan  diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.
b. Fase akut atau penganiayaan akut Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat  meledak  menjadi  tindak  penganiayaan.  Dalam  hal  ini  suami  bermaksud  untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan.
c. Keadaan  tenang  atau  fase  bulan  madu  Setelah  terjadi  penganiayaan  pada  istri, terkadang  pelaku  menyadari  dan  menyesali  tindakannya  yang  telah  melewati  batas. Umumnya  pelaku akan minta  maaf  dan  berjanji tidak mengulangi penganiayaan  lagi.
Permintaan  maaf  suami  tersebut  membuat  istri  merasa  bahagia  dan  mempunyai harapan lagi.
Secara  regulasi  undang-undang  No.  23  Tahun  2004  efektif  memberikan  perlindungan terhadap ancaman kekerasan fisik dalam  rumah  tangga.  Boleh  jadi,  tapi hanya  jika  ada  tindak kekerasan di lapangan yang tidak sampai ke pengadilan, barulah ketahuan. Sebab pelaksanaan Undang- Undang diartikan sebagai “melaksanakan suatu rencana kebijakan dan program tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah tertuang dalam rencana kebijakan dan program tersebut di atas.” Dengan demikian, Undang -Undang PKDRT dapat memberikan perlindungan dan pembinaan terkait tindak kekerasan di rumah  keluarga.  Oleh  karena  itu,  merupakan  tanggung jawab pemerintah untuk meninjau kebijakan dan rencana pelaksanaan operasi pertahanan dan keamanan  serta  mensosialisasikan  kebijakan  yang  dihasilkan  ke  seluruh  kawasan.  Penindakan para pelaku serta perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mewujudkan konstruksi hukum yang matang dalam upaya pemberantasan dan peniadaan kekerasan dalam rumah tangga.

## B. Peraturan  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Malaysia
Di  Rumah  Tangga,  kekerasan  mengacu  pada  segala  bentuk  dukungan  yang  diberikan kepada individu, khususnya perempuan, yang dapat berujung pada munculnya kesengsaraan atau tekanan  teman  sebaya,  yang  dapat  bersifat  fisik  dan  psikologis.  Setiap  wanita  diajari  untuk mengharapkan akibat negatif, termasuk dampak fisik dan psikologis. Ciri-ciri fisiknya antara lain lesu atau bengkak, nyeri, bengkak, terasa ringan, mata merah, pening, bibir pecah, pendarahan, dan kandungan kehamilan. Faktor psikologis meliputi rasa tidak enak badan, trauma, stres, dan ketakutan yang tidak rasional. Ini bisa dimulai dari yang paling ringan dan berakhir di yang paling berat.  Pening,  takut,  dan  seumpama  tidak  memerlukan  rawatan,  yang  paling  ringan  di kecederaan. Bagaimanapun, pengobatan yang paling umum memerlukan pengetahuan khusus, seperti terapi fisik dan konseling nutrisi, serta konseling stres psikologis dan traumatis. Gangguan psikologis  biasanya  mempunyai  jangka  hidup  yang  pendek  karena  kerusakan  dan  kecederaan yang ditimbulkannya(Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).
Menurut Hamidah Mohd. Salleh, isteri yang mengalami sindrom didera ini melalui tiga fasa. Fasa pertama, adalah timbul rasa marah, sakit hati atau apa juga rasa tidak puas hati. Fasa kedua,  menyaksikan  kejadian  kekerasan  karena  marah  tersebut.  Setelah  pemukulan  berlalu, diikuti  fasa  ketiga  yang  disebut  oleh  ahli  fasa  “bulan  madu” (Salleh,  2004).  Korban  menerima bujukan  pelaku  dengan  harapan  pelaku  berubah  di  masa  depan.  Namun,  biasanya  pelaku mengulangi  perlakuan  kekerasan  tersebut  karena  pelaku  kekerasan  menghadapi  penyakit psikologi yang memerlukan rawatan khusus guna mengembalikannya kepada bersikap pengasih dan tidak lagi sebagai pendera.
Pasal 2 Akta keganasan Rumah Tanga 1994 ( Undang-undang Kekerasan Rumah Tangga ) menyebutkan bahwa kekerasa rumah tangga adalah perlakuan mana-mana perbuatan memaksa kirban itu dengan paksaan atau ancaman melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya, yang mangsa itu berhak tidak melakukan dan menyebabkan cedera fisik kepada korban itu dengan suatu perbuatan yang diketahui atau yang seoatutunya diketahui akan mengakibatan kecederaan fisik.
Komitmen  Malaysia  ke  arah  penghapusan  keganasan  rumah  tangga  terbukti  dengan adanya  Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (Akta  521).  Akta  521  adalah  suatu  akta  yang diperuntukkan  untuk  melindungi  korban  dalam  situasi  keganasan  rumah  tangga  dan  perkara- perkara yang terkait. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga (Akta 521) adalah perbuatan a) dengan sengaja menempatkan atau coba menempatkan
korban  dalam  keadaan  takut  akan  kekerasan  fisik;  b)  menimbulkan  kekerasan  fisik  terhadap korban  dengan  suatu  perbuatan  yang  diketahui  atau  patut  diketahui  akan  mengakibatkan kekerasan fisik; c) memaksa korban dengan ancaman untuk melakukan perbuatan seksual atau tindakan apapun yang bersifat seksual atau lainnya yang tidak berhak dilakukan oleh korban; d) mengurung atau menahan korban tanpa persetujuan korban; dan e) melakukan pengkhianatan atau  perusakan  properti  dengan  tujuan  menyebabkan  kesedihan  atau  kebencian  bagi korban(Amalia et al., 2021).
Akta  Keganasan  Rumah  Tangg  aini  memperuntukkan  di  bawah  Pasal  5,  bahwa perlindungan boleh dimohon jika wujud satu sidang pidana dibawah undang-undang hukuman ( Akta  Kanun  keseksaan),  yaitu  apabila  tergugat  dituduh  melakukan  kesalahan  yang  termasuk dalam Pasal 2 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Perintah perlindungan ini berfungsi untuk menghalang  perlakuan  kekerasan  dilakukan  terhadap  korban,  serta  memberi  kuasa  kepada pengadilan  bagi  memasukkan  peruntukkan  tambahan  bagi  menghalang  tergugat  menghasut orang lain bagi melakukan kekerasan rumah tangga terhadap korban.
Berdasarkan Pasal 6 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, pengadilan diberi kuasa bagi mengeluarkan  perintah  tambahan  yang  boleh  dimasukkan  ke  dalam  perintah  perlindungan, sekiranya  berpuas hati bahwa  adalah  perlu  bagi perlindungan  keselamatan  diri  korban(Yusoff, 2010). Pasal 6(1)(a), memperuntukkan kuasa pengadilan bagi memberi hak penghunian eksklusif kepada  korban,  sekiranya  pengadilan  percaya  dan  berpuas  hati  tiada  cara  lain  yang  boleh menjamin  keselamatan  korban,  melainkan  mengeluarkan  perintah  melarang  dan  menyekat pelaku kekerasan rumah tangga daripada mendekati korban.
Pasal 6(1)(b) boleh melarang atau menyekat pelaku kekerasan rumah tangga daripada memasuki tempat kediaman bersama atau kediaman alternatif orang yang dilindungi atau tempat kerja atau sekolah atau institusi lain orang yang dilindungi atau melarang membuat hubungan diri dengan orang  yang dilindungi melain  dengan  kehadiran  seorang  pegawai  penguastkuasa  atau orang lain yang dinaytakan dalam perintah. Dalam ketentuan pasal 1(c) pengadilan juga boleh menghendaki pelaku supaya membenarkan orang yang dilindungi memasuki kediaman bersama atau kediaman pesalah dengan ditemani oleh pegawai penguat kuasa untuk mengambil barang kepunyan  orang  yang  dilinudngi.  Sub  Pasal  (1)(d)  juga  melarang  pelaku  membuat  sebarang bentuk  berhubungan  dengan  korban  dan  menyatakan  hal-hal  keadaan  terhadap  Sahaja  yang dibenarkan korban menggunakan transportasi yang sebelum itu biasanya digunakan oleh korban. Secara umumnya, semua perintah-perintah dibawah pasal 6 berkatkuasa tidak melebihi 12 bulan dari tanggal ia dikeluarkan.)
Pengadilan  melalui  Pasal  7,  jika  berpuashati  boleh  mnyertakan  kuasa  menangkap terhadap pelaku yang telah diberi perintah perlindungan atau perintah sementara jika terdapat kemungkinan  akan  berlakunya  kecederaan  fisik  ke  atas  korban.  Seterusnya  membewa  korban kehadapan  majistrer  (  Hakim)  dalam  masa  24  jam.  Sub  Pasal  (2)  memperuntukkan  keadaan Dimana satu tangkapan tanpa notis boleh dilakukan. Yaitu apabila terdapat laporan kekerasan rumah  tangga  oleh  korban  kepada  mana-mana  pihak  polisi,  apabila  pegawai  polisi  ada  sebab munasabah untuk percaya bahwa pelaku telah melanggar perintah di bawah sub Pasal (4)(1) dan 5 (1) atau mana -mana perintah dibuat dari perenggan 6(1)(a) atau (b) atau apabila pelaku telah memasuki mana-mana tempat yang dilarang dibawah perintah itu.
Perlindungan yang terakhir yakni konseling. Berdasarkan pasal 11 yang berbunyi dalam memberi  perintah  perlindungan,  pengadilan  juga  boleh  sebagai  ganti  atau  tambahan, mengeluarkan  satu  atau  kedua-dua  perintah  berikut  yaitu  bahwa  pihak-pihak  berkenaan dirujukkan  kepada  badan  pendamai.  Ahli-ahli  Badan  Pendamai  adalah  badan  konseling  yang ditubuhkan  Jabatan  Kebajikan  Masyarakat  atau  Jabatan  Agama  Islam  Negeri.  Mereka  yang
dilantik dalam badan itu terdiri daripada pkar-palar konseling, agama, kekeluargaan dan psikologi. Selain dirujuk untuk melakukan konseling, pengadilan juga boleh memerintahkan satau atau lebih pihak  yang  terlibat  dirujukkan  keppada  terapi  pemulihan  pisioterapi  atau  lain-lain  konseling perdamiaan yang sesuai.
Pengurusan  dan  perlindungan  mangsa  keganasan  rumah  tangga  adalah  berdasarkan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (AKRT). Akta ini telah mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 1996. Melalui undnag-undnag ini korban boleh memohon perlindungan dari pelaku kekerasan dari pengadilan umum. Korban kekerasan boleh memohon kepada Jabatn Kebajikan Masyarakat dan pihak polisi untuk mendapatkan perintah perlinudngan antara perintah yang dimaksudkan ialah Perintah Perlindungan sementara (IPO) atau Perintah Perlindungan yang dikeluarkan oleh mahkamah atau penempatan sementara di tempat selamat yang telah diluluskan oleh YB Menteri dan Perintah Perlindungan (PO).
Perintah perlindungan sementara (IPO) adalah periintah yang diberikan kepada korban kekerasan  sementara  menunggu  siasatan  oleh  pihak  polisi.  Untuk  mendapatkan  perintah perlindungan  sementara  melalui  permohonan  secara  langsung  oleh  korban  kepada  pihak pengadilan,  korban  boleh  membuat  permohonan  tersebut  terus  kepada  pengadilan  tanpa ditemani  oleh  pengawai  jabatan  Kebajikan  Masyarakat.  Pengadilan  boleh  menggunakan putusannya  untuk memeberi apa-apa  arahan  lain  yang  difikirkan  sesuai dalam  mengendalikan permohonan  sedemikian.  Dan  perintah  perlindungan  (PO)  adalah  perintah  perlindungan  yang diberikan sekiranya korban masih memerlukan perlinudngan. Ianya dikeluarkan apabila Tindakan guaman(pengacara) diambil dibawah Akta Kanun Keseksean ( Undnag-undang Hukuman ) Dimana tergugta  dituduh  melakukan  kesalahan  kekerasan.  Dan  perintah  ini  juga  berkat  kuasa  untuk jangaka waktu selama 12 bulan. Jika orang yang dikenakan perintah disabitkan dengan kesalahan melanggar  perintah  perlindungan  interim  atau  perintah  perlindungan,  pengadilan  yang mendengar kasus tersebut boleh menjatuhkan hukuman ke atas orang yang di kenakan perintah Pasal 8 Undnag-undnag kekerasan rumah tangga.
"8. (1) Mana-mana orang yang sengaja melanggar suat perintah perlindungan atau mana- mana peruntukkannya melakuka suatu kesalahandan, apabila disabitkan, boleh didenda tida  melebihi  dua  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidal  melebihi  enam bulan atau-kedua-duanya"
"8. (2) Mana-mana orang yang sengaja melanggar suatu perintah perlindungan dengan menggunakan kekerasan ke atas orang lain dilindungi boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebih empat ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya"
"8. (3) Mana-mana orang yang disabitkan atas pelanggaran kali kedua atau kemudiannya akan sesuatu perintah perlindungan dibawah sub pasal (2) hendaklah dihukum dengan pemenjaraan  selama  tempoh  tidak  kurang  daripada  tujuh  puluh  dua  jam  dan  tidak melebihi dari dua tahun, dan boleh juga didenda tidak melebihi lima ribu ringgit"
"8.  (4)  Bagi  maksud  Pasal  ini  "Perintah  Perlindungan"  meliputi  perintah  perlindungan interim”.
Dari pihak pengadilan juga memberikan perintah sampingan yang meliputi (1) memberi hak korban hak penghunian eksklusif di kediaman bersama dan mengarahkan kekerasa pelaku kekerasan  meninggalkan  rumah  tersebut  walaupun  rumah  tersebut  dibayar  oleh  pelaku  atau milik  pelaku  (2)  memberi  korban  kemudahan  memasuki  kediaman  untuk  mengambil  barang kepunyaannya dengan ditemani oleh polisi atau pegawai Kebajikan Masyarakat, (3) mengahalang pelaku  kekerasan  daripada  menghubungi  korban  secara  bertulis  dan  menelfon  korban,  (4) mengarahkan  pelaku  kekerasan  menyerahkan  transportasi  yang  selama  ini  digunakan  oleh korban  dan  (5(  pampasan  yang  setimpal  dengan  kecederaan  atau  sebarang  kerosakan  atau kerugian yang dialami oleh korban tersebut(Manohari, 2003).

## Peranan JKM dalam membantu Mangsa Keganasan Rumah Tangga
1. Membantu  mendapatkan  perintah  perlindungan  interim  (Interim  protection order) dan perintah perlindungan (protection order) daripada mahkamah
2. Menyediakan tempat perlindungan
3. Memberikan perkhidmatan kaunseling
4. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan

## 5. Merujuk kepada agensi lain

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka di dapatlah kesimpulan sebagai berikut :
a. Perlindungan  hukum  bagi  istri  yang  menjadi  korban  KDRT  menurut  undang- undang ini adalah (1) perlindungan sementara, Perlindungan Sementara adalah perlindungan  yang  langsung  diberikan  oleh  kepolisian  dan/atau  lembaga  sosial atau  pihak  lain,  sebelum  dikeluarkannya  penetapan  perintah  perlindungan  dari pengadilan. (2) Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) Penyedian Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau  tempat  tinggal  alternatif;  (5)  pemberian  konsultasi  hukum  oleh  advokat terhadap  korban  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  pada sidang pengadilan.
b. Perlindungan Hukum bagi istri korban keganasan dalam rumah tangga di Malaysia berdasarkan  Pengurusan  dan  perlindungan  mangsa  keganasan  rumah  tangga adalah  berdasarkan  kepada  Akta  Keganasan  Rumah  Tangga  1994  (AKRT). Membantu  mendapatkan  perintah  perlindungan  interim (Interim  protection order) dan perintah perlindungan ( protection order ) daripada mahkamah Menyediakan tempat perlindungan,
Memberikan perkhidmatan kaunseling, Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan, dan merujuk kepada agensi lain.

## Saran
Merujuk  pada  perlindungan  bagi  korban  keganasan  dalam  rumah  tangga  di Malaysia yakni salah satunya memberikan perkhidmatan konseling dan nasihat / bimbingan,  sangat  diperlukan  untuk  melakukan  reformulasi  terhadap  tatanan undang-undang  PKDRT  di  Indonesia  untuk  memberikan  layanan  jasa  konseling, nasihat dan bimbingan untuk para pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan juga korban kekerasan rumah tangga, agar siap dan lebih baik lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

## 5. Daftar Pustaka
Buku dan Jurnal Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17 (3), 475 – 491.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7
Amalia, R., Hafrida, H., & Siregar, E. (2021). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 2 (2), 1 – 14. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334
Arif Sipahutar, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 4 (1), 8 – 12. https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.70
Detik News . (n.d.). https://news.detik.com/berita/d-7133417/fakta-terkini-asn-bnn- bekasi-aniaya-istri-karena-utang-pinjol-rp-30-juta/2
Fadillah,  (2022), pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana, Titian Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 no.2, DOI: https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039
Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Cita Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467 Manohari, S. (2003). Buku panduan Keganasan Rumah Tangga Malaysia, 2003), 29 . (Petaling Jaya, Persatuan Pendidikan dan Penyelidikan Pengguna-Penguna Malaysia.
Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2019). Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. Jurnal Lex Renaissance , 4 (2), 317 – 337. https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art7 Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal , 2 (1), 118 – 130. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743
Rahmawati, F. (n.d.). 5 Fakta Kasus KDRT Dokter Qory, Suami Ancam Pakai Pisau, Kini Terancam 5 Tahun Penjara . https://www.kompas.tv/regional/462058/5-fakta-
kasus-kdrt-dokter-qory-suami-ancam-pakai-pisau-kini-terancam-5-tahun- penjara?page=all
Salleh, H. M. (2004). Jenayah keganasan rumah tangga: Suatu kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur . Fakulti Pengajian Islam.
Soleman, N. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama , 14 (2), 275 – 284.
Syukur, M. (2023). Korban KDRT Polisi di Pekanbaru Ceritakan Ulah Nakal Sang Suami, Suka “Nafkahi” Wanita Lain. Liputan 6 . https://www.liputan6.com/regional/read/5479419/korban-kdrt-polisi-di- pekanbaru-ceritakan-ulah-nakal-sang-suami-suka-nafkahi-wanita-lain?page=2
Tren Kasus KDRT di Indonesia Cenderung Menurun dalam Lima Tahun Terakhir . (2023). https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di- indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir
Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). 済無 No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 2 , 117 – 142.
Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. Jurnal Usm Law Review , 4 (2), 818. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187
Yusoff, J. Z. M. (2010). Jenayah Keganasan Rumah Tangga . University Malaysia.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).
Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017.
Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574)
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.