Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research)
Vol.  6, No. 3, Desember 2023, pp. 271~278 ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.293
POLICY implementation of direct cash assistance program as an effort to handle Covid-19 in Dukuh Village Cikupa District
Tangerang District
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
Mela 1 *, Ilham Aji Pangestu 2 , Imam Rahmaddani 3 1,23 Faculty of Law Syekh Yusuf Islamic University, Tangerang, Indonesia.
1 1902010110@students.unis.ac.id, 2 iapangestu@unis.ac.id , 3 irahmaddani@unis.ac.id
*Corresponding Author: 1902010110@students.unis.ac.id
ABSTRACT The aim of this research is to determine the implementation of direct cash assistance (BLT) in handling Covid-19  in Dukuh  Village,  Cikupa  District,  Tangerang  Regency. This research is  a descriptive type of empirical research. The data collection method was carried out by interviews and observation, the research location  was  carried  out  at  the  Dukuh  Village  Office,  Cikupa  District,  Tangerang  Regency.  The  data processing techniques are carried out by editing, categorization and data analysis. The research results show that first, the Dukuh Village Government, Cikupa District, Tangerang Regency has implemented the Direct Cash Assistance (BLT) program which was allocated to residents of Dukuh Village. Second, the inhibiting factor is the legal culture factor for people who do not comply with the policy requirements for potential  recipients of BLT funds. The  first supporting  factor is  the  legal structure,  namely the  village government which has carried out its duties and functions in accordance with applicable legal provisions. The second supporting factor is legal substance, in this case the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 6 of 2020 regarding priority use of village funds, which has accommodated BLT to the community. The suggestions given are, first, the village government  strengthens  coordination  with  related  agencies  regarding  residents  who  are  entitled  to receive  assistance.  Second,  optimizing  outreach  to  the  community,  third,  establishing  an  integrated complaints service at the village level Keywords: implementation; Direct Cash Assistance; Handling of Covid-19

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Implementasi  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dalam Penanganan  Covid-19  Desa  Dukuh  Kecamatan  Cikupa  Kabupaten  Tangerang.  Penelitian  ini termasuk  jenis  penelitian  empiris  yang  bersifat  deskriptif.  Metode  pengumpulan data  dilakukan dengan  wawancara  dan  observasi  dengan  lokasi  di  Kantor  Desa  Dukuh  Kecamatan  Cikupa Kabupaten Tangerang. Adapun teknik pengolaan data dilakukan dengan editing, kategorisasi, dan analisis  data.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Desa  Dukuh  Kecamatan  Cikupa Kabupaten  Tangerang  sudah  melakukan  pelaksanaan  program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) yang dialokasikan terhadap warga Desa Dukuh, namun terdapat faktor penghambat yaitu kultur hukum terhadap masyarakat yang tidak mentaati kebijakan persyaratan calon penerima dana BLT. Namun juga terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan yaitu struktur hukum pemerintah desa melakukan  tugas  dan  fungsinya  selaras  oleh  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  substansi  hukum, dalam hal ini Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6  Tahun  2020  mengenai  prioritas  penggunaan  dana  desa,  telah  mengakomoodir  BLT  kepada Masyarakat.  SPeran  pemerintah  desa  sangat  diharapkan  dalam  memperkuat  koordinasi  dengan instansi terkait dalam hal warga yang berhak sebagai penerima bantuan, pengoptimalan sosialisasi kepada masyarakat membentuk layanan pengaduan yang terintegrasi di tingkat desa.
Kata kunci:  Implementasi; Bantuan Langsung Tunai; Penanganan Covid-19.
272

## 1. PENDAHULUAN
Kemunculan 2019-nCoV (Covid-19) membuat global melirik kepada hal tersebut, dan pada tanggal 30 Januari, WHO  menyatakan penyakit virus corona baru ini sebagai darurat kesehatan  masyarakat  yang  menjadi  perhatian  internasional.  Peningkatan  jumlah  kasus COVID-19 terjadi sangat cepat dan menyebar antar negara. Pada tanggal 25 Maret 2020,  total 414.179 kasus terkonfirmasi dan 18.440 kematian (CFR 4,4%) telah dilaporkan, dengan 192 negara/wilayah  melaporkan  kasus.  Di  antara  mereka,  beberapa  tenaga  medis  dikabarkan tertular (R.Manuhutu, 2023).
Virus corona Covid-19 awal kemunculan  di Wuhan, Tiongkok. Penyakit ini menyebar dengan cara masif dan juga mematikan. Penularan terjadi lewat kegiatan langsung dengan manusia  melalui mulut, hidung, atau mata. Pemerintah dan lembaga keagamaan berupaya memutus  rantai  penularan  COVID-19  dengan  mengeluarkan  berbagai  aturan  yang  harus dipenuhi  masyarakat.  Kehadiran  pandemi  ini  mempunyai  implikasi  sosial,  ekonomi  dan kesehatan.  Dampak  langsung  yang  paling  signifikan  terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat adalah pada sektor medis dan ekonomi (Rosmha Widiyani, 2019).
Pandemi  virus  corona  yang  sedang  berlangsung  berdampak  pada  berbagai  bidang. Pandemi  COVID-19  telah  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  perekonomian  dalam skala  global.  Laporan Association  for  Financial  Co-activity  and  Improvement  (OECD) menyatakan  bahwa  pandemi  ini  memberikan  indikasi  risiko  darurat  ekonomi  besar  yang ditandai  dengan  penghentian  produksi  kegiatan  di  banyak  negara,  menurunnya  tingkat pemanfaatan  publik,  hilangnya  kepastian  nasabah,  jatuhnya  bursa  efek  yang  akhirnya memicu breakdown . Menurut Aknolt Kristian Pakpahan, pandemi Covid-19 membawa tiga dampak bagi Indonesia: pariwisata, perdagangan, dan investasi (AK Pakpahan, n.d.).
Dampak  Pandemi  Covid-19  hal  ini  dapat  diamati  di  nyaris  semua  bidang  kehidupan sosial.  Kegiatan  sosial  telah  dibatasi  dan  dihentikan  sementara  akibat  Pandemi  Covid-19. Selain  itu,  bidang  ekonomi,  transportasi  dan  pariwisata  juga  melambat  pertumbuhannya. Kegiatan  perekonomian  seperti  pasar  tradisonal,  mall  dan  sector  informal  ditutup  akibat terkena dampak Pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, bidang transportasi seperti angkutan umum,  angkutan  online,  pedagang  kaki  lima,  dan  pedagang  asongan  juga  mengalami penurunan  pendapatan.  Sektor  pariwisata  seperti  tempat  hiburan  juga  ditutup  oleh Pemerintah. Pemberlakuan bekerja dari rumah secara daring (WFH) dilakukan dalam sektor perkantoran guna meminimalisir dampak Pandemi Covid-19 (Syafrida, 2020).
Akibat  mewabahnya  Pandemi  Covid-19,  pemerintah  mengubah  persyaratan pengelolaan  dana  masyarakat  yang  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penggunaan Dana Masyarakat. Tahun 2022, uang negara  perlu  digunakan.  untuk  pemulihan  perekonomian  nasional  menurut  pemerintah daerah, program-program penting nasional menurut pemerintah daerah, dan pengurangan bencana alam dan merugikan menurut pemerintah daerah. Aturan-aturan ini menjadi dasar untuk  memutuskan  program  mana  yang  harus  diprioritaskan  dibandingkan  program  lain yang menggunakan dana publik. Salah satunya terkait bencana alam berupa wabah Covid-19 yang  dapat  mengancam  aktivitas  dan  penghidupan  manusia.  Program  BLT  Pemerintah Daerah (DD) yaitu sebuah tindakan pengendalian Covid-19 berdasarkan Permendes PDTT tahun 2020. Program BLT merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan  kepada  masyarakat  terdampak  selama  Pandemi  Covid-19.  Khususnya  bagi pegawainya  yang  berstatus  pegawai  dan  yang  mempunyai  pengalaman  pemutusan hubungan kerja (PHK) (Iqbal Mifktahul Mujtahid, Bella Aurel Ichzani, Bella Dian Nusantara, 2022).
Peraturan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Migrasi  Nomor  6 Tahun  2020  (Permendes  PDTT)  tentang  Perubahan    Peraturan  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Migrasi  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Hak Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada tahun 2020 dan selanjutnya akan berubah menjadi Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  bagi  masyarakat  miskin  landasan  hukum  dan  penegakan
273 hukum di desa. Dampak dari pandemi COVID-19 adalah banyaknya perusahaan dan sektor di industri pariwisata, perhotelan, olah raga dan hiburan; di bidang usaha; sektor ekonomi; di bidang pelayanan kesehatan; bahkan sektor pendidikan pun mengalami kerugian hingga ditutup. Terakhir, calon penerima BLT  yang tidak mendapat haknya meminta penjelasan kepada aparat desa yang bertugas. Pihak perangkat desa menyatakan bahwa untuk rasio BLT masyarakat  miskin,  semuanya  sudah  diatur  dengan  baik,  sehingga  jika  ada  warga  miskin yang tidak diundang, bisa disimpulkan itu adalah kesalahan teknis. mekanisme distribusi. Mungkin pejabat yang mengeluarkan somasi itu lupa mengeluarkan somasi karena muncul halaman lain  atau timbul kepentingan yang tidak disangka-sangka (Pajar, Suharno, 2022).
Dalam hal ini terjadi pengurangan jumlah pegawai di wilayah Banten yang merupakan salah satu peluang yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menekan biaya gaji  pekerja yang kemungkinan tidak sedikit. Di masa pandemi COVID-19 ini, pendapatan para pedagang di  Provinsi  Banten  bisa  dikatakan  menurun  tajam.  Setidaknya  26,8  persen  perusahaan menerapkan aturan pemendekan jam kerja, 10,7 persen aturan perpanjangan jam kerja, dan 26,1 persen lebih memilih menurunkan upah karyawan. Segala cara pun diusahakan agar perusahaan  bisa  mempertahankan  karyawannya,  namun  kondisi  sulit  yang  mereka  alami mengharuskan mereka untuk menentukan pemutusan hubungan kerja (PHK) (Heri Yunanda, 2023).
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh  Nafida  Arumdani,  Salsabella  Nanda  Rahmania, Zumrotun  Nafi’ah  dan Tukiman  dengan  judul “ Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana Desa  (BLTDD)  Di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo ” (Nafida Arumdani,  Salsabella  Nanda  Rahmania,  2021).  Selain  itu,  terdapat  hasil  penelitian  yang disusun oleh Fivin Sri Widyastuti, Patta Hindi Asis, La Ode Abdul Harlan. Adapun judul dalam penelitian  tersebut  yaitu “ Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Kepada Masyarakat  Miskin  Di  Masa  Pandemi  Covid-19 ” (Fivin  Sri  Widyastuti,  Patta  Hindi  Asis  & Student, 2022). Penelitian lainnya terdapat dalam penelitian yang disusun oleh  Dediantari Mas Maheswary, Herlina Pusparini, dan Aditya Bayu Suryantara, dengan judul “ Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kekait ” (Dediantari Mas Maheswary, Herlina Pusaprini, 2022).
Walaupun  kajian  implementasi  kebijakan  bantuan  langsung  tunai  Covid  19  cukup banyak,  namun  belum  ada  penelitian  yang  mengkaji  dan  meneliti  khususnya  upaya penanganan Covid-19 di desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  hukum  empiris.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  pendekatan yuridis  empiris  menitikberatkan  pada  penelitian  didasarkan  kepada  observasi  langsung, yang mentitikberatkan pada penerapan peraturan-peraturan yang ada dan aturan-aturan atau norma-norma hukum positif apa yang terjadi di kehidupan masyarakat (Soekanto & Mamudji, 1979). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menghasilkan informasi kualitatif dan  kuantitatif  tentang  orang,  kondisi,  atau  fenomena  lain  dengan  seakurat  mungkin. Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan cara wawancara dan observasi di tempat penelitian  di  Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi Kebijakan Program BLT dalam penanganan Covis-19 Di Desa Dukuh Kabupaten Tangerang
Skema  transfer  uang  langsung  ini  dikembangkan  oleh  Wakil  Presiden  Jussuf  ketika  ia memenangkan pemilihan presiden Indonesia yang keenam pada tahun 2004, dan pada tahun 2005  ia  menyetujui  skema  transfer  BLT  tanpa  syarat.  Pemerintah  Indonesia  melaksanakan program ini dua kali pada tahun 2005 dan 2008, dari bulan Oktober 2005 hingga Desember 2006,  dengan  sasaran  19,2  juta  rumah  tangga  miskin.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menunjang perekonomian masyarakat miskin.(Mukrimaa et al., 2016)
274
Langkah-langkah pengimplementasian dukungan keuangan dari anggaran desa, sebagian pendapatan pajak juga kompensasi area desa, serta APBD pendapatan dan belanja desa untuk pengentasan kemiskinan berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Perbup Nomor. 11 Tahun 2021. Maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut: (Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi  Daerah  Kepada  Desa,  dan  Bantuan  Keuangan  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada De, 2021) Pendanaan desa bencana, krisis, dan darurat yang ditanggung oleh APB desa digunakan untuk:
1. Subbidang penanggulangan bencana:
a. membuat rambu di kawasan rentan longsor;
b. menyiapkan mapping desa atau desa rentan bencana alam;
c. penandaan spesifik batas-batas tanah yang dijadikan pemukiman;
d. pelatihan penanggulangan bencana demi penyelamatan diri untuk masyarakat;
e. membangun penampungan sementara bagi pengungsi; Dan
f. penatalaksanaan traumatik korban pascabencana.
2. Sub Bidang Kedaruratan dan Kedaruratan Desa: Pertolongan Pengendalian dan penangkalan Penyakit Virus Corona, yang meliputi:
a. memberikan BLT;
b. kepatuhan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat
Tujuan  program  BLT  tanggap  Covid-19  di  Desa  Dukuh,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten Tangerang sangat spesifik. Pasalnya, penerima manfaat sudah memenuhi kriteria kelayakan penerima BLT, sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana  Desa  dan  PerBup  Kabupaten  Tangerang  Nomor  November  2021  mengatur  langkah- langkah pemberian dan penggunaan anggaran dana desa. , tergolong hasil. pajak dan retribusi daerah  desa,  serta  dukungan  keuangan  dari  pendapatan  dan  belanja  desa  di  daerah  untuk pengentasan kemiskinan mengatur bahwa:
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunan  Dana  Desa yaitu  sebagai  berikut:(Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  11  Tahun  2019 Tentang Prioritas Penggunaan D, 2020)
a. Anggaran  desa  biasa  bermanfaat  bagi  memberikan  bantuan  langsung  tunai  kepada warga kurang mampu di desa.
b. Target yang berhak mendapatkan manfaat BLT-DD adalah warga kurang mampu yang tidak menerima PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berhenti/terpaksa tidak bekerja, tidak terdaftar, dan memiliki anggota keluarga mengidap penyakit kronis.
c. Jangka waktu dan jumlah penyediaan BLT-DD adalah: jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupeiah) per-keluarga.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  warga  masyarakat  desa  Dukuh,  tujuan dilaksanakannya  BLT  sebagai  upaya  penanganan  virus  corona  di  Kota  Dukuh,  Kecamatan Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  harusnya  terlihat  bahwa  BLT  juga  sudah  berjalan  dengan sangat baik, sejak diberlakukannya BLT ini. Kriteria orang mendapat BLT adalah masyarakat tidak mampu, dan yang jelas ada ibu hamil, buruh peternakan, penyandang cacat dan lain-lain. Karena sifat domainnya yang terpusat dan BPS, kami juga tidak dapat dipilih orang memiliki hak menerima BLT ini dalam hal ini. Penerapan BLT untuk salah satu cara penanganan virus corona  di  Kota  Dukuh,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  masih  belum  berjalan
275 sebagaimana mestinya, karena banyak warga yang harus mendapatkan bantuan karena tidak mampu. Tidak bekerja karena terjangkit virus Corona yang tidak terdaftar, banyak masyarakat yang kehidupannya tidak terdampak oleh penyebaran infeksi virus Corona justru terdaftar dan mendapatkan BLT.
Dampak  sosial  dan  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  pandemi  virus  corona  telah berdampak  signifikan  pada  tingkat  bantuan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  disebabkan  adanya pengurangan aktivitas ekonomi dengan skala kecil memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan  kebanyakan  masyarakat  kehilangan  mata  pencaharian  berdampak  pada pemiskinan. Program BLT  tidak hanya akan dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi juga pada tahun 2019, dan alasannya jelas berkenaan dengan fenomena ekonomi rendah  masyarakat. Maksud dari BLT ini sesuai  PerBup Nomor 11 Tahun 2021 di wilayah Kota Tangerang yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di daerah bencana. Selain itu,  BLT ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan  mengurangi  angka  ekonomi  rendah  dan  mengubah  kebiasaan  penerima  bantuan pendapatan yang kebanyakan abai terhadap peningkatan kesejahteraan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bagian n Analisis  Rehabilitasi i Sosial  Kecamatan  Cikupa Kabupaten  Tangerang, pelaksanaan  dan  penyalurannya  terkait  program  BLT,  yang  dimaksud dengan  lembaga  adalah  pemerintah  desa  atau  pelaksananya  adalah  kepala  desa  beserta perangkatnya  Perbup  Kab.Tangerang  No.  11/2021  tentang  Alokasi  Anggaran  Desa, Sumbangan  Pajak  Daerah,  dan  Retribusi  Desa,  serta  Tata  Cara  Pemberian  dan  Penggunaan Dukungan Keuangan Terkait Pengentasan Kemiskinan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Desa.  Selain  itu,  penulis  fokus  pada  penelitian  dan  analisis  program  BLT penanggulangan  Covid-19  di  Desa  Dukuhi  Kecamatan  Cikupa  Wilayah  Administratif Tangerang, mengenai maksud dan tujuan penerima manfaat terkait pelaksanaan  BLT dalam upaya penanganan Covid-19 di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ini . Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi i Ketentraman, ketertiban n umum dan Perlindungan nmasyarakat  Dukuh, dalam  upaya  penanggulangan  Covid-19,  Program  BLT  di  Desa  Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat program tersebut. Di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab.Tangerang, tidak hanya sampai disitu, bantuan ini tentunya bertujuan demi meringankan tanggungan biaya juga meningkatkan  gaji  keluarga  miskin  dan  lemah,  terutama  yang terkena dampak  penyebaran infeksi  virus  corona.  Selain  itu,  tujuan  dan  manfaat  dilaksanakannya  Program  BLT  adalah upaya penanganan virus Corona.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima Program BLT di Desa Dukuh, Program  BLT  digunakan  untuk  pengobatan  Covid-19  di  Desa  Dukuh,  Kecamatan  Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di Kota Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Masyarakat Dukuh  akan  mendapat  banyak  manfaat  untuk  menunjang  perekonomian.  Keuntungannya adalah  perilaku  masyarakat miskin menjadi  lebih  terfokus  pada  kewirausahaan,  sedangkan untuk keuntungan jangka pendek hal ini menawarkan keuntungan seperti  pengeluaran yang lebih  rendah  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  yang  tidak  mampu,  dan  dalam  jangka panjang  memberikan  manfaat  bagi  pemutusan  hubungan  kerja.  .  kemiskinan  antargenerasi melalui organisasi yang  bekerja melalui penerima manfaat. Namun manfaat yang dirasakan penerima manfaat program BLT penanggulangan Covid-19 di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi waktu sehari- hari. Wajib menerima bantuan ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  penerima  BLT  di  Desa  Dukuh,  tujuan dilaksanakannya  program  BLT  dalam  sebagai  salah  satu  cara  penanggulangan  Covid-19  di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Wilayah Tangerang, terlihat bahwa BLT  juga berjalan dengan sangat baik. Penerima BLT adalah warga tidak mampu dan tentunya ada wanita yang sedang mengandung,  petani,  dan  penyandang  keterbatasan  fisik.  Dalam  hal  ini  kami  juga  tidak memiliki  kapasitas  menunjuk  siapa  yang  akan  menerima  bantuan  tersebut,  karena  nama domainnya adalah pusat dan BPS. Implementasi program BLT dalam penanggulangan Covid- 19  di  Desa  Dukuh,  Kecamatan  Cikupa,  Wilayah  Tangerang  belum  layak  dilakukan  karena banyak  warga  yang  harus  menerima  bantuan  karena  tidak  bisa  bekerja  karena  penyakit
276 tersebut.  Virus  Covid-19  yang  tidak  terdaftar,  banyak  masyarakat  yang  hidupnya  tidak terdampak penyebaran virus Covid-19 justru terdaftar dan menerima BLT.

## B.  Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Penyaluran  Program  BLT  Di  Desa  Dukuh  Kabupaten Tangerang.
Pada implementasi kebijakan program BLT tidak terlepas dari adanya kendala. Kendala tersebut dapat  diketahui  berdasarkan  hasil  wawancara  pada  masyarakat  sebagai  penerima BLT  dan  juga  wawancara  pada  aparatur  pemerintah  desa  setempat.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Kepala  Desa  Dukuh,  titik  permasalahan  terdapat pada pendataan  calon penerima  BLT.  Banyak  masyarakat  yang  menginginkan  bantuan  tersebut  walaupun  sudah mendapatkan  bantuan  dalam  program  lain.  Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan Sekretaris desa Dukuh, dalam wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam impelemntasi kebijakan program BLT terletak pada terdapat masyarakat yang tidak terdaftar. Hal  ini  yang  kemudian  mengharuskan  pemerintah  desa  Dukuh  melakukan  pendataan, verifikasi, dan pembuatan dokumen ulang agar  program BLT dapat tersalurkan pada pihak yang membutuhkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengelola  data  Bansos  di  desa  Dukuh,  diketahui bahwa terkait dengan kendala, masih banyak masyarakat yang belum memiliki Nomor Iinduk Kependudukan  (NIK)  sebagai  bentuk  persyaratan  calon  penerima  manfaat.  Salah  satu dokumen persyaratan untuk menjadi penerima manfaat BLT yaitu memikili NIK. Hal tersebut yang menjadi salah satu penghambat didalam penyaluran program BLT.
Dalam menganilis hasil penelitian mengenai implementasi Program BLT sebagai upaya penanganan  Covid-19  di  Desa  Dukuh  Kecamatan  Cikupa  Kabupaten  Tangerang,  peneliti menggunakan  teori  sistem  hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman  sebagai  pisau  analisis. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu  struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal  substance), dan  budaya  hukum (legal  culture) (Friedman,  2011).  Substansi  hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan  personil  (aparat  penegak  hukum).  Sedangkan  budaya  hukum  menyangkut  perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di  suatu  masyarakat  (negara),  yang  antara  satu  dengan  lainnya  saling  bersinergi  untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan (Ansori, 2017).
Unsur  pertama  yaitu  struktur  hukum (legal  structure). Struktur  hukum pelaksanaan program BLT ini adalah pemerintah desa dan perangkatnya. Dalam hal ini pemerintah desa Dukuh,  Kecamatan  Cikupa  Kabupaten  Tangerang.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  bahwa pemerintah  desa  Dukuh  sudah  melaksanakan  kebijakan  program  BLT  serta  menjalankan program  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku. Unsur  kedua yaitu  substansi  hukum (legal  substance). Substansi  hukum  dalam  hal  ini  yaitu pertama, Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020.  Kedua,  Peraturan  Bupati  Tangerang  Nomor  11  Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasilpajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan aturan tersebut sudah mengakomodir program BLT kepada masyarakat sebagai upaya penanganan covid-19, khususnya di desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.
Unsur  ketiga  yaitu  budaya  hukum (legal  culture) .  Terkait  dengan  budaya  hukum, berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  salah  satu  kendala  dalam  implementasi  kebijakan program  BLT  di  desa  Dukuh  diantaranya  adalah    masih  terdapat  warga  masyarakat  desa Dukuh  yang    belum  memiliki  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  sebagai  syarat  calon
277 penerima BLT. Sebagaimana diketahui, salah satu dokumen yang diperlukan untuk menjadi penerima  dana  BLT  dana  desa  adalah  NIK.  Menurut  peneliti,  dalam  hal  ini  diperlukan kesadaran dan peran aktif masyarakat khususnya didalam  menyikapi pentingnya NIK dalam kebijakan program BLT ini.
Berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman tersebut, aspek yang sudah  memenuhi  terkait  dengan  implementasi  kebijakan  program  BLT  di  desa  Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang adalah aspek struktur hukum, dan substansi hukum. Sedangkan  permasalahan  dalam  implementasi  kebijakan  program  tersebut  terletak  pada aspek budaya hukum.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahsan  dapat  disimpulkan  bahwa,  implementasi  kebijakan program BLT sebagai upaya penanganan covid-19 sudah diimplementasikan di desa Dukuh Kecamatan Cikupa  Kabupaten  Tangerang.  Dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  terdapat  beberapa  faktor pendukung dan kendala. Faktor pendukung tersebut diantaranya pertama , faktor struktur hukum, yaitu pemerintah desa dukuh sudah melaksanakan secara optimal kebijakan program BLT baik dalam proses pendataan hingga pencairan. Pemerintah desa Dukuh juga sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Faktor pendukung kedua ,  yaitu faktor substansi hukum, dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang dianggap sudah mengakomodir   BLT kepada masyarakat.  Adapun  untuk  kendala  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  diantaranya  yaitu  faktor kultur  hukum,  dalam  hal  ini  masih  terdapat  masyarakat  yang  tidak  mentaati  kebijakan  dalam  hal persyaratan sebagai calon penerima dana BLT. Hal ini yang kemudian menjadi kendala khususnya dalam proses pendataan sebagai warga yang berhak atas BLT. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan saran, diantaranya, pertama , pemerintah desa memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam hal  warga  yang  berhak  sebagai  penerima  bantuan. Kedua, mengoptimalan  sosialisasi  kepada masyarakat, ketiga, membentuk layanan pengaduan yang terintegrasi di tingkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel Jurnal AK Pakpahan. (n.d.). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 27 , 59 – 64.
Dediantari Mas Maheswary, Herlina Pusaprini, A. B. S. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kekait. Jurnal Aplikasi Akuntansi , 7 (1).
Iqbal Mifktahul Mujtahid, Bella Aurel Ichzani, Bella Dian Nusantara, T. D. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 7 , 90.
Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., ناسغ , د ., Taniredja, T., Faridli, E. M., &
Harmianto, S. (2016). Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar , 6 (August), 128.
Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Z. N. danTukiman. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Indonesia Sosial Teknologi , 2 (5).
Pajar, Suharno, D. Y. (2022). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo). Jurnal UNS , 10 (1), 20.
Syafrida, R. H. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I , 7 no 6 , 496.

## Buku
Fivin Sri Widyastuti, Patta Hindi Asis, L. O. A. H., & Student. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin di Masa Pandemi Covid-19. Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal , 2 (1).
Friedman, L. M. (2011). Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective) . Nusa Media.
278
Heri Yunanda. (2023). Dampak Covid-19 Terhadap Pemangku Usaha Di Provinsi Banten, . Fakta Banten.
R.Manuhutu. (2023). Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rosmha Widiyani. (2019). Pengertian Corona Virus Disease . Detik.Com.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1979). Peran Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum . PDHUI.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan D, Pub. L. No. 6 (2020).
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada De, Pub. L. No. 11 (2021).