## OPEN ACCESS
E-ISSN: 2656-5528

## Karakteristik dan Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas
Characteristics and Priority Factors Causing Slums in the Girlibanji Settlement Area (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Banyumas Regency
Ricca Padyansari 1* , Murtanti Jani Rahayu 1,2 , Lintang Suminar 1,2 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : riccapadyansari@student.uns.ac.id
(Diterima: 14 Maret 2023; Disetujui: 14 April 2023)

## Abstrak
Pelaksanaan  aktivitas  yang  terpusat  pada  kawasan  perkotaan  dapat  mempengaruhi  laju  perpindahan  penduduk  menuju  kota. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat mengakibatkan tingginya permintaan lahan untuk kawasan permukiman yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk kawasan hunian yang layak huni. Fenomena tersebut terjadi diantaranya di Kabupaten Banyumas seiring dengan terus berkembangnya Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas. Hal  ini  mengakibatkan    munculnya  kawasan  kawasan  kumuh  di  Kawasan  Perkotaan  Purwokerto.  Salah  satu  kawasan  yang teridentifikasi permukiman kumuh adalah Kawasan Girlibanji. Dalam menangani kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten Banyumas  telah  berupaya  mengatasi  permasalahan  kekumuhan  dengan  penerapan  beberapa  kebijakan  tetapi    permasalahan permukiman  kumuh  belum  teratasi  sepenuhnya  khususnya  di  Kawasan  Girlibanji.  Ketidakberhasilan  penerapan  kebijakan penanganan  permukiman  kumuh  dikarenakan  belum  diketahui  faktor  prioritas  penyebab  meningkatnya  permukiman  kumuh  pada kawasan  secara  jelas.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor  prioritas  penyebab  kekumuhan  di  Kawasan  Permukiman Girlibanji  dengan  menggunakan  Analytical  Hierarchy  Prosess  (AHP).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  prioritas penyebab  kekumuhan  di  Kawasan  Permukiman  Girlibanji  adalah  jaringan  air  limbah,  kepadatan  dan  kualitas  bangunan,  jaringan sistem persampahan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jaringan drainase.
Kata kunci : Analytical Hierarchy Process (AHP); faktor prioritas; Girlibanji; karakteristik; permukiman kumuh

## Abstract
Implementation of activities that are concentrated in urban areas affect the rate of population movement to cities. The continuous increase of urban population growth results in high demand for land for residential areas which is not comparable with the availability of land. The phenomenon occurs, among others, in Banyumas Regency, along with the continuing development of Purwokerto Urban Area as the capital of Banyumas Regency. This results in the emergence of slums in the Purwokerto Urban Area. One of the areas identified as slum settlements in Banyumas Regency is the Girlibanji Area. In dealing with slum areas, the Government of Banyumas Regency has tried to overcome the problem of slums by implementing several policies. However, the issue of slum settlements has not been fully resolved, especially in the Girlibanji Area. The failure to implement the slum management policy is due to the unknown priority factors causing the increase in slum settlements in the area. This research was conducted to determine the priority  factors driving slums in the Girlibanji Settlement Area using the Analytical Hierarchy Process (AHP). The priority factors causing slums in the Girlibanji Settlement Area are wastewater network, building density and quality, waste system network, income level, education level, and drainage network.
Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP); characteristics; Girlibanji; priority factors; slums

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan kota di negara berkembang berlangsung pesat karena kota mempunyai daya tarik yang kuat dan dapat memberikan  pengaruh  terhadap  kegiatan  di  suatu  kota.  Pertumbuhan  dan  perkembangan  kota  yang  sangat  cepat menyebabkan lebih dari setengah populasi penduduk di Indonesia saat ini bermukim di daerah perkotaan. Menurut Badan
Pusat Statistik, sebanyak 56,7% penduduk Indonesia menetap di wilayah perkotaan pada tahun 2020. Laju urbanisasi penduduk yang sangat pesat dapat memberikan dampak pada suatu kota yaitu dapat menyebabkan tidak terkendalinya perkembangan  wilayah  perkotaan  dan  peningkatan  jumlah  penduduk.  Pertumbuhan  penduduk  terus  meningkat mengakibatkan  tingginya  permintaan  lahan  untuk  kawasan  permukiman.  Menurut  Akbar  (2020),  setiap  manusia membutuhkan hunian yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan tempat beristirahat sehingga pemenuhan kebutuhan akan rumah di dalam kawasan permukiman menjadi isu penting. Pengembangan kawasan permukiman di perkotaan bertujuan untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang nyaman, sejahtera, aman, layak huni, dan berkelanjutan. Akan tetapi, pengembangan  kawasan  permukiman  di  perkotaan  tidak  sebanding  dengan  semakin  terbatasnya  lahan  di  wilayah perkotaan untuk membangun kawasan hunian yang layak huni.
Pembangunan perkotaan dan tumbuhnya permukiman kumuh memiliki dampak yang besar bagi penurunan kualitas lingkungan. Peningkatan penduduk perkotaan yang cepat dan tidak diiringi dengan ketersediaan lahan serta pengadaan program-program  pembangunan  kota  menjadi  penyebab  munculnya  kawasan-kawasan  kumuh  di  perkotaan  (Wijaya, 2016). Kondisi tersebut menjadi salah satu isu dunia yang menjadi perhatian dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Menurut Suharto (2009), kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak layak, dengan penduduk yang memiliki pendapatan rendah serta lingkungan yang tidak sehat, bahkan memiliki risiko terhadap ancaman penyakit.  Kawasan  kumuh  juga  identik  sebagai  sumber  masalah  sosial,  seperti  tingkat  kriminalitas  yang  tinggi. Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang tidak diharapkan keberadaannya. Terdapat berbagai macam faktor penyebab permukiman kumuh antara lain kepadatan bangunan, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan kualitas hunian (Zulkarnaini, Elfindri, & Sari, 2019). Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab permukiman kumuh adalah fisik lingkungan dan lama tinggal penghuni (Surtiani, 2006).
Fenomena  permukiman  kumuh  perkotaan  juga  terjadi  di  Kabupaten  Banyumas,  khususnya  wilayah  perkotaan Purwokerto yang dijuluki sebagai kota pendidikan dan kota perdagangan dan jasa. Purwokerto adalah kota dengan jumlah institusi perguruan tinggi paling banyak di wilayah Jawa Tengah bagian barat daya. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya industri nonformal seperti warung kelontong, laundry , jasa fotokopi, dan warung makan. Berkembang pula industri formal berupa pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan. Purwokerto sebagai kota perdagangan dan jasa ditandai dengan pembangunan gerai retail dan makanan secara terus-menerus. Purwokerto menjadi kawasan strategis dan penyumbang sektor ekonomi tertinggi ke-4 di Jawa Tengah sehingga memiliki potensi peningkatan jumlah penduduk tiap tahun. Berkembangnya Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas memberikan dampak munculnya  kawasan-kawasan  kumuh  di  Kawasan  Perkotaan  Purwokerto.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati Banyumas Nomor 660/630/Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas terdapat  115,7  hektar  kawasan  kumuh  yang  tersebar  di  Kawasan  Perkotaan  Purwokerto  (Pemerintah  Kabupaten Banyumas, 2020). Jumlah ini meningkat sebesar 69,28% dari tahun 2014 dimana pada tahun 2014 luas kawasan kumuh di Kabupaten Banyumas sebesar 69,58 hektar.
Permasalahan  permukiman  kumuh  di  Kawasan  Perkotaan  Purwokerto  semakin  berkembang,  ditunjukkan  dengan meningkatnya luasan kawasan kumuh seiring dengan perkembangan Kabupaten Banyumas. Salah satu kawasan yang teridentifikasi permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas adalah Kawasan Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran – Kranji) yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh dataran rendah. Kawasan Girlibanji terletak pada pusat perkotaan yang rentan mengalami  perkembangan  kawasan  sebagai  dampak  urbanisasi  sehingga  dijadikan  kawasan  yang  diprioritaskan penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam menangani kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten  Banyumas  telah  berupaya  mengatasi  permasalahan  kekumuhan  dengan  penerapan  beberapa  kebijakan seperti  perbaikan  sarana  prasarana  dan  perbaikan  kualitas  lingkungan  tetapi    permasalahan  permukiman  kumuh  di Kawasan Girlibanji belum teratasi sepenuhnya. Ketidakberhasilan penerapan kebijakan penanganan permukiman kumuh dikarenakan belum diketahui faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman pada kawasan secara jelas. Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  maka  penting  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  faktor-faktor prioritas  penyebab kekumuhan  di  Kawasan  Girlibanji  untuk  memberikan  bahan  pertimbangan  perencanaan  kebijakan penanganan permukiman kumuh untuk menjadikan permukiman yang lebih layak huni.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 PERMUKIMAN
Permukiman merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai lingkungan hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal (Adisasmita,  2010).  Lingkungan  hunian  perlu  dilengkapi  dengan  fasilitas  yang  memadai  dan memiliki  aksesibilitas  ke
tempat kerja guna menunjang penghidupan sehingga fungsi kawasan dapat efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri  atas  lebih  dari  satu  satuan  perumahan  yang  mempunyai  prasarana,  sarana,  utilitas  umum,  serta  mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Merujuk dari definisi permukiman diatas, maka  dapat  diketahui  bahwa  kawasan  permukiman  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  yang  terdiri  atas  kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Permukiman memiliki prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mendukung penghidupan dan fungsi kawasan.
Permukiman dapat diartikan sebagai  suatu  kawasan yang merupakan kota atau desa atau bagian dari kota atau desa yang mempunyai fungsi utama sebagai lingkungan tempat tinggal, tempat penduduk bermukim, bergerak, dalam kegiatan kerja dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi  utama  permukiman tidak hanya sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari  gangguan  iklim  dan  makhluk hidup lainnya  tetapi juga sebagai tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga, dalam lingkungan yang sehat,  aman, serasi, dan  teratur.  Selain  itu,  perumahan  juga  berfungsi  sebagai  tempat  penyelenggaraan  kegiatan  bermasyarakat  dalam lingkungan terbatas (Sekatia, 2015).

## 2.2 PERMUKIMAN KUMUH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diketahui bahwa  permukiman  kumuh  adalah  permukiman  yang  tidak  layak  huni  karena  ketidakteraturan  bangunan,  tingkat kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  dan  kualitas  bangunan  serta  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat. Kawasan kumuh adalah kawasan yang memiliki kualitas lingkungan secara fisik maupun nonfisik yang buruk dan kotor dengan keterbatasan ruang dan penduduk yang padat. Kondisi ini dapat membahayakan kehidupan manusia karena dapat mengarah pada kriminalitas dan kebakaran (Wiarni, Mononimbar, & Supardjo, 2018).
Permukiman  kumuh  adalah  kondisi  lingkungan  tempat  tinggal  yang  memiliki  infrastruktur  lingkungan  yang  tidak memadai, kualitas konstruksi bangunan yang kurang bagus, penduduk dengan pendapatan rendah dan sebagai pekerja sektor  informal,  tingkat  pendidikan  rendah,  penduduk  bersifat  sementara  dan  tidak  tetap,  serta  memiliki  kualitas  fisik lingkungan yang buruk. Kondisi permukiman kumuh yang tidak teratur dan padat serta ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai akan mengurangi nilai keindahan kota sehingga terlihat kumuh (Robaka, 2019). Permukiman kumuh sebagian besar dihuni oleh masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul di kawasan perkotaan. Hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti alur pertumbuhan ekonomi yang  terjadi  sehingga  berdampak  pada  munculnya  kemiskinan.  Apabila  hal  ini  tidak  segera  ditangani,  maka  akan memberikan dampak fisik maupun nonfisik pada lingkungan kawasan (Putra & Andriana, 2017).

## 2.3 KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Menurut Nawagamuwa & Viking (2003), keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya para penghuni permukiman tersebut. Karakteristik permukiman kumuh tercermin dari beberapa hal sebagai berikut:
a. Penampilan fisik bangunan temporer, tampak tak terurus maupun tanpa perawatan;
b. Pendapatan penduduk yang rendah, yang mencerminkan status ekonomi masyarakat;
c. Kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  yang  dapat  terlihat  dari  tidak  adanya  jarak  antarbangunan  maupun  tidak adanya siteplan yang terencana;
d. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen;
e. Sistem sanitasi tidak dalam kondisi yang baik;
f. Kondisi sosial yang tidak baik, dilihat dengan banyaknya tindakan kriminalitas;
g. Banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah.

## 2.4 TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH
Tipologi  permukiman  kumuh  ditentukan  melalui  identifikasi  permukiman  kumuh  dengan melihat  letak  permukiman secara geografis. Dalam Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun (2018) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tipologi permukiman kumuh terdiri atas:
a. Permukiman kumuh di atas air, berada di atas air, baik daerah pasang surut, sungai, rawa, ataupun laut;
b. Permukiman kumuh di tepi air, berada tepi badan air (danau, waduk, pantai, sungai, dan sebagainya);
c. Permukiman kumuh di dataran rendah, berada di daerah dataran rendah memiliki kemiringan lereng <10;
d. Permukiman kumuh di perbukitan, berada di daerah dataran tinggi memiliki kemiringan lereng >10% dan <40%;
e. Permukiman kumuh di daerah rawan bencana, terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi, dan banjir.

## 2.5 FAKTOR PENYEBAB KEKUMUHAN DI KAWASAN PERMUKIMAN
Faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman ditentukan melalui proses sintesis teori dari beberapa ahli. Hasil sintesis teori akan digunakan sebagai variabel penelitian. Sintesis teori faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman ditunujukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Faktor Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Sintesis Teori Variabel Subvariabel Keberagaman latar belakang dan struktur sosial akan mempengaruhi kualitas  dan  keharmonisan  hubungan  yang  terjalin  di  lingkungan permukiman.  Faktor  sosial  budaya  dapat  dilihat  dari  tingkat pendidikan  terakhir  penduduk,  jenis  pekerjaan,  migrasi  masuk, extended family system , dan lama tinggal penghuni. Faktor sosial budaya Tingkat pendidikan Jenis pekerjaan Migrasi masuk Extended family system
Lama tinggal penghuni
Minimnya penghasilan yang diperoleh penghuni permukiman kumuh.
Masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  cenderung  tidak  mampu untuk  mendirikan  rumah  yang  layak  huni  dan  memelihara  kualitas lingkungan hunian. Faktor ekonomi  Tingkat pendapatan
Permukiman  kumuh  menekankan  pada  kepadatan  dan  kualitas bangunan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan  sistem  persampahan,  dan  jaringan  jalan.  Permukiman kumuh  cenderung  tidak  dilayani  dan  dijangkau  oleh  sarana  dan prasarana yang memiliki standar layak dan memadai. Faktor fisik lingkungan Kepadatan dan kualitas bangunan Jaringan drainase Jaringan air bersih Jaringan air limbah Jaringan sistem persampahan
Jaringan jalan
Sumber:  Arung & Ulimaz (2021),  Asa (2015),  Crysta & Budisusanto (2017), Damisi, Kumurur, & Sela (2014), Fitri & Sulistinah (2021), Hariyanto (2007), Lestari & Sugiri (2013), Muvidayanti & Sriyono (2019), Putra & Andriana (2017), Putro (2011), Sari & Ridlo (2021), Surtiani (2006), serta Wimardana & Setiawan (2016)

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 METODE PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data adalah tata cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini akan menggunakan dua  teknik  pengumpulan  data  yaitu  teknik  pengumpulan data  primer dan  teknik  pengumpulan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik kawasan secara langsung dan faktual.
b. Kuesioner
Kuesioner dilakukan terhadap responden ahli yang akan digunakan dalam analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Stakeholder yang menjadi responden merupakan pihak yang memahami faktor penyebab kekumuhan di kawasan  permukiman.  Ahli  yang  menjadi  narasumber  berasal  dari  instansi  pemerintah,  akademisi,  serta masyarakat. Penentuan siapa saja ahli yang menjadi narasumber pengisi kuesioner ditentukan melalui analisis stakeholder .  Menurut  Reed  et  al.  (2009),  klasifikasi stakeholder berdasarkan  pengaruh  dan  kepentingannya terbagi ke dalam empat golongan yaitu key player, subject, context setter, dan crowd . Stakeholder yang dipilih dalam penelitian ini adalah key player, subject, dan context setter . Stakeholder terpilih untuk sebagai responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
c. Wawancara
Wawancara dilakukan secara semiterstruktur kepada stakeholder untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait kondisi di kawasan guna melengkapi data apabila data tidak diperoleh dari hasil kuesioner dan observasi. Wawancara  dilakukan  kepada stakeholder komunitas  dan  instansi  pemerintahan  di  Kabupaten  Banyumas diantaranya  yaitu  Ketua  Komunitas  Masyarakat  Peduli  Sungai,  Perumdam  Tirta  Satria,  Ketua  Divisi
Pengembangan  Permukiman  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  dan  Ketua  Divisi  Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup.
Tabel 2. Stakeholder Terpilih Klasifikasi Stakeholders Jumlah Pemerintah ( Government ) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 9 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembangan Permukiman Pengembangan Perumahan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Perumdam Tirta Satria Masyarakat ( Community ) KOTAKU Banyumas Komunitas Masyarakat Peduli Sungai BKM-PK (Badan Keswadayaan Masyarakat Peduli Kranji) BKM Kedungwuluh BKM Bantarsoka 5 Akademisi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED Dosen Kesehatan Lingkungan Poltekkes Semarang 2 Total 16
Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian  ini dilakukan dengan mencari dan mendapatkan data melalui instansi pemerintah dan lembaga terkait yang hasil publikasi datanya bersifat resmi. Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan data dari instansi pemerintahan di Kabupaten Banyumas seperti Bappedalitbang, Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan KOTAKU Kabupaten Banyumas.

## 3.2 METODE ANALISIS
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kawasan Girlibanji. A  analisis stakeholder dilakukan  untuk  menentukan stakeholder yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  serta mempertimbangkan  tugas  dan  fungsi stakeholder yang  berkaitan  dengan  faktor  prioritas  penyebab  kekumuhan  di Kawasan Permukiman Girlibanji. AHP digunakan untuk menentukan bobot atau nilai masing-masing faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman untuk menentukan faktor prioritas. Kerangka analisis dapat dilihat pada Gambar 1.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Hasil identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kawasan Girlibanji diperoleh melalui pengumpulan data primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara.  Pengumpulan  data sekunder dilakukan dengan mencari dan mendapatkan data melalui instansi-instansi pemerintah dan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan data yang hasil publikasi datanya bersifat resmi. Karakteristik permukiman kumuh di Kawasan Girlibanji diuraikan sebagai berikut.

## 4.1.1 KONDISI SOSIAL BUDAYA

## a. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan terakhir penduduk di Kawasan Girlibanji tergolong masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas (2023), Kawasan Girlibanji didominasi oleh penduduk yang tamat pendidikan SMP/sederajat ke bawah sebesar 68% penduduk atau 1.318 jiwa. Penduduk yang tamat pendidikan SMA/sederajat sebesar 23% atau 439 jiwa, serta hanya terdapat 9% penduduk atau 171 jiwa yang lulus dari pendidikan tinggi. Keberagaman tingkat pendidikan ini mempengaruhi cara pandang dan pengetahuan penduduk terhadap permukiman khususnya kesadaran dalam menjaga kualitas lingkungan hunian.
b. Jenis Pekerjaan Penduduk  di  Kawasan  Girlibanji  lebih  banyak  bekerja  pada  sektor  nonformal.  Penduduk  lebih  banyak menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti menjadi pedagang dan menjadi buruh/tukang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas (2023), diketahui bahwa 68% penduduk bekerja pada sektor nonformal.
c. Migrasi Masuk Di Kawasan Girlibanji, jumlah penduduk yang bermigrasi masuk lebih banyak dari pada migrasi keluar. Hal ini dapat diketahui  dari  data  BPS  Kabupaten  Banyumas  (2023)  yaitu  terdapat  9 jiwa atau 60%  penduduk yang bermigrasi masuk dan 6 jiwa atau 40% penduduk yang bermigrasi keluar.
d. Extended Family System Pada Kawasan Girlibanji terdapat sedikit penduduk yang menganut extended family system . Penduduk yang menganut extended family system adalah penduduk yang memilih untuk menetap di rumah orang tua akibat belum  mampu  untuk  menyewa/membeli  hunian  yang  layak.  Kawasan  Girlibanji  didominasi  oleh  hanya  satu Kepala Keluarga (KK) dalam satu rumah yaitu sebanyak 69% atau 460 KK.
e. Lama tinggal penghuni Kawasan Girlibanji didominasi oleh penduduk yang telah menetap lebih dari 10 tahun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa permukiman di Kawasan Girlibanji terbentuk sudah sejak lama.

## 4.1.2 KONDISI EKONOMI
Kawasan  Girlibanji  didominasi  oleh  penduduk  yang  memiliki  tingkat  pendapatan  rendah.  Rata-rata  pendapatan penduduk adalah kurang dari Rp1.500.000,00 per bulan. Tingkat pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat daya beli  yang  rendah  pula  atau  terbatasnya  kemampuan  untuk  mengakses  pelayanan  sarana  dan  prasarana  dasar. Keterbatasan penghasilan diakibatkan semakin sulitnya mencari pekerjaan di daerah perkotaan, menjadikan masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin kesulitan untuk menyediakan perumahan yang layak huni bagi mereka sendiri.

## 4.1.3 KONDISI FISIK LINGKUNGAN
a. Kepadatan dan kualitas bangunan
Kawasan  Girlibanji  termasuk  dalam  kawasan  dengan  tingkat  kepadatan  tinggi  dan  terdapat  ketidakteraturan bangunan yang dipengaruhi oleh orientasi bangunan yang membelakangi sungai. Kondisi tersebut berdampak pada adanya pembuangan saluran limbah domestik dan pembuangan sampah langsung ke sungai. Selain itu, terdapat permasalahan ketidaksesuaian pembangunan bangunan yang melanggar garis sempadan sungai dan tidak  pada  lahan  kepemilikan  pribadi.  Hampir  semua  bangunan  permukiman  di  Kawasan  Girlibanji  memiliki pondasi  tetapi  terdapat  bangunan  yang  memiliki  kondisi  rusak  ringan  hingga  sedang  seperti  mengalami kebocoran pada atap saat hujan dan dinding serta lantai yang retak.
b. Jaringan drainase
Terdapat  jaringan  drainase  primer  berupa  Kali  Banjaran-Kranji  yang  berada  di  dalam  kawasan.  Kawasan Girlibanji didominasi oleh drainase tersier yang tertutup dan rata-rata memiliki kedalaman 30 cm dan lebar 30 cm.  Semua  drainase  pada  kawasan  sudah  menggunakan  perkerasan  berupa  semen/cor  dan paving  block sehingga cukup optimal dalam mengalirkan limpasan air. Akan tetapi, masih terdapat beberapa jalan yang tidak dilengkapi  jaringan  drainase  serta  masih  ada  drainase  yang  kondisinya  kurang  baik  dan  tidak  terawat dikarenakan tertimbun sampah dan dipenuhi oleh semak yang akhirnya menghambat aliran air.
c. Jaringan air bersih Kawasan Girlibanji sudah terlayani oleh air bersih yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan juga  air  sumur.  Air  bersih  pada  kawasan  memiliki  kualitas  air  yang  bersih  dan  jernih  sehingga  layak  untuk dikonsumsi. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan terkait kondisi dan kualitas air bersih pada kawasan yaitu terdapat air sumur yang bau dan keruh sehingga masyarakat lebih banyak memilih menggunakan PDAM.
d. Jaringan air limbah
Jaringan  air  limbah  pada  Kawasan  Girlibanji  berupa  jaringan  pembuangan  air  hasil  kegiatan  domestik. Berdasarkan hasil observasi, telah ada jaringan pengelolaan limbah domestik tersendiri yang tidak menjadi satu dengan jaringan drainase, terutama limbah grey water . Untuk limbah black water, sebagian masyarakat sudah menggunakan tangki septik pribadi di dalam rumah dan sebagian masyarakat masih menggunakan tangki septik komunal  atau  langsung  dibuang  ke  sungai.  Berdasarkan  dokumen  Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022, terdapat 50 KK yang memiliki  sistem  pengelolaan air  limbah  tidak  sesuai  standar  teknis  (Dinas  Cipta  Karya Kebersihan  dan  Tata Ruang Kabupaten Banyumas, 2016). Selain itu masih terdapat penduduk yang melakukan kegiatan mandi cuci kakus (MCK) pada toilet umum dan langsung dibuang ke Kali Banjaran-Kranji.
e. Jaringan sistem persampahan Pada Kawasan Girlibanji, setiap rumah warga sudah difasilitasi dengan adanya tempat sampah pribadi tetapi sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di dalam kawasan sangat minim yang disebabkan oleh sempitnya lahan kosong.  Hal  tersebut  menambah  buruknya  kondisi  pengelolaan  sampah  di  kawasan  karena  sampah  rumah tangga menumpuk berhari-hari. Selain itu, Sebagian masyarakat memilih membakar sampah pada lahan kosong di sekitar rumah dan tidak mampu membayar iuran pengangkutan sampah.
f. Jaringan jalan
Cakupan pelayanan jalan lingkungan seluruh kawasan penelitian terlayani dengan cukup baik, baik pada jalan utama blok permukiman maupun pada gang-gang sempit. Meskipun demikian, masih ada beberapa rumah warga yang tidak mendapatkan akses jalan lingkungan untuk menuju ke rumah. Permukaan jalan lingkungan tertutup paving dan aspal dengan kualitas yang cukup baik tetapi terdapat jalan rusak di beberapa titik pada kawasan. Selain  itu,  kondisi  jalan  dengan  lebar  <1,5  meter  hanya  bisa  diakses  kendaraan  roda  dua  sehingga  kurang nyaman untuk wilayah dengan kepadatan tinggi dan semakin menghambat aksesibilitas masyarakat.

## 4.2 FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KEKUMUHAN DI KAWASAN PERMUKIMAN
Analisis yang digunakan untuk menentukan faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji adalah  analisis  AHP  ( Analytic  Hierarchy  Process ).  Menurut  Saaty  (2008),  analisis  AHP  bertujuan  untuk  menentukan tingkat kepentingan/prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisis perbandingan berpasangan dari masing- masing kriteria. Analisis AHP dapat menggabungkan penilaian berupa pemahaman, pengalaman, naluri, dan preferensi responden yang objektif dan logis. Dalam penelitian ini, analisis AHP dilakukan menggunakan software Expert Choice 11. Berikut ini diuraikan tahapan analisis analisis AHP.

## 4.2.1 Menyusun Hierarki Permasalahan
Tahapan ini berupa penyusunan tujuan penelitian sebagai fokus/sasaran utama, serta variabel dan subvariabel pada tingkatan  berikutnya.  Hierarki  pertama  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor  prioritas  penyebab  kekumuhan  di  Kawasan Permukiman Girlibanji. Hierarki kedua adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor fisik lingkungan. Hierarki selanjutnya merupakan subvariabel dari variabel faktor sosial budaya dan faktor fisik lingkungan yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, extended family system , migrasi masuk, lama tinggal
penghuni, kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan sistem persampahan, dan jaringan jalan. Bagan hierarki permasalahan penelitian ditunjukkan Gambar 2.
Gambar 2. Bagan Hirarki Permasalahan

## 4.2.2 Menentukan Prioritas Elemen-Elemen
Nilai-nilai perbandingan kriteria dari hasil kuesioner kepada responden kemudian diolah untuk menentukan prioritas faktor penyebab kekumuhan. Berdasarkan hasil Consistency Ratio (CR) hasil kuesioner, pertimbangan terhadap semua kriteria dianggap konsisten karena kurang dari 0,1, maka penilaian konsisten dan data dapat dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Analisis AHP dilakukan untuk menentukan tingkatan faktor prioritas penyebab kekumuhan dan bobot prioritas faktor. Grafik tingkatan prioritas dan bobot nilai hasil analisis pada hierarki kedua dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Bobot Nilai dan Tingkatan Prioritas Pada Hirarki Kedua
Berdasarkan analisis AHP, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab kekumuhan di Kawasan Girlibanji adalah faktor  fisik  lingkungan  yaitu  sebesar  40,6%.  Hal  ini  dikarenakan  kawasan  permukiman  belum  memiliki  sarana  dan prasarana  dengan  kualitas  yang  baik  dan  sesuai  standar  teknis.  Faktor  penyebab  kekumuhan  kedua  adalah  faktor ekonomi  sebesar  33,5%.  Hal  ini  dapat  ditunjukan  dengan  tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  mayoritas  tergolong rendah.  Faktor  ketiga  adalah  faktor  sosial  budaya  yaitu  sebesar  25,8%  yang  diketahui  dari  tingkat  pendidikan,  jenis pekerjaan, migrasi masuk, extended family system , dan lama tinggal penghuni. Setelah analisis AHP pada hierarki kedua, langkah selanjutnya adalah analisis AHP pada hierarki ketiga untuk mengetahui bobot tiap subvariabel dan bobot prioritas akhir. Gambar 4 dan Gambar 5 merupakan grafik tingkat prioritas dan bobot nilai subvariabel faktor sosial budaya dan faktor fisik lingkungan.
Gambar 4. Bobot Nilai dan Tingkatan Prioritas Pada Hierarki Ketiga (Faktor Sosial Budaya)
Gambar 5. Bobot Nilai dan Tingkatan Prioritas Pada Hierarki Ketiga (Faktor Fisik Lingkungan)
Selanjutnya,  dilakukan  sintesis  akhir  untuk  memperoleh  keseluruhan  prioritas  dari  pertimbangan  perbandingan berpasangan yang dilakukan. Menurut Saaty (2008), untuk menghindari masalah pembalikan peringkat, bobot masing- masing subvariabel harus dinormalisasi dengan menggunakan ideal mode dalam analisis AHP. Proses normalisasi diawali dengan  membagi  bobot  masing-masing  subkriteria  dengan  bobot  subkriteria  terbaik  di  bawah  setiap  kriteria  untuk memperoleh bobot prioritas dalam hierarki ketiga. Kemudian, bobot masing-masing subkriteria dikalikan dengan bobot prioritas kriteria dan dibagi dengan total bobot prioritas akhir yang dinormalisasikan. Hasil akhir analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Sintesis Akhir Kriteria Bobot Prioritas Kriteria (a) Subkriteria Bobot Prioritas Subkriteria Ideal Mode (b) Bobot Prioritas Akhir (a x b) Normalisasi (Bobot Prioritas Akhir / Total Bobot Prioritas Akhir) Peringka t Faktor sosial budaya 0,258 Tingkat pendidikan Jenis pekerjaan Migrasi masuk Extended family system Lama tinggal penghuni 0,416 0,259 0,152 0,123 0,052 1,000 0,623 0,365 0,29 0,125 0,258 0,161 0,094 0,076 0,032 0,097 0,061 0,036 0,029 0,012 5 9 10 11 12 Faktor ekonomi 0,335 Tingkat pendapatan 1,000 1,000 0,335 0,127 4 Fisik lingkungan permukiman 0,406 Kepadatan dan kualitas bangunan Jaringan drainase Jaringan air bersih Jaringan air limbah Jaringan sistem persampahan Jaringan jalan 0,218 0,146 0,100 0,240 0,200 0,096 0,908 0,608 0,417 1,000 0,833 0,400 0,369 0,247 0,169 0,406 0,338 0,162 0,139 0,093 0,064 0,153 0,128 0,061 2 6 7 1 3 8 Total 2,648 1,000
Setelah melalui proses normalisasi, tingkatan faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman akan sama dengan output Expert Choice 11. Hasil sintesis akhir di Expert Choice 11 dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan analisis  AHP  yang  dilakukan,  sangat  memungkinkan  peneliti  mengambil  lebih  dari  satu  faktor  prioritas  karena  dalam metode analisis AHP tidak memberikan suatu batasan pengambilan faktor prioritas. Oleh karena itu, dalam pertimbangan perumusan faktor prioritas, peneliti menggunakan asumsi bahwa setiap faktor berbobot sama penting apabila memiliki bobot prioritas akhir yang sama besar. Setiap faktor prioritas diasumsikan mempunyai prioritas yang sama apabila memiliki bobot nilai minimum sama dengan 0,083 sehingga faktor yang dikelompokkan dalam faktor prioritas adalah faktor yang memiliki bobot prioritas akhir lebih dari 0,083.

## Gambar 6. Hasil Sintesis Akhir di Expert Choice 11
Berdasarkan perhitungan analisis AHP terhadap 12 faktor penyebab kekumuhan dengan pertimbangan batas minum rata-rata bobot prioritas akhir setiap faktor maka dapat dihasilkan 6 faktor prioritas. 6 faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Girlibanji ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji
Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan Bobot Prioritas Akhir Persentase Bobot Prioritas Akhir Peringkat Jaringan air limbah 0,153 15,3% 1 Kepadatan dan kualitas bangunan 0,139 13,9% 2 Jaringan sistem persampahan Tingkat kepadatan Tingkat pendidikan Jaringan drainase 0,128 0,126 0,097 0,094 12,8% 12,6% 9,7% 9,4% 3 4 5 6
Dari Tabel 4, dapat diketahui bahwa faktor prioritas yang menyebabkan kekumuhan di Kawasan Girlibanji adalah faktor jaringan air limbah. Hal tersebut selaras dengan tinjauan literatur yang dikemukakan oleh Hariyanto  (2007), Crysta & Budisusanto  (2017),  Asa  (2015),  dan  Damisi  et  al.  (2014)  bahwa  faktor  fisik  lingkungan  menjadi  faktor  utama  yang menyebabkan kekumuhan yang diketahui dari rendahnya kualitas sistem pembuangan air limbah. Mayoritas masyarakat di kawasan permukiman kumuh kurang sadar tentang pentingnya ketersediaan MCK dan masih terdapat masyarakat yang memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis. Faktor prioritas kedua adalah kepadatan dan kualitas bangunan. Menurut Wimardana & Setiawan (2016), Arung & Ulimaz (2021), dan Muvidayanti & Sriyono (2019) satu faktor yang  menyebabkan  kekumuhan  di  kawasan  permukiman  adalah  kualitas  bangunan  dan  kualitas  material  bangunan tersebut. Kepadatan bangunan di kawasan permukiman kumuh cenderung termasuk dalam tingkat kepadatan tinggi, jarak antar rumah hampir tidak ada dengan luasan rumah yang relatif kecil.
Faktor prioritas ketiga adalah jaringan sistem persampahan. Sejalan dengan literatur dari Magfirah (2022), Damisi et al. (2014), dan Hariyanto (2007), salah satu faktor penyebab permukiman kumuh adalah faktor fisik lingkungan yang dilihat dari  kondisi  sarana  dan  prasarana  persampahan  dan  belum  adanya  pengelolaan  sampah  yang  baik  mengakibatkan adanya tumpukan sampah di pekarangan. Jaringan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman kumuh tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Faktor prioritas keempat adalah tingkat pendapatan. Mayoritas masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang rendah di Kawasan Girlibanji selaras dengan teori dari Surtiani (2006), Ismail, Sriartha, & Sutarjo (2016), Apriliani et al. (2022), dan Istikasari & Khadiyanto (2014), bahwa tingkat pendapatan yang rendah mengakibatkan masyarakat  hanya  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  sehari-hari  dan  tidak  mampu  untuk  memperbaiki bangunan hunian.
Faktor  prioritas  kelima  adalah  tingkat  pendidikan.  Mayoritas  masyarakat  di  kawasan  permukiman  kumuh  memiliki tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab kekumuhan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan permukiman (Fitri & Sulistinah, 2021; Hariyanto, 2007; Putra & Andriana, 2017; Zulkarnaini et al., 2019). Faktor prioritas keenam adalah jaringan drainase. Jaringan drainase di Kawasan Girlibanji sebagian besar hanya berada pada satu sisi jalan, terdapat beberapa jalan yang
tidak dilengkapi jaringan drainase, serta masih ada drainase yang kondisinya kurang baik dan tidak terawat. Hal tersebut sesuai dengan tinjauan literatur oleh Afrina, Fuady, & Yusuf (2021), Hariyanto (2007), Yustika & Umilia (2019), serta Apriliani et al. (2022) bahwa kondisi saluran drainase menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekumuhan karena banyaknya sampah yang berada di saluran drainase yang dapat menyumbat aliran air dan jaringan drainase terbilang sempit dan kecil serta sangat dekat dengan perumahan warga.

## 5. KESIMPULAN
Faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari faktor fisik lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Faktor  fisik lingkungan  terdiri atas kepadatan  dan  kualitas  bangunan,  jaringan  air  limbah,  jaringan  air  bersih,  jaringan  sistem  persampahan,  jaringan drainase, dan jaringan jalan. Faktor sosial budaya terdiri atas tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, migrasi masuk, extended family system , dan lama tinggal penghuni. Faktor ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan penduduk. Berdasarkan hasil analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dilakukan, terdapat enam faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas. Keenam faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji dari yang paling berpengaruh berturut-turut adalah: (1) jaringan air limbah; (2) kepadatan dan kualitas bangunan; (3) jaringan sistem persampahan; (4) tingkat pendapatan; (5) tingkat pendidikan; serta (6) jaringan drainase.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2010). Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Afrina, S., Fuady, Z., & Yusuf, M. A. (2021). Identifikasi Faktor Penyebab Utama Kekumuhan Permukiman di Dusun Tengku Muda,
Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan , 5 (2), 58 – 64. Diakses dari: https://jim.usk.ac.id/ArsitekturPWK/article/view/17874 Akbar,  M.  A.  (2020). Strategi  Penanganan  Permukiman  Kumuh  di  Kota  Balikpapan  Berdasarkan  Tipologi  Kawasannya .  Institut Teknologi Kalimantan.
Apriliani, D., Heldayani, E., Utomo, B., & Setianto, H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh di Kelurahan Tuan  Kentang  Kota  Palembang. RUAS:  Review  of  Urbanism  and  Architectural  Studies , 20 (2),  73 – 84. https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.02.7
Arung, R., & Ulimaz, M. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kumuh Permukiman Kumuh di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota , 17 (4), 472 – 481. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.37953 Asa, D. M. (2015). Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Penggungrejo Kota Pasuruan . Insitut Teknologi Nasional. Badan  Pusat  Statistik.  (n.d.).  Persentase  Penduduk  Daerah  Perkotaan  menurut  Provinsi,  2010-2035.  Diakses  Juli  12,  2023,  dari website  Badan  Pusat  Statistik:  https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan- menurut-provinsi-2010-2035.html
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Banyumas.  (2023). Kabupaten  Banyumas  dalam  Angka  2023 .  Banyumas:  BPS  Kabupaten Banyumas.
Crysta,  E.  A.,  &  Budisusanto,  Y.  (2017).  Identifikasi  Permukiman  Kumuh  Berdasarkan  Tingkat  RT  di  Kelurahan  Keputih,  Kota Surabaya. Jurnal Teknik ITS , 6 (2), C389 – C393. https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24173 Damisi, D. M., Kumurur, V. A., & Sela, R. L. E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus: Desa Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo). Jurnal Sabua , 6 (1), 163 – 172. Diakses dari: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA/article/view/5282
Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas. (2016). Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan  Kualitas  Permukiman  Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP)  Kabupaten  Banyumas .  Diakses  dari: https://drive.google.com/file/d/1xB9hkXTl5DTHtVyXsdjKpjUZmvFrh1hF/view?pli=1
Fitri, D. A., & Sulistinah. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia. Jurnal Swara Bhumi , 1 (1), 1 – 9. Diakses dari: https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/38202 Hariyanto, A. (2007). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang  Sehat  (Contoh  Kasus :  Kota  Pangkalpinang). Jurnal  Perencanaan  Wilayah  Dan  Kota  Unisba , 7 (2).  Diakses  dari: https://ojs.petra.ac.id/ojsnew/index.php/pwk/article/view/17761
Ismail,  R.  M.  M.  A.,  Sriartha,  I.  P.,  &  Sutarjo.  (2016).  Kajian  Permukiman  Kumuh  di  Kota  Singaraja. Jurnal  Pendidikan  Geografi Undiksha , 4 (3). Diakses dari: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/20561
Istikasari, M., & Khadiyanto, P. (2014). Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi. Ruang , 2 (4), 301 – 310. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .
Lestari, I. D., & Sugiri, A. (2013). Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Podosugih, Kota
Pekalongan. Teknik Perencanaan Wilayah Kota , 2 (1), 30 – 41. Diakses dari:
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/1406 Magfirah, A. (2022). Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto . Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia.
Muvidayanti, S., & Sriyono. (2019). Karakteristik dan Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
Geo Image , 8 (1), 37 – 44. Diakses dari: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/geoimage/article/view/29658 Nawagamuwa, A., & Viking, N. (2003). Slums, Squatter Areas and Informal Settlements — Do They Block or Help Urban Sustainability in Developing Contexts? Proceedings of the 9th International Conference on Sri Lanka Studies . Matara. Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2020). Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660/630 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas .
Putra, K. E., & Andriana, M. (2017). Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan. Jurnal Koridor , 8 (2), 97 – 104. https://doi.org/10.32734/koridor.v8i2.1334 Putro,  J.  D.  (2011).  Penataan  Kawasan  Kumuh  Pinggiran  Sungai  di  Kecamatan  Sungai  Raya. Jurnal  Teknik  Sipil , 11 (1). https://doi.org/10.26418/jtsft.v11i1.1066
Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., … Stringer, L. C. (2009). Who’s In and Why? A Typ ology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. Journal of Environmental Management , 90 (5), 1933 – 1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001 Robaka,  C.  Y.  V.  (2019). Penentuan  Prioritas  Penanganan  Infrastruktur  Permukiman  Kumuh  Perkotaan  Berdasarkan  Bentuk Partisipasi  Masyarakat  di  Kelurahan  Kalipang  Kecamatan  Sutojayan  Kabupaten  Blitar .  Skripsi,  Fakultas  Teknik  Sipil  dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Malang, Indonesia.
Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process. International Journal of Services Sciences , 1 (1), 83 – 98. https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590
Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2021). Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan.
Jurnal Kajian Ruang , 1 (2), 160 – 176. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022
Sekatia, A. (2015). Kajian Permukiman Kumuh dan Nelayan Tambak Lorok Semarang (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat). Modul , 15 (1), 57 – 66. Diakses dari: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul/article/view/10736 Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: Refika Aditama. Surtiani, E. E. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus:  Kawasan  Pancuran,  Salatiga) .  Tesis,  Magister  Teknik  Pembangunan  Wilayah  dan  Kota,  Universitas  Diponegoro, Semarang, Indoensia.
Wiarni, S., Mononimbar, W., & Supardjo, S. (2018). Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur. Spasial , 5 (1), 61 – 70. Diakses dari: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/19095 Wijaya,  D.  W.  (2016).  Perencanaan  Penanganan  Kawasan  Permukiman  Kumuh  (Studi  Penentuan  Kawasan  Prioritas  untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 2 (1),
1 – 10. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1 Wimardana, A. S., & Setiawan, R. P. (2016). Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin. Jurnal Teknik ITS , 5 (2), C166 – C171. https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18386 Yustika, F. N., & Umilia, E. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Jurnal Teknik ITS , 8 (2), C189 – C193. https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.48986 Zulkarnaini, W. R., Elfindri, & Sari, D. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi. Jurnal Planologi , 16 (2), 169 – 188. https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5047