ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA
Moh Aqil Syofiyullah 1 , Dyah Ochtorina Susanti 2 , Fendy Setiawan 3
Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Email : 1 aqilshofiyullah@gmail.com,

## Abstrak
Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia masih tidak berjalan  secara efektif dalam hal penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan sebagian masyarakat tidak terlalu mementingkan pencatatan itu sendiri dan menganggap hal yang sepeleh. Padalah dampak yang akan ditimbulkan setelah terjadinya suatu perkawinan akan sangat besar apabila tidak mempunyai akta nikah, mengingat Hukum yang di terapkan di Indonesia adalah  Hukum  Positif  bukan  Hukum  Islam  semata.  dalam  penelitian  ini  menawarkan konsep agar pemerintah segera merevisi Undang Undang No 1 Tahun 1974 Khususnya tentang  wajibnya  pencatatan  perkawinan,  dan  diberi  saknsi  dengan  tegas  bagi pelakunya. Karena semacam ini sangat merugikan pihak istri dan anak anaknya. Maka peraturan  yang  ada  belum  sepenuhnya  dapat  memberikan  kepastian  Hukum  dan perlindungan Hukum bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Setelah menganalisa dari  permasalah  diatas  maka  peneliti  berharap  kepada  pembuat  undang  undang  agar segera menerapkan Sanksi secara tegas bagi pelaku Nikah Sirri dalam Bentuk Perundang undangan  agar  tidak  menimbulkan  keresahan  dan  kerugian  salah  satu  pihak.  Karena dampak  negatif  yang  ditimbulkan  sangat  banyak  dan  menyebabkan  mudharat  yang sangat  besar  terutama  bagi  kaum  ibu  sehingga  tujuan  hukum  yakni  Kepastian  dan Perlindungan Hukum Benar-benar tercapai secara baik.

## Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pencatatan Perkawinan, Suami-Istri

## Abstract
The Marriage Registration Law in Indonesia is still not working effectively in terms of its application in society. Because some people are not too concerned with the recording itself and consider it trivial. Whereas the impact that will be caused after the occurrence of a marriage will be very large if you do not have a marriage certificate, considering that the law that is applied in Indonesia is positive law, not just Islamic law. in this study offers the concept that the government immediately revises Law No. 1 of 1974, especially regarding the mandatory registration of marriages, and given strict sanctions for the perpetrators. Because  this  kind  of  thing  is  very  detrimental  to  the  wife  and  children.  So  the  existing regulations have not been fully able to provide legal certainty and legal protection for all levels of society in Indonesia. After analyzing the problems above, the researcher hopes that lawmakers will immediately apply strict sanctions for perpetrators of Sirri Marriage in the
form of laws so as not to cause anxiety and loss to one of the parties. Because there are so many negative impacts that cause enormous harm, especially for mothers, so that the legal objectives, namely legal certainty and protection, are really well achieved.

## Keywords: legal certainty, Marriage Registration, Husband and Wife

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Definisi  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan)  dalam  Pasal  1  dijelaskan  bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. 1 Setiap orang yang menikah memiliki tanggung jawab masing masing yang harus dipenuhi oleh para pihak dan anak-anaknya.
Berkaitan dengan perihal ini, Perkawinan yang sah tidak hanya diukur dengan tercatat secara hukum Nasional namun juga secara agama jika terpenuhi semua syarat rukunnya maka juga dianggap sah. Oleh karena hal tersebut banyak orang yang meremehkan tentang pencatatan perkawinannya di catatan Sipil dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Masyarakat Islam. Di sisi yang lain, ketetapan tersebut bersifat entitas dan tidak dapat dipaksakan. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan yaitu dilakukan menurut agama, perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan. Ini berarti bahwa apabila pasca perkawinan terjadi perselisihan antara pasangan yang tidak terdaftar, maka salah satunya yang bersengketa tidak dapat mengajukan kasus ke pengadilan yang berwenang. 2
Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum  adat  masing-masing.  Menurut  hukum  adat,  perkawinan  adalah  suatu  ikatan antara seorang  laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga
1 Lihat Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2 Dyah Ochtorina Susanti, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities), Jurnal Rechtidee, Vol . 11. No. 2, 2016, 168.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. 3
Berkaitan  dengan  pencatatan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal    2    ayat    (2)    UU Perkawinan menegaskan:  “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang  berlaku”.  Hal  senada  juga  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) pada  pasal  5  ayat  1  :  “Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang  -  Undang  Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak  dan Rujuk. Bagi yang  di luar agama Islam, Pencatatan Perkawinan  dilakukan  di Kantor Pencatatan Sipil.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  5  ayat  1:  “agar  terjamin  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat”.  Kemudian  pada pasal  2  disebutkan  bahwa;  “pencatatan  perkawinan  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang  diatur  Undang-undang  No.  22  Tahun 1946  jo  Undang-Undang  No.  32  Tahun  1954.  Dengan  adanya  keharusan  mencatat perkawinan  oleh  Undang-Undang,  maka  lahirlah  istilah  nikah  siri  untuk  menyebut Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan. Problem  hukum  daripada  perkawinan siri  atau  di  bawah  tangan  pun  akan  muncul,  di  antaranya  bentuk  perlindungan negara  kepada  pasangan  suami  istri  bila  terjadi  sengketa  dalam  perkawinan  tersebut, perlindungan  terhadap  anak.    Selain  problem  hukum,  problem  sosial  mungkin juga terjadi,  seperti  kekhawatiran  akan  terjadinya  perkawinan  se-ayah    karena    di    antara anak-anak  hasil  nikah  siri  tersebut  sangat  besar  kemungkinan  tidak  saling  mengenal antara  satu  dengan  lainnya,  sehingga  nikah  satu  darah  dapat  terjadi,  kalau  sempat terjadi,  maka  tentu  akan  sangat  mengacaukan  tatanan  dan  aturan  kemasyarakatan yang  telah  ada,  khususnya  dalam  masalah  perkawinan. 4 Dari  Urain  diatas  Penulis terdorong untuk menulis artikel Ilmiah dengan tema sentral Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia.
3 Ibid, 167.
4 Miftahul Khair, “Perlindungan Hukum bagi istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” Jurnal Bimas islam Vol.10. No.III 2017, 593.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan Uraian  latar belakang diatas, maka dapat  ditarik sebuah rumusan masalah tentang Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia, guna menemukan konsep dan aturan yang dapat melindungi semua hajat masyarakat di Indonesia.

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  faktor    penting  dalam  penulisan    karya  Ilmiah. Penelitian Ilmiah harus mengandung kebenaran yang dibenarkan. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara Sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi sumber hukum yang  berlaku  untuk  masalah  hukum  tertentu  dan  untuk  menemukan  solusi  untuk masalah yang diidentifikasi tersebut. 5 Penelitian adalah proses identifikasi masalah yang dapat  diteliti  dan  apa  yang  dapat  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  yang diidentifikasi  tersebut.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pengumpulan  bahan  dan  informasi untuk  tujuan  menemukan  kebenaran  atau  jika  tidak  menemukan  beberapa  informasi atau identifikasi beberapa hipotesis yang dapat ditentukan. 6
Jenis Tipe penelitian di dalam karya tulis ini adalah (legal research) atau penelitian pustaka, yaitu kegiatan penelitian yang dikhususkan untuk mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan serta norma dalam hukum Positif di Indonesia yang berlaku, atau penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Positif.
Berkaitan dengan pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  Pendekatan  Konsep.  Pendekatan  perundang undangan  dilakukan  dengan  mengkaji  semua  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  masalah  hukum  yang  disoroti. 7 .  Adapun  pendekatan  konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dan hal tersebut dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.. 8
5 Dyah  Ochtorina  Susanti  Dan  Aan  Effendi,  Penelitian  Hukum  (Legal  Research),  (Jakarta:Sinar  Grafika, 2014), 31.
6 Dyah  Ochtorina  Susanti  Dan  Aan  Effendi,  Rahmadi  Indra  Tektona  Penelitian  Hukum  Doktrinal, (Yogyakarta:Laksbang Justitia, 2019), 11
7 Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research ...110.
8 Ibid, 115
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Jenis-jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  menemukan  sutau  jawaban  dari  isu hukum mengenai perkawinan yang tidak tercatat mencakup;
Jenis  bahan hukum primer (primary law material) adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang- undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. 9 Terkait hal ini yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974
c. Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Bahan  hukum  sekunder  (secondary  law  material)  meliputi  semua  publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. 10
Pada  Penelitian  ini  pengumpulan  dan  penelusuran  bahan  hukum  dilakukan dengan  menggunakan  metode  kepustakaan  sistematis,  yaitu  penelusuran  dokumen terkait  dengan  konsep  Perkawinan  yang  tidak  dicatat  di  Indonesia.  Informasi  yang  di dapat dari penelitian ini kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi  (content  analisis),  baik  dalam  menganalisa  konsep  Perkawinan  yang  tidak  tercatat maupun kaitannya dengan teori Perlindungan Hukum. 11
Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan asas hukum, teori hukum, dan konsep-konsep maupun doktrin-doktrin hukum sebagai pisau analisisnya. Langkah-langkah analisis tersebut dilakukan dengan cara: 12
9 Dyah  Ochtorina  Susanti  Dan  Aan  Effendi,  Penelitian  Hukum  (Legal  Research),  (Jakarta:Sinar  Grafika, 2014), 141.
10 Ibid, 155.
11 Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)” Jurnal Ulul Albab, Vol. 1, No. 2, April 2018, 8
a. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul.
b. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum;
c. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah yang dijadikan preskripsi

## PEMBAHASAN
A. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

## 1) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam
Pernikahan berasal dari kata “menikah”, yang secara bahasa berarti membentuk keluarga, melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Berasal dari kata an-nikah, yang menurut bahasa berarti berkumpul, termasuk satu sama lain, dan wathi. 13 Pada saat yang sama, menurut Sayyid Sabiq, pernikahan adalah “Sebuah  Sunnatullah  yang  berlaku  untuk  semua  ciptaan  Tuhan,  termasuk  manusia, hewan dan tumbuhan .14
Dalam definisi kitab fiqih Istilah “nikah” berasal  dari bahasa  Arab atau disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wathi" dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut  dengan  al-dammu  wa  al-jam"u,  atau  ibarat  „an  al-wath  wa  al-„  aqd  yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. 15
Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan adalah suatu perjanjian i suci i antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian, karena mengandung pengertian adanya kehendak bebas antara dua pihak yang didasarkan pada prinsip  komitmen  bersama  secara  sukarela. 16 Menurut  Abu  Zahrah  mengemukakan Konsep pernikahan adalah untuk menghalalkan suatu hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong-menolong, dan masing-masing mempunyai hak dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  menurut  ketentuan  hukum  syariat. 17 ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam
13 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.
14 Ibid., 10.
15 Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 7,( Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989),  29
16 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1 (Bandung; CV Pustaka Setia 2013), 14.
17 Ibid, 13.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
adalah  suatu  katan  atau  janji  yang  kuat  seperti  yang  disebutkan  Al-Quran  sebagai mitsqanan ghalidhan n sebagaimana terjemahan didalam surah An-Nisa’ ayat 21:
“Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri- istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” 18
Perkawinan  diartikan  juga  sebagai  suatu  ikatan  hidup  bersama  antara  seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Pengertian tentang hakekat perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir yaitu 19 :
“Perkawinan  adalah  melakukan  suatu  akad  atau  perjanjian  untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara- cara yang diridhai oleh Allah”
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  di  atas  tentang  pernikahan  dalam  syari"at Islam, dapat penulis simpulkan bahwa setelah terjadinya akad nikah maka sebagai suami istri  wajib  melaksanakan    hak  dan  kewajibannya    menurut  syari"at  Islam.  Maka perkawinan  atau  nikah  merupakan  suatu  perjanjian  yang  mengikat  antara  pria  dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridho oleh Allah.

## 2) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia
Perkawinan  di  Indonesia  diatur  oleh  UU  No.  1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 20
Menurut  ungkapan  dari  Pasal  1  UU  Perkawinan,  dapat  dilihat  bahwa  arti  dan tujuan  perkawinan  pada  dasarnya  mempunyai  dua  pengertian.  Jadi  jelaslah  bahwa makna pernikahan tidak terlepas dari tujuan pernikahan tu sendiri. Perkawinan diatur dalam  Pasal  1  ayat  1.  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  laki-laki  dan perempuan sebagai suami istri.” Dapat dilihat bahwa ikatan dalam perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah semata, tetapi juga ikatan batiniah.
18 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung; Pustaka Media, 2010)  45.
19 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di ndonesia (Kencana Predana. 2006, ) 23
20 Lihat ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Menurut  R.  Sardjono,  sebagaimana  dikutip  Asmin,  menjelaskan  ikatan  lahir berarti  bahwa  pihak-pihak  yang  terlibat  secara  resmi  adalah  suami  istri  sebagai  hasil perkawinan,  baik  dalam  hubungannya  satu  sama  lain  maupun  dalam  hubungannya dengan masyarakat luas. Dan pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa di dalam hati pasangan yang bersangkutan terdapat niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membangun dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal. 21
Mengenai  tujuan  perkawinan  menurut  rumusan  pasal  1  UU  Perkawinan,  yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi :
"Dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan  melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik  materiil  maupun  spiritual. Kebahagiaan  yang  ingin  dicapai  tidak  hanya  sementara  tetapi  abadi,  oleh  karena  itu pernikahan  yang  dimaksud  juga  merupakan  pernikahan  abadi  yang  berakhir  hanya dengan kematian salah  satu  pasangan.  Berdasarkan  pandangan ini, pembuat undang- undang telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap pemutusan perkawinan selain kematian. Selanjutnya dapat diartikan bahwa pembentukannya harus didasarkan pada kebahagiaan dan kehidupan keluarga yang kekal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan fitrah  agama bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa. 22
Keputusan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  KHI)  menyebutkan  bahwa  perkawinan  diartikan sebagai  perkawinan,  yaitu  akad  atau  mitsaqan  yang  sangat  kuat.  Ghalidzan  Menaati perintah  Allah  dan  menjalankannya  adalah  ibadah.  Pernikahan  bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 23
21 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Cet 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986) 16-20.
22 Ibid, 20.
23 Lihat Ketentuan pada pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## B. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

## 1) Syarat dan Rukum Perkawinan dalam Hukum Islam
Syarat  Perkawinan  adalah salah suatu  dasar  yang  harus  dipenuhi  untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan seseorang. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi  maka  akadnya  menjadi  rusak  dan  tidak  sah.  Syarat  ni  harus dipenuhi oleh semua mempelai baik laki-laki maupun  perempuan. 24 Syarat  adalah  hal  yang  harus dipersiapkan  untuk  menentukan  sah  tidak  suatu  pekerjaan  ibadah  akan  tetapi  syarat tidak termasuk kedalah serangkaian perkerjaan tersebut. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:
a. Calon mempelai laki-laki
Seorang  laki-laki  yang  hendak  kawin  harus  memenuhi  prasayarat  sebagai berikut 25 :
1) Tidak termasuk mahram dari calon istrinya
2) Sedang dalam keadaan tidak terpaksa
3) Memiliki kelamin yang jelas (bukan banci)
4) Tidak  dalam  keadaan  ihram  haji  dan  umroh,  artinya  seseorang  yang  hedak melaksanakan  akad  nikah  tidak  boleh  dalam  keadaan  ihram  saat  melakukan pekerjaan haji dan umroh di Makkah.
b. Calon istri
Bagi  Seorang  perempuan  yang  hedak  kawin  haru  memenuhi  prasyarat  sebagai berikut: 26
1) Tidak memiliki suami
2) Tidak termasuk Mahram
3) Bukan dalam waktu iddah (bagi yang sudah selesai bercerai)
4) Tidak dalam paksaan (atas kemauan sendiri)
5) Bukan Banci
6) Tidak sedang ihram haji dan umroh
c. Wali
Bertindak sebagai wali nikah, diharuskan memenuhi prasayarat berikut:
1) Laki-laki
2) Baligh (Sudah berumur sekitar 15 Tahun)
3) Waras akalnya
4) Tidak dipaksa
5) Adil
24 Aisyah  Ayu  Musyafah,  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum  slam,  Jurnal  Crepido;  Jurnal Mengenai Dasar Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol 02 No. 02 2020, 118.
25 Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.
26 Ibid.
6) Merdeka. 27
d. Ijab Kabul
Ijab  adalah  salah  satu  rukun  nikah  yang  harus  dilaksanakan  sebagai  Simbol peyerahan  kepada  pihak pertama Sedangkan Qabul adalah bentuk  peneriamaan  dari pidak kedua. Proses ijab dilakukan oleh wali wanita dan qobul dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.
e. Mas Kawin
Mas kawin adalah harta atau jasa yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah, pemberian mas kawin ini hukumnya wajib dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. 28
Rukun perkawinan adalah semua perkara yang wajib dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan,  namun  sesuatu  itu  termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. 29 Adapun rukun  dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:
a) Harus Ada Calon Mempelai Laki-Laki Dan Perempuan
b) Wali Nikah
c) Dua Orang Saksi yang adil
d) Adanya  ijab Dan Qobul

## 2) Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Positif
Pengertian dari syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan UU Perkawinan, ada 2 (dua) macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif. 30
Syarat  materil  dalam  syarat  perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan adalah sebagai berikut :
27 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1 ....110.
28 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.
29 Abd. Rahman Al Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), 46.
30 Hasbullah, Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik, (Makasar, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 23-25.
a. Pernikahan dilakukan atas persetujuan calon mempelai.
b. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus berusia 19 (sembilan belas) Tahun
c. Harus mendapat zin dari kedua orang tuanya apabila kurang dari 21 Tahun dan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.
d. Tidak dalam larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
1) Mempunyai hubungan mahram baik keatas maupun kebawah.
2) Mempunyai  hubungan  mahram  kesamping  yaitu  diantaranya  saudara sesususan dan degan saudara dari neneknya
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4) Berhubungan saudara Rodo’ atau sesusuan, yaitu orang tua susuan, saudara atau bibi/paman susuan.
5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau  kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,  kecuali  dalam  hal  yang  tersebut  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  dan  Pasal  4  UU Perkawinan .
f. Suami  isteri  yang  telah  cerai  kawin  lagi  satu  dengan  yang  lain  dan  bercerai  lagi untuk  kedua  kalinya,  maka  di  antara  mereka  tidak  boleh  dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
g. Seorang  wanita  yang  perkawinannya  terputus  untuk  kawin  lagi  telah  lampau tenggang waktu tunggu.
Persyaratan  formil  adalah  persyaratan  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  perkawinan.  Persyaratan  formal  tersebut  dijelaskan dalam  Peraturan  Pemerintah    Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pemberlakuan  Undang- Undang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”. 31
Perbedaan antara rukun dan syarat  adalah  rukun  merupakan  hal  yang  wajib ketika melakukan perbuatan sedangkan syarat merupakan hal yang wajib ada sebelum melakukan perbuatan agar sah semua rukunnya. 32

## Syarat dan Rukun Perkawinan dalam KHI
Syarat pernikahan adalah pondasi dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Apabila syaratnya telah terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami  istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam KHI adalah Sebagai berikut :
a. Calon Suami;
b. Calon isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul. 33
Ijab  adalah  salah  satu  rukun  nikah  yang  harus  dilaksanakan  sebagai  Simbol peyerahan kepada Si wali sedangkan jika Qabul adalah bentuk peneriamaan dari pidak kedua. Proses ijab dilakukan oleh wali Si wanita dan qobul dilakukan oleh calon suami dan persaksikan oleh kedua orang saksi yang adil.
Ijab  dan  qobul  juga  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  pasal  27  dan  29  yang berbunyi :
Pasal 27 “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.” Pasal 29 “(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal‐hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
31 Lihat Ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
32 Hasbullah, Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik, (Makasar, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 23-25
33 Lihat Ketentuan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam

## C. Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Yang tidak tercatat di Indonesia
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  bahwa  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia yang mengatur tentang masalah perkawinan yang dilakukan secara sirri saat ini belum ada, di satu sisi seperti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui adanya  perkawinan  yang  sebelumnya  tidak  dicatatkan,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  juga  demikian  bahwa  perkawinan  itu  adalah  ikatan  yang  harus  dicatatkan sebelumnya,  juga  aturan  dalam  Undang-Undang  Kependudukan  bahwa  setiap perkawinan itu harus dicatatkan demi kemudahan mengurus administrasi penting bagi seorang warga negara.
Berbeda dengan yang diatur dalam Hukum Islam bahwa perkawinan hakiktanya sah  apabila  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan,  demikian  juga  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan yang tidak tercatatkan boleh disahkan melalui  itsbat  nikah  terlepas  perkawinan  tersebut  telah  dilakukan  dalam  waktu  yang cukup ama ataupun tidak. Undang-Undang HAM juga memandang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan jika warga negara tersebut tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang banyak maupun diri sendiri, bahwa perkawinan adalah sesuatu
Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat dualisme status hukum perkawinan di masyarakat yaitu, perkawinan yang sah menurut negara (tercatat) dan kawin  sirri  (yang  tidak  tercatat).  Berdasarkan  penelitian  pada  beberapa  tempat  di Indonesia, keduanya merupakan perkawinan yang sah secara agama, karena memenuhi syarat dan rukun dalam hukum perkawinan Islam. Keduanya menjadi berbeda karena UUP Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat (2) menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan  dalam  UUP  Nomor  1  Tahun  1974,  diatur  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  yang berbunyi :”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.  Pada  Penjelasan  umum  angka  4  huruf  (b),  dinyatakan  bahwa:”  Tiap-tiap perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”,. ”Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa– peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian,  yang
dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan,  suatu  akta  resmi  yang  juga  dimuat  dalam daftar pencatatan”.
Pasal 2 Ayat (2) disusun secara generik dengan Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi: ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan  kepercayaannya  itu”  dan  ”Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku”.  Pasal  ini  telah  menjadi  polemik  di  kalangan  ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua pasal itu adalah berkait satu sama lain atau  tidak  bisa  dipisahkan,  sebagian  yang  lain  berpendapat  bahwa  pasal  tersebut terpisah  atau  merupakan  dua  perintah  yang  berbeda.  Pendapat  pertama  menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sedangkan pendapat  kedua  menganggap  bahwa  sah  perkawinan  tidak  ada  hubungannya  dengan pencatatan nikah.
Perkawinan antara pria dan wanita, akan meimbulkan hak-hak dan  kewajiban- kewajiban baik untuk pihak laki-laki yang kemudian bernama  suami dengan serangkaian hak-hak  dan  kewajiban-kewajibannya.    Demikian  pula  pihak  wanita  yang  kemudian bernama  istri  dengan  serangkaian  hak  dan  kewajibannya.  Maka  perkawinan  ini hakikatnya    adalah  suatu  peristiwa  hukum,  walaupun  apabila  dilihat  dari  sudut  lain misalnya dapat dinamakan sebagai lembaga-hukum (institusi hukum). Undang-undang menyatakan bahwa hanya Akta produk pencatatan Nikah saja yang mempunyai kekuatan hukum,  sedangkan  dalam  Negara  hukum,  seperti  di  Indonesia  setiap  warga  Negara berhak atas perlindungan hukum, baik itu di bidang hukum privat maupun hukum public seperti Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya adalah orang yang menikah atau  melakukan  perkawinan  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Persoalan  ini menuntut penyelesaian inti, yaitu, bagaimana setiap warga mendapatkan perlindungan hukum apabila telah melakukan suatu perkawinan yang sah secara agama.
Membahas  mengenai  perlindungan  hukum  dalam  Undang  Undang  No  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  peneliti  dalam  hal  ini  merujuk  kepada  teori  perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moh. Isnaeni, bahwa ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum  yang  bisa  digunakan  yaitu  perlindungan  hukum  internal  dan  perlindungan hukum  eksternal. 34 Sehubungan  dengan  perlindungan  hukum  internal  merupakan perlindungan  hukum  yang  dilakukan  dengan  membuat  dan  menentukan  sendiri
34 Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan  (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), h. 159.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
keinginan atau aturan-aturan yang perlu ditentukan oleh para pihak dalam bentuk, yang dituangkan  ke  dalam  suatu  perjanjian  dengan  tujuan  agar  kepentingan  para  pihak terakomodir  atas  dasar  kata  kesepakatan. 35 Berkaitan  dengan  bentuk  perlindungan hukum eksternal yaitu perlindungan yang berasal dari penguasa melalui regulasi yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. 36 Perlindungan hukum bentuk ini juga disebut perlindungan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. 37
Merujuk  dari  pendapat  Isnaeni  tersebut  telah  jelas  bahwa  negara  harus  hadir untuk melindungi seluruh kepentingan warga negara termasuk dalam hal perkawinan yang  tidak  dicatat.  Karena  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat  tersebut  akan  banyak pihak yang akan dirugikan terutama bagi istri, anak dan lain-lain. Suami dengan sangat mudah untuk menelantarkan istri dan anak-anaknya disisi lain pihak perempuan tidak dapat  menuntut  suaminya  di  depan  pengadilan  karena  tidak  mempunyai  akta  nikah. Fungsi  dari  pencatatan  perkawinan  sendiri  sebagai  bentuk  perlindungan  dari  negara terhadap semua orang, sehingga dapat memenuhi semua hajat seseorang apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
Perlindungan  hukum  tidak  hanya  merupakan  hak  dari  orang  yang  mempunyai Akta Nikah, melainkan hak dari semua warga negara yang menikah, dengan demikian hukum pencatatan nikah dituntut untuk melakukan pelayanan yang menjangkau semua perkawinan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada gilirannya  akan  menyebabkan  pula  terjadinya  perubahan  pada  hukum  yang  harus melayani  masyarakat  itu.  Hukum  Pencatatan  nikah  adalah  hukum  yang  melayani masyarakat  dengan  produk  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat,  yaitu Akta Nikah yang pada gilirannya akan menciptakan ketertiban perkawinan.
Merujuk  pada  teori  Moh  Isnaeni  Tersebut  bahwa  dalam  beberapa  kasus  para pihak  masih  tidak  dapat  perlindungan  Hukum  dari  Negara  secara  Komprehensif mengingat  Negara  hanya  dapat  melindungi  bagi  mereka  yang  mempunyai  akta  nikah.
35 Ibid
36 Ibid, 163.
37 Moch. Isnaeni,  Seberkas Diaroma Hukum Kontrak (Surabaya: Revka Petra Media Surabaya, 2017), 179- 180.
Maka negara perlu untuk membuat kebijakan atau suatu aturan yang dapat menjamin semua  kepentingan  masyarakat  utamanya  tentang  perkawinan  sirri  ini.  Kejadian semacam  ini  sering  terjadi  dilapangan,  dan  kasus  kasus  ini  banyak  terjadi  di  daerah pedesaan  dan  pedalaman  yang  pengetahuan  akan  hukum  masih  sangat  minim  sekali. Peraturan  itu  dibuat  untuk  melindungi  pihak  yang  lemah  sesuai  hakekat  aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak secara proporsional juga wajib  diberikan  perlindungan  hukum  yang  seimbang  sedini  mungkin  kepada  pihak lainnya.
Dalam Pasal 28 D ayat (1) undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan  hukum.”  Dengan  demikian  peraturan  yanga  ada  dibawahnya  tidak  boleh melanggar ketentuan perundang undangan yang ada diatasnya. Hal ini dikenal dengan istilah  Asas  lex  superior  derogate  legi  inferiori  dapat  diartikan  bahwa  peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
Dalam  undang  undang  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  hanya menerangkan  bahwa  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  tidak  mempunya  kekuatan hukum  dan  tidak  mempuyai  perlindungan  dari  negara.  Hal  ini  tetunya  tidak  dapat menjamin  semua  kebutuhan  masyarakat  karena  faktanya  dilapangan  masih  sering terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau nikah sirri. Dengan kata lain dengan adanya peraturan yang lebih spesifik akan tercipta perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Menurut  Setiono    perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk Melindungi  masyarakat  dari perbuatan  sewenang-wenang  oleh  Penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan  manusia    untuk  menikmati  martabatnya  sebagai  manusia. 38 Merujuk pendapat diatas bahwa Indonesia sebagai negara Hukum maka sudah sepenuhnya dapat menjamin seluruh kepentingan masyarakat terutama dalam hal perkawinan yang tidak dicatat atau nikah sirri. Pernikahan sirri sering terjadi karena banyak faktor, diantaranya
38 Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Adit ya Bakti,2000) 53
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
karena faktor ekonomi, Faktor Sosial dan Faktor minimnya pengetahuan akan Hukum. Hal  hal  semcam  ini  sering  terjadi  kepada  masyarakat  terpencil  dan  masyarakat pedalaman yang daya jangkaunya sangat jauh dari lembaga lembaga berwenang dalam hal ini KUA atau Kantor Catatan Sipil bagi warga Non Muslim.

## D. Urgensi  Pembaruan  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  Untuk  dapat Menciptakan Kepastian Hukum
Para penganut  aliran Kepastian  Hukum Ini salah Satunya adalah M.  Lon Fuller. Menurut  pendapat  Lon  Fuller,  untuk  mempelajari  hukum  sebagai  suatu  Sistem  agar hukum (pengaturan) berfungsi dengan baik maka ada 8 prinsip yang harus diwujudkan oleh  hukum  itu  sendiri  dimana  kedelapan  hukum  tersebut  di  sebut  sebagai  “delapan prinsip legalitas”, yaitu:
1) harus  ada  suatu  aturan  yang  dibuat t terlebih d dahulu,  tidak  ada  keputusan  yang dibuat secara sementara;
2) undang undang yang telah dibuat wajib disosialisasikan kepada masyarakat yang menjadi obyek dari undang-undang tu;
3) peraturan tidak boleh berlaku surut karena dapat merusak integritas peraturan itu sendiri dimasa yang akan datang;
4) dirumuskan dengan jelas dan rinci;
5) undang undang sebagai upaya yang mungkin untuk dijalankan.
6) tidak boleh terdapat suatu  hal yang bertentangan antara satu undangan-undang dengan peraturan n yang lain;
7) ketentuan  hukum  harus  konsisten  atau  tidak  berubah  di  setiap p waktu  itu tidak m mutlak,  karena h hukum  harus  merespon  perubahan  yang  terjadi  di  setiap masa dan;
8) harus  adanya  keserasian  antara  peraturan  yang  dibuat  dengan  kelakuan  sehari- hari. 39
Kepastian hukum merupakan jaminan bagi setiap orang mengenai hukum yang berisi  keadilan.  Gustav  Radburch  menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  tidak  dapat terlepas  dari  keadilan  hukum  karena  keduanya  merupakan  bagian  yang  tetap  dari hukum.  Menurutnya,  kepastian  hukum  harus  dijaga  untuk  ketertiban  dan  keamanan
39 Cahya Wulandari, Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020,  4.
suatu  negara.  Hukum  Positif  harus  dipatuhi  dan  berlandaskan  teori  kepastian  hukum agar tercapai suatu nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.
Merujuk pendapat Lon Fuller, Undang-Undang telah menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI, bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian, dan manfaat  bagi  masyarakat  berupa  perlindungan  terhadap  status  hukum  suami,  istri maupun anak, dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang  timbul  karena  perkawinan  seperti  hak  waris,  hak  untuk  memperoleh  akta kelahiran, dan lain-lain.
Pemikiran Lon Fuller di atas kemudian di kembangkan oleh Radbruch, kepastian dan  finalitas/kemanfaatan  merupakan  dua  aspek  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari keadilan.  Kepastian  dan  kemanfaatan  wajib  diletakkan  dalam  kerangka  keadilan  itu sendiri.  Menurutnya,  fungsi  kepastian  hukum  ialah  meyakinkan  bahwa  hukum  (yang berisi  keadilan  dan  norma-norma  yang  memajukan  kebaikan  manusia),  benar-benar berguna sebagai peraturan yang dipatuhi. 40 Terkait itu, adanya kepastian bahwa aturan itu dipatuhi, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia baik sebagai individual maupun sebagai kelompok.
Terkait  pendapat  Radbruch    ini,  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang dibuat tidak boleh mementingkan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Begitupun dengan  aturan  mengenai  pencatatan  perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  diatur  dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar besarnya untuk semua anggota keluarga. Hal ini jelas bahwa apabila perkawinan melalui proses pencatatan, maka semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya didapat.
Pecatatan  Perkawinan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  kehidupan  setiap manusia  utamanya  di  Indonesia  mengingat  negara  menganut  sistem  Hukum  Positif. Dalam  UU  Perkawinan,  KHI  dan  PP  No.  9  Tahun  1975  telah  di  sebutkan  bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat pengakuan dan jaminan kepastian hukum dari negara karena negara hanya mengangap perkawinan itu secara sah apabila dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah atau buku nikah. Berbeda dengan perkawinan sirri
40 Yovita A. Mangesti, Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum  (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
atau  perkawinan  yang  tidak dicatat, Perkawinan ini sudah pasti  tidak akan  mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum dari negara karena mereka tidak mempunya buku  akta  nikah.  Dan  sudah  pasti  hak-kewajibannya  tidak  akan  terpenuhi  apabila dikemudian hari terjadi sengketa hukum berkaitan dengan perkawinannya.
Pencatatan  perkawinan  sangat  penting,  sebab  buku  nikah  yang  diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris  Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  sahnya perkawinan  disandarkan  kepada  hukum  agama  masing-masing  (Pasal  2  ayat  (1). Ketentuan pasal ini bermakna bahwa suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut tata  cara  dan  aturan  serta  kebiasaan  agamanya  masing-masing,  maka  perkawinan tersebut adalah sah.
Merujuk Pendapat Lon Fuller Bahwa Ketentuan hukum harus konsisten atau tidak berubah di setiappwaktu itu tidak m mutlak, karena h hukum harus merespon perubahan yang terjadi di setiap masa. UU Perkawinan dibuat sudah sekitar 47 Tahun maka sudah tentu  banyak  perubahan  di  era  seperti  sekarang  ini  terutama  persoalan-persoalan perkawinan  sirri.  Maka  sudah  sepatutnya  ada  perubahan  dan  perbaikan  dalam  UU Perkawinan  agar  dapat  memberikan  Kepastian  Hukum  senuhnya  Kepada  seluruh Masyarakat yang ada di Indonesia.
Menurut penulis, ketentuan ketentuan di atas sudah jelas bahwa Undang-Undang telah memerintahkan untuk mencatat setiap perkawinan. Menjadi makna yang ambigu di dalam bahasa hukum, apabila pencatatan perkawinan wajib dilakukan, maka sudah seharusnya  aturan  mengenai  kewajiban  mencatat  perkawinan  tersebut  dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Terkait penjatuhan sanksi dan/atau pemberian denda  bagi  pihak  yang  tidak  melakukan  pencatatan  perkawinan  ini,  hukum  positif  di Indonesia  tidak  mengaturnya.    Pada  tataran  demikian,  menurut  penulis  terjadi kekosongan hukum yang berakibat tidak tercapainya ketertiban dan kepastian hukum perkawinan  yang    dilakukan  oleh  para  pihak.  Implikasi  yang  lebih  besar  dari  tidak tercatatnya  perkawinan  ini,  adalah  tidak  terdeteksinya  berapa  kali  seorang  laki  laki melakukan  perkawinan,  dan  pada  saat  perkawinan  tersebut  menghasilkan  anak  atau
anak-anak, maka dapat terjadi kemungkinan anak-anak (yang saling tidak mengetahui bahwa ayah mereka adalah sama), melakukan perkawinan di kemudian hari.

## Kesimpulan
Terkait dengan Uraian di Atas, Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat Menurut Hukum Positif di Indonesia tidak mendapat jaminan perlindungan dan  kepastian  Hukum  bagi  kedua  belah  pihak  (Suami-Istri)  dari  Negara.  Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya hukum pencatatan perkawinan melakukan pembaruan untuk mengatur terkait dengan perkawinan yang tidak tercatat, mengingat kasus-kasus yang semacam ini masih berkeliaran ditengah-tengah masyarakat di Indonesia.
Kepada Pemerintah dan DPR RI, hendanyak Mengadakan Pembaruan terhadap Undang  Undang  yang  mengatur  tentang  Perkawinan,  utamanya  dalam  hal  Pemberian Sanksi secara tegas kepada para pelaku agar tidak selalu perempuan (istri) dan anak yang akan menjadi korban apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari. Dengan demikian diharpakan  tujuan  hukum  akan  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat  yang  ada  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Abd. Rahman Al Ghazaly, Fikih Munakahat Jakarta: Kencana, 2006.
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
Al  Hamdani,  Risalah  Nikah  Hukum  Perkawinan  Islam,  Cet.  2,  Jakarta:  Pustaka  Amani, 2002.
Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di ndonesia Kencana Predana. 2006.
Asmin, Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Cet 1 Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1 Bandung; CV Pustaka Setia 2013.
Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan Bandung; Pustaka Media, 2010.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Dyah  Ochtorina  Susanti  Dan  Aan  Effendi,  Penelitian  Hukum  (Legal  Research), Jakarta:Sinar Grafika, 2014.
Dyah  Ochtorina  Susanti  Dan  Aan  Effendi,  Penelitian  Hukum  (Legal  Research), (Jakarta:Sinar Grafika, 2014.
Dyah  Ochtorina  Susanti  Dan  Aan  Effendi,  Rahmadi  Indra  Tektona  Penelitian  Hukum Doktrinal, Yogyakarta:Laksbang Justitia, 2019.
Hasbullah,  Analisis  Hukum  Tidak  Dicantumkan  Status  Perkawinan  Pada  Buku  Nikah Dalam  Pembuatan  Akta  Autentik,  (Makasar,  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
Johny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang:  Bayumedia Publishing, 2012.
Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan  Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
Moch. Isnaeni,  Seberkas Diaroma Hukum Kontrak Surabaya: Revka Petra Media Surabaya, 2017
Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Adit ya Bakti, 2000.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Soerjono  Soekanto  Dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normative:  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta: Radjawali Pers, 2004.
Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 7, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
Yovita A. Mangesti, Bernard L. Tanya,  Moralitas Hukum  Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

## Jurnal :
Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum slam, Jurnal Crepido; Jurnal Mengenai Dasar Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol 02 No. 02 2020.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555.
Cahya Wulandari, Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Progresif, Vol.
8, No. 1, April 2020.
Miftahul Khair, “Perlindungan Hukum bagi istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” Jurnal Bimas islam Vol.10. No.III 2017.
https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/36.
Dyah  Ochtorina  Susanti,  Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  (Perspektif  Utilities),  Jurnal Rechtidee, Vol . 11. No. 2, 2016. https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/2428.
Dyah  Ochtorina  Susanti,  “Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi Pasangan Suami istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)” Jurnal Ulul Albab, Vol. 1, No. 2, April 2018. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2456.