https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA

## VILLAGE CASH-INTENSIVE WORK PROGRAM IMPLEMENTATION
Hidayat Eko Novanto * , Sri Wibawani
Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: hidayatekonov@gmail.com

## ABSTRAK
Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan pemberdayaan masyarakat desa secara swakelola yang untuk menyerap  tenaga  kerja  lokal  guna  mengurangi  kemiskinan  di desa.  Dalam  praktiknya  masih  ditemukan  desa yang terkendala  dengan  anggaran  dan  kapasitas  SDM  yang  lemah  bahkan  rekrutmen  tenaga  kerja  tidak  tepat  sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PKTD di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata- kata  tertulis  dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menemukan,  implementasi  isi kebijakan  PKTD  telah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Wedi.  Akan  tetapi  terbatasnya  anggaran APBDes pada tahun 2022 membuat Pemerintah Desa meniadakan PKTD untuk program prioritas desa lainnya. Pada lingkungan implementasi, PKTD tidak dilakukan secara menyimpang, dengan menggunakan sistem swakelola yakni perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan masyarakat desa khususnya tenaga kerja lokal yang menunjukkan respon positif.  PKTD  di  Desa  Wedi  secara  umum  telah  berjalan  dengan  baik  dan  bermanfaat  meningkatkan  pendapatan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program PKTD, pemberdayaan masyarakat

## ABSTRACT
The  Village  Cash  Work-Intensive  Program  (PKTD)  is  a  self-management  of  village  communities  to  absorb  local workers in order to reduce poverty in the village. In practice, there are still villages that are constrained by weak budgets and human resource capacity and even labor recruitment that is not on target. This study aims to describe the implementation of PKTD  in Wedi Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency. This research method uses a qualitative descriptive approach which produces data in the form of written words from observations, interviews and documentation.  The  results  of  this  study  found  that  the  implementation  of  the  contents  of  the  PKTD  policy  had increased the welfare of  the people of Wedi Village. However, the limited APBDes budget in 2022 has forced the Village Government to abolish PKTD for other village priority programs. In the implementation environment, PKTD is  not  carried  out  in  a  deviant  manner,  using  a  self-management  system,  namely  planning,  implementation,  and reporting  are  carried  out  independently  by  the  community  in  accordance  with  predetermined  provisions.  This  is supported by the village community, especially local workers  who show a positive response. In general, PKTD in Wedi Village has been running well and has been useful in increasing the income of the village community, especially the poor.
Keywords: Policy implementation, PKTD Program, community development

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  Pasal  78  ayat  (1)  menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengem- bangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan sumber  daya  alam  (SDA)  dan  lingkungan  secara berkelanjutan  yaitu  dengan  pembangunan  desa. Dasar  aturan  hukum  dan  pemberian  wewenang tersebut,  maka  dibentuklah  pemerintah  desa  se- bagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  penge- lolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan desa  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan  desa (Basri, 2021).
Untuk  operasionalisasi  dari  ketentuan  UU Desa  tersebut  sudah  diterbitkan  Peraturan  Peme- rintah  (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari APBN (Ekawati et al., 2022). Dengan sumber daya ekonomi  dan  sosialnya,  melalui  dana  desa,  desa dapat  berkontribusi  dalam  mencegah  dan  mena- ngani  Covid-19,  serta  meminimalkan  dampak sosial-ekonominya  lewat  Program  Padat  Karya Tunai  Desa  (PKTD).  Selain  itu,  dana  desa  dapat digunakan  secara  langsung  untuk  mendukung upaya  mengurangi  dampak  pandemi  Covid-19  di tingkat  rumah  tangga  dan  desa  (Zulaifah  dkk., 2020).
Dalam  kurun  empat  tahun  terakhir  (2015- 2019) jumlah anggaran dana desa terus mengalami
peningkatan  secara  signifikan  (TNP2K  2020). Peningkatan  jumlah  anggaran  dana  desa  sebagai komitmen  negara  dalam  mensejahterakan  desa. Besarnya  dana  yang  digelontorkan  dari  APBN  ke desa  harus  diikuti  dengan  perbaikan-perbaikan  di desa  (Nafidah  dkk.,  2017).  Sebagian  besar  dana desa  digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur di  desa  (Anshari,  2017).  Terlebih  lagi,  saat  ini anggaran  dana  desa  difokuskan  pada  pemulihan ekonomi  pandemi  Covid-19  yang  salah  satunya melalui  penguatan  program  PKTD  dan  jaring  pe- ngaman sosial berupa BLT.
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pemba- ngunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021, PKTD  didefinisikan  sebagai  kegiatan  pemberda- yaan masyarakat desa, khususnya bagi masyarakat miskin  dan  marginal,  yang  bersifat  produktif  de- ngan  mengutamakan  pemanfaatan  sumber  daya, tenaga  kerja,  dan  teknologi  lokal  untuk memberi- kan  tambahan  upah/pendapatan,  mengurangi  ke- miskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wujud turunan peraturan tersebut dialokasikan pa- da APBDesa. Program ini mengutamakan terserap- nya  tenaga  kerja  sebanyak-banyaknya  dengan memberdayakan  masyarakat  desa  (Herman  & Ad’n, 2021).
Adapun wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi terlaksananya program PKTD adalah Desa Wedi yang letaknya di Kecamatan Gedangan  Ka- bupaten  Sidoarjo.  Berdasarkan  Peraturan  Bupati Sidoarjo  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Besaran Alokasi  Dana  Desa  pada  Tahun  Anggaran  2021 diketahui bahwa Desa Wedi memperoleh anggaran dana  sebesar  835.200.000,00  juta.  Anggaran  ter- sebut menjadikan Desa Wedi sebagai desa terendah ketiga  dari  15  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Ge- dangan. Akan tetapi pada kenyataannya Desa Wedi masih  memiliki  permasalahan  yang  seharusnya dapat  terselesaikan  ketika  desa  ini  mengimple- mentasikan PKTD, apalagi dengan didukung pen- danaan  yang  besar.  Beberapa  permasalahannya ialah pelaksanaan PKTD di Desa Wedi terkendala masalah  perencanaan  di  APBDes  dan  kurangnya tingkat  kapasitas  aparatur  desa.  Tingkat  kapasitas aparatur desa tidak hanya menjadi permasalahan di Kabupaten Sidoarjo saja, hampir di seluruh daerah khususnya  di  daerah  luar  Jawa  mengalami  per- masalahan yang sama. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Aminah & Sutanto (2018) di mana kapasitas  aparatur  desa  tergolong  cukup  namun belum optimal mendukung penyelenggaraan desa.
Selain  itu,  perilaku  aparat  desa  yang  masih menganggap bahwa dana desa itu uang kepala desa
dan  perangkat  menjadi  persoalan  sendiri  dalam pelaksanaan dana desa dan PKTD khususnya. Hal tersebut  dipertegas  oleh  Herdiana  (2019)  bahwa kewenangan  yang  terlalu  besar  dari  Kepala  Desa dalam praktiknya sering dimanfaatkan oleh kepala desa untuk korupsi. Hal tersebut diperparah dengan proses  perekrutan  pekerja  PKTD  yang  dilakukan tanpa  didasarkan  data  masyarakat  marginal  yang akurat sehingga kurang tepat sasaran.
Peneliti melakukan penelusuran mengenai pe- nelitian yang membahas implementasi PKTD. Ter- dapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki bahasan  yang  sama  tetapi  dengan  fokus  yang berbeda,  diantaranya  penelitian  yang  dilakukan oleh Herdiyana (2019) menunjukkan bahwa faktor kedekatan  masyarakat  dengan  aparat  desa,  dalam beberapa  kasus  menyebabkan  kelompok  sasaran PKTD kurang sesuai dengan kriteria, yaitu terdapat masyarakat bukan kategori miskin namun terdaftar sebagai  pekerja  dalam  proyek  PKTD.  Penelitian berikutnya  dilakukan  oleh  Budiasa  et  al.,  (2019) yang merekomendasikan apabila implementasi ke- bijakan  PKTD ingin  lebih terlaksana  dengan  baik maka harus melaksanakan kegiatan prioritas, swa- kelola, pembayaran upah serta keterlibatan masya- rakat.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Dian  & Ma’ruf  (2019)  menunjukkan  pemberdayaan  mas- yarakat Desa Plandaan melalui PKTD berjalan de- ngan baik namun upah belum sesuai dengan aturan dan  kemoloran  pelaksanaan.  Dari  ketiga  penelu- suran  penelitian  terdahulu  di  atas,  terdapat  persa- maan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mem- bahas  tentang  implementasi  PKTD,  sedangkan perbedaannya ialah lokasi, waktu, dan fokus pene- litian. Urgensi penelitian ini sebagaimana menurut Diah (2020),  PKTD  merupakan salah  satu  bentuk Community Driven Development (CDD), yaitu pe- ngembangan  masyarakat  yang  menekankan  pada kontrol  komunitas  terhadap  pengambilan  keputu- san  dan  sumber  daya  investasi.  Oleh  sebab  itu, masyarakat  diharapkan  terlibat  langsung  dalam pembangunan  dengan  mengoptimalkan  sumber daya daerah yang ada. Sebagaimana dikemukakan Zuliyah (2010) bahwa masyarakat lokal yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhannya,  merumuskan  renacana-rencananya serta melaksanakan pembangunannya secara man- diri dan swadaya.
Menurut Grindle dikutip oleh Dewi (2016), implementasi  kebijakan  pemerintah  dapat  dikata- kan  berhasil  dengan  memperhatikan  (dua)  faktor yang  mendasar,  yaitu  isi  dari  sebuah  kebijakan (content  of  policy) serta  dari  lingkungan  imple-
mentasi (context  of  implementation) .  Dengan  de- mikian,  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mendes- kripsikan  implementasi  PKTD  di  Desa  Wedi  Ke- camatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif dengan  maksud  memberikan  gambaran  kompre- hensif dan mendapat deskripsi rinci tentang imple- mentasi program PKTD di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Menurut Creswell (2019:4), metode penelitian kualitatif sebagai me- tode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan.  Penelitian  dilakukan  pada  Oktober hingga Desember 2022.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan ialah  wawancara  mendalam,  observasi,  dokumen- tasi, dan penelusuran data online. Selanjutnya, tek- nik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model  interaktif  dari  Miles  &  Huberman  (2019) melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kemudian  verifikasi dan penarikan kesimpulan. Model interaktif ini dapat menyimpul- kan dan menyederhanakan data secara efektif dan efisien  yang  diperoleh  selama  penelitian  berlang- sung.  Sehingga  hasil  dari  penelitian  dapat  diper- tanggungjawabkan,  bersifat  objektif,  valid,  dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  PKTD  bertujuan  untuk  mewujud- kan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja se- hingga  dapat  memberikan  tambahan  upah/penda- patan,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masya- rakat. implementasi PKTD di Desa Wedi tersebut menjadi suatu fenomena yang unik untuk di teliti, karena sebagai desa ketiga terendah anggarannya di wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang  melaksanakan  program  PKTD  dengan  ber- pedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmig- rasi  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020 Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2021.
Berdasarkan pada tujuan penelitian yang te- lah ditetapkan yaitu untuk mendeskripsikan imple- mentasi program PKTD di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, maka dapat diana- lisis  dari  teori  implementasi  kebijakan  menurut Grindle  yang  dikutip  oleh  Dewi  (2016)  yang  di
dalamnya  memuat  isu  kebijakan  dan  lingkungan implementasi.

## Isi Kebijakan
Indikator isi kebijakan berkaitan dengan ke- bijakan  yang  dijalankan  dalam  penyelenggaraan kegiatan berupa tujuan dari program, sasaran, dan indikator  untuk mengetahui  bagaimana isi  kebija- kan  pada  Program  PKTD  yang  dilakukan  Peme- rintahan  Desa  Wedi  dalam  upaya  pemanfaatan sumber  daya  dan  tenaga  kerja  untuk  memberikan tambahan  upah/pendapatan  serta  meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Program PKTD. Pada indikator isi kebijakan mencakup fokus pembaha- san yaitu: 1) kepentingan yang mempengaruhi, 2) tipe manfaat, 3) derajat perubahan yang diinginkan, 4)  letak  pengambilan  keputusan,  5)  pelaksana program, dan 6) sumber daya yang dilibatkan.
Pertama , kepentingan yang  mempengaruhi. Di dalam pedoman Pelaksanaan PKTD Tahun 2018 menyebutkan bahwa salah satu cara menyerap te- naga  kerja  dan  mengurangi  tingkat  pengangguran di  Desa  adalah  dengan  melaksanakan  program PKTD, ada berbagai jenis program PKTD yang ada salah satunya dengan menyerap tenaga kerja mas- yarakat di desa masing-masing melalui padat karya yang  bertujuan  untuk  mengurangi  pengangguran masyarakat desa melalui pembangunan infrastruk- tur  desa  yang  dikerjakan  oleh  masyarakat  sendiri sebagai  pekerjanya.  Infrastruktur  yang  dimaksud- kan  adalah  perbaikan  jalan,  pembangunan,  nor- malisasi  saluran  air  desa/perbaikan  saluran  air gorong-gorong  desa.  PKTD  dapat  dilakukan  me- lalui kegiatan infrastruktur juga disebutkan dalam jurnal  (Setyawan  dan  Megawati,  2022).  Dalam pedoman  pelaksanaan  PKTD  Tahun  2014  yaitu pelaksanaan PKTD dapat berupa kegiatan pemba- ngunan  di  desa  yang  berdasarkan  pada  daftar  ke- wenangan desa, seperti berupa perbaikan dan juga perbaikan  alur  sungai  dan  irigasi,  pembangunan jalan maupun jembatan.
Program  PKTD  di  Desa Wedi ini  diadakan sejak Tahun 2021 pada masa wabah Covid 19 me- nyebar sehingga menyebabkan beberapa masyara- kat cukup sukar terkait dengan mencari pekerjaan, sehingga  program  ini menjadi  salah  satu  program prioritas  desa  dalam  mengatasi  permasalahan  pe- ngangguran. Sejalan dengan hal tersebut, Desa We- di  merupakan  salah satu  desa  yang melaksanakan kegiatan PKTD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat melalui penyerapan tenaga kerja di mas- yarakat dalam program padat karya pembangunan infrastruktur, program PKTD ini adalah salah satu program prioritas Desa di Tahun 2021.
Dewi (2016) menjelaskan mengenai kepenti- ngan-kepentingan yang akan mempengaruhu suatu implementasi  program/  kebijakan.  Dalam  hal  ini memiliki  pemikiran  bahwa  dalam  suatu  pelaksa- naan suatu kebijakan/program pasti akan melibat- kan  banyak  kepentingan,  dan  seberapa  pengaruh kepentingan  tersebut  dalam  implementasi  suatu program/kebijakan.  Sejalan  dengan  teori  tersebut program PKTD yang ada di Desa Wedi merupakan salah  satu  program  prioritas  desa  yang  memiliki sistem  swakelola  dalam  implementasinya,  pada sistem  ini  berarti  pemangku  kepentingan  yakni Pemerintah Desa Wedi turut mengajak masyarakat Desa Wedi dalam proses perecanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.
Proses swakelola ini menentukan mengenai rencana proses kegiatan PKTD di Desa Wedi dari awal  hingga  akhir,  melalui  muskies  (musyawarah bersama) perwakilan masing-masing RT Pemerin- tah/pemangku  kepentingan  menentukan  skala priroitas  kegiatan  desa  yang  akan  dilaksanakan, salah  satunya  berkaitan  dengan  Program  PKTD, hal  ini  termasuk  juga  sebagai  jaringan  aspirasi masyarakat,  karena  dalam  kegiatan  ini  pemangku kepentingan  bersama  perwakilan  masing-masing wilayah RT/RW di Desa Wedi tentu saling mem- berikan masukan dan saran terkait hal apa saja yang memang  dibutuhkan  di  wilayahnya  dengan  ma- sing-masing  mengenai  pekerja  juga  diserahkan pada  pihak  Rt/  Rw  yang  menjadi  kepanjangan tangan Pemerintah Desa Wedi.
Kepentingan yang memperngaruhi pada pe- laksanaan PKTD ini yakni Pemerintah Desa Wedi menjadi  pemangku  kepentingan  tertinggi  dalam pelaksanaan  Program  PKTD.  Hal  ini  dikarenakan pemerintah desa yang mengatur semua bentuk ke- giatan seperti pembagian anggaran dan juga kewe- nangan di masing-masing wilayah serta menunjuk pengawas  yang  akan  bertanggung  jawab  di  wila- yahnya  sendiri  sebagai  kepanjangan  tangan  dari pemerintah sehingga tidak ada campur tangan dari pihak manapun oleh karena itu kegiatan PKTD di Desa  Wedi  tidak  memiliki  intervensi  dari  pihak manapun  dan  pada  poin  ini.  Dengan  demikian, pelaksanaan  program  PKTD  di  Desa  Wedi  telah tepat karena dikelola langsung bersama masyarakat melalui sistem swakelola.
Kedua , tipe manfaat. Dalam hal ini mampu memberikan  manfaat  merupakan  salah  satu  hal positif  yang  harus  dimikili  suatu  isi  kebijakan ataupun  program  kegiatan  yang  akan  dijalankan. Tanpa adanya kebermanfaatan tentu progam tidak memiliki  nilai  lebih.  Pada  suatu content  of  policy Grindle dikutip oleh Dewi (2016) dijelaskan bahwa dalam  menjalankan,  menunjukkan,  dan  men-
jelaskan suatu kebijakan harus memiliki beberapa manfaat  yang  akan  menunjukkan  dampak  positif pada  pelaksanaanya  tentu  hal  ini  lebih  mudah  di terapkan  daripada  kebijakan  yang  kurang  ber- manfaat,  berbagai  kebijakan  pemerintah  baik berkaitan  dengan  program,  peraturan,  perundang- undangan, dan lain sebagainya harus memberikan hasil yang positif dan memiliki kebermanfaatan ke arah yang baik.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  implementasi Program PKTD ini telah memberikan dampak po- sitif  bagi  masyarakat,  terkait  banyak  keberman- faatan  yang  dimilikinya.  Berdasarkan  hasil  pe- nelitian diketahui apabila Program PKTD di Desa Wedi  Kecamatan  Gedangan  Kabupaten  Sidoarjo ini  mampu  mengangkat  pendapatan  masyarakat terutama  untuk  masyarakat  yang  tidak  punya  pe- kerjaan  maupun  yang  sedang  membutuhkan pendapatan tambahan. Adapun kebermanfaatan ini lebih  dirasakan  daripada  program  pemberian bantuan  langsung  (BLT).  Hal  ini  karena  keber- manfaatan  Program  PKTD  dapat  dirasakan  tidak hanya bagi masyarakat desa saja melainkan peme- rintah desa juga merasakan manfaat tersebut dalam menjalankan program desa bisa cepat terselesaikan.
Sumber: Dokumentasi Pemerintahan Desa Wedi (2021) Gambar 1. Padat Karya Pembangunan Jalan Raya Desa dan Pembenahan Selokan Desa Wedi
Dapat  dilihat  pada  gambar  di  atas,  manfaat lainnya juga dirasakan terkait fasilitas infrastruktur Desa Wedi menjadi lebih baik dari sebelum pelak- sanaan PKTD. Tidak hanya itu dampak kebersihan lingkungan  dan  banjir  yang  kerap  kali  terjadi  di Desa Wedi akibat air selokan irigasi yang mampet, jalan-jalan  yang  berlubang  juga  terselesaikan  de- ngan adanya PKTD ini. Oleh sebab itu dampaknya langsung dirasakan oleh masyarkat itu sendiri.
Meskipun pada tahun 2022 program PKTD tidak  dibuka  kembali,  karena  program  prioritas desa  dialihkan  pada  program  lain.  Sejauh  ini  tipe manfaat  program  PKTD  di  Desa  Wedi  mampu memberikan berbagai manfaat yang menimbulkan dampak  positif  dalam  lingkungan  masyarakat, terutama sebagai peluang penyerapan tenaga kerja di  wilayah  Desa  Wedi  untuk  meningkatkan  ke- sejahteraan  masyarakat  Desa  Wedi,  melalui  pe- ngentasan-pengentasan pengangguran yang ada di desa. Selain itu, pemerintah desa juga mendapatkan dampak  positif  dengan  terselesaikannya  agenda pemerintahan desa.
Ketiga ,  derajat  perubahan  yang  diinginkan. Grindle  dikutip  oleh  Dewi  (2016)  menjelaskan bahwa  pada  indikator  derajat  perubahan  yang  di inginkan  berkaitan  dengan  seberapa  besar  adanya perubahan  yang  ingin  atau  hendak  dicapai,  suatu kebijakan diharapkan dapat memiliki manfaat yang positif  dalam  waktu  yang  terus  menerus  (keber- lanjutan), tentu hal ini pastinya tidak terlepas pada outpun  yang  akan  diperloleh  baik  secara  jangka pendek,  menengah,  ataupun  panjang.  Ditegaskan Fajarwati  &  Rahmadila  (2022),  bahwa  suatu kebijakan harus memiliki target yang ingin dicapai, yang kemudian dapat dilihat hasilnya secara jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  derajat  peruba- han  yang  diinginkan  pada  pelaksanaan  program PKTD di Desa Wedi melihat pada kondisi lapangan pekerjaan  yang  semakin  menyempit  sejak  adanya wabah  Covid  19  oleh  karena  itu  mayarakat  Desa Wedi  yang  terlihat  pengangguran  atau  sedang mencari  pekerjaan,  dan  mencari  tambahan  upah kebutuhan sehari-hari lebih  padat  karya  pada  saat sebelum  adanya  program  PKTD.  Sehingga  dari adanya  program  PKTD  mampu  menyerap  tenaga kerja di wilayah Desa Wedi terutama bagi masya- rakat pengangguran dan untuk mencapai kesejahte- raan masyarakat yang berbagai kebermanfaatannya dapat  langsung  dirasakan  oleh  masyrakat  sesuai dengan tujuan dari adanya program PKTD.
Sebelum  adanya  program  PKTD  dari  hasil observasi  lapangan  dan  juga  wawancara  terlihat bahwa masyarakat Desa Wedi lebih produktf dari- pada  sebelum  adanya  program.  Masyarakat  Desa Wedi  yang  pengangguran  pada  awalnya  lebih cenderung senang berdiam diri atau berkumpul di warung. Tidak hanya itu, program PKTD menjadi salah satu program yang ditunggu oleh masyarakat Desa  Wedi  yang  memang  sedang  mencari  pe- kerjaan  dan  ingin  turut  serta  dalam  program pemberdayaan PKTD. Sedangkan hasil dari target output yang  hendak  dicapai  dari  program  PKTD
terlihat  masih  terdapat  beberapa  yang  belum tercapai.
Dibuktikan  dengan  target  jangka  panjang yang  belum  maksimal  dan  juga  belum  mecapai target  seperti  yang  diharapkan.  Keterbatasan  ang- garan  menjadi  salah  satu  yang  menjadi  hambatan dalam pelaksanaan PKTD, karena Pemerintah Desa Wedi harus memilah mana program prioritas yang dilaksanakan  lebih  dahulu  dengan  program  yang masih  bisa  menunggu  pengajuan  perbaikan selanjutanya,  dari  beberapa  perencanaan  program yang telah direncanakan bersama masyarakat Desa Wedi  melalui  kegiatan  muskes  10  program  yang ada  masih  terdapat  5  program  terkaitan  pemba- ngunan Infrastruktur yang belum terlaksana.
Pencapaian derajat perubahan yang diingin- kan  masih  belum  maksimal,  namun  masyarakat masih  tetap  terbantu  dan  merasakan  keterlibatan terserapnya tenaga kerja di Desa melalui pada prog- ram prioritas yang didahulukan untuk pelaksanaan program  PKTD,  sehingga  menunggu  program  se- lanjutanya dilakukan. Meskipun demikian, keterba- tasan  anggaran  dan  perubahan  program  prioritas yang tidak bisa terus menerus kearah pembangunan infrastruktur sehingga program PKTD pada Tahun 2022 belum diagendakan kembali dan ditargetkan akan menjadi program prioritas pada tahun 2023.
Keempat , letak pengambilan keputusan yang berarti tentang posisi dari pengambilan sebuah ke- putusan atau bisa juga di sebut kesesuaian dengan aturan maupun keadaan yang ada. Letak pengam- bilan  keputusan  dalam  Grindle  yang  dikutip  oleh Dewi (2016:) disebutkan bahwa sebuah kebijakan pasti memiliki peranan penting dalam pelaksanaan- nya, pada letak pengambilan keputusan ini terlihat pada  impelementasi  sebuah  program  sudah  tepat atau  belum.  Hal  ini  dikarenakan  program  yang dijalankan  pada  suatu  kebijakan  harus  sesuai  de- ngan  peraturan  maupun  ketentuan  yang  telah  ada dan keputusan tersebut sudah menjadi kepentingan bersama. Letak pengambilan keputusan pada pene- litian  ini  terletak  pada  pengambilan  keputusan perekrutan  dan  juga  lokasi  wilayah  penetuan  dari sasaran program PKTD.
Sistem perekrutan dan juga penetapan wila- yah  sasaran  dilakukan  melalui  sistem  perekrutan terbuka dan bebas di ikuti oleh target tenaga kerja yakni  masyarkat  Desa  Wedi  yang  pengangguran maupun  sedang  mencari  tambahan  upah  sehari hari.  Sesuai  dengan  wilayah  desa  pada  saat  prog- ram  PKTD  dilaksanakan.  Pada  prosesnya  penen- tuan wilayah pembangunan PKTD telah dilakukan melalui  musyawarah  pemerintah  desa  bersama dengan perwakilan masing-masing RT/RW setem- pat di wilayah Desa Wedi.
Sumber: Dokumentasi Pemerintahan Desa Wedi (2021) Gambar 2. Musyawarah PKTD Desa Wedi
Melalui  musyawarah  tersebut,  keputusan diambil berdasarkan pada masukan dan saran dari masyarakat desa, sehingga pada sistem perekrutan tidak  terdapat  masalah  karena  merupakan  hasil keputusan bersama sebelumnya. Dengan demikian, letak  pengambilan  keputusan  telah  disesuaikan dengan  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  pe- mangku kepentingan dan juga sasaran dari program PKTD di Desa Wedi. Sehingga dapat memudahkan masyarakat tanpa harus melalui mekanisme sistem rekrutmen yang rumit.
Kelima ,  pelaksanaan  program.  Indikator ini yang  merupakan  indikator  penting  dalam  imple- mentasi  suatu  kebijakan.  Hal  ini  dikarenakan  pe- laksana  program  berperan  sebagai  penggerak maupun  alat/  instrumen  dalam  mencapai  keber- hasilan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  pada  awal kebijakan.  Dapat dikatakan  bahwa  pelaksana atau implementator  kebijakan  merupakan  aktor  yang terlibat dalam suatu program/kebijakan
Implementator pada program PKTD di Desa Wedi ialah orang-orang yang terlibat dalam proses dari  perencanaan  hingga  pelaporan  hasil  kegiatan program  PKTD  selama  berlangsung.  Hasil  obser- vasi  dan  juga  wawancara  menunjukkan  bahwa terdapat  tiga  implementator  kebijakan  program PKTD yang ada di Desa Wedi yakni pertama ialah Pemerintah  Desa  Wedi  sekaligus  penanggung jawab utama dalam program PKTD, kedua adalah pengawas  yang  berasal  dari  perwakilan  masing- masing  RT/RW  yang  ada  di  wilayah  Desa  Wedi, ketiga  adalah  pengangguran  masyarakat  Desa Wedi  yang  turut  berpartisipasi  dalam  program PKTD.
Program PKTD di Desa Wedi menunjukkan bahwa  implementor  kebijakan  tidak  mengalami masalah yang berarti terkait dengan ketidakpuasan pada  kinerja  para  implementator  kegiatan  dari masyarakat  Desa  Wedi.  Akan  tetapi,  beberapa tanggapan terkait agar pemilihan sasaran kegiatan dan  pengawas  agar  dipilih  dari  masyarkat  yang
memang  menganggur  dan  sudah  berpengalaman dalam  bidangnya  sehingga  pelaksanaan  program bisa berjalan secara tepat dan juga cepat.
Keenam , sumber daya yang berarti suatu hal yang  digunakan  untuk  mendukung  atau  yang mempengaruhi  suatu  hal  agar  beroperasi  secara efektif.  Sesuai  dengan  penelitian  ini  sumber  daya yang  dilibatkan  berarti  fakor-faktor  yang  mendu- kung atau juga dapat mempengaruhi implementasi program  PKTD  di  Desa  Wedi.  Fajarwati  &  Rah- madila  (2022)  menyebutkan  bahwa  pada  sebuah program  memiliki  dukungan  sumber  daya  yang memadai yang dapat mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan agar berjalan semestinya atau tidak. Pada implementasi  isi  kebijakan  terdapat  dua  sumber daya yang dilibatkan dan mempengaruhi berjalan- nya  kegiatan  PKTD  di  Desa  Wedi  yakni  sumber daya manusia dan juga sumber daya anggaran.
Pelaksanaan  kebijakan  perlu  adanya  duku- ngan  sumber  daya  yang  memberikan  pengaruh baik/positif  dan  berguna  dalam  pelaksanaan  im- plementasi  PKTD  yang  berfungsi  untuk  mecapai target  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  secara maksimal,  efektif,  dan  juga  efisiensi.  Untuk  me- ncapai hal tersebut diperlukan SDM yang memadai serta sumber daya anggaran yang cukup. SDM atau sasaran  kegiatan  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan program  PKTD  di  Desa  Wedi  berasal  dari  mas- yarakat  Desa  Wedi  itu  sendiri  yang  diambil  dari masing-masing  wilayah  sesuai  dengan  jadwal kegiatan PKTD di wilayah Desa Wedi. Dalam hal ini,  masyarakat  difokuskan  pada  masyarakat  pe- ngangguran  yang  memilki  kemampuan  sebagai tenaga  ahli.  Dengan  kata  lain,  masyarakat  yang memiliki keahlian tertentu yang mememahami bi- dang pekerjaan.
Program  PKTD  ini  tenaga  ahli  disebut  se- bagai  tukang  ahli  karena  dalam  ranah  pemba- ngunan  infrastruktur.  Saat  berlangsungnya  imple- mentasi PKTD, tim pelaksana PKTD yang berasal dari  Pemerintah  Desa  Wedi  menyatakan  bahwa minimal  terdapat  satu  tenaga  ahli  dalam  proses pengerjaan  program  berlangsung,  jika  kawasan wilayah berjalannya PKTD tidak memiliki kategori tukang  ahli,Pemerintah  Desa  Wedi  biasanya  akan membuka  peluang  bagi  tenaga  ahli  dari  wilayah lain namun tetap masuk territorial Desa Wedi.
Selanjutnya adalah pengangguran yang ber- asal dari tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus sebagai sumber daya yang turut membantu yang biasa disebut tenaga tanpa keahlian/kuli yang berasal  dari  wilayah  berlangsungnya  program PKTD di wilayahnya. Tidak terdapat kriteria khu- sus mengenai cara pendaftaran sebagai tenaga kerja pada  program  PKTD  di  Desa  Wedi.  Meskipun
demikian, tetap ada pembatasan tenaga kerja yang disesuaikan  dengan  jumlah  anggaran  dana  yang tersedia. Pelaksanaan PKTD yang memiliki sistem swakelola  dilaksanakan  juga  melalui  sosialisasi dan musyawarah pemerintah desa bersama masya- rakat  dalam  proses  perencanaan  yang  akan  di- gunakan  sebagai  target  pelaksanaan,  sehingga masyarakat tidak kaget atau ketinggalan informasi terkait  pelaksanaan  PKTD  di  wilayah  masing- masing.  Sedangkan  untuk  sumber  daya  anggaran Desa  Wedi  berasal  dari  APBDes.  Untuk  imple- mentasi  program  PKTD  pemberian  anggaran  di- sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wila- yah Desa Wedi saat program berlangsung dengan melakukan penentuan skala prioritas pembangunan infrastuktur  pada  implementasi  PKTD.  Sumber daya anggara menjadi pokok penting dalam pelak- sanaan PKTD tanpa ada anggaran yang digelontar- kan kegiatan tidak akan bisa berjalan.
Terdapat permasalahan sumber daya angga- ran  yang  tersedia  masih  dirasa  kurang  untuk menjalankan seluruh program kegiatan yang telah di rencanakan untuk program PKTD. Adapun biasa mendapatkan  dana  sekitar  50%  dari  pendapatan APBDes.  Sumber  daya  anggaran  Desa  Wedi menjadi urutan nomor tiga desa yang mendapatkan anggaran  paling  sedirit  di  Kecamatan  Gedangan Kabupaten  Sidoarjo,  hanya  senilai  Rp.  835.200. 000,-  dari  data  yang  diperoleh  dari  Peraturan Bupati  Sidoarjo  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Besaran  Alokasi  Dana  Desa,  Bagi  Hasil  Pajak Daerah,  Bagi  Hasil  Retribusi  Daerah,  Dana  Desa, dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
Sumber daya yang diinginkan terletak pada pada program PKTD ini ada dua yakni sistem rek- rutmen para pekerja yang nantinya akan menyerap tenaga  kerja  sesuai  dengan  kriteria,  adapun  per- masalahan  mengenai  sistem  rekrut  yang  bebas tentu  tidak  ada  batasan    yang  pasti,  meskipun disampaikan bahwa tidak semua bisa ikut sebagai bekerja meskipun wilayah yang sama hal ini untuk menghindari  adanya  pembekakan  anggaran  yang ada.  Selanjutnya  untuk  sumber  daya  anggaran masih  dirasa  kurang  meskipun  dalam  kategori cukup untuk program PKTD dengan output janga panjang  dan  menengah,  sedangkan  untuk  jangka panjangnya  masih  belum  maskimal.  Hal  ini  di- karenakan  terbatasnya  anggaran  dan  harus  dibagi dengan  program  Pemerintah  Desa  Wedi  yang lainnya pula.

## Lingkungan Implementasi
Lingkungan  implementasi  dengan  melihat fokus  pembahasan  yaitu:  1)  kekuasaan,  kepenti-
ngan,  strategi  aktor  yang  terlibat,  2)  karakteristik lembaga  dan  penguasa,  dan  3)  kepentingan  dan daya  tanggap  terkait  pelaksanaan  program  PKTD di Desa Wedi.
Pertama , kekuasaan, kepentingan, dan juga strategi  aktor  yang  terlibat.  Apabila  kekuasaan, kepentingan,  dan  strategi  aktor  yang  terlibat  di- gunakan  oleh  para  implementator  kebijakan  guna memperlancar suatu kegiatan implementasi kebija- kan. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Desa Wedi  membentuk  sebuah  tim  pelaksana  kegiatan PKTD yang bertanggungjawab sekaligus memiliki fungsi  kontroling  pada  pelaksanaan  program PKTD  mulai  dari  perencanaan  hingga  laporan program, tim ini yang nantinya akan berhubungan langsung  dengan  masing-masing  pengawas  yang telah  diberi  tanggung  jawab  dan  juga  masyarakat tenaga kerja program PKTD.
Indikator kekuasaan, kepentingan, dan stra- tegi aktor telibat juga melihat dari adanya kegiatan sosialisasi pengenalan pada kegiatan PKTD kepada masyarakat,  sistem  sosialisasi  yang  diadakan  Pe- meirntah Desa diterapkan tidak diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Desa Wedi bersama-sama, na- mun  melalui  perwaikan  RT./RW di  wilayah  Desa Wedi,  yang  nantinya  perwakilan  dapat  menye- barkan informasi pada lingkungan sekitar RT/RW di  Desa  Wedi  sesuai  dengan  wilayah  masing- masing.  Meskipun  demikian  konsep  sosialisasi seperti menghasilkan beberapa pekerja yang hanya ikut  tapi  tidak  memahami  namun  sangat  mem- butuhkan  pekerjaan  tersebut,  sehingga  sosialisasi terkait dengan pelaksanaan PKTD masih dianggap kurang bagi masyarakat.
Strategi aktor yang terlibat juga faktor yang melihat  mengenai  strategi  dan  aktor  yang  terlibat dialamnya untuk mewujudkan kedisiplinan dan ke- seriusan  dalam  melaksanakan  program,  dan pemberian  respon/daya  tanggap  dari  lingkungan masyarakat  pada  pemangku  kepentingan  yang terlibat  terkait  dengan  program  yang  diadakan mengenai  sikap  dan  tanggungjwab  dalam  men- jalankan  PKTD.  Berdasarkan  penyampaian  hasil observasi  dan  wawancara  menunjukkan  sikap aparatur/pegawai pemerintahan tidak mendapatkan keluhan apapun dari masyarakat dan dikategorikan baik  oleh  Pemerintah  Desa  Wedi  sendiri  maupun masyarakat.  Hal  tersebut  karena  dianggap  sudah tepat sasaran, namun masih terdapat tanggapan dan harapan  pada  pemilihan  perwakilan  masyarakat desa  sebagai  pengawas  lebih  ke  arah  tenaga  ahli yang memang memahami benar-benar PKTD dan juga seluk beluk wilayah pelaksanaan.
Pada indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi  aktor  yang  terlibat,  sudah  sesuai  dengan
teori  yang  ada  yakni  dengan  melihat  tentang strategi yang digunakan pemangku kebijakan untuk meningkatkan  kualitas  pekerja  melalui  kegiatan sosialisasi, dan juga melihat sikap aparatur/ peme- rintah dalam implementasinya selama pelaksanaan PKTD  di  Desa  Wedi  berlangsung,  namun  pada praktiknya  masih  ditemukan  kekurangan  dalam menjangkau  seluruh  sasaran  kegiatan  PKTD,  ka- rena  sosailisasi  hanya  kepada  perwakilan  masya- rakat saja.
Kedua , karakteristik lembaga dan penguasa. Karakteristik  dapat  diartikan  sebagai  suatu  ciri, sedangkan  pada  karakteristik  lembaga  dan  juga penguasa dalam lingkungkan implementasi kebija- kan  berarti  mengenai  ciri  khas  suatu  lembaga  pe- nguasa  dalam  menjalankan  pelaksanaan  program yang  dimiliki.  Menurut  Fajarwati  &  Rahmadila (2022),  karakteristik  lembaga  atau  pemerintah adalah  salah  satu  indikator  penting  dalam  pelak- sanaan  kebijakan  yang  menjelaskan  mengenai karakteristik  lembaga  hingga  mampu  mempe- ngaruhi suatu implementasi kebijakan.
Karakteristik  lembaga  dan  penguasa  pada lingkungan  implemementasi  kebijakan  ini  terkait dengan  letak  suatu  implementasi  kebijakan  berla- ngsung  dengan  tujuan  agar  dapat  memengaruhi keberhasilan.  Hal  ini  tentu  tidak  terlepas  dari implementator  kebijakan,  karakteristik  lembaga penguasa  yang  baik  dalam  melaksanakan  dituntut untuk menyediaka sarana kepada masyarakat agar dapat  menyampaikan  saran  maupun  keluhan kebijakan  yang  dijalankan.  Sejalan  dengan  hal tersebut,  Pemerintah  Desa  Wedi  perlu  menyedia- kan kotak saran yang tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat  Desa  Wedi  namun  juga  Pemerintah Desa Wedi sebagai bahan kajian dan juga evaluasi pada pelaksanaan program PKTD di Desa Wedi.
Pemerintah  Desa  Wedi  telah  menyediakan sarana kebebasan berpendapat menyampaikan ke- luhan maupaun saran pengaduan untuk masyarakat Desa    Wedi  melalui  sistem  online  yang  tersedia pada website resmi milik Pemerintah Desa. Selain menyediakan  kotak  saran  secara  online,  Pemerin- tah Desa Wedi juga melaksanakan kegiatan survei tingkat kepuasan masyarakat pada program PKTD yang diadakan di Desa Wedi atau disebut sebagai Elektronik  Suervey  Kepuasan  Masyarakat  (E- SKM) yang digunakan untuk melihat sejauh mana target  pada  pelaksanaan  program  PKTD  telah sampai pada masyarakat sesuai dengan tujuan yang ingin  dicapai  yaitu  untuk  menyerap  tenaga  kerja sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
Meskipun demikian sarana pengaduan mas- yarakat  belum  efektif  dan  belum  bejralan  sesuai tujuannya,  hal  ini  karena  masyarakat  cenderung
menyampaikan  saran  maupun  keluhan  secara langsung kepada elemen pemangku kebijakan atau Pemerintah  Desa  Wedi.  Selain  itu  data  mengenai hasil E-SKM juga belum ada informasi terkait hal tersebut  dari  Pemerintah  Desa  Wedi,  bahkan  saat ini  ada  pembaharuan  website  dari  Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo  yang membuat  akses  website terganggu  dan  mengalami error yang  meng- akibatkan  tidak  dapat  dibuka.  Pada  indikator karakteristik lembaga dan penguasa pada program PKTD  di  Desa  Wedi  tidak  terlalu  efektif  utuk membangun hubungan  keterbukaan antara Peme- rintah  Desa  Wedi  dengan  masyarakat  Desa  Wedi meskipun demikian Pemerintah biasanya mengajak masyrakat  dalam  menentukan  musyawarah  prog- ram yang akan dikejakan dan terkait saran, masu- kan,  kritikan  maupun  tanggapan  diterima  Peme- rintah Desa Wedi melalui hal tersebut.
Ketiga , kepentingan dan daya tanggap. Daya tanggap  bisa  disebut  juga  sebagai  respon,  pada lingkungan  implementasi  kepentingan  dan  daya tanggap menjadi salah satu indikator yang penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Fajarwati & Rahmadila (2022), bahwa kepentingan dan daya tanggap implementas kebjakan memberikan penga- ruh  penting  terkait  dengan  sejauh  mana  adanya respon  dari  masyarakat  dalam  pelaksanaan  prog- ram, tingkat keberhasilan yang semakin tinggi  juga berasal dari respon yang tinggi pula.
Tingkat  kepatuhan  adanya  respon  dari  pe- laksanaan  suatu  kebijakan  perlu  dilihat  untuk menilai keberhasilan program. Sejalan hal tersebut berbagai  respon  dikemukakan  oleh  masyarakat Desa  Wedi  dari  hasil  observasi  dan  wawancara menunjukkan  bahwa  PKTD  ini  mendapat  respon positif  dari  masyarakat.  Masyarakat  menyampai- kan  jika  program  ini  mampu  menambah  penda- patan  masyarakat,  selain  itu  dapat  mengatasi  per- masalahan  berkaitan  dengan  banyaknya  pengang- guran  sejak  terdampak  Covid  19  di  Desa  Wedi. Masyarakat  juga  menyampaikan  tidak  hanya  ber- kaitan dengan  keuntungan finansial  saja,  program PKTD  ini  juga  mampu  mengatasi  beberapa  per- masalahan  terkait  lingkungan,  seperti  proyek  in- frastruktur normalisasi pembangunan rumah pom- pa dan saluran air. Sehingga permasalahan seperti banjir bisa teratasi dan membuat masyarakat Desa Wedi sangat antusias dalam pelaksanaan Program PKTD.
Tidak hanya itu, Pemerintah Desa Wedi juga memberikan respon positif pada program ini karena selain manfaat yang dirasakan langsung oleh mas- yarakat, pemerintah desa juga dapat menyelesaikan program  desa,  sehingga  sama-sama  diuntungkan melalui timbal balik antara masyarakat desa dengan
Pemerintah  Desa Wedi.  Program  PKTD juga me- rupakan  program  yang  ditunggu-tunggu  masyara- kat  hingga  saat  ini.  Meskipun  pada  tahun  2022 tidak  diadakan  program  ini  karena  alokasi  dana APBDes  yang  ada  diprioritaskan  pada  program yang  lainnya/bergantian  dengan  program  lain. Dengan  demikian,  daya  tanggap  yang  diberikan masyarakat  menunjukkan respon  yang  postif  baik bagi  masyarakat  Desa  Wedi  dan  juga  Pemerintah Desa Wedi. Respon positif ini menunjukan keber- hasilan  dari  pelaksanaan  program  bahkan  masya- rakat  berharap  agar  program  PKTD  dijadikan sebagai program prioritas kembali. Sehingga hal ini telah sesuai dengan teori yang digunakan dan juga mengenai  tujuan  dari  PKTD  di  Desa  Wedi  yakni untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Desa  Wedi  dalam  mengimple- mentasikan  program  PKTD,  terdapat  dua  fokus implementasi, yaitu Pertama , implementasi isi ke- bijakan  yakni  program  PKTD  mampu  mening- katkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Wedi. Namun  terbatasnya  anggaran  APBDes  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  Pemerintah  Desa,  se- hingga  daya  serap  anggaran  sangat  dioptimalkan. Kedua ,  pada  fokus lingkungan  implementasi  ter- lihat  bahwa  strategi  pencapaian  target  ini  di- dasarkan  pada  Undang-Undang  yang  berlaku  dan pedoman  pelaksanaan  PKTD  dengan  mengguna- kan  sistem  swakelola  yakni  perencanaan,  pe- laksanaan,  hingga  pelaporan  dilakukan  mandiri oleh  masyarakat.  Masyarakat  sebagai  sasaran program memberikan  respon  positif  karena selain mampu  meningkatkan  kesejahteraan  pendapatan masyarakat  juga  membantu  mengatasi  permasa- lahan lingkungan yang ada di Desa Wedi. Namun pada  tahun  2022,  program  PKTD  ditiadakan  di- karenakan alokasi dana desa dialihkan untuk prog- ram prioritas desa lainnya.  Sehingga rekomendasi atas  hasil  penelitian  ialah  Pemerintah  Desa  Wedi perlu  menyelenggarakan  program  PKTD  sebagai agenda  prioritas  pembangunan  desa.  Selain  itu, bidang  program  PKTD  perlu  dilakukan  pada  bi- dang  lain  seperti  pemanfaatan  pengolahan  la- han/agrikultur  baik  lahan  desa  maupun  lahan pekarangan sesuai dengan potensi Desa Wedi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah,  S.,  &  Sutanto,  H.  P.  2018.  Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di  Kabupaten  Bogor. Matra  Pembaruan: Jurnal  Inovasi  Kebijakan , 2 (3),  149–160. https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-

## 160
Anshari,  K.  2017.  Indonesia’s  Village  Fiscal Transfers : A Fiscal Decentralisation Review. Jurnal Studi Pembangunan , 8 (3).
Arief,  I.  S.  (2017).  Evaluasi  Pelaksanaan  Program
Raskin di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 4 (2), 1-10. Basri,  H.  2021.  Profesionalitas  Dan  Akuntabilitas Aparatur  Dalam  Pelaksanaan  Alokasi  Dana Kampung. Jurnal  Kebijakan  Publik , 12 (1),
11–18.
https://doi.org/10.31258/jkp.v12i1.7928
Budiasa, A. A. G. R., Raka, A. A. G., & Mardika., I.  M.  2019.  Implementasi  Kebijakan  Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin di  Desa  Lebih,  Gianyar. Public  Inspiration: Jurnal  Administrasi  Publik , 4 (2),  71–  82. https://doi.org/10.22225/pi.4.2.2019.71-82 Creswell,  J.  W.  2019. Research  Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th  ed.).  California:  SAGE Publications.
Dewi,  R.  K.  2016. Studi  Analisis  Kebijakan .
Bandung: Pustaka Setia.
Diah, M.  P.  2020.  Pembangunan  Pedesaan  Untuk Mengurangi  Kesenjangan  Antara  Desa  dan Kota  di  Indonesia:  Peluang  Dan  Tantangan. Public  Administration  Journal  of  Research ,
2 (2), 165–173.
https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.45
Dian, T. R., & Ma’ruf, F. M. 2019. Pemberdayaan
Masyarakat  Melalui  Program  Padat  Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Publika , 7 (4), 51–58.
Ekawati,  N.,  Agustar,  A.,  &  Analia,  D.  2022. Penggunaan  Dana  Desa  dan  Implikasinya terhadap  Indeks  Desa  Membangun  (IDM). Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 185–192. Fajarwati,  A.,  &  Rahmadila,  U.  2022.  Model Implementasi  Kebijakan  Merilee  Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi). Dialog:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi Dan Studi Media , 7 (1), 124–133.
Herdiana,  D.  2019.  Kecenderungan  Perilaku Koruptif  Kepala  Desa  Dalam  Pembangunan Desa. Matra  Pembaruan:  Jurnal  Inovasi
Kebijakan , 3 (1), 1–11. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-1
Herdiyana, D. 2019. Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Pedesaan Prov.  Jawa  Barat  dan  Riau. Jurnal  Ekonomi
Dan Industri , 20 (3), 49–65.
https://doi.org/10.35137/jei.v20i3.360 Herman, C. T., & Ad’n, S. Z. 2021. Meningkatkan
Ekonomi  Keluarga  Desa  Wedi,  Kecamatan Gedangan,  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Abdi Bhayangkara UBHARA Surabaya , 3 (1), 963– 969.
Melati,  M.,  &  Zulkarnaini,  H.  (2021).  Efektivitas Program  Bantuan  Sosial  Tunai  Pada  Masa
Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir
Pengaraian. Journal Publicuho , 4 (1), 19.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods  Sourcebook  (Third) .  SAGE Publications.
Nafidah,  Nasehatun,  L.,  &  Anisa.,  N.  2017.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten  Jombang. Akuntabilitas , 10 (2), 237–288.
Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  8  Tahun  2021
Tentang  Besaran  Alokasi  Dana  Desa,  Bagi Hasil  Pajak  Daerah,  Bagi  Hasil  Retribusi Daerah,  Dana  Desa,  dan  Bantuan  Keuangan Kepada  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun
Anggaran 2021.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulanan
Kemiskinan). (2020). Pengutamaan Penggunaan  Dana  Desa:  Padat  Karya  Tunai Pencegahan Covid-19. Australian Government , 1–8.
Zakaria,  Y.  2016. Kronik  Kebijakan  Desa .  Draf Awal.
Zulaifah,  I.  A.,  Kristen,  U.,  &  Wacana,  S.  2020. Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan  Bancak  ,  Kabupaten  Semarang). Jurnal Akuntasi , 21 (1), 130–141.
Zuliyah, S. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang
Pembangunan Daerah. Journal of Rural and Development , 1 (2), 151–160.