## Analisis Permasalahan Pelaporan Keuangan Dana Gampong Pada Gampong Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe
Muhammad Arifai, 1 * Teuku Fakhrial Dani, 2 Faisal 3 , Dewi Yolanda 4
1,2,3 Dosen Jurusan Tata Niaga, Politeknik Negeri Lhokseumawe
4 Mahasiswa Prodi Akuntansi Jurusan Tata Niaga JL. Banda Aceh-Medan, Km.280, 24301, (0645) 42670,
Lhokseumawe Aceh *E-mail: arifai_m@yahoo.co.uk

## ABSTRAK
Praktik pembukuan bendahara gampong menjadi sarana penting untuk mengungkapkan informasi secara akurat dan transparan. Perubahan tata kelola keuangan gampong yang menempatkan  peran  aktif  aparatur  desa  dilihat  sebagai  persoalan  yang  menarik  untuk diteliti  dikarenakan  kewajiban  yang  diemban  oleh  aparatur  gampong  tidak  hanya berdampak  pada  pembangunan  masyarakat  gampong  namun  juga  memberikan  efek negatif terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran di gampong.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  permasalahan  pembukuan  dana  gampong  pada gampong  Mesjid  Puenteut  Kota  Lhokseumawe,  sebagaimana  yang  diamanat  dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan tata pemerintahan gampong yang mandiri dan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  model  analisis  simulasi  dengan  sampel  aparatur Gampong  Mesjid  Puenteut  Kota  Lhokseumawe.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masih  terdapat  permasalahan  yang  sangat  teknis  dalam  penatabukuan  akuntansi gampong  sesuai  dengan  standar  akuntansi  desa.  Hal  ini  sejalan  dengan  eksekusi anggaran  yang  bersumber  dari  dana  desa,  alokasi  dana  gampong,  bagi  hasil  pajak daerah serta sisa pembayaran tahun lalu sebanyak Rp 1.697.010.354 yang dilihat masih terdapat  kesalahan  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Hasil  penelitian  ini memberikan  implikasi  pada  masih  rendahnya  pemberdayaan  gampong  yang  selama  ini telah  dilaksanakan  oleh  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Lhokseumawe  beserta pihak  lain  yang  terlibat  sehingga  diperlukan  adanya  penanganan  berkelanjutan  dalam bentuk pendampingan.
Kata  Kunci:  Bendaharawan  Gampong,  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja Gampong, Laporan keuangan

## 1. PENDAHULUAN
Gampong  sebagai  suatu  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai susunan  asli  berdasarkan  hak  usul  yang bersifat  istimewa  memiliki  keistimewaan dalam  merencanakan  anggaran  maupun dalam  pelaksanaan  tatanan  hukum  adat. Pemerintahan Gampong, merupakan keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli
(Mardiasmo  2002),  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat.
Penyelenggaraan  pemerintah  Gampong merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga Gampong  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya  sendiri.  Gampong  dapat juga  melakukan  hukum,  baik  hukum
publik  maupun  hukum  privat,  memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat  dituntut  dan  menuntut  di  muka pengadilan.
Disamping itu Gampong juga memiliki  sumber  pembangunan  berupa pendapatan Gampong,
bantuan pemerintah pusat dan daerah, pendapatan- pendapatan lainnya  yang sah, sumbangan pihak  ketiga  dan  pinjaman  Gampong. Secara historis Gampong merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Struktur sosial sejenis  Gampong,  masyarakat  adat  dan lainya sebagai hak menjadi institusi sosial yang  mempunyai  posisi  yang  sangat penting.
Proses reformasi politik dan
pengantian  pemerintahan  yang  terjadi pada  tahun  1998,  ikut  mempengaruhi perkembangan aturan tentang pemerintahan Gampong di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Undang- undang  No.  4  Tahun  1979  tentang Pemerintah  Gampong  dicabut  dan  diganti dengan  Undang-undang  No.  22  Tahun 1999.  Dan  pada  tahun  2004  kembali
direvisi  dengan  lahirnya  Undang-undang No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  terakhir  disahkan  Undang Undang  Desa  No  6  Tahun  2014. Sementara  untuk  Provinsi  Aceh  aturan tentang  pemerintahan  Gampong  selain merujuk kepada ketentuan Undang- undang  No.  32  Tahun  2004  dan  rujukan yang  lebih  spesifik  yaitu  Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.  Disamping  adanya  qanun-qanun yang mengatur penyelenggaraan pemerintah  Gampong  di  Aceh  seperti Qanun No 7 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan kekayaan gampong.
Lahir  Nomor  6  Tahun  2014  menjadi tahapan penting yang mengangkat desa/gampong menjadi subjek
pemerintahan  (Hudayana  2005;  Hoesada 2014).    Perubahan  perundang-undangan mempunyai  konsekuensi  hukum  yang mengikat yang tidak hanya mempengaruhi tata kelola namun juga arah pembangunan yang  berubah  (Subroto  2009). Tata  kelola Gampong  yang  pada  umumnya  adalah segenap  proses  penyelenggaraan  kegiatan tulis-menulis, surat-menyurat beserta pengarsipan/penyimpanan,
penyusunan naskah dan segala catatan/pembukuan
yang disiapkan oleh aparat/perangkat Gampong  dalam  rangka  untuk  mencapai tujuan penyelenggaran pemerintahan Gampong  (Wijaya  2003).  Pelaksanaan administrasi  Gampong  itu  tentunya  tidak terlepas  kepada  aturan-aturan  yang  ada.
Aturan-aturan  ini  menjadi  dasar  hukum atau landasan hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan
Gampong  tersebut  (Ordway  Tead  dalam Soewarno  Handayaninggrat  1996:  5; Azhar 2015).
Gampong  Meunasah  Mesjid  Punteut merupakan  salah  satu  gampong  di Kecamatan Blang Mangat Kota
Lhokseumawe  yang  telah  mendapatkan dana  alokasi  gampong.  Alokasi  masing- masing gampong  berkisar antara 850 juta hingga  1  milyar  yang  berasal  dari  dana pusat  dan  provinsi  yang  menjadikan gampong  bergeser  peran  dari  pelaku ekonomi  pasif  menjadi  pelaku  ekonomi aktif  (Brodjonegoro,  2014).    Berbagai perubahan  tata  aturan  telah  memberikan dampak  yang  luas  dalam  penyiapan
pertanggungjawaban  yang  disiapkan  oleh aparatur pemerintahan gampong.
Berlakunya  peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan  pada  akhir  tahun  2014  yang mengatur  perencanaan  dan  penganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa, dimana aturan ini menggantikan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun 2007 serta didukung dengan PP nomor 60 tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan.

## Tabel 1.1  Sumber Pendapatan Gampong Mesjid Punteuet Tahun 2016
No Sumber Dana Jumlah 1 Dana Desa atau (DD) 650.764.000 2 Alokasi Dana Gampong (ADG) 889.898.629 3 Bagi hasil pajak daerah Kota Lhokseumawe 55.122.725 4 Kurang Bayar Triwulan IV tahun 2015 101.225.000 Total 1.697.010.354 Sumber: Data survey (2016) Dari  tabel  diatas  menunjukkan
perubahan  yang  sangat  signifikan  dalam sumber  dan  jumlah  penerimaan  dana gampong  yang  mencapai  1,5  milyar  dari berbagai  sumber  yang  berbeda.    Pada tahun  2016  Gampong  Mesjid  Punteut telah  mengeksekusi  dana  sebanyak  1,6 Milyar yang berasal dari berbagai sumber penerimaan.
Perbedaan sumber memberikan dampak pada pelaporan dana
gampong  yang  harus  mengikuti  sesuai dengan aturan pada masing-masing sumber  pendanaan.  Sementara  itu  setiap gampong  diharuskan  menyiapkan  suatu
laporan yang terkonsolidasi dari keseluruhan  penerimaan  dala  periode bersangkutan.

## 2. PERUMUSAN MASALAH
Pemerintah Gampong Meunasah Mesjid  Kecamatan  Blang  Mangat  Kota
Lhokseumawe  merupakan  salah  satu gampong yang menerima dana Desa untuk pembangunan berbasis penguatan masyarakat Gampong, melalui
perencanaan  dan  pembangunan  yang dinikmati  masyarakat.  Dana  ini  akan diaudit  oleh  inspektorat  atau  BPKP  dan
berkonsekuensi  hukum  apabila  terdapat penyalahgunaan  dalam  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban yang dilakukan.
Hasil  survey  awal  menunjukkan bahwa
administrasi keuangan pemerintahan  Meunasah  Mesjid  selama ini  belum  berjalan  dengan  baik,  sehingga permasalahan  seperti:  pengarsipan,  skill, data  asset  Gampong,  peta  Gampong, pengelolaan  keuangan,  pembukuan  masih menjadi  permasalahan  hingga  sekarang. Disisi  lain,  pada  tahun  2016  pemerintah gampong  Mesjid  Punteuet  memperoleh transfer  dana  dari  APBN  berupa  Dana Desa atau (DD) sebesar 650.764.000,- dan transfer  Alokasi  Dana  Gampong  (ADG) yang  bersumber  dari  APBA  sebesar 889.898.629,-  serta  bagi  hasil  pajak daerah Kota Lhokseumawe sebesar 55.122.725,- yang dilihat cukup berpotensi terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penatausahaan akuntansi. Bagaimanapun penatausahaan akuntansi ditingkat gampong masih
menjadi  permasalahan  terutama  yang berhubungan dengan literasi keuangan dan akuntansi memungkinkan terdapat kesalahan  dalam  pembukuan  baik  yang disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja (Undang-undang  Nomor  28  tahun  1999; BPKP  2014).  Oleh  karenanya  penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apasaja permasalahan  dalam  pembukuan  dan bagaimana  pelaksanaan  pembukuan  yang
telah berlangsung selama ini.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menempatkan implementasi peraturan Kemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaam  Keuangan  Desa  dan  sebagai indikator  penting  dalam  memahami  sisi praktik  dan  teori  tentang  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  gampong. Penelitian ini bersifat kualitatif (Huberman  dan  Mile  1992;  Moleong  dan Lexy  2002)  dengan  pendekatan  narasi berdasarkan  hasil  pengujian  simulasi responden.  Responden  dalam  penelitian ini  diberikan  modul  praktis  yang  dapat dipergunakan  sebagai  pedoman  dalam penatabukuan  akuntansi  untuk  kemudian dilakukan pengujian terhadap permasalahan yang dihadapi.
Untuk  mendapatkan  hasil  yang maksimal  responden  yang  diikutkan dipilih  berasal  dari  pengelola  keuangan dan  non  keuangan  yang  merupakan perwakilan  dari  perangkat  Gampong sejumlah  15  (Lima  belas  orang)  yaitu Sekretaris  Gampong,  Kaur  Pemerintahan, Kaur  Pembangunan,  Kaur  Kesra,  Kaur Keuangan, Kaur Umum, tiga orang kepala Dusun,  tiga  orang  mewakili  Tuha  Peut, dua orang dari PKK,  dan perwakilan  dari pemuda  gampoeng.  Penetapan  khalayak sasaran  sesuai  dengan  tujuan  penelitian
untuk mengetahui permasalahan keuangan dana  gampong  dan  tingkat  transparansi yang  dirasakan.  Melalui  responden  ini diharapkan  akan  memberikan  dampak langsung  keuangan  gampong  dari  bidang administrasi  keuangan,  administrasi  PKK dan administrasi Tuha Puet dan administrasi kepemudaannya.
Data  yang  diperoleh  kemudian dilakukan  analisis  dengan  tahapan  yang dimulai  dengan  memilah  data  penting yang  berhubungan  dengan  penelitian untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan  permasalahan  yang  dikaji. Dilanjutkan  dengan  menyusun  dalam bentuk  narasi  dari  rangkaian  informasi yang  diperoleh,    melakukan  interpretasi hasil  yang  diperoleh  terhadap  masalah yang  diteliti  serta  mengambil  keputusan atas permasalahan yang diteliti.

## 4. PEMBAHASAN
Adapun  hasil  pengujian  terhadap responden yang diikutkan dalam penelitian  ini  yang  dijelaskan  lebih  rinci dalam penjelasana dibawah ini 4.1 Pengetahuan tentang aturan perundang-undangan tentang keuangan  dana gampong Pengetahuan tentang aturan perundang-undangan  berkaitan  dengan bagaimana gambaran tata kelola pemerintahan  yang  baik  yang  diharuskan sesuai dengan Standar
Akuntansi
Pemerintah dan ketentuan aturan yang ada dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  Undang- Undang  No  33  tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  Peraturan  Menteri Keuangan  No  74/PMK.07/2016  tentang
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keuangan  Daerah,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No  21 Tahun  2011  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Peraturaan  Pemerintah  No  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dan  Qanun  atau  Peraturan  Daerah  yang berlaku.
Laporan  keuangan  gampong  yang disajikan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  daerah kepada publik yang menyajikan informasi mengenai  aset  yang  tercermin  dalam neraca daerah serta seluruh transaksi yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  selama satu  periode  pelaporan  (Yusuf,  2010:  1). Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh pemerintah  daerah  akan  digunakan  oleh beberapa  pihak  yang  berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan
keputusan dan digunakan untuk membandingkan  realisasi  pendapatan  dan belanja  dengan  anggaran  yang  telah ditetapkan, menilai efisiensi dan efekifitas keuangan pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  hasil  simulasi  yang
dilakukan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan yaitu berkaitan dengan
pengetahuan tentang urutan aturan perundang-undangan hingga lahirnya qanun  gampong.  Hal  ini  ditunjukkan  dari kemampuan  mengisi  simulasi  aturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan wajib  diketahui.  Demikian  pula  halnya dengan  pertanyaan  tugas  bendaharawan, dokumen  penatausahaan,  sumber  dana gampong, jumlah dana gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong  (APBG),  Komponen  Belanja
dan realisasi APBG serta bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap dana gampong.
Dari  sekian  banyak  fokus  bahasan yang  ditanyakan  hanya  sebagian  kecil responden  yang  memahami  khususnya bendahara  pelaksana  sementara  sebagian lainnya  tidak  mengetahui  secara  tepat. Pengetahuan  tentang  tata  aturan  dilihat sebagai suatu permasalahan yang memerlukan  peran  serta  berbagai  pihak untuk  mensosialisasikan  kewajiban  yang melekat  sehubungan  dengan  alokasi  dana gampong  yang  semakin  meningkat  setiap tahun.
4.2    Sumber  Pendapatan  dan  Alokasi dana gampong Pendekatan  berikutnya  menitikberatkan pada antusiasme responden dalam menjelaskan  sumber  pendapatan  dan alokasi  dana  gampong  sesuai  dengan kondisi  yang  terjadi  selama  ini.  Untuk
mendapatkan pengetahuan awal responden diberikan  materi  yang  berkaitan  dengan memfokuskan pada pemahaman isi laporan  dan  kegunaan  dokumen  sebagai sumber  informasi  yang  berguna  dalam pertanggungjawaban  keuangan  gampong. Sebagai  contoh,  dalam  penyiapan  APBG seluruh  pendapatan  gampong  baik  yang berupa  Pendapatan  Asli  Gampong,  Hasil Aset, Swadaya, Lain-lain pendapatan hasil gampong,  Pendapatan  transfer,  serta Pendapatan  lain-lain  harus  diungkapkan secara transparan sehingga dalam penatabukuan akuntansi ( buku kas umum,  buku  kas  pembantu  pajak  dan buku  bank) akan  dilaporkan  seluruh pendapatan kas yang diperoleh.
Hasil pengamatan dan pengembangan melalui  teknik  simulasi  menunjukkan masih terdapat perbedaan pemahaman dan pelaksanaan  yang  selama  ini  dipraktikkan dimana tidak semua pendapatan diungkapkan  dalam  APBG  yang  berarti terdapat sumber pendapatan dalam bentuk Pendapatan  Asli  Daerah/Gampong  yang tidak  diungkapkan  dan  dilaporkan  dalam dokumen bendaharawan. Hal ini ditemukan  dalam  simulasi  APBG  yang disiapkan  dimana  hanya  untuk  pelaporan Dana  Desa  (DD)  dan  Alokasi  Dana Gampong  (ADG)  semestinya  APBG merupakan pedoman atau acuan kemampuan gampong dalam menyeimbangkan sumber penerimaan dan pengeluaran  gampong  yang  semakin  hari
semakin dituntut untuk lebih kreatif dalam mengalokasikan dan membiayai pembangunan di gampong melalui program-program yang mendukung ekonomi masyarakat.
Pemahaman  tentang  sumber  dan alokasi  dana  gampong  menjadi  penting dalam  meningkatkan  kinerja  pemanfaatan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat gampong (Astuti 2015). Dengan  tidak  tepatnya  informasi  yang disampaikan  dalam  laporan  keuangan maka  dapat  dipastikan  nilai  informasi keuangan  tidak  memberikan  gambaran yang  sesungguhnya  sehingga  berguna dalam pengambilan keputusan.

## 4.3  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Gampong
Pembangunan  gampong  sebagai bagian  dari  pembangunan  daerah  yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah  dan  pengaturan  sumber  daya nasional  yang  memberikan  kesempatan bagi  peningkatan  demokrasi  dan  kinerja
gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang  selanjutnya  disebut  APBD merupakan  rencana  keuangan  tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  juga  didefinisikan  sebagai  suatu rencana  kegiatan  pemerintah  daerah  yang dituangkan  dalam  bentuk  angka  yang disetujui  oleh  DPRD  dan  ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah  (Nordiawan 2012:  39).  APBD  merupakan  suatu rencana  kerja  tahunan  pemerintah  daerah dalam satuan uang yang disusun berdasarkan pertimbangan di mana dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah  daerah  dan  DPRD  dalam peraturan daerah mencakup seluruh pendapatan  atau  penerimaan  dan  belanja atau  pengeluaran  pemerintah  daerah  baik provinsi,  kabupaten  dan  kota  dalam rangka  mencapai  sasaran  pembangunan yang  merata  tiap  daerah.  Sinergi  APBD juga  harus  diikuti  dengan  penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong atau APBG. Hal ini dikarenakan  struktur  desa/gampong  telah menjadi  bagian  terendah  dalam  struktur pemerintahan  yang  dinamis  dan  bersifat aktif.  Dengan  demikian  tidak  ada  lagi gampong  yang  tidak  memahami  APBG dan penyusunannya.
Dalam  permasalahan  penyusunan dan  pembahasan  APBG  ditemukan  hasil yang  belum  memuaskan  dikarenakan APBG  yang  disusun  belum  sepenuhnya melibatkan unsur terkait seperti pendapatan  gampong  yang  berasal  dari sewa menyewa, penggunaan lahan produktif  dan  lainnya.  Secara  umum
struktur  APBG  yang  menurut  ketentuan terdiri dari tiga bagian, yaitu :
a. Pendapatan gampong meliputi semua  penerimaan  daerah  dalam bentuk  peningkatan  aktiva  atau penerimaan  utang  dari  perbagai sumber. Sumber-sumber pendapatan  gampong  terdiri  dari Pendapatan Asli gampong, Pendapatan  Transfer  dan  Lain-lain Pendapatan gampong yang Sah. b. Belanja  gampong    yaitu  semua pengeluaran  pemerintah  gampong pada  suatu  periode  anggaran  dan pembiayaan yaitu transaksi keuangan gampong yang dimaksudkan untuk menutupi selisih biaya pendapatan daerah dan belanja  daerah.  Belanja  daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan  tidak  terkait  secara langsung dengan pelaksanaan
program  dan  kegiatan.  Selanjutnya Belanja  Langsung,  yaitu  belanja yang  dianggarkan  terkait  secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.
c. Pembiayaan gampong merupakan transaksi  keuangan  yang  terdiri  dari penerimaan yang perlu dibayar kembali  serta  pengeluaran  yang  akan diterima kembali dalam tahun anggaran. Pembiayaan gampong terdiri dari  Penerimaan  Pembiayaan  yaitu
semua  penerimaan  yang  perlu  dibayar kembali  baik  pada  tahun  anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya Pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali  pada  tahun  anggaran  yang bersangkutan  maupun  pada  tahun anggaran berikutnya (Nordiawan 2012: 40).
Pemahaman  yang  kurang  baik dalam  struktur  APBG  memungkinkan terdapat kesalahan dalam penyajian keuangan  gampong.  Hal  ini  disebabkan tidak  semua  ketentuan  telah  dimasukkan dalam APBG dan dibukukan dengan benar dalam laporan keuangan.
4.4 Analisis Laporan Keuangan

## Gampong
Analisis  laporan  keuangan dilakukan untuk  menelaah  laporan  keuangan  ke dalam  komponen-komponennya.  Analisis Laporan  keuangan  merupakan  suatu kegiatan  menguraikan  pos-pos  laporan keuangan  menjadi  unit  informasi  yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat  signifikan  atau  yang  mempunyai makna  antara  satu  dengan  yang  lainnya baik  antara  data  kuantitatif  maupun  data non  kuantitatif  dengan  tujuan  untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Kasmir, 2012: 4).
Analisa  Laporan  Keuangan  juga bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai,  memperbaiki  kinerja  periode berikutnya,  memberikan  pertimbangan secara sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment, memotivasi pegawai, menciptakan akuntabilitas publik (Bastian,
2010:  32).  Dengan  demikian  analisis laporan keuangan dapat membantu mengetahui  tingkat  ketercapaian  tujuan organisasi serta
memberikan pertimbangan  secara  sistematik  dalam membuat keputusan yang lebih tepat.
Dalam  permasalahan  ini,  simulasi diarahkan  pada  analisis  laporan  keuangan dan  kegunaannya  sehingga  diperoleh informasi  yang  berguna  dalam  menilai prestasi  gampong  yang  telah  dicapai. Untuk  tujuan  tersebut  analisis  laporan keuangan  gampong  diarahkan  untuk
melihat kinerja gampong dalam
menjalankan  otonomi  gampong.  Rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan gampong dalam menilai kinerja pemerintahan meliputi:
a. Derajat Desentralisasi Fiskal, merupakan  rasio  untuk  mengukur tingkat kemandirian yang dihitung berdasarkan  perbandingan  antara proporsi PAD dengan total penerimaan  gampong.  Rasio  ini dapat menunjukkan derajat
kontribusi  PAD  terhadap  total penerimaan gampong.
b. Rasio  Ketergantungan  Daerah, rasio  ini  dihitung  dengan  cara membandingkan jumlah
pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan gampong dengan total penerimaan gampong.
c. Rasio  Kemandirian  Gampong, rasio  ini  dihitung  dengan  cara membandingkan jumlah
penerimaan  PAD  dibagi  dengan jumlah  pendapatan  transfer  dari pemerintah dari pemerintah daerah dan provinsi serta pinjaman daerah.
d. Rasio  Efektivitas  dan  Efisiensi,
yaitu  menggambarkan  kemampuan pemerintah gampong dalam merealisasikan PAD yang direncanakan  dibandingkan  dengan target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi riil daerah.
e. Rasio Derajat Kontribusi BUMG, rasio ini bermanfaat  untuk  mengetahui  tingkat kontribusi  perusahaan  pemerintah  dalam mendukung pendapatan, rasio ini dihitung dengan  cara  membandingkan  penerimaan daerah  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan pemerintah  yang  dipisahkan  dengan  total penerimaan  gampong  (Mahmudi,  2011: 169).
Dari  hasil  penilaian  diperoleh responden yang juga pelaksana pemerintahan di gampong Mesjid
Puenteut  belum  pernah  melaksanakan analisa laporan keuangan gampong meskipun  laporan  keuangan  telah  disusun dan  siapkan  sebagai  sarana  pelaporan keuangan.  Pemahaman  tentang  penting menilai tingkat kemandirian suatu gampong  dengan  menganalisis  laporan keuangan  dapat  menjawab  permasalahan ketergantungan,  fungsi  layanan,  fungsi bagi  hasil  dan  kebutuhan  fiskal  (Abdul Halim, 2012: 24).

## 5.    Indikator  Simulasi  Permasalahan Laporan Keuangan Gampong
Berdasarkan evaluasi keberhasilan simulasi  dalam  menilai  permasalahan laporan keuangan  dibagi dalam tiga tahap yaitu  sebelum  pelaksanaan  (Baseline), dalam  pengarahan  dengam  memberikan modul  (Middle)  dan  tahap  pengujian (Final).  pengukuran  diawal  (BaseLine)
adalah  pengukuran    kapasitas  responden diawal, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket yang berisikan pertanyaan dasar sebelum kegiatan dimulai (Pre  test), harapannya  adalah terdapat kesimpulan dasar kapasitas peserta  sebelum  pembinaan  sehingga dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan dalam menetapkan jumlah materi, kualitas dan kecukupan waktu yang tersedia.
Evaluasi dalam pelaksanaan (Middle) dilakukan berdasarkan kemajuan setelah  diberikan  modul  dan  kertas  kerja. Sedangkan  evaluasi  final  merupakan evaluasi  akhir  secara  keseluruhan  dengan mengajukan  pertanyaan  melalui  (Post Test)  dari  pengujian  yang  dilakukan, dengan  menetapkan  beberapa  indikator keberhasilan.
Adapun indikator pengukurannya adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Indikator Simulasi No Permasalahan Laporan Keuangan Gampong Base Line % Middle Final Target Capaia n % Target Capaian % 1 Pengetahuan tentang aturan perundang-undangan  keuangan dana gampong 30 60 50 65 60 2 Sumber Pendapatan dan Alokasi dana gampong 30 60 55 65 58 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) 30 60 60 70 65 4 Analisis  Laporan  Keuangan Gampong 30 65 50 65 60 Berdasarkan indikator diatas maka metode pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : Jika  hasil 0 %   Sampai Dengan   45  %
Capaian hasil yang diperoleh Kurang Jika hasil 46 %  Sampai  Dengan   65  % Capaian hasil yang diperoleh Cukup Jika hasil 66 %  Sampai Dengan    85  % Capaian hasil yang diperoleh Baik Jika hasil 86 %  Sampai Dengan   100 % Capaian hasil yang diperolah Sangat Baik
Dengan  demikian  rata-rata  hasil yang diperoleh berada dibawah 65% yang berarti  permasalahan  keuangan  gampong dapat  dijelaskan  dalam  indikator  diatas. Dimana pengetahuan perundang- undangan,  sumber  dan  alokasi  dana gampong,  APBG  dan  analisis  laporan keuangan gampong menjadi permasalahan yang  dihadapi  gampong  Mesjid  Puenteut
Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseuamawe dalam penyusunan
laporan keuangan.
5. KESIMPULAN
Diantara  kendala  dalam  masalah
keuangan gampong yang dihadapi aparatur  pemerintahan  gampong  Mesjid Puentuet  dapat  dilihat  dari  pengetahuan perundang-undangan,  sumber  dan  alokasi dana  gampong,  APBG  dan  analisis laporan keuangan gampong. Permasalahan ini  cenderung  disebabkan  oleh  aparatur gampong  tidak  seluruhnya  terlibat  secara langsung  dalam  penatabukuan  akuntansi sehingga dimungkinkan terdapatnya perbedaan  pemahaman  terhadap  fungsi sentral  yang  dijalankan  bendaharawan
gampong. Hal lainnya dimungkinkan oleh peran  aktif  dalam  penyusunan  APBG gampong  dan  pelaksanaan  dana  gampong sehingga  informasi  yang  seharusnya diawasi  dan  dievaluasi  tidak  dilakukan secara  rutin  dan  berkelanjutan.  Hasil penelitian  ini  memberikan  implikasi  pada keberhasilan gampong binaan yang diharuskan  melaksanakan  prinsip transfer knowledge bagi  aparatur  gampong  yang menghadapi masalah pemahaman pengelolaan dan pelaporan dana gampong. Peran  penting  lain  dapat  juga  dilakukan oleh  Dinas  terkait  dalam  hal  ini  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  dapat  menjadi mediator  dengan  bekerjasama  dengan pihak lain dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Indri. 2015. Pengelolaan Pendapatan  Asli  Desa  (PAD)  (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan  Polokarto  Kabupaten Sukoharjo  Tahun  2014 .  Skripsi Thesis,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi 3) . Jakarta: Erlangga.
Fernos,  Joshs.  2013. Analisis  Tingkat Kemandirian Kabupaten Dharmasraya  Ditinjai  dari  Aspek Keuangan  Dalam  Melaksanakan Otonomi Daerah 2007-2001 . Jurnal  KBP:  Vol.1,  No.3,  Hal: 394. Halim, Abdul. 2012. Manajemen Keuangan  Daerah:  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Edisi  3) . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Huberman dan Miles, 1992, Analisis Data Kualitatif , UI Press, Jakarta. Kasmir. 2012. Analisa Laporan Keuangan . Jakarta: Rajawali Pers. Lembaga  Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan  Good  Governance,  Modul  1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (AKIP), LAN  BPKP  RI, Jakarta.
Mahmudi.  2010. Manajemen  Keuangan Daerah . Jakarta: Erlangga.
Mahmudi.  2011. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: UII Press.
Mardiasmo.2002, Otonomi  Daerah  dan Manajemen  Keuangan  Daerah ,  Andi, Yogyakarta.
Moleong, Lexy J., 2002, Metode
Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung.
Nordiawan,  Deddi,  dkk.  2012. Akuntansi Pemerintahan .  Jakarta:  Salemba
Empat.
Oktarina,  Jos.  2015. Pinjaman  Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah . Kompasiana.com.  Terbit  Tanggal 25 Juni 2015. Simanjuntak,  Bungaran  Antonius.  2010. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan  Indonesia:  Berapa  Persen Lagi  Tanah  dan  Air  Nusantara
Milik  Rakyat .  Jakarta:  yayasan
Pustaka Obor Indonesia.
Sri  Rahayu,  Ani.  2010. Pengantar
Kebijakan  Fiskal .  Jakarta:  Bumi
Aksara. Subroto,  Agus,  2009,  “ Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (  Studi Kasus  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  desa-desa  dalam  wilayah Kecamatan  Tlogomulyo  kabupaten Temanggung  2008 “  (Tesis  S-2
Sekolah  Pascasarjana  Undip  (tidak dipublikasikan)
Widjaja, HAW. 2003.  Pemerintahan Desa dan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.
Yuli  Astuti,  Titi  dan  Sunarto.  2015.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah . Jurnal Akuntansi: Vol.3, No.1, Hal: 24. Yusuf. 2010. Delapan Langkah Pengelolaan Aset  Daerah Menuju Pengelolaan  Keuangan  Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

## Peraturan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1979 tentang Pemerintah Desa
Undang-undang  Nomor    28  Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan  Negara Yang  Bersih  Dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  No.  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa
Undang-Undang  No  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun
2005 Tentang Desa. Perturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturaan  Pemerintah  No  71  tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  21 Tahun  2011  tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Qanun No 7 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan kekayaan gampong. Peraturan  Walikota  Lhokseumawe  No  10 Tahun  2009 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe.