## PENERAPAN PERATURAN BPH MIGAS  NOMOR 6 TAHUN 2015 TERHADAP PELAKU USAHA PERTAMINI/POMMINI DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si dadan.kurniansyah@staff.unsika.ac.id H.Lukmanul Hakim, S.Ag.,M.Si lukmanul151hakim@gmail.com

## Abstrak
Persyaratan    menjadi  Sub  Penyalur  BBM  yang  diatur  oleh  kebijakan  Pemerintah    Pusat melalui  Badan  Pengatur  Kegiatan  Hilir  Minyak  dan  Gas  Bumi  (BPH  Migas)  melalu  Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015  belum didukung kebijakan  Daerah  dalam  kebijakan perijinan usaha  bidang  minyak  dan  gas  yang  menjadi  kewenangannya.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  penerapan    Peraturan  BPH  Migas  Nomor  6  Tahun  2015    terhadap pelaku  usaha    Pertamini/Pom  Mini  di  Kabupaten  Karawang.    Metode  penelitian  menggunakan metode  deskriptif  dengan  analisis  data  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi dokumentasi, wawancara  dan observasi. Informan Kunci adalah Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Karawang  dan  Ketua  DPW  Hiswara  Migas  Indonesia Karawang. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan  BPH Migas  membangun kemitraan hanya sampai  SPBU  dan  belum  mencapai  Sub  penyalur,  yang  disebabkan  minimnya  sosialisasi pemenuhan  persyaratan  normatif  sub  penyalur.  Kurang  tertibnya  penyesuaian  aturan  persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pelaku usaha pertamini/POM Mini menyebabkan  legalitasnya tidak diakui.  Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  hanya  mengawasi  dan  tera  terhadap akuratisasi  mesin  SPBU sesuai Nota Kesepahaman   Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan  Tertib  Niaga  Kementrian  Perdagangan  dan  tidak  mengakui  keberadaan  para  pelaku  usaha Pertamini/POM  Mini.  Kedua,  Pilar  intepretasi.  Penguatan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  BPH Migas  dan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Karawang  dalam  pengaturan penyaluran  BBM  tertentu  maupun  penugasan  khusus,  berpatokan  kepada  MoU  (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas, yang bertolakbelakang  dengan  pemahaman  pihak  pelaku  usaha  pertamini/POM  Mini  yang  memiliki kesepakatan  dengan  pihak  pemerintah  desa/kecamatan  setempat.  Ketiga,  pilar  penerapan. Penerimaan  masyarakat  terhadap    pelaku  usaha  pertamini/POM  Mini  di  Kabupaten  Karawang cukup baik dan merasa terbantu serta menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi  masyarakat  dan  pengawasan  dilapangan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  terhambat oleh belum adanya pedoman operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, Kewenangan, Sub Penyalur

## A. Pendahuluan
Kekayaan  alam  terbesar  yang  dimiliki  Indonesia  adalah  minyak  dan  gas bumi  sebagai    sumber    daya  alam  strategis  serta  komoditas  vital  yang  menjadi tumpuan    hajat  hidup  orang  banyak.  Minyak  dan  gas  bumi    mempunyai  peran penting  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  yang  diarahkan  untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.  Selanjutnya, melalui UU  No  22  Tahun  2001 Tentang  Minyak  dan  Gas Bumi diatur mengenai berbagai hal yang menyangkut minyak dan gas bumi dari mulai proses hulu sampai dengan hilir dan penegasan minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
Salah  satu  yang  mengontrol  proses  tersebut  adalah  adanya  Izin  usaha untuk  kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi  dan  atau  kegiatan  usaha  Gas Bumi.  Izin  usaha  merupakan  izin  yang  diberikan  kepada  Badan  Usaha  oleh Pemerintah  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing,  untuk  kegiatan  usaha pengolahan,  pengangkutan,  penyimpangan  dan/atau  niaga,  setelah  memenuhi persyaratan  yang  diperlukan.  Dalam  hal-hal  yang  menyangkut  kepentingan daerah,  pemerintah      mengeluarkan      izin      usaha,      setelah      badan      usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
Data  BPLH  Kabupaten  Karawang  tahun  2011  perkembangan  usaha perdagangan/niaga  minyak  dan  gas  yang  berkembang  di  Kabupaten  Karawang sebanyak  54  buah  selama  tahun  2011  di  Karawang,  ternyata  masih  belum  dapat memenuhi  kebutuhan  BBM  secara  masyarakat    Karawang  secara  merata. Masyarakat masih ada  yang kesulitan mendapatkan BBM yang disebabkan akses jarak yang jauh dari pemukiman/domisilinya ke  posisi SPBU terdekat  yang ada. (http://www.bplh.karawangkab.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Buku-II-Buku- Data-SLH-20131.pdf (18:35)).
Kondisi  faktual  di  atas  dimanfaatkan  oleh  sebagian  masyarakat  untuk berjualan BBM dengan membeli BBM di SPBU terdekat dengan jumlah  tertentu dan    dijual  kembali  kemasyarakat    dengan  harga  yang  sudah  ditambah  dengan biaya  transportasi,  yang  terkadang  kurang  memperhatikan  standar  keamanan/ keselamatan  dan  resiko  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  dari  bisnis  tersebut. Mereka  membeli  Bahan  Bakar  Minyak  dari  SPBU,  kemudian  diperjualbelikan kembali kepada pengguna kendaraan dengan harga yang bervariasi dengan alasan adanya  biaya  transportasi  dan  mengambil  keuntungan.  Usaha  pengisian  bahan bakar (Pom Mini/Pertamini)  memang  mulai menjamur di Kabupaten Karawang, kapasitas  rata-rata  pom  bensin  berkapasitas  5000  liter  ini  banyak  ditemui  di Kabupaten  Karawang,  pom  mini/pertamini  dapat  ditemui  di  hampir  sebagian besar  ruas  jalan  di  Kabupaten  Karawang.  Modal  yang  diperlukan  lebih  kurang antara 17 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah untuk membeli mesin pompa. Cukup  rekomendasi  perijinan  melalui  pemerintah  desa/Kelurahan  maupun Kecamatan,  pertamini/pom  mini  dapat  beroperasi.  Adanya    pertamini/pom  mini juga  memudahkan  warga  untuk  membeli  BBM  tanpa  antrian  panjang  yang melelahkan.(http://targetabloid.co.id, 2015, diunduh 22 Februari 2018 (14:40))
Fakta  di  lapangan,  masyarakat  yang  terlibat  dalam  perdagangan/niaga  di bidang  Minyak  (BBM)  dengan  model  eceran  yang  menggunakan  nama Pertamini,    menyimpan  bahan  bakar  minyak  (jenis  pertalite/pertamax)  dalam sebuah  drum  yang  dilengkapi  pompa  yang  dimodifikasi  dengan  prinsip  kerja pompa  di  SPBU  dan  ada  juga  yang  masih  secara  manual  diputar,  sehingga  naik mengisi  gel as  ukur  (l iteran)  yang  ada  diatas  drum.  I n f o r m a s i   l a i n n y a t e r k a i t   p engecer  yang  menggunakan  nama  pertamini,    sengaja  menggunakan nama  yang  mirip  PT.  Pertamina  agar  konsumen  (masyarakat)  tidak  meragukan produk  BBM  di    tempat    tersebut  dan  bangunan  pertamini/pom  mini  ada  yang dibuat  dengan  bangunan  yang  cukup  kokoh  dengan  hampir  mirip  SPBU. (wawancara dengan Slamet, Ketua DPW Karawang Hiswara Migas Indonesia, 20 Februari 2018)
Keberadaan  pertamini/pom  mini  tersebut  menimbulkan berbagai  isu  yang berkembang dimasyarakat, seperti isu seakan-akan pertamini/pom mini diberikan ijin  atau  ruang  usaha  oleh  Pemerintah.  Kemudian  isu  bahwa  para  pelaku  usaha
pertamini/pom mini tersebut telah mendapatkan legalitas organisasi profesi pelaku pertamini/pom  mini  yang  bernama  Hiswara  Migas  Indonesia  berdasarkan Keputusan      Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor:AHU-0059498.  AH.  01.  07.  Tahun  2016.  (http://sinarpos.co.id,2017, diunduh Februari 2018 (15:33))
Selanjutnya  isu  bahwa  pertamini/pom  mini  merupakan  bagian  dari PT.Pertamina  dalam  ikut  menjual  produk-produk  PT.Pertamina  agar  sampai  ke masyarakat.  Namun,  ketiga  dugaan  tersebut  sudah  dibantah  oleh  PT.Pertamina bahwa  pertamini  ilegal,  tingkat  keamanannya  tidak  ada  yang  bisa  menjamin  dan keakuratan  nominal  jumlah  literan  yang  digunakan.  Bahkan,  beberapa  anggota Komisi VII DPR RI yang mempertanyakan pelaku eceran pertamini memakai alat yang    mirip  seperti  yang  dipakai  SPBU  Pertamina  sudah  dibantah  bahwa PT.Pertamina tidak pernah bermitra dengan unit-unit usaha  yang disebut  sebagai pertamini/pom  mini  dan  PT.Pertamina  tidak  pernah  memasok  alat  apapun  ke pertamini.     (https://ekbis.sindonews.com, 2016 diunduh  tanggal  22   Februari 2018 (11:20))
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dengan berkembangnya pertamini/pom  mini  yang  tersebar  di  Kabupaten  Karawang  dapat  dinyatakan bahwa  :  Pertama,  belum  terpenuhinya  persyaratan  yang  diatur  oleh  kebijakan Pemerintah  (Pusat/Daerah)  melalui  Badan  Pengatur  Kegiatan  Hilir  Minyak  dan Gas Bumi (BPH Migas) yang menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015  tentang  Penyaluran  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  dan  Jenis  Bahan Bakar  Khusus  Penugasan  Pada  Daerah  yang  Belum  Terdapat  Penyalur, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

## Tabel 1
Persyaratan  Sub Penyalur BBM dan Fakta Lapangan di Kabupaten Karawang Tahun 2018 No Persyaratan Pemerintah (Per BPH Migas 6/2015) Fakta Lapangan Keterangan 1 Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh BUMDES Masih banyak yang belum memiliki SIUP Hanya rekomendasi Kepala Desa/Camat 2 Lokasi pendirian Sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan Lindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Masih banyak yang belum memenuhi standar keselamatan 3 Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang- undangan Masih banyak yang belum memenuhi standar keselamatan 4 Memiliki dan menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Masih menggunakan drum/jerigen (plastik/logam) dan diangkut menggunakan mobil  bak terbuka
5 Memiliki peralatan penyaluran yang  Masih menggunakan alat
memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan teknis dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan pompa produk lokal yang masih memerlukan proses standarisasi 6 Memiliki Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah Setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur Sudah memiliki dari Pemerintah Desa/Kecamatan 7 Lokasi yang akan dibangun sarana Sub penyalur secara umum berjarak Minimal 5 (Lima) Km dari Lokasi Penyalur berupa Agen penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh)  Km dari Penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan Masih ada yang belum sesuai ketentuan 8 Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah Setempat Sudah memiliki dan ditanda tangani Kades/ Camat

## Sumber : Informasi Pengurus Hiswara Migas Indonesia DPW Karawang, 2018
Kedua,  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  belum  mengeluarkan  peraturan harga  jual  BBM  (produk  Pertamina)  yang  sudah  memperhitungkan  biaya  angkut di  Daerah.  Hal  ini  mempengaruhi  perijinan    usaha  kecil  (UMKM)  bidang  BBM eceran yang menjadi kewenangan Pemerintah  Kabupaten Karawang. Oleh karena itu,  secara  umum  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  kurang  mendukung  usaha  BBM eceran menggunakan pompa (Pertamini/POM Mini).
Disisi  lain,  usaha  Pertamini/Pom  Mini  ini  menjadi  salah  satu  alternatif usaha  kecil  yang    memberikan  keuntungan  yang  signifikan  bagi  masyarakat. Perijinan  tempat  usaha  yang  diberikan  oleh    pemerintah  setempat  cukup  mudah, sehingga    usaha  ini  semakin  banyak  diminati  masyarakat.  Namun  demikian, ketentuan-ketentuan  yang  harus  diikuti  pelaku  usaha  pertamini,  seperti  jaminan keselamatan,  jaminan  takaran  liter  yang  pas  serta  patokan  harga  yang  pantas dilihat  harus  terpenuhi  dengan  pengaturan  posisi  tempat  pembelian  BBM pertamini/pom mini dari SPBU terdekat.   Oleh karena itu,  adanya aktivitas usaha pertamini/pom  mini  tersebut  menimbulkan  dugaan  bahwa  Peraturan  BPH  Migas Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Penyaluran  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu dan  Jenis  Bahan  Bakar  Khusus  Penugasan  Pada  Daerah  Yang  Belum  Terdapat Penyalur kurang optimal  penerapannya  di Kabupaten Karawang.
Oleh  karena  itu,  fenomena  awal  penelitian  memperlihatkan  adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein dari penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015.

## B. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan  BPH  Migas  Nomor  6  Tahun  2015  terhadap  pelaku  penjualan  Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran Pertamini/POM Mini di Kabupaten Karawang yang dikaitkan dengan kewenangan Daerah;

## C.   Tinjauan Pustaka
Penerapan  Program  Sebagai  Implementasi  Kebijakan. Pakar  kebijakan publik  yaitu  William.  N.  Dunn  (2008)    menyatakan  bahwa:  kebijakan  publik
adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga  atau  penjabat  pemerintah  pada  bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas pemerintah  seperti,  pertahanan  keamanan,  energi,  kesehatan,  pendidikan, kesejahteraan  msyarakat,  kriminalitas,  perkotaan  dan  lainnya  (Syafei,2011:117). Dari  definisi  tersebut  mengandung  pengertian  bahwa    kebijakan  publik  adalah tindakan - tindakan atau keputusan – keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dan kata “publik” disini menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dibedakan dengan kebijakan perorangan.
Pengertian  implementasi    tersebut  mengarahkan  bahwa  implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan  cita-cita/tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Implementasi  kebijakan adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  pejabat-pejabat, kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pemerintah.
Lebih  lanjut  Jones  (1994)  menyatakan  bahwa  penerapan  program  kebijakan adalah  “... having  provided  the  proper  interactive  context  for  program implementation,  we  can  now  offer  a  more  concrete  definition.  Let  us  say simply that  implementation  is  that  set  of  activities  directed  toward  putting  a  program into effect. Three activities, in particular, are significant :
1. Organization  :  The  establishment  or  rearrangement  of  resources, units, and methods for putting a program into effect.
2. Interpretation : The translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives
3. Application  :  The  routine  provision  of  services,  payments,  or  other agreed upon program objectives or instruments.
Menurut  Dunn,  (2010:80)  menyebutkan  bahwa  implementasi  kebijakan berarti pelaksanaan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.  Implementasi  kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  aktivitas  praktis, yang  dibedakan  dari  formulasi  kebijakan  yang  pada  dasarnya  bersifat  teoritis. Memperhatikan  konsep  di  atas,  maka  unsur  utama  penerapan  program      adalah organisasi  yang  merupakan  unit  atau  wadah  untuk  menempatkan  program  ke dalam dampak dan pelaksanaannya,  interpretasi  yang merupakan aktivitas yang menterjemahkan  makna  program  ke  dalam  pengaturan  yang  dapat  diterima  dan dapat dijalankan; dan aplikasi yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan membuat, menetapkan dan melaksanakan program  yang ingin dicapai. Sehingga,    untuk  mengimplementasikan  kebijakan  atau  mengoperasikan  sebuah program  cukup  mengoptimalkan  pilar  organisasi,  pilar  interpretasi  dan  pilar penerapan  yaitu  mengoptimalkan    kembali  proses  operasional  dan  tujuan kebijakan.
Penelitian  Terdahulu. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yoga  Bisma Lispaduka  (2013)  dari  Magister    Kebijakan  Publik  FISIP  Universitas  Airlangga meneliti  mengenai  Efektivitas  Implementasi  Kebijakan  Badan  Pengatur  Hilir Minyak  Dan  Gas  Bumi  (BPH  Migas)  Dalam  Menjamin  Ketersediaan  Bahan Bakar  Minyak  Bersubsidi  Di  Kota  Samarinda.  Hasil  penelitian  Roziqin  (2015), hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pasca  reformasi  Indonesia  sudah berusaha  mengimplementasikan  konsep  negara  kesejahteraan  dalam  sektor
minyak  bumi  dengan  adaya  peran  aktif  negara  dan  upaya  mewujudkan kemakmuran  rakyat.  Namun  demikian,  implementasi  tersebut  masih  perlu pembenahan  terus  menerus.  Terlebih,  Indonesia  belum  menerapkan  demokrasi ekonomi  sebagaimana  semangat  awal  pembentukan  negara  kesejahteraan  dalam Pasal  33  UUD  1945.  Hal  ini  terutama  karena  masuknya  paham  ekonomi  pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pasca reformasi Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi.   Kesamaan  kedua  peneliti  di  atas  dengan  Penelitian ini  adalah  fokus  penelitiannya  mengenai  minyak  dan  gas  (BBM),  metode penelitian    dan  konsep  teori  yang  digunakan  adalah  implementasi  kebijakan publik.    Perbedaannya adalah dari  lokus dan substansi  hasil penelitian ini adalah penerapan  atau  implementasi  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  kewenangan Daerah (Kabupaten Karawang) dalam memperkuat dan mengawasi distribusi hilir minyak dan gas bumi.
Kategori Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan  salah  satu  sektor  usaha  yang  banyak  memiliki  keterbatasan dibandingkan  dengan  perusahaan  besar.  Perbedaan  yang  paling  mendasar  jika dibandingkan dengan perusahaan besar adalah dalam hal skala usaha. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  ruang  lingkup  usaha  UMKM  sangat  terbatas.  Faktor  lain yang  membedakan  adalah  pada  umumnya  sektor  UMKM  belum  memiliki legalitas  usaha  yang  sah,  sehingga  sering  disebut  dengan  sektor  informal,  tapi tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  masih  banyak  pula  UMKM  yang  memiliki legalitas sebagai badan hukum.
Sektor  informal  merupakan  sektor  usaha  yang  terdiri  dari  unit-unit  usaha berskala  kecil  yang  memproduksi  dan  mendistribusikan  barang  dan  jasa,  dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing- masing  dan  dalam  usahanya  sangat  dibatasi  faktor  modal  dan  keterampilan. Definisi  mengenai  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  masih  belum seragam  antar  satu  institusi  dengan  institusi  yang  lain.  Berikut  ini  dijelaskan definisi UMKM dari masing-masing institusi.
Definisi UMKM  yang terdapat  di  dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan definisi UMKM yang terbaru di Indonesia, definisi usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan satu persatu berikut ini. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria  sebagai  berikut:  a)    memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50  juta tidak  termasuk  tanah    dan  bangunan  tempat  usaha;  b)    memiliki  hasil  penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan  yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500  juta,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha;  atau  memiliki  hasil penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  300  juta  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  2,5 miliar. c). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha
besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagai berikut:  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500  juta  sampai  dengan  paling banyak  Rp  10  miliar  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha;  atau memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  2,5  miliar  sampai  dengan  paling banyak Rp 50 miliar.
Pentingnya  pengembangan  usaha  kecil  dan  menegah  di  daerah,  secara fundamental  akan  dapat  memperkuat  basis  ekonomi  secara  nasional.  Arah pemberdayaan  yang  perlu  diwujudkan  adalah  pengembangan  sistem  ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA  dan  SDM  yang  produktif,  mandiri,  maju,  berdaya  saing,  berwawasan lingkungan  dan  berkelanjutan.  Pertamini  dan  POM  Mini  sebagai  bentuk  usaha eceran  BBM  memberikan  alternatif  usaha  dan  peluang  yang  masuk  kategori UMKM  yang  merupakan  upaya  yang    dilakukan    oleh  masyarakat  yang seyogyanya  dibantu  oleh  Pemerintah,  dalam  bentuk  penumbuhan  iklim  usaha, pembinaan  dan  pengembangan  sehingga  usaha  tersebut    mampu  menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dengan tujuan menumbuhkan  dan  meningkatkan  kemampuan  Usaha  Kecil  menjadi  usaha  yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha  yang menengah dan meningkatkan  peranan  Usaha  Kecil  dalam  pembentukan  produk  nasional, perluasan  kesempatan  kerja  dan  berusaha,  peningkatan  ekspor  serta  peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk  mewujudkan dirinya sebagai  tulang punggung serta  memperkukuh  struktur  perekonomian  nasional.  Dengan  demikian,    adanya pelaku usaha eceran BBM  yang dilakukan dengan branding pertamini atau POM Mini    merupakan  salah  satu  bagian  dari  upaya  untuk  memperkuat  basis pemberdayaan  UMKM  yang  terfokus  pada    bidang    usaha  bahan  bakar  minyak (BBM) dan sekaligus mempromosikan produk-produk Badan Usaha Milik Negara yang  bergerak  dalam  niaga  bahan  bakar  minyak  (BBM)  yang  dimotori  oleh Pertamina.

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  analisis  data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan  observasi.  Informan  Kunci  adalah  Kepala  Bidang  Metrologi  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Karawang  dan  Ketua  DPW  Hiswara Migas Indonesia Karawang.
Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Locke, Spirduso, & Silverman, 1987). Penelitian ini dapat  diartikan  sebagai  proses  investigatif  yang  didalamnya  peneliti  secara perlahan-lahan  memaknai  suatu  fenomena  sosial  dengan  membedakan, membandingkan,  menggandakan,  mengatalogkan,  dan  mengklasifikasikan  objek penelitian (Miles & Huberman, 1984). Marshall dan Rossman menyatakan bahwa bahwa penelitian ini melibatkan peneliti untuk menyelami setting peneliti. Peneliti memasuki dunia informan, melalui interaksi berkelanjutan, mencari makna-makna dan perspektif-perspektif informan (Creswell 2012:292).

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penerapan  Peraturan  BPH  Migas  Nomor  6  Tahun  2015. Memahami penerapan  suatu  peraturan  tentunya  perlu  memahami  substansi    Peraturan  BPH
Migas  Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Penyaluran  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak Tertentu  dan  Jenis  Bahan  Bakar  Khusus  Penugasan  Pada  Daerah  Yang  Belum Terdapat Penyalur. Dikeluarkannya  Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 adalah    untuk  memenuhi  pasal  8  ayat  2  Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang  mewajibkan  Pemerintah  untuk  menjamin ketersediaan  dan  kelancaran  pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak  di  seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan  pemerataan  dan  kelancaran  distribusi  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM) di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  masih  belum  tercapai, karena  masih  ada  wilayah-wilayah  yang  belum  ada  penyalur  yang  menjangkau masyarakat  pengguna  BBM  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  191  Tahun  2014.    Oleh  karena  itu,  Badan  Pengatur  Hulir Minyak  dan  Gas  Bumi  (BPH  Migas)  mencari  jalan  keluar  melalui  aturan  dari BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada daerah yang belum terdapat penyalur.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  191  Tahun  2014  tentang Penyediaan,  Pendistribusian  Dan  Harga  Jual  Eceran  Bahan  Bakar  Minyak mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas Bahan Bakar Minyak dan  dalam  rangka  pemberian  subsidi  yang  lebih  tepat  sasaran  kepada  konsumen pengguna  tertentu  serta  guna  meningkatkan  efisiensi  penggunaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  perlu  menata  kembali  kebijakan  mengenai penyediaan,  pendistribusian,  harga  jual  eceran  dan  konsumen  pengguna  jenis Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  dan  mengatur  penyediaan,  pendistribusian  dan harga Bahan Bakar Minyak lainnya.
Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu  adalah bahan bakar yang berasal dan/atau  diolah  dari  Minyak  Bumi  dan/atau  bahan  bakar  yang  berasal  dan/atau diolah  dari  Minyak  Bumi  yang  telah  dicampurkan  dengan  Bahan  Bakar  Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
Sementara,  jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Khusus  Penugasan  yang  adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang  berasal  dan/atau  diolah  dari  Minyak  Bumi  yang  telah  dicampurkan  dengan Bahan  Bakar  Nabati  (Biofuel)  sebagai  Bahan  Bakar  Lain  dengan  jenis,  standar dan  mutu  (spesifikasi)  tertentu,  yang  didistribusikan  di  wilayah  penugasan  dan tidak diberikan subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah bahan bakar yang  berasal  dan/atau  diolah  dari  Minyak  Bumi  dan/atau  bahan  bakar  yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
Berdasarkan  jenis  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  yang  dijelaskan  dalam peraturan  di  atas  yaitu    Jenis  BBM  Tertentu  (ada  subsidi),  Jenis  BBM  Khusus Penugasan  (tidak  bersubsidi)  dan  Jenis  BBM  Umum  (tidak  bersubsidi).  Jenis BBM  Tertentu    seperti  Minyak  Tanah  (Kerosene)  dan  Minyak  Solar  (Gas  Oil), Jenis  BBM  Khusus  Penugasan    terdiri  atas  jenis  Bensin  (Gasoline)  RON minimum 88 untuk didistribusikan diwilayah penugasan.
Daerah  yang  belum  terdapat  penyalur  adalah  suatu  daerah  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak terdapat  penyalur Jenis
BBM tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan dalam jarak dan radius tertentu dari daerah  terdekat  yang  terdapat  Penyalur.  Dalam  peraturan  BPH  Migas  Nomor  6 Tahun  2015  dijelaskan  bahwa  penyalur  adalah  Koperasi,  usaha  kecil,  Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
Badan Usaha  yang dimaksud  dalam peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015  adalah  Badan  Usaha  pemegang  izin  usaha  niaga  umum  yang  mendapatkan penugasan  dari  pemerinah  melalui  Badan  Pengatur  untuk  melaksanakan penyediaan  dan  pendistribusian  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  dan  Bahan Bakar  Minyak  Khusus  Penugasan.    Sedangkan,  Sub  Penyalur  menurut  peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yang dimana wilayah operasinya berada.
Sub Penyalur harus memenuhi persyaratan yang mengacu kepada  Peraturan BPH  Migas  Nomor  6  Tahun  2015,  yaitu  :  1)  Anggota  dan/atau  perwakilan masyarakat  yang  akan  menjadi  Sub  Penyalur  memiliki  kegiatan  usaha  dagang dan/atau  unit  usaha  yang  dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa;  2)  Lokasi pendirian  Sub  Penyalur  memenuhi  standar  keselamatan  kerja  dan  lindungan lingkungan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  3)Memiliki  sarana penyimpanan  dengan  kapasitas  paling  banyak  3.000  liter  dan  memenuhi persyaratan  teknis  keselamatan  kerja  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;4)  Memiliki  atau  menguasasi  alat  angkut  BBM  yang memenuhi  standar  pengangkutan  BBM  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  5)  memiliki  peralatan  penyaluran  yang  memenuhi persyaratan  teknis  dan  keselamatan  kerja  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  6)  memiliki  izin  lokasi  dari  pemerintah  daerah  setempat untuk  dibangun  fasilitas  Sub  Penyalur;  7)Lokasi  yang  akan  dibangun  saran  Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain  yang  dapat  dipertanggungjawabkan;8)memiliki  data  konsumen  pengguna yang  kebutuhannya  telah  diverifikasi  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat;  dan terkait harga BBM, nantinya akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Perkembangan  Pelaku  Penjualan  BBM  Eceran  Pertamini/POM  Mini  di
Kabupaten Karawang dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini :
Tabel 1
Data Pelaku Usaha Pertamini/Pom Mini Kabupaten Karawang
Tahun  2017-2018 (Anggota Hiswara Migas Indonesia)
NO URUT NAMA ANGGOTA ALAMAT TINGGAL ALAMAT USAHA 1 DENI Dusun Sasakseng Rt002/005 Kalihurip Idem 2 NURDI Perum Taman Cisetang A.No.6 Cikampek Barat Rt4/Rw12 Pewarengan, Cikampek Barat 3 MURSYID SUPRIYADI Kp.Gempol Tengah Purwadana Gempol Tengah 4 USMAN DIRJAYA Jl.Syeh Quro,Ciranggon Syeh Quro, Ciranggon
5 IWAN HERYANTO Perum Regent Park Blok A3 No.43 Cibalongsari Bakantambun, Wadas 6 NURTA Ciselang Cikampek Utara Jl.Ciselang 7 M.SANTO Parakanmulya, Parakan Jl. Parakan 8 SUGANDA BIN UNTUNG Dusun Krajan Rt03/Rw01 Belendung Krajan Belendung 9 IBROHIM ARIANTO Selang 1 Rt12/Rw03,Ciwaringin Selang1,Tgellega Linggarsari 10 DENI UMBARA Kp.Karang Anyar, Mulya Sejati Karang Anyar 11 ADAM.M Kp.Krajan, Sumurkondang Sumurkondang 12 AJID PURNAMA Sukamerta Rt11/Rw05,Rawamerta Rawamerta 13 TB.RIWAN SYAHBUDI DESA RAWAGEDE 2 Rt11/RW4 BALONGSARI RAWAMERTA Dusun Rawagede Dpn Smp2 Rawamerta 14 KARSIM Kp.Sadang, Karangsinom,Tirtamulya Sadang Karangsinom 15 JHONI RACHMAN ANDRIAN Kp.Payuyon,Dawuan Barat Idem 16 ANDRE SUJANA Kp.Lengkasari,Mulyasejati Tamelang/Mekarjaya 17 NATA WIHARJA Desa Mulyasejati Kp.Asem Ds.Mulyasejati 18 MUH.TOIB Pekarang Indah,Karangpawitan idem 19 RATAM SETIAWAN Dsn.Sukatani,Pinayungan,Telukjambe  Jl.Peruri 20 H. WAHYONO Cilalung,Mekarjaya Cilalung 21 KANO Dsn.Dapur Areng,Cenkong,Purwasari Jl.Dapur Areng 22 USUP SUPRIATNA Jl.Manunggal Vii,Rawabagi,Palumbonsari Manunggal Vii Rawabagi 23 ERI SUHERI Jl.Manunggal Vii,Rawabagi,Palumbonsari Manunggal Vii Rawabagi 24 AHMAD SARIPUDIN Dsn.Sumur Batu,Sukamerta,Rawamerta Dsn.Sumur Batu Rt 04/03 25 KARSIM Kp.Payuyon,Dawuan Barat Payuyon,Dawuan Barat 26 SUJUD Dsn.Krajan,Pucung,Kotabaru Jl.Masbudi Pucung 27 YUDHO BUDI Perum Griya Indah,Telukjambe,Parungmulya Ds.Ciherang Telukjambe 28 LIMHERMEY SURY Ds.Lemahmulya,Majalaya Idem 29 WASIM Dsn.Baros Rt12/02,Pancakarya Baros,Pamcakarya,Tempuran 30 M. ARI ASY'ARI Dsn.Surkalim,Tegalwaru Jl.Raya Krasak Tegalwaru Cilamaya Wetan 31 H.BADRU TAMAM Dsn.Babakan 1 Rt007/02,Sumurkondang Sumurkondang,Kp.Cangkong 32 UDIN JAMALUDIN Kp.Kalioyod Rt04/03,Wancimekar,Kotabaru Kp.Kalioyod Rt04/03 33 SURYADI HASAN Kp.Karangsalam Rt03/05,Pucung,Kotabaru Karangsalam Pucung 34 MARJUNI IRCHANDY (ARJUN) Perum Saung Indah,Bengle Kp.KrajaNWrbambu,Kp.Gorowong,Jl.Raya Belendung,Jl.Raya Tempuran,Unsika 35 SAMSUDIN Desa Telagasari,Telagasari Telagasari, Pakis, Wadas, Majalaya 36 MAHMUD KURNIA Kp.Dukuh Rt03/05 Sukasari,Purwasari Kp.Dukuh, Sukasari 37 SULAEMAN Bbk.Cengkong Rt01/03 Sukasari,Purwasari Bbk.Cengkong,Sukasari 38 JAJAT MUNAJAT Kp.Tegalamba Rt01/03 Desa Tegalsari,Purwasari Kp.Tegal Amba, Kp.Ciluweuk Cikampek Selatan 39 ADANG SUHENDAR Krajan 1 Desa Curug Curug, Krajan 1, Cimahi, Tamelang 40 ANWAR Kp.Buher Karangpawitan Buher, Kepuh, Bakansampeu Ckp 41 MUSTIADY Tanjung,Karangtanjung Rt04/02 Karangtanjung Wadas
42 MUHAMMAD SAID Tamelang, Purwasari Tamelang 43 SUHADI Bbk.Cengkong  Sukasari,Purwasari Bbk.Cengkong 44 MURSID Gempol Tengah Rt12/06 Purwadana Telukjambe Timur Gempol Tengah 45 MUHAMAD YUSUF Kp.Lio Rt02/04 Limbangan Garut Walahar, Selang, Cikampek, Gorowong, Adiarsa 46 WARSA Jarong Kulon Kiara Cilamaya Kulon Jarong Kulon, Cilamaya 47 H. DADANG SUPARLI Jl.Cisadane Ix/121 Adiarsa Barat Lmh.Abang Wdas, Cilamaya 1, Cilamaya 2, Cilebar 1, Cilebar 2 48 ONENG Dsn.Kalipandan Sukaluyu Telukjambe Timur IDEM 49 MOMON KARAWANG Dsn.Pasirwaru Rt03/01 Karanganyar Klari Idem 50 DEDI M Dsn.Krajan 1 Sukamerta Rawamerta Idem 51 ADE Idem Idem Sumber : Hasil Penelitian 2018, (diolah kembali) Berdasarkan hasil penelitian maka kerangka pembahasan dapat digambarkan dalam gambar 1 berikut :

## Gambar 1

## Kerangka Pembahasan
MASUKAN                               PROSES                                      KELUARAN
outcome

## Evaluasi
Pertama,  pilar  organisasi.    Kewenangan  yang  BPH  Migas  sebagai  badan pengatur  hilir  secara    eksternal  terbantu  dengan  adanya    penyalur  yang  berada pada  posisi  peran  strategis  PT.Pertamina  (BUMN)  yang  kemitraannya  dibangun hanya sampai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Hal ini merupakan kewajaran  dalam  ranah  kewenangan  yang  harus  memenuhi  standar  dan persyaratan  operasionalisasi  layanan  BBM  (tertentu  maupun  penugasan  khusus).
Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat
Penyalur  di Kabupaten Karawang Penerapan Interpretasi Kewenangan BPH Migas Organisasi pengawasan dilapangan kewenangan Dinas Perindag karawang MoU Kesepahaman antar lembaga Pemahaman Pelaku Usaha Pertamini Penerimaan masyarakat - TERJAMINNYA KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS -TERTIBNYA SUB PENYALUR
Keberadaan  Pertamini/POM  Mini  yang  eksistensinya  dianggap  Sub  Penyalur berada  diluar  jangkauan  wewenang  secara  normatif  sehingga  keberadaan  sub penyalur  yang  disebut  Pertamini/POM  Mini  lebih  domain  kebijaksanaan  yang bersifat  politis  karena  memegang  peranan  penting  dalam  penyaluran  kepada masyarakat  di  desa  atau  lokasi  yang  kurang  terjangkau  oleh  keberadaan  SPBU, maka  eksistensi  Pertamini/POM  Mini    memiliki  peran  yang  penting  dalam penyaluran.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  pengakuan  yang  telah  disepakati oleh  pihak yang berkepentingan ditingkat desa/kecamatan. Di lain pihak, dengan adanya  pengakuan  secara  normatif  terkait  peran  pemerintah  daerah  dalam  hal pengawasan maupun penentuan harga BBM (setelah dihitung biaya transportasi), maka  secara  tidak  langsung  memberikan  peluang  kepada  Daerah  untuk  dapat memberdayakan  Pertamini/POM  mini  sebagai  mitra  dalam  distribusi  BBM kepada    masyarakat    yang  berada  jauh  dari  jangkauan  layanan  SPBU  (sebagai penyalur).  Merujuk  hasil  penelitian,  maka    mutlaknya  penertiban  Sub  Penyalur dalam  bentuk  penyesuaian  aturan  persyaratan  menjadi  Sub  Penyalur  yang memiliki  legalitas  dan    pemenuhan  persyaratan  untuk  menjadi  mitra  distribusi yang  berkolaborasi  dengan  Pertamina.  Hal  ini  tentunya  tidak  mudah,  karena persyaratan  menjadi  mitra  penyalur  dari  PT.  Pertamina  memerlukan  biaya  yang cukup besar untuk membangun infrastruktur pendukung dan standar keselamatan tempat usaha.
Kewenangan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Karawang adalah pengawasan dan tera terhadap keakuratan mesin yang dimiliki oleh SPBU setempat  yang  berdasarkan  pada  MoU  (Nota  Kesepahaman  bersama)  dengan Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib  Niaga  Kementrian Perdagangan  Tentang  Pengawasan  alat-alat  Ukur,  Takar,  Timbangan,  dan perlengkapannya  yang  digunakan  dalam  pendistribusian  BBM.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang tidak mengakui keberadaan para  pelaku  usaha  BBM  eceran  Pertamini/POM  Mini,  karena  pihak  Disperindag belum  memiliki  petunjuk  teknis  maupun  SOP  yang  mengatur  pengawasan  dari pihak Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
Kedua,  Pilar  intepretasi.  Penguatan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  BPH Migas  dan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Karawang  dalam pengaturan  penyaluran  BBM  tertentu  maupun  penugasan  khusus,  berpatokan kepada  MoU  (Nota  Kesepahaman)  antara  Dirjen  Perlindungan  Konsumen  dan Tertib  Niaga  dengan  BPH  Migas.  Hal  ini  bertolakbelakang  dengan  pemahaman pihak  pelaku  usaha  pertamini/POM  Mini  yang  hanya  berpatokan  kepada penguatan  kesepakatan  dengan  pihak  pemerintah  desa/kecamatan  setempat.  Para pelaku  usaha  pertamini/POM  Mini  kurang  memahami  dukungan  legalitas  yang bersumber dari MoU BPH Migas dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.  Pembiaran  terhadap  perkembangan  para  pelaku  usaha  pertamini/POM Mini lebih didominasi oleh pertimbangan sosial dan kepentingan masyarakat. Sampai  saat  ini,  tidak  ada    tindakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah
Kabupaten  Karawang  terhadap  para  pelaku  usaha  pertamini,  khususnya  dalam memberikan  kepastian  kepada  masyarakat  penerima  manfaat  keberadaan Pertamini/POM  Mini  terkait  akuratisasi  takaran  (Tera)  dengan  alasan  belum  ada SOP  yang  menaungi  kewenangannya.  Artinya,  ini  membuktikan  bahwa  belum adanya  kesepahaman  dan  kesepakatan  terhadap    tujuan  atau  sasaran  yang  akan ingin  dicapai  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Karawang    dengan  pelaku  usaha
Pertamini/POM  Mini  dalam  proses  penerapan  peraturan  demi  kepastian  hukum untuk masyarakat penerima manfaat.
Ketiga,  pilar  penerapan.  Penerimaan  masyarakat  terhadap  keberadaan pelaku  usaha  pertamini/POM  Mini  di  Kabupaten  Karawang    tidak memperlihatkan  sikap  penolakan.  Bahkan,  faktanya  mereka  merasa  terbantu dengan keberadaan pelaku usaha pertamini. Hal ini sangat wajar karena jangkauan layanan SPBU sebagai penyalur resmi yang bermitra dengan PT. Pertamina belum memenuhi jangkauan layanan distribusi.
Jangkauan penyaluran BBM  yang dipegang PT.Pertamina yang langsung diakses  masyarakat  di  Kabupaten  Karawang  masih  belum  terpenuhi  dalam kapasitas  daya  jangkau  yang  memudahkan  masyarakat  penerima  manfaat  BBM. Akhirnya  masyarakat  melihat  keberadaan  pelaku  usaha  pertamini/POM  Mini sebagai  peluang  sekaligus  penolong  untuk  menutupi  kekurangan  daya  jangkau penyaluran  BBM  tersebut.  Disisi  lain  hal  ini  pun  menjadi  peluang  usaha  yang cukup  menjanjikan  keuntungan  bagi  masyarakat  yang  memiliki  modal  cukup, ketimbang harus mendirikan SPBU yang investasinya besar dan mahal.
Pengawasan  dilapangan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Karawang, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terkendala oleh pedoman operasional (SOP) yang  dikeluarkan  oleh  instansi  yang  memiliki  kewenangan    berdasarkan  Nota Kesepahaman.
Namun  demikian, Pemerintah kabupaten  Karawang minimal  memberikan sosialisasi  dan  pemahaman  kepada  para  pelaku  usaha  Pertamini/Pom  Mini mengenai  berbagai  hal  yang  menyangkut  keselamatan  dalam  berusaha  maupun sosialisasi  pentinganya  mengurusi persyaratan untuk  menjadi  Sub Penyalur  yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tercantum dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015.
Perkembangan  di  lapangan  hasil  penelitian  yang  lebih  menarik  adalah berkembangnya workshop - workshop yang  memproduksi  mesin  Pertamini/POM Mini  yang  berada  di  Kabupaten  Karawang  khususnya  wilayah  Cikampek  dan Telukjambe  Barat.  Teknisi-teknisi  workshop  ini  membuka  peluang  usaha  yang cukup  memberikan  peluang  bagi  pelaku  usaha  untuk  mengembangkan  teknologi yang terstandarisasi minimal SNI.
Pengembangan Industri rumahan ( workshop ) yang ada di Karawang belum mendapat  pembinaan  dari  pihak  manapun.  Workshop  ini  berkembang  secara mandiri  dengan  modal  yang  mandiri.  Pemesanan  “Dispenser”  (istilah  pelaku usaha workshop pertamini/POM Mini) berasal dari luar Karawang.

## E. Simpulan dan Saran Simpulan
Pertama,  pilar  organisasi.    Kewenangan  yang  BPH  Migas  sebagai  badan pengatur  hilir  berkolaborasi  dengan  PT.Pertamina  (BUMN)  membangun kemitraan  sampai  penyalur    Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU)  dan belum mencapai Sub penyalur yang disebabkan minimnya sosialisasi  pemenuhan persyaratan  normatif  sub  penyalur.  Kurang  tertibnya  penyesuaian  aturan persyaratan  menjadi  Sub  Penyalur  kepada  pelaku  usaha  pertamini/POM  Mini menyebabkan    legalitasnya  tidak  diakui.  Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten Karawang  hanya  mengawasi  dan  tera  terhadap  akuratisasi  mesin  SPBU  sesuai Nota  Kesepahaman    Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib
Niaga  Kementrian  Perdagangan  Tentang  dan  tidak  mengakui  keberadaan  para pelaku  usaha    Pertamini/POM  Mini,    karena    tidak  ada  petunjuk  teknis  maupun SOP;
Kedua,  Pilar  intepretasi.  Berkaitan  dengan  penguatan  kewenangan  yang dimiliki  oleh  BPH  Migas  dan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Karawang  dalam  pengaturan  penyaluran  BBM  tertentu  maupun  penugasan khusus, berpatokan kepada MoU (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas. Hal ini bertolakbelakang dengan pemahaman  pihak  pelaku  usaha  pertamini/POM  Mini  yang  hanya  berpatokan kepada  penguatan  kesepakatan  dengan  pihak  pemerintah  desa/kecamatan setempat.
Ketiga,  pilar  penerapan.  Penerimaan  masyarakat  terhadap    pelaku  usaha pertamini/POM  Mini  di  Kabupaten  Karawang    cukup  baik  dan  merasa  terbantu serta  menjadi  peluang  usaha  yang  cukup  menjanjikan  keuntungan  bagi masyarakat yang memiliki cukup modal, ketimbang harus mendirikan SPBU yang investasinya  besar  dan  mahal.  Pengawasan  dilapangan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Karawang  terkendala  oleh  tidak  adanya  pedoman  operasional  (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

## Saran
Pertama, Pemerintah  Kabupaten  Karawang  harus  mulai  memberikan sosialisasi dan pembinaan hukum kepada para pelaku usaha Pertamini/POM Mini mengenai  berbagai  hal  yang  menyangkut  keselamatan  dalam  berusaha  dan mensosialisasikan pentingnya mengurus persyaratan untuk menjadi Sub Penyalur Resmi  yang  berhubungan  dengan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES) sebagaimana  tercantum dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015. Kedua,  Pembinaan  terhadap  keberadaan  pelaku  usaha  eceran  BBM  dan workshop yang  memproduksi  mesin  Pertamini/POM  Mini  yang  berada  di Kabupaten  Karawang  dapat  dijadikan  salahsatu  strategi  pengawasan  oleh  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Karawang  untuk  mengetahui  standar keakuratan alat ukur sekaligus pendataan pengguna mesin di  wilayah Kabupaten Karawang  dan  dapat  dijadikan  salah  satu  peluang    untuk  mengembangkan teknologi tingkat lokal yang terstandar SNI.
Ketiga,  pengusulan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Karawang kepada  Pemerintah  Pusat  untuk  menerbitkan    pedoman  operasional  (SOP)  yang dapat  dijadikan  pedoman  pengawasan  untuk  Sub  Penyalur  BBM  yang dikolaborasikan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

## Daftar Pustaka :
Alwasilah,  A.Chaedar.2002. Pokoknya  Kualitatif,  Dasar-Dasar  Merancang  dan Melakukan Penelitian Kualitatif . Jakarta : Pustaka Jaya. Bungin,  Burhan.2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
John  W,  Cresswell,  1998. Qualitattive  Inquiry  And  Research  Design  Choosing Amongt Five Traditions . Thousand Oaks California : Sage Publication. Jones , Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) . terjemahan. Ricky Istamto. Jakarta : PT.Raja Grafindo.
Kencana, Innu Syafei. 2005. Manajemen Pemerintahan . Bandung : Mandar Maju.
Koentjaraningrat.  1994. Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat .  Jakarta  : Gramedia.
Miles,Matthew  B  dan  Huberman,Michael.A.  1992. Analisa  Data  Kualitatif terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi . Jakarta : Universitas Indonesia Press. Moleong  J.  Lexy.  2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung  :  Remaja Rosdakarya.
Nasution S, 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito. Wahab,  Solichin  Abdul.2002. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Winarno,  Budi.  2010. Teori  Kebijakanaan  Publik .Yogyakarta:  Pusat  Antar Universitas-Studi Sosial,UGM.

## Jurnal:
Lispaduka,  Yoga  Bisma.  2013.  Jurnal  Jejaring  Administrasi  Publik    ISSN  2086- 3101  Vol.  5  /  No.  2  /  Published  :  2013-09  TOC  :  9,  and  page  :386  –  407 Related with : Scholar . Efektivitas implementasi kebijakan badan pengatur hilir  minyak  dan  gas  bumi  (BPH  MIGAS)  dalam  menjamin  ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di kota samarinda
Roziqin. 2015. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan  Negara  Volume 1, Nomor 2, Desember . Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi:Analisis Konsep Negara Kesejahteraan

## Dokumen:
Undang Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi Undang  Undang  Nomor  20  tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah
Peraturan  BPH  Migas  Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Penyaluran  Jenis  Bahan Bakar  Minyak  Tertentu  dan  Jenis  Bahan  Bakar  Khusus  Penugasan  Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur
Nota  Kesepahaman  antara  Badan  Pengatur  Hilir  Minyak  dan  Gas  Bumi  (BPH MIGAS)  dengan  Direktorat  Jendral  Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib Niaga  Kementrian  Perdagangan  No.  01.KB/KA  BPH/2016;  No. 01/PKTN/MOU/2/2016  Tentang  Pengawasan  Alat-Alat  Ukur,  Takar, Timbang  dan  Perlengkapannya  yang  digunakan  dalam  pendistribusian bahan bakar minyak.
Dokumen  Visi Misi Hiswara Migas Indonesia (DPW Karawang : 2018 )
D. Website http://www.bplh.karawangkab.go.id http://targetabloid.co.id http://sinarpos.co.id https://ekbis.sindonews.com http://www.bplh.karawangkab.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Buku-II-Buku- Data-SLH-20131.pdf diunduh 10 Maret 2018 http://targetabloid.co.id/berita/8394-usaha-pom-bensin-mini-menjamur-di karawang http://sinarpos.co.id/2017/10/01/hiswara-migas-siap-bantu-pemerintah-hingga-ke- pelosok-desa/ diunduh tanggal 22 Februari 2018
https://ekbis.sindonews.com/read/1076013/34/pertamina-bantah-pasok-alat-ke-
pertamini-1452495583 diunduh tanggal 22 Februari 2018 http://www.ibrahimhasyim.id/berita/bph-migas-mengeluarkan-peraturan-no- 62015-tentang-sub-penyalur-bbm/ tanggal 4 Juni 2015 diunduh Agustus 2018 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2298956/pertamina-tak-bisa-tindak- pertamini