## EKSISTENSI E-COMMERCE DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA
Hendra Adi Saputra 1 , Ernawati 2 1,2 Dosen Tetap Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Email: squalemaen2@gmail.com , ernawatienggar@yahoo.com
Abtrak Transaksi Bisnis e-commerce merupakan transaksi yang memanfaatkan kecanggihan alat komunikasi elektronik namun perkembangan  transaksi  ini  belum  diimbangi  dengan  perkembangan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Hingga permasalahan  hukum  transaksi  bisnis e-commerce di  Indonesia  menjadi  isu  utama  para  pelaku  bisnis.  Eksistensi e- commerce di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari permasalahan tersebut. Di Indonesia segala  transaksi  bisnis  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  jual  beli  berpegang  pada  Buku  III  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  mengenai  perjanjian  dan  mengenai  keabsahan  transaksi  elektronik  mengacu  pada  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik.
Kata kunci : Eksistentsi, E-commerce, Undang-undang.

## PENDAHULUAN
Jual  beli online saat  ini  menjadi  trend  di  masyarakat,  menggunakan  alat-alat elektronik  yang  terhubung  dengan  jaringan  internet  seperti  Handphone  dan  Komputer masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli. Menggunakan aplikasi layanan jual beli yang terdapat di handphonenya masyarakat dapat melakukan aktivitas pemesanan barang yang diinginkannya kemudian memesannya dan barang tersebut dikirim oleh penjual ke alamatnya pemesannya.
Jual  beli online ini  termasuk  dalam  transaksi  bisnis Electronik  Commerce . E- commerce seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik khususnya  melalui  internet. E-commerce ( Electronic  Commerce )  menurut  Onno  W. Purbo  yang  dikutip  oleh  Haris  Fauladi  Asnawi  merupakan  penggunaan  alat-alat elektronik  dan  teknologi  untuk  melakukan  perdagangan,  meliputi  interaksi business  to business , dan business to consumer .
Selanjutnya  perlu  kita  ketahui  jenis-jenis  transaksi  dari  kegiatan e-commerce jika dilihat dari sudut para pihak, yaitu sebagai berikut:
1. Business to Bussines (B2B)
Transaksi Business  to  Business (B2B)  ini  merupakan  bisnis e-commerce yang paling banyak dilakukan. Yang terdiri dari:
a. Transaksi Inter-organizational System (IOS), misalnya transaksi extranet , elektronik fund transfer , electronic forms , integrated messaging , share data based , supply chain management dan lain-lain.
b. Transaksi pasar elektronik ( electronic market transaction ).
2. Business to Consumer (B2C)
Business to Consumer (B2C) merupakan transaksi ritel dengan pembeli individual.
3. Consumer to consumer (C2C)
Consumer  to  consumer (C2C)  merupakan  transaksi  di  mana  konsumen  menjual produk  secara  langsung  kepada  konsumen  lainnya.  Dan  juga  seorang  individu  yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.
4. Consumer to Business (C2B)
Consumer to Business (C2B) merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.
5. Non-Business Electronic Commerce
Journal of Mandalika Literature, Vol. 3, No. 1, [2022], e-ISSN: 2745-5963 http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/issue/archive
Dalam  hal  ini  meliputi  kegiatan nonbisnis seperti  kegiatan  lembaga  pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.
6. Intrabusiness ( Organizational ) Electronic Commerce
Kegiatan  ini  meliputi  semua aktivitas internal  organisasi  melalui  internet  untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi,  menjual  produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.
Perkembangan  bentuk  dan  jenis  transaksi  bisnis e-commerce tidak  bisa  dicegah karena  memang  sifat  bisnis  yang lebih melihat  manfaat  dan  kegunaan  untuk  mencari keuntungan. Seorang pebisnis akan melihat lebih dulu keuntungan dalam pengembangan bisnisnya kemudian baru melihat regulasi (hukum) hal ini bisa kita lihat perkembangan e-commerce saat ini walaupun regulasi hokum yang mengatur e-commerce masih minim namun transaksi e-commerce menjadu tren bisnis.
Dengan memanfaatkan teknologi ini mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan, konsumen dan masyarakat umum dalam transaksi bisnis e-commerce . Secara  umum,  ada  berbagai  manfaat  yang  didapat  oleh  perusahaan,  konsumen  dan masyarakat umum diantaranya sebagai berikut:
Manfaat bagi perusahaan, Yaitu:
1. Memperpendek  jarak.  Perusahaan-perusahaan  dengan  lebih  mendekatkan  diri dengan  konsumen.  Dengan  hanya  mengklik link-link yang  ada  pada  situs-situs, konsumen dapat menuju keperusahaan dimana pun saat itu mereka berada.
2. Perluasan pasar. Jangkauan pemasaran menjadi  semakin luas dan tidak terbatas oleh area geografis  dimana perusahaan itu berada.
3. perluasan jaringan mitra bisnis. Pada perdagangan tradisional, sangat sulit bagi suatu perusahaan untuk mengetahui posisi geografis mitra kerjanya yang berada di negara- negara  lain  atau  benua  lain.  Bagaimanapun  juga  mitra  kerja  sangat  penting  untuk kosultasi  dan  kerja  sama  baik  teknis  maupun  non  teknis.  Dengan  adanya perdagangan  elektronik  lewat  jaringan  internet,  hal-hal  tersebut  bukan  mejadi masalah yang besar lagi.
4. Efesien.  Perusahaan-perusahaan  yang  berdagang  secara  elektronik  tidak membutuhkan kantor dan toko yang besar, menghemat kertas-kertas yang digunakan untuk  transaksi-transaksi,  periklanan,  serta  pencatatan-pencatatan.  Selain  itu perdagangan  elektronik  juga  sangat  efisien    dari  sudut  waktu  yang  digunakan. Pencarian  informasi-informasi  produk  atau  jasa  dan  transaksi-transaksi  bisa dilakukan lebih cepat serta lebih akurat.
Manfaat bagi konsusmen, yaitu:
1. Efektif.  Konsumen  dapat  memperoleh  informasi  tentang  produk/jasa  yang dibutuhkannya dan bertransaksi dengan cara yang cepat dan murah.
2. Aman  secara  fisik.  Konsumen  tidak  perlu  mendatangi  toko  tempat  perusahaan menjajakan barangnya dan ini memungkinkan konsumen dapat bertransaksi dengan aman  sebab  di  daerah  tentunya  mungkin  sangat  berbahaya  jika  berkendara  dan membawa uang tunai dalam jumlah sangat besar.
3. Fleksibel.  Konsumen  dapat  melakukan  transaksi  dari  berbagai  lokasi,  baik  dari rumah, kantorm warnet, atau tempat-tempat lainnya.
Manfaat bagi masyarakat umum, yaitu:
1. mengurangi  polusi  dan  pencemaran  lingkungan.  Dengan  adanya  perdagangan elektronik  yang  dapat  dilakukan  dimana  saja,  konsumen  tidak  perlu  melakukan perjalanan-perjalanan  ke  toko-toko,  dimana  hal  ini  akan  mengurangi  jumlah kendaraan  yang  berlalu-lalang  di  jalanan.  Berkurangnya  kendaraan  di  jalanan
Journal of Mandalika Literature, Vol. 3, No. 1, [2022], e-ISSN: 2745-5963 http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/issue/archive
berarti menghemat bahan bakar dan mengurangi tingkat polusi udara sebab gas-gas buangan kendaraan bermotor dan mencemari lingkungan.
2. membuka peluang kerja baru. Era perdaganan elektronik akan membuka peluang- peluang  kerja  baru  bagi  mereka  yang  tidak  buta  teknologi.  Muncul  pekerjaan- pekerjaan baru seperti pemograman komputer, perancang Web , ahli dibidang basis data, analis sistem, ahli dibidang jaringan komputer, dan sebagainya.
3. menguntungkan  dunia  akademis.  Berubahnya  pola  hidup  masyarakat  dengan hadirnya  perdagangan  elektronik,  kalangan  akademisi  akan  diperkaya  dengan kajian-kajian psikologis, antropogis, sosial budaya, dan sebagainya, yang berkaitan dengan cara dan pola hidup yang berkaitan dengan dunia maya. Selain itu, dampak langsung dari hadirnya internet secara langsung akan menantang kiprah ilmuwan di bidang  teknik  komputer,  teknik  telekomunikasi,  elektronika,  pengembangan perangkat lunak, dan sebagainya.
4. Meningkatkan  sumber  daya  manusia.  Perdagangan  elektronik,  seperti  juga teknologi komputer pada umumnya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yaitu  orang  yang  bisa  teknologi  saja,  sehingga  pada  gilirannya  akan  merangsang orang-orang  untuk  mempelajari  teknologi  komputer  demi  kepentingan  mereka sendiri. Selain itu, dalam melakukan perdagangan elektronik seseorang suatu saat akan tersesat kesitus-situs berkualitas yang akan meningkatkan pemahaman orang yang bersangkutan.
Di Indonesia perkembangan pengguna e-commerce terus bertambah, Pemerintah Indonesia mencatat nilai transaksi ekonomi pada e-commerce pada kuartal I-2022 telah mencapai  Rp  108,54  triliun.  Capaian  tersebut  mengalami  pertumbuhan  23  persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Susi mengatakan nilai transaksi tersebut tidak  terlepas  dari  pertumbuhan  pengguna  internet  di  Indonesia  yang  tumbuh  21  juta hanya dalam waktu singkat. Pertumbuhan tersebut tercatat hanya selama masa pandemi atau sejak 2020 hingga 2021 semester I.
Bank Indonesia (BI) melaporkan, transaksi lokapasar daring atau e-commerce di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya. Angkanya ditaksir mencapai Rp.530 triliun pada 2022. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, transaksi lokapasar daring atau e-commerce di Indonesia akan semakin besar pada 2022. Nilainya diproyeksi tumbuh 31,4% mencapai Rp.  530  triliun  pada  tahun  ini.    Secara  tren,  transaksi e-commerce di  Indonesia  terus tumbuh dalam kurun waktu 2018-2021. Pada 2018, nilai transaksi e-commerce sebesar Rp106  triliun.  Angkanya  kemudian  naik  94,34%  menjadi  Rp.  206  triliun  pada  2019. Setahun  berikutnya,  nilai  transaksi e-commerce naik  29,13%  menjadi  266  triliun. Kemudian,  transaksi e-commerce ditaksir  sebesar  Rp.  403  triliun  pada  2021.  Nilai tersebut meningkat 51,6% dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Peningkatan pengguna e-commerce tahun 2021 hingga 2022 dikarenakan adanya pandemik  covid-19  yang  melanda  seluruh  dunia  sejak  tahun  2019  yang  lalu.  Karena pandemic  ini  aturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  membatasi  masyarakat  untuk keluar  rumah  dan  berinterakasi.  Pembatasan  ini  mendorong  masyarkat  bertransaksi dengan media online . Tidak hanya peningkatan namun ada factor tantangan dan hambatan yang mempengaruhi perkembangan penggunaan e-commerce di Indonesia manurut para ahli.diantaranya tantangannya yaitu:
1. Kultur
a. Masyarakat Indonesia, yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog.
b. Masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual.
c. masih senang menawar harga yang dijual.
2. Kepercayaan
a. Kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis.
b. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang.
c. Pengguna masih jarang.
Menurut Budi Rahardjo, hambatan e-commerce di Indonesia yaitu:
1. Internet bust ! Hancurnya bisnis Internet.
2. Infrastruktur telekomunikasi yang masih terbatas dan mahal.
3. Delivery channel .
4. Kultur dan Kepercayaan ( trust ).
5. Security .
6. Munculnya jenis kejahatan baru.
7. Ketidakjelasan hukum.
8. Efek sampingan terhadap kehidupan. Dengan  perkembangan  pesat  pengguna e-commcer dan  banyaknya  jenis transaksi  bisnis e-commerce belum  terjamin  dari  segi  hukum,  hingga  saat  ini  isu keamanan  dalam  trasaksi  bisnis e-commerce masih  menjadi  isu  yang  utama  dalam bertransaksi secara online . Sehingga eksistensi e-commerce dalam perundang-undangan di Indonesia perlu menjadi kajian untuk diteliti.
Laju  perkembangan  transaksi  bisnis e-commerce harus  di  iringi  oleh perkembangan  hukum,  bisnis e-commerce yang  menggunakan  penggunaan  alat-alat elektronik  yang  terus  berkembang  mendorong  terciptanya  aturan-aturan  hokum  yang dapat  melindungi  masyarakat  pengguna e-commerce .  Dilain  pihak  juga  hukum  tidak boleh  menghalangi  perkembangan  masyarakat.  Teori  ini  dikemukakan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja,  bahwa  hukum  yang  dibuat  harus  sesuai  dan  harus  memerhatikan kesadaran  hukum  masyarakat.  Hukum  tidak  boleh  menghambat  modernisasi.  Hukum agar  dapat  berfungsi  sebagai  sarana  pembaruan  masyarakat  hendaknya  harus  ada legalisasi dari kekuasaan negara.
Dalam aktivitas ekonomi perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak dan  kewajiban  subyek  hukum  yang  terlibat,  baik  perlindungan  hukum  itu  berwujud preventif atau represif. Menurut Hadjon, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  sedangkan  perlindungan  hukum  yang  represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Untuk  menjamin  perlindungan  hukum  masyarakat  perlu  melihat  eksistensi e- commerce dalam  hukum  di  Indonesia  yang  terwujud  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.  Karena  sampai  saat  ini  belum  ada  aturan  khusus  yang  mengatur tentang e-commerce .  Maksud  eksistensi  dalam  tulisan  ini  adalah  bentuk  permasalahan dan penyelesaianya secara aturan perundang-undangan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Normatif dimana peneliti menganalisis bahan hukum berupa undang-undang dan aturan- aturan yang terkait dengan pokok penelitian seperti undang-undang nomor 11 tahun2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Juga bahan-bahan hukum dari kepustakaan seperti  jurnal-jurnal  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang diteliti.  Pendekatan  yang  digunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statuta Approach ),  dan  pendekatan  konsep  ( Concept  Approach )  menganalisis  suatu  aturan berupa undang-undang.
Rumusan masalah
Dalam  penelitian  ini  rumusan  masalah  yang  diangkat  adalah  Bagaimanakah eksistensi e-commerce dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?.
Eksistensi e-commerce dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
1. Perkembangan teknologi transaksi bisnis E-commerce
Sebelum  kita  membahas  mengenai  eksistensi  transaksi e-commerce dalam melakukan  bisnis  di  Indonesia,  lebih  dulu  perlu  kemukakan  perkembangan  Teknologi transaksi e-commerce dan  mengenal  lebih  dalam  mengenai e-commerce itu  sendiri. Karena e-commerce merupakan hasil perkembangan teknologi maka setiap waktu dapat berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi.
E-commerce yang  cenderung  menggunakan  teknologi  komputer  yaitu  internet sebagai  media  komunikasinya  merupakan  suatu  alat  untuk  memperoses  data  dengan perintah-perintah tertentu. Menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu  melakukan  beberapa  tugas,  yaitu  menerima input ,  memperoses input sesuai dengan  instruksi  yang  diberikan,  penyimpanan  perintah-perintah  dan  pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi.
Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam aspek kehidupan dan  pekerjaan.  Komputer  yang  ada  sekarang  memiliki  kemampuan  yang  lebih  dari sekedar perhitungan matematika biasa. Namun komputer bisa juga menerima panggilan dan  menjadi  alat  komunikasi  sekaligus  alat  transaksi,  dengan  jaringan  internet  yang menghubungkan setiap komputer yang ada di seluruh dunia memungkinkan setiap orang atau sekelompok orang dapat seling berkomunikasi.
Selain komputer terdapat juga infrastruktur lainnya yang juga merupakan bagian dari komputer yang berperan dalam melakukan transaksi bisnis e-commerce , diantaranya hardware,  software ,  media  transimisi,  dan  perangkat  lainnya.  Perangkat  keras ( Hardware ) yang dapat dimanfaatkan sebagai media transaksi adalah Telephone ( mobile phone ),  PDA  ( Personal  Digital  Assisteant ), Attachable  Keyboard , Interactive  Pagers , dan  alat-alat  lainnya  seperti Notebook , Handhelt ,  dan Smartpads .  perangkat  lunak ( software) yang  bisa  digunakan  seperti, Microbower , Mobile  Clint  Operating  System , Bluetooth, wi-fi, tampilan layar aplikasi mobil, Back-end Legacy Application software , Aplication  Middleware , Wereless  Middleware .  dan  Media  transmisi  yang  digunakan, seperti Microwave , Satelite , Bluetooth/infrared,  Radio , Teknologi  Radio  Celluler . Selanjutnya perangkat  lainnya  yang dibutuhkan untuk  mensupport  infrastruktur di  atas agar dapat  terhubung dengan hardware lainnya  yaitu, Pengaturan Wireline yang sesuai atau modem wereless WAN,  server  jaringan  dengan  mensupport wereless , server database atau aplikasi , server besar aplikasi  perusahaan, GPS locator yang digunakan untuk menentukan penempatan transport dari Mobil Computing Device .
Pemanfaatan  infarstruktur  yang  merupakan  hasil  perkembangan  ilmu pengetahuan  teknologi  komunikasi  dalam  melakukan  transaksi  bisnis  telah  dilakukan oleh berbagai orang maupun perusahaan karena teknologi ini dianggap nyaman, murah, cepat  dan  efesien  sehingga  mempermudah  arus  informasi  menganai  barang  dan  jasa keseluruh penjuru dunia. Apa yang terjadi diberbagai penjuru dunia dalam hitungan menit sudah  diketahui  oleh  masyarakat  dunia  ditempat  lain,  Sehingga  penyebaran  informasi khususnya mengenai jumlah dan harga suatu barang dapat diketahui dengan cepat oleh masyarakat dunia, hal ini sangat menguntungkan para pengusaha.
Perlunya ilmu pengetahuan dalam melakukan e-commerce sangatlah dianjurkan hal ini dikarenakan rentannya kejahatan dan dalam melakukan transaksi di dunia maya memerlukan keterampilan dalam menggunakan media komputer. Dalam hal ini Malcom Frank, menyarankan 7 langkah sukses dalam melakukan e-commerce yaitu:
a. E-commerce harus  dipandang  sebagai  sistem  bisnis  dan  bukan  sistem  komputer, artinya e-commerce harus mereupakan solusi komprehensif dalam berbisnis, sehingga
yang  diurusi  bukan  sisi  teknisnya  semata  tapi  pula  startegis,  proses,  organisasi  dan manusianya.
b. Kemauan untuk  terjun  ke e-commerce harus didukung penuh oleh pimpinan tingkat atas.
c. Pembuatan proses bisnis harus terdefinisi secara eksak guna menghindari pendewaan teknologi dan komputer sebagai satu-satunya pembuat solusi.
d. Mengantisipasi  kemungkinan  munculnya  konflik  yang  diakibatkan  peralihan e- commerce .
e. Mengantisipasi  kemungkinan  gerakan  anti  perubahan  ( resistence  to  change )  dari internal perusahaan.
f. Harus  mempelajari  demografi  dan  kebutuhan  konsumen  dalam  rangkapeningkatan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada mereka.
g. Harus disiapkan tenaga-tenaga terampil bidang teknologi informasi yang mengerti e- commerce dengan segala persoalannya termasuk internet, web , database , pengamanan sistem, masalah-masalah hukum dan lain-lain.
Seperti  hal  nya  perdagangan  pada  umumnya  perdagangan e-commerce juga memperhatikan beberapa hal yaitu:
a. Flow of goods (aliran produk);
b. Flow of information (aliran informasi);
c. Flow of money (aliran uang);
d. Flow of document (aliran dokumen).
Agar  proses  bisnis e-commerce dapat  dilakukan  dengan  efesien,  efektif  dan terkontrol  dengan  baik  maka  proses  di  atas  harus  dapat  singkronkan  oleh  infrastruktur pada e-commerce .
Transaksi  jual  beli  melalui e-commerce ,  biasanya  akan  didahului  oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelumnya mungkin terjadi penawaran secara online , misalnya melalui website . Transaksi online dalam e-commerce menurut Cavanilas dan Nadal dal Research Paper on Contract Law , seperti yang dikutif oleh Haris Fauladi Asnawi, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu:
a. Transaksi melalui chatting dan Video confrance , transaksi ini adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti telepon, chatting , sedangkan video confrence dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat  melihat  langsung  gambar  dan  mendengar  suara  pihak  lain  yang  melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.
b. Transaksi dengan menggunakan e-mail , transaksi jenis ini dilakukan oleh kedua belah pihak  yang  telah  memiliki e-mail address ,  sebelum  melakukan  transaksi customer sudah mengetahui e-mail yang  akan dituju  dan jenis  barang serta  jumlah  yang  akan dibeli.  Kemudian customer menulis  nama  produk  dan  jumlah  produk,  alamat pengiriman,  dan  metode  pembayaran  yang  digunakan, customer selanjutnya  akan menerimak konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan.
c. Model  transaksi  melalui web atau situs ,  yaitu  model  dengan  cara  ini merchant menyediakan  daftar  atau  katalog  barang  yang  dijual  yang  disertai  dengan  deskripsi produk yang dijual dalam web atau situs khusus yang dibuat oleh penjual.
2. Eksistensi e-commerce dalam peraturan perundang-undangan
Eksistensi  transaksi  bisnis  e-commerce  perlu  mendapat  payung  hukum  atau kepastian hukum sehingga tidak ada celah bagi kejahatan yang memanfaatkan teknologi
untuk  berbuat  jahat.  Keberadaan  bisnis e-commerce dapat  dilihat  pada  permasalahan- permasalahn hukum yang timbul olehnya, antara lain:
a. Apakah tiadanya tanda tangan dalam papaerless transaction tersebut telah memenuhi syarat dokumen yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, atau sah menurut hukum perjanjian (hukum kontrak).
b. Bagaiamana bentuk, fungsi, kekuatan hukum suatu tanda tangan kontrak?
c. Apakah  transmisi  elektronik  via  internet, cyberspace , e-mail ,  dan  semacamnya dipandang atau dapat diterima sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata in case hukum pembuktian dan sejauh mana hukum pembuktiannya?
d. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukumnya  ( legal  protection )dalam  kaitannya dengan security , privacy , dan hak intellectual property , dan lainnya?
e. Bagaimana masalah fiskalnya dalam transaksi e-commerce yang terjadi lintas batas negara, apakah warga negara asing dapat dikenakan pajak penghasilan dan sebaliknya menurut hukum Indonesia?
f. Hukum  apakah  yang  berlaku  dalam e-commerce ,  apakah  hukum orogonator atau hukum  dari  pihak adressee ,  jikalau  tidak  ada  pilihan  hukum  ( Rechtkeuze )  karena indikasi hukum manakah yang berlaku?
g. Kapankah kontrak E-commerce itu berlaku dan mengikat menurut hukum?
h. Dapakah  asas  hukum  itikad  baik  ( good  faith )  dapat  diterapkan  dalam  membedah kasus-kasus yang timbul dalam transaksi e-commerce tersebut?
Menurut  F.  Lawrence  Street  dan  Mark  P.  Grant,  transaksi-transaksi E-commerce menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah yuridis, yaitu antara lain menyangkut:
a. Pengunaan domain name;
b. Pengakuan “pemberitahuan e-mail ” sebagai “pemberitahuan tertulis” ( written notice );
c. Pembajakan internet ( internet piracy ) berkaitan dengan ha katas kekayaan intelektual (HAKI);
d. Perindungan bagi konsumen dalam transaksi e-commerce ;
e. Pajak atas transaksi e-commerce yang dilakukan oleh para pihak;
f. Hubungan hokum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce;
g. Perlindungan terhadap the right to privacy ;
h. Pilihan hokum ( choice of law )
i. Yuridis peradilan ( choice of forum )
Melihat  berbagai  permasalahan  hukum  yang  ada  pada  transaksi  bisnis e- commerce menguatkan eksistensi e-commerce dalan peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Terkait  permasalahan  hokum  transaksi  bisnis e-commerce di  atas  penulis menemukan jawaban yang terdapat dalam undang-undang, diantaranya Kitab Undang- undang Hukum perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Transaksi  bisnis e-commerce diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH Perdata) buku III yang mengatur tentang Perikatan. Transaksi bisnis e- commerce boleh dibilang merupakan perjanjian dengan cara baru berbentuk perjanjian elektronik  yang  pada  prinsipnya  sama  dengan  perjanjian  pada  umumnya.  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  buku  III  bersifat  terbuka  yang membuka kemungkinan berbagai bentuk dan jenis perikatan baru termasuk perjanjian jual  beli e-commerce selama  tidak  bertentangan  dengan  aturan-aturan  hukum  yang berlaku.  Pada  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi
Elektronik,  Pasal  1  butir  17  “Kontrak  Elektronik  adalah  perjanjian  para  pihak  yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.
Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang dimaksud oleh pasal 1313 tersebut adalah perjanjian obligatoir atau perjanjian terbalik dimana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak. Selain itu, pada prakteknya masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah harus tertulis dan bertanda tangan di atas materai ataupun kertas segel serta harus asli.
Menurut penulis, keabsahan transaksi bisnis e-commerce dapat bersandar pada asas  kebebasan  berkontrak  dalam  KUH  perdata,  yang  artinya  transaksi e-commerce merupakan  transaksi  yang  dapat  dilakukan  di  Indonesia  dan  mendapat  perlindungan hukum.
Mengenai bentuk, fungsi, kekuatan hukum suatu tanda tangan kontrak, security , privacy ,  dan alat bukti menurut hukum acara perdata in case hukum pembuktian pada transaksi e-commerce bisa kita lihat pada undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat, diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi  yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah.  (2)  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Pasal  11  (1)  Tanda  Tangan  Elektronik  memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b. data  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  pada  saat  proses  penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala  perubahan  terhadap  Tanda  Tangan  Elektronik  yang  terjadi  setelah  waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang  terkait.  tentang  Tanda  Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal  12  (1)  Setiap  Orang  yang  terlibat  dalam  Tanda  Tangan  Elektronik berkewajiban  memberikan  pengamanan  atas  Tanda  Tangan  Elektronik  yang digunakannya.
(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b. Penanda  Tangan  harus  menerapkan  prinsip  kehatihatian  untuk  menghindari penggunaan  secara  tidak  sah  terhadap  data  terkait  pembuatan  Tanda  Tangan Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan  cara  yang dianjurkan oleh  penyelenggara  Tanda  Tangan  Elektronik  ataupun  cara  lain  yang  layak  dan sepatutnya  harus  segera  memberitahukan  kepada  seseorang  yang  oleh  Penanda Tangan  dianggap  memercayai  Tanda  Tangan  Elektronik  atau  kepada  pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
1.  Penanda  Tangan  mengetahui  bahwa  data  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik telah dibobol; atau
2.  keadaan  yang  diketahui  oleh  Penanda  Tangan  dapat  menimbulkan  risiko  yang berarti,  kemungkinan  akibat  bobolnya  data  pembuatan  Tanda  Tangan Elektronik; dan
d. dalam  hal  Sertifikat  Elektronik  digunakan  untuk  mendukung  Tanda  Tangan Elektronik,  Penanda  Tangan  harus  memastikan  kebenaran  dan  keutuhan  semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

## Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, Dan Perlindungan Hak Pribadi
Pasal  23  (1)  Setiap  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Pasal 24 (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. (2)  Dalam  hal  terjadi  perselisihan  pengelolaan  Nama  Domain  oleh  masyarakat, Pemerintah  berhak  mengambil  alih  sementara  pengelolaan  Nama  Domain  yang diperselisihkan. (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal  25  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  disusun menjadi  karya  intelektual,  situs  internet,  dan  karya  intelektual  yang  ada  di  dalamnya dilindungi  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  berdasarkan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan.
Pasal  27  (1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan.  (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang  memiliki  muatan  perjudian.  (3)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik.  (4)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya
Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik  yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal  28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan (SARA).
Dengan adanya permasalahan hukum yang komplek dalam transaksi bisnis e- commerce, perlunya  suatu  aturan  yang  mengikuti  perkembangan  dalam  bertransaksi bisnis  terutama  transaksi  bisnis e-commerce yang  memiliki  model  baru  yang  berbeda dengan transaksi konvesional.
Menurut  Wiener,  hukum  merupakan  pusat  pengendalian  komunikasi  antar individu,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan.  Perwujudan  tujuan  hukum  itu dilakukan dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu, penghindaran sengketa atau dengan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran.

## Kesimpulan
Dari  bahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Transaksi  bisnis e-commerce merupakan transaksi yang memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai media dalam bertransaksi bisnis. Eksistensi transaksi bisnis e-commerce di Indonesia dapat dilihat dari permasalahan  hukum  yang  terkait  di  dalamnya.  KUH  Perdata  buku  III  menganut  asas terbuka  yang  memungkinkan  terjadinya  perjanjian  bentuk  dan  jenisnya  baru  di  luar ketentuan  yang  ada  dan  Transaksi  bisnis e-commerce tergolong  perjanjian  baru  di Indonesia.  Adanya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  memberikan  perlindungan  hokum  tentang  nama  domain,  hak kekayaan  intelektual,  dan  perlindungan  hak  pribadi,  bentuk,  fungsi,  kekuatan  hukum suatu  tanda  tangan  kontrak, security , privacy ,    dan  alat  bukti  menurut  hukum  acara perdata in case hukum pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019.
Adi  Nugroho,  Adi  Nugroho,  e-Commerce  “Memahami  Perdagangan  Modern  di  Dunia Maya”, Informatika , Bandung, 2016.
Edmon  Makarim,  Kompilasi  Hukum  Telematika,  PT.  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2017.
Haris  Fauladi  Asnawi,  Transaksi  bisnis  E-commerce  Perspektif  Hukum  Islam,  Cet.  I,
Megister Insani Press, Yogyakarta, 2016.
Munir  Fuady,  Pengantar  Hukum  Binis  Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung 2018.
Nininiek  Suparni,  SH.,MH.,  Cyberspace  Problematika  dan  Antisipasi  Pengaturannya,  , Sinar Grafika,  Jakarta, 2019.
Philipus  M.  Hadjon  dalam  I  Putu  Pasek  Bagiartha  W,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Atas  Pemberlakuan  Kontrak  Baku  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum Perjanjian”, (Tesis Megister Ilmu Hukum, Universitas Unram, 2010).
Weny Almoravid Dungga, “Eksistensi Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Transaksi
E-commerce ”, Juranal Aplikasi Manajmen, volume 7, nomor 2, (Mei 2009).
Website
http://budi.insan.co.id .
https://www.liputan6.com/bisnis/read/5032523/transaksi-e-commerce-indonesia-rp- 10854-triliun-di-kuartal-i-2022 . https://dataindonesia.id/Digital/detail/transaksi-ecommerce-ditaksir-capai-rp530-triliun- pada-2022 .