## K APASITAS S UMBER D AYA K ELURAHAN DALAM M ENINGKATKAN P ELAYANAN P UBLIK B ERBASIS I NFORMASI G EOSPASIAL

## R UFIA A NDISETYANA
P UTRI 1 * P RODI P ERENCANAAN W ILAYAH D AN K OTA P USAT I NFORMASI D AN P EMBANGUNAN W ILAYAH , L PPM U NIVERSITAS S EBELAS M ARET 1*
rufia.putri@gmail.com E RMA F ITRIA R INI 2 P RODI P ERENCANAAN W ILAYAH DAN K OTA P USAT I NFORMASI DAN P EMBANGUNAN W ILAYAH , LPPM U NIVERSITAS S EBELAS M ARET 2 M URTANTI J ANI R AHAYU 3 P RODI P ERENCANAAN W ILAYAH DAN K OTA P USAT I NFORMASI DAN P EMBANGUNAN W ILAYAH , LPPM

## U NIVERSITAS S EBELAS M ARET 3
I STI A NDINI 4

## P RODI P ERENCANAAN W ILAYAH DAN K OTA
P USAT I NFORMASI DAN P EMBANGUNAN W ILAYAH , LPPM

## U NIVERSITAS S EBELAS M ARET 4

## Abstract
Information  technology  in  the  last  ten  years  has  become  a  necessity  of  public service. From the decision-making process to the digital display of data, information technology makes the storage, renewal and updating process much more efficient and easier to access. The dynamic utilization of urban space requires an efficient and  easy-to-use  database  system.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the capacity  of  village  resources  as  the  front  guard  of  planning  in  improving  public services  based  on  geospatial  information.  This  study  took  places  in  Jebres  and Pucangsawit sub-district. This research uses descriptive method to describe urban resource capacity in using geospatial information system. The results showed that 65%  of  the  sub-district  officers  and  30%  community  have  not  been  able  to  use geospatial  information  system  properly.  It  shows  that  the  capacity  of  human resources  to  run  geographic  information  system  in  Jebres  and  Pucangsawit  sub- districts are still need to improve.
Keywords:  Resources  Capacity,  Community  Service,  Geographic  Information System.

## 1. PENDAHULUAN
Lahan  perkotaan  yang  terbatas membuat  perubahan pemanfaatan  lahan perkotaan  sesuatu  yang  sangat  dinamis dan  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh kekuatan  pasar.  Walaupun  intervensi telah  dilakukan  dalam  bentuk  rencana tata  ruang  yang  memuat  arahan penggunaan lahan perkotaan, basis data pemanfaatan  ruang  eksisting  seringkali tidak  dibangun  dengan  baik.  Padahal, pemahaman terhadap kondisi riil merupakan  salah  satu  langkah  awal pencegahan penyimpangan pemanfaatan ruang. Hal ini berarti setiap perubahan  pemanfaatan  ruang  dapat dideteksi  sedari  awal  sehingga  tidak menjadi permasalahan kronik dalam satu kawasan perkotaan.
Sayangnya,  sistem  b  irokrasi  di Indonesia  telah  meletakkan  urusan pemanfaatan  ruang  pada  dinas/badan tertentu  yang  seringkali  tidak  terbuka dalam pengendaliaan pemanfaatan ruang perkotaan.  Penggunaan  teknologi informasi dengan user-friendly interface yang  mudah  dapat  digunakan  untuk mulai membagi tanggungjawab pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang ke pelaksana pemerintahan  pada  tingkat  yang  lebih lokal.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  UU Penataan Ruang dan semangat desentralisasi di Indonesia. Teknologi  informasi  dalam  sepuluh tahun  terakhir  telah  menjadi  semacam euforia dalam pelayanan publik. Digitasi data  dan  dokumen  pelayanan  menjadi salah  satu  indikator  kinerja  yang langsung  dinilai  oleh  masyarakat.  Data merupakan  komponen  dasar  dalam proses pengambilan keputusan. Tampilan digital data menjadikan proses penyimpanan, pembaharuan dan penambahan  jauh  lebih  efisien  dan mudah diakses kembali (Charter, 2003). Pendataan potensi Kelurahan di kawasan perkotaan  merupakan  elemen  penting dalam  proses  perencanaan  ruang perkotaan. Namun sayangnya, perencanaan  perkotaan  dalam  wilayah administratif  kota  seringkali  melupakan peran  Kelurahan  sebagai  garda  depan basis  data  dan  informasi  perkotaan. Kelurahan merupakan sumber pencatatan dinamika perubahan pemanfaatan ruang perkotaan pada level mikro.  Hal  ini  terkait  dengan  dokumen pajak, dokumen pemanfaatan bangunan,
serta  pengawasan  lingkungan  yang menjadi  salah  satu  kegiatan  pokok  di Kelurahan. Kemampuan aparat kelurahan dalam melakukan pendataan pemanfaatan ruang  di  perkotaan  di  kedua  kelurahan mitra  masih  menggunakan  basis  data konvensional  yang  belum  berbasis  data digital.  Untuk  mengikuti  perkembangan trend  pelayanan  publik  yang  mengarah pada  integrasi  basis  data  untuk kebutuhan multiuser, diperlukan
pengembangan  kapasitas  Kelurahan dalam  pemetaan  wilayah  melalui  sistem informasi  geografis.  Hal  ini  juga  untuk memastikan  pendataan  pemanfaatan ruang perkotaan yang dinamis dilakukan dengan  bantuan  satu  sistem  basis  data yang dapat diperbaharui dengan efisien dan mudah digunakan.
Selain  pengembangan  kapasitas aparat  Kelurahan  Mitra,  perkembangan pelayanan  publik  juga  memperbesar peran  serta  masyarakat  dalam  kegiatan pembangunan.  Dalam  hal  pendataan pemanfaatan ruang, masyarakat merupakan sumber data utama mengingat masyarakat merupakan pemilik  ruang  perkotaan  secara  praktis. Pada  negara  berkembang,  peran  serta masyarakat masih pada tahapan partisipasi  semu  yang  hanya  mengikuti ajakan  dan  panduan  dari  pemerintah (Barton,  1995).  Untuk  itu,  selain pengembangan kapasitas aparat, dibutuhkan pula pengembangan kapasitas  masyarakat  kelurahan  untuk dapat  berperan  serta  aktif  dalam pemetaan pemanfaatan ruang. Dalam  mengembangkan  kapasitas pemetaan  bersama,  dibutuhkan  sistem informasi geografis dengan user interface  yang  mudah  dipahami  dan ditransfer  pada  orang  lain.  Hal  ini merupakan  salah  satu  pendukung keberlanjutan kegiatan pemetaan bersama.  Oleh  karena  itu,  difusi  inovasi berupa  teknologi  tepat  guna  dalam pemetaan  bersama  tidak  cukup  hanya diberikan kepada masyarakat dan aparat kelurahan  mitra.  Untuk  memastikan pengembangan kapasitas terjadi, diperlukan  transfer  teknologi  dalam bentuk  tutorial  penggunaan  teknologi pemetaan bersama. Wilayah  studi  dalam  penelitian  ini adalah  Kelurahan  Pucangsawit  dan Kelurahan  Jebres.  Pemilihan  wilayah studi  didasarkan  atas  inisiatif  wilayah studi  untuk  menyediakan  sumberdaya manusia  sebagai  pelaksana  sistem informasi  geografis.  Hal  ini  merupakan prasyarat  utama  untuk  keberlanjutan sistem informasi geografis kelurahan.
Rufia Andisetyana Putri dkk, Pengembangan Kapasitas Sumberdaya… Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan Jebres merupakan dua Kelurahan  di  kota  Surakarta  dengan karakteristik  pemanfaatan  ruang  yang spesifik. Pengembangan basis data dapat dimanfaatkan pada perencanaan pembangunan  multisektoral  yang  akan memastikan  hasil  pembangunan  yang lebih tepat sasaran. Kelurah Pucangsawit dan  Jebres  sudah  memiliki  sumberdaya dasar yang dibutuhkan dalam pembangunan  basis  data,  namun  belum mengenal  teknologi  dan  kepentingan pengendalian pemanfaatan ruang. Kelurahan  Jebres  merupakan  kelurahan dengan potensi lokasi dan aktivitas yang besar untuk bagi perkembangan aktivitas  perkotaan  Surakarta.  Potensi yang besar ini merupakan penarik utama investasi  dalam  wilayahnya.  Kekuatan pasar  memiliki  pengaruh  besar  dalam perubahan  pemanfaatan  ruang  dengan kecenderungan pada pemanfaatan komersil.  Perkembangan  pemanfaatan ruang  komersial  yang  tidak  terkendali dapat menciptakan segregasi ruang yang berujung  pada  konflik  sosial.  Oleh karenanya, kedua Kelurahan ini memiliki nilai  strategis  untuk  menjadi  mitra pembangunan  basis  data  pemanfaatan ruang. Kegiatan  pendataan  pemanfaatan ruang pada skala kelurahan di Kelurahan Jebres dan Kelurahan Pucangsawit belum menggunakan teknologi informasi secara optimal dan partisipatif. Pendataan masih menggunakan  basis  data  konvensional dan  hanya  dilakukan  oleh  aparat kelurahan.  Untuk  itu,  diperlukan  difusi teknologi  informasi  pemetaan  bersama dalam bentuk sistem informasi geografis untuk  aparat  kelurahan  dan  wakil  dari masyarakat  kelurahan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  sejauh  mana kapasaitas  sumber  daya  masing-masing kelurahan  untuk  menggunakan  sistem informasi tersebut secara partisipatif dan berkelanjutan.
Permasalahan prioritas yang dialami mitra  adalah  keterbatasan  sumberdaya manusia  dan  perangkat  lunak  sistem informasi  geografis  kelurahan  yang
mengintegrasikan  informasi  keruangan mengenai  pemanfaatan  ruang  dengan arahan pemanfaatan ruang Kota Surakarta  yang  ada  di  RTRW  Kota Surakarta. Kelurahan Jebres dan Kelurahan  Pucangsawit  sudah  memiliki peralatan  pendukung  namun  tidak  pada spesifikasi  yang  baik  untuk  sebuah sistem  informasi  geografis.  Kelurahan Jebres  dan  Kelurahan  Pucangsawit  juga belum  memiliki  sistem  informasi  dan belum  melakukan  pembaharuan  data secara berkala.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif untuk menggambarkan kapasitas sumberdaya kelurahan dalam menggunakan sistem informasi geospasial. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan  bahwa  metode  deskriptif adalah  suatu  metode  yang  digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  observasi  yang dilakukan  untuk  mengetahui  gambaran umum sumberdaya kelurahan. Observasi dilakukan  untuk  dalam:  (1)  memetakan penggunaan  lahan  di  masing-masing kelurahan  dan  (2)  mengetahui  kapasitas sumberdaya kelurahan yang terdiri dari sumberdaya  manusia,  perangkat  keras, dan  perangkat  lunak  sistem  informasi geografis. Observasi untuk menganalisis kapasitas  sumberdaya  manusia  dalam menggunakan sistem informasi geospasial dilakukan pada saat stakeholder  mengikuti  pelatihan  sistem informasi geografis.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Identifikasi Permasalahan Wilayah Studi Permasalahan  diidentifikasi  pada masig-masing wilayah studi yang terkait pelayanan  publik  berbasis  informasi geospasial. Permasalahan yang terindentifikasi di Kelurahan Pucangsawit antara lain:
a. Tidak  memiliki  perangkat  keras dengan  spesifikasi  yang  cukup  untuk sistem informasi geografis kelurahan b. Tidak  memiliki  peta  kelurahan  yang merepresentasikan keseluruhan informasi dasar keruangan terkini c. Tidak dapat menyajikan peta sebagai tampilan umum di kantor Kelurahan
d. Tidak memiliki perangkat lunak untuk menyusun basis data secara digital
e. Belum  memiliki  sumberdaya  manusia yang  cakap  dalam  mengoperasikan sistem informasi geografis kelurahan
f. Tidak memiliki basis data spasial yang menunjukkan  arahan  pemanfaatan ruang Kota Surakarta. Permasalahan  yang  terindentifikasi di Kelurahan Jebres antara lain:
a. Tidak memiliki perangkat komputer dengan spesifikasi yang baik untuk sistem informasi geografis
b. Tidak mampu menyajikan peta kelurahan sebagai tampilan untuk umum di kantor kelurahan
c. Tidak memiliki peta kelurahan dalam bentuk sistem informasi geografis
d. Tidak memiliki perangkat lunak untuk basis data pemanfaatan ruang kelurahan
e. Belum memiliki sumberdaya manusia yang cakap dalam mengoperasikan sistem informasi geografis kelurahan
f. Tidak memiliki informasi arahan pemanfaatan ruang Kota Surakarta sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang kelurahan. 3.2. Penggunaan Lahan Wilayah Studi Berdasarkan hasil observasi lapangan,  masing-masing  wilayah  studi memiliki  penggunaan lahan yang beragam sebagaimana pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut. Tabel 1. Luas penggunaan lahan Kelurahan Jebres No  Penggunaan Lahan Luas ha % 1 Tempat Ibadah 0.957 0.22% 2 Tegalan 0.360 0.08% 3 Tanggul 3.296 0.77% 4 Tanah Kosong 5.799 1.36% 5 Taman Kota 0.136 0.03% 6 Sungai 10.745 2.52% 7 Industri 50.074 11.72% 8 Permukiman 198.383 46.45% 9 Perkantoran 4.361 1.02% 10 Pendidikan 88.610 20.75% 11 Lapangan 3.093 0.72% 12 Kuburan 14.102 3.30% 13 Kebun Binatang 23.896 5.60% 14 Sarana Olahraga 3.536 0.83% 15 Sarana Kesehatan 19.732 4.62% Total 427.078 100% Kelurahan  Jebres  memiliki  jenis penggunaan  lahan  yang  lebih  beragam
dari  Kelurahan  Pucangsawit.  Namun demikian,  kedua  kelurahan  tersebut
Region, Vol.12 No.2, Juli 2017: 206-
sama-sama memiliki guna lahan permukiman  yang  cukup  besar  yakni
hampir separuh dari wilayahnya.
Tabel 2. Luas penggunaan lahan Kelurahan Pucangsawit No Penggunaan Lahan Luas ha % 1 Tempat Ibadah 0.329 0.27% 2 Tegalan 0.712 0.59% 3 Tanggul 3.237 2.66% 4 Tanah Kosong 7.250 5.96% 5 Taman Kota 6.415 5.28% 6 Sungai 2.215 1.82% 7 Industri 17.650 14.52% 8 Permukiman 66.516 54.71% 9 Perkantoran 0.441 0.36% 10 Pendidikan 2.544 2.09% 11 Kuburan 14.272 11.74% 12 Sarana Olahraga 0.004 0% Total 121.59 100% Penggunaan  lahan    yang  beragam sebagaimana telah dijelaskan menunjukkan potensi dan urgensi dalam penyediaan data berbasis sistem informasi  geospasial  pada  Kelurahan Jebres  dan  Kelurahan  Pucangsawit. Keragaman  penggunaan  lahan  juga menunjukkan  keragaman  aktivitas  dan kepentingan masyarakatnya. Hal tersebut memerlukan manajemen spasial yang  baik,  sehingga  basis  data  melalui sistem  informasi  geospasial  sangat diperlukan.

## 3.3. Kapasitas Sumber Daya
Kelurahan 3.3.1 Sumberdaya Manusia Kelurahan  Jebres  dan  Kelurahan Pucangsawit memiliki sumberdaya manusia  yang  terdiri  dari  perangkat kelurahan  dan  masyarakat.  Kedua sumberdaya ini merupakan  potensi yang perlu  dibekali  agar  dapat  menjadi sumberdaya  yang  mampu  mendukung pelayanan publik terkait sistem informasi geospasial.  Sistem  informasi  geospasial tidak hanya perlu diolah oleh perangkat kelurahan, namun juga oleh masyarakat. Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan. Kelurahan  Jebres  dan  Kelurahan Pucangsawit memiliki kapasitas sumberdaya  manusia  yang  berbeda dalam  mengelola  sistem  informasi geospasial. Pada Gambar 1 di bawah ini digambarkan bahwa berdasarkan observasi,  hanya  30%  aparat  dan  50% masyarakat Kelurahan Pucangsawit yang dapat  mengikuti  pelatihan  penggunaan sistem  informasi  geografis.  Sedangkan pada Kelurahan Jebres, seluruh stakeholder  yang  mengikuti  pelatihan dapat mengikuti dengan baik.
Gambar 1. Kemampuan sumberdaya manusia dalam menggunakan SIG

## 3.3.2 Perangkat SIG
Ketersediaan  perangkat  keras  dan perangkat  lunak  sangat  penting  dalam
0 20 40 60 80 100 120 Aparat Masyarakat Kel. Jebres
Kel. Pucangsawit
pelayanan  publik  berbasis  SIG  (Sistem Informasi  Geospasial).  Berikut  adalah ketersediaan  perangkat  SIG  pada masing-masing kelurahan.
Tabel 3. Ketersediaan perangkat penunjang SIG Jenis Perangkat Kel. Jebres Kel. Pucangsawit Perangkat lunak SIG Tidak ada Tidak ada Komputer yang kompatibel untuk SIG Tidak ada Tidak ada Data  spasial kelurahan Tidak ada Tidak ada Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  dapat diketahui  bahwa  baik  Kelurahan  Jebres maupun  Kelurahan  Pucangsawit  sama- sama  belum  memiliki  perangkat  untuk menunjang  palayan  publik  berbasis Sistem Informasi Geospasial. Berdasarkan sumberdaya yang dimiliki  oleh  masing-masing  kelurahan, dapat  digambarkan  kapasitas  kelurahan dalam  meningkatkan  pelayanan  publik yang berbasis sistem informasi geospasial sebagai berikut.
Gambar 2. Diagram Kapasitas Sumberdaya Kelurahan Terkait Sistem Informasi Geospasial
Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat diketahui  bahwa  permasalahan  dalam kapasitas  kelurahan  terkait  dengan sistem  informasi  geospasial  dari  kedua kelurahan hampir sama, yakni ketersediaan basis data spasial, perangkat  keras,  dan  perangkat  lunak yang  mendukung  sistem  informasi geospasial.  Hal  tersebut  dapat  menjadi perhatian  yang  lebih  serius  untuk meningkatkan sumberdaya tersebut. Sedangkan  dalam  hal  kemampuan sumberdaya manusia dalam menjalankan sistem  informasi  geografis,  Kelurahan Pucangsawit  masih  perlu  memperoleh bimbingan.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata 65% aparat kelurahan belum dapat menguasai sistem informasi geospasial dengan baik, sedangkan  dari  masyarakat  masih terdapat  30%  yang  belum  dapat menguasai. Pengembangan  database  informasi kelurahan dengan memanfaatkan teknologi  informasi  dapat  menjadi  alat untuk  mendorong  efektivitas  kinerja perangkat  daerah,  terutama  dalam melaksanakan tugas pengendalian pemanfaatan ruang. Keterbatasan kapasitas  Pemerintah  Daerah  terhadap dukungan  perangkat  keras  dan  sumber daya manusia dalam mengoperasionalkan  ArcGIS  sebagai
0 20 40 60 80 100 Kemampuan aparat Kemampuan masyarakat Ketersediaan perangkat keras&lunak Ketersediaan basis data spasial Kel. Jebres Kel. Pucangsawit
perangkat lunak sistem informasi geospasial  yang  mengintegrasikan  data dan  peta,  dapat  diatasi  dengan melibatkan  Perguruan  Tinggi  dalam bentuk  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat.
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa aparat  Kelurahan  dan  masyarakat  dapat dilibatkan dalam proses pengembangan database  informasi  kelurahan,  jika didukung  oleh  ketersediaan  perangkat keras  dan  tutorial  operasionalisasi perangkat  lunak  ArcGIS.  Selanjutnya, diharapkan aparat Kelurahan dan masyarakat dapat secara kolaboratif dan mandiri  memanfaatkan  kapasitas  yang sudah dimiliki untuk melakukan pembaharuan database informasi kelurahan  dalam  bentuk  peta  (ArcGIS), dan  menjadikannya  sebagai  instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

## REFERENSI
Barton,  Dorothy  I.  1995.  Wellspring  of Knowledge: Building and Sustaining the Source of Innovation.  Harvard  Business School Press: Boston Charter, Denny dan Irma Agtrisari. 2003. Desain  dan  Aplikasi  GIS.  PT  Elex Media Komputindo: Jakarta Puntodewo, Atie, Sonya Dewi dan Jusupta Tarigan.  2003.  Sistem  Informasi Geografis  untuk  Pengelolaan Sumber  Daya  Alam.  CIFOR: Jakarta Rogers,  Everett.  1983.  Diffusion  of Innovation.  The  Free  Press:  New York Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Widodo,  Joko.  2001.  Good  Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan  Kontrol  Birokrasi  Pada  Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia: Surabaya. Rufia Andisetyana Putri dkk, Pengembangan Kapasitas Sumberdaya…