Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i2.3421

## PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PERDATA
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)

## Mahbubatul Hafifi
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia evyhafievy@gmail.com Sri Lumatus Sa’adah
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia srilumatus.iainjember@gmail.com
Wildani Hefni
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia wildanihefni@uinkhas.ac.id

## Abstrak
Perjanjian perkawinan merupakan salah satu perjanjian yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Salah satunya adalah harta bersama yang kerap kali menjadi  problem  ketika  terjadi  perceraian  khususnya  pada  pembagiannya.  Permasalahan  tersebut menarik,  karena  untuk  mengetahui  bagaimana  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan  Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana perbedaan dan persamaan  regulasi  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  berdasarkan  perjanjian  perkawinan dalam  hukum perdata dan  Kompilasi  Hukum  Islam  perspektif  maqasid  syariah.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Dalam  penelitian  ini menghasilkan  simpulan  bahwa  pertama  bahwa  dalam  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian berdasarkan  perjanjian  perkawinan  dalam  hukum  perdata dan  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  sesuai  isi perjanjian  perkawinan  berdasarkan  aspek  keadilan  dan  nilai-nilai  maqasid  syari’ah  kedua  bahwa  yang menjadi  perbedaan  dan  persamaan  regulasi  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  berdasarkan perjanjian  perkawinan  dalam  hukum  perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  perspektif  maqasid  syariah adalah  sama-sama  dibagi  sesuai  isi  perjanjian  perkawinan,  perbedaannya  terletak  pada  pelaksanaan pengajuan perkara pada lembaga peradilan.
Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian

## Abstract
A  marriage  agreement  is  one  of  the  agreements  made  by  prospective  or  married  couples  to  regulate property  in  marriage.  One  of  them  is  joint  property,  which  is  often  a  problem  when  divorce  occurs, especially  in  its  division.  The  problem  is  interesting,  because  it  is  to  find  out  how  the  division  of  joint property after divorce based on a marriage agreement in civil law and the compilation of  Islamic law and how the differences and similarities in the regulation of the division of joint property after divorce based on a  marriage  agreement  in  civil  law  and  the  compilation  of  Islamic  law  from  the  perspective  of  maqasid sharia. This research is library research with a normative juridical approach. In this study, it is concluded that  first,  the  division  of  joint  property  after  divorce based  on a  marriage agreement  in civil  law  and  the compilation of Islamic law is in accordance with the contents of the marriage agreement based on aspects of justice and maqasid sharia values, second, that the differences and similarities in the regulation of the division of joint property after divorce based on a marriage agreement in civil law and the compilation of Islamic  law  from  the  perspective  of  maqasid  sharia  are  both  divided  according  to  the  contents  of  the marriage agreement, the difference lies in the implementation of filing cases at the judicial institution.
Keywords: Marital Agreement, Joint Property, Divorce.
© Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974 yang telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pada  Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 1 Sedang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum  Islam  diartikan  sebagai  pernikahan  yakni  suatu  akad  yang  sangat  kuat (mitsaqan ghalidzan) guna menaati perintah Allah dan dengan melakukannya termasuk ibadah. 2
Sebelum dilangsungkannya perkawinan, calon pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian  atas  dasar  adanya  aturan  Pasal  29  UU  perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  pada waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  pihak  (calon  suami  istri)  atas  persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. 3
Pada Negara Indonesia, perjanjian perkawinan jarang dipraktikan karena disebabkan oleh kuatnya  suatu  hubungan  kekerabatan  antar  calon  pasangan  suami  istri  juga  karena  pengaruh hukum  adat  atau  hukum  yang  dikenal  dengan  hukum  kebiasaan (Customary  Law 4 ) yang  masih kuat. 5
Perjanjian  perkawinan  dilegalkan  pertama  kali  untuk  dibuat  di  Indonesia  ketika diberlakukannya  KUHPer  yakni  pada  tahun  1848  tanggal  1  Mei  yang  selanjutnya  dipertegas dengan hadirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
Zaman selalu berkembang pesat dan tuntutan mengenai persamaan derajat antara laki-laki dan  perempuan  (kesetaraan  gender)  menjadi  salah  satu  penyebab  perjanjian  perkawinan  sering dibuat  sehingga  keberadaan  Pasal  29  ayat  1  UU  Perkawinan  menjadi  salah  satu  pengiring  dari tuntutan zaman yang berkenaan dengan kesetaraan gender. 6
1 Und ang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi Hukum Islam , (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 2
2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi Hukum Islam , (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 335
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi Hukum Islam , (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 10
4 Wildani  Hefni, Pemikiran  Hukum  Nasional  A.  Qodri  Azizy:  Eklektisisme  Hukum  Islam  Dan Hukum Umum, (Undang Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2: 2022), 486
5 Hanafi  Arief, Perjanjian  Dalam  Perkawinan  (Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum  Positif  Di Indonesia) , (Jurnal Al’adl Vol. IX No. 2: 2017), 153
6 Hanafi  Arief, Perjanjian  Dalam  Perkawinan  (Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum  Positif  Di Indonesia, (Jurnal Al’adl Vol. IX No. 2: 2017), 154
Mahbubatul  Hafifi,  Sri  Lumatus  Sa’adah,  Wildani  Hefni:  Perjanjian  Perkawinan  dan  Konsekuensinya Terhadap  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum Islam)
Sebagaimana aturan pada Pasal 29 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa para calon pasangan  suami  istri  dapat  membuat  suatu  perjanjian  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan  dan  harus  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  sehingga  atas  dasar ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan. 7
Namun  aturan  pada  Pasal  29  tersebut  telah  diubah  ketentuannya  untuk  memperluas makna  dari  perjanjian  perkawinan dengan  hadirnya  putusan  MK  No.69/PUU-XIII/2015  menjadi “Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut”.  Hadirnya  putusan  MK  tersebut  membuat  perjanjian perkawinan  tak  hanya  dikenal  dengan prenuptial  agreement (perjanjian  pranikah)  namun  juga dikenal dengan istilah postnuptial agreement. 8
Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam 3 produk peraturan perundang-undangan yakni  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  KUHPer,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Istilah perjanjian perkawinan diambil dari Pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 namun pada Pasal tersebut  tidak  ditemukan  pengertian  secara  jelas  karena  hanya  dijelaskan  perjanjian  perkawinan dari segi waktu pembuatan, keabsahan, masa berlaku dan boleh tidaknya diubah. 9 Pada Kompilasi Hukum  Islam  juga  dijelaskan  mengenai  pengertian  perjanjian  perkawinan  namun  hanya dijelaskan  bahwa  para  calon  pasangan  suami  istri  dapat  membuat  suatu  perjanjian  perkawinan berbentuk  taklik  talak  atau  perjanjian  yang  tidak  menyalahi  aturan  hukum  Islam  itu  sendiri. 10 Sedangkan  pada  KUHPer  perjanjian  perkawinan  diartikan  sebagai  suatu  perjanjian  atau kesepakatan  yang  dibuat  oleh  calon  suami  istri  baik  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan dilangsungkan  yang  berguna  mengatur  beberapa  konsekuensi  perkawinan  mengenai  harta kekayaan. 11
Dalam  literatur  fiqih,  perjanjian  perkawinan  dikenal  dengan  istilah  persyaratan  dalam perkawinan (Syurut Fii An-Nikah) dengan artian perkawinannya tersebut disyaratkan (persyaratan yang  disetujui  kedua  pasangan  yang  diucapkan  di  luar  akad),  berbeda  artian  dengan  syarat  sah
7 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi Hukum Islam , (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 10
8 Artikel  Tentang  Perjanjian  Perkawinan,  Dasar  Hukum,  Fungsi,  Materi  Yang  Diatur  Dan  Waktu Pembuatannya, www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang- diatur-dan-waktu-pembuatan/ (Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2023)
9 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  &  Kompilasi Hukum Islam , (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 10 Pasal 29
10 Pasal  45  Kompilasi  Hukum  Islam  Ayat  (1  Dan  2), Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam , (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 345
11 Hanafi  Arief, Perjanjian  Dalam  Perkawinan  (Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum  Positif  Di Indonesia) , (Jurnal Al’adl Vol. IX No. 2: 2017), 154
Mahbubatul  Hafifi,  Sri  Lumatus  Sa’adah,  Wildani  Hefni:  Perjanjian  Perkawinan  dan  Konsekuensinya Terhadap  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum Islam)
perkawinan  itu  sendiri  dimana  tanpa  syarat  perkawinan  itu  menjadi  tidak  sah.  Mengenai  hal tersebut,  terdapat  beberapa  syarat  yang  wajib  dipersyaratkan  yakni  bila  syarat  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  perkawinan  maka  syarat  tersebut  wajib  dituruti  dan  ulama  sepakat  atas  hal tersebut,  syarat  selanjutnya  yakni  persyaratan  yang  tidak  boleh  disyaratkan  dalam  perkawinan seperti persyaratan suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri sehingga tidak boleh ditaati dan ulama sepakat akan hal tersebut. 12
Dalil yang menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan tertera pada potongan ayat surat An-Nisa’ ayat 21 yang artinya “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. 13
Perjanjian  perkawinan  dijelaskan  dalam  hadis  sebagai  persyaratan  dalam  perkawinan, hadis tersebut Dari Uqbah Bin Amir R.A berkata bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi Wa Sallam  bersabda:  “Sesungguhnya  syarat  yang  paling  patut  dipenuhi  ialah  syarat  yang menghalalkan kemaluan untukmu” (Muttafaq Alaihi). 14
Perjanjian  perkawinan  disebutkan  dalam  BW (Burgerlijk  Wetboek), pengertiannya diambil  dari  terjemah  kata “huwelijksevoorwaarden” yang  artinya  adalah  perkawinan  yang disyaratkan. 15 Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan dirasa belum ada pengertian yang baku baik dalam istilah maupun dari segi bahasa.
Bentuk  perjanjian  perkawinan  itu  variatif,  tergantung  bagaimana  calon  atau  suami  istri dalam  membuatnya  selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  dan  tata  kesusilaan.  Dalam KHI,  bentuk  perjanjian  perkawinan  tertera  pada  Pasal  45  ayat  1  dan  2  yaitu  berupa  taklik  talak atau  bentuk  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam. 16 Dalam  hukum  perdata,  bentuk perjanjiannya lebih mengarah kepada harta kekayaan. 17 Namun aturan tersebut dipandang terlalu sempit  karena  hanya  mengatur  terkait  harta  kekayaan  sedangkan  kandungan  makna  UU Perkawinan  maupun  KHI  dapat  dipahami  bahwa  para  calon  maupun  suami  istri  dapat  bebas membuat  perjanjian  perkawinan  yang  dapat  berisikan  tentang  pemenuhan  hak-hak,  kewajiban, tugas  serta  peran  suami  istri  dalam  keluarga  yang  intinya  tidak  melanggar  dari  aturan  yang  ada baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.
12 Ru’fah  Abdullah, Perjanjian  Perkawinan  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Perundang-Undangan, (Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 7 No. 1: 2020), 33-34
13 Q.S An-Nisa’ Ayat 21
14 Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam, (Surabaya: 2009, Toko Kitab Al-Hidayah), 214
15 Hanafi  Arief, Perjanjian  Dalam  Perkawinan  (Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum  Positif  Di Indonesia) , (Jurnal Al’adl Vol. IX No. 2: 2017), 155
16 Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 45 Ayat 1 Dan 2 17 Tim  Redaksi  Pustaka  Pustaka  Yustisia, Kitab  Lengkap  Kuhper,  Kuhaper,  KUHP,  KUHAP, KUHD , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 41 Pasal 139
Mahbubatul  Hafifi,  Sri  Lumatus  Sa’adah,  Wildani  Hefni:  Perjanjian  Perkawinan  dan  Konsekuensinya Terhadap  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum Islam)
Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata tidak dijelaskan  pengertiannya,  hanya  disebutkan  bahwa  dengan  terjadinya  perkawinan  maka  berlaku demi  hukum  persatuan  bulat  harta  kekayaan  suami  dan  istri. 18 Dalam  UU  Perkawinan menjelaskan  tentang  harta  benda  dalam  perkawinan  pada  Bab  VII  Pasal  35  ayat  1  bahwa  harta benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  dikenal  dengan  istilah  harta  bersama.  Sedangkan  KHI Bab  1  Pasal  1  huruf  F  menyatakan  bahwa  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  disebut  dengan syirkah yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri ataupun diperoleh bersama selama dalam ikatan perkawinan disebut harta bersama.
Harta bersama merupakan salah satu bentuk konsekuensi hukum yang kerap kali menjadi salah  satu  problem  putusnya  ikatan  perkawinan  sebab  perceraian seperti data  kasus  putusan  No. 1358  K/pdt/2012  di  tingkat  banding  dimana  para  pihak  pembanding  dan  terbanding  telah  putus perkawinan sebab perceraian pada tahun 2009 dengan No. Putusan 95/Pdt/G/2009/PN yang telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Para  pihak  pembanding  dan  terbanding  telah  melakukan  suatu perjanjian perkawinan yang tertuang dalam akta notaris No. 121 tanggal 26 juni 1996 atas notaris bernama Ruth Karliena, S.H mengenai pemisahan harta.
Adapun yang menjadi permasalahan kasus tersebut adalah penyalahgunaan terhadap harta pembanding oleh pihak terbanding dan hal tersebut membuat pihak pembanding merasa dirugikan sehingga mengajukan permasalahannya kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk diadili.
Kasus putusan tersebut memperkuat data mengenai perjanjian perkawinan dan pembagian harta  bersama  pasca  perceraian  yang  dipandang  pantas  untuk  dibawa  kepada  pengadilan  tinggi guna  diadili  oleh  pihak  yang  berwenang  dan  mencapai  kemaslahatan  yang  terkandung  dalam maqasid  syariah yang  bertujuan  menjaga  rasa  keadilan  bagi  kehidupan  pembanding  dan terbanding.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  atau research yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  penelitian kepustakaan  ( library  research ), 19 dengan  pendekatan  berupa  yuridis  normatif  yaitu  penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas,  prinsip,  doktrin  dan  teori  hukum. 20 Sumber  data  yang  digunakan  merupakan  sumber  data primer  yang  bersifat  mengikat 21 berupa  aturan  perundang-undangan,  sumber  data  sekundernya
18 Tim  Redaksi  Pustaka  Pustaka  Yustisia, Kitab  Lengkap  Kuhper,  Kuhaper,  KUHP,  KUHAP, KUHD , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 37 Pasal 119
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 34
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 48
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenademedia Grup, 2017), 181
Mahbubatul  Hafifi,  Sri  Lumatus  Sa’adah,  Wildani  Hefni:  Perjanjian  Perkawinan  dan  Konsekuensinya Terhadap  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum Islam)
berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya sebagai pendukung data primer, 22 dan sumber data pelengkap dari keduanya berupa kamus bahasa dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  Berdasarkan  Perjanjian  Perkawinan  Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam
Perceraian  dalam  perkawinan  antara  suami  istri  dapat  menimbulkan  salah  satu konsekuensi  hukum  mengenai  harta  bersama.  Pada  UU  Perkawinan  1974  harta  bersama  diatur dalam  Pasal  35  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  harta  yang  diperoleh  selama  dalam  ikatan perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Telah  diketahui  bahwa  dalam  harta  bersama  sebagaimana Pasal 35 ayat 1 tersebut tidak termasuk harta hadiah, hibah, ataupun warisan dari masing-masing suami dan istri di dalamnya sebelum menikah.
Adanya  harta  bersama  dalam  hukum  perdata  disebabkan  oleh  suatu  perkawinan  antara laki-laki  dan  perempuan  yang  artinya  dengan  menikah  maka  ketika  saat  itu  juga  harta  yang dimiliki  oleh  calon  suami  maupun  istri  menjadi  harta  bersama  selama  tidak  ada  perjanjian perkawinan yang mengaturnya. 23
Dalam Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak  ada  percampuran  harta  antara  suami  istri  sebab  perkawinan, 24 yang  artinya  harta  yang dimiliki oleh masing-masing pasangan merupakan hak atau penguasaan masing-masing suami dan istri  selama  tidak  ada  kehendak  lain  antara  suami  istri  dalam  harta  tersebut  dalam  sebuah perjanjian.
Bagi  masyarakat  di  Indonesia,  dalam  hal  perceraian  dan  pembagian  harta  bersama menjadi problem yang sering ditemui dan dalam penyelesaiannya banyak dilakukan pada lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
Pengadilan  merupakan  tempat  atau  lembaga  yang  didirikan  untuk  menegakkan  keadilan bagi masyarakat. Kehadiran keadilan datang setelah adanya fakta kebenaran. Bagi masyarakat di Indonesia,  pengadilan  negeri  maupun  agama  menjadi  lembaga  dalam  mencari  keadilan  pada perkara  yang  menjadi  wewenangnya.  Salah  satu  wewenang  pengadilan  khususnya  pengadilan agama adalah sengketa harta bersama pasca perceraian.
Pada  sengketa  harta  bersama  pasca  perceraian  gugatannya  dapat  diajukan  bersamaan dengan gugatan perceraian atau diajukan tersendiri pasca putusnya perkawinan (perceraian) secara
22 Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30
23 Tim  Redaksi  Pustaka  Pustaka  Yustisia, Kitab  Lengkap  Kuhper,  Kuhaper,  KUHP,  KUHAP, KUHD , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 37 Pasal 119
24 Pasal 86 Ayat 1 Dan 2 Kompilasi Hukum Islam
Mahbubatul  Hafifi,  Sri  Lumatus  Sa’adah,  Wildani  Hefni:  Perjanjian  Perkawinan  dan  Konsekuensinya Terhadap  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum Islam)
langsung oleh pihak yang beperkara maupun dengan jasa advokat. Pada proses pemeriksaan pada pembagian harta bersama dilakukan bila pemeriksaan gugatan cerainya selesai. Pemeriksaan yang demikian tersebut bila gugatan dilakukan serempak (kumulatif) kecuali gugatannya tersendiri atau hanya gugatan harta bersama saja. 25
Dalam aturan pembagian harta bersama, pihak yang berwenang (hakim) merujuk terhadap 3 aturan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam UU Perkawinan, KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam.  Pada  3  aturan  tersebut,  tidak  membuat  saling  tumpang  tindih  antara  aturan  hukum  satu dengan hukum lainnya melainkan dapat saling melengkapi satu sama lain. 26
Penyelesaian  sengketa  harta  bersama,  pihak  berwenang  (hakim)  dalam  pemilihan peraturan perundang-undangan memilih aturan yang berlaku dengan menyesuaikan pada kondisi perkara  yang  diperiksa  tentunya.  Pada  penyelesaian  perkara  sengketa  harta  bersama  pasca perceraian juga dapat menggunakan 3 aturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, namun pada UU Perkawinan dinyatakan bahwa pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan hukumnya masing-masing yang artinya bisa berdasarkan hukum perdata maupun dengan Kompilasi  Hukum  Islam.  Yang  menjadi  fokus  kali  ini  adalah  pembagian  harta  bersama  yang berdasarkan pada 2 aturan hukum perdata dan kompilasi sekaligus dengan melihat perbandingan regulasi antara keduanya.
Sebagai  pedoman  bagi  seluruh  umat  Muslim  di  dunia,  Al-Qur’an  dan  hadis  tidak menjelaskan  secara  detail  pembagian  harta  bersama  karena  pada  dasarnya  konsep  harta  yang dimiliki  oleh  suami  menjadi  hak  suami  begitu  pun  harta  milik  istri,  akan  tetapi  suami  memiliki kewajiban  untuk  menafkahi  istri  dan  keluarganya.  Karena  harta  bersama  dalam  Islam, dianalogikan terhadap syirkah . 27
Pada  dasarnya,  memang  dalam  hukum  perdata  Pasal  128  maupun  Kompilasi  Hukum Islam Pasal 97 pembagian harta bersama pasca perceraian dibagi menjadi ½ antara mantan suami dan  istri  selama  atau  sepanjang  tidak  ada  perjanjian  perkawinan.  Bila  terdapat  perjanjian perkawinan  maka  problem  pembagian  harta  bersama  dibagi  sebagaimana  isi  perjanjian perkawinan  karena  perjanjian  perkawinan  merupakan  undang-undang  yang  mengikat  bagi pembuatnya  sehingga  perjanjian  perkawinan  dapat  dijadikan  acuan  hakim  dalam  memutus sengketa  harta  bersama yang  tentunya  akan mengedepankan  nilai-nilai  keadilan  karena  keadilan
25 Muhammad Iqbal , Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb) , (Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020), 9 26 Muhammad Iqbal , Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb) , (Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020), 10
27 Sahrul  Ramadhan  Dkk, Studi  Komparatif  Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian (Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata), (JHO:  Jurnal  Hukum  Online  Vol.  1  Issue  3, 2023), 562
Mahbubatul  Hafifi,  Sri  Lumatus  Sa’adah,  Wildani  Hefni:  Perjanjian  Perkawinan  dan  Konsekuensinya Terhadap  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum Islam)
sebagai  penyeimbang  antara  hak  dan  kewajiban  dan  sebagai  penyeimbang  antara  apa  yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya, 28 bagi para pihak, selain itu perjanjian perkawinan merupakan  salah  satu  bentuk  alat  bukti  otentik  (akta  yang  dibuat  di  hadapan  pejabat  yang berwenang atau notaris sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1866 dan 1868 KUHPer) yang sah di muka persidangan. Namun, hal tersebut tak hanya berbicara tentang keadilan akan tetapi dalam pembagian harta bersama pasca perceraian juga pihak berwenang wajib mempertimbangkan harta bersamanya dengan konteks kesesuaian pada maqasid syari’ah.
Perbedaan  Dan  Persamaan  Regulasi  Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Syari’ah
Bahwa dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dalam KUHPer Pasal 128 yang pada  dasar  aturan  setelah  bubarnya  harta  bersama,  kekayaan  bersama  dibagi  ½  antara  mantan suami  dan  istri  sepanjang  tidak  diatur  dalam  perjanjian  perkawinan  sehingga  dapat  dipahami bahwa  ketentuan  Pasal  128  KUHPer  tersebut  dapat  berubah  bila  terdapat  sebuah  perjanjian perkawinan  yang  pada  dasar  aturannya  dibagi  menjadi  dua  berubah  dan  pembagiannya  dapat dilakukan  atas  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak  penggugat  dan  tergugat  di  muka persidangan.
Dari bukti-bukti tersebut, pihak yang berwenang atau hakim akan mempertimbangkannya dan memutuskan perkara sengketa tersebut dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan fakta persidangan, 29 sehingga pengajuan  bukti-bukti  yang  diajukan  para  pihak penggugat  dan  tergugat dapat  dijadikan  pijakan  dalam pembagian  harta  bersama. Pengajuan  bukti  yang lebih  kuat  dapat memperoleh  harta  bersama  lebih  banyak  sepanjang  tidak  diatur  dalam  perjanjian  perkawinan sehingga  bila  telah  diatur  dalam  perjanjian  maka  nanti  pembagiannya  akan  menyesuaikan  isi perjanjian.
Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya bila terjadi perceraian antara suami dan  istri  dapat  mengakibatkan  suatu  hukum  baru  yaitu  mengenai  harta  bersama.  Harta  bersama atau  gono  gini  dalam  bahasa  jawanya  dalam  Islam  dikenal  dan  diqiyaskan  pada  istilah syirkah atau kongsi.
Harta bersama yang diqiyaskan pada syirkah tersebut dipahami bahwa kerja sama antara suami  istri  dalam  rumah  tangga  dapat  dikatakan  sebagai  kongsi  meski  istri  tidak  ikut  bekerja
28 Sri  Lumatus  Sa'adah  Dkk, Sigar  Semongko  And  Gilir  Waris:  The  Controversy  Of  Customary Law And Islamic Law In The Inheritance System, (Jurnal Ahkam Vol. 23. No. 2 2013), 407
29 Muhammad Iqbal , Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb) , (Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020), 11
Mahbubatul  Hafifi,  Sri  Lumatus  Sa’adah,  Wildani  Hefni:  Perjanjian  Perkawinan  dan  Konsekuensinya Terhadap  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum Islam)
dalam  mencari  harta.  Maksudnya  disini,  kongsi  pada  istri  itu  adalah  bekerja  dalam  artian mengurus atau menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yakni memasak, mengasuh anak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. 30
Pada  penentuan  bagian  harta  bersama  pasca  perceraian  pada  Kompilasi  Hukum  Islam terdapat  prinsip  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  antara  suami  istri  dalam  rumah  tangga sebagaimana  dimaksud  di  atas.  Hak  dan  kewajiban  tersebut  menjadi  dasar  Kompilasi  Hukum Islam  dalam  menetapkan  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  menjadi  ½  bagian  antara masing-masing suami dan istri. 31
Penentuan  tersebut  terdapat  pada  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  yang    menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapat ½ dari harta bersama. Sebagaimana pada  keterangan  sebelumnya,  bahwa  pihak  berwenang  (hakim)  dalam  memutus  perkara  tentu berdasarkan pada keadilan atau legal justice dan kepastian hukumnya atau legal certainty . 32 Legal certainty atau  kepastian  hukum  merupakan  apa  sudah  digariskan  oleh  peraturan  perundang- undangan. Legal  certainty dalam  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  dalam  Kompilasi Hukum Islam ini adalah pembagian ½ antara mantan suami dan istri . Namun, aturan pembagian harta  bersama  pasca  perceraian  dalam  KUHPer  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  dapat berubah dengan adanya perjanjian perkawinan antara mantan suami dan istri.
Dari  kedua  aturan  yakni  hukum  perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  berdasarkan  perjanjian  perkawinan  terdapat  perdaan dan persamaan. Secara umum, perbedaan regulasi pembagian harta bersama dalam hukum perdata dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  terdapat  pada  tempat  pelaksanaan  atau  pengajuan  perkara pembagian harta bersama pada lembaga peradilan dan aspek pengambilan hukum dimana dalam hukum  perdata  pembagian  harta  bersamanya  ½  bagian  berdasarkan  bukti-bukti  yang  lebih  kuat pada  proses  persidangan  tanpa  adanya  perjanjian  perkawinan  sedangkan  persamaannya  terletak pada pembagian harta bersama yaitu ½ bila tidak ada perjanjian perkawinan. namun, bila terdapat perjanjian  perkawinan  maka  pembagian  harta  bersama  dalam  hukum  perdata  dan  Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyesuaikan dengan isi daripada perjanjian perkawinan.
30 Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama Dar Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Adat , (Jurnal Perspektif Vol. XIX No. 3: 2014), 205
31 Sahrul  Ramadhan  Dkk, Studi  Komparatif  Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian (Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata), (JHO:  Jurnal  Hukum  Online  Vol.  1  Issue  3, 2023), 566
32 Amini  Aprindawati,  Dkk Analisis  Pembagian  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian  Dalam Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Balai  (Studi  Putusan  Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb) , (Jurnal Hukum Doctrinal Vol. 8 No. 1: 2023), 158
Mahbubatul  Hafifi,  Sri  Lumatus  Sa’adah,  Wildani  Hefni:  Perjanjian  Perkawinan  dan  Konsekuensinya Terhadap  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum Islam)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  data  yang  telah  diulas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibagi menjadi  ½  antara  masing-masing  mantan  suami  dan  istri  namun  dalam  hukum  perdata ketentuannya  dapat  berubah  bila  terdapat  bukti-bukti  yang  lebih  kuat  dalam  proses  peradilan sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  akan  tetap  dibagi  ½  dengan  konsep  kesetaraan keadilan  dalam  Islam  dan maqasid  syariah sepanjang  tidak  ada  perjanjian  perkawinan  sehingga bila terdapat perjanjian perkawinan antara mantan suami dan istri pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan isi perjanjian perkawinan.
Perbedaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan perjanjian perkawinan terletak pada pengajuan perkara pada lembaga  peradilan  sedang  persamaan  regulasi  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  dalam hukum  perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  berdasarkan  perjanjian  perkawinan  sama-sama dibagi sesuai isi perjanjian perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran  Kementerian  Agama  RI,  Alquran  dan  Terjemahannya,  Jakarta:  Lajnah.  Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
Perjanjian  Perkawinan,  Dasar  Hukum,  Fungsi,  Materi  Yang  Diatur  Dan  Waktu  Pembuatannya, www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang- diatur-dan-waktu-pembuatan/ (Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2023)
Al-Asqolani,  Ibnu  Hajar, Bulugh  Al-Maram  Min  Adillat  Al-Ahkam, (Surabaya:  Toko  Kitab  Al- Hidayah, 2009)
Asikin, Amirudin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
Amini  Aprindawati  dkk., Analisis  Pembagian  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian  Dalam Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Balai  (Studi Putusan  Perkara  No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb) ,  (Jurnal  Hukum  Doctrinal  Vol.  8  No.  1: 2023)
Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama Dar Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Adat , (Jurnal Perspektif Vol. XIX No. 3: 2014)
Hanafi  Arief, Perjanjian  Dalam  Perkawinan  (Sebuah  Telaah  Terhadap  Hukum  Positif  Di Indonesia) , (Jurnal Al’adl Vol. IX No. 2: 2017)
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenademedia Grup, 2017)
Muhammad  Iqbal, Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  Pespektif  Hukum Islam  (Analisis  Putusan  PA  Tulang  Bawang  No.  0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb), (Jurnal  El- Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020)
Mahbubatul  Hafifi,  Sri  Lumatus  Sa’adah,  Wildani  Hefni:  Perjanjian  Perkawinan  dan  Konsekuensinya Terhadap  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  (Studi  Komparatif  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi  Hukum Islam)
Ru’fah  Abdullah, Perjanjian  Perkawinan  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Perundang-Undangan, (Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 7 No. 1: 2020)
Sahrul  Ramadhan  dkk, Studi  Komparatif  Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian (Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata), (JHO:  Jurnal  Hukum  Online Vol. 1 Issue 3, 2023)
Sri Lumatus Sa'adah, Sigar Semongko And Gilir Waris: The Controversy Of Customary Law And Islamic Law In The Inheritance System , (Jurnal Ahkam Vol. 23. No. 2 2013)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press, 2014)
Wildani  Hefni, Pemikiran  Hukum  Nasional  A.  Qodri  Azizy:  Eklektisisme  Hukum  Islam  Dan Hukum Umum, (Undang Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2: 2022)
Tim  Redaksi  Pustaka  Pustaka  Yustisia, Kitab  Lengkap  Kuhper,  Kuhaper,  KUHP,  KUHAP, KUHD , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018)
Putusan No. 1411/Pdt.G/2019/PA.Kjn Putusan No. 1358 K/Pdt/2012 Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015