## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SERTAHAK HAK SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

## Oleh
Prasetyo Margono

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Posisi  saksi  yang  demikian  penting  nampaknya  sangat  jauh  dari  perhatian  masyarakat maupun penegak hukum. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar  dalam  upaya  menegakkan  hukum  dan  keadilan.Dalam  KUHAP,  sebagai  ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/ terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi.
Kedudukan  saksi  dalam  pembuktian  perkara  pidana  sangatlah  penting  dalam pembuktian  perkara  pidana  sebagaiman  terlihat  dalam  penempatannya  pada  Pasal  184 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat 1 KUHAP). Yang harus diterangkan dalam sidang adalah  :  Apa  yang  saksi  lihat  sendiri;  Apa  yang  saksi  dengar  sendiri;  Apa  yang  saksi  alami sendiri.  Tata  cara  memperoleh  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  terdapat  dalam  Pasal  29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu : saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan  korban,  LPSK  segera  melakukan  pemeriksaan  terhadap  permohonan  sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan  Pidana

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Perlu  dipahami  bersama  bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan adalah keterangan saksi dan/atau korban  yang  mendengar,  melihat,  atau mengalami  sendiri  terjadinya  suatu  tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan  kejelasan  tentang  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana.
Persoalan  yang  kadang  dijumpai dalam  proses  peradilan  pidana  dalam praktek  perkara  pidana  kadang  muncul seorang yang dihadapkan dalam
persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal  dalam  peradilan  pidana  berlaku prinsip unus testis nulus testis, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga  apabila  tidak  didukung  oleh  alat bukti  lain  maka  putusan  hakim  akan berwujud  putusan  lepas  dari  segala tuntutan.
Kedudukan  saksi  dalam  proses peradilan  pidana  menempati  posisi  kunci, sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  184 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (selanjutnya  disingkat  KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat  terasa  bila  dalam  suatu  perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya
kedudukan  saksi  dalam  proses  peradilan pidana,  telah  dimulai  sejak  awal  proses peradilan  pidana.  Harus  diakui  bahwa terungkapnya  kasus  pelanggaran  hukum sebagian  besar  berdasarkan  informasi  dari masyarakat.  Begitu  pula  dalam  proses selanjutnya,  ditingkat  kejaksaan  sampai pada  akhirnya  di  pengadilan,  keterangan saksi  sebagai  alat  bukti  utama  menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya  terdakwa.  Jadi  jelas  bahwa  saksi mempunyai  kontribusi  yang  sangat  besar dalam  upaya  menegakkan  hukum  dan keadilan.
Berhubungan  dengan  hal  tersebut, saksi  merupakan  salah  satu  faktor  penting dalam  pembuktian  atau  pengungkapan fakta  yang  akan  dijadikan  acuan  dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan  dan  bahkan  pembuktian  di pengadilan.  Pentingnya  peran  saksi  dalam proses  penegakan  hukum  terutama  hukum pidana  tentunya  membawa  konsekuensi tersendiri bagi orang  yang dijadikan saksi, baik  itu  saksi  korban  dan  saksi  pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.
Dalam  KUHAP,  sebagai  ketentuan hukum  beracara  pidana  di  Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang  diatur  secara  tegas  dan  rinci  dalam suatu bab tersendiri.
Hanya  terdapat  satu  pasal  yang secara normatif khusus mengatur Kepentingan  atau  hak  saksi  yakni  Pasal 229  KUHAP.  Sehingga  dalam  prakteknya dijumpai    kenyataan  yang  mengecewakan yaitu  dimana  hak  saksi  untuk  memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan  dalam  proses  peradilan  tidak dapat  dilaksanakan  sepenuhnya  dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.
Kondisi  saksi  termasuk  korban berada  pada  posisi  yang  lemah,  justru KUHAP mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan  keterangan  setelah  menerima panggilan dari penegak hukum. Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  160
KUHAP mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum
memberikan  keterangan  tujuannya  agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan  apa  yang  diketehaui,  baik  yang dilihat,  didengar  atau  dialami  oleh  saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu  erat  kaitannya  dengan  Hak  Asasi Manusia  dalam  hal  ini  adalah  hak  saksi, dengan demikian undang-undang memberikan  hak  bagi  saksi  berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.
Pasal  4  Undang-undang  No.  39
Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia sama  dengan  Pasal  28  I  ayat  (1) Amandemen Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 yaitu:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak  untuk  tidak  diakui  sebagai  pribadi  di hadapan  hukum  dan  hak  untuk  tidak dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
Korban sebagai pihak yang dirugikan  kepentingannya  karena  telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana  proses  hukum  dianggap  tidak perlu  lagi  memiliki  sejumlah  hak  yang memberikan  perlindungan  baginya  dalam proses  peradilan.  Sesungguhnya  bila  di cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak  jauh  berbeda  dengan  tersangka  atau terdakwa,  yang  sama-sama  memerlukan perlindungan, karena :
1. Bagi  saksi  (apalagi  yang  awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata  tidak  benar,  ada  ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan  yang  diberikannya  akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman,  teror,  intimidasi  dari  pihak yang dirugikan.
4. Memberikan  keterangan  membuang waktu dan biaya.
5. Aparat  penegak  hukum  tidak  jarang memperlakukan  saksi  seperti  sorang tersangka/terdakwa.
Berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban dinilai  sebagai  suatu  terobosan  yang diharapkan  mampu  menutupi  kelemahan- kelemahan  sistem  hukum  kita  berkaitan dengan  terabaikannya  elemen  saksi  dan korban  dalam  sistem  peradilan  pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja  untuk  mendapat  perlindungan  dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Undang- Undang  ini  dengan  lebih  spesifik (lex specialis) mengatur  syarat  dan  tata  cara pemberian  perlindungan  dan  bantuan  bagi saksi dan atau korban.
Dengan  uraian  di  atas,  tentu muncul dilema bagi saksi, disisi lain harus memenuhi  kewajiban  namun  dipihak  lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana.  Kerugian  yang  diderita  oleh  saksi adalah  hak  yang  dilanggar  oleh  sebuah undang-undang  karena  kadang  kala  bukan hanya  sekedar  hak  atas  biaya  saja  namun lebih  dari  itu  adalah  hak  untuk  tidak mendapatkan  ancaman  baik  fisik  maupun mental,  sehingga  dengan  keadaan  yang demikian  tidak  jarang  saksi  keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  kedudukan  hukum  saksi dalam proses peradilan?
2. Bagaimana  tata  cara  memperoleh perlindungan hukum terhadap saksi?

## HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN
KEDUDUKAN HUKUM
SAKSI
DALAM PROSES PERADILAN

## A. Pengertian Saksi
Menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyatakan :
"Saksi adalah orang yang dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-
Undang  No.  31  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  dan  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan/atau  ia  alami sendiri."
Dari  pengertian  tersebut  dapat diketahui  bahwa  saksi  merupakan  orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan,  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana yangia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan atau  ia  alami  sendiri.Dengan  demikian saksi pada dasarnya orang yang mengetahui  suatu  kejadian  tindak  pidana mulai  dari  awal  terjadinya  sampai  akhir tindak  pidana  tersebut  dilakukan,  dengan pengetahuan  tersebut  diharapkan  saksi dapat  membantu  memperlancar  proses peradilan yang berlangsung.
Pentingnya  keberadan  saksi  dalam proses peradilan tersebut
makakeberadaannya perlu didukung dengan  upaya  perlindungan  agar  dalam kesaksiannyadapat  bersikap  obyektif  dan dapat  menceritakan  apa  adanya  sesuai dengankejadiannya.
B. Pengertian Perlindungan

## HukumTerhadap Saksi
Menurut  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi
dan  Korban  dan  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan
"Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau  Korban  yang  wajib  dilaksanakan oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (selanjutnya  disingkat  LPSK)  atau lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang ini."
Dalam  Pembukaan  UUD  1945 menyatakan bahwa “Negara  Indonesia  melindungi  segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial  berdasarkan Pancasila."
Di samping itu Perlindungan Hukum  adalah  penyempitan  arti  dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan
oleh hukum
saja.
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum, terkait  pula  dengan  adanya  hak  dan kewajiban,  dalam  hal  ini  yang  dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya  dengan  sesama  manusia  serta lingkungannya.  Sebagai  subyek  hukum manusia  memiliki  hak  dan  kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
Dengan  kata  lain  hukum  berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan  4  unsur  yaitu  kepastian hukum,  kemanfaatan  hukum,  keadilan hukum, jaminan hukum. Bentuk atau jenis perlindungan  adalah  fisik,  mental,  dan sebagainya,  yang  melaksanakan  adalah aparat  terkait.  Melalui  Pasal  34  Undang- Undang  nomor  26  Tahun  2000  Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di tegaskan bahwa :
a. Setiap  korban  dan  saksi  dalam pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  berhak  atas  perlindungan  fisik dan  mental  dari  ancaman,  gangguan, teror,  dan  kekerasan  dari  pihak manapun.
b. Perlindungan tersebut wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
Bentuk-bentuk perlindungan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2002  Tentang  Tata  Cara  Perlindungan Terhadap  Korban  dan  Saksi  Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia:
a. Perlindungan  atas  keamanan  pribadi korban  atau  saksi  dari  ancaman  fisik dan mental.
b. Perahasiaan  identitas  korban  dan saksi.
c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan  di  sidang  pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka
Adapun  lembaga  yang  di  sediakan untuk  melindungi  saksi  dan  korban  yaitu Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban adalah  lembaga yang  bertugas  dan berwenang untuk memberikan perlindungan  dan  hak-hak  lain  kepada saksi satu korban.

## C. Keterangan  Saksi  Sebagai  Alat  Bukti Yang  Sah  Dalam  Pembuktian  Perkara Pidana
Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah  apa  yang  saksi  nyatakan  di  sidang pengadilan  yang  bertitik  berat  sebagai  alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.
Bahwa saksi memiliki posisi penting  dalam  pembuktian  perkara  pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya  pada  Pasal  184  KUHAP yang  menyatakan  bahwa  saksi  adalah  alat bukti  utama.Pentingnya  kedudukan  saksi dapat  dilihat  dari  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP  bahwa  alat  bukti  yang  sah  ialah : 32
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.
32 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar , Politeia, Bogor, 1997.
Tidak  ada  perkara  pidana  yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.
Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar  kepada  pemeriksaan  keterangan saksi  sekurang-kurangnya  di  samping pembuktian  dengan  alat  bukti  yang  lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan  alat  bukti  keterangan  saksi. Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan  pembuktian  (Pasal  185  ayat  1 KUHAP).
Apabila  berbeda  antara  keterangan yang  diberikan  di  depan  penyidik  dengan yang  diberikan  di  depan  sidang,  hakim wajib menanyakan dengan sungguh- sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).
Pentingnya Adapun jenis-jenis saksi yaitu :
a. Saksi a charge adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak Jaksa (melemahkan pihak terdakwa).
b. Saksi a  de  charge adalah  saksi-saksi yang  memberikan  keterangan  yang menguatkan pihak terdakwa
(melemahkan pihak Jaksa).
c. Saksi de auditu saksi yang memberikan keterangan yang diperolehnya dari orang lain atau saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya  karena  mendengar  dari pihak ketiga.
d. Saksi  Mahkota  ( kroon  Getuige )  atau saksi  utama  adalah  saksi  yang  berasal atau  diambil  dari  salah  seorang  atau lebih  tersangkaatau  terdakwa  lainnya yang  bersama-sama  melakukan  suatu tindak pidana akibat tindakannya yang kooperatif  tersebut  saksi  tersebut diberikan  "mahkota"  (dibebaskan  dari penuntutan  atau  dituntut  lebih  ringan dari tuntutan terdakwa lainnya).
e. Saksi  korban  yaitu  orang  yang mengalami  kerugian  akibat  suatu perbuatan  tindak  pidana  atau  orang yang melapor atau saksi yang mengadu.
f. Saksi  pelapor  adalah  orang  yang mengetahui, mendengar, melihat
kejadian  atau  proses  kejadian  suatu peristiwa hukum dan kemudian menyampaikannya  kepada  aparatur penegak hukum.
g. Saksi  fakta  memiliki  pengertian  yang sama  seperti  saksi  pelapor.  Perbedaan terletak  pada  tindakan  saksi.  Saksi fakta  tidak  melapor/menyampaikan hal  yang  ia  ketahui,  tetapi  ia  ditarik menjadi  saksi  oleh  pihak  penyidik guna  kepentingan  pemeriksaan  suatu perkara.
h. Saksi relatief onbevoegd mereka  yang tidak mampu secara nisbi atau relatief, mereka ini boleh didengar, tetapi tidak sebagai  saksi.  Termasuk  mereka  yang boleh  didengar,  tetapi  tidak  sebagai saksi ialah :
1) Anak-anak  yang  belum  mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3 jo ayat (4) HIR).
2) Orang  gila,  meskipun  kadang- kadang  ingatannya  terang  atau sehat        (Pasal 145 ayat (1) sub 4  jo  ayat  (4)    HIR).  Mereka  yang diletakkan  di  bawah  pengampuan ( curatele ,  pengawasan)  karena boros.
i. Saksi absolut onbevoegd mereka yang tidak  mampu  secara  mutlak  atau absolut, hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka itu adalah :
1) Keluarga  sedarah  atau  semenda dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke bawah  sampai  derajat  ketiga  dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai  terdakwa  (Pasal  145  ayat (1) sub 1 HIR).
Alasan pembentuk undang- undang  memberi  pembatasan  ini adalah :
a) Bahwa  mereka  ini  umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi;
b) Untuk  menjaga  hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin  akan  retak  apabila
mereka ini memberi kesaksian; c) Untuk  mencegah  timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.
d) Secara  moral  adalah  kurang etis apabila seseorang
menerangkan  perbuatan  yang kurang baik keluarganya.
2) Saudara  dari  terdakwa  atau  yang bersama-sama  sebagai  terdakwa, saudara  ibu  atau  saudara  bapak,
juga  mereka  yang  mempunyai hubuingan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3) Suami  atau  istri  dari  salah  satu pihak,  meskipun  sudah  bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR).
j. Saksi ahli ( deskundigenbericht , espertise )  atau  keterangan  ahli  adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu Hakim dalam  pemeriksaan  guna  menambah pengetahuan Hakim sendiri.
Saksi  ahli  atau  keterangan  ahli diatur  dalam  Pasal  154  HIR,  yang menentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat  bahwa  perkaranya  dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan  salah  satu  pihak  karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli.
k. Saksi  Verbalisan  (penyidik),  apabila dalam persidangan terdakwa mencabut keterangannya
pada waktu
pemeriksaan penyidikan (Berita Acara
Penyidikan)  atau  mungkir,  seringkali penyidik  yang  memeriksa  perkara tersebut dipanggil jadi saksi.
Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas :
1) Saksi a charge (memberatkan terdakwa)  adalah  saksi  dalam  perkara pidana  yang  dipilih  dan  diajukan  oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa. Saksi a charge
(memberatkan terdakwa) dalam hal ini termasuk  saksi  korban  merupakan
salah  satu  alat  bukti  yang  utama  di dalam pembuktian peradilan pidana.
2) Saksi a  de  charge (menguntungkan terdakwa)  adalah  saksi  yang  dipilih atau  diajukan  oleh  penuntut  umum atau  terdakwa  atau  penasehat  hukum yang sifatnya menguntungkan terdakwa.Menurut  Pasal  116  ayat  (3)
KUHAP :
“Dalam pemeriksaan Kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi A De Charge dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”
Menurut pasal (Pasal 65 KUHAP); “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”
Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan karena  tersangka  berhak  melakukan pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karena pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Dan bilamana ada  saksi A  De  Charge ini,  maka penyidik  harus  memeriksanya  dicatat dalam  berita  acara  dengan  memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
D. Syarat-Syarat  Keterangan  Saksi  dan Syarat-Syarat Menjadi Saksi
1. Syarat-Syarat Keterangan Saksi Keterangan  saksi  supaya  dapat dipakai  sebagai  alat  bukti  yang  sah harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : a. Syarat Formil Perihal  syarat  formal  ini dalam  praktik  asasnya  bahwa keterangan  saksi  harus  diberikan dengan  di  bawah  sumpah/janji menurutcara  agamanya  masing- masing  bahwa  akan  memberi keterangan  sebenarnya  dan  tidak
lain  dari  pada  yang  sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
Dalam  pasal  185  ayat  7 KUHAP
disebutkan bahwa keterangan  dari  saksi  yang  tidak disumpah  meskipun  sesuai  satu dengan yang lain, tidak merupakan  bukti,  tetapi  apabila keterangan  itu  sesuai  dengan keterangan dari saksi yang disumpah,  dapat  dipergunakan sebagai  tambahan  alat  bukti  sah yang lain.
Dari  ketentuan  yang  diatur
dalam  pasal  185  ayat  7  KUHAP,
dapatlah ditarik kesimpulan bahwa  keterangan  saksi  dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterangan  saksi  yang  disumpah dan  keterangan  saksi  yang  tidak disumpah.
b. Syarat Materiel Seorang yang menjadi saksi harus  melihat,  mendengar,  atau
mengalami sendiri suatu peristiwa
pidana  (pasal  1  butir  26  atau  27 KUHAP).Seorang saksi harus dapat  menyebutkan  alasan  dari kesaksiannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).
Pengaturan  lebih  lanjut  dari keterangan  saksi  sebagai  pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP.
Dalam memeriksa saksi, Hakim,
Penuntut  Umum,  Penasehat  Hukum atau Terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat atau  yang  bersifat  yang  mengarahkan saksi  untuk  memberikan  jawaban tertentu.  Pada  prinsipnya  saksi  harus memberikan  keterangan  secara  bebas di muka Hakim. (Pasal 166 KUHAP).
Penjelasan  dari  pasal  tersebut
menyatakan,  bahwa  jika  dalam  salah satu  pertanyaan  disebutkan  suatu tindak  pidana  yang  diakui  telah dilakukan  oleh  terdakwa  atau  tidak dinyatakan  oleh  saksi,  tetapi  dianggap seolah-olah  diakui  dan  dinyatakan,
maka  pernyataan  yang  sedemikian  itu dianggap  sebagai  pertanyaan  yang bersifat  menjerat.  Ini  sesuai  dengan prinsip,  bahwa  keterangan  terdakwa atau  saksi  harus  diberikan  secara bebas  di  semua  tingkat  pemeriksaan (penjelasan Pasal 166 KUHAP).
Dalam  pemeriksaan  penyidik atau  penuntut  umum  tidak  boleh mengadakan
tekanan yang
bagaimanapun  caranya,  lebih-lebih  di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.  Tekanan  itu  misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan  terdakwa  atau  saksi menerangkan  hal  yang  berlainan daripada  hal  yang  dapat  dianggap sebagai  pernyataan  pikirannya  yang bebas.
Saksi  di  dalam  memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan  haruslah  bebas  (pasal  153 ayat 2 huruf b KUHAP).

## 2. Syarat-Syarat Menjadi Saksi
Pada dasarnya setiap orang yang melihat,  mendengar,  atau  mengalami sendiri  suatu  peristiwa  yang  ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat  menjadi  saksi  (Pasal  1  butir  26 KUHAP).Namun  demikian,  agar  di dalam  persidangan  bisa  didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa,
KUHAP
membagi  dalam  3  (tiga)  golongan pengecualian : — Golongan A Tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Ada pengecualian  menjadi  saksi  tercantum dalam Pasal 168 KUHAP.berikut :
a. Keluarga  sedarah  atau  semenda dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke bawah  sampai  derajat  ketiga  dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
b. Saudara  dari  terdakwa  atau    yang bersama-sama  sebagai  terdakwa,
saudara  ibu  atau  saudara  bapak, juga  yang  mempunyai  hubungan perkawinan dan
anak-anak
saudara  terdakwa  sampai  derajat ketiga;
c. Suami atau istri terdakwa
meskipun  sudah  bercerai  atau yang sama-sama sebagai
terdakwa.
— Golongan B Disamping  karena  hubungan kekeluargaan  (sedarah  atau  semenda), golongan  saksi  yang  dapat  meminta dibebaskan  dari  kewajiban  untuk memberikan  keterangan  ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP :
a. mereka  yang  karena  pekerjaan, harkat,  martabat  atau  jabatannya diwajibkan  menyimpan  rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan  kepadanya  dan  hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
b. jika  tidak  ada  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang mengatur  tentang  jabatan  atau pekerjaan  yang  dimaksud,  maka seperti  ditentukan  oleh  ayat  ini, hakim  yang  menentukan  sah  atau tidaknya  alasan  yang  dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.
— Golongan C
Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan
kekecualian untuk
memberikan keterangan dibawah
sumpah ialah :
1) Anak yang umurnya belum cukup 15  (lima  belas)  tahun  dan  belum pernah kawin;
2) Orang  sakit  ingatan  atau  sakit jiwa  meskipun  ingatannya  baik kembali.
Dalam  hal  kewajiban  saksi
mengucapkan sumpah atau janji KUHAP  masih  mengikuti  peraturan yang  lama  (HIR),  dimana  ditentukan bahwa pengucapan sumpah
merupakan  syarat  mutlak  dalam  suatu kesaksian  sebagai  alat  bukti.  Dalam
Pasal  160  ayat  (3)  KUHAP  dikatakan bahwa  sebelum  memberi  keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji  menurut  cara  agamanya  masing- masing,  bahwa  ia  akan  memberikan keterangan yang  sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
Penjelasan  Pasal  161  ayat  (2) tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.  “Keterangan  saksi  atau  ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang  dapat  menguatkan  keyakinan hakim”.
Agak  lain  bunyi  Pasal  165  ayat (7)  KUHAP  yang  menyatakan  : “keterangan  dari  saksi  yang  tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan  yang  lain,  tidak  merupakan alat  bukti,  namun  apabila  keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang  disumpah  dapat  dipergunakan sebagai  tambahan  alat  bukti  sah  yang lain”.
Jika  diruntut  dari  beberapa  hal diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa agar  suatu  keterangan  saksi  tersebut sah  menurut  hukum  harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1) Pasal  160  ayat  (3)  KUHAP  saksi harus  mengucapkan  sumpah  atau janji (sebelum memberikan keterangan).
2) Keterangan  saksi  harus  mengenai peristiwa  pidana  yang  saksi  lihat, dengar,  dan  alami  sendiri  dengan menyebutkan
alasan
pengetahuannya  (testimonium  de auditu – keterangan yang diperoleh dari  orang  lain  tidak  mempunyai nilai pembuktian).
3) Keterangan saksi harus diberikan di muka  sidang  Pengadilan  (  kecuali yang  ditentukan  dalam  Pasal  162 KUHAP).
4) Pasal  185  ayat  (2)  keterangan seorang  saksi  saja  tidak  cukup
membuktikan  kesalahan  terdakwa ( usus testis nullus testis ).
5) Kalau  ada  beberapa  saksi  terhadap beberapa  perbuatan,  kesaksian  itu sah  menjadi  alat  bukti  dan  apabila saksi  satu  dengan  yang  lain terhadap  perbuatan  itu  bersangkut paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

## E. Ketentuan Pidana Terhadap Saksi
Mengenai  ketentuan  pidana  terhadap saksi  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  disingkat KUHP)  diatur  di  dalam  beberapa  pasal yaitu :
1.  Pasal 224  Barang
siapa yang dipanggil  menurut  undang-undang akan  menjadi  saksi,  ahli  atau  juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi  sesuatu  kewajiban  yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi  dalam  jabatan  tersebut, dihukum :
a.  Dalam  perkara  pidana,  dengan hukuman  penjara  selama-lamanya sembilan bulan;
b.  Dalam perkara lain, dengan hukuman  penjara  selama-lamanya enam bulan.
Oleh  karena  itu,  seseorang dapat  dihukum  karena  tidak  mau menjadi  saksi  apabila  telah  ada panggilan  bagi  dirinya  untuk  menjadi saksi  dalam  suatu  perkara  pidana maupun  perdata.  Selama  tidak  ada panggilan  tersebut,  maka  tidak  ada keharusan untuk bersaksi.
2.  Pasal 242 Ayat (1)
Barangsiapa
dalam hal-hal  yang menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan  dengan  sumpah  atau  jika keterangan  itu  membawa  akibat  bagi hukum  dengan  sengakja  memberi keterangan  palsu,  yang  ditanggung dengan  sumpah  baik  lisan  maupun tulisan  maupun  oleh  dia  sendiri  atau kuasanya  yang  istimewa  ditunjuk untuk  itu  dihukum  penjara  selam- lamanya tujuh tahun.
Ayat (2) Jika keteranganpalsu yang  ditanggung  dengan  sumpah  itu diberikan dalam perkara pidana dengan  merugikan  siterdakwa  atau sitersangka maka sitersalah itu dihukum penjara selam-lamanya sembilan tahun. Ayat (3) Yang disamakan dengan  sumpah  yaitu  perjanjian  atau pengakuan  yang  menurut  undang- undang  umum  menjadi  pengganti sumpah.
Ayat (4) Dapat dijatuhkan
hukuman  mencabut  hak  yang  tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4.
Supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus terpenuhi :
a. Keterangan itu harus atas sumpah;
b. Keterangan  itu  harus  diwajibkan menurut undang-undang atau peraturan  yang    menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
c. Keterangan  itu  harus  palsu  (tidak benar) dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan.
Sebelum  saksi  tersebut  dituntut melakukan  tindak  pidana  memberikan keterangan palsu, hakim memperingatkan  saksi  terlebih  dahulu (Pasal 174 KUHAP)
3.  Pasal 522  Barangsiapa dengan melawan  hak  tidak  datang  sesudah dipanggil  menurut  undang-undang untuk  menjadi  saksi,  ahli  atau  juru bahasa  dihukum  denda  sebanyak- banyaknya Rp. 900,-
Dipanggil menjadi saksi menurut  undang-undang  sama  dengan dipanggil menjadi saksi dimuka pengadilan  oleh  hakim,  jadi  bukan dimuka jaksa atau polisi. Tindakan apa yang  dapat  dilakukan  terhadap  yang dipanggil untuk didengar keterangannya  dimuka  jaksa  atau polisi  tidak  datang  terdapat  dalam Pasal 80 HIR.
Untuk  pemeriksaan  ini  tertuduh jika  tidak  ditahan,  saksi-saksi  disuruh panggilnya, orang-orang yang dipanggil  itu  wajib  datang  kepadanya
dan  selain  itu  saksi-saksi  wajib memberikan  keterangan  tentang  apa yang  sebenarnya  terjadi.  Kalau  orang- orang  itu  tidak  datang  maka  itu  dapat disuruh  panggilnya  sekali  lagi  dan dalam hal itu dapat pula disertakannya perintah  untuk  membawanya  atau kemudian dari
pada itu diperintahkannya  untuk  menjemput dan membawanya.

## TATA CARA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
A. Perlindungan dan Hak-Hak Saksi
Perlindungan dan hak-hak saksi yang terdapat  dalam  Undang-undang  No.  31 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban sudah  cukup  memadai,  dalam  arti  prinsip- prinsip dan kebutuhan-kebutuhan mendasar  yang  diperlukan  saksi  dan korban  yang  mendapat  ancaman  dan/atau tekanan  tersebut  sudah  terakomodasi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban,  seperti  dalam  Pasal  5 ayat  1  dijelaskan  hak-hak  saksi  dan korban.
Disamping itu, saksi dan korban juga mendapatkan  hak-hak  tertentu  lainnya sebagai  bagian  dari  keadilan  bagi  korban yang  telah  mengalami  tindak  pidana  dan menimbulkan  kerugian  bagi  korban.  Saksi dan  korban  secara  prosedural  diberikan hak  untuk  memberikan  kesaksian  tanpa hadir langsung dipersidangan dan memberikan  keterangan  secara  tertulis ataupun melalui sarana elektronik. 33
Hak-hak yang diberikan kepada saksi di  atas  belum  cukup  memberikan  hak-hak kepada  saksi  dan  korban  secara  lebih spesifik misalnya :
a. Hak mendapatkan kepastian atas status hukum.
33 Elsam, “Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Saksi”, www.elsam.or.id .
b. Hak  atas  jaminan  tidak  adanya  sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan.
c. Hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan pengganti.
d. Hak  korban  untuk  dimintai  pendapat pada  setiap  proses  pemeriksaan  dan pendapat  korban  sebagai  sarana  atau bahan untuk penjatuhan pidana kepada si pelaku.
B. Syarat-Syarat
Pemberian Perlindungan  Hukum  dan  Bantuan Terhadap Saksi Syarat-syarat
pemberian perlindungan hukum dan bantuan terhadap saksi  dalam  Pasal  28  Undang-undang  No. 31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban dimana
perlindungan Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  terhadap saksi dan korban tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5ayat (2)  diberikan  dengan  mempertimbangkan syarat sebagai berikut :
a. Sifat  pentingnya  keterangan  Saksi dan/atau Korban;
b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
d. Rekam  jejak  kejahatan  yang  pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana  memberikan  batasan  pengertian saksi itu  sendiri  sebagai  seseorang  yang “melihat,  mendengar,  atau  mengalami” suatu tindak pidana. Pengertian  yang  sama dijumpai dalam Undang-
Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban (Pasal  1  ayat  (1)).  Dalam  beberapa kasus, bagaimanapun,orang-orang akan lebih  takut  untuk  melapor  suatu  tindak pidana. Dalam beberapa
kasus, bagaimanapun,  orang-orang  akan  lebih takut  untuk  melapor  suatu  tindak  pidana.
Seseorang  yang  mengetahui  suatu  tindak
pidana  dan  bahkan  memiliki  bukti  penting tetapi tidak masuk dalam kategori sebagaimana  ditetapkan  dalam  undang- undang, tidak akan mendapatkan perlindungan  saksi  yang  mana  berarti bahwa  mereka  dapat  saja  mengalami bentuk-bentuk intimdasi dan ancaman.
LPSK  diberikan  waktu  selama  7 (tujuh) hari untuk menanggapi, tetapi tidak ada  ketentuan  apapun  yang  dikeluarkan untuk mempercepat persyaratan- persyaratan  tersebut  dalam  kasus-kasus yang  sifatnya  darurat,  seperti  pelanggaran hak  asasi  manusia  yang  melibatkan pembunuhan  oleh  aparat  militer  atau personil  kepolisian.  Terlebih  lagi,  hak untuk  mendapatkan  asistensi  medis  dan rehabilitasi psikologi hanya dapat diterapkan  pada  korban  pelanggaran  hak asasi  manusia  saja,  sementara  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak termasuk untuk asistensi dan perlindungan semacam itu.
Untuk mengakhiri kebijakan perlindungan,  bukti  meyakinkan  adanya ketidakamanan bukan syarat mutlak.
Tanpa  adannya  bukti  seperti  itu,  setiap petugas  yang  berwenang  dapat  saja mengakhiri perlindungan saksi yang dimohonkan  oleh  petugas  yang  sama.
(Pasal  32  ayat  1  hurug  b  Undang-undang No.  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
Tidak ada persyaratan yang disebutkan  dalam  undang-undang  bagi para  anggota  LPSK  dalam  hal  pelatihan profesional.  Namun,  Pasal  11  ayat  (3) Undang-undang  No.  31  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  menyatakan  bahwa LPSK akan memiliki perwakilan di daerah sesuai  dengan  keperluan.  Jika  hal  tersebut membuat kepolisian terlibat dalam perlindungan sebagaimana disyaratkan dalam  undang-undang,  keselamatan  para saksi  hampir  pasti  tidak  dapat  terjamin, secara  khusus  dimana  kebanyakan  pelaku
dalam  kasus  pelanggaran  hak  asasi manusia adalah kepolisian.

## C. Tata Cara Memperoleh Perlindungan Hukum Terhadap Saksi
Tata  cara  memperoleh  perlindungan hukum  terhadap  saksi  terdapat  dalam Pasal  29  Undang-undang  No.  31  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :
1.  Saksi dan/atau
Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat  yang  berwenang,  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada lembaga perlindungan saksi dan korban;
2.  LPSK  segera  melakukan  pemeriksaan terhadap  permohonan  sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
3.  Keputusan  LPSK  diberikan  secara tertulis  paling  lambat  7  (tujuh)  hari sejak permohonan perlindungan diajukan.
Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan korban sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29  Undang-undang No.  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, saksi dan korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan  perlindungan  saksi  dan  korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan  perlindungan  Saksi  dan  Korban memuat :
a. Kesediaan  saksi  dan  korban  untuk memberikan  kesaksian  dalam  proses peradilan;
b. Kesediaan  saksi  dan  korban  untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
c. Kesediaan  saksi  dan  korban  untuk tidak  berhubungan  dengan  cara  apa pun  dengan  orang  lain  selain  atas persetujuan  LPSK,  selama  ia  berada dalam perlindungan LPSK;
d. Kewajiban  saksi  dan  korban  untuk tidak  memberitahukan  kepada  siapa
pun  mengenai  keberadaannya  di bawah perlindungan LPSK;
e. Hal-hal  lain  yang  dianggap  perlu  oleh LPSK.
LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya  pernyataan  kesediaan. Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan korban harus dilaksanakan  secara  tertulis.  Bantuan diberikan  kepada  saksi  dan  korban  atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun  orang  yang  mewakilinya  kepada LPSK.
Dalam  hal  melaksanakan  pemberian perlindungan  dan  bantuan,  LPSK  dapat bekerja sama dengan  instansi  yang terkait dan  berwenang.  Undang-undang  No.  31 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban menyatakan  bahwa  LPSK  adalah  lembaga yang  mandiri.  Mandiri  dalam  undang- undang  tersebut,  lebih  tepatnya  adalah sebuah lembaga yang independen biasanya disebut  sebagai  komisi  independen  yakni organ  negara  ( state  organs )  yang  di idealkan independen dan karenanya berada di  luar  cabang  kekuasaan  baik  Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki  fungsi  campuran  antar  ketiga cabang kekuasaan tersebut.
Undang-undang  No.  31  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  tidak  meletakkan struktur  LPSK  berada  di  bawah  instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya.  Walaupun  dari  segi  finansial lembaga  ini  didukung  sepenuhnya  dari keuangan  negara.  Pilihan  undang-undang terhadap  model  lembaga  seperti  ini tentunya  menyerupai  berbagai  lembaga negara  yang  telah  ada  seperti  :  Komnas HAM,  KPK,  PPATK  dan  lain  sebagainya.
Pertimbangan  dari  para  perumus  undang- udang  untuk  menetapkan  model  lembaga seperti  ini.  Dari  berbagai  dokumen  yang
ada,  keputusan  untuk  memilih  model lembaga  ini  terkait  dengan  beberapa argumentasi.  Pertama,  keinginan  untuk membuat  lembaga  yang  secara  khusus mengurusi masalah perlindungan saksi dan korban  yang  tidak  berada  di  bawah institusi  yang  sudah  ada,  yakni  kepolisian atau  kejaksaan,  Komnas  HAM  atau Departemen  Hukum  dan  HAM.  Kedua, karena  institusi  yang  lainnya  sudah memiliki  beban  tanggungjawab  yang besar,  oleh  karena  itu  jangan  sampai program  perlindungan  membebani  lagi lembaga-lembaga tersebut.
D. Ketentuan  Pidana  Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang

## Perlindungan Saksi dan Korban
Mengenai ketentuan pidana  Undang- undang  No.  31  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban terdapat dalam beberapa pasal yaitu :
a. Pasal 37 Ayat (1) Setiap  orang  yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara- cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau  korban  tidak  memperoleh perlindungan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  atau huruf  d  sehingga  saksi  dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya  pada  tahap  pemeriksaan tingkat  mana  pun,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat              1 (satu) tahun dan  paling lama 5 (lima) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.  40.000.000,00  (empat  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Ayat (2) Setiap  orang  yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) sehingga  menimbulkan  luka  berat pada  saksi  dan/atau  korban,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 2  (dua)  tahun  dan  paling  lama      7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit                   Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp.500.00.000,00  (lima  ratus juta rupiah).
Ayat (3) Setiap  orang  yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat
5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit
Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah).
Memaksakan  kehendak  adalah memaksakan keinginan dengan
melawan  atau  melanggar  ketentuan yang  berlaku  dalam  hal  ini  ketentuan pidana  sehingga  menyebabkan  saksi dan korban tidak mendapat
perlindungan  sebagaimana  mestinya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau  huruf  d,  sedangkan  pada  ayat  (2) pemaksaan kehendak tersebut mengakibatkan  saksi  dan  korban mengalami luka berat.
Luka  berat  adalah  penyakit  atau luka  yang  tidak  boleh  diharap  akan sembuh lagi atau dapat mendatangkan bahaya  maut.  Jadi    luka  atau  sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak  mendatangkan  bahaya  maut  itu bukan luka berat. Perlindungan sebagaimana  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a adalah  perlindungan  atas  keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta  bebas  dari  ancaman  yang berkenaan  dengan  kesaksian  yang akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya atau  huruf  d  mengenai  mendapatkan bantuan penterjemah.
b. Pasal 38  Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan
atau bantuan,
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  d,  Pasal  6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua) tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh)  tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 80.000.000,00  (delapan  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan apapun sehingga saksi  dan  korban  tidak  memperoleh perlindungan atau bantuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tentang  perlindungan  atas  keamanan pribadi,  keluarga  dan  harta  benda, Pasal  5  ayat  (1)  huruf  d  tentang mendapat penerjemah, Pasal 6 tentang saksi  dan  korban  mendapat  bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial dan Pasal  7  yaitu  mendapatkan  hak  atas kompensasi  dan  hak  restitusi  atau ganti  kerugian,dimana  pelaku  akan mendapatkan  ancaman  pidana  penjara paling  sedikit  selama  2  (dua)  tahun dan  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 80.000.000,-  (delapan  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). c. Pasal 39  Setiap orang yang menyebabkan  saksi  dan/atau  korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena  saksi  dan/atau  korban  tersebut memberikan  kesaksian  yang  benar dalam  proses  peradilan,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit                            Rp.  80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak            Rp.  500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).
Bahwa setiap orang yang mengakibatkan  seorang  saksi  dan korban  kehilangan  pekerjaannya  di karenakan  menghadiri  persidangan dan memberikan kesaksian yang benar dalam  proses  peradilan  tersebut  di
kenakan pidana penjara paling singkat 2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp.  80.000.000,-  (delapan  puluh  juta rupiah) dan paling banyak            Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Tetapi yang menjadi nilai tambah dari Pasal 39 ini adalah bahwa bukan  hanya  saksi  dan  korban  saja yang  dijamin  perlindungannya  tetapi juga mencakup keluarga dari saksi dan korban tersebut.
d. Pasal 40  Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya  hak-hak  saksi  dan/atau korban  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 5,  Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena saksi dan/atau korban
memberikan  kesaksian  yang  benar dalam  proses  peradilan,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.  30.000.000,00  (tiga  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dalam  pasal  ini  bahwa  apabila seseorang  yang  menyebabkan  saksi dan korban yang memberikan kesaksian  dalam  sidang  pengadilan dan  dilindungi  oleh  LPSK  dirugikan atau  tidak  mendapatkan  hak-haknya secara penuh sebagaimana yang tercantum  di  dalam  Pasal  5,  Pasal  6,
Pasal  7  ayat  (1)  undang-undang  ini diancam  denga  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.  30.000.000,-  (tiga  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
e. Pasal 41  Setiap orang yang
memberitahukan keberadaan saksi dan/atau korban yang tengah dilindungi  dalam  suatu  tempat  khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  huruf  j,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh)  tahun
dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)  dan  paling  banyak                Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Bahwa LPSK berkewajiban menyediakan  sebuah  kediaman  baru yang  khusus  di  mana  tempat  tersebut dirahasiakan keberadaannya oleh LPSK  dan  hanya  diketahui  oleh LPSK.  Apabila  keberadaan  saksi  di tempat  tersebut  disebar  luaskan  maka orang  tersebut  akan  diancam  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh)  tahun dan denda paling sedikit sebanyak Rp. 80.000.000,-  (delapan  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah).
f. Pasal 42  Dalam hal perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 37,  Pasal  38,  Pasal  39,  Pasal  40  dan Pasal  41  dilakukan  oleh  pejabat publik,  ancaman    pidananya  ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
Pejabat  publik  adalah  pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,  atau  yudikatif  dan  pejabat lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya berkaitan  dengan  penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Pasal 43 Ayat (1) Dalam  hal  terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti  dengan  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
Ayat (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dicantumkan  dalam  amar  putusan hakim.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kedudukan  saksi  dalam  pembuktian perkara  pidana  sangatlah  penting. Bahwa  saksi  memiliki  posisi  penting dalam  pembuktian  perkara  pidana sebagaiman terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184
KUHAP  yang  menyatakan  bahwa saksi adalah alat bukti utama.
Pentingnya  kedudukan  saksi  telah dimulai pada saat proses awal pemeriksaan, begitu pula dalam proses selanjutnya  di  Kejaksaan  maupun  di Pengadilan,  keterangan  saksi  menjadi acuan  bagi  Hakim  dalam  memutus bersalah  atau  tidaknya  terdakwa.  Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi  yang  sangat  besar  dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Dapat dilihat dari Pasal 184 ayat  (1)  KUHAP  bahwa  alat  bukti yang  sah  ialah  keterangan  saksi,
keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan terdakwa.
2. Tata  cara  memperoleh  perlindungan hukum  terhadap  saksi  terdapat  dalam Pasal  29  Undang-Undang  No.  31
Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  yaitu  :  saksi  dan/atau  korban yang  bersangkutan,  baik  atas  inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat  yang  berwenang,  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada lembaga perlindungan saksi dan korban,  LPSK  segera  melakukan pemeriksaan  terhadap  permohonan sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a dan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis  paling  lambat  7  (tujuh)  hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di atas  maka  penulis  dengan  ini  dapat mengajukan beberapa saran yaitu :
1. Hendaknya  pihak  Pemerintah  dalam hal  ini  harus  lebih  mencurahkan perhatiannya kepada penegakan hukum  di  Indonesia  untuk  kedudukan saksi  dalam  pembuktian  perkara pidana.
2. Agar  masyarakat  seperti  saksi  dan korban jangan takut untuk memberikan  keterangan  sebagai  saksi di  dalam  persidangan  baik  dari instansi  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan  karena  Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No. 13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan
Saksi dan Korban menjadi perlindungan  terhadap  saksi  dan korban apabila memberikan keterangan,  supaya  kasus-kasus  yang ada dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Alfitra,  2014, Hukum  Pembuktian dalam
Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia , Jakarta.
Kamus  Hukum,  2008, Citra  Umbara, Bandung.
Mardjono  Reksodiputro,  1994, Hak- hak  Tersangka  dan  Terdakwa dalam  KUHAP  Sebagai  Bagian dari  Hak-Hak  Warga  Negara ( Civil Rights ) , Jakarta.
Mardjono  Reksodiputro,  1994, Hak- hak  Tersangka  dan  Terdakwa dalam  KUHAP  Sebagai  Bagian dari  Hak-Hak  Warga  Negara ( Civil Rights ) , Jakarta.
Soesilo,  R.,  1997, Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana dengan  Penjelasan  Resmi  dan
Komentar , Politeia, Bogor.
Soesilo,  R.,  1995, Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)serta Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal
Demi Pasal , Politeia, Bogor. Soesilo,  R.,  1995, RIB  /  HIR  Dengan
Penjelasan , Politeia, Bogor.
Subekti,  dkk,  1996, Kamus  Hukum ,
Pradya Paramita, Jakarta. Suryono  Sutarto,  1992, Hukum  Acara
Pidana,  Jilid  I ,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Takariawam, Agus, 2016, Perlindungan Saksi dan Korban ,
Pustaka Reka Cipta, Bandung. Waluyo,  Bambang,  2016, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi , Sinar Grafika, Jakarta. Wirjono  Projodikoro,  2002 Hukum
Acara  Pidana  Indonesia ,  Refika Aditama, Bandung.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana. Republik  Indonesia,  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan  Terhadap  Korban dan  Saksi  Dalam  Pelanggaran
Hak Asasi Manusia.

## C. Artikel
http://www.hukumonline.com/klinik/de tail/lt51171a4fed786/sumpah- palsu-dan-pembuktiannya http://www.hukumonline.com/klinik/de tail/lt50c7ea823e57d/saksi- memberatkan,-meringankan,- mahkota-dan-alibi
http://digilib.unila.ac.id/22526/3/SKRI PSI%20TANPA%20BAB%20PE MBAHASAN.pdf . http://www.hukumonline.com/klinik/d etail/lt50cc981bed84f/ancaman- pidana-bagi-orang-yang-menolak- panggilan-sebagai-saksi http://www.suduthukum.com/2016/11/ syarat-syarat-pemberian- perlindungan.html www.hukumonline.com/klinik/detail/lt 5614783452eb6/hukuman-bagi- saksi-palsu-di-persidangan