## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI PEKANBARU

## Widiawati
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: avidtama88@gmail.com

## ABSTRACT
In carrying out its production activities PT. Sumatra Makmur Lestari has used the Collective Labor Agreement as mandated by Article 116 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. Making  Collective  Labor  Regulations  made  between  workers  and  PT.  Sumatra  Makmur Lestari as a whole has arranged how the relationship between workers and PT. Sustainably Prosperous Sumatra. Both regarding the rights and obligations of each party. But in reality, PT.  Sumatra  Makmur  Lestari  through  the  manager  and  accounting  officer  still  violates  the agreed Collective Labor Agreement. The violation is in the form of unilateral termination of employment  without  providing  an  opportunity  for  improvement.  Based  on  the  research results,  it  can  be  obtained  as  follows:  First,  the  implementation  of  legal  protection  for workers  based  on  the  Collective  Labor  Agreement  (PKB)  between  PUK  SPPP-SPSI  PT Arvena Sepakat & PT. Sumatra Makmur Lestari with the Management of PT. Arvena Agreed & PT. Sumatra Makmur Lestari, Sei Pejangki Batang Cenaku Indragiri Hulu, Riau Province in  general  has  been  implemented  through:  Social  Security  protection  provided  in  the  form, namely:  work  accident  insurance,  death  insurance  and  old  age  insurance,  health  care, pension funds, spiritual development, and facilities welfare, protection of occupational safety and  health  which  is  implemented  by  providing  work  safety  equipment  and  health  care through  inspection  assistance,  health  care  for  all  workers  by  way  of  BPJS  health.  The protection  provided  is  in  accordance  with  applicable  government  regulations,  namely  the Riau  Province  Minimum  Wage,  which  is  divided  into  3  (three)  forms,  namely:  Wages  for daily workers, Wages for new workers during the probationary period, and Wages during the leave period. In addition, employees also get a holiday allowance (THR).
Keywords: Legal Protection, Labor, Employment Agreement

## ABSTRAK
Dalam menjalankan kegiatan produksinya PT. Sumatera Makmur Lestari telah menggunakan Perjanjian  Kerja  Bersama  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  116  Undang-Undang No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pembuatan  Peraturan  Kerja  Bersama  yang dibuat  antara  pekerja  dengan  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  secara  keseluruhan  telah mengatur  bagaimana  hubungan  antara  pekerja  dengan  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari.  Baik mengenai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Namun  dalam  kenyataannya,  PT. Sumatera  Makmur  Lestari  melalui  manager  dan accounting  officer masih  melakukan pelanggaran  terhadap  Perjanjian  Kerj  Bersama  yang  telah  disepakati.  Pelanggaran  tersebut berbentuk Pemutuhan Hubungan  Kerja secara sepihak tanpa memberikan kesempatan untuk
memperbaiki  diri.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama,  Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  berdasarkan  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari  dengan  Management  PT.  Arvena  Sepakat  &  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari,  Sei Pejangki  Batang  Cenaku  Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau  secara  umum  telah  dilaksanakan melalui:  Perlindungan  Jamsostek  yang  diberikan  dalam  bentuk,  yakni:  jaminan  kecelakaan kerja,  jaminan  kematian  dan  jaminan  hari  tua,  pemeliharaan  kesehatan,  dana  pension, pembinaan rohani, dan fasilitas kesejahteraan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang  diimplementasikan  dengan  penyediaan  alat-alat  keselamatan  kerja  dan  pemeliharaan kesehatan  melalui  bantuan  pemeriksaan,  pemeliharaan  kesehatan  bagi  seluruh  pekerjanya dengan  cara  didaftarkan  pada  BPJS  kesehatan.  Perlindungan  upah  diberikan  sesuai  dengan peraturan  pemerintah  yang  berlaku,  yakni  Upahm  Minimum  Provinsi  Riau,  yang  dibagi  ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: Upah bagi pekerja harian, Upah bagi pekerja baru selama masa percobaan,  dan  Upah  selama  masa  cuti.  Selain  itu  karyawan  juga  mendapatkan  Tunjangan Hari Raya (THR).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja

## PENDAHULUAN
Hubungan  kerja  yaitu  hubungan  yang  timbul  antara  pekerja  dan  pengusaha  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  1  angka  1 mendefinisikan  hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerja,  upah,  dan  perintah.  Dengan adanya  perjanjian  kerja,  maka  akan  lahir  perikatan.  Dengan  perkataan  lain,  perikatan  yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. 1
Seiring  dengan  berjalannya  pembangunan,  banyak  pengusaha  pengusaha  yang membuka  perusahaan  dan  membutuhkan  sumber  daya  manusia  secara  banyak.  Pengertian perusahaan Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang  dilakukan secara  terus  menerus,  bertindak  keluar  untuk  memperoleh  penghasilan,  dengan  cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. 2
Dalam  rangka  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja,  pemerintah menetapkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Hal  ini dimaksud  untuk  menjamin  kesejahteraan  buruh.  Maka  dari  itu  semua  pekerja  akan mendapatkan penempatan tenaga kerja bedasarkan kemampuan dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik sesuai dengan asas Adil dan Setara yang juga  di  atur  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  dalam  perusahaan  manager  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  penuh terhadap kepengurusan sesuai maksud dan tujuan dan berwenang mewakili perseoan, baik di dalam  persusahaan  maupun  diluar  perseroan  dan  juga  harus  menjalankan  pengurusan perseroan  untuk  kepentingan  perusahaan  bukan  untuk  kepentingan  pripadi,  sesuia  dengan Pasal  92  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang tertulis “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”
1 Amran  Simanjuntak, Hubungan  Kerja  Antara  Pengusaha  Dan  Pekerja  Beserta  Sifatnya, http://edukasi.kompasiana.com . Diakses tanggal 08 Agustus 2019 pukul 21.32
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.7.
Dengan  banyaknya  perusahaan  yang  membuka  lowongan  perkerjaan  bagi  orang banyak.  Banyak  yang  mendaftarkan  lamaran  pekerjaannya  kepada  perusahaan-perusahaan. Salah  satunya  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari.  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  adalah perusahaan  yang  bekerja  dibidang  kelapa  sawit.  Dalam  menjalankan  kegiatan  produksinya. PT. Sumatera Makmur Lestari selalu menggunakan surat perjanjian kerja dan akan diberikan Perjanjian kerja bersama (PKB) antara PT. Sumatera Makmur  Lestari yang berisikan semua peraturan untuk bekerja di PT. Sumatera Makmur  Lestari  yang dengan jelas mencantumkan bagaimana pembayaran upah pada karyawan dan aturan-aturan lainnya.
Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  karyawan  maupun  pihak  pengusaha,  seperti  antara manager  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  dengan  pihak  pekerja.  Salah  satu  contoh  kasusnya yaitu, pada tanggal 25 agustus 2014 terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh seluruh pekerja PT.  Sumatera  Makmur  Lestari.  Pihak  pekerja  berdemo  dikarnakan  manager  dan  acounting officer (AO) pihak PT. Sumatera Makmur Lestari tidak menepati kewajibannya kepada buruh dan  juga  telah melebihi  kewenangan  atau  kekuasaan  dengan  membuat  peraturan  yang  tidak jelas/pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).
Selain itu manager dan acounting officer (AO) di PT. Sumatera Makmur Lestari telah melanggar  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  dengan  melakukan  tindakan  semena-mena terhadap karyawan dikarnakan seringkali turun surat peringatan (SP) dan pemutusan kontrak kerja  terhadap  karyawan  secara  sepihak  tenpa  memberikan  kesempatan  untuk  dapat memperbaiki  diri  lalu  manager  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  memaksa  karyawan  untuk membeli  kelapa  sawit  dekat  tanpa  kesepakatan  terhadap  karyawan  atau  tidak  karyawan tersebut  langsung  dikenakan  potong  gaji  yang  melanggar  maksud  dan  tujuan  perusahaan untuk mensejahterakan pekerja/buruh.
Dalam  Undang-Undang  nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  setiap pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak, pengupahan  juga  harus  dicantumkan  secara  jelas  dengan  mencantumkan  upah  minimum, upah  Lembur,  denda  dan  potongan  upah  tersebut  dengan  demikian  para  pekerja/buruh mengetahui total dari upah mereka tersebut seperti yang tertera pada perjanjian kerja bersama (PKB).
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Tenaga  Kerja  Berdasarkan  Perjanjian  Kerja Bersam (Studi Kasus PT. Sumatera Makmur Lestari Pekanbaru)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  penelitian deskriptif analitis. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan yuridis  normatif yang  didukung pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.  Selanjutnya  data  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Pada PT. Sumatera Makmur Lestari Pekanbaru
PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  sendiri  telah  memberikan  perlindungan  kepada pekerja  berdasarkan  Perjanjian  Kerba  Bersama  antara  pekerja  dengan  PT.  Sumatera Makmur Lesatari. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan secara garis besar adalah: 1)  perlindungan  ekonomi.  2)  perlindungan  sosial,  dan  3)  perlindungan  teknis. Perlindungan tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  bertujuan  untuk  menjamin  berlangsungnya hubungan  kerja  yang  harmonis  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  tanpa  disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu pengusaha  yang  secara  sosio-ekonomi  memiliki  kedudukan  yang  kuat  wajib  membantu melaksanakan  ketentuan  perlindungan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan peraturan  pelaksanaannya  telah  diatur  berbagai  perlindungan  terhadap  pekerja/buruh, termasuk  pekerja/buruh  yang  memakai  Perjanjian  Kerja  Bersam  (PKB).  Untuk  lebih jelasnya berikut penulis akan kemukakan beberapa perlindungan terhadap pekerja/buruh yang memakai Perjanjian Kerja Bersam PKB, yaitu:

## 1. Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Semakin  meningkatnya  peran  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional  dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan sering  kali berakibat  pada  tingginya  resiko  yang  mengancam  keselematan,  kesehatan  dan kesejahteraan tenaga kerja, dengan demikian perlu upaya perlindungan tenaga kerja.
Karenanya di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek mengenai  hak  pekerja  atas  jaminan  sosial  menyebutkan  bahwa  setiap  tenaga  kerja berhak  atas  jamsostek.  Dengan  demikian  undang-undang  ini  tidak  mengeksklusifkan status pekerja tertentu saja yang dapat disertakan dalam program jamsostek, termasuk pekerja yang terikat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juga.
Perlindungan  tenaga  kerja  yang  diperlukan  baik  yang  melakukan  pekerjaan dalam  hubungan  kerja  maupun  di  luar  hubungan  kerja  dilakukan  melalui  jamsostek. Karena  melalui  program  ini  diharapkan  dapat  memberikan  ketenangan  kerja  dan dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. 3 Jamsostek  menanggulangi  resiko-resiko  kerja  sekaligus  akan  menciptakan ketenangan  kerja  yang  pada  gilirannya  akan  membantu  meningkatkan  produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena jamsostek mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi tersebut. Selain itu, jamsostek diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana yang akan menunjang pembiayaan pembanguan nasional. 4
3 Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional , Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 114.
4 Ibid .
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Jamsostek,  jamsostek  adalah suatu  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan  berupa  uang  sebagai pengganti  sebagian  dan  penghasilan  yang  hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan sebagai  akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja  berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Jamsostek  adalah  upaya  kebijaksanaan  yang  ditujukan  kepada  tenaga  kerja, terutama  yang  berada  di  lingkungan  perusahaan  dalam  hal  penyelamatan, perlindungan  sehubungan  dengan  interaksi  kerja  yang  saling  menguntungkan  kedua belah pihak (Tenaga Kerja dan Perusahaan). Sedangkan pengertian yang diungkapkan oleh Iman Soepomo:
“Jaminan  sosial  adalah  pembayaran  yang  diterima  pihak  buruh  diluar kesalahannya  tidak  melakukan  pekerjaan,  jadi  menjamin  kepastian  pendapatan (income  security) dalam  hal  buruh  kehilangan  upahnya  karena  alasan  diluar kehendaknya”. 5
Berdasarkan uaraian di atas jelas bahwa program jamsostek merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian, karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan  dan  perlindungan  dalam  bentuk  pelayanan  perawatan  atau  pengobatan pada  saat  seorang  pekerja  tertimpa  resiko-resiko  tertentu.  Maka  dapat  ditarik kesimpulan, jaminan sosial mempunyai beberapa aspek, antara lain: 6
a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan fikirannya kepada perusahaan tempat dimana mereka bekerja;
c. Dengan  adanya  upaya  perlindungan  dasar  akan  memberikan  kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang;
d. Menciptakan ketenagakerjaan, karena adanya upaya perlindungan terhadap resiko- resiko kerja dan upaya pemeliharaan terhadap tenaga kerja;
e. Dengan adanya jamsostek akan menciptakan ketenagakerjaan yang pada akhirnya akan  mendukung  kemandirian  dan  harga  diri  manusia  dalam  menghadapi  resiko ekonomi.
Kebijaksanaan  tenaga  kerja  di  bidang  jaminan  sosial  mempunyai  keselarasan dengan  pembangunan  nasional  sebagai  pengalaman  Pancasila  yaitu  dalam  rangka pembangunan  manusia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia seluruhnya,  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur  dan merata  baik  materil  dan  spiritual.  Sementara  kita  ketahui  bahwa  pembangunan  itu bersifat  dinamis,  dimana  sangat  besar  pengaruhnya  didalam  kehidupan  manusia, kegiatan  usaha  semakin  meningkat  dan  tidak  terlepas  pula  dari  resiko  yang  akan menimpa  mengancam  keselamatan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  tenaga  kerja, sehingga perlu penanganan secara serius terhadap perlindungan tenaga kerja.
5 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 1981, hlm, 136.
6 Ibid .
Keberadaan  jamsostek  sebagai  upaya  perlindungan  hidup  tenaga  kerja  di  suatu perusahaan sangat besar manfaatnya, oleh sebab itu sebagai langkah untuk menjamin hidup  tenaga  kerja,  perusahaan  sangat  memasukkan  tenaga  kerja  dalam  program jamsostek yang dikelola oleh PT. Jamsostek itu sendiri.
Perlunya  jamsostek  di  suatu  perusahaan  karena  perusahaan  yang  memasukkan tenaga  kerjanya  dalam  program  jamsostek  adalah  perusahaan  yang  telah  bijaksana pemikirannya dan telah bertindak: 7
a. Melindungi  para  buruh/tenaga  kerja  sedemikian  rupa  dalam  menghadapi kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi, baik karena adanya mutakhir maupun karena  penetapan  tenaga  kerja  pada  proyek-proyek  di  luar  daerah  dalam  rangka menunjang pembangunan.
b. Mendidik  para  buruhnya  supaya  berhemat  atau  menabung  yang  dapat menikmatinya  apabila  sewaktu-waktu  terjadi  suatu  kejadian  yang  harus  dihadapi buruh/tenaga kerja beserta keluarganya.
c. Melindungi  perusahaan  dari  kerusakan  kemungkinan  berjumlah  sangat  besar, karena  terjadinya  musibah  yang  menimpa  beberapa  karyawan,  dimana  setiap kecelakaan atau musibah sama sekali tidak diharapkan.
d. Memberikan  ketenangan  kerja  kepada  seluruh  buruh/tenaga  kerja  beserta keluarganya, karena terjadinya kecelakaan yang sama sekali yang tidak diharapka, mereka telahn berhak memperoleh jaminan yang layak yang tidak perlu sulit-sulit mengurusnya.
Program  jamsostek  dibiayai  dari,  oleh  dan  untuk  peserta.  Dengan pengumpulan  dana  dari  jumlah  yang  relatif  kecil  terkumpul  dan  yang  memberikan perlindungan  dan  pemeliharaan  kesejahteraan  pada  pesertanya.  Dalam  sistem jamsostek  berlaku  prinsip  gotong-royong  dalam  arti  kerja  sama  antara  yang  mampu dan kurang mampu, antara yang berusia tua dan yang berusia muda, antara yang sehat dan  yang  sakit.  Dengan  demikian  jamsostek  salah  satu  wujud  dari  pemerataan pembangunan, bagi para peserta jamsostek juga.
Menciptakan  kemandirian,  dalam  arti  tidak  menggantungkan  diri  pada  orang lain  dalam  menghadapi  resiko  kehidupan.  Dengan  jamsostek,  pesertanya  tidak  perlu menggantungkan  diri  pada  orang  lain  pada  saat  pesertanya  menjadi  tua  dan  tidak mampu bekerja. Demikian juga peserta tidak perlu belas kasihan orang lain pada saat membutuhkan  biaya  untuk  perawatan  sewaktu  menderita  sakit  atau  mengalami kecelakaan.
Ketidaktergantungan  pada  orang  lain  ini  merupakan  manifestasi  kemandirian yang menempatkan harga diri manusia pada tingkat yang setinggi-tingginya. Program jamsostek  merupakan  program  Asuransi  Sosial Tenaga  Kerja (Astek)  yang didirikan menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  1977.  Secara  yuridis penyelenggaraan program jamsostek dimaksudkan sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1969  Tentang  Ketentuan-Ketentuan
7 Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Manajemen Tenaga Kerja , Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 92.
Pokok  mengenai  Tenaga  Kerja  (sekarang  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan). 8
Program jamsostek merupakan hal yang penting dalam perlindungan terhadap pekerja. Pekerja dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.
Program jamsostek merupakan kewajiban yang haurs dipenuhi oleh pengusaha tidak  terkecuali  bagi  PT.  Sumatera  Makmur  Lesatari  terhadap  pekerjanya.  Dalam kaitannya  dengan  tenaga  kerja  maka  tenaga  kerja  juga  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan  melalui  jamsostek.  Maka  perusahaan  harus  memberikan  perlindungan kepada  tenaga  kerja  dengan  memasukkan  tenaga  kerja  tersebut  dalam  program jamsostek.
Sebagai  implementasi  dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  atas, PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  telah  mengejewantahkannya  di  dalam  Pasal  28  ayat angka 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat &  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  dengan  Management  PT.  Arvena  Sepakat  &  PT. Sumatera Makmur Lestari, Sei Pejangki Batang Cenaku Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang  mewajibkan  memberikan  kewajiban  bagi  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari Pekanbaru  untuk  mendaftarkan  seluruh  pekerjanya  menjadi  peserta  jaminan  sosial tenaga kerja.
Melalui ketentuan pasal 28 angka 1 tersebut, maka tidak dibedakan/diklasifikasikan para pekerja yang ada pada PT. Sumatera Makmur Lestari Pekanbaru  yang  berhak  mendapatkan  jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Baik  pekerja harian, maupun pekerj baru yang masih dalam masa percobaan. Jaminan sosial tenaga kerja  ini  diberikan  dalam  3  (tiga)  bentuk,  yakni:  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan kematian dan jaminan hari tua.
Selain  itu,  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  Pekanbaru  juga  memberikan perlindungan  bagi  pekerja  melalui  jaminan  sosial  tenaga  kerja  bagi  pekerja  dalam bentuk  pemeliharaan  kesehatan,  dana  pension,  pembinaan  rohani,  dan  fasilitas kesejahteraan.
2. Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Kesehatan  merupakan  nikmat  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  Hak  Asasi Manusia  yang  tidak  ternilai  harganya.  Oleh  karena  itu,  setiap  manusia  ingin mendapatkan kesehatan tersebut dan menjaganyasemaksimal mungkin agar terhindar dari  penyakit  yang  selalu  mengganggu  aktivitas  manusia  itu  sendiri.  Menurut  Iman Soepomo, kesehatan kerja adalah:
“Aturan-aturan  dan  usaha-usaha  untuk  menjaga  buruh  dari  kejadian  atau keadaan  perburuhan  yang  merugikan  kesehatan  dan  kesusilaaan  dalam  seseorang itu melakukan atau karena ia itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja”.
“Tujuan  norma-norma  kesehatan  kerja  ini  ialah  memungkinkan  buruh  itu mengenyam  dan  memperkembangkan  perikehidupannya  sebagai  manusia  pada umumnya  dan  khusunya  sebagai  anggota  masyarakat  dan  anggota  keluarga,  sebagai
8 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 68.
wanita yang merupakan ibu dan calon ibu, sebagai calon muda dan anak yang masih harus mengemban jasmani dan rohaninya”.
Menurut  Suma’mur  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Keselamatan  Kerja  Dan Pencegahan Kecelakaan”, keselamatan kerja adalah: 9
“Keselamatan  yang  bertalian  dengan  mesin,  pesawat,  alat  kerja,  bahan  dan  proses pengolahannya,  landasan  tempat  kerja  dan  lingkngannya  serta  caracara  melakukan pekerjaan”.
Dalam  bukunya  yang  lain  berjudul  “Higene  Perusahaan  Dan  Kesehatan Kerja”, Suma’mur memberikan pengertian kesehatan kerja adalah:
“Spesalisasi  dalam  ilmu  kesehatan/kedokteran  beserta  prakteknya  yang bertujuan  agar  pekerja/masyarakat  pekerja  memperoleh  derajat  kesehatan  setinggi- tingginya,  baik  fisik  atau  mental  mapun  sosial  dengan  usaha-usaha  preventif  dan kuratf  terhadap  penyakit-penyakit/gangguan-gangguan  kesehatan  ang  diakibatkan faktor-faktor  pekerjaan  dan  lingkungan  kerja,  serta  terhadap  penyakit-penyakit umum”. 10
Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, keselamatan dan  kesehatan  kerja  merupakan  salah  satu  hak  pekerja/buruh.Untuk  itu  pengusaha wajib  melaksanakan  secara  sistematis  dan  terintegrasi  dengan  sistem  manajemen perusahaan.
Untuk  menjamin  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  maupun  orang  lain  yang berada  di  tempat  kerja  serta  sumber  produksi,  proses  produksi  dan  lingkungan  kerja dalam keadaan aman, perlu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem Manajemen K3).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  PER.05/MEN/19996, yang  dimaksud  dengan  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  adalah bagian  dari  sistem  manajemen  secara  keseluruhan  yang  meliputi  struktur  organisasi, perencanaan,  tanggung  jawab,  pelaksanaan,  prosedur,  proses  an  sumber  daya  yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dalam  rangka  pengendalian  resiko  yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 11
Tujuan  dan  sasaran  sistem  manajemen  K3  adalah  menciptakan  Sistem Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di  tempat  kerja  dengan  melibatkan  unsur manajemen,  tenaga  kerja,  kondisi  dan  lingkungan  kerja  yang  terintegrasi  dalam rangka  mencegah  dan  mengurangi  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja  serta tercptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Sejalan  dengan  upaya  untuk  melaksanakan  Peraturan  PemerintahNomor  14 Tahun1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, khususnya Pasal 2 ayat (4) yang  telah  diubah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2005  Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1993  Tentang Penyelenggaraan  Program  Jamsostek,  maka  perusahaan  dapat  menyelenggarakan
9 Suma’mur, Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan , Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 1.
10 Suma’mur, Higene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 1.
11 Siswanto Sastrohadiwiryo, Op.Cit , hlm. 45.
sendiri  program  pemeliharaan  kesehatan  bagi  tenaga  kerjanya  dengan  manfaat  lebih baik dari paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar. Dengan mempertimbangkan hal  ini,  perusahaan  yang  bersangkutan  tidak  diwajibkan  untuk  ikut  dalam pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan badan penyelenggara.
Penanggung  jawab  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  di  tempat  kerja adalah  pengusaha  atau  pimpinan  atau  pengurus  tempat  kerja.  Pelaksanaan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  di  tempat  kerja  dilakukan  secara bersamasama  oleh  pimpinan  atau  pengurus  perusahaan  dan  seluruh  pekerja. Pengawasan atas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilakukan oleh pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, yaitu:
a. Pegawai  Pengawas  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3),  sebagai  pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja;
b. Ahli  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3),  sebagai  ahli  teknis  berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja. 12
Perusahaan yang bermaksud menyelengarakan sendiri pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dapat melakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Menyediakan  sendiri  atau  bekerja  sama  dengan  fasilitas  Pelaksana  Pelayanan Kesehatan (PPK);
b. Bekerja sama dengan badan yang menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan;
c. Secara bersama-sama dengan perusahaan lain menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan.
Kebijakan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  adalah  suatu  pernyataan  tertulis yang  ditandatangani  pengusaha  atau  pengurus  yang  memuat  keseluruhan  visi  dan tujuan  perusahaan,  komitmen  dan  tekad  melaksanakan  keselamatan  dan  kesehatan kerja,  kerangka  dan  program  kerja  yang  mencakup  kegiatan  perusahaan  secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional.
Kebijakan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dibuat  melalui  proses  konsultasi antara  pengurus  dan  wakil  tenaga  kerja  yang  selanjutnya  harus  dijelaskan  dan disebarluaskan  kepada  seluruh  tenaga  kerja,  pemasok  dan  pelanggan.  Kebijakan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bersifat  dinamik  dan  selalu  ditinjau  alang  dalam rangka peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. 13
Tenaga  kerja  juga  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  keselamatan  dan kesehatan  kerja.  Artinya  dalam  melakukan  pekerjaannya  maka  perjanjian  kerja bersama  wajib  mendapatkan  perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerjanya. Oleh  sebab  itu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  tenaga  kerja  haruslah  sesuai dengan apa yang diterima oleh pekerja yang melakukan jenis pekerjaan yang sama.
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari Pekanbaru  dalam  memberikan  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  telah diimplementasikan di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari dengan Management  PT.  Arvena  Sepakat  &  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari,  Sei  Pejangki
12 Abdul Khakim, Op.Cit, hlm. 65.
13 Siswanto Sastrohadiwiryo, Op.Cit , hlm. 47.
Batang  Cenaku  Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau.  Bentuk  perlindungan  tersebut diimplementasikan  dengan  penyediaan  alat-alat  keselamatan  kerja  dan  menetapkan syarat-syarat  keselamatan  serta  perlindungan  dan  kesehatan  kerja  di  setiap  wilayah kerja PT. Sumatera Makmur Lestari Pekanbaru.
Terhadap  kerusakan  alat-alat  keselamatan  kerja,  PT.  Sumatera  Makmur Lestari  Pekanbaru  melakukan  penggantian  secara  berkala/peremajaan  terhadap  alat- alat  keselamatan  kerja.  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  juga  mewajibkan  bagi pekerjanya  untuk  menggunakan  dan  memelihara  alat-alat  keselamatan  kerja  serta melaksanakan  syarat-syarat  keselamatan  dan  perlindungan  kerja.  Hal  ini  ditujukan untuk  memberikan  jaminan  keselamatan bagi  pekerja  dalam  melakukan  pekerjaanya pada  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  Pekanbaru.  Bagi  pekerja  yang  tidak  mau menggunakan  dan  memelihara  alat  keselamatan  kerja  yang  telah  diberikan,  maka akan diberikan sanksi.
Sementara  itu  pemeliharaan  kesehatan  seluruh  pekerja  oleh  PT.  Sumatera Makmur  Lestari  Pekanbaru  telah  dilaksanakan  dengan  memberikan  bantuan pemeriksaan,  pemeliharaan  kesehatan  bagi  seluruh  pekerjanya  dengan  cara didaftarkan pada BPJS kesehatan.

## 3. Perlindungan Upah
Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh  yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanijan kerja bersama, kesepakatan atau peraturan  perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).
Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam  bentk  uang  yang  ditetapkan  menurut  suatu  persetujuan  atau  peraturan perundang-undangan  dan  dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja  antara pengusaha  dengan  buruh,  termasuk  tunjangan,  baik  untuk  buruh  sendiri  maupun keluarganya (Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981).
Dari  penjelasan  dua  (2)  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  maka  upah diberikan  dalam  bentuk  uang,  namun  secara  nomatif  masih  ada  kelonggaran  bahwa upah  dapat  diberikan  dalam  bentuk  lain  berdasarkan  perjanjian  atau  peraturan perundang-undangan, dengan batasan nilainya tidak boleh lebih dari 25 % (dua puluh lima  persen)  dari  upah  yang  seharusya  diterima  (Pasal  12  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981).
Sesuai  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  PER- 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum, yaitu upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Berdasakan Peraturan Menteri Menteri Tenaga Kerja  Nomor  PER-01/MEN/1999  jo.  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi  Nomor  KEP-226/ME/2000,  jangkauan  wilayah  berlakunya  upah minimum meliputi:
a. Upah Minimun Provinsi (UMP) berlaku di seluruh Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
b. Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK)  berlaku  dalam  1  (satu)  wilayah Kabupaten/Kota.
Di  samping  itu,  upah  minimum  berdasarkan  Kelompok  Lapangan  Usaha Indonesia  (KLUI)  disebut  Upah  Minimum  Sektoral,  yang  terbagi  menjadi  Upah Minimum  Sektoral  Provinsi  (UMSP)  dan  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/Kota (UMSK).
Berdasarkan  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  PER- 01/MEN/1999, penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
b. Indeks Harga Konsumen (IHK);
c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
d. Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;
e. Kondisi pasar kerja;
f. Tngkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 jo.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor  KEP-226/ME/2000, dalam pelaksanaan upah minimum perlu memperhatikan beberapa hal:
a. Besarnya  Upah  Minimum  Sektoral  Provinsi  (UMSP)  dan  Upah  Minimum Sektoral  Kabupaten/Kota  (UMSK)  minimal  5%  lebih  besar  dari  Upah  Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Pasal 5);
b. Perusahaan dilarang membayar upah lebih dari Upah Minimum Provinsi (UMP)/ Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK)  atau  Upah  Minimum  Sektoral  Provinsi (UMSP)/ Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Pasal 13);
c. Upah  minimum  berlaku  untuk  semua  status  pekerja,  baik  tetap,  tidak  tetap maupun percobaan (Pasal 14 ayat (1);
d. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun (Pasal 14 ayat (2);
e. Peninjauan besarnya upah bagi pekerja di atas masa kerja 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengusaha (Pasal 14 ayat (3);
f. Bagi  pekerja  borongan  atau  berdasarkan  satuan  hasil  yang  dilaksanakan  1  (satu) bulan  atau  lebih,  upah  rata-rata  sebulan  minimal  upah  minimum  di  perusahaan yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (1));
g. Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang telah diberikan lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku (Pasal 17);
h. Bagi pengusaha yang melanggar Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 dikenakan sanksi;
1) Pidana  kurungan  maksimal  3  (tiga)  bulan  atau  denda  maksimal  Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2) Membayar upah pekerja sesuai putusan hakim. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 1981 menyatakan bahwa upah  harus  dibayar  oleh  pengusaha  kepada  pekerja  secara  tepat  waktu  sesuai kesepakatan.  Apabila  pengusaha  terlambat  membayar  upah,  maka  pengusaha  wajib membayar denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh (Pasal 95 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Atau
tambahan  upah  (Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Upah)  kepada pekerja/buruh sebesar:
a. 5% per hari keterlambatan, untuk hari keempat sampai hari kedelapan
b. 1% per hari keterlambatan, untuk hari kesembilan dan seterusnya. Dengan catatan tidak  boleh  melebihi  50%  dari  upah  keseluruhan  yang  seharusnya  diterima  oleh pekerja.
Adapun dasar hukum perlindungan upah adalah antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  80  Tahun  1957  Tentang  Persetujuan  Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 100 mengenai Pengupahan Bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah;
d. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  PER-01/MEN/1999  Tentang  Upah Minimum  jo.  Surat  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor KEP-226/ME/2000  Tentang  Perubahan  Pasal  1,  3,  4,  8,  11,  20  dan  Pasal  21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum;
e. Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor  KEP-  49/MEN/2004 Tentang Ketentuan Struktur Dan Skala Upah;
f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP- 231/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur;
g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP- 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
h. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE- 01/MEN/1982 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981.
4. Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Dengan Serikat Pekerja PT. Sumatera Makmur Lestari
Disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  21  UU  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  jo.  Pasal  1  ayat  2  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi No: KEP-48/MEN/IV/2004, Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang  merupakan  hasil  perundingan  antara  serikat  pekerja  atau  serikat  buruh  yang tercatat  pada  instasi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan  dengan pengusaha  atau  perkumpulan  pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan kewajiban  kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  ini  Serikat  Pekerja  Pahala  Kencana  telah tercatat secara resmi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur dengan No. 226/SPPK/BW/II/2001.
Sedangkan  dalam  Pasal  1601  n  ayat  2 Burgelijk  Wetboek (BW)  disebutkan bahwa yang dinamakan Persetujuan Perburuhan Kolektif adalah suatu peraturan yang dibuat oleh seorang majikan atau lebih maupun suatu perkumpulan majikan atau lebih yang  berbentuk  badan  hukum  disatu  pihak  dan  suatu  perkumpulan  buruh  atau  lebih yang berbentuk badan hukum tentang syarat-syarat pekerjaan  yang harus diindahkan sewaktu  membuat  persetujuan  perburuhan.  Dengan  adanya  UU  No.  21  tahun  1954 tentang  perjanjian  perburuhan,  maka  Pasal  1601  n  ayat  2  KUH  Perdata  (BW) dianggap tidak berlaku lagi. Kemudian pada tahun 1985 Perjanjian Perburuhan diubah namanya  menjadi  Kesepakatan  Kerja  Bersama  (KKB),  namun  isinya  sama  dengan
UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan. Dan dengan adanya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan tidak berlaku lagi.
Di  dalam  perjanjian  kerja,  pekerja  berada  di  pihak  yang  lemah,  sedangkan pengusaha memiliki wewenang untuk memerintah. Akibatnya, seluruh kegiatan yang berada  di  lingkungan  perusahaan,  pengusahalah  yang  menentukan.  Oleh  Karena  itu, dengan  adanya  Perjanjian  Kerja  BERSAMA  yang  merupakan  kesepakatan  antara pengusaha dengan serikat pekerja dalam hal pekerja ingin merubah atau memperbaiki nasibnya ke tingkat hidup yang lebih baik, harus disalurkan melalui serikat pekerja.
Dalam  Pasal  21  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  No. KEP-48/MEN/IV/2004  tentang  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pengesahan  Peraturan Perusahaan  serta  Pembuatan  dan  Pendaftaran  Perjanjian  Kerja  Bersama,  ini  harus memuat:
a. Nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja.
b. Nama, tempat kedudukan serta alamat pengusaha.
c. Nomor dan tanggal pencatatan serikat pekerja pada intansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota.
d. Hak dan kewajiban pengusaha.
e. Hak dan kewajiban serikat pekerja.
f. Jangka waktu dan tanggal berlaku perjanjian kerja bersama.
g. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
Dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama  Pahala  Kencana  yang  dapat  dilihat  dalam Bab  III,  telah  disebutkan  mengenai  identitas  dari  serikat  pekerja,  identitas  dari pengusaha, jangka waktu berlakunya perjanjian kerja bersama dan tanda tangan para pihak  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja  bersama.  Akan  tetapi  dalam  hal  hak  dan kewajiban masing-masing pihak tidak disebutkan secara jelas. Dalam Perjanjian Kerja Bersama  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  Pekanbaru,  hanya  disebutkan  mengenai  hak dari  serikat  pekerja  saja.  Tidak  disebutkan  mengenai  kewajiban  dari  serikat  pekerja serta  hak  dan  kewajiban  pengusaha.  Kemudian  mengenai  pihak-pihak  yang menandatangani perjanjian kerja bersama di PT. Sumatera Makmur Lestari Pekanbaru adalah antara pengusaha  dengan Serikat Pekerja yang telah tercatat secara resmi pada Dinas Tenaga Kerja yang ditunjuk.
B. Bentuk Perjanjian Kerja Bersama Pada PT. Sumatera Makmur Lestari Pekanbaru
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) timbul setelah diundangkannya Undang-Undang No.21  Tahun  2000  tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh.  Istilah  Perjanjian  Kerja Bersama  (PKB)  digunakan  untuk  menggantikan  istilah  sebelumnya  yaitu  Kesepakatan Kerja  Bersama  (KKB),  dikarenakan  pembuat  undang-undang  berpendapat  bahwa pengertian  dari  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  sama  dengan  Kesepakatan  Kerja Bersama  (KKB).  Tetapi  Sentanoe  Kertonegoro  berpendapat  lain  mengenai  persamaan pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), beliau mengatakan bahwa, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ialah : Merupakan dasar dari individualisme dan liberalisme yang berpandangan bahwa diantara pekerja/buruh dengan pengusaha  adalah  dua  pihak  yang  memiliki  kepentingan  berbeda  dalam  perusahaan.
Bebas untuk melakukan perundingan dan juga membuat perjanjian tanpa adanya campur tangan  dari  pihak  lain.  Dibuat  melalui  perundingan  yang  bersifat  tawar-menawar (bargaining) masing-masing pihak akan berusaha memperkuat kekuatan tawar- menawar, bahkan dengan menggunakan senjata mogok dan penutupan perusahaan. 14
Dalam  sistem  perjanjian  kerja  bersama  ini  hanya  akan  dikaji  hal-hal  yang berkaitan dengan sistem pengupahan, jaminan pekerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

## 1. Pengupahan
Bentuk  pengupahan  dan  besaran  upah  yang  diberikan  oleh  PT.  Sumatera Makmur  Lestari  secara  umum  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undanga. Pekerja diberikan upah minimlah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yakni  Upahm  Minimum  Provinsi  Riau.  Umumnya  tidak  banyak  didengar    keluhan- keluhan dari pekerja terkait upah yang diberikan oleh PT. Sumatera Makmur Lesatri Pekanbaru.  Hal  ini  dikarenakan  sudah  adanya  kesepakatan  bersama  antara  pekerja dengan  PT.  Sumatera  Makmur  Lesatari  yang  tertuang  dalam  Perjanjian  Kerja Bersama  (PKB)  Antara  PUK  SPPP-SPSI  PT  Arvena  Sepakat  &  PT.  Sumatera Makmur Lestari dengan Management PT. Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari, Sei Pejangki Batang Cenaku Indragiri Hulu, Provinsi Ria.
Pengaturan upah yang termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumatera Makmur Lestari dibagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni:
a. Upah bagi pekerja harian, yang diatur di dalam Pasal 21 angka 1.1 sampai dengan angka 1.4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat  &  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  dengan  Management  PT.  Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari, Sei Pejangki Batang Cenaku Indragiri Hulu,  Provinsi  Riau,  yang  menyebutkan:  1.1.  Pekerja  harian  tetap  dan  pekerja bulanan  diberiran  upah  sesuai  dengan  UMPS  yang  berlaku.  1.2  Upah  adalah pendapatan  pekerja  yang  dapat  diterima  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  Uang, sebagai imbalan dari pemberi kerja. 1.3. Pengusaha membayar upah pekerja pada tanggal  6  sampai  7  setiap  bulan,  apabila  tanggal  tersebut  jatuh  pada  hari  libur, maka  dibayarkan  pada  hari  kerja  sebelumnya.  1.4.  Periode  perhitungan  upah adalah  dari  tanggal  01  sampai  dengan  akhir  bulan  pada  bulan  berjalan  sesuai kelender.
b. Upah  bagi  pekerja  baru  selama  masa  percobaan,  yang  diatur  di  dalam  Pasal  23 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat & PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  dengan  Management  PT.  Arvena  Sepakat  &  PT. Sumatera Makmur Lestari, Sei Pejangki Batang Cenaku Indragiri Hulu, Provinsi Riau.  Ketentuan  Pasal  ini  menyebutkan:  Selama  masa  percobaan,  upah  bagi pekerja  adalah  gaji  pokok  dan  tunjangan-tunjangan  yang  berhak  diterimanya. Tidak kurang dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
c. Upah selama masa cuti, yang diatur di dalam Pasal 24 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  Antara  PUK  SPPP-SPSI  PT  Arvena  Sepakat  &  PT.  Sumatera  Makmur
14 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia , Mutiara, Jakarta, 1982, hlm, 32.
Lestari  dengan  Management  PT.  Arvena  Sepakat  &  PT.  Sumatera  Makmur Lestari,  Sei  Pejangki  Batang  Cenaku  Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau.  Pasal  ini memberikan jaminan bagi pekerja untuk menerima upah penuh meskipun sedang mengambil masa cutinya.
Dari  rumusan  Pasal  21,  Pasal  23,  dan  Pasal  24  Perjanjian  Kerja  Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari dengan  Management  PT.  Arvena  Sepakat  &  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari,  Sei Pejangki  Batang  Cenaku  Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau  tersebut  dapat  diketahui bahwa  gaji/upah  yang  diterima  karyawan  adalah  sekurang-kurangnya  sebesar  Upah Minimum Sektoral (UMPS) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Disamping itu perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Perlindungan  Upah  juga  memberikan  jaminan  bagi  pekerja  terhadap keterlambatan pembayaran gaji  yang dilakukan oleh PT.  Sumatera Makmur  Lestari. Jaminan  tersebut  berukan  pengenaan  denda  dan  bunga  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Perlindungan Upah  yang  menetapkan  besaran  denda  yaitu  5%  dibayar  untuk  tiap  hari keterlambatan  selama  empat  hari  sampai  delapan  hari  keterlambatan  pembayaran gaji. Setelah hari kedelapan untuk tiap hari keterlambatan ditambah 1% namun tidak melebihi 50% untuk satu bulan.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat &  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  dengan  Management  PT.  Arvena  Sepakat  &  PT. Sumatera  Makmur  Lestari,  Sei  Pejangki  Batang  Cenaku  Indragiri  Hulu,  Provinsi Riau juga memuat kenaikan upah bagi pekerja. Ketentuan ini dimuat di dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Kenaikan upah diberikan terhadap pekerja setiap awal  tahun  yaitu  pada  bulan  Januari,  dengan  dasar:  Surat  Keputusan  UMSP  dari Gubernur.  Kenaikan  upah  karena  penyesuaian  upah  minimum  secara  otomatis diberikan  kepada  pekerja  apabila  terjadi  kebijaksanaan  baru  dari  pemerintah. Sementara  itu  bagi  pekerja  panen  kelapa  sawit,  karet  dan  muat,  nilai  upahnya ditentukan dari satuan hasil.
Selain  itu  karyawan  juga  mendapatkan  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  dimana besaran atau nilainya tersebut diatur dalam Pasal 25 yaitu :
a. Pengusaha  memberikan  tunjangan  hari  raya  sekurang-kurangnya  satu  kali  upah pokok  ditambah  tunjangan  jabatan  sebulan  kepada  pekerja  yang  merayakan  hari raya agamanya, bagi pekerja yang masa kerjanya satu tahun atau lebih.
b. Tunjangan hari raya dibayarkan 20 hari sebelum hari raya atau karena suatu hal dapat  dimajukan  atau  dimundurkan  (tidak  melewati  10  hari  sebelum  hari  raya jatuh tempo).
c. Tunjangan  hari  raya  dibayarkan  kepada  pekerja  yang  masih  bekerja  sampai dengan 30 hari sebelum hari raya keagamaan.
d. Bagi  pekerja  yang  bermasa  kerja  kurang  dari  1  tahun  akan  dibayarkan  sesuai dengan masa kerjanya.
Penentuan  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  oleh  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari merupakan kebijakan yang didasarkan pada aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).  Ditambah  lagi  perusahaan  selalu  memperhatikan  dan  memenuhi  hak-hak
karyawan  berkaitan  dengan  Tunjangan  Hari  Raya  (THR).  Tentunya  dengan  tetap memperhatikan kemampuan dari keuangan perusahaan yang sampai saat ini tidak ada masalah.
2. Jaminan Pekerja
Guna  mendukung  bagi  peningkatan  produktifitas  kerja  dan  sekaligus memberikan jaminan bagi pelaksanaan kerja maka perusahaan memberikan jaminan bagi  pekerja.  Pengaturan  jaminan  pekerja  sudah  diatur  dalam  PKB  merupakan pengaturan  normatif  yang  ada  dalam  peraturan  mengenai  ketenagakerjaan.  Maka dapat  dikatakan  bahwa  materi  dari  PKB  adalah  penjabaran  dari  peraturan ketenagakerjaan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
3. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
Standar  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  ada  di  perusahaan  sudah menerapkan  standar  sesuai  yang  peraturan  perundangan.  Sehingga  secara  normatif penerapan  peraturan  perundangan  berjalan  dengan  baik.  Penyusunan  standar keselamatan dan kesehatan kerja didasarkan pada lingkup kerja atau tugas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.
a. Asas Keselamatan Kerja Asas keselamatan kerja diatur dalam Pasal 26 yaitu :
1) Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat- syarat keselamatan serta perlindungan dan kesehatan kerja.
2) Pekerja  yang  menggunakan  alat  keselamatan  kerja  akan  mendapat penggantian apabila alat-alat tersebut rusak/perlu diganti.
3) Pekerja  berkewajiban  menggunakan  dan  memelihara  alat-alat  keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan perlindungan kerja.
4) Apabila  pekerja  bersangkutan  tidak  menggunakan  dan  memelihara  alat keselamatan  kerja  yang  diberikan/disediakan,  kepadanya  dapat  dikenakan sanksi.
b. Pemeriksaan Dan Pemeliharaan Kesehatan Pemeriksaan Dan Pemeliharaan Kesehatan diatur dalam Pasal 27 yaitu:
1) Pengusaha  memberikan  bantuan  pemeriksaan,  pemeliharaan  kesehatan  bagi seluruh pekerjanya dengan didaftarkan ke BPJS Kesehatan.
2) Setiap pekerja wajib melengkapi seluruh syarat pendaftaran BPJS Kesehatan melalui perusahaan, apabila pekerja tidak dapat melengkapinya, maka apabila pekerja  menggalami  sakit  atau  gangguan  kesehatan,  akan  menjadi  tanggung jawab secara pribadi.

## KESIMPULAN
PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  telah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pekerjanya  melalui  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  Antara  PUK  SPPP-SPSI  PT  Arvena Sepakat  &  PT.  Sumatera  Makmur  Lestari  dengan  Management  PT.  Arvena  Sepakat  &  PT. Sumatera  Makmur  Lestari,  Sei  Pejangki  Batang  Cenaku  Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau. Perlindungan  tersebut  berbentuk  perlindungan  jamsostek,  keslematan  dan  kesehatan  kerja, dan  upah.  Sementara  itu  bentuk  Perjanjian  Kerja  Bersama  adalah  Perjanjian  Kerja  Bersama terakhir  yang  berlaku  di  PT  Sumatera  Makmur  Lestari.  Perjanjian  Kerja  Bersama  tersebut
yang  ditandatangani  antara  pihak  Pengusaha  dan  pihak  Serikat  Pekerja.  Dalam  Perjanjian Kerja Bersama ini terdiri dari 13 Bab dan 50 Pasal. Dalam sistem perjanjian kerja bersama ini hanya  akan  dikaji  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  sistem  pengupahan,  jaminan  pekerja,  serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Kerja) , Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, hlm.7.
Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 1981 .
Sentanoe  Kertonegoro, Jaminan  Sosial  prinsip  dan  Pelaksanaanya  di  Indonesia ,  Mutiara, Jakarta, 1982
Siswanto  Sastrohadiwiryo, Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia,  Pendekatan  Administratif dan Operasional , Bumi Aksara, Jakarta, 2003 .
Suma’mur, Higene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja , Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 1.
Suma’mur, Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan , Gunung Agung, Jakarta, 1985
Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Manajemen Tenaga Kerja , Bina Aksara, Jakarta, 1987