Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PERBANDINGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Lidwina Aprilliana Allo Tangko 1
1 Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia Email: lidwina17aprilliana@gmail.com

## Abstrak
Sistem Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang akan datang menjadi polemik dan menjadi perdebatan dikalangan Partai Politik. Adanya Judicial Review yang diajukan oleh beberapa Partai Politik  kepada  Mahkamah  Konstitusi,  menginginkan  adanya  perubahan  penggunaan  Sistem  Pemilihan Proporsional  Terbuka,  menjadi  Sistem  Pemilihan  Proporsional  Tertutup.  Hal  ini  menarik  penulis  untuk mencari  perbandingan  mengenai  Sistem  Pemilihan  Proporsional  Terbuka  dan  Sistem  Pemilihan Proporsional  Tertutup.  Untuk  menganalisis  Perbandingan  Sistem  Proporsional  Terbuka  dan  Sistem Proporsional  Tertutup  dalam  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia.  Penelitian  yang  digunakan  adalah Penelitian    Hukum  Normatif.  Penelitian  Hukum  Normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan mengkaji data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian, yang keseluruhannya  didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam  menganalisis dan mengolah data.
Kata Kunci : Pemilihan Umum, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Proporsional Tertutup

## Abstract
The  general  election  system  that  will  be  implemented  in  2024  will  be  a  polemic  and  a  debate  among political  parties.  The  Judicial  Review  submitted  by  several  Political  Parties  to  the  Constitutional  Court, wants a change in the use of the Open Proportional  Election System, to a Closed Proportional Election System. This attracts the author to seek a comparison of the Open Proportional Election System and the Closed Proportional Election System. To analyze the Comparison of the Open Proportional System and the Closed Proportional System in the General Election System in Indonesia. The research used is Normative Legal Research. Normative Legal Research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The research was conducted by means of a literature study, which was carried out by tracing, collecting and reviewing data in the form of primary and secondary legal materials related to the research theme, all of which were obtained from the results of literature studies. The data analysis used in this  research  is  qualitative  analysis,  which  is  to  describe  the  data  in  a  quality  manner  in  the  form  of sentences that are organized, sequential, logical, non-overlapping, and effective, so that it can facilitate researchers in analyzing and processing data.
Keywords : General Elections, Open Proportional System, Closed Proportional System
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia akan diselenggarakan pada Tahun 2024 mendatang.  Pemilihan  umum  (Pemilu)  merupakan  salah  satu  implementasi  dari  Kedaulatan Rakyat. Pengaturan mengenai pemilihan umum (Pemilu) sendiri diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Repulbik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat 1 sampai dengan ayat 6.
Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilakan pemerintahan yang demokratis  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945,  dimana  penyelenggaraan  pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  bisa  mencerminkan  nilai-nilai  demokrasi  dan  dapat memperjuangkan aspirasi dari rakyat dengan mengikuti tuntutan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Varian sistem pemilihan umum pada  umumnya ada dua, yaitu:
a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih  satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik).
b. Multi-member  Constituency (satu  daerah pemilihan  memilih   beberapa  wakil  atau biasanya disebut sistem proporsional).
Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan dimana wilayah  negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik  sama dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. Setiap  distrik    pemilihan  memilih  satu  orang  wakil  dari  calon-calon  yang  diajukan  oleh  partai politik atau peserta pemilu. Karena itu, sistem ini disebut “ single-member constituency ” sehingga yang menjadi pemenang adalah yang  memiliki suara terbanyak dalam distrik tersebut.
Dalam  sistem  pemilihan  proporsional,  wilayah  negara    merupakan  satu  daerah  pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah  negara dan jumlah penduduk warga negara yang banyak, maka wilayah  tersebut dibagi atas dapil-dapil pemilihan (misalnya, provinsi menjadi  satu daerah pemilihan). Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan  sejumlah kursi untuk diperebutkan tergantung  pada  luas  daerah    pemilihan  dan  jumlah  penduduk,  pertimbangan  politik,  dan sebagainya.    Yang  pasti  akan  ada  lebih  dari  satu  kursi  yang  diperebutkan  dan  sisa    suara  dari
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
daerah pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan  sisa suara di daerah pemilihan lain. Karena itu, sistem ini disebut Multi-member constituency.
Sistem Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang akan datang menjadi polemik  dan  menjadi  perdebatan  dikalangan  Partai  Politik  saat  ini.  Hal  ini  dikarenakan  saat memberikan  sambutan  dalam  ”Catatan  Akhir  Tahun  2022  KPU,  Menyongsong  Pemilu  Ta hun 2024”,  Kamis  (29/12/2022)  pagi,  Ketua  KPU  Hasyim  Asy’ari  mengungkapkan  kemungkinan pemungutan  suara  di  Pemilu  2024  dilakukan  dengan  sistem  proporsional  tertutup.  Namun, pernyataan tersebut bukan berarti KPU menyarankan agar pemilu digelar menggunakan sistem proporsional  tertutup.  ”Ada  kemungkinan,  saya  belum  berani  berspekulasi,  ada  kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” ujarnya (Kompas, 30/12/2022). Saat ini Judicial  Review  mengenai  Pasal  168  Ayat  (2)  Undang-Undang  Pemilu  tengah  berlangsung  di Mahkamah Konstitusi. Pasal itu mengatur, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian dengan  judul  :  “ Perbandingan Sistem  Proporsional  Terbuka  dan  Sistem Proporsional Tertutup dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”.

## METODE
Penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian    Hukum  Normatif.  Penelitian  Hukum  Normatif merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan    dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder.  Penelitian  dilakukan  dengan  cara  studi    kepustakaan,  yaitu  dilakukan  dengan  cara menelusuri, mengumpulkan dan mengkaji data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian, yang keseluruhannya  didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif,  yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam  menganalisis dan mengolah data.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  politik  ketatanegaraan  Indonesia  menganut  sistem  demokrasi.  Segala  usaha mewujudkan  tujuan  tersebut  adalah  dilakukannya  pemilihan  umum  untuk  memilih  pemimpin yakni presiden dan wakil presiden, dan para wakil rakyat yang terdiri dari DPR, DPD, DPRD, MPR.
Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksankan setiap 5 tahun sekali dalam Negara Republik Indonesia, dimana rakyatlah yang secara langsung dapat memilih suatu wakil rakyat dan pemerintahan.
Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan.
Menurut  Refly  Harun,  bahwa  pemilihan  umum  adalah  alat  untuk  menerjemahkan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan. Melalui pemilihan umum rakyat memilih orang yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif maupun eksekutif.
Varian  sistem  pemilihan  umum  pada  umumnya  ada  dua,  yaitu:  a.  Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik). b. Multi-member  Constituency  (satu  daerah  pemilihan  memilih  beberapa  wakil  atau  biasanya disebut sistem proporsional). Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. Setiap distrik pemilihan memilih satu orang wakil dari calon-calon yang  diajukan  oleh  partai  politi k  atau  peserta  pemilu.  Karena  itu,  sistem  ini  disebut  “single - member constituency” sehingga yang menjadi pemenang adalah yang memiliki suara terbanyak dalam distrik tersebut.
Dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang banyak, maka wilayah tersebut dibagi atas dapil-dapil pemilihan (misalnya, provinsi menjadi satu daerah pemilihan).  Kepada daerah-daerah  pemilihan  ini dibagikan sejumlah  kursi  untuk diperebutkan tergantung  pada  luas  daerah  pemilihan  dan  jumlah  penduduk,  pertimbangan  politik,  dan sebagainya.  Yang  pasti  akan  ada  lebih  dari  satu  kursi  yang  diperebutkan  dan  sisa  suara  dari daerah pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lain.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Karena  itu,  sistem  ini  disebut  Multi-member  Constituency.    Berkenaan  dengan  sistem proporsional, dikenal 2 (dua) model, yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dan sistem proporsional dengan daftar tertutup.
Tabel 1
Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka
Sistem Proporsional Tertutup Sistem Proporsional Terbuka Mekanisme Pendaftaran Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik Partai politik mengajukan daftar nama calon anggota legislatif tanpa nomor urut maupun nomor di depannya. Mekanisme Pemberian Suara Pemilih memilih tanda gambar partai politik. Pemilih dapat memilih tanda gambar partai politik atau pun nama calon anggota legislative. Mekanisme Penetapan Calon Terpilih Penetapan calon anggota legislative terpilih didasarkan pada nomor urut yang ditentukan partai politik. Penetapan calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh oleh masing- masing calon. Aspek Keterwakilan dan Hubungan Emosional dengan Pemilih - Pemilih tidak dapat langsung memilih calon anggota legislatif serta tidak adanya hubungan emosional antara pemilih dengan wakilnya karena semua ditentukan oleh partai politik. - Memudahkan pemenuhan unsur dan kuota perempuan maupun kelompok etnis minoritas. - Pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan adanya hubungan emosional antara pemilih dan calon anggota legislatif.
- Kandidat calon anggota legislatif aktif di dalam memobilisasi massa untuk keterpilihannya sebagai anggota legislative. Tingkat Potensi Korupsi Proporsional tertutup membuka ruang korupsi dan politik transaksional (money politics) di tingkat elite partai politik. Proporsional terbuka membuka ruang korupsi dan politik transaksional (money politics) di tataran masyarakat. Efisiensi dan Pelaksanaan - Biaya operasional dapat ditekan, karena surat suara dibuat lebih sederhana. - Membutuhkan dana dan modal politik yang cukup besar.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Bahwa  sebagai  suatu  sistem,  baik  sistem  proporsional  dengan  daftar  terbuka  maupun sistem  proporsional  dengan  daftar  tertutup  memiliki  keunggulan/kelebihan  dan kekurangan/kelemahan  masing-masing.  Bahwa  berkaitan  dengan  sistem  proporsional  dengan daftar terbuka, terdapat beberapa kelebihan, antara lain, sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh  kursi  di  lembaga  perwakilan.  Hal  ini  mendorong  persaingan  yang  sehat  antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka anggap paling  mewakili  kepentingan  dan  aspirasi  mereka.  Hal  ini  menciptakan  hubungan  yang  lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih, karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan  siapa  yang  akan  mewakili  mereka  di  lembaga  perwakilan.  Selain  itu,  sistem proporsional dengan daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk menentukan calonnya secara langsung.  Pemilih  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  calon  dari  partai  politik  tertentu  tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut.
Bahwa  sebaliknya,  sistem  proporsional  dengan  daftar  terbuka  juga  memiliki  beberapa kekurangan  yang  perlu  diperhatikan,  antara  lain,  sistem  ini  memberikan  peluang  terjadinya politik uang (money politics). Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat risiko tinggi terjadinya praktik politik uang. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Dalam sistem ini, kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye  politik.  Mereka  harus  memikirkan  biaya  iklan,  promosi,  transportasi,  dan  logistik lainnya. Keberadaan modal politik yang besar ini dapat menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kesempatan kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Bahwa  demikian  halnya  dengan  sistem  proporsional  dengan  daftar  tertutup  yang  juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari sistem proporsional dengan daftar tertutup, antara lain, partai politik lebih mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan. Partai politik dapat dengan lebih mudah mengawasi dan mengontrol kegiatan serta sikap para anggotanya di lembaga perwakilan. Hal ini dapat memungkinkan partai politik untuk memastikan bahwa  anggotanya  bertindak  sesuai  dengan  kehendak  partai  politik  dan  kepentingan  kolektif yang  mereka  wakili.  Selanjutnya,  sistem  ini  juga  memungkinkan  partai  politik  untuk  dapat mendorong kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif. Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, partai politik memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi  calon  anggota  legislatif.  Dengan  adanya  mekanisme  seleksi  yang  ketat,  hal  ini  dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih. Selain itu, sistem ini juga berpotensi  meminimalkan praktik  politik  uang.  Bahwa  di  sisi lain,  sistem proporsional  dengan daftar tertutup juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain, pemilih memiliki  ruang  yang  terbatas  dalam  menentukan  calon  anggota  DPR/DPRD.  Pemilih  tidak memiliki  kesempatan  untuk  secara  langsung  memilih  calon  yang  mereka  pilih.  Hal  ini  dapat mengurangi  partisipasi  pemilih  dalam  menentukan  perwakilan  politik  mereka  dan  dapat mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Selanjutnya, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih  atau  mendukung  calon  dari  keluarga  atau  lingkaran  terdekat  partai  politik  tanpa mempertimbangkan  kualitas  dan  kompetensi  calon  secara  objektif.  Selain  itu,  potensi  oligarki partai politik semakin menguat jika partai politik tidak memiliki sistem rekrutmen dan kandidasi yang transparan. Calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik dapat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas.
Bahwa  dengan  demikian  sistem  proporsional  dengan  daftar  terbuka  maupun proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan, kelebihan  dan  kelemahan  tiap-tiap  varian  sistem  pemilihan  umum  dimaksud  hampir  selalu berkaitan  erat  dengan  implikasi  dan  penerapannya  dalam  praktik  penyelenggaraan  pemilihan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
umum. Artinya, apapun bentuk sistem yang dipilih kelebihan dan kelemahan masing-masing akan selalu menyertainya.

## KESIMPULAN
Terdapat  Kelemahan  dan  Kelebihan  dalam  Sistem  Pemilihan  Proporsional  Terbuka  maupun dalam Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup. Sehingga apapun bentuk Sistem Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum, Kelebihan dan Kekurangan akan selalu mendampingi Sistem Pemilihan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,  2006, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  PT.Raja Grafindo Persada
, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukuk , Raja Grafindo, Jakarta Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, 2003, Metodologi Penelitian Sosial , PT.Bumi Aksara,
Jakarta
Jimly  Asshidiqqie,  2009, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II ,  Sekretariat  Jendral  dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
M. Rusli Karim, 1991, Pemilu Demokratis Kompetitif , Tiara Wacana, Yogyakarta Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Ni’matul  Huda dan  M.  Imam  Nasef,  2017 , Penataan  demokrasi  & pemilu  di  Indonesia  pasca- Reformasi, Kanisius, Yogyakarta
Peter  Mahmud  Marzuki,  2007, Penelitian  Hukum ,  Cetakan  ketiga,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan Singkat,Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jurnal  Mega  Putri  Rahayu,  Lita  Tyesta  A.L.W  dan  Ratna  Herawati,  Sistem  Proporsional  dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indoneisa, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
Iqbal Basyari, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/30/kpu-lebih-baik-fokus- laksanakan-tahapan-pemilu, diakses pada tanggal 05 Januari 2023, Pukul 22.00 Wita.