Vol. 3, N0. 2, Desember 2022

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI VIRUS CORONA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT
Christy Linaria 1
1 Departement Keuangan Republik Indonesia
Korespondensi penulis: Christy@gmail.com

## ABSTRACT
The  juridical  basis  used  in  this  research  is  the  Law  on  General  Provisions  of  Taxation Number 28 of 2007, the Law of Income Tax Number 36 of 2008, and the Regulation of the  Minister  of  Finance  Number  149/PMK.03/2021  on  the  Second  Amendment  to  the Regulation  of  the  Minister  of  Finance  Number  9/  PMK.03/2021  on  Tax  Incentives  for Taxpayers  Affected  by  the  Corona  Virus  Disease  2019  Pandemic.  This  study  was analyzed by describing the factors that influenced the  Implementation of the Tax Policy for Taxpayers Affected by the Corona Virus at Pontianak Barat Small Taxpayers Office. This study used Edward III’s theory or approach which stated that policy implementation was  influenced  by  four  variables,  namely  communication,  resources,  disposition,  and bureaucratic  structure.  This  study  also  used  the  qualitative  descriptive  research  method. The  techniques  of  data  collection  were  in-depth  interviews  and  documentation.  The results of this study showed that the implementation of the supervision policy carried out by  Pontianak  Barat  Small  Taxpayers  Office  was  quite  maximal,  the  policy  was implemented  by  building  communication  in  the  context  of  coordination  between  the Taxpayers and Tax authorities. Furthermore, in the utilization of human resources, it was necessary to continue to update and support facilities and infrastructure which was felt to be still inadequate. Regarding the bureaucratic structure, using online procedures made it easier  to  supervise  and  implement  the  Tax  Incentive  Policy  Implementation  based  on applicable  rules.  The  researcher  suggests  to  implement  effective  and  efficient communication with Taxpayers in carrying out the policy implementation. It is necessary to improve the quality of the tax information system while still referring to the applicable laws and regulations.
Keywords: Policy Implementation, Tax Incentives, Pandemic Impact.

## Absrak
Penghasilan  Nomor  36  Tahun  2008,  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 149/PMK.03/2021  tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 9/PMK.03/2021  tentang  Insentif  Pajak  Bagi  Wajib  Pajak  Yang  Terdampak  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019.  Penelitian  ini  dianalisis  dengan  mendeskripsikan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Perpajakan  bagi  Wajib  Pajak Terdampak  Virus  Corona  di  KPP Pratama  Pontianak  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan
teori  atau  pendekatan  Edward  III  yang  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan dipengaruhi  oleh  empat  variabel  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan  data  adalah  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KPP Pratama  Pontianak  Barat  cukup  maksimal,  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  dengan membangun  komunikasi  dalam  rangka  koordinasi  antara  Wajib  Pajak  dengan  fiskus. Selanjutnya  dalam  pendayagunaan  sumber  daya  manusia  perlu  terus  dilakukan pemutakhiran  dan  dukungan  sarana  dan  prasarana  yang  dirasa  masih  kurang  memadai. Terkait  dengan  struktur  birokrasi,  dengan  menggunakan  prosedur  online  memudahkan dalam  pengawasan  dan  pelaksanaan  Implementasi  Kebijakan  Insentif Perpajakan  sesuai aturan  yang  berlaku.  Peneliti  menyarankan  untuk  menerapkan  komunikasi  yang  efektif dan  efisien  dengan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan.  Perlu dilakukan peningkatan  kualitas sistem informasi perpajakan dengan  tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Insentif Pajak; Implementasi Kebijakan;

## 1. PENDAHULUAN
Sebulan  sejak  virus  Covid-19
masuk  ke  Indonesia  angka  Positif Covid-19 sudah mencapai 1000 pasien.  Pemerintah  berupaya  dalam menekan  angka  penyebaran  Covid-19 di  Indonesia  yaitu  dengan  cara
Larangan Sementara Masuk ke Indonesia yang dimuat dalam Peraturan  Menkumhan  No.11  Tahun 2020  tentang  Pelarangan  Sementara Orang  Asing  Masuk  Wilayah  Negara Republik  Indonesia  dan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2020 tentang PSBB.
PSBB berdampak signifikan bagi  beberapa  sektor  usaha  terutama pengelola  mal,  sektor  retail,  dan
transportasi. Namun kenyataannya hampir  semua  sektor  pada  masyarakat terkena  dampaknya.  Terutama  dalam bidang ekonomi, berkurangnya kegiatan jual beli sangat mempengaruhi perekonomian bangsa.
PSBB
menyebabkan berhentinya kegiatan ekonomi para pekerja non-formal seperti  pedagang  kaki  lima,  ojol  serta lainnya.  Tentu  saja  ini  menyebabkan melonjaknya  tingkat  pengangguran  di Indonesia,  ditambah  lagi  perusahan- perusahan yang diluar sektor pengecualian mendapatkan dampak
yang  cukup  besar  mereka  harus memberhentikan operasional perusahaan  mereka  sehingga  yang terjadi ialah PHK besar-besaran berlangsung.
Melihat besarnya dampak

## JPASDEV
ekonomi  atas  kebijakan  PSBB,  dan kekhawatiran akan terjadinya kontraksi ekonomi (pertumbuhan ekonomi minus) Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang perpajakan dengan mengeluarkan kebijakan  insentif  pajak,  pembayaran pajak  ditanggung  oleh  pemerintah baik  sebagian  atau  seluruhnya  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kebijaksanaan ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan  insentif  pajak  untuk kelangsungan  proses  ekonomi.  Gairah perekonomian dapat bertumbuh meski ditengah-tengah tekanan pandemi yang  begitu  kuat.Akibat  dampak PSBB pada  saat itu pemerintah sudah memprediksi  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia  pada  triwulan  II  2020 kontraksi  negatif  sebesar  5.32%. Mengingat berhentinya aktivitas ekonomi pada berbagai sektor.
Dari  sekian  sektor  insentif perpajakan  yang  dikeluarkan  oleh
pemerintah penulis akan memfokuskan  penulisan  pada  Insentif Final
berdasarkan Peraturan Pemerintah  PP  23  tahun  2018,  yang dimana  ini  adalah  pemberian  insentif
pada  Wajib  Pajak  khusus  UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan batasan  peredaran  usaha  dalam  satu tahun  tidak  melebihi  4,8  Milyar. Pemberian  insentif  ini  diberikan  secara penuh  kepada  Wajib  Pajak  yang mendaftarkan  diri  untuk  mengikuti program  kebijakan  pemerintah  dengan melaporkan  pajaknya  setiap  bulannya pada  website  resmi  DJP.  Dengan melaporkan  pajaknya  dianggap  telah mendaftarkan  diri  sebagai  peserta kebijakan pemerintah ini dan sebaliknya  jika  Wajib  Pajak  tidak melaporkan  pada  bulan  tersebut  maka dianggap  Wajib  Pajak  tidak  mengikuti program kebijakan insentif dan membayarkan  pajak  yang  seharusnya dibayar.
Manfaat  dari  pemberian  insentif adalah  adanya  subsidi  dari  pemerintah atas  pajak  yang  seharusnya  dibayarkan namun ditanggung oleh negara. Dengan diberikannya subsidi atas pajak diharapkan  pajak  yang  seharusnya dibayar  tersebut  dapat  dipergunakan untuk  proses  usaha  dan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Banyaknya sektor  yang  diberikan  insentif  juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam  keringanan  pembayaran  pajak,

## JPASDEV
terutama  yang  merasakan  langsung dampak virus corona-19.
Peraturan  Menteri  Keuangan No-23/PMK.03/2020  tentang  Insentif Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi  Virus  Corona  merupakan kebijakan yang pertama kali
diterapkan  dan  mulai  berlaku  sejak  1 April 2020 kemudian dicabut beberapa  kali  oleh  Peraturan  Menteri Keuangan  nomor  82/PMK.03/2021 dan Nomor 149/PMK.03/2021. Perubahan terakhir menyebutkan
perpanjangan  insentif  diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.
Berdasarkan  hasil  observasi  pra penelitian non partisan yang dilakukan peneliti  diketahui  target  penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak Barat di tahun  2021  adalah  sebesar  Rp. 1.197.060.253.000 yang mampu direalisasikan  sebesar  91.82%  atau sebesar
Rp. 1.099.196.803.995
(sumber:  KPP  Pratama  Pontianak Barat:2021).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kondisi  perekonomian  pada wilayah kerja KPP Pratama Pontianak Barat  jika  dibandingkan  penerimaan dengan tahun 2020 (realisasi penerimaan  Rp  1.067.216.215.432)
mengalami  kenaikan  sebesar  0.97 persen (0.97%).
Wajib Pajak terdaftar yang diampu  oleh  pada  KPP  Pratama Pontianak  Barat    mencapai  112.245 Wajib Pajak dengan komposisi 101.915 Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  10.330 Wajib  Pajak  Badan,    yang  tersebar  di seluruh  wilayah  Kecamatan  Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat.
Kendati implementasi aturan insentif  terus  diperpanjang  sejak  April 2020  sampai  dengan  31  Desember 2021,  antusiasme  Wajib  Pajak  Badan pada  KPP  Pratama  Pontianak  Barat untuk  memanfaatkan  Program  insentif ini kurang efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,keadaan sampai  dengan  akhir  Desember  2021, tercatat  810  Wajib  Pajak  Badan  dari 10.583  Wajib  Pajak  Badan  terdaftar, dan  1.816  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dari  10.409  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi terdaftar  yang  memanfaatkan  program Insentif Pajak.
Berdasarkan  penelitian  diketahui bahwa  antusiasme  masyarakat  kota Pontianak tergolong rendah, jika dibandingkan  dengan  jumlah  wajib pajak  terdaftar  maka  persentase  Wajib

## JPASDEV
Pajak  Badan  yang  mengikuti  insentif hanya  sekitar  7,65%  dan  persentase Wajib Pajak Orang Pribadi 1,74% dari total  jumlah  wajib  pajak  efektif.  Dari data  pada  tabel  tersebut  penulis mengasumsikan  bahwa  pelaksanaan kebijakan  pemberian  insentif  pajak bagi  Wajib  Pajak  terdampak  virus corona belum efektif.
Yang  dapat  mengikuti  Program Insentif  Pajak  Wajib  Pajak  terdampak Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 adalah semua Wajib Pajak efektif baik Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  maupun Badan  yang  mendaftarkan  dirinya pada halaman DJP online dan memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang berlaku.  Apabila  Wajib  Pajak  telah mendaftarkan  diri  pada  halaman  DJP Online dan telah mendapatkan notifikasi  maka  Wajib  Pajak  telah memenuhi  syarat  mengikuti  program tersebut.
Notifikasi tersebut merupakan tanda terima bahwa Wajib
Pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat melaporkan pajaknya  yang  merupakan  salah  satu syarat  utama  agar  dapat  mendapatkan fasilitas insentif.
Wajib  Pajak  UMKM  (Usaha
Mikro Kecil Menengah) yang mengikuti  Program  Insentif  Pajak sektor UMKM pada tahun untuk Wajib Pajak  Badan  sebesar  42,34%,  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  26,58%,  pada tahun  2021  mengalami  peningkatan menjadi 45,14% dan 35,14%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan  bahwa  minat  masyarakat atas  insentif  mengalami  peningkatan namun  tidak  signifikan.  Fenomena  ini cukup  menarik  untuk  diteliti.  Wajib Pajak  UMKM  diberikan  insentif  secara penuh  oleh  pemerintah  yang  berarti Wajib  Pajak  tidak  perlu  membayarkan pajaknya selama dilaporkan. Atas pajak yang  dilaporkan  akan  disubsidi  oleh pemerintah ke KPP administrasi.
Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
82/PMK.03/2021  tahun  2021  atau Program  Insentif  Pajak  Wajib  Pajak terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  adalah  agar  Wajib  Pajak berbondong-bondong mengikuti program    insentif  pajak  sehingga  dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi  Indonesia  dan  Pontianak  pada khususnya.  Dengan  berjalannya  proses ekonomi  di  masa-masa  resesi  karena dampak  corona  Virus,  pemerintah

## JPASDEV
mengharapkan perekonomian Indonesia  dapat  bangkit  kembali  dari keterpurukannya, masyarakat
memiliki  antusias  dalam  melakukan kegiatan  ekonomi,  adanya  antusiasme masyarakat diharapkan akan memulihkan Indonesia dari keterpurukan  ekonomi  yang  terjadi. Kebijakan  Program  Insentif  Pajak Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan salah satu kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Permasalahan yang ditemui
seperti:
1) Perbedaan persepsi antara
pelaksana kebijakan Program
Insentif Pajak Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona
Virus Disease 2019, dalam hal ini adalah pegawai pada KPP
Pratama  Pontianak  Barat  dalam
memahami  ketentuan  Program Insentif Pajak Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona
Virus  Disease  2019,  sehingga penyaluran  informasi  kebijakan tersebut  kepada  target  sasaran kebijakan  (Wajib  Pajak)  tidak berjalan  dengan  baik  pada  saat
berlakunya  Program  Insentif  Pajak Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Corona Virus Disease 2019;
2) Ketersediaan  jumlah  personil  yang dimiliki oleh KPP Pratama
Pontianak  Barat  yang  hanya  99 (sembilan  puluh  sembilan)  pegawai (berdasarkan data kepegawaian pada Kantor Wilayah DJP
Kalimantan  Barat  18  Februari 2022), dirasa sangat kurang memadai dalam menyampaikan informasi  Program  Insentif  Pajak Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  kepada dari  114.992  Wajib  Pajak  orang pribadi  dan  badan  yang  terdaftar, sehingga  berdampak  pada  jumlah
Wajib
Pajak yang ikut memanfaatkan  program  Insentif Pajak  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019 tersebut;
3) Rentang  kendali  penyediaan  data pemicu/data  awal  yang  terlalu panjang efek dari struktur birokrasi, yang  tersentralisasi  pada  kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.
4) Pelaksanaan  peraturan  yang  harus dilakukan  secara  online  melalui laman web resmi situs pajak.

## JPASDEV
5) Terdapat perubahan peraturan yang  dilaksanakan  terus-menerus yang berdampak dalam penerapan implementasi kebijakan. 6) Kurangnya peserta yang
memanfaatkan  progam  Insentif Pajak  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019,  meski  telah  dilakukan sosialisasi  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
Penelitian  ini  akan  difokuskan pada implementasi kebijakan Program  Insentif  Pajak  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  pada  sektor  Peraturan Pemerintah PP 23/2018 yaitu Insentif Pajak  bagi  UMKM  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Pontianak Barat  di  kecamatan  Pontianak  Barat
dan Pontianak Kota dengan
menggunakan metode Top Down.
Berdasarkan latar belakang penelitian  dan  identifikasi  masalah serta  disandingkan  dengan  ruang lingkup masalah maka peneliti menegaskan  rumusan  permasalahan atas  penelitian  ini  adalah  “Mengapa implementasi kebijakan program Insentif Pajak
Wajib Pajak
Terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  khususnya  pada  sektor UMKM  di  KPP  Pratama  Pontianak Barat belum optimal?”.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif. tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi, serta mendeskripsikan  faktor  apa  saja  yang menyebabkan belum optimalnya program  Insentif    Pajak  untuk  Wajib
Pajak Terdampak Pandemi Virus Korona  2019  pada  KPP  Pratama Pontianak  Barat.  Agar  tujuan  dari penelitian ini dapat terwujud maka perlu pemilihan jenis penelitian yang tepat.
Subyek  penelitian  /  informan  atas penelitian ini adalah implementor kebijakan Program implementasi Insentif    Pajak  untuk  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  pada  KPP  Pratama Pontianak Barat yang meliputi :
Pihak-pihak  yang  memahami  dan melaksanakan kebijakan Program Insentif    Pajak  untuk  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  pada  Kantor  Pelayanan Pajak seperti Kepala Kantor,  Kepala Seksi  Pelayanan;  Fungsional  Asisten

## JPASDEV
Penyuluh Pajak; Account Representative;  Pelaksana  Helpdesk, serta   Wajib  Pajak  terdaftar  pada  KPP
Pratama  Pontianak  Barat  baik  yang memanfaatkan kebijakan Insentif Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 khususnya bagi Wajib Pajak UMKM.

## . 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor Komunikasi
Dari  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  penulis,  peneliti  dapat memaknai  bahwa  proses  penyampaian informasi Implementasi Kebijakan Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi  Virus  Corona Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Pontianak  Barat  secara  umum  telah diterima  dengan  jelas  oleh  pelaksana dan sasaran kebijakan, karena terdapat aturan  dan  kebijakan  yang  sama diturunkan kepada semua wajib pajak. Walaupun  jika  ada  informasi  yang kurang  jelas  atau  persepsi  yang berbeda namun dapat dikomunikasikan untuk  dapat  dijelaskan  sehuingga informasi  menjadi  jelas  dan  mencapai persepsi  yang  sama.  Terkait  formal nya, persepsi antara implementator dan sasaran  kebijakan  sudah  sama,  tetapi
terkait material masih terdapat perbedaan  persepsi  yaitu  mengenai  tata cara  pelaporan  laporan  insentif  Covid.. Budi (2016: 159) menyimpulkan:”semakin banyak lapisan birokrasi  yang  harus  dilewati  oleh pelaksana-pelaksana,maka semakin besar  pula  peluang  perintah  tersebut diabaikan  dan  terdistorsi”.  Dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan pelaporan  secara  online  diharapkan banyaknya  lapisan  birokrasi  yang  harus dilewati  berkurang  dan  komunikasi menjadi lebih efektif.
Faktor Disposisi/Sikap Pelaksana
Edwards III mengungkapkan bahwa kecenderungan  dari  para  pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting  bagi  implementasi  kebijakan yang  efektif.  Jika  para  pelaksana bersikap positif terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan  dan  kemungkinan  besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya,  bila  tingkah  laku  atau prespektif-prespektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan,  menolak  kebijakan  tersebut

## JPASDEV
maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.
Karakter  penting  yang  harus dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan misalnya  kejujuran  dan  komitmen yang  tinggi.  Kejujuran  mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan  komitmen  yang  tinggi  dari pelaksana  kebijakan  akan  membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang,
fungsi,  dan  tanggung  jawab  sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
. Faktor Sumber Daya
Berdasarkan  hasil  wawancara dan  pengamatan  (observasi),  peneliti menyimpulkan  bahwa  keterbatasan Sumber  Daya  Manusia  yang  tersedia pada  KPP  Pratama  Pontianak  Barat sangat  mempengaruhi  implementasi kebijakan  Insentif  bagi  Wajib  Pajak terdampak  Ppandemi  Virus  Corona pada  KPP  Pratama  Pontianak  Barat. Keterbatasan sumber daya staf terutama  dalam  aspek  pengawasan menjadi  salah  satu  penyebab  tidak semua  Wajib  Pajak  terutama  Wajib Pajak  UMKM  tidak  memanfaatkan
insentif  ini.  Hal  ini  karena  jika  yang mengawasi yaitu Account Representative  tidak  dapat  bekerja maksimal  dan  terbatas  maka  dalam  hal mengawasi kepatuhan pelaporan
Realisasi kinerja juga terbatas. Pengawasan  dalam  hal  ini  melakukan himbauan,  teguran  dan  menagih  sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak. Namun jika  terkait  masalah  melayani,  secara kuantitas  tidak  masalah  karena  KPP Pratama  Pontianak  Barat  memiliki Fungsional  Penyuluh  dan  sejumlah petugas  pelaksana  Helpdesk  yang  dapat melayani  wajib  pajak  dengan  kualitas memadai.  Untuk  mengatasi  masalah kuantitas  ini,  KPP  Pratama  Pontianak Barat  tidak  mempunyai  kewenangan menambah  atau  mengadakan  pegawai secara mandiri karena pengadaan pegawai  diatur  sepenuhnya  oleh  Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak. Kewenangan  Kepala  Kantor  terbatas hanya  untuk  mengusulkan  penambahan pegawai kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal  Pajak  melalui  Kantor  Wilayah DJP  Kalimantan  Barat,  tentu  saja  tidak selalu  usulan  tersebut  selalu  dapat dipenuhi.
Berkaitan dengan kualitas, berdasarkan  hasil  wawancara  kepada

## JPASDEV
informan,  didapat  hasil  penelitian bahwa  untuk  kualitas  SDM  di  KPP Pratama  Pontianak  Barat  sudah  bagus dan  dapat  melayani  dengan  baik  serta memahami ketentuan perpajakan karena  mayoritas  basic  pendidikannya adalah  dari  Sekolah  Tinggi  Akuntansi Negara (STAN) yang sudah
mempelajari  dan  memiliki  keahlian dalam bidang perpajakan.
Dengan minimnya sumber daya  manusia  yang  terdapat  di  KPP Pratama Pontianak Barat jika dihubungkan  secara  kuantitas,  maka diperlukan fungsi manajerial yang baik dalam  mengorganisasikan  pegawai agar  dapat  menetapkan  pembagian kerja  dan  delegasi  wewenang  yang baik  dalam  organisasi  KPP  Pratama Pontianak  Barat.  Selain  itu,  wajib dilakukan  pengendalian  agar  tiap-tiap pegawai mentaati peraturan dan bekerja  sesuai  dengan  rencana  kerja. Tantangan  utama  dengan  terbatasnya pegawai adalah bagaimana KPP Pratama  Pontianak  Barat  mengelola SDM yang ada dalam organinsasi yang efektif  dan  menghapuskan  praktik- praktik  yang  tidak  efektif.  Berkaitan dengan  kualitas,  manajemen  sumber daya  manusia  sudah  berjalan  baik
yaitu  dengan  sering  dilakukannya  In House  Training  (pelatihan)  mengenai peraturan-peraturan terbaru serta peningkatan  keterampilan  yaitu  dengan diusulkannya  mengikuti  diklat  sesuai dengan  jabatan,  tugas,  wewenang  dan kompetensinya. Pimpinan di KPP Pratama  Pontianak  Barat  juga  dituntut mampu  mengarahkan  sikap  pegawainya dan  memberi  dorongan  untuk  mencapai target  dalam  implementasi  kebijakan melalui  mekanisme  pengarahan  serta berupaya  memadukan  antara  manusia dan  teknologi  ke  dalam  fungsionalisasi sebuah sistem melalui proses pengorganisasian dan desain pegawai.

## Faktor Struktur Birokrasi
Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi  kebijakan  publik  adalah struktur  birokrasi.  Birokrasi  merupakan salah  satu  institusi  yang  paling  sering bahkan  secara  keseluruhan  menjadi pelaksana  kegiatan.  Hal  ini  tergantung dari  berapa  banyak  institusi  terkait dalam  pengimplementasian  kebijakan, arus penyaluran kebijakan dari pembuat kebijakan  sampai  dengan  pelaksana kebijakan.  Walaupun  sumber-sumber untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan tersedia,  atau  para  pelaksana  kebijakan

## JPASDEV
mengetahui  apa  yang  seharusnya dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan, kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya  kelemahan  dalam  struktur birokrasi. Implementasi kebijakan yang  bersifat  kompleks  menuntut adanya  kerjasama  banyak  pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif  terhadap  implementasi  suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebagiankan
sumberdaya-
sumberdaya  menjadi  tidak  efektif  dan menghambat jalannya kebijakan.
Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah kebijakan  harus  dapat  mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Edwards III menjelaskan bahwa terdapat  dua  karakteristik  utama  dari struktur birokrasi yang dapat
mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik,  yakni  Standard  Operational Procedure (SOP) dan Fragmentasi.
4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1. Simpulan
Beberapa  kesimpulan  yang  telah dilakukan penulis diantaranya:
1.  Aspek  komunikasi  antar  organisasi baik  dari  Pemerintah  Pusat  sampai dengan  pelaksana  kebijakan  cukup baik, hal ini didukung oleh
teknologi dimana semua pelaksanaan  kegiatan  pelaksanaan, pendaftaran sampai dengan pelaporan  dilakukan  melalui  web. Syarat  pendaftaran  dan  pelaksanaan aturan  dikunci  oleh  sistem.  Hal  ini memudahkan  Fiskus  maupun  Wajib Pajak dalam pelaksanaan implementasi  kebijakan.  Birokasi disederhanakan  dengan  kemudahan melalui  web  base  service.  Ini  juga menyederhanakan  komunikasi  dari Pusat  sampai  dengan  pelaksana implementasi karena sudah disistemkan. Aturan diterapkan pada sistem  sehingga  menyederhanakan komunikasi dari kantor pusat sampai pelaksana. Komunikasi antar organisasi  terhadap  Implementasi Kebijakan  Insentif  Pajak  Untuk Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi
Virus Corona Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Pontianak

## JPASDEV
Barat  sebenarnya  sudah  cukup baik.  Sudah  terjadi  transmisi informasi  secara  internal  dan eksternal yang cukup baik, walaupun  belum  terlaksana  secara optimal.  Karena  masih  adanya sedikit permasalahan terutama
komunikasi secara eksternal.
Komunikasi  secara  eksternal  yang tidak  bisa  secara  langsung  kepada wajib pajak karena kondisi pamdemi saat itu tidak memungkinkan  untuk  melakukan sosialisasi secara
langsung.
Namun  fiskus  tetap  melakukan penyuluhan  secara  online.  Untuk aspek  komunikasi  lainnya  seperti kejelasan
informasi dan konsistensi  sudah  baik  karena informasi  yang  diberikan  sudah jelas  dan  konsisten.  Sudah  dapat dipahami  dan  memiliki  persepsi yang sama antara pembuat kebijakan,  pelaksana  kebijakan dan sasaran kebijakan. Penyebaran informasi  kepada  Wajib  Pajak sudah  dilakukan  namun  ternyata belum  optimal.  Informasi  belum diterima oleh seluruh Wajib Pajak. Media  informasi  yang  digunakan belum  tepat  sasaran  serta  terjadi
penolakan atas kebijakan Implementasi  Kebijakan  Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak  Pandemi  Virus  Corona Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat dari Wajib Pajak yang menolak untuk mengikuti kebijakan insentif dengan berbagai alasan salah satunya adanya ketakutan jika tidak membayar  sama  sekali  akan  ada punishment atau akibat di kemudian hari.
2.  Berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama
Pontianak  Barat,  terutama  yang berkenaan  dengan  sumber  daya manusia atau pegawai selaku pelaksana  Implementasi  Kebijakan Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi  Virus  Corona Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Pontianak  Barat  secara kuantitas  masih  kurang  memadai, dengan  jumlah  penyuluh  yang hanya  3  orang  yang  bertugas  untuk melakukan penyuluhan atas peraturan  perpajakan  ke  seluruh Wajib  Pajak  di  wilayah  KPP Pratama  Pontianak  Barat  menjadi salah  satu  penyebab  utama  belum

## JPASDEV
optimalnya  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  kebijakan  ini.  Dalam hal  pelayanan  pelayanan  terbantu dengan pelaksanaan dan pelaporan yang  dilakukan  secara  onlline sehingga jumlah Wajib Pajak yang dilayani berkurang.
Secara kualitas baik itu Fungsional  Penyuluh,  Account Representative  maupun  pelaksana pelayanan telah memiliki
kompetensi  yang  cukup  memadai karena setiap pegawai yang ditugaskan  telah  memenuhi  syarat pada  jabatannya  masing-masing dan  telah  dibekali  pendidikan, pengalaman, keahlian dan keterampilan. Sumber daya informasi  mengenai  pengetahuan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, kewenangan secara formal  dan  fasilitas  atau  sarana dan prasarana sudah cukup menjamin  pelaksanaan  kebijakan ini.
3.  Terkait  dengan  sikap/disposisi,
para  pelaksana  kebijakan  sudah memiliki sikap yang positif.
Mereka  sudah  mengetahui  dan menyadari tanggung jawab mereka masing-masing. Birokrat atau
pegawai yang diangkat dan ditempatkan  juga  sudah  memiliki kualifikasi  dan  kompetensi  yang baik sesuai dengan kapasitas kemampuan,  kinerja  dan  basic pendidikannya.  Untuk  insentif  yang diperolehnya  juga  dapat  diberikan sesuai  dengan  kinerja  masing- masing  pegawai  berupa  kenaikan tunjangan  kinerja  apabila  mencapai target  kinerja  tertentu.  Termasuk dalam  kinerja  pencapaian  target penerimaan  KPP  dalam  hal  ini sejalan dengan kebijakan Implementasi  Kebijakan  Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak  Pandemi  Virus  Corona Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Pontianak  Barat.  Apabila kebijakan ini berjalan semakin baik, dan  semakin  banyak  dimanfaatkan oleh    Wajib  Pajak  maka  persentase target penerimaan pajak juga semakin  meningkat  yang  akhirnya berpengaruh  terhadap  tunjangan kinerja pegawai.
4.  Berkenaan dengan struktur
birokrasi dimana mencakup adanya melakukan Standar Operating Prosedures (SOP) dan melaksanakan  Fragmentasi,  bahwa

## JPASDEV
dalam  kebijakan  Implementasi Kebijakan  Insentif  Pajak  Untuk
Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Virus Corona Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak  Barat  sudah  memiliki SOP  dan  fragmentasi  yang  baik dan  jelas.  Dalam  melaksanakan kebijakan ini, SOP para implementor  adalah  menghimbau Wajib  Pajak  mengikuti  kebijakan insentif  dan  mendampingi  Wajib Pajak  dalam  proses  pelaksaan kebijakan sampai
dengan dilaporkannya  laporan  realisasi. Para  Wajib  Pajak  harus  memiliki akun  DJP  Online  terlebih  dahulu. Untuk  tanda  terima  penyampaian adalah  melalui  email  dan  juga tercantum  di  dashboard  akun pajak  masing-masing.  Kendala dalam  melaksanakan  SOP  ini adalah  banyaknya  Wajib  Pajak yang  masih  gagap  teknologi (gaptek)  terutama  yang  sudah berumur, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan ini melalui orang  lain.  Bagi  yang  tidak  dapat melaporkan  sendiri  secara  online, masih  dapat  melaporkan  ke  KPP Pratama  Pontianak  Barat  yang
kemudian  akan  dibantu  petugas dalam pelaporannya. Terkait fragmentasi, sudah dilakukan penyebaran  tanggung  jawab  sesuai jabatan dan kompetensinya sehingga dalam pelaksanaan
kebijakan  ini  akan  menjadi  lebih efektif. . 4.2. Rekomendasi. 1. Menimbang beberapa kesimpulan di atas, peneliti memberikan  saran  terkait  dengan pelaksanaan kebijakan Implementasi  Kebijakan  Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak  Pandemi  Virus  Corona Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat, diantaranya :
2. Selalu  komunikasi  dengan  Wajib Pajak  baik  itu  secara  langsung maupun  media  online  yang  berisi mengenai program-program pemerintah  yang  ditujukan  untuk kesejateraaan rakyat
dan pembangunan ekonomi secara nasional  seperti  kebijakan  insentif ini.
3. Agar dilakukan penambahan
pegawai  atau  sumber  daya  manusia selaku pelaksana kebijakan

## JPASDEV
Implementasi  Kebijakan  Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Virus Corona  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Pontianak  Barat khususnya untuk jabatan
Fungsional  Penyuluh  Pajak  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk menyuluh,  memberikan  informasi perpajakan, meningkatkan pengetahuan  dan  keterampilan perpajakan serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajakagar  semakin  paham,  sadar dan  peduli  dalam  melaksanakan hak  dan  memenuji  kewajiban perpajakannya;
4. Terus-  menerus  meningkatkan kualitas sistem informasi,
mengingat  makin  bertambahnya jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  dan data yang masuk setiap tahunnya.
5. Perbaikan atau pembaruan
(update)data  wajib  pajak  terutama data  korespondesi  wajib  pajak seperti alamat, nomor telepon dan email  agar  pada  saat  komuinikasi atau  korespondensi  dapat  sampai langsung ke wajib pajak.
6. Lebih  gencar  dalam  melakukan sosialisasi  kepada  para  Wajib
Pajak  agar  dapat  lebih  memahami aturan  perpajakan  terutama  dalam kebijakan perpajakan terbaru.
7. Mengevaluasi kembali media
penyuluhan yang digunakan
sehingga  efektif  dalam  penyebaran informasi.
8. Selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan
berinovasi  agar  dapat  memberikan kenyamanan  dan  keamanan  bagi para sasaran kebijakan.
9. Penyederhanaan pelaksaanaan kebijakan  sehingga  memudahkan bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak mengerti teknologi.

## REFERENSI
Abdul Wahab, S.(2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijakan Negara.Edisi  kedua.Jakarta:  PT. Bumi Aksara. Adi,  P.  (2008).  Analisis  Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan  Nasabah  BMT  Kaffah Yogyakarta.Surakarta:  Skripsi  FE STAIN. Agustino, L.(2006). Dasar-dasar
Kebijakan  Publik.  Bandung:  CV. Alfabeta.
Arifin,  A.,  &  Yuniarsih,  R.  (2022). Developing  Border  Area:  A  Study

## JPASDEV
of  the  Village  Internet  Program in Kaliau Village, Sambas Regency . 1 . https://doi.org/10.14421/jpm.202 2.061-03 Bogdan  &  Taylor.  (2012).Prosedur Penelitian Dalam Moleong, Pendekatan  Kualitatif.  Jakarta:
Rineka Cipta.
Suandy,Erly. (2006).Perencanaan Pajak.Jakarta: Salemba Empat.
Kadji,    Y.  (2008).  Implementasi
Kebijakan    Dalam    Perspektif Realitas.  Tulung  Agung  Jawa
Timur:Cahaya  Abadi.
Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi.  Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.
Nugroho,  R.  (2004).Public  Policy. Jakarta  :  PT.  Elex  Media Komputindo.
Silalahi,  U.  (2012).  Metode  Penelitian
Sosial.  Bandung:  PT.  Refika
Aditama.
Subarsono, AG. (2005).Analisis
Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori dan  Aplikasi.  Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: PT Alfabet.
Tahir, Arifin. (2015). Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta. Winarno,  B.  (2016).  Kebijakan  Publik Era  Globalisasi:  Teori,  Proses  & Studi Kasus
Komparatif.
Yogyakarta: Media Prsessindo.
Zee,  H.,  S,  J.,  &  Ley,  E.  (2002).  Tax Incentives for Business Investment:  A  Primer  for  Policy Makers  in  Developing  Countries.
Journal  of  World  Development, 30(9), 1497 – 1516

## Jurnal
Agung Sumandjaya, Implementasi Kebijakan  Keterbukaan  Informasi Publik  Di  Bidang  Hubungan Masyarakat  (HUMAS)  Kepolisian Daerah (POLDA) SULTENG ,Sulawesi Tengah,
2016;
Dokumen Pemerintah:
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2007,  Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  36  Tahun  2008,  Tentang  Pajak Penghasilan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 23/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Virus Corona tanggal 23 Maret 2020.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  tanggal  27 April 2020.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  tanggal  16

## JPASDEV
Juli 2020.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
110/PMK.03/2020  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  tanggal  14  Agustus
2020.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif
Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak
Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019
tanggal 01 Februari 2021.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
82/PMK.03/2021  Tentang  Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019 tanggal 1 Juli 2021. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 149/PMK.03/2021  Tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona
Virus  Disease  2019  tanggal  1  Juli 2021.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat tahun  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 dan 2020 (Audited)