Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang

## Sempurna
Bella Okladea Amanda E-mail: bellaokladeamanda@yahoo.com

## Abstract
The aims of this study are: 1. To find out and analyze the principle of prudence of a notary in making a perfect deed. 2. To find out and analyze the legal consequences of an imperfect notarial deed. The formulation of the problem from this writing are: 1. What is the form of the notary prudence principle in making a perfect deed?. 2. What are the legal consequences of an imperfect notarial deed? In this study the author uses normative juridical research, the results of this study are the forms of the notary prudence principle in making a perfect deed, namely one introducing the penghadao, two verifying carefully and the subject and object of the appearers, third giving a grace period in processing the deed. The fourth is to act carefully, carefully and thoroughly in the process of making a perfect deed, the fifth to fulfill all the technical requirements for making a perfect notary deed, and the sixth to report to the  authorities  if  there  are  indications  of  money  laundering  in  transactions  at  a Notary. Then the legal consequences of an imperfect notarial deed are proven in case  number 69/Pid.B/2021  Plk  notary  Agustri Paruna,  S.H  Bin  Bena and  court decision number 40/Pid.B/2013/PN. Notary NGO Imran Zubir Daoed bi M. Daoed Therefore,  with  the  proof  that  the  Notary  has  committed  a  criminal  act  and  in making a notarial deed that is not in accordance with the procedures or rules as stipulated by the Notary Position Act, the notary deed becomes a private deed , is not the same as the legal force of a notarial deed which is valid in its manufacture and is sentenced to imprisonment, this causes losses for parties with an interest in the deed.
Keywords: Prudential Principle, Notary, Perfect Deed.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai prinsip  kehati-hatian  notaris  dalam  pembuatan  akta  yang  sempurna.  2.  Untuk mengetahui  dan  menganalisis  akibat  hukum  terhadap  akta  notaris  yang  tidak sempurna. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu: 1. Bagaimana bentuk prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta yang sempurna?. 2. Bagaimana akibat  hukum  terhadap  akta  notaris  yang  tidak  sempurna?.  Dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  hasil  penelitian  ini  adalah bentuk-bentuk  prinsip  kehati-hatian  notaris  didalam  pembuatan  akta  yang sempurna  yaitu  satu  melakukan  pengenalan  terhadap  penghadao,  dua memverifikasi secara cermat dan subyek dan obyek penghadap, ketiga memberikan
tenggang  waktu  dalam  pengerjaan  akta  yang  sempurna,  keempat  bertindak  hati- hati,  cermat  dan  teliti  dalam  proses  pembuatan  akta  yang  sempurna,  kelima memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta notaris yang sempurna, dan keenam melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam  transaksi  di  Notaris.  Kemudian  akibat  hukum  terhadap  akta  notaris  yang tidak  sempurna  yaitu  terbukti  didalam  kasus  nomor  69/Pid.B/2021  Plk  notaris Agustri Paruna, S.H Bin Bena dan putusan pengadilan nomor 40/Pid.B/2013/PN. Lsm notaris Imran Zubir Daoed bi M. Daoed Oleh karena itu dengan terbuktinya Notaris telah melakukan perbuatan pidana dan dalam pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan,  tidak  sama  kekuatan  hukumnya  dengan  akta  notaris  yang  sah  dalam pembuatannya serta dijatuhkan pidana penjara, hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Notaris, Akta yang Sempurna.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang- undang lainnya”.Sebagai profesi jabatan yang diberi kewenangan untuk membuat alat  bukti  yang  sempurna  maka  untuk  dapat  menjaga  kebenaran  dan  ketidak berpihakan  notaris  dalam  membuat  suatu  akta  maka  seorang  Notaris  selain berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  maka  diwajibkan  pula  untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia, diantaranya yaitu:
1. Anggaran  Dasar  Hasil  Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2015, di Banten.
2. Anggaran  Rumah  Tangga  Hasil  Rapat  Pleno  Pengurus  Pusat  yang Diperluas di Balikpapan, tanggal 12 Januari 2017.
3. Kode  Etik  Notaris  Hasil  Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2015, di Banten.
Kewajiban Notaris untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 3 angka 3 Pasal 3 Kode Etik Notaris tersebut diperkuat pula dalam Pasal 7 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Hasil Rapat Pleno Banten 30 Mei 2015 yang mengatur bahwa:
Setiap  anggota  wajib  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  jabatan notaris  dan  mentaati  segala  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  pada  umumnya  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku bagi notaris pada khususnya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dank ode etik notaris, keputusan kongres, peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perkumpulan serta menjaga dan mempertahankan nama baik perkumpulan.
Diaturnya  mengenai  kewajiban  Notaris  untuk  jujur,  mandiri,  tidak berpihak,  penuh  rasa  tanggung  jawab,  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  dan  isi  sumpah  jabatan  notaris,  meningkatkan  ilmu  pengetahuan yang  telah  dimiliki  tidak  terbatas  pada  ilmu  pengetahuan  hukum  dan kenotariatan berdasarkan Peraturan Ikatan Notaris Indonesia tersebut tidak lain adalah  bertujuan  untuk  meningkatkan  prinsip  kehati-hatian  Notaris  dalam melaksanakan  jabatannya  dan  membuat  akta  yang  memiliki  kekuatan pembuktian sempurna.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2014  Tentang  Jabatan  Notaris,  Notaris  sebagai  Pejabat  umum  memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan
oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan Notaris dan bukan dari lembaga atau institusi. 1 G.H.S Lumban tobing, mengatakan bahwa wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:
1. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  yang  menyangkut  akta  yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh  notaris,  akta-akta  notaris  hanya  akta-akta  tertentu  yang ditugaskan atau dikecualikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenal  orang  untuk kepentingan  siapa  akta  itu  dibuat,  maksudnya  notaris  tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam  pasal  52  undang-undang  jabatan  notaris  ditentukan  bahwa notaris  tidak  diperkenankan  dibuat  untuk  diri  sendiri,  suami/istri, orang lain yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus  ke  bawah  dan/atau  keatas  tanpa  pembatasan  derajat,  serta dalam garis ke samping sampai dengan perantara kuasa. Pelanggaran terhadap  ketentuan  tersebut  menyebabkan  akta  notaris  tidak  lagi berkedudukan  sebagi  akta  otentik,  tetapi  hanya  sebagai  akta  di bawah tangan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu  dibuat.  Maksudnya  bagi  setiap  notaris  ditentukan  wilayah
1 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.
jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu notaris hanya  berwenang  membuat  akta  yang  berada  di  dalam  wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
4. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  waktu  pembuatan akta itu. Maksudnya adalah notaris tidak boleh membuat akta selama cuti  atau  dipecat  dari  jabatannya,  demikian  pula  notaris  tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan. 2
Prinsip  kehati-hatian  Notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya  untuk membuat Akta Autentik menjadi sangat penting karena berdasarkan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa: “Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut  ketentuan-ketentuan  Reglemen  Acara  Perdata”.  Dengan  demikian kepentingan para pihak  dalam Akta Notaris tersebut akan terhambat apabila Notaris  tidak  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  melaksanakan jabatannya.
Tidak hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, suatu Akta Autentik yang  dibuat  oleh  Notaris  dengan  mengenyampingkan  prinsip  kehati-hatian akan berakibat berlakunya hukum pidana terhadap Notaris yang bersangkutan dalam  hal  ditemui  keterangan  palsu  dalam  Akta  Autentik  yang  dibuat  oleh Notaris  yang  bersangkutan,  salah  satuna  yaitu  sebagaimana  diputus  oleh
2 G.H.S Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm.
49-50.
Pengadilan  Negeri  Palangkaraya  dalam  Putusan  Nomor:  69/Pid.B/2016/PN Plk.
Putusan  Pengadilan  Negeri  PalangkarayaNomor:  69/Pid.B/2016/PN. Plk.,  tersebut  merupakan  putusan  terhadap  terdakwa  Agustri  Paruna,  yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana, yang mengatur bahwa:
Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam,  jika  pemakaian  itu  dapat  menimbulkan  kerugian,  dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Terdakwa  Agustri  Paruna  selaku  Notaris  di  Kota  Palangkaraya dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
PalangkarayaNomor:  69/Pid.B/  2016/PN.Plk.:  “melakukan  tindak  pidana memasukan keterangan palsu dalam Akta Autentik dan dijatuhi hukuman oleh hakim berupa pidana penjara selama (tiga) bulan”. Adapun kronologi perkara pemalsuan Akta Autentik yang dilakukan oleh Terdakwa Agustri Paruna selaku Notaris  di  Kota  Palangkaraya  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri PalangkarayaNomor: 69/Pid.B/ 2016/PN.Plk. tersebut yaitu:
Pada Tahun 2003 berdiri Perusahaan PT. Anugrah Alam Katingan, yang bergerak  di  bidang  usaha  Pertambangan  berdasarkan  Akta  Pendirian Nomor 39 tanggal 31 Desember 2003 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar  Nomor  39  tanggal  31  Desember  2005  yang  memperoleh pengesahan  dan  yang  berwenang  sebagai  Badan  Hukum  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia tertanggal 3 April 2006 Nomor C0993 HT.01.01. TH 2006.
Susunan Direksi dan pemilik saham PT. Anugrah Alam Katingan terdiri dari:
1. Adinata Tupel selaku Direktur Utama dengan kepemilik saham 500 (lima ratus) lembar saham dengan komposisi saham 10%.
2. Sulastri  selaku  Direktur  dengan  kepemilik  saham  2500  (dua  ribu lima ratus) lembar saham dengan komposisi saham 50%
3. Hemalis  Encu  Dehan  selaku  Komisaris  dengan  kepemilik  saham 2000 (dua ribu) lembar saham dengan komposisi saham 40 %
Pada tanggal tanggal 23 Desember 2009 Adinata Tupel menghubungi terdakwa Agustri Paruna selaku Notaris Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyampaikan serta menginformasikan bahwa akan dilaksanakan Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) PT. Anugrah Alam Katingan untuk perubahan anggaran dasar, perubahan pemilikan saham  dan  perubahan  pengurus  yang  tercantum  dalam  Akta NotarisNomor:  101  Tahun  2009  dan  Akta  Notaris  Nomor:  31  tahun 2005 dan terdakwa menjawab siap membantu.
Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 Adinata Tupel bersama- sama dengan Sulastri, Sriwati mewakli Hemalis Encu Dehan dan Masdundung datang  untuk  melakukan  kegiatan  atau  melaksanakan  Rapat  Umum  Pemilik Saham PT. Anugrah Alam Katingan di kantor terdakwa, kemudian dari hasil rapat tersebut disepakati dan dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham  Nomor101  tanggal  31  Desember  2009  yang  pada  pokoknya memutuskan dengan suara bulat sebagai berikut:
1. Persetujuan penjualan atau pemindahan saham Ny Sulastri sebayak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham kepada Adinata Tupel.
2. Persetujuan  penjualan/pemindahan  saham  Hernalus  Encu  Dehan almarhunV sebanyak 1000 (seribu) saham yang  diwakili oleh ibu sriwati ahli waris atau istri kepada Adinata Tupel.
3. Persetujuan  penjualan/pemindahan  saham  Hernalus  Encu  Dehan almarhum'sebanyak 1000 (seribu) saham yang diwakili oleh ibu sriwati ahli waris atau istri kepada Masdundung.
Sehingga  komposisi  pemilik  saham  PT.  Anugrah  Alam  Katingan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009  berubah menjadi sebagai berikut:
1. Adinata Tupel sebanyak 4000 (empat ribu) lembar saham dengan nilai 1 (lembar)  Saham  Rp.100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  atau  sama  dengan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2. Masdundung sebanyak 1000 (seribu) lembar saham dengan nilai 1 (lembar) saham  Rp.100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  atau  sama  dengan  Rp. 100.000.000,- (seratus juta ribu rupiah).
Selain  itu  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Sahamberdasarkan  Putusan Pengadilan  Negeri  PalangkarayaNomor:  69/Pid.B/2016/PN.Plk.,  tersebut diputuskan pula bahwa:
Menerima  dengan  baik  pengunduran  diri  dan  kemudian memberhentikan dengan hormat Sulastri dan Tuan Hernalis Encu Dehan dari jabatannya masing-masing selaku Direktur dan Komisaris, diikuti dengan pembuatan pernyataan mengenai telah dilakukan perhitungan, penyelesaian dan pemberesan ( aquit endec charge ) antara PT. Anugrah Alam  Katingan  dengan  Sulastri  dan  Tuan  Hernalis  Encu  Dehan,
kemudian  pernyataan  mengenai  menyetujui  dan  mengangkat  Adinata Tupel  sebagai  Direktur  dan  Masdundung  sebagai  Komisaris  PT. Anugrah  Alam  Katingan  adalah  sah  karena  dihadiri  100%  (seratus persen) pemilik saham.
Setelah  Rapat  Umum  Pemilik  Saham  tersebut  selesai  dilaksanakan kemudian  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  PalangkarayaNomor: 69/Pid.B/ 2016/PN.Plk.: “terdakwa menyuruh stafnya yaitu Sovia Agustina dan Herlinawaty  mengerjakan  minuta  akta  dan  salinannya,  yang  ditandatangani Adinata  Tupel  dan  Masdundung”.  Akan  tetapi  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  PalangkarayaNomor:  69/Pid.B/2016/PN.Plk.,  ditemukan  fakta  hukum bahwa:
Rapat  Umum  Pemilik  Saham  yang  merubah  susunan  Direksi  dan Komisaris  serta  kepemilikan  saham  PT.  Anugrah  Alam  Katingan tersebut tidak pernah terjadi dan keterangan yang dimuat dalam Akta Perubahan PT. Anugrah Alam Katingan hanya berdasarkan pernyataan yang  disampaikan  oleh  Adinata  Tupel,  sehingga  keterangan  yang dimuat dalam Akta Notaris Agustri Paruna adalah keterangan palsu.
Perbuatan  Notaris  Agustri  Paruna  sangat  tidak  mencerminkan  prinsip kehati-hatian  yang  harus  dipegang  teguh  oleh  setiap  orang  yang  memegang Jabatan  Notaris,  selain  ituperbuatan  Notaris  Agustri  Paruna  tersebut  tidak dibenarkan  karena  Agustri  Paruna  selaku  Notaris  harus  hadir  dalam  Rapat Umum  Pemilik  Sahamdimana  Perubahan  Anggaran  Dasar  yang  dibuat berdasarkan risalah rapat yang dibuat secara notarial dan disebut dengan Berita Acara Rapat.
Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  diselenggarakan  oleh  suatu perseroan  merupakan  organ  yang  sangat  penting  dalam  mengambil  berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77
ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus dibuatkan risalah rapat  (pernyataan  keputusan  rapat)  yang  disetujui  dan  ditandatangani  oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
Perbuatan  Notaris  Agustri  Paruna  sangat  tidak  mencerminkan  prinsip ketidak  hati-hatian  karena  langsung  membuat  Akta  Perubahan  PT.  Anugrah Alam Katingan, yang sekaligus merubah susunan Direksi dan Komisaris serta kepemilikan  saham  PT.  Anugrah  Alam  Katingan.  Walaupun  secara  yuridis diperbolehkan  seorang  Notaris  membuat  Akta  berdasarkan  risalah  rapat  di bawah  tangan,  akan  tetapi  seorang  Notaris  harus  sangat  berhati-hati  dalam membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar suatu perusahaan karena akibat dari perubahan tersebut dapat merugikan pihak yang bersangkutan.
Seharusnya  seorang  Notaris  memegang  teguh  prinsip  kehati-hatian dengan mengharuskan pihak yang melepaskan saham atau diberhentikan dari perusahaan untuk hadir kehadapan Notaris sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak maka Notaris yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Mengenai  adanya  kuasa  dalam  suatu  perbuatan  hukum  yang membutuhkan  Akta  Autentik  maka  Notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya harus  memperhatikan  dengan  benar,  bahwa  penerima  kuasa  tersebut  benar- benar berwenang dan cakap untuk membuat akta tersebut. Setelah syarat-syarat untuk  pembuatan  suatu  akta  terpenuhi,  maka  dapat  dibuat  Akta  Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris.
Pada kasus kedua putusan pengadilan negeri Lhokseumawe nomor 40 / Pid.B /2013 / PN. Lsm. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 10.00 Wib saksi ILMASTIN, S.Pd.i BIN RUSLI dan saksi MUSLIM GUNAWAN, S. Sos BIN SUWANDI datang menghadap terdakwa ke  Kantor Notaris  IMRAN  ZUBIR  DAOED,S.H.  di  Jalan  Pang  Lateh Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk perubahan anggaran  dasar  Lembaga  Serikat  Pengembang  Swadaya  Masyarakat (SEPAKAT)  dengan  memberikan  dokumen  sebagai  dasar  perubahan Anggaran  dasar  kepada  terdakwa  berupa  Daftar  Absensi  Rapat  Anggota  II Lembaga Sepakat, Notulen Rapat Anggota Lsm Sepakat Lhokseumawe, Berita Acara  Rapat  Anggota  Lsm  Sepakat  Lhokseumawe  dan  foto  suasana  rapat Anggota lembaga Sepakat. Selanjutnya setelah saksi ILMASTIN, S.Pd.i BIN RUSLI dan saksi MUSLIM GUNAWAN, S. Sos BIN SUWANDI memberikan dokumen sebagai dasar perubahan tersebut kepada terdakwa untuk diverifikasi. Setelah terdakwa melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut, kemudian terdakwa  membuat  minuta  akta  (asli  akta  notaris)  Nomor  :  01.-  Tanggal  02 November 2012.
Bahwa  pada  saat  terdakwa  membuat  minuta  akta  (asli  akta  notaris) Nomor  :  01.-  Tanggal  02  November  2012  tersebut,  terdakwa  melakukan pemalsuan surat terhadap akta notaris/akte otentik Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012 tersebut dengan cara membuat ada sebagai penghadap yang menghadap  dihadapan  terdakwa  didalam  halaman  1  akta  Notaris  tersebut dengan mencantumkan pada angka III selaku TUAN EDI FADHIL, lahir di
Lamraya,  pada  tanggal  16  Juni  1984  (seribu  sembilan  ratus  delapanpuluh empat),  wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Desa  Cot  Jambo,  Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1354/04/AB/CJ/2003.  Warga  Negara  Indonesia.  Padahal  TUAN  EDI FADHIL/saksi EDI FADHIL Bin ILYAS sebagaimana tersebut didalam Akta Notaris  tersebut  tidak  pernah  menghadap  dihadapan  terdakwa  untuk pembuatan akta notaris Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012 tersebut.
Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 02 November 2012 sekira pukul  15.00  Wib,  ILMASTIN,  S.Pd.i  BIN  RUSLI  dan  saksi  MUSLIM GUNAWAN, S. Sos BIN SUWANDI datang ke kantor PANIN BANK Kota Lhokseumawe  di  jalan  Samudera  Desa  Kampung  Jawa  Lama  Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan membawa Akta Notaris Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012 tersebut untuk mengajukan perubahan spesimen (pergantian tanda tangan) atau pengkinian data Lembaga Serikat Pengembang Swadaya  Masyarakat  (SEPAKAT)  pada  Bank  PANIN  tersebut.  Sehingga akibat dari perubahan spesimen (pergantian tanda tangan) atau pengkinian data Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) pada Bank PANIN tersebut dengan menggunakan Akta Notaris Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012, saksi EDI FADHIL Bin ILYAS tidak dapat lagi melakukan penarikan uang ataupun melakukan tanda tangan terhadap rekening Giro milik Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT).
Perbuatan  Notaris  Imran  Zubir  Daoed  sangat  tidak  mencerminkan prinsip ketidak hati-hatian karena langsung membuat Akta Perubahan Lembaga
Serikat  Pengembangan  Swadaya  Masyarkat  (SEPAKAT)  dan  memalsukan dokumen palsu seperti Kartu Tanda Penduduk milik EDI yang mana EDI tidak pernah menghadap ke Notaris. Tindakan Notaris ini mengakibatkan kerugian bagi  pihak  yang  merasa  tidak  menghadap  kepada  notaris  dan  merugikan terhadap keuangan lemabaga.
Notaris  dalam  melaksanakan  rahasia  jabatan  perlu  diberikan perlindungan hukum, guna:
a. Menjaga  keluhuran,  harkat,  martabat,  kehormatan  jabatan  Notaris termasuk  ketika  memberikan  kesaksian  dan  berproses  dalam pemeriksaan di persidangan;
b. Merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta; dan
c. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 3
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:
1. Bagaimana  bentuk-bentuk  prinsip  kehati-hatia  notaris  dalam  pembuatan akta yang sempurna?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang tidak sempurna?

## PEMBAHASAN
3 Aman,  2019, Perlindungan  Hukum  Notaris  Dalam  Melaksanakan  Rahasia Jabatan, Recital Review, hlm. 67.
1. Bentuk  Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris  Didalam  Pembuatan  Akta  Yang Sempurna
A. Akta Notaris Yang Sempurna
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Jabatan  Notaris.  Dalam  Pasal  1  ayat  7  ditegaskan  bahwa,  akta Notaris  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan  hukum.  Kesimpulannya  kedudukan  dan  fungsi  notaris berdasarkan  sifat  akta  yang  dibuatnya  adalah  bukti  otentik  adanya keterangan yang telah diberikan para pihak kepada notaris dan dituangkan dalam  akta-akta  tersebut.  Di  dalam  partis  akta  ini  notaris  memastikan bahwa benar para pihak telah memberikan keterangan-keterangan tersebut yang telah dituangkan dalam akta yang bersangkutan. Bukti otentik, yaitu bukan tentang apa yang diterangkan kepada notaris, namun bukti otentik tentang perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan notaris sewaktu pembuatan akta dilakukan.
Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan «Bukti Bebas» karena akta  dibawah  tangan  baru  mempunyai  kekuatan  bukti  materiil  setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru  terjadi,  bila  pihak-pihak  yang  bersangkutan  mengetahui  akan
kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.
B. Bentuk-Bentuk  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  didalam  Pembuatan Akta yang Sempurna
Adapun  bentuk-bentuk  prinsip  kehati-hatian  yang  dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi :
1) Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap.
Dalam  menjalankan  tugasnya  notaris  sebelum  memulai membuat  akta  tentunya  dihadapkan  oleh  para  pihak  yang  ingin membuat  akta  yang  sempurna,  tentunya  notaris  sebelum  memasukan identitas  para  pihak  kedalam  suatu  akta,  notaris  harus  mengecek identitas pihakpihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokan foto  pemilik  Identitas  dengan  pihak-pihak  yang  membuat  akta  yang sempurna,  agar  mencegah  pemalsuan  identitas  terhadap  akta  yang dibuat notaris.
2) Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap.
Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berurumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a
UUJN. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan  Pertanahan  Nasional  apakah  sertifikat  tersebut  merupakan sertifikat  asli  atau  palsu  atau  memang  benar  atau  tidak  yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikitat tersebut.
3) Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta yang sempurna.
Dalam  mengerjakan  suatu  akta  agar  menghasilkan  akta  yang baik  sepatutnya  notaris  memberikan  tenggang  waktu  dalam  proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta  teliti  sehingga  tidak  menimbulkan  kesalahan  dalam  pengerjaan akta notaris.
4) Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta yang sempurna.
Bertindak  berhati-hati,  cermat  dan  teliti  dalam  proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaanya  sangat  sering  terjadi  akta  yang  dibuat  notaris  sering dipermasalahkan  karena  kata-kata  yang  dibuat  tidak  jelas  atau menimbulkan penafsiran.
5) Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris yang sempurna
Untuk  membuat  akta  notariil  yang  jauh  dari  indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang
Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur  dalam  pasal  38  UUJN-P,  sedangkan  syarat  materil  yang  harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.
6) Melaporkan  kepada  Pihak  yang  berwajib  apabila  terjadi  indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris.
Pada  saat  ini  menunjukan  bahwa  salah  satu  tindak  pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana  korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang real estate berupa jual beli tanah maupun bangunan. Contoh saja kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jendral Djoko  Susilo  yang  melibatkan  empat  Notaris/PPAT  di  Jakarta  Pusat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 4
C. Bentuk  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  didalam  Pembuatan  Akta Notaris  Yang  Sempurna  Berdasarkan  Kasus  Putusan  Pengadilan Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk dan Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm.
Notaris  dalam  melakukan  suatu  tindakan  hukum  harus  senantiasa bertindak  secara  hati-hati  agar  notaris  sebelum  membuat  akta,  harus meneliti  semua  fakta  yang  relevan  dalam  pertimbangannya  berdasarkan kepada  perundang-undangan  yang  berlaku.  Meneliti  semua  kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris,
4 Maria  S.W.  Sumardjono,  2001, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi , Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, hlm. 14.
serta  mendengar  keterangan  atau  pernyataan  para  penghadap  wajib dilakukan  sebagai  dasar  pertimbangan  untuk  dituangkan  di  dalam  akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa faktafakta peting, itu berarti notaris bertindak tidak hati- hati.
Anugrah  Alam  Katingan  dengan  komposisi  saham  10%. Anugrah Alam  Katingan  komposisi  saham  40%. Bahwa sekitar  dua minggu  Rapat Umum Pemilik Saham PT. Anugrah Alam Katingan atau sebelum tanggal 23 Desember 2009 Adinata Tupel menghubungi melalui telepon terdakwa selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah AGUSTRI PARUNA, SH Jalan Dr. Murjani nomor 45 Palangka Raya Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah menyampaikan serta  menginformasikan  bahwa  akan  dilaksanakan  Rapat  Umum  Pemilik Saham  PT.  Anugrah  Alam  Katingan  untuk  perubahan  anggaran dasar, perubahan pemilikan saham dan perubahan pengurus yang tercantum dalam  akte  Notaris  Nomor  101  Tahun  2009  dan  akte  Notaris  Nomor  31 Tahun 2005 dan terdakwa menjawab siap membantu, selanjutnya pada hari kamis  tanggal  31  Desember  2009  Adinata  Tupel  bersama-sama  dengan Sulastri, Sriwati mewakli Hemalis Encu Dehan dan lr Masdundung datang untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan Rapat Umum Pemilik Saham PT. Sulastri  sebayak  2.500  saham  kepada  terdakwa. Penjualan  atau pemindahan saham Hernalus Encu Dehan almarhunV sebanyak 1000 saham yang diwakili oleh ibu sriwati ahli waris atau istri kepada terdakwa.
Sehingga  komposisi  pemilik  saham  PT. Anugrah  Alam  Katingan yaitu Adinata Tupel sebanyak 4000 lembar saham dengan nilai 1 atau sama dengan Rp. 400.000.000 Masdundung sebanyak 1000 lembar saham dengan nilai 1 saham Rp. Anugrah Alam Katingan adalah sah karena dihadiri 100% pemilik saham, setelah Rapat Umum Pemilik Saham tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian terdakwa menyuruh stafnya yaitu Sovia Agustina dan  H. Herlinawaty  Binti  H. Sutra  AN  mengerjakan  minuta  akte  dan salinannya, setelah minuta akte dan salinannya selesai dikerjakan kemudian sekitar jam 14.00 Wib Adinata Tupel Bahwa terdakwa memasukkan atau menempatkan  hasil  Rapat  Umum  Pemilik  Saham  PT. Anugrah  Alam Katingan yang tidak pernah terjadi tersebut  kedalam akte Notaris Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 yang pada pokoknya tidak pernah ada Rapat Umum  Pemilik  Sahan  PT. Anugrah  Alam  Katingan  untuk  perubahan anggaran dasar, perubahan pemilikan saham dan perubahan pengurus yang tercantum dalam akte notaries nomor 101 Tahun 2009. Bahwa setelah akte Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 ditanda tangani oleh pemilik saham yang tidak pernah ada Rapat Umum Pemilik Saham mengenai perubahan anggaran  dasar, perubahan  pemilikan  saham  dan  perubahan  pengurus selanjuntya  diteruskan  ke  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asazi  Manuasia untuk meminta persetujuan dan pengesahan namun pada saat itu tidak dapat dilakukan  karena  kadaluarsa  akibat  permasalahan  hukum  di  kementrian tersebut.
Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Nopember 2010 sekitar jam 10.00 Wib Adinata tupel selaku selaku Direktur bersama dengan Ir Masdundung selaku  Komisaris  Direktur  PT  Anugrah  Alam  Katingan  mendatangi terdakwa  selaku  Pejabat  Pembuat  Akte  Tanah  AGUSTRI  PARUNA, SH menanyakan  SK  Menteri/Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia masalah  pengesahan  dan  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemilik  Saham PT. Anugrah  Alam  Katingan  yang  telah  dilaksanakan  pada  tanggal  31 Desember  2009  namun  pada  saat  itu  terdakwa  mengatakan  tidak  dapat dilakukan  karena  kadaluarsa  akibat  permasalahan  hukum. Bahwa  atas petunjuk  dari  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  tentang pengesahan Berita Acara Acara Rapat Umum Pemilik Saham PT Anugrah Alam  Katingan  yang  dimuat  dalam  akte  Notaris  Nomor  101  tanggal  31 Desember 2009 harus dibuatkan penegasan kembali, setelah Adinata Tupel mengetahui  hal  tersebut  kemudian  untuk  atas  nama  perseroan  meminta terdakwa  untuk  membuat  akte  Notaris  untuk  pengesahan  Rapat  Umum Pemilik Saham PT. Anugrah Alam Katingan yang isinya sama dengan akte Rapat  Umum  Pemilik  Saham  PT  Anugrah  Alam  Katingan  Nomor  101 tanggal 31 Desember 2009.
Bahwa terhadap dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum  tersebeut  di  dalam  persidangan, terdapat  fakta-fakta  hukum  yang teleh terungkap. Anugrah Alam Katingan didirikan pada tahun 2003 dengan akta pendirian nomor 39 tanggal 31 Desember 2003 pada Notaris Agustri Paruna, SH dimana Adinata Tupel, SH selaku Direktur dan memiliki saham
10  %  dan  Kusnadi  Bin  Halijam  selaku  Komisaris  dan  memiliki  saham 90%. Pada tahun 2005 PT Anugrah Alam Katingan melakukan perubahan Anggaran Dasar, kepengurusan dan kepemilikan saham sesuai akta Notaris nomor  39  tanggal  31  Desember  2005  dibuat  oleh  Notaris  Agustri Paruna, SH  Ny. Sulastri  selaku  Direktur, Hernalis  Encu  Dehen  selaku Komisaris  dan  Adinata  Tupel  selaku  Direktur  Utama, dan  saham  yang sebelumnya milik saksi Kusnadi Bin Halijam.
Lembar saham dan kepada Hernalis Encu Dehen 40 % atau sejumlah 2000. lembar  saham, sedangkan  Adinata  Tupel  tetap  memiliki  10%  atau sejumlah 500 lembar saham. Pada tahun 2009 terbit akta notaris nomor 101 yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna, SH dimana menurut akta tersebut telah dilaksanakan RUPS di kantor Notaris, dihadiri oleh seluruh pengurus dan para pemegang saham dan terjadi penjualan saham dari Ny Sulastri dan Hernalis Encu Dehen kepada Adinata Tupel dan kepada Ir. Di dalam kasus tersebut  Majelis  Hakim  yang  memeriksa, menyatakan  saudara  Agustri Paruna, SH  Bin  Senas  Sukur  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  «turut  serta  menempatkan  keterangan palsu ke dalam surat autentik.
Kasus  kedua  yang  diambil  penulis  untuk  perbandingan  kasus pertama yaitu Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira  pukul  10.00  Wib  saksi  ILMASTIN,  S.Pd.i  BIN  RUSLI  dan  saksi MUSLIM  GUNAWAN,  S.  Sos  BIN  SUWANDI  datang  menghadap terdakwa ke Kantor Notaris IMRAN ZUBIR DAOED,S.H. di Jalan Pang
Lateh Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk  perubahan  anggaran  dasar  Lembaga  Serikat  Pengembang  Swadaya Masyarakat  (SEPAKAT)  dengan  memberikan  dokumen  sebagai  dasar perubahan Anggaran dasar kepada terdakwa berupa Daftar Absensi Rapat Anggota  II  Lembaga  Sepakat,  Notulen  Rapat  Anggota  Lsm  Sepakat Lhokseumawe,  Berita  Acara  Rapat  Anggota  Lsm  Sepakat  Lhokseumawe dan foto suasana rapat Anggota lembaga Sepakat. Selanjutnya setelah saksi ILMASTIN, S.Pd.i BIN RUSLI dan saksi MUSLIM GUNAWAN, S. Sos BIN SUWANDI memberikan dokumen sebagai  dasar perubahan tersebut kepada terdakwa untuk diverifikasi. Setelah terdakwa melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut, kemudian terdakwa membuat minuta akta (asli akta notaris) Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012.
Bahwa pada saat terdakwa membuat minuta akta (asli akta notaris) Nomor  :  01.-  Tanggal  02  November  2012  tersebut,  terdakwa  melakukan pemalsuan surat terhadap akta notaris/akte otentik Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012 tersebut dengan cara membuat ada sebagai penghadap yang menghadap dihadapan terdakwa didalam halaman 1 akta Notaris tersebut dengan mencantumkan pada angka III selaku TUAN EDI FADHIL, lahir di Lamraya, pada tanggal 16 Juni 1984 (seribu sembilan ratus delapanpuluh empat),  wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Desa  Cot  Jambo,  Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :  1354/04/AB/CJ/2003.  Warga  Negara  Indonesia.  Padahal  TUAN  EDI FADHIL/saksi  EDI  FADHIL  Bin  ILYAS  sebagaimana  tersebut  didalam
Akta Notaris tersebut tidak pernah menghadap dihadapan terdakwa untuk pembuatan akta notaris Nomor : 01.- Tanggal 02 November 2012 tersebut.
Bahwa  selanjutnya  pada  hari  Jum’at  tanggal  02  November  2012 sekira  pukul  15.00  Wib,  ILMASTIN,  S.Pd.i  BIN  RUSLI  dan  saksi MUSLIM GUNAWAN, S. Sos BIN SUWANDI datang ke kantor PANIN BANK Kota Lhokseumawe di jalan Samudera Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe  dengan  membawa  Akta Notaris  Nomor  :  01.-  Tanggal  02  November  2012  tersebut  untuk mengajukan perubahan spesimen (pergantian tanda tangan) atau pengkinian data Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) pada Bank  PANIN  tersebut.  Sehingga  akibat  dari  perubahan  spesimen (pergantian  tanda  tangan)  atau  pengkinian  data  Lembaga  Serikat Pengembang  Swadaya  Masyarakat  (SEPAKAT)  pada  Bank  PANIN tersebut  dengan  menggunakan  Akta  Notaris  Nomor  :  01.-  Tanggal  02 November 2012, saksi EDI FADHIL Bin ILYAS tidak dapat lagi melakukan penarikan  uang  ataupun  melakukan  tanda  tangan  terhadap  rekening  Giro milik Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT).
Prinsip  kehati-hatian  notaris  harus  digunakan  ketika  notaris menjalankan  jabatannya  jika  tidak  digunakan  prinsip  kehati-hatian  maka terjadilah seperti kasus diatas yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan mengakibatkan notaris itu sendiri ke pihak yang berwajib yaitu pidana penjara.
2. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Sempurna
Di  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palangka  Raya  Nomor 69/Pid.B/2021/PN  Plk  Notaris  Agustri  Paruna,  SH  Bin  Senas  Sukur  dan putusan  pengadilan  Negeri  Lhoksuemawe  Nomor  40/Pid.B/2013/PN.Lsm Notaris Imran Zubir Daoed Bin M. Daoed telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
Demi  tegaknya  hukum  Notaris  harus  tunduk  pada  ketentuan  pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan terhadap pelaksanaannya  mengingat  Notaris  melakukan  perbuatan  dalam  kapasitas jabatannya  untuk  membedakan  dengan  perbuatan  Notaris  sebagai  subyek hukum  orang  Pasal  50  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.    Definisi  dari  penerapan  pasal  50  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  terhadap  notaris  tidaklah  semata-mata  melindungi  Notaris  untuk membebaskan  adanya  perbuatan  pidana  yang  dilakukannya  tetapi  mengingat Notaris  mempunyai  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Jabtan Notaris apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5
Akibat  hukum  notaris  tidak  menggunakan  prinsip  kehati-hatian terhadap pekerjaan dan jabatan yang dijalankan yaitu notaris melakukan tindak pidana berupa pemalsuan dokumen-dokumen pendukung akta agar akta yang
5 Suhariningsih  dan  Muchammad  Ali  Syafa’at, Pertanggungjawaban  Pidana  Dan Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Yang  Diperiksa  Oleh  Penyidik  Dalam  Tindak  Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.11
dibuat  oleh  notaris  tetap  di  terbitkan.  Notaris  telah  melakukan  pemalsuan terhadap dokumen pendukung akta dan terbukti bersalah terhadap kedua kasus diatas mengakibatkan notaris mendapat sanksi berupa pidana penjara.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Bentuk-bentuk  prinsip  kehati-hatian  yang  dilakukan  notaris  dalam  proses pembuatan  akta  yang  sempurna  yaitu,  melakukan  pengenalan  terhadap identitas  penghadap,  memverifikasi  secara  cermat  data  subyek  dan  obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati- hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di notaris. pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Plk Notaris Agustri Paruna, SH Bin Senas  Sukur,  Notaris  Agustri  Paruna,  SH  dan  putusan  pengadilan  Negeri Lhoksuemawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm Notaris Imran Zubir Daoed Bin M.  Daoed  telah  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik, oleh karena itu dengan terbuktinya Notaris telah melakukan perbuatan pidana dan dalam pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris
2. Akibat  hukum  terhadap  akta  notaris  yang  tidak  sempurna  yaitu  terbukti didalam  kasus  putusan  nomor  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palangka  Raya Nomor 69/Pid.B/2021/PN Plk Notaris Agustri Paruna, SH Bin Senas Sukur dan
putusan  pengadilan  Negeri  Lhoksuemawe  Nomor  40/Pid.B/2013/PN.Lsm Notaris Imran Zubir Daoed Bin M. Daoed telah terbukti bersalah melakukan tindak  pidana  “turut  serta  menempatkan  keterangan  palsu  kedalam  akta autentik” dan di jatuhkan penjara pidana. Dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aman, Perlindungan  Hukum  Notaris  Dalam  Melaksanakan  Rahasia  Jabatan,
Recital Review, 2019.
Bahder  Johan    Nasution, Penerapan  Sanksi  Administratif  Sebagai  Sarana Pengendali  Pembatasan  Terhadap  Kebebasan  Bertindak  Bagi  Notaris,
Recital Review,Volume 2, Nomor 1, 2020.
Fokky  Fuad,“Hukum  demokrasi  dan  pembangunan  ekonomi” ,Lex  Jurnalica , Universitas Indonesia, Jakarta, Volume. 5, Nomor 1, 2007.
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992.
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor  30  tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris, Refika  Aditama, Bandung, 2008.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan , Cirra Adtya Bakti, Bandung, 2015.
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank , Alfabeta, Bandung, 2004.