……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
NIK MENJADI NPWP. APA YANG BARU?
Oleh

## Muan Ridhani Panjaitan
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Email: muan.panjaitan@kemenkeu.go.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  perubahan  format  NPWP  dari  sebelumnya  15  Digit menjadi 16 Digit. Artikel ini menggunakan metode kualititatif dengan metode studi kepustakaan. Selain NPWP yang berubah menjadi NIK, untuk menciptakan keseragaman format NPWP, NPWP wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak orang pribadi warga negara asing juga diubah menjadi 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP sebelumnya. Selain itu, wajib pajak dengan status cabang akan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha  (NITKU)  yang  akan  diberikan  oleh  DJP.  Meskipun  penggunaan  NPWP  16  digit  mulai berlaku  pada  tanggal  14  Juli  2022,  sampai  31  Desember  2023,  wajib  pajak  tetap  dapat menggunakan NPWP 15 digit atau NIK sebagai identitas perpajakan. NPWP 15 digit tidak dapat digunakan lagi mulai tanggal 1 Januari 2024. Kata Kunci: NPWP, Pajak, NIK, Identitas

## PENDAHULUAN
Pada hari pajak tahun 2022 ini, Menteri Keuangan  akhirnya  mengesahkan  Peraturan Menteri  Keuangan  yang  mengatur  tentang pembaruan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang  sebelumnya  15  digit  menjadi  16  digit. Perubahan  yang  signifikan  terdapat  dalam NPWP wajib pajak orang pribadi dimana wajib pajak orang pribadi akan menggunakan Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  sebagai  identitas perpajakan.
Peraturan ini disusun untuk mendukung kebijakan  satu  data  Indonesia  yang  sedang dicanangkan  pemerintah.  Dengan  adanya peraturan ini, wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai  nomor  identitas  yang  berbeda  untuk keperluan yang berbeda. Selain itu, adanya satu identitas akan memudahkan pemerintah dalam melayani  masyarakat.  Tidak  hanya  pelayanan perpajakan,  pelayanan  kependudukan  sampai pelayanan  kesahatan  pun  akan  lebih  mudah dengan adanya kebijakan ini.
Bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) pun, banyak keuntungan yang akan didapatkan. Misalnya, kebijakan ini akan memudahkan DJP dalam  mengoptimalkan  penerimaan  pajak.
Dengan  adanya  kebijakan  satu  data  yang terintegrasi,  semua  transaksi  yang  dilakukan menggunakan NIK akan terdata oleh pemerintah dan pada akhirnya, wajib akan sulit untuk mengelak dari kewajiban perpajakannya. Akhirnya,  peraturan  ini  akan  meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.

## LANDASAN TEORI
Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan  wajib  mendaftarkan  diri pada  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan  berdasarkan  sistem  self assessment,  wajib  mendaftarkan  diri  pada kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  dicatat
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
sebagai  Wajib  Pajak  dan  sekaligus  untuk mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak. Persyaratan  subjektif  adalah  persyaratan  yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan 1984  dan  perubahannya.  Persyaratan  objektif adalah  persyaratan  bagi  subjek  pajak  yang menerima  atau  memperoleh  penghasilan  atau diwajibkan
untuk
melakukan pemotongan/pemungutan
sesuai dengan
ketentuan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan 1984 dan perubahannya. Kewajiban mendaftarkan  diri  tersebut  berlaku  pula terhadap  wanita  kawin  yang  dikenai  pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan  penghasilan  dan  harta.  Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  atas namanya  sendiri  agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya terpisah  dari  hak  dan  kewajiban  perpajakan suaminya. Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan  suatu  sarana  dalam  administrasi perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena  itu,  kepada  setiap  Wajib  Pajak  hanya diberikan  satu  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak. Selain  itu,  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  juga dipergunakan untuk  menjaga ketertiban dalam pembayaran  pajak  dan  dalam  pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan  dengan  dokumen  perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam  UU  HPP,  ditambahkan  ayat  1a dalam  pasal  2  UU  KUP  yaitu:    Nomor  Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang merupakan penduduk  Indonesia menggunakan
nomor  induk  kependudukan.  Selain  itu  juga ditambahkan  ayat  10  sebagai  berikut:  Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan  sebagai  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  dalam  negeri  memberikan  data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.
Penggunaan nomor induk kependudukan  sebagai  identitas  Wajib  Pajak orang  pribadi  memerlukan  pengintegrasian basis  data  kependudukan  dengan  basis  data perpajakan yang digunakan sebagai pembentuk profil Wajib Pajak, serta dapat digunakan oleh Wajib  Pajak  dalam  rangka  pelaksanaan  hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Data  kependudukan  dan  data  balikan dari  pengguna  merupakan  data  kependudukan dan  data  balikan  dari  pengguna  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini  menggunakan  metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud menggunakan studi terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perubahan NPWP menjadi NIK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan NPWP dari 15 Digit menjadi 16 Digit
Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.03/2022 disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan  Nomor  Induk  Kependudukan; dan  Wajib  Pajak  orang  pribadi  bukan Penduduk,  Wajib  Pajak  Badan,  dan  Wajib Pajak  Instansi  Pemerintah  menggunakan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dengan  format  16 (enam  belas)  digit,  sebagai  Nomor  Pokok
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang merupakan  Penduduk  dan  Wajib  Pajak  orang pribadi bukan Penduduk, termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.
Selain
dipergunakan untuk melaksanakan  hak  dan  memenuhi  kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak juga menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk  kepentingan administrasi  yang  diselenggarakan  oleh  pihak lain  selain  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang mensyaratkan  penggunaan  Nomor  Pokok Wajib Pajak.
Bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang merupakan Penduduk, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan mengaktivasi  Nomor  Induk  Kependudukan berdasarkan  permohonan  pendaftaran  Wajib Pajak  atau  secara  jabatan.  Bagi  Wajib  Pajak orang  pribadi  bukan  Penduduk,  Wajib  Pajak Badan,  dan  Wajib  Pajak  lristansi  Pemerintah, Direktur  Jenderal  Pajak  memberikan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  dengan  format  16  (enam belas) digit berdasarkan permohonan pendaftaran  Wajib  Pajak  atau  secara  jabatan. Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  digunakan  pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

## Pemadanan NIK menjadi NPWP
Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang merupakan  Penduduk  dan  memiliki  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  dengan  format  15  (lima belas)  digit  sebelum  Peraturan  Menteri  ini mulai  berlaku,  menggunakan  Nomor  Induk Kependudukan  sebagai  Nomor  Pokok  Wajib Pajak sebaga. Dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan  sebagai  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang merupakan  Penduduk,  data  identitas  Wajib Pajak  dilakukan  pemadanan  dengan  data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam
Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil pemadanan
dikelompokan menjadi data valid dan data belum valid. Data valid  merupakan  data  identitas  Wajib  Pajak
yang  telah  padan  dengan  data  kependudukan. Data  belum  valid  merupakan  data  identitas Wajib  Pajak  yang  belum  padan  dengan  data kependudukan.
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan klarifikasi atas data hasil pemadanan  kepada  Wajib  Pajak.  Klarifikasi atas data hasil pemadanan, termasuk:
a. data  alamat  pos  elektronik  dan  nomor telepon seluler;
b. data  alamat  tempat  tinggal  Wajib  Pajak berdasarkan keadaan yang sebenamya;
c. data Klasifikasi Lapangan Usaha; dan
d. data unit keluarga.
Penyampaian  permintaan  klarifikasi oleh Direktur Jenderal Pajak dilakukan melalui:
a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
b. alamat pos elektronik Wajib Pajak;
c. contact  center  Direktorat  Jenderal  Pajak; dan/ atau
d. saluran  lainnya  yang  ditentukan  Direktur Jenderal Pajak.
Berdasarkan  permintaan  klarifikasi, Wajib Pajak melakukan perubahan data, dalam hal  data  yang  disampaikan  pada  saat permintaan  klarifikasi  belum  sesuai  dengan keadaan sebenarnya.
Perubahan  data  dilakukan  oleh  Wajib Pajak melalui:
a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
b. contact center Direktorat Jenderal Pajak;
c. Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib Pajak terdaftar; dan/ atau
d. saluran  lainnya  yang  ditentukan  Direktur Jenderal Pajak. Nomor lnduk Kependudukan yang digunakan sebagai  Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan  Nomor  Induk  Kependudukan berdasarkan:
a. hasil  pemadanan  dengan  status  data  valid; atau
b. perubahan data yang dilakukan Wajib Pajak dan data tersebut telah dilakukan pemadanan  dengan  data  kependudukan yang menghasilkan data valid,
dan diberitahukan kepada Wajib Pajak.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang merupakan  Penduduk  yang  tidak  melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid, hanya dapat menggunakan Nomor Pokok  Wajib  Pajak  dengan  format  15  (lima belas)  digit  sampai  dengan  tanggal  31 Desember  2023  dalam  layanan  administrasi perpajakan  dan  administrasi  pihak  lain  yang menggunakan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak. Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  merupakan Penduduk  hanya  dapat  menggunakan  layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain  setelah  melakukan  perubahan  data. Penggunaan layanan dapat dilaksanakan dalam hal atas perubahan data tersebut telah dilakukan pemadanan  dengan  data  kependudukan  yang menghasilkan data valid.

## NPWP 16 Digit untuk WP Selain WPOP
Wajib  Pajak  orang  pribadi  bukan Penduduk,  Wajib  Pajak  Badan,  dan  Wajib Pajak  Instansi  Pemerintah  yang  telah  terdaftar dan  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak dengan  format  15  (lima  belas)  digit  sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak dengan  format  16  (enam  belas)  digit.  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  dengan  format  16  (enam belas)  digit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilakukan  dengan  menambahkan  angka  0 (nol)  di  depan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak dengan format 15 (lima belas) digit.

## NPWP  pada  Masa  Transisi  (sampai  31 Desember 2023)
Terhadap
Wajib Pajak yang mendaftarkan  diri  untuk  diberikan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  atau  diberikan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  secara  jabatan  sejak Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  sampai dengan  tanggal  31  Desember  2023,  Direktur Jenderal Pajak:
a. mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan memberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak dengan  format  15  (lima  belas)  digit  bagi
Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk; atau b. memberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak dengan  format  16  (enam  belas)  digit  bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan
Penduduk,  Wajib  Pajak  Badan,  dan  Wajib Pajak lnstansi Pemerintah; dan/atau
c. memberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak Cabang  dan  Nomor  Identitas  Tempat
Kegiatan Usaha bagi Wajib Pajak cabang.
Dalam hal layanan administrasi perpajakan  dan  administrasi  pihak  lain  belum dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan  format  16  (enam  belas)  digit,  Wajib Pajak  orang  pribadi  bukan  Penduduk,  Wajib Pajak  Badan,  dan  Wajib  Pajak  Instansi Pemerintah  tetap  dapat  menggunakan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  dengan  format  15  (lima belas)  digit  untuk  pelaksanaan  hak  dan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dengan format 15 (lima belas) digit merupakan Nomor Pokok  Wajib  Pajak  dengan  format  16  (enam belas)  digit  dengan  menghapuskan  digit pertama berupa angka 0 (nol).
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Cabang digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

## PENUTUP Kesimpulan
Selain  NPWP  yang  berubah  menjadi NIK,  untuk  menciptakan  keseragaman  format NPWP, NPWP wajib pajak badan, wajib pajak instansi  pemerintah,  dan  wajib  pajak  orang pribadi warga negara asing juga diubah menjadi 16  digit  dengan  menambahkan  angka  0  di depan  NPWP  sebelumnya.  Selain  itu,  wajib pajak dengan status cabang akan menggunakan Nomor  Identitas  Tempat  Kegiatan  Usaha (NITKU) yang akan diberikan oleh DJP.
Meskipun  penggunaan  NPWP  16  digit mulai  berlaku  pada  tanggal  14  Juli  2022, sampai  31  Desember  2023,  wajib  pajak  tetap
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
dapat  menggunakan  NPWP  15  digit  atau  NIK sebagai  identitas  perpajakan.  NPWP  15  digit tidak  dapat  digunakan  lagi  mulai  tanggal  1 Januari 2024.
Pada  dasarnya,  khususnya  untuk  wajib pajak orang pribadi, proses migrasi data NPWP ke NIK sebagian besar akan dilakukan oleh DJP melalui  proses  pemadanan  antara  data  NPWP dan  NIK.  Namun,  apabila  berdasarkan pemadanan, data wajib pajak tidak valid, maka DJP akan melakukan klarifikasi terhadap wajib pajak.  Klarifikasi  ini  dilakukan  menggunakan laman  DJP,  alamat  e-mail,  atau  menggunakan fasilitas call center DJP.
Untuk  mempercepat  proses  pemadanan ini, wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data  secara  mandiri  dengan  memeriksa  dan melengkapi data pada situs DJP online berupa data  NIK/NPWP  16  digit,  alamat  surat elektronik, nomor ponsel, Klasifikasi Lapangan Usaha, dan data anggota keluarga.
Pada dasarnya, adanya perubahan NPWP menjadi  NIK  adalah  suatu  hal  yang  patut diapresiasi  dan  didukung  karena  dengan  data administrasi  yang  sederhana  dan  terintegrasi, pelayanan publik pun akan menjadi lebih baik. Bukan  tidak  mungkin,  jika  perubahan  ini berhasil diimplementasikan, pelayanan pemerintah  akan  meningkat  pesat  seperti standar  di  negara-negara  maju  yang  juga menggunakan  sistem  satu  identitas  untuk semua pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, dukungan para wajib pajak semua akan sangat dibutuhkan  untuk  keberhasilan  program  ini sehingga bersama-sama kita dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maju di masa depan.

## Saran
Penulis  menyadari  bahwa  artikel  ini masih  belum  sempurna,  untuk  itu  penulis mengharapkan  kritik  dan  saran  dari  para pembaca semua terkait dengan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [3] Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022
tentang  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  bagi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  Wajib  Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN