## Volume 9 Issue 1 (2024) Pages 12 - 22 Jurnal Mirai Management
ISSN : 2598-8301 (Online)
Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam
Dezzi Lasari 1 , Helmi Ali 2 1,2, Magister Manajemen, Institute Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

## Abstrak
Penelitian ini membahas strategi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam.  Terdapat ketidaktepatan dan ketidakvalidan data DTKS di Kabupaten Agam, yang berdampak pada ketepatan penyaluran bantuan sosial. Masalah ini disebabkan oleh ketidakoptimalan dalam pemutakhiran data, yang terjadi akibat kemampuan sumber daya manusia yang terbatas. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Agam  dengan menggunakan Analisis kualitatif dimana data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan  dengan  melihat Strategi Dinas Sosial digunakan Komponen Strategi Mulgan 2009 yaitu  Purposes (Tujuan), Environments (Lingkungan), Direction (Pengarahan), Actions (Aksi), Learning (Pembelajaran).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan dilapangan dalam pengelolaan DTKS yang berakibatkan bantuan sosial tidak tersebar dengan baik, juga Dinas Sosial melakukan banyak strategi dalam pengelolaan data DTKS untuk penyaluran bantuan sosial.
Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan, DKTS, Bantuan Sosial
Copyright (c) 2024 Dezzi Lasari Corresponding author :
Email Address : dezsilasari@gmail.com
PENDAHULUAN
Masalah kemiskinan dan ketidakmerataan menjadi pusat perhatian dari sebuah kebijakan kesejahteraan. Yang mana kesejahteraan diartikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kehidupan hidup yang bersifat mendasar. Kesejahteraan menyimbolkan kondisi suatu warga negara agar dapat mampu hidup layak agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kemudian, sebuah pembangunan ekonomi wajib bisa menghasilkan perbaikan dalam wujud nyata dari kesejahteraan seseorang, namun sebaliknya jika pada sebuah kebijakan sosial harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan data fakir miskin di lingkup nasional, tugas Dinas Sosial Provinsi sebagai pengelolaan data fakir miskin di lingkup provinsi, sedangkan tugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota ialah melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di lingkup Kabupaten/Kota dengan melakukan pemutakhiran data DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang berkualitas yaitu data yang akurat, lengkap, relevan, dan real sesuai dilapangan.
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di di Kabupaten Agam masih belum optimal, ketidakoptimalan tersebut disebabkan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM)
dalam pemutakhiran data masyarakat pada petugas pendataan (Susila Wati, 2022). Pemutakhiran data merupakan sebuah langkah dalam pembaharuan data menunju data yang berkualitas. Kegiatan pemutakhiran data dilakukan melaui verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota secara berkala, sesuai aturan DTKS. SDM untuk pemutakhiran ini menjadi persoalan yang jelas terjadi di nagari.  Dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mekanisme pemutakhiran penentuan orang yang masuk data DTKS adalah melalui musyawarah Desa atau Nagari. Atas dasar itu nagari di Kabupaten Agam melaksanakan musyawarah 1 kali dalam 1 bulan untuk menetapkan individu atau keluarga tersebut masuk atau tidaknya dalam data DTKS.
Hal ini menimbulkan permasalahan yang serius, berdasarkan observasi dan wawancara penulis, permasalahan yang muncul adalah pihak nagari dalam pemutakhiran data DTKS muncul suatu istilah “ mamasukan urang ka DTKS iko gampang, tetapi mangaluan dari DTKS iko yang susah” (Memasukkan individu atau keluarga ke dalam DTKS sangat gampang, tetapi untuk mengeluarkanya dari daftar, itu sangat sulit). Hal ini disebabkan timbulnya banyak pertanyaan dan masalah jika seseorang dikeluarkan dari DTKS. Masyarakat mengetahui DTKS ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan bantuan , entah bantuan apapun itu. Jadi mereka terkadang tidak sadar dengan strata ekonomi yang mereka punya. hal ini juga menjadi persoalan bagi hampir seluruh daerah di Indonesia. Pada sisi lain juga dapat dilihat bahwa banyak ungkapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa, jika mau masuk data DTKS itu agak susah juga dengan segala mekanismenya, tetapi jika kita memiliki hubungan dengan perangkat nagari maka itu akan lebih gampang untuk di usulkan masuk kedalam DTKS. Dua hal ini menjadi persoalan yang sulit di pecahkan oleh nagari, yang mengakibatkan DTKS tidak sesuai dengan tujuannya. Hal ini juga menyebabkan bantuan sosial itu tidak tepat sasarannya. DTKS bertujuan juga untuk memastikan penerima bansos tepat sasaran, syarat penerimaan bansos adalah keluarga dan individu miskin dan juga terdata dalam DTKS. Hasil pertemuan sosialisasi penggunanaan P3KE oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Agam menyampaikan bahwa:
1. Data DTKS secara updating data di KEMENSOS terakhir pada tahun 2007 maka dari itu pemerintah mengeluarkan data p3ke pada tahun 2022 tetapi data DTKS masih menjadi acuan pembagian bantuan social terutama pada Dinas Sosial Kabupaten Agam.
2. Data P3KE adalah sebagai data yang paling real atau valid sebagai data kemiskinan karena data ini by name by address dan dikeluarkan langsung oleh KEMENKO PMK melalui secretariat wakil presiden. Data menjadi acuan baru untuk program kemiskinan
3. Dalam hal ini kabupaten agam belum menetapkan data P3KE sebagai data pemberantasan kemiskinan sehingga data DTKS masih menjadi acuan dalam pemberian bantuan sosial.
4. Seseorang dikatakan masuk kedalam kemiskinan ekstrem adalah individu yang pengerluaranya sebesar 1.90 Dolar AS PPP, atau Rp. 11.000 Pengelolaan data bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat demi tercapainya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal. Data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu karena datanya sudah terverifikasi dan validasi mulai dari lingkup terkecil yaitu Desa/ Kelurahan sehingga sasaran program pemerintah terutama bantuan sosial tepat sasaran. (Sulistyarini, 2021)
Dalam hal pendataan, DTKS Kabupaten Agam masih ditemukan ketidaksinkronan dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti NIK, nama, dan alamat para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga penyaluran bantuan sosial masih belum tepat sasaran. Persoalan pengelolaan DTKS ini sudah menjadi isu Nasional. Hal ini di buktikan dengan keluarnya Instruksi Presiden No 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dimana terdapat perbedaan data yang sangat mendasar untuk Kabupaten Agam. Dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1. 1 Data DTKS dan P3KE Kabupaten Agam 2022
No  Jenis Data Jumlah 1 DTKS 265.029 orang 2 P3KE 210.237 orang 3 Estimasi Kemiskinan Ekstrem 918 orang
Sumber : Olahan Penulis 2023 Dari data tersebut sangat terlihat jelas bahwasanya terjadi kesalahan yang mendasar terkait pengelolaan data kemiskinan dan atau data kesejahteraan sosial. Dimana terjadi perbedaan gab data, data P3KE bersumber dari data kemenko PMK. Yang dimana pada saat ini menurut intruksi presiden ini yang di jadikan data dasar untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan target pada 2024 kemiskinan ekstrem ini harus di angka nol (0). Semua program kegiatan di daerah termasuk Kabupaten Agam di arahkan untuk menuntaskan persoalan kemiskinan dengan berpatokan kepada data P3KE. Dapat di artikan bahwa DTKS tidak lagi menjadi prioritas untuk pengentasan kemiskinan berdasarkan contoh gagalnya cairnya BLT BBM hingga September 2022. (Puspa, 2022) Ketidaktepatan data ini tidak lepas dari fungsi Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan Bupati untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Agam dalam menjalankan fungsinya sebagai verifikasi dan validasi data ke lapangan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Agam hanya melakukan validasi dan verifikasi melalui aplikasi saja. Mereka tidak pernah turun kelapangan untuk mensosialisasikan, melihat, dan memberikan saran untuk pengelolaan DTKS. Persoalan ini sebenarnya menjadi masalah utama yang mengakibatkan DTKS tidak valid. Ketidakvalidan ini merujuk kepada ketepatan bantuan sosial. Jenis bantuan sosial yang diberikan dinas sosial cukup beragam, pada tahun 2022 khusus untuk bantuan dari dampak inflasi, Kabupaten Agam menyalurkan bantuan sosial berupa PKH, BPNT, BLT BBM, BLT DD, bantuan permakanan, pakaian dan sandang serta bansos lainnya.
Kemiskinan bukan hanya menjadi persoalan satu dinas atau satu kabupaten saja, persoalan kemiskinan menjadi masalah bersama yang juga harus di atasi bersama. Persoalan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan sosial, jauh dari itu ada perubahan pola pikir yang sejatinya menjadi prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Mengingat pentingnya pengelolaan data DTKS untuk menghasilkan data yang berkualitas, valid dan aktual yang mengarah pada penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Dengan muara pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Agam Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam”.
Teori Kemiskinan
Kotze (dalam Hikmat, 2004) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.
Selanjutnya Supriatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun non formal yang pada akhirnya
menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Lebih lanjut Emil Salim (dalam Supriatna, 1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakterisktik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.
Konsep Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Konsep Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sebuah sistem pengumpulan, integrasi, dan pengolahan data sosial dari berbagai sumber untuk digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat program-program bantuan sosial di Indonesia. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial di setiap Kabupaten / Kota di Indonesia. (Budiarti, T. A., & Siswantoyo, 2018) DTKS mengintegrasikan data sosial dari berbagai sumber, termasuk data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, data ekonomi, dan data lainnya. Dengan menggunakan data yang terintegrasi ini, DTKS dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Pengelolaan data DTKS dilakukan secara elektronik melalui aplikasi DTKS Online . Data yang terkumpul melalui aplikasi ini akan diolah dan dianalisis oleh Dinas Sosial untuk menentukan calon penerima bantuan sosial. Data DTKS juga digunakan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala dan melakukan evaluasi program bantuan sosial yang sudah dilaksanakan.
DTKS saat ini digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat pada beberapa program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan  (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam pengimplementasiannya, DTKS memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat mempercepat proses identifikasi dan validasi penerima bantuan sosial, mengurangi kesalahan dan kecurangan, serta memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan  sosial.  Namun, DTKS juga memiliki beberapa tantangan dalam pengelolaannya, seperti masalah privasi data dan keamanan data, kesalahan atau duplikasi data, serta kesulitan dalam pengumpulan data di daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam pengelolaan dan pengembangan DTKS untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial serta perlindungan privasi dan keamanan data.
Teori efektifitas strategi/pengelolaan Geoff Mulgan yang menyatakan, “Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods”. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicaara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009)Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: Purposes (Tujuan), Environtment (Lingkungan), Direction (Pengarahan), Action (Tindakan), dan Learning (Pembelajaran). Jika peneliti perhatikan dari kelima komponen yang diutarakan oleh Mulgan, semua komponen tersebut memiliki unsur politik yang kuat, yang tidak lain untuk membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan.
Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan juga merupakan strategi publik yang jelas berbeda dengan strategi perusahaan. Dari teori dan komponen yang diutarakan oleh Mulgan di atas, Mulgan menilai ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain
dan proses implementasinya, di antaranya adalah power (kekuasaaan) dan knowledge (ilmu pengetahuan). Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk menggunakan teori dan komponen yang diutarakan oleh Geoff Mulgan. di mana dari teori dan kelima komponen di atas, memiliki pendekatan baik secara politik dan pemerintahan dalam merancang strategi dan mengimplementasikan strategi yang dibuat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, peneliti memiliki beberapa sub indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, sebagaimana yang peneliti ungkapkan di bawah ini:
Purposes (Tujuan), peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh konsep masyarakat Jepang tentang tujuan (purposes) itu sendiri, yang dinamakan Ikigai, yang merupakan konsep masyarakat Jepang yang berarti sebuah alasan untuk tujuan. Di mana indikator dari Ikigai adalah, mission (misi) dan passion/vocation (bakat/kemampuan). Dari indikator konsep masyarakat Jepang tentang tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut.
Environtment (Lingkungan ), peneliti mengambil teori yang dikeluarkan oleh United States Environmental Protection Agency, 2011. Yang menyatakan bahwa indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari changes in ambitient conditions (perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar), dan change of human health (perubahan pada kesehatan manusia). Direction (Pengarahan), peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh George R. Terry (1986), yang merupakan “usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.” Pada bagian ini terdapat empat indikator pengarahan atau directions, di antaranya adalah, koordinasi (coordination), motivasi (motivation), komunikasi (communication), dan perintah (command). Pada directions atau pengarahan dapat kita ketahui ada empat indikator yang dapat menjadi acuan dari sebuah pengarahan. Action (Tindakan), pada bagian ini terdapat tiga indikator, di antaranya adalah: external situation (situasi eksternal), device (perangkat yang digunakan), dan decission making (pengambilan keputusan). Ketiga hal ini sangat berkaitan erat saat akan melakukan sebuah tindakan.
Learning (Pembelajaran), pada bagian ini terdapat dua indikator penting, di antaranya adalah: comparation method (metode perbandingan), dan identification (identifikasi).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Agam  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Peneliti berusaha untuk mendiskripsikan bagaimana strategi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam.
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami permasalahan yang kompleks, sekaligus memerlukan detail-detail informasi yang hanya bisa diperoleh dengan bertemu dan berbicara secara langsung, dan membiarkan mereka menceritakan kisah mereka tanpa terbebani (John W. Creswell, 2017)  Lebih khusus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Model analisis interaktif yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman ini analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan, yang dilakukan dengan proses pengumpulan data secara terus-menerus hingga peneliti bisa menarik simpulan akhir, dan apabila simpulan akhir yang ditarik dirasa masih meragukan, peneliti bisa mengulang kembali langkah penelitian dari awal. Selanjutnya proses analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman melibatkan empat komponen penting, dimana
keempatnya dapat dilakukan secara berulang karena proses analisis data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat linear, Keempat proses penting tersebut digambarkan sebagai berikut: (Martono, 2016)

## Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif
Dari gambar di atas bisa diamati bahwa analisis data model interaktif ala Mils dan Huberman dilakukan dalam proses siklus yang membandingkan semua data dengan data lain secara berkelanjutan sejak dimulai proses pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data model interaktif ala Miles dan Huberman terdiri dari pengumpulan data ( data collection ), reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi ( conclusions/drawning ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Purpose ( Tujuan)
Penentuan tujuan adalah hal yang sangat penting dalam melakukan suatu hal. Tanpa penentuan tujuan yang jelas segala sesuatu yang hendak dilakukan tidak akan teratur dengan baik. Tujuan yaitu cita-cita atau impian yang hendak diraih suatu organisasi di masa yang akan datang. Dengan pemahaman teori penetapan tujuan, kemudian dapat secara efektif menerapkan prinsip-prinsip untuk tujuan yang akan ditetapkan.
Didalam RPJMD Kabupaten Agam tahun 2021-2026 telah dijelaskan dengan saksama mengenai visi-misi, serta konsep perencanaan dan tatakelola yang mengatur mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Agam, maka dari itu peneliti berusaha menganalisis visi-misi yang telah ditetapkan Kabupaten Agam. Dalam menjalankan strateginya, pemerintah Kabupaten Agam menuangkannya dalam rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Visi Pemerintahan Kabupaten Agam periode 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”. Secara umum, “misi” adalah sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan agar Visi Kabupaten Agam dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Agam 2021-2026 tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan berkaitan dengan nilai-nilai Adat Minangkabau yaitu “Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.”. Melalui Tujuan terwujudnya Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan wawancara dengan Operator pengelola DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Agam bahwa: “Tujuan dari pengelolaan DTKS ialah untuk memperoleh data masyarakat yang valid dan aktual sesuai dengan dilapangan”(Velicia, 2023a). Hal yang sama juga disampaikan Kabid Linjamsos Asmar,  bahwa:  “Proses  pendataan  langsung  dilakukan  agar  keluarga miskin  yang  ada  dinagarinya terdata dipusat”(Asmar, 2023) . Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sangat penting dilakukan untuk memperoleh data yang aktual valid dan sesuai dengan di lapangan, karena seiring  perubahan yang ada akan berpengaruh pada kondisi yang terjadi di masyarakat, sehingga  masyarakat  dapat  merasakan  peran  pemerintah  dalam  menanggapi  kondisi permasalahan di lapangan. Berikut beberapa perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial yaitu mulai dari perencanaan  dalam usulan data,
perencanaan dalam verifikasi dan validasi, dan perencanaan dalam penggunaan data:
1. Perencanaan Proses Usulan Data
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 4 bahwa, Proses usulan data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio dan  atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik. Dalam perencanaan proses usulan data dilakukan dengan musyawarah desa/kelurahan atau atas usulan Kementerian Sosial.
2. Perencanaan Dalam Verifikasi dan Validasi Data Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 5 dan 6 bahwa Verifikasi data ialah proses yang dilakukan untuk pemeriksaan data masyarakat, untuk memastikan proses usulan data yang dilakukan sesuai prosedur dan memastikan data yang dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta  dilapangan. Dan validasi data ialah proses pengesahan data yang memastikan dan memperbaiki data masyarakat sehingga menghasilkan data yang valid. Dalam  pelaksanaan verifikasi dan validasi data masyarakat, memiliki tahapan-tahapan  dalam  pelaksanaanya,  Adapun  mekanisme  pelaksanaan verifikasi  dan  validasi ialah:(Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, 2017)  Penyusunan  daftar  awal  sasaran, bimbingan  teknis,  musyawarah  desa/kelurahan, kunjungan ke Rumah tangga, pengelohan data, pengawasan dan pemeriksaan dan pelaporan. Di  Dinas  Sosial  Kabupaten Agam,  kegiatan  verifikasi  dan  validasi  dilakukan dengan melakukan proses:
a. Bimbingan Teknis
b. Musyawarah desa (Usulan Data)
c. Kunjungan kerumah warga (verifikasi dan validasi di lapangan)
d. Pelaporan (verifikasi dan validasi oleh operator pengelola data)
3. Perencanaan Dalam Penggunaan Data Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 15, diperuntukkan pada  bantuan  sosial  dan  penggunaan  layanan  kesejahteraan  lainnya.  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial hanya digunakan oleh unit kerja  eselon  I  di lingkungan  Kementerian  Sosial,  Kementerian/Lembaga  terkait,  Pemerintah Daerah  dan  masyarakat. Penggunaan DTKS  harus terlebih dahulu  mendapat persetujuan Secara komponen tujuan Pengelolaan DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Agam telah berjalan dengan maksimal. RPJMD mensuport secara penuh, begitu juga dengan berbagai aturan oleh peraturan perundang-undangan dan kemensos. Telah dijelaskan secara detail arah dari DTKS ini akan dibawa kemana. Alur yang tersedia juga cukup jelas, sehingga masyarakat dibantu dengan petugas yang ada akan dapat mudah mengakses informasi terkait DKTS dan Bantuan Sosial di Kabupaten Agam.

## Environments (Lingkungan)
Pada bahasan ini, peneliti mencoba membahas melalui komponen lingkungan atau dikenal dengan Environment . Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Dalam studi Ilmu Pemerintahan, dikenal konsep ekologi Pemerintahan. Secara garis besar, Ekologi pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total serta timbal balik antara pemerintah dengan lembaga lembaga tertinggi/tinggi Negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, serta dengan masyarakatnya.
Lingkungan ialah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, tumbuh, energi surya, mineral, serta yang di dalam lautan maupun di atas tanah, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik itu.
Tidak bisa dinafi’kan bahwa sebagai sebuah organisasi yang melingkupi hajat hidup orang banyak, pemerintahan sangat rentan terdampak perubahan. Dinamika yang terjadi dalam sistem pemerintahan sering disebabkan oleh interaksi pemerintahan dengan lingkungan  internal dan eksternalnya. Ilmu sosial mengadopsi konsep dan teori serta paradigma dan hukum yang berkembang dalam ilmu ekologi tradisional, dengan asumsi dasar bahwa pemerintahan merupakan sebuah organisasi hidup yang lahir, hidup, tumbuh dan kemungkinan akan mati atau digantian oleh sistem yang lain. Berdasarkan hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dengan lingkungannya inilah dikembangkan kajian ekologi pemerintahan (Waristiono, 2013:1-10).
Lingkungan internal yang memiliki pengaruh timbal balik terhadap sistem pemerintahan antara lain adalah visi dan misi organisasi, budaya organisasi, organsasi pemerintahan bayangan dan hubungan pemerintah dengan sistem dan subsistemnya. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek pertama dalam Lingkungan internal dapat meliputi, strategi sumber daya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible). Sumber Daya adalah Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan (punya potensi untuk dimanfaatkan) untuk memenuhi suatu kebutuhan. Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga maupun keuangan.
Aspek pertama dari sumber daya yang akan dibahas adalah, sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi.
Melihat sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Kabupaten Agam khusunya bagi pengelola data DTKS mulai dari Kabupaten hingga level nagari , asumsi terkait Pengelolaan data DTKS. Jika berbicara kualitas, tentu itu akan sulit mengukurnya. Melihat kondisi pada SDM yang ada peneliti memperhatikan bahwa SDM yang mengelola data tersebut memahami akan adanya aplikasi dalam pengelolaan DTKS tersebut, juga memahami alur dari mekanisme DTKS beserta pemberian bantuanya. Tetapi dalam pelaksanaanya mekanisme awal mulai dari musyawarah di level nagari menjadi persoalan tersendiri. Pengelola tidak bisa tegas dalam musyawarah nagari sehingganya data yang dihasilkan peneliti dinilai kurang bagus.
Kondisi eksternal pengelolaan DTKS ini merujuk pada kenapa hasil yang kurang bagus itu keluar. Hasil yang terlihat kurang bagus itu dipengaruhi ketika musyawarah nagari. Perdebatan dalam musyawarah nagari adalah ketika menentukan seseorang itu masuk atau tidak dalam musyawarah nagari. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor kedekatan menjadikan hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Disisi lain yang susah ketika Musna tersebut adalah ketika mengeluarkan orang atau keluarga dalam DTKS. “mamasukan seorang individu atau keluarga dalam DTKS sangat gampang , tetapi mengeluarkanya juga sangat sulit. Karena banyaknya perdebatan dan omongan di belakang akibat hal tersebut”(Asmar, 2023). Ini menjadi kendala sendiri dalam pengelolaan DTKS. Tetapi hal ini akan berdeda dengan penyerahan bantuan sosial yang ada. Bantuan sosial yang diberikan memang berasal dari DTKS tetapi ketika menyerahkanya, sebelumnya telah di surveri oleh kader yang berada di level nagari seperti kader PKH dll.
Dapat dikatakan bahwa persoalan faktor internal dan eksternal pengelolaan DTKS dalam penyerahan bantuan sosial di Kabupaten Agam telah berjalan dengan bagus, tetapi hal ini juga memiliki kekurangan yang harus di “akali” oleh Dinas Sosial agar pengelolaan berjalan dengan bagus. Ini menjadi PR bersama agar tujuan dari visi misi Kabupaten berjalan dengan semestinya.
Direction (Pengarahan) Komponen selanjutnya  yang akan dibahas oleh peneliti ialah arahan (Directions) . Arahan  yaitu  cara  untuk membuat orang lain mengikuti keinginan dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang organisasi. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Para ahli banyak berpendapat jika suatu pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen pemerintahan. Karena merupakan fungsi terpenting maka hendaknya pengarahan ini benar-benar dilakukan dengan baik oleh seorang pemimpin.
Berbagai organisasi umumnya tidak dapat mencapai tujuan ketika semua urusan dan kewenangan diambil alih sendiri. Diperlukan suatu pembagian kewenangan atau pendelegasian tugas serta arahan untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Begitupun halnya ketika berbicara mengenai organisasi Pemerintahan. Namun terdapat satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengarahan yaitu arahan yang diberikan harus sesuai dengan tujuan dari organisasi. Arahan tersebut sebaiknya tidak memuat kepentingan individu, kepentingan publik adalah prioritas utama. Pengarahan tidak akan terjadi ketika tidak ada sudut pandang yang sama antar dinas maupun badan di bawahnya dalam mengelola DTKS dengan baik. Kegagalan dan keberhasilan suatu pemerintahan daerah juga tentunya pengaruh dari bagaimana badan dan dinas yang bekerja serta dalam hal ini yaitu Dinas Sosial Kebudayaan Kabupaten Agam dalam menjalankan program dan melaksanakan langkah- langlah kongkret dalam pelaksanaanya. Pengarahan tersbut di awali dengan proses pengorganisasian yang baik.
Dalam pengarahan yang diberikan berdasarkan aturan yang berlaku dan arahan taktis dari Kepala Dinas Sosial. Pengarahan yang diberikan sudah cukup jelas arahnya. Dinas sosial hanya perlu mempertegas aturan dan panduan dalam penyelenggaran musyawarah nagari dan pada proses Validasi yang dilaksanakan setiap bulanya. Dinas Sosial sangat bisa melakukan evaluasi dari data yang diberikan, juga bisa memberikan pengarahan yang keraas kepada nagari dalam pelaksanaan musna. Dinas sosial diharapkan berani untuk tidak melakukan validasi jika data yang diusulkan nagari tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Actions (Aksi) Asumsi dasar teori aksi ialah bahwa tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek serta dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek, sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Max Weber berpendapat bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsirannya atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Tindakan individu ini merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat. Oleh karena itu, aksi berimplikasi pula terhadap apa yang telah dilakukan dan pengaruh yang telah dilakukan tersebut terhadap organisasi.
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Agam sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena masih ditemukan masalah data mulai dari NIK, nama, alamat yang tidak sinkron dan data belum terupdate, hal tersebut karena pengelola data DTKS di Dinas Kabupaten Agam hanya dikelola oleh satu orang, sehingga pelaksanaan perbaikan data tidak efektif. Tetapi hal ini tidak menghalangi dalam proses pemberian bantuan sosial. Karena dalam pemberian bantuan telah diseleksi lagi oleh kader yang ada dilapangan.
Learning (Pembelajaran) Komponen terakhir yang akan dibahas adalah mengenai Learnings atau pembelajaran. Proses belajar yang dialami manusia berlangsung sepanjang hayat, artinya belajar adalah proses yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti dan terbatas pada dinding kelas. Setiap strategi memiliki kekurangan, hasil-hasil yang tidak terduga merupakan kewajaran. Kunci mencapai keberhasilan adalah adanya adaptasi yang cepat dan mempelajari kegagalan. Bagi seorang pemimpin, hal tersebut berarti memahami kesalahan mereka secepat mungkin serta tetap bersikap skeptis terhadap propoganda mereka. Mulgan melihat strategi terlahir cacat karena kondisi yang tak diinginkan adalah hal yang tak bisa dihindarkan. Pembelajaran dapat diperoleh dari riset, pemimpin yang mengakui kesalahan yang berlangsung dan belajar dari apa yang telah terjadi maupun umpan balik dari segi politik dan ekonomi opini publik. Proses Pembelajaran di mulai dari proses monitoring dan evalusasi.
Dapat disimpulkan bahwa sangat banyak hasil evaluasi dari proses pengelolaan DTKS dalam penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini hendaknya menjadi catatan dan pembelajaran bagi Dinas Sosial Kabupaten Agam. Karena pucuk dari DTKS dan bantua sosial ada pada Dinas Sosial. Jika dinas sosial tidak konsisten data yang dihasilkan akan sangat buru.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada komponen tujuan, Pemerintah Kabupaten Agam memiliki Visi misi yang jelas, arah kebijakan dan perubahan paradigma dalam memimpin akan menjadi ciri utama dalam kepemimpinan strategis Pemerintah Kabupaten Agam dalam lima tahun ke depan.  Kemudian  Pada komponen lingkungan, ditinjau dari komponen lingkungan, strategi pengelolan DTKS dalam pemberian bantuan sosial di Kabupaten Agam, dapat dikatakan bahwa aspek sumber daya dari lingkungan internal dan eksternal belum terpenuhi. Selanjutnya Pada komponen pengarahan, organisasi pada umumnya tidak bisa mencapai tujuan ketika semua kewenangan dan urusan diambil alih sendiri. Diperlukan suatu pembagian kewenangan serta pengarahan untuk mencapai tujuan bersama. Kegagalan dan keberhasilan suatu pemerintahan daerah juga tentunya pengaruh dari arahan. Pengarahan yang diberikan sudah cukup jelas arahnya. Dinas sosial hanya perlu mempertegas aturan dan panduan dalam penyelenggaran musyawarah nagari dan pada proses Validasi yang dilaksanakan setiap bulannya. Selanjutnya ditinjau dari komponen aksi, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Agam sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena masih ditemukan masalah data mulai dari NIK, nama, alamat yang tidak sinkron dan data belum terupdate, hal tersebut karena pengelola data DTKS Di Dinas Kabupaten Agam hanya dikelola oleh satu orang, sehingga pelaksanaan perbaikan data tidak efektif.  Terakhir Ditinjau dari komponen belajar, Pengelolaan DTKS dalam penyaluran Bantuan Sosial masih terdapat pekerjaan rumah yang harus di tindaklanjuti. Semua lemabaga pun ikut konsisten dalam menjalankan program yang belum terlaksana bahkan akan memaksimalkan program- program yang sedang terlaksana dan tidak lupa belajar dari apa yang telah dilaksanakan sebelumnya.

## Referensi :
Astuti, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat. Jurnal Ensiklopedia , 3 (1), 193–205.
Azmi, Z. A. (2021). Bentuk Komunikasi Pemerintah Desa Donokerto Dalam Verifikasi Dan Validasi Basis Data Terpadu. Program Pendidikan Magister , Ilmu Pemerintahan . Http://Repo.Apmd.Ac.Id/Id/Eprint/1510 Hidayat, B., & Wahyuni, N. (2018). Evaluating The Effectiveness Of Social Welfare Programs In Indonesia: A Case Study Of The Conditional Cash Transfer Program .
John W. Creswell, C. N. P. (2017). Qualitative Inquiry And Research Design . Sage Publications. Kementerian Sosial Republik Indonesia. Peran Pendamping Dalam Bantuan Sosial Pangan & Pengembangan Kube Dalam Penanganan Kemiskinan., (2022).
Kurniawan, H., & Suwarno, W. (2020). Analisis Regresi Linier Dengan Menggunakan Software Spss. Jurnal Statistika , 2 (2), 31–39.
Martono, N. (2016). Metode Penelitian Sosial : Konsep-Konsep Kunci (Ed. 1). Jakarta : Rajawali.
Mulgan, G. (2009). The Art Of Public Strategy . Oup Oxford; Illustrated Edition.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia, (2021).
Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). Program Studi Bimbingan Dan Konseling, Universitas Pattimura . Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.30598/Jbkt.V4i1.1113 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dataterpadu Kesehjateraan Sosial . March , 1–19.
Puspa, A. W. (2022). Ada Kasus Blt Bbm Gagal Cair, Pakar: Kemensos Harus Benahi Dtks! Https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20220926/12/1581210/Ada-Kasus-Blt-Bbm- Gagal-Cair-Pakar-Kemensos-Harus-Benahi-Dtks Sulistyarini, T. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. Ji@P , Vol 10 , No 2 (2021): Ji@P , 139–155. Http://Ejurnal.Unisri.Ac.Id/Index.Php/Map/Article/View/5911/4070
Susila Wati, 180802129. (2022). Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh . Velicia. (2023a). Pengelolaan Data Dtks (Pengelola Dtks Dinsos Agam) . Velicia. (2023b). Pengelolaan Data Dtks Kab. Agam( Operator Kabupaten) .
Widyaningrum, D. R., & Purwanto, A. (2018). Analisis Multivariat Pada Data Sosial Dengan Menggunakan Software Spss. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 7 (2), 91–98.