Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5880-5891 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat
Mohd. Yusuf Daeng M 1 🖂 , A.N Leo Gustian 2 , Jammaris Febri 3 , Angga Afriandi 4 , Putri Kurnia 5 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Sosiologi hukum merupakan cabang dari bagian ilmu hukum yang secara secara spesifik memfokuskan  penelitiannya  terhadap  manusia  dalam  berinteraksi  dan  hubungannya dengan  hukum.  Dalam  perjalanan  menuju  manusia  modern,  hukum  dijadikan  kontrol sosiall.  Bagaimana  hubungan  sosiologi  hukum  dengan  masyarakat  dan  bagaimana sosiologi hukum terhadap pengendalian sosial? Jenis penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian tentang sinkronisasi hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ada hubungan antara sosiologi hukum dengan masyarakat sebagai indikator penting kontrol sosial untuk menciptakan kebahagiaan dalam masyarakat menurut teori Thomas Hobbes.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis    literatur  yang  berbeda,  dapat disimpulkan bahwa seseorang menaati hukum karena alasan yang berbeda. Takut akan konsekuensi negatif jika Anda melanggar hukum. Karena hukum itu sesuai  dengan nilai- nilai  yang  berlaku  di  masyarakat.  Sosiologi  hukum  menawarkan  kesempatan  dan kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum  dalam masyarakat.
Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Masyarakat, Kontrol Sosial.
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia

## PENDAHULUAN
Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan. Sebagai makhluk sosial dan hidup   berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu yang namanya tidak menghindari komunikasi atau interaksi (Ety Nur Inah, 2013). Tidak mungkin seseorang hidup sendiri, dan seseorang tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Dan  ini berlaku  untuk  semua  orang  tanpa  memandang  status  atau  kekayaan.  Setiap  manusia  selalu membutuhkan  manusia  lainnya.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  manusia  perlu  berkomunikasi, berkomunikasi dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial telah ada sejak  ia  mulai  lahir  di  permukaan  bumi.  Penduduk  asli  juga  membutuhkan  orang  lain  untuk membantu.  Untuk  menciptakan  kehidupan  yang  tertib  dan  damai  dalam  kehidupan  masyarakat manusia, kita harus memperhatikan norma-norma hukum dan menerapkannya. Jika undang-undang melanggar undang-undang yang ada, ketentuan yang dilanggar harus ditegakkan.
Manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan salah satu cara individu  untuk  mempertahankan  perilaku  sosial  seorang  individu  agar  ia  dapat  berperilaku  sosial dengan orang lain (Susilo et al., 2021). Realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat terkadang tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan  seharusnya  terjadi.  Demikian  juga  dengan  hukum  sebagai

## Abstract
Sociology of law is a branch of legal science that specifically focuses on research on humans in their interaction and relationship with law. On the way to modern humans, law is used as  social control. What is the relationship between the sociology of law and society and how is the sociology of  law  towards  social  control?  This  type  of  research  is  normative,  namely  research  on  the synchronization  of  law  with  social  phenomena  that  occur  in  society.  So  there  is  a  relationship between the sociology of law and society as an important indicator of social control to create happiness in society according to Thomas Hobbes' theory. Based on the results of research and analysis of different literature, it can be concluded that people obey the law for different reasons. Fear of negative consequences if you break the law. Because the law is in accordance with the values prevailing in society. Sociology of law offers the opportunity and ability to evaluate the effectiveness of law in society.
Keywords: Sociology of Law, Society, Social Control.
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
norma  yang  seharusnya  diikuti  atau  dilaksanakan  terkadang  tidak  dapat  berjalan  sesuai  dengan harapan,  baik  disebabkan  norma  tersebut  memang  tidak  dapat  diterapkan  karena  tidak  relevan dengan  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat  atau  dikarenakanperilaku  masyarakat  yang membuat hukum tersebut tidak ditaati. Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan  hukum  yang  ada  berasal  dari  kehendak  kaum  elit  para  penguasa  dan  bangsawan, sedangkan masyarakat adalah obyek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk berdasarkan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
Mencari  dan  menemukan  solusi  untuk  penyelesaian  yang  efektif  hanyalah  cara  untuk memeriksa kembali korelasi antara hukum dan masyarakat. Mengingat bahwa hukum adalah untuk masyarakat dan masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan sosial, bukan untuk masyarakat.  hukum  Mengetahui  hubungan  korelatif  tidak  lepas  dari  peran  sosiologi  hukum. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat menarik rumusan masalah, misalnya apa hubungan antara sosiologi hukum dengan masyarakat dan bagaimana sosiologi hukum dengan kontrol sosial.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P.  Andi,  2012).  Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan  yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta  mengolah  suatu  bahan penelitian.
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hubungan Sosiologi Hukum Dengan Masyarakat
Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang kurangnya terdiri dari dua orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politicon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainya (Copleston & Frederick, 2021) . dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda Dan dalam hubungan dengan sesama manusia  dibutuhkan  adanya  kerjasama,  tolong  menolong  dan  saling  menbantu  untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing masing  akan  mudah  tercapai.  Tetapi  jika  tidak,  malah  akan  menimbulkan  masalah  yang menganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan  norma.  Dengan  norma  tersebut  setiap  anggota  masyarakat  dengan  sadar  atau  tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya.
Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaiman cara  berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum  dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras. Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah mahkluk individu. Sebagai mahkluk individu manusia mempunyai sifat ego, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kebebasan sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan  pernah  terpenuhi  tanpa  melakukan  interaksi  dan  kerjasama  dengan  manusia  lainnya.  Melalui kerjasama,  manusia  saling  membantu  dan  saling  mengisi.  Oleh  karena  itu  interaksi  adalah  suatu kebutuhan  manusia  dalam  mencapai  kepentingan  atau  tujuan  hidupnya,  sehingga  selain  manusia diartikan  sebagai  mahkluk  individu,  manusia  disebut  juga  sebagai  mahkluk  sosial  dengan  demikian,
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
manusia yang utuh adalah manusia yang dapat menempatkan diri sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial  secara  harmonis  dalam  dirinya.  Mengingat  akan  banyaknya  kepentingan,  tidak  mustahil  terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan  atau  konflik  haruslah  dicegah  atau  tidak  dibiarkan  berlangsung  terus,  karena  akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.
Keseimbangan  tatanan  masyarakat  yang  terganggu  haruslah  dipulihkan  ke  keadaan  semula  di mana  ada  kontak  antar  manusia  dalam  masyarakat  diperlukan  perlindungan  kepentingan.  Terutama apabila  terjadi  konflik  barulah  dirasakan  kebutuhan  akan  perlindungan  kepentingan.  Perlindungan kepentingan  itu  tercapai  dengan  terciptanya  pedoman  atau  peraturan  hidup  yang  menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersamaini disebut  hukum.  Dalam  konteks  tersebut,  hukum  berfungsi  sebagai  alat  mewujudkan  keamanan  dan ketertiban serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial. Teorinya ubi societes ibi ius yang menembus ruang  dan waktu  (Peter Machmud, 2013). Dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia. Teori tersebut di atas didukung pula oleh van apeldorn dengan teorinya bahwa, “hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana (van Apeldorn, 1982) .”
Uraian di atas,mempertegas hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosialyang aman, damai, dan  tertib  agar  tujuannya  mudah  dicapai.  Begitupun  sebaliknya,  hukum  yang  merupakan  cerminan kehendak  manusia  tersebut  mempunyai  peranan  penting  dalam  melindungi  manusia  dari  segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan juga sebagai alat rekayasa sosial di mana hukum dapat mendorong terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki. Perlu digaris bawahi bahwa tidaksemua hukum melindungi  hak-hak  manusia.  Ada  kalanya  hukum  justru  dijadikan  alat  legitimasi  penguasa  terhadap tindakan- tindakannya.
Hukum dapat dianalogikan  sebuah pedang, ketika  pedang itu  dipegang oleh orang yang baik maka pedang itu akan digunakan untuk melindungi orang-orang disekitarnya dari tindakan sewenang-
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
wenang pihak lain. Begitupun sebaliknya, ketika pedang itudipegang oleh orang jahat, maka pedang itu akan digunakan untuk menindas bahkan membunuh orang lain. Sudah terlalu sering didengar ujaran di mana  ada  masyarakat  di  situ  ada  hukum.  Pernyataan  yang  sederhana,  yaitu  bahwa  manusia  adalah mahkluk yang tidak bisa hidup di luar tatanan. Tetapi, pernyataan tersebut tidak membicarakan kerumitan yang  ada  antara  societes  dan  ius.  Tidak  tergambarkan  bagaimana  intensif  dan  rumit  kaitan  antara keduanya, apalagi sejak sekarang kita menggunakan yang jauh. Permasalahan hukum modern dimulai dari penerapan hukum tertulis, di mana masyarakat maupun praktisi hukum di indonesia terjebak dalam pandangan legalistik-formalistik, sehingga tidak dapatberpaling lagi dari hukum tertulis. Kendati orang ingin sekali membawa atau memasukan keadilan ke dalam hukum tertulis atau undang undang, tetapi hasilnya lebih banyak bersifat cacat dari pada baik. Memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda jauh. Perumusan sangat terikat dan tergantung pada tersedianya kosakata, tata bahasa dan lain-lain persyaratan peradaban tertulis. Maka orang pun mengatakan, bahwa hukum itu tidak lebih dari pada suatu language game, permainan atau urusan bahasa. Maka tidak heran manakala ada yang berpendapat, bahwa hukum itu cacat sejakdilahirkan. Memang, memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda. Portalis sebagaimana dikonstantir oleh sudikno mertokusumo, berpendapat bahwa kitab undang undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim (Roseffendi, 2018).
Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru. Sejalan dengan pendapat portalis tersebut, bagir manan dalam ridwan hr menyatakan bahwa undang- undang hanya merupakan cerminan peristiwa  seketika  (moment  opname)  yang  memuat  ketentuanumum  semata  dan  perubahannya  pun membutuhkan  proses  yang  rumit.  Sedangkan  kenyataan  hidup  dalam  masyarakat  bersifat  dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal olehdinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang  ditelan  zaman.  Akibat  lebih  lanjut,  kepastian  hukum  yang  terkandung  dalam  peraturan  tertulis sering tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat. Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan, namun dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh legalitas formil dari aliran
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
positivistik, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan.
Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum sering dikesampingkan oleh kepastian hukum. Padahal  keadilan  merupakan  tujuan  akhir  dari  sebuah  proses  hukum  keadilan  bukan  terletak  di dalamperaturan perundang- undangan, namun ada dalam perspektif masyarakat. Peraturan perundang undangan  hanya  sarana  yang  mengantarkan  manusia  mencapai  keadilan.  Oleh  karena  itu,  dalam pembentukan peraturan perundang undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat diabaikan, karena menentukan substansi hukum, sebagaimana pernyataan Karl Menheim yang mengatakan bahwa keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Dengan demikian, idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu, perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika suatu materi  muatan  peraturan  perundang-  undangan  pure  berasal  darimasyarakat,  maka  tentu  tidak  ada alasanbagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum yang mengatur bahwa ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahkan apabila berpegangan kepada asas praesumptio iuris et de iure, bukan saja orang yang dapat dikenai aturan undang undang,melainkan juga dapat dikenai aturan hukum kebiasaan atau yurisprudensimeskipun orang tersebut tidak mengetahui hukum modern.
Jarak antara masyarakat dan hukumnya. Sejalan dengan pendapat portalis tersebut, bagir manan dalam  ridwan  hr  menyatakan  bahwa  undang-undang  hanya  merupakan  cerminan  peristiwa  seketika (moment opname) yang memuat ketentuan umum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit. Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh dinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saatitu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat  lebih  lanjut,  kepastian  hukum  yang  terkandung  dalam  peraturan  tertulis  sering  tidak  relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat. Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan,  namun  dalam  perkembangan  yang  dipengaruhi  oleh  legalitas  formil  dari  aliran  positivistik, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan. Akibatnya, faktor keadilan dalam penegakan hukum  sering  dikesampingkan  oleh  kepastian  hukum.  Padahal  keadilan  merupakan  tujuan  akhir  dari sebuah  proses  hukum  keadilan  bukan  terletak  di  dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun  ada dalam perspektif masyarakat.
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
Peraturan perundang-undangan hanya sarana yang mengantarkan manusia mencapai keadilan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat  diabaikan,  karena  menentukan  substansi  hukum,  sebagaimana  pernyataankarl  menheim  yang mengatakan bahwa keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Dengan demikian, idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu, perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam  masyarakat.  Jika  suatu  materi  muatan  peraturan  perundang-  undangan  pure  berasal  dari masyarakat, maka tentu tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum  yang  mengatur  bahwa  ia  tidak  boleh  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu.  Bahkan  apabila berpegangan  kepada  asas  praesumptio  iuris  et  de  iure,  bukan  saja  orang  yang  dapat  dikenai  aturan undang undang, melainkan juga dapat dikenai aturan hukum kebiasaan atau yurisprudensi meskipun orang  tersebut  tidak  mengetahui  adanya  hukum  kebiasaan  danyurisprudensi  tersebut.  Menurut  bagir manan, hukum yang baik dalam pembentukannya maupun dalam penegakannya sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cerminan masyarakat.
Oleh  karena  itu  dapatlah  dikatakan,  bahwa  penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata  berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa  pendapat-pendapat  yang  agak  sempit  tersebut  mempunyai  kelemahan  kelemahan,  apabila pelaksanaan  perundang-undangan  atau  keputusan  keputusan  hakim  tersebut  malah  mengganggu kedamaian dan ketertiban di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan uraian tadi, dapat dipahami bahwa sesungguhnya hukum itu tidak hanya dipahami sebagai urusan atau masalah peraturan semata. Hukum lebih merupakan masalah manusia dari pada peraturan.
Peraturan itu tidak akan menimbulkanberbagai pergolakan dalam hukum apabilatidak digerakkan oleh manusia. Namun disisi lain, hukum secara tidak langsungdapat mempengaruhi perilaku manusia dan masyarakat  dalam  berperilaku.  Ketika  hukum  yang  ada  mengandung  sanksi  yang  berat,  maka  akan
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
membentuk kecenderungan kecenderungan masyarakat untuk taat dan tertib, walaupun ketaatan atau kepatuhan  seseorang  terhadap  hukum  tidak  selaludisebabkan  karena  takut  akan  sanksi,  namun  ada kalanya seseorang mentaati hukum karena menyadari akan manfaatakan hukum itu sendiri

## 2. Sosiologi Hukum Terhadap Kontrol Sosial
Sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengapa   praktek-praktek hukum tertentu terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum selalu menguji validitas empiris  suatu ketentuan atau pernyataan hukum untuk dapat memprediksi hukum  yang  sesuai  dan/atau  tidak  sesuai  untuk  masyarakat  tertentu  (Umar  Sholahudin,  2016).  Pada dasarnya  inilah  tujuan  umum  sosiologi  hukum  agar  tidak  diragukan  lagi  bahwa    sistem  hukum mencerminkan sistem sosial di mana sistem hukum itu menjadi bagiannya. Namun persoalannya tidak sesederhana itu, karena harus dilihat dari aspek bagaimana dan  bagaimana sistem sosial mempengaruhi sistem  hukum  sebagai  subsistemnya,  dan    sejauh  mana  proses  pengaruh  itu  saling  menguntungkan (Mastur, n.d.). Jika kita melihat konsep sosiologi hukum dari Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala  sosial  lainnya  (Soejono Soekanto, 1989). Kemudian kita lihar konsep dari Thomas Hobbes yaitu tujuan hidup adalah kebahagiaan, itu hanya dapat dicapai dengan cara berlomba, kemudian alat-alat untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut melalui kekuasaan kekayaan, nama baik, yang kekuasaan terbesar untuk kepentingan manusia adalah negara (Soehino, 2013). Dapat dikatakan bahwa pentingnya sosiologi hukum sebagai alat untuk mengontrol gejala-gejala sosial jika berhadapan dengan suatu produk hukum yang dibuat oleh negara. Hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik, namun hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Intinya, masalah kesadaran hukumwarga masyarakat menyangkut faktor- faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami,  ditaati, dan  dihargai. Apabila warga masyarakat hanya  mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yangmemahaminya, dan seterusnya.
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
Menurut Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu (Ali Zainuddin, 2021):
a. Pengetahuan hukum, bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut  prosedur  yang  sah  dan  resmi,  maka  secara  yuridis  peraturan  perundang- undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.
b. Pemahaman hukum apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah  memadai,  masih  diperlukan  pemahaman  atas  hukum  yang  berlaku,  melalui pemahaman  hukum,  masyarakat  diharapkan  memahami  tujuan  peraturan  perundang- undangan  serta  manfaatnya  bagi  pihak-pihak  yang  kehidupannya  diatur  oleh  peraturan perundangan undangan dimaksud.
c. Penaatan  hukum  seorang  warga  masyarakat  menaati  hukum  karena  berbagai  sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:
b. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar.
c. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
d. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
e. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
1) Kepentingannya terjamin secara teoritis, faktor keempat merupakanhal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.
2) Pengharapan terhadap hukum Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan  bahwa  hukum  tersebut  menghasilkan  ketertiban  serta  ketenteraman  dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.
Peningkatan  kesadaran  hukum  peningkatan  kesadaran  hukum  seyogyanya  dilakukan melalui  penerangan  dan  penyuluhan  hukum  yang  teratur  atas  dasar  perencanaan  yang mantap.Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
memahami hukum – hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu  saat.  Penerangan  dan  penyuluhan  hukummenjadi  tugas  dari  kalangan  hukum  pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Jika kesadaran hukum tersebutdianut  oleh masyarakat luas, maka  akan  membentuk  suatu  budaya  hukum  yang  didalamnya  mengandung  nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku  seperti  nilai  ketertiban  dan  ketentraman,  nilai  etika,  nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan. Nilai- nilai itulah yang menjadi motivasi setiap orang  untuk  mentaati  hukum,  sehingga  pada  akhirnya  hukum  dapat  berfungsi  sebagaimana mestinya  dalam  mencapai  tujuan  hukum  yang  paling  luhur  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian.

## SIMPULAN
Manusia    sebagai  makhluk  yang  selalu  ingin  berinteraksi  dengan    manusia  lainnya.  Dalam interaksi  tersebut,  dibentuk  suatu  aturan  untuk  mengatur  hubungan  antar  manusia  tersebut. Adanya  aturan  tersebut  berguna  bagi  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  memberi petunjuk  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan,  mengarahkan perilaku dalam masyarakat. Dapat dipahami bahwa pada mulanya manusia adalah makhluk individu. Pedoman, tolok ukur atau standar perilaku atau tingkah laku dalam kehidupan seseorang ini disebut hukum. Sosiologi hukum berguna untuk memahami hukum dalam konteks sosial. Meskipun orang ingin mendorong atau memasukkan keadilan ke dalam undang-undang atau peraturan tertulis, hasilnya lebih banyak kekurangan daripada kebaikan. Keadilan adalah tujuan akhir dari penegakan hukum. Pembahasan demikian merupakan objek kajian dari sosiologi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Zainuddin. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
Copleston, & Frederick. (2021). Filsafat Aristoteles.
Ety Nur Inah. (2013). PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN. Jurnal Al- Ta’dib , 6(1), 177.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Kencana.
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, A.N Leo Gustian, Jammaris Febri, Angga Afriandi, Putri Kurnia
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mastur. (n.d.). PERANAN DAN MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM BAGI APARAT PENEGAK HUKUM.
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, 4.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media. Peter Machmud. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana.
Roseffendi. (2018). Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi
Hukum. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 3(2), 189.
Soehino. (2013). Ilmu Negara. Liberty.
Soejono Soekanto. (1989). Mengenal Sosiologi Hukum. Citra Aditya Bakti.
Susilo,  Irma  Lusi  Nugraheni,  Ana  Mentari,  &  Nurhayati.  (2021).  ANALISIS  INTERAKSI  SOSIAL TERHADAP PERILAKU  MASYARAKAT PASCA KONFLIK ANTAR ETNIK . Jurnal Civic Hukum, 6(1),
73.
Umar  Sholahudin.  (2016).  Hukum  dan  Keadilan  Masyarakat  (Analisis  Sosiologi  Hukum  terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). Dimensi, 9(1), 34. van Apeldorn. (1982). Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita.