## PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK
Muhamad Abdul Azis 1) , Artie Arditha Rachman 2) dan Lihan Rini Puspo Wijaya 3)
1,2,3) Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung
Muhamadazis.9930@gmail.com
arditha@polinela.ac.id lihanwijaya@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  taxpayers'  perceptions  of  the  tax  system,  tax rates,  and  understanding  of  taxation  on  tax  evasion  behavior  in  the  city  of  Bandar Lampung.  The  population  in  this  study  is  an  individual  taxpayer  in  Bandar  Lampung. This  study  used  a  sample  of  100  respondents  who  were  calculated  using  the  Slovin formula  with  the  proportional  random  sampling  method.  Data  was  collected  using  a questionnaire measured by a Likert scale. The analytical technique used in this research is multiple  linear  regression.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  perception  of taxpayers  regarding  the  taxation  system,  tax  rates,  and  understanding  of  taxation  affect tax evasion behavior of taxpayer in Bandar Lampung.
Keywords: Tax Evation, Tax System, Tax Rate, Understanding Of Taxation

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  suatu  negara  yang  berkembang.  Dalam  menjalankan  sistem kenegaraannya, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar yang didapat dari dalam negeri  maupun  luar  negeri.  Salah  satu  penerimaan  negara  Indonesia  dan  terbesar  dari total  penerimaan  negara  adalah  penerimaan  pajak.  Pajak  adalah  pungutan wajib dari rakyat  untuk  negara.  Setiap  sen uang  pajak yang  dibayarkan  rakyat  akan masuk  dalam  pos  pendapatan  negara,  penggunaannya  untuk  membiayai  belanja pemerintah  pusat  maupun  daerah  demi  kesejahteraan  masyarakat.  Pajak  dapat  dipungut secara  paksa  karena  dilakukan  oleh  undang-undang.  Perpajakan  Indonesia  sendiri dikelola  pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Pajak  yang  berada  di  bawah kementrian keuangan.
Sistem  pemungutan  pajak  yang  baik  merupakan  salah  satu  elemen  utama  dalam memperoleh keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara. Menurut (Suminarsasi, 2011), Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut  Self Assessment System, yaitu dimana para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Oleh karena itu, ditjen  pajak  hanya  bertanggung  jawab  untuk  memantau  dan  memberikan  sanksi  kepada wajib  pajak  yang  tidak  mematuhi  peraturan  perpajakan,  sehingga  jika  masyarakat

## 2460-030X
memiliki tingkat kepatuhan pajak sukarela yang tinggi (voluntary tax compliance), maka sistem akan berjalan dengan baik.
Menurut  (McGee,    2006),  mengaitkan  sistem  perpajakan  dengan  tarif  pajak  dan kemungkinan  korupsi  dalam  sistem  apapun.  Gambaran  mengenai  tarif  pajak  yaitu mengenai  tinggi  rendahnya  tarif  pajak  dan  kemanakah  iuran  pajak  yang  terkumpul, apakah  benar-benar  digunakan  untuk  belanja  publik,  atau  digelapkan  oleh  pemerintah atau  pejabat  pajak.  Peningkatan  pemahaman  masyarakat  akan  peraturan  perpajakan didukung  oleh  pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan  diadakannya berbagai  penyuluhan  pajak.  Dengan  adanya  bekal  pengetahuan  akan  sistem  ini diharapkan  para  Wajib  Pajak  memahami  fungsi  pembayaran  pajak.  Kegagalan  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  salah  satunya  karena  ketidaktahuan  (ignorance), yaitu  Wajib  Pajak  tidak  mengetahui  atau  tidak  mengetahui  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  (Zain,  2008).  Sulitnya  penerapan  Tax  Avoidance membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan Tax Evasion, yaitu melakukan penghematan  dengan  menggunakan  cara-cara  yang  melanggar  ketentuan  pajak. Penggelapan pajak ( Tax Evasion ) adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang  dilakukan  perorangan  maupun korporasi.  Penghindaran  pajak  dapat  berupa  tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas pajak untuk mengurangi kewajiban pajak.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam menganalisis  atau  meneliti  tentang  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  perilaku penggelapan  pajak  antara  lain,  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yezzie,  2017)  dan (Sasmito,  2017)  tarif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai perilaku penggelapan pajak, namun berbeda dengan (Dewi dkk. 2017) yang menunjukkan hasil  negatif  terhadap  penelitian  yang  sudah  dilakukannya,  hasil  yang  berbeda  juga diperoleh  dalam  penelitian  (Dharma,  2017)  yang  mengatakan  bahwa  pemahaman perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Wicaksono, 2014) dan  (Yezzie,  2017)    dimana  dalam  penelitiannya  menunjukkan  jika  pemahaman perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan  pajak.  Dengan  demikian  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji kembali  variabel  –  variabel  yang  telah  diuji  oleh  peneliti  terdahulu.  Variabel  yang digunakan  didalam  penelitian  ini  yaitu  sistem  perpajakan,  tarif  pajak,  dan  yang  terakhir adalah pemahaman perpajakan.
Penggelapan  pajak  di  Indonesia  memang  masih  sering  dilakukan,  baik  oleh  Wajib Pajak maupun dari aparatur pajak sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang  ingin  diangkat  dalam    ini  adalah  :  1.  Apakah  Persepsi  Wajib  Pajak  orang  pribadi mengenai sistem perpajakan berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak? 2. Apakah Persepsi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  mengenai  tarif  pajak  berpengaruh  atas  berperilaku penggelapan pajak? 3. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai Pemahaman Perpajakan  berpengaruh  atas  berperilaku  penggelapan  pajak?  4.  Apakah  Persepsi  Wajib Pajak  orang  pribadi  mengenai  sistem,  tarif  pajak,  pemahaman  perpajakan  berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Theory of Reasoned Action
Theory  of  Reasoned  Action  (TRA)  atau  Teori  Tindakan  Beralasan  atau  Teori Aksi  Beralasan  mengatakan  bahwa  Sikap  mempengaruhi  perilaku  melalui  proses pengambilan keputusan yang bijaksana dan rasional, dan pengaruhnya terbatas pada tiga hal.  Relevansi  dari  Theory  of  Reasoned  Action  dengan  penelitian  ini  adalah  seseorang
dalam  menentukan  perilaku  untuk  menggelapkan  pajak  dipengaruhi  oleh  rasionalitas dalam  mempertimbangkan  manfaat  dari  pajak  serta  pengaruh  lingkungan  yang berhubungan  dengan  pembentukan  norma  subjektif  yang  mempengaruhi  keputusan perilaku.

## Sistem Perpajakan
Sistem perpajakan yang digunakan di  Indonesia adalah  Self Assesment System yang berarti Wajib Pajak berperan aktif dan diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Peran pemerintah dalam kegiatan perpajakan tersebut adalah sebagai pengawas dari jalannya kegiatan perpajakan. Dari  uraian  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini adalah H1  :  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas  Sistem  Perpajakan  Berpengaruh  Positif  Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

## Tarif Pajak
Penetapan  tarif  pajak  harus  berdasarkan  pada  keadilan  karena  pungutan  pajak yang  dilakukan  di  Indonesia  menggunakan  tarif  pajak.  Dalam  penghitungan  pajak  yang terutang  digunakan  tarif  pajak  yang  kemudian  dikalikan  dengan  dasar  pengenaan  pajak, tarif  pajak  yang  tinggi  memicu  penggelapan  pajak.  Tarif  pajak  yang  tinggi  akan meningkatkan  beban  pajak  sehingga  menurunkan  pendapatan  dari  wajib  pajak.  Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah: H2 : Persepsi Wajib Pajak Atas Tarif Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap perilaku Penggelapan Pajak

## Pemahaman Perpajakan
Menurut  (Sholichah,  2005)  wajib  pajak  yang  tidak  memahami  peraturan perpajakan  secara  jelas  cenderung  akan  menjadikan  Wajib  Pajak  yang  tidak  taat.  Wajib Pajak  akan  beranggapan  tindakan  penggelapan  pajak  adalah  tidak  etis  jika  memiliki pemahaman perpajakan yang baik. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:
H3  :  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas  Pemahaman  Perpajakan  Berpengaruh  Positif  Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

## 3. METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (WPOP)  yang tinggal  di  Provinsi  Lampung  yang  terdaftar  di  Kantor  Pajak  Pratama  di    Bandar Lampung,  yang  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.Wilayah  kerja  atau  wilayah wewenang  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  yang  terletak  di  Kota  Bandar  Lampung berdasarkan letak geografis kota Bandar Lampung  yaitu meliputi KPP Pratama Kedaton Bandar  Lampung,  KPP  Pratama  Tanjung  Karang  Bandar  Lampung  dan  KPP  Pratama Teluk  Betung  Bandar  Lampung.  pengambilan  data  dilakukan  menggunakan  simple random sampling. Oleh karena populasi penelitian dirasakan terlalu besar, maka diambil sampel  dengan  menggunakan  rumus  Slovin  dengan  hasil  perhitungan  di  dapat  jumlah sampel sebanyak 100 sampel.
Dalam  penelitian    ini  menggunakan  jenis  data  primer  berupa  jawaban  dari responden  yang  telah  mengisi  kuisioner  yang  telah  diberikan  sebelumnya.  Kuesioner dalam  penelitian  ini  adalah  kuesioner  personal  (Personal  Administrated  Questionnares). Penyebaran  kuesioner  dilakukan  dengan  2  cara  melakukan  kunjungan  secara  langsung

## 2460-030X
dan  dengan  menggunakan  sarana  google  form  kepada  wajib  pajak  di  Bandar  Lampung. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data dan mengolah data dari pertanyaan yang sifatnya  tertutup  mengenai  estimasi  penyebab  penggelapan  pajak.    Jawaban-jawaban responden diberi nilai atau skor dengan menggunakan skala likert yang merupakan skala ordinal,  dimana  angka-angka  tersebut  mengandung  pengertian  tingkatan  dan  hanya memberikan  nilai  urutan  atau  rangking  dan  tidak  menggambarkan  nilai  absolut (Purwanto,  2015).  Skala  likert  pada  kuesioner  ini  terdiri  dari  1  sampai  5  poin  dengan perincian sebagai berikut:
Tabel (2) Poin sekala likert Jwaban Bobot nilai Sangat tidak setuju ( STS ) 1 Tidak setuju ( TS ) 2 Netral ( N ) 3 Setuju ( S ) 4 Sangat setuju ( SS ) 5

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan jumlah responden sebanyak 118  Wajib  Pajak  dengan  kategori  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Dari  jumlah  total  118 respon  yang  di  terima,  hanya  digunakan  100  respon  yang  diolah  dalam  penelitian  ini. Berdasarkan  penyebaran  kuesioner  yang  telah  dilakukan  terhadap  wajib  pajak  orang pribadi  di  Bandar  Lampung,  didapatkan  berbagai  hasil  atas  variabel  seperti  dalam  jenis pekerjaan di dominasi oleh wirausaha dengan jumlah 44%. Berdasarkan jenis kelamin di dominasi  oleh  laki-laki  dengan  jumlah  64%.  Berdasarkan  usia  wajib  pajak  di  dominasi usia 23-35 tahun dengan jumlah 66%. Berdasarkan pendidikan di dominasi  oleh lulusan sarjana (S1) dengan jumlah 51.

## Uji Kualitas data

## 1. Uji Validitas
Pilot  test  digunakan  untuk  menguji  reliabilitas  dan  validitas  instrumen  penelitian. Validitas menunjukkan kemampuan alat ukur atau instrumen penelitian dalam mengukur suatu hal yang hendak didapatkan dari penggunaan instrumen yang digunakan (Nugroho, 2011).  Uji  validitas  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  korelasi bivariate ( Pearson Correlation )  antara  masing-masing  skor  indikator  dengan  total  skor  kontruk  (Ghozali, 2006).  Bila  nilai  signifikan  <  0,05  pada  tingkat  signifikan  0,05  maka  masing-masing indikator pernyataan dinyatakan valid.
Berikut adalah data hasil pilot test kedua terhadap kuesioner pada penelitian ini: Tabel (7) Uji validitas (Pilot Test) No Pertanyaan Total corelations N r tabel Keterangan 1. Penggelapan pajak dianggap  etis  jika  sistem perpajakan  yang  ada  tidak adil 0,527 30 0,361 Valid 2. Penggelapan pajak dianggap  etis  jika  tarif pajak yang dikenakan oleh 0,587 30 0,361 Valid
Wajib  Pajak  (WP)  tidak sesuai dengan tingkat
penghasilan WP.
3. Menurut  saya,  uang  pajak yang terkumpul harus dikelola dengan bijaksana 0,713 30 0,361 Valid 4. Menurut  saya,  prosedur sistem  perpajakan  yang ada memberikan kemudahan oleh WP dalam menyetorkan pajaknya 0,820 30 0,361 Valid 5. Menurut  saya,  Direktorat jenderal Pajak (Ditjen Pajak)  sudah  memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak 0,702 30 0,361 Valid 6. Saya akan lebih transparan atas  penghasilan  saya  dan patuh  pada  pajak  karena tarifnya hanya 1%. 0,403 30 0,361 Valid 7. Saya  lebih  memilih  tarif pajak  1%  dari  pada  tarif bertingkat (progresif). 0,628 30 0,361 Valid 8. Dengan  tarif  1%,  saya melakukan  pelaporan  dan pembayaran Pajak menjadi  lebih  mudah  dan tepat waktu. 0,678 30 0,361 Valid 9. Saya mengalami  kesulitan dalam penghitungan pajak atas penghasilan dan pengisian  SPT,  karena adanya  tarif  Pajak  baru sebesar 1%. 0,806 30 0,361 Valid 10. Tarif  1%  dari  tingkat pendapatan saya yang dibebankan sudah di tetapkan dalam UndangUndang Perpajakan. 0,742 30 0,361 Valid

## 2460-030X
11. Saya  mengetahui  sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak 0,724 30 0,361 Valid 12. Pajak  yang  dibayar  oleh masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. 0,671 30 0,361 Valid 13. Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat  dalam  usaha pembangunan nasional 0,744 30 0,361 Valid 14. Salah  satu  fungsi  pajak adalah  sebagai  sumber dana  bagi  negara  untuk membiayai pengeluaran rutin 0,705 30 0,361 Valid 15 Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri 0,761 30 0,361 Valid 16 Dengan membayar pajak, saya dapat menikmati  sarana  dan prasarana sebagai kebutuhan umum 0,639 30 0,361 Valid 17 Menurut saya, penggelapan  pajak  etis apabila  tarif  pajaknya terlalu tinggi 0,389 30 0,361 Valid 18 Penggelapan  pajak  etis apabila uang pajak yang  terkumpul  tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum 0,616 30 0,361 Valid 19 Menurut saya, penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari  uang  pajak  yang saya setor 0,601 30 0,361 Valid 20 WP  akan  melakukan penggelapan pajak 0,658 30 0,361 Valid
apabila  hukum  yang ada lemah 21 Apabila saya mengalami diskriminasi dalam perpajakan, maka tindakan  penggelapan pajak  masih  dianggap etis 0,474 30 0,361 Valid 22 Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan  buruk  dan atau  tingkat  korupsi atas APBN tinggi,
maka  wajib  pajak  akan enggan dalam membayar pajak 0,804 30 0,361 Valid 23 Jika kinerja pemerintahan khususnya aparatur perpajakan baik, komunikatif dan inspiratif terhadap wajib pajak, maka wajib  pajak  akan  rela membayar kewajiban pajaknya 0,519 30 0,361 Valid 24 Penggelapan pajak dianggap tidak etis jika wajib pajak yang memiliki  penghasilan sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama. 0,718 30 0,361 Valid
Sumber: Data diolah (2022)
Berdasarkan  output  data  SPSS  pada dapat  dilihat  bahwa  uji  validitas  dilakukan kepada 30 responden degan hasil seluruh instrumen pertanyaan pada kuesioner memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel sehingga seluruh butir pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid.

## 2.   Uji reliabilitas
Menurut  (Ghozali,  2011)  Uji  Reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur  kuisioner penelitian  yang  merupakan  indikator  dari  konstruk  atau  variabel.  dilakukan  dengan menghitung  besarnya  nilai Cronbach’s  alpha masing-masing  instrumen  dari  suatu

## 2460-030X
variabel.  Suatu  variabel  dikatakan  reliabel  jika  besarnya  nilai Cronbach’s  Alpha lebih dari 0,6
Tabel (8) Hasil Uji Validitas (Pilot Test) Variabel Cronbach's Alpha N of Items Sistem Perpajakan (X1) .705 5 Tarif Pajak (X2) .676 5 Pemahaman Perpajakan (X3) ,799 6 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y) ,734 8 Sumber: Data diolah (2022)
Berdasarkan  tabel  8  di  atas  menunjukan  nilai Cronbach's  Alpha keseluruhan variabel X dan Y realibel dikarenakan nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

## Uji asumsi klasik
1. Uji normalitas
Menurut  (Ghozali,  2011)  uji  normalitas  menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Indikator model regresi  yang  baik  adalah  memiliki  data  terdistribusi  normal.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode Kolmogorov  smirnov seperti  tabel  di  bawah ini :
Tabel (17)Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.67907192 Most Extreme Differences Absolute .070 Positive .053 Negative -.070 Test Statistic .070 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d Sumber: Data diolah (2022)
Berdasarkan  tabel 17 menunjukkan  nilai  signifikansi  pada  tabel  sebesar  0,200. Dapat disimpulkan dalam tabel penelitian ini data terdistribusi secara normal dikarenakan nilai Asymp. Sig. 0,200 > 0,05.

## 2. Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  gejala multikolinearitas.  Artinya  variabel  independen  yang  atu  dengan  yang  lain  dalam  model regresi  berganda  tidak  saling  berhubungan  secara  sempurna.  Berdasarkan  hasil  uji
multikolinieritas  dalam  model  regresi  dapat  dilihat  dari tolerance  value  atau  variance inflation factor (VIP) tabel berikut ini :
Tabel 18. Uji Multikolinearitas
Sumber: Data diolah (2022) Berdasarkan tabel  18 menunjukkan hasil uji multikolinieritas variabel  pengetahuan perpajakan  memiliki  nilai  tolerance  0,667  dan  1,499  untuk  VIF,  variabel  kondisi keuangan  memiliki  nilai  tolerance  0,621  dan  1,609  untuk  VIF  sedangkan  variabel lingkungan memiliki nilai tolerance 0,688 dan 1,454 untuk VIF. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala  multikolinieritas  diantara  variabel  bebas dikarenakan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakan dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu arah pengamatan ke pengamatan lain yang tetap.Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas  dalam  model  regresi  dapat  dilihat  dari grafik scatterplot berikut ini :
Gambar 2. P-Plot Uji Normalitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) sistem pajak .667 1.499 tarif pajak .621 1.609 pemahaman pajak .688 1.454

## 2460-030X
Berdasarkan  hasil  uji  dapat  dijelaskan  bahwa  titik-titik  yang  terbentuk  telah menyebar secara acak baik di bagian atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat  di  simpulkan  bahwa  tidak  terdapat  gejala  heteroskedastisitas  dan  model  regresi layak digunakan.

## Uji Hipotesis
1. Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  dengan  tujuan  untuk  menguji  pengaruh  variabel terikat  (Y)  yaitu  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Perilaku  Penggelapan  Pajak  dengan variabel  bebas  yaitu  Sistem  Perpajakan  (X1),  Tarif  Pajak  (X2)  dan  Pemahaman Perpajakan  (X3).  Berdasarkan  uji  regresi  linier  berganda  yang  dilakukan  dapat  dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 19. Uji Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  analisis  data  dengan  menggunkan  SPSS  20,  maka  diperoleh  hasil persamaan regresi sebagai berikut : Y = 4,689+ 0,592 + 0,401 + 0,346 + e
Persamaan  regresi  di  atas  dapat  memperlihatkan  hubungan  antara  variabel independen  dengan  variabel  dependen  secara  parsial,  dari  persamaan  tersebut  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  (1)  Nilai  konstanta  sebesar  4,689  artinya  apabila  sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan nilainya 0, maka persepsi wajib pajak mengenai  perilaku  penggelapan  pajak  nilainya  4,689.  (2)  Koefisien  regresi  variabel sistem perpajakan (X1) sebesar 0,592 artinya terjadi hubungan yang searah antara sistem perpajakan dan persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. (3) Koefisien regresi  variabel  tarif  pajak  (X2)  sebesar  0,401  artinya  terjadi  hubungan  yang  searah antara  tarif  pajak  dan  persepsi  wajib  pajak  mengenai  perilaku  penggelapan  pajak.  (4) Koefisien  regresi  variabel  pemahaman  perpajakan  (X3)  sebesar  0,346  artinya  terjadi hubungan yang searah antara pemahaman perpajakan dan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## 2. Uji F atau Stimultan
Uji  simultan  digunakan  untuk  menunjukkan  apakah  semua  variabel  bebas  yang dimasukkan  dalam  model  penelitian  memiliki  pengaruh  secara  serentak/  bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji f yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.689 3.628 1.292 .199 sistem pajak .592 .172 .328 3.450 .001 tarif pajak .401 .168 .235 2.387 .019 pemahaman pajak .346 .142 .229 2.442 .016
Tabel 20. Uji F atau Simultan
ANOVA a
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 518.025 3 172.675 23.329 .000 b Residual 710.565 96 7.402 Total 1228.590 99 Sumber: Data diolah (2022) Berdasarkan  tabel  21  dapat  dilihat  pada  nilai sebesar  23,329  dengan  nilai adalah  2,70  sehingga  nilai > atau  23,329  >  2,70  dan  tingkat
signifikansi  0,000  <  0,05  maka ditolak  dan diterima.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  variabel  Sistem  Perpajakan  ( ),  Tarif  Pajak  ( )  dan  Pemahaman  Perpajakan ( ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku
Penggelapan Pajak.
3. Uji T atau Uji Parsial
Uji  T  atau  uji  parsial  digunakan  untuk  membuktikan  dan  mengetahui  pengaruh variabel  bebas  (X)  secara  individu  terhadap  variabel  terikat  (Y).  Berdasarkan  hasil  uji  t atau  parsial  dengan  mengamati  kolom,  baris  t  dan  sig  maka  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :

## Tabel 21. Uji T atau Uji Parsial
Berdasarkan  tabel  22  dapat  kita  lihat  terdapat  kolom  t  dan  sig.  (signifikasi)  yang dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1)  Berdasarkan  hasil  regresi  terlihat  bahwa  variabel sistem  perpajakan  memiliki  hasil  signifikansi  sebesar  0,001  <  0,05  dan  t  hitung  sebesar 3,450  >  t  tabel  sebesar  1.985  (df  =  100-3-1=96)  maka ditolak  dan diterima.  Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. (2) Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel tarif pajak memiliki hasil signifikansi sebesar 0,019 <  0,05 dan t hitung sebesar 2,387 > t tabel  sebesar 1.985 (df = 100-3-1=96) maka ditolak dan diterima.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  tarif  pajak  secara  parsial  berpengaruh terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  perilaku    penggelapan  pajak.  (3)Berdasarkan hasil  regresi  terlihat  bahwa  variabel  pemahaman  perpajakan  memiliki  hasil  signifikansi sebesar 0,016 <  0,05 dan t hitung sebesar 2,442 > t tabel sebesar 1.985 (df = 100-3-1=96) maka ditolak  dan diterima.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pemahaman
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.689 3.628 1.292 .199 sistem pajak .592 .172 .328 3.450 .001 tarif pajak .401 .168 .235 2.387 .019 pemahaman pajak  .346 .142 .229 2.442 .016 Sumber: Data diolah (2022)

## 2460-030X
perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap terhadap  persepsi  wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.
4. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Fungsi dari uji koefisien determinasi yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel  independen  (Persepsi  wajib  pajak  mengenai  sistem  perpajakan,  tarif  pajak  dan pemahaman)  terhadap  variabel  dependen  (perilaku  penggelapan  pajak).  Uji  koefisien determinasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 22. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .649 a .422 .404 2.72061
Sumber: Data diolah (2022)
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada  nilai adjusted  R  square sebesar  0,404  Milik  tingkat  hubungan  kelas  menengah. Disimpulkan  bahwa  kemampuan  variabel  bebas  dalam  menjelaskan  variabel  terikat sebesar  40,4%  sisanya  59,6%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dibahas  dalam penelitian ini.

## Analisis Uji Hipotesis

## Pengaruh Sistem Perpajakan (X1) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Y)
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  koefisien regresi variabel Sistem Perpajakan memiliki nilai siginifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan t hitung sebesar 3,450 > t tabel  sebesar 1.985 (df = 100-3-1=96) maka ditolak dan diterima.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  sistem  perpajakan  secara  parsial berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  perilaku  penggelapan  pajak.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dinyatakan oleh (Dewi, 2016) yang meneliti tentang  sistem  pajak  yang  berpengaruh  positif,  Apabila  sistem  yang  ada  dirasa  sudah cukup  baik  dan  sesuai  dalam  penerapannya,  Kemudian  Wajib  Pajak  akan  merespon dengan  baik  dan  mematuhi  sistem  yang  berlaku  saat  memenuhi  kewajiban perpajakannya, jika Wajib Pajak berpendapat bahwa sistem perpajakan yang berlaku saat ini  tidak  mencukupi  untuk  kepentingannya  secara  penuh  maka  Wajib  Pajak  akan mengurangi tingkat kepatuhan atau mengelak dari kewajiban perpajakannya.

## Pengaruh Tarif Perpajakan (X2) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Y)
Berdasarkan  hasil  regresi  terlihat  bahwa  variabel  tarif  pajak  memiliki  hasil signifikansi sebesar 0,019 <  0,05 dan t hitung sebesar 2,387 > t tabel sebesar 1.985 (df = 100-3-1=96)  maka ditolak  dan diterima.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel tarif  pajak  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  perilaku penggelapan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Yezzie,  2017) yang  menunjukkan  bahwa  tarif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai penggelapan pajak.

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X3) terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Y)
Berdasarkan  hasil  regresi  terlihat  bahwa  variabel  pemahaman  perpajakan memiliki  hasil  signifikansi  sebesar  0,016  <    0,05  dan  t  hitung  sebesar  2,442  >  t  tabel sebesar  1.985  (df  =  100-3-1=96)  maka ditolak  dan diterima.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Marlina, 2018) dan (Rachmadi, 2014) mengatakan bahwa pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai perilaku penggelapan pajak.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  persepsi  sistem  perpajakan,  tarif  pajak dan  pemahaman  perpajakan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  perilaku penggelapan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan, tarif  pajak  dan  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku penggelapan pajak.
Kedepannya  peneliti  diharapkan  memperbanyak  sampel  penelitian.  Peneliti selanjutnya  diharapkan  mampu  menambah  variabel  yang  lebih  dominan  pengaruhnya terhadap  Perilaku  penggelapan  pajak.  Bagi  instansi  pajak  diharapkan  mampu meningkatkan  pemahaman  mengenai  sistem  perpajakan,  tarif  pajak  dan  pemahaman perpajakan kepada wajib pajak

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Agung Setyo Purwanto. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Yang  Terdaftar  Di  KPP  Pratama Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
[2] Dewi, N. K. T. J dan Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Atas Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion).  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, Vol. 18.3, hal 2534-2564.
[3] Dharma, Lasmia. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi  Penggelapan Pajak. Pekanbaru: Univ. Riau
[4] Ghozali,  I.  (2009).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
[5] Ghozhali,  Imam.  (2011).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan Program  SPSS  (edisi  5)  .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
[6] McGee,  R.  W.  (2006).  Three  Views  on  the  Ethics  of  Tax  Evasion. Journal of Business Ethics, 67, 15-35.

## 2460-030X
[7] Nugroho,  Yohanes.  2011.  It’s  Easy  Olah  Data  dengan  SPSS. Yogyakarta: Skripta Media Creative
[8] Sasmito,  Galih,  Ginanjar.  (2017).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Keadilan Sistem  Perpajakan,  Teknologi  Dan  Informasi  Perpajakan  Terhadap Penggelapan Pajak. Surabaya: STIE PERBANAS
[9] Sholichah.(2005).  Perilaku  Wajib  Pajak  Terhadap  Tingkat Keberhasilan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten Gresik. Jurnal Logos, Vol 3 No.1, Juli 2005 : 62-75.
[10] Suminarsasi,  Wahyu  dan  Supriyadi.  (2011).  Pengaruh  Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai  Penggelapan  Pajak.Yogyakarta,  PPJK  15  Universitas Gajah Mada.
[11] Wicaksono,  Muhammad;  Ari.  (2014).  Pengaruh  Persepsi  Sistem Perpajakan,  Keadilan    Pajak,  Diskriminasi  Pajak  Dan  Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Perilaku  Penggelapan  Pajak  (Studi  Empiris Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terdaftar  Di  Kpp  Pratama Purworejo. Semarang: UNDIP
[12] Yezzie,  Christine.  (2017).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,
Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion).  Bandar Lampung: UNILA
[13] Zain,  M.  (2008).  Manajemen  Perpajakan  Edisi  4.  Jakarta:  Salemba Empat.