## INTEGRASI CSR DAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN MODEL BARU PELAKSANAAN CSR
Oleh M. Lukman Hakim
Ketua Laboratorium Pemerintah dan Perencanaan Daerah (eLppeda) dan Dosen IPM Universitas Brawijaya Malang

## ABSTRACT
Implementation  of  the  concept  of  corporate  social  responsibility  (CSR)  is mainly  not  coincided  with  the  local  government  policy.The  local  government development planner (Bappeda) designs its policy according to national  plan and budget  from  the  central  government,  whereas  the  company’s  CSR  team  is  doing “business  as  usual”  regardless  whether  its  program’s  design  match  with  the government  plan  or  not.  Consequently,  many  of  CSR  projects  do  not  reach satisfactory  outcome  as  it  clashed  with  governments’  projects.  A  number  of programs such as poverty alleviation, greening, and strengthening local economies that the company does  are often collide with those from government.  If there is  a match, it leads to a double budgeting of same target place or a double counting in a  program  budget.  This  situation  adds  to  the  long  list  of  classic  local  planning issues  which  is  overlapping  programs  among  government  agencies.  Hence,  the implementation  of  CSR  and  the  design  of  regional  planning  that  are  intended  to further advance the regional development has often resulted in disappointment. An obvious  example  of  this  argument  is  in  the  case  of  PT  Kalimantan  Prima  Coal (KPC)  which  operates  in  Kabupaten  of  Kutai  Timur.  Despite  the  fact  that  the district has a regional budget of Rp. 2.4 trillion, which is 86% of it obtained from the mine and mostly came from the royalty ofKPC, but the development process of the  region  is  considered  relatively  slow.  Many  consider  local  government  has failed in carrying out the development goal, whereas KPC is considered only want to make profits and ignoring the well-being of surrounding community.This paper argues  that  in  order  to  find  solution  of  this  impasse  formulation  and  a  new conception  is  needed  to  integrate  the  company's  CSR  program  with  the development  plan  set  out  by  the  local  government.  By  doing  so,  a  new  model  of CSR is expected to be successfully implemented.
Keywords : CSR, Local Development Plan, KPC

## A. LATAR BELAKANG
Tanggungjawab Sosial Perusahaan  atau  yang  lazim  disebut (CSR) kini semakin diterima kalangan  pengusaha,  sebagai  suatu ‘kewajiban’ yang harus dijalankan,beriringan dengan langkah-langkah  mencapai profit.
Para  pengusaha  menyadari  bahwa perusahaan  tidaklah  sekedar  entitas ekonomi  semata,  tetapi  juga  institusi sosial 10 ,  yang  berada  dalam  suatu
10 Istilah  CSR  mulai  digunakan  sejak  tahun 1970an  dan  semakin  populer  terutama  setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom  Line  in  21st  Century  Business  (1998), karya  John  Elkington.  Mengembangkan  tiga
lingkungan  sosial,  dan  membawa serta  tanggungjawab  sosial  yang tinggi. Dalam pandangan ini, perusahaan  secara  moral  mempunyai tanggungjawab terhadap semua pihak dan  profitabilitas  hanyalah  sarana untuk melakukan tanggungjawab tersebut 11 .
Namun  demikin  tidak  sedikit kalangan  yang  menganggap  CSR sebagai beban, kalaupun menjalankan hanya  sekedar  gugur  kewajiban. Dengan  membagikan  sembako  atau melakukan  sunatan  massal  setahun sekali, perusahaansudah merasa menjalankan CSR. Sejumlah perusahaan  juga  menjalankan  CSR berdasarkan ”copy-paste design” atau sekadar  ”menghabiskan”  anggaran.
Karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan,
beberapa  program  CSR  di  satu wilayah menjadi seragam dan seringkali tumpang tindih. Alih-alih memberdayakan masyarakat,  CSR  malah  berubah menjadi Candu (menimbulkan
ketergantungan  pada  masyarakat),
Sandera  (menjadi  alat  masyarakat memeras  perusahaan)  dan  Racun
komponen penting sustainable development, yakni economic  growth,  environmental  protection,  dan social equity, yang digagas the World Commission  on  Environment  and  Development (WCED)  dalam  Brundtland  Report  (1987), Elkington  mengemas  CSR  ke  dalam  tiga  fokus: 3P,  singkatan  dari  profit,  planet  dan  people.  Lih: Pearce and Robinson. 2005. Formulation, Implementation,  and  Control  of  Competitive Strategy.  New  York:  McGraw-Hill  Irwin,  p;  43. Bandingkan dengan
11 Pandangan  yang  lain  menyebutkan  bahwa profitabilitas adalah tujuan utama dari perusahaan dan  tanggungjawab  sosial  yang  harus  ditanggung hanyalah  yang  masuk  dalam  kerangka  hukum terkait  dengan  keberadaan  perusahaan  tersebut. Dalam  pandangan  ini  CSR  bukanlah  suatu kewajiban  yang  harus  dilakukan,  lih;  Bob  de  Wit and Ron Meyer. 2004. Strategy: Process, Content, Context – 3rd Ed. London: Thomson Learning, p; 87
(merusak perusahaan dan masyarakat). Selain masalah-masalah pelaksanaan  CSR  yang  berdampak sektoral  di  atas,  sejumlah  masalah lain  dan  dampaknya  lebih  luas mengiringi pelaksanaan CSR. Ketiadaan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah  dan  pelaksanaan  program CSR, membuat pelaksanaan
keduanya  tidak  terencana,  tidak inetegratif, dan tidak tepat sasaran.
Para  perancang  pembangunan pemerintah  berjalan  sesuai  dengan pagu  perencanaan  yang  telah  di amanatkanundang-undang 12 , sementara para pelaksana CSR perusahaan  berjalan  sesuai  dengan jadwal program yang telah ditetapkan. Akibatnya  pelaksanaan  CSR tidak tepat sasaran; Sejumlah program seperti pengentasan kemiskinan, penghijauan, dan penguatan ekonomi lokal yang dilakukan  Tim  CSR  Perusahaan  tak jarang berbenturan dengan perencanaan dan program pemerintah daerah.  Kalaupun  terjadi  kesesuaian, justru  berujung  pada  penganggaran ganda  di  tempat  yang  sama (doublle counting) dalam satu program anggaran. Situasi  ini  menambah  daftar panjang persoalan perencanaan 13
12 Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  No  54
Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13 Tidak  semua  negara  percaya  pentingnya perencanaan dalam proses pembangunan. Sejumlah  negara  maju,  seperti  Amerika  dan banyak  negara  di  Eropa,  tidak  mengenal  model perencanaan, hanya negara-negara sedang berkembang  dan  negara  penganut  paham  sosialis yang  percaya  dengan  model  perencanaan  dalam mendorong  proses  pembangunan  di  negaranya. Lih;  Syafrizal,  2009. Teknis  Praktis  Penyusunan
daerah  yang  kerap  tumpang  tindih antara  satu  Dinas/Badan  dengan Dinas/Badan lain. Sehingga pelaksanaan CSR dan desain perencanaan daerah yang dimaksudkan untuk semakin memajukan  proses  pembangunan  tak pernah bisa berjalan.
Potret  hitam  tidak  sinergisnya CSR  dengan  kebijakan  perencanaan pembangunan  pemerintah  di  atas terjadi  di  Kabupaten  Kutai  Timur. Sekalipun  Kabupaten  ini  memiliki anggaran  daerah  hingga  Rp.  2,4 trilliun  yang  85,17%  diperoleh  dari hasil  tambang—  utamanya  royalty Batu  bara  PT  Kaltim  Prima  Coal (KPC),  namun  proses  pembangunan berjalan  sangat  lamban.  Pemerintah Daerah dinilai gagal dalam melaksanakan  amanat  pembangunan,
sementara  KPC  dianggap  hanya mengeruk  keuntungan,  dan  tidak perduli  dengan  nasib  dan  kondisi masyarakat sekitar.
Kondisi  masyarakat  (etnis) Kutai  yang  hidup  di  pinggir-pinggir sungai  dengan  mata  pencaharian mengandalkan sumberdaya alam seperti  mencari  madu,  damar,  rotan, ikan,  bertani,  dll  sebelum  KPC melakukan  aktivitas  pertambangan pada  tahun  1992,  kini  telah  berubah. Rotanhilang dan punah, madu, damar sudah sangat sulit didapatkan.
Air  sungai  Sangatta  yang  dulu sangat  jernih,  ikan  dan  udang  masih bisa dilihat, dan kedalamannya mencapai  15  m,kini  telah  berubah menjadi  keruh  dan  berlumpur,  tidak bisa  diminum  karena  rasanya  agak asam,  terjadi  pendangkalan  sungai, sehingga kedalamannya sekarang hanya mencapai 5 m.
Pembangunan  Daerah, Baduose  Media,  Padang, hal; 117
Situasi  sosial  ekologis  ini menurut  warga  sekitar  disatu  sisi  tak pernah diperhitungkan dalam pelaksanaan  CSR.  Bahkan  banjir akibat guyuran hujan yang
menggelontor  dataran  tinggi  yang sudah gundul kini mulai terjadi.
Disisi  lain  pajak-pajak  yang disetor  KPC  seperti  royalti,  sewa tetap/lumpsum,  pajak  lain-lain  selalu meningkat setiap tahun karena kenaikan  jumlah  produksi  batu  bara. Laba perusahaan juga selalu meningkat setiap tahun, namun alokasi  dana  CSR  relatif  tetap. Peningkatan hanya terjadi sekali yaitu sebelum tahun 2005, KPC
mengalokasikan  dana  CSR  sebesar US$1,5  juta/th.  Setelah  tahun  2005 dengan  munculnya  SKB  Bupati Kutim  dan  Presdir  BR,  KPC 14 mengalokasikan dana CSRnya sebesar US$ 5  juta/th  dengan rekomendasi  alokasi  sejumlah  US$
1,5  juta/th  dipegang  oleh  Forum MSH  CSR 15 dan  US$  3,5  juta/th dikelola langsung manajemen KPC.
Peningkatan  anggaran  CSR tersebut  sayangnya  tidak  berdampak pada peningkatan program dan pembangunan  daerah.  Hal  ini  lebih dikarenakan  anggaran  CSR  hanya dibagi  ke  elit  politik-pemerintahan, bukan  dipersatukan  dalam  sebuah
14 Surat  Keputusan  Bersama  antara  Bupati Kutai  Timur  (Mahyudin)  dan  Presiden  Direktur KPC  No.43/02.188.45/HK/II/2005  tanggal  21 Februari  2005  menetapkan  bahwa: Pertama ,  PT. Bumi  Resources  (BR)  melalui  KPC  akan mengalokasikan  anggaran  sebesar US$  5.000.000 (setiap  tahun)  yang  merupakan  dana  kemitraan (CSR)  kepada  pihak  di  luar  perusahaan  dan diharapakan  dapat  berperan  dalam  membantu pelaksanaan pembangunan Kutim. Kedua , Membentuk  Tim  Pendamping  Pengelola  Dana Kemitraan KPC.
15 Forum Multi Stakeholder CSR (MSH CSR) dibentuk  melalui  Keputusan  Bupati  Kutai  Timur No. 71/02.188.45/HK/III/2006..
perencanaan  (program  CSR  dan Perencanaan Daerah) yang integratif.
Pada  tahun  2006dana  CSR bahkandigunakan  untuk  pengamanan perusahaan,  berbarengan  dengan  saat pemerintah menetapkan KPC sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas). Pendek kata, sejumlah program  CSR  yang  dijalankan  KPC belum sepenuhnya dapat memberikan nilai tambah bagi program pembangunan  daerah.    Perencanaan pembangunan  yang  merupakan  suatu cara,  tekhnik,  atau  suatu  metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan  secara  tepat,  terarah, efesien dan mengintegrasikan sumber daya yang ada 16 berakhir dengantidak efesien,berjalan  sendiri-sendiri  dan dimungkin terjadi kolusi serta korupsi.

## B. METODOLOGI
Penulisan makalah ini menggunakan metode Critical discourse  analysis  (CDA)  atau  yang lazim  disebut  Analisis Wacana  Kritis model  Foucault.  CDA  adalah  tipe analisis  wacana  yang  terutama  sekali mempelajari  bagaimana  kekuasaan disalahgunakan, atau bagaimana
dominasi serta ketidakadilan dijalankan  dan  direproduksi  melalui teks  dalam  sebuah  konteks  sosial politik.
Dalam CDA Foucault wacana tidak  dipahami  semata  sebagai  studi bahasa.  Sekalipun  pada  akhirnya,
16 Proses  tersebut  akan  terlaksana  apabila asumsi-asumsi  pembangunan  dapat  terpenuhi, meliputi;  kesempatan  kerja  atau  partisipasi termanfaatkan  secara  penuh  ( full  employment ), setiap pelaku pembangunan mempunyai kemampuan  yang  sama  ( equal  production )  dan masing-masing  pelaku  bertindak  secara  efisien. Lih; Michel Todaro. 1971. Development Planing: Models  and  Methods. Nairobi:  Oxford  University Press, p: 117
analisis wacana memang menggunakan  bahasa  dalam  teks untuk  dianalisis.  Bahasa  dianalisis bukan dengan menggambarkan semata  dari  aspek  kebahasaan,  tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa itu  dipakai  untuk  tujuan  dan  praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan 17 .
Pendek  kata  analisis  wacana kritis melihat wacana–pemakaian bahasa  dalam  tuturan  dan  tulisan- sebagai bentuk praktik sosial 18 .
Menggambarkan wacana sebaga praktik  sosial  menyebabkan  sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa  diskursif  tertentu  dengan situasi,  institusi,  dan  struktur  sosial yang membentuknya. Melalui wacana,  sebagai  contoh,  keadaan yang  rasis,  seksis,  atau  ketimpangan dari  kehidupan  sosial  dipandang sebagai suatu common sense,
kewajaran alamiah 19 .
Karakteristik penting dari analisis  wacana  kritis  adalah;  a) tindakan ; b) konteks; c) historis; 20 ; d) kekuasaan; e) dan ideologi 21 .
17 Eriyanto, 2001. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media , LkiS, Yogyakarta,  hal. 7
18 Wodak,  R.  (2001). What  CDA  is  about  –  a summary of its history, important concepts, and its development. In  Methods  of  CDA.  (ed.)  by  R. Wodak and M. Meyers. London: Sage Publication, 1-13.
19 Fairclough  N.,  2000,  ì  Discourse,  social theory  and  social  research:  the  discourse  of welfare reformî, Journal of Sociolinguistics 4, pp. 163-195
20 Ibid , hal.10-11
21 Van  Dijk,  T.  A.  (1998). Ideology.  A Multidisciplinary Study. London: Sage. P: 265

## C. PERTAMBANGAN KUTAI TIMUR
Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu daerah di Kalimantan  Timur  yang  kaya  akan sumber  tambang  seperti  batu  bara, migas,  emas,  nikel,  besi,  platina, perak,  batu  gamping,  lempung,  pasir kuarsa dan gipsum.
Gambar di samping menunjukkan pertambangan Kabupaten  Kutai  Timur  terdapat  di wilayah  Sangkima  (Migas)  Sengatta
Utara  (Batu  Bara)  Muara  Ancalong, Muara Wahau dan Telen (Emas). Dan masih  banyak  lagi  wilayah  lain  yang kandungan batu bara dan minyak dan gas buminya melimpah.
Bahan tambang berupa batubara merupakan salah satu komoditas  yang  menonjol—menjadi andalan  Kabupaten  Kutai  Timur. Selama  kurun  2006-2010produksi batu  bara  mencapai  189,355.779 M.Ton atau rata-rata produksi pertahun
mencapai 37,871.154 M.Ton.
Tabel 1  Produksi Pertambangan Batu Bara Tahun 2006 – 2010
Sumber  :  Simreda  Kabupaten  Kutai

## Timur 2011
Tabel 2  Produksi Minyak bumi dan Gas alam  Tahun  2006 – 2010
Sementara  produksi  minyak bumi  yang  dieksploitasi  mencapai 3.251,830  barrel  dengan  rata-rata produksi mencapai 812,932 barrel per tahun sedangkan jumlah produksi gas Alam  mencapai  26.921,511  Mscf dengan  rata-rata  produksi  6.733,778 Mscf per tahun. No Golonga n Satuan 2006 2007 2008 2009 2010* 1. Batu Bara M.Ton 49.532.959  31.162.250  37.430.531  54.248.842  16.981.197 No Jenis Komoditas Satuan 2006 2007 2008 2009 2010 1. Minyak Bumi 000 Barrel - 808,99 937,58 707,37 797,89 2. Gas Alam 000 Mscf - 6.584,96 7.684,95 6.138,841 6.512,76
Gambar1 . Kawasan Pertambangan Kab. Kutai Timur Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Kutai Timur
Sumber:  SimredaKabupaten  Kutai Timur Tahun 2011
Data  di  atas  menunjukkan tingginya  ketergantungan  Kabupaten
Kutai  Timur  pada  hasil  tambang, Kondisi ini dengan sendirinya memengaruhi perekonomian Kabupaten  Kutai  Timur.  Sektor pertambangan dan penggalian terutama batubara menjadi pendukung utama perekonomian Kabupaten  Kutai  Timur.  Dominasi subsektor  ini  ditandai  dengan  masih tingginya peranan pertambangan batubara  tahun  2006-2011  antara 80,27% sampai 81,58%, dan diperkirakan pada tahun 2012
konstribusinya  sebesar  81,53%  dari total  PDRB  Kabupaten  Kutai  Timur dengan Migas.
Nilai  PDRB  Kabupaten  Kutai Timur  atas  dasar  harga  berlaku dengan  migas  pada  tahun  2006-2010 secara otomatiscenderung meningkat, berbanding lurus dengan PDRB tanpa migas  dan  batu  bara  yang  juga mengalamipeningkatan.
Sementara itu,sektor yang kontribusinya  cukup  besar  setelah sektor  Pertambangan  dan  Penggalian adalah  sektor  Pertanian 22 .  Seiring dengan  masih  dominannya  peran sektor  Pertambangan  dan  Penggalian dalam beberapa tahun terakhir, peranan sektor ini relatif stabil antara 4,29% - 5,04%, sedangkan 22 Berdasarkan  PDRB  tanpa  migas  dan batubara  tahun  2006-2010,  sektor  pertanian merupakan yang paling dominan dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi antara29,01%-29,23%.  Urutan  terbesar  kedua adalah  sektor  perdagangan,  hotel,  dan  restoran dengan share antara  21,34%-23,59%,  kemudian disusul  sektor  bangunan  sebesar  antara  15,46%- 16,01%. Sedangkan sektor-sektor lainnya,
dibawah  14%.  Subsektor  pekebunan  merupakan penyumbang  terbesar  pada  sektor  pertanian dengan share antara 5,36%-10,68%.
sumbangan sektor-sektor lainnya masih dibawah 4%. Gambar 2
Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Dan Batu bara Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2006-2010
Sumber:  RPJMD  Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
Kekayaan sumberdaya
pertambangan  ini  menjadi  magnet bagi  sejumlah  raksasa  perusahaan pertambangan  seperti  Kaltim  Prima Coal  (KPC)  yang  penandatanganan PKP2B  kali  pertama  dilakukan  pada 2 April 1982.
KPC  mulai  beroperasi  penuh tahun  1992  dan  masa  konsesinya akan  berakhir  pada  tahun  2021. Awalnya KPC dimiliki oleh Beyound Petroleum (BP) dan Rio Tinto dengan pembagian  saham  masing-masing 50%.  Berdasarkan  akta  No.9  tanggal 6  Agustus  2003  dan  bukti  pelaporan dari  menteri  kehakiman  tanggal  11 Agustus  2003,  saham  KPC  yang dimiliki  BP  dan  Rio  Tinto  telah  di akuisisi  kepada  Kalimantan  Coal  Ltd dan  Sangatta  Holding  Ltd.  Tanggal 18  Oktober  2005,  Bumi  Resources telah mengakuisisi saham Kalimantan
Coal  Ltd  dan Sangatta Holding. Data profil  KPC  hingga  Desember  2006 menyebutkan bahwa kepemilikan saham  KPC  adalah  95%  milik  Bumi Resources 23 dan  5%  milik  Perusda PT. Kutai Timur Energi 24 .
Berdasarakan perjanjian karya yang  ditandatangani,  KPC  memiliki wilayah konsesi  90.938  ha. Pada tahun 2006 KPC mengoperasikan  tambang  batu bara  terbuka  di  8  pit  di  Sengata dan  1  pit  di  Bengalon.  5  pit dioperasikan  KPC  dan  4  pit lainnya  oleh  kontraktor  yaitu Thiess, Pama dan Dharma Henwa. Dari kegiatan penambangan  tersebut,  352,3 Mbcm batuan penutup
dipindahkan  untuk  memperoleh 38,2  juta  ton  batu  bara.  96,43% Batu  bara  hasil  produksi  KPC dijual  untuk  keperluan  pasar interbasional  sementara  hanya  3,53% yang  dijual  di  dalam  negeri.  Pada tahun 2013KPC
meningkatkan produksinya  dari  40  juta  ton  (2011) menjadi 70 juta ton.

## D. PROGRAM CSR KPC
PT KPC kali pertama melaksanakan CSR pada awal
1990an  yang  saat  itu  dikenal  dengan istilah Community Development
(CD).  Program  CSR  dilaksanakan dalam  bentuk  pembangunan  sarana ibadah, beasiswa untuk anak sekolah,
23 PT.  Bumi  Resources  (BR)  merupakan perusahaan  pertambangan  yang  berada  di  bawah bendera  Kelompok  Bakrie.  Visi  Perusahaan  ini menjadi  perusahaan  kelas  dunia  dalam  sektor pertambangan dan energi.
24 PT.  Kutai  Timur  Energi  adalah Perusahaan Daerah  dengan  pimpinan  Mahyudin  mantan Bupati  Kutim  tahun  2005.  5%  saham  yang diberikan kepada Perusda PT. Kutai Timur Energi merupakan saham hibah dari BR hasil negosiasi.
pengobatan  gratis,  bibit  tanaman pertanian seperti pisang, sawit,  jeruk, dan  lain-lain.  Selain  itu,  KPC  juga terlibat  dalam  memberikan  dukungan pada perayaan hari-hari  besar agama. Pelaksanakan  program  CSR  juga diberikan  dalam  bentuk  bantuan pembangunan  sekolah,  pembuatan
jalan dan penyediaan air bersih. Menurut Divisi Ekstenal Sustainable Development (ESD) KPC, factor yang mendorong perusahaan pertambangan ini melaksanakan  CSR  adalah:  untuk memenuhi kewajiban persyaratan AMDAl; Mendapatkan ‘social license  to  operat’e dari  masyarakat  ; Ingin  menerapkan  prinsip ‘good corporate  citizenship’ dalam  bisnis; dan bertanggungjawab pasca tambang pada 2021.
Karena  itu  kemudian  PT  KPC menetapkan Visi“Menjadi mitra dalam  pembangunan  berkelanjutan dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat”.  Visi  ini  diturunkan menjadi tiga misi 25 . Kemudian
25 Misi  KPC  adalah;  a)  menjalin  hubungan yang  harmonis  dengan  pemangku  kepentingan berdasarkan  prinsip  saling  percaya  dan  saling menghargai; b) mendorong pertumbuhan perekonomian  lokal  yang  saling  menguntungkan
Gambar 3. Wilayah Konsesi PT KPC
Sumber: Summary Eksekutif AMDAL KPC 2005
berdasarkan  misi  tersebut  PT  KPC menetapkan  tujuh  bidang  program
CSR,
beserta pendanaanya
sebagaimana table di bawah ini 26

## Tabel 3 Program Pembangunan 7 Bidang
Sumber:  Surat  Keputusan  Bersama antara Bupati Kutai Timur (Mahyudin)  dan  Presiden  Direktur KPC No.43/02.188.45/HK/II/2005 tanggal 21 Februari 2005
Penyusunan  prioritas  pengalokasian dana  CSR  di  atas  dilakukan  KPC berdasarkan  logika  dampak.  Apakah daerah  tersebut  menerima  dampak langsung  atau  tidak  langsung  dari operasional KPC.

## Gambar 4
Logika Prioritas dan Peta Sebaran CSR PT. KPC
untuk  menuju  masyarakat  yang  mandiri  dan sejahtera;  c)  menjaga  tatanan  masyarakat  dengan memelihara kelestarian alam dan budaya.
26 Makalah  Presentasi  KPC  pada  Rapat Koordinasi  Program  CSR  di  Sangata  tanggal  9 April 2007
Sebagaimana  gambar  di  atas Lingkar/  Ring  1  merupakan  daerah yang  menerima  dampak  langsung dari  operasi  pertambangan  yang dilakukan  oleh  KPC.  Pada  ring  1  ini terdapat  3  tingkatan  prioritas  daerah yaitu Sengata Utara, Bengalon,
Sengata  Selatan,  Rantau  Pulung, Sangkimah,  Teluk  Pandan.  Setelah ring  1  akan  diikuti  oleh  ring  2  yang tingkat  dampak  yang  diterima  tidak sebesar ring 1. Lingkar/Ring 2 terdiri dari  Kutai  Timur  (di  luar  Sangatta,
Bengalon dan Rantau Pulung). Selanjutnya diikuti oleh Lingkar/Ring No Program Kegiatan Jumlah (US$) 1 Pengembangan agribisnis 138.851 2 Kesehatan Masyarakat 178.366 3 Pendidikan dan Pelatihan 299.665 4 Pemberdayaan ekonomi local 78.740 5 Pembangunan infrastruktur 1.883.041 6 Pelestarian alam dan budaya 46.535 7 Peningkatan kapasitas masyarakat 910.548 8 Program melalui Pemkab Kutim 1.024.561 9 Biaya Operasional 77.219 Total 4.597.526
3  yaitu Kaltim dan seterusnya diikuti oleh  Lingkar/Ring  4  yaitu  wilayah Nasional.

## E. MODEL BARU CSR
Sekalipun CSR dijalankan sejak pertengahan  1990an  namun  hingga kini  masih  belum  bisa  diintegrasikan dengan proses perencanaan pembangunan pemerintah. Selama ini CSR  dilaksanakan  secara  langsung oleh  perusahaan  di  bawah  divisi human  resource  development  atau public  relations.  CSR  kadang  juga dijalankan oleh yayasan yang dibentuk  terpisah  dari  organisasi induk  perusahaan  namun  tetap  harus bertanggung  jawab  ke  CEO  atau  ke dewan direksi.
Seperti  halnya  KPC,  sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan  CSR  melalui  kerjasama dengan  mitra  lain,  seperti  LSM,
perguruan tinggi atau lembaga konsultan.  Beberapa  perusahaan  ada pula  yang  bergabung  dalam  sebuah konsorsium  untuk  secara  bersama- sama  menjalankan  CSR.  Beberapa perusahaan bahkan ada yang menjalankan  kegiatan  serupa  CSR, meskipun  tim  dan  programnya  tidak secara jelas berbendera CSR.
Pada  awal  perkembangannya, bentuk  CSR  yang  paling  umum adalah  pemberian  bantuan  terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat  miskin  di  negara-negara berkembang.  Pendekatan  CSR  yang berdasarkan  motivasi  karitatif  dan kemanusiaan  ini  pada  umumnya dilakukan  secara  ad-hoc,  parsial,  dan tidak  melembaga.  CSR  pada  tataran ini hanya sekadar do good dan to look good,  berbuat  baik  agar  terlihat  baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori ”perusahaan
impresif”,  yang  lebih  mementingkan ”tebar  pesona”  (promosi)  ketimbang ”tebar karya” (pemberdayaan) 27
Dewasa  ini  semakin  banyak perusahaan  yang  kurang  menyukai pendekatan  karitatif  semacam  itu, karena  tidak  mampu  meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan communitydevelopment kemudian semakin  banyak  diterapkan  karena lebih mendekati konsep empowerment dan sustainable development.  Prinsip-prinsip  good corporate governance, seperti fairness, transparency, accountability, dan  responsibility  kemudian  menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.
Sekalipun  saat  makalah  ini ditulis  kegiatan  CSR  yang  dilakukan sudah  mulai  beragam,  disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan needs assessment, tapi masih dalam kerangka berjalan sendiri tanpa integrasi  perencanaan  dengan  proses pembangunan pemerintah setempat. Karena  itu  sejak  tahun  2007 muncul  kesadaran  pemerintah  yang ditandai dengan penegasan
“pemwajiban”  CSR  bagi  perusahaan sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal 74  ayat  1  Undang-undang  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kelemahan  UU  ini  adalah tidak menyebutkansecara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan  untuk  CSR  serta  sanksi bagi yang melanggar. 28
27 Edi. Suharto, 2008 Menggagas Standart Audit CSR, dalam Round Table Discussion AAI 28 Pada  ayat  2,  3  dan  4  UU  No  40  Tahun 2007 hanya menyebutkan bahwa CSR ”dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.
Baru  pada  tanggal  4  April 2012 pemerintah menetapkan Peraturan  Pemerintah  No  47  Tahun 2012  tentang  Tanggungjawab  Sosial dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas. Sebagaimana  tertuang  dalam  filosofi perundangannya, PP ini dimaksudkan untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 74  UU  No  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Penamaan  PP  ini  juga  telah mengakomodir perdebatan yang selama  ini  berkembang,  dimana  CSR dianggap belum mengkover tanggung jawab lingkungan. Dengan adanya PP
ini, dan sanksi serta aturan pelaksanaanya  yang lebih jelas, masa depan  pelaksanaan  CSR  di  Indonesia menjadi lebih pasti.
Namun  demikian,  persoalan dan  perdebatan  yang  menyelimuti CSR  tidak  kunjung  usai.  Di  tingkat global misalnya, pro dan kontra CSR serta kontradiksi-kontradiksi penerapan CSR menimbulkan perdebatan panjang.Tragedy lingkungan yang ditimbulkan perusahaan ekstraktif yangeksploitatif (macam KPC) dinilai tidak sebanding dengan CSR yang diberikan.
Peraturan  lain  yang  menyentuh  CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  Pasal  15  (b)  menyatakan  bahwa  ”Setiap penanam  modal  berkewajiban  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Meskipun UU ini  telah  mengatur  sanksi-sanksi  secara  terperinci terhadap  badan  usaha  atau  usaha  perseorangan yang  mengabaikan  CSR  (Pasal  34),  UU  ini  baru mampu  menjangkau  investor  asing  dan  belum mengatur  secara  tegas  perihal  CSR  bagi perusahaan nasional.
Peraturan tentang CSR juga diatur dalam UU  No.19  Tahun  2003  tentang  BUMN.  UU  ini kemudiaan  dijabarkan  lebih  jauh  oleh  Peraturan Menteri  Negara  BUMN  No.4  Tahun  2007  yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan  CSR.  Saying,  UU  inipun  masih menyisahkan  masalah.  Selain  hanya  mengatur BUMN,  program  kemitraan  perlu  dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan CSR.
Untuk  mengurai  persoalan  di atas  diperlukan  upaya  yang  sungguh- sungguh  dalam  menampilkan  atau melaksanakan  CSR.  Caranya  adalah dengan  mengintegrasikan  program CSR perusahaan dengan perencanaan pembangunan yang dirumuskan pemerintah. Integrasi  ini  menjadi  penting sebab perencanaan pembangunan merupakan;  a)  usaha  pemerintah secara  terencana  dan  sistemik  untuk mengendalikan  dan  mengatur  proses pembangunan,  b)  mencakup  periode jangka  panjang,  menengah,  dan tahunan,  c)  menyangkut  Variabel- variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung, d) mempunyai suatu sasaran  pembangunan  yang  jelas sesuai dengan keinginan masyarakat 29
Sejumlah  variable  di  atas sejalan  dengan  definisi  perencanaan pembangunan yang dikemukan sejumlah pakar. Lewis AW mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai “suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk
menggunakan  sumber  daya  yang tersedia  secara  lebih  produktif.” 30
Sementara  itu  Jhingan  M.L.  seorang ahli  perencanaan  pembangunan  asal India memberikan definisi yang lebih
29 Undang-undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 30 Rangsang-rangsangan  tersebut  menurut Arthur  harus  diberikan  dalam  bentuk  insentif- insentif  ekonomi  baik  secara  mikro  maupun makro yang dapat mendorong penggunaan sumber daya  secara  lebih  produktif  sehingga  proses pembangunan  akan  lebih  meningkat.  Lewis Arthur,  1965. Development  Planing, New  York, Harper Row, p: 321
kongkrit tentang perencanaan pembangunan tersebut yaitu: Perencanaan pembangunan pada dasarnya  merupakan  pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai  suatu  sasaran  dan  tujuan tertentu  di  dalam  jangka  waktu tertentu pula. 31 Dalam konteks integrasi perencanaan pembangunan Kabupaten  Kutai  Timur,  definisi perencanaan pembangunan UU- SPPN,  2004  tampak  lebih  pas,  yakni proses  untuk  menentukan  tindakan masa  depan  yang  tepat,  melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan  sumberdaya  yang tersedia.
Program  dan  dana  CSR  yang begitu  besar,  sebagaimana  dijelaskan di atas, merupakan salah satu sumber daya  yang  harus  dimaksimalkan untuk mencapai target pembangunan. Maksimalisa si sumber daya sedianya dimulai sejak pemerintah Kabupaten Kutai Timur  merumsukan perencanaan pembangunannya mulai  dari  Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),  Rencana Pembangunan Jangka Menengah
31 M.L. Jhingan. 1990. Ekonomi
Pembangunan  dan  Perencanaan (terjemahan) Rajawali Press, Jakarta, hal: 271
Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dokumen-dokumen perencanaan di atas sedianya memasukkan  integrasi  perencanaan dan program CSR perusahaan, apalagi  di  dalam  skenario  jangka panjang Kabupaten Kutai Timur telah dirumuskan  rencana  pembangunan pasca  tambang  dengan  asumsi  masa kerja  tambang  diperkirakan  akan habis  pada  tahun  2021.  Rencana pembangunan pasca
tambang meliputi;  pengembangan  industri  di luar industri tambang, pelayanan jasa dan potensi agribisnis yang selama ini belum  optimal  dimanfaatkan,  di samping kelautan, manufaktur, barang dan jasa, serta pariwisata.
Gambar 5 Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur
RENJA 2006-2010 Dapat dirumuskan Mendasari RENJA RKPD 2006 sebagai cerita naratif jangka menengah

## PENAFSIRAN SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KUTAI TIMUR
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 RENSTRA 2001 – 2005 INISIASI KABUPATEN
KUTIM BISA USAHA PRODUKSI DAN TUMBUH BERKEMBANG
MASYARAKAT & WILAYAH KUTIM TEGAR DAN STABIL MASYARAKAT & WILAYAH KUTIM  MAJU/ MANDIRI PERIODE PEMATANGAN PERIODE PEMANTAPAN RPJM D 2006 – 2010 R P J P-D  2006 - 2025 Lepas dari
Industri Tambang ! Agribisnis/Agroindustri
! Kelautan ! Manufaktur ! Barang & Jasa
! Pariwisata
Arah Pembangunan 2006- 2025 dapat dirumuskan sebagai cerita naratif jangka panjang Cita-cita GERDABANG AGRI Posisi Kabupaten Kutai Timur Sbg Hinterland Regional Kaltim Sebagai Focal Concern Sbg rangsangan kritis 06  07 08  09 · Sbg Lorong-lorong Pilihan PENYIAPAN SDM (SEBAGAI DASAR) + INFRASTRUKTUR
DALAM RANGKA KUTIM
MEMBANGUN
MASYARAKAT BISA BEKERJA -EKONOMI KUTIM BERPRODUKSI PREDIKSI MASA KERJA TAMBANG SUMBER DAYA MINERAL SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI KALIMANTAN TIMUR TUMPUAN AGRIBISNIS & AGRO
INDUSTRI
PERIODE PEMBEKALAN DASAR RPJM D 2011 – 2015 ! RPJM D 2016 – 2020 !
RPJM D 2020 – 2025
!
RPJM D 2025 – 2030 !
Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006-2025
Dalam skenario pembangunan pasca  tambang  di  atas  terdapat sejumlah  periodesasi,  yakni;  Periode pertama,  merupakan  periode  inisiasi
dimana komitmen pembangunan
Kabupaten Kutai Timur telah dituangkan  dalam  Rencana  Strategis Kabupaten Kutai Timur 2001-2005.
Sebagai  langkah  awal  dalam periode  pembekalan  dasar  dari  tahun 2005-2010 adalah penyiapan sumberdaya manusia (SDM) di mana pembangunan SDM menjadi prioritas pembangunan sebagai kerangka dasar Kabupaten Kutai Timur dalam memiliki pelaku-pelaku pembangunan  yang  handal  yang ditujukan  bagi  generasi  yang  akan datang  dan  juga  generasi  muda  saat ini.
Periode  selanjutnya  adalah periode  pematangan.  Dalam  periode ini  diharapkan  masyarakat  atau  SDM yang telah dibina akan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di mana produksi keluarga dapat menjadi  produksi  wilayah  kemudian produksi menyeluruh.
Tahap  terakhir  dari  skenario jangka panjang adalah periode pemantapan  dimana  masyarakat  dan kota  telah  menjadi  tegar  dan  maju dalam  artian  siap  dalam    melakukan pembaharuan menangkap visi sebagai pusat agribisnis dan agroindustri bagi Kalimantan  Timur  dan  wilayah  yang
lebih  luas.  Hal  ini  diperkuat  dengan Visi  di  dua  periode  pemerintahan sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 4 Visi-misi Pemerintah Daerah Kutai Timur Periode 2006- 2010 dan 2011-2015
Sumber  RPJMD  2006-2010  dan RPJMD  2011-2012  Kabupaten  Kutai Timur
Tabel di atas semakin menegaskan  semangat  Kabupaten
Kutai  Timur  untuk  mandiri  (tanpa tambang)  melalui  formulasi  agro bisnis  dan  agro  industry.  Namun  bila dampak ekstraksi pertambangan tidak diperhitungkan  dan  tidak  diantisipasi sejak  dini,  maka  kabupaten  ini  justru akan  terjebak  fenomena  kutukan sumber daya alam.
Kutukan  SDA  adalah  istilah yang  digunakan  untuk  menjelaskan kegagalan  negara-negara  atau  daerah kaya  sumber  alam  untuk  mengambil manfaat  dari  berkah  kekayaan  yang mereka miliki. Gambaran ini terpampang  jelas  di  Afrika.  Kongo, Angola  dan  Sudan  diguncang  perang saudara,
sedangkan Nigeria menderita  akibat  wabah  korupsi 32 ,
32 Macartan  Humphreys,  Jeffrey  D.  Sachs, dan  Joseph  E.  Stiglitz,  2007.  ESCAPING  THE RESOURCE CURSE, Columbia University Press
PERENCANA AN VISI Periode (2006-2010) PembangunanDaerah  yang  bertumpu  pada  pembangunan  yang berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan  sumberdaya  alam  yang  dapat  diperbarui  dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agroindustri di Kalimantan Timur Periode (2011-2015) Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri
sementara negara-negara yang minim sumber  alam  dan  sama  melaratnya seperti  Burkina  Faso  dan  Ghana justru bisa hidup damai dan menerapkan pemerintahan demokratis. Pertimbangan yang sama disampaikan Terry Lynn Karl, 33 Profesor  Pusat  Study  Amerika
Latin  di  Stanford  University  ini menegaskan; konsekuensi dari pembangunan  yang  didasarkan  pada ekspor  tambang  cenderung  negatif setidaknya  selama  40  tahun  terakhir. Efek buruknya menurut Terry meliputi  pertumbuhan  ekonomi  lebih lambat dari yang diharapkan, diversifikasi  ekonomi  yang  buruk, indikator  kesejahteraan  sosial  yang menyedihkan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan  yang  tinggi,  kerusakan lingkungan  di  tingkat  lokal,  korupsi yang meluas,
penyelenggaraan
pemerintahan  yang  sangat  buruk, serta tingkat konflik dan perang yang tinggi Pernyataan Terry dan pertimbangan fenomenaKutukan SDA di atas patut direnungkan dalam rangka  antisipasi  dampak  buruk ekstraksi pertambangan di Kabupaten Kutai Timur, sehingga target skenario pembangunan di atas dapat terealisir.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut  sekaligus  dijadikan  fondasi dalam  merumuskan  program  dan kegiatan  pemerintah  dalam  kerangka integrasi pelaksanaan CSR dan perencanaan pembangunan ditiga periode yang telah ditetapkan.
Langkah  ini  kemudian  diikuti dengan  menetapkan  variabel  ukuran
33 Karl, Terry Lynn, 2004. Oil Led Development:  Social  Economic  and  Political
Consequences,  Encyclopedia  of  Energy  vol  IV New York: Elsevier
keberhasilan pada setiap periode(Perode  Pembekalan  Dasar 2006-2015, Periode Pematangan 2016-2025,  dan  Periode  Pemantapan 2026-2030) sekaligus mengintegrasikan seluruh sumberdaya  pemerintah  dan  sumber daya  perusahaan  untuk  mendukung pelaksanaan  rencana  jangka  panjang tersebut.
Dengan  cara  ini  perusahaan benar-benar menyatu dengan pemerintah  dan  rakyat,dan  secara sungguh-sungguh melakukan program  bersama  demi  kemajuan bersama. Dengan demikian keseimbangan  hidup  akan  tercipta, sehingga  dapat  menjamin  kelancaran investasi—tanpa gangguan,
sebagaimana  terjadi  dibanyak  daerah penghasil tambang.

## F. KESIMPULAN
Model  baru  pelaksanaan  CSR di  atas  dapat  menjadi  solusi  dari kegagalan CSR dibanyak perusahaan. Konflik  yang  masih  berkecamuk didaerah penghasil tabang, ketidakpuasan masyarakat yang menyeruak seiiring dengan pelaksanaan program CSR merupakan persoalan menahun, dampak dari ketidakseriusan perusahaan dalam melaksanakan konsepsi CSR secara sungguh- sungguh.
CSR hanya diberikan pada elit politik dan pemerintahan lokal sehingga  melahirkan  fenomena  yang oleh  para  pakar  disebut  sebagai ”renziking  behaviour”  dan  koruptor- koruptor  baru.  CSR  juga  tak  jarang diperuntukkan  bagi  polisi  dan  TNI untuk pengamanan perusahaan.
Kalaupun  dana  CSR  dekelola oleh  lembaga  swadaya  masyarakat,
tak jarang program-programnya kurang  tepat  sasaran  dan  kerap berbenturan dengan program pembangunan pemerintah Disituasi  inilah  program  CSR perlu diintegrasikan ke dalam program  perencanaan  pembangunan pemerintah,  sehingga  rakyat  melalui media, lembaga swadaya, dan wakilnya  di  parlemen  disatu  sisi dapat mengontrol pelaksanaannya. Disisi  lain  integrasi  di  atas dapat menjamin efektifitas, akuntabilitas, dan kebersamaan antara pemerintah,  rakyat,  dan  perusahaan. Harmonisasi  inilah  yang  oleh  John Elkington  (1998),  sang  pencetus CSR,disebut  sebagai  keseimbangan antara planet, people, dan provit.

## G. DAFTAR PUSTAKA
Bob  de  Wit  and  Ron  Meyer.  2004. Strategy: Process, Content, Context  –  3rd  Ed.  London: Thomson Learning Dedy  N.  Hidayat,  dalam  Eriyanto, 2001. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, LkiS, Yogyakarta Eriyanto,  2001. Analisis  Wacana Pengantar Analisis Teks Media , LkiS, Yogyakarta Edi. Suharto, 2008 Menggagas Standart  Audit  CSR,  dalam Round Table Discussion AAI Fairclough  N.,  2000,  ì  Discourse, social theory and social research:  the  discourse  of welfare  reformî, Journal  of Sociolinguistics 4
Karl,  Terry  Lynn,  2004.  Oil  Led Development:  Social  Economic and  Political  Consequences,
Encyclopedia  of  Energy  vol  IV New York: Elsevier
Lewis  Arthur,  1965. Development Planing, New  York,  Harper
Row Macartan  Humphreys,  Jeffrey  D. Sachs,  dan  Joseph  E.  Stiglitz, 2007. ESCAPING THE RESOURCE CURSE, Columbia University Press Michel  Todaro.  1971. Development Planing:  Models  and  Methods. Nairobi: Oxford University Press M.L. Jhingan. 1990. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan) Rajawali Press, Jakarta Pearce and Robinson. 2005. Formulation, Implementation, and  Control  of  Competitive Strategy.  New  York:  McGraw- Hill  Irwin,  p;  43.  Bandingkan dengan
Syafrizal, 2009. Teknis Praktis Penyusunan Pembangunan Daerah, Baduose Media, Padang Van  Dijk,  T.  A.  1998. Ideology.  A Multidisciplinary Study. London: Sage. Wodak, R. 2001. What CDA is about –  a  summary  of  its  history, important  concepts,  and  its development. In  Methods  of CDA.  (ed.)  by  R.  Wodak  and M.  Meyers.  London:  Sage Publication.

## Paraturan Perundang-undangan
UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara Undang-undang  Nomor    25  Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU  No  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas
UU  No  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal
Peraturan  Pemerintah  No  47  Tahun 2012  tentang  Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD  2006- 2025) Kabupaten Kutai Timur Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (2006-2010) Kabupaten Kutai Timur Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (2011-2015) Kabupaten Kutai Timur Surat  Keputusan  Bersama  antara Bupati Kutai Timur dan Presiden Direktur KPC No.43/02.188.45/HK/II/2005
tanggal 21 Februari 2005. Eksekutif  Summary  AMDAL  PT KPC Tahun 2005 Keputusan  Bupati  Kutai  Timur  No. 71/02.188.45/HK/III/2006.
Kepengurusan  Forum  ini  terdiri dari  Dewan  Pengarah  (Ketua: Bupari Kutim); Dewan Pelaksana (Ketua: Wakil Bupati dan anggota terdiri dari
kalangan  Perusahaan, LSM,
Pemerintah  Kabupaten  Kutim dan individu (masyarakat).