Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2137-2142 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3189

## Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Penyalahguna
1) Rafan Darodjat, 2) Agus Suwandono, 3) Feriza Ali Utama
1,2) Universitas Padjadjaran
3) Badan Narkotika Nasional Korespondensi: rafan@unpad.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Kabupaten, Kota, Partisipasi, Masyarakat, Narkotika
Indonesia pernah mengalami fase darurat narkotika dikarenakan masuknya berbagai macam jenis zat dari luar negeri yang memiliki pengaruh psikoaktif dan menyebabkan kecanduan. Hal ini terjadi pada  sekitar  tahun  1980  –  2010,  ketika  heroin  mulai  dikenal  kalangan  luas  dengan  penggunaan melalui  jarum  suntik,  banyak  menyebabkan  kematian,  terjangkit  HIV/AIDS,  hepatitis,  dan  efek buruk  lainnya  bagi  generasi  muda.  Meskipun  pada  dekade  tersebut  Indonesia  sudah  memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, akan tetapi lebih mengedepankan efek jera dan kriminalisasi bagi pengguna. Sehingga perlu upaya yang lebih efektif dengan pencegahan secara  masif  serta  penguatan  di  semua  elemen  masyarakat  dan  rehabilitasi  bagi  pengguna. Law enforcement sebagai  pemutus  mata  rantai,  sehingga  prevalensi  pengguna  narkotika  dapat  terus ditekan.  Program  Kabupaten/Kota  Tanggap  Ancaman  Narkoba  (KOTAN)  dengan  melakukan pemberdayaan  pada  masyarakat  dan  institusi  pemerintah  sehingga  mampu  secara  mandiri menanggapi ancaman narkotika dengan upaya antisipasi, adaptasi, dan mitigasi dengan posisi Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  sebagai  penggerak  untuk  berkolaborasi  dengan  semua  elemen masyarakat. Hasil dari pengabdian ini adalah pemberdayaan 30 (tiga puluh) instansi pemerintah, sekolah,  dan  BUMN  untuk  membuat  kebijakan  yang  memberikan  pengetahuan  akan  bahaya narkoba, menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk gaya hidup yang sehat, dan memitigasi apabila di instansinya ada yang kecanduan narkotika untuk mengikuti Program Rehabilitasi BNN. Program Kotan  juga  memiliki  kemampuan  me-mitigasi  apabila  terjadi  penyalahgunaan  masyarakat  harus memiliki mindset bagi  pemakai  untuk  di  rehabilitasi  dan  yang  terlibat  pengedarannya  untuk  di proses hukum sebagai efek jera.

## ABSTRACT
Keywords: Regency, City, Participation, Community, Drugs
Indonesia  has  undergone  a  critical  period  of  narcotics  emergency  due  to  the  influx  of  various psychoactive and addictive substances from abroad. This period, roughly between 1980 and 2010, saw a surge in heroin use through injection, leading to numerous deaths, HIV/AIDS and hepatitis infections, and other detrimental effects on the younger generation. Although Indonesia had enacted Law  Number  9  of  1976  concerning  Narcotics  during  this  decade,  the  law  primarily  focused  on deterrence  and  criminalization of  users.  To  address  this  issue  more  effectively,  a  multi-pronged approach  is  necessary,  emphasizing  comprehensive  prevention  efforts,  strengthening  societal elements, and providing rehabilitation for users. Law enforcement plays a crucial role in disrupting the supply chain, thereby helping to suppress the prevalence of narcotics users. The Regency/City Drug Threat Response Program (KOTAN) empowers communities and government institutions to independently respond to the narcotics threat through proactive measures, adaptation strategies, and mitigation efforts. In this program, the National Narcotics Agency of Indonesia (BNN) acts as a driving force, fostering collaboration among all stakeholders in society. The result of this activity is  the  commitment  of  30  (thirty)  government  agencies,  schools,  and  state-owned  companies  to create policies that provide knowledge about the dangers of drugs, organize sports activities for a healthy lifestyle, and mitigate if there are those within their agencies who are addicted to narcotics from taking part in the BNN Rehabilitation Program. The Kotan program also has the ability to mitigate if misuse occurs; the community must have a mindset for users to be rehabilitated and those involved in its distribution to be prosecuted as a deterrent effect
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2137-2142 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3189

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan  narkotika  yang  sebelumnya  merupakan  bagian  dari  pengembangan  farmasi  untuk menemukan  obat  bagi  kesembuhan  umat  manusia,  pada  perkembangannya  menimbulkan  penyalahgunaan. Narkotika adalah masalah yang kompleks di Indonesia, yang ditandai oleh peningkatan jumlah pecandu dan banyaknya kasus narkotika yang terungkap oleh penegak hukum (Purbanto, 2023). Penyalahgunaan narkotika harus terus dikurangi prevalensi-nya, karena kerugian yang ditimbulkan bagi negara yang kehilangan generasi muda  sangatlah  besar.  Penegakan  hukum  apabila  dilakukan  secara  represif  yang  memberi  efek  jera  pada pengguna, tidaklah tepat. Karena pemidanaan membutuhkan biaya yang dikeluarkan negara, dari mulai proses penyelidikan,  penyidikan,  persidangan  (penuntutan  dan  vonis),  dan  pemenjaraan.  Upaya  rehabilitasi  pun memang  dapat  dikedepankan,  akan  tetapi  ini  masih  membutuhkan  biaya.  Terlebih  lagi  pemidanaan  dan rehabilitasi,  menjadikan  pengguna  tidak  dapat  berkarya  karena  berada  dalam  karantina.  Sosialisasi  bahaya narkotika biasanya menerangkan ancaman hukuman dan efek buruk dari zat tersebut, pada pengabdian saat ini berupaya  menjangkau  lebih  besar  lagi  agar  instansi  khususnya  Sekolah  Menengah Atas  (SMA)  membuat langkah strategis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.
Upaya  yang  paling  tepat  tentunya  melakukan  secara  preventif,  melalui  berbagai  upaya  seperti:  (1) Penanaman kesadaran bahaya narkotika, (2) Pendidikan, (3) Pengawasan Keluarga, (4) Manajemen stress, dan (5)  Tidak  adanya  akses  Narkotika.  Upaya  untuk  mengurangi  prevalensi  narkotika  harus  dilakukan  secara intensif dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi suatu Trend kenaikan konsumsi narkotika dengan daya rusak bagi  generasi  muda.  Penulis  dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (yang  selanjutnya  disingkat: PKM)  turut  serta  mempromosikan  Program yang  dimiliki  BNN, yaitu:  Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba  (yang  selanjutnya  disingkat:  KOTAN).  Pelaksanaan  program  KOTAN  adalah  peran  serta  dan kemandirian  seluruh  komponen  masyarakat  dan  instansi  pemerintah  dalam  upaya  Pencegahan  dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  (yang  selanjutnya  disingkat:  P4GN). Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba,  khususnya  pada  tingkat  Kabupaten/Kota  karena  berkaitan  langsung  dengan  penyelenggaraan kehidupan masyarakat sehari-hari (Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, 2021).
Definisi  narkotika  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika (yang selanjutnya disingkat UU Narkotika), yaitu: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan.”  Pada  kegiatan  pengabdian  ini  tentunya  memprioritaskan  ketanggapan  terhadap  ancaman narkotika. Akan tetapi narkotika  sebelum dikonsumsi penggunannya, biasanya diawali ada penggunaan zat aditif lainnya, misalnya rokok dan alkohol. Selain itu ketanggapan diawali dengan waspada terhadap obat- obatan yang berefek pada perobahan kesadaran, misalnya penyalahgunaan obat pereda rasa nyeri (analgesik) seperti:  Tramadol  yang  apabila  dikonsumsi  tanpa  pengawasan  medis  rentan  untuk  disalahgunakan,  dapat menjadi pintu masuk penggunanya ke arah konsumsi narkotika.
Pada  pengabdian  ini  tentunya  penulis  menggunakan  istilah  narkotika  yang  jenisnya  digolongkan berdasarkan undang-undang. Digunakan istilah narkoba akronim dari “narkotika dan obat-obatan.” Sehingga apabila digunakan istilah narkotika merujuk pada zat yang dilarang undang-undang, untuk golongan I tidak boleh sama sekali dipergunakan baik untuk kepentingan medis dan penelitian, terkecuali ganja untuk saat ini diperbolehkan dipergunakan untuk penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Produksi  dan/atau  Penggunaan  Narkotika  untuk  Kepentingan Pengembangan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  Untuk golongan  II  dan  golongan  III  dapat  dipergunakan untuk medis, penelitian, dan juga industri untuk membuatnya. Apabila penulis menggunkan istilah “narkoba” merujuk  pada  hal  yang  lebih  luas,  karena  obat-obatan  yang  disalahgunakan  belum  tentu  dilarang  undang- undang hanya konsumsi yang tanpa pengawasn medis rentan untuk disalahgunakan.
Upaya pencegahan apabila menjadi tanggungjawab BNN saja, akan sulit menjadikan Indonesia bersih dari narkotika. Pencegahan harus dilakukan segenap masyarakat untuk memiliki imunitas menjauhi narkotika. Pengabdian  masyarakat  melalui  Program  Kotan,  mengupayakan  sekolah,  instansi  pemerintah,  dan  swasta dengan  lingkup  yang  besar  di  lingkungan  kerjanya  bertanggungjawab  untuk  mencegah  penyalahgunaan narkotika, langkah pertama dengan mensosialisasikannya baik secara lisan maupun melalui poster, langkah kedua dengan menerapkan hidup sehat tanpa narkotika, dan ketiga memitigasi apabila ada orang disekitarnya yang mengkonsumsi narkotika, agar mengikuti program rehabilitasi di BNN.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2137-2142 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3189

## II. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  Kotan  melalui:  pemberdayaan  dan  penguatan  kapasitas. Pemberdayaan  adalah  suatu  aktivitas  atau  tindakan  untuk  membangun  potensi  individu  dan  kelompok masyarakat (Sururi, 2022). Pemberdayaan dipergunakan untuk membangun institusi khususnya SMA se-Kota Bandung untuk memiliki kemampuan membuat kebijakan kepada guru dan siswa tanggap terhadap ancaman narkoba  secara:  antispasi,  adaptasi,  dan  mitigasi.  BNN  bersama  tim  pengabdian  memberikan  informasi sehingga dapat dimengerti audiens, kemudian melihat potensi audiens untuk membuat kebijakan yang dapat melindungi insan dalam instansinya agar tidak mencoba narkotika.
Penguatan  kapasitas  dapat  dilakukan  melalui  kolaborasi  (Suryaningrum,  2023).  BNN  dalam  upaya penguatan kapasitas berkolaborasi dengan berbagai stakeholders untuk memberikan kemampuan pada institusi dan  masyarakat  bekerjasama  dengan  tujuan  Indonesia  Emas  2045 yang dapat  terlaksana  apabila  Indonesia memiliki prevalensi di bawah 1%. Tim pengabdian memberikan beberapa contoh kebijakan yang dapat diikuti untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, misalnya adanya aturan Sekolah SMA yang akan mengeluarkan siswanya  apabila  terbukti  merokok  di  lingkungan  sekolah,  karena  kecenderungan  yang  memakai  narkoba adalah perokok.
Kegiatan  pengabdian  pertama,  dengan  observasi  terlebih  dahulu  terhadap  efektivitas  pencegahan narkotika.  Kedua,  melakukan interview kepada  petugas  BNNP  Jabar  mengenai  program  Kotan.  Ketiga, menelaah audiens yang  kehadirannya  memiliki impact besar  terhadap  masyarakat.  Keempat,  kegiatan pengabdian dengan pemberian informasi dan pemberdayaan. Dan kelima, keberlanjutan pengabdian dengan membuat jaringan komunikasi dengan semua audiens yang hadir dalam kegiatan pengabdian untuk memiliki program yang mencegah penyalahgunaan narkotika.

## III. PEMBAHASAN
Indonesia sebagai Negara Hukum, sesuai dengan amanah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disingkat: UUD 1945) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, keberadaan aturan tertulis menjadi hal yang mendasar terhadap acuan aparatur negara dalam bekerja. Cita-cita Indonesia bersih dari Narkotika pada dasarnya memang tugas seluruh  elemen  Negara,  yaitu  Masyarakat  dan  Pemerintah. Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disingkat: UU Narkotika), maka BNN  sebagai  institusi  yang  bertugas  secara  komprehensif  untuk  melaksanakan  kegiatan  P4GN.  BNN diharapkan  tidak  sebatas  pelaksana  dari  undang-undang,  secara  teknis  harus  memiliki  terobosan-terobosan untuk mengurangi prevalensi penggunaan Narkotika.
Kewenangan  BNN  yang  komprehensif  di  bidang  Narkotika,  dapat  menjadi  modal  Negara  untuk menjalankan  program  yang  tepat.  Pengurangan  tingkat  penggunaan  Narkotika  tidak  sebatas  melalui law enforcement, karena hal ini justru menimbulkan polemik karena peningkatan secara pesat jumlah narapidana yang akan menjadi beban bagi keuangan Negara. Kriminalisasi bagi pengguna tentunya hal yang tidak tepat, langkah yang tepat untuk pengurangan pengguna dengan adanya rehabilitasi.

## Gambar 1.: Perbandingan jumlah tahanan Narkotika di Indonesia Tahun 2024 Sumber: diolah penulis (2024)
Direktorat  Jenderal  Hak Asasi  Manusia  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (yang  selanjutnya  disingkat: Ditjen HAM), mengungkapkan bahwa 60 persen kelebihan kapasitas tahanan di rumah tahanan negara (yang selanjutnya disingkat: Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (yang selanjutnya disingkat: Lapas) dipenuhi oleh kasus Narkotika. Sekarang ini jumlah narapidana dalam tahanan 264.000 yang harusnya 146.000, jadi ( over
0 50.000 100.000 150.000 Narapidana dan Tahanan Narkoba Narapidana Seluruh Indonesia Tahanan Seluruh Indonesia
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2137-2142 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3189
capacity ) mengalami kenaikan 86 persen (Kamil, 2023). Pemicu over capacity, karena banyak pengguna yang diproses pengadilan dan dihukum kurungan, permasalahan pun tidak berhenti disana karena apabila pengguna tersebut  ditempatkan di  lapas  berisiko  bergaul  dengan pelaku  lainnya, yang  menjadikan pengguna  tersebut naik level menjadi bandar atau pengendali.
Kegiatan Pengabdian ini diselenggarakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan Narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum (Penulis), kemudian yang menjadi Moderator dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Jawa  Barat  (yang  selanjutnya  disingkat:  Kesbangpol  Jabar).  Kegiatan  ini  mengundang  30  peserta dengan jabatan kepala atau direktur, hal ini agar pemberdayaan terhadap instansi dapat dilakukan dengan baik. Karena  kepala  kantor  atau  direktur  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  kebijakan  yang  dapat  mencegah terjadinya  penyalahgunaan narkoba. Peserta  yang diundang  dalam  kegiatan  ini  antara  lain:  15  (lima  belas) kepala  sekolah  SMA/SMK,  Kakanwil  Bank  Indonesia,  Binda  Jabar,  Kepala  Stasiun  Karantina  Pertanian, Direktur PT. Kimia Farma (Banjaran), Kelapa Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Kantor Pajak Pratama Bandung, Kepala Puslitbang LAN, Direktur RS Mata Cicendo, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jabar, Kepala Kantor Basarnas, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor PT. KAI Bandung, Kakanwil DJPB Jabar, Kepala BPOM Jabar, Pimpinan dan Pertamina Ujungberung.
Kegiatan ini bermaksud untuk agar institusi yang ikut dalam kegiatan ini, mampu mencegah peredaran gelap Narkotika dan mengantisipasi apabila adanya gejala Narkoba mulai marak di lingkungannya. Maksud dari  kegiatan  ini  pun  menjadikan  institusi  mampu  membuat  kebijakan  berupa  peraturan  atau Standard Operating Procedure (yang selanjutnya disingkat: SOP) yang dapat memberikan informasi pelajar mengenai bahaya  narkoba  dan  mempersempit  ruang  gerak  peredarannya  di  tingkat  pelajar.  Pembuatan  kebijakan merupakan bagian dari kemampuan antisipasi institusi untuk memberikan informasi bahaya narkoba, misalnya sekolah yang membuat instruksi kepada guru untuk menyisipkan materi bahaya narkoba, serta upaya meminta penyuluh BNN untuk mensosialisasikan modus pengedar menjerat pelajar untuk menjadi pengguna. Hal ini tentunya sangat efektif, karena elemen pemerintah dan masyarakat bergerak aktif untuk mencegah narkoba agar tidak di konsumsi. Kegiatan Kotan dapat mengefisienkan anggaran Negara, karena sosialisasi dilakukan secara masif dan direct kepada pelajar dan merupakan bagian dari Ttugas Pokok dan Fungsi (yang selanjutnya disingkat: Tupoksi) yang sudah ada.
Pelaksanaan Kotan didasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (yang selanjutnya disingkat Perka Kotan) pada Pasal 2  Perka  Kotan  bahwasannya:  “Kebijakan  Kotan  bertujuan  untuk  meningkatkan  ketanggapan  suatu Kabupaten/Kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi.”
Pada dasarnya Kebijakan Kotan bersifat luas tidak terbatas institusi Pemerintah, tetapi juga peran aktif mayarakat  baik  secara  komunitas  maupun  personal  untuk  menanggapi  bahaya  narkotika.  Kotan  pun  tidak terbatas pada tingkatan Kabupaten/Kota, tetapi juga di tingkat organisasi paling kecil, yaitu keluarga harus diupayakan  memiliki  kemampuan  untuk  mencegah  bahaya  narkotika.  Adapun  kebijakan  ketanggapan Kabupaten/Kota,  sebagai  upaya  dasar  Pemerintah  pada  sistem  desentralisasi  sekarang  yang  melimpahkan kewenangan pusat kepada daerah sesuai dengan amanah Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.
Pada kegiatan Kotan yang dihadiri para kepala sekolah Kota Bandung penulis dalam kegiatan pengabdian upaya  antisipasi  sekolah,  seperti  kepala  sekolah  menginstruksikan  guru  mata  pelajaran  kewarganegaraan menyisipkan materi bahaya dan ancaman hukuman bagi kejahatan narkotika, meskipun di kurikulum tidak ada tapi dapat secara praktis  menanggapi ancaman narkoba di lingkungan sekolah.
Peningkatan  kemampuan  adaptasi  pada  sekolah,  dapat  dipergunakan  misalanya  sekolah  yang  pernah melakukan  kegiatan  bersama  BNN,  apabila  ada  anak  yang  melakukan  perilaku  yang  memenuhi  kriteria dicurigai  sebagai  pengguna,  maka  dilakukan  konseling  oleh  psikolog  atau  konselor  BNN.  Kebijakan  yang sifatnya  adaptasi,  tentunya  akan  fleksibel  dipergunakan  dan  menjadikan  sekolah  tidak over regulasi  yang menyebabkan siswa dan guru kewalahan dan malah menyebabkan pelaksanaannya kurang.
Peningkatan kemampuan mitigasi, tentunya apabila berkaitan dengan narkotika adalah upaya rehabilitasi. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan (Hidayatun, 2020), akan tetapi mitigasi yang dilakukan di tingkat sekolah untuk tingkat awal dengan memitigasi bahaya rokok dan minuman keras. Karena kecenderungan sebelum menggunakan narkoba biasanya pelajar mencoba mengkonsumsi rokok dan minuman keras terlebih dahulu. Hal ini tentunya harus dapat diantisipasi, misalnya dengan memanggil orang tua bagi siswa yang kedapatan merokok dipanggil orang tuanya dan mendapatkan kewajiban tambahan misalnya lari
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2137-2142 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3189
pagi  selama  beberapa  waktu  untuk  membangun  kebiasaan  sehat.  Guru  pun  sama  apabila  dalam  tugasnya kedapat  merokok,  maka  harus  menerima  sanksi  yang  dapat  memberikan  efek  jera  dan  dapat  menciptkan kepercayaan siswa bahwasannya kebijakan sekolah memenuhi rasa keadilan.
Efek buruk narkoba bagi suatu bangsa tentunya akan merusak ketahanan nasional, hal ini terbukti sejak berabad-abad lalu, ketika Bangsa Inggris ingin merusak suku asli Australia, yaitu Aborigin dengan mencekoki minuman  keras  dan  Bangsa  China  diselundupkan  opium.  Hal  ini  tentunya  menjadikan  Suku Aborigin  dan Bangsa China mengalami kemunduruan, karena zat yang dapat mempengaruhi sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak dan berefek penggunannya ketergantungan, pengguna mengalami efek degeneratif fisik dan fisikis. Jika tidak dihentikan, dalam jangka panjang narkoba akan mencapai tujuan utamanya Untuk merusak masa depan bangsa (Nurhalimah, 2017).
Narkoba tentunya akan menjadi cita-cita suatu bangsa apabila tidak ada sama sekali, akan tetapi hal ini tentunya sulit dilakukan. Karena berkaitan dengan kenikmatan manusia yang tentunya akan selalu ada, maka Pemerintah  berupaya  untuk  menekan  prevalensi,  sebelum  adanya  BNN  prevalensi  cenderung  selalu mengalami peningkatan. Sejak adanya UU Narkotika yang menghendaki terbentuknya BNN, maka prevalensi dapat ditekan penurunannya walaupun terkadang ada tahun yang sedikit mengalami kenaikan.
Gambar 2. Perkembangan Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Sumber : BNN, diolah Sekjen DPR RI (2023)
Pemerintah  mentargetkan  prevalensi  penyalahgunaan  narkotika  di  tahun  2024  mengalami  penurunan mencapai  1,69%  (Anida,  2023).  Ketercapaian  penurunan  prevalensi  dapat  diperoleh  melalui  program preventif, karena hal ini lebih efektif dibandingkan law enforcement dan rehabilitatif.
Gambar 3. Kegiatan Pengabdian yang diselenggarakan BNNP Jawa Barat dengan Audiens seluruh Kepala Sekolah SMA Kota Bandung
Program Kotan akan efektif dengan dukungan berbagai pihak, BNN sebagai institusi yang komprehensif menangani narkotika bertanggungjawab menekan prevalensi, tidak akan efektif apabila melakukannya secara kolaboratif.  Penanaman  kesadaran  terhadap  pembuatan  kebijakan  dan  program  yang  dapat  mengantisipasi bahaya  narkotika  dilakukan  BNN  sebagai  penggerak.  Upaya  pencegahan  pun  dilakukan  dengan  berbagai metode yang tentunya membutuhkan kecermatan dan daya tarik sehingga dapat diterima masyarakat banyak serta efektif.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2137-2142 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3189

## IV. KESIMPULAN
Target Pemerintah untuk menurunkan prevalensi pengguna narkotika sebesar 1,69% dilakukan dengan upaya  P4GN.  Upaya  yang  paling  utama  dilakukan  dengan  pencegahan,  dengan  memberikan  pemahaman kepada masyarakat yang belum pernah mengkonsumsi narkotika untuk memiliki pertahanan diri untuk tidak mencobanya.  Pada  Program  Kotan  dengan  memberdayakan  masyarakat  melalui  institusi  yang  hadir  untuk menjadikan pertahanan terhadap ancaman narkotika ditularkan kembali ke khalayak yang lebih luas sebagai upaya antisipasi. Kemudian upaya adaptasi dengan mengelaborasikan kebijakan dan kebiasaan yang telah ada untuk dapat bertransformasi terhadap ancaman narkotika. Hasil dari kegiatan ini dengan adanya komitmen dari 30  (tiga  puluh)  instansi  pemerintah,  sekolah,  dan  BUMN  untuk  membuat  kebijakan  yang  memberikan pengetahuan akan bahaya narkoba, menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk gaya hidup yang sehat, dan memitigasi apabila di instansinya ada yang kecanduan narkotika untuk mengikuti Program Rehabilitasi BNN. Program  Kotan  juga  memiliki  kemampuan  me-mitigasi  apabila  terjadi  penyalahgunaan  masyarakat  harus memiliki mindset bagi pemakai untuk di rehabilitasi dan yang terlibat pengedarannya untuk di proses hukum sebagai efek jera.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Rektor  Universitas  Padjadjaran  dan  Dekan  Fakultas  Hukum Unpad  yang  telah  memberikan  kesempatan  dalam  kegiatan  Kotan.  Kepala  Badan  Narkotika  Provinsi  Jawa Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Kotan dalam bentuk pengabdian masyarakat . Kepala Sekolah  SMA/SMK  di  Kota  Bandung,  Kakanwil  Bank  Indonesia,  Binda  Jabar,  Kepala  Stasiun  Karantina Pertanian,  Direktur  PT.  Kimia  Farma  (Banjaran),  Kelapa  Balai  Besar  Pelatihan  Vokasi  dan  Produktivitas, Kepala Kantor Pajak Pratama Bandung, Kepala Puslitbang LAN, Direktur RS Mata Cicendo, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jabar, Kepala Kantor Basarnas, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor PT. KAI Bandung, Kakanwil DJPB Jabar, Kepala BPOM Jabar, Pimpinan dan Pertamina Ujung.erung.

## DAFTAR PUSTAKA
Aninda, dkk, (2023). Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2024. Badan Keahlian Sekjen DPR RI, h. 1.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN. (2021). Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, h. ii
Hidayatun, Siti dan Widowaty, Yeni. (2020). Konsep Rehabilitasi  Bagi  Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal Penegekalan Hukum dan Keadilan, 1(2), September 2020, h. 167. doi: 10.18196/jphk.1209 Kamil, Irvan dan Asril, Sabrina. (2023). Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika.
Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/23415261/ditjen-ham-sebut-60-persen-tahanan-di- indonesia-terkait-kasus-narkotika .
Nurhalimah, Siti. (2017).  Narkoba  Menghantui  Generasi  Bangsa.  Adalah:  Buletin  Hukum  dan  Keadilan,  1(4c).  h.  36, ISSN: 2338-4638 Purbanto,  Hardy  dan  Hidayat,  Bahril.  (2023). Systematic  Literature  Review: Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, 20(1) April 2023. h.1, P-ISSN 1412-5382 / E-ISSN 2598-2168.
Surusi, Ahmad dkk. (2022). Implementasi  Pemberdayaan Masyarakat  Dan Kapasitas Aktor Perguruan Tinggi Di Kota Serang. Jurnal  Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, 6(1), November 2022, h. 110. p-ISSN: 2580-541X
Suryaningrum,  Sumarah.  (2023).  Penguatan  Kapasitas  Guru  Pada  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  Daerah  3T (Tertinggal,  Terdepan,  dan  Terluar).  Wahana  Dedikasi:  Jurnal  PKM  Ilmu  Kpendidikan,  6(1),    hl.  167. ISSN Print/online: 2655-5069 / 2655-5077