BAGIAN WARIS BAGI JANDA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

## Dwi Wulandari
Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jawa Timur Email: dwulandari932@gmail.com

## Abstract
During this time, science Mawaris only studied in the Islamic legal literature, which is still general  science.  The  distribution  of  inheritance  follows  what  has  been  mentioned  in  the Qur'an and al-Sunnah and there are additions from the ijtihad results of the Companions in the Arab countries. The structure of Indonesian people's life which is different from the Arab community,  makes  the  Islamic  Inheritance  Law  appear  rigid  and  difficult  when  applied  in Indonesia,  so  that  many  Muslims  in  Indonesia  prefer  adat  inheritance  law.  Through  the literature study method, writing examines as well as disseminates information related to the Compilation of Islamic Law that is used to implement Islamic inheritance law in Indonesia that is  not widely known by the public. Indonesian ’ulama who have  studied mawaris, are trying  to  formulate  Islamic  inheritance  law  by  considering  the  conditions  of  Indonesian society,  so  that  this  Islamic  inheritance  law  can  be  accepted  by  Indonesian  Muslims.  The efforts of the 'ulama bore fruit with the birth of the Compilation of Islamic Law, even though its status is still the President's instruction and has not been made official as a law. But it has  been  applied  in  the  Religious  Courts  and  is  disseminated  and  reviewed  in  tertiary institutions.
Keywords: Waris, Widows, Law, Islam, KHI.

## A. Pendahuluan
Pada zaman penjajahan Belanda, implementasi hukum kewarisna Islam tidak berkembang. Sebab dalam proses pembagian harta waris, masyarakat lebih memilih menggunakan  hukum  adat  dari  pada  hukum  kewarisan  Islam.  Dalam  pandangan mereka,  hukum  kewarisan  Islam  tidak  memiliki  sistem  tertentu,  sehingga menimbulkan sebuah anggapan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang rumit. 1
Kondisi  seperti  inilah  yang  menyebabkan  hukum  kewarisan  Islam  menurut fiqh kebudayaan Arab itu sangat sulit diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia.
Maka  dibutuhkan  formulasi  penerapan  konsepsi  hukum  Islam  yang  sesuai dengan struktur kehidupan masyarakat Indonesia. Walaupun hal ini nantinya akan menghasilkan  perbedaan  hasil  ijtihad  dalam  penerapan  hukum  Islam  di  negera- negara Islam lainnya.
Mengutip dari pendapat H. Abdurrahman SH, MH yang menuturkan bahwa perbincangan  tentang  hukum  Islam  di  Indonesia  dengan  hukum  Islam  diberbagai kawasan  dunia  akan  selalu  menampakkan  dua  wajah,yaitu  wajah  yang  tampak sebagai hukum yang  bersifat  universal  dengan  daya jangkau untuk  semua  tempat
1 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 4.
dan sepanjang zaman. Dan dibutuhkan pula wajah lainnya yang khas hukum Islam Indonesia masa kini. 2
Penuturan selanjutnya disebutkan bahwa “Hukum Islam Indonesia masa kini” merupakan  sebuah  label  yang  diberikan  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam yang berlaku di Indonesia, sekaligus menampilkan corak khas Indonesia. Sistem dan budaya  Indonesia  akan  lebih  terefleksi  didalam,  sehingga  hukum  Islam dimaksudkan  untuk  beberapa  bagian  tertentu  baik  yang  menyangkut  kaidah hukumnya  maupun  pola  pemikiran  yang  mendasarinya  akan  menunjukkan beberapa  perbedaan  dengan  hukum  Islam  yang  berlaku  ditempat  negara  Islam lainnya, sekalipun memiliki sifat dasar yang sama yaitu bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah. 3

## B. Pembahasan B.1. Hukum Kewarisan Islam
Terdapat beberapa istilah lain dari hukum kewarisan Islam, yakni diantaranya fiqh  mawaris  atau  ilmu  miros  dan  ilmu  faraid. Pada  dasarnya  perbedaan tersebut berada pada arah titik utama yang dijadikan pembahasannya saja. 4 Bisa kita telusuri lebih dulu makna dari istilah-istilah tersebut.
Fiqh  mawaris  berasal  dari  dua  kata,  yakni  fiqh  dan  mawaris.  Fiqh  secara bahasa  memiliki  makna  paham  dan  mengerti.  Adapun  secara  istilah  syara’,  fiqh adalah  mengetahui  hukum-hukum  syara’  yang  berkaitan  dengan  perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. 5 Sedangkan  mawaris  adalah  bentuk  jama’  dari miros .  Dan miros berasal  dari bentuk masdar yang memiliki arti ketetapan harta  yang dimiliki seseorang setelah meninggalnnya  orang  lain,  yang  mana  ia  bisa  mengambil  sisa  dari  apa  yang ditinggalkan oleh si mayit (orang lain yang meninggal tadi). 6 Atau lebih mudahnya bisa dipahami sebagai harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli waris.
Dijelaskan pula oleh Prof. Hasby as-Shiddiqi bahwa fiqh mawaris adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui orang-orang yang berhak memenerima warisan dan orang yang tidak berhak menerima warisan, serta kadar / bagian yang didapat oleh setiap ahli waris sekaligus tata cara pembagiannya. 7
Sedangkan  dalam  literatur  klasik,  disebutkan  oleh  ulama’  hanafiyah  bahwa ilmu  miros  adalah  kaidah-kaidah  fiqih  dan  kaidah  penghitungan  yang  digunakan untuk  bisa  mengetahui  bagian  yang  diterima  oleh  ahli  waris  dalam  hal  harta peninggalan. 8
2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 4. 3 Ibid., 5.
4 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam... , h. 6.
5 Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat, (Singapore, Jeddah : al-Haramian), h. 168.
6 Wahbbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh , (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), jilid 8, h. 241.
7 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5.
8 Amin Abdu al-Ma’bud Zaghlul, Ahkam al-Miras wa al-wasiyah fi Syari’ah al-Islamiyah , (Kairo: Nabil, 2009), h. 46.
Adapun ulama’ malikiyah memberikan makna yang hampir sama dengan prof hasby as-shiddiqi, yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui orang-orang yang berhak memenerima warisan dan orang yang tidak berhak menerima warisan, serta kadar / bagian yang didapat oleh setiap ahli waris. 9
Wahbah Zuhayli pun turut menjelaskan dalam bukunya al-fiqh al-Islamy wa adillatuh  bahwa  sebagian  ulama’  mengartikan  ilmu  miros  merupakan  ilmu  yang bersumber  dari  fiqh  dan  penghitungannya  yang  mana  kedua  ilmu  tersebut membahas tentang kekhususan pada setiap hak dari harta peninggalan. 10
Dari  penjelasan  diatas  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  fiqh  mawaris  adalah suatu  ilmu  yang  menjelaskan  tentang  harta  peninggalan,  proses  pemindahannya, dan  orang-orang  yang  berhak  menerimanya  sekaligus  besar  kecilnya  bagian  harta peninggalan yang diterima.
Sebagian  ulama’  menyebut  fiqh  mawaris  dengan  ilmu  faraidh.  Faraidh merupakan  jamak  dari  faridhah  yang  berarti  wajib,  takaran,  pasti,  dan  jelas. 11 Penyebutan ilmu faraidh diambil dari ayat al-Qur’an surat al-nisa’ ayat 7:
َّم ِّ م  ٌبي ِّصَن ِّءٓاَسِّ نلِّل َو َنوُبَرْقَ ْلْٱ َو ِّناَدِّل ََٰوْلٱ  َك َرَت اَّمِّ م ٌبي ِّصَن ِّلاَج ِّ رلِّ ل ٱ  َك َرَت ا َْلْٱ َو ِّناَدِّل ََٰوْل َك  ْوَأ ُهْن ِّم َّلَق اَّم ِّم َنوُب َرْق
اًضو ُرْفَّم اًبي ِّصَن ۚ  َرُث
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Dan bagi  wanita  ada  hak  bagian  dari harta  peninggalan  ibu  bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit atau banyaknya menurut bagian yang telah ditetapkan.”
Amir  Syarifuddin  menyebutkan  bahwa  didalam  ketentuan  kewarisan  Islam yang terdapat dalam al-Qur’an lebih banyak yang telah ditentukan dari pada yang tidak ditentukanbagiannya. Sebab itu, hukum ini disebut dengan faraidh. 12 Dalam  istilah  mawaris,  faraidh  digunakan  sebagai  suatu  bagian  ahli  waris yang telah ditentukan oleh syara’. 13
Hukum kewarisan Islam berdasarkan pada al-Qur’an dan sunnah serta ijtihad ulama’.  Maka  itulah,  hukum  kewarisan  Islam  ini  dijadikan  panduan  bagi  semua muslim  dalam  membagi  warisan.  Walaupun  dalam  penerapannya  terdapat perbedaan  pada  beberapa  daerah  atau  negara  karena  dipengaruhi  latar  belakang adat dan budaya.
Dalam  hukum  kewarisan  Islam  dijelaskan  bahwa  tidak  semua  orang  yang meninggal  bisa  diambil  harta  warisannya.  Hanya  orang-orang  yang  memiliki hubungan  darah,  hubungan  perkawinan, wala’ atau  hubungan  sesama  Islam  yang berhak  mendapatkan  harta  warisan. 14 Adapun  unsur-unsur  kewarisan  dalam hukum islan itu ada tiga, yaitu :
1. Muwaris adalah orang yang meninggalkan harta waris,
2. Waris adalah  ahli  waris  yang  memiliki  hak  mendapatkan  harta  waris  dari muwaris,
9 Amin Abdu al-Ma’bud Zaghlul, Ahkam al-Miras wa al-wasiyah... , h 6.
10 Wahbbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy..., h. 241.
11 Ibid., h. 47.
12 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 5.
13 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam..., h. 9.
14 Ibid., h. 175.
3. Maurus adalah harta yang ditinggalkan muwaris untuk ahli warisnya. 15 Dalam literatur  fiqh,  harta  peninggalan  ini sering  disebut  dengan  istilah tirkah yang berarti  sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh  si  mayit  berupa  harta  secara  mutlak. Mayoritas  ahli  fiqih  berpesepakat  bahwa  maksud  dari  harta  secara  mutlak disini berupa harta benda dan hak-hak kebendaan. 16

## B.2. Bagian Istri Dalam Hukum Kewarisan Islam
Disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 7:
ِّ ل ٌبي ِّصَن ِّءٓاَسِّ نلِّل َو َنوُبَرْقَ ْلْٱ َو ِّناَدِّل ََٰوْلٱ  َك َرَت اَّمِّ م ٌبي ِّصَن ِّلاَج ِّ رل اَّم ِّ م ٱ  َك َرَت َْلْٱ َو ِّناَدِّل ََٰوْل َك  ْوَأ ُهْن ِّم َّلَق اَّم ِّم َنوُب َرْق اًضو ُرْفَّم اًبي ِّصَن ۚ  َرُث
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”
Ayat  tersebut  dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan memiliki  hak  waris.   Dan  ini sebagai  bukti  bahwa  Islam  itu  adil,  tidak membeda- bedakan  antara  laki-lakii  dan  perempuan.  Hal  ini  jelas  berbeda  terbalik  dengan kondisi zaman pra Islam, yakni zaman jahiliyah.
Pada  masa  jahiliyah,  seorang  perempuan  termasuk  istri  tidaklah  mendapat warisan.  Namun  bisa  jadi  istri  yang  akan  menjadi  harta  warisan.  Islam  hadir mengangkat  derajat  perempuan,  dengan  memberikannya  bagian  yang  pasti  dan masuk  pada  kelompok ashabul  furudh tanpa  ada  yang  bisa  menghalangi  haknya sebagai  istri.  Dan  juga  mengharamkan  istri  dijadikan  sebagai  harta  warisan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 19:
اًه ْرَك َءاَسِِّنلا اوُث ِرَت  ْنَأ ْمُكَل ُّل ِحَي  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi wanita dengan jalan paksa.”
Dalam  fiqh  mawaris,  istri  mendapatkan  bagian  1/4  jika  dengan  almarhum suaminya  tersebut  tidak memiliki  anak  ataupun suaminya  tersebut  tidak memiliki anak, baik dari istri tersebut ataupun dari istri lainnya. Namun bila terdapat anak, maka istri akan mendapatkan 1/8. 17 Bagian istri ini adalah bagian pasti yang sudah disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 12:
َّنُهَل َو ُعُبُّرلا اَّم ِم ْمُتْكَرَت ْنِإ ْمَل ْنُكَي ْمُكَل دَل َو ْنِإَف َناَك ْمُكَل َلَو د َف َّنُهَل ا ُنُمُّثل اَّمِم َرَت ْمُتْك
“Para isteri mendapatkan seperempat harta yang kamu (suami) tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. jika kamu memiliki anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”

## B.3. Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal  demi  pasal,  berjumlah  229 pasal,  dan  terdiri  atas  tiga  bagian materi  hukum, yaitu : 18
15 Amin Abdu al-Ma’bud Zaghlul, Ahkam al-Miras wa al-wasiyah... , h. 79.
16 Ibid., h. 14. 17 Ibid., h. 108.
18 Wahbbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy..., h. 176.
1. Hukum perkawinan sebanyak 170 pasal
2. Hukum kewarisan, wasiat dan hibah sebanyak 44 pasal
3. Hukum perwakafan sebanyak 14 pasal. Mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam,  namun  dalam  penerapan kesehariannya masih dipengaruhi oleh  politik Islam pemerintahan Hindia Belanda yang  banyak  menggunakan  hukum  adat.  Kemudian  dibiarkan  berlanjut  oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga banyak masalah yang dihadapi Peradilan Agama.
Sebenarnya  persoalan  pokok  yang  terjadi  adalah  adanya  hakim  Peradilan Agama  yang  menyamakan  antara  syariah  dengan  fiqh.  Sehingga,  ketika  ia memutuskan suatu perkara, ia akan merujuk kepada kitab fiqh  yang dominan dan sesuai dengan madzhab yang dianut.
Selain  itu,  zaman  dahulu  wawasan  para  hakim  Peradilan  Agama  mengenai fiqh Islam di Indonesia masih terpaku pada hukum madzhab syafi’iyah saja. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia menganut madzhab Syafi’i. Hal ini menimbulkan munculnya  berbagai  putusan  Peradilan  Agama  yang  berbeda-beda  untuk  perkara yang  sama.Sehingga  tampak  adanya  ketidakpastian  hukumyang  dapat menyebabkan  masyarakat  pencari  keadilan  terhadap  Peradilan  agamatidak  ada kepercayaan lagiterhadap Peradilan Agama. 19
Sebab itulah adanya Kompilasi Hukum Islam yang tidak hanya merujuk pada satu  madzhab  sangat  diperlukan  sebagai  hukum  positif  untuk  landasan  rujukan setiap  keputusan  Peradilan  Agama.  Supaya  mendapatkan keseragaman  keputusan hukum  di  Peradilan  Agama.  Dan  terciptanya  keadilan  yag  merata  untuk  semua umat Islam di negeri ini.
Usaha untuk mendekatkan  orang Islam  dengan keislamannya  terus menerus dilakukan. Diantaranya adalah mendekatkan dan menerapkan hukum Islam dalam bidang  kewarisan.  Sebab  menurut hukum  positif  Indonesia,  jika  orang  Islam  akan membagi  warisan,  mereka  tidak  harus  tunduk  pada  hukum  kewarisan  Islam. Mereka masih  diberi  kebebasan  untuk  memilih  pranata  hukum  lain,  yaitu  hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan berdasarkan KUHP Perdata.
Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  hukum  perkawinan.  Selain  Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974.  Disebutkan  dalam  UU  Nomor  1  tahun  1974  pasal  2  ayat  1 bahwa  orang  Islam  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  harus  tunduk  pada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam. 20 Pada pasal 171 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : 21
1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menentukan  siapa- siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya  masing- masing.
19 Wahbbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy..., h. 175, 20 Ibid., h. 178 21 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Permata Press), h. 53.
2. Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan  beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta  peninggalan  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta  warisan  adalah  harta    bawaan  ditambah  bagian  dari  harta bersama  setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah ( tajhiz ), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
Di Indonesia, struktur masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Arab, yang mana  tidak  ada  perbedaan  harta.  Sedangkan  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia  membedakan  harta  keluarga  atau  dalam  sebuah  rumah  tangga  ada  4 macam, yaitu : 22
1. Harta  bawaan masing-masing dari suami dan istri  yang didapatkan sebelum perkawinan atas usaha sendiri
2. Harta  yang  dibawa  ketika  menikah  oleh  suami  atau  istri,  yakni  bisa  berupa harta  pemberian  untuk  kedua  mempelai  sebagai  modal  usaha  atau  berupa tempat kediaman ataupun lainnya.
3. Harta  yang  didapatkan  oleh  suami  atau  istri  selama  perkawinan  berupa pemberian ( hibbah ) ataupun warisan dari orang tua / keluarga.
4. Harta yang didapatkan selama perkawinan atas usaha bersama atau salah satu pihak. di jawa biasa disebut harta gono gini.
Dari  keempat  macam  harta  tersebut,  jikalau  salah  satu  dari  pasangan  suami istri meninggal dunia, maka harta no.1, 2 dan 3 akan kembali kepada masing-masing pihak.Hal ini sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam dalam bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinanpasal 85, 86, dan 87. Adapun bunyinya adalah : 23 Pasal 85 :
Adanya  harta  bersama  dalam perkawinan  itu  tidak menutup kemungkinan  adanya  harta  milik  masing-masing  suami  atau istri. Pasal 86 : 1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. 2. Harta  istri  tetap  menjadi  hak  istri  dan  dikuasai  penuh olehnya,  demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
Pasal 87 :
22 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam..., h. 58
23 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI)..., h. 28.
1. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan harta  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing, sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan. 2. Suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.
Adapun harta yang no.4 akan menjadi harta waris. Di jawa, harta gono gini ini akan  dibagi  menjadi  2  :  1  atau  dikenal  dengan  istilah sepikul  segendongan yakni sepikul atau 2 bagian untuk suami dan segendongan atau 1 bagian untuk istri. 24 Namun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  harta  bersama  yang  didapatkan selama  perkawinan  ini  akan  dibagi  rata,  yaitu  ½  untuk  suami  dan  ½  untuk  istri. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 96 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : 25
“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh ( ½ ) harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama.”

## B.4. Bagian istri atau janda dalam Kompilasi Hukum Islam
Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 180 yang berbunyi : 26
“Janda  mendapat  seperempat  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.”
Dari pasal  tersebut  diketahui  bahwa  istri  yang  ditinggal mati  suaminya  atau biasa disebut janda, akan mendapatkan bagian ¼ bilamana tidak terdapat anak dari mereka atau dari suami dengan istri lainnya. Namun bila sebaliknya, maka bagian istri berkurang menjadi 1/8.

## B.5. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kompilasi Hukum Islam
Hukum  kewarisan  Islam  bersumber  pada  hukum  Islam  yang  mana pengambilan  hukumnya  berdasarkan  pada  al-Qur’an,  al-Sunnah  dan  juga  ijtihad para ulama’.
Adapun Kompilasi Hukum Islam juga sama dengan hukum kewarisan Islam yang  bersumber pada hukum Islam dan pengambilan hukumnya berdasarkan pada al-Qur’an,  al-Sunnah  dan  juga  ijtihad  para  ulama’  Islam  di  dunia  pada  umumnya dan ulama’ Indonesia khususnya, yang tentunya ulama’ Indonesia dalam membuat kepastian hukum dipengaruhi latar belakang kehidupan masyarakat Indonesia.
Didalam  beberapa  literatur  fiqh  yang  berkaitan  dengan  masalah  kewarisan tidak  pernah  disinggung  tentang  harta suami  dan  harta  istri  yang  akan  dibagikan kepada ahli waris jika ia meninggal dunia.Semua harta seakan milik suami, namun apa yang dimiliki suami juga menjadi milik istri. Sebab suami memiliki kewajiban
24 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam..., h. 59. 25 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI)..., h. 30.
26 Ibid., h. 56.
menafkahi istri dan anak-anaknya atau keluarganya. 27 Hal ini berlandaskan pada al- Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34 :
ىَلَع ْمُهَضْعَب ُ َّاللَّ َلَّضَف اَمِب  ِءاَسِِّنلا ىَلَع َنوُما َّوَق ُلاَج ِِّرلا َمِبَو  ٍضْعَب ْنَأ ا ِم اوُقَف
ْمِهِلا َوْمَأ  ْن
“Laki-laki  bertanggungjawab  atas  perempuan,  oleh  karena  Allah    melebihkan  sebagian mereka  (laki-laki)  atas  sebagian  yang  lain  (perempuan)  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah menafkahkan sebagian harta mereka.”
Disebutkan  pula  dalam  sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  dari  sayyidah ‘Aisyah  ra  bahwa  Hindun  binti  ‘utbah  istri  dari  Abu  Sufyan  datang  mengadu kepada  Rasulullah  SAW  dengan  berkata  :  “Wahai  Rasululloh,  sesungguhnya  Abu Sufyan  adalah  seorang  suami  yang  pelit.  Dia  tidak  memberi  untukku  dan  anak- anakkuu  nafkah  yang  mencukupi  kecuali  jikalau  aku    mengambil  uangnya  tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah SAW pun bersabda : “Ambillah dari hartanya yang bisa  mencukupi  kebutuhanmu  dan  anak-anakmu  dengan  kadar  sepatutnya.”  HR. Bukhari No.5364. 28
Dari hadis tersebut, tampak jelas bahwa dalam harta suami terdapat hak istri didalamnya karena adanya kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anaknya.
Struktur masyarakat  Indonesia  jelas memiliki  perbedaan  dengan  masyarakat Arab.  Di  negara  arab,  seorang  perempuan  tidak  sebebas  perempuan  Indonesia dalam bekerja. Mayoritas perempuan-perempuan Indonesia berkarier atau bekerja, sama  dengan  laki-laki.  Selain  itu,  harta  pasangan  suami  istri  dalam  kehidupan berumah tangga di Indonesia diklasifikasikan sendiri, sesuai dengan perolehannya kapan, dari mana dan untuk siapa, (istri atau suami).
Pendapat beberapa ulama’ Indonesia dalam menentukan klasifikasi harta yang diperoleh  dari  hasil  pendapatan  milik  bersama  (suami  istri)  yang  masing-masing mempunyai bagian dari harta tersebut dengan mendasarkan pada al-Quran sebagai sumber hukum Islam dalam surat an-Nisa’ ayat 32: 29
اَّم ِّ م  ٌبي ِّصَن  ِّءٓاَسِّ نلِّلَو ْاوُبَسَت ۡكٱ اَّم ِّ م  ٌبي ِّصَن ِّلاَج ِّ رلِّ ل َن ۡبَسَت ۡكٱ
“Bagi  laki-laki  ada  bagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan  dan  bagi  perempuan  juga  ada bagian yang mereka usahakan.”
No. Hukum Kewarisan Islam Kompilasi Hukum Islam 1. 1/4  bagian  bila  tidak  memiliki anak  dengan  almarhum  suami tersebut atau suami tersebut tidak memiliki anak dengan istri lainnya. 1/8 bagian bila memiliki anak dari almarhum  suami  tersebut  atau almarhum suami tersebut memiliki anak dari istri lainnya. 1/4  bagian  bila  tidak  memiliki  anak dengan almarhum suami tersebut atau suami  tersebut  tidak  memiliki  anak dengan istri  lainnya.
1/8  bagian  bila  memiliki  anak  dari almarhum suami tersebut atau almarhum  suami  tersebut  memiliki anak dari istri lainnya.
2. Tidak  ada  perbedaan  antara  harta  Tidak  ada  percampuran  harta  antara
27 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam..., h. 57.
28 Salmah, Nafkah Dalam Perspektif Hadis , dalam Jurnal Ilmiah Juris Vol.13, 2014, h. 96.
29 Ibid., h. 58.
istri dan suami harta bawaan suami dan istri. 3. - Mendapat  ½  bagian  dari  harta bersama

## C. Simpulan
Dari  berbagai  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hukum  kewarisan Islam: 1) tidak ada perbedaan harta yang didapat antara suami istri, baik sebelum dan sesudah menikah, 2) istri mendapatkan ¼ bagian bila tidak memiliki anak dari almarhum suami tersebut atau almarhum suami tersebut tidak memiliki anak dari istri lainnya. Namun bila sebaliknya,maka mendapat 1/8 bagian. Sedangkan, dalam Kompilasi  Hukum  Islam:  1)  tidak  ada  percampuran  harta  antara  harta  suami  dan istri  kecuali  harta  atas  usaha  bersama  atau  usaha  salah  satu  pasangan  sebagai pendapatan  hidup,  2)  istri  tetap  memiliki  harta  bawaannya  baik  sebelum  atau setelah menikah dan mendapatkan harta warisnya ¼ atau 1/8 dengan melihat ada atau tidak anak ditambah ½ dari harta bersamanya selama menikah.
Referensi:
Abdurrahman.1992. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademika Pressindo.
al-Jurjani,Muhammad. Kitab al-Ta’rifat . Singapore, Jeddah : al-Haramian. al-Zuhaili, Wahbbah.2008. al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr. Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi.2001. Fiqh Mawaris . Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid.2019. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Press,Tim Permata. Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Permata Press. Salmah, 2014. Nafkah Dalam Perspektif Hadis , dalam jurnal ilmiah Juris volume 13. Syarifuddin, Amir. 2004. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana. Zaghlul,  Amin  Abdu  al-Ma’bud.    2009. Ahkam  al-Miras  wa  al-wasiyah  fi  Syari’ah  al- Islamiyah . Kairo: Nabil.