EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PADA DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI
Oleh: Wan Syaparudin
Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Sri Wahyuni
Dosen Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: sriwahyuni@law.uir.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan Pertamanan  kota  Dumai  antara  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  dibidang  kebersihan  dan pertamanan.  Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  metode  survey  berdasarkan  keadaan sebelum dan sesudah terbentuknya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 yang menggunakan teori  evaluasi  Menurut  Talizuduhu  Ndraha,  Model  Before  –  After,  yaitu:  perbandingan  antara sebelum  dan  sesudah  suatu  tindakan/  perlakuan  (treatment).  Tolok  ukurnya  adalah  kondisi sebelumnya.  Metode  penelitian  bersifat  analisis  kuantitatif,  data  yang  diperoleh  berdasarkan jawaban  kuesioner  dari  33  orang  responden  dan  dianalisis  dengan  mencari  nilai  rata-rata.  Dari hasil penelitian ini ditemukan berdasarkan variabel yang diteliti menunjukkan ada hubungan yang positif  baik terhadap pelaksanaan sebelum maupun sesudah terbitnya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tersebut dengan hasil 57,33 % Kurang terlaksana. Rekomendasi  dari  penelitian  ini adalah (i) perlunya prosedur  atau standar kerja yang bisa diimplementasikan oleh pegawai dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan, (ii) pentingnya kerjasama antara Dinas/ Badan dan  Kantor  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  ( Overlapping ),  tarik  ulur  pekerjaan  serta  saling menyalahkan diharapkan dapat dihindari apabila ada kejelasan dari pelaksanaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan.
Keyword: Evaluasi, Kebijakan Publik dan Overlapping

## PENDAHULUAN
Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai sebagai salah satu organisasi yang ada di Kota Dumai yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2008 dimana sebelumnya  bernama  Dinas  Kebersihan,  Pertamanan  dan  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai  yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai. Seiring waktu dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dimana Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dan perlu dievaluasi.
Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai adalah organisasi daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2008 yang antara lain:
1. Melaksanakan  kegiatan,  merumuskan  kebijakan,  mengkoordinasikan,  membina  dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang pengembangan tata kota, kebersihan dan pertamanan. 1
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi: 2
a) Perumusan kebijakan penataan ruang, penataan bangunan, perizinan bangunan, pertamanan dan pemakaman;
b) Perencanaan program perizinan bangunan, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman;
c) Pembinaan  perizinan  untuk  mendirikan,  mengubah  ataupun  membongkar  bangunan- bangunan;
d) Pengendalian  dan  penyediaan  bantuan/dukungan  penerapan  hasil  penelitian  dan pengembangan tekhnologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan;
e) Pembinaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tata kota pertamanan dan pemakaman;
f) Pembinaan pemberian pelayanan umum dan pelayanan tekhnis dibidang penataan ruang, penataan bangunan, perizinan bangunan dan pemakaman;
Adapun fenomena-fenomena yang menjadi penghambat Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dalam melaksanakan amanat pemerintah antara lain:
1. Terjadinya pertentangan dan tumpang tindih ( Overlapping ) menurut pasal 17 dalam Peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah dalam hal Penataan Ruang dengan Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai. Pasal 17 ayat (b) yakni: Perencanaan program perizinan bangunan, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman;
2. Terjadinya pertentangan dan tumpang tindih ( Overlapping ) menurut pasal 17 dalam Peraturan daerah  nomor  16  tahun  2008  tentang  organisasi  dan  tata  kerja  dinas  daerah  dalam  hal Pembinaan Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan dengan  Badan  Pelayanan  Terpadu  dan  Investasi  Kota  Dumai.  Pasal  17  ayat  (c)  yakni: Pembinaan  perizinan  untuk  mendirikan,  mengubah  ataupun  membongkar  bangunan- bangunan;
3. Terjadinya pertentangan dan tumpang tindih ( Overlapping ) menurut pasal 16 dalam Peraturan daerah  nomor  16  tahun  2008  tentang  organisasi  dan  tata  kerja  dinas  daerah  dalam  hal Penyelenggaraan  Kewenangan  tentang  Kebersihan  tentang  Tugas  Pokok  Dinas  Tata  Kota, Kebersihan  dan  Pertamanan  dengan  Kantor  Lingkungan  Hidup  Kota  Dumai.  Pasal  16 berbunyi: Melaksanakan kegiatan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang pengembangan tata kota, kebersihan dan pertamanan;
Sebagai  ukuran  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  misinya.  Dinas  Tata  Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai sebagai organisasi publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan serta pengendalian penyelenggaraan kewenangan bidang Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai memerlukan kepastian dalam  bertindak  sehingga  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  bisa  terwujud,  oleh karena itu pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
1 Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 16
2 Perda Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 17
Dinas Daerah Kota Dumai Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai dalam pencapaian Visi dan Misi dari Daerah harus dievaluasi.
Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kota  Dumai  Pada  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  Dan  Pertamanan Kota Dumai.
2. Bagaimanakah hambatan dan kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai.
Ruang lingkup dari permasalahan ini dibatasi pada permasalahan serta uraian yang telah dijelaskan  pada  latar  belakang  penelitian,  terlihat  bahwa  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Dumai  berperan  dalam  melaksanakan  kegiatan,  merumuskan  kebijakan, mengkoordinasikan,  membina  dan  mengendalikan  penyelenggaraan  kewenangan  bidang pengembangan tata kota, kebersihan dan pertamanan di Kota Dumai.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan,rumus dan kepastian data numerik. Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. 3
Penulis  mengambil  lokasi  penelitian  di  Kantor  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Dumai. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

## 1. Data primer
Data yang bersumber dari responden penelitian berdasarkan questioner/ angket yang diberikan kepada responden yakni aparatur pemerintah yang ada di Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan  Kota  Dumai  yang  berisikan  pertanyaan  seputar  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai sebelum dan sesudah terbentuknya yang difokuskan pada  bidang  kebersihan  dan  pertamanan  apakah  terlaksana,  kurang  terlaksana  atau  tidak terlaksana  dimana  24  responden  dari  unsur  bawahan  dan  9  responden  dari  unsur  pimpinan yakni kepala seksi (KASI), sementara 7 responden dari unsur pimpinan yang lainnya penulis lakukan dengan cara wawancara.
2. Data sekunder
Data yang penulis dapat dari berbagai buku referensi dan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan penulis.
Dalam penelitian digunakan instrumen kuesioner dengan skala pengukuran  ordinal  yaitu memberikan  nilai  atau  skor  untuk  jawaban  yang diperoleh  dari daftar pertanyaan paling rendah sampai pertanyaan paling tinggi. Setiap  item  pertanyaan  pada  variabel  tersebut  menggunakan
3 Singarimbun, 1987, Metode Penelitian Survey, Jakarta, Penerbit, LP3ES. Hal 8
skala  pengukuran  antara  rentang  skor  1  (satu)  sampai  dengan  3  (Tiga).  Skor  ini  bersifat membedakan dan mengurutkan dimana Pedoman untuk pengukuran adalah sebagai berikut:
1. Kategori jawaban Terlaksana diberi skor 3 (tiga).
2. Kategori jawaban kurang Terlaksana diberi skor 2 (dua).
3. Kategori jawaban tidak Terlaksana diberi skor 1 (satu).
Kategori jawaban  diatas  dapat  berubah  sesuai dengan  kebutuhan.  Seperti Sangat Perlu, Perlu, Tidak Perlu. Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini  adalah dengan menggunakan kuesioner yang  dibagikan  langsung  kepada  24  orang  responden yaitu  jajaran  staf/ pelaksana Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamana Kota Dumai, 9 orang responden dari unsur pimpinan yakni  kepala  seksi  (KASI),  sementara  7  responden  dari  unsur  pimpinan  yang  lainnya  penulis lakukan  dengan  cara  wawancara  untuk  diisi  jawabannya  sesuai  pertanyaan  dalam  rangka mendapatkan  data  yang  dibutuhkan. Sedang Data  sekunder  dapat dikumpulkan  oleh  penulis sendiri  melalui catatan ataupun permintaan  data-data yang  dibutuhkan  dalam  penelitian kepada instrumen  yang  menjadi  objek  penelitian  dalam  hal  ini  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Dumai.

## PEMBAHASAN

## Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  sebelum  terbitnya  Peraturan  Daerah  nomor  16 tahun 2008
Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  sebelum  terbitnya  Peraturan  Daerah  nomor  16 tahun  2008  difokuskan  pada  Pelaksanaan  peraturan  daerah  dalam  hal  pelaksanaan  bidang kebersihan  dan  pertamanan  dimana  sebelum  terbitnya  peraturan  daerah  nomor  16  tahun  2008 pelaksanaan  bidang  kebersihan  dan  pertamanan  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  dari  peraturan daerah  nomor 19  Tahun  2005  Tentang  Pembentukan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Lingkungan Hidup Kota Dumai .

## Perumusan  Kebijakan  Teknis  Dibidang  Kebersihan  dan  Pertamanan  Sebelum Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008
Perumusan  kebijakan  teknis  pada  prinsipnya  berguna  untuk  mempermudah  dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih ( overlapping ) pekerjaan sehingga yang menjadi  out  put  dari  perumusan  tersebut  adalah  adanya  peningkatan  kinerja,  kejelasan  dalam bertindak terutama dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan. Beberapa penjelasan terkait hasil penelitian ini akan penulis colaborasikan dengan hasil wawancara, interpretasi penulis serta ditambahkan gambar diagram yang berkaitan langsung dengan hasil penelitian yang sudah penulis  lakukan  selama  melalukan  penelitian  di  lapangan.  Penjabaran  hasil  penelitian  ini  juga dijelaskan sesuai dengan indikator penelitian yang sudah penulis susun sedemikian rupa sehingga apa  yang  penulis  sampaikan  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  kondisi  real  dari  jawaban  para responden atau sampel penelitian yang penulis jumpai selama di lapangan.
Tabel 1 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbentuknya  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008  dari  unsur  Bawahan  (Staf/ Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi)
No. Aspek Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan Responden Total Responden Persentase Unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) Unsur Pimpinan (KASI) 1. 2. 3. Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana 5 Orang 16 Orang 3 Orang 1 orang 6 Orang 2 Orang 6 Orang 22 Orang 5 Orang 18 % 66 % 16 % Jumlah 24 Orang 9 Orang 33 Orang 100 %

## Sumber: Data Olah berdasarkan Angket
Berdasarkan  Tabel  di  atas  tentang  tanggapan  responden  dari  unsur  bawahan  (Staf/ Pelaksana) dan Unsur pimpinan (Kasi) pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai  terhadap  Aspek  Pelaksanaan  Perumusan  Kebijakan  Bidang  Kebersihan  dan  Pertamanan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan Terlaksana sebanyak 6 orang (18%), yang menyebutkan Kurang Terlaksana sebanyak 22 orang (66%), dan yang memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 5 orang (16%)

## Sumber: Data Olahan Penulis

## Pengkoordinasian Dibidang Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008
Koordinasi  merupakan  salah  satu  hal  penting  guna  menunjang  kinerja  yang  baik  serta terarah. Pada prinsipnya koordinasi itu sendiri berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak terjadi saling menyalahkan, saling tunggu dan tumpang tindih ( Overlapping ) pekerjaan sehingga pengkoordinasian terutama dalam hal kebersihan dan pertamanan adalah salah satu tolok ukur keberhasilan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan pertamanan.
6 22 5 18 66 16 0 10 20 30 40 50 60 70 Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
Grafik 1 Tanggapan Responden dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Unsur Pimpinan (KASI) Terhadap Pelaksanaan Perumusan
Kebijakan Pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan Sebelum
Terbentuknya Perda no 16 tahun 2008
orang persentase
Tabel 2  Hasil  Tanggapan  Responden  Terhadap  Pelaksanaan  Kebersihan  dan  Pertamanan Sebelum  Terbit  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008  dari  unsur  Bawahan  (Staf/ Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi)
No. Aspek Pengkoodinasian dibidang Kebersihan dan Pertamanan Responden Total Responden Persentase Unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) Unsur Pimpinan (KASI) 1. 2. 3. Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana 5 Orang 12 Orang 7 Orang 6 orang 2 Orang 1 Orang 11 Orang 14 Orang 8 Orang 34 % 42 % 24 % Jumlah 24 Orang 9 Orang 33 Orang 100 %

## Sumber: Data Olah berdasarkan Angket
B erdasarkan  Tabel  di  atas  tentang  hasil  tanggapan  responden  dari  unsur  bawahan  (Staf/ Pelaksana) dan Unsur pimpinan (Kasi) pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai  terhadap  Aspek  Pengkoordinasian  Bidang  Kebersihan  dan  Pertamanan  sebelum terbentuknya  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas Daerah  pada  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan  Pertamanan  yang  menyebutkan  Terlaksana sebanyak 11 orang (34%), yang menyebutkan Kurang Terlaksana sebanyak 14 orang (42%), dan yang memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 8 orang (24%).
Hasil  ini  menunjukan  koordinasi  yang  dilakukan  masih  ditahap  pimpinan  saja  karena tingginya ego sektoral membuat unsur bawahan dianak tirikan. Pernyataan tersebut dibenarkan dan dikuatkan  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  kepada  unsur  pimpinan  yakni  Kepala  Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang dimana hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

## Sumber: Data Olahan Penulis

## Pembinaan  dan  Pengendalian  Penyelenggaraan  Kewenangan  Bidang  Kebersihan  dan Pertamanan
Baik itu pemerintahan maupun swasta pembinaan dan pengendalian kewenangan dalam hal  peningkatan  mutu  kerja  sangat  dibutuhkan  begitu  pula  halnya  dengan  Dinas  Tata  kota,
11 14 8 34 42 24 0 10 20 30 40 50 Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana Grafik 2 Tanggapan Responden dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan
Unsur Pimpinan (KASI) Terhadap Pengkoordinasian Pada Bidang
Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbentuknya Perda no 16 tahun 2008
Orang Persentase
Kebersihan dn pertamanan Kota Dumai sehingga pemahaman tentang arti pentingnya kebersihan dan penataan pertamanan dapat terlaksana dengan baik.
Pada  aspek  Pembinaan  dan  Pengendalian  Penyelenggaraan  Kewenangan  di  Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebelum terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan  Terlaksana  sebanyak  8  orang  (24%),  yang  menyebutkan  Kurang  Terlaksana sebanyak  21  orang  (64%),  dan  yang  memilih  jawaban  tidak  terlaksana  sama  sekali  sebanyak  4 orang (12%)
Tabel 3. Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbentuknya  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008  dari  unsur  Bawahan  (Staf/
Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi) No. Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Responden Total Responden Persentase Unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) Unsur Pimpinan (KASI) 1. 2. 3. Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana 4 Orang 17 Orang 3 Orang 4 orang 4 Orang 1 Orang 8 Orang 21 Orang 4 Orang 24 % 64 % 12 % Jumlah 24 Orang 9 Orang 33 Orang 100 %

## Sumber: Data Olah berdasarkan Angket
Hasil  ini  menunjukan  bahwa  Aspek  Pembinaan  dan  Pengendalian  Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang dilakukan masih sangat kurang karena kurangnya pemahaman dan keinginan untuk memahami arti penting dari penyelenggaraan bidang kebersihan dan pertamanan, hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.
Sumber: Data Olahan Penuli 8 21 4 24 64 12 0 20 40 60 80 Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana Grafik 3
Tanggapan Responden dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Unsur Pimpinan (KASI) Terhadap Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Sebelum Terbentuknya Perda no 16 tahun 2008
orang
persentase
Evaluasi  Pelaksanaan  Setelah  Terbentuknya  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008 Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Kebersihan dan Pertamanan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008
Dalam  hal  pelaksanaan  bidang  kebersihan  dan  pertamanan  setelah  terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Dumai  dapat  dilihat  berdasarkan  Tabel  di dibawah tentang tanggapan responden dari unsur bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Unsur pimpinan (Kasi)  pada  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Dumai  terhadap  Aspek Pelaksanaan  Perumusan  Kebijakan  Bidang  Kebersihan  dan  Pertamanan  setelah  terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan Terlaksana sebanyak 7 orang (21%),  yang  menyebutkan  Kurang  Terlaksana  sebanyak  23  orang  (70%),  dan  yang  memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 3 orang (9%).
Tabel 4 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Setelah
Terbentuknya  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008  dari  unsur  Bawahan  (Staf/ Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi) No. Aspek Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan Responden Total Responden Persentase Unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) Unsur Pimpinan (KASI) 1. 2. 3. Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana 5 Orang 17 Orang 2 Orang 2 orang 6 Orang 1 Orang 7 Orang 23 Orang 3 Orang 21 % 70 % 9 % Jumlah 24 Orang 9 Orang 33 Orang 100 % Sumber: Data Olah berdasarkan Angket Sumber: Data Olahan Penulis
7 23 3 21 70 9 0 20 40 60 80 Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana Grafik 4
Tanggapan Responden dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan
Unsur Pimpinan (KASI) Terhadap Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan SetelahTerbentuknya Perda no 16 tahun 2008
orang persentase

## Mengkoordinasian Dibidang Kebersihan dan Pertamanan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008
Pada prinsipnya koordinasi itu sendiri berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak terjadi saling menyalahkan, saling tunggu dan tumpang tindih ( Overlapping ) pekerjaan sehingga pengkoordinasian terutama dalam hal kebersihan dan pertamanan adalah salah satu tolok ukur keberhasilan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan pertamanan.
Tabel 5  Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Setelah Terbit Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi)
No. Aspek Pengkoodinasian dibidang Kebersihan dan Pertamanan Responden Total Responden Persentase Unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) Unsur Pimpinan (KASI) 1. 2. 3. Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana 5 Orang 12 Orang 7 Orang 3 orang 5 Orang 1 Orang 8 Orang 17 Orang 8 Orang 24 % 52 % 24 % Jumlah 24 Orang 9 Orang 33 Orang 100 %

## Sumber: Data Olah berdasarkan Angket
Berdasarkan  Tabel  di  atas  tentang  hasil  tanggapan  responden  dari  unsur  bawahan  (Staf/ Pelaksana) dan Unsur pimpinan (Kasi) pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai terhadap Aspek Pengkoordinasian Bidang Kebersihan dan Pertamanan setelah terbentuknya Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan Terlaksana sebanyak 8 orang (24%),  yang  menyebutkan  Kurang  Terlaksana  sebanyak  17  orang  (52%),  dan  yang  memilih jawaban tidak terlaksana sama sekali sebanyak 8 orang (24%).
Hasil  ini  menunjukan  koordinasi  yang  dilakukan  masih  tingginya  ego  sektoral  sebagai akibat perubahan dari pimpinan. Pernyataan tersebut dibenarkan dan dikuatkan berdasarkan hasil wawancara  penulis  kepada  unsur  pimpinan  yakni  Kepala  Dinas,  Sekretaris  dan  Kepala  Bidang dimana hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

## Sumber: Data Olahan Penulis
8 17 8 24 52 25 0 50 100 Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
Grafik 5
Tanggapan Responden dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Unsur Pimpinan (KASI) Terhadap Pengkoordinasian Pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan SetelahTerbentuknya Perda no 16 tahun 2008
Orang Persentase

## Pembinaan  dan  Pengendalian  Penyelenggaraan  Kewenangan  Bidang  Kebersihan  dan Pertamanan
Pembinaan  dan  Pengendalian  Penyelenggaraan  Kewenangan  Bidang  Kebersihan  dan Pertamanan merupakan hal penting guna meningkatkan kinerja pegawai yang ada di Dinas Tata kota, Kebersihan dan pertamanan Kota Dumai. Baik itu pemerintahan maupun swasta pembinaan dan pengendalian kewenangan dalam hal peningkatan mutu kerja sangat dibutuhkan begitu pula halnya dengan Dinas Tata kota, Kebersihan dan pertamanan Kota Dumai sehingga pemahaman tentang arti pentingnya kebersihan dan penataan pertamanan dapat terlaksana dengan baik.
Terhadap Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan setelah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang menyebutkan  Terlaksana  sebanyak  8  orang  (24%),  yang  menyebutkan  Kurang  Terlaksana sebanyak  21  orang  (64%),  dan  yang  memilih  jawaban  tidak  terlaksana  sama  sekali  sebanyak  4 orang (12%)
Tabel 6  Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan Setelah Terbentuknya  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008  dari  unsur  Bawahan  (Staf/
Pelaksana) dan Pimpinan (Kepala Seksi) No. Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Responden Total Responden Persentase Unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) Unsur Pimpinan (KASI) 1. 2. 3. Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana 4 Orang 17 Orang 3 Orang 4 orang 4 Orang 1 Orang 8 Orang 21 Orang 4 Orang 24 % 64 % 12 % Jumlah 24 Orang 9 Orang 33 Orang 100 %

## Sumber: Data Olah berdasarkan Angket
Hasil  ini  menunjukan  bahwa  Aspek  Pembinaan  dan  Pengendalian  Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang dilakukan masih sangat kurang karena kurangnya pemahaman dan keinginan untuk memahami arti penting dari penyelenggaraan bidang kebersihan dan pertamanan, hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

## Sumber: Data Olahan Penuli
8 21 4 24 64 12 0 50 100 Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana Grafik 6.
Tanggapan Responden dari unsur Bawahan (Staf/ Pelaksana) dan Unsur Pimpinan (KASI) Terhadap Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan SetelahTerbentuknya Perda no 16 tahun 2008
orang persentase

## Pembahasan  Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Pada  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Dumai
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Peretamanan Kota Dumai berdasarkan Model Before  –  After,  yaitu:  perbandingan  antara  sebelum  dan  sesudah  suatu  tindakan  (perlakuan treatment ). Tolok ukurnya adalah kondisi sebelumnya Kurang Terlaksana dengan baik.
Dalam menghitung rata-rata, disini peneliti menggunakan perumusan Perhitungan rata-rata standar Satu Sampel dimana merupakan salah satu bentuk pengujian data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka jawaban sementara yang perlu dilakukan uji adalah: “Jumlah tanggapan tentang apakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Pada  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  Dan Pertamanan Dalam Hal Pelaksanaan Kebersihan Dan Pertamanan”. Pengukuran diadasarkan pada aspek sebelum dan sesudah terbentuknya peraturan daerah tersebut.
Dikarenakan  pengukuran  pelaksanaan  peraturan  daerah  ini  berdasarkan  teori  evaluasi Menurut Talizuduhu Ndraha, yaitu Model Before – After, yaitu: perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan treatment). Tolok ukurnya adalah kondisi sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan:
1. Aspek Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan.
a) Terlaksana =18%
b) Kurang Terlaksana = 66 %
c) Tidak Terlaksana = 16 %
2. Aspek Pengkoodinasian dibidang Kebersihan dan Pertamanan
a) Terlaksana =34%
b) Kurang Terlaksana = 42 %
c) Tidak Terlaksana = 24 %
3. Aspek Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan
a) Terlaksana =24%
b) Kurang Terlaksana = 64 %
c) Tidak Terlaksana = 12 %
Menyangkut  pertanyaan  apakah  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  nomor  16  tahun  2008 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  pada  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Dumai  terhadap  pelaksanaan  bidang  kebersihan  dan  pertamanan  sebelum terbentuk  maupun  sesudah  terbentuk  peraturan  tersebut,  maka  jawabannya  adalah  kurang terlaksana dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yang diantaranya:
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Sebelum dan sesudah terbentuknya Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dari ketiga  sapek  yang  penulis  teliti  hasilnya  masih  sama  yakni  kurang  terlaksana  dengan  baik
karena  masih  terjadi  tumpang  tindih  ( Overlapping ),  lempar  tanggung  jawab  dan  saling menyalahkan. Hasil dari ketiga aspek tersebut antara lain:
a. Pelaksanaan dari Aspek Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan hitungan kuesioner yang penulis berikan kepada 24 orang responden dari unsur bawahan (staf/ Pelaksana) dan 9 orang responden dari unsur Pimpinan dalam hal ini Kepala Seksi  yang  ada  di  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan  Pertamana  Kota  Dumai  Kurang terlaksana  dengan  baik  karena  tingkat  pemahaman  dari  pembuat  dan  pemberi  kebijakan teknis  dalam  hal  kebersihan  dan  pertamanan  tidak  tepat  sasaran  sehinga  tumpang  tindih pekerjaan ( overlapping ) tidak dapat dihindari.
b. Pelaksanaan  dari  Aspek  Pengkoodinasian  dibidang  Kebersihan  dan  Pertamanan berdasarkan hitungan kuesioner yang penulis berikan kepada 24 orang responden dari unsur bawahan (staf/ Pelaksana) dan 9 orang responden dari unsur Pimpinan dalam hal ini Kepala Seksi  yang  ada  di  Dinas  Tata  Kota,  Kebersihan  dan  Pertamana  Kota  Dumai  Kurang terlaksana dengan baik yang mengakibatkan masing-masing SKPD saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab.
c. Pelaksanaan  dari  Aspek  Pembinaan  dan  Pengendalian  Penyelenggaraan  Kewenangan  di Bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan hitungan kuesioner yang penulis berikan kepada 24 orang responden dari unsur bawahan (staf/ Pelaksana) dan 9 orang responden dari unsur Pimpinan dalam hal ini Kepala Seksi yang ada di Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamana Kota Dumai Kurang terlaksana dengan baik sehingga pemahaman terhadap penyelenggaraan kewenangan pada bidang kebersihan dan pertamanan berakibat kepada tumpang  tindih  ( Overlapping )  pekerjaan  dan  kebijakan  antara  SKPD  yang  ada  di  Kota Dumai.
2. Perubahan status dari Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai menjadi Peraruran Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dalam hal pelaksanaan kebersihan dan pertamanan ternyata tidak dapat meningkat kinerja Dinas dikarenakan:
a. Perubahan  regulasi  ternyata  tidak  berdampak  terhadap  pelaksanaan  kebersihan  dan pertamanan dikarenakan perubahan tersebut terkesan separuh hati dan kurang matang, hal ini dapat dilihat dari perubahan regulasi tidak diiringi dengan penajaman tugas pokok dan fungsi dari regulasi yang dirubah tersebut.
b. Kurangnya  pembinaan  terhadap  pegawai  sehingga  pegawai  yang  ada  dilingkungan Pemerintahan Kota Dumai kurang bersemangat, malas dan tidak berkembang akibatnya kreatifitas dari pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang Azam dan Mendra Wijaya. 2011. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia . Alaf Riau; Pekanbaru.
Chaidir, Ellydar, 2007. Hukum dan Teori Konstitusi , Kreasi Total Media, Yokyakarta
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021).
Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Ibrahim Amin. 2004. Pokok-Pokok Analisis Kebijakan . Mandar Maju. Bandung. Kencana Inu Syafiie. 2011. Manajemen Pemerintahan . Pustaka Reka Cipta. Bandung.
Martono, Nanang, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muhadjir Noeng, 2004. Metodelogi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research , Rake Sarasin, Yokyakarta.
Nasution, S, 2006.  “ Metode Research (Penelitian Ilmiah) ” Jakarta, Bumi Aksara,
Nugroho D, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi , Jakarta, Elex MediA Computindo, Jakarta.
Ndraha  Taliziduhu,  2011. Bukan  Salah  Ibu  Mengandung  Tapi  Bapa  Salah  Memandang .  Sirao Credentia Center. Tangerang.
Nugroho Riant D. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang . PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor, 12, 219.
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  Fitri,  A.,  Mulyani,  O.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Stereotip  Budaya  Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 43- 56.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A  Framing  Analysis  of"  Islam  Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah, 31(1), 35-47.
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication, 5(1).
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Sedermayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), bagian kedua. Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) . CV. Mandar Maju. Bandung.
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama.
https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Werner  J.  Severin  dan  James  W.  Tankard  Jr.  2005. Teori  Komunikasi,  Sejarah.  Metode,  dan Terapan dalam Media Massa, edisi kelima . Prenada Media. Jakarta.
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 19-36.
Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland  Fire  Prevention  in  Riau  Province.  In International  Conference  on  Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).