MENJAGA TATA TERTIB BERKENDARAAN SEPEDA MOTOR: IMPLEMENTASI POLRES ROTE NDAO BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009

## Charly Yosua Radja Kana, Saryono Yohanis, Hernimus Ratu Udju
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Email: radjakanac@gmail.com
*Correspondence
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 29-05-2023 Direvisi : 12-06-2023 Disetujui  : 13-06-2023 Situasi  lalu  lintas  di  Kabupaten  Rote  Ndao  belum  menunjukkan kemajuan yang memadai. Untuk mencapai disiplin dalam berlalu lintas, peran  penegak  hukum,  khususnya  polisi  lalu  lintas,  sangat  diperlukan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  kepolisian  resort
Kabupaten  Rote  Ndao  melaksanakan  tugas  mereka  dalam  menjamin kepatuhan  terhadap  peraturan  berkendara  sepeda  motor,  serta mengidentifikasi  hambatan  yang  mereka  hadapi  dalam  menjalankan tugas  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  peran yang  dimainkan  oleh  polisi  lalu  lintas  dalam  meningkatkan  disiplin dalam  berlalu  lintas  bagi  pengendara  kendaraan  bermotor  di  wilayah Kepolisian  Resort  Rote  Ndao.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian empiris  dengan  pendekatan  yuridis.  Subjek  penelitian  adalah  Polisi Lalu Lintas Resort Rote Ndao, sedangkan objek penelitian adalah peran
Polisi  Lalu  Lintas  dalam  memastikan  kepatuhan  terhadap  aturan berkendara  sepeda  motor.  Metode  pengumpulan  data  meliputi observasi,  wawancara,  dan  studi  kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  sesuai dengan  teori,  prinsip,  dan  hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009.  Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi  pelayanan  terhadap  masyarakat,  maka  kepolisian  resort  Rote Ndao  sangat  berperan  penting  dalam  mewujudkan  warga  negara  yang baik  yang  bisa  terwujud  melalui  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan dan patroli lalu lintas, melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaan bermotor, serta pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi.

## ABSTRACT
The  traffic  situation  in  Rote  Ndao  Regency  has  not  shown  adequate progress.  In  order  to  achieve  discipline  in  traffic,  the  role  of  law enforcers,  particularly  traffic  police,  is  indispensable.  This  research aims  to  examine  how  the  Rote  Ndao  Regency  Resort  Police  carry  out their duties in ensuring compliance with motorcycle riding regulations, as  well  as  identifying  the  obstacles  they  face  in  carrying  out  these duties.  This  study  aims  to  identify  the  role  played  by  traffic  police  in improving  traffic  discipline  for  motorcyclists  in  the  Rote  Ndao  Resort Police  area.  This  research  is  an  empirical  research  with  juridical approach. The subject of the research is the Rote Ndao Resort Traffic Police, while the object of the research is the role of the Traffic Police in ensuring compliance with motorcycle driving rules. Data collection methods  include  observation,  interview,  and  literature  study.  Data analysis  was  carried  out  using  a  qualitative  descriptive  approach  in accordance  with  the  theories,  principles,  and  laws  stipulated  in  the Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  22  of  2009.  Based  on  the results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that  as  a  protector, protector,  and  provider  of  services  to  the  community,  the  Rote  Ndao Resort  Police  plays  an  important  role  in  realizing  good  citizenship which  can  be  realized  through  regulating,  guarding,  escorting  and
Kata kunci :
Pengaturan;
Penjagaan;  Pengawalan;  Faktor
Penghambat.
Keywords: Arrangement; Guarding; Escorting; Inhibiting Factors.
patrolling  traffic,  carrying  out  registration  and  identification  of motorized vehicles, as well as testing and issuing driving licenses.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (LLAJ)  merupakan  hal  penting  dalam meningkatkan  mobilitas  sosial  masyarakat  (Ahdi,  2019).  Setiap  waktu  masyarakat selalu  bergulat  dengan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  untuk  berbagai  macam kepentingan  sehingga  menjadi  hal  yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat  (Riansyah Wisesa,  2017).  Dalam  sejarah,  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  Indonesia  telah melewati berbagai kemajuan di bidang IPTEK sampai perubahan pola tingkah laku dan pola pikir masyarakat dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada Era Refomasi saat ini (Achmad, 2016).
Dalam  rangka  meningkatkan  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan secara  lebih  baik,  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sebagai  pengganti  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya.  Perubahan tersebut  dilakukan  untuk  menyesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  terkini,  perubahan lingkungan  strategis,  serta  kebutuhan  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan yang  saat  ini  berlaku  (Rozikin,  2014).  Tujuan  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  adalah  untuk  mencapai  kondisi  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  tertib, aman, nyaman, teratur, dan lancar dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat, serta menjamin keselamatan dalam berlalu lintas  (SUMUAL, 2014).
Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  menentukan  bahwa:  Tugas  pokok  Kepolisian  Republik  Indonesia adalah :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum.
c. Memberikan perlindungan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas  utama  Kepolisian  adalah  mempertahankan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, yang mencakup tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan memastikan kedisiplinan  dalam  berkendaraan  menggunakan  sepeda  motor  (Arzen,  2019). Berdasarkan pra penelitian penulis bahwa di wilayah kerja Kepolisian Resort Rote Ndao masih  terdapat  pelanggaran  kelengkapan  persyaratan  teknis  sepeda  motor  oleh masyarakat (KM, 2020). Satuan lalu lintas (Satlantas) merupakan bagan dari organisasi tingkat  Kepolisian  Resor  Kabupaten  Rote  Ndao  (Mutiasari,  Yamin,  &  Alam,  2016). Satuan  lalu  lintas  adalah  unsur  pelaksana  polres  yang  dalam  dalam  tugasnya bertanggung  jawab  langsung  kepada  Kapolres  Rote  Ndao  (Suherman,  2019).  Satuan Lalu  Lintas  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengembangkan  dan  melaksanakan berbagai fungsi dalam bidang lalu lintas, seperti edukasi kepada masyarakat, penegakan hukum,  evaluasi  masalah  lalu  lintas,  administrasi  pendaftaran  dan  identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, dan pelaksanaan patroli di jalan raya (Putubasai,
2019).  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  memastikan  keadaan  yang  aman,  tertib,  dan lancar  selama  berlalu  lintas.  Untuk  melaksanakan  tugas-tugas  ini,  Kepolisian  Resort Rote  Ndao  membagi  dirinya  menjadi  beberapa  unit  kerja  yang  dipimpin  oleh  seorang Kanit.  Setiap  Kanit  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas (Rohman,  2017).  Unit-unit  tersebut  diantaranya  Unit  Bin  Operasional.  Unit  Turjawali, Unit Dikyasa, Unit Regedit, dan Unit Laka (SIHALOHO, 2023).
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  tugas  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib  berkendaraan  sepeda  motor  ditinjau dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Untuk mengetahui dan  mendeskripsikan  hambatan  yang  dialami  Kepolisian Resort  Kabupaten  Rote  Ndao  dalam  menjamin  kepastian  tata  tertib  berkendaraan sepeda  motor  ditinjau  dari  Undang-  undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kegunaan
Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis dan praktis:
a) Kegunaan  teoritis,  yaitu  berguna  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  Hukum,  khususnya  dalam  bidang  Hukum  Tata Negara.
b) Manfaat Praktis
1) Bagi  satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Rote  Ndao,  yaitu  sebagai masukan untuk membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi  Pemerintah  Pusat  maupun  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resort  Kabupaten Rote Ndao dan pentingnya mematuhi tata tertib berkendaraan sepeda motor.
2) Bagi  masyarakat,  yaitu  agar  masyarakat  daerah  khususnya  dan  masyarakat Indonesia umumnya untuk mematuhi tata tertib berkendaraan sepeda motor.
3) Bagi kalangan akademis, yaitu hasil penelitian ini sebagai masukan pemikiran bagi penulis  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  kepada  pembaca  agar  mematuhi tata tertib berkendaraan sepeda motor.

## Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Satuan Wilayah Lalu Lintas Kabupaten Rote Ndao.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang melibatkan penggunaan  data  primer  dan  data  sekunder  untuk  menggali  informasi  secara  langsung dari  sumbernya.  Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  tugas  dan wewenang  kepolisian  dalam  menjamin  kepatuhan  terhadap  aturan  berkendaraan  serta mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menghambat  kepolisian  resort  Kabupaten  Rote Ndao dalam menegakkan disiplin bagi pengendara sepeda motor, dengan merujuk pada
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
3. Aspek Yang Diteliti
a. Implementasi Tugas dan wewenang Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian berkendaraan sepeda motor, yaitu:
b. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
c. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
d. Pengujian dan penerbitan Surat Izin MengemudiKendaraan Bermotor.
Hambatan yang dialami Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor, yaitu:
a. Kesadaran hukum masyarakat;
b. Prasarana dan Sarana.
c. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  atau  yuridis  fungsional, yang mengarah pada analisis permasalahan  yang diteliti berdasarkan perspektif hukum dalam  mengatur  perilaku  dalam  kehidupan  masyarakat.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  konseptual,  yang  melibatkan  penekanan  pada  realitas  yang terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti  berdasarkan  pandangan  dan  pemikiran  para ahli  hukum  yang  diakui  secara  ilmiah.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menerapkan pendekatan  kasus,  dengan  melakukan  analisis  terhadap  kasus-kasus  yang  relevan dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti,  yang  telah  mendapatkan  putusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Jenis Dan Sumber Data
a. Jenis data
Karena  penelitian  ini  bersifat  penelitian  yuridis  empiris,  maka  jenis  data  yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
b. Sumber Data
Sesuai  dengan  jenis  data  penelitian  yang  disebutkan  di  atas  maka  untuk  data primer bersumber dari lokasi penelitian sedangkan untuk data sekunder bersumber dari berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hokum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai  dengan  jenis  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  seperti  tersebut diatas  maka  untuk  data  primer  dilakukan  dengan  teknik  observasi  dan  wawancara, sedangkan utuk data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

## 6. Teknik Pengolahan Data
Teknik  pengolahan  data  yang  terkumpul  kemudian  diolah  melalui  beberapa tahap:
a. Editing, yaitu dengan memeriksa dan mengoreksi data yang diperoleh,
b. Codding, yaitu dengan memberikan kode-kode pada data yang telah diperoleh
c. Klasifikasi, yaitu membuat klasifikasi  atau jawaban yang bervariasi dari responden agar mempengaruhi analisis.
7. Teknik Analisis Data
Setelah  data  yang  diperoleh  dari  lokasi  penelitian  diolah,  seluruh  informasi tersebut  akan  dianalisis  menggunakan  metode  yuridis  deskriptif  kualitatif.  Analisis  ini akan  melibatkan  langkah-langkah  yang  mencakup  penerapan  teori,  asas,  dan  kaidah hukum  yang  terkait  dengan  tata  tertib  berkendaraan  sepeda  motor  di  Kabupaten  Rote Ndao,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  Tugas  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Rote  Ndao  Dalam Menjamin Kepastian Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor.
Untuk memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan,  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Undang-undang  ini  menggantikan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai  dengan  kondisi  saat  ini,  termasuk  perubahan  lingkungan  strategis,  kebutuhan pengaturan  lalu  lintas,  dan  angkutan  jalan  yang  berhubungan  dengan  otonomi  daerah serta  pertimbangan  keuangan  daerah  dan  pusat  (Fernando  Gultom,  2020).  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  ditetapkan  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  kondisi lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  tertib,  aman,  nyaman,  teratur,  lancar  dengan  biaya yang  terjangkau  masyarakat  serta  terjamin  dari  segi  keselamatan.  Ini  berarti  bahwa aspek  keselamatan  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  suatu  kegiatan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan.  Pengaturan,  Penjagaan,  Pengawalan  dan  Patroli  Lalu  Lintas (Ikhwan, 2020).
Tujuan dari adanya Standar Operasional Prosedur Turjawali Lantas adalah untuk meningkatkan dan mengokohkan peran polisi lalu lintas dalam melindungi, memberikan pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya  SOP  ini,  diharapkan polisi  lalu  lintas  dapat  melaksanakan  tugas-tugas  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan, dan  patroli  lalu  lintas  tanpa  ragu,  sehingga  tercipta  keadaan  yang  aman  dan  kondusif dalam kegiatan lalu lintas (Triyanto, Kustiawan, & Winarti, 2021).
Penulis  juga  melakukan  wawancara  mengenai  pengaturan,  penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, AIPTU Ferdi A. Ndoamanu selaku KBO Satuan lalu Lintas  di  Polres  Rote  Ndao,  mengatakan  bahwa  “pengaturan,  penjagaan,  pengawalan, dan patroli lalu lintas di Rote Ndao sudah berjalan dengan baik, dimulai dari apel pagi pukul  06.00  Wita  dan  dilanjutkan  dengan  penjagaan  pada  tempat-tempat  keramaian, sekolah- sekolah, dan pada tempat-tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas yang menggunakan kendaraan bermotor” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).
Menurut  Bapak  Bernard  Ndun,  seorang  anggota  masyarakat,  ia  menyatakan bahwa polisi telah efektif dalam melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas. Namun, ia juga  mengakui  bahwa  terkadang  masyarakat  kurang  mematuhi  peraturan  lalu  lintas (Wawancara, tanggal 7 Desember 2022).

## B. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
Pelaksanaan  dalam  konteks  ini  merujuk  pada  proses  pelaksanaan  yang  terjadi setelah sebuah rencana atau peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh pemerintah sebagai  pemangku  kepentingan.  Sistem  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor dijalankan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif PNBP yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun  2012  tanggal  16  Februari  2012  tentang  Registrasi  dan  Identifikasi  Kendaraan Bermotor.
Proses  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor  melibatkan  beberapa tahapan  atau  prosedur  yang  diatur  dalam  Keputusan  Kepala  Korps  Lalu  Lintas  Polri Nomor  Kep/72/XII/2013  tanggal  27  Desember  2013  tentang  Standar  Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Registrasi  dan  Identifikasi. AIPTU Yohanes  Umbu  Zogara, sebagai Kanit Regident di Direktorat Lalu Lintas Polres Rote Ndao, menyatakan bahwa pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor saat ini telah sesuai dengan prosedur  yang  dijelaskan  dalam  Keputusan  Kepala  Korps  Lalu  Lintas  Polri  tersebut. Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar oprasional prosedur (SOP) Bidang Registrasi dan Identifikasi, yaitu:
a) Pemohon diminta membawa persyaratan dokumen yang sah Pemohon  membawa dokumen  persyaratan  yang  sah  persyaratan  kendaraan  Baru  di  rakit  dalam  negeri CKD) dan Kendaraan baru dirakit bukan dalam negeri CBU). Persyaratan tersebut antara lain:
1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Cek Fisik Ranmor
3. Faktur Pembelian
4. Sertifikat Nik
5. dalam negeri)/Vin
6. luar negeri), kombinasi 17 digit nomor dan huruf.
7. Copy Identitas
a. Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah
b. Ktp, Sim dan Pasport Asli), bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa.
c. Badan  Hukum:  SIUP  dan  NPWP,  Keterangan  Domisili,  surat  kuasa  bermaterai cukup dan tanda tangan pimpinan serta cap badan hukum
d. Instansi  pemerintah  :Surat  tugas/surat  kuasa  bermaterai  dan  ditanda  tangani  oleh pimpinan serta di bubuhi cap badan hukum.
b) Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan Persyaratan tersebut diterima oleh bagian/petugas  Identifikasi  dan  Verifikasi,  petugas  mengecek  kelengkapan,
keabsahan, antara dokumen dan persyaratan dengan instansi yang mengeluarkannya.
c) Pendaftaran dan Penetapan
Apabila  sudah  lengkap  diarahkan  kepada  bagian  pendaftaran  BPKB,  petugas kembali mengecek  dokumen  persyaratan.  Petugas  pendaftaran  menetapkan TNKB/NOPOL/PLAT,  kemudian  memisahkan  dokumen  untuk  persyaratan  STNK  dan Dokumen  persyaratan  BPKB,  selanjutnya  pemohon  diarahkan  untuk  membeli  buku BPKB kebank yang ditunjuk, yaitu Bank BRI
d) Pembayaran, Pengesahan, dan Penyerahan Kepada Pemohon Sesuai dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2016  Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  untuk  pembelian  Buku  BPKB  kendaraan  Roda  empat  sebesar  Rp. 3.750.000.-,  Sedangkan  kendaraan  Roda  dua  Rp.225.000.-.  Terhitung  dari  6  Januari 2017,  Pemerintah  mulai  menerapkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  60  Tahun  2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010.
Berikut  wawancara  terhadap  BRIPKA  I  Komang  Tri  Sutrisna  berkaitan  dengan registrasi  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Rote  Ndao  mengatakan,  “Masih  banyak masyarakat  yang  belum  taat  akan  peraturan  lalu  lintas  sehingga  dalam  penertiban, terkadang  masih  banyak  kendaraan  bermotor  yang  ditahan  karena  kendaran  mereka tidak lengkap” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).
Berdasarkan  dengan  hasil  wawancara  dengan  BRIPKA  I  Wayan  Partama,  SIK mengenai   Surat    Izin    Mengemudi, “Awalnya, jenis SIM hanya ada SIM A, B dan C saja,  sebelum  kemudian  diberlakukan  aturan  baru  dengan  dibuat  SIM  D  dengan golongan  D2  untuk  penyandang  cacat  (disabilitas)  roda  empat,  lalu  golongan  SIM  C dibagi  menjadi  tiga  menurut  kapasitas  mesin  yang  digunakan  yaitu  C,  C1  dan  C2” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).
C. Hambatan  Yang  Dialami  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Rote  Ndao  Dalam Menjamin Kepastian Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor.
Dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor di  Polres Rote Ndao  tidak  selamanya  berjalan  dengan  baik  dan  lancar,  ini  di  sebabkan  oleh  beberapa faktor  penghambat  yang  biasa  terjadi  di  dalam  proses  menjamin  kepastian  tata  tertib berkendaraan  sepeda  motor,  sehingga  kadang  menimbulkan  hal-hal  yang  tidak diharapkan.  Faktor  penghambat  yang  dimaksud  adalah  kendala-  kendala  yang didapatkan  oleh  para  petugas  satuan  lalu  lintas  Polres  Rote  Ndao  dalam  mejalankan tugasnya. Faktor penghambat dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor di Polres Rote Ndao sebagai berikut:
1. Kesadaran Hukum Masyarakat
Manusia  sebagai  pemakai  jalan  yaitu  sebagai  pejalan  kaki  dan  pengendara kendaraan  baik  kendaraan  bermotor  maupun  kendaraan  tidak  bermotor  merupakan unsur  yang  dominan  penyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  bahkan  sampai  yang mengakibatkan  kecelakaan,  berbagai  tindak  pelanggaran  lalu  lintas  paling  banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri.
Jumlah  pelanggaran  yang  terjadi  di  Kabupaten  Rote  Ndao  selama  tahun  2019 sampai  Desember  2022  mencapai  angka  8.207  tindak  pelanggaran,  diantaranya disebabkan oleh faktor manusia atau dengan kata lain jumlah pelanggaran yang terjadi di  Kabupaten  Rote  Ndao  setengah  jumlah  pelanggarannya  diakibatkan  oleh  faktor manusia. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, dan Jalan sangat bergantung dari perilaku  Manusia  sebagai  pengguna  jalan.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap kesadaran  hukum  berlalu  lintas  seringkali  mempengaruhi  terjadinya  masalah-masalah
lalu  lintas  seperti  pelanggaran  lalu  litas  bahkan  yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu lintas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  IPTU  Rally  Basye  Lerrick,  S.sos.,  M.A.P kepala  satuan  lalu  lintas  Polres  Rote  Ndao  menerangkan  bahwa,  “Sebenarnya  yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor adalah ulah dari manusia atau  pengendara  motor  itu  sendiri,  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  ketidak  hati-  hatian, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang berbeda, tingkat kesadaran hukum lalu  lintas  yang  kurang  serta  berbedanya  tingkat  pengetahuan  dan  keterampilan  yang berbeda” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022). Hal ini juga dipertegas oleh AIPTU Ferdi A. Ndoamanu KBO satuan lalu lintas Polres Rote Ndao mengatakan bahwa, “Dari hasil  operasi  lalu  lintas  di  jalan  memang  sampai  saat  ini  faktor  manusia  masih mendominasi  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  bahkan  sampai  menimbulkan kecelakaan,  tentunya  hal  ini  dipengaruhi  oleh  kurangnya  mental,  pengetahuan  serta keterampilan  yang  baik  serta  kesadaran  hukum  para  pengendara  sepeda  motor khususnya  di  Kabupaten  Rote  Ndao  masih  sangat  kurang”  (Wawancara,  tanggal  4 Desember 2022).
2. Prasarana dan sarana
Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai Tata tertib berkendaraan sepeda motor  di  Polres  Rote  Ndao  maka  diperlukan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai. Secara umum dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai aparatur Satuan lalu lintas polres Rote Ndao dapat menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal menciptakan suasana aman, tertib dan lancar selama berlalu  lintas. Mengapa demikian karena  pada  waktu  menjalankan  tugas  dengan  fasilitas  yang  memadahi  maka  secara otomatis kinerja satuan lalu lintas polres Rote Ndao tersebut akan meningkat.
Berdasarkan  hasil  Wawancara  dengan  Kepala  Kepolisian  Polres  Rote  Ndao AKBP  Murry  Mirranda,  SIK  mengatakan  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi penghambat, yaitu:
a. Lebar jalan di Kabupaten Rote Ndao Terlalu sempit yang bisa menyebabkan terjadi laka lantas.
b. Minimnya Rambu-rambu, dan marka jalan.
c. Tidak  adanya  lampu  penerangan  jalan  pada  waktu  malam  hari,  sehingga  dapat menyebabkan rawan kecelakaan.
Penulis  juga  melakukan  wawancara  dengan  para  pengendara  sepeda  motor mengenai  prasarana  dan  sarana,  mereka  mengatakan,  "Lebar  jalan  di  Kabupaten  Rote Ndao memang sempit, bahkan di tengah perjalananpun mereka harus mengindari hewan yang berkeliaran di  jalan raya, dan kadang harus  berpapasan dengan mesin penggiling padi yang beroperasi menggunakan jalan raya.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Rote  Ndao  telah  berjalan  dengan  baik  dan lancar  secara  umum.  Anggota  kepolisian  menunjukkan  loyalitas  dan  dedikasi  yang tinggi  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  mereka.  Namun,  masih  terdapat
beberapa  anggota  kepolisian  yang  kurang  teliti  dalam  melaksanakan  tugas  mereka. Terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kabupaten Rote  Ndao  dalam  menjamin  kepastian  tata  tertib  berkendaraan  sepeda  motor.  Faktor- faktor  ini  meliputi  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  peraturan  lalu  lintas, kurangnya prasarana dan sarana  yang memadai,  serta adanya kepentingan-kepentingan individu  yang  beragam  yang  menyebabkan  kelalaian  dan  pelanggaran  lalu  lintas  di Kabupaten Rote Ndao.

## Bibliografi
Achmad,  Farid  Yusuf  Nur.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Perizinan  dan
Pemberitahuan  Kegiatan  Masyarakat  Pada  Kepolisian  Resort  (POLRES)  Kota Baubau. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 1 (1), 16–25. https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.161
Ahdi, Waliyul.  (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  (Studi  Tentang  Penertiban  Lalu  Lintas  Di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Kota  Besar  Banda  Aceh) .  UIN  Ar-Raniry  Banda Aceh.
Arzen,  Aprillia.  (2019). Peran  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Pelanggaran  Lalu Lintas  Oleh  Anak  Sebagai  Pengendara  Sepeda  Motor  (Studi  di  Satlantas  Polres Kabupaten Lima Puluh Kota) . Universitas Andalas.
Fernando Gultom, Fernando Gultom. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Pasal  277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi  Kasus  Modifikasi  Kendaraan  Roda  Dua  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Resort Tebo) . Universitas Batanghari.
Ikhwan,  Muhammad.  (2020). Peran  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Sumatera  Utara Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pelayanan Publik .
KM,  Luis  Beltran.  (2020).  Peran  Satuan  Lalu  Lintas  Dalam  Mencegah  Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung  Tahun  2018  (Studi  Kasus  Di  Polres  Tulungagung). Mizan:  Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2), 176–183.
Mutiasari,  Mutiasari,  Yamin,  Muh  Nur,  &  Alam,  Syamsul.  (2016).  Implementasi Kebijakan  Perizinan  Dan  Pemberitahuan  Kegiatan  Masyarakat  Pada  Kepolisian Resort  (Polres)  Kota  Kendari. Publica:  Jurnal  Administrasi  Pembangunan  Dan Kebijakan Publik , 7 (1), 1–10.
Putubasai,  Erwin.  (2019).  Analisis  Kinerja  Satuan  Lalu  Lintas  Dalam  Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik , 2 (1), 10–25. https://doi.org/10.24967/fisip.v2i1.656
Riansyah  Wisesa,  Marpaung.  (2017). Pelaksanaan  Standar  Keselamatan  Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Medan) .
Rohman, Fathur. (2017). Optimalisasi Unit Dikyasa Dalam Mengatasi Kemacetan Arus Lalu  Lintas  Melalui  Dikmas  Lantas  Di  Polres  Magelang. Advances  in  Police Science Research Journal , 1 (4), 1599–1648.
Rozikin,  Ahmad.  (2014).  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  Berkaitan  dengan  Penggunaan  Helm Standar Di Kabupaten Enrekang. Skripsi Tidak Di Terbitkan. Makassar: Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar .
SIHALOHO,  RONALDO.  (2023). Penanggulangan  Kejahatan  Jalanan  Dan Problematikanya  Oleh  Kepolisian  Resor  Kota  Jambi .  Universitas  Batanghari Jambi.
Suherman, Murti. (2019). Peran Dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Agkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kpta Palopo) . Institut Agama Islam Negeri Palopo.
SUMUAL, JOVAN R. (2014). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Badan Jalan untuk Tempat Parkir Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi di Kota Pontianak). Jurnal Nestor Magister Hukum , 3 (4), 210405.
Triyanto,  Wiwid,  Kustiawan,  Kustiawan,  &  Winarti,  Novi.  (2021).  Peran  Polisi  Lalu Lintas  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Pengendara  Sepeda  Motor  Di Wilayah Polres Kepulauan Anambas. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 2 (2), 1171–1179.