Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.86 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, Hal. 383-388 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Implementasi Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Labuan Badas Sumbawa
Asri Reni Handayani *1 , Nur Arifatus Sholihah 2
1 Prodi Keperawatan, STIKES Griya Husada Sumbawa, Indonesia
2 Prodi Kesehatan Masyarakat, STIKES Griya Husada Sumbawa, Indonesia Email: 1 asrireni61@gmail.com, 2 nurarifatus93@gmail.com

## Abstrak
Kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  20  dan  21  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  1945  merupakan  bentuk  komitmen  kesehatan  masyarakat  secara  luas  melalui  penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  dan  menganalisa  implementasi  hak  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas Labuan Badas Sumbawa. Penelitian ini adalah hukum empiris yaitu pendekatan hokum sebagai norma atau aturan dan  pendekatan  kepada  masyarakat  dalam  arti  melihat  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat.  Data  primer dikumpulkan melalui wawancara kepada subyek penelitian yaitu perawat, data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap masyarakat secara paripurna dan non-diskriminatif. 2)  Bentuk perlindungan yang  diberikan  yaitu  dengan  memberian  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan kode etik.
Kata kunci : Hak Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas

## Abstract
Health  as  a  human  right  as  stated  in  Articles  20  and  21  paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution  is  a  form  of commitment to public health at large through the implementation of quality and affordable health development by the people of Indonesia. This study aims to identify and analyze the implementation of community rights to health services  at  the  Labuan  Badas  Sumbawa  Health  Center.  This  research  is  an  empirical  law,  namely  the  legal approach as a norm or rule and an approach to society in the sense of seeing the reality that exists in society. Primary data were collected through interviews with research subjects, namely nurses, the data were analyzed using qualitative methods. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: 1) health services provided by puskesmas to the community in a plenary and non-discriminatory manner. 2) The form of protection provided is by providing health services in accordance with laws and regulations, standard operating procedures, service standards, and codes of ethics.
Keywords : Community Rights, Health Services, Puskesmas

## 1. PENDAHULUAN
Sehat adalah hak asasi manusia. Hak untuk hidup sehat merupakan interaksi dan inter-relasi dari tiga hak dasar manusia yaitu hak pribadi, hak sosial dan hak budaya (Moeloek, 2021). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  29  Nomor  tentang  Praktik  Kedokteran  mencanangkan  kesehatan  sebagai hak  asasi  manusia  dalam  bentuk  berbagai  upaya  kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat  melalui penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  yang  bermutu  dan  terjangkau  oleh  masyarakat  (Undang- Undang, 2004). Ketentuan Pasal 20 dan 21(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  perlu  dilaksanakan,  dan  hak  masyarakat  atas  kesehatan  perlu  diwujudkan  sehingga  pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat. Syarat tersebut yakni tersedia ( available) , menyeluruh ( comprehensive) , berkesinambungan (continues ), terpadu (integrated ), wajar
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.86 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, Hal. 383-388 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
( appropriate) ,  dapat  diterima  (acceptable),  bermutu  ( quality), tercapai  ( accessible) serta  terjangkau ( affordable) . Persyaratan ini sama pentingnya, tetapi harus dipenuhi untuk memastikan akses ke fasilitas perawatan kesehatan yang adil, berkualitas tinggi dan terjangkau (RI, 2019).
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia dalam  pelayanan  kesehatan.  Prinsip-prinsip  tersebut  meliputi:  : dignity yaitu  hak  tidak  dianiaya  atau diperlakukan  dengan  cara  yang  tidak  manusiawi, equality yaitu  hak  tidak  dibeda-bedakan  dalam menikmati hak-hak asasi manusia, respect yaitu hak dihargai dalam kehidupan pribadi dan berkeluarga, fairness yaitu hak untuk diperlakukan secara adil, dan autonomy yaitu hak mendapatkan penghargaan atas kehidupan pribadi (Group, 2019) . Hak asasi manusia dalam bidang kesehatan meliputi the right to health care (hak atas pelayanan kesehatan) yang tertuang dalam konvensi hak sipil dan politik 1966, the right of self determination (hak untuk menentukan nasib sendiri) yang tertuang dalam deklarasi PBB 1948  dan the  right to information (hak  atas  informasi  yang benar  dan  lengkap) yang tertuang  dalam deklarasi Helsinki 1964 (Sunarto, 2009) . Hak-hak konsumen atas kesehatan sudah diatur cukup rinci dalam  undang-undang  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (Undang, 1999)
Undang-undang  tersebut  juga  mengatur  kewajiban  tenaga  kesehatan  untuk  memenuhi  hak masyarakat sebagai konsumen. Dalam memberikan pelayanan, tenaga kesehatan harus memperhatikan harapan  pasien  sebagai  konsumen.  Harapan  tersebut  antara  lain:  Keandalan  ( reliability ),  yaitu memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan; responsiveness (daya tanggap) yaitu membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama,  Ras,  Golongan)  konsumen  kesehatan ,  assurance (jaminan)  yaitu  jaminan  keamanan, keselamatan  dan  kenyamanan  serta empathy (empati)  yaitu  komunikasi  yang  baik  dan  memahami kebutuhan konsumen kesehatan. Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan bertujuan untuk  mengembangkan  kebijakan  dan  manajemen  pembangunan  kesehatan  untuk  mendukung pelaksanaan sistem kesehatan nasional termasuk tinjauan kebijakan dan perumusan kebijakan.
Kebijakan  pelayanan  medis  secara legal  formal  tercantum  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan  telah  memberikan  perlindungan  pada  hak-hak  masyarakat.  Namun,  sampai  saat  ini  belum banyak diungkap upaya-upaya apa yang dilakukan institusi pelayanan kesehatan untuk memenuhi dan melindungi  hak  masyarakat  atas  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  studi  untuk  mengkaji kebijakan  institusi  pelayanan  kesehatan  dalam  memenuhi  hak  konsumen  kesehatan,  kelengkapan kebutuhan medis, termasuk pelayanan sehari-hari, standar  profesi dan prosedur operasi standar, serta metode rujukan bila pemeriksaan atau pengobatan tidak dapat dilakukan.

## 2. METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian Penelitian menggunakan metode yuridis emipiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan- peraturan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat. Metode spesifikasi penelitian bersifat deskriftif analisis, yaitu menggambarkan berbagai macam masalah dan berbagai macam fakta berkaitan dengan implementasi pelayanan kesehatan masyarakat.
Jenis data Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, yang dalam hal ini adalah perawat, sedangkan data sekunder adalah data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka yang terdiri  dari:  Penelitian  kepustakaan,  yaitu mengumpulkan data sekunder dari bahan- bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, seperti: Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, PERMENKES Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Penelitian lapangan yang merupakan data primer diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai contoh riil.
Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan studi dokumen dengan teknik memilah, membaca dan mengkritis dokumen-dokumen yang ada. Studi dokumen adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan dan mempelajari serta memahami data, literatur atau sumber lainnya yang telah disebutkan. Cara pengumpulan data primer yaitu dengan teknik wawancara terhadap subyek penelitian
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.86 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, Hal. 383-388 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
dengan cara terjun langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah perawat sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan mengajukan pertanyaan yang telah ditulis dan terstruktur secara terbuka ( open ended) kepada responden untuk memperoleh data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive  sampling .  Teknik  analisis  data  yaitu  data  yang  telah  terkumpul  baik  melalui  penelitian lapangan  maupun  penelitian  kepustakaan  selanjutnya  dianalisis  secara  sistematis  dengan  dengan membandingkan  data  tersebut  menggunakan  asas,  teori,  dan  peraturan  yang  terkait  dengan  hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatandengan menggunakan analisis secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesehatan  merupakan  bagian  penting  dari  kehidupan  manusia  yang  sangat  didambakan. Berdasarkan  Pasal  4  UU  Kesehatan  No.36  Tahun  2009.  “  setiap  orang  berhak  atas  kesehatan”. Kesehatan sebagai bagian dari hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut, hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun. Ketentuan bahwa “ Setiap orang berhak atas kesehatan” adalah  hokum  tertinggi  negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  diatur  dengan  jelas  dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1). Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak untuk dilindungi dari perlakuan diskriminatif tersebut. Pernyataan tegas  menentang  diskriminasi  tertuang  dalam  Pasal  281  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini berlaku secara universal untuk berbagai bidang dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Perawat sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.
Pelayanan kesehatan dalam masyarakat, pada dasarnya terdapat 2 (dua) macam hak dasar yang bersifat individual, yaitu hak atas informasi ( the rigth to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the rigth of self determonation ). Pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga sangat diperlukan suatu kehati-hatian dan keprofesionalisme dari seorang tenaga  kesehatan,  untuk  menunjang  program  pemerintah  dalam  mewujudkan  Indonesia  sehat  maka sangat  diperlukan  tenaga  kesehatan  yang  lebih  profesional  dan  bertanggung  jawab  dalam  bidang pelayanan kesehatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat di Puskesmas  Labuan Badas, perawat memberikan pelayanan medis yang utuh dan lengkap tanpa  diskriminasi terhadap pasien, tanpa membeda-bedakan antara pasien yang menggunakan BPJS dan Non BPJS, memberikan informasi kesehatan pasien dengan sejujurnya  serta  mengutamakan  kesehatan,  keamanan  dan  keselamatan  pasien.  Pasien  juga  berhak menolak  tindakan  perawatan  yang  diberikan  oleh  perawat.  Pelayanan  kesehatan  yang  tersedia  di Puskesmas Labuan Badas adalah IGD, Poli Umum , KIA, laboratorium, fasilitas rawat inap dan apotik. Proses  akses  masyarakat  ke  Pelayanan  Rawat Inap Puskesmas adalah melalui pintu masuk IGD atau Poli. Jika pasien menggunakan asuransi atau  jaminan  kesehatan  dapat  diurus  dalam  waktu  2x24  jam dan perawat akan merujuk ke Rumah Sakit jika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirawat di Puskesmas karena adanya keterbatasan alat-alat medis dan juga obat-obatan.
Berdasarkan  ketentuan  Permenkes  No  43  Tahun  2019  tentang  Puskesmas  bahwa  puskesmas memberikan  pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat  dengan  menyelenggarakan  upaya  kesehatan masyarakat  dan  upaya  kesehatan  perseorangan  tingkat  pertama,  dengan  lebih  mengutamakan  upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. setiap kegiatan atau pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap masyarakat tujuannya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap masyarakat ditujukan untuk peningkatan, pencegahan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan (Permenkes, 2019).
Berdasarkan amanat Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 43  Tahun  2019  tentang  Puskesmas  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi- tingginya melalui upaya kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas oleh
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.86 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, Hal. 383-388 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
penyelenggara kesehatan itu sendiri. Puskesmas Labuan Badas selalu berusaha untuk melayani dengan baik dalam segala kebutuhan perawatan meliputi pelayanan promotif (peningkatan kesehatan), preventif (upaya  pencegahan),  kuratif  (pengobatan),  dan  rehabilitative  (pemulihan  kesehatan)  dengan  harapan pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan merasa puas terhadap mutu pelayanan yang diberikan.
Merujuk  pada  Permenkes  Nomor  43  Tahun  2019,  maka  upaya  promotif  yang  diberikan  oleh Puskesmas  Labuan  Badas  terhadap  masyarakat  berupa  penyuluhan  gigi  dan  mulut,  PHBS  dan penyuluhan lainnya. Pelayanan preventif dalam bentuk imunisasi terhadap bayi, balita, ibu hamil untuk mencegah  terjadinya  anomaly  penyakit  berbahaya  dan  pemberian  tablet  tambah  darah  bagi  remaja. Pelayanan kuratif yang diberikan terhadap masyarakat yaitu Puskesmas menyediakan ruang rawat inap dan poli sebagai bentuk upaya untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian  penyakit  maupun  pengendalian  kecacatan  agar  kualitas  pasien  dapat  terjaga  seoptimal mungkin. Pelayanan rehabilitative yaitu dengan melakukan kunjungan rumah dengan tujuan pemulihan kesehatan masyarakat.
Upaya  penyelenggaraan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  dipengaruhi  oleh  faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks.  Menyadari  betapa  luasnya  hal  tersebut,  pemerintah  melalui  sistem  kesehatan  nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.
Puskesmas  memiliki  wewenang  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  dasar  secara komprehensif,  berkesinambungan,  bermutu,  dan  holistic.  Untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan Puskesmas  Labuan  Badas menyelenggarakan  pelayanan  rawat  inap  dan  pelayanan  rawat  jalan. Mutu pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Labuan Badas terdiri dari 7 (tujuh) dimensi kesehatan, yaitu efisien,  efektif,  tepat  waktu,  aman,  adil,  berorientasi  pasien  dan  integrasi  dengan  tujuan  untuk meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.
Pelayanan  kesehatan  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kesehatan  agar  tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum  dari  suatu  tanggung  jawab  puskesmas  dan  tenaga  kesehatan.  Hak  dan  kesempatan  untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berlaku bagi setiap orang, dan masyarakat dapat memanfaatkan.
Upaya  peningkatan  kualitas  hidup  manusia  di  bidang  kesehatan,  merupakan  suatu  usaha  yang sangat  luas  dan  menyeluruh,  usaha  tersebut  meliputi  peningkatan  kesehatan  masyarakat  baik  fisik maupun non fisik. Sistem Kesehatan Nasional menyebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan  yang  ruang  lingkup  dan  jangkauannya  sangat  luas  dan  kompleks.  Hal  ini  sesuai  dengan pengertian  kesehatan  yang  diberikan  oleh  dunia  Internasional  sebagai  berikut: A  state  of  complete physical,  mental,  and  social,  well  being  and  not  merely  the  absence  of  deseaseor  infirmity (Rieger, 2017).
Pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  sangat  penting  dan  perlu  dipertahankan  dan  ditingkatkan kualitasnya  sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  berlaku  agar  masyarakat  sebagai  konsumen  dapat merasakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Selain kualitas pelayanan yang diberikan Puskesmas, juga terdapat tiga komponen yang dapat dilihat dalam proses pelayanan. Pelayanan ditentukan terutama oleh kualitas pelayanan yang diberikan, orang yang memberikan pelayanan, dan konsumen yang menilai pelayanan berdasarkan harapan yang diinginkan (Febriana, 2010).
Meskipun dari segi keterjangkauan pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah memadai namun mutu pelayanan kesehatan di puskesmas masih perlu ditingkatkan secara terus menerus agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.  Hal ini  perlu  dilakukan  mengingat Puskesmas  merupakan  fasilitas  pelayanan  pertama  di  wilayah  kerjanya  yang  diharapkan  dapat mengatasi  tantangan  kesehatan  daerah,  termasuk  penyediaan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu (Indonesia, 2017). Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pengguna layanan kesehatan publik dan swasta  semakin  menuntut  layanan  yang  berkualitas.  Tidak  dapat  disangkal  bahwa  pasien  menjadi semakin kritis terhadap layanan kesehatan dan menuntut keselamatan (Effendi, 2009). Berbagai fakta menunjukkan adanya masalah serius dalam mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum adanya sistem pengendali mutu yang terbaik yang dapat diterapkan. Pemahaman secara
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.86 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, Hal. 383-388 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
lebih mendalam tentang good governance merupakan salah satu upaya terhadap perwujudan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu (Azwar, 2013).
Upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar  adanya  kepastian  hukum  dan  perlindungan  yang  menyeluruh  baik  bagi  penyelenggara  upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan
Hukum memegang peranan penting dalam banyak aspek kehidupan sosial dan pemerintahan. Salah satunya adalah bidang pelayanan kesehatan, kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kebahagiaan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menciptakan perlindungan hokum bagi pasien serta para pihak  harus  memahami  hak  dan  kewajiban  yang  terkait  dengannya,  termasuk  penyedia  layanan kesehatan  yang  bertanggung  jawab  atas  profesi  yang  diberikan  kepada  penerima  layanan  kesehatan. Undang-undang melindungi hak untuk menerima pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat bahwa perlindungan hokum yang biasa dilakukan oleh  tenaga  kesehatan  terhadap  pasien  adalah  memberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kompetensi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan juga sesuai dengan  Permenkes  Nomor  16  Tahun  2019,  seperti  tanpa  membeda-bedakan  pasien,  memberikan informasi  secara  lengkap  dan  jujur  terkait  diagnose  maupun  rencana  pengobatan  dan  tindak  lanjut perawatan  serta  risiko  medis  yang  kemungkinan  muncul  dari  diagnose  medis  pasien,  serta  tidak melakukan tindakan yang membahayakan pasien.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  oleh Puskesmas  secara  paripurna  dan  non-diskriminatif.  Bentuk  perlindungan  hukum  masyarakat  adalah pemberian  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  standar  operasional prosedur, standar pelayanan, dan kode etik.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar, A. (2013). Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Effendi, F. (2009). Keperawatan Komunitas Teori Dan Praktik Dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
Febriana,  T.  T.  (2010). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien. Jakarta:  Cetakan  Pertama.  PTPrestasi Pustakakarya.
Group, E. a. (2019). Human Rights in Health – A Framework for. https://www.choiceforum.org/docs/humanrights.pdf
Indonesia, K. K. (2017). Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat . Diambil kembali dari http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/MMIK- I_FINAL_SC_26_12_2017.pdf
Moeloek, A. F. (2021). Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Manusia (Pendekatan Pada Paradigma Sehat), .
Permenkes. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.86 Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, Hal. 383-388 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
RI, Depkes. (2019). http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__4_Th_2019_ttg_Standar_Teknis_ Pelayanan_Dasar_Pada_Standar_Pelayanan_Minimal_Bidang_Kesehatan1.pdf
Rieger, S. K. (2017, May). National Library Of Medicine . https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28389194/ Sunarto. (2009). HAM Dan Pelayanan kesehatan . https://adoc.pub/deklarasi-universal-ham-1948.html Undang-Unddang. (1999). Perlindungan Konsumen Nomor 8.
Undang-Undang. (2004). Undang -Undang Praktik Kedokteran Nomor 29.