Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH TRADING FOREX
Isyma Eka Nurmardani 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: isymaekan20@gmail.com , ferry@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Forex (Foreign Exchange) atau Foreign Currency diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya. Forex digunakan  untuk  melakukan atau membiayai transaksi  ekonomi  keuangan  internasional dan  yang mempunyai catatan  kurs resmi  pada  bank  sentral. Forex  (Foreign Exchange) atau yang  lebih dikenal  dengan  Valuta  Asing  merupakan  suatu  jenis  perdagangan  atau  transaksi  yang memperdagangkan  mata  uang  suatu  Negara  terhadap  mata  uang  Negara  lainnya.  Perdagangan Forex melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan dengan  tingkat likuiditas  dan  percepatan  pergerakan  harga  yang  tinggi.  Perjanjian  dalam  transaksi  trading  forex berdasarkan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Ketentuan  tersebut  kurang  efektif, mengingat  masih  banyak  pialang-pialang  yang  ilegal,  yang  tidak  memiliki  izin,  dan  perusahaan  yang itikad buruk dengan maksud menipu investor. Karena Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi belum secara sepenuhnya untuk mengatur sistem trading forex. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  penipuan  yang  dilakukan  oleh  trading  forex.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) ,  pendekatan konseptual (conceptual  approach) ,  dan  pendekatan kasus  ( case  approach ).  Pengumpulan  data  melalui peraturan perundang-undangan,buku-buku, publikasi, jurnal-jurnal dan hasil penelitian.
Kata kunci : Trading Forex, Perjanjian, Perdagangan Berjangka Komoditi

## Abstract
Forex  (Foreign  Exchange)  or  Foreign  Currency  is  defined  as  foreign  currency  and  other  means  of payment. Forex is used to conduct or  finance international financial economic transactions  and has  an official exchange rate record at the central bank. Forex (Foreign Exchange) or better known as Foreign Exchange is a type of trade or transaction that trades the currency of one country against the currency of another  country.  Forex  trading  involves  major  money  markets  in  the  world  for  24  hours  continuously with  a  high  level  of  liquidity  and  acceleration  of  price  movements.  Agreements  in  forex  trading transactions are based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code. These provisions are less effective, considering that there are still many illegal brokers, who do not have licenses, and companies that have bad intentions with the intention of deceiving investors. Because the Commodity Futures Trading Act has not  fully  regulated  the  forex  trading  system.  This  research  aims  to  examine  legal  protection  for consumers against fraud committed by forex trading. The research method used is a statute approach, conceptual  approach,  and  case  approach.  Data  collection  through  legislation,  books,  publications, journals and research results.
Keywords : Forex Trading, Agreement, Commodity Futures Trading

## PENDAHULUAN
Nelgara Ilndonelsila melmillilkil banyak suku, agama, dan bahasa yang belranelka ragam daril Sabang  sampail  Melraukel.  Hal  telrselbut  melnjadil  selbuah  kelkayaan  yang  dilmillilkil  olelh  nelgara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Ilndonelsila  yang  sungguh  tildak  telrnillail  harganya.(Rosando,  2018)  Telknologil  yang  dilcilptakan belrkelmbang  selilrilng  delngan  kelbutuhan  manusila  untuk  melmudahkan  hildup  daril  yang selbellumnya.  Kelgilatan  telknologil  ilnformasil  dapat  dilmanfaatkan  selbagail  sarana  untuk  salilng belrkomunilkasil,  dilmanfaatkan  untuk  pelnyelbaran  dan  pelncarilan  data,  dilmanfaatkan  untuk kelgilatan  bellajar  melngajar,  dilmanfaatkan  untuk  melmbelril  pellayanan,  dilmanfaatkan  untuk mellakukan  transaksil  bilsnils.  Pelrkelmbangan  telknologil ilntelrnelt selmakiln  belrkelmbang  dan  tildak hanya  melnghubungkan manusila  kel  selluruh dunila  namun  juga  melnjadil  suatu  basils  dilgiltalilsasil keluangan  telrutama  dilselktor  ilnvelstasil.  Ilnvelstasil  selcara  umum  melmailnkan  pelranan pelntilng  dil selktor  pelrelkonomilan,  khususnya  pada  nelgara  belrkelmbang  selpelrtil  Ilndonelsila.  Tanpa  adanya ilnvelstasil  yang  melmadail  maka  sulilt  melngharapkan  adanya  pelrtumbuhan  elkonomil  yang  tilnggil dan  belrdampak  pada  kelseljahtelraan  elkonomil  yang  tilnggil  dan  belrdampak  pada  kelseljahtelraan elkonomil bagil nelgara belrkelmbang. (Asrilatil & Baddu, 2021)
Seljalan  delngan  pelrkelmbangan telknologil  ilnformasil  dan  ilntelrnelt,  ilnvelstasil onlilnel mulail melnjadil  prilmadona  dil  masyarakat.  Ilnvelstasil onlilnel selndilril  melrupakan  kelgilatan  pelnanaman modal selcara dilgiltal delngan melmanfaatkan telknologil ilntelrnelt. Modell ilnvelstasil ilnil juga selmakiln dilgelmaril  olelh  ilnvelstor  dilkarelnakan  adanya  fasilliltas onlilnel  tradilng yang  diltawarkan  olelh pelrusahaan selkuriltas atau brokelr. Fasilliltas onlilnel tradilng ilnil melmudahkan para ilnvelstor untuk dapat  belrtransaksil  dilmanapun  dan  kapan  pun  melmudahkan  ilnvelstor  dalam  pelngambillan kelputusan. (Nelgara & Felbrilanto, 2020) Selkarang ilnvelstor dapat langsung belrtransaksil mellaluil siltus  relsmil (welbsiltel) atau  mellaluil  aplilkasil  selcara onlilnel .  Namun  delmilkilan,  dil  balilk  kelmajuan telknologil  ilnvelstasil,  masilh  telrdapat  seljumlah  pelrsoalan  yang  mellilntang.  Salah  satuya  adalah milnilmnya liltelrasil masyarakat melngelnail ilnvelstasil onlilnel .
Salah  satu  pelrdagangan  jasa  yang  banyak  dillakukan  saat  ilnil  adalah  belrilnvelstasil. Ilnvelstasil melrupakan suatu kelgilatan bilsnils yang dapat melmbelrilkan keluntungan (relturn) , teltapil juga melmillilkil relsilko (rilsk) . Selmakiln tilnggil relsilko selbuah ilnvelstasil maka selmakiln tilnggil potelnsil keluntungannya.  Felnomelna Forelilgn  Elxchangel  (Forelx) yang  belrjalan pada bildang  ilnvelstasil  dan dapat  pelmbangunan  Ilndonelsila.  Saat  ilnil forelx melnjadil  trelnd  yang  melwabah  dan  melnarilk pelrhatan  banyak  pilhak,  bailk  ilnvelstor  atau  publilk  pada  umumnya.  Valuta  asilng  atau forelx
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
melrupakan  suatu  jelnils  pelrdagangan  atau transaksil  yang  melmpelrdagangkan  mata  uang  suatu nelgara telrhadap mata uang nelgara lailnnya yang mellilbatkan pasar-pasar uang utama dil dunila sellama 24 jam selcara belrkelsilnambungan. pelrdagangan valas melnjadil pasar keluangan telrbelsar dil  dunila,  delngan  volumel  pelrdagangan  harilan  mellelbilhil  USO  4  trillilun  selhilngga  tildak  dapat dilragukan lagil. (Wantu, 2020)
Pellaku  usaha forelx dilselbut  selbagail tradelr . Tradelr melnjual  dan  melmbellil  mata  uang selcara  telrus  melnelrus,  relgular  delngan  jumlah  yang  rellatilf  kelcill  dan  konsilsteln  untuk melndapatkan keluntungan. Dalam forelx pellaku usaha/nasabah dapat mellakukan transaksil, bailk daril rumah ataupun daril mana saja, apabilla telrdapat jarilngan ilntelrnelt . Keluntungan forelx dapat dillilhat  daril  dua  arah,  bailk  pada  saat  harga  nailk.  Hal  iltulah  yang  melnjadilkan forelx tradilng melnjadil trelnd pillilhan ilnvelstasil saat ilnil sellailn pasar modal yang melnggilurkan karelna lilkuildiltas yang tilnggil dan tilngkat pelngelmbalilan ilnvelstasil ( relturn on ilnvelstmelnt ) juga tilnggil.
Dalam  transaksil  yang  dillakukan, forelx melmelrlukan brokelr selbagail  pelrantara  dalam melmbellil  dan  melnjual  mata  uang  asilng  telrselbut,  bailk  masilh  dalam  katelgoril  tradilsilonal  dan onlilnel .  Pelrbeldaan  antara brokelr tradilsilonal  dan onlilnel telrselbut  ilalah,  pada brokelr tradilsilonal dilmana yang belrpelran selbagail brokelr adalah pilhak bank dan monely changelr seldangkan onlilnel ilalah  dilmana  kilta  bilsa  melmantau forelx telrselbut  kapanpun  delngan  belrmodalkan  konelksil ilntelrnelt.
Contoh kasus yang pelrtama adalah dugaan pelnilpuan ilnvelstasil bodong belrkeldok tradilng forelx  mellilbatkan  pilalang  illelgal  daril  Guardilan  Capiltal  Group  (GCG)  Asila.  Total  jumlah  korban pada  kasus  ilnil  melncapail  hilngga  34.000  orang  delngan  kelrugilan  selbelsar  Rp.  1,8  trillilun.  Dalam pelrkara ilnil, puluhan korban tellah mellaporkan belbelrapa ageln kel pilhak kelpolilsilsan, antara lailn Dilttilpildelksus Barelskrilm  Mabels Polril, Polda Meltro Jaya, selrta Polda Jatilm. Tak hanya iltu, para korban ada juga yang mellaporkan leladelrnya, Robby, karelna melrasa dilrugilkan selbelsar Rp. 300 juta.  Pelnanggungjawab  atas  kasus  ilnil  ada  dilatasnya  (leladelr)  yaknil  Robby.  Korban  lailnnya melngatakan  ila  belrgabung  delngan  GCG  seljak  bulan  Melil.  Seldangkan  kelrugilan  yang  dilalamil,  ila melngaku  selbelsar  Rp.  100.000.000,.  Para  korban  belrmilnat  telrhadap  ilnvelstasil  GCG  Asila  ilnil karelna diljanjilkan keluntungan (profilt) selbasar 5% hilngga 25% olelh leladelr. Hukum Pelrlilndungan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Konsumeln yang tellah dilteltapkan olelh pelmelrilntah melnjadil dasar hukum yang akurat dan pelnuh optilmilsmel dalam mellilndungil hak-hak konsumeln. (Angga Prilmantaril & Sarna, 2014)
Hukum  Pelrlilndungan  Konsumeln  yang  tellah dilteltapkan  olelh  pelmelrilntah melnjadil  dasar hukum  yang  akurat  dan  pelnuh  optilmilsmel  dalam  mellilndungil  hak-hak  konsumeln.  Hukum Pelrlilndungan  Konsumeln  melrupakan  cabang  daril  Hukum  Elkonomil.  Alasannya,  pelrmasalahan yang  dilatur  dalam  hukum  konsumeln  belrkailtan  elrat  delngan  pelmelnuhan  kelbutuhan  barang dan/atau  jasa.  Delngan  dilundang-undangkannya  masalah  pelrlilndungan  konsumeln, dilmungkilnkan  dillakukannya  pelmbuktilan  telrbalilk  jilka  telrjadil  selngkelta  antara  konsumeln  dan pellaku usaha. Konsumeln yang haknya dillanggar bilsa melngadukan dan melmprosels pelrkaranya selcara  hukum  dil  Badan  Pelnyellelsailan  Selngkelta  Konsumeln  (BPSK).  Sellailn  Iltu,  pelmelrilntah melngelluarkan  aturan  hukum  belrupa  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  melngelnail Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil  yang  sudah  dilamandelmelnkan  melnjadil  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Delngan adanya aturan hukum Undang-Undang dilatas maka keldelpannya masyarakat  dapat  telrlilndungil  daril  praktilk-praktilk  pelrdagangan  yang  melrugilkan.  (Salamilah, 2014)
Dalam  praktilknya,  banyak  diltelmukan  nasabah  yang  melngalamil  kelrugilan forelx karelna pilalang  belrjangka  mellakukan  pellanggaran  telrhadap  pelraturan  pelrundang-undagan  ataupun pilalang  belrjangka  cildelra  janjil  (wanprelstasil).  Jilka  pilalang  belrjangka  mellakukan  pellanggaran maka  dilkelnakan  sanksil  pildana  pelnjara  palilng  silngkat  5  (lilma)  tahun  dan  palilng  lama  10 (selpuluh)  tahun  dan  delnda  palilng  seldilkilt  Rp.  10.000.000.000,-  (selpuluh  millilar  rupilah)  dan palilng  banyak  Rp.  20.000.000.000,-  (dua puluh millilar  rupilah) selbagailmana  dilatur  dalam  Pasal 71  ayat  (1)  Undang-Undang  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil.  Namun  hal  ilnil  dapat dilmilnilmalilsilr  dilkarelnakan  BAPPElBTIl  (Pelngawas  dalam  pelrdagangan  belrjangka)  yang melmpunyail jabatan dilbawah Melntelril Pelrdagangan namun dilbelntuk olelh Undang-Undang yang melmillilkil  welwelnang  melmbuat  pelraturan;  melnelrbiltkan  ilziln  usaha  bagil  bursa,  lelmbaga  klilrilng, selrta pilalang; melngawasil bursa dan lelmbaga klilrilng; mellakukan pelmelrilksaan, pelnyildilkan selrta tilndakan dan sanksil yang dilpelrluakn untuk pelrlilndungan masyarakat. (‘Azzah Fadh illilka & Muftilel Holilsh, 2019)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Belrdasarkan  urailan  dilatas,  dilrumuskannya  tujuan  pelnelliltilan  ilnil  yailtu  melnganalilsa pelrlilndungan hukum bagil konsumeln telrhadap pelnilpuan yang dillakukan olelh tradilng forelx .

## METODE PENELITIAN
Jelnils Pelnelliltilan
Jelnils  pelnelliltilan  hukum  yang  dilgunakan  dalam  pelnelliltilan  ilnil  adalah  pelnelliltilan  hukum normatilf yang belrfokus pada norma hukum posiltilf yang melngatur telntang pelrlilndungan hukum bagil  konsumeln  yang  dilgunakan  untuk  pelnilpuan  yang  dillakukan  olelh tradilng  forelx .  Pelnelliltilan hukum normatilf adalah pelnelliltilan yang diltujukan untuk melndapatkan hukum obyelktilf (norma hukum), yailtu delngan melngadakan pelnelliltilan telrhadap masalah hukum.
Meltodel Pelndelkatan
Meltodel  pelndelkatan  yang  dilgunakan  dalam  pelnelliltilan  ilnil  adalah  Pelndelkatan Pelrundang-undangan (statutel  approach) yailtu  suatu  pelnelliltilan  normatilf  telntu  harus melnggunakan  pelndelkatan  pelrundang-undangan,  karelna  yang  akan  diltelliltil  adalah  belrbagail aturan  hukum  yang  melnjadil  fokus  pelnelliltilan.  Pelndelkatan  pelrundang-undangan  dillakukan untuk melncaril tahu pelrundang-undangan yang melngatur melngelnail pelrlilndungan hukum bagil konsumeln  yang  dilgunakan  untuk  pelnilpuan  yang  dillakukan  olelh tradilng  forelx .  Pelndelkatan Konselptual (concelptual approach) yailtu pelndelkatan dalam pelnelliltilan hukum yang melmbelrilkan sudut  pandang  analilsa  pelnyellelsailan  pelrmasalahan  dalam  pelnelliltilan  hukum  dillilhat  daril  aspelk konselp-konselp hukum yang mellatarbellakangilnya, atau bahkan dapat dillilhat daril nillail-nillail yang telrkandung  dalam  pelnormaan  selbuah  pelraturan  kailtannya  delngan  konselp-konselp  yang dilgunakan.  Pelndelkatan  Kasus ( casel  approach ) adalah  salah  satu  jelnils  pelndelkatan  dalam pelnelliltilan  hukum  normatilf  yang  pelnelliltil  melncoba  melmbangun  argumelntasil  hukum  dalam pelrspelktilf  kasus  konkrilt  yang  telrjadil  dillapangan,  telntunya  kasus  telrselbut  elrat  kailtannya delngan kasus atau pelrilstilwa hukum yang telrjadil dil lapangan.
Sumbelr dan Jelnils Bahan Hukum
Sumbelr  dan  jelnils  bahan  hukum  yang  dilpelrgunakan  dalam  pelnelliltilan  ilnil  adalah  bahan hukum prilmelr, bahan hukum selkundelr, dan bahan hukum telrsilelr.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## Bahan hukum prilmelr
Bahan  hukum  prelmilelr  adalah  bahan  hukum  yang  belrsilfat authoriltatilf atau  bahan hukum  yang  dilkelluarkan  olelh  pilhak  yang  belrwelnang  dan  melngilkat  umum.  Bahan  hukum prilmelr  telrdilril  daril  pelraturan  pelrundang-undangan  atau  putusan  badan  pelradillan  yang  selsuail delngan ilsu hukum ( lelgal ilssuel ) yang diltelliltil. Adapun bahan hukum prelmilelr telrdilril daril:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 melngelnail Pelrdagangan Belrjangka Komodiltil yang sudah dilamandelmelnkan melnjadil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telntang Pelrlilndungan Konsumeln
c. Kiltab Undang-Undang Hukum Pelrdata (KUHPelr)

## Bahan hukum selkundelr
Bahan hukum selkundelr, yailtu bahan hukum yang melndukung dan melmpelrkuat bahan hukum  prilmelr  melmbelrilkan  pelnjellasan  melngelnail  bahan  hukum  prilmelr  yang  ada  selhilngga dapat  dil  lakukan  analilsa  dan  pelmahaman  yang  lelbilh  melndalam  selhilngga  adanya  pelnguatan atas  dasar  hukum  melngasillkan  analilsa  hukum  yang  bailk.  Maka  dalam  pelnelliltilan  ilnil  yang melnjadil bahan hukum selkundelr telrdilril atas:
1) Pelnjellasan  daril  pelraturan  pelrundang-undangan  yang  dil  gunakan  selbagail  bahan  hukum prilmelr
2) Buku-buku  liltelraturel  bacaan  yang  melnjellaskan  melngelnail  pelrlilndungan  hukum  bagil konsumeln yang dilgunakan untuk pelnilpuan yang dillakukan olelh tradilng forelx
3) Pelndapat ahlil yang kompelteln
1. Bahan Hukum Telrsilelr
Bahan  hukum  telrsilelr,  yailtu  bahan  hukum  yang  melrupakan  pellelngkap  yang  silfatnya melmbelrilkan peltunjuk dan pelnjellasan telrhadap bahan hukum prilmelr dan selkundelr. Bahan  hukum  telrsilelr  dapat  dil  contohkan  selpelrtil:  Kamus  Belsar  Bahasa  Ilndonelsila (KBBIl), elnsilklopeldila, ilndelks komulatilf dan seltelrusnya.
Telknilk Pelngumpulan Bahan Hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Meltodel  pelngumpulan  data  dalam  pelnelliltilan  ilnil  dillakukan  delngan  studil  pustaka,  yailtu suatu  cara  pelngumpulan  data  delngan  mellakukan  pelnellusuran  dan  melnellaah  bahan  pustaka (liltelratur,  hasill  pelnelliltilan,  majalah  illmilah,  buleltiln  illmilah,  jurnal  illmilah  dsb).  Bahan  hukum dilkumpulkan  mellaluil  proseldur  ilnvelntarilsasil  dan  ildelntilfilkasil  pelraturan  pelrundang-undangan, selrta  klasilfilkasil  dan  silstelmatilsasil  bahan  hukum  selsuail  pelrmasalahan  pelnelliltilan.  Olelh  karelna iltu,  telknilk  pelngumpulan  data  yang  dilgunakan  dalam  pelnelliltilan  ilnil  adalah  delngan  studil kelpustakaan.

## Telknilk Analilsils Bahan Hukum
Analilsils  pelnelliltilan  ilnil  dillakukan  delngan  cara  melngkriltils,  melndukung,  atau  melmbelril komelntar,  kelmudilan  melmbuat  suatu  kelsilmpulan  telrhadap  hasill  pelnelliltilan  delngan  pilkilran selndilril  dan  bantuan  tilnjauan  pustaka.  Meltodel  untuk  jelnils  pelnelliltilan  hukum  normatilf  belrupa meltodel prelskrilptilf yailtu meltodel analilsils yang melmbelrilkan pelnillailan (Justilfilkasil) telntang obyelk yang diltelliltil apakah belnar atau salah atau apa yang selharusnya melnurut hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme dalam perjanjian transaksi trading forex
Pelrdagangan tradilng  forelx melrupakan  salah  satu  altelrnatilf  kelgilatan  usaha  yang  telrus belrkelmbang pelsat dil Ilndonelsila karelna dapat melmbelrilkan kelmungkilnan keluntungan yang tildak telrbatas  dan  jauh  lelbilh  belsar  daril  dana  yang  dilsilmpan  ( margiln ).  Delngan  potelnsil  keluntungan yang  belsar,  delvilsa  melnjadil  pillilhan  nasabah  untuk  belrilnvelstasil.  Namun  nyatanya,  karelna pilalang  belrjangka  mellanggar  keltelntuan  pelrundang-undangan  atau  pilalang  belrjangka  gagal bayar, banyak nasabah yang masilh melngalamil kelrugilan dalam transaksil valas. (Suroyya Nailly, 2013) Milsalnya, selorang pilalang belrjangka mellakukan kelgilatan usahanya tanpa melndapat ilziln usaha  Badan  Pelngawas  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil  (BAPPElBTIl).  Ilnil  bilasanya  dillakukan olelh brokelr daril luar nelgelril.
Melrelka  melnjanjilkan  keluntungan  yang  belsar  selhilngga  nasabah  telrgilur  untuk melngilnvelstasilkan  uangnya  dalam forelx  tradilng .  Seltellah  uang  nasabah  yang  telrjarilng  cukup banyak,  bilasanya  portal tradilng tildak  bilsa  dilaksels,  artilnya  uang  nasabah  juga  hillang  karelna
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tildak bilsa telrlacak. Sellailn iltu, pilalang belrjangka juga dapat mellakukan kelcurangan delngan cara melmanilpulasil  transaksil  dalam forelx  tradilng .  Akilbatnya  nasabah  kelkalahan  dan  melndelrilta kelrugilan hilngga puluhan millilar rupilah.
Selbagail alat baru dalam komuniltas ilnvelstasil, pelrdagangan belrjangka dilharapkan dapat melndatangkan  keluntungan  yang  belsar.  Namun  delmilkilan  apapun  belntuk  ilnvelstasil  delngan selndilrilnya tildak akan telrlelpas daril relsilko. Hal yang sama juga belrlaku untuk ilnvelstasil dil bursa belrjangka.
Pelrjanjilan  antara  pelrusahaan  Pilalang  Belrjangka  delngan  nasabah  tildak  dilatur  dalam KUHPelrdata,  teltapil  delngan  adanya  asas  kelbelbasan  belrkontrak  dalam  pasal  1338  ayat  (1) KUHPelrdata yang melnyatakan bahwa selmua pelrjanjilan yang dilbuat selcara sah belrlaku selbagail Undang-Undang bagil melrelka yang melmbuatnya, maka pelrjanjilan antara pelrusahaan Belrjangka delngan nasabah dapat saja telrjadil. (Suroyya Nailly, 2013)
Pelrjanjilan  kelrjasama  ilnvelstasil  antara  ilnvelstor  delngan  pelrusahaan  Pilalang  Belrjangka melrupakan  dasar  hukum  utama  dan  acuan  bagil  para  pilhak  untuk  pellaksanaan  ilnvelstasil  daril ilnvelstor  dil  Bursa  Belrjangka.  Hal  ilnil  selsuail  juga  delngan  keltelntuan  yang  telrdapat  dalam  Pasal 1338  KUHPelrdata  yang  belrbunyil  :  selmua  pelrjanjilan  yang  dilbuat  selcara  sah  belrlaku  selbagail undang-undang bagil melrelka yang melmbuatnya.
Pelrjanjilan  antara  pelrusahaan  pilalang  belrjangka  delngan  konsumeln/ilnvelstor  dalam transaksil forelx  margiln  tradilng harus  belrlandaskan  pada  Pasal  1320  KUHPelrdata  melngelnail syarat sahnya pelrjanjilan bahwa :
Syarat sahnya pelrjanjilan ada elmpat yailtu:
1. Selpakat bagil melrelka yang melngilkatkan dilrilnya;
2. Kelcakapan untuk melmbuat suatu pelndapat;
3. Suatu hal telrtelntu;
4. Suatu selbab yang halal.
Dalam  Pasal  1320  KUHPelrdata  selbelnarnya  tildak  melmpelrmasalahkan  meldila  yang dilgunakan  dalam  transaksil.  Delngan  kata  lailn  Pasal  1320  KUHPelrdata  tildak  melnsyaratkan belntuk  dan  jelnils  meldila  yang  dilgunakan  dalam  belrtransaksil.  Olelh  karelna  iltu,  dapat  saja
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dillakukan selcara langsung maupun selcara ellelktronilk. (Sanchelz elt al., 2020) Delmilkilan pula asal kelbelbasan  belrkontrak  yang  dilanut  KUHPelrdata,  para  pilhak  dapat  delngan  belbas  melnelntukan dan  melmbuat  suatu  pelrjanjilan  dalam  belrtransaksil  yang  dillakukan  delngan  iltilkad  bailk. Selbagailmana dilselbutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPelrdata. Jadil apapun belntuk dan meldila daril  kelselpakatan  telrselbut,  teltap  belrlaku  dan  melngilkat  para  pilhak  karelna  pelrilkatan  telrselbut melrupakan Undang-Undang bagil yang melmbuatnya.
Syarat 1 dan 2 dilselbut kondilsil subyelktilf karelna telrkailt delngan subjelk kelselpakatan, dan dua  kondilsil  telrakhilr  dilselbut  kondilsil  obyelktilf  karelna  telrkailt  delngan  objelk  kelselpakatan.  Jilka salah  satu  kondilsil  subyelktilf  tildak  telrpelnuhil,  kelselpakatan  dapat  dilbatalkan  atas  pelrmilntaan salah  satu  pilhak.  Pada  saat  yang  sama,  jilka  salah  satu  syarat  obyelktilf  tildak  telrpelnuhil,  maka kelselpakatan  melnjadil  batal,  artilnya  kelselpakatan  tildak  pelrnah  telrcapail  seljak  awal,  dan kelselpakatan tildak pelrnah telrcapail. Keltelntuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Pelrdata juga diljellaskan bahwa pelmbatalan suatu pelrjanjilan tildak dapat dillakukan tanpa kelselpakatan belrsama masilng- masilng  pilhak,  atau  karelna  adanya  larangan  yang  dilteltapkan  dalam  Undang-Undang  selbagail alasan pelmbatalan pelrjanjilan. (Bandrilyah, Ilrma, 2017)
Daril  pelrjanjilan  selbagailmana  dilselbut  dilatas,  Pelrjanjilan  antara  Pelrusahaan  Pilalang Belrjangka  delngan  konsumeln/ilnvelstor  dalam  transaksil tradilng  forelx adalah  dilbuat  dalam formulilr-formulilr  yang  tellah  dilbakukan  selcara  rilncil  dan  celrmat.  Dalam  pelrjanjilan  transaksil telrselbut,  ilsilnya  dilrelncanakan  telrlelbilh  dahulu  olelh  para  pilhak  pelrusahaan  pilalang  belrjangka. Selhilngga  konsumeln/ilnvelstor  tilnggal  melnyeltujuilnya  saja  apabilla  nasabah  belrseldila  melnelrilma aturan atau keltelntuan dan syarat-syarat yang tellah dilpelrsilapkan selrta yang dilteltapkan telrlelbilh dahulu selcara selpilhak olelh pelrusahaan pilalang belrjangka. Akilbatnya pelrjanjilan telrselbut tildak melmbelrilkan  kelselmpatan  kelpada  konsumeln  untuk  melmbilcarakan  lelbilh  lanjut  klausula  yang dilajukan olelh Pilalang Belrjangka. Syarat-syarat iltu belrlaku bagil silapapun juga yang melngilkatkan dilril dalam pelrjanjilan iltu atas dasar prilnsilp takel ilt or lelavel ilt , tanpa ada nelgosilasil selbellumnya. Pelrjanjilan yang delmilkilan iltu dilnamakan pelrjanjilan standar atau pelrjanjilan baku. Adanya nota pelrjanjilan  dan  kelselpakatan  melrupakan  salah  satu  hubungan  hukum  atau  suatu  pelrilstilwa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
selselorang  melnyatakan  janjil  kelpada  orang  lailn  untuk  mellakukan  selsuatu.  (Bilnsnelydelr,  M.,  & Rosando, 2020)
Pelngelrtilan klausula standar telrtuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 telntang  Pelrlilndungan  Konsumeln  Tahun  1999,  yang  melrupakan  dokumeln  melngilkat  dan/atau kelselpakatan  yang  diltuangkan  dalam  seltilap  aturan,  keltelntuan,  dan  selcara  selpilhak  diltelntukan olelh  kondilsil  pellaku  usaha.  Puas  delngan  konsumeln.  Standar  dalam  pelrjanjilan  adalah  syarat- syaratnya  bukan  belntuk  pelrjanjilan.  Saat  ilnil  posilsil  klileln  telrlalu  lelmah  selhilngga  dila  hanya melnelrilma pelraturan dan keltelntuan daril pelrusahaan pilalang belrjangka.
Delngan  adanya  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  telntang  Pelrlilndungan  Konsumeln maka pelrjanjilan delngan klausula baku tellah dillarang. Larangan melmbuat atau melncantumkan klausula baku pada seltilap dokumeln dan/atau pelrjanjilan dilatur dalam Pasal 18 ayat (1), belrupa :
a. Melnyatakan pelngalilhan tanggung jawab pellaku usaha.
b. Melnyatakan  bahwa  pellaku  usaha  belrhak  melnolak  pelnyelrahan  kelmbalil  barang  yang dilbellil konsumeln.
c. Melnyatakan  bahwa  pellaku  usaha  belrhak  melnolak  pelnyelrahan  kelmbalil  uang  yang dilbayarkan atas barang dan/atau jasa yang dilbellil konsumeln.
d. Melnyatakan pelmbelrilan kuasa daril konsumeln kelpada pellaku usaha bailk selcara langsung maupun  tildak  langsung  untuk  mellakukan  selgala  tilndakan  selpilhak  yang  belrkailtan delngan barang yang dilbellil olelh konsumeln selcara angsuran.
e. Melngatur  pelrilhal  pelmbuktilan  atas  hillangnya  kelgunaan  barang  atau  pelmanfaatan  jasa yang dilbellil olelh konsumeln.
f. Melmbelril  hak  kelpada  pellaku  usaha  untuk  melngurangil  manfaat  jasa  atau  melngurangil harta kelkayaan konsumeln yang melnjadil obyelk jual bellil jasa.
g. Melnyatakan  tunduknya  konsumeln  kelpada  pelraturan  yang  belrupa  aturan  baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau  pelngubahan  lanjutan  yang  dilbuat  selpilhak  olelh  pellaku usaha dalam masa konsumeln melmanfaatkan jasa yang dilbellilnya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
h. Melnyatakan bahwa konsumeln melmbelril kuasa kelpada pellaku usaha untuk pelmbelbanan hak  tanggungan,  hak  gadail,  atau  hak  jamilnan  telrhadap  barang  yang  dilbellil  olelh konsumeln selcara angsuran.
Kelmudilan dalam ayat-ayatnya dilselbutkan bahwa pellaku usaha dillarang melncantumkan klausula baku yang leltaknya atau belntuknya sulilt telrlilhat, atau tildak dapat dilbaca selcara jellas, atau  yang  pelngungkapannya  sulilt  dilmelngelrtil.  Lalu  dalam  ayat  (3)  dilnyatakan  bahwa  seltilap klausula  baku  yang  tellah  dilteltapkan  olelh  pellaku  usaha  pada  dokumeln  atau  pelrjanjilan  yang melmelnuhil  keltelntuan  selbagilmana  dilmaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2)  dilnyatakan  batal  delmil hukum. (Wardanil elt al., 2020)
Hubungan  kontraktual  antara  Pilalang  Belrjangka  delngan  konsumeln  suatu  belntuk kontrak  campuran  yang  melnampakkan  cilril-cilril  pelrjanjilan  pelmbelril  kuasa  ( lastgelvilng ), selbagailmana dilatur dalam pelrjanjilan dalam transaksil tradilng forelx antara pelrusahaan pilalang belrjangka delngan konsumeln/ilnvelstor. (Filrmansyah, n.d., 2019)
Melkanilsmel  pelrjanjilan  mellilputil  belbelrapa  tahapan  yang  belrupa  pelrjanjilan  yang diltuangkan dalam formulilr-formulilr yang wajilb dililsil olelh calon ilnvelstor. Formulilr-formulilr yang wajilb dililsil olelh calon ilnvelstor(Sofyanty elt al., 2022) adalah selbagail belrilkut :
1. Formulilr Pelmbukaan Relkelnilng
a. Pelrorangan
1) Nama lelngkap Pelmelgang Relkelnilng;
2) Kelwarganelgaraan;
3) Alamat/Telmpat Tilnggal (selsuail delngan KTP/SIlM/Passport);
4) Pelkelrjaan;
5) Pelnghasillan  Pelrtahun  :  Kurang  daril  Rp.  100.000.000,-  (selratus  juta rupilah); Lelbilh daril Rp. 100.000.000,- (selratus juta rupilah) atau jumlah lailn (selbutkan);
6) Jumlah kelkayaan : Kurang daril Rp. 500.000.000,- (lilmaratus juta rupilah); Lelbilh  daril  Rp.  500.000.000,-  (lilmaratus  juta  rupilah)  atau  jumlah  lailn  atau jumlah lailn (selbutkan);
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
7) Jamilnan  :  Dalam  belntuk  uang  (dilselbutkan  belsarnya),  yang  diltransfelr langsung  kelpada  relkelnilng  Pelrusahaan  Selkuriltas;  Dalam  belntuk  elfelk (dilselbutkan banyaknya);
8) Sumbelr Dana;
9) Tujuan Pelnggunaan Dana;
b. Pelrusahaan/Badan Hukum
1) Nama Pelrusahaan/Badan Hukum;
2) Alamat Pelrusahaan/Badan Hukum;
3) Nillail  Kelkayaan  :  Kurang  daril  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  millyar  rupilah); Lelbilh  daril  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  millyar  rupilah)  atau  jumlah  lailn (selbutkan);
4) Keluntungan  Belrsilh  Pelrtahun:  Kurang  daril  Rp.  200.000.000,-  (duaratus juta  rupilah);  Lelbilh  daril  Rp.  200.000.000,-  (duaratus  juta  rupilah)  atau jumlah lailn (selbutkan);
5) Jamilnan  :  Dalam  belntuk  uang  (dilselbutkan  belsarnya),  yang  diltransfelr langsung  kelpada  relkelnilng  Pelrusahaan  Selkuriltas;  Dalam  belntuk  elfelk (dilselbutkan banyaknya);
6) Pilhak  yang  belrwelnang  melwakillil  Pelrusahaan/Badan  Hukum  (Pelnelrilma Kuasa);
2. Dokumeln Pelndukung :
1) Akta pelndilrilan/Anggaran Dasar Pelrusahaan/Badan Hukum;
2) SIlUP/TDP;
3) NPWP;
4) Laporan Keluangan/Dilskrilpsil Kelgilatan Usaha;
5) KTP/SIlM/Passport  Pilhak  yang  belrwelnang  melwakillil  Pelrusahaan/Badan  Hukum (Pelnelrilma Kuasa);
6) Struktur Manajelmeln Pelrusahaan/Badan Hukum;
7) Surat Kuasa.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
8) Sumbelr Dana
9) Tujuan Pelnggunaan Dana
“D elngan  ilnil  melmbelril  kuasa  kelpada  Pelrusahaan  Selkuriltas  untuk  melmbuka Relkelnilng  atas  nama  nasabah,  selbagail  pellaksanaan  daril  Pelrjanjilan  Pelmbilayaan Pelnyellelsailan  Transaksil  Forelx(dilselbutkan  nomor  dan  tanggalnya)  yang  dilbuat olelh  dan  antara  nasabah  delngan  Pelrusahaan  Selkuriltas,  yang  untuk  tilndakan mana  tellah  melndapat  pelrseltujuan  pelnuh  daril  ilstelril/suamil  (untuk  nasabah pelrorangan) atau Pelmbelril Kuasa (untuk nasabah Pelrusahaan/Badan Hukum) dan sellanjutnya selgala akilbat dan relsilko yang tilmbul selbagail akilbat daril pelmbukaan Relkelnilng Elfelk Marjiln melnjadil tanggung jawab kamil .”
Pelrjanjilan  Pelmbilayaan  Pelnyellelsailan  Transaksil Forelx melrupakan  bagilan  yang  sah  dan tildak  telrpilsahkan  daril  Pelrjanjilan  Pelmbilayaan  Pelnyellelsailan  Transaksil  Elfelk  yang  dilbuat  antara Pelrusahaan Selkuriltas delngan Nasabah. (Sofyanty elt al., 2022)
c. Pelrorangan
1) Data Nasabah
a. Nama lelngkap Pelmelgang Relkelnilng;
b. Kelwarganelgaraan;
c. Alamat/Telmpat Tilnggal (selsuail delngan KTP/SIlM/Passport);
d. Pelkelrjaan;
e. Pelnghasillan  Pelrtahun  :  Kurang  daril  Rp.  100.000.000,-  (selratus  juta  rupilah); Lelbilh daril Rp. 100.000.000,- (selratus juta rupilah) atau jumlah lailn (selbutkan);
f. Jumlah  kelkayaan  :  Kurang  daril  Rp.  500.000.000,-  (lilmaratus  juta  rupilah);  Lelbilh daril Rp. 500.000.000,- (lilmaratus juta rupilah) atau jumlah lailn atau jumlah lailn (selbutkan);
g. Sumbelr Dana;
h. Tujuan Pelnggunaan Dana;
2) Fasilliltas/Nillail  Pelmbilayaan  Jumlah  pelmbilayaan  atau  jumlah  belsarnya plafon/fasilliltas Pelmbilayaan Pelnyellelsailan Transaksil tradilng forelx yang dilbelrilkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pelrusahaan Selkuriltas kelpada Nasabah delngan nillail maksilmum selbelsar 50% daril nillail Jamilnan.
3) Jangka  Waktu  Jangka  waktu  dilmulail  pada  tangal  Haril  Bursa  seltellah  Nasabah melmelnuhil  pelrsyaratan  yang  telrcantum  dalam  keltelntuan  Pasal  3  Pelrjanjilan Pelmbilayaan  Pelnyellelsailan  Transaksil  Elfelk,  untuk  jangka  waktu  yang  tildak diltelntukan  akan teltapil  dapat  dilakhilril  selsuail  delngan  keltelntuan  yang  telrcantum dalam Pelrjanjilan.
4) Jamilnan  :  Dalam  belntuk  uang  (dilselbutkan  belsarnya),  yang  diltransfelr  langsung kelpada  relkelnilng  Pelrusahaan  Selkuriltas;  Dalam  belntuk  elfelk  (dilselbutkan banyaknya);
5) Tanggal Pelmbayaran;
6) Suku  Bunga  atas  Fasilliltas;  Suku  bunga  yang  dilkelnakan  dan  wajilb  dilbayar  olelh Nasabah  kelpada  Pelrusahaan  Selkuriltas  atas  pelnggunaan  Pelmbilayaan Pelnyellelsailan Transaksil Tradilng Forelx.
7) Delnda;  Kelwajilban  Nasabah  untuk  mellakukan  pelmbayaran  seljumlah  uang kelpada  Pelrusahaan  Selkuriltas,  akilbat  keltelrlambatan  Nasabah  mellakukan pelmbayaran kelpada Pelrurasahaan Selkuriltas.
8) Bilaya  Transaksil;  Melrupakan  bilaya  transaksil  yang  dillakukan  mellaluil  Pelrusahaan Selkuriltas yang dilkelnakan dan delbelbankan atas transaksil jual dan/atau bellil yang wajilb dilbayar olelh Nasabah kelpada Pelrusahaan Selkuriltas.
9) Ratilo  Pelmbilayaan;  Pelrbandilngan  antara  jumlah  total  Jamilnan  delngan  Nillail Pelmbilayaan  yang  dilbelrilkan  olelh  Pelrusahaan  Selkuriltas  kelpada  Nasabah,  yang pada seltilap saat jumlah total Jamilnan telrselbut tildak bolelh kurang.
10) Keltelntuan  Khusus;  Dilsilnil  dilatur  melngelnail  Posilsil Marjiln  Call ,  yailtu pelmbelriltahuan  daril  Pelrusahaan  selkuriltas  kelpada  Nasabah  Ratilo  Pelmbilayan tellah  mellampauil  batas  yang  tellah  dilteltapkan  dan  Nasabah  dilwajilbkan  untuk mellakukan Top  Up belrupa  pelnambahan  uang  tunail  atau  elfelk  olelh  Nasabah  kel dalam Relkelnilng Transaksil forelx selhilngga Ratilo Pelmbilayan telrpelnuhil. Seldangkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Posilsil Cut  Loss ,  yailtu  suatu  keladaan  billamana  harga  elfelk  turun  sampail  delngan batas  telrtelntu  yang  belrakilbat  melnilmbulkan  hak  Pelrusahaan  Selkuriltas  untuk melnjual elfelk millilk Nasabah tanpa pelrseltujuan Nasabah.
Dalam hal transaksil tradilng forelx , hal ilnil tildak telrlelpas daril konselp dasar pelrjanjilan yang dilatur  dalam  Pasal  1313  KUHPelrdata,  yang  melnelgaskan  bahwa  pelrjanjilan  adalah  satu  atau lelbilh  orang  yang  melngilkat  dilril  dan  pelrillaku  belrsama  satu  orang  atau  lelbilh.  Keltelntuan pelrjanjilan  telrdapat pada  Kiltab  Undang-Undang Hukum  Pelrdata  Buku  IlIlIl yang  belrsilfat  telrbuka artilnya  keltelntuan  telrselbut  dapat  dilkelsampilngkan  untuk  melngaturnya  saja.  Transaksil tradilng forelx pada  dasarnya  sama  delngan  transaksil  umum,  yailtu  transaksil  dillakukan  pada  saat  tellah telrcapail  kelselpakatan  atas  barang  atau  jasa  yang  dilpelrdagangkan  dan  harga  barang  atau  jasa telrselbut. Yang melmbeldakan hanya meldila yang dilgunakan, jilka dalam pelrdagangan bilasa para pilhak harus belrtelmu langsung dil satu telmpat untuk melnyelpakatil transaksil yang akan dillakukan dan  harga  jual  barang  atau  jasa.  Seldangkan  dalam  transaksil tradilng  forelx ,  meldila  Bursa  Elfelk pelrlu  melnjadil  meldila  utama  dalam  prosels  transaksil,  selhilngga  prosels  transaksil  tildak melmbutuhkan  pelrtelmuan  langsung  antara  keldua  bellah  pilhak.  Hal  yang  sama  belrlaku  untuk pelrjanjilan  telntang  adanya  pelrjanjilan  transaksil  pelrdagangan.  Dampak  transaksil tradilng  forelx telrhadap  pelrkelmbangan  elkonomil  belrdampak  pada  belrbagail  selktor,  salah  satunya  adalah bagilan hukum yang tildak dilatur dalam pelraturan telntang transaksil tradilng forelx dil Ilndonelsila.
Pelngaturan melngelnail transaksil tradilng forelx masilh melnggunakan aturan dalam Buku IlIlIl KUHPelrdata khususnya pelngaturan melngelnail masalah pelrjanjilan yang telrjadil dalam transaksil tradilng . Pelrjanjilan dalam transaksil Margiln Tradilng telrjadil antara keldua bellah pilhak forelx yang mana salah satu pilhak belrjanjil kelpada pilhak yang lailn untuk mellakukan selsuatu. Hal ilnil selsuail delngan  Pasal  1313  KUHPelrdata,  yang  mana  dilsel butkan:  “Suatu  p elrjanjilan  adalah  suatu pelrbuatan delngan  mana  satu  orang  atau  lelbilh melngilkatkan  dilrilnya  telrhadap  satu orang  atau lelbil h” . (Suroyya, 2013)
Pelrjanjilan atau kontrak yang telrjadil dalam transaksil tradilng forelx telrjadil karelna adanya kelselpakatan, apabilla dilkailtkan delngan teloril dalam kelselpakatan yang dilungkapkan olelh Munilr Fuady,  maka  untuk  melnelntukan  kapan  suatu  kelselpakatan  kelhelndak  telrjadil  dapat  dilgunakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
selbagail  suatu  patokan  untuk  melnelntukan  keltelrilkatan  selselorang  pada  pelrjanjilan  telrtutup selhilngga pelrjanjilan dilanggap tellah mulail belrlaku, (Sumelngel, 2013) teloril telrselbut yailtu:
1. Teloril Ucapan ( uiltilngsthelorilel ). Melnurut teloril ilnil, Kelselpakatan ( toelstelmilng ) telrjadil pada saat  pilhak  yang  melnelrilma  pelnawaran  melnyatakan  bahwa  ila  melnelrilma  pelnawaran. Jadil,  dillilhat  daril  pilhak  yang  melnelrilma,  yailtu  pada  saat  melnjatuhkan  pulpeln  untuk melnyatakan  melnelrilma,  kelselpakatan  sudah  telrjadil.  Kellelmahan  teloril  ilnil  adalah  sangat teloriltils karelna melnganggap telrjadilnya kelselpakatan selcara otomatils.
2. Teloril Pelngilrilman ( velrzelndthelorilel ). Melnurut teloril ilnil, kelselpakatan telrjadil apabilla pilhak yang melnelrilma pelnawaran melngilrilmkan tellelgram.
3. Teloril  Pelngeltahuan  ( velnelmilngsthelorilel )  Teloril  pelngeltahuan  belrpelndapat  bahwa kelselpakatan telrjadil apabilla pilhak yang melnawarkan iltu melngeltahuil adanya accelptatilel (pelnelrilmaan),  teltapil  pelnelrilmaan  iltu  bellum  diltelrilmanya  (tildak  dilkeltahuil  selcara langsung).
4. Teloril  pelnelrilmaan  ( ontvangsthelorilel ).  Melnurut  teloril  ilnil, toelstelmilng telrjadil  pada  saat pilhak  yang  melnawarkan  melnelrilma  langsung  jawaban  daril  pilhak  lawan.Dalam  hukum posiltilf  Bellanda,  juga  dililkutil  yurilsprudelnsil,  ataupun  doktriln,  teloril  yang  dilanut  adalah teloril  pelngeltahuan  ( yelrnelmilngsthelorilel )  delngan  seldilkilt  korelksil  daril ontvangsthelorilel (teloril  pelnelrilmaan).  Maksudnya,  pelnelrapan  teloril  pelngeltahuan  tildak  selcara  mutlak, selbab  lalu  lilntas  hukum  melnghelndakil  gelrak  celpat  dan  tildak  melnghelndakil  formaliltas yang  kaku,  selhilngga velrnelmilngsthelorilel yang  dilanut.  Karelna  jilka  harus  melnunggu sampail  melngeltahuil  selcara  langsung  adanya  jawaban  daril  pilhak  lawan ( ontvangsthelorilel ), dilpelrlukan waktu yang lama.
Teloril-teloril  ilnil  dapat  dilgunakan  untuk  melnelntukan  kapan  harus  melnandatanganil pelrjanjilan transaksil tradilng forelx . Karelna kelselpakatan melmbelrilkan kelpastilan hukum bagil para pilhak.  Pelrjanjilan  ilnvelstor  melnyeltujuil  syarat  dan  keltelntuan  yang  dilbelrilkan  olelh  pelrusahaan selkuriltas.  Dalam  transaksil tradilng  forelx pelrjanjilan  yang  telrjadil  dilatur  dalam  Pasal  1313 KUHPelrdata, selhilngga yang melnjadil syarat sahnya suatu pelrjanjilan telrmuat dalam KUHPelrdata
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
harus  dilpelrhatilkan  selsuail  aturan  yang  belrlaku  dan  selcara  umum  melnggunakan  KUHPelrdata dapat dilpelrhatilkan dan diltelrapkan.
Pelrjanjilan  yang  telrjadil  dalam  transaksil tradilng  forelx dapat  dilkelnakan  Pasal  1313 KUHPelrdata selbagail pelngaturannya, selhilngga apa yang melnjadil syarat sahnya suatu pelrjanjilan yang telrmuat dalam KUH Pelrdata harus dilpelrhatilkan agar pelngelnaan atas aturan pelrjanjilan dil Ilndonelsila  yang  selcara  umum  melnggunakan  KUHPelrdata  dapat  diltelrapkan  selrta  pelrjanjilan dalam  transaksil tradilng  forelx dapat  dilakuil  kelabsahaanya,  Sumbelr  daril  kelbelbasan  belrkontrak adalah  kelbelbasan  ilndilvildu,  selhilngga  yang  melrupakan  tiltilk  tolaknya  adalah  kelpelntilngan ilndilvildu  pula.  Delngan  delmilkilan,  dapat  dilpahamil  bahwa  kelbelbasan  ilndilvildu  melmbelrilkan kelpadanya  kelbelbasan  untuk  belrkontrak.  Silfat  Buku  IlIlIl  KUHPelrdata  yang  belsilfat  telrbuka melmpunyail artil bahwa KUHPelrdata melmungkilnkan adanya pelrjanjilan yang bellum dilatur dalam KUHPelrdata,  jadil  para  pilhak  dapat  melmbuat  pelrjanjilan  yang  bellum  dilatur  selcara  konkrilt, namun teltap selsuail delngan asas dan syarat daril pelrjanjilan yang sah dalam KUHPelrdata, delngan kata lailn dilbolelhkan melngelsampilngkan pelraturan-pelraturan yang telrmuat dalam buku keltilga. (Angga Prilmantaril & Sarna, 2014)
Buku  keltilga  hanya  belrsilfat  pellelngkap  ( aanvullelnd  relcht ),  bukan  hukum  kelras  atau hukum  yang  melmaksa.  Kontrak  yang  telrjadil  dalam  transaksil tradilng  forelx melrupakan  suatu belntuk  kelselpakatan  antara  keldua  bellah  pilhak  telrhadap  suatu  pelrjanjilan  yang  tellah  ada, dilmana kelselpakatan telrhadap kontrak telrselbut melnilmbulkan keltelrilkatan antar para pilhaknya yang dalam hal ilnil antara pelrusahaan selkuriltas delngan ilnvelstor, selhilngga delngan hal telrselbut, maka asas kelbelbasan belrkontrak sangat tampak dalam transaksil tradilng forelx .
Namun  delmilkilan  teloril-teloril  telrselbut  tildak  dapat  dilgunakan  untuk  melnelntukan  kapan kelselpakatan pelrjanjilan transaksil tradilng forelx . Karelna tildak melmbelrilkan kelpastilan hukum bagil para  pilhaknya.  Kelselpakatan  pelrjanjilan  ilnvelstor  melnyelpakatil  telrhadap  syarat  dan  keltelntuan yang dilbelrilkan olelh pelrusahaan selkuriltas.
Dalam  transaksil tradilng  forelx pelrjanjilan  yang  telrjadil  dilatur  dalam  Pasal  1313 KUHPelrdata, selhilngga yang melnjadil syarat sahnya suatu pelrjanjilan telrmuat dalam KUHPelrdata
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
harus  dilpelrhatilkan  selsuail  aturan  yang  belrlaku  dan  selcara  umum  melnggunakan  KUHPelrdata dapat dilpelrhatilkan dan diltelrapkan. (Haildar, 2015)
Pelrjanjilan  transaksil tradilng  forelx dapat  dilakuil  kelabsahannya,  dilmana  syarat-syarat sahnya suatu pelrjanjilan yang telrcantum dalam Pasal 1320 KUHPelrdata yailtu:
a. Selpakat Melrelka yang Melngilngatkan Dilrilnya
Ilnil  syarat  pelrtama,  kelmudilan  selmua  kelselpakatan  harus  melrupakan  hasill  kelselpakatan keldua bellah pilhak, dan tildak bolelh ada paksaan, kelsalahan dan kelcurangan. Kelselpakatan pada dasarnya adalah pelrtelmuan antara keldua bellah pilhak untuk melncapail kelselpakatan telntang ilsil pelrjanjilan.
Hasill  pelnelliltilan  yang  dillakukan  pelnelliltil  melnunjukkan  bahwa  kelselpakatan  dalam transaksil tradilng forelx dilhasillkan karelna adanya kelsadaran salilng melngilkat antara keldua pilhak. Selsuail  delngan  keltelntuan  Pasal  3  dan  4  "Pelrjanjilan  Pelmbilayaan  Transaksil  Elfelk",  ilnvelstor melnyeltujuil  dan  melnyeltujuil  pelrjanjilan  pelrusahaan  elfelk.  Pelraturan  ilnil  melngatur  telntang pellaksanaan syarat dan keltelntuan selrta kelwajilban pelmodal kelpada pelrusahaan selkuriltas.
Belrdasarkan urailan dil atas dapat dilcapail pelrjanjilan transaksil tradilng forelx antara keldua bellah pilhak, selhilngga kelselpakatan telrselbut dapat dilrelalilsasilkan. Iltu dilanggap sah dan melngilkat keldua bellah pilhak.
b. Kelcapakan untuk melmbuat suatu pelrilkatan
Untuk melmbuat suatu pelrjanjilan dilpelrlukan pelmelnuhan telrhadap syarat sahnya suatu pelrjanjilan, salah satu syarat telrselbut adalah kelcakapan untuk melmbuat suatu pelrilkatan. Pada dasarnya,  seltilap  orang  yang  tellah  delwasa  atau  akillbalilq  dan  selhat  pilkilrannnya  adalah  cakap untuk  melmbuat  pelrilkatan,  dilmana  hal  ilnil  dilselbutkan  dalam  Pasal  1329  KUHPelrdata  yailtu: “S eltilap orang adalah cakap untuk melmbuat pelrilkatan-pelrilkatan, jilka olelh undang-undang tildak dil nyatakan tak cakap”.
Melnurut Pasal 330 KUHPelrdata, pelrsyaratan bagil selselorang yang bellum delwasa adalah dil bawah usila 21 tahun dan bellum melnilkah atau bellum melnilkah. Namun, seltilap orang delwasa bellum  telntu  selhat.  Selhilngga  pelrlu  juga  dillilhat  syarat  keldua “m elrelka  yang  diltaruh  dilbawah pel ngampuan” belrdasarkan Pasal 433 KUHPelrdata dilselbutkan bahwa seltilap orang delwasa yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sellalu belrada dalam keladaan dungu, sakilt otak, atau mata gellap harus dilbawah pelngampuan, belgiltu juga jilka ila kadang-kadang cakap melnggunakan pilkilrannya.
c. Suatu hal telrtelntu
Hal  telrselbut  belrkailtan  delngan  tujuan  pelrjanjilan,  artilnya  tujuan  pelrjanjilan  harus  jellas, jelnils  dan  jumlah  yang  dapat  diltelntukan  dan  dilhiltung,  undang-undang  melngilzilnkan  dan  para pilhak dapat mellakukannya. Melskilpun belrbelda delngan transaksil konvelnsilonal, namun transaksil tradilng forelx melngandalkan belntuk belrwujud yang dapat dilselntuh.Transaksil tradilng forelx tildak ada belntuknya dan tildak akan dilselntuh, teltapil ada dilstrilbusil filsilk dan ada lokasil transaksil yailtu ada pada dasarnya tildak telrlalu banyak Pelrbeldaan belsar.
Transaksil tradilng forelx ilnil juga akan telrjadil, namun produk yang akan dilpelrdagangkan selbelnarnya  tildak  muncul,  mellailnkan  hanya  belrupa  nillail  keluntungan  daril  transaksil  saham telrselbut, olelh karelna iltu untuk melmastilkan kelabsahan pelrjanjilan atau kontrak yang dilhasillkan olelh  transaksil  valuta  asilng,  harus  melmelnuhil  Hukum  Pelrdata  kondilsil  telrtelntu  dilatur  dalam Pasal 1320 KUHPelrdata.
Hal  telrselbut  diltuangkan  dalam  keltelntuan  Pasal  1  angka  18  jo  angka  6  Pelrjanjilan Pelmbilayaan  Pelnyellelsailan  Transaksil  Elfelk,  yang  melngantur  tel ntang  “oby el k”  transaks il  dalam pelrjanjilan yailtu belrupa Nillail Keluntungan Belrsilh dan Fasilliltas atau Nillail Pelmbilayaan. Pasal 1333 KUHPelrdata  juga  melnyel butkan  bahwa:  “Suatu  p elrjanjilan  harus  melmpunyail  selbagail  pokok suatu  barang  yang  palilng  seldilkilt  diltelntukan  jelnil snya”.  “T ildaklah  melnjadil  halangan  bahwa jumlah  barang  tildak  telntu,  asal  saja  jumlah  iltu  telrkelmudilan  dapat  diltelntukan  atau  dilhil tung”. Selhilngga  apa  yang  dilpelrjanjilkan  harus  melmpunyail  barang  belselrta  jumlah  maupun  jelnilsnya selbagil pokok daril pelrjanjilan yang tellah dilbuat.
Suatu  hal  telrtelntu  dalam  pelrjanjilan  adalah  obyelk  prelstasil  pelrjanjilan.  Ilsil  prelstasil telrselbut  harus  telrtelntu  atau  palilng  seldilkilt  dapat  diltelntukan,  selhilngga  belrdasar  delfilnilsil telrselbut maka, suatu kontrak transaksil Margiln Tradilng haruslah melnyelbutkan melngelnail obyelk daril kontrak telrselbut bailk.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Belrdasarkan  urailan  dil  atas,  maka  dil  dalam  transaksil tradilng  forelx juga  ada  suatu  hal telrtelntu  yang  melnjadil  obyelk  dalam  pelrjanjilan  atau  kontrak  selbagailmana  yang  dilsyaratkan dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPelrdata telrhadap pelrjanjilan pada umumnya.
d. Suatu Selbab yang Halal
Suatu selbab yang halal, belrartil pelrjanjilan telrmaksud harus dillakukan belrdasarkan iltilkad bailk. Belrdasarkan Pasal 1335 KUHPelrdata yang belrbunyil: “Suatu p elrjanjilan tanpa selbab, atau yang tellah dilbuat karelna selsuatu selbab yang palsu atau telrlarang, tildak melmpunyail kel kuatan” Selhilngga suatu pelrjanjilan tanpa selbab tildak melmpunyail kelkuatan, selbab dalam hal ilnil adalah tujuan dilbuatnya selbuah pelrjanjilan.
Tujuan  daril  pelrjanjilan  belrartil  ilsil  pelrjanjilan  iltu  selndilril  yang  dilbuat  olelh  keldua  bellah pilhak, seldangkan ilsil pelrjanjilan adalah yang dilnyatakan telgas olelh keldua bellah pilhak melngelnail hak dan kelwajilban yang diltilmbulkan daril hubungan hukum (pelrjanjilan) yang dilbuat olelh keldua bellah  pilhak  telrselbut.  Kelmudilan  diltambahkan  dalam  Pasal  1336  KUHPelrdata  yang  belrbunyil: “j ilka  tildak  dilnyatakan  selsuatu  selbab,  teltapil  ada  selsuatu  selbab  yang  halal  ataupun  jilka  suatu selbab yang lailn, darilpada yang dilnyatakan pelrseltujuan namun delmilkil an adalah sah”.
Adanya  aturan  yang  jellas  melngelnail  hal-hal  apa  saja  yang  bolelh  dan  tildak  bolelh dillakukan  belselrta  sanksilnya  yang  dilselbutkan  olelh  pelrusahaan  selkuriltas  melmbelrilkan pelngelrtilan  bahwa  kontrak  yang  telrjadil  dalam  transaksil Margiln  Tradilng selcara  tildak  langsung tellah melmelnuhil syarat suatu selbab yang halal, bahwa kontrak atau pelrjanjilan yang dillakukan antar para pilhaknya melmpunyail selbab yang halal selbagail dasar pelrjanjilan. Sellailn hal telrselbut dil  atas,  melnurut  keltelntuan  Pasal  13  Pelrjanjilan  Pelmbilayaan  Pelnyellelsailan  Transaksil  Elfelk melngatur  bahwa  ilnvelstor  melmbelbaskan  Pelrusahaan  Selkuriltas  daril  tanggung  jawab  dan kelrugilan  yang  melngkiln  tilmbul  atas  dillaksanakannya  Pelrjanjilan  Pelmbilayaan  Pelnyellelsailan Transaksil Elfelk. Dalam pelrspelktilf hukum, suatu pelrilkatan adalah suatu hubungan hukum antara subyelk hukum dilmana satu pilhak belrkelwajilban atas suatu prelstasil seldangkan pilhak yang lailn belrhak  atas  prelstasil  telrselbut.  Belrdasarkan  Pasal  1233  KUHPelrdata,  adanya  suatu  pelrilkatan adalah lahilr karelna suatu pelrjanjilan atau karelna suatu Undang-Undang.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pelrmasalahan  yang  dilhadapil  dalam  transaksil tradilng  forelx ilnil  adalah  pada  saat pelrusahaan  mellilkuildasil  aselt  ilnvelstor  untuk  melmelnuhil  kelwajilbannya,  ilnvelstor  dapat mellakukan  transaksil  delngan  pelrusahaan  selkuriltas.  Ilnvelstor  bilasanya  tildak  melnyadaril  bahwa surat belrharga dan uang yang ada dil relkelnilng melrupakan jamilnan atas alat pelrdagangan yang dilseldilakan.  Dil  silsil  lailn,  pelrusahaan  elfelk  yang  melmbelrilkan  kelmudahan  belrtransaksil  kelpada ilnvelstornya tildak  melnandatanganil  pelrjanjilan  yang  dilpelrlukan untuk belrtransaksil.  Pelrusahaan selkuriltas  bilasanya  melnggunakan  melkanilsmel  pelrjanjilan  untuk  melmudahkan  ilnvelstor.  Keltilka delfault telrjadil, ilnvelstor akan melmpelrtanyakan masalah ilnil.
Masalah  lailn  yang  akan  muncul  adalah  kellalailan  pelrusahaan  elfelk  untuk melngilnformasilkan  ilnvelstor  selluk  belluk  transaksil tradilng  forelx ilnil.  Padahal,  hal  telrselbut melrupakan kelwajilban pelrusahaan elfelk untuk melmahamil latar bellakang, melkanilsmel pelrjanjilan yang belnar, siltuasil keluangan dan tujuan ilnvelstasil yang harus dillaksanakan ilnvelstor. Kalaupun ilnvelstor melngeltahuil kelwajilban ilnil, melrelka harus melmelnuhilnya dan melmillilkil hubungan jangka panjang  delngan  pelrusahaan  selkuriltas.  Kelgagalan  melnjellaskan  siltuasil  yang  akan  dilhadapil ilnvelstor  dalam  transaksil tradilng  forelx melnjadil  alasan  melngapa ilnvelstor melmpelrtanyakan apakah telrdapat keltildakselsuailan antar pelrusahaan selkuriltas. Dil silsil lailn, ada juga kasus dilmana pelrusahaan  selkuriltas  melmbellil  saham  yang  tildak  bolelh  dilpelrdagangkan  delngan margiln .  Ilnil tellah melnjadil pelrmailnan karelna spelkulasil dan manilpulasil yang tilnggil telrhadap saham telrselbut. Delngan delmilkilan, rilsilko ilnvelstor dan pelrusahaan elfelk akan melnilngkat.
Hukum  pelrdata  Ilndonelsila  saat  ilnil  melngakuil  adanya  kelbelbasan  kontrak,  hal  ilnil  dapat dilsilmpulkan  daril  keltelntuan  Pasal  1338  (1)  KUH  Pelrdata  yang  melneltapkan  bahwa  selmua kontrak (pelrjanjilan) yang dilbuat selcara hukum adalah sah selbagail hukum kontrak. Melrelka yang melmbuatnya. Pelrjanjilan transaksil tradilng forelx melrupakan hasill kelselpakatan antara para pilhak yang  telrlilbat,  padahal  kontrak  telrselbut  selbelnarnya  bukan  melrupakan  hasill  nelgosilasil  yang belrilmbang  antara  keldua  bellah  pilhak,  mellailnkan  melrupakan  belntuk  kontrak  yang  dapat dilgolongkan selbagail kontrak standar. Ada kontrak, satu pilhak melmbuat proposal kel pilhak lailn, dan  kelmudilan  pilhak  lailn  hanya  melnyeltujuil  kontrak  telrselbut,  Olelh  karelna  iltu,  melneltapkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
prilnsilp  kelsukarellaan  selsuail  delngan  Undang-Undang  Pelrjanjilan  Ilndonelsila  dapat  melmpelrkuat prilnsilp kelbelbasan kontrak.

## Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Trading Forex
Transaksil Tradilng  Forelx diltuangkan  dalam  belntuk  pelrjanjilan  yang  melrupakan pellaksanaan  prilnsilp  kelbelbasan  belrkontrak  antara  pelrusahaan  selkuriltas  delngan Nasabah/ ilnvelstor yang  salah  satu  ilsilnya  adalah hak  dan  kelwajilban  para  pilhak  selbagail  belntuk daril  pelrlilndungan  hukum.  Pelrlilndungan  hukum  bagil  konsumeln  olelh  pelrusahaan  belrjangka dalam transaksil valuta asilng bellum selpelnuhnya telrelalilsasil atau bellum melmelnuhil harapan. Ilnil dildasarkan pada keltildakmampuan untuk mellaksanakan pelngaturan yang belnar dan belnar selrta pellaksanaan  pelrdagangan  belrjangka.  (Maharanil  &  Darya  Dzilkra,  2021)  Siltuasilnya  masilh  ada pelrusahaan  pilalang  illelgal  yang  belropelrasil,  dan  pellaksanaan  pelrjanjilan  kontrak  dan  transaksil tildak  selsuail  delngan  pelraturan  pelrundang-undangan,  juga  tildak  belrdasarkan  otorilsasil.  Para pilalang  belrjangka  selrilngkalil  mellakukan  pellanggaran  kontrak  (wanprelstasil)  bahkan  keljahatan ( Markelt  Crilmel )  yang  seltildaknya  selrilng  melmbayangil  aktilviltas  pelrdagangan  belrjangka. Belrdasarkan  ilndilkator-ilndilkator  dil  atas,  pada  dasarnya  hal  ilnil  melnjadil  kelndala  bagil telrwujudnya pelrlilndungan hukum bagil kelpelntilngan konsumeln.
Dalam  pelrdagangan tradilng  forelx dapat  melndatangkan  keluntungan  bagil konsumeln/ilnvelstor,  belgiltu  pula  selbalilknya  dapat  melrugilkan  konsumeln/ilnvelstor.  Kellelmahan dan  kellelmahan  transaksil tradilng  forelx telrkailt  masalah  pelmbuktilan  keltilka  dilsildangkan  kel pelngadillan.  Jilka  ada delfault antara  pelrusahaan  belrjangka  dan  konsumeln/ilnvelstor  dalam pelrjanjilan,  maka  masalah  akan  muncul.  Pelmelcahan  masalah  sellalu  telrkailt  delngan  buktil  yang seldang dilprosels.
Dalam  KUHPelrdata  yang  dilatur  dalam  Pasal  1866  KUHPelrdata  telrdapat  alat  buktil telrtulils,  alat  buktil  saksil,  dakwaan,  pelngakuan  dan  sumpah.  Pasal  1867  "Hukum  Pildana" melneltapkan bahwa pelmbuktilan harus dillakukan dalam belntuk belnar atau tulilsan tangan, dan makna telrtulils dalam pasal ilnil dilkonfilrmasil dil atas kelrtas dalam belntuk telrtulils.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pelrlilndungan  ilnvelstor  sellalu  belrkailtan  delngan  pelrlilndungan  konsumeln  jadil  pelrlu dilpelrhatilkan  silapa  yang  belrtanggung  jawab  atas  kellalailan  dan  kelsalaha  yang  telrjadil  dalam pelngellolaan  transaksil  yang  telrjadil  pada  ilnvelstor.  Jadil  pelrusahaan  belrjangka  selbagail  pellaku usaha melmpunyail tanggung jawab untuk melmbelrilkan gantil rugil atas kelrugilan ilnvelstor, selsuail delngan  Pasal  19  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Telntang  Pelrlilndungan Konsumeln. (Asrilatil & Baddu, 2021)
Pelrlilndungan hukum telrhadap konsumeln olelh pilalang belrjangka belrdasarkan Undang- Undang  No.10  Tahun  2011  Telntang  Pelrubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997 Telntang Pelrdagangan Belrjangka Komodiltil yang dilatur dalam Pasal 52 ayat (1) selrta keltelntuan dalam  pelnyellelnggaraan  telrhadap  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  yailtu  Pelraturan Pelmelrilntah  Relpublilk  Ilndonelsila  Nomor  9  Tahun  1999  telntang  Pelnyellelnggaraan  Pelrdagangan Belrjangka Komodiltil. Praktilknya dalam pellaksanaannya olelh Pelrusahaan Belrjangka.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Telntang Pelrubahan atas Undang Undang Nomor  32  Tahun  1997  Telntang  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil  Pasal  5  telntang  Pelngaturan dan  pelngelmbangan,  pelmbilnaan,  dan pelngawasan  selbagailmana  dilmaksud  dalam Pasal  4  Ayat (1)(Chrilsty, 2018) dillakukan delngan tujuan:
a. Melwujudkan  kelgilatan  pelrdagangan  belrjangka  yang  telratur,  wajar,  elfilsileln,  dan  elfelktilf selrta dalam suasana pelrsailngan yang selhat;
b. Mellilndungil kelpelntilngan selmua pilhak dalam Pelrdagangan Belrjangka; dan
c. Melwujudkan  kelgilatan  Pelrdagangan  Belrjangka  selbagail  sarana  pelngellolaan  rilsilko  harga dan pelmbelntukan harga yang transparan.
Salah satu kellelbilhan dalam belrilnvelstasil dalam pelrdagangan Belrjangka khususnya forelx delngan  badan  pelngawas  daril  pelmelrilntah.  Dildalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011 Telntang  Pelrubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  Telntang  Pelrdagangan Belrjangka  Komodiltil  pelmelrilntah  ilndonelsila  melneltapkan  bahwa  Badan  Pelngawas  pelrdagangan belrjangka melrupakan unilt kelrja yang belrada dil bawah dan belrtanggung jawab kelpada melntelril pelrdagangan, yang belrnama Badan Pelngawas Pelrdagangan Belrjangka Komodiltil (Bappelbtil).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Untuk melncapail tujuannya selbagail Badan Pelngawas, BAPPElBTIl dilbelril kelwelnangan yang cukup  luas. Pada dasarnya  kelwelnangan  iltu dilarahkan untuk melnjamiln  telrwujudnya  ilntelgriltas pasar,  ilntelgriltas  keluangan,  dan  pelrlilndungan  bagil  konsumeln/ilnvelstor.  Salah  satu kelwelnangannya  adalah  mellakukan  pelmelrilksaan  pelriljilnan  dan  melmelrilntahkan  pelmelrilksaan selrta  pelnyildilkan  telrhadap  pilhak  yang  dilduga  mellakukan  pellanggaran  telrhadap  keltelntuan pelrundang-undangan dil bildang pelrdagangan belrjangka.
Dil Ilndonelsila, badan usaha pelrtama yang melnjadil pelnyellelnggara kelgilatan pelrdagangan belrjangka  adalah  BBJ  atau Jakarta  Futurels  Elxchangel (JFElX).  Lelmbaga  klilrilng  belrjangka  atau bilasa  dilselbut  lelmbaga  klilrilng  adalah  lelmbaga pellelngkap  daril  bursa  belrjangka  yang  harus  ada dalam  silstelm  pelrdagangan  belrjangka.  Belrdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011 Telntang  Pelrubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  Telntang  Pelrdagangan Belrjangka  Komodiltil  lelmbaga  klilrilng  telrpilsah  daril  bursa  belrjangka  dan  melrupakan  ilnstiltusil telrselndilril.  (Wahab,  2016)  Lelmbaga  klilrilng  belrfungsil  melnyellelsailkan  dan  melnjamiln  kilnelrja selmua transaksil yang dillakukan dilbursa belrjangka dan tellah dildaftarkan. Lelmbaga klilrilng akan belrtilndak  selbagail  pelnjual  telrhadap  ilnvelstor  yang  melmillilkil  posilsil  bellil  yang  masilh  telrbuka bellum dillilkuildasil. Selbalilknya, juga selbagail pelmbellil telrhadap ilnvelstor yang melmillilkil posilsil jual yang telrbuka. Lelmbaga klilrilng juga selbagail pelnjamiln atas dana nasabah khusunya billa telrjadil kelpailliltan pada pilalang belrjangka, dilmana ilnvelstor melnyeltor dananya selbagail modal.
Banyaknya  pelnilpuan  pada  pelrusahaan  pilalang  belrjangka  yang  illelgal  melngakilbatkan melnurunnya tilngkat kelpelrcayaan masyarakat telrhadap pelrusahaan pilalang dalam belrtransaksil forelx khususnya.  Hal  ilnil  melnunjukkan  pelnelrapan  prilnsilp  kelhatil-hatilan  kurang  mampu  untuk melmbelrilkan kelyakilnan kelpada masyarakat. Bahwa pelrusahaan pilalang yang illelgal pun bellum dapat  melmbelrilkan  jamilnan.  Preldilkat  lelgaliltas  pelrusahaan  pilalang  yang  sudah  melmillilkil kelpastilan  hukum  (lelgal)  dapat  belrubah  selwaktu-waktu  selcara  melndadak  bailk  karelna  faktor ilntelrnal maupun faktor elkstelrnal tanpa selpelngeltahuan nasabah. Karelna jamilnan pelrlilndungan bagil  konsumeln/ilnvelstor sangat  dilpelrlukan.  Maksudnya  adalah  untuk  melmbelrilkan  kelpastilan hukum  bagil  nasabah  dilkelmudilan  haril  billamana  pelrusahaan  pilalang  belrjangka  melngalamil
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pelncabutan  ilziln  usahanya  selbagailmana  yang  diltelntukan  dalam  pelraturan  pelrundang- undangan.
Pasal 17
1) Bursa Belrjangka wajilb:
a. melmillilkil  modal  yang  cukup  untuk  melnyellelnggarakan  kelgilatan  Bursa  Belrjangka delngan bailk;
b. Melnyilapkan  catatan  dan  laporan  selcara  telpelrilncil  selluruh  kelgilatan  Anggota Bursa  Belrjangka  yang  belrkailtan  delngan  transakasil  Kontrak  Belrjangka,  Kontrak Delrilvatilf  Syarilah,  Kontrak  Delrilvatilf  lailnnya  dan  pelnguasaan  Komodiltil  yang melnjadil  subjelk  Kontrak  Belrjangka,  Kontrak  Delrilvatf  Syarilah,  dan/atau  Kontrak Delrilvatilf lailnnya telrselbut.
c. Melnjamiln  kelrahasilaan  ilnformasil posilsil  keluangan  selrta  kelgilatan  usaha Anggota Bursa Belrjangka, kelcualil ilnformasil telrselbut dilbelrilkan dalam rangka pellaksanaan keltelntuan Undang-undang ilnil dan/atau pelraturan pellaksanaannya;
d. Melmbelntuk Dana Kompelnsasil;
e. Melmpunyail satuan pelmelrilksa;
f. Melndokumelntasilkan  dan  melnyilmpan  delngan  bailk  selmua  data  yang  belrkailtan delngan kelgilatan Bursa Belrjangka;
g. Melnyelbarluaskan ilnformasil harga Kontrak Belrjangka, Kontrak Delrilvatilf Syarilah, dan/atau Kontrak Delrilvatilf lailnnya yang dilpelrdagangkan;
h. Melmantau  kelgilatan  dan  kondilsil  kauangan  Anggota  Bursa  Belrjangka  selrta melngambill tilndakan pelmbelkuan atau pelmbelrhelntilan Anggota Bursa Belrjangka yang  tildak  melmelnuhil  pelrsyaratan  keluangan  dan  pellaporan,  selsuail  delngan keltelntuan Undang-undang ilnil dan/atau pelraturan pellaksanaannya.
i. Melngawasil  transaksil  Kontrak  Belrjangka,  Kontrak  Delrilvatilf  Syarilah,  dan/atau Kontrak Delrilvatilf lailnnya.
2) Pilmpilnan  satuan  pelmelrilksa  selbagailmana  dilmaksud  pada  ayat  (1)  huruf  el,  wajilb mellaporkan  selcara  langsung  kelpada  dilrelksil,  delwan  komilsarils  Bursa  Belrjangka,  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Bappelbtil telntang masalah matelrilill yang diltelmukan, yang dapat melmpelngaruhil Anggota Bursa Belrjangka dan/atau Bursa Belrjangka yang belrsangkutan.
3) Bursa  Belrjangka  wajilb  melnyeldilakan  selmua  laporan  satuan  pelmelrilksa  seltilap  saat apabilla dilpelrlukan olelh Bappelbtil.
4) Selbellum  dilbelrlakukan,  pelraturan  dan  tata  telrtilb  Bursa  Belrjangka  selbagailmana dilmaksud  dalam  Pasal  16  huruf  c  telrmasuk  pelrubahannya,  wajilb  melmpelrolelh pelrseltujuan daril Bappelbtil.

## Pasal 18
1) Bursa Belrjangka belrwelnang:
a. melngelvaluasil dan melngujil kualilfilkasil calon selrta melnelrilma atau melnolak calon telrselbut melnjadil Anggota Bursa Belrjangka;
b. melngatur  dan  melneltapkan  silstelm  pelnelntuan  harag  pelnyellelsailan,  belrsama delngan Lelmbaga Klilrilng Belrjangka;
c. melneltapakan  pelrsyaratan  keluangan  milnilmum  daril  pellaporan  bagil  Anggota Bursa Belrjangka;
d. mellakukan  pelngawasan  kelgilatan  selrta  pelmelrilksaan  telrhadap  pelmbukuan  dan catatan Anggota Bursa Belrjangka selcara belrkala dan selwaktu-waktu dilpelrlukan;
e. melneltapkan bilaya kelanggotaan dan bilaya lailn;
f. mellakukan tilndakan yang dilanggap pelrlu untuk melngamankan transaksil Kontrak Belrjangka, telrmasuk melncelgah kelmungkilnan telrjadilnya manilpulasil harga;
g. melneltapkan  melkanilsmel  pelnyellelsailan pelngaduan  dan  pelrsellilsilhan  selhubungan delngan transaksil Kontrak Belrjangka ;
h. melngambill langkah-langkah untuk melnjamiln telrlaksananya melkanilsmel transaksil Kontrak Belrjangka delngan bailk selrta mellaporkannya kelpada Bappelbtil; dan
i. melmpelrolelh  ilnformasil  yang  dilpelrlukan  daril  Lelmbaga  Klilrilng  Belrjangka  yang belrkailtan  delngan  transaksil  yang  dillakukan  olelh  Anggota  Lelmbaga  Klilrilng Belrjangka.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Belrdasarkan  pelraturan  pelrundang-undangan  telrselbut  dil  atas,  yang  dilselbutkan  hanya pelraturan  telknils  telntang  pelrillaku  pilalang  belrjangka,  yang  pada  dasarnya  tildak  dapat selpelnuhnya  melmuaskan  kelpelntilngan  ilnvelstor.  (Il  Madel  Aswiln  Ksamawantara  elt  al.,  2021) Keltelntuan  telrselbut  hanya  dilgunakan  dalam  praktelk  pelrdagangan  belrjangka,  khususnya pelrdagangan  valuta  asilng,  selbagail  pelraturan  formal  dan  belntuk  pelmbelrilan  pelrlilndungan hukum bagil kelpelntilngan ilnvelstor. Hanya pelnyilmpangan daril relgulasil yang ada yang masilh akan melrugilkan ilnvelstor.
Belrdasarkan  contoh  kasus  yang  dilalamil  olelh  Bapak  Ruslanil  pelrtama  tawaran  ilnvelstasil delngan ilmilng ilmilng hasill tilnggil, Pelrusahaan iltu melnawarkan pakelt ilnvelstasil forelx delngan ilmbal hasill  mulail  10%  hilngga  40%  dalam  selbulan.  Delngan  pelrjanjilan  ellelktronilk  Bapak  Ruslanil melnyeltorkan dana untuk belrilnvelstasil pada pelrusahaan telrselbut selbelsar US$10000, - (Selpuluh rilbu  Dolar  Amelrilka).  Delngan  Pelnelmpatan  Dana  kel  pelrusahaan  dulu  yang  melngalilhkan  dana ilnvelstor  kel tradilng  forelx .  Jadil  Bapak  Ruslanil  Hanya  melnunggu  modal  diltambah profilt dalam satu  bulan.  Dalam  bulan  pelrtama  pelrusahaan  belrjangka  selsuail  delngan  pelrjanjilannya profilt selbelsar  10%  daril  modal  awal.  Satu  bulan  kel  delpannya  pelrusahaan  iltu  tildak  melmelnuhil pelrjanjilannya.  Melngalamil  kelrugilan  transaksil  yang  dilakilbatkan  olelh  pelrusahaan  belrjangka telmpat  Bapak  Ruslanil  belrilnvelstasil  bukan  atas  belrdasarkan  amanat  yang  dilbelrilkan  olelh kelduanya. (Y. Cahyadil, 2012)
Dalam  kasus  selrupa,  Ilbu  Milnda  dan  telman-telmannya  belrtilndak  selbagail  ilnvelstor, selbagail jurnalils, ila tellah melngilnvelstasilkan 4 millilar rupilah (4 millilar rupilah) mellaluil pelrusahaan belrjangka dil bursa belrjangka. Melngelnail pellanggaran telrkailt pelngaduan telrselbut, hal telrselbut belrdasarkan  kelselpakatan  kontrak  yang  dilcapail  delngan  pelrwakillan  pilalang  pelrusahaan belrjangka.  Keltilka  ilnvelstor  melngajukan  transaksil  kel  pelrwakillan  brokelr  saat  mellakukan transaksil,  pelrwakillan  brokelr  harus  melngilnformasilkan  pasar  telrlelbilh  dahulu  keltilka  transaksil akan dilpelrdagangkan telrlelbilh dahulu. Faktanya, pelrwakillan brokelr bilasanya belrdagang telrlelbilh dahulu dan kelmudilan mellaporkan, dan kelmudilan pada pelrdagangan telrakhilr, ilnvelstor belrakhilr delngan kelrugilan belsar. (Waruwu, 2021)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pak Rudy juga pelrnah melngalamil kasus selrupa, dila melngilnvelstasilkan US$ 25.000 (US$ 25.000)  atau  seltara  delngan  Rp.  250.000.000  (250  juta  rupilah).  Soal  pellanggaran  kontrak, pelngaduannya  telntang  kontrak  yang  diltandatanganil  delngan  pelrwakillan  pilalang  pelrusahaan pilalang  belrjangka,  ilnvelstor  belrharap  seltilap  transaksil  yang  dillakukannya  harus  melndapat pelrseltujuan  daril  Pak  Rudy.  Pellaksanaan  lilma  transaksil  yang  dilelkselkusil  hanya  dillaporkan selbanyak  dua  kalil,  dan  daril  dua  transaksil  yang  dillaporkan  telrselbut,  salah  satunya  melngalamil kelrugilan.  Belrdasarkan  kelrugilan  telrselbut,  pelrusahaan  belrjangka  tildak  mellakukan  langkah pelnyellamatan atau proseldur manajelmeln rilsilko. (Mandala elt al., 2019)
Pelrusahaan  Belrjangka  telmpat  melrelka  belrilnvelstasil  ilalah  adanya pellanggaran  telrhadap Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  Telntang  Pelrubahan  atas  Undang- Undang  No.32  Tahun  1997  Telntang  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil  yang  juga  dilatur  dalam Pelraturan Bappelbtil Nomor 64/BAPPElBTIl/Pelr/1/2009 telntang Keltelntuan Telknils Pelrillaku Pilalang Belrjangka.
Pasal  52  ayat  (1)  yang  belrbunyil: “ Pilalang  Belrjangka  dillarang  mellakukan  transaksil Kontrak Belrjangka, Kontrak Delrilvatilf Syarilah, dan/atau Kontrak Delrilvatilf lailnnya untuk relkelnilng Nasabah, kelcualil tellah melnelrilma pelrilntah telrtulils untuk seltilap kalil transaksil daril Nasabah atau kuasanya  yang  diltunjuk  selcara  telrtulils  untuk  melwakillil  kelpelntilngan  Ilnvelstor  yang belrsangkutan . ” Belrdasarkan  ilsil  Pasal  dilatas  jellas  telrbuktil  bahwa  pilalang  belrjangka  tellah mellakukan pellanggaran telrhadap Pasal 52 ayat (1) yang melrugilkan ilnvelstor selbagailmana yang dilalamil olelh Bapak Ruslanil dan Ilbu Milnda. (D., 2012)
Dalam  praktelk  Pelrjanjilan  Pelmbilayaan  Pelnyellelsailan  Pelrdagangan  Elfelk,  pelrlilndungan telrhadap  status  pelrusahaan  belrjangka  saat  ilnil  tellah  dillilndungil  selpelnuhnya,  teltapil  bellum dillilndungil selcara formal. Selbab, melskil selsuail delngan keltelntuan Pasal 1338 KUHPelrdata, status hukum “P elrjanjilan Pelmbilayaan Pelnyellelsailan Transaksil Elfel k” yang d ilcapail selcara telrtulils hanya tildak  melmelnuhil  pelrsyaratan  formal.  Belrlaku  selcara  hukum  untuk  kelselpakatan  para  pilhak- pilhak  yang  melngadakan  kontrak.  (Il.  Cahyadil,  2018)  Namun,  melskilpun  tildak  melmelnuhil formaliltas  telrselbut,  bukan  belrartil  Pelrjanjilan  Pelmbilayaan  Pelnyellelsailan  Transaksil  Elfelk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(telrmasuk  pelmbelrilan  jamilnan)  tellah  dilbatalkan,  mellailnkan  selbagail  kelselpakatan  umum (pelrusahaan belrjangka) yang tildak melmbelrilkan priloriltas dan pelnelgakan kelpada kreldiltur.
Belrkailtan  delngan  hal  telrselbut,  pelrlu  adanya  pelnelgasan  hubungan  antara  Pelrusahaan Belrjangka  delngan  Ilnvelstor  dalam  artil  hubungan  telrselbut  tildak  hanya  telrtuang  dalam  suatu formulilr  saja  teltapil  harus  diltuangkan  dalam  akta  otelntilk  yang  dilbuat  olelh  peljabat  yang belrwelnang,  yailtu  Notarils,  telrmasuk  pelmbelrilan  jamilnan  olelh  konsumeln/ilnvelstor,  selhilngga melmillilkil kelkuatan hukum yang melngilkat selbagail alat buktil yang kuat bagil para pilhak maupun kelpada pilhak keltilga melngelnail adanya hubungan hukum antara Pelrusahaan Belrjangka delngan ilnvelstor.  Telrhadap  pellanggaran  (wanprelstasil)  dapat  diltelmpuh  upaya  pelnyellelsailan  hukum belrdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Telntang Pelrubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Telntang Pelrdagangan Belrjangka Komodiltil.
Adapun upaya pelnyellelsailan hukum yang dapat diltelmpuh yailtu delngan cara:

## 1. Pelnyellelsailan selcara Pelrdata
Pelnyellelsailan  selcara  pelrdata  melrupakan  selbuah  altelrnatilf  pelnyellelsailan  selngkelta dilanjurkan  olelh  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  Telntang  Pelrubahan  atas  Undang- Undang No. 32  Tahun  1997  Telntang Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil.  Hal  ilnil  dapat  kilta  lilhat pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Telntang Pelrubahan atas Undang-Undang Nomor  32  Tahun  1997  Telntang  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil  yang  belrbunyil:  Tanpa melngurangil  hak  para  Pilhak  untuk  melnyellelsailkan  pelrsellilsilhan  pelrdata  yang  belrkailtan  delngan Pelrdagangan  Belrjangka  dil  pelngadillan  atau  mellaluil  arbiltrasel,  seltilap  pelrsellilsilhan  wajilb dilupayakan telrlelbilh dahulu pelnyellelsailannya mellaluil:
a. Musyawarah untuk melncapail mufakat dil antara Pilhak yang belrsellilsilh; atau;
b. Pelmanfaatan  sarana  yang  dilseldilakan  olelh  Bappelbtil  dan/atau  Bursa  Belrjangka  apabilla musyawarah  untuk  melncapail  mufakat,  selbagailmana  dilmaksud  pada  huruf  a,  tildak telrcapail.
Pelmbayaran gantil rugil delngan melmakail dana kompelnsasil hanya akan dilbelrilkan delngan pelrselntasil telrtelntu daril kelrugilan yang ada dan bukan dilgantil selpelnuhnya, hal ilnil selsuail delngan pelnjellasan  Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  Telntang  Pelrubahan  atas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  Telntang  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil  yailtu  Gantil Rugil  dilbayarkan  dalam  pelrselntasel  telrtelntu  daril  Dana  Kompelnsasil  yang  telrseldila  dil  Bursa Belrjangka,  selsuail  delngan  pelraturan  Bursa  Belrjangka.  Pelmbatasan  ilnil  dilpelrlukan  agar  Dana Kompelnsasil  sellalu  telrseldila  dilBursa  Belrjangka(Nabhilellla  Putril  SyahVilelra,  Helru  Priljanto, S.H.,M.H, M. Zailrul Alam, S.H., 2014).
Belrdasarkan  hasill  pelngamatan,  apabilla  dalam  kontrak  transaksil tradilng  forelx telrjadil suatu wanprelstasil atau pellanggaran maka dillakukan pelnyellelsailan selbagail belrilkut :
a. Mellaluil Pelrusahaan Belrjangka
Dalam seltilap pelrusahaan belrjangka belrkelwajilban untuk melnyeldilakan dilvilsil kelpatuhan ( complilancel )  yang  wajilb  mellakukan  pelnanganan  pelngaduan  ilnvelstor  untuk  pelrtama  kalilnya. Maka  ilnvelstor  yang  melrasa  dil  rugilkan  mellaluil  badan  pelnyellelsailan  yang  ada  dil  pelrusahaan belrjangka.  Selbagail  contoh  kasus  yang  dil  alamil  Bapak  Ruslanil  melngadukan  pelrmasalahan telrselbut  kelpada  pelrusahaan  belrjangka.  Delngan  adanya  laporan  telrselbut  pilhak  pelrusahaan belrjangka  melnyellelsailkan  pelrmasalahan  telrselbut  belrdasarkan  keltelntuan  pelnyellelsailan selngkelta  yang  telrdapat  dalam  pelrjanjilan  ilnvelstasil  yang  dilselpakatil  mellaluil  musyawarah  yang dillakukan olelh dilvilsil kelpatuhan daril pelrusahaan belrjangka.
Belrdasarkan  musyawarah  telrselbut  bahwa  pelrusahaan  belrjangka  melnyatakan  bahwa tildak akan melnggantil kelrugilan yang telrjadil. Karelna ilnvelstor tellah melmbelrilkan amanat kelpada pelrusahaan  belrjangka  untuk  mellakukan  transaksil.  Daril  pilhak  pelrusahaan  belrjangka  bahwa tellah  melmbelrilkan  ilnformasil  telrhadap  seltilap  transaksilnya  tildak  ada  komplailn  atau  kelbelratan daril  ilnvelstor. Telrhadap pelrnyataan daril  pelrusahaan belrjangka  Bapak  Ruslanil  melmbantahnya, karelna untuk seltilap transaksilnya melngalamil kelrugilan cukup belsar, pelrusahaan belrjangka tildak melmbelrilkan ilnformasil “pasar” s elbagailmana telrlelbilh dahulu. Pelrusahaan belrjangka tildak mau melnelrilma  alasan  daril  ilnvelstor  telrselbut,  selsuail  delngan  proseldur  pelnyellelsailan  tahapan sellanjutnya delngan melngajukan pelnyellelsailan kel bursa belrjangka.
b. Mellaluil Bursa Belrjangka
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Bapak  Ruslanil  bilsa  melmbuktilkan  adanya  kelsalahan  atau  pellanggaran  daril  pelrusahaan belrjangka yang melngellolanya. Pelrmasalahan pelngelmbalilan dana telrselbut dapat dillakukan olelh bursa belrjangka yailtu delngan melmakail dana kompelnsasil yang ada dil bursa belrjangka.
Dalam  kasus  yang  melnilmpa  Bapak  Ruslanil,  apabilla  pada  Pasal  1  Angka  23  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 Telntang Pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Telntang  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil  melnyelbutkan  bahwa  dana  kompelnsasil  dilgunakan olelh  bursa  belrjangka,  yang  tilmbul  akilbat  cildelra  janjil  atau  kelsalahan  yang  dillakukan  olelh pelrusahaan  belrjangka.  Lelbilh  lanjut  dalam  pelnjellasan  pasal  yang  sama  diltelrangkan  bahwa cildelra  janjil  atau  kelsalahan  pelrusahaan  belrjangka  antara  lailn,  tilndakan  yang  melnyelsatkan, pelnyalahguanaan kelpelrcayaan, kellalailan dan tilndakan pellanggaran hukum yang dillakukan olelh pelrusahaan belrjangka selhilngga melngakilbatkan kelrugilan ilnvelstor.
Dana Kompelnsansil selndilril selbagailmana dilatur dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Telntang Pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Telntang Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil  adalah  dana  yang  dilgunakan  untuk  melmbayar  gantil  rugil kelpada nasabah yang bukan Anggota Bursa Belrjangka karelna celdelra janjil dan/atau kelsalahan yang dillakukan olelh anggota Bursa Belrjangka dalam keldudukannya selbagail pilalang belrjangka. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  Telntang  Pelrubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  1997  Telntang  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil  melnyelbutkan  bahwa  Bursa  Belrjangka wajilb melnghilmpun dana daril Pelrusahaan Belrjangka untuk Dana Kompelnsasil. (Nillasaril, 2011)
Dalam Pasal 45 Ayat (1) tujuannya yailtu Pelnyeldilaan Dana Kompelnsasil melrupakan salah satu  belntuk  pelrlilndungan  telrhadap  ilnvelstor  daril  pelrbuatan  pelrusahaan  belrjangka  yang  tildak belrtanggung  jawab.  Pelmbayaran  gantil  rugil  delngan  melmakail  dana  kompelnsasil  hanya  akan dilbelrilkan  daril  kelrugilan  yang  ada  bukan  dilgantil  selpelnuhnya.  Selsuail  delngan  Pasal  46  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 telntang pelrdagangan Belrjangka Komodiltil yailtu delngan gantil rugil dilbayarkan dalam prelselntasel telrtelntu daril dana kompelnsasil yang telrseldila dil Bursa Belrjangka,  selsuail  delngan  pelraturan  Bursa  Belrjangka.  Pelmbatasan  ilnil  dilpelrlukan  agar  dana kompelnsasil sellalu telrseldila dil Bursa Belrjangka.
c. Mellaluil Badan Pelngawasan Pelrdagangan Belrjangka Komodiltil (BAPPElBTIl)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pelnyellelsailan  selngkelta  mellaluil  Badan  Pelngawan  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil (BAPPElBTIl)  bilasanya  dillakukan  mellalu  silstelm  meldilasil.  Meldilasil  telrselbut  guna  melnampung aspilrasil  ilnvelstor  yang  melngadukan  kasusnya  yang  melngilngilnkan  pelngelmbalilan  dana  mellaluil pelnyellelsailan  selngkelta  selcara  celpat.  Pelnyellelsailan  dil  Badan  Pelngawasan  Pelrdagangan Belrjangka  Komodiltil  (BAPPPElBTIl)  melrupakan  pelnyellelsailan  telrakhilr  selcara  pelrdata  mellaluil badan  badan  yang  ada dil  ilntelrnal  Bursa  Belrjangka  dan  Pelrdagangan  Belrjangka  Komodiltil.  Jilka pada  tahap  ilnil  ilnvelstor  bellum  melnelmukan  kelpuasan  telrhadap  pelnyellelsailan  yang  ada  maka pelnyellelsailan belrilkutnya kel tahap mellaluil Badan Arbiltrasel atau Lelmbaga Pelradillan.

## KESIMPULAN
Belrdasarkan  pelmbahasan  telrhadap  pelnelliltilan,  telrhadap  pelrlilndungan  hukum  bagil konsumeln  telrhadap  pelnilpuan  yang  dillakukan  olelh  tradilng  forelx  maka  dapat  dilsilmpulkan selbagail belrilkut:
Pelrlilndungan  hukum  bagil  konsumeln  telrhadap  pelnilpuan  yang  dillakukan  olelh  tradilng forelx  dilatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  Telntang  Pelrubahan  atas  Undang- Undang No. 32 Tahun 1999 Telntang Pelrdagangan Belrjangka Komodiltil. Teltapil hanya melngatur telntang  pelnyellelsailan  telrhadap  selngkelta  tildak  melnyelbutkan  lelbilh  lanjut  telntang  upaya pelrlilndungan hukum yang harus dillakukan dalam pelrusahaan belrjangka. Pelnyellelsailan selngkelta konsomeln  delngan  pelrusahaan  belrjangka  hanya  dillakukan  delngan  pelnyellelsailan  selcara pelrdata.Melkanilsmel  pelrjanjilan  transaksil tradilng  forelx yailtu  pelrjanjilan  yang  diltuangkan  seltilap transaksil tradilng  forelx dalam  belntuk  formulilr  yang  wajilb  dililsil  olelh  konsumeln.  Selbagailmana keltelntuan  Pasal  1338  Ayat  (1)  KUHPelrdata  yang  melnyatakan  bahwa  selmua  pelrjanjilan  yang dilbuat  selcara  sah  belrlaku  selbagail  undang-undang  bagil  melrelka  yang  melmbuatnya,  maka pelrjanjilan  antara  pelrusahaan  belrjangka  delngan  konsumeln  dapat  telrjadil.  Transaksil tradilng forelx pada  dasarnya  sama  delngan  pelrdagangan  telrjadil  keltilka  ada  kelselpakatan  melngelnail barang atau jasa telrselbut. Pelrbeldaanya meldila yang dilgunakan. Jilka pelrdagangan konvelnsilonal delngan  belrtelmu  langsung  dan  melnyelpakatil  apa  yang  akan  dilpelrdagangkan  selrta  harga  atas barang atau jasa telselbut. Seldangkan dalam transaksil tradilng forelx prosels transaksil yang telrjadil
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
melmelrlukan suatu meldila bursa elfelk selbagail meldila utamanya. Seldangkan tanpa pelrlu adanya pelrtelmuan langsung antara pilhak apa yang akan dil transaksilkan pelrdagangan forelx .

## Saran
Daril  hasill  pelmbahasan  daril  pelnelliltilan  telrhadap  pelrlilndungan  hukum  bagil  konsumeln telrhadap pelnilpuan yang dillakukan olelh tradilng forelx, saran selbagail belrilkut:

## 1. Bagil Pelrusahaan Belrjangka
Pelrusahaan  belrjangka  dalam  mellakukan  transaksil  delngan  konsumeln selharusnya belrpeldoman  pada  pelraturan  pelrundang-undangan  selrta  belrdasarkan  keltelntuan  yang  tellah dilatur  dalam  pelrjanjilan.  Untuk  mellilndungil  kelpelntilngan  konsumeln  dan  melnghilndaril  adanya selngkelta antara pelrusahaan belrjangka delngan konsumeln. Dalam pelrjanjilan konsumeln delngan pelrusahaan  belrjangka  pelrlu  adanya  pelngatur  hubungan  dalam  artil  hubungan  telrselbut  tildak hanya  telrtuang  dalam  satu  formulilr  teltapil  harus  ada  dalam  akta  otelntilk  yang  dilbuat  olelh peljabat  belrwelnang,  yailtu  Notarils.  Selhilngga  melmillilkil  kelkuatan  hukum  teltap  dan  melngilkat selbagail alat buktil yang kuat bagil para pilhak.

## 2. Bagil Ilnvelstor
Selbellum  mellakukan  transaksil  selbailknya  konsumeln  harus  melmahamil  pelrjanjilannya, cara  belrkelrjanya.  Atau  melmilnta  ilnformasil  pada  pelrusahaan  elfelk  yang  melmillilkil  bagilan  rilselt yang  tellah  belrpelngalaman.  konsumeln  harus  melmahamil  bahwa  dalam  transaksil tradilng  forelx melmillilkil rilsilko yang tilnggil. Transaksil tradilng forelx keluntungan jangka pelndelk dan keluntungan selselorang  adalah  kelrugilan  bagil  orang  lailn.  Pelrlilndungan  hukum  bagil  konsumeln  yang melngalamil kelrugilan sila sila hanya belrsilfat lelgaliltas delngan kelwelnangan telrbatas. Olelh karelna iltu  pelrlu  adanya  pelran  aktilf  belrbagail  pilhak  telrkailt,  selpelrtil  Kelmelntrilan  Pelrdagangan, Kelmelntrilan Keluangan, Bank Ilndonelsila, Bursa belrjangka, BAPPElBTIl dan Klilrilng Belrjangka. Agar tradilng forelx tildak melnjadil sarana ilnvelstasil selmu, dan hanya selbagail telmapat lelgalilsasil praktilk pelnilpuan, selrta tildak melnjadil kontrilbusil posiltilf telrhadap pelrelkonomilan nasilonal.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## DAFTAR PUSTAKA
‘Azzah Fadh illilka, Z., & Muftilel Holilsh, A. (2019). Melng-elksilstelnsilkan Kelmbalil Budaya Malu dalam Praktilk Pelnilpuan Jual Bellil Onlilnel untuk Melnilngkatkan Pelrlilndungan Konsumeln dil Elra Relvolusil Ilndustril 4.0. Lelx Scilelntila Law Relvilelw , 3 (2), 155 – 162.
https://doil.org/10.15294/lelsrelv.v3il2.35397
Angga Prilmantaril, A. A., & Sarna, K. (2014). Upaya Melnanggulangil “ Ilnvelstasil Bodong” D il Ilntelrnelt. Kelrtha Selmaya , 2 (3), 1 – 5.
Asrilatil, A., & Baddu, S. (2021). Ilnvelstasil Onlilnel Relksadana: Aspelk Hukum dan Pelrlilndungan Bagil Ilnvelstor sellaku Konsumeln. Plelno Jurel , 10 (1), 38 – 53. https://doil.org/10.37541/plelnojurel.v10il1.561
Bandrilyah, Ilrma, and A. F. R. (2017). Kelpelmillilkan Hak Atas Tanah Warga Nelgara Ilndonelsila Yang Mellaksanakan Pelrkawilnan Campuran. DIlH Jurnal Illmu Hukum , 110.
Bilnsnelydelr, M., & Rosando, A. F. (2020). Akilbat Hukum Pelngalilhan Hak Tanggungan Tanpa Selpelngeltahuan Kreldiltur Dalam Tilnjauan Asas Kelselilmbangan Dan Iltilkad Bailk Dalam Putusan Pelngadillan. Jurnal Hukum Bilsnils Bonum Communel , 3 (1), 104 – 119.
Cahyadil, Il. (2018). Algorilthmilc Tradilng Stratelgilels Belrbasils Artilfilcilal Nelural Neltwork Selbagail Alat Bantu Analilsils Telknilkal Pada Pelrdagangan Valuta Asilng. Jurnal Tata Kellola Dan Kelrangka Kelrja Telknologil Ilnformasil , 3 (2). https://doil.org/10.34010/jtk3til.v3il2.467
Cahyadil, Y. (2012). Dalam Stratelgil Pelrdagangan Valuta Asilng ( Studil Kasus Pada Pelrgelrakan Usd / Jpy Dan Elur / Usd ). Ilchilmoku Kilnko Hyo: Kelunilkan Dan Pelnelrapannya Dalam Stratelgil Pelrdagangan Valuta Asilng (Studil Kasus Pada Pelrgelrakan Usd/Jpy Dan Elur/Usd) , 3 (1), 480 – 492.
Chrilsty, El. (2018). Pelrtanggungjawaban Pildana Pellaku Pelnilpuan Mellaluil Ilnvelstasil Onlilnel. Jurilst- Dilctilon , 1 (1), 103. https://doil.org/10.20473/jd.v1il1.9727
D., A. M. R. (2012). PElRDAGANGAN BElRJANGKA KOMODIlTIl DAN KAJIlAN HUKUM KONTRAK DElRIlV ATIlF FORElX DAN IlNDElKS SAHAM ASIlNG DALAM IlNDUSTRIl PElRDAGANGAN BElRJANGKA DIl IlNDONElSIlA. Jurnal Hukum Dan Pelmbangunan .
Filrmansyah, M. D. (n.d.). Ilmplelmelntasil Pelnggunaan Silstelm Pakar Pada Tradilng Forelx Jelnils Locco. Corel.Ac.Uk , 4 , 1 – 10. https://corel.ac.uk/download/pdf/35380681.pdf Haildar, F. (2015). Pelrlilndungan Hukum Bagil Ilnvelstor Telrhadap Praktilk Keljahatan Ilnsildelr Tradilng Pada Pasar Modal dil Ilndonelsila. Jurnal Cilta Hukum , 3 (1). https://doil.org/10.15408/jch.v2il1.2311
Il Madel Aswiln Ksamawantara, Johannels Ilbrahilm Kosasilh, & Il Madel Milnggu Wildyantara. (2021). Pelrlilndungan Konsumeln Telrhadap Pelnilpuan yang dillakukan Brokelr Forelx Illelgal. Jurnal Ilntelrpreltasil Hukum , 2 (2), 281 – 286. https://doil.org/10.22225/juilnhum.2.2.3426.281-286 Maharanil, A., & Darya Dzilkra, A. (2021). Fungsil Pelrlilndungan Konsumeln Dan Pelran Lelmbaga Pelrlilndungan Konsumeln Dil Ilndonelsil a : P elrlilndungan, Konsumeln Dan Pellaku Usaha (Liltelraturel Relvilelw). Jurnal Elkonomil Manajelmeln Silstelm Ilnformasil , 2 (6), 659 – 666. https://doil.org/10.31933/jelmsil.v2il6.607
Mandala, Il. P. W., Wahyunil, M. A., & Atmaja, A. T. (2019). DElTElRMIlNASIl TRADElR DALAM
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
PElNGAMBIlLAN KElPUTUSAN ANALIlSIlS TRADIlNG DIl PASAR VALAS (Study Kasus pada Grup Tradelr Olymp Tradel Biltcoiln Ilndonelsila). JIlMAT (Jurnal Illmilah Mahasilswa Akuntansil) Undilksha , 10 (1), 161 – 172.
Nabhilellla Putril SyahVilelra, Helru Priljanto, S.H.,M.H, M. Zailrul Alam, S.H., M. H. (2014). ElFElKTIlFIlTAS PASAL 1 SURAT KElPUTUSAN BAPPElBTIl NOMOR 99/BAPPElBTIl/PElR/11/2012 TElNTANG PElNElRIlMAAN NASABAH SElCARA ElLElKTRONIlK ON-LIlNEl DIl BIlDANG PElRDAGANGAN BElRJANGKA KOMODIlTIl UNTUK MElLIlNDUNGIl NASABAH (STUDIl DIl PT MIlLLElNIlUM PElNATA FUTURElS) . c .
Nelgara, A. K., & Felbrilanto, H. G. (2020). Pelngaruh Kelmajuan Telknologil Ilnformasil Dan Pelngeltahuan Ilnvelstasil Telrhadap Milnat Ilnvelstasil Gelnelrasil Millelnilal Dil Pasar Modal. Busilnelss Managelmelnt Journal , 16 (2), 81. https://doil.org/10.30813/bmj.v16il2.2360
Nillasaril, R. P. (2011). Pelrlilndungan Hukum Telrhadap Ilnvelstor Dalam Transaksil Jual Bellil Elfelk Mellaluil Ilntelrnelt. Yurildilka , 26 (3), 275 – 286. https://doil.org/10.20473/ydk.v26il3.279 Rosando, A. F. (2018). Relkontruksil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Melwujudkan Masyarakat Ilndonelsila Yang Adill Dan Makmur. Jurnal Selmilnar Nasilonal Untag Ilndonelsila , 470.
Salamilah, S. (2014). Pelrlilndungan Hukum Bagil Konsumeln Dalam Kelgilatan Jual Bellil. Al Adl : Jurnal Hukum , 6 (12), 2477 – 0124. https://ojs.unilska-bjm.ac.ild/ilndelx.php/aldlil
Sanchelz, A. L., Mustaqilm, M., & Satory, A. (2020). Ilntelrpreltasil Hukum Pelrkara Pelnilpuan Onlilnel Modus Ilnvelstasil Kajilan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007. Crelpildo , 2 (2), 70 – 84. https://doil.org/10.14710/crelpildo.2.2.70-84
Sofyanty, D., Yantil, V. A., Ong, D., & Suwantilca, S. (2022). Manajelmeln Rilsilko dalam Transaksil Pelrdagangan Valuta Asilng. Jurnal Illmilah Unilvelrsiltas Batangharil Jambil , 22 (2), 1236. https://doil.org/10.33087/jilubj.v22il2.2418
Sumelngel, M. (2013). Pelnilpuan Melnggunakan Meldila Ilntelrnelt Belrupa Jual-Bellil Onlilnel. Lelx Crilmeln , 2 (4), 102 – 112. Suroyya, N. (2013). TElRHADAP IlNVElSTOR DALAM TRANSAKSIl FORElX MARGIlN TRADIlNG PADA BURSA BElRJANGKA OLElH PElRUSAHAAN PIlALANG BElRJANGKA .
Suroyya Nailly. (2013). Tilnjauan Yurildils Pelrlilndungan Hukum Telrhadap Ilnvelstor Dalam Transaksil Forelx Margiln Tradilng Pada Bursa Belrjangka Olelh Pelrusahaan Pilalang Belrjangka. Skrilpsil , 90 .
Wahab, A. (2016). Aplilkasil Pelrdagangan Forelilgn Elxchangel ( Forelx ). Jurnal Pelrbankan Syarilah ,
1 (1), 31 – 47. http://journal.um-surabaya.ac.ild/ilndelx.php/Mas/artilclel/vilelw/414 Wantu, N. R. B. (2020). Pelrlilndungan Hukum Telrhadap Ilnvelstor Dalam Transaksil Ilnvelstasil Bodong (Dalam Pelrjanjilan Ilnvelstor Delngan Fx Familly Dil Kelc. Batudaa). Elstudilelntel Law Journal , 2 (3), 560 – 577.
https://eljurnal.ung.ac.ild/ilndelx.php/elslaw/artilclel/vilelw/15782%0Ahttps://eljurnal.ung.ac.ild /ilndelx.php/elslaw/artilclel/vilelwFillel/15782/4909
Wardanil, M. R., Prilyono, J., & Wilsnaelnil, F. (2020). Pelrlilndungan Konsumeln Dalam Transaksil Ellelktronilk Mellaluil Ilnstagram. Notarilus , 13 (2), 848 – 864.
https://doil.org/10.14710/nts.v13il2.31183
Waruwu, M. N. (2021). Tilnjauan Yurildils Telrhadap Tilndak Pildana Pelnilpuan Dalam Pelmbelrlakuan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Silstelm Skelma Pilramilda Pellaku Usaha (Studil Putusan …. Kumpulan Karya Illmilah Mahasilswa Fakultas … . https://journal.pancabudil.ac.ild/ilndelx.php/jurnalfasosa/artilclel/vilelw/1344