## IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
Moch Alfianto Diansah 1 , Anajeng Esri Edhi Mahanani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : alfidiansah85@gmail.com , anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
The  Sidoarjo  District  Court  is  one  of  the  courts  that  has  implemented  or  applied  the  Republic  of Indonesia Supreme Court Regulation Number 7 of 2022. This study aims to explain the implementation of E-Court in the settlement of civil cases to realize the principle of simple, fast and low-cost justice at the Sidoarjo District Court and To analyze what are the obstacles and solutions to implementing  E- Court in resolving civil cases to realize the principle of simple, fast and low-cost justice at the Sidoarjo District Court. This study uses empirical juridical research methods. Data collection was carried out by means of literature studies and interviews. Data analysis was carried out using descriptive analytical methods and using a qualitative approach. The results of the study show that the implementation of E-Court at the Sidoarjo District Court has realized the principles of simple, fast and low-cost justice, although  its  implementation  has  been  hindered  by  the  Covid-19  pandemic,  E-Court  has  also encountered  several  obstacles  in  its  implementation  that  have  become  obstacles  to  the implementation of E-Court. Court itself, but this has been overcome with solutions carried out by the Sidoarjo District Court . Keywords : E-Court, Civil, Judicial Principles

## ABSTRAK
Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  merupakan  salah  satu  pengadilan  yang  telah  menerapkan  atau menerapkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  pelaksanaan  E-Court  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  untuk mewujudkan prinsip keadilan sederhana, cepat dan murah biaya di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Untuk  menganalisis  apa  saja  kendala  dan  solusi  penerapan  E-Court  dalam  menyelesaikan  perkara perdata  untuk  mewujudkan  prinsip  keadilan  sederhana,  cepat  dan  murah  di  Pengadilan  Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan  cara  studi  literatur  dan  wawancara.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode analisis  deskriptif  dan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  E-Court  pada  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  telah  mewujudkan  prinsip-prinsip  keadilan sederhana, cepat dan murah, meskipun pelaksanaannya terhambat oleh pandemi Covid-19, E-Court juga mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menjadi kendala pelaksanaan E-Court. Pengadilan sendiri, namun hal ini telah diatasi dengan solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.
Kata kunci : E-Court, Perdata, Asas Peradilan

## PENDAHULUAN
Kemajuan  pada  bidang  informasi  teknologi  ini  telah  berjalan  begitu  cepat  hingga mempengaruhi  pada  tiap-tiap  aspek  kehidupan.  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  ini banyak  memberi  kontribusi  yang  besar  dalam  memudahkan  melakukan  kegiatan  misalnya
komunikasi,  menyebar  serta  mencari  data,  proses  mengajar  serta  digunakan  dalam menunjang efektivitas terhadap suatu organisasi. Perkembangan tersebut juga menyentuh pada  lini  hukum  yang  secara  tidak  langsung  juga  mempengaruhi  proses  pelaksanaan peradilan di Indonesia. Adanya pandemi Covid-19 yang oleh WHO telah ditetapkan sebagai pandemi  dan  pemerintah  Indonesia  juga  menetapkan  sebagai  pandemi  berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019  ( Covid-19 ),  yang  dengan  adanya  keputusan  ini pemerintah  telah  menyatakan  bahwa Covid-19 merupakan  sebuah  pandemi  yang  bersifat darurat bagi kesehatan masyarakat dan harus dilakukan segera upaya penanggulangannya.9 Adanya hal ini, yang pasti memberikan dampak buruk bagi segala sektor maupun aspek-aspek yang ada Indonesia tidak terkecuali sektor peradilan. Adaptasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, salah satunya E-Court yang bisa dikatakan sebagai salah satu produk hukum baru dalam sistem hukum di Indonesia yang mana dalam implemementasinya belum bisa dikatakan sudah optimal, namun diharuskan untuk menyesuaikan dengan kondisi negara yang  sedang  darurat  kesehatan  akibat  pandemi Covid-19 ,  berkenaan  dengan  hal  ini  juga dalam pelaksanaan penyelesaian  perkara  perdata  pada  pengadilan  melalui E-Court apakah dapat mewujudkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan dalam hal itu juga untuk  menyesuaikan  kondisi  pasca  adanya  pandemi Covid-19 pemerintah  membaharui aturan mengenai E-Court yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan  Secara  Elektronik.  PERMA  ini  secara  resmi  mulai  diundangkan  oleh  Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 Oktober 2022. Terdapat beberapa pembaruan isi Pasal diantaranya  yang  sangat  kontras  mengenai  layanan  administrasi  perkara  secara  elektronik dapat  digunakan  selain  pengguna  terdaftar,  juga  bisa  digunakan  oleh  pengguna  lain. Pengguna lain adalah subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP (Sistem Informasi Pengadilan) dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
Pasal  lain  yang  menjadi  perhatian  juga  adalah  pasal  20  tentang  pendaftaran  perkara secara elektronik. Perkara yang didaftarkan secara elektronik juga harus disidangkan secara
elektronik. Persidangan secara elektronik dimaksud dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali  bagi  perkara  yang  tidak  memerlukan  mediasi  sesuai  undang-undang.  Bahkan  tidak hanya itu, PERMA No 7 Tahun 2022 memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan  perkara  Pengurusan  dan  Pemberesan  harta  pailit.  Sementara  itu  untuk  upaya  hukum daya berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan  kembali  secara  elektronik  diatur  tersendiri  oleh  Perma  Nomor  6  Tahun  2022. Maka sejatinya secara eksplisit memberikan prinsip bahwa penggunaan administrasi perkara dan  persidangan  secara  elektronik  harus  lebih  ditekankan,  bahkan  bisa  dikatakan  harus diimplementasikan.
Seperti  hal-nya  pada  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  yang  mana  menjadi  salah  satu  dari Pengadilan yang telah melaksanakan ataupun menerapkan Sistem Pengadilan Elektronik atau E-Court sebagai bentuk implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  yang  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terutama terkait penyelesaian perkara perdata sejatinya telah di proses keseluruhan menggunakan E-Court . Dimana pada dasarnya dengan dilakukannya  proses  penyelesaian  perkara  perdata  melalui E-Court diharapkan  baik  dalam proses administrasi maupun pelaksanaan persidangan dapat memudahkan pihak-pihak yang sedang berperkara, selain itu juga untuk menciptakan proses peradilan sederhana yang dapat mewujudkan  efisiensi  waktu,  sehingga  berupaya  mempercepat  proses  persidangan  dalam perkara  perdata  dan  tidak  menimbulkan  penumpukan  perkara,  serta  diharapkan  dapat mewujudkan  biaya  ringan  dikarenakan  para  pihak  yang  berperkara  tidak  harus  datang langsung  ke  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  melainkan  dapat  diakses  melalui  virtual  ataupun dalam jaringan, sehingga lebih fleksibel.
Tabel 1. Jumlah Perkara Perdata Masuk Melalui E-Court Tahun 2018-2022
Dalam  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwasannya  jumlah  perkara  perdata  masuk melalui E-Court di  Pengadilan  Sidoarjo  sangat  variatif,  yang  mana  berdasarkan  hasil wawancara  penulis  dengan  salah  satu  Staff  Pelaksana  Perdata  Pengadilan  Sidoarjo,  sejak diluncurkannya E-Court sebagai salah satu sistem dalam peradilan di Indonesia, Pengadilan Sidoarjo telah mengimplementasikannya sejak awal diluncurkan, sejak tahun 2018 perkara perdata  di  Pengadilan  Perkara  perdata  sudah  di  proses  menggunakan E-Court ,  namun memang  berdasarkan  tabel  diatas,  pada  tahun  2018  masih  belum  secara  keseluruhan, dikarenakan adanya masa transisi penggunaan sistem secara manual menuju penggunaan E- Court secara  penuh,  sekaligus  masa  penyempurnaan  sistem.  Berbeda  dengan  tahun  2019 hingga  2022  perkara  perdata  yang  masuk,  sudah  dilaksanakan  melalui E-Court ,  namun seringkali dalam implementasinya masih terdapat kendala-kendala yang di hadapi, termasuk adanya pandemi Covid-19 .
Hal itu menunjukkan bahwa pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam hal penyelesaian perkara  perdata  yang  dilaksanakan  melalui  E-  Court  sejak  tahun  2018,  masih  belum  dapat dilaksanakan  secara  optimal  dan  efisien,  dikarenakan  perlunya  penyesuaian  lebih  akibat pandemi Covid-19 ,  yang  mana  sejak  diluncurkannya E-Court tersebut  masih  banyak memerlukan  perbaikan,  sedangkan  ditengah  pelaksanannya  yang  notabennya  belum  bisa dikatakan  berhasil,  pandemi Covid-19 memperburuk  situasi  dan  berdampak  bagi  segala sektor.  Sehingga,  dalam  implementasinya E-Court diharuskan  menyesuaikan  kondisi  yang ada.  Berkaitan  dengan  hal  ini  juga  dalam  pelaksanaan  penyelesaian  perkara  perdata  pada pengadilan  melalui E-Court harus dapat  mewujudkan  Asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan biaya ringan, khususnya dalam proses litigasi.
Mengingat  sesuai  dengan  Pasal  2  Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi tonggak bagi seluruh pengadilan yang berada dalam lingkup  Mahkamah  Agung,  bahwa  pengadilan  wajib  melaksanakan  fungsi  dengan  tujuan
memberikan  keadilan  dengan  memperhatikan  waktu  agar  lebih  efisien,  dan  memberikan kemudahan bagi para pihak, serta harus dilaksanakan dengan biaya yang tidak memberatkan bagi para pihak.10 Khususnya untuk penyelesaian perkara perdata.
Berdasarkan  uraian  latar  bekang  tersebut,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian dengan judul lebih lanjut, yaitu “IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA

## PERDATA  UNTUK  MEWUJUDKAN  ASAS  PERADILAN  SEDERHANA,  CEPAT,  DAN  BIAYA
RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  penulis  ini menggunakan  Yuridis  Empiris  yang  berarti  suatu  metode  penelitian  hukum  yang menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui  pengamatan langsung.  Penelitian  empiris  juga  digunakan  untuk  mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia yang  berupa  peninggalan  fisik  maupun  arsip.  Dengan  didikung  sumber  data  atau  bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Dalam  pengumpulan  dan  pengelolaan  data  penulis menggunakan studi kepustakaan dan wawancara untuk mendapatkan data lapangan. Setelah mengumpulkan data, penulis  mengelola data dan  menganalisis  data  menggunakan  analisis deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap sumber primer dan data sekunder.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan

## Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo
Untuk  mewujudkan  prinsip  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  di Pengadilan  Negeri  Sidoarjo. E-Court memiliki  banyak  layanan  yang  ditujukan  kepada masyarakat yang mencari keadilan guna memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian perkara dari mulai pendaftaran perkara hingga proses persidanganyan sehingga diharapkan perwujudan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dapat  dipenuhi.  Proses beracara  dalam  pelaksanaan E-Court dari  mulai  pendaftaran  perkara  perdata  hingga persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

## 1. Pendaftaran perkara melalui E-Court ( E-FILLING )
Dalam melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dipenuhi ialah diharuskannya memiliki  akun  sebagai  pengguna  pada  laman E-Court .  Langkah  pertama  untuk melakukan  pendaftaran  perkara  melalui E-Court yakni  dengan  membuka  laman E- Court Mahkamah  Agung  di  https://ecourt.mahkamahagung.go.id/  dan  mengakses pilihan Register Pengguna Terdaftar , hal ini dikarenakan jka belum mempunyai akun pengguna  maka,  diharapkan  untuk  register  akun  pengguna  terlebih  dahulu.  Ketika mealakukan pendaftaran pengguna terdaftar diharuskan memasukkan alamat email yang valid dikarenakan nantinya diperlukan untuk proses aktivasi akun, yang langsung dikirimkan melalui email yang didaftarkan, yang nantinya juga akan menjadi alamat email  untuk  dapat  login  ke  laman  ecourt  sebagai  pengguna  terdaftar.  Setelah pendaftaran  pengguna  terdaftar  dinyatakan  berhasil,  pengguna  terdaftar  akan mendapatkan email user dan membuat password untuk digunakan sebagai akses login kedalam  laman E-Court .  Lalu,  setelah  proses  tersebut  selesai  dan  berhasil,  maka pengguna diharuskan Kembali ke halaman awal E-Court dany menekan tombol Login.
Setelah  proses  login  pertama  kali  berhasil,  pengguna  terdaftar  harus melengkapi  data-data.  Dalam  melengkapi  data  nantinya  selain  mengisi  biodata, pengguna  juga  harus  memasukkan  dokumen  pendukung  bahwa  pengguna  adalah seorang  advokat/kurator/perseorangan/badan  hukum  dan  lain-lain.  Dengan melengkapi data-data tersebut, akun pengguna terdaftar sudah bisa digunakan untuk mengakses E-Court secara penuh, namun hal ini dapat dilakukan sesudah akun E-Court tersebut telah di validasi oleh pengelola E-Court . Maka jika sudah melengkapi seluruh data-data , dan seluruh berkas yang dibutuhkan seperti, surat gugatan, surat kuasa dan kartu tanda advokat jika diwakilkan oleh kuasa, maka selanjutnya adalah proses pembayaran panjar perkara.
2. Elektronik SKUM ( E-SKUM )
Dengan  selesainva  melengkapi data  pendaftaran  dan  dokumen  Pengguna  Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM ( E- SKUM ) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara
ini  sudah  diperhitungan  dengan  rumusan  sesuai  Penentuan  Taksiran  Biaya  Panjar untuk  perkara  Gugatan,  namun  demikian  apabila  dalam  perjalanannya  terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila  biaya  panjar  kelebihan  akan  dikembalikan  kepada  Pihak  yang  mendaftar perkara.

## 3. Pembayaran ( E-PAYMENT )
Setelah pengguna memilih tombol Lanjut Pembayaran, Nomor Pembayaran (Virtual Account)  sebagairekening  virtual  untuk  pembayaran  Biaya  Panjar  Perkara.  Setelah dilakukan  pembayaran  otomatis  status  dari  pendaftaran  akan  berubah  dari  yang belum  dibayar  menjadi  sudah  dibayar.  Untuk  tahapan  pendaftaran  perkara  sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.
4. Mendapatkan Nomor Perkara
Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi data termasuk persetujuan principal para pihak yang beracara dan validasi dilanjutkan dengan  mendaftarkan  Perkara  di  SIPP  (Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara) sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui E-Court dan SIPP. Proses verifikasi  oleh  pengadilan  dilakukan  saat  jam  kerja  maksimal  jam  15.00  jika pendaftaran  dilakukan  diluar  jam  yang  ditentukan  maka  akan  diproses  pada  hari berikutnya. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIL/2019 Republik  Indonesia  Nomor  Apabila  Pengadilan  telah  selesai  memverifikasi pendaftaran  kemudian  mendapatkan  Nomor  Perkara  maka  halaman  verifikasi  akan berubah. Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga  akan  mendapatkan  email  pemberitahuan  sehingga  diharapkan  informasinya cepat  sampai  kepada  Pengguna.  Mendapatkan  Panggilan  Elektronik  ( E-SUMMONS ) Setelah  pengguna  melakukan  pembayaran  dan mendapat  nomor perkara  dari  yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang
dikirim  oleh  pihak  pengadilan  tempt  pendaftaran  perkara.  Pada  panggilan  pertama untuk Penggugat/Kuasa dilaksanakan secara elektronik, sedangkan Panggilan pertama untuk  Tergugat  dilaksanakan  secara  manual  sesuai  dengan  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung No.129/KMA/SK/VIII/2019

## 5. Persidangan Elektronik ( E-Litigation)
Setelah  pengguna  mendapatkan  panggilan  elektronik  selanjutnya  dilakukan persidangan  elektronik.  Dalam  persidangan  ini  pihak  penggugat  dan  tergugat  telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal pada proses  Upload  Dokumen  maka  para  pihak  bisa  melakukannya  sesuai  dengan E- SUMMONS yang  telah  dikirimkan.  Pada  E-Litigasi  in  acara  persidangan  secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari pembacaan gugatan, acara Jawaban, Replik, Duplik  dan  Kesimpulan  sampai  dengan  putusan.  Untuk  jadwal  persidangan  sudah terintegrasi  dengan  Tundaan  Sidang  di  SIPP.  Dokumen  dikirim  setelah  terdapat tundaan  sidang  dan  ditutup  sesui  jadwal  sidang.  Untuk  mekanisme  kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan  oleh  majelis  hakim/hakim  ketua  yang  berarti  ketika  kedua  belah  pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau men down load dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.
Setiap pihak penggugat dan tergugat menyiapkan dua jenis file yang berformat pdf dan doc/rtf pada saat proses upload dokumen.
Dari sederhananya proses pendaftaran perkara dan proses persidangan yang tidak perlu mencari panitera ataupun mencari hakim di pengadilan Negeri Sidoarjo, dan  dalam  persidangan E-Court para  pihak  tidak  perlu  untuk  pergi  ke  Pengadilan Negeri  Sidoarjo.  Persidangan  dapat  dilakukan  dimana  saja  asal  tersedia  layanan internet. Dalam hal cepat dapat dilihat saat proses pendaftaran perkara jika pengguna tidak perlu harus menuju pengadilan dimana tempat perkara didaftarkan, sedangkan untuk  pengguna  lain  hanya  perlu  membuat  akun  tapa  perlu  melakukan  tahapan tahapan lain di Pengadilan Negeri Sidoarjo hal ini tentu sangat mempersingakat waktu serta biaya dalam pendaftran perkara terlebih untuk para pengguna yang terkendala jarak sedangkan untuk proses persidangan para pihak tidak perlu menunggu antrian
dalam  menggunakan  ruang  sidang  dan  agenda  persidangan  dalam  sistem E-Court sudah  pasti  baik  hari  dan  jamnya,  hal  ini  memberikan  dampak  positif  kepada  para pihak  karena  tidak  ada  isitlah  telat  dalam  persidangan E-Court ,  sehingga  tidak  ada keterlambatan salah satu pihak baik tergugat maupun majelis hakim. Dari segi biaya ringan,  panggilan E-SUMMONS dapat  dikatakan  bebas  biaya  karena  pengadilan menggunakan  layanan  elektronik  sehingga.  pemanggilan  para  pihak  walaupun memiliki domisili jauh tidak menjadi patokan dalam biaya pemanggilan.
Dalam  pelaksaan  pendaftaran  perkara  melalui E-Court penggugat menggunakan penggugat hanya menempuh 5 (lima) tahapan dan dalam pendaftaran perkara  perdata  melalui E-Court penggugat  dapat  melakukan  pendaftaran  perkara gugatan  dimana  saja  asal  terdapat  jaringan  internet,  sehingga  dapat  memangkas waktu serta biaya penggugat, hal ini menjadi nilai tambah bagi persidangan E-Court dalam penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari segi persidangan E-Court dan  persidangan  offline  atau  konvensional  lebih  ringkas  dan cepat persidangan E-Court .
Hal  yang  menjadi  nilai  tambah  dalam  persidangan E-Court adalah  efisiensi waktu.  Penggugat  atau  tergugat  tidak  perlu  mengantri  untuk  menjalani  sidang. Sehingga E-Court memenuhi  kriteria  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  bahwa  “pengadilan  membantu  para  pencari keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, da n biaya ringan” . Makna dan tujuan asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  bukan  hanya  sekedar  menitik beratkan  unsur  kecepatan  dan  biaya  ringan.  Bukan  berarti  pemeriksaan  perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk  menyuruh  hakim untuk  memeriksa dan  memutus perkara  dalam tempo  satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka  waktu  lama  sampai  bertahun-tahun  sesuai  dengan  kesederhanaan  hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke
arah proses yang berbelit-belit dan tersendatsendat. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.
Asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dimaksudkan  agar  dalam penyelesaian  perkara  di  pengadilan  dilakukan  secara  efesien  dan  efektif.  Efisiensi merupakan  ketepatan  cara  dalam  menjalankan  sesuatu  dengan  tidak  membuang waktu,  tenaga,  dan  biaya  (kedayagunaan;  ketepatgunaan;  kesangkilan);  atau kemampuan  menjalankan  tugas  dengan  baik  dan  tepat  dengan  tidak  membuang waktu,  tenaga  dan  biaya.  Efektif  artinya,  ada  akibatnya,  pengaruhnya,  atau  dapat membawa  hasil  pada  proses  peradilan  berupa  keadilan  dan  kepastian  hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu  prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perksara. Selaras dengan penjabaran mengenai  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan E-Court telah  manjadi sebuah sistem hukum yang notabene baru dalam sistem peradilan di Indonesia, maka seyogyanya dalam implementasinya harus menerapkan asas tersebut. Namun, bukan berarti  sebelum  adanya E-Court dalam  penyelesaian  perkara  perdata  secara konvensional di Pengadilan Sidoarjo tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bukan berarti tidak efisien. Tetapi, dengan adanya E-Court yang didasari  oleh  peraturan  terbarunya  yaitu  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  7 Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hal  ini  membuktikan  bahwa  Mahkamah  Agung  sangat  serius  dalam  hal memaksimalkan proses peradilan bagi para pencari keadilan di Indonesia.
Adanya E-Court merupkan sebuah langkah yang cukup visioner untuk efisiensi pelaksanaan  peradilan  yang  ada  di  Pengadilan  di  Indonesia.  Adanya  perbedaan pelaksanaan  penyelesaian  perkara  perdata  secara  konvesional  dan  sudah menggunakan E-Court ,  pada  dasarnya  tidak  berarti  bahwa  penyelesaian  perkara
perdata  secara  konvesional  tidak  efisien  dan  tidak  lebih  baik  dibandingkan menggunakan E-Court ,  namun  adanya  perbedaan  tersebut  merupakan  sebuah gambarkan  nyata  akan  solutifnya  sistem  peradilan  di  Indonesia,  dan  dalam perwujudan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  adanya E-Court merupakan  wujud  nyata  dari  Mahkamah  Agung  untuk  mengupayakannya,  dalam penyelesaian  perkara  perdata  secara  konvesional  bisa  dikatakan  sudah  dapat mewujudkan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  namun,  dengan adanya E-Court merupakan sebuah langkah untuk memaksimalkan perwujudan asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  penyelesaian  perkara  di Pengadilan  dalam  sisten  hukum  di  Indonesia.  Karena  ini  selaras  dengan  penjelasan siatas bahwa E-Court juga pada dasarnya bertujuan untuk efisiensi yang merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga  dan biaya. Karena  semakin  cepat dan  tepat pelaksanaan sistem peradilan maka akan lebih mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaannya.
2. Kendala  Dan  Solusi E-Court Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perdata  Untuk Mewujudkan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  Di  Pengadilan Negeri Sidoarjo
Dalam  pelaksanan E-Court sejak  tahun  2018  silam  hingga  detik  ini,  sudah banyak  sekali  manfaat-manfaat  yang  telah  dihadirkan  dalam  dunia  Hukum  di Indonesia, termasuk sistem baru dari sistem Hukum di Indonesia tidak membuat fingsi dari E-Court sendiri luntur, meskipun sudah berjalan lama hingga saat ini, sejatinya E- Court sebagai tombak utama dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Manfaat ini yang pasti lebih dirasakan oleh Advokat atau pihak pengguna lain  yang  terkait,  manfaat  tersebut  antara  lain  :  Dikarenakan  akses E-Court yang sifatnya  sangat  fleksibel  dan  tidak  rumit,  maka  dalam  pelaksanannya  sangat menghemat waktu dan tenaga. Tidak bisa dipungkiri, E-Court yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja membuat pengguna terkait, tidak perlu datang langsung ke Pengadilan,  bahkan  tidak  perlu  melakukan  antrian,  hal  ini  merupakan  sebuah
keuntungan, karena untuk para pengguna yang sibuk, khususnya para advokat yang tidak  hanya  menangani  satu  perkara  saja,  mereka  dapat  melakukan  pendaftaran perkara  ataupun  beracara  dalam  jarak  jauh  dengan  hanya  menggunakan E-Court . Manfaat lain yaitu efisiensi biaya, diadakannya biaya panggilan yang dapat dilakukan secara  elektronik  memungkinkan  sekali  untuk  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  sekali perkara sangat minim, bahkan bisa nol rupiah. Serta, manfaat lain yang dirasakan yaitu dapat dijangkaunya seluruh wilayah di Indonesia bahkan terpelosok sekalipun, dengan syarat terdapat jaringan yang memungkinkan untuk mengakses E-Court , tidak dapat dipungkiri bahwa tempat tinggal dari pihak yang berperkara sangat beragam dari yang kota,  hingga  pelosok  desa.  Sebelum  adanya E-Court ,  seluruh  pihak  tersebut  harus datang ke Pengadilan secara langsung, jika ingin berperkara, namun setelah adanya E- Court pihak-  pihak  tersebut  dapat  mengakses E-Court dimanapun  pihak  yang berperkara berada. Karena segala pemberitahuan akan di informasikan melalui email pengguna, tidak perlu menunggu surat pemberitahuan datang ke alamat domisili dari pengguna ataupun pihak yang berperkara.
Dari  semua  manfaat  tersebut, E-Court yang  sudah  berjalan  hingga  saat  ini, pasti juga mengalami kendala dalam pelaksanannya. Maka dari itu untuk menganalisa kendala dan solusi terhadap implementasi E-Court kali ini penulis menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh L.M. Friedman, yang mana dijelaskan bahwa teori  sistem  hukum  merupakan  sebuah  sistem  yang  hanya  dapat  bekerja  jika komponen-komponennya  bersinergi  dengan  baik.  Komponen  yang  dimaksud  oleh L.M.  Friedman  dalam  teori  sistem  hukumya  ialah  struktur  hukum,  subtansi  hukum, dan  budaya  hukum.  Struktur  hukum  merupakan  komponen  penting  dalam  sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan,  Oleh  karena  itu  sangat  dibutuhkan  struktur  hukum  yang  baik  untuk menegakkan atau pun melaksanakan regulasi yang ada. Karena struktur hukum sangat berpengaruh  terhadap  tegaknya  suatu  aturan  atau  hukum  itu  sendiri.  Dibutuhkan ketegasan para penegak hukum dalam menegakkan hukum yang ada, supaya tercipta keadilan dalam berhukum dan tidak muncul stigma masyarakat bahwasanya hukum tumpul  ke  atas  dan  tajam  ke  bawah.  Oleh  karena  itu,  kualitas  tindakan  aparatur
pemerintah  dipengaruhi  oleh  kepribadian  petugas.  Namun,tanggung  jawab  resmi yang mereka miliki akan selalu menempel pada mereka.
Selanjutnya komponen yang kedua adalah substansi hukum atau bisa diartikan sebagai  aturan  hukum  itu  sendiri,  yaitu  seperti  apa  bentuk  aturannya,  regulasinya, kebijakannya, atau pun peraturan perundang- undangannya. Substansi hukum yang baik sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch tentu saja yang mengakomodir ketiga asas tersebut di atas, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Sehingga sebuah kebijakan atau pun peraturan perundang-undangan yang lahir sudah seyogyanya memenuhi ketiga asas tersebut untuk dapat dikatakan sebagai substansi hukum yang baik.
Komponen ketiga adalah komponen budaya hukum yang merupakan sasaran atau  obyek  daripada  lahirnya  sebuah  kebijakan  ataupun  hukum  itu  sendiri.  Budaya hukum  lebih  dikenal  sebagai  sebuah  tatanan  perilaku  atau  sikap  dari  masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada. Bagaimana tanggapan masyarakat, seperti  apa  respon  masyarakat  atas  suatu  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemangku kebijakan, acuh kah, atau menerima dan melaksanakan dengan penuh kesadaran kah, ini semua dapat dikatakan sebagai budaya hukum. Sehingga sudah jelas bahwasannya ketiga komponen ini harus bersinergi satu sama lain guna berjalannya sistem hukum di suatu negara. Penegak hukum yang baik, dengan berpegang teguh pada regulasi atau  aturan  hukum  yang  ada,  kemudian  masyarakat  dengan  penuh  kesadaran menerima dan melaksanakan kebijakan yang ada, tentu akan membuat sebuah sistem hukum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapakan. Sama halnya dengan E- Court sebagai  sebuah  sistem  hukum  yang  dalam  hal  ini  untuk  mewujudkan  asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  maka  dalam  pelaksanannya  sangat berhubungan dengan komponen-komponen sistem hukum tersebut terutama dalam hal budaya hukum dan struktur hukum sebagai penegak hukum.
Berdasarkan wawancara dengan Staff Pelaksana Perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo  yang  juga  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan E-Court yang  ada  di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan berdasarkan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan
oleh L.M Friedman dapat diketahui beberapa kendala dan solusi dalam penerapannya, antara lain :
1. Kendala E-Court Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perdata  Untuk  Mewujudkan  Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo
a. Kesiapan Sumber Daya Manusia
Berkembangnya  sistem  peradilan  di  Indonesia,  memang  merupakan bentuk  positif  dari  pembaruan  sistem  hukum  di  Indonesia,  namun  dalam penerapannya belum sepenuhnya dapat menerima dan mengikuti pembaruan tersebut. Termasuk di Pengadilan Negeri Sidoarjo, belum seluruh pegawai atau pelaksana tugas di Pengadilan Sidoarjo mampu melaksanakan fungsi E-Court dengan  baik.  Karena E-Court merupakan  sistem  yang  cukup  baru  dan berhubungan  langsung  dengan  digitalisasi,  maka  memang  diharuskan pengetahuan  dan  kompetensi  lebih  untuk  dapat  menguasai  dengan  cakap terkait E-Court itu sendiri. Kondisi Sumber Daya Manusia yang gagap teknologi juga kerap kali membuat pelaksanaan e- court terhambat, karena diharuskan melakukan  konfirmasi  ulang  untuk  memastikan  hal  itu  benar  atau  tidak. Contohnya  saja,  jika  dalam  proses  pendaftaran  perkara  perdata  sudah mencapai tahap persidangan melalui e- litigasi dan yang menangani perkara tersebut  kurang  cakap  ataupun  gagap  teknologi,  maka  harus  dilakukan konfirmasi ulang atau diperlukan pemahaman lebih oleh pegawai yang lebih ahli,  sehingga  akan  membuat  proses  penyelesaian  perkara  berjalan  lebih lambat.  Dalam  kaitannya  dengan  teori  sistem  hukum  sumber  daya  manusia merupaka termasuk komponen stuktur hukum karena pada dasarnya sumber daya  manusia  disini merupakan  pegawai  dari  Pengadilan Negeri  Sidoarjo  itu sendiri yang mana jika di kategorikan termasuk dalam aparat penegak hukum. Karena jika sumber daya manusianya masih kurang siap dalam menjalankan sebuah  sistem  hukum  yang  dalam  hal  ini E-Court ,  tentunya  pelaksanaan E- Court tidak akan dapat berjalan dengan baik.
b. Sinyal atau Jaringan yang Kurang Memadai
Kondisi  jaringan  internet  setiap  Kabupaten  atau  Kota  di  Indonesia tentunya  pasti  berbeda-beda,  terlebih  lagi  jika  daerah  dari  pihak  pengguna termasuk  yang  pelosok dan  sulit  dijangkau,  sehingga  kurang  memungkinkan untuk pihak penguna mengakses laman E-Court untuk mendaftar perkara atau mencari  keadilan,  sehingga  kembali  lagi  pihak  pengguna  harus  datang langsung  di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  untuk  melakukan  proses  Peradilan, karena  dalam  pelaksanannya  tahapan  pendaftaran  perkara  melalui E-Court tidak hanya “daftar” saja, namun terdapat proses upload berkas, pembayaran virtual,  dan  lain-lain  yang  mana,  pastinya  memerlukan  akses  jaringan  yang memadai  untuk  kelancaran  proses  pendaftaran  perkara  hinga  dinyatakan “berhasil”.  Dalam  kaitannya  dengan  teori  sistem  huku m  kendala  ini merupakan  sebuah  perwujudan  dari  komponen  sistem  hukum  yaitu  budaya hukum, sinyal ataupun jaringan merupakan sebuah hal yang sudah harus ada dalam  komponen  pembuatan  sistem  berbasis  digital,  maka  dari  itu  sudah seharusnya  jaringan  dan  server  yang  baik  harus  terus  disediakan  untuk memberikan keberlangsungan sistem hukum yang lancar dan memudahkan.
c. Kurangnya Kemampuan Digital dari Pihak Pengguna
Setiap  pihak  pengguna  terkait  pasti  memiliki  kemampuan  mengikuti perkembangan digitalisasi yang berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaan E- Court bagi  pihak  pengguna  akan  menjadi  pengahambat  atau  kendala  jika kurangnya  pengetahuan  terkait  digitalisasi  untuk  melakukan  pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui E-Court , mengingat e- court merupakan sebuah  sistem  elektronik  berbasis  digitalisasi  teknologi  dalam  tata  kelola peradilan di Indonesia. Dan jika berbicara mengenai hal tersebut, maka banyak sekali  faktor  penyebabnya  dimulai  dari  segi  pendidikan,  literasi,  atau  hanya sekedar wawasan saja. Maka dari itu, kemampuan digital dari pihak pengguna sangat  mempengaruhi  proses  pelaksanaan E-Court .  Padahal,  jika  pihak pengguna dapat mengikuti alur pelaksanaan E-Court dengan baik akan sangat membantu  dalam  proses  penyelesaian  perkara  itu  sendiri,  karena  pihak pengguna tidak perlu untuk datang langsung ke Pengadilan, pengguna dapat
melakukan pendaftaran perkara dari mana saja. Dalam kaitannya dengan teori sistem  hukum  pengguna  dalam  hal  ini  merupakan  orang  yang  juga  terlibat dalam  penegakan  hukum  contohnya  advokat/kurator  ataupun  perorangan yang ingin mendapat keadilan sehingga hal ini merupakan komponen sistem hukum  dalam  hal  struktur  hukum,  dikarenakan  kemampuan  pengguna  jika sudah memadai dalam bidang digitalisasi, maka proses berlangsungnya sistem hukum ini akan lebih memudahkan pengguna.
d. Seringnya Down Server dan Error
Mengingat E-Court merupakan  sistem  elektronik  yang  memerlukan server dan jaringan yang memungkinkan, maka tidak dapat dipungkiri kendala server down seringkali terjadi. Bahkan, hal ini sangat tmenyulitkan karena akan membuat pekerjaan yang harusnya lebih cepat, akan jadi lebih lambat karena memerlukan  konfirmasi  ulang.  Akibatnya,  proses  yang  harusnya  dilakukan secara elektronik atau online, jika server sedang down dan tidak bisa di akses, membuat  pengguna  harus  datang  langsung  ke  PTSP  untuk  mendaftarkan perkaranya,  dan  pegawai  harus  memasukkan  dan  melakukan  proses penyelesaian  perkara  termasuk  pendaftaran  secara  manual.  Tidak  hanya server  down ,  jika  server  sedang error juga,  dengan  kata  lain  ada  kesalahan sistem  itu  juga  membuat  kendala  baru,  karena  akan  membuat  proses  input data ataupun berkas terhambat, misalnya seperti proses memasukkan surat kuasa,  atau  surat  permohonan/gugatan  dari  pihak  pengguna  sudah  merasa memasukkan,  namun  dikarenakan  server  yang error ,  maka  berkas-berkas tersebut tidak tersampaikan ke dalam sistem e- court, hal itu akan membuat pendaftaran  perkara  melalui E-Court akan  terhambat  karena  berkas  kurang lengkap, sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran selanjutnya. Dalam  kaitannya  dengan  teori  sistem  hukum,  hal  ini  merupakan  termasuk komponen budaya hukum, karena pelaksaan E-Court yang memerlukan server sebagai bahan utama dalam pelaksanaanya maka harus mendapatkan server yang lancar untuk memberikan sebuah fungsi hukum yang maksimal.
2. Solusi Untuk Mengatasi Kendala E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  di  Pengadilan Negeri Sidoarjo
Dalam  pelaksanaan E-Court ,  sejatinya  tidak  dipungkiri  bahwa  kendala  akan terus ada, karena E-Court merupakan sebuah sistem, yang tata kelolanya dilaksanakan oleh pengguna dan diawasi langsung oleh Mahkamah Agung. Oleh sebabnya, setiap Pengadilan  pasti  terus  melakukan  aksi-aksi  untuk  mengatasi  kendala-kendala tersebut, aksi-aksi tersebut menjadi solusi akan adanya kendala yang terus dialami, berdasarkan  wawancara  bersama  Staff  Pelaksana  Perdata  di  Pengadilan  Negeri Sidoarjo  yang  juga  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan E-Court yang  ada  di Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  Solusi-solusi  yang  dilakukan  sebagai  upaya  mengatasi kendala yang adala dalam pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Sidoarjo, antara lain :
a. Konsultasi  Secara  Langsung  dengan  Para  Hakim  ataupun  Para  Panitera  di Pengadilan Negeri Sidoarjo
Konsultasi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  ialah  melakukan  sesi  sharing kepada  para  hakim  ataupun  panitera  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo.  Fokusnya untuk  menanyakan  terkait  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan E-Court di waktu dekat, sehingga dari keterangan para hakim dan panitera tersebut dapat digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  memperbaiki  sistem E-Court yang terkendala.  Tidak  hanya  itu,  saran  dan  masukan  para  hakim  dan  panitera sangat dibutuhkan untuk kelancaran sistem E-Court kedepannya, dikarenakan para  hakim  dan  panitera  dianggap  subjek  yang  paling  sering  terlibat  dalam pelaksanaan E-Court .
b. Diadakannya Sosialisasi
Adanya  sosialiasi  sebenernya  cara  yang  utama  untuk  para  pengguna yang  berperkara  di  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dapat  mengetahui bahwasannya  berperkara  dalam  prosesnya  dapat  dilaksanakan  secara elektronik,  tidak  perlu  datang  langsung  ke  Pengadilan.  Jika  melihat  kendala yang  ada  memang  pengguna  juga  merupakan  sebuah  kendala  dalam
pelaksanaan E-Court jika dalam pelaksanannya pengguna tersebut tidak dapat melaksanakan  fungsi  dalam E-Court sebagaimana  mestinya.  Dalam  hal  ini, sosialisasi  akan  menjadi  langkah  tepat  untuk  menangani  kendala  tersebut, tidak  hanya  sosialisasi  yang  bersifat  ajakan  seperti  adanya  papan  informasi terkait teknis beracara menggunakan E-Court yang di letakkan di depan PTSP.
Sosialisasi yang bersifat masif juga perlu dilaksanakan sebagai bahan ajar untuk memberikan  pengetahuan  tentang  informasi  mengenai E-Court .  Pada prinsipnya, sosialisasi ini hadir dengan segmen sasaran ialah pengguna E-Court secara langsung. Hal ini juga telah di upayakan dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri  Sidoarjo,  beberapa  kali  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  telah  melakukan sosialisasi  yang  sasarannya  kebanyakan  pengguna  yaitu  Advokat  dan  para pegawai  internal  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo.  Seperti  contoh,  sosialisasi terakhir  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  ialah  sosialisasi SIPP dan e- court versi terbaru, ini dilakukan untuk para pengguna dan internal Pengadilan Negeri Sidoarjo.
c. Pelatihan untuk Sumber Daya Manusia di Lingkup Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam sebuah sistem baru sudah pasti tidak semua sasaran dari sebuah sistem  tersebut  dapat  menerima  dengan  baik,  karena  selain  dari  memang perlunya  adaptasi,  faktor  internal  dari  sasaran  itu  sendiri  juga  sangat berpengaruh dalam  daya  terima  dari  sebuah  sistem.  Tidak  berbeda, E-Court hadir  meerupakan  salah  satu  sistem  hukum  yang  cukup  baru  dalam  dunia peradilan di Indonesia, selain faktor E-Court yang merupakan sistem elektronik berbasis  digital,  sudah  pasti  tidak  semua  sumber  daya  manusia  dapat menerima dan mengikuti sistem tersebut dengan baik, dan faktor- faktor lain seperti  kondisi  sumber  daya  manusia  yang  gagap  teknologi  dan  tidak mengikuti  kondisi  digital  yang  ada,  faktor  usia  sumber  daya  manusia  yang sudah lansia, sehingga kurang cakap untuk mengoperasikan sistem e- court ini, serta kondisi dimana sumber daya manusia sudah nyaman dengan sistem yang sebelumnya, sehingga sistem lama ini dinilai mereka sudah sangat efisien dan sangat  membantu,  yang  membuat  mindset  mereka  ketika  ada  sistem  baru,
akan  dinilai  lebih  rumit  dan  tidak  efisien  dalam  pelaksanaan  peradilan  di Indonesia.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan  solusi  akan  adanya  hal  itu,  pelatihan menjadi  salah  satu  bahan  ajar  kepada  seluruh  sumber  daya  manusia  yang terlibat dalam dunia peradilan di Indonesia. Adanya pelatihan, akan membuat mereka  lebih  cakap  untuk  menjalankan  dan  ikut  terlibat  aktif  dalam  sistem baru yang disebut E-Court ini. Begitu pula yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, disini hampir setiap tahunnya melakukan pelatihan yang fokus dalam pelaksanaan E-Court , dan fokus sasaran utamanya adalah pegawai Pengadilan Negeri  Sidoarjo.  Selain  memang,  peraturan  atau  dasar  dari E-Court terus mengalami pembaruan, E-Court sendiri terus mengalami inovasi-inovasi baru yang  diharap  dapat  lebih  memberikan  kemudahan  dalam  pelaksanannya, maka dari itu setiap ada pembaruan aturan ataupun pembaruan sistem, maka Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  akan  melakukan  pelatihan.  Seperti  contoh, pelatihan  terakhir  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  ialah Pelatihan teknis E-Court 5.0. dan SIPP 5.20 yang mana, ini merupakam versi terbaru dari e- court itu sendiri.
d. Melakukan Evaluasi Triwulan dan Tahunan
Untuk  mengukur  keberhasilan  dan  kurangnya  suatu  sistem,  diperlukan evaluasi  sabagai  tolak  ukurnya,  dalam  pelaksanaan E-Court masih  banyak sekali  hal-hal  yang  harus  diperbaiki,  evaluasi  akan  menjadi  tolak  ukur  dan mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan E-Court . Sama  halnya  seperti  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  untuk  mengetahui  hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo melakukan evaluasi yang dibagi menjadi 2  macam  yaitu  evaluasi  triwulan  dan  tahunan.  Dimana  evaluasi  triwulan dilakukan  3  bulan  sekali  dan  evaluasi  tahunan  ini  dilakukan  setiap  1  tahun sekali yang biasanya seringkali dilaksanakan pada akhir tahun. Sebagai bahan evaluasi biasanya Pengadilan Negeri Sidoarjo bersumber dari aduan ataupun kritik dari pengguna ataupun pegawai internal Pengadilan.
e. Mengirim Email atau Surat kepada Pengguna, Jika Terdapat Kendala Serius
Solusi ini dilakukan jika dalam pelaksanaan E-Court mengalami kendala yang  cukup  serius  dan  berhubungan  dengan  pengguna  secara  langsung. Misalnya, ketika dalam proses pendaftaran perkara terdapat kesalahan dalam proses input data atau berkas persidangan, proses pendaftaran setelah login ialah  memasukkan  berkas  surat  kuasa  dan  gugatan/permohonan.  Ketika terdapat  kesalahan  dalam  memasukkan  berkas  tersebut  yang  harusnya  file berupa pdf. Namun, yang dimasukkan bentuk file lain maka tidak akan terbaca, dan ketika itu pula untuk memberitahu pihak pengguna akan di kirimkan email kepada pihak pengguna jika proses pendaftaran masih belum berhasil.
f. Adanya Pembaruan Sistem E-Court dan SIPP
Untuk pelaksanaan E-Court yang lebih efisien dan mudah, yang mana ini  merupakan  sebuah  sistem  elektronik  berbasis  digital,  tentunya  harus menyesuaikan  dengan  kondisi  terkini  dari  perkembangan  digitaslisasi  agar terus  dapat  mengikuti  kemajuan  teknologi  dan  sistem  yang  ada,  maka  dari pembaruan aplikasi E-Court merupakan sebuah langkah dari Mahkamah Agung untuk  memberikan  perbaikan  sekaligus  pembaruan  dari  sistem E-Court itu sendiri,  sangat  mungkin  memang  nantinya  sistem E-Court akan  terus diberikam pembaruan-pembaruan yang sesuai dengan kondisi pada saat itu, agar  tujuan E-Court untuk  mempermudah  akses  pencari  keadilan  dalam mencari  keadilan  di  lingkungan  Pengadilan  dapat  terus  diwujudkan. Pembaruan  terakhir  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam pelaksanaan E-Court sendiri,  telah  dilakukan  pada  tahun  ini,  pembaruan  ini didasari oleh Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 670/SEK/HM.02.3/3.2023  yang  diterbitkan  pada  tanggal  31  Maret  2023 kemarin,  pembaruan  ini  perihal  tentang  aplikasi E-Court versi  terbaru  yaitu 5.0.0 dan SIPP 5.2.0.
Berdasarkan  penjabaran  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  kaitannya dengan teori sistem hukum, untuk mengetahui kendala dalam implementasi E-Court dalam mewujudkan asas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  komponen-komponen  yang  termasuk  dalam
sistem hukum ini ialah struktur hukum dan budaya hukum dikarenakan dalam implementasinya  melibatkan  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  pegawai pengadilan  dan  pengguna  yang  termasuk  advokat/kurator  atau  perorangan lain yang mengharapkan keadilan, dan dalan budaya hukumnya diakarenakan dalam sistem E-Court merupakan sistem berbasis digitalisasi maka diperlukan server ataupun jaringan yang baik maka jika hal itu tidap dipenuhi maka tidak akan  dapat  memberikan  fungsi E-Court yang  baik,  dan  hanya  akan  menjadi kendala dalam pelaksaan E-Court .
Dan  untuk  solusi  dalam  mengatasi  kendala  dalam  implementasi  e- court dalam penyelesian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  dalam kaitannya  dengan  teori  sistem  hukum,  terdapat  komponen-komponen  yang paling  berpengaruh  yaitu  struktur  hukum  yang  mana  hampir  sama  dengan kendala  yang  ada  solusi  ini  ditujukan  untuk  aparat  penegak  hukum  yakni pegawai  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  dan  pengguna E-Court itu  sendiri  dan dalam perwujudan komponen budaya hukum adanya solusi untuk melakukan sosialisasi,  pelatihan,  adanya  pembaruan  sistm,  mengirimkan  email  jika terdapat  kendala  serius,  dikarenakan  dalam  implementasinya  hal  ini  semua merupakan upaya untuk memberikan jawaban atas kendala yang ada sehingga bertujuan  untuk  memberikan  kelancaran  terhadap  pelaksanaan  sistem E- Court .

## KESIMPULAN
Mengacu pada rumusan masalah penelitian,  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Perbedaan  pelaksanaan  penyelesaian  perkara  perdata  sebelum  adanya  E-  Court  dan sesudah  adanya E-Court terlihat  sangat  mencolok,  hal  itu  dapat  dilihat  dari  proses pendaftaran  perkara  dan  proses  persidangan. E-Court menawarkan  kemudahan  akses bagi para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara dan beracara dimana saja tapa terbatas waktu dan tempat schingga dapat menghemat waktu dan energi terlebih untuk
para  pengguna  yang  harus  menangani  beberapa  perkara  ditempat.  Hal  ini  sangatlah berbeda dengan sebelum adanya E-Court , dikarenakan pengguna harus datang langsung ke Pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara hingga proses persidangan. Maka dari  itu,  penerapan E-Court di  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  sudah  mewujudkan  asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun dalam penerapannya terhalan oleh adanya  pandemi Covid-19 , Penerapan E-Court di Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  mencakup pendaftaran  perkara  secara  online  (-Filling),  taksiran  panjar  biaya  secara  elektronik  ( E- SKUM ), pembayaran panjar secara online ( E-PAYMENT ), pemanggilan para pihak secara elektronik ( E-SUMMONS ) dan persidangan secara elektronik ( E-LITIGATION ) yang dimana sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dimana memang peraturan ini sudah jauh lebih sempurna.
2. Namun,  selain  memang  dalam  penerapan E-Court dalam  mewujudkan  asas  peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangatlah memberikan manfaat bagi para pengguna. E-Court juga dalam penerapannya, mengalami beberapa kendala yang menjadi hambatan dari pelaksanaan E-Court sendiri. Dimulai dari kesiapan sumber daya manusia yang masih belum  sepenuhnya  siap,  sinyal  atau  jaringan  yang  kurang  memadai,  kurangnya kemampuan  digital  para  pengguna,  dan  masih  seringnya down server  ataupun error . Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah melakukan beberapa  solusi  diantaranya  yaitu,  konsultasi  secara  langsung  dengan  para  hakim  atau panitera  dalam  lingkup  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo,  diadakannya  sosialisasi,  melakukan pelatihan untuk sumber daya manusia di lingkup Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan evaluasi  triwulan  dan  tahunan,  mengirimkan  email  atau  surat  kepada  pengguna  jika terdapat kendala serius, dan yang terakhir, adanya pembaharuan sistem E-Court dan SIPP.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Achmad, 2006, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia Ali Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum , Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika Bambang Sutiyoso, 2007, Metode Penemuan Hukum , Cet. 2, Yogyakarta : UII Press Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014. Penelitian Hukum (legal reserch) , Jakarta: Sinar Grafika
Harahap M. Yahya, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapaan KUHAP , Cet. 2, Jakarta
: Jakarta Ghalia
Masyhudi  dan  Sigid  Suseno,  2020, Sidang  Virtual:  Idealime,  Peluang,  Tantangan,  dan Implementasinya , Jakarta : Kompas Media Nusantara Mahkamah  Agung  RI,  2019, Buku  Panduan  E-Court  Mahkamah  Agung  2019 ,  Jakarta: Mahkamah Agung RI
Mertokusumo Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta : Liberty Mas Marwan, 2004, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif , Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Lubis  Sulaikin,  et  al,  2005, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  Jakarta  : Kencana
Lubis Sulaikin, 2018, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta : Kencana Ridwan  Mansyur  dan  D.Y.Witanto , 2017, Gugatan  Sederhana  Teori,  Praktik  dan Permasalahannya , Jakarta : Pustaka Dunia
Achmad Syauqi, 2020, Jalan Panjang Covid-19 , Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1
Achmad  Edi  Subiyanto,  2012, Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah Perubahan UUD 1945 , Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4 Berutu Lisfer, 2020, Mewujudkan Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  Dengan  E-Court ,  Jurnal  Ilmiah  Dunia Hukum, Vol. 5, No. 1
E-Court Mahkamah Agung RI, https://ecourt.mahkamahagung.go.id. (Diakses pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 15.32 WIB)
Hariyanto , 2018, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila , Volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No. 1 117
Hariyanto, 2020, Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ,
Volksgeist:Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Konstitusi,  Vol.  3,  No.  2  Sayed  Akhyar,  2019, Efektivitas Pelaksanaan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  Berkaitan  Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli , Syah Kuala Law Jurnal, Vol. 3, No. 3 Sudarsono,  2018, Penerapan  Peradilan  Elektronik  di  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha Negara, Jurnal Hukum Peraturan , Vol. 1, No. 1