## KEBIJAKAN DESENTRALISASI

## DAN PROBLEMA KAPASITAS LAYANAN KESEHATAN
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)

## Syamsul Ma’arif
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

## ABSTRACT
This study is aimed at determining the capacity of health services at the local level after  a  decade  of  health  decentralization  policy  implementation.  This  study  uses qualitative  research  and  descriptive  type.  The  results  showed  that  the implementation of the decentralization policy of health for a decade turned out to be  characterized  by  the  high  gab  between  the  capacity  of  health  services  to  the complexity  of  the  health  problems  in  the  area.  For  the  improvement  of  the quantity  and  quality  of  health  services  should  continue  to  be  done  through increased  financial  capacity,  facilities,  infrastructure,  and  medical  personnel, who  accompanied  the  expansion  of  access  of  the  poor  to  obtain  health  care services through the provision of health insurance.
Key Word: decentralization, health, care capacity

## PENDAHULUAN
Tugas utama sektor kesehatan adalah memelihara dan meningkatkan  kesehatan  segenap
warga negara yaitu individu, keluarga,  dan  masyarakat  tanpa meninggalkan upaya menyembuhkan penyakit  dan  memulihkan  kesehatan penderita.  Untuk  dapat  menunjang terselenggaranya  tugas  itu,  ditempuh upaya-upaya  yang  bersifat  preventif
dan  promotif  dengan  didukung  oleh layanan  kuratif  dan  rehabilitatif. Pengembangan sektor kesehatan dimaksudkan dalam rangka melaksanakan misi berupa
meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.  Misi  ini  merupakan landasan bagi pembangunan kesehatan  di  Kota  Bandar  Lampung. Pembangunan  kesehatan  merupakan upaya  untuk  memenuhi  salah  satu
hak  dasar  rakyat,  yaitu  hak  untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan.
Misi ini memandang bahwa pembangunan  kesehatan  merupakan suatu  investasi  untuk  meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Sejalan  dengan  era  otonomi
daerah, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan  untuk  melaksanakan desentralisasi  kesehatan.  Kebijakan
ini  secara  teoritis  memungkinkan
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk merancang program- program dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang sesuai dengan kondisi  lokal.  Namun  setelah  satu dekade  pelaksanaan  otonomi  daerah, kondisi  kesehatan  masyarakat  Kota Bandar Lampung belum memperlihatkan perbaikan yang berarti. Dinas Kesehatan Kota
Bandar  Lampung  mengidentifikasi beberapa permasalahan yang
dihadapi,  antara  lain:  masih  cukup tingginya angka kematian ibu melahirkan;  masih  cukup  tingginya angka  kematian  bayi  dan  balita; masih  cukup  tingginya  pravalensi
gizi  kurang  dan  gizi  buruk;  masih tingginya  kejadian  penyakit  menular berbasis lingkungan; masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan;  belum  optimalnya  mutu pelayanan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan; masih
kurangnya  jumlah  SDM  kesehatan yang profesional; masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk;  masih  cukup  tingginya angka keluarga pra sejahtera.

## KERANGKA TEORITIK
Kebijakan desentralisasi sektor  kesehatan  merupakan  strategi penting  dalam  rangka  reformasi pelayanan kesehatan. Prinsip dasarnya  adalah  pelayanan  publik akan  lebih  efisen  jika  dilaksanakan oleh  otoritas  yang  memiliki  kontrol geografis  paling  minimal.  Hal  ini, menurut  Cheema  dan  Rondinelli (1983), didasari oleh beberapa alasan: pertama ,  pemerintah  daerah lebih memahami kebutuhan masyarakatnya; kedua ,  keputusan pemerintah  daerah  dinilai  lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya  sehingga  mendorong
pemerintah  lokal  untuk  melakkan efisiensi  dalam  penggunaan  dana yang berasal dari masyarakat; ketiga , persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah tersebut untuk
meningkatkan inovasinya.
Pemerintah  daerah  mungkin memiliki  kewenangan  politik  dan akses  yang  luas  terhadap  sumber- sumber  daya.  Akan  tetapi  jika kewenangan  yang luas tersebut tidak didukung  dengan  kapasitas  yang memadai, maka
tujuan desentraslisasi  tersebut  sulit  untuk dapat terwujud. Akibatnya, kapasitas yang  tidak  memadai  menurut  Azfar (1999),  seringkali  dijadikan  sebagai argumen untuk menolak setiap usulan  yang  menghendaki  dilakukan kebijakan desentralisasi. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi kesehatan  perlu  didukung  dengan pengembangan  kapasitas  layanan kesehatan di tingkat lokal.
Kapasitas  merupakan  basis otonomi  daerah,  karena  kapasitas atau  kemampuan  ini  merupakan modal  dasar  bagi kemandirian.
Kapasitas,  sebagai  sebuah  konsep yang sangat teknokratis, di dalamnya mengandung makna tentang keahlian, ketrampilan, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Fiszbein (1997)
mendefisinikan  kapasitas  sebagai kemampuan individu, organisasi, dan sistem  untuk  menjalankan  fungsi- fungsinya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran ( output ) dan hasil ( outcomes ).  Kapasitas  tidak  dapat dipandang  sebagai  sesuatu  yang statis,  melainkan  harus  ditempatkan dalam  suatu  konteks  yang  dinamis dengan  kondisi-kondisi  kerangka maupun  perkembangan  jaman  yang berubah.
Cheema dan Rondinelli (1983) menjelaskan bahwa desentralisasi  adalah  membangunan kapasitas sebelum menyerahkan tanggungjawab  atau  pendapatan  ke tingkat  pemerintahan  di  bawahnya. Pengembangan  kapasitas  menurut
Pramusinto dan Purwanto (2009:364), secara sederhana
dipahami  sebagai  sebuah  proses  dan aktivitas  yang  digunakan  untuk meningkatkan  kemampuan  personal dan atau institusional untuk mewujudkan  tujuan-tujuan.  Secara umum  desentralisasi  dimaksudkan untuk  meningkatkan  kapasitas  lokal.
Hal  itu  terjadi  sebagai  dampak  dari akses yang lebih besar dari pemerintah lokal untuk mendapatkan jatah  sumber  daya  nasional  dan mengelola sendiri sumber daya lokal, sehingga  mendorong  pengembangan
ketrampilan manajemen dan
perencanaan publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe
penelitian deskriptif. Alasan penggunaan  jenis  dan  tipe  penelitian
ini adalah keinginan untuk mendapatkan  pemahaman  melalui deskripsi terkait realitas penyelenggaraan  layanan  kesehatan
oleh  pemerintah  daerah.  Jenis  data mencakup data primer melalui wawancara  dengan  para  informan dan  data  sekunder  berupa  data  tak
langsung  melalui  sumber-sumber arsip,  dokumen,  maupun  media massa.  Selanjutnya  data  dianalisis dengan  teknis  analisis  data  kualitatif yang  mencakup  tahapan:  reduksi, verifikasi, display, dan interpretasi.

## HASIL PENELITIAN
KAPASITAS

## LAYANAN
KESEHATAN Pembangunan sektor kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung 2010- 2015 dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut:  (a)  cakupan  kunjungan  ibu hamil  mencapai  100%,  (b)  cakupan komplikasi  kebidana  yang  ditangani mencapai 80%, (c) cakupan persalinan mencapai 90%, (d)
cakupan  pelayanan  nifas  mencapai 90%, (e) cakupan neunatus komplikasi ditangani mencapai 80%,
(f) cakupan kunjungan bayi
mencapai 90%, (g) cakupan
kelompok  UCI  mencapai  100%,  (h) cakupan anak balita mencapai 100%,
(i)  cakupan  MP  ASI  mencapai  90%, (j)  cakupan  balita  gizi  buruk  yang
mendapat perawatan mencapai
100%,  (k)  cakupan  penjaringan kesehatan siswa SD mencapai 100%,
(l)  cakupan  KB  aktif  mencapai 100%,  (m)  cakupan  penemuan  dan penanganan penderita penyakit mencapai  85-100%,  (n)  cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat  miskin  mencapai  100%, (o)  cakupan  pelayanan  kesehatan rujukan  untuk  masyarakat  miskin mencapai 100%, (p) cakupan pelayanan  Gawat  Darurat  Level  1 yang harus diberikan sarana kesehatan  di  kota  mencapai  100%, (r) cakupan KLB  yang dilakukan PE 24  jam  mencapai  100%,  (s)  cakupan Desa Siaga Aktif mencapai 100%, (t) tersedianya asuransi jiwa bagi masyarakat, (u) berkurangnya jumlah penyandang  masalah  kesejahteraan sosial,  (v)  tertanganinya  korban bencana,  (w)  tersedianya  sarana  dan prasarana  penanggulangan  korban bencana.
Keinginan  Pemerintah  Kota Bandar Lampung untuk
meningkatkan derajad kesehatan masyarakat didasari keprihatinan atas
derajad  kesehatan  masyarakat  Kota
Bandar Lampung yang masih rendah. Harian  KOMPAS  16  Juni  2005 pernah mengungkapkan bahwa jumlah  balita  penderita  gizi  buruk hingga  Mei  2005  tercatat  sebanyak 26 orang. Selain gizi buruk, 287 anak balita  dinyatakan  berada  di  bawah garis  merah  dalam  Kartu  Menuju Sehat  yang  dikeluarkan  Pos  Yandu. Data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan  Kota  Bandar  Lampung pada tahun 2006 kembali mengungkapkan  fakta-fakta  berikut: (a)  terjadi  peningkatan  jumlah  kasus kematian  bayi  dari  193  kasus  pada tahun  2005  menjadi  194  kasus  pada tahun  2006;  (b)  terjadi  peningkatan jumlah  kasus  kematian  ibu  maternal dari  14  kasus  pada  tahun  2004 menjadi  16  kasus  pada  tahun  2006 dengan  jumlah  terbanyak  di  wilayah kerja  Puskesmas  Simpur,  Palapa, Gedung  Air,  dan  Sukabumi;  (c) terjadi  peningkatan  jumlah  kasus penyakit  menular  seksual  dari  375 kasus  pada  tahun  2005  menjadi  466 pada  tahun  2006;  (d)  rata-rata penyakit  malaria  di  Kota  Bandar Lampung  sebesar  8,9  persen;  (e) terjadi  peningkatan  kasus  kematian
karena diare dari 1 kasus pada tahun 2005 menjadi  58 kasus  diare dengan 3  kasus  kematian  pada  tahun  2006; (f)  terjadi  peningkatan  jumlah  kasus penyakit  demam  berdarah  dengue dari  403  kasus  dengan  jumlah  rata- rata 50,1 per 100.000 penduduk.
Status  kesehatan  masyarakat di Kota Bandar Lampung sebenarnya masih  rendah  kembali  terungkap dalam  data  yang  dikeluarkan  Dinas Kesehatan  Kota  Bandar  Lampung tahun  2008.  Pada  tahun  2008,  angka kematian  ibu  mencapai  18  jiwa  dan angka  kematian  bayi  mencapai  96 jiwa.    Balita  yang  terancam  gizi buruk mencapai 541 jiwa. Sedangkan ibu hamil yang memerlukan makanan  tambahan  karena  kurang energi  kronik  mencapai  946  orang. Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja pelayanan,  Dinas  Kesehatan  Kota Bandar  Lampung  telah  menetapkan sasaran  pencapaian  indikator  kinerja standar  pelayanan  minimal  tahun
2006-2010.  Sasaran  yang  ingin dicapai  sektor  kesehatan  pada    tiap tahun  cukup  jelas  dituangkan  dalam rencana  strategis.  Semua  sasaran  itu ditunjukkan  dalam  bentuk  angka- angka target yang ingin dicapai pada tahun berjalan dan tahun mendatang. Sebagai  contoh,  balita  bawah  garis merah ditargetkan mengalami
penurunan dari 19 persen pada tahun 2006  menjadi  15  persen  pada  tahun 2010.
Sedangkan cakupan pertolongan  persalinan  oleh  bidan dan  tenaga  kesehatan  diharapkan meningkat dari 80 persen pada tahun 2006  menjadi  90  persen  pada  tahun 2010.    Pencantuman  nilai  sasaran dalam  bentuk  angka  dalam  renstra merupakan hal yang tepat. Sayangnya dalam renstra tidak dicantumkan  pentahapan  yang  ingin dicapai dalam periode tahunan sampai tahun 2010.
Tabel 1. Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
NO  INDIKATOR KINERJA TARGET PER TAHUN (%) 2006 2007 2008 2009 2010 1.  PELAYANAN  KESEHATAN  IBU  DAN BAYI Cakupan kunjungan ibu dan hamil K-4 87 90 92 94 95 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki 84 85 87 90 90
kompetensi kebidanan Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk 75 80 90 95 100 Cakupan kunjungan neonatus 86 87 88 89 90 Cakupan kunjungan bayi 86 87 88 89 90 Cakupan bayi berat rendah yang ditangani 90 92 95 97 100 2.  PELAYANAN KESEHATAN ANAK PRA SEKOLAH DAN USIA SEKOLAH Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah 72 76 82 86 90 Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih 65 70 80 90 100 Cakupan pelayanan kesehatan remaja 65 70 72 75 80 3.  PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Cakupan peserta aktif KB 70 70 70 70 70 4.  PELAYANAN IMUNISASI Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 100 100 100 100 5.  PELAYANAN PENGOBATAN Cakupan rawat jalan 12 12 13 14 15 Cakupan rawat inap 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 6.  PELAYANAN KESEHATAN JIWA Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 9 11 13 14 15 7.  PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA Balita yang naik berat badannya 80 80 80 80 80 Balita bawah garis merah <19 <18 <17 <16 <15 8.  PELAYANAN GIZI Cakupan balita mendapat kapsul viamint A dua kali setahun 85 86 87 88 90 Cakupan ibu hamil mendapat 90 kapsul tablet Fe 90 90 90 90 90 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi bawah garis merah dari keluarga miskin 100 100 100 100 100 Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 9.  PELAYANAN OBSTETRIK &NEONATAL EMERGENSI DASAR DAN KOMPREHENSIF Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus 65 70 72 75 80 Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani 65 70 72 75 80 Neonatal resiko tinggi yang diangani 80 80 80 80 80 10.  PELAYANAN GAWAT DARURAT Sarana kesehatan dan kemampuan layanan dapat diakses masyarakat 80 90 90 90 90 11.  PENYELIDIKAN EPIDEMOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB & GIZI BURUK Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani 24 jam 100 100 100 100 100
Kecamatan bebas rawan gizi 65 70 70 75 80 12.  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT POLIO Acute Flacid Paralysis rate per 100.000 penduduk<15 tahun 3 3 3 3 1 13.  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT TB PARU Kesembuhan penderita TB paru BTA positif 85 85 85 85 85 14.  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT ISPA Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani 57 68 79 90 100 15.  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HIV-AIDS Klien yang mendapatkan penanganan 100 100 100 100 100 Infeksi menular yang diobati 100 100 100 100 100 16.  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DEMAM BERDARAH DONGUE Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 17.  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DIARE Balita dengan diare yang ditangani 82 87 92 96 100 18.  PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN Institusi yang dibina 64 65 65 70 70 19.  PELAYANAN PENGENDALIAN VEKTOR Rumah/bangunan bebas jentik malaria 87 89 90 92 >95 20.  PELAYANAN HYGIENE SANITASI Tempat umum yang memenuhi syarat 77 78 78 80 80 21.  PENYULUHAN PRILAKU SEHAT Rumah tangga sehat 50 55 60 65 65 Bayi yang mendapat ASI ekslusif 68 70 73 75 80 Desa/kelurahan bergaram yodium 90 90 90 90 90 Pos yandu purnama 20 25 30 35 40 22.  PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN NAPZA Upaya penyuluhan oleh petugas kesehatan 9 11 13 14 15 23.  PELAYANAN PENYEDIAAN OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 80 90 90 90 90 Pengadaan obat esensial 90 90 100 100 100 Pengadaan obat generik 90 90 100 100 100 24.  PELAYANAN PENGGUNAAN OBAT GENERIK Penulisan resep obat generik 80 80 90 90 90 25.  PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN PERSEORANGAN Cakupan jaminan kesehatan pra bayar 45 50 60 75 80 26.  PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KELUARGA MISKIN DAN MASY RENTAN
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masy rentan 45 55 70 80 100
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 2012
Secara umum jumlah anggaran  yang  dialokasikan  untuk pembangunan sektor kesehatan dalam APBD Kota Bandar Lampung meningkat.  Secara  nominal,  total belanja  urusan  kesehatan  terhadap total  belanja  daerah  mengalami kenaikan. Prosentase belanja subsektor  kesehatan  terhadap  total belanja  daerah  juga  meningkat    dari Rp  46  milyar  (Tahun  Anggaran 2007) menjadi Rp 53 milyar  (Tahun Anggaran  2010).  Selama  empat tahun total belanja urusan pendidikan
meningkat  lebih  dari  14  persen. Tetapi trend belanja langsung urusan kesehatan  hanya  naik  satu  persen. Hal ini belum cukup optimal menuju target  ideal  20  persen  APBD. Sementara  itu  trend  belanja  tidak langsung urusan kesehatan mengalami  kenaikan  cukup  tinggi. Hal  ini  mengindikasikan  belanja yang terserap ke aparatur lebih besar dibanding belanja langsung di sektor kesehatan.
Tabel  2. Anggaran Sektor Kesehatan Kota Bandar Lampung URAIAN 2007 2008 2009 2010 Total Belanja 46.669.025.280  53.127.538.568  72.482.643.691 53.582.556.787 Belanja Tidak Langsung 19.325.135.705  23.965.813.928  29.028.224.881 28.039.596.869 Belanja Pegawai 19.325.135.705  23.965.813.928  29.028.224.881 28.039.596.869 Belanja Langsung 27.343.889.575 29.161.724.640  43.454.418.810 25.542.959.918 Belanja Pegawai 1.670.837.600 979.947.900 1.043.469.000 1.004.863.000 Belanja Barang dan Jasa 8.485.270.125 10.946.830.590  10.632.098.610 13.521.720.750 Belanja Modal 17.187.781.850  17.234.946.150  31.778.851.200 11.016.376.168 Sumber: APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2007-2010 Prosentase total belanja
urusan  kesehatan  terhadap  total belanja daerah selama 3 tahun secara nominal  tidak  mengalami  kenaikan atau konstan walaupun secara
nominal  meningkat  selama  3  tahun. Trend belanja langsung urusan kesehatan  naik,  tetapi  masih  jauh dari target ideal 20%. Sementara itu, trend  belanja  tidak  langsung  urusan
kesehatan  juga  naik,  baik  secara nominal  maupun  prosentase,  namun angkanya  kecil.  Belanja  program kesehatan  pada  tahun  2007-2009
masih prioritaskan belanja infrastruktur dasar, sedangkan belanja peningkatan
akses menempati  porsi  kedua.  Belanja administrasi  dan  aparatur  setiap tahun menurun dengan nominal yang relatif  kecil  pada  belanja  aparatur. Sedangkan prosentase belanja peningkatan akses cenderung meningkat, juga pada belanja peningkatan mutu.  Anggaran belanja yang dialokasikan untuk mengurangi angka kematian ibu hamil pada tahun 2007  adalah  Rp  328,8juta  (0,40%); kemudian  meningkat  menjadi  Rp 359,3 juta (0,45%) pada 2008; tetapi turun menjadi Rp 223,8 juta (0,24%) pada  target  tahun  2009.  Sedangkan anggaran  yang  dialokasikan  untuk mengurangi  angka  kematian  anak pada  tahun  2007  adalah  Rp  158,8
juta  (0,20%);  kemudian  meningkat menjadi  Rp  174,7  juta  (0,21%)  pada 2008;  tetapi  turun  menjadi  Rp  123,8 juta (0,14%).
Sesuai dengan salah satu misi
Pemerintah  Kota  Bandarlampung tahun 2005-2010 yaitu Meningkatkan  Derajat  Kesehatan Masyarakat, maka Pemkot Bandarlampung berusaha meningkatkan  pelayanan  kesehatan kepada  seluruh  masyarakat  Kota Bandarlampung.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  meliputi  upaya:  (a) menurunkan  angka  mortalitas,  (b) menurunkan  angka  morbiditas,  (c) meningkatkan status gizi masyarakat,
(d) meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan membudayakan perilaku hidup
bersih  dan  sehat,  (e)  meningkatkan sumberdaya  kesehatan  serta  (f) meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. Tabel 3. Perkembangan Jenis Sarana Kesehatan di Kota Bandar Lampung Jenis Sarana 2005 2006 2007 2008 2009 Puskesmas Rawat Inap 3 3 6 8 8 Puskesmas 27 27 22 22 22 Puskesmas Pembantu 51 53 57 57 55 Puskesmas Keliling/ambulan 22 22 25 25 25
Pos Yandu 557 567 568 568 568 Balai Pengobatan 54 53 67 67 67 Rumah Bersalin 33 33 33 33 33 Rumah Sakit Bersalin 1 1 1 1 1 Rumah Sakit TNI/Polri 2 2 2 2 2 Rumah Sakit Swasta 6 6 6 6 6 Apotik 84 84 100 100 100
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, Bandar Lampung Dalam Angka.
Pemerintah Kota Bandar Lampung  sejak  tanggal  1  Januari 2007 telah memberlakukan pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat  Kota  Bandar  Lampung yang mendapatkan pelayanan kesehatan  di  Puskesmas.  Pada  tahun
2006,  Pemerintah  Kota  Bandar
Lampung  telah  memiliki  tiga  unit
Puskesmas Rawat Inap, yaitu Puskesmas Tanjung Karang, Puskesmas  Panjang,  dan  Puskesmas Kedaton. Upaya untuk meningkatkan jumlah Puskesmas Rawat Inap
dilakukan  pada  tahun  2007  dengan membangun 3 unit Puskesmas Rawat
Inap  yaitu  Puskesmas  Sukabumi,
Puskesmas Gedong Air, dan Puskesmas Sukamaju. Hal ini
kembali  dilakukan  pada  tahun  2008 dengan membangun Puskesmas
Sukarame  dan  Puskesmas  Simpur.
Hingga tahun 2009, jumlah Puskesmas  Rawat  Inap  di  Kota
Bandar Lampung secara keseluruhan telah mencapai 8 unit.
Salah  satu  upaya  yang  telah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota
Bandar Lampung selain
menggratiskan  biaya  berobat  di Puskesmas  sejak  tahun  2007  juga melalui peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap. Dari beberapa  Puskesmas  yang  ada  di Kota Bandarlampung, delapan Puskesmas telah beralih status menjadi  Puskesmas  Rawat  Inap. Kedelapan  Puskesmas  itu  meliputi: (a)  Puskesmas  Kota  Karang;  (b) Puskesmas  Panjang;  (c)  Puskesmas Kedaton; (d) Puskesmas Gedong Air;
(e) Puskesmas Sukamaju; (f) Puskesmas Sukabumi; (g) Puskesmas
Sukarame  (pembangunan  gedung dilaksanakan tahun 2008); (h)
Puskesmas  Simpur  (pembangunan gedung dilaksanakan tahun 2008).
Di samping program pembangunan Puskesmas rawat jalan dan Puskesmas rawat inap,
Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung juga  telah  berhasil  melaksanakan Pembangunan  Rumah  Sakit  Umum Daerah  (RSUD).    Pembangunan RSUD  dipandang  menjadi  bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan  program  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung  di  bidang kesehatan  karena  RSUD  di  tingkat Kota/Kabupaten  merupakan  salah satu  tahapan  rujukan  pelayanan kesehatan. Pembangunan RSUD Kota  Bandar  Lampung  ini  telah melalui  berbagai  tahapan,  yaitu diawali dengan studi kelayakan pada tahun  2004  oleh  Bappeda  Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan konsultan yang merekomendasikan bahwa pembangunan  RSUD  Kota  Bandar Lampung  layak  untuk  dibangun  di wilayah kecamatan Telukbetung Utara.   Berdasarkan  studi  kelayakan tersebut,  maka  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  telah  menindak lanjutinya  dengan  membuat  Master Plan pada tahun 2007 dan menentukan  lokasi  pembangunan
RSUD  pada  tahun  2008.  Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas  Kesehatan  Propinsi  Lampung, maka  pada  tahun  2009  telah  dimulai realisasi  pembangunan  RSUD  tahap pertama.
RSUD  Kota  Bandarlampung merupakan  rumah  sakit  tipe  C  milik pemerintah  yang  wajib  menyediakan pelayanan  kesehatan,  sarana  dan prasarana kesehatan bagi masyarakat Kota  Bandar  Lampung.  Sebagai Rumah  Sakit  Pemerintah,  pelayanan kesehatan  ditujukan  bagi  seluruh masyarakat terutama masyarakat golongan  ekonomi  kelas  menengah kebawah  dengan  biaya  terjangkau dan  jenis  pelayanan  yang  lengkap dan  beragam.  Adapun  tujuan  dari
Pembangunan RSU Kota
Bandarlampung adalah sebagai berikut:  (a)  Memantapkan  sistem pelayanan  kesehatan  rujukan  bagi penderita  dari  pelayanan  kesehatan dasar (puskesmas dan institusi pelayanan  kesehatan  dasar  diluar milik  pemerintah);  (b)  Mendukung pelaksanaan  pembangunan  daerah Kota  Bandarlampung  dalam  rangka upaya  menyejahterakan  masyarakat Kota Bandarlampung.
RSUD Kota Bandar Lampung yang diberi nama RSUD A
Dadi  Tjokrodipo  ini  terletak  di Kelurahan  Sumur  Putri  Kecamatan Telukbetung  Utara  dan  dibangun  di atas  lahan    seluas    2,5  Ha.  Pada pembangunan  tahap  I,  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung  berhasil membangun  beberapa  gedung  atau ruangan  dengan  berbagai  peralatan kedokterannya  antara  lain:  Ruang Unit  Gawat  Darurat  (UGD),  Ruang Operasi,  Ruang  Bersalin,  Ruang Sterilisasi,  Ruang  Poliklinik  yaitu Poli  Umum,  Poli  Anak,  Poli  Mata, Poli  THT,  Poli  Obgyn/  Kebidanan, Poli  Bedah,  Poli  Fisioterapy,  Poli Penyakit  Dalam,  Poli  gigi,  poli fisioterafi,  Ruang  Apotek,  Ruang Radiology,  Ruang  Laboratorium, Ruang  Gizi/Dapur,  Ruang  Laundry, Ruang  Workshop,  dan  Ruang  Rawat Inap.  Dengan  fasilitas  ruangan  yang telah  ada  tersebut,  RSUD  Kota
Bandar Lampung menyediakan
pelayanan  kesehatan  Spesialis  antara
lain Spesialis THT, Spesialis
Obgyn/Kebidanan,  Spesialis  Mata,
Spesialis  Anak,  Spesialis  Bedah,
Spesialis  Anastesi,  dan  Spesialis Penyakit Dalam.
Pembangunan sektor kesehatan  merupakan  implementasi misi  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Kota  Bandar Lampung  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pelayanan  kesehatan masyarakat dan meningkatkan pembangunan  keluarga  berencana. Tingkat  keberhasilan  pembangunan dapat  dilihat  dari  tingkat  pencapaian sasaran.  Sasaran  pertama  berupa menurunnya  angka  kematian  ibu dapat  dilihat  dengan  tolok  ukur penurunan  hingga  lebih  kecil  atau sama  dengan  18  kasus.  Hasil Pembangunan Jangka Menengah Daerah I menunjukkan terjadi penurunan  dari  16  kasus  menjadi  10 kasus.  Terdapat  beberapa  kegiatan atau  program  yang  sudah  dilakukan untuk  menekan  angka  kematian  ibu di antaranya melalui program penyediaan  obat-obatan  bermutu  di Puskesmas,  sosialisasi  yang  regular, dan  penyediaan  media  informasi kesehatan bagi ibu dan anak.
Sasaran kedua berupa menurunnya  angka  kematian  bayi dapat  dilihat  dengan  tolok  ukur kurang dari 178 kasus. Hasil
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah I menunjukkan terjadi peningkatan  1  kasus  menjadi  28 kasus kematian bayi. Namun beberapa  program  yang  dilakukan dirasakan membantu meminimalisasi angka  kematian  bayi,  di  antaranya adalah  program  peningkatan  status gizi  masyarakat,  penyuluhan  pola hidup  sehat,  dan  penyediaan  tenaga penyuluh kesehatan.
Sasaran ketiga berupa menurunnya  prevalensi  kurang  gizi pada  anak  dan  balita  dapat  dilihat
dengan tolok ukur besarnya
prosentase  anak  dan  balita  kurang gizi  berada  di  bawah  angka  11,5%. Hasil Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah  I  menunjukkan terjadi  penurunan  angka  prevalensi kurang gizi pada anak dan balita. Hal ini  terjadi  berkat  beberapa  program yang  positif  untuk  menekan  angka prevalensi kurang gizi pada anak dan balita.  Program-program  tersebut meliputi: program peningkatan status gizi  masyarakat,  program  regular mengenai  Keluarga  Berencana,  serta program peningkatan kualitas
kesehatan ibu dan anak. Sasaran keempat berupa
menurunnya angka kesakitan
penyakit  berbasis  lingkungan  (DBD, Diare,  Pneumonia,  TBC,  Malaria) dapat  dilihat  dengan  tolok  ukur  (1) untuk  DBD  meliputi  Angka  Bebas Jentik  lebih  besar  atau  sama  dengan 95%,  CFR  lebih  kecil  atau  sama dengan  2%,  dan  IR  lebih  kecil  atau sama iaredengan
30/100.000
penduduk;  (2)  untuk  Diare  berupa cakupan penanganan mencapai 100%;  (3)  untuk  TBC  meliputi cakupan penanganan pneumonia mencapai  87%,  Angka  Kesembuhan mencapai  lebih  besar  atau  sama dengan  85%,  dan  CDR  lebih  besar atau  sama  dengan  70%;  (3)  untuk Malaria  berupa  Angka  AMI  lebih kecil  atau  sama  dengan  50  per  mil. Hasil Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  I  menunjukkan jumlah  kasus  DBD  meningkat  dari 38  kasus  menjadi  89  kasus,  angka ABJ  meningkat  dari  81,9%  menjadi 88,0%,  CFR  meningkat  dari  1,9% menjadi 2,2%, dan IR meningkat dari 50,1%  menjadi  57,36%.  Jumlah kasus  diare  menurun  dari  20.248 kasus  menjadi  14.128  kasus  disertai peningkatan  cakupan  penanganan diare  dari  84%  menjadi  100%.  Pada penyakit  TBC,  terjadi  peningkatan
kasus  dari  799  kasus  menjadi  946 kasus meskipun cakupan penanganan TBC  juga  mengalami  peningkatan dari  62,1%  menjadi  100%.  Angka kesembuhan dari pasien TBC meningkat dari 89% menjadi 92,80% dan  CDR  meningkat  dari  62,10% menjadi  70,90%.  Pada  penderita malaria,  angka  AMI  menurun  dari 9,71  per  mil  menjadi  4,79  per  mil. Begitu  pula  pada  kasus  pneumonia terjadi penurunan dari 45,5%
menjadi 32,0%.
Walaupun masih terdapat banyak  kendala,  namun  terdapat beberapa program yang telah dilakukan  untuk  mengatasi  masalah tersebut.  Program-program  tersebut meliputi peningkatan kualitas obat di Puskesmas,  pemanfaatan  tanaman obat  keluarga,  penyediaan  media informasi,  penyuluhan  pola  hidup sehat,  penyediaan  tenaga  penyuluh kesehatan  sebanyak  27  orang,  dan terbentuknya Unit Kesehatan Berbasis masyarakat (UKBM).
Dalam  konteks  penyakit  berbasis lingkungan,  data  juga  menunjukkan bahwa  kasus  DBD  yang  tertangani sebanyak 275 kasus,  tercapai  deteksi dini  penyakit  APF,  imunisasi  oleh
sebanyak  86  tenaga  terlatih,  dan pemeriksaan  ANC  sebanyak  79 orang.
Sasaran kelima berupa terkendalinya
pertumbuhan penduduk  dapat  dilihat  dengan  tolok ukur  berupa  angka  pertumbuhan penduduk  1,68%  dan  Total  fertility Rate  2,231.  Beberapa  program  yang dilakukan selama Pembangunan Jangka Menengah Daerah I berkorelasi positif terhadap minimalisasi  angka  pertumbuhan penduduk dan TFR. Program- program  yang  berkorelasi  positif meliputi  penyediaan  alat  kontrasepsi berupa pil KB, suntik KB, pelayanan pemasangan alat kontrasepsi, pembinaan  terhadap  26  kelompok BKB, BKR, dan BKL.
Sasaran keenam berupa meningkatnya kualitas keluarga dapat  dilihat  dengan  tolok  ukur penurunan angka keluarga pra sejahtera menjadi 33,15%, penurunan angka keluarga sejahtera I menjadi  18,75%,  kenaikan  angka keluarga sejahtera II menjadi 22,9%, kenaikan angka keluarga sejahtera III menjadi 18,95%, dan kenaikan angka keluarha  sejahtera  IV  dari  4,41%
menjadi  5,45%.  Walaupun  dalam
Pembangunan Jangka Menengah Daerah I tidak ada data capaian yang kongkrit,  namun  terdapat  beberapa program  yang  berkorelasi  positif, diantaranya  Program  Pembentukan UPPKS  dan  Program  Peningkatan Status Gizi Masyarakat.

## PROBLEMA KAPASITAS
Sarana  kesehatan  di  Kota Bandar  Lampung  mencakup:  rumah sakit,  Puskesmas,  Pos  Pelayanan Terpadu  (Posyandu),  dan  sarana pelayanan  kesehatan  swasta.  Rumah sakit  umum  berjumlah  delapan  buah yaitu:  Rumah  Sakit  Umum  Propinsi (Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek), Rumah Sakit Umum Kota (Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  A. Dadi  Tjokrodipo),  Rumah  Sakit Tentara, dan lima rumah sakit swasta (Rumah  Sakit  Bumi  Waras,  Rumah
Sakit Immanuel, Rumah Sakit
Advent, Rumah Sakit Oerip
Soemoharjo,  Rumah  Sakit  Graha.
Keberadaan  rumah  sakit  umum swasta dirasakan membantu mengatasi kekurangan sarana pelayanan kesehatan.
Namun mahalnya  tarif  pelayanan  kesehatan rumah  sakit  umum  swasta  membuat sebagian  warga  masyarakat  tidak dapat  menikmati  fasilitas  pelayanan kesehatan.  Pelayanan  rumah  sakit umum  didukung  dengan  kehadiran 27  Puskesmas    induk,  20  Puskesmas keliling,  44  Puskesmas  Pembantu, dan  602  Posyandu  di  berbagai wilayah  Kota  Bandar  Lampung. Selain  itu,  terdapat  sarana  pelayanan kesehatan  swasta  yang  terdiri  atas: 67 Balai Pengobatan, 1 Rumah Sakit Bersalin,  33  Rumah  Bersalin,  100 apotik, 23 toko obat berizin, 6 klinik spesialis,  99  praktek  dokter  swasta, 296  praktek  bidan  swasta,  dan  58 praktek perawat.
Tabel 4: Banyaknya Tenaga Kesehatan Kota BL
Tenaga Kesehatan 2005 2006 2007 2008 2009 1.  Dokter Ahli 80 1 60 102 115 a. Spesialis Penyakit Dalam 9 - 9 12 13 b. Spesialis Bedah 14 - 6 13 15 c. Spesialis Penyakit Anak 11 - 10 13 16
d. Spesialis Obgin 12 - 5 16 17 e. Spesilais Jantung 3 - 1 2 2 f.  Spesialis Kulit & Kelamin 3 - 2 2 4 g. Spesialis THT 5 1 6 6 6 h. Spesialis Mata 5 - 6 6 6 i. Spesialis Paru 3 - 2 4 4 j. Spesialis Lainnya 15 - 13 18 31 2.  Dokter Umum 128 58 121 230 308 3.  Dokter Gigi 48 36 45 55 65 4.  Bidan 124 138 223 375 447
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, Bandar Lampung Dalam Angka.
Tabel 5: Banyaknya Sarana Kesehatan Kota Bandar Lampung Sarana Kesehatan 2005 2006 2007 2008 2009 1.  Rumah Sakit 12 12 10 11 9 2.  Puskesmas 27 27 22 22 22 3.  Puskesmas Pembantu 51 53 57 57 55 4.  Rumah Bersalin 22 20 14 20 25 5.  Balai Pengobatan 83 86 65 67 53 6.  Pos Yandu 617 598 65 67 53
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, Bandar Lampung Dalam Angka.
Kelemahan pelayanan kesehatan  juga  menjadi  perhatian kalangan  elemen  masyarakat  Kota Bandar  Lampung.  Helda  Khasmy, aktivis Lembaga Advokasi Perempuan  Damar,  mengungkapkan bahwa hak kesehatan bagi
perempuan  dan  anak  di  Kota Bandarlampung terkesan masih terabaikan.  Fakta  lapangan  yang bertolak  belakang  dengan  semangat kemajuan  kota  ini  di  antaranya tampak  dari  minimnya  layanan kesehatan reproduksi untuk masyarakat  miskin  dan  pengadaan layanan posyandu yang masih kurang optimal. Selain itu, sarana pengadaan alat  kontrasepsi  yang  masih  terbatas dan  kurang  menjangkau  masyarakat kota  ini.  Kondisi  ini  diperparah dengan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta maraknya  kasus  gizi  buruk  (Radar
Lampung, 25 Juni 2011). Lembaga Advokasi
Perempuan  Damar  bersama  Serikat Perempuan Bandar Lampung (SPBL) di  Kecamatan  Panjang  menemukan posyandu  yang  tidak  memberikan makanan  tambahan  untuk  balita, pengadaaan pil KB yang masih harus membayar, minimnya sarana
kesehatan  untuk  mengakses  alat kontrasepsi,  serta  masih  banyak  ibu- ibu  yang  enggan  membawa  anaknya ke  posyandu  karena  lebih  memilih bekerja dengan harapan mendapatkan  upah  harian.     Pihak
Damar  juga  menemukan  kenyataan bahwa para Pembantu Petugas Keluarga Berencana Daerah (PPKBD) yang  bekerja  dengan semangat  sukarela  sebelumnya  telah dijanjikan akan mendapatkan insentif,  namun  janji  tersebut  belum kunjung  terealisasi.  Hal  ini  tak  lepas dari minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program
pelayanan kesehatan reproduksi. Damar  mengusulkan  agar  konsep layanan posyandu diubah di beberapa tempat  dengan  sistem  jemput  bola. Artinya  kader  posyandu  diharapkan bisa  mendatangi  rumah  ibu-ibu  yang tidak  sempat  mengakses  layanan karena  kesibukan  mereka  bekerja sehingga  kondisi  kesehatan  rumah tangga  miskin  bisa  terpantau.  Selain itu,  Damar  terus  mendorong  adanya pengalokasian anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.  Diharapkan,  anggaran  untuk layanan  kesehatan  bisa  ditingkatkan sehingga  petugas  kesehatan  bisa
bekerja secara lebih optimal menjalankan  kewajibannya  (Radar
Lampung, 25 Juni 2011).
Salah satu unit yang melaksanakan  aktivitas  pelayanan kesehatan  di  tingkat  bawah  adalah Puskesmas. Di Kota Bandar
Lampung  terdapat  27  Puskesmas induk,  20  Puskesmas  keliling,  44 Puskesmas  Pembantu.  Pelaksanaan otonomi  daerah belum menyebabkan perubahan  nyata  dalam  pelayanan Puskesmas.
Perubahan yang dirasakan  adalah  menurunnya  dana operasional (transpor, perbaikan gedung,  alat-alat)  yang  diterima
Puskesmas. Sejalan dengan minimnya  anggaran  yang  dimiliki
Dinas  Kesehatan,  maka  jumlah anggaran yang diserahkan ke masing-masing Puskesmas juga amat minim.  Anggaran  ini  dipakai  untuk berbagai hal, termasuk biaya
pemeliharaan gedung serta membayar  bensin,  listrik,  dan  air. Anggaran  tersebut  masih  jauh  dari mencukupi,  karena  biaya  rata-rata per  bulan  untuk  listrik,  air,  dan telepon  cenderung  melebihi  jumlah anggaran yang dialokasikan.
Dengan minimnya dana
operasional Puskesmas, dapat diduga
upaya pembinaan kesehatan masyarakat  akan  berkurang.  Pada gilirannya  dikhawatirkan  perhatian kepada  masyarakat  miskin,  upaya pencegahan  penyakit  menular,  dan penyelenggaraan pelatihan kesehatan masyarakat  akan  merosot  padahal Kota  Bandar  Lampung  merupakan wilayah  endemik  demam  berdarah. Mengingat  terbatasnya  dana  untuk pengelolaan  Puskesmas,  Pemerintah Kota  merencanakan  akan  melakukan uji  coba  pengoperasian  Puskesmas dengan  sistem  swadana.  Dengan sistem  ini  tarif  Puskesmas  perlu disesuaikan  dengan  biaya  yang dibutuhkan  untuk  mengoperasikan Puskesmas dengan baik, tanpa bantuan  Pemerintah  Daerah,  kecuali untuk gaji staff. Asumsinya, Puskesmas  swadana  akan  berusaha meningkatkan pelayanan agar mendapat  sebanyak  mungkin  pasien, karena  seluruh  biaya  pengelolaan Puskesmas sepenuhnya menjadi tanggungjawab  Puskesmas.  Namun di  pihak  lain,  kenaikan  tarif  ini  juga dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan  orang  miskin  untuk berobat ke Puskesmas.
Untuk  menutup  kekurangan anggaran  yang  diterima  dari  Dinas
Kesehatan,  Puskesmas  diberi  hak untuk  mengelola  sebagian  dana restribusi  pelayanan  kesehatan  yang dibayar  pasien.  Alternatif  lain  untuk mengatasi keterbatasan dana pengelolaan Puskesmas adalah dengan cara penerapan sistem JPKM (Jaminan  Perlindungan  Kesehatan Masyarakat).  Rencana  pelaksanaan sistem  JPKM  masih  dalam  tahap perumusan. Untuk menganalisis kelayakan  JPKM,  Dinas  Kesehatan pernah  menghitung  kebutuhan  dana pelayanan  kesehatan  di  seluruh Puskesmas  yang  besarnya  mencapai Rp  12  milyar/tahun  (termasuk  biaya operasional dan obat).
Sisi  lain  dari  permasalahan yang  dihadapi  Puskesmas  adalah berkaitan dengan status tenaga medis dan paramedis. Sebagian besar tenaga  medis  dan  paramedis  di Puskesmas merupakan tenaga kontrak.  Hal  ini  membuat  komitmen mereka  dalam  melayani  pasien  tidak seperti  para  pegawai  tetap.  Sumber informasi  di  Dinas  Kesehatan  Kota Bandar Lampung menyebutkan
bahwa  pengangkatan  pegawai  tetap di  lingkungan Dinas  Kesehatan amat bergantung
pada besarnya
kemampuan APBD. Pemerintah Kota selama  ini  cenderung  lebih  banyak mengangkat tenaga administrasi, sementara pengangkatan tenaga medis  seperti  dokter,  perawat,  dan bidan bidan jarang dilakukan. Akibatnya,  persebaran  tenaga  medis menjadi  tidak  merata  dan  terkumpul di kawasan perkotaan saja.
Sementara itu, meskipun Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  A. Dadi  Tjokrodipo  berhasil  dibangun, namun  pelayanan  di  rumah  sakit  ini sampai  tahun  2012  masih  terkendala oleh  kurangnya  tenaga  dokter  dan sarana  layanan  kesehatan  seperti mobil  ambulans,  ruang  perawatan, dan  peralatan  ICU.  Menurut  Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung,  dr.  Wirman,  kekurangan tenaga  dokter  khususnya  dokter spesialis  anak    terjadi  karena  dokter spesialis  anak  yang  bekerja  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr  A Dadi Tjokrodipo  adalah  dokter spesialis  anak  yang  dipinjam  dari Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi (RSUD  Abdoel  Moeloek).  Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung sedang mengupayakan
untuk  memenuhi  sendiri  kebutuhan
dokter spesialis anak dengan menugaskan  salah  seorang  dokter umum  untuk  menempuh  pendidikan spesialis  ke  Perguruan  Tinggi  di Jawa.    Mengenai  kekurangan  sarana mobil ambulans, pihak RSUD mengakui  baru  memiliki  satu  mobil ambulans  hasil  pinjaman  dari  Dinas Kesehatan  Provinsi  Lampung  dan sedang  melaksanakan  proses  tender untuk  pengadaan  dua  unit  mobil ambulans  serta  satu  unit  mobil jenazah.  Pada  tahun  2013  jumlah mobil  ambulans  direncanakan  akan ditambah  lagi  sebanyak  lima  unit. Selanjutnya  mengenai  kekurangan ruang perawatan, Pihak Dinas Kesehatan  Kota  Bandar  Lampung menyatakan  memang  saat  ini  hanya tersedia  78  tempat  tidur,  yang meliputi:  14  di  ruang  kebidanan,  31 di  ruang  rawat  inap  E1,  serta  33  di ruang  rawat  inap  E3.  Pihak  Dinas Kesehatan  Kota  Bandar  Lampung sedang  melakukan  penambahan  104 tempat  tidur  melalui  pembangunan gedung  empat  lantai.  Saat  ini pembangunan dua lantai untuk menampung  50  tempat  tidur  sedang dalam  tahap  penyelesaian  terlebih dahulu.  Begitu  pula  untuk  ruang
ICU,  pihak  Dinas  Kesehatan  Kota Bandar  Lampung  sedang  berupaya melengkapi peralatan yang dibutuhkan (Radar Lampung 2 November 2012).

## KESIMPULAN & SARAN
Setelah lebih dari satu dekade pelaksanaan  otonomi  daerah,  Kota Bandar  Lampung  masih  dihadapkan pada  beberapa  permasalahan  antara lain:  masih  cukup  tingginya  angka kematian  ibu  melahirkan;  masih cukup tingginya angka kematian bayi dan  balita;  masih  cukup  tingginya pravalensi  gizi  kurang  dan  gizi buruk;  masih  tingginya  kejadian penyakit menular berbasis
lingkungan; masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan; belum optimalnya  mutu  pelayanan  dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; masih kurangnya jumlah SDM kesehatan  yang  profesional;  masih cukup  tingginya  angka  pertumbuhan penduduk;  masih  cukup  tingginya angka keluarga pra sejahtera. Di saat yang  bersamaan,  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  masih  dihadapkan
pada  upaya  memecahkan  kendala keterbatasan  sumber-sumber  daya, baik  sumber  daya  keuangan,  tenaga medis dan paramedis, sarana, maupun prasarana kesehatan. Hal ini menunjukkan  bahwa  masih  adanya gab  yang amat lebar antara kapasitas layanan kesehatan dengan kompleksitas permasalahan
kesehatan di daerah.
Peningkatan  kuantitas  dan kualitas  layanan  kesehatan  perlu terus  menerus  dilakukan  melalui peningkatan kapasitas keuangan, sarana,  prasarana,  maupun  tenaga medis,  yang  disertai  perluasan  akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan kesehatan
melalui pemberian jaminan pelayanan kesehatan. Kapasitas
keuangan  yang  meningkat  dapat diperoleh melalui
efisiensi penggunaan anggaran daerah menuju rasio  yang  lebih  seimbang  antara belanja langsung dan tidak langsung, di  samping  melakukan  peningkatan
mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan  sarana  dan  prasarana dapat  dilakukan  melalui  pelibatan
pihak  swasta  dengan  pola  BOT
( build,  operate,  transfer )  di  samping memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.
Peningkatan  tenaga  medis dan paramedis dari sisi jumlah secara dini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam rangka peningkatan  status  dokter  umum menjadi spesialis
maupun peningkatan  alokasi  beasiswa  daerah bagi  sekolah-sekolah  keperawatan  & kebidanan. Sementara itu, solusi atas ketimpangan  alokasi  distribusi  antar kawasan  maupun  perluasan  akses masyarakat  miskin  untuk  saat  ini yang paling memungkinkan dilakukan adalah melalui optimalisasi penyelenggaraan layanan kesehatan
berbasis komunitas serta melalui pemanfaatan program-program Corporate  Social Responsibility oleh  pihak  korporasi di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azfar,  Kahkonen,  Lanyi,  Meager, dan Rutherford, 1999, Decentralization, Governance and Public
Services: the Impact of Institutional  Arrangement:  a Review  Litarature ,  College
Park:  Iris  Center,  University of Maryland.
Cheema,  Shabbir  G.,  dan  Dennis  A.
Rondinelli (editor), 1983, Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries , Beverly Hills: Sage Publication. Pramusinto,  Agus,  dan  Purwanto, Erwan  Agus  (Editor),  2009, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan  Publik:  Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia ,  Yogyakarta:  Gava Media. JURNAL Fiszbein, Ariel, 1997, “The Emergence of Local Capacity: Lesson from Columbia”, World Development,  Vol.  25  No.  7:
1029-1043.

## LAPORAN
Badan  Pusat  Statistik,  2010, Bandar Lampung Dalam Angka .
Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung, 2010, Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kota Bandar Lampung 2007-2010 .
Dinas Kesehatan Kota Bandar lampung, 2012, Laporan Pencapaian  Sasaran  Kinerja Standar Pelayanan Minimal .

## MEDIA MASSA
KOMPAS, June 16, 2005, “Ditemukan Lagi 26 Penderita Busung Lapar Kritis”.
Radar Lampung, June 25, 2011, “Hak Kesehatan Masih Terabaikan”
Radar Lampung, November 2, 2012, “Diskes Siap Berubah”.