Al-Madrasah: Jurnal  Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 6, No. 1, 2022
DOI 10.35931/am.v6i1.893 P-ISSN: 2620-5807; E-ISSN: 2620-7184

## URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH UNTUK MENINGKATKAN UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN SAMBAS
Hardi Alunaza * , Desy Nur Shafitri * , Anggi Putri * , Annisa Ernianda * , Mentari E-mail: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Berlokasi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia melalui jalur darat membuat Kabupaten Sambas rawan mengalami kasus human trafficking dan kejahatan, terutama kepada anak. Terlebih masih banyak sumber daya manusia  di  Kabupaten  Sambas  minim  akan  edukasi  mengenai  kejahatan-kejahatan  tersebut  terlebih  kepada anak-anak  yang  berada  di  bawah  umur  17  tahun.  Hal  ini  sempat  memicu  peningkatan  kasus  kejahatan  anak Kabupaten  Sambas  pada  2019.  Peningkatan  kasus  membuat  pemerintah  sadar  dan  berusaha  meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sambas. Namun perkembangan zaman dan pola  pikir  masyarakat  yang  semakin  maju  mendorong  adanya  gerakan  yang  menginginkan  Komite Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  di  Kabupaten  Sambas  agar  ada  suatu  badan  yang  fokus  menangani kejahatan di Kabupaten Sambas. Penelitian ini akan menekankan dua hal untuk dibahas secara mendalam yaitu pemaparan  data  kasus  yang  konkret  dan  penjelasan  penanganan  kasus  kejahatan  anak  di  Sambas  sekaligus melihat  respon  masyarakat  setempat  terhadap  langkah  yang  dilakukan  pemerintah.  Penulis  menggunakan metode penulisan deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini pada dasarnya menunjukkan bahwa  adanya  urgensi  terhadap  perkembangan  dari  pembentukan  komite  baru  (KPAI)  di  Kabupaten  Sambas guna membantu penanganan perlindungan dan penyembuhan anak korban kejahatan.
Kata Kunci: KPAID, Kejahatan Anak, Kabupaten Sambas

## PENDAHULUAN
Saat  ini  isu-isu  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  cukup  kerap  terjadi  dari  waktu  ke waktu dan menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan. Semakin banyak para peneliti melakukan riset  untuk  dapat  membuktikan  ataupun  mengetahui  bahwa  tingkat  intensitas  maupun  eksistensi  dari kejahatan  terhadap  perempuan  dan  anak  semakin  marak  terjadi  di  setiap  daerah.  Anak-anak  sebagai sasaran  yang  juga  banyak  menerima  tindak  kejahatan  sejatinya  akan  memiliki  permasalahan  dalam kesehatan  mental  sejak  dini.  Pelanggaran  HAM  yang  didapatkan  anak  dalam  kekerasan  akan memberikan konsekuensi yang cukup buruk dan sangat merugikan.
Kekerasan  yang  dilakukan  terhadap  anak  mencakup  segala  bentuk  kekerasan  terhadap individu  yang  masih  berada  dalam  usia  di  bawah  18  tahun,  terhitung  kejahatan  ataupun  kekerasan baik  dilakukan  oleh  keluarga,  pengasuh,  teman  sejawat  serta  orang  asing.  Diketahui  bahwa  secara
global  dalam  waktu  kurang  lebih  dari  satu  tahun,  satu  miliar  anak  dalam  rentang  usia  2-17  tahun mengalami  kekerasan  ataupun  penelantaran  fisik,  seksual  ataupun  emosional.  Sedangkan  untuk kawasan  Asia,  Afrika  dan  Amerika  Utara  diperkirakan  bahwa  minimal  50%  dari  anak-anak mengalami kekerasan serupa seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 1
Gambar 1.1 Peta sebaran tindak kejahatan terhadap anak di Asia, Afrika dan Amerika Utara.

## Sumber: Olahan Madina dalam Hillis dkk, (2016)
Dilihat dari gambaran sebaran tindak kejahatan terhadap anak di tiga kawasan tersebut maka tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  juga  terdapat  wilayah  atau  negara  yang  memiliki  penangan  lebih  baik dalam menanggapi ancaman maupun kasus kejahatan seperti pelecehan seksual, eksploitasi anak, dan bentuk kejahatan lainnya sehingga negara tersebut memiliki angka sebaran tindak kejahatan terhadap anak yang lebih rendah dengan penanganan kasus kejahatan anak yang lebih mumpuni. Tentunya hal ini  tidak  lepas  dari  adanya  kerangka  hukum  dari  pemerintahan  negara  untuk  melindungi  anak-anak serta adanya komitmen dan kapasitas yang  cukup tinggi bukan hanya dari pemerintahan namun juga pihak-pihak  lain  termasuk  masyarakat  sipil  dan  media  yang  berupaya  untuk  memerangi  kekerasan fisik  maupun  seksual  terhadap  anak.  Sehingga  dari  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  negara memiliki  wilayah  dengan  lingkungan  yang  aman  untuk  anak-anak.  Dalam  sebuah  survei  yang memeringkat 40 negara yang mewakili 70%  anak-anak di dunia menyatakan Inggris menjadi negara dengan  tingkat  keamanan  paling  tinggi  diikuti  dengan  Swedia  dengan  presentase  angka  keamanan
1 Susan Hillis, , Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. Pediatrics , 137 (3).
berada  pada  titik  diatas  80.0,  yang  mana  dari  survei  tersebut  dinyatakan  bahwa  negara-negara  ini memiliki lingkungan yang aman bagi anak. 2
Merujuk  dalam  cakupan  yang  lebih  kecil  yaitu  di  Indonesia  tepatnya  di  Kalimantan  Barat, sebaran kekerasan terhadap wanita dan anak  dapat dikatakan masih cukup tinggi, sebagaimana yang dapat terlihat dalam data berikut.
Gambar 2 . Data sebaran kekerasan terhadap Anak di Kalimantan Barat Pada Tahun 2019
Sumber: SIMFONI-PPA - KEMENPPPA
Gambar 3. Data sebaran kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat Pada Tahun 2020
2 Joanne Lu. (2019). Here’s How Every Country Ranks When it Comes to Child Abuse and Child Safety. Undispatch.com, diakses melalui https://www.undispatch.com/here-is-how-every-country-ranks-on-child-safety pada Tanggal 3 Februari 20.22 WIB

## Sumber: SIMFONI-PPA - KEMENPPPA
Dua gambar diatas menunjukkan dinamika naik turunnya kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kalimantan  Barat.  Jika  melihat  dengan  lebih  seksama  pada  diagram  kekerasan  anak  di  Kabupaten Sambas maka dapat dikatakan bahwa penurun yang terjadi sangat signifikan. Akan tetapi Kabupaten ini  juga  dikenal  sebagai  perbatasan  negara  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  yang  memiliki  tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap tindak kejahatan human trafficking termasuk di dalamnya penjualan anak  di  daerah  perbatasan  tersebut.  Hal  ini  menjadi  cukup  kontradiksi  sehingga  memunculkan argumen bahwa tingkat kejahatan terhadap anak di Kabupaten Sambas pada dasarnya memiliki angka yang  cukup  tinggi  namun  minimnya  laporan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  atau  kurang maksimalnya  penanganan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  membuat angka kekerasan di Kabupaten ini terlihat menurun.
Kesalahan mindset dari  kebanyakan  masyarakat  saat  ini  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang mengganggu penanganan ataupun bahkan mendorong peningkatan tindakan kekerasan terhadap anak- anak.  Yakni  anggapan  yang  diyakini  bahwa  permasalahan  di  dalam  keluarga  walaupun  telah menyentuh  tindak  kekerasan  adalah  permasalahan  internal  dari    keluarga  tersebut,  sehingga  mereka tidak menginginkan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian masalah  tersebut dan korban  dari  kekerasan  juga  tidak  memiliki  keberanian  untuk  mengajukan  laporan  ataupun  bersuara atas  apa  yang  telah  terjadi.  Secara  signifikan  orang  tua dapat  menjadi  salah  satu pihak yang  mampu mencegah pelecehan dan penelantaran anak ataupun kekerasan lain terhadap anak. Akan tetapi tidak jarang  pula  orang  tua  maupun  keluarga  adalah  pihak-pihak  yang  juga  sering  melakukan  tindak kekerasan terhadap anak di setiap daerah. Maka dari itu untuk menutup kekurangan yang cukup besar
ini, peran pemerintah dalam menanggapi ataupun menanggulangi kasus kekerasan  anak dalam segala bentuk  tindak  kejahatan  termasuk  di  Kabupaten  Sambas  adalah  hal  yang  cukup  krusial  dibutuhkan untuk meminimalisir angka dari kasus-kasus tersebut.
Pada  dasarnya  kekerasan  terhadap  anak  dapat  dicegah  melalui  pembangunan  berkelanjutan dengan  mengakhiri  kekerasan  terhadap  anak,  pelecehan  seksual,  perdagangan  orang,  eksploitasi, penyiksaan dan segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan terhadap anak. Oleh karena itu peneliti melihat  dan  meyakini  bahwa  adanya  urgensi  yang  harus  disegerakan  dalam  pembentukan  KPAID untuk pencegahan kekerasan terhadap anak secara maksimal di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hal  ini  dimaksudkan  agar  tindak  kejahatan  anak  yang  terjadi  di  daerah  ini  dapat  ditangani  dengan lebih  baik  melalui  pembentukan  komisi  tersebut,  yang  mana  sebelumnya  segala  kasus  dan penanganan  dalam  tindak  kekerasan  terhadap  anak  hanya  ditanggulangi  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Maka  dari  itu  diharapkan  dari  pembentukan  KPAID,  kejahatan terhadap  anak  di  Kabupaten  Sambas  tidak  memiliki  peluang  lagi  untuk  mengalami  peningkatan  dan seharusnya  dapat  menyentuh  angka  0  kasus  seperti  beberapa  kabupaten  ataupun  daerah-daerah  lain yang ada di Kalimantan Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  melakukan  penelitian  mengenai  pembentukan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia Daerah  (KPAID)  terhadap  pencegahan  kejahatan  anak-anak  di  Kabupaten  Sambas,  penulis  merujuk kepada  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  membahas  mengenai  masalah  serupa.  Penelitian pertama,  berjudul  “Peran  Komisi  Perlindungan  Dan Pengawasan  Anak  Daerah  Provinsi Kalimantan Barat  Dalam  Penanganan  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Tahun  2021.”  oleh  Mardiana,  Nurjannah, dan Amalia Irfani. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran dari Komisi dan Perdagangan Anak Daerah Kalbar menyelesaikan permasalahan  untuk anak-anak di Sambas. Dalam menjelaskan isu  yang  diangkat,  penulis  menganalisanya  melalui  tiga  pembahasan.  Pertama,  penulis  menjelaskan Komisi  perlindungan  dan  pengawasan  anak  daerah  (KPPAD),  bagaimana  pembentukan  komisi tersebut dan peraturan apa saja yang mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan komite. Selain itu penulis memaparkan tugas pokok dan fungsi KPPAD khususnya di Kalimantan Barat dari keputusan Gubernur.  Kedua,  mengenai  kekerasan  seksual  pada  anak.  Penulis  mulai  mengecilkan  fokus  kepada kekerasan  seksual  anak  dimana  penulis  memaparkan  apa  saja  tindakan  yang  dikategorikan  sebagai kekerasan  seksual  dan  trauma-trauma  yang  umumnya  dimiliki  korban.  Ketiga,  membahas  tentang penanganan kekerasan yang telah ditangani KPPAD Kalimantan Barat seperti melakukan sosialisasi, pendampingan korban dan konseling psikologis.
Penelitian  kedua  berjudul  “Urgensi  Perlindungan  Hak  Konstitusi  Anak  Oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.” Oleh Wiwin Guanti. Penelitian memperlihatkan bahwa penulis mencoba menjelaskan bagaimana kepentingan UU perlindungan anak terlebih dalam kasus kekerasan seksual. Penulis menganalisis isu dengan membaginya menjadi dua pembahasan yaitu kondisi kasus kekerasan seksual  Anak  di  Kabupaten  Sambas  dengan  faktor  penyebab  dan  pembahasan  kedua  mengenai urgensi perlindungan pada anak-anak di Sambas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kasus-kasus kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Sambas  mengalami  kenaikan.  Setelah  diidentifikasi  pihak  berwajib, diketahui  bahwa  korban  kekerasan  seksual  berkisar  dari  1  tahun  hingga  17  tahun.  Data memperlihatkan  bahwa  angka  kekerasan  anak  terus  meningkat  dan  memerlukan  bantuan secepatnya dari  pihak  pemerintah.  Maka  dari  itu  pemerintah  mencoba  menyelesaikan  permasalahan  dengan mengharapkan kinerja KPAID, KPPAD dan DP3AP2KB namun penulis memperlihatkan bagaimana kurangnya  tindakan  secara  nyata  oleh  pemerintah  setempat  dalam  menangani  permasalahan  korban, pendampingan  ketika  konseling  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  kinerja  masih  dianggap  kurang maksimal.
Meninjau dari kedua jurnal yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa kedua jurnal sama- sama  menganalisis  permasalahan  dengan  memberikan  pengertian  melalui  pola  piramida  atau mengerucutkan  pembahasan  sehingga  menemukan  titik  fokus  berupa  isu  inti  yang  diangkat.  Meski secara pembahasan kedua penelitian terdahulu memiliki konsep yang mudah dimengerti namun dalam penelitian  terdapat  kekurangan  berupa  data  konkret  seperti  tabel,  grafik  maupun  diagram  yang menjelaskan tentang kasus kejahatan anak dan tindakan perlindungannya. Maka dari itu penelitian ini mencoba  untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  data-data  dari  kasus  kejahatan  kepada  anak  di Kalimantan  Barat  dalam  bentuk  grafik  serta  memberikan  gambar  untuk  mempermudah  pembaca mengerti  isu  yang  penulis  angkat.  Dari  pemaparan  tersebut  kemudian  penulisan  ini  pada  akhirnya dapat  memperlihatkan  alasan-alasan  bahwa  dibutuhkannya  suatu  urgensi  akan  adanya  pembentukan KPAID  di  Kabupaten  Sambas  untuk  berfokus  dalam  menangani  setiap  permasalahan  yang  terjadi kepada anak-anak di daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dalam menganalisis urgensi pembentukan  komisi perlindungan anak di Kabupaten Sambas, penulis menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk melihat fakta-fakta yang terjadi atas fenomena kejahatan terhadap anak di Kabupaten Sambas yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  ini,  penulis  akan  mencoba  menguraikan  beberapa variabel yang mendorong munculnya fenomena yang diangkat penulis dengan menekankan substansi makna  dari  masalah  yang  sedang  terjadi.    Melalui  metode  ini,  penulis  akan  memaparkan  kasus
kekerasan anak termasuk human trafficking yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas serta melihat  tanggapan  dari  masyarakat  Kabupaten  Sambas  atas  penanganan  kasus  kekerasan  anak  oleh pemerintah.
Berlandaskan pada fenomena kejahatan terhadap anak  yang penulis angkat, pendekatan yang penulis ambil yaitu menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Melalui pendekatan ini, penulis akan mendeskripsikan  fenomena  kekerasan  terhadap  anak  di  Sambas  secara  sistematik  dan  akurat  sesuai dengan  yang  terjadi  di  lapangan.  Kemudian,  penulis  akan  mengamati  tindakan  yang  diambil pemerintah Sambas serta menganalisa langkah lebih lanjut yang perlu dilaksanakan.
Dalam  menganalisis  melalui  metode  kualitatif  diperlukan  teknik  pengumpulan  data  yang terpercaya.  Untuk  itu  penulis  mengambil  pendekatan library  research dengan  bersumber  pada  data- data  valid  yang  berasal  dari  data  resmi  pemerintah,  buku-buku,  dokumen  resmi,  jurnal  ilmiah  dan artikel.  Data  tersebut  kemudian  akan  diinterpretasikan  dalam  penelitian  yang  bersifat  deskriptif analitis dengan menyimpulkan putusan yang ditampilkan sebagai hasil analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak di Kabupaten Sambas
The  National  Child  Abuse  and  Neglect  Data  System (NCANDS)  mendefinisikan  kekerasan terhadap anak sebagai  suatu tindakan atau kegagalan untuk bertindak oleh orang tua, pengaruh, atau orang lain seperti yang didefinisikan di bawah hukum Negara dimana mengakibatkan kekerasan fisik, penelantaran,  pengabaian  medis,  pelecehan  seksual,  pelecehan  emosional  maupun  tindakan  atau kegagalan  untuk  bertindak  sehingga  menghadirkan  risiko  dekat  membahayakan  seorang  anak. 3 Dari definisi  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  negara  memiliki  makna  yang  berbeda-beda  dalam mendefinisikan  kekerasan  terhadap  anak  yang  mana  disesuaikan  dengan  regulasi  masing-masing negara  yang  menjadi  rujukan  dalam  upaya  penanganan  dan  pengadilan  terhadap  tindak  kekerasan terhadap anak.
Hingga  kini,  kasus  kejahatan  maupun  tindak  pelecehan  seksual  terhadap  anak  masih menghasilkan respons yang  minim  dalam  masyarakat  maupun  pemerintah.  Hal  ini  menyebabkan masih  tingginya  kasus  kekerasan  anak  di  seluruh  wilayah  termasuk  di  wilayah  Kabupaten  Sambas, Kalimantan  Barat.  Meskipun  sudah  ada  jaminan  perlindungan  dari  negara  atas  kekerasan  maupun kejahatan  terhadap  anak,  namun  masalah  ini  masih  menjadi  fenomena  modern  yang  terus  terjadi khususnya  tindak  kekerasan  seksual  terhadap  anak. 4 Kesadaran  rendah  dari  masyarakat  dan
3 US Department of Health and Human Services. (2013). Child maltreatment 2012. Washington DC.
4 Nur  Jannah  &  Amalia  Irfani.  (2021).  Peran  Komisi  Perlindungan  Dan  Pengawasan  Anak  Daerah  Provinsi Kalimantan  Barat  Dalam  Penanganan  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Tahun  2021.  Counseling  AS  SYAMIL: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam, 1(2). hlm 49
pemerintah  atas  penjelasan  mengenai  kekerasan  terhadap  anak  menjadi  salah  satu  faktor  kasus tersebut  masih  tinggi.  Diperlukan  adanya  kesadaran  yang  lebih  besar  dari  masyarakat  untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak.
Berdasarkan  data-data  yang  telah  dikumpulkan  dari  tahun  2017-2021,  kekerasan  terhadap anak  masih  menjadi  masalah  yang  selalu  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Sambas  dengan  mengalami kenaikan  dan  penurunan  angka  kasusnya.  Dilansir  dari  laman  resmi  SIMFONI-PPA  dibawah Kementerian  PPA,  jumlah  kasus    kekerasan  anak  dari  tahun  2017  hingga  2021  yaitu  sebanyak  115 kasus yang terjadi di Kabupaten Sambas, dengan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan jumlah 64 kasus.  Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam grafik berikut ini.
Grafik 1. Data Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sambas, Kalbar.

## Sumber: SIMFONI-PAA dan diolah oleh penulis
Kasus  kekerasan  di  Sambas  mengalami  dinamika  naik  turun  pada  setiap  tahunnya,  namun belakangan  ini  setelah  tahun  2017  terdapat  kemajuan  dengan  menurunnya  angka  kasus  kekerasan. Meskipun telah mengalami penurunan angka terus menerus dari 2019 hingga 2021, pemerintah tidak bisa  lepas  tangan  begitu  saja  atas  pengupayaan  perlindungan  terhadap  kekerasan  anak.  Pemerintah perlu  melakukan  pembaruan  regulasi  atas  perlindungan  perempuan  dan  anak  untuk  memberikan perlindungan lebih lanjut.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Guanti (2021), disebutkan bahwa terdapat lima faktor  yang  menjadi  latar  belakang  terjadinya  kekerasan  pada  anak,  khususnya  kekerasan  seksual terhadap anak. 5 Kelima faktor tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:
5 Wiwin  Guanti.  (2021).  URGENSI  PERLINDUNGAN  HAK  KONSTITUSI  ANAK  OLEH  PEMERINTAH DAERAH  KABUPATEN  SAMBAS.  AL-SULTHANIYAH:  Jurnal  Ilmu  Syariah,  Hukum,  Politik  & Pemerintahan, 10(2). Hal 7
10 3 64 21 17 0 20 40 60 80 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Sambas Tahun 2017-2021
Jumlah kasus kekerasan di Sambas
1. Faktor  yang  pertama  yaitu  keluarga,  kurangnya  edukasi  masyarakat  di  Kabupaten  Sambas menjadikan  keluarga  di  sana  kurang  menerapkan  fungsinya  sebagai  pelindung  bagi  anak- anaknya.  Kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua  juga  dapat  menyebabkan  terjadinya  tindak asusila.
2. Faktor  berikutnya  yaitu  lingkungan,  lingkungan  tempat  tinggal  anak  menjadi  faktor  penting bagi kehidupan anak. Lingkungan yang kondusif akan menjadikan tempat tinggal yang aman bagi anak. Memiliki daerah yang berbatasan dengan negara tetangga membuat lingkungan di Kabupaten  Sambas  memiliki  potensi-potensi  dalam  tindak  kejahatan  yang  bahkan  melewati batas-batas  negara  seperti  salah  satunya  yaitu  maraknya  kejahatan  penjualan  manusia  yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di wilayah tersebut.
3. Faktor  Ketiga  yaitu  faktor  pelaku,  pelaku  menjadi  faktor  penting  yang  menyebabkan tingginya  kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Untuk  tindak  kekerasan  fisik  sering  sekali dilakukan  oleh  orang  tua  korban  yang  dilakukan  karena  adanya  tuntutan  sosial  yang  berat sehingga  pelaku  melampiaskannya  kepada  anaknya.  Untuk  pelecehan  terhadap  anak  dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal yang dipengaruhi lingkungan pergaulan sang anak, dan pelaku merupakan orang  yang tidak dikenal. Faktor ini juga diyakini sebagai salah satu penghambat dalam penanganan kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Sambas, sebab dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat kontradiksi dari data konkret dan laporan dari media-media yang menyatakan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sambas terus  meningkat  dan  berada  diangkat  yang  cukup  memprihatinkan untuk  di  satu  Kabupaten. Akan tetapi dari data-data konkrit yang diperoleh oleh penulis rekapan data yang didapat dari tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sambas tidak terus mengalami peningkatan dan tidak selalu berada di angka yang bisa dikatakan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Dari hal ini penulis meyakini bahwa tindak kekerasan anak di Sambas yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga dari korban tidak sepenuhnya dilaporkan karena orang tua ataupun keluarga dari korban  meyakini  bahwa  yang  mereka  lakukan  bukanlah  suatu  tindak  kekerasan  terhadap anak.  Sedangkan  untuk  kasus  pelecehan  seksual  yang  terjadi  di  wilayah  Sambas  dilakukan oleh pelaku dengan maksud memberikan kepuasan bagi keperluan seksual pelaku. Pelecehan ini  bahkan  kerap  kali  dilakukan  oleh  keluarga  terdekat  korban.  Sebagai  contohnya,  dilansir dari  Kompas.com  terdapat    kasus  Kakek  yang  berusia  63  tahun  memcabuli  cucunya  sendiri yang  masih  berusia  3  tahun  di  Kabupaten  Sambas,  pelaku  memperkosa  cucunya  demi
memenuhi  hasrat  seksualnya  ketika  sang  cucu  dan  ibu  korban  sedang  berkunjung  ke kediamannya. 6
4. Faktor  keempat  yaitu  faktor  globalisasi,  adanya  perkembangan  teknologi  menyebabkan informasi pribadi mudah tersebar, sehingga akan memudahkan pelaku mendekati korban yang sedang  tidak  diawasi  orang  tua.  Faktor  globalisasi  juga  memiliki  pengaruh  besar  terhadap wilayah  Kabupaten  Sambas  terlebih  memiliki  perbatasan  dengan  Malaysia,  akan  ada  ide ataupun  keinginan-keinginan  yang  tidak  terduga  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  setempat yang pada dasarnya telah melanggar Hak Asasi Manusia seperti tindakan human trafficking di daerah tersebut.
5. Faktor  terakhir  yaitu  faktor  kejiwaan,  disebutkan  bahwa  di  Kabupaten  Sambas  faktor  ini menjadi faktor utama yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak. Sering kali pelaku tindak  kejahatan  seksual  merupakan  orang  yang  memiliki  kelainan  seksual.  Kelainan  ini sendiri terkadang didapatkan pelaku karena memiliki riwayat pelecehan seksual di masa lalu, sehingga  meningkatkan  potensi  bias  terhadap  dirinya  untuk  melakukan  hal  yang  sama  atas apa  yang  dulu  pernah  dirasakan  pelaku.  Selain  itu  kejiwaan  ini  juga  bisa  didapatkan  dari keturunan genetik.
Melihat angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sambas, para stakeholders menyampaikan  bahwa  diperlukan  adanya  upaya  perlindungan  yang  lebih  efektif  dari  pemerintah maupun  masyarakat.  Pemerintah  perlu  memastikan  perlindungan  anak  yang  terintegrasi  untuk mencegah  penyalahgunaan,  eksploitasi,  penelantaran  maupun  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di Kabupaten  Sambas.  Pemerintah  Kabupaten  Sambas  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  dinas  P3AP2KB dirasa hingga saat ini masih belum memberikan regulasi yang signifikan bagi kekerasan serta kurang efektif dalam melaksanakan pengawasan atas pelanggaran kekerasan anak.  Diperlukan badan khusus yang  dibentuk  untuk  mengkampanyekan  kesadaran  atas  kekerasan  anak  di  lingkungan  masyarakat. Badan ini nantinya juga akan memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan sehingga korban akan bersedia memberikan laporan terhadap pihak berwajib. 7
Badan  yang  perlu  dibentuk  sebagai  peningkatan  upaya  perlindungan  terhadap  korban  kasus kekerasan  anak  yaitu  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah    (KPAID)  Sambas.  Dengan pembentukan  badan  ini  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  kekerasan  terhadap  anak  di  Sambas, sehingga  mampu  menurunkan  angka kasus  dari  segala  bentuk  tindak kejahatan  yang dapat  terjadi  di
6 Hendra  Cipta.  (2021).  “Kakek  63  Tahun  Diduga  Cabuli  Cucu  Kandung  saat  Berkunjung”. Kompas.com,  diakses  melalui https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/14572971/kakek-63- tahun-diduga-cabuli-cucu-kandung-saat-berkunjung pada 3 Februari 2022.
7 Ibid , hlm 10.
daerah  tersebut.  Adanya  KPAID  Sambas  ini  ditujukan  untuk  menekankan  pencegahan  tindak kekerasan terhadap anak, melindungi hak-hak anak serta memberantas kekerasan terhadap anak.
Selain kekerasan anak, Human Trafficking juga termasuk kedalam kasus kejahatan pada anak. Jika dilihat dari lokasi geografis Kabupaten Sambas, tepatnya Aruk, Sajingan Besar , wilayah  Sambas berbatasan langsung dengan negara Malaysia sehingga akan sangat mudah bagi pelaku untuk melintas antar  negara  secara  ilegal.  Kasus Human  Trafficking anak-anak  juga  meningkat  meskipun  virus corona masih menyebar. Para pelaku  kejahatan biasanya menggunakan jalan-jalan tembusan menuju hutan dan sawit untuk pergi ke Malaysia tanpa harus diperiksa tentara penjaga.
Maraknya  kejahatan  terhadap  anak  di  Kalimantan  Barat  khususnya  Pontianak  dan Singkawang,  seakan  menjadi alarm bagi  pemerintah  Kabupaten  Sambas untuk meningkatkan  sistem penanganan  dan  perlindungan  kepada  korban  tindak  kekerasan  seksual.  Meski  Sebelumnya Kabupaten  Sambas  telah  memiliki  Dinas  Pemberdayan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta Komite  Perlindungan  dan  Pengawasan  Anak  Daerah  (KPPAD),  akan  tetapi  untuk  memfokuskan perhatian secara signifikan kepada penanganan perlindungan korban di Kabupaten Sambas akan sulit dilakukan.  Namun  kedua  badan  ini  telah  memiliki  fokus  tugas  utama  yang  harus  mereka  kerjakan, lebih lanjut  KPPAD sendiri memiliki cakupan besar mengurus kasus laporan  kejahatan  seksual se- Kalbar  sehingga  dengan  adanya  pembentukan  komite  baru  penanganan  dan  perlindungan  anak  akan berjalan dengan lancar dan lebih efektif.
Jika melihat pada bagian analisis Grafik.1, angka kejahatan anak di Kabupaten Sambas mulai mengalami  penurunan  sejak  tahun  2019    hingga  saat  ini.  Meski  sebelumnya  Kabupaten  Sambas berada  pada  peringkat  ketiga  se-Kalbar  dalam  tingkat  kejahatan  anak,  namun  saat  ini  kasus  mulai turun  secara  signifikan  dan  pemerintah  memberikan  upaya  penanganan  maksimal  kepada  kasus kejahatan  ini.  Penurunan  kasus  kekerasan  seksual  di  Sambas  sudah  menjadi  pencapaian  besar  bagi kedua  lembaga  sebelumnya  .  Namun  pada  kenyataannya  pelayanan  dan  penanganan  yang  didapat korban selama melakukan konseling di Dinas PPA tidak sesuai dan cukup untuk menanganinya secara psikis dan fisik.
Pembentukan KPAID juga didukung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan  Figo  dimana  ia  mendesak  untuk  membuat  Rancangan  Perda  Perlindungan  Anak  di Kabupaten  Sambas  untuk  segera  di  sah  kan.  Penekanan  untuk  pembuatan  UU  semata-mata  untuk meminimalisir kejahatan pada anak sekaligus untuk program perlindungan anak. 8
8 Suarakalbar.Id. (2022). “Komisi I DPRD Sambas Desak Raperda Perlindungan Anak di Sahkan Seiring Maraknya Kasus Kejahatan Terhadap Anak,” diakses melalui
https://kalbar.suara.com/read/2022/01/28/191917/komisi-i-dprd-sambas-desak-raperda-perlindungan-anak- disahkan-seiring-maraknya-kasus-kejahatan-terhadap-anak

## KESIMPULAN
Urgensi  pembentukan  Komite  Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah  (KPAID)  merupakan respons  dalam  memperkuat  tingkat  keamanan  Sambas  terhadap  isu  kejahatan  anak  yang  ditakutkan semakin  meningkat  seperti  daerah-daerah  lain  di  sekitar  Sambas  yaitu  Pontianak  dan  Singkawang, sehingga  masyarakat  dan  pemerintah  sangat  mendukung  pembentukan  komite  tersebut.  Selain  itu pembentukan komite juga akan mempermudah  badan-badan penanganan sebelumnya. Pada akhirnya pembentukan  komite  akan  memberikan  banyak  manfaat  kepada  korban,  hal  ini    juga  diperlihatkan dari bagaimana KPAID berhasil membantu korban dengan konseling di daerah-daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Guanti,  W.  (2021).  URGENSI  PERLINDUNGAN  HAK  KONSTITUSI  ANAK  OLEH PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SAMBAS. AL-SULTHANIYAH:  Jurnal  Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan , 10 (2), 1-11.
Hendra  Cipta.  (2021).  “Kakek  63  Tahun  Diduga  Cabuli  Cucu  Kandung  saat  Berkunjung”. Kompas.com, diakses melalui https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/14572971/kakek- 63-tahun-diduga-cabuli-cucu-kandung-saat-berkunjung pada 3 Februari 2022.
Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum sestimates. Pediatrics , 137 (3).
Jannah, N., & Irfani, A. (2021). Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021. Counseling AS SYAMIL: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam , 1 (2), 48-56.
Joanne  Lu.  (2019).  Here’s  How  Every  Country  Ranks  When  it  Comes  to  Child  Abuse  and  Child Safety.  Undispatch.com,  diakses  melalui https://www.undispatch.com/here-is-how-every- country-ranks-on-child-safety pada Tanggal 3 Februari 20.22 WIB.
Madina,  Reno.  (2018).  Kekerasan  Terhadap  Anak  dan  Remaja.  Pusdatin.kemkes.go.id,  diakses melalui Pusat  Data  dan  Informasi  -  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia (kemkes.go.id) pada tanggal 3 Februari 2022 Pukul 02.25 WIB.
Mardiana  dkk.  (2021).”Peran  Komisi  Perlindungan  Dan  Pengawasan  Anak  Daerah  Provinsi Kalimantan  Barat  Dalam  Penanganan  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Tahun  2021.” Counseling AS SYAMIL: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam. Vol.1, No.2. Pages 48- 56
SIMFONI-PPA.  (2020).  Peta  Sebaran  Jumlah  Kasus  Kekerasan  Menurut  Provinsi,  Tahun  2019. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses melalui SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id) pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 10.28 WIB.
SIMFONI-PPA.  (2021).  Peta  Sebaran  Jumlah  Kasus  Kekerasan  Menurut  Provinsi,  Tahun  2020.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses melalui SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id) pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 10.28 WIB.
Suarakalbar.Id.  (2022).  “Komisi  I  DPRD  Sambas  Desak  Raperda  Perlindungan  Anak  di  Sahkan Seiring Maraknya Kasus Kejahatan Terhadap Anak,” diakses melalui
https://kalbar.suara.com/read/2022/01/28/191917/komisi-i-dprd-sambas-desak-raperda- perlindungan-anak-disahkan-seiring-maraknya-kasus-kejahatan-terhadap-anak
US Department of Health and Human Services. (2013). Child maltreatment 2012. Washington DC.