## KEABSAHAN POLIS ASURANSI USAHA TANI PADI ANTARA KELOMPOK TANI BOJONG SARI DENGAN ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO)
Imam,
Syamsul Bahri Siregar Universitas Wiralodra
Email : imam.acc57@gmail.com , syamsulbahrisiregarunwir@gmail.com

## ABSTRACT
The agricultural sector is currently a sector that is synonymous with uncertainty because it depends on the season which negatively affects agricultural yields, and even farmers are at risk  of  crop  failure  and  damage  to  agricultural  infrastructure.  This  uncertainty  concern, raises  the  need  for  insurance  protection.  However,  there  are  different  views  on  natural disasters between the Rice Farmers' Insurance Policy and Article 37 paragraph (2) of Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers.
The  research  method  in  this  study  uses  the  juridical  normative  approach  with  data collection techniques by means of literature studies on legal materials, both primary legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials  and  field  studies.  The results showed that the Insurer is PT. Jasa Indonesia (Jasindo) as the sole implementer in collaboration with State-Owned Enterprises (BUMN) in providing premium subsidies, the insured  is  the  Bojong  Sari  Farmer  Group,  Tempel  Village,  Lelea  District,  Indramayu Regency,  West  Java  Province  with  the  following  Policy  Number:  402.226.  110.19.0072  / 000/000.  The  insured  object  is  rice  in  accordance  with  the  Decree  of  the  Minister  of Agriculture  Number  40  of  2015  concerning  the  Facilitation  of  Agricultural  Insurance. Premium  payments,  namely  from  subsidized  premium  assistance  by  the  Government  as much as  80% and farmers  bear  as much as 20%. Compensation  for agricultural product insurance,  namely  compensation  given  to  participants  in  the  Rice  Farming  Business Insurance in the event of a flood, drought and / or attack by plant pests. The coverage is set at Rp. 6,000,000 per hectare per planting season.
Keywords: Insurance Policy, Protection, Welfare, Empowerment, AUTP.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  dengan  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang melimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam  lainnya  yang  terkandung  didalam  bumi  Indonesia.  Kekayaan  sumber  daya  alam tersebut  sebagian  besar  telah  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bangsa  Indonesia dan  sebagian  besar  lainnya  masih  berupa  potensi  yang  belum  dimanfaatkan  karena berbagai  keterbatasan  seperti  kemampuan  teknologi  dan  ekonomi.  Potensi  sumber  daya alam  yang  begitu  besar  tersebut  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  pembangunan Negara  dan  juga  kesejahteraan  rakyat  apabila  dikelola  dengan  baik  oleh  pemerintah. Kekayaan  sumber  alam  itu  sendiri  meliputi  pertanian,  kehutanan,  kelautan,  perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan juga energi.
Kekayaan  alam  yang  dimiliki  Indonesia  tersebut  dapat  menjadi  modal  bagi pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  sumber  kekayaan  alam  yang  dimiliki tersebut  dapat  dioptimalkan  salah  satunya  melalui  sektor  pertanian.  Sebagai  Negara Agraris yang potensi alamnya sangat melimpah sehingga usaha dibidang agraria khususnya pertanian  begitu  dominan.  Usaha  dibidang  pertanian  menjadi  suatu  hal  yang  sangat memberikan  dampak  begitu  besar  bagi  masyarakat.  Para  pelaku  usaha  pertanian  ini  atau petani  sangat  mengandalkan  usahanya  untuk  menyambung  kehidupannya  dan  juga masyarakat  Indonesia  yang secara umum sangat  bergantung sekali dengan hasil pertanian untuk  konsumsi  sehari-hari.  Sektor  pertanian  saat  ini  merupakan  sektor  yang  identik dengan  ketidakpastian (Uncertainty) karena  bergantung  pada  musim  yang  berpengaruh negatif  terhadap  hasil  pertanian  bahkan  para  petani  beresiko  gagal  panen  dan  rusaknya prasarana  pertanian.  Kekhawatiran  ketidakpastian  ini,  menimbulkan  kebutuhan  akan perlindungan asuransi 1 .
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan  Negara  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam  sila  kelima  Pancasila dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  secara jelas  dinyatakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  menjadi  dasar  salah  satu filosofi  pembangunan  bangsa,  sehingga  setiap  warga  Negara  Indonesia  berhak  dan  wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan,  khususnya  dibidang  pertanian 2 .  Ini  mewujudkan  bahwa  salah  satu  tugas Negara  adalah  mensejahterakan  rakyat,  hal  ini  yang  dalam  prinsip Social  State  Model dengan mengakomodasi  elemen Welfare State Model didalam  mewujudkan kesejahteraan rakyat 3 .
Berdasarkan  uraian  diatas  tersebut,  sudah  selayaknya  usaha  pertanian  seharusnya mendapatkan  perhatian  khusus  untuk  memperkecil  resiko  dalam  bentuk  asuransi,  yang disebut dengan asuransi pertanain. Oleh karena itu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  yang mengatur mengenai
1 Junaidy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47.
2 Lembaran  Pertama  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Pertanian.
3 Sulastomo, Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Mewujudkan  Amanat  Konstitusi ,  Penerbit  Buku  Kompas, Jakarta, 2011, hlm. 9.
asuransi  pertanian.  Termaktub  dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013 tentang Perlindungan dan Permberdayaan Petani dijelaskan bahwa :
(1) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kewenangannya berkewajiban  melindungi  usaha  tani  yang  dilakukan  oleh  petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk asuransi pertanian.
(2) Asuransi  Pertanian  sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  (1)  dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat :
a. Bencana alam.
b. Serangan organisme pengganggu tanaman.
c. Wabah penyakit hewan menular.
d. Dampak perubahan iklim dan/ atau
e. Jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri .
Disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  37  ayat  (2)  huruf  e  adalah  jenis  risiko-risiko lain  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015  tentang  Fasilitasi  Asuransi  Pertanian.  Yang  telah  di undangkan pada tanggal 15 Juli 2015, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam meringankan  perjanjian  antara  petani  dengan  pihak  perusahaan  asuransi  untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan hasil pertanian yang belum dipanen.
Polis  Asuransi  Pertanian  adalah  dokumen  perikatan  asuransi  pertanian,  memuat antara lain dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi  dan  ditandatangani  oleh  pemegang 4 .  Polis  merupakan  satu-satunya  alat  bukti bahwa  telah  terjadi  pertanggungan  antara  tertanggung  dengan  penanggung,  hal  tersebut tercantum dalam Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi “Polis ini merupakan alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggungan telah  terjadi”.  Dalam  polis  ini  dicantumkan  semua  ketentuan  dan  syarat-syarat  mengenai pertanggungan  yang  telah  dibuat.  Begitupun  pada  polis  asuransi  pertanian  didalam  akta polis yang dipertanggungkan adalah petani sebagai tertanggung. Dengan demikian bahwa asuransi terutama asuransi pertanian yang mempunyai tujuan memberikan jaminan kepada nasabahnya  (petani)  sebagai  tertanggung  apabila  mengalami  hasil  pertanian  yang  belum dipanen karena bencana alam seperti kekeringan, banjir dan serangan hama pada tanaman padi.  Sebagai  alat  bukti  tertulis,  isi  yang  tercantum  dalam  polis  harus  jelas,  tidak  boleh mengandung  kata-kata  atau  kalimat  yang  memungkinkan  menjadi  perbedaan  interpretasi,
4 Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Pertanian.
sehingga  mempersulit  tertanggung  maupun  penanggung  untuk  merealisasikan  hak  dan kewajiban mereka dalam pelaksanaa asuransi 5 .
Penanggung  sebagai  pihak  yang  menerima  peralihan  risiko  yang  berarti mengikatkan  diri  akan  mengganti  kerugian  apabila  risiko  yang  diperjanjian  terjadi  suatu kenyataan  kerugian  atas  terjadinya  gagal  panen.  Kewajiban  mengganti  kerugian  ini  yang membuat  perusahaan  asuransi  berhak  menerima  premi  dari  tertanggung  terutama  karena sebagai  perusahaan  asuransi  premi  sangat  dibutuhkan  untuk  jalannya  perusahaan  yang sehat.  Untuk  melindungi  secara  umum  dan  mengingat  posisi  tertanggung  yang  lemah, maka  ia  harus  dilindungi  oleh  hukum  karena  tujuan  hukum  adalah  memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat 6 .
Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  telah  menunjuk  PT.  Asuransi Jasa  Indonesia  (Jasindo)  sebagai  penanggung  risiko  tunggal  dari  kerugian  asuransi pertanian.  Adapun  besar  premi  yang  harus  dibayarkan  oleh  petani  pada  dasarnya  sebesar Rp.  180.000,-  per  hektar  pada  setiap  musim  tanam  kepada  perusahaan  asuransi  yaitu jasindo.  Akan  tetapi  pemerintah  memberikan  bantuan  premi  yang  dibebankan  kepada Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  sebesar  Rp.  144.000,-  per  hektar,  maka petani  hanya  perlu  membayar  sebesar  Rp.  36.000,-  per  hektar  pada  setiap  musim  tanam. Sedangkan  klaim  asuransi  yang  diperoleh  petani  apabila  mengalami  gagal  panen  sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar 7 . Asuransi pertanian merupakan sesuatu yang masih dipandang baru  di  Indonesia,  adapun  kendala-kendala  yang  menjadikan  sedikitnya  peserta  asuransi pertanian adalah sebagai berikut:
1) Minat  petani  untuk  mengikuti  asuransi  masih  rendah,  hal  ini  disebabkan  masih terbatasnya  informasi  dan  pengetahuan  petani  mengenai  asuransi  pertanian,  mulai dari manfaat, tata cara pendaftaran, hingga bagaimana proses klaim.
2) Pemerintah  Desa  kurang  dilibatkan  dalam  hal  mendukung  pelaksanaan  asuransi pertanian padahal, Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terkecil mempunyai kewenangan formal dan juga informal  yang kuat. Dengan adanya dana Desa  yang cukup  besar,  Pemerintah  Desa  dapat  mengalokasikan  untuk  mendukung implementasi  asuransi  pertanian.  Pemerintah  Desa  juga  memiliki  kewenangan dalam  merekomendasikan  dan  menyetujui  kebijakan  pembangunan  pertanian
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 59.
6 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 11.
7 http://www.pertanian.go.id., diakses 11 Maret 2020. Pukul 10.26 WIB.
lainnya  yang  dapat  mendukung  program  asuransi  pertanian.  Dari  sisi  informal Pemerintah  Desa  juga  dapat  menggerakan  berbagai  ikatan  untuk  mendukung pelaksanaan asuransi pertanian.
3) Keengganan  petani  dalam  membayar  premi  asuransi  karena  menurut  petani, asuransi seluruhnya merupakan bantuan pemerintah.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  para  petani  khususnya  usaha  tani  padi  dapat mengalihkan  beban  resiko  yang  ditanggungnya  kepada  pihak  ketiga  dengan  cara mengasuransikan  usahanya  yang  disebut  dengan  Asuransi  Pertanian.  Hal  ini  bertujuan untuk mengurangi tingkat kerugian yang dihadapi oleh para petani dari suatu keadaan atau peristiwa yang menyerang tanaman padi petani tersebut.
Karena  tidak  sinkronnya  Isi  Polis  perjanjian  asuransi  pertanian  dengan  Pasal  37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  bisa  menimbulkan  polemik  terhadap  tertanggung  apabila  tertanggung  mengalami kerugian  akibat  gagal  panen  yang  diakibatkan  oleh  bencana  alam.  Sebagai  penguat  dari penelitian  ini,  peneliti  melakukan  penelitian  terhadap  praktek  asuransi  pertanian  di Kelompok  Tani  Bojong  Sari,  Desa  Tempel  Kecamatan  Lelea  Kabupaten  Indramayu. Dengan nomor polis 402. 226.110.19.00721/000/000.
Dari  uraian  diatas  tadi  dengan  memperhatikan  permasalahan  yang  muncul sebagaimana  yang  telah  disebutkan,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul yaitu “Keabsahan Polis Asuransi Usaha Tani Padi Antara Kelompok Tani Bojong Sari Dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)”

## II. METODE
Penelitian ini akan dikaji dan dijelaskan serta dianalisa menggunakan Teori Negara Kesejahteraan (Welfare  State) dan  Teori  Perlindungan  Hukum.  Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  yuridis  normatif  suatu  pendekatan  yang  berkonsep  hukum  sebagai Norma,  kaidah,  asas,  dogma,  serta  dengan  mengklarifikasi  dan  menelaah  peraturan- peraturan baik yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

## III. LANDASAN TEORITIS
Melakukan sebuah penelitian ini diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran
atau  butir-butir  pendapat,  teori,  asas,  maupun  konsep  yang  relevan  digunakan  untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan 8 .

## 3.1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Sebenarnya gagasan tentang Negara Kesejahteraan “ Welfare State ” bukanlah suatu gagasan  yang  baru.  Ide  tentang  Negara  Kesejahteraan  “ Welfare  State ”  sudah  lahir  sejak sekitar abad ke-18.
Menurut  Bessant,  Watts,  Dalton  dan  Smith.  Ide  dasar  Negara  Kesejahteraan beranjak  dari  abad  ke-18  ketika  Jeremy  Bentham  (1748-1832)  mempromosikan  gagasan bahwa  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjamin  “The  Greatest  Happiness” atau “ Welfare of The Greatest Number of Their Citizens ”. Jeremy Bentham menggunakan istilah “ Utility ” atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan 9 . Negara Kesejahteraan “ Welfare State ” dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas  bentuk  keterlibatan  Negara  dalam  memajukan  kesejahteraan  rakyatnya.  Cita  Negara hukum kesejahteraan dimana Negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian, hal ini termaktub  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Banyak  istilah  yang  digunakan  dan  semuanya  mengarah  kepada  kesejahteraan masyarakat. Para “ Founding Fathers ” Negara kita menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana  tertuang  dalam  alinea  kedua  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Istilah  lain  adalah  kesejahteraan  umum  dan  keadilan sosial  yang  tertuang  dalam  alinea  keempat  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10 .
Konsep  Negara  hukum  kesejahteraan  merupakan  landasan  pemikiran  dalam pengembangan  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Sebab,  didalam  konsepsi  ini  Negara  hukum kesejahteraan termuat nilai-nilai keadilan merupakan rohnya pembangunan ekonomi. Bagir Manan  mengatakan  bahwa  konsep  Negara  hukum  kesejahteraan  adalah:  “Negara  atau pemerintah  tidak  semata-mata  sebagai  penjaga  keamanan  atau  ketertiban  masyarakat,
8  M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.
9 Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan ( Welfare State ), Jurnal Sospol, Vol. 2, No. 1, Desember 2016, hlm. 105. (Diakses pada 17 Maret 2020).
10 Yohanes Suhardin, Penerapan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 3. 2007, hlm. 272. (Diakses pada 17 maret 2020).
tetapi  pemikul  utama  tanggung  jawab  mewujudkan  keadilan  sosial,  kesejahteraan  umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 11 .

## 3.2. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan  oleh  hukum.  Hukum  dibutuhkan  untuk  mereka  yang  lemah  dan  belum  kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial 12 .
Teori  perlindungan  hukum  dari  Satjipto  Raharjo  ini  terinspirasi  oleh  pendapat Fitzgerald  tentang  tujuan  hukum,  yaitu  untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  dengan  cara  mengatur  perlindungan  dan pembatasan  terhadap  berbagai  kepentingan  tersebut 13 .  Dengan  kata  lain  perlindungan hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Berusaha  dibidang  pertanian  secara  umum  mempunyai  potensi  yang  tinggi,  akan tetapi  resikonya  juga  sangat  besar.  Usaha  dibidang  pertanian  mempunyai  karakteristik sebagai  usaha  yang penuh resiko  terhadap dinamika alam,  yang bersifat  biologis  maupun musiman,  rentan  terhadap  serangan  hama  dan  penyakit,  yang  konsekuensinya  secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu sudah selayaknya  usaha  pertanian  juga  mendapat  perhatian  khusus  untuk  memperkecil  resiko, dalam  hal  ini  dengan  manajemen  risiko  dalam  bentuk  asuransi,  disebut  dengan  asuransi pertanian.  Dengan  kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Berkaitan  dengan  asuransi  pertanian  berarti  bahwa  hukum  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  petani  dari  sesuatu  yang  dapat  mengakibatkan  tidak terpenuhinya  hak-hak  tersebut.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa :
“Perlindungan petani adalah  segala  upaya untuk membantu petani dalam menghadapi  permasalahan  kesulitan  memperoleh  sarana  dan  prasarana
11Bagir Manan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.
12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.
13 Ibid., hlm, 62.
produksi,  kepentingan  usaha,  risiko  harga,  kegagalan  panen,  paraktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim”.
Menurut  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa :
(1) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta.
b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
c.  Sosialisasi  program  asuransi  terhadap  petani  dan  perusahaan asuransi dan atau;
d. Bantuan pembayaran premi.
Dengan  adanya  pengaturan  mengenai  asuransi  pertanian  hendaknya  bisa  dapat mewujudkan  peranan  hukum  dalam  mewujudkan  kepastian  hukum  kepada  pelaku pertanian baik petani maupun pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi. Pada dasarnya petani  itu  adalah  produsen  dengan  segala  hak  dan  kewajibannya  sebagai  pelaku  ekonomi yang  bebas  dan  mandiri,  maka  berdasarkan  asas  petani  sebagai  subjek  bebas  dan kemandirian  petani  harus  dilindungi  dan  dihormati  secara  hukum  untuk  mendukung pertanian yang berkelanjutan 14 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Apakah  Polis  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  Antara  Asuransi  Jasindo  Dengan Kelompok  Tani  Telah  Sesuai  Dengan  Pasal  37  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Polis  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  pada  BAB  III  tentang  Risiko  Yang Dijamin  memberikan  jaminan  atas  kerusakan  pada  tanaman  yang  diasuransikan  yang diakibatkan  oleh  banjir,  kekeringan,  dan  serangan  OPT  dengan  batasan-batasan  sebagai berikut:
a. Banjir  adalah  tergenangnya  lahan  pertanian  selama  periode  pertumbuhan  tanaman dengan  kedalaman  dan  jangka  waktu  tertentu,  sehingga  menurunkan  tingkat produksi tanaman.
b. Kekeringan  adalah  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  air  tanaman  selama  periode pertumbuhan  tanaman  yang  mengakibatkan  pertumbuhan  tanaman  tidak  optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
14 Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, GAPPERINDO, Jakarta, 2013, hlm. 79.
c. Organisme  Pengganggu  Tumbuhan  (OPT)  adalah  organisme  yang  dapat mengganggu  dan  merusak  kehidupan  tanaman  atau  menyebabkan  kematian  pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya: Hama Tanaman seperti Penggerek batang, Wereng  batang  coklat,  Walang  sangit,  Tikus,  Ulat  grayak,  dan  Keong  mas  dan Penyakit  Tanaman  yaitu  Blast,  Bercak  coklat,  Tungro,  Busuk  batang,  Kerdil hampa, Kerdil Rumput/Kerdil Kuning, dan Kresek.
Matrik Perbedaan Risiko Yang Dijamin:
Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang P3 Pasal 5 ayat (1) Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Pertanian BAB III Risiko Yang Dijamin Polis Asuransi Usaha Tani Padi Asuransi pertanian sebagaimana yang
dimaksud ayat (1)
dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen
a. Bencana alam
b. Serangan organisme pengganggu tanaman
c. Wabah penyakit hewan penular
d. Dampak perubahan iklim
e. Jenis risiko-risiko lain diatur dalam peraturan menteri
Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:
a. Bencana alam
b. Serangan organisme
pengganggu tumbuhan
c. Wabah penyakit hewan menular
d. Dampak perubahan iklim
e. Jenis risiko-risiko lain Polis ini menjamin kerusakan fisik dan atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
1. Banjir
2. Kekeringan
3. Organisme pengganggu tanaman (OPT) terdiri dari hama tanaman tetapi dibatasi hanya penggerak batang, wereng coklat, walang sangit, tikus, dan ular grayak, dari penyakit tanaman tetapi dibatasi hanya blas, bercak coklat, tungro, busuk batang dam kerdil hampa.
Dari perbandingan matrik diatas dapat disimpulkan bahwa antara isi Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani.  Jika  dilihat  dari  Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  40  Tahun  2015  Tentang  Fasilitasi  Asuransi  Pertanian  dalam Pasal  1  ayat  (13)  yang  menjelaskan  bahwa:  “Bencana  alam  adalah  suatu  peristiwa  alam yang  mengakibatkan  dampaknesar  terhadap  kehidupan  manusia  seperti  banjir,  letusan
gunung berapi,  gemoa bumi, tanah longsor, kekeringan dan wabah penyakit. Sebagai  alat bukti tertulis, isi polis yang tercantum harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat  yang  memungkinkan  menjadi  perbedaan  interprestasi,  sehingga  mempersulit tertanggung  maupun  tertanggung  untuk  merealisasikan  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam pelaksanaan asuransi.
4.2. Bagaimana Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Usaha Tani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
a. Peran Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Mengenai Asuransi Pertanian.
Sektor  pertanian  merupakan  salah  satu  sektor  yang  memiliki  peran  penting  dalam perekonomian  nasional.  Di  antaranya,  sebagai  penyedia  sumber  pangan  bagi  masyarakat, sumber  pendapatan  nasional,  membuka  kesempatan  kerja,  sumber  investasi,  serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Di sisi lain usaha disektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Petani  disebutkan  bahwa:  “Petani  adalah  warga  Negara  Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan”. Lalu, Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani menyebutkan  bahwa  perlindungan  petani  diberikan  kepada:  a)  Petani  penggarap  tanaman pangan  yang  tidak  memiliki  lahan  usaha  tani  dan  menggarap  paling  luas  dua  hektar;  b) Petani  yang  memiliki  lahan  dan  melakukan  usaha  budi  daya  tanaman  pangan  pada  lahan paling luas dua hektar; dan c) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai  arah  kebijakan  dan  strategi  kedaulatan  pangan  pada  buku  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019,  salah  satu  upaya pemerintah  dalam  mitigasi  gangguan  ketahanan  pangan  adalah  mengantisipasi  bencana alam dan dampak perubahan iklim, serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan. Berkenaan dengan hal itu, Kementerian Pertanian telah menginisiasi pengembangan  asuransi  pertanian,  termasuk  di  dalamnya  memberikan  bantuan  premi
kepada petani yang menjadi peserta. Dengan demikian, jika petani mengalami gagal panen akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya 15 .
Program  Asuransi  Pertanian  tersebut  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani.  Undang-Undang  tersebut ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Menteri  Pertanian  (Permentan)  Nomor  40  Tahun  2015 tentang  Fasilitasi  Asuransi  Pertanian.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut merupakan landasan hukum utama untuk merealisasikan  asuransi  pertanian  di  Indonesia.  Pada  hakekatnya,  perlindungan  dan pemberdayaan petani ini bertujuan untuk:
1) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.
2) Menyediakan  prasarana  dan  sarana  pertanian  yang  dibutuhkan  dalam mengembangkan usaha tani.
3) Memberikan kepastian usaha tani.
4) Melindungi  petani  dari  fluktuasi  harga,  praktik  ekonomi  biaya  tinggi,  dan  gagal panen.
5) Meningkatkan  kemampuan  dan  kapasitas  petani,  serta  kelembagaan  petani  dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan.
6) Menumbuhkembangkan  kelembagaan  pembiayaan  pertanian  yang  melayani kepentingan usaha tani.
Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  Petani  dirumuskan  pengaturan  bahwa  strategi  perlindungan  petani dilakukan  melalui:  “Prasarana  dan  Sarana  Produksi  Pertanian,  Kepastian  usaha,  Harga Komoditas  Pertanian,  Penghapusan  praktik  ekonomi  biaya  tinggi,  Ganti  rugi  gagal  panen akibat kejadian luar biasa, Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dan  Asuransi  Pertanian  “.  Pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan kepada: “Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  untuk  menugaskan  badan  usaha  milik  Negara  dan/atau  badan  usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian”. Lebih jauh dalam
15 Andi  Amran  Sulaiman,  Syahyuti,  Sumaryanto,  Ismeth  Inounu, Buku  Asuransi  Pengayom  Petani Pembelajaran dan Arah Pengembangan, Penerbit IAARD PRESS, Edisi I 2017, hlm. 9.
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditegaskan, bahwa:
(1) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  setiap  petani  menjadi peserta asuransi pertanian.
(2) Fasilitasi  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  meliputi: a) Kemudahan pendaftaran  untuk  menjadi  peserta;  b)  Kemudahan  akses  terhadap perusahaan  asuransi;  c)  Sosialisasi  program  asuransi  terhadap  Petani dan perusahaan asuransi dan/atau d) Bantuan pembayaran premi.

## b. Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian
Salah  satu  pilar  lembaga  pertanian  yang  penting  dalam  penyampaian  penyuluhan pertanian  adalah  petugas  Penyuluh  Pertanian  Lapangan  (PPL).  Keberadaan  penyuluh pertanian  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  pertanian  secara  langsung  menetukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  pembangunan  pertanian.  Penyuluh  pertanian  dipandang sebagai  agen  perubahan (Agent  of  Change) yang  mampu  melakukan  proses  transfer pengetahuan  untuk  memperdayakan  masyarakat  dan  pendampingan  dalam  mencari, menciptakan,  menggunakan  akses  kelembagaan  terkait  produksi,  distribusi  dan  konsumsi produk  pertanian 16 .  Rivera  dan  Qamar menjelaskan  bahwa  peran  penyuluh  adalah  multi disiplin.  Selanjutnya  menjelaskan  bahwa  peranan  penyuluh  dibutuhkan  untuk  membantu petani dalam mendapatkan sumber input pertanian dan membangun pasar yang layak bagi petani.  Sehingga  peran  penyuluh  pertanian  disini  sebagai  agen  perubahan  untuk mendorong  dan  menolong  petani  untuk  melakukan  perubahan-perubahan  teknologi inovatif yang lebih terarah dan maju dalam membangun usahatani melalui perubahan pada petani  itu  sendiri,  serta  menyediakan  pasar  bagi  petani. 17 Berdasarkan  Pasal  46  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani menjelaskan  bahwa:  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani”.

## c. Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian
Prasarana dan sarana sangatlah penting untuk  mendukung pertanian, agar  berjalan dengan  lancar  harus  ada  prasarana  dan  sarana  yang  baik.  Namun  dari  temuan  dilapangan masih  banyak  sarana  dan  prasarana  yang  masih  menghambat  petani,  terutama  dalam
16 Sucihatiningsih  D.W.P. Strategi  Penguatan  Kinerja  Penyuluh  Pertanian .  Semarang,  UNNES  PRESS, 2011, hlm. 11.
17 Rivera,  W.  M.  and  Qamar  M.  K.  2003. Agricultural  extension,  rural  development  and  the  food  security challenge . Rome FAO, 2003, hlm. 15.
prasarana dalam bertani, yaitu bibit unggul masih susah didapat, harga pupuk yang mahal, dan  penggunaan  alat  pertanian  yang  masih  tradisional.  Berdasarkan  Pasal  16  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani menyatakan bahwa:
(1) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya bertanggung  jawab  menyediakan  dan/atau  mengelola  prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
(2) Prasarana  Pertanian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara  lain meliputi:
a. Jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa.
b. Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung dan
c. Jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.
Menurut  Pasal  19  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani  menjelaskan  bahwa:  “Sarana  produksi  Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: Benih, bibit, bakalan ternak, pupuk,  pestisida,  pakan,  dan  obat  hewan  sesuai  dengan  standar  mutu  dan  alat  dan  mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi”.

## d. Pemberdayaan Kepada Petani
Usaha  dari  pemerintah  yang  diwakili  oleh  Dinas  Pertanian,  Perikanan,  dan Peternakan  yaitu  melalui  pemberdayaan  dalam  bentuk  penyuluhan,  pengawas  penangkar benih, bantuan teknologi pertanian / mesin pertanian, bantuan bibit unggul, pendampingan pengelolaan lahan, pembinaan kelembagaan dan petani. Namun hasil pemberdayaan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  belum  optimal.  Dalam  melakukan  pemberdayaan  pasti  ada faktor  pendorong  dan  penghambat  bagi  pemerintah,  ini  yang  menjadi  kelebihan  dan kekurangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan bagi petani dalam menjalankan usahanya. Peran pemerintah dalam hal pemberdayaan kepada petani tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai berikut: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya  berkewajiban  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada Petani”.
Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  Petani  menjelaskan  bahwa  Strategi  Pemberdayaan  Petani  dilakukan melalui: “Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan pendampingan, Pengembangan sistem dan  sarana  pemasaran  hasil  Pertanian,  Konsolidasi  dan  jaminan  luasan  lahan  Pertanian,
Penyediaan  fasilitas  pembiayaan  dan  permodalan,  Kemudahan  akses  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan informasi dan Penguatan Kelembagaan Petani”.

## e. Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
Permodalan  merupakan  salah  satu  faktor  produksi  penting  dalam  usaha  pertanian. Namun,  dalam  operasional  usahanya  tidak  semua  petani  memiliki  modal  yang  cukup. Aksesibilitas  petani  terhadap  sumber-sumber  permodalan  masih  sangat  terbatas,  terutama bagi  petani-petani  yang menguasai  lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat  pedesaan.  Dengan  demikian,  tidak  jarang  ditemui  bahwa  kekurangan  biaya merupakan  kendala  yang  menjadi  penghambat  bagi  petani  dalam  mengelola  dan mengembangkan usahatani 18 .
Pembiayaan  usaha  di  sektor  pertanian  yang  ada  saat  ini,  hampir  semua  berbasis perhitungan  bunga.  Pihak  perbankan  umumnya  menunjukkan  kekurang  tertarikan  untuk membiayai  sektor  pertanian  yang  dipandang  beresiko  tinggi,  baik  karena  gangguan  alam seperti banjir dan kekeringan, serangan hama dan orgaminme pengganggu tanaman sesuai Pasal  37  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani. Kondisi minimnya pembiayaan bank untuk sektor pertanian karena kurang  cocoknya  karakteristik  usaha  disektor  ini  dengan  usaha  diperbankan.  Jika  dilihat dari  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan bahwa : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan  kewenangannya  berkewajiban  memfasilitasi  pembiayaan  dan  permodalan  Usaha Tani”.

## V. PENUTUP
5.1. Simpulan
Polis  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  antara  asuransi  pertanian  dengan  kelompok  tani berdasarkan  Pasal  37  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat disimpulkan bahwa antara isi Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) terdapat perbedaan pandangan mengenai bencana alam sehingga menimbulkan  interpretasi  dengan  Pasal  37  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani.  Jika  dilihat  dari  Peraturan  Menteri
18 Destyana Ellingga Pratiwi, Mas Ayu Ambayoen, Andrean Eka Hardana, Pembiayaan Mikro Petani Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Kredit Formal dan Kredit Nonformal, Habitat, Vol. 30 No. 1, Tahun 2019, hlm. 36.
Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dalam Pasal 1 ayat (13) yaitu “Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap  kehidupan  manusia  seperti  banjir,  letusan  gunung  berapi,  gempa  bumi,  tanah longsor,  kekeringan  dan  wabah  penyakit.  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dalam melindungi usaha tani telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani.  Menurut  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani  bahwa  “Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  bertanggung  jawab  atas  perlindungan petani”.

## 5.2. Saran
PT.  Jasa  Indonesia  (Jasindo)  selaku  penanggung  tunggal  dari  asuransi  usaha  tani padi  (AUTP)  sebaiknya  ketika  mengeluarkan  polis  asuransi  pertanian  untuk  lebih berpedoman  kepada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Petani  dan  Permentan  Nomor  40  Tahun  2015  tentang  Fasilitasi  Asuransi Pertanian. Dewan penyuluhan lapangan lebih meningkatkan sosialisasi pentingnya asuransi pertanian  bagi  petani  dan  membangun  komunikasi  dengan  pemerintah  desa  supaya warganya mengikuti asuransi pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku dan Jurnal:
Abdulkadir Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia . Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
Andi  Amran  Sulaiman,  Syahyuti,  Sumaryanto,  Ismeth  Inounu, Buku  Asuransi  Pengayom Petani Pembelajaran Dan Arah Pengembangan, Penerbit Iaard Press, Edisi I 2017.
Bagir  Manan,  Politik  Perundang-undangan  Dalam  Rangka  Mengantisipasi  Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996
Destyana Ellingga Pratiwi, Mas Ayu Ambayoen, Dan Andrean Eka Hardana. Pembiayaan Mikro  Petani  Dalam  Pengambilan  Keputusan  Untuk  Kredit  Formal  Dan Kredit Nonformal. Habitat. Vol. 30 No. 1. 2019.
Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan ( Welfare State ), Jurnal Sospol,
Vol. 2, No. 1, Desember 2016.
Junaidy Ganie. Hukum Asuransi Indonesia . Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
Koerniatmanto Soetoprawiro. Pengantar Hukum Pertanian. GAPPERINDO, Jakarta, 2013. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandar Maju, Bandung, 1994
Rivera  W.  M.  And  Qamar  M.  K. Agricultural  Extension,  Rural  Development  And  The Food Security Challenge . Rome Fao. 2003.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Shidarta. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia .  Gramedia  Widiasarana  Indonesia. Jakarta. 2004.
Sucihatiningsih D.W.P. Strategi Penguatan Kinerja Penyuluh Pertanian . Semarang. Unnes Press. 2011.
Sulastomo. Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Mewujudkan  Amanat  Konstitusi .  Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2011.
Yohanes  Suhardin,  Penerapan  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat,
Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 3. 2007

## B. Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Pertanian.
C. Internet
http://www.pertanian.go.id ., diakses 11 Maret 2020.