## Strategi Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Melalui Foreign Policy and Global Health Initiatives Tahun 2020
Alfiana Nur Az Zahra 1
Program Studi Hubungan Internasional 1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1 alfianana@upnvj.ac.id 1
Laode Muhamad Fathun 2
Program Studi Hubungan Internasional 2
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2
laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id 2
Garcia Krisnando Nathanael 3
Program Studi Hubungan Internasional 3
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 3 garcia@upnvj.ac.id 3

## Abstract
Health diplomacy is carried out by various countries in the world to overcome the Covid-19 pandemic, especially Indonesia through Foreign Policy and Global Health (FPGH)  Initiatives  by  2020.  The  concept  of  global  health  diplomacy  and  health security is used to analyze the research problem. The method used in this research is  descriptive  qualitative  using  three  stages  of  data  analysis,  namely  data condensation,  data  presentation,  and  conclusion  drawing  and  verification.  The results shows that the diplomacy carried out by Indonesia through FPGH in 2020 aims to create affordable health access and ensure the availability of vaccines as one of the steps to accelerate the pandemic. Covid-19 consciously increases the ability of countries to collaborate in dealing with the impact of inequality and gap by involving multilateral cooperation as the main factor in realizing health security. These activities are demonstrated through international meetings such as the UN General  Assembly,  WHO,  WHA,  and  ASEAN  and  involve  the  COVAX  Facility  to ensure fair and equal distribution of vaccines.
Keywords: FPGH, health diplomacy, health security, pandemic, Covid19

## Abstrak
Upaya  diplomasi  kesehatan  dijalankan  oleh  berbagai  negara  di  dunia  untuk mengatasi  pandemi  Covid-19,  khususnya  Indonesia  melalui  Foreign  Policy  and Global  Health  Initiatives  (FPGH)  pada  tahun  2020.  Konsep  diplomasi  kesehatan dan keamanan kesehatan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan menggunakan tiga tahapan analisis data, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta  penarikan  dan  verifikasi  kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwa  diplomasi  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  melalui  FPGH  sepanjang  tahun 2020  bertujuan  untuk  menciptakan  akses  kesehatan  yang  terjangkau  dan memastikan ketersediaan vaksin sebagai salah satu langkah percepatan pandemi. Covid-19  secara  sadar  meningkatkan  kemampuan  negara  berkolaborasi menghadapi  dampak  kesenjangan  dan  ketidaksejahteraan  dengan  melibatkan kerjasama  multilateral  sebagai  faktor  utama  dalam  mewujudkan  keamanan kesehatan Kegiatan tersebut ditunjukkan melalui pertemuan internasional seperti
Sidang  Majelis  Umum  PBB,  WHO,  WHA,  dan  ASEAN  serta  melibatkan  COVAX Facility untuk menjamin distribusi vaksin yang adil dan setara.
Kata Kunci : FPGH, diplomasi kesehatan, keamanan kesehatan, pandemic, covid- 19

## 1. Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  isu  penting  dalam  kehidupan  sehari-hari  karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia, di mana fisik, mental, dan kehidupan sosial berjalan sejahtera. Selain itu, kesehatan terikat dengan interaksi kompleks antara  faktor  sosial  dan  ekonomi serta  lingkungan  fisik  dan  kebiasaan  individu. Kesehatan secara global bermakna pemerataan kesehatan bagi semua orang di dunia  dengan  menekankan  transnasional  masalah  kesehatan  dan  pencegahan penyakit.  Dunia  saat  ini  telah  dilanda  fenomena  penularan  penyakit  berskala global yang dikenal dengan pandemi Covid-19. Seluruh sektor kehidupan seakan lumpuh  karena  kebijakan  pembatasan  mobilitas  yang  ditetapkan  negara.  Sejak wabah  SARS  tahun  2003,  ancaman  keamanan  kesehatan  global  terus menunjukkan  peningkatan  dengan  adanya  wabah  H5N1  (flu  burung),  pandemi H1N1  (flu  babi),  MERS-Cov,  Ebola,  dan  Zika.  Fenomena  tersebut  menjadi peringatan masalah kesehatan global ditandai dengan munculnya berbagai efek sosial  dan  ekonomi  yang  meningkatkan  kerentanan  hidup  manusia  sehingga kesehatan menjadi subjek perhatian dunia agar akses hidup sehat dapat diterima oleh setiap golongan masyarakat (Taubenberger & Morens, 2006).
Fenomena  transnasionalisme  membuat  interaksi  lintas  batas  negara meningkat.  Minimnya  keterlibatan  dan  kontrol  negara,  kegiatan  ini  sering dikaitkan  dengan  gerakan  yang  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  ekonomi, sosial, dan politik untuk sebuah negara karena jaringan ada telah berkontribusi pada  pembangunan  masyarakat  sipil  global.  Transnasionalisme  ekonomi  yang mengglobal telah meningkatkan perdagangan dan perjalanan internasional yang semakin cepat akan meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular sehingga setiap negara harus mengambil langkah untuk melindungi warganya.
Penerapan keilmuan kesehatan masyarakat merupakan cara untuk mencapai kekuatan  pelayanan  kesehatan  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  dan mengurangi  ketidaksetaraan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  individu, komunitas, dan populasi melalui promosi kesehatan gaya hidup sehat, penelitian penyakit,  serta  mendeteksi,  mencegah,  dan  menangani  penyakit  menular. Tindakan  ini  merupakan  usaha  bersama  antara  para  praktisi  kesehatan  dan pembuat kebijakan yang diterapkan melalui kelompok kecil di lapisan masyarakat seperti individu, keluarga, komunitas, hingga populasi di daerah tertentu (World Health Organization, 2017). Pemerintah dunia saat ini harus menjadi lebih peduli tentang  bahaya  biologis  setelah  banyaknya  penelitian  yang  menyatakan  bahwa masalah  kesehatan  disebabkan  oleh  wabah  penyakit  menular.  Tindakan  politis tersebut  dikenal  sebagai  gagasan  yang  disebut  dengan “health  security” atau perluasan isu masalah keamanan kesehatan di luar batas wilayah negara.
Menurut  WHO,  tidak  ada  negara  yang  siap  dalam  menangani  pandemi. Adanya kesenjangan dalam kemampuan negara dalam merespon pandemi yang menyebar  secara  cepat  dalam  tingkat  nasional  dan  global.  Banyaknya kesenjangan  yang  nampak  di  permukaan  dalam  kesiapsiagaan  pandemi  dan menghambat pelaksanaan keamanan kesehatan. Di tingkat nasional, kesenjangan terletak pada kapasitas sistem penanganan  yang belum kuat, sistem kesehatan yang  terbatas,  koordinasi  antar  lembaga  yang  belum  efektif,  dan  kemampuan
komunikasi publik yang belum optimal. Sedangkan pada level global, kesenjangan berada  pada  kemampuan  dalam  sistem  pencegahan  dan  penanganan  yang terbatas,  kapasitas  sistem  kesehatan  dan  rantai  pasokan  yang  masih  lemah, koordinasi kepemimpinan global yang belum optimal, serta kondisi penelitian yang belum kuat.
WHO  sebagai  badan  kesehatan  dunia  menjadi  ajang  negara-negara  untuk menjalankan kerjasama multilateral dalam menanggulangi pandemi dan ancaman transnasional.  WHO  juga  bertanggung  jawab  sebagai  pemimpin  dalam penyelesaian  masalah  kesehatan  global,  pembentukan  agenda  penelitian kesehatan,  pengaturan  norma  dan  standar,  penerapan  kebijakan  berdasarkan bukti penelitian, serta monitoring dan evaluasi isu kesehatan yang sedang terjadi. Dalam mewujudkan agenda kesehatan global, Indonesia turut aktif di beberapa forum multilateral dan internasional, seperti World Health Assembly (WHA), Global Health Security Agenda (GHSA), Foreign Policy and Global Health (FPGH), ASEAN Health Ministers Meeting, hingga Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Laksono et al., 2018).
Pada tahun 2010-2014, Indonesia berfokus untuk meningkatkan peran dan diplomasi  di  tingkat  multilateral  dengan  strateginya  melalui  peningkatan partisipasi aktif dan inisiatif di berbagai forum, termasuk mengupayakan menjadi tuan  rumah  dalam  berbagai  pertemuan  multilateral.  Indonesia  juga  berupaya untuk  mensinergikan  partisipasinya  pada  forum  internasional  dengan menekankan konsep akses dan pembagian keuntungan (Kemenlu, 2019).
Diplomasi kesehatan Indonesia dilakukan melalui berbagai organisasi hingga forum  internasional  dalam  menangani  masalah  dan  ancaman  kesehatan  yang terjadi untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi di masa mendatang. WHA merupakan  forum  perumusan  kebijakan  di  bawah  naungan  WHO  yang  dihadiri oleh  para  delegasi  anggotanya.  Pada  WHA  ke-71  tahun  2019,  Indonesia  telah menyepakati tiga rencana aksi bersama dengan Belanda, Iran, dan Kuba dalam mengantisipasi  ancaman  kesehatan  global  dengan  adanya  penyakit  baru  yang muncul  seperti  SARS,  H1N1,  H5N1,  Ebola,  dan  Zika.  Selain  itu,  Indonesia  juga mendukung  adanya Joint  Venture dalam  pengembangan  vaksin  melalui  industri farmasi dalam negeri.
Di  samping  itu, Foreign  Policy  and  Global  Health Intiatives (FPGH)  hadir sebagai  forum  multilateral  atas  kebutuhan  dunia  dalam  menghadapi  masalah kesehatan global yang juga merupakan hasil dari Deklarasi Oslo tahun 2007 yang menjadi langkah pertama sinergi antara antara politik luar negeri dan kebijakan kesehatan global. Terdapat cita-cita untuk memperkuat komitmen bersama atas isu  kesehatan  dan  meningkatkan  kepedulian  terhadap  ancaman  global  melalui kacamata politik luar negeri.
Pada tahun 2020, Indonesia terpilih menjadi ketua FPGH dengan membawa gagasan  untuk  meningkatkan  ketangguhan  sistem  kesehatan  yang  terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan berfokus pada tujuan yang digagas “Affordable Healthcare  for  All (Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2021) . Masih banyak  kasus  di  dunia  yang  memperlihatkan  kesenjangan  akses  kesehatan, sehingga  masyarakatnya  hidup  dalam  kerentanan  dan  kerapuhan.  Kualitas kesehatan  di  setiap  negara  tentunya  juga  berbeda.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh berbagai faktor, seperti perekonomian, demografi penduduk, pendidikan, hingga letak geografis suatu negara.
Keketuaan Indonesia tersebut sebagai salah satu cara agar negara-negara di  dunia,  khususnya  negara  anggota  FPGH  menerapkan  sistem  kesehatan  yang setara bagi warganya untuk menciptakan pertahanan atas keamanan kesehatan nasional  maupun  global.  Alih  kuasa  jabatan  tersebut  bertepatan  dengan terjadinya  pandemi  COVID-19  yang  menyebar  ke  seluruh  dunia.  Penularan penyakit yang berasal dari Tiongkok ini membuat tatanan kehidupan masyarakat berubah, di mana akses yang sangat terbatas untuk melakukan perjalanan lintas negara  dan  membuat  perekonomian  dunia  seakan  lumpuh.  Di  sisi  lain,  dunia kesehatan  terus  melakukan  inovasi  dan  kolaborasi  untuk  dapat  menangani pandemi,  seperti  promosi  kesehatan  untuk  pencegahan  penularan  penyakit, penyediaan  alat  kesehatan,  obat  dan  terapi  pemulihan,  hingga  penelitian  dan penyediaan vaksin untuk sebagai bentuk strategi ketahanan nasional.
Beberapa hal yang membuat forum ini unggul sebagai forum pertama yang mendeklarasikan  isu  kesehatan  sebagai  bagian  dari  politik  luar  negeri  sehingga meningkatkan  pembahasan  kesehatan  global  atas  kesadaran  bahwa  setiap harinya  akan  berhadapan  dengan  masalah  dan  ancaman  kesehatan.  FPGH  juga menjadi  wadah  Indonesia  untuk  turut  aktif  dalam  sektor  kesehatan  global.  Di samping itu, dalam Sidang Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi tentang kebijakan luar negeri dan kesehatan global sejak pembentukan FPGH pada tahun 2007.  Hal  menarik  lainnya  adalah  dengan  adanya  alih  kuasa  jabatan kepemimpinan dari Perancis ke Indonesia bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Keadaan tersebut akan memfasilitasi Indonesia  dalam  upaya  diplomasi  kesehatan  untuk  menciptakan  keamanan kesehatan dan menanggulangi dampak pandemi.
Menangani permasalahan pandemi Covid-19 merupakan tujuan dari seluruh negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Namun  pada  implementasinya,  pandemi masih sulit diatasi karena terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara, baik dari segi kebijakan, tenaga kesehatan, maupun para ahli di bidang kesehatan. Maka dari itu, diperlukan upaya kerjasama antarnegara untuk menangani permasalahan pandemi ini. Terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas ini membuat Indonesia berinisiasi untuk menggagas tema Affordable  Healthcare  for  All dalam  keketuaannya  di  forum  FPGH  sebagai langkah  awal  dalam  menangani  pandemi  COVID-19  secara  global.  Berdasarkan permasalahan  yang  dihadapi,  karya  ini menganalisis  strategi  yang  digagas  oleh Indonesia  sebagai  ketua  forum  inisiatif  FPGH  tahun  2020  dalam  menangani pandemi Covid-19 sebagai implementasi keamanan kesehatan.

## 2. Diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani pandemi covid-19 pada tahun 2020

## 2.1. Pandangan Diplomasi Kesehatan Indonesia
Penyebaran wabah flu burung di Indonesia pada tahun 2003 memiliki angka kematian sebesar 70% dari jumlah kasus yang terjadi . WHO mewajibkan setiap negara  yang  terkena  wabah  flu  burung  untuk  mengirimkan  sampel  virus  ke lembaga mitra, untuk mencegah pandemi virus. Kebijakan virus sharing berasal dari  negara-negara  berkembang  yang  dikirim  kepada  negara  maju.  Upaya pengkomersialisasi  oleh  produsen  farmasi  di  luar  negeri  berada  di  luar pengetahuan Indonesia. Sampel genetis virus flu burung Indonesia yang dikirim ke  WHO  telah  dikembangkan  menjadi  vaksin  flu  burung  di  Australia  yang sampelnya  didapatkan  dari  WHO.  Upaya  pengkomersialisasi  oleh  produsen farmasi di luar negeri berada di luar pengetahuan Indonesia. Oleh karena itu, pada Januari  2007  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Siti  Fadillah  Supari
mengambil langkah pemutusan kerjasama dengan WHO dalam analisis flu burung dan mengupayakan untuk mengubah mekanisme penanganan virus agar lebih adil dan setara.
Pada  sidang  WHA  ke-60  pada  Mei  2007,  Indonesia  mengajukan  resolusi penanganan  pandemi  melalui  " Pandemic  Influenza  Preparedness:  Sharing  of Influenza Viruses and Access to Vaccine and other Benefits " yang bertujuan untuk mendorong  setiap  negara  agar  membangun  mekanisme  virus  sharing  secara transparan dan adil. Resolusi mendapat dukungan dari 23 negara dan bersepakat membangun kerangka kerja dan mekanisme benefit sharing yang adil. Resolusi WHA No.64/56 tent ang “ Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses  and  Access  to  Vaccine and  other  Benefits ”  berhasil  ditetapkan  melalui siding WHA ke-64 yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan menjadi  suatu  pencapaian  besar  Indonesia  dalam  menjalankan  politik  luar negerinya  untuk  menghadapi  ancaman  kesehatan  global  dan  menghentikan sistem yang dinilai tidak adanya keadilan, kesetaraan, dan transparan.
Setelah melewati jalan panjang dalam merealisasikan keamanan kesehatan dan menjalankan diplomasi kesehatan, melalui Pleno ke-65 Sidang Majelis Umum PBB Indonesia berhasil mengesahkan agenda kebijakan luar negeri dan kesehatan global  dengan  mengangkat  tema  “ Partnership  for  Global  Health .”  Sidang  yang diselenggarakan pada 11 Desember 2013 di New York tersebut mendorong agar terciptanya  kemitraan  global  yang  dapat  mengatasi  hambatan  ekonomi  dalam melaksanakan  kesehatan  global.  Di  samping  itu  juga  menegaskan  pentingnya kemitraan yang dapat mendukung tercapainya tujuan untuk semua pihak melalui penguatan  sistem  kesehatan,  pengembangan  dan  inovasi,  serta  promosi kesehatan.  Capaian  Indonesia  dalam  Sidang  Majelis  Umum  PBB  ini  juga  tidak terlepas dari keketuaan Indonesia dalam FPGH tahun 2013 dengan gagasan yaitu, “access and benefit sharing.”
Partisipasi aktif politik luar negeri Indonesia dalam menangani isu kesehatan global  mengalami  peningkatan  dengan  banyaknya  keanggotaan  terhadap pertemuan atau forum, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Berakhirnya Millenium  Development  Goal s  (MDGs)  telah mendorong  negara-negara  di  dunia untuk  menjalankan  poin-poin  tujuannya  sehingga  dapat  menciptakan  keadaan yang kondusif bagi pembangunan dunia. Poin kedelapan menyatakan membangun kemitraan global, diplomasi kesehatan yang dilakukan Indonesia sukses dengan agenda  virus  sharing,  antisipasi  pandemi,  dan  kerjasama  global  dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan global.
Terjadinya pandemi pada awal tahun 2020 kembali menjadi pusat perhatian dunia terkait isu kesehatan global. Indonesia menjalankan politik luar negerinya dalam menangani pandemi dengan memangun diplomasi multilateral yang turut melibatkan WHO, GHSA, OKI, dan FPGH serta melibatkan peran ASEAN sebagai wadah kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Hubungan diplomatik yang dibangun Indonesia pada masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk kerjasama dalam rangka pengadaan  alat  pelindung  kesehatan  dan  vaksin (Setiawan  2021).  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai aktor yang menjalani dan menjembatani kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional mendapatkan tugas untuk menangani dampak pandemi melalui diplomasi ekonomi dan kesehatan. Diplomasi yang  dijalankan  Indonesia  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19  dapat memanfaatkan  keberadaan  Foreign  Policy  and  Global  Health  dalam  rangka kerjasama  multilateral  untuk  membangun  tata  kelola  kesehatan  global  yang inklusif ( Purba, 2023).

## 2.2. Foreign Policy and Global Health Intiatives
Foreign Policy and Global Health Intiatives (FPGH) merupakan sebuah forum multilateral  yang  diinisiasi  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Brazil,  Perancis,  Indonesia, Norwegia,  Senegal,  Afrika  Selatan,  dan  Thailand  pada  20  Maret  2007  di  Oslo, Norwegia. Forum ini berfokus pada isu kebijakan luar negeri dan kesehatan global yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa investasi kesehatan adalah hal penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ancaman kesehatan dapat  menjadi  ancaman  bagi  stabilitas  dan  keamanan  global.  Oleh  karena  itu, kebijakan luar negeri terkait kesehatan haruslah kuat dan menjadi fokus dalam agenda internasional.
Para  negara  anggota  menjalankan  komitmennya  dengan  membangun kerjasama di level bilateral, regional, dan multilateral dengan melakukan tindakan di tingkat global agar siap menghadapi ancaman kesehatan global. Forum ini juga lahir sebagai jalan untuk mencapai target dari MDGs di mana kesehatan menjadi komponen  utamanya  dan  ditetapkan  dalam  Deklarasi  Oslo.  Hal  ini  merupakan salah satu wujud pemerintah dalam menetapkan kebijakan luar negerinya dengan menekankan masalah kesehatan global.
Komitmen FPGH dalam kesehatan global dijalankan atas tiga area yang telah diidentifikasi berdasarkan jenis posisi kebijakan (Amorim et al. 2007). Pertama, FPGH  mempersiapkan  kapasitas  untuk  keamanan  kesehatan  global  melalui  aksi kolaboratif  para  menteri  luar  negeri  dalam  menghadapi  bencana  dan  keadaan darurat, baik yang diakibatkan oleh alam maupun manusia. Kedua, menghadapi ancaman  kesehatan  global.  Para  pembuat  kebijakan  secara  mendalam  akan mengidentifikasi ancaman yang datang seperti konflik, bencana alam, lingkungan, serta  HIV/Aids.  Ketiga,  FPGH  berkomitmen  untuk  membuat  globalisasi  dapat dirasakan oleh seluruh manusia melalui pemerintahan untuk keamanan kesehatan global melalui tata kelola global.
Keikutsertaan Indonesia dalam FPGH merupakan langkah untuk menawarkan solusi  bagi  negara-negara  berkembang  dari  ketergantungan  terhadap  negara maju.  Indonesia  berupaya  untuk  reaktualisasi  sistem  kesehatan  global  yang merugikan  dengan  merubahnya  dengan  sistem  baru  yang  dapat  menunjukkan keadilan  bagi  setiap  negara.  Sikap  Indonesia  ketika  mengetahui  adanya ketidakadilan dalam sistem virus sharing oleh WHO dengan melangsungkan protes dan menghentikan pengiriman virus ke WHO. Setelah keputusan tersebut, asisten direktur  WHO  Indonesia  menemui  pihak  Indonesia  untuk  mencari  jalan  keluar yang berakhir pada kebuntuan. Keketuaan FPGH tidak memiliki sekretariat tetap, melainkan  berganti  setiap  tahunnya  bergiliran  kepada  setiap  negara-negara anggota.  Pertemuan  dilaksanakan  setiap  tahun  dan  menjadi  pertemuan  khusus untuk  mempromosikan  kesehatan  global  melalui  sidang  WHO  maupun  WHA dengan satu tema spesifik sebagai fokus untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi.  Pada  tahun  2020  keketuaan  FPGH  dipegang  oleh  Indonesia  dengan menggagas tema “Affordable Healthcare for All ” yang bertujuan untuk melawan Covid-19 dengan resolusi untuk mewujudkan akses pelayanan kesehatan primer dan distribusi vaksin yang adil dan setara.
3. Analisis implementasi diplomasi kesehatan dan keamanan kesehatan melalui Foreign Policy and Global Health Intiatives tahun 2020 Diplomasi  yang  dijalankan  Indonesia  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19 dapat memanfaatkan keberadaan Foreign Policy and Global Health dalam rangka kerjasama  multilateral  untuk  membangun  tata  kelola  kesehatan  global  yang inklusif. Indonesia sebagai ketua FPGH tahun 2020 menyoroti nilai-nilai penting multilateralisme  dan  kerjasama  internasional  yang  menopang  kerangka  kerja
dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19.  Dampak  yang  timbul  seperti  banyaknya korban  meninggal,  kehilangan  mata  pencaharian,  dan  terbatasnya  lingkungan sosial  menjadi  pengingat  bahwa  kesiapsiagaan  merupakan  sebuah  investasi jangka  panjang.  Direktur  Jenderal  WHO,  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus  pada pidatonya dalam pembukaan FPGH MVM menyampaikan bahwa tantangan global di  masa  mendatang  adalah  dengan  menyusun  sebuah  protokol  atau  panduan dalam  menghadapi  keadaan  darurat  (Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia,  2020a).  Seluruh  negara  dapat  bergabung  dengan  WHO  untuk membangun  Jaringan  Kota  Global  untuk  Kesiapsiagaan  Darurat  Kesehatan. Panduan  tersebut  berisi  tentang  sistem  kesehatan  yang  kuat  dan  perawatan kesehatan  primer  yang  terjangkau  dengan  menyediakan  layanan  kesehatan esensial melalui kemampuan deteksi, respons, dan pencegahan.
Setiap tahunnya, FPGH menjadi inisiator satu resolusi dalam bidang kesehatan pada  Sidang  Umum  PBB.  Keketuaan  Indonesia  mengusung  tema “Affordable Healthcare  for  All” dengan  menjadikan  akses  yang  adil  terhadap  obat-obatan, vaksin,  dan  teknologi  kesehatan  yang  berkualitas,  aman,  dan  efektif  sebagai prioritas kerja dalam mengatasi pandemi. Komitmen yang dijalankan berdasarkan nilai solidaritas dengan komunitas internasional dalam menghadapi pandemi dan memperkuat kesiapsiagaan global dan ketahanan sistem kesehatan nasional. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai nilai-nilai dari Sustainable Development Goals (SDGs)  dan Universal  Health  Coverage (UHC)  pada  tahun  2020  dengan  tanpa meninggalkan  siapapun  untuk  menerapkan International  Health  Regulations (2005).
Pada sidang Executive Board (EB) WHO ke-146, Indonesia sebagai ketua forum FPGH  tahun  2020  menyampaikan  pernyataan  bersama  dari  negara-negara anggota  FPGH  bahwa  mendukung  WHO  dalam  menghadapi  situasi  kedaruratan kesehatan  global  dan  menjalankan  kerangka  IHR  2005.  Indonesia  menyerukan dorongan  bagi  negara-negara  untuk  mengimplementasikan  IHR  2005  yang menyatakan  pentingnya  kolaborasi  dan  bantuan  antar  negara,  termasuk  dalam keadaan darurat. Negara-negara anggota FPGH siap untuk bekerjasama dengan WHO  dan  komunitas  global  dalam  langkah  mitigasi  pandemi  Covid-19 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020d).
Di  samping  pertemuan  utama,  terdapat  pula  pertemuan  antara  Menteri- menteri  Kesehatan  negara  anggota  FPGH  dan  pertemuan  pembahasan  jaminan kesehatan  nasional. Dalam  sesi Joint  Statement ,  pertemuan  yang diselenggarakan  di  sela-sela  WHA  ke-73  ini  selain  membahas  respon  dalam mengatasi  pandemi  dan  pencapaian  UHC,  juga  membahas  tentang  pentingnya partisipasi  masyarakat,  rekrutmen  tenaga  kerja  yang  kompeten,  eksplorasi inovasi  pengadaan  obat  dan  vaksin,  pemanfaatan  teknologi  digital,  serta memastikan akses dan ketersediaan obat dan vaksin yang setara dan terjangkau (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020b). Indonesia menggaet BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dan memimpin pertemuan jaminan kesehatan dengan memperkenalkan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Kartu  Indonesia  Sehat (JKN-KIS)  sebagai  program  pelayanan  akses  kesehatan.  Selanjutnya,  terdapat pembahasan terkait  alternatif  kerjasama  di  masa  mendatang  antara  organisasi asuransi kesehatan dengan negara-negara anggota dalam menyediakan jaminan kesehatan  berkelanjutan  untuk  memastikan  warga  negaranya  mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak mengeluarkan biaya besar dalam perawatan kesehatan (Alamsyah, 2020).
Fenomena  pandemi  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai  masalah kebencanaan  non-alam  yang  menjadi  permasalahan  transnasional.  Berbagai
kebijakan  tetapkan  secara  global  oleh  WHO  sebagai  koordinator  penanganan masalah  kesehatan  dunia.  Kebijakan “Lockdown” ditetapkan  dengan  beberapa protokol  kesehatan  yang  diantaranya  membatasi  pergerakan  dengan  adanya pembatasan  kehidupan  sosial  masyarakat  dan  pembatasan  akses  keluar  masuk lintas negara yang menimbulkan efek domino terhadap perekonomian.
Pandemi  Covid-19  termasuk  ke  dalam  isu low  politics yang  dalam penanganannya tidak memerlukan kekuatan militer sebagai senjata utama. Aktor negara  dan  aktor  non  negara  saling  membentuk  aliansi  untuk  melantangkan urgensi  terhadap  penanganan  pandemi  secara  cepat  dan  tepat.  Fenomena  ini menjadikan  kesehatan  sebagai  isu  esensial  dalam  penanganannya  karena masalah utama berada pada  penularan penyakit. WHO berperan sebagai  badan yang  dapat  menangani  masalah  kesehatan  berskala  global  dan  memberikan solusi.  Tata  kelola  kesehatan  global  menjadi  perhatian  saat  ini  karena membutuhkan keterlibatan aktor negara dan aktor non negara.
Kondisi setelah pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi dunia untuk membangun  ketahanan  nasional  di  tengah  ancaman  kesehatan,  lesunya perekonomian dunia, dan krisisnya infrastruktur medis sebagai kebutuhan dasar dalam  penanganan  pandemi.  Membangun  hubungan  dengan  aktor  lain  menjadi pilihan  terbaik  bagi  suatu  negara  untuk  lepas  dari  belenggu  Covid-19.  Secara teoritis, diplomasi yang berkaitan dengan keamanan kesehatan mencakup empat komponen penting, yaitu normatif, bisnis, keamanan, dan strategis. Oleh karena itu,  aktor  kebijakan  luar  negeri  harus  bekerjasama  dengan  pelaku  industri kesehatan,  petugas  kesehatan,  ilmuan,  hingga  unsur  pendukung  lainnya  untuk menciptakan keadaan yang bebas ancaman kesehatan.
Rekam jejak diplomasi Indonesia pada bidang kesehatan mulai mengalami perkembangan  sejak  adanya  kasus  virus  sharing  yang  melibatkan  WHO  atas ketidakmampuannya  untuk  menerapkan  kebijakan  yang  adil  dan  transparan. Berangkat  dari  permasalahan  tersebut,  Indonesia  melalui  Kementerian  Luar Negeri  dan  Kementerian  Kesehatan  mengajukan  resolusi access  and  benefit sharing untuk mempersiapkan penanganan pandemi kedepannya.
Disepakatinya resolusi Indonesia dalam sidang WHA ke- 64 terkait “ Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccine and other  Benefits” merupakan  salah  satu  pencapaian  besar  dalam  politik internasional.  Resolusi  tersebut  diadaptasi  untuk  dijadikan  bahan  acuan  atau pedoman  untuk  memperkuat  sistem  penanganan  dan  menghadapi  ancaman biologis,  khususnya  pandemi  influenza  di  masa  depan.  Di  samping  itu, bergabungnya Indonesia dalam FPGH yang menginisiasi kesehatan global masuk ke  dalam  ranah  politik  luar  negeri  merupakan  aksi  kolaboratif  bersama  dengan enam negara anggota lainnya. FPGH berperan sebagai inisiator topik kesehatan dalam pertemuan tahunan PBB yang menjadi fokus pembahasan masalah dunia dalam  bidang  kesehatan  selama  setahun.  Selain  itu,  FPGH  juga  memiliki  posisi penting  dalam  memimpin  jalannya  sidang  dan  menjadi  acuan  negara-negara anggota PBB untuk menjalankan politik luar negeri.
Pertemuan  yang  setiap  tahunnya  dilaksanakan  melalui  Sidang  Umum  PBB merupakan  cara  efektif  dalam  menjalankan  tujuan  FPGH  melalui  promosi kesehatan global dengan jangkauan audiens yang luas. Negara-negara yang hadir menjadi  memahami  masalah  apa  yang  sedang  terjadi  di  dunia  dan  menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tantangan dalam menghadapi keamanan kesehatan global. Untuk menyikapi permasalahan yang ada, para delegasi dari setiap negara
dapat menyusun draf resolusi sebagai langkah penyelesaian. Pengusungan tema “Affordable Healthcare for All” pada tahun 2020 merupakan prioritas nasional dan global  untuk  memberikan  layanan  yang  terjangkau  sebagai  kunci  tercapainya UHC. Selain itu, bertujuan untuk membangun jaringan kerjasama yang lebih erat guna pencapaian ketersediaan layanan kesehatan dalam kerangka kerja FPGH.
Sepanjang  pembentukannya,  FPGH  memiliki  capaian  besar  dalam mewujudkan  cita-cita  dasar.  Penulis  melihat  bahwa  tujuan  FPGH  yang  ingin mempromosikan isu kesehatan menjadi topik kajian dalam politik luar negeri telah terealisasi.  Melalui  pertemuan-pertemuan  yang  di  tingkat  internasional  seperti Sidang  Umum  PBB,  WHO,  dan  WHA  membuat  setiap  negara  di  dunia  menjadi peduli  terhadap  eksistensi  masalah  kesehatan  yang  secara  tidak  disadari sebelumnya dapat mempengaruhi stabilitas politik.
Selain memasukan kajian kesehatan dalam kebijakan luar negeri, kehadiran FPGH  juga  mempengaruhi  negara-negara  di  dunia  untuk  membahasnya  di  luar Sidang PBB. Pembahasan tersebut diadopsi oleh berbagai organisasi regional dan multilateral untuk dapat mempersiapkan kerjasama dalam menghadapi masalah kesehatan. Contohnya seperti organisasi kawasan ASEAN terdapat ASEAN Health Ministers  Meeting dan  OKI  dalam  pertemuan  khusus  untuk  membahas  regulasi produksi obat-obatan dan vaksin ( Purba, 2023). Kerjasama tersebut juga tidak terlepas  dari  keterlibatan  aktor  non  negara.  Sinovac,  Sinopharm,  Astrazeneca, Pfizer, Johnson & Johnson merupakan hasil kerjasama dalam menghasilkan vaksin sebagai kebutuhan mendesak dalam keadaan pandemi Covid-19.
Katz  melalui  penelitiannya  telah  mengklasifikasi  tingkatan  diplomasi kesehatan menjadi tiga level, yaitu core diplomacy , multistakeholder diplomacy, dan informal diplomacy yang dapat penulis analisis melalui upaya Indonesia dan FPGH  dalam  mengatasi  pandemi  (Katz  et  al.,  2011). Core  diplomacy telah terimplementasi  melalui  pertemuan  resmi  negara  secara  bilateral,  regional, maupun  internasional  dengan  melibatkan  kepala  pemerintahan,  diplomat,  dan atase  kesehatan.  Indonesia  memiliki  posisi  strategis  dalam  FPGH,  pertemuan kepala negara, hingga para menteri sebagai pembuat kebijakan. Multi-stakeholder diplomacy diimplementasikan  melalui  kerjasama  antara  aktor  negara  dan  aktor non  negara  seperti  organisasi  internasional  dalam  melakukan  penyelesaian masalah  kesehatan.  Contohnya  seperti  BPJS  Kesehatan  yang  terlibat  langsung dalam mewakili Indonesia sebagai lembaga jaminan kesehatan nasional di tingkat global.  Selain  itu, COVAX  Facility untuk  mewujudkan  kesetaraan  vaksin  dunia. Informal diplomacy melakukan pendekatan akar rumput yang lebih dekat dengan masyarakat karena dapat turun langsung ke lapangan, seperti tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, perusahaan swasta, serta masyarakat itu sendiri. Sinovac dan Sinopharm terlibat sebagai industri farmasi untuk memproduksi vaksin demi ketahanan kesehatan global.
Dalam menciptakan suatu kebijakan, dibutuhkan sebuah strategi agar tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasi. Menurut Lykke (2007), strategi tersusun atas hasil akhir yang diinginkan (ends ), metode dalam mencapai tujuan (ways), dan membutuhkan  sumber  daya  sebagai  penggerak  metode (means) (Eikmeier, 2007). Penulis menganalisis bahwa karya ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia pada keketuaannya di FPGH pada tahun 2020  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19.  Selanjutnya,  tindakan  yang dilakukan  adalah  dengan  mempromosikan  isu  kesehatan  global  di  level internasional  dalam  merespon  fenomena  pandemi  melalui  forum  yang  secara
khusus  membahas  isu  kesehatan  seperti  WHO,  WHA,  dan  GHSA.  Sumber  daya yang dimiliki untuk mensukseskan tujuan diantaranya yaitu sikap negara terhadap keamanan kesehatan global, komitmen bersama, dan aksi kolaborasi dari seluruh aktor  terkait  dengan  memanfaatkan  industri  farmasi  dan  alat  kesehatan  serta organisasi masyarakat.
Berdasarkan penelitian Fathun dan Nurmasari (2021), setiap negara harus menyamakan  visi  dan  misinya  menjadi  satu  tujuan  besar  dalam  merumuskan kebijakan  luar  negeri  dan  keamanan  kesehatan.  Kebijakan  luar  negeri  saat  ini tidak bisa dipisahkan dari isu kesehatan karena hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan di aspek sosial dan ekonomi serta dapat menjaga stabilitas keamanan dunia.  Pelaksanaan  keamanan  kesehatan  sangat  membutuhkan  hubungan multilateral karena melibatkan banyak pihak yang memiliki pengalaman berbeda dan berbentuk sharing knowledge .
Lebih lanjut, kebijakan luar negeri telah mencapai pada titik melayani tujuan kesehatan  global  dalam  menghadapi  masalah  penyakit  tidak  menular, menghambat  penularan  penyakit,  melakukan  tindakan  perawatan  kesehatan, memberikan  akses  pelayanan  kesehatan,  dan  mewujudkan  UHC.  Aksi  tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan agar masyarakat bisa mendapatkan haknya (Fathun & Situmeang, 2021).
Wicaksana  (2020)  melalui  penelitiannya  mengemukakan  bahwa  dalam pelaksanaan  diplomasi  kesehatan  Indonesia  di  masa  pandemi  tidak  berjalan secara  signifikan.  Pelaksanaan  keamanan  kesehatan  Indonesia  memiliki hambatan pada faktor-faktor politik dalam negeri sebagai landasan kebijakan luar negeri. Posisi Indonesia sebagai middle power dengan politik luar negeri bebas- aktif  mengarahkan  untuk  loyal  terhadap  pendekatan  institusionalisme  asosiatif. Kajian  kebijakan  luar  negeri  yang  dijalankan  oleh  Kementerian  Luar  Negeri  RI hanya  berfokus  pada  tatanan  normatif  dengan  kemampuan  membuat  atau mensosialisasikan  kebijakan.  Dibutuhkan  juga  aplikasi  langsung  diplomasi kesehatan melalui hubungan multilateral maupun bilateral.
Selanjutnya,  kebijakan  yang  ditetapkan  Indonesia  di  dalam  negeri  tidak sejalan dengan arahan WHO yang mengarahkan setiap negara untuk menetapkan karantina wilayah secara ketat (lockdown) tidak dilaksanakan. Melainkan dengan melakukan  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  dengan  berbagai pertimbangan  melalui  karakteristik  daerah  setempat.  Kebijakan  yang  bertolak belakang  tersebut  secara  tidak  sadar  akan  menimbulkan  dampak  negatif  dan mengurangi  kepercayaan  masyarakat,  baik  nasional  maupun  internasional terhadap pemerintah (Wicaksana, 2020).

## 4. Kesimpulan
Keterlibatan FPGH sebagai inisiator tema kajian yang diangkat dalam forum internasional  telah  mencapai  target  utamanya  untuk  membawa  isu  kesehatan dalam  konstelasi  politik  dunia  melalui  diplomasi  kesehatan.  Usaha  untuk memerangi  pandemi  Covid-19  melalui  kolaborasi  nyata  merupakan  wadah negara-negara  anggotanya  untuk  menjalankan  diplomasi  kesehatan  dan menunjukkan eksistensinya dalam dunia internasional. Peran  Indonesia sebagai ketua  dalam  beberapa  sidang  bertujuan  untuk  menjalankan  politik  luar  negeri Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia melalui keamanan kesehatan.
FPGH dalam perkembangannya telah memiliki beberapa capaian pada tahun 2020.  Berdasarkan  hasil  analisis  penulis,  dalam  mewujudkan Affordable Healthcare  for  All ,  Indonesia  melalui  FPGH  telah  menangani  pandemi  Covid-19 memiliki  peran  sebagai  inisiator  dengan  keterlibatan  berbagai  aktor,  seperti Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Kesehatan,  industri  farmasi,  hingga  kelompok masyarakat.  Upaya  mewujudkan  sistem  kesehatan  yang  terjangkau  ditunjukan melalui keterlibatan BPJS Kesehatan sebagai lembaga terkait jaminan kesehatan nasional  dengan  memperkenalkan  program  Kartu  Indonesia  Sehat  serta membahas  langkah  alternatif  dalam  permasalahan  asuransi  kesehatan  di  masa mendatang.
Akses vaksin dan obat-obatan telah dikawal secara penuh oleh PBB dengan melibatkan kerangka kerja COVAX Facility yang menjamin distribusi vaksin global secara  adil  dan  berdasarkan  skala  prioritas.  Hal  tersebut  telah  diimplementasi melalui  kerjasama  hubungan  multilateral  untuk  membantu  negara  yang membutuhkan.  Keterlibatan  perusahaan  vaksin  merupakan  hal  penting  dalam menyelenggarakan  keamanan  kesehatan  dalam  penyediaan  stok  vaksin  global. Terciptanya  kerjasama  seperti  Indonesia-China  dalam  mengembangan  vaksin Sinovac serta kerjasama kawasan seperti ASEAN untuk menjaga stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah langkah besar dalam penanganan pandemi.
Langkah  kebijakan  yang  diambil  oleh  Indonesia  dalam  menanggulangi pandemi  Covid-19  melalui  FPGH  merupakan  upaya  menyuarakan  kepentingan negara-negara  berkembang  dalam  isu  kesehatan  global.  Ketimpangan  akses vaksin  dan  nasionalisme  vaksin  menjadi  fokus  yang  disuarakan  oleh Indonesia. Penguatan  sistem  kesehatan  nasional  menjadi  landasan  terciptanya  sistem kesehatan  global  yang  tangguh  untuk  menerapkan  keamanan  kesehatan.  Di samping itu, Indonesia menyerukan aksi kolaborasi dan kemitraan seluruh pihak atau  yang  dikenal  dengan  pendekatan “ One  Health ” dalam  mengatasi  pandemi dan  mendorong  negara  anggota  untuk  membangun  kesiapan  dan  ketahanan kesehatan terhadap ancaman biologi dan pandemi di masa mendatang.
Dalam  perkembangannya,  kebijakan  Indonesia  dalam  menangani  pandemi diapresiasi oleh WHO yang disampaikan oleh Tedros pada sidang HMM G20 tahun 2022  di  Bali,  Indonesia.  Diplomasi  kesehatan  menjadi  prioritas  kebijakan  luar negeri  Indonesia  dengan  menekankan  pada  penguatan  arsitektur  keamanan global melalui layanan kesehatan primer, seperti cakupan vaksinasi yang tinggi, pemberian booster vaksin  untuk  meningkatkan  resistensi  tubuh,  serta  sistem kesehatan  nasional.  Inisiasi  Indonesia  dalam  berbagai  forum  internasional menjadi penggerak negara-negara untuk mengambil langkah dalam menghadapi pandemi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari keketuaan Indonesia dalam FPGH tahun 2020 yang menggagas tema kesetaraan akses dan layanan kesehatan.

## Referensi Buku
Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative adn Mixed Methods Approaches. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Nomor 9).
Kickbush, I., Lister, G., Told, M., & Drager, N. (2013). Global Health Diplomacy .
Springer.
Laksono, H., Maryadi, P., Dewi, E. D., Aryadi, T., Santikajaya, A., Fitri, W., &
Putro, R. A. (2018). Kesehatan untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia . In Jakarta . BPPK Kemlu RI. Marsh, D. , & Stoker G. (2002). Theory and Methods in Political Science (2nd ed.). New York: Palgrave MacMillan Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third Edit). SAGE Publications.

## Artikel Jurnal
Amorim, C., Douste-Blazy, P., Wirayuda, H., Stare, J. G., Gadio, C. T., Dlamini Zuma, N., & Pibulsonggram, N. (2007). Oslo Ministerial Declaration-global health: a pressing foreign policy issue of our time. Lancet , 369 (9570), 1373 – 1378. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60498-X
Eikmeier, D. (2007). A Logical Method for Center-of-Gravity Analysis. Military Review , 87 (5), 62 – 66. Fathun, L. M., & Situmeang, N. (2021). Concept of Global Health Diplomacy in International Relations . 5 (1), 1 – 19. Katz, R., Kornblet, S., Arnold, G., Lief, E., & Fischer, J. (2011). Defining Health Diplomacy: Changing Demands in the Era of Globalization. The Milbank Quarterly , 89 (3), 503 – 523. Nurhikmah. (2018). Upaya Indonesia Untuk Melawan Ketidakadilan Dalam Sistem Kesehatan Global [Universitas Muhammadiyah Malang]. https://eprints.umm.ac.id/39758/
Roedyati, J. (2013). Keketuaan Indonesia Dalam Forum Foreign Policy Global Health  Tahun  2013. Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Internasional  UNPAR , 9 (1),
96511.
Setiawan, A. (2021). Peran Diplomasi Multilateral Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. SENASPOLHI 3 , 1 (1), 1 – 11. Taubenberger, J. K., & Morens, D. M. (2006). 1918 Influenza: the Mother of All Pandemics. Emerging Infectious Diseases , 12 (1), 15 – 22. https://doi.org/10.3201/eid1209.050979
Wicaksana, I. G. W. (2020). The Problem of Indonesia’s Health Diplomacy in the Age of Pandemic: Masalah Diplomasi Kesehatan Indonesia di Era Pandemi. Global Strategis , 14 (2), 275 – 288.

## Webpages
Amnesty International. (2018). USA: Policy of seperating children from parents is nothing short of torture. Retrieved from
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/usa-family-separation torture/
Patel, C. (2017). Time for ASEAN to Take Human Rights Seriously. Retrived from https://thediplomat.com/2017/02/time-for-asean-to-take-human-rights seriously/
Alamsyah, I. E. (2020, Juni 2). Dalam Forum FGPH, BPJS Kesehatan Perkenalkan Program JKN-KIS . Republika Online.
https://www.republika.co.id/berita/qbaigi349/dalam-forum-fgph-bpjs kesehatan-perkenalkan-program-jknkis
Chairunnisa, N. (2020, April 10). Jamin Pasokan Alat Medis, Indonesia Kerja Sama dengan 9 Negara . tempo.com.
https://nasional.tempo.co/read/1330083/jamin-pasokan-alat-medis- indonesia-kerja-sama-dengan-9-negara
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021, Januari 20). Indonesia Pimpin Foreign Policy and Global Health Dukung Upaya Global Akhiri Pandemi
COVID-19 – Sehat Negeriku . kemkes.go.id.
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200518/3033922/indo nesia-pimpin-foreign-policy-and-global-health-dukung-upaya-global- akhiri-pandemi-covid-19/
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). Kerja Sama Multilateral . https://kemlu.go.id/portal/id/page/21/kerja_sama_multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020a). Foreign Policy and Global
Health Ministers’ Virtua l Meeting (FPGH MVM) . kemlu.go.id. https://kemlu.go.id/oslo/en/news/8305/foreign-policy-and-global-health- ministers-virtual-meeting-fpgh-mvm
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020b). Joint Statement Menteri Kesehatan Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiative . kemlu.go.id. https://kemlu.go.id/oslo/id/news/6897/joint-statement-menteri- kesehatan-foreign-policy-and-global-health-fpgh-initiative
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, Februari 6). Indonesia emphasizes  support  for  WHO  in  dealing  with  health  emergencies . kemlu.go.id. https://kemlu.go.id/portal/en/read/1027/berita/indonesia World Health Organization. (2017, Februari 3). Determinants of Health . World Health Organization. https://www.who.int/news-room/questions-and- answers/item/determinants-of-health

## Interview
Hanna  Puspita  2023  Di  Direktorat  Sosial  Budaya  Direktorat  Kerjasama  ASEAN Kementrian Luar Negeri.