## PERJANJIAN POKOK DAN PERJANJIAN HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN ASAS PELENGKAP
Triana Dewi Seroja * , Winda Fitri **
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
Agreements for mortgages and complementary principles are two important legal issues  in  the  Underwriting  Rights  Law.  As  a  complement  to  the  existence  of  an agreement on mortgages, it depends on the main agreement. Hence, its existence must be preceded by a principal agreement.This research uses the legal normative approach.  It  is  a  research  method  conducted  by  analyzing  secondary  data  and utilizing a analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it was found that the Underwriting Agreement preceded by the Principal Agreement could not be  legally  justified.  This  is  Underwriting  Rights  are  esablished  or  only  have power,  if  the  debt  guaranteed  by  Underwriting  Rights  already  exists.  Unlike  the case  with  the  burden  of  mortgages  that  have  been  granted  in  the  first  credit agreement.  It  can also  be charged to  the next  credit agreement  that will  exist in the  future.  Therefore,  the  Underwriting  Law  can  be  justified  because  it  is  in accordance with the complementary principle.
Keywords: Principle agreement, aortgages, aomplementary principle.

## Abstrak
Perjanjian  hak  tanggungan  dan  asas  pelengkap  merupakan  dua  permasalahan hukum  yang  penting  dalam  UU  Hak  Tanggungan,  sebab  sebagai  pelengkap keberadaan  perjanjian  hak  tanggungan  bergantung  pada  perjanjian  pokoknya. Sehingga keberadaannya harus didahului dengan  perjanjian pokok.  Penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  sumber  data-data  sekunder menggunakan  deskriptif  analitis.  Berdasarkan  hasil  analisa  didapat  bahwa perjanjian Hak Tanggungan yang didahului oleh Perjanjian Pokoknya tidak dapat dibenarkan  secara  hukum.  Sebab  Hak  Tanggungan  lahir  atau  baru  memliki  daya kerja,  bila  utang  yang  dijamin  dengan  Hak  Tanggungan  sudah  ada.  Berbeda halnya dengan pembebanan hak tanggungan yang telah diberikan pada perjanjian kredit  pertama  namun  dapat  dibebankan  pula  pada  perjanjian  kredit  berikutnya yang  akan  ada  di  kemudian  hari.  Hal  ini  menurut  Undang-Undang  Hak Tanggungan dapat dibenarkan karena sesuai dengan asas pelengkap itu sendiri. Keywords: Perjanjian, Hak Tanggungan, Asas Pelengkap.

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam hukum positif Indonesia, lembaga jaminan yang dikenal adalah gadai dan hipotik  yang  diatur  dalam  Buku  II  KUHPerdata,  hak  tanggungan  yang  diatur
* Alamat Korespondensi : triana_dewi_seroja@yahoo.com
** Alamat Korespondensi : winda@uib.ac.id
dalam  Undang-Undang  No.  4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  (selanjutnya disebut  dengan UUHT), jaminan fidusia  yang diatur dalam Undang-  undang No. 42  thun  1999  tentang  Jaminan  fidusia.  Hipotik  merupakan  jaminan  kebendaan untuk  benda-benda  tidak  bergerak.  Sedangkan  gadai  adalah  jaminan  kebendaan untuk benda-benda bergerak.
Hak  Tanggungan  yang  memberikan  jaminan  atas  benda  tidak  bergerak  terhadap suatu hutang tertentu harus dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dalam Undang- Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  perjanjian  hak  tanggungan harus  berbentuk  akta  otentik,  yang  disebut  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT),  yang dibuat oleh pejabat berwenang  yaitu pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  10  ayat  (2)  karena  hak  tanggungan  itu harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan pasal 13 ayat (20 dan ayat (3) UUHT maka  pembuatannya  harus  berupa  akta  otentik,  di  mana  kekuatan  baik  dari  segi pembuktian  maupun  keabsahan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  pembuatan akta  secara  otentik  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  pembuatan  akta  di  bawah tangan.  Setiap  peraturan  perundang-undangan  diperlukan  adanya  suatu  asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan.
Demikian  pula  dalam  melakukan  perjanjian  selain  memperhatikan  ketentuan- ketentuan  yang  ada  harus  juga  memperhatikan  asas-asas  yang  terdapat  dalam hukum  perjanjian  pada  umumnya,  sedangkan  telah  diuraikan  di  atas  bahwa pemberian  hak  tanggungan  harus  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis, maka  dalam  melakukan  perjanjian  hak  tanggungan  juga  harus  memperhatikan asas-asas  yang  terdapat  dalam  hukum  perjanjian.  Perjanjian  hak  tanggungan merupakan  perjanjian  yang  keberadaannya  serta  hapusnya  bergantung  pada perjanjian  pokoknya  yaitu  perjanjian  hutang-piutang  atau  kredit,  maka  dari  itu sifat perjanjian hak tanggungan merupakan iceman dan merupakan pelengkap dari perjanjian  pokoknya.  Sebagai  perjanjian  pelengkap  maka  harus  memperhatikan asas  pelengkap.  Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad  menyatakan  bahwa  Asas Pelengkap: mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat itu tidak ditentukan lain. Maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenal hak dan kewajiban pihak-pihak saja. 1
Berdasarkan  rumusan    tersebut  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  asas  pelengkap merupakan  aturan  tersendiri  dan  terpisah  yang  dibuat  oleh  para  pihak  atas kesepakatan para pihak, yang mengatur hal tertentu tentang prestasi atau hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya, asas pelengkap merupakan suatu aturan yang berfungsi  sebagai  pelengkap atau penyempurna dari suatu ketentuan di  sini dapat dilihat bahwa sifatnya merupakan ikatan dari suatu aturan yang merupakan aturan  induknya  atau  pokoknya.  Misalnya  dalam  perjanjian,  dapat  diambil  suatu contoh dalam perjanjian utang- piutang,  di  mana  pada  pasal  1131  KUHPerdata
1 Abdulkadir  Muhammad,  S.H.,  Hukum  Perdata  Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1993, hlm 226
menyebutkan    bahwa    segala  kebendaan  si  berutang  menjadi  tanggungan  untuk segala  perikatan  seseorang,  dalam  hal  ini  perjanjian  utang-piutang  yang  dibuat tunduk dalam ketentuan yang ada dalam buku III KUHPerdata dan hak kebendaan yang  menjadi  jaminan  tunduk  pada  ketentuan  buku  II  KUHPerdata,  sementara perjanjian  untuk  memberikan  jaminan  atas  kebendaan  tersebut  merupakan ketentuan  terpisah  dari  perjanjian  utang-piutang  yang  dapat  dibuat  sendiri  oleh para pihak yang mana merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utang- piutang tersebut.
Dengan  demikian  Hak  Tanggungan  tidak  akan  ada  bila  tidak  ada  suatu  hutang atau kredit yang dijamin pelunasannya, sebagaimana  yang disebutkan pada pasal 1131 KUHPerdata. Dalam perjanjian pokoknya harus dimuat tentang adanya janji untuk  memberikan  Hak  Tanggungan  dan  perjanjian  Hak  Tanggungan  yang nantinya  dibuat  secara  terpisah  dari  perjanjian  pokoknya  tersebut  merupakan aturan  pelengkap  dan  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  perjanjian pokoknya.  Seperti  yang  diatur  dalam  pasal  10  ayat  (1)  UUHT  yang  berbunyi sebagai berikut ;
“ Pemberian  hak  Tanggungan  di  dahului  dengan  janji  untuk  memberikan  Hak Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  tertentu,  yang  dituangkan  di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut .”
Pasal  3  UU  Hak  Tanggungan  menyebutkan  bahwa  utang  yang  dijamin pelunasannya  dengan  Hak  Tanggungan  dapat  berupa  utang  yang  telah  ada  atau yang  telah  diperjanjikan  dengan  jumlah  tertentu  atau  jumlah  yang  pada  saat permohonan  eksekusi  Hak  Tanggungan  diajukan  dapat  ditentukan  berdasarkan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan.
Dalam  perkembangannya  terdapat  jaminan  hutang  atas  dasar  perjanjian  pokok yang akan ada di kemudian hari. Beberapa pendapat mengemukakan hal tersebut di atas dapat dilakukan, seperti pendapat dari hofmann, L.C 2
“ jaminan  kebendaan  gadai  dan  hipotik  dapat  diberikan  untuk  menjamin  hutang yang  akan  datang,  demikian  pula  tidak  ada  halangan  bahwa  penanggungan diberikan  untuk  menanggung  perikutan  yang  akan  ada  (die  voor  toekomstige verbinternissen is aangegaan… ).
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian pemberian  jaminan  dapat  dilakukan  lebih  dahulu  dari  suatu  perikatan  atau perjanjian  pokoknya.  Dalam  prakteknya  apabila  ada  terjadi,  bahwa  perjanjian pemberian  jaminan  dibuat  dan  ditandatangani  lebih  dahulu  pada  perjanjian pokoknya. Yang demikian itu sengaja diisyaratkan oleh kreditur, sebab khawatir, bahwa  setelah  perjanjian  kreditur  ditandatangani  dan  uangnya  telah  diberikan kepada  debitur,  kemudian  debitur  ingkar  janji.  Untuk  memberikan  jaminan sebagai  pelunasan  utangnya.  Jadi  sekalipun  secara  teoritis  perjanjian  jaminan
2 Hoffmann,  L.C.    Het    nedrkandsch    Verbinteniessen    rech,    Jilid    II,    de    Bijzondere overeenkomsten, cetakan pertama, J.B. Wolers Groningen, Batavia, 1936, hal. 425
merupakan  perjanjian  yang  hidup  dan  mati  bergantung  dari  perjanjian  pokoknya dan  karenanya  bisa  menimbulkan  kesan  mempunyai  kedudukan  yang  kurang penting, namun dalam prakteknya ia mempunyai peran yang sangat besar, bahkan sering kali justru perjanjian pokok baru bisa disetujui  apabila jaminannya dinilai cukup.  Seperti  yang  terdapat  pada  klausula  perjanjian  kredit  pada  Bank  Fama Internasional pada pasal 11 menyebutkan “ perjanjian kredit ini tidak akan pernah ada  apabila  tidak  diikuti  oleh  adanya  suatu  jaminan  dan  yang  nilai  jaminan tersebut mencukupi nilai kredit .”
Dalam  praktek  Bank  Fama  Internasional  di  dalam  salah  satu  klausul  perjanjian kreditnya menyebutkan bahwa “ mengenai pemberian kredit yang telah dan yang akan  ada  dengan  demikian  ketentuan  bahwa  mengenai  syarat-syarat  dan perjanjian yang akan ada tersebut, pihak kedua (bank) harus memberitahukannya kepada  pihak  pertama  (debitur) ”.  Dari  uraian  di  atas  dapat  digambarkan  bahwa jaminan  hak  tanggungan  yang  telah  didaftarkan  tersebut  dapat  juga  menjadi jaminan bagi perjanjian kredit berikutnya atau yang akan ada. Di sini dapat dilihat bahwa  hak  tanggungan  tersebut  telah  dibebankan  sebagai  jaminan  kredit berikutnya, hal ini menurut pasal 5 ayat (1) UUHT dapat dibenarkan.

## B. Rumusan Masalah
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  Hak  Tanggungan  dalam perbankan  sebagai  pembebanan  objek  jaminan  atas  benda  tidak  bergerak      milik debitur    dapat    dibebankan    pada    lebih    dari    satu    Hak    Tanggungan.  Apabila melihat  dari  sifat  jaminan  kebendaan  itu  sendiri,  suatu  jaminan  itu  lahir  dari adanya suatu perikatan atau perjanjian utang-piutang yang dijamin pelunasannya, sehingga  keberadaannya  sebagai  suatu    ikutan    atau    pelengkap    dari    perjanjian pokoknya,  namun  bila    Hak  Tanggungan  dikaitkan  dengan  pendapat-pendapat sebagaimana  disebutkan  di  atas  maka  terasa  janggal,  sebab  bagaimana  Hak Tanggungan akan ada bila perjanjian pokok yang memberikan jaminannya belum ada?  Dan  bilamana  asas  pelengkap  Hak  Tanggungan  dapat  dilanggar?. Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai Hak Tanggungan dan menuangkannya kedalam tiga rumusan permasalahan yaitu:
1. unsur-unsur  apa  saja  yang  terdapat  dalam  Perjanjian  Pokok  dan  Perjanjian Hak Tanggungan ?
2. unsur-unsur apa yang terdapat dalam Asas Pelengkap?
3. analisa mengenai kedudukan Perjanjian Hak Tanggungan yang dibuat sebelum Perjanjian Pokok dikaitkan dengan Asas Pelengkap ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  sifatnya  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  metode  penelitian dengan :
1. Pendekatan yuridis normatif
Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup: 3
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  terutama yang  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  penelitian  ini  bahan- bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  UUD  1945,  KUHPerdata, Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok agrarian,  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan, Undang-undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  Peraturan  pelaksanaannya  seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer,  antara  lain  berupa  rancangan  undang-  undang, hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum  dan  sebagainya.  Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku- buku yang membahas  mengenai  jaminan  dan  hukum  jaminan,  jaminan  kebendaan      hak tanggungan,      gadai,      hipotik,      hukum      benda,      hukum  perikatan,  hukum perbankan,  filsafat  dan  teori  hukum,  serta  buku-buku  lainnya  yang  terkait dengan penelitian ini.
c. Bahan  Hukum  Tertier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, surat kabar dan sebagainya.
2. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat  deskriptif analitis dilakukan dengan menganalisa dan menguraikan  secara  lengkap  dan  menyeluruh  sumber-sumber  data  sekunder yang diteliti.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Unsur-unsur dalam Perjanjian Pokok dan Perjanjian Hak Tanggungan
Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang prinsipil, karena bersifat mandiri dan dapat  berdiri  sendiri  oleh  karenanya  keberadaannya  tidak  bergantung  pada perjanjian lain, bahkan tidak jarang lahirnya perjanjian pokok diikuti oleh lahirnya perjanjian  lain.  Sebagai  suatu  perjanjian  yang  bersifat  mandiri  dan  dapat  berdiri sendiri tentu tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkann dirinya Sepakat atau consensus yaitu merupakan keinginan bersama atau seiya sekata dari para pihak yang membuat perjanjian;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Kecakapan  diatur  dalam  Pasal  1330  KUHPerdata  yang  menyebutkan  orang yang  tidak  cakap  membuat  perjanjian  adalah  orang  yang  belum  dewasa, wanita bersuami dan orang yang dibawah pengampuan;
3 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13.
3) Sesuatu hal tertentu Sesuatu  hal  tertentu  yaitu  bahwa  dalam  perjanjian  ada  isi  perjanjian  yang mengatur  hal  tertentu  atau  tujuan  tertentu  yang  hendak  dicapai  oleh  para pihak;
4) Sebab yang halal Sebab  yang  halal  yaitu  menyangkut  isi  perjanjian  serta  tujuan  atau  maksud diadakannya  perjanjian  tersebut  adalah  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan ketertiban umum, kesusilaan maupun undang- undang.
Dengan  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  hahwa  perjanjian  pokok,  merupakan perjanjian  yang  lahir  dari  adanya  kesepakatan  dri  para  pihak  oleh  karenanya sifatnya adalah :
1) Mandiri  dan  dapat  berdiri  sendiri  sehingga  yang  dapat  membatalkannya adalah apabila ketentuan dari pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi;
2) Perjanjian  pokok  dapat  diikuti  oleh  perjanjian  lainnya  sebagai  pelengkapnya sehingga  keberadaannya  merupakan  sebagai  induk  dari  perjanjian  lain  yang mengikutinya;
3) Keberadaannya berdasarkan pad kesepakatan yang dibuat para pihak;
4) Menganut  asas  terbuka,  artinya  siapapun  dapat  melakukan  atau  membuatnya asalkan  harus  didasarkan  pada  syarat  sahnya  perjnjian  dan  memperhatikan kepentingan umum dan tidak melanggar kesusilaan dan peraturan perundang- undangan.
Hak  Tanggungan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  91  UU  hak  tanggungan dalam pengertian ini dapat dikemukakan unsur Hak tanggungan, yaitu:
1) Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu;
2) Hak  jaminan  tersebut  berkenaan  dengan  hak  atas  tanah  berdasarkan  UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
3) Hak Tanggungan memberikan kedudukan yanag diutamakan kepada kreditur- debitur lainnya.
Unsur  pertama  berkenaan  dengan  Hak  Tanggungan  sebagai  hak  jaminan.  Hak Tanggungan merupakan Hak Kebendaan. Hak Kebendaan merupakan hak mutlak atas  sesuatu  benda  dimana  hak  itu  memberikan  kekuasaan  langsung  atas  sesuatu benda  dan  dapat  dipertahankan  terhadap  sispapun  juga.  Unsur  Hak  Tanggungan lainnya  adalah  pembebanan  hak  Tanggungan  dituangkan  dalam  suatu  akta  yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan  dalam  suatu  akta.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Hak Tanggungan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Akta  pemberian  Hak  Tanggungan merupakan  suatu  perjanjian  yang  tertulis.  Sebagai  hak  jaminan,  maka keberadaananya  mengikuti  perjanjian  pokoknya  atau  hak  jaminan  kebendaan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir . Hal ini telah ditegskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.
Perjanjian pokok yang melahirkan perjanjian-perjanjian maka untuk memberikan jaminan harus merupakan perjanjian yang sah, dalam artian mengikuti perjanjian pokoknya,  apabila  perjanjian  pokoknya  dikatakan  sah  menurut  pasal  1320 KUHPerdata  maka  perjanjian  jaminan  pribadi  tersebut  jauga  merupakan perjanjian yang sah. Namun sebaliknya, apabila diketahui berdasarkan pada pasal 1321  KUHPerdata  bahwa  perjanjian  pokoknya  mengandung  cacat  hukum  dan tidak  sah  maka  perjanjian  ikutannya  yaitu  perjanjian  jaminan  pribadi  tersebut menjadi tidak sah pula dan dapat dituntut pembatalannya.
Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang lahir dari perikatan yang tunduk dan diatur  dalam  ketentuan  sebagaimana  terdapat  dalam  buku  III  KUHPerdata. Perjanjian kredit merupakan salah satu usaha dalam perbankan yaitu memberikan pinjaman kepada pihak lain dimana dasar pemberian kredit ini merupakan pinjam- meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Namun dalam pekembangannya diatur secara lebih luas dan rinci dalam Undang-Undang No. 10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  serta  peraturan  lainnya  dalam  perbankan  yaitu  seperti  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang Jaminan Pemberinan Kredit.
Perjanjian  kredit  harus  diikuti  dengan  adanya  suatu  jaminan.  Jaminan  kredit tunduk  pada  ketentuan  hak  kebendaan  yang  diatur  dalam  buku  II  KUHPerdata. Dengan demikian segala penngaturan mengenai jaminan berdasar pada ketentuan dalam  buku  II  KUHPerdata.  Jaminan  dalam  kredit  merupakan  bentuk  sebagai pelengkap dari perjanjian kredit itu sendiri oleh sebab itu sebagai pelengkap maka keberadaan  perjanjian  jaminan  tergantung  pada  perjanjian  pokoknya.  Di  sini terlihat  bahwa  perjanjian  kredit  adalah  sebagai  perjanjian  pokok  yang  berdiri sendiri sedangkan perjanjian jaminan adalah pelengkapnya.

## 2. Unsur-unsur yang terdapat dalam Asas Pelengkap
Asas pelengkap dalam Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18  ayat  (1)  UU  hak  Tanggungan,  lebih  lanjut  Pasal  10  ayat  (1)  UU  Hak tanggungan menyebutkan:
“ Pemberian  Hak  Tanggungan  didahului  dengan  janji  untuk  memberikan  Hak Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  tertentun  yang  dituangkan  di dalam  dan  merupakan  bagian  tak  perpisahkan  dari  perjanjian  utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut .” Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur asas pelengkap dalam Hak Tanggungan adalah:
1) Keberadaannya bergantung pada perjanjian utang-piutang.
2) Keberadaannya harus merupakan ikutan dari perjanjian uang piutang;
3) Keberadaannya sebagai pelengkap atas jaminan pelunasan utang piutang;
4) Keberadaannya  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  perjanjian  utang- piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang amenimbulkan utang tertentu.
Asas  pelengkap  merupakan  suatu  bentuk  ikatan,  di  mana  keberadaannya bergantung  pada  induknya,  sehingga  ada  atau  tidaknya  bergantung  kepada  ada
atau    tidaknya    induknya,    asas    pelengkap     timbul   karena    jaminan   hak kebendaan. Dalam jaminan kebendaan asas pelengkap berfungsi sebagai jaminan terhadap  suatu  perjajiian  utang-piutang  atau  perjanjian  kredit.  Dalam  hal perjanjian kredit hak tanggungan merupakan asas pelengkap dari perjanjian kredit tersebut.
Sesuai dengan asas dari Hak Tanggungan yaitu sebagai pelengkap, pemberiannya haruslah  merupakan  ikutan  dari  perjanjian  pokok,  yaitu  perjanjian  yang menimbulkan  hubungan  hukum  utang-piutang  yang  dijamin  pelunasannya. Perjanjian  yang  menimbulkan  hubungan  utang-piutang  ini  dapat  dibuat  dengan akta  di  bawah  tangan  atau  harus  dibuat  dengan  akta  otentik,  tergantung  pada ketentuan  hukum  yang  mengatur  materi  perjanjian  itu.  Dalam  hal  hubungan utang-piutang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit.
Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis terdapat 2 (dua) hal terpenting dalam asas pelengkap, yaitu:
a. Perjanjian  Hak tanggungan harus  didahului dengan janji untuk memberikan hak Tanggungan;
b. Pembebanan    Hak    Tanggungan    dituangkan    dalam    suatu    akta    yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
Perjanjian  Hak  tanggungan  bukan  merupakan  perjanjian  yang  berdiri  sendiri. Keberadaannya  adalah  karena  adanya  perjanjian  lain  yang  disebut  perjanjian induk.  Dengan  kata  lain,  perjanjian  hak  tanggungan  adalah  suatu perjanjian pelengkap . Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau pelengkap  pada  suatu  piutang  tertentu,  yang  didasarkan  pada  suatu  perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  perjanjian  Hak  Tanggungan  adalah  suatu perjanjian pelengkap, karena dua hal, yaitu:
b.  Perjanjian    Hak    Tanggungan    merupakan    bagian    tak    terpisahkan    dari perjanjian utang yang bersangkutan;
c.  Hak  Tanggungan  hapus  karena  hapusnya  utang  yang  dijamin  dengan  Hak Tanggungan.
Dengan  demikian  bahwa  jelaslah  sebagai  perjanjian  pelengkap  maka  perjanjian hak  tanggungan  harus  didahului  dengan  perjanjian  kredit  yang  merupakan perjanjian pokok.
Oleh  karena  sebagai  asas  pelengkap.  Maka  keberadaannya  tergantung  dengan perjanjian  pokok. Dalam  hal  ini  bila  perjnjian  pokok  hapus,  maka  hapus  pula Perjanjian hak Tanggungannya, tetapi sebaliknya bila Perjanjian Hak tanggungan yang hapus, maka tidak menyebabkan perjanjian pokoknya juga    hapus. Dengan demikian  timbulnya  Hak  Tanggungan  hanya  dimungkinkan  oleh  UUHT  dan KUHPerdata  apabila  sebelumnya  telah  diperjanjikan  di  dalam  perjanjian  utang- piutang  yang  menjadi  dasar  pemberian  utang  yang  dijamin  dengan  Hak Tangguangan.
Akan  tetapi  dalam  praktik  di  dunia  perbankan  yang  terjadi  adalah  pembebanan Hak  Tanggungan  tanpa  diawali  dengan  perjanjian  pokok.  Hal  ini  dibuktikan
dengan adanya bank hipotik atau yang sekarang disebut dengan Hak Tanggungan bank  yang  merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh  debitur  sebagai  pemberi jaminan  untuk  jaminan  apa  saja  yang  sekarang  atau  nantinya  terhutang  oleh pemberi  jaminan  atas  dasar  apapun  juga.  Berhubung  dengan  uraian  tersebut, timbul  pertanyaan  bagaimana  konsekuensi  yuridis  dari  pembebanan  Hak Tanggungan yang tidak didahului dengan perjanjian pokok yang melahirkan utang bersangkutan,  tidak  sahkah  secara  hukum  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan? Mengingat  UU  Hak  tanggungan  telah  mengharuskan  pembebanan  hak Tanggungan  didahului  dengan  perjanjian  pokok,  memang  sudah  seharusnya  Hak Tanggungan  yang  dibuat  sebaliknya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Namun demikian  kita  tetap  perlu  memperhatikan  perkembangan  atau  kebutuhan  di masyarakat,  sehingga  sebelum  menentukan  Hak  Tanggungan  tidak  sah  secara hukum  harus  juga  memperhatikan  kebutuhan  dalam  praktik.  Hal  ini  juga mengingat  teori  hukum  pembangunan  Muchtar  Kusumaatmadja,  yang menyebutkan  hukum  sebagai  sarana  pembangunan.  Lebih  lanjut  mengenai penjelasan  asas  pelengkap  dari  Hak  Tanggungan  akan  diberikan  pembahasan selanjutnya dalam sub Bab di bawah ini.
3. Analisa  mengenai  kedudukan  Perjanjian  Hak  Tanggungan  yang  dibuat sebelum Perjanjian Pokok dikaitkan dengan Asas Pelengkap
Dalam  pembahasan  ini  penulis  akan  mengkaji  bagaimana  kedudukan  pemberian Hak  Tanggungan  yang  dibuat  sebelum  perjanjian  pokok,  dalam  arti  Hak Tanggungan  tidak  diperjanjikan  dalam  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan utang.  Dalam  Pasal  10  ayat  (1)  UU  hak  Tanggungan  ditentukan:’…… di  dalam dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  utang-piutang  yang bersangkutan  atau  perjanjian  lainnya  yang  menimbulkan  utang  tersebut ”.  Kata- kata  tersebut  menunjukkan  bahwa  janji  pemberian  Hak  Tanggungan  hanya dituangkan  dalam  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan  Hak  Tanggungan. Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  janji  pemberian  Hak Tanggungan  tidak  boleh  dituangkan  dalam  suatu  akta  yang  terpisah  dan  berdiri sendiri, diluar perjanjian pokoknya.
Sebagai suatu perbandingan dalam hak jaminan hipotik yang dahulu berlaku bagi jaminan  hak  atas  tanah,  orang  bisa  untuk  menjanjikan  jaminan  hipotik  dengan menuangkan janji tersebut seperti dalam suatu akta tersendiri, yang biasa disebut dengan  Surat  Kuasa  Untuk  memasang  Hipotik  (SKMH).  Dalam  SKMH  ada ditentukan  bahwa  para  pihak  atau  pemberi  kuasa  sepakat  untuk  menganggap SKMH sebagai bagian dari perjanjian pokoknya, walaupun demikian akta tersebut tetap terpisah dari perjanjian pokoknya.
Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud di atas, bila  diartikan  dari  kata-katanya,  tidak  mungkin  menafsirkan  sesuai  dengan  apa yang  telah  diuraikan  di  atas.  Dengan  demikian  konsekuensi  yuridisnya  adalah Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  tidak  diterima  sebagai janji  untuk  memberikan  Hak  Tanggungan.  Untuk  diterima  sebagai  suatu  janji yang  demikian,  maka  harus  dituangkan  dalam  perjanjian  pokoknya.  Dengan demikian  bila  kreditur  lalai  untuk  memperjanjikan  jaminan  Hak  Tanggungan,
maka  konsekuensinya  adalah  dia  tidak  berhak  menuntut  pemberian  Hak Tanggungan.  Namun  demikian  debitur  atau  pihak  ketiga  yang  menjamin  debitur tetap  diberikan  wewenang  untuk  memberikan  Hak  Tanggungan  kepada  kreditur. Selain  permasalahan  mengenai  janji  untuk  memberikan  Hak  tanggungan  yang harus  dimuat  dalam  perjanjian  pokoknya,  terdapat  juga  masalah    lain sepertiberkenaan  dengan  adanya  pemberian  Hak  Tanggungan  terlebih  dahulu, sedangkan  perjanjian  pokoknya  yang  menimbulkan  utang  yang  dijamin  dengan Hak Tanggungan belum ada.
Perkembangan  perkreditan  dan  lembaga  jaminan  saat  ini  disesuaikan  dengan kebutuhan  untuk  menampung  kebutuhan  praktek  dari  apa  yang  pada  waktu  lalu disebut dengan Hipotik, Bank Hipotik adalah jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai  pemberi  jaminan  untuk  menjamin  apa  saja  yang  sekarang  atau  nantinya terhutang oleh pemberi jaminan atas dasar apapun juga. Sekarang jaminan seperti itu disebut dengan Hak Tanggungan Bank. 4 Perkembangan bank hipotik menjadi hak tanggungan Bank dapat dimengerti karena berlakunya hak jaminan kebendaan Hak Tanggungan bagi hak atas tanah yang sebelum lahirnya uu Hak Tanggungan masih menggunakan hak jaminan kebendaan hipotik.
Para  Ahli  seperti  Scholten,  Hofmann  L.C  dan  Wawan  Setiawan  yang  tidak melihat keberatan dan memungkinkan bahwa jaminan dalam hal ini termasuk juga Hak Tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan hutang tertentu dapat diberikan untuk  menjamin  utang  yang  akan  ada,  bahkan  sekalipun  perjanjian  yang  akan melahirkan  perikatan  (utang-utang/kredit)  tersebut  pada  saa  jaminan  diberikan belum  lahir.  Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  keberadaan  Hak  Tanggungan diperlukan  untuk  mengikuti  perkembangan  kebutuhan  dalam  praktik  bank  dan untuk  memberikan kemudahan dalam pemberian  kredit  bank. Yang demikian itu sengaja diisyaratkan oleh kreditur, sebab khawatir, bahwa setelah perjanjian kredit ditandatangani  dan  uangnya  telah  diberikan  kepada  debitur,  kemudian  debitur ingkar  janji  untuk  memberikan  jaminan  sebagai  pelunasan  utangnya,  apabila debitur  melakukan  wasprestasi.  Jadi  sekalipun  secara  teoritis  perjanjian  jaminan merupakan  perjanjian  yang  hidup  dan  mati  bergantung  dari  perjanjian  pokoknya dan  karenanya  bisa  menimbulkan  kesan  mempunyai  kedudukan  yang  kurang penting, namun dalam prakteknya, ia mempunyai peran yang sangat besar, bahkan sering  kali  justri  perjanjian  pokok  baru  bisa  disetujui  apabila  jaminannya  dinilai cukup hal ini seperti yang terdapat pada salah satu klausula pada perjanjian kredit pada salah satu Bank swasta di Indonesia pada pasal 11 menyebutkan bahwa
“ perjanjian  kredit  ini  tidak  pernah  ada  apabila  tiak  diikuti  oleh  adanya  suatu jaminan dan yang nilai jaminan tersebut mencukupi nilai kredit ”.
Yang  demikian  itu  dilakukan  oleh  kreditur,  sebab  khawatir,  bahwa  setelah perjanjian  kreditur  ingkar  janji  untuk  memberikan  jaminan  sebagai  pelunasan utangnya.  Jadi  sekalipun  secara  teoritis  perjanjian  jaminan  merupakan  perjanjian yang  hidup  dan  mati  bergantung  dari  perjanjian  pokoknya  dan  karenanya  bisa
4 J. Satrio, Hukum jaminan hak Jaminan Kebendaan Fiducia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 163
menimbulkan  kesan  mempunyai  kedudukan  yang  kurang  penting,  namun  dalam, prakteknya  ia  mempunyai  peran  yang  angat  besar,  bahkan  sering  kali  justru perjnjian pokok baru bisa disetujui apabila jaminannya dinilai cukup.
Namun  dalam  beberapa  permasalahan  yang  mungkin  timbul  yaitu,  kapan  Hak Tanggungan  lahir?,  bukankah  Hak  tanggungan  itu  merupakan  asas  pelengkap?, sehingga hak tanggungan baru mempunyai daya kerja, kalau utang yang diberikan jaminan  Hak  Tanggungan  sudah  ada  atau  lahir/  Jadi  akan  mengalami  gangguan, sehingga  lebih  jauh  akan  mengganggu  stabilitas  ekonomi  nasional  dan  tujuan pembangunan  nasional  dan  juga  akan  adanya  ketidak  seimbangan  dan  tidak  ada kepastian  hukum  atau  lemahnya  kedudukan  debitur,  karena  perjanjian  hak tanggungannya  telah  diberikan  terlebih  dahulusementara  perjanjian  pokoknya belum dan dalam ini apabila dilihat dari segi itikad baik kreditur apabila kreditur mempunyai itikad tidak baik maka pihak debitur akan dirugikan.
Saat  ini  praktik  pembebanan  Hak  Tanggungan  yang  perjanjian  pokoknya melahirkan  utang  belum  ada  masih  dapat  dilakukan,  walaupun  UU  Hak Tanggungan belum mengakomodasi kebutuhan praktik tersebut, yaitu seperti pada contoh.  Hal  ini  dilakukan  pihak  bank  untuk  dapat  menghemat  waktu  dan  biaya. Namun demikian untuk mendukung teori hukum pembangunan, maka kebutuhan praktik  tersebut  harus  segera  diakomodasi  dalam  suatu  peraturan  perundangan atau  dengan  melakukan  revisi  UU  Hak  Tanggungan  dan  peraturan pelaksanaannya.
Namun  demikian  kebutuhan  praktik  tersebut  di  atas  bila  dikaitkan  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  No.  4  Tahun  1996  tidak  dapat  dibenarkan  secara hukum,  sebab  Hak  Tanggungan  lahir  atau  baru  memiliki  daya  kerja,  bila  utang yang dijamin dengan Hak tanggungan sudah ada. Hak Tanggungan mutlak harus dipatuhi,  karena  memang  UU  Hak  Tanggungan  menghendaki  demikian,  bahwa maksud  dibuatnya  ketentuan  dalam  UUHT  tersebut  lebih  untuk    memberikan jaminan    kepastian  dan  perlindungan  hukum  khusus kepada debitur, sebab bila tidak  demikian  bagaimana  halnya  bila  ternyata  utang  tidak  terjadi  sama  sekali, sedangkan  Hak  Tanggungan  telah  dibebankan.  Keadaan  mungkin  akan  semakin buruk  bila  ternyata  kreditur  tidak  memiliki  itikad  baik,  apalagi  bila  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  sudah  dibuat  dan  ditandatangani  para  pihak  dan  di daftarkan  di  Kantor  Pertanahan  setempat,  dengan  demikian  menurut  UUHT bahwa  perjanjian  Hak  tanggungan  yang  dibuat  tanpa  didahului  oleh  perjanjian pokoknya adalah perbuatan melawan hukum maka konsekuensinya perjanjian itu batal demi hukum.  Hal  yang sama dapat  kita lihat  pada pasal  1131  KUHPerdata yang menyebutkan :
” segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak, baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  bru  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan .”
Dalam  KUHPerdata  juga  mengatakan  bahwa  segala  benda  milik  debitur merupakan jaminan atau tanggungan dari perikatannya. Jadi adanya jaminan atau tanggungan berasal dari adanya perikatan yaitu utang atau krdit debitur, sehingga jaminan atau tanggungan itu keberadaannya berasal dari perikatan utang-piutang.
Sehingga keberadaan jaminan atau tanggungan harus ada dasarnya yaitu perikatan atau  perjanjian  utang  piutang,  dengan  demikian  dalam  KUHPerdata  pun  tidak mengakomodasikan bahwa jaminan atau tanggungan dapat diberikan lebih dahulu dari perjanjian utang-piutangnya.
Namun berbeda halnya dengan pembebanan hak tanggungan yang diberikan pada perjanjian  kredit  pertama  namun  dapat  dibebankan  pula  pada  perjanjian  kredit berikutnya  yang akan ada di  kemudian hari, seperti  yang  terdapat  dalam  praktek disalah  satu  Bank  Swasta  di  Indonesia  di  dalam  salah  satu  klausul  perjanjian kreditnya menyebutkan bahwa “ mengenai pemberian kredit yang telah dan yang akan  ada  dengan  demikian  ketentuan  bahwa  mengenai  syarat-syarat  dan perjanjian-perjanjian  yang  akan  ada  tersebut,  pihak  kedua  (bank)  harus memberitahukannya  kepada  pihak  prtama  (debitur) ”.  Dari  uraian  di  atas  dapat digambarkan  bahwa  jaminan  hak  tanggungan  yang  telah  didaftarkan  tersebut dapat juga menjadi jaminan bagi perjanjian kredit berikutnya atau yang akan ada. Di  sini  dapat  dilihat  bahwa  hak  tanggungan  tersebut  telah  dibebankan  sebagai jaminan  kredit  berikutnya,  dengan  demikian  Hak  Tanggungan  telah  dibebankan untuk  kredit  yang  berikutnya  hal  ini  menggambarkan  bahwa  pembebanan  Hak tanggungan yang telah diberikan pada perjanjian kredit pertama dapat dibebankan pula  pada  perjanjian  kredit  berikutnya  yang  akan  ada  di  kemudian  hari.  Hal  ini menurut  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  hal  seperti  ini  dapat  dibenarkan. Menurut pasal 5 ayat (1) UUHT menentukan bahwa suatu objek Hak Tanggungan dapat  dibebani  lebih  dari  satu  Hak  Tanggungan  guna  menjamin  pelunasan  lebih dari satu utang. Pembebanan terhadap lebih dari satu utang dalam UUHT disebut peringkat  Hak  Tanggungan.  Peringkat  Hak  Tanggungan  ini  bertujuuan  untuk adanya  hak-hak  kreditur  yang  didahulukan  dari  kreditur  lain,  oleh  karenanya peringkat Hak Tanggungan didaftarkan berdasarkan tanggal Akta Pemberian Hak Tanggungan, apabila akta pemberian Hak Tanggungan terebut dibuat pada tanggal yang  sama  maka  peringkat  Hak  Tanggungan  ditentukan  oleh  nomor  urut  Hak Tanggungan.  Dan  bila  dikaitkan  dengan  asas  pelengkap  maka  uraian  di  atas tersebut  dapat  dibenarkan karena perjanjian hak  tanggungan sebagai  aturan  yang terpisah  yang  merupakan  bagian  dari  aturan  pokoknya  (perjanjian  pokoknya) sesuai dengan asas pelengkap sehingga peraturan yang dibuat secara tersendiri itu dapat  dilaksanakan sebagaimana peraturan pokoknya dan berlaku serta  mengikat bagi masing- masing pihak yang membuatnya.
Lebih lanjut Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan menyebutkan: “ Pemberian  Hak  Tanggungan  didahului  dengan  janji  untuk  memberikan  Hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  utang-piutang  yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.”
Dengan  melihat  uraian    di  atas  maka  apabila    dikaitkan  dengan  perjanjian  maka asas pelengkap merupakan suatu petunjuk dan penyempurna dari suatu perjanjian pokok.  Jadi  jelaslah  bahwa  hak  tanggunngan  merupakan  bagian  dari  asas pelengkap,  yang  ada  atau  lahirnya  dan  hapusnya  bergantung  pada  perjanjian pokoknya  yaitu  perjanjian  utang-piutang  atau  kredit  dengan  melihat  unsur-unsur asas  pelengkap  yang  tedapat  dalam  hak  tanggungan  tersebut  di  atas  maka
keberadaan  hak  tanggungan  harus  didahului  oleh  perjanjian  pokoknya  yaitu perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian  kredit.  Dengan  demikian  berdasarkan pada pasal tersebut di atas maka apabila pemberian Hak Tanggungan lebih dahulu dilakukan daripada perjanjian pokoknya maka asas pelengkap tersebut dilanggar.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dikemukakan  dua  masalah  pokok  seputar pembahasan  ini,  yaitu  pertama  kebutuhan  praktik  di  dunia  perbankan  atau umumnya  bagi  kebutuhan  pembangunan  ekonomi  nasional  memerlukan efektivitas  dan  efisiensi  waktu  dan  biaya,  tetapi  dalam  hal  ini  hukum  tidak  atau belum  mengakomodasi  kebutuhan  tersebut.  Kedua  mengenai  tujuan  dan  fungsi hukum  secara khusus  untuk  mendorong dan mengarahkan pembangunan  sebagai tujuan  dari  hukum  modern,  sedangkan  bila  dikaitkan  dengan  masalah  di  atas, hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  belum  mencapai  tujuan  tersebut, karena masih belum mengakomodasikan kebutuhan praktik di masyarakat.
Teori  hukum  pembangunan  yang  dikemukakan  oleh  Muchtar  Kusumaatmadja mengemukakan  bahwa  hukum  tidak  boleh  ketinggalan  dengan  proses perkembangan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Pembangunan  yang berkesinambungan  menghendaki  adanya  konsepsi  hukum  yang  selalu  mampu mendorong dan mengarahkan  pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern.  Konsep  tersebut  kemudian  dimodifikasi  menjadi  hukum  sebagai  sarana pembangunan  (1976).  Sebagai  impementasi  dari  arah  kebijakan  tersebut  di  atas, pemerintah  menetapkan  program  perencanaan  hukum  yang  ditujukan  untuk menciptakan  persamaan  persamaan  persepsi  dari  seluruh  pelaku  pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai issu strategis dan global yang  secara  cepat  perlu  diantisipasi  agar  penegakan  dan  kepastian  hukum  tetap berjalan  secara  berkesinambungan.  Dengan  program  ini  diharapkan  akan dihasilkan kebijakan atau materi hukum  yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik  pada  saat  ini  maupubn  masa  mendatang,  mengandung  perlindungan  dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  mempunyai  daya  laku  yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan.
Bila  dikaitkan  dengan  permasalahan  di  atas,  maka  setiap  kebijakan  pemerintah atau  materi  hukum  yang  dibuat  berkenaan  dengan  Hak  Tanggungan  dan hubungannya  dengan  perjanjian  pokok,  harus  memenuhi  unsur  sosiologis,  yaitu materi  hukum  yang  dibuat  harus  sesuai  dengan  aspirasi  atau  kebutuhan masyarakat pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar peraturan yang dibuat memiliki daya yang efektif dalam masyarakat.

## E. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  sebagai  jawaban  dari    permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Unsur-unsur dalam perjanjian kredit sama dengan unsur-unsur  yang terdapat dalam  perjanjian  pokok  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian kredit  merupakan  perjanjian  pokok,  unsur-unsur  itu  yaitu  :  menganut  asas
terbuka,  artinya  siapapun  dapat  melakukan  atau  membuatnya  asalkan  harus didasarkan  pada  syarat  sahnya  perjanjian  dan  memperhatikan  kepentingan umum  dan  tidak  melanggar  kesusilaan  dan  peraturan  perundang-undangan mandiri  sehingga  yang dapat  membatalkannya  adalah apabila ketentuan dari pasal  1320  KUHPerdata  tidak  terpenuhi,  dan  perjanjian  pokok  dapat  diikuti oleh  perjanjian  lainnya  sebagai  pelengkap  sehingga  keberadaannya merupakan  sebagai  induk  dari  perjanjian  lain  yang  mengikutinya. Pembebananan  terhadap  Hak  Tanggungan  harus  dituangkan  dalam  pejanjian Hak  Tanggungan.  Keberadaan  perjanjian  hak  tanggungan  karena  adanya perjanjian lain  yang disebut dengan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.
Dengan  kata  lain  perjanjian  hak  tanggungan  adalah  perjanjian  pelengkap, sehingga  hapusnya  atau  berakhirnya  perjanjian  hak  tanggungan  bergantung pada perjanjian pokok.
b. Asas pelengkap merupakan aturan terpisah yang dibuat oleh para pihak yaitu debitur  dan  kreditur  secara  tersendiri,  sebagai  penyempurna  suatu  perjanjian dan  dalam  penerapan  dan  pelaksanaannya  tetap  harus  berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak  yakni  debitur  dan  kreditur,  dengan  demikian asas pelengkap berlaku bagi perjanjian hak tanggungan karena perjanjian hak tanggungan  bersifat asseccoir atau  ikatan  dari  perjanjian  pokoknya  bila dikaitkan  dengan  asas  pelengkap  maka  keberadaan  hak  tanggungan merupakan aturan pelengkap atau penyempurna dari perjanjian pokok.
c. Berdasarkan  KUHPerdata,  dalam  pasal  1131  KUHPedata  maka  jelaslah bahwa perjanjian utang piutang (kredit) harus lebih dahulu ada dari perjanjian hak  tanggungan  sebagai  jaminan  atas  utang  (kredit)  tersebut  dan  apabila dilihat  dari  asas-asas  perjanjian  itu  sendiri  sebagaimana  yang  diatur  dalam KUHPerdata sebagai acuan dasar dari segala perjanjian maka perjanjian Hak Tanggungan  yang  dibuat  sebelum  perjanjian  pokok  tidak  dapat  dilakukan mengingat  bahwa  dalam  memberikan  Hak  Tanggungan  sebagai  jaminan harus  juga  memperhatikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  debitur. Bila  dikaitkan  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  bahwa  perjanjian  Hak Tanggungan  yang  dibuat  tanpa  didahului  oleh  perjanjian  pokoknya  adalah perbuatan  melawan  hukum  maka  konsekuensinya  perjanjian  itu  batal  demi hukum.  Berbeda  halnya  dengan  pembebanan  hak  tanggungan  yang  telah diberikan pada perjanjian kredit pertama namun dapat   dibebankan pula pada perjanjian kredit berikutnya  yang akan ada di kemudian hari hal ini menurut Undang-Undang  hak  Tanggungan  hal  seperti  ini  dapat  dibenarkan.  Dan  bila dikaitkan  dengan  asas  pelengkap  maka  uraian  di  atas  tersebut  dapat dibenarkan  karena  perjanjian  hak  tanggungan  sebagai  aturan  yang  terpisah yang  merupakan  bagian  dari  aturan  pokoknya  (perjanjian  pokoknya)  sesuai dengan  asas  pelengkap  sehingga  peraturan  yang  dibuat  secara  tersendiri  itu dapat  dilaksanakan  sebagaimana  peraturan  pokoknya  dan  berlaku  serta mengikat bagi masing-masing pihak yang membuatnya.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Hoffmann,  L.C.    Het    nedrkandsch    Verbinteniessen    rech,    Jilid    II,    de Bijzondere overeenkomsten. cetakan pertama, J.B. Wolers Groningen, Batavia, 1936.
J. Satrio. Hukum jaminan hak Jaminan Kebendaan Fiducia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Muhammad  Abdulkadir.  Hukum  Perdata  Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1993.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

## Bahan Hukum
Perjanjian-perjanjian  Kredit  dari  Lembaga  Keuangan  Perjanjian-perjanjian Kredit dari Notaris Perjanjian Hak Tanggungan.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan