Peranan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi
Oleh :
Peri Irawan S.IP 1 , Agustina Setiawan S.IP ., M.Si 2 , Dahly Sukmapryandhika Ar., Drs.,
M.Si 3
Universitas Jenderal Achmad Yani-Cimahi;

## Abstract
The role of  Kominda  as eyes and earsin carry out early warning  and  early  detection to  threat,  interference,  resistance  and  challange  in  the  region  isvery  existance  necessery. That  case do aseffort  to  keep stability region  so that  the threat,  interference,  resistance  and challange  appears  may  pressed  since  early  by  the  certain  sequence  and  methode.  The existance of  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia in  area  of  Sukabumi  city is considered astray  by the  religious  Majelis  Ulama  Indonesia  number  :  11/MUNAS  VII/MUI/15/2005  and  another rule  release  by  the  side  of  Indonesian  government  related  banned  of  Jemaah  Ahmadiyah Indonesia  dispersion  there  are  SKB  3  Menteri  Tahun  2008  No.  Kep :  033/JA/6/2008  about command  and  warming  to  the  member  or  followers  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  become one  case  of  attention  bye  the  Sukabumi  citys  government.  Passed  of  Kominda  as  one  of region  government  instrument  effortssome  early  handling  prosses  for  burst  of  problem  both for  happened  or  will  be  happen  as a  form  anticipation  and  prediction, but  the  prosses have constrain  from  the facilities  and  basic facilities which  used  by  Intelligent  who  moved  in  the ground. However that case unaffect the quality of performance of Kominda.
Keywords : Kominda, Early Warning and Early Detection.

## Peranan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Kota Sukabumi

## Pendahuluan
Keterlibatan    masyarakat    sipil dalam  reformasi  sektor  keamanan  berawal dari  studi  hubungan  sipil  -  militer ( civilianmilitary      relations )  hal  tersebut dimuat  dalam  konsep Security  Sector Reform (SSR)  atau  yang  biasa  dikenal dengan    Reformasi    Sektor    Keamanan (RSK)  yang  digagas  melalui  Penelitian Institute  for  Defense,  Security  and  Peace
Studies (IDSPS)    tentang    Efektivitas Strategi    Organisasi    Masyarakat    Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan    di    Indonesia    1998-2006 (Jakarta : IDSPS, 2008) dan konsep kajian- kajian hubungan sipil - militer ( civilianmilitary            relations )  tersebut dikemukakan  pula  oleh  Uri-Bar  Josep dalam Intelligence  Intervention  in  the Politics  of  Democratic  States  (University Park,     PA:     The     Pennsylvania     State
University  Press,  1995). Konteks  negara yang sedang  melakukan demokratisasi dari pemerintahan  otoriter,  yang  sejak  satu dasawarsa  terakhir  seperti  menjadi  bagian dari      konsep  yang  lebih  besar,  yaitu reformasi sektor keamanan.
Lebih   dari   itu,   menurut   Wibisono (2009 : 2) menjelaskan :
“Reformasi sektor keamanan
berusaha memastikan bahwa
penyediaan  keamanan  merupakan fungsi negara yang terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan pembangunan, yang seluruhnya berakar    pada    kebutuhan    rakyat. Maka  sektor  keamanan,  ketimbang menjadi    faktor    ketakutan    bagi rakyat, menjadi bagian integral dengan  pembangunan  yang  menjaga kontinuitas  pertumbuhan  ekonomi dan  kesejahteraan  sosial  melalui perdamaian”.
Pencapaian kunci dari konsep Security  Sector  Reform (SSR)  yang dilakukan melalui kerjasama antara Indonesia  dengan  Jerman  melalui Insitute for  Defense,  Security  and  Peace  Studies ( IDSPS)  dengan Ganeva  Centre  for  the Democratic  Control  of  Armed  Forces (DCAF)  yang  menghasilkan  panduan- panduan dalam Reformasi Sektor Keamanan     dalam     rangka     penguatan
kapasistas  pengawasan  demokrasi  sektor keamanan  oleh  parlemen  dan  masyarakat sipil.
Intelijen merupakan salah satu instrumen  penting  bagi  penyelenggaraan kekuasaan     negara    dan    pemerintah    di tingkat  daerah.  Intelijen  juga  merupakan produk  yang  dihasilkan  dari  proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis,  integrasi,  dan  interpretasi  dari seluruh  informasi  yang  berhasil didapatkan terkait  dengan  isu  keamanan  nasional  dan stabilitas    daerah.    Dengan    kata    lain, intelijen  merupakan  sari  dari  pengetahuan yang  mencoba   membuat  prediksi  dengan menganalis dan mensintesis aliran informasi  terkini,  serta  menyediakan  bagi para  pembuat  keputusan  berbagai  proyeksi latar   belakang   serta   tindakan   alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan  tindakan  yang  akan  dibuat.  Sebagai bagian  dari  sistem  keamanan  nasional, intelijen    berperan    sebagai    sistem peringatan  dini  dan  sistem  strategis  untuk mencegah  terjadinya  pendadakan  strategis yang mengancam keamanan negara.
Dalam  Kamus  Istilah  Intelijen (2004  :  43)  Secara  umum  bahwa  Intelijen adalah :
usaha,  pekerjaan,  kegiatan      dan tindakan  yang  dilakukan  dengan metode-metode    tertentu    dan secara        terorganisasi        untuk
mendapatkan/menghasilkan produk      berupa       pengetahuan tentang    masalah-masalah    yang dihadapi   baik   yang   sudah   dan sedang     terjadi     maupun     yang mungkin  akan  terjadi,  kemudian disajikan   kepada   pimpinan/ user sebagai       bahan       pengambilan keputusan/kebijaksanaan         dan tindakan dengan resiko yang telah telah      diperhitungkan     terlebih dahulu.
Sesuai  dengan  konsep  idealnya Suryadi  (2016  :  28)  intelijen  negara  dapat dibedakan  menjadi  dua  pengertian  sebagai fungsi  dan  sebagai  organisasi.  Intelijen sebagai fungsi :
1.  pada  hakekatnya  terpusat  pada sistem  peringatan  dini (early warning  system) dimana  tugas intelijen adalah
untuk mengumpulkan, menganalisa, dan    memberikan    informasi yang    diperlukan    kepada pembuat kebijakan. Sementara,
2. sebagai      sebuah      organisasi, institusi  intelijen  tidak  jauh berbeda  dengan  institusi  negara lainnya.
Sementara  itu,  menurut  Saronto (2008  :  2)  mengungkapkan  “fungsi  utama intelĳen  biasa  disempitkan  dalam  dua konsep  yaitu  deteksi dini  dan  cegah dini”.
Kemudian, menurut Widjajandto dan Wardhani  (2008  :  4)  terdapat  6  (enam) karakter  utama  yang  harus  dimiliki  oleh sistem intelijen negara antara lain adalah :
1.  tunduk kepada otoritas politik
2. terikat          pada          prinsip akuntabilitas  hukum,  politik, serta finansial
3.  berkembang    sebagai    institusi profesional  yang  bersifat  non- partisan,  dan/atau  tidak  untuk kepentingan pribadi, dan memiliki moralitas dan integritas institusi yang kuat
4.  memiliki  etos  profesional  yang terwujud  dalam  kode  etik intelijen negara
5.  menjalankan   fungsi   spesifik,
dan
6.  memiliki                kompetensi- kompetensi  utama  dan  teknis yang  spesifik  sehingga  dapat secara  efektif  menjadi  bagian dari  sistem  peringatan  dini  dan pertahanan negara.
Bagian  terpenting  dari  pembentukan  dinas intelijen negara adalah  menciptakan  sistem kedinasan yang memiliki kapasitas integritas,  dan  profesionalisme  dalam melakukan kegiatan intelijen, yaitu memperoleh,  menganalisa,  dan  menilai informasi-informasi  yang  sahih  dan  terkini mengenai       kegiatan-kegiatan       musuh.
Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masih mengalami  proses  pembangunan  bangsa dan  negara,  mengalami  dinamika  pada perkembangan  sejarah  badan  intelijennya. Untuk    melakukan    evaluasi    terhadap evolusi interaksi intelijen dan negara.
Armawi  (2013  :  70)  mengemukakan  pada tahun 2002 bahwa :
“Presiden Republik Indonesia
mengeluarkan  Intruksi  Presiden
Nomor  5  Tahun  2002  tentang
Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan  Intelijen  seluruh  instansi dalam rangka Deteksi Dini
Ancaman,   Gangguan,   Hambatan dan  Tantangan  (AGHT)  terhadap Stabilitas    Nasional    Negara
Kesatuan Republik Indonesia”. Intruksi Presiden ini memerintahkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan  intelijen.  Intruksi  Presiden tersebut  kemudian  ditindaklanjuti dengan    Peraturan    Dalam    Negeri No.  11  Tahun  2006  tentang
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).  Kominda  merupakan kolaborasi antara kewenangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah    dalam    menciptakan stabilitas nasional di daerah”.
Kominda  didukung  oleh  aparat intelijen  sebagai  forum  komunikasi  dan koordinasi  unsur  intelijen  dan  pimpinan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan  tugas  merencanakan,  mencari, mengumpulkan,  mengkoordinasikan  dan mengkomunikaskan  informasi  serta  bahan keterangan  mengenai  potensi,  gejala  atau peristiwa  yang  menjadi  ancaman  stabilitas nasional  di  daerah.  Menurut  Indrakrista (2015  :  58)  ada  3  (tiga)  jenis  upaya  yang dilakukan Kominda yaitu :
1.  Penyelidikan                terhadap ancaman
2.  Pengamanan   melalui  kegiatan operasi, dan
3.  Penggalangan terhadap kondisi dan opini.
Dengan      telah      ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat    Daerah,    maka    Peraturan Walikota   Sukabumi   Nomor   29   Tahun 2011  tentang  Komunitas  Intelijen  Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Wali  Kota Sukabumi  menjadi  Nomor  5  Tahun  2017, mengemukakan  bahwa  dalam  Bab  I Ketentuan  Umum  Peraturan  Walikota tersebut  tertera  pada  Pasal  1  ayat  (5)  yang dimaksud  dengan  Komunitas  Intelijen Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Kominda adalah  forum  komunikasi  dan  koordinasi
unsur    intelijen    dan    unsur    pimpinan Daerah.  Keberagaman  aliran  kegamaan yang dianut oleh masyarakat
Kota   Sukabumi    menjadi   salah satu  peluang  dalam  memicu  konflik  antar golongan  di  masyarakat,  hal  tersebut memberika gambaran bahwa permasalahan yang  muncul  didaerah  sangat  memiliki keberagaman, salah satunya adalah persebaran  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia (JAI) yang berada dikawasan Kota Sukabumi.
Menurut  Syafiie  (2012  :  57-58) memberika gambaran bahwa :
Jemaah Ahmadiyah Indonesia
(JAI)  atau  yang  biasa  disebut Ahmadiyah adalah sempalan organisasi  islam  yang  mengakui bahwa  sesudah  Nabi  Muhammad SAW  ada  seorang  ulama  yang diakui  sebagai  Nabi  dan  Rasul, setelah  kepergiannya  dia  juga memiliki  khalifah  dan  karena Jemaah  Ahmadiyah  ini  bermula dari    India    yang    sedang    dijajah
oleh pemerintah Inggris mendukung  gerakan  ini  karena dapat dibelokkan untuk mengumandangkan kasih sehingga tidak melakukan perlawanan kepada penjajah
inggris.    Di    Indonesia    Jemaah
Ahmadiyah juga pernah disponsori  untuk  tetap  bertahan oleh  pemerintah,  apalagi  diera pemerintahan  orde  baru  karena mendukung  salah  satu  partai  yang berkuasa  saat  itu,  maka  itulah sebabnya  Ahmadiyah  akan  sering memancing  potensi  konflik  dari dulu sampai sekarang.
Kemudian, hasil dalam Musyawarah  Nasional  VII  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)   Tahun  2005  Keputusan Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  nomor  : 11/MUNASVII/MUI/15/2005 menganggap   bahwa   Jemaah   Ahmadiyah Indonesia (JAI) sesat, dengat menetapkan :
1.  Menegaskan  kembali  keputusan fatwa  MUI  dalam  Musyawarah Nasional  II  Tahun  1980  yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah  berada  diluar  Islam, sesat  dan  menyesatkan  serta orang  islam  yang  mengikutinya adalah    murtad    (keluar    dari Islam)
2.  Bagi    mereka     yang    terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya  segera  kembali  kepada ajaran    Islam    yang     haq    (al- ruju’ila  all-haq)  yang  sejalan dengan al-qur’an dan al-hadis 3.  Pemerintah  berkewajiban  untuk melarang     penyebaran     faham
Ahmadiyah  diseluruh  Indonesia dan    membekukan    organisasi serta  menutup  semua  tempat kegiatannya.
Disamping  itu, Menurut  Sofanudin (2012 : 21-22) mengemukakan :
Peraturan  lain  yang  dikeluarkan oleh  pihak  pemerintah  Indonesia terkait larangan atas adanya persebaran aliran Jemaah Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  yakni Keputusan Bersama Menteri
Agama,  Jaksa  Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008,  No  KEP  033/JA/6/2008/, Nomor  199  Tahun  2008  Tentang Peringatan  dan  Perintah  Kepada
Penganut     Anggota     dan     atau Penganut Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga
Masyarakat.
Berdasarkan    latar    belakang tersebut, peneliti  berasumsi  bahwa Peranan merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan oleh  seseorang.  Tindakan  atau  kegiatan yang dilakukan  tersebut  merupakan  bagian dari posisi atau  kedudukan seseorang  yang melaksanakan  aktivitas  atau  kegiatan berdasarkan  hak  dan  kewajibannya  yang disesuaikan  dengan  posisi  tersebut,  maka sebagai  individu  telah  melakukan  suatu peranan.    Peranan    Komunitas    Intelijen
Daerah  (Kominda)  dalam  permasalahan persebaran  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia yang  ada  di  Kota  Sukabumi  merupakan bagian  yang  dilakukan  sebagai  suatu konsep  atau  teori  dari   pernanan.  Peranan dimaksud  didukung  oleh  3  unsur  yaitu seperangkat  tindakan  yang  diharapkan dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan dimasyarakat,   bagian   dari   tugas   utama yang  dilaksanakan,  serta  proses  cara, perbuatan  memahami  perilaku,  diharapkan dan    dikaitkan    dengan    kedudukan seseorang  (Moeliano  dalam Thoha,  2007 : 67).  Peranan  Komunitas  Intelijen  Daerah merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan untuk  menekan  permasalahan  atau  konflik yang  muncul  berkaitan  dengan  Ancaman, Gangguan,  Hambatan  dan  Tantangan (AGHT)  yang  ada  di  Daerah  serta  dalam rangka  menjaga Stabilitas Daerah sehingga hal  tersebut  dilakukan  untuk  membantu proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Telaah Pustaka
Penelitian terhadap Komunitas Intelijen Daerah sudah dilakukan sebelumnya, salah satu berjudul “Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Komunitas  Intelijen  Daerah  Di  Provinsi Kalimantan   Timur” digagas   oleh   Edy
Haryata,  DB.  Paranoan,  Rita  Kalalinggi yang  memfokuskan  terhadap  bagaimana implementasi  dari  Permendagri  Nomor  16 Tahun  2011  terhadap  kinerja  Kominda diwilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Sementara    itu,    penelitian    terhadap eksistensi  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia telah    banyak    dilakukan    salah    satu penelitian  berjudul “Fenomena      Aliran Keagamaan    di  Banjarmasin  (Studi  Kasus Ahmadiyah)” digagas    oleh    Nurul Djazimah  ,  Arni  dan  Maimanah  dimana fokus  penelitian  yang  dilakukan  mengkaji eksistensi  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia yang dianggap sesat keberadaannya dibeberapa wilayah termasuk di
Banjarmasin  yang  berjumlah  113  orang
Jemaah Ahmadiyah.
Disamping menggunakan  jurnal-jurnal  hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi, peneliti juga menggunakan beberapa  buku  terkait  dengan  penelitian agar  memberikan  referensi  tambahan, diantaranya buku dengan berjudul Pengantar  Ilmu  Pemerintahan, (Inu  K. Syafii    :    2011), Perilaku    Organisasi (Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya)  ( Miftah Thoha  :  2007) ,  Reformasi  Intelijen  dan
Badan  Intelijen  Negara  tools  6 (Ali  A. Wibisono   :   2009), Reformasi   Intelijen 1945   –  2004 (Andi  Widjadjanto,  Artanti Wardhani  :  2009)  dan  buku-buku  lainnya yang mendukung referensi penelitian.

## Metode Penelitian
Berdasarkan    tujuan    penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran  (deskripsi)  tentang  bagaimana Peranan    Komunitas    Intelijen    Daerah Dalam  Permasalahan  Persebaran  Jemaah Ahmadiyah  Indonesia  Di  Kota  Sukabumi, maka selaku peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
Metode      penelitian      kualitatif Menurut Sugiyono (2007 : 8) adalah :
“Metode  penelitian  naturalistik karena    penelitiannya    dilakukan pada  kondisi  yang  alamiah (natural setting), disebut    juga    sebagai metode  etnographi,  karena  pada awalnya  metode  ini  lebih  banyak digunakan  untuk  penelitian  bidang antropologi  budaya,  disebut  juga dengan  metode  kualitatif  karena data    yang    terkumpul    dan analisanya lebih bersifat kualitatif”.
Dengan menggunakan metode kualitatif,  peneliti  memiliki  capaian  akhir yakni  ingin  mengkaji  lebih  dalam terhadap peranan  Komunitas  Intelijen Daerah dalam menanggulangi    permasalahan    yang muncul berkaitan dengan Jemaah Ahmadiyah  Indonesia  yang  ada  diwilayah Kota Sukabumi.
Informan  dalam  penelitian  yang dilakukan  berjumlah  4  orang  diantaranya No.1  Kepala  Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  Kota  Sukabumi,  No.2  KASAT
Intelkam   Polres   Kota   Sukabumi,   No.3 Kepala  Penyelenggara  Syariah  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Sukabumi  dan No.4  Bati  Intel  KODIM  0607  Kota Sukabumi.  Narasumber  atau informan dalam  penelitian  ini  ditentukan  secara purposif  sampling ,  yang   menjadi  kriteria dalam penelitian ini, antara lain :
1.  Informan              harus              memiliki pengetahuan  yang  cukup  mengenai gambaran Persebaran Jemaah
Ahmadiyan  Indonesia  (JAI)  yang ada diwilyah Kota Sukabumi
2.   Informan yang diangkat merupakan orang  tepat  dan  memiliki  perhatian terhadap permasalahan tersebut yakni
Persebaran Jemaah
Ahmadiyan  Indonesia  (JAI)  yang ada diwilyah Kota Sukabumi
3.  Kemudian,          karena          intelijen biasanya  erat  dengan  kinerjanya yang  bersifat  rahasia  dan  tidak terbuka  secara  umum,  peneliti memilih informan yang  bersedia untuk  dijadikan  sebagai informan dengan  adanya  persetujuan  terlebih dahulu  bahwa  nama  yang  berkaitan sebagai informan bersedia  untuk dipublikasikan    atau    disamarkan
penggunaan namanya untuk menjaga kerahasiaan secara individu.
Data primer  yang  digunakan  ialah hasil dari  proses  wawancara  mendalam (in  dept interview) bersama  ke-4  informan  terkait. Pelaksanaan  wawancara  yang  dilkaukan bersama  dengan  para  informan  untuk menggali informasi yang sedalam- dalamnya    dengan    pertanyaan    yang diajukan  fokus  kepada  peranan  yang dilakukan  oleh  Kominda  Kota  Sukabumi dalam menangani permasalahan persebaran  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia mulai  dari  hubungan  secara  kelembagaan, hubungan  dengan  masyarakat,  analisis strategis, hingga upaya-upaya yang dilakukan  dalam  menanggulangi  setiap hambatan-hambatan yang muncul. Sementara  itu  data  sekunder  penelit i mendapatkannya  melalui  studi pustaka  dan studi dokumentasi  seperti skripsi dan  buku yang  dijadikan  sebagai  referensi,  jurnal, e- book ,  media  massa online ,  media  massa cetak,    peraturan-peraturan    yang    berlaku dan  dokumentasi  lainnya  yang  dapat mendukung  peneliti  dalam  mengumpulkan data  serta  informasi  yang dapat  menunjang selama observasi dilapangan.
Teknik  analisis  data  dilakukan dengan  cara,  diantaranya  Reduksi  Data yaitu  Data  yang  diperoleh  dalam  lapangan ditulis  atau  diketik  dalam  bentuk  uraian
atau  laporan  yang  terperinci,  kemudian Display  Data  yaitu  data  yang  bertumpuk- tumpuk,    laporan    yang    tebal,    sulit ditangani,  sulit  melihat  hubungan  antara detail  yang  banyak  serta  Pengambilan Keputusan  dan  Verifikasi  agar  penelit i berusaha untuk mencari makna-makna dari data yang sudah dikumpulkannya.
Kemudian,  pengujian  keabsahan  data dilakukan  dengan  menggunakan  beberapa tahapan    diantaranya    melalui    uji kredibilitas,  nilai  transfer  penelitian  serta Reabilitas  atau Dependability .  Lokasi penelitian  yang  dilakukan  yakni  diwilayah Kota Sukabumi, dengan kapasitas waktupenelitian  yakni  selama  ±6  bulan penelitian.

## Hasil Penelitian

## Komunitas Intelijen Daerah
Komunitas Intelijen
Daerah disingkat  dengan  Kominda  merupakan suatu  wadah  pada  daerah  tingkat  satu  dan dua  yang  diperuntukan  bagi  Komunitas Intelijen  di  daerah  untuk  dapat  saling bertukar  data  dan  informasi.  Sejarah pembentukan Kominda (Komunitas Intelijen  Daerah)  awalnya  berdasarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2002 kepada Kepala  Badan  Intelijen  Negara,  untuk mengambil  langkah-langkah  yang  perlu untuk      mewujudkan,      membina,      dan
menjaga    keutuhan    dan    keterpaduan rencana  dan  gerak  operasional  intelijen, baik  dalam  kerangka  institusi  maupun diantara aparatnya. sehingga seluruh instansi  tersebut  dapat  merupakan  satu kesatuan  masyarakat  intelijen  Indonesia yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama    mampu    bekerja    secara efisien dan efektif.
Instruksi    Presiden    No.5    tahun 2002  diperkuat  pula  dengan  Instruksi Mendagri  Tahun  2002  dilanjutkan  dengan Surat
Telegram
Kepala BIN
No.STR/002/II/2003   tanggal   3   Februari 2003  tentang  Perintah  Pengkoordinasian Pelaksanaan  Operasi  Kegiatan  Intelijen  Di Seluruh    Instansi    Dalam    Rangka    Cegah Dini  Ancaman  Gangguan  Hambatan  dan Tantangan  (AGHT),  serta  Surat  Mendagri No.X.300.08/SC tanggal 25 Februari 2003 Tentang  Koordinasi  Intelijen  didaerah. A.M.  Hendropriyono  selaku  Kepala  BIN saat  itu  langsung  membentuk  pos-pos wilayah  BIN  di  daerah-daerah,  akan  tetapi pos-pos  tersebut  belum  bekerja  maksimal karena pos-pos wilayah BIN tidak melakukan  koordinasi  yang  baik  dengan instansi-instansi  pemerintahan  daerah,  dan terkadang  Kepala  Daerah  setempat  tidak mengetahui  adanya  anggota  BIN  di daerahnya.  Untuk  memperkuat  peranan daerah  dalam  menjaga  stabilitas  keamanan daerahnya,     maka    Departemen    Dalam
Negeri  dengan  mengacu  pada  Undang- Undang  No.32  tentang  2004  tentang
Pemerintah
Daerah, menetapkan Permendagri  No.11  Tahun  2006  tentang Komunitas Intelijen Daerah.
Susunan  keanggotan  Komunitas Intelijen Daerah  dimasing-masing  Provinsi yang ada diseluruh Indonesia :
Ketua               : Wakil Gubernur
Wakil Ketua    : Kepala pos wilayah Badan Intelijen Negara.
Sekretaris          :  Kepala  Badan  Kesatuan Bangsa  Dan  Perlindungan Masyarakat.
Anggota          :
1.Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda
2.Kodam/Korem
3.Asisten Intelijen Kejaksaan Agung
4.Staff     pada     Badan     Kesatuan     dan Perlindungan Masyarakat.
5.Staff-staff dari Instansi Intelijen lainnya.
Selain itu, didalam susunan keanggotaan  Komunitas  Intelijen  Daerah, juga  terdapat  Dewan  Pembina  Komunitas Intelijen Daerah yang susunan
keanggotaannya sebagai berikut :
Ketua               : Gubernur Anggota          : 1. Panglima Kodam/Komandan Korem
2. Kepala Kepolisian Daerah
3. Kepala Kejaksaan Tinggi
4. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi
5. Kepala Kantor Wilayah DJBC.
Seluruh    aktivitas    Kominda    harus didasarkan  kepada  legislasi  dan  sistem pertanggung    jawaban    yang    jelas, mengingat  pengelolaan  lembaga  intelijen mempunyai  karakteristik  yang  kontradiktif seperti :
1.   Corak    tugas    dan    aktivitas yang bersifat rahasia
2.  Tuntutan  sistem  demokratis untuk  melakukan  pertanggung jawaban publik
3.  Kebutuhan            akan            sifat kerahasiaan  untuk  menjamin dan menjaga efektifitas kerja
4.  Kebutuhan  akan  pengawasan dan pertanggungjawaban
untuk menjamin bahwa aktivitas-aktivitas intelijen tidak  melanggar  Hak  Asasi Manusia  (HAM),  tunduk  pada ketentuan    hukum    yang berlaku,  dapat  dituntut  jika terjadi penyimpangan dan legitimate dimata publik.
Adapun  Misi  Komunitas  Intelijen  Daerah yaitu  Deteksi  dini  segala  kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan     yang     dapat     memengaruhi
stabilitas       IPOLEKSOSBUDHANKAM didaerah, misalnya :
1.   Ancaman terorisme 2.   Ancaman kiri
3.   Ancaman Kanan
4.   Disintegrasi bangsa 5.   Isu SARA 6.   Aliran sesat 7.   Perang  antar  suku/agama,  dan masalah-masalah sosial
lainnya.  Dan  sengan  adanya
deteksi  dini  yang  dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah  diharapkan  berbagai hal tersebut tidak terjadi.
Komunitas     Intelijen     Daerah     Kota

## Sukabumi
Dengan       telah       ditetapkannya Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor 09  Tahun  2016  tentang  Pembentukan Perangkat    Daerah,    maka    Peraturan Walikota   Sukabumi   Nomor   29   Tahun 2011  tentang  Komunitas  Intelijen  Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Wali  Kota Sukabumi  menjadi  Nomor  5  Tahun  2017, mengemukakan  bahwa  dalam  Bab  I Ketentuan  Umum  Peraturan  Walikota tersebut  tertera  pada  Pasal  1  ayat  (5)  yang dimaksud  dengan  Komunitas  Intelijen Daerah  yang selanjutnya  disebut  Kominda
adalah  forum  komunikasi  dan  koordinasi unsur    intelijen    dan    unsur    pimpinan Daerah.
Adanya perubahan Peraturan
Walikota  Nomor  29  Tahun  2011  menjadi Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Komunitas Intelijen    Darah.    Perubahan    tersebut memuat struktur Komunitas Intelijen Daerah  yang  tertera  dalam  Bab  II Pembentukan  dan  Keanggotaan  sebagai berikut :
Pasal  2    ayat    (1)    Dengan  peraturan Walikota  ini  dibentuk  Komunitas  Intelijen Daerah.  Kemudian  dalam  pasal  2  ayat  (2) menjelaskan struktur
keanggotaan Komunitas    Intelijen    Daerah    Kota Sukabumi  sebagaimana  yang  dimaksudkan dalam ayat (1) diantaranya :
Ketua   : Walikota Sukabumi
Pelaksana Harian        :     Kasat     Intelkam Polres Kota Sukabumi
Sekretaris Harian        :   Kepala   Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi Anggota          :
1.   Kepala  Kantor Pajak Pratama  Kota Sukabumi
2.  Kepala      Seksi      Intelijen      Pada Kejaksanaan
Negeri Kota
Sukabumi
3.   Pasi Intel KODIM 0607 Sukabumi
4.   Pasi   Intel   Batalyon   310   Kidang Kencana Sukabumi
5.   Pasi    Intel   Batalyon    Armed    13
Nanggala Sukabumi
6.  Kepala    Seksi    Wasdakim    pada Kantor Imigrasi Kelas II-A
Sukabumi
7.   Ketua         Badan         Musyawarah
Perbankan Daerah
8.   Unsur Kejaksaan Negeri Sukabumi
9.   Unsur Badan Intelijen Negara
10. Unsur Polres Sukabumi Kota
11. Unsur Kodim 0607 Sukabumi
12. Unsur Korem 061 Suryakencana
13. Unsur Kodam III Siliwangi
14. Unsur   Kantor    Kesatuan   Bangsa dan Politik Kota Sukabumi.

## Tugas  dan  Fungsi  Komunitas  Intelijen Daerah Kota Sukabumi
Dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  Komunitas  Intelijen  Daerah dijabarkan  dalam  Peraturan  Walikota Nomor  5  Tahun  2017  yang  dimuat  dalam Bab  IV  Tugas  dan  Fungsi  Pasal 4  ayat  (1) yang  berbunyi  Kominda  mempunyai tugas
:
a.  Merencanakan,                 mencari,
mengumpulkan, mengkoordinasi,
dan  mengomunikasikan  informasi atau bahan keterangan  dan  intelijen dari  berbagai  sumber  mengenai potensi,  gejala,  atau  peristiwa  yang menjadi    ancaman    stabilitas nasional di Daerah, dan
b.  Memberikan  rekomendasi  sebagai bahan  pertimbangan  bagi  Unsur Forkopimda  mengenai  kebijakan yang  berkaitan  dengan  deteksi  dini dan peringatan dini terhadap ancaman  stabilitas  nasional  di Daerah.
Ayat  (2)  yang  berbunyi  dalam menjalankan  tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Kominda  mempunyai fungsi :
a.  Pengumpulan              informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai  sumber  mengenai  potensi, gejala,        atau        peristiwa  yang menjadi    ancaman    stabilitas nasional di Daerah
b.    Perencanaan  dan  pengkajian  hasil informasi dan permasalahan strategis  yang  berkaitan  yang  dapat menjadi    ancaman    stabilitas nasional di Daerah, dan
c.    Penyusunan   rekomendasi   sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota  berkaitan  dengan  deteksi peringatan  dan  pencegahan  dini terhadap    ancaman    stabilitas nasional di Daerah.
Pembahasan
penelitian ini membahas bagaimana  Peranan  Komunitas  Intelijen Daerah   dalam   Permasalahan   Persebaran
Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  di  Kota Sukabumi  dengan  menggunakan  dimensi serta  indikator  target  pencapaian  sebagai berikut :
1. Peranan                   merupakan seperangkat tindakan yang diharapkan  dimiliki  oleh  orang yang berkedudukan
di masyarakat.
a.  Kelangsungan              kegiatan
secara kelembagaan b.  Hubungan  anggota  dengan masyarakat
2.  Peranan     merupakan    bagian
dari tugas utama yang
dilaksanakan.
a. Mencari                         dan mengumpulkan informasi b.    Komunikasi  dan  koordinasi keterangan c.  Langkah    yang    dilakukan dalam  menekan  AGHT  dan mejaga stabilitas daerah
3.  Peranan      juga      merupakan proses cara, perbuatan memahami perilaku,
diharapkan dan dikaitkan
dengan kedudukan seseorang. a.   Analisis strategis b.  Langkah  strategis  sebagai
wujud kegiatan dalam masyarakat.
Disamping  itu,  peneliti  juga  mencari hambatan-hambatan  apa  saja  yang  muncul ketika Kominda menangani setiap permasalahan yang berkaitan dengan Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  diwilayah Kota  Sukabumi  hingga  solusi  apa  yang dilakukan oleh Kominda dalam menanggulangi
hambatan-hambatan
tersebut.
Perana  Komunitas  Intelijen  Daerah Dalam Permasaalahan Persebaran Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  Di  Kota Sukabumi
Komunitas  Intelijen  Daerah  yang selanjutnya  disebut  dengan  Kominda  yang merupakan  forum  atau  sarana  komunikasi bagi  unsur  Intelijen  dan  unsur  Pimpinan Daerah.    Komunitas    Intelijen    Daerah sebagai  salah  satu  instrumen  pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki peranannya masing-masing terutama untuk memonitoring  kondisi  wilayah  setempat, hal  utama    yang   seringkali  menjadi  tugas Komunitas  Intelijen  Daerah  adalah  untuk mengkomunikasikan,  mengkoordinasikan serta  menginformasikan  suatau  bahan keterangan keadaan yang terjadi dilapangan,  untuk  menelaah  atas  kondisi isu   atau   permasalahan   baik   yang   akan
terjadi,  sedang  terjadi  atau  bahkan  suatu kondisi yang bersifat prediksi.
Analisa  yang  dilakukan  oleh Komunitas  Intelijen  Daerah  menghasilkan suatu  bentuk  rekomendasi  atas  suatu tindakan  ataupun  bahan  keputusan  agar pimpinan   dalam    mengambil   keputusan serta  kebijakan  atas  suatu  permasalahan tidak  tergesa-gesa  tetapi  melalui  proses pengkajian  dan  analisa  terlebih  dahulu. Dengan  mengetahui  kondisi  yang  ada dilapangan,  tentunya  peranan  Ko munitas Intelijen  Daerah  sangat  memiliki  posisi yang  cukup  besar  dalam  keikutsertaannya menjaga  stabilitas  daerah  dari  Ancaman, Gangguan,  Hambatan  dan  Tantangan (AGHT).
Berdasarkan   tugas    dan    fungsi serta    keweanangannya,    Komunitas Intelijen  Daerah  yang  dijadikan  sebagai sarana   komunikasi   unsur    intelijen   dan unsur    pimpinan  daerah  tentunya    hal tersebut    dapat    membantu    pemerintah daerah  setempat  dalam  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  muncul dilapangan,  baik  permasalahan  ekonomi, sosial,    budaya    hingga    permasalahan agama.  Kondisi  wilayah  Kota  Sukabumi yang  menjadi  daerah  strategis  seringkali munculnya permasalahan-permasalahan sensitif.  Dalam  hal  ini,  penelitian  yang dilakukan  adalah  untuk  mengkaji  dan mendeskripsikan      bagaimana      peranan
Komunitas Intelijen Daerah dalam Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang berada diwilayah    Kota    Sukabumi,    kemudian untuk  mencermati  kembali  hal-hal  yang menjadi  kendala  dalam  proses  penanganan yang   dilakukan  oleh   Komunitas  Intelijen Daerah  sebagai  mata (eyes) dan  telinga (ears) guna  menekan  munculnya  konflik ataupun  letupan-letupan  yang  muncul sebagai suatu bentuk antisipasi.
Peranan Merupakan Seperangkat Tindakan  Yang  Diharapkan  Dimiliki Oleh  Orang  Yang  Berkedudukan  Di Masyarakat
Didalam    dimensi    yang    pertama ini,  Komunitas  Intelijen  Daerah  Kota Sukabumi    merupakan    suatu   organisasi atau  sekelompok  orang  yang  terdiri  dari berbagai  macam  unsur  didalamnya  yang memiliki tugas untuk merencanakan, mencari,  mengumpulkan,  mengkoordinasi, dan  mengkomunikasikan  suatu  bahan informasi  atau  bahan  keterangan  dan intelijen  yang  bersumber  mengenai potensi gejala,  atau  suatu  peristiwa  yang  dapat menjadi  suatu  ancaman  bagi  stabilitas nasional    didaerah,    disamping    itu Komunitas    Intelijen    Daerah    Kota Sukabumi  pula  diharapkan  mampu  untuk memberikan    suatu    rekomendasi    yang
merupakan bahan pertimbangan bagi unsur Forkopimda  mengenai  kebijakan  yang dimana  hal  tersebut  berkaitan  dengan deteksi  dini  dan  peringatan  dini  terhadap ancaman stabilitas di daerah.
Dengan memiliki tugas yang telah di  amanatkan  melalui  Peraturan  Walikota Nomor  5  Tahun  2017  perubahan  atas Peraturan   Walikota    Nomor    29    Tahun 2011,  Komunitas  Intelijen  Daerah  menjadi mata  dan telinga (Eyes  and  Ears) terhadap kondisi  permasalahan  yang  ada  diwilayah terutama  Kota  Sukabumi,  kemudian  hasil dari tinjauan dilapangan melalui pengumpulan  bahan  keterangan  (baket) berupa  data  dan  informasi  untuk  dianalisa dan  dilakukan  proses  pengkajian  agar menghasilkan  suatu  pemecahan  masalah (problem  solving) melalui  rekomendasi yang  diberikan  kepada  pengguna (user) salah    satunya    adalah    Pimpinan    Daerah yang  ada  diwilayah  Kota  Sukabumi. Dengan indikator sebagai berikut :
1.  Kelangsungan       Kegiatan       Secara Kelembagaan
Dari  hasil  observasi  dilapangan, selaku    Peneliti    melihat    bahwa kelangsungan kegiatan secara kelembagaan    yang    dilakukan    oleh anggota-anggota  Kominda  sudah  berjalan dalam menangani permasalahan persebaran  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia
(JAI)  yang  ada  diwilayah  Kota  Sukabumi hal  tersebut  terlihat  dari  hasil  wawancara dan  penelitian  yang  dilakukan  kepada informan No.1, 2, 3 dan 4 terkait  memiliki kesamaan  pandangan  dalam  menyikapi permasalahan  tersebut,  meskipun  anggota Kominda  terdiri  dari  unsur-unsur  yang berbeda  tetapi  dalam  hubungan  secara kelembagaan  mereka  mampu  menyamakan posisi  dan  pandangan  dalam  menangani permasalahan  persebaran  JAI  berdasarkan tugas,  pokok  dan  fungsinya  masing- masing.
Menurut  peneliti  berdasarkan  data dan  informasi  yang  dihasilkan  dari  proses observasi      dan      wawancara      dilapangan, maka  peneliti  dapat  menganalisa  bahwa hubungan  secara  kelembagaan  Kominda dalam menanggulangi permasalahan persebaran  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia (JAI)  diwilayah  Kota  Sukabumi  sudah berjalan  cukup  baik,  hal  tersebut  menurut peneliti  dibuktikan  dengan  adanya  proses komunikasi dan koordinasi  yang  dilakukan antar  sesama  anggota,  bahkan  adanya pertemuan-pertemuan  secara  kelembagaan pun  seringkali  dilakukan  oleh  anggota Kominda  meskipun  ada  pertemuan  yang tidak terlaksana.
Tetapi, hal tersebut tidak mengurangi  proses  kerja  Kominda  secara kelembagaan,  disamping  itu  kerjasama Kominda dengan Tim Penanganan Khusus
JAI  berjalan  sinergis  secara  bersamaan, mulai dari mengumpulkan informasi sebagai  bahan  keterangan  (baket)  melalui data dan informasi ataupun terjun langsung ke  lapangan,  pengamanan  kegiatan  JAI, monitoring  kegiatan  ibadah  agar  tidak terjadi  kondisi  gesekan-gesekan  yang datang  dari  non-Ahmadi,  sehingga  dengan adanya  upaya  tersebut  yang  dilakukan secara  kelembagaan  menyebutkan  bahwa sampai dengan saat ini kondisi yang ada di Kota Sukabumi cukup aman dan nyaman.

## 2.  Hubungan          Anggota          Dengan Masyarakat
Menurut  Peneliti,  hubungan  yang dijalin  antara  Kominda  dengan  masyarakat menjadi  salah  satu  penopang  kinerja Kominda  dilapangan.  Informasi  yang diberikan oleh masyarakat dijadikan sebagai  bahan  keterangan  (baket)  oleh Kominda untuk memantau atau memonitoring kondisi yang terjadi dilapangan.  Disamping  itu,  kerjasama dengan  masyarakat  juga  diakui  oleh  salah satu  informan  sebagai  bentuk  teknis  kerja intelijen  yakni  Penggalangan.  Hal  tersebut dilakukan dengan cara melakukan penggalangan  langsung kepada  masyarakat disekitar  lingkungan  Jemaah  Ahmadiyah Indonesia    diwilayah    Kota    Sukabumi, selain  itu  penggalangan  informasi  juga dilakukan  terhadap  masyarakat  ataupun tokoh masyarakat.
Hubungan yang baik dengan masyarakat  memberikan  dampak  yang positif  hal  tersebut  ditunjukkan  dengan adanya  unsur  masyarakat  yang  ikut  serta dalam  Forum  Komunikasi Umat  Beragama (FKUB),    Majelis    Ulama    Indonesia    dan ikut bergabung dalam Tim Khusus Penanganan JAI untuk sama-sama menanggulangi    permasalahan    yang muncul dilapangan, disamping itu masyarakat  ikut  serta  dalam  beberapa kegiatan yang diadakan oleh unsur Kominda  seperti  wawasan  nusantara  atau wawasan kebangsaan hingga pemberdayaan agar masyarakat mengetahui  permasalahan  yang  muncul dilapangan.

## Peranan Merupakan Bagian Dari Tugas Utama Yang Dilaksanakan
Dalam dimensi kedua ini, merupakan pembahasan yang mendeskripsikan              bahwa  peranan merupakan  suatu  bagian  dari  tugas  utama yang  dilaksanakan.  Kaitannya  dengan Kominda  Kota  Sukabumi  didalam  dimensi ini,    membahas  hal-hal  utama  yang   harus dilakukan  sebagai  suatu  forum komunikasi yang  didalamnya  terdapat  unsur  Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah dalam merencanakan,  mencari,  mengumpulkan, mengkoordinasi  dan   mengkomunikasikan
informasi  atau  bahan  keterangan  darn intelijen  dari  berbagai  sumber  mengenai potensi,    gejala,    atau    peristiwa    yang menjadi  ancaman  stabilitas  di  daerah  dan memberikan  rekomendasi  sebagai  bahan pertimbangan unsur  Forkopimda  mengenai kebijakan  yang  berkaitan  dengan  deteksi dini dan peringatan  dini  terhadap  ancaman stabilitas nasional didaerah.
Kemudian, didalam proses menanggulangi    permasalahan    yang muncul  diwilayah  Kota  Sukabumi  baik  itu Ancaman,  Gangguan,  Tantangan  ataupun Hambatan  (AGHT)  termasuk  upayanya untuk menanggulangi permasalahan persebaran  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia (JAI)  agar  dapat  meminimalisir  serta menekan  letupan-letupan  konflik  yang muncul kemudian diantisipasi oleh Kominda,  adapun  upaya  lain  yang  perlu dilakukan dalam rangka  menjaga Stabilitas Daerah  Kota  Sukabumi.  Adapun  indikator yang  dimuat  dalam  dimensi  kedua  ini diantaranya :
1.    Mencari      dan      Mengumpulkan

## Informasi
Sebagai mata dan telinga (Eyes and Ears) dalam  mencari  dan  mengumpulkan informasi,  merupakan  gagasan  utama  yang harus  dilakukan  oleh  seorang  ataupun sekelompok  intelijen.  Dengan  adanya informasi     tentunya     seorang     ataupun
sekelompok intelijen dapat bekerja sebagaimana  mestinya  dalam  meramu  dan mengidentifikasi    kemudian    mengolah suatu    permasalahan    yang    terjadi dilapangan.
Dari  hasil  observasi  dilapangan, Peneliti  melihat  bahwa  proses  untuk mencari   dan   mengumpulkan   informasi yang  dilakukan  oleh  Kominda  melalui berbagai  cara,  ada  yang  dilakukan  secara langsung maupun tidak langsung dilapangan.  Hal  tersebut  dibuktikan  ketika peneliti    sedang    melakukan    observasi sedang  adanya  proses  pertemuan  yang dilakukan oleh pihak  Kominda disalah satu Kantor  dikota  Sukabumi,  kemudian  dalam mencari  dan  mengumpulkan  informasi terkait dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang  ada  diwilayah  Kota Sukabumi  oleh  Kominda  dilakukan  secara sinergis  karena  hal  itu  ditunjukan  oleh kesamaan  jawaban  yang  diberikan  oleh pihak  informan  ketika  diwawancarai  oleh peneliti.
Menurut  peneliti  beberapa  hal dapat dilakukan diantaranya :
1.  Mencari    dan    megumpulkan informasi  atau  dalam  bahasa intelijen  yakni  Spionase  yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen  Daerah  (Kominda) Kota   Sukabumi   untuk   terus
memperbaharui kondisi
dilapangan sudah optimal
dilakukan. Langkah yang
dilakukan  oleh  Kominda  untuk mencari  dan  mengumpulkan informasi  dilakukan  melalui berbagai cara diantaranya Kominda memiliki jejaring
untuk mengumpulkan informasi  dilapangan,  tentunya hal   tersebut   menjadi   bagian dari  hal  yang  perlu  dilakukan oleh intelijen agar dapat melakukan penggalangan informasi
2.  Disamping  itu  Kominda  dalam
mencari  informasi  melibatkan partisipasi  dari  pihak lain seperti masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang mengetahui    secara    jelas kondisi   yang  sebenarnya  agar ketika  mendapatkan  informasi yang  terjadi  dilapangan  dapat diramu  kemudian  dilakukan proses    verifikasi    terlebih dahulu untuk menentukan
apakah informasi yang didapati oleh  Kominda  itu  benar  atau tidak.
3.  Selain  dengan  masyarakat  dan tokoh masyarakat, dalam internal  Kominda  komunikasi dan  koordinasi  yang  dilakukan
oleh  anggota  Kominda  selalu dilakukan  baik  secara  berkala ataupun bersifat insidental, informasi yang didapati langsung    dari    lapangan ataupun  melalui  media  lain dimana dalam proses pengumpulan  tersebut  pihak Kominda  tidak  hanya  sekedar mencari informasi saja melainkan  disertai  data  seperti berkunjung      ke     perpustakaan JAI dan melalui buletin JAI.
4.  Hasil   yang   didapatkan   oleh Kominda didalam mengumpulkan  dan  mencari informasi  yang  sudah  diproses melalui tahapan verifikasi, analisa dan pengkajian kemudian  dari  proses  tersebut tentunya menghasilkan berbagai  kemungkinan  yang akan  terjadi,  atapun prediksi ke depan  yang  akan  diberikan kepada pengguna (user) informasi    salah    satunya melalui bentuk rekomendasi.
Dalam mencari dan mengumpulkan mengidentifikasi
informasi permasalahan untuk yang
terjadi  dilapangan,  dilakukannya  proses tindaklanjut. Dalam melakukan tindaklanjut   dari  pengumpulan   informasi
atau bahan keterangan, Kominda melakukan  beberapa langkah  terlebih dahulu  untuk  memastikan  informasi  yang didapatkan  baik  melalui  verifikasi  ataupun konfirmasi yang dilakukan terhadap informan  (pemberi  informasi)  kemudian apabila membuahkan hasil dari pengumpulan  informasi  dan  keterangan tersebut ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pimpinan.
Sebagai  tindaklanjut  dari  proses mencari  dan  mengumpulkan  informasi, kemudian  tindaklanjut  dilakukan  oleh Kominda yaitu berkunjung langsung kelapangan  untuk  melakukan  kepastian kondisi atas informasi yang didapatkan.
Menurut  Peneliti  kesimpulan  dari hasil wawancara diantaranya :
1.  Tindaklanjut   yang   dilkaukan
untuk mengidentifikasi permasalahan  setelah  melalui tahapan mencari
dan mengumpulkan      informasi yakni  adanya  proses  klarifikasi terlebih  dahulu  yang  dilakukan oleh  pihak  Kominda  kepada informan  yang  memberikan informasi  tersebut,  verifikasi dilakukan untuk dapat memastikan  apakah  informsi yang dierima oleh pihak Kominda      dapat      diketahui
kebenarannya atau tidak disamping itu untuk memastikan pula informasi tersebut  baru  atau  sudah  lama muncul dikalangan masyarakat 2.  Selain  itu  pihak  Kominda  juga melakukan  beberapa  tahapan lain  masih  dalam  memproses informasi  yang  masuk  dengan cara memperbaharui
perkembangan  dari  informasi yang didapati hingga memantau perkembangan informasi.
3.  Kemudian     setelah     tahapan awal  dilakukan  oleh  Kominda, tindaklanjut  yang  dilakukan
dengan cara adanya pertemuan-pertemuan untuk berembuk  dan  bermusyawarah selain  dengan  sesama  anggota Kominda,   hal   itu   dilakukan juga  dengan mereka yang menjadi  anggota  JAI  ataupun kontra JAI.
4.  Menurut  peneliti  langkah  yang dilakukan  oleh  Kominda  sudah cukup memberikan
kesempatan kepada stakeholder  yang  terkait  untuk duduk bersama       berunding menyelesaikan  permasalahan- permasalahan yang ada, komunikasi    yang    dilakukan
secara  bersama  tersebut  yang harus dipertahankan oleh
Kominda  dengan  pihak  terkait agar ketika menyelesaikan permasalahan tidak hanya
ditinjau  dari  satu  pihak  saja malainkan bersama-sama dalam memecahkan permasalahan yang ada. 2.    Komunikasi       dan       Koordinasi

## Keterangan
Komunkasi dan koordinasi keterangan  merupakan  tahap  lanjutan  yang biasanya  dilakukan  oleh  Kominda  baik dengan  sesama  anggota  ataupun  dengan pihak  lain  yang  menjadi stakeholder dalam suatu  permasalahan  yang  sedang  ditangani secara    bersama.    Tentunya    hasil  dari mencari  dan  mengumpulkan  informasi masih  diperlukannya  komunikasi  dan koordinasi  keterangan  yang  didapatkan melalui  penggalamgan  ataupun  proses spionase  yang  dilakukan  baik  secara langsung    atapun    tidak    langsung dilapangan.
Dari  hasil  observasi  dilapangan, selaku Peneliti melihat adanya :
1.  Pola            komunikasi            dan koordinasi    yang    dilakukan oleh    sesama    Kominda memiliki     kesamaan      yaitu
komunikasi  dilakukan  melalui langsung seperti rapat pertemuan  atau  komunikasi dilakukan secara tidak langsung  melalui group media sosial  dalam  rangka  meninjau informasi terkait Jemaah Ahmadiyah  Indonesia  (JAI) yang  ada  diwilayah  Kota Sukabumi.
2.  Pola            komunikasi            dan koordinasi    yang    dilakukan oleh Kominda dalam menangani permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah  Indonesia  (JAI) dikota sukabumi melalui adanya pembagian tugas terlebih dahulu yang dilakukan  secara  internal  oleh Kominda,  langkah  pembagian tugas  tersebut  digunakan  agar dalam  mencari  informasi  dan data dilapangan masing- masing  dari  intiljen  yang bekerja  baik  secara  individu ataupun kelompok sudah memiliki  capaian  tersendiri melalui tugasnya masing- masing, disamping itu pembagian  tugas    itu    pula dapat  memberikan  tanggung jawab     terhadap     bidangnya
dalam          mencari          dan mengumpulkan informasi.
3.  Melalui      pembagian      tugas dibidang  Geo,  Demo,  Konsos dan  Ipoleksoshankam  intelijen
yang melakukan penggalangan      informasi dalam bidangnya masing- masing  dapat  menghasilkan informasi  mengenai  kondisi yang sedang terjadi dilapangan, kemudian dari pembagian    tugas    tersebut hasil  yang  didapatkan  bahan keterangan  (baket)  melalui pengumpulan  atau  pertemuan informal,    pertemuan    rapat yang sudah dijadwalkan
ataupun    yang    bersifat insidental hingga melalui
media  sosial  seperti group
yang    dibuat di    Line,
Whatapps,  facebook dan BBM
untuk terus dapat
berkoordinasi, saling tukar menukar informasi yang
didapatkan  terutama  ketika adanya  letupan  yang  harus segera ditangani untuk meminimalisir permasalahan
semakin  besar.  Penggunaan media sosial dijadikan  sebagai alternatif dalam
menanggulangi             adanya
keterlambatan komunikasi datau koordinasi karena anggota  Komida  terdiri  dari berbagai unsur.
3.  Langkah    yang   Dilakukan   dalam Menekan  AGHT  dan  Menjaga Stabilitas Daerah
Dari hasil observasi dan wawancara,  menurut  Peneliti  langkah- langkah  yang  dilakukan  oleh  Kominda untuk  menekan  Ancaman,  Tantangan, Hambatan  dan  Gangguan  (AGHT)  serta menjaga stabilitas  daerah apabila  dikaitkan dengan  permasalahan  persebaran  Jemaah Ahmadiyah  Indonesia  yang  ada  diwilyah Kota Sukabumi diantaranya :
1.  Dilakukan     secara    bersama- sama,  tidak hanya  antar sesama anggota Kominda langkah untuk  menekan  AGHT  dan menjaga  stabilitas  daerah  pula dilakukan bersama dengan Ormas,  LSM  dan  masyarakat. Sebagai  mata  dan  telinga,  hal itu  ditunjukkan  dengan  adanya proses saling melakukan monitoring  bersama  dengan pihak-pihak terkait salah satunya Tim Penanganan
Khusus  JAI  tentunya  dengan mengutamakan  tugas  Kominda yang          bergerak          untuk
melakukan Early  Warning  and
detection agar
dapat
mengantisipasi  gejolak  yang akan  timbul,  menghindari  agar tidak terjadinya bentrokan ataupun  menekan  informasi- informasi yang muncul dilapangan  agar  tidak  terjadi provokasi
terhadap
masyarakat.
2.  Dalan  proses  menekan  AGHT
dan  menjaga  stabilitas  daerah Kominda dan Tim Penanganan Khusus        JAI        melakukan tahapan-tahapan              dalam bergerak,   beberapa   hal   yang dilakukan   diantaranya   adalah dengan                      melakukan pendekatan-pendekatan, penggalangan  terhadap  pihak- pihak    yang    berkiatan    baik dengan   JAI   ataupun   dengan mereka  yang  Kontra  terhadap JAI,     berupaya     untuk     tida memihak.        Upaya        yang dilakukan  tentunya untuk tetap menjaga      stabilitas      daerah, melalui      tahapan      tersebut, Kominda    dapat    memberikan problem       solving sebagai bentuk      rekomendasi      yang diberikan    kepada     Pimpinan Daerah    agar    tetap    ceramat dalam                menanggulangi
permasalahan, dalam
penyelesaiannya  membutuhkan kearifan agar ketika pengambilan  keputusan  tidak tergesa-gesa, dan bersama- sama  dalam  menekan  gesekan- gesekan  yang  muncul  untuk melindungi warga masyarakat.
Peranan Merupakan Proses Cara,
Perbuatan Memahami Perilaku,
Diharapkan  Dan  Dikaitkan  Dengan Kedudukan Seseorang.
Didalam  dimensi  yang  ke-tiga mendeskripsikan bahwa peranan merupakan proses cara, perbuatan memahami perilaku, diharapkan dan dikaitkan  dengan  kedudukan  seseorang. Sebagai  seorang  intelijen  yang  ada  dalam unsur    forum  komunikasi  memiliki  tujuan untuk  dapat  memahami  kondisi  yang menjadi suatu letupan ataupun permasalahan  melalui  proses  sistematis artinya dalam mengenali kondisi permasalahan  yang  terjadi  perlu  adanya langkah-langkah  tertentu  yanag  digunakan agar  dapat  sepenuhnya  memahami  gejolak yang  muncul.  Langkah-langkah  tersebut merupakan  bagian  dari  tugas  utama  yang dilakukan    sebagai    seorang    intelijen, analisis    dan    gagasan    strategis    yang menjadi  komponen  untuk  memahami  atas kondisi     yang     terjadi     kiranya     perlu
digunakan  agar  dalam  memberikan  hasil berupa    rekomendasi    yang    diberikan kepada pimpinan dalam membantu menyelesaikan  permaalahan  yang  muncul melalui rangkaian-rangkaian kinerja intelijen  yang  menjadi  mata  dan  telinga (eyes  and ears) .  Adapun indikator- indikator   yang   digunakan  dalam  dimensi ke-tiga ini diantaranya :

## 1.  Analisis Strategis
Analisis strategis merupakan tahapan  dalam  memproses  informasi- informasi  dan  data  yang  sudah  terkumpul melalui tindakan penggalangan, pendekatan  ataupun  kemunikasi  yang dilakukan  secara  langsung  ataupun  tidak langsung  dilapangan.  Dalam  proses  ini, tahapan  lebih  menjabarkan  bagaimana tahapan  kinerja  yang  dilakukan  oleh intelijen sebagai stakeholder untuk mengenali  segala  kondisi  yang  berkaitan dengan  gejala  atau  masalah  yang  muncul, melalui  proses  analisis  strategis  berupa adanya kajian-kajian kemudian seperangkat tindakan yang menjadii gerakan  dalam  mengenali  konflik  mulai dari latar belakang permasalahan, perkembangan permasalahan hingga kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul  sebagai  hasil  dari  proses  tersebut dengan  capaian  akhir  dapat  memberikan suatu  rekomendasi  sebagai  solusi  atas permasalah (problem solving).
Kesimpulan dari wawancara tersebut menurut Penelit i, dalam menentukan analisis strategis yang digunakan    oleh    Kominda    dalam menangani permasalahan persebaran
Jemaah Ahmadiyah Indonesi (JAI) diwilayah Kota Sukabumi dilakukan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya :
1.  Seperti  adanya  kerjasama  yang dilakukan  bersama dengan Tim Khusus  Penanganan  JAI,  dan adapun  hal-hal  yang  dilakukan oleh Kominda diantaranya menggunakan  analisis  startegis berkaitan langsung melalui cegah    dini    dan    deteksi    dini agar  tidak terjadi konflik. Rangakian tersebut melalui beberapa tahapan yang
dilakukan oleh Kominda, diantaranya melalui
pengumpulan      data     (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan  (pulket)  terhadap kondisi yang terjadi dilapangan  tentunya  informasi atau  bahan  keterangan  yang masuk  dan  dijadikan  sebagai bahan  utama  analisis  strategis divalidasi atau diverifikasi terlebih  dahulu  keberan  dari informasinya.
2.  Disamping        itu,        adapun langkah-langkah     lain     yang dilakukan  sebagai  pola  dalam mendeteksi                 persoalan dilapangan                     dengan menggunakan teknis kerja : Deteksi  dini - Analisis - Cegah dini  -  Rekomendasi .  Langkah- langkah    tersebut    merupakan teknis   kerja    yang    mendasar dalam  teknik  intelijen,  proses meramu   informasi   dan   data yang    sudah    melalui    tahap validasi     atau cross     check dilakukan      dalam      tahapan analisa,     hal    tersebut     guna memperolah      hasil      seperti bagaimana                   menekan permasalahan    yang    muncul, antisipasi,   kemungkinan   yang akan   muncul   hingga   langkah yang    akan    diambil    melalui rekomendasi    yang    diberikan kepada pimpinan. Dan 3. Hasil        dari        wawancara menunjukan  bahwa  masing- masing  dari  unsur  Ko minda ataupun stakeholder terkait memiliki analisis strategis tersendiri yang dilakukan berdasarkan karakteristik
coontohnya adalah Kantor Kementerian  agama  bersama
dengan        Majelis        Ulama
melakukan pengkajian terhadap
perkembangan kondisi  JAI,  melalui  beberapa kegiatan  sebagai  media  yang digunakan untuk meminimalisir oknum yang memanfaatkan situasi kemudian  menyerap  aspirasi- aspirasi yang datang dari kalangan  Ormas  sebagai  upaya dalam   meredam  kondisi   yang berujung tindakan anarkis.
Tetapi    secara    keseluruhan, analisis  strategis  yang  digunakan  oleh Kominda  beserta  stakeholder  lain  yang menangani  JAI  berupaya  agar  bagaimana permasalahan    yang    muncul    dapat ditangani  sebaik  mungkin  melalui  upaya yang  dilakukan  secara  bersama-sama  baik itu  terhadap  JAI  nya  langsung  ataupun terhadap  mereka  yang  kontra-JAI  agar terciptanya  kondisi   Kota  Sukabumi   yang kondusif,  aman  dan  tentram  disamping  itu pengumpulan  keterangan  terus  dilakukan untuk  meninjau  sekaligus  memonitoring kondisi  yang  terjadi  dilapangan  agar  dapat menekan  letupan-letupan  permasalahan yang akan muncul.
2.  Langkah  Strategis Sebagai  Wujud

## Kegiatan Dalam Masyarakat
Langkah      strategis      merupakan tindakan   yang   dilakukan   oleh   Kominda
sebagai  lanjutan  dari  proses  analisis  yang dilakukan  sebelumnya.  Hal  ini  menjadi bagian    penentu    dalam    menjalankan peranan  nya  untuk  menekan  AGHT  dan menjaga  Stabilitas  Daerah.  Sebagai  bagian dari  teknis  kerja   yang  dilakukan  melalui proses-proses yang tersusun secara sistematis,  langkah  strategis  menentukan bagaimana proses selanjutnya akan dilakukan  dalam  menangani  permasalahan yang  muncul.  Kegiatan  yang  dilakukan biasanya berupa tindakan-tindakan dilapangan yang berguna untuk mengantisipasi  permasalahan  baik  yang belum  terjadi  ataupun  menangani  yang sudah terjadi.
Kesimpulan dari
hasil wawancara, menurut Peneliti  analisis strategis  yag  dilakukan  oleh  anggota Kominda terdapat beberapa langkah diantaranya :
1.  Dengan       terlebih       dahulu mengumpulkan bahan keterangan (baket) atau informasi yang dilakukan melalui  pertemuan  baik  oleh internal  Kominda  ataupun  Tim Penanganan  Khusus  JAI  serta para  stakeholder  lain  yang bergerak  dalam  memonitoring JAI,  monitoring  kegiatan  JAI hingga memonitoring sekaligus             penggalangan
terhadap  pro JAI ataupun yang kontra JAI.
2.  Kemudian,     langkah    strategis lain  yang  dilakukan  adalah proses pembinaan terhadap anggota  JAI  oleh  perwakilan dari  MUI  namun  dalam  hal tersebut  menemukan  kendala seperti  kesefahaman  ideologi yang  sulit  untuk  ditemukan, tetapi Kominda beserta stakeholder lain terus melakukan  upaya  perundingan yang    dilakukan    secara langsung ataupun tidak langsung  kepada  JAI.  Secara internal Kominda, seluruh anggota  tetap  berkomunikasi, dan berkoordinasi untuk memperbaharui  informasi  yang terjadi dilapangan hingga
adanya pertemuan yang
dilakukan sebagai proses perundingan dalam memunculkan ide-ide cemerlang menyelesaikan permasalahan.
Hambatan  Komunitas  Intelijen  Daerah dalam    Permasalahan    Persebaran Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  Di  Kota Sukabumi
Sebagai    mata   dan  telinga (eyes and ears) Komunitas  Inteijen Daerah  yang berupaya untuk menekan Ancaman,
Gangguan,  Hambatan  dan  Tantangan (AGHT)  dan  menjaga  Stabilitas  Daerah tentunya memiliki hambatan-hambatan yang  dapat  menganggu  kinerja  Kominda dilapangan.  Dalam  hal  ini,  gambaran hambatan  terutama  muncul  dari  proses komunikasi  dan  koordinasi  sebagai  tugas utama  yang  harus  dilakukan  oleh  personal intelijen  yang  ada  dilapangan  ketika menangani  permasalahan  yang  berkaitan dengan  Jemaah  Ahmaadiyah  Indonesia (JAI) diwilayah Kota Sukabumi.
Dari hasil wawancara yang dilakukan,     menurut     Peneliti    hambatan yang    terjadi  dilingkungan    internal Kominda yaitu :
1.  Hanya   pada   sarana  prasarana penunjang yang digunakan, kekurangan  sarana  prasarana yang  dapat  menunjang  tersebut dirasa  belum  canggih  hanya mengandalkan  alat  komunikasi yang  dimiliki  oleh  masing- masing anggota Kominda namun hal tersebut tidak berdampak   besar   bagi  kinerja Kominda  dalam  menanganai permalasahan JAI. 2.  Adapun    hambatan    lain    yang terjadi  biasanya  karena  waktu
dan  kondisi  serta  adanya  tugas yang    berbeda  sehingga  dalam pembahasan    objek    yang kadang kala tidak sama, kemudian  karena  Kominda  ini terdiri  dari  beberapa  unsur sehingga  hal  tersebut  dapat memicu kurangnya komunikasi yang dilakukan terhadap  permasalahan  yang muncul.
Upaya  Komunitas  Intelijen  Daerah untuk    Menanggulangi    Hambatan
Dalam Menangani Permasalahan Persebaran Jemaah Ahmadiyah

## Indonesia Di Kota Sukabumi
Beberapa   upaya   yang   dilakukan oleh  Komunitas  Intelijen  Daerah  Kota Sukabumi sebagai solusi untuk menanggulangi hambatan dalam menangani permasalahan persebaran Jemaah Ahmadiyah Indoensia (JAI)
diwilayah   Kota   Sukabumi   berdasarkan hasil wawancara, menurut Peneliti :
1.   Permasalahan-permasalahan yang   muncul   dalam   proses komunikasi    dan    koordinasi yang  dilakukan oleh Kominda beserta          Tim          Khusus Penanganan  JAI  masih  dapat ditanggulangi    dengan     cara
adanya  koordinasi  yang  terus
dilakukan di internalnya masing-masing untuk membahas informasi dan kondisi dilapangan
2.  Adanya          verifikasi          atas
informasi  yang    masuk  sesuai dengan  bidangnya  masing- masing 3. Cross check informasi, dan
4.  Adanya      komunikasi      yang dilakukan  terhadap  sesama anggota  untuk  memastikan benar  atau  tidaknya  informasi yang  masuk  hingga  adanya pengajuan  kepada  pemerintah setempat    untuk    pengadaan alat-alat      atau     sarana     yang
dirasa canggih dapat
digunakan  untuk  menunjang kinerja Kominda.
5.  Rangkaian      tersebut      dapat digunakan  pula  oleh  Kominda untuk terus memastikan
kondisi informasi yang diterima kemudian diolah
sehingga  dengan  banyaknya informasi  yang  masuk  dan lakukan verifikasi akan meminimalisir ketidak sefahaman  yang  terjadi  di internal Kominda ketika menyelesaikan
suatu permasalahan     dengan     cara
menarik  benang  merah  atas kondisi  untuk  menghasilkan suatu  solusi  atas  pemikiran bersama-sama.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian yang  dilakukan      dengan  judul  “Peranan Komunitas Intelijen Daerah Dalam Permasalahan Persebaran Jemaah
Ahmadiyah  Indonesia  Di  Kota  Sukabumi” maka selaku peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1.  Peranan    Komunitas    Intelijen Daerah  Dalam  Permasalahan Persebaran  Jemaah  Ahmadiyah Indonesia  Di  Kota  Sukabumi sudah   cukup   baik.   Hal   itu dapat  dibuktikan  dengan  upaya yang  dilakukan  oleh  Kominda bekerja  sama  dengan  Tim Khusus Penanganan JAI ataupun  pihak-pihak  lain  yang bersangkutan dalam menangani  permasalahan  yang muncul.  Upaya  yang  dilakukan oleh    Kominda    sebagai    mata dan  telinga (Eyes  and  Ears) untuk mengidentfikasi, meramu  dan  mengolah  data serta informasi terhadap permasalahan     yang     muncul
ataupun         akan         muncul dilakukan     melalui     tahapan yang         sistematis         untuk mendapatkan      hasil      seperti rekomendasi,  prediksi  ataupun kemungkinan-kemungkinan yang  selanjutnya  disampaikan kepada pimpinan agar  menjadi bahan     dalam     pengambilan keputusan.
Kemudian,  Kominda  dalam menyelesaikan permasalahan
dilakukan  melalui  pertemuan atau musyawarah bersama Pihak  JAI  dan  kontra  JAI diwilayah  Kota Sukabumi,    hal itu membuka kesempatan komunikasi  yang  dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dikomunikasikan  secara  dua arah terhadap pihak bersangkutan,  sehingga  dapat diambil kesimpulan bahwa
proses komunikasi dan
koordinasi  sudah  cukup  baik didalam  teknis  kerja  ataupun untuk menyelesaikan permasalahan  dengan  capaian win win solution.
2.  Hambatan     Kominda    dalam
permasalahan persebaran
Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia di  Kota  Sukabumi  antara  lain
Kurangnya    sarana    dan prasarana yang dapat digunakan  oleh  intelijen  untuk mengumpulkan  informasi  dan komunikasi,    karena    media yang digunakan adalah handphone, unsur    anggota yang  berada  di  Kominda  terdiri dari  berbagai  macam  pihak sehingga dalam menangani permasalahan yang muncul karena  objeknya  tidak  sama terkadang mengalami kurangnya intensitas komunikasi dan dalam menyelesaikan permasalahan yang  muncul  berkaitan  dengan
Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia
(JAI) diwilayah
Kota Sukabumi  memiliki  kesulitan menemukan titik temu
kesefahaman secara bersama.
Upaya yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah dalam menanggulangi hambatan diantaranya komunikasi  internal,  melakukan  tahapan dalam  verifikasi  informasi  yang  masuk dengan tujuan memastikan informasi berdasarkan  kondisi  objektif  dilapangan, serta  adanya  pengajuan  kepada  pemerintah setempat    untuk    permohonan    bantuan sarana  dan  prasarana  penunjang  kinerja Kominda dilapangan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Badan       Intelijen       Keamanan.Intelijen.
Badan. 2004. Kamus Istilah Intelijen .  Indonesia  :  Panca  Darma
Sejati.
Cohen.  J.  Bruce.  1992. Sosiologi  Suatu Pengantar. Jakarta  :  PT.  Rineka
Cipta.
Ensiklopedi     Nasional     Indonesia .2008.
Jakarta      :      PT.      Ensiklopedia Nasional Indonesia.
Idrus.    Muhammad.    2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif) .  Yogyakarta  :  UII
Press Yogyakarta.
Kelompok  Kerja  Intelijen  DCAF  ( Geneva Centre    For    The    Democratic Control  Of    Armed  Forces). 2007.
Praktek-Praktek Intelijen Dan Pengawasan Demokratis - Pandangan Praktisi. Jakarta  : Sumber Rezeki.
Komarudin. 1994. Ensiklopedia Manajemen . Jakarta : Bumi Aksara.
Moleong.  1998. Metodologi  Penelitian Kualitatif  (cetakan  ke  empat) .  Jl.
Ibu    Inggit    Ginarsih    No.    40 Bandung       :       PT.       Remaja Rosdakarya.
Ndraha.   Talizudhu.   2011. Kybernology
Ilmu Pemerintahan baru 1.
Kompleks Perkantoran Mitra
Matraman  Blok  B  No.  1-2  Jl. Matraman Raya No. 148. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Ndraha.   Talizudhu.   2011. Kybernology
Ilmu Pemerintahan baru 2.
Kompleks Perkantoran Mitra
Matraman  Blok  B  No.  1-2  Jl. Matraman Raya No. 148. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Soekanto.  Soerjono.  2012. Sosiologi  Suatu Pengatar .  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif      dan  R&D .
Bandung : Alfabeta. Sufianto. Kunto. 2014. Tinjauan
KritisJemaat
Ahmadiyah
Indonesia . Neratja Press.
Syafii.  K.  Inu.  2012. Etika  Politik. Komp.
PLN  Jl.  Moh.  Toha  No.  176  Lama Bandung  –  Jawa  Barat  :  Pustaka Reka Cipta.
Syafii.  K.  Inu.  2011. Pengantar  Ilmu Pemerintahan .  Jl.  Mengger  Girang No.  98.  Bandung  :  PT.  Refika Aditama.
Thoha,  Miftah.  2007. Perilaku  Organisasi (Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya) .
PT. Raja Grafindo. Jakarta.
Wibisono.     A.     Ali.    2009. Reformasi Intelijen     dan     Badan     Intelijen
Negara  tools  6 .  Jl.  Teluk  Peleng B.32,  Komplek  TNI  AL  Rawa Bambu     Pasar     MInggu,     12520 Jakarta  –  Indonesia  : Institute  for Defense,    Security    and    Peace Studies (IDSPS) Press .
Widjajandto.    Andi,    Wardhani.    Artanti.
2008. Reformasi  Intelijen  1945  – 2004 . Jakarta : Pacivis.

## Dokumen
Fajar.  A.  Aryanti.  2010 .  Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pelestarian dan Pengembangan  Situs  Gua  Pawon Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat . Skripsi. Universitas
Jenderal
Achmad Yani : Cimahi.
Firmansyah.    D.   Miftah.     2010. Peran Komite  Pembentukan  Kabupaten Bandung  Barat  (KPKBB)  Pasca Pembentukan  Kabupaten  Bandung Barat. Skripsi.  Universitas  Jenderal Achmad Yani : Cimahi.
Ikhtiyarini. Pratina. 2012. Eksistensi
Jemaah    Ahmadiyah    Indonesia (JAI)  Di  Yogyakarta  Pasca  SKB  3 Menteri Tahun 2008. Skripsi.
Universitas  Negeri  Yogyakarta  :
Yogyakarta.
Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2002
Tentang  Koordinasi  Intelijen  Oleh Badan Intelijen Negara.
Jatnika.    2012. Peran    Dinas    Pariwisata dan Kebudayaan          Dalam Pemberdayaan  Seni  Tari  Jaipong Di  Kabupaten  Karawang. Skripsi. Universitas  Jenderal  Achmad  Yani : Cimahi.
Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesi
Nomor : 11/MUNAS
VII/MUI/15/2005 Tentang  Aliran Ahmadiyah .
Keputusan      Amir      Nasional      Jemaah Ahmadiyah    Indonesia    Nomor    :
075/SK/2016 Tentang Susunan Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia Sukabumi (006).
Keputusan Bersama  Menteri  Agama,  Jaksa Agung  dan  Menteri  Dalam  Negeri RI  Nomor  3 Tahun  2008,  No  KEP 033/JA/6/2008/,  Nomor  199  Tahun 2008 Tentang  Peringatan  dan Perintah    Kepada    Penganut Anggota    dan    atau    Penganut Jemaah Ahmadiyah Indonesia .
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi Tahun 20014.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kota Sukabumi Tahun 20016.
Nuralam.  Akbardi.  2014. Pelaksanakaan Pengawasan  Badan  Pengawasan Unit  Pengelola  Kegiatan  Dalam Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat        (PNPM)    Mandiri
Tahun 2013 Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang . Skripsi. Universitas Jenderal Achmad Yani : Cimahi.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor
11    Tahun    2006 Tentang Komunitas Intelijen
Daerah
(Kominda).
Peraturan  Dalam  Negeri Nomor  16  Tahun 2011  Tentang  Komunitas  Intelijen Daerah (Kominda) .
Peraturan  Walikota  Sukabumi  Nomor  29 Tahun   2011 Tentang   Komunitas Intelijen Derah (Kominda).
Peraturan  Walikota  Sukabumi  Nomor  05 Tahun   2017 Tentang   Komunitas

## Intelijen Daerah (Kominda).
Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor
09        Tahun       2016 Tentang

## Pembentukan Perangkat Daerah.
Profil  Perkembangan  Kota  Sukabumi Tahun 2015. Pemeritah Kota Sukabumi.  Dinas  Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Sari.  Permita.  Gita.  2012. Perkembangan Organisasi    Ahmadiyah    Di Indonesia  Pada  Tahun  1928-1968. Skripsi.
Universitas Negeri
Yogyakarta : Yogyakarta.
Susunan  Pengurus  Jemaah  Ahmadiyah Indonesia  di  Kota  Sukabumi  (006) Periode  2016-2019.  2016.  Arsip Kantor   Kesatuan   Bangsa,   Politik
dan Perlindungan Masyarakat  Kota Sukabumi.
Sihombing.  Robi.  2014. Peranan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam Penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun  2013 di Kota  Cimahi. Skripsi.  Universitas Jenderal Achmad Yani : Cimahi. Suryadi.    Deni.    2016. Kedudukan
Komunitas Intelijen Daerah Kabupetan/Kota Berdasarkan Peraturan  Menteri  dalam  Negeri
Nomor  16  Tahun  2011  Tentang
Komunitas
Intelijen Daerah Dikaitkan    Dengan    Undang- Undang   Nomor   17   Tahun   2011 Tentang  Intelijen  Negara. Skripsi. Bandung.
Undang-Undang   Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008
Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Undang-Undang   Nomor  17  Tahun  2011
Tentang Intelijen Negara.
Vegga.  D  .F.  Fransischa. Mutiara. 2015.
Peranan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat Dalam  Mengelola  Cagar  Budaya Situs  Megalitikum  Gunung  Padang Di  Kabupaten  Cianjur. Skripsi. Universitas  Jenderal  Achmad  Yani : Cimahi.
Yuvides.  P.  Ardhita.  2015. Peran  Dinas Kebudayaan    dan    Pariwisata Dalam  Pemberdayaan  Komunitas Underground  di  Kota  Bandung . Skripsi. Universitas
Jenderal Achmad Yani : Cimahi.
Jurnal Armawi.Armaidy.  2013 .  Jurnal  Kajian
Penguatan Komunitas Intelijen Daerah. Jalan  Sosio  Humaniora
No.1 Bulaksumur, Sleman,
Yogyakarta  :  Fakultas  Filsafat Universitas Gadjah Mada. 69-75. Armawi.Armaidy.2014. Peran  Koordinasi Pada  Komunitas  Intelijen  Daerah Membangun  Ketahanan  Wilayah Studi Di Kabupaten Demak Volume 4. Fakultas    Filsafat    Universitas Gadjah Mada. 16-26.
Andreas.  F.  Flavius,  Masoed.  Mohtar, Bagir.    Abidin    Zainal.    2014.
Identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Kontekas Multikultural Volume 26. Humaniora. 117-133.
Bakti.  Nusa.  Ikrar,  Mengko.  M.  Diandra.
2016. Jurnal Intelijen Dalam
Pusaran  Demokrasi  Di  Indonesia
Pasca    Orde    Baru    Volume    13
Nomor.  1. Pusat   Penelitian  Politik,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 69-82.
Dzajimah.    Nurul,    Arni    &    Maimanah.
2013. Fenomena           Aliran
Keagamaan  di  Banjarmasin  (studi kasus Ahmadiyah) Volume 1 No.01. Fakultas              Ushuluddin  dan Humaniora IAIN Antasari.
Ghafar.  Abdul.  2013. Jurnal  Sosiologi Islam Jemaah Ahmadiyah Indonesia Dalam
Perspektif Kekerasan    Negara    :    Dua    kasus dari  Surabaya,  Jawa  Timur  dan Lombok   NTB   Volume   2   No.03. Pasca  Sarjana  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Politik  Universitas  Airlangga  : Surabaya. 29-50.
Hamardiyono. Triatmo. 2011. Jurnal Implementasi  Kebijakan  Komunitas Intelijen   Daerah   Dalam   Deteksi dan  Peringatan    Dini    :    Studi Kerusuhan  Massa  di  Kabupaten Temanggung. 1-16.
Haryata.   Edi,   DB.   Paranon.   Kalalinggi.
Rita. 2013. FeJournal Administrative Reform,
Implementasi  Peraturan  Menteri Dalam   Negeri   Nomor   16   Tahun 2011  Tentang  Komunitas  Intelijen Daerah  Di  Provinsi  Kalimantan Timur .Fisip Unmul. (nama tempat).
394-405.
Indrakrista.  Bayu.  Niti.  2015. Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  (JSP) Volume  19,  Nomor  1,  Meneropong
Kominda
Dari Perspektif Desentralisasi    :Diskusi    Tentang
Posisi    Intelijen    Daerah    Dalam Logika Desentralisasi. 53-64.
Jaiz.  Ahmad.  Hartono.  2009. Jurnal Gerakan  Ahmadiyah  (Indonesia) .
Islamhouse.com Rasyid.  Moh.  2013. Jurnal  Multikultural &  Multireligius  Resolusi  Konflik Berlatar  Agama  :  Studi  kasus ahmadiyah  di  Kudus  Volume  12. STAIN  Kudus  :  Jawa  Tengah.  53- 63.
Sofanudin. Aji.  2012. Jurnal Multikultural &  Multireligius  Vol.  11:  Studi Tahapan    Penanganan    Kasus Jemaat      Ahmadiyah    Indonesia (JAI). Semarang. 16-24.

## Website
Badan
Intelijen Negara (BIN).
www.bin.go.id  (Diakses  pada  hari Selasa,  30  Mei  2017  Pukul  14.00 WIB).
Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi Hukum  (JDIH)  Kota  Sukabumi. http://jdih.sukabumikota.go.id/
(Diakses  pada  hari  Senin,  08  Mei 2017 Pukul 13.30 WIB)
Komunitas    Intelijen    Daerah.    https://id- id.facebook.com/Komunitas- Intelijen-Daerah-KOMINDA- 152278388192408/info?tab=page_i nfo.  (diakses  pada  hari  Selasa, tanggal   14   Februari  Tahun   2017 Pukul 14.35 WIB).
Portal                 Kota                  Sukabumi. http://www.sukabumikota.go.id (Diakes  pada  hari  Senin,  15  Mei 2017, Pukul 09.30 WIB).
Suara                 Sukabumi.                 2016.
http://suarasukabumi.com/goib-tolak- keberadaan-jai-di-kota-sukabumi/
(Diunduh   pada   hari   Minggu,   09 Oktober 2016 pukul 15.43 WIB).
Suara                                  Sukabumi.2016. http://suarasukabumi.com/sapujaga d-siap-bertindak-tegas-menangkal- jai-di-kota-sukabumi / (Diunduh pada   hari   Minggu,    09   Oktober 2016       pukul       15.30       WIB).