JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 1.,N0.2, Desember 2020
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Retribusi Pelayanan Pasar Flamboyan Kota Pontianak
Ahadian Gunardi 1
1. Kementrian Agama RI Kota Pontianak
Korespondensi Penulis : ahadiangunardi@yahoo.com

## Abstract
The aim  of  this study is to describe and analyze the implementation of the regional regulation of Pontianak Number 16 the year 2015 concerning Public Service Retribution on Service Charges in the Flamboyan Market in Pontianak. There are 2 (two) indicators based   on   the   research   problems   that   influence   the   success   of   policy   implementation performance   are   the   characteristics   of   implementing   agencies   and   communication between organizations and implementing activities. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the attitude of assertiveness by retribution officers is still low in responding to complaints of traders. The officers who collect the retribution are not continual in providing information through socialization about the importance of retribution paying to transparent traders and the availability of inadequate information facilities. The suggestion in this research is that it is necessary to coordinate among policy implementer to provide fast, precise and responsive services to complaints from traders in the Flamboyan market. Besides, providing counseling and guidance   by   providing   transparent   and   new   information   to   traders   through   adequate information facility.
Keywords : Policy Implementation, Public Services Retribution.

## 1.   PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi Indonesia   terus   dilakukan   meliputi segala   aspek   kehidupan.   Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang   sejahtera,   adil   dan   makmur. Dalam   upaya   mencapai   masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan ekonomi   perlu   ditingkatkan   melalui perbaikan pendapatan serta peningkatan   daya   beli   masyarakat. Dalam   rangka   perbaikan   pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat diperlukan   peningkatan   retribusi daerah   yang   merupakan   kewajiban yang   harus   dipenuhi   kepada   negara yang   bertujuan   untuk   kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Retribusi   pelayanan   pasar dipungut   oleh   pemerintah   Kota Pontianak   dan   berlandaskan   hukum, yaitu   dalam   Peraturan   Daerah   Kota Pontianak   Nomor   16   Tahun   2015 Tentang   Retribusi   Jasa   Umum   Pada Retribusi   Pelayanan   Pasarsebagai dasar  atau  pedoman   bagi  penerimaan retribusi pasar yang berkenaan dengan kontribusi   pendapatan   asli   daerah (PAD)   Kota   Pontianak   sebagai   salah satu daerah otonom. Tujuan kebijakan Perda   Nomor   16   Tahun   2015   adalah
untuk   meningkatkan   pendapatan   asli daerah (PAD) Kota Pontianak, hal ini tercantum dalam konsideran Peraturan Daerah   Kota   Pontianak   Nomor   16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011   Tentang   Retribusi   Jasa Umummengenai   perubahan   besarnya tarif   retribusi   pasar   yang   baru   sesuai dengan pasal 43 sampai dengan pasal 44   dari   peraturan   tersebut.  Retribusi pelayanan   pasar   dapat   memberikan manfaat   baik   untuk   pedagang   pasar maupun   untuk   pemerintah   Kota Pontianak.
Manfaat   retribusi   pasar   bagi pedagang   antara   lain   meningkatkan pelayanan   dalam   hal   penyediaan, penggunaan dan perawatan pasar yang berupa   halaman   atau   pelataran,   kios dan los yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan   manfaat   retribusi   pasar bagi   pemerintah   Kota   Pontianak sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi   daerah  yang  potensial  untuk meningkatkan   pendapatan   asli   daerah (PAD)   Kota   Pontianak.   Hal   ini termasuk   pula   retribusi   pelayanan pasar   di   pasar   Flamboyan   Kota Pontianak.
Pasar   Flamboyan   merupakan
salah satu pasar tradisional yang ada di Kota   Pontianak,   salah   satu   pusat kegiatan   jual   beli   bagi   masyarakat Kota Pontianak mulai dari masyarakat menengah   ke   bawah   sampai masyarakat   menengah   ke   atas.  Pasar Flamboyan secara administratif berada dibawah Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan   Perdagangan   Kota   Pontianak melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar   Flamboyan.   Unit   Pelaksana Teknis   (UPT)   Pasar   Flamboyan merupakan   suatu   unit   kerja   yang bertujuan   untuk   memberikan pendapatanbagi daerah Kota Pontianak melalui   pemungutan   retribusi   pasar yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi   terhadap   pedagang   yang menempati   kios  dan   los   yang  ada   di pasar Flamboyan. Untuk memaksimalkan   penerimaan   retribusi pasar   ini,   maka   pemerintah   Kota
Pontianak perlu memanfaatkan potensi yang ada di pasar Flamboyan agar bisa dimanfaatkan   para   pedagang   untuk berjualan   sehingga   retribusi   pun meningkat.  Potensi yang ada tersebut berupa   penetapan   tarif   retribusi   jasa umum pada retribusi pelayanan pasar tradisional di Kota Pontianak.
Besaran tarif retribusi pelayanan
pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 ditentukan   berdasarkan   ukuran   luas tempat   yang   digunakan,   yaitu   untuk kios   dengan   ukuran   2x3   M²   sebesar Rp. 3.000,- per hari sedangkan untuk los   dengan   ukuran   1x1,5   M²   sebesar Rp.   2.000,-   per   hari.   Tarif   retribusi pasar   yang   telah   ditetapkan   oleh pemerintah   Kota   Pontianak   bertujuan untuk   mencapai   target   penerimaan retribusi pasar yang cukup besar bagi peningkatan   pendapatan   asli   daerah (PAD)   Kota   Pontianak,   khususnya pada pasar Flamboyan.
Pengenaan   tarif   retribusi   pasar terhadap   pedagang   pasar   Flamboyan bertujuan   untuk   memperbaiki   sarana dan   prasarana   fasilitas   pasar   yang digunakan   oleh   pedagang   selama   ini sesuai dengan peruntukannya. Namun, dalam   pelaksanaannya   terdapat kendala/  permasalahan   di   lapangan berdasarkan hasil observasi awal oleh peneliti tanggal 27 Januari 2020, yakni masih  adanya   kondisi sarana  fasilitas pasar   yang   rusak,   yakni   adanya kebocoran disalah satu atap los pasar Flamboyan  menyebabkan  becek yang sangat mengganggu aktivitas pedagang berjualan   sehingga   perlu   penanganan
cepat   oleh   Dinas   Koperasi   Usaha Mikro   Dan   Perdagangan   Kota Pontianak   dan   kurangnya   kesadaran dan   kepatuhan   pedagang   untuk membayar   retribusi   tepat   waktu, sehingga   pedagang   enggan   untuk membayar retribusi pasar, hal ini dapat menyebabkan   target   penerimaan retribusi   pasar   Flamboyan   tidak mencapai   100%   setiap   tahunnya sebagai   kontribusi   pendapatan   asli daerah (PAD) Kota Pontianak.
Target penerimaan retribusi pasar yang diperoleh dari kios/los pada pasar Flamboyan   dihitung   berdasarkan jumlah   kios/los   yang   ditempati pedagang   yang   aktif   menjual dagangannya dikalikan dengan besaran tarif   retribusi   yang   dikenakan   setiap harinya.   Namun   demikian,   masih adanya   perbedaan   dalam   penentuan target   penerimaan   retribusi   yang ditetapkan   oleh   pemerintah   Kota Pontianak   yang   terlalu   tinggi dibandingkan   jumlah   hitungan   target penerimaan   retribusi   pasar   yang sebenarnya,   yakni   Rp.   1.780.000,- target penerimaan retribusi pasar setiap hari,   sedangkan   Rp.   640.800.000,- target penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya.   Hal   ini   dikarenakan
pemerintah   Kota   Pontianak   melalui Dinas   Koperasi   Usaha   Mikro   Dan Perdagangan   Kota   Pontianak   sudah menentukan   targetnya   sesuai   dengan kondisi   pasar   dan   kemampuan pedagang   pasar   Flamboyan,   akan tetapi   pihak   DPRD   Kota   Pontianak memilik   target   penerimaan   retribusi pasar   dengan   hitungan   sendiri   sesuai dengan aturan yang dibuat oleh DPRD Kota   Pontianak   sehingga   target   yang ditentukan sangat tinggi.
Adanya kenaikan dan penurunan target penerimaan retribusi pasar   Flamboyan   setiap   tahunnya disebabkan oleh kondisi ekonomi Kota Pontianak, khususnya pasar
Flamboyan   yang   didasarkan   pada potensi   kemampuan   pedagang   dalam membayar   retribusi   pelayanan   pasar berdasarkan   kios/los   yang   ditempati pedagang   atas   usulan   dari   Dinas Koperasi   Usaha   Mikro   Dan Perdagangan   Kota   Pontianak   yang disampaikan   kepada   DPRD   Kota Pontianak untuk dikaji, dianalisa, dan ditetapkan   atas   kesepakatan   bersama berupa   penetapan   target   penerimaan retribusi   pelayanan   pasar   setiap tahunnya.   Berdasarkan  latar  belakang masalah   yang   penulis   uraikan   diatas,
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak   Nomor   16   Tahun   2015
Tentang   Retribusi   Jasa   Umum   Pada Retribusi  Pelayanan Pasar Flamboyan Kota Pontianak.”
Dari   latar   belakang   yang   telah dijelaskan   diatas,   maka   peneliti melakukan identifikasi masalah antara lain:
1. Masih   adanya   kondisi   sarana fasilitas   pasar   yang   rusak, sehingga diperlukan penanganan   yang   cepat   dari
pemerintah Kota Pontianak.
2. Kurangnya   kesadaran   dan kepatuhan   pedagang   untuk membayar retribusi tepat waktu.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode   penelitian   ini   yang digunakan   adalah   analisis   kualitatif melalui   pendekatan  deskriptif  dengan menggunakan   model   implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn,   dimana   prosedur   pemecahan masalahnya   diselidiki   dengan menggambarkan   atau   melukiskan keadaan   subjek   atau   objek   penelitian (seseorang,   lembaga   masyarakat   dan
lain-lain)   pada   saat   sekarang berdasarkan   fakta-fakta   yang   tampak atau   sebagaimana   adanya   yang meliputi interpretasi data dan analisis data.   Moleong   (2007:6)   menyatakan penelitian   kualitatif   adalah   penelitian yang   bermaksud   untuk   memahami fenomena   tentang   apa   yang   dialami oleh   subjek   penelitian   misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan   lain-lain,   secara   holistik,   dan dengan   cara   deskripsi   dalam   bentuk kata-kata   dan   bahasa,   pada   suatu konteks   khusus   yang   alamiah   dan dengan   memanfaatkan   berbagai metode alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor   (1975:5)   dalam   Tohirin (2012:2)   yang   mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian   yang   menghasilkan   data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati.
Penetapan   lokasi   penelitian sangat   penting   dalam   rangka mempertanggungjawabkan   data   yang diperoleh.   Untuk   itu   peneliti memilihlokasi   di   pasar   Flamboyan kota   Pontianak   beranggapan   bahwa masih   ada   permasalahan   dalam implementasi   Peraturan   Daerah   Kota
Pontianak   Nomor   16   Tahun   2015. Penelitian   ini   dilaksanakan   di   UPT Pasar Flamboyan pada Dinas Koperasi
Usaha   Mikro   dan   Perdagangan   Kota Pontianak. Subjek Penelitian Teknik sampling non probabilitas   yang   digunakan   oleh peneliti   dalam   menentukan   subjek penelitian ini adalah metode snowball sampling yang   menurut   pendapat Sugiyono   (2012:54)   adalah   teknik pengambilan   sampel   sumber   data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama   menjadi   besar.   Hal   ini dilakukan  karena  dari jumlah  sumber data   yang   sedikit   itu   tersebut   belum mampu   memberikan   data   yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi   yang   dapat   digunakan   sebagai sumber   data.   Dalam   penelitian   ini sumber   data   yang   dipergunakan meliputi:
a. Data   primer,   yaitu   data   yang diperoleh   langsung   dari informan   atau   dari   sumbernya berupa   wawancara,   sekaligus sebagai subjek penelitian. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara menyalin atau   mengutip   catatan-catatan atau   dokumen   yang   ada,
sekaligus   sebagai   objek   dari penelitian ini
Sedangkan yang menjadi objek penelitian   adalah   Implementasi Peraturan   Daerah   Kota   Pontianak Nomor   16   Tahun   2015   Tentang Retribusi   Jasa   Umum   pada   Retribusi Pelayanan   Pasar   Flamboyan   Kota Pontianak,   yang   termasuk   ke   dalam data sekunder pada penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berkenaan dengan implementasi kebijakan   pemungutan   retribusi pelayanan   pasar   Flamboyan   di   Kota Pontianak,  maka  dalam  penelitian  ini akan   digunakan   model   implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van
Horn   (1975) dalam   Agustino (2017:133-135) Dasar-   dasar
Kebijakan  Publik yang mempunyai  6 (enam) indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yang   didasarkan   oleh   ukuran   dan tujuan   kebijakan,   sumber   daya, karakteristik   agen   pelaksana,   sikap para   pelaksana,   komunikasi   antar organisasi   dan   aktivitas   pelaksana terkait   dengan   kegiatan-kegiatan pelaksanaan   serta   lingkungan   sosial, ekonomi dan politik.
Dari   6   (enam)   indikator tersebut,   peneliti   hanya   menganalisa dan membahas 2 (dua) indikator yang dapat   mempengaruhi   implementasi kebijakan   retribusi   jasa   pelayanan pasar   pada   pasar   Flamboyan   Kota Pontianak,   yakni   karakteristik   agen pelaksana dan komunikasi antarorganisasi   serta   aktivitas pelaksana   sesuai   dengan   fokus permasalahan   dalam   penelitian   ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Karakteristik   Agen   Pelaksana Dalam   Implementasi   Kebijakan Retribusi Jasa Pelayanan Pasar
Salah   satu   pendukung keberhasilan   kinerja   implementasi Peraturan   Daerah   Nomor   16   tahun 2015   tentang   Retribusi   Jasa   Umum pada   Retribusi   Pelayanan   Pasar   pada pasar   Flamboyan   adalah   karakteristik agen pelaksana. Fokus perhatian pada agen   pelaksana   meliputi   organisasi formal   dan   organisasi   informal   yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja
implementasi   kebijakan   publik   akan sangat   banyak   dipengaruhi   oleh   ciri- ciri yang tepat serta cocok dengan para agen   pelaksananya.   Hal   ini   termasuk bagaimana sikap para pelaksana dalam
melaksanakan   kebijakan   Perda   dan pengawasan   terhadap   pelaksanaan Perda dalam mendukung keberhasilan kinerja implementasi kebijakan.
Implementasi  Peraturan  Daerah Nomor   16   Tahun   2015   tentang Retribusi   Jasa   Umum   Pada   Retribusi Pelayanan   Pasar   pada   pasar Flamboyan   dapat   mencapai   target penerimaan   100%,     apabila   petugas pemungut retribusi pasar memberikan sanksi   yang   tegas   terhadap   pedagang yang   menunggak   pembayaran retribusi, hal ini belum sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Bidang
(Kabid) Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro   dan   Perdagangan   Kota Pontianak Bapak Rachmad Suprayetno,   SH,MH.  menuturkan, sebagai berikut: “Untuk pedagang yang menunggak atau yang tidak bayar tentu kita ada sanksi, baik sanksi administrasi atau sanksi pidananya, kalau administrasi   kita   lakukan   dengan cara memanggil yang bersangkutan kita   memintai   keterangan menanyakan   masalahnya   kenapa tidak bayar, kita siapkan pernyataan terus kalau tidak bayar, kita berikan teguran-teguran,   bahkan   kemudian izinnya   pun   kita   tunda   untuk perpanjangannya.”   Dan   sedangkan dalam   pencapaian   target,   kendala pasti   ada   lah,   soalnya   yang namanya   masyarakat   banyak   pasti
masalah   pada   pedagang   ada berperilaku   yang   aktif   dan   tidak aktif,   aktif   alhamdulillah,   yang tidak   aktif   khan   tadi   ada   yang mungkin   susah   membayarnya,   ada yang   membayarnya   tersendat- sendat,   terus   bahkan   menghindar- menghindar,   jadi   tetap   ada   lah kendala nya.” (Wawancara Tanggal 07 April 2020) Hal serupa disampaikan  Kepala
Seksi   Retribusi   dan   Registrasi Pengelolaan   Pasar   Tradisional   Dinas Koperasi   Usaha   Mikro   dan Perdagangan   Kota   Pontianak   Bapak Harjuniardi,   SE,ME   menuturkan, sebagai berikut:
“Perilaku dari pedagang yang tidak mau   membayarkan   retribusi   juga kita   sifatnya   tidak   memaksakan yaa...   karena   kita   belum melaksanakan   eksekusi   lah,   kita mau  melakukan  tapi  sekarang  kita beri mereka untuk berjualan karena itu urusan perut yaa... kita sifatnya tidak memaksakan, kalau kita tegas eksekusi  mungkin  bisa,  tapi  pesan dari bapak walikota yaa... utamakan persuasif dulu, itu yang masih kita pegang   karena   terus   terang   yang berjualan   berjualan   dipasar flamboyan   adalah   masyarakat golongan   menengah   ke   bawah, menengah   ke   bawah   ini   khan sumber   kehidupan   itu   tidak   ada, kalau   menengah   ke   atas   mungkin ada   hal   lain   lah,   ini   menengah kebawah,   jadi   lebih   kearah bagaimana membuat masyrakat itu lebih berusaha itu aja.”(Wawancara Tanggal 06 April 2020)
Terkait   dengan   keluhan pedagang   pasar   Flamboyan,   petugas pemungut   retribusi   pasar  Bapak   Feri Keriwani menuturkan, sebagai berikut:
“Sebenarnya keluhan itu tiap pasar ada,   cuman   yaa...   tergantung kitanya yang kedua kadang-kadang tindakan atau respon dari kantor itu lambat,   misalnya   pembangunan masih   dibilang   baru,   ndak   gak terlalu baru yaa... ada beberapa blok itu dia punya sudah bocor atapnya, kita lapor kadang-kadang di kantor kadang-kadang   tindakannya   lama, ini dilaporkan kha tadak nih... nagih jalan   terus   tidak   dilaporkan,   nah.. khan   jadi kita nih maunya selaku penagih   nih   maunya   cepat   respon dari   kantor   itu,   masalah   di laksanakan atau tidaknya khan, itu khan tergantung dari anggaran, tapi jelasnya   orang   kantor   itu   turun dulu,   liat,   di   foto   atau   gimana, tunjukkan   bahwa   kita   ini   sudah lapor   dan     orang   kantor   sudah respon jadi pedagang tidak banyak komen, kalau dia tidak ada respon, pedagang selalu komen, nagih jalan terus nih... tapi tak ada respon nih..., lapor kha tadak.., seperti itu, kadang kalau   dia   (pedagang)   keadaan momen seperti itu susah kita nagih ke   pedagang,   kita   pun   orang (pedagang) dalam keadaan itu, kita hindarlah.”(Wawancara Tanggal 07 April 2020).
Hal senada apa yang dikatakan penagih retribusi pasar Flamboyan Ibu Salbiah menuturkan, sebagai berikut:
“Kita   tanggapi,   Kita   kalau seandainya   benar-benar   tidak
mampu,   nah...   kita   berikan kelonggaran, bayarnya bulan depan atau bayarnya setiap hari, jadi kalau dia   tidak   bayar   sekali,   sanksinya ada   di   pembuatan   suratnya.” (Wawancara   Tanggal   21   April 2020).
Dari   hasil   wawancara   dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan diatas dapat diambil kesimpulan   bahwa  karakteristik   agen pelaksana   dalam   keberhasilan   kinerja implementasi   Peraturan   Daerah   Kota Pontianak   Nomor   16   Tahun   2015 Tentang   Retribusi   Jasa   Umum   Pada Retribusi Pelayanan Pasar menyangkut tentang   bagaimana   sikap   petugas pemungut   retribusi   pasar   dalam melaksanakan   kebijakan   Perda   dan pengawasan   terhadap   pelaksanaan Perda dalam mendukung keberhasilan kinerja implementasi kebijakan.
Penetapan besaran tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2015 tidak memberatkan   pedagang   berdasarkan ukuran   tempat   los/kios   yang   mereka gunakan dalam berjualan, yaitu untuk kios   dengan   ukuran   2x3   M²   sebesar Rp. 3.000,- per hari sedangkan untuk los   dengan   ukuran   1x1,5   M²   sebesar Rp.   2.000,-   per   hari.   Tarif   retribusi pasar   yang   telah   ditetapkan   oleh
pemerintah   Kota   Pontianak   bertujuan untuk   mencapai   target   penerimaan retribusi pasar yang cukup besar bagi peningkatan   pendapatan   asli   daerah (PAD)   Kota   Pontianak,   khususnya pada pasar Flamboyan. Namun, masih ada   beberapa   pedagang   yang membayar   retribusi   pasar     seminggu sekali, sebulan sekali bahkan ada yang setahun sekali, hal ini disebabkan oleh sikap petugas pemungut retribusiyang belum tegas memberikan batas waktu pembayaran   retribusi   pasar   ke pedagang,   sehingga   pedagang   dalam membayar   retribusi   pasar   tidak   tepat pada waktunya.
Keterlambatan  pembayaran retribusi   oleh   pedagang   pasar Flamboyan,   disebabkan   petugas pemungut retribusi selalu memberikan kelonggaran waktu ke pedagang, yang sifatnya   tidak   memaksakan   pedagang apabila tidak membayar pada hari itu tetapi   bisa   dibayarkan   ke   hari berikutnya,   hal   ini   bertolak   belakang dari   aturan   yang   seharusnya pembayaran retribusi dilakukan setiap harinya   oleh   pedagang,   sehingga kurangnya   pengawasan   yang dilakukan   oleh   Kasi   Retribusi   dan Registrasi   Pengelolaan   Pasar
Tradisional   terhadap   kinerja   petugas pemungut retribusi dalam pemungutan retribusi   kepada   pedagang,   yang mengakibatkan   penerimaan   retribusi tidak   maksimal,   hal   ini   dapat mempengaruhi   target   penerimaan retribusi pasar Flamboyan.
Pengawasan   dari   pihak   Dinas Koperasi   Usaha   Mikro   Dan Perdagangan   Kota   Pontianak   yang tidak rutin dilaksanakan setiap harinya tetapi   dilaksanakan   setiap   2   (dua) minggu   sekali.   Pengawasan   yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro   Dan   Perdagangan   Kota Pontianak terhadap petugas pemungut retribusi   dan   pedagang   pasar Flamboyan, dengan cara:
1. Melihat   sistem   administrasi bukti   hasil   penagihan retribusipasar dan mengevaluasi setiap minggunya. 2. Melihat   tertibnya   administrasi pembukuan penagihan retribusi dan   mengevaluasi   kinerja petugas   penaguh   retribusi dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar. 3. Melakukan inspeksi mendadak (sidak)   oleh   Dinas   Koperasi
Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota   Pontianak   terhadap pelaksanaan   Perda   Nomor   16 Tahun 2015 dalam pemungutan retribusi   pasar   Flamboyan sesuai   dengan   besaran   tarif yang dikenakan ke pedagang.
4. Mengawasi   para   pedagang pasar   Flamboyan   dalam membayar   retribusi   pasar setiap  harinya,  jika  masih ada keterlambatan atau menunggak pembayaran   oleh   pedagang, maka   pemerintah   Kota Pontianak   melalui   Dinas Koperasi   Usaha   Mikro   Dan Perdagangan   Kota   Pontianak memberikan   teguran   secara lisan   maupun   tertulisberupa surat   peringatan   pertama, kedua dan ketiga maupun lisan, bahkan   sanksi   tegas   berupa tidak   diperpanjangnya   surat izin perpanjangan tempat usaha (SPTU)   bagi   pedagang   yang ingin   memperpanjang   tempat usahanya,   baik   los   maupun kios.   Sanksi   berupa   hukuman pidana   atau   berat     tidak diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan
Kota   Pontianak   kepada pedagang   yang   menunggak pembayaran   retribusi   pasar Flamboyan, hal ini disebabkan kondisi   ekonomi   pedagang pasar   Flamboyan   masih golongan   ekonomi   menengah ke   bawah   yang   bergantung pada   hasil   dagangan   mereka sebagai   mata   pencaharian untuk   mencukupi   kebutuhan hidup   mereka   sehari-hari. Salah   satu   bentuk   sanksi administrasi   yang   diberikan oleh   Dinas   Koperasi   Usaha
Mikro   Dan  Perdagangan   Kota Pontianak, sebagaimana tercantum   pada   gambar dibawah ini:
Sikap   pelaksana   merupakan faktor   yang   penting   dalam keberhasilan   kinerja   implementasi Peraturan   Daerah   Nomor   16   Tahun 2015,   sikap   petugas   pemungut retribusi  yang sering bertemu dengan pedagang dalam melakukan penarikan retribusi   pasar,   dinilai   sangat   ramah dan   baik   oleh   pedagang,   sehingga antara   pertugas   pemungut   retribusi pasar   dengan   pedagang   saling   akrab. Namun,   apabila   ada   keluhan   dari
pedagang   pasar   Flamboyan,   seperti masalah   kerusakan   pada   fasilitas sarana   pasar,   yakni  atap   pasar   yang mengalami kebocoran dibeberapa blok los   dan   kios   di   pasar   Flamboyan, terutama di kios blok F dan Los blok E, oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan   Perdagangan   Kota   Pontianak bersikap   sangat   lambat   dan   tidak tanggap   dalam   merespon   keluhan pedagang tersebut.
Hal   ini   dapat   mengganggu aktivitas   berjualan   pedagang   pasar Flamboyan   juga   dapat   mengurangi pendapatan   pedagang   sebagai   mata pencaharian   mereka,   sehingga pedagang   pasar   Flamboyan   enggan untuk   membayar   retribusi   pasar. Akibatnya, target penerimaan retribusi pasar   Flamboyan   sebesar   100%   tak tercapai   setiap   harinya   sebagai kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak.
Dalam   mencapai   target penerimaan retribusi pasar Flamboyan sebesar 100% setiap  tahunnya,  Dinas Koperasi   Usaha   Mikro   Dan Perdagangan   Kota   Pontianak   perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan   evaluasi   sekaligus pembinaaan   terhadap   kinerja
petugas   pemungut   retribusi   dalam pemungutan   retribusi   pasar   agar optimalisasi   penagihan   retribusi pasar Flamboyan dapat meningkat. 2. Memberikan   insentif   bagi   petugas pemungut   retribusi   berupa tambahan   upah   agar   mampu melaksanakan   tugas  dengan   penuh tanggung   jawab   dan   memberikan kendaraan   operasional   kepada petugas   pemungut   retribusi   pasar Flamboyan   untuk   kelancaran pelaksanaan   pemungutan   retribusi terhadap   pedagang   sehingga   dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
3. Menegakkan   sanksi   yang   tegas berupa hukuman berupa denda bagi keterlambatan pembayaran retribusi pasar, agar pedagang lebih disiplin dalam   membayar   retribusi pasarnya.
4. Melakukan   pengawasan   dengan berkeliling pasar setiap harinya oleh Dinas   Koperasi   Usaha   Mikro  Dan
Perdagangan   Kota   Pontianak melalui seksi pembinaan dan sarana prasarana pasar tradisional bersama petugaspemungut retribusi, sehingga   dapat   menegur   langsung
ke pedagang yang tidak membayar retribusi pasar. 5. Meningkatkan pengawasan
terhadap   petugas   pemungut retribusi   dalam   melaksanakan administrasi   pendataan   jumlah pedagang   dan   perhitungan   serta pembukuan   hasil   pemungutan retribusi   hingga   pelaporan   dan penyetoran hasil retribusi pasar ke kas   Dinas   Koperasi   Usaha   Mikro Dan   Perdagangan   Kota   Pontianak dalam   pemungutan   target   retribusi setiap harinya.
6. Melakukan   pengawasan   dengan melakukan   sidak   ke   pasar Flamboyan   oleh   Dinas   Koperasi Usaha   Mikro   Dan   Perdagangan Kota   Pontianak   terhadap   kinerja petugas   pemungut   retribusi   pasar Flamboyan   tentang   bagaimana pelaksananan   dilapangan   dalam pemungutan   retribusi   terhadap pedagang pasar.
7. Meningkatkan   kualitas   sarana   dan prasarana pasar Flamboyan dengan merespon   secara   cepat   terhadap keluhan pedagang dalam
memperbaiki   sarana   fasilitas   pasar yang rusak agar segera diperbaiki. Hal   ini   dapat   memberikan   rasa
kenyamanan   pembeli   dalam berbelanja   di   pasar   dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar Flamboyan.
Komunikasi   Antarorganisasi   Dan Aktivitas   Pelaksana   Dalam Implementasi   Kebijakan   Retribusi Jasa Pelayanan Pasar
Dari   hasil   wawancara   dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan diatas dapat diambil kesimpulan   bahwa   berdasarkan komunikasi   antarorganisasi   dan aktivitas   pelaksana,   komunikasi   yang terjalin antar aktor yang terlibat dalam proses   implementasi   kebijakan pemungutan retribusi pasar Flamboyan Kota   Pontianak   melibatkan   Dinas Koperasi   Usaha   Mikro   Dan Perdagangan Kota Pontianak, petugas pemungut   retribusi   dan   pedagang. Proses   komunikasi   yang   terjadi melalui   sosialisasi   berupa   informasi mengenai   pemberlakukan   tarif retribusi   baru   sesuai   dengan   Perda Nomor   16   Tahun   2015.   Setelah kebijakan   pemungutan   retribusi tersebut   dilaksanakan   maka   akan dilakukan proses pengawasan terhadap pelaksanaan   Perda   Nomor   16   Tahun 2015   oleh   Dinas   Koperasi   Usaha
mikro   Dan   Perdagangan   Kota Pontianak.
Koordinasi   yang   dilakukan antara   petugas   pemungut   retribusi dengan   pedagang   pasar   Flamboyan sudah cukup baik, hal ini terlihat dari petugas pemungut retribusi melakukan sosialisasi   Peraturan   Daerah   Kota Pontianak   Nomor   16   Tahun   2015 Tentang   Retribusi   Jasa   Pelayanan Pasar   kepada   pedagang   pasar Flamboyan dengan menggunakan cara dan   bentuk   penyampaian   informasi tentang Perda Nomor 16 Tahun 2015 ke   pedagang   melalui   surat   edaran pemberitahuan   ke   seluruh   pedagang pasar   Flamboyan   terkait   dengan pemberlakuan tarif retribusi pasar yang baru oleh pemerintah Kota Pontianak.
Surat   edaran   pemberitahuan juga diberikan kepada pedagang yang pertama   kali   menempati   tempat los/kios jualannya. Adanya sosialisasi tersebut,   pedagang   pasar   Flamboyan merasa  tidak keberatan  atas kenaikan tarif retribusi yang baru sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2015. Apabila terdapat   pedagang   yang   mengeluh terkait   kenaikan   tarif   retribusi,   maka menjadi   tugas   petugas   pemungut
retribusi   pasar   untuk   menjelaskan   ke pedagang pasar Flamboyan.
Namun   kenyataannya,   tidak semua   pedagang   di   pasar   Flamboyan memperoleh sosialisasi dari pelaksana kebijakan.  Hal ini disebabkan kurang gencarnya sosialisasi tentang informasi pentingnya pembayaran retribusi pasar sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2015   yang   dilakukan   oleh   Dinas Koperasi   Usaha   Mikro   Dan Perdagangan   Kota   Pontianak   kepada pedagang, hal ini dikarenakan petugas dalam   memberikan   sosialisasi   tidak transparan   dan   informasi   yang diberikan bukan yang baru dan sebatas hanya   membagikan   surat   edaran pemberitahuan   saja,   hal   ini menyebabkan   banyak   pedagang   yang tidak mengetahui persis isi, tujuan dan manfaat dari Peraturan Daerah Nomor 16   Tahun   2015   tersebut,   sehingga pedagang   enggan   untuk   membayar retribusi pasar.
Selain   dari   pedagang   tidak mengetahui   isi   dan   tujuan   Perda tersebut, juga kurangnya ketersediaan sarana informasi oleh pemerintah Kota Pontianak   dalam   mensosialisasikan Peraturan   Daerah   Kota   pontianak Nomor   16   Tahun   2015.   Sarana
informasi yang tersedia saat ini sangat minim,   hanya   ada   1   (satu)   pengeras suara   dan   1   (satu)   papan pengumuman,tempat   kios   dan   los pedagang   yang   jaraknya   jauh   tidak terjangkau   oleh   petugas   retribusi dalam   menyampaikan   informasi melalui   pengeras   suara   dan   surat edaran   yang ditempelkan   pada  papan pengumuman,   sehingga   dapat mempengaruhi   kesadaran   dan kepatuhan   dalam   membayar   retribusi pasar.  Hal   ini   terlihat   dari   gambar dibawah ini:
Sehingga   pemerintah   Kota Pontianak   melalui   Dinas   Koperasi Usaha   Mikro   Dan   Perdagangan   Kota Pontianak   perlu   membuat   strategi untuk   mendorong   pedagang   pasar Flamboyan   untuk   aktif   membayar retribusi pasar Flamboyan agar target penerimaan   pasar   meningkat.   selain petugas   pemungut   retribusi   menarik retribusi   pasar   secara   langsung mendatangi   tenpat  los/kios  pedagang, juga  memberikan   kemudahan   bagi pedagang untuk melakukan pembayaran melalui loket pembayaran yang   disediakan   sesuai   dengan   buku bukti pembayaran retribusi harian.oleh
pedagang   pasar   Flamboyan,  hal   ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:
Dalam   meningkatkan   target penerimaan retribusi pasar Flamboyan sebagai   kontribusi   pendapatan   asli daerah   (PAD)   Kota   Pontianak diperlukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi   dan   koordinasi   antar pelaksana   kebijakan   oleh   Dinas Koperasi   Usaha   Mikro   Dan Perdagangan   Kota   Pontianak   dengan pedagang   pasar   Flamboyan,   sebagai berikut:
1. Menyediakan sarana informasi yang lengkap   dalam   menunjang pelaksanaan   sosialisasi   yang dilakukan   oleh   Dinas   Koperasi Usaha   Mikro   Dan   Perdagangan Kota   Pontianak   berupa   pengeras suara   dan   media   gambar   melalui televisi   yang   diletakkan   disetiap blok   los/kios   yang   ada   di   pasar Flamboyan serta disediakan CCTV selama   24   jam   agar   aktivitas pemungutan   retribusi   pasar   ke pedagang  terpantau  setiap  harinya. Selain itu,   disediakan kotak saran dan kontak pengaduan oleh petugas pemungut   retribusi   agar   keluhan pedagang dapat cepat direspon oleh Dinas   Koperasi   Usaha   Mikro  Dan
Perdagangan   Kota   Pontianak,   hal ini dapat meningkatkan penerimaan retribusi   pasar   Flamboyan   setiap harinya.
2. Dinas   Koperasi   Usaha   Mikro  Dan
Perdagangan  Kota Pontianak  perlu mempublikasikan   informasi   yang diperbaharui   secara   berkala   dan transparan   tentang   retribusi   pasar, melalui   sarana   informasi   yang disediakan   oleh   pemerintah   Kota Pontianak,   agar   pedagang   dapat mengetahui   manfaat   dan   tujuan serta   kegunaan   dari   hasil   retribusi pasar   yang   dipungut   oleh   petugas pemungut   retribusi   setiap   harinya, sehingga   dapat   menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pedagang dalam   membayar   retribusi   pasar agar pencapaian  target  penerimaan retribusi   pasar   Flamboyan   setiap harinya meningkat.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Pada Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Flamboyan Kota Pontianak
terkait   dengan   model   implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn   maka   penelitian   ini   dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Retribusi   pelayanan   pasar
Flamboyan   di   Kota   Pontianak merupakan   salah   satu   sumber Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD). Kualitas   pemungutan   retribusi pelayanan   pasar   oleh   petugas pemungut   retribusi   belum memuaskan,   pedagang   merasa bahwa apa yang dibayarkan sesuai kebijakan   retribusi   pasar,   belum sesuai dengan pelayanan pasar yang diberikan   oleh   pemerintah   Kota Pontianak,   dalam   hal   ini   respon terhadap   keluhan   pedagang mengenai   kondisi   sarana   fasilitas pasar   yang   digunakan   oleh pedagang, dari segi penanganannya lambat   untuk   ditindaklanjuti   oleh Dinas   Koperasi   Usaha   Mikro  Dan
Perdagangan Kota Pontianak, sikap petugas   pemungut   retribusi terhadap pedagang pasar Flamboyan   kurang   menunjukkan ketegasannya   dalam   memberikan pelayanan   kepada   pedagang   dari segi   penarikan   retribusi   pasar, sehingga   kurangnya   pengawasan
yang dilakukan oleh Kasi Retribusi dan   Registrasi   Pengelolaan   Pasar Tradisional   terhadap   kinerja petugas   pemungut   retribusi   dalam pemungutan   retribusi   kepada pedagang,   yang   mengakibatkan penerimaan   retribusi   tidak maksimal,   hal   ini   dapat mempengaruhi   target   penerimaan retribusi pasar Flamboyan.
2. Implementasi  Peraturan   Daerah
Nomor   16   Tahun   2015   dapat dikatakan   berhasil,   apabila   proses implementasinya
sudah
terkoordinasi   dengan   baik   melalui komunikasi   antara   Dinas   Koperasi
Usaha   Mikro   Dan   Perdagangan
Kota Pontianak, petugas pemungut retribusi   dan   pedagang   pasar
Flamboyan dalam proses pemungutan retribusi pasar. Bentuk koordinasi   yang   dilakukan,   yakni melalui sosialisasi   mengenai implementasi   kebijakan   Perda Nomor   16   Tahun   2015   tentang pemberlakuan   tarif   retribusi   baru. Namun,   belum   dilakukan   secara maksimal   disebabkan   masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya,   yakni   kurang gencarnya pelaksana kebijakan oleh
Dinas   Koperasi   Usaha   Mikro  Dan Perdagangan Kota Pontianak dalam memberikan   informasi   tentang   isi dan   tujuan   serta   manfaat dikeluarkannya   Perda   Nomor   16 Tahun   2015,   hal   ini   dapat   dilihat dari   alat/sarana   penyampaian sosialisasi   oleh   Dinas   Koperasi Usaha   Mikro   Dan   Perdagangan Kota   Pontianak   belum   memadai. Akibatnya,   tidak   semua   pedagang mendapatkan   informasi   dari sosialisasi   tersebut,   hanya   melalui surat   edaran   pemberitahuan   saja, dikarenakan   tempat   kios   dan   los pedagang yang jaraknya jauh tidak terjangkau   oleh   petugas   retribusi, sehingga   dapat   mempengaruhi kesadaran   dan   kepatuhan   dalam membayar retribusi pasar.
4.2. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti antara lain sebagai berikut:
1. Perlu adanya sikap pelaksana, yakni petugas   pemungut   retribusi   yang dapat   diterima   oleh   masyarakat, khususnya   pedagang   pasar Flamboyan yang mengarah kepada kesanggupan   membantu   dan menyediakan pelayanan yang cepat,
tepat   serta   tanggap   terhadap keluhan pedagang pasar Flamboyan. Selain itu, memberikan sanksi   yang   tegas   berupa   denda kepada pedagang agar mereka mau disiplin   membayar   retribusi   pasar. Pengawasan   terhadap   kinerja petugas   pemungut   retribusi   perlu ditingkatkan   dan   memberikan tambahan   insentif   berupa   upah tambahan kepada petugas pemungut retribusi serta kendaraan
operasional   untuk   menunjang pelaksanaan   pemungutan   retribusi pasar   Flamboyan   terhadap pedagang,   agar   target   penerimaan retribusi   pasar   Flamboyan   lebih meningkat.
2. Melakukan   pendekatan   secara persuasif dengan selalu mengingatkan   pedagang   untuk membayar   retribusi,   yakni menggalakkan   penyuluhan   dan pembinaan   dengan   memberikan informasi   tentang   pentingnya pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2015 yang transparan   dan   baru   kepada pedagang melalui sarana informasi yang   tersedia   dan   lengkap,   agar pedagang   dapat   mengetahui
kegunaan   dan   tujuan   dari   uang retribusi  pasar yang  dipungut oleh petugas   retribusi   pasar   dalam meningkatkan   kesadaran   dan kepatuhan   pedagang   akan pentingnya   retribusi   dalam menunjang   pendapatan   asli   daerah (PAD) Kota Pontianak.

## E. REFERENSI
Agustinova,   E.  (2015). Memahami Metode   Penelitian   Kualitatif; Teori   &    Praktik .   Yogyakarta: Calpulis.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik Pengantar .   Bandung:   Pustaka Setia.
Agustino,   L.  (2017). Dasar-dasar Kebijakan   Publik   Edisi   Revisi . Bandung:  Alfabeta.
Moleong,   L.   (2007). “Metodologi Penelitian   Kualitatif   Edisi Revisi”. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Nawawi, H. (2001). Metode Penelitian Bidang   Sosial. Yogyakarta: Gajah                Mada   University Press. Pasolong,   H.   (2013). Metode Penelitian   Administrasi   Publik .
Bandung: Alfabeta.
Ridha,  S.  M.   (  2015). Pengantar Kebijakan   Publik .   Jakarta:
Calpulis. Nugroho, R. (2006). K ebijakan Publik
Untuk Negara-Negara Berkembang Jakarta: Elex Media Komputindo
Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik,   Konsep,   Teori   dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  (2006). Metode   Penelitian Administrasi. Bandung:   CV. Alfabeta
Sugiyono.  (2012). Metode   Penelitian Administrasi   dilengkapi   dengan metode   R   &   D .     Bandung: Alfabeta.
Silalahi, U. (2017). M etode Penelitian Sosial .   Bandung:   Refika Aditama.
Sugianto.  (2008). ajak   dan   Retribusi Daerah. Jakarta: Grasindo.
Siahaan, M.  P.  (2015). Pajak daerah dan   Retribusi   Daerah. Jakarta: Raja Grafisindo Persada.
Tohirin.  (2012). Metode   Penelitian Kualitatif   Dalam   Pendidikan dan Bimbingan         Konseling . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tachjan.  (2006).     Implementasi Kebijakan   Publik.   Bandung: AIPI-Puslit   KP2W   Lemlit UNPAD.
Wahab, S. (20017). Analisis Kebijakan dari   Formulasi   ke   penyusunan model-model Implementasi Kebijakan publik . Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.
Winarno, B.. (2014). Kebijakan Publik Teori,  Proses   dan   Studi   Kasus, Edisi Revisi   Terbaru. Yogyakarta: Center     Academic   Publishing Service.
Winarno, B. (2011). Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta:   Center   Of Academic Publishing Service.