## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial

## Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan
Ridho Mubarak, Zaini Munawir, Riswan Munthe*

## Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  adalah  mengenai  pembatalan  perkawinan  merupakan  kasus  yang  sering  terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, yang mana jumlah perkara pembatalan perkawinan semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  faktor  yang  menyebabkan  perkawinan  dapat  di  batalkan  menurut  peraturan  perundang-undangan  dan  untuk menganalisis peningkatan peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  cara  menganalisa  hukum  yang  tertulis  dari  bahan  pustaka  atau  data sekunder  dan  meneliti  langsung  ke  lapangan  tempat  objek  yang  diteliti.  Hasil  penelitian  ini  adalah  faktor  menyebabkan perkawinan  dapat  dibatalkan  menurut  peraturan  perundang-undangan  adalah  pembatalan  perkawinan  karena  pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuh menurut Pasal 22 s/d Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Pasal  70  dan  Pasal  71.  Peranan Pengadilan  Agama  terhadap  pembatalan  perkawinan  adalah  untuk  memeriksa  dan  mengadili  serta  memutus  perkara  yang diajukan  Pemohon, maka  Pengadilan  Agama  memiliki  kewenangan absolut yang diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Kata Kunci : Peranan, Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan

## Abstract
This study is about the cancellation of marriage is often the case in the jurisdiction of the Religious Court Medan Class 1A, where the number of cases of marriage annulment increasing. This study was conducted to determine the factors that led to the marriage can be canceled according to the legislation and to analyze the increase in the role of the Religious Court of Medan on the cancellation of the marriage. The method used in this research is the empirical legal research by analyzing the written law of library materials or secondary data and researching directly into the field where the object under study. The results of this study are the factors causing the marriage can be canceled according to the legislation is the cancellation of the marriage due to the cancellation of the marital relationship after held marriage, for their terms are not was infested according to Article 22, s / d Article 27 of Law No. 1 of 1974 on marriage  and  the  Law  Compilation  Article  70  and  Article  71.  Role  of  Religious  Court  against  the  cancellation  of  marriage  is  to examine and adjudicate and decide cases filed by the Applicant, the Religious Courts have the absolute authority stipulated in Law No. 50 of 2009 on the second amendment of Law Act No. 7 of 1989 on Religious Courts.
Keywords : Role, Religious Court, Cancellation of Marriage
*Corresponding author: E-mail: mubarakridhouma@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan  hubungan  suami  istri  sesudah dilangsungkan akad nikah.
Selain itu pembatalan  perkawinan  juga  tindakan  putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan  yang  dilaksanakan  tidak  sah akibatnya  perkawinan  itu  dianggap  tidak pernah  ada.  Maka  akibatnya  segala  sesuatu yang  dihasilkan  dari  perkawinan  itu  menjadi batal  dan  semuanya  dianggap  tidak  pernah terjadi  pula.  Pembatalan  perkawinan  dalam hukum  islam  disebut  fasakh  yang  artinya merusakkan  atau  membatalkan.  Jadi  fasakh sebagai  salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.
Istilah  “batal”  nya  perkawinan  dapat menimbulkan  salah  paham,  karena  terdapat berbagai  ragam  tentang  pengertian  batal tersebut.  Batal  berarti nietig  zonder   kracht (tidak   ada   kekuatan) zonder  waarde (tidak ada   nilai).  Dapat  dibatalkan  berarti nietig verklraad ,  sedangkan absolute  nietig adalah pembatalan mutlak. (Martiman. P, 2002: 25).
Pengaturan tentang pembatalan perkawinan  di  atur  dalam  Undang-Undang
Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan pada
Pasal  22  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.  Pembatalan  perkawinan  diatur dalam  Undang-Undang  Perkawinan  pada  Bab IV,  Pasal  22-28.  Pasal  22  menyatakan  dengan tegas  bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syatrat- syarat  untuk   melangsungkan  perkawinan.  Di dalam  penjelasannya  kata  “dapat”  dalam  pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bila mana  ketentuan  hukum  agamanya  tidak menentukan  lain.  Sementara  dalam  Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.
Perkawinan dapat dibatalkan dalam UUP ini  berarti  dapat  difasidkan,  jadi  relatif  nietg. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti  sebelumnya  telah  terjadi  perkawinan lalu  dibatalkan  karena  adanya  pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.
Kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena  tidak  berfungsinya  pengawasan  baik pihak  kelaurga  atau pejabat  berwenang sehingga  perkaiwnan  itu  terlanjut  terlaksana kendati  setelah  itu  ditemukan  pelanggaran terhadap  Undang-Undang  Perkawinan  atau hukum  munakahat.  Jika  ini  terjadi  maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan  tersebut  atas  permohonan  pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Suatu  perkawinan dapat  batal  demi  hukum  dan  bisa  dibatalkan oleh  pengadilan.  Secara  sederhana  ada  dua sebab  terjadinya  pembatalan  perkawinan. Pertama,  pelanggaran  prosedural  perkawinan yang  kedua,  masalah  pelanggaran  terhadap bagi mereka yang pa
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas dan Kewenangan Pengadilan
Agama mengenai kompetensi Absolut Pengadilan Agama Sebagai  peradilan  khusus,  Pengadilan  Agama mempunyai  tugas  dan  kewenangan  untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara terutama  masalah  perkara  perkawinan,  khusus mengenai pembatalan perkawinan.
Secara umum perkara-perkara pembatalan  perkawinan  masih  sangat  sering diajukan di setiap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.  Namun  jika  dilihat  dari  perkara perdata terkait masalah pembatalan perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Medan  Kelas IA  selalu  ada  setiap  tahunnya,  yang  diajukan oleh  para  pihak  yang  mempunyai  kopetensi untuk  mengajukan  gugatan.  Sehingga  banyak perkara yang diperiksa dan diadili serta diputus oleh  Pengadilan  Agama  Medan.  Pembatalan perkawinan  itu  yang  diajukan  oleh  para  yang keberatan atas perkawinan tersebut.
Berikut ini akan diuraikan dalam berbentuk  tabel  jumlah  perkara  dan  hasil  data perkara  ini  yang  diperoleh  terkait  masalah pembatalan  perkawinan  masuk  ke  Pengadilan Agama  Medan  dari  tahun  2014  sampai  dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 1: No Tahun Nama Perkara Perkara Masuk Jumlah diputus keterangan 1 2014 Pembatalan Perkawinan 8 8 2 2015 Pembatalan Perkawinan 14 9 5 ditolak
Sumber data dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terlampir.
Berdasarkan  data  tersebut  diatas,  maka sangat perlu sekali dilakukan sebuah penelitian, guna  untuk  melihat  dampak  yang  timbul  dan sebab  mengapa  pembatalan  perkawinan  masih saja  sering  terjadi  di  setiap  Pengadilan  Agama di  Indonesia  terkhusus  di  Pengadilan  Agama Medan Kelas 1A. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan, dengan judul penelitian: “Peningkatan Peranan Pengadilan Agama  Terhadap  Pembatalan  Perkawainan (Studi  di  Pengadilan  Agama  Medan  Kelas  I- A),” untuk  meneliti  lebih  mendalam,  sehingga dengan  demikian,  akan  terjawab  kesimpulan yang  sesuai  dengan  latar  belakang  dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penyusunan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yang  terdiri  dari Data  Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  terdiri dari  peraturan  perundang-undangan  di  bidang hukum  yang  mengikat  antara  lain  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Data
Sekunder,
yaitu berupa pengambilan  data  di  Rekapitulasi  data  dari Pengadilan  Agama  Medan  Kelas  1A.  Data Tersier  atau  bahan  hukum  penunjang,  yaitu bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  bermakna  terhadap  bahan  hukum primer  dan/atau  bahan  hukum  sekunder,  yaitu Kamus Hukum, dan lain-lain.
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  penelitian kualitatif dengan  pendekatan penelitian yuridis empiris.  Metode  penelitian  yuridis  empiris adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  langsung  ke  lapangan
tempat  objek  yang  diteliti  yaitu  di  Pengadilan Agama Medan Kelas 1A.
Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yang pertama Penelitian
Kepustakaan ( Library Research ),  yaitu  penelitian  yang  masih  bersifat teoritis  yang  diperoleh  melalui  buku-buku, modul  diktat-diktat,  jurnal  hukum,  hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan,  internet  dan  data-data yang  diperoleh  relevan  kaitannya  dengan penelitian.
Observasi  adalah  proses  pengamatan atau  pemantauan  secara  langsung  akan  suatu objek  masalah  lebih  mendalam.  Jadi  observasi terhadap perkara mengenai pembatalan perkawinan  yang  diajukan  ke  Pengadilan Agama Medan. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi  verbal  jadi  semacam  percakapan yang  bertujuan  memperoleh  informasi.  (S. Nasution,  2007:  113).  Wawancara  dalam penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama Medan  Kelas  IA  dengan  responden  3  (orang) Hakim  Pengadilan  Agama  Medan  Kelas  IA, dengan  cara  mengajukan  pertanyaan  secara langsung  dengan  berpedoman  kepada  daftar pertanyaan  yang  telah  di  konsep  sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.
Analisis  data  adalah  pengolahan  data yang  diperoleh  baik  dari  penelitian  pustaka maupun  penelitian  lapangan.  Terhadap  yang didapat  dari  lapangan  terlebih  dahulu  diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis  serta  konsisten  untuk  memudahkan melakukan analisis.
Setelah  pengumpulan  data  dilakukan, baik  dengan  studi  kepustakaan  maupun  studi lapangan  dan  wawancara,  maka  data  tersebut dianalis  secara  kualitatif,  ( Sunggono,  B,  2003:
10).  yakni  dengan  mengadakan  pengamatan data-data  yang  diperoleh  dan  menghubungkan tiap-tiap  data  yang  diperoleh  tersebut  dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan  yang  diteliti  dengan  logika induktif,  yaitu  berpikir  dari  hal  yang  khusus menuju  hal  yang  lebih  umum,  dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan cara  metode  kualitatif  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  dengan  cara  metode  deduktif  yang menghasilkan  suatu  kesimpulan  yang  bersifat umum terhadap masalah pembatalan perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Pasal  22  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  Pembatalan  perkawinan adalah  pembatalan  hubungan  suami-isteri sesudah  dilangsungkan  akad  nikah.  Suatu perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  tidak memenuhi  syarat-syarat,  ini  berarti  bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat  yang  dimaksud,  namun  jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan  itu  dapat  dibatalkan.  Pembatalan perkawinan  merupakan  tindakan  putusan Pengadilan  yang  menyatakan  bahwa  ikatan perkawinan  yang  telah  dilakukan  itu  tidak  sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
Menurut  Soedaryo  Soimin  mengatakan bahwa: Pembatalan perkawinan
adalah
perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang- undang”.  “Pembatalan  perkawinan  adalah tindakan  putusan Pengadilan yang  menyatakan bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  itu  tidak sah,  akibatnya  ialah  bahwa  perkawinan  itu dianggap  tidak  pernah  ada”.  (Marwan,  M  dan Thoyib M, 1986: 2).
Perkawinan  yang  dilangsungkan  secara Islam  pembatalan  perkawinan  lebih  lanjut dimuat  dalam  Pasal  27  Peraturan  Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 1975  yang  menyatakan:  “Apabila  pernikahan telah  berlangsung  kemudian  ternyata  terdapat
larangan  menurut  hukum  munakahad  atau peraturan
perundangundangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan  dapat  batal  demi  hukum  dan  bisa dibatalkan oleh Pengadilan.
Perihal  pembatalan  perkawinan  dalam Undang-Undang  Nomor  l  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  berdasarkan  Pasal  23  yang menjadi  pihak-pihak  yang  berhak  mengajukan pembatalan  perkawinan  adalah:  1)  Para keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas dari suami atau istri, 2) Suami atau istri artinya bahwa  inisiatif  permohonan  itu  dapat  timbul dari  suami  atau  istri  saja,  atau  dapat  juga  dari keduanya secara
bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan, 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan  belum  diputuskan,  4)  Pejabat pengadilan.
Sedangkan  menurut  Pasal  26  dan  27
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  diatur mengenai
alasan-alasan
pembatalan
perkawinan.
Pasal  26  menyebutkan  bahwa:  Apabila perkawinan  dilakukan  dan  dilangsungkan  oleh pejabat  atau  pegawai  pencatat  perkawinan yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak sah  atau  yang  dilangsungkan  tanpa  dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya  oleh  para  keluarga  dalam  garis keturunan  lurus  ke  atas  dari  suami  atau  istri, jaksa dan suami atau istri.
Hal  untuk  membatalkan  oleh  suami  atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur  apabila  mereka  telah  hidup  bersama sebagai  suami  istri  dan  dapat  memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
Pasal  27  menyebutkan:  Seorang  suami atau  istri  dapat  mengajukan  permohonan pembatalan  perkawinan  apabila  perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar  hukum;  Suami  atau  istri  dapat mengajukan permohonan
pembatalan
perkawinan apabila pada waktu
berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka  mengenai  diri  suami  atau  pun  istri; Apabila  ancaman  itu  telah  berhenti,  atau  yang beralah  sangka  itu  menyadari  keadaannya  dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih  hidup  bersama  sebagai  suami  istri  dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan maka haknya gugur.
Berdasarkan  Pasal  70  Kompilasi  Hukum Islam, perkawinan batal apabila: Suami melakukan  perkawinan,  sedangkan  ia  tidak berhak  melakukan  akad  nikah  karena  sudah memiliki  empat  orang  istri.  Dalam   Hukum Islam  laki-laki  hanya  boleh  memiliki  empat orang  istri  dikarenakan  takut  seorang  laki-laki tersebut  tidak  dapat  adil  kepada  istri-istrinya; Seseorang menikahi istrinya yang telah dili’annya;  Seseorang  menikahi  bekas  istrinya yang  pernah  dijatuhi  tiga  kali  talak  olehnya, kecuali  bila  bekas  istrinya  tersebut  pernah menikah  dengan  pria  lainyang  kemudian bercerai  lagi ba’da  al  dukhul dari  pria  tersebut dan sudah habis masa iddahnya.
Perkawinan  yang  dilakukan  antara  dua orang  yang  mempunyai  hubungan  darah, semenda  dan  sesusuan  sampai  derajat  tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1) berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan lurus  kebawah  atau  keatas,  2)  berhubungan darah  dalam  garis  keturunan  menyimpang yaitu  antara  saudara,  antara  seorang  dengan saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan saudara  neneknya,  3)  berhubungan  semenda, yaitu  mertua,  anak  tiri,  menantu  dan  ibu  atau ayah tiri, 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua  sesusuan,  anak  sesusuan  dan  bibi  atau papan  sesusuan,  5)  Istri  adalah  saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
Selanjutnya  Pasal  71  Kompilasi  Hukum Islam diatur mengenai suatu perkawinan dapat dibatalkan  apabila:  Seorang   suami   melakukan poligami   tanpa   izin   Pengadilan     Agama. Seorang laki-laki jika ingin melakukan pernikahan  untuk  yang  kedua  kalinya  maka laki-laki  tersebut  haruslah  meminta  izin  dari
istri  yang  pertama,  dan  meminta  izin  dari Pengadilan  Agama  jika  tidak  ada  dari  kedua belah  pihak  tersebut,  maka  pernikahan  yang dilakukan  oleh  laki-  laki  tersebut  tidak  sah; Perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian diketahui  masih  menjadi  istri  pria  lain  yang mafqud  (hilang);  Perempuan  yang  dikawini ternyata  masih  dalam  masa  iddah  dari  suami lain.
Perkawinan  yang  melanggar  batas  umur perkawinan,  sebagaimana  ditetapkan  dalam Pasal  7  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974. Yaitu  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun.  Jika kedua  belah  pihak  belum  mencapai  umur  yang di atur undang-undang maka kedua belah pihak dapat  meminta  izin  ke  Pengadilan  Agama; Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali  atau dilaksanakan  oleh  wali  yang  tidak  berhak; Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Adapun Pengadilan yang  berkuasa untuk membatalkan    perkawinan  yaitu:  Pengadilan yang  daerah  kekuasaannya  meliputi  tempat berlangsungnya  perkawinan  atau  di  tempat tinggal  kedua  suami  isteri,  suami  atau  isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.
Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  l  Tahun  1974  yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum
dimulai setelah
keputusan pengadilan
mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.  Keputusan  ini  tidak  ada  upaya hukum  lagi  untuk  naik  banding  atau  kasasi. Akibatnya  kembali  ke  posisi  semula  sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.
Menurut  Riduan  Shahrani,  sehubungan dengan  pelaksanaan  pembatalan  perkawinan bahwa  perkawinan  dalam  Islam  mungkin “putus  demi hukum” artinya: “Apabila ada atau
terjadi  suatu  kejadian,  kejadian  mana  menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan  perkawinan  itu.  Kejadian  yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan  itu,  misalnya  si  suami  atau  isteri murtad  dari  agama  Islam  dan  kemudian memeluk  agama  atau  kepercayaannya  bukan kitabiyah.  Maka  perkawinannya  putus  demi hukum  Islam”.  (Abdurrahman  dan  Riduan  S, 1978: 42).
Perkawinan  yang  putus  demi  hukum maksudnya  karena  perkawinan  tersebut  putus dengan  sendirinya  tetapi  bukan  dengan sendirinya  seperti  karena  kematian  yang sifatnya  alamiah.  Di  dalam  Pasal  22  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan bahwa:  “perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan  bisa  batal  atau  bisa  tidak  batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masingmasing  tidak  menentukan  lain.  Istilah “batal”-nya  perkawinan  dapat  menimbulkan salah  paham,  karena  terdapat  berbagai  ragam tentang pengertian batal ( nietig ) tersebut. Batal  berarti nietig  zonder  kracht (tidak ada  kekuatan) zonder  waarde (tidak  ada  nilai). Dapat  dibatalkan  berarti nietig  verklaard , sedangkan absolute  nietig adalah  pembatalan mutlak.  (Nuruddin  dan  A.A.  Tarigan,  2004:54). Istilah  dapat  dibatalkan  dalam  undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi relative nietig . Dengan  demikian  perkawinan  dapat dibatalkan  berarti  sebelumnya  telah  terjadi perkawinan  lalu  dibatalkan  karena  adanya pelanggaran  terhadap  aturan-aturan  tertentu. Ada  kesan  pembatalan  perkawinan  ini  terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baikdari pihak  keluarga  atau pejabat  berwenang perkawinan  itu  terlanjur  terlaksana  kendati setelah  itu  ditemukan  pelanggaran  terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat.  Jika  ini  terjadi  maka  Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut  atas  permohonan  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan  pembatalan  perkawinan  adalah para  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas  dari suami  dan  istri  dan  orang-orang  yang  memiliki kepentingan  langsung  terhadap  perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal  demi  hukum  dan  bisa  dibatalkan  oleh pengadilan.  Secara  sederhana  ada  dua  sebab terjadinya  pembatalan  perkawinan.  Pertama, pelanggaran  prosedural  perkawinan.  Kedua, pelanggaran  terhadap  materi  perkawinan. Contoh pertama ,  misalnya  tidak  terpenuhinya syarat-syarat  wali  nikah,  tidak  dihadiri  para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya  adalah  perkawinan dilangsungkan di  bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.
Menurut  kajian  Hukum  Islam,  suatu tindakan  baik  yang  berhubungan  dengan hukum  taklifi  maupun  hukum wad’I bisa bernilai  sah  dan  bisa  bernilai fasad ( fasid )  atau batal  (batil).  Fasad  dan  fasakh  nikah  pada hakikatnya  adalah  rusak  dan  putusnya  akad perkawinan  karena  putusan  pengadilan.  Agak tipis  perbedaan  antara  keduanya,  sebab  apa yang  disebut  fasakh  oleh  sebagian  dianggap sebagai  fasad  oleh  sebagian  yang  lain.  (Hakim, 2000: 187).
Berdasarkan  Hukum  Islam,  pembatalan perkawinan disebut juga fasakh . Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena
berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur  fiqih,  tidak  kami  temukan  istilah pembatalan  perkawinan.  Hukum  islam  hanya mengatur  poligami  terbatas,  tidak  mengatur atau  mengenal  pembatalan  atas  perkawinan. Kalau  ternyata  di  dalam  kehidupan  suami  istri tidak  dapat  dipertahankan  lagi  hubungan  yang dibina,  maka  perceraianlah  yang  dilakukan. Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang  berhubungan  dengan  hukum  taklifi maupun hukum wad’I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad ( fasid )  atau  batal  (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan.  Agak  tipis  perbedaan  antara keduanya,  sebab  apa  yang  disebut fasakh oleh
sebagian  dianggap  sebagai fasad oleh  sebagian yang lain.
Arti fasakh ialah  merusakkan  atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan  atau  dirusakkan  atas  permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. (Soemiyati, 2004: 113).
Tuntutan  pemutusan  perkawinan  ini disebabkan  karena  salah  satu  pihak  menemui cela  pada  pihak  lain  atau  merasa  tertipu  atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya  perkawinan.  Pada  asasnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri  dari  pada  pihak  suami.  Hal  ini  mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya. (Muchtar,  1974: 194).
Adapun  talak  adalah  menghilangkan ikatan  perkawinan  sehingga  setelah  hilangnya ikatan  perkawinan  itu  istri  tidak  lagi  halal  bagi suaminya,  dan  ini  terjadi  dalam  talak  ba’in. sedangkan  arti  mengurangi  pelepasan  ikatan perkawinan  ialah  berkurangnya  hak  talak  bagi bagi  suami  yang  mengakibatkan  berkurangnya jumlah  talak  yang  menjadi  hak  suami  dari  tiga menjadi  dua,  dan  dari  dua  menjadi  satu  dan dari satu menjadi hilangnya hak talak itu, yakni menjadi talak raj’i. (Ghazaly, 2003: 86.)
Adapun  fasakh,  baik  karena  hal-hal  yang terjadi  belakangan  ataupun  karena  adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri  ikatan  perkawinan  seketika  itu. Selain  itu,  pisahnya  suami  istri  karena  talak dapat  mengurangi  bilangan  talak.  Jika  suami mentalak  istrinya  dengan  talak  raj’I,  lalu  rujuk lagi  semasa  iddahnya,  atau  akad  lagi  sehabis iddahnya, dengan akad baru, maka perbuatannya  dihitung  satu  kali  talak,  dan  ia masih  ada  kesempatan  melakukan  talak  dua kali  lagi.  Adapun  pisahnya  suami  istri  karena fasakh,  maka  hal  ini  tidak  berarti  mengurangi bilangan  talak,  sekalipun  terjadinya  fasakh karena  khiyar  baligh,  kemudian  kedua  orang suami  istri  tersebut  kawin  dengan  akad  baru lagi,  maka  suami  tetap  punya  kesempatan  tiga kali talak. (Sayid Sabiq, 1996: 125).
Fasakh dalam  arti  bahasa  adalah  batal sedangkan  dalam  arti  istilah  adalah  membatal dan  lepasnya  ikatan  perkawinan  antara  suami dan  istri,  adakalanya  disebabkan  terjadinya kerusakan  atau  cacat  pada  akad  nikah  itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang  kemudian  dan  menyebabkan  akad perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dilanjutkan (Sabiq,  1996:  125).  Dalam  arti  terminologis ditemukan  beberapa  rumusan  yang  hampir bersamaan  maksudnya,  di  antaranya  yang terdapat  dalam  KBBI  (kamus  besar  bahasa Indonesia),  sebagai  berikut  :  “Pembatalan ikatan  pernikahan  oleh  Pengadilan  Agama berdasarkan  tuntutan  istri  atau  suami  yang dapat  dibenarkan  Pengadilan  Agama  atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”.
Definisi  tersebut  di  atas  mengandung beberapa  kata  kunci  yang  menjelaskan  hakikat dari fasakh itu, yaitu, Pertama: kata “pembatalan”  mengadung  arti  bahwa  fasakh mengakhiri  berlakunya  suatu  yang  terjadi sebelumnya.  Kedua:  kata  “ikatan  pernikahan” yang  mengandung  arti  bahwa  yang  dinyatakan tidak  boleh  berlangsung  untuk  selanjutnya  itu adalah  ikatan  perkawinan  dan  tidak  terhadap yang  lainnya.  Ketiga:  kata  “Pengadilan  Agama” mengandung  arti  pelaksanaan  atau  tempat dilakukannya  pembatalan  perkawinan  itu adalah  lembaga  Peradilan  yang  dalam  hal  ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. Keempat: kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami  yang  dapat  dibenarkan  oleh  Pengadilan Agama  atau  karena  pernikahan  yang  telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. (Syarifuddin, 2007: 242).
Fasid nikah  merupakan  suatu  Putusan Pengadilan
yang diwajibkan melalui persidangan  bahwa  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  tersebut mempunyai  cacat hukum.  Hal  itu  dibuktikan  seperti  tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan  atau  disebabkan  dilanggarnya ketentuan  yang  mengharamkan.  perkawinan tersebut.  Contoh: pertama ,  karena  persyaratan, misal keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali tidak  berhak  menjadi  wali. Kedua ,  karena
ketentuan  nikah  tidak  boleh  dilaksanakan, misal  menikahi  wanita  yang  masuk  dalam kelompok  yang  diharamkam  untuk  dinikahi. Kalau diketahui sebelum akad, hal itu berakibat terhalangnya perkawinan tersebut. Akan tetapi, kalau  halangan  tersebut  baru  diketahui  setelah akad dilangsungkan, nikah tersebut difasid-kan. Sebagaimana  firman  allah  swt,  dalam  surat  an- nisa ayat 23:
“Diharamkan  atas  kamu  (mengawini) ibu-ibumu,  anak-anak  perempuan,  saudara- saudara perempuan, saudara-saudara perempuan
ayahmu, saudara-saudara
perempuan  ibumu,  anak-anak  perempuan  dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusukanmu,  saudara  perempuan  yang sesusuan,  ibu-ibu  istrimu  (mertua)  anak-anak perempuan istrimu yang dalam pemeliharaanmu  dari  istriyang  telah  kamu tiduri.  Tetapi  jika  kamu  belum  mencampurinya (dan  sudah  kamu  ceraikan)  maka  tidak  dosa kamu mengawininya dan (diharamkan bagimu) istri-istri  anak  kandungmu  (menantu)  dan menghimpun  (dikawini  bersama)  dua  orang perempuan  bersaudara  kecuali  pernah  terjadi di  masa  lalu,  sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun  Lagi  Maha  Penyayang  ”.  (Depag  RI, 1994: 114).
Praktek di Pengadilan Agama,
sebagaimana  yang  telah  kita  ketahui  bahwa pembatalan  perkawinan  dilakukan  terhadap perkawinan  yang  cacat  hukum  atau  kurang syarat  dan  rukunnya,  sebagaimana  yang  telah disyari’atkan  dalam  syari’at  islam,  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum  Islam.  Pembatalan  perkawinan  dapat terjadi  apabila  berdasarkan  atas  alasan  yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan  pembatalan  perkawinan.  Begitupula para  pihak  yang  berhak  menggunakan  atau mengajukan  pembatalan  tidak  terbatas  pada suami atau istri saja.
Perkawinan  pada  dasarnya  terdapat  dua unsur yang mempengaruhi terjadinya fasid atau batalnya  perkawinan,  kedua  unsur  tersebut
adalah  syarat  dan  rukun.  Syarat  perkawinan adalah  sesuatu  yang  ada  dalam  perkawinan, hanya  saja  jika  salah  satu  dari  syarat-syarat perkawinan  tidak  terpenuhi  maka  perkawinan itu  menjadi  tidak  sah  (batal)  demi  hukum. Perkawinan    adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  yaitu  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  bagi  golongan  agama dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain  dalam undang-undang ini. (K. Wanjik Saleh, 1976: 16).
Syarat  sah  nikah  adalah  hakikat  dari perkawinan itu sendiri. Sah atau tidak sah yang dimaksud  di  sini  adalah,  terpenuhinya  segala rukun dan syarat dalam suatu ibadah. (Rahman I,  Doi,  2002:  155-156).  Menurut  istilah  ushul fiqh,  kata  sah  digunakan  kepada  suatu  ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi  syarat  dan  rukunnya.  Sebagaimana makna  asal  dari  kata  sah,  yaitu  sesuatu  dalam kondisi baik dan tidak cacat. Jadi, tanpa adanya salah satu rukunnya maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu  perkawinan  dilakukan  tanpa  unsur pokoknya  yaitu  syarat  dan  rukun  perkawinan maka akan batal menurut hukum, karena rukun merupakan
pokok,
sedangkan syarat merupakan  pelengkap  dalam  suatu  perbuatan hukum.
Rukun  dan  syarat  perkawinan  telah ditentukan  menurut  hukum  syara’  di  mana seorang  mukallaf  tidak  boleh  menggantungkan suatu  akad  perkawinan  kepada  rukun  dan syarat  yang  dia  kehendaki.  Adapun  rukun  dan syarat  perkawinan  menurut  kebanyakan  para ulama’  diantaranya  adalah  sebagai  berikut: Bahwa  pernikahan  baru  dianggap  sah  jika dilakukan  dengan  akad,  yang  mencakup  ijab dan  qabul  antara  wanita  yang  dilamar  dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya  seperti  wakil  dan  wali,  dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan  duka  sama  suka  tanpa  adanya akad. (Mughniyah, 2004: 309).
Syarat  bagi  kedua  belah  pihak  yang melakukan  nikah  adalah  baligh  dan  berakal, kecuali  jika  dilakukan  oleh  wali  mempelai,
terlepas  dari  keadaankeadaan  yang  membuat mereka  dilarang  kawin,  baik  karena  hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya, harus pasti  dan  tentu  orangnya.  (Mughniyah,  2004: 315.  Dan  Saksi  minimal  terdiri  dari  dua  orang laki-laki. (Mughniyah, 2004: 321).
Ada  beberapa  hal  yang  membuat  akad nikah  menjadi  batal,  bilamana  salah  satu  dari beberapa  hal  di  bawah  ini  terdapat  pada  suatu pernikahan,  akad  nikah  itu  dianggap  batal:  1) Nikah  syigar,  2)  Nikah  mut'ah,  yaitu  nikah kontrak  sementara  waktu  sampai  waktu  yang ditentukan  menurut  kesepakatan,  3)  Nikah mukhrim,  yaitu  pernikahan  yang  dilaksanakan dimana  dua  calon  suami  isteri  atau  salah satunya  sedang  dalam  keadaan  ihram  baik untuk  melaksanakan  haji  maupun  untuk melaksanakan  umrah,  4)  Nikah  dua  orang  laki- laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan  dengan  dua  orang  wali  yang berjauhan tempat, 5) Nikah wanita yang sedang beriddah,  6)  Nikah  laki-laki  muslim  dengan wanita  non  Islam,  7)  Nikah  wanita  muslimah dengan laki-laki non muslim.
Selain itu ada beberapa alasan atau faktor yang  menjadi  penyebab  dapat  pembatalan perkawinan  sebagaimana  yang  diatur  Pasal  71 Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  bahwa suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila:  1) Seorang suami melakukan poligami tanpa seijin Pengadilan Agama, 2) Perempuan yang dikawini  ternyata  kemudian  diketahui  masih menjadi  isteri  orang  lain  yang mafqud ,  3) Perempuan  yang  dikawini  ternyata  masih dalam  masa  iddah  dari  suami  lain,  4) Perkawinan  yang  melanggar  batas  umur perkawinan  sebagaimana  ditetapkan  dalam Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, 5)  Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali  atau dilaksanakan  oleh  wali  yang  tidak  berhak,  6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Permohonan  pembatalan  perkawinan diajukan  ke  Pengadilan  Agama  dalam  daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di  tempat  tinggal  kedua  suami  istri.  Acara pembatalan  perkawinan  disamakan  dengan acara  untuk  gugatan  perceraian.  Pengadilan
Agama dalam memeriksa permohonan pembatalan
perkawinan
memperlakukan ketentuan  pembatalan  perkawinan  diajukan dalam  suatu  permohonan  sehingga  akan berakhir  dengan  keputusan  berupa  penetapan (beschikking) .
Pembatalan  suatu  akad  perkawinan mulai  berlaku  setelah  keputusan  pengadilan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan berlaku  surut  sejak  berlangsungnya  akad perkawinan,  kecuali  terhadap  anak-anakyang dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau istri yang  bertindak  atas  iktikad  baik,  serta  orang ketiga  sepanjang  mereka  memperoleh  hak dengan iktikad baik sebelum keputusan hukum yang  tetap  itu.  Pembatalan  akad  perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad perkawinan yang tidak sah,  baik setelah terjadi persetubuhan  antara  suami  istri  maupun belum.  Sambil  menunggu  penyelesaian  proses pembatalan  perkawinan,  maka  sejak  diketahui tidak  sahnya  akad  perkawinan  itu  suami  istri dilarang  berkumpul  agar  tidak  terjadi wati syubhat antara  keduanya,  yakni  persetubuhan yang  diragukan  sahnya  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  2  Tahun  1954.  (Shomad  2012: 267)
Pengadilan  Agama  mempunyai  peranan yang  absolut  untuk  membatalkan  perkawinan berdasarkan undang-undang, karena pembatalan  perkawinan  merupakan  materinya mencakup sengketa perkawinan yang tidak bisa terlepas  dengan  perkara  perceraian  dan  harta bersama. Pengadilan Agama memilik kewenangan  absolut  sebagaimana  yang  diatur pada  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pembatalan  perkawinan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  70  s/d  Pasal  76  Kompilasi  Hukum Islam  yang  meliputi:  (Rasyid  dan  Syaifuddin, 2009:  18):  1)  Syarat  dan  rukun  nikah,  2) Larangan  nikah,  3)  Perkawinan  poligami,  4) Pencatatan perkawinan, 5) Tata cara
perkawinan.
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor    1  Tahun  1974  bahwa
perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Lebih legas  lagi  Kompilasi  Hukum  Islam  (Inpres Nomor  1  Tahun  1991),  menyatakan  bahwa perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  kuat  untuk menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah,  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
Perkawinan  yang  melanggar  larangan yang  bersifat  abadi,  yakni  yang  berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya  bersifat  abadi.  Sedang  yang melanggar  larangan  yang  bersifat  sementara yakni  larangan  yang  adakalanya  berhubungan dengan  hukum  agama,  kemaslahatan  dan administrasi,  maka  pembatalannya  bersifat sementara.
Jika  suatu  akad  perkawinan  kurang  satu atau beberapa rukun atau beberapa rukun atau syarat  disebut  perkawinan  yang  tidak  sah. Tidak  sahnya  suatu  akad  perkawinan  dapat terjadi  sebab  tidak  dipenuhinya  salah  satu diantara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan  yang  batal,  dan  dapat  pula  terjadi sebab  tidak  dipenuhinya  salah  satu  syaratnya disebut  akad  perkawina  yang  fasid.  (Shomad, 2012: 266).

## KESIMPULAN
Faktor  menyebabkan  perkawinan  dapat dibatalkan  menurut  peraturan  perundang- undangan adalah pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan dibatalkan apabila perkawinan  itu  tidak  memenuhi  syarat-syarat sesudah  diajukan  kepengadilan.  Pembatalan perkawinan  adalah  pembatalan  hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuh  menurut  Pasal  22  s/d  Pasal  27 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  disebutkan  bahwa  perkawian dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan dan
menurut  Kompilasi  Hukum  Pasal  70  dan  Pasal 71.
Peranan  Pengadilan  Agama  terhadap pembatalan perkawinan adalah memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan atau dimohonkan  oleh para  Pemohon. Maka  Pengadilan  Agama  memiliki  kewenangan absolut  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut ebagaimana  yang  diatur  pada  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  dan  Riduan  S,  1978, Masalah-masalah Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Alumni, Bandung. Shomad,  A,  2012, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Doi,  AR,  2002, Penjelasan Lengkap  Hukum-Hukum Allah”, Raja Grafindo Persada, Jakarta Dahlan,  A  Z,  2003, Ensilopedi  Hukum  Islam ,  Ikhtiar Baru, Jakarta. Rasyid, C dan Syaifuddin, 2009, Hukum Acara Perdata dalam  Teori  dan  Praktik  pada  Peradilan Agama ,UUI Press, Yogyakarta. Depag RI, 1994, Alquran Dan Terjemahannya , Jakarta. Ghazaly, A, 2003, Fiqh Munakahat , Kencana, Jakarta. Hakim,  R,  2000, Hukum  Perkawinan  Islam ,  Pustaka Setia, Bandung.
Saleh,  W  K  ,  1976, Hukum  Perkawinan  Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Marwan,  M  dan  Thoyib  M,  1986, Hukum  Islam  II , Buana Cipta, Surakarta. Muchtar,  K,  1974, Asas-asas  Hukum  Islam  tentang Perkawinan , Bulang Bintang, Jakarta. Mughniyah, J M, , 2004, Fiqh Lima Madzhab, Lentera,
Jakarta.
Martiman.  P,  2002,  Hukum  Perkawinan  Indonesia, Center Publishing, Jakarta.
Nasution,  S.,  2007, Metode  Research  (Penelitian Ilmiah) , Bumi Aksara, Jakarta.
Nuruddin,  A  dan  A.A.  Tarigan,  2004, Hukum  Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan , Prenada Kencana, Jakarta. Sabiq, S, 1996 Fikih Sunnah 8, Al-Ma’arif, Bandung. Soekanto,  S  dan  Sri  M,  2003, Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Edisi  Satu, Cetakan  Ketujuh,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Soemiyati,  2004, Hukum  Perkawinan  Islam  Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974) , Liberty, Yogyakarta. Sunggono,  B,  2003, Metodologi  Penelitian  Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Syarifuddin,  A,  2007, Hukum  Perkawinan  Di
Indonesia,  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan Undang-Undang Perkawinan , Kencana, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam