Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Presfektif Hukum Pidana Internasional
Oleh : Mamay Komariah, SH., MH.
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## Abstrak
Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi  perhatian  dunia  dewasa  ini  yang  digolongan  terhadap kejahatan  kemanusiaan (Crime  Against  Humanity) ,  Kejahatan terorisme  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  berdimensi internasional  yang  sangat  menakutkan  masyarakat  baik  masyarakat regional  maupun  masyarakat  internasional.  Di  berbagai  negara  di dunia  telah  terjadi  kejahatan  terorisme  baik  di  negara  maju  maupun negara-negara  sedang  berkembang,  aksi-aksi  teror  yang  dilakukan telah  memakan  korban  tanpa  pandang  bulu.  Kajian  Tindak  Pidana Terorisme  Dalam  Presfektif  Hukum  Pidana  Internasional  merupakan sebuah  bentuk  kejahatan  yang  bukan  hanya  mengancam  bagi keselamatan  individu  namun  merupakan  ancaman  bagi  kedaulatan negara.  Terlepas  dari  hal  tersebut  definisi  terorisme  di  dunia  belum memiliki  keseragaman  tentunya  karena  adanya  suata  pandangan ideologi yang berbeda-beda dari setiap negara terhadap tindak pidana terorisme.  Dalam  ranah  internasional  PBB  memberikan  suatu perlindungan  hukum  guna  adanya  kepastian  hukum  meskipun  PBB belum  menetapkan  bahwa  tindak  pidana  terorisme  merupakan kejahatan internasional.
Kata kunci : Terorisme, Pidana, Internasional

## Abstract
Terrorism is an extraordinary crime which concern the world today that digolongan  of  crimes  against  humanity  (Crime  Against  Humanity), Crimes of terrorism is one of the crimes of international dimension that is very scary community both regional community and the international community. In various countries of the world there has been a crime of terrorism both in  the developed and the developing countries,  acts of terror  have  been  killed  indiscriminately.  Study  of  Criminal  Acts  of Terrorism In the perspective of the International Criminal Law is a form of  crime  that  is  not  only  threatening  the  safety  of  individuals,  but  a threat to the sovereignty of the state. Apart from this is the definition of terrorism  in  the  world  do  not  have  a  uniform  course  for  their  suata
ideological  views  different  from  each  country  against  terrorist  acts.  In the realm of international United Nations provides a legal protection for legal certainty though the UN has not established that the criminal act of terrorism is an international crime.
Keywords: Terrorism, Criminal, International

## I.  Pendahuluan
Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi  perhatian  dunia  dewasa  ini  yang  digolongan  terhadap kejahatan  kemanusiaan (Crime  Against  Humanity) ,  serta  merupakan ancaman  serius  terhadap  kedaulatan  setiap  negara  karena  terorisme sudah  merupakan  kejahatan  yang  bersifat  internasional  yang menimbulkan  bahaya  terhadap  keamanan,  perdamaian  dunia  serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara  terencana  dan  berkesinambungan  sehingga  hak  asasi  orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
Terorisme  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  (Extra  Ordinary crime) tentunya sangat membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan  cara-cara  luar  biasa (Extra  Ordinary  Measure).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Muladi  mengemukakan:  Setiap usaha  untuk  mengatasi  terorisme,  sekalipun  dikatakan  bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen ”Etno Socio or Religios  Identity”,  dalam  mengatasinya  mau  tidak  mau  harus mempertimbangkan  standar-standar  yang  luar  biasa  mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern.
Sejalan  dengan  itu  Romly  Atmasasmita  mengatakan  bahwa dari  latar  belakang  sosiologis,  terorisme  merupakan  kejahatan  yang sangat  merugikan  masyarakat  baik  nasional  maupun  internasional, bahkan  sekaligus  merupakan  perkosaan  terhadap  hak  asasi
manusia.Selain  itu  terorisme  juga  menimbulkan  korban  jiwa  dan kerusakan  pada  harta  benda,  tindak  kejahatan  terorisme  juga merusak  stabilitas negara,  terutama  dalam  sisi  ekonomi,  pertahanan, keamanan,  dan  sebagainya.  Sementara  itu,  secara  sosiologis,  tindak kejahatan  terorisme  merusak  nilai  spiritual  dalam  tatanan  kehidupan bermasyarakat dengan menimbulkan dalil agama sebagai pembenaran tindakan teror tersebut.
Kejahatan  terorisme  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan berdimensi  internasional  yang  sangat  menakutkan  masyarakat.  Di berbagai  negara  di  dunia  telah  terjadi  kejahatan  terorisme  baik  di negara  maju  maupun  negara-negara  sedang  berkembang,  aksi-aksi teror  yang  dilakukan  telah  memakan  korban  tanpa  pandang  bulu. Terorisme  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  mendapat  sorotan tajam  dari  masyarakat  internasional  disebabakan  karena  peristiwa atau kejahatan itu sendiri yang sedemikian rupa sifatnya dan lebih lagi akibatnya  bagi  masyarakat  internasional.  (I  Wayan  Parthiana  ;  2003; hal 70)
Sifat  tindakan,  pelaku,  tujuan  strategis,  motivasi,  hasil  yang diharapkan  serta  dicapai,  target-target  serta  metode  Terorisme  kini semakin  luas  dan  bervariasi,  sehingga  semakin  jelas  bahwa  teror bukan  merupakan  bentuk  kejahatan  kekerasan  destruktif  biasa, melainkan  sudah  merupakan  kejahatan  terhadap  perdamaian  dan
keamanan  umat  manusia (crimes  against  peace  and  security  of mankind).( Mulyana W. Kusumah; 2002; hal 22)
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  menyebabkan  Perserikatan Bangsa  Bangsa  dalam  kongresnya  di  Wina  Austria  tahun  2000 mengangkat  tema The  Prevention  of  Crime  and  The  Treatment  of Offenders, antara  lain  menyebutkan  terorisme  sebagai  suatu perkembangan  perbuatan  dengan  kekerasan  yang  perlu  mendapat perhatian.
Menurut  Muladi,  terorisme  merupakan  kejahatan  luar  biasa (Extraordinary  Crime) yang  membutuhkan  pula  penanganan  dengan mendayagunakan  cara-cara  luar  biasa (Extraordinary  Measure) karena berbagai hal (Muladi ; 2004.)
a.   Terorisme  merupakan  perbuatan  yang  menciptakan  bahaya terbesar (the greatest danger) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal  ini  hak  asasi  manusia  untuk  hidup (the  right  to  life) dan  hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
b.   Target  terorisme  bersifat  random  atau  indiscriminate  yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
c.   Kemungkinan  digunakannya  senjata-senjata  pemusnah  massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
d.   Kecenderungan  terjadinya  sinergi  negatif  antar  organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
e.   Kemungkinan  kerjasama  antara  organisasi  teroris  dengan kejahatan  yang  terorganisasi  baikyang  bersifat  nasional  maupun transnasional.
f.   Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan regional namun merupakan  kejahatan  lintas  negara,  terorganisasi,  dan  bahkan merupakan  tindak  pidana  internasional  yang  mempunyai  jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana  ditentukan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yakni  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam  memelihara  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan dan  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  berkewajiban  untuk melindungi  warganya  dari  setiap  ancaman  kejahatan  baik  bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.
Pemerintah  juga  berkewajiban  untuk  mempertahankan kedaulatan  serta  memelihara  keutuhan  dan  integritas  nasional  dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dalam  hal  kewajiban  pemerintah  maka  pemerintah  berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan yang termasuk  perbuatan  pidana.  Tindak  Pidana  Terorisme  merupakan
tindak  pidana  murni (mala  perse) yang  dibedakan  dengan administrative  criminal  law (mala  prohibita). Dengan  pernyataan tersebut,  mutlak  diperlukan  penegakan  hukum  dan  ketertiban  secara konsisten dan berkesinambungan.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 sebagai  Pasal 28 A, terdapat  ketentuan mengenai setiap orang berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.  Dasar  hukum  yang  menjamin  hak  untuk  hidup  di Indonesia  juga  terdapat  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ayat (2). Mencermati pasal  ini,  maka  dapat  dipahami  bahwa  hak  seseorang  untuk  hidup dalam  rasa  nyaman  dan  aman  adalah  tugas  negara  untuk memenuhinya.  Sudah  menjadi  kewajiban  negara  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  pelaksanaan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia  sebagai  hak  dasar  warga  negaranya.  Salah  satu  bentuk perlindungan  yang  diberikan  oleh  negara  terhadap  warga  negaranya adalah hak seseorang untuk hidup aman, nyaman dan tentram.
Dirumuskannya peraturan perundang-undangan terkait terorisme  tersebut,  dimulai  dari  adanya  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (selanjutnya  ditulis  PERPU)  Nomor  1 Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, diperkuat  denagn  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan  PERPU  Nomor  1  Tahun  2002  menjadi  Undang-Undang,
dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terosrime.
Usaha-usaha  untuk  merumuskan  definisi  tentang  terorisme yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  masih  terus  dilakukan  oleh masyarakat  internasional,  baik  secara  perorangan  atau  melalui organisasi-organisasi internasional global maupun regional.
Disamping  adanya  peraturan-peraturan  hukum  nasional  negara- negara  yang  membentukperaturan  hukum  nasional  anti  terorisme diantaranya:
1.  India (Prevention Of Terrorism Ordinance on October 16, 2001;
2.  Prancis ( October 31, 2001);
3.  Inggris  (Terrorism  Act,  2000),  Canada  (Anti  Terrorism  Act,  on October 15, 2001) dan
4.  Indonesia  (Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 yang telah  di ganti denganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan tindak Pidana Terorisme.
Masyarakat  internasional  (negara-negara)  menempuh  usaha parsial  dalam  menentukan  suatu  kejahatan  yang  tergolong  terorisme dengan  membuat  konvensi-konvensi  internasional  yag  subsatnsinya berkaitan  dengan  terorisme  maupun  menngaitkan  konvensi-konvensi yang  mengatur  kejahatan  tertentu  sebagai  wujud  dari  terorisme. Beberapa  konvensi  yang  substansinya  berkaitan  dnegan  terorisme diantaranya (I Wayan Parthiana ; 2003; hal 74):
1.  International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (UN Geberal Assembly Resolution, 1997/ Konvensi New York, 15
Desember 1997);
2.  International  Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of Terrosim (Konvensi New York, 9 Desember 1999).
Salah  satu  wujud  pemenuhan  hak  tersebut,  adalah  dengan memberikan  perlindungan  kepada  warga  negara  dari  4  tindak kejahatan  terorisme.  Realisasinya  selain  dengan  memidana  pelaku terorisme,  tentu  dengan  membentuk  suatu  peraturan  perundang- undangan terkait tindak pidana terorisme. Mengupayakan pemenuhan hak  asasi  bagi  warga  negara  untuk  memperoleh  perlindungan  dari tindak kejahatan terorisme.
Dirumuskannya  peraturan  perundang-undangan  tersebut selain sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh negara dalam aspek kepastian hukum/legal, juga sebagai bukti perlunya peran serta yang  aktif  dari  setiap  negara  untuk  mengambil  alih  peran  dalam memberantas tindak kejahatan terorisme, mengingat tindak kejahatan ini  adalah  tindak  kejahatan  luar  biasa,  dan  benang  merah  kejahatan terorisme  sama  artinya  dengan  tindak  pidana,  yang  dibenarkan  pula secara  ekspilisit  dan  implisit  dalam  perumusan  peraturan  perundang- undangan.

## II.  Pembahasan

## 2.1.  Pengertian Tindak Pidana Terorisme
Secara  etimologi  terorisme  berarti  menakut-nakuti  (to terrify).  Kata  ini  berasal  dari  bahasa  latin  terrere,  “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik,  sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa  pemerintahan  teror  revolusi  Perancis  akhir  abad  ke-18. (Mark Juergensmeyer ;  2003,  hlm. 6). Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat  ini  belum  ada  keseragaman.  Tidak  mudah  untuk mengadakan  suatu  pengertian  yang  identik  yang  dapat  diterima secara  universal  sehingga  sulit  mengadakan  pengawasan  atas makna terorisme tersebut. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan  dalam  menerjemahkan  penggunaan  istilah terorisme  dalam  sudut  pandangnya.  Di  samping  juga  karena banyaknya  elemen  terkait.  Tidak  mudahnya  merumuskan  definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Terorisme Menurut Undang-Undang di Indonesia Kata teror berasal  dari  bahasa  latin terrere yang  dapat  diartikan  sebagai kegiatan  atau  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  rasa  ketakutan pada  masyarakat.  Dengan  demikian  terorisme  dapat  merupakan suatu  faham  yang  gemar  melakukan  intimidasi  seperti  aksi
kekerasan  pada  masyarakat  yang  tidak  berdosa  dalam  suatu negara dengan beberapa motif tertentu.
Definisi  terorisme  sampai  dengan  saat  ini  masih  menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan  definisi  yang  seragam  menurut  hukum  internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme  itu.  Masing-masing  negara  mendefinisikan  menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.
Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut  dengan  terorisme,  sampai  saat  ini  belum  ada keseragaman.  Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang  identik  yang  dapat  diterima  secara  universal  sehingga  sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Hukum pidana  internasional  pun  sampai  saat  ini  belum  mendefinisikan tentang  terorisme  secara  konkrit,  hal  tersebut  hanya  dilihat  dari dampakl yang dirasakannya.
Perbedaan  dalam  memberikan  definisi  terhadap  terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan  penggunaan  istilah  terorisme  dalam  sudut pandangnya.  Disamping  juga  karena  banyaknya  elemen  terkait. Tidak  mudahnya  merumuskan  definisi  terorisme,  tampak  dari
usaha  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dengan  membentuk AdHoc Committe on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama tujuh  tahun  tanpa  menghasilkan  rumusan  definisi.  (Indriyanto Seno  Adji; 2001; hal  35)
Sementara US Central Intelligence Agency (CIA) memberikan  definisi  bahwa  terorisme  internasional  adalah terorisme  yang  dilakukan  dengan  dukungan  pemerintah  atau organisasi asing  atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing. (I Wayan Parthiana. 2003 Loc. Cit)
Menurut  Konvensi  PBB  tahun  1937,  Terorisme  adalah segala  bentuk  tindak  kejahatan  yang  ditujukan  langsung  kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang- orang  tertentu  atau  kelompok  orang  atau  masyarakat  luas. Sedangkan  menurut  US  Department  of  Defense  tahun  1990 Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu  atau  hak  milik  untuk  memaksa  atau  mengintimidasi pemerintah  atau  masyarakat  dengan  tujuan  politik,  agama  atau idiologi.
Terorisme merupakan
kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian  dan  keamanan  nasional  maupun  internasional. Presiden  Dewan  Keamanan  PBB,  Mihnia  Loan  Motoc  bahwa
Terorisme dalam berbagai bentuknya merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kedamaian dunia.
Pengertian  terorisme  menurut  perpu  Nomor  1  Tahun  2003 yang  sekarang  menjadi  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  disebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  terorisme  adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan segaja menggunakan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang  menimbulkan  suasana teror  atau  rasa  takut  terhadap  publik  secara  luas.  Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan  harta  benda  orang  lain  atau  menghancurkan  obyek-obyek vital  yang  strategis  atau  fasilitas  publik/internasional  tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.
A.C  Manullang  mendefinisikan  bahwa  terorisme  adalah suatu  cara  untuk  merebut  kekuasaan  dari  kelompok  lain,  dipicu antara    lain  karena  adanya  pertentangan  agama,  ideologi  dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta  tersumbatnya komunikasi rakyat  dengan  pemerintah  atau  karena  adanya  paham separatisme dan ideologi fanatisme. (A.C.  Manullang ; 2001, hlm. 151)
2.2.  Unsur-Unsur Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan

## Internasional
Terhadap kejahatan Internasional, Tien Saefullah memerinci  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  kejahatan internasional, yaitu:
a.  Perbuatan  itu  secara  universal,  dalam  artian  semua  negara harus mengkulifikasikan sebagai tindak pidana;
b.  Pelakunya  merupakan enemy  of  mankind (musuh  umat manusia)  dan  tindakannya  bertentangan  dengan  kepentingan umat manusia, dan
c.  Menyerahkan  pelaku  tindak  pidana  tersebut  untuk  diadili dengan prinsip universal.
Terorisme sebagai kejahatan internasional yang
pengaturannya didasarkan
pada instrumen-instrumen
internasional,  terorisme  juga  merupakan  bentuk  kejahatan internasional karena memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional.  Selaras  dengan  hal  tersebut  M.  Cherif  Bassiouni pun  menjabarkan  unsur  kejahatan  internasional  adalah  (Dadang Siswanto; 2014; 15)
a) Unsur Internasional, yaitu:
1) Direct  Threat  To  World  Peace  And  Security (ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia);
2) Indirect  Threat  To  World  Peace  And  Security (ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia);
3) Shocking  To  The  Conscience  Of  Humanity (Tekanan terhadap kemanusiaan).
b) Unsur Transnasional, yaitu:
1) Conduct  Affecting  More  Than  State (berdampak  lebih  dari satu negara);
2) Conduct Including Or Affecting Citizens Of More Than One
State;  Means  And  Methods,  Transnational  Bounderies
(berdampak  atau  termasuk  berakibat  terhadap  masyarakat lebih  dari  satu  negara;  tujuan  dan  cara,  gabungan kejahatan transnasoinal);
Bassiouni memberikan pengertian atas kejahatan internasional  yaitu  sebagai  berikut  : “Internastional Crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention will  a  significant  number  of  state  parties  to  it,  provided  the instrument  contains  one  of  ten  penal  characteristic”. Dengan demikian untuk menentukan adanya kejahatan internasional tidak cukup  hanya  dengan  mengetahui  apakah  kejahatan  tersebut sudah  diatur  dalam  konvensi  yang  bersifat  multilateral,  tapi  juga harus memenuhi salah satu dari sepuluh karakteristik. Dari kriteria tersebut  Bassiouni  menetapkan 22 macam  kejahatan  yang  dapat
dipandang  sebagai  kejahatan  internasional,  terorisme  tidak termasuk didalamnya.
Sejak  tahun  1937  sampai  tahun  1999  dan  beberapa Resolusi  Dewan  Keamanankonvensi  internasional  seperti  yang sudah  disebut  diatas,  penetapan  terorisme  sebagai  kejahatan sebatas  kejahatan  yang  mengancam  perdamaian  dan  keamanan umat  manusia (threaten  to  the  peace  and  security  of  mankind) sesuai dengan chapter VII Piagam PBB.

## 2.3.  Pengaturan Terorisme Menurut Hukum Internasional.
Kejahatan  terorisme  memiliki  karakteristik  spesifik  yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara  sistematis  dan  meluas  baik  perekrutan  pengantin, perencanaan serta terorganisasi.  Pelaku terorisme saat  ini dalam melakukan  perekrutan  menggunakan  indoktrinasi  ideologi  jihad yang  subjektif  berdasarkan  doktrin  soft  power  yang  diartikan dengan cara memikat menggunakan berbagai cara disertai proses kooptasi sehingga orang dengan suka rela menuruti apa saja yang dimau  pihak  lain,  sehingga  terorisme  merupakan  ancaman  yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara.
Terorisme  sebagai  kejahatan  telah  berkembang  menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi  hanya  dipandang  sebagai  yurisdiksi  satu  negara  tetapi  bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.
Menurut  Romli  Atmasasmita  dalam  perkembangannya kemudian  dapat  menimbulkan  konflik  yurisdiksi  yang  dapat mengganggu  hubungan  internasional  antara  negara-negara  yang berkepentingan  di  dalam  menangani  kasus-kasus  tindak  pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial. (Romli Atmasasmita ; 2004; hal.77 )
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor  1  Tahun  2002  yang  kemudian  disetujui  menjadi  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yaitu  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  secara  spesifik  memuat perwujudan  ketentuan-ketentuan  yang  dikeluarkan  Perserikatan Bangsa-  Bangsa  (PBB).  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  juga  mempunyai kekhususan, antara lain:
a)  Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundangundangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana terorisme.
b)   Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi  tersangka  atau  terdakwa  yang  disebut “safe  guarding rules” .
c)   Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga  ditegaskan  bahwa  tindak  pidana  yang  bermotif  politik atau  yang  bertujuan  politik  sehingga  pemberantasannya
dalam  wadah  kerjasama  bilateral  dan  multilateral  dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
d)   Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan  tugas  anti  teror  dengan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas  publik  (sunshine  principle)  dan  atau  prinsip pemberantasan  waktu  efektif  (sunset  principle)  yang  dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan.  Memuat  ketentuan  tentang  yuridiksi  yang didasarkan  kepada  asas  teritorial,  asas  ekstrateritorial  dan asas  nasional  aktif  sehingga  diharapkan  dapat  secara  efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme.
e)   Memuat  ketentuan  tentang  pendanaan  untuk  kegiatan  teroris sebagai  tindak  pidana  terorisme  sehingga  sekaligus  juga membuat  Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
f)  Ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  ini  tidak  berlaku  bagi  kemerdekaan  menyampaikan pendapat  di  muka  umum,  baik  melalui  unjuk  rasa,  protes, maupun kegiatankegiatan yang bersifat advokasi.
g)   Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap  dipertahankan  ancaman  sanksi  pidana  yang  minimum khusus  untuk  memperkuat  fungsi  penjeraan  terhadap  para pelaku tindak pidana terorisme.
h)   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini
merupakan  ketentuan  khusus  yang  diperkuat  sanksi  pidana dan  sekaligus  merupakan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  yang  bersifat  koordinatif  (coordinating  act) dan  berfungsi  memperkuat  ketentuan-ketentuan  di  dalam peraturan  perundangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan pemberantasan terorisme
Dari aspek normatife, Hukum Internasional telah memberikan  pengaturan  terhadap  tindakan  terorisme  dengan diaturnya  hal  tersebut  dalam  beberapa  konvensi  dan  resolusi Dewan  Keamanan  PBB.  Konvensi  Internasional  yang  mengatur terorisme adalah :
(i). International Convention for These prevention, and Panisment of  Terrorism tahun  1937  (Konvensi  Internasional  tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme);
(ii). International  Convention  for  The  Suppression  of  Terrorist Bombing  tahun 1997  (Konvensi  Internasional  tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris);
(iii). International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun  1999  (Konvensi  Internasional  tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris);
(iv).   Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  yang  penting  mengenai pemberantasan  terorisme,  yaitu  Resolusi  nomor  1368  tahun
2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban tragedi 11 September 2001, tragedi di gedung WTC.
Di  Indonesia  sendiri,  dimulai  dari  Peraturan  Pengganti Undang-undang  Nomor  1  tahun  2002  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme,  yang  kemudian  ditetapkan  menjadi Undang-undang Nomor 15 ditahun 2003. Pemerintah dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  pada  tanggal  7 Maret  2006  juga  telah  sepakat  untuk  meratifikasi Internasional Convention  for  Suppression  of  Terrorist  Bombing (Konvensi Internasional  tentang  Penentangan  Pemboman  oleh  Teroris) tahun 1997, dan Convention for The Suppression of the financing Terrorism (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris) tahun 1999, menjadi Undang-undang.
Walaupun  secara  eksplisit  status  hukum  terorisme  belum merupakan  kejahatan  internasional,  namun  melalui  resolusi  yang dikeluarkan  Dewan  Keamanan  menyerukan  agar  persoalan terorisme ini mendapatkan perhatian dan kerja sama sepenuhnya dari  negara-negara.  Ini  berarti  pemberantasan  dan  pencegahan kejahatan terorisme tidak saja menjadi korban atau yang terancam saja  tetapi lebih  menjadi tanggung jawab kolektif dari masyarakat internasional.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis simpulkan bahwa Kajian  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Presfektif  Hukum  Pidana Internasional merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya mengancam  bagi  keselamatan  individu  namun  merupakan  ancaman bagi kedaulatan negara. Terlepas dari hal tersebut definisi terorisme di dunia  belum  memiliki  keseragaman  tentunya  karena  adanya  suata pandangan  ideologi  yang  berbeda-beda  dari  setiap  negara  terhadap tindak  pidana  terorisme.  Dalam  ranah  internasional  PBB  memberikan suatu  perlindungan  hukum  guna  adanya  kepastian  hukum  meskipun PBB  belum  menetapkan  bahwa  tindak  pidana  terorisme  merupakan kejahatan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional bagian II. Hecca Press : Jakarta. 2004.
Efendi, Tolib. Hukum Pidana Internasional. Surabaya : Pustaka Yustisia. 2014
Hardiman, F. Budi dkk. Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi. Jakarta: Imparsial. 2005.
Juergensmeyer,  Mark. Terorisme  Para  Pembela  Agama, (diterjemahkan oleh  Amien  Rozany  Pane).  Yogyakarta:  Tarawang  Press. 2003.
Manullang, A.C. Menguak  Tabu  Intelijen  Teror,  Motif  dan  Rezim. Jakarta :  Panta  Rhei. 2001.
Seno, Indriyanto Adji. Terorisme ,  Perpu  No.  1  Tahun  2002  dalam Perpektif  Hukum Pidana.O.C. Kaligis & Associates : Jakarta 2001.
Siswanto, Arie. Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional. Bogor : Ghalia Indonesia. 2005.
-------------------. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Andi. 2015.
Wayan, I Parthiana. Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Mandar Maju. 1990.
------------------------. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. Yrama Widiya : Bandung. 2003.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-undang  No.  15  tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Terosrime.
Peraturan  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## SUMBER LAIN :
W.  Mulyana  Kusuma. Terorisme  dalam  Perspektif  Politik  dan  Hukum. Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI. vol 2 no III.2002.
Muladi, Penanggulangan  Terorisme  Sebagai  Tindak  Pidana  Khusus, bahan  seminar  Pengamanan  Terorisme  sebagai  Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.
International  Convention  for  These  prevention,  and  Panisment  of Terrorism tahun  1937  Konvensi  Internasional  tentang
Pencegahan dan Penghukuman Terorisme;
International  Convention  for  The Suppression  of  Terrorist  Bombing  tahun
1997 Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris;
International  Cnvention  for  The  Suppression  of  the  Financing  Terrorism tahun  1999  Konvensi  Internasional  tentang  Menentang Pendanaan untuk Teroris;