Pandangan Hakim Pengadilan Agama Solok Terhadap Upaya Damai yang Dilakukan di Luar Persidangan Pada Masa Upaya Hukum Verzet (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/Pa.Slk)

## M.S. Almujaddedi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat email: almujaddedi181295@gmail.com

## Desi Asmaret
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat email: desiasmaret.da@gmail.com

## Desminar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat email: desminar020371@gmail.com

## Abstract
The background of this research is that there is a certificate of amicable agreement legalized by the clerk which cancels the decision Number 213/Pdt.G/2018/PA.Slk with the divorce case being sued which was decided verstek during the verzet legal effort. The formulation of the problem in this study is 1) What is the view of the judges of the Solok Religious Court regarding the legal status of peaceful remedies carried out by the parties acting before the clerk during the verzet legal effort after the verstek decision No. 213/Pdt.G/2018/PA.Slk? 2) What is the implication of the marital status of the parties after the amicable process has been received by the clerk which cancels the verstek decision? This research is a field research (field research). Data is collected through primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques in this study were interviews and documentation methods. The informants in this study were judges at the Solok Religious Court. Data analysis used descriptive qualitative analysis. The results of this study are 1) The view of the judges of the Religious Courts regarding peaceful efforts carried out outside the court during the verzet legal effort is a peaceful effort made by the parties through a statement in a divorce case after the case was decided verstek (without the presence of the defendant) not can be recognized. A court decision can only be canceled by a court decision. 2) The status of the marital relationship of the parties in the case is still divorced. The implications of the divorce handed down by the Solok Religious Court between the parties are still being realized. Thus, legally the relationship between the husband and wife has been broken by bain sughra talak both state and Islamic and the Peace Certificate issued by the clerk of the Solok Religious Court is not valid
Keywords: Judge, Piece Effort, Verstek, Verzet

## Abstrak
Latar belakang penelitian ini yaitu adanya surat keterangan damai yang disahkan oleh panitera yang membatalkan putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk dengan perkara cerai gugat yang diputus secara verstek pada masa upaya hukum verzet. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Solok tentang status hukum upaya damai yang dilakukan oleh para pihak berpekerara di depan panitera pada masa upaya hukum verzet setelah putusan verstek No. 213/Pdt.G/2018/PA.Slk? 2) Bagaimana impilkasi status perkawinan para pihak setelah diterimanya proses damai oleh panitera yang membatalkan putusan verstek? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ). Data dikumpulkan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Solok. Analisis data menggunakan analisis deksiptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pandangan hakim Peradilan Agama tentang upaya damai yang dilakukukan di luar persidangan pada masa upaya hukum verzet adalah upaya damai yang dibuat oleh para pihak melalui surat pernyataan dalam perkara perceraian setelah perkara tersebut diputus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat) tidak dapat diakui. Putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. 2) Status hubungan perkawinan para pihak dalam perkara tersebut hingga saat ini masih tetap dalam status perceraian. Implikasi dari talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Solok tersebut antara para pihak masih terwujud. Dengan demikian, secara hukum hubungan pasangan suami istri tersebut telah putus dengan talak bain sughra baik secara negara maupun secara Islam serta Surat Keterangan Damai yang dikeluarkan panitera Pengadilan Agama Solok tidak berlaku.
Kata Kunci: Hakim, Upaya Damai, Verstek, Verzet

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya suatu perkawinan itu ditujukan selama hidup dan kebahagiaan yang abadi bagi suami istri (Arifin, Z, 2020). Allah SWT dan Rasul-Nya bermaksud memberikan ketentraman keluarga selama hidup tersebut karena pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia didasari oleh cinta dan ridha dari Allah SWT (Naufal, 2020).
Akan tetapi pada kenyataannya membuktikan bahwa memelihara keseimbangan sebuah perkawinan tidaklah mudah, banyak perselisihan yang terjadi, cobaan dan rintangan silih berganti siap menghadang bahtera perkawinan sehigga sewaktu-waktu akan putus di tengah jalan (Lubis, 2022). Hukum Islam mengajarkan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Suwaid bin Sa’id:
نُبْ نُمَّحنم اََََمَُح يّ ُصبّ ُحبلْ دُبََْنُ نُبْ نََُُِْ اََََمَُح بَُُ ُُِّّامَّوبلْ ُُُْل َوبلْ ُُبْ ُ مل ُُبََْنُ بَُُ دُُلاََ ََاََ ََاََ ََُّنُ ُُبْ ُ مل ُُبََُ بَُُ دٍاََُِ ُُبْ ُِ ٍُاَحنم َُ َََحبلْ نََُبََْ ََمَّس َو ُِبََُّْ ن مل ىمَّّ ُ مل نَونس ٍَ نُ ََمطلْ ُ مل ىَلُِ
“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Ibnu Majah, No.2008) Salah satu asas dalam Undang- Undang Perkawinan adalah mempersulit
terjadinya perceraian dan lebih baik melakukan perdamian sebagaimana firman Allah SWT
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. An Nisa: 35).
Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm pada bab Asy-Syiqaq Baina Az-Zaujain dan Al-Hakamain menafsirkan bahwa apabila antara suami-istri dikhawatirkan terjadi persengketaan, mereka diprintahkan untuk mengirim seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Maksud ‘khawatir terjadi persengkataan’ tersebut adalah masing- masing pihak menuduh pasangannya tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik, namun tidak pula memutus perkara tersebut dengan bercerai, berdamai, atau mengehntikan persengketaan tersebut (Faran, 2007).
Jika pasangan suami-istri yang mengkhawtatirkan persengketaannya mengadu kepada hakim, maka hakim berhak mengutus seorang juru damai dari pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri (Nadzirah, 2022). Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu.
Namun demikian, bagi masyarakat yang beragama Islam yang ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama (Jufr dan Khotib, 2020). Dalam hal cerai tersebut ada dua istilah yang dipakai yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami terhadap isterinya sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai gugat yang diajukan isteri terhadap suaminya dan dapat dikatakan sah cerainya apabila seorang suami tersebut melafalkan ikrar talak terhadap istrinya di depan majelis hakim (Yulianti dan Shodikin, 2020). Sedangkan permohonan cerai gugat yang diajukan seorang istri terhadap suaminya, maka majelis hakim yang menceraikan para pihak dengan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat (Manna, Doriza, dan Oktaviani, 2021).
Setiap permohonan cerai gugat yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya dan permohonan cerai dikabulkan oleh majelis hakim, maka talak yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut dinamakan dengan talak satu bain shughra , artinya bentuk perceraian yang suami jika ingin kembali lagi kepada mantan isterinya harus melalui aqad nikah yang baru dan hanya dibolehkan terhadap talak bain shughra yaitu talak ke satu dan talak ke dua (Muttaqin, 2020). Talak bain shughra tersebut yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Adapun talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya maka dari itu tidak ada hak bagi mantan isteri dan suami tersebut untuk menikah kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan laki-laki lain dan kemudian terjadi perceraian dan ba’da dukhul dan habis masa iddahnya. Permohonan cerai gugat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama ada kalanya putusan tersebut berbentuk putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat (suami) (Rusydi, 2020). Terhadap putusan verstek yang telah
dijatuhkan oleh majelis hakim dengan mengabulkan gugatan penggugat, berarti pihak tergugat (suami) adalah pihak yang dikalahkan. Sesuai dengan hukum acara bahwa pihak penggugat dan tergugat dapat melakukan upaya hukum, bagi penggugat upaya hukumnya adalah banding sedangkan bagi tergugat upaya hukumnya adalah perlawanan yaitu melakukan upaya hukum verzet dimana tergugat selanjutnya disebut pelawan dan penggugat selanjutnya disebut terlawan (Basri, 2021).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh MN Yahya dan Khairina
(2021) terdapat suatu perkara di Pengadilan Agama Solok yaitu perkara nomor 213/ Pdt.G/ 2018/ PA.Slk, perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Solok. Putusan tersebut sebelumnya telah dilakukan analisis oleh MN Yahya dan Khairina (2021) yang mengkajin tentang kedudukan kesepakatan damai setelah putusan verstek menurut hukum acara perdata (Yahya dan Kharina, 2022).
Dalam penelitian
tersebut dijelaskan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 pihak penggugat dan tergugat datang ke Pengadilan Agama Solok, pada masa tenggang untuk melakukan upaya hukum verzet. Pada masa upaya hukum tersebut pihak penggugat dan tergugat menyatakan terjadi kesepakatan damai dan tidak jadi bercerai. Kemudian para pihak membuat surat pernyataan dan diketahui oleh panitera Pengadilan Agama Solok. Dalam surat keterangan tersebut dinyatakan bahwa panitera Pengadilan Agama Solok mengembalikan buku nikah penggugat dan tergugat. Secara tidak langsung, panitera tersebut menyatakan bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat menyatakan perceraian tidak jadi dilakukan.
Berdasarkan pasal 153 R.bg tergugat yang dihukum dengan putusan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat (Putri dan Nugraha, 2020). Buku Nikah para pihak baru bisa dikembalikan apabila terjadi perdamaian sebagaimana perdamaian yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian buku nikah baru bisa dikembalikan apabila putusan verstek tersebut dibatalkan oleh putusan verzet, bukan melalui surat kesepakatan damai yang dikeluarkan oleh Panitera. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 153 R.bg dimana harusnya panitera mengadakan upaya hukum verzet untuk tergugat (pelawan verstek) dikarenakan surat keterangan perdamaian yang dibuat oleh para pihak meskipun diketahui oleh panitera tidak dapat dan tidak boleh melampaui kewenangan majelis hakim (Yahya dan Khairina, 2022).
Terhadap prinsip hukum acara tersebut, bahwa putusan verstek upaya hukumnya adalah verzet, tentunya surat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk, bukanlah merupakan upaya hukum, meskipun surat kesepakatan perdamaian tersebut diketahui oleh panitera Pengadilan Agama Solok, sehingga buku nikah penggugat dan tergugat yang harusnya disita oleh Pengadilan belum bisa dikembalikan kepada penggugat dan tergugat (Yahya dan Khairina, 2022). Oleh karena surat kesepakatan perdamaian bukan merupakan upaya hukum dan dilakukan pada masa upaya hukum putusan verstek, sementara surat kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat dilakukan di hadapan panitera Pengadilan Agama Solok tanpa melalui pertimbangan
hakim (dilakukan di luar persidangan) maka untuk itu pula peneliti tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalahnya adalah:
1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Solok tentang status hukum upaya damai yang dilakukan oleh para pihak berpekerara di depan panitera pada masa upaya hukum verzet setelah putusan verstek No. 213/Pdt.G/2018/PA.Slk?
Bagaimana
implikasi status perkawinan para pihak setelah diterimanya proses damai oleh panitera yang membatalkan putusan verstek?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ).
Data dikumpulkan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Solok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Solok tentang Upaya Damai yang Dilakukan Diluar Persidangan Pada Masa Upaya Hukum Verzet
Pengadilan agama adalah salah satu lembaga kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi masyarakat yang beragama Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adapun perkara yang di proses di Peradilan Agama diantaranya adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah, wakaf, hadhanah, dan ekonomi syariah.
Penelitian
ini menganalisis mengenai putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk
mengenai cerai gugat. Putusan ini diputus secara verstek dikarenakan pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan. Adapun amar putusan dalam putusan ini mengabulkan gugatan penggugat yaitu menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat terhadap penggugat.
Terhadap putusan verstek tersebut, jika pihak tergugat ingin mengajukan keberatan atas putusan tersebut maka berdasarkan pasal 153 Rbg, pihak tergugat berhak mengajukan verzet (perlawanan) sebagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tergugat. Upaya hukum verzet dilakukan pada masa tenggang 14 hari setelah putusan verstek dibertahukan kepada pihak tergugat oleh jurusita.
Namun, dalam penelitian ini, pihak tergugat yang bernama Yenti binti Mahyudin dan tergugat bernama Riko bin Taher datang ke Pengadilan Agama Solok, kedatangan para pihak penggugat dan tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu dengan arti kata masih ada waktu bagi tergugat untuk melakukan upaya hukum, para pihak tersebut menyatakan terjadi kesepakatan damai dan tidak jadi bercerai. Putusan Pengadilan Agama Solok yang dijatuhkan pada tanggal 26 September 2018 dan putusan tersebut diberitahukan kepada pihak tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018. Kemudian para pihak membuat surat pernyataan dan diketahui oleh panitera Pengadilan Agama Solok, selanjutnya buku nikah penggugat dan tergugat yang ada dalam berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penggugat dan tergugat. Surat keterangan damai tersebut juga berbunyi bahwa “
Artinya : “ Dalam perkara No. 213/Pdt.G/2018/PA.Slk
dengan ini
menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai dan tidak jadi bercerai, oleh karenanya Buku Nikah yang
bersangkutan dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat”.
Surat keterangan damai tersebut disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Solok. Panitera Pengadilan Agama Solok mengeluarkan surat keterangan damai tersebut dengan alasan bahwa adanya arahan dari pimpinan dengan mempertimbangkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pernyataan serta diterbitkannya surat keterangan damai tersebut memiliki beberapa tanggapan dari hakim Pengadilan Agama Solok saat ini yang juga sebagai informan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam peneltiian ini diantaranya adalah:
a. Bapak Zulfikli Firdaus, S.H.I (Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok)
b. Bapak M. Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Solok)
c. Ibu Yani Arfianti Siregar M.H (Hakim Pengadilan Agama Solok)
Berdasarkan hasil wawancara bersama ketiga informan di atas, dapat disimpulakan ketiga informan tersebut sepakat bahwa upaya damai yang dibuat oleh para pihak melalui surat pernyataan dalam perkara perceraian setelah perkara tersebut diputus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat) tidak dapat diakui. Upaya hukum yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan verzet (perlawanan) dalam tenggang waktu 14 hari. Dalam perkara verzet tersebut, para pihak menyampaikan di persidangan bahwa para pihak telah rukun dan berdamai. Dengan demikian majelis hakim akan mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk yang diputus secara verstek tersebut. Bilamana pihak tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet, maka putusan tersebut menjadi inkracht (berkekuatan hukum tetap) sehingga status kedua
pasangan yang berperkara tersebut masih tetap dalam status bercerai. Apabila hendak melakukan rujuk, maka kedua pasangan harus datang ke Kantor Urusan Agama kembali untuk mengajukan akad nikah yang baru karena amar putusan oleh majelis hakim dalam perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba’in sughra. Dalam perkara yang telah diputus dengan verstek, setelah putusan tersebut dijatuhkan dan masih dalam masa upaya hukum verzet (perlawanan) ternyata para pihak yang berperkara berdamai, maka para pihak berperkara harus menempuh upaya hukum verzet sesuai dengan Pasal 153 R.Bg. Upaya hukum verzet disini sama sekali tidak bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Upaya hukum verzet juga bukan bentuk mempersulit para pihak untuk merdamai, justru verzet merupakan upaya hukum yang harus ditempuh oleh para pihak yang keberatan atas putusan verstek tersebut. Surat pedamaian yang disampaikan di luar sidang oleh panitera tidak dapat membatalkan putusan hakim yang telah menjatuhkan talak satu ba’in sughra penggugat kepada tergugat baik telah bekekuatan hukum tetap atau belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga karena upaya hukum verzet tidak dipenuhi, maka hubungan perkawinan para pihak yang berperkara dalam perkara nomor Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk masih dalam status bercerai sehingga kegiatan apa saja yang diharamkan tanpa adanya hubungan pernikahan tidak boleh dilakukan oleh dua insan tersebut.
Pernyataan damai dapat digunakan untuk mengakhiri sengketa di pengadilan hanya jika pernyataan damai tersebut dilakukan selama masa persidangan (perkara belum putus) melalui perdamaian/ mediasi sukarela sebagaimana dijelaskan dalam
Perma 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Namun dalam hukum acara peradilan tidak dikenal surat pernyataan damai yang dapat membatalkan putusan yang belum incracht . Asas beracara di pengadilan yang dikenal dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan hrus dipahami bahwa peradilan sederhana adalah pemeriksan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit- belit, dan tidak dipersulit. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut- larut.
Surat pernyataan damai yang dibuat para pihak di depan panitera Pengadilan Agama Solok tentu akan berdampak pada hubungan perkawinan para pihak tersebut. Jika tidak dilakukan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek maka putusan tersebut menjadi inkrach (berkekuatan hukum tetap). Implikasi ke hubungan perkawinan adalah status para pihak dalam perkara tersebut hingga saat ini masih tetap dalam status perceraian. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Solok tersebut antara para pihak masih terwujud. Dengan demikian, secara hukum hubungan pasangan suami istri tersebut telah putus dengan talak bain sughra sehingga kegiatan apa saja yang diharamkan tanpa adanya hubungan pernikahan seperti jima’, hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, terdapat kewajiban upaya mendamaikan (mediasi). Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hakim Pengadilan Agama berkewajiban untuk memberikan upaya perdamaian (mediasi) kepada para pihak yang berperkara baik di
dalam persidangan atau di luar persidangan. Saat perkara masih berjalan dan belum ada putusan dari majelis hakim, maka upaya perdamaian tetap terus diupayakan untuk mendamaikan sengeketa dari para pihak yang berperkara. Jika upaya perdamaian tidak berhasil sampai ke tahap kesimpulan para pihak untuk meminta putusan hakim, maka setelah itu hakim akan menjatuhkan putusan setelah adanya musyawarah diantara majelis hakim.
2. Implikasi Status Perkawinan Para
Pihak Setelah Diterimanya Proses
Damai Oleh Panitera yang Membatalkan Putusan Verstek
Salah satu putusan Pengadilan Agama Solok adalah putusan nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk yang menjadi topik dalam penelitian ini. Putusan ini merupakan putusan mengenai cerai gugat yang amarnya adalah menjatuhkan talak satu ba’in sughra tergugat kepada penggugat yang diputus secara verstek. Berdasarkan hasil penelitian, putusan tersebut dibatalkan oleh panitera Pengadilan Agama Solok melalui surat keterangan damai sehingga buku nikah penggugat dan tergugat dikembalikan tanpa melalui upaya hukum verzet. Terhadap putusan verstek tersebut, jika pihak tergugat ingin mengajukan keberatan atas putusan tersebut maka berdasarkan pasal 153 Rbg, pihak tergugat berhak mengajukan verzet (perlawanan) sebagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tergugat. Upaya hukum verzet dilakukan pada masa tenggang 14 hari setelah putusan verstek dibertahukan kepada pihak tergugat oleh jurusita.
Berdasarkan hasil wawancara bersama ketiga informan, dapat disimpulkan ketiga informan tersebut sepakat bahwa upaya damai yang dibuat oleh para pihak melalui surat pernyataan dalam perkara perceraian setelah perkara tersebut diputus
secara verstek (tanpa hadirnya tergugat) tidak dapat diakui. Putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan.
Surat pernyataan damai yang dibuat di depan panitera pada masa upaya hukum verzet terhadap putusan verstek tersebut tidak termasuk dalam upaya hukum. Upaya hukum yang harus dilakukan untuk membatalkan putusan verstek tersebut adalah panitera mendaftarkan perkara tersebut melalui upaya hukum verzte agar dapat dibatalkan oleh majelis hakim. Beliau juga menegaskan bahwa surat pernyataan damai di luar persidangan tersebut tidak dapat membatalkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan juga.
Surat pernyataan damai yang dibuat para pihak di depan panitera Pengadilan Agama Solok tentu akan berdampak pada hubungan perkawinan para pihak tersebut. Jika tidak dilakukan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek maka putusan tersebut menjadi inkrach (berkekuatan hukum tetap). Implikasi ke hubungan perkawinan adalah status para pihak dalam perkara tersebut hingga saat ini masih tetap dalam status perceraian. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Solok tersebut antara para pihak masih terwujud. Dengan demikian, secara hukum hubungan pasangan suami istri tersebut telah putus dengan talak bain sughra sehingga kegiatan apa saja yang diharamkan tanpa adanya hubungan pernikahan seperti jima’, hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan.
Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht ) harus dijalankan oleh para pihak berperkara dan pengadilan agama karena telah
mendapatkan legalitas oleh negara. Dalam amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 j.o Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama diamanahkan oleh negara untuk menyelesaikan perkara bagi umat yang beragama Islam. Dalam hal ini, Pengadilan Agama harus tunduk pada amanah tersebut.
Putusan Nomor 213 / Pdt.G / 2018 / PA.Slk yang sampai saat ini telah berkekuatan hukum tetap maka amar dalam putusan tersebut harus dijalankan oleh semua pihak. Pihak berperkara statusnya sampai saat ini adalah masih dalam bercerai karena tidak adanya agenda sidang verzet sebagai lanjutan dari upaya hukum untuk putusan tersebut yang diputus secara verstek. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 j.o Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman tidak disebutkan dasar upaya hukum yang dilakukan terhadap suatu putusan verstek. Adapun dasar dari pelaksanaan upaya hukum verzet yang didasarkan pada Pasal 153 R.Bg / Pasal 129 H.IR (Khusus Jawa dan Madura) adalah melalui Aturan Peralihan Pasal I Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :
“ Segala peraturan perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.
Atas dasar tersebut, hukum acara perdata di Indonesia yang menggunakan warisan dari Belanda dinyatakan masih tetap berlaku serta dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas kehakiman di Indonesia termasuk Pengadilan Agama.
Selain itu, dasar pelaksanaan upaya hukum verzet atas putusan verstek juga
diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 yang pada poin D yang menyatakan bahwa: “ Pelawan dalam putusan verstek berkedudukan sebagai tergugat semula” Dalam putusan MA Nomor
494K/Pdt/1983 mengatakan bahwa dalam proses verzet atas verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawnan sebagai penggugat. Pemeriksaan verzet juga diatur dalam Putusan MA No, 938K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, Pengadilan yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya verzet, putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.
Melalui dasar hukum di atas, maka Pengadilan Agama Solok sebagai lembaga hukum yang seharusnya taat hukum seharusnya tidak menggunakan Surat Keterangan Damai sebagai dasar untuk membatalkan perceraian dalam putusan Nomor 213 / Pdt.G / 2018 / PA.Slk dengan mengembalikan buku nikah para pihak berperkara. Ketika buku nikah sudah dikembalikan, artinya para pihak tersebut akan berfikir bahwa Pengadilan Agama Solok tidak jadi melakukan perceraian. Surat Keterangan Damai juga tidak legal karena tidaka adanya stempel yang melegalkan surat tersebut. Artinya amar putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk hingga saat ini masih tetap berlaku. Hal ini juga bertentangan dengan asas peradilan agama yaitu asas legalitas dan asas memberikan bantuan hukum meskipun dalam pernyataan sebelumnya panitera pengadilan agama Solok yang saat itu mengeluarkan Surat Keterangan Damai ini menjadikan asas wajib mendamaikan dan
asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai dasar keluarnya Surat Keterangan Damai tersebut untuk membatalkan putusan Nomor 213 / Pdt.G / 2018 / PA.Slk.
Sebagai lembaga kehakiman yang melayani kepentingan umat
Islam, pengadilan agama Solok seharusnya juga memperhatikan asas pokok keislaman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengadilan Agama Solok merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam pandangan Islam, Pengadilan Agama Solok juga harus patuh kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berada di atasnya dan harus patuh kepada negara dengan menjalankan amanah Undang-Undang sebagaimana mestinya. Karena kepatuhan tersebut dalam Islam didasarkan pada Q.S. An Nisa ayat 59:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Dalam ayat tersebut, adanya perintah untuk mentaati pemimpin. Seharusnya Pengadilan Agama Solok menjalankan amanah Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung dengan menjalankan upaya hukum verzet atas putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk.
KESIMPULAN Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1. Pandangan hakim Peradilan Agama tentang upaya damai yang dilakukan di
luar persidangan pada masa upaya hukum verzet adalah upaya damai yang dibuat oleh para pihak melalui surat pernyataan dalam perkara perceraian setelah perkara tersebut diputus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat) tidak dapat diakui. Putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan.
2. Implikasi ke hubungan perkawinan adalah status para pihak dalam perkara tersebut hingga saat ini masih tetap dalam status perceraian. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Solok tersebut antara para pihak masih terwujud. Dengan demikian, secara hukum hubungan pasangan suami istri tersebut telah putus dengan talak bain sughra sehingga kegiatan apa saja yang diharamkan tanpa adanya hubungan pernikahan hukumnya adalah haram. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pengadilan Agama Solok
a. Hendaknya ketua Pengadilan Agama Solok saat ini melakukan tinjauan kembali terhadap surat keterangan damai yang diterbitkan oleh panitera sebelumnya yang mengakhiri perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk.
b. Memanggil kembali pihak yang berperkara dalam perkara Nomor
213/Pdt.G/2018/PA.Slk untuk diagendakan proses verzet sehingga putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk dapat dibatalkan dengan putusan yang baru. c. Mencabut kembali Surat Keterangan Damai yang digunakan untuk membatalkan amar putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk. 2. Peneliti Selanjutnya
a. Mengkaji pandangan hakim
di Peradilan Agama lainnya dan
Pengadilan Tinggi Agama Padang mengenai pembatalan putusan dalam penelitian ini melalui surat pernyataan damai di luar persidangan.
b. Dalam penelitian ini, tidak terdapat hakim yang setuju dengan adanya surat keterangan damai untuk membatalkan putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menemukan hakim yang setuju dengan kebijakan ini agar permaslahan dalam perkara tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang yang berbeda dan lebih luas serta meninjau kedudukan Surat Keterangan Damai pada masa upaya hukum verzet yang digunakan untuk membatalkan amar suatu putusan perspektif Maslahah Mursalah. c. Mengkaji kembali kompetensi dari pimpinan dan panitera yang mengesahkan surat keterangan damai yang membatalkan perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk.
REFERENCES
Ahamd Ibn Mustafa Farran, Tafsir Imam Syafi’i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur’an (Jakarta: Almahira, 2007).
Al-Hafizh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. (n.d.). Sunan Ibnu Majjah .
Dar al-Kitab al-Ilmiyah. Arifin, Z. (2020). Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial . Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 6 (2), 197-211. Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia . SIGn Jurnal Hukum, 2 (2), 104-121. Jufri, M., & Khotib, A. M. (2020). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso ). Al-
Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, 1 (2), 189-197. Lubis, A. F. (2022). Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda-Pemudi Di Desa Rambah Tengah Hulu Kab. Rokan Hulu Hulu . Hukumah: Jurnal Hukum Islam, 5 (2), 102-111. Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M.
(2021). Cerai gugat:
Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia . Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 6 (1), 11- 21. Muttaqin, I. (2020). Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam . El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1 (1), 48-67.
Nadzirah, N. F. (2022). Perceraian Yang Dilakukan Oleh Hakam Di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya Selangir, Malaysia (Analisis Berdasarkan Pendapat Imam Syafi'i). Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah, 9 (2). Naufal Ghoni Thifal , ‘Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif ’ (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2020).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian (Mediasi) pada Acara Persidangan Putri, S. A., & Nugraha, A. S. (2020).
Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBG . ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6 (1). Putusan Mahkamah Agung Nomor 938K / Pdt / 1986 Putusan Mahkamah Agung Nomor 494K / Pdt / 1983 Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PA.Slk Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian

## Pada Pengadilan Agama Bandung
. Muslim Heritage, 5 (2).
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Putusan Verstek Surat Kesepakatan Damai dalam Perkara Putusan Nomor 213 / Pdt.G / 2022 / PA.Slk Syukri Syukri, ‘ Ikrar Talak Di Luar
Pengadilan: Studi Terhadap
Pandangan Tuan Guru Di Lombok’ (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Wawancara Bapak M. Ilham Al Firdaus Lubis (hakim pengadilan Agama Solok). Hasil wawancara diterima Pada hari Jumat, 18 Januari 2023 pukul 16.00 Wawancara bersama Bapak Zulkifli Firdaus, S,H.I. Hasil wawancara diterima pada hari Jumat, 18 Januari 2023 pukul 16.00 Wawancara bersama Ibu Yani Arfiani Siregar, M.H (Hakim Pengadilan Agama Solok). Hasil wawancara diterima pada hari Selasa, 20 Januari 2023 pukul 17.00
Yahya, M. N., & Khairina, K. (2022).
Kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek Dalam
Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt. G/2018/PA. Slk) . Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah), 3(2) Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek .
Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5 (2), 286-297.