Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 1, January 2021,  Page : 53-66 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 17 December  2020 | Reviewed: 30 December  2020 | Accepted: 17 January 2021

## ANALISIS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SMART CONTRACT E-COMMERCE
Hazilina 1 , Gembongseto Hendro Soedagoeng 2

## Abstract
This article aims to analyze how the implementation of the principle of freedom of contract in smart contract e-commerce. Using the normative juridical method, this article concludes that  the  standard  e-commerce  agreement  has  not  fulfilled  the  principle  of  freedom  of contract  and  has  not  reflected  the  values  of  justice,  balance,  and  proportionality.  The contents  of  the  agreement  have  been  made  unilaterally.  Therefore,  further  studies  are needed to provide space for the parties to negotiate the e-commerce sale and purchase agreement.

## Keywords: agreement, e-commerce, freedom of contract

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  asas kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian  baku  smart  contract  e-commerce.  Dengan menggunakan  metode  yuridis  normatif,  maka  kesimpulan  dari  artikel  ini  adalah  bahwa perjanjian  baku  smart  cotract  e-commerce  tersebut  belum  memenuhi  asas  kebebasan berkontrak  dan  belum mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas karena  isi perjanjian telah dibuat secara sepihak. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk memberikan ruang agar para pihak dapat bernegosiasi dalam perjanjian jual beli e-commerce.
Kata Kunci: perjanjian, e-commerce, kebebasan berkontrak

## I. Pendahuluan
Dalam  kehidupan   kita   sering  ditemukan  bermacam  bentuk  perjanjian yang sengaja  dibuat  untuk  maksud  tertentu,  seperti  perjanjian  kredit,  perjanjian jual  beli, perjanjian  sewa   menyewa, perjanjian  kawin, dan  masih  banyak  lagi bentuk-bentuk  perjanjian      yang       diadakan.  Salah  satu  bentuk  perjanjian  yang
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.111, Bangka Belitung  Laut,  Kec.  Pontianak  Tenggara,  Kota  Pontianak,  Kalimantan  Barat  78123,  e-mail  : hazilinadh@gmail.com.
2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.111, Bangka Belitung  Laut,  Kec.  Pontianak  Tenggara,  Kota  Pontianak,  Kalimantan  Barat  78123,  e-mail  : gembongseto@unmuhpnk.ac.id.
digunakan  dalam e-commerce ialah Smart  contract sebuah  gagasan  dari  Nick Szabo  pada  tahun  1994  dengan  penjelasan  yang  tertulis  dalam  sebuah  artikel dengan judul “ Smart Contracts ” atau dengan kata lain adalah sebuah rangkaian perintah  terkomputerisasi  untuk  menjalankan  ketentuan  dari  perjanjian.  Tujuan umum Smart Contract dijelaskan oleh Nick Szabo. 1
Dengan    demikian    perjanjian     haruslah     berlandaskan  pada    hukum yang      mengatur    syarat-syarat      sahnya    suatu    perjanjian,    yaitu  tunduk  pada ketentuan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III  KUHPerdata  Pasal  1313  menyatakan  bahwa;  Perjanjian        adalah        suatu perbuatan    dengan   mana satu orang  atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti    mengatakan    bahwa    Perikatan    ialah ; “suatu    hubungan   hukum (mengenai   kekayaan  harta  benda)   antara  dua orang,  yang  memberi  hak   pada yang  satu  untuk  menuntut  barang   sesuatu dari  yang   lainnya,  sedangkan   orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu ”. 3
Sedangkan  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  dapat  kita  lihat  pada  ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.
Menurut    ketentuan   tersebut    jelas    bagi    kita    bahwa   dalam   membuat suatu perjanjian harus memenuhi semua unsur yang telah diatur  oleh  Undang- Undang  baik unsur  subyektif  (sepakat   mereka  yang  mengikatkan  dirinya  dan kecakapan    untuk  membuat    pengikatan)    maupun  unsur  obyektif    (suatu    hal tertentu      dan    suatu    sebab  yang  halal).  Apabila  persyaratan  subyektif  tidak dipenuhi maka perjanjian  yang  dibuat tersebut   akan  berakibat   hukum   dapat dibatalkan , dan   apabila   syarat   obyektif tidak   dipenuhi   maka   perjanjian yang    dibuat  akan   batal   demi   hukum . Sebuah perjanjian yang telah dibuat
3 Dzulfikar  Muhammad,  2019. ‘Karakteristik  Perjanjian  Jual  Beli  Dengan  Smart  Contract  dalam’, Jurist-Diction, 2 (5): 1656
tersebut    berlaku    sebagai    Undang-Undang    bagi  kedua  pihak (pacta  sunt servanda).
Di dalam   suatu   perjanjian   khususnya   perjanjian    baku    terkadang masih ditemukan suatu syarat yang mencantumkan   "klausula eksonerasi ” atau
" exemption    clause ".  Klausula    ini      pada      prinsipnya      bertujuan    membatasi bahkan   meniadakan  tanggung jawab   kreditur   atas   risiko-risiko   tertentu   yang mungkin   akan    timbul  dikemudian hari.
Dilandasi oleh berbagai pertimbangan  penggunaan  perjanjian  baku  dalam transaksi  bisnis  menjadi  pilihan  tetapi  dengan  ketentuan  harus  sunguh-sungguh memperhatikan ketentuan-ketentuan   yang  diatur  dalam   Pasal   18   Undang Undang   Perlindungan Konsumen.
Di dalam  perjanjian  baku, semestinya  kedudukan  yang  seimbang  para pihak sungguh-sungguh  diperhatikan  terlebih  lagi  tidak  jarang  kita  dapatkan masih   ada diselipkan  klausal eksonerasi atau  didalam  suatu   perjanjian  yang dibuat   memang sengaja  memuat klausula eksonerasi yang sudah jelas  dilarang oleh undang-undang.
Klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan  atau membatasi tanggung jawab  salah  satu  pihak  terhadap  gugatan  pihak  lainnya dalam  hal  yang bersangkutan tidak atau tidak dengan  semestinya  melaksanakan kewajibannya  yang ditentukan ditentukan didalam  perjanjian tersebut. 4
Dapat dikatakan bahwa klausul  eksonerasi / klausul eksemsi yang  dimuat dalam  suatu  perjanjian  adalah  bertujuan  untuk  membatasi  tanggungjawab    dari pelaku  usaha atau kreditur yang memang seharusnya dilakukan karena menjadi tanggung  jawabnya,  bahkan   dapat   membebaskan    sama    sekali   pelaku usaha   atau    kreditur   dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
Sehubungan   dengan   perlindungan  terhadap  konsumen  tersebut, maka yang    perlu    mendapat    perhatian    utama    apabila    para    pelaku    usaha memberlakukan  atau menggunakan perjanjian  baku  adalah  mengenai  klausula eksonerasi yaitu    klausula  yang  berisi  pembebasan  atau  pembatasan pertanggung jawaban  pelaku  usaha  dalam sebuah perjanjian.
4 Sutan  Remy  Syahdeini,  1993. Kebebasan  Berkontrak  Dan  Perlindungan    Yang    Seimbang  Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit  Bank  Di  Indonesia , Jakarta: Institut  Bankir  Indonesia  (IBI), hlm. 74-75.
Pasal  18  Undang  Undang  Perlindungan    Konsumen    telah    melarang dimuatnya  klausula  eksonerasi  yang  dapat  merugikan  konsumen.  Dengan demikian        dapat      pula      dikatakan      bahwa      pelaku      usaha        dilarang mencantumkan  klausula  eksonerasi  yang  letak  atau   bentuknya  sulit   terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
Konsekuensi   atas    pelanggaran    terhadap    hal    tersebut   di atas   adalah bahwa  perjanjian  yang “memberatkan”  konsumen  dapat  berakibat  batal  demi hukum.  Walau      pada      prinsipnya      Undang-Undang        tentang      Perlindungan Konsumen  tidak melarang    pelaku  usaha    untuk  membuat  perjanjian  baku yang   memuat   klausula baku  atas  sebuah  perjanjian, selama  perjanjian  baku tersebut  tidak  mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Undang Undang  Perlindungan  Konsumen dan KUHPerdata. Dengan  mempergunakan E-Commerce para   pelaku   usaha   dapat   dengan mudah melakukan transaksi bisnisnya tanpa harus bertemu dengan pembeli. Demikian pula dengan kontrak E- Commerce di  sini  pun    mempergunakan  kontrak    baku  atau    perjanjian    baku, dimana  kontrak  telah  ditentukan  oleh   pihak   penjual   secara sepihak. Pembeli dapat membaca segala ketentuan atau syarat yang dicantumkan. Adapun artikel ini  akan  menganalisis  mengenai  bagaimana  penerapan  asas  kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku e-commerce.

## II.  Metode
Metode  penelitian    ini      adalah      yuridis      normatif,    dimana    hukum dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan. Adapun  pendekatan  penulisan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya  dalam  menganalisa permasalahan  sehubungan  dengan  penelitian    hukum    normatif    ini  didasarkan kepada  bahan  hukum   primer   dan   sekunder,   yaitu   penelitian   yang   mengacu kepada  norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan. Dalam penelitian ini mempergunakan:
a.  Bahan  Hukum  Primer, ialah  bahan  yang  terdapat  pada  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
b.  Bahan  Hukum  Sekunder, ialah  bahan  yang  berisi   penjelasan   tentang bahan    Hukum  Primer  yaitu  hasil  penelitian,  berupa  artikel,  buku-buku yang menjadi referensi.
Langkah  berikutnya  dilakukan  penyusunan  secara  sistematis  terhadap bahan  bahan  hukum  yang  ada  (primer,  sekunder  dan  tersier)  untuk  menarik kesimpulan sehubungan dengan penelitian ini.

## III. Analisis dan Pembahasan
Dalam  perkembangan  masyarakat   yang   bergerak  maju,  hukum   didunia bisnis  juga  mengalami  kemajuan.  Berbagai  bentuk  perjanjian  dilakukan    antara orang  dengan orang  lainnya, antara  orang  dengan  badan-badan  hukum  yang ada  baik  dilakukan secara nyata dengan  cara  bertemu  muka  maupun  dengan mempergunakan  sarana jaringan internet ( E-Commerce ).
Penggunaan   perjanjian   baku   atau   perjanjian   standar    merupakan suatu tuntutan  yang  salah  satu  alasannya  adalah  karena  lebih  efisien. Pihak produsen/kreditur sudah mempersiapkan semua klausul dan dituang dalam suatu bentuk kontrak tertentu. Sedangkan pihak konsumen/debitur tinggal membaca isi kontrak    yang    sudah  dimuat  atau  telah  dicantumkan,  dan  pilihan  akhir    hanya pada take  it  or  leave it , kecil sekali   untuk   dapat    bernegosiasi    asuransi syariah,   maupun    kegiatan-kegiatan perdagangan lainnya.
Dalam  penggunaan  perjanjian  baku  seharusnya  memperhatikan  asas- asas dalam hukum perjanjian  menurut Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut: 1) Asas Konsensualisme
Perjanjian  terbentuk  karena  adanya  perjumpaan  kehendak  dari  dua  pihak atau lebih.  Perjanjian  pada   dasarnya   dapat   dibuat   bebas    cukup   dengan melalui  konsensus.  Konsensus  atau  kesepakatan  kehendak    biasanya    dimulai dari  adanya penawaran oleh salah  satu  pihak, dan  adanya  penerimaan  dipihak lain  sehingga  terjadilah  perjanjian.  Persesuaian    kehendak/kesepakatan    terjadi apabila  para  pihak  sama-sama setuju  terhadap  tawaran  yang   diajukan dan pihak  lain  menerima  tawaran  tentang  isi  dan  ketentuan-ketentuan  yang diperjanjikan dan tidak mengandung unsur cacat kehendak.
2) Asas Pacta Sunt Servanda
Menurut  asas  ini  kesepakatan  para  pihak  itu  mengikat  sebagaimana layaknya  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya. Sehubungan dengan    ketentuan  dalam Pasal  1338  KUHPerdata  yang    menyebutkan  bahwa “semua  perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka  yang membuatnya”.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  apabila  para    pihak telah  membuat  suatu  perjanjian, maka mereka harus mentaati diperjanjikan tidak dapat  ditarik  kembali  kecuali  atas      kesepakatan dari para pihak tersebut. Dan unsur    penting    yang    harus    diperhatikan  adalah  bahwa  suatu  perjanjian  itu dilakukan dengan iktikad baik.
3) Asas Kebebasan Berkontrak
Asas      kebebasan      dalam    berkontrak      baru   dapat    terwujud   jika    para pihak memiliki posisi yang seimbang. Jadi  disini   tidak   ada pihak yang tertekan dan  tidak  ada  pula  pihak  yang  menekan  pihak  lain.  Dalam    sebuah    perjanjian, kebebasan  berkontrak   dimaksudkan   agar   para pihak dapat menyusun klausul- klausul tertentu yang akan mereka sepakati  bersama-bersama menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disamping  itu  para  pihak  harusnya  tidak  memaksakan kehendak kepada pihak  lain  dengan  maksud  menguntungkan  dirinya  sendiri sehingga   pihak  lain menderita kerugian.
Jadi yang menjadi fokus dalam penelitian ini lebih lanjut adalah tentang  Asas kebebasan  berkontrak  yang  dipergunakan  dalam  perjanjian  baku  yang  dibatasi oleh undang-undang  dan  kepatutan  agar kedudukan para  pihak  berada  dalam posisi yang  seimbang  sehingga  perjanjian   baku  yang   berlakukan menjadi adil dan seimbang pula.
4) Asas Iktikad Baik
Dari  ketentuan  yang   termuat  didalam  pasal  1338  KUHPerdata   terdapat asas   yang    saling    memiliki   keterkaitan   yang    mana    pada    pasal    tersebut terkandung    asas    konsensus,  asas    kebebasan    berkontrak,  asas pacta sunt servanda atau   asas  daya mengikatnya   perjanjian   dan juga   asas  Iktikad baik.
Dalam Pasal 1338  KUHPerdata  mengandung  pengertian  bahwa  setiap perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik,  menurut  kepatutan  dan keadilan.
Sehubungan dengan hal tersebut  di atas  pemerintah  telah  memberlakukan Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    8  Tahun    1999    tentang Perlindungan  Konsumen,  yang  diharapkan    dapat    dijadikan    dasar    untuk melindungi    kepentingan  kepentingan  konsumen.  Perlindungan        mana dimaksudkan        untuk        melindungi        konsumen,    dan  memberikan  kepastian hukum    dalam    segala    aktivitas    yang    berhubungan    dengan  produsen    atau pelaku  usaha  dengan  konsumen  atau pengguna barang/jasa.
Suatu   idealnya  terjadi  antara  para  pihak  yang  sama-sama  bebas  dalam menentukan   bentuk,  isi   dari   perjanjian, tanpa  tekanan, memiliki     kedudukan yang  seimbang,  dapat  bernegosiasi  untuk  mencapai  kesepakatan  dengan  tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
Keberadaan perjanjian baku ini dilatarbelakangi antara lain karena terjadinya kemajuan  dan  perkembangan  masyarakat  modern  yang  tentunya  berpengaruh pula terhadap keadaan sosial ekonomi.
Perjanjian baku ini biasanya banyak dipergunakan dalam perjanjian seperti perjanjian-perjanjian dibidang perbankan, asuransi, angkutan, perdagangan yang meliputi pula perdagangan elektronik ( E-Commerce ), dan lain-lain.
Beberapa  keuntungan  dari  kemajuan  teknologi  tersebut  antara  lain   para pihak  dapat  dengan  mudah  melakukan  penawaran – penawaran  dari suatu produk  sehingga      dimungkinkan      dapat      meningkatkan        permintaan        atas produk    yang ditawarkan   cukup   dengan   mempergunakan   media   internet saja      sudah      dapat  melakukan  transaksi  baik  dilingkup  nasional  bahkan internasional, juga  lebih  effisien, fleksibel dan tanpa memerlukan suatu tempat usaha berupa toko ataupun gedung.
Persaingan    di  bidang    perdagangan    sangat    ketat    tentunya    pelaku usaha/produsen   dapat   memanfaatkan    transaksi    elektronik / E-Commerce ini        untuk  meningkatkan      aktivitas      bisnisnya.  Bentuk      perdagangan E-
commerce ini   dapat dilakukan  tidak  saja  ditingkat  nasional   tetapi   lebih   luas lagi   hingga   ketingkat internasional.
Dalam E-commerce penjual maupun pembeli tidak  saling  berhadapan  atau tidak  bertemu  satu  sama  lain  dan  hanya  mempergunakan  media   internet saja  dimanapun  keberadaannya  dapat  melakukan  transaksi  perdagangan E- Commerce.
Oleh karena itu E-commerce bukanlah sekedar suatu  mekanisme  penjualan barang atau jasa dengan mempergunakan sistem  internet  saja, tetapi  lebih  luas lagi    yaitu  telah  mengubah  cara  pandang  pelaku  usaha/perusahaan  dalam melakukan aktivitas usahanya dari jual beli secara face to face atau door to door menjadi jual beli dengan mempergunakan media internet.
Selanjutnya dalam Pasal 18 UU ITE ayat (1) menyebutkan bahwa: Transaksi Elektronik  yang  dituangkan  ke dalam  Kontrak  Elektronik  mengikat  para pihak. Aktivitas  perdagangan E-Commerce ini  dapat  dikategorikan  kepada  perbuatan hukum  yang  nyata  meskipun  media  yang   dipergunakan   adalah    melalui sistem  elektronik  yang  disebut  ruang    siber    ( Cyber  Space ).  Dokumen    yang dihasilkan  juga merupakan  dokumen  elektronik  yang  kedudukannya    dapat disetarakan   dengan dokumen tertulis /diatas kertas seperti didunia nyata.
Meskipun    terdapat    perbedaan      antara      kontrak      elektronik      dengan kontrak didunia  nyata, tetapi  kedua  jenis  kontrak   atau   perjanjian   ini   tetap saja   harus mengikuti aturan hukum perjanjian  pada  umumnya  dan  juga  tidak boleh  melanggar Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  dan      perlu  ditambahkan  asas  keseimbangan  dalam  sebuah perjanjian agar  tidak  berat  sebelah, ibarat suatu beban yang dipikul sama berat begitu juga sebaliknya, atau posisi masing-masing  pihak  tidak  ada  yang  lebih kuat  sehingga  dapat  mendominasi  pihak  yang posisinya lemah.
Pelaksanaan    dan   pengawasan   suatu   undang-undang    Negara     harus bisa  diterapkan    dengan    baik,  guna      melindungi      salah      satu      pihak      dari kerugian yang dikarenakan  adanya  ketidak  seimbangan. Keseimbangan  ini  erat kaitannya    dengan  nilai-nilai  luhur,  rasa  keadilan,  kepatutan  sosial    yang    ada didalam  masyarakat, dalam mewujudkan tujuan akhir dari suatu perjanjian.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam keadaan tertentu ketidakseimbangan  dapat  saja  terjadi,  yang  salah  satu  sebabnya  dikarenakan adanya  kedudukan  atau  posisi  yang  tidak  seimbang  yang  menyebabkan  beban dalam  pemenuhan  prestasipun  menjadi  tidak  seimbang.  Ketidak  seimbangan posisi  ini  seringkali  bertransformasi  menjadi  tindakan  wanprestasi  didalam e- commerce seperti : 4
1)  Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2)  Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum ;
3)  Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
4)  Mekanisme peralihan hak;
5)  Hubungan  hukum  dan  pertanggungjawaban  para  pihak  yang  terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (isp), dan lain-lain;
6)  Legalitas dokumen catatan  elektronik serta tanda tanan digital sebagai alat bukti;
7)  Mekanisme penyelesaian sengketa;
8)  Pilihan  hukum  dan  forum  peradilan  yang  berwenang  dalam penyelesaian.
Seperti    yang    telah    dipaparkan    dalam    pembahasan    di  atas,  bahwa didalam sebuah perjanjian terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
1)  para pihak yang membuat perjanjian, atau disebut juga dengan  subjek hukum dalam   melakukan   perjanjian  harus  cakap  bertindak, sudah berusia dewasa  menurut  ketentuan  undang-undang  dan  pula  tidak berada  dibawah  pengampuan  hal  ini  berkaitan  dengan  syarat  sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
2)  isi  perjanjian,  harus  ditentukan  dan  disepakati  oleh  para  pihak  yang membuat  perjanjian,  harus    tidak    bertentangan    dengan    undang- undang,    ketertiban  umum  dan  kesusilaan,  tidak  mengandung  unsur paksaan, penipuan, ataupun penyalahgunaan keadaan. Isi perjanjian ini berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak,  bahwa setiap orang bebas untuk menentukan isi dan bentuk dari suatu perjanjian, walaupun kebebasan tersebut bukan tak terbatas karena tetap masih dibatasi oleh
ketentuan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
3)  pelaksanaan perjanjian, harus dilakukan / dipenuhi dengan iktikad baik oleh kedua pihak agar tujuan akhir dari perjanjian dapat tercapai.
Pada intinya yang dimaksud dengan keseimbangan adalah bahwa;
1)  Perjanjian  harus  berlandaskan  kepada  asas-asas  dan  syarat  sah perjanjian.
2)  Perjanjian harus bisa memberikan perlindungan kepada semua pihak.
3)  Kedudukan para pihak harus berada dalam posisi yang seimbang.
Sudah selayaknya para pihak yang membuat perjanjian harus menempatkan unsur  keadilan,  keseimbangan  diantara  mereka  disamping  asas-asas  umum perjanjian. 5 Penggunaan perjanjian baku dalam dunia bisnis memang lebih praktis, cepat dan efisien, dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum,  meskipun  dengan  mempergunakan asas  kebebasan  berkontrak  (harus  diartikan  sebagai  kebebasan  yang  terbatas) nilai keadilan, keseimbangan dan proporsional belum tentu bisa tercapai.
Di  dalam  perjanjian  baku  berlaku  pula  suatu  adagium ’’ take  it  or  leave  it ’’.
Yang  dimaksudkan  disini  adalah  apabila  setuju  dengan  isi    perjanjian    silakan diambil,  berarti  perjanjian  bisa  dilanjutkan,  dan  bila  tidak  tinggalkan,  berarti perjanjian tidak dapat dilanjutkan. Meskipun penggunaan perjanjian baku banyak dipergunakan  didalam  dunia  bisnis  tetapi  hendaknya  pertukaran  hak  dan kewajiban juga harus dilaksanakan secara seimbang, adil dan proporsional agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Asas  proporsionalitas  dalam  suatu  perjanjian  adalah  bertujuan  untuk menempatkan  posisi  para  pihak  secara  seimbang.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut maka campur tangan pemerintah sangat diperlukan, bukan saja dengan cara membuat undang-undang akan tetapi pengawasan terhadap pelaksanaannya  juga  menjadi  faktor  yang  tidak  kalah  penting  pula.hal  ini dimaksudkan  agar  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak
4 Ambar Wariati, Nani irma Susanti, 2014. ‘E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen ’, Pro-Bank, Jurnal Ekonomi & Bisnis . 1 (2): 160.
terutama  didalam  dunia  perdagangan  yaitu  untuk  melindungi  konsumen.  Pada intinya keseimbangan bisa tercapai apabila;
1)  Adanya posisi tawar yang sama atau seimbang, tidak ada yang berada diposisi kuat dan posisi lemah,
2)  Adanya  keseimbangan  bagi  yang  menerima  hak  dan  yang melaksanakan  kewajiban,  sehingga  tujuan  akhir  dari  perjanjian  dapat tercapai secara adil,
3)  Adanya  peran  aktif  dari  Negara  dalam  menerapkan  undang-undang perlindungan konsumen dan juga dalam pengawasannya.
Transaksi    perdagangan    dengan    mempergunakan    media    elektronik ini (E-Commerce )  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  antara    penjual    dan pembeli    yang  dimulai    dari    penawaran    suatu    produk    baik    itu    berupa barang/jasa    untuk      diperjual  belikan  melalui  media  internet.  Para  pihak  dalam melakukan  kesepakatan  untuk  menyetujui  persyaratan  yang  tawarkan  adalah dengan  mempergunakan  perjanjian  baku  yang  terlebih  dahulu  telah  disediakan oleh  pelaku  usaha  melalui  media  internet,  kemudian  dalam  melakukan pembayarandapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti  transfer,  internet banking,  kartu  ATM,  atau  dapat  pula  melalui  cara  lain  yang  telah  ditentukan. Sedangkan barang yang  diperjualbelikan  akan  dikirim  kemudian  setelah   proses pembayaran   selesai dilakukan  dan  menurut  ketentuan  yang  telah  disepakati. Kesemua  proses   tersebut  dilakukan tanpa adanya tatap muka.
Hubungan  hukum  yang   terjadi   dalam   perdagangan   melalui   elektronik ini termasuk kedalam ranah hukum perdata  khususnya yang berkaitan  dengan perjanjian  dan  hubungan    hukum    ini    merupakan    perwujudan    dari    asas kebebasan    berkontrak,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata. Sehubungan  dengan   perkembangan   dalam   masyarakat   nasional   maupun internasional maka hukum baru  memang  harus  dibentuk  untuk  mengatur  tata cara/syarat  hingga  akibat  hukum  yang   terjadi   dalam   transaksi   perdagangan dengan mempergunakan teknologi internet ini. Meskipun tidak dapat kita pungkiri bahwa  hukum  memang  selalu  tertinggal  dari    cepatnya    perkembangan    dan perubahan    yang    terjadi  didalam    masyarakat.  Hukum    baru    yang    dibentuk tersebut  adalah  untuk  melindungi masyarakat secara umum dan para pihak yang
melakukan  perjanjian    khususnya    yang  bertransaksi    dagang    melalui    media internet. Selanjutnya   juga   untuk   menciptakan keadilan   ditengah   masyarakat dengan   memuat    tata    cara    bertransaksi    yang  berlandaskan  kepada  nilai- nilai  luhur  bangsa  Indonesia.
Meskipun  untuk   mencapai keadilan bagi semua pihak adalah tidak  mudah karena  keadilan  bersifat  abstrak, adil menurut seseorang atau sekelompok orang atau sebagian besar orang belum tentu adil menurut orang lain/ kelompok yang lain.  Perkembangan      teknologi      internet      ini      jelas      telah      mempengaruhi kegiatan perdagangan masyarakat, yang semula aktivitas perdagangan  dilakukan dengan  tatap muka / face to face, terang dan tunai (bisnis klasik/ konvensional) tetapi  dengan  adanya  internet  maka  masyarakat  mulai  beralih  kepada perdagangan  elektronik  ( E-Commerce )  yang  mana  pertemuan  antara  pelaku usaha dan pengguna/konsumen dilakukan  hanya melalui media internet.
Perjanjian  yang  dipergunakan  oleh  para  pihak  dalam  melakukan  transaksi perdagangan E-Commerce adalah berbentuk perjanjian standar / perjanjian baku yang harus sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang  perlu  untuk  diperhatikan  dalam  transaksi  perdagangan E- Commerce antara lain adalah kedudukan yang seimbang diantara para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha, dan juga kesepakatan antara para pihak harus dipenuhi.
Untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan proporsional dalam transaksi dagang E-Commerce ini  adalah  sulit  karena  dari  pihak  pelaku  usaha  dalam melakukan  penawaran  produknya  dengan  memberikan  beberapa  persyaratan yang sudah baku kepada konsumen atau pembeli dan pembeli tidak memiliki hak untuk  melakukan  penawaran  atau  untuk  melakukan  negosiasi  dengan  pelaku usaha. Akan tetapi pemahaman tentang keadilan, keseimbangan dan proporsional dapat diartikan bahwa didalam perjanjian baku tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan didalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1320 KUHPerdata dan juga Pasal 1338 KUHPerdata.

## IV. Penutup
Perjanjian  baku E-Commerce belum    memenuhi asas    kebebasan berkontrak    dan    belum  mencerminkan  nilai  keadilan,  keseimbangan  dan proporsionalitas  karena    isi  perjanjian  telah  dibuat  secara  sepihak.  Asas kebebasan    berkontrak    merupakan  unsur    mutlak    dalam    sebuah    Perjanjian mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan dan  proporsionalitas  tidak  terkecuali dengan  perjanjian  baku E-Commece , dengan  demikian  maka  diperlukan  kajian lebih lanjut untuk memberikan “ruang” agar para  pihak  dapat  bernegosiasi  dalam perjanjian jual beli E-Commerce.
Bibliografi
Buku:
Agus  Yudha  Hernoko.  2011. Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
Badrulzaman,  Mariam  Darus,.  1981. Perjanjian  Baku  (Standard)  dan Perkembangannya di Indonesia . Bandung: Alumni.
Harahap, M. Yahya,. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni. HS, Salim,. 2000. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
-----------------,. 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika.
Hadisoeprapto, Hartono,. 1984. Pokok-pokok   Hukum   Perikatan   dan   Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty.
Joko,  Leli,  Suryono,.  2014. Pokok-Pokok    Hukum    Perjanjian    Indonesia. Mata Padi  Presindo.
Myron  Weiner  (ed).  1994. Modernisasi  Dinamika  Pertumbuhan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Salim, Septiana, Erlies, Nurbani, 2014. Penerapan   Teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi  dan Tesis. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Setiawan, R,. 1994. Pokok-pokok Hukum Perikatan . Bandung: Bina Cipta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.,  1989. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,.  1994. Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimeteri.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subekti,  R,.  1986. Jaminan-jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut    Hukum
Indonesia , Bandung: Alumi.
Syahdeini, Sutan Remy,. 1993. Kebebasan  Berkontrak  dan  perlindungan  yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Di  Indonesia. Jakarta: IBI.
Supramono, Gatot,. 2014. Perjanjian Utang Piutang . Jakarta: Kencana.
Supranto, J., 1997. Metode Riset. Jakarta: Rine ka Cipta.

## Jurnal:
Ambar  Wariati,  Nani  irma  Susanti,  2014. “ E-commerce Dalam  Perspektif Perlindungan Konsumen”, Pro-Bank: Jurnal Ekonomi & Bisnis, 1 (2).
Dzulfikar  Muhammad,  2019. “Karakteristik  Perjanjian  Jual  Beli  Dengan  Smart Contract “, JuristDiction, 2 (5).