TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN  PRASARANA  JALAN  DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERUMAHAN OLEH DEVELOPER DI  GRIA   KEROBOKAN   PERMAI  DESA KEROBOKAN, KECAMATAN SAWAN,

## KABUPATEN BULELENG
Oleh: Gede Gunawan 1 , I Nyoman Surata 2
Abstrak: Pengembang  menganggap  bahwa  prasarana  jalan  adalah  investasinya, sehingga  dapat  menggunakan  jalan  yang  sudah  ada  untuk  pengembangan perumahan lebih lanjut, dan meminta kompensasi jika ada pengembang lain yang menggunakan jalan tersebut. Kerugian umumnya ditanggung oleh pembeli rumah. Pada  saat  jalan  rusak  tidak  ada  bantuan  untuk  memperbaiki,  jika  ada pengembangan  lebih  lanjut,  beban  jalan  akan  semakin  tinggi.  Penelitian  ini m,eneliti  tentang  tanggung  jawab  pengelolaan  prasarana  jalan  yang  ada  pada Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai  Desa  Kerobokan,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten Buleleng dan akibat hukum jika developer tidak mempertanggungjawabkan kepentingan penghuni perumahan sehubungan  dengan prasarana  jalan  di  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tanggung  jawab  pengelolaan  prasarana  jalan  yang  ada  pada  Perumahan  Gria Kerobokan  Permai,  seharusnya  telah  diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Buleleng. Sampai saat ini belum diserahkan, sehingga dianggap masih ada  pada  pengembang,  tetapi  dalam  kenyataannya  pengembang  tidak  melakukan upaya  pemeliharaan  maupun  perbaikan  prasarana  jalan  yang  ada  di  Perumahan Gria  Kerobokan  Permai.  Jika  developer  tidak  mempertanggungjawabkan kepentingan penghuni perumahan sehubungan  dengan prasarana jalan seharusnya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  meminta  developer  melakukan penyerahan  prasarana  jalan  yang  ada  kepada  Pemerintah  Daerah  sesuai  Pasal  11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.
Kata-kata Kunci: pra sarana jalan, perlindungan konsumen, perumahan.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  yang  kerap  muncul  dalam  pemenuhan  kebutuhan  terhadap perumahan  adalah  aspek-aspek  mengenai  perlindungan  konsumen,  di  mana konsumen berada pada posisi yang dirugikan. “Permasalahan tersebut merupakan persoalan  yang klasik dalam suatu sistem ekonomi, terutama pada negara-negara
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
berkembang,  karena  perlindungan  terhadap  konsumen  tidak  menjadi  prioritas utama  dalam  dunia  bisnis,  melainkan  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  produsen atau  pelaku  usaha,  tidak  terkecuali  dalam  bidang  perumahan”  (Ahmad  Adi Winarto, 2008: 2). “Pada beberapa kasus yang terjadi, umumnya pihak konsumen tidak  berdaya  mempertahankan  hak-haknya,  karena  tingkat  kesadaran  konsumen terhadap  hak-haknya  masih  rendah.  Hal  tersebut  disebabkan  minimnya  tingkat pengetahuan konsumen itu sendiri” (Yusuf Sofie, 2003: 105).
Kebijakan  umum  pembangunan  perumahan  dan  pemukiman  dimaksudkan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  meningkatkan  harkat  serta  martabat masyarakat,  oleh  karena  itu,  pembangunan  kawasan  perumahan  dan  pemukiman bertujuan untuk (Joko Pramono, 2005: 123):
1. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan  perumahan  dan  pemukiman  yang  layak  dalam  lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
3. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk  yang rasional.
4. Menunjang  pembangunan  di  bidang  ekonomi,  sosial  budaya  dan  bidang- bidang lain.
“Perumahan  adalah  tempat  kediaman  yang  dilengkapi  dengan  prasarana lingkungan,  utilitas  umum  dan  fasilitas  sosial,  maka  perencanaan  dan pembangunan lingkungan perumahan baru harus meliputi pembangunan prasarana lingkungan,  utilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  guna  mendukung  kualitas pemukiman secara menyeluruh”  (Joko Pramono, 2005: 124). Sehubungan dengan hal  ini,  dalam  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  diatur  sebagai berikut:
(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi:
a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
b. rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
(2) Rencana  penyediaan  kaveling  tanah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  a  digunakan  sebagai  landasan  perencanaan  prasarana,  sarana,  dan utilitas umum.
(3) Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk  meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  diatur  hak-hak  konsumen sebagai berikut:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
b. Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang/jasa  sesuai  dengan  nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang/jasa.
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang/jasa  yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Sehubungan  dengan  pengadaan  perumahan,  sering  terjadi  apa  yang diinformasikan oleh pengembang kepada konsumen, tidak sepenuhnya terpenuhi, terlebih  jika  perumahan  telah  diserahkan  kepada  konsumen.  Di  antaranya berkaitan  dengan  prasarana  berupa  jalan.  Dalam  kenyataannya  sering dimasalahkan  siapa  sebenarnya  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pemeliharaan jalan  dan  siapa  sebenarnya  berwenang  melakukan  pengelolaan  terhadap  jalan  di lingkungan  perumahan.  Pemilik  sebagai  pembeli  rumah  umumnya  beranggapan bahwa  harga  rumah  pada  saat  pembelian  sudah  termasuk  prasarana  jalan,
sehingga  jalan  di  lingkungan  perumahan  pengelolaannya  menjadi  kewenangan penghuni  perumahan.  Pengembang  menganggap  bahwa  prasarana  jalan  adalah investasinya,  sehingga  dapat  menggunakan  jalan  yang  sudah  ada  untuk pengembangan  perumahan  lebih  lanjut,  dan  meminta  kompensasi  jika  ada pengembang  lain  yang  menggunakan  jalan  tersebut.  Kerugian  umumnya ditanggung  oleh  pembeli  rumah.  Pada  saat  jalan  rusak  tidak  ada  bantuan  untuk memperbaiki,  jika  ada  pengembangan  lebih  lanjut,  beban  jalan  akan  semakin tinggi.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  tanggung  jawab  pengelolaan  prasarana  jalan  yang  ada  pada Perumahan Gria Kerobokan Permai  Desa  Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana akibat hukum jika pengembang tidak mempertanggungjawabkan  kepentingan  penghuni  perumahan  sehubungan dengan  prasarana  jalan  di  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai  Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan  5  (lima)  asas  yang  relevan  dalam  pembangunan  nasional  yaitu (Penjelasan Pasal 2  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen):
1. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha  untuk  memperoleh  haknya  dan  melaksanakan  kewajibannya  secara adil.
3. Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha  dan  pemerintah  dalam  arti  materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Pasal  1  Angka  (3)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999    menyatakan bahwa  pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi.  Menurut penjelasan  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  yang termasuk  dalam  pelaku  usaha  adalah  perusahaan,  korporasi,  BUMN,  koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain–lain.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2009  telah  diatur bahwa  pengembang  setelah  waktu  tertentu  seharusnya  menyerahkan  prasarana, sarana,  dan  utilitas  perumahan  dan  permukiman.  Apabila  pengembang  tidak menyerahkan  pemerintah  daerah  dapat  meminta  penyerahan  tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11, sebagai berikut:
(1) Pemerintah  daerah  meminta  pengembang  untuk  menyerahkan  prasarana, sarana,  dan  utilitas  perumahan  dan  permukiman  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang.
(2) Penyerahan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  perumahan  dan  permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
(3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut b dilakukan:
1. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  meneliti  tentang tanggung  jawab  pengelolaan  prasarana  jalan  yang  ada  pada  Perumahan  Gria Kerobokan  Permai  Desa  Kerobokan,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng. Penelitian  ini  diarahkan  untuk  menghasilkan  deskripsi  tentang    pelaksanaan norma  hukum  mengenai  tanggung  jawab  pengelolaan  prasarana  jalan  yang  ada pada  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai  Desa  Kerobokan,  Kecamatan  Sawan, Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai,  Desa Kerobokan, Kecamatan  Sawan, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, di antaranya untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut  di  antaranya karena  peneliti  berdomisili  di  Perumahan  tersebut.  Pertimbangan  lain, sebagaimana  telah  disebutkan  di  depan  karena  Perumahan  Gria  Kerobokan Permai,  Desa  Kerobokan,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten  Buleleng,  memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, dan dalam pengembangan tersebut telah terjadi konflik kepentingan antara pengembang dengan warga.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang  apa  yang  telah  secara  nyata  terjadi  di  masyarakat,  tentang  bagaimana suatu aturan hukum dipahami  dan dilaksanakan.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal.,  2004:  55).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa, 2004: 95).
Wawancara dalam penelitian ini terutama dilakukan   dengan Made Sutawa Redina,  Ketua  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai    dan  Nyoman  Rodinayasa, Sekretaris Perumahan Gria Kerobokan Permai.
Data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan,  selanjutnya  dihubungkan  dengan norma-norma hukum terkait, khususnya mengenai tata cara penetapan pengakuan anak  di  luar  perkawinan  oleh  pengadilan  dan  dampak  hukumnya.  Sebagai penelitian  hukum  empiris,  asumsi  yang  dipegang  peneliti  adalah  tidak  terdapat masalah berkaitan dengan norma hukum, masalahnya adalah pada penerapannya.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  “Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ ( Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT.  Mahesa  Danu  Karya  Utama,  sebagai  pengembang,  telah  menyediakan beberapa prasarana perumahan di antaranya berupa tempat sembahyang bagi umat beragama  Hindu  berupa padmasana ,  tempat  penampungan  sampah  sementara (TPS) yang sekarang sudah dialih fungsikan menjadi taman, karena persampahan sudah dikelola oleh Desa Kerobokan, jalan, dan beberapa lahan kosong.
Warga  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai,  dengan  swadaya  dan memanfaatkan  bantuan  sosial  darai  Pemerintah  Provinsi  Bali  maupun  dari Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berhasil membangun balai pertemuan pada lahan kosong yang disediakan oleh pengembang. Tempat persembahyangan, yang
tadinya  hanya  berupa  pelinggih padmasari telah  dikembangkan  menjadi padmasana yang dilengkapi dengan bale pasandekan .
Jalan  yang  ada  di  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai,  telah  mengalami beberapa  kali  perbaikan.  Perbaikan  pertama  pada  tahun  2004,  dilakukan  dengan swadaya  masyarakat,  warga  khususnya  pemilik  rumah  dipungut  iuran  wajib, sedangkan  warga  yang  mengontrak  rumah  diberikan  kesemapatan  untuk memberikan  sumbangan  sukarela.  Pada  tahun  2008  dilakukan  perbaikan  dengan memanfaatkan  dana  desa.  Pada  tahun  2014,  dengan  memanfaatkan  material tersisa  yang  ada  di  Desa  Kerobokan  dilakukan  perbaikan  pada  jalur-jalur  utama saja, karena keterbatasan material maupun dana yang ada.
Pelaksanaan  perbaikan  jalan  tersebut,  selalu  dikomunikasikan  dengan  pihak pengembang,  tetapi  pengembang  tidak  dapat  membantu  sepenuhnya.  Pada perbaikan  tahun  2008  dan  tahun  2014,  pengembang  sama  sekali  tidak memberikan bantuan, dengan alasan keadaan perusahaan  yang tidak begitu aktif. Meningat keterbatasan kemampuan warga, yang sebagian besar berstatus pegawai negeri  sipil,  pengurus  berusaha  agar  perbaikan  jalan  dibantu  oleh  Pemerintah Daerah. Dalam hal inilah ditemukan kendala, karena jalan belum diserahkan oleh pengembang  kepada  Pemerintah  Daerah,  maka  Pemerintah  Daerah  belum  dapat memberikan bantuan perbaikan.
Pengurus  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai  telah  menyampaikan  secara tertulis,  dengan  diketahui  oleh  Perbekel  Desa  Kerobokan,  kepada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Buleleng,  dalam  hal  ini  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Buleleng,  tentang  dua  hal,  yaitu  agar  dibantu  proses  peralihan  jalan  dari pengembang  kepada  Pemerintah  Daerah  dan  selanjutnya  dibantu  perbaikan jalannya.  Jawaban  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Buleleng,  hanya menyatakan  karena  jalan  belum  diserahkan  oleh  Pengembang,  maka  Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tidak dapat memebrikan bantuan.
Pada  tahun  2010  dilakukan  pembangunan  perumahan  disebelah  utara Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai,  dengan  memanfaatkan  jalan  yang  ada  pada Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai.  Warga  keberatan  selain  karena  beban  jalan sudah dianggap berlebihan, juga karena pengembang tidak menyediakan fasilitas
lain,  misalnya  tempat  penampungan  sampah  sementara  (TPS).  Dalam kenyataannya, karena didukung Pemerintah Kecamatan Sawan (pada saat tersebut Camat  Sawan  di  Jabat  oleh  Ketut  Asta  Semadi)  dan  pengembang  lama  (Made Kamiarsa:  pemilik  PT.  Mahesa  Danu  Karya  Utama)  yang  telah  menerima kompensasi, keberatan warga tidak diperhatikan.
Pada  tahun  2012-2013  terjadi  lagi  pengembangan  perumahan  yang memnfaatkan jalan yang ada pada Perumahan Gria Kerobokan Permai. Keberatan dan  negosiasi  Warga  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai  dengan  pengembang, tidak  berjalan  sebagiman  mestinya,  karena  pengembang  lama  masih  dianggap sebagai  pemilik  jalan  yang  ada  pada  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai.  Bagi warga  hal  ini  sangat  tidak  berkeadilan.  Made  Kamiarsa,  yang  menyatakan  diri sebagai  pemilik  PT.  Mahesa  Danu  Karya  Utama,  tidak  lagi  melakukan pemeliharaan terhadap jalan yang ada, tetapi pada saat ada pengembang lain, yang hendak  memanfaatkan  jalan  yang  ada  selalu  mengambil  keuntungan  dan menyebabkan  warga  tidak  dapat  melakukan  negosiasi  dengan  pengembang  baru, berkaitan  dengan    pemeliharaan  jalan  yang  ada  dan  penyediaan  prasarana perumahan yang lain.
Surat  yang  disampaikan  oleh  warga  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng  didasarkan  kepada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman  Di  Daerah  yang  menyatakan  bahwa  penyerahan  prasarana,  sarana, dan  utilitas  perumahan  dan  permukiman  dari  pengembang  kepada  pemerintah daerah  bertujuan  untuk  menjamin  keberlanjutan  pemeliharaan  dan  pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2009 dinyatakan  bahwa:  penyerahan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  perumahan  dan permukiman berdasarkan prinsip:
1. keterbukaan,  yaitu  masyarakat  mengetahui  prasarana,  sarana,  dan  utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
2. akuntabilitas,  yaitu  proses  penyerahan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. kepastian  hukum,  yaitu  menjamin  kepastian  ketersediaan  prasarana,  sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana  tapak  yang  disetujui  oleh  pemerintah  daerah,  serta  kondisi  dan kebutuhan masyarakat;
4. keberpihakan,  yaitu  pemerintah  daerah  menjamin  ketersediaan  prasarana, sarana,  dan  utilitas  bagi  kepentingan  masyarakat  di  lingkungan  perumahan dan permukiman; dan
5. keberlanjutan,  yaitu  pemerintah  daerah  menjamin  keberadaan  prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Warga memang tidak memiliki master plant dari pengembangan Perumahan Gria Kerobokan Permai, tetapi dari ukuran kurun waktu, yang lebih dari 14 tahun, maka  dapat  dipastikan  bahwa  rencana  pengembangan  pembangunan  Perumahan Gria Kerobokan Permai (rencana tapak) sudah tidak jalan dan dihentikan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, ukurannya adalah 1 tahun setelah masa pemeliharaan, sebagimana disebutkan dalam Pasal 11:
(1) Pemerintah  daerah  meminta  pengembang  untuk  menyerahkan  prasarana, sarana,  dan  utilitas  perumahan  dan  permukiman  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang.
(2) Penyerahan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  perumahan  dan  permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. sesuai  dengan  rencana  tapak  yang  telah  disetujui  oleh  pemerintah daerah.
(3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
1. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
Secara  yuridis  hubungan  hukum  antara  pengembang  dengan  penghuni perumahan  dapat  dilihat  dari  hubungan  keperdataan.  Pengembang  dengan  atau
tanpa lembaga ppembiayaan bertindak sebagai penyedia perumahan dan penghuni bertindak  sebagai  pembeli.  Dalam  konteks  jual  beli  perumahan  terdapat  aturan hukum  berupa  Keputusan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor: 09/KPTS/M/1995  tentang  Pedoman  Pengikatan  Jual  Beli  Rumah.  Keputusan Menteri  ini  bertujuan  melindungi  kepentingan  pembeli  dan  penjual  rumah,  sejak awal, sejak dilakukan pengikatan jual beli.
Mekanisme pengikatan jual beli ini, kurang dapat digunakan oleh penghuni selaku  pembeli  rumah  berkenaan  dengan  kewajiban  pengembang  menyediakan sarana prasarana maupun utilitas perumahan, karena pada umumnya pembeli tidak pernah mengajukan keberatan pada saat menerima penyerahan rumah. Selain itu, dalam  kenyataannya  penghuni  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai  bukanlah pembeli  pertama,  tetapi  membeli  dari  pembeli-pembeli  sebelumnya,  sehingga tidak pernah berhubungan langsung dengan pengembang.
Pada  umumnya  warga  Perumahan  Gria  Kerobokan  Permai  menganggap bahwa  fasilitas  umum  yang  tersedia  melekat  bersama  rumahnya.  Artinya  warga mau  membeli  rumah  karena  adanya  fasilitas  umum  tersebut.  Setelah  diserahkan kepada  pembeli,  seharusnya  fasilitas  tersebut  menjadi  milik  warga  secara bersama-sama,  dan  setelah  diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah  menjadi  milik umum.  Jijka  ada  pihak  lain  yang  akan  memanfaatkan  fasilitas  umum  yang  ada, maka  permohonan  izin  harus  disampaikan  kepada  Pemerintah  Daerah,  dan Pemerintah  Daerah  mengizinkan  atau  tidak  dengan  mempertimbangkan kepentingan umum, khususnya kepentingan penghuni perumahan.
Pasal  11  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2009,  dapat menjadi  dasar  hukum  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  meminta  pengembang menyerahkan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  perumahan  dan  permukiman  yang dibangun  oleh  pengembang  paling  lambat  1  (satu)  tahun  setelah  masa pemeliharaan,  atau  sesuai  dengan  rencana  tapak  yang  telah  disetujui  oleh Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Buleleng sampai saat ini belum ada peraturan daerah  yang  khusus  mengatur  tentang  penyerahan  ini,  meskipun  dimanatkan paling lambat 1 tahun setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun  2009.  Tetapi,  ketiadaan  peraturan  daerah  seharusnya  tidak  menjadi
hambatan  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  meminta  penyerahan  dengan  mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tersebut.

## PENUTUP
Simpulan  merupakan  jawaban  akhir  dari  rumusan  masalah  yang  telah ditetapkan.  Sebagai  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  sesuai dengan  hasil  penelitian    yang  telah  dipaparkan  di  depan,  dapat  ditarik  simpulan sebagai berikut:
1. Tanggung jawab pengelolaan prasarana jalan yang ada pada Perumahan Gria Kerobokan  Permai  Desa  Kerobokan,  Kecamatan  Sawan,  Kabupaten Buleleng, seharusnya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.  Sampai  saat  ini  belum  diserahkan,  sehingga  dianggap  masih  ada pada pengembang, tetapi dalam kenyataannya pengembang tidak melakukan upaya  pemeliharaan  maupun  perbaikan  prasarana  jalan  yang  ada  di Perumahan Gria Kerobokan Permai.
2. Jika  pengembang  tidak  mempertanggungjawabkan  kepentingan  penghuni perumahan  sehubungan    dengan  prasarana  jalan  di  Perumahan  Gria Kerobokan Permai Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng seharusnya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  meminta  developer melakukan  penyerahan  prasarana  jalan  yang  ada  kepada  Pemerintah  Daerah sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Adi  Winarto.  2008. Tanggung  Jawab  Developer  Sebagai  Upaya Perlindungan  Konsumen  Dalam  Bidang  Perumahan  Di  Kabupaten  Pati. Semarang: Tesis Pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. . Joko  Pramono.  2005.  “Evaluasi  Kebijakan    Pembangunan  Kawasan  Perumahan (Studi  Tentang  Kualitas  dan  Internalitas  Lingkungan  Perumahan  Gumpang Baru Di Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). Spirit Publik . Volume 1 No. 2 Oktober 2005.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Yusuf Sofie. 2003. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya . Bandung:  Citra Aditya.