## TINJAUAN  MANAJEMEN  PENGADAAN  JASA  KONSTRUKSI

## Gatot Nursetyo

## Abstrak
Faktor kunci dalam pengembangan jasa pekerjaan konstruksi nasional adalah peningkatan  kemampuan  usaha,  terwujudnya  tertib  penyelenggaraan  pekerjaan konstruksi,  serta  peningkatan  peran  masyarakat  secara  aktif  dan  mandiri  dalam melaksanakan  kedua  upaya  tersebut.  Sedangkan  peningkatan  kemampuan  usaha ditopang  oleh  peningkatan  profesionalisme  dan  peningkatan  efisiensi  usaha. Sehingga  terwujudnya  tertib  penyelenggaraan    pekerjaan  konstruksi  dapat  dicapai antara  lain  melalui  pemenuhan  hak  dan  kewajiban,  sekaligus  adanya  kesetaraan kedudukan para pihak terkait. Azas kemitraan yang saling menguntungkanpun dapat diwujudkan secara erat dalam satu kesatuan yang efisien dan efektif antar penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
Kata kunci : Jasa konstruksi,profesionalisme, kemitraan.

## 1. PENDAHULUAN
Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan  untuk  memperoleh barang  atau  jasa  oleh  prosesnya  yang dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan  untuk  memperoleh barang atau  jasa.  Dalam  Undang-Undang  No. 18  Th  1999  tentang  Jasa  Konstruksi menjiwai Peraturan Pemerintah melalui  azas  kemitraan  yang  saling menguntungkan.  Dengan  azas  tersebut dapat  diwujudkan  keterkaitan  yang makin erat dalam proses antar penyedia jasa konstruksi secara efisien dan  efektif.  Kemitraan  yang  demikian sekaligus  berarti  memberikan  peluang usaha  yang  semakin  besar  tanpa mengabaikan  kaidah-kaidah  efisien dan  efektifitas,  serta  kemanfaatan.  Di samping azas kemitraan, azas lain yang
cukup  penting  dan  mendasar  adalah azas  keamanan  dan  keselamatan  demi kepentingan  masayarakat,  bangsa  dan Negara. Keamanan  dan  keselamatan ini perlu ditinjau, baik dalam persyaratan  usaha  maupun  persyaratan kemampuan profesional, agar berkembang pengusaha yang profesional sekaligus mampu mewujudkan  tertib  penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan menghasilkan bangunan yang berkualitas. 1.1. Azas Keamanan dan Keselamatan Faktor keamanan dan keselamatan dalam  proses  jasa  konstruksi  masih berlanjut pada tahapan pasca penyelenggaaraan pekerjaan konstruksi. Dalam rangka
menghapuskan  inefisiensi,  monopoli, praktek-praktek  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi,  telah  dirumuskan  azas keterbukaan  secara  lebih  rinci.  Dalam pengaturan  yang  diharapkan  dapat mewujudkan  tertib  penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi yang bernuansa tersedianya kesempatan atau peluang  secara  adil  bagi  masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi; persaingan yang sehat antar para penyedia jasa; kesetaraan kedudukan  antara  pengguna  jasa  dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban; serta meningkatkan kepatuhan  akan  peraturan  perundang- undangan. Dalam menghadapi kompetisi internasional, maka yang harus ditempuh yakni mewujudkan kemampuan profesionalisme serta daya saing  usaha  jasa  konstruksi  yang sejajar  dengan pelaku-pelaku  di  pasar internasional.  Tinjauan  sisi  lain  dunia jasa  konstruksi  diharapkan  tumbuh kesadaran akan peningkatan kemampuan  usaha,  keahlian, dan ketrampilan melalui penataan sekaligus upaya-upaya yang mandiri. Sedangkan pemerintah memberikan  dukungan  dalam  bentuk pemberdayaan  dan  regulasi  ataupun memanfaatkan proyek-proyek Pemerintah  sebagai  wahana  untuk meningkatkan kemampuan usaha,
ketrampilan, dan keahlian kerja. Proses rangkaian  kegiatan  dari  perencanaan pengadaan,  pelaksanaan  pengadaan jasa konstruksi, sampai dengan pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  dan
penyerahan  hasil  pekerjaan  konstruksi dalam hubungannya dengan manajemen,  maka  disebut  sebagai Manajemen Pengadaan Jasa  Pekerjaan Konstruksi  (  Sutejo,  2011  ). Dalam rangka menghindari berbagai penyimpangan proses pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan berdasarkan sistem pengadaan pekerjaan konstruksi melalui beberapa tahap evaluasi dokumen penawaran terhadap administratif, tehnik, harga penawaran,
dokumen  kualifikasi,  dan  pembuktian kualifikasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Undang-Undang  Jasa  Konstruksi No.  18  tahun  1999,  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Usaha  Tidak  Sehat, Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  tahun 2000 Tentang  Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik  Indonesia  nomor  54  Tahun
2010  tentang  Pengadaan  Barang  /  Jasa Pemerintah.
Yuliano  (  Tugas  Akhir,  UGM, 1997  ):  “Persyaratan  Dokumen  Lelang dan  Pembuatan  Kontrak  Internasional Di  Bawah  Departemen  Pekerjaan Umum  “ .  Pembangunan  sarana  dan prasarana  fisisk  dirasakan  sangat  pesat berkembang  dari tahun  ke  tahun.  Hal ini menarik minat tidak saja kontraktor lokal  akan  tetapi juga  kontraktor  asing untuk ikut serta berkompetisi memperebutkan proyek-proyek tersebut.  Apabila  menerima  bantuan dana dari lembaga asing yang mempunyai syarat-syarat tertentu harus
mengacu  pada  Keppres  No.  16  tahun 1994.  Dalam  persyaratan  dokumen lelang dan pembuatan kontrak Internasional di  bawah  Departemen Pekerjaan  Umum pada  prinsipnya sama  dengan pembuatan  dokumen lelang  dan dokumen  kontrak  nasional, perbedaannya proses pelelangan dan pembuatan  kontrak Internasional memerlukan  prosedur  yang lebih detail dalam hal persyaratan dokumen prakualifikasi daripada prosedur lelang dan pembuatan kontrak nasional sehingga  waktu  yang  dibutuhkan  juga relatif  lebih  lama.  Dalam  menghadapi persaingan global, diperlukan penguasaan bahasa  Internasional dan penampilan  ( performance )  dari Sumber Daya Indonesia. Edy Sutrisno, Timur  wibowo  (  Tugas  Akhir,  UII,
2001 ) : “ Proses Penentuan Kontraktor Pemenang Lelang Pada Proyek Peningkatan  Jalan  dan  penggantiann Jembatan  Propinsi  jawa  Tengah “. Menurut  Edy  Sutrisno  dan  Timur
Wibowo  (2001)  proses  pemilihan kontraktor  sebenarnya  tidak  terlalu mudah  kalau  benar-benar ingin objektif, sebab yang dilihat bukanlah “ nama  besar”  dari  kontraktor  tersebut karena  “  nama  besar” bukanlah jaminan kelancara dari pekerjaan yang akan  dihadapi.  Kadang panitia  lelang terpukau  oleh  kebesaran  nama  dari suatu  perusahaan  tersebut.  Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sampling. Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah pelaksanaan  pelelangan  pada  proyek Peningkatan  Jalan  dan  Penggantian Jembatan Propinsi Jawa Tengah ( Pada Proyek  Peningkatan  Jalan  Wangon- Batas  Jawa  Barat) secara  garis  besar sudah sesuai dengan  petunjuk
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  / Jasa di lingkungan Departemen Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah, kecuali pada saat pelaksanaan evaluasi teknis.  Pada  penelitian  ini  proses pelelangan yang digunakan sebagai sampel hanya 1(satu) proyek sehingga informasi  yang  didapatkan  tentang proses penentuan kontraktor pemenang  lelang  kurang  valid  dan masih menggunakan peraturan- peraturan  lama.  Peraturan-peraturann yang dipakai juga menggunakan peraturan-peraturan  dan  dilakukan  di
Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. PARAMETER-PARAMETER
Untuk mengetahui berapa besarnya  penyimpangan  proses  dan evaluasi  dalam  pelaksanaan  tender, perlu adanya parameter-parameter yang digunakan untuk membandingkan antara  standar  proses  dan  evaluasi pelaksanaan tender yang sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dengan  realisasi  pelaksanaan tender di lapangan.
3.1 Parameter dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Jasa Pekerjaan Konstruksi. Dalam  Peratuan  Presiden  RI  No. 54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan
Barang  /  Jasa  Pemerintah,  telah dijelaskan tentang standar-standar dalam  proses  pelaksanaan  Pengadaan jasa  pekerjaan  konstruksi.  Standar- standar tersebut harus dijadikan pedoman / parameter dalam pelaksanaan  pengadaan  jasa  pekerjaan konstruksi,  agar  dlam  realisasi  di lapangan kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat diminimalisasi.
Tabel 3.1 Parameter dalam proses pelaksanaan Pemilihan jasa Pekerjaan
konstruksi No Parameter-parameter A B 1 Pengumuman pelelangan a. Media cetak b. Papan pengumuman c. Media elektronik d. Internet e. Memuat tentang - Nama & alamat pengguna barang / jasa - Uraian pekerjaan yang dilaksanakan - Perkiraan nilai pekerjaan - Syarat peserta lelang - Tempat, tgl, hari dan waktu pengambilan dokumen pengadaan 2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran 3 Penjelasan lelang (aanwijzing) dan penyusunan BAP a. Kejelasan tempat dan waktu pelakasanaan b. Hal-hal yang harus dijelaskan - Metode pengadaan dan cara penyampaian penawaran - Dok yang harus dilampirkan dlam dok. Penawaran - Acara pemasukan dan pembukaan penawaran - Metode evaluasi - Jenis kontrak - Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan
c. Penyususnan BA penjelasan pek 4 Pemasukan dokumen penawaran 5 Pembukaan dokumen penawaran 6 Evaluasi penawaran dan kualifikasi 7 Pembuatan BAHP 8 Penetapann pemenang lelang 9 Pengumuman Pemenang lelang 10 Sanggahan 11 Penerbitan SPPBJ 12 Penandatanganan kontrak 3.2.  Parameter  dalam  Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Jasa Pekerjaan Konstruksi Selain  dalam    proses  pelaksanaan Pemilihan jasa pekerjaan konstruksi,  dalam  Evaluasi  juga perlu  ditetapkan
standar-standar
yang sesuai dengan PerPres No. 54
Tahun 2010.
Tabel 3.2. Parameter dalam evaluasi pelaksanaan pemilihan jasa pekerjaan
Konstruksi No Parameter-parameter A Evaluasi Administrasi 1 Surat penawaran - Tanda tangan yang berwenang - Jangka waktu berlakunya surat penawaran - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan - Bertanggal 2 Jaminan penawaran - Penerbit jaminan - Masa berlaku jaminan - Nama peserta yang dijamin - Besaran nilai jaminan - Penerima jaminan - Paket pekerjaan yang dijamin - Isi surat jaminan 3 Rekapitulasi biaya dan daftar kuantitas yang telah diisi 4 Jadwal waktu pelaksanaan 5 Daftar harga satuan dasar upah, bahan dan alat 6 Daftar pekerjaan MPU 7 Analisa harga satuan pekerjaan 8 Jadwal mobilisasi alat, bahan dan tenaga 9 Daftar ususlan peralatan 10 Daftar usulan pekerjaan yang akan disubkontrakkan 11 Metode pelaksanaan dan analisa teknis pekerjaan 12 a. Surat pernyataan kesanggupan membayar astek b. Surat  pernyataan  tidak  akan  menuntut  ganti  rugi  apabila  terjadi penundaan paket pekerjaan c. Surat  pernyataan  kesanggupan  membayar  retribusi  galian golongan C 13 Rekaman surat perjanjiann kemitraan ( apabila ada) 14 Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negri (TKDN) 15 Dukungan Bank sebesar 10% 16 Dokumen kualifikasi B Evaluasi Teknis 1 Metode pelaksanaan -Persyarata subtansif - Alat dan tenaga - Sesuai jadwal pelaksanaan 2 Jadwal umum waktu pelaksanaan - Tidak melebihi batas waktu - Urutan kerja 3 Daftar peralatan dan tenaga kerja - Syarat minimum metode dan analisa - Sesuai kebutuhan dalam metode dan analisa 4 Pekerjaan yang disubkontrakkan 5 Spesifikasi teknis - Komponen tenaga, bahan dan alat - Kuantitas tenaga, baha dan alat 6 Memenuhi persyaratan teknis lainnya C Evaluasi Harga 1 Total  harga penawaran  tidak  boleh  melebihi  pagu  anggaran  yang  telah disediakan D Evaluasi Kualifikasi 1 Pernyataan 2 Data administrasi
3 Surat ijin jasa konstruksi 4 Landasan Hukum Pendirian5 5 Pengurus perusahaan 6 Data keuangan 7 Data personalia 8 Data peralatan 9 Data pengalaman perusahaan 10 Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan 11 Data dukungann bank 12 Sertifikasi ISO dan K3/OHSAS

## Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi
Tabel 3.3. Prosedur pelelangan umu dengan pascakulifikasi menurut PerPres RI No.
54 Tahun 2011 No Uraian Kegiatan Tenggang waktu 1 pengumuman Paling kurang 7(tujuh) hari kerja 2 Pendaftaran  dan  pengambilan dok pengadaan Dimulai  sejak  tanggal  pengumuman  s/d  1  (satu)  hari  kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran 3 Pemberian penjelasan Dilaksanakan  paling  cepat  4(empat)  hari  kerja  sejak  tgl pengumuan lelang/seleksi 4 Pemasukan dok penawaran Dimulai 1(satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan 5 Batas akhir pemasukan dokumen penawaran Paling  kurang  2(dua)  hari  kerja  setelah  penjelasan  dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan  dokumen  penawaran  sesuai  dengan  jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan 6 Pembukaan dok  penawaran Tidak diatur (sebaiknya hari pemasukan penawaran) 7 Evaluasi penawaran Dapat dilakukan sesuai dengan -waktu yang diperlukan - jenis dan kompleksitas pekerjaan 8 Evaluasi kualifikasi Tidak diatur 9 Pembuktian kualifikasi Tidak diatur 10 Pembuatan  Berita  Acara  Hasil Pelelangan Tidak diatur 11 Penetapan pemenang Tidak diatur 12 Pengumuan pemenang Tidak diatur 13 Sanggahan Selama  5  (lima)  hari  kerja  setelah  pengumuman  hasil  lelang/ seleksi 14 Sanggahan  banding  (  apabila diperlukan) Masa  sanggah  banding  selama  5  (lima)  hari  kerja  setelah menerima jawaban sanggahan 15 Penunjukan  penyedia  barang/ jasa a. Ditertibkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuan  penetapan  pemenang  lelang/seleksi apabila  tidak  ada  sanggahan,  atau  setelah  sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding b. Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ ditertibkan  paling  lambat  2  (dua)  hari  kerja  setelah adanya jawaban sanggaha banding dari Mentri/Pimpinan  Lembaga/Kepala  Daerah/Pimpinan Institusi 16 Kontrak Ditandatangani  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja setelah diterbitkannya SPPBJ

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  tinjauan  manajemen pengadaan jasa konstruksi diperoleh kesimpualan sebagai berikut :
1. Dalam tahapan proses pelaksanaan  pengadaan  jasa konstruksi hendaknya berpedoman pada aturan pemerintah  yang  berlaku.  Hal ini untuk menghindari penyimpangan. 2. Dalam  proses  pemilihan  / pelelangan  / tender  penyedia jasa konstruksi harus dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga tidak akan ada penyimpangan. 3. Tahapan  evaluasi  pelaksanaan pengadaan jasa pekerjaan konstruksi terdiri dari : evaluasi administrasi,  evaluasi  teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi,  dan  pembuktian kualifikasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
-------------, 1999, Undang-Undang  RI No.  18  tahun  1999 tentang Jasa Konstruksi, Citra Umbara, Bandung
-------------,  1999,  Undang-Undang  RI No.  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Usaha  Tidak Sehat. -------------, 2000, Peraturan Pemerintah  No.  29  Tahun.  2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. -------------, 2010, Peraturan Presiden
RI  No.  54  Tahun  2010 tentang
Pengadaan Barang / jasa Pemerintah -------------,  2004, Keputusan  Mentri Permukiman dan Prasarana  Wilayah  No. 257/KPTS/2004 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Edy  Sutrisno,  Timur  Wibowo,  2001, Proses Penentuan kontraktor Pemenang Lelang Pada Proyek Peningkatan  Jalan    Dan Penggantian Jembatan Propinsi  Jawa  tengah  ( Pada  Proyek  Peningkatan Jalan  Wangon-Batas  Jawa Barat)  , Tugas  Akhir  UII,
Yogyakarta
Yulianto, 1997, Persyaratan Dokumen Lelang Lelang dan Pembuatan kontrak Internasional di Bawah Departemen Pekerjaan Umum, Tugas  Akhir  UGM, Yogyakarta Sutejo,  2011, Analisis  Ulang  Tentang Manajemen Pengadaan Jasa  Pekerjaan  Konstruksi, Tugas Akhir UTP, Surakarta Biodata Penulis : Gatot  Nursetyo,  Alumni  S1  Teknik Sipil Universitas Janabadra Yogyakarta  (  1996).  Pasca  Sarjana (S2) Progam Magister Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta (2001)  Dosen  progam  studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UTP Surakarta