Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7871-7883 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana: Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem  Internet Of Things (IOT)
Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16
`
Muhammad Tunjang Syaeh 1 ✉ , Jessica Hermanto 2 , Firny Ramadina Syahladin 3 , Febriola Sitanggang 4 , Adam Ramadhan 5 , Diani Sadia Wati 6

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pada kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam hal ini Jessica adalah pihak yang mengundang teman lamanya yaitu Mirna dan Hani untuk bertemu di kafe olivier yang berada di salah  satu  tempat  perbelanjaan  di  Jakarta.  Sebagai  seorang  tamu  Mirna  dan  Hani  menghadiri undangan dari Jessica di kafe olivier. Selaku tuan rumah mengundang orang lain sebagai tamunya dengan  maksud  untuk  mencelakai  tamu  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  salah  dan  jelas menyalahi etika kesopanan dalam pergaulan. Hal ini berarti Jessica sudah menyalahi norma atau nilai- nilai  yang  berlaku  dimasyarakat  yaitu  tidak  memuliakan  tamunya.  Perbuatannya  tersebut  Jessica dijatuhi  hukum  penjara  selama  20  tahun.  Berdasarkan  dengan  status  bukti  yang  masih  abu-abu ditambah lagi denga n muncul film dokumenter yang berjudul “Ice Cold” mulai menimbulkan suatu pandangan  baru  bahwa  Jessica  Kumalawongso  bukan  sebagai  pembunuhnya  hal  itu  didasarkan kepada tidak adanya autopsi jenazah secara keseluruhan dan menurut salah satu dokter ahli forensik di Indonesia tidak ditemukannya zat sianida didalam tubuh Mirna Salihin diatas 1%. Oleh karena itu dengan hadirnya sistem hukum peradilan Indonesia yang masif ternilai kurang lugas maka dari itu kami menawarkan sebuah inovasi berupa Internet of Things (IoT) Law, sistem ini berupa website yang bertujuan untuk menscreening suatu permasalahan dengan cepat dan disertai dengan hukumannya. Kata kunci: Pidana, Etika dan Inovasi

## Abstract
In the cyanide coffee case with the defendant Jessica Kumala Wongso, in this case, Jessica was the party who invited her old friends, namely Mirna and Hani, to meet at Cafe Olivier which is in a shopping area in Jakarta.  As guests, Mirna and Hani attended an invitation from Jessica at Cafe Olivier.  As a host inviting other people as guests with the intention of harming the guest is a wrong act and clearly violates the etiquette of social politeness.  This means that Jessica has violated the norms or values that apply in society, namely not respecting her guests.  For her actions, Jessica was sentenced to 20 years in prison.  Based on the status of the evidence which is still gray, coupled with the emergence of a  documentary  film  entitled  "Ice  Cold"  it  has  begun  to  give  rise  to  a  new  view  that  Jessica Kumalawongso is not the murderer. This is based on the absence of a complete autopsy of the body and according to one of the forensic experts in  Indonesia did not find cyanide in Mirna Salihin's body above 1%.  Therefore, with the presence of the massive Indonesian judicial legal system, it is considered less straightforward, therefore we offer an innovation in the form of Internet of Things (IoT) Law, this system is in the form of a website which aims to screen a problem quickly and is accompanied by penalties.
Keywords: Crime, Ethics and Innovation

## PENDAHULUAN
Jessica, Mirna dan Hani merupakan teman dekat semasa mereka sekolah di Australia. Saat mereka menyelesaikan sekolah, hanya Jessica yang tidak kembali ke Indonesia. Ia tetap tinggal di Australia. Pada 6 Januari 2016, Jessica sudah berada di Indonesia dan bertujuan untuk bertemu dengan kawan lamanya. Jessica, Mirna dan Hani. Jessica berkabar melalui Whatsapp Group dan berjanji untuk bertemu di salah satu kafe yang berada di Jakarta Pusat pada pukul 16.00 WIB. Jessica tiba lebih dulu di kafe tersebut, pada pukul 15.30 WIB untuk melakukan reservasi dan memilih meja setelah itu jessica keluar dari cafe untuk berbelanja. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.14 WIB, Jessica kembali lagi ke kafe. Namun, pada saat Jessica  kembali,  Mirna  dan  Hani  masih  belum  datang.  Pada  pukul  16.18  WIB,  Jessica memesan  terlebih  dahulu  dan  sekaligus  memesan  minuman  untuk  Mirna  dan  Hani. Minuman tersebut disajikan kepada Jessica pada pukul 16.24 WIB. Mirna dan Hani datang tiba pada pukul 17.16. Mereka bertiga berbincang bersama dan menikmati minuman yang telah disajikan. Namun, terdapat kejadian yang menimpa Mirna. Setelah meminum es kopi Vietnam yang telah dipesan oleh Jessica untuk dirinya, ia mengalami kejang dan sesak nafas.
Jaksa  Penuntut  Umum  menggiring  bahwa  jessica  lah  tersangkanya,  karena  mereka
melihat bukti lewat  CCTV yang sebenarnya masih mengundang  ketidakjelasan, sehingga masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kubu, ada yang menganggap jessica itu bersalah, dan  ada  pula  yang  menganggap  Jessica  itu  tidak  bersalah,  hanya  dikambing  hitamkan. Sebenarnya kasus ini masih banyak kejanggalan, masih ada yang harus di jelaskan ke publik. Kami  sebagai  penulis  mengambil  sikap  netral,  dikarenakan  kami  ingin  mencari  tahu kecacatan  hukum  yang  terjadi  pada  kasus  ini.  Pada  saat  ini,  sedang  ramai  pada  film dokumenter  yang  di  publish netflix yaitu  berjudul  “ Ice  Cold:  Murder,  Coffee  and  Jessica Wongso ” dimana publik dibuat berpikir kembali dengan putusan pengadilan yang dijatuhi pada saudara Jessica, di film ini di ulas kembali kronologi yang terjadi hingga persidangan, dan  dalam  film  ini  pun  ada  banyak  scene  wawancara  terhadap  beberapa  saksi,  Jaksa Pe nuntut Umum, Penasehat Hukum dan ‘Tersangka’ di rumah tahanan yang berlokasi di Pondok Bambu.
Keberadaan Kasus Setelah Rilisnya Film Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso Keberadaan  kasus  ini  setelah  tayangnya  film  dokumenter  tersebut  menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, dimana masyarakat dibuat bertanya-tanya mengenai kasus Kopi Sianida tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa film dokumenter berfokus  pada kejanggalan-kejanggalan kasus  tersebut. Hal tersebut menjadikan  banyak masyarakat  yang  berpendapat  bahwa  Jessica  Wongso  tidak  bersalah  dan  menginginkan agar  kasus  ini  dibuka  kembali.  Otto  Hasibuan  selaku  pengacara  Jessica  Wongso mengungkapkan bahwa ia yakin 99% Jessica tidak bersalah  dan  siap dengan pengajuan kembali  nya.  Otto  juga  mengungkapkan  bahwa  ia  akan  menjerat  bagi  pihak  yang menghalangi otopsi “Ketika saya bertanya kepada dokter forensik, mengapa saudara tidak melakukan  otopsi  dan  hanya  mengambil  beberapa  sampel?  Dokter  forensik  menjawab, bahwa ini atas permintaan polisi” ucap Otto Hasibuan. Dalam kesaksian Jessica Wongso di pengadilan,  ia  menjelaskan  bahwa  Irjen  Khrisna  Murti  memintanya  untuk  mengaku  saja, dengan jaminan bahwa Jessica tidak ak an lama dipenjara. “Udah kamu ngaku aja, paling hukuman penjara 7 tahun. Daripada kamu ngelak mulu nanti makin memberatkan kamu” ucap  Jessica  Wongso  saat  bersaksi  di  pengadilan.  Tentu  saja  setelah  hadirnya  film dokumenter  ini  memberikan  ruang  kepada  masyarakat  untuk  mencari  tahu  yang sebenarnya,  dengan  berbagai  opini  dan  kemungkinan-kemungkinan  yang  diutarakan masyarakat dalam kasus tersebut, hingga hashtag bertuliskan #JusticeForJessica memenuhi media  massa.  Otto  Hasibuan  menanggapi  uraian  tersebut  dengan  mengatakan  bahwa banyak yang peduli dengan kasus Jessica Wongso, sehingga ia akan berusaha mencari bukti

## Media Internasional Berkomentar Mengenai Kasus Ini
Media asing, terutama di Australia, telah memberitakan perkembangan kasus Jessica Kumala  Wongso,  terutama  setelah  ia  divonis  hukuman  penjara  selama  20  tahun  pada Oktober  2016.  Media  seperti DailyMail,  news.com.au.Sydney  telah  memberitakan  kasus tersebut  dan  memberikan  komentar  mengenai  hasil  vonis  yang  menyatakan  hukum  di Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki hal itu diungkapkan karena banyak pengacara yang didatangkan dari luar negeri untuk membela Jessica tetapi kena kecaman tegas dari pihak  Indonesia  berupa  direpotasi.  Selain  itu,  media  asing  juga  menyoroti  pencegahan Jessica untuk bepergian  ke  luar negeri. Terdapat  pula laporan  dari CNN Indonesia yang menyingkap  kesaksian  dari  Australia  terkait  kasus  Jessica.  Namun,  Komisi  Penyiaran Indonesia (KPI) memperingatkan media terkait peliputan sidang pembacaan putusan kasus Jessica Wongso, agar tidak membentuk atau menggiring opini publik. Akibat dari adanya kasus ini banyak pakar hukum internasional yang mengatakan bahwa kasus Jessica ini tidak mencerminkan  perilaku  keadilan  dikarenakan  bukti  yang  kurang  kuat  mengarah  kepada Jessica tetapi hukuman yang Jessica dapatkan sangat besar.
Dalam proses pengadilannya Jessica Kumalawongso di jera selama 20 tahun penjara, adapun pasal yang digunakan mencakup KUHP, sebagai berikut ini:
1. Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan
2. Pasal  338  KUHP  tentang  Pembunuhan  Dengan  Sengaja  dengan  ancaman  hukuman maksimal hukuman mati.
Disamping itu juga Jessica Kumala Wongso pasca saat penetapan hukuman 20 tahun dilihat terlebih dahulu apakah Jessica Kumala Wongso mengidap penyakit kesehatan mental atau tidak jikalau iya maka Jessica Kumala Wongso masa tahanannya akan dipotong hal ini berdasarkan  dengan  Pasal  44  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia mengatur tentang tanggung jawab pidana bagi pejabat yang menggunakan wewenangnya secara  melawan  hukum  disertai  dengan  keadaan  mental  yang  tidak  sehat  pada  saat melakukan  sebuah  tindak  kejahatan  pidana  masa  tahanan  akan  dipotong  sekurang- kurangnya 5 bulan untuk melakukan recovery kesehatan mental.
Pakar Pidana Internasional Angkat Bicara Mengenai Kasus Ini
“There were lots of problems in the trial. All of the evidence used by the public prosecutor was indirect,” said Simon Butt.
“Banyak sekali masalah dalam persidangannya. Ini semua alat bukti yang dipakai penuntut umum bersifat tidak langsung,” ujar Simon Butt.
“There are many other problems that I could convey. But basically, hopefully in the future in Indonesia, there can be some kind of attention to the arguments put forward by the defense. Another problem is that the defense sometimes presents very strong evidence, which if seen objectively can defeat the evidence from  “public prosecutor. But, His Honor (the judge) couldn't possibly pay that much attention,” said Simon Butt.
“Banyak masalah lain yang bisa saya sampaikan. Tapi pada dasarnya, semoga di masa depan di  Indonesia,  bisa  saja  ada  semacam  perhatian  pada  argumentasi  yang  diajukan  oleh pembela. Masalah lain, pembela kadang mengajukan bukti sangat kuat, kalau dilihat secara objektif  bisa  mengalahkan  bukti  dari  penuntut  umum.  Tapi,  Yang  Mulia  (hakim)  tidak mungkin begitu memperhatikan,” ucap Simon Butt.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam artikel ilmiah menguraikan tentang metode dan pendekatan yang digunakan (kualitatif, studi kasus, kajian literature dan survei melalui g-form). Selain menjelaskan  metodologi,  pada  bagian  ini  juga  penulis  harus  menguraikan  sumber  data penelitian,  teknik  analisis  data  serta  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan.  Teknik analisis data yang digunakan biasanya berkaitan dengan definisi operasional pada tinjauan pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak awal kontroversi yang melibatkan Jessica, ada sejumlah alasan yang mendukung pandangan bahwa dia tidak bersalah. Salah satu argumen utama adalah kurangnya bukti yang  kuat  yang  menunjukkan  keterlibatannya  dalam  tindak  pidana  yang  dituduhkan. Meskipun  publik  seringkali  cenderung  membuat  asumsi  berdasarkan  laporan  media, penting untuk menilai fakta dengan cermat sebelum menghukum seseorang. Sebagai aspek penting lainnya, prinsip praduga tak bersalah perlu ditekankan. Hukum memberikan hak setiap individu untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, menilai Jessica tanpa adanya bukti yang jelas bertentangan dengan prinsip mendasar ini. Selain itu, keberatan terhadap penanganan hukum dalam kasus ini dapat diangkat sebagai argumen  pendukung.  Proses  hukum  yang  tidak  tepat  atau  adanya  kecacatan  dalam penyelidikan dapat merugikan hak-hak individu. Dalam kasus Jessica, apakah proses hukum
telah dijalankan dengan benar atau adakah pelanggaran prosedur yang dapat meragukan hasil penuntutan? Tentu saja, opini publik seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti  liputan  media  dan  opini  masyarakat.  Namun,  penting  bagi  kita  untuk mempertimbangkan  bahwa  kebenaran  absolut  sulit  untuk  diukur.  Oleh  karena  itu, mempertimbangkan  keragaman  sudut  pandang  dan  fakta  yang  belum  tentu  terungkap sepenuhnya  adalah  suatu  keharusan  dalam  membahas  apakah  Jessica  benar-benar bersalah.
Secara keseluruhan, merinci alasan-alasan tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih  komprehensif  terhadap  klaim  bahwa  Jessica  tidak  bersalah.  Namun,  perlu  diingat bahwa kebenaran mutlak mungkin sulit untuk dijangkau, dan keadilan sejati memerlukan pemahaman mendalam terhadap seluruh konteks dan faktor yang terlibat. Ketidakcukupan Bukti:  Jika  tidak  ada  bukti  yang  cukup  untuk  mendukung  tuduhan,  prinsip  praduga  tak bersalah menunjukkan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah. Kekacauan dalam Proses Hukum: Jika terdapat kecacatan dalam proses penyelidikan atau pengadilan, hal ini dapat menyebabkan pertanyaan atas keabsahan hasilnya. Pengakuan Hak Asasi Manusia: Jika hak-hak individu, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak, tidak diakui atau  dilanggar,  hal  ini  dapat  mempertanyakan  keabsahan  proses  hukum.  Konteks  dan Keterbatasan  Informasi:  Seringkali,  informasi  yang  diberikan  kepada  publik  mungkin terbatas atau terfokus pada aspek-aspek tertentu, sehingga membuat gambaran yang tidak lengkap.  Opini  Ahli  yang  Membantah  Tuduhan:  Jika  ahli  forensik  atau  saksi  ahli  lainnya memberikan pendapat yang membantah tuduhan, hal ini dapat mempengaruhi pandangan terhadap kebenaran.
Sistem berbasis digital Internet of Things (IoT) dapat memudahkan sebuah intansi dalam screening sebuah masalah tindak pidana
Dalam  penetapan  suatu  perkara  harus  cepat  dan  akurat  jangan  sampai  data  yang diberikan ada kesalahan yang berakibat fatal dengan tergugat, hal tersebut selaras dengan hadirnya Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Dalam penetapan perkara juga tidak boleh terlalu lama apalagi sampai terlarut-larut dalam polemik yang ada karena di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5  ayat (1) menegaskan: “Hakim  dan hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa
keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”  serta  dalam  cepat  dan  lugas  dalam  penerapan. Maka  dari  itu  untuk  menciptakan  sebuah  hukum  yang  bersih,  cepat  tanggap  dan  adil memerlukan sebuah revolusi regulasi pemerintah dalam penetapan keputusan hal itu untuk mengantisipasi  terjadinya  human  eror,  maka  dari  itu  kami  menawarkan  sebuah  sistem berbasis website dengan tajuk IoT LAW.
Cara Kerja Internet of Things (IoT)
Konsep  IoT  ini  sebetulnya  cukup  sederhana  dengan  cara  kerja  mengacu  pada  3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni: Barang Fisik yang dilengkapi modul IoT, Perangkat Koneksi ke Internet seperti Modem dan Router Wireless Speedy, dan Cloud Data Center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta data base.
(http://www.mobnasesemka.com/internet-of-things/)
Cara Kerja Internet of Things yaitu dengan benda lain yang memiliki pengenal IP address. Cara  Kerja  Internet  of  Things  yaitu  dengan  memanfaatkan  sebuah  argumentasi pemrograman  yang  dimana  tiap-tiap  perintah  argumennya  itu  menghasilkan  sebuah interaksi  antara  sesama  mesin  yang  terhubung  secara  otomatis  tanpa  campur  tangan manusia  dan  dalam  jarak  berapa  pun.  Internetlah  yang  menjadi  penghubung  di  antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan

## 1. Tampilan menu login

## 2. Berita Topik Terhangat
Berita dari isu terhangat, ini berkolaborasi dengan koran elektronik lainnya seperti, Detik, CNN, Kompas TV dan lain sebagainya, tujuannya adalah untuk menambah pengawasan para viewer yang mengakses sekaligus mengikuti isu terhangat yang ada di Indonesia ini, jikalau itu berupa sebuah kasus kita dapat mengawal sampai tuntas
3. Menu  dasbord,  Anda  bisa  klik  “Analisis  Hukum”  analisis  ini  ditujukan  untuk mengalanalisis  dari  suatu  permasalahan  hukum  dan  kira-kira  terjerat  pasal  berapa mengenai pelanggaran yang kita lakukan beserta konsekuensinya,
4. Masukkan masalahnya ke dalam kolom “Yuk isi masalahmu”, Setelah sudah klik “Search”
5. Maka  data  akan  menampilkan  semua  konsekuensi  yang  kita  dapatkan  dari permasalahan yang ada
6. Selain itu, Anda dapat mengakses “Bantuan Hukum” bantuan hukum tersebut akan langsung terkoneksi secara otomatis dengan “Hukum Online

## Data responden terkait dengan hadirnya film Ice Cold
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa yang menjawab setuju sebanyak 80%, tidak setuju sebanyak 0%, dan netral sebanyak 20%. Persentase yang memilih setuju lebih tinggi dibandingkan dengan persentase  tidak setuju dan netral. Hal tersebut menunjukkan bahwa film dokumenter yang berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso dapat mempengaruhi  serta  merubah  pandangan  masyarakat  mengenai  kasus  sudah  tersebar

## Data responden terkait Proses Hukum Sudah Berjalan Adil
Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan bahwa yang menjawab setuju sebanyak 0%, tidak setuju sebanyak 60% dan netral sebanyak 40% dengan rincian. Pada hasil survey online  yang kami  tujukan pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, responden ini kami kerucutkan untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2023 yaitu pada Lokal A dan Lokal B. Hasil Responden yang kita sebar ini menunjukan bahwa dominan dari responden menyatakan setuju bahwa jessica bukan pembunuh dari kasus Kopi Sianida  yang  menelan  korban  wayan  mirna  salihin.  Penulis  berasumsi  bahwa  responden melihat adanya kecacatan dalam sistem peradilan kasus ini, dikarenakan terlihat dipaksakan sekali,  kalau  jessica  itu  dijadikan  sebagai  tersangka.  Seperti  yang  penulis  ungkapkan sebelumnya yaitu bukti-bukti untuk memvonis jessica sebagai tersangka itu belum terlalu kuat,  masih  abu-abu.  Tetapi  Jaksa  Penuntut  Umum  terus  menggiring  jika  jessica  yang merencakan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Beberapa Responden yang setuju bahwa jessica bukan tersangka dari kasus kopi sianida menyatakan bahwa kasus ini tidak ada kejelasan, karena  dari hasil  pembuktiannya  pun  banyak kecacatan,  sehingga  banyak sekali  kejanggalannya.  Responden  pun  berasumsi  bahwa  yang  ada  dibalik  semuanya  ini ialah ulah dari ayah wayan mirna itu sendiri, dikarenakan dari setiap wawancara dari bapak Edi  Darmawan  pada  setiap  stasiun  televisi,  terdapat  kejanggalan  dari  statement  yang diungkapkannya.
Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan bahwa yang menjawab setuju sebanyak 80%, tidak setuju sebanyak 0% dan netral sebanyak 20%. Mahasiswa UPNVJ FH Lokal A dan B dominan berpendapat bahwa sistem IoT sebagai bentuk dari digitalisasi hukum ini sangat bermanfaat dalam proses pelaksanaan penyelidikan suatu kasus. Pada penerapannya, IoT mampu  untuk  menghubungkan  berbagai  data  perangkat  pada  satu  interface.  Kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya bantuan komputer dan manusia. Hal tersebut disebabkan karena  dalam  pengerjaannya  IoT  memiliki  konsep  berbagai  perangkat  bersensor  saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mentransfer data. Dalam penegakan hukum sendiri, IoT dapat membawa banyak perbaikan dan pengayaan seperti pengumpulan bukti dan analisis suatu data untuk mendukung proses hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan data yang telah diperoleh selama kegiatan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UPNVJ FH Lokal A dan B setuju bahwa Jessica Wongso bukan merupakan pembunuh  dari  kasus  pembunuhan  berencana  terhadap  Wayan  Mirna  Salihin  dengan memasukkan  racun  sianida  kedalam  es  kopi  Vietnam.  Seiring  berjalannya  waktu, perkembangan  teknologi  semakin  pesat.  Oleh  karena  itu,  terdapat  berbagai  solusi  yang ditawarkan  untuk  memecahkan  suatu  masalah  yang  terjadi.    Penggunaan  internet  yang semakin  masif  akan  menyebabkan  perkembangan  dalam  kehidupan  manusia  sehingga pekerjaan manusia dapat dilakukan oleh sistem. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki manusia, manusia tidak memiliki kapasitas untuk menyimpan  berbagai  data jika dibandingkan dengan sistem. Salah satu inovasi yang berkembang adalah Internet of Things (IoT) yang semakin populer dalam dunia teknologi saat ini. Dalam kasus  ini, inovasi dari sistem IoT  dapat  digunakan untuk mempermudah kegiatan penyelidikan berbagai kasus karena segala hal dapat menjadi otomatis tanpa memerlukan tindakan manual. Akibatnya,
kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan meningkatkan produktivitas kerja sebagai hasil dari  adanya  sistem  IoT  ini.  Dengan  demikian,  instansi  memiliki  kesempatan  untuk menganalisis kasus-kasus yang sedang diselidiki dengan lebih baik agar penegakan hukum dapat lebih jelas dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Book:
Undang-Undang Dasar 1945, Prof. Dr. Yanto Mulyono, SH., MH., Erlangga Pustaka, Hal; 408- 410
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prof. Dr. Sudarto, SH., LLM., Safana Media Loka, Hal; 703
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Prof. Dr. Muladi, SH., MH., Erlangga Pustaka, Hal; 670-671
International Court Of Justice, Den Haag, Lembaga Mahkamah Internasional, Hal; 73-76

## Journal
Awal, H. (2019). Perancangan Prototype Smart Home Dengan Konsep Internet Of Thing (IoT)
Berbasis Web Server. Majalah Ilmiah UPI YPTK, 65-79.
Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru. USUpress.
Gani,  R.  A.  (2017).  Dampak  dan  upaya  pemberantasan  serta  pengawasan  korupsi  di Indonesia.
Handayanti, H. (2019). VONIS 20 TAHUN TERHADAP JESSICA KUMALA WONGSO. Jurnal Kewarganegaraan , 3 (2), 109-113.
Makie,  I.  (2016).  Fungsi  Otopsi  Forensik  Dankewenangan  Kepolisian  Republik  Indonesia Berdasarkan Kuhap. Lex Privatum, 4(5).
Ngo, F. T., & Jaishankar, K. (2017). Commemorating a decade in existence of the international journal of cyber criminology: A research agenda to advance the scholarship on cyber crime. International Journal of Cyber Criminology, 11(1), 1.
Soerodibroto, S. (1999). KUHP dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat.

## Website
Moch  Harun  Syah.  “Dokter:  Mirna  Belum  Meninggal,  Sampai  di  Klinik  Hanya  Pingsan”
12.03)