## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENATAAN SUNGAI BADUNG DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA DENPASAR
I Gusti Ketut Purnaya 1 , dan I Made Trisna Semara 2
12 Sekolah Tinggi Parwisiata Bali Internasional
Surel: 1 igkpurnaya@gmail.com
2 trisna.semara@stpbi.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of river toward human’s life is obvious since many history of humanity milestone explained in the river area. Nowadays, some rivers in Indonesia polluted because mostly waste issue, namely  Badung  River.  Some  efforts  have  been  attempted  by  the  government  to  arrange  the surrounded area of Badung River. However, the result has not met the expectation since the solution still  found  its  weakness  and  challenges.  The  aims  of  this  research  to  understand  the  policy  of Denpasar city and the implementation of Badung River’s arrangement as an attraction in Denpasar city. Badung river arrangement and management determines environment conservation in building a sustainable  development  toward  local  community  empowerment.  Therefore,  after  the  well management, government assumes the balance life or harmony in life is obtained based on its local genious. The methodology of this research is descriptive qualitative to describe social phenomenons. Collecting  data  utilize  some  methods  such  as  observation,  documentation  and  depth-interview  with stakeholders.  Pre-assumption  of  the  community  shows  government  policy  regarding  river arrangement has been well-managed, as it is seen from the policy implementation in arrangement in surround area of Badung River. Nevertheless, to optimize the Badung river development should begin from the change of human lifestyle in local community surround the Badung river area.

## Keywords: attraction, government policy, river

## ABSTRAK
Sungai  mempunyai  manfaat  dan  peran  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Saat  ini  banyak sungai  di  Indonesia  mengalami  pencemaran  salah  satunya  sungai  Badung . Berbagai  upaya  telah dilakukan  pemerintah  untuk  menata  kondisi  lingkungan  di  sepanjang  sungai . Namun  hasilnya  tidak sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Penataan  sungai  Badung  masih  memiliki  banyak  kelemahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Denpasar dan implementasinya dalam  penataan  sungai  Badung  sebagai  daya  tari  wisata  di  Kota  Denpasar.  Penataan  sungai  Badung berupaya  melestarikan  lingkungan  sungai  dalam  pembangunan  Kota  yang  berkelanjutan  dengan pemberdayaan  masyarakat  lokal  sehingga  terjadi  keseimbangan/  keharmonisan  dalam  hidup  sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan  menggambarkan  suatu  gejala  sosial  atau  fenomena  yang  terjadi.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  studi  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  kebijakan  pemerintah  dalam  penataan  sungai  sudah  sangat  baik,  hal  ini  terlihat  dari implementasi  kebijakan  pemerintah  dengan  melakukan  penataan  pada  beberapa  kawasana  sungai Badung.  Namun  penataan  sungai  Badung  belum  maksimal  yang  seharusnya  terlebih  dahulu berorientasi pada perubahan pola hidup masyarakat sekitar sungai.
Kata Kunci: Daya Tarik Wisata, Kebijakan Pemerintah, Sungai

## I PENDAHULUAN
Sungai  sebagai  salah  satu  sumber  daya air yang mempunyai manfaat dan peran penting dalam  kehidupan  manusia.  Akan  tetapi  tanpa adanya  pengelolaan  yang  baik,  maka  ekosistem sungai  akan  terancam  perusakan.  Hal  ini dibuktikan  dari  Putra  (2017)  dalam  majalah
online  republika.co.id  yang  menyatakan  bahwa 75%  air  sungai  Indonesia  tercemar  berat.  Dan dipertegas kembali oleh Shukman (2018) dalam bbc.com yang menyatakan bahwa sungai-sungai dan selokan-selokan di Indonesia tersumbat oleh botol,  tas  dan  kemasan  plastik  lainnya. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat
disimpulkan  bahwa  penyebab  pencemaran sungai adalah limbah domestik.
Sungai  di  Indonesia  menjadi  sungai tercemar  di  Dunia.  Berdasarkan  Hasuki  (2016) dalam website nationalgeographic.grid.id tentang  laporan  yang  di  keluarkan  oleh Direktorat  Jendral  Pengendalian  Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  di  tahun 2015  hampir  68%  atau  mayoritas  mutu  air sungai  di  33  Provinsi  di  Indonesia  dalam  status tercemar  berat.  Penilian  status  mutu  air  sungai itu mendasarkan pada Kriteria Mutu Air (KMA) kelas  II  yang  terdapat  pada  lampiran  Peraturan mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air atau PP 82/2001. Berdasarkan kriteria tersebut sekitar 24% sungai dalam  status  tercemar  sedang,  6%  tercemar ringan  dan  hanya  2%  yang  masih  memenuhi baku mutu air. Apabila dilihat dari perkembangan  di  tahun  sebelumnya,  mutu  air sungai yang tercemar berat mengalami penurunan.  Di  tahun  2004  tak  kurang  ada  79% sungai  yang  statusnya  tercemar  berat.  Seiring dengan  penurunan  tersebut,  presentase  sungai yang  dalam  status  tercemar  sedang  dan  ringan otomatis  mengalami  kenaikan  di  tahun  2015. Kendati  sungai  yang  masuk  kategori  tercemar berat mengalami penurunan, namun presentasenya  masih  sangat  tinggi.  Hal  ini terutama  terjadi  di  sungai-sungai  yang  terletak di  wilayah  regional  Sumatera  (68%),  Jawa (68%),  Kalimantan  (65%)  dan  tentunya  Bali Nusa Tenggara (64%). Sementara itu, presentasi sungai  tercemar  berat  di  wilayah  regional Indonesia  Timur  yakni,  Sulawesi  dan  Papua relative lebih kecil yakni 15%.
Sungai  di  Indonesia  yang  mengalami pencemaran  yang  cukup  berat  adalah  sungai Badung.  Menurut  BLH  Kota  Denpasar  dan PPLH  UNUD  (2008)  menyatakan  bahwa  mutu air  sungai  di  Sungai  Badung  dalam  3  tahun yakni 2005-2007 telah melampaui ambang batas dan cenderung terus menurun berdasarkan Baku mutu  air  kelas  I,  Pergub  Provinsi  Bali  No.  8 Tahun 2007. Menurut hasil pengukuran kualitas air  sungai  Badung  pada  tahun  2012,    diketahui kondisi    kualitas    air  permukaan  di  hilir  sungai dengan  kadar  BOD  relatif  tinggi  yaitu  berkisar 9,65-10,04  mg/l  dan  kadar  COD  berkisar  17,12 –  25,10  mg/l.  Hal  ini  terindikasi    kualitas  air sungai  telah tercemar oleh bahan-bahan organic terutama  dari  limbah  domestik.  (BLH  Provinsi Bali, 2012).
Penyebab  pencemaran  sungai  badung dikarenakan  pola  hidup  masyarakat  Kota  yang heterogen,  yang  sering  memfungsikan  sungai sebagai  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA) limbah,  baik  limbah  rumah  tangga,  limbah industry  maupun  limbah  social  ekonomi lainnya,  sehingga  menurunkan  kualitas  Sungai baik  dari  segi  fisik  mapun  kualitas  airnya (Bagus,  2014).  Menurut  Rahman  (2016)  dalam obsesionnews.com menyatakan bahwa pencemaran  sungai  Badung  diakibatkan  karena limbah  tahu,  tempe,  sablon  dan  limbah  dari usaha. Menurut Asmara (2017) dalam balipost.com  menyatakan  bahwa  Aliran  sungai yang berada di Jalan Taman Pancing, Pemogan, dipenuhi busa putih. Diduga busa tersebut akibat limbah  dari  bahan  pewarna  yang  digunakan sejumlah  usaha  pencelupan  atau  loundry. Limbah  tersebut  terlihat  pagi  hari  oleh  warga setempat.  Peristiwa  seperti  ini  bukan  pertama kali,  namun  warga  setempat  menyatakan  sudah berulang kali.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota untuk menata kondisi lingkungan  di  sepanjang  Sungai  Badung. Penataan  sungai  ini  berupaya  mempertahankan kebersihan  air  sungai,  kelancaran  penggerakan air  sungai,  menata  kawasan  bantaran  sungai termasuk  menata  masyarakat  yang  berada  di sekitar  bantaran  sungai.  Pihak  kebersihan  Kota Denpasar setiap hari turun sungai membersihkan menjaring  dan  menaikan  sampah.  Pemerintah Kota  telah  mengadakan  pelebaran  sungai, metode kanalisasi dan kinib sedang berkonsentrasi  melakukan  penanganan  terhadap daerah daerah titik rawan banjir yang diharapkan  menjadi  parkir  menuju  santiasi lingkungan  kota,  baik  saat  musim  hujan  dan kemarau.  Selain  itu  pencemaran  drainase dimatangkan serta menyiagakan tenaga pengglontor.  Menurut  Dina  (2017)  dalam nusabali.com  menyampaikan  bahwa  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK) Kota  Denpasar  dalam  upaya  penataan  sungai Badung secara rutin mengadakan sidak kebersihan  dan  berhasil  menangkap  serta memberikan  sanksi  tegas  terhadap  pelanggar kebersihan.
Walaupun berbagai upaya telah dilakukan  pemerintah  untuk  menata  kembali kondisi Sungai Badung yang semakin memburuk, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang  diharapkan.  Disamping  itu  masyarakat masih  memanfaatkan  air  sungai  sebagai  tempat pembuangan  limbah  dan  sampah.  Hal  ini  tentu
saja  dapat  menghambat  upaya  penataan  Sungai Badung.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam  menjaga  sungai  dapat  mengakibatkan pengaruh  buruk  bagi  masyarakat  setempat maupun  kondisi  lingkungan  sungai.  Apabila kondisi  seperti  ini  tidak  ditangani  maka  akan merusak  keindahan  Kota  Denpasar  dan  bahkan dapat  merusak  Aset  wisata.Upaya  pemerintah dalam  merekonstruksi  kondisi  lingkungan  di sepanjang Sungai Badung harus segara dilaksanakan. Keterpaduan program penanganan perlu  dipersiapkan  dan  dimatangkan  serta diterapkan  dengan  baik  agar  tercipta  ekosistem yang bersih, aman, lestari dan indah tentunya.
Ada  beberapa  upaya  pemerintah  dalam melakukan  penataan  yakni  dengan  menciptakan Taman  Korea,  Taman  Lumintang,  dan  Taman pancing.  Pemerintah  Kota  Denpasar  mulai melakukan  penataan  di  Sungai  Badung  dari tanggal  22  Juni  2017  dan  ditargetkan  selesei pada  tanggal  18  Desember  2017.  Namun penataan  ini  belum  selesai  sepenuhnya  karena penataan  ini  akan  dilanjutkan  sampai  ke  Jalan Hasanudin.  Dalam  penataan  memerlukan  dana senilai  Rp  5  miliar.  Kepala  Bidang  Pengairan PUPR  Kota  Denpasar  I  Gusti  Ngurah  Putra Sanjaya, beliau mengatakan bahwa di sepanjang sungai  kawasan  Pasar  Badung  akan  dilengkapi fasilitas  seperti  tempat  duduk,  air  mancur, lampu  taman, jogging  track dan  tempat mancing,  serta  alur  sungai  dibuat  berkelok  agar lebih  menarik.  Bahkan  pada  malam  hari  lokasi ini  dihiasi  dengan  lampu  warna-warni  agar suasananya  semakin  menarik.  Tujuan  dari penataann  ini  adalah  untuk  menghindari  luapan air  saat  hujan  deras  mengingat  Sungai  Badung sering  mengalami  banjir,  alur  sungai  akan dilakukan  pendalaman  sekitar  0,8  meter,  serta untuk  bisa  mengubah  citra  masyarakat  yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Menurut hasil  wawancara dengan  Kasubag  Pemberitaan  Humas  Kota Denpasar  I  Wayan  Hendrayana  pada  majalah online  radar.jawapos.com  menyatakan  bahwa pemerintah  kota  akan  melanjutkan  penataan Sungai  Badung  sampai  Jalan  Hasanudin  pada tahun  anggaran  2018  dengan  nilai  anggaran  Rp 3,5 miliar (Suyatra, 2018).
Penataan  sungai  Badung  memiliki banyak kelemahan, hal ini dilihat dari kebijakan Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam  penataan Sungai  Badung,  dimana  dalam  penataannya memerlukan  anggaran  yang  besar  sedangkan anggaran  yang  dimiliki  oleh  pemeritah  Kota Denpasar  sangatlah  sedikit.  Untuk  penataan
sungai  Badung  saat  ini  saja  pemerintah  Kota Denpasar  harus  menunggu  anggaran  tahun 2018. Perencanaan dan penataan Sungai badung masih  belum  optimal.  Pemerintah  Kota  hanya sekedar melakukan  penataan  fisik  tanpa melibatkan  masyarakat.  Hal  ini  tentunya berdampak  secara  tidak  langsung,  masyarakat masih  belum  sadar  dan  peduli  dalam  menjaga lingkungan  sungai.  Seperti  contohnya  Taman Pancing  yang  di  manfaatkan  masyarakat setempat  untuk  mencari  ikan,  tetapi  pada kenyatannya  kondisi  Taman  Pancing  sangat memprihatinkan,  karena  sudah  merupakan sungai  yang  gampang  tercemar.  Adanya  limbah dari  usaha  laundry  yang  membuang  hasil  air yang  berbusa  di  kawasan  sungai  tersebut sehingga  secara  tidak  langsung  bisa  merusak ekosistem  ikan,  dan  tentunya  masyarakat  yang melakukan  pemancingan  tidak  mendapatkan ikan  yang  sehat  untuk  dikonsumsi,  selain  itu Taman Pancing terkenal dengan sering terjadinya peluapan air yang di sebabkan karena banyaknya  tumpukan  sampah,  sebelumnya pemerintah  sudah  melakukan  upaya  dengan membentuk penyaring sampah dikawasan Taman  Pancing,  tetapi  tidak  di  fungsikan dengan baik. Dan banyak masyarakat yang tidak menata  pembangunan  rumahnya,  sehingga  jika terjadinya  hujan  banyaknya  air  hujan  yang  di buang  ke  sungai,  dan  tentunya  itu  salah  satu penyebab terjadinya banjir.
Kota  Denpasar  dengan  kebijakannya yakni  membangun  pariwisata  berwawasan Budaya  dengan  berlandaskan  Tri  Hita  Karana. Tri  Hita  Karana  mempunyai  pengertian  tiga penyebab  keharmonisan  yakni  keharmonisan hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhan  yang disebut  dengan  Parahyangan,  hubungan  antara manusia  dengan  alam  lingkungan  yang  disebut dengan  Palemahan  dan  hubungan  antara manusia  dengan  manusia  yang  disebut  dengan Powongan.  Dalam  menjaga  keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan adalah  adanya  konservasi.  Dengan  adanya konservasi  ini,  tentunya  sungai  sebagai  salah satu  lingkungan  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten Denpasar  diperlukan  adanya  suatu  strategi  baru agar  sungai  tersebut  menjadi  lestari.  Salah satunya  tidak  hanya  dengan  menata  tetapi mencoba  untuk  mengajak  atau  membujuk masyarakat  untuk  mengembangkannya  menjadi daya tarik dalam membangun pariwisata kota.
Dari  pemaparan  yang  ada  tujuan  dari pembuatan penelitian ini adalah untuk
mengetahui  implementasi  kebijakan  pemerintah Kota Denpasar tentang penataan sungai Badung dalam  upaya  pengembangan  pariwisata  di  Kota Denpasar.

## II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kebijakan Pemerintah Kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan untuk  mencapai  tujuan  berdasarkan  usulan  dari seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan memperhatikan  input  yang  tersedia  (Suwitri, 2014).  Sedangkan  kebijakan  pemerintah  adalah sesuatu  yang  dilakukan  atau    tidak  dilakukan oleh  pemerintah  dalam  rangka  mencapai  tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan- hambatanya  dan  kebijakan  tersebut  dapat diwujudkan  dalam  bentuk  program-program, peraturan  perundang-undangan,  atau  tindakan- tindakan  pemerintah  lainya  (Prayitno,  2008). Jadi  dapat  dipahami  bahwa  implementasi kebijakan  pemerintah  merupakan  serangkaian jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi,  dan  sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi  prilaku  dari  semua  pihak  yang terlibat dan diwujudkan dalam bentuk peraturan.
B. Sungai Sungai merupakan saluran dipermukaan bumi  yang  terbentuk  secara  alamiah  yang melalui  saluran  air  dari  darat  mangalir  ke  laut (Nurdianti,  et  al.,  2013).  Sungai  merupakan potensi  yang  sangat  memikat  bagi  wisatawan mapun  pecinta  alam  (Fandeli,  2001).  Dalam PP No.  38  tahun  2011  tentang  Sungai  menjelaskan bahwa  sungai  adalah  alur/wadah  air  alami  dan atau  buatan  berupa  jaringan  pengaliran  air beserta  air  di  dalamnya  mulai  dari  hulu-muara dengan  dibatasi  kana  dan  kiri  garis  sempadan. Kawasan  sempadan  sungai  adalah  kawasan sepanjang  tepi  kiri  dan  kanan  sungai,  meliputi sungai  alam  dan  buatan,  kanal,  dan  saluran irigasi  primer  dengan  mengambil  garis  tegak lurus  dari  tepi  sungai  ke  tembok  bangunan  atau tiang  struktur  bangunan  terdekat,  batas  mana tidak  boleh  dilampaui  (RTRW  Kota  Denpasar Tahun  2011-2031).  Menurut  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Terpadu Provinsi Bali pasal 1 menyatakan Daerah Aliran Sungai  yang  selanjutnya  disebut  DAS  adalah suatu  wilayah  daratan  yang  merupakan  satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan  dan  mengalirkan  air  yang  berasal dari  curah  hujan  ke  danau  atau  ke  laut  secara alami,  yang  batas  di  darat  merupakan  pemisah topografis  dan  batas  di  laut  sampai  dengan
daerah  perairan  yang  masih  terpengaruh aktivitas daratan.

## III METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitaif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan  data  atau  keterangan  deskriptif mengenai  kebijakan  dan  implementasi  terhadap penataan  sungai  Badung.  Metode  kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis atau lisan baik itu berupa benda maupun orang-orang  yang  diamati.  Lokasi  penelitian yaitu  Sungai  Badung  di  Kota  Denpasar.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  studi dokumentasi,  observasi,  dan  wawancara.  Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui arsip-srsip dan buku- buku  tentang  pendapat,  teori  dan  lainnya  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian.  Studi dokumen  dilakukan  untuk  menggali  teori-teori dasar,  konsep-konsep  relevan  dalam  penelitian serta  untuk  memperoleh  orientasi  yang  lebih luas  mengenai  topik  penelitian.  Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  di lokasi  penelitian.  Dalam  setiap  observasi, peneliti  akan  mengaitkan  informasi  yang diterima sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari  penelitian.  Wawancara  merupakan  cara yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk mendapatkan  keterangan  dan  data  secara  lisan dari  informan.  Wawancara  dilakukan  dengan bercakap-cakap  langsung  atau  dengan  tanya jawab  kepada  informan.  Wawancara  yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan  yang  dianggap  mengetahui  data  yang mendekati  kebenaran  dan  mempunyai  wawasan yang luas terhadap objek penelitian.

## IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebjakan Pemerintah Kota Denpasar Tentang Penataan Sungai Badung
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyatakan bahwa  Lingkungan  Hidup  adalah  kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan  dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya  yang  mempengaruhi  alam  itu sendiri,  kelangsungan  peri  kehidupan  dan kesejahteraan  manusia  serta  mahluk  hidup  lain. Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi
lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup  yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan penegakan  hukum  pembangunan  lingkungan hidup.  Yang  bertujuan  untuk:  melindungi wilayah  dari  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup,  menjamin  keselamatan, kesehatan,  dan  kehidupan  manusia,  menjamin kelangsungan  kehidupan  mahluk  hidup  dan kelestarian  ekosistem,  menjaga  kelestarian fungsi  lingkungan  hidup,  mencapai  keserasian, keselarasan,  dan  keseimbangan  lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa  kini  dan  generasi  masa  depan,  menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia,  mengendalikan  pemanfaatan  sumber daya  alam  secara  bijaksana,  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan  dan  mengantisipasi isu  lingkungan  global.  Permasalahan  di  bidang lingkungan  Kota  Denpasar,  masih  terjadinya ancaman banjir, timbulan sampah, limbah bahan berbahaya  dan  beracun  (B3),  limbah  medis, limbah domestik, minyak jelantah, abrasi pantai, interusi  air  laut,  kerusakan  terumbu  karang, kerusakan ekosistem padang lamun, menurunnya  kualitas  udara,  sungai  tercemar barat,  tercemarnya  kualitas  air  sungai  dan  air tanah,  semakin  punahnya  jenis-jenis  flora  dan fauna  asli  Kota  Denpasar,  semakin  langkanya penyu  hijau,  kerusakan  hutan  mangrove, semakin  sempitnya  ruang  terbuka  hijau, semakin luasnya kerusakan tanah dan meningkatnya alih fungsi lahan serta variabilitas iklim.
Kegiatan  manusia  meliputi  pertanian, peternakan, industri dan permukiman menghasilakan  berbagai  limbah  seperti  limbah cair.  Sebagian  besar  kegiatan  manusia  tersebut tanpa disadari telah memberikan dampak negatif bagi  lingkungan  khusunya  badan  air  yang menerima  air  limbah  dari  berbagai  aktivitas yang  dilakukan  oleh  mayarakat.  Limbah  cair yang  dihasilkan  oleh  aktivitas  manusia  telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan laut  di  Kota  Denpasar.  Berdasarkan  hasil monitoring kualitas air sungai yang dilaksanakan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup Kota  Denpasar  bersama  Laboratorium  Analitik Universitas  Udayana  diketahui  bahwa  pada tahun 2015 terdapat beberapa  sungai  yang  telah melampaui  baku  mutu  air  untuk  kelas  II meliputi  beberapa  parameter  kualitas  air  yaitu DO,  BOD,  COD,  NO2,  NO3,  NH3,  Total
Phospat serta Total Coliform. Hasil pemantauan kualitas  air  laut  tahun  2015  untuk  kegiatan pelabuhan  di  pelabuhan  Benoa  juga  telah menunjukkan  bahwa  kandungan  BOD,  COD dan  Nitrat  (NO3)  telah  melapaui  baku  mutu  air untuk pelabuhan sesuai Peraturan Gubernur Bali No.  8  tahun  2007.  Selain  itu  beberapa  pantai untuk kegiatan wisata bahari telah menunjukkan bahwa  parameter  oksigen  terlarut  (pantai Matahari Terbit dan Pantai Sanur), BOD (Pantai Matahari  Terbit,  Pantai  Sindhu  dan  Pantai bagian Selatan Pulau Serangan), Ammonia pada seluruh  pantai  ,  No3  (Pantai  Mertasari,  Pantai Bagian  Utara,  Timur  dan  Selatan  Pulau Serangan  Serta  Parameter  PO4  (Pantai  Bagian dan  Selatan  Pulau  Serangan)  telah  melapaui baku  mutu  air  untuk  wisata  bahari  sesuai Peraturan  Gubernur  Bali  No.  8  Tahun  2007. Sebagai  upaya  pengelolaan  kualitas  air  sungai dan air laut di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan dana lingkungan untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan  Kualitas  Air  Sungai  dan  Air  Laut. Selain itu bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah telah dilakukan pemantauan  dan  pengawasan  rutin  oleh  Badan Lingkungan  Hidup  kota  Denpasar  dan  secara yuridis  kegiatan  usaha  yang  memiliki  dampak telah  disyaratkan  untuk  menyusun  dokumen UKL-UPL  serta  melaksanakan  proses  perijinan terkait  limbah  yang  dihasilkan  sebagaimana telah  diatur  dalam  Peraturan  Walikota  Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan
Ijin Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  di Kotya Denpasar oleh Walikota Denpasar. Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar  Nomor  27  tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Denpasar tahun  2011-2031  pasal  28  ayat  (5)  huruf  a menyatakan  bahwa  pemerintah  merencanakan akan  melakukan  normalisasi  aliran  sungai badung  untuk  system  pengendalian  banjir.  Hal ini disebabkan karena menurut pasal 41 ayat (2) menyatakan  bahwa  sungai  Badung  merupakan salah  satu  kawasan  rawan  banjir.  Oleh karenanya  perlu  penanganan  khusus  dalam pengendalian banjir.
Sebagai salah satu upaya yang dilakukan  pemerintah  Kota  Denpasar  dalam penataan  Sungai  Badung  adalah  menjadikan sungai Badung sebagai Daya Tarik Wisata Alam yakni  rekreasi  air  (Perda  Kota  Denpasar  no.  27 tahun  2011  tentang  RTRW  tahun  2011-2031 pasal 47 ayat (7)). Hal ini juga dipertegas dalam
pasal  67  ayat  (2)  yang  arah  pemanfaatan  dibagi menjadi  tiga  yakni  pemanfaatan  badan  sungai sebagai perikanan dan wisata tirta, pemanfaatan air sungai sebagai air irigasi dan air minum, dan pemanfaatan perairan waduk sebagai perikanan, wisata tirta dan air minum.
Untuk  menjaga  lingkungan  sungai Badung  pemerintah  Kota  Denpasar  dalam kebijakannya  menurut  RTRW  tahun  2011-2031 pasal  79  menjelaskan  bahwa  pemerintah  Kota Denpasar  melarang  kegiatan  yang  menggangu fungsi  pengaliran  dan  keamanan  lingkungan pada zona sempadan sungai, serta melarang dan menerapkan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah langsung ke sungai.
Dalam  rencana  tata  ruang  wilayah pemerintah Kota selalu menekankan zona ruang terutama  berfokus  pada  kawasan  sempadan sungai.  Kawasan  sempadan  sungai  merupakan kawasan  sepanjang  tepi  kiri  dan  kanan  sungai, meliputi  sungai  alam  dan  buatan,  kanal  dan saluran  irigasi  primer  dengan  mengambil  garis tegak lurus dari tepi sungai ke tembok bangunan atau  tiang  struktur  bangunan  terdekat,  batas mana  tidak  boleh  dilampaui.  Menurut  pasal  83 ayat  (4)  mengenai  ketentuan  umum  peraturan zonasi  kawasan  sempadan  sungai,  menyatakan bahwa  kawasan  sempadan  sungai  pemanfaatan ruangnya  untuk  ruang  terbuka  hijau,  dilarang mendirikan  bangunan  kecuali  bangunan  yang dimaksudkan  untuk  pengelolaan  badan  air dan/atau  pemanfaatan  air.  Didalam  mendirikan bangunan  dibatasi  hanya  untuk  menunjang fungsi  taman  rekreasi  terbuka  dan  fungsi pengamanan  sempadan.  Kawasan  sempadan sungai  dalam  pemanfaatanya  dapat  untuk budidaya  pertanian  dengan  jenis  tanaman  yang diizinkan,  pemanfaatan  untuk  pemasangan reklame  dan  papan  pengumuman;  pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan  jembatan.  Pada  kawasan  sempadan  sungai dilarang  membuang  sampah,  limbah  padat dan/atau cair. Berdasarkan kebijakan pemerintah Kota  Denpasar  juga  menjelaskan  bahwa kawasan  sempadan  sungai  dalam  penataannya harus  menyediakan  taman  telajakan  minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan.
Berdasarkan  arah  kebijakan  RPJPD Kota  Denpasar  tahun  2005-2025,  untuk  periode RPJMD  tahun  ke  tiga,  diarahkan  kepada  upaya peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  khususnya  dalam
penataan  sungai  pemerintah  Kota  Denpasar berupaya  untuk  mengembangkan  dan  tetap menjaga  ekosistem  sungai  melalui  program Pengembangan  Pengelolaan,  dan  Konservasi Sungai,  Danau  dan  Sumber  Daya  Air  Lainnya melalui  perangkat  Daerah  Dinas  Pekerjaan Umum  yang  tertuang  dalam  UU  No  23  tahun 2014.
Denpasar  sebagai  Kota  tujuan  wisata dalam aktifitasnya memberikan pengaruh secara langsung  terhadap  kelestarian  lingkungan. Sebagai  ibu  kota  provinsi  dengan  letak  wilayah yang  tepat  berada  di  tengah  Pulau  Bali,  Kota Denpasar  menjadi  sebuah  pintu  gerbang pariwisata  yang  tidak  akan  dilewatkan  oleh wiatawan  yang  berkunjung  ke  Pulau  Bali.  Ini menjadikan  sektor  pariwisata  di  Denpasar berkembang  sangat  pesat  dan  menjadi leading sector bagi  perekonomian  Denpasar  secara keseluruhan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Denpasar, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota  Denpasar  mengalami  peningkatan  5  tahun belakang dari tahun 2012-2016. Untuk menunjang kepariwisataan, Kota Denpasar pada tahun  2017  Kota  Denpasar  memiliki  33  hotel berbintang,  dan  253  hotel  non  bintang.  Bahkan berdasarkan Denpasar dalam Angka tahun 2017 menyatakan  bahwa  rata-rata  lama  menginap wisatawan  mancanegara  adalah  4,28  hari  pada tahun  2016  sedangkan  wisatawan  domestik adalah  1,9  hari  pada  tahun  yang  sama.  Hal  ini memperlihatkan potensi perkembangan pariwisata di Kota Denpasar sangat baik.
Seperti  yang  telah  disampaikan  salah satu  potensi  pariwisata  yang  dioptimalkan pemanfaaatnnya adalah pengembangan kawasan sungai  sebagai  daya  tarik  wisata  alam  yakni rekreasi  air.  Yang  sering  dikenal  konsep pengembangannya  adalah  wisata  tirta.  Wisata Tirta  adalah  kegiatan  wisata  yang  berhubungan langsung  dengan  air  atau  dilakukan  di  perairan. Adapun  beberapa  upaya  pemerintah  Kota Denpasar dalam pembangunan pariwisata sebagai  upaya  dukungan  terhadap  penataan Sungai Badung yakni:
a. Taman Air Mancur Warna-Warni Taman Kota Denpasar atau Taman Kota Lumintang  merupakan  taman  kota yang memiliki  keunikan  dengan  adanya  air  mancur menari  dan  warna-warni  ditengah  kolam  butan. Air  mancur  inilah  yang  menjadi  primadona masyarakat  kota  datang  ke  Taman  Kota Lumintang.  Air  mancur  ini  sangat  unik  karena air  mancur  yang  menari  ini  diterangi  dengan berbagai  macam  warna.  Dana  penataan  taman
ini dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar  adalah  sebesar  Rp  3  miliar.  Adapun aktivitas  masyarakat  di  taman  ini  adalah olahraga,  jalan  kaki,  lari  dan  rekreasi.  Bahkan pada  malam  hari  ada  berbagai  macam  lampu- lampu  hias  menjadi  penerang  dan  melengkapi keindahan malam. Pemerintah setempat menyediakan  fasilitas  anjungan  air  minum otomatis  (AMO)  di  Lumintang.  Meskipun taman  kota  ini  tidak  seluas  dan  sebesar Lapangan  Renon,  taman  kota  ini  memiliki fasilitas-fasilitas  yang  memadai.  Fasilitasnya, adalah  berupa  tempat  duduk  pojok  wi-fi  dan taman  burung.  Khusus  pada  hari  minggu  taman ini  bebas  kendaraan  dari  pukul  06.00  Wita sampai 10.00 Wita.
b. Taman Pancing Taman Pancing Glogor Carik, berlokasi di  Jalan  Taman  Pancing,  Pamogan,  Denpasar Selatan.  Taman  Pancing  ini  adakah  tempat rekreasi  terbaru  yang  ada  di  Kota  Denpasar. Dalam  pengembangan  tempat  ini  pemerintah berupaya  untuk  membenahi  dan  menata  Taman Pancing,  sehingga  masyarakat  Bali  dapat menikmati keheningan dari sungai ini. Pemandangan yang ada pada tempat ini tidaklah kalah  menarik  dengan  tempat-tempat  lainnya, keunikan  dari  tempat  ini  adalah  adanya  tmpat pemancingan  untuk  menghilangkan  kejenuhan rutinitas pekerjaan.
c. City Tour Denpasar  heritage city  tour diresmikan pada  bulan  Oktober  2017,  dan  disambut  baik oleh  masyarakat  Kota  Denpasar.  Kawasan Heritage City  Tour menawarkan  objek city  tour Denpasar yang dikenal dengan objek pura, puri, dan  pasar.  Tidak  hanya  itu  para  wisatwan  juga disuguhkan  dengan  berbagai  keterampilan seperti,  menari,  menabuh,  hingga  mejejahitan. Melihat antusias dari masyarakat dan wisatawan maka  Pemerintah  Kota  Denpasar  yang  bekerja sama  dengan  Dinas  Pariwisata  Kota  Denpasar mngeluarkan  kebijakan  untuk  memberikan layanan transportasi dokar secara gratis sepajang tahun  2018  pada  hari  sabtu  dan  minggu.  Wali Kota  Denpasar  Ida  Bagus  Rai  Dharmawijaya Mantra  mengatakan  bahwa  pemanfaatan  dokar hias  ini  adalah  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, IGN  Jaya  Negara  mengatakan  bahwa  “melalui program  ini  kusir  dokar  kembali  bisa  terkenal seperti jaman dulu, untuk itu sangat mengapresiasi  program  ini,  apalagi  terbukti berkeliling  menggunakan  dokar  di  Kota
Denpasar di hari libur sangatlah menyenangkan”.  Sementara  Kepala  Dinas Pariwistaa  Kota  Denpasar,  Dezire  Mulyani mengatakan  akan  melanjutkan  program  ini sebagai  inovasi  pengembangan  pariwisata  di Kota Denpasar.  Adanya penambahan daya  tarik berupa  air  mancur  warna-warni  di  area  Taman Kota Denpasar. Selain itu Program heritage city tour Kota Denpasar memiliki ciri khas tersendiri yang  tak  lepas  dari  sejarah  berdirinya  Ibu  Kota Provinsi  Bali  ini.  Adanya  pengembangan  oleh Wali Kota Denpasar adalah salah satunya dalam pendirian  Denpasar  Art  Space  sebagi  ruang pameran  insan  seni  Kota  Denpasar  yang  dapat dinikmati oleh wisatwan mancanegara.
Disamping  mengelilingi  kawasan city  tour dengan  arsitektur-arsitektur  pura,  puri,  dan pasar, wisatawan juga dapat menikmati aktivitas berkesenian  warga  banjar  di  kawasan city  tour. Dari program ini Denpasar telah mampu meraih Penghargaan Tertinggi Indeks Pariwisata Indonesia  (IPI)  yang  mengacu  ada Travel  and Tourism Competitive Index.
d. River Walk
Penataan Taman Kumbasari, dan Sungai Badung  telah  diresmikan  oleh  Wali  Kota Denpasar  tahun  2018.  Dan  menjadi  salah  satu objek  rekreasi  baru  bagi  masyarakat  maupun wisatwan  yang  berkunjung  ke  Kota  Denpasar. Penataan  Sungai  Badung  ini  digunakan  untuk menggugah  masyarakat  menjaga  sungai  agar tetap  bersih  dan  tidak  membuang  sampah sembarangan.  Program  ini  menjadi  tujuan  yang sama dengan program merevitalisasi pasar-pasar tradisional  di  Denpasar,  guna  memberikan dampak  peningkatan  karakter  masyarakat  yang juga  dapat  berdampak  pada  perekonomian masyaraka.  Kedepannya  penataan  sungai  ini akan  terus  dilakukan  dengan  memperhatikan aliran  sungai  yang  ada  di  Kota  Denpasar  yang dimungkinkan  untuk  ditata  kembali.  Dan  jika memungkinkan Pemerintah Kota Denpasar akan membuat  trasportasi  sungai  seperti  perahu- perahu  untuk  memudahkan  transportasi  sungai dan memudahkan masyarakat terhubung dengan sungai.
e. Festival Budaya Kota Denpasar Denpasar  merupakan  pusat  kota  di  Bali yang  kaya  akan  nilai  luhur  dan  memiliki  citra yang  kuat  di  mancanegara.  Oleh  karenaya Denpasar sangat cocok untuk diadakan Denpasar Festival. Denpasar Festival
merupakan perayaan akhir tahun yang menyuguhkan  pameran  produk,  kuliner,  pesta budaya, aktivitas komunitas, konser musik, seni
tabuh  dan  tari  tradisional.  Menurut  web denpasarkota.go.id  (20/12/2011)  menyatakan bahwa Denpasar festival merupakan inisiatif dan langkah  strategis  untuk  memantapkan  Kota Denpasar  sebagai  sebuah  kota  berwawasan budaya  unggulan  dengan  masyarakat  kreatif yang  siap  akan  pembaruan.  Festival  ini  juga merupakan  perwujudan  dari  kerja  sama  antar masyarakat  dan  pemerintah  guna  memantapkan keharmonisan  bersama  ke  arah  pembangunan kota.  Tujuan  dari  terselenggaranya  Denpasar Festival adalah sebagai media hiburan, pendidikan, pelestarian seni dan media interaksi.

## V. PENUTUP
Kebijakan  pemerintah  dalam  penataan sungai  sudah  sangat  baik,  hal  ini  terlihat  dari implementasi  kebijakan  pemerintah  dengan melakukan  penataan  pada  beberapa  kawasana sungai  Badung.  Namun  kebijakan  pemerintah belum  berjalan  optimal  dalam  pengendalian pencemaran  air  di  sungai  Badung.  Untuk  itu diperlukan  badan  khusus  dalam  menangani pencemaran tersebut. Program penataan seharusnya  terlebih  dahulu  berorientasi  pada perubahan pola hidup masyarakat sekitar sungai. Selain itu diperlukan juga adanya dukungan dari Pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dengan menjalin kerjasama yang baik dalam penanganan  masalah  penataan  sungai  Badung. Untuk  pembiayaan  penataan  sungai  jangan hanya bergantung  pada  Anggaran  Pendapatan Belanja    Negara    atau    Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  tetapi  juga  mengajak  pihak swasta  atau  dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk terlibat  didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, J. E., 2003. Public Policymaking, Fifth, USA: Houghton Miffin Company. Asmara, 2017. Diduga Limbah, Sungai
Dipenuhi Busa. [Online] Available at: http://www.balipost.com/news/2017/09/ 15/21619/Diduga-Limbah,Sungai- Dipenuhi-Busa.html [Diakses 8 Juni 2018].
Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2017.
Direktori Hotel Kota Denpasar 2017, Denpasar: BPS Kota Denpasar. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2017.
Kota Denpasar Dalam Angka 2017, Denpasar: BPS Kota Denpasar. Bagus, A. A. G., 2014. Strategi Kampanye Kebersihan Sungai Pada Masyarakat Di Tepian Sungai Tukad Badung. Jurnal
Kajian Ilmu Komunikasi, 9(2), pp. 27- 46. Dina, 2017. Petugas Terus Intai Pembuang Sampah Sembarangan. [Online] Available at: https://www.nusabali.com/berita/18628/ petugas-terus-intai-pembuang-sampah- sembarangan [Diakses 8 Juni 2018]. Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2016. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Denpasar: Pemerintahan Kota Denpasar. Fandeli, C., 2001. Dasar-dasar Manajemen Kepariwisataan Alam. Yogyakarta: Liberti.
Friedrich, C. J., 1963. Man and His Goverment. New York: Mc Graw-Hill. Gubernur Bali, 2007. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kreteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Denpasar: Pemerintahan Provinsi Bali. Gubernur Bali, 2009. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Bali, Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali. Hasuki, I., 2016. Air Sungai di Indonesia Tercemar Berat. [Online] Available at: http://nationalgeographic.grid.id/read/13 305060/air-sungai-di-indonesia- tercemar-berat?page=all [Diakses 8 Juni 2018]. Hidup, B. L., 2015. Rencana Strategis Tahun 2014-2018, Denpasar: Pemerintah
Provinsi Bali.
Laswell, H. D. & Kaplan, A., 1970. Power and Society. New Haven: Yale University Press. Nurdianti, A., Ningsih, S. & Sustri, 2013. Potensi Pengembangan Wisata Alam di Habitat Maleo (Macrocephalon Maleo) Taman Nasional Lore Lindu Bidang Pengelolaan Wilayah (BPW) I Saluki Kec. Gumbasa Kab. Sigi. Jurnal Warta Rimba, 1(1), pp. 1-8. Pendit, N. S., 1999. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Prayitno, D., 2008. Partisipasi masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah, Semarang: Program
Pascasarjan Universitas Diponogoro.
Presiden Republik Indonesia, 1990. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, 2009. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, 2009. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Jakarta: Pemerintah Republik I ndonesia. Presiden Republik Indonesia, 2014. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Putra, A. S., 2014. Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Sungai : Pulau Kemaro Sampai dengan Muara Sungai Komering ). Journal of Civil and Environmental Engineering, 2(3), pp. 603-608. Putra, Y. M. P., 2017. KLHK: 75 Persen Air Sungai Indonesia Tercemar Berat. [Online] Available at: https://www.republika.co.id/berita/nasio nal/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk- 75-persen-air-sungai-indonesia- tercemar-berat. [Diakses 8 Juni 2018].
Putri, N. D., 2011. Kebijakan pemerintah Dalam pengendalian pencemaran air sungai siak (studi pada daerah aliran sungai siak bagian hilir). Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), pp. 68-79. Rahman, A., 2016. Sungai Tukad Badung Tercemar. [Online] Available at:
http://www.obsessionnews.com/daerah/ sungai-tukad-badung-tercemar/ [Diakses 8 Juni 2018]. Shukman, D., 2018. Gunung sampah plastik raksasa menyumbat sungai di Indonesia. [Online] Available at: http://www.bbc.com/indonesia/majalah- 43855029 [Diakses 8 Juni 2018]. Suwitri, S., 2014. Analisis Kebijakan Publik. Semarang: Universitas Diponogoro. Suyatra, I. P., 2018. Tukad Badung Makin Mirip Sungai di Seoul, Penataan Lanjut Tahun Ini. [Online] Available at: https://radar.jawapos.com/baliexpress/re ad/2018/01/03/37773/tukad-badung- makin-mirip-sungai-di-seoul-penataan- lanjut-tahun-ini [Diakses 8 Juni 2018]. Taufiqurokhman, 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Walikota Denpasar, 2011. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar. Walikota Denpasar, 2011. RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Perda 27/2011, Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar. Walikota Denpasar, 2016. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar. Yoeti, O. A., 1993. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.