Volume 5 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2656-775X

## Analisis Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Maros
Muhammad Nurjaya 1 *, Syamsul Baktiar ASS 2 , Bohari 3, Mustafa 4 ,
1 Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; nurjaya@umma.ac.id 2 Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; assaggaf@umma.ac.id
3 Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; bohari@umma.ac.id
4 Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, UMMA Maros ; musresfas@gmail.com
* Penulis korespondensi: nurjaya@umma.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini menkaji terkait Analisis Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Maros. Metode yang digunakan adalah  metode pendekatan yuridis empiris  dan  yuridis  normatif dilakukan dengan  menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD), public hearing, kunjungan kerja, dan konsultasi ke instansi terkait bersama para pemangku kepentingan terutama yang menyangkut dalam hal pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha belum bersinergi secara ideal dalam rangka mewujudkan lembaga koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang  berdaya  saing,  memiliki  kemandirian  dalam  berbagai  aspek,  sehingga  dengan  lahirnya  Peraturan Daerah  ini  akan  menjadi  dasar  hukum  yang  memberikan  pedoman  dalam  pemberian  kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Maros
Kata kunci: pemberdayaan koperasi

## Abstract
This research examines the Cooperative Empowerment Analysis in Maros Regency. The method used is the Empirical Juridical and Normative Juridical approaches carried out by examining primary data as support and to confirm secondary data obtained by holding Focus Group Discussions (FGD), public hearings, work visits, and  consultations  with  relevant  agencies  with  stakeholders,  especially  which  concerns  the  provision  of convenience, protection and empowerment of cooperatives. The results of this research indicate that the roles of  regional  government,  society  and  the business  world  have  not  yet  synergized  ideally  in  order  to  create cooperative  institutions,  micro,  small  and  medium  enterprises  that  are  competitive,  have  independence  in various aspects, so that with the birth of this Regional Regulation it will become the legal basis that provide guidelines for providing convenience, protection and empowerment of cooperatives in Maros Regency.
Keywords: cooperative empowerment

## PENDAHULUAN
Pengembangan  ekonomi  lokal  adalah  sebagai  proses  dimana  para  pelaku  pembangunan bekerja  secara  kolektif  dengan  mitra  dari  sektor  publik,  swasta  dan  non  pemerintah  untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Melalui proses
e-ISSN : 2656-775X
tersebut  akan  membentuk  dan  memelihara  suatu  iklim  usaha  yang  dinamis,  meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah titik beratnya pada kebijakan pengembangan berbasis lokal dengan menggunakan  potensi sumber daya manusia, institusional dan sumber daya alam setempat untuk membentuk daya saing daerah.  Upaya  ini  difokuskan  kepada  mengembangkan  produk  unggulan  lokal,  menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. Keberadaan koperasi dan UMKM  dalam  menunjang  kegiatan  ekonomi  nasional,  terutama  untuk  mengatasi  persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar sektor, sangat penting dan strategis. Oleh karena itu,  penguatan  terhadap  ekonomi  skala  mikro,  kecil  dan  menengah  menjadi  prioritas  untuk terciptanya fundamental ekonomi yang kokoh. Namun dalam melaksanakan peran dan fungsinya, koperaasi dan UMKM masih menghadapi banyak hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menguatkan koperasi dan UMKM.
Jumlah koperasi di Indonesia yang terdaftar lebih dari memadai untuk menopang gerakan ekonomi  kerakyatan.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  apabila  jumlah  yang  ada  memiliki  paradigma, ideologi  dan  spirit  koperasi  yang  sesungguhnya,  maka  akan  menjadi  kekuatan  besar  dan memberikan jaminan bagi keberlangsungan ekonomi yang bertumpu pada semangat menolong diri sendiri dan bekerjasama. Koperasi adalah wadah kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi anggotanya dalam memberikan pelayanan, baik dalam kebutuhan simpan  pinjam,  kebutuhan  barang  pokok  maupun  kebutuhan  lainnya.  Landasan  idiil  koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) berbunyi  bahwa  “perekonomian  isusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  azas kekeluargaan”.
Rujukan hukum tentang koperasi adalah Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Pada pasal 2 disebutkan: politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat  dan  besar  jumlahnya,  serta  terbentuknya  keterkaitan  dan  kemitraan  yang  saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar  swasta,  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  saling  memperkuat  untuk  mewujudkan Demokrasi  Ekonomi  dan  efisiensi  nasional  yang  berdaya  saing  tinggi.  Bung  Hatta  mengatakan, koperasi akan mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri ( self help ). Setidaknya, semangat self  help ini  dibutuhkan  untuk  memberantas  penyakit  “ inferiority  complex ”  warisan  kolonialisme. Lebih penting lagi, menurut Bung Hatta, koperasi bisa menopang ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi  kuat.  Koperasi  bisa  merasionalkan  perekonomian,  yakni  dengan  mempersingkat  jalur produsen ke konsumen.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 2 menyatakan  bahwa  1)  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  memberikan  kemudahan, perlindungan  dan  pemberdayaan  bagi  koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dan  2) Kemudahan,  perlindungan  dan  pemberdayaan  bagi  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui  pembinaan  dan  pemberian fasilitas.
Pemberdayaan koperasi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunaan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan hendaknya  diarahkan  untuk  berperan  sebagai  pendorong  pertumbuhan  ekonomi,  pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing.
Usaha  peningkatan  pembinaan  dan  pengembangan  koperasi  dapat  dilakukan  oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan
e-ISSN : 2656-775X
dilakukan  secara  terarah  dan  terpadu  serta  berkesinambungan.  Ketentuan  ini  telah  tercantum secara tegas dalam pokok-pokok kebijakan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan sebagaimana disebutkan  dalam  arah  Strategis  RPJMN  lanjutan  2019-2024  Kementerian  Koperasi  dan  UKM berupaya meningkatkan daya Koperasi untuk mencapai pertumbuhan usaha dan ekonomi yang berkelanjutan  dan  mandiri  yang  dituangkan  dalam  dua  bidang  Program  Kebijakan  Koperasi (sumber: http://www.depkop.go.id) yaitu:
Kabupaten  Maros  merupakan  salah  satu  daerah  Kabupaten  terletak  di  Provinsi  Sulawesi Selatan. Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/Kelurahan, Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak  kedua  kota  tersebut  berkisar  30  KM  dan  sekaligus  terintegrasi  dalam  pengembangan Kawasan  Metropolitan  Mamminasata.  Dalam  kedudukannya,  Kabupaten  Maros  memegan peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus  sebagai  pintu  gerbang  Kawasan  Mamminasata  bagian  utara  yang  dengan  sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan se- Kabupaten Maros sebanyak 358 unit dengan 24 jenis koperasi menurut identitas / kelompok koperasi.
Anggota koperasi di Kabupaten Maros sebanyak 47.185 orang yang terdiri dari 33.536 orang laki-laki  dan  13.649  orang  perempuan  yang  tersebar di  14  kecamatan.  Jumlah  anggota  koperasi terbanyak yaitu di Kecamatan Turikale sebanyak 17.501 0rang yang terdiri dari 13.512 orang laki- laki dan 3,989 orang perempuan. Hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Turikale merupakan daerah  yang  ramai  dan  padat  penduduk  juga  merupakan  tempat  ibu  kota  Kabupaten  Maros berada. Jumlah anggota koperasi yang paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Camba sebanyak 212 orang yang terdiri dari 177 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Kecamatan lainnya yang memiliki anggota koperasi sedikit yaitu Kecamatan Mallawa, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Tompobulu.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros tidak terlepas dari peran Koperasi. Hal tersebut disebabkan  karena  koperasi  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  sehingga  mengurangi pengangguran, selanjutnya produk yang dihasilkan akan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto  (PDB)  Kabupaten  Maros.  Jumlah  koperasi  di  Kabupaten  Maros  sebanyak  358  unit  yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah koperasi terbanyak yaitu di Kecamatan Turikale sebanyak 115 unit, hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Turikale merupakan daerah yang ramai dan padat penduduk juga merupakan tempat ibu kota Kabupaten Maros berada. Jumlah koperasi yang paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Moncongloe sebanyak 6 unit (Dinas Kopumdag, 2022).
Pearce et  al .,  (1994)  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  adalah  suatu  proses  pribadi  dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “ empowerment ,” yang berarti memberi  daya,  memberi ” power ”  (kuasa),  kekuatan,  kepada  pihak  yang  kurang  berdaya. Pemberdayaan  sebagai  proses  mengembangkan,  memandirikan,  menswadayakan,  memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang  dan  sektor  kehidupan  (Eko,  2002). Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  peneliti berinisiatif untuk melakukan analisis pemberdayaan pada koperasi di Kabupaten Maros.
Volume 5 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2656-775X

## TINJAUAN LITERATUR

## Koperasi
Koperasi tampaknya yang menjadi pilihan oleh founding fathers dalam menetapkan sistem ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jembatan kesejahteraan rakyatnya, akan hal itu dapat kita cermati dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan Perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Memang  istilah  koperasi  tidak disebutkan  secara  tegas,  namun  penjelasan  UUD  1945  sebelum  amandemen  mengatakan  bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Dalam penjelasan konstitusi  tersebut  juga  dikatakan,  bahwa  sistem  ekonomi  Indonesia  didasarkan  pada  asas demokrasi  ekonomi,  dimana  produksi  dilakukan  oleh  semua  dan  untuk  semua  yang  wujudnya dapat  ditafsirkan  sebagai  koperasi.  Amandemen  keempat  kemudian  memasukkan  “penjelasan” tersebut  ke  dalam  batang  tubuh  yaitu  pada  Pasal  33  ayat  (4)  yang  selengkapnya  berbunyi, Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Kenapa disebutkan koperasi dapat menjadi jembatan kesejahteraan adalah karena koperasi, dalam wacana sistem ekonomi dunia disebut juga sebagai the third way, atau “jalan ketiga”, istilah yang  akhir-akhir  ini  dipopulerkan  oleh  sosiolog  Inggris,  Anthony  Gidd ens,  yaitu  sebagai  “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme (Rahardjo, 2002). Sebagai perumus Pasal 33, Mohammad Hatta juga menyatakan bahwa koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil ( litle people ) untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi.Koperasi dapat dijadikan sebagai  usaha  dalam  pembangunan  perekonomian,  khususnya  sebagai  organisasi  ekonomi  yang berwatak  sosial  dalam  kerangka  membangun  institusi  yang  dapat  menjadi  mitra  negara  dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Koperasi  juga  bukan  sebuah  komunitas  tertutup,  tetapi  terbuka,  dengan  melayani  non- anggota,  walaupun  dengan  maksud  untuk  menarik  mereka  menjadi  anggota  koperasi,  setelah merasakan  manfaat  berhubungan  dengan  koperasi.  Dengan  cara  itulah  sistem  koperasi  akan mentransformasikan  sistem  ekonomi  kapitalis  yang  tidak  ramah  terhadap  pelaku  ekonomi  kecil melalui  persaingan  bebas  (kompetisi),  menjadi  sistem  yang  lebih  bersandar  kepada  kerja  sama ( cooperation ), tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri. Karena pengertian kompetisi dalam koperasi yang berlandaskan pada moral Pancasila bukan dan tidak sama dengan free fight competition ala barat yang di dalamnya mengandung cara-cara yang boleh merugikan pihak lain (tujuan menghalalkan cara).
Hubungan  dagang  dalam  system  ekonomi  Pancasila  harus  tetap  dalam  kerangka  untuk menjalin  tali  silaturahmi  yang  selalu  bernuansa  saling kasih  sayang  dan  saling menguntungkan, menghindarkan  kemuspraan/kesia-siaan  (Hariyono,  2003).  Globalisasi  yang  membawa  pada persaingan dunia usaha menuntut koperasi untuk bersaing agar dapat bertahan dan terus tumbuh secara  berkelanjutan  ( sustainable ).  Nilai-nilai  dasar  yang  melekat  pada  diri  koperasi  seperti kekeluargaan, kesetiakawanan (solidaritas), keadilan, gotong royong, demokrasi, dan kebersamaan tersebut dijadikan sebagai faktor kekuatan ( strengths ) bagi koperasi dalam memasuki pasar global. Koperasi  berasal  dari  kata  latin  yaitu cum yang  berarti  dengan,  dan aperari yang  berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah co dan operation , yang dalam bahasa belanda disebut  dengan  istilah  cooperatieve  vereneging  yang  berarti  bekerja  bersama  dengan  orang  lain untuk  mencapai  suatu  tujuan. Cooperation kemudian  diangkat  menjadi  istilah  ekonomi  sebagai kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi,
e-ISSN : 2656-775X
yang  berarti  organisasi  ekonomi  dengan  keanggotaan  yang  sifatnya  sukarela.  Oleh  karena  itu, koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau  badan-badan, yang memberikan kebebasan  masuk  dan keluar sebagai  anggota menurut  peraturan  yang  ada,  dengan  kerjasama  secara  kekeluargaan  menjalankan  suatu  usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.
Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan  kesejahteraan  umum,  yang  berarti  kemakmuran  masyarakatlah  yang  diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Politik perekonomian guna mewujudkan tujuan pembangunan “sebesar - besar kemakmuran rakyat” tersebut tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 33, yang menurut Roeslan Abdulgani dimulai dengan ketegasan bahwa perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan  ( the  economie  is  organized cooperatively based on principles of the family state ). Ada dua kata kunci, yaitu “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” yang dirangkaikan dalam satu kalimat, maka kata -kata kunci tersebut tidak mungkin memberi tafsiran lain, bahwa yang dimaksud adalah usaha dan aktiva koperasi. Dengan begitu secara politis, Koperasi yang merupakan reperesentasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi  nasional,  dan  memiliki  “cantolan” kuat konstitusi  perlu  diberikan  status  badan  hukum sebagai jaminan hukum atas posisi strategisnya dalam pembangunan ekonomi nasional.

## Pemberdayaan
Kata  pemberdayaan  ( empowerment )  sangat  mudah  diucapkan  namun  pemahaman pengertiannya dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan belum dapat diwujudkan (Mubyarto, 2000). Griesgraber dan Gunterdalam Mubyarto (1989) menyatakan bahwa pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  membangun  daya  (masyarakat)  dengan  mendorong, memotivasi, dan  membangkitkan kesadaran  akan  potensi  yang dimilikinya  serta berupaya  untuk mengembangkannya.  Mengacu  kepada  definisi  pemberdayaan  di  atas,  maka  pemberdayaan koperasi dimaksudkan adalah upaya untuk membangun koperasi dengan mendorong, memotivasi, dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  dari  koperasi  tersebut  dan  berupaya  untuk mengembangkannya.
Undang undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab XII mengatur tentang pembinaan  koperasi  yang  dilakukan  dalam  rangka  mendorong,  memberi  kemudahan, memasyarakatkan  dan  melindungi  koperasi  agar  berkembang  menjadi usaha  yang  tangguh dan mandiri. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan  pemerintah dan  pemerintah daerah  untuk memberdayakan  koperasi  secara  sinergis  melalui  penetapan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  diberbagai  aspek  kehidupan  ekonomi  agar  koperasi  memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
Dalam  rangka  pemberdayaan  koperasi  dan  UMKM  di  Indonesia,  Bank  Indonesia  (2011) mengembangkan filosofi lima jari ( five finger philosophy ), maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing  dan  tidak  dapat  berdiri  sendiri serta  akan  lebih  kuat  jika  digunakan  secara bersamaan.
1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah koperasi dan mikro, kecil dan menengah serta sebagai agents of development (agen pembangunan);
2. Jari  telunjuk,  mewakili  regulator  yakni  pemerintah  dan  Bank  Indonesia  (BI)  yang  berperan dalam regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh koperasi sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan;
3. Jari  tengah,  mewakili  katalisator  yang  berperan  dalam  mendukung  perbankan,  koperasi, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC), perusahaan penjamin kredit;
e-ISSN : 2656-775X
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendamping koperasi, khususnya usaha mikro, membantu koperasi untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan koperasi;
5. Jari kelingking, mewakili koperasi yang berperan dalam pelaku usaha,  pembayar  pajak dan pembukaan tenaga kerja.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Desain Penelitian
Lokasi  apenelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Maros,  dengan  melibatkan  beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro  dan  Kecil  Menengah  (UMKM)  yang  ada  di  Kabupaten  Maros.  Waktu  penelitian dilaksanakan pada bulan Mei- Juli 2023.
Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data  sekunder  dari  berbagai  dokumen  yang  berkaitan  dengan  usaha  mikro.  Data  yang dipergunakan  dalam  kajian  ini  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  melalui studi kepustakaan.

## Sifat Penelitian
Dalam  kajian  penelitian  dengan  mengunakan  pendekatan  gabungan/ mix  methode . Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Craswell (2010)  penelitian  campuran  merupakan  pendekatan  penelitian  yang  mengkombinasikan  antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Keunggulan dari penggunaan mix methode yaitu data dan informasi yang diperoleh akan lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.

## Metode Pengumpulan Data

## 1. Focus Group Discution (FGD)
Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari  suatu  grup  untuk  membahas  suatu  masalah  tertentu  dalam  suasana  informal  serta dilaksanakan  dengan  panduan  seorang  moderator . Tujuan  umum  dari  FGD  adalah  untuk menyamakan setiap persepsi atau suatu isu maupun topik tertentu terkait koperasi. Selanjutnya dari FGD  akan  melahirkan  kesepakatan  dan  pengertian  baru  terkait  isu  yang  sedang  dibahas.  Para peserta  FGD  terkait  perlindungan  dan  pemberdayaan  koperasi  di  Kabupaten  Maros  terdiri  dari OPD Pemerintahan Kabupaten Maros yang terkait dengan tema penelitian, Pelaku Koperasi.
2. Wawancara
wawancara  merupakan  percakapan  dengan  maksud-maksud  tertentu.  Pada  metode  ini peneliti dan responden berhadapan langsung ( face to face ) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan  dengan  pihak  yang  terkait  dengan  fokus  kajian/pelaku  dan  Pengurus  Koperasi  dan UMKM.
3. Obeservasi
Observasi  adalah  kegiatan  yang  patut  Anda  pahami  jika  ingin  melakukan  penelitian terhadap suatu objek. Teknik ini dapat membantu Anda mengumpulkan berbagain data primer atau informasi penting untuk tujuan tertentu. Kelebihannya, metode observasi diketahui bersifat faktual dan  bisa  dipertanggungjawabkan.  Observasi/pengamatan  dilakukan  pada  pelaku  Koperasi  dan UMKM di Kabupaten Maros.
e-ISSN : 2656-775X

## 4. Dokumentasi
Dokumentasi adalah  bentuk  kegiatan  atau  proses  sistematis  dalam  melakukan  pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan,  serta  bukti,  dan  menyebarkannya  kepada  pihak  yang  berkepentingan. Pendokumentasian  seluruh  aktifitas  yang  dilakukan  dalam  proses  kegiatan  kajian  di lapangan/lokasi kajian

## Metode Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data merupakan proses analisis data dengan beberapa tahapan atau langkah.
1. Transkripsi (Wawancara dan FGD)
Pada tahapan transkripsi (wawancara dan FGD) maka akan diperoleh data primer terkait permasalahan sampai kepada solusi terkait Koperasi dan UMKM di Kabupaten Maros.  Terdapat beberapa  prosedur yang  harus  dilalui  yang  terdiri dari timing atau  waktu, weighting atau  bobot, mixing atau pencampuran, dan theorizing atau teorisasi. Masing-masing memiliki peran tersendiri dalam memberikan hasil penelitian yang terukur dengan data campuran agar sesuai dengan tujuan.
2. Kategorisasi berdasarkan tema
Kategorisasi berdasarkan tema merupakan hasil kelanjutan dari tahapan transkripsi. Data dan  informasi  yang  diperoleh  secara  primer  dan  sekunder  selanjutnya  dikategorekikan  sesuai dengan  tema  masing-masing  masalah.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  menfokuskan  kepada kajian masalah untuk melahirkan solusi.

## PEMBAHASAN
a. Pemberdayaan Koperasi
Kata  pemberdayaan  ( empowerment )  sangat  mudah  diucapkan  namun  pemahaman pengertiannya  dan  implikasinya  dalam  sikap  dan  tindakan  nyata  dalam  pembangunan  belum dapat diwujudkan (Mubyarto, 2000). Griesgraber dan Gunterdalam Mubyarto (1989) menyatakan bahwa  pemberdayaan  adalah  upaya  untuk membangun  daya  (masyarakat)  dengan  mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.  Mengacu  kepada  definisi  pemberdayaan  di  atas,  maka  pemberdayaan koperasi  dimaksudkan  adalah  upaya  untuk  membangun  koperasi  dengan  mendorong, memotivasi,  dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi dari  koperasi tersebut  dan  berupaya untuk mengembangkannya.
Undang  undang  nomor  25  tahun  1992  tentang  Perkoperasian  pada  Bab  XII  mengatur tentang  pembinaan  koperasi  yang  dilakukan  dalam  rangka  mendorong, memberi  kemudahan, memasyarakatkan  dan  melindungi koperasi  agar  berkembang menjadi usaha  yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan  pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan  koperasi  secara  sinergis  melalui  penetapan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  diberbagai  aspek  kehidupan  ekonomi  agar  koperasi  memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha,  dan  masyarakat  untuk  memberdayakan  melalui  pemberian  fasilitas,  bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi.

## b. Strategi
Pemberian status hukum bagi sektor informal adalah salah satu inti dari perlindungan dan pemberdayaan sektor informal. Maka prasyarat utamanya adalah pelaku usaha di sektor informal
e-ISSN : 2656-775X
itu  harus  telah  memiliki  lahan,  rumah  ataupun  harta  benda  lainnya  yang  akan  difasilitasi pengurusan  keabsahan  dokumen  kepemilikannya  untuk  kemudian  dijadikan  jaminan  dalam rangka  memperoleh  kredit  dari  bank.  Masalahnya,  belum  tentu  semua  pelaku  usaha  sektor informal di Indonesia memiliki lahan dan rumah sendiri, ataupun harta benda lain yang bernilai signifikan. Banyak di antara mereka mungkin hanya menyewa rumah atau lahan untuk usahanya, atau bahkan tinggal di rumah yang tidak permanen di atas tanah milik pihak lain tanpa izin.
Untuk  itu,  setidaknya  ada  dua  hal  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk menyikapi  masalah  di  atas  yaitu  pemerintah  dapat  menerapkan  model  pembiayaan  yang memberikan  kredit  tanpa  jaminan  untuk  orang  miskin  namun  memiliki  kemauan  untuk memperbaiki  nasibnya.  Dengan demikian,  seorang  pelaku  usaha  di  sektor  informal  tidak  harus memiliki lahan dan rumah untuk  dijadikan  jaminan kredit.  Strategi  perlindungan  koperasi  dan usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  bila  mengacu  pada  arah  kebijakan  yang  berfokus  pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1) Sumber Daya Manusia
a) Pemberian penyuluhan atau pelatihan secara intensif, baik pelatihan penggunaan teknologi produksi,  pelatihan  komputer,  akuntansi/pembukuan,  kewirausahaan,  dan  bahasa  Inggris. Pemberian motivasi melalui seminar-seminar tentang studi kelayakan bisnis, kewirausahaan dan business plan .

## c. Isu Strategis
Agar  mampu  bertahan  dan  dapat  memanfaatkan  peluang  tersebut,  Koperasi  harus meningkatkan daya saing perusahaan maupun daya saing produknya. Mata kunci utama mencapai daya  saing  yang  tinggi  adalah  terletak  pada  kekuatan  pengusaha/pemilik  UMKM  dengan dukungan  para  pekerjanya.  Pengusaha/pemilik  UMKM  dengan  jiwa  kewirausahaan  dan  jiwa inovasi yang dimiliki, harus mampu menjadi motor penggerak untuk meningkatkan daya saing perusahaan.  Dari meningkatnya  daya  saing  perusahaan  maka  pada  gilirannya  akan  mendorong terciptanya daya saing produk. Hal lain yang harus menjadi prioritas UMKM adalah meningkatkan kerjasama antar unit UMKM atau antar sentra UMKM dan juga meningkatkan jaringan kerjasama dengan  koperasi.  Sementara  peran  pemerintah  dalam meningkatkan  daya  saing  koperasi  dan UMKM yaitu sebagai komplementer dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif (Susilo, 2010). Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan membentuk  kluster  atau  sentra  untuk  pembinaan  koperasi (Wangke, 2014).
Selain itu, menurut Tedjasuksmana (2014) dan Susilo (2010), pemberdayaan koperasi hanya akan  terjadi  secara  nyata  apabila  dapat  dijamin  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  koperasi  dan UMKM  untuk  memasuki  kegiatan  ekonomi.  Dukungan  yang  diperlukan  terutama  bantuan peningkatan  kemampuan  untuk memperoleh  akses  pasar  teknologi  dan  permodalan  yang dikembangkan melalui bank maupun bukan bank. Dukungan berupa kebijakan yang mengatur kemitraan antara koperasi dengan perusahaan besar yang telah masuk dalam dunia perdagangan internasional ataupun dengan stakeholder lain seperti pergutuan tinggi juga diperlukan, karena dengan adanya kolaborasi tersebut akan membawa pengaruh dalam banyak aspek.

## KESIMPULAN
1. Pada  saat  ini  belum  ada  dasar  hukum  mengenai  Pemberian  Permberdayaan  Koperasi,  di Kabupaten  Maros,  sehingga  perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Pemberian Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi
2. Perlunya  dibuat  Peraturan  Daerah  tentang  Pemberian  Kemudahan,  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Maros  untuk
e-ISSN : 2656-775X
menjamin  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  Pemberian  Kemudahan,  Perlindungan  dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabuapten Maros.
3. Pertimbangan  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  tentang Pemberdayaan Koperasi.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan,  dan arah  pengaturan Peraturan  Daerah  Tentang  Pemberdayaan  Koperasi.  Jangkauan  arah  pengaturan  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maros  tentang  Pemberdayaan  Koperasi  yang  merupakan perwujudan  sila  lima  Pancasila  menyatakan  bahwa  Keadilan  Sosial  Bagi  seluruh  Rakyat Indonesia,   Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan  dan  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
Pemberdayaan  Koperasi  perlu  diselenggarakan  dengan  mengintegrasikan  semua  komponen demi  terlaksananya  rencanya  tersebut.  Berdasarkan  maksud  tersebut  maka  perlu  diatur  dan ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Maros  tentang  Pemberdayaan  Koperasi, Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  terbaru  untuk  menyesuaikan  peraturan  perundang- undangan.

## REFERENSI
Ife,  Jim.  1995.  “Community  Development:  Creating  community  alternatives -vision,  analysis  and practice”. Melbourne: Longman.
Eko, Sutoro. 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
Hariyono. 2003. Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila Artikel - Th. II - No. 4 - Juli 2003.
Mubyarto. 2000.  Ekonomi Rakyat dan program IDT. Yogyakarta : Aditya Media.
Pearce,  A.,  John.,  Robinson,  Jr.,  Richard  B.  1994.  Strategic  Management  :  Formulation, Implementation, and Control. USA : Richard D. Irwin,
Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 54
Susilo,  Sri.  2010.  Strategi  Meningkatkan  Daya  Saing  UMKM  dalam  Menghadapi  Implementasi CAFTA dan MEA. Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 2, Agustus 2010 hal 70-170
Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
Wangke, Humphrey. 2014. Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Vol. IV No. 10/II/P3DI/Mei/2014.  Jakarta.  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan  Data,  dan  Informasi  (P3DI) Sekretarian Jenderal DPRI.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian BantuanTeknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
e-ISSN : 2656-775X
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2O2I. tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil daan Menengah.
Peraturan  Menteri  No.  01  Tahun  2006  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pembentukan,  Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Peraturan  Menteri  No.  05  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.