JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 9 No. 1 (2022), 103-118; DOI: 10.31942/iq.v9i1.6533, ISSN: 2303-3223/2621-640X

## Page |103
Received: 2021-05-19 Accepted: 2022-06-26 Published: 2022-06-29

## Multi Objek pada Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Anis Fitria,  Endang Sriani
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Institut Agama Islam Negeri Salatiga anisfittria@walisongo.ac.id,  endangsriani@iainsalatiga.ac.id

## Abstract
Ijarah  multi  jasa  financing  is  one  of  the  rental  contract-based  financing  products  offered  by  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ijarah multi jasa finance services that cannot be done through murabahah  financing  (buying  and  selling)  or  mudharabah  financing  (cooperation).  This  financing contract can finance a wide range of objects. The wide range of objects that can be financed through multi-service ijarah contracts raises concerns. Can an ijarah multi jasa contract be used to finance all objects? Is BPRS's ijarah multi jasa financing in accordance with Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  No.44/DSN-MUI/VIII/2004?  Research  methods  employ qualitative field research with an empirical research approach. According to the findings of this study, the analysis of ijarah multi jasa contracts at BPRS includes three components: analysis of financing objects,  analysis  of  wage  calculations  (ujrah),  and  analysis  of  the  accuracy  of  contract  use.  (1)  An examination of financing objects on ijarah multi jasa contracts reveals the existence of multiple objects in  BPRS,  both  based  on  criteria  for  work  benefits  (ijaratul  'amal)  and  benefits  issued  from  objects (ijaratul 'ayan). Should the contract's object be limited to the ijaratul 'amal criteria. (2) The calculation of wages (ujrah) in ijarah multi jasa contracts at BPRS uses percentages rather than nominal amounts. Nominal  should  be  used.  (3)  The  accuracy  of  the  use  of  ijarah  multi  jasa  contracts  in  BPRS  was discovered to be wakalah contract in one of the three models of realization of ijarah multi jasa contract financing. The use of wakalah in the financing of ijarah multi jasa contracts is not appropriate.
Keywords : Ijarah Multi Jasa; Multi objects; BPRS.

## Abstrak
Pembiayaan ijarah multi jasa merupakan salah satu produk pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (BPRS)  yang  menggunakan  akad  sewa  menyewa.  Ijarah  multi  jasa  mengakomodir pembiayaan  di  bidang  jasa  yang  tidak  bisa  dilakukan  dalam  pembiayaan  murabahah  (jual  beli) maupun mudharabah (kerjasama). Berbagai macam objek dapat dibiayai dalam akad pembiayaan ini. Beragamnya objek yang dapat dibiayai pada akad ijarah multi jasa menimbulkan pertanyaan, apakah semua objek dapat dibiayai menggunakan akad ijarah multi jasa? Apakah pembiayaan multi jasa di BPRS  sudah  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) No.44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang  Pembiayaan  Multi  Jasa?  Metode  penelitian  menggunakan penelitian lapangan (field  research)  yang bersifat  kualitatif, dengan pendekatan penelitian  empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisis akad pembiyaan multi jasa di BPRS meliputi tiga hal, yaitu;  analisis  objek  pembiayaan,  analisis  perhitungan  upah  (ujrah),  dan  analisis  ketepatan penggunaan  akad.  (1)  Analisis  objek  pembiayaan  pada  akad  ijarah  multi  jasa  menunjukan  adanya multi objek di BPRS, baik itu berdasarkan kriteria manfaat atas pekerjaan (ijaratul ‘amal) dan juga manfaat yang dikeluarkan dari benda (ijaratul ‘ayan). Seharusnya objek akad dibatasi kriteria ijaratul ‘amal  (2)  Perhitungan  upah  (ujrah)  pada  akad  ijarah  multi  jasa  di  BPRS  menunjukan  penggunaan prosentase bukan nominal. Seharusnya menggunakan nominal (3) Ketepatan penggunaan akad ijarah multi jasa di BPRS ditemukan bahwa dalam salah satu tiga model realisasi pembiayaan akad ijarah multi jasa ditemukan akad wakalah. Penggunaan akad wakalah tidak tepat dalam pembiayaan akad ijarah multi jasa.
Kata kunci : Ijarah Multi Jasa; Multi Objek; BPRS.

## Anis Fitria

## Page | 104

## A. Pendahuluan
Krisis ekonomi yang menerpa negara-negara Asia, termasuk Indonesia di  tahun  1997,  telah  menunjukan  adanya  kerentanan  dan  kelemahan fundamental sistem ekonomi kapitalisme. Belajar dari krisis ekonomi tersebut, mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk melakukan telaah dan koreksi  kritis  atas  bekerjanya  ekonomi  konvensional  yang  dipandang  belum menciptakan  keseimbangan  optimal  antara  sektor  finansial  dan  sektor  riil. 1
Hadirnya  sistem  ekonomi  Islam  di  Indonesia  dirasa  memberikan  salah  satu alternatif untuk perekonomian Indonesia. Hal tersebut didukung juga dengan animo  masyarakat  yang  tinggi  dalam  menyambut  sistem  ekonomi  Islam, termasuk didalamnya adalah munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
BPRS memiliki fungsi yang sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan rural banking . 2 Lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat  didaerah  pedesaan  atau  pinggiran  yang  belum  terjangkau  oleh bank umum, baik dari segi penyimpanan dana nasabah (funding) maupun segi pembiayaan (landing) .  Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008 dijelaskan  bahwa  kegiatan  usaha  BPR  Syariah  meliputi,  kegiatan penghimpunan  dan  penyaluran  dana  masyarakat.  Salah  satu  bentuk penyaluran dana kepada masyarakat adalah dalam bentuk akad pembiayaan. Di BPRS, akad pembiayaan bermacam-macam, salah satunya akad pembiayaan sewa  menyewa (ijarah) ,  meskipun  akad  pembiayaan murabahah (jual-beli) menjadi favorit dibandingkan akad ijarah dan mudharabah .
Pembiayaan  ijarah  sebenarnya  memiliki  persamaan  dengan  akad murabahah .  Keduanya  termasuk  dalam  kategori natural  certainty  contracts , dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan hanyalah objek transaksi.  Dimana  pembiayaan murabahah objek  pembiayaannya  adalah _______________
1 Siti Chalimah Fadjrijah, Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam sambutan buku Ekonomi Syariah Versi Salaf , karya HM. Dumairi Nor, dkk, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm. iii.
2 M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis , (Bandung; CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 197.

## Page | 105
Received: 2021-05-19 Accepted: 2022-06-26 Published: 2022-06-29
berwujud barang misalnya rumah, mobil, dan lain-lain, sedangkan ijarah objek pembiayaannya  bisa  berupa  barang  serta  berupa  jasa,  misalnya  untuk  objek jasa  bisa  berupa  jasa  rumah  sakit,  jasa  perjalanan  umroh  dan  jasa  biaya pendidikan.  Sehingga  dengan  pembiayaan murabahah ,  bank  syariah  hanya dapat  melayani  kebutuhan  nasabah  untuk  memiliki  barang,  sedangkan nasabah membutuhkan jasa menggunakan pembiayaan ijarah . 3
Definisi dari pembiayaan ijarah adalah transaksi sewa menyewa suatu barang  atau  jasa  antara pemilik  objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa  dengan  penyewa  untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa  yang  disewakan. 4 Dalam  kajian  sejarah  ekonomi  Islam  maupun  dalam fiqh muamalah sebenarnya telah lama ada praktek ijarah . Bahkan pada masa Nabi  Muhammad  hidup  akad  ini  sudah  dipergunakan,  sehingga  ditemukan banyak  hadist  nabi  yang  menjelaskan  praktek ijarah .  Sedangkan  dalam  Al Qur‟an, juga banyak ditemukan ayat maupun pe njelasan tentang ijarah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 233:
ِفو ُرۡعَمۡل ٱِب  ُتُۡيَتإَء ٓاَّم  ُتُۡمَّلَس إَذ ِ إ ۡ ُكُۡيَلَع  َحاَنُج  َلََف ۡ ُكَُدَٰ َلۡوَأ ْإٓوُع ِضَۡتَ ۡسَت نَأ ۡ متُّدَرَأ  ۡن ِ إَو ْإٓوُمَلۡع أَو ََّللَّ أ ْإوُقَّت أَو وُلَمۡعَت اَمِب َ َّللَّ أ َّنَأ

## . ٞير ِصَب  َن
“……… ..dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang patut.  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”
Praktek ijarah sering  digunakan  oleh  orang  atau  pihak  yang  tidak mampu  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  dalam  bidang  jasa.  Dibutuhkan bantuan  orang  lain  berupa  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  sedangkan pihak  yang  memenuhi  jasa  mendapatkan  ujrah/ fee (upah)  dari  pihak  yang menerima  pemenuhan  jasa. 5 Ijarah adalah  salah  satu  akad  yang  ada  dalam
_______________
3 Adiwarman  Karim, Bank  Islam,  Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan ,  (Jakarta:  IIIT  Indonesia, 2003), hlm. 105.
4 Achmad Farid, “Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo,” Jurnal Iqtishoduna Vol. 6 No. 2 Oktober 2015: hlm. 78.
5 Ajeng  Mar„atus  Solihah,  “Penerapan  Akad  Ijarah  pada  Pembiayaan  Multijasa  dalam Perspektif Huku m Islam,” Jurnal Az Zarqa‟ Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hlm. 104

## Anis Fitria
Page | 106
lembaga keuangan syariah baik Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wal Tamwil ,  serta  Koperasi  Jasa  Keuagan  Syariah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan (ownership/ milkiyyah) atas  barang  itu  sendiri. 6 Keuntungan  akad ijarah untuk  lembaga keuangan syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya pokok.
Dalam  perjalanannya, ijarah mengalami  perkembangan,  yaitu  dengan adanya akad yang bernama ijarah multi jasa atau ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT). Ijarah multi jasa adalah pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah  (LKS)  kepada  nasabah  dalam  memperoleh  manfaat  dan  jasa. 7 Fatwa tentang produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa terdapat pada Nomor 44/DSN- MUI/VII/2004. Fatwa tersebut atas permohonan Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004 dan hasil Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 11 Agustus 2004. DSN- MUI mengeluarkan fatwa ini karena mempertimbangkan LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tentang jasa.
Ijarah multi jasa merupakan  solusi  pembiayaan untuk membantu LKS maupun masyarakat. Untuk LKS akad ini sebagai solusi tidak cukupnya dana sosial  ( mal )  dalam  akad qordhul  h asan.  Untuk  masyarakat,  akad  ini  dapat membantu  masyarakat  dalam  pembiayaan  dalam  hal  jasa.  Adanya  macam- macam  objek  pada  pembiayaan  ijarah  multi  jasa  memunculkan  pertanyaan, apakah praktek IMBT di lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI  NO.  44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang  pembiayaan  ijarah  multi  jasa. BPRS  bukanlah  lembaga  bisnis  yang  menyediakan  jasa,  sehingga  dalam pemenuhan  pembiayaan  ini  pihak  BPRS  harus  bekerjasama  dengan  pihak ketiga.  Sejak  dikeluarkannya  fatwa  DSN-MUI  NO.  44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang  pembiayaan ijarah multi  jasa,  banyak  BPRS  menggunakan  akad  ini untuk produk pembiayaan. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  Analisis  Multi  Objek  Pada  Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
_______________
6 Muhammad Syafi‟ i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani. 2004), hlm. 117.
7 Dewan Syariah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), Edisi Revisi, hlm. 324.

## Page | 107
Received: 2021-05-19 Accepted: 2022-06-26 Published: 2022-06-29

## B. Metode Penelitian
Jenis  penilitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh  dil  apangan  secara  mendalam. 8 Dalam  metode  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu subjek kajian dengan melakukan pengamatan  langsung  kelapangan.  Penelitian  ini  masuk  kategori  penelitian kualitatif,  Data-data  disajikan  dalam  bentuk  verbal  bukan  data-data  yang disusun  dalam  angka-angka. 9 Metode  penelitian  ini  bersifat  field  reaserch. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  tiga,  observasi, 10 wawancara (Interview) 11 dan  dokumentasi. 12 Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian guna memperoleh hasil akhir dari data yang telah terkumpul adalah analisis secara deskriptif. 13

## C. Hasil dan Pembahasan Penelitian
Pembiayaan ijarah multi  jasa  di  BPRS  menggunakan  akad ijarah , yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memberikan sewa manfaat. Objek yang disewakan adalah manfaat bukan aktiva ataupun barang tertentu. 14 Prinsipnya  pembiayaan  multi  jasa  dengan  akad  ijarah  mengakomodir
_______________
8 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka CIpta, 1993), cet.kedua, hlm 309. 9 Muhammad  Shodiq  dan  Imam  Muttaqien, Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif:  Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi data, Terj, Basics of Qualitative Reseatch: Grounded Theory Procedures and Techniques, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 4.
10 Moh. Nazir, Metode Penelitian , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 175.
11 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES,1989), edisi revisi, hlm. 192.
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 274
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 147 14 Hasil Wawancara dengan Mardiyana, S.Pd (Direktur) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

## Anis Fitria
Page | 108
keperluan masyarakat untuk jasa yang tidak secara langsung. 15 Ijarah multi jasa  mengakomodir  pembiayan  yang  tidak  bisa  dilakukan  dalam pembiayaan murabahah (jual  beli)  maupun mudharabah (kerjasama), sehingga akad ijarah bersifat sewa yang fleksibel.
Ijarah multi  jasa  dapat  melakukan  berbagai  macam  objek pembiayaan  seperti  pembiayaan  pendidikan,  pembiayaan  rumah  sakit, pembiayaan  perjalanan  (seperti  umroh),  pembiayaan  walimahan, pembiayaan  pengurusan  yang  bisa  dibuktikan  dengan  nilai  manfaat (seperti:  biaya  pengurusan  sertifikat),  dan  lain  sebagainya.  Beragamnya objek yang dapat dibiayai pada akad ijarah multi jasa membuat munculnya beragam pertanyaan di masyarakat. Apakah memang semua objek dapat dibiayai  dengan  akad ijarah multi  jasa?  Alasan  tersebut  juga  melatar belakangi  terbitnya  fatwa  DSN-MUI  No.44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang Pembiayaan Multi Jasa.
Pembiayaan ijarah multi  jasa  di  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) termasuk dalam pembiayaan konsumtif. Hal tersebut dapat dilihat dari objek yang dibiayai dalam pembiayaan. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.  Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dua), yaitu; 16 (1)  Kebutuhan  primer  merupakan  kebutuhan  pokok,  baik  berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa  jasa,  seperti  pendidikan  dasar  dan  pengobatan;  (2)  Kebutuhan sekunder  adalah  kebutuhan  tambahan  yang  secara  kuantitatif  maupun kualitatif  lebih  tinggi  atau  lebih  mewah  dari  kebutuhan  primer,  baik berupa  barang  maupun  jasa,  seperti  bangunan  rumah,  kendaraan, perhiasan, rekreasi, jasa pendidikan dan masih banyak yang lain. 17
_______________
15 Hasil  Wawancara  dengan  Nur  Hidayat  (Kepala  Divisi  Marketing)  di  PT.  BPR  Syariah Bangun Drajat Warga.
16 Ascarya, hlm. 28.
17 Abdulloh  Hamid,  dkk,  “Bitcoin  As  a  Means  of  Transaction  and  Invesment  In  The Perspective  oF  Islam,”  Iqtishoduna  Vol  10  No  2  Oktober  2021,  hlm.  35. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.944

## Page | 109
Received: 2021-05-19 Accepted: 2022-06-26 Published: 2022-06-29
Pembiayaan  ijarah  multi  jasa  di  BPRS  biasanya  termasuk  dalam pembiayaan konsumtif yang bersifat kebutuhan sekunder. Adapun waktu pembiayaannya  bisa  berjangka  pendek  maupun  jangka  panjang tergantung pada permintaan konsumen serta persetujuan dari pihak bank. Terdapat  upah  ( ujrah )  dalam  pembiayaan ijarah multi  jasa  yang  harus dibayar nasabah kepada pihak BPRS. Adapun upah ( ujrah ) merupakan hak bagi  bank  atas  pekerjaan  ( ’amal )  yang  telah  dilakukan.  Penentuan  upah ( ujrah )  dalam  pembiayaan ijarah multi  jasa  bersifat  fleksibel.  Yang dimaksud  fleksibel  disini  adalah  besar  upah  ( ujrah )  pada  pembiayaan ijarah multi  jasa  tidak  sama  antara  satu  nasabah  dengan  nasabah  yang lain.  Hal  tersebut  karena  ada  proses  tawar  menawar/negosiasi  dalam penentuan  upah  ( ujrah )  antara  pihak  nasabah  dengan  pihak  BPRS. Meskipun terkadang jumlah plafon antar nasabah satu dengan yang lain sama.
Dalam  kesepakatan  perhitungan  upah  ( ujrah )  pembiayaan ijarah multi  jasa  didasari  atas Ekuifalent  Rate  (ER) . Ekuifalent  Rate ini,  didasari atas  beberapa  hal  diantaranya; 18 (1)  Biaya  Operasional  yang  terdiri  dari biaya telepon, biaya listrik, biaya air dan lain-lain; (2) Proyeksi Biaya Dana, bank memproyeksikan nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada Dana Pihak  Ketiga  (DPK)  dan  laba  yang  diinginkan.  Sebagai  contoh  ER  pada BPRS  yaitu  PT.  BPR  Syariah  Bangun  Drajat  Warga  Yogyakarta  berkisar antara  15%  -18%  per  tahun,  atau  berkisar  1,5%  per  bulan.  ER  dalam  PT BPR  Syariah  Bangun  Derajat  Warga  Yogyakarta  ditentukan  setiap  awal tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ER ini menjadi acuan dalam penentuan kebijakan-kebijakan di bank syariah. Tidak hanya terkait dengan  upah  ( ujrah ),  akan  tetapi  bisa  juga  terkait  dengan  nisbah  bagi hasil. ER 1,5% per bulan belum menjadi hal yang final. Bisa jadi pihak bank syariah  mematok  kurang  dari  1,5%.  Adanya  kelenturan  upah  ( ujrah ) maupun  nisbah  bagi  hasil  pada  BPRS  didasari  oleh  sikap  „ antaradhin (saling ridlo). Baik itu dari pihak BPRS maupun nasabah. Prinsip inilah yang menjadi pedoman bagi aktifitas muamalah dalam Islam.
_______________
18 Hasil Wawancara dengan Mardiyana, S.Pd (Direktur) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga

## Anis Fitria
Page | 110
Berikut ini contoh pembayaran angsuran pokok maupun angsuran upah (ujrah) yang diterapkan pada PT BPR  Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta  berdasarkan  daftar  riwayat  pembayaran  angsuran  nasabah. Dalam  daftar  riwayat  pembayaran  angsuran  nasabah  tersebut  yang dimaksud angsuran margin adalah angsuran upah ( ujrah ). Dalam contoh di bawah ini jumlah pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, serta upah ( ujrah ) berkisar 1,5%.
Tabel 1. Daftar Pembayaran Angsuran Pembiayaan Ijarah Multi Jasa
Sumber:  Pegawai  Administrasi  Pembiayaan  PT.  BPR  Syariah  Bangun  Drajat  Warga Yogyakarta.
Nama No. Pinjaman : X : 1028 Jangka Waktu Jmlh pinjaman : 24 Bulan : 5.000.000 Tgl Trans Angs Angs. Pokok Angs. Margin Admin Jumlah Saldo 22/11/2021 1 208.333 66.667 0,00 275.000 4.791.667 22/12/2021 2 208.333 66.667 0,00 275.000 4.583.334 22/01/2022 3 208.333 66.667 0,00 275.000 4.375.001 22/02/2022 4 208.333 66.667 0,00 275.000 4.166.668 22/03/2022 5 208.333 66.667 0,00 275.000 3.958.335 22/04/2022 6 208.333 66.667 0,00 275.000 3.750.002 22/05/2022 7 208.333 66.667 0,00 275.000 3.541.669 22/06/2022 8 208.333 66.667 0,00 275.000 3.333.336 22/07/2022 9 208.333 66.667 0,00 275.000 3.125.003 22/08/2022 10 208.333 66.667 0,00 275.000 2.916.670 22/09/2022 11 208.333 66.667 0,00 275.000 2.708.337 22/10/2022 12 208.333 66.667 0,00 275.000 2.500.004 22/11/2022 13 208.333 66.667 0,00 275.000 2.291.671 22/12/2022 14 208.333 66.667 0,00 275.000 2.083.338 22/01/2023 15 208.333 66.667 0,00 275.000 1.875.005 22/02/2023 16 208.333 66.667 0,00 275.000 1.666.672 22/03/2023 17 208.333 66.667 0,00 275.000 1.458.339 22/04/2023 18 208.333 66.667 0,00 275.000 1.250.006 22/05/2023 19 208.333 66.667 0,00 275.000 1.041.673 22/06/2023 20 208.333 66.667 0,00 275.000 833.340 22/07/2023 21 208.333 66.667 0,00 275.000 625.007 22/08/2023 22 208.333 66.667 0,00 275.000 416.674 22/09/2023 23 208.333 66.667 0,00 275.000 208.341 22/10/2023 24 208.341 66.659 0,00 275.000 0,00 Jumlah Total 5.000.000  1.600.000 0,00 6.600.000

## Page | 111
Received: 2021-05-19 Accepted: 2022-06-26 Published: 2022-06-29
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwasannya  angsuran  pokok diperoleh  dari Rp  5.000.000: 24  bulan  =  Rp 208.333,-/  bulan.  Sedangkan angsuran  margin  (upah)  yang  harus  dibayar  nasabah  kepada  pihak  bank yaitu, 1,33% per bulan. Artinya nasabah membayar upah ( ujrah ) per bulan sebesar yaitu, 1,33% x Rp 5.000.000 = Rp 66.667,-/ bulan. Nominal inilah yang dibayarkan nasabah dari tiap bulannya, sampai tanggal jatuh tempo yang  disepakati  berakhir.  Sehingga  akumulasi  pembayaran  upah  ( ujrah ) selama 24 bulan adalah Rp 1.600.000.
Dari  daftar  riwayat  pembayaran  angsuran  pinjaman  nasabah kepada  bank  diatas  dapat  dilihat  bahwasannya  penentuan  upah  ( ujrah ) menggunakan prosentase, bukan nominal. Prosentase tersebut ditentukan di  awal  akad  dan  prosentase  tersebut  bersifat  tetap  sampai  akhir pembayaran  upah  ( ujrah ).  Jika  ada  nasabah  yang  ingin  melunasi pembiayaan ijarah multi  jasa  sebelum  jatuh tempo  pelunasan,  maka  ada kebijakan pemotongan ujrah dari pihak BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.  Apabila  ada  nasabah  mengalami  keterlambatan  dalam membayar angsuran, maka akan dikenanakan ta’zir atau denda. Ta’zir atau denda  ini  besarnya  bervariatif,  tergantung  besar  jumlah  plafon  nasabah masing-masing. Ta’zir atau  denda  ini  tidak  ditentukan  besar prosentasenya, melainkan langsung ditentukan jumlah nominalnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel  2.  Besar  Denda  ( Ta’zir )  Pembiayaan  PT.  BPR  Syariah  Bangun  Drajat  Warga Yogyakarta
Sumber:  Pegawai  Administrasi  Pembiayaan  PT.  BPR  Syariah  Bangun  Drajat  Warga Yogyakarta.
Denda  atau ta’zir bukanlah  suatu  pendapatan  bagi  bank  syariah, melainkan  masuk  pada  dana  Zakat,  Infaq  dan  Sodaqah  (ZIS).  Sehingga distribusi  dari  dana  ini  juga  jelas. Ta’zir ini  juga  dimaksudkan  untuk ketertiban  pembayaran  angsuran  nasabah  setiap  bulannya.  Pada  praktek
No Plafon
Denda 1 < Rp 10.000.000,- Rp 10.000,- 2 Rp 10.000.000,- s/d Rp 25.000.000,- Rp 20.000,- 3 Rp 25.000.000,- s/d Rp Rp 100.000.000,- Rp 50.000,- 4 > Rp 100.000.000,- Rp 100.000,-

## Anis Fitria
Page | 112
realisasi  pembiayaan ijarah multi  jasa  di  BPRS  ditemukan  tiga  metode realisasi  pembiayaan  yang  di  lakukan  yaitu; 19 (1)  Pihak  BPRS  langsung menyediakan  sewa  manfaat  jasa  atau  barang  yang  dibutuhkan  oleh nasabah sesuai dengan kriteria yang diminta nasabah. Dalam hal ini pihak bank bekerjasama dengan pihak penyedia sewa manfaat jasa atau barang. Pembayaran  kepada  pihak  penyedia  sewa  manfaat  barang  atau  jasa langsung  dilakukan  oleh  BPRS  sehingga  nasabah  tidak  menerima  uang, akan tetapi langsung menerima sewa manfaat jasa atau barang. (2) Pihak BPRS  membiayai  sewa  manfaat  jasa  atau  barang  yang  diajukan  nasabah. Sehingga  dalam  hal  ini,  nasabah  sendiri  yang  memilih  pihak  penyedia sewa manfaat barang atau jasa. Selanjutnya pihak BPR Syariah membayar langsung  biaya  sewa  kepada  pihak  penyedia  sewa  manfaat  jasa  atau barang  tanpa  melalui  nasabah.  (3)  Pihak  BPRS  membiayai  sewa  manfaat jasa atau barang yang diajukan nasabah. Sehingga dalam hal ini, nasabah sendiri  yang  memilih  pihak  penyedia  sewa  barang  atau  jasa.  Selanjutnya pihak  BPRS  menyerahkan  pembayaran  sewa  manfaat  langsung  kepada nasabah. Nasabah membayarkan biaya persewaan kepada pihak penyedia persewaan  barang  atau  jasa.  Kemudian  nasabah  memberikan  bukti  nota persewaan  kepada  BPRS.  Dalam  hal  ini  ada  akad wakalah yang  ikut membantu pembiayaan ijarah multi jasa.
Produk  pembiayaan  multi  jasa  berpijak  pada  fatwa  DSN  MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang  Pembiayaan  Multi  Jasa.  Fatwa  ini sebagai  upaya  DSN  MUI  memberikan  payung  hukum  terhadap  wilayah- wilayah  yang  tidak  mudah.  Hal  yang  tidak  mudah  dalam  pembiayaan ijarah  multi  jasa  adalah  terkait  dengan  objek  yang  akan  dibiayai. 20
Beragamnya jenis objek yang akan dibiayai dalam ijarah multi jasa menjadi pertanyaan  besar.  Apakah  memang  semua  objek  bisa  dibiayai  dalam
_______________
19 Data ini merupakan hasil wawancara dengan Mardiyana, S.Pd (Direktur), Nur Hidayat (Kepala  Divisi  Marketing),  Syeh  Amelia  Manggala  Putri  (Administrasi  Pembiayaan)  di  PT.  BPR Syariah Bangun Drajat Warga.
20 Wawancara langsung dengan Prof. Ahmad Rofiq, salah satu Dewan Pengawas Syariah di Jawa Tengah.

## Page | 113
Received: 2021-05-19 Accepted: 2022-06-26 Published: 2022-06-29
pembiayaan ijarah multi jasa? Apakah semua pembiayaan konsumtif yang bersifat sekunder juga masuk akad ijarah multi jasa?
Dalam  fatwa  DSN  MUI  No.44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang Pembiayaan Multi Jasa ditekankan tentang perhitungan upah ( ujrah ) serta penggunaan akad  dalam  pembiayaan multi jasa. Objek  pembiayaan juga perlu diperhatikan oleh bank syariah. Hal tersebut dikarenakan objek yang dibiayai  adalah  untuk  keperluan  konsumtif.  Pembiayaan ijarah multi  jasa dapat dianalisis dari tiga hal, yaitu, objek pembiayaan, analisis perhitungan upah ( ujrah ), dan analisis ketepatan penggunaan akad. Berikut analisisnya dengan  berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  No.44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang Pembiayaan Multi Jasa.
Pembiayaan  multi  jasa  di  BPRS  menggunakan  akad ijarah ,  yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memberikan sewa manfaat. Objek yang disewakan  adalah  manfaat  bukan  aktiva  ataupun  barang  tertentu. Prinsipnya  pembiayaan  multi  jasa  dengan  akad ijarah mengakomodir keperluan masyarakat untuk jasa yang tidak secara langsung. Ijarah multi jasa  mengakomodir  pembiayan  yang  tidak  bisa  dilakukan  dalam pembiayaan murabahah maupun mudharabah sehingga  bersifat  sewa yang  fleksibel.  Fatwa  DSN  MUI  tentang  pembiayaan  multi  jasa  terbit tanggal 11 Agustus 2004 merupakan upaya DSN MUI memberikan payung hukum terhadap wilayah-wilayah yang tidak mudah. Hal yang tidak mudah dalam pembiayaan ijarah multi jasa adalah terkait dengan objek yang akan dibiayai. 21 Tidak  jelasnya  maupun  beragamnya  jenis  objek  yang  akan dibiayai  dalam  pembiayaan ijarah multi  jasa  menjadi  permasalahan. Pembiayaan ijarah multi  jasa  di  BPRS  memiliki  berbagai  macam  objek seperti;  pembiayaan  pendidikan,  pembiayaan  rumah  sakit,  pembiayaan perjalanan  (seperti  umroh),  pembiayaan  walimahan,  pembiayaan pengurusan  yang  bisa  dibuktikan  dengan  nilai  manfaat  (seperti:  biaya pengurusan  sertifikat),  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  menjadikan  objek pembiayaan ijarah multi jasa tidak jelas.
_______________
21 Wawancara langsung dengan Prof. Ahmad Rofiq.
Anis Fitria
Page | 114
Manfaat yang terkait dengan ijarah dalam fiqh terbagi menjadi dua,
yaitu manfaat atas pekerjaan ( ijaratul „ amal ) dan manfaat yang dikeluarkan dari  benda (ijaratul  ‘ayan) .  Dalam  konteks  fatwa  DSN  MUI  tentang  multi jasa, ijarah yang  digunakan  adalah  manfaat  atas  amal  atau  paling  tidak porsi ijaratul „ amal cukup besar. Untuk ijaratul „ayan telah diakomodir oleh fatwa DSN-MUI tentang ijarah dan ijarah muntahiya bitttamlik . 22 Merujuk pada  pendapat  Kanny  Hidaya,  SE,  MA,  wakil  sekretaris  Badan  Pengurus Harian  (BPH)  DSN  MUI  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  objek pembiayaan ijarah multi  jasa  sebaiknya  pada  kriteria  manfaat  atas pekerjaan (ijaratul  ‘amal) bukan  pada  kriteria  manfaat  benda (ijaratul ‘ayan) .  Dengan  begitu  objek  pembiayaan  pada ijarah multi  jasa  menjadi jelas.
Dalam pembiayaan ijarah multi jasa, nasabah harus membayar upah ( ujrah )  kepada  pihak  BPRS.  Upah  ( ujrah )  adalah  harga  yang  dibayarkan kepada  pekerja  atas  jasanya  dalam  produksi  kekayaan  seperti  faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Bagi pihak bank  syariah,  upah  ( ujrah )  merupakan  hak  bagi  bank  atas  pekerjaan ( ’amal )  yang  telah  dilakukannya  dalam  pengadaan  jasa  yang  dibutuhkan oleh  nasabah.  Dalam  prakteknya,  ada  proses  tawar  menawar  dalam penentuan upah ( ujrah ) pada pembiayaan ijarah multi jasa di BPRS. Tawar menawar upah ( ujrah ) tidak lepas dari Ekuifalent Rate (ER) yang ditetapkan oleh  bank  syariah.  Adapun  ER  pada  BPRS  sebesar  15%-18%  per  tahun, atau sekitar 1,5% per bulan.
Pada  prakteknya  penetuan  upah  ( ujrah )  pada  pembiayaan ijarah multi  jasa  di  BPRS  menggunakan  prosentase  bukan  nominal.  Praktek  ini tidak  sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  No.  44/DSNMUI/VIII/2004  tentang Pembiayaan  Multi  Jasa,  dimana  dalam  fatwa  yang  ditetapkan  tanggal  11 Agustus  2004  tersebut  dijelaskan  bahwa  besar  ujrah  atau  fee  dinyatakan dalam  bentuk  nominal  bukan  dalam  prosentase.  Hal  tersebut  senada dengan  yang  dituturkanan  Kanny  Hidaya,  Wakil  Sekretaris  Badan
_______________
22 Wawancara via surat elektronik ( email ) Kanny Hidaya, SE.MA, wakil sekretaris BPH DSN MUI.

## Page | 115
Received: 2021-05-19 Accepted: 2022-06-26 Published: 2022-06-29
Pelaksana  Harian  (BPH)  DSN-MUI,  bahwa  cara  perhitungan  ujrah diserahkan  kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah  dan  sebaiknya  tidak menggunakan prosentase dan ditentukan di awal akad.
Penentuan  upah  ( ujrah )  dengan  menggunakan  prosentase  dan bersifat tetap setiap bulannya akan sama dengan penerapan bunga pada bank  konvensional.  Selain  itu,  penggunaan  nominal  dalam  perhitungan upah ( ujrah ) dirasa tepat dalam pembiayaan ijarah multi jasa. Hal tersebut dikarenakan  pekerjaan  („ amal )  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  dalam pengurusan  pengadaan  jasa  yang  dibutuhkan  nasabah  dilakukan  dalam sekali pekerjaan sehingga ketika dibebankan upah ( ujrah ) setiap bulannya tidak tepat.
Fatwa  DSN-MUI  No.  44/DSN-MUI/VIII/2004  mengatur  tentang multi  jasa.  Multi  jasa  adalah  produk  dari  perbankan  syariah  yang dimaksudkan  untuk  penyediaan  manfaat  jasa  untuk  nasabah,  namun karena salah satu akad yang digunakan dalam skema transaksi multi jasa dalam fatwa tersebut adalah akad ijarah, maka sering dinamakan dengan ijarah multi jasa. 23 Dalam fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multi jasa dijelaskan  bahwa  pembiayaan  multi  jasa  menggunakan  akad  ijarah  serta akad  kafalah.  Hal  tersebut  dipertegas  oleh pernyataan  Kanny  Hidaya,  SE, MA,  yang  menjelaskan  akad  ijarah  maupun  kafalah  bukanlah  akad pembantu,  akan  tetapi  akad  utama  yang  digunakan  untuk  pembiayaan multi jasa, sehingga jika ada akad lain dalam pembiayaan ini tidak tepat.
Ada  tiga  metode  realisasi  pembiayaan  ijarah  multi  jasa  di  BPRS yaitu: 24 Pertama,  Pihak  BPRS  langsung  menyediakan  sewa  manfaat  jasa atau  barang  yang  dibutuhkan  oleh  nasabah  sesuai  dengan  kriteria  yang diminta  nasabah.  Dalam  hal  ini  pihak  bank  bekerjasama  dengan  pihak penyedia  sewa  manfaat  jasa  atau  barang.  Pembayaran  kepada  pihak penyedia  sewa  manfaat  barang  atau  jasa  langsung  dilakukan  oleh  BPRS, sehingga  nasabah tidak  menerima uang, akan tetapi langsung menerima _______________
23 Afzalur, Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 78.
24 Tiga  metode  ini  merupakan  kesimpulan  yang  diambil  penulis  dari  hasi  wawancara dengan Mardiyana, S.Pd (Direktur), Nur Hidayat (Kepala Divisi Marketing), Syeh Amelia Manggala Putri (Administrasi Pembiayaan) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

## Anis Fitria
Page | 116 sewa  manfaat  jasa  atau  barang;  Kedua,  Pihak  BPRS  membiayai  sewa manfaat jasa atau barang yang diajukan nasabah. Dalam hal ini, nasabah sendiri yang memilih pihak penyedia sewa manfaat barang atau jasa. Pihak BPRS  membayar  langsung  biaya  sewa  kepada  pihak  penyedia  sewa manfaat  jasa  atau  barang  tanpa  melalui  nasabah;  Ketiga,  Pihak  BPRS membiayai  sewa  manfaat  jasa  atau  barang  yang  diajukan  nasabah. Nasabah  sendiri  yang  memilih  pihak  penyedia  sewa  barang  atau  jasa selanjutnya pihak BPRS menyerahkan pembayaran sewa manfaat langsung kepada  nasabah.  Nasabah  membayarkan  biaya  persewaan  kepada  pihak penyedia  persewaan  barang  atau  jasa.  Selanjutnya  nasabah  memberikan bukti nota persewaan kepada BPRS. Dalam hal ini ada akad wakalah yang ikut membantu pembiayaan ijarah multi jasa.
Dari ketiga metode realisasi pembiayaan ijarah multi jasa di BPRS, ada  beberapa  hal  yang  dirasa  tidak  tepat  dalam  penerapannya.  Pada metode realisasi nomor tiga (3), BPRS menggunakan akad wakalah dalam pelaksanaanya. Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberi mandat.  Selain tidak sesuai fatwa, penggunaan akad wakalah juga dirasa tidak  tepat.  Dimana  upah  ( ujrah )  yang  diterima  pihak  bank  merupakan hasil dari pekerjaan („ amal ) pengadaan kebutuhan nasabah dalam bidang jasa.  Jika  nasabah  mengurus  sendiri  dalam  pengadaan  kebutuhannya, maka  upah  ( ujrah )  menjadi  tidak  jelas.  Dikhawatiran  bahwa  upah  (ujrah) tersebut  muncul  dari  persewaan  uang  BPRS  kepada  nasabah.  Persewaan uang  jelas  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam  termasuk  dalam  praktek  di perbankan syariah.

## D. Simpulan
Berdasarkan  penelitian  di  atas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa adanya  multi  objek  dalam  akad  pembiyaan  multi  jasa  menimbulkan pertanyaan di masyarakat, sehingga dapat dianalisis meliputi tiga (3) hal, yaitu;  analisis  objek  pembiayaan,  analisis  perhitungan  upah  ( ujrah ),  dan analisis ketepatan penggunaan akad. Dari tiga hal tersebut maka diambil analisis  sebagai  berikut;  (1)  Analisis  objek  pembiayaan  pada  akad  ijarah multi jasa menunjukan adanya multi objek  di BPRS, baik itu berdasarkan kriteria  manfaat  atas  pekerjaan  ( ijaratul „ amal )  dan  juga  manfaat  yang

## Page | 117
Received: 2021-05-19 Accepted: 2022-06-26 Published: 2022-06-29
dikeluarkan  dari  benda  ( ijaratul „ ayan ).  Seharusnya  objek  akad  dibatasi kriteria ijaratul „ amal . Dengan begitu objek pembiayaan pada ijarah multi jasa menjadi jelas. (2) Perhitungan upah ( ujrah ) pada akad ijarah multi jasa di  BPRS  menunjukan  penggunaan  prosentase  bukan  nominal.  Jika mengacu  pada  fatwa  DSN  MUI  No.  44/DSNMUI/VIII/2004  tentang Pembiayaan  Multi  Jasa  maka  seharusnya  menggunakan  nominal  bukan prosentase;  (3)  Ketepatan  penggunaan  akad ijarah multi  jasa  di  BPRS, ditemukan bahwa dalam salah satu tiga model realisasi pembiayaan akad ijarah multi  jasa  ditemukan  akad wakalah .  Penggunaan  akad wakalah tidak tepat dalam pembiayaan akad ijarah multi jasa menurut fatwa DSN
MUI  No.  44/DSNMUI/VIII/2004  tentang  Pembiayaan  Multi  Jasa.  Dimana upah  ( ujrah )  yang  diterima  pihak  bank  merupakan  hasil  dari  pekerjaan (‘amal) pengadaan  kebutuhan  nasabah  dalam  bidang  jasa  bukan  dari wakalah .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulloh Hamid, dkk. Bitcoin As a Means of Transaction and Invesment In The Perspective  oF  Islam .  Iqtishoduna  Vol  10  No  2  Oktober  2021. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.944
Achmad Farid. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo . Jurnal Iqtishoduna Vol. 6 No. 2 Oktober 2015.
Adiwarman  Karim. Bank  Islam,  Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan .  Jakarta:  IIIT
Indonesia, 2003.
Afzalur, Rahman. Doktrin Ekonomi Islam. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Ajeng  Mar„atus  Solihah. Penerapan  Akad  Ijarah  pada  Pembiayaan  Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam . Jurnal Az Zarqa‟ Vol. 6, No. 1, Juni 2014.
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN). Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
Majelis Ulama Indonesia. Ciputat: Cv. Gaung Persada, 2006.

## Anis Fitria
Page | 118
HM. Dumairi Nor, dkk. Ekonomi Syariah Versi Salaf . Pasuruan: Pustaka Sidogiri,
2008.
M.  Nur  Rianto. Lembaga  Keuangan  Syariah;  Suatu  Kajian  Teoritis  Praktis ,.
Bandung; CV Pustaka Setia, 2012.
Masri  Singarimbun  dan  Sofian  Effendi. Metode  Penelitian  Survai. Jakarta:
LP3ES,1989.
Moh. Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
Muhammad  Shodiq  dan  Imam  Muttaqien. Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif: Tata  Langkah  dan  Teknik  Teoritisasi  data, Terj,  Basics  of  Qualitative Reseatch:  Grounded  Theory  Procedures  and  Techniques.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003.
Muhammad Syafi‟I Antonio. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani. 2004.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2006.
Suharsimi Arikunto. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka CIpta, 1993. cet. kedua.
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.