(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)

## KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM HUTANGPIUTANG DAN DIEKSEKUSI OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PDT.BTH/2021/PN TJK)
POSITION OF JOINT ASSETS THAT ARE THE OBJECTS OF GUARANTEE OF LIABILITY RIGHTS IN PAYABLES AND EXECUTED BY THE COURT (STUDY OF DECISION NUMBER 13/PDT.BTH/2021/PN TJK)
Vindira Shafa Clarisha 1 , Recca Ayu Hapsari 2 , Yulia Hesti 3
Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26, Labuhan Ratu,  Kecamatan Labuhan Ratu,  Kota
Bandar Lampung Email : vindria.18211242@student.ubl.ac.id Submission : 17 Januari 2022 Accepted : 25 Januari 2022 Publish : 31 Januari 2022

## Abstract
Mortgage rights are regulated in Law Number four of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land, hereinafter abbreviated as UUHT. With  a  variety  of  options  13/pdt.bth/2021/pn/tjk  where  the  land  due  to  the marriage is used as collateral for the rights of borrowing and borrowing through the  husband  and  spouse  as  guarantors.  election  No.13/pdt.bth/2021/pn/tjk.  The approach  used  in  this  study  is  empirical  through  interviews  with  judges  at  the Tanjung  Karang  District  Court.  Land  rights  that  can  be  encumbered  with Borrowing Rights consist of: Ownership Rights, Cultivation Rights, Building Use Rights,  and  Land  Use  Rights  on  state  land  which  in  accordance  with  the  legal guidelines and guidelines of the winner must be registered and according to their nature  can  be  transferred.  Flats  that  stand  on  Ownership  Rights,  Building  Use Rights  and  Use  Rights  granted  through  the  state.  Because  one  of  the parties,namely  Edwin  Bunyamin  Pohar,was  not  drawn  as  a  party  in  the  a  quo rebuttal  case,the  rebuttal  of  the  rebuttal  as  a  rebuttal  is  lacking  because  not  all parties in the main case are parties in the a quo rebuttal case, so the rebuttal of the rebuttal must be declared no acceptable (Niet Onvankelijke Verklaard).
Keywords : joint property, mortgage, execution.

## Abstark
Hak  Tanggungan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  Empat  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  dan  Benda  Yang  Berhubungan  Dengan Tanah,  yang  selanjutnya  disingkat  UUHT.  Dengan  kisaran  pilihan
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
13/pdt.bth/2021/pn/tjk, maka barang-barang milik perkawinan tersebut dijadikan jaminan  atas  hak-hak  pinjam  meminjam  dengan  dibantu  oleh  suami  dan  isteri sebagai  penjamin.  Observasi  ini  bertujuan  untuk  menambah  pengetahuan  dan evaluasi  terutama  berdasarkan  seleksi  No.  13/pdt.bth/2021/pn/tjk.  Teknik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  fakta,  dengan  bantuan wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang.  Hak  atas  tanah yang dapat dibebani hak pinjam terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,  dan  hak  pakai  atas  tanah  negara  yang  pada  pokoknya  berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat dialihkan menurut  sifatnya.  Rumah  Susun  yang  berdiri  di  atas  hak  milik,  hak  guna bangunan, dan hak pakai yang diberikan dengan bantuan pakai negara. Karena salah  satu  peristiwa,  khususnya  Edwin  Bunyamin  Pohar,  tidak  lagi  dianggap sebagai  perayaan  kasus  sanggahan  a  quo,  sanggahan  pihak  yang  bersengketa sebagai  sanggahan  hilang  karena  tidak  lagi  semua  peristiwa  dalam  pokok perkara merupakan peristiwa untuk kasus sanggahan quo. Akibatnya, sanggahan harus diumumkan. Ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
Kata Kunci : harta bersama, hak tanggungan, eksekusi.

## A. Pendahuluan
Dalam  sistem  hukum  jaminan  di  Indonesia,  hipotek  adalah  jaminan  yang dikenakan  atas  hak  atas  tanah.  Mengenai  hak  tanggungan,  jauh  diatur  dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dengan menggunakan  benda-benda  yang  berhubungan  dengan  Tanah,  yang  selanjutnya disingkat (UUHT).
Salah  satu  asas  pengaturan  yang  dianut  dalam  UUHT  adalah  asas kekhususan.  Dengan  menganut  asas  kekhususan,  maka  pegadaian  memiliki  ciri khas  yang  membedakannya  dengan  lembaga  penjaminan  lainnya.  Asas  ini mensyaratkan  bahwa  hak  tanggungan  hanya  dapat  dikenakan  atas  tanah  yang ditentukan  secara  khusus.  Dihubungkan  dengan  aturan-aturan  materiil,  maka hanya  pemilik  yang  sah  atau  pihak  yang  memiliki  kuasa  atas  tanah  yang  dapat menyerahkannya  menjadi  obyek  jaminan  hipotek.  Sebagaimana  ditegaskan  oleh Subekti,  bahwa  seseorang  yang  memiliki  hak  milik  atas  suatu  benda  dapat melakukan  apa  saja  dengan  menggunakan  benda  tersebut  (menjual, menggadaikan,  memberi,  bahkan  merusak),  sepanjang  tidak  melanggar  hukum atau  hak  orang  lain.  Namun  dalam  prakteknya  untuk  menandatangani  pemilik yang  sah  dari  suatu  benda terkadang  sulit,  sebagai  akibatnya  bisa  terdapat  kasus
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
untuk  memilih  siapa  yg  sebenarnya  memiliki  kewenangan  terhadap  benda tersebut.
Dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UUHT  ditegaskan  bahwa  pemberi  hipotek  adalah orang  perseorangan  atau  badan  pengatur  yang  berwenang  untuk  melakukan tindakan anggaran terhadap objek hipotek yang bersangkutan. Dalam prakteknya, jika objek hipotek diberikan oleh seorang individu tetapi terikat oleh perkawinan, maka objek jaminan dapat menjadi milik orang (suami/istri) itu sendiri atau harta bersama.
Sesuai  dengan  aturan  harta  perkawinan  yang  diatur  dalam  KUHPerdata, yang  selanjutnya  disingkat  (KUHPerdata),  dampak  perkawinan  terhadap  harta kekayaan  suami  istri  berarti adanya  hak  milik  bersama  yang  bulat.  Hal  ini  tidak sejalan dengan dampak perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan terhadap harta  bersama  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, yang selanjutnya disingkat UUP. Dari UUP harta kekayaan tertentu, suami  istri  tidak  mencampuri  dan  menggunakan  sendiri  menurut  hukum.  Hanya harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  yang  dapat  menjadi  satu  dan  diyakini sebagai  harta  bersama.  UUP  tidak  mengatur  lebih  lanjut  tanggung  jawab  suami istri terhadap harta kekayaannya selama perkawinan.
Harta  bersama  dalam  perkawinan  adalah  harta  bersama  suami  istri  yang diperoleh keduanya  selama perkawinan,  misalnya  ketika  seseorang memberikan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami dan istri, atau harta yang dibeli  oleh  suami  dan  istri  dari  uang  mereka.  ,  atau  Tabungan  menurut honorarium suami dan gabungan gaji istri, yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai  harta  bersama.  Pengertian  ini  selaras  dengan  pengertian  harta  bersama sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  35  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  yaitu  “harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  milik bersama”. Dalam hal terjadi perceraian, harta bersama akan digolongkan sebagai harta bersama yang pembagiannya ditentukan oleh undang-undang.
Harta  bawaan  adalah  harta  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  masing-masing pemiliknya  yaitu  suami  atau  istri.  Setiap  istri  berhak  sepenuhnya  untuk
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
melakukan perbuatan sah mengenai hartanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan).  Dalam  hal  ini,  baik  KUHPerdata maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang  selanjutnya  disingkat  Undang-Undang  Perkawinan,  sama-sama  berlaku bagi siapa saja.
Hak  Tanggungan  adalah  penguasaan  hak  atas  tanah  yang  mengandung kewenangan  bagi  kreditur  untuk  berbuat  sesuatu  terhadap  tanah  yang  dijadikan jaminan. Akan tetapi, bukan untuk dikuasai & digunakan secara fisik, melainkan untuk  dijual  jika  debitur  mengingkari  janjinya  &  mengambil  dari  hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan utang debitur kepadanya.
Putusan  pengadilan  adalah  produk  sah  berupa  putusan  yang  dikeluarkan oleh hakim dan merupakan  pernyataan sebagai pejabat  negara  yang berwenang, diucapkan di depan pengadilan  yang hasil akhirnya adalah mengakhiri  sengketa perkara di antara para pihak yang bersengketa. Putusan tersebut juga merupakan suatu pernyataan yang mempunyai kekuatan shahih mengikat yang diatur dengan undang-undang untuk ditaati dan dilaksanakan.
Dapat  dilihat  bahwa  suatu  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan didasarkan pada adanya suatu sengketa atau sengketa, dalam arti putusan tersebut merupakan  produk  pengadilan  dalam  perkara  contentiosa,  yaitu  produk pengadilan  yang  sebenarnya  dan  disebut  yurisdiksi  contentiosa,  karena  ada  2 (dua) pihak yang berseberangan dalam perkara (penggugat). & terdakwa). Yang dimaksud dengan menggunakan penetapan adalah putusan pengadilan atas suatu perkara  permohonan  (sukarelawan),  misalnya  penetapan  dalam  perkara  eksepsi, izin  nikah,  adhal  wali,  poligami,  perwalian,  itsbat  nikah,  dan  sebagainya. Penetapan  adalah  jurisdiksi  valuntaria  (bukan  pengadilan  yang  sebenarnya). Karena dalam penetapan hanya ada pemohon, masih belum ada lawan  yang  sah dan  dalam  penetapan,  Hakim  tidak  menggunakan  kata  “putusan”  tetapi  relatif menggunakan kata “menetapkan”. 1
1 R.Soeroso.  2010. Praktek  Hukum  Acara  Perdata:  Tata  Cara  dan  Proses  Persidangan . Sinar Grafika, Jakarta,  hlm. 5-6.
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
Apabila  langkah  hukum  yang  diambil  merupakan  dengan  mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan hingga sesi berikutnya merupakan menyusun serta merumuskan Gugatan. Dalam perihal untuk menyusun gugatan yang dapat dicoba  oleh  kuasa  hukum  merupakan  untuk  merumuskan  duduk  perkara,  dalam perihal  ini  wajib  terdapat  dalil-  dalil  posita  konkret  tentang  alibi  dari  gugatan tersebut  ataupun  Fundamentum  Petendi  yang  terdiri  atas  bagian  yang menguraikan tentang peristiwa ataupun kejadian serta bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Dalam formulasi Posita serta Petitum ini wajib terdapat hubungan  hukum  yang  jelas  supaya  gugatan  tersebut  bisa  diterima,  bila  tidak gugatan  tersebut  bisa  dianggap obscuur  libel (gugatan  kabur).  Setelah  adanya gugatan tersebut barulah masuk dalam proses pengecekan masalah, proses sidang serta yang terakhir merupakan Putusan Hakim yang ialah Putusan Pengadilan.
Terhadap putusan  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa & upaya hukum  luar  biasa  (khusus).  Upaya  hukum  biasa  adalah  upaya  hukum  yang digunakan  untuk  putusan  yang  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  &  pada dasarnya  dapat  menangguhkan  eksekusi  (kecuali  putusan  yang  dapat  dieksekusi terlebih  dahulu  atau  uitvoerbaar  bij  voorad).  Terhadap  upaya  hukum  biasa meliputi:  perlawanan/verzet,  kasasi  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tinggi  & Kasasi  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung.  Selain  upaya  hukum  biasa, terdapat  pula  upaya  hukum  luar  biasa  (khusus)  yaitu  upaya  hukum  yang dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap & pada prinsipnya  upaya  hukum  ini  tidak  menunda  eksekusi.  Terhadap  upaya  hukum luar  biasa,  antara  lain:  peninjauan  kembali  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung  &  perlawanan/derden  verzet  pihak  ketiga  terhadap  penyitaan eksekutorial. 2
2 Lilik Mulyadi. 2010. Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  Teori  dan  Praktik:  Dilengkapi  Putusan-Putusan  pengadilan  Niaga .  Alumni,    Bandung, hlm. 153-154.
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
Dalam  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  eksekusi dapat  dilakukan.  Eksekusi  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk menyelesaikan  suatu  perkara  yang  dijatuhkan  kepada  pihak  yang  kalah  oleh Pengadilan.  Hal  ini  juga  telah  diatur  dalam  HIR  atau  Peraturan  Indonesia  yang diperbarui, bab 10, bagian lima atau RBG Judul 4, bagian 4, termasuk mulai dari Pasal  195  sampai  dengan  Pasal  224  HIR  atau  mulai  dari  Pasal  206  sampai dengan Pasal 258 RBG. 3
Pada  pelaksanaan  eksekusi  harus  diajukan  terlebih  dahulu  permohonan pelaksanaan  eksekusi  kepada  Pengadilan  Negeri  dan  atas  Penetapan  yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri,  Ketua  Pengadilan  Negeri  memberikan perintah untuk melaksanakan eksekusi kepada juru sita atau apabila objek sitaan berada  di  wilayah  hukum/Yurisdiksi  Pengadilan  Negeri  lain  maka  harus dilakukan  terlebih  dahulu  pendelegasian  kepada  Pengadilan  Negeri  setempat dimana  objek  sitaan  berada.  Setelah  melihat  dan  mencermati  uraian  tentang Eksekusi  tersebut,  ada  hal  yang  sangat  menarik  untuk  disimak  bahwa  Putusan Pengadilan  Niaga  tekait  perkara  Kepailitan  memiliki  kekuatan  hukum  tetap sehingga  oleh  Kurator  yang  diberikan  wewenang  oleh  Pengadilan  berdasarkan Putusan  tersebut,  dapat  segera  dilakukan  eksekusi  berupa  pelaksanaan pengurusan dan pemberesan. 4
Guna  memberikan  gambaran  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi,  maka akan  diuraikan  sampel  perkara  yang  digunakan  yaitu  putusan  pengadilan  negeri kelas  1A  dengan  putusan  nomor  13/Pdt.Bth/2021/Pn/Tjk  dimana  objek  tanah hasil dari perkawinan dijadikan jaminan hak tanggungan oleh suami dengan istri sebagai  penjamin.  Dalam  perkara  sebelumnya  yaitu  pada  putusan  nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Tjk    hal  tersebut  sudah  inkrah  dan  akan  di  eksesusi  oleh eksekutor,  namun  ketika  akan  dieksekusi  istri  mengajukan  bantahan  ke
3 M.  Yahya  Harahap.  2008. Hukum  Acara  Perdata  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian  dan Putusan Pengadilan . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 300
4 Recca Ayu Hapsari. 2015. Analisis Hukum Investasi di Pelabuhan Berdasarkan Undang- Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional , Jurnal Peneltiian Hukum, diakses dari https://scholar.google.co.id/citations
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa istri tidak mengetahui persis persoalan hutang piutang suaminya dan tidak terima tanah tersebut di eksekusi.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  mengangkat  permasalahan  sebagai berikut:
a. Bagaimanakah  kedudukan  harta  bersama  apabila  dijadikan  sebagai  objek jaminan hak tanggungan?
b. Bagaimanakah akibat hukum putusan pengadilan perdata Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN Tjk?
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris.  Pengumpulan  data  dilakukan berdasarkan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  sedangkan  pengolahan  data dilakukan  dengan  metode  editing,  klasifikasi  dan  sistematisasi  data.  Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kedudukan  Harta  Bersama  Apabila  Dijadikan  Sebagai  Objek Jaminan Hak Tanggungan
Harta  Bersama  dalam  perkawinan  adalah  harta  bersama  suami  istri  yang diterima  dengan  menggunakan  keduanya  pada  suatu  tahap  dalam  pernikahan mereka, seperti apabila orang memberikan uang, atau sepeda motor, atau barang- barang  yang  berbeda  untuk  suami  dan  istri,  atau  barang-barang  yang  dibeli  oleh suami  dan  istri.  mitra  uang  mereka.  kolektif,  atau  tabungan  keuangan  dari pendapatan suami dan pendapatan istri digabungkan, yang semuanya dapat diberi label sebagai milik bersama.
Pengetahuan  ini  sesuai  dengan  pengertian  harta  bersama  sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya: Ayat (1) mengatur: “Kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama”,  kemudian  pada  ayat(2)  disebutkan,  “Harta  bawaan  masing-masing suami  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
warisan,  berada  di  bawah  penguasaan  masing-masing  selama  peristiwa  itu  tidak menentukan dalam hal lain”.
Pengaturan  Pasal  35  UU  Perkawinan  di  atas  memiliki  kesamaan  dengan ketentuan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.  Mengingat  bahwa  kebebasan  milik  pribadi  dan  milik  bersama  adalah hak  asasi  manusia,  penting  untuk  menekankan  secara  luas  hak  milik  non-publik dan hak milik bersama dalam sebuah pernikahan. Hal ini karena pada hakikatnya perkawinan  berkaitan  dengan  hak  milik  non-publik  suami  atau  istri,  dan  juga berkaitan  dengan  hak  milik  bersama  antara  suami  dan  istri  di  beberapa  titik perkawinan.
Mengenai  harta  bersama  dalam  Islam,  menurut  Ismail  Muhammad  Syah seperti  dikutip  Yahya  Harahap,  ia  mengungkapkan  bahwa  pencarian  dengan suami  istri  harus  dimasukkan  dalam  rubu'ul  muamalah.  Namun  tidak  dibahas secara  khusus.  Lebih  lanjut  ia  mengungkapkan,  mungkin  hal  ini  disebabkan karena  pada  umumnya  penulis  berdasarkan  kitab-kitab  tersebut  di  atas  adalah orang  Arab,  sedangkan  tata  cara  Arab  tidak  mengenal  tata  cara  penggeledahan bersama  suami  istri.  Namun,  ada  masalah  kemitraan  yang  dalam  bahasa  Arab dianggap  sharikah  atau  syirkah.  Mungkin  kata  syarikah  dalam  bahasa  Indonesia saat  ini  berasal  dari  bahasa  Arab.  Kemudian  katanya,  karena  perkara  perceraian dengan  suami  istri  merupakan  bagian  dari  kemitraan  atau  syirkah.  Dalam  hal syirkah, katanya, harta bersama termasuk dalam pembahasan syirkah mufawadah & abdan.  Dalam perumusan perkara harta bersama yg masih ada pada Bab XIII yg  terdiri  dari  Pasal  85  hingga  Pasal  97,  panitia  perumus  KHI  malakukan pendekatan dari jalur aturan syirkah & adat. 5
Syirkah dari etimologi adalah campuran, sedangkan dari terminologi adalah jaminan hak atas sesuatu yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih pada umumnya,
5 2Yahya  Harahap,  Kedudukan  Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama  UU.  No.  7 Tahun 1989, (Jakarta. Sinar Grafika 2009), H. 270-271
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
atau  dapat  juga  dikatakan  akad  yang  menunjukkan  hak  atas  sesuatu  yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih menurut pandangan umum. 6
Telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  perkara  harta  bersama  merupakan  tanda- tanda  yg  ada  semenjak  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Pada  masa  sebelumnya  di  Indonesia  tidak  perlu  adanya  penetapan harta  bersama,  namun  setelah  ada  keputusan  tentang  pembagian  harta  bersama yang  wajib,  maka  pada  saat  itu  umat  Islam  mencari  landasan  mengenai  harta bersama, karena dalam fiqh ada tidak ada pembahasan tentang harta bersama, oleh karena  itu  banyak  ahli  shahih  yang  mengatakan  bahwa  perkara  harta  bersama merupakan penutup ijtihad para ulama saat ini.
Berkaitan  dengan  yang  disampaikan  Muhammad  Abu  Zahroh,  mashlahah  di  sini adalah mashlahah mu'tabarah yang mencakup lima jaminan dasar:
a. Keamanan keyakinan agama.
b. Keamanan jiwa.
c. Keamanan pikiran.
d. Keamanan keluarga & keluarga.
e. Keselamatan harta benda 7
Setelah  mengetahui  pengertian  harta  bersama,  timbul  pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memisahkan harta bersama dari Islam? Dalam Islam tidak  ada  aturan  khusus  tentang  cara  membagi  harta  bersama.  Islam  hanya memberikan  rambu-rambu  generik  dalam  menyelesaikan  kasus  harta  bersama. Pembagian harta bersama tergantung kesepakatan suami istri. Perjanjian ini dalam Al-Qur'an  disebut  sebagai  "Ash  Shulhu"  yang  merupakan  perjanjian  untuk berdamai antara kedua belah pihak (suami dan istri) setelah terjadi perselisihan.
Menurut  peraturan  adat,  yang  dimaksud  dengan  menggunakan  harta perkawinan  adalah  segala  harta  benda  yang  dikuasai  oleh  suami  istri  sepanjang dapat  diikat  dengan  ikatan  perkawinan,  baik  harta  milik  laki-laki  maupun perempuan  yang  berasal  dari  warisan,  harta  peninggalan,  penghasilan  pribadi.
6 Muhammad  Abu  Zahrah,  Alih  Bahasa  Saefullah.  Usul  Fikh,  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 2007), Cet 10, h. 255
7 Ibid, hal 424.
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
harta  bersama,  harta  bersama  suami  istri  dan  barang-barang  lainnya.  hadiah. Dalam  perannya  sebagai  modal  kekayaan  untuk  membiayai  kehidupan  keluarga suami  istri,  harta  benda  perkawinan  dapat  dikategorikan  menjadi  beberapa  jenis, terutama:
1. Harta  benda  yang  diperoleh  suami  atau  istri  sebelum  perkawinan, khususnya harta warisan;
2. harta benda yang diterima oleh suami atau istri bagi saya sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan;
3. Harta  benda  yang  diterima  dengan  menggunakan  suami  dan  isteri secara bersama-sama dalam perkawinan adalah harta nafkah.
4. Harta  benda  yang  diterima  bersama  oleh  suami  istri  selama berlangsungnya  akad  nikah  adalah  pemberian  yang  kami  namakan hadiah pernikahan. 8
Pengertian hak tanggungan terutama berdasarkan  Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  dan  benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah adalah: Pinjaman adalah hak tanggungan yang dikenakan atas  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  UUPA,  beserta  atau  tidak  yang  meliputi  benda-benda  lain  yang dapat  menjadi  bagian  penting  dari  tanah,  untuk  pelunasan  utang-utang  tertentu, yang mengutamakan kreditur positif di atas kreditur lainnya.”
Menurut  H.  Salim  HS,  dari  pengertian  hak  tanggungan  sebagaimana  dijelaskan dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  (UUHT),  dapat disimpulkan bahwa ada unsur-unsur sebagai berikut:
a. Hak jaminan dibebankan dengan hak atas tanah
b. Hak  atas  tanah  termasuk  atau  tidak  termasuk  benda-benda  lain  yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah.  Hak  tanggungan  pada  dasarnya dapat  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  saja,  tetapi  dapat  juga  berupa  hak atas tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya.
8 Evi  Juniarti.  2017. Hukum  Harta  Bersama  dari  Perspektif  UU  Perkawinan  dan  KUH Perdata . Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta Selatan, halaman 446.
c. Untuk  melunasi  hutang  tertentu.  Tujuan  pelunasan  utang  tertentu  adalah agar hipotek dapat melunasi dan menyelesaikan utang  yang terutang oleh debitur kepada kreditur.
d. Mengutamakan kreditur tertentu di atas kreditur lainnya. 9
Sedangkan  menurut  Boedi  Harsono,  hipotek  adalah  penguasaan  hak  atas tanah  yang  memuat  kewenangan  kreditur  untuk  berbuat  sesuatu  terhadap  tanah yang dijadikan jaminan. Tetapi bukan untuk dikuasai dan digunakan secara fisik, melainkan  untuk  dijual  jika  debitur  wanprestasi  dan  mengambil  dari  hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan utang debitur kepadanya. 10
Menurut / Sutarno,  hak  tanggungan / adalah / jaminan / yang  ada  karena / telah disepakati  sebelumnya  antara  kreditur  dan  debiitur.  jaminan  yang  ada  atau lahir / karena / perjanjian / ini / akan / memberikan  jaminan  khusus  dalam  bentuk jaminan / kebendaan. 11
Pada  dasarnya  hak  tanggungan  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain. Pengalihan  hak  tanggungan  diatur  dalam  pasal  16  sampai  dengan  17  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996.  Pengalihan  hak  tanggungan  dapat  dilakukan dengan  cara  penyerahan,  subrogasi,  pewarisan,  dan  alasan-alasan  lainnya. 12 Subjek  hak  tanggungan  diatur  dalam  pasal  9  UUHT.  Dalam  pasal  tersebut ditentukan  bahwa  yang  dapat  menjadi  subjek  hukum  dalam  perbankan  adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tangggungan. 13
Untuk  dapat  dibebani  hak  tanggungan  atas  tanah,  obyek  jaminan  harus memenuhi empat syarat, yaitu:
a. Dapat dinilai dengan uang, karena hutang yang dijamin berupa uang.
b. Termasuk  hak  yang  tercantum  dalam  daftar  umum,  karena  harus memenuhi asas publisitas.
9 H.  Salim  HS,  2004. Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia. PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm 105.
10 Ibid hlm 96. 11 Ibid hlm 97. 12 Paputungan Nina, 2016, Kajian Hukum Atas Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit. Lex Privatum Vol 4 No 2 hlm 5.
13 Hanavia Evie. 2017. Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial Dalam Sertifikat Hak Tanggungan. Phd Thesis Srbrlas Maret University.
c. Bersifat dapat dipindahtangankan,  karena jika debitur ingkar janji, maka benda  yang  dijadikan  jaminan  utang  itu  akan  dijual  di  muka  umum.
Sehingga tanah wakaf tidak dapat dibebani hak tanggungan.
d. Memerlukan penunjukan oleh hukum.
Berdasarkan  Pasal  empat  Peraturan  Hak  Tanggungan,  hak  atas  tanah  yang dapat dibebani Hak Tanggungan meliputi:
a. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UUHT
1) Hak kepemilikan
2) Hak Budidaya
3) Hak Guna Bangunan
b. Yang  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UUHT  adalah  hak  pakai  atas tanah  negara  yang  menurut  ketentuan  yang  bersangkutan  harus didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dialihkan.
c. Yang dimaksud dengan Pasal 27 UUHT:
Rumah Susun yang berdiri di atas Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan melalui negara. Hak milik atas rumah susun yang rumahnya berdiri di atas tanah dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan melalui negara.
2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Perdata Nomor 13/Pdt.Bth/2021/Pn Tjk
Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal berikut ini, putusan mengenai peristiwa itu, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang  didakwakan  kepadanya.  Keputusan  mengenai  hukum,  apakah  perbuatan yang  dilakukan  oleh  terdakwa  merupakan  tindak  pidana  dan  apakah  terdakwa bersalah  dan  dapat  dipidana.  Keputusan  mengenai  kejahatan,  jika  terdakwa memang  dapat  dihukum.  Hakim  dalam  mengambil  keputusan  harus  berdasarkan atau telah ditentukan oleh undang-undang.
Ketentuan hukum yang  selalu tertinggal dari kebutuhan dan perkembangan masyarakat  menuntut  hakim  untuk  melakukan  kajian  hukum  yang  komprehensif
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
yang disebut interpretasi hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, konsepsi hakim dalam  menafsirkan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  teori,  yaitu  teori penemuan  hukum  heteronom  dan  teori  penemuan  hukum  otonom.  Perbedaan mendasar  antara  kedua  teori  tersebut  terletak  pada  sejauh  mana  hakim  terikat dengan  ketentuan  hukum  tertulis.  Teori  penemuan  hukum  heteronom menempatkan  hakim  sebagai  corong  hukum,  sedangkan  teori  penemuan  hukum otonom  menempatkan  hakim  pada  kebebasan  untuk  memahami  dan menghubungkan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Dalam  mengkonstruksi  suatu  putusan,  baik  dalam  perkara  pidana  maupun perdata,  hakim  menempuh  berbagai  pendekatan  yang  terangkum  oleh  penulis menjadi  6  (enam)  Teori  Pemidanaan,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Mackenzie, yaitu:
1. Teori  Keseimbangan  Putusan  Hakim  mempertimbangkan  keseimbangan antara  syarat-syarat  di  dalam  Undang-Undang  dan  kepentingan  pihak- pihak  yang  berkaitan  dengan  perkara  tersebut,  misalnya  korban, masyarakat, ataupun pihak Penggugat/Tergugat.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intiusi Putusan Hakim lebih mempertimbangkan  instink  atau  intuisi  dibanding  pengetahuan  Hukum, sekalipun di dalam Hukum Acara Pidana dikenal sitem pembuktian secara negatif.
3. Teori  Pendekatan  Keilmuan  Putusan  Hakim  yang  mendahulukan  dasar ilmu  pengetahuan  dibandingkan  dengan  instik  atau  intuisi.  Biasanya pertimbangan  Hakim  dalam  putusannya  dipenuhi  oleh  berbagai  macam teori dan doktrin yang berkaitan.
4. Teori  Pendekatan  Pengalaman  Putusan  Hakim  yang  didasarkan  pada pengalaman  dan  jam  terbang  seorang  Hakim  dalam  memutus  suatu perkara. Semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman Hakim akan variasi hukum.
5. Teori Ratio Decidendi Putusan Hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat  yang  mendasar.  Dalam  hal  ini,  Hakim  terlebih  dahulu  akan mempertimbangkan  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  perkara  tersebut
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
lalu  menemukan  ketentutan  peraturan  perundang-undangan  yang  tepat untuk dijadikan landasan hukum.
6. Teori  Kebijaksanaan  Putusan  Hakim  yang  pada  mulanya  berkenaan dengan  Perkara  Anak.  Teori  ini  mengandung  sebuah  pokok  pemikiran bahwa  di  dalam  suatu  tindak  pidana,  Pemerintah,  Masyarakat,  Keluarga (Orang Tua) juga seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina dan membimbing  sang  anak,  sehingga  putusan  pemidanaan  tidak  menjadi relevan untuk dikedepankan. 14
Suami  istri  secara  bersama-sama  berhak  atas  harta  bersama  karena kedudukan suami istri yang seimbang dalam rumah tangga dan dalam masyarakat. Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  UUUP  tentang  hak  dan kewajiban  suami  istri.  Dalam  suatu  negara  yang  berdasarkan  hukum,  cara penyelesaian  konflik  atau  konflik/perselisihan  tidak  boleh  dengan  penilaian sendiri,  tetapi  dengan  cara  yang  diatur  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk menyelesaikan  konflik  atau  konflik  atau  sengketa  tersebut  adalah  melalui  jalur pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  pada  dasarnya  dilakukan  dengan  cara yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal dua ayat (4), Pasal 4 ayat (dua), HIR Pasal 121 ayat (4) , 182 , 183 dan RBG Pasal 145 ayat (4), Pasal  192  dan  Pasal  194.  Namun  tidak  dapat  disangkal  bahwa  berperkara  di pengadilan,  khususnya  dalam  perkara  perdata,  membutuhkan  banyak  tenaga, waktu  dan  biaya.  Selain  itu,  proses  perdata  di  pengadilan  bisa  memakan  waktu berbulan-bulan  atau  bahkan  bertahun-tahun.  Hal  ini  terjadi  ketika  semua  upaya
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
hukum sah terhadap putusan diambil dari tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. 15
Suatu  perkara/perselisihan  diajukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  ke pengadilan  untuk  memperoleh  penyelesaian  atau  penyelesaian.  Pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan, tetapi perkara tidak selesai dengan putusan saja. Keputusan  tersebut  harus  dapat  dilaksanakan  atau  dipaksakan  (eksekusi).  Suatu keputusan  pengadilan  tidak  ada  artinya  bagi  pihak  yang  menang  jika  tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuasaan eksekutorial, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan apa  yang ditetapkan  dalam putusan dengan paksa  oleh  alat-alat  negara.  Adapun  yang  memberikan  kekuasaan  eksekutif, putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  dalam  Pasal  dua  ayat  (1)  bahwa  peradilan  dilaksanakan  “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 16
Hanya  putusan  hakim  yang  bersifat  condemnatoir  (putusan  yang diperintahkan  atau  diktum  mengandung  unsur  “pemidanaan”)  hanya  dapat dilaksanakan,  sedangkan  putusan  hakim  yang  bersifat  konstitutif  dan  deklaratif tidak  memerlukan  sarana  pemaksaan  untuk  melaksanakan  “non-executable”. karena  kedua  putusan  tersebut  tidak  memuat  hak  atas  suatu  prestasi,  maka terjadinya  akibat  yang  sah  tidak  tergantung  pada  bantuan  atau  kesediaan  pihak yang  dikalahkan,  sehingga  tidak  diperlukan  cara-cara  paksaan  untuk melaksanakannya.  Jika  pihak  yang  kalah bersedia melaksanakan  putusan  dengan sukarela,  maka  perkara  perdata  dianggap  selesai  tanpa  mendapat  bantuan  dari pengadilan  dalam  melaksanakan  putusan.  Akan  tetapi  sering  terjadi  pihak  yang kalah  tidak  mau  melaksanakan  putusan  secara  sukarela,  sehingga  diperlukan bantuan pengadilan untuk menegakkan putusan dengan paksa, dengan cara pihak
15 Sri Redjeki Slamet. 2013. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan  dengan  Wanprestasi, Lex  Jurnalica  Volume  10  Nomor  2,  Agustus  2013,  Jakarta, hlm. 2.
16 Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal  Hukum, Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta, hlm. 183
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
yang  menang  dalam  putusan  dapat  meminta  pelaksanaan  putusan  kepada  pihak yang kalah. pengadilan yang memaksakannya dengan paksa (execution force). 17
Pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  perdata  dilakukan  oleh panitera  dan  juru  sita  yang  dipimpin  oleh  ketua  pengadilan  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  fifty  four  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  forty  eight Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Selain  itu,  dalam  melaksanakan putusan  pengadilan  juga  perlu  memperhatikan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan keadilan  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  fifty  four  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  forty  eight  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sehubungan dengan  pelaksanaan  keputusan  ini,  juga  diatur  dalam  HIR  Pasal  195-224  dan RBG Pasal 206-240 RBG dan 258 RBG). Pelaksanaan putusan atas perintah dan di  bawah  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  dimaksud  dengan  ketua  pengadilan negeri  yang  biasa  memeriksa,  memutus  perkara  pada  tingkat  pertama  (Pasal  195 ayat (1) HIR dan RBG Pasal 206 ayat ( 1)). Dengan kata lain, eksekusi tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
Eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan yang telah mempunyai  kekuatan  sah  tetap,  tetapi  ada  pengecualian  yang  telah  diatur  oleh undang-undang, yaitu antara lain:
a. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu menurut Pasal 180 (1)  HIR atau  Pasal 191 ayat (1) RBG  yang memberikan  hak kepada penggugat  untuk  mengajukan  permintaan  agar  putusan  dapat  dijalankan eksekusinya  sekalipun  putusan  tersebut  belum  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  seperti  halnya    yang  berlaku  pada  Putusan  Permohonan Pernyataan  Pailit  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Niaga  sebagaimana diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor    40  Tahun  2007  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
b. Pelaksanaan  Putusan Provisi terdapat pula dalam Pasal 180 ayat (1)  HIR atau  Pasal  191  ayat  (1)  RBG  pada  kalimat  terakhir  yakni  tuntutan  lebih dulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara.
17 M.  Yahya  Harahap. 2008. Op. Cit , hlm. 300
c. Adanya  Akta Perdamaian  yang terdapat  dalam Pasal 130  HIR atau  Pasal 154  RBG  dan  saat  ini  teradapat  peraturan  tambahan  yang  dipergunakan oleh  Hakim  dalam  menentukan  lembaga  mediasi  di  Pengadilan  yaitu berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun Akta Perdamaian ini bukanlah merupakan putusan yang dapat mengakhiri sengketa perkara, tetapi  HIR  telah  mensejajarkan  Akta  Perdamaian  dengan  Putusan  yang telah berkekuatan hukum tetap. Akta ini dapat dipergunakan apabila salah satu dari para pihak  yang membuat akta perdamaian tersebut ingkar janji untuk dilakukan eksekusi.
d. Eksekusi    atas    hak    tanggungan    dan    jaminan    fidusia    berdasarkan Undang  undang  Nomor  4  Tahun  1996  mengenai  hak  tanggungan  dan Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
e. Grosse Akta.  Pengertian grosse adalah salinan pertama dari akta otentik. Salinan  pertama  ini  diberikan  oleh  notaris  kepada  kreditur  dengan  irah- irah  (kepala  akta)  berbunyi,  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  sedangkan  salinan  lainnya  diberikan  kepada  debitur tanpa irah- irah. Asli akta yang disebut “minit” disimpan oleh notaris juga tidak ada irah-irahnya. 18
Bahwa  maksud  dan  tujuan  bantahan  Pembantah  adalah  bantahan  terhadap Penetapan  Eksekusi  Nomor:  24/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk;  sebelum  Majelis Hakim  mempertimbangkan  eksepsi  Terbantah  I  dan  pokok  perkara  Pembantah, Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  formalitas  bantahan Pembantah;  bahwa  Pembantah  pada  pokoknya  membantah  Penetapan  Eksekusi Nomor: 24/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tanggal 6 Oktober 2020;
Penetapan  Eksekusi  Nomor:  24/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk  tanggal  6 Oktober  2020  merupakan  tindak  lanjut  dari  permohonan  eksekusi  atas  perkara nomor:  143/Pdt.G/2017/Pn.Tjk.  Pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A  Tanjung
18 M.    Yahya    Harahap.  2010. Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
Karang  Jo.  Perkara  nomor:  36/PDT/2018/PT.  Tjk  Pada  Pengadilan  Tinggi Tanjung  Karang  Jo.  Perkara  Nomor:  404K/PDT/2019  pada  Mahkamah  Agung Republik Indonesia.
Ada beberapa bentuk dalam undang-undang mengenai pengecualian dalam hal memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar asas-asas eksekusi. Bentuk- bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu.
b. Pelaksanaan putusan provisi.
c. Akta perdamaian
d. Eksekusi terhadap Grosse Akta.
e. Eksekusi atas Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF). 19
Bahwa pihak-pihak dalam perkara pokok yaitu perkara Nomor: 143 / Pdt.G /  2017  /  PN-Tjk.  Pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A  Tanjung  Karang  adalah sebagai  berikut:  KOPERASI  SERBA  USAHA  (KSU)  JASA  PRIMA,  sebagai Penggugat;  Lawan  Edwin  Bunyamin  Pohar,  sebagai  Tergugat  I;  Lisnainy  Irdan (Istri  dari  Tergugat  II),  sebagai  Tergugat  II;  Notaris  Thabrani,  sebagai  Turut Tergugat.
Pihak-pihak dalam perkara bantahan a quo adalah sebagai berikut: Lisnainy Irdan,  sebagai  Pembantah;  lawan  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  Jasa  Prima, sebagai  Terbantah  I;  Thabrani,  S.H,  sebagai  Terbantah  II;  Menimbang,  bahwa menurut  hukum  acara  keseluruhan  pihak-pihak  dalam  perkara  pokok  yaitu perkara Nomor: 143 / Pdt.G  / 2017  / PN-Tjk harus sebagai pihak dalam perkara bantahan.
Dengan  mencermati  pihak-pihak  dalam  perkara  pokok  yaitu  perkara Nomor:  143  /  Pdt.G  /  2017  /  PN-Tjk  tidak  semua  pihak  dalam  perkara  Nomor: 143 / Pdt.G / 2017 / PN-Tjk ditarik sabagai pihak-pihak dalam perkara bantahan a quo karena  Edwin  Bunyamin  Pohar  sebagai  Tergugat  I  dalam  perkara  Nomor:
19 Ibid , hlm. 9.
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
143 / Pdt.G / 2017 / PN-Tjk tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara bantahan a quo ;
Karena  ada  salah  satu  pihak  yaitu  Edwin  Bunyamin  Pohar  tidak  ditarik sebagai pihak dalam perkara bantahan a quo , maka bantahan Pembantah sebagai bantahan  yang  kurang  pihaknya  karena  tidak  keseluruhan  pihak  dalam  perkara pokok  sebagai  pihak-pihak  dalam  perkara  bantahan a  quo ,  sehingga  bantahan pembantah  haruslah  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( Niet  Onvankelijke Verklaard );
Karena  bantahan  pembantah  dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  maka Pembantah  adalah  Pembantah  yang  tidak  benar;  Karena  bantahan  pembantah dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  maka  eksepsi  Terbantah  I  dan  pokok  perkara bantahan Pembantah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
Karena  sanggahan  Pembantah  dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  sehingga Pembantah  berada  pada  pihak  yang  kalah  dalam  keadaan  ini,  maka  Pembantah dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  pengadilan;  dengan  memperhatikan pasal-pasal Undang-undang dan ketentuan-ketentuan kejahatan lain yang relevan;
MENGADILI:
1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menyatakankan  bantahan  Pembantah  tidak  dapat  diterima  (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum  Pembantah  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 785.000,- ( tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  pada  hari  Rabu,  tanggal  21  Juli 2021.

## C. Penutup
Hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan terdiri atas: Hak Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  atas  tanah  negara yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  harus  didaftarkan  dan  menurut
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
sifatnya  dapat  dipindahtangankan.  rumah  susun  yang  berdiri  di  atas  Hak  Milik,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara.
Karena  ada  salah  satu  pihak  yaitu  Edwin  Bunyamin  Pohar  tidak  ditarik sebagai pihak dalam perkara bantahan a quo, maka bantahan Pembantah sebagai bantahan  yang  kurang  pihaknya  karena  tidak  keseluruhan  pihak  dalam  perkara pokok  sebagai  pihak-pihak  dalam  perkara  bantahan a  quo ,  sehingga  bantahan pembantah  haruslah  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( Niet  Onvankelijke Verklaard ).

## D. Daftar Pustaka
Evi  Juniarti.  2017.  Hukum  Harta  Bersama  dari  Perspektif  UU  Perkawinan  dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta Selatan.
Hanavia  Evie.  2017.  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Berdasarkan  Title  Eksekutorial Dalam Sertifikat Hak Tanggungan. Phd Thesis Sebelas Maret University.
H.  Salim  HS,  2004.  Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia.  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M  Yahya  Harahap,  2009.  Kedudukan  Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama UU. No. 7 Tahun 1989, Jakarta. Sinar Grafika
M  Yahya    Harahap.  2010.  Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata.Sinar Grafika, Jakarta.
M Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad  Abu  Zahrah,  2007.  Alih  Bahasa  Saefullah.  Usul  Fikh,  Jakarta: Pustaka Firdaus.
Paputungan  Nina.  2016.  Kajian  Hukum  Atas  Hak  Tanggungan  Terhadap  Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit. Lex Privatum Vol 4 No 2
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pdt.Bth/2021/Pn.Tjk Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg).
Sri  Redjeki  Slamet.  2013.  Tuntutan  Ganti  Rugi  dalam  Perbuatan  Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, Jakarta.
(Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggung Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan Studi Putusan Nomor 13/Pdt.Bth/2021/PN TJK)
Sudikno  Mertokusumo.  1999.  Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar.  Liberty,
Yogyakarta.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun    1945  Hasil Amandemen keempat.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).
Undang-Undang  Nomor    40  Tahun  2007  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman