e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³

## UPAYA REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER GUNA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Wahyu Beny Mukti Setiyawan¹, Erifendi Churniawan²,
Femmy Silaswaty Faried³
¹´³Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta ²Politeknik Perkeretaapian Indonesia
¹ muktibeny@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan UU ITE dan Upaya Regulasi dalam menghadapi  Serangan  Siber.  Saat  ini,  teknologi  berkembang  dengan  begitu  pesat,oleh karena  itu,  perlunya  diadakannya  perlindungan  terhadap  para  pengguna  IT  saat  ini  agar para  pengguna  selalu  merasa  dilindungi  oleh  Hukum  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Ditinjau  dari  sifatnya  penelitian  ini  termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Pemberlakuan UU ITE merupakan hukum siber pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah kejahatan yang ditimbulkan oleh  teknologi  informasi  bagi  penggunanya.  Undang-undang  khusus  tentang  kejahatan siber merupakan salah satu kebijakan kriminalisasi kejahatan siber yang ideal di Indonesia yang memuat aturan umum yang berlaku untuk semua kejahatan yang berlaku di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terkait dengan kerahasiaan data atau sistem  di  komputer.  Penegakan  hukum  merupakan  aspek  penting  dalam  suatu  negara. Dalam hal ini, POLRI sebagai penegak hukum yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

## Kata kunci: Teknologi Komunikasi; Hukum Siber; Serangan Siber
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³

## INFORMATION TECHNOLOGY REGULATORY EFFORTS IN DEALING WITH CYBER ATTACK TO PRESERVE STATE SOVEREIGNTY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Wahyu Beny Mukti Setiyawan¹, Erifendi Churniawan², Femmy Silaswaty Faried³
¹´³Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta ²Politeknik Perkeretaapian Indonesia
¹ muktibeny@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the existence of the ITE Law and Regulatory Efforts in the face of cyber attacks. Currently, technology is developing so rapidly, therefore, it is necessary to provide protection for current IT users so that users always feel protected by Indonesian Law.  This  research  uses  normative  legal  research.  In  terms  of  its  nature,  this  research includes  legal  research  that  is  descriptive  in  nature.  Analysis  of  the  formulation  of  the problem  is  carried  out  prescriptively  using  Grammatical  interpretation  and  systematic interpretation. The enactment of the ITE Law is the first cyber law in Indonesia which aims to  provide  legal  certainty  for  the  community  and  prevent  crimes  caused  by  information technology for its users. The special law on cyber crime is one of the ideal cyber crime criminalization policies in Indonesia which contains general rules that apply to all crimes that apply in the field of information and communication technology, crimes related to the confidentiality of data or computer systems. Law enforcement is an important aspect in a country. In this case, the POLRI as a law enforcer that has the function, duty and authority to  realize  public  security  and  order,  including  taking  firm  action  in  law  enforcement against cyber crimes.
Keyword: Information Technology; Cyber Law; Cyber Attack
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³

## A. PENDAHULUAN
Globalisasi  telah  menjadi  pendorong  terciptanya  era  perkembangan  teknologi informasi. Kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah menyebar di seluruh negara-negara  di  dunia,  mulai  dari  negara-negara  maju  seperti  di  daratan  Eropa  dan Amerika sampai ke negara-negara berkembang seperti di sebagian daratan Asia, Afrika, serta  Amerika  Latin  telah  memacu  perkembangan  teknologi  informasi  pada masyarakatnya  masing-masing.  Teknologi  informasi  memiliki  kedudukan  atau  peran sangat penting dalam suatu negara, sehingga perkembangan teknologi mendapat tempat yang penting bagi kemajuan dan perkembangan negara yang bersangkutan.
Walaupun demikian perkembangan teknologi informasi ibarat kata seperti pedang bermata dua, di satu sisi membawa dampak positif dan di sisi lain membawa dampak negatif.  Perkembangan  teknologi  informasi  telah  mengakibatkan  perubahan  perilaku pada  masyarakat.  Selain  itu,  perkembangan  teknologi  informasi  menjadikan  dunia seakan  tanpa  batas  ( borderless ). 1 Cyberspace juga  menjadi  salah  satu  sumber  dari berbagai  ancaman  kedaulatan  suatu  negara.  Ancaman  tesebut  dapat  bersumber  dari pemerintahan,  individu  maupun  pengusaha  yang  bertujuan  memperoleh  keuntungan sendiri.  Dunia  saat  ini  tidak  lagi  memandang  militer  sebagai  satu-satunya  potensi ancaman,  melainkan  mulai  menaruh  perhatian  terhadap  ancaman  yang  bersifat  non- militer, yakni salah satunya ancaman cyber . Cyberspace dapat menjadi ancaman bagi suatu negara karena dapat digunakan untuk mencuri informasi, propaganda, provokasi, maupun  serangan  terhadap  informasi  di  berbagai  bidang  seperti  data  perbankan, jaringan  militer  maupun  sistem  pertahanan  negara.  Tanpa  adanya  penguasaan  atau pengawasan  terhadap cyberspace sangat  mungkin  terjadinya  gangguan  stabilitas keamanan dan pertahanan suatu negara.
Penelitian ini terkait dengan penelitian Handrini Ardiyanti (2014) yang berjudul Cyber-Security Dan  Tantangan  Pengembangannya  Di  Indonesia.  Penelitian  ini membahas  tentang  bagaimana  kebijakan cyber-security yang  telah  dijalankan  di Indonesia  selama  ini  dan  bagaimana  prospek  dan  tantangan  bagi  pengembangan kebijakan cyber-security di Indonesia. Secara nasional, terdapat sejumlah permasalah terkait  dengan  pembangunan  cyber-security  yang  tangguh  di  antaranya  lemahnya
1 Budi Suhariyanto. Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime), cet. Ke-2 , PT Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta, hal 2.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
pemahaman  penyelenggara  negara  atan  security  terkait  dengan  dunia cyber yang memerlukan pembatasan pengunaan layanan yang servernya berada di luar negeri dan diperlukan adanya pengunaan secured system; belum adanya legalitas yang memadai terhadap  penanganan  penyerangan  di  dunia cyber; tata  kelola  kelembagaan cyber- security secara nasional yang masih parsial dan tersebar serta tidak adanya koordinasi yang  baku  dalam  penanganan  masalah cyber-security ;  masih  lemahnya  industri  kita dalam memproduksi dan mengembangkan perangkat keras atau hardware terkait dengan teknologi informasi. 2
Agus  Subagyo  (2015)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Sinergi  Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Warfare , menyimpulkan bahwa ancaman Cyber Warfare menyadarkan  setiap  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia  untuk  membentuk  tentara cyber , karena ancaman Cyber Warfare tidak bisa dihadapi dengan jumlah persenjataan, alutsista  dan  jumlah  tentara  yang  banyak  dan  canggih,  melainkan  diperlukan  tentara cyber yang memahami teknologi informasi, komunikasi, komputer, internet, dan media sosial. Ancaman Cyber Warfare sudah saatnya mendorong Indonesia untuk menyusun ulang sistem pertahanan yang berbasis pada cyber atau cyber defence dan cyber security , yang tentunya memerlukan persiapan yang matang dan sistematis dengan dukungan dari berbagai pihak dengan ujung tombak kementerian pertahanan dan TNI. Sinergitas dalam menghadapi  ancaman Cyber  Warfare merupakan  sebuah  keniscayaan  dan  keharusan bagi  Indonesia.  Kementerian  pertahanan  harus  mampu  menjadi  ujung  tombak  dalam mempelopori  sinergitas  antar  berbagai  komponen  bangsa  untuk  melawan  ancaman Cyber  Warfare .  Mekanisme  pembangunan  jalinan  komunikasi,  koordinasi,  jaringan, dan kerja sama teknis harus digalakkan oleh Kementerian Pertahanan untuk membentuk komunitas  pertahanan cyber ( cyber  defence  community )  yang  dapat  menangkal, mendeteksi, menangkis, dan mencegah secara dini berbagai potensi serangan ancaman Cyber Warfare . 3
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Ramadhan (2019) yang berjudul Strategi  Keamanan Cyber  Security Di  Kawasan  Asia  Tenggara: Self-Help Atau Multilateralism?. Penelitian ini lebih fokus membahas membahas strategi seperti apakah
2 Handrini Ardiyanti, Cyber-Security Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia, Jurnal Politica 5 (1), 2014. http://dx.doi.org/10.22212/jp.v5i1.336
3 Agus  Subagyo, Sinergi  Dalam  Menghadapi  Ancaman  Cyber  Warfare ,  Jurnal  Pertahanan  5  (1),  2015. http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.350
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
yang paling tepat dalam menjaga keamanan cyber di kawasan Asia Tenggara. Dalam menjawab research  question, peneliti  menggunakan  pendekatan mainstream seperti neorealism dan neoliberal .  Pada  intinya,  negara  yang  tergabung  sebagai  anggota ASEAN perlu mengembangkan kemampuan power teknologinya tanpa mengesampingkan pentingnya kerja sama antar negara. 4
Seiring dengan adanya pengaruh perkembangan teknologi informasi, terciptanya suatu  rezim  hukum  baru  yang  dikenal  dengan  hukum  siber  atau  hukum  telematika. Indonesia  sudah  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  persoalan berkaitan dengan ruang lingkup teknologi informasi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  selanjutnya  disebut  sebagai UU ITE. Namun, peraturan tersebut belum mampu mengatur persoalan yang mencakup aspek cyberspace yang begitu luas. 5 UU ITE hanya mengakomodir persoalan kejahatan di dunia maya terbatas pada konten illegal, akses illegal, penyadapan illegal, gangguan data, gangguan sistem, penyalahgunaan perangkat, dan computer fraud . Dalam UU ITE belum  diatur  mengenai  serangan-serangan  siber  yang  dapat  mengganggu  stabilitas keamanan dan pertahanan Indonesia.
Pada  tahun  2013  Indonesia  menjadi  korban  penyadapan  oleh  badan  intelijen Australia berdasarkan bocoran dokumen dari seorang mantan anggota National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen tersebut berisi sejumlah target penyadapan percakapan telepon oleh Australia, yang salah satunya ialah Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  beserta  Sembilan  orang  terdekat  dalam  lingkaran presiden. 6 Kemudian, Lembaga Indonesia Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mencatat bahwa ada sekitar 48,4 juta serangan cyber ( cyber attack )  terhadap  Indonesia  pada  tahun  2014.  Selanjutnya,  pada  tahun  2015  tercatat bahwa ada sejumlah serangan yang ditujukan kepada situs resmi pemerintahan seperti kesad.mil.id,  paspampres.mil.id,  revolusimental.go.id  dan  Indonesia  menjadi  negara terbesar dengan jumlah komputer yang terjangkit malware pada tahun yang sama. 7
4 Iqbal  Ramadhan, Strategi  Keamanan  Cyber  Security  Di  Kawasan  Asia  Tenggara:  Self-Help  Atau Multilateralism?, Jurnal Asia Pacific Studies 3 (2), 2019. https://doi.org/10.33541/japs.v3i1.1081
5 David Putra Setyawan  dan Arwin  Datumaya  Wahyudi  Sumari, “ Diplomasi  Pertahanan  Indonesia dalam Pencapaian CyberSecurity Melalui ASEAN Regional Forum On CyberSecurity Initiative”, Jurnal Penelitian Politik 13 (1), 2016,  hal 3. DOI: https://doi.org/10.14203/jpp.v13i1.250
6 Ibid.
7 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
Persoalan yang juga menjadi masalah dalam kasus-kasus serangan siber terhadap Indonesia tersebut diatas ialah terkait yurisdiksi pemberlakuan hukum pidana nasional Indonesia  terhadap  kejahatan  serangan  siber  terutama  yang  dilakukan  adalah  bersifat lintas  negara.  Yurisdiksi  pemberlakuan  hukum  pidana  nasional  ini  erat  kaitannya dengan  antara  lain:  (1)  kedaulatan  suatu  negara;  (2)  asas-asas  pemberlakuan  hukum pidana nasional suatu negara; (3) teori tempat terjadinya tindak pidana ( locus delicti ); dan (4) peng-ratifikasian konvensi Internasional.
Kedaulatan  suatu  negara  memiliki  makna  bahwa  negara  tersebut  memiliki kekuasaan  tertinggi  di  dalamnya.  Dapat  dikatakan  bahwa  tidak  ada  kekuasaan  yang lebih  tinggi  dari  kekuasaan  tertinggi  suatu  negara  yang  bersangkutan.  Menurut  asal katanya,  kedaulatan  memang  berarti  kekuasaan  tertinggi.  Negara  berdaulat  memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya  sendiri.  Walaupun  demikian,  kekuasaan  tertinggi  ini  memiliki  batas- batasnya.  Pada  konteks  masyarakat  internasional  saat  ini,  ruang  berlaku  kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara itu sendiri, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya atau dengan kata lain, kedaulatan suatu negara berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai. 8
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  meneliti  mengenai permasalahan serangan siber di Indonesia. Perlu adanya suatu upaya penataan regulasi di bidang teknologi informasi agar dapat mencakup ruang lingkup teknologi informasi ( Cyberspace )  yang  sangat  luas,  terutama  fokus  terhadap  kejahatan  serangan  siber. Selain itu, dalam upaya penataan regulasi pemberlakuannya harus sekuat mungkin yang dimana hal ini diimbangi dengan memperhatikan dan tetap dalam koridor atau kaidah yang  berlaku  dalam  pemberlakuan  hukum  nasional  suatu  negara.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  keberadaan  UU  ITE  dan  Upaya  Regulasi  dalam menghadapi Serangan Siber. Saat ini, teknologi berkembang dengan begitu pesat,oleh karena itu, perlunya diadakannya perlindungan terhadap para pengguna IT saat ini agar para pengguna selalu merasa dilindungi oleh hukum Indonesia.
8 Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoe, Pengantar Hukum Internasional, cet, ke-2 , PT. Alumni, 2010, Bandung, hal 17-18.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana regulasi bidang teknologi informasi di Indonesia dalam menghadapi tindak pidana siber?
2. Apa  upaya  regulasi  khusus  di  bidang  teknologi  informasi  dalam  menghadapi serangan siber ( CyberAttack )?

## C. METODE PENELITIAN/LANDASAN TEORITIS
Menurut  Marzuki,  penelitian  hukum  ( legal  research )  dalam  bahasa  Belanda disebut rechtsonderzoek . 9 Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti berdasarkan  data-data  sekunder  atau  data  kepustakaan.  Ditinjau  dari  sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  analisis,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu, mempelajari buku-buku,  literature,  peraturan  perundang-undangan,  jurnal  penelitian,  hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

## D. PEMBAHASAN
A. Regulasi  Bidang  Teknologi  Informasi  di  Indonesia  Saat  Ini  dalam Menghadapi Tindak Pidana Siber
1. Analisis  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Disahkannya UU ITE pada 21 April 2008 merupakan hukum siber pertama di Indonesia yang pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat  yang  melakukan  transaksi  secara  elektronik,  mencegah  terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. UU ini terdiri dari 54 pasal yang  terbagi  menjadi  13  bab.  Ketentuan  yang  mengatur  rumusan  terkait
9 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2017, hal 55.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
kriminalisasi perbuatan yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana siber terdapat dalam Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang Pasal 27 – Pasal 37 beserta sanksi pidananya  dalam  Bab  XI  tentang  Ketentuan  Pidana  Pasal  45  –  Pasal  52. 10 Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU  ITE  yang termasuk ke dalam informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto electronic  data interchange  (EDI), surat  elektronik,  telegram,  teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.  Sementara  itu  menurut  Pasal  1  angka  (4)  disebutkan  yang dimaksud  dengan  dokumen  elektronik  adalah  setiap  informasi  elektronik yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  komputer  atau  sistem  elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol  atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Di dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjelaskan penguatan eksistensi alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti yang sah, yaitu:
a) Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
b) Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia.
c) Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dinyatakan  sah apabila  menggunakan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam undang-undang ini.
Meski  UU  ITE  telah  mengatur  jenis-jenis  perbuatan  yang  dapat dikriminalisasi  sebagai  sebuah  tindak  pidana,  penambahan  jenis  alat  bukti
10 Akbar Kurnia Putra. (2014). Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional , hlm 105.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
baru,  dan  imunisasi  eksistensi  alat  bukti  elektronik,  namun  masih  terdapat permasalahan hukum dalam menanggulangi tindak pidana siber di Indonesia, yaitu:
a) Permasalahan dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana ( locus delicti ) dan waktu kejadian tindak pidana ( tempus delicti ). Dalam tindak pidana  siber,  penyidik  mengalami  kesulitan  dalam  menentukan  lokasi atau tempat yang akurat terjadinya tindak pidana. Karena pelaku dapat menghapus atau mengubah “jejak  digital”  perangkat  yang dipergunakannya  untuk  melakukan  tindak  pidana  siber  maupun mensetting lokasi yang berbeda dengan lokasi yang sebenarnya.  Begitu pun halnya dengan dalam menentukan waktu kejadian perkara. Penyidik memiliki  kesulitan  dalam  menentukan  secara  pasti  kapan  terjadinya perbuatan tersebut karena biasanya pelaku memililki kemampuan untuk mengubah  atau  mengacaukan  waktu  dan  tanggal  perbuatannya dilakukan. 11
b) Permasalahan  barang  bukti  juga  menjadi  promblematik  tersendiri  bagi aparat penegak hukum. Barang bukti yang dicari adalah terkait dengan segala sesuatu yang dipergunakan untuk mempersiapkan, melakukan dan hasil  tindak  pidana  siber  sangat  sulit  untuk  melacaknya  karena  dibalik kecanggihan sistem jaringannya internet juga memiliki celah bagi orang- orang  yang  memiliki  keahlian  untuk  menghapus  atau  memalsukan identitasnya  di  dunia  maya.  Di  sisi  lain,  teknologi  informasi  adalah teknologi dengan sistem yang terbuka yang tidak mustahil untuk dapat dibajak atau dikloning secara ilegal, di mana setiap orang yang memiliki keahlian  di  bidang  tersebut  dapat  memanipulasi  data,  mengubah  data, seperti  menjadikan  data  palsu  ( fake  data )  menjadi  data  yang  asli. Sementara  itu  Asril  Sitompul  menyampaikan  siapa  dan  bagaimana bentuk  kesaksian  yang  dapat  diajukan  untuk  peristiwa  hukum  yang terjadi di media internet.
c) Tindak pidana siber ini memiliki karakteristik dilakukan oleh satu orang
11 Sudarwanto, Al Sentot, “Cyber Bullying : Kejahatan Dunia Maya yang Terlupakan ., Jurnal Hukum Pro Justitia 27 (1), 2009.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
dalam ruangan tertutup, sehingga untuk beberapa bentuk tindak pidana siber  biasa  penyidik  sulit  untuk  mendapatkan  saksi  yang  menyaksikan langsung  pelaku  saat  sedang  melakukan  tindak  pidana  siber,  sehingga saksi yang dimiliki terbatas pada saksi korban. Dalam hal tindak pidana siber  terkait  dengan  perbankan,  bisa  saja  pihak  perbankan  cenderung menutupi telah terjadinya serangan tindak pidana siber terhadap mereka, karena  hal  ini  menjadi  aib  yang  dapat  menghilangkan  kepercayaan masyarakat secara umum dan nasabah penyimpan dana di bank tersebut.
d) Yurisdiksi  suatu  negara  yang  diakui  hukum  internasional  dalam pengertian  konvensional,  didasarkan  pada  batas-batas  geografis, sementara  komunikasi  multimedia  bersifat  internasional,  multi yurisdiksi,  dan  tanpa  batas,  sehingga  sampai  saat  ini  belum  dapat dipastikan  bagaimana  yurisdiksi  suatu  negara  dapat  diberlakukan terhadap  komunikasi  multimedia  sebagai  salah  satu  pemanfaatan teknologi  informasi.  Dengan  demikian  terkait  kewenangan  hukum (yurisdiksi) dalam penindakannya juga dapat menimbulkan permasalahan  yang  serius,  hal  ini  disebabkan  karena  internet  tidak mengenal  batas  wilayah.  Sehingga  mungkin  saja  terjadi  tarik  menarik kewenangan  oleh  beberapa  negara  yang  merasa  dirugikan  oleh  tindak pidana siber dalam penegakan hukumnya.
e) Terbatasnya  kemampuan  penegak  hukum  dalam  hal  ini  penyidik  Polri dalam menangani tindak pidana siber ini, keterbatasannya baik dalam hal sumber  daya  manusianya  maupun  dalam  hal  peralatan-peralatannya. Unit kejahatan siber di kepolisian pun baru terbentuk secara khusus di Reskrim Polri di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber pada tanggal 3 Februari 2017. Sebelumnya tindak pidana siber ini penanganan berada di Direktorat  Tindak  Pidana  Ekonomi  Khusus  (DIT  TIPPID  EKSUS)  di Subdirektorat V yang menangani tindak pidana antara lain tindak pidana yang terkait dengan cyber crime , tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. 12 .
12 Muhammad  Prima  Ersya,  “ Permasalahan  Hukum  dalam  Menanggulangi  Cyber  Crime  di  Indonesia”, Journal of Moral and Civil Education 1 (1), 2017, hal 60. https://doi.org/10.24036/8851412020171112
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³

## 2. Regulasi Tindak Pidana Siber di Beberapa Negara
Negara-negara  di  dunia  yang  telah  memiliki  undang-undang  yang mengatur tindak pidana siber yang kemudian dimasukkan ke dalam undang- undang  nasionalnya  juga  mengatur  tentang  yurisdiksi  dengan  teori  dan pendekatan yang berbeda atau prinsip yurisdiksi yang berbeda-beda. Sebagai contoh  India.  Pengaturan  yurisdiksi  terhadap  tindak  pidana  siber  di  India diatur dalam Act No. 21 of 2000 tentang The Information Technology Act (IT ACT)  tahun  2000.  Peraturan  tersebut  kemudian  diamendemen  melalui Information  Technology  Act 2008 Act No.  10  tahun  2009.  Dalam  undang- undang ini mengatur yurisdiksi dalam Pasal 1 ayat (2). Rumusan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Act India adalah sebagai berikut:
“It shall extend to the whole of India and, save otherwise provided in this  Act,  it  applies  also  to  any  offense  or  contravention  thereunder comitted outside India by any person”
Berdasarkan ketentuan dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut  memberlakukan  yurisdiksi  kriminal  berdasarkan  prinsip  teritorial dan  ekstrateritorial.  Dalam  rumusan  ini  tidak  ada  penjelasan  mengenai prinsip-prinsip  yurisdiksi  yang  digunakan  untuk  memberlakukan  yuridiksi ekstrateritorial  sehingga  memungkinkan  terjadinya  penafsiran  dengan berdasarkan  teori  atau  prinsip  dalam  hukum  internasional  yang  berlaku. Singapura  juga  merupakah  salah  satu  negara  yang  sudah  memilik  undang- undang yang mengatur yurisdiksi berlakunya tindak pidana siber. Pengaturan tersebut terdapat dalam Computer Misuse Act, amandemen Act No. 42 tahun 2005.  Prinsip  yuridiksi  yang  menjadi  dasar  berlakunya  hukum  pidana Singapura  berdasarkan  ketentuan  Pasal  11 Computer  Misuse  Act meliputi prinsip teritorial, prinsip nasional aktif, dan prinsip nasional pasif dan prinsip perlindungan. Begitu pun halnya dengan Australia. Tindak pidana siber diatur secara khusus dalam Act No. 161 tahun 2001 tentang Cybercrime Act 2001. Penentuan yurisdiksi tindak pidana siber dijelaskan secara rinci dalam Article 476.3  ( geographical  jurisdiction) yang  didasarkan  pada  Section  15.1 Extended Geographical Jurisdiction - Category A di Criminal Code 1995. 13
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
Begitu pun halnya dengan Australia. Tindak pidana siber diatur secara khusus  dalam  Act  No.  161  tahun  2001  tentang Cybercrime  Act 2001. Penentuan yurisdiksi tindak pidana siber dijelaskan secara rinci dalam Article 476.3  ( geographical  jurisdiction) yang  didasarkan  pada  Section  15.1 Extended  Geographical  Jurisdiction - Category  A di Criminal  Code 1995. Penentuan  yurisdiksi  tindak  pidana  siber  dijelaskan  dalam  Article  476.3 ( geographical  jurisdiction) dinyatakan  bahwa  “Section  15.1 Extended Geographical  Jurisdiction - Category  A diterapkan  terhadap  tindak  pidana yang diatur di dalam Act No. 161 tahun 2001. Berdasarkan ketentuan Article 476.3 Cybercrime  Act  2001 aturan  mengenai  yurisdiksi  terhadap  tindak pidana siber berdasarkan atas ketentuan yurisdiksi di Criminal Code 1995 . 14
Ketiga negara sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan contoh negara-negara  yang  sudah  memiliki  undang-undang  khusus  tindak  pidana siber.  Penting  adanya  peraturan  tersebut  sebagai  payung  hukum  dalam menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  siber  yang  merupakan  jenis  tindak pidana  yang  masih  terbilang  baru  yang  memungkinkan  dapat  mengganggu stabilitas keamanan negara. Namun sayangnya, masih banyak negara belum memiliki  undang-undang  khusus  tersebut  atau  meratifikasi  Konvensi Budhapest tentang Cybercrime 2001, Indonesia salah satunya. 15
B. Upaya Regulasi Khusus di Bidang Teknologi Informasi dalam Menghadapi Serangan Cyber (CyberAttack)
1. Peratifikasian Konvensi Dewan Eropa Tentang Convention on Cyber Crime , Budhapest, Hongaria 2001 oleh Indonesia
Dewan Eropa adalah salah satu organisasi supranasional di Eropa. Pada tahun  1985  dibentuk  komite  ahli Europe  Committee  on  Crime  Problems untuk  mempertimbangkan  berbagai masalah  hukum  yang  ditimbulkan  oleh kejahatan komputer. Konvensi Dewan Eropa tahun 2001 saat ini merupakan regulasi  pertama  yang  mengatur  tindak  pidana  siber  dan  menjadi  pedoman dalam regulasi tindak pidana siber dalam hukum nasional. Oleh karena itu,
14 Maulin Janti Islami, Tantangan dalam Implemtasi Stratgei Keamanan SIBER Nasional Indonesia ditinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index,Jurnal Hukum 1 (1) 2017, hlm.142.
15 Iqbal Ramadhan, Peran    Institusi    Internasional    dalam    Penanggulangan   Ancaman Cyber , Jurnal Populis  2 (4) 2017, hlm.87.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
Indonesia  sebagai  negara  yang  belum  meratifikasi  konvensi  tersebut  untuk kedepannya  perlu  adanya  peratifikasian  terhadap  konvensi  Dewan  Eropa tahun  2001  ini.  Alasannya  ialah  untuk  memperkuat  landasan  hukum  serta memperkuat  berlakunya  Undang-  Undang  khusus  tindak  pidana  siber terhadap pelaku kejahatan yang berada di luar negara Indonesia. Tentunya, ratifikasi  ini  nantinya  harus  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  baik  itu menurut  hukum  internasional  (Konvensi  Wina  1969)  maupun  menurut hukum nasional (pasal 11 UUD NKRI 1945).
2. Pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Tindak Pidana Siber Kebijakan  kriminalisasi  tindak  pidana  siber  dalam  hukum  pidana nasional  harus  dilakukan  secara integral sebagai  bagian  dari  sistem  hukum pidana  substantif  Indonesia  dengan  memperhatikan  karakteristik  dan kategorisasi tidak pidana siber. Undang-Undang ITE tidak mengatur secara khusus hal-hal yang menyangkut cyber crime, Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang ITE ini masih menggunakan pendekatan  politis pragmatis, bukan  menggunakan  pendekatan  kebijakan  publik  yang  melibatkan  lebih banyak kalangan. 16 UU ITE ini lebih banyak mencermati transaksi elektronik yang dipakai dalam dunia bisnis, tidak lebih. Padahal siapa pun tahu bahwa dunia  siber  ( cyberword )  lebih  luas  dari  sekedar  transaksi  elektronik. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang pelaksanaan perbuatan jahat atau  perbuatan  yang  dapat  dihukum  termasuk  dalam  Undang-Undang  ITE seperti  kelalaian  atau  khilaf.  Undang-Undang  ITE  ini  juga  tidak  mengatur kapan  kadaluwarsa  perbuatan  pidana  kejahatan  hacking. 17 Kebijakan kriminalisasi tidak pidana siber di Indonesia yang ideal adalah dibentuknya Undang-Undang  khusus  tentang  Tindak  Pidana  Siber.  Dalam  Undang- Undang Khusus ini dirumuskan aturan umum yang akan berlaku untuk semua tidak  pidana  di  bidang  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  tindak  pidana yang  berkaitan  dengan  kerahasiaan,  keutuhan,  dan  ketersediaan  data  atau sistem komputer/sistem elektronik, pedoman pemidanaan, hukum acara yang
16 Petrus Reinhart Gollose, “ Perkembangan  Cyber Crime Dan Upaya Penanganannya  Di Indonesia  Oleh Polri ”. Buletin Hukum Perbankan. 4 (2), 2006.
17 Aan Andrew Johanes Pahajow, “ Pembuktian Terhadap Kejahatan Dunia Maya dan Upaya Mengatasinya Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Lex Crimen 5 (2), 2016, hal 97.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
mengatur  prosedur  penyelidikan  dan  penyidikan  di  bidang  teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggeledahan dan penyitaan alat bukti digital,  kerja  sama  internasional  seperti  ekstradisi,  bantuan  hukum  timbal balik, dan kerja sama internasional lainya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber.
a) Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Siber
1) Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak  pidana  siber  dan  akibat  perbuatannya  di  wilayah  negara
Republik  Indonesia  yang  mengancam  stabilitas  keamanan  dan pertahanan Republik Indonesia.
2) Undang-Undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan Siber yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila:
(a) dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia  atau  Warga  Negara Asing;
(b) terkait  dengan  Tindak  Pidana  siber  terhadap  warga  negara Indonesia;
(c) terkait dengan Tindak Pidana siber terhadap fasilitas pemerintah Indonesia;
(d) terkait  dengan  Tindak  Pidana  Siber  yang  dilakukan  sebagai upaya  untuk  memaksa  pemerintah  Indonesia  melakukan  atau tidak melakukan suatu tindakan;
(e) dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan  dan  bertempat  tinggal  di  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) Jenis-Jenis  Kejahatan  yang  masuk  ke  dalam  Tindak  Pidana  Siber diantaranya: 18
1) Cyber-Terorism
National  Police  Agency  of  Japan  (NPA)  mendefinisikan Cyber Terrorism sebagai  electronic attack  through  computer  networks
18 Muhammad Prima Ersya ,  Op.Cit hlm 60 .
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
againt critical infrastructures that have potential critical effect on social and economic activites of the nation
2) Cyber-pornography :Penyebarluasan obscenematerials termasuk porno- graphy, indecent exposure, dan childpornography.
3) Cyber-harassment : pelecehan seksual melalui e-mail, website, atau chatt program
4) Cyber-Stalking :  Crimes  of  stalking  melalui  penggunaan  komputer dan internet.
5) Cyber Squatting :diartikan sebagai mendapatkan, memperjualbelikan, atau menggunakan suatu nama domain dengan itikad tidakbaik.
6) Hacking : penggunaan Programming abilities dengan maksud yang bertentangan denganhukum
7) Carding (“ credit-card fraud ”): melibatkan berbagai macam aktivitas yang  melibatkan  kartu  kredit, Carding muncul  ketika  seseorang yang  bukan  pemilik  akun  kartu  kredit  menggunakan  kartu  krdit tersebut secara melawanhukum
8) Government and freelance spying termasuk corporateespionage
9) Organized  crime yaitu  menggunakan  internet  untuk  memfasilitasi kegiatan ilegal mereka (smugling, jual beli senjata,narkotika)
10) Academic cheating dan sicentific miscoduct untuk melakukan tindak pidana plagiarisme
c) Aparat Penegak Undang-Undang Khusus Tindak Pidana Siber
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam suatu  negara  hukum 19 ,  karena  dengan  penegakan  hukum  maka  tujuan hukum,  yakni  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  akan  dapat dirasakan  oleh  masyarakat.  Polri  sebagai  penegak  hukum  memiliki fungsi,  tugas,  dan  wewenang  untuk  mewujudkan  keamanan  dan ketertiban  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum,terselenggaranya
19 Aan Andrew Johanes Pahajow , Pembuktian Terhadap Kejahatan Dunia Maya dan Upaya Mengatasinya Menurut Hukum Positif di Indonesia , Lex Crimen 5 (2), 2016, hlm 97.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, termasuk  bertindak  tegas  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana siber ini. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia  menjelakan  bahwa  Fungsi  kepolisian  adalah  salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat. 20
d) Pemberlakuan  Regulasi  Khusus  dalam  Menghadapi Cyber  Attack
Terhadap Pelaku Kejahatan yang Berada di Luar Indonesia
Pemberlakuan  hukum  nasional  suatu  negara  terhadap  pelaku kejahatan  lintas  negara  menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk diperhatikan  karena  jika  tidak  cermat  dalam  hal  ini  akan  terjadi  yang disebut sebagai benturan yurisdiksi antara hukum suatu negara dengan negara lain. Terdapat dua hal yang menjadi penentu hukum negara mana yang  berlaku  untuk  menindak  pelaku  kejahatan  lintas  negara  yaitu  (1) Teori  tempat  terjadinya  suatu  tindak  pidana,  dan  (2)  Asas-Asas pemberlakuan hukum nasional yang dianut suatu negara. Kedua hal ini menurut  kami  saling  menopang  satu  sama  lainnya,  teori  tempat terjadinya tindak pidana yang cocok dengan tindak pidana siber nantinya akan  diperkuat  dengan  salah  satu  asas  pemberlakuan  hukum  nasional suatu  negara.  Jika  hal  ini  disamakan  dengan  konteks  hukum  nasional, maka  dalam  hal  ini  dicari  pengadilan  mana  yang  berwenang  secara ‘kompetensirelatif’. 21
Dengan  adanya  dasar  seperti  ini,  maka  regulasi  khusus  terkait cyber  attack bukanlah  hal  yang  mustahil  untuk  ditegakkan  terhadap pelaku kejahatan yang berada di luar Indonesia. 22
1) Tempat  Terjadinya  Tindak  Pidana  ( Locus  Delicti )  dalam  Hal Serangan Siber ( CyberAttack )
20 David Putra Setyawan , Op. Cit
21 Soedarto.  2013, Hukum  Pidana  I. Semarang:  Yayasan  Soedarto  d/a  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro. hlm. 61.
22 Kristian Aji Nugroho, Pengaruh Cyber Attack terhadap kebijakan Cyber Security Amerika Serikat, Jurnal of International Relations 3 (4), 2018.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
Pelaksanaan atau pemberlakuan hukum nasional suatu negara erat  kaitannya  dengan  tempat  terjadinya  tindak  pidana  ( locus delicti ). Locus Delicti menjadi masalah apabila pelaku tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana tidak berada dalam satu tempat yang sama,  tetapi  di  dua  atau  lebih  tempat  yang  berbeda.  Dalam  tindak pidana  siber,  tindakan  atau  perbuatan  dapat  dilakukan  dimanapun karena dilakukan dengan komputer atau internet atau sistem jaringan yang dapat menimbulkan akibat yang bersifat lintas batas.
Penetapan locus delicti penting berkaitan dengan:
(a) Menentukan  berlakunya  hukum  pidana  nasional  berkaitan dengan penerapan asas-asas yurisdiksi kriminal;
(b) Dalam  hukum  ekstradisi,  suatu  negara  berwenang  untuk menolak permintaan ekstradisi berdasarkan alasan bahwa tindak pidana terjadi diwilayahnya;
(c) Menentukan kompetensi relatif; dan
(d) Menentukan  apakah  perilaku  tersebut  memenuhi  unsur  tindak pidana jika disyaratkan unsur tertentu. 23
KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  tidak  mengatur terkait locus  delicti ,  masalah  ini  berkembang  dalam  doktrin  ilmu hukum  pidana. 24 Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya, bahwa terdapat teori locus delicti yaitu teori perbuatan materiil, teori alat yang digunakan, dan teori akibat. 25
2) Berdasarkan  ketiga  teori  tempat  terjadinya  tindak  pidana  ( locus delicti) diatas, menurut penulis regulasi khusus yang nantinya akan dibentuk terkait tindak pidana siber berupa cyber attack akan lebih sesuai  jika  digunakan  teori  akibat.  Teori  akibat  dipandang  yang paling sesuai jika diterapkan pada tindak pidana siber adalah karena tindak pidana siber merupakan delik yang bersifat materiil atau delik yang  menitikberatkan  pada  suatu  akibat.  Pertimbangan  berikutnya
23 Sigid Suseno, “ Yurisdiksi Tindak Pidana Siber”, PT. Rafika Aditama, 2012, Bandung, hal 76-77.
24 Ibid.
25 Eddy O.S. Hiariej, “ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.” Cahaya Atma Pustaka, 2014, Yogyakarta, hal 250.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
ialah terkait untuk memperkuat berlakunya hukum nasional terhadap pelaku tindak pidana siber yang berada di luar negara Indonesia. Hal ini  bukanlah  tanpa  alasan  melainkan  pelaku  kejahatan  siber  yang berada di luar negara Indonesia bukanlah tidak mungkin melakukan perbuatannya  atas  perintah  dari  negara  yang  bersangkutan.  Jika digunakan teori locus delicti yang lain (teori pelaku dan teori alat) pelaku  kejahatan  tersebutakan  diuntungkan.  Tidak  hanya  sampai disitu, teori akibat ini harus diperluas tidak hanya berkaitan dengan delik materiil nya saja tetapi juga untuk jenis tindak pidana lain yang menimbulkan pengaruh atau dirasakan oleh suatu negara. Asas-Asas yang  Menunjang  Berlakunya  Regulasi  Khusus  dalam  Menghadapi Cyber Attack. 26
Asas merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat asas merupakan landasan berpikir untuk menunjang suatu gagasan atau suatu  hal,  atau  dengan  kata  lain  asas  merupakan  dasar.  Untuk memberlakukan  regulasi  khusus  dalam  menghadapi cyber  attack , terdapat beberapa asas yang dapat menjadi dasar pemberlakuannya, meliputi  asas  khusus  dalam  hukum  pidana  Internasional  dan  asas yurisdiksi pemberlakuan hukum pidana nasional. 27
(a) Asas-Asas Khusus dalam Hukum Pidana Internasional
(1) Asas au  dedere  au  punere, yang  berarti  terhadap  pelaku tindak  pidana  internasional  dapat  dipidana  oleh  negara tempat terjadinya tindak pidana ( locus delicti ) dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisikan  kepada  negara  peminta  yang  memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut.
(2) Asas au  dedere  au  judicare ,  yang  berarti  setiap  negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana  internasional  dan  berkewajiban  untuk  melakukan kerja  sama  dengan  negara  lain  di  dalam  menangkap,
26 Erman Rajagukguk. Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi , Jurnal Hukum 11 (6), 1999, hlm 123.
27 Dian Sinaga, , “ Kejahatan TerhadapBuku dan Perpustakaan ”, Jurnal Visi Pustaka 6 (1), 2004, hlm.23.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
menahan,  dan  menuntut  serta  mengadili  pelaku  tindak pidana internasional. 28
(b) Asas  Teritorial  Diperluas  dan  Asas  Nasional  Sebagai  Dasar Yurisdiksi Pemberlakuan Hukum PidanaNasional
Asas  Teritorial,  berdasarkan  asas  berlakunya  hukum pidana  suatu  negara  pada  umumnya  yang  dianut  oleh  semua negara dunia adalah asas teritorial. Menurut Moeljatno, asas ini diartikan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan di negara tersebut, baik oleh warga negaranya maupun warga negara asing. Dalam konteks hukum pidana  nasional,  hal  ini  tercantum  jelas  dalam  pasal  2  KUHP “aturan  pidana  Indonesia  berlaku  bagi  setiap  orang  yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia".
Kemudian  tanggung  jawab  negara  terhadap  warga negaranya  yang  melakukan  tindak  pidana  di  luar  negara  yang bersangkutan  dapat  dijangkau  dengan  asas  nasional.  Regulasi khusus  tindak  pidana  siber  ini  nantinya  memberlakukan  asas nasional  sebagai  upaya  untuk  menegakkan  hukum  nasional terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana siber  dari  luar  negara  Indonesia  yang  dapat  mengancam keamanan serta pertahanan Indonesia. 29

## E. PENUTUP
Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  teknologi  informasi  yang  berlaku  di Indonesia saat ini belum mengakomodir seluruh tindak pidana siber, sehingga terdapat beberapa  kejahatan  siber  yang  saat  ini  menjadi  persoalan  terhadap  keamanan  dan pertahanan  (sebagai  faktor  dalam  menjaga  kedaulatan  negara)  belum  diatur  dalam regulasi  nasional.  Perlu  adanya  regulasi  khusus  terkait  tindak  pidana  siber  di Indonesia.  Dalam  regulasi  khusus  ini  dirumuskan  aturan  umum  yang  akan  berlaku untuk semua tidak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tindak pidana
28 Anis Widyawati, “ Hukum Pidana Internasional ”, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hal. 24-25.
29 Supanto, “ Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy ”,Jurnal Yustusia 1 (5), 2016,  hlm 34. https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
yang  berkaitan  dengan  kerahasiaan,  keutuhan,  dan  ketersediaan  data  atau  sistem komputer/sistem  elektronik,  pedoman  pemidanaan,  hukum  acara  yang  mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, termasuk  penggeledahan  dan  penyitaan  alat  bukti  digital,  kerja  sama  internasional dalam  mengatasi  tindak  pidana  siber.  Hal  demikian  dikarenakan  melihat  kondisi Indonesia  yang  rentan  akan  serangan  siber  dan  terdapat  celah  hukum  dalam menghadapi hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aan Andrew Johanes Pahajow, “Pembuktian Terhadap Kejahatan Dunia Maya dan Upaya Mengatasinya Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Lex Crimen, Vol V  No  2,  Bagian  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam  Ratulangi, 2016, Manado.
Akbar  Kurnia  Putra. Harmonisasi  Konvensi  Cyber  Crime  dalam  Hukum  Nasional . 2014.
Anis Widyawati, “ Hukum Pidana Internasional ”, Sinar Grafika, 2014, Jakarta. Budi Suhariyanto, “ Tindakan Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) ”, cet . ke -2, PT Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta.
Eddy  O.S.  Hiariej,  “ Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana.” Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2014.
Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum: Edisi Revisi ”, Prenada Media,  Jakarta, 2017. Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R.  Agoes, “ Pengantar Hukum Internasional ”, cet. ke-2, PT. Alumni,Bandung,  2010.
Soedarto, Hukum  Pidana  I. Semarang:  Yayasan  Soedarto  d/a  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, 2013.
Sigid Suseno, “ Yurisdiksi Tindak Pidana Siber”, PT. Rafika Aditama, 2012, Bandung. Ersya, Muhammad Prima. 2017

## Jurnal
Aan  Andrew  Johanes  Pahajow ,  Pembuktian  Terhadap  Kejahatan  Dunia  Maya  dan Upaya Mengatasinya Menurut Hukum Positif di Indonesia , Lex Crimen 5 (2), 2016.
Agus  Subagyo, Sinergi  Dalam  Menghadapi  Ancaman  Cyber  Warfare ,  Jurnal Pertahanan 5 (1), 2015. http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.350 Erman  Rajagukguk. Peranan  Hukum  dalam  Pembangunan  Pada  Era  Globalisasi , Jurnal Hukum 11 (6), 1999.
David  Putra  Setyawan  dan  Arwin  Datumaya  Wahyudi  Sumari, “Diplomasi Pertahanan  Indonesia  dalam  Pencapaian  CyberSecurity  Melalui  ASEAN Regional Forum On CyberSecurity Initiatives”, Jurnal Penelitian Politik 13 (1), 2016. DOI: https://doi.org/10.14203/jpp.v13i1.250
e-ISSN : 2621-4105
Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan,
Femmy Silaswaty Faried³
Dian Sinaga, , “ Kejahatan TerhadapBuku dan Perpustakaan ”, Jurnal Visi Pustaka 6 (1), 2004.
Handrini Ardiyanti, Cyber-Security Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia, Jurnal Politica 5 (1), 2014. http://dx.doi.org/10.22212/jp.v5i1.336
Iqbal  Ramadhan, Peran        Institusi        Internasional        dalam        Penanggulangan Ancaman Cyber , Jurnal Populis 2 (4), 2017.
_____________, Strategi Keamanan Cyber Security Di Kawasan Asia Tenggara: Self- Help  Atau  Multilateralism?, Jurnal  Asia  Pacific  Studies    3  (2),  2019. https://doi.org/10.33541/japs.v3i1.1081
Kristian  Aji  Nugroho, Pengaruh  Cyber  Attack  terhadap  kebijakan  Cyber  Security Amerika Serikat, Jurnal of International Relations 3 (4), 2018. Maulin Janti Islami, Tantangan dalam Implemtasi Stratgei Keamanan SIBER Nasional Indonesia ditinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index,Jurnal Hukum 1 (1) 2017.
Muhammad Prima Ersya, “ Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di  Indonesia”, Journal  of  Moral  and  Civil  Education  1  (1),  2017. https://doi.org/10.24036/8851412020171112
Petrus Reinhart Gollose, “ Perkembangan Cyber Crime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri ”. Buletin Hukum Perbankan. 4 (2), 2006. Sudarwanto, Al Sentot, “ Cyber Bullying : Kejahatan Dunia Maya yang Terlupakan. Jurnal Hukum Pro Justitia 27 (1), 2009.
Supanto,  “ Perkembangan  Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  dan Antisipasinya dengan Penal Policy ”,Jurnal Yustusia 1 (5), 2016,  hlm 34.
https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718