## ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA
JURIDICAL ANALYSIS OF PEOPLE OF THE CRIME OF PLANNING MURDER AS JUSTICE COLLABORATORS ACCORDING TO CRIMINAL LAW IN INDONESIA
Hasudungan Sinaga
Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530 Email: hassinaga@gmail.com

## Abstract
The  murder  incident  involving  several  police  officers  as  the  perpetrators  of  the  victim  who was  also  a  member  of  the  National  Police  made  this  case  attract  public  attention.  It  was concluded that this case was a case of ordinary murder between fellow police officers using a shootout mode, but because one of the witnesses volunteered as a Justice Collaborator, this case was not an ordinary murder case, but rather a murder that had been planned and there was  an  attempt  to  manipulate  the  case  involving  dozens  of  police  officers.  Several  police officers were even prosecuted because they were considered an obstruction of justice in this case.  This  research  aims  to  see  the  position  of  the  Justice  Collaborator  Provisions  in  the Criminal  Law  System  in  Indonesia  and  how  the  Justice  Collaborator  is  implemented  in Premeditated Murder Crime Cases based on the South Jakarta District Court Decision Case Study  Number  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.  ).  This  type  of  research  is  normative  legal research, using a statutory regulation approach, concept approach and case approach. The author concludes that the justice collaborator provisions in the legal system in Indonesia are that the perpetrator is not the main perpetrator and the case he experienced was a particular case  that  could  cause  serious  disruption  to  society.  Apart  from  that,  perpetrators  who  are declared  justice  collaborators  must  be  given  awards  for  their  cooperation  in  uncovering cases. Based on the judge's considerations and decisions, the perpetrator can be designated as a justice collaborator because he is not the main actor but only as an errand boy. As for the  case,  even  though  it  is  classified  as  a  conventional  crime,  this  case  is  considered  to  be undermining the image of the police institution because there was an attempt to fabricate the case by the intellectual actor who was a high-ranking National Police official.
Keywords: Justice Collaborator, Murder, Planning

## Abstrak
Peristiwa  pembunuhan  yang  melibatkan  beberapa  oknum  polisi  sebagai  pelakunya  terhadap korbannya  yang  juga  anggota  Polri  membuat  kasus  ini  menyita  perhatian  publik.  Sempat disimpulkan  bahwa  kasus  ini  adalah  kasus  pembunuhan  biasa  antara  sesama  oknum  polisi dengan  modus  baku  tembak,  namun  karena  adanya  salah  satu  saksi  yang  mengajukan  diri sebagai Justice  Collaborator menjadikan  kasus  ini  bukan  kasus  pembunuhan  biasa, melainkan  pembunuhan  yang  sudah  direncanakan  dan  ada  upaya  rekayasa  kasus  dengan melibatkan puluhan oknum polisi. Beberapa oknum perwira polisi bahkan juga ikut diproses secara hukum karena dianggap sebagai obstruciton of justice dalam kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedudukan Ketentuan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  bagaimana  Penerapan Justice  Collaborator dalam  Perkara
Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  berdasarkan  Studi  Studi  Kasus  Putusan  PN  Jakarta Selatan  Nomor  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.).  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Penulis menyimpulkan bahwa ketentuan justice collaborator dalam sistem hukum di Indonesia adalah pelaku bukan sebagai pelaku utama serta kasus yang dialaminya  merupakan  kasus  tertentu  yang  dapat  menimbulkan  ganggunan  serius  pada masyarakat. Selain  itu, pelaku  yang  dinyatakan  sebagai justice collaborator harus diberikan penghargaan  atas  kerjasamanya  dalam  mengungkap  kasus.  Berdasarkan  pertimbangan  dan putusan  hakim,  pelaku  dapat  ditetapkan  sebagai justice  collaborator karena  bukan  sebagai pelaku  utama  melainkan  hanya  sebagai  pesuruh.  Adapun  mengenai  kasusnya  meskipun tergolong sebagai tindak pidana konvensional, namun kasus ini dianggap meruntuhkan citra lembaga  kepolisian  karena  sempat  ada  upaya  rekayasa  kasus  dari  aktor  intelektualnya  yang merupakan pejabat tinggi Polri.
Kata Kunci : Justice Collaborator, Pembunuhan, Berencana

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  amanat  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945. Selaras  dengan  hal  itu,  bahwa  negara  harus  menjamin  menjadi  semua  warga  negara  sama kedudukannya  di  mata  hukum  dan  wajib  menjunjung  hukum  tanpa  pengecualian sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945.  Hukum  sebagai  sebagai rangkaian  peraturan  mengenai  tingkah  laku  individu  yang  bertujuan  untuk  menciptakan keselamatan, kedamaian, ketentraman di dalam suatu kehidupann sosial masyarakat. Kondisi sosial  masyarakat  yang  cenderung  dinamis  dengan  berbagai  permasalaan  kontemporer membuat  para  pemimpin  di  negara  ini  harus  mengikuti  perkembangan  tersebut  untuk menghindari  kondisi-kondisi  tertentu  yang  dapat  merugikan  masyarakat  luas,  khususnya mengenai  kejahatan  dan  pelanggaran 1 .  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  menjadi  sebuah misi yang harus diwujudkan dalam suatu negara.
Dalam  kaitannya  dengan  hak  asasi  mansia  (HAM),  mandat  Indonesia  sebagai  negara yang harus selalu menjunjung tinggi hukum sebagai panglima termaktub dalam Pasal 1 angka 1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  yang  menjelaskan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada jakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang,  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia 2 .
1 Andi  Intan  Purnamasari,  “Dekriminalisasi  Tindak  Pidana:  Membedah  Keadilan  Bagi  Terpidana  Dan Mantan Terpidana,” Gorontalo Law Review 2, no. 1 (2019).
2 Laka  Dodo  Laia,  “Perlindungan  Hukum  Dalam  Penerapan  Hukuman  Mati  Pada  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana,” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 1 (2021).
Hukum  pidana  menjadi  salah  satu  sistem  hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban antar sesama manusia dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat bagi semua warga negara tanpa  terkecuali  sebagaimana  asas  dalam  hukum  pidana  yang  berbunyi equality  before  the law . Dinamika kehidupan sosial budaya yang juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi melahirkan  banyak  jenis-jenis  kejahatan  dengan  berbagai  modus  dan  motif  membuat eksistensi hukum positif di Indonesia sebagian besar sudah tidak relevan di masa kini 3 . Hal ini  membuat  Hakim  harus  melakukan  penemuan  hukum (rechtsvinding) jika  terjadi  hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang atau dalam rangka mengambil inisiatif untuk  menyelesaikan  perkara  yang  pelik  demi  tercapainya  keadilan  dan  kepastian  hukum bagi rakyat Indonesia.
Masalah  pidana  dan  pemidanaan  itu  sendiri  merupakan  obyek  kajian  dalam  bidang hukum  pidana  yang  disebut  hukum  penitensier (penitensier  recht) .  Dalam  usaha  untuk mempertahankan  dan  menyelenggarakan  ketertiban,  serta  melindunginya  dari  pelanggaran- pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, negara  diberi hak  dan  kekuasaan  untuk menjatuhkan  pidana    serta    hak    dan    kekuasaan    untuk.  menjatuhkan    tindakan    dan kebijaksanaan 4 . ” Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menaati kewajiban dan larangan yang termaktub dalam hukum positif yang dikeluarkan oleh negara 5 .
Di  era  kontemporer  seperti  sekarang  ini,  intervensi  hukum  dapat  dilakukan  oleh siapapun terutama yang memiliki pengaruh besar pada ruang lingkup kekuasaan. Sebetulnya intervensi hukum dapat dipahami sebagai hal yanng negatif, namun tidak sepenuhnya benar. Rakyat  melalui  gelombang  suara  di  jalanan  maupun  media  sosial  dapat  menjadi  kekuatan intervensi  dalam  penegakan  hukum  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  dan melindungi masyarakat  agar suatu  hukuman  dapat dijatuhi sesuai bobot  proporsional  tindak pidana apa yang dilakukannya, seperti pencurian, pemerkosaan, hingga pembuhunan 6 .
Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang tidak manusiawi karena mengakibatkan  hilangnya  nyawa  manusia  secara  paksa,  baik  yang  dilakukan  karena  unsur kesengajaan  maupun  kelalaian 7 .    Tindak  pidana  pembunuhan  memiliki  beberapa  jenis  atau
3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: PT. Refika Adiatma, 2011).
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010).
5 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
6 Dedi  Iskadar;  Yusuf  M.  Said;  Suriyanto,  “Dedi  Iskandar;  Yusuf  M.  Said;  Suriyanto,” JIIPI  (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 1, no. 5 (2022): 6.
7 Aswin  Nugraha, Pembuktian  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Di  Persidangan (Surabaya:  FH  UPN “Veteran” Jawa Timur, 2012).
kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP  dengan  ancaman  pidana  penjara  maksimal  15  (lima  belas)  tahun  dan  tindak  pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  maksimal  20  (dua  puluh)  tahun 8 .  Terkait pembunuhan  berencana,  KUHP  merumuskan  tindak  pidana  ini  sebagai  bentuk  pembunuhan khas yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan vonis kepada pelakunya 9 , karena  pembunuhan  memang  sudah  diniatkkan  dari  awal  untuk  melakukan  suatu  tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat 10 .
Publik sempat dibuat heboh dengan mencuatnya kasus pembunuhan terhadap salah satu anggota  Polri  yang  melibatkan  beberapa  anggota  Polri  lain  sebagai  pelakunya.  Awal  mula kasus pembunuhan tersebut dirilis oleh Polda Metro Jaya dengan modus terjadi baku tembak antara  salah  satu  pelaku  yaitu  Bharadha  E  dengan  korban  Brigadir  J  yang  dilatarbelakangi adanya  dugaan  pelecehan  seksual  terhadap  istri  dari  pimpinan  mereka  yaitu  Irjen  FS.  Polri mengumumkan bahwa hanya ada pelaku tunggal sebagai pembunuh korban 11 . Namun dalam persidangan terungkap bahwa kasus tersebut merupakan rekayasa dari Irjen FS selaku atasan dari  Bharada E dan  Brigadir J. Terungkapnya kasus tersebut karena  Bharada E mengajukan diri menjadi Justice Collaborator agar dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang 12 .
Pada  fakta  persidangan,  terungkap  bahwa  kasus  pembunuhan  terhadap  Brigadir ternyata melibatkan 5 orang pelaku termasuk Bharada E sebagai eksekutor, dimana Irjen FS selaku aktor intelektual pembunuhan, Bripka RR sebagai pelaku turut serta, KM warga sipil yang berstatis sopir dari keluarga FS sebagai pelaku turut serta, dan PC sebagai Istri dari Irjen FS sebagai pelaku turut serta  yang perannya sangat kuat atas terjadinuya peristiwa ini. Irjen FS  merupakan    orang  yang  paling  berperan  dalam  kasus  pembunuhan  ini  karena  selain sebagai  aktor  intelektual  pembunuhan  berencana  ini,  ia  juga  berperan  dalam  menghalangi penyidikan  yang  dikategorikan  sebagai obstruciton  of  justice dengan  menekan  6  orang
8 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , 25th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
9 Adami  Chazawi, Tindak  Pidana  Pornografi,  Penyerangan  Terhadap  Kepentinggan  Hukum  Mengenai Tegaknnya  Tatanan  Kehidupan  Ahlak  Dan  Moral  Kesusilaan  Yang  Menjunjung  Tingi  NilaiNilai  Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009).
10 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
11 Martin  Ronaldo,  “Terungkap!  Begini  Awal  Mulanya  Ferdy  Sambo  Rekayasa  Kasus  Pembunuhan Brigadir J,” Okezone.Com .
12 CNN, “Bharada E Resmi Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator,” Cnnindonesia.Com .
oknum  polisi  yang  juga  dijadikan  tersangka  dengan  modus  penghilangan  bukti  cctv  hingga rekayasa kasus 13 .
Dalam  kasus  ini,  masing-masing  Majelis  Hakim  memberikan  vonis  hukuman  yang berbeda-beda.  Ferdy  Sambo  selaku  aktor  intelektual  dalam  kasus  pembunuhan  ini  divonis hukuman mati, Pelaku lain yang hanya berperan sebagai pembantu seperti Brikpa RR divonis hukuman  pidana  penjara  13  tahun,  KM  divonis  hukuman  pidana  penjara  15  tahun,  dan  PC dengan vonis hukuman 20 tahun pidana penjara. 14 . Berbeda dengan Richard Eliezer sebagai eksekutor  hanya  divonis  ringan  pidana  penjara  1,5  tahun  karena  berstatus  sebagai justice collaborator dalam mengungkap kasus ini 15 .
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  Penulis  tertarik  fokus  pada  penelitian  dengan judul “ANALISIS  YURIDIS  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)”. Adapun  rumusan  masalah  yang  ditetapkan  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana Ketentuan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia?
2) Bagaimana  Penerapan Justice  Collaborator dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana?
3) Bagaimana  pertimbangan  Hakim  dalam  memberikan  vonis  terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagai Justice Collaborator ?
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  penelitian  hukum  yang  objek  kajiannya  meliputi  ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum  yang digunakan adalah KUHP sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan 16 .  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approcah) yang  dilakukan  dengan menelaah  undang-undang  dengan  isu  hukum  dalam  penelitian . Penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  konsep (conseptual  approach) dengan  memahami  konsep-konsep
13 CNN, “Daftar 6 Polisi Tersangka Obstruction of Justice Kasus Brigadir J,” Cnnindonesia.Com .
14 ANTARANTB,  “Rekap  Vonis  5  Terdakwa  Pembunuhan  Brigadir  J  Dari  Hukuman  Mati  Sampai  1,5 Tahun Penjara,” Antaranews.Com .
15 Kompas,  “Hukuman  Yang  Diterima  Richard  Eliezer,  Dari  Vonis  1,5  Tahun  Penjara  Hingga  Sanksi Etik,” Kompas.Com .
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
hukum  yang  ditemukan  oleh  para  ahli  hukum  melalui  pendapat  serta  doktrin-doktrin  dan pendekatan  kasus (case  approach) yaitu  pendekatan  kasus  tindak  pidana 17 ,  dalam  hal  ini Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Ketentuan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2  disebutkan  “bahwa  saksi  pelaku  adalah  tersangka,  terdakwa,  atau  terpidana  yang  bekerja sama  dengan  penegak  hukum  untuk  mengungkap  suatu  tindak  pidana  dalam  kasus  yang sama”,  dalam  hal  ini  mengenai  informasi  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  yang  dilakukan. Saksi pelaku yang bekerja sama dalam istilah hukum disebut sebagai justice collaborator.
Dalam Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor  Tindak  Pidana (Whistleblower) dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu,  dijelaskan  bahwa  adanya justice collaborator agar  dapat  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam  menangani  tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi, pencucian uang, teorrisme, narkotika, dan kejahatan kemanusiaan  seperti  perdagangan  orang  yang  dianggap  telah menimbulkan  gangguan serius pada  masyarakat  sehingga  perlu  diperlakukan  secara  khusus  pada  pihak  yang  membantu penegakan  hukumnya.  Pelaku  yang  bersedia  menjadi justice  collaborator akan  membantu aparat  penegak  hukum  seperti  pihak  kepolisian  dan  kejaksaan  dalam  mengungkap  suatu kasus  pidana  atau  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  melalui  pemberian  informasi kepada  aparat  penegak  hukum  serta  dapat  juga  memberi  kasksian  dalam  proses  peradilan pidana 18 .
Prinsip  utama  dalam justice  collaborator adalah  bahwa  predikat  ini  tidak  bisa disematkan  kepada  pelaku  utama  melainkan  sebagai  saksi  pelaku,  mau  mengakui  dan mengembalikan  hasil  kejahatan  secara  tertulis,  kooperatif  dengan  penegak  humum,  bukan buronan,  dan  informasi  yang  diungkapkan  relevan.  Terlepas  dari  itu  semua,  tidak  semua orang  juga  mau  menjadi justice  collaborator karena  mereka  kahawatir  dengan  keselamatan diri sendiri dan keluarga apabila sampai ia mengungkap suatu kasus mengingat kasus tersebut sangat  terorganisir.  Maka  ada  privilege  khusus  untuk justice  collabolator dari  Lembaga
17 Johnny  Ibrahim, Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:  Bayu  Media  Publishing , 2005.
18 Dkk  Lilik  Mulyadi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Whistelblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime (Bogor, 2013).
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dengan  terbitnya  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011.  Selain  itu, negara  juga  mengapresiasi  tersangka  yang  bersedia  menjadi justice  collaborator dengan memberikan reward and punishment dalam  bentuk  keringanan  hukuman,  remisi,  dan kebebasan 19 .
Justice collaborator juga diatur  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum dan  HAM, Jaksa  Agung,  Kapolri,  KPK,  dan  LPSK  tentang  Perlindungan  Bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor, dan  Saksi  Pelaku  yang  bekerja  sama.  Namun  meskipun justice  collaborator diatur  dalam SEMA dan Peraturan Bersama, hal ini tidak bisa mengikat penyidik maupun penuntut umum karena  hanya  sebatas  aturan  internal  lingkungan  peradilan.  Bahkan  pada  awalnya justice collaborator sebenarnya  tidak  diatur  dalam  KUHP  dan  KUHAP,  maupun  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Maka dari itu Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Inti dari rumusan dalam Pasal 10 dan Pasal 10A berkaitan dengan justice collaborator sebagai saksi pelaku yang bekerja sama adalah sebagai berikut:
1) Bahwa “pelaporan Saksi Pelaku tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata  atas  kesaksian  diberikannya,  kecuali  kesaksian  tersebut  diberikan  tidak  dengan iktikad baik”.
2) Bahwa  “dalam  hal  terdapat  tuntutan  hukum  terhadap  Saksi  Pelaku  atas  kesaksian  yang diberikan,  tuntutan  hukum  tersebut  wajib  ditunda  hingga  kasus  yang  tersebut  diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
3) Bahwa  “Saksi  Pelaku  dapat  diberikan  penganganan  secara  khusus  dalam  proses pemeriksaan atas kesaksiannya berupa pemisahan tempat penahanan, pemberkasaan, dan pemberian saksi di persidangan”.
4) Bahwa  “Saksi  Pelaku  mendapatkan  penghargaan  atas  kesaksiannya  berupa  keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan”.
2. Penerapan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Sebelum  membahas  tentang  penerapan Justice  Collaborator dalam  tindak  pidana pembunuhan  berencana,  Penulis  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu  tinjauan  umum  tindak
19 Muhammad Khadafi; Erni Darmayanti; Edi Kristianta Tarigan, “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Saksi Justice Collaborator,” Lex Justitia S 5, no. 1 (2023).
pidana  pembunuhan.  Di  dalam  KUHP,  tindak  pidana  pembunuhan  memiliki  beberapa  jenis atau kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dengan ancaman  pidana  penjara  maksimal  15  (lima  belas)  tahun  dan  tindak  pidana  pembunuhan berencana  yang  diatur  dalam  Pasal  340  dengan  ancaman  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun 20 . Tindak pidana pembunuhan berencana tergolong  dalam  tindak  pidana  berat  dengan  ancaman  maksimal  pidana  mati.  Pembentuk KUHP  Lama  merumuskan  tindak  pidana  ini  sebagai  bentuk  pembunuhan  khas  yang memberatkan 21 . Perbedaan kedua jenis tindak pidana ini hanya terletak ada unsur “rencana” terlebih  dahulu.  Dilihat  dari  sikap  batin  kesalahan,  ancaman  pidana  pembunuhan  berencana diperberat  karena  pembunuhan  memang  sudah  diniatkkan  dari  awal  untuk  melakukan  suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat 22 .
Pembunuhan  berencana  yang  diatur  dalam  Pasal  340  KUHP  disebutkan  “barangsiapa sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam,  karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama  dua  puluh  tahun” 23 .  Unsur  pembeda  antara  tindak pidana  pembunuhan  (biasa/dalam  bentuk  pokok)  dan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana adalah  unsur  “dengan  rencana  terlebih  dahulu  (berencana).”  Unsur  berencana  tidak dirumuskan  pengertiannya  dalam  KUHP,  sehingga  pengertiannya  diperoleh  dari  pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim (yurisprudensi) mengenai tindak pidana pembunuhan  berencana 24 Menurut  Abidin  &  Hamzah 25 ,  “berencana”  mensyaratkan  antara timbulnya  kesengajaan  untuk  membunuh  orang  lain  dan  pelaksanaan  kesengajaan  tersebut ada waktu bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan  pembunuhan.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  pendapat  Hamzah  di  atas,  Soesilo mendefinisikan  pengertian  berencana  dengan  menyatakan  bahwa  antara  timbulnya  maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau  pembuat  dapat  berfikir  dengan  tenang,  misalnya  dengan  cara  bagaimanakah
20 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
21 Chazawi, Tindak  Pidana  Pornografi,  Penyerangan  Terhadap  Kepentinggan  Hukum  Mengenai Tegaknnya  Tatanan  Kehidupan  Ahlak  Dan  Moral  Kesusilaan  Yang  Menjunjung  Tingi  NilaiNilai  Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab .
22 Hamzah, Hukum Acara Pidana .
23 Hanafi;  Amrani;  Mahrus  Ali, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana:  Perkembangan  Dan  Penerapan (Jakarta: Rajawali, 2005).
24 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Jakarta: Kencana, 2017).
25 (2010)
pembunuhan  itu  akan  dilakukan.  Pembunuhan  berencana  membutuhkan  syarat  adanya pemikiran  yang  tenang  dari  pelaku  meskipun  dalam  waktu  yang  singkat  sebelum  atau  pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya 26 .
Kualitas  adanya  waktu  tertentu  dalam  berencana  menjadi  perdebatan.  Beberapa  ahli hukum  pidana  merelatifkan  kualitas  lamanya  waktu  tersebut,  meskipun  demikian  kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama 27 . Soesilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh  terlalu  lama,  terpenting  dalam  lamanya  waktu  tersebut  pelaku  dapat  memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya  yang  tenang  guna  merencanakan  segala  sesuatu 28 . Menurut  Chazawi 29 ,  adanya waktu  tertentu  dalam  pembunuhan  berencana  bersifat  relatif,  tidak  bergantung  singkatnya waktu  atau  lamanya  waktu,  bergantung  pada  keadaan  yang  konkret  pada  saat  kejadian. Meskipun  demikian,  jarak  waktu  tidak  terlalu  sempit  dan  juga  tidak  terlalu  lama.  Jika lamanya  waktu  terlalu  sempit  menandakan  pelaku  tidak  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk berfikir  dan  mempertimbangkan  kehendak  perbuatannya.  Sebaliknya,  jika  lamanya  waktu tertentu  terlalu  lama  akan  menghilangkan  hubungan  antara  kehendak  sampai  pada pelaksanaan kehendak.
Dapat  dipahami  bahwa  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  harus  memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu, harus  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  pembunuhan  yang  dilakukannya.  Dua  syarat tersebut  harus  dilengkapi  dengan  syarat  ketiga,  yaitu  pelaksanaan  kehendak  (perbuatan) dalam suasana tenang.
Berkaitan  dengan  studi  kasus  dalam  penelitian  ini,  yaitu  Pelaku  Bharada  E  yang mengajukan  diri  sebagai Justice  Collaborator padahal  merupakan  eksekutor  dalam  kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Syarat fundamental yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya tim Penyidik dan tim Penuntut Umum dalam serangkaian proses  hukumnya  adalah  apakah  tindak  pidana  tersebut  merupakan  tindak  pidana  yang
26 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , n.d.
27 Ibid.
28 Tongat, Hukum Pidana Materiil (Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Djambatan. , 2003.
29 (2001)
bersifat  serius  sebagaimana  ketentuan  yang  diatur  dalam  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  dan bukan  sebagai  pelaku  utama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  UU  No.31  Tahun 2014.
Kasus ini menjadi masalah serius karena melibatkan oknum kepolisian yang menjabat sebagai  Kadiv  Propam  Mabes  Polri.  Kasus  ini  juga  dilakukan  secara  terorganisir  karena adanya  upaya obstruciton  of  justice yang  melibatkan  6  perwira  polisi  bahkan  97  orang  polisi diperiksa dan 35 oknum diantaranya melanggar kode etik demi membantu rekayasa kasus ini. Maka dapat  dipahami  bahwa  meskipun  kasus  ini  merupakan  tindak  pidana  konvensional,  bukan tindak  pidana  khusus  seperti  korupsi,  terorisme,  narkotika,  pencucian  uang,  serta perdagangan  orang.  Kasus  ini  dianggap meruntuhkan citra lembaga  kepolisian. Maka sudah selayaknya  Bharada  E  sebagai  eksekutor  mendapatkan  dukungan  untuk  menjadi Justice Collaborator dengan  alasan  bahwa  dirinya  merupakan  anggota  kepolisian  paling  rendah pangkatnya  dan  mendapatkan  perintah  eksekusi  di  bawah  tekanan  dari  pimpinannya  yaitu Irjen FS untuk menembah rekannya sesama Polisi.
Adapun berkaitan dengan syarat harus bukan sebagai pelaku utama, meskipun Bharada E  adalah  eksekutor  namun  ia  bukan  pelaku  utama  melainkan  sebagai  pesuruh.  Hal  ini dikarenakan  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana,  harus  ada  perencanaan  terlebih dahulu  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  340  KUHP.  Sedangkan  Bharada  E melakukannya  dalam  keadaan  tanpa  perencanaan  sebelumnya.  Syarat  berencana  juga  harus timbul  adanya  kesengajaan  untuk  membunuh  orang  lain  dan  pelaksanaan  kesengajaan tersebut  ada  waktu  bagi  pembentuk  delik  untuk  memikirkan  dengan  tenang 30 .  Adanya rekayasa  kasus  juga  sudah  jelas  menyimpulkan  bahwa  sebenarnya  Irjen  FS  sebagai  Aktor Intelektual  atau  Pelaku  Utama  dalam  kasus  ini,  bukan  Bharada  E.  Maka  Bharada  E  berhak mengajukan diri sebagai justice collaborator agar kasusnya semakin terang benderang.
3. Pertimbangan  Hakim  dalam  Memberikan  Vonis  Terhadap  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Justice Collaborator
Berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/P.Jkt.Sel.,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  Terdakwa  Bharada  E  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan  berencana  sebagaimana  diatur  dan  berkaitan  dengan  beberapa  undang-undang diantaranya  Pasal  340  KUHP  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-
30 Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia .
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10A Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  kepadanya selama 1 (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  dan menetapkan terdakwa sebagai  Saksi  Pelaku  yang bekerjasama (Justice Collaborator) .
Putusan  Majelis  Hakim  lebih  ringan  dan  sangat  berbeda  jauh  dengan  tuntunan  Jaksa Penuntut  Umum  yang  menjatuhkan  piana  terhadap  terdakwa  Bharada  E  dnegan  pidana penjara  selama  12  (dua  belas)  tahun.  Pelaku  didakwa  dengan  Dakwaan  Primair  yang menyatakan  bahwa  perbuatan  terdakwa  merupakan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  340  KUHP  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  dan  dakwaan Subsidair  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  terdakwa  merupakan  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  338  KUHP  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP.  Pertimbangan  dasar  yang  menjadi  pembeda  dalam  kasus  ini  adalah  bahwa  Majelis Hakim  menetapkan  terdakwa  sebagai Justice  Collaborator sedangkan  Penuntut  Umum berbeda pandangan terkait hal ini.
Berdasarkan  keterangan  saksi  di  persidangan  yang  berjumlah  54  orang  beserta  saksi ahli  yang  berjumlah  4  orang,  beberapa  pertimbangan  majelis  Majelis  Hakim  dalam  dua dakwaan.  Dakwaan  Primair;  mengandung  5  unsur  yaitu  1)  “barang  siapa”;  2)“dengan sengaja”;  3)“dengan  direncanakan  lebih  dahulu”;  4)  “merampas  nyawa  orang  lain”;  dan 5)“yang  melakukan,  menyuruh  lakukan  atau  turut  serta  melakukan”.  Bahwa  kelima  unsur tersebut  telah  terbukti  dalam  fakta  persidangan,  khususnya  unsur  ketiga  yang  dilakukan dengan  perencanaan  karena  dilakukannya  karena  terdakwa  melakukan  perbuatannya  dalam keadaan  tenang  dan  dapat  mengetahui  konsekuensinya.  Adapun  terkait  Dakwaan  Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah terpenuhi semua pada Dakwaan Primair.
Majelis  Hakim  juga  dalam  pertimbangannya  menolak  nota  pembelaan  dari  Penasihat Hukum terdakwa dengan berbagai pernyataan antara lain bahwa terdakwa merupakan pelaku yang  dusuruh  melakukan  tindak  pindana  pembunuhan  yang  telah  direncanakan  oleh atasannya  yaitu Irjen FS. Terdakwa dalam keterangannya berdasarkan kepangkatannya yang merupakan  pangkat  terendah  dalam  kesatuan  Polri  mengatakan  bahwa  ia  tidak  pernah diajarkan  menganalisa  atau  mempertanyakan  perintah  dalam  pelatihan-pelatihannya  maka terdakwa berhak untuk tidak dipidana sebagaimana Pasal 51 ayat (1).
Adapun  terkait  dengan  pengajuan  sebagai justice  collaborator, Majelis  Hakim menimbang  bahwa  kasus  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  “tindak  pidana  dalam  kasus
tertentu”  sebagaimana  rekomendasi    dari  LPSK  serta  hakim  juga  menilai  bahwa  terdakwa benar  hanya  sebagai  orang  yang  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  dan Majelis Hakim mengapresiasi terdakwa yang berani mengungkap semua tabir dalam kasus ini dengan  penuh  kejujuran,  keberanian,  dan  keteguhan  sehingga  berhak  mendapatkan penghargaan sebagai justice collaborator sebagaimana ditentutan dalam Pasla 10A UU PSK. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal  yang meringkankan diantaranya, terdaka sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan masih muda sehingga diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari.
Adanya  salah  satu  substansi  putusan  dari  hakim  yang  menetapkan  terdakwa  sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator menandakan bahwa hakim memiliki kedudukan  penting  ketika  memutuskan  perkara  yang  diajukannya,  meskipun  tidak  sesuai dengan  apa  yang  didalilkan  oleh  penuntut  umum  karena  pada  dasarnya  Hakim  tidak  hanya bertugas memutuskan suatu perkara secara normatif saja, melainkan juga Hakim juga wajib menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat,  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## C. Penutup
Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa justice collaborator dapat menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam  menangani  tindak  pidana  yang  terorganisir seperti  korupsi,  pencucian  uang,  teorrisme,  narkotika,  dan  kejahatan  kemanusiaan  seperti perdagangan  orang  yang  dianggap  telah  menimbulkan  gangguan  serius  pada  masyarakat. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dapat mengakomodir  hak-hak  spesial  dari justice  collaborator sebagai  saksi  pelaku  yang  bekerja sama  dengan  penegak  hukum  dan  harus  diberikan  penghargaan  atas  kerjasamanya  dalam mengungkap kasus.
Syarat  utama  untuk  menjadi justice  collaborator adalah  pelaku  bukan  sebagai  pelaku utama  serta  kasus  yang  dialaminya  merupakan  kasus  tertentu  yang  dapat  menimbulkan ganggunan  serius  pada  masyarakat.  Berdasarkan  studi  kasus,  Bharada  E  dapat  ditetapkan sebagai justice  collaborator karena  bukan  sebagai  pelaku  utama  melainkan  hanya  sebagai pesuruh.  Adapun  mengenai  kasusnya  meskipun  tergolong  sebagai  tindak  pidana konvensional,  namun  kasus  ini  dianggap  meruntuhkan  citra  lembaga  kepolisian  karena
sempat  ada  upaya  rekayasa  kasus  dari  aktor  intelektualnya  yang  merupakan  pejabat  tinggi Polri.
Ada  banyak  dampak  positif  dari  peran Justice  Collaborator dalam  kasus  ini  yaitu kejahatan yang sudah sedemikan rupa agar tidak melibatkan banyak pihak, menjadi terbuka. Dapat  dipahami  bahwa  dalam  kasus  ini  banyak  mencerminkan  ketidakprofesionalan  aparat penegak  hukum  karena  intervensi  dari  petinggi  Polri  yang  menjadi  pelakunya.  Sebenarnya banyak  kasus-kasus  serupa  yang  dapat  diungkap  karena  peran justice  collaborator ,  namun karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  adanya  perlindungan  dari  LPSK menjadikan  masyarakat  menjadi  pasif.  Dengan  adanya  kasus  ini,  peran  LPSK  dalam mensosialisasikan pentingnya menjadi justice collaborator harus ditingkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

## D. Daftar Pustaka
Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) . Jakarta: Kencana, 2017. Ali,  Hanafi;  Amrani;  Mahrus. Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana:  Perkembangan  Dan Penerapan . Jakarta: Rajawali, 2005.
ANTARANTB.  “Rekap  Vonis  5  Terdakwa  Pembunuhan  Brigadir  J  Dari  Hukuman  Mati Sampai 1,5 Tahun Penjara.” Antaranews.Com . Arief,  Muladi  dan  Barda  Nawawi. Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana .  Bandung:  Alumni, 2010.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
———. Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentinggan Hukum Mengenai Tegaknnya  Tatanan  Kehidupan  Ahlak  Dan  Moral  Kesusilaan Yang  Menjunjung  Tingi NilaiNilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab . Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
CNN. “Bharada E Resmi Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator.” Cnnindonesia.Com .
———.  “Daftar  6  Polisi  Tersangka  Obstruction  of  Justice  Kasus  Brigadir  J.” Cnnindonesia.Com . Hamzah,  A.Z.  Abidin;  Andi. Pengantar  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia .  Edited  by Musayyedah; Nirwana Rasyid. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Ibrahim,  Johnny. Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:  Bayu  Media Publishing , 2005.
Kompas. “Hukuman  Yang  Diterima Richard  Eliezer, Dari  Vonis 1,5  Tahun Penjara Hingga Sanksi Etik.” Kompas.Com .
Laia,  Laka  Dodo.  “Perlindungan  Hukum  Dalam  Penerapan  Hukuman  Mati  Pada  Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 1 (2021). Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
Lilik  Mulyadi,  Dkk. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Whistelblower  Dan  Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime . Bogor, 2013. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana , n.d. ———. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . 25th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Nugraha,  Aswin. Pembuktian  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Di  Persidangan .  Surabaya:  FH UPN “Veteran” Jawa Timur, 2012.
Prodjodikoro,  Wirjono. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Refika Adiatma, 2011.
Purnamasari,  Andi  Intan.  “Dekriminalisasi  Tindak  Pidana:  Membedah  Keadilan  Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana.” Gorontalo Law Review 2, no. 1 (2019).
Ronaldo,  Martin.  “Terungkap!  Begini  Awal  Mulanya  Ferdy  Sambo  Rekayasa  Kasus Pembunuhan Brigadir J.” Okezone.Com .
Suriyanto,  Dedi  Iskadar;  Yusuf  M.  Said;  “Dedi  Iskandar;  Yusuf  M.  Said;  Suriyanto.” JIIPI (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 1, no. 5 (2022): 6.
Tarigan,  Muhammad  Khadafi;  Erni  Darmayanti;  Edi  Kristianta.  “Kajian  Kriminologi Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Sebagai  Saksi  Justice Collaborator.” Lex Justitia S 5, no. 1 (2023). Tongat. Hukum  Pidana  Materiil  (Tinjauan  Atas  Tindak  Pidana  Terhadap  Subjek  Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Djambatan. , 2003.