Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 10, Oktober 2020

## PELAKSANAAN  BEBAS  BERSYARAT  SEBAGAI  UPAYA  PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG

## Dini Busra
Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, Indonesia Email: dinibusra94@gmail.com

## Abstract
The  development  pattern  in  the  penal  system,  based  on  Law  Number  12  of  1995 concerning  Corrections,  is  carried  out  gradually  to  integrate  inmates  into  the community  through  a  Parole  program  consisting  of  Conditional  Exemption  (PB), Pre-Free Leave (CMB), and Conditional Leave (CB). The parole in the penitentiary system is intended to integrate inmates in associating with the community  to be re- accepted as part of the community members. The research analysis concerning the implementation of parole in Class IIA Penitentiary in Padang was conducted using the  empirical  law  research  method.  The  collected  data  were  then  analyzed  and presented  in  the  form  of  descriptive  analysis.  The  implementation  of  Parole  an inmates  development  effort  in  Class  IIA  Penitentiary  in  Padang  is  based  on  the provisions of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 03 of 2018 concerning  Terms  and  Procedures  for  granting  Remission,  Assimilation,  Family Visit  Leave,  Conditional  Exemption,  Pre-Free  Leave,  and  Conditional  Leave. Referring to  the  aforementioned  rule,  the  penitentiary  runs  a  parole  program  with an administrative governance system aimed at optimizing the implementation of said program.  From  the  research  results,  the  implementation  of  the  parole  program  in Class IIA Penitentiary in Padang faced several obstacles, including obstacles in the legal administration system and in terms of inmates-wise.

## Keywords: Parole; Development; Penitentiary

## Abstrak
Pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  dilakukan  secara  bertahap  sampai  pada upaya  pengintegrasian  narapidana  ke  masyarakat  melalui  program  bebas  bersyarat yang  terdiri  dari  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti  Menjelang  Bebas  (CMB),  dan Cuti  Bersyarat  (CB).  Peranan  bebas  bersyarat  dalam  sistem  pemasyarakatan dimaksudkan  untuk  mengintegrasikan  narapidana  bergaul  dengan  masyarakat  guna bisa  diterima  kembali  sebagai  bagian  dari  anggota masyarakat.  Pembahasan  kajian terhadap  bebas  bersyarat  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  dilakukan  dengan  metode penelitian  hukum  empiris.  Data  yang  didapat  kemudian  dianalisis  dan  disajikan dalam  bentuk  deskriptif  analitis.  Pelaksanaan  bebas  bersyarat  sebagai  upaya pembinaan  narapidana  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  didasarkan  pada  ketentuan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  03  Tahun  2018 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat.  Merujuk  pada
aturan  tersebut  Lapas  Kelas  IIA  Padang  menjalankan  program  bebas  bersyarat dengan  sistem  tata  kelola  administrasi  yang  ditujukan  untuk  mengoptimalkan pelaksanaan  program  bebas  bersyarat.  Dari  kajian  tersebut  pelaksanaan  program bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ditemukan beberapa kendala  yang  meliputi  kendala  dalam  sistem  administrasi  hukum  dan  kendala  dari sisi narapidana itu sendiri.
Kata kunci: Bebas Bersyarat; Pembinaan; Pemasyarakatan

## Pendahuluan
Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  menyebutkan  bahwa Lembaga  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Lapas  adalah  tempat  untuk melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  (Situmorang, HAM,  &  Kav,  2019).  Dalam  rangka  mewujudkan  pola  pembinaan  tersebut  salah  satu upaya  yang  ditempuh  adalah  pelaksanaan  program  bebas  bersyarat  yang  terdiri  dari Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti  Menjelang  Bebas  (CMB)  dan  Cuti  Bersyarat  (CB), yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan (Setyowati, 2014). Bebas  bersyarat  dipahami  sebagai  bentuk  pembinaan  untuk  mengintegrasikan narapidana  ke  dalam  kehidupan  masyarakat  setelah  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan  (Tirtakusuma,  2020).  Pelaksanaan  hak-hak  warga  binaan  pemasyarakatan tentang  bebas  bersyarat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  kemudian  diatur  lebih  lanjut  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  Tahun  2012  yang  ditindaklanjuti  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia sebagai peraturan pelaksana dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  03  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peranan  bebas  bersyarat  dalam  sistem  pemasyarakatan  dimaksudkan  untuk mengintegrasikan  narapidana  bergaul  dengan  masyarakat  dan  latihan  hidup bermasyarakat  guna  bisa  diterima  kembali  sebagai  bagian  dari  anggota  masyarakat (Bahtiar, 2018). Bebas bersyarat juga untuk memberikan kesempatan kepada narapidana berkumpul  kembali  bersama  keluarga  dan  masyarakat  serta  mengembalikan kepercayaan  pada  diri  sendiri  bahwa  ia  mampu  hidup  dan  berbuat  dengan  baik  serta untuk mengembalikan rasa tanggungjawab dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat agar selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi (Sudirman, 2015).
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Padang  sebagai  salah  satu  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Pemasyarakatan  yang  menjalankan tugas  melaksanakan  pembinaan bagi warga  binaan  pemasyarakatan.  Namun  dalam  kenyataannya,  pemberian  hak-hak narapidana  khususnya  pemberian  bebas  bersyarat  masih  belum  efektif  dan  belum optimal.
Berdasarkan  data  dari  Sub  Seksi  Bimbingan  Pemasyarakatan  dan  Perawatan Lapas  Kelas  IIA  Padang,  narapidana  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  yang  mendapatkan
bebas bersyarat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung tahun 2017 sampai dengan 2019.
Tabel 1 Data narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang Tahun 2017-2019 No Tahun Usulan Bebas Bersyarat Narapidana Jumlah Narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat PB CB CMB PB CB CMB 1 2017 299 10 5 165 10 5 2 2018 368 13 3 179 13 3 3 2019 284 12 19 241 6 13 JUMLAH 951 35 27 585 29 21 Rata-rata 338 212
Sumber:    Subseksi  Bimbingan  Kemasyarakatan  dan  Perawatan,  Seksi  Bimbingan

## Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Padang
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana yang mendapatkan bebas  bersyarat  dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak  tahun  2017  sampai dengan 2019 rata-rata berjumlah 212 orang per tahun. Jumlah yang mendapatkan bebas bersyarat  tersebut  jauh  lebih  sedikit  dibanding  dengan  rata-rata  jumlah  usulan  bebas bersyarat narapidana pertahunnya yaitu 338 orang.
Timbulnya  masalah  ini  pada  dasarnya  terjadi  pada  adanya  pertimbangan  yang dilakukan  oleh  petugas  pemasyarakatan  dalam  memberikan  program  bebas  bersyarat bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Padang.  Timbulnya pertimbangan  dalam  pemberian  bebas  bersyarat  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  aturan tentang pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat sebagaimana awalnya diatur dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.2.PK.04-10  Tahun  2007 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas.  Dalam  ketentuan  tersebut  diungkapkan  bahwa  dalam  pemberian program bebas bersyarat harus memenuhi dua syarat utama yakni syarat substantif dan syarat administratif.Pertimbangan tersebut diberikan oleh petugas pemasyarakatan guna menilai keabsahan syarat substantif dan syarat administratif untuk semua program bebas bersyarat.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  menggunakan  metode  penelitian  hukum empiris  adalah  pendekatan  dengan  cara  melihat  dan  mengamati  faktor  dan  norma hukum  yang  berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  mengetahui bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat  dengan  tipe  penelitian  tipe  penelitian  yang penulis  gunakan  adalah deskriptif  analitis (Moleong,  2017). Deskriptif  analitis yaitu untuk  menggambarkan  sekaligus  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  dan teori-teori  hukum  tentang  manusia,  keadaan,  dan  gejala-gejala  lainnya  yang  berkaitan dengan  permasalahan.  Pelaksanaan  bebas  bersyarat  bagi  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Padang  (Prastowo,  2011).  Sumber  data  yang  digunakan
dalam  penelitian  ini  meliputi  data  sekunder  sebagai  data  utama  dan  didukung  data primer.  Data  tersebut  dikumpulkan  melalui  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Dasar pertimbangan pemberian bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
Landasan  hukum  tentang  adanya  bebas  bersyarat  didasarkan  pada  Pasal  15 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepadanya  yang  sekurang-kurangnya harus  9  (sembilan)  bulan,  maka  kepadanya  dapat  diberikan  pelepasan  bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana” (Astuti, 2013).
Dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  k,  dan  l  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang  Bebas  merupakan  bagian  dari  hak-hak  narapidana.  Ketentuan  tersebut diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Hak-hak  narapidana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Nomor  M.2.PK.04-10  Tahun  2007  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat  dengan  ditambahkannya  ketentuan  tentang  Cuti  Bersyarat  sebagai  salah satu  hak  dari  narapidana  (Noeke  Sri  Wardhani,  Sri  Hartati,  2015).  Ketentuan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tersebut  kemudian  diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yang kemudian  dirubah  lagi  dengan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Nomor  21  Tahun  2013  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi,  Asimiliasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat,  yang  selanjutnya  dirubah  lagi  menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (KemenkumHAM, 2013) (KemenkumHAM, 2018).
Berdasarkan  ketentuan  tentang  bebas  bersyarat  di  atas  terdapat  beberapa pertimbangan-pertimbangan  dalam  memberikan  program  bebas  bersyarat. Timbulnya pertimbangan dalam pemberian bebas bersyarat tersebut dilatarbelakangi  oleh  aturan  tentang  pelaksanaan  program  Pembebasan  Bersyarat sebagaimana  awalnya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.2.PK.04-10  Tahun  2007.  Dalam  ketentuan tersebut  disebutkan  bahwa  dalam  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  harus memenuhi dua syarat utama yakni syarat substantif dan syarat administratif.
Pada  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  M.2.PK.04-10  Tahun  2007  disebutkan  persyaratan  substantif yang harus dipenuhi narapidana agar mendapatkan program bebas bersyarat adalah:
1. Telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
a. Pembebasan  Bersyarat,  2/3  (dua  pertiga)  dari  masa  pidananya,  dengan ketentuan  2/3 (dua  pertiga)  dari  masa  pidana  tersebut tidak  kurang  dari  9 (Sembilan) bulan;
b. Cuti  Menjelang  Bebas,  2/3  (dua  pertiga) dari  masa  pidananya  dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
c. Cuti  Bersyarat,  2/3  (dua  pertiga)  dari  masa  pidananya  dan  jangka  waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan;
Sedangkan  persyaratan  administratif  program  bebas  bersyarat  diatur  pada Pasal  7  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  M.2.PK.04-10  Tahun  2007  sebagai  berikut  (Kementerian  Hukum  dan HAM, 2007):
1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan  atau  laporan  perkembangan  pembinaan  narapidana  dan  anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
3. Surat pemberitahuan Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  atau  Cuti  Bersyarat  terhadap  narapidana  dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan;
4. Salinan  Register  F  (daftar  yang  memuat  tentang  pelanggaran  tata  tertib  yang dilakukan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  selama  menjalani  masa pidana) dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
6. Surat  pernyataan  kesanggupan  dari  pihak  yang  akan  menerima  narapidana  dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau  swasta  dengan  diketahui  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat  serendah- rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
7. Bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
a. Surat  jaminan  dari  Kedutaan  Besar/Konsulat  Negara  orang  asing bersangkutan bahwa narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak akan melarikan  diri  dan  mentaati  aturan-aturan  yang  berlaku  selama  manjalani masa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat;
b. Surat  Keterangan  dari  Kepala  Kantor  Imigrasi  setempat  mengenai  status keimigrasian yang bersangkutan.
Persyaratan  yang  menjadi  pertimbangan  petugas  lapas  dalam  memberikan program  bebas  bersyarat  tersebut  diperbarui  oleh  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  03  Tahun  2018.    Pada  Pasal  114  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 03  Tahun  2018,  Persyaratan  administratif cuti bersyarat yang semula  jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan di rubah menjadi jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
Selanjutnya diperjelas pada Pasal 87 ayat (2),  Pasal 105 ayat (2), dan Pasal 118  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  03  Tahun 2018  bahwa  terhadap  surat  pemberitahuan  kepada  Kejaksaan  Negeri  tentang rencana  pemberian  program  bebas  bersyarat  terhadap  narapidana  yang  tidak mendapatkan  balasan  dari  Kejaksaan  Negeri  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, program bebas tetap diberikan.
Selanjutnya  untuk  pemberian  program  bebas  bersyarat  terhadap  narapidana yang  melanggar  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  yang  terdiri  dari pelaku  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika, korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi (Sulianto, 2019). Persyaratan pemberian  program  bebas  bersyarat  lebih  diperketat  dengan  tujuan  untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Pada Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun  2018,  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi  narapidana  yang  melakukan tindak  pidana  terorisme  selain  harus  memenuhi  syarat  administratif  dan  substantif di atas, harus juga memenuhi syarat:
1. Bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
3. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;
4. Telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakanikrar:
5. Kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
6. Tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi Narapidana warga negara asing.
Sedangkan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika dan  prekursor  narkotika  serta  psikotropika  pada  Pasal  85,  narapidana  juga  harus memenuhi syarat:
1. Bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;dan
3. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
Selanjutnya pada Pasal 87 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  03  Tahun  2018  disebutkan  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  kejahatan terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat  dan  kejahatan transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain  harus  memenuhi  syarat  juga  harus memenuhi syarat:
1. Bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;dan
3. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
1. Surat  keterangan  bersedia  bekerjasama  untuk  membantu  membongkar  tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
2. Fotokopi  kutipan  putusan  hakim  dan  berita  acara  pelaksanaan  putusan pengadilan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh KepalaBapas
5. Surat  pemberitahuan  ke  Kejaksaan  Negeri  tentang  rencana  pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yangbersangkutan;
6. Salinan register F dari Kepala Lapas;
7. Salinan daftar perubahan dari KepalaLapas;
8. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan me1anggar hukum;dan
9. Surat  jaminan  kesanggupan  dari  pihak  Keluarga,  atau  Wali,  atau  Lembaga Sosial,  atau  instansi  pemerintah,  atau  instansi  swasta,  atau  Yayasan  yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yangmenyatakan:
a. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
b. membantu  dalam  membimbing  dan  mengawasi  Narapidana  selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
Terpenuhinya syarat bebas bersyarat berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, maka  petugas  lapas  dapat  mengusulkan  program  bebas  bersyarat  terhadap narapidana sistem informasi pemasyarakatan atau Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)  yang  terintegrasi  antara  unit  pelaksana  teknis  pemasyarakatan  yang  ada  di Lapas,  Kantor  Wilayah  dan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Marlina, 2011). Berdasarkan aturan tersebut Lapas Kelas IIA Padang melakukan pendataan terhadap narapidana yang  telah  memenuhi  syarat  dan  memiliki  kelengkapan  dokumen  untuk mendapatkan bebas bersyarat.
Data  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat  tersebut  dicatat  dalam  data narapidana yang akan diusulkan pemberian bebas bersyarat. Data yang ada tersebut diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Kelas IIA Padang untuk  mendapatkan  penilaian  sebagai  rekomendasi  yang  akan  diserahkan  kepada Kepala  Lapas  untuk  mendapat  persetujuan.  Pelaksanaan  penilaian  yang  dilakukan oleh  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Lapas  Kelas  IIA  Padang  akan  menjadi rekomendasi usulan pemberian bebas bersyarat.
Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Padang merupakan tim yang dibentuk  di  bawah  penanggung  jawab  Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang.  Struktur Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Padang diketuai oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Padang. Struktur  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Lapas  Kelas  IIA  Padang  dapat  dilihat berdasarkan skema di bawah ini :
Gambar 1

## Struktur Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Padang

## Sumber : Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Padang
Pertimbangan  pemberian  bebas  bersyarat  kepada  narapidana  oleh  petugas Lapas Kelas IIA Padang juga harus memperhatikan tata cara pelaksanaan program bebas bersyarat  yang dilaksanakan dengan prosedural sebagai berikut :
1. Data  narapidana  yang  akan  mendapatkan  usulan  bebas  bersyarat  diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan.
2. Ketua  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  mengundang  anggota  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  untuk  melakukan  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan guna  melakukan  penilaian  terhadap  narapidana  yang  akan  diberikan rekomendasi usulan bebas bersyarat.
3. Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  melakukan  persidangan  terhadap  narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapat rekomendasi usulan pemberian bebas bersyarat.
4. Hasil  penilaian  langsung  terhadap  narapidana  dibahas  oleh  Tim  Pengamat Pemasyarakatan guna menjadi rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk diajukan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Padang.
5. Kepala Lapas Kelas IIA Padang akan memberikan pandangan, baik itu berupa persetujuan,  penolakan  ataupun  perbaikan  atas  rekomendasi  Tim  Pengamat Pemasyarakatan.
a. Rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diterima oleh Kepala Lapas akan diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
b. Rekomendasi  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  yang  direvisi  akan diperbaiki  oleh  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  berdasarkan  saran  dan masukan dari Kepala Lapas Kelas IIA Padang.
Penanggung Jawab : Kepala Lapas Ketua: Kasi Binadik Sekretaris: Kasubsi Bimaswat Ka.KPLP Anggota Kasi Adm. Kamtib Kasi Giatja Kasubsi Registrasi
Dokter
Lapas
c. Rekomendasi  yang  ditolak  akan  dilakukan  penilaian  ulang  pada  sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berikutnya.
6. Rekomendasi usulan pemberian bebas bersyarat yang telah disetujui oleh Tim Pengamat  Pemasyarakatan  Lapas  Kelas  IIA  Padang  akan  diberitahukan kepada  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Padang  sebagai  eksekutor  guna  mendapat persetujuan  tentang  tidak  adanya  perkara  lain  belum  di  putus    yang  terkait dengan narapidana yang akan diusulkan pemberian bebas bersyarat.
7. Pemberitahuan  tersebut  akan  dibalas  sebagai  bentuk  persetujuan  oleh Kejaksaan  Negeri  Padang,  dan  jika  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)  hari sejak  disampaikannya  pemberitahuan  tidak  dapat  balasan  maka  dianggap disetujui  untuk  diteruskan  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
8. Hasil  rekomendasi  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Lapas  Kelas  IIA  Padang yang  diusulkan  oleh  Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang  yang  telah  memenuhi persyaratan,  selanjutnya  akan  diperiksa  oleh  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera Barat.
9. Berdasarkan rekomendasi usulan pemberian bebas bersyarat dari Lapas Kelas IIA  Padang,  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pemeriksaan dan penilaian berkas yang  diusulkan  untuk  masing-masing  narapidana  yang  akan  mendapatkan program bebas bersyarat.
10. Penilaian  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat  dapat  berupa  persetujuan, penolakan atau revisi.
a. Penolakan  terhadap  usulan  rekomendasi  Lapas  Kelas  IIA  Padang  akan dikembalikan  kepada  Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang  untuk mendapatkan penilaian ulang dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Kelas  IIA  Padang  guna  diusulkan  ulang  pada  masa  pengusulan berikutnya.
b. Penilaian  berupa  revisi  dikembalikan  kepada  Kepala  Lapas  Kelas  IIA Padang untuk diperbaiki berdasarkan usulan yang diberikan.
11. Rekomendasi  usulan  Pemberian  bebas  bersyarat  yang  diajukan  oleh  Lapas Kelas  IIA  Padang  yang  disetujui  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat  akan  diteruskan  ke  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  untuk  mendapatkan  persetujuan  dikeluarkannya  Surat Keputusan  (SK)  Pemberian  bebas  bersyarat  terhadap  narapidana  yang diusulkan  setelah  melalui  penilaian  dan  pemeriksaan  dari  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
12. Rekomendasi  usulan  pemberian  bebas  bersyarat  yang  disetujui  oleh  Tim Pengamat  Pemasyarakatan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  akan  diterbitkan  Surat Keputusan  bebas  bersyarat  terhadap  narapidana  atas  nama  Menteri berdasarkan  persetujuan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
13. Kepala Lapas Kelas IIA Padang melaksanakan surat keputusan tersebut guna memberikan bebas bersyarat terhadap narapidana yang telah disetujui usulan bebas bersyarat.
14. Narapidana yang telah mendapatkan bebas bersyarat selanjutnya disampaikan kepada  Kejaksaan  Negeri  Padang  sebagai  salah  satu  insitusi  pengawas pelaksanaan  bebas  bersyarat  terhadap  narapidana    yang  menjalani  program bebas bersyarat.
15. Bersamaan  dengan  itu  Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang  menyerahkan narapidana kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk selanjutnya menjadi klien dari Bapas untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam menjalankan program bebas bersyarat.
Tata  cara  bebas  bersyarat  yang  dilaksanakan  oleh  Lapas  Kelas  IIA  Padang sebagaimana  diuraikan  di  atas  pada  dasarnya  merujuk  pada  tata  aturan  hukum sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  03  Tahun  2018.  Jadi,  dapat  disimpulkan  pertimbangan- pertimbangan  dalam  pemberian  program  bebas  bersyarat  di  Lapas  Kelas  IIA Padang  diberikan  oleh  Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang,  Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat,  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Berdasarkan aturan hukum tersebut juga dapat dipahami bahwa pertimbangan dalam pemberian program bebas bersyarat yang terdiri dari Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  didasarkan  pada  terpenuhinya  syarat substantif  dan  syarat  administratif.  Apabila  syarat  substantif  dan  administratif  di atas tidak terpenuhi maka program pembinaan melalui bebas bersyarat tidak dapat diberikan.
B. Pelaksanaan  Bebas  Bersyarat  Sebagai  Kegiatan  Pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03
Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi.  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat. Pada peraturan menteri tersebut ketentuan tentang bebas bersyarat yang terdiri  dari  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat terdapat  beberapa  syarat  dan  tata  cara  yang  harus  dipenuhi  dalam  pelaksanaan program tersebut.
Data  usulan  dan  data  realisasi  pemberian  program  bebas  bersyarat  yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Padang menunjukkan bahwa program pembinaan
tersebut  dijalankan  secara  selektif,  sehingga  data  usulan  dan  realisasi  pemberian program  bebas  bersyarat  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  usulan  yang  diajukan mendapat  persetujuan  dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  untuk  diterbitkan  Surat Keputusan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  semua  usulan  bebas  bersyarat  yang diajukan harus melalui  seleksi yang ketat berdasarkan aturan yang berlaku.
Menurut  Bapak  Alfin,  Pelaksanaan  pembinaan  melalui  program  bebas bersyarat  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  dijalankan  sesuai  dengan  aturan.  Terhadap program  Pembebasan  Bersyarat  yang  dilaksanakan  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat diberikan terhadap narapidana  yang  telah  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  2/3  (dua  per  tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
Ketentuan  Pasal  82  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  03  Tahun  2018  menjadi  syarat  dasar  untuk  pelaksanaan  program Pembebasan Bersyarat yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Padang. Terhadap syarat  dasar  tersebut,  Lapas  Kelas  IIA  Padang  telah  melakukan  pendataan narapidana  yang  telah  menjalani  2/3  masa  pidana  dengan  paling  singkat  9 (sembilan)  bulan  melalui  sistem  data  base  yang  dimiliki  oleh  Lapas  Kelas  IIA Padang.  Data  yang  ada  tersebut  akan  menjadi  objek  kerja  dari  Tim  Pengamat Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Padang untuk dinilai kelayakan dan kelengkapan dokumennya guna diusulkan pemberian program Pembebasan Bersyarat .
Sistem pendataan narapidana yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Padang untuk pemberian program Pembebasan Bersyarat tersebut lebih ditujukan terhadap narapidana  yang  menjalani  masa  hukuman  diatas  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan, sehingga program Pembebasan Bersyarat yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Padang lebih tertuju terhadap narapidana yang menjalani hukuman tinggi. Tingkat hukuman  yang  menjadi  sasaran  dari  pembinaan  melalui  program  Pembebasan Bersyarat  memberi  implikasi  terhadap  syarat  penetapan  keputusan  pengabulan permohonan  Pembebasan  Bersyarat  yang  menghendaki  adanya  persetujuan  dari Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indoneisa  atas  permohonan  pelaksanaan  program  Pembebasan  Bersyarat yang diajukan oleh Lapas Kelas IIA Padang melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat.  Persetujuan  dari  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  tersebut  sebagai  bentuk  pernyataan  adanya  persetujuan  dari  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  penerbitan  Surat  Keputusan  Pembebasan Bersyarat  (SK  PB)  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  43  ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  bahwa  “Pemberian  Pembebasan  Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.
Berdasarkan  prosedur  pemberian  program  Pembebasan  Bersyarat  (PB) tersebut  terlihat  bahwa  pemberian  program  Pembebasan  Bersyarat  memiliki
prosedur  berlapis  dalam  penilaiannya  yang  membutuhkan  persetujuan  dari Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia    di  Jakarta  guna  penerbitan  keputusan  pemberian  Pembebasan Bersyarat  (PB)  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri.  Berlapisnya persetujuan  pemberian  program  Pembebasan  Bersyarat  (PB)  dapat  dilihat  dari tahapan  persetujuan  atas  rekomendasi  yang  diusulkan  oleh  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  Lapas  Kelas  IIA  Padang  yang  menghendaki  lagi  penilaian  dari Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Sumatera  Barat  yang  akan  dinilai  lagi  oleh  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan HAM  RI  untuk  memberikan  persetujuan  atas  usulan  rekomendasi  pemberian program  Pembebasan  Bersyarat  (PB)  guna  diterbitkannya  Surat  Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) berdasarkan Keputusan Menteri.
Di sisi lain narapidana dengan tingkat hukuman diatas 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan merupakan jumlah terbesar di Lapas Kelas IIA Padang.  Hal itu dapat dilihat dari data jumlah narapidana dengan tingkat hukuman diatas 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan  terhitung  pada  Mei  2020  jumlahnya  mencapai  hampir  90%  dari  jumlah narapidana  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang.  Oleh  sebab  itu  keberhasilan  pembinaan melalui  program  bebas  bersyarat  sangat  ditentukan  oleh  keberhasilan  pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat. Sebab program Pembebasan Bersyarat ini menjadi prioritas  dengan  jumlah  terbesar  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  Lapas  Kelas  IIA Padang.
Dalam implementasi pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat dipengaruhi  oleh  pelaksanaan  program  remisi  yang  didapatkan  oleh  narapidana. Walaupun  berdasarkan  aturan  yang  ada  dua  program  tersebut  merupakan  dua program  pembinaan  yang  berbeda  namun  dalam  penerapannya  kedua  program tersebut  saling  berkaitan  dalam  pelaksanaannya.  Keterkaitan  dua  program pembinaan  tersebut  juga  terjadi  dalam  pelaksanaan  pemberian  program Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Padang. Kaitan itu berhubungan dengan penghitungan  masa  jatuh  tempo  penerimaan  program  Pembebasan  Bersyarat  yang diberikan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Padang, dimana dalam penentuan masa  Pembebasan  Bersyarat  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  dilakukan  setelah dikurangi masa remisi yang didapatkan oleh narapidana.
Merujuk  pada  aturan  tentang  pelaksanaan  program  Pembebasan  Bersyarat yang  menyatakan  bahwa  program  Pembebasan  Bersyarat  diberikan  terhadap narapidana  yang  telah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  per  tiga)  masa pidana,  maka  terhadap  narapidana  yang  akan  menjalani  program  Pembebasan Bersyarat  didasarkan  pada  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidananya.  Setelah  ditetapkan 2/3  (dua  per  tiga)  dari  masa  pidana  tersebut,  selanjutnya  terhadap  narapidana tersebut  dikurangi  dengan  remisi  yang  telah  didapatkan  selama  menjalani  masa pidananya.
Tindak  pidana  dari  narapidana  akan  mempengaruhi  program  Pembebasan Bersyarat  yang  diberikan  terhadap  narapidana  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang. Tindak pidana  yang  memberi  pengaruh  terhadap  program  Pembebasan  Bersyarat  ini didasarkan  pada  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 43A Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan:
1. Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  untuk  narapidana  yang  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
a. bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per  tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
c. telah menjalani  Asimilasi  paling  sedikit 1/2  (satu  per  dua)  dari  sisa  masa pidana yang wajib dijalani; dan
d. telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas  kesalahan  yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara tertulis  bagi  Narapidana  Warga  Negara  Asing,  yang  dipidana  karena melakukan tindak pidana terorisme.
2. Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor  narkotika,  psikotropika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya berlaku  terhadap  Narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun.
3. Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a harus  dinyatakan  secara  tertulis  oleh  instansi  penegak  hukum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  43A  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012  tersebut  menetapkan  bahwa  pelaksanaan  program  Pembebasan  Bersyarat terhadap narapidana tindak pidana narkotika dengan masa hukuman paling singkat 5  (lima)  tahun  dan  narapidana  tindak  pidana  korupsi  mengharuskan  adanya persyaratan  tambahan  yang  harus  dipenuhi  untuk  bisa  diberikannya  program Pembebasan  Bersyarat.  Syarat  tambahan  tersebut  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  43A  ayat  (1)  huruf  “a”  dan  “c”  dan  ayat  (3)  yang  menghendaki  adanya kesediaan  dari  narapidana  untuk  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk
membantu  membongkar  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Terhadap narapidana  tersebut  juga  diharuskan  untuk  menjalani  asimilasi  paling  sedikit  1/2 (satu  per  dua)  dari  sisa  masa  pidana  yang  wajib  dijalani.  Kesediaan  untuk bekerjasama tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan  program  Cuti  Menjelang  Bebas  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang dilakukan  dengan  dasar  telah  adanya  lewat  waktu  untuk  pelaksanaan  program Pembebasan Bersyarat, sehingga terhadap narapidana yang demikian itu diberikan program  Cuti  Menjelang  Bebas  sebesar  remisi  yang  harus  didapatkan  pada  tahun berjalan. Pelaksanaan program Cuti Menjelang Bebas sekarang ini di Lapas Kelas IIA  Padang  lebih  banyak  diberikan  terhadap  narapidana  dengan  hukuman  tinggi yang telah lewat waktu untuk pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat.
Program pembinaan lainnya yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Padang adalah melalui Cuti Bersyarat yang dilaksanakan terhadap narapidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
C. Kendala-Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Program  Bebas  Bersyarat  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
Pemenuhan  hak  narapidana  melalui  pemberian  program  bebas  bersyarat masih  ditemui  beberapa  kendala  yang  menghambat  jalannya  proses  tersebut. Kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  bebas  bersyarat  di  Lapas  Kelas IIA Padang meliputi beberapa persoalan yakni :
1. Terlambatnya  petikan  putusan  dari  lembaga  peradilan  baik  itu  ditingkat Mahkamah Agung (MA).
Berdasarkan  ketentuan  yang  ada  mengharuskan  bahwa  dalam  program bebas  bersyarat  mengharuskan  adanya  kelengkapan  administratif  yang  dalam salah  satu  dokumen  kelengkapan  itu  adalah  adanya  petikan  putusan  sebagai syarat  administratif  dalam  pengusulan  bebas  bersyarat.  Terlambat  keluarnya petikan  putusan  menjadi  kendala  pertama  dalam  pengusulan  bebas  bersyarat (H. E. Setiadi, & SH, 2017).
Keterlambatan  petikan putusan dari Mahkamah Agung lebih disebabkan karena  pengurusan  permintaan  petikan  putusan  tersebut  harus  dilakukan  ke Jakarta. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Alfin Djamalus selaku Kasubsi Bimaswat  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang  yang  mengungkapkan  bahwa  Lapas Kelas  IIA  Padang  sering  kali  kesulitan  untuk  meminta  petikan  putusan  dari Mahkamah  Agung  sebab  untuk  permintaan  petikan  itu  harus  melalui Pengadilan Negeri Padang guna ditindak lanjuti ke Mahkamah Agung (MA).
2. Terlambatnya eksekusi Jaksa
Terlambatnya  petikan  putusan  ini  berdampak  pada  proses  lebih  lanjut yang harus dijalankan Jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap tahanan yang telah memiliki putusan dengan kekuatan hukum tetap ( inkracht ). Terlambatnya petikan  putusan  tersebut  akan  berdampak  terhadap  penentuan  status  tahanan seseorang  yang  awalnya  merupakan  tahanan  pada  tingkat  Mahkamah  Agung
(MA),  dengan  keluarnya  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  akan mengalihkan status tersebut menjadi narapidana setelah sebelumnya dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
3. Penjamin yang tidak sesuai dengan aturan
Keluarga  yang  dapat  memberikan  jaminan  dinyatakan  dalam  Pasal  1 angka  7  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  03  Tahun 2018  yang  menyebutkan  :  “keluarga  adalah  suami  atau  isteri,  anak  kandung, anak  angkat,  atau  anak tiri,  orang  tua  kandung  atau  angkat  atau  tiri  atau  ipar, saudara  kandung  atau  angkat  atau  tiri  atau  ipar,  dan  keluarga  dekat  lainnya sampai  derajat  kedua  baik  horizontal  maupun  vertikal.”  Jaminan  yang diberikan  oleh  pihak  yang  tidak  jelas  hubungan  kekeluargaannya  dengan narapidana  tidak  dapat  diterima  dan  menjadi  kendala  terhadap  pelaksanaan usulan  program  bebas  bersyarat  baik  itu  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat .
Kendala yang demikian juga ditemui di Lapas Kelas IIA Padang, dimana narapidana  yang  terputus  hubungan  dengan  keluarga  dekatnya  seringkali menggunakan  pihak  lain  yang  tidak  jelas  keterkaitannya  dengan  narapidana, sehingga  Lapas  Kelas  IIA  Padang  harus  melakukan  pengecekan  baik  itu pengecekan lapangan maupun pengecekan administrasi tentang kedekatan dan status  hubungan  antara  pemberi  jaminan  dengan  narapidana    yang  akan dijamin.
Dalam proses verifikasi tersebut  juga akan dilakukan pengecekan kepada aparat  pemerintah  setempat  tentang  keberadaan  dari  narapidana    yang  akan dijamin oleh pihak penjamin. Terhadap hal itu harus ada surat keterangan yang dikeluarkan  oleh  aparat  pemerintahan  setempat  setingkat  Lurah  atau  Kepala Desa  (Wali  Nagari)  tentang  keberadaan  narapidana  di  tempat  tinggal  si penjamin.  Tanpa  adanya  surat  keterangan  tersebut  maka  hubungan  kedekatan antara penjamin dengan narapidana tidak dapat diterima atau diakui oleh Lapas Kelas IIA Padang.
4. Tidak adanya keluarga sebagai penjamin
Pelaksanaan  bebas  bersyarat  baik  itu  itu  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sangat ditentukan oleh adanya penjamin terhadap narapidana yang akan menjalani program tersebut. Penjamin ini akan memberikan  jaminan  bahwa  selama  pelaksanaan  program  tersebut  narapidana tidak akan melarikan diri dan akan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  sebagai  pembinaan  dalam  pelaksanaan program  bebas  bersyarat.  Tanpa  adanya  penjamin,  maka  terhadap  narapidana tersebut tidak dapat diberikan program bebas bersyarat. Tidak adanya keluarga sebagai penjamin bagi narapidana  untuk pelaksanaan program bebas bersyarat menjadi  kendala  dalam  kelancaran  dan  optimalisasi  pelaksanaan  program tersebut. Kendala yang demikian itu juga terjadi di Lapas Kelas IIA Padang.
Narapidana yang sudah terputus hubungan dengan keluarga ataupun yang tidak  jelas  keberadaan  keluarganya  tidak  bisa  diusulkan  untuk  program  bebas bersyarat.  Di  Lapas  Kelas  IIA  Padang,  narapidana  yang  demikian  itu  disebut dengan  istilah  “anak  hilang”.  Dimana  narapidana  yang  disebut  dengan  istilah “anak  hilang”  ini  tidak  pernah  mendapat  kunjungan  keluarga  atau  kenalan dekatnya. Lapas Kelas IIA Padang tidak bisa melaksanakan pembinaan melalui program  bebas  bersyarat  terhadap  kelompok  anak  hilang  ini,  sebab  syarat penjamin  untuk  usulan  program  bebas  bersyarat  tidak  dapat  dipenuhi  oleh narapidana yang masuk kelompok ini.
5. Penjamin yang berada di luar kota
Penjamin  yang  berada  di  luar  kota  ini  juga  menjadi  penyebab terlambatnya  pengajuan  pengusulan  bebas  bersyarat  terhadap  narapidana.  Hal ini  disampaikan  oleh  Alfin  Djamalus,  Kepala  Sub  Seksi  Pembinaan kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimaswat) Lapas Kelas IIA Padang. Penjamin  yang  berada  di  luar  kota  akan  sulit  untuk  dilakukan  verifikasi lapangan  dan  akan  memperlama  proses  administratif  bagi  narapidana  untuk pengajuan  program  bebas  bersyarat.  Berdasarkan  keterangan  dari  Alfin Djamalus,  keterlambatan  ini  juga  menjadi  penyebab  dialihkannya  program bebas  bersyarat  narapidana  dari  Pembebasan  Bersyarat  menjadi  Cuti Menjelang  Bebas,  ketika  masa  jatuh  tempo  Pembebasan  Bersyarat  dari narapidana telah terlewat.
6. Proses Bebas Bersyarat usulannya sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta
Proses  bebas  Bersyarat  yang  sampai  ke  Direktorat  jenderal Pemasyarakatan di Jakarta tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama  pula,  ada  kalanya  untuk  Pembebasan  Bersyarat  ini  sejak  diusulkan  oleh Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  terbitnya  Surat  Keputusan  tentang Pembebasan  Bersyarat  tersebut  sampai  ke  Lapas  membutuhkan  waktu  lebih kurang  3  bulan,  sementara  kalau  merujuk  pada  Standar  Operasional  (SOP) pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  mengungkapkan  bahwa  tataran  waktu memproses Pembebasan Bersyarat adalah 14 (empat belas) hari pengurusan di Kantor  Wilayah  dan  di  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  diproses  paling lama 14 hari.
7. Sulitnya proses pengurusan Justice Collaborator bagi narapidana  yang dikenai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
Sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  oleh  petugas  Lapas  Kelas  IIA Padang bahwa aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012  memperlambat  pelaksanaan  program  pembinaan  lanjutan  yaitu  program bebas  bersyarat  di  Lapas  Kelas  IIA  Padang.  Salah  satu  kendala  yang ditimbulkan dengan adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah adanya  kewajiban  bagi  narapidana  yang  dikenai  oleh  aturan  itu  untuk mendapatkan Justice  Collaborator .  Disisi  lain,  dalam  verifikasi  dan
pengembangan kasus tersebut baru bisa dibuktikan kebenaran kerjasama yang dilakukan oleh narapidana  untuk membongkar lebih lanjut tindak pidana yang dilakukannya sedangkan tindakan verifikasi dan pengembangan  kasus tersebut membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksi, sehingga hal ini menjadikan permohonan Justice Collaborator yang diajukan menjadi sulit untuk ditetapkan waktu pengeluarannya oleh aparat penegak hukum bersangkutan.

## Kesimpulan
Dasar  Pertimbangan  dalam  pemberian  program  bebas  bersyarat  di  Lapas  Kelas IIA Padang didasarkan kepada aturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, dimana pertimbangan dalam pelaksanaan bebas bersyarat  diberikan  oleh  Kepala  Lapas  Kelas  IIA  Padang,  Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Barat  dan  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. Pertimbangan pemberian program bebas bersyarat didasarkan pada terpenuhinya syarat substantif  dan  syarat  administratif.  Apabila  syarat  substantif  dan  administratif  di  atas tidak terpenuhi maka program pembinaan melalui bebas bersyarat tidak dapat diberikan.
Pelaksanaan  bebas  bersyarat  dalam  kegiatan  pembinaan  di  Lapas  Kelas  IIA Padang  didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  berlaku  tentang  program  pembinaan  di Lembaga  Pemasyarakatan  khususnya  pembinaan  melalui  program  bebas  bersyarat. Berdasarkan aturan yang ada tersebut Lapas Kelas IIA  Padang melaksanakan program bebas bersyarat sebagai tahap akhir pembinaan dalam upaya proses integrasi narapidana untuk masuk kembali ke masyarakat. Program bebas bersyarat ini dilaksanakan setelah melalui  tahap  pengamatan  dan  pembinaan  yang  berkelanjutan  di  Lapas  Kelas  IIA Padang  mulai  dari  masa  penahanan  sampai  dengan  masa  pelaksanaan  program  bebas bersyarat.
Kendala  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  bebas  bersyarat  di  Lapas  Kelas  IIA Padang  adalah  terlambatnya  petikan  putusan  dari  lembaga  peradilan  baik  itu  ditingkat Mahkamah  Agung,  terlambatnya  pelaksanaan  eksekusi  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum, penjamin  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan,  tidak  adanya  keluarga  sebagai  penjamin, penjamin yang berada di luar kota, proses Pembebasan Bersyarat usulannya sampai ke Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  di  Jakarta,  sulitnya  proses  pengurusan Justice Collaborator (JC)  bagi  narapidana    yang  dikenai  aturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012

## BIBLIOGRAFI
Astuti, Catur Adi Prasetyo dan Pudji. (2013). Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Pati. Kajian  Moral  Dan Kewarganegaraan , 2 (1), 595–609.
Bahtiar,  Yan.  (2018). Implementasi  Cuti Bersyarat  di  Rumah  Tahanan  Negara  Klas  1 Palembang . Palembang.
H.  E.  Setiadi,  &  SH,  M.  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem Penegakan Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Prenada Media.
HAM, Kementerian Hukum dan. (2013). Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (p. 44). p. 44. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
HAM, Kementerian Hukum dan. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (p. 86). p. 86. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian Hukum dan HAM. (2007). Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,
Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat .  Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
Marlina. (2011). Hukum Penitensier . Bandung: Rafika Aditama.
Moleong,  Lexy  J.  (2017). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Revisi) .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Noeke  Sri  Wardhani,  Sri  Hartati,  Helda  Rahmasari.  (2015).  Sistem  Pembinaan  Luar Lembaga  Bagi  Narapidana  Yang  Merata  Dan  Berkeadilan  Berperspektif  Pada Tujuan Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 45 (1), 1–32.
Prastowo,  Andi.  (2011). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian .Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Setyowati,  Utiyafina  Mardhati  Hazhin  dan  Kike.  (2014).  Pemberian  Cuti  Bersyarat (CB)  Dan  Cuti  Menjelang  Bebas  (CMB)  Sebagai  Kewenangan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Recidive:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Penanggulangan Kejahatan , 3 (1), 7–16.
Situmorang,  Victorio  Hariara,  HAM,  R.  I.,  &  Kav,  Jl  H.  R.  Rasuna  Said.  (2019). Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  Bagian  dari  Penegakan  Hukum. Jurnal  Ilmiah , 13 (1), 85–98.
Sudirman,  Hasanuddin  Masssaile  dan  Dindin.  (2015). Realitas  Sosial  Penghuni Lembaga  Pemasyarakatan,  dalam  Refleksi  50  Tahun  Sistem  Pemasyarakatan, Anatomi  Permasalahan  dan  Upaya  Mengatasinya .  Jakarta:  Center  for  Detention Studies.
Sulianto, Harun. (2019). Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat. Jurnal Rechtens , 7 (1), 1–17.
Tirtakusuma, Andreas Eno. (2020). Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19). Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis , 6 (1), 15–29.