INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9428-9438 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Strategi Peningkatan Kesadaran Tata Kelola Pembangunan Kependudukan Kolaboratif (Program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) Di Kabupaten Siak Tahun 2023
Sadriah Lahamid 1 ✉ , Septa Juliana 2 , Daharmi Astuti 3 , Fardina ningsih 4
Universitas Islam Riau Email : 711sadriah@soc.uir.ac.id 1 ✉

## Abstract
The demographic bonus that will hit Indonesia in 2030-2040, where the productive age population (15-64 years) is greater than the non-productive age (65 years and over) more than 60% of the total population of  Indonesia.  Productive  age  is  expected  to  contribute  positively  to  development  rather  than  being  a population disaster for development, including in Siak District. A comprehensive strategy is needed so that when the demographic bonus occurs, the government is ready with regulations and human resources for managers  and  objects  of  population  development  programs.  The  Siak  Regent's  strategy  to  increase awareness by issuing the Siak Regent Decree number: 213/HK/KPTS/2023 concerning the Establishment of Quality  Family  Villages  at  the  Village  and  Kelurahan  levels  in  Siak  District  in  2023  has  not  been implemented  properly, based  on  this  policy, 131 KB  villages  should  have been  formed in  Siak  District in 2023.  This  happens  because  stakeholders  do  not  understand  the  benefits  of  population  development governance.  Synergy  is  needed  in  the  implementation  of  the  KB  Village  program  with  a  collaborative Governance  pattern,  so  that  it  becomes  a  solution  to  population  development  in  Siak  district.  Research using qualitative methods, directly interacting with the object of research.
Keywords :  Collaborative  Governance,  Awareness  Raising  Strategy,  Demographic  Bonus,  Quality  Family Village
Abstrak
Bonus demografi yang akan melanda Indonesia tahun 2030-2040, dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun)  lebih  besar  dibanding  usia  nonproduktif  (65  tahun  ke  atas)  lebih  dari  60%  dari  total  jumlah penduduk Indonesia. Usia produktif diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan bukan menjadi  bencana  kependudukan  terhadap  pembangunan  tidak  terkecuali di  Kabupaten  Siak. Diperlukan startegi yang komprehensif agar pada saat bonus demografi terjadi maka pemerintah siap dengan regulasi dan  sumber  daya  manusia  pengelola  maupun  yang  menjadi  objek  program    pembangunan kependudukan  .  Strategi  Bupati  Siak  agar  meningkatkan  kesadaran  tersebut  dengan  menerbitkan  SK Bupati  Kabupaten  Siak  nomor:  213/HK/KPTS/2023  tentang  Pembentukan  Kampung  Keluarga  Berkualitas tingkat Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Siak tahun 2023 belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan kebijakan  tersebut  seharusnya  telah  terbentuk  131  Kampung  KB  di  Kabupaten  Siak  tahun  2023.  Hal  ini terjadi  karena  stakeholders  tidak  memahami  tentang  manfaat  tata  Kelola pembangunan  kependudukan. Diperlukan  sinergitas  dalam  pelaksanaan  program  Kampung  KB  dengan  pola  Tata  Kelola  kolaboratif, sehingga  menjadi  solusi  pembangunan    kependudukan  di  kabupaten  Siak.  Penelitian  menggunakan metode kualitatif, langsung berinteraksi dengan objek penelitian.
Kata Kunci : Tata Kelola Kolaboratif, Strategi Peningkatan Kesadaran, Bonus Demografi, Kampung Keluarga Berkualitas

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  Kabupaten  Siak berdasarkan Peraturan  Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat  Daerah  yang  telah  diubah  untuk  kedua  kalinya  dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 adalah melakukan tugas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana.    Artinya  pembangunan  kependudukan menjadi  domainnya,  termasuk  pelaksanaan  program  Kampung  Keluarga  Berkualitas  di kabupaten Siak.
Hasil  Sensus  Penduduk  Tahun  2020  yang  dimutakhirkan  dengan Long  Form  Sensus Penduduk  Tahun  2020,  tercatat  jumlah  penduduk  Kabupaten  Siak  sebanyak  457.940  jiwa. Jumlah  penduduk  tersebut  jika  dibandingkan  dengan  hasil  Sensus  Penduduk  Tahun  2010 mengalami  kenaikan  sebanyak  78.851  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  rata-rata pertahunnya  sekitar  1,97  persen.  Namun  pada  Tahun  2022  mengalami  kenaikan  menjadi
477.550  jiwa  dengan  laju  pertambahan  penduduk  selama  2  tahun  tersebut  sebesar  2,12 persen.
Pertambahan  penduduk  di  Kabupaten  Siak  relatif  lebih  rendah  jika  dibandingkan dengan pertambahan penduduk Provinsi Riau pada periode yang sama (Tahun 2020 – Tahun 2022), yakni sebesar 2,82 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Siak per Kecamatan selama tahun 2020- 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.1: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022
Table  1.1.  diatas  menggambarkan  bahwa  Kabupaten  Siak  dengan  14  kecamatan, penyebarannya yang tidak merata, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tualang yaitu  sebanyak  124.568  jiwa  sedangkan  jumlah  penduduk  terkecil  adalah  di  Kecamatan Pusako yaitu sebanyak 8.239 jiwa.
Pada    laju  pertumbuhan  penduduk  yang  juga  relatif  tidak  sama,  laju  pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di kecamatan Pusako sebesar 4,13 persen, hal ini disebabkan oleh karena di kecamatan tersebut selama kurun waktu tahun 2020 – 2022 sedang terjadi proses ekspansi sektor pertanian khususnya perkebunan dan kehutanan (Hutan Tanaman Industri).
Sedangan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di kecamatan Kerinci Kanan sebesar 0,57  persen.  Sementara  kecamatan  di  Ibu  Kota  Kabupaten,  yakni  Kecamatan  Siak  laju pertumbuhan  penduduk  tertinggi  kedua  setelah  Kecamatan  Pusako  yakni  sebesar  3,58 persen.
Fenomena  yang  terjadi  dikabupaten  Siak  bahwa  Rasio  Beban  Ketergantungan Dependency  Ratio  (DR)    penduduk  usia  tidak  produktif  terhadap  penduduk  usia  produktif (Adriani & Yustini, 2021) secara keseluruhan (usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas) terjadi di Kabupaten  Siak  pada  tahun  2023  adalah  sebesar  45,00  yang  artinya  adalah  rasio  dari  100 penduduk  usia  produktif  menanggung  sekitar  45  penduduk  usia  tidak  produktif.  Tingginya
tingkat  ketergantungan  Kabupaten  Siak  masih  tinggi.  Dilain  pihak  banyaknya  perusahaan swasta  yang  beroperasi  disuatu  wilayah  seharusnya  berdampak  positif  pada  Masyarakat setempat(Anggaran et al., n.d.) .
Penyelenggaraan Pembangunan yang bersifat komprehensif, berkualitas, berkelanjutan tidak terlepas dari peran penduduk dengan segala dinamikanya baik yang bersifat kuantitatif maupun  kualitatif  (Partisipasi  Pembangunan  Dalam  Ajaran  Islam,  n.d.;  Zamaya  & Tampubolon, 2021).
Dimensi kependudukan memiliki spektrum luas yang mencakup aspek kuantitas, kualitas dan  mobilitas  penduduk,  aspek  keluarga,  dan  aspek  data,  informasi  dan  administrasi kependudukan  (Meilani  et  al.,  2022).  Untuk  mencapai  hal  tersebut  diperlukan  koloboratif stakeholders  (Sufianti  et  al.,  2013),  kolaboratif  dapat  dilakukan  agar  tercapainya  tujuan pembentukan Kampung KB meningkatnya kualitas keluarga di Kabupaten Siak.
Tata  kelola  kolaboratif  menyatukan  para  pelaku  publik  dan  pemangku  kepentingan swasta  dalam  upaya  bersama  untuk  memecahkan  masalah  sosial  yang  kompleks  di  dunia yang bergejolak, serta menciptakan solusi dan hasil tata kelola yang bernilai bagi masyarakat dan nilai-nilai publik (Ansell dan Gash 2008; Emerson dkk. 2012)(Sørensen & Torfing, 2021).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  memungkinkan  peneliti  untuk berinteraksi  langsung  dengan  objek  penelitian.  Melalui  pendekatan  ini,  peneliti  dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang  fenomena  yang  diteliti.  Metode  ini  dipilih  karena  kelebihannya  dalam  menangkap nuansa  dan  kompleksitas  dari  pengalaman  subjek,  yang  mungkin  tidak  dapat  terungkap melalui metode kuantitatif.
Interaksi  langsung  dengan  objek  penelitian  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam dan  observasi  partisipatif.  Wawancara  mendalam  memungkinkan  peneliti  untuk  menggali pandangan,  motivasi,  dan  perasaan  subjek  secara  mendetail.  Sementara  itu,  observasi partisipatif  memberikan  kesempatan  bagi  peneliti  untuk  melihat  dan  memahami  konteks sosial dan budaya dari subjek penelitian secara langsung.
Dengan menggunakan metode kualitatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan  yang  lebih  kaya  dan  mendalam,  yang  akan  sangat  berguna  dalam  memahami
fenomena  yang  diteliti  serta  dalam  menyusun  rekomendasi  atau  kesimpulan  yang  lebih relevan dan kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Peningkatan Kesadaran Tata Kelola Pembangunan Kependudukan
Urusan  kependudukan  merupakan  urusan  pemerintahan  konkuren  dimana  urusan pemerintahan pusat yang dibagi dengan pemerintahan daerah atau provinsi. Ini merupakan amanah dari UU no.14 tahun 2023. Untuk itu daerah provinsi maupun Kabupaten Kota harus menyiapkan  Dinas  untuk  mengurus  tentang  kependudukan.  Data  BPS  menunjukkan  jumlah Penduduk  Riau  berdasarkan  hasil  Sensus  Penduduk  2020  Provinsi  Riau  sebanyak  6,39  juta jiwa, Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten, 2 kota, 169 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa. Data BPS ada 593 Kampung KB dari 12 kabupaten dan Kota terdapat Kampung KB.
Gambar 1.1 : Piramida Penduduk Kabupaten Siak Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 Secara  piramida,  kondisi  penduduk  Kabupaten  Siak  secara  umum  menggambarkan kondisi  piramida  relatif  berimbang  namun  jumlah  penduduk  Perempuan  lebih  besar. Penduduk  yang  berusia  5  –  9  tahun  baik  laki-laki  maupun  Perempuan  adalah  yang  paling menonjol, sedangkan yang paling kecil adalah penduduk lansia yang berusia 75 keatas. Untuk mendalami  penelitian  ini  peneliti  mereview  jurnal-jurnal  yang  mengakaji  tentang  Kampung KB.
Pertama  :  Implementasi  Program  Kampung  Keluarga  Berkualitas  di  Kabupaten Pangkajene  Dan  Kepulauan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aspek  type  manfaat  dan perubahan  yang  diharapkan  merupakan  aspek  pendukung  dan  dianggap  sudah  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  Program Kampung  KB  dapat  dinyatakan  berhasil,  sedangkan  aspek  sumber  daya  yang  digunakan
masih perlu dibenahi karena dengan alokasi anggaran dan dukungan sarana prasarana dari pemerintah  pusat,  penyuluh  KB  diharapkan  dapat  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam melaksanakan program ini.
Kedua  :  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Kampung  Berkualitas  Pada  Masa Pandemi  Covid-19.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kelembagaan  Kampung  KB  di Kelurahan  Way  Lunik  telah  terinternalisasi  dengan  baik,  partisipasi  masyarakat  sangat  baik dengan sukarela merintis dan terlibat dalam kegiatan Kampung KB sampai saat ini. Namun kendala  pelaksanaan  kegiatan  pada  masa  pandemi  Covid-19  saat  ini  menyebabkan keterbatasan pada pelaksanaan kegiatan.   Kegiatan  koordinasi  dan  sosialisasi  dilakukan dengan  memanfaatkan  sosial  media.  Berdasarkan  tahapan  partisipasi  public  Arnstein  maka partisipasi masyarakat Kelurahan Way Lunik dalam mengelola Kampung KB berada pada level 6 yaitu partnership (bekerjasama). ( https://jurnalbestari.ntbprov.go.id/index.php/bestari1/article/download/ 58/23 ).
Ketiga Collaborative Governance Melalui Program Kampung KB Di Kabupaten Jombang tahun 2019. Hasilnya, secara umum keberadaan Kampung KB berkontribusi secara signifikan pada penguatan program KKBPK. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, CSO, Sektor swasta dan masyarakat menghasilkan kekuatan besar yang membuat program ini  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  walaupun  tidak  bisa  dipungkiri  masih terdapat  beberapa  kendala  dalam  anggaran  dan  fungsi  koordinatif.  Oleh  karena  itu  solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini berupa penguatan anggaran serta dibentuknya forum yang bisa  menjadi  wadah  koordinasi  bagi  semua  pihak  terkait  untuk  selalu  berkoordinasi  dan melakukan evaluasi. (http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/21814/0.
Dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa begitu besar harapan terhadap kampung KB.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  tujuan  penelitian  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  adalah ingin mengetahui  strategi peningkatan kesadaran tata kelola pembangunan kependudukan kolaboratif (studi kasus program kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) di kabupaten Siak tahun 2023. Dasar penentuan lokasi penelitian adalah di Kabupaten Siak dari tahun 2017 – 2023 perkembangan jumlah terbentuknya131 Kampung KB sangat signifikan. Daerah yang telah membentuk Kampung KB di setiap kampung dan kelurahan diseluruh Kabupaten Siak, sedangkan Kabupaten Kota di Provinsi Riau belum ada yang dapat membentuk Kampung KB dim seluruh Desa dan kelurahannya hingga tahun 2023 (Sumber data Web BKKBN).
Namun  demikian  fenomena  yang  terjadi  :  1).  Berdasarkan  hasil  Survey  Status  Gizi Indonesia (SGGI) tahun 2022, angka prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus penyakit dalam periode waktu tertentu terhadap stunting di Kabupaten Siak mengalami kenaikan sebesar 3 persen  2).  Tingkat  pendidikan  masyarakat  Kabupaten  Siak  terputus  sampai  kelas  2  SMA sederajat, artinya belum mencapai wajib belajar 12 tahun. 3). Syarat dibentuknya Kampung KB salah  satunya  adalah  tersedianya  Data  Kependudukan  yang  akurat,  namun  hingga  saat  ini pemerintah  masih  kesulitan  mendapatkan  data  kependudukan  dalam  menyusun  Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Siak.
Surat  Keputusan  Bupati  Kabupaten  Siak  nomor:  213/HK/KPTS/2023  tentang Pembentukan Kampung Keluarga berkualiras tingkat Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Siak tahun 2023, Tahun 2016 dan 2018 sudah terbentuk 24 kampung KB.
Berdasarkan  Undang-Undang  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan dan  Pembangunan  Keluarga,  Keputusan  Menteri  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat No. 27 Tahun 2011 tentang Penyusunan Grand Design serta Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 terkait Pembangunan Kependudukan, maka ada lima bidang yang akan menjadi kajian sebagai berikut:  1). Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk 2). Bidang Peningkatan Kualitas  Penduduk  3).  Bidang  Pembangunan  Keluarga  Berkualitas  4).  Bidang  Panataan Persebaran  dan  Pengaturan  Mobilitas  Penduduk  5).  Bidang  Penataan  Data  dan  Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan
Kolaboratif Tata Kelola Pembangunan Kependudukan
Mengingat penting dan strategisnya peran penduduk, maka David Korten pada tahun 1984  mencanangkan  konsep  pembangunan  yang  berorientasi  pada  kependudukan  atau People  Centered  Development  yang  mengacu  pada  3  nilai  utama,  yakni  keadilan  (justice), keberlanjutan ( sustainable), dan inklusif (inclusiveeness), dimana konsep tersebut dijabarkan oleh  pemerintah  dalam  bentuk  Pembangunan  Berwawasan  Kependudukan  dengan  isu utamanya adalah terkait  dengan menjadikan  penduduk sebagai titik sentral  pembangunan, pembangunan yang responsive population, dan pembangunan partisipatif.
Konsep  pembangunan  yang  memiliki  relevasi  yang  kuat  dengan  eksistensi  penduduk memiliki tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup penduduk, keluarga bahagia  yang  harmonis  sesuai  dengan  nilainilai  budaya  bangsa.  Capaian  terhadap  tujuan pembangunan tersebut tidak terlepas dari ketersediaan data dan informasi kependuduk yang
telah  dianalisis  secara  mendalam  berdasarkan  pendekatan  teknokrasi  yang  kuat  oleh  para akademisi yang berkolaborasi dengan praktisi.
Program Kampung KB (Keluarga Berkualitas)
Tujuan pembentukan Kampung KB untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan  penyelenggaraan  Kampung  KB  dapar  dilakukan  Langkah-langkah  secara terkoordinir dan terintegrasi melalui :
a. Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan
b. Perubahan perilaku keluarga
c. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga
d. Penataan lingkungan keluarga
Pilot  projek  kampung  KB  di  Siak  Pilot  projek  Kampung  KB  Kelurahan  Tumang kabupaten  Siak.  Kendala  yang  dihadapi  pengelola  adalah    tidak  dianggarkannya  dana operasional  kampung  KB  dalam  APBD  dan  anggaran  desa  di  Kabupaten  Siak.  Sehingga kampung KB kurang berjalan lancar.
Pembangunan Keluarga Berkualitas   Strategi pembangunan Keluarga Berkualitas yang dapat dilaksanakan adalah:
1) Membangun keluarga yang memiliki kualitas dalam penerapan nilai-nilai keagamaan yang semakin kuat melalui pendidikan keagamaan,  pendidikan etika dan  moral, serta  penerapan nilai-nilai  sosial  budaya  secara  formal,  informal  maupun  non  formal  secara  berkelanjutan pada setiap jenjang pendidikan dan lini masyarakat;
2) Membangun  iklim  berkeluarga  berdasarkan  perkawinan  yang  sah  dilakukan  dengan  hal berikut; meningkatkan pelayanan lembaga konsultasi dan nasehat perkawinan, meningkatkan peran  kelembagaan  keluarga,  Komitmen  pemerintah  yang  hanya  mengakui  perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, adat dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat;
3) Membangun  keluarga  harmonis,  sejahtera,  sehat,  maju,  mandiri  dan  berbudaya  Melayu serta  budaya  sehat  melalui  peningkatan  ketahanan  keluarga  berwawasan  gender  berbasis kelembagaan  lokal,  pengembangan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  pada  keluarga  (sehat fisik/reproduksi,  sehat  psikologis,  sehat  sosial  dan  sehat  lingkungan),  pendidikan  dan pengasuhan  anak  agar  berkarakter  109  baik,  pengembangan  ketahanan  keluarga  dan ketahanan  ekonomi  keluarga  melalui  pemanfaatan  pekarangan,  pengelolaan  aset  rumah tangga, dan dukungan sosial lingkungan;
4) .  Membangun  keluarga  yang  berkebudayaan  Melayu,  berwawasan  nasional  dan berkontribusi  kepada  masyarakat,  daerah,  negara  dan  bangsa  melalui  pengembangan kegiatan  Komunikasi,  Informasi  dan  Edukasi  (KIE)  keluarga,  seperti  penguatan  kapasitas keluarga,  pembangunan  sebuah  keluarga  berketahanan,  pemilihan  keluarga  sebagai  pionir dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
5) .  Membangun  keluarga  yang  mampu  merencanakan  perolehan  dan  pengelolaan sumberdaya dengan pendampingan manajeman sumberdaya keluarga; dan
6) .  Mengembangkan  pola  konsultasi  keluarga,  pengasuhan  anak,  manajemen  keuangan rumah tangga, manajemen stress dan manajemen waktu serta pekerjaan rumah,
Selain  itu  strategi  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  keluarga  juga  dilakukan dengan cara penguatan pemahaman 8 (delapan) fungsi keluarga, optimalisasi pola asuh dan pendampingan  balita,  serta  pembentukan  dan  penguatan  karakter  anak  sejak  dini  melalui keluarga,  peningkatan  pola  asuh  dan  pendampingan  remaja,  peningkatan  kualitas  dan karakter  remaja,  serta  penyiapan  kehidupan  berkeluarga  bagi  remaja,  peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga  peserta  KB  MKJP  khususnya  MOW  dan  MOP,  serta  peserta  KB  mandiri  di  wilayah kampung  KB,  Peningkatan  ketahanan  dan  kemandirian  keluarga  rentan,  penguatan pelayanan  ramah  lansia  melalui  7  (tujuh)  dimensi  lansia  tangguh  dan  pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia, serta peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

## SIMPULAN
Berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintahan  kabupaten  Siak,    terutama DP3AP2KB dalam  strategi peningkatan kesadaran tata kelola pembangunan kependudukan kolaboratif  (program  Kampung  KB  (Keluarga  Berkualitas)  di  kabupaten  Siak  tahun  2023. Keasaran  tata  kelola  tidak  hanya  tergantung  pada  pengelola  tetapi  juga  perlu  dukungan pemerintahan kabupaten terutama pengalokasian dana operasional di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Catatan serta kejelasan posisi dan peran swasta dalam Kampung KB.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriani, D., & Yustini, T. (2021). Anticipating the demographic bonus from the perspective of human  capital  in  Indonesia. International  Journal  of  Research  in  Business  and  Social Science (2147- 4478), 10(6), 141–152. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i6.1377
Anggaran, K., Keahlian, B., Perwakilan, D., & Ri, R. (n.d.). Relationship between Demographic Bonus, Human Development Index, and Employment Development Index with Economic Growth Marihot Nasution (Vol. 6, Issue 1).
Arfani,  M.  (2022).  Kolaborasi  pentahelix  dalam  upaya  pengurangan  risiko  bencana  pada destinasi  wisata  di  Desa  Kalanganyar  Sidoarjo. Jurnal  Syntax  Transformation. http://www.jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/497
Asnani, & Shodiq, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Bestari, 2(2), 1–9.
Chen,  S.,  Sun,  X.,  &  Su,  S.  (2021).  A  study  of  the  mechanism  of  community  participation  in resilient  governance  of  national  parks:  With  wuyishan  national  park  as  a  case. Sustainability (Switzerland), 13(18). https://doi.org/10.3390/su131810090
Hasriani, Yunus, R., & Hamsinah. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di  Kabupaten  Pangkajene  Dan  Kepulauan  Implementation  Of  The  Kampung  KB  in Pangkajene Regency And The Islands. Spirit Publik, 16, 137–150.
Meilani,  N.  L.,  Yusri,  A.,  &  Asriwandari,  H.  (2022).  Geliat  Pengembangan  Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana Di Kecamatan Rupat Utara. Journal Publicuho. http://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/23
Partisipasi Pembangunan Dalam Ajaran Islam. (n.d.).
Ramadhan,  H.,  &  Adnan,  M.  F.  (2020).  Pengaruh  Modal  Sosial  Terhadap  Kesiapsiagaan Bencana Di Kawasan Pesisir Pantai Air Manis Kota Padang. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 110–118. https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.39
Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Accountable government through collaborative governance?
Administrative Sciences, 11(4). https://doi.org/10.3390/admsci11040127
Sufianti, E.,  Sawitri, D., Nur Pribadi, K., Firman, T., Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, M., Arsitektur,  S.,  Pengembangan  Kebijakan,  dan,  Teknologi  Bandung,  I.,  &  Prodi Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  D.  (2013).  Proses  Kolaboratif  dalam  Perencanaan Berbasis Komunikasi pada Masyarakat Nonkolaboratif. In Terakreditasi’ SK Kemendikbud (Vol. 29, Issue 2). Desember.
Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program Kampung Kb
Di Kabupaten Jombang. CosmoGov, 5(2), 162.
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21814
Zamaya,  Y.,  &  Tampubolon,  D.  (2021).  Kebijakan  penentuan  pusat  pertumbuhan  industri untuk  mendukung pembangunan daerah. Jurnal  Niara.  https://pustaka- psm.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/6248