El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya
Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf
Soraya Devy Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Email: soraya.devy@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Pemberian mahar diawal serta perjanjian pengembalian dan pembayaran ganti rugi bagi yang membatalkan pertunangan merupakan tradisi turun temurun dan di anggap adat (‘urf) dalam  masyarakat. Hal  ini  juga  terjadi  pada  masyarakat  di  Kecamatan  Jaya  Kabupaten Aceh  Jaya.  Penelitian  ini  untuk  mengkaji  latarbelakang  dan  tujuan  terbentuknya  tradisi pemberian  emas  mahar  sebagian  di  awal,  menggali  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi pemberlakuan  pengembalian  dan  pembayaran  emas  mahar  jika  terjadi  pembatalan pertunangan dan menganalisis implikasi pengembalian dan pembayaran emas mahar dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya terhadap ‘urf.  Kajian ini dilakukanv di Kecamatan  Jaya  Kabupaten  Aceh  Jaya  dengan  menggunakan  field  research  (penelitian lapangan)  dalam  mengambil  kesimpulan  juga  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif analisis  yaitu  memaparkan  secara  detail  fakta-fakta  yang  ditemukan  di  lapangan  atau masyarakat,  kemudian  di  analisis  kembali  untuk  memperoleh  kesimpulan  terhadap permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  pemberlakuan pengembalian  dan  pembayaran  emas  mahar  jika  terjadi  pembatalan  pertunangan  dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya yaitu: perilaku yang tidak baik dari salah satu pihak, salah satu pihak berkhianat, terjadi pernikahan dengan pihak lain, melewati batas waktu yang telah ditentukan, salah seorang meninggal dunia, dan konflik keluarga. Konsekuensi dalam  tradisi  pertunangan  masyarakat  Kecamatan  Jaya  Kabupaten  Aceh  Jaya  dengan menerapkan  pengembalian  dan  pembayaran  emas  mahar  bagi  yang  membatalkan pertunangan  tergolong  ke  dalam  ‘urf  fasid,  sebab  tradisi  ini  menjadikan mahar sebagai denda bagi siapa saja yang membatalkan pertunangannya.
Kata Kunci : Konsekuensi, Pembatalan, Pertunangan, ‘Urf

## Pendahuluan
Perkawinan yang disyari’atkan oleh agama dan undang-undang dapat terwujud dengan baik dan  sempurna  jika  perkawinan  tersebut  sejak  proses  pendahuluannya  berjalan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  telah  digariskan  agama,  di  antara  proses  yang  akan  dilalui  yaitu peminangan atau dalam bahasa arab dikenal dengan khitbah . 1 Khitbah atau meminang ialah proses seorang  laki-laki  meminta  seorang  perempuan  untuk  menjadi  isterinya,  dengan  cara-cara  yang berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat. 2 Pelaksanaan khitbah biasanya  masing-masing  pihak  saling menjelaskan keadaan tentang diri dan keluarganya. Pelaksanaan khitbah beragam caranya, ada yang peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dapat pula  mengutus  seseorang  yang  dipercayakan  untuk  meminta  orang  yang  dikehendaki. 3 Perlu diketahui, selain khitbah dan peminangan, dalam masyarakat juga dikenal sebuah istilah yang disebut dengan  pertunangan.  Biasanya  pertunangan  ini  adalah  masa  antara  pinangan  (lamaran)  dengan perkawinan. Uniknya kendatipun pinangan dikenal dalam Islam, namun pertunangan tidak. 4
Pertunangan merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat yang
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 8
2 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 73-74.
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, hlm. 8
4 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Cet  ke-5,  (Jakarta:  PT Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 86.
terus  berkembang  sehingga  dianggap  sebuah  budaya  dan ‘urf yang  harus  diikuti.  Pada  dasarnya, pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, mereka  tidak  merasa  tertipu,  dan  rumah  tangganya  menjadi  tentram,  damai,  dan  abadi. 5 Namun, faktanya banyak tradisi dalam pertunangan saat ini yang jauh dari syariat Islam sendiri. Mereka sering mengaitkan tradisi pertunangan ini sama halnya dengan ‘ urf dalam hukum Islam.
Hal  tertentu ‘urf sering  diidentikkan  juga  dengan  adat. ‘Urf adalah  sesuatu  yang  telah terbiasa  di  kalangan  manusia  dalam  hal  muamalat  dan  telah  tetap  dalam  diri  mereka  secara  terus- menerus yang diterima oleh akal sehat dan lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia. 6 Dari pengertian ini terkadang istilah ‘urf disamakan dengan istilah adat, yaitu “Sesuatu yang tetap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal dan watak yang benar” 7 .
Karakteristik  pertunangan  hanya  semata  berjanji  akan  menikah. Masing-masing  calon pasangan  hendaknya  mengembalikkan  perjanjian  ini  didasarkan  kepada  pilihannya  sendiri  karena mereka akan menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada intervensi dari orang lain. Bahkan jika seumpama mereka telah sepakat, mengenai kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau perempuan terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang yang diberikan saat pertunangan berlangsung. Semua itu tidak menggeser status komitmen semata (pertunangan) dan walaupun dilakukan dengan tujuan karena tuntutan maslahat sekalipun. Maslahat akan terjadi dalam akad  nikah  manakala  kedua  belah  pihak  diberikan  kebebasan  yang  sempurna  untuk  menentukan pilihannya, karena akad nikah lah yang akan menentukan kehidupan mereka. Salah satu dari bentuk maslahat,  yaitu  jika  dalam  akad  nikah  didasarkan  pada  kelapangan  dan  kerelaan  hati  kedua  belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.
Oleh  karena  pertunangan  merupakan  ikatan  perjanjian,  maka  erat  kaitannya  dalam  Islam dengan hukum muamalah. Hubungan dengan manusia lain di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Namun yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad) sesama manusia, khusus biasanya di bidang harta kekayaan. Dalam perjalanan sejarah umat manusia sendiri, perjanjian atau akad mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu hukum adat, hukum perdata barat  (KUHP) dan hukum  Islam. 8 Hasbi  Ash Shiddieqy memaknai  akad dengan mengutip definisi  yang  dikemukakan  oleh  Al-  Sanhury,  bahwa  akad  adalah  perikatan  ijab  dan  qabul  yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. 9
Pertunangan  merupakan  bentuk  perjanjian  yang  terbentuk  berdasarkan  hukum  adat  yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri dengan akad tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Membatalkan pertunangan hukumnya boleh, jika memang hal itu dipandang lebih maslahat. Karena  pertunangan  bukanlah  akad  untuk  menikah,  dan  tidak  mengapa  seseorang  membatalkan pertunangannya.  Hanya  saja  membatalkan  pertunangan  bisa  menjadi  makruh  jika  tidak  didasari alasan  yang  benar.  Hal  ini  dikarenakan  pembatalan  pertunangan  (tidak  melanjutkan  ke  jenjang pernikahan) merupakan sebuah pengingkaran terhadap janji untuk menikah.
Banyak  tradisi  biasanya  laki-laki  yang  melamar  selalu  membawa  barang  bawaan  sebagai pemberian kepada pihak yang dilamar, atau ada juga yang membawa sebagian dari mahar yang sudah disepakati  bersama  dan  juga  di  beberapa  tempat  terkadang  pihak  perempuan  membalas  barang bawaan kepada pihak laki-lakinya. Kemudian timbul persoalan apakah pihak yang membawa barang bawaan  tersebut  berhak  meminta  kembali  jika  pertunangannya  dibatalkan  dan  tidak  berlanjut  ke jenjang pernikahan. Adapun jika yang dibawanya adalah mahar maka ia mempunyai hukum khusus yang  telah  dijelaskan  dan  disepakati  oleh  para  ulama.  Telah  bersepakat  para  ulama  bahwa  jika
5 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.
6 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1&2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 162.
7 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209.
8 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.
9 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.
pelamar membawa mahar kepada perempuan yang dilamarnya maka pelamar berhak untuk meminta kembali  maharnya jika khitbah ataupun pertunangannya dibatalkan, karena mahar masuk kedalam rentetan hukum nikah. Sehingga apabila pernikahannya tidak terjadi, maka mahar pun tidak termasuk kedalam permasalahan pertunangan dan itu boleh diminta kembali. 10
Praktik  masyarakat  Kecamatan  Jaya  Kabupaten  Aceh  Jaya  secara  umum  ketika  proses pertunangan  berlangsung  pihak  calon  mempelai  laki-laki  memberikan  emas  minimal  seberat  2 manyam  (6,6  gram)  dalam  bentuk  cincin  kepada  pihak  calon  wanita  yang  telah  diberikan  janji komitmen  sebagai  bentuk  atau  tanda  untuk  mengikat  hubungan  antara  keduanya.  Meskipun  tidak dikatakan  secara  langsung  bahwa  emas  yang  diserahkan  ketika  proses  pertunangan  berlangsung sebagai  pemberian  sebagian  mahar  di  awal  namun,  realitanya  emas  tersebut  akan  dimasukkan kedalam jumlah keseluruhan mahar yang diberikan kepada sang  calon  mempelai perempuan yang totalnya akan disebutkan ketika akad. Jika seumpamanya mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak  sejumlah  15  manyam  maka  ketika  akad  selesai  mahar  nya  akan  ditambah  13  manyam  lagi sedangkan yang disebutkan 15 ketika akad. Jika salah satu pihak membatalkan pertunangan tersebut harus  menerima  konsekuensi  berupa  pengembalian  dan  penyerahan  emas.  Pengembalian  dan penyerahan  emas  mahar  tersebut  menjadi  sanksi  (ganti  rugi),  jika  yang  membatalkan  perempuan setelah  melakukan  pengembalian  mahar  yang  telah  diberikan  sewaktu  pertunangan  juga  harus menyerahkan  ganti  rugi  dalam  bentuk  emas  sejumlah  yang  diterima  ketika  pertunangan,  dan  di anggap hangus atau tidak dikembalikan apabila yang membatalkan pertunangan berasal dari pihak laki-laki.  Lantas  bagaimana  fenomena  tersebut  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  Islam  apakah  hal tersebut dibenarkan atau justru menjadi sebuah tradisi baru yang keliru dan tidak boleh untuk diikuti.
Padahal  dalam  Islam  sendiri  saat  melakukan khitbah jika  pihak lelaki  menyerahkan  harta sebelum akad terlaksana dengan tidak di barengi ungkapan (lafazh) apapun dan tidak dimaksudkan sebagai tabarru’ (sumbangan),  kemudian  terjadi  pembatalan  yang  dilakukan  oleh  pihak  laki-laki maupun  pihak  perempuan  maka  pihak  laki-laki  berhak  menarik  kembali  apa  yang  diberikannya kepada  perempuan,  apalagi  pertunangan  yang  memang  hanyalah  sebuah  tradisi  yang  dibuat  oleh masyarakat  itu  sendiri  tanpa  ada  kaitannya  dengan  syariat  Agama  Islam.  Menurut  masyarakat Kecamatan  Jaya  Kabupaten  Aceh  Jaya  prosesi  sebelum  pernikahan  serta  tradisi Peueik  Raneub (pertunangan)  yaitu  pemberian  sebagian  mahar  di  awal  serta  perjanjian  pengembalian  dan pembayaran ganti rugi bagi yang membatalkan pertunangan merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dan di anggap adat (‘urf) yang harus diikuti serta tidak boleh dipertentangkan. Jika ada yang melakukan pembatalan pertunangan di anggap melanggar tradisi adat sehingga harus dikenakan sanksi berupa pembayaran yang telah disebutkan sebelumnya.
Penelitian ini dilakukan di  Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan menggunakan jenis  penelitian  deskriptif  analisis  yaitu  memaparkan  secara  detail  fakta-fakta  yang  ditemukan  di lapangan  atau  masyarakat,  kemudian  di  analisis  kembali  untuk  memperoleh  kesimpulan  terhadap permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Dalam  kajian  penelitian  ini  penulis  ingin  menganalisis  sejauh mana ‘urf berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau justru tradisi dalam masyarakat yang  dijadikan ‘urf itu  sendiri  oleh  masyarakat  yang  sejatinya  jauh  dari  syariat  Islam  khususnya tradisi pertunangan di masyarakat Kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya jika diklasifikasikan akan tergolong  kedalam ‘urf sahih  atau  fasid.  Kajian  ini    untuk  menggali  faktor  yang  melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dalam tradisi  masyarakat  Kecamatan  Jaya  Kabupaten  Aceh  Jaya  sebagai ‘urf. Dan  menganalisis konsekuensi pengembalian dan pembayaran emas mahar dalam tradisi peueik raneub (pertunangan) masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya terhadap ‘urf.
10 Muhammad Ra'fat 'Utsman, Fikih Khitbah dan Nikah , (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm 44.

## Pengetian Tradisi dalam Islam
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan, tindakan ataupun pendirian. Tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang  dipahami  sebagai  pengetahuan  yang  telah  diwariskan  secara  turun-temurun  termasuk  cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat dalam pandangan masyarakat dipahami sebagai struktur yang sama. Agar dalam tradisi, masyarakat mengikuti aturan-aturan adat. ‘Urf atau ‘adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literature Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari Bahasa Arab. Kata ‘ adat sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang baku. Dari segi kebahasaan (etimologi) al-‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’, dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), da kata ‘ Urf (kebiasaan yang baik).
‘Urf adalah  apa  yang  dikenal  oleh  manusia  dan  berlaku  padanya,  baik  berupa  perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu, ini juga dinamakan adat. Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu: al-‘urf al-amm yaitu kebiasaan yang bersifat umum berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas, dan al-‘urf al-khashsh kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Dari segi keabsahannya, al- ‘urf juga  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu al-‘urf  ash-shahihah  (‘urf  yang  absah) merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits). Al-‘urf  al-fasidah  (‘urf  yang  rusak/salah) atau  kebiasaan  yang  bertentangan  dengan  dalil- dalil  dan  kaidah-kaidah  dasar  yang  ada  dalam  syara’. 11 Penulis  menemukan  beberapa  karya  tulis tentang pertunangan, maupun ‘urf namun sejauh ini belum ada yang membahas secara khusus tentang Konsekuensi  pada  Pengembalian  dan  Penyerahan  Emas  Mahar  dalam  Tradisi  Pertunangan Masyarakat Kecamatan Jaya yang ditinjau dari segi Konsep ‘Urf .
Kosekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya
‘ Urf adalah  adat  kebiasaan manusia  yang  telah  lama  ada,  baik  itu  dari  segi  perkataan, perbuatan bahkan larangan. Tradisi pembayaran dan pengembalian emas mahar dalam pertunangan termasuk kepada ‘ urf karena tradisi ini juga merupakan perbuatan yang telah lama berjalan di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Jaya. Pertunangan merupakan tahap awal untuk melangsungkan pernikahan.  Menurut  hukum  Islam  pertunangan  hanya  sebatas  perjanjian  akan  menikah  dan membatalkannya menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Di dalam hukum Islam tidak adanya hukuman materiil yang dijatuhkan terhadap pihak yang membatalkan pertunangan sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang. Meskipun di dalam hukum Islam tidak  dijelaskan  mengenai  hukuman  bagi  orang  yang  membatalkan Khitbah ataupun  pertunangan tetap  saja  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  tidak  terpuji  dan  bagian  dari  sifat kemunafikan karena telah ingkar janji.  Kecuali jika dalam pembatalan tersebut  disertai alasan dan kepentingan  yang  amat  mendesak  yang  mengharuskan  untuk  membatalkan  ikatan  tersebut.  Suatu perjanjian    mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  Islam,  tidak  diperbolehkan  dengan mudahnya mengucapkan janji karena dikhawatirkan tidak mampu untuk menepatinya.
Ulama  Mazhab  memiliki  pendapat  yang  berbeda  berkaitan  dengan  sesuatu  benda  yang pernah diberikan pada saat dilangsungkannya khitbah atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah pertunangan. Dalam pandangannya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil  kembali  hadiah  yang  telah  diberikannya  kepada  perempuan  yang  dikhitbahnya  jika memang barang yang diberikan bernilai tinggi dan tidak berubah dari aslinya sejak diberikan, seperti gelang, cincin, kalung  dan jam tangan. Laki-laki diperbolehkan memintanya kembali jika barang- barang tersebut masih ada dan utuh. Jika hadiah yang diberikan hilang, sudah dijual, berupa makanan yang telah dikonsumsi, atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka hadiah tersebut tidak boleh
11 Mukhsin Nyak Umar, Ushul Fiqh (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008) cet.I. hlm. 90.
diminta kembali, baik dalam bentuk barang atau dengan meminta penggantinya. 12
Menurut ulama Mazhab Maliki, mereka membedakan antara pembatalan dari pihak laki-laki dan perempuan. Jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka dia tidak berhak meminta kembali hadiah    yang  telah  diberikan  kepada  pihak  perempuan.  Tetapi,  apabila  pembatalan  diajukan  oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak untuk mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikan.  Dalam  hal  ini,  pihak  perempuan  berkewajiban  untuk  mengembalikannya  Atau menggantinya  bila  barang  yang  telah  diterimanya  rusak  atau  telah  habis,  kecuali  bila  bentuk pemberian hadiah tersebut merupakan suatu tradisi atau syarat yang harus dilaksanakan.
Menurut  Ulama  Mazhab  Syafi’i,  hadiah  yang  telah  diberikan  harus  dikembalikan,  baik dalam  keadaan  utuh  maupun  rusak.  Jika  barang  itu  utuh,  maka    dikembalikan  dalam  keadaannya semula.  Dan  jika  sudah  rusak,  maka  pihak  perempuan  harus  mengganti  barang  itu  sesuai  dengan nilainya. Pada dasarnya praktek tradisi dalam hal pembatalan pertunangan di Kecamatan Jaya sesuai dengan  pendapat  Maliki  dari  segi  jika  yang  membatalkan  pertunangan  adalah  laki-laki,  dimana  si laki-laki tidak berhak lagi meminta pemberiannya namun dalam bentuk sanksi jelas sangat berbeda dalam pendapat Maliki tidak disebutkan bahwa bagi yang membatalkan pertunangan harus membayar ganti  rugi  apalagi  dalam  bentuk  mahar.  Faktor-faktor  yang  kemudian  melatarbelakangi  terjadinya pembatalan  pertunangan  yang  berakibat  diharuskannya  melaksanakn  konsekuensi  yang  telah ditetapkan oleh masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yaitu: perilaku yang tidak baik dari  salah  satu  pihak,  salah  satu  pihak  berkhianat,  terjadi  pernikahan  dengan  pihak  lain,  melewati batas waktu yang telah ditentukan, salah seorang meninggal dunia, dan konflik keluarga.
Realitas  yang  terjadi  di  Kecamatan  Jaya  Kabupaten  Aceh  Jaya  ketika  terjadi  pembatalan pertunangan bukan hanya barang dalam hal ini emas yang telah diberikan pada saat pertunangan saja yang dikembalikan namun juga adanya hukuman materil yang diberlakukan di Kecamatan ini yaitu berupa  sanksi  denda  (emas)  yang  di  harus  dipenuhi  oleh  pihak  yang  membatalkan  pertunangan terhadap  pihak  yang  telah  dirugikan.  Pada  dasarnya  praktek  ini  menimbulkan  dampak  positif  dan negatif. Dampak positf yang timbul yaitu jika dilihat dari perspektif sosiologis merupakan jembatan perantara  bagi  kedua  keluarga  yang  sebelumnya  sama  sekali  belum  saling  mengenal  untuk  bisa memahami melalui simbol-simbol yang ada yaitu berupa benda-benda atau barang yang diberikan pada  saat  dilangsungkannya  pertunangan.  Terlepas  dari  dampak  positif,  praktek  ini  juga menimbulkan dampak negatif yaitu jumlah denda yang tidak sedikit yang harus dibayar oleh pihak yang  membatalkan.  Denda  yang  tidak  sedikit  itu  akan  dirasa  memberatkan  bagi  pihak  yang membatalkan  terutama  bagi  mereka  yang  keadaan  ekonomi  keluarga  tergolong  kurang  mampu. Terlebih  lagi  sanksi  atau  denda  tersebut  dalam  bentuk  emas  yang  harganya  tidak  menentu  namun cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu akan tetapi telah menjadi adat dan budaya pihak yang mengkhianati harus membayar ganti rugi atau denda. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan bagi pihak yang membatalkan karena keadaan ekonomi yang kurang baik.
Jika ditelisik lebih jauh sebenarnya pembatalan pertunangan dan sanksi yang diterapkan di Kecamatan Jaya merupakan dua hal yang sama-sama memberikan dampak buruk bagi kedua pihak. Pertama ,  pertunangan  yang  telah  batal  akan  menimbulkan  kerugian  immateril  bagi  pihak  yang  di khianati yaitu berupa rasa malu karena pertunangan telah dibatalkan dan masyarakat telah mengetahui tentang pertunangan tersebut. Bukan hanya itu, jika pada saat masa-masa pertunangan calon suami dan  isteri  telah  sering  bepergian  bersama  hal  ini  akan  sangat  merugikan  bagi  pihak  perempuan khususnya karena ditakutkan akan terjadi sesuatu yang buruk yang belum semestinya dilakukan oleh kedua calon tersebut dan di dalam Islam juga telah dijelaskan  bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang  telah  melangsungkan  pertunangan  masih  dianggap  sebagai  orang  asing.  Artinya  keduanya belum boleh untuk melakukan hak dan kewajiban layaknya seperti suami dan isteri.
Kedua , sanksi adat yang diterapkan tidak tetap dominalnya jika di hitung dalam jumlah uang
12 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah  3, Terj.  Khairul  Amru  Harahap  dkk,  Cet-2  (Jakarta:   Cakrawala Publishing, 2011), hlm.238.
sebab  berbentuk  emas  yang  harus  di  bayar  oleh  pihak  yang  membatalkan  pertunangan  maka  bagi pihak tersebut akan mengalami kerugian materil karena bisa saja nantinya ketika pembatalan terjadi harga  emas  telah  mengalami  kenaikan  harga  dari  sebelumnya.  Hal  ini  akan  dirasa  sangat memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah terutama bagi perempuan yang selain  harus  mengembalikan  emas  mahar  juga  diwajibkan  membayar  dengan  jumlah  yang  sama ketika pertunangan terdahulu.
Apabila  melihat  segi  ekonomi  dari  masyarakat,  maka  jelaslah  bahwa  sanksi  akibat pembatalan pertunangan yang diberlakukan di Kecamatan Jaya merupakan suatu pembebanan yang tidak bisa diberlakukan secara general. Mengingat karena hal ini terkait dengan keuangan, dimana segi  ekonomi  setiap  orang  tidaklah  sama  jadi  sanksi  ini  akan  menjadi  beban  yang              berat  bagi masyarakat yang ekonominya kelas menengah kebawah.
Di dalam kaidah fikih dijelaskan mengenai pilihan terbaik di antara yang buruk, yaitu: Artinya: Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil . 13
Berbicara  mengenai  menentukan  hukum  dengan  menggunakan  akal.  Maka  dapat menggunakan metode mashlahah mursalah . Namun ada batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. 14 Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali mashlahah mursalah tidak dapat digunakan secara keseluruhan. Alasannya karena mashlahah mursalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadat. Definisi mashlahah mursalah pada hakikatnya yaitu sebagai berikut: 15
1. Ia  adalah  sesuatu  yang  baik  menurut  akal  dengan  pertimbangan  dapat  mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa  yang  baik  menurut  akal  itu,  juga  selaras  dan  sejalan  dengan  tujuan syara’ dalam menetapkan hukum
3. Apa  yang  baik  menurut  akal  dan  selaras  pula  dengan  tujuan syara’ tersebut  tidak  ada petunjuk syara’ secara  khusus  yang  menolaknya,  juga  tidak  ada  petunjuk syara’ yang mengakuinya.
Mengenai  masalah  di  luar  wilayah  ibadat,  meskipun  diantaranya  ada  yang  tidak  dapat diketahui alasan hukumnya namun secara umum bersifat ta’aqquli atau rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik buruk oleh akal. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode mashlahah mursalah , maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah SWT menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan.
Sanksi yang diterapkan di Kecamatan Jaya ketika terjadi pembatalan pertunangan merupakan hal yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.  Bayangkan  saja  jika  tidak  ada  sanksi  yang  diterapkan  apabila  terjadi  pembatalan pertunangan maka masing-masing pihak akan dengan mudahnya membatalkan pertunangan. Tujuan diberlakukannya sanksi ini yaitu sebagai bentuk tanggung jawab seseorang agar tidak ingkar terhadap janji  yang  telah  disepakati.  Maka  inilah  bentuk  sanksi  yang  akan  diterima  oleh  seseorang  apabila tidak memenuhi janji ( wan prestasi ).
Kemudian jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa “Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.” 16 Selanjutnya di dalam kaidah fikih juga dikatakan bahwa :
13 A.  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 168.
14 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 363.
15 Ibid. hlm. 356.
16 Kompilasi Hukum Islam, BAB III, Pasal 13 Ayat (2).
Artinya :Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum. 17
Kaidah  ini  memberikan  pengertian  bahwa  untuk  menentukan  hukum-hukum  yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat di terima dan merupakan salah satu teknik menentukan hukum melalui  adat  kebiasaan.  Berdasarkan  hal  itu,  adat  atau ‘urf yang  dapat  dijadikan  dasar penetapan  hukum hanya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tidak tercela dan di pandang tidak buruk oleh  masyarakat.  Syariat  Islam  telah  mengakui  bahwa  adat  sebagai  sumber  hukum  karena  pada kenyataannya  bahwa  adat  kebiasaan  telah  memainkan  peran  penting  dalam  mengatur  lalu  lintas hubungan serta tata tertib sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai   hukum  yang  tidak  tertulis  dan  dipatuhi  karena  dianggap  sesuai  dengan  rasa   kesadaran hukum  mereka.  Adat  kebiasaan  yang  tetap  sudah  menjadi  tradisi  dan  menyatu  dengan  denyut kehidupan  masyarakatnya.  Itulah  sebabnya  adat  kebiasaan  yang  telah  lama  diindahkan  dalam kehidupan  bermasyarakat    sulit  untuk  di  rubah,  karena  hal-hal  tersebut  selagi  tidak  bertentangan dengan  prinsip,  aqidah,  tauhid  dan  tidak  bertentangan  pula  dengan  rasa  keadilan  dan  peri kemanusiaan maka hal itu boleh saja diberlakukan.
Atas dasar itu menurut sudut pandang penulis mengenai sanksi denda yang dibebankan ketika terjadi  pembatalan  pertunangan  hukumnya  diperbolehkan  dari  sisi  sanksi  bukan  bentuk  sanksinya yang  mengharuskan  adanya  pembayaran  dan  pengembalian  emas  mahar,  karena  dari  kaidah  fikih yang mengatakan bahwa adat itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum dan dalam Kompilasi  Hukum  Islam  juga  dijelaskan  bahwa  dalam  memutuskan  hubungan  peminangan  juga diperbolehkan  dengan  tata  cara  kebiasaan  setempat.  Kemudian  mengenai  pemberian  pada  saat pertunangan jika dilihat  dari perspektif Islam hal yang demikian boleh saja dilakukan.
Pertunangan mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan  kehendak  dari  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  dengan  tujuan  untuk  mengadakan  ikatan perkawinan. Apabila masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka peminangan dilakukan oleh seorang utusan yang mewakili pihak laki-laki, biasanya yang ditugaskan sebagai duta atau utusan untuk mengadakan pembicaraan tentang peminangan dengan keluarga pihak perempuan adalah  anggota  keluarga  yang  dekat  dan  yang  sudah  berumur.  Akan  tetapi  bagi  masyarakat  yang menganut  sistem  kekerabatan  matrilineal  maka  adat  meminang  dilakukan  oleh  pihak  perempuan kepada  pihak  laki-laki.  Pertunangan  mempunyai  berbagai  macam  cara,  didalam  hukum  Islam diserahkan  pada urf masing-masing  masyarakat.  Hukum  Islam  hanya  meletakkan  aturan-aturan pokok tentang peminangan yang tidak bisa dilanggar.
Untuk  kebaikan  dalam  kehidupan  berumah  tangga,  kesejahteraan  dan  kesenangannya semestinya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Melihat orang yang akan dijadikan teman hidup sebagai  bentuk  ibadah  harus  dilakukan  dengan  teliti  dan  melalui  berbagai  pertimbangan  normal. Namun,  juga  perlu  dikaji  lebih  jauh  apakah  tradisi  adat  yang  dijalankan  oleh  suatu  kelompok masyarakat tidak bertentangan dengan hukum syariat dari Islam sendiri.
Kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang yang dinamakan dengan istilah adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk  bertindak  dan  memberi  individu  sebuah  identitas.  Tetapi  tradisi  menjadi  hal  yang  sulit  jika tidak serasi dengan pemahaman keagamaan secara umum.
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  penulis  paparkan  sebelumnya,  maka telah  jelas  bahwa tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Jaya yang bertunangan. Bahkan sebagian besar tokoh adat masyarakat menganggap ini menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Karena untuk
17 A. Djazuli, Op. Cit , hlm. 9.
mempersulit seseorang yang ingin membatalkan pertunangannya, di samping itu juga menjaga tradisi ini untuk menjaga martabat seseorang. Maka mereka membuat denda yang di dalamnya terdapat mahar  yang  diberikan  sewaktu  pertunangan  dilangsungkan guna  untuk tercapainya tujuan kedua pasangan tersebut.

## Pembatalan Pertunangan Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf
Walaupun tradisi pembayaran dan pengembalian emas mahar ini termasuk ke dalam ‘ urf maka perlu di tinjau lebih lanjut apakah tergolong kepada ‘ urf shahih atau ‘ urf fasid. ‘Urf shahih dan urf fasid menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh
للاح مرحٌ وأ امارح لحٌ نا نود سانلا هفراعت ام وه
Artinya: “Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan  dalil  syara‟.  Tidak  menghalalkan  yang  haram  dan tidak  menggugurkan kewajiban.” 18
‘Urf Fasid
للاح مرحٌ وأ امارح لحٌ هنكلو سانلا هفراعت ام وه
Artinya: “Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara‟, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.” 19
Dan ‘Urf shahih dan ‘ urf fasid menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:
ابجاو لطبٌ لو امرحم لحٌ لو اٌعرش لاٌلد فلاخٌ لو ,سانلا هفراعت ام وه حٌحصلا فرعلا اف
Artinya: “Urf  shahih  atau  adalah  kebiasaan  atau  adat  yang  dilakukan  manusia,  tidak bertentangan dengan dalil syara‟, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib. 20
Sedangkan ‘ urf fasid adalah:
بجاولا لطبٌ وا مرحملا لحٌ وا عرشلا فلاخٌ هنكلو سانلا هفراعت ام وه دسافلا فرعلا Artinya: “Urf  fasid  yaitu  sesuatu  adat  atau  kebiasaan  yang  sudah  dikenal  manusia  tetapi bertentangan  dengan  syara‟  yaitu  menghalalkan  yang haram  dan  membatalkan  yang wajib. ” 21
Setelah  defenisi-defenisi  tentang  ‘ urf shahih dan  ‘ urf fasid dipahami  secara  baik  maka penulis menggolongkan  bahwa tradisi pembayaran  dan  pengembalian  emas  mahar  ketika  terjadi pembatalan pertunangan kepada ‘ urf fasid. Karena ‘urf fasid adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Dalam konteks tradisi pembayaran  dan  pengembalian  emas ini  masyarakat  Kecamatan  Jaya  menjadikan  mahar  yang diberikan sewaktu peminangan sebagai denda. Padahal dalam kajian fiqh jika tidak ada perkawinan maka  tidak  ada  kewajiban  atas  mahar,  oleh  sebab  itu  mahar  yang  diberikan  harus dikembalikan kepada yang mempunyai hak atas mahar tersebut. Maka hal ini menyalahi terhadap mahar itu sendiri sebagaimana di dalam kitab fiqh yang telah lalu dibahas. Sebab jika tidak ada pernikahan maka tidak ada kewajiban atas mahar. Dalam kasus ini mahar yang diberikan lelaki pada saat peminangan hangus ketika lelaki tersebut membatalkan pernikahannya.
Padahal boleh jadi lelaki maupun perempuan membatalkan pernikahannya disebabkan tidak adanya  kecocokan  antara  kedua  belah  pihak  atau  bahkan  menemukan  sifat-sifat  buruk  dari  pihak lainnya tersebut.  Maka ini  dapat  merugikan salah satu  pihak yang menyebabkan harus kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya semula, untuk dijadikan sebagai ganti rugi, dan pada dasarnya semua orang memiliki hak yang sama untuk memilih antara melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak
18 Wahbah az-Zuhaily, al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Fiqr, 1999), hlm. 99
19 Ibid., hlm 99.
20 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), hlm. 89
21 Ibid., 89.
melanjutkannya.
Hal ini sama saja memakan harta seseorang dengan cara yang bathil . Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surah an-Nisa ayat 29:

## Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”
Dalam hal ini tidak ditemukan alasan yang benar untuk hangus nya mahar. Sebab mahar itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan karena adanya akad nikah atau senggama. Sementara dalam kasus ini belum terjadi nikah dan senggama yang menjadi sebab pembayaran mahar. Karena mahar menurut Nawawi al-Bantani adalah:
اهٌف ءطو وا ةضوفملا  ًف دقعب بجو ام وهو
Artinya: “Mahar adalah sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad atau senggama” 22
Selain  itu  menurut  Wahbah  az-Zuhaily  mahar  adalah: “Mahar adalah harta yang menjadi hak istri atas suaminya disebabkan akad atasnya atau dukhul yang sebenarnya.” 23
Uraian tentang pengertian mahar di atas jelas menyatakan bahwa mahar itu adalah pemberian dari seorang lelaki kepada seorang perempuan yang hendak dinikahinya, dan penyerahan mahar nya adalah  ketika  akad.  Pada  tradisi  pembayaran  dan  pengembalian  emas pemberian  mahar  di  saat peminangan memang tidak menyalahi hukum Islam khususnya fiqh.
Dalam kitab Fathul Mu’in menjelaskan هنم اهلصو امب عجر ,هنم وا اهنم ضارعلأا عقو مث عربتلا دصقٌ ملو يا دقعلا لبق لام اهٌلا ظفل لاب عفد وا لسرا مث ةأرما بطخ ول,
نوققحم عمح هب حرص امك
Artinya :  ‘Apabila  seorang  lelaki  meminang  wanita  kemudian  mengirimkan  atau menyerahkan  sejumlah  harta  kepadanya  sebelum  akad  terlaksana  dengan  tidak  dibarengi suatu lafaz dan tidak dimaksudkan tabarru”, kemudian terjadi pengunduran diri baik dari pihak lelaki maupun perempuan, maka lelaki berhak menarik Kembali apa yang telah sampai ke  tangan  perempuan,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  oleh  segolongan  ulama muhaqqiqun”. 24
Pemberian mahar sebelum akad tidak menjadi masalah sebagaimana ungkapan yang di atas pada kitab Syarah Minhaj  dan Fathul Mu’in tersebut.  Pada tradisi pembayaran dan pengembalian emas juga memberikan mahar saat pertunangan batal seluruh harta berupa hadiah ataupun mahar yang diberikan saat peminangan tidak Kembali bahkan adanya pembayaran emas juga. Padahal jika tidak sampai kepada pernikahan maka mahar yang telah di dahulukan sebelum akad wajid dikembalikan, karena mahar hanya akan menjadi hak perempuan tersebut ketika setelah akad.
Memang, dalam beberapa kitab fiqh terdapat pembahasan tentang pengembalian mahar yang telah diberikan. Namun konteksnya ketika akad nikah telah terjadi, lalu terjadi perceraian sebelum persetubuhan.  Sebagaimana  yang  di  ungkapkan  oleh  Ibnu  Qosim  bahwa  mahar  boleh  dibatalkan separuh jika terjadi perceraian sebelum senggama:
رهملا فصن اهب لوخدلا لبق قلاطلاب طقس ٌو
Artinya : “Dan gugur separuh mahar dengan thalak sebelum dukhul.” 25
Penjelasannya  adalah  pembatalan  mahar  itu  ada  dalam  fiqh  dan dibolehkan  pada  situasi- situasi  tertentu,  hanya  saja  pembatalannya  terjadi  setelah  akad.  Contohnya  seperti  ketika  cerai sebelum dukhul maka mahar kembali separuh, dan jika perceraian itu disebabkan oleh perempuan seperti  suami  memfasakh  istrinya  karena  ada  aib  yang  terdapat  pada  istrinya  maka  batal  mahar seluruhnya. Ketentuan ini berlaku ketika belum terjadi dukhul, jika itu sudah terjadi maka tidak ada
22 Nawawi Al-Bantani, Nihayatu Zain (Beirut, Dar Al-Fikri, 2002), hlm. 287
23 Wahbah Zuhaily, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Lebanon: Dar Al-fikri) hlm. 6758
24 Ahmad Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu’in (Beirut: Dar Ibn Hizmin, 2004), hlm. 489-490.
25 Ibnu Qosim, Fathul Qorib (Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2005), hlm. 236.
pembatalan mahar. Maka ungkapan di atas tidak bisa ditarik ke tradisi pembayaran dan pengembalian emas ketika terjadi pembatalan pertunangan.
Mengenai ini semua maka penulis menyatakan bahwa tradisi pembayaran dan pengembalian emas ini tergolong kepada ‘ urf  fasid, sebab tradisi  ini menjadikan mahar sebagai  denda bagi  siapa yang  membatalkan  pinangan  nya.  Penulis  tegaskan  sekali  lagi  bahwa  mahar  hanya  menjadi  hak perempuan  ketika  setelah  akad,  dan jika akad  belum  terjadi  maka  perempuan  wajib mengembalikannya.  Tidak  terkecuali  bagi  mereka  yang  sama-sama  ridha  terhadap  mahar  yang dijadikan denda tersebut.

## Penutup
Konsekuensi  dalam tradisi pertunangan masyarakat  Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan menerapkan pengembalian dan pembayaran emas mahar bagi yang membatalkan pertunangan tergolong  ke  dalam ‘urf  fasid, sebab  tradisi  ini  menjadikan mahar sebagai  denda  bagi  siapa  yang membatalkan  pertunangannya. ‘Urf  fasid adalah  segala  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  syariat yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Dalam konteks tradisi pembayaran dan pengembalian emas ini masyarakat Kecamatan Jaya menjadikan mahar yang diberikan sewaktu pertunangan  sebagai  denda.  Padahal  dalam  kajian  fiqh  jika  tidak  ada  perkawinan  maka  tidak  ada kewajiban  atas  mahar,  oleh  sebab  itu  mahar  yang  diberikan  harus dikembalikan  kepada  yang mempunyai hak atas mahar tersebut.

## Daftar Pustaka
A  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis, Jakarta: Kencana, 2010.
A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1&2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , Jakarta: Amzah, 2014. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006. Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Munakahat ,  Jakarta: Amzah, 2011.
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
Abdul  Rahman  Ghazaly, Fiqh  Muamalat,  Edisi  1,  Cetakan  1 ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010.
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fiqr, 1993. Ahmad Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu’in , Beirut: Dar Ibn Hizmin, 2004. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , Jakarta: Kencana, 2009.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet ke-5, Jakarta: PT Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001. Ibnu Qosim, Fathul Qorib , Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2005. Kompilasi Hukum Islam, BAB III, Pasal 13 Ayat (2). Muhammad Ra'fat 'Utsman, Fikih Khitbah dan Nikah , Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017. Mukhsin Nyak Umar, Ushul Fiqh Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008. Nawawi Al-Bantani, Nihayatu Zain , Beirut, Dar Al-Fikri, 2002.
Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah  3, Terj.  Khairul  Amru  Harahap  dkk,  Cet-2,  Jakarta:  Cakrawala Publishing, 2011.
Wahbah az-Zuhaily, al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh , Beirut: Dar al-Fiqr, 1999. Wahbah az-Zuhaily, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Lebanon: Dar Al-Fikri.