e-ISSN : 2621-4105

## Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik

## Kamilia Savira, Fitriani Ahlan Sjarif
Pogram Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok kamiliasavira@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  efektivitas  pemasangan  sistem barcode dalam  pengamanan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris.  Perkembangan  ini  mempengaruhi Notaris  untuk  memasang  keamanan  akta  autentik  tersebut  dengan  sistem barcode .  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  jalan  keluar  terkait  perlindungan  serta  kepastian  hukum  bagi  para pihak  yang  berkepentingan  dalam  akta  autentik  terhadap  pemalsuan  akta.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif dengan menggunakan bahan sekunder melalui studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis efektif atau tidak pemasangan barcode dalam akta autentik dan akibat hukum dari pemasangan barcode dalam akta autentik  yang  mempunyai  pembuktian  yang  sempurna.  Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa pemasangan barcode pada akta autentik yang dibuat Notaris adalah efektif karena barcode berisikan  data  akta  yang  disimpan  ke  penyimpanan  berbentuk  awan. Barcode yang  terpasang  di akta  autentik  tersebut,  dapat  menghindari  pemalsuan  akta  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab dan membantu pihak yang berkepentingan memverifikasi suatu akta dengan cepat dan tepat. Pemasangan barcode pada  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  tidak  mengurangi  unsur-unsur yang  ada  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  asalkan  harus  memenuhi  semua  yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Akta Autentik; Barcode ; Notaris; Pengamanan

## The Effectiveness Of The Barcode System In The Security Of Authentic Deeds

## Abstract
This  study  further  examines  the  effectiveness  of  the  barcode  system  installation  in  securing  the authenticity  of  the  authentic  deed  made  by  a  notary.  This  development  affects  notaries  to  install the  security  of  the  authentic  deed  with  a  barcode  system.  This  research  is  expected  to  provide  a solution  related  to  legal  protection  and  certainty  for  interested  parties  in  authentic  deeds  against deed  forgery.  This  study  uses  a  normative  juridical  method,  the  approach  used  is  a  statute approach. The source of data in this study is secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods, which is a research method that produces descriptive data. . This research has a new perspective because it analyzes the effectiveness or not of  installing  barcodes  in  authentic  deeds  and  the  legal  consequences  of  installing  barcodes  in authentic  deeds  that  have  perfect  proof.  The  results  of  this  study  can  be  concluded  that  the installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary is effective because the barcode contains deed data that is stored in cloud storage. The barcode attached to the authentic deed can prevent falsification of the deed by irresponsible parties and assist interested parties in verifying a deed quickly and accurately The installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary does  not  reduce  the  elements  contained  in  the  provisions  of  the  laws  and  regulations  that  must meet all the requirements of the laws and regulations.
Keywords: Authentic Deeds; Barcode; Notary; Secure
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini mempengaruhi tatanan hukum di suatu negara. Perkembangan tersebut salah satunya ditandai dengan banyaknya usaha masyarakat yang semakin meningkat. Meningkatnya suatu perekonomian di suatu  negara  menyebabkan  timbulnya  kebutuhan  masyarakat  akan  perlindungan hukum  di  negara  tersebut.  Perlindungan  hukum  harus  disandingkan  juga  oleh kepastian  dan  ketertiban.  Keharusan  kegiatan  pengadministrasian  hukum  ( law administrating )  yang  tepat  dan  tertib  agar  terdapat  perlindungan,  kepastian  dan ketertiban. 1 Hukum  diciptakan  tidak  hanya  mengatur  tingkah  laku  masyarakat saja,  tapi  untuk  melindungi  juga,  inilah  yang  kemudian  disebut  dengan perlindungan  hukum.  Suatu  perbuatan  hal  melindungi  subjek-subjek  hukum dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pelaksanaannya  dapat dipaksakan  dengan  suatu  sanksi  merupakan  perlindungan  hukum. 2 Perlindungan dan  kepastian  hukum  membutuhkan  suatu  alat  bukti.  Notaris  merupakan  profesi yang  terhormat  dan  saat  menjalankan  tugas  jabatannya  berpegang  teguh  dan menjunjung  tinggi  martabat  profesinya  sebagai  jabatan  yang  terhormat  yang membantu  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  melalui  produk hukum yang dibuatnya.
Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan autentik maupun tulisan  di  bawah  tangan  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1867  KUHPerdata. Akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta merupakan termasuk alat bukti yang berupa surat. 3 Akta dapat dibedakan dari bentuknya yaitu akta autentik dan akta di bawah  tangan.  Perbedaan  yang  pokok  antara  akta  autentik  dan  akta  di  bawah tangan  adalah  cara  pembuatan  atau  terjadinya  akta  tersebut. 4 Notaris  merupakan jabatan  tertentu  yang  menjalankan  profesi  dalam  pelayanan  hukum  kepada masyarakat. Proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan alat bukti autentik yang dibuat oleh Notaris. Sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh,  akta  autentik  mempunyai  peran  yang penting dalam kehidupan di masyarakat, salah satunya untuk pembuktian tertulis yang  membutuhkan  akta  autentik.  Akta  autentik  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang bekerja  dibawah  sumpah  dan  dilakukan  secara  formil  sesuai  tata  cara  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  maka  secara  logis  dapat  dipahami  bahwa dokumen  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  baik  formil maupun  materil,  sehingga  mempunyai  bobot  pembuktian  yang  lebih  tinggi
1 Neriana,  “Kekuatan Pembuktian  Akta  Dibawah  Tangan Perjanjian  Jual  Beli  Dihubungkan  Dengan Kewenangan  Notaris  Dalam  Pasal  15  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,” JOM  Fakultas  Hukum 2,  no.  2 (Oktober 2015): 1–15.
2 Huddhan Ary Karuniawan and I. A. Budhivaya, “Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris,” Jurnal Komunikasi Hukum 4, no. 2 (August 2018): 102–143.
3 Karuniawan and Budhivaya.
4 Zul Fadli, Hukum Akta Notaris (Jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020).
e-ISSN : 2621-4105
nilainya  ketimbang  bukti  tulisan  bawah  tangan  yang  dibuat  oleh  para  pihak. 5 Sementara  dalam  perspektif  hukum,  makna  keautentikan  lebih  dilihat  kepada objeknya  yaitu  keberadaan  suatu  bukti  tulisan  yang  diasumsikan  secara  hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena telah terjamin formalitasnya, dibuat  oleh  yang  pejabat  berwenang  yaitu  pejabat  yang  disumpah  sehingga terjamin juga isinya. 6
Banyaknya  kasus  terkait  jabatan  Notaris,  maka  Notaris  harus  dapat mempertanggungjawabkan  keaslian  dari  akta  autentik  yang  dibuat.  Kewenangan Notaris  tersebut  tersebar  dalam  berbagai  peraturan  mulai  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No.  16  Tahun  2001  yang  telah  diubah  dengan  UU  No.  28  Tahun  2004  tentang Yayasan  (UU  Yayasan).  Notaris  pada  prakteknya,  tidak  semua  yang  dilakukan berdasarkan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan kebiasaan (living law ), yang  dianggap  baik  dan  diikuti  oleh  Notaris  lainnya  kemudian,  salah  satunya salinan  akta  yang  selalu  diberi  jilid  dan  setiap  jilid  harus  ada  lambang  negara. Barcode merupakan  salah  satu  kemajuan  teknologi  saat  ini.  Di  Indonesia  telah menerapkan barcode dalam berbagai macam bentuk produk hukum salah satunya adalah  sistem  informasi  administrasi  badan  hukum  yang  melayani  publik  dalam memperoleh  pengesahan  badan  hukum  secara  elektronik .  Barcode dalam  produk sistem  informasi  administrasi  badan  hukum  menggunakan  teknologi  yang terintegrasi. Barcode ini dapat mengetahui informasi yang aslinya dan salinannya agar  tidak  ada  perbedaan  dari  salah  satu  produknya.  Kemajuan  teknologi sangatlah  membantu  dalam  penerapan  keamanan  guna  menghindari  kejahatan yang dinamis seperti pemalsuan akta Notaris.
Maraknya  pemalsuan  akta  Notaris  melahirkan  terobosan  baru  dengan melihat  sistem  informasi  yang  telah  dipakai  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia,  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  untuk  surat keputusannya  disisipkan  yaitu  dengan barcode. Memanfaatkan  kemajuan teknologi barcode dapat  mempermudah  Notaris  maupun  para  pihak  untuk membaca informasi akta sehingga mengetahui keaslian informasi dari sebuah akta tersebut.  Pelaksanaan  kewenangan  Notaris  berbasis  teknologi  informasi  terkait dengan  konsep cyber  notary . 7 Penekanan  pada cyber  notary yaitu  kewenangan dan  teknologi.  Kemajuan  di  bidang  ekonomi  membuat  aspek  kewenangan  dan teknologi  menjadi  saling  berkaitan.  Teknologi  informasi  dapat  mendukung Notaris  yang  harus  dituntut  cepat  karena  perubahan.  Di  Indonesia,  tuntutan  itu
5 Edmon  Makarim,  “Keautentikan  Dokumen  Publik  Elektronik  Dalam  Administrasi  Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45 4, no. 11 (2015): 52.
6 Makarim, 515.
7
Bian Amy, “Peluang Cyber Notary Di Indonesia,” n.d., http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-.
e-ISSN : 2621-4105
semakin besar setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang  membuka  kesempatan  seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.
Penelitian yang pertama berjudul “Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  Jo.  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  Terhadap  Pemasangan Barcode Pada  Akta  Autentik  Notaris”  oleh Ananda,  Bahtera  Teguh.  (2018).  Penelitian  ini  mengangkat  suatu  permasalahan mengenai  akibat  hukum  dari  akta  Notaris  yang  dipasang  dengan barcode berdasarkan  Pasal  1868  KUHPer  dan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  terkait keamanan  dan  kerahasian  informasi  dari  akta  autentik  tersebut.  Kesimpulan  dari penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  pemasangan barcode pada  akta  autentik mempengaruhi  bentuk  lahiriah  pada  umumnya  yang  telah  ditentukan  pada  Pasal 1868  KUHPerdata. 8 Dipengaruhinya  bentuk  lahiriah  dari  sebuah  akta  autentik karena  adanya  simbol  kotak barcode pada  setiap  halaman  akta  yang  berfungsi untuk  akses  informasi  ke  dalam  sistem  database barcode .  Perbedaan  penelitian tersebut  dengan  penelitian  ini  adalah  analisa  dalam  penelitian  ini  tidak  hanya membahas  keabsahan  tapi  penggunaan  dan  efektivitas  dari  pemakaian barcode terhadap akta autentik yang dibuat Notaris.
Penelitian  selanjutnya  berjudul  “Penggunaan  Sistem Barcode Dalam Rangka  Pengamanan  Akta  Notaris”  oleh  Noegroho  (2019).  Penelitian  ini mengangkat  pemakaian barcode untuk  keaslian  akta  autentik  dari  Notaris terhadap  kasus  pemalsuan  akta  di  Jakarta  Utara.  Kesimpulan  dari  penelitian tersebut  menyatakan  bahwa  penggunaan  system barcode dalam  rangka pengamanan harus didasarkan pada tanggung jawab secara moral, perdata, UUJN, dan  KEN  sesuai  Pasal  1365  KUHPerdata,  Pasal  1  angka  1  UUJN  jo.  Pasal  15 UUJN,  Pasal  4  ayat  (2)  UUJN,  Pasal  16  UUJN,  dan  Pasal  3  KEN. 9 Perbedaan penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini  adalah  kasus  yang  dianalisis  dalam penelitian  ini  tidak  hanya  membahas  penggunaannya  tetapi  juga  membahas efektivitasnya.
Penelitian  yang  terakhir  adalah  penelitian  dengan  judul  “Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris” oleh Budhivaya.
(2018). Adapun  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  Notaris memberikan  kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum  untuk  masyarakat dengan  dapat  mempertanggungjawabkan  akta  autentik,  tetapi  karena  banyak terjadi  pemalsuan  Notaris  harus  memikirkan  terobosan  baru  yaitu barcode . Kesimpulan  dari  penelitian  tersebut  Akta  Notaris  yang  menggunakan barcode pada minuta dan salinan akta merupakan akta  autentik  dan mempunyai  kekuatan
8 Bahtera  Teguh  Ananda,  “Kajian  Yuridis  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Terhadap  Pemasangan  Barcode  Pada  Akta  Autentik  Notaris”  (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2018).
9 Dwini Imananda, “Penggunaan Sistem Barcode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris” (n.d.).
e-ISSN : 2621-4105
pembuktian yang sempurna selama aspek formal dalam pembuatan akta terpenuhi. Perbedaan  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini menganalisis  mengenai  efektivitas  pemakaian barcode dan  implikasi  hukumnya terhadap akta autentik yang diberi barcode ke depannya.
Dari  uraian  singkat  atas  penelitian  terdahulu (literature  review) tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  secara  garis  besar,  keterbatasan  penelitian-penelitian sebelumnya  adalah  pemasangan barcode diteliti  penggunaan  secara  garis besarnya.  Sedangkan,  penelitian  ini  meneliti  efektif  atau  tidaknya  pemasangan barcode dan  penyebabnya  jika  akta  autentik  dipasang  dengan  pengamanan barcode .  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dibuat  untuk  memecahkan  keterbatasan tersebut (state  of  the  art) .  Permasalahan  inti  dari  penelitian  ini  adalah  Notaris sering  terbawa  ke  ranah  hukum  pidana,  meskipun  tidak  jarang  pula  Notaris dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh pengadilan. 10 Notaris  dalam menjalankan tugas  dan  jabatannya  sangat  penting  untuk  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian, mengingat  sering  terjadinya  permasalahan  hukum  terhadap  akta  autentik.  Akta autentik  yang  mempunyai  pembuktian  sempurna  jika  dipasang barcode apakah efektif  terhadap  para  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  di  dalam  akta  itu  dan apakah  akibat  hukum  kedepannya  jika  akta  autentik  yang  dibuat  Notaris mempunyai barcode yang lekat di tiap halaman minuta dan salinannya.
Banyaknya permasalahan yang terjadi terkait dengan Notaris saat ini karena akta  yang  merupakan  produk  Notaris  dipertanyakan  keasliannya.  Permasalahan tersebut  membuat  suatu  pemikiran  untuk  mengamankan  produk  Notaris  dengan cara mengetahui keasliannya. Penelitian ini bertujuan menelaah dan menganalisa lebih  lanjut  tentang  kedudukan barcode yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  dan salinan  akta  dan  efektivitas  terhadap  minuta  akta  dan  salinan  akta  Notaris  yg diberikan barcode .
2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif,  pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statue approach ). Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder meliputi  bahan  primer  berupa  KUHPerdata,  Undang-Undang  Jabatan  Notaris, Undang-Undang  yayasan,  Undang-Undang  PT,  Undang-Undang  Fidusia  dan Undang-Undang ITE, sedangkan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, artikel  jurnal  hukum,  dan  internet  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan,  berguna  sebagai  landasan  teori  yang  berupa pendapat para ahli terutama tentang objek penelitian yang diambil dari peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  hal-hal  yang  perlu  diteliti.  Penulisan ini  menggunakan  analisa  data  secara  kualitatif  yaitu  suatu  cara  penelitian  yang menghasilkan data secara deskriptif.
10 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris” (Belajar Bareng Alumni, Universitas Narotama Surabaya, 2018), 13.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Efektivitas Sistem Barcode dalam Pengamanan Akta Notaris
Di  dalam  profesi  hukum  sering  terjadi  kejahatan,  salah  satunya  dalam jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat Notaris sering dipermasalahkan karena ketidakhati-hatian  Notaris  sehingga  akta  tersebut  memiliki  unsur  tindak  pidana. Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN) menyebutkan kewenangan Notaris yaitu berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Konsep negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  tertuang  semenjak  Indonesia memasuki  alam  kemerdekaan,  yaitu  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Dasar 1945. 11 Karena  etika  pada  profesi  Notaris  disebut  sebagai  profesi  yang  mulia ( officium  nobile ). 12 Notaris  merupakan  salah  satu  profesi  hukum  yang  memberi kepastian  dan  perlindungan  hukum  melalui  produk  yang  dibuatnya.  Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, Notaris membuat akta  autentik  sejauh  pembuatan  akta  autentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi pejabat umum lainnya.
Notaris baik menurut Stb 1860 Nomor 3 (dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris  /  PJN)  yang  kemudian  dicabut  dan  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat  akta  autentik  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  1868  KUHPerdata. Sebagai  pejabat  umum  Notaris  mempunyai  kewenangan  khusus  yaitu  membuat alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta autentik adalah alat bukti yang bersifat sempurna bagi kedua belah pihak.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1870  KUHPerdata,  kiranya  hanya negaralah  yang  dapat  membuat  alat  bukti  sempurna.  Menurut  Salim  HS,  akta autentik  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  tercermin  dalam  Pasal  1870 KUHPerdata bahwa : “suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisannya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. 13 Berdasarkan pengertian tersebut  bahwa  akta  autentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna  bagi  para pihak, sehingga apa  yang disebut dalam akta autentik tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain (bukti tambahan).
11 H. A. K. Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar (Pembangunan, 1981), 127.
12 Abdul Ghofur Anshori, “Lembaga Kenotariatan Indonesia,” UII Press , 2009, 6.
13 Herlien  Budiono,  “Peluang  Dan  Hambatan  Implementasi  Cyber  Notary  Di  Indonesia”  (Seminar Nasional Eksistensi Notaris Dalam Aktivitas Cyber Notary, Bandung, 2012).
e-ISSN : 2621-4105
Kegunaan  akta  yang  dibuat  Notaris  adalah  untuk  menjamin  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  dan perjanjian  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Akta mempunyai  fungsi  sebagai  perlindungan  hukum.  Akta  yang  dibuat  Notaris merupakan  alat  bukti  yang  sempurna  sehingga  menjami  kepastian  hukum. Perbuatan yang  ditulis dalam akta Notaris atau ketetapan yang dituangkan dalam akta Notaris kekuatannya dianggap lebih kuat dibanding tidak di hadapan Notaris walaupun sama sama dibubuhkan dengan materai. Notaris mendapat kewenangan dari Negara secara atributif melalui Undang-Undang. Diangkat oleh Menteri yang berkompeten  dalam  Bidang  Hukum,  yang  sekarang  namanya  adalah  Menteri Hukum  dan  HAM.  Notaris  dalam  kewenangannya  membuat  akta  autentik memberikan    peran  penting  dalam  kehidupan    di  masyarakat.  Kebutuhan  akan akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  semakin  meningkat  dengan  adanya pertumbuhan  ekonomi  dan  teknologi.  Akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris dapat  menjelaskan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  secara  jelas  dan  dapat menghindari  terjadinya  sengketa  di  kemudian  hari.  Notaris  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  pihak  ketiga  terpercaya  sangat  penting  untuk  melaksanakan prinsip  kehati-hatian,  kecermatan,  dan  kejujuran  sebagai  fundamental  dalam melaksanakan    fungsinya.  Notaris  yang  abai  dalam  melaksanakan  hal  yang fundamental tersebut dapat mengakibatkan masalah secara langsung maupun tidak langsung terhadap  Notaris  tersebut  maupun pertangggungjawaban dari akta  yang dibuat.
Akta autentik yang dibuat Notaris merupakan dokumen yang sangat penting karena  akta  yang  dibuat  merupakan  dokumen  yang  memiliki  kekuatan  hukum yang  dijamin  oleh  undang-undang.  Banyaknya  kasus  di  mana  akta  Notaris dipalsukan  oleh  beberapa  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  oleh  karena  itu perlu  cara  atau  alat  untuk  melakukan  verifikasi  keaslian  akta  autentik  Notaris tersebut  yaitu  dengan barcode .    UUJN  dan  peraturan  lainnya  yang  dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan aturan  yang  harus  kita  taati  dalam  menjalankan  tugas  jabatan  Notaris.  Meskipun sekarang  ini  ada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Hukum  dan  HAM  bukan  karena  UUJN  tetapi  karena  kebijakan Menteri  yang  dinormatifkan.  Dalam  praktik  Notaris  tidak  semua  yang  dilakukan oleh  Notaris  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  tapi berdasarkan  kebiasaan  yang  sudah  biasa  dilakukan  oleh  Notaris    terdahulu  yang kemudian diikuti oleh Notaris  lain kemudian, seperti akta  yang selalu di  garis di pinggir  kiri  dengan  tinta  merah,  Salinan  akta  yang  diberi  jilid,  dan  lain  lain. Sehingga  sekarang  ini  ada  salah  satu  upaya  agar  minuta  dan  salinan    akta  ada pengamanannya,  yaitu  dengan barcode .  Hal  ini  akan  menjadi living  law dalam kenotariatan.  Tanpa  disadari  dengan  adanya  kebiasaan  lain  yang  Notaris  akan lakukan  walaupun  tanpa  ada  dasar  hukumnya  karena  living  law  merupakan sumber juga di hukum kenotariatan.
e-ISSN : 2621-4105
Barcode merupakan sebuah pola geometris yang umumnya memiliki bentuk vertikal. Fungsi dari barcode adalah untuk memindai dan melacak sebuah barang atau  properti.  Bentuk barcode biasanya  berupa  tanda  misalnya  simbol  dan/atau angka  yang  biasanya  dilekatkan  ke  produk.  Produk  yang  ditandai barcode itu berasal  dari  sesuatu  orang/  perusahaan  yang  mempunyai  identitas.  Biasanya dengan  produk  berupa  barang  dengan  mengidentifikasi barcode dapat  diketahui asal  produk,  produsen  yang  mengeluarkan,  nomor  seri  (jika  ada  seri),  kapan produk  dibuat,  daerah  distribusi  dan  lain  sebagainya  yang  kira-kira  bermanfaat untuk  produsen  (pengeluar  produk)  ataupun  user  (pemakai). Barcode telah digunakan sejak lama pada layanan perpustakaan. Seiring dengan perkembangan teknologi,  muncul  teknologi  yang  menggantikan  fungsi  dari barcode .  Teknologi tersebut  disebut QR  Code atau Quick  Response  Code yang  merupakan barcode dua  dimensi  yang  dikembangkan  oleh  Denso  Wave  Corporation  pada  tahun 1994. 14 QR Code dapat menyimpan informasi lebih besar. Untuk bisa mengakses QR  Code membutuhkan  kamera  ponsel  dan  aplikasi  perangkat  lunak  untuk membaca QR Code .
Di era modern saat ini, segala macam bentuk transaksi dan layanan dituntut untuk  bergerak  cepat.  Tuntutan  bergerak  dengan  cepat  ini  membutuhkan  suatu sarana  yaitu  teknologi  informasi,  yaitu  dengan barcode jenis QR  Code . Barcode jenis QR  Code digunakan  guna  mempercepat  proses  pemasukan  data-data tertentu.  Dengan  adanya barcode kode  barang  yang  telah  diproses  masuk  ke dalam sistem dapat dibaca dengan mudah dan cepat tanpa harus mengetik terlebih dahulu seperti di toko retail. Sistem ini dapat dianut oleh Notaris, yaitu produknya akta. Dengan adanya kemajuan teknologi  yaitu barcode mempunyai  fungsi  yaitu keamanan agar menghindari dari pemalsuan  akta Notaris. Barcode jenis QR Code yang  diberikan barcode mencontoh  seperti  SK  yang  dikeluarkan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. SK yang diterapkan dengan barcode juga  berguna  untuk    menghindari  pemalsuan  akta  oleh  oknum  tertentu. Perkembangan    dalam  bidang  hukum  dan  kenotariatan  khususnya  penggunaan aplikasi  berbasis  teknologi  dalam  dunia  Notaris  merupakan  kemajuan  besar. Peningkatan  ilmu  pengetahuan  dan  keahlian  profesi  wajib  dimiliki  Notaris  dan tidak terbatas hanya pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. 15
Barcode jenis QR  Code dipasang  pada  akta  autentik  yang  dibuat  oleh Notaris.  Pada  praktiknya,  tidak  semua  yang  dilakukan  oleh  Notaris  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  tapi  berdasarkan  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh Notaris  terdahulu.  Bentuk  inovasi  pemasangan barcode jenis QR  Code ini  pada akta  autentik  merupakan  cara  mengamankan  akta  yang  dibuat  Notaris  saat  ini. 16
14 Hendra Waskitha and Yeni Dwi Rahayu, “Sistem Navigasi Di Dalam Ruangan Berbasis QR Code Tag,” Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember 12 (n.d.): 1065.
15 Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Pasal 3 Ayat (5)
16 Ananda, “Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan Barcode Pada Akta Autentik Notaris,” 56.
e-ISSN : 2621-4105
Informasi  yang  dimuat  dalam database QR  Code tersebut  merupakan  informasi khusus  yang  dimasukan  oleh  Notaris  sesuai  dengan  keperluan  dan  sesuai  isi aktanya.  Informasi  yang  dimuat  dari  akta  autentik  tersebut  meliputi  judul  akta, nomor  akta,  tanggal  penetapan  akta,  nama  Notaris  pembuat  akta,  kedudukan Notaris  dan  nomor  telepon  Notaris,  dan  hal-hal  lain  yang  perlu  dimasukkan  ke dalam database tersebut. 17 Barcode pada  dasarnya  milik  Notaris.  Aplikasi barcode tersebut  ditulis domain  hosting dari  Notaris  tersebut.  Setiap  akta  yang dibuat  dan  tanda  terima  dibuat  secara  online  disimpan  di cloud  website tersebut menggunakan  THP  dengan framework  laravel . Laravel memiliki  banyak  fitur modern yang sangat membantu developer dalam membuat aplikasi. 18 Framework Laravel dikenal  karena  kepentingan  dan  keamanan. 19 Saat  sebelum  akta  dicetak, dibuat  isian  dari barcode isi  tersebut  berisi  hal-hal  yang  penting  dari  akta.  Lalu aplikasi  meng convert berupa  data barcode . Barcode ini  disisipkan  tiap  halaman. Barcode ini  dipakai  saat  Notaris  punya  permasalahan  akta,  pemalsuan  akta  lalu Notaris akan pindai barcode tersebut dan disisipkan password oleh Notaris maka akan muncul data yang disisipkan oleh Notaris. Jika terdapat perbedaan maka ada indikasi pemalsuan akta oleh penghadap. Jika kita ingin mencari sebuah nama di Notaris tersebut, maka Notaris bisa mencari dari server database Notaris tersebut. Letak barcode pada minuta akta dan salinan akta sama yaitu di sebelah kiri bagian atas  akta.  Pemasangan barcode bertujuan  untuk  menghindari  adanya  pemalsuan pada  lembaran  salinan  akta  dan  memudahkan  pembuktian  keaslian  salinan  akta terhadap  minuta  aktanya.  Pemasangan barcode pada  akta  autentik  merupakan penemuan  hukum  terhadap  masalah  hukum  yang  sering  dijumpai  Notaris  pada praktiknya.
Teknologi barcode ini  berisikan  data  terkait  dengan  keterangan  khusus suatu  akta  ke  penyimpanan  berbentuk  awan  sebagai  tempat  menyimpan  data. 20 Penyimpanan  awan  adalah  metode  penyimpanan  data  di  sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan. Penyimpanan berbentuk awak ini memiliki keunggulan yaitu :
a.  Dapat  diakses  menggunakan  perangkat  apapun  dan  di  manapun  asal terkoneksi  dengan  internet. User dapat  mengakses  data  miliknya  dari perangkat  apa  pun  dan  di  mana  pun,  asalkan  terhubung  dengan  jaringan internet. Artinya, jika salah satu perangkat user rusak atau hilang, user tetap bisa mengakses data yang user simpan di server dengan perangkat lain.
b. User dapat  membagi  data  di server ke  pihak-pihak  lain  dengan  cepat  dan mudah.  Data  atau  dokumen  yang  tersimpan  di cloud  storage dapat user
17 Ananda, 56.
18 Tamus  Bin  Tahir,  Muh  Rais,  and  Moch  Apriyadi  Hs,  “Aplikasi  Point  OF  Sales  Menggunakan Framework  Laravel  Point  OF  Sales  Appilaction  Using  Laravel  Framework,” Jurnal  Informatika  Dan Komputer) p-ISSN 2, no. 2 (2019): 55, https://doi.org/10.33387/jiko.
19 Tahir, Rais, and Hs, 56.
20 Ananda, “Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan Barcode Pada Akta Autentik Notaris,” 67.
e-ISSN : 2621-4105
bagikan dengan orang lain secara cepat dan mudah. User juga dapat mengatur akses  orang  lain  untuk  melihat,  mengedit,  dan  berkomentar  pada  dokumen yang user bagikan.
c. Keamanan dan keutuhan data terjamin. 21
Kemudahan  akses  dalam  penyimpanan  berbentuk  awan  ini  memastikan keamanan serta privasi data milik user dan penyedia layanan memiliki kebijakan zero  knowledge menambah  keamanan  dengan  dipastikannya  data  di  dalam layanan tersebut dilindungi dan dienkripsi agar hanya dapat diakses oleh pemilik penyimpanan  awan  tersebut.  Untuk  memiliki  sistem barcode jenis QR  Code ini, Notaris dapat melakukannya melalui smartphone yang dimilikinya. Apabila pihak yang  berkepentingan  ingin  melakukan  pengecekan  mengenai  keaslian  akta autentik  tersebut,  maka  tinggal  melakukan  pemindaian barcode tersebut  dengan smartphone  yang  dimilikinya  dan  informasi  mengenai  hal-hal  yang  diperlukan berbentuk  resume  dapat  terlihat  melalui smartphone. Sistem barcode ini  telah diterapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada lembaran surat keputusannya,  sehingga  sistem barcode ini  sudah  dipercaya  sebagai  alat  bantu untuk  memverifikasi  keaslian  suatu  dokumen  yang  penting.  Sehingga barcode yang terpasang di  akta autentik tersebut, dapat menghindari pemalsuan akta oleh pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  membantu  pihak  yang  berkepentingan memverifikasi suatu akta dengan cepat dan tepat.
3.2 Implikasi Hukum Terhadap Akta Notaris yang Diberikan Barcode
Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Notary , sedangkan dalam bahasa  Belanda  disebut  dengan van  Notaris ,  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dalam  lalu  lintas  hukum,  khususnya  dalam  bidang  hukum  keperdataan, karena  Notaris  berkedudukan  sebagai  pejabat  publik,  yang  mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. 22 Menurut Soegondo Notodisoerjo,  Notaris  adalah  pejabat  umum openbare  ambtenaren ,  karena hubungannya  erat  dalam  melakukan  tugas  utamanya  yaitu  membuat  akta. 23 Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UUJN-P,  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini  atau  berdasarkan  undang- undang  lainnya.”  Pengertian-pengertian  tersebut  mengatakan  bahwa  Notaris mempunyai  kewenangan  dan  dikonstruksikan  sebagai  pejabat  umum,  yang mempunyai  pekerjaan  melayani  kepentingan  masyarakat  dalam  membuat  alat bukti  tertulis  berdasarkan  kewenangannya  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Akta  autentik  merupakan  alat  bukti  tertulis  terkuat  dan  terpenuh  bagi penyelesaian perkara secara  cepat  dan murah kecuali pihak  yang berkepentingan
21 Ananda, 68.
22 Notodisuryo S.R, Hukum Notariat Di Indonesia (Raja Grafika Persada, 1993), 12.
23 H.  S.  Salim, Teknik  Pembuatan  Akta  Satu  (Konsep  Teoritis,  Kewenangan  Notaris,  Bentuk  Dan Minuta Akta (Raja Grafindo Persada, 2005), 33.
e-ISSN : 2621-4105
dapat  membuktikan  hal  yang  sebaliknya  secara  memuaskan  di  hadapan persidangan  pengadilan.  Kekuatan  akta  Notaris  sebagai  alat  bukti  memiliki kekhasan  sendiri  pembuatnya,  yaitu  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  secara khusus  diberi  wewenang  untuk  membuat  akta.  Notaris  merupakan  jabatan fungsional  yang  menerima  tugasnya  dari  negara  dalam  bentuk  delegasi  dari negara. 24 Karena  dibuat  oleh  seorang  pejabat  atau  pegawai  umum,  maka  akta autentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Akta  autentik  menurut Pasal  1868  KUHPerdata  ialah  “suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  itu  di  tempat  akta  itu  dibuat”.  Melihat  dari  definisi  akta  autentik  menurut Pasal  1868  KUHPerdata,  akta  autentik  merupakan  akta  yang  bentuknya  telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan dibuat oleh pejabat umum yaitu Notaris  kecuali  ditentukan  lain.  Pengertian  akta  autentik  tidak  ditemukan  dalam UUJN-P,  tetapi  disebutkan  pengertian  akta  Notaris.  Akta  Notaris  adalah  “Akta autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini”. 25 Sehingga  ada  tiga  unsur  yang terkandung  dalam  akta  autentik  menurut  UUJN-P  yaitu  dibuat  oleh  atau  di hadapan  Notaris,  bentuknya  tertentu,  dan  tata  cara  pembuatannya  yang  telah ditentukan oleh undang-undang.
Pasal  38,  Pasal  41,  Pasal  44,  Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50  dan  Pasal  51 UUJN mengatur pembuktian akta. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan yang ada pasal-pasal  tersebut  maka  menyebabkan  turunnya  (degradasi)  kekuatan pembuktian  akta  autentik.  Istilah  degradasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  mempunyai  arti  penurunan,  tentang  pangkat,  mutu,  moral  dan sebagainya,  kemunduran,  kemerosotan  atau  dapat  juga  menempatkan  ditingkat atau  posisi  yang  lebih  rendah. 26 Dalam  pengertian  yang  berhubungan  dengan kekuatan bukti,  akta  Notaris sebagai  akta  autentik  memiliki kekuatan bukti  yang lengkap  atau  sempurna  dan  memiliki  kekuatan  mengikat,  serta  telah  mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa  hukum  perdata, 27 namun  demikian  akta  tersebut  dapat  mengalami penurunan  mutu  atau  kemunduran  atau  kemerosotan  status,  dalam  arti  posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai  alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi  permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut. 28
24 Habib  Adjie  and  Rusdianto  Sesung, Tafsir,  Penjelasan,  Dan  Komentar  Atas  Undang-Undang Jabatan Notaris , vol. 1 (Refika Aditama, 2020), 29.
25 Indonesia, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , Pasal 1 angka (7).
26 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 304.
27 R. Subekti, Hukum Pembuktian (Pradnya Paramita, 2010), 27.
28 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Mandar Maju, 2009), 120.
e-ISSN : 2621-4105
Notaris  dinyatakan  mempunyai  fungsi  dan  peran  yang  penting  dalam legalitas  transaksi  di  Indonesia,  bahkan  Notaris  juga  dipahami  menjadi  pihak ketiga  terpercaya  ( Trusted-Third-Party/TTP )  dalam  kehidupan  sehari-hari. Sebagai  jabatan  kepercayaan,  Notaris  wajib  merahasiakan  isi  akta  dan  segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah  jabatan  yang  diucapkan  sebelum  Notaris  melaksanakan  jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). 29 Notaris  diberikan  kepercayaan  untuk  mampu  menyimpan  atau merahasiakan  segala  keterangan  atau  ucapan  yang  diberikan  di  hadpaannya sehubungan  dengan  pembyatan  akta.  Menjaga  kerahasiaan  itu  merupakan  salah satu  bentuk  kewajiban. 30 Rahasia  jabatan  Notaris  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf  f  UUJN-P  yaitu  “Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang  menentukan  lain.”  Secara  umum  Notaris  wajib  merahasiakan  isi akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pembuatan  akta  autentik,  kecuali ditentukan  lain  oleh  undang-undang.  Menurut  Pasal  54  UUJN-P,  “Notaris  hanya dapat  memberikan,  memperlihatkan,  atau  memberitahukan  isi  akta,  grosse  akta, salinan  akta  atau  kutipan  akta  kepada  orang  yang  berkepentingan  langsung  pada akta,  ahli  waris,  atau  orang  yang  memperoleh  hak,  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan perundang-undangan.”
Melihat  dari  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f jo Pasal  54  UUJN-P,  Notaris  wajib merahasiakan  keseluruhan  isi  akta  dan  keterangannya  yang  diperoleh  dalam jabatannya serta memberitahukan isi akta kepada orang yang berhak. Pemasangan barcode dalam akta autentik, dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu  Notaris,  para  penghadap,  dan  pihak  ketiga  yang  secara  khusus  mempunyai kepentingan  dari  akta  tersebut.  Data-data  yang  dimasukan  dalam  sistem barcode merupakan  data  yang  terbatas  bukan  mengenai  seluruh  isi  akta.  Keamanan  juga diperketat dengan akses kunci yang dipegang oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan,  sehingga  dibatasi.  Mengingat  fungsi  dipasangnya barcode dalam akta  autentik  untuk  memastikan  isi  dan  pembuat  akta  autentik  tersebut  benar adanya.  Informasi  diatas  yang  tersimpan  pada  data  base barcode ,  merupakan informasi  yang  sama  pada  awal  akta,  dan  informasi  tersebut  dapat  dikatakan rahasia berdasarkan konsep akta autentik Pasal 38 UUJN-P.
Arti  dari  kata  autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna yang dapat ditentukan pula bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak  bisa  dibuktikan  bukti  sebaliknya  berdasarkan  putusan  pengadilan berkekuatan  hukum  tetap. 31 Pasal  1868  KUHPerdata  adalah  sumber  autentisitas
29 Ananda, “Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan Barcode Pada Akta Autentik Notaris,” 25.
30 Andi Prajipto, Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia (Putra Media Nusantara, 2010), 29.
31 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris (Refika Aditama, 2011), 6.
e-ISSN : 2621-4105
akta  autentik  yang  dibuat  Notaris  juga  merupakan  dasar  legalitas  eksistensi  akta Notaris.  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna berdasarkan  aturan  dasar  akta  autentik  pada  Pasal  1868  KUHPerdata  yang unsurnya antara lain :
a. akta itu harus dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum
b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
c. akta  itu  harus  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  di tempat di mana akta tersebut dibuat. 32
Unsur-unsur  dalam  ketentuan  Pasal  1868  KUHPerdata  jika  tidak  terpenuhi maka  keautentikan  akta  Notaris  tersebut  terdegradasi  menjadi  akta  di  bawah tangan,  yang  artinya  hanya  dianggap  tulisan  di  bawah  tangan.  Pelanggaran  pada ketentuan  pasal-pasal  UUJN-P  juga  berakibat  akta  autentik  Notaris  menjadi  akta di  bawah  tangan.  Pasal  38  UUJN-P  menjelaskan  akta  itu  harus  dibuat  dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagai salah satu turunan dari Pasal 1868 KUHPerdata yang menentukan bentuk formal akta autentik tersebut.
Pemasangan barcode pada  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  tidak mengurangi  unsur-unsur  yang  ada  pada  ketentuan  Pasal  1868  KUHPerdata  dan Pasal  38  UUJN-P  yang  mengatur  bentuk  formal  dari  akta  autentik  yang  dibuat Notaris.  Akta  Notaris  yang  akan  dipasang barcode juga  harus  memenuhi  semua yang  dipersyaratkan  peraturan  perundang-undangan,  jika  tidak  memenuhi  Pasal 1868  KUHPerdata  dan  Pasal  38  UUJN-P  maka  dianggap  sebagai  akta  di  bawah tangan. Larangan tidak diperbolehkan memasang barcode tidak  ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 38 UUJN-P. Jika hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, harus dicari dan ditemukan. 33 Pemasangan barcode pada akta yang berbentuk  simbol  kotak  di  setiap  halaman  akta  autentik  telah  merubah  bentuk lahiriah,  tetapi  tidak  merubah  isi  karena  syarat-syarat  akta  autentik  yang  diatur dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  dan  Pasal  38  UUJN-P  telah  terpenuhi.  Tindakan dasar  Notaris  memasang barcode dalam  akta  autentik  berdasarkan  hukum kebiasaan seperti halnya salinan akta yang selalu diberi jilid dan setiap jilid harus ada lambang negara.
Menurut  Sudikno,  suatu  perbuatan  sekalipun  tidak  diatur  dalam  undang- undang  tetapi  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan  kesusilaan,  maka dilarang.  sedangkan  perbuatan  yang  tidak  diatur  dalam  undang-undang  ternyata dibutuhkan  demi  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  berarti diperbolehkan,  kekosongan  hukum  harus  diisi,  harus  dilengkapi. 34 Pemasangan barcode sebuah  pemanfaatan  teknologi  yang  tujuannya  untuk  pembuktian  akta yang palsu, sehingga dilihat dari tujuannya tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan  serta  tidak  berimplikasi  hukum  terhadap  bobot  akta  autentik  yang
32 Subekti and Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] (Pradnya Paramita, 2009), 475.
33 Agus Sudaryanto, Pengantar Ilmu Hukum (Setara Press, 2015), 82.
34 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty, 1999), 84.
e-ISSN : 2621-4105
dibuat  Notaris,  karena  tidak  melanggar  ketentuan  yang  ada  dari  pemanfaatan teknologi  tersebut.  maka  dapat  dipastikan  predikat  akta  autentik  sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  1868  BW  dan  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  1870  BW  dapat  terpenuhi,  sekalipun  tidak menggunakan barcode .  Sehingga  akta  Notaris  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian sempurna jika kepastian hukumnya telah terpenuhi. Kepastian hukum yang  telah  terpenuhi  yaitu  telah  terpenuhinya  syarat  pada  pasal  1868  BW,  1870 BW,  Pasal  38  UUJ.  Pasal  44  UUJN.  Membantu  menciptakan  kepastian  dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara menerbitkan akta autentik yang dihadapannya  yang  berfungsi  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  di  pengadilan, disitulah pentingnya peranan Notaris.
4. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  mengenai  efektivitas barcode dalam  pengamanan  akta autentik maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Barcode yang disisipkan di  setiap  halaman  akta  autentik  tersebut  dimiliki  Notaris.  Saat  dipindai barcode yang tertera di akta, maka akan muncul data berupa isi akta yang cukup penting ke dalam database tersebut. Barcode yang  terbaca  akan  memudahkan  pihak  ketiga untuk  membuktikan  keaslian  salinan  akta  autentik  dengan  minuta  aktanya. Barcode yang  terpasang  di  akta  autentik  tersebut  dapat  memverifikasi  akta  agar terhindar  dari  pemalsuan  akta  dengan  cepat  dan  tepat  serta  efektif.  Ketentuan pembuktian  akta  diatur  pada      Pasal  38,  Pasal  41,  Pasal  44,  Pasal  48,  Pasal  49, Pasal 50 dan Pasal 51. Beberapa pasal tersebut mengatur bentuk akta,  jika tidak terpenuhinya  ketentuan  yang  ada  dalam  pasal-pasal  tersebut  maka  akta  autentik tersebut  terdegradasi  kekuatan  pembuktiannya.    Jika  Pasal  1868    KUHPerdata tidak  terpenuhi  maka  akta  autentik  menjadi  terdegradasi  menjadi  akta  di  bawah tangan.  Pasal  38 UUJN-P menjelaskan  akta itu  harus dibuat dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang  sebagai  salah  satu  turunan  dari  Pasal  1868 KUHPerdata yang menentukan bentuk formal akta autentik tersebut.  Pemasangan barcode merubah bentuk lahiriahnya tetapi tidak mengurangi unsur-unsur materiil pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN-P. Jika unsur dalam Pasal  38  UUJN-P  dan  Pasal  1868  KUHPerdata  terpenuhi  maka      tidak  ada implikasi  hukumnya  karena  pemasangan barcode dianggap  sebagai  hukum kebiasaan seperti halnya akta yang dijilid diberikan lambang negara dan lain lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris . Refika Aditama, 2011.
———. Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia . Mandar Maju, 2009. Adjie,  Habib,  and  Rusdianto  Sesung. Tafsir,  Penjelasan,  Dan  Komentar  Atas Undang-Undang Jabatan Notaris . Vol. 1. Refika Aditama, 2020. Amy, Bian. “Peluang Cyber Notary Di Indonesia,” n.d. http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-. Ananda,  Bahtera  Teguh.  “Kajian  Yuridis  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
e-ISSN : 2621-4105
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  Terhadap  Pemasangan Barcode Pada  Akta  Autentik  Notaris.” Universitas Gajah Mada, 2018.
Anshori, Abdul Ghofur. “Lembaga Kenotariatan Indonesia.” UII Press , 2009, 6. Budiono,  Herlien.  “Peluang  Dan  Hambatan  Implementasi  Cyber  Notary  Di Indonesia.” Bandung, 2012.
Fadli, Zul. Hukum Akta Notaris . Jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020. Imananda,  Dwini.  “Penggunaan  Sistem  Barcode  Dalam  Rangka  Pengamanan Akta Notaris,” n.d.
Karuniawan, Huddhan Ary, and I. A. Budhivaya. “Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris.” Jurnal Komunikasi Hukum 4, no. 2 (August 2018): 102–13.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Makarim,  Edmon.  “Keautentikan  Dokumen  Publik  Elektronik  Dalam Administrasi  Pemerintahan  Dan  Pelayanan  Publik.” Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Tahun Ke-45 4, no. 11 (2015): 508–71. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia . Liberty, 1999. Neriana.  “Kekuatan  Pembuktian  Akta  Dibawah  Tangan  Perjanjian  Jual  Beli Dihubungkan  Dengan  Kewenangan  Notaris  Dalam  Pasal  15  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.” JOM  Fakultas Hukum 2, no. 2 (Oktober 2015): 1–15. Prajipto,  Andi. Apa  Dan  Siapa  Notaris  Di  Indonesia .  Putra  Media  Nusantara, 2010.
Pringgodigdo, H. A. K. Tiga Undang-Undang Dasar . Pembangunan, 1981. Salim, H. S. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta . Raja Grafindo Persada, 2005.
S.R, Notodisuryo. Hukum Notariat Di Indonesia . Raja Grafika Persada, 1993. Subekti, R. Hukum Pembuktian . Pradnya Paramita, 2010. Subekti  and  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijk Wetboek] . Pradnya Paramita, 2009.
Sudaryanto, Agus. Pengantar Ilmu Hukum . Setara Press, 2015. Tahir, Tamus  Bin,  Muh  Rais,  and Moch Apriyadi  Hs. “Aplikasi Point OF Sales Menggunakan  Framework  Laravel  Point  OF  Sales  Appilaction  Using Laravel  Framework.” Jurnal  Informatika  Dan  Komputer)  p-ISSN 2,  no.  2 (2019): 2355–7699. https://doi.org/10.33387/jiko.
Utomo,  Hatta  Isnaini  Wahyu.  “Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris :  Bahan Diskusi  Dalam  Persiapan  Menghadapi  Ujian  Kode  Etik  Notaris.” Universitas Narotama Surabaya, 2018.
Waskitha, Hendra, and Yeni Dwi Rahayu. “Sistem Navigasi Di Dalam Ruangan Berbasis  QR  Code  Tag.” Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah Jember 12 (n.d.): 1065–1127.