Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan p-ISSN 1410 – 1831

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
Volume 24 Nomor 2, Juli 2019
http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN
Putri Retno Aryani 1 , Kurnia Krisna Hari 2 1 Universitas Muhammadiyah Palembang
2 Universitas Muhammadiyah Palembang

## Informasi Naskah

## Abstract
Update Naskah: Dikumpulkan: 28 Mei 2019 Diterima: 22 Juni 2019
Terbit/Dicetak: 30 Juni 2019
This  research  is  aimed  at  determining  the  influence ofeconomic growth, local revenue and general fund allocation toward  appropriation  of  capital  budget  In  Districts/City  in South Sumatera Province. The samples used in this study were 11 districts/cities in South Sumatera Province in line with the source  of  Realization  Report  Budget  (APBD)  which  was accessed  from www.djpk.depkeu.go.id and  Economic  Growth which  was  obtained  from  the  Central  Statistics  Agency  of South Sumatera Province. The data used in this research was secondary data. The technique of analyzing the data was using multiple regression test.
Simulataneously,  the  results  showed  that  Economic  Growth, Local  Revenue  and  General  Fund  Allocation  had  positive significant  influence  toward  capital  expenditures.  While, partially,  the  results  showed  that  Economic  Growth  had  no positive  significant  influence  toward  toward  Capital Expenditure,  regional  revenue  had  no  positive  significant influence  toward  Capital  Expenditure,  General  Fund Allocation  had  positive  significant  toward  Capital Expenditure.

## Keywords:
Economic Growth, PAD, DAU and Capital Expenditure

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  memberikan  kewenangan penuh  bagi  tiap-tiap  daerah  baik  provinsi,  kabupaten/kota  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,  meningkatkan  kuantitas  pelayanan  publik  agar  lebih  efisien  dan  responsif  terhadap  kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi ketidakmerataan pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar pemerintah pusat dan daerah.
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan  pencapaian pembangunan  daerah.  Gambaran  kebijakan  pembangunan  di  suatu  daerah  dengan  memperhatikan pertumbuhan ekonomi, telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  diharapkan  desentralisasi  fiskal  dapat  memberikan dampak  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  era  desentralisasi  fiskal diharapkan  terjadinya  peningkatan  pelayanan  di  berbagai  sektor  terutama  sektor  publik.  Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk  investasi.  Konsekuensinya  pemerintah  perlu  memberikan  alokasi  belanja  yang  lebih  besar  untuk tujuan ini. Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Menurut Halim (2014: 107), Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Diterapkannya  otonomi  daerah  baik  di  provinsi,  kabupaten/kota  memberikan  keleluasaan  kepada pemerintah  daerah  setempat  untuk  menggali  potensi-potensi  sumber  keuangan  di  daerahnya  sekaligus dapat  mengalokasikan  sumber  daya  ke  belanja  daerah  sesuai  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan  meningkatkan  pendapatan  daerah  yang  semestinya  diikuti  dengan  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi  di  daerah  tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  mendorong  pemerintah  daerah  untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Pertumbuhan ekonomi di daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu  mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  sumber-sumber  pendanaan  daerah  salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD. Menurut Halim (2014 : 102- 104),  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  Pemerintah  Daerah  dari  sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain dari PAD yang sah. Tujuan PAD  sendiri  adalah  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kulaitas pelayanan publik semakin baik.
Kemampuan  setiap  daerah  tidak  sama  dalam  mendanai  berbagai  kegiatan,  hal  ini  menimbulkan adanya  kesenjangan  fiskal  antar  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi.  Menurut  Amandemen Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  (UU  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014)  tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) bahwa dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu dana perimbangan dari
pemerintah  yang  pengalokasiannya  menekankan  aspek  pemerataan  dan  keadilan  yang  selaras  dengan penyelenggaraan  urusan  pemerintah.  DAU  merupakan  penyangga  utama  pembiayaan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah (APBD)  yang sebagian besar terserap untuk  belanja pegawai,  sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan sangat berkurang. Adanya dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan Pemda bisa lebih mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat untuk membiayai belanja modal.
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota dalam beberapa  tahun  berjalan  proporsi  DAU  terhadap  daerah  masih  sangat  tinggi  dibandingkan  dengan penerimaan  daerah  yang  lain  termasuk  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  ini  menunjukkan  masih tingginya  ketergantungan  Pemda  terhadap  pasokan  dari  Pemerintah  Pusat  sehingga  menyebabkan  tidak stabilnya kontribusi PAD terhadap Anggaran.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  Mayasari,  dkk  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Maslikah  (2014)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap anggaran  belanja  modal  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widianto  (2013)  menyatakan  bahwa  PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal serta penelitian yang dilakukan Sumarmi (2008) menyatakan bahwa  hasil  penelitian  menunjukkan  secara  parsial  bahwa  DAU  berpengaruh  negatif  terhadap  alokasi belanja modal APBD.

## Kerangka Hipotesis
Kerangka  Pemikiran  Teoritis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  PAD  dan  DAU  terhadap  Belanja Modal

## Hipotesis Penelitian
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Simultan.
Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi masing- masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu daerah tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya ekonomi investasi modal swasta maupun pemerintah. Pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya menggunakan sumber dananya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pada Pemerintahan daerah di Indonesia, Pendapatan cenderung  mempengaruhi  Belanja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kebiasaan  di  daerah  yang  menunggu kepastian  DAU  dulu  baru  menentukan  alokasi  belanja  dalam  APBD.  Mayasari,  dkk  (2014) menyatakan  bahwa  yang  mengatakan  pertumbuhan  ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 1 = Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
Pertumbuhan Ekonomi (X 1 )
Pendapatan Asli Daerah
(X 2 )
Dana Alokasi Umum (X 3 ) Belanja Modal (Y)
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial. Pertumbuhan  ekonomi  ialah  proses output per  kapita  yang  terus  menerus  dalam  jangka  panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sehingga makin  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  maka  makin  tinggi  pula  kesejahteraan  masyarakatnya, meskipun terdapat indikator lain  yaitu distribusi pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014) terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Dari landasan teori dan temuan empiris-empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut: H 2 = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan  pemerintahan  dengan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan peran  serta  prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat  setempat  yang  bertujuan  untuk  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  (Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004).  Kemampuan  daerah  untuk menyediakan  sumber-sumber  pendapatan  yang  berasal  dari  daerah  sangat  tergantung  pada kemampuan  merealisasikan  potensi  ekonomi  daerah  setempat  menjadi  bentuk-bentuk  kegiatan ekonomi  yang  mampu  menciptakan  penerimaan  daerah  untuk  membiayai  pembangunan  daerah tersebut. Wertianti dan Dwirandra (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 3 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
4. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial. Pada pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  daerah  pusat  dan  pemerintah  daerah  antar pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu dana perimbangan adalah DAU yaitu dana yang berasal dari APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai kebutuhan  pengeluarannya  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dengan  demikian,  terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat  menggunakan  dana  ini  untuk  melaksanakan  fungsi  layanan  dasar  umum.  Berdasarkan penelitian  empiris  yang  dilakukan  oleh  Maslikah  (2014)  menyatakan  Dana  Alokasi  Umum berpengaruh  signifikan  terhadap  anggaran  belanja  modal.  Landasan  teoritis  dan  temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:
H 4  = Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Menurut Sukirno (2015: 423), dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan  jumlah  produksi  barang  industri,  perkembangan  infrastruktur,  pertambahan  jumlah  sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dicerminkan  dari  angka  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  yang  merupakan  nilai  tambah  bruto  seluruh  barang  dan  jasa  yang  tercipta  atau  dihasilkan  di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Perhitungan PDRB
menggunakan dua macam harga yaitu PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang  dihitung  menggunakan  harga  yang  berlaku  pada  tahun  bersangkutan,  sementara  PDRB  atas  dasar konstan  dihitung  dengan  menggunakan  harga  pada  tahun  tertentu  sebagai  tahun  dasar  (Badan  Pusat Statistik, 2015).
Menurut Siregar (2015: 31), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemda dari sumber–sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain–lain  PAD  yang  sah.  Dana  Alokasi  Umum  merupakan  dana  yang  ditujukan  untuk  memeratakan kemampuan  keuangan  daerah  secara  horizontal.  DAU  dialokasikan  untuk  provinsi  dan  kabupaten/kota. DAU merupakan dana yang ditujukan untuk memeratakan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  untuk  pengadaan  aset  tetap.  Dalam  akuntansi  berbasis  akrual, pengeluaran  untuk  memperoleh  aset  tetap  dikategorikan  sebagai  aset  tetap.  Belanja  modal  dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori aset tetap adalah sebagai berikut:
a) Belanja Modal Tanah
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
e) Belanja Aset Tetap Lainnya

## C. METODE PENELITIAN

## Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan diperoleh melalui situs resmi pemerintah www.djpk.depkeu.go.id.

## Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  penelitian  Asosiatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

## Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis
Teknik  pengumpulan  data  melalui  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  statistik deskriptif  dan  uji  regresi  linier  berganda  dan  dibantu  oleh  program Statistical  Package  For  The  Social Science (SPSS) .

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh gambaran nilai mean serta standar deviasi masing- masing variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

## Uji Normalitas
Berdasarkan hasil Uji Normalitas dapat diketahui bahwa nilai residual untuk data sebesar 0,691 yang berarti > 0,05 signifikansi residualnya berdistribusi normal.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik didapat bahwa nilai DW adalah 1.896 yang berarti nilai tersebut berada di antara -2 sampai +1 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan output coefficients nilai VIF masing-masing variabel
pada kolom output coefficients untuk variabel X 1 sebesar 1,004 dan untuk variabel X 2 sebesar 2,447 dan variabel X 3 sebesar 2,447. Ketiga nilai variabel lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persoalan multikolonieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Heterokedasitas
Berdasarkan  hasil  uji  heterokedasitas    didapat  bahwa  dari  hasil  Uji  Glejser  dilihat  bahwa  nilai signifikansi dari seluruh variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berada di atas 0,05 yang berarti model regresi tidak terdapat heterokedasitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Dari hasil perhitungan analisis linier berganda melalui program SPSS, diperoleh persamaan regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut:
Y  = 161779,475 – 5408,093X 1 + 0,001X 2 + 0,442X 3  + e
Dimana:
1) Konstanta  sebesar  161779,475  menyatakan  bahwa  jika  Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB),  PAD  dan DAU bernilai nol maka skor belanja modal sebesar 161779,475.
2) Koefisien regresi X 1 sebesar -5408,093 bernilai negatif menyatakan bahwa setiap pengurangan satu satuan  skor  Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB)  (X 1 )  akan  mengurangi  nilai  belanja  modal  sebesar 5408,093 dengan menjaga variabel lain tetap/konstan.
3) Koefisien regresi X 2 sebesar 0,001 bernilai positif menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skor PAD (X 2 ) akan meningkatkan skor belanja modal sebesar 0,001 dengan menjaga variabel lain tetap/konstan.
4) Koefisien regresi X 3 sebesar 0,442 bernilai positif menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skor DAU (X 3 ) akan meningkatkan nilai belanja modal sebesar 0,442 dengan menjaga variabel lain tetap/konstan.

## Uji Korelasi dan Determinasi (R 2 )
Berdasarkan hasil perhitungan Uji Korelasi dan Determinasi (R 2 ) dengan melalui program SPSS dapat diintepretasikan sebagai berikut:
 Nilai korelasi (R) diperoleh sebesar = 0,608 yang berarti bahwa hubungan atau tingkat asosiasi variabel bebas yaitu PDRB, PAD dan DAU dengan variabel terikat yaitu belanja modal adalah cukup.
 Angka Adjusted R Square (nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,369 memberikan makna bahwa variabel  PDRB,  PAD  dan  DAU  mampu  menjelaskan  perubahan  terhadap  variabel  belanja  modal sebesar 36,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain  yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Hasil Uji F dan Uji t

## Hasil Uji F
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 20, 2017
Dapat dilihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 5,657 lebih besar dari F tabel (2,934), hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,004 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari  = 0,05, artinya H 0 ditolak, H a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X 1 ),
Pendapatan Asli Daerah (X 2 ) dan Dana Alokasi Umum (X 3 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y).

## Hasil Uji t

## Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 20, 2017
Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa output SPSS bahwa:
1) H 0 diterima dan H a ditolak.
Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB)  (X 1 )  mempunyai  hubungan  negatif,  hal  ini  berarti  bila  PDRB diturunkan, maka belanja modal juga turun. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel X 1 sebesar  -0,351,  sedangkan  t table sebesar  2,045,  maka  -t hitung (-0,351)  >  t tabel (-2,045).  Hal  ini  juga diperkuat dengan nilai signifikan 0,728 (0,728 > 0,05), maka dapat disimpulkan PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.
2) H 0 ditolak dan H a diterima.
PAD (X 2 ) mempunyai hubungan positif, hal ini berarti bila PAD ditingkatkan, maka belanja modal juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengn nilai t hitung untuk variabel X 2 sebesar 0,006, sedangkan t table sebesar 2,045, maka t hitung (0,006) < t tabel (2,045). Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan 0,995 (0,995 > 0,05), maka dapat disimpulkan PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.
3) H 0 ditolak dan H a diterima.
DAU (X 3 ) mempunyai hubungan positif, hal ini berarti bila DAU ditingkatkan, maka belanja modal juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel X 3 sebesar 2,633, sedangkan t table sebesar 2,045, maka t hitung (2,633) > t tabel (2,045). Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan 0,013 (0,013  <  0,05),  maka  dapat  disimpulkan  DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja modal.

## Pembahasan
1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Simultan
Pemberian  otonomi  daerah  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  karena memberikan  kebebasan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membuat  rencana  keuangannya  sendiri  dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi saat ini pertumbuhan  ekonomi  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  setiap  tahunnya  berfluktuatif pada  setiap  kabupaten/kota  yang  juga  diikuti  oleh  belanja  modal.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  alokasi Belanja  Modal  suatu  daerah  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan  prasarana  baik  untuk kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintah  maupun  untuk  fasilitas  publik,  sedangkan  perubahan Pertumbuhan  Ekonomi  suatu  daerah  disebabkan  oleh  perubahan  PDRB  melalui  peningkatan  jumlah
produksi barang dan jasa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu daerah.
Desentralisasi  fiskal  memberikan  kewenangan  yang  besar  kepada  daerah  untuk  menggali  potensi yang  dimiliki  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  dalam  rangka pelayanan  publik.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  salah  satu  sumber  pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Peningkatan  PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tersebut.
Setiap  daerah  mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  tidak  sama  dalam  mendanai  kegiatan- kegiatannya,  hal  ini  menimbulkan  ketimpangan  fiskal  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Oleh karena  itu,  untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal  ini,  Pemerintah  mengalokasikan  dana  yang  bersumber APBN  untuk  mendanai  desentralisasi.  Salah  satu  dana  perimbangan  dari  pemerintah  ini  adalah  Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintah.  Dengan  adanya  transfer  dana  dari  pusat  ini  diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatkan untuk membiayai belanja modal di daerahnya.
Berdasarkan hasil uji statistik-F variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah pada tingkat α = 0,05  dengan  nilai  signifikan  0,004.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  secara  bersama-sama  Pertumbuhan Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap alokasi  belanja  modal.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mayasari,  dkk (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## 2) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Secara Parsial
Pertumbuhan  Ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan  pembangunan,  atau pertumbuhan  ekonomi  juga  dapat  diartikan  juga  sebagai  proses  kenaikan  kapasitas  produksi  suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional yang akhirnya berpengaruh terhadap  belanja  modal.  Tetapi  dalam  hal  ini,  faktanya  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  terlalu diperhitungkan  sebagai  acuan  utama  dalam  penyusunan  belanja  modal.  Selain  itu  adanya  faktor  yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik-t  mengenai  pengujian  parsial  dapat  diketahui  bahwa  pertumbuhan ekonomi secara statistik berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan terdapat pengaruh  tidak  signifikan  secara  parsial  dari  Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB)  terhadap  Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai signifikan 0,728 (α = 0,05). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maslikah (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

## 3) Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  Secara Parsial
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan didominasi dari sektor retribusi, kemudian disusul dari sektor pajak, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah  kota  Palembang.  Pendapatan  Asli  Daerah  terutama  berasal  dari  pendapatan  pajak  daerah,  lalu retribusi,  lain-lain  PAD  serta  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Sebagai  Ibukota  Provinsi  Sumatera Selatan, Kota Palembang sangat memungkinkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah-nya dari sektor pendapatan  pajak  daerah  sebab  melihat  kondisi  Kota  Palembang  sebagai  pusat  berkumpulnya  aktivitas
perdagangan,  industri,  dan  jasa  bagi  daerah-daerah  sekitarnya,  sehingga  keadaan  seperti  ini  menjadi peluang  bagi  Kota  Palembang  untuk  menggali  pajak  daerahnya  terutama  dari  pajak  hotel  dan  restoran, hiburan,  reklame,  dan  lain  sebagainya.  Akan  tetapi  tidak  semua  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal yang sama untuk menggali kemampuan Pendapatan Asli Daerah- nya.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan  karena  kondisi  geografis  yang  berbeda,  jumlah  penduduk,  keadaan demografi yang beragam dan lain sebagainya.
Dari  hasil  analisis  statistik-t  terlihat  bahwa  Pendapatan  Asli  daerah  sangat  berpengaruh  terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  dengan  nilai  signifikan  0,995  (α  =  0,05).  Demikian  Ha  yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal dapat diterima. Hal tersebut tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widianto (2013) yang menunjukKan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
Melihat hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan  penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi  Belanja  Modal  dapat  memberi  sedikit  acuan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  sangat  berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan  sumber  daya  daerah  untuk  dapat  digunakan  dalam  rangka  kegiatan  yang  dapat meningkatkan  pendapatan.  Dengan  meningkatmya  Pendapatan  Asli  Dearah  dapat  memberi  keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan pada kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap  peningkatan  pembangunan  daerah  terutama  pembangunan  infrastruktur.  Peningkatan  alokasi Belanja  Modal  dalam  bentuk  aset  tetap  seperti  infrastruktur  dan  peralatan  merupakan  hal  yang  sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi Belanja Modal semakin tinggi  pula  produktivitas  perekonomian.  Dari  peningkatan  produktivitas  perekonomian  akan  memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

## 4) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Secara Parsial
Pada  11  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  mendapatkan  Dana  Alokasi  Umum tertingi adalah Kota Palembang. Tingginya Dana Alokasi Umum disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan fiskal  daerah melebihi kemampuan fiskal  sehingga Pemerintah Daerah membutuhkan bantuan  lain  berupa  Dana  Alokasi  Umum  yang  diterima.  Sebenarnya  Pemerintah  Daerah  dapat meminimalisir celah tersebut apabila Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya yang salah satunya dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli daerah yang lebih besar.
Dari  hasil  analisis  statistik-t  terlihat  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  sangat  berpengaruh  terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  dengan  nilai  signifikan  0,013  (α  =  0,05).  Demikian  Ha  yang menyatakan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Belanja  Modal  dapat diterima.  Artinya,  pada  saat  terjadi  peningkatan  jumlah  Dana  Alokasi  Umum  akan  berpengaruh  pada peningkatan  jumlah  Belanja  Modal.    Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sumarmi  (2008)  dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  secara  parsial  bahwa  DAU  berpengaruh  negatif terhadap alokasi belanja modal.
Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki persentase yang cukup besar dibandingkan penerimaan daerah lainnya. Jumlah ini mengindikasikan, bahwa Belanja Modal masih bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah.  Transfer  ini  bermaksud  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  otonomi daerah jika terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran suatu daerah.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  memungkinkan  daerah  menggunakan  sesuai  dengan  prioritas  dan kebutuhan daerah untuk  peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi  daerah. Dari olah  data  dan  hasil  yang  diperoleh  mengindikasi  bahwa  DAU  diperuntukkan  untuk  digunakan  belanja Modal dan hanya sedikit untuk membiayai pengeluaran rutin seperti untuk belanja pegawai.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:
1) Berdasarkan  pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Simultan.
2) Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB)  bepengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
3) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
4) Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.

## Saran
1) Penelitian selanjutnya mungkin  dapat  menggunakan periode pengamatan lebih dari tiga tahun, data yang lebih lengkap, dengan data APBD dan PDRB terbaru.
2) Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan  menambah  variabel  independen  lain  baik  ukuran-ukuran  atau  jenis-jenis  penerimaan pemerintah  daerah  lainnya,  maupun  variabel  non  keuangan  seperti  kebijakan  pemerintah,  kondisi makroekonomi.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2015. Produk Domestik Regional Bruto 2015 . Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Edisi 4. Yogyakarta: ANDI. Maslikah, Siti Haniatun. 2014. Pengaruh Pertunbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Study  Kasus  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah.Jawa Tengah: Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang . http://eprints.dinus.ac.id/17136/1/jurnal_15504.pdf . diakses 27 November 2017. Mayasari, Luh Putu Rani, dkk. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng. e- Journal S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan  Akuntansi  Program  S1.  Vol.  2,  No.1  Tahun  2014 . http://download.portalgaruda.org . diakses 28 November 2017. Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik . Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Sujarweni, V.Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sumarmi, Saptaningsih. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap  Belanja  Modal  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  D.I  Yogyakarta. http://upy.ac.id/ekonomi. Diakses tanggal 30 November 2017.
Pardede dan dan Rehard Manurung. 2014. Analisis Jalur (Path Analysis) . Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Widianto, Andri, dkk. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. http://www.academia.edu/. diakses tanggal 30 November 2017.