## ANALISIS DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENGGUNAKAN TOGAF ADM 9.2
Ayu Syafira Alfain* 1) , Asti Amalia Nur Fajrillah 2) , Ridha Hanafi 3)
1. Universitas Telkom, Bandung, Indonesia
2. Universitas Telkom, Bandung, Indonesia
3. Universitas Telkom, Bandung, Indonesia
Article Info ABSTRAK Kata  Kunci: Badan  Kepegawaian Daerah, Enterprise Architecture, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, TOGAF ADM 9.2
Keywords: Enterprise  Architecture, Electronic-Based Government System, Regional  Civil  Service  Agency  , TOGAF ADM 9.2

## Article history:
Received 7 November 2022 Revised 21 November 2022 Accepted 28 November 2022 Available online 1 Maarch 2023
DOI : https://doi.org/10.29100/jipi.v8i1.3311
* Corresponding author. Corresponding Author E-mail address: syafiralfain@student.telkomuniversity .ac.id
Salah satu konsep pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada bidang pemerintahan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan publik dikenal  dengan  istilah  e-government  atau  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE).  Dalam  membantu  meningkatkan  indeks  SPBE  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat,  diperlukannya  sinergi  yang  baik  dari  setiap  instansi pemerintah  daerah  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  guna meningkatkan penyelenggaraan SPBE, baik pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah  Daerah.  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi  Jawa  Barat sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan  di  bidang  kepegawaian  menjadi  salah  satu  bidang  yang  berperan penting untuk dapat meningkatkan indeks arsitektur  SPBE  Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  dengan  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  pada  bidang kepegawaian.  Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  perancangan  Arsitektur Enterprise pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.2, pada sasaran Pemprov Jabar ‘Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan  yang  smart,  bersih  dan  akuntabel’.  Dalam  penelitian  ini,  akan difokuskan  pada  domain  Proses  Bisnis,  Data  dan  Informasi,  Aplikasi,  dan Layanan pada BKD Provinsi Jawa Barat urusan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi  Kepegawaian.  Hasil  penelitian  analisis  dan  perancangan  Arsitektur Enterprise yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ini,  menghasilkan  output  berupa  blueprint  EA  yang  dapat  digunakan  sebagai solusi  atas  permasalahan  yang  ada  pada  BKD  Provinsi  Jawa  Barat.  Sehingga selanjutnya  diharapkan  penyelenggaraan  SPBE  pada  lingkungan  Pemerintah Daerah dapat meningkat dan membantu  Pemerintah Provinsi Jawa  Barat dalam meningkatkan indeks SPBE.

## ABSTRACT
One of the concepts of using information technology in the government sector to implement and improve public services is e-government or the electronic-based government  system.  Increasing  the  e-government  index  of  the  West  Java Provincial Government requires cooperation from every local government agency within the West Java Provincial Government to improve the implementation of an electronic-based  government  system,  both  in  the  Central  Government  and  the Regional Government. The Regional Civil Service Agency (BKD) of West Java Province operates as an institution responsible for carrying out government affairs in staffing. Therefore, BKD is one of the agencies that play an essential role in increasing the SPBE architectural index of the West Java Provincial Government by  solving  problems  in  the  employment  field.  This  research  will  focus  on designing Enterprise Architecture (EA) at the BKD using the TOGAF ADM 9.2 framework on the West Java Provincial Government's goal of 'The realization of smart,  clean,  and  accountable  governance  innovation.'  This  study  will  focus  on the  domains  of  Business  Processes,  Data  and  Information,  Applications,  and Services  at  the  West  Java  Province  BKD  for  Procurement,  Termination,  and Personnel Information. The results of this EA analysis and design produce output in the form of an EA blueprint that can be used to solve the problems in the BKD of  West  Java  Province.  So  it  is  hoped  that  SPBE  implementation  in  the  local government  environment  can  increase  and  assist  the  SPBE  index  in  West  Java Province.

## I. P ENDAHULUAN
EKNOLOGI  Informasi  saat  ini  telah  menjadi  suatu  kebutuhan  dasar  bagi  setiap  organisasi  untuk menjalankan segala aspek aktivitas di dalam organisasinya. Saat ini penerapan teknologi informasi tidak hanya digunakan pada sektor bisnis saja, namun salah satunya juga pada sektor publik dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat [1]. Salah satu konsep pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada bidang pemerintahan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan publik  dikenal  dengan  istilah e-government atau  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  [2].  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk  memberikan  layanan  kepada  penggunanya  [3].  Tujuan  dari  pengembangan tersebut diarahkan untuk dapat membuat jaringan informasi terhadap pelayanan publik, membentuk hubungan yang interaktif  untuk  meningkatkan  perekonomian  nasional,  membangun  relasi  dan  komunikasi  dengan  beberapa lembaga negara, serta membentuk sistem manajemen yang bersifat efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik [4]. Adapun pemantauan dan evaluasi SPBE pada instansi pemerintahan tersebut telah diatur dalam peraturan Menteri PAN dan Rb No.59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE  yang  digunakan  sebagai  acuan  pengukuran  tingkat  kematangan  ( maturity  level )  dan  capaian  kemajuan penerapan SPBE pada instansi pemerintahan dalam bentuk nilai indeks SPBE [5].
Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2019 yang dilakukan oleh evaluator internal instansi pusat/Pemerintah Daerah  dan  evaluator  eksternal  kementerian  PAN  dan  RB,  indeks  SPBE  pada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat berada pada predikat baik dengan capaian nilai indeks sebesar 2,4 pada aspek kebijakan layanan SPBE. Hal tersebut berarti bahwa  aspek kebijakan layanan  SPBE  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  belum  mampu melampaui  target aspek SPBE dengan nilai sebesar 2,6. Merujuk berdasarkan fakta tersebut, maka perlu dilakukannya peningkatan terhadap  pengembangan  SPBE  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  agar  dapat  mencapai  target  yang  diinginkan dengan  predikat  sangat  baik.
Dalam membantu meningkatkan indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, diperlukannya sinergi yang baik dari setiap instansi pemerintah daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan penyelenggaraan SPBE, baik pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut,  Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Provinsi Jawa Barat  sebagai lembaga yang bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kepegawaian  meliputi  pengadaan  dan mutasi, pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin, pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang menjadi kewenangan  daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  menjadi  salah  satu  bidang  yang  berperan  penting  untuk  dapat meningkatkan indeks arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bidang kepegawaian. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan analisis terhadap penyelenggaraan e- government atau SPBE pada Pemerintah Daerah khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat guna mencapai visi, misi, dan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan implementasi SPBE.
Penelitian ini akan berfokus pada perancangan Arsitektur Enterprise pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.2, pada sasaran Pemprov Jabar ‘Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel’. TOGAF merupakan kerangka kerja arsitektur yang memberikan suatu metode beserta tools untuk dapat memudahkan perusahaan dalam proses produksi, penerimaan, perencanaan, penerapan  serta  pemeliharaan  suatu  Enterprise  architecture  [6].  Penerapan  Enterprise  Architecture  (EA) menggunakan pendekatan TOGAF ADM memiliki beberapa proses yang memberikan pemahaman yang lebih jelas dan  juga  konkret  tentang  bagaimana  melakukan  perencanaan  dan  perancangan  model  arsitektur  Enterprise  [7]. ADM  terdiri  dari  8  (delapan)  sistematika  tahapan  utama  dalam  pembangunan Enterprise architecture ,  yang  di mulai dari fase Preliminary sampai dengan fase Architecture Change Management [7]. Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan pada BKD Provinsi Jawa Barat urusan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Model Konseptual
Model konseptual adalah gambaran suatu konsep alur pada sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami, mengeksekusi dan melakukan evaluasi sistem informasi berdasarkan masalah yang terjadi serta dasar ilmu dalam mengembangkan sistem informasi. Selain itu, bertujuan untuk mengidentifikasi esensi dari tujuan penelitian dan keterhubungannya [8]. Kerangka konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara logical suatu  alur  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  terdiri  dari  tiga  elemen  pada  kegiatan  penelitian  seperti dipaparkan pada Gambar I berikut.
T

## Gambar II-I Model Konseptual

## B. Metode Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode pengumpulan data yang tersedia, guna menentukan permasalahan dan fokus utama yang dialami oleh objek perusahaan saat ini. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini  berasal  dari  data  sekunder  dan  juga  primer.  Data  primer  pada  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  temuan wawancara peneliti oleh pemangku kepentingan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), observasi pada objek, dan juga survei penelitian. Sedangkan, data sekunder pada penelitian ini akan dikumpulkan melalui hasil literasi dalam publikasi  penelitian,  jurnal  penelitian  terkait,  penelitian  sebelumnya  tentang Enterprise Architecture dan e- government ,  serta  dokumen  perusahaan  yang  dapat  menunjang  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti  baik melalui rencana strategis ataupun profil organisasi perusahaan terkait. Berikut merupakan Tabel I yang memuat data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.
T ABEL I
P ENGUMPULAN D ATA Jenis Data Sumber Data Data Primer Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMD)  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat Tahun 2018-2023. Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor:  420/OT.01/Sekre/2021  tentang  Peta  Proses  Bisnis  Pada  BKD
Provinsi Jawa Barat.
Data Sekunder Peraturan Presiden No.95 2018 tentang Penyusunan Arsitektur SPBE. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
PermenPANRB Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis. The Open Group.

## C. Analisis dan Perancangan Artefak
Tahap analisis dan perancangan dalam penelitian ini bertujuan untuk merancang EA SPBE t argeting berdasarkan kondisi baseline pada objek yang telah ditentukan.  Perancangan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.2. Metode TOGAF ADM 9.2 merupakan pembaharuan terhadap versi sebelumnya, dengan memberikan panduan yang lebih baik, penyempurnaan struktur dokumen, mengoreksi kesalahan, dan telah menghapuskan  materi  yang  sudah  tidak  relevan  untuk  digunakan.  Termasuk  pembaruan  metamodel  dalam Arsitektur  Bisnis  merupakan  perbaikan  yang  paling  signifikan  pada  versi  terbaru  ini  [9].  Selain  merujuk  pada TOGAF  ADM  9.2,  perancangan  artefak  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan  melakukan penyesuaian terhadap peraturan pemerintah terkait arsitektur SPBE, yaitu berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun
2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE),  PermenPAN  No.  19  Tahun  2018.  Sehingga berdasarkan  hasil  penyesuaian  tersebut,  artefak  yang  dihasilkan  di  antaranya  ada  pada  fase preliminary, architecture  vision,  business  architecture,  data  architecture,  application  architecture, dan service  architecture . Berikut Tabel II berisi analisis penyesuaian domain arsitektur pada BKD Provinsi Jawa Barat.
T ABEL II A NALISIS P ENYESUAIAN D OMAIN A RSITEKTUR Fase Arsitektur EA pada Penelitian Fase TOGAF ADM Preliminary Phase Preliminary Phase Architecture Vision Phase A: Architecture Vision Arsitektur Proses Bisnis Phase B: Business Architecture Arsitektur Layanan Phase A: Architecture Vision Phase B: Business Architecture Arsitektur Data dan Informasi Phase C: Information System Architecture – Data Architecture Arsitektur Aplikasi Phase C: Information System Architecture – Application Architecture

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Preliminary Phase
Preliminary Phase merupakan fase awal dalam perancangan arsitektur enterprise. Fase ini mendefinisikan tahap inisiasi dan persiapan mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam menerapkan suatu arsitektur enterprise yang baik dan  sesuai  dengan  kebutuhan  bisnis  organisasi. Output yang  akan  dihasilkan  pada  tahap  ini  adalah Principles Catalog . Principles Catalog digunakan untuk menetapkan prinsip-prinsip bisnis yang dapat menggambarkan solusi yang tepat dalam pengembangan arsitektur organisasi. Berikut Tabel III di bawah merupakan Principles Catalog pada BKD Provinsi Jawa Barat.
T ABEL III P RINCIPLES C ATALOG Domain Prinsip Definisi Rasional Proses Bisnis Primacy of Principles Prinsip  arsitektur  Teknologi  Informasi  pada BKD  berlaku  dan  harus  sesuai  dengan aktivitas  bisnis  pada  seluruh  unit  atau  fungsi pada organisasi. Salah  satu  cara  untuk  dapat  memberikan kualitas  informasi  yang  terukur  dan  konsisten pada  para  pengambil  keputusan,  yaitu  jika seluruh  fungsi  pada  BKD  dapat  mematuhi prinsip TI yang berlaku. Common Use Application Pengembangan aplikasi yang digunakan pada BKD Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan aplikasi  yang  serupa  atau  duplikasi  dan digunakan pada fungsi tertentu saja, melainkan  memanfaatkan  aplikasi  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan digunakan pada seluruh fungsi pada BKD. Penggunaan aplikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis pada BKD Provinsi Jawa Barat menjadi  lebih  efektif  dengan  memanfaatkan aplikasi  yang  sudah  ada,  sehingga  dapat menghindari adanya konflik data dan ketidakselarasan  informasi  dengan  Pemerintah Pusat. Compliance  with Law Proses  manajemen  informasi  pada  BKD dilakukan dengan mematuhi seluruh peraturan, kebijakan dan undang-undang yang berlaku. Salah  satu  cara  agar  BKD  dapat  menjalankan aktivitas  bisnis  yang  ada  dengan  tidak bertentangan dan selaras dengan kebijakan yang berlaku,  sehingga  aktivitas  bisnis  dalam  BKD menjadi  lebih  konsisten  dan  memiliki  acuan yang pasti. Service Orientation Perancangan arsitektur TI pada BKD Provinsi Jawa Barat berfokus pada penyediaan layanan yang terintegrasi, transparan dan mudah untuk diakses. Manajemen  informasi  pada  layanan  yang disediakan  oleh  BKD  dapat  dengan  mudah diakses oleh seluruh pihak yang terkait. Information Management is Everybody’s Business Seluruh  unit  atau  fungsi  pada  BKD  Provinsi Jawa Barat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen informasi yang diperlukan  perusahaan  guna  mencapai  tujuan bisnisnya.
Keterlibatan  seluruh  entitas  bisnis  pada  BKD dalam  seluruh  aspek  lingkungan  informasi dalam  organisasi  bertujuan  untuk  memastikan bahwa  manajemen  informasi  organisasi  telah selaras dengan tujuan dan sasaran TI pada BKD Provinsi Jawa Barat. Layanan Partisipatif Perancangan  dan  pelaksanaan  layanan  pada BKD  Provinsi  Jawa  Barat  dilakukan  dengan melibatkan  seluruh  pihak-pihak  yang  terkait dalam proses perundingan hingga pengambilan keputusan. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan  layanan,  termasuk  pengguna layanan dapat berpartisipasi dengan aktif. Akuntabel Hal-hal yang telah diatur dalam layanan BKD Provinsi Jawa Barat harus dapat dilaksanakan sepenuhnya dan dipertanggungjawabkan Pelaksanaan layanan yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku dapat dipertanggungjawabkan, sehingga layanan
kepada  pihak  yang  memiliki  kepentingan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
harus bersifat mudah, transparan, efektif, efisien dan juga akuntabel. Transparansi Seluruh  Layanan  pada  BKD  Provinsi  Jawa Barat harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap pihak yang bersangkutan. Transparansi layanan yang ada pada perusahaan dapat  memaksimalkan  partisipasi  pihak  terkait dalam  penggunaan  layanan  yang  disediakan. Selain  itu,  pengawasan  menjadi  lebih  mudah dikarenakan  keterbukaan  pada  setiap  proses pelaksanaannya. Berkelanjutan Pengembangan  layanan  yang  ada  pada  BKD Provinsi  Jawa  Barat  harus  dilakukan  secara berkala  sesuai  dengan  waktu  yang  telah disepakati, guna menjaga kualitas layanan dan merupakan upaya untuk meningkatkan inovasi pada layanan yang ada. Terdapat pihak terkait yang bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan dan pengembangan layanan pada perusahaan dilaksanakan  sesuai  dengan  waktu  yang disepakati  dan kebutuhan  peningkatan  kualitas layanan. Data dan Informasi Data is an Aset Data  merupakan  suatu  aset  yang  sangat bernilai  bagi  BKD  dan  harus  dikelola  sesuai dengan aturan ataupun kebijakan yang berlaku pada perusahaan. Data  merupakan  sumber  daya  yang  memiliki nilai terukur dan berperan penting dalam proses pengambilan  keputusan  yang  tepat  dan  akurat dalam organisasi. Data is Shared Seluruh  pihak  yang  berkepentingan  dalam pengelolaan  data  dapat  memiliki  akses terhadap  data  yang  dibutuhkan,  karena  data dibagikan kepada seluruh unit/fungsi organisasi  sesuai  dengan  kebutuhan  guna menunjang aktivitas bisnis. Pengelolaan dan pembagian data  perlu dilakukan  secara  tepat  sesuai  dengan  waktu yang  dibutuhkan.  Sehingga  keakuratan  data pada  BKD  Provinsi  Jawa  Barat  dapat  terjaga dan meningkatkan kualitas serta efisiensi dalam proses pengambilan keputusan.
Data is an Accessible Seluruh  data  pada  BKD  Provinsi  Jawa  Barat dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  pengguna sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  menjalankan aktivitas bisnisnya. Kemudahan akses data secara menyeluruh pada BKD  mengarah  pada  efektivitas  dan  efisiensi perusahaan  dalam  memberikan  respons  secara tepat  waktu  dan  melakukan  pengambilan keputusan terhadap penyampaian layanan yang ada. Data Trustee Setiap  data  pada  BKD  Provinsi  Jawa  Barat dikelola oleh otoritas yang memiliki tanggung jawab atas kualitas data yang dimiliki. Informasi  dan  Data  yang  dikelola  pada  BKD dapat lebih terjamin dikarenakan memiliki suatu otoritas  yang  dapat  menjaga  keamanan  dan keakuratan  data,  sehingga  menghindarkan upaya pencurian dan akses data pada pihak yang tidak memiliki otorisasi atas data. Common Vocabulary  and Data Definitions Data didefinisikan secara konsisten dan dapat dengan mudah dimengerti dengan mudah oleh semua pengguna. Konsistensi terhadap pendefinisian data berperan  penting  dalam  pengembangan  suatu sistem informasi perusahaan, guna memungkinkan proses berbagi data yang mudah dan akurat pada seluruh pengguna. Data Security Seluruh  data  pada  BKD  Provinsi  Jawa  Barat dikelola dan dilindungi terhadap pengungkapan  dan  penggunaan  dengan  cara yang tidak sah. Proses  pendistribusian  informasi  dan  data secara  terbuka  harus  diimbangi  dengan kebutuhan  yang  dapat  membatasi  keamanan, ketersediaan informasi rahasia, dan kepemilikan data. Sehingga privasi data dapat terlindungi. Aplikasi Technology Independence Aplikasi  pada  BKD  Provinsi  Jawa  Barat bersifat  mandiri  atau  tidak  bergantung  pada suatu  pilihan  teknologi  tertentu,  dan  dapat dioperasikan dalam berbagai platform teknologi. Aplikasi  yang  independen  memungkinkan untuk  dapat  dikembangkan  dan  dioperasikan secara hemat biaya dan juga tepat waktu. Selain itu, memungkinkan pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan efisien. Ease-of-Use Pengoperasian  aplikasi  pada  BKD  Provinsi Jawa  Barat  mudah  untuk  digunakan  oleh penggunanya,  sehingga  memudahkan  untuk melaksanakan  aktivitas  bisnisnya  masing- masing. Kemudahan  penggunaan  aplikasi  berdampak positif  bagi  produktivitas  pengguna  dalam menjalankan tugasnya. Serta mendorong pengguna untuk dapat mengoperasikan aplikasi dan  mengelola  informasi  secara  terintegrasi secara cepat.

## B. Architecture Vision
Fase  Architecture  Vision  merupakan  fase  pertama  pada  pengembangan  arsitektur  yang  bertujuan  untuk melakukan  pendefinisian  ruang  lingkup, stakeholder yang  terkait,  hingga  persetujuan  dari  pihak  manajemen organisasi terhadap perancangan EA yang akan diterapkan. Pada fase ini akan menghasilkan output berupa Value Chain Diagram, dan Solution Concept Diagram . Berikut pada Gambar II merupakan Value Chain Diagram yang menggambarkan  aktivitas  utama  dan  aktivitas  pendukung  yang  menambah  nilai  produk  pada  organisasi.
Selanjutnya, pada Gambar 3 merupakan Solution Concept Diagram yang menggambarkan orientasi tingkat high- level dari suatu solusi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memenuhi tujuan arsitektur organisasi.
Gambar 1 Value Chain Diagram
Gambar 2 Solution Concept Diagram

## C. Arsitektur Proses Bisnis
Fase Arsitektur Proses Bisnis menjelaskan mengenai kebutuhan organisasi dalam menjalankan fungsi bisnisnya untuk  dapat  mencapai  target  yang  diinginkan.  Fase  ini  memuat  deskripsi  arsitektur  proses  bisnis existing dan targeting yang ada pada BKD Provinsi Jawa Barat pada bidang urusan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian.  Adapun  perancangan  peta  proses  bisnis  pada  Arsitektur  Proses  Bisnis  ini  berdasarkan  Peraturan Menteri PAN dan RB terkait dengan Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah [10].
Peta Proses Bisnis Level 0 merupakan peta proses bisnis yang memuat keseluruhan proses bisnis pada organisasi yang  terdiri  atas  proses  bisnis  utama  dan  proses  bisnis  pendukung.  Peta  Proses  Bisnis  Level  0  ini  merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan organisasi yang dibuat berdasarkan dokumen rencana strategis, dokumen tugas dan fungsi organisasi, ataupun dokumen pendukung lain. Berikut Gambar 3 merupakan Peta Proses Bisnis Level 0 pada BKD Provinsi Jawa Barat.

## Gambar 3 Peta Proses Bisnis Level 0
Peta Proses Bisnis Level 1 merupakan penjabaran secara lebih detail dari Peta Proses Bisnis Level 0. Adapun Peta Proses Bisnis level 1 menggambarkan turunan proses bisnis yang dilakukan dari setiap proses yang ada pada level 0. Berikut Gambar 4 merupakan Peta Proses Bisnis Level 1 pada BKD Provinsi Jawa Barat.

## Gambar 4  Peta Proses Bisnis Level 1
Peta Proses Bisnis Level 2 menggambarkan penjabaran secara lebih rinci dari proses bisnis level 1. Pada level 2 ini, dapat menggambarkan secara detail rincian alur aktivitas beserta aktor yang terkait pada setiap proses bisnisnya. Adapun penggambaran Peta Proses Bisnis Level 2 yaitu sama dengan penggambaran Peta Lintas Fungsi atau Cross Function Map. Berikut Gambar 5 merupakan Peta Proses Bisnis Level 2 – BKD 01.01.01 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.

## D. Arsitektur Layanan
Arsitektur Layanan bertujuan untuk mengidentifikasi layanan yang ada pada organisasi yang didasarkan pada proses  bisnis,  data  dan  aplikasi  yang  ada.  Adapun  Layanan  dibagi  menjadi  2  (dua)  kategori,  yaitu  layanan administrasi  pemerintahan  dan  layanan  publik.  Layanan  administrasi  pemerintahan  merupakan  layanan  yang mendukung  tata  laksana  birokrasi  internal  pada  instansi  pusat  atau  pemerintah  daerah,  meliputi  bidang perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan lain sebagainya. Sedangkan layanan publik merupakan layanan yang mendukung kegiatan publik di sektor pendidikan, pengajaran, sumber daya alam, dan sektor lainnya. Adapun dalam penelitian  ini,  layanan  yang  relevan  dengan  peran  BKD  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  layanan  administrasi pemerintahan pada bidang kepegawaian.
Katalog Layanan bertujuan untuk menggambarkan pemetaan layanan yang ada pada BKD Provinsi Jawa Barat. Katalog ini memuat informasi berupa layanan administrasi pemerintahan bidang kepegawaian pada BKD Provinsi Jawa Barat,  peran aplikasi  yang mendukung pelaksanaan layanan, beserta pihak penyedia layanan yang terkait. Pada Tabel IV berikut ini akan menjelaskan katalog layanan pada BKD Provinsi Jawa Barat.
T ABEL IV K ATALOG L AYANAN Layanan di Pemerintah Provinsi Layanan BKD Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan Layanan Kepegawaian Layanan Pengadaan dan Informasi Pegawai 1. e-Formasi 2. Try Out CASN 3. e-Kartu 4. SIAp Jabar 5. SuperApps Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Layanan Mutasi dan Administrasi Kepegawaian 1. SAPK 2. SuperApps Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Layanan Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai 1. SuperApps Kepegawaian 2. e-Penghargaan 3. SIOLA 4. SIAp Jabar Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan (PKP) Layanan Tata Usaha Kepegawaian 1. SIAp Jabar Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK)
E. Arsitektur Data dan Informasi
Arsitektur  Data  dan  Informasi  merupakan  fase  ketiga  dalam  TOGAF  ADM.  Pada  tahapan  ini,  dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan data dan informasi pada organisasi, kemudian akan dilakukan perancangan model data sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh organisasi.
Data Dissemination Diagram bertujuan untuk menggambarkan relasi atau keterkaitan antara komponen aplikasi, entitas data, dan layanan bisnis pada BKD Provinsi Jawa Barat. Penggambaran diagram ini dapat memungkinkan untuk melakukan perbaikan ataupun penyempurnaan penerapan TIK dalam organisasi, karena dapat menunjukkan bagaimana perwujudan entitas logical data dalam bentuk fisik di setiap aplikasi yang digunakan oleh BKD Provinsi Jabar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Berikut Gambar  6 merupakan Data Dissemination  Diagram pada BKD Provinsi Jawa Barat.

## F. Arsitektur Aplikasi
Arsitektur Aplikasi merupakan fase yang bertujuan untuk mendefinisikan dan memetakan interaksi antar aplikasi yang digunakan dalam mendukung jalannya aktivitas bisnis, dan mengelola data yang digunakan pada organisasi. Adapun Arsitektur Aplikasi ini pada TOGAF ADM berada pada Phase C: Information System Architecture, yaitu berada pada fase yang sama dengan Arsitektur  Data dan Informasi.  Hal ini berarti perancangan yang dilakukan pada Arsitektur Data dan Arsitektur Aplikasi harus saling terhubung dan mampu mendukung satu sama lain.
Pada penelitian ini, katalog aplikasi menggambarkan keseluruhan aplikasi yang digunakan pada BKD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsi bisnisnya baik aplikasi existing yang sudah digunakan dan akan di perbaiki, maupun aplikasi target yang akan dikembangkan. Berikut Tabel V yang merupakan Katalog Aplikasi pada BKD Provinsi Jawa Barat.
T ABEL V K ATALOG A PLIKASI Nama Aplikasi Deskripsi Penyedia Aplikasi Unit Kerja Terkait e-Formasi e-Formasi  merupakan  aplikasi  yang  diciptakan berlandaskan  pemikiran  untuk  dapat  mempercepat proses administrasi pada lingkungan pemerintah baik
Kementerian,  Lembaga  Negara,  Pemerintah  Pusat maupun daerah Provinsi Jawa Barat, untuk menjamin keakuratan informasi dan data terkait dengan formasi kepegawaian,  jumlah  pegawai,  peta  jabatan,  posisi penempatan  pegawai,  alokasi  kekurangan  dan  juga kelebihan pegawai. KemenPAN-RB Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Try Out CASN Try  Out CASN  merupakan  aplikasi  yang  target
(usulan)  yang  dikembangkan  untuk  mendukung layanan  pengadaan  PNS  dan  PPPK  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun pengembangan aplikasi  ini  ditujukan  agar  proses  pelaksanaan pengadaan dan pemilihan PNS dan PPK lingkungan
Pemda  Jabar  dapat  dilakukan  secara  lebih  mudah, transparan,  akurat  dan  dapat  meningkatkan  kualitas sumber  daya  yang  dibutuhkan  oleh  instansi  sesuai dengan formasi yang telah ditentukan. BKD Provinsi Jawa Barat Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) e-Pensiun e-Pensiun  merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan dalam  rangka  meningkatkan  performa  birokrasi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  hal pengelolaan  pensiun  oleh  ASN.  Aplikasi  e-Pensiun ditujukan agar proses pengajuan berkas, input usulan pensiun, dan penerbitan dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat menggunakan bantuan sistem, tanpa ASN  harus  mengantre  dan  mengurus  pengajuan pensiun secara manual. BKD Provinsi Jawa Barat Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) SAPK SAPK  merupakan  singkatan  dari  Sistem  Informasi Pelayanan  Kepegawaian  secara On-line (SAPK). Aplikasi ini merupakan sistem informasi kepegawaian  yang  dikembangkan  oleh  Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengembangan
aplikasi  SAPK  ini  bertujuan  agar  tercapainya keakuratan  data  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  serta mewujudkan  kemutakhiran  data  kepegawaian  dari setiap  instansi  pusat  maupun  daerah,  yang  dapat terintegrasi  secara  nasional  pada  suatu  sistem pelayanan  kepegawaian.  Hal  tersebut  diharapkan dapat  meningkatkan  transparansi  dan  objektivitas pelayanan di bidang kepegawaian. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) e-Kartu e-Pensiun  merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan dalam  rangka  meningkatkan  performa  birokrasi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  hal pembuatan kartu ASN seperti pengajuan
Karsu/Karis/Karpeg/  Taspen.  Aplikasi  e-Kartu digunakan  untuk  mendukung  proses  pengusulan berkas fisik ataupun digital oleh pegawai secara lebih cepat tanpa harus memakan waktu yang lama seperti sebelumnya. BKD Provinsi Jawa Barat Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK)
SIAp Jabar SIAp  Jabar  merupakan  singkatan  dari  Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat. Sistem informasi ini dikembangkan sebagai aplikasi layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan pengembangan  aplikasi  ini  adalah  untuk  dapat meningkatkan  integritas  dan  kemudahan  data kepegawaian  pada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat. Adapun  penggunaan  sistem  informasi  digunakan untuk  mendukung  layanan-layanan  kepegawaian yang ada seperti layanan pembuatan kartu oleh ASN, layanan informasi kepegawaian, layanan update data PNS, dan lain sebagainya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) dan Bidang Penilaian  kinerja  Aparatur dan Promosi (PKAP) SuperApps Kepegawaian S uperApps  Kepegawaian  merupakan  aplikasi  yang target (usulan) yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja ASN terutama pada lingkungan
Pemerintah  Daerah  Jawa  Barat.  Adapun  aplikasi  ini ditujukan  untuk  memperbaiki  kekurangan  aplikasi terdahulu, sehingga data dan informasi kinerja ASN dapat  mengakomodasi  seluruh  aplikasi  yang  ada menjadi  satu  pintu  dan  terintegrasi  satu  sama  lain, serta  memudahkan  aktivitas  yang  dilakukan  dengan menggunakan satu aplikasi terpusat. BKD Provinsi Jawa Barat Bidang  Penilaian  kinerja Aparatur dan Promosi (PKAP) e-Penghargaan e-Penghargaan merupakan aplikasi yang dikembangkan  untuk  dapat  mendukung  pengelolaan penghargaan  terhadap  ASN  yang  berprestasi  dan proses  pengembangan inovasi penyampaian aspirasi kepada  masyarakat.  Adapun  penggunaan  aplikasi  e-
Penghargaan  ini  ditujukan  agar  Badan  kepegawaian Daerah dapat melaksanakan pengelolaan penghargaan  pegawai  secara  tepat  sasaran  dan terpercaya. BKD Provinsi Jawa Barat Bidang  Penilaian  kinerja Aparatur dan Promosi (PKAP) SIOLA SIOLA  merupakan  singkatan  dari  Sistem  Informasi Online Layanan Administrasi. Aplikasi berbasis web ini  dikembangkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri)  untuk  dapat  mewujudkan  pelayanan yang  transparan,  cepat,  mudah,  dan  akuntabel. Aplikasi ini terdiri dari beberapa layanan online yang
dapat mendukung layanan administrasi dan konsultasi oleh Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri Bidang  Penilaian  kinerja Aparatur dan Promosi (PKAP)

## G. GAP Analysis
Analisis  kesenjangan  ( Gap )  dilakukan  untuk  melakukan  identifikasi  terhadap  kebutuhan  pengembangan arsitektur  yang  akan  dilakukan  dengan  melakukan  validasi  pada  arsitektur  dan  memeriksa  potensi  kesenjangan pada kondisi existing dengan solusi target yang diusulkan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Berikut Tabel VI menjelaskan GAP Analysis pada setiap domain arsitektur.
T ABEL VI
GAP A NALYSIS
Requirement Fulfillment Keterangan Solusi Alternatif N P F Arsitektur Proses Bisnis Proses  bisnis  yang  ada  memuat informasi  yang  konsisten  untuk menghindari  subjektivitas  dan inkonsistensi pada proses pengambilan keputusan. √ Penggambaran  proses  bisnis  belum menggunakan metode yang seragam, sehingga proses bisnis tidak sepenuhnya konsisten. Melakukan penggambaran ulang terhadap proses bisnis yang ada  sesuai dengan kaidah BPMN. Kegiatan  operasional  bisnis  pada BKD  Provinsi  Jawa  Barat  harus sinkron dengan Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  melalui integrasi  aplikasi  dan  juga  akses informasi yang mudah. √ Masih membutuhkan pengembangan dan penambahan aplikasi untuk dapat terintegrasi secara keseluruhan. Melakukan  pemetaan  proses  bisnis secara menyeluruh, beserta integrasinya  terhadap  aplikasi  pihak Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah Provinsi. Perancangan  Proses  Bisnis  BKD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan √ - -
Requirement Fulfillment Keterangan Solusi Alternatif N P F
visi, misi, rencana strategis dinas, dan RPJMD.
Desain Peta Proses Bisnis mampu memenuhi tata aturan penyusunan peta  proses  bisnis  pemerintah sebagaimana diatur melalui PermenPAN  RB.  No.  19  Tahun 2018. √ Desain  proses  bisnis  pada  BKD Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya sesuai dengan tata aturan penyusunan peta proses bisnis. Melakukan  pengembangan  terhadap desain peta proses bisnis sesuai dengan tata  aturan  penyusunan  peta  proses bisnis dengan berdasarkan BPMN. Mampu mengoptimalkan tata cara pelaksanaan seluruh layanan administrasi kepegawaian. √ Dari  sisi  aplikasi  yang  digunakan membutuhkan integrasi dengan fungsi lain sehingga dapat mengurangi kesalahan data. Melakukan  pengembangan  terhadap penggambaran  proses  bisnis,  dan penyempurnaan aplikasi exsisting agar saling  terintegrasi  dengan  unit  fungsi lain. Arsitektur Data dan Informasi
Data dan Informasi yang ada pada BKD  dikelola  dengan  tepat,
memuat aset penting yang sangat bernilai,  dan  dapat  mewakili seluruh  jenis  data  dan  informasi yang ada pada organisasi. √ Beberapa data masih belum diidentifikasi  dan  dokumentasikan secara menyeluruh. Melakukan identifikasi dan dokumentasi  terhadap  seluruh  data yang digunakan dalam organisasi. Penyebaran  data  dan  informasi dilakukan secara menyeluruh kepada  seluruh  unit/fungsi  pada BKD. √ Alokasi  data  dan  informasi  belum dilakukan secara menyeluruh kepada setiap  unit/fungsi  bisnis,  serta  data belum dilakukan dokumentasi terhadap otoritas data yang ada. Memetakan  dan  mendokumentasikan data  dan  informasi  dengan  unit/fungsi kerja yang bertanggung jawab terhadap akses  dan  pengelolaan  data  dalam organisasi. Keamanan  data  terjaga  dari eksploitasi  data  oleh  pihak  yang tidak memiliki kepentingan
terhadap  akses  data,  dengan mengimplementasikan kontrol hak akses pada data. √ Data dan informasi belum sepenuhnya  terintegrasi  satu  sama lain.  Sehingga  dapat  dengan  mudah untuk  disalah  gunakan  oleh  pihak yang tidak berkepentingan. Melakukan identifikasi dan dokumentasi pada data, serta menggambarkan  hubungan  data  satu sama  lain,  baik  terhadap  aplikasi maupun  proses  bisnis  yang  terkait untuk mengetahui otoritas yang bertanggung jawab atas keamanan dan kemutakhiran data.
Proses  penyimpanan  data dengan memanfaatkan database sehingga tidak  terdapat  kehilangan  dan tumpang tindih data.
√ Beberapa  data  dan  informasi  yang digunakan  masih  saling  tumpang tindih  karena  beberapa  data  masih belum terintegrasi. Melakukan  identifikasi  terhadap  data dan  pengecekan  untuk  memastikan tidak  kesalahan  dalam  proses input data. Data yang dimuat dalam organisasi  bersifat  konsisten  dan menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh seluruh pihak yang menggunakan. √ Data  dan  informasi  yang  didukung dengan  penggunaan  aplikasi  belum diidentifikasi dan didokumentasikan. Melakukan pemetaan dan penggambaran  entitas  data  secara konsisten  dan  menggunakan  istilah yang  mudah  dipahami  oleh  seluruh penggunanya. Arsitektur Aplikasi Aplikasi  yang  digunakan  dapat mendukung  layanan  administrasi kepegawaian. √ - - Aplikasi yang digunakan memungkinkan untuk dapat selalu adaptif atau mengikuti perubahan standar teknologi yang digunakan. √ Aplikasi  belum  terintegrasi  secara keseluruhan, sehingga membutuhkan platform yang dapat mengintegrasikan aplikasi yang ada. Menyediakan  aplikasi  yang  dapat mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada saat ini menjadi satu pintu, dengan menggunakan SPLP. Aplikasi yang ada mudah digunakan oleh pengguna. √ - - Tidak  terdapat  duplikasi  pada aplikasi pendukung dalam menjalankan  proses  bisnis  pada BKD Provinsi Jawa Barat. √ Masih terdapat aplikasi yang datanya sering terjadi double entry dan tidak
sinkron,  karena  belum  terintegrasi secara dua arah.
Mengintegrasikan  data  aplikasi  SIAp Jabar  dengan  SAPK  sehingga  tidak terjadi  kesalahan  dalam  penyimpanan data arsip kepegawaian. Arsitektur Layanan Layanan  mencakup  keseluruhan
proses  bisnis  dan  aplikasi  yang digunakan pada seluruh bidang di BKD. √ - - Layanan  yang  selalu  berinovasi secara berkelanjutan. √ Layanan  yang  ada  masih  memiliki kendala dalam hal aksesibilitasnya. Melakukan otomasi yang dapat memudahkan  akses  layanan  bagi pengguna  ataupun berinteraksi dengan layanan pihak lain.
Requirement Fulfillment Keterangan Solusi Alternatif N P F Adanya  layanan  yang  mudah diakses,  berkualitas,  akurat,  dan akuntabel. √ Beberapa  layanan  masih  memiliki kendala pada aksesibilitasnya, sehingga  menyebabkan  pelaksanaan layanan memakan waktu lebih lama. Melakukan otomasi terhadap keseluruhan layanan administrasi kepegawaian. Layanan administrasi kepegawaian didukung oleh sistem  informasi  yang  saling terintegrasi  antara  internal  BKD dengan pengguna layanan maupun penyedia layanan lain. √ Beberapa sistem pendukung layanan belum terintegrasi satu sama lain. Mengintegrasikan  sistem  pendukung layanan  yang  ada  sehingga  proses pertukaran data dan informasi ataupun akses  pada  layanan  menjadi  lebih mudah.

## H. Hasil Perancangan EA
Perancangan EA yang dilakukan pada penelitian ini menghasilkan output berupa artefak yang telah dijabarkan pada  pembahasan,  yaitu  berupa catalog ,  matriks,  dan  diagram.  Pada  penelitian  ini,  artefak  yang  dihasilkan menggunakan framework TOGAF  ADM  9.2  telah  disesuaikan  dengan  peraturan  pemerintah  terkait  tata  cara perancangan  arsitektur  SPBE  yang  terbaru,  yaitu  Peraturan  Presiden  tentang  Arsitektur  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  Nasional.  Selain  itu,  perancangan  domain  arsitektur  pada  penelitian  ini  juga  merujuk berdasarkan  Perpres  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE), PermenPAN No. 19 Tahun 2018, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/OT.01/Sekre/2021 Tentang Peta Proses Bisnis Pada BKD Provinsi Jawa Barat.
Merujuk berdasarkan pemaparan tersebut, hasil perancangan EA pada penelitian ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting pada BKD Provinsi Jawa Barat. Sehingga output yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan pelayanan dan tata kelola pada BKD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pedoman dan  kebijakan  yang  berlaku  terkait  implementasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  pada lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun blueprint EA pada BKD Provinsi Jawa Barat yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  analisis  dan  perancangan  Arsitektur Enterprise yang  dilakukan  pada  Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  ini,  menghasilkan output berupa blueprint EA  yang  dirancang menggunakan metode TOGAF ADM sebagai best practice dan mengacu pada PermenPAN RB No. 19 Tahun 2018 untuk  menyusun  domain  arsitektur  sesuai  dengan  standarisasi  arsitektur  SPBE.  Adapun  perancangan  EA  pada penelitian ini disusun pada Fase Preliminary, Architceture Vision, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, hingga Arsitektur Aplikasi . Keluaran yang dihasilkan pada setiap tahapan tersebut berupa artefak model EA yang dapat digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada pada BKD Provinsi Jawa Barat. Sehingga selanjutnya diharapkan penyelenggaraan SPBE pada lingkungan Pemerintah Daerah dapat meningkat dan membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan indeks SPBE.

## D AFTAR P USTAKA
[1] J. Simarmata et al. , “Teknologi Informasi: Aplikasi dan Penerapannya,” Yayasan Kita Menulis , p. 130, 2020.
[2] B. G. Sudarsono and S. P. Lestari, “Kajian Literatur Model Konseptual Keberhasilan E-Government,” KOMIK (Konferensi Nas. Teknol. Inf. dan Komputer) , vol. 2, no. 1, pp. 491–498, 2018, doi: 10.30865/komik.v2i1.981.
[3] Perpres No.95 Tahun 2018, “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” Menteri Huk. Dan Hak Asasi Mns. Republik Indones. , p. 110, 2018.
[4] E. E. Supriyanto, H. Warsono, and A. R. Herawati, “Literature Study on the Use of Big Data and Artificial Intelligence in Policy Making in Indonesia,” Adm. J. Ilm. Adm. Publik dan Pembang. , vol. 12, no. 2, pp. 139–153, 2021, doi: 10.23960/administratio.v12i2.235.
[5] A. Nabila, “Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Spbe ) Menggunakan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020,” p. 126, 2021.
[6] V. Soraya and W. S. Sari, “Perancangan Enterprise Architecture Sistem Informasi dengan Menggunakan Framework TOGAF ADM pada CV. Garam Cemerlang,” JOINS (Journal Inf. Syst. , vol. 4, no. 2, pp. 148–156, 2019, doi: 10.33633/joins.v4i2.3054.
[7] F. Thaib and A. R. Emanuel, “Perancangan Enterprise Architecture UNIPAS Morotai Menggunakan TOGAF ADM,” Teknika , vol. 9, no. 1, pp. 1–8, 2020, doi: 10.34148/teknika.v9i1.247.
[8] A. Hevner and S. Chatterjee, “Design Science Research in Information Systems,” pp. 9–22, 2010, doi: 10.1007/978-1-4419-5653-8_2.
[9] “Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah [JDIH BPK RI].” https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132523/permen-pan-rb-no-19-tahun-2018 (accessed Aug. 15, 2022).
[10] “The TOGAF Standard, Version 9.2 Commercial License | The Open Group Website.” https://www.opengroup.org/certifications/togaf/license_comm (accessed Aug. 15, 2022).