## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 1, Juli-Desember 2022 e-ISSN : 2597-5234
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ALLOCATION CAPITAL EXPENDITURES ON DISTRICT AND MUNICIPAL GOVERNMENTS IN WEST SUMATRA PERIOD 2017-2019

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT PERIODE 2017-2019
Yois Nelsari Malau 1 , Ade Rina Hutahaean 2 , Lucia Fransiska Tampubolon 3 Universitas Prima Indonesia 1,2,3 mail.aderina@gmail.com 2

## ABSTRACT
This study is aimed at analyzing the influence of PAD, DAU, DAK and DBH on Capital Expenditures in West Sumatra. The total population and sample are 19 districts/cities with a research period of 3 (three) years, namely 2017 to 2019 and using a saturated sampling  technique  as  a  sampling  method.  Testing  the  data  hypothesis  using  the classical  assumption  test  and  the  coefficient  of  determination  obtained  by  Adjusted  R Square of 0.612 means that what PAD, DAU, DAK and DBH can explain to regional expenditures is 61.2%, and other factors not examined in the study this is 38.8%. The results of the discussion partially prove that PAD, DAU and DBH do not affect capital expenditures.  However,  DAK  influences  capital  expenditures.  Simultaneously  PAD, DAU, DAK and DBH influence capital expenditure.
Keywords  : Regional  Original  Revenue,  General  Allocation  Fund,  Special  Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Capital Expenditure

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  melakukan  analisis  seperti  apa  korelasi  DAU,  DAK, PAD, serta DBH pada Belanja Modal di Sumatera Barat. Jumlah populasi dan sampel sebanyak 19 kabupaten/kota dengan periode penelitian selama 3 (tiga) tahun yakni 2017 hingga  2019  serta  menggunakan  teknik sampling jenuh  sebagai  metode  pengambilan sampel.  Pengujian  hipotesis  data  menggunakan  uji  asumsi  klasik  dan  koefisien determinasi  yang  didapat  dari Adjusted  R  Square senilai  0.612  mengandung  arti bahwasanya  yang  bisa  diterangkan  oleh  PAD,  DAK,  DBH  dan  DAU  pada  belanja daerah  senilai  61,2%,  dan  faktor  lainnya  diluar  kajian  ini  sebesar  38,8%.  Hasil pembahasan membuktikan PAD, DAU serta DBH tidak mempengaruhi belanja modal secara parsial. Namun, DAK memiliki dampak pada belanja modal. DAU, PAD, DAK serta DBH mempunyai dampak pada belanja modal secara bersamaan.
Kata  Kunci  : Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokas  Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal

## PENDAHULUAN
Desentralisasi fiskal ialah penyerahan  tanggung  jawab  juga pembagian kekuasaan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal termasuk didalamnya aspek penerimaan dan  pengeluaran,  guna  peningkatan mutu    serta  kuantitas  pelayanan  publik, kesejahteraan publik, efisiensi pengelolaan  sumber  daya  wilayah  dan memberdayakan  pun  menghasilkan ruang  bagi  warga  untuk  turut  serta dalam pembangunan.
Sumber  pemasukan  wilayah yang  berbentuk  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan  serta  Lain- lain  Pemasukan  Yang  Legal.  Tiap wilayah  mempunyai  keahlian  yang berbeda  dalam  mendanai  tiap  aktivitas pemerintahannya,  perihal  tersebut  yang bisa  menyebabkan  ketimpangan  fiskal di  masing-  masing  wilayah.  Untuk menangani  perihal  ini,  pemerintah menganggarkan  dana  dari  APBN  buat pengeluaran  belanja  daerah  dalam penerapan  desentralisasi.  Pemerintah Pusat hendak memberikan dana perimbangan  yang  terdiri  dari  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus serta Dana Bagi Hasil untuk pembiayaan  kebutuhan  Belanja  Modal tiap daerah. Belanja modal yakni pengeluaran anggaran untuk menghasilkan asset tetap dan asset lain yang  memberikan  utilitas  lebih  dari periode  akuntansi.  Peruntukkan  belanja modal  berpatokan  kepada  kebutuhan wilayah  akan  fasilitas  dan  prasarana, untuk  memudahkan  penunaian  tugas pemerintah pun untuk fasilitas publik.
Tabel 1. Alokasi Belanja Pemkab dan Pemko Sumatera Barat
Tabel  di  atas  mengindikasikan distribusi  belanja  modal  lebih  kecil dibanding  dengan  belanja  yang  ada. Fakta  yang  diperlihatkan  adalah  lebih kecilnya  alokasi  belanja  modal  jikalau dibandingkan  dengan  belanja  barang dan  belanja  pegawai.  Rendahnya pengeluaran belanja modal berpengaruh kepada  metode  kerja  kepemerintahan. Jika  ingin  meningkatkan  pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, pemerintah harusnya  memberi  alokasi  belanja modal  lebih  besar  serta  menambah penghasilan  daerah.  Maka,  ketika pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah sudah  berdaya  guna  baik,  pemerintah daerah  akan  memberi  penambahan belanja  modal  setiap  tahun  untuk memenuhi  juga  memperbaiki  fasilitas dan  prasarana.  Hal  ini  lah  yang  dapat membuktikan  apakah  ada  pengaruh antara  PAD,  DAU,  DAK  dan  DBH dengan alokasi belanja modal Pemerintah  Wilayah  Provinsi  Sumatera Barat.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif  dengan  data  skunder yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  Sumatera Barat.  Data  yang  dipakai  adalah Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan Dana  Bagi  Hasil  periode  2017  –  2019 pada  19  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan  metode  regresi  linier berganda.  Berikut  tahapan  dalam metode regresi linier berganda :
1. Uji Normalitas bertujuan  untuk  menguji  model regresi,  variabel  pengganggu  atau residual  berdistribusi  normal.  Uji  ini menggunakan grafik normal probability plot. Berdistribusi normal jika  titik-titik    pada  grafik  sejajar garis diagonal (Ghozali, 2013). Tahun Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai 2017 Rp4.298.471.477  Rp4.738.346.936  Rp686.605.970
2018 Rp3.848.183.743  Rp4.878.840.691  Rp624.976.314
2019 Rp5.026.616.647  Rp5.309.328.622  Rp785.503.445
2. Uji Multikolinieritas berguna  menguji  model  regresi ditemukan  adanya  kolerasi  antar variabel  bebas.  Model  regresi  yang baik  tidak  berkorelasi  antar  variabel independen.  Tidak  terjadi  gejala multikolinieritas  jika  nilai Tolerance >  0,100  dan  nilai  VIF  <  10,00 (Ghozali, 2013).
3. Uji Autokorelasi, ( Ghozali,  2012)  dalam  bukunya merumuskan  bahwa  u ji  autokorelasi menguji dalam model regresi adakah kolerasi antar kesalahan pengganggu pada  periode-t  dengan  kesalahan pengganggu pada pada periode t-1.
4. Uji heteroskedastisitas bertujuan  untuk  menguji  model regresi adakah terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  antar  satu pengamat  ke  pengamat  lainnya.  Jika variance tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut  heteroskedastisitas  (Ghozali, 2013).
5. Analisis  Linier  Berganda, pada dasarnya  merupakan  perluasan  dari regresi  linier  sederhana,  yaitu menambah  jumlah  variabel  bebas yang  sebelumnya  satu  menjadi  dua atau  lebih  variabel  bebas  (Ghozali, 2016). Model yang digunakan yaitu : Y= a + b 1 X 1 +b 2 X 2 +b 3 X 3 +b 4 X 4 +e ” Keterangan: Y = Belanja Modal a  = Konstanta b  = Koefisien Regresi X 1 = PAD X 2 = DAU
X 3 = DAK
X 4 = DBH e  = Kesalahan Residual (error)

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  bagi  variabel bebas yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH dan  variabel  terikatnya  adalah  Belanja
Modal.  Total  data  yang  diteliti  dalam penelitian  ini  sebanyak  57  sampel dengan  masa  obeservasi  3  tahun. Berikut  data  variabel  statistik  dalam pembahasan ini:
1. Nilai  minimum  Pendapatan  Asli
Daerah (X 1 ) pada Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera  Barat  periode 2017-2019  diperoleh  Kabupaten Pariaman  di  tahun  2017  sebesar 30881846  dan  nilai  maksimum diperoleh Kota Padang di tahun 2017 sebesar  548653179.  Nilai  rata-rata dan  nilai standard  deviation yang diperoleh  masing-masing  sebesar 115880695,73 dan  104550456,085. 2. Nilai minimum Dana Alokasi Umum (X 2 ) pada Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera  Barat  periode 2017-2019  diterima  oleh  Kota
Sawahlunto  di  tahun  2018  sebesar 19362,86  dan  nilai  maksimum diterima  oleh  Kota  Padang  di  tahun 2019  sebesar  34297,26.  Nilai  rata- rata dan nilai standard deviation yang diperoleh  masing-masing  sebesar 612837660,74 dan 194413884,832  .
3. Nilai  minimum  Dana  Alokasi Khusus (X 3 ) pada Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera  Barat  periode 2017-2019 diperoleh Kota Payahkumbuh di tahun 2019 sebesar 13185755  dan  nilai  maksimum diperoleh Kabupaten Padang Pariaman  di  tahun  2019  sebesar 337757846.  Nilai  rata-rata  dan  nilai standard  deviation  yang  diperoleh masing-masing sebesar 170917984,88 dan 82675558,319. 4. Nilai minimum Dana Bagi Hasil (X 4 ) pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera  Barat  periode  2017-2019 diterima oleh Kabupaten Pasaman di tahun  2019  sebesar  8210498    dan nilai  maksimum  diterima  oleh  Kota Padang  di  tahun  2017  sebesar 66174694.  Nilai  rata-rata  dan  nilai standard  deviation  yang  diperoleh
masing-masing  sebesar  16744136,90 dan 11196025,446 . 5. Nilai  minimum  Belanja  Modal  (Y) pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera  Barat  periode  2017-2019 diterima  oleh  Kota  Salahwunto  di tahun  2018  sebesar  77527749    dan nilai  maksimum  diterima  oleh  Kota Padang  di  tahun  2019  sebesar 491009057.  Nilai  rata-rata  dan  nilai standard  deviation  yang  diperoleh masing-masing  sebesar  16744136,90 dan 11196025,446

## Uji Normalitas
Gambar 1. Histogram Sumber: Hasil Output SPSS Grafik  histogram  menunjukkan bentuk  yang  simetris  mengandung  arti bahwa  hasil  dari  uji  normalitas  data berdistribusi normal.
Nilai Kolmogorov  Smirnnov Z yang  diperoleh  sebesar  0,817  dengan Asymp  Sig sebesar  0,516,berdasarkan penarikan  kesimpulan  dalam  uji One- Sample  Kolmogorov  Smirnov variabel residual berdistribusi normal.
Uji Multikolonieritas Nilai Tolerance dan  VIF  setiap variabel  yakni  PAD,DAU,  DAK  dan DBH  lebih  besar  dari  0,10  dan  lebih kecil  dari  10,  mengandung  arti  bahwa tidak  ada  gejala  multlikolinearitas berdasar pada pengambilan kepututusan dari uji multikolinearitas.

## Uji Autokorelasi
Nilai  Durbin-Watson  sebesar 1,828,  nilai  dl  sebesar  1,4264  dan  nilai du  =  1,7253  serta  nilai  4-du=  2,2747.
Kesimpulan  yang  didapat  adalah du<dw<4-du  atau  1,7253  <  1,828  < 2,2747.  Yang  mengandung  arti  bahwa data  yang  diuji  tidak  bergejala autokorelasi.

## Uji Heterokedastisitas
Gambar 2. Scatterplot
Sumber: Hasil Output SPSS “ Titik-titik dalam gambar Scatterplot diatas  jelas  memencar  tidak beraturan  dan  tidak  membentuk  pola yang jelas dari atas sampai bawah serta titik-titik  berada  di  antara  angka  nol pada  sumbu  Y  yang  mengandung  arti bahwa  terbukti  data  yang  diuji  tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. ”
Output dari masing-masing variabel  dengan  Uji  Park  memperoleh nilai  probabilitas  >  0,05  maka  dapat memperkuat  gambar scatterplot bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Analisis Regresi Linier Berganda Belanja Modal = 4034439,271 + 0,075 PAD + 3854,527 SQRT_DAU + 0,388 DAK + 2,412 DBH
Dapat diartikan sebagai berikut: 1. Hasil  konstan  senilai  4034439,271 yang  mengandung  arti  bahwa  jika nilai  PAD,  DAU,DAK  dan  DBH dianggap  konstan,  maka  Belanja Modal  tahun  2017-2019  sebesar
4034439,271. 2. PAD  berpengaruh  positif  terhadap koefisien senilai 0,075, yang mengandung  arti  bahwa  setiap pertambahan Rp1 PAD akan menaikkan  Belanja  Modal  sebesar Rp0,075.
3. DAU  berpengaruh  positif  terhadap koefisien  senilai  3854,527,  yang mengandung  arti  bahwa  setiap pertambahan Rp1 DAU akan menaikkan  Belanja  Modal  sebesar Rp3854,527. 4. DAK  berpengaruh  positif  terhadap koefisien senilai 0,388, yang mengandng arti bahwa setiap pertambahan Rp1 PAD akan menaikkan  Belanja  Modal  sebesar Rp0,388. 5. DBH  berpengaruh  positif  terhadap koefisien senilai 2,412, yang mengandung  arti  bahwa  setiap pertambahan Rp1 PAD akan menaikkan  Belanja  Modal  sebesar Rp2,412.
Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square ) Koefisien  determinasi  ( Adjusted R  Square) sebesar  0,612  yang mengandung pengertian bahwa pengaruh  variabel  bebas  yaitu  Belanja
Modal  terhadap  variabel  terikat  yaitu PAD,  DAU,  DAK  dan  DBH  sebesar 61,2%, 38,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor X.

## Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) Tabel 2. Uji F
Sumber: Hasil Output SPSS Nilai  probabilitas  Uji  F  sebesar 0,000  dengan  jumlah  F hitung =  23,042 dan F tabel = 2,55. Maka, dapat dikatakan F hitung >  F tabel atau  23,042  >  2,55, mengandung  arti  bahwa  H 0 ditolak  H a diterima,  maka  variabel  PAD,  DAU, DAK  dan  DBH  berpengaruh  signifikan terhadap Belanja Modal pada
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat Periode 2017-2019.

## Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)
Tabel 3. Uji T
Sumber: Hasil Output SPSS PAD memiliki nilai Sig. sebesar 0,682 dengan nilai t hitung 0,413 dan nilai t tabel 2,00665. Dapat disimpulkan bahwa nilai  t hitung <  t tabel (0,413  <  2,00665) dengan  nilai  probabilitas  0,05  maka  H a ditolak  H 0 diterima,  yang  mengandung arti  bahwa  tidak  terjadi  pengaruh  yang signifikan  oleh  PAD  terhadap  Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2017-2019. 1. DAU  memiliki  nilai  signifikansi 0,438  dengan  nilai  t hitung 0,782  dan nilai t tabel 2,00665. Dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung < t tabel (0,782  <  2,00665)  dengan  nilai probabilitas 0,05 maka H a ditolak H 0 diterima,  mengandung  arti  bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan  oleh  DAU  terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di  Sumatera  Barat  periode  2017-
2019.
2. DAK  memiliki  nilai  signifikansi
0,031  dengan  nilai  t hitung 2,210  dan nilai t tabel 2,00665. Dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung > t tabel (2,210  >  2,00665)    dengan  nilai probabilitas 0,05 maka H 0 ditolak H a diterima,  mengandung  arti  bahwa adanya  pengaruh  yang  signifikan oleh  DAK  terhadap  Belanja  Modal pada  Kabupaten/Kota  di  Sumatera Barat periode 2017-2019.
3. DBH  memiliki  nilai  signifikansi 0,051  dengan  nilai  t hitung 1,993  dan nilai t tabel 2,00665. Dapat
Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regressio n 1,83E+17 4 4,57E+16 23,042 ,000 b Residual 1,03E+17 52 1,98E+15
Total 2,86E+17 56 b. Predictors: (Constant), PAD, SQRT_DAU ,DBH, DAK, ANOVA a Model 1 a. Dependent Variable: Belanja Modal
Standardiz ed Coefficient s B Std. Error Beta (Constant) 4034439 86565603 0,047 PAD 0,075 0,181 0,066 0,413 SQRT_DAU 3854,527 4931,394 0,185 0,782 DAK 0,388 0,176 0,454 2,21 DBH 2,412 1,21 0,27 1,993 a. Dependent Variable: Belanja Modal 1 0,963 0,682 0,438 0,031 0,051 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients t Sig.
disimpulkan bahwa nilai t hitung < t tabel (1,993  <  2,00665)  dengan  nilai probabilitas 0,05 maka H a ditolak H 0 diterima,  memiliki  arti  bahwa  tidak terjadi  pengaruh  signifikan  oleh DBH  terhadap  Belanja  Modal  pada Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat periode 2017-2019.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal
Hasil  uji  coba  mengindikasikan bahwasannya  tidak  ada  pengaruh bermakna secara parsialoleh PAD pada belanja  modal  di  Kota/Kabupaten
Sumatera Barat tahun 2017 - 2019. Pernyataan  ini  tidak  sependapat dengan teori (Carunia, 2017) pemasukan  yang  didapat  dari  sumber dalam  wilayahnya  sendiri  merupakan makna  dari  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah).  Semakin  tinggi  kemampuan keuangan yang dimiliki dalam melaksanakan  kegiatan  pembangunan daerah  menurut  (Carunia,  2017)
berbanding  lurus  dengan  peranan  PAD di daerah tersebut.
Tetapi  sependapat  dengan  riset Adyatma  (2017)  dikarenakan  tidak berfokusnya  pemerintah  daerah  untuk pemenuhan  fasilitas  dan  infrastruktur yang  memadai  maka  PAD  tak berpengaruh  signifikan  kepada  Belanja Modal.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Dari hasil uji coba mengindikasikan bahwa secara individual  tidak  ditemukan  pengaruh yang  bermakna  yang  disebabkan  oleh DAU pada belanja modal di Kota/Kabupaten  Provinsi  Sumatera Barat  sepanjang  pengamatan  2017  - 2019. Pernyataan  ini  tidak  sependapat dengan teori Nordiawan (2017: 87),yaitu:  dana  yang  dianggarkan  guna meratakan kemampuan keuangan
daerah  dalam  mendanai  keperluan daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi fiskal dari APBN. Pernyataan  ini  tidak  sependapat dengan  Juniawan  pada  riset  terdahulu (2018) berjudul ” Pengaruh DAU, PAD, Dan  DAK  Terhadap  Belanja  Modal Kabupaten Dan Kota Di Provisi Bali” Pemda  mengandalkan  neraca dana  daerah  yang  disediakan  oleh pemerintah  pusat  guna  membiayai kegiatan  daerah,  dibuktikan  oleh dampak  positif  DAU  pada  belanja modal  dan  DAU  yang  terkait  dengan pembangunan infrastruktur daerah.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Dari hasil uji coba mengindikasikan bahwa adanya pengaruh  yang  signifikan  yang  secara parsial  disebabkan  oleh  DAK  kepada belanja  modal  di  Kota/Kabupaten Provinsi  Sumatera  Barat  sepanjang pengamatan 2017 - 2019.
Pernyataan  ini  sependapat  dari teori  Halim  (2014:  16), ” DAK  yaitu dana  yang  pemerintah  alokasikan kepada wilayah terpilih, terutama sesuai dengan  pioritas  nasional  dari  APBN untuk  mendukung  pendanaan  kegiatan khusus yang sebagai urusan daerah.
Pernyataan ini pun sama dengan pendapat  Hairiyah  (2017)  pada  riset sebelumnya  berjudul  “Pengaruh  DAK, DAU,  dan  PAD  Terhadap  Belanja Modal”  Besaran  DAK  yang  diterima daerah  itu  berbanding  lurus  pada besarnya  belanja  modal  yang  berarti tingkah  laku  belanja  modal  mendapat pengaruh dari sumber pendapatan DAK, bisa dilhat sebelum terjadinya pemekaran  Kalimantan  Utara,  DAU memberi  pengaruh  positif  bermakna secara  individual  kepada  belanja  modal di  kota/kabupaten  provinsi  Kalimantan Timur.
Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)
Terhadap Belanja Modal Dari hasil uji coba mengindikasikan  bahwa  secara  parsial tidak  ditemukan  pengaruh  bermakna yang  disebabkan  oleh  DBH  pada belanja  modal  di  Kota/Kabupaten Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2017  - 2019.
Peryataan  ini  tidak  sejalan dengan ” Undang  –  Undang  No.  33 Tahun  2004,  terkait  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintahan  Pusat serta  Pemerintahan  berisi  Dana  Bagi Hasil  yakni  modal  yang  diperuntukkan bagi  daerah  berdasar  pada  persentase dalam  pendanaan  keperluan  daerah untuk  perwujudan  desentralisasi  dari APBN Pernyataa  ini  sependapat  dengn hasil  riset  Cahyaning  (2018)  berjudul “Pengaruh  DAU,  PAD,  dan  DAK Terhadap  Belanja  Modal  Kabupaten Dan  Kota  Provinsi  Jawa  Timur Sepanjang  Pengamatan  2013-2015”, terhadap  Alokasi  Belanja  Modal,DAU secara  individual  tidak  memberi pengaruh  karena  daerah  Jawa  Timur tidak menggunakan DBH untuk pemenuhan  belanja  modal  dan  tidak menggantungkan  belanja  modalnya menggunakan DBH.

## PENUTUP Kesimpulan
Secara  parsial  PAD,  DAU dan  DBH  tidak  memiliki  pengaruh yang signifikan namun DAK
menunjukkan  adanya  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Belanja  Modal pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Sumatera  Barat  2017  -  2019.  Secara simultan  PAD,  DAU,  DAK  dan  DBH memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera
Barat 2017 - 2019.

## Saran
Disarankan  agar  kedepannya dalam  pengalokasian  belanja  modal dengan  tepat  dan  cepat.  Karena,  tak bisa  dipungkiri  pertumbuhan  ekonomi suatu  daerah  di  zaman  modern  ini banyak bergantung pada pembangunan fasilitas,  sarana  dan  prasarana  di daerah  itu  sendiri.  Dan  Pendapatan Asli  Daerah  pun  sangat  penting  untuk ditingkatkan  dan  dikelola  dengan  baik terutama  di  beberapa  kota/kabupaten yang  memiliki  PAD  rendah  sehingga ketergantungan akan transfer dana oleh pemerintah  pusat  dapat  dikurangi hingga  tercipta  kemandirian  ekonomi daerah  yang  pasti  akan  membawa pengaruh yang positif dalam perekonomian daerah maupun pusat di masa yang akan datang. Kepada para peneliti yang akan datang agar dapat melakukan penelitian  yang  mencakup  jumlah sampel  dan  populasi  lebih  luas,  agar data yang diperoleh bisa diolah dengan sebaik-baiknya  sehingga  didapatkan hasil  penelitian  yang  menggambarkan kecenderungan  dari  variabel  -  variabel yang  diteliti  lebih  tepat  dan  akurat. Dan  peneliti  selanjutnya  lebih  baik menggunakan  teori  baru  yang  juga mendukung  penelitian  yang  akan dilakukan  oleh  peneliti  selanjutnya dikarenakan akan banyak teori mengalami perubahan seiring berkembangnya  penegetahuan  dan berjalannya waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adytama,  Erdi,  &  Oktaviani.  (2015).
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap  Belanja  Modal  dengan Pertumbuhan  Ekonomim  Sebagai Moderasi  ,  Dinamika  Akuntansi,
Keuangan  dan  Perbankan. E- Journal Universitas Udayana , Hal
190-205.
Cahyaning,  S.  (2018).  Pengaruh  PAD, DAU dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah  Daerah  Kab/Kota Provinsi  Jawa  Timr. E-Journal Ilmu Ekonomi Terapan Universitas Airlangga, 3(1). Carunia  Mulya  Firdausy.  (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional.  Jakarta  :  Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Erlina,  Sakti,  O.,  &  Rasdianto.  (2015).
Akuntansi  Keuangan  Daerah Berbasis  Akrual. Semarang  : Salemba Empat. Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program IBM  SPSS  21. Semarang  :  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program IBM  SPSS  21. Semarang  :  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hairiyah,  Lewi  Malisan,  &  Zaki. (2017).  Pengaruh  Dana  Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatann Asli Daerah Terhadap  Belanja  Modal. E- Journal FEB Universitas Mulawarman. 14(2), Hal 87-88.
Jaya,  I  Putu  Ngurah  Panji,  & Dwirandra.  (2014).  Pengaruh PAD  Pada  Belannja  Modal Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi Sebagai  Variabel  Pemoderasi. E- Joiurnal  Akuntansi  Universitas Udayana. 7(21), Hal 79-92. Juniawan,  &  Ni  Putu  Santi.  (2018).
Pengaruh  PAD,  DAU  Dan  DAK Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Journal Manajemen Universitas  Udayana,  7(3) ,  Hal 127-129.
Nordiawan, & Deddi. (2017). Akuntansi Sektor  Publik. Jakarta  :  Salemba Empat. Republik  Indonesia.  (2004). Undang- Undang  No.33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia.  (2014). Undang- Undang  No  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rifai, & Rachmawati.A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Bagi Hasil(DBH)  Terhadap  Belanja Modal  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. E-Journal Katalogis. 5(7), Hal 169-180. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2015). Metpde  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung : Alfbeta.