## COLLABORATIVE PROCESS DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA

## COLLABORATIVE PROCESS IN THE MANAGEMENT OF TOURIST VILLAGE
Naylawati Bachtiar 1 , Saddam Husain Tamrin 2 , Rizal Pauzi 3 , Ahmad Dyandi Prilasandi 4 , Muhammad Rafliansyah 5
1 Universitas Hasanuddin email: naylawatybahtiar29@gmail.com
2 Universitas Terbuka email: saddam-husain@ecampus.ut.ac.id
3 Universitas Hasanuddin email: pauzirizal@gmail.com
4 Universitas Hasanuddin email: ahmaddiandi4@gmail.com
5 Universitas Hasanuddin email: raflimuh300@gmail.com

## Abstrak
Pariwisata  merupakan  bidang  yang  sangat  penting  dan  terus  harus  dikembangkan  pengelolaannya  setiap tahunnya.  Salah  satunya  dengan  memanfaatkan  objek  wisata  yang  ada.  Akan  tetapi,  kondisi  pandemi sekarang  mengakibatkan  sektor  pariwisata  di  Indonesia  khususnya  pendapatan  mengalami  penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pengelolaan objek wisata Rammang-Rammang di Kabupaten  Maros  melalui  salah  satu  indikator  model  Collaborative  Governance  oleh  Ansell  dan  Gash (2008). Adapun  metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Di mana teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  wawancara,  studi  pustaka,  observasi,  dan  dokumentasi. penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah purposive dan snowball dengan informan kunci meliputi; pengelola  desa,  pemerintah  daerah,  pedagang,  dan  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa collaborative process dalam pengelolaan objek wisata Rammang-Rammang Kabupaten Maros belum cukup berjalan  baik.  Pada  collaborative  process:  (1)  Dialog  tatap  muka,;  sudah  diterapkan  namun  masih  sebatas formalitas  melalui  Musrenbang  (2)  Membangun  kepercayaan,  masih  belum  maksimal  terjalin  dikarenakan terdapat pihak yang kurang dilibatkan; (3) Komitmen,belum terbangun pada pihak masyarakat karena pasif dalam  memberikan  saran  ;  (4)  Pemahamanbersama,  masih  belum  ada  karena  tidak  adanya  gramd  desain wisata ; (5) Hasil Jangka menengah, belum sepenuhnya tercapai karena konsep pembangunan pariwisata atau grand desain wisata yang belum terealisasi.
Kata Kunci: Pariwisata; Desa Wisata; Proses Kolaboratif

## Abstract
Tourism is a very significant field and its management must be sustained to be developed every year. One of them by establishing existing tourist objects. However, the current pandemic condition has impacted  the tourism   sector   in   Indonesia,   especially the income from tourism, experiencing a decline. This study aims to see how the management of the Rammang- Rammang tourist attraction in Maros Regency is from the perspective of one of the indicators of the Collaborative Governance model by Ansell and Gash (2008). The method used in this research is descriptive qualitative method. the data were collected by interviews,
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
literature  study,  observation,  and  documentation.  In  this  study,  the  sample  technique  used  was  purposive and  snowball  with  key  informants  including;  village  managers,  local  governments,  traders,  and  the community.The  results  showed  that  the  collaborative  process  in  the  management  of  the  Rammang- Rammang tourism object in Maros Regency had not run well enough. In the collaborative process: (1) face- to-face dialogue; has been implemented but is still a formality through Musrenbang (2) trust building, it is still  not  maximally  established  because  there  are  parties  who  are  not  involved; (3)  Commitment  has  not been  developed  on  the  part  of  the  community  because  it  is  passive  in  providing  suggestions;  (4)  Mutual understanding  still  does  not exist  because  of  the  absence  of a  tourism  design program;  (5)  The  medium- term  results  have  not  been  fully  achieved  because  the  concept  of  tourism  development  or  the  grand design  of tourism has not been realized
Keywords: Tourism; Tourist Village; Collaborative Process

## PENDAHULUAN
Konsep  pengelolaan  pariwisata  ideal menuju  pembangunan  yang  optimal  harus menjamin  dimanfaatkannya  seluruh  sumber daya  alam,  sosial  dan  budaya  yang  dapat berguna  bagi  masa  yang  akan  datang.  Dalam konsepnya, aspek-aspek yang perlu diperhatikan  ialah:  (1)  aspek  ekonomi, berkaitan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan bagaimana  mencari  jalan  untuk  memajukan ekonomi  dalam  jangka  panjang;  (2)  aspek sosial,  yaitu  manusia  sebagai  pendukung komunitas  dalam  hal  interaksi,  interrelasi  dan interdependesi; (3) aspek lingkungan, diperlukan  untuk  mendukung  pembangunan dan  merupakan  aspek  yang  banyak  disorot ketika  membahas  tentang sustainable  design (Avoyan, et al., 2017).
Dalam  Piagam  Pariwisata  Berkelanjutan memuat  terkait  konsep  pembangunan  ekologi yang  layak  dan  juga  adil  baik  secara  ekonomi dan juga etika sosial dalam masyarakat. Artinya, ada  perencanaan  dan  pengelolaan  yang  perlu dioptimalkan dalam penyediaan, pengembangan,    pemanfaatan,   dan    pemeliha-
raan  atas  sumber  daya  yang  berkaitan.  Maka, konsep  ini  bukan  hanya  membahas  pada  satu hal  yang  begitu  kompleks  (Emerson,  et  al., 2012).  Meskipun  demikian  hingga  saat  ini konsep  ini  masih  banyak  menganggap  sebagai konsep  pembangunan  yang  terbaik,  termasuk pembangunan  ataupun  pengelolaan  pariwisata. Selain  daripada  itu,  konsep  dan  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik ( good  governance) dapat  digunakan  dalam melakukaan  pembagian  seimbang  diantara berbagai  aktor  yakni  masyarakat,  swasta  dan juga pemerintah, di mana hal ini juga dikenal sebagai  konsep collaborative  governance (Fanani & Ibrahim, 2018) .
Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan  juga  perlu  memperhatikan prinsip-prinsip antara lain partisipasi, keterlibatan para pelaku/stakeholder,
kepemilikan  lokal,  penggunaan  sumber  daya yang berkelanjutan, mewadahi tujuan masyarakat,    daya    dukung,    monitor    dn evaluasi,    akuntabilitas,    pelatihan,    dan promosi (Ikeanyibe, 2016). Komponen penunjang  wisata  biasa  disebut  4A  yaitu
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
attraction , amenities , ancilliary dan accesibility .
Pertama, attraction berkaitan  mampu  menarik pengunjung  datang.    Kedua, amenities yang meliputi penyediaan fasilitas untuk menuju ke tempat  yakni  sarana  dan  prasarana.    Ketiga, ancilliary yakni  hal  yang  dibutuhkan wisatawan  di  tempat  wisata  berupa  fasilitas pendukung sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri.  Terakhir, accesibility yakni  terkait dengan  penyediaan  penginapan  di  destinasi wisata  tertentu  yang  dapat  menjadi  ciri khasnya (Djabbari et al, 2021).
Konsep  kolaborasi  merupakan  hal pendukung dalam penerapan konsep di atas ada umumnya, kolaborasi  berbicara terkait  proses pelibatan berbagai aktor pemangku kepentingan  dalam  upaya  pencapaian  tujuan (Cordery  et  al.,  2010;  Hartman  et  al.,  2002). Sehingga,  istilah  untuk  menyebut  proses penyelesaian  berbagai  pekerjaan  dengan pelibatan berbagai sektor, batas dan hubungan dikenal dengan konsep kolaborasi (O’Leary et al.,  2010).  Setidaknya  ada  6  (enam) karakteristik utama yang  kemudian  diturunkan dari    definisi collaborative    governance ini, yaitu  sebagai berikut: 1) lembaga atau institusi pemerintah  memiiki  peran  sebagai  inisiator;  2) aktor pemerintah harus memperhatikan inklusivitas;  3)  pengorganisasian  dilakukan secara  formal  berdasar  pada  aturan  yang disepakati  bersama;  4)  proses  pembuatan keputusan  dilakukan  secara  bersama;  5) bertujuan untuk mencapai konsesnsus  bersama,
dan  6)  Menghadapi  dan  menyelesaikan  isu-isu kebijakan dan manajemen publik (Ansell, et al,
2020). Wilayah Sulawesi Selatan
merupakansalah    satu  wilayah  yang  terkena dampak  pandemi  secara  signifikan,  salah satunya objek  wisata Rammang-Rammang  di Kabupaten  Maros.  Pada  objek  wisata  ini, pendemi  sangat  mempengaruhi  mulai  dari pengunjung  hingga  pendapatan.  Di  mana berdasarkan data yang diperoleh, diperkirakan sebanyak      1200-6000      pengunjung/bulan sebelum    pendemi      dan  sekitar  600-1000 pengunjung/bulan  saat  pandemi  di  objek wisata  Rammang-  Rammang.  Sebelum pandemi  tahun  2019  jumlah  pengunjung objek  wisata  Rammang-  Rammang  sebanyak 50.690  pengunjung  sedangkan  tahun  2020 sebanyak  24.517  pengunjung.  Sementara  itu, dari  segi  pendapatan  masyarakat  atau pedagang  asli  disana  juga  sangat  menurun yang  mana  biasanya  dalam  seminggu, pendapatan  bisa    di  atas    Rp.1.000.000.00. Tetapi    setelah    pandemi    menjadi    tidak menentu,  bahkan  tidak  ada  sama  sekali. Penjelasan  di  atas  memengaruhi  eksistensi dan  upaya  pengembangan  objek  wisata Rammang-Rammang  dengan  berbagai  uraian permasalahannya.  Oleh  karena  itu,  konsep Collaborative merupakan  hal  penting  dalam meminimalisir  permasalahan  tersebut  terkait pengelolaannya,  terkhusus  bagi  pariwisata (Tongkotow, et. al, 2021).
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
Tidak  hanya  itu,  konsep Collaborative juga  penting  agar  objek  wisata  terus  aktif karena melihat kondisi sekarang banyak objek wisata  yang  sulit  berkembang  bahkan  mati suri (Halibas et al., 2017).
Tidak  optimalnya  objek  wisata  juga disebabkan  oleh  kurangnya  kerjasama  dalam pengelolaan  wisata  tersebut.  Hambatan  lain yakni  internal  berkaitan  dengan  keterbatasan dana,  belum  optimalnya  produk  wisata, keterbatasan  fasilitas,  organisasi  pengelola yang belum optimal dan kurangnya partisipasi masyarakat. Serta hambatan eksternal meliputi kurangnya  peran  pemerintah  daerah  dan  desa yang belum masuk dalam jaringan desa wisata, dan belum adanya standarisasi dari pemerintah desa (Dewi, 2013).
Proses  kolaborasi  pada  pengelolaan objek  wisata  Rammang-Rammang  dimulai dengan  adanya  musyawarah  di  desa  dimana kepercayaan  mulai  dibangun  antar  berbagai aktor yang terlibat khususnya pemerintah desa dan  pengelola  dalam  hal  ini  kelompok  sadar wisata  ,  komunitas  dan  masyarakat  daerah setempat  kemudian  menghasilkan  pembagian peran  dan  tanggungjawab  atas  pengelolaan dan pelibatan sektor privat untuk pengembangan  wisata  ini  melalui  MoU  yang kemudian  dibuat  sehingga  dapat  dirumuskan hasil  yang  akan  dicapai  dalam  jangka  waktu tertentu.
Berbagai penjelasan di atas menunjukan pentingnya peran stakeholder dalam
mengelola dan mengembangkan objek wisata. Melalui Penelitian Rentandatu, et al. (2021) mendapati  hasil  terkait  pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara yakni: (1)  Equity  yang  berbicara  terkait  adanya saling  keteruntungan  atau  dikenal  dengan istilah win-win solution dalam hal pembagian  kerja  sama  pada  pelayanan pariwisata  dan  retribusi;  (2) Effectiveness, mendorong pendapatan retribusi dan menghasilkan  layanan  yang  baik  sesuai dengan  yang  tertuang  dalam  tujuan  MoU (perjanjian  kerja  sama);  (3) Efficiensi meliputi  pemerintah-swasta  dalam hal kerjasama  pemanfaatan  sumber  daya  terkait pembangunan  objek  wisata  secara  efisien dengan  pelibatan  berbagai  sektor  swasta;  (4) Exportability terkait  dengan  pemerintah sebagai aktor untuk meningkatkan pembangunan  sarana  dan  prasarana  untuk meningkatkan  daya  tarik  wisata  dan pemenuhan  objek  wisata  dan  kompensasi masyarakat.
Berdasarkan penerapan di atas, pengelolaan  objek  wisata  tersebut  menjadi lebih  maju.  Sebab  konsep collaborative merupakan  suatu  konsep  yang  melihatkan proses  penyediaan  dan  implementasi  yang menghadirkan  beberapa  organisasi  sebagai upaya  pemecahan  masalah  yang  tidak  bisa diselesaikan  oleh  suatu  organisasi  dengan mudah (Yahya & Sudarmo, 2022). Selain itu, manfaat  yang  dapat  dirasakan  merujuk  pada
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
pendapat  Bardach  (Yahya & Sudarmo, 2022) bahwa collaborative sebagai  pola  kegiatan bersama  dari  berbagai  organisasi  yang bekerja  bersama    dalam  mencapai  tujuan meningkatkan  “ public  value ”  daripada bekerja secara individual.
Pengembangan desa
wisata membutuhkan  partisipasi  masyarakat  lokal dalam  keseluruhan  tahap  pengembangan mulai  tahap  perencanaan,  implementasi,  dan pengawasan.  Akan  tetapi,  dalam  realitas sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat (Dewi, 2013)
Dengan  demikian,  konsep collaborative menjadi  hal  yang  perlu  perhatikan  dan dimaksimalkan
untuk menghadapi permasalahan  yang  telah  dijelaskan  di  atas terkait   pengelolaan  objek  wisata  Rammang- Rammang  di  Kabupaten  Maros.  Untuk  itu, artikel  ini  melihat  bagaimana  pengelolaan objek  wisata  Rammang-Rammang  dalam konsep Collaboratve Process.

## KAJIAN LITERATUR

## Collaborative Governance
Konsep ini merupakan suatu model atau strategi  dari  pemerintah  yang  melibatkan pihak  luar  dalam  mengelola  sesuatu  yang berorientasi pengembangan dan implementasi kebijakan  dan  program-program  publik melalui  pengambilan  keputusan  secara kolektif. (Ansell  &  Gash,  2008) .  Dalam  model tata  kelola  ini,  wajib  bagi  semua  aktor  untuk
berpartisipasi  dalam  proses  diskusi,  di  mana para  aktor  mengekspresikan  kepentingan  diri mereka  sendiri  di  dalam  forum (Booher  &
Innes, 2002) .
Edward  DeSeve (Hilmy  &  Sudarmo, 2022) mendeskripsikan
collaborative governance sebagai  sebuah  sistem  kesatuan aturan  hubungan  yang  melewati  berbagai batas organisasi baik formal maupun informal dengan  prinsip-prinsip  organisasi  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  terkait  keberhasilan. Lebih  lanjut,  ia  juga  mendeskripsikan collaborative governance bukan hanya terkait pada  aktor  baik  pemerintah  dan  non- pemerintah,  namun  juga  terkait  dengan konsep  “ multi-partner  governance” di  mana adanya  pelibatan  aktor  lain  seperti  sektor privat/swasta,  dan  masyarakat  umum  dengan tetap  memperhatikan  skema  kerja  sama  yang sinergis di antara berbagai aktor.
Lebih  lanjut,  O‟doherty  (2012)  juga menegaskan  urgensinya  melibatkan  berbagai aktor  yang  dapat  merepresentasikan  publik secara  umum,  di  mana  dalam  forum memperdebatkan  terkait  legitimasi  dengan tidak  menempatkan  kepentingan  fraksi  dan partai didalam forum. O”doherty memandang dalam  pembuatan  forum Public  Deliberative, perlu  memperhatikan  berbagai  aspek  penting seperti representation yakni terkait partisipasi dan legitimasi, framing terkait penekanan isu, forum design, dan upaya memberikan fasilitas dalam  aktivitas  perbincangan.  Berdasarkan
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
penjelasan di atas dapat dipahami collaborative  governance merupakan  suatu bentuk  kerja  sama  melibatkan  banyak  pihak untuk  pengelolaan  suatu  hal  dalam  rangka pencapaian tujuan bersama.
Selanjutnya  Robertson  &  Choi  (2010) mendefinisikan tata kelola  kolaborasi  sebagai proses  kolektif  dan  setara  di  mana  setiap peserta  memiliki  hak  untuk  membuat keputusan  dan  setiap  pemangku  kepentingan memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk merefleksikan aspirasi mereka dalam prosesnya. Burgess berpendapat bahwa dimungkinkan untuk melibatkan atau
melibatkan  lebih  banyak  pihak  dalam pembuatan kebijakan dan penyebaran kepentingan  publik  untuk  bersama-sama merancang kebijakan publik, proses musyawarah  yang  disengaja  ini  bertujuan untuk menyatukan masyarakat secara luas dan eksplisit  melibatkan  publik  dalam  keputusan penting . Selain itu, proses diskusi partisipatif publik  dapat  dibangun  ke  dalam  struktur pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan menanggapi isu-isu yang muncul dengan  tingkat  partisipasi  publik  yang sepadan.  (O’Doherty  et  al.,  2012)  juga menekankan    pentingnya  keterlibatan  banyak kelompok  kepentingan,  yang  memiliki  tugas untuk  mewakili  publik,  untuk  berpendapat bahwa untuk  legitimasi  proses  diskusi,  setiap anggota  sidang  harus  menempatkan  forum  di
luar  kepentingan  partisan.  Untuk  membuat forum  publik,  O'doherty  berpendapat  bahwa perlu memperhatikan beberapa aspek penting, antara  lain:  representasi  (partisipasi  dan legitimasi  peserta),  kerangka  (penekanan ditambahkan) penekanan pada isu-isu politik), desain forum (pertemuan). desain) dan upaya untuk memfasilitasi percakapan.
Sementara  itu,  Winkler  mengemukakan beberapa  alasan  terjadinya  partisipasi  yang efektif,  antara  lain:  (1).  memperdalam sentralisasi pengambilan keputusan; (2). fokus pada  manajemen  kinerja;  dan  (3)  pentingnya peran    politik  dalam  perencanaan.  Tanpa kemauan  politik    untuk  memastikan  hak warga negara untuk tidak hanya berpartisipasi  dalam  perencanaan  tetapi  juga mengubah  kebijakan,  potensi  transformatif kewarganegaraan aktif tetap belum dimanfaatkan. Untuk mewujudkan tata kelola yang  baik  di  masa  depan  (Head  &  Alford,
2015)  infrastruktur  tata  kelola  pada  tahun 2020  perlu  memperhatikan  beberapa  kunci, termasuk:  sistem  yang  dinamis,  adaptif  dan kompleks    harus  dipertimbangkan.  ,  aturan, dan hubungan.
Pendapat dari Waardenburg et al. (2020) menekankan pentingnya memperbarui “pemerintahan  lokal”  di  Inggris,  khususnya memformalkan  kerangka  kemitraan.  Hal  ini terlihat  dari  semakin  efektifnya  koordinasi antar instansi pemerintah baik secara vertikal, pusat  dan  daerah  maupun  secara  horizontal
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
antar  instansi  dan  secara  diagonal  dengan masyarakat  sipil.  Definisi  dan  konsep  yang dijelaskan oleh banyak ilmuwan yang dikutip di  atas  dapat  dibentuk  oleh  beberapa  kata kunci  yang  menekankan    enam  karakteristik, yaitu:  1.  Forum  yang  diprakarsai  atau dilakukan  oleh  organisasi  publik  dan  agen organisasi  publik;  2.  Peserta    forum    juga termasuk  aktor  non-negara;  3.  Partisipan terlibat    langsung  dalam  membentuk  dan mengambil  keputusan  dan  keputusan  tidak harus  berkonsultasi  dengan  aktor  publik;  4. Forum    dan  pertemuan  umum  yang diselenggarakan  secara  formal;  5.  Forum dimaksudkan  untuk  mengambil  keputusan berdasarkan  konsensus  kedua  belah  pihak, dengan  kata  lain  forum    berorientasi  pada konsensus;  dan  6.  Kolaborasi  berfokus  pada kebijakan publik dan manajemen publik.
Berdasarkan pemahaman lanjutan, dapat dipahami bahwa tata kelola kolaboratif adalah cara  mengelola  “sesuatu”  dengan  partisipasi semua pemangku kepentingan, baik  langsung maupun  tidak  langsung,  bimbingan  dan pertimbangan terarah dalam proses
pengambilan  keputusan  bersama,  untuk mencapai tujuan bersama. sasaran. .
Tantangan Collaborative Process
Dalam  beberapa  literatur  hasil  kajian ilmiah  beranggapan  bahwa  terdapat  tiga  hal kompleks  yang  menjadi  tantangan  dalam colaborative, antara  lain  (1)  tantangan  dalam
penyelesaian masalah yang sifatnya substantif,  (2)  tantangan  dalam  tahap  proses kerja  sama;  dan  (3)  tantangan    t e r k a i t tanggung  jawab  dal am   multi-hubungan (Waardenburg  et  al.,  2020)).  Di  mana  hal tersebut  secara  singkat  dijelaskan  sebagai berikut:
Pertama,  tantangan  alam  pemecahan masalah.  Dalam  hal  ini,  pemecahan  masalah seringkali  sulit  disepakati  solusi  yang diberikan.  Perspektif  yang  berbeda  dari berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  proses kolaborasi,  membuat  permasalahan  yang dihadapi  juga  menjadi  lebih  sulit. (Klijin  &
Koppenjan, 2000) . Hal ini tentunya berpengaruh  dalam  proses  pemecahan masalah, karena berbagai aktor yang terlibat dalam  proses  kolaborasi  juga  memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda di mana  hal  ini  dikenal  dengan  istilah “permainan  pasar”.  (Basadur  et  al.,  2000) Namun,  terlepas  dari  berbagai  permasalah yang  timbul  akibat  banyaknya  pandangan, proses  negosiasi  harus    terus    berlanjut, karena    dalam  prosesnya  terdapat  pertukaran nilai  dan  ide  dari  beberapa  aktor  dengan berbagai  sudut  pandangnya  yang  kemudian dapat  memberi  inovasi  terbaharukan  dan menemukan solusi penyelesaian atas masalah yang dihadapi.  (Hadi, et al., 2020).
Setelah  masalah    diidentifikasi,    pihak yang berkolaborasi harus mampu mengembangkan  perubahan  yang  sehat  atau
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
dapat  ditindaklanjuti  dan  dapat  diterima
(Cordery et al., 2010)
Proses ini menggambarkan  hubungan  antara  input, kegiatan  program  dan  hasil  yang  diinginkan. (Rogers  &  Lindley,  2004)  Masalah  "sulit", bila  diselesaikan  secara  kooperatif,  dapat diselesaikan  dengan  baik.  Dalam  kasus “masalah  agama”  misalnya,  definisi  masalah dapat  dilakukan  dengan  baik  dan  jelas  tetapi tidak  ada  pendekatan    standar  untuk penyelesaiannya.  Dalam  hal  ini,  seringkali sulit  untuk  mendefinisikan  "cara  bertindak" untuk  memecahkan  masalah,  sehingga  sulit atau  tidak  mungkin  bagi  Anda  untuk mengambil tindakan apa pun .Selain itu, sifat “kolaborasi” seringkali lebih fleksibel daripada  para  pihak  yang  terlibat,  sehingga perkembangan  perubahan    lebih  mudah, karena  prosesnya    tidak  kaku  dan  linier. Akibatnya,  proses itu  seperti  'rantai  interaksi' antara partai/agen untuk memecahkan
masalah  politik  tertentu (Klijin  &  Koppenjan, 2000).
Kedua, tantangan dalam proses kolaborasi.  Hal  ini  dapat  terjadi  biasanya disebabkan banyaknya kepentingan membantu pemangku  kepentingan  untuk      menciptakan kerja sama  dalam  memecahkan masalah  yang ada. Dalam konteks proses kolaborasi ini, ada berbagai  hal  tumpang  tindih  namun  juga  di sisi  lain  merupakan  hal  yang  berbeda seperti tujuan, nilai, dan komitmen, di mana hal ini tentunya dipengaruhi dari banyaknya
aktor yang berperan dalam proses kolaborasi sehingga sulit untuk menemukan titik  temu  diantara  berbagai  pandangan (Provan  &  Kenis,  2008).  Namun  hal  yang perlu  dipahami  bahwa  dalam  proses kolaborasi,  hal  seperti  perbedaan  pandangan dan  konflik  merupakan  hal  wajar  dan  tidak terhindarkan.  Oleh  karena  itu,  tantangan utama  yang  sebenarnya  dihadapi  adalah bagaimana  memperluas  dan  mencapai  tujuan bersama  sehingga  membawa  hasil  positif terhadap  kolaborasi  yang  telah  dibangun dengan  cara  mengubah  konflik  yang  sifatnya negatif  dan  mengarah  pada  perpecahan  ke arah  konflik  positif  yang  dapat  membangun konstruk  yang  kuat  terhadap  kolaborasi  yang dijalankan  sehingga  hal  ini  dapat  menjadi solusi atas perbedaan-perbedaan yang ada.
Kolaborator  terkadang    sewenang- wenang  atau  bias  dalam  upaya  membangun kolaborasi. Ingatlah bahwa proses membangun  kepercayaan  sangat  penting untuk membangun kemitraan yang efektif dan terkadang  merupakan  tantangan  kemitraan yang  paling  kompleks    .  Jika  ada  tingkat ketidakpercayaan  yang  tinggi  di  awal kemitraan, maka  perlu  dibangun  kepercayaan ini melalui keterlibatan semua pihak (Ansell &
Gash,  2008) Bagian  lain  dari  membangun kepercayaan  adalah  membangun  komitmen bersama.  Hambatan  yang  sering  muncul adalah  persaingan  antara  kolaborator  dengan pihak  lain,  keengganan  untuk  berpartisipasi
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
penuh karena aktivitas, hasil yang tidak pasti, atau ketakutan bahwa minat/pendapat mereka akan  ditinggalkan  masa  lalu (Ansell  &  Gash,
2008) Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut, perlu  bekerja  sama  untuk  menciptakan lingkungan  yang  berfokus  pada  kepentingan bersama  semua,  baik  secara  profesional maupun pribadi (Ansell & Gash, 2008)
Tantangan  terakhir  untuk  upaya  tata kelola kolaboratif adalah menilai akuntabilitas pihak luar. Kolaborasi seringkali memanfaatkan  keluwesan  dan  keluwesan yang  ada  untuk  pendekatan  regulasi  internal, yang  seringkali  tidak  diketahui  dan  disahkan oleh  semua  pihak  yang  berkolaborasi, sehingga diperlukan penerimaan dan dukungan dari masyarakat luas  agar kegiatan koperasi dapat berkelanjutan
dan menunjukkan  hasil  yang  diinginkan  dicapai melalui  cara-cara  demokratis  (Klijin  & Koppenjan,  2000).  Dalam  konteks  baru  tata kelola  koperasi,  di  mana  warga  negara menjadi peserta  dan mitra aktif dalam proses penciptaan  nilai  publik  kerjasama  ini  harus dimungkinkan,  memastikan    legitimasi demokratis.
Ketiga,  tantangan  akuntabilitas  multi- relasional. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek  yang  menjadi  tantangan  sekaligus masalah kompleks dalam konsep kolaborasi. Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya kejelasan  mekanisme  pertanggung-jawaban dan
uraian
terkait urgensi
pertanggungjawaban. (Yuliarti et al., 2017).
Setelah  kemitraan  terjalin  maka    akan ada    akuntabilitas    dan    juga    menciptakan konflik  atau  ketegangan  antara  pihak-pihak yang  terlibat.  Seringkali  ketidakpercayaan terhadap  orang  lain  ini  menjadi  masalah. Akibatnya, para pemangku kepentingan sering dihadapkan  pada  pertanyaan  yang  mendasar terkait  kapasitas  berbagai  aktor  dalam memenuhi  tanggung  jawab  dan  kinerjanya dalam  melakukan kolaborasi, di mana hal ini seperti  teka-teki  yang  harus  dipecahkan (Ulibarri,  2017).  Tantangan  lain  yang  juga dihadapi  adalah,  kerap  kali  dijumpai  aktor yang tidak dapat memberikan pertanggungjawabannya  kepada  pihak  luar, karena  kekhawatiran  akan  perbedaan  standar kerja (Scott, 2015).
Collaborative Governance Dalam Perspektif
Administrasi Dari perspektif manajemen administrasi negara, kerjasama adalah koordinasi satu sama lain atau dapat dikatakan berkoordinasi  dengan  sejumlah  pemangku kepentingan  dalam  suatu  kegiatan  untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya hal ini juga sesuai  dengan  konsep governance  itu  sendiri, manajemen  sebagai  kerjasama  antara  dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Untuk  memahami  tempat  kolaborasi  dalam konteks administrasi publik, kami melakukannya  dengan  melihat  konsep  dari
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
berbagai  perspektif  ilmiah.  Dalam  literatur administrasi publik, istilah governance sering digunakan  untuk  menjelaskan  keterkaitan antar  organisasi.  Konsep  governance  bukan hanya  partisipasi  lembaga  publik  dalam perumusan dan implementasi kebijakan, tetapi interkoneksi  organisasi  yang  berbeda  untuk mencapai tujuan publik.
Dari penjelasan di atas, kerjasama dapat diterapkan  pada  sektor  publik.  Batasan pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk mencapai  suatu  tujuan  atau  hasil  yang  baik memerlukan  keterlibatan  pihak  lain  untuk mencapai  hasil  tersebut  secara  optimal. Diakui  bahwa  kerjasama  ada  karena  adanya kebutuhan bersama di antara organisasi untuk memecahkan masalah atau kegiatan.
Model Collaborative Governance
Pendekatan collaborative    governance ini  bisa  dipahami  melalui  salah  satu model dari (Ansell  &  Gash,  2008) ,  dalam  jurnalnya yang  berjudul Collaborative  Governance  in
Theory  &  Practice merumuskan  4  (empat) variabel utama model collaborative governace seperti yang terlihat pada gambar 1 yaitu  terdiri  dari;  kondisi  awal,  desain Kelembagaan,  kepemimpinan  dan  proses kolaboratif.
Gambar 1. Collaborative Governance in Theory & Practice Sumber: Ansell & Gash (2008)
Starting  Condition (Kondisi  Awal) adalah  kondisi  yang  berkaitan  dengan  faktor yang  menjadi  hal  penting  dan  berpengaruh sebelum  terjadinya  proses  kolaborasi,  di mana  terdapat  berbagai  aspek  dan  variabel yang  dapat  menjadi  hal  pendukung  ataupun penghambat  dalam  pelaksanaan  kolaborasi diantara berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi  dalam  variabel  ini  meliputi;  Pertama, adanya    ketidak-seimbangan  pengaruh  atau kekuasaan,  pengetahuan,  sumber  daya  dan pemangku  kepentingan.  Kedua,  adanya pengalaman  yang  kurang  baik  dari  kerja sama  yang  sebelumnya  telah  dilakukan,  di mana  hal  tersebut  memunculkan  konflik organisasi  diantara  berbagai  pihak  yang terlibat  didalamnya  dan  terakhir  insentif  dan kendala  untuk  berpartisipasi  dalam  bekerja sama.
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
Institutional Design (Desain
Kelembagaan), dalam  hal  ini  mengacu  pada bagaimana    desain    kolaborasi  yang  memuat terkait prinsip dan aturan yang berlaku  dalam pelaksanaannya.  tentang   aturan    dasar  dalam berkaloborasi.  Hal  ini  tentunya  penting dilakukan  agar  dalam  pelaksanaan.  Dalam desain  kelembagaan,  hal  yang  menjadi penekanan  adalah  terkait  aturan  untuk berpartisipasi dalam kerja sama, pembentukan forum,  dan  penerapan  aturan  jelas,  utamanya terkait transparansi dalam proses pelaksanaan collaboratve tersebut.
Facilitative  Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)  ialah  bentuk    kerjasama    atau kolaborasi  pasti    sangat    mungkin    sering terjadi  pertikaian  atau  konflik  dalam praktiknya. Sehingga terjadi terdapat ketidakpercayaan    di  antara  para  aktor,  tetapi di  sisi  lain  mereka  juga  memiliki  keinginan yang  besar  pula  untuk  partisipasi  oleh  para aktor.  Oleh  karena  itu  dalam  situasi  seperti ini,  penerimaan  dan  kepercayaan  terhadap pemimpin  harus  terus  dibangun,  tentunya juga  tidak  lepas  dari  upaya  kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin, sehingga ia dapat  menjadi  mediator  yang  dapat diandalkan  dalam  membangun  kemitraan. Oleh  karena  itu,  bila  hal  ini  tercapai,  maka suatu kegiatan kolaborasi  akan dengan mudah memperoleh  hasil  yang  optimal  dan  ke  arah atau tujuan yang diinginkan.
Collaborative Process
(Proses
Kolaboratif)  Proses  ini  sesuai  dengan  gambar model  di  atas  di  mana  proses  kolaborasi meliputi:
Face  to  face  dialogue (Dialog  Tatap Muka)  dalam  hal  memiliki  arti  sebuh  proses berdasarkan  pada  lahirnya  suatu  kesepakatan. Dalam  proses  ini  biasanya  dilakukan  untuk bernegoisasi  dan  mengetahui  peluang  namun tetap  memperhatikan  konteks  bahwa  akan adanya kondisi “saling menguntungkan”  antar aktor terlibat ketika dapat berkolaborasi.
Trust building (Membangun
Kepercayaan),  dalam  hal      ini      berkaitan dengan   proses   dialog   sebelumnya.  Tahap ini  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama dengan  proses  yang  cukup  sulit,  sebab  para aktor  yang  terlibat  harus  saling  membangun kepercayaan  dan  komitmen  yang  tinggi  agar hasil  kolaborasi  dapat  tercapai  sesuai dengantujuan yang diinginkan..
Commitment  to  process (Komitmen Proses)yakni  terciptanya  kondisi  yang  saling ketergantungan  dan  saling  memahami  antar berbagai  aktor  dalam  proses  berjalannya kolaborasi,  mengharuskan  para  pemangku kepentingan untuk memahami bahwa kolaborasi  bukanlah  satu  proses  singkat dengan  satu  kali  kesepakatan.  Namun, kolaborasi  harus  dipahami  sebagai  sebuah proses  yang  cukup  panjang  dan  melibatkan berbagai  aktor  sehingga  membutuhkan komitmen yang tinggi dalam menjalaninya.
Shared  Understanding (Pemahaman
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
Bersama),  dimana  pada  proses  ini,    para pemangku kepentingan yang sudah
memahami prinsip dalam pelaksanaan kolaborasi,  dihadapkan  pada  proses  yang membutuhkan para aktor untuk membuat misi dan  nilai  yang  jelas  serta  dapat  diterima bersama  sehingga  dapat  mengembangkan upaya  dalam  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Indermediate  Outcomes (Hasil  Jangka Menengah) dalam pelaksanaan kolaborasi, hasil merupakan  salah  satu  pencapaian  utama  yang diinginkan.  Hasil  ini  tidak  hanya  diartikan dalam  skala  besar,  namun  juga  hasil  kecil ( small win) yakni hasil jangka menengah yang telah  ditargetkan  oleh  para  aktor  untuk  dapat dicapai  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Hasil jangka  menengah  ini  dapat  mempererat kepercayaan  dan  menguatkan  komitmen  para aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

## Konsep Desa Wisata
Merujuk  pada  Buku  Pedoman  Desa Wisata  yang  dibuat  oleh  Kementerian Pariwisata  2019  dijelaskan  bahwa  Desa Wisata  adalah  wilayah  administratif  desa yang  memiliki  potensi  dan  keunikan  daya tarik  wisata  yang  khas  yaitu  merasakan pengalaman  keunikan  kehidupan  dan  tradisi masyarakat  di  pedesaan  dengan  segala potensinya  (Dewi,  2013).  Desa  Wisata  dapat dilihat  berdasarkan  kriteria:  a)  Memiliki potensi  daya  tarik  wisata  (daya  tarik  wisata
alam,  budaya,  dan  buatan/karya  kreatif;  b) Memiliki komunitas masyarakat; c) Memiliki potensi  sumber  daya  manusia  lokal  yang dapat  terlibat  dalam  aktivitas  pengembangan desa  wisata;  d)  Memiliki  kelembagaan pengelolaan;  e)  Memiliki  peluang  dan dukungan  ketersediaan  fasilitas  sarana  dan prasarana  dasar  untuk  mendukung  kegiatan wisata;  f)  Memiliki  potensi  dan  peluang pengembangan pasar wisatawan.
Menurut Hermawan (2016), Desa Wisata sebagai  suatu  produk  wisata  yang  melibatkan anggota  masyarakat  desa  dengan  segala perangkat yang dimilikinya. Desa Wisata tidak hanya  berpengaruh  pada  ekonominya,  tetapi juga  sekaligus  dapat  melestarikan  lingkungan alam  dan  sosial  budaya  masyarakat  terutama berkaitan  dengan  nilai-nilai  kebersamaan, kekeluargaan,  kegotong-royongan,  dan  lain- lain.  Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Peraturan Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata  No: KM.18/HM.001/MKP/2011 didefinisikan bahwa,  Desa  Wisata  adalah  suatu  bentuk integrasi  antara  atraksi,  akomodasi  dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur  kehidupan  masyarakat  yang  menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan  masyarakat  dalam  upaya meningkatkan  kesiapan  dan  kepedulian langsung.  Selain  itu,  untuk  meningkatkan posisi serta peran masyarakat dalam pembangunan  sektor  pariwisata.  Masyarakat
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
juga  diharapkan  mampu  bersinergi  dan bermitra  dengan stakeholder terkait  dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan. Hal ini tentunya memberikan ruang terhadap pemerintah  desa  yang  sudah  masuk  dalam kategori  desa  wisata  untuk  membuka  peluang kolaborasi  dan  kerjasama  yang  melibatkan berbagai  pihak  yakni  pemerintah-masyarakat- swasta  dalam  upaya  pengembangan  desa wisata tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif,  yang  dilaksanakan  pada  bulan Februari  2022  dengan  lokus  utama  di  objek wisata Rammang-Rammang, Kabupaten Maros.  Hal  dasar  dari  pemilihan  lokus penelitian adalah Rammang-Rammang
merupakan  salah  satu  objek  wisata  unggulan di  Kabupaten  Maros  dengan  segala  potensi dan  pencapaian.  Penelitian  ini  berfokus  pada proses  kolaborasi  yang  dilakukan  dalam pengelolaan objek wisata Rammang- Rammang,  mengingat  dalam  pengelolaannya melibatkan  aktor  di  berbagai  sektor.  Hal  itu pula  yang  mendasari  penelitian  ini  untuk menggunakan  salah  satu  indikator  pada  teori collaborative Governance yang di kemukakan oleh  (Ansell  &  Gash,  2008)  yaitu  proses kolaborasi ( collaborative process).
Pengumpulan
data
penelitian menggunakan  metode  observasi,  wawancara,
dan  studi  literatur  dengan  menggunakan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling dengan informan meliputi; “Sekretaris Desa, 1 (satu) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Rammang- Rammang,  1  (satu)  Komunitas  Anak  Sungai, 4  (empat)    Pedagang,    dan    4  (empat) Masyarakat.  Kemudian,  data  penelitian  ini bersumber  dari  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.    Selanjutnya  Data  yang  telah ada kemudian di analisis dengan menggunakan  pendekatan  model  Analisis Interaktif Miles & Huberman    (Rijali, 2019) yang  terdiri    dari  kondensasi  data,  penyajian data, dan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan teori collaborative process dalam  pengelolaan  objek  wisata Rammang-Rammang  hasil  yang  ditemukan berdasarkan indikator antara lain:
Face to face dialogue (Dialog Tatap Muka)
Pengelolaan  Objek  Wisata  Rammang- Rammang  dilaksanakan  melalui  dialog  secara langsung atau tatap muka yang terjalin dengan semua  pihak  atau  aktor  pada  setiap musyawarah.  Terlebih  dalam  musyawarah tersebut telah menghadirkan peran masyarakat didalamnya  baik  dalam  menyampaikan pendapat berupa saran dan sebagainya.
Hal  ini  seperti  menurut  wawancara dengan  sekretaris  pengelola  objek  wisata
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
untuk kegiatan ini telah melibatkan masyarakat, di mana bahwa:
“...Beberapa  masyarakat  telah terlibat  dalam  dialog  tatap  muka  yaitu musyawarah desa, dan mereka juga yang memberikan  informasi  tersebut  kepada orang  lain  ketika  tidak  mengikuti musyawarah  tersebut." (wawancara  16 Februari 2022)
Wawancara tersebut menunjukan bahwa keterlibatan  masyarakat  dalam  musyawarah yang  dilakukan  telah  melibatkan  beberapa orang  yang  kemudian  aktif  memberikan informasi kepada masyarakat lainnya.
Kemudian,  masyarakat  juga  yang  sudah terlibat  sebelumnya  dalam  dialog  tatap  muka tersebut  masih  memiliki  bebrapa  kekurangan dalam  keaktifan  dalam  hal  ini  masih  malu untuk menyatakan pendapat. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  salah  satu  masyarakat disana bahwa:
“...Kami  selalu  diajak  untuk kegiatan  tersebut  (dialog  tatap  muka) dan  ditanya  mengenai  keluhan  yang dialami  cuma  kami  masih  sering  takut dalam  menyampaikan  hal  tersebut” (wawancara 9 Februari 2022)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat dikatakan  dalam  dialog  tatap  muka  dalam pengelolaan  objek  wisata  Rammang-Ramang telah  melibatkan  pihak  lainnya  terutama masyarakat  setempat  namun  masih  belum optimal.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih kurangnya  kesadaran  beberapa  masyarakat dalam  berpartisipasi  yang  ditandai  dengan hanya  segilintir  masyarakat  yang  mengikuti
dan  masyarakat  lainnya  hanya  mengikut  dari hasil keputusan dialog tatap muka tersebut.
Trust building ( Membangun Kepercayaan)
Pada  indikator  ke  dua  ini  berdasarkan teori  yang  digunakan  kepercayaan  telah dibangun  dengan  beberapa  pihak  yang diadakan  kerja  sama  dalam  pemenuhan berbagai fasilitas.
Kerja  sama  tersebut  melahirkan berbagai  manfaat  yang  dirasakan  oleh masyarakat  dan  pihak  lainnya  yang  bekerja sama  dalam  membangun  pengelolaan  objek wisata  Rammang-Rammang  yang  lebih  baik lagi. Dalam hal tersebut peningkatan dari segi fasilitas  infrastruktur  yang  ada  pada  objek wisata Rammang-Rammang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan sekretaris pengelola objek wisata
menambahkan:
“...Bantuan  kerja  sama  dari  luar juga  sering  kami  terima  khususnya  dari pihak swasta...” (wawancara 16 Februari 2022)
Merujuk  wawancara  tersebut  dikatakan bahwa  salah  satu  pihak  yang  telah mengadakan  kerja  sama  dalam  pengelolaan objek wisata Rammang-Rammang ialah pihak swasta  dimana  dari  informasi  yang  didapat bahwa  bantuan  biasa  berupa  uang  atau material  dalam  peningkatan  objek  wisata tersebut sehingga dari interaksi tersebut terjadi kepercayaan satu sama lain.
Selanjutnya, dalam membangun
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
kepercayaan  pada  aspek  masyarakat  sendiri pihak  pengelolaan  setempat  memberikan kebebasan  dalam  membuka  usaha  dan mengelola sendiri namun tetap perlu surat izin usaha.  Di  mana  berdasarkan  hasil  wawancara dengan pedagang bahwa:
“...Untuk  pengelolaan  usaha  atau perekonomian masyarakat disini pemerintah  memberikan  kepercayaan untuk  mengelola  sendiri  karena  disini warga  asli  daerah  Desa  Rammang- Rammang.  Jadi  kami  yang  mengatur sendiri” (wawancara 9 februari 2022)
Lebih  lanjut  dalan  proses  membangun kepercayaan tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, salah satunya terdapat pihak yang tidak  diberi  kepercayaan.  Dimana  hasil observasi  yang  dilakukan  terdapat  pelaku usaha yang sudah lama menetap disana namun sering  tidak  diberi  kepercayaan  dalam  hal  ini menerima  saran  atau  kritikan  yang  diberikan sehingga dalam keterlibatan musyawarah tidak berpartisipasi.  Penjelasan  lanjut  dapat  dilihat sesuai  hasil  wawancara  dengan  pelaku  usaha yang menagatakan:
“saya  tidak  pernah  mengikuti perkembangan yang disampaikan, karena saya sudah tidak mau terlibat”...Hal  tersebut  karena  kalau  kita dianggap pendatang, maka jangan terlalu berharap berpartisipasi. Sehingga hal ini sulit  dalam  berkembang...”  (wawancara Februari 2022)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat dikatakan  dalam  membangun  kepercayaan untuk  pengelolaan  objek  wisata  Rammang-
Ramang  sudah  dilaksanakan  yang  dimana telah  melibatkan  berbagai  pihak  seperti masyarakat,  pihak  swasta  dan  perguruan tinggi. Namun dalam penerapannya khususnya di  masyarakat  masih  terdapat  beberapa  pihak yang  belum  sepenuhnya  diberi  kepercayaan seperti halnya untuk pendatang.
Commitment to process (Komitmen Proses)
Pada  tahap  ini,  komitmen  mulai terbangun  berdasarkan  kerja  sama  yang  telah dibangun  sebelumnya  dengan  berbagai  pihak dan melahirkan dampak positif yang dirasakan khususnya  pada  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah).  Bedasarkan  hasil  wawancara  dengan pemerintah daerah menambahkan:
“...PAD dari tahun 2018
mengalami  peningkatan  sebesar 50  juta, 2019 masih ada 10 juta yang didapatkan, 2020  sepertinya  masih  ada  6  juta,  dan 2021  tidak  ada  penerimaan  yang didapatkan  karena  pengelolaan  ditarik kembali...”  (wawancara  16  Februari 2022)
Dari  wawancara  diatas  menunjukan bahwa dengan kerja sama yang telah dibangun untuk  membangun  kepercayaan  memberikan komitmen  diberbagai  pihak  yang  melahirkan dampak  positif  salah  satunya  dari  segi pendapatan asli daerah
Selanjutnya,  dalam  aspek  masyarakat juga memberikan komitmen dengan mengadakan  relasi  dengan  beberapa  pihak dalam  pembangunan  fasilitas.  Bedasarkan hasil  wawancara  dengan  pemerintah  daerah bahwa:
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
“... masyarakat melalui komunitas, dilibatkan  secara  langsung  dengan membangun  relasi  dengan  beberapa instansi  untuk  membangun  fasilitas” (wawancara 16 Februari 2022) Lebih  lanjut,  komitmen  yang  dibangun juga  pemerintah  daerah  disana  dalam pengelolaan  objek  wisata  tersebut  dengan menggunakan dua strategi penting sesuai hasil wawancara dengan Pemdes bahwa:
“...biasanya  ada  beberapa  stasiun TV  yang  datang  untuk  meliput...dapat membantu  dalam  hal  promosi.  Jika  ada orang-orang penting maka akan difasilitasi secara gratis melalui pendampingan...” (wawancara 16 Februari 2022)
Dalam  proses  komitmen  ini  juga, beberapa sumbangan atau pembangun fasilitas banyak  terjadi.  Bedasarkan  hasil  wawancara dengan sekretaris pengelola bahwa:
“ada  dari  Bank  Indonesia,  dari angkasa  pura  yang  menyumbang  kapal, Pemda  paling  sering  membuat  jalan lingkar  di  kampung  Berua,  juga memperbaiki  parkiran  di  dermaga  dua, mesjid dari pusat...”
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat dikatakan  dalam  komitmen  yang  telah  ada proses  tersebut  dihasilkan  dari  kepercayaan yang  sebelumnya  dibentuk  dari  kerja  sama untuk  pengelolaan  objek  wisata  Rammang- Ramang.  Dimana  dari  informasi  diatas  sudah terlaksana  berbagai  hal  yang  mendatangkan dampak  positif  baik  dari  segi  peningkatan infrastruktur dan pendapatan disana. Meskipun demikian  komitme  dari  masyarakat  masih
pasif  sesuai  observasi  dan  wawancara  yang dilakukan.
Shared Understanding
(Pemahaman Bersama)
Bagian empat dalam proses objek wisata ini,  berbagai  pihak  yang  bekerja  sama  sudah terbangun  namun  masih  ada  beberapa kekurangan. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pelaku usaha, di dapati bahwa:
“...Sulit  dalam  mengembangkan karena  tidak  memiliki  konsep.  Desa wisata  harus  punya  konsep  karena konsepnya  punya  visi  misi  dan menciptakan  human  creative  di  suatu desa” (wawancara Februari 2022)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat dikatakan  dalam  pemahaman  bersama  dalam hal  pengelolaan  objek  wisata  Rammang- Ramang  belum  terlaksana  dengan  optimal karena  belum  adanya  konsep  terstruktur  arah pembangunan objek wisata tersebut.
Indermediate  Outcomes (Hasil  Jangka Menengah)
Terakhir,  dalam  proses  pengelolaan objek  wisata  ini,  hasil  atau  efek  yang  didapat mempengaruhi  dari  segi  eksistensi  dan pendapatan objek wisata ini seperti masyarakat. Hasil wawancara dengan sekretaris pengelola bahwa:
“...10  juta  hingga  60  juta  saat registrasi  setelah  pandemi  sedangkan sebelum  pandemi  12  juta  sampai  20 juta” (wawancara 16 Februari 2022)
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
Sedangkan  hasil  wawancara  dengan salah  satu  masyarakat  sebagai  pedagang bahwa:
“...kurang  lebih  sekarang  bisa dibilang 1 juta per bulan dan sebenarnya itupun  tidak  pasti.  Sedangkan  sebelum pandemi  memang  bisa  pendapatan  di atas  tersebut”  (wawancara  Februari 2022)
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan    dalam  hasil  jangka  menengah yang  didapatkan  untuk  pengelolaan  objek wisata  Rammang-Ramang  sudah  membawa beberapa  hal  positif  dalam  segi  pendapatan untuk  objek  wisata  dan  masyarakat  namun poin  penting  yang  perlu  diperhatikan  belum adanya grand design dan pembagian peran.

## PEMBAHASAN
Collaborative      Process Dalam Pengelolaan      Objek      Wisata      Ramang- Ramang Kabupaten Maros (Ansell & Gash, 2008) dalam teorinya collaborative Governance menjelaskan terkait komponen dalam proses kolaborasi
( collaborative  process) yang  terdiri  dari  (1) Dialog  tatap  muka,  (2)  Membangun kepercayaan,  (3)  Komitmen,  (4)  Pemahaman bersama, dan (5) Hasil jangka menengah. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.
Face  To  Face  Dialogue (Dialog  Tatap Muka)
Pertemuan    tatap    muka    pengelolaan objek    wisata    Rammang-Rammang  sudah
melibatkan  beberapa  pihak,  meski  belum dilakukan  secara  rutin.  Dalam  pengelolaan objek  wisata  Rammang-Rammang  forum tatap  muka  hanya  bersifat  formalitas  yaitu melalui  Musrenbang.  Sementara,  pertemuan lainnya  hanya  dilakukan  secara  insindentil jika  ada  hal  yang  perlu  dibicarakan  bersama antara  Pemerintah  Desa  Salenrang,  pihak pengelola, dan masyarakat. Keterlibatan pihak masyarakat sendiri, hanya melibatkan beberapa  orang,  mereka  juga  terkadang diundang  di  forum  rapat  kelurahan  untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dan biasanya  juga  hanya  diwakili  oleh  Kak  Iwan Dento.  Akan  tetapi,  masih  ditemukan masyarakat  yang  tidak  mau  menyampaikan pendapat    atau  aspirasinya.  Sedangkan keterlibatan  swasta,  seperti  Angkasa  Pura, pihak  Bank  Indonesia,  atau  CSR (Corporate
Social
Responsbility) , hanya sebatas komunikasi dua arah dengan pengelola wisata yang berbasis proposal ajuan atau kerjasama.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka perlu peningkatan dalam pengadaan musyawarah  yang  melibatkan  semua  aktor sebagaimana  hal  ini  menjadi  poin  penting sesuai  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di mana desa tidak ada lagi dianggap sebagai lokasi  pembangunan  tetapi  sebagai  lokasi pembangunan  untuk  kesejahteraan  jiwa masyarakat  lokal  diuntungkan  dari    prakarsa diri  masyarakat,  hak  asal  usul,  adat  istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
Dalam konteks collaborative
governance ,  pendekatan    top-down  membuat kebijakan  menjadi  arena  konflik  sebab konsensus  antara  pemerintah  dan  masyarakat tidak  tercipta.  Kosongnya  ruang  deliberasi politik membuat kebijakan mendapat resistensi  kuat  dari  publik.  Publik  sebagai penerima  kebijakan  tidak  memperoleh  ruang partisipasi  yang  ideal  sehingga  merasa kepentinganya  tidak  terakomodasi  (Hadi,  et al, 2020)
Hal  ini  menjadi  penting  sesuai  dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh (Sudirman,  et  al.  2020)  bahwa  Musyawarah dilaksanakan  untuk  mengkaji  berbagai persoalan  yang  muncul  ditengah-tengah masyarakat  terkait  pengelolaan  dana  Desa mulai  dari  musyawarah  tingkat  dusun (Musdus) kemudian ditingkat Desa (Musdes). Jika pun terjadi berbagai masalah hal tersebut memangah  suatu  kewajaran.  Hal  ini  sejalan dengan pandangan Ansell et al., (2020) bahwa dalam  bermusywarah  mungkin  kita  mungkin mengandung  banyak    perbedaan  pendapat, tetapi biasanya melibatkan dialog  konstruktif, sehingga berupaya  menyelaraskan  perspektif dan  kepentingan  peserta,  dan  memfasilitasi pemecahan masalah umum secara bersama.
Trust Building (Membangun Kepercayaan)
Kepercayaan  merupakan  faktor  penting dalam  keberhasilan  suatu  proses  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Sebagaimana
Maulana,  (2020)  mengatakan  kepercayaan merupakan  basis  pengaruh  yang  terdiri  dari ikatan  emosional,  perhatian  dan  kepedulian yang  tulus diinvestasikan  untuk kesejahteraan bersama. Kepercayaan berbasis
kognisi  berdasarkan  pada  rasionalitas ekonomi  untuk  menghasilkan  alasan  rasional untuk membangun kepercayaan.
Dalam membangun kepercayaan, kerjasama  antara  berbagai  pihak  dalam pengelolaan  objek  wisata  menjadi  hal  yang penting  untuk  menghasilkan  kesepakatan agar  terbangunnya  kepercayaan  satu  sama lain.  Hal  ini  bisa  dilihat  bagaimana  pihak pengelola  cenderung  percaya  kepada  pihak swasta  karena  berbasis    bantuan    langsung seperti    terlibat    lebih    banyak    dalam penyediaan  fasilitas.  BumDes  juga  dapat melakukan usaha contohnya pada dermaga 2 (dua)  yakni  penjualan  air.  Pihak masyarakat sendiri  juga  mendapat  keuntungan  yaitu dapat  mendirikan  dan  mengelola  usahanya sendiri  tanpa  perlu  pembagian  keuntungan tetapi tetap membutuhkan surat izin.    Pihak perguruan  tinggi  misalnya  Universitas Hasanuddin  diberikan  kepercayaan  dalam penyuluhan hukum.
Meskipun  demikian,  dalam  penerapan proses  membangun  kepercayaan  ini,  terdapat beberapa  pihak  yang  bisa  dikatakan  kurang mendapat    kepercayaan.  Salah  satunya  ialah pelaku usaha, yang mana Ia mengatakan tidak pernah diundang bahkan sudah tidak mau ikut
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
campur  dalam  pengelolaan  objek  wisata tersebut  dengan  alasan  dianggap  pendatang sehingga  tidak  bisa  berharap  lebih  dalam memberikan  saran/masukkan.  Sehingga  Ia menganggap  bahwa  objek  wisata  ini  akan sulit  jika  ide-ide  hanya  ada    disegelintir orang  saja.    Selain  itu,  pemerintah  desa sendiri belum jelas perannya, misalnya terkait pembayaran retribusi.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat mempengaruhi kesejahtraan desa atau masyarakat  setempat.  Hal  ini  sesuai  dengan UU  Desa    Nomor  6  Tahun  2014  yang menyatakan  bahwa  desa  adalah  kesatuan masyarakat    hukum  dengan  batas  wilayah,
kekuasaan mengatur dan mengurus penyelenggaraan suatu pemerintahan,
pembangunan dan  pemerintahan daerah. Oleh karena itu sesuai pendapat  (Crish Ansell dan Gash,  2008).  Kepercayaan  yang  dirasakan dari  peserta  dapat mempengaruhi  komitmen mereka  terhadap  proses  kolaboratif,  yang pada  gilirannya  memiliki    dampak  pada penciptaan keluaran dan hasil.
Commitment to process (Komitmen

## Bersama)
Kepercayaan  yang  telah  dibangun sebelumnya  memberikan  komitmen  kepada pemerintah  desa  karena  manfaat  yang dirasakan  dengan  adanya  kerja  sama   dalam pengelolaan    objek    wisata    Rammang- Rammang    yakni    kontribusi  dalam Pendapatan  Asli  Daerah.  Di  mana  PAD
terbanyak  didapatkan  pada  tahun  2018 sekitar  50  juta,  2019  masih  ada  10  juta yang  didapat,  2020  sekitar  6  juta, sedangkan    2021    tidak    ada    penerimaan yang  didapatkan  karena  pengelolaan ditarik kembali   untuk    sementara    waktu.  Hal di atas secara singkat menggambarkan
Stakeholder yang terlibat mesti mematuhi dan melaksanakan  seluruh  hasil  musyawarah sebagai bentuk komitmen walaupun
keputusan tersebut harus melibatkan
stakeholder  yang  berbeda  pemahaman  dan pandangan.
Komitmen memerlukan kepercayaan  agar  tanggung  jawab  masing- masing  stakeholder  dapat  dijalankan  dengan baik (Fauzi & Rahayu, 2019).
Lebih  lanjut,      bentuk      keterlibatan masyarakat    juga    berpengaruh    besar    di mana  pada  awalnya  pemerintah  desa hanya memberikan  dukungan  kepada  masyarakat, kemudian  masyarakat  melalui  komunitas dilibatkan secara langsung dalam membangun relasi  dengan  beberapa  instansi  untuk membangun  fasilitas  yang  mendukung.  Akan tetapi  masyarakat  disini  masih  pasif  dalam memberikan masukkan atau saran.
Bentuk  komitmen  lainnya,  dalam pengelolaan  objek  wisata  tersebut  ialah bekerjasama  dengan  beberapa  stasiun  televisi yang  meliput  untuk  membantu  melakukan promosi  ke  publik.  Strategi  lainnya  juga melalui  tokoh  penting  atau  terkenal  maka akan dilakukan pendampingan atau
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
pendekatan  dengan  harapan  akan  membantu melakukan  promosi  atau  mengajak  kenalan mereka  seperti  dengan  hadirnya  Sandiaga Uno yang juga merupakan Menteri Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif  Indonesia  beberapa waktu lalu, di mana kedatangannya memberikan  dampak  positif  dengan  adanya jaringan  komunikasi  yang  lebih  baik.  Selain itu,  dari  pemerintah  daerah  juga  sering membuat  jalan  lingkar    di  kampung  Berua, dan  memperbaiki  parkiran  di  dermaga  (2) dua.  Sedangkan  dari  pihak  Bank  Indonesia memberikan  komitmen  dengan pembangunan Mushollah  dan  toilet  umum.  Pihak  swasta seperti  Angkasa  Pura  memberikan  kontribusi menyumbang kapal.
Dengan  demikian  pada  hasil  komitmen bersama ini telah melahirkan hal positif yang dirasakan  sesuai  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  (Islamy  &  Andriani    2022) bahwa  Komitmen  antara  Pemerintah  Desa dengan  masyarakat  dilihat  pada  hasil keputusan musayawarah, di mana pemerintah berkomitmen  untuk  melaksanakan  apa  yang telah menjadi keputusan bersama. Masyarakat juga melakukan apa yang telah diputuskan.
Shared Understanding (Pemahaman
Bersama)
Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  dan pihak-pihak collaborative (komunitas  anak sungai,    CSR (Corporate    Social Responsbility) dalam  hal    ini    pihak Angkasa  Pura, Bank  Indonesia,  dan
masyarakat) sudah memiliki kepercayaan dan komitmen.  Akan  tetapi,  pada  tahap  ini khususnya pemahaman bersama terkait grand desain  wisata  dan  pengelolaan  pendapatan belum  ada.  Selain  itu,  peran  dari  berbagai pihak  juga  belum  diatur  dalam  petunjuk teknis.
Sehingga  hal  di  atas  terjadi  karena kurang  sejalan  dengan  penyampaian  Yulianti et  al.,  (2017)  yang  menekankan  bahwa organisasi  harus  melakukan Knowledge Sharing agar  menciptakan  inovasi  serta kreativitas.  Berbagi  pengetahuan  dapat dilakukan  melalui  aktivitas  pribadi  seperti memberikan  ide,  pengalaman  saran-saran, keterampilan,  dan  informasi,  kepada  anggota tim lain dalam suatu organisasi.
Merujuk  pada  pendapat  Senge  bahwa pembentukan  visi  bersama  sebagai  langkah awal  dalam  pengelolaan  kolaboratif  dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap visi pribadi , yang kemudian diformalkan menjadi sebuah  visi  bersama  ketiga  pilar governance.
Lebih lanjut Membangun visi dan misi secara bersama-  sama  dapat  menggerakkan  orang sebagai  pribadi  atau bagian  dari  massa  untuk mengenal  dan  mengetahui  dirinya  sebagai bagian  dari  kelompok  (Islamy  &  Andriani,
2022)
Indermediate  Outcomes (Hasil  Jangka

## Menengah)
Kolaborasi  terjadi  ketika  tujuan  dan manfaat kolaborasi adalah uang nyata dan ada
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
kemungkinan besar bahwa " small win s”  akan diperoleh dari jaringan kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008).
Dalam  hal  ini  keberhasilan  kolaborasi di  nilai  jika  ada  pihak  yang  terlibat.  Hal yang  kemudian  menjadi  keberhasilan  dari hasil jangka menengah ialah terkait pembangunan  infrastruktur  yang  didominasi oleh pihak CSR ( Corporate Social
Responsbility) dan  bantuan  pihak  swasta.  Di mana  jika  tidak  ada  kolaborasi,  pihak masyarakat  dan  dana  desa  yang  memiliki peran  penting  dalam  membangun  dermaga dan infrastruktur lainnya. Bentuk keberhasilan lainnya  yaitu  dari  segi  promosi  pada  media cetak dan online yang dipublikasikan (Batory,
& Svensson, 2019).
Selain  itu,  masyarakat  juga  mendapat keuntungan  dari  segi  pendapatan  meski  saat ini  sedang  mengalami  penurunan  akibat pendemi.  Hal  ini  sesuai  dikatakan  oleh  salah satu  pedagang    bahwa  pendapatan  seminggu kurang  lebih  Rp.1.000.000.00    sebelum pendemi    dan    saat    pendemi    mengalami penurunan  bahkan    bisa    tidak    ada    sama sekali.    Sementara,    pendapatan    pemerintah desa  berkisar  Rp.6.000.000-Rp.10.000.000 (registrasi) saat pendemi. Hal itu menunjukkan  penurunan,  di  mana  sebelum pendemi  pendapatan  berada  pada  angka Rp.12.000.000  -  Rp.20.000.000.  Selain  itu, kelestarian lingkungan juga menjadi hal yang haru  diperhatikan.  Sedangkan,  keterlibatan
pihak Komunitas  anak  sungai  yang  kreatif dan    terbuka    membawa    pengaruh    positif yakni  menarik  media  luar  untuk  berkunjung ke sana.
Berdasarkan  hal  di  atas  secara  umum terjadi Small  Wins di  mana  merupakan harapan  jangka  pendek  yang  harus  dipenuhi. Hal  ini  sangat  penting  dalam  kerjasama, karena mendorong kolaborator untuk mencapai tujuan mereka dan berinovasi.

## KESIMPULAN
Collaborative Process dalam pengelolaan objek Wisata Rammang- Rammang  Kabupaten    Maros    belum   terlalu berjalan    baik.    Hal    tersebut    dapat    dilihat dari  dialog  tatap  muka  yang  dilaksanakan belum  berjalan  teratur  karena  tidak  adanya jadwal  rutin  dan  masih  bersifat  insindentil. Kedua, dalam tahap membangun kepercayaan dapat dikatakan belum terbangun dengan  baik,  karena  salah  satu  aktor  yakni pelaku  usaha  masih  belum  dipercayai sepenuhnya  dalam  menjalankan  perannya.. Ketiga,  komitmen    proses  masih    belum terbangun  kuat  karena    pihak    masyarakat yang  masih masif dalam memberikan inovasi atau  masukkan.  Keempat,  pemahaman bersama belum  juga  terbangun  karena  belum adanya  grand  desain  wisata  dan  pengelolaan pendapatan.  Terakhir,  hasil  jangka  menengah tidak  sepenuhnya  tercapai  karena  tidak  ada grand design dan pembagian peran.
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
Adapun  solusi  yang  direkomendasikan dari  berbagai  masalah  yang  ada  sesuai indikator  yang  telah  dijelaskan.  Pertama, dalam  dialog  tatap  muka  bisa  dibuat  jadwal rutin  agar  lebih  mudah  dalam  mengevaluasi kerjasama  yang  dilakukan    secara    terukur. Kemudian,  dalam  membangun  kepercayaan pemerintah  desa  maupun  pengelola  desa dengan  pihak  lainnya  dapat  lebih  transparan tanpa  membeda-bedakan  pihak  manapun. Lalu,  dalam  membangun  komitmen,    peran masyarakat    dapat    lebih    ditingkatkan    lagi meskipun  hanya sebatas saran atau masukkan sebagai  bentuk  kontribusi  untuk  kemajuan objek wisata ini. Sedangkan dalam pemahaman  bersama  dapat  merumuskan konsep pembangunan objek wisata ini dengan terarah  dan  terperinci  yang  melibatkan berbagai  pihak  melalui  forum  tatap  muka sebelumnya.

## REFERENSI
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative governance  in  theory  and  practice.
Journal of Public Administration
Research  and  Theory , 18 (4),  543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Ansell,  C.,  Doberstein,  C.,  Henderson,  H., Siddiki,  S.,  &  ‘t  Hart,  P.  (2020). Understanding  inclusion  in  collaborative governance:  a  mixed  methods  approach.
Policy and society , 39 (4), 570-591. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1
785726
Avoyan, E., van Tatenhove, J., & Toonen, H.
(2017). The performance of the Black Sea
Commission as a collaborative
governance  regime. Marine  Policy , 81 ,
285-292.
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.04. 006
Basadur,  M.,  Pringle,  P.,  Speranzini,  G.,  & Bacot, M. (2000). Collaborative Problem Solving  Through  Creativity  in  Problem Definition: Expanding the Pie. Creativity and  Innovation  Management , 9 (1),  54–
75.
https://doi.org/10.1111/1467-8691.00157
Batory, A., & Svensson, S. (2019). The fuzzy concept  of  collaborative  governance:  A systematic  review  of  the  state  of  the  art. Central  European  Journal  of  Public Policy , 13 (2), 28-39.
https://doi.org/10.2478/cejpp-2019-0008
Booher, D. E., & Innes, J. E. (2002). Network Power in Collaborative Planning. Journal of  Planning  Education  and  Research , 21 (3), 221–236. https://doi.org/10.1177/0739456X020210 0301 Cordery,  C.,  Baskerville,  R.,  &  Porter,  B. (2010). Control or collaboration?: Contrasting  accountability  relationships in  the  primary  health sector. Accounting, Auditing  and  Accountability  Journal ,
23 (6), 793–813. https://doi.org/10.1108/09513571011065
880
Dewi,  M.  H.  U.  (2013).  Pengembangan  desa wisata  berbasis  partisipasi  masyarakat lokal  di  Desa  Wisata  Jatiluwih  Tabanan, Bali. Jurnal Kawistara , 3 (2) 117-126. https://doi.org/10.22146/kawistara.3976
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
Djabbari,  M.  H.,  Alwi,  A.,  &  Thamrin,  S.  H. (2021).  Implementasi  Public  Private Partnership dalam Pengembangan
Pariwisata  di  Kabupaten  Toraja  Utara. JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  & Pelayanan Publik) , 7(1), 1-13.
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakp
p/article/view/13203
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.
(2012).  An  integrative  framework  for collaborative  governance. Journal  of public  administration  research  and theory , 22 (1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011 Fanani,  A.  F.,  &  Ibrahim,  S.  (2018). Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa: Studi pada Implementasi  Undang-undang  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa  di  Kabupaten
Sidoarjo. DIALEKTIKA: Jurnal  Ekonomi Dan Ilmu Sosial , 3 (2), 1-18. https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.1 48
Fauzi,  A.  R.,  &  Rahayu,  A.  Y.  S.  (2019).
Collaborative  Governance  Penanganan HIV  AIDS  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Sawala J. Adm. Negara , 7 (1), 1-11. https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.887
Hadi,  K.,  Asworo,  L.,  &  Taqwa,  I.  (2020).
Inovasi  Dialogis:  Menuju  Transformasi Pelayanan  Publik  Yang  Partisipatif (Kajian Sistem  Pelayanan  Malang
Online). Journal of Government and Civil
Society , 4 (1), 115-129. http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438
Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L.
R.  (2017).  The  Penta  Helix  Model  of Innovation in Oman: An HEI Perspective.
Interdisciplinary  Journal  of  Information,
Knowledge,  and  Management ,  12,  159– 172. https://doi.org/10.28945/3735
Hartman, C. L., Hofman, P. S., & Stafford, E. R.  (2002).  Environmental  Collaboration.
In Partnership  and  Leadership (pp.  21- 40). Springer, Dordrecht.
Head,  B.  W.,  &  Alford,  J.  (2015).  Wicked Problems:  Implications  for  Public  Policy and  Management. Administration  and Society , 47 (6), 711–739. https://doi.org/10.1177/00953997134816 01 Hermawan, H. (2016). Dampak
pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap  ekonomi  masyarakat  lokal.
Jurnal Pariwisata , 3 (2), 105-117.
https://doi.org/10.31294/par.v3i2.1383
Ikeanyibe, O. M. (2016). Uniformity in Local Government  System  and  the Governance Model  in  Nigeria. Journal  of  Asian  and
African Studies , 53(1), 147–161. https://doi.org/10.1177/00219096166661 05
Islamy,  L.  O.,  &  Andriani,  R.  .  (2022). Collaborative  Governance  Process  Of
Village  Fund  Management. Jurnal
Administrasi  Negara , 28 (1),  1–23. https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1678
Klijin,  E.  H.,  &  Koppenjan,  J.  F.  M.  (2000).
Public Management and Policy Networks : The Theoritical Foundation of the  Network  Approach  to  Governance.
Academia , 2 (2), 135–158.
https://doi.org/10.1080/14719030000000 007
Maulana,  R.  Y.  (2020).  Collaborative Governance  in  the  Implementation  of  E
Government-Based Public Services
Naylawati Bachtiar dan Saddam Husain Tamrin dan Rizal Pauzi dan Ahmad Dyandi Prilasandi dan Muhammad Rafliansyah / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 340 – 364
Inclusion  in  Jambi  Province,  Indonesia. Journal  of  Governance ,  5(1),  91–104. https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7317
O’Doherty,  K.,  Gauvin,  F.  P.,  Grogan,  C.,  & Friedman,  W.  (2012).  Implementing  a public  deliberative  forum. Hastings Center Report , 42 (2), 20–23.
https://doi.org/10.1002/hast.28
O’Leary,  T.  J.,  Slutsky,  J.  R.,  &  Bernard,  M. A.  (2010).  Comparative  Effectiveness Research  Priorities  at  Federal  Agencies :
The  View  from  the  Department  of Veterans  Affairs,  National  Institute  on Aging,  and  Agency  for  Healthcare Research  and  Quality. Journal  of  the American  Geriatrics  Society , 58 (6), 1187–1192. https://doi.org/10.1111/j.1532- 5415.2010.02939.x
Rentandatu,  B.,  Alwi,  A.,  &  Djabbari,  M.  H. (2021). Local Community-based Tourism in  The  Frame  Institutional  Theory. JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  & Pelayanan Publik) , 112-130.
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakp p/article/view/18564
Rijali,  A.  (2019).  Analisis  Data  Kualitatif.
Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 17(33), 81-95. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i3 3.2374
Robertson, P. J., & Choi, T. (2010). Ecological Governance : Organizing Principles for an Emerging  Era. Public  Administration Review , 1 (1), 90–99.
https://doi.org/10.1111/j.1540-
6210.2010.02250.x Rogers, Y.,  &  Lindley, S.  (2004).
Collaborating around vertical and
horizontal  large  interactive  displays: Which  way  is  best? Interacting  with
Computers , 16 (6), 1133–1152. https://doi.org/10.1016/j.intcom.2004.07. 008 Scott, T. (2015). Does collaboration make any difference? Linking collaborative
governance  to  environmental  outcomes.
Journal of Policy Analysis and
Management , 34 (3), 537-566. https://doi.org/10.1002/pam.21836
Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A.  (2020).  Collaborative  Governance
Dalam  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian  Sustainable  Development Goals  (Sdgs). Jurnal  Neo  Societal;  Vol ,
5 (4), 381-394. http://dx.doi.org/10.52423/jns.v5i4.14500
Tongkotow,  N.  F.,  Waworundeng,  W.,  &
Kimbal, A. (2021). Collaborative Governance  Dalam  Pengelolaan  Wisata Pantai Lakban di Kecamatan
Ratatotok. GOVERNANCE , 1 (1), 1-11. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/go vernance/article/view/33717
Ulibarri,  N.,  &  Scott,  T.  A.  (2017).  Linking network structure to collaborative governance. Journal of Public
Administration  Research  and  Theory ,
27 (1), 163-181.
https://doi.org/10.1093/jopart/muw041
Waardenburg,  M.,  Groenleer, M.,  de  Jong,  J., &  Keijser,  B.  (2020).  Paradoxes  of collaborative  governance:  investigating the  real-life  dynamics  of  multi-agency collaborations using a quasi-experimental action-research approach.
Public
Management  Review , 22 (3),  386–407.
https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1 599056
Yahya  H.,  &  Sudarmo.  (2022).  Collaborative Governance  dalam  Program  “EPPSON” Sebagai  Perwujudan  Smart  City  di  Kota Surakarta. Jurnal  Mahasiswa  Wacana Publik , 2 (1), 239–253.
https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63278
Yuliarti,  M.  S.,  Hastjarjo,  S.,  &  Anggreni,  L. S.  (2017,  November).  Smart  City  and
Diffusion of Innovations Process: Communicating  “Solo  Destination”  as IoT  Implementation  of  Smart  City  in Surakarta. In 3rd International Conference on Transformation in
Communications 2017 (IcoTiC 2017) (pp. 365-369). Atlantis Press.