## MODEL PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
Jumiati, S.H.,M.H. Kejaksaan Negeri Sragen email: jumiatish60@gmail.com
Abstrak
S aat ini , upaya penegakan hukum terhadap korban perdagangan orang hanya terfokus pada upaya pencegahan . Bahkan , Pemerintah telah berhasil mengurangi tingkat perdagangan manusia . Namun masalah bentuk hukum yang menekankan pada perlindungan korban tidak mendapatkan banyak perhatian. Dengan kata lain, belum ada upaya yang komprehensif dalam perlindungan hukum melalui proses pemulihan dan ganti rugi bagi korban . Penelitian ini berusaha untuk menentukan 1) bagaimana posisi korban perdagangan orang dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia. 2 ) Bagaimana model ideal perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Teknik analisis data adalah untuk menafsirkan dan menilai data (kebijakan negara dan sumber-sumber lain). Studi ini menyatakan bahwa posisi korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih ditempatkan pada posisi yang tidak sebanding dengan pelaku kriminalnya. Perhatian dari sistem pidana masih terlalu fokus pada pelaku kriminal daripada terhadap korbannya. Selain perlindungan model korban perdagangan manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak komprehensif , sehingga sedikit kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka. Meski telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 , kesempatan mereka untuk mendapatkan haknya masih sangat kecil
Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Korban , Perdagangan Manusia , Kompensasi, Restitusi , Rehabilitasi
Abstract
U p today, the enforcement effort against victims of trafficking in person only focuses on prevention efforts. In fact, the government has managed to reduce the level of human trafficking. However, the problems, the form of law that emphasizes on the protection of  the  victim does  not  get  much  attention.   In  other  words,  there  has  been  no comprehensive effort in the legal protection through the recovery process and redress for victims. This study sought to determine 1) how the position of victim of trafficking in person in the Indonesian Criminal Justice system. 2) How the ideal model of legal protection for victims of trafficking in person. This research includes normative research, the approach used is statute approach. The technique of data analysis is to interpret and assess the data (state policy and other sources). This study states that the position of victims of human trafficking in the criminal justice system in Indonesia is still placed in a position that is not comparable to theoffender. Attention of the criminal system is still too focused on criminal offenders than victims  In addition the model protection of human trafficking victims in the criminal legal system in Indonesia is not comprehensive,  resulting less opportunity for victims to get their rights. Although it has been guaranteed by Law No. 21 of 2007, their chance to get the rightis still very small.
Keywords: legal  protection  of  victims,  trafficking  in  persons,  compensation,  restitution, rehabilitation
Pendahuluan Indonesia termasuk  Negara  yang masih lemah dalam penanganan kasus trafficking in person . Berdasar data yang didapatkan dari UNHCR pada tahun 2011, Indonesia digolongkan pada Negara Tier-2 meningkat dari 2002 yang masih menduduki peringkat Tier-3.  Negara dengan peringkat tier-3 berarti Negara yang tidak memiliki minimal standard dan kebijakan untuk mencegah terjadinya trafficking  in  person . Sementara peringkat tier-2 berarti Negara telah memiliki standard dan kebijakan minimal sebagai pencegah perdagangan orang. Peningkatan perhatian Pemerintah Indonesia atas kasus-kasus perdagangan orang dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia dalam Tier-2. Berdasarkan Annual Trafficking in Person Report dari US Departement of State pada periode juni 2007. Annual Trafficking in Person Report 2007 menyatakan: 1
The Government of Indonesia does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. In April 2007, Indonesia’s president signed into law a comprehensive anti-trafficking bill that provides law enforcement authorities the power to investigate all forms of trafficking. The anti- trafficking law provides a powerful tool in efforts to prosecute and convict traffickers and have them face stiff prison sentences and fines. Success will depend on the political will of senior law enforcement officials to use the law and on the quick drafting of the law’s implementing  regulations.  The  new  law  incorporates  all  major  elements  suggested  by civil society and the international community, including definitions of debt bondage, labor exploitation, sexual exploitation, and transnational and internal trafficking.
Meskipun perhatian Pemerintah dalam penanganan perdagangan orang semakin meningkat, namun masih terdapat persoalan hukum yang menjadikan penanganan kejahatan ini tidak maksimal.
Data dari Abijhit Dasgupta, menyinggung masih lemahnya penanganan hukum bagi kejahatan perdagangan orang, meskipun dari 2006 hingga 2010 menunjukkan jumlah kasus ini semakin berkurang, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. 2
Tahun Kasus yang Dilaporkan Kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Prosesntase Penanganan Kasus 2006 129 120 93.02% 2007 240 90 37.5% 2008 88 67 76.1% 2009 55 23 41.8% 2010 412 358 86.8%
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  penanganan  kasus  trafficking  tidak  pernah mendekati angka tuntas, bahkan pasang surut. Persentase penanganan kasus paling tinggi adalah pada tahun 2006 sementara persentase paling rendah pada tahun 2007. Namun, kasus yang dilaporkan paling banyak justru terjadi pada tahun 2010 dengan 412 kasus. Dari fakta ini, dapat ditarik suatu permasalahan bahwa masih ada indikasi lemahnya penanganan hukum terhadap kasus trafficking jika dilihat dari persentase penanganan kasus. Hal itu menunjukkan masih lemahnya Negara dalam melindungi hak asasi manusia.
1 www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf, U.S. Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report (2001), hal.12. Diakses tanggal 12 April 2013
2 Abhijit Dasgupta, 2007,  An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam  When They Were Sold Chapter II.
Sementara HAM merupakan suatu nilai universal yang telah terkodifikasi baik melalui konvensi internasional “The Declaration of Human Right” maupun konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap umat manusia berhak untuk hidup, memiliki hak untuk bebas dari perhambaan (servitude) dan bebas dari perbudakan (slavery).
Setelah melihat bahwa Negara terbukti masih lemah dalam penanganan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang, maka kemungkinan besar yang terjadi, menjadi latar belakang dari penelitian ini, adalah Negara tidak optimal atau bahkan gagal dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan perdagangan orang. Argumentasinya sebagai berikut:
Pertama, Negara masih belum mampu mencegah warga negaranya menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Itu berarti lemahnya dalam perlindungan hukum, senada dengan Barda Nawawi Arief yang menyatakan perlindungan hukum berarti “untuk tidak menjadikan korban tindak pidana” yang berarti memberikan perlindungan berupa pencegahan atas tindak pidana. 3 Kedua, hukum yang ada kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Ketiadaan efek jera akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan jauh dari kepuasan  terkait penegakan hukum bagi korban kejahatan.
Ketiga, meskipun telah melahirkan kebijakan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, negara belum memiliki sistem yang komprehensip akan kaitannya dengan perlindungan atas hak-hak korban tindak kejahatan perdagangan orang.
Perlindungan korban kejahatan trafficking sebenarnya bukan hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban trafficking untuk mendapatkan pemulihan keadaan layaknya sebelum kejahatan dilakukan. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan trafficking . 4 Namun hingga sekarang, perlindungan terhadap korban kejahatan lebih difokuskan kepada kepentingan pembuktian sebagai (saksi) sebuah kejahatan, untuk terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi.
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Berangkat dari pemahaman bahwa korban adalah pihak yang paling dirugikan, mereka seharusnya mendapat jaminan dari Negara melalui perwujudan ganti rugi baik materiil maupun rehabilitasi. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu maupun kolektif baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah. 5
Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan berupaya membahas Bagaimana tawaran model perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang (trafficking) ? Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif dan bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban kejahatan perdagangan orang. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). 6 Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (library research). Setelah itu data dianalisis dengan cara sebagai berikut.
3 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana, 2007, Hal.61. 24
4 Didik, M. Arief Masyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita” , Bandung: FH UNPAD, dalam Stefen Schafer, Ed., 1968, The Victim and Criminal , New York:Random House, hal. 112.
5 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 129.
6 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia, hal: 310.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Model Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang
Setelah dianalisis tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban perdagangan orang, pada bagian ini penulis akan mencoba memberikan alternatif  model perlindungan hukum yang diberikan, agar tercapai asas keadilan dan manfaat bagi korban perdagangan orang. a.  Pemenuhan Hak Materiil
Hak seperti ini dapat diberikan  berupa pergantian dalam bentuk materi misalnya; 1) Berupa dana talangan yang diberikan kepada korban setelah ada keputusan tetap dari pengadilan. Model ini akan memposisikan penegak hukum bukan hanya bertindak sebagai eksekutor tetapi sekaligus bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan hak restitusi korban terhadap pelaku; dan 2) Apabila pada model pertama terdapat kendala maupun hambatan berupa ketidakmampuan pelaku untuk memberikan hak kompensasi dan restitusi pada korban, maka penegak hukum dapat menegosiasikan pembayaran dengan sistem pemberian hak kompensasi dan restitusi pada korban secara berkala (melalui cicilan/angsuran).
b.  Aturan Perundang-undangan Ketersediaan payung hukum beserta aturan pelaksana dalam memberikan dan memfasilitasi korban perdagangan orang untuk mendapatkan hak-haknya merupakan hal yang sangat mendesak.
Terdapat beberapa persoalan yang terkait tentang payung hukum dalam upaya pemberian hak korban perdagangan orang, diantaranya: 1) Ketidaktersediaan hak kompensasi dalam aturan perundang-undangan; 2) Ketiadaan aturan pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sehingga menyebabkan gagal didapatkan oleh korban karena penegak hukum “kesulitan” dalam melaksanakan putusan pengadilan. Bahkan dalam konteks pengajuan restitusi-pun sering mengalami kendala/ hambatan akibat dari persoalan administrasi.
Model pemberian restitusi hendaknya disertai aturan pelaksanaan. Atau jika tidak, perlu dibuatkan pedoman pelaksanaan bagi penyidikan dan penuntutan, seperti tata cara pengajuan restitusi dan penetapan nilai kerugian. Di samping itu perlu juga memuat pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap putusan restitusi agar benar-benar dapat diberikan. Dengan begitu, aparat penegak hukum memiliki pedoman tentang apa yang akan dilakukan agar korban mampu mendapatkan hak restitusinya. Selain itu, aturan atau pedoman pelaksanaan memuat kewenangan penegak hukum untuk menyita asset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku sepanjang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya dari tahap penyidikan untuk mencegah tidak terlaksananya pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban.
Pidana pengganti bagi pelaku selama ini dijadikan sebagai jawaban atas kendala karena ketidakmampuan pelaku dalam membayarkan restitusinya-pun sangatlah ringan. Oleh sebab itu pidana pengganti yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Cara penyesuaian ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara pendapatan yang mampu diperolehnya dalam masa pidana dengan tuntutan besar restitusinya. c.  Struktur dan Infrastruktur Ketersediaan struktur (dalam bentuk lembaga/badan) dan Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam proses penanganan, putusan hingga eksekusi atas putusan. Hal ini dianggap penting karena;
1) Ketersediaan Rumah Tahanan (RUTAN) yang memiliki fasilitas pelatihan sekaligus mampu mendistribusikan karya yang dihasilkan oleh terpidana (khususnya terpidana perdagangan orang).  Agar selama terpidana di dalam RUTAN memiliki keahlian sekaligus pemasukan financial .  Aktifitas  ini  akan  sangat  membantu  pelaku trafficking untuk dapat memiliki kemampuan dalam melakukan pemenuhan pemberian hak kompensasi dan restitusi bagi korban selama pelaku berada di RUTAN.
2) Menciptakan satuaan kerja (dapat berupa badan atau lembaga) yang fokus mengatasi persoalan-persoalan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pendanaannya dapat diupayakan
dari Founding atau CSR yang aksesnya disediakan oleh Negara.
Satuan kerja seperti Gugus Tugas Nasional Pencegahan (GTNP) dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini ada, hendaknya diupayakan keberadaannya secara merata di seluruh Indonesia.
Satuan kerja ini tidak harus dijalankan oleh Negara, namun peran Negara lebih memposisikan diri sebagai inisiator. Agar semua pihak dapat merespon tindak tindak pidana perdagangan orang dengan cepat. Karena selama ini yang terjadi adalah, korban (pada daerah-daerah terpencil/jauh dari pusat pemerintahan) tidak mendapatkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam memberikan hak rehabilitasi.
Dari sini maka hendaknya lembaga seperti dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara aktif terus menerus melakukan monitoring dan pendampingan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban trafficking ke seluruh daerah di Indonesia.

## Penutup
1.   Kesimpulan Lemahnya posisi korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari argumentasi berikut:
Pertama, Ketiadaan aturan mengenai hak kompensasi yang didapatkan oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Kedua, Ketiadaan aturan pelaksanaan dalam pemberian restitusi. Banyak kasus pengajuan restitusi ditolak disebabkan karena persoalan administrasi yang seharusnya hal itu kemungkinan besar tidak terjadi jika terdapat aturan pelaksanaan. Selain itu, aturan tentang restitusi masih lemah untuk mampu menekan pelaku agar membayarkan restitusinya. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya aturan mengenai penyitaan harta benda pelaku dan sedikitnya pidana pengganti sebagai konsekuensi ketika pelaku tidak membayarkan restitusi kepada korban.
Ketiga, Pusat pelayanan terpadu sebagai layanan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang sesuai amanat Pasal 46 UU No 21 Tahun 2007 masih berjalan setengah hati. Pasal itu mengamanatkan pendirian layanan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/ Kota. Hal ini dapat dilihat dari adanya daerah-daerah yang tidak memiliki kebijakan untuk mendirikan pusat pelayanan terpadu bagi korban. Seolah-olah tidak adanya daya tekan atau minimal pendampingan dan pengawasan agar pusat pelayanan terpadu itu dapat berjalan baik.
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  agar tercapai asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi korban perdagangan orang, maka bentuk model yang ditawarkan adalah:
Pertama, pemenuhan Hak Materiil. Hak seperti ini dapat diberikan  berupa pergantian dalam bentuk materi misalnya; a) Berupa dana talangan yang diberikan kepada korban setelah ada keputusan tetap dari pengadilan. Model ini akan memposisikan penegak hukum bukan hanya bertindak sebagai eksekutor tetapi sekaligus bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan hak restitusi korban terhadap pelaku. b) Apabila pada model pertama terdapat kebuntuan berupa ketidakmampuan pelaku untuk memberikan hak kompensasi dan restitusi pada korban, maka penegak hukum dapat menegosiasikan pembayaran dengan sistem pemberian hak kompensasi dan restitusi pada korban secara berkala (melalui cicilan/ angsuran).
Kedua, aturan Perundang-undangan. Ketersediaan payung hukum beserta aturan pelaksana dalam memberikan dan memfasilitasi korban perdagangan orang untuk mendapatkan hak- haknya merupakan hal yang sangat mendesak.  Terdapat beberapa persoalan yang terkait tentang payung hukum dalam upaya pemberian hak korban perdagangan orang, diantaranya: a) Ketidaktersediaan hak kompensasi dalam aturan perundang-undangan. b) Ketiadaan aturan pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sehingga menyebabkan gagal didapatkan
oleh korban karena penegak hukum “kesulitan” dalam melaksanakan putusan pengadilan. Bahkan dalam konteks pengajuan restitusi-pun sering mengalami hambatan/kendala akibat dari persoalan administrasi.
Ketiga, Struktur dan Infrastruktur. Ketersediaan struktur (dalam bentuk lembaga/badan) dan Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam proses penanganan, putusan hingga eksekusi atas putusan perkara perdagangan orang. Hal ini dianggap penting, apabila ada Ketersediaan Rumah Tahanan (RUTAN) yang memiliki fasilitas pelatihan sekaligus mampu mendistribusikan karya yang dihasilkan oleh terpidana (khususnya terpidana perdagangan orang). Agar selama terpidana di dalam RUTAN memiliki keahlian sekaligus pemasukan financial . Aktifitas ini akan sangat membatu pelaku trafficking untuk dapat memiliki kemampuan dalam melakukan pemenuhan pemberian hak kompensasi dan restitusi bagi korban selama pelaku berada di RUTAN. Menciptakan satuan kerja (dapat berupa badan atau lembaga) yang fokus mengatasi persoalan-persoalan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pendanaannya dapat diupayakan dari Founding atau CSR yang aksesnya disediakan oleh Negara. Satuan kerja seperti Gugus Tugas Nasional Pencegahan (GTNP) dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini ada, hendaknya diupayakan keberadaannya secara merata di seluruh Indonesia. Satuan kerja ini tidak harus dijalankan oleh Negara, namun peran Negara lebih memposisikan diri sebagai inisiator. Agar semua pihak dapat merespon tindak tindak pidana perdagangan orang dengan cepat. Karena selama ini yang terjadi adalah, korban (pada daerah-daerah terpencil/jauh dari pusat pemerintahan) tidak mendapatkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam memberikan hak rehabilitasi.
Dari sini maka hendaknya lembaga seperti dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara aktif terus menerus melakukan monitoring dan pendampingan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan orang ( trafficking) ke seluruh daerah di Indonesia.
2.  Saran Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana, diantaranya sebagai berikut: Pertama, Amanat UU No 21 Tahun 2007 dan PP No.9 tahun 2008 tentang dibentuknya pusat pelayanan terpadu belum seluruhnya diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Artinya, daerah memiliki respon dan kemampuan yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan itu. Respon yang berbeda seperti ketiadaan peraturan daerah seperti di Provinsi Papua untuk menyelenggarakan PPT. Daerah yang tidak memiliki peraturan daerah otomatis tidak memiliki gugus tugas terlebih infrastruktur bagi pusat pelayanan terpadu korban tindak pidana perdagangan orang.  Selain itu, daerah yang telah memiliki peraturan serta gugus tugas pun belum mampu menyediakan infrastruktur atau sarana prasarana bagi pemenuhan hak rehabilitasi korban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 1 Tahun 2009. Hal ini disebabkan baik karena kurangnya alokasi anggaran yang dimiliki maupun sumber daya manusia yang mengurusnya.
Kedua, Pemerintah Daerah kurang mampu membangun jejaring kerjasama yang baik antar instansi pemerintah sendiri juga dengan lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Kerjasama antar instansi pemerintah sendiri seperti tidak adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan rumah sakit terkait pelaksanaan rehabilitasi kesehatan. Demikian juga dengan LSM dimana penanganan korban terkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Jika jejaring dan kerjasama tersebut terbangun dengan baik maka persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia dapat diringankan.

## Daftar Pustaka
Arief, Barda Nawawi, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Arief, Barda Nawawi, Perlindungan  Korban  Kejahatan  dalam  Proses  Peradilan  Pidana . Jurnal Hukum  Pidana dan Kriminologi, Vol 1, 1998.
Arief, Barda Nawawi, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana. 2007.
Gosita, Arif, Masalah  Perlindungan  Anak ,  Jakarta :  CV.   Akademika  Pressindo, Edisi Pertama – Cetakan Kedua, 1989.
Campbell Black, Henry, Black’s Law Dictionary . St. Paul Minn: West Publishing Company. 1979.
Chaerudin  dan  Syarif   Fadillah, Korban   Kejahatan   Dalam  Pespektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam , Jakarta: Ghalia Press, Cetakan Pertama, 2004.
Dasgupta, Abijhit,  An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam  When They Were Sold Chapter II, 2007.
Didik M, Arief Masyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita” , Bandung: FH UNPAD, dalam Stefen Schafer, Ed., The Victim and Criminal , New York:Random House, 1968.
Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia, 2006. Kristine, Sondang, Pelaksanaan  Hak  Restitusi  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.
Marpaung, Leden, Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2005.
Kusuma Atmadja, Mochtar, Hubungan  Antara  Hukum  dengan  Masyarakat:  Landasan Pikiran,Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum , Jakarta:BPHN-LIPI, 1976.
Ikhsan, Muchamad, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana  dan  Pemidanaan , Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana , Semarang: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, 1995.
Hanitijo, Ronny Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurismetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
Separovic, Paul Zvonimir. Victimology, Studies of Victim , Zagreb. 1986.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak –hak Sipil dan Politik, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta. www.kemenahukham.go.id. 2009 Diakses pada tanggal 12 April 2013, Jam 02.10.
Sudarto, Hukum Pidana I , Semarang:Yayasan Sudarto, 1990.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI  Press, 1986.
Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Syah Putri,Theodora, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensai, Artikel, Jakarta:MAPPI. FH UI, 1995.
Zulkipli, Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat . Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011