## Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi

## Johanes Danang Widoyoko
Mahasiswa  PhD, Department of Political&Social Change,  Coral Bell School, Australian National University
danang@antikorupsi.org

## A B S T R A K
'DODP NRQÀLN DQWDUD .3. YV SROLVL -RNRZL MDXK GDUL KDUDSDQ untuk  memberantas  korupsi.  Jokowi  malah  memilih  kompromi dengan  patronase  korupsi  di  kepolisian    yang  membangun  aliansi dengan  politisi,  terutama  dari  PDIP.  Jokowi  yang  bukan  berasal dari elit politik dan bukan ketua partai politik tampak tidak mampu melawan kepentingan oligarki dan elit politik yang mendukungnya. Akhirnya  Jokowi  menempatkan  Budi  Gunawan  sebagai  Wakapolri walaupun  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK  dan membiarkan  kriminalisasi  KPK  terus  berjalan.  Pemberantasan korupsi  sesungguhnya  adalah  perang  melawan  kepentingan  korup yang ada di kekuasaan. Korupsi tidak bisa diberantas mengandalkan orang baik. Di dalam struktur politik, orang baik sesungguhnya tidak ada.    Jokowi  dan  siapa  pun  yang  memegang  kekuasaan  menjadi
“orang  baik”  karena  keberhasilan  gerakan  anti  korupsi  memaksa mereka  untuk  menjadi  orang  baik  dengan  memberantas  korupsi. Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden yang didukung oleh aktivis anti- korupsi  bukan  keberhasilan  gerakan  anti-korupsi,  justru  awal  bagi pemberantasan korupsi di medan politik yang berbeda.
Kata  Kunci :  pemberantasan  korupsi,  oligarki,  korupsi  di kepolisian

## A B S T R A C T
-RNRZL ZDV IDU IURP SXEOLF H[SHFWDWLRQ LQ WKH FRQÀLFW EHWZHHQ anti corruption commission (KPK) vs police. Police was criminalising KPK leaders after KPK has named Budi Gunawan as the suspect in the graft case. Budi Gunawan was a candidate for Indonesia Chief of Police Commander.  Instead of supporting anti corruption campaign, Jokowi compromised with corrupt patronage police that has built a QHZ  DQG HɣHFWLYH DOOLDQFH ZLWK SROLWLFLDQ SDUWLFXODUO\ IURP 3',3 Neither part of Indonesian elite nor  a political party leader, Jokowi was unable to deal with the interest of oligarchy and political elites. Finally  Jokowi  installed  Budi  Gunawan  as  the  Deputy  of  Chief  of Police  Commander  and  did  not  able  to  stop  the  criminalisation. Eradicating  corruption  is  a  war  against  corrupt  interest  of  power. Corruption  can  not  be  eradicated  by  a  good  man.  There  is  no  such a good man in politics. Jokowi and other leaders can be a good man because the success of anti corruption movement to  force them to be a good man by eradicating corruption. The winning of Jokowi in the 2014 Presidential election was not a success story of anti corruption movement.  It  is  a  starting  point  for  anti  corruption  movement  to

## HUDGLFDWHFRUUXSWLRQLQDGLɣHUHQWSROLWLFDO¿HOG
Keywords : corruption eradication, oligarchy, police corruption,
Banyak  yang  menilai  Presiden  SBY  adalah  pemimpin  yang peragu,  tidak  tegas  dan  cenderung    bermain  aman.  Sebaliknya, ketika Jokowi dicalonkan sebagai Presiden, banyak yang berharap ia akan menjadi Presiden yang tegas dan tanpa ragu ketika mengambil keputusan.  Harapan  itu    bukan  tanpa  dasar  karena  saat  menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan Walikota Solo, Jokowi menunjukkan kepemimpinan    yang  tegas.  Keberaniannya  melakukan  reformasi birokrasi, memberantas korupsi dan menata kota adalah rekam jejak
ketegasan  Jokowi  sebagai  pemimpin.      Akan  tetapi,  belum  setahun

## SHQLODLDQ LWX KDUXV VHJHUD GLUHYLVL 'DODP NRQÀLN .3. YV 3ROLVL
Presiden  Jokowi  pun  bersikap  sama  seperti  Presiden  SBY:  tampak ragu,  tidak  tegas  dan  cenderung  cari  aman  dengan  keputusan  yang kompromis.
Kekecewaan banyak pihak terhadap Jokowi bisa dibaca di banyak status di media sosial, komentar di media massa dan berbagai bentuk protes  lainnya.  Jokowi  yang  diharapkan  mampu  memberantas korupsi  ternyata  tampak  tidak  berdaya  ketika  berhadapan  dengan resistensi jaringan korupsi di dalam polisi. Setelah KPK menetapkan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, polisi melakukan serangan balik dengan menetapkan pimpinan KPK  sebagai  tersangka  dalam  perkara  yang  sengaja  dicari-cari. Sebelumnya Jokowi  menetapkan BG sebagai Calon Kapolri, padahal sudah ada catatan dari KPK.  BG termasuk kandidat dengan catatan merah    ketika  namanya  masuk  dalam  daftar  calon  menteri  yang disodorkan  oleh    Jokowi  untuk  dinilai  KPK  (Paraqbueq  &  Trianita, 2015).
Perbandingan  antara  Presiden  SBY  dan  Presiden  Jokowi memberikan    wawasan  baru  bahwa  soal  ketegasan  pemimpin  tidak ditentukan  oleh  kepribadian.  Barangkali  kepribadian  memiliki kontribusi,  tetapi  struktur  politik  merupakan  faktor  yang  lebih penting  di  balik  keputusan  Presiden.  Bisa  diduga  mengapa  Jokowi tidak  tegas,  demikian  juga  SBY,  karena  struktur  politik  tidak memberikan  dukungan  kuat.  Jokowi  menjadi  ragu  karena    partai politik  pendukungnya  justru  bulat  mendukung  BG  sebagai  Kapolri. Bahkan partai oposisi di DPR pun satu suara mendukung BG.
Dalam  konteks  pemberantasan  korupsi,  dan  juga  kebijakan  di bidang  lain,  banyak  pihak  kini  menjadi  realistis  Jokowi  tidak  bisa diharapkan  sepenuhnya.    Bahkan  banyak  yang  memilih  pesimis. Apalagi melihat  posisi politik Jokowi yang lemah,  kalah jumlah suara dari partai oposisi di DPR sementara dukungan dari partai pengusung tidak  bulat.  Bahkan  dalam  beberapa  persoalan,  seperti  kontroversi pencalonan BG sebagai Kapolri, PDIP, partai pengusung Jokowi justru bersikap  lebih  oposan  dari  partai  oposisi.  Berangkat  dari  persoalan itu,  tulisan  ini  akan  menjawab  dua  pertanyaan,    pertama  mengapa Jokowi  tidak  mampu  merealisasikan  harapan  besar  yang  diberikan kepadanya  untuk  memberantas  korupsi  di  awal  pemerintahannya. Kedua,  apa    yang  harus  dilakukan  agar  Jokowi  mampu  memenuhi
harapan untuk memberantas korupsi dan membawa Indonesia lebih maju lagi.
Untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian di atas, tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian  pertama akan membahas strategi  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  serta  keberadaan oligarki  yang  menghambat  pemberantasan  korupsi.  Kedua,  akan diulas  tentang  agenda  pemberantasan  korupsi  Jokowi  serta SHODNVDQDDQQ\DWHUXWDPDPHQJHQDLNRQÀLNDQWDUDSROLVLGDQ.3.
Pada  bagian  akhir,  akan  dikaji  peluang  pemberantasan  korupsi  di dalam konteks sosial politik kontemporer di Indonesia.

## P e m b e r a n t a s a n   K o r u p s i
'H¿QLVL \DQJ FXNXS GRPLQDQ GDODP SHPEHUDQWDVDQ NRUXSVL adalah  penyalahgunaan  wewenang  publik  untuk  kepentingan SULEDGL'H¿QLVLLQLPHQMDGLDUXVXWDPDGDODPSHPDKDPDQWHQWDQJ korupsi  dan  strategi  pemberantasannya  yang  dipergunakan  oleh %DQN'XQLDGDQOHPEDJDGRQRUODLQQ\D,PSOLNDVLGDULGH¿QLVLGDQ strategi tersebut adalah fokus dalam pemberantasan korupsi di sektor publik.  Praktis  hampir  semua  program  pemberantasan  korupsi berpusat  pada  bagaimana  mencegah  penyalahgunaan  wewenang publik.  Berbagai  program    kemudian  difokuskan  untuk  mencegah penyalahgunaan wewenang di lembaga-lembaga pemerintah.
Dalam ilmu politik,  gagasan arus utama pemberantasan korupsi dikembangkan  dari  teori principal-agent (Hamilton-Hart,  2001; Persson,  Rothstein,  &  Teorell,  2010).  Teori  ini  melihat  korupsi sebagai  pengkhianatan  agen  terhadap  mandat  yang  telah  diberikan oleh principal . Dalam korupsi politik, korupsi oleh politisi atau agen merupakan pengkhianatan politisi terhadap rakyat  sebagai principal yang  telah  memberikan  mandat  dalam  Pemilu.  Dalam  korupsi birokrasi,  korupsi  oleh  pegawai  negeri  merupakan  pengkhianatan terhadap  mandat  yang  telah  diberikan  oleh  pemimpin  instansi pemerintah Presiden atau Kepala Daerah.
Senada  dengan  kerangka principal-agent ,  Robert  Klitgaard membuat  rumusan  korupsi  yang  sangat  terkenal:  C  =  M  +  D  –  A (Corruption  =  Monopoly  +  Discretion  –  Accountability)  (Klitgaard, 1988,  p.  75).  Korupsi  sama  dengan  monopoli  ditambah  dengan kewenangan  tetapi  minus  akuntabilitas.    Berdasarkan  rumusan  ini, maka program pemberantasan korupsi dirancang untuk mengurangi
monopoli  kekuasaan  dan  kewenangan  serta  meningkatkan akuntabilitas.  Berdasarkan  rumus  Klitgaard  itu,  untuk  mengurangi korupsi  maka principal harus  memastikan  bahwa  agen  dibatasi kekuasaan  dan  kewenangannya  serta  menyiapkan  mekanisme akuntabilitas.  Dengan  pengawasan  yang  ketat,  maka  korupsi  atau pengkhianatan oleh agen bisa dikurangi.
Agenda    pemberantasan  korupsi  kemudian  diterjemahkan ke  dalam  sejumlah  program  seperti  reformasi  birokrasi  berupa perbaikan  sistem  penggajian,  rekrutmen,  promosi  dan  mutasi. Program ini mendorong perubahan ke arah merit system berdasarkan penilaian  yang  objektif.    Sedangkan  praktik  yang  selama  ini berkembang  justru  berdasar  pada  kedekatan  pribadi  dan  penilaian subjektif.  Tidak  ada  parameter  objektif  berdasarkan  analisis  beban kerja,  prestasi  dan  berbagai  indikator  rekam  jejak  lainnya.    Untuk memperkuat  akuntabilitas,    penegakan  hukum  diperkuat  melalui program  reformasi  hukum.    Ketika  lembaga  penegak  hukum  justru menjadi  bagian  dari  problem  korupsi,  maka  dibuat  lembaga  baru yang  independen.  KPK  adalah  salah  satu  contoh  dari  program reformasi hukum. Lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penuntutan  dalam  kasus korupsi.  Kebijakan  ini  menjadi  solusi  bagi  persoalan  korupsi  yang menyandera Kejaksaan dan Kepolisian serta  pengadilan.  Mendorong kebebasan  pers  serta  pengawasan  oleh  civil  society  adalah  contoh lain dari strategi meningkatkan akuntabilitas itu. Dengan demikian, sesungguhnya    program-program  pemberantasan  korupsi  di  atas merupakan  terjemahan praktis dari kerangka pemikiran principal- agent dan rumus Klitgaard. Korupsi diberantas dengan mengurangi kekuasaan dan  kewenangan serta meningkatkan akuntabilitas.
Dengan kerangka serupa,  Ross McLeod menyatakan, gagalnya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  karena  managemen  sektor publik  tidak  dibenahi  (McLeod,  2006,  2011;  Setiyono  &  McLeod, 2010). Remunerasi pegawai tidak pernah diperbaiki tetapi pada saat yang  sama  pegawai  negeri  “diijinkan”  untuk  melakukan  korupsi guna  memperbaiki  penghasilannya.    Selain  itu,  pegawai  negeri berada  di  dalam  lingkungan  yang  tidak  kompetitif.  Mekanisme reward and punishment tidak berjalan. Dalam kerangka yang lebih besar, situasi kepegawaian membuat korupsi justru tumbuh subur. Ross McLeod menyarankan agar birokrasi pemerintah belajar dari pengalaman  di  sektor  swasta  yang  kompetitif  (McLeod,  2006).
Pegawai  yang  tidak  berhasil  menunjukkan  kinerja  memuaskan, apalagi melakukan korupsi, harus  segera diberi sanksi atau dipecat. Sebaliknya,  pegawai  yang  menunjukkan  prestasi  akan  mendapat promosi.  Setiap  jabatan  harus  dikompetisikan,  tidak  hanya  dari dalam  birokrasi  tetapi  juga  dengan  kandidat  di  luar  birokrasi pemerintah.  Jabatan  yang  kompetitif  bukan  hanya  meningkatkan kinerja  birokrasi  tetapi  juga  akan  mengurangi  praktik  korupsi. McLeod  memberikan  rekomendasi  praktis,  pertama  menaikkan gaji  pegawai  setara  dengan  sektor  swasta  dan  membuka  peluang rekrutmen  dari  luar  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  sehingga  jabatan PNS akan kompetitif. Kedua, melakukan perhitungan ulang sistem penggajian, bukan berdasarkan lama kerja tetapi berdasarkan beban kerja dan pengalaman (McLeod, 2006, p. 6).
Natasha  Hamilton-Hart  juga  menyatakan  pemberantasan korupsi  tidak  lengkap  karena  hanya  mengandalkan  tekanan  dari luar  (Hamilton-Hart,  2001).  Berdasarkan  evaluasinya,  program pemberantasan korupsi di Indonesia mengandalkan pada penegakan hukum,  pengawasan  oleh  pers  dan civil  society serta  tekanan  dari lembaga  internasional.  Strategi  seperti  ini  tidak  membuahkan  hasil yang diharapkan karena pemberantasan korupsi dari dalam  lembaga pemerintah  justru  tidak  mendapat  perhatian.  Padahal  korupsi terjadi justru di dalam birokrasi pemerintah.  Merujuk pada rumus Klitgaard,  kritik  Natasha  Hamilton-Hart  dan  Ross  McLeod  terkait dengan  program  pemberantasan  korupsi  yang  hanya  fokus  pada akuntabilitas,  tetapi  kurang  memberi  perhatian  pada  upaya  untuk mengatasi monopoli kekuasaan dan kewenangan di dalam lembaga pemerintah yang mendorong terjadinya korupsi.
Kritik  lain  terhadap  strategi  pemberantasan  korupsi  arus  utama ( mainstream )  adalah  perlunya  prasyarat  penting  yang  sering tidak  tersedia,  yakni  adanya  kepemimpinan  politik.  Resep-resep pemberantasan  korupsi  hanya  bisa  berjalan  bila  ada  pemimpin yang  memiliki  kemauan  kuat  untuk  memberantas  korupsi.  Dalam banyak  kasus,  strategi  pemberantasan  korupsi  gagal  karena  justru karena  korupsi  melibatkan  pemimpin  politik.  Rekomendasi  yang diberikan oleh Ross McLeod di atas membutuhkan adanya pemimpin yang  memiliki  kemauan  kuat  untuk  memberantas  korupsi.  Praktis usulan  untuk  reformasi  sistem  kepegawaian  bukanlah  usul  yang baru karena masalahnya tidak ada pemimpin yang mau dan  mampu menjalankannya.
Meskipun  dinilai  gagal,  tetapi  ada  sejumlah  keberhasilan menggunakan strategi mainstream itu. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Keberhasilannya sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta  yang  kemudian  mengantarkannya  ke  jabatan  Presiden adalah  kisah  sukses  reformasi good  governance .  Jokowi  bahkan memelopori  kebijakan  lelang  jabatan  atau  seleksi  terbuka  untuk memperebutkan  jabatan  strategis  di  dalam  birokrasi  pemerintah. Dengan  lelang  terbuka,  praktik  patronase  di  dalam  birokrasi  bisa dihilangkan  karena  promosi  diberikan  atas  dasar  penilaian  objektif berdasarkan kinerja.  Selain itu, Jokowi juga mendorong penerapan e-procurement di dalam pengadaan barang dan jasa yang mendorong kompetisi    antar  kontraktor  pemerintah  serta  mengurangi  peluang terjadinya korupsi di dalam tender.  Dengan menerapkan manajemen keuangan  secara online atau e-budgeting pemerintah  akan  lebih H¿VLHQ GDODP PHODNVDQDNDQ SURJUDPSURJUDPQ\D PXODL GDUL perencanaan, pelaksanaan dan monitoring hingga evaluasi.  Dengan menerapkan  tender  secara online atau e-procurement ,  kompetisi di  antara  para    pemasok  dan  kontraktor  akan  meningkat  sehingga pemerintah akan mendapatkan barang dan jasa terbaik dengan harga yang paling murah.
Selain  Jokowi,  ada  banyak  kepala  daerah  lainnya  yang  berhasil menggulirkan  inovasi  di  dalam  pemerintahan.  Dahulu,  Gamawan Fauzi  dikenal    sebagai  Bupati  Solok  yang  reformis  yang  kemudian membuatnya  terpilih  sebagai  Gubernur  Sumatera  Barat  sebelum diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Luebke, 2009). Meningkatnya karir Gamawan karena keberhasilannya menerapkan reformasi good governance dalam  bentuk  perbaikan  sistem  remunerasi  pegawai negeri dan pelayanan perijinan. Ketika memimpin Kabupaten Solok, ia dianggap berhasil menata ulang sistem penggajian sehingga tidak ada  lagi  jabatan  kering  dan  basah.    Model  honorarium  dihapuskan dan  pegawai  mendapat  gaji    tunggal.  Tidak  ada  lagi  pegawai  yang berebut jabatan basah, yakni jabatan yang memberikan honor-honor ekstra  di  luar  gaji  resmi  (Kumorotomo,  2009).  Sistem  penggajian serupa juga dipraktekkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak ada honorarium ekstra karena semua pegawai dan Pimpinan mendapatkan  gaji  resmi.  Besarnya  gaji  juga  cukup  tinggi  sehingga penghasilan  pegawai  KPK  tidak  kalah  dengan  sektor  swasta.  Tidak heran  bila  banyak  orang  yang  mendaftar  menjadi  pegawai  KPK, termasuk mereka yang sebelumnya telah memiliki pengalaman dan
posisi  senior  di  sektor  swasta.  Praktis  model  pengelolaan  sistem kepegawaian di KPK sama dengan rekomendasi yang diberikan oleh Ross McLeod (2006).
Christian  von  Luebke  menyarankan  pentingnya  pemberantasan korupsi  berdasarkan  kepemimpinan  (Luebke,  2009).  Ia  meneliti beberapa daerah yang dianggap reformis dan menyatakan kelemahan pemberantasan  korupsi  yang  mendasarkan  diri  pada  tekanan  dari luar, seperti dari civil society dan gerakan sosial, kompetisi politik atau  dari  asosiasi  bisnis. Civil  society dan  kelompok  penekan eksternal  seringkali  gagal  membangun  aksi  kolektif  dan  tidak menyediakan  insentif  politik  bagi  pemberantasan  korupsi.    Dengan meneliti daerah reformis, seperti Solok dan Kebumen, Christian von Luebke menyarankankan pemberantasan korupsi harus memberikan insentif kepada pemimpin reformis. Adanya insentif akan mendorong munculnya banyak pemimpin yang anti korupsi.
Namun  demikian,  mengapa  hanya  segelintir  pemimpin  yang mampu  melakukan  perubahan?  Mengapa  hanya  muncul  satu Jokowi  atau  mengapa  hanya  KPK  yang  mampu  mereformasi sistem  kepegawaian?  Mengapa  banyak  lembaga,  departemen  dan pemerintah  daerah  tidak  banyak  mengikuti  Jokowi  dan  pemimpin reformis lainnya?  Sesungguhnya, permasalahannya ada pada sistem politik  yang  tidak  memungkinkan  untuk  memunculkan    pemimpin seperti Jokowi. Justru sosok seperti Jokowi adalah pengecualian di dalam  sistem  politik  dan  birokrasi  di  Indonesia.  Dominasi  oligarki atas  partai  politik  di  Indonesia  dan  praktik money  politics dalam Pemilu  yang  semakin  meluas,    membuat  peluang  munculnya pemimpin berkualitas semakin mengecil. Justru yang muncul adalah pemimpin yang sibuk dengan program untuk mengembalikan modal kampanye  dan  melayani  kepentingan  oligarki.    Oleh  karena  itu, problem mendasar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukan karena sistem managemen kepegawaian seperti yang dinyatakan oleh Ross McLeod (2006), reformasi yang tidak lengkap seperti dikatakan oleh  Natasha  Hamilton-Hart  (2001)  atau  absennya  insentif  untuk pemimpin yang reformis seperti kata Christian von Luebke (2009). Akar  persoalan  korupsi  di  Indonesia  ada  pada  persoalan  politik. Seperti  dikatakan  oleh  Alina  Mungiu-Pippidi  yang  mengkritik program  pemberantasan  korupsi  yang  berkutat  pada  persoalan teknis managemen sektor publik. Program-program pemberantasan korupsi secara alamiah adalah program yang apolitis, padahal korupsi
sesungguhnya adalah persoalan politik (Mungiu-Pippidi, 2006).
Michael Johnston menyatakan pemberantasan korupsi membutuhkan  demokratisasi  mendalam  dan  perlawanan  terhadap kekuasaan. Warga negara harus mampu mengawasi dan membatasi kekuasaan untuk memberantas korupsi (Johnston, 2013).
“Demokratisasi mendalam adalah sebuah  proses yang kontinyu untuk  membatasi  kekuasaan,  membangun  akuntabilitas  dan memperkuat  basis  sosial  dan  politik  untuk  mendukung  reformasi dengan    membawa  semakin  banyak  suara  dan  aspirasi  di  dalam proses pengambilan keputusan”(Johnston, 2013, p. 1238).
Dengan demikian, pemberantasan korupsi sesungguhnya adalah perlawanan  terhadap  pemegang  kekuasaan  yang  korup  dan  tidak akuntabel.  Akuntabilitas  dan  transparansi    bukan  pemberian  gratis seorang penguasa yang baik, tetapi hasil dari perlawanan tiada henti terhadap  kekuasaan.  Demikian  juga  Jokowi.  Meskipun  ia  memiliki komitmen  untuk  memberantas  korupsi  saat  menjadi  Walikota  dan Gubernur, tidak ada jaminan bahwa ia akan memiliki komitmen yang sama saat menjabat sebagai Presiden. Konteks sosial politik Presiden berbeda dengan jabatan-jabatan yang dipegang Jokowi sebelumnya. Peran  dan  pengaruh  oligarki  serta  berbagai  kepentingan  korup lainnya membuat Jokowi sulit memegang teguh komitmen awalnya untuk memberantas korupsi.

## O l i g a r k i
Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 sangat menarik karena ia  adalah  Presiden  yang  tidak  berasal  dari  elit  politik  lama  yang mendominasi  politik  Indonesia.    Prestasi  Jokowi  dalam  memimpin Solo  dan  DKI  Jakarta  menjadikannya  alternatif  pemimpin  politik di  luar  elit-elit  lama  yang  mendominasi  partai  politik  di  Indonesia. Setelah  melalui  proses  yang  cukup  lama,  dan  melewati  proses yang  tidak  mudah,  akhirnya  PDIP  menjagokan  Jokowi    sebagai Presiden.  Padahal  ada  banyak  pihak  di  dalam  PDIP  yang  masih bersikeras  untuk  mendorong  Megawati  kembali  menjadi  Calon Presiden      meskipun  peluangnya  sangat  kecil  untuk  terpilih.  Boleh jadi  Megawati  mengambil  keputusan  untuk  mendukung  Jokowi merupakan  keputusan  yang  rasional  karena  dari  berbagai  survey popularitas dan peluangnya tidak terlalu tinggi.  Akan tetapi, karena tidak memimpin partai politik dan bukan dari kalangan elit, Jokowi
juga  memiliki  keterbatasan  ketika  berhadapan  dengan  perbedaan kepentingan dengan para elit  politik. Terkesan Jokowi tidak berdaya ketika  ia  ditekan  oleh  Surya  Paloh  dan  Megawati.  Juga  PDIP  yang justru  tampak  “lebih  oposisi”  dibandingkan  dengan  partai  oposisi lainnya.
Untuk menganalisis keberadaan elit-elit lama di panggung politik Indonesia,  tesis  tentang  oligarki  yang  ditulis  oleh  Richard  Robison dan Vedi Hadiz  sangat relevan (Hadiz, 2006; Hadiz & Robison, 2013; Robison  &  Hadiz,  2004).  Vedi  Hadiz  dan  Richard  Robison  melihat fenomena  munculnya  kembali  elit-elit  lama  di  Indonesia  dalam kerangka oligarki, yakni pemerintahan oleh segelintir elit.
“Oligarki  adalah    sistem  relasi  kekuasaan  yang memungkinan  konsentrasi  kekayaan  dan  kewenangan serta  pertahanan  kolektifnya...konstruksi  oligarki dipahami  di  dalam  konteks  pembangunan  kapitalis, terutama  seperti  yang  termanifestasi  di  negara-negara kapitalis lanjut”(Hadiz & Robison, 2013, p. 38).
Oligarki,  dalam  pemikiran  kedua  penulis  itu,  merupakan  aliansi berbagai kepentingan  di  dalam  politik,  bisnis  dan  birokrasi  yang dibesarkan oleh Orde Baru. Alih-alih tergusur oleh reformasi, oligarki justru bangkit kembali  dan mampu beradaptasi dengan demokrasi dan  reformasi good  governance . -HɣUH\ :LQWHUV PHQGH¿QLVLNDQ oligarki  sebagai  pemerintahan  oleh  segelintir  kecil  elit  yang  ada    di VHPXD QHJDUD :LQWHUV    6HFDUD VSHVL¿N -HɣUH\ :LQWHUVPHQGH¿QLVLNDQROLJDUNLVHEDJDL
“aktor-aktor  yang    menguasai  dan  mengontrol  sumber  daya material  dalam  jumlah  besar  yang  dapat  dikerahkan  untuk mempertahankan  atau  meningkatkan  kekayaan  pribadi  dan  posisi sosial yang eksklusif”(Winters, 2011, p. 6)
%HUGDVDUNDQGH¿QLVL:LQWHUVROLJDUNLMXJDDGDGLQHJDUDQHJDUD maju dengan tradisi demokrasi yang telah mapan dan sistem hukum yang kuat. Yang membedakan oligarki adalah cara bagaimana elit itu PHPSHUWDKDQNDQNHND\DDQQ\D-HɣUH\PHPEDJLROLJDUNLNHGDODP empat  kategori  oligarki: civil,  ruling,  sultanistik dan warring .    Di negara  maju  yang  telah  memiliki  tradisi  demokrasi  yang  panjang serta  sistem  hukum  yang  mapan,  perlindungan  terhadap  kekayaan diserahkan  ke  mekanisme  hukum.    Model  oligarki  seperti  ini
termasuk dalam kategori civil oligarki dengan contoh negara-negara seperti  Amerika,  Eropa  dan  sebagainya.  Sebaliknya,  negara-negara otoriter  di mana perlindungan terhadap kekayaan dilakukan sendiri oleh  penguasa  dan  menggunakan  kekerasan,  dikategorikan  sebagai warring oligarki.  Contoh paling ekstrim dari warring oligarki adalah negara-negara yang dikuasai oleh panglima perang. Indonesia pada masa Orde Baru,  termasuk dalam kategori sultanistik oligarki, yakni ketika kekuasaan terpusat di tangan satu orang penguasa.  Filipina di bawah Marcos juga masuk dalam kategori sultanistik oligarki. Pasca Orde Baru, Indonesia bergerak ke arah oligarki ruling , yakni koalisi beberapa oligarki  untuk berbagi kekuasaan dan berbagi akses pada sumber daya (Winters, 2011, p. 33-36).
Meskipun mampu memberikan penjelasan yang sangat memadai tentang Indonesia pasca Orde Baru,  ada sejumlah catatan atas teori WHUVHEXW3HUWDPDPHUXMXNSDGDGH¿QLVLROLJDUNL\DQJGLUXPXVNDQ ROHK 5RELVRQ GDQ +DGL] VHUWD -HɣUH\ :LQWHUV E eberapa  pimpinan partai  politik  di  Indonesia  seperti  Ketua  PDIP    Megawati  atau  SBY yang  menjadi  Ketua  Partai  Demokrat,  bukanlah  oligarki  seperti yang dirumuskan oleh Winters. Mereka bukan orang yang memiliki kekayaan luar biasa. Legitimasi kepemimpinan mereka tidak berdasar pada basis material tetapi  berdasarkan sumber lain. Merujuk pada konsepsi    beragam  kapital  oleh  Pierre  Bourdieu,  mereka  tidak PHPLOLNLPRGDO¿QDQVLDO\DQJEHVDUWHWDSLPHPLOLNLPRGDOVLPEROLN atau modal sosial (Bourdieu, 1986). Bila kekuasaan didasarkan atas penguasaan atas kapital, maka oligarki adalah kekuasaan berdasarkan

## DWDVNHNXDVDDQ¿QDQVLDO3DGDKDOSDUDSHPLPSLQSDUWDLSROLWLNVHSHUWL
Megawati atau SBY membangun kekuasaan berdasarkan atas modal VLPEROLNGDQPRGDOVRVLDO,QNRQVLVWHQVLGH¿QLVLROLJDUNLMXJDGLNULWLN oleh  Marcus  Mietzner  yang  melihat  sebagian  partai  politik  utama di  Indonesia  dipimpin  oleh  mereka  yang  tidak  memiliki  kekayaan ¿QDQVLDOGDODPMXPODKEHVDU0LHW]QHU6HODLQ0HJDZDWLGDQ 6%<.HWXD3DUWDL3.%0XKDLPLQ,VNDQGDUDWDX.HWXD3$1=XONLÀL
Hasan bukan pengusaha besar  dan  masuk dalam kategori oligarki.
Kedua, oligarki tidak solid dan monolitik. Oligarki sesungguhnya DGDODK NRDOLVL \DQJ UDSXK GDQ SUDJPDWLV  .RQÀLN GDQ NRPSHWLVL di  antara  oligarki  adalah  keniscayaan.  Terpilihnya  Jokowi  yang bukan  berasal  dari  kalangan  elit  nasional  di  Indonesia  merupakan bukti  betapa  oligarki  tidak  solid  dan  tidak  mampu  menghadang keinginan  publik.    Tentu  saja  terpilihnya  Jokowi  sebagai  Presiden
atau  kemenangannya  dalam  pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  juga

## WLGDNOHSDVGDULSHUDQROLJDUNL-HɣUH\:LQWHUVPHUXMXNSDGDSHUDQ
Prabowo  Subianto  dan  Hashim  Djojohadikusumo  sebagai  oligarki yang  mengantar  dan  mendukung  Jokowi  sehingga  terpilih  sebagai Gubernur  (Winters,  2013).  Jokowi  sendiri  juga  tidak  akan  menjadi Calon Presiden dan kemudian terpilih bila tidak didukung Megawati. Akan tetapi, kenyataan bahwa Jokowi merintis karir politik dari bawah dan kemudian berprestasi serta mampu menggalang dukungan yang luas  melalui  jaringan  relawan  adalah  kenyataan  faktual.  Seorang politisi  yang  bersih  dan  memiliki  rekam  jejak  bagus  bisa  menjadi Presiden dan mampu mengalahkan oligarki.
Ketiga,  oligarki  juga  tidak  sepenuhnya  kuat.  Penegakan  hukum yang dilakukan oleh KPK misalnya, mampu mengacak-acak oligarki yang solid. Aulia Pohan, mantan Deputi Gubernur BI dan besan SBY adalah  contoh  betapa  oligarki    sesungguhnya  juga  rentan  terhadap penegakan  hukum.  Ketika  para  politisi  hendak  memperlemah  KPK dengan  merevisi  UU  KPK  untuk  mengamputasi  kewenangannya, atau  dengan  mendukung  polisi  melakukan  kriminalisasi, civil society dan  media  ternyata  mampu  memobilisasi  dukungan  untuk mementahkan  rencana  itu  (Widoyoko,  2013).    Contoh  lain  adalah kasus korupsi yang melibatkan Hartati Murdaya, istri dari Murdaya Poo dan pemilik Group Berca. Tidak hanya menguasai konglomerasi bisnis, Hartati Murdaya juga adalah anggota Dewan Pembina Partai 'HPRNUDW,DDGDODKVRVRNROLJDUNLVHSHUWLGH¿QLVL-HɣUH\:LQWHUV Tetapi  toh  Hartati  harus  mendekam  di  penjara  setelah  divonis menyuap  Bupati  Buol  Amran  Batalipu  dalam  pengurusan  ijin  di Buol, Sulawesi Tengah. Meskipun Hartati diganjar vonis ringan dan mendapatkan pembebasan bersyarat, kasus itu menunjukkan oligarki tidak sepenuhnya kuat.
Keempat,    dalam  kerangka  sistem  elektoral  yang  kompetitif, oligarki harus  memperhatikan dan mengakomodir desakan publik. Protes  sosial  dan  tekanan  untuk  akuntabilitas  politik  membuat oligarki harus mengakomodir tekanan itu. Berbagai program populis, seperti  jaminan  kesehatan    serta  berbagai  kebijakan  yang  membela kepentingan buruh   merupakan salah satu bentuk akomodasi oligarki terhadap  tuntutan  masyarakat  (Aspinall,  2013).  Meskipun  oligarki tidak sepenuhnya memegang kendali atas politik di Indonesia, tetapi besarnya pengaruh dalam politik dan bisnis di Indonesia tidak bisa diabaikan. Bahkan naiknya Jokowi sebagai Presiden juga bisa dibaca

## VHEDJDLSHUSDQMDQJDQNRQÀLNDQWDUROLJDUNL %HUDGD GL WHQJDK
pusaran pengaruh dan kepentingan oligarki, posisi Presiden Jokowi menjadi tidak mudah. Di satu sisi, ia harus mengakomodir desakan publik  yang  menaruh  harapan  besar  padanya.  Prestasinya    sebagai Walikota  Solo  dan  kemudian  Gubernur  Jakarta  membuat  publik berharap  ia  akan  menunjukkan  kualitas  kepemimpinan  yang  sama ketika  menjadi  Presiden.  Tetapi  pada  saat  yang  sama,  Jokowi  juga harus  mengakomodir  kepentingan  oligarki  yang  turut  menanam saham besar di balik kemenangannya.

## A g e n d a   p e m b e r a n t a s a n   k o r u p s i   J o k o w i
Harapan  besar  masyarakat  pada  Jokowi  mampu  menggerakkan banyak  orang  untuk  berpartisipasi  langsung  mendukungnya  dalam pemilihan  presiden  2014.  Kampanye    Jokowi  juga  dirancang  untuk melibatkan  partisipasi  masyarakat,  terutama  melalui  organisasi relawan.  Bahkan  relawan  menjadi  komponen  penting  dalam kampanye  Jokowi,  di  luar  strategi  kampanye  tradisional  yang dilakukan oleh partai politik. Konser Salam 2 Jari yang fenomenal dan dianggap  sebagai  titik  balik  kemenangan  Jokowi  merupakan  salah satu  contoh kampanye penting yang diorganisir oleh para relawan. Sejarah  lain  yang  ditorehkan  oleh  Jokowi  adalah  kemampuannya PHQJJDODQJGXNXQJDQ¿QDQVLDOGDULPDV\DUDNDW%DQ\DNRUDQJ\DQJ mendonasikan  uangnya  ke  rekening  kampanye  Jokowi.  Tercatat, sampai  akhir  kampanye  Jokowi  mampu  mengumpulkan  lebih  dari Rp.  312  miliar.  Dari  jumlah  itu,  banyak  donasi  yang  berasal  dari perorangan.    Ini  kali  pertama  seorang  calon  presiden  di  Indonesia mampu menggalang dana langsung dari masyarakat.
Pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu program penting, bahkan masuk di dalam dokumen Visi dan Misi Calon Presiden. Salah satu  bagian  dari  program  pemberantasan  korupsi  adalah  mengenai pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri,
“Kami  akan  memilih  Jaksa  Agung  dan  Kapolri yang  bersih,  kompeten,  antikorupsi  dan  komit  pada penegakan hukum
jKami akan melakukan lelang jabatan strategis pada lembaga  penegak  hukum  dan  pembentukan  regulasi tentang  penataan  aparatur  penegak  hukum”(Jokowi- JK, 2014).
Program lain yang relevan adalah komitmen pasangan Jokowi – Jusuh Kalla untuk mendukung KPK. Seperti ditulis dalam dokumen visi misinya,
“Kami  akan  mendukung  keberadaan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  yang  dalam  praktik pemberantasan  korupsi  telah  menjadi  tumpuan harapan masyarakat. KPK harus dijaga sebagai lembaga yang  independen  yang  bebas  dari  pengaruh  kekuatan politik.  Independensi  KPK  harus  didorong  melalui langkah-langkah hukumnya yang profesional, kredibel, transparan dan akuntabel.
Kami akan memastikan sinergi di antara Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK.”(Jokowi-JK, 2014)
Kemenangan  Jokowi  dalam  Pilpres  2014  juga  menumbuhkan harapan  baru  dalam  pemberantasan  korupsi.    Apalagi  di  dalam pemilihan    anggota  kabinet,  Jokowi  membuat  terobosan  dengan melibatkan  KPK  dan  PPATK  untuk    menilai  latar  belakang  calon menteri.  KPK  pun  memberikan  masukan  dengan  memberikan catatan,  bukan  hanya  kandidat  yang  akan  segera  ditetapkan menjadi  tersangka  oleh  KPK,  tetapi  juga  mereka  yang  berpotensi tersangkut perkara korupsi. Dilibatkannya KPK dan PPATK semakin membesarkan  harapan  publik  bahwa  Jokowi  benar-benar  akan memimpin Indonesia dengan semangat anti korupsi serta membentuk pemerintahan bersih yang tidak tersandera oleh kepentingan korup. Seperti dikatakan oleh pengamat politik, Dodi Ambardi,
“Pada awal pembentukan kabinet, dengan nyaring ia mengatakan ingin  menghapus  gradisi  politik  lama  di  kalangan  elit  partai    yang gemar  tukar-menukar  dukungan  politik  dengan  imbalan  jabatan politik atau imbalan material”(Ambardi, 2015).
Ketika  anggota  kabinet  diumumkan  ada  sebagian  menteri  yang diragukan,    tetapi  publik  masih  memberikan  dukungan.  Memang ada  yang  diragukan,  tetapi  ada  juga  yang  dianggap  memiliki kemampuan.  Dimasukkannya  Puan  Maharani  sebagai  Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat bisa dipahami karena kebutuhan untuk  mengakomodasi  koalisi,  terutama  dari  PDIP.  Apalagi  Puan
diangkat sebagai Menko yang hanya mengkoordinasi menteri, bukan melaksanakan langsung program-program pemerintah. Kalau pun ia tidak  berprestasi,  toh  menteri-menteri  yang  dikoordinirnya  adalah sosok pilihan seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan  atau  Menteri  Kesehatan  Nila  F.  Moeloek.  Tetapi  publik bertanya-tanya  ketika  Jokowi  mengangkat  HM  Prasetyo  sebagai Jaksa Agung. Meskipun ia adalah pensiunan jaksa, tetapi HM Prasetyo adalah anggota DPR dari Partai Nasdem. Selain itu, ketika menjadi jaksa,  prestasi dan kinerjanya tidak diketahui publik. Padahal  saat itu ada beberapa kandidat lain yang dianggap lebih mampu dan memiliki rekam  jejak  serta  kemampuan  lebih  baik  daripada  HM  Prasetyo. Naiknya HM Prasetyo banyak diduga merupakan keberhasilan lobby Ketua Partai Nasdem Surya Paloh.  HM Prasetyo dianggap mampu mengamankan kepentingan Surya Paloh dan pebisnis lain.
HM  Prasetyo  dinilai  pantas  menjadi  Jaksa  Agung  karena merupakan  sosok  yang  bisa  diterima  oleh  internal  Kejaksaan. Padahal,  Kejaksaan  Agung  memiliki  banyak  masalah,  dan  justru diperlukan  sosok  dari  luar  yang  mampu    membenahi  Kejaksaan. Praktik  patronase  di  dalam  Kejaksaan  membuat  reformasi  tidak berjalan. Praktik korupsi pun tumbuh subur.  Dalam situasi seperti itu, justru dibutuhkan Jaksa Agung dari luar yang tidak tersandera oleh kepentingan  korup  di  dalam  Kejaksaan.  Terkait  dengan  pemilihan Jaksa  Agung,  barangkali  ada  dua  kemungkinan.  Pertama,  Jokowi WLGDN PHPDQGDQJ SHQWLQJ ¿JXU -DNVD $JXQJ GDQ SHPEHUVLKDQ korupsi di Kejaksaan sehingga kemudian asal dipilih kandidat yang tidak bermasalah dan bisa diterima internal Kejaksaan.  Kemungkinan kedua,    Jokowi  tidak  mampu    membendung  kepentingan  oligarki yang ingin menempatkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Karena dengan  mengangkatnya  sebagai  Jaksa  Agung,  maka  Jokowi  telah mengakomodir oligarki yang memberikan dukungan kepadanya.

## P e m i l i h a n   K a p o l r i
Nominasi BG sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi memicu protes luas di Jakarta dan berbagai daerah. Meskipun protes dilakukan oleh  kelas  menengah,  akan  tetapi  protes  itu  justru  digerakkan  oleh para relawan pendukung  Jokowi dan aktivis gerakan sosial.
Pencalonan  BG  masih  menyisakan  tanda  tanya,  mengapa  Jokowi mencalonkan kandidat bermasalah. Melihat rekam jejaknya, Jokowi
semestinya bisa memilih calon-calon lain yang lebih berpotensi. Ada dua analisis yang berkembang mengapa Jokowi memilih BG, terlepas bahwa  ia  adalah  kandidat  yang  dianggap  cukup  senior  di  internal kepolisian.
Pertama,    ada  yang  menduga  bahwa  BG  adalah  usulan  dari anggota  oligarki  atau  pimpinan  partai  yang  mendukung  Jokowi. Apalagi  selama  ini  BG  dikenal  dekat  dengan  Megawati  sejak  ia menjadi  ajudan  saat  Megawati  menjadi  Presiden.    Selain  itu,  PDIP juga aktif memberikan dukungan kepada BG.  Bahkan ketika Jokowi tidak segera melantik BG setelah mendapatkan persetujuan dari DPR dan selanjutnya membatalkan pencalonan BG, sejumlah politisi dari PDIP  menyampaikan  kritik  secara  terbuka  kepada  Jokowi.    Dalam pemilihan Kapolri, PDIP justru bersikap seperti partai oposisi, bukan partai pendukung pemerintah. Jadi, Jokowi memilih BG karena tidak kuasa melawan tekanan dari oligarki.
Kedua, pancalonan BG adalah usulan Jokowi sebagai kompensasi atas pengangkatan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Luhut  tidak  disukai  oleh  elit  lainnya.  Bahkan  Jusuf  Kalla  secara terbuka  juga  menyatakan  ketidaksetujuannya  terhadap  jabatan Kepala Staf yang dijabat Luhut itu. Untuk “menyenangkan”  anggota oligarki, maka Jokowi kemudian menyodorkan BG sebagai Kapolri. BG bukan hanya dikabarkan dekat dengan Megawati, tetapi ia juga berkontribusi besar untuk menyandingkan Jokowi dengan Jusuf Kalla sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden  dalam pemilihan Presiden 2014 lalu bersama dengan Syafrudin (Widiarsi et al., 2015).  Syafrudin adalah perwira polisi asal Sulawesi Selatan yang pernah  menjadi  ajudan  Jusuf  Kalla  saat  ia  menjadi  Wakil  Presiden pada  pemerintahan  SBY.    Syafrudin  kini  menjabat  sebagai  Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, menggantikan BG.
0DQD \DQJ EHQDU GDUL GXD YHUVL GL DWDV WHQWX VXOLW GLYHUL¿NDVL karena  membutuhkan  pengakuan  dari  Jokowi  sendiri.  Akan  tetapi, terlepas dari dua kemungkinan di atas, ada penjelasan lain yang juga berkontribusi di balik pencalonan BG itu.  Sebelum menjadi Presiden, Jokowi  adalah  Gubernur,  dan  sebelumnya  Wali  Kota.  Tugas  utama Gubernur  dan  Walikota  adalah  menjadi  pemimpin  wilayah  dan melaksanakan  program-program  pembangunan  serta  memimpin birokrasi.  Soal  hukum  dan  penegakan  hukum  serta  relasi  antara lembaga  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  peradilan  atau  KPK  bukan pekerjaan  Kepala  Daerah.  Dengan  demikian,  saat  baru  menjabat
Jokowi harus menyelesaikan persoalan yang sama sekali baru baginya. Ia tidak memiliki pengalaman sebelumnya bagaimana menyelesaikan NRQÀLN DQWDU OHPEDJD  -RNRZL VDQJDW  KHEDW NHWLND PHPLPSLQ birokrasi  berjalan  dan  melakukan  perombakan  agar  birokrasi  bisa bekerja  lebih  cepat.  Tetapi  ketika  berhadapan  dengan  soal  hukum yang terkait dengan kepentingan politik di tingkat nasional, Jokowi adalah  seorang  pemula.    Apalagi  di  sisi  lain,  PDIP  menempatkan Jokowi  sebagai  “petugas  partai”.  Meskipun  Jokowi  adalah  seorang Presiden  tetapi  ia  adalah  kader  partai  yang  harus  menuruti  dan menjalankan instruksi pemimpin partai politik. Situasi ini membuat Jokowi tidak mampu mengambil keputusan dengan tegas dan sigap

## VHKLQJJD DNKLUQ\D PHQLPEXONDQ NRQÀLN WHUEXND DQWDUD SROLVL GDQ
KPK  serta  mengundang  protes  dari  publik,  termasuk  dari    relawan pendukung Jokowi.

## P o l i s i   v s   K P K
Sehari setelah Jokowi menetapkan BG sebagai Calon Kapolri, KPK menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang.    BG  memiliki  rekening  dalam  jumlah  miliaran  rekeningnya, sesuatu yang sangat mencurigakan karena gaji resmi yang diterimanya hanya sebesar Rp. 7 juta per bulan.  Total penghasilan resmi BG pada tahun 2008 hanya  Rp. 900 juta dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 560 juta, sedangkan istrinya memiliki penghasilan Rp. 120 juta per tahun (Hidayat, Suci, Maranda, & Lazuardi, 2015).
Majalah Tempo menurunkan laporan investigasi tentang rekening mencurigakan BG.  Tempo menduga, rekening jumbo milik BG terkait dengan  posisinya  sebagai  ajudan  Presiden  Megawati  2001-2004, suap untuk mutasi jabatan ketika ia menjadi Kepala Biro Pembinaan Karier,  suap  dan  beking  dari  pengusaha  ketika  BG  menjadi  Kepala Kepolisian Daerah,  suap dari pengadaan di Polri dan fee dari proteksi kepada  pengusaha yang terkait dengan  pengemplang pajak.  Total, uang yang berada di rekening BG dan rekening Herviano Widyatama anaknya sejak 2004 mencapai Rp. 111,4 miliar (Hidayat, Suci, et al., 2015).
Sebetulnya  kasus  BG  terungkap  pertama  kali  pada  tahun  2010 ketika    PPATK  melaporkan  rekening  mencurigakan  BG  ke  Polri ( selain BG, majalah Tempo juga menulis para jenderal polisi lainnya yang  memiliki  rekening  mencurigakan:  Badrodin  Haiti  yang  kini
menjadi  Kapolri,  Mathius  Salempang,  Wakil  Kabareskrim,  Susno Duadji,  mantan  Kabareskrim  dan  Bambang  Suparno,  Staf  Pengajar di  Sekolah  Staf  Perwira  Tinggi  Polri ).    Tetapi  kemudian  investigasi internal  Polri  menyatakan  bahwa  rekening  itu    berasal  dari  praktik bisnis  yang  wajar.      Menurut  pengakuan  BG  kepada  Tempo,  uang itu  berasal  dari  bisnis  keluarga.    Namun  pengakuan  itu  tentu  tidak masuk  akal  karena  mana  mungkin  anaknya,  Herviano  Widyatama yang  masih  mahasiswa  dan  baru  berumur  19  tahun  mendapatkan NUHGLW5SPLOLDUGDUL3DFL¿F%OXH,QWHUQDWLRQDO/LPLWHG+LGD\DW Suci, et al., 2015).
Kasus  rekening  gendut  polisi  menimbulkan  kontroversi  karena saat majalah Tempo menurunkan laporan investigasi pada Juli 2010, semua edisi Tempo diborong  oleh orang tidak dikenal sehingga edisi itu  tidak  tersedia  di  pasaran.        Selain  itu,  kantor  majalah  Tempo dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal. Salah seorang aktivis Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  Tama  Satrya  Langkun  dibacok orang tidak dikenal karena melaporkan rekening gendut ke KPK. Baik kasus pelemparan bom molotov ke kantor Tempo dan pembacokan Tama Langkun tidak pernah terungkap hingga kini.
Penetapan  BG  sebagai  tersangka  oleh  KPK  mendapatkan perlawanan  dari  polisi.  Suhardi  Alius,  Kepala  Bareskrim  dimutasi menjadi  staf  di  Lembaga  Ketahanan  Nasional  (Lemhanas)  karena dianggap dekat dengan KPK. Suhardi digantikan oleh Budi Waseso, orang  dekat  BG.  Kemudian  Budi  Waseso  menetapkan  Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan kasus yang  terkesan sengaja dicari-cari. Misalnya Abraham Samad dijerat dengan pasal pemalsuan identitas.  Sangkaan ini tentu sangat ironis karena BG yang terbukti kuat  memalsu  KTP  untuk  membuka  rekening  justru  tidak  dijerat oleh polisi.  Sedangkan Bambang Widjojanto disangka terlibat dalam kesaksian palsu ketika ia menjadi advokat di MK. Apa yang dilakukan oleh  Bambang  Widjojanto  sesungguhnya  merupakan  praktik  yang wajar  di  lingkungan  peradilan  di    mana  advokat  mempersiapkan saksi sebelum persidangan.  Sementara itu, dua komisioner KPK yang lain, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen juga terancam dijerat oleh polisi dalam kasus lain.  Adnan Pandu Praja dilaporkan terlibat dalam pengambilalihan saham PT Deasy Timber secara ilegal.  Sedangkan Zulkarnaen  dilaporkan  menerima  suap  Rp.  5  miliar  dan  menerima JUDWL¿NDVLPRELO&DPU\NHWLNDLDPHQMDEDWVHEDJDL.HSDOD.HMDNVDDQ Tinggi Jawa Timur pada 2011 (Hidayat, Paraqbueq, Soares, Merdeka,
&  Trianita,  2015).  Polanya  sama,  ada  pelapor  yang    muncul  dan kemudian  polisi  dengan  cepat  menindaklanjutinya.    Bukan  hanya pimpinan  KPK.  Polisi  diduga  melakukan  intimidasi  kepada  para pegawai KPK, diantaranya Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa. Juga suami Chatarina Girsang, Kepala Biro Hukum KPK. Terakhir, Novel  Baswedan  malah  ditangkap  polisi  dalam  kasus  pembunuhan yang  terjadi  tahun  2004  lalu.  Selain  kasusnya  sudah  lama  terjadi, pasal  yang  disangkakan  ke  Novel  Baswedan    terkesan  dicari-cari. Penetapan  Novel  Baswedan  sebetulnya  sudah  pernah  dilakukan ketika  KPK  menetapkan  Djoko  Susilo  dalam  kasus  korupsi  driving simulator.  Hanya  saja  waktu  itu  polisi  tidak    meneruskan  karena masyarakat  berhasil  menekan  SBY  untuk  tidak  melindungi  polisi korup.
.RQÀLNDQWDUDSROLVLGDQ.3.LQLPHQJXQGDQJSURWHVSXEOLNVDDW polisi hendak menangkap Bambang Widjojanto. Meskipun akhirnya Bambang  dilepaskan  oleh  polisi,  tindakan  polisi  itu    mengundang protes  berbagai  kalangan.  Berbagai  aksi  protes,  demonstrasi  dan petisi dilakukan untuk menolak kriminalisasi pimpinan KPK. Protes terutama  ditujukan  kepada  Jokowi  sebagai  Presiden  dan  atasan Kapolri.
Mengikuti  penyelesaian  oleh  tim  independen  seperti  yang dilakukan  oleh  SBY,  Jokowi    awalnya  membentuk  Tim  9  ( Tim GLSLPSLQ ROHK PDQWDQ .HWXD 0XKDPPDGL\DK 6\D¿L 0DDULI dengan  anggota  mantan  Kapolri  Sutanto,  mantan  ketua  MK  Jimly Asshidiqie,  mantan  Wakalpolri  Oegroseno,    dosen  PTIK  Bambang Widodo  Umar,  sosiolog  Imam  Prasodjo,  mantan  pimpinan  KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan  Tumpak Hatorangan Pangggabean serta profesor hukum Hikmahanto Juwana ). Tetapi tim ini kemudian diamputasi  karena  tidak  mendapatkan  legitimasi  hukum.  Berbeda dengan  Tim  8  bentukan  SBY  yang  dibekali  dengan  Keppres  dan memiliki  kewenangan  untuk  memanggil  saksi,  maka  Tim  bentukan Jokowi justru menjadi tim informal.  Dasar hukum bagi Tim 9 tidak pernah  dikeluarkan.  Jokowi  mendapatkan  banyak  tekanan  dari banyak pihak seperti Megawati, Jusuf Kalla, Surya Paloh (Prihandoko, Teresia, Paraqbueq, & Rahayu, 2015). Akhirnya Tim 9 hanya bersifat konsultatif  dan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi atau meminta dokumen dalam menjalankan tugasnya.
Posisi KPK semakin lemah ketika di dalam sidang pra peradilan yang  diajukan  oleh  BG,  secara  kontroversial  hakim  Sarpin
memenangkan BG. Penetapan BG sebagai tersangka dianggap tidak sah oleh Sarpin. Padahal saat itu, pra peradilan sesungguhnya hanya berwenang untuk mengadili penahanan atau penangkapan seseorang dan    penghentian  penyidikan  atau  penuntututan.  Penetapan tersangka,  seperti  yang  diajukan  oleh  BG  dan  dikabulkan  hakim Sarpin, tidak termasuk dalam obyek pra peradilan ( MK pada tanggal 28  April  2015    memutuskan  untuk  memperluas  pra  peradilan, termasuk dalam hal penetapan tersangka.  Putusan itu dikeluarkan atas pengajuan judicial review oleh  Bachtiar Abdul Fatah, tersangka kasus korupsi bioremediasi Chevron. Tetapi putusan MK dikeluarkan setelah  Sarpin  membuat  putusan  pra  peradilan  kontroversial  yang memenangkan BG ).
3HULVWLZD ODLQ WHUNDLW GHQJDQ NRQÀLN SROLVL YV .3. DGDODK intimidasi terhadap  sejumlah saksi yang diduga kuat dilakukan oleh polisi.  Majalah  Tempo  menulis  bagaimana  polisi  mempengaruhi sejumlah  saksi,  terutama  dari  KPK  untuk  memberikan  kesaksian yang menguntungkan BG.  Karena tidak ada saksi yang cukup kuat yang menunjukkan kelemahan KPK, maka vonis hakim Sarpin yang memenangkan  BG dalam pra peradilan sungguh kontroversial.

## 'DODP NRQÀLN PHODZDQ .3. SROLVL WHUOLKDW NRPSDN 3DGD
Januari,  KPK  menetapkan  BG  sebagai  tersangka.    Lalu  pada  19 Januari  Budi  Waseso  diangkat  sebagai    Kabareskrim  dan  Suhardi Alius yang dianggap terlalu dekat dengan KPK dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) untuk posisi yang saat itu tidak jelas. 23  Januari  Bambang  Widjojanto  ditangkap  oleh  polisi  walaupun kemudian dilepaskan pada hari itu juga.  Sigapnya polisi melakukan konsolidasi, terutama pendukung BG merupakan indikasi bagaimana patronase    korup    berakar  cukup  kuat  di  lembaga  kepolisian.  Dari aliran  dana  di  rekening  BG,  tampak  bagaimana  praktik  promosi dan  mutasi  harus  disertai  dengan  uang  suap.  Ini  artinya,  praktik patronase  mampu  bertahan  dari  berbagai  program  reformasi  yang dilakukan di Polri. Polisi harus membangun patronase agar karirnya bisa  terjamin.  Seorang  patron  akan  memberikan  perlindungan  dan jaminan terhadap karier, tetapi sebaliknya, seorang klien atau polisi yang  di  bawahnya,  harus  menyetor  uang  dan  berbagai  pelayanan lainnya. Maka ketika KPK hendak memberantas korupsi polisi, banyak polisi  akan  merapatkan  diri  karena  tindakan  KPK  sesungguhnya mengancam patronase yang telah terbentuk lama dan mengakar kuat dalam praktik sehari-hari.
Dalam konteks politik yang berbeda, patronase juga menyesuaikan diri. Hal ini bisa dilihat dari kerjasama antara polisi dan PDIP yang kompak  mendukung  BG  sebagai  calon  Kapolri.  Sebelum  polisi “menemukan” perkara pemalsuan dokumen untuk menjerat Abraham Samad, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membongkar pertemuannya dengan  Abraham.  Hasto  menyatakan  bahwa  Abraham  Samad bertemu dirinya enam kali. Pertemuan itu dipakai oleh Hasto untuk membangun opini bahwa penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK bermotif politik serta melaporkan Abraham karena melanggar kode etik pimpinan KPK. Selain mendapatkan dukungan penuh dari PDIP melalui  Hasto  Kristiyanto,  diduga  kuat  ada  peran  Hendropriyono, mantan Kepala BIN yang dikenal dekat dengan Megawati.  Bahkan saat  Budi  Waseso  diangkat  sebagai  Kepala  Bareskrim  Mabes  Polri, Hendropriyono  satu-satunya  yang  mengirimkan  bunga  ucapan selamat.
'DODP NRQÀLN YHUVXV .3. WDPSDN DGD SHUXEDKDQ PRGHO patronase di dalam kepolisian dibandingkan pada masa lalu. Ketika politik  terfragmentasi,  polisi  juga  harus  membangun  patronase mengikuti politik. Polisi harus menjalin relasi dengan partai politik yang  menjadi  aktor  utama  di  panggung  politik.    BG  membangun patronase  itu  ketika  ia  menjadi  ajudan  Presiden  Megawati.  Relasi patronase  itu  terus  dipertahankan.  Bahkan  BG  juga  memberikan kontribusi pada PDIP, paling tidak itu bisa diduga dari aliran dana BG ke politisi PDIP, Trimedya Panjaitan. Pada Februari 2006, Trimedya diketahui mencairkan cek sebesar Rp. 250 juta (Paraqbueq, Tarigan, &  Fajrial,  2015).  Tidak  heran  bila  kemudian  para  kader  PDIP  aktif mempromosikan BG sebagai calon Kapolri.
Dampak  terbesar  dari  ketidakmampuan  Jokowi  untuk PHQ\HOHVDLNDQNRQÀLNDQWDUD.3.GHQJDQSROLVLDGDODKEHUWDKDQQ\D praktik korupsi yang terbangun secara sistematis di dalam institusi polisi. Jacqui Baker menulis artikel menarik tentang praktik korupsi di polisi dalam bentuk dana “parman” (catatan: ada lelucon yang di kalangan polisi untuk menyebut praktik korupsi, yakni dana parman, pardi  dan  parmin.  “Parman”  atau  partisipasi  teman.  merujuk  pada cara  polisi  menggalang  dana  dari  teman.  “Pardi”  atau  partisipasi divisi, yakni menggalang dana dari divisi-divisi yang ada di Kepolisian. “Parmin” atau partisipasi kriminal, yaitu cara polisi  menggalang dana dari pelaku kriminal) .
“Dana-dana  parman  memungkinkan  seorang  polisi untuk  membangun  jaringan  dukungan  yang  strategis dari atas ke bawah dengan memberikan akses ke dana parman  sebagai  pertukaran  dari  loyalitas.    Seorang polisi junior bisa mendapatkan hadiah uang tunai atau akses  ke  dana  parman  bila  berhasil  mencapai  target tertentu. Disiplin dibangun dengan memberikan hadiah dari  ekonomi  parman.    Pada  saat  yang  sama,    polisi juga  mengambil  hati  pimpinan  dengan  membagi  dana parman  dalam  bentuk  hadiah  atau  bayaran  rutin  tiap bulan”(Baker, 2013).
Aliran  dana  yang  diterima  oleh  BG  saat  menjabat  sebagai Karobinkar  menggambarkan  aliran  dana  “parman”  itu.    Dengan akses ke dana parman dan membaginya ke polisi yang lain, maka BG membangun  loyalitas  para  polisi  yang  lebih  junior.  Jadi  patronase di  lembaga  kepolisian  sesungguhnya  dibangun  berdasarkan  atas praktik  korupsi,  suap  dan  pemerasan  yang  telah  melembaga. Pernyataan keras Budi Waseso yang menyatakan ada pengkhianat di kepolisian menunjukkan resistensi terhadap pemberantasan korupsi. Penegakan hukum terhadap polisi yang korupsi dianggap merupakan pengkhianatan terhadap institusi Polri (Kuwado, 2015).

## Peluang pemberantasan korupsi
Pada  awal  pemerintahannya,  tampak  jelas  bahwa  Jokowi  lebih memperhatikan  soal  pembangunan  infrastruktur  dan  pemenuhan pelayanan publik dasar.  Sebagian besar kegiatannya terkait dengan dua program besar itu. Jokowi praktis tidak banyak berkomentar tentang hukum.  Hal  ini  bisa  dimengerti  dari  latar  belakang  Jokowi  sebagai Walikota yang memang lebih banyak mengurusi soal pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.  Akan tetapi, baik pembangunan infrastruktur  atau  pelayanan  publik  sesungguhnya  membutuhkan kepastian  hukum.    Teori  kelembagaan  baru  ekonomi  memberikan wawasan  tentang  institusi  yang  bukan  sekedar  organisasi  tetapi juga aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis.  Teori kelembagaan melihat perilaku aktor tidak hanya ditentukan oleh pilihan rasional untuk  memaksimalkan  kepentingan  dan  keuntungan  pribadi. Tindakan  aktor  dibentuk  dan  dibatasi  oleh  institusi,  yakni  aturan dan  regulasi.    Aktor  bisa  mencari  keuntungan  untuk  dirinya,  tetapi tindakan  itu  dibatasi  oleh  institusi.  Dalam  konteks  pemerintahan
Jokowi,  maka  agar  pembangunan  infrastruktur  berjalan  dengan baik  atau  pelayanan  publik  dasar  terlaksana,  dibutuhkan  institusi atau perangkat hukum yang kuat. Jamie Davidson menulis tentang berbagai  persoalan  hukum  dan  kontestasi  kekuasaan  antara pemerintah pusat dan daerah yang menghambat pembangunan jalan tol Jawa (Davidson, 2015). Oleh karena itu, soal institusi, hukum dan WHUPDVXN MXJD VRDO NRUXSVL SROLVL GDQ PD¿D SHUDGLODQ PHUXSDNDQ prasyarat penting bagi program-program Jokowi.
Persoalan  lain  yang  menghambat  Jokowi  untuk  memberantas korupsi  adalah  relasinya  dengan  elit  dan  oligarki.  Polisi  dengan percaya  diri  melakukan  kriminalisasi  terhadap  pimpinan  KPK tentu  karena  mendapatkan  dukungan  politik  yang  kuat.    Bisa dilihat  bagaimana  pernyataan  para  politisi  PDIP  yang  kompak mendukung BG dan bahkan menekan Jokowi untuk segera melantik BG. Peran aktif Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Kepala BIN  Hendropriyono  merupakan  indikasi    pertemuan  kepentingan antara  polisi  dan  politisi(Majalah  Tempo  9  Juli  2015  mengungkap adanya rekaman hasil penyadapan di KPK komunikasi antara Hasto Kristiyanto  dan  Hendropriyono  di  balik  kriminalisasi  pimpinan KPK.  Tetapi  rekaman  itu  tidak  diakui  oleh  Pelaksana  Tugas  KPK yang diangkat oleh Presiden setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka sehingga harus non aktif dan pengganti  Busyro  Muqoddas  belum  dipilih  oleh  DPR).  Bandingkan ketika di masa pemerintahan SBY, polisi tidak berkutik saat Presiden memerintahkan kasus korupsi Kepala Korps Lalu Lintas Djoko Susilo ditangani  oleh  KPK.  Kriminalisasi  terhadap  Novel  Baswedan  juga dihentikan waktu itu.  Tekanan kuat publik saat itu berhasil memaksa Presiden  SBY  untuk  mendukung  pemberantasan  korupsi.    Ketika oligarki tidak memberikan dukungan kuat dalam kasus kriminalisasi KPK dan bahkan mendukung BG yang bermasalah, Jokowi tampak sulit  mengambil  keputusan.  Malah  akhirnya  keputusan  akhir  yang diambil  justru  tidak  konsisten  dengan  penegakan  hukum  dan pemberantasan  korupsi.  Jokowi  akhirnya  membatalkan  pelantikan BG yang telah disetujui oleh DPR. Selanjutnya Jokowi mencalonkan Badrodin Haiti yang menjabat Wakil Kapolri menjadi calon Kapolri. Padahal  Badrodin  Haiti  termasuk  salah  satu  jenderal  yang  diduga memiliki rekening gendut juga. Lalu Badrodin Haiti mengangkat BG sebagai Wakapolri.  Ini keputusan yang beraroma kompromi politik. Mengambil jalan tengah, menolak calon bermasalah, BG, tetapi pada
saat  yang  sama  masih  menempatkan  BG  ke  posisi  yang  strategis. Penyelesaian model seperti ini tidak  memberikan jalan keluar bagi persoalan serupa yang akan muncul di kemudian hari.  Jokowi justru gagal melembagakan apa yang telah dirintis oleh SBY, baik dengan pembentukan  tim  independen  dalam  kasus  Bibit  Chandra  atau mengambil tindakan sigap saat Novel Baswedan dikriminalisasi.
Dalam  pengambilan  keputusan,  saya  menduga  ada  hal  utama yang diperhatikannya.  Pertama keinginan elit yang  bisa diraba oleh publik  berupa  rapat-rapat  di  Teuku  Umar  (kediaman  Megawati) atau  rapat-rapat  lain  yang  dihadiri  oleh  pimpinan  partai  politik. Tekanan  dari  elit  sangat  mempengaruhi  pengambilan  keputusan Jokowi.  Bukan  hanya  karena  mereka  memiliki  saham  besar  ketika mendukung  Jokowi,  tetapi  juga  mereka  bisa  mengganjal  program kerja  Jokowi  di  DPR.    Kedua,  kuat  lemahnya  dukungan  publik kepada  Presiden  yang  tercermin  dalam  survei  kepuasan  publik, terutama  di  basis  para  pendukungnya.    Survei  dalam  Pemilu  2014 lalu  menunjukkan  dukungan  besar  diraih  oleh  Jokowi  dari  pemilih dari kelas bawah. Sedangkan persentase kelas menengah justru lebih banyak  memberikan  dukungan  untuk  Prabowo.  Suara  dan  aspirasi kelas bawah ini yang akan sangat diperhatikan oleh Jokowi.
Jokowi  sesungguhnya  tengah  mendayung  di  antara  dua  karang yang besar. Apakah memenuhi tuntutan publik ataukah mendengar elit. Dua karang ini dalam banyak hal bukan hanya berseberangan, tetapi  juga  bertabrakan.    Di  antara  kelompok  pendukung  Jokowi, akan  ada  ketegangan  terus  menerus  antara  para  relawan  yang kritis  dengan  partai  pengusung  Jokowi.    Dengan  demikian,  Jokowi sesungguhnya  adalah  arena  kontestasi  berbagai  kepentingan  para pendukungnya  serta  kepentingan  dari  pihak-pihak  lain,  di  DPR maupun  di  sektor  bisnis  dan  pemerintahan.  Sebagai  sebuah  arena, keputusan  yang  diambil  oleh  Jokowi  sesungguhnya  mencerminkan pada pihak mana dia berpihak.
Lalu  bagaimana  peluang  pemberantasan  korupsi  di  masa pemerintahan  Jokowi?  Jawabannya  kembali  kepada  gerakan  anti korupsi  untuk  memenangkan  kontestasi  pengambilan  keputusan oleh  Jokowi.    Oligarki  tidak  sepenuhnya  solid  dan  berkuasa  atas Jokowi. Bahkan naiknya Jokowi sebagai calon Presiden merupakan bentuk  kompromi  oligarki  terhadap  sistem  elektoral.  Karena  hanya dengan mendukung Jokowi, Megawati dan pimpinan partai lainnya bisa  turut  memegang  kekuasaan.    Dalam  kasus  BG,  gerakan  anti
korupsi  kalah  berkompetisi  dengan  oligarki.    Patronase  korupsi  di polisi dengan cepat melakukan konsolidasi dan membangun aliansi dengan    politik.    Tekanan  dari  kepolisian  dan  partai  politik    untuk memilih BG sebagai Kapolri mampu mengalahkan desakan relawan Jokowi yang menolak BG.  Pada saat yang sama, KPK juga kehilangan legitimasi ketika putusan pra peradilan kontroversial dijatuhkan oleh hakim Sarpin.
Akan  tetapi,  seperti  kritik  terhadap    teori  oligarki  yang  telah diuraikan di atas, oligarki tidak tidak mendominasi panggung politik sepenuhnya.  Karena  itu,  peluang  pemberantasan  korupsi  selalu tetap ada. Seperti dikatakan oleh Michael Johnston, pemberantasan korupsi  sesungguhnya  adalah  perlawanan  terhadap  kekuasaan (Johnston,  2005,  2013).  Memberantas  korupsi  identik  dengan memaksa  pemegang  kekuasaan  untuk  akuntabel.    Terpilihnya Jokowi yang dianggap sebagai pemimpin anti korupsi bukan berarti gerakan anti korupsi telah berhasil. Sebaliknya, gerakan anti korupsi kini memasuki  medan baru dengan aktor dan konteks politik yang berbeda. Kreativitas dan kemampuan mengorganisir gerakan menjadi kunci untuk membuat pemegang kekuasaan akuntabel.
Jokowi  juga  bukan  Presiden  yang  lemah  dan  hanya  menuruti keinginan  oligarki  dan  elit  politik  pendukungnya.  Secara  perlahan ia  mulai  mampu  melakukan  konsolidasi  kekuasaan  dengan menempatkan  orang-orang  pilihannya  pada  jabatan  strategis dan  meyakinkan  oligarki  untuk  mendukung  kebijakannya.  Satu faktor  penting  adalah  kebijakan  pengalihan  subsidi  BBM  di  awal pemerintahannya. Dana subsidi BBM sebesar Rp. 186 triliun dialihkan Jokowi untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program- program  pemerintah  lainnya  (katadata.co.id,  2015).  Pada  saat  yang sama, sebagian besar oligarki bisnis sedang terpuruk seiring anjloknya harga komoditas di pasar internasional. Situasi ini membuat oligarki melemah dan pada saat yang sama posisi Jokowi semakin menguat. Oligarki  harus  bekerja  keras  menyelamatkan  bisnis,  terutama dengan  meminta  dukungan  pemerintah.  Dengan  dana  besar  yang dulu  dialokasikan  untuk  subsidi  BBM,  Jokowi  kini  memiliki  posisi tawar yang semakin kuat dan bisa membatasi kepentingan oligarki. Pada  akhirnya,  untuk  menyelamatkan  kepentingan  bisnis,  oligarki membutuhkan  Jokowi  untuk  mendapatkan  fasilitas  dan  dukungan negara.
Sebagai  penutup,  saya  memberikan  dua  rekomendasi.  Pertama
untuk gerakan sosial anti korupsi untuk tidak pernah berharap pada adanya  kekuatan  besar  atau  orang  baik  yang  bisa    membersihkan Indonesia  dari  korupsi.    Kekuatan  itu  tidak  ada,  karena  yang  ada sekarang  adalah  gerakan  sosial  untuk  mendorong  pemberantasan korupsi.    Keberadaan  orang  baik  atau  orang  kuat  yang  mampu memberantas  korupsi  sesungguhnya  adalah  buah  dari  kerja  keras dan kreativitas gerakan sosial untuk memaksa diberantasnya praktik korupsi.
Kedua,  untuk  Presiden  Jokowi  dan  para  pendukungnya  yang memiliki  komitmen  pemberantasan  korupsi,  sudah  saatnya  Jokowi melihat potensi kekuatan rakyat. Selama ini rakyat hanya “digunakan” dalam kampanye dan Pemilu saja. Selesai Pemilu, demokrasi menjadi urusan  elit.  Padahal  ada  banyak  contoh  di  negara-negara  lain, pemimpin yang hanya punya dukungan minoritas di parlemen bisa menghasilkan kebijakan yang progresif.  Kuncinya adalah melibatkan rakyat  di  dalam  setiap  pengambilan  keputusan.    Penelitian  tentang pelayanan publik dasar gratis di empat daerah memberikan temuan menarik yang bisa menjadi pelajaran bagi Presiden Jokowi (Rosser, Wilson, & Sulistiyanto, 2011).   Pemimpin yang memberikan pelayanan publik  gratis  adalah  mereka  yang  membangun  basis  dukungan populer  dari  orang  miskin,  bukan  jaringan  patronase  bisnis  atau preman.    Para  pemimpin  reformis  ini  mampu  keluar  dari  tekanan oligarki  predator  di  tingkat  lokal  dengan  melibatkan  rakyat  dalam setiap  kebijakan.  Tentu  dibutuhkan  kreativitas  untuk  melibatkan rakyat  dalam  setiap  kebijakan  publik  yang  diambil  Presiden.  Tidak cukup  dengan  mengajak  tokoh  masyarakat,  pengamat,  pemimpin media dan mahasiswa yang kritis sekedar makan bersama di istana.

## R E F E R E N S I
Ambardi,  D.  (2015,  23  Februari).  Keseimbangan  Baru  Politik Indonesia. Majalah Tempo .
Aspinall,  E.  (2013).  Popular  Agency  and  Interests  in  Indonesia’s Democratic Transition and Consolidation. Indonesia, 96 .
Baker,  J.  (2013).  The  Parman  Economy:  Post-Authoritarian  Shifts LQ WKH 2ɣ%XGJHW (FRQRP\ RI ,QGRQHVLD¶V 6HFXULW\ ,QVWLWXWLRQV Indonesia, 96 , 123-150.
Bourdieu,  P.  (1986).  The  Forms  of  Capital.  In  J.  Richardson  (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education . New York: Greenwood
Davidson,  J.  S.  (2015). Indonesia’s  Changing  Political  Economy.
Governing the Roads . Cambridge: Cambridge University Press.
Hadiz, V. (2006). Corruption and Neo-Liberal Reform:  Market and Predatory Power in Indonesia and Southeast Asia. In R. Robison (Ed.), The  Neo-liberal  Revolution.  Forging  The  Market  State . New York: Palgrave
Hadiz, V., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia. Indonesia, 96 .
Hamilton-Hart, N. (2001). Anti-Corruption Strategies in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 37 (1), 65-82.
Hidayat, B., Paraqbueq, R., Muhyiddin, M., & Suci, D. (2015). Malam Teror Restoran Cepat Saji. Majalah Tempo .
Hidayat, B., Paraqbueq, R., Soares, S., Merdeka, M. K. D., & Trianita, L.  (2015,  2  Februari).  Peluru-peluru  Pembunuh  Cicak. Majalah Tempo .
Hidayat, B., Suci, D., Maranda, S., & Lazuardi, I. (2015). Dua Gunawan di Rekening Sang Jenderal. Majalah Tempo .
Johnston, M. (2005). Syndromes of Corruption. Wealth, Power and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

## -RKQVWRQ 0  0RUH WKDQ 1HFHVVDU\ /HVV WKDQ 6XɤFLHQW
Democratization and the Control of Corruption. Social Research:
An International Quarterly, 80 (40), 1237-1258.
Jokowi-JK.  (2014).  Jalan  Perubahan  untuk  Indonesia  yang
Berdaulat,  Mandiri  dan  Berkepribadian.  Visi  Misi  dan  Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014.  Retrieved from http://kpu.go.id/ koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf
Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption . Berkeley: University of California Press.
Kumorotomo,  W.  (2009). Inovasi  Daerah  dalam  Mengurangi Korupsi . Paper presented at the Simposium Nasional 2009 Tanpa Korupsi: Indonesia Bebas Korupsi Bukan Utopi, Yogyakarta.
Kuwado,  F.  J.  (2015).  Ini  Jawaban  Buwas  Saat  Ditanya  Siapa
Pengkhianat  di  Polri...    Retrieved  from  http://nasional.kompas. com/read/2015/03/31/22095741/Ini.Jawaban.Buwas. Saat. Ditanya.Siapa.Pengkhianat.di.Polri.
Luebke,  C.  v.  (2009).  The  political  economy  of  local  governance:
¿QGLQJV IURP DQ ,QGRQHVLDQ ¿HOG VWXG\ Bulletin  of  Indonesian
Economic Studies, 45 (2), 201-230.
McLeod,  R.  H.  (2006).  Private  Sector  Lessons  for  Public  Sector
Reform in Indonesia. Agenda, 13 (3), 275-288.
McLeod,  R.  H.  (2011).  Institutionalized  Public  Sector  Corruption:  a legacy of Soeharto franchise. In E. Aspinall & G. v. Klinken (Eds.), The State and Illegality in Indonesia . Leiden: KITLV
Mietzner, M. (2014). Oligarchs, Politicians and Activists. In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), Beyond oligarchy : wealth, power, and contemporary  Indonesian  politics Ithaca:  Cornell  University, Southeast Asia Program
Mungiu-Pippidi,  A.  (2006).  Corruption:  Diagnosis  and  Treatment. Journal of Democracy, 17 (3), 86-99.
Paraqbueq, R., Tarigan, M., & Fajrial, E. (2015, 2 Februari). Jejaring Pengacara Para Penggugat. Majalah Tempo .
Paraqbueq,  R.,  &  Trianita,  L.  (2015,  19  January).  Tersebab  Trauma Cicak-Buaya. Majalah Tempo .
Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2010). The Failure of Anti- Corruption  Policies.  A  Theoritical  Mischaracterization  of  the Problem .  QoG  Working  Paper  Series  2010:  19.  The  Quality  of Government Institute, University of Gothenburg. Gothenburg.
Prihandoko,  Teresia,  A.,  Paraqbueq,  R.,  &  Rahayu,  D.  S.  (2015,  2 Februari). Tim Ompong yang Dipotong. Majalah Tempo .
Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganizing Power in Indonesia. The Politics of Oligarchy in an Age of Market . London: Routledge.
Rosser,  A.,  Wilson,  I.,  &  Sulistiyanto,  P.  (2011).  Leaders,  Elites  and Coalitions:  The  Politics  of  Free  Public  Services  in  Decentralised Indonesia: Development Leadership Program.
Setiyono,  B.,  &  McLeod,  R.  H.  (2010).  Civil  society  organisations’ contribution  to  the  anti-corruption  movement  in  Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 46 (3), 347-370.
Widiarsi, A., Aditya, R., Sugiharto, J., Teresia, A., P, R., Yasa, S., . . . 5R¿XGLQ-DQXDU\7UL%UDWD3LOLKDQ6LDSD Majalah Tempo .
Widoyoko,  J.  D.  (2013). Oligarki  dan  Korupsi  Politik  Indonesia. Strategi  Memutus  Oligarki  dan  Reproduksi  Korupsi  Politik  di Indonesia . Malang: Setara Press.
Winters,  J.  A.  (2011). Oligarchy .  Cambridge:  Cambridge  University
Press.
Winters, J. A. (2012). Oligarchs and Oligarchy in Southeast Asia. In R.
Robison (Ed.), Routledge Handbook fo Southeast Asian Politics .
Oxon, New York: Routledge
Winters,  J.  A.  (2013).  Oligarchy  and  Democracy  in  Indonesia.
Indonesia, 96 , 11-33.

## KWWSNDWDGDWDFRLGLQIRJUD¿NNHPDQDSHQJDOLKDQ
dana-subsidi-bbm#sthash.iVQZNCQ1.dpbs,  diakses  29  Februari
2016