CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Copyright (c) 2022 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

## KONTRIBUSI WAKAF TERHADAP KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT : STUDI ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN WAKAF

## SAFIUDIN
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten e-mail: safiudin@Gmail.com

## ABSTRAK
Di  Indonesia,  pada  umumnya  wakaf  dipandang  sebagai  institusi  keagamaan.  namun  dari  hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia waqaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah melainkan juga merupakan fenomena yang multyform yang  menempati  posisi  sentral  dalam  kehidupan  kemasyarakatan.  para  ahli  hukum  islam sependapat bahwa lembaga wakaf di dalam Islam mempunyai potensi sumber daya ekonomi dan sosial yang besar. ia dapat menyuguhkan sejumlah sumber daya ekonomi dengan upaya dasar untuk turut meningkatkan kualitas umat Islam dan seluruh aktivitasnya sepanjang yang relevan dengan ajaran Islam. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana  pemanfaatan  dan  kontribusi  wakaf  kaitannya  dengan  pemberdayaan  ekonomi  umat  dan bagaimana  eksistensi  dan  sosialisasi  serta  perkembangan  wakaf  di  Indonesia. Adapun  langkah- langkah yang dilakukan penulis dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya, dengan menggunakan metode komparatif baik dari golongan ulama Salaf maupun ulama khalaf. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam harta benda yang dapat dijadikan wakaf bisa berupa benda bergerak dan benda tak bergerak. Adapun pemanfaatan lembaga wakaf dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  sumber  daya  ekonomi  sekalipun  perkembangannya  di Indonesia fungsi wakaf belum berarti Bisa diharapkan memberikan manfaat yang besar dari waqaf yang  berproduksi,  yang  esensinya  dari  semua  itu  adalah  untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan umat Islam di Indonesia.
Kata Kunci : Wakaf, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

## ABSTRACT
In Indonesia, waqf is generally seen as a religious institution. but from the results of the study it appears that in Muslim society in Indonesia waqf is not only a religious institution or a matter of fiqhiyah but also a multiform phenomenon that occupies a central position in social life. Islamic jurists agree that waqf institutions in Islam have great potential for economic and social resources. it can provide a number of economic resources with basic efforts to help improve the quality of Muslims  and all their activities as long  as they are relevant  to  Islamic teachings. The aim to  be achieved in this discussion is to find out the extent to which the use and contribution of waqf is related to the economic empowerment of the people and how the existence and socialization and development of waqf in Indonesia. The steps taken by the author are by studying books and other library materials, using a comparative method from both the Salaf scholars and the khalaf scholars. From the description above, it can be concluded that in Islamic law property that can be used as waqf can be in the form of movable objects and immovable objects. The use of waqf institutions can be used as an economic resource, even though its development in Indonesia does not mean that waqf functions can be expected to provide great benefits from producing waqf, the essence of which is for the prosperity and welfare of Muslims in Indonesia.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Keywords: Waqf, Social Community and Economic Empowerment of the Ummah

## PENDAHULUAN
Umat Islam harus yakin bahwa Allah SWT tidak menciptakan manusia; seperti juga tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. beribadat dalam arti mengabdi kepada-Nya secara  keseluruhan,  maupun  sebagai  anggota  masyarakat  dan  sebagai  kesatuan  makhluk  pada umumnya.
Pelaksanaan ibadat dipraktekkan di dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadat melalui bentuk pengabdian badan, seperti; salat puasa atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang dimiliki; harta benda, ilmu pengetahuan seperti zakat, shodaqoh, mengajar/memberi ilmu di samping ada juga bersama badan dan harta, seperti haji. satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang dimiliki untuk kepentingan manusia, kemasyarakatan dan keagamaan yang telah diatur oleh syari’at Islam adalah waqaf, dalam perundang-undangan Indonesia dan seterusnya ditulis dengan kata; wakaf ( Suparman Usman,  1994: 1-2).
Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi  Muhammad  SAW  sampai  sekarang,  termasuk  oleh  masyarakat  Islam  di  negara  Indonesia. menurut Ameer Ali, "hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam, Sebab Dia  terjalin  ke  dalam  seluruh  kehidupan  ibadah  dan  perekonomian  sosial  kaum  muslimin "(Suparman Usman, 1994: 2).
Pembangunan  di  segala  bidang  sedang  giat-giatnya  dilaksanakan  oleh  bangsa  Indonesia dewasa ini. sudah ada beberapa objek diantaranya yang diberi wadah "penampungan "ketentuan yuridis yang dapat dikatakan baik. masalah wakaf tanah misalnya telah ditampung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. dimaksudkan oleh para pembuat peraturan itu agar tanah-tanah wakaf yang sangat membantu pelaksanaan pembangunan itu memiliki kekuatan pembuktian yang akurat,  tetapi  sesuai  dengan  peruntukannya  semula.  berubahnya  penggunaan  tanah  tanah  wakaf menjadi tanah tanah untuk kepentingan pribadi jelas bertentangan baik dengan ajaran agama Islam maupun  dengan  salah  satu  tujuan  dibentuknya  undang-undang  nomor  5  tahun  1960  tentang peraturan  dasar  pokok-pokok  Agraria  (UUPA)  yang  meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya (Saroso dan  Nico  Ngani, 1984: 1).
Bagi  sebagian  besar  rakyat  Indonesia,  tanah  menempati  kedudukan  penting  dalam kehidupan mereka sehari-hari. terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun  atau berladang, tanah merupakan dan tempat bergantungan hidup mereka. menurut Van Dijk "tanah lah yang merupakan modal yang terutama, dan untuk sebagian besar dari Indonesia tanah lah yang merupakan modal satu-satunya( Adijani al -alabij,1992: 1)
Para  ahli  hukum  islam  sependapat  bahwa  lembaga  wakaf  di  dalam  Islam  mempunyai potensi sumber daya  ekonomi dan sosial  yang besar. ia dapat  menyembuhkan sejumlah sumber daya  ekonomi  dengan  upaya  dasar  untuk  turut  meningkatkan  kualitas  umat  Islam  dan  seluruh aktivitasnya sepanjang yang relevan dengan Islam. demikian pula memberikan contoh alternatif bagi pengembangan sumber daya tersebut melalui kewenangan pengelolaan dan pengawasan objek hukum wakaf, serta kepedulian lembaga wakaf itu bagi upaya pengekalan manfaat wakaf untuk kepentingan aktivitas keislaman. Dengan demikian lembaga wakaf memiliki potensi prediksi yang jauh kedepan sekaligus dihadang oleh berbagai situasi dan kondisi yang bervariasi.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Islam sebagai Al-din  telah menawarkan berbagai doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal  dengan  dua  ciri  dimensi  yaitu  titik,  pertama,  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup  di dunia,   kedua,   kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup  di  akhirat.  salah  satu  doktrin  Islam  dalam bidang  sosial  ekonomi  adalah  seperangkat  alternatif  yang  dapat  dinamakan  sebagai  "lembaga- lembaga sosial Islam "yang terdiri dari zakat, infaq dan shodaqoh, wakaf dan hibah ( Tahir azhary: 11).

## METODE PENELITIAN
Data  yang  dipergunakan  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan  data  didalam  memecahkan  permasalahan  ini,  dilakukan  dengan  studi  dokumenter atau  studi  kepustakaan  (library  research),  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur terkait dengan wakaf tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf.  Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu,  yaitu:  Pertama; ajaran Islam yang  bersumber  dari  Al-Qu’ran  dan  al-Hadist  serta  ijtihad  para  mujtahid,   Kedua;  peraturan perundang-undangan,  baik  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Belanda  dahulu  maupun  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia,  dan  ketiga;  wakaf  yang  tumbuh  dalam  masyarakat (Mohammad  Daud Ali,  1988: 77).
Agar  benda  wakaf  tetap  bermanfaat  bagi  peribadatan  dan  atau  keperluan  umum  lainnya, maka tanah wakaf harus dikelola oleh suatu badan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu,  di dalam  Sistem  perwakafan  tanah  milik  di  Indonesia,  ditentukan  pula  kedudukan  Nadzir yaitu;Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.  Pengurus  wakaf  atau  Nadzir  wakaf  ini  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977 merupakan salah satu unsur perwakafan di Indonesia. tanpa adanya unsur nadzir yang jelas, perwakafan tanah dianggap tidak sah ( Abdullah Gofar, 1999: 24-25).
Dalam kajian Ini dicoba untuk disajikan suatu analisis tentang wakaf dalam kaitan dengan sumber  daya  ekonomi  sebagai  suatu  pikiran  untuk  mewujudkan  cita-cita  setiap  insan  yang mendambakan suatu kualitas hidup yang layak pada masa kini dan yang akan datang khususnya bagi  bangsa  Indonesia dan umat  Islam dimanapun mereka berada. Wakaf adalah suatu  lembaga sosial  Islam  yang  lazim  dipahami  "menahan  suatu  benda  untuk  diambil  manfaatnya  dan dilembagakan  guna  kepentingan  umum  ".  Artinya,  Benda  itu  tidak  dialihkan  kepada  siapapun untuk dijadikan sebagai suatu lembaga sosial yang dapat dimanfaatkan untuk umum. Dilihat dari sudut  Al-Qur’an,  doktrin  ini  dapat  disandarkan  pada  konsep  dasar  ajaran  Islam  "amal  shalih” sebagai pengejawantahan dari iman Salah satu bentuk amal shaleh itu adalah wakaf. Kecuali itu, doktrin wakaf ini bersandar pula dari ajaran Rasulullah ( Sunnah Rasul )  dalam konsep shadaqah jariyah (  Tahir azhari,  1992 :  11).
Islam  sangat  menekankan  shadaqah  jariyah,  disebabkan  pahalanya  selalu  mengalir. Dibandingkan dengan berbagai pemberian lainnya, shadaqah ini mempunyai keistimewaan karena
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Copyright (c) 2022 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan
Keabadian  dampak  dan  efeknya  yang  bersifat  langsung.  walaupun  pemberi  shadaqah  ini  sudah meninggal pahalanya tetap mengalir selama manfaatnya masih dirasakan.
Wakaf merupakan sumber-sumber keuangan yang cukup besar. Melalui wakaf,  kaum papa dan  kalangan  tidak  mampu  memperoleh  bantuan  pengobatan  secara  gratis  dari  berbagai  rumah sakit  yang  diwakafkan  oleh  para  dermawan.  Mereka  juga  menerima  berbagai  bantuan  yang meringankan  penderitaan  mereka.  Umat  Islam  sangat  cermat  Terhadap  berbagai  hal,  termasuk urusan  kecil.  Harta  wakaf  misalnya,   dapat  digunakan  untuk  menolong  hewan  yang  sakit  dan memberi makan anjing yang tersesat.Kalau Islam memperhatikan hewan, Bagaimana perhatiannya terhadap manusia sebagai makhluk mulia di muka bumi?, dengan demikian tidaklah mengherankan banyaknya  harta  wakaf  yang  diperuntukkan  bagi  kaum  miskin,  orang  buta,  penyandang  cacat, mereka yang tidak berdaya dan mereka yang tidak mampu berusaha ( Yusuf Qordhawi, 1995 : 168- 169).
Dilihat dari sudut hukum, Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya eksistensi Tanah ini berlangsung terus, maka yang disedekahkan atau dibagikan kepada umum manfaat ( hasil )  dari tanah  itu.  Hasil  atau  produk  dari  tanah  itu  mengandung  banyak  kemungkinan,  misalnya  hasil pertanian, kalau tanah itu mengandung emas atau bahan logam lainnya, minyak atau gas bumi hasil produksi suatu pabrik, kalau tanah itu digunakan pabrik, dan lain-lain.  ituDengan kata lain, melalui jawaban Rasulullah  SAW yang singkat itu,  dapat memberikan berbagai interpretasi Sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi manusia di suatu tempat dan masa.
Dalam pengertian " habas” ( menahan ) yang dimaksud oleh Rasulullah tidak mengalihkan kepemilikan  tanah  itu  kepada  siapapun,  kecuali  menjadikannya  sebagai  suatu  lembaga  sosial kepunyaan umum dalam makna untuk kepentingan amal ibadah dan amal sosial. Dengan demikian, melalui wakaf sebagai salah satu lembaga lembaga sosial Islam seorang muslim dapat mewujudkan secara konkrit doktrin Islam yang sangat esensial "hablumin Allah wa hablun min an-nas”,  artinya: hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antara manusia dengan manusia serta lingkungan hidupnya. Kedua macam hubungan ini sering dinamakan hubungan vertikal (  ibadah ) dan hubungan horizontal ( mu’amalah, kemasyarakatan ) (  Tahir Azhari,  1992: 12 ).
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi hingga pada akhirnya akan tercapai lah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Berhubungan dengan fungsi sosialnya, maka suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu  harus  dipelihara  baik-baik,  agar  bertambah  kesuburannya  serta  dicegah  kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang  mempunyai  suatu  hubungan  hukum  dengan  tanah  itu.  Dalam  melaksanakan  ketentuan  ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonominya lemah.
Meskipun pada dasarnya badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan paham keagamaan dan sosial serta Arab pula hubungannya dengan perekonomian (  Suparman Usman,  1994: 148 ).
Agar  tanah  wakaf  dan  kekayaan  yang  berada  di  atasnya  berfungsi  dan  bermanfaat  sesuai dengan  tujuan  wakaf,  diperlukan  pengelolaan  harta  wakaf  dalam  suatu  organisasi  diartikan, “Sebagai kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama yang dapat dicapai secara lebih efektif melalui tindakan yang dilakukan secara bersama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personil yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi”.
Oleh  karena  itu,  agar  tujuan  perwakafan  tercapai,  para  pengelola  sebagai  satu  kesatuan organisasi  dapat  mengurus  dan  merawat  harta  wakaf  dengan  baik,  penting  sekali  dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf,  nadzir Baik yang berbentuk kelompok perorangan maupun badan hukum dapat melakukan dan  menerapkan  prinsip  manajemen  kontemporer  dengan  menjunjung  tinggi  dan  memegang kaidah al-maslahah ( kepentingan umum) Sesuai ajaran Islam sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara  profesional.  setiap  aktivitas,  terlebih  lagi  aktivitas  dalam  organisasi  tidak  terlepas  dari manajemen ( Abdullah Gofar, 1999: 30).
Seperti telah disebutkan kan pada uraian di muka, bahwa wakaf yang berasal dari lembaga hukum  Islam  telah diterima oleh hukum  adat  bangsa  Indonesia sejak dahulu  di  berbagai  daerah nusantara  ini.  praktek  perwakafan  tanah  untuk  keperluan  umum  terutama  untuk  keperluan peribadatan atau sosial seperti masjid, suraw,  sekolah, madrasah dan kuburan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. begitu juga praktek mewakafkan barang bergerak seperti tikar, lampu,  meja  lemari,  buku  atau  garis,  kendaraan  dan  lain  sebagainya,  sudah  banyak  terdapat  di berbagai daerah nusantara ini. Adanya praktek pelaksanaan wakaf ini terutama terlihat di berbagai daerah  dimana  hukum  Islam  banyak  berpengaruh  di  sana,  misalnya  di  daerah-daerah  kerajaan Islam ( Suparman Usman 1994: 47).
Pengelolaan  tanah  wakaf  Sudah  saatnya  tidak  saja  terbatas  untuk  kepentingan  pendidikan dan sosial saja tetapi lebih jauh dapat dikelola sebagai sumber daya ekonomi yang memberikan nilai  tambah  bagi  lembaga  wakaf  itu  sendiri.  Agar  fungsi  pemanfaatan  dan  Pengelolaan  tanah wakaf berhasil optimal, negara sebagai institusi mempunyai daya paksa dalam mengakomodir dan memberi tempat bagi lembaga wakaf untuk berkembang. Bagi umat Islam di Indonesia, dituntut peran aktif dan berpartisipasi dalam mengangkat lembaga wakaf agar sederajat dengan lembaga sosial  lain  yang  ada  dan  diatur  oleh  negara.  partisipasi  negara  dalam  menyediakan  fasilitas  dan pengaturan  wakaf, sangat  mendorong dalam rangka optimalisasi  tujuan wakaf tersebut.  Sebagai contoh  partisipasi  negara  dalam  memberi  fasilitas  dan  perlindungan  terhadap  perwakafan  tanah milik  negara  optimal  dalam  pengelolaannya,  terlihat  pada  aturan  perwakafan  tanah  yang  telah menjadi  hukum  positif  dengan  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik serta peraturan pelaksanaannya.
Di Indonesia, waqaf pada umumnya berupa benda-benda konsumtif bukan benda-benda yang produktif. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah ( di Jawa misalnya)  tanah telah sempit dan di daerah-daerah lain, menurut hukum adat (  dahulu),  hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum adat seperti hak ulayat misalnya. Dan oleh karena Harta yang diwakafkan  itu  pada  umumnya  adalah  barang-barang  konsumtif,  maka  terjadilah  masalah mengenai biaya pemeliharaan nya. untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif ( Mohammad  Daud  Ali,  1988:96).
Menggarap tanah yang belum dimanfaatkan, dalam  pengertian belum pernah digarap atau pernah digarap tetapi lalu ditinggalkan penghuninya hingga menjadi sama sekali menganggur atau menjadi padang ilalang atau semak-semak, selama dipandang sebagai tindakan yang baik dalam hukum Islam disamping memberikan hak kepemilikan, tindakan ini memberikan pahala spiritual. Rasulullah SAW.  bersabda,  "Barangsiapa memanfaatkan tanah menganggur dia memperoleh hak atas tanahnya. dialah yang menjadi pemilik tanah itu " (H.R. Bukhari, Nasa’i, Ahmad, Ibnu Hibban dalam Abu Ya’la Muhammad bin al-Husein Al-Farra Al-Hanbali, 1994 : 233).
Seseorang  boleh  memanfaatkan  tanah  yang  menganggur  dengan  cara  menanamnya  dan memperoleh hak kepemilikan atasnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
1. Izin dari pemimpin ( imam)  atau wakilnya.
2. Bahwa tidak ada orang lain yang telah menandai batas-batas tanah tersebut.
3. Bahwa  tanah  tersebut  tidak  termasuk  dalam  lingkup  tanah  milik  orang  lain  karena keberadaannya sebagai tepi sungai, perbatasan dengan posisi tanah yang berada disekitarnya.
4. Bahwa  tanah  tersebut  bukan  tanah  yang  sengaja  dikosongkan.  seperti  tanah  sebuah  masjid yang sudah tidak dipakai
5. Benda-benda tambang yang terbuka dan yang biasa diambil oleh siapapun tanpa menggalinya dan menyulingnya.  Boleh diambil setiap orang sebatas kebutuhan mereka.
6. Sungai  yang  cukup  besar  menjadi  milik  bersama  masyarakat  muslim.  Seperti  halnya  aliran dari  air  hujan  dan  salju  yang  meleleh  dan  mengalir  dari  gunung.  Siapa  yang  paling  dekat dengan  tempat  tersebut  atau  berada  lebih  kehulu  mempunyai  prioritas  (   Mohammad  Daud Ali,  1992 : 226).
Untuk  mengoptimalkan  fungsi  wakaf,  dengan  berorientasi  memberdayakan  perekonomian umat  maka  negara  dan  masyarakat  (  swasta)   perlu  berperan  serta.  Partisipasi  negara,  terutama penyediaan fasilitas ( kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk  mengoptimalkan  tujuan-tujuan  wakaf  itu.  Di  Indonesia,   misalnya  sudah  ada  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan- peraturan lainnya yang relevan.  Namun, sejauh ini belum di jumpai peraturan perundangan tentang pemanfaatan tanah wakaf itu untuk tujuan-tujuan ekonomis (  memperoleh keuntungan).
Peran serta masyarakat (swasta),  kecuali menyediakan tanah (lahan)  wakaf itu sendiri juga pihak  swasta  diharapkan  bersedia  menjadi  sponsor  dalam  usaha-usaha  yang  akan  dilakukan. Mungkin  secara  global  kegiatan-kegiatan  optimalisasi  tanah  wakaf  secara  ekonomis  dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok:
1. Usaha  usaha  pertanian,  peternakan  dan  pembudidayaan  ikan  udang  dan  lain-lain  yang dibenarkan oleh Syari’at Islam.
2. Usaha-usaha industri, pabrik genteng, ubin dan lain-lain. Ke dalam kelompok ini tidak tertutup kemungkinan industri ringan dan berat. Usaha dalam bidang karoseri mobil dan mungkin pula "assembling "mobil, dapat merupakan salah satu contoh.
3. Usaha-usaha dalam bidang Real Estate, perkantoran perhotelan, rumah makan dan lain-lain, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam (TAhir Azhary, 1992: 13).
Berdasarkan  kepada  fungsi  wakaf  untuk  mengekalkan  manfaat  objek  wakaf  agar  sesuai dengan  tujuannya  yakni  untuk  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan  umum  lainnya,  maka penekanannya adalah pada pelembagaan objek wakaf secara kontinue dan abadi. Sedangkan tujuan peruntukan  dan  pemanfaatannya  berlandaskan  kepada  ajaran  Islam  untuk  kemaslahatan  umum (orang banyak) dengan tidak dibenarkan nya adanya diskriminasi dalam pemanfaatan tanah wakaf ( Abdullah Gofar 1999: 24).
Sebagai  ilustrasi,  ditampilkan  juga  sebuah  peristiwa  yang  terjadi  di  Mesir  pada  zaman kerajaan.  Seseorang  mewakafkan  sebuah  rumah  sakit  dengan  jumlah  syarat  dan  ketentuan, disaksikan oleh beberapa orang saksi  yang adil dari umat Islam. Para pengelola rumah sakit itu diharapkan  konsisten  dengan  ketentuan  tersebut.  Dokumen  itu  menyatakan  "Rumah  sakit  ini dibangun untuk memberikan layanan pengobatan kepada kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin yang tinggal di Kairo dan sekitarnya. Ia terbuka bagi penduduk asli maupun pendatang dengan segala macam penyakit yang diderita. Pasien yang datang secara perseorangan maupun kelompok, tua maupun muda, semua dilayani. Rumah sakit ini disediakan untuk mengobati kalangan miskin, lelaki dan perempuan, sampai mereka sembuh. Mereka yang
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
datang dari tempat yang jauh maupun dekat, penduduk asli maupun perantau, berhak menggunakan semua fasilitas yang ada titik tidak ada keharusan bagi mereka memberikan imbalan.
Dari  penghasilan  rumah  sakit  itu,  pengelola  melengkapi  berbagai  fasilitas  seperti  tempat tidur, kasur dan berbagai kebutuhan lainnya. Setiap pasien mendapat pelayanan yang layak sesuai dengan penyakitnya. Mereka dilayani tanpa pandang bulu berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT.  Para  pasien  bagaikan  gembalaan  para  dokter.  Setiap  gembala  bertanggung  jawab  atas gembalaannya. Di rumah sakit itu para pasien diberi makan yang layak dan bergizi. Setiap pasien mempunyai  piring  dan  sendok  khusus  yang  tidak  boleh  bertukar  dengan  milik  pasien  lainnya. Pengelola rumah sakit menyediakan gaji para petugas dan dokter dari penghasilan wakaf tersebut. Mereka  melayani  pasien  dengan  ramah  dan  mereka  menentukan  obat  dan  makanan  yang  cocok untuk para pasien tersebut dengan cermat. Kalau ada orang miskin tergeletak sakit di rumahnya, kepala rumah sakit akan merawat orang itu dengan obat-obatan, makanan dan minuman selayaknya ( Yusuf Qharawi , 1995: 169-170).
Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam memanfaatkan tanah wakaf:
1. Pendataan atau inventarisasi tanah-tanah wakaf yang berisi informasi tentang luas tanah, lokasi tanah,  peruntukan  tanah,  nadzir  (pengelola)  tanah  wakaf  (  (kelompok  orang  atau  badan hukum).Program kerja pengelola tanah wakaf dan lain-lain yang relevan.
2. Penyusunan " Planning " jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan itu hendaknya dikaitkan dengan sejumlah program kerja dalam bidang bidang pendidikan dan sosial dalam arti yang luas sehingga dapat diperoleh suatu gambaran Berapa dana yang diperlukan untuk setiap program itu dan Berapa dana yang mungkin akan dihasilkan melalui pemanfaatan dan pendayagunaan tanah tanah wakaf secara produktif.
3. Dengan  memperhatikan  potensi  potensi  tanah  wakaf,  Maka  dapat  ditentukan  prioritas penggunaannya, apakah lebih bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan sosial atau untuk dikelola secara ekonomis sehingga tanah-tanah wakaf itu akan memberikan nilai tambah bagi lembaga wakaf itu sendiri.
4. Prinsip-prinsip  manajemen  kontemporer  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  perlu  diterapkan dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  tanah  wakaf  artinya  tanah  wakaf  itu  harus  dikelola secara profesional oleh manajer yang profesional. Dengan demikian perlu usaha-usaha yang serius. Karena itu, kajian komparatif tentang wakaf di negara-negara lain perlu dilakukan.
5. Di negara-negara barat, mungkin dari segi manajemen dan pengalaman mereka dapat ditarik manfaatnya. untuk itu perlu diadakan survei atau penelitian mengenai segi-segi yang relevan dengan wakaf terhadap mereka.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemanfaatan  tanah  wakaf  tidak  lagi bertujuan  satu target tetapi multy target atau sekurang-kurangnya 2 target, yaitu amal sosial dan amal ekonomi ( Tahir Azhary, 1999, 14-15).

## Hasil

## Perkembangan Wakaf dan Analisis Kontemporer Intelektual Islam
Wakaf  telah  dikenal  dalam  Islam  sejak  masih  ada  Nabi  Muhammad  SAW.,   yaitu  sejak beliau hijrah ke Madinah, disyari’atkannya pada tahun kedua Hijriyah.  Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar Bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar (Suparman Usman, 1994:  26).
Membicarakan tentang masalah hukum perwakafan pada umumnya, perwakafan tanah di Indonesia pada dasarnya adalah membicarakan sebuah pranata hukum yang unik sekaligus rumit.
Mengapa demikian?  Oleh karena mungkin tidak ada di Indonesia ini suatu pranata hukum yang dalam waktu bersamaan secara serentak diatur oleh berbagai ketentuan hukum yang berasal dari berbagai  subsistem  hukum  sebagaimana  halnya  dengan  pranata  wakaf  ini.  Akibatnya, keberadaannya  perlu  untuk  dilihat  secara  sedemikian  rupa  dan  dapat  mengundang  perbedaan pendapat  yang  cukup  tajam  tergantung  dari  sudut  mana  memandangnya.   Semua  tentu  sudah mengetahui dan para pakar pun menyetujuinya bahwa bukan saja tampak dari segi peraturannya dalam prinsip-prinsip pokok hukum Islam yang sekaligus tak terlalu tegas disebutkan dalam Al - Quran tetapi cukup banyak di jumpai peraturannya dalam As-Sunnah ( Abdurrahman,  1994: 1).
Sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang  perwakafan tanah  milik,  hal-hal  yang  menyangkut  wakaf  termasuk  perwakafan  tanah,  didasarkan  pada pemikiran ahli fikih yang sangat beragam. Akibatnya timbul beragam persepsi terhadap lembaga dan juga objek wakaf, sehingga keadaan demikian kurang menguntungkan titik pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf tidak diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada pencatatan secara administratif terhadap tanah wakaf dan harta benda di atasnya. Akibat pengelolaan dan penataan manajemen organisasi wakaf yang tidak tertata baik, dapat memudahkan terjadinya  penyimpangan  hakikat  tujuan  wakaf.  Ekses  penyelewengan  mengakibatkan  lembaga wakaf tidak mendapat simpati dari masyarakat titik berdasarkan kenyataan demikian pemerintah memandang  perlu  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  wakaf.  selanjutnya  pemerintah memberlakukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik yang  didalamnya  terdapat  berbagai  aspek  lokal  yang  bernuansa  Indonesia  turut  mewarnai substansinya, sekaligus merupakan unifikasi hukum di bidang perwakafan tanah milik (  Abdullah Gofar, 1999: 23).
Amal  wakaf  dilakukan  oleh  umat  Islam  seluruh  dunia,  juga  dilakukan  oleh  umat  Islam Indonesia, sejak agama ini dianutnya. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal  dari  agama  Islam  ini  telah  diterima  (  diresapi)   menjadi  hukum  adat  bangsa  Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf baik wakaf  benda  bergerak,  atau  benda  wakaf  tanah  sejak  zaman  dahulu.  kalau  diperhatikan  adanya perhatian  dari  berbagai  negara   tentang  lembaga  wakaf  ini,  maka  Lembaga  ini  pasti  akan  terus berkembang  karena  sangat  potensial  bagi  pembangunan  dan  kepentingan  umat  Islam  dan kemanusiaan  pada  umumnya.  khususnya  di  negara  Indonesia  dewasa  ini  wakaf  tersebut  telah mendapatkan perhatian yang besar terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, bagi kepentingan umat Islam dan kepentingan umum lainnya ( Suparman Usman, 1994: 27-28).
Diantara  banyak  titel  perolehan  atau  peralihan  hak  yang  dikenal  dalam  hukum  Islam, ternyata   wakaf  mendapat  tempat  pengaturan  secara  khusus  di  antara  perangkat  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dalam  hal  ini  berbentuk  Peraturan  Pemerintah.  Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit  dengan  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Karena  itu  penulis  sangat  tertarik  untuk menelaah masalah ini lebih lanjut dengan mencoba menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi titik  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sekarang  ini  yang  mengatur  tentang perwakafan  tanah  milik  belum  bisa  memenuhi  kebutuhan  akan  cara-cara  perwakafan,  yang kemungkinan akan timbul tidak adanya data yang nyata dan akurat serta lengkap mengenai tanah tanah yang diwakafkan ( Adijani al-Alabij, 1992:4).
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan dalam suatu peraturan perundang- undangan  belum  ada  sehingga  mudah  terjadi  penyimpangan  dari  hakikat  dan  tujuan  wakaf  itu sendiri  terutama  sekali  di  sebabkan  terdapatnya  beraneka  ragam  bentuk  perwakafan  (   wakaf keluarga,  wakaf  umum  dan  lain-lain)  dan  tidak  adanya  keharusan  untuk   didaftarkan,  sehingga banyaklah  Benda  benda  wakaf  yang  tidak  diketahui  lagi  keadaannya.   malahan  sempat  terjadi, benda-benda  yang  diwakafkan  itu  seolah-olah  sudah  menjadi  milik  ahli  waris  pengurus (nadzir).   kejadian-kejadian  tersebut  diatas  menimbulkan  keresahan  di  kalangan  umat  beragama khususnya  mereka  yang  beragama  Islam  dan  menjurus  kearah  antipati.  di  lain  pihak  banyak terdapat  persengketaan  persengketaan  tanah  disebabkan  tidak  jelasnya  status  tanah  sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut agama Islam bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk  menggalakkan  semangat  dan  bimbingan  kewajiban  kearah  beragama,   sebagaimana terkandung  dalam  ajaran  Pancasila  dan  digariskan  dalam  ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/78 ( Abdurrahman, 1994: 10-11).
Di  negara-negara  Islam  perwakafan  diurus  dan  diselenggarakan  oleh  instansi  resmi  atau badan  kenegaraan.  Hal  ini  dapat  dimengerti  Sebab  di  negara-negara  Islam  tersebut  peraturan perundangan nya didasarkan atas Hukum Islam. lain halnya di negara Republik Indonesia, di mana dianut beberapa agama, maka masalah wakaf hanya dikenal dan dilakukan oleh sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hal ini dapat dimaklumi sebab negara Republik Indonesia bukan negara Islam. dalam kenyataannya, benda atau harta yang menjadi objek perwakafan kebanyakan berupa benda-benda yang tidak bergerak ( tanah dan bangunan) . Misalnya  tanah untuk masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain (Saroso dan Nico Ngani, 1984:16-17).
Salah satu contoh konflik di negara Mesir misalnya, perlengkapannya telah mapan dan telah diatur dengan peraturan perundang-undangan wakaf dan administrasinya telah pula berjalan baik yang  dilakukan  oleh  Kementerian  tersendiri  yaitu  Kementerian  Urusan  siapa  saja  tidak  berani mengganggu gugat tanpa seijin Allah ( Sofyan Hasan, 1995: 67-68) .
Disadari bahwa, apabila ditinjau dari ketentuan Syari’at Islam semata-mata, maka persoalan wakaf adalah sangat sederhana sebab hanya dilandasi pada adanya saling percaya di antara para pihak yang terlibat dalam perwakafan. Di satu segi maka hal ini memang mudah, artinya tidak ada tatacara yang rumit dalam melaksanakan perwakafan. Akan tetapi, dari segi yang lain Akibatnya adalah tidak adanya usaha administrasi yang baik. atas dasar pengalaman seperti tersebut di atas, pemerintah  menyadari  dan  menganggap  perlu  untuk  melindungi  harta  agama  tersebut  dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. salah satu  diantara  pokok  persoalan  yang  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut  adalah  tentang pengukuhan status tanah wakaf (Saroso nan Nico Ngani, 1984: 43 ).
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  dan  berbagai peraturan pelaksanaannya maka telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan tanah, di mana  persoalan  tentang  perwakafan  tanah  milik  ini  telah  diatur,  ditertibkan  dan  diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan daripada perwakafan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya Diharapkan dengan berbagai peraturan dimaksud maka persoalan tentang perwakafan tanah ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Selanjutnya dengan adanya pengaturan  tersebut  maka  lembaga  ini  tidak  lagi  hanya  dipandang  sebagai  suatu  lembaga  ritual yang bersandar pada Hukum Islam semata, akan tetapi sudah ditingkatkan kedudukannya sebagai suatu lembaga formal di dalam Hukum Agraria Nasional. Sehingga segala sesuatunya tidak hanya harus memenuhi segala persyaratan yang diatur dan ditentukan oleh ajaran Islam semata akan tetapi
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
juga harus memenuhi segala macam persyaratan formal yang ditentukan dalam berbagai peraturan tentang perwakafan.
Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia persoalan tentang tanah wakaf ini muncul dalam  undang-undang  nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  berupa  satu  pengesahan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara wakaf menjadi kompetensi Peradilan Agama. Hal ini sebenarnya bukan hal yang baru oleh karena persoalan yang sama juga sudah  ditegakkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  tahun  1977.  Akan  tetapi  dengan disebutkannya dalam undang-undang ini maka pengaturannya menjadi luas lagi. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa persoalan wakaf diatur secara tersendiri sehingga dengan demikian kedudukan  wakaf  dalam  sistem  hukum  Indonesia  sudah  mempunyai  landasan  dan  dasar  yang cukup  kuat.  Sekalipun  demikian  keberadaan  wakaf  di  negara  ini  bukanlah  tanpa  masalah  oleh karena  itu  disamping  mempunyai  pengaturan  hukum  yang  bermacam-macam  juga  masih  boleh mencakup segala jenis wakaf yang dikenal dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaannya juga masih sering  menghadapi  hambatan-hambatan  yang  perlu  lebih  disempurnakan  lagi  (  Abdurrahman, 1994: 12-13).
Untuk  memperoleh  proyeksi  yang  jelas  tentang  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan waqaf  ini  ada  baiknya  penulis  Kemukakan  beberapa  analisis  kontemporer  intelektual  Islam mengenai Apa yang dimaksud dengan waqaf dan yang berkaitan dengan:
1. Abu  Hanifah  (Imam  Hanifah),  menurutnya  bahwa  wakaf  adalah  penahanan  pokok  sesuatu harta dalam tangan pemilikan dan penggunaan hasil barang itu yang dapat disebutkan "Ariah” untuk  tujuan-tujuan  amal  shaleh.   Selanjutnya  Ia  juga  berpendapat  bahwa  wakaf  itu  suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama Hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumpulkan harta itu sebagai harta wakaf atau disyaratkan dengan ta’lik sesudah meninggalkannya orang yang berwakaf. umpamanya dikatakan:  "bila  saya  telah  meninggal,  maka  harta  saya  (   misalnya  rumah)   ini,  saya mewakafkan  untuk  keperluan  Madrasah  anu  ".  Jadi  dengan  meninggalnya  orang  yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkannya itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anu tersebut.
2. Imam Syafi'i, ia berpendapat bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, Wakaf itu telah berlaku sah bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan "Saya  telah  mewakafkan  ( wakaftu )”  sekalipun  tanpa  diputus  oleh  hakim.  Bila  harta  telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap  di  tangannya  atau  dengan  kata  lain  walaupun  harta  itu  tetap  dimilikinya (Abdurrahman,1994: 18). Dan menurut golongannya bahwa wakaf itu adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh modalnya dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama (Faisal Haq, 1993:2).
3. Mazhab Maliki,  berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan Manfaat benda yang dimiliki baik  berupa  sewa  atau  hasilnya  untuk  diserahkan  pada  orang  berhak,  dengan  bentuk penyerahan  berjangka  waktu  sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  orang  yang mewakafkan (Abdurrahman, 1994:19).
4. Mazhab Hambali, menyatakan sepakat bahwa wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memutuskan semua  hak  penguasaan  terhadap  harta  itu,  Sedangkan  manfaatnya  dipergunakan  pada  suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
5. Syi’ah, Syara’ilul Islam Merumuskan bahwa wakaf itu sebagai suatu kontrak yang hasil atau akibatnya merupakan penekanan asal (pokok) dari suatu benda dan membiarkan bebas berhasil hasilnya.
6. Naziroeddin  Rachmat,   yang  dimaksud  dengan  harta  wakaf  adalah  suatu  barang,  yang sementara  asalnya  (dzatnya)  tetap,  selalu  berubah  yang  dapat  dipetik  hasilnya  dan  yang pemiliknya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan  bahwa  hasilnya  akan  dipergunakan  untuk  keperluan  amal  kebajikan  yang diperintahkan oleh syari’at Islam.
7. Rahmat Djatnika, Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai)  dari peredaran  transaksi,  dengan  tidak  memperjualbelikan  nya,  tidak  mewariskan  nya  dan  tidak pula menghibahkan nya, mensedekahkan manfaat untuk kepentingan umum. Dengan ini harta benda  yang  diwakafkan  beralih  menjadi  milik  Allah  bukan  lagi  menjadi  milik  wakif (Abdurrahman,1994: 25).
Dalam makalah ini, golongan Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak memiliki wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula hak mutlak si wakif menjadi terputus,  karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum. Menurut mereka wakaf itu sesuatu yang mengikat, si wakif yg tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik dan  ia  juga  tidak  dapat  mengikrarkan  bahwa  harta  wakaf  itu  menjadi  hak  milik  orang  lain  dan sebagainya.  Ia  tidak  dapat  menjual,  menggadaikan,  menghibahkan  dan  mewariskan.  Sehingga mereka mendefinisikan bahwa wakaf itu ialah menahan dzat benda atas dasar milik Allah dan putus dari  pemilik  si  wakif,  sedangkan  pemanfaatannya  diberikan  kepada  hamba  Allah  (masyarakat umum) (Faisal Haq, 1994: 37).
Sementara  itu  golongan  malikiyah  berpendapat  tidak  boleh  menukar  harta  wakaf  yang terdiri dari barang yang tidak bergerak, walaupun barang itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat boleh, atau digantikan dengan barang Tak Bergerak lainnya,  jika  dipandang  barang  itu  sudah  tidak  bermanfaat  lagi.  Sedangkan  untuk  barang  yang bergerak,  golongan  Maliki  membolehkan,  sebab  dengan  adanya  penukaran  barang  wakaf  itu nantinya tidak akan sia-sia (Faisal Haq, 1994: 39).
Untuk  menyikapi  pendapat  para  ulama  mazhab  dan  para  intelektual  Islam  mengenai masalah-masalah di atas tersebut maka di bawah ini akan dikemukakan sebab-sebab harta wakaf itu boleh dijual, yaitu:
1. Bila  barang  wakaf  tersebut  sudah  tidak  lagi  Memberikan  manfaat  sesuai  dengan  tujuan perwakafan nya, misalnya tikar tikar yang tidak mungkin lagi bisa dimanfaatkan, pohon yang sudah  layu  yang  tidak  mungkin  lagi  berbuah.  Maka  hal  seperti  itu  merupakan  penyebab diperbolehkannya menjual wakaf khusus.
2. Sayyid Abu Al -Hasan  Al-Ashfahani mengatakan bila barang-barang wakaf ( permadani, kain kan  yang  menyelimuti  makam,  dan  lain  sebagainya)  sudah  tidak  dibutuhkan  dan membiarkannya berarti menyia-nyiakan dan akhirnya menjadi rusak, ia boleh dipergunakan di tempat  lain  yang  sejenis.  Kalau  tidak  ada  tempat  yang  seperti  itu,  atau  ada  tetapi  tidak membutuhkannya,  ia  bisa  difungsikan  untuk  kepentingan  umum.  Sedangkan  bila  tidak  bisa dimanfaatkan  lagi  kecuali  dengan  menjualnya,  sementara  penyimpanannya  berarti  menyia- nyiakan  atau  membuatnya  menjadi  rusak,  maka  Ia  boleh  dijual,  lalu  harta  penjualannya digunakan  untuk  kepentingan  tempat  tersebut,  apabila  tempat  tersebut  membutuhkannya.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Tetapi bila tidak, ia bisa digunakan untuk tempat lain yang serupa dan bila tidak ada pula, ia boleh digunakan untuk kepentingan umum.
3. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan itu, maka ia boleh dijual ( Muhammad Jawad  Mugniyah, 2000: 674-675).
Syekh Al-Anshori dan banyak ulama madzhab ahli ijtihad lainnya mengatakan bahwa, hasil penjualan barang wakaf hukumnya sama dengan barang wakaf yang dijual itu, yakni bahwa hal itu milik bersama. Maka kalau hasil penjualan barang tersebut adalah dalam bentuk barang, maka ia menempati  posisi  wakaf sebelumnya. Barang pengganti ini tidak memerlukan akad wakaf yang baru  sebab  dengan  sendirinya  ia  menggantikan  posisi  barang  sebelumnya.  Itu  sebabnya  maka barang  tersebut,  yakni  barang  pengganti  itu  persis  sama  dengan  barang  sebelumnya  dalam kepemilikannya, karena mustahil untuk dimiliki dengan cara baru.
Sementara  itu  Syekh  Al-Na’ini,  Dalam  taqrirat  Al-Khunsori  mengatakan:Apabila  harga penjualan barang wakaf yang pertama (asli) tersebut dibelikan barang baru Maka barang baru ini tidak bisa dihubungi sebagaimana barang aslinya, sehingga ia tidak bisa disebut sebagai  barang wakaf  seperti  barang  yang  asli  tersebut.  Ia  boleh  dijual  tanpa  harus  ada  alasan  yang memperbolehkan harta wakaf untuk dijual, sepanjang pengurusnya melihat adanya kemaslahatan dalam menjual barang tersebut. sesungguhnya yang benar adalah Pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Al-Ansori dan para ulama madzhab lainnya, yang tidak membedakan antara barang yang diganti dengan yang menggantikannya ( Muhammad Jawad  Mugniyah, 2000: 677).
Di negara-negara Islam pranata wakaf telah didayagunakan dan memegang peranan yang sangat  besar  dalam  menunjang  dan  mengembangkan  berbagai  aspek  kehidupan  umat  Islam. Cendekiawan  muslim  Sayyid  Ameer  Ali,  seperti  yang  dikutip  oleh  Abdurrahman(1994:2) menyatakan bahwa hukum wakaf adalah merupakan cabang yang terpenting dalam hukum Islam, sebab Ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin.

## Pembahasan
Di Indonesia,  pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. namun dari hasil  penelitian  tampak  bahwa  dalam  masyarakat  muslim  di  Indonesia,  wakaf  bukan  hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah ,Melainkan juga merupakan fenomena yang multyform ,Yang  menempati  posisi  sentral  dalam  kehidupan  kemasyarakatan.  Wakaf  juga merupakan  bagian  dari  keseluruhan  kehidupan  kemasyarakatan  itu  sendiri  dalam  masyarakat muslim.
Islam  sebagai al-din telah menawarkan kan berbagai  doktrin bagi  manusia  yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi yaitu; pertama, Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, kedua, kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup  di  akhirat.Salah  satu  doktrin  Islam  dalam bidang sosial  ekonomi adalah seperangkat  alternatif yang dapat  dinamakan sebagai  "  Lembaga- lembaga sosial Islam "disingkat LSI yang terdiri dari zakat, infaq, dan shadaqah, wakaf dan hibah. Dalam tulisan Ini penulis mencoba untuk menyajikan suatu analisis tentang wakaf dalam kaitan dengan sumber daya ekonomi sebagai suatu pikiran untuk mewujudkan cita-cita setiap insan yang  mendambakan  suatu  kualitas  hidup  yang  layak  pada  masa  kini  dan  yang  akan  datang, khususnya bagi bangsa Indonesia dan umat Islam dimanapun mereka berada.
Wakaf adalah suatu lembaga sosial Islam yang lazim dipahami  " menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum ". Artinya, benda itu tidak dialihkan sebagai suatu lembaga sosial yang dapat dimanfaatkan untuk umum. dilihat dari sudut
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Copyright (c) 2022 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan
al-Quran,  doktrin  ini  dapat  disandarkan  pada  konsep  dasar  ajaran  Islam  tentang "amal  shalih" Sebagai pengejawantahan dari iman. Salah satu bentuk amal shalih itu adalah wakaf.
Dalam pasal (I) PP No. 28 Tahun 1977 di jumpai rumusan wakaf sebagai berikut: "Wakaf adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  harta kekayaannya  yang  berupa  tanah  milik  dan  pelembagakannya  untuk  selama-lamanya  untuk kepentingan pribadi atasan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. PP No.  28 Tahun 1977 menekankan pengaturannya pada tanah milik, sebagai benda tidak bergerak. ini tidak berarti bahwa, wakaf untuk benda bergerak tidak di mungkinkan. Kemungkinan itu dapat terjadi,  misalnya,  seseorang  ingin  memakamkan  mobilnya  untuk  kegiatan  aktivitas  madrasah, seseorang ingin mewakafkan alat pengeras suara dan lain-lain.
Wakaf  identik  dengan  amal  jariyah  Dalam  makna  selama  benda  yang  diwakafkan  itu dimanfaatkan  orang  banyak,  maka  selama  itu  pula  pahalanya  akan  mengalir  kepadanya   (amal jariyah berarti suatu perbuatan baik yang pahalanya akan mengalir terus selama digunakan orang). Dalam pengertian yang lebih luas, amal jariyah mencakup segala macam perbuatan baik, mungkin dalam bentuk tenaga, pikiran, dana ( uang) yang, benda atau jasa. dengan demikian wakaf  dalam doktrin Islam merupakan salah satu bentuk “amal jariyah”.
Bertolak dari pemikiran di atas, maka tanah wakaf, sebagai sebagai suatu lembaga sosial Islam, pada hakikatnya nya mempunyai fungsi yang sama dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber  daya  ekonomi.  Artinya,  penggunaan  tanah  wakaf  tidak  terbatas  hanya  untuk  keperluan kegiatan  kegiatan  tertentu  saja  berdasarkan  orientasi  konvensional,  seperti;  pendidikan,  masjid, rumah sakit panti-panti asuhan dan lain-lain,Tetapi tanah wakaf dalam pengertian makruh dapat pula  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  kegiatan  ekonomi,  seperti;  pertanian,  peternakan,  industri pertambangan, penginapan dan dan  restaurant  dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap, sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal, ketimbang misalnya, tanah wakaf hanya  digunakan  untuk  sarana  sarana  yang  terbatas  saja.  Tentu  saja,  umat  Islam  tidak  perlu memanfaatkan semua tanah wakaf hanya untuk tujuan-tujuan produktif saja, tetapi hal ini dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu.
Interaksi  sosial  tentang  wakaf  menunjukkan  adanya  fungsi  wakaf  dalam  pemenuhan kebutuhan  masyarakat.  Namun,  di  Indonesia  fungsi  wakaf  belum  berarti  Bisa  diharapkan memberikan  manfaat  yang  besar  dari  waqaf  yang  berproduksi.  Kebanyakan  wakaf  di  Indonesia berupa wakaf yang dikonsumsikan, seperti sawah untuk pendidikan, tanah untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tidak menghasilkan materi secara riil kecuali manfaat pemakaian. Berbeda di Timur Tengah, seperti di Mesir, badan wakaf Al-Azhar memiliki ribuan hektar tanah pertanian dan ratusan gedung dan hotel yang disewakan dan lain-lain harta kekayaan yang berproduksi. hasil dari  wakaf  tersebut  dapat  membiayai  Universitas  Al  Azhar  memberi  beasiswa  kepada  para mahasiswanya, membiayai dakwah islamiyah dan lain-lain titik di Indonesia, yang ada baru seperti wakaf  Sultan  Notokusumo  I   di  Sumenep  yang  berupa  gedung-gedung  dan  tokoh-tokoh  yang diambil sewanya, itu pun belum dapat dikatakan produksi wakaf yang besar.
Sesungguhnya dari fenomena wakaf yang ada menunjukkan adanya interaksi sosial yang luas  yang  apabila  ada  kebutuhan  masyarakat  yang  mendesak  dan  tidak  ada  jalan  memenuhi kebutuhannya  maka  wakaf  muncul  dari  masyarakat  untuk  menyelesaikan  permasalahan.Dengan wakaf,  terdapat  keseimbangan  jalannya  roda  masyarakat  dalam  masalah  pendanaan  sehingga wakaf berfungsi seperti  “per”  dalam kehidupan masyarakat.
Sayangnya,  perwakafan  di  Indonesia  belum  mempunyai  fungsi  sebagai  wakaf  yang diproduksi besar sehingga manfaat yang dihasilkan oleh wakaf banyak yang habis dikonsumsi kan
atau  waqaf  yang  tidak  memproduksi  kecuali  pemakaian.  Oleh  karena  itu  pendayagunaan  wakaf harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, Sehingga hasil dari pendayagunaan wakaf itu dapat  dirasakan dan  dinikmati  oleh masyarakat  yang memang perlu  mendapat  perhatian dan bantuan secara spesifik dan konkrit untuk nantinya dapat dialokasikan pada peningkatan ekonomi agar kesejahteraan hidupnya lebih baik dari semula.
Demikian  analisa  singkat  dari  penulis,  semoga  saja  analisa  ini  dapat  dijadikan  acuan concrete  Untuk  penyempurnaan  legalitas  perwakafan  di  negara  Indonesia  tercinta  ini  sehingga masyarakat simpati dan banyak yang bersedia untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT

## KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Wakaf sebagai lembaga sosial Islam berfungsi dan bermanfaat sebagai sumber daya ekonomi. artinya,  penggunaan  tanah  wakaf  tidak  terbatas  hanya  untuk  keperluan  kegiatan  kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti; pendidikan, masjid, rumah sakit panti panti  asuhan  dan  lain-lain,  Tetapi  tanah  wakaf  dalam  pengertian  makruh  dapat  pula dimanfaatkan  untuk  kegiatan  kegiatan  ekonomi,  seperti;  pertanian,  peternakan,  industri, pertambangan, penginapan dan restoran dan lain-lain.Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin).
2. Wakaf  telah  dikenal  dalam  Islam  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW,  sebelum  berlakunya Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  hal-hal  yang menyangkut  wakaf  didasarkan  pada  pemikiran  ahli  fiqih  yang  sangat  beragam.  kemudian dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  dan  berbagai  peraturan pelaksanaannya  maka  telah  terjadi  suatu  pembaharuan  di  bidang  perwakafan.  dalam sosialisasinya keberadaan wakaf di Indonesia belum seperti yang diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar dari wakaf yang berproduksi. kebanyakan wakaf di Indonesia berupa wakaf yang dikonsumsikan secara riil belum bisa menghasilkan dalam bentuk materi kecuali manfaat pemakaian.
3. Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia persoalan tentang wakaf muncul dalam Undang- Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  mana  perkara-perkara  tentang wakaf  menjadi  kompetensi  peradilan  Agama.  Menurut  penulis,  masalah  perwakafan  di Indonesia ini kurang berkembang, dikarenakan lembaga perwakilan nya tidak mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat terutama orang awam tidak mengenal yang sebenarnya tentang  perwakafan  tersebut.  penulis  sepakat  dengan  cara  pendayagunaan  harta  atau  benda wakaf  dengan  cara  produktif,  yang  mana  hasilnya  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk kepentingan kemaslahatan umat

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Majid, Ahmad. 1994. Masa’il Fiqhiyah II . Pasuruan : Garoeda Buana Indaaah Al – Alabij, Adijani. 1992. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan Peraktek . Jakarta : Rajawali Pers.
Azhar  Basyir,  Ahmad.  1987. Hukum  Islam  Tentang  Wakaf,  Ijarah,  Syirkah .  Bandung  :  Al  – Ma’arif.
Abdurrahman.  1994. Maslah  Perwakafan  Tanah dan  Kedudukan  Tanah  Wakaf  di  Negara  Kita . Bandung : Citra Aditya Bakti.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 2. No. 3, Juli 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
As Sajastani, Abu Daud. 1994. Sunan Abi Daud . Jilid II. Darul Fikr Bairut. Hassan. 1996. Terjemahan Bulughul Maram . Diponegoro Bandung. Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1989. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Toha Putra Semarang. As-Suyuthi. Jami’us Shaghir. Juz I, Darul Fikr, Bairut. Azhary, Tahir. 1992. Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi , Mimbar Hukum No. 7 Pengadilan Agama, Jakarta.
Bukhari. Bukhari , Jilid III. Singapura : Sulaiman Mar’i. Daud Ali, Muhammad. 1988. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta : Universitas Indonesia. Djatnika, Rachmat. 1992. Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya . Jakarta : Mimbar Hukum No. 7, Pengadilan Agama.
Gofar, Abdullah. 1999. Nadzir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf . Jakarta : Mimbar Hukum No. 41, Pengadilan Agama.
Haq, Faishal dan Anam, Saiful. 1994. Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. Pasuruan : GBI (Anggota IKADI)
Hasan, Sofyan. 1995. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Al-Ikhlas . Surabaya.
Jawad Mughniyah, Muhammad. 2000. Fiqih Lima Madzhab . Jakarta : Lentera Basritama. Muhammad, Abu Bakar. 1995. Terjemahan Subulussalam III. Surabaya : Al-Ikhlas Muslim, Imam. 1992. Shahih Muslim . Jilid II Darul Fikr, Bairut.