IDJ , Volume 4, Issue 1 (2023), pp. 1-20 doi: 10.19184/idj.v4i1.39091 © University of Jember, 2023 Published online May 2023
Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat
Hanny Hilmia Fairuza Universitas Jember, Indonesia
Risqiana Universitas Jember, Indonesia
Susandi Decapriu Putra Pamungkas Universitas Jember, Indonesia
Rena Universitas Jember, Indonesia
Mia Rosmiawati Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Penerapan civic virtue di desa adat dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur. Transformasi birokrasi dalam pembangunan daerah khususnya  desa  adat  di  Indonesia  mayoritas  menerapkan  pola  musyawarah  perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam menerapkan pola musrenbang di desa adat diwajibkan memuat prinsip  yang  tergambar  melalui  indikator  yang  mempengaruhi  peningkatan  pembangunan.  Hal  ini bertujuan  sebagaimana  tujuan  daripada  pola  berkelanjutan  dari Sustainable  Development  Goals 2030 (SDGs  30).  Dengan  ini  menggambarkan  pola  penerapan  sistem  di  Desa  Adat  melalui  musrenbang sangatlah efektif sebagaimana sejalan dengan tujuan dan karakteristik pola wilayah tersebut. Namun, objektivitas penerapan civic virtue di desa adat dapat menjadi hal yang kompleks dan sulit dinilai secara universal. Sebagian besar desa adat adalah masyarakat yang sangat tertutup dan memegang teguh nilai- nilai dan tradisi mereka. Pada akhirnya, penilaian terhadap penerapan civic virtue di desa adat harus dilakukan  dengan  mempertimbangkan  konteks  sosial,  budaya,  dan  sejarah  yang  melatarbelakangi keberadaan desa adat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui kajian kepustakaan seperti jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya. Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder melalui kajian pustaka dengan bantuan bahan hukum  sekunder  dan  tersier.  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  kualitatif  yang  mendeskripsikan peristiwa  dan  problematika  dalam  penerapan  musrenbang  melalui civic  virtue di  desa  adat  yang mengacu  pada  hukum  dan  norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Berdasarkan  hasil penelitian didapat penerapan sistem civic virtue yang akan diimplementasikan di desa adat Indonesia dapat terkonsep dengan baik.
Kata Kunci: Civic virtue, musrenbang, produk hukum

## Abstract
The application of civic virtue in traditional villages can be considered as a form of respect for customary and cultural values that have been inherited from their ancestors. The transformation of the bureaucracy in regional development, especially traditional villages in Indonesia, applies the majority of development planning delibeartions (Musrenbang)
patterns. In implementing the musrenbang pattern in traditional villages, it is obligatory to include principles that are illustrated through indicators that affect increased development. This aims as the goal of the sustainable pattern of the 2030  Sustainable  Development  Goals  (SDGs  30).  This  illustrates  that  the  pattern  of  implementing  the  system  in Traditional Villages through musrenvang is very effevtive as it is in line with the objectives and characteristics of the regional pattern. However, the objectivity of implementing civic virtue in traditional villages can be complex and difficult to assess universally. Most of the adat villages are very closed communities and adhere to their values and traditions. In the end, an assessment of the application of civic virtue in a traditional village must be carried out by considering the social, cultural and historical context that lies behind the existence of the traditional village. This study uses normative juridical  research  methods  through  literature  studies  such  as  journals,  scientific  articles,  and  other  scientific  legal literature. The data used was obtained through secondary data through literature review with the help of secondary and tertiary book materials. The approach used is qualitative which describes events and problems in the implementation of musrenbang through civic virtue in traditional villages which refers to the laws and norms that live in the community itself. Based on the results of the research, it was found that the application of the civic virtue system that would be implemented in Indonesian traditional villages could be well conceptualized.
Keywords: Civic virtue, musrenbang, legal products

## I. PENDAHULUAN
Sejak  adanya  otonomi  daerah,  setiap  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  membentuk peraturan perundang-undangannya sendiri. Otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah  dan  masyarakat  desa  untuk  membangun  desanya  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan  masyarakat  dalam  aspirasinya  termasuk  dalam  menyusun  produk  hukum peraturan perundang-undangan desa. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk hukum peraturan perundang-undangan desa yang baik, perlu melakukan analisis dan kajian yang baik serta  peran  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  melakukan  harmonisasi  dan  sinkronisasi. Melalui amandemen Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 pemerintahan desa semakin kuat. Pengimplikasian  pasal  tersebut  ditandai  dengan  diakuinya  dan  dihormatinya  desa  adat  di Indonesia dimana desa adat sebagai simbol akulturasi antara unit sosial masyarakat dengan pemerintah. 1
Masing-masing desa adat memiliki visi dan misi yang bervariasi dalam pengembangan desanya bergantung pada nilai dan prinsip yang dipegang oleh masyarakat desa adat tersebut. Namun,  secara  umum  tujuan  utama  dari  pengembangan  desa  adat  adalah  untuk mempertahankan keberlangsungan kebudayaan dan lingkungan hidup masyarakat desa adat serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Visi desa adat mencakup cita-cita untuk menjaga dan  memperkuat  tradisi  dan  budaya  lokal,  memperkuat  solidaritas  dan  kemandirian masyarakat desa adat, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu,  misi  desa  adat  umumnya  berisi  upaya  untuk  melindungi  lingkungan  alam  sekitar, mempromosikan  pertanian  organik  dan  sistem  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan, serta memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antar warga desa adat. Selain itu, visi misi desa adat juga mungkin mencakup upaya untuk mempertahankan hak-hak adat dan  menjaga  integritas  wilayah  adat  dari  ancaman  eksternal  seperti  penebangan  hutan, eksploitasi  sumber  daya  alam,  atau  perubahan  kebijakan  pemerintah  yang  tidak mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa adat. Pada intinya, visi dan misi ini
1 Amalia  Revina  Nanda,  Maulana  Muhammad  Irvan  &  Primatama  Muhammad  Raihan,  “Dinamika  Politik Pemerintah  Desa  Adat  Intaran  Bali  dalam  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19”  (2023)  7:1  Jurnal  Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora 17–25.
berfokus  pada  keberlangsungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  adat  serta  pelestarian tradisi, budaya, dan lingkungan hidup mereka.
Dalam  melaksanakan  visi  tersebut,  pemerintahan  desa  adat  membangun  hubungan internal dan eksternal dengan berbagai pihak sehingga perlu adanya perhatian dan peninjauan khusus  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran  desa  adat  dalam  melaksanakan  peran  dan fungsinya.  Peran  serta  masyarakat  desa  adat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  peraturan bahkan  kebijakan  pembangunan  dapat  melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang).  Musrenbang  merupakan  cara  yang  efektif  untuk  menampung  aspirasi masyarakat dan bertindak sebagai media pemberdayaan dalam proses pembangunan dengan mengandalkan  partisipasi  masyarakat  selaku  objek  dan  subjek  pembangunan.  Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari akar rumput bawah (bottom-up planning) sehingga partisipasi dari masyarakat tidak hanya dalam  pelaksanaannya  saja,  tetapi  juga  dimulai  pada  tahap  perencanaan  hingga  evaluasi. Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan,  masyarakat  mempunyai  hak  untuk  terlibat  secara  langsung  dan  memberikan masukan serta mengambil keputusan dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya.
Akan  tetapi,  meskipun  masyarakat  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang yang ada di  desa  masih  rendah.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  musrenbang  di  desa,  diantaranya  adalah  dikarenakan:  1) Kurangnya  informasi  dan  sosialisasi,  dimana  banyak  masyarakat  di  desa  adat  yang  belum memiliki akses informasi dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya partisipasi dalam Musrenbang. Selain itu, sosialisasi tentang waktu dan tempat Musrenbang seringkali tidak efektif, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui kapan dan di mana Musrenbang akan dilaksanakan; 2) Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga terkait dimana masyarakat  di  desa  adat  seringkali  merasa  bahwa  pemerintah  dan  lembaga  terkait  tidak menghargai  dan  memperhatikan  aspirasi  mereka  dalam  pelaksanaan  Musrenbang  sehingga minat  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  Musrenbang  berkurang;  3)  Ketidaktahuan masyarakat terhadap isu-isu pembangunan dimana banyak masyarakat di desa adat yang tidak memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang  isu-isu  pembangunan  yang  berkaitan  dengan wilayahnya; 4) Tidak adanya insentif bagi partisipasi masyarakat. 2
Dalam program pembangunan desa selama ini cenderung masih didominasi oleh hasil kerja dari pemerintah semata. Padahal dalam Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 telah memperkuat  masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan.  Dalam  proses  pembangunan, masyarakat  seharusnya  terlibat  karena  salah  satu  indikator  penentu  keberhasilan  program yaitu  adanya  partisipasi  masyarakat.  Hal  ini  diperkuat  oleh  hasil  penelitian  (Azhar,  2015) bahwa proses pembangunan yang ada merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban  dalam  penyediaan  fasilitas  yang  dibutuhkan  publik,  akan  tetapi  hal  tersebut diperlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. 3
2 Sudaryanto, D “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pekalongan  Kecamatan  Bangorejo  Kabupaten  Banyuwangi)”  (2019)  3:1  Jurnal  Tata  Kelola  dan  Sistem Pemerintahan Daerah 10-18.
3 Azhar Fikri, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG ) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya” (2015) 3 Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik 63–70.
4 | Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat
Istilah civic  virtue atau  yang  biasa  disebut  dengan  kebijakan  kewarganegaraan merupakan penerapan yang perlu dibangun karena warga negara yang baik yaitu warga negara yang memiliki kebijakan seperti karakter kewarganegaraan dan komitmen kewarganegaraan sehingga dapat menjadi ciri negara yang memiliki suatu identitas kewarganegaraan tersendiri. Dalam Musrenbang, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi menyampaikan usulan atau argumentasi terkait pembangunan yang direncanakan sehingga dengan adanya civic virtue masyarakat dapat menempatkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Merujuk  pada  kondisi  tersebut,  persoalan  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  proses pembangunan  di  pedesaan  perlu  dilakukan.  Akan  tetapi,  sistem civic  virtue juga  memiliki berbagai macam kekurangan dan permasalahan. Oleh karena itu, perlu ada langkah maksimal yaitu  dengan  melakukan  pengoptimalan  pada  Musrenbang  melalui civic  virtue dalam pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan desa dengan cara melakukan analisis  serta  membandingkan  penerapan  sistem civic  virtue yang  telah  berhasil diimplementasikan di negara luar guna dicari langkah mengurangi permasalahannya sehingga sistem civic virtue ini dapat terkonsep dengan baik di desa adat Indonesia. Atas hal tersebut, penulis  mengangkat  judul  “Penerapan  Sistem Civic  Virtue sebagai  Langkah  Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  merupakan      metode penelitian  melalui  pendekatan  norma-norma  atau  peraturan    perundang-undangan    untuk mengkaji  masalah dalam objek yang dikaji. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan  melalui  kajian  kepustakaan  seperti  jurnal-jurnal,  artikel  ilmiah,  dan  literatur hukum  ilmiah  lainnya.  Oleh  karena  itu,  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang merupakan tinjauan pustaka  dan  meliputi  tiga  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier sebagai pelengkap tambahan guna mendorong suksesnya penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif  yang mendeskripsikan  peristiwa  dan  problematika dalam penerapan musrenbang melalui civic virtue di desa adat yang mengacu pada hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

## III. PENERAPAN SISTEM MUSRENBANG DI DESA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA
Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa memiliki  beberapa  kewenangan  seperti  kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasar pada prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat  desa.  Jika  dikaitkan  dengan  program  perencanaan  dalam  prosesnya  dikenal  istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan Undang-Undang no. 25 tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  sebagai  landasan  hukum pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  di  Indonesia.  Musyawarah  Perencanaan pembangunan atau Musrenbang merupakan wadah untuk menyampaikan salah satu sistem partisipatif  yang  digunakan  untuk  menghimpun  aspirasi  dan  kebutuhan  dari  masyarakat
khususnya  yang  ada  di  Desa  Adat  dalam  perencanaan  pembangunan. 4 Sistem  Musrenbang sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa sistem rencana yang disusun dapat memenuhi kebutuhan  masyarakat  dan  memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi  masyarakat.  Dalam konteks  Desa  Adat,  penerapan  sistem  Musrenbang  dilakukan  dengan  mengikutsertakan seluruh  masyarakat  adat  dalam  perencanaan  pembangunan.  Musrenbang  desa  akan menghasilkan  usulan-usulan  pembangunan  yang  akan  diajukan  pada  tahapan  selanjutnya. Usulan dari Musrenbang desa akan dikelompokkan ke dalam 3 bidang antara lain ekonomi, sosial  budaya,  dan  prasarana.  Sebagai  perwujudan  dari  demokrasi  permusyawaratan  atau bentuk  pengambilan  keputusan  dengan  cara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  secara kolektif,  maka  Musrenbang  Desa  merupakan  forum  tertinggi  bagi  masyarakat  desa  untuk membicarakan dan mengambil keputusan terhadap masalah-masalah strategis di desa seperti, penetapan  rencana  strategis  desa,  musyawarah  perencanaan  pembangunan  dan  masalah- masalah yang berkaitan kerja sama dengan supra desa maupun pihak ketiga. 5 Musrenbang di desa adat biasanya juga dilaksanakan dengan mengadakan suatu pertemuan atau rapat yang nantinya dihadiri oleh semua warga desa adat untuk membahas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan dapat lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

## A. Konsep Penerapan Sistem di Desa Adat di Indonesia
Pembangunan suatu daerah menjadi prioritas utama dalam bahasan pemerintah sebagai upaya untuk bertransformasi melalui perubahan ke arah maju dalam segi infrastruktur dan kebijakan daerah.  Menurut  Syaifullah  (2008)  pembangunan  di  suatu  daerah  hanya  meliputi  dua  sisi, yaitu  yang  pertama  pembangunan  dalam  segi  fisik  yang  merujuk  pada  hal-hal  fisik  berupa perubahan  pola  wilayah  menjadi  terstruktur  dan  pembangunan  dalam  segi  non  fisik  yaitu menitikberatkan  pada  kualitas  masyarakat. 6 Pembangunan  dari  segi  non  fisik  inilah  yang menjadi  modal  utama  pemerintah  sebagai  upaya  akselerasi  pembangunan  berkelanjutan  di suatu daerah. Pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan akses dan kesejahteraan masyarakat  saja,  namun  juga  menyangkut  manfaat  dari  pembangunan  yang  dilakukan  dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. 7 Pembangunan dapat dirasakan tentunya dengan adanya peran aktif masyarakat secara langsung dalam perumusan kebijakan. 8 Dalam hal ini masyarakat dilibatkan untuk bermusyawarah, bercengkrama, dan berdiskusi secara  langsung  dengan  pemerintah  sendiri  harus  mengedepankan  sifat  terbuka  dalam menganulir  kebijakan  yang  dibuatnya.  Pembangunan  manusia  yang  ditumpukan  pada
4 Admweb. “Musrenbang Adalah Wadah Masyarakat Dalam Menyampaikan Aspirasi, Kritik Dan Saran Dari Program Pemerintah”, (2022), online: https://lampungbaratkab.go.id/home/2022/02/09/musrenbang-adalah- wadah-masyarakat-dalam-menyampaikan-aspirasi-kritik-dan-saran-dari-program-pemerintah/
5 Hasan M, Madani Muhlis & Fatmawati Fatmawati, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulo-Bulo  Kecamatan  Arungkeke  Kabupaten  Jeneponto”  (2020)  2:1  JPPM:  Journal  of  Public  Policy  and Management 38–45.
6 Syaifullah.  “Analisis  Perencanaan  Pembangunan      Tahunan      Daerah      di      Kota  Magelang  (Studi  Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)”, (2008), online: https://id.scribd.com/document/127320738/teori- perencanaan-pembangunan
7 Aprilian Dwi Sandy, “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)  Di  Desa  Sidorejo  Kecamatan  Rowokangkung  Kabupaten  Lumajang  Tahun  2015”  (2016),  online: <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/73422>
8 Puspitaningrum Eka & Lubis Djuara P, “Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata  Tamansari  di  Kabupaten  Banyuwangi”  (2018)  2:4  Jurnal  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan Masyarakat [JSKPM] 465–484.
kesejahteraan  masyarakat  secara  konkret  dalam  bentuk  sebagaimana  upaya  peningkatan kualitas  SDM  dan  kolaborasi  dalam  hal  kesamaan  prioritas  kepada  masyarakat  untuk pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa, dan daerah seperti halnya desa adat. 9 Wujud persamaan tujuan terus digaungkan agar nantinya masyarakat bisa ikut merasakan manfaat  yang  telah  pemerintah  buat  dalam  satu  inovasi  kebijakan  dengan mentransformasikan masyarakat di dalamnya.
Transformasi birokrasi dalam pembangunan daerah khususnya desa adat di Indonesia mayoritas menerapkan pola musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam menerapkan  pola  Musrenbang  di  desa  adat  diwajibkan  memuat  prinsip  yang  tergambar melalui indikator yang mempengaruhi peningkatan pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut dapat  berwujud  pemberdayaan  yang  merujuk  pada  pemberdayaan  masyarakat  desa  adat untuk mengembangkan potensi alam yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri manfaatnya. Hal ini bertujuan sebagaimana tujuan daripada pola berkelanjutan dari Sustainable Development  Goals 2030  (SDGs  30).  Melalui  partisipasi  masyarakat  secara  aktif  yang  selalu dilibatkan  secara  langsung  dalam  pembangunan  desa.  Pemerintah  dalam  hal  ini  juga  akan menerapkan pola seleksi untuk permasalahan masyarakat desa adat sesuai dengan pola dan karakteristik  wilayahnya.  Birokrasi  pemerintah  melalui  daerah  otonom  selalu  ditegakkan dalam menyongsong pertanggungjawaban yang nantinya bisa direalisasikan dalam anggaran desa  adat  yang  sifatnya  akuntabel.  Guna  pembangunan  yang  nantinya  bisa  dirasakan  oleh generasi mendatang sebagaimana sejalan dengan tujuan SDGs 30 maka prinsip yang utama harus  dijalankan  oleh  masyarakat  desa  adat  yaitu  keberlanjutan  yang  mana  pembangunan dilakukan secara bertahap namun memiliki nilai manfaat yang sangat nyata. 10
Dalam  hal  ini  diperlukannya  pola  kerja  sama  antara  masyarakat  desa  adat  dan pemerintah  untuk  berupaya  gotong  royong  membangun  wilayah  melalui  musrenbang bergerak. Musrenbang bergerak ini diterapkan pada masyarakat desa adat dengan melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah tersebut. Meliputi semua pihak yaitu pemerintah desa, masyarakat,  lembaga desa, dan komunitas sosial baik yang terstruktur maupun tidak. Semua pihak  tanpa  terkecuali  harus  ikut  berkontribusi  secara  aktif  dalam  membangun  hubungan solidaritas  antar  warga.  Dengan  demikian,  dapat  diperoleh  suatu  tujuan  daripada permusyawaratan dalam bentuk komunikasi yang aktif melalui Musrenbang di desa adat.
Musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang termuat dalam Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang mendefinisikan bahwa Musrenbang merupakan forum diskusi antar pelaku baik masyarakat dan  elemen  pemerintah  setempat  untuk  bekerjasama  dalam  mewujudkan  pembangunan daerah yang mengarah pada nilai kemanfaatan dan kemajuan. 11 Dengan ini menggambarkan pola  penerapan  sistem  di  Desa  Adat  melalui  Musrenbang  sangatlah  efektif  sebagaimana sejalan dengan tujuan dan karakteristik pola wilayah tersebut. Namun, dalam implementasi program pembangunan dalam musrenbang tidak semestinya berjalan lurus. Akan tetapi, juga menghadapi  banyak  tantangan-tantangan  dikarenakan  masyarakat  desa  adat  tidak  dapat
9 Kurniawati  Indah  Putri  &  Eprilianto  Deby  Febriyan,  “Analisis  Pelaksanaan  Musrenbang  Desa  Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri” (2022) 10:2 Publika 441–456.
10 Lubis Iksan Adiputra, “Overview Of The Management Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Merpati In Village Jangan- Jangan Pujananting Sub-District, Barru District” (2022) 5:3 Meraja Journal 450.
11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
memanfaatkan program pembangunan yang ada. 12 Oleh karena itu, diperlukannya perak aktif serta  masyarakat  melalui  pemerintah  desa  untuk  melakukan  sosialisasi  terapan  aktif musrenbang dalam mengembangkan bahasan potensi desa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agar mencapai titik tertinggi dalam kesejahteraan masyarakat.

## B. Konsep Penerapan Sistem di Desa Adat Luar Negeri
Secara objektif, dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa untuk menjadi negara yang modern memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain dimana melalui suatu proses sesuai dengan latar belakang sejarahnya, realitas sosial maupun budaya, etnis, agama, dan kondisi geografis yang dimiliki masing-masing negara. Perkembangan demokrasi Amerika Serikat ditandai oleh perang sipil yang mencapai puncaknya pada konsensus dalam deklarasi Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam perkembangan demokrasi suatu negara, yakni “...the degree of economic development; ... a sense of national identity; ... historical experience, and elements of civic culture.” 13 Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  pengalaman  sejarah,  kesadaran identitas,  perkembangan  ekonomi,  serta  budaya  merupakan  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi  perkembangan  demokrasi  suatu  negara. Civic  virtue atau  kebajikan kewarganegaraan yang mencakup keikutsertaan keterlibatan aktif warga negara, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan merupakan salah satu unsur budaya suatu negara. Menurut Quigley  dalam  Winataputra  dan  Budimansyah  (2007), civic  virtue berarti  kemauan  warga negara  untuk  mendahulukan  kepentingan  bersama  diatas  kepentingan  pribadi. Civic  virtue memiliki dua unsur antara lain:
a. Civic  Disposition , yakni  sikap  atau  cara  berpikir  yang  mendukung  tumbuh  serta berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan menjamin kesejahteraan umum dari sistem demokrasi dimana mencakup berbagai ciri kepribadian, yaitu kesopanan yang meliputi rasa hormat dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individu, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran, yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, sikap kompromi, yang mencakup prinsip penyelesaian konflik dan batasan kompromi, toleransi  terhadap  keberagaman,  kesabaran  dan  keteguhan  hati,  kasih  sayang, kedermawanan, dan kesetiaan kepada bangsa dan segala cita-cita pendiriannya.
b. Civic  Commitment , yakni  komitmen  warga  negara  yang  secara  rasional  dan  sadar menerima nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Kesediaan warga negara untuk secara sadar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional Amerika yang meliputi: supremasi hukum, kedaulatan rakyat, pemerintahan konstitusional, hak-hak minoritas,  kontrol  komunitas  atas  militer,  segregasi  nasional  dan  agama,  federalisme, kepentingan  publik,  dan  hak-hak  individu  seperti  hak  untuk  hidup,  hak  kebebasan (pribadi,  politik,  ekonomi,  dan  kebahagiaan).  Jadi, civic  virtue adalah  landasan pengembangan civic participation.
12 Alamsyah, M. Nur. "Memahami perkembangan desa di indonesia." (2011) 3:2 Academica Fisip Untad 647-660.
13 Winataputra  Udin  Saripudin,  Haji  (pengarang);  Budimansyah  Dasim  (penelaah).  Pendidikan kewarganegaraan  :  refleksi  historis-epistemologis  dan  rekonstruksi  untuk  masa  depan  /  penulis,  H.  Udin Saripudin Winataputra; penelaah, Dasim Budimansyah (Tangerang Selatan Universitas Terbuka, 2015).
8 | Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat
Civic virtue atau kebajikan sipil merujuk pada perilaku warga negara yang bertanggung jawab dalam menghormati hak-hak dan kepentingan bersama. Penerapan civic virtue di desa adat luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
1. Menghormati  tradisi  dan  adat  istiadat  setempat,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengikuti  tata  cara  yang  sudah  diatur  dalam  adat  istiadat,  seperti  cara  berpakaian, berbicara, dan berinteraksi dengan warga setempat.
2. Membantu menjaga lingkungan bersih dan sehat, hal ini dapat dilakukan dengan tidak membuang  sampah  sembarangan,  membuang  limbah  pada  tempatnya,  dan  menanam pohon di sekitar desa.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat, hal ini dapat dilakukan dengan tidak melakukan tindakan kriminal, tidak mengganggu ketertiban umum, dan melapor jika ada kejadian yang mencurigakan.
4. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  membantu membangun  infrastruktur  yang  dibutuhkan,  memberikan  pendidikan  kepada  anak- anak, dan membantu mengembangkan potensi ekonomi di desa.
5. Berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  masyarakat,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengikuti  kegiatan  sosial,  kegiatan  keagamaan,  dan  kegiatan  lainnya  yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
Dengan menerapkan civic virtue di desa adat luar negeri, diharapkan warga negara dapat memperkuat  hubungan  sosial  dengan  masyarakat  setempat  dan  menciptakan  lingkungan yang  lebih  baik.  Dengan  mengembangkan civic  virtue ini,  masyarakat  dapat  meningkatkan partisipasi  dan  pengambilan  keputusan  dalam  urusan  publik  yang  lebih  baik  memperkuat sistem  pemerintahan  yang  responsif,  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  secara keseluruhan.  Hukum  dapat  mencapai  tujuan  untuk  memajukan  kepentingan  umum  dan kesejahteraan bersama, serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, dengan menggunakan  nilai-nilai civic  virtue dalam  pembuatan  produk  hukum.  Hal  ini  dapat meningkatkan  dukungan  publik  untuk  hukum  dan  mendorong  masyarakat  untuk mematuhinya.

## IV. PROBLEMATIKA MASYARAKAT DESA ADAT TERKAIT IMPLEMENTASI MUSRENBANG
Dalam suatu proses pembangunan nasional diperlukannya partisipasi aktif dari masyarakat daerah terutama desa adat itu sendiri untuk mengidentifikasi masalah serta potensi dari suatu daerah karena merekalah yang mengerti apa yang butuhkan. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat  pada  proses  penyelenggaraannya,  maka  akan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara merata melalui terbentuknya iklim kapabilitas sumber daya manusia yang mendorong  lahirnya  masyarakat  madani.  Untuk  merealisasikan  pembangunan  nasional, terdapat pendekatan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional yakni pendekatan Top  Down dan Bottom  Up pada  jenjang  pemerintah  yang  nantinya  berpengaruh  pada keseimbangan  antara  skala  prioritas  nasional  dan  aspirasi  masyarakat  lokal  dalam  proses perencanaan  pembangunan  nasional. 14 Namun  dalam  kenyataannya  sering  kali  dijumpai
14 Mustanir Ahmad & Abadi Partisan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di
antara kedua elemen tersebut berbanding terbalik dengan kurangnya kontribusi atas aspirasi masyarakat lokal. Pada proses implementasi kegiatan Musrenbang desa ini pasti akan ditemui adanya problematika dengan diiringi oleh faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

## C. Problematika Internal
Partisipasi  aktif  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  lokal  dalam  penyelenggaraan  kegiatan Musrenbang desa adat ini memang diperlukan untuk memperoleh data lapangan yang valid untuk mendukung perencanaan pembangunan desa[ adat. Selain itu, untuk mengukur tingkat keberhasilan  pelaksanaan  Musrenbang  desa  adat  atas  hadirnya  stakeholder  yang  memiliki peran  dan  kewenangan  dengan  ruang  lingkup  yang  seluas-luasnya  dalam  menyampaikan aspirasinya.  Dengan  turut  aktif  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan tanggung  jawab  atas  hasil-hasil  pembangunan  yang  telah  dicapai,  maka  akan  tumbuh  rasa pada diri masing-masing individu dari bagian masyarakat lokal untuk menentukan perumusan strategi pembangunan pada desa adat. 15
Adapun beberapa faktor penghambat dari partisipasi aktif masyarakat lokal diantaranya sebagai berikut:
a. Tingkat  pendidikan  yang  rata-rata  hanya  sampai  di  jenjang  pendidikan  paling  tinggi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang membuat kurangnya rasa simpati dan empati pada  diri  tiap  individu  terhadap  lingkungan  sekitar  serta  diiringi  dengan  rentan  usia yang  berdampak  pada  pelaksanaan  Musrenbang  yang  cenderung  dari  kalangan  usia menengah  ke  atas  lebih  aktif  dalam  memberikan  aspirasi  serta  ide-ide  yang  matang daripada usia dari kalangan lain yang hanya ikut serta dalam rangkaian kegiatan tanpa mengeluarkan aspirasinya;
b. Perbedaan  mata  pencaharian  dari  masyarakat  lokal  juga  mempengaruhi  tingkat partisipasi dengan kurangnya waktu luang yang dimiliki karena kesibukan dari masing- masing  pekerjaan  mereka,  lantaran  pekerjaan  memang  tidak  bisa  dipisahkan  dari kehidupan  sebab  akan  berkesinambungan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari berdasarkan perolehan penghasilannya;
c. Masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat lokal ini mempengaruhi tingkat partisipasi  bagi  perempuan  dengan  persentase  hanya  sebesar  20%  yang  dikarenakan mereka lebih memilih sibuk mengurus pekerjaan dirumah daripada mengikuti kegiatan Musrenbang  serta  adanya  tuntutan  sejak  dari  dulu  bahwasannya  perempuan  harus mengerjakan pekerjaan rumah ketimbang laki-laki;
d. Tingkat  kesadaran  diri  atas  rasa  kepemilikan  wilayah  dengan  cenderung  pasif  pada lingkungannya  sendiri  karena  merasa  bahwa  daerah  tidak  memerlukan  kajian identifikasi dari permasalahan yang ada dan pengembangan potensi daerah serta terlalu menggantungkan diri pada pihak lain. 16
Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang” (2017) 5:2 Jurnal Politik Profetik.
15 Fitrah Nur, “Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli” (2019) 2:2 Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi,
online: <https://journal.lppm- unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/273>.
16 Ambarwati Indah Dwi, “Perencanaan Yang Tak Partisipatif: Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  Kecamatan  Randudongkal  Kabupaten  Pemalang"  (2019)  8:04  Journal  of  Politic  and
Dari beberapa penjabaran atas faktor penghambat partisipasi masyarakat lokal diatas, maka  diperlukannya  suatu  usaha  dari  pihak  fasilitator  maupun  penyelenggaraan  kegiatan Musrenbang sendiri untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatannya. Hal tersebut memang hal  yang  wajar  dapat  terjadi  karena  mengingat  bahwa  objek  dari  kegiatan  Musrenbang  ini ialah  desa  adat  yang  mana  masih  jarang  dijamah  oleh  khalayak  umum  dan  pemerintah sekaligus. Selain itu, terdapat beberapa desa yang menutup diri dari jangkauan pemerintah juga tantangan sendiri bagi penyelenggara kegiatan Musrenbang desa.

## D. Problematika Eksternal
Dalam  proses  penyelenggaraan  kegiatan  Musrenbang  desa  adat  benar  diperlukannya stakeholder untuk menjalankannya yang mana terdapat masyarakat dan pemerintah. Meskipun indikator  pencapaian  dari  Musrenbang  sendiri  dinilai  dari  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  segala  proses  pembangunan,  akan  tetapi  pemerintah  juga  memiliki  peranan  disini sebagai fasilitator. Pemerintah disini yaitu perangkat desa yang memiliki kedekatan lebih pada masyarakat desa adat akan berperan penting dengan pengadaan Musrenbang sebagai upaya komunikasi serta transparansi pada pembentukan kebijakan guna mendorong pembangunan desa adat. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memuat pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa yang menjadi dasar pelaksanaan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai fasilitator perlu membentuk perencanaan program prioritas  pembangunan  dengan  mulai  dari  pembahasan  mengenai  membuat  jadwal pelaksanaan  Musrenbang,  menyusun  tim  pelaksana  yang  akan  menyusun  Rencana  Kerja Pemerintah (RKP) desa serta melakukan pengkajian mendalam mengenai permasalahan dan kebutuhan desa dengan pendekatan partisipatif. 17 Namun, dalam proses tersebut ditemukan suatu kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan Musrenbang desa.
Adapun  beberapa  faktor  penghambat  dari  pemerintah  desa  dalam  proses penyelenggaraan Musrenbang diantaranya sebagai berikut:
a. Memerlukan anggaran biaya yang cukup besar dalam proses penyelenggaraannya untuk merealisasikan  pembangunan  desa  adat  yang  membuat  kegiatan  Musrenbang terkendala;
b. Kurangnya  persiapan  dalam  pembentukan  tim  pendampingan  dari  pihak  pemerintah desa  dalam  proses  penyelenggaraan  serta  tidak  terorganisir  pelaksanaan  pertemuan Musrenbang iru sendiri;
c. Kurangnya kedekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat lokal membuat sulit dalam  penjaringan  partisipasi  masyarakat  untuk  menyerap  aspirasi  dan  kurang memanfaatkan  lembaga  masyarakat  lokal  yang  ada  untuk  mengidentifikasi permasalahan yang ada;
d. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dari pemerintah desa yang kurang terpenuhi yang membuat pelaksanaan tidak maksimal. 18
Government Studies.
17 Novita Tresiana Novita, New Public Service Dan Musrenbang Desa; Sebuah Pengembangan Model Produksi Kebijakan Publik Yang Unggul (Yogyakarta: Suluh Media, 2016).
18 Hadawiya  Rafi’atul,  Muda  Indra  &  Batubara  Beby  Masitho,  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa” (2021) 3:2 Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik 192-200.

## 11 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Faktor penghambat tersebut haruslah diatasi untuk terlaksanakannya Musrenbang desa secara optimal dengan menjalin hubungan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat lokal  guna  memudahkan  penyelenggaraan  Musrenbang  serta  meningkatkan  partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu memperbanyak pengalaman dalam pengadaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat untuk memaksimalkan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kemudian pada Musrenbang desa ini perlu difokuskan lag untuk mencegah terjadinya distorsi yang membuat bias prioritas desa akibat kepentingan elite desa.

## V. EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM CIVIC VIRTUE SEBAGAI UPAYA PENGOPTIMALAN MUSRENBANG DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA ADAT
E. Penerapan dan Objektivitas Civic Virtue Desa Adat di Dunia
Penerapan civic  virtue di  desa  adat  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  penghormatan  terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur. Desa adat seringkali menerapkan prinsip-prinsip sosial dan politik yang berbeda  dengan  negara  modern  yang lebih  luas dan global, namun masih relevan dan efektif dalam memelihara ketertiban sosial dan pengelolaan sumber daya alam di lingkungan mereka. Namun, objektivitas penerapan civic virtue di desa adat dapat menjadi hal yang kompleks dan sulit dinilai secara universal. Sebagian besar desa adat  adalah  masyarakat  yang  sangat  tertutup  dan  memegang  teguh  nilai-nilai  dan  tradisi mereka. Adakalanya, nilai-nilai ini dapat membatasi kebebasan dan hak asasi individu. Selain itu,  setiap  desa  adat  memiliki  keunikannya  masing-masing,  sehingga  sulit  untuk  menilai secara objektif apakah mereka menerapkan konsep civic virtue secara efektif.
Pada akhirnya, penilaian terhadap penerapan civic virtue di desa adat harus dilakukan dengan  mempertimbangkan  konteks  sosial,  budaya,  dan  sejarah  yang  melatarbelakangi keberadaan  desa  adat  tersebut.  Penting  untuk  memahami  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat desa adat, serta cara mereka memandang dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam di sekitar mereka. Dengan begitu, evaluasi terhadap penerapan civic virtue di desa adat dapat dilakukan secara lebih objektif dan mempertimbangkan kondisi yang ada di lingkungan setempat. Konsep civic virtue adalah tentang moralitas dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab dan terlibat dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat.
Namun, Civic  Virtue menurut  Winarno  adalah  kemauan  warga  negara  untuk  selalu menanamkan  kepentingan  umum  di  atas  kepentingan  pribadi. 19 Berdasarkan  Teori Kewarganegaraan Republikan, bahwa setiap warga negara dibebaskan untuk berpartisipasi aktif ke dalam ranah pemerintahan apabila suatu negara memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi guna mewujudkan tercapainya kebijakan warga negara ( civic virtue ). Dengan ini dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  sistem civic  virtue nantinya  bisa  memberikan  sebuah komitmen  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  untuk  urusan  publik. 20 Individu  mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Konsep inilah sangat penting karena menunjang terciptanya suatu negara demokrasi dengan kehidupan yang demokratis.
19 Hidayati  N,  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Membangun  Civic  Virtue  di  Desa  Balun  Kecamatan  Turi Kabupaten Lamongan” (2017) 5:1 Jurnal Kajian moral dan kewarganegaraan.
20 Effendi WR, “Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan” (2018) 2:1 Jurnal Trias Politika  55-62.
12 | Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat
Sejalan  dengan  prinsip  SDGs civic  virtue dapat  memberikan  sebuah  pandangan  bahwa restrukturisasi  dan  penindasan  terhadap  hak-hak  minoritas  harus  ditegakkan  keadilannya sehingga tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat.
Beberapa  desa  adat  di  dunia  yang  telah  menerapkan  konsep civic  virtue dan  memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menerapkan konsep partisipasi masyarakat adalah:
1. Desa Shirakawa-go, Jepang
Desa Shirakawa-go adalah desa adat yang terletak di Jepang. Desa ini terkenal dengan rumah-rumah  tradisionalnya  yang  unik,  yang  disebut gassho-zukuri. Konsep civic virtue diterapkan di desa ini melalui kerja sama masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya mereka. Dalam jurnal International Journal of Humanities and Social Science Research (2017) oleh Fumihiro Hasegawa dalam judulnya “"The Role  of  Civic  Virtue  in  Sustainable  Development:  An  Analysis  of  Japanese  Society " 21 ,    negara  ini dikenal dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan  publik.  Jepang  dikenal  sebagai  negara  yang  menerapkan  sistem civic virtue dengan cukup baik dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Beberapa indikator keberhasilan  penerapan civic  virtue di  Jepang  adalah  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan  publik  yang  tinggi,  seperti  melalui  forum- partisipasi (participation  forums) dan  konferensi  musyawarah (consultation  conferences), keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, seperti jalan, taman, dan sungai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik yang tinggi, praktik-praktik kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan  dan  menjaga  kebersihan  lingkungan,  seperti  membersihkan  sampah  dan merapikan  barang  di  sekitar  tempat  tinggal.  Masyarakat  Jepang  memiliki  budaya partisipasi  yang  kuat,  seperti  dengan  adanya  praktik "shingikai" atau  pertemuan kelompok yang diadakan secara rutin untuk membahas isu-isu penting di masyarakat. Selain  itu,  budaya  sopan  santun (etiquette) dan  rasa  tanggung  jawab  sosial (social responsibility) juga dianggap sebagai bagian dari civic virtue di Jepang.
2. Desa Gammelstad, Swedia Desa Gammelstad adalah  desa  adat  yang  terletak  di  Swedia.  Desa  ini  terkenal  dengan gereja-gereja kayunya yang indah dan bersejarah. Konsep civic virtue diterapkan di desa ini melalui keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya dan sejarah mereka.  Dalam  buku  yang  berjudul  " Civic Virtue and Democratic Participation: The Swedish Experience " (Buku oleh Edward Elgar Publishing, 2019) oleh Jan W. van Deth dan Kristina Weissenbach 22 menjelaskan  bahwa  Swedia  dikenal  sebagai  salah  satu  negara  dengan tingkat keberhasilan penerapan civic virtue yang tinggi di dunia. Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberhasilan penerapan civic virtue yang tinggi di dunia. Beberapa  indikator  keberhasilan  tersebut  antara  lain  tingkat  partisipasi  politik  yang tinggi,  baik  dalam  pemilihan  umum  maupun  dalam  proses  pengambilan  keputusan
21 Hasegawa Fumihiro, "The Role of Civic Virtue in Sustainable Development: An Analysis of Japanese Society" (2017) Jurnal International Journal of Humanities and Social Science Research.
22 Deth  Jan  W.  Van  dan  Weissenbach  Kristina  "Civic  Virtue  and  Democratic  Participation:  The  Swedish Experience" (Edward Elgar Publishing, 2019).
publik,  budaya  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  pemerintahan,  yang  tercermin dalam  akses  mudahnya  informasi  publik  dan  kesempatan  masyarakat  untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap  institusi  publik  yang  tinggi,  seperti  pemerintah,  kepolisian,  dan  sistem peradilan,  kesadaran  masyarakat  terhadap  isu  lingkungan  dan  praktik  berkelanjutan yang  kuat,  yang  tercermin  dalam  tingkat  partisipasi  dalam  gerakan  lingkungan  dan praktik  hidup  sehari-hari  yang  ramah  lingkungan.  Selain  itu,  Swedia  juga  dikenal dengan praktik "folkhemmet" atau "rumah rakyat", di mana masyarakat diberikan hak dan kewajiban yang sama dalam membangun dan memelihara kepentingan bersama. Hal ini tercermin  dalam  praktik  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan publik,  seperti  melalui  forum-partisipasi (participation  forums) dan  konferensi musyawarah (consultation conferences).
3. Desa Freetown Christiania, Copenhagen Denmark Sebagai negara dengan budaya civic virtue yang tinggi, Denmark memiliki banyak contoh desa adat yang menerapkan konsep ini. Namun, perlu diketahui bahwa desa adat bukan istilah  yang  umum  digunakan  di  Denmark.  Sebaliknya,  ada  beberapa  konsep  yang berkaitan  dengan  penerapan civic  virtue di  masyarakat  Denmark,  seperti  konsep
" folkelighed " atau kesetaraan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik. Salah satu contoh desa yang terkenal karena menerapkan konsep kesetaraan sosial dan partisipasi masyarakat adalah desa Freetown Christiania di Kopenhagen. Desa ini didirikan pada  tahun  1971  oleh  sekelompok  aktivis  sebagai  bentuk  protes  terhadap  kebijakan pemerintah terhadap penggunaan tanah. Di desa ini, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan partisipasi aktif warga dalam kehidupan sehari-hari di desa. Dalam buku karya Ulla Pape (2013) yang berjudul “ The Nordic Countries: The Exceptional Case? Comparing Patterns of Social Capital and Civic Engagement in Four Continents " 23 dijelaskan bahwa Denmark merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam penerapan civic virtue . Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan civic virtue di  Denmark  adalah  tingkat  partisipasi  dalam  pemilihan  umum  dan  kegiatan  sosial, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, serta indeks kebebasan  pers  dan  korupsi.  Faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  ini  antara  lain partisipasi  tinggi  masyarakat  dalam  proses  politik  dan  kebijakan  publik.  Dalam pemilihan umum, tingkat partisipasi di Denmark sangat tinggi, mencapai lebih dari 80%, kesadaran  tinggi  masyarakat  akan  hak  dan  kewajiban  warga  negara  serta  tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama, sistem pemerintahan yang transparan,  akuntabel,  dan  bersih  dari  korupsi,  adanya  kebijakan  publik  yang mendukung  partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan,  sistem  pendidikan  yang  memperkuat  kesadaran  dan  pengetahuan masyarakat akan nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan.
Negara-negara tersebut merupakan beberapa contoh desa adat di dunia yang mampu menerapkan konsep civic virtue dalam kehidupan masyarakat mereka dengan baik. Selain itu, masih banyak lagi desa adat di seluruh dunia yang juga menerapkan nilai-nilai ini
23 Ulla Pape, "The Nordic Countries: The Exceptional Case? Comparing Patterns of Social Capital and Civic Engagement in Four Continents" (2013).
sehingga  melihat  efektivitas  keberhasilan  penerapan  sistem  ini  dalam  pembentukan produk hukum di masing-masing desa adat dunia tentunya menjadi contoh bagi desa adat  di  Indonesia  dalam  menerapkan  sistem  ini  untuk  mengoptimalkan  sistem musrenbang yang sudah diterapkan di Indonesia.

## F. Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Pengoptimalan Musrenbang di Desa Adat Indonesia
Penerapan  sistem civic  virtue dapat  menjadi  langkah  yang  efektif  dalam  pengoptimalan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  di  desa  adat  Indonesia.  Melalui sistem Civic  Virtue akan  menjadi  strategi  pengoptimalan  Musrenbang  dimana  nantinya masyarakat  akan  secara  langsung  ikut  berpartisipasi  langsung  atas  pembentukan  produk hukum peraturan perundang-undangan desa adat di Indonesia yang tentunya akan mengajak masyarakat  untuk  berpartisipasi  pada  penyampaian  usulan  atau  argumentasi  terkait pembangunan dalam pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan desa adat di  Indonesia.  Konsep civic virtue sendiri  mengacu  pada  kumpulan  nilai-nilai  dan  sikap  yang berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  umum  dan  kebaikan  bersama.  Oleh  karena  itu, penerapan konsep civic virtue dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam Musrenbang melayani kepentingan masyarakat desa adat secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Optimalisasi Musrenbang melalui civic virtue akan meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, berkeadilan dalam proses perencanaan pembangunan, mempertahankan kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran terhadap produk hukum yang ada maupun yang akan diterapkan.
Namun, penerapan civic virtue juga memiliki tantangan dan masalah. Dalam tulisan ini penulis mencari kekurangan dan tantangan serta permasalahan penerapan sistem civic virtue di negara-negara di atas yakni Jepang, Swedia, dan Denmark guna dapat dipelajari dan dapat diminimalisasi permasalahan dalam penerapan ini agar nantinya konsep penerapan sistem civic virtue yang  akan  diimplementasikan  di  desa  adat  Indonesia  dapat  terkonsep  dengan  baik. Beberapa  tantangan  dan  masalah  penerapan civic  virtue di  negara-negara  tersebut  sebagai berikut:
1. Jepang
Dikutip  dalam  buku  yang  berjudul  " Civic  Virtue  and  Democracy  in  Japan "  oleh  Hanne Marlene Dahl dan Karina Kosiara-Pedersen (2019) 24 dan " The Challenge of Promoting Civic Virtue in Contemporary Japan " oleh Saori Shibata (2017) 25 tantangan dan masalah penerapan civic virtue di Jepang adalah
a. Tantangan mengatasi masalah korupsi
Walaupun  Jepang  dianggap  sebagai  salah  satu  negara  yang  memiliki  tingkat korupsi yang rendah, tetapi masih terdapat beberapa kasus korupsi yang menjadi tantangan dalam membangun civic virtue di masyarakat.
b. Masalah mengatasi kesenjangan sosial
Seperti negara-negara maju lainnya, Jepang juga mengalami masalah kesenjangan sosial, terutama antara generasi yang lebih tua dan lebih muda, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan.
24 Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiara"Civic Virtue and Democracy in Japan" (2019).
25 Shibata Saori "The Challenge of Promoting Civic Virtue in Contemporary Japan" (2017).
c. Tantangan dalam mempromosikan partisipasi politik
Meskipun  Jepang  memiliki  tradisi  partisipasi  politik  yang  kuat,  tetapi  masih terdapat  warga  negara  yang  merasa  kurang  tertarik  atau  tidak  terwakili  dalam proses  politik.  Meningkatkan  partisipasi  politik  dan  meningkatkan  kepercayaan pada institusi politik dapat membantu membangun civic virtue yang lebih kuat di masyarakat.
d. Masalah isolasi sosial dan individualisme Jepang  memiliki  budaya  yang  sangat  terstruktur  dan  seringkali  menekankan pentingnya untuk menjaga harmoni sosial dan menghormati otoritas. Namun, hal ini  juga  dapat  memicu  isolasi  sosial  dan  individualisme  yang  dapat  menghambat perkembangan civic virtue di masyarakat.
2. Swedia
Dikutip  dalam  buku  yang  berjudul  " Civic  Virtue  and  Democracy  in  Sweden "  oleh  Hanne Marlene  Dahl  dan  Karina  Kosiara-Pedersen  (2019) 26 dan  " Civic  Virtue  and  Democratic Practice  in  Sweden "  oleh  Karina  Kosiara-Pedersen  (2016) 27 tantangan  dan  masalah penerapan civic virtue di Swedia adalah:
a. Tantangan integrasi
Swedia  merupakan  negara  yang  relatif  terbuka  terhadap  imigran  dan  pengungsi. Namun, masalah integrasi sosial dan budaya antara kelompok-kelompok ini masih menjadi tantangan yang serius.
b. Masalah polarisasi politik Swedia  telah  mengalami  polarisasi  politik  yang  semakin  tajam  dalam  beberapa tahun terakhir, yang mengarah pada kurangnya rasa persatuan dan kepercayaan di antara  warga  negara.  Hal  ini  dapat  menghambat  perkembangan civic virtue dalam masyarakat.
c. Tantangan dalam memelihara keagamaan Swedia  memiliki  masyarakat  yang  sangat  beragam  dari  segi  agama,  budaya,  dan etnis.  Memelihara  keragaman  ini  memerlukan  pengakuan  terhadap  keberagaman dan  penghargaan  terhadap  perbedaan,  serta  upaya  untuk  mempromosikan  nilai- nilai bersama yang dihargai oleh semua warga negara.
d. Tantangan dalam membangun partisipasi poitik Meskipun Swedia dianggap sebagai negara demokratis dengan partisipasi politik yang  tinggi,  masih  ada  warga  negara  yang  merasa  tidak  terwakili  dalam  proses politik.  Meningkatkan  partisipasi  politik  dan  meningkatkan  kepercayaan  pada institusi  politik  dapat  membantu  membangun civic  virtue yang  lebih  kuat  di masyarakat.
3. Denmark
Dikutip dalam buku yang berjudul " Danish Democracy and Civic Virtue: An Introduction " oleh Karina  Kosiara-Pedersen  dan  Jørgen  Møller  (2019) 28 dan  " Civic Virtue and Democracy in
26 Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiar "Civic Virtue and Democracy in Sweden" (2019).
27 Pedersen Karina Kosiara "Civic Virtue and Democratic Practice in Sweden" (2016).
28 Pedersen Karina Kosiara, Moller Jorgen "Danish Democracy and Civic Virtue: An Introduction" (2019).
Denmark "  oleh  Hanne  Marlene  Dahl  dan  Karina  Kosiara-Pedersen  (2019) 29 ditemukan tantangan dan masalah penerapan civic virtue di Denmark sebagai berikut:
a. Penghapusan kesenjangan sosial Meskipun Denmark terkenal dengan tingkat kesetaraan sosial yang tinggi, masih ada  beberapa  masalah  terkait  dengan  kesenjangan  sosial.  Masalah  ini  seringkali mempengaruhi  kemampuan  warga  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  publik  dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
b. Pembaruan demokrasi Denmark memiliki sejarah yang kuat dalam penerapan civic virtue , tetapi masih ada tantangan  dalam  integrasi  imigran  dan  minoritas  ke  dalam  masyarakat.  Hal  ini dapat  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  publik  dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
c. Integrasi imigran Denmark memiliki sejarah yang kuat dalam penerapan civic virtue , tetapi masih ada tantangan  dalam  integrasi  imigran  dan  minoritas  ke  dalam  masyarakat.  Hal  ini dapat  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  publik  dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
d. Pengelolaan lingkungan Meskipun Denmark terkenal dengan kesadaran lingkungannya yang tinggi, tetap ada  tantangan  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  pengembangan  ekonomi  dan pelestarian lingkungan. Tantangan ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam  kegiatan  publik  dan  pengambilan  keputusan  yang  berdampak  pada lingkungan.
e. Pengaruh globalisasi
Denmark,  seperti  negara  lain  di  dunia,  juga  dihadapkan  pada  tantangan  dari pengaruh  globalisasi  dalam  hal  kebijakan  publik  dan  nilai-nilai  budaya.  Hal  ini dapat mempengaruhi penerapan civic virtue dan nilai-nilai lokal yang dipegang oleh masyarakat Denmark.
Oleh  karena  itu,  dengan  memperhatikan  permasalahan  yang  menghambat  kurang optimalnya pelaksanaan Musrenbang di negara-negara tersebut, dengan proses harmonisasi dan sinkronisasi ditemukan pola penerapan Musrenbang dalam pembentukan produk hukum di  lingkup  Pemerintahan  Indonesia  saat  ini  yang  kemudian  dapat  diterapkan  pada pengoptimalan Musrenbang melalui civic virtue dalam pembentukan produk hukum desa adat di Indonesia adalah dengan melakukan langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam penerapan sistem civic virtue di Musrenbang desa adat Indonesia antara lain:
1) Mendorong partisipasi publik Di  Indonesia,  desa  adat  dapat  mengadakan  forum  atau  acara  yang  melibatkan masyarakat  dalam  diskusi  dan  pengambilan  keputusan  terkait  isu-isu  publik. Pemerintah  juga  dapat  memberikan  pelatihan  dan  dukungan  kepada  warga  untuk terlibat  dalam  proses  partisipasi  publik.  Selain  itu,  dengan  mendorong  partisipasi
29 Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiara "Civic Virtue and Democracy in Denmark" (2019).
masyarakat  yang  lebih  luas  dan  inklusif  dalam  proses  Musrenbang,  terutama  dari kelompok-kelompok yang mungkin kurang terwakili.
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Di  Indonesia,  desa  adat  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada publik pada informasi publik, termasuk data keuangan, kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan serta menekankan pada  nilai-nilai  partisipatif  dan  kolaboratif  dalam  proses  pengambilan  keputusan, termasuk pengakuan terhadap pandangan dan kepentingan yang beragam. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia, desa adat dapat memperkuat pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah. Sekolah dapat memasukkan pelajaran yang mempromosikan nilai-nilai civic virtue , seperti partisipasi publik, kepedulian terhadap lingkungan, dan sikap toleransi.
3) Meningkatkan interaksi antar budaya Di Indonesia, desa adat dapat meningkatkan interaksi antar budaya dengan mengadakan program pertukaran budaya dan memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara kelompok- kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini dapat membantu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan pemahaman dan penghargaan antarbudaya.
4) Mengatasi masalah korupsi Korupsi  dapat  menghambat  penerapan civic  virtue .  Oleh  karena  itu,  desa  adat  di Indonesia harus memperkuat sistem hukum dan tata kelola yang bersih dan transparan untuk mencegah korupsi.
5) Menumbuhkan rasa saling percaya di antara masyarakat Masyarakat yang saling percaya dapat memperkuat civic virtue . Di Indonesia, desa adat dapat  menciptakan  program-program  yang  membantu  meningkatkan  rasa  saling percaya  antara  masyarakat,  seperti  program-program  sosial  yang  memperkuat komunitas  lokal.    Oleh  karena  itu,  dengan  menjalin  kemitraan  yang  lebih  erat  antara masyarakat desa adat dan pemerintah dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Dari penjabaran konsep-konsep di atas, diharapkan penerapan sistem civic virtue yang akan  diimplementasikan  di  desa  adat  Indonesia  dapat  terkonsep  dengan  baik.  Dengan demikian, dengan melalui konsep civic virtue pengoptimalan Musrenbang di desa adat dapat dijalankan  secara  lebih  efektif  dan  efisien,  sehingga  mampu  memberikan  dampak pembangunan yang positif bagi masyarakat setempat.

## VI. KESIMPULAN
Musyawarah  Perencanaan  pembangunan  atau  Musrenbang  merupakan  wadah  untuk menyampaikan salah satu sistem partisipatif yang digunakan untuk menghimpun aspirasi dan kebutuhan  dari  masyarakat  khususnya  yang  ada  di  Desa  Adat  dalam  perencanaan pembangunan.  Penerapan civic  virtue di  desa  adat  dapat  dianggap  sebagai  bentuk penghormatan  terhadap  nilai-nilai  adat  dan  budaya  yang  telah  diwarisi  oleh  leluhur.  Guna pembangunan  yang  nantinya  bisa  dirasakan  oleh  generasi  mendatang  sebagaimana  sejalan
dengan tujuan SDGs 30 maka prinsip yang utama harus dijalankan oleh masyarakat desa adat yaitu keberlanjutan yang mana pembangunan dilakukan secara bertahap namun memiliki nilai manfaat yang sangat nyata. Melalui dorongan dari pemerintah dengan menyediakan fasilitas dalam penyelenggaraan Musrenbang serta program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa adat, maka akan timbul respon positif dari masyarakat dengan tumbuhnya kesadaran untuk melakukan suatu perubahan yang kemudian meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal itu sendiri. Namun, terlepas dari respon positif dengan keikutsertaan secara  aktif  pada  masyarakat  lokal,  pastinya  terdapat  beberapa  faktor  penghambat  dalam pendekatan partisipatif dari masyarakat lokal membuat rendahnya partisipasi yang berimbas pada melesetnya arah prioritas pembangunan desa adat.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  desa  sebagai  fasilitator  perlu  membentuk  perencanaan program prioritas pembangunan dengan mulai dari pembahasan mengenai membuat jadwal pelaksanaan  Musrenbang,  menyusun  tim  pelaksana  yang  akan  menyusun  Rencana  Kerja Pemerintah (RKP) desa serta melakukan pengkajian mendalam mengenai permasalahan dan kebutuhan desa dengan pendekatan partisipatif. Penerapan sistem civic virtue dapat menjadi langkah  yang  efektif  dalam  pengoptimalan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang)  di  desa  adat  Indonesia.  Melalui  sistem civic  virtue akan  menjadi  strategi pengoptimalan  Musrenbang  dimana  nantinya  masyarakat  akan  secara  langsung  ikut berpartisipasi  langsung  atas  pembentukan  produk  hukum  peraturan  perundang-undangan desa adat di Indonesia yang tentunya akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada penyampaian  usulan  atau  argumentasi  terkait  pembangunan  dalam  pembentukan  produk hukum peraturan perundang-undangan desa adat di Indonesia. Dengan menjalin kemitraan yang  lebih  erat  antara  masyarakat  desa  adat  dan  pemerintah  dapat  memastikan  bahwa program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

## VII. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiar " Civic Virtue and Democracy in Sweden" (2019). Dahl  Hanne  Marlene,  Pedersen  Karina  Kosiara  " Civic  Virtue and  Democracy  in  Denmark" (2019).
Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiara" Civic Virtue and Democracy in Japan" (2019).
Deth Jan W. Van dan Weissenbach Kristina " Civic Virtue and Democratic Participation: The Swedish Experience" (Edward Elgar Publishing, 2019).
Novita  Tresiana  Novita, New  Public  Service  Dan  Musrenbang  Desa;  Sebuah  Pengembangan  Model Produksi Kebijakan Publik Yang Unggul (Yogyakarta: Suluh Media, 2016).
Pedersen Karina Kosiara " Civic Virtue and Democratic Practice in Sweden" (2016).
Pedersen Karina Kosiara, Moller Jorgen "Danish Democracy and Civic Virtue : An Introduction" (2019).
Shibata Saori "The Challenge of Promoting Civic Virtue in Contemporary Japan" (2017).
Ulla  Pape,  "The  Nordic  Countries:  The  Exceptional  Case?  Comparing  Patterns  of  Social Capital and Civic Engagement in Four Continents" (2013).
Winataputra Udin Saripudin, Haji (pengarang); Budimansyah Dasim (penelaah). Pendidikan kewarganegaraan : refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan / penulis,  H.  Udin  Saripudin  Winataputra;  penelaah,  Dasim  Budimansyah  (Tangerang Selatan Universitas Terbuka, 2015).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

## Jurnal:
Alamsyah, M. Nur. "Memahami perkembangan desa di indonesia." (2011) 3:2 Academica Fisip Untad 647-660.
Amalia  Revina  Nanda,  Maulana  Muhammad  Irvan  &  Primatama  Muhammad  Raihan, “Dinamika Politik Pemerintah Desa Adat Intaran Bali dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”  (2023)  7:1  Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah :  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik,  dan Humaniora 17–25.
Ambarwati Indah Dwi, “Perencanaan Yang Tak Partisipatif: Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang" (2019) 8:04 Journal of Politic and Government Studies .
Azhar  Fikri,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  ( MUSRENBANG ) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya” (2015) 3 Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik 63–70.
Effendi WR, “Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan” (2018) 2:1 Jurnal Trias Politika  55-62.
Fitrah  Nur,  “Problematika  Pelaksanaan  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli” (2019) 2:2 Mitzal (Demokrasi,  Komunikasi  dan  Budaya):  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Ilmu Komunikasi, online: <https://journal.lppm- unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/273>.
Hadawiya Rafi’atul, Muda Indra & Batubara Beby Masitho, “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa” (2021) 3:2 Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik 192-200.
Hasan  M,  Madani  Muhlis  &  Fatmawati  Fatmawati,  “Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulo-Bulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto” (2020) 2:1 JPPM: Journal of Public Policy and Management 38–45.
Hasegawa  Fumihiro,  "The  Role  of Civic  Virtue in  Sustainable  Development:  An  Analysis  of Japanese Society" (2017) Jurnal International Journal of Humanities and Social Science Research.
Hidayati N, “Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Civic Virtue di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” (2017) 5:1 Jurnal Kajian moral dan kewarganegaraan.
Kurniawati Indah Putri & Eprilianto Deby Febriyan, “Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri” (2022) 10:2 Publika 441–456.
Lubis  Iksan  Adiputra,  “Overview  Of  The  Management  Of  Village-Owned  Enterprises (Bumdes)  In  Merpati  In  Village  Jangan-  Jangan  Pujananting  Sub-District,  Barru District” (2022) 5:3 Meraja Journal 450.
Mustanir  Ahmad  &  Abadi  Partisan,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Rencana Pembangunan  Di  Kelurahan  Kanyuara  Kecamatan  Watang  Sidenreng  Kabupaten Sidenreng Rappang” (2017) 5:2 Jurnal Politik  Profetik.
Puspitaningrum  Eka  &  Lubis  Djuara  P,  “Modal  Sosial  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembangunan Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi” (2018) 2:4 Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] 465–484.
Sudaryanto, D “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)” (2019) 3:1 Jurnal Tata Kelola dan Sistem Pemerintahan Daerah 10-18.

## Internet:
Admweb. “Musrenbang Adalah Wadah Masyarakat Dalam Menyampaikan Aspirasi, Kritik
Dan Saran Dari Program Pemerintah”, (2022), online: https://lampungbaratkab.go.id/home/2022/02/09/musrenbang-adalah-wadah- masyarakat-dalam-menyampaikan-aspirasi-kritik-dan-saran-dari-program- pemerintah/
Aprilian  Dwi  Sandy,  “Partisipasi  Pemuda  Dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa  (Musrenbang  Desa)  Di  Desa  Sidorejo  Kecamatan  Rowokangkung  Kabupaten Lumajang
Tahun 2015” (2016), online: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/73422
Syaifullah. “Analisis Perencanaan Pembangunan   Tahunan   Daerah   di   Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan
Tahun 2007)”, (2008), online: https://id.scribd.com/document/127320738/teori-perencanaan-pembangunan