## PENERAPAN PERHITUNGAN, PENCATATAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA PT. KAWASAN INDUTRI MEDAN
Rika Mei Hayani Ginting, S.E., M.Si * 1) , Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak 2)
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

## ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah proses perhitungan, pemotongan, pencatatan dan  pelaporan  PPh  Pasal  21  tahun  2016  yang  dilakukan  PT.  Kawasan  Industri  Medan  telah sesuai  dengan  Undang-Undang  Perpajakan  No.  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan (PPh).
Jenis  penelitian  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  daftar  gaji karyawan,  SPT  Masa  tahun  2016,  dan  akta  pendirian  perusahaan  (data  sekunder),  serta wawancara dengan pegawai keuangan bagian pajak (data primer).
Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  PT.  Kawasan  Industri  Medan  dalam  melaksanakan Perhitungan  PPh  Pasal  21  yang  dipotong  pada  para  karyawan  telah  sesuai  dengan  UU  No.  36 Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  Sebaiknya  PPh  Pasal  21  PT.  Kawasan  Industri  Medan dapat  ditanggung  oleh  perusahaan  dan  dalam  perhitungannya  diharapkan  tetap  melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik sehingga dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
Kata Kunci : Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan, Pelaporan, Pajak Penghasilan 21

## ABSTRACT
The purpose of research to determine whether the process of calculation, withholding, recording and reporting income article 21 of 2016 conducted PT. Kawasan Industri Medan is in conformity with the taxation law No. 36 Year 2008 regarding Income Tax.
The  type  of  research is  descriptive  quantitative.  Data  sources  used  employee  payroll, SPT  in  2016,  and  company  establishment  deed  (secondary  data),  as  well  as  interviews  with financial officers of the tax section (primary data).
The results obtained that PT. Kawasan Industri Medan in implementing the calculation of Article 21 withholding tax on employees has been in accordance with Law  No. 36 Year 2008 regarding Income Tax. Income Tax Article 21 PT. KawasanIndustri Medan can be borne by the company  and  in  its  calculation  is  expected  to  keep  doing  the  calculation  of  Article  21  with  a good  tax  so  that  in the  deposit  and  reporting  of  Article  21  Income  still in  accordance  with  the laws and regulations taxation.
Keywords: Calculation, Listing, Cutting, Reporting, Income Tax 21

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan  cara  yang  paling  efisien  untuk menghasilkan  penerimaan  Negara.  Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan  segera  yang  meliputi  sejumlah besar  wajib  pajak  orang  pribadi  dan sekaligus  sosialisasi  kewajiban  pajak  ke seluruh masyarakat.
Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung  jawab  untuk  menghitung, memotong,  membayar  serta  melaporkan jumlah  pajak  yang  harus  dipotong  dan disetor  atas  penghasilan  orang  pribadi sehubungan  dengan  suatu  pekerjaan,  jasa, maupun  kegiatan  yang  dilakukan  sesuai dengan  sitem withholding  tax .  Perusahaan berkewajiban  memotong  pajak  penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh  gaji  setiap  bulan.  Namun banyak  dari  Pegawai  kurang  mengerti  tata cara Perhitungan,
Pencatatan,
dan
Pemotongan PPh pasal 21 orang pribadi. Dalam  perakteknya  perusahaan  juga
sering melakukan kesalahan dalam melakukan  pencatatan  dalam  menghitung PPh pasal 21 karyawan. Sehubungan dengan telah  di  terbitkanya  peraturan  jendral  pajak Nomor  PER-31/PJ./2012  tentang  pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan  pajak  penghasilan  pasal  21  dan atau  pajak  penghasilan  pasal  21  sehubung dengan  pekerjaan  jasa  dan  kegiatan  orang pribadi.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme Perhitungan,  Pemotongan,  Penyetoran  dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di  PT.  Kawasan  Industri  Medan.  Sehingga penulis akan meneliti tentang “ PENERAPAN PERHITUNGAN, PENCATATAN,  PEMOTONGAN,  DAN
PELAPORAN  PAJAK  PPH  PASAL  21

## KARYAWAN TETAP PADA PT.

## KAWASAN INDUTRI MEDAN .”

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka rumusan masalah adalah:
1. Bagaimana Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal  21  karyawan  pada  PT.  Kawasan Industri Medan ?
2. Apakah  PT.  Kawasan  Industri  Medan dalam menetapkan kewajiban atas pajak penghasilan  PPh  pasal  21  telah  sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui  Penerapan  Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal  21  karyawan  pada  PT.  Kawasan Industri Medan.
2. Mengetahui penerapan Undang- Undang  Perpajakan  No  36  Tahun  2008 di PT. Kawasan Industri Medan.

## Manfaat Penelitian
Manfaat  yang  diharapkan  penelitian  ini adalah:
1. Bagi penulis diharapkan dapat
menambah  wawasan  tentang  PPh  pasal 21.
2. Bagi  pihak  yang  diteliti  PT.  Kawasan Industri Medan, sebagai masukan dalam penerapan PPh Pasal 21.
3. Bagi  pihak  lain,  penelitian  ini  dapat dijadikan referensi bacaan yang bermanfaat, dan sebagai sumber informasi  dalam  melakukan  penelitian untuk selanjutnya.

## TINJAUAN TEORITIS

## Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:3) “pajak menurut  Undang-Undang  No  16  Tahun 2009  tetang  perubahan  empat  atas  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan pada  Pasal  1  ayat  1  berbunyi  adalah kontribusi  wajib  kepada  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langssung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara  bagi  sebesar  besarnya  kemakmuran rakyat .”
Dari  defenisi  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur :
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang  berhak  memungut  pajak  hanyalah Negara.  Iuran  tersebut  berupa  uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan  Undang-Undang  serta  aturan pelaksannya.
3. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi dari  Negara  yang  secara  langsung  dapat ditunjukan.  Dalam  pembayaran  pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah. 4. Digunakan  untuk  membiayai  rumah tangga Negara yakni pengeluran pengeluaran  yang  bermanfaat  bagi masyarakat luas.

## Fungsi pajak
Menurut  Mardiasmo  (2016:3)  Pajak  sendiri memiliki dua fungsi pajak yaitu ; 1. Fungsi anggaran (budgetair) Pajak  yang  berfungsi  sebagai  salah  satu sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi pajak mengatur ( regulerend) Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan Pemerintah  dalam  bidang  sosial  atau ekonomi.
Sedangkan  fungsi  pajak  menurut  Undang- undang  No.  36  Tahun  2008  adalah  sebagai berikut :
1. Pajak sebagai fungsi anggaran ( budgetair ),  yaitu  dari  pajak  tersebut yang  terletak  disektor  publik,  yang dimana  pajak  merupakan  alat  untuk memasukkan  uang  ke  Kas  Negara  yang pada waktunya akan dipergunakan untuk pengeluaran  Negara,  dalam  hal  ini pengeluaran  -  pengeluaran  rutin  dan pembangunan.
2. Pajak  berfungsi  mengatur,  artinya  pajak dipergunakan  untuk  mengatur  tidak hanya  pemungutan  pajak  tersebut,  akan tetapi  mengatur  pula  bidang-bidang diluar keuangan.
3. Fungsi  stabilitas,  yaitu  dengan  adanya pajak,  pemerintah  memiliki  dana  untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan  dengan  stabilitas  harga sehingga  inflasi  dapat  dikendalikan,  hal ini  bisa  dilakukan  antara  lain  dengan jalan  mengatur  peredaran  uang  di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan  pajak  yang  efektif  dan efisien.
4. Fungsi  redistribusi  pendapatan,  yaitu pajak  yang  sudah  dipungut  oleh  Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat  membuka  kesempatan  kerja,  yang pada  akhirnya  akan  dapat  meningkatkan pendapatan masyarakat.

## Sistem Pemungutan Pajak
Mardiasmo  (2016:4)  sistem  pemungutan pajak meliputi:
1. Official assessment system
adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang memberi  wewenang  kepada  pemerintah (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya a. Wewenang untuk menentukan
besarnya  pajak  terutang  ada  pada fiskus
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang  pajak  timbul  setelah  di keluarkan  surat  ketetapan  pajak  oleh fiskus hutang
2. Self Assessment Sistem.
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak yang  memberi  wewenang  kepada  wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang,
Ciri-cirinya a. Wewenang untuk menentukan besarnya  Pajak  terutang  ada  pada wajib pajak sendiri
b. Wajab  pajak  aktif,  mulai  dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak terutang
c. Fiskus  tidak  ikut  campur  dan  hanya mengawasi.
3. Withholding System Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak yang  memberi  wewenang  kepada  pihak ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  wajib pajak yang bersangkutan) untung memotong  atau  memungut  pajak  yang terutang oleh wajib pajak.

## Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
Mardiasmo  (2016:197)  menyatakan PPh Pasal 21 adalah “pajak atas penghasilan berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan, dan pembayara lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi.  Subjek Pajak dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Pajak Penghasilan.”

## Pemotong PPh pasal 21
Menurut  Mardiasmo  (2016:200),  pemotong PPh Pasal 21 meliputi :
1. Pemberi kerja yang terderi dari.
a. Orang pribadi
b. Badan;
c. Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal  yang  melakukan  sebagian  atau seluruh  pada  administrasi  yang terkait  dengan  pembayaran  gaji,
upah,  honorarium,  tunjangan  dan pembayaran  lain  adalah  cabang perwakilan atau unit tersebut.
2. Bendaharawan  atau  pemegang  kas Pemerintah,  termaksud  bendaharawan atau  pemegang  kas  pusat  termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah daerah, Institusi  atau  lembaga  Pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya.
3. Kedutaan  besar  Republik  Indonesia  di luar  negeri,  yang  membayarkan  gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran  lain  dengan  nama  dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa  dan kegiatan.
4. Dana  pensiun,  badan  penyelengaraan jaminan  sosial  tenaga  kerja  dan  badan- badan lain yang membayar uang pensiun secara  berkala  dan  tunjangan  hari  tua atau jaminan hari tua.
5. Orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan usaha  atau  pekerjaan  serta  beban  orang yang membayar
a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagaimana imbalan  sehubungan  dengan  jasa yang  di  lakukan  oleh  orang  pribadi dengan  status  subjek  pajak  dalam negeri,  termasuk  jasa  tenaga  ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak  untuk  dan  atas  namanya sendiri, bukan untuk nama
persekutuannya
b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran  lain  sebagai  imbalan sehubungan  dengan  jasa  yang  di lakukan  oleh  orang  pribadi  dalam status subjek pajak luar negeri.
c. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran  lain  kepada  peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang.
d. Penyelengara kegiatan termasuk badan  pemerintah  organisasi  yang bersifat  nasional  dan  internasional
perkumpulan  orang  pribadi  serta lembaga lainnya
yang menyelenggarakan  kegiatan  yang membayarkan  honorarium,  hadiah atau  penghargaan  dalam  bentuk apapun  kepada  wajub  pajak  orang pribadi  berkenaan  dengan  suatu kegiatan.
Yang tidak termasuk sebagai pemberi  kerja  yang  mempunyai  kewajiban untuk  melakukan  pemotongan  pajak  adalah sebagai berikut :
1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi-organisasi  internasional  yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Pemberi  kerja  orang  pribadi  yang  tidak melakukan  kegiatan  usaha  atau  kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata  mempekerjakan  orang  pribadi untuk  melakukan  pekerjaan  rumah tangga  atau  pekerjaan  bukan  dalam rangka  melakukan  kegiatan  usaha  atau pekerjaan bebas.

## Tarif Pajak Penghasilan

## Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan

## LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% Di  atas  Rp.  50.000.000,00  sampai dengan Rp.250.000.000,00 15% Di  atas  Rp.250.000.000,00  sampai dengan Rp.500.000.000,00 25% Di atas Rp.500.000.000,00 30% Sumber  :  Undang-undang  PPh  Nomor  36
Tahun 2008

## Perhitungan PPh Pasal 21
Perhitungan PPh 21 2016 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)  terbaru  yang  ditetapkan  DJP.  PTKP 2016  (PTKP  terbaru)  yang  tercantum pada Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  PER-32/PJ/2015 adalah  sebagai berikut:
1. Rp  54.000.000,-  per  tahun atau  setara dengan  Rp  4.500.000,-  per  bulan  untuk wajib pajak orang pribadi.
2. Rp     4.500.000,-  per  tahun atau  setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
3. Rp     4.500.000,-  per  tahun atau  setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan  untuk  setiap anggota  keluarga sedarah  dan  keluarga  semenda  dalam garis  keturunan  lurus  atau  anak  angkat, yang  menjadi  tanggungan  sepenuhnya, paling  banyak  3  (orang)  untuk  setiap keluarga.
Adanya  penyesuaian  tarif  PTKP  2016 (PTKP  terbaru)  tersebut,  membuat  cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

## METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Menurut Wijaya (2013:33) menyatakan  bahwa  “Pendekatan  Kuantitatif cenderung bersifat deduktif dengan mengukur  fenomena  dengan  ketepatan variable  dan  melakukan  pengujian  hipotesis sehingga metode yang digunakan kuantitatif. ”Pendekatan  kuantitatif  mengikuti  metode deduktif  yang  dimulai  dengan  ide-ide abstrak, diikuti dengan prosedur pengukuran,  dan  diakhiri  dengan  data empiris  yang  mewakili  ide-ide  abstrak. Pendekatan  kuantitatif  lebih  menyukai  isu- isu  dalam  perancangan,  pengukuran,  dan pengambilan  sampel  karena  berorientasi pada pola pemikiran deduktif yang mengutamakan  data  untuk  pengukuran  dan analisis.  Penulis  menggunakan  metode tersebut,  karena  penelitian  ini  bertujuan untuk melihat Penerapan Perhitungan, Pemotongan,  Pencatatan  dan  Pelaporan pajak PPh pasal 21 karyawan.

## Data Penelitian
Data penelitian merupakan informasi mentah  yang  tersedia,  yang  diperoleh melalui  survey  atau  observasi  fakta  yang diberikan kepada
peneliti dan lingkungannya.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil riset  data  primer.  Data  primer  adalah  data yang  diambil  dari  sumber  dan  bersifat mentah  atau  belum  diolah.  Data  primer mampu memberikan informasi dalam pengambilan  keputusan  sehinggga  perlu diolah lebih lanjut.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

## Defenisi Operasional Variabel
Definisi operasional adalah aspek penelitian yang  memberikan  informasi  kepada  kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel.  Definisi  operasional  merupakan informasi  ilmiah  yang  sangat  membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakanvariabel yang sama. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Hasil Penelitian Unsur- unsur Penghasilan
dan
Pengurangan Berdasarkan wawancara yang
dilakukan  Penulis,  data  yang  diambil  hanya sebagian dari SPT tahunan 1721-A Terhadap  status  Karyawan  di  PT.  Kawasan Industri  Medan    terhadap  pegawai  tetap sebanyak  111  orang  pada  tahun  2016. Dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 unutk  karyawan  tetap,  penulis  terlebih dahulu mengumpulkan data  mengenai pegawai  teteap  yang  penghasilannya  diatas PTKP  dan  jenis-jenis  penghasilan  yang
diterima  karyawan  PT.  Kawasan  Industri Medan yaitu :
a. Data mengenai Pegawai Tetap
1. Pegawai  yang  Penghasilan  Neto-nya Melebihi PTKP berjumlah 62 orang.
2. Pegawai  Tetap  yang  bekerja  mulai awal  tahun  hingga  ahkir  tahun  2016 berjumlah 111 orang
b. Jenis Penghasilan
1. Gaji  pokok,  gaji  yang  dibayarkan secara  bulanan  oleh  PT.  Kawasan Industri Medan
2. Tunjangan, berupa Tunjangan makan, Tunjangan jabatan, Tunjangan  tranportasi,  Tunjangan keluarga
3. Uang Lembur, Rafel. c. Jenis Pengurangan : Jenis-jenis pengurangan yang di tetapkan  PT.  Kawasan  Industri  Medan dalam  menghitung  pajak  Penghasilan berdasarkan  Jendral  Pajak  No.KEP- 250/pj/2009 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
1. Biaya  Jabatan,  yaitu  5%  dari  gaji bruto  yang  di  terima  karyawan, setingi-tingginya Rp 500.000 sebulan dan 6.000.000 dalam setahun .
2. Penghasilan  Tidak  Kenak  Pajak (PTKP),  yaitu  pengurangan  pajak besarnya ditentukan berdasrkan status.  Besarnya  penghasilan  tidak kena  pajak  yang  dipakai  dalam pengisian SPT Masa/ Tahunan wajib pajak PPh pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi
Penerapan  Perhitungan,  Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara PT. Kawasan Industri Medan dengan Peraturan Pajak.
Perhitungan  PPh  pasal  21  masa  Bulan Desember  Tahun  2016,  diambil  dari  SPT Massa Formulir 1721-A1, Dibawah ini akan
diambil  beberapa  contoh  perhitungan  yang diterapkan PT. Kawasan Industri Medan. 1. Perhitungan pegawai tetap yang penghasilan  Neto-nya  melebihi  PTKP Agus  Harjito  adalah  seorang  Karyawan tetap  PT.  Kawasan  Industri  Medan dengan  status  K1  dengan    penghasilan Bruto  Setahunnya  Rp.  88.489.816,  Iuran THT/JHT sebesar Rp. 2.939.941, besarnya  pajak  yang  dibayarkan  dalam Setahun adalah:
Penghasilan Bruto setahun             Rp  88.489.816
Pengurang :
Biaya jabatan (5% x 88.489.816)   Rp   4.424.491 Iuran THT/JHT Rp   2.939.941 PTKP K1 Rp 63.000.000 PKP setahun                                  Rp 18.125.000 PPh Pasal 21 Terhutang 5% x 18.125.000
= Rp 906.250
2. Perhitungan pegawai tetap yang penghasilan  Neto-nya  melebihi  PTKP Hasan Nurahim adalah seorang karyawan tetap  Kawasan  Industri  Medandengan status  K3  dengan  penghasilan  Brutonya Rp.  117.001.565  iuran  THT/JHT  sebesar Rp.  3.975.964,  besarnya  pajak  yang dibayarkan adalah :
Penghasilan Bruto setahun             Rp 117.001.565 Pengurang :
Biaya jabatan (5% x 117.001.565) Rp    5.850.078
Iuran THT/JHT Rp   3.975.964 PTKP K3 Rp 72.000.000 PKP setahun Rp 35.175.000 PPh Pasal 21 Terhutang 5% x 35.175.000
= Rp 1.758.750

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai
Penerapan, Perhitungan,
Pemotongan,
Pencatatan,  dan  Pelaporan  pajak  PPh  Pasal 21  karyawan  Tetap  pada  PT.  Kawsan Industri  Medan.  Pada  bagian  yang  terakhir ini penulis mengambil beberapa kesimpulan tentang penelitian ini. Perhitungan PPh Pasal 21 tentang perseorangan yang dilakukan PT.
Kawasan  Industri  Medan  telah  sesuai dengan  Undang-Undang  Perpajakan  Nomor 36  Tahun  2008  dan  Keputusan  Direktorat Jendral  Pajak.  Pelaporan  SPT  dan  SSP Tahunan    yang  dilakukan  PT.  Kawasan Industri  Medan  dilakukan  dengan  tepat waktu  sesuai  dengan  peraturan  Perundang- Undangan Nomor 36 Tahun 2008.
Dari  data  penerapan  PTKP  yang  dilakukan PT.  Kawasan  Industri  Medan  biaya  jabatan dan tarif atas penghasilan yang diberlakukan kepada  karyawan  tetap  telah  sesuai  dengan undang-undang.

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  bab  yang  di atas  penulis  membuat  beberapa  saran  yang dimaksudkan  untuk  dapat  memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan saran-saran yang
dikemukakan oleh penulis.
1. PT. Kawasan Industri Medan sebaiknya mempertahankan  dan  meningkatkan kepatuhan  pada  peraturan  Perpajakan untuk menghindari masalah dan pelangaran-pelangaran  serta  mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai  perubahan  peraturan  yang diberlakukan  oleh  Menteri  Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Kawasan Industri Medan
Khususnya  Biro  Keuangan  sebaiknya melampirkan  tata  cara  perhitungan pajak  PPh  pasal  21  agar  karyawan  bisa mengerti cara perhintungan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, Dian. 2013. Analisis Perhitungan, Pemotongan,
Pelaporan,  dan  Penyetoran  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  Atas Karyawan  Tetap  (Pada  PT  Sarah Ratu  Samudera) .  Jurnal  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Volume 3 Nomor 4.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan . Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Resmi,  Siti.  2014. Perpajakan .  Edisi  8. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Wijaya,  Toni.  2013. Metode  Penelitian Ekonomi  dan  Bisnis .  Edisi  Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
_____________, Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2008  Tentang  Pajak
Penghasilan. Tentang Perubahan Keempat  Atas  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan. _____________, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-
31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis.