## GENDER DAN ISLAM

## Emawati *)
*) Penulis adalah dosen STAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Abstract: Gender in a glance is often trigger debate to explain it because of a superficial comprehension. Some people also think that the term gender appears only among liberalism. Actually, term gender has emerged at the time of the Prophet. This condition has been described by the Qur'an. In the Qur'an, there’s perceived justice between men and women. However, the interpretation, there are gender verses, which place women in subordinate position so that it will make women cornered. This paper describes about the Islamic view of women in reality to reach equality with men. Keywords: Gender, Islam and Equality.

## A. PENDAHULUAN
Pembicaraan mengenai konsepsi gender telah menjadi ideologi. Hal ini tentu melibatkan perjalanan sejarah  terbentuknya  ideologi  tersebut,  dengan  topangan  agama,  politik,  maupun  sosio-kultural. 1 Sebelumnya, istilah seks dan gender digunakan secara rancu. Gender masih identik dengan perempuan. Karena itu, persoalan gender merupakan persoalan perempuan. Namun, sebenarnya, persoalan tersebut merupakan  masalah  bersama  karena  menyangkut  peran,  fungsi  dan  relasi  antara  kedua  jenis  kelamin tersebut, baik kehidupan ranah domestik, maupun publik.
Ada beberapa penyebab dari kekurangtahuan masyarakat terhadap kedua istilah tersebut: Pertama, kata gender dari bahasa asing, yang berarti jenis kelamin. Kedua, fenomena dan problem gender dianggap sebagai suatu problem yang tidak di sini, tapi di sana. Namun demikian, fenomena gender terdapat di sekitar  kehidupan  sehari-hari,  baik  fenomena  keadilan  atau  ketidakadilan.  Ketiga,  kondisi  di  atas  me- nyebabkan  tidak  adanya  sensitivitas,  baik  laik-laki,  maupun  perempuan  terhadap  fenomena ketidakadilan gender yang terjadi. Keempat, rendahnya daya asertifitas terhadap pesoalan gender meng- akibatkan  perempuan  merasa  kurang  mampu  menyuarakan  problemnya,  baik  kepada  sesama perempuan, maupun kepada laki-laki. 2
Secara garis besar, pemetaan sikap masyarakat terhadap isu gender dapat dikelompokkan menjadi: Pertama, kelompok yang menerima ide-ide Barat secara utuh tanpa reservasi, termasuk isu gender. Kedua, kelompok  yang  menolak  ide-ide  Barat  karena  dianggap  sebagai  salah  satu  sarana  dalam mengkampanyekan  hegemoninya.  Ketiga,  kelompok  yang  mengakomodasi  ide-ide  dari  Barat,  namun dengan penuh reservasi, baik reservasi keagamaan maupun reservasi sosio-kultural. 3
Tak dapat dipungkiri, posisi agama merupakan unsur utama kesadaran sosial dan determinan atas pelbagai tradisi yang ada di masyarakat. Hal ini membuat pandangan superioritas laki-laki atas perem- puan  memperoleh justifikasi  agama. Al-Qur’an juga tak  lepas dari kenyataan seperti ini  karena ada di antara ayat-ayatnya yang menyatakan superioritas laki-laki atas perempuan. Masalahnya adalah apakah itu bersifat sosiologis ataukah teologis? 4
Dimensi  teologi  gender  masih  belum  banyak  dibicarakan,  padahal  persepsi  masyarakat  terhadap gender banyak bersumber dari tradisi keagamaan. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender (gender inequality)  dianggap  sebagai  divine  creation,  segalanya  bersumber  dari  Tuhan.  Lebih  dari  itu,  beberapa agama  dianggap  memberikan  kebebasan  terhadap  paham  misogyny—suatu  paham  yang  menganggap perempuan sebagai sumber malapetaka—bermula ketika Adam jatuh dari sorga karena rayuan Hawa.
Kajian-kajian  tentang  gender  memang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kajian  teologis.  Hampir  semua agama mempunyai perlakuan-perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Posisi perempuan di dalam beberapa  agama  dan  kepercayaan  ditempatkan  sebagai  the second  sex.  Kalau  agama  mempersepsikan sesuatu,  hal  itu  biasanya  dianggap  sebagai  as  it  should  be (keadaan sebenarnya),  bukannya  as  it  is (apa adanya). 5
Kegelisahan itu muncul ketika melihat fenomena termarginalisasinya perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.  Interpretasi  tentang  perempuan  dalam  al-Qur’an—yang  ditafsirkan  oleh  pria  (mufasir) beserta  pengalaman  dan  latar  belakang  sosial  mereka—dinilai  telah  menyudutkan  perempuan  dalam perannya di tengah publik dan dirasa tidak ada keadilan paradigma,  lebih lanjut  lagi pada produk fiqh atau syariat. Al-Qur’an sebagai pedoman universal tidak pernah terikat ruang dan waktu, latar belakang daerah ataupun  jenis kelamin dan tidak membedakan jenis kelamin. Untuk itu, dirasakan perlu meng- hadirkan  pandangan  ayat-ayat  yang  netral  tentang  gender.  Realitas  dalam  Islam  menunjukan  peran perempuan terbelakang daripada laki-laki (patriarki). Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dipertim- bangkan perumusan teologi pembebasan dalam Islam.
Ada  beberapa  hal  yang  melahirkan  jenis  penetapan  misoginis.  El  Fadl  menyetujui  bahwa  budaya adalah  pihak  yang  bertanggung  jawab  pada  penetapan  tersebut,  dengan  latar  belakang  budaya  yang patriarkis.  Tak  dapat  disangkal  bahwa  penetapan  tersebut  memiliki  dasar  dalam  berbagai  preseden hukum. Namun, penetapan tersebut tidak selaras dengan moralitas al-Qur’an. Selain itu, sumber-sumber Islam  lainnya  menolak  penetapan-penetapan  semacam  itu,  sebagaimana  sumber-sumber  Islam  yang mendukungnya. 6

## B. TEOLOGI PEMBEBASAN
Dalam  konteks  pemikiran  keislaman,  Asghar  Ali  Engineer  memfokuskan  diri  pada  persoalan- persoalan teologi pembebasan.  Ia  mengajak  generasi muda untuk  merekonstruksi teologi radikal trans- formatif.  Hal  ini  tampak  ketika  ia  mengimpor  gagasan  teologi  pembebasan  di  kalangan  gereja,  di Amerika Latin, yang dituangkan dalam tulisan ”Teologi Pembebasan dalam Islam”. Dalam kaitan ini, perlu  adanya  upaya  mencairkan  kebekuan  teologi  konvensional  yang  hanya  menyinggung  persoalan metafisika  dan  ritualisme,  seraya  mengabaikan  berbagai  problem  kontemporer.  Fokus  gagasan  ini mengarah pada persoalan egalitarianisme, yang terkait dengan konsep-konsep atau tema-tema mengenai keadilan, keadilan sosial, politik, ekonomi, keluarga dan jenis kelamin. 7
Menurut El Fadl, masalah yang muncul itu karena orang-orang tidak peduli pada Islam yang hidup, baik  Islam  hidup  sebagaimana  saat  ini,  maupun  Islam  yang  telah  hidup  dalam  sejarahnya.  Mereka terobsesi dan menggandrungi Islam imagery. Orang semestinya diciptakan untuk menyesuaikan dengan hukum, bukan sebaliknya. Persepsi itu memang sulit dihilangkan karena didukung oleh ajaran teologi. Padahal, Max Weber pernah menegaskan bahwa tidak mungkin mengubah perilaku masyarakat tanpa mengubah  sistem  etika,  dan  tidak  mungkin  mengubah  etika  tanpa  meninjau  sistem  teologi  dalam masyarakat. Diskursus mengenai perempuan yang demikian seringkali terlalu tematis sehingga dilupakan persoalan azasinya. 8
Namun demikian,  mereka yang sudah menyambangi negara Muslim akan menjumpai Islam yang hidup,  yakni  Islam  yang  benar-benar  dipraktikkan  dan  dialami  orang.  Hal  ini  sangat  selaras  dengan pandangan  moderat.  Para feminis telah banyak mencurahkan perhatian untuk mengangkat harkat dan martabat  kaum  perempuan,  tetapi  tidak  sedikit  perempuan  merasa  tentram di  atas  keprihatinan  para
feminis tersebut. Mereka percaya bahwa perempuan ideal ialah mereka yang bisa hidup di atas kodratnya sebagai  perempuan.  Kodrat  itu  dipahami  sebagai  takdir  (divine  creation),  bukan  konstruksi  masyarakat (social construction). Dalam praktik, terkadang sulit dibedakan pesan yang bersumber dari doktrin agama dan  yang  bersumber  dari  mitos.  Agama,  pada  hakekatnya,  menjadikan  manusia  sebagai  subjek  dan sekaligus sebagai objek. Pesan-pesan agama untuk kemaslahatan manusia mestinya dapat dijangkau oleh umat. Adapun pesan yang lahir dari mitos seringkali memberikan muatan lebih (over loads). Untuk itu, perlu adanya reidentifikasi masalah dan reinterpretasi sumber-sumber ajaran agama. Islam tidak sejalan dengan paham patriarki mutlak yang tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk berkarya lebih besar, baik di dalam, maupun di luar rumah..
Dalam  kaitannya  dengan wacana  gender, dalam  al-Qur’an,  Asghar Ali Engineer  mengaplikasikan tawaran  hermeneutiknya  dalam  memahami  al-Qur’an  dengan  memanfatkan  beberapa  pendekatan, seperti  pendekatan  historis,  sosiologis-antropologis  dan  filosofis.  Terkait  dengan  pendekatan  filosofis, Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa agama selalu terkait dengan situasi asal-usulnya yang kompleks. Campur  tangan  Tuhan,  betapa  pun  itu  diakui  dalam  berbagai  aliran  teologi  Islam,  tidaklah  bersifat semena-mena.  Sejarah  bukanlah  mitos  atau  proyek  arbitrer  yang  sama  sekali  tidak  memiliki  kaulitas sosial. Al-Qur’an memang memiliki pendekatan teleologis, namun kausalitas tidak bisa diabaikan begitu saja. 9 Oleh karena  itu,  peristiwa sejarah  tidak  bisa dilupakan  dengan  memperhatikan  aspek  ruang dan waktu.
Pendekatan  sosiologis-antropologis  menjadi  sangat  penting  karena  al-Qur’an  muncul  pada  situasi dan kondisi tertentu. Menurut Asghar Ali Engineer, terjadi ketimpangan dalam berbagai penafsiran al- Qur’an  disebabkan  para  mufasir  mengabaikan  sya’n  al-nuzul (konteks  sosio-antropologis  yang  meliputi pewahyuan  al-Qur’an)  tersebut.  Al-Qur’an  hadir  dalam  konteks  ruang  dan  waktu  dengan  kondisi sosiologis tertentu, maka menjadi naif kalau ayat-ayat yang merespon problem dalam situasi dan kondisi sosiologis tersebut digeneralisasi. Al-Qur’an harus tetap dilihat dari aspek sosiologisnya. 10
Studi sosiologis dianggap tepat terhadap penerapan hukum Muslim dalam setiap masyarakat karena dapat  memungkinkan  penghalusan  pembedaan  yang  diusulkan  antara  superioritas,  permanensi,  dan bobot-bobot  struktur.  Perwujudannya  dilakukan  dengan  di  satu  sisi  modifikasi  al-Qur’an  terhadap kerangka etika religius bagi sistem yang mengatur pertukaran pribadi, dan kekayaan di sisi lain. 11 Hal itu sama  dengan  sesuatu  yang ditawarkan  Shirin  Ebadi, yakni  dengan  cara mengarahkan  reformasi  Islam dari  dalam.  Dia  tidak  menolak  hukum Islam,  tetapi  berusaha  memecahkan  sesuatu  yang dipertentangkan. Jika Islam adalah agama universal, maka bahasa moralitas dan keadilannya harus di- pahami  secara  logis  di  luar  batas  budaya  hukum  tertentu  dan  latar  belakang  budaya  tertentu. 12 Sebetulnya, syariat tidak dapat menerima jenis hadis semacam itu karena melanggar prinsip etika Islam.

## C. KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR’AN
Al-Qur’an  memberikan  pandangan  optimistis  terhadap  kedudukan  dan  keberadaan  perempuan. Semua  ayat  yang  membicarakan  tentang  Adam  dan  pasangannya,  sampai  keluar  ke  bumi,  selalu menekankan  kedua  belah  pihak  dengan  menggunakan  kata  ganti  untuk  dua  orang  (dlamir  mutsanna). Kata  huma,  misalnya,  keduanya  memanfaatkan  fasilitas  sorga  (Q.S.  al-Baqarah/2:  35),  mendapat kualitas  godaan  yang  sama  dari  setan  (Q.S.  al-A’raaf/7:  20),  sama-sama  memakan  buah  khuldi  dan keduanya  menerima  akibat  terbuang  ke  bumi  (7:  22),  sama-sama  memohon  ampun  dan  sama-sama diampuni Tuhan (7: 23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi, ”mereka adalah
pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka” (Q.S. al-Baqarah/2: 187). Secara ontologis, masalah-masalah substansial manusia tidak diuraikan panjang lebar di dalam al-Qur’an. Mengenai roh, misalnya,  tidak  dijelaskan  karena  hal  itu  dianggap  ”urusan  Tuhan”  (Q.S.  al-Isr’a’/17:  85).  Yang ditekankan ialah eksistensi manusia sebagai hamba (Q.S. al-Dzariyat/51: 56) dan sebagai wakil Tuhan di bumi/khalifah  fi  al-ardl (Q.S.  al-An’am/6:  165).  Manusia  adalah  satu-satunya  makhluk  eksistensialis karena  hanya  makhluk  ini  yang  bisa  turun-naik  derajatnya  di  sisi  Tuhan.  Sekalipun  manusia  ciptaan terbaik (ahsan taqwim/Q.S. al-Thin/95: 4), tetapi tidak mustahil akan turun ke derajat ”paling rendah” (asfala safilin/Q.S. al-Tin/95: 5), bahkan bisa lebih rendah daripada binatang (Q.S. al-A’raf/7: 179). 13 Ukuran  kemuliaan  di  sisi  Tuhan  adalah  prestasi  dan  kualitas  tanpa  membedakan  etnik  dan  jenis kelamin  (Q.S.  al-Hujurat/49:  13).  Al-Qur’an  tidak  menganut  paham  the  second  sex yang  memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau the first ethnic yang mengistimewakan suku tertentu. Pria dan  perempuan  dan  suku  bangsa  manapun  mempunyai  potensi  yang  sama  untuk  menjadi  ’abid dan khalifah (Q.S. al-Nisa’/4: 124 dan Q.S. al-Nahl/16: 97). Sosok ideal, perempuan muslimah (syakhshiyah al-ma’rah)  digambarkan  sebagai  kaum  yang  memiliki  kemandirian  politik/al-istiqlal  al-siyasah (Q.S.  al- Mumtahanah/60:  12),  seperti  sosok  Ratu Balqis  yang  mempunyai kerajaan  superpower/’arsyun  ’azhim (Q.S. al-Naml/27: 23); memiliki kemandirian ekonomi/al-istiqlal al-iqtishadi (Q.S. al-Nahl/16: 97), seperti pemandangan  yang  disaksikan  Nabi  Musa  di  Madyan,  perempuan  mengelola  peternakan  (Q.S.  al- Qashash/28:  23),  kemandirian  di  dalam  menentukan  pilihan-pilihan  pribadi/al-istiqlal  al-syakhshi  yang diyakini  kebenarannya,  sekalipun  harus  berhadapan  dengan  suami  bagi perempuan  yang  sudah kawin (Q.S.  al-Tahrim/66:  11)  atau menentang  pendapat  orang banyak (public opinion) bagi  perempuan  yang belum  kawin  (Q.S.  al-Tahrim/66  :12).  Al-Qur’an  mengizinkan  perempuan  untuk  melakukan  gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (Q.S. al-Tawbah/9: 71). Bahkan, al-Qur’an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q.S. al-Nisa’/4: 75).  Gambaran  yang  demikian  ini  tidak  ditemukan  di  dalam  kitab-kitab  suci  lain.  Tidaklah mengherankan  jika  pada  masa  Nabi  Muhammad  Saw  ditemukan  sejumlah  perempuan  memiliki kemampuan dan prestasi besar, sebagaimana layaknya kaum laki-laki. 14

## 1. Penafsiran Berwawasan Gender
Hampir semua tafsir yang ada mengalami bias gender. Hal itu antara lain karena pengaruh budaya Timur-Tengah  yang  androcentris.  Bukan  hanya  kitab-kitab  tafsir,  tapi  juga  kamus.  Sebagai  salah  satu contoh,  al-dzakar/mudzakkar (laki-laki)  seakar  kata  dengan  al-dzikr berarti  mengingat.  Kata  khalifah  di dalam  kamus  Arab  paling  standar,  Lisan  al-Arab,  menyatakan  bahwa  khalifah  hanya  digunakan  di dalam  bentuk  maskulin  (al-khalifah  la  yakun  illa  al-dzakar).  Ada  beberapa  ayat  yang  sering dipermasalahkan karena cenderung memberikan keutamaan kepada laki-laki, seperti dalam ayat warisan (Q.S.  al-Nis’a’/4:  11),  persaksian  (Q.S.  al-Baqarah/2:  228,  Q.S.  al-Nisa’/4:  34),  dan  laki-laki  sebagai pemimpin  (Q.S.  al-Nisa’/4:  34).  Akan  tetapi,  ayat-ayat  itu  tidak  bermaksud  merendahkan  kaum perempuan. Ayat-ayat itu merujuk kepada fungsi dan peran sosial berdasarkan jenis kelamin ketika itu. Seperti diketahui ayat-ayat mengenai perempuan, umumnya mempunyai riwayat dan asbab nuzul, maka sifatnya sangat historis. Lagi pula, ayat-ayat tersebut berbicara tentang persoalan detail. Umumnya, ayat- ayat  seperti  itu  dimaksudkan  untuk  mendukung  dan  mewujudkan  tujuan  umum  (maqashid)  ayat-ayat esensial, yang juga menjadi tema sentral al-Qur’an. 15
Ayat-ayat yang diturunkan dalam suatu sebab khusus (asbab nuzul) terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama: a) Apakah ayat-ayat itu berlaku secara universal tanpa memperhatikan kasus turunnya;
atau b) Berlaku universal dengan syarat memperhatikan persamaan karakteristik illat (khushush al-’illah), yang meliputi empat unsur yaitu peristiwa, pelaku, tempat, dan waktu; atau c) Hanya mengikat peristiwa khusus yang menjadi sebab turunnya ayat? Dengan demikian, ayat-ayat tersebut tidak mencakup secara langsung peristiwa-peristiwa lain  al-Qur’an dan Nabi Muhammad  telah melakukan proses awal dalam membebaskan  manusia,  khususnya  kaum  perempuan,  dari  cengkeraman  teologi,  mitos,  dan  budaya jahiliyah.  Al-Qur’an  dan  hadits  yang  berbicara  tentang  beberapa  kasus  tertentu,  hendaknya  dilihat sebagai  suatu  proses  yang  mengarah  kepada  suatu  tujuan  umum  (maqashid  al-syariat).  Al-Qur’an mempunyai seni tersendiri dalam memperkenalkan dan menyampaikan ide-idenya, misalnya dengan; a) disampaikan  secara  bertahap,  b)  berangsur,  dan  c)  tanpa  memberatkan.  Sebagai  contoh,  upaya menghapuskan minuman yang memabukkan (iskar), diperlukan empat ayat turun secara bertahap. Jika diperhatikan,  ayat-ayat  yang turun  berkenaan dengan  persoalan perbudakan,  kewarisan,  dan poligami, runtut  turunnya  ayat-ayat  tersebut  mengarah  kepada  suatu  tujuan,  yaitu  mewujudkan  keadilan  dan menegakkan amanah dalam masyarakat.
Dalam  melihat  hak  asasi  perempuan  dalam  Islam,  kiranya  tidak  hanya  memusatkan  perhatian kepada peraturan-peraturan yang ada dalam kitab Fiqh. Hal itu harus dilihat dan dibandingkan mengenai status  dan  kedudukan  perempuan  sebelum  Islam.  Misalnya,  dalam  soal  warisan;  anak  perempuan mendapat  separoh  bagian  dari  yang  didapat  anak  laki-laki  (Q.s.  al-Nisa’/4:11).  Ketika  ayat  ini memberikan bagian kepada anak perempuan, meskipun itu hanya separuh, tanggapan masyarakat ketika itu sama ketika ayat haid diturunkan, yaitu menimbulkan kekagetan dalam masyarakat karena ketentuan baru itu dianggap menyimpang dari tradisi besar mereka. Ketentuan sebelumnya, harta warisan itu jatuh kepada anggota keluarga yang bisa mempertahankan clan atau qabilah, yang merupakan tugas laki-laki. Sekalipun  laki-laki,  tetapi  belum  dewasa,  maka  dihukum  sama  dengan  perempuan.  Itulah  sebabnya, Nabi  Muhammad  Saw  tidak  memperoleh  harta  warisan  dari  bapak  dan  neneknya  karena  ia  belum dewasa. Sulit untuk dibayangkan seandainya pembagian warisan ketika itu ditetapkan sama rata kepada anggota keluarga tanpa membedakan peran jenis kelamin. Sementara itu, peran sosial berdasarkan peran jenis kelamin ketika itu sangat menentukan.
Dalam hal  ini, mencari titik temu antara wahyu dan budaya  lokal adalah  tugas para  ulama. Para ulama  berusaha  merumuskan  pranata,  kemudian  lebih  dikenal  dengan  fiqh dengan  melakukan  sintesa antara kultur Arab dan prinsip dasar al-Qur’an. Meskipun laki-laki dalam fiqh masih terkesan dominan, tetapi  martabat  perempuan  sudah  diakui,  bahkan  perempuan  selalu  di  bawah  perlindungan  laki-laki. Kalau  ia  sebagai  istri  dipertanggungjawabkan  oleh  suami,  maka  sebagai  anak  dipertanggungjawabkan oleh Bapak, sebagai saudara dipertanggungjawabkan oleh saudara laki-laki, meskipun ia lebih tua, dan menerima  mahar  dari  laki-laki.  Kaum  laki-lakilah  yang  bertanggung  jawab  terhadap  seluruh  anggota keluarga  clan dan  kabilah yang  ketika  itu  sangat  rawan.  Tanpa  mengurangi  rasa  hormat  kepada  para fuqaha,  ada  beberapa  hal  dalam  kitab  fiqh yang  dinilai  telah  selesai  memenuhi  tugas  historisnya.  Jika konsisten  terhadap  kaidah  hukum  mengikuti  perkembangan  zamannya,  maka  fiqh sudah  semestinya diadakan berbagai penyesuaian. Salah  satu upaya al-Qur’an dalam menghilangkan ketimpangan peran gender  tersebut  ialah  dengan  merombak  struktur  masyarakat  kabilah  yang  berciri  paternalistik  dengan menjadi  masyarakat  ummah yang  berciri  bilateral-demokratis.  Promosi  karier  kelompok  masyarakat qabilah hanya bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan kelompok masyarakat ummah ukurannya adalah prestasi  dan  kualitas, tanpa  membedakan  jenis  kelamin  dan  suku  bangsa.  Itulah  sebabnya,  Rasulullah sejak awal mengganti nama Yatsrib menjadi Madinah karena terlalu berbau etnik (syuubiyah), sedangkan Madinah terkesan lebih kosmopolitan. 16

## 2. Membedakan Antara Pesan Normatif dan Sarana Kontekstual
Bagi Asghar Ali Engineer, moralitas bersifat normatif, sekaligus kontekstual. Adapun yang normatif bersifat transendental, tapi hanya dipraktikkan dalam konteks tertentu. Ketika konteksnya berubah, tidak tepat  untuk  mempraktikkan  moralitas  dalam  bentuknya  yang  lama.  Namun  demikian,  kandungan normatifnya tidak bisa dikorbankan ketika mengembangkan bentuk moralitas yang baru.
Dalam kerangka moralitas yang normatif inilah, al-Qur’an diwahyukan kepada manusia. Al-Qur’an tidak  lain  adalah  moralitas  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain,  dalam  al-Qur’an  terdapat  ayat-ayat  yang sifatnya  normatif  sehinga  bersifat  universal,  dan  terdapat  ungkapan-ungkapan  yang  kontekstual  dan menjadi sarana bagi pelaksanaan yang universal. 17
Karena merupakan sarana yang sifatnya kontekstual, maka ayat-ayat tersebut tidak bisa diterapkan secara  universal  dengan  mengabaikan  konteks  sosialnya.  Untuk  memahami  ayat-ayat  al-Qur’an, menurut Asghar Ali Enineer, yang harus dipentingkan bukanlah pernyataannya yang bersifat kontekstual tersebut, melainkan pesan-pesan normatifnya.

## 3. Praktik Kesetaraan Gender pada Masa Nabi
Kehidupan perempuan di masa Nabi perlahan-lahan sudah mengarah kepada keadilan gender. Akan tetapi,  setelah  beliau  wafat  dan  wilayah  Islam  semakin  meluas,  kondisi  ideal  yang  telah  kembali mengalami  kemunduran.  Dunia  Islam  mengalami  enkulturasi  dengan  mengadopsi  kultur-kultur androsentris.  Wilayah  Islam  bertambah  luas  ke  bekas  wilayah  jajahan  Persia  di  Timur,  bekas  jajahan Romawi dengan pengaruh kebudayaan Yunaninya di Barat, dan ke Afrika, seperti Mesir dengan sisa-sisa kebudayaan  Mesir  Kunonya  di  bagian  Selatan.  Pusat-pusat  kebudayaan  tua  tersebut  memperlakukan kaum perempuan sebagai the second sex. Para ulama yang berasal dari wilayah tersebut sulit melepaskan diri dari kebudayaan lokalnya di dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Akibatnya, fiqh yang berkembang di dalam sejarah Islam  adalah  fiqh patriarki. Keadaan demikian dapat dimaklumi,  karena komunitas  Islam  yang  semakin  jauh  dari  pusat  kotanya,  akan  semakin  kuat  mengalami  proses enkulturasi.
Di dalam memosisikan keberadaan perempuan, tidak bisa sepenuhnya merujuk kepada pengalaman di  masa  Nabi  Saw.  Meskipun  Nabi  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  mewujudkan  gender equality, namun kultur masyarakat belum mampu untuk mewujudkan hal itu.
Kedudukan perempuan yang berkembang dalam dunia Islam pasca Nabi Saw tidak bisa dijadikan rujukan  karena  semakin  jauh  dari  kondisi  ideal.  Jika  dilihat  sejarah  perkembangan  karier  kenabian Muhammad,  maka  kebijakan  rekayasa  sosialnya  semakin  mengarah  kepada  prinsip-prinsip  kesetaraan gender. Perempuan dan anak-anak di bawah umur semula tidak bisa mendapatkan harta warisan atau hak-hak  kebendaan  karena  yang  bersangkutan  oleh  hukum  adat  jahiliyah  dianggap  tidak  cakap  untuk mempertahankan qabilah, kemudian Al-Qur’an secara bertahap memberikan hak-hak kebendaan kepada mereka  (Q.S.  al-Nisa’/4:  12).  Semula,  laki-laki  bebas  mengawini  perempuan  tanpa  batas,  kemudian dibatasi menjadi empat, itu pun dengan syarat yang sangat ketat (Q.S. al-Nisa’/4: 3). Semula perempuan tidak boleh menjadi saksi, kemudian diberikan kesempatan untuk itu, meskipun dalam beberapa kasus masih dibatasi satu berbanding dua dengan laki-laki (Q.S. al-Baqarah/2: 228 dan al-Nisa’/4: 34). 18
Pola  dialektis  ajaran  Islam  menganut  azas  penerapan  bertahap.  Di  sinilah  perlunya  mengkaji  al- Qur’an secara hermeneutik guna memahami suasana psikologis latar belakang turunnya ayat atau mun- culnya hadis. Kedudukan perempuan pada masa Nabi Saw sering dilukiskan dalam syair sebagai dunia mimpi.  Kaum  perempuan  dalam  semua  kelas  sama-sama  mempunyai  hak  dalam  mengembangkan
profesinya. Hal  itu  seperti  dalam  karier  politik,  ekonomi,  dan pendidikan  sebagai  suatu kejadian  yang sangat langka sebelum Islam.
Tidak  ditemukan  ayat  atau  hadits  yang  melarang  kaum  perempuan  aktif  dalam  dunia  politik. Sebaliknya, al-Qur’an dan hadits banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dalam Q.S. al-Tawbah/9: 71, dinyatakan:
”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
Kata  awliya dalam ayat tersebut di  atas, menurut  Quraish Shihab,  mencakup  kerjasama, bantuan, dari  penguasaan,  sedangkan  menyuruh  mengerjakan  yang  ma’ruf  mencakup  segala  segi  kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Dalam beberapa riwayat, disebutkan betapa kaum  perempuan  di  permulaan  Islam  memegang  peranan  penting  dalam  kegiatan  politik.  Q.S.  al- Mumtahanah/60: 12 melegalisir kegiatan politik kaum perempuan:
”Wahai  Nabi,  jika  datang  kepadamu  kaum  perempuan  beriman  untuk  melakukan  bai’at  dari  mereka  tidak  akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dari kaki mereka dari tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dari mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Istri-istri Nabi Saw, terutama Aisyah, telah menjalankan peran politik penting. Selain Aisyah, juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik. Mereka banyak terlibat dalam medan perang. Tidak  sedikit  di  antara  mereka  gugur  di  medan  perang,  seperti  Ummu  Salamah  (istri  Nabi  Saw), Shafiyyah, Laylah al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah. Adapun kaum perempuan yang aktif di dunia  politik  misalnya:  Fathimah  binti  Rasulullah,  Aisyah  binti  Abu  Bakar,  Atika  binti  Yazid  ibn Muawiyah, Ummu Salamah binti Yaqub, Al-Khayzaran binti Athok, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, perempuan  bebas  memilih pekerjaan  yang halal,  baik di  dalam  atau di  luar  rumah,  mandiri atau  kolektif,  di  lembaga  pemerintah  atau  swasta,  selama  pekerjaan  itu  dilakukan  dalam  suasana terhormat,  sopan,  dari  tetap  menghormati  ajaran  agamanya.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  sejumlah  nama penting seperti Khadijah binti Khuwaylid (istri Nabi Saw) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan; Zaynab  binti  Jahsy,  profesinya  sebagai  penyamak  kulit  binatang;  Ummu  Salim  binti  Malhan  yang berprofesi sebagai tukang rias pengantin; istri Abdullah ibn Masud dan Qilat Ummi Bani Anmar yang dikenal sebagai wiraswastawan yang sukses; dan al-Syifa yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.  Begitu aktif kaum perempuan  pada  masa  Nabi  Saw,  maka  Aisyah  pernah  mengemukakan  suatu  riwayat  bahwa ”Alat pemintal  di  tangan  perempuan  lebih  baik  daripada  tombak  di  tangan  kaum  laki-laki.” Dalam  riwayat lain,  Nabi  Saw  pernah  mengatakan  ”Sebaik-baik  permainan  seorang  perempuan  muslimah  di  dalam rumahnya adalah memintal.”
Jabatan kontroversi bagi kaum perempuan adalah menjadi Kepala Negara. Sebagian ulama masih menganggap  jabatan  ini  tidak  layak  bagi  seorang  perempuan,  namun  perkembangan  masyarakat  dari zaman ke zaman pendukung pendapat ini mulai berkurang. Bahkan, al-Mawdudi yang dikenal sebagai ulama  yang  secara  lebih  tekstual  mempertahankan  ajaran  Islam  sudah  memberikan  dukungan  kepada Fatimah Jinnah sebagai orang nomor satu di Pakistan. Dalam bidang pendidikan, tidak perlu diragukan lagi,  al-Qur’an  dan  Hadits  banyak  memberikan  pujian  kepada  perempuan  yang  mempunyai  prestasi dalam  ilmu pengetahuan.  Al-Qur’an  menyinggung  sejumlah tokoh  perempuan  yang  berprestasi  tinggi,
seperti Ratu Balqis, Maryam, istri Firaun, dari sejumlah istri Nabi Saw. Dalam suatu riwayat, disebutkan bahwa  Nabi  Saw  pernah  didatangi  kelompok  kaum  perempuan  yang  memohon  kesediaan  Nabi  Saw untuk  menyisihkan  waktunya  guna  mendapatkan  ilmu  pengetahuan.  Dalam  sejarah  Islam  klasik, ditemukan  beberapa  nama  perempuan  menguasai  ilmu  pengetahuan  penting  seperti  Aisyah  istri  Nabi Saw, Sayyidah Sakinah, putri Husayn ibn Ali ibn Abi Thalib, al-Syekhah Syuhrah yang digelari dengan ”Fikhr  al-Nisa”  (kebanggaan  kaum  perempuan)  adalah  salah  seorang  guru  Imam  Syafi’i,  Munisat  al- Ayyubi  (saudara  Salahuddin  al-Ayyubi),  Syamiyat  al-Taymiyah,  Zaynab,  putri  sejarawan  al-Bagdadi, Rabiah al-Adawiyah, dan lain sebagainya. Kemerdekaan perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan banyak  dijelaskan  dalam  beberapa  hadits,  seperti  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ahmad  bahwa Rasulullah melaknat perempuan yang membuat keserupaan diri dengan kaum laki-laki. Demikian pula sebaliknya, tetapi tidak dilarang mengadakan perserupaan dalam hal kecerdasan dan amar ma’ruf. Peran sosial  perempuan  dalam  lintasan  sejarah  Islam  mengalami  kemerosotan  di  abad  kedua,  setelah  para penguasa muslim kembali mengintrodusir tradisi Hellenistik di dalam dunia politik. Tradisi Hellenistik banyak  mengakomodasi  ajaran  Yahudi  yang  menempatkan  kedudukan  perempuan  hampir  tidak  ada perannya dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, para ulama dengan sponsor pemerintah sedang giat-giatnya melakukan standardisasi hukum dengan melaksanakan kodifikasi kitab fiqh dan kitab hadits. Adapun  keterkaitan  antara  pembukuan  dan  pembakuan  kitab  fiqh dan  proses  penurunan  peran perempuan masih perlu diteliti lebih jauh. 19

## D. KONTRIBUSI KEILMUAN
Pada dasarnya, yang perlu diperhatikan pada masa sekarang ini adalah mampu membedakan antara makna religion dan religious knowledge. Dalam kaitannya dengan konsep gender dan seks, juga harus jeli. Ketika terjadi penafsiran, reader harus pintar memilah yang termasuk dalam tataran religion, dan dalam religious knowledge yang sudah merupakan kreasi budaya.
Dalam  hal  ini,  perlu  adanya  satu  praktik  pengarusutamaan  gender  melalui  model  inklusi  gender, salah  satunya  melalui  aplikasi  dalam  perkuliahan.  Dalam  hal  ini,  pengarusutamaan  gender  perlu dikaitkan dengan proses pembelajaran kreatif, terencana, dan melibatkan banyak komponen,  termasuk kemauan baik (good will) para pengambil kebijakan di institusi pendidikan. Inklusi gender mengarahkan kegiatannya langsung pada organisasi pengalaman yang melibatkan secara optimal partisispasi laki-laki dan  perempuan  dalam  proses  pembelajaran  secara  merata  dan  menghapus  kesenjangan  peran  dalam pengembangan keilmuan.
Oleh  karena  itu,  perlu  pembangunan  budaya  yang  sensitif  gender  (sikap,  norma  dan  hubungan). Upaya-upaya yang harus ditumbuh kembangkan meliputi; Menciptakan rasa aman tanpa ada kekerasan fisik,  psikis,  seksual  berbasis  perbedaan  jenis  kelamin;  Memberikan  penghargaan  dan  penghormatan sesuai sengan posisinya; Menghindari terjadinya diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan; Meng- hilangkan stereotype terhadap laki-laki dan perempuan; dan Tidak menggunakan simbol-simbol, gambar, poster, lukisan dan bahasa verbal maupun non-verbal yang melecehkan laki-laki maupun perempuan.

## E. PENUTUP
Banyak hal yang perlu diluruskan dalam persepsi masyarakat tentang perempuan. Hal itu terutama anggapan sadar dan bawah sadar bahwa kaum laki-laki lebih utama daripada kaum perempuan. Orang banyak berbicara tentang ketimpangan  sosial  berdasarkan  jenis  kelamin,  tetapi  hasilnya belum  banyak
mengalami kemajuan. Akar permasalahan dalam jenis penetapan tertentu lebih terkait pada moral atau pemahaman wakil khusus itu sendiri.
Adapun  salah  satu  aspek  dalam  al-Qur’an  yang  sangat  mengagumkan  adalah  konsep  keadilan. Arkoun  menegaskan  bahwa  al-Qur’an  mengangkat status perempuan,  yakni  mengangkat  mereka  pada tingkat  kewibawaan  spiritual  yang  sama  dengan  kaum  pria  atau  perempuan  dalam  Islam  tidak ditundukkan,  sebagaimana  halnya dengan  saudari-saudari  mereka  di  Barat,  pada  kompetisi  sosial  dan ekonomi  yang  tajam.  Dalam  kaitannya  dengan  ayat-ayat  gender,  misalnya,  penafsiran  klasik  yang menempatkan  perempuan  dalam  psosisi  subordinat  akan  sulit  diterima  perempuan  sekarang.  Dengan demikian,  penafsiran  al-Qur’an  harus  mampu  menampilkan  Islam  dalam  semangatnya  yang  sejati; liberal,  humanistik  dan  progresif  yang  bisa  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  sejahtera pada umat manusia.

## ENDNOTE
1 Umi  Sumbulah,  dkk, Spektrum  Gender:  Kilasan  Inklusi  Gender  di  Perguruan Tinggi (Malang: UIN Malang-Press, 2008), hal. 1.
2 Ibid ., hal. 5.
3 Ibid ., hal. 1.
4 Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur’an dan Para Mufasir Kontemporer (Bandung: Nuansa, 2005), hal. 143.
5 Nasaruddin  Umar,  ”Perspektif  Jender  Dalam  Islam”,  www.media.isnet.org.com, hal. 2.
6 Khaled Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoritatif ke Fikih Otoriter, Terj . R.Cecep Lukman (Jakarta: Serambi, 2004), hal. 383.
7 Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis, hal. 139.
8 Khaled Abou El Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, ditej oleh Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi, 2006), hal. 336.
9 Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis, hal. 145.
10 Ibid ., hal. 147.
11 Mohammed  Arkoun, Rethinking  Islam,  Terj .  Yudian  W.  Asmin  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 99.
12 Khaled Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan , hal. 384.
13 Nasarudin Umar, ”Perspektif, hal. 3.
14 Ibid ., hal. 4.
15 http://iemasen.wordpress.com, hal. 5.
16 Ibid ., hal. 7.
17 Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis, hal. 143-148.
18 Nasarudin Umar, ”Perspektif , hal. 7.
19 Ibid ., hal. 8.

## DAFTAR PUSTAKA
Arkoun, Mohammed. 1996. Rethinking Islam. diterj. oleh Yudian W.Asmin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Baidowi, Ahmad. 2005. Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur’an dan Para Mufasir Kontemporer. Bandung: Nuansa.
El  Fadl,  Khaled  Abou.  2006. Selamatkan  Islam  dari  Muslim  Puritan.  Terj .  Helmi  Mustofa. Jakarta: Serambi.
. 2006. Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif. Terj. R. Cecep Lukman. Jakarta: Serambi.
http://iemasen.wordpress.com, akses 16 Desember 2009. Sumbulah,  Umi,  dkk.  2008. Spektrum  Gender:  Kilasan  Inklusi  Gender  di  Perguruan  Tinggi . Malang: UIN Malang-Press.
Umar, Nasarudin. ”Perspektif Jender dalam Islam”. www.media.isnet.org.com, akses 16 Desember 2009.
Wadud, Amina. 2006. Inside The Gender Jihad: Women’s Reform in Islam . Oxford: Oneworld.