## PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
Jami Allaidin 1 , Hasril Hertanto 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
e-mail: * 1 Jamiallaidin@gmail.com , * 2 hasril.hertanto@ui.ac.id .

## Abstrak
Putusan perkara pidana dapat digunakan sebagai alasan pembatalan peralihan hak atas tanah dan dapat  dilakukan  tanpa  melalui  proses  peradilan  tata  usaha  negara.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  doktrinal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  suatu putusan  perkara  pidana  dapat  digunakan  sebagai  alasan  pembatalan  peralihan  hak  atas  tanah tanpa melalui proses peradilan tata usaha negara. Proses pembatalan cukup dengan mengajukan permohonan  kepada  Kepala  Wilayah  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  akan menerbitkannya dalam bentuk surat keputusan pembatalan peralihan hak atas tanah. Pembatalan peralihan  hak  atas  tanah  terjadi  karena  terdapat  masalah-masalah  dalam  proses  peralihan  hak baik terjadi karena cacat administrasi dan/atau cacat hukum yang dapat dilakukan tanpa melalui proses  peradilan  tata  usaha  negara  yang  seharusnya  mengadili  kasus  tata  usaha  negara  karena objek pembatalan sertipikat merupakan produk tata usaha negara.
Kata kunci: Pembatalan; Peralihan Hak atas Tanah; Putusan Pidana

## Abstract
Criminal case decisions can be used as a reason to cancel the transfer of land rights and can be done without going through the state administrative court process. The research method used is the doctrinal research method. The research results show that a criminal case decision can be used  as  a  reason  to  cancel  the  transfer  of  land  rights  without  going  through  the  state administrative court process. The cancellation process simply involves submitting a request to the Regional Head of the National Land Agency Office who will issue it in the form of a decision letter  to  cancel  the  transfer  of  land  rights.  Cancellation  of  the  transfer  of  land  rights  occurs because  there  are  problems  in  the  process  of  transferring  rights  either  due  to  administrative defects  and/or  legal  defects  which  can  be  carried  out  without  going  through  the  state administrative court process which is supposed to adjudicate state administration cases because the object of certificate cancellation is an administrative product country.. Keywords: Transfer of Land Rights; Criminal Verdict

## 1. PENDAHULUAN
Tanah merupakan ruang lingkup yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  merupakan  bagian  dari permukaan bumi. 1 Dalam Pasal 4 UUPA mengatur dasar hak menguasai negara yang diatur dalam Pasal 2 UUPA, menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada siapa baik perorangan sendiri ataupun  secara  bersama  dengan  lainnya  dan  badan-badan  hukum. 2 Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia diiringi dengan pertumbuhan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah. 3
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  sekarang  ini  sangat  penting,  untuk  menjamin kepastian  hukum,  termasuk  pula  perlindungan  hukum  bagi  mereka  yang  akan memperoleh  hak  atas  tanah. 4 Pendaftaran  hak  atas  tanah  utamanya  ialah menyediakan  jaminan  keamanan  atas  pemilikan  tanah  dan  pemindahan/peralihan haknya,  misalnya  pembeli  menikmati  tanah  tanpa  gangguan  dari  pihak  lain. 5 Pendaftaran  tanah  meruapakan  hal  yang  sangat  penting  sebagai  bukti  kepemilikan tanah  yang  dapat  dibuktikan  dengan  sertipikat  kepemilikan  hak  atas  tanah. 6 Untuk tercapainya  prinsip  hukum  tersebut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016 menunjuk  pejabat  pembuat  akta  tanah  sebagai  pejabat  umum  yang  diberi kewenangan untuk  membuat  akta-akta autentik  mengenai  perbuatan hukum  tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  rumah  susun. 7 Pelaksanaan  peralihan hak  atas  tanah  berdasarkan  peraturan  tersebut  harus  dilakukan  dihadapan  PPAT karena sebagai  bukti bahwa telah terjadi peralihan hak suatu  hak  atas tanah dengan ketentuan  hukum  dan  PPAT  yang  membuat  akta  peralihan  yang  kemudian  diikuti dengan  pendaftarannya  pada  Kantor  ATR/BPN  setempat  yang  sesuai  dengan  lokasi keberadaan  tanah  yang  menjadi  obyek  jual  beli  tersebut. 8 Pemindahan/pengalihan hak  atas  tanah  dapat  terjadi  karena  2  (dua)  hal  yaitu  pewarisan  tanpa  wasiat  atau pemindahan  hak,  pemindahan  hak  atas  tanah  dilakukan  dengan  senagaja  dilakukan kepada  pihak  lain. 9 Bentuk  pemindahan  haknya  dapat  berupa  jual-beli,  tukar-
1 Urip  Santoso,  2013, Hukum  Agraria  dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,  Jakarta:  Kencana  Pernada Media, 2013, hlm. 73.
2 Dwi  Setiowati,  2011,  Pembatalan  Peralihan  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Berdasarkan Putusan  Perkara  Pidana.  Makassar:  Tesis  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin, hlm. 1.
3 Hadi  Haerul  Hadi,  Safiulloh  2022.  Pembatalan  Oleh  Hakim  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Yang Dibuat Berdasarkanpenipuan (Bedrog). Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum , Vol.2, No.2, hlm. 407.
4 Akbar  Mastang,  Muskibah,  2022.  Akibat  Hukum  Akta  Jual  Beli  yang  dibatalkan  oleh pengadilan terhadap pembeli yang beriktikad baik (Studi Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BTN). Recital Review , Vl.4, No. 2, hlm 375.
5 Ibid.
6 Ary Octaviyanti, Dian Fitriana, Didik Siswanto. 2022. Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Ditinjau dari Pasal 263 dan 264 KUHP. Bhakti Hukum Jutnal Pengabdian Kepada Masyarakat . Volumen 1, Nomor 1 Januari 2022, hlm. 228.
7 Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga.Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika , Cet 1, Yogyakarta: UII.Press, hlm. 486.
8 Dewi Risda, Muhamma Sabir Rahaman, dan Baktiar Tijjang. 2021. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah. Litigasi, Volume 9, Nomor 1 November 2021, hlm. 35
9 Hadi  Haerul  Hadi,  Safiulloh.  2022.  Pembatalan  Oleh  Hakim  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Yang Dibuat Berdasarkanpenipuan (Bedrog)” Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum , Vol.2, No.2, hlm. 407.
menukar,  hibah,  pemberian  menurut  adat,  pemasukan  dalam  perusahaan  atau “ inbreng ”  dan  hibah-wasiat  atau  “ legaat ”. 10 Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  (untuk  selanjutnya  disebut  PP  Nomor  24  Tahun  1997”) yaitu:  Peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  melalui  jual beli,  tukar-menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya  dapat didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11 Akta yang dibuat oleh PPAT harus dibuat dengan jujur dan cermat sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran peralihan hak dan pembebanan hak. 12
Perbuatan  hukum  pendaftaran  peralihan  hak  tidak  selalu  lancar  dan  berjalan mulus,  adakalanya  menimbulkan  masalah,  seperti  pembeli  hak  atas  tanah  dalam waktu  dekat  bisa  saja  tidak  mengalami  gugatan  akan  tetapi  dapat  terjadi  dalam jangka waktu yang lebih lama, pihak-pihak lain dapat menggugat atas hak atas tanah mereka. 13 Proses  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  yang  bermasalah  dalam pencatatan  dalam  buku  tanah  karena  hak  atas  tanah  dalam  sengketa,  berkas  atau dokumen  yang  didaftarkan  dikembalikan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kemen ATR/BPN). 14 Kemen ATR/BPN bahkan dapat  membatalkan pendaftaran peralihan. 15 Pembatalan peralihan  hak  tidak  serta  merta  membatalkan  sertipikat  hak  atas  tanah  akan  tetapi akta  peralihan  yang  dibuat  oleh  PPAT  juga  dapat  dibatalkan  sepanjang  tidak terpenuhinya syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, tidak terpenuhinya syarat sah  perjanjian  dan  terpenuhinya  syarat  batal  pada  jenis  perjanjian  yang  bersyarat. 16 Sehingga  proses  pendaftaran  peralihan  hak  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  baik terhadap  subjek  maupun  objek  peralihan  hak  atas  tanah  tersebut,  karena  jika  tidak teradpat tanggung jawab PPAT apabila melakukan kekeliruan dalam pembuatan akta peralihan  hak,  tanggung  jawab  tersebut  ialah  tanggung  jawab  secara  perdata, tanggung jawab secara pidana dan/atau tanggung jawab secara administratif. 17 Akan tetapi, apabila dalam pembuatannya terdapat pemalsuan data dari pihak penghadap di hadapan  PPAT,  PPAT  tidak  berwenang  mencari  tahu  kebenaran  materiil  dari dokumen  tersebut,  sehingga  jika  terjadi  kerugian  yang  bertanggung  jawab  adalah
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Rahmia Rachman, Ahmad Aswar Rowa, Hasnawati. 2022. Pertanggungjawaban PPAT atas Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022. Hlm 235.
13 Urip  Santoso.  2012. Hukum  Agraria,  Kajian  Komprehensif .  Jakarta:  Kharisma  Putra  Utama, hlm 319.
14 Limbong, Bernhard. 2016. Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Margaretha Pustaka, hlm. 337.
15 Danar Fiscusia Kurniaji. 2016. Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan. Fiat Justisia , Vo. 10, No. 3, hlm.439.
16 Cikita Hirlany Adella. 2021. Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tnaha dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PT.TK. Universitas Mataram. hlm.12
17 Yogi Kristanto, I Nyoman Putu Budiartha, Desa Gde Dwi Arini. 2020. Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT Terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 1, No.2- September 2020. hlm 199-200.
pihak penghadap itu sendiri. 18 Sehingga pertanggungjawaban PPAT dapat dilakukan sepanjang  batasan-batasan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tidak dilanggar dan telah menjalankan jabatannya dengan jujur dan profesional. 19
Sengketa  tanah  yang  diselesaikan  di  pengadilan,  menghasilkan  putusan pengadilan  yang  diadili  oleh  majelis  hakim  dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan perkara  antara  para  pihak  yang  bersengketa. 20 Putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tanah yang telah dinyatakan batal secara hukum  dapat  dibatalkan  karena  tidak  ada  kekuatan  hukum  mengikat  atau  alasan lain. 21 Kewenangan BPN untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah adalah untuk memastikan bahwa tanah dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan dengan benar serta untuk  menjaga  administrasi  pertanahan  yang  teratur. 22 Jika  ada  sengketa  antara individu, antara kelompok masyarakat, atau antara individu dan pemerintah, tindakan hukum seperti pembatalan sertipikat hak atas tanah diperlukan. 23
Pembatalan  adalah  keputusan  yang  membatalkan  produk  hukum  karena  cacat administrasi  dan/atau  cacat  yuridis  dalam  penerbitannya  atau  untuk  melaksanakan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap 24 .  Adanya  cacat yuridis  dan/atau  cacat  administrasi  dalam  proses  peralihan  tersebut  tidak  jauh  dari perkara pidana hal utama yang menjadi dasar adanya cacat yuridis salah satunya, hal ini  membuktikan  bahwa  dalam  putusan  perkara  pidana  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dapat  menjadi  dasar  pembatalan  peralihan  hak.  Akan  tetapi jika  dilihat  dari  produk  yang  dikeluarkan  oleh  Kemen  ATR/BPN  adalah  sertipikat hak atas tanah sehingga jelas kaitannya dengan produk tata usaha negara yang ranah hukum  berlandaskan  pada  keputusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang diberi  wewenang  oleh  atau  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara Tertentu, maka batal atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  administratif yang  tersedia. 25 Sertipikat  yang  cacat  tersebut  dapat  diajukan  pembatlan  ddan diajukan  oleh  pemilik  sah  atau  yang  merasa  dirugikan  oleh  terbitnya  sertipikat tersebut. 26
18 Khusnul  Khotimah,  Arief  Rahman,  dan  Shinta  Adnriyani.  2023.  Tanggung  Jawab  Notaris Akibat  Adanya  Pemalsuan  Data  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  di  Hadapan  Notaris  (Studi  Kasus  Kantor Notaris di Kota Mataram). Jurnal Private Law Fakultas Hukum . Vol, 3, Issue 2 June 2023, hlm. 478 19 Fina Auliya Rohman Syah. 2022. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Dibuatnya Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Akta Notaris . Vol. 1, No. 2 Desember 2022, hlm. 122.
20 I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi dan Made Gde Subha Karma Resen. Akibat Hukum Bagi Pemenang Perkara terhadap Tidak Dapat dilaksanakannya Pembatalan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan. Jurnal Kertha Semaya , Vol. 11 No. 12 Tahun 2023, hlm. 3031.
21 Ibid. 22 Ibid.
23 Gayatri, Ni Made Silvia, I. Putu Gede Seputra, and Luh Putu Suryani. 2021. Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1 hlm. 79-83.
24 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  tentang Penanganan  Dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  selanjutnya  disebut  Permen  ATR/BPN  Nomor  21 Tahun 2020, Pasal 1 angka 14.
25 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua tas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Pasal 48 ayat (1).
26 Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra dan Luh Putu Suryani. 2021. Pembatalan Seripikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 3, No. 1, hlm. 80.
Pembatalan  keputusan  mengenai  pemberian  suatu  hak  atas  tanah  karena keputusan  yang  mengandung  cacat  hukum  dalam  penerbitannya  atau  melaksanakan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. 27 Pada  dasaranya pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu pembatalan karena adanya putusan pengadilan dan pembatalan dilakukan oleh BPN sendiri. 28 Meskipun,  pengadulan  telah  memutus  tidak  sah  keputusan  penerbitan sertipikat  tanah,  tidak  serta  merta  dapat  sertipikat  tersebut  dibatalkan  oleh  BPN, karena keputusan pengadilan hanya menilai kebasahan kekuatan hukum, sedangkan pembatalan  sertipikat  merupakan  kewenangan  BPN,  hal  ini  merupakan  hal  yang berbeda. 29
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dapat  berwenang  setelah  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  sengeketa  tata  usaha  negara,  sebagaimana  dimaksud sebelumnya  jika  seluruh  upaya  administratif  yang  bersangkutan  telah  digunakan. 30 Tidak hanya itu, seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN yang berwenang berisi  tuntutan  agar  KTUN  yang  disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dengan demikian, PTUN  pengadilan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menguji  segala  tindakan administrasi dari pemerintah. 31
Kemen  ATR/BPN  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2020  Tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  yang  memberikan kesempatan terhadap orang perorangan dan/atau badan hukum baik secara bersama- sama  ataupun  sendiri-sendiri  dapat  membatalkan  peralihan  dalam  bentuk  sertipikat hak  atas  tanah  dengan  dasar  adanya  putusan  pengadilan  dengan  kekuatan  hukum tetap  atau inkracht yang  dimohonkan  atau  diajukan  oleh  pemenang  perkara  dalam putusan tersebut. Jelas, disebutkan bahwa jika terjadi sengketa terhadap produk dari tata  usaha  negara  dalam  pembatalannya  dapat  tidak dilakukan melalui PTUN tetapi dapat  dilakukan dengan  putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 550/Pid.B/2021/PN.Jkt/Sel yang menyatakan terbukti sah terdapat pelanggaran dan pemenuhan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu  turut  serta  melakukan  pemalsuan  surat,  dalam  hal  ini  yang  dipalsukan  adalah sertipikat  hak  atas  tanah  atas  nama  Ryza  Jazid  Adam  yang  telah  dipalsukan  dan dialihkan  kepada  pihak  lain  tanpa  sepengetahuannya  oleh  Scot  Donovan,  Asmadi, Hakim  Muslim  dan  kawan-kawan  lainnya  dalam  putusan  tersebut  yang  dilakukan
27 Marinus Hadi. 2014. Tanggung Jawab BPN Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN. Lex et Societas, Vol.11/No.7/Ags/2014. hlm. 49.
28 Alfons, Dian Aries Mujiburohman, Sutaryono. 2021. Penerbitan dan Pembatalan Seripikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 10, No.2, Agustus (2021). hlm.280.
29 Ibid.
30 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua tas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Pasal 48 ayat (2).
31 Jacklyn  Samantha  Kotalino,  Maarthen  Y,  Tampanguma,  dan  Marthin  L.  Lambonan.  2023. Analisis  Kasus  Terhadap  Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  (Studi  Kasus  Putusan No.33/G/2014/PTUN.MDO). Lex Asministratum. Vol. XI, No.3 Mei 2023, hlm.2.
secara  sistematis  dan  terencana  memalsukan  dan  mengalihkan  kepada  pihak  lain sertipikat  hak  milik  atas  nama  Ryza  Jazid  Adam.  Akan  tetapi,  mereka  yang memalsukan telah dipidana dan peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh mereka dibatalkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI  Jakarta  Nomor  30/Pbr/BPN31/XII/2022  tentang  Pembatalan  Pencatatan  Hak Milik karena adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.
Kajian terkait pembatalan sertipikat hak atas tanah telah dilakukan oleh beberapa peneliti  diantaranya  jurnal  hukum  yang  ditulis  oleh  Alfons,  Dian  Aries Mujiburohman  dan  Sutaryono  dengan  judul  “Penerbitan  dan  Pembatalan  Sertipikat Hak  Atas  Tanah  Karena  Cacat  Administrasi”  yang  berisi  mengenai  pembatalan sertipikat hak atas tanah dikarenakan adanya cacat administrasi yang dituangkan dan didasarkan  pada  Permen  ATR/BPN  Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  dan mekanisme  sengketa  tanah  yang  diatur  dalam  Permen  ATR/BPN  Nomor  11  Tahun 2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan.  Penelitian  tersebut  berbeda  dari penelitian yang peneliti buat yakni terdapat aturan baru yang diterapkan dalam kasus pembatalan  dalam  Permen  ATR/BPN  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan berbeda dari penelitian sebelumnya terdapat pada  kasus  dalam  penelitian  yang  diteliti  atas  pembatalan  peralihan  hak  atas  tanah didasarkan  pada  putusan  pengadilan  perkara  pidana.  Selain  itu,  kajian  terkait  lain yaitu  jurnal  hukum  yang  ditulis  oleh  Jacklyn  Samantha  Kotalino,  Maarthen  Y, Tampanguma  dan  Marthin  L.  Lambonan  dengan  judul  “Analisis  Kasus  Terhadap Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 33/G/2014/PTUN.MDO)”  yang  berisi  mengenai  regulasi  yang  mengatur  mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah dalam UUPA yang mengatur secara keseluruhan terhadap  bumi,  tanah,  air,  dan  udaha  dimana  ada  batas  yang  mengatur  perihal penetapan  kepemilikan  tersebut  dan  pengaturan  dalam  Permen  ATR/BPN  Nomor  9 Tahun  1999  yang  menjelaskan  mengenai  objek  serta  alasan  yang  menjadi  hal munculnya  suatu  gugatan  terhadap  pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah.  Dalam penelitian  tersebut  juga  mengangkat  suatu  kasus  putusan  yang  dianalisis  yang didasarkan  pada  putusan  PTUN.  Pembeda  dari  penelitian  tersebut  terhadap penggunaan  dan  pencantuman  dasar  hukum  dan  kasus  yang  diangkat  dalam penelitian ini adalah putusan perkara pidana.
Dengan  mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  dalam  Permen  ATR/BPN  dan Ketentuan dalam undang-undang peradilan tata usaha negara tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pembatalan peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan perkara pidana.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal yang mana penelitian ini dilakukan dengan cata meneliti data sekunder dnegan cara mengadakan penelusuran literatur-literatur  dan  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang dianalisis  atau  teliti.  Penelitian  ini  dilakukan  agar  dapat  memahami  norma  hukum yang ada dalam suatu undang-undang dan menemukan asas hukum yang dituangkan
secara  tertulis  maupun  tersirat. 32 Peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  guna  mengkaji  nilai-nilai  dalam norma hukum pada aturan yang berlaku. 33 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis,  yang  menjabarkan  permasalahan-permasalahan  yang  terdapat pada  judul  penelitian  ini  setelah  menemukan  data-data  yang  dianalisa  berkaitan dengan  masalah  selain  itu  memiliki  fungsi  mendeskripsikan  suatu  gambaran  terkait objek yang akan diteliti melalui data yang telah dikumpulkan dan dibuat kesimpulan yang  dapat  diterima  oleh  berbagai  kalangan  (umum). 34 Jenis  data  yang  digunakan merupakan  data  sekunder  yang  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku,  peraturan-peraturan  dan  kepustakaan  lainnya.  Jenis bahan  hukum  dari  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  menggunakan  peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  menteri,  dan  bahan  hukum  sekunder  lainnya yaitu  putusan  pengadilan  negeri  Nomor  550/Pid.B/2021/PN.Jkt/Sel.  Bahan  yang digunakan  tersebut  dengan  tujuan  untuk  memberikan  penjelasan  dan  mendukung bahan hukum primer seperti penelitian junal hukum, skripsi, tesis, buku-buku ilmiah yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cata mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  normatif  kualitatif  dengan  cara menganalisa  semua  data  dan  bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pembatalan peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan perkara pidana.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  550/Pid.B/2021/PN  Jkt/Sel.  pemilik  tanah semula  yaitu  Doktoranda  Ryza  Jazid  Adam  yang  telah  ditipu  dan  dipalsukan dokumen  sertifikat  hak  atas  tanah  pada  saat  ia  melakukan  pengikatan  jual  beli dibawah  tangan  dengan  Scot  Donovan  David  Limaran.  Bahwa  untuk  mengikat kesepakatan tersebut dibuatlah surat pengikatan jual beli nomor 1/2018 tertanggal 12 Juli  2018,  bahwa  dalam  pertemuannya  Scot  Donovan  David  Limaran  meminta fotokopi sertipikat hak milik atas tanah 02575/Pondok Pinang atas nama Ryza Jazid Adam  dan  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Ryza  Jazid  Adam  serta  meminta dilakukan  pengecekan  terhadap  sertipikat  hak  atas  tanah  tersebut  ke  kantor pertanahan  Jakarta  Selatan.  Setelah  itu  Scot  Donovan  David  Limaran  mengirimkan fotokopi-fotokopi  tersebut  kepada  Kawentar  alias  Kawe  dan  Hakim  Muslim  yang dimaksud  akan  digunakan  untuk  membuat  dublikat  atas  sertipikat  milik  Ryza  Jazid Adam serta membuat dokumen palsu lainnya yaitu Akta Kuasa Menjual Nomor 105 tanggal  06  Juli  2018  yang  dibuat  Notaris  Malik  Suparyaman,  Sarjana  Hukum. Kemudian  duplikat  sertipikat  Ryza  Jazid  Adam  diberikan  kepada  Asmadi  yang mengaku freelance dari  Kantor  Notaris  Budi  Aryanto  untuk  menukar  duplikat sertipikat aslinya ketika Ryza Jazid Adam yang datang ke kantor pertanahan Jakarta
32 Sri  Mamudji,  et  al.  2005.  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum,  Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 10.
33 Zainudin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum , Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.
34 Soerjono  Soekanto.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia (UIPress), hlm. 132.
Selatan  untuk  melakukan  pengecekan  sertipikat  sesuai  permintaan  Scot  Donovan David Limaran. Ketika duplikat sertipikat telah ditukar oleh Asmadi, Scot Donovan David  Limaran  dan  rekannya  Jesse  Darmawan  meminta  Shander  Auditya  Pratama untuk  membuat  akta jual beli di  PPAT Bjanza Metra, kemudian oleh PPAT Bjanza Metra tersebut ditandatangani oleh Jesse Darmawan dan terbit Akta Jual Beli Nomor 11/2018  tanggal  18-07-2018  (delapan  belas  Juli  dua  ribu  delapan  belas)    dan dilakukan  proses  pencatatan  peralihan  hak  di  kantor  pertanahan  Jakarta  selatan, proses  pencatatan  peralihan  hak  selesai  dan  tercatat  atas  nama  Jesse  Darmawan berdasarkan  peralihan  hak  dari  akta  jual  beli  yang  dibuat  dihadapan  PPAT  Bjanza Metra,  rumah  milik  Ryza  Jazid  Adam  diakui  sebagai  rumah  miliknya  dan  ia menawarkan kepada Bayu Kusumo Dewantoro  yang disepakati membeli, kemudian kesepakatan  jual  beli  tersebut  akhirnya  dituangkan  dalam  Akta  Jual  Beli  Nomor 23/2019  tanggal  10  April  2019  yang  dibuat  dihadapan  Relawati,  Sarjana  Hukum selaku  PPAT  di  Jakarta  Selatan,  dan  sertipikat  yang  semula  atas  nama  Jesse Darmawan  dilakukan  peralihan  hak  berdasarkan  akta  jual  beli  dan  pencatatan peralihan hak di kantor pertanahan Jakarta Selatan menjadi atas nama Bayu Kusumo Dewantoro. Rumah yang dimiliki Ryza Jazid Adam tersebut ditempati oleh anaknya, pada  bulan  Oktober  2019  Bayu  Kusumo  Dewantoro  lewat  kuasa  hukumnya  untuk meminta  mengosongkan  tanah  dan  bangunan,  bahwa  merasa  tidak  pernah  menjual Ryza  Jazid  Adam  datang  ke  kantor  pertanahan  dan  menemukan  surat-surat  yang tidak pernah ia tandatangani  ataupun memberikan kuasa kesiapapun untuk  menjual, lalu melaporkan tindak pidana kepada pengadilan negeri atas perbuatan pidana sesuai pada  Pasal  263  ayat  (2)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut KUHP) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP  dan akhirnya diadili dan terbukti secara sah dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana,  turut  serta  melakukan pemalsuan  surat  dan  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  selama  3  tahun.  Kemudian sertipikat  hak  atas  tanah  yang  tercatat  atas  nama  Bayu  Kusumo  Dewantoro dibatalkan pendaftaran peralihan haknya dan dikembalikan kepada Ryza Jazid Adam selaku pemilik sah oleh kepala kantor pertanahan Jakarta Selatan.
Pada  dasarnya  peralihan  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  karena  perbuatan hukum,  peralihan  tersebut  dapat  terjadi  dalam  hal  pertama  yaitu  beralih  karena  hak atas tanah berpindah dari pemegang hak atas tanah ke pihak lain sebagai akibat dari peristiwa  hukum  tertentu. 35 Kedua,  yaitu  dialihkan  yang  berarti  hak  atas  tanah berpinda dari pemilik ke pemilik lain karena suatu tindakan hukum, seperti jual-beli, hibah,  tikar-menukar,  dan  pemasukan  modal  perusahaan  dibuktikan  dengan  berita acara  atau  risalah. 36 Pemindahan  hak  atas  tanah  melalui  jual-beli,  hibah,  tukar- menukar,  pemasukan  dalam  modal  perusahaan  dan  lelang  wajib  didaftarkan  ke Kantor  Pertanahan  setempat  untuk  dicatat  dalam  buku  Tanah  dan  diubah  sertipikat pemegang  hak  atas  tanah  dari  atas  nama  pemegang  hak  atas  tanah  sebelumnya menjadi  atas  nama  pemegang  hak  atas  tanah  baru. 37 Permasalahan  yang  menjadi pembahasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  adanya  putusan  perkara  pidana  Nomor 550/Pid.B/2021/PN.Jkt/Sel terkait kasus pemalsuan dokumen sehingga peralihan hak
35 Habib  Adjie.  2014. Merajut  Pemikiran  dalam  Dunia .  Surabaya:  PT.  Citra  Aditya  Bakti. hlm.73.
36 Urip  Santoso.  2010. Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah .  Jakarta  Timur: Prenadamedia Group, hlm.64.
37 Ibid.
atas  tanahnya  terdapat  unsur  pidana  dalam  melakukan  perbuatan  peralihan  hak sehingga pihak yang berwenang hak atas tanah tersebut mengambil kembali haknya yang  telah  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Proses  pendaftaran  tanah  ataupun  peralihan hak atas tanah telah selesai hingga diterbitkan sebuat sertipikat hak atas tanah, maka menimbulkan  kerugian  kepada  pemilih  sahnya,  sehingga  sertipikat  yang  diterbitkan haruslah dibatalkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah yang sah. 38 Peralihan tersebut  dapat  dilakukan dengan pembatalan pencatatan peralihan/pendaftaran  hak  atas  tanah  dikantor  pertanahan  dari  peralihan  hak  cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.
Pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  upaya  paksa  yang  dilakukan oleh Pemerintah untuk  memutuskan/menghentikan/menghapuskan hubungan hukum antara subjek yang tidak sah menurut hukum dengan objeknya yaitu tanah. 39 Permen ATR/BPN  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus Pertanahan  menjelaskan  mengenai  pembatalan  yang  dimaksud  dalam  penjelasan tersebut diatas dalam Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “Pembatalan adalah keputusan yang  membatalkan  produk  hukum  karena  cacat  administrasi  dan/atau  yuridis  dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 40
Dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  definisi  produk  hukum  dalam  ketentuan  ini bahwa dalam Pasal 1 angka 13 yang berbunyi “Produk Hukum Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan,  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional, Kantor  Pertanahan  sesuai  kewenangannya  yang  selanjutnya  disebut  Produk  Hukum adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan”. 41
Sehingga  produk  hukum  merupakan  KTUN  di  bidang  Pertanahan.  Produk  hukum yang  dilakukan  pembatalan  dilakukan  oleh  KTUN  yang  berwenang  melakukan pembatalan sebagaimana dalam Pasal 29 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tersebut  karena:  “(1)  Pembatalan  Produk  Hukum  dilakukan  oleh  Pejabat  yang berwenang karena:
a. Cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.
b. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” 42
Keputusan  Pembatalan  dapat  dilakukan  oleh  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  badan  Pertanahan  Nasional  (selanjutnya  disebut  Menteri)  dan Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  (selanjutnya  disebut  Kanwil BPN)  sesuai  pada  Pasal  30  ayat  (1)  yaitu:  “Menteri  menerbitkan  keputusan Pembatalan karena:
a. Cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Kementerian atau Kantor Wilayah.
b. Pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap yang membatalkan Produk Hukum yang diterbitkan oleh kementerian.” 43
38 Riska  Sri  Agustin.  2021.  Pertanggungjawaban  Pidana  Pemalsuan  Akta  Otentik  Yang Digunakan  Sebagai  Dasar  Pengajuan  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Tanah. Lex  Journal  Kajian  Hukum dan Keadilan. Volume 5, No. 2 Desember 2021, hlm. 268.
39 I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi dan Made Gde Subha Karma Resen. Akibat Hukum Bagi Pemenang  Perkara  terhadap  Tidak  Dapat  dilaksanakannya  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan Putusan Pengadilan. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 12 Tahun 2023, hlm. 3033.
40 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 1 angka 14
41 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 1 angka 13
42 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 29
dan  Pasal  30  ayat  (2)  yaitu  “Kepala  Kantor  Wilayah  menerbitkan  keputusan Pembatalan karena:
a. Cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau
b. Melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap yang  membatalkan  produk  hukum  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan.” 44
Akan  tetapi,  dari  pasal  tersebut  diatas  Menteri  dapat  membatalkan  produk  hukum kantor  wilayah  atau  kantor  pertanahan  yang  merupakan  kewenangan  kepala  kantor wilayah  karena  cacat  administrasi  dan/atau  cacat  yuridis  maupun  sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 45
Sebab-sebab  pembatalan  yang  dilakukan  oleh  Menteri  dan  Kanwil  BPN  dapat merujuk  pada  Pasal  35  Permen  ATR/BPN  Nomor  21  Tahun  2020  ini,  yaitu “Pembatalan  Produk  Hukum  karena  cacat  administrasi  dan/atau  cacat  yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:
a. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;
d. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat Hak Tanggungan;
e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
f. kesalahan subjek hak;
g. kesalahan objek hak;
h. kesalahan jenis hak;
i. tumpang tindih hak atas tanah;
j. tumpang tindih dengan kawasan hutan;
k. kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
l. kesalahan penegasan tanah objek landreform;
m. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;
o. terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya  tindak  pidana  pemalsuan,  penipuan,  penggelapan  dan/atau  perbuatan pidana lainnya;
p. terdapat  dokumen  atau  data  yang  digunakan  dalam  proses  penerbitan  sertipikat bukan  produk  instansi  tersebut  berdasarkan  surat  keterangan  dari  instansi  yang bersangkutan;
q. terdapat  putusan  pengadilan  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya  terbukti terdapat  fakta  adanya  cacat  dalam  penerbitan  produk  hukum  Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.” 46
Berdasarkan  pasal  tersebut  pada  huruf  o  diterangkan  secara  jelas  bahwa  sebab pembatalan  terdapat  putusan  pengadilan  pidana  berkekuatan  hukum  tetap  yang membuktikan  adanya  tindak  pidana  pemalsuan,  penipuan,  penggelapan  dan/atau
43 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 30 ayat (1)
44 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 30 ayat (2)
45 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 30 ayat (3).
46 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 35.
perbuatan pidana lainnya. Sehingga dalam hal  ini putusan perkara pidana  asal  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dapat  menjadi  dasar  pembatalan  peralihan  hak atas  tanah  dalam  sertipikat.  Sedangkan  alasan  dapat  dilakukannya  pembatalan sertipikat  hak  atas  tanah  karena  menjalankan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor  21  Tahun  2020  yaitu  jika  dalam  amar  putusannya  menyatakan  batal/tidak sah/tidak  mempunyai  kekuatan  hukum/tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian meliputi:
a. penetapan hak atas tanah;
b. pendaftaran hak tanah pertama kali;
c. pemeliharaan data pendaftaran tanah;
d. sertipikat pengganti hak atas tanah;
e. sertipikat Hak Tanggungan;
f. keputusan Pembatalan;
g. keputusan penetapan tanah terlantar;
h. sertipikat hak milik atas satuan rumah susun;
i. penetapan konsolidasi tanah;
j. penegasan tanah objek landreform;
k. penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir;
l. keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi;
m. Penetapan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di  Lingkungan  Kementerian  di  bidang pertanahan yang bersifat konkret, individual dan final. 47
Putusan  perkara  pidana  Nomor  550/Pid.B/2021/PN.Jkt/Sel  yang  telah  memiliki kekuatan  hukum  tetap,  merupakan  bukti  terjadinya  perbuatan  pidana  pemalsuan dokumen  yang  digunakan  untuk  pembuatan  akta  peralihan  hak  atas  tanah  dan dilakukan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan setempat. Oleh karenanya Pembatalan  pendaftaran  peralihan  hak  tersebut  sesuai  pada  kasus  dapat  dilakukan dengan  berdasarkan  putusan  pidana  ini  ke  Kantor  Pertanahan  dengan  melakukan permohonan  sebagaimana  diuraikan  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Permen  ATR/BPN Nomor  21  Tahun  2020,  yang  berbunyi”Permohonan  Pembatalan  Produk  Hukum karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan;
b. fotokopi identitas pemohon yang dilegalisir dan kuasanya jika dikuasakan;
c. asli surat kuasa jika dikuasakan;
d. fotokopi  bukti-bukti  pemilikan/penguasaan  atas  tanah  pemohon  yang dilegalisir;
e. dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan Pembatalan;
f. fotokopi putusan pengadilan yang dilegalisir;
g. fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi yang dilegalisir.” 48
Putusan  perkara  pidana  dapat  menjadi  dasar  langsung  pembatalan  peralihan  hak atas  tanah  yang  diajukan  atau  dimohonkan  kepada  Kanwil  BPN  setempat  dalam kasus ini yaitu BPN Provinsi DKI Jakarta. Dasar langsung permohonan pembatalan peralihan ini tidak perlu dilakukan pengajuan pembatalan kepada PTUN sesuai pada
47 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 38.
48 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 40.
Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang berbunyi:
“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menyelesaikan  secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia; (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”. 49
dan  jika  dari  KTUN  merugikan  kepentingan  seseorang  atau  badan  hukum  perdata, mereka barulah dapat mengajukan tuntutan tertulis kepada PTUN dan alasan-alasan yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  tuntutan  berdasarkan  Pasal  53  dalam  Undang- undang ini, yaitu:
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  pada  waktu  mengeluarkan  keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
c. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  pada  waktu  mengeluarkan  atau  tidak mengeluarkan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  setelah mempertimbangkan  semua  kepentingan  yang  tersangkut  dengan  keputusan  itu seharusnya  tidak  sampai  pada  pengambilan  atau  tidak  pengambilan  keputusan tersebut”. 50
Sepanjang  alasan-alasan  tersebut  diatas  dipenuhi  maka  gugatan  dapat  dilakukan ke  PTUN,  sehingga  dalam  hal  ini  jika  terjadi  suatu  putusan  perkara  terkait pemindahan atau peralihan hak atas tanah yang menimbulkan sengketa kepemilikan tanah,  maka  pihak  pemenang  putusan  tersebut  dapat  mengajukan  permohonan pembatalan  peralihan  atau  pemindahan  hak  atas  tanah  yang  terjadi  sebelumnya kepada kantor pertanahan sesuai pada Pasal 40 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020  untuk  dilakukan  pembatalan  peralihan  hak  dan  dikembalikan  kepada  pemilik hak  atas  tanah  yang  berhak.  Gugatan  ke  PTUN  terjadi  jika  KTUN  tentang pembatalan  tersebut  merugikan  pihak  yang  berkepentingan  sesuai  dengan  alasan- alasan  yang  tertera  pada  Pasal  53  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang PTUN. Maka dari itu, setelah putusan perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum  lengkap  telah  dimiliki  maka  pemohon  dapat  langsung  mengajukan pembatalan kepada Kantor Pertanahan untuk memohonkan pembatalan peralihan hak dan mengembalikan hak si pemenang perkara atau pemilik yang sebenarnya.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  Pasal  40  Permen  ATR/BPN  Nomor  21  Tahun  2020  putusan  perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar permohonan kepada  Kanwil  BPN  setempat  untuk  membatalkan  peralihan  dan  mengembalikan
49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Pasal 48.
50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Pasal 53.
kepemilikan hak atas tanah kepada pemilik yang sah dengan dikeluarkannya KTUN dari  Kanwil  BPN.  Permohonan  ini  dapat  langsung  dimohonkan  tanpa  harus melakukan  gugatan  ke  PTUN.  Kewenangan  PTUN  barulah  muncul  jika  KTUN tersebut digugat pihak yang berkepentingan karena merugikan dan melanggar hukum berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN.
Saran
Saran  yang  dapat  penulis  berikan  yaitu  diharapkan  sinkronisasi  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  terhadap  kewenangan  mengatur  terhadap sertipikat  hak  atas    tanah  dalam  hal  ini  sebagai  produk  hukum  dan  pembentukan lembaga khsusus pertanahan mengingat dapat terjadi dualisme kompetensi peradilan yang menangani perkara pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga.Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika, Cet 1, Yogyakarta: UII.Press.
Habib Adjie. 2014. Merajut Pemikiran dalam Dunia . Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Limbong, Bernhard. 2016. Hukum Agraria Nasional . Jakarta: Margaretha Pustaka.
Soerjono  Soekanto.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia (UIPress).
Sri  Mamudji,  et  al.  2005. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Urip  Santoso,  2013, Hukum  Agraria  dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,  Jakarta:  Kencana Pernada Media.
Urip  Santoso.  2012. Hukum  Agraria,  Kajian  Komprehensif .  Jakarta:  Kharisma  Putra Utama.
Urip  Santoso.  2010. Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah .  Jakarta  Timur: Prenadamedia Group.
Zainudin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum , Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Akbar  Mastang,  Muskibah,  2022.  Akibat  Hukum  Akta  Jual  Beli  yang  dibatalkan  oleh pengadilan  terhadap  pembeli  yang  beriktikad  baik  (Studi  Putusan  Nomor 60/PDT/2018/PT BTN). Recital Review , Volume.4, No. 2.
Ary  Octaviyanti,  Dian  Fitriana,  dan  Didik  Siswanto.  2022.  Tindak  Pidana  Pemalsuan Sertifikat  Tanah  Ditinjau  dari  Pasal  263  dan  264  KUHP. Bhakti  Hukum  Jutnal Pengabdian Kepada Masyarakat . Volume 1, Nomor 1 Januari 2022.
Dwi  Setiowati,  2011,  Pembatalan  Peralihan  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Tanah Berdasarkan  Putusan  Perkara  Pidana.  Makassar: Tesis  Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .
Danar  Fiscusia  Kurniaji.  2016.  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Putusan Pengadilan. Fiat Justisia , Vo. 10, No. 3.
Desa  Gde  Dwi  Arini,  Yogi  Kristanto  dan  I  Nyoman  Putu  Budiartha.  2020.  Tanggung Jawab  dan  Wewenang  Notaris/PPAT  Terhadap  Kekeliruan  dan  Pembatalan  Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Interpretasi Hukum . Vol. 1, No.2- September 2020.
Dewi  Risda,  Muhamma  Sabir  Rahaman,  dan  Baktiar  Tijjang.  2021.  Tanggung  Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah. Litigasi, Volume 9, Nomor 1 November 2021.
Fina  Auliya  Rohman  Syah.  2022.  Pertanggungjawaban  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Terhadap  Akta  Yang  Dibuatnya  Yang  Dibuatnya  Yang  Menimbulkan  Perkara Pidana. Akta Notaris . Vol. 1, No. 2 Desember 2022.
Gayatri, Ni Made Silvia, I. Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani. 2021. Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1.
Hadi  Haerul  Hadi,  Safiulloh  2022.  Pembatalan  Oleh  Hakim  Terhadap  Akta  Jual  Beli Yang  Dibuat  Berdasarkanpenipuan  (Bedrog). Jurnal  Res  Justitia:  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol.2, No.2.
Hadi,  Marinus.  2014.  Tanggung  Jawab  BPN  Terhadap  Sertipikat  Yang  Dibatalkan PTUN. Lex et Societas , Vol.11/No.7/Ags/2014. Hasnawati. Rahmia Rachman. Ahmad Aswar Rowa. 2022. Pertanggungjawaban PPAT atas Keterangan Palsu  Dalam Pembuatan  Akta Jual  Beli Tanah. DiH:  Jurnal Ilmu Hukum . Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022.
I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi dan Made Gde Subha Karma Resen. Akibat Hukum Bagi  Pemenang  Perkara  terhadap  Tidak  Dapat  dilaksanakannya  Pembatalan  Hak Atas  Tanah  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan. Jurnal  Kertha  Semaya ,  Vol.  11  No. 12 Tahun 2023.
Jacklyn  Samantha  Kotalino,  Maarthen  Y,  Tampanguma,  dan  Marthin  L.  Lambonan. 2023.  Analisis  Kasus  Terhadap  Pembatalan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  (Studi Kasus Putusan No.33/G/2014/PTUN.MDO). Lex Asministratum . Vol. XI, No.3 Mei 2023.
Khusnul  Khotimah,  Arief  Rahman,  dan  Shinta  Adnriyani.  2023.  Tanggung  Jawab Notaris  Akibat  Adanya  Pemalsuan  Data  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  di  Hadapan Notaris  (Studi  Kasus  Kantor  Notaris  di  Kota  Mataram). Jurnal  Private  Law Fakultas Hukum . Vol, 3, Issue 2 June 2023.
Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra dan Luh Putu Suryani. 2021. Pembatalan Seripikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. Jurnal Analogi Hukum . Vol. 3, No. 1.
Riska  Sri  Agustin.  2021.  Pertanggungjawaban  Pidana  Pemalsuan  Akta  Otentik  Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan . Volume 5, No. 2 Desember 2021.
Sutaryono,  Alfons,  dan  Dian  Aries  Mujiburohman.  2021.  Penerbitan  dan  Pembatalan Seripikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 10, No.2, Agustus (2021).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 5 Tahun 1986. Undang-undang  tentang  Perubahan  kedua  atas  undang-undang  nomor  5  Tahun  1986 tentang peradilan tata usaha Negara. UU Nomor 51 Tahun 2009.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional tentang  Penanganan  Dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan, selanjutnya  disebut Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020