INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7563-7575 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif di Indonesia
Zulkifli
Universitas Jayabaya, Indonesia Email: Joelkifli.plg@gmail.com

## Abstrak
Hukum adalah sistem peraturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum memiliki tujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan,  dan  mencegah  kekacauan.  Pada  setiap  negara  pasti  memiliki  peraturan  hukum  yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang  dan  dinamis.  Sejarah  ini  dimulai  sejak  kedatangan  Islam  di  Indonesia,  yang  banyak dipengaruhi  oleh  bangsa  asing  dari  Timur  Tengah,  khususnya  orang  Arab.  Sebelum  penjajahan Belanda,  Indonesia  telah  memiliki  berbagai  kerajaan  besar  dan  kecil  dengan  berbagai  budaya, termasuk  Hindu  dan  Budha.  Penelitan  ini  merupakan  penelitan  hukum  dengan  metode  hukum normatf yang bersifat preskriptf.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach),  pendekatan  perbandingan  (comparatve  approach)  dan  pendekatan  sejarah  (historical approach).6  Pendekatan  undang-undang  (statute  approach)  dilakukan  dengan  menelaah  semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu yang sedang dikaji yakni undang- undang dan regulasi yang berhubungan dengan sistem hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam adalah  hukum  yang  berasal  dari  agama  Islam,  yaitu  hukum  yang  diturunkan  Allah  SWT  untuk kemaslahatan umat manusia di dunia. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, hukum pidana, maupun hukum keluarga. Hukum Islam secara umum terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’iy. Maka dari itu, dikatakan hukum Islam berperan sangat penting dalam perkembangan atau pembangunan hukum nasional bagi masyarakat Indonesia.
Kata Kunci : Peran Huku Islam, Pembangunan Hukum, Hukum Positif.

## Abstract
Law is a system of regulations created and enforced through social institutions or government to regulate  people's  behavior.  Law  has  the  aim  of  regulating  and  maintaining  order,  justice  and preventing  chaos.  Each  country  definitely  has  different  legal  regulations,  including  Indonesia.  The development of Islamic law in Indonesia has a long and dynamic history. This history began with the arrival of Islam in Indonesia, which was heavily influenced by foreign nations from the Middle East, especially  Arabs.  Before  Dutch  colonialism,  Indonesia  had  various  large  and  small  kingdoms  with various cultures, including Hinduism and Buddhism. This research is legal research using prescriptive normative legal methods. This research uses a statutory approach, a comparative approach and a historical approach. 6 The statutory approach is carried out by examining all statutory regulations related to the current issue. studied are laws and regulations related to the customary law system and Islamic law. Islamic law is law that originates from the Islamic religion, namely the law revealed by Allah SWT for the benefit of humanity in the world. Islamic law regulates various aspects of life, including worship, muamalah, criminal law, and family law. Islamic law is generally divided into two, namely taklifi law and wadh'iy law. Therefore, it is said that Islamic law plays a very important role in the development or development of national law for Indonesian society.
Keyword: The Role of Islamic Law, Legal Development, Positive Law.

## PENDAHULUAN
Hukum adalah sistem peraturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau  pemerintah  untuk  mengatur  perilaku  Masyarakat  (Rabbani  Deden  Rafi  (Universitas Padjadjaran),  2021).  Hukum  memiliki  tujuan  untuk  mengatur  dan  menjaga  ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Pada setiap negara pasti memiliki peraturan hukum yang  berbeda-beda,  termasuk  Indonesia.  Dalam  hukum  Indonesia  menerapkan  hukum tertulis, yaitu hukum yang terpaku pada undang-undang dalam konstitusi. Undang-undang di Indonesia sendiri mengambil berdasarkan dari referensi undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Kitab Undang-undang Hukum milik Belanda ( Wetboek Van Strafrecht), yang  nantinya  disusun  kembali  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Indonesia (Suprayogi, 2023).
Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah SWT yang wajib diikuti oleh umat  Muslim.  Hukum  Islam  mencakup  banyak  aspek  dan  berhubungan  dengan  aqidah (kepercayaan)  dan  hukum  amaliyah  (perbuatan).  Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Dalam hukum Islam terdapat empat sumber hukum telah yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al Quran, Hadist  atau  Sunnah,  Ijma,  serta  Qiyas  (Hakim,  2023).  Al  Quran  dan  Hadist  merupakan sumber  utama  sistem  hukum  ini.  Sementara  Ijma  dan  Qiyas,  adalah  bentuk  ijtihad  para
ulama saat tidak menemukan ketentuan di dalam dua sumber utama sebelumnya.
Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Sejarah  ini  dimulai  sejak  kedatangan  Islam  di  Indonesia,  yang  banyak  dipengaruhi  oleh bangsa  asing  dari  Timur  Tengah,  khususnya  orang  Arab.  Sebelum  penjajahan  Belanda, Indonesia  telah  memiliki  berbagai  kerajaan  besar  dan  kecil  dengan  berbagai  budaya, termasuk  Hindu  dan  Budha  (Hamid,  2022).  Dengan  masuknya  hukum  Islam,  hukum  ini kemudian beradaptasi dengan budaya lokal Nusantara, membuat hukum Islam di Indonesia semakin berkembang dan dinamis. Sebagian mengatakan bahwa akar sejarah hukum Islam di  Indonesia  bermula  pada  abad  ke-1  Hijriyah  sekitar  abad  ke-7  Masehi.  Fakta  sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Utara pulau Sumatera (Soeparmono dkk., 2022).
Dalam sejarahnya di Indonesia, hukum Islam menjadi kekuatan moral masyarakat. Ini karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki oleh hukum Islam. Meskipun hukum Islam adalah  hukum  yang  otonom,  dalam  tataran  implementasi  sangat  aplikatif  dan  dapat diterima dengan berbagai jenis budaya local (Azami, 2022). Secara historis, perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah melewati berbagai fase di dalam konstitusi. Perkembangan tersebut merupakan sebuah perjuangan panjang dalam pergumulan hukum di Indonesia. Hukum  Islam  sebagai  hukum  yang  bersumber  dari  Alquran  dan  Hadis  memiliki  sumber otentik yang berbeda dengan hukum-hukum lainnya .
Al- Qur’an  dan  Hadits  adalah  dua  sumber  hukum  Islam  yang  paling  utama.  Alasan utamanya  adalah  karena  keduanya  berasal  langsung  dari  wahyu  Allah  SWT.  Al- Qur’an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.  Al- Qur’an  berisi  ajaran  tentang  keimanan,  peribadahan,  dan  budi  pekerti.  Segala penyelesaian persoalan harus merujuk pada Al- Qur’an (Hafizd, 2021). Kitab suci ini menjadi landasan hukum Islam yang paling utama. Sedangkan hadits adalah perkataan, perbuatan, dan  ketetapan  Nabi  Muhammad  SAW.  Hadits  menjadi  rujukan  bagi  umat  muslim  untuk menjelaskan  hukum-hukum  yang  terdapat  dalam  Al- Qur’an.  Hadits  berfungsi  sebagai penjelas dan penyempurna ajaran-ajaran Islam yang disebutkan secara global dalam Al- Qur’an.
Dalam hukum Islam, terdapat dua sumber hukum Islam lainnya selain Al- Qur’an dan Hadits,  yaitu  Ijma  dan  Qiyas.  Ijma  adalah  salah  satu  sumber  hukum  dalam  Islam  yang merujuk  pada  kesepakatan  atau  persetujuan  para  ulama  atau  cendekiawan  Muslim terkemuka  dalam  menentukan  hukum  atau  kebijakan  tertentu  (Imron,  2012) .  Ijma’ merupakan kesepakatan para mujtahid tentang hukum tertentu pada waktu tertentu yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat. Contoh Ijma dalam masalah aqidah adalah Allah itu
bersifat  Maha  Mendengar,  Maha  Melihat,  Maha  Pengampun,  tidak  beranak,  tidak diperanakkan, dan Al- Qur’an merupakan kalam Allah, bukan hasil karya Nabi Muhammad Saw (Tahir & Musyahid, 2021). Selain itu Ijma berfungsi sebagai sumber hukum yang kuat dan  merupakan  salah  satu  metode  pengembangan  ijtihad  untuk  meneruskan  dan menerapkan hukum-hukum Islam. Dengan demikian, Ijma memiliki peran penting dalam struktur  hukum  Islam  dan  setiap  ahli  Hukum  Islam  pasti  memahaminya  dengan  baik (Adminjurnal & Harahap, 2022).
Selain  itu  Hukum  Islam  memiliki  sejarah  yang  panjang  di  Indonesia  dan  telah berkembang menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di negara ini (Fathurrahman, 2023). Pengaruh Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-12 dan ke-13 ketika Islam masuk ke  nusantara.  Sejak  saat  itu,  hukum  Islam  menjadi  norma  yang  dianut  oleh  masyarakat Muslim di Indonesia.
Penerapan  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  di  Indonesia  sangatlah kompleks  dan  memiliki  banyak  segi  (Bumaeri  dkk.,  2021).  Meskipun  hukum  Islam  telah memainkan peran  penting dalam membentuk sistem hukum di Indonesia, terdapat juga tantangan dalam menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional. Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional di Indonesia, artinya hukum Islam digunakan sebagai  pedoman  pengembangan  dan  pelaksanaan  hukum  nasional.  Penting  untuk memahami  bahwa  praktik  dan  implementasi  hukum  Islam  dapat  bervariasi  di  seluruh wilayah Indonesia karena adanya keragaman budaya dan etnis (Krismantoro, 2022). Selain itu,  Indonesia  adalah  negara  dengan  dasar  negara  Pancasila  yang  menjamin  kebebasan beragama dan mengakui keragaman agama dan kepercayaan. Jadi, seluruh warga Indonesia tidak diharuskan untuk menjalankan hukum Islam sebagaimana mestinya.
Pengaruh hukum Islam terhadap peradilan di Indonesia khususnya peradilan agama merupakan  salah  satu  contoh  pengaruh  hukum  Islam  yang  signifikan  terhadap  hukum nasional1.  Hukum  Islam  menjadi  dasar  peradilan  agama  di  Indonesia.  Pengadilan  ini memberikan yuridiksi atas hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam seperti perkawinan, warisan  dan  pelanggaran  agama.  Hukum  Islam  berperan  sangat  penting  terhadap pengambilan keputusan dalam proses peradilan agama.

## METODE PENELITIAN
Penelitan  ini  merupakan  penelitan  hukum  dengan  metode  hukum  normatf  yang bersifat preskriptf. Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitan hukum umumnya dikenal  beberapa  pendekatan  penelitan  yakni:  pendekatan  undang-undang  (statute approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  pendekatan  kasus  (case
approach),  pendekatan  perbandingan  (comparatve  approach)  dan  pendekatan  sejarah (historical  approach).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute approach),  pendekatan  perbandingan  (comparatve  approach)  dan  pendekatan  sejarah (historical approach).6 Pendekatan undang-undang (statute  approach)  dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu yang sedang dikaji yakni undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan sistem hukum adat dan hukum Islam. Pendekatan sejarah (historical approach) berkaitan dengan sejarah hukum  (legal  historis)  dari  sistem-sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Sedangkan pendekatan perbandingan (comparatve approach) dilakukan dengan cara membandingkan penerapan sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum Islam Dalam Undang-Undang Indonesia
Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia di dunia (Aseri, 2018). Hukum Islam mengatur  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  ibadah,  muamalah,  hukum  pidana,  maupun hukum keluarga. Hukum Islam secara umum terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’iy. Hukum taklifi adalah  hukum yang berisi  pembebanan atau  penyematan status hukum pada sebuah perbuatan manusia, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.  Hukum  wadh’iy  adalah  hukum  yang  berisi  akibat hukum  dari  sebuah  perbuatan manusia, seperti sah, batal, fasid, dan lain-lain.
Hukum Islam memiliki nilai-nilai yang juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Contoh hukum Islam yang dituangkan dalam UU Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur tentang syarat,  proses,  hak  dan  kewajiban,  serta  akibat  hukum  dari  perkawinan  dan  perceraian. Undang-Undang  ini  juga  mengakui  adanya  perbedaan  hukum  perkawinan  antara  umat Islam  dan  non-Islam,  serta  memberikan  kewenangan  kepada  pengadilan  agama  untuk menyelesaikan perkara-perkara yang  berkaitan  dengan perkawinan  dan  perceraian umat Islam.
Selain  itu  dalam  peradilan  agama,  hukum  Islam  memiliki  peranan  dalam  Undang- Undang  Indonesia,  yaitu  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  serta
diubah  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  Undang-Undang  ini mengatur  tentang  kedudukan,  susunan,  wewenang,  dan  prosedur  peradilan  agama  di Indonesia.  Undang-Undang  ini  juga  menetapkan  bahwa  peradilan  agama  berwenang mengadili  perkara-perkara  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam,  seperti  perkawinan, warisan, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, dan lain-lain.
Dalam  dunia  perbankan,  hukum  Islam  mempunyai  aturan  yang  mengelola  dan mengatur tentang tata cara bekerjanya dunia bank. Dalam hukum Islam hal itu dinamakan Perbankan Syariah, dan pada hukum positif Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip, kegiatan,  lembaga,  pengawasan,  dan  perlindungan  konsumen  dalam  perbankan  syariah, yaitu kegiatan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban bagi bank syariah untuk menjalankan prinsip bagi hasil, keadilan, dan kemaslahatan.
Selain itu dalam permasalahan perwakafan sudah terdapat aturan yang berlaku, yaitu pada  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Undang-undang  ini menjelaskan tentang  pengertian, syarat, proses,  dan pengelolaan wakaf, yaitu perbuatan hukum  seseorang  atau  badan  yang  mengalihkan  sebagian  atau  seluruh  harta  bendanya untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingan agama atau kesejahteraan umum.
Hukum Islam juga mengatur mengenai tata cara pengelolaan zakat, yang mana hal itu sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang pengertian, syarat, proses, dan pengelolaan zakat, yaitu  kewajiban  harta  yang  harus  dikeluarkan  oleh  setiap  muslim  yang  telah  memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Berdasarkan  berbagai  undang-undang  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam turut mempunyai peranan yang penting dalam terbentuknya hukum di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, Perbankan, Wakaf, dan Pengelolaan  Zakat.  Yang  mana  hal  itu  menjadi  suatu  kemajuan  dari  terbentuknya pembangunan  hukum  nasional,  dikarenakan  dalam  mengembangkan  hukum  nasional diperlukan adanya  referensi-referensi hukum yang berlaku dari perspektif hukum negara lain.  Referensi  hukum  yang  dimaksud  tidak  hanya  dari  Hukum  Eropa  Kontinental  saja, melainkan bisa dari Hukum Anglo-Saxon maupun Hukum Islam. Hal ini sudah menunjukkan dan menjelaskan bahwa hukum Islam pada hukum positif Indonesia mempunyai andil yang
cukup besar dan berpengaruh dalam pembangunan hukum nasional.

## Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional
Hukum  Islam  sebagai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia  mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Hukum Islam berperan sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan juga sebagai hukum positif yang  berlaku  secara  khusus  dalam  bidang  hukum  tertentu.  Hukum  Islam  juga  telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional. Hukum Islam mengajarkan asas-asas hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan juga metode istinbath ahkam yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman (Abu Azam Al-Hadil, 2020). Contoh dari bukti nyata bahwa hukum Islam telah menjadi sumber dari hukum yang ada di Indonesia adalah pada Hukum Perkawinan, wakaf, waris, serta hukum agraria yang saat ini berlaku di negara Indonesia. Hukum-hukum ini banyak mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu hukum  Islam  juga  memiliki  metode  istinbath  ahkam  yang  dapat  digunakan  untuk menetapkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Metode istinbath ahkam adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menentukan  hukum  Islam  dari  sumber-sumber syariat,  seperti Al- Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas, dan  lainnya. Metode  ini melibatkan  proses ijtihad atau penalaran hukum yang berdasarkan pada kaidah-kaidah ushul fiqih.
Selain  itu  juga  hukum  Islam  turut  berperan  dalam  proyeksi  pembangunan  hukum nasional,  melalui  penyusunan  ensiklopedi  fiqih,  pembentukan  undang-undang,  dan penerbitan fatwa oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum Islam  juga telah berperan dalam  sejarah  perumusan  Pancasila,  melalui  Piagam  Jakarta  yang  mengandung  klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada perumusan Pancasila terdapat unsur-unsur hukum Islam yang membentuknya, yaitu pada sila pertama, kedua, dan kelima. Lalu pada perumusan Pancasila, hukum Islam juga menjadi salah satu tuntutan dari  masyarakat  Indonesia,  khususnya  dari  kalangan  ulama  dan  umat  Islam,  untuk diakomodasi  dalam  dasar  negara.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  Piagam  Jakarta  yang mengandung klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Salah satu  buktinya  dari  semangat  kebangsaan  dan  toleransi  yang  dijunjung  tinggi  oleh  para pendiri bangsa berdasarkan dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari kesediaan para ulama dan umat Islam untuk mengubah Piagam Jakarta menjadi Pancasila dengan menghapus klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Hukum Islam memiliki peranan yang signifikan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan salah satu produk positivisasi hukum  Islam  di  Indonesia.  Dalam  pembuatan  UU  ini,  hukum  Islam  menjadi  salah  satu sumber inspirasi  bagi  para  pembuat undang-undang  dalam merumuskan prinsip-prinsip dan  ketentuan-ketentuan  hukum  perkawinan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam  dan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu dalam pembuatannya hukum Islam juga menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat Islam, khususnya dari kalangan ulama dan organisasi  Islam,  untuk  diakomodasi  dalam  undang-undang  perkawinan  yang  berlaku khusus  bagi  umat  Islam.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  Piagam  Jakarta  yang  mengandung klausul  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya,  yang  kemudian dihapus demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu dalam pembuatan UU, hukum Islam juga menjadi salah satu bukti dari semangat kebangsaan dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh para pembuat undang-undang. Hal ini terlihat dari kesediaan para ulama dan organisasi  Islam  untuk  mengikuti  proses  pembahasan  dan  pengesahan  undang-undang perkawinan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, partai politik, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  merupakan  salah  satu  upaya perjuangan politik umat Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari proses panjang sejak rancangan undang-undang  ini  diajukan  hingga  ditetapkan  menjadi  sebuah  Undang-Undang  yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi umat Islam dalam melaksanakan kehidupan beragama dalam konteks keindonesiaan. Ketika hukum perkawinan Islam Indonesia sudah terkodifikasi ke dalam hukum nasional, maka peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai ijmak Indonesia, atau dapat dipandang sebagai formulasi fikih Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum nasional dan memiliki peluang untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan hukum nasional di masa mendatang.
Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  di  Indonesia merupakan regulasi penting yang mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan dalam perbankan,  serta  menganut  demokrasi  ekonomi  dan  prinsip  kehati-hatian.  Tujuan  dari undang-undang  ini  adalah  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hukum Islam
memainkan  peran  penting  dalam  pembentukan  undang-undang  ini.  Misalnya,  Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Tujuan  pembuatan  UU  ini  adalah  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain  itu  UU  ini  memberikan  ketentuan  dan  persyaratan  mengenai  pemegang  saham pengendali,  dewan  komisaris,  serta  direksi.  Dijelaskan  juga  mengenai  Dewan  Pengawas Syariah  yang  wajib  dibentuk  dan  diangkat  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  atas rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia.  Lalu  untuk  membentuk  suatu  kepercayaan masyarakat dengan pembuatan UU ini, karena dengan keberadaan UU Perbankan Syariah bersama dengan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), keduanya akan saling mengisi dan sinergi dalam upaya memenangkan pasar keuangan berbasis syariah, yang sekarang ini telah menjadi bagian sistem keuangan global, yang mana hal itu membentuk kepercayaan masyarakat. Dan tujuan terakhir adalah untuk mengantisipasi dan menyiapkan solusi dalam hukum positif Indonesia, karena UU ini mengasumsikan bahwa segala hal yang akan terjadi, baik itu problem, kendala, dan implikasi positif maupun negatif dalam industri perbankan syariah sudah diketahui dan diantisipasi serta dipersiapkan jalan keluarnya.
Namun dalam perspektif politik hukum nasional, penetapan Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  tidak  bebas  dari  konfigurasi  dan  pergulatan politik yang ketat. Namun, penetapan undang-undang ini memiliki dasar yang kuat secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Positivasi tentang Perbankan Syariah ini membuktikan bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum nasional dan memiliki peluang untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan hukum nasional di masa mendatang.
Peranan Hukum Islam dalam Pembuatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  di  Indonesia  merupakan regulasi  penting  yang  mengatur  tentang  prinsip  syariah  yang  digunakan  dalam  wakaf. Hukum Islam memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang ini. Misalnya, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut  syariah.  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  mengkodifikasi  hukum
perwakafan nasional dan menjadi landasan bagi perkembangan perwakafan di Indonesia selanjutnya. Tidak hanya mengkodifikasi berbagai aturan mengenai wakaf yang tersebar di berbagai  peraturan  perundang-undangan,  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  juga memuat beberapa hal yang revolusioner.
Dalam perspektif politik hukum nasional, penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak bebas dari konfigurasi dan pergulatan politik yang ketat. Namun, penetapan undang-undang ini memiliki dasar yang kuat secara yuridis, sosiologis maupun filosofis  yang  nantinya  dapat  dipertanggungjawabkan.  Positivasi  tentang  Wakaf  ini membuktikan bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum nasional dan memiliki  peluang  untuk  berkontribusi  secara  maksimal  dalam  pembangunan  hukum nasional di masa mendatang.
Tantangan dalam menyelaraskan Hukum Islam dengan Hukum Nasional
Dalam menyelaraskan hukum Islam, terdapat beberapa tantangan yang dilewati agar hukum Islam masuk dalam hukum di Indonesia. Hal ini terbagi menjadi beberapa tantangan sebagai berikut:
1. Struktural: Terdapat tantangan dalam struktur hukum dan pemerintahan. Misalnya, ada gerakan yang mendukung penyatuan antara agama dan negara (gerakan formalistik), dan ada juga gerakan yang menolaknya (gerakan sekularistik).
2. Substansial: Ada tantangan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam itu sendiri. Beberapa  orang  beranggapan  bahwa  hukum  Islam  itu  final  dan  tidak  perlu dikembangkan lagi.
3. Kultural:  Tantangan  ini  datang  dari  internal  pendukung  sistem  hukum  Islam  sendiri. Misalnya, ada anggapan bahwa hukum Islam itu merupakan hukum yang final dan oleh karena itu tidak perlu dikembangkan lagi dengan memasukkan kondisi dan persyaratan baru sebagai bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi sistem hukum Islam.
4. Pertentangan  dengan  hukum  sekuler:  Ada  tantangan  dalam  menyelaraskan  hukum Islam dengan hukum sekuler.
5. Perbedaan  pendapat  di  kalangan  masyarakat  multikultural:  Indonesia  adalah  negara yang memiliki masyarakat muslim lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang beragama lain, namun dalam penerapannya di Indonesia tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan yang terjadi ada gerakan yang menolak dan ada yang mendukung adanya penerapan hukum Islam di Indonesia.
6. Pengaruh  hukum  Barat  dan  hukum  adat:  Masuknya  hukum  Barat  ke  Indonesia  dan bersinggungan dengan hukum adat juga menjadi tantangan dalam penerapan hukum
Islam.
Di lain sisi terdapat cara mengatasi permasalahan tersebut agar dapat selesai. Berikut adalah  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  tantangan  dalam menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional:
1. Pendidikan  dan  Pengetahuan,  yaitu  dengan  meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal.
2. Dialog  dan  Diskusi,  dengan  melakukan  dialog  dan  diskusi  antara  para  pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan pemerintah, untuk mencari solusi terbaik dalam menyelaraskan kedua hukum tersebut.
3. Penggalian Nilai-nilai Universal, para Pakar hukum Islam harus mampu menggali nilai- nilai universal dari hukum Islam untuk disumbangkan menjadi hukum nasional, supaya tidak  akan  menghadapi  kendala  penolakan  dari  anggota  badan  legislatif  yang  tidak beragama Islam.
4. Keselarasan dengan Prinsip-prinsip Inklusif, hal ini cukup Penting untuk menciptakan keselarasan antara Hukum Islam sebagai identitas negara  dan prinsip-prinsip inklusif yang menghormati keberagaman masyarakat.
5. Harmoni  Hubungan,  yaitu  dengan  melalui  penciptaan  tatanan  kehidupan  berbasis syari’at  Islam  dengan  memelihara  harmoni  hubungan  dengan  khalik  dan  harmoni hubungan dengan sesama manusia serta dengan alam sekitar.
Patut diingat juga bahwa dalam mengatasi permasalahan ini diperlukan kerjasama dan komitmen yang serius dari semua pihak agar dapat berjalan dengan lancar. Jika salah satu pihak tidak berkeinginan untuk bekerjasama maka tantangan dalam menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional akan menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Oleh karena itu dalam membentuk dan mengembangkan pembangunan hukum nasional yang ideal, perlu sebuah komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak agar terciptanya tata kelola hukum yang tersusun bagi Indonesia.

## SIMPULAN
Pembangunan Hukum Nasional diperlukan beberapa aspek dan perspektif hukum dari berbagai referensi yang diperlukan, karena  untuk menciptakan seperangkat  aturan  yang ideal  maka  harus  ada  inovasi  dalam  hukum  dan  Hukum  Islam  menjadi  pondasi  penting dalam pembangunan hukum nasional. Dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam menjadi salah satu referensi hukum bagi hukum positif Indonesia. Salah satu contohnya saja ada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yang  menjadi  inspirasi
hukum  bagi  pembuat  undang-undang  Indonesia.  Maka  dari  itu  dapat  dikatakan  hukum Islam berperan sangat penting dalam perkembangan atau pembangunan hukum nasional bagi masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Azam Al-Hadil. (2020). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(2).
Adminjurnal, A., & Harahap, T. M. (2022). ELEMEN-ELEMEN HUKUM ISLAM DALAM HUKUM AGRARIA  DI  INDONESIA. Maqasiduna:  Journal  of  Education,  Humanities,  and  Social Sciences, 2(01). https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.31
Aseri, M. (2018). POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57
Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. QISTIE, 15(1). https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487
Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., & Hapidin, A. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. Amnesti Jurnal Hukum, 3(2).
Fathurrahman.  (2023).  Kehujjahan  Hadis  Dan  Fungsinya  Dalam  Hukum  Islam. Media.Neliti.Com, Vol 6 No 1(Vol 6 No 1 (2022): Maret).
Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa  Kerajaan Islam Sampai Indonesia  Modern. Jurnal  Tamaddun :  Jurnal  Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam,  9(1). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087
Hakim, A. R. (2023). Konsep Landasan Dasar Pendidikan Karakter di Indonesia. Journal on Education, 6(1), 2361 – 2373. https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3258
Hamid, R. Al. (2022). Pemaknaan Kembali Konsep Wanita di Era Modern (Studi Atas Gagasan Kaum  Feminisme  dan  Fundamentalis). EDUKATIF :  JURNAL  ILMU  PENDIDIKAN,  4(1). https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2072
Imron,  A.  (2012).  Kontribusi  Hukum  Islam  terhadap  Pembangunan  Hukum  Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 41(3).
Krismantoro,  D.  (2022).  Sejarah  dan  Perkembangan  Hukum  Agraria  di  Indonesia  Dalam
Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat. ijd-demos, 4(2).
https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287
Rabbani Deden Rafi (Universitas Padjadjaran). (2021). Supremasi Hukum. Jurnal Supremasi Hukum, 11(1).
Soeparmono, S., R, A. rahman, & Kurniati, K. (2022). PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM SEJAK MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA HINGGA ERA REFORMASI. Jurnal Al-Ahkam:
Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(2). https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076 Suprayogi, R. (2023). REFORMASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA. Indonesia Journal of Business Law, 2(1). https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962
Tahir, M. T., & Musyahid, A. (2021). Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam dan Front Pembela Islam Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19351