Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 161-165| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3063.161-165

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM ANGKUTAN UDARA
Priscila, Ni Luh Made Mahendrawati, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Saat ini, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan transportasi udara karena dapat menempuh jarak  yang  jauh  dalam  waktu  yang  relatif  lebih  singkat.  Namun,  tidak  jarang  pihak  maskapai  menimbulkan kerugian  bagi  konsumen  terutama  penyandang  disabilitas.  Padahal,  seharusnya  penyandang  disabilitas  justru mendapatkan  perlakuan  khusus.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  bagi penyandang disabilitas dalam hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan hak-hak konsumen penyandang  disabilitas  sebagai  penumpang  pesawat  udara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian normative  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Hasil  analisis  menunjukan bahwa pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas khusus saat berada di  bandar  udara  ataupun  pesawat  udara.  Namun,  pemerintah  harus  lebih  tegas  dalam  menerapkan  peraturan tersebut agar tidak terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, tidak hanya pihak pemerintah yang  harus  memberikan  perlindungan  hukum,  tetapi  masyarakat  juga  harus  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  penyandang  disabilitas.  Masyarakat  harus  merubah  pola  pikir  tentang  penyandang  disabilitas  yang dianggap tidak bisa melakukan apapun, dan harus membantu penyandang disabilitas agar mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Angkutan Udara

## Abstract
Nowadays, many people prefer to use air transportation because they can cover long distances in a relatively short  time.  However,  it  is  not  uncommon  for  airlines  to  cause  harm  to  consumers,  especially  people  with disabilities.  In fact, people with disabilities should receive special treatment. This study aims to determine the form  of  legal  protection  for  persons  with  disabilities  in  positive  law  in  Indonesia  and  to  determine  the regulation  of  the  rights  of  consumers  with  disabilities  as  aircraft  passengers.  This  study  uses  a  normative research  method  using  a  statutory  and  conceptual  approach.  The  results  of  the  analysis  show  that  the government has made laws and regulations as a form of legal protection for persons with disabilities. Persons with  disabilities  are  entitled  to  special  services  and  facilities  while  in  an  airport  or  airplane.  However,  the government  must  be  more  firm  in  implementing  these  regulations  so  that  there  is  no  discrimination  against persons with disabilities. In addition, it is not only the government that must provide legal protection, but the community must also provide legal protection for persons with disabilities. Society must change the mindset of persons with disabilities who are considered unable to do anything, and must help persons with disabilities to receive equal treatment before the law.
Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, Air Transportation

## I. PENDAHULUAN
Transportasi  adalah  kegiatan  mengangkut  manusia  atau  barang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain. Macam-macam  transportasi  adalah  transportasi  darat,  transportasi  laut  dan  transportasi  udara. Transportasi udara banyak dipilih oleh masyarakat karena mampu menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang lebih singkat (Martono & Sudiro, 2011). Jasa penerbangan saat ini tidak hanya antar kota besar  namun  juga  sudah  ke  kota-kota  kecil  di  Indonesia.  Sebelum  menggunakan  transportasi  udara, konsumen  seharusnya  sudah  mengetahui  hak  dan  kewajibannya.  Konsumen  biasanya  kerap  ada  di posisi yang lemah, karena tidak ada perlindungan yang sama posisinya dibandingkan dengan pelaku usaha.  Seringkali  maskapai  penerbangan  menimbulkan  kerugian  terhadap  konsumen,  seperti keterlambatan penerbangan.
Kerugian  seperti  ini  lebih  sering  terjadi  kepada  penyandang  disabilitas,  padahal  semestinya mendapatkan  perlakuan  khusus.  Setiap  orang  mempunyai  hak  mendapat  kemudahan  serta  perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28
ayat  1  UUD  1945) . Sehubungan  dengan  penyandang  disabilitas,  berikut  ini  beberapa  peneliti sebelumnya  telah  mengkajinya  dalam  upaya  menunjukan  kedudukan  dan  keberadaan  disabilitas, seperti Bianchi (2020); Combrinck (2017); Slayter & Jensen (2019); Then, Carney, Bigby, & Douglas (2018) . Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki kelainan fisik, intelektual, mental serta sensorik pada waktu lama, yang memiliki hambatan melakukan komunikasi terhadap lingkungan dan sulit turut serta dengan warga lain atas dasar persamaan hak (pasal 1 (1) UU No. 8 Tahun2016) . Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  penelitian  yang  baru  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  terhadap  penyandang  disabilitas  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dan mengetahui pengaturan hak-hak konsumen penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative;  yaitu  pengkajian berdasarkan  bahan-bahan  hukum  dari  literature  ( Muhamad,  2006 ).  Pendekatan  masalah  yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang- undangan ditelaah secara baik dan peraturan perundang-undangan tersebut juga berhubungan dengan masalah  yang  ada.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  merupakan  suatu  pendekatan  yang  di  dalam ilmu hukum ada dan berkembang pemikiran dan doktrin para sarjana ( Marzuki, 2006 ).
Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  yakni  :  KUHPerdata,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia.  Kemudian,  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dari pengkajian  kepustakaan (Library  Research) yaitu  dengan  membaca  buku-buku  hukum,  jurnal-jurnal hukum,  surat  kabar  dan  juga  dari  internet  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  di  teliti ( Soekanto & Mamudji, 2006 ).
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  teknik  dokumentasi  yang dilaksanakan sesuai cara  menginvetarisasi  dan  mengkategorisasi  bahan-bahan  hukum  baik  peraturan perundang-undangan,  literatur-literatur  maupun  bahan  hukum  lainnya  yang  berkaitan  terhadap perlindungan  hukum  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  angkutan  udara.  Selanjutnya,  dilakukan dengan  metode  pencatatan  yaitu  dengan  cara  mengutip,  meringkas,  dan  memberikan  ulasan-ulasan dengan  topik  bahasan. Setelah  data  terkumpul,  kemudian,  diolah  dan  dianalisis  dengan  metode pengolahan  bahan  hukum  secara  sistematis  yaitu,  dengan  menggunakan  argumentasi  hukum berdasarkan logika hukum deduktif dan induktif serta penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif analisis,  yaitu  suatu  cara  analisis  bahan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menyusun  secara  sistematis lalu diuraikan dalam bentuk artikel.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Hukum Positif di Indonesia
Penyandang  disabilitas  merupakan  seseorang  yang  memiliki  kelainan  fisik,  intelektual,  mental  serta sensorik  pada  waktu  lama,  yang  memiliki  batasan  melakukan  komunikasi  terhadap  lingkungan  dan sulit turut serta dengan warga lainnya atas dasar kesamaan hak (Pasal 1 (1) UU No. 8 Tahun 2016) . Penyandang disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu:
a. Penyandang disabilitas fisik
Disabilitas  fisik  merupakan  cacat  yang  menyebabkan  gangguan  pada  tubuh  seperti  gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
b. Penyandang disabilitas intelektual
Disabilitas  intelektual  adalah  cacat  perkembangan  di  saraf  otak.  Mereka  memiliki keterbatasan untuk berpikir.
c. Penyandang disabilitas mental Disabilitas mental merupakan cacat dalam berperilaku
d. Penyandang disabilitas sensorik
Penyandang  disabilitas  masih  menjadi  masalah  di  beberapa  negara.  Penyandang  disabilitas  tidak mendapat  tempat  yang  layak  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  Penyandang  disabilitas  banyak melakukan migrasi ke kota dari desa untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan ataupun layanan
rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Hal  ini  memprihatinkan  dan  membutuhkan  tindakan  dari  berbagai kalangan.  Artinya  perlu  ada  peningkatan  kesadaran  kritis  dan  aksi  masyarakat.  Komunitas penyandang disabilitas sering luput dari mata kelompok professional. Terjadinya hal tersebut karena faktor sosial, faktor budaya dan faktor hukum. Penyandang disabilitas hanya dianggap warga negara kelas 2 (dua) dan dianggap tidak bisa memberikan kontribusi penting.
Kejadian  tersebut  menunjukkan  perbedaan  pada  negara  maju  dan  berkembang.  Apresiasi  dan pengakuan  hak-hak  di  negara  maju  sudah  berjalan  dengan  baik.  Ini  karena  peraturan  hukum  sudah berjalan  dengan  efektif  untuk  melindungi  para  penyandang  disabilitas.  Jika  masalah  seperti  ini dibiarkan  akan  membuat  masalah  sosial  yang  besar  dan  dalam  waktu  yang  lama.  Peran  pemerintah serta  masyarakat  dapat  membuat  terselenggaranya  hak  asasi  manusia,  khususnya  terhadap penyandang disabilitas.
Menurut,  Hadjon  ( 2007 ),  perlindungan  Hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat, serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.  Unsur-unsur dalam definisi perlindungan hukum yaitu adanya wujud  atau  bentuk  perlindungan  atau  tujuan  perlindungan,  subjek  hukum  dan  objek  perlindungan hukum. Menurut Fulthoni ( 2009 ), jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat adalah:
a. Diskriminasi berdasarkan, suku, Tahun, etnis, ras, dan agama Tahun keyakinan;
b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin);
c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat;
d. Diskriminasi terhadap penderita HIV dan AIDS;
e. Diskriminasi karena kasta sosial.
Pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Namun,  ini  belum  efektif  mengingat  perlakuan diskriminasi  masih  kerap  terjadi  dan  diskriminasi  ini  berdampak  untuk  jangka  panjang  bagi penyandang  disabilitas.  Sesungguhnya  negara  mempunyai  3  (tiga)  kewajiban.  Yang  pertama  yaitu wajib menghormati, negara harus tidak melakukan apapun atau membatasi yang melanggar integritas seseorang.  Yang  kedua  yaitu  wajib  melindungi,  pemerintah  harus  melakukan  suatu  tindakan  untuk melindungi  warga  negara  dari  pelanggaran  hak  yang  terjadi.  Dan  yang  ketiga  yaitu  wajib  untuk memenuhi, negara harus menjamin hak-hak kelompok penyandang disabilitas.

## 2. Hak-hak Konsumen Penyandang Disabilitas dalam Angkutan Udara
Konsumen  merupakan  pengguna  barang  dan  jasa  yang  ada  di  masyarakat,  baik  demi  kepentingan sendiri, keluarga ataupun orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan (pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999) . Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika). Secara harafiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitupula, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia  memberi  arti  kata consumer sebagai  pemakai  atau  konsumen  ( Kristiyanti,  2019 ). Macam-macam konsumen yaitu:
a. Orang yang mendapat barang dan jasa yang dipakai demi suatu tujuan adalah konsumen.
b. Orang yang mendapat barang dan jasa untuk dipakai sesuai tujuan membuat barang dan jasa tersebut diperjualbelikan adalah konsumen antara.
c. Seseorang yang mendapat dan memakai barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga dan tidak diperdagangkan kembali adalah konsumen akhir.
Pelaku  usaha  ialah  orang  atau  badan  usaha  yang  berbentuk  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang berdiri  dan  berkedudukan  di  wilayah  hukum  Republik  Indonesia,  melalui  perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999).
Perlindungan  konsumen  merupakan  istilah  yang  digunakan  menggambarkan  perlindungan hukum bagi konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dari hal yang menimbulkan kerugian. Kewajiban  umum  konsumen  pada  setiap  maskapai  hampir  sama,  seperti  membayar  biaya pengangkutan,  mematikan  telepon  genggam  saat  di  dalam  pesawat,  dilarang  melakukan  hal  yang dapat  membahayakan  keselamatan  penerbangan,  dilarang  merusak  fasilitas  di  bandara  ataupun pesawat,  melakukan  konfirmasi  ulang  di  bandara,  penumpang  yang  berangkat  harus  yang  sesuai dengan  nama  dalam  tiket.  Sedangkan  kewajiban  konsumen  penyandang  disabilitas  sebagai penumpang  pesawat  adalah  penumpang  penyandang  disabilitas  yang  membutuhkan  bantuan  khusus
harus  memberitahu  kebutuhannya kepada  pihak  maskapai,  penumpang  penyandang  disabilitas  wajib didampingi  jika  memang  dibutuhkan  atau  bila  penumpang  penyandang  disabilitas  tidak  bisa melakukan evakuasi sendiri, dan penumpang penyandang disabilitas harus membawa bukti kesehatan dari  pihak  yang  berwenang  bila  melakukan  perjalanan  dengan  resiko  atau  bahaya  yang  tidak  biasa dihadapi oleh penumpang atau orang lain. Bila konsumen tidak melakukan kewajibannya, maka pihak maskapai  berhak  membatalkan  penerbangan  konsumen  tersebut.  Apabila  konsumen  melalaikan kewajibannya maka konsumen harus menanggung kerugian tersebut.
Hak  konsumen  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  aksesibilitas  untuk  menggunakan  fasilitas publik  dan  mendapat  akomodasi.  Serta  penyandang  disabilitas  juga  berhak  mendapat  buku  tentang keselamatan  dan  keamanan  penerbangan  yang  dapat  dimengerti  oleh  penyandang  disabilitas. Penyandang  disabilitas  juga  memiliki  hak  untuk  memperoleh  fasilitas  dan  perlakuan  khusus  dari pihak  maskapai.  Pelayanan  dan  fasilitas  khusus  berupa  pemberian  tambahan  tempat  duduk,  tersedia fasilitas untuk memudahkan naik dan turun pesawat, alat bantu bagi orang sakit, dan adanya petugas yang bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perlindungan  hukum  oleh  pemerintah  bagi  penyandang  disabilitas  dibuat  dalam  bentuk  peraturan undang-undang  seperti  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas. Namun perlindungan hukum itu belum efektif dan sifatnya masih represif. Walau sudah ada undang- undang tapi diskriminasi masih saja terjadi. Ini terjadi karena sedikit pengetahuan dan kesadaran oleh masyarakat  termasuk  pelaku  usaha.  Tanggung  jawab  ada  di  tangan  pemerintah  tapi  masyarakat  itu sendiri  juga  menyebabkan  diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas.  Pemerintah  lupa  jika pemerintah adalah pemegang utama dalam melindungi hak asasi manusia yang menjadi faktor dalam pelanggaran  hak  asasi  manusia  karena  lengah  dalam  pengawasan  dan  melindungi  penyandang disabilitas. Kemudian,  hak-hak  penyandang  disabilitas  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  dan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  angkutan udara ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapat perlakuan dan fasilitas khusus oleh pihak maskapai baik di bandara ataupun pesawat. Fasilitas itu bisa seperti akses jalan untuk naik ke dan turun dari pesawat serta buku petunjuk keselamatan penerbangan yang dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  kepada  pemerintah  supaya  lebih  mempertegas  peraturan  yang sudah  ada.  Selain  itu,  pemerintah  dapat  mengadakan  sosialisasi  kepada  pihak  maskapai  dan  juga masyarakat bahwa penyandang disabilitas harus diberikan perlakuan khusus. Serta pemerintah harus menetapkan  standar  pihak  maskapai  untuk  menyediakan  fasilitas  khusus  untuk  penyandang disabilitas. Kemudian,  diharapkan  bagi  pelaku  usaha,  semestinya  menjalankan  peraturan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan  baik  dan  juga  melatih  setiap  pegawai  supaya  dapat  menolong penyandang  disabilitas  dalam  kondisi  apapun.  Pelaku  usaha  juga  diharapkan  menyediakan  fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Bianchi, D. (2020). Advance Directives: Addressing the Obligations of Support as Part of the Right of a Person with  Disabilities  to  Equal  recognition  before  the  Law? International  Journal  of  Law  and  Psychiatry , 70 (19), 101561 .
Combrinck,  H.  (2017).  Promises  of  Protection?  Article  16  of  the  Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities  and  Gender-based  Violence  in  South  Africa. International  Journal  of  Law  and  Psychiatry , 00 (00), 1–10.
Fulthoni.  (2009). Memahami  Diskriminasi:  Buku  Saku  Untuk  Kebebasan  Beragama .  Jakarta:  Indonesia  Legal Resource Center.
Hadjon,  P.  M.  (2007). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia  Sebuah  Studi  tentang  prinsip-prinsipnya Penangannya  oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan Administrasi (Edisi Khus). Surabaya: Penerbit Peradaban. Kristiyanti, C. T. S. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen (8th ed.). Jakarta: Sinar Grafika . Martono, H. K., & Sudiro, A. (2011). Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009 . Jakarta:
PT Rajagrafindo Persada. Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum (Ed. II). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muhamad, A. (2006). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Bakti.
Slayter,  E.  M.,  &  Jensen,  J.  (2019).  Parents  with  Intellectual  Disabilities  in  the  Child  Protection  System.
Children and Youth Services Review , 98 (September), 297–304. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Then,  S.,  Carney,  T.,  Bigby, C.,  &  Douglas,  J.  (2018).  Supporting  Decision-making  of Adults  with  Cognitive Disabilities:  The  Role  of  Law  Reform  Agencies  -  Recommendations,  Rationales  and  Influence. International Journal of Law and Psychiatry , 61 (August), 64–75. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan