## FORMULASI KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## Ahmad Yunus dan Moh. Ali Hofi
Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy Situbondo Email: ahmadyunus37x@gmail.com , dan muhammadalihofi@gmail.com

## Abstrak
Fiat justitia ruat caelum ,  artinya hendaklah  keadilan  ditegakkan,  walaupun langit akan runtuh . Kalimat ini diucapkan oleh pemangku kekuasaan Romawi, Lucius  Calpurnius  Piso  Caesoninus  (43  SM).  Komisi  pemberantasan  Korupsi (KPK)  adalah  lembaga  yang  diharapkan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk mampu memberantas tindak pidana korupsi yang akibatnya sangat merugikan negara khususnya keuangan negara. Dalam Undang - undang KPK (Pasal 12 (1) huruf  a),  lembaga  ini  diberi  kewenangan  melakukan  penyadapan  dalam melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi. Dengan diberikannya wewenang penyadapan kepada KPK oleh undang - undang maka  memudahkan  KPK  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi,  hal  ini terbukti  dengan  banyaknya  kasus  korupsi  dinegeri  ini  yang  dituntaskan  oleh KPK.  Namun  akhir - akhir  ini  kewenangan  penyadapan  tersebut  dibatasi  oleh Undang - undang  KPK  yang  baru,  yaitu  Undang - undang  Nomor  19  Tahun  2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dimana  lembaga  KPK  dalam melakukan  penyadapan  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dari dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Hal ini memicu beberapa hal yang  menyebabkan  proses  penyadapan  menjadi  terhambat  atau  bahkan  tidak bisa dilakukan secara leluasa oleh KPK.
Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa, Penyadapan

## Abstract
Fiat justitia ruat caelum, meaning Let justice be upheld, even though the sky will collapse. This sentence was spoken by Roman authorities, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 BC). The Corruption Eradication Commission (KPK) is an institution that is expected by all Indonesian people to be able to eradicate corruption, which consequently is very  detrimental to the state, especially state finances. In the Corruption Eradication Commission Law (Article 12 (1) letter a), this institution is given the authority to conduct wiretapping in conducting investigations, investigations and prosecution of criminal acts of corruption. By giving the authority of wiretapping to the Corruption Eradication Commission by
law, it makes it easier for the Corruption Eradication Commission to  eradicate corruption, as evidenced by the large number of corruption cases in this country completed by the KPK. However, lately the authority of wiretapping is limited by the new KPK Law, namely Law Number 19 of 2019 concerning Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission in which the KPK institution in conducting wiretapping must first previously obtained permission from the supervisory board formed by the Parliament and the President. This has triggered several things that have caused the wiretapping process to be hampered or even cannot be done freely by the KPK.
Keywords: Corruption, Extraordinary Crimes, Wiretapping

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kemajuan  suatu  negara  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  dan keberhasilannya  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Pembangunan  sebagai suatu  proses  perubahan  yang  direncanakan  mencakup  semua  aspek  kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua  faktor,  yaitu  sumber  daya  manusia,  yakni  (orang - orang  yang  terlibat  sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut  yang  paling  dominan  adalah  faktor  manusianya.  Negara  yang  korupsi bukanlah  merupakan  sebuah  negara  yang  kaya  malahan  termasuk  negara  yang miskin.  Mengapa  demikian?  Salah  satu  penyebabnya  adalah  rendahnya  kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau  intelektualnya  tetapi  juga  menyangkut  kualitas  moral  dan  kepribadiannya. Rapuhnya  moral  dan  rendahnya  tingkat  kejujuran  dari  aparat  penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.
Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan  yaitu  dengan  adanya  tradisi  memberikan  upeti  oleh  beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.
Kemudian  setelah  perang  dunia  kedua,  muncul  era  baru,  gejolak  korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan.  Masalah  korupsi  ini  sangat  berbahaya  karena  dapat menghancurkan  jaringan  sosial,  yang  secara  tidak  langsung  memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk  mengkreditkan  suatu  bangsa.  Bukanlah  tidak  mungkin  penyaluran  akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.
Di  Indonesia  sendiri  praktik  korupsi  sudah  sedemikian  parah  dan  akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri  ini  sendiri,  korupsi  sudah  seperti  sebuah  penyakit  kanker  ganas  yang menjalar  ke  sel - sel  organ  publik,  menjangkit  ke  lembaga - lembaga  tinggi  Negara seperti  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif  hingga  ke  BUMN.  Apalagi  mengingat  di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana - mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Walaupun demikian, peraturan perundang - undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada.
Menyadari  kompleksnya  permasalahan  korupsi  di  tengah - tengah  krisis multidimensional  serta  ancaman  nyata  yang  pasti  terjadi,  yaitu  dampak  dari kejahatan  ini.  Maka  tindak p idana  korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan  nasional  yang  harus  dihadapi  secara  sungguh - sungguh  melalui langkah - langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam  masyarakat  khususnya  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum.
Dalam  perkembangan  zaman  yang  semakin  cepat,  kejahatanpun  turut berkembang  dimana  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  melancarkan aksinya menggunakan alat teknologi seperti handphone yang digunakan sebagai media  penghubung  dalam  berkomunikasi  dengan  pelaku  korupsi  lainnya. Globalisasi  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat informasi dunia  sehingga  mengharuskan  pembentukan  pengaturan  mengenai pengelolahan informasi  dan  transaksi  elektronik  di  tingkat  nasional,  sehingga membentuk  atau membangun  teknologi  informasi  dapat  di  lakukan  secara optimal,  merata,  dan  menyebar  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  guna mencerdaskan  kehidupan  bangsa.
Teknologi  ini  menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus  menjadi  sarana  yang  efektif  untuk  melakukan  pelanggaran  hukum Hukum siber atau cyber law , secara internasional digunakan untuk istilah  hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain yang  digunakan  adalah  hukum  teknologi  informasi  ( law of information technology ), hukum dunia maya ( virtual world law ).
Pemanfaatan  Teknologi  bukan  hanya  bermanfaat  bagi  masyarakat  saja, tetapi juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus - kasus    yang sedang  terjadi. Biasanya  aparat penegak  hukum  tersebut menggunakan  sistem  penyadapan, m isalnya  kasus  korupsi  yang  kita  sering dengar adalah penyadapan yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk mencari bukt i- bukti  bahwa  si  pelaku kejahatan  melakukan  kontak  dengan  orang - orang  yang berhubungan  dengan  kasus  tersebut.  Undang - Undang Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal - hal yang berhubungan dengan  hukum  Pidana. Oleh  karena  itu pe merintah  perlu  mendukung perkembangan teknologi  melalui  infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya, sehingga  pemanfaatan  teknologi  dilakukan  secara  aman  untuk  mencegah penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan  norma - norma  di  masyarakat Indonesia pada khususnya.
Penyadapan  menjadi  sarana  yang  efektif  untuk  mencari    bukti - bukti bahwa    seseorang  melakukan  suatu  kejahatan,  dan  mulai  di  lakukan  dalam menyelesaikan  suatu    kasus  tindak  pidana. Penyadapan  hanya  dapat  dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum,  yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK). Wewenang  melakukan  penyadapan  oleh  KPK  di atur  dalam  Pasal  12  Ayat  (1)  huruf  a  Undangundang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berisi:
Pasal 12 Ayat (1) :
(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
Penyidik  berhak  membuka  akses, mem eriksa  dan  membuat  salinan  data elektronik, jika data tersebut berhubungan atau diduga berkaitan dengan perkara pidana  yang  sedang  diselidiki  dan  harus  disesuaikan  dengan  KUHAP.  Penyidik membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam  file  computer,  jaringan  internet,  media  optik,  serta  bentuk  penyimpanan data elektronik  lainnya  jika  data  tersebut  di  duga  keras  mempunyai  hubungan dengan  perkara  pidana  yang  sedang  diperiksa. Maka,  oleh  karena  itu  Undang - undang  KPK  memberikan  payung  hukum  bagi  lembaga  KPK  untuk  melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Huruf a UU No 30 Tahun 2002.
Namun  akhir - akhir  ini  kewenangan  penyadapan  tersebut  dibatasi  oleh Undang - undang  KPK  yang  baru,  yaitu  Undang - Undang Nomor 19  Tahun  2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di mana  lembaga KPK  dalam melakukan  penyadapan  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dari  dewan pengawas  yang  dibentuk  oleh  DPR  dan  Presiden.  Hal  ini  memicu  beberapa  hal yang menyebabkan proses penyadapan menjadi terhambat atau bahkan tidak bisa dilakukan secara leluasa oleh KPK. Oleh karena hal tersebut penulis tertarik untuk membahas  mengenai formulasi  kebijakan  penyadapan  dalam  tindak  pidana korupsi oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

## B. Perumusan Masalah
1. Apa saja prosedur yang harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam  melakukan  proses  penyadapan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang - undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Uundang - undang  No  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi ?
2. Apakah  dengan  adanya  dewan  pengawas  yang  diatur  dalam  Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang No 30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mampu meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi ?

## C. Metode Penelitian
Metodologi  merupakan  cara  kerja  bagaimana  menemukan  atau memperoleh  atau  menjalankan  suatu  kegiatan,  untuk  memperoleh  hasil  yang konkrit.  Penulisan  suatu  tesis  tidak  akan  lepas  dari  suatu  metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan  metode  tersebut  berarti  penyelidikan  yang  berlangsung  menurut  suatu rencana  tertentu.  Menempuh  suatu  jalan  tertentu  untuk  mencapai  suatu  tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak - acakan melainkan setiap langkah yang diambil  harus  jelas  serta  ada  pembatasan - pembatasan  tertentu  untuk menghindari  jalan  yang  menyesatkan  dan  tidak  terkendalikan.  Metode merupakan  suatu  tipe  pemikiran  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  dan penilaian. 1
Penelitian  untuk  penulisan  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis normatif ( legal research ). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan  dengan cara mengkaji  berbagai  atauran  hukum  yang  bersifat  formil  seperti    undang - undang, peraturan - peraturan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  penulis  dalam  penulisan tesis ini  adalah pendekatan  perbandingan  ( comparative approach ) , pendekatan  perundang - undangan ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) .

## PEMBAHASAN
A. Prosedur Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan proses penyadapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Uundang-undang No 30 Tahun 2002

## Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 33.
Tindak pidana korupsi selalu me ndapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan  tindak  pidana  lain  di  berbagai  belahan  dunia.  Fenomena  ini  dapat dimaklumi  mengingat  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana korupsi. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi  merupakan  masalah  serius,  tindak  pidana  ini  dapat  membahayakan stabilitas  dan  keamanan  masyarakat,  membahayakan  pembangunan sosial ekonomi  dan  juga  politik,  serta dapat  merusak  nilai - nilai  demokrasi  dan moralitas,  karena  lambat  laun  perbuatan i ni  seakan  menjadi  sebuah  budaya. Korupsi merupakan  ancaman  terhadap  cita - cita  menuju  masyarakat  adil  dan makmur.
Tidak  hanya  pemangku  jabatan  dan  kepentingan  saja  yang  melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga me rupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan ekonomi  masyarakat. 2 Di  berbagai  belahan  dunia,  korupsi  selalu  mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya.
Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk  menghindari  praktik - praktik  korupsi  yang tidak  saja  melibatkan  pejabat bersangkutan,  tetapi  juga  oleh  keluarga  dan  kroninya,  yang  apabila  dibiarkan , rakyat  Indonesia  akan  berada  dalam  posisi  yang  sangat  dirugikan.  Menurut Nyoman  Serikat  Putra  Jaya  menyebutkan  bahwa  tindak pidana  korupsi  tidak hanya  dilakukan oleh  penyelenggara  negara,  antar  negara,  melainkan  juga penyelenggara  negara  dengan p ihak  lain  seperti  keluarga,  kroni  dan  para pengusaha,  sehingga m erusak  sendi - sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. 3
Perkembangan  korupsi  di  Indonesia  masih  tergolong  tinggi,  sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi  di  Indonesia  sudah  merupakan  virus  yang  menyebar  ke seluruh  tubuh pemerintah sejak tahun 1960 - an, langkah - langkah pemberantasannya pun masih
2 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta: Sinar Grafika , 2009), hl m. 1.
3 Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme di Indonesia , (Jakarta, : Badan Penerbit UNDIP , Semarang. 2005), hlm . 2.
tersendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan  kekuasaan  karena  dengan  kekuasaan  itu  penguasa  dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. 4
Oleh  karena  itu,  korupsi  tidak  lagi digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa ( extra  ordenary crime ). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara - cara luar biasa ( extra- ordenary ).
Kasus - kasus  tindak  pidana  korupsi  sulit  diungkapkan  karena  para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasa dilakukan oleh lebih dari  satu  orang  dalam  keadaan  terselubung  dan  terorganisasi.  Oleh  karena  itu kejahatan  ini  disebut  dengan white collar crime atau  kejahatan  kerah  putih.
Menurut  Sutherland  dan  Edelhertz,  yang  dikutip  dalam  buku  “Kejahatan Ekonomi” karangan Sudaryono, menyebutkan white collar crime sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang - orang dari golongan sosial ekonomi menengah dan atas yang berhubungan dengan jabatan mereka.
Sementara  Edelhertz me ndefinisikan white collar crime sebagai serangkaian  tindakan  illegal  yang  dilakukan  dengan  cara - cara  nonfisik  dan dengan  penyembunyian  atau  tipu  muslihat,  untuk  memperoleh  uang  atau  harta benda, untuk menghindarkan pembayaran, kerugian uang dan harta benda atau untuk memperoleh  keuntungan (manfaat) perorangan dan bisnis. 5
Mereka memperlihatkan dirinya selalu mengutamakan masyarakat, kalau ada tuntutan, mereka memberikan ganti rugi. Mereka menampilkan diri berhati sosial, sebagai ayah yang baik atau patuh. Akan tetapi di balik itu semua, mereka
4 Romli  Atmasasmita , Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional , (Bandung: Mandar Maju , 2004) . hlm . 1 5 Sudaryono, Kejahatan Ekonomi , (Surakarta:  Fakultas Hukum  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, 1998), hl m. 28.
melakukan perbuatan yang tidak bermoral, menyuap pejabat, menghindari pajak, serta melakukan praktik yang melanggar perdangangan. 6
Menyadari  kompleksnya permasalahan  korupsi  di  tengah - tengah  krisis multidimensional  serta  ancaman  nyata  yang  pasti  terjadi,  yaitu  dampak  dari kejahatan  ini.  Maka  tindak  pidana  korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai permasalahan  nasional  yang  harus  dihadapi  secara  sungguh - sungguh melalui langkah - langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum .
Pemberantasan  korupsi  secara  hukum  adalah  dengan  mengandalkan diperlakukannya  secara  konsisten  Undang - Undang  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  berbagai  ketentuan  terkait  yang  bersifat  repressif.
Undang - Undang  yang  dimaksud  adalah  Undang - Undang Nomor 31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korup si,  sebagaimana  diubah  menjadi Undang - Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor 30 Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi,  dan Undang - Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi.
Dalam  perkembangan  zaman  yang  semakin  cepat  dan  perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, masalah hukum pembuktian mengalami perubahan.  Hal  ini  bertujuan  agar  hukum  senantiasa  menyesuaikan  masanya. Dalam  hal  alat bukti  yaitu  bukti  elektronik,  tertuang  di  dalam  Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi
1. Informasi  Elektronik 7 dan/atau Dokumen Elektronik 8 dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
6 Ibid . hlm. 29.
7 Yang  disebut  Infomasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik, termasuk tidak    terbatas    pada    tulisan,    suara,    gambar,    peta,    rancangan,    foto,    electronic    data interchange(EDI), surat elektronik, (electronic mail), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau informasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya. Dikutip dari  UU N0 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., (Surabaya: Kr esindo Utama, 2012). hal .1.
8 Yang    dimaksud    Dokumen    Elektronik    adalah    setiap    informasi    elektronik    yang    dibuat, diteruskan,  diterima  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optika,  atau
2. Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari  alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 9
Penggunaan  bukti  elektronik  dalam  hal  ini  alat  bukti  hasil penyadapan, karena  perkembangan  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang sangat  sulit  diungkap, apalagi  dengan  kemajuan  teknologi  yang  canggih  banyak  para  pelaku  korupsi menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk melancarkan aksinya.
Di dalam perkembangan penegakan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana  korupsi, p enggunaan  hasil penyadapan  yang  ada di  Indonesia  sangat berperan penting dalam membongkar kasus korupsi, ada beberapa kasus korupsi yang terbongkar dengan alat bukti hasil penyadapan diantaranya:
1. Penyadapan yang dilakuakan terhadap Al - Amin Nur Nasution
2. Penyadapan yang dilakukan terhadap Abdul Hakim Ritoga
3. Penyadapan yang dilakukan terhadap Antasari Azhar
4. Penyadapan yang dilakukan terhadap Artalita Suryani
5. Penyadapan yang dilakukan terhadap Muhammad Iqbal 10
Kamus    Besar    Bahasa    Indonesia menjelaskanb  bahwa  penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap yang memiliki arti megambil air (getah) dari pohon  dengan  mengorek  kulit atau memangkas  mayang  atau  akar.  Sedangkan menyadap  memiliki  arti  mendengarkan  (merekam) i nformasi  (yang  bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya. 11
Sedangkan  menurut  Black’s  Law  Dictionary  sebagaimana  yang  dikutip Kristian dan Yopi Gunawan bahwa penyadapan merupakan suatu kegiatan untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik, di mana kegiatan tersebut
sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan  /atau  didengar  melalui  komputer  atau  sistem elektronik, termasuk  tidak tetapi terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar, peta, rancangan  foto, atau sejenisnya,huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau iformasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ibid hal. 1
9 Ibid . hl m. 5.
10 Kristian dan Yopi Gunawan , Tindak Pidana Korupsi , Refika Aditama, (Bandung: 2015 ). hlm. 24.
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal .975
mendapatkan ijin  atau  legalitas  dari  pengadilan  dandilakukan  sesuai  aturan - aturan hukum yang berlaku. 12
Sedangkan  dalam  pasal  1  ayat  7 Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor: 1 /PER/M.KOMINFO/02/2006  tentang  teknis  penyadapan terhadap  informasi,  memberi  definisi  mengenai  penyadapan  sebag i berikut: Penyadapan informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengatahuan orang yang melakuakn pembicaraan atau komuniksi tersebut.
Sedangkan  dalam  pasal  1  ayat  9  dijelaskan  pula  pengertian  penyadapan yang  sesuai dengan hukum: “Penyadapan informasi secara sah (lawful Interception) adalah kegiatan penyadapan  informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang  dikendalikan dan hasilnya dikirim ke pusat pemantauan (Monitoring Center) milik aparat penegak hukum .” 13
M engenai hasil penyadapan sebagai alat bukti dapat dilihat dari ketentuan pasal  26  A  Undang - Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  perubahan  atas Undang - Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi:

## Pasal 26 A
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi  juga dapat diperoleh dari:
a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa  tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau informasi  yang memiliki makna.
12 Kristian dan Yopi Gunawan , Tindak Pidana Korupsi , hlm. 185
13 Ibid . hl m . 379.
Prosedur penyadapan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang  diatur  dalam  Undang - undang  Nomor 19  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang -U ndang Nomor 30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

## Pasal 12 B
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat  (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
(2) Untuk  mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3)  Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu  kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
(4)  Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

## Pasal 12 C
(1) Penyelidik dan penyidik  melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungiawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat  belas) hari kerja terhitung sejak  penyadapan selesai dilaksanakan.

## Pasal 12D
(1) Hasil  Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengal Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani  Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil

## Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di  beberapa  bagian  dalam  UU  KPK  yang  baru,  beberapa  kewenangan Dewan  Pengawas  tersebar  dalam  beberapa  pasal  terpisah.  Pasal  12  B  ayat  (3) Revisi UU KPK 14 misalnya, memberikan kewenangan bagi Dewan Pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Selain memiliki  kewenangan  mengeluarkan  izin  penyadapan,  Dewan  Pengawas  dalam UU  KPK  yang  baru  ini  juga  berwenang  untuk  mengeluarkan  izin  penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Revisi UU KPK.
Model pengawasan  ini  berpotensi  besar  mengintervensi  kerja  dan independensi KPK,  khususnya  dalam  fungsi  penindakan.  Sebagaimana penyadapan  yang  belum  saatnya  diatur  dengan  persetujuan  hakim — karena masih ada oknum kehakiman yang menjadi bagian dari praktik mafia peradilan, maka  Dewan  Pengawas  kepada  KPK  pun  tidak  diperkukan  karena  rumusannya yang  cenderung  interventif,  dan  UU  KPK  ini  kental  dengan  semangat  untuk melemahkan KPK, dan bukan justru untuk makin menguatkan KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.
Dalam  UU  KPK  yang  lama  (UU  No  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi)  prosedur  penyadapan  tidak  ada  syarat penyadapan  harus  mendapatkan  izin dari  dewan  pengawas  karena  memang dalam UU KPK tersebut tidak diatur adanya dewan pengawas.
Berikut ini iai pasal tentang penyadapan pada UU KPK yang lama (UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi):
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan ;
14 Pasal  12A  ayat  (1)  huruf  b  Rancangan  Revisi  UU  KPK  berbunyi  demikian,  “Penyadapan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf  a  dilaksanakan:  …  atas  izin  tertulis  dari  Dewan Pengawas”
Prosedur  penyadapan di dalam  UU  KPK  yang  lama  yaitu  penyadapan dilakukan  atas  usulan  Direktorat  Penyelidikan  KPK  yang  telah  melakukan pengumpulan  bahan  keterangan  ( pulbaket ).  Direktorat  Penyelidikan  KPK mengusulkan  hal  tersebut  kepada  pimpinan  KPK.  Kemudian,  penyadapan  baru bisa dilakukan jika lima pimpinan KPK menyetujuinya dan menandatangani surat perintah  penyadapan  (sprindap). Hal  ini  disampaikan  oleh  Ketua  KPK  Agus Rahardjo  digedung  DPR. 15 Dia  menjelaskan,  Bidang  Penyelidikan,  Informasi  dan Data  serta  Pengawasan  Internal  saling  terkait  dalam  melakukan  penyadapan. Deputi  Bidang  Informasi  dan  Data  KPK  Hary  Budiarto  menjelaskan,  Deputi Penindakan  sebagai user .  Deputi  Penindakan  mengirimkan  nomor  target  yang disadap dan menerima hasil sadapan.
Sedangkan Deputi Informasi dan Data melakukan penyadapan, dan Deputi Pengawasan  Internal  dan  Pengaduan  Masyarakat  melakukan  audit  dari  seluruh rangkaian  kegiatan  penyadapan.  Agus  membantah  penyadapan  KPK  tanpa pengawasan.  Dia  menjelaskan  penyadapan  tidak  bisa  dilakukan  sebelum  ada sprinlidik yang  ditandatangani  lima  komisioner  KPK.  Dia  menambahkan,  nomor yang disadap juga tentu tidak sembarangan, yakni ada kaitannya dengan proses penegakan  hukum  yang  akan  dilakukan.  Kemudian,  mesin  pun  memiliki keterbatasan. Maka itu, nomor hanya bisa berada di dalam mesin selama 30 hari. Di luar itu, akan di - cancel otomatis oleh mesin.

## B. Pengawasan sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Konsep Dewan Pengawas di KPK muncul pada Rancangan Revisi UU KPK naskah 2 Februari 2015, tepatnya pada Pasal 37A ayat (1). 16 Secara lebih detail, elaborasi  dari  tugas  dan  kewenangan  Dewan  Pengawas  di  KPK  terdapat  pada Pasal  37A – Pasal  37F,  sebagai  bagian  dari  pasal  tambahan  dalam  Rancangan Revisi  UU  KPK.  Pasal  37B  ayat  (1)  huruf  a,  b,  c,  dan  d  misalnya,  mengelaborasi tugas Dewan Pengawas. Tugas - tugas Dewan Pengawas tersebut yaitu, mengawasi
15 Surat  Kabar Elektronik:  https://nasional.sindonews.com/read/1239035/13/ketua - kpk - beberkan - prosedur - penyadapan -1505228565 16 Pasal 37A ayat (1) Rancangan Revisi UU KPK naskah 2 Februari 2015 berbunyi demikian, “Dalam rangka  mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dibentuk Dewan Pengawas.”
pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa adanya  dugaan  pelanggaran  kode etik  oleh  Pimpinan  KPK,  melakukan  evaluasi  tahunan  secara  berkala  terhadap Pimpinan  KPK,  dan  menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  masyarakat  terkait adanya dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK. Pada dasarnya, mekanisme kontrol  dan  pengawasan  memang  perlu  apalagi  dalam tata kelola kementerian/ lembaga  negara. N amun  pertanyaan  yang  perlu  diajukan  dalam  konteks  KPK, apakah  mekanisme  pengawasan  dan  kontrol  tersebut  perlu  dimanifestasikan dalam pembentukan organ baru seperti Dewan Pengawas.
Teori tentang pengawasan dan kontrol antarsatu cabang kekuasan dengan cabang kekuasaan lainnya, sudah lama dan banyak berkembang. Beberapa teori yang terkenal antara lain separation of powers dan distribution of powers , di mana salah  satu  teori  terkenal  adalah  teori Trias Politica yang  diperkenalkan  oleh Montesquieu.  Adapun  beberapa  bentuk  pengawasan  dalam  konstitusionalisme adalah  bentuk  pemisahan  kekuasaan  ( separated ),  penyebaran  kekuasaan
( distributed ), dan pembagian kekuasaan ( divided ). 17
Pertanyaan kritis yang perlu diajukan dalam hal pengawasan dan kontrol terhadap kinerja lembaga negara adalah, bagaimana sistem pengawasan tersebut dibangun,  siapa  yang  mengawasi,  bagaimana  cara  pengawasannya,  dan  kapan pengawasan dilakukan . Pertanyaan - pertanyaan ini menegaskan bahwa perlu ada kejelasan  tujuan  pengawasan  dalam  sebuah  tata  kelola  organisasi,  karena  jika tidak ada kejelasan, pengawasan justru akan menimbulkan masalah.
Kekuasaan minus pengawasan misalnya, akan cenderung koruptif, namun pengawasan  yang  berlebihan  juga  akan  menimbulkan  intervensi  terhadap kekuasaan. Sejatinya, relasi fungsi pengawasan dengan kekuasaan harus bersifat kooperatif, sehingga relasi yang terbangun bukanlah relasi yang saling menegasi, melainkan  saling  kontrol,  saling  imbang  ( checks and balances ).  Keberimbangan
17 Denny  Indrayana,  “ Pengawasan Yes, Dewan Pengawas Not Yet ”, Tulisan  untuk  Publik  Review  UU KPK, Jakarta, 2016
posisi  ini  lah  yang  ingin  dicapai,  meskipun  ada  kemungkinan  bahwa  hubungan yang terbentuk bukan hubungan yang kooperatif, melainkan saling mengunci. 18
Untuk mencapai relasi yang kooperatif antara pengawas dengan pemegang kekuasaan,  perlu  ada  elaborasi  yang  jelas  tentang  siapa  yang  mengawasi, bagaimana  pengawasan  dilakukan,  dan  kapan  pengawasan  dilakukan.  Untuk menjawab hal tersebut, ada 3 (tiga) model lembaga pengawas yang dapat menjadi rujukan dan dapat dipilih yaitu, pengawasan internal, pengawasan semi internal, dan pengawasan eksternal.

## Model Pengawasan Internal
Pengawasan internal model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan  sebagai  salah  satu  divisi  kerja  dalam  sebuah  lembaga  yang  akan diawasi. Biasanya model pengawasan pertama ini bukan merupakan merupakan lembaga  khusus  yang  bersifat  permanen  dan  dibentuk  manakala  ada permasalahan  tertentu  seperti  pelanggaran  etika  yang  harus  diselesaikan, contohnya Komite Etik KPK.

## Model Pengawasan Semi Internal
Model  pengawasan  semi  internal  ini  juga  dapat  disebut  sebagai  model pengawasan  semi  ekskternal,  di  mana  pengawasan  dilakukan  oleh  lemaga  baru yang  masih  dalam  cabang  kekuasaan  yang  sama.  Salah  satu  contoh  model pengawasan  ini  adalah  pengawasan  antara  DPD  dengan  DPR  atau  sebaliknya, sayangnya  dalam  relasi  DPD  dengan  DPR,  kekuatan  DPR  lebih  besar  dari  DPD. Contoh lainnya dari bentuk pengawasan ini adalah Bawaslu dengan KPU.

## Model Pengawasan Eksternal
Model  pengawasan  yang  terakhir  ini  dilakukan  oleh  lembaga  yang  betul - betul terpisah dan berada di luar cabang kekuasaan lembaga yang diawasi. Model pengawasan ini erat kaitannya dengan konsep checks and balances, di mana antar cabang kekuasaan melakukan kontrol terhadap satu sama lain. Beberapa contoh model  pengawasan  ini  antara  lain  adalah  kontrol  lembaga  yudikatif  terhadap
peraturan  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  DPR  atau  Pemerintah.  MA  dan  MK misalnya,  dapat  membatalkan  norma  Peraturan  Perundang - Undangan  maupun peraturan  hukum  lain  di  bawahnya,  yang  bertentangan  baik  dengan  Konstitusi maupun dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat terlihat bahwa fungsi pengawasan dan  kontrol  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat  ditawar  keberadaannya,  termasuk terhadap KPK. Namun, perlu ada model pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja  KPK  tanpa  mengganggu  apalagi  mengintervensi  keseluruhan  kewenangan dan tugas KPK.
Dalam  beberapa  bagian  di  dalam  Revisi  UU  KPK,  beberapa  kewenangan Dewan  Pengawas  tersebar  dalam  beberapa  pasal  terpisah.  Pasal  12  A  ayat  (1) huruf  b  Revisi  UU  KPK 19 misalnya,  memberikan  kewenangan  bagi  Dewan Pengawas  untuk  mengeluarkan  izin  tertulis  kepada  penyidik  untuk  melakukan penyadapan. Selain memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, Dewan Pengawas  dalam  Revisi  UU  KPK  ini  juga  berwenang  untuk  mengeluarkan  izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Revisi UU KPK.
Model  pengawasan  ini  berpotensi  besar  mengintervensi  kerja  dan kewenangan KPK, khususnya dalam fungsi penindakan. Sebagaimana penyadapan yang belum saatnya diatur dengan persetujuan hakim — karena masih ada oknum kehakiman  yang  menjadi  bagian  dari  praktik  mafia  peradilan,  maka  Dewan Pengawas kepada KPK pun tidak diperkukan karena rumusannya yang cenderung interventif,  dan  RUU  KPK  ini  kental  dengan  semangat  untuk  melemahkan  KPK, dan  bukan  justru  untuk  makin  menguatkan  KPK  dalam  agenda  pemberantasan korupsi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di atas  di  atas,  dapat  terlihat  bahwa  fungsi pengawasan  dan  kontrol  dalam  penyadapan  Tindak  pidana  korupsi  adalah  sesuatu
19 Pasal  12A  ayat  (1)  huruf  b  Rancangan  Revisi  UU  KPK  berbunyi  demikian,  “ Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan: … atas izin tertulis dari Dewan Pengawas ”
yang tidak dapat ditawar keberadaannya, termasuk terhadap KPK. Namun, perlu ada model  pengawasan  yang  tepat  untuk  mengawasi  kerja  KPK  tanpa  mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan kewenangan dan tugas KPK.
Dalam  beberapa  bagian  di  dalam  Revisi  UU  KPK,  beberapa  kewenangan Dewan  Pengawas  tersebar  dalam  beberapa  pasal  terpisah, misalnya,  memberikan kewenangan  bagi  Dewan  Pengawas  untuk  mengeluarkan  izin  tertulis  kepada penyidik  untuk  melakukan  penyadapan. Model  pengawasan  ini  berpotensi  besar mengintervensi  kerja  dan  kewenangan  KPK,  khususnya  dalam  fungsi  penindakan. Tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra oedinary crime )  dan sangat  memberikan  pengaruh  negatif  teradap  perkembangan  bangsa  dan  negara Indonesia.  Pemerintah  harus  serius  dalam  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan  TIPIKOR.  Salah  satu  bentuk  keseriusan  pemerintah  yaitu  dengan membuat  aturan  hukum  yang  sejalan  dengan  semangat  memerangi  TIPIKOR  itu sendiri. Adanya dewan pengawas dalam Revisi UU KPK membuat kinerja KPK dalam melaksanakan  tugasnya  menjadi  terhambat  atau  kurang  maksimal  dan  pemerintah harus mengkaji ulang tentang adanya dewan pengawas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Setiawan dan Syarif Nurhidayat, Keberadaan Penyelidik dan Penyidik Independen di Komisi Pemberantasan Korupsi , Tulisan untuk Public Review Revisi UU KPK, Jakarta, Mei 2016
Choky  R. Ramadhan , Gugatan Konstitusional Pra Penuntutan Perkara Pidum , Pemaparan pada Seminar Nasional Universitas Brawijaya, 10 Desember 2015
Denny Indrayana, “ Pengawasan Yes, Dewan Pengawas Not Yet ”, Tulisan untuk Publik Review UU KPK, Jakarta, 2016 .
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Sinar Grafika , 2009 .
Indriyanto Seno Adji, KUHAP Ke Depan dan Penyadapan , Tulisan untuk Public Review Revisi UU KPK, Jakarta, April 2016 .
Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, Jakarta:
Balai Pustaka, 2005 .
Kristian dan Yopi Gunawan , Tindak Pidana Korupsi , Refika Aditama, Bandung: 2015
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya. Tindak Pidana Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme di Indonesia . Semarang: Badan Penerbit UNDIP , 2005.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group , 2016.
Romli Atmasasmita. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju , 2004.
Sudaryono, Kejahatan Ekonomi , Surakarta: Fakultas    Hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta , 1998 .
Undang -U ndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
Undang -U ndang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang - U ndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
https://nasional.sindonews.com/read/1239035/13/ketua - kpk - beberkan - prosedur - penyadapan -1505228565