## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POLA PADAT KARYA TUNAI DESA DARI DANA DESA DI DESA CIPAKAT KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
Dandan Haryono 1 , Evi Silviana 2
Universitas Tadulako, Indonesia 1
STISIP Tasikmalaya, Indonesia 2 E-mail: dandanharyono@gmail.com

## ABSTRAK
Desa  Cipakat,  Kecamatan  Singaparna,  Kabupaten  Tasikmalaya,  telah teridentifikasi  memiliki  dua  masalah  utama,  yaitu  ketidaktepatan  sasaran  dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program ini. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengkaji  efektivitas  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Pola Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD)  yang  didanai  melalui  Dana  Desa  di  Desa Cipakat,  Kecamatan  Singaparna,  Kabupaten  Tasikmalaya.Metode  yang digunakan  adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi.Hasil  penelitian  dan  analisis  menunjukkan  bahwa  dimensi  Seleksi Lokasi  belum  dilaksanakan  dengan  baik,  dimensi  Sosialisasi  juga  belum  di laksanakan  dengan  baik,  dimensi  proses  pemberdayaan  sudah  di  laksanakan dengan  baik,  dan  dimensi  pemandirian  Masyarakat  sudah  dilaksanakan  dengan baik.Kesimpulannya  adalah    tahapan  pemberdayaan  menunjukkan  bahwa  hanya dua  dari  empat  tahap  pemberdayaan  yang  telah  dilakukan  dengan  baik,  yaitu proses  pemberdayaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mandiri.  Sementara itu,  dua  tahap  pemberdayaan  lainnya,  yakni  tahap  pemilihan  lokasi  dan sosialisasi,  masih  belum  terlaksana  dengan  baik.  Maka  masih  dikatakan  belum efektif.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Padat Karya Tunai.

## ABSTRACT
Cipakat  Village,  Singaparna  Subdistrict,  Tasikmalaya  District,  two  main  issues have  been  identified:  target  inaccuracy  and  insufficient  community  awareness regarding this program. The aim of this research is to assess the effectiveness of Community  Empowerment  through  the  Cash  for  Work  Program  (PKTD)  funded by  the  Village  Fund  in  Cipakat  Village,  Singaparna  Subdistrict,  Tasikmalaya District.  The  research  methodology  employed  is  descriptive  research  with  a qualitative  approach.  Data  collection  methods  include  interviews,  observations, and  document  analysis.  The  research  findings  and  analysis  indicate  that  the Location  Selection  dimension  has  not  been  implemented  effectively,  and  the dimension  of  Socialization  has  also  been  poorly  executed.  However,  the

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
Empowerment  Process  dimension  has  been  executed  effectively,  as  well  as  the dimension  of  Community  Empowerment  towards  self-sufficiency.  In  conclusion, the  stages  of  empowerment  show  that  only  two  out  of  the  four  empowerment stages  have  been  executed  effectively,  namely  the  empowerment  process  and community  self-sufficiency.  Meanwhile,  the  other  two  empowerment  stages, namely  location  selection  and  socialization,  have  not  been  executed  effectively. Therefore, it can be deemed as ineffective.
Keywords : Empowerment, Community, Cash For Work.

## PENDAHULUAN
Dana  Desa  didirikan  dengan menggunakan prinsip bangunan partisipatif, yaitu mengutamakan penduduk Desa sebagai subjek pembangunan,  Oleh  karena  itu  , rencana  penggunaan  Dana  Desa  harus dibahas dan disusun dalam Musyawarah Desa serta Fokus penggunaan  Dana  Desa  adalah  untuk mencapai tujuan tersebut seperti halnya tujuan  yang  tertuang  dalam  proyek pembangunan Desa, antara lain meningkatkan  taraf  hidup  manusia, membina  kohesi  masyarakat,  dan menjaga  lingkungan.    Banyaknya penolakan  terhadap  penggunaan  yang berasal Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dapat menghambat  pencapaian  tujuan  Desa Karena Hal ini Pada tahun 2019, fokus Dana  Desa  adalah  pada  peningkatan produktivitas perekonomian, peningkatan  kualitas  layanan  dasar seperti pencegahan stunting dan perawatan  anak,  serta  pelaksanaan program  baru  seperti  kampanye  ikan tuna untuk menciptakan lapangan kerja bagi  masyarakat  yang  masih  ada  di garis kemiskinan.
Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna,  Kabupaten  Tasikmalaya, adalah  salah  satu  contoh  Desa  yang menerima Dana Desa untuk pembangunan.  Pelaksanaan  proyek- proyek ini diatur oleh Peraturan Bupati
Tasikmalaya  Nomor  64  Tahun  2020. Peraturan ini menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus mengutamakan  penanganan  dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat  melalui  Pola  Padat  Karya Tunai Desa (PKTD). PKTD merupakan inisiatif  pemberdayaan  masyarakat  di desa yang difokuskan pada produktivitas,  dengan  mengandalkan sumber daya tenaga kerja dan teknologi yang tersedia di tingkat lokal. Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan  pengamatan  penulis di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya masih ditemukan permasalahan antara lain : 1. Kurang tepatnya sasaran pemberdayaan  masyarakat  melalui Pola  Padat  Karya  Tunai  Desa (PKTD).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat  tentang  kegiatan  yang dilaksanakan  melalui  Pola  Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Teori  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pemberdayaan. “Pemberdayaan  merupakan  sebagai
proses penyuluhan  pembangunan” (Mardikanto  dan  Soebianto,  2017  : 100). Untuk menganalisis Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Pola  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD) Dari  Dana  Desa  di  Desa  Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya  dilaksanakan  berdasarkan tahap-tahap  pemberdayaan,  yaitu  tahap seleksi lokasi, sosialisasi, proses pemberdayaan dan Pemandirian masyarakat  (Mardikanto  &  Soebianto, 2017:125) Penelitian sebelumnya, yang telah  dijalankan  oleh  Tiara  Rama  Dian pada tahun 2019 dengan judul "Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Program  Padat  Karya  Tunai  (Studi Kasus  Desa  Plandaan  Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung),"  menjadi  landasan  dan referensi  bagi  penelitian  ini.  Penelitian sebelumnya  sangat  penting  sebagai bahan  perbandingan  dengan  penelitian yang  sedang  dilakukan  oleh  penulis. Dalam  penelitian  tersebut,  Tiara  Rama
Dian menggunakan teori Tahap Pemberdayaan (Adi, 2013: 179) sebagai dasar teoritisnya dan mengadopsi metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Tiara Rama Dian menunjukkan bahwa program Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat  Karya  Tunai  di  Desa  Plandaan telah dijalankan dengan memperhatikan tahap-tahap pemberdayaan. Namun, dalam penelitian tersebut, masih ada beberapa tahap pemberdayaan yang belum berjalan dengan optimal. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang  dilakukan  dengan  judul  yang sama, yang berfokus pada pemberdayaan  masyarakat.  Walaupun topiknya  serupa,  perbedaan  utamanya mencakup teori yang digunakan, tempat  penelitian,  dan  periode  waktu penelitian yang berbeda. Dalam penelitian  yang  sedang  dilakukan, penulis  mengadopsi  metode  deskriptif dengan pendekatan kualitatif.. Berdasarkan latar belakang tersebut,  penulis  memiliki  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pola Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD)  dari Dana Desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

## KAJIAN PUSTAKA
Secara konseptual, pemberdayaan,  seperti  yang  dijelaskan oleh  Ariyanto  (2005:2),  mengacu  pada konsep  pemberian  atau  peningkatan kekuasaan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kelemahan. Pemberdayaan ( empowerment ) berasal dari kata
" power " yang merujuk pada kekuasaan atau  kemampuan  untuk  mengontrol

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
situasi  dan  kehidupan  mereka  sendiri. Dalam  konteks  ini,  pemberdayaan berarti  memberikan atau meningkatkan kemampuan  dan  Menurut  Jim  Ife (dalam Zubaedi, 2007:98), pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai memberikan  kepada  individu  atau kelompok  sumber  daya,  peluang, pengetahuan,  dan  keterampilan  yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengendalikan  masa  depan  mereka sendiri  serta  berperan  serta  dalam kehidupan dan perkembangan komunitas mereka. Ini berarti pemberdayaan  bertujuan  memberikan alat dan kapasitas kepada individu atau kelompok untuk mengambil peran aktif dalam pembentukan masa depan mereka  dan  memberikan  dampak positif pada kehidupan komunitas.
Sementara  menurut  Kartasasmita
(dalam  Ramadhani,  dkk,  2015:202), pemberdayaan  adalah  usaha  untuk membangun potensi,
dengan merangsang,  memberikan  motivasi, dan menggugah kesadaran akan potensi yang  dimiliki,  serta  berupaya  untuk mengembangkannya.  Ini  menekankan pentingnya mengidentifikasi, memotivasi, dan mengembangkan
kemampuan  dan  potensi  yang  ada dalam  individu  atau  kelompok  agar mereka  dapat  mencapai  kemandirian yang lebih besar.
Jadi, secara keseluruhan, pemberdayaan  adalah  upaya  untuk memberikan  sumber  daya,  dukungan,
dan  motivasi  kepada  individu  atau kelompok agar mereka dapat
mengambil  kendali  atas  hidup  mereka, berpartisipasi  dalam  masyarakat,  dan mengembangkan potensi mereka dengan lebih baik. Selanjutnya Menurut  Soetomo  (2015:16),  dalam proses pemberdayaan masyarakat,
terdapat tiga unsur utama yang terlibat, yaitu:
1. Pemberian Kewenangan Masyarakat,  terutama  yang  berada pada  tingkat  yang  lebih  rendah, diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi,
terlibat  dalam  pelaksanaan  proyek, melakukan  evaluasi,  dan  menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.
2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Proses ini berfokus pada
peningkatan  kapasitas  masyarakat, sehingga  mereka  memiliki  tingkat kemandirian  yang  lebih  tinggi  dan tidak  tergantung  sepenuhnya  pada pihak  lain.  Hal  ini  dapat  mencakup pelatihan, pendidikan, dan pemberian  alat-alat  yang  diperlukan untuk  memungkinkan  masyarakat mengembangkan  potensi  mereka sendiri.
3. Pembentukan Institusi Lokal Institusi  lokal  digunakan  sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan  aspirasi  mereka  dan mengambil  keputusan.  Institusi  ini memungkinkan  berbagai  aspirasi dari masyarakat masuk dan diintegrasikan dalam proses
pengambilan  keputusan.  Selain  itu,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
institusi  ini  juga  dapat  menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak berkepentingan seperti pemerintah  atau  organisasi  non- pemerintah. Jadi, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat, mengembangkan kapasitas mereka,  dan  membentuk  institusi  lokal yang mendukung partisipasi dan pengambilan keputusan yang demokratis. Dengan  demikian  Pemberdayaan adalah  sebuah  proses  yang  bertujuan untuk  memperkuat  eksistensi  dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sumodiningrat (2007:32)  pemberdayaan    memiliki berbagai    tujuan,  antara  lain  sebagai berikut: 1. Untuk memberikan individu keberdayaan, ini berarti memberikan kemampuan  kepada  individu  untuk merawat kesehatan fisik dan mentalnya, mendapatkan pendidikan yang memadai, membangun kekuatan  fisik  dan  mental,  serta memiliki  nilai-nilai  intrinsik  yang menjadi sumber keberdayaan.
2. Agar  individu  dapat  tetap  eksis dalam konteks yang dinamis, berkembang, dan meningkatkan martabat manusia.
3. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian manusia. Selanjutnya Pemberdayaan dianggap  sebagai  suatu  proses  dalam penyuluhan pembangunan, seperti yang
dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebianto (2017: 100). Untuk menganalisis    penelitian  ini  mengacu pada  tahap-tahap  pemberdayaan  yang telah didefinisikan sebelumnya. Tahap- tahap tersebut meliputi :
a. seleksi lokasi
b. sosialisasi
c. proses pemberdayaan
d. pemberdayaan mandiri,
Sebagaimana  disebutkan  dalam penelitian  sebelumnya  (Mardikanto  & Soebianto,  2017:125).  Dalam  konteks "Pemberdayaan  Masyarakat  melalui Pola Padat Karya Tunai Desa dari Dana Desa  di  Desa  Cipakat,  Kecamatan Singaparna,  Kabupaten  Tasikmalaya", mari  kita  hubungkan  konsep-konsep yang telah Anda sebutkan:

## Seleksi Lokasi
Pada  tahap  awal  pelaksanaan program  Pemberdayaan  Masyarakat melalui  Pola  Padat  Karya  Tunai  Desa, seleksi  lokasi  sangat  penting.  Lokasi yang  dipilih  harus  memenuhi  kriteria yang  sesuai  untuk  program  ini,  seperti tingkat  pengangguran  yang  tinggi  atau potensi pembangunan infrastruktur lokal  yang  dibutuhkan.  Lokasi  yang tepat  akan  memastikan  bahwa  dana desa  digunakan  secara  efektif  untuk mencapai tujuan pemberdayaan.
Sosialisasi Sosialisasi adalah langkah penting dalam memperkenalkan
program  kepada  masyarakat  di  Desa Cipakat.  Ini  melibatkan  penyampaian informasi  tentang  tujuan,  manfaat,  dan cara  program  ini  akan  berjalan. Sosialisasi yang efektif akan membantu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program ini, sehingga masyarakat akan lebih  terlibat  dan  berpartisipasi  dalam Pola Padat Karya Tunai Desa. Proses Pemberdayaan Proses pemberdayaan dalam konteks ini mencakup berbagai tahapan di  mana  masyarakat  di  Desa  Cipakat secara bertahap terlibat  dalam program Pola  Padat  Karya  Tunai  Desa.  Ini  bisa termasuk pelatihan, pembentukan kelompok  kerja,  perencanaan  proyek, dan pelaksanaan pekerjaan padat karya. Selama  proses  ini,  masyarakat  belajar keterampilan  baru,  memahami  konsep kerja  sama,  dan  mulai  mengambil kontrol  atas  proyek  yang  mereka lakukan.
Pemberdayaan Mandiri
Tujuan  akhir  dari  program  ini
adalah mencapai pemberdayaan mandiri  masyarakat  di  Desa  Cipakat. Ini  berarti  bahwa  masyarakat  telah mengembangkan keterampilan,
pengetahuan,  dan  sumber  daya  yang cukup  untuk  mengelola  proyek-proyek padat  karya  secara  independen  tanpa bantuan  eksternal  yang  berkelanjutan.
Pemberdayaan mandiri adalah indikator keberhasilan dalam membangun  kapasitas  masyarakat  dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, keseluruhan program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola  Padat  Karya  Tunai  Desa  di  Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya akan
melibatkan  langkah-langkah  seleksi
lokasi  yang  cermat,  sosialisasi  yang efektif  untuk  mendapatkan  dukungan masyarakat, proses pemberdayaan yang berkelanjutan,  dan  akhirnya  mencapai tingkat pemberdayaan mandiri di mana masyarakat  dapat  mengambil  alih proyek-proyek  padat  karya  tersebut tanpa ketergantungan eksternal.

## METODE
Dalam studi ini, metode penelitian  yang  diterapkan  adalah metode deskriptif. Tujuan dari penelitian  deskriptif  adalah  untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih dalam tentang unit sosial tertentu, yang bisa berupa individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat secara keseluruhan (Moleong, 2011: 6).
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  studi  ini  adalah  studi  kasus. Studi  kasus  adalah  pendekatan  yang memberikan  fokus  dan  perhatian  yang mendalam  pada  suatu  kasus  tertentu, dengan  analisis  yang  teliti  dan  rinci terhadap objek tersebut.
Dalam hal pendekatan penelitian, penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan kualitatif.  Metode  kualitatif  digunakan untuk menghasilkan data dalam bentuk deskripsi verbal atau lisan dari individu atau  perilaku  yang  dapat  diamati (Moleong, 2011: 4).
Teknik analisis data yang digunakan  adalah  analisis  kualitatif model  interaktif,  yang  terdiri  dari empat tahap utama: pengumpulan data, kondensasi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi (Miles dan Huberman, 2000: 120).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
Pengumpulan data dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi kepustakaan, yang melibatkan pengkajian literatur dan sumber-
sumber terkait dengan masalah penelitian.  Selain  itu,  studi  lapangan juga  dilakukan  dengan  menggunakan instrumen  penelitian  seperti  observasi, wawancara,  studi  dokumentasi,  dan  uji keabsahan data.
Penentuan informan dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  teknik purposive  sampling,  di  mana  sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu  yang  dianggap  relevan  dengan populasi yang telah diketahui sebelumnya  (Ruslan,  2004: 156). Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari lima orang. Pelaksanaan
penelitian berlangsung  selama  periode  enam bulan.  Lokasi  penelitian  berfokus  di Desa  Cipakat,  Kecamatan  Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dana  Desa  yang  dialokasikan
untuk Desa Cipakat, Kecamatan Singarpana,  Kabupaten  Tasikmalaya difokuskan  pada  dua  aspek  utama, yaitu  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan  kesejahteraan  penduduk desa,  memperbaiki  kualitas  hidup mereka, dan mengatasi masalah kemiskinan.  Rencana  ini  dicerminkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipakat. Agar Program Padat Karya Tunai
dapat berjalan dengan efektif,
pembangunan  di  desa  diarahkan  untuk beberapa bidang, termasuk infrastruktur  pedesaan  dan  kegiatan yang mendukung keberhasilan program, meskipun tidak secara langsung  terkait  dengan  pembangunan fisik bangunan.

## Tabel 1. Program Padat Karya
Tunai Desa Cipakat selama tahun 2020 No Nama Kegiatan Thn Lokasi Ket 1  Pembangunan Sumur 2020  Kp. Gandok. Selesai 2  Pembangunan Pagar Pengaman 2020  Kp. Salebu Selesai 3  Pembangunan Jalan Rabat Beton 2020  Kp. Cipeund euy/Gn. Jati. Selesai 4  Pembangunan Jalan Rabat Beton 2020  Kp. Jinten. Selesai Sumber: Desa Cipakat Tahun 2022
Dari  informasi  yang  berikan tentang  proyek-proyek  pembangunan, terlihat  bahwa  ada  empat  proyek  yang dilaksanakan  pada  tahun  2020  di berbagai  lokasi  (Kp.  Gandok,  Kp. Salebu,  Kp.  Cipeundeuy/Gn.  Jati,  dan Kp.  Jinten).  Semua  proyek  tersebut telah  selesai.  Berikut  adalah  beberapa aspek analisis yang dapat diperhatikan: 1. Jenis Proyek Proyek-proyek ini mencakup berbagai jenis, termasuk pembangunan sumur, pagar pengaman, dan jalan rabat beton. Ini

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
menunjukkan  diversifikasi  upaya pembangunan di berbagai area. 2. Tahun Pelaksanaan Semua  proyek  dilaksanakan  pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa ada  rencana  dan  alokasi  anggaran untuk  pembangunan  di  wilayah tersebut pada tahun tersebut.
3. Lokasi
Proyek-proyek ini tersebar di beberapa lokasi berbeda, seperti Kp. Gandok, Kp. Salebu, Kp. Cipeundeuy/Gn. Jati, dan Kp.
Jinten.  Ini  menunjukkan  upaya untuk  mencakup  berbagai  wilayah dalam usaha pembangunan.
4. Status Selesai
5. Semua proyek tersebut telah selesai. Ini  merupakan  pencapaian  yang positif,  karena  menunjukkan  bahwa rencana pembangunan telah berhasil dilaksanakan.
6. Pentingnya Infrastruktur Proyek-proyek seperti pembangunan sumur  dan  jalan  rabat  beton  adalah jenis  infrastruktur  yang  penting untuk  kesejahteraan  dan  kemajuan suatu  wilayah.  Pembangunan  pagar pengaman  juga  dapat  meningkatkan keamanan lingkungan.
7. Pemantauan dan Evaluasi
Penting untuk melanjutkan pemantauan  dan  evaluasi  proyek- proyek  ini  setelah  selesai  untuk memastikan  bahwa  mereka  terus berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat setempat.
8. Partisipasi Masyarakat
Dalam proyek-proyek pembangunan seperti  ini,  partisipasi  dan  masukan dari  masyarakat  setempat  mungkin penting  untuk  memastikan  bahwa proyek  memenuhi  kebutuhan  dan harapan mereka.
9. Alokasi Anggaran
Perlu  dipertimbangkan  juga  alokasi anggaran  untuk  proyek-proyek  ini.
Apakah  ada  cukup  sumber  daya yang dialokasikan untuk menyelesaikan  proyek-proyek  ini dengan baik? Selain  itu,  analisis  lebih  lanjut dilakukan  dengan  mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan dari proyek-proyek ini serta melihat apakah proyek-proyek ini telah memberikan  manfaat  yang  signifikan kepada  masyarakat  setempat  sesuai dengan tujuan awal pembangunan.
Meskipun  program  ini  sesuai dengan rencana pemerintah, kenyataannya masih menuai kontroversi  di  kalangan  masyarakat. Salah  satu  masalah  yang  dihadapi adalah  ketidaktepatan  sasaran  dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui  Pola  Padat  Karya  Tunai  Desa (PKTD). Ini tercermin dari fakta bahwa beberapa  kelompok  penduduk  miskin belum  terlibat  dalam  pekerjaan  PKTD, seperti  pembangunan  jalan  rabat  beton di  Kp.  Jinten  RT.  04  RW.  11  dan pembangunan  jalan  rabat  beton  di  Kp. Cipeundeuy RT. 04 RW. 11.
Dalam hal ini, diperlukan pemilihan lokasi yang lebih cermat dan selektif  untuk  memastikan  bahwa
Program Padat Karya Tunai Desa dapat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
dijalankan  dengan  efektif  dan  sasaran yang  tepat  sesuai  dengan  target  yang telah ditentukan. Analisis pemberdayaan masyarakat dalam konteks  Pola  Padat  Karya  Tunai  Desa perlu  mengikuti  tahapan  yang  telah ditentukan,  termasuk  seleksi  lokasi, sosialisasi,  proses  pemberdayaan,  dan pemberdayaan masyarakat. (Mardikanto & Soebianto, 2017) Seleksi Lokasi Seleksi  lokasi  adalah  tahapan
yang krusial dalam pelaksanaan program  pemberdayaan  masyarakat,
dan  penentuan  lokasi  harus  mengikuti Pentingnya mencapai hasil yang diharapkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat  menekankan  pentingnya mengikuti  kriteria  yang  telah  disetujui oleh  lembaga  terkait  dan  masyarakat. Mardikanto dan Soebianto (2017:125).
Berdasarkan  penelitian  penulis dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  bersama  dengan  informan, hasilnya  menunjukkan  bahwa  dalam penentuan  lokasi,  walaupun  sudah mengikuti  ketentuan  yang  tercantum dalam  Peraturan  Bupati  Tasikmalaya Nomor  64  tahun  2020  tentang  Tata
Cara  Pelaksanaan,  Pembagian,  dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020, namun tidak melibatkan proses musyawarah mufakat  dengan  semua  pihak  terkait dalam  Program  Padat  Karya  Tunai
Desa  (PKTD).  Kondisi  ini  disebabkan oleh  ketidakhadiran  sebagian  pihak dalam  rapat,  sehingga  tidak  semua elemen  PKTD  terlibat  dalam  proses
pengambilan keputusan terkait penentuan lokasi.
Selain itu, ada masalah lain  yang muncul,  yaitu  beberapa  orang  yang tidak memenuhi kriteria PKTD, seperti pekerja  yang  seharusnya  menjadi prioritas Untuk individu yang termasuk dalam  keluarga  yang  memiliki  tingkat pendapatan  rendah,  yang  mengalami pengangguran, atau hanya dapat bekerja  sebagian  waktu,  serta  bagi anggota masyarakat yang berada dalam situasi  marginal,  tetapi  mereka  tetap dilibatkan dalam pekerjaan PKTD. Hal ini merupakan temuan yang diungkapkan  oleh  Jafar,  B.,  Haryono, D., Asrifai, A., & Roe, H. (2022). Dalam  analisisnya,  situasi  ini menunjukkan adanya potensi ketidakakuratan dalam proses
penentuan  lokasi  dan  seleksi  sasaran program  PKTD.  Keterlibatan  semua pihak  terkait  dan  memastikan  bahwa kriteria  yang  telah  ditetapkan  diikuti dengan  ketat  adalah  langkah-langkah penting  untuk  memastikan  efektivitas program  pemberdayaan  masyarakat melalui PKTD.

## Sosialisasi
Kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  kegiatan  yang dilaksanakan melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) seperti pembangunan pagar pengaman,
pembersihan  saluran  air  di  Kp.  Salebu RT. 01 RW. 07, dan pembuatan Sumur
BOR  di  Kp.  Gandok,  merupakan  salah satu  permasalahan  yang  menyebabkan ketidaktercapaian tujuan Program PKTD di Desa Cipakat.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
Kondisi  ini  telah  menciptakan kesalahpahaman di kalangan masyarakat,  di  mana  sebagian  dari mereka menganggap bahwa pembangunan  ini  dilakukan  oleh  pihak ketiga,  padahal  sebenarnya  melalui PKTD.  Kurangnya  upaya  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa telah mempengaruhi persepsi masyarakat  dan  mengurangi  dukungan terhadap program tersebut. Untuk  mengatasi  permasalahan ini,  kerjasama  dari  berbagai  pihak sangat penting dalam upaya mensosialisasikan  dan  menjalankan Program  PKTD  di  Desa  Cipakat dengan  sukses.  Sosialisasi  yang  efektif akan  membantu  mengubah  persepsi masyarakat dan memastikan pemahaman yang benar tentang pelaksanaan program ini. Analisis  ini  menunjukkan  bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah  desa,  masyarakat,  dan pihak  terkait  lainnya  merupakan  faktor kunci  dalam  kesuksesan  program pemberdayaan seperti PKTD. Keterlibatan  semua  pihak  dalam  upaya sosialisasi dapat membantu memastikan  kesadaran  dan  dukungan yang  lebih  besar  terhadap  program tersebut.Berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  yang  dilakukan  peneliti
kepada informan, tidak adanya sosialisasi  dikarenakan  situasi  dan kondisi  yang  terjadi  saat  ini  masih pandemi  covid-19  jadi  tidak  ada  acara sosialisasi  apapun  di  tingkat  desa,  hal tersebut  sesuai  anjuran  pemerintah untuk  tidak  mengadakan  acara  yang
dapat menimbulkan kerumunan. Seharusnya sosialisasi tetap bisa dilaksanakan  dengan  cara  yang  lebih efektif  melalui  media  teknologi  dan jejaring  sosial  yang  dapat  sampai kepada  masyarakat  tanpa  berkerumun secara  langsung.  Hal  tersebut  sejalan dengan  yang  di  sampaikan  oleh Nuraisyah,  N.,  Mangngasing,  N., Nasrullah, N., & Haryono, D. (2022)
Proses Pemberdayaan Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas  dan  kemandirian  masyarakat dalam  usaha  untuk  meningkatkan kualitas  hidup  mereka.  (Mardikanto dan Soebianto, 2017:125).
Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti,  proses  pemberdayaan  telah dijalankan dengan baik. Ini terlihat dari langkah-langkah  yang  telah  dilakukan, seperti  identifikasi  dan  kajian  potensi wilayah PKTD yang diputuskan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa  dan  perwakilan  masyarakat. Kelompok kerja PKTD dibentuk sesuai dengan rencana pembangunan infrastruktur  yang  dibiayai  oleh  dana desa,  dan  kelompok-kelompok  ini tersebar di berbagai kedusunan. Mereka menjalankan tugas-tugas PKTD  sesuai  dengan  instruksi  yang diberikan oleh pemerintah desa. Selama pelaksanaan PKTD, proses  dan  hasilnya  selalu  dipantau, dan  kinerja  mereka  dibandingkan dengan  standar  pekerjaan.  Kontrol terhadap pekerjaan juga dilakukan oleh pihak pemerintahan desa. Ini

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
mencerminkan upaya untuk memastikan  bahwa  pekerjaan  yang dilakukan  sesuai  dengan  target  yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  pengamatan ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  proses pemberdayaan yang dilakukan oleh tim fasilitator  dan  pemerintah  desa  telah berjalan  dengan  baik.  Ini  adalah indikasi  positif  bahwa  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Cipakat  telah dijalankan  sesuai  dengan  prinsip- prinsipnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan  taraf  hidup  mereka. Dalam  analisis,  langkah-langkah  yang telah diambil dalam pelaksanaan PKTD merupakan  bagian  integral  dari  proses pemberdayaan masyarakat yang berhasil.a.  Pada  waktu  melaksanakan PKDT  ada  dari  pihak  pemerintahan desa yang mengontrol pekerjaan seperti yang  disampaikan  oleh  Nuraisyah,  N., &  Haryono,  D.  (2022).  peneliti  dapat disimpulkan bahwa proses
pemberdayaan  yang  dilakukan  tim fasilitator  dan  pemerintah  desa  telah dilaksanakan dengan baik.

## Pemandirian Masyarakat
Arah  kemandirian  masyarakat dalam  konteks  pemberdayaan  adalah untuk  mempersiapkan  dan  Prinsip pokok  dari  pemberdayaan  masyarakat adalah  mendukung  masyarakat  agar mereka  memiliki  kemampuan  yang cukup untuk mengelola inisiatif mereka sendiri dan mencapai tingkat kemandirian  yang  lebih  tinggi,  yang pada  gilirannya  akan  meningkatkan
kualitas  hidup  mereka.  (Mardikanto dan Soebianto, 2017:125).
Dalam  pengamatan  yang  telah dilakukan oleh peneliti, proses pemberdayaan masyarakat telah
dilakukan dengan baik.  Ini terlihat dari praktik  pendampingan  yang  dilakukan oleh  tim  fasilitator  dan  pemerintah desa.  Mereka  hadir  dan  mendampingi masyarakat sepanjang proses pelaksanaan  pekerjaan  PKDT,  mulai dari  awal  hingga  akhir.  Selain  itu, mereka  juga  secara  rutin  melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
Namun, yang  lebih  penting adalah  bahwa  pendampingan  ini  tidak hanya berhenti pada proses pelaksanaan  dan  evaluasi  semata.  Tim fasilitator  dan  pemerintah  desa  juga memberikan motivasi kepada masyarakat  untuk  dapat  mandiri  dalam berbagai aspek pekerjaan. Ini mencerminkan  komitmen  untuk  tidak hanya memberikan bantuan fisik dalam pelaksanaan program, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat sehingga  mereka  dapat  mengelola kegiatan  tersebut  secara  mandiri  di masa mendatang.
Dalam  analisis,  pendampingan yang  komprehensif  ini  mencerminkan pendekatan  yang sesuai  dengan prinsip pemberdayaan  masyarakat.  Hal  ini membantu memastikan masyarakat tidak  hanya  menjadi  penerima  manfaat sementara,  tetapi  juga  menjadi  agen perubahan  yang  dapat  mengelola  dan meningkatkan kehidupan mereka sendiri. Pendampingan yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
berkelanjutan dan upaya untuk mendorong kemandirian adalah elemen penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil  penelitian  Pemberdayaan  yang dianalisis berdasarkan tahap-tahap pemberdayaan belum dilaksanakan secara  keseluruhan,  dari  empat  tahap pemberdayaan  yang  dilaksanakan,  dua tahap pemberdayaan telah dilaksanakan dengan baik yaitu proses pemberdayaan dan pemandirian masyarakat,  sedangkan  dua  tahap pemberdayaan yaitu tahap pemberdayaan seleksi lokasi dan sosialisasi  belum  dilaksanakan  dengan baik.  Bisa  kita  lihat  hasil  kesimpulan
perdimensi di bawah ini :
1. Seleksi Lokasi Dimensi seleksi lokasi belum dilaksanakan  secara  baik.  Hal  ini  di
kemukakan  dilihat    dari  belum dilaksanakannya  Padat  Karya  Tunai Desa  melalui  musyawarah  yang melibatkan  seluruh  unsur  yang terlibat  seperti  pekerja  PKTD  dan masih  adanya  sasaran  PKTD  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi Dimensi sosialisasi dapat disimpulkan  belum  dilaksanakan dengan  sepenuhnya  artinya  belum baik.  Hal  ini  dilihat  dari  belum dilaksanakannya  sosialisasi  prioritas
penggunaan  dana  desa  dan  belum adanya  sosialisasi  Pola  Padat  Karya
Tunai Desa. 3. Proses pemberdayaan Dimensi proses pemberdayaan dilaksanakan  dengan  cukup    baik. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sudah dilaksanakannya identifikasi
wilayah  dan  kajian  potensi  wilayah, adanya pembentukan kelompok kerja  Padat  Karya  Tunai  Desa  dan adanya pemantauan proses dan hasil
Padat Karya Tunai Desa. 4. Pemandirian Masyarakat Dimensi pemandirian telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari telah adanya pendampingan  oleh  tim  fasilitator dan  pendampingan  dari  Pemerintah Desa Cipakat terhadap sasaran Padat Karya Tunai Desa.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ariyanto.  2005.  Ekonomi  Pariwisata. Jakarta: Rineka Cipta Adi, Isbandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Jafar,  B.,  Haryono,  D.,  Asrifai,  A.,  &
Roe, H. (2022, August).
Effectiveness of Complaint Services  at  the  Talise  Health Center Regional Technical Implementation Unit.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023           (441-453)
In Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference,  BIC  2021,  11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia. Mardikanto, Totok & Sobieanto,
Poerwoko.  2017.  Pemberdayaan
Masyarakat:  Dalam        Perspekif Kebijakan   Publik.   Bandung   :
Penerbit Alfabeta Nuraisyah,  N.,  &  Haryono,  D.  (2022). Capacity  Building  Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Sigi. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(4). Miles,  Mattew  B  dan  Huberman,
Michael  A.  2000.  Analisa  Data Kualitatif.  Jakarta  :  University
Indonesia- PRESS Moleong,    Lexy.    2011.    Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi.  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya. Nuraisyah,  N.,  Mangngasing,  N., Nasrullah,  N.,  &  Haryono,  D. (2022). Sosialisasi Penguatan Sistem  Administrasi  Di  Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten  Sigi. Publikasi  Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS), 1(3), 101-106. Ruslan.  2004  metodologi  Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
Ramadhani,  dkk.  2015.  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Perilaku
Disfungsional  Audit.  Universitas Negeri  Semarang:  Accounting Analysis Journal Soetomo. 2015. Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sumodiningrat, G. 2007. Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas  Tentang  Pembangunan Manusia Indonesia. Jakarta: Buku Kompas Tiara Rama Dian (2019) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat  Karya  Tunai  (Studi  Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Zubaedi.  2007.  Pendidikan  Berbasis Masyarakat.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar

## Jurnal Penelitian
Tiara Rama Dian. 2019. Pemberdayaan Masyarakat    Melalui    Program Padat    Karya    Tunai    (Studi Kasus  Desa  Plandaan  Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Universitas Negeri Surabaya Peraturan Peraturan  Bupati  Tasikmalaya  Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati Tasikmalaya  No.  36  Tahun  2020 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan, Pembagian dan Penetapan
Rincian  Dana  Desa  Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2020