## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
ELECTION LAW ENFORCEMENT MODEL BY BAWASLU IN SIMULTANEOUS ELECTION IN WEST SUMATRA PROVINCE

## MODEL PENEGAKAN HUKUM PEMILU OLEH BAWASLU DALAM PEMILU SERENTAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT 
Helmi Chandra SY 1 , Nurbeti 2 , Resma Bintani Gustaliza 3
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang. e-mail: helmichandrasy30@gmail.com 1
e-mail: nurbetipurwa@gmail.com 2 e-mail: resma.bintani@bunghatta.ac.id 3

## Abstract
Bawaslu  has  one  function,  namely  to  supervise  and  prevent  violations  in  elections.  The existence  of  Bawaslu has  an  important  meaning  in  avoiding  the  occurrence of  election  violations through efforts to enforce election law. This research uses sociological juridical research method, which  is  done  by  studying  primary  data  and  secondary  data.  The  primary  data  referred  to  is obtained  directly  from  the  field  by  conducting  interviews  with  informants  who  are  related  to  th e discussion. From the research conducted, it can be understood that the model of law enforcement by Bawaslu in simultaneous elections in West Sumatra Province is carried out through the settlement of administrative  violations,  the  settlement  of  violations  of  the  code  of  ethics,  and  the  settlement  of election  crimes.  Meanwhile,  the  application  of  the  ideal  model  of  electoral  law  enforcement  is carried out by the method of preventing violations and taking action against violations and disputes in the election process.
Keywords: Law enforcement; Bawaslu; Simultaneous Election.

## Abstrak
Bawaslu  memiliki  salah  satu  fungsi  yakni  melakukan  pengawasan  serta  pencegahan terhadap pelanggaran dalam pemilu. Keberadaan Bawaslu punya arti penting dalam menghindari terjadinya  pelanggaran  pemilu  melalui  upaya  penegakkan  hukum  pemilu.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang dilakukan dengan cara mempelajari data primer dan data sekunder. Data primer sebagaimana dimaksud didapatkan langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan. Dari  penelitian  yang  dilakukan,  dapat  dipahami  bahwa  model  penegakan  hukum  oleh  Bawaslu dalam  pemilu  serentak  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dilakukan  melalui  penyelesaian  pelanggaran administratif, penyelesaian  pelanggaran kode etik,  penyelesaian  tindak pidana pemilu.  Sementara itu,  penerapan  teori  model  ideal  penegakan  hukum  pemilu  dilakukan  dengan  metode  pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran serta sengketa proses pemilu.
Kata Kunci : Penegakan Hukum; Bawaslu; Pemilu Serentak.
 Naskah diterima: 27 Februari 2022, direvisi: 27 Juni 2022, disetujui untuk terbit: 30 Juni 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.468

## PENDAHULUAN
Bawaslu  merupakan  singkatan  dari badan  pengawas  pemilu  yakni  sebuah lembaga  yang  berwenang  mengawasi Pemilu  di  Indonesia.  Selaku  institusi negara,  Bawaslu  mempunyai  kedudukan besar tidak cuma selaku pengawas pemilu tetapi  pula  selaku  eksekutor  yang  bisa memutus masalah bersumber pada amanat dalam  Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu) (Ja’far, 2018).
Diantara  tugas-tugas  Bawaslu  adalah melaksanakan  pengawasan  tahapan  serta penangkalan  pelanggaran  pemilu.  Tugas ini  sangat  strategis  serta  berarti  dalam menghindarkan terbentuknya  pelanggaran Pemilu.  Tidak  hanya  itu,  Bawaslu  sangat diharapkan  sanggup  dalam  melaksanakan penindakan  yang  tegas,  efisien,  serta merangkap  eksekutor  Pemilu  yang  adil (Surbakti,  2015).  Di  sinilah,  integritas Bawaslu  diuji  senantiasa  dilihat  sebab berhubungan  langsung  dengan  kontestan yang  ikut  serta  dalam  Pemilu,  di  mana pihak-pihak  ini  pula  tidak  terlepas  dari kepentingan satu sama lain.
Pemilu  sebetulnya  didesain  buat mengganti  watak  konflik  di  warga  jadi panggung  politik  yang  sehat  serta  penuh integritas  (Pradika,  2020).  Pemilu  ialah fasilitas  untuk  mewujudkan  daulat  dari rakyat  agar  tercipta  pemerintahan  yang demokratis  bersumber  pada  Pancasila serta  UUD  1945.  Dalam  Pasal  1  ayat  (2) dijelaskan  bahwa  kedaulatan  terletak  di tangan rakyat serta dilaksanakan berdasarkan  UUD.  Pasal  22E  Ayat  (1) UUD  1945  juga  menyebutkan  6  syarat
Pemilu  yang  demokratis,  yakni  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  serta  adil. Lebih lanjut, UU Pemilu mencantumkan 2 syarat  tambahan,  yakni  transparan  serta akuntabel.
Tetapi  demikian,  dalam  pelaksanaan Pemilu di berbagai negara muncul banyak bentuk  pelanggaran  serta  kecurangan ( electoral  malpractices )  tidak  terkecuali di  Indonesia  (Widodo,  2018).  Secara nasional,  bersumber  pada  informasi  yang dirilis Bawaslu, dalam proses penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  2019 ada  sekitar  21.169  dugaan  pelanggaran. Pelanggaran  tersebut  meliputi  16.427 pelanggaran  administrasi,  426  kode  etik, 2.798  pidana,  serta  1.518  pelanggaran lainnya.
Dari  hasil  penindakan  oleh  Bawaslu, terdapat  2.578  dari  21.169  dugaan dinyatakan  bukan  pelanggaran.  Ada  pula sisanya,  ialah  terdapat  18.591  yang dinyatakan menjadi pelanggaran. Pelanggaran  tersebut  terdiri  dari  16.134 pelanggaran  administrasi,  373  kode  etik, 582  pelanggaran  pidana,  serta  1.475 pelanggaran lainnya (Widodo, 2018).
Dari  informasi  yang  disajikan  secara nasional  di  atas,  Pemilu  Serentak  di Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2019  ikut berkontribusi dalam menyumbangkan beberapa  catatan  pelanggaran.  Di  mana sebanyak  202  permasalahan  pelanggaran yang  terdiri  dari  132  laporan  serta  73 penemuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak  45  laporan  tidak  diregistrasi sebab tidak sesuai ketentuan serta sebanyak  160  permasalahan  yang  lain diregistrasi  dalam  beberapa  kelompok pelanggaran.  Di  mana,  10  permasalahan
berupa  dugaan  pelanggaran  administrasi, 101  tindak  pidana,  23  pelanggaran  kode etik  serta  26  pelanggaran  yang  lain.  37 Dari  kelompok  pelanggaran  tersebut, ialah bagian yang jadi wewenang Bawaslu  yakni  pelanggaran  administrasi serta pidana pemilu (Fahmi, 2020). Keadaan  ini  pasti  menuntut  upaya optimal Bawaslu selaku lembaga pengawas  pemilu.  Tidak  hanya  itu, Bawaslu  pula  mempunyai  kewenangan selaku  eksekutor  pemutus  masalah  yang diharapkan  bisa  menghasilkan  keadilan dalam penegakkan hukum pemilu.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  studi  ini merupakan  yuridis  sosiologis ( socio legal approach )  ialah  sesuatu  studi  yang meninjau  hukum  selaku  kenyataan  sosial yang  dapat  tersimak  dalam  pengalaman selaku  pola  sikap  dalam  bentuk  pranata sosial ataupun intuisi sosial, kajian hukum yang  mengkonsepkan  serta  menteorikan hukum  selaku  indikasi  sosial  yang  positif serta empiris.
Informasi  yang  diperoleh  langsung dari  lapangan  atau  masyarakat  dengan melaksanakan wawancara kepada
informan yang memiliki  keterkaitan
dengan pokok bahasan. Buat itu pemilihan informan memakai sistem snow ball,  dimana  informan  yang  hendak diwawancarai  diseleksi  bersumber  pada pertimbangan  tertentu  yang  ditatap  bisa membagikan data secara optimal.
Adapun beberapa informan tersebut adalah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat dan Partai Politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Model  penegakan  hukum  oleh Bawaslu  dalam Pemilu Serentak di Provinsi Sumatera Barat.
Kenaikan  mutu  penegakkan  hukum pemilu  ialah  salah  satu  sasaran  utama yang  diamanatkan  dalam  UU  Pemilu. Dalam  penegakkan  hukum  pemilu  ada  2 prasyarat  ialah  persentase  kenaikan  dari jumlah  keterlibatan  stakeholder  dalam melaksanakan  penegakkan hukum  pemilu serta  menyusutnya  jumlah  pelanggaran pemilu.  Buat  pemilu  serentak  2019  di Sumatera  Barat  rincian  permasalahannya selaku berikut:
Tabel 1. Kasus Pemilu Sumatera Barat Tahun 2019 Yang Diselesaikan Bawaslu
No Jenis Kasus Hasil Jumlah 1 Administrasi Ditolak 2 2 Administrasi Laporan tidak diterima 1 3 Sengketa Pencalonan /Mediasi.  Memerintahkan para pihak melaksanakan isi kesepakatan 8 4 Sengketa /Adjudikasi. Menolak Permohonan Pemohon 1 5 Sengketa Pencalonan /Mediasi.  Menerima LADK di hari mediasi 1 Total 13
Dari tabel di atas bisa diketahui kalau permasalahan  sengketa  pencalonan  yang dituntaskan lewat mediasi jadi permasalahan  paling  banyak  dengan jumlah  8  permasalahan.  Permasalahan pencalonan  ialah  permasalahan  yang bersal dari laporan partisipan pemilu. Tipe permasalahan  pemilu  bisa  berasal  dari penemuan serta laporan dugaan pelanggaran. Penemuan ialah hasil pemantauan pengawas pemilu, sebaliknya
laporan dari terjadinya pelanggaran merupakan  laporan  yang  di  informasikan oleh  pelapor  yang  berasal  dari  warga, pendamping calon, regu kampanye kepada pengawas tentang adanya pelanggaran pemilu (Pradika, 2020).
Sementara untuk perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) di Sumatera Barat tahun 2019
dapat pada tabel berikut: Tabel 2. Perkara PHPU PILEG Sumatera Barat 2019 No Pemohon Keterangan 1 Partai Nasdem Permohonan ditarik kembali 2 PAN Ditolak Permohonan tidak dapat diterima 3 PPP Menolak seluruhnya 4 PDI Perjuangan Permohonan gugur 5 Partai Demokrat Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
PHPU  ialah  perselisihan  antara  KPU serta  kontestan  Pemilu  terkait  jumlah suara  hasil  pemilihan  yang  ditetapkan oleh  KPU.  Tetapi,  tidak  seluruh  jumlah suara  dari  pemilihan  bisa  dijadikan sebagai objek PHPU (Casmi Arrsa, 2014). Pada  pileg,  cuma  penetapan  perolehan suara  yang  bisa  mempengaruhi  hasil kontestan    Pemilu  saja  yang  jadi  objek PHPU.  Sebaliknya  dalam  pilpres,  cuma ketetapan jumlah suara yang bisa mempengaruhi  penetapan  hasil  pilpres saja yang bisa dijadikan objek.
Bawaslu  tidak  dilibatkan  selaku  para pihak  dalam  masalah  PHPU.  Walaupun demikian,  dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  (PMK)  No.  2  tahun  2018 menyebut  posisi  Bawaslu  agar  bisa menyampaikan  penjelasan  dalam  sidang
masalah  PHPU  yang  terpaut  dengan permohonan  yang  diminta  oleh  MK. Posisi  selaku  pemberi  penjelasan  ini senantiasa berarti dalam mencari keadilan,  sebab Bawaslu  sebetulnya tidak berhubungan  secara  langsung  dengan pokok  masalah,  tetapi  penjelasan  yang diberikannya  bersumber  pada  penemuan serta laporan  dapat dirujuk  agar dijadikan bahan pertimbangan MK dalam menghasilkan  keadilan  (Topo  Santoso,
2019). Keberadaan Bawaslu dalam persidangan  PHPU  dengan  kewajiban mengantarkan penjelasan
serta perlengkapan  fakta  jadi  bagian  dari pengawasan penyelenggaraan pemilu. Penjelasan serta perlengkapan fakta berbentuk  dokumen  pengawasan  yang
disusun  oleh Bawaslu dengan tujuan  agar terdapat penemuan ataupun laporan terkait  tahapan yang  terjadi  dalam penyelenggaraan  Pemilu,  baik  berbentuk penghitungan hasil perolehan suara kontestan  Pemilu  yang  lagi  disidangkan oleh MK.
Penegakkan hukum dilaksanakan dengan  metode  serta  prosedur  tertentu yang  merujuk  pada  Peraturan  Bawaslu No.  31  Tahun  2018  tentang  Sentra Penegakkan  Hukum  Terpadu  (Sentra Gakkumdu).  Penindakan  tindak  pidana Pemilu  secara  detail  dijelaskan  pula dengan  penindakan  dalam  tahapan  proses pelanggaran  yang  tercipta  dari  penemuan pengawas  ataupun  yang  dilaporkan  oleh warga  sebagai  pemilih,  laporan  kontestan Pemilu  ataupun  data  yang  berasal  dari pemantau  agar  setelah  itu  ditangani  oleh Bawaslu, penyidik serta  jaksa  dan diproses,  diadili  serta  diputuskan  oleh hakim.
Proses  penegakkan  hukum  pemilu dilaksanakan  dalam  4  tahapan  proses yang  terdiri  dari  adanya  laporan  ataupun
penemuan,  ulasan  awal,  ulasan  kedua, ulasan  ketiga,  serta  ulasan  keempat (Aermadepa,  2019).  Sesi  penerimaan laporan  ataupun  penemuan  dilaksanakan oleh  Bawaslu.  Pada  proses  ini  Bawaslu mempelajari  kemudian  memperhitungkan secara  seksama  serta  subjektif  apakah terpenuhi  syarat  ketentuan  formil  serta ketentuan materil.
Berikutnya  pada  sesi  ulasan  awal, Bawaslu dengan penyidik kepolisian serta jaksa  melaksanakan  pertemuan  bersama agar  memperhitungkan  serta memutuskan mengenai  keterpenuhan  ketentuan  formil serta  materil  terhadap  laporan  ataupun penemuan.  Bila  hasil  dari  pertemuan menentukan  sebuah  laporan  tidak  penuhi ketentuan, laporan tersebut tidak diteruskan  agar  dilaksanakan  proses penindakan  lebih  lanjut.  Kebalikannya, bila  hasil  ulasan  menyatakan  terpenuhi ketentuan maka akan dilaksanakan pengecekan  masalah  lebih  lanjut. Untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, temuan pelanggaran dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Temuan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
TEMUAN Jumlah Temuan ADM Pidana Etik Lain 6 1 5 - - Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa pelanggaran yang dikategorikan
tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu paling dominan yakni 5 kasus dari 6 temuan pelanggaran. Berikutnya, proses kedua, ialah  forum untuk Bawaslu bersama dengan penyidik kepolisian  serta jaksa agar mengulas  hasil kajian Bawaslu terhadap  keterpenuhan  faktor  tindak
pidana  dari  laporan  terjadinya  tindak pidana  pemilu.  Jika  hasil  pemantauan Bawaslu  tidak  menampilkan  terdapatnya tindak  pidana  Pemilu,  maka  proses  akan dihentikan. Kebalikannya jika dalam hasil pemantauan  serta  hasil  penyelidikan  ada gejala dugaan pidana Pemilu, maka proses hukum  akan  diteruskan  dalam  wujud penyidikan oleh Polisi.
Setelah itu proses ketiga, ialah forum untuk  penyidik  buat  mengantarkan  hasil penyidikannya  yang  hendak  dibahas bersama  antara  penyidik,  Bawaslu  serta JPU.  Pada  proses ini  hendak  disimpulkan masalah  adanya  perbuatan  pidana  pemilu atau  tidak  sebelum  diteruskan  kepada jaksa.
Pada  proses  keempat,  jaksa  bersama dengan Bawaslu serta penyidik kepolisian memberi  tahu  hasil  pemeriksaaan  majelis hukum serta vonis majelis hukum sehabis pembacaan  vonis  oleh  majelis  hukum. Di samping  itu,  dalam  forum  ini  hendak
didetetapkan  perilaku  apakah  hendak melaksanakan  upaya  hukum  terhadap vonis  hakim  ataupun  menerima  vonis tersebut.
Dalam Pasal 461 ayat (3) UU Pemilu disebutkan bahwa persidangan oleh
Bawaslu  wajib  dilaksanakan  dengan terbuka.
Pembuat regulasi tidak menentukan  secara  tegas  pengaturan persidangan terbuka oleh Bawaslu tersebut. Hingga secara teori serta praktek kelembagaan peradilan, persidangan
pelanggaran  administratif  secara  terbuka sangat berkaitan dengan prosedur persidangan.  Pada  sidang  pelanggaran administrasi  yang  dilaksanakan  terbuka, persidangan  dilaksanakan  oleh  Bawaslu terhadap pelapor,  pihak yang  menemukan serta  terlapor  yang  bisa  ditonton  ataupun dilihat  oleh  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, persidangan  terbuka  dapat  dimaknai selaku  proses  untuk  memutuskan  dugaan pelanggaran  adminsitrasi  pemilu  yang dilaksanakan lewat sidang.
Persidangan ini dilaksanakan dalam 2 tahap.  Di  mana  tahap  awal  pengecekan
pendahuluan agar bisa memutuskan pemenuhan ketentuan formil serta ketentuan  materil, seperti dapat dilihat pada bagan berikut ini:
Bila  dalam  pengecekan  pendahuluan sesuatu  laporan  sudah  penuhi  segala persyaratan, hingga dilaksanakan persidangan pengecekan pada tahap kedua. Jika dalam pengecekan pendahuluan ada laporan  tidak memenuhi ketentuan  maka  akan  diputuskan  bahwa
laporan  tersebut  tidak  diterima  (Jurdi, 2018).
Tahap kedua ialah persidangan pengecekan pokok masalah laporan ataupun  penemuan.  Dalam  melaksanakan persidangan pengecekan,
Bawaslu dituntut  aktif  dalam  mengecek  serta meyakinkan  setiap laporan serta jawaban- jawabannya.  Pihak  yang  melaporkan harus  diberikan kesempatan  serta peluang buat mengantarkan laporan serta
menanggapi  laporan  dan  mengajukan bukti-  bukti  untuk  pelapor  serta  terlapor. Setelah  persidangan  pengecekan  pokok masalah laporan, Bawaslu harus menerbitkan  vonis  terhadap  laporan  yang diajukan. a. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi pemilu merupakan tindakan ataupun aksi menyimpang  dari  metode  proses  ataupun tata  cara  yang  berhubungan  dengan administrasi  dalam  Pemilu  pada  setiap
tahapannya.
Penyelesaian masalah pelanggaran  administratif  dalam  Pemilu berkaitan dengan ketentuan hukum kegiatan  pengecekan,  yakni  pengecekan biasa  serta  pengecekan  kilat  (Iqbal  Nasir, 2020).  Pengecekan  kilat  dilaksanakan sebagian  dikala  sehabis  terbentuknya pelanggaran  di  tempat  peristiwa  dengan memikirkan  kelayakan  serta  keamanan. Intinya, pelanggaran itu wajib dituntaskan secara cepat.
Batasan  secara  cepat  dalam  konteks penyelesaian  pelanggaran  administratif lewat hukum  kegiatan  kilat dalam Perbawaslu  No.  8  tahun  2018  merupakan terhitung  2  hari  dari  laporan  masuk. Pengawas  pemilu  bisa  meminta  kepada KPU pada setiap tingkatan agar menghentikan  semua  aktivitas  hingga terdapatnya vonis atas dugaan pelanggaran administratif tersebut.
UU  Pemilu  muat  banyak  pasal ancaman  pidana  terhadap  pelanggaran tindak  pidana  Pemilu.  Tetapi  bercermin
pada  penyelenggaraan  Pemilu  Serentak 2019, cuma sedikit dari pasal-pasal pidana yang  diterapkan.  Berikut  dapat  dilihat pada bagan alur penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
Pada  sisi  yang  lain,  adanya  pasal pidana  UU  Pemilu  bisa  diakali  oleh kontestan Pemilu lewat  metode  sembunyi dari  pantauan  yang  dilakukan  penegak hukum  sampai  tahapan  Pemilu  berakhir. Jika  tahapan  pemilu  telah  berakhir, penegakan  hukum  terhadap  pelanggar tentu  jadi  sulit  dilakukan,  disebabkan lewat  waktu,  atau  telah  adanya  putusan akhir penetapan Pemilu (Isra, 2017).
Bila penindakan tindak pidana pemilu tidak cukup efektif, hingga butuh diusulkan  agar  banyak  memakai  pola administratif  terhadap penuntasan  perkara pemilu.  Terdapat  sebagian  keuntungan yang  didapat  dari  pola  ini.  Sebelumnya, dalam  pelanggaran  administratif  serta penjatuhan  sanksinya  secara    reparatoir, yang bermakna dapat membetulkan ataupun memulihkan pada kondisi semula. Bila penyelesaian secara administrasi  dapat  membetulkan  kondisi secara cepat, hingga tahapan pemilu tidak terhenti.  Kedua,  penyelesaian  secara administrasi  sepatutnya  dicoba  lebih  dulu sebelum penyelesaian secara pidana.
b. Penyelesaian  Pelanggaran  Kode

## Etik
Pelanggaran  kode  etik  merupakan penyimpangan  dari  etika  penyelenggara yang  bersumber  pada  sumpah  ataupun janji  saat  sebelum  melaksanakan  tugas selaku  penyelenggara  Pemilu.  Dalam  UU Pemilu  Pasal  135  ayat  (2)  disebutkan
bahwa  anggota  Bawaslu  Provinsi  bisa diberhentikan dengan tidak hormat apabila  tidak  lagi  penuhi  ketentuan. Ketentuan  tersebut  meliputi  pelanggaran sumpah  ataupun  janji  jabatan  serta  kode etik,  tidak  bisa  melakukan  tugas  serta kewajiban  sepanjang  3  bulan  secara berturut-turut tanpa penjelasan sah. Kemudian,  dipidana  penjara  sesuai  pada vonis  hakim  yang  sudah  mendapatkan kekuatan  hukum  karena  tindak  pidana Pemilu  serta  tindak  pidana  yang  lain. Selanjutnya, tidak mendatangi rapat pleno yang  jadi  tugas  serta  kewajibannya sepanjang  3  kali  berturut-  turut  tanpa penjelasan sah.
Pemberhentian anggota Bawaslu
Provinsi  yang  sudah  penuhi  syarat  Pasal 135 ayat (1) serta ayat (2),  sesuai dengan Pasal  135  ayat  (3)  diberhentikan  oleh Bawaslu.  Berikutnya  sesuai  dengan  Pasal 136  ayat  (2)  pemberhentian  anggota Panwaslu  Kecamatan  serta  Panwaslu Kelurahan ataupun Desa apabila tidak lagi penuhi ketentuan selaku anggota, melanggar  sumpah  ataupun  janji  jabatan serta  kode  etik,  tidak  bisa  melakukan tugas  serta  kewajiban  sepanjang  3  bulan secara  berturut-  turut  tanpa  penjelasan serta  tidak  mendatangi  rapat  pleno  yang jadi tugas serta kewajibannya sepanjang 3 kali  berturut-  turut  tanpa  penjelasan didahului  dengan  verifikasi  oleh  Bawaslu Kabupaten  ataupun  Kota  sesuai  dengan aduan  penyelenggara  Pemilu,  kontestan Pemilu,  regu  kampanye,  warga,  serta ataupun  pemilih.  Panwaslu  Kecamatan serta  Panwaslu  Kabupaten  ataupun  Kota diberi  peluang  buat  membela  diri  di
hadapan  Bawaslu  Kabupaten  ataupun Kota.
Sesuai  dengan  Peraturan  Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  no.  3  tahun  2017  tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dijelaskan  bahwa  dalam melakukan pengaduan ataupun laporan dapat
diajukan  langsung  kepada  DKPP  ataupun
Bawaslu Kab/Kota untuk anggota Panwaslu  Kecamatan,  Kelurahan  ataupun Desa.  Kemudian  dalam  hal  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Kab/Kota  melanggar ketentuan  kode  etik  pada  anggota  di bawahnya, dilaksanakan pengecekan secara  berjenjang  sebelum  pengaduan ataupun  laporan  diinformasikan  kepada DKPP.  Jika  hasil  pengecekan  merupakan pemberhentian  yang  berakibat  anggota yang  bersangkutan  diberhentikan  maka keputusan pemberhentian tersebut diinformasikan  kepada  DKPP. Berikut bagan alur penyelesaian pelanggaran kode
etik pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

## c. Penyelesaian Tindak Pidana
Tindak  pidana  Pemilu  merupakan perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai pelanggaran  pidana  ataupun  kejahatan pemilu  sebagaimana  ditentukan  dalam UU  Pemilu  mulai  dari  Pasal  488  sampai Pasal  554.  Untuk  menentukan  terjadinya tindak  pidana  Pemilu,  peran  panitia pengawas  tingkat  kecamatan  menjadi penting  agar  dapat  melanjutkan  laporan tindak  pidana  Pemilu  kepada  Polisi (Muhammad Nur Ramadhan, 2019).
Sesuai dengan Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu  laporan  dugaan  tindak  pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi,  Bawaslu  Kab/Kota  ataupun Panwaslu kecamatan kepada Polisi maksimal 1×24 jam dari dugaan terjadinya  peristiwa  tersebut.  Sedangkan penetapan  sesuatu  perbuatan  merupakan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan  hasil  koordinasi  bersama
Gakkumdu.
Dalam  penindakan  pidana  Pemilu diberikan ruang yang luas kepada penyidik  dalam  melakukan  penyidikan.
Penyampaian  hasil  pemeriksaan  beserta berkas perkara kepada  jaksa  maksimal 14 hari  sejak adanya  laporan  yang  dilakukan bersama atau tanpa kedatangan  terdakwa. Jaksa dalam melimpahkan berkas masalah kepada  hakim  maksimal  5  hari  semenjak menerima  berkas  laporan  yang  dilakukan bersama atau tanpa kedatangan  terdakwa. Sedangkan  itu  hakim  mengecek,  serta memutus  pelanggaran  tindak  pidana Pemilu  maksimal  dalam  7  hari  pasca dilimpahkannya  berkas  pelanggaran  yang dilakukan bersama atau tanpa kedatangan terdakwa.  Upaya  Banding  maksimal  juga 7  hari  pasca  permohonan  Banding diterima. Vonis hakim ialah vonis terakhir serta  mengikat  dan  tidak  ada  lagi  upaya hukum lain.
Ancaman  pelanggaran  tindak  pidana juga  dijelaskan  dalam  Pasal  543.  Jika anggota  Bawaslu  yang  dengan  sengaja dan  terencana  tidak  menindaklanjuti penemuan  ataupun  laporan  pelanggaran Pemilu  maka  dihukum  penjara  maksimal 2  tahun  serta  denda  maksimal  sebanyak Rp.24. 000. 000,.
Dengan  demikian,  telihat  bahwa ketentuan pidana pemilu yang diatur oleh UU  Pemilu  terlihat  lebih  baik.  Ketentuan pidana  menciptakan  kewenangan  yang sanggup  menyelesaikan  setiap  proses pelanggaran tindak pidana dalam penyelenggaran  Pemilu. Berikut bagan alur penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 2. Penerapan Teori Model Ideal Penegakan Hukum Pemilu Kewenangan Bawaslu Provinsi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam  rangka  terwujudnya  Pemilu  yang demokratis  dilaksanakan  dalam  model pencegahan  serta  penindakan.  Hal  ini tercantum  dalam  Pasal  97  UU  Pemilu yang  mewajibkan  pada  Bawaslu  Provinsi bertugas  melaksanakan  pencegahan  serta penindakan  di  daerah  provinsi  terhadap berbagai  pelanggaran serta  sengketa proses dalam Pemilu.
Oleh  karena  itu,  dalam  UU  Pemilu harus  diperjelas  bahwa  objek  pencegahan serta  penindakan  yakni  pelanggaran  dan
sengketa  proses  dalam  pemilu,  agar melengkapi  ketentuan  UU  yang  hanya menyebut pelanggaran saja.
Berikutnya  dalam  UU  penyelenggara pemilu,  Bawaslu  cuma  melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kampanye.  Sedangkan  dalam  UU  Pemilu, Bawaslu  dapat  mengawasi  penerapan Pemilu,  termasuk  penerapan  kampanye serta dananya (Muhadam Labolo, 2017).
a. Pencegahan Pelanggaran Pemilu
Kewenangan  pokok  dari  Bawaslu berkaitan tugas dan  fungsinya  merupakan lembaga  pelaksana  pencegahan  bagi penyimpangan  Pemilu  secara  Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Dalam Pasal 98 Ayat  (1)  UU  Pemilu  ditentukan  bahwa Bawaslu  harus  melaksanakan  proses pencegahan  terhadap  pelanggaran  Pemilu dan pencegahan dalam perselisihan proses Pemilu,  kewenangan  Bawaslu  dapat dirinci sebagai berikut:
a. Mengenali  kemudian  mempelajari adanya pelanggaran Pemilu di daerah.
b. Koordinasi,  supervisi,  bimbingan, memantau,  serta  melakukan  evaluasi pelaksanaan pemilu di daerah.
c. Melaksanakan  koordinasi  bersama lembaga pemerintah serta  pemerintah di daerah.
d. Melakukan  upaya  agar  partisipasi warga  meningkat  dalam  pengawasan pemilu di daerah.
Bila tadinya pencegahan tidak dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  UU Penyelenggara  Pemilu,  sedangkan  itu dalam  UU  Pemilu,  disebutkan  secara eksplisit  menghindari  terbentuknya  salah satu  pelanggaran  ialah money  politik .
Dengan demikian UU Pemilu menguatkan tugas  Bawaslu  dalam melaksanakan pencegahan  terhadap  pelanggaran  Pemilu yang TSM (Nuryanti, 2015).
Tidak  hanya  itu,  di  UU  Pemilu disebutkan,  mengawasi  penerapan  vonis ataupun  keputusan  berupa  vonis  ataupun keputusan  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, serta Bawaslu Kab/Kota. Keputusan KPU, KPU  Provinsi,  serta  KPU  Kab/Kota. Ketetapan pejabat yang memiliki wewenang  terhadap  bentuk  pelanggaran netralitas ASN, Tentara Nasional
Indonesia (TNI), serta Polisi. Oleh karena itu,  pada  UU  Pemilu  dijelaskan  secara eksplisit  apa-apa  saja  vonis  ataupun keputusan  yang  bisa  diawasi  dalam penerapannya, ditambah dengan keputusan  terhadap  netralitas  ASN,  TNI, serta Polisi.
Tadinya  pada  UU  Penyelenggara Pemilu  tidak  ada  tugas  buat  melaporkan adanya  pelanggaran  etik  Penyelenggara Pemilu  kepada  DKPP.  Sedangkan  di  UU Pemilu,  Bawaslu  melaporkan  adanya pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu  kepada  DKPP.  Dengan  demikian Terdapat  ekspansi  tugas  dari  Bawaslu, UU  Pemilu  mengatakan  kalau  Bawaslu mempunyai tugas agar melaporkan adanya  pelanggaran  etik  penyelenggara pemilu  kepada  DKPP,  yang  pada  UU Penyelenggara  Pemilu  tidak  terdapat perintah  itu  melainkan  cuma  memantau penerapan vonis DKPP terhadap pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Pemilu (Jamaludin Ghafur, 2019).
Dalam  UU  penyelenggara  Pemilu belum  ada  ketentuan  terhadap  tugas melaporkan  adanya  tindak  pidana  Pemilu
kepada  Sentra  Gakkumdu.  Pada  UU Pemilu,  secara  jelas  disebutkan  bahwa Bawaslu  berkewajiban  agar  melaporkan adanya  tindak  pidana  Pemilu  pada  Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Berkaitan  dengan  pencegahan  serta penindakan pelanggaran pemilu, pada UU penyelenggara Pemilu tidak terdapat pasal tertentu  yang  menentukan  tugas  bawaslu dalam melaksanakan pencegahan, penindakan  pelanggaran  serta  sengketa. Sedangkan  di  UU  Pemilu  secara  jelas ditentukan  bahwa  dalam  pencegahan pelanggaran  serta  pencegahan  sengketa proses, Bawaslu berkewajiban agar melaksanakan identifikasi serta mempelajari adanya kerawanan dan pelanggaran,  berkoordinasi,  melakukan supervisi,  membimbing,  memantau,  serta mengevaluasi pelaksanaan Pemilu,
melakukan  koordinasi  dengan  lembaga pemerintah  serta  melakukan  peningkatan partisipasi  dari  warga  dalam  pengawasan Pemilu.
Maka  dari  itu,  ada  penyempurnaan tugas Bawaslu terkait pencegahan,
penindakan  serta  sengketa  proses  pemilu dimana  penyempurnaan  itu  tidak  diatur dalam  UU tadinya (Kusuma  et al., 2019).
Hal  ini menjadikan  Bawaslu  lebih berperan  serta  merangkap  tugas  selaku penyelidik,  penyidik,  sampai  pemutus perkara.
b. Penindakan Pelanggaran Pemilu
Konsep  demokrasi  senantiasa  identik
menempatkan daulat rakyat pada
kedudukan  yang  tinggi  dalam  hukum negara (Iswari,  2020).  Semua  individu memiliki  hak  proteksi,  kepastian  hukum serta diperlakukan sama dihadapan
hukum  serta  pemerintahan.  Perlakuan yang  sama  tidaklah  diartikan  sama  rasa sama  rata,  melainkan  kesebandingan serasi,  selaras  seimbang  antara  hak  serta kewajiban (Marzuki & Faridy, 2020).
Berfungsinya  sistem  keadilan  dalam pemilu  dilihat  dari  pengaturan  prosedur pemilu yang diatur secara jelas, dilakukan secara tidak berubah-ubah oleh penyelenggara  dan  terdapatnya  sarana penindakan  pelanggaran  pemilu.  Hal  ini berdampak  pada  penindakan  pelanggaran Pemilu  oleh  Bawaslu  serta  jajaran  untuk meyakinkan  bila  sistem  keadilan  pemilu memang  sudah  tersedia  dan  berjalan sebagaimana  seharusnya  (Helmi  Chandra SY, 2021).
Penindakan pelanggaran oleh Bawaslu  ditentukan  dalam  Pasal  98  Ayat (2) yang menyebut bahwa dalam penindakan  pelanggaran  pemilu,  Bawaslu Provinsi berwenang:
a. Melaporkan  upaya  pengawasan  di daerah  jika  terjadi  pelanggaran  kode etik  penyelenggara  pemilu  ataupun adanya  tindak  pidana  pemilu  di daerah.
b. Melakukan  investigasi dini  jika adanya pelanggaran pemilu di daerah.
c. Melakukan  cek  serta  mempelajari adanya pelanggaran pemilu di daerah.
d. Melakukan  cek,  mempelajari  serta memutus  pelanggaran  administrasi pemilu.
e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut  terhadap  pelanggaran  pemilu di daerah.
Penindakan  pelanggaran  administrasi atau  adanya  pelanggaran  diproses  dalam banyak  tahapan  penindakan  yang  diatur UU.  Dalam  penindakan  itu  ada  laporan yang  diputuskan  tidak  bisa  diterima,
diterima atau dinyatakan ditolak.
Penindakan terhadap pelanggaran administrasi  akan  menggambarkan  sistem keadilan  pemilu  tersedia  atau  tidak dengan baik (Fahmi, 2020).
Selanjutnya penindakan terhadap sengketa  proses  ditentukan  pada  Pasal  98 Ayat  (3),  di  mana  dalam  melaksanakan penindakan  sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi berwenang: a. Menerima laporan untuk menyelesaikan sengketa proses
pemilu di daerah.
b. Melakukan verifikasi terhadap laporan  sengketa  proses  pemilu  di daerah.
c. Melaksanakan  mediasi  antara  pihak yang berperkara di daerah.
d. Melaksanakan  tahapan  adjudikasi sengketa proses pemilu di daerah jika mediasi tidak tercapai.
e. Memberikan putusan untuk
menyelesaikan sengketa proses pemilu di daerah.
Bila  dibandingkan  dengan  Pemilu 2014,  penegakan  hukum  pidana  pemilu dalam  Pemilu  Serentak  2019  mengalami perbaikan.  Meskipun  lebih  baik  dalam proses,  tetapi  dari  jumlah  dugaan  tindak pidana  yang  bisa  diajukan  pada  hakim totalnya masih berjumlah banyak.
Penindakan  adanya  tindak  pidana  pada Pemilu  Serentak  2019  di  Sumatera  Barat terlihat  belum  maksimal.  Hal  ini  terlihat dari  101  dugaan  tindak  pidana,  17  kasus
saj  yang  pada  akhirnya  dapat  diajukan hingga persidangan.
Upaya  penindakan  yang  dilakukan oleh  Bawaslu  haruslah  selalu  mengalami kenaikan  grafik  kinerja  sistem  keadilan Pemilu.  Kondisi  ini  akan  membuat  pihak yang  merasa  hak  pilihnya  terlanggar dalam proses pemilu bisa menempuh jalur penyelesaian  sengketa  untuk  mencari keadilan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu. Saat  ini  perlu  diakui  bahwa  masih  ada beberapa  catatan  yang  butuh  diperbaiki, sehingga  upaya  penindakan  ini  benar- benar  sanggup  mewujudkan  harapan adanya keadilan dalam Pemilu.

## SIMPULAN
Berangkat  dari  penjelasan  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  dapat  diperoleh dua kesimpulan. Pertama, Model penegakan  hukum  oleh  Bawaslu  dalam pemilu  serentak  di  Provinsi  Sumatera Barat  dilakukan  melalui  3  (tiga)  cara yaitu:
1. Penyelesaian pelanggaran administratif, berkaitan dengan pelanggaran pada setiap tahapan.
2. Penyelesaian  pelanggaran  kode  etik, berkitan  dengan  etika  dan  sumpah penyelenggara pemilu.
3. Penyelesaian tindak pidana, berkaitan dengan kejahatan pemilu.
Kedua ,  penerapan  teori  model  ideal penegakan hukum pemilu untuk membuktikan  system  keadilan  pemilu telah  berjalan  dilakukan  dengan  3  (tiga) metode yaitu:
1. Pencegahan pelanggaran
2. Penindakan pelanggaran
3. Sengketa proses pemilu

## DAFTAR PUSTAKA
Aermadepa. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu,  Tantangan  dan  Masa Depan. JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu Hukum Dan Humaniora , 1 (2), 1–14.
Casmi  Arrsa,  R.  (2014).  Pemilu  Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 11 (3), 169.
Fahmi,  K.  (2020).  Sistem  Keadilan Pemilu dalam Penanganan
Pelanggaran  dan  Sengketa  Proses
Pemilu  Serentak  2019  di  Sumatera
Barat  Electoral  Justice  System  in Handling  2019  Concurrent  Election Violations  and  Disputes  in  West Sumatra. Jurnal  Konstitusi , 17 ,  1– 26.
Helmi  Chandra  SY.  (2021). Merawat Demokrasi  Menanam  Antikorupsi (1st  ed.,  Vol.  1).  Raja  Grafindo Persada.
Iqbal  Nasir.  (2020).  Analisis  Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan. Khazanah Hukum , 2 (1), 41–50. https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.
Isra,  S.  (2017). Pemilu  dan  Pemulihan Daulat  Rakyat (1st  ed.).  Themis Publishing.
Iswari,  F.  (2020).  Aplikasi  Konsep Negara  Hukum  Dan  Demokrasi Dalam Pembentukan Undang- Undang  Di  Indonesia. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 6 (1), 127. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.28 5 Ja’far,  M.  (2018).  Eksistensi  Dan Integritas Bawaslu Dalam
Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review , 2 (1).
Jamaludin  Ghafur,  A.  F.  G.  W.  (2019).
Presidential  Threshold:  Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam
Tata  Hukum  di  Indonesia (1st  ed.).
Setara Press.
Jurdi,  F.  (2018). Pengantar  Hukum Pemilihan Umum (1st ed.).
Kencana.
Kusuma, L. S. T., Zulhadi, Z., Junaidi, J.,
& Subandi,  A. (2019). Peran Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  dalam penegakan  hukum  Pemilu  (studi penanganan  pelanggaran  Pemilu pada  Sentra  Gakkumdu  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat). Jurnal  Ulul
Albab , 23 (2), 110–116. http://journal.ummat.ac.id/index.ph p/JUA/article/view/1733/1291
Marzuki,  I.,  &  Faridy,  F.  (2020).
Relevansi  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi:  Dimensi  Nasional  Dan Internasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 350.
https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.24
2
Muhadam  Labolo,  T.  I.  (2017). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis (2nd ed.). Rajawali Pers.
Muhammad  Nur  Ramadhan.  (2019).
Jurnal  pemilu. Jurnal  Adhyasta Pemilu , 6 (1), 121.
Nuryanti,  S.  (2015).  Preparing  The Governability Of Concurrent Election  2019. Jurnal  Penelitian Politik , 12 (1), 1–14.
Pradika,  R.  F.  Z.  (2020).  Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal  di  Indonesia. Diversi  Jurnal Hukum , 6 (April), 143–160. Surbakti, R. (2015). Transformasi
Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam  Pengawasan Pemilu.  In Retno  Widyastuti  (Ed.), Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Vol.  1,  Issue  1).
Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata Pemerintahan.
Topo  Santoso,  I.  B.  (2019). Pemilu  Di Indonesia: Kelembagaan,
Pelaksanaan  dan  Pengawasan (1st ed.). Sinar Grafika.
Widodo,  W.  (2018).  Pelaksanaan  Pemilu Serentak  Tahun  2019  Ditinjau  Dari Perspektif  Politik  Dan  Hukum. Jurnal  Meta  Yuridis , 1 (1),  77–85. https://doi.org/10.26877/m-
y.v1i1.2903 Wawancara: Elly Yanti, Anggota Bawaslu  Provinsi  Sumatera  Barat. (2021).
Wawancara:  Aan  Wuryanto,  Koordinator Hukum  Teknis  dan  Humas  KPU Provinsi Sumatera Barat (2021).