Volume 1, Issue 2, Tahun 2021, ISSN: 2776-7434 (Online), doi: 10.21274 Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism,

## Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy
Faculty of Islamic Economic and Business Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia
Website: http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index

## PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MEKANISME WHOLESALER PENJUALAN TIKET PENERBANGAN IBADAH UMRAH
(Studi Kasus Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.)
Marina Ramadhani 1* , Muhammad Alhada Fuadilah Habib 2 , Adelina Fitri 3 1 Universitas Gadjah Mada
2 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 3 Universitas Jambi
* Corresponding Author Email: marina.ramadhani@mail.ugm.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Abstrak:  Data  terbaru  menunjukkan  bahwa  jumlah  masyarakat  Indonesia  yang melakukan  perjalanan  ibadah  umrah  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan.  Hal  ini  memunculkan  kerjasama  di  berbagai  bidang,  terutama  pada bidang penerbangan. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang menjadi pilihan utama  bagi  PPIU  (Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umrah)  untuk memberangkatkan  jemaah  umrah.  Namun  ternyata  PT.  Garuda  Indonesia (Persero)  Tbk.  mengingkari  komitmen  kerjasama  tersebut,  dengan  membuat mekanisme wholesaler untuk penjualan tiket penerbangan ibadah umrah melalui penujukan langsung yang tidak transparan, hanya kepada kelima wholesaler saja. Hal ini dipandang sebagai praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya dan tentu saja melanggar ketentuan hukum persaingan usaha pada Pasal 19 huruf d, karena melakukan penguasaan pasar dengan cara melakukan praktik diskriminasi. Selain itu  mekanisme  wholesaler  penjualan  tiket  penerbangan  ibadah  umrah  tersebut berdampak  negatif  terhadap  pihak  terkait  yaitu,  konsumen,  biro  dan  agen perjalanan umrah lain, serta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itu sendiri.

## Kata  Kunci:  Wholesaler;  Tiket  Penerbangan;  Ibadah  Umrah;  Praktik
Diskriminasi; PT. Garuda Indonesia.
Abstract:  The  latest  data  shows  that  the  number  of  Indonesians  who  travel  for Umrah has increased significantly. This has led to cooperation in various fields, especially in the field of aviation. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. is the main choice for PPIU (Umrah Worship Travel Organizer) to dispatch Umrah pilgrims. However,  it  turns  out  that  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  denying  the commitment to cooperation, by establishing a wholesaler mechanism for the sale of  flight  tickets  for  Umrah  pilgrimages  through  non-transparent  direct appointments, only to the five wholesalers. This is seen as a discriminatory practice
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
against  other  PPIUs  and  of  course  violates  the  provisions  of  the  business competition law in Article 19 letter d, because it controls the market by practicing discrimination.  In  addition,  the  wholesaler  mechanism  for  selling  Umrah  flight tickets has a negative impact on related parties, namely, consumers, other Umrah travel agents, and agents, as well as PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itself.
Keywords:  Wholesaler;  Flight  ticket;  Umrah;  Discriminatory  Practices;  PT. Garuda Indonesia.

## PENDAHULUAN
Perjalanan religi (baik wisata maupun ibadah) sekarang ini menjadi bisnis yang sangat potensial terutama di Indonesia (Ramadhani, 2021). Sektor ini, mengalami peningkatan minat yang cukup pesat, di kalangan masyarakat Indonesia bahkan dunia (Asiyah, Fahriani, & Habib, 2021). Trend melakukan  perjalanan  spiritual  khususnya  ibadah  umrah  sekarang  ini  sangat diminati  oleh  sebagian  besar  masyarakat  muslim  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  untuk melakukan ibadah umrah tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama seperti halnya ibadah haji, selain itu biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah umrah tidak terlalu besar dan  masih  dapat  dijangkau  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia.  Dalam  Islam,  ibadah umrah merupakan ritual sunnah yang penting dan sangat ditekankan untuk dilaksanakan oleh umat muslim (RI, 2003).
Di  Indonesia  jumlah  jemaah  ibadah  umrah  relatif  mengalami  peningkatan  tiap tahunnya,  karena  adanya  animo  positif  dari  masyarakat.  Jumlah  jemaah  umrah  mengalami peningkatan yang sangat signifikan tiap tahunnya (Informasi dan Persidangan, 2020).  Pada tahun 1435 Hijriyah jumlah jemaah umroh Indonesia 598.077 jemaah, kemudian melonjak jadi 1.005.806 jemaah pada 1439 H atau 2017-2018 (Bareksa, 2019). Hal ini juga didukung oleh promosi  besar-besaran  yang  dilakukan  agen-agen  perjalanan  umrah  selaku  pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Meningkatnya jemaah umrah asal Indonesia, maka  akan  semakin  banyak  melahirkan  kerjasama  antara  PPIU  dengan  berbagai  pihak  dan khususnya dengan pihak maskapai penerbangan untuk mengantarkan jemaah umrah ke tanah suci. Berikut tersaji data jumlah kenaikan jemaah umroh dari tahun 2013 hingga tahun 2018.
Gambar 1. Kenaikan Jumlah Jemaah Umroh Indonesia (Bareksa, 2019)
Maskapai Garuda Indonesia masih menjadi pilihan favorit bagi sebagian PPIU untuk memberangkatkan jemaah umrah mereka. Meskipun ada sebagian PPIU yang menggunakan maskapai  penerbangan  lain  seperti Lion  Air,  Batik  Air,  Emirates  Airlines,  Saudi  Arabian Airlines,  Turkish  Airlines,  Qatar  Airways dan  lain  sebagainya.  Maskapai  Garuda  Indonesia mempunyai brand  image  premium dari  sisi  keamanan  dan  kenyamanan  yang  terbentuk  dari persepsi dan eksistensi konsumen (Febriani, Hasrullah, & Bahfiarti, 2018). Penguasaan pangsa pasar maskapai Garuda Indonesia mendominasi sebanyak 39% pada tahun 2017 untuk tujuan penerbangan  internasional  (Pradan,  2018).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pantaslah  jika maskapai Garuda Indonesia menjadi pilihan yang banyak digunakan untuk memberangkatkan para jemaah haji dan umrah dari Indonesia.
Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  PPIU  bersama  maskapai  Garuda  Indonesia  yaitu dengan  adanya  pembukaan  rute  penerbangan  langsung  menggunakan  maskapai  Garuda Indonesia dari Solo ke Madinah. Adapun jenis yang dipilih adalah jenis pesawat Airbus 330- 300E  untuk  kapasitas  360  penumpang,  pilihan  ini  dilakukan  karena  ingin  memberikan kemudahan  dan  kenyamanan  bagi  jemaah  umrah  asal  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penerbangan (Sunaryo, 2019). Pada tanggal 1 Maret 2019 PT. Garuda  mengeluarkan  kebijakan  terkait  penjualan  tiket  MEA Route ( Middle  East  Arilines ) yang mengharuskan PPIU harus membeli melalui wholesaler yang ditunjuk oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Sunaryo, 2019). Wholesaler yang ditunjuk tersebut merupakan biro perjalanan umrah yang terbesar bertempat di Jakarta yaitu PT. Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), PT. Maktour (Makassar Toraja Tour) dan PT. NRA (Nur Rima Al-Waali Tour).
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
Kondisi ini tentunya dirasakan tidak menguntungkan bagi biro dan agen lainnya, yang mana ketiga wholesaler tersebut juga merupakan kompetitor mereka pada pasar penerbangan ibadah umrah. Mekanisme pemesanan tiket umrah langsung ke maskapai Garuda Indonesia di kantor cabang daerah dirasakan lebih efisien dan efektif oleh biro atau agen (Suprabu, 2019). Adanya  kebijakan  baru  ini  membawa  dampak  harga  pembelian  tiket  jauh  lebih  mahal  bagi PPIU.  Oleh  sebab  itu  PERPUHI  melaporkan  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  kepada KPPU.  Namun  di  lain  pihak,  menurut  pihak  Garuda  Indonesia  mekanisme  distribusi  tiket penerbangan  umrah  yang  digunakan  adalah  bagian  dari  strategi  simplifikasi  atau penyederhanaan model bisnis yang pada penerapannya lebih akuntanbel, kompetitif dan selaras dengan permintaan pasar. Sehingga diharapkan kinerja maskapai akan lebih kompetitif melalui penjualan tiket penerbangan umrah yang lebih terintegrasi (Santoso, 2019).
Penjualan tiket maskapai penerbangan menggunakan mekanisme wholesaler adalah hal yang  biasa  dilakukan,  beberapa  maskapai  internasional  juga  menggunakan  mekanisme  ini. Namun tentu ada aturan tersendiri yang dipertimbangkan terhadap penjualan tiket maskapai penerbangan  tersebut  agar  tidak  merugikan  pihak  lainnya.  Atas  dasar  permasalahan  diatas, maka kajian ini muncul terkait apakah kebijakan mekanisme wholesaler penjualan tiket umrah MEA Route PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  melanggar  ketentuan  dalam  hukum persaingan usaha, serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan mekanisme wholesaler penjualan  tiket  penerbangan  ibadah  umrah  MEA Route PT.  Garuda  Indonesia (Persero) Tbk. terhadap pihak terkait, dan hal itu yang menjadi fokus penulis dalam artikel ini. Berdasarkan dari kedua fokus dari kajian tersebut, maka artikel ini diberi judul Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan ibadah umrah (Studi Kasus Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.)

## KAJIAN PUSTAKA

## Hukum Persaingan Usaha
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  persaingan  usaha  adalah  hukum  yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha (Hermansyah, 2008, p. 1). Ada  dua  metode  pendekatan  yang  digunakan  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  tindakan yang dilakukan terhadap pelaku usaha, apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum persaingan  usaha  ataukah  tidak.  Adapun  dua  pendekatan  tersebut  yaitu  pendekatan per  se illegal (tidak membutuhkan penyelidikan terhadap dampak negatif dari tindakan pelaku usaha) dan  pendekatan rule  of  reason (membutuhkan  penyelidikan  lebih  lanjut  terhadap  dampak negatif dari tindakan pelaku usaha).
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
Indonesia mempunyai aturan hukum persaingan usaha sendiri yang telah diatur dalam dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  mewujudkan  iklim persaingan usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menciptakan efektifitas serta efisiensi  dalam  kegiatan  (Hermansyah,  2008,  p.  20).  Pada  pelaksanaannya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  diawasi  langsung  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  disingkat KPPU.
Hukum  persaingan  usaha  hadir  sebagai  pedoman  aturan  hukum  untuk  dipatuhi  oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hukum persaingan usaha diatur secara  terstruktur  terkait  hal-hal apa  saja  yang  tidak  dilarang  dan  dilarang  untuk dilakukan, serta  adanya  sanksi  hukum  untuk  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  tersebut.  Hal  ini dimaksudkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat serta bebas dari monopoli pasar dan bertumpu hanya pada salah satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha.

## Mekanisme Wholesaler
Pedagang  besar (wholesaler) dapat  didefiniskan  sebagai  perusahaan  perantara (intermediary) yang  menghubungkan  produsen  dengan  pedangang  eceran.  Perusahaan  ini membeli barang dari produsen dalam jumlah yang cukup besar dan menjualnya kembali pada para pengecer. Umumnya pedagang besar tidak berhubungan langsung dengan para konsumen. Penjualan  pada  konsumen  hanya  merupakan  kegiatan  sampingan  dan  biasanya  berlaku  atas inisiatif konsumen. Penjualan kepada konsumen merupakan sebagian kecil dari keseluruhan nilai penjualan (Mulyana, 2019).
Dalam pendistribusian barang, pedagang besar memberikan sumbangan penting kepada produsen maupun pedagang eceran. Bagi produsen, pedagang besar dapat mengurangi biaya pendistribusian, waktu untuk memasarkan barang dan administrasi pemasaran. Bagi pengecer, pedagang besar membantu dalam melakukan penjualan dengan kuantitas yang terbatas, dapat menyediakan  barang  dengan  cepat  apabila  diperlukan  dan  adakalanya  memberi  kredit  pada para pengecer (Mulyana, 2019). Bagi perusahaan yang memiliki kantor cabang penjualan (yang mempunyai fungsi pokok menjual, bukannya memproduksi), perusahaan tersebut juga  harus menentukan penyalur atau pedagang besarnya (Novianti, 2007).
Wholesaler berperan cukup penting pada saluran distribusi di dalam pasar. Beberapa peranan penting yang telah penulis rangkum, yaitu melakukan kegiatan penyimpanan barang
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
sebelum sampai ke tangan retailer maupu konsumen, selain itu juga turut menyampaikan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen kepada produsen. Wholesaler juga bertugas untuk  melakukan  pengangkutan  dengan  tujuan  memindahkan  barang  yang  tidak  dapat dijangkau oleh retailer maupun konsumen, turut membantu para retailer dalam hal pemodalan kerja  dengan  cara  memberikan  kredit,  dengan  tujuan  untuk  melonggarkan  pembayaran  dari retailer kepada wholesaler .  Peran  penting wholesaler lainnya  yaitu  memberikan  informasi mengenai kuantitas dan kualitas barang dan harga barang kepada para konsumennya. Selain dalam  saluran  distribusi  barang,  peranan  penting wholesaler tersebut  juga  berlaku  dalam saluran  distribusi  jasa.  Singkat  kata  bahwa wholesaler adalah  perpanjangan  tangan  dari produsen di dalam pasar.

## Studi Terdahulu
Ada satu studi terdahulu yang dapat dijadikan dasar pijakan untuk membantu penulis dalam  menganalisis  temuan-temuan  data  terkait  pelanggaran  hukum  persaingan  usaha  yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Namun penelitian dalam artikel tersebut mempunyai fokus permasalahan yang berbeda dengan artikel penulis. Studi terdahulu tersebut dilakukan oleh Eka Putri Fauzia Ikromi dan Sri Maharani dengan judul Tinjauan Yuridis Kartel Tiket Pesawat Maskapai Domestik Penerbangan PT. Garuda Indonesia dengan Lion Group.
Secara ringkas penelitian ini menjelaskan bahwa penemuan fakta-fakta jika maskapai penerbangan  domestik  PT.  Garuda  Indonesia  dan  8  Lion  Group  memiliki  kedudukan  yang sama besarnya di pangsa pasar bidang penerbangan Indonesia. Pemasaran tiket pesawat kedua maskapai ini tidak hanya melakukan penjualan tiket pesawat secara personal melainkan juga melalui  agen  perjalanan,  sedangkan  maskapai  asing  yang  ada  di  Indonesia  tidak  bisa memasarkan  di  agen  perjalanan,  sehingga  hanya  bisa  menjual  melalui  personal.  Kedua maskapai  penerbangan  domestik  (PT.  Garuda  Indonesia  dengan  Lion  Group)  memenuhi karakteristik  bentuk  pelanggaran  kartel  harga  yang  diatur  dalam  Pasal  11  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Ikromi & M.T.V.M, 2020).

## METODE PENELITIAN
Pada  penulisan  artikel  ini  menggunakan  sifat  penelitian  eksploratif,  penelitian eksploratif  mempunyai  tujuan  untuk  melihat  secara  menyeluruh  mengenai  apa  saja  hal  dan sebab  yang  turut  mempengaruhi  terjadinya  sesuatu  (Arikunto,  2006).  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif, penelitian ini berfokus kepada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam perundang-undangan dan kepustakaan, khususnya pelanggaran hukum persaingan usaha yang
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
dikaitkan dengan mekanisme wholesaler pada penjualan tiket penerbangan ibadah umrah oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian normatif ini menggunakan metode wawancara responden dan narasumber yang dimaksudkan untuk mendukung hasil penelitian normatif.
Penelitian  ini  menggunakan  metode Non-Random  Sampling atau Non-Probability Sampling yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk dipilih sebagai subjek  penelitian  atau  sampel  terhadap  subjek  penelitian.  Teknik  sampling  yang  digunakan adalah metode Purposive Sampling dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang dikehendaki dalam penelitian ini untuk kemudian ditentukan sampelnya. Adapun kriteria yang dikehendaki didasarkan pada pemenuhan ciri-ciri subjek penelitian sesuai dengan objek yang diteliti terkait peristiwa yang berlangsung dan dialami oleh subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri  dari  responden  yaitu  Ketua  PERPUHI  (Persaudaraan  Pengusaha Travel Umrah  Haji Indonesia) Solo, Direktur Utama PT. Alfajr Baladi Indonesia Yogyakarta, Sekretaris Jendral dan  anggota  SAPUHI  (Serikat  Penyelenggara  Umrah  dan  Haji  Indonesia)  Jakarta  dan narasumber yaitu dari  berbagai dosen ahli hukum persaingan usaha dan dosen ahli ticketing dari beberapa Universitas dan Sekolah Tinggi Parwisata ternama di Indonesia.
Adapun teknik untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara  menggunakan  pedoman  wawancara.  Daftar  pertanyaan  yang  digunakan  bersifat terbuka  dan  tertutup.  Daftar  pertanyaan  terbuka  digunakan  agar  memperoleh  jawaban  yang lebih  luas  dan  mendalam.  Daftar  pertanyaan  tertutup  digunakan  agar  memperoleh  jawaban yang lebih konkret dan spesifik, sedangkan untuk prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak berdasarkan angka- angka  tetapi  data  yang  telah  didapat  dirangkai  dengan  kata-kata  dan  kalimat  ataupun  dapat diartikan  data  yang  diperoleh,  dipilih  dan  disusun  secara  sistematis  berdasarkan  objek  yang diteliti,  sedangkan  penyajiannya  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  yaitu  dari  data  yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder ditafsirkan dan diuraikan untuk kemudian mensinkronisasikannya dengan hukum persaingan usaha di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus  Mekanisme  Wholesaler  Penjualan  Tiket  Penerbangan  Ibadah  umrah  Oleh  PT.

## Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Di sub bab ini akan dijelaskan secara singkat dan ringkas terkait kasus yang terjadi dan menjadi  fokus  kajian  dalam  artikel  ini.  Kasus  ini  dimulai  pada  13  Maret  2019,  PT.  Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengeluarkan info GA Nomor: 001/GA/NH/III/19 yang efektif per 1 Maret 2019 mengenai pelayanan penjualan tiket MEA Route ( Middle East Airlines ) atau rute
penerbangan timur tengah, adapun isi dalam informasi tersebut bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero)  Tbk. menginformasikan  jika  mitra  usaha  PPIU  ((Penyelenggara  Perjalanan  ibadah umrah) dapat melakukan pembukuan tiket pesawat Garuda Indonesia untuk rute MEA melalui konsorsium mitra usaha strategis (wholesaler) yang telah ditentukan oleh manajemen Garuda Indonesia yaitu:
1. PT. Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata)
2. PT. Maktour (Makassar Toraja Tour)
3. PT. NRA (Nur Rima Al-Waali Tour)
Setelah adanya penunjukan 3 (tiga) konsorsium mitra usaha strategis untuk penjualan tiket  rute  MEA  dalam  GA  Info  Nomor:  001/GA/NH/III/19  pada  13  Maret  2019,  kemudian penulis memperoleh pembaruan informasi bahwa telah ditunjuk lagi 2 (dua) konsorsium mitra usaha strategis yaitu Aerohajj dan Wahana Travel, jadi total menjadi 5 (lima) konsorsium mitra usaha strategis. Dimana 5 (lima) konsorsium mitra usaha strategis (yang kemudian akan disebut sebagai wholesaler dalam  penulisan  artikel  ini)  tersebut  berkedudukan  di  kota  besar  yaitu Jakarta, serta 1 (satu) dari total 5 (lima) wholesaler tersebut yaitu Aerohajj adalah salah satu unit  usaha  dari  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk. Group yang  bergerak  dalam  jasa penyelenggaraan  ibadah  haji  atau  umrah.  Jadi  dengan  singkat  kata  bahwa  semua  otoritas dipegang oleh wholesaler yang telah ditunjuk PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Dengan  kebijakan  tersebut  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  dianggap  tidak menjaga komitmen bisnis, dikarenakan adanya kebijakan tersebut maka penjualan tiket umrah hanya  bisa  dilakukan  melalui wholesaler yang  telah  ditunjuk  oleh  PT.  Garuda  Indonesia (Persero) Tbk. Pada satu sisi wholesaler tersebut juga merupakan kompetitor bagi agen-agen perjalanan  umrah  yang  lain  dan  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  menjual  harga  tiket pesawat  untuk  ibadah  umrah  lebih  murah  kepada wholesaler yang  sudah  ditunjuk  tersebut (Suprabu, 2019).
Disamping itu perbedaan harga pembelian tiket melalui wholesaler menjadi lebih tinggi dibanding dengan pembelian secara langsung pada Sales Office PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencapai harga mencapai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal ini ditakutkan oleh para PPIU  akan  menghambat  berkembangnya  biro-biro  dan  agen-agen  perjalanan  umrah  kecil. Selain itu juga untuk kepastian ketersediaan tiket pesawat memerlukan waktu yang cukup lama ditanggapi  oleh wholesaler tersebut  dan  akhirnya  merugikan  jemaah  umrah  sebagai konsumennya.
Dikarenakan seharusnya PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. memberikan pelayanan yang  sama  kepada  semua  pelaku  usaha  dan  tidak  hanya  memberikan  keistimewaan  kepada
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
kelompok  usaha  tertentu  yang  dimaksudkan  disini  yaitu wholesaler tersebut  untuk mendapatkan  pelayanan  dalam  pemesanan  tiket  umrah  (Suprabu,  2019).  Hal  ini  lah  yang kemudian  menjadi  akar  permasalahan,  sehingga  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk. dilaporkan ke pihak KPPU oleh PERPUHI dan beberapa perhimpunan atau serikat travel dan agen  yang  tersebar  dibeberapa  daerah  di  Indonesia,  karena  dianggap  melanggar  ketentuan dalam aturan hukum persaingan usaha.

## Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Maskapai Penerbangan
Untuk  memahami  secara  singkat  dan  jelas  bagaimana  alur  mekanisme wholesaler penjualan tiket maskapai penerbangan, maka dalam artikel ini akan disajikan bagan mengenai gambaran terkait pemasaran atau penjualan tiket penerbangan maskapai melalui mekanisme wholesaler.

## Gambar 1 Mekanisme Wholesaler Dalam Pendistribusian Tiket  Masakapai Penerbangan
Sumber : Penulis
Gambar 2. Mekanisme Wholesaler Dalam Pendistribusian Tiket  Masakapai Penerbangan (Penulis, 2020)

## Keterangan:
1. Maskapai penerbangan sebagai produsen dalam memasarkan produknya yaitu tiket pesawat dengan menggunakan mekanisme wholesaler , sudah barang tentu akan menunjuk baik satu atau  beberapa wholesaler melalui  nota  kesepahaman  atau  MoU  yang  disetujui  dan dikehendaki  oleh  kedua  belah  pihak.  Selain  itu wholesaler harus  memenuhi  syarat kualifikasi  yang  dipersyaratkan  oleh  maskapai  penerbangan,  termasuk  dengan  adanya
Agen atau
Pengecer atau Konsumen
Perantara Wholesaler atau Pedagang Besar Maskapai Penerbangan atau Produsen Konsumen Akhir atau Penumpang
pemasukan  deposit  yang  juga  dipersyaratkan  oleh  maskapai  penerbangan  untuk  sebagai jaminan.
2. Wholesaler menjadi pihak perpanjangan tangan dari maskapai penerbangan yang bertindak atas nama wholesaler itu sendiri dalam menentukan harga yang ditawarkan dan ketersedian seat sesuai  dengan  preferensi  masing-masing wholesaler tersebut,  untuk  kemudian memasarkan  tiket  pesawat  milik  maskapai  penerbangan  kepada  agen-agen  lain  atau konsumen perantara untuk nantinya akan sampai kepada konsumen akhir atau bakal calon penumpang dari maskapai penerbangan tersebut. Namun pada prakteknya di bawah agen- agen tersebut juga biasanya ada yang dinamakan sub-sub agen, maka hal ini lah yang disebut dengan sistem penjualan secara berjenjang dan tentu dalam sistem penjualan tersebut ada pembagian komisi bagi tiap-tiap pelaku usaha yang ada dalam tahapan penjualan melalui mekanisme wholesaler tersebut dan memakan proses yang membutuhkan waktu yang lama.
Pembagian komisi yang kecil terkadang menjadi keluhan dari sub-sub agen di bawah agen- agen  yang  membeli  tiket  kepada wholesaler yang  ditunjuk  oleh  maskapai  penerbangan tersebut.
3. Dalam hal ini penulis melihat bahwa dari pemberian produk maskapai penerbangan yaitu tiket pesawat kepada wholesaler yang ditunjuk maskapai penerbangan merupakan produk barang.  Kemudian  dari wholesaler kepada  agen-agen  lain  juga  masih  termasuk  kedalam klasifikasi produk barang. Namun dari agen-agen lain yang membeli tiket pesawat maskapai penerbangan  kepada wholesaler ,  kemudian  menawarkan  dan  menjualkannya  kepada konsumen akhir atau bakal calon penumpang maskapai penerbangan tersebut adalah berupa produk jasa.
Pada kasus mekanisme wholesaler yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.  dengan  menunjuk  5  (lima) wholesaler untuk  melakukan  penjualan  tiket  penerbangan ibadah  umrah,  penulis  melihat  bahwa  pada  dasarnya  penunjukan  ke  5  (lima) wholesale r tersebut  menggunakan  sistem  distribusi  dalam  penyalurannya.  Namun  tetap  dengan menggunakan  konsep wholesaler atau  konsorsium  mitra  usaha  strategis,  sedangkan  dalam prakteknya,  kedudukan  mitra  usaha  tidak  mempunyai  kepastian  dalam  sistem  penjualan langsung  atau  berjenjang.  Mitra  usaha  memiliki  kedudukan  ganda  dalam  sistem  penjualan langsung  atau  berjenjang.  Mitra  usaha  dapat  digolongkan  ke  dalam  golongan  pengusaha mandiri  seperti  distributor  maupun  golongan  perwakilan  perusahaan  seperti  agen  (Maesa, 2014).
Jika dilihat dari sistem penjualan berjenjang yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero)  Tbk.  bergantung  pada wholesaler atau  konsosrsium  mitra  usaha  strategis  dalam
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
melakukan penyaluran barang dari produsen ke konsumen dan dalam hal ini hubungan diantara mereka  berdasarkan  nota  kesepahaman  atau  MoU  dengan  konsep wholesaler .  Namun  cara wholesaler atau konsorisum mitra usaha strategis dalam melakukan penjualan produk tersebut mirip dengan sistem distribusi dimana wholesaler atau mitra usaha strategis bertindak sebagai distributor.
Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  mekanisme wholesaler pada  penjualan  tiket penerbangan adalah lumrah untuk dilakukan tiap-tiap maskapai dalam memasarkan produknya, namun tentu saja ada aturan dalam pelaksanaan mekanisme wholesaler tersebut. Contohnya beberapa  maskapai  internasional  seperti Turkish  Airlines , Emirates  Airlines , Saudi  Arabian Airlines ,  dan  maskapai  lainnya  menggunakan  model wholesaler ,  namun  ada  prosentase misalnya sebesar 30% yang masih dapat diakses langsung di pasar bebas oleh biro dan agen lainnya, tidak seperti kebijakan baru yang dibuat oleh maskapai Garuda Indonesia, yang 100% penjualan  tiketnya  diberikan  kepada wholesaler. Kebijakan  yang  dilakukan  PT.  Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dapat diklasifikasikan melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha, yang kemudian akan dijabarkan secara singkat pada analisis di bawah ini.
Analisis  Pelanggaran  Hukum  Persaingan  Usaha  dalam  Mekanisme  Wholesaler Penjualan  Tiket  Penerbangan  Ibadah  Umrah  yang  Dilakukan  Oleh  PT.  Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menurut penulis dapat  dikenakan  kepada  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  terhadap  pelanggaran  hukum persaingan  usaha  yang  telah  dilakukan,  yaitu  Pasal  17  tentang  monopoli,  Pasal  18  tentang monopsoni, Pasal 19 huruf dan c tentang penguasaan pasar dengan membatasi peredaran dan Pasal  19  huruf  d  tentang  penguasaan  pasar  dengan  praktik  diskriminasi.  Namun  jika  dilihat dalam  substansi  Pasal  17  dan  Pasal  18  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999. menunjukkan  jika  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  belum  tentu  ditujukan  untuk menguasai  pasar,  bisa  jadi  hanya  untuk  kepentingan  pribadinya (self-interest) dibandingkan dalam keinginan untuk menguasai pasar, dalam Pasal 17 dan Pasal 18 juga disebutkan secara mendetail mengenai adanya pemilikan atas batas pangsa pasar tertentu.
Sedangkan  dalam  Pasal  19  huruf  c  dan  Pasal  19  huruf  d  lebih  melihat  tujuan  untuk menguasai pasar bersangkutan, dalam arti dampak utama dari kegiatannya akan dirasakan oleh pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan terhadap pengusaan tersebut, serta tidak ada syarat terhadap  pemilikan  atas  batas  pangsa  pasar  tertentu.  Jika  dilihat  kembali  dengan  kasus mekanisme wholesaler yang  dilakukan  oleh  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.,  maka
pengenaan  Pasal  17  dan  Pasal  18  tidak  tepat.  Karena  sudah  sangat  jelas  jika  PT.  Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mempunyai tujuan untuk menguasai pasar tiket penerbangan ibadah umrah  dengan  melakukan  penunjukan  langsung  hanya  kepada  kelima wholesaler tersebut untuk memasarkan tiket penerbangan ibadah umrahnya. Dimana kelima wholesaler tersebut satu diantaranya juga merupakan anak perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., yang artinya semua kendali besar tiket penerbangan ibadah umrah ada pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan tidak adanya keterbukaan kesempatan bagi PPIU yang lain untuk turut andil menjadi salah satu wholesaler .
Maka selanjutnya akan dilihat kesesuaian pengenaan Pasal 19 huruf c dan Pasal huruf d terhadap kasus tersebut. Untuk Pasal 19 huruf c dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam substansi pasal tersebut, yaitu:
1. Unsur pelaku usaha;
2. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan;
3. Unsur melakukan sendiri maupun bersama-sama;
4. Unsur pelaku usaha lain;
5. Unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
6. Unsur membatasi peredaran;
7. Unsur barang dan atau jasa; dan
8. Unsur pasar bersangkutan.
Maka  jika  dianalisis  dengan  melihat  unsur-unsur  tersebut  ada  salah  satu  unsur  yang  tidak terpenuhi  dengan  kasus  yang  terjadi,  yaitu  unsur  membatasi  peredaran.  Dikarenakan  PT. Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  tidak  melakukan  pembatasan  peredaran  terhadap  tiket penerbangan ibadah umrah, namun lebih kepada penunjukan langsung hanya kepada kelima wholesaler pilihannya dan tidak terbuka terhadap PPIU yang lain.
Kemudian akan dilihat kembali kesesuaian pengenaan Pasal 19 huruf d, dikarenakan Pasal 19 huruf c tidak dapat terpenuhi salah satu unsurnya. Berikut unsur-unsur dari Pasal 19 huruf d, yaitu:
1. Unsur pelaku usaha;
2. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan;
3. Unsur melakukan sendiri maupun bersama-sama;
4. Unsur pelaku usaha lain;
5. Unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
6. Unsur praktik diskriminasi; dan
7. Unsur pelaku usaha tertentu.
Dapat  dilihat  dari  penjabaran  unsur-unsur  diatas,  jika  kasus  mekanisme wholesaler tersebut telah  memenuhi  semua  unsur  dalam  Pasal  19  huruf  d.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  bunyi Pasal 19 huruf d yaitu:
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  berupa  :  d.  Melakukan  praktek  diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”
Dari  bunyi  Pasal  19  huruf  d  tersebut,  jika  diaplikasikan  ke  dalam  kasus  Garuda Indonesia, maka jelaslah bahwa penunjukan langsung kepada kelima wholesaler tersebut tanpa melalui  proses  penunjukan  yang  dilakukan  tidak  secara  terbuka  dan  transparan,  serta  tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur itu menciderai ketentuan yang  telah  ada  dalam  hukum  persaingan  usaha.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  tidak diberikannya  kesempatan  PPIU  yang  lain  untuk  ikut  berpartisipasi  menjadi wholesaler penjualan tiket penerbangan ibadah umrah. Selain itu PPIU yang lain tidak diberikan hak yang sama  mendapatkan  akses  dalam  hal  pembukuan  dan  pembelian  tiket  rute Middle  East Area (MEA) milik Garuda Indonesia untuk penerbangan tujuan ibadah umrah, seperti kelima wholesaler yang telah ditunjuk tersebut.
Secara teoritis, tindakan diskriminasi hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha ataupun kelompok pelaku usaha yang memiliki market power , sedangkan market power tersebut dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan tindakan penguasaan pasar terhadap pelaku usaha lain.  Adapun  penguasaan  pasar  dalam  sudut  pandang  ekonomi  yang  dilakukan  melalui beberapa  bentuk  tindakan  dapat  memberikan  efek  yang  positif  berupa  pencapaian  efisiensi, terjaminya  pasokan  bahan  baku  atau  produk  untuk  mencapai  skala  ekonomi  atau  cakupan ekonomi. Dengan demikian ada dasar pembenar terhadap tindakan penguasaan pasar tertentu, maka harus dikaji maksud dan tujuan serta akibat dari kegiatan-kegiatan tertentu yang dianggap merupakan penguasaan pasar yang merugikan (Tanato, 2014). Namun menurut hemat penulis PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk.  yang  merupakan  perusahaan  penerbangan  BUMN terbesar di Indonesia sudah barang tentu memiliki market power yang sangat besar pada segala tujuan penerbangan baik nasional maupun internasional.
Dampak Dari Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah umrah Oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Terhadap Pihak-Pihak Terkait
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya  kebijakan  mekanisme wholesaler penjualan tiket umrah MEA Route PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terhadap pihak terkait tentu saja
lebih  kepada  dampak  negatif  yang  ditimbulkan.  Adapun  pihak  terkait  yang  terkena  dampak negatif ini yaitu yang pertama , konsumen terkait dengan kerugian immaterial bagi konsumen akhir,  dikarenakan  proses  pembelian  tiket  maskapai  Garuda  Indonesia  yang  berjenjang  dan tentu  saja  akan  berdampak  pada  lamanya  proses  pemberangkatan. Kedua, biro  dan  agen perjalanan  umrah  yang  lain,  dikarenakan  untuk  pembukuan,  reservasi  tiket  pesawat, pembookingan tiket pesawat, tanggal keberangkatan, harga yang ditawarkan serta ketersediaan seat dan lain-lain akan ditentukan oleh wholesale r, hal ini yang membuat ruang gerak agen- agen  lain  semakin  susah  dan  termasuk  didalamnya  agen-agen  kecil  yang  baru  akan berkembang.
Ketiga, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk itu sendiri, karena dengan buruknya iklim persaingan usaha pada penjualan tiket penerbangan umrah yang diciptakan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. maka akan berdampak buruk kedepannya, seperti ditinggalkan oleh biro  dan  agen  perjalanan  umrah  yang  selama  ini  menggunakan  maskapai  Garuda  Indonesia untuk penerbangan umrahnya dan merusak kerjasama-kerjasama yang baik dengan berbagai biro dan perjalanan umrah yang telah terjalin sebelumnya. Dengan diketahui dampak negatif dari adanya mekanisme wholesaler yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tersebut, diharapkan tidak akan terjadi lagi mekanisme wholesaler yang akan merugikan pihak- pihak  lain,  meskipun  dalam  mekansime wholesaler merupakan  hal  yang  lumrah  dilakukan dalam  bisnis  penjualan  tiket  penerbangan.  Namun  tetap  harus  memperhatikan  dan mempertimbangkan akibat kedepannya bagi persaingan usaha.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme wholesaler yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk penjualan tiket penerbangan ibadah umrah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena  melakukan  praktik  diskriminasi.  Hal  ini  terjadi  karena  proses  penunjukan  kelima wholesaler yang tidak terbuka, tidak transparan, serta dilakukan dengan tidak adanya ukuran yang  jelas  dan  cenderung  mendiskriminasi  PPIU  lainnya  untuk  ikut  berkompetisi  menjadi wholesaler perpanjangan tangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dalam memasarkan tiket penerbangan ibadah umrah atau tujuan Middle East Asia (MEA) kepada konsumen. PT. Garuda Indonesia  (Persero)  Tbk,  juga  hanya  memberikan  hak  kepada  kelima wholesaler untuk mengakses pembukuan dan penjualan tiket, sedangkan PPIU lainnya tidak diberikan hak yang sama seperti kelima wholesaler tersebut. Dimana kelima wholesaler dan PPIU lainnya tersebut merupakan kompetitor dalam pasar penerbangan ibadah umrah.
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
Selain  itu  dampak  dari  adanya  kebijakan  mekanisme wholesaler tersebut,  mengarah lebih ke dampak negatif. Khususnya kepada pertama, konsumen akhir, karena berdampak pada proses pemberangkatan yang relatif lama. Kedua, biro dan agen perjalanan umrah yang lain, karena semua kendali ada pada kelima wholesaler dan hal tersebut memperkecil ruang gerak untuk  berkembang. Ketiga, PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk  itu  sendiri,  karena  dengan buruknya  iklim  persaingan  usaha  pada  penjualan  tiket  penerbangan  ibadah  umrah,  maka Garuda  Indonesia  akan  ditinggalkan  oleh  PPIU  lainnya  yang  semula  mempunyai komitmen untuk melakukan kerjasama-kerjasama selanjutnya di berbagai bidang.
Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut, maka direkomendasikan kepada PT. Garuda Indonesia  (Persero)  Tbk.  agar  mekanisme wholesaler yang  dilakukan  tidak  melanggar ketentuan  dalam  hukum  persaingan  usaha.  Ada  baiknya  dilakukan  dengan  terbuka  seperti memberikan kesempatan terbuka bagi biro dan agen perjalanan umrah lainnya, dengan tidak memberlakukan  persyaratan  untuk  pelaku-pelaku  usaha  lain  dalam  hal  ini  biro  dan  agen perjalanan  umrah  menjadi  terhalangi  untuk  masuk  ke  dalam    pasar.  Selain  itu  juga  dapat dilakukan  dengan  cara  penentuan  biro  dan  agen  perjalanan  umrah  untuk  penjualan  tiket penerbangan  umrah  melalui  mekanisme  lelang  terbuka  dan  dalam  jangka  waktu  tertentu, sebagai  pelaksanaan wholesaler dari  prinsipal  yaitu  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk. Disamping  itu  untuk  meminimalisir  dampak  negatif  jika  terjadi  permasalahan  operasional penerbangan  umrah,  baik  dampak  material  maupun  dampak  immaterial  untuk  kedepannya, maka  lebih  direkomendasikan  oleh  penulis  agar  diawasi  oleh  Kementerian  Agama,  seperti halnya penyelenggaran transportasi ibadah haji.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Asiyah,  B.  N.,  &  Fahriani,  F.  Z.,  &  Habib,  M.  A.  F.  (2021). Peran  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (Dinas  PMD)  Kabupaten  Tulungagung  dalam  Meningkatkan Perekonomian Desa . Tulungagung: Akademia Pustaka.
Bareksa. (2019, Desember 3). Begini Historikal Jumlah Jemaah dan Potensi Pasar Umroh di Indonesia. Retrieved  from  Bareksa.com:  https://www.bareksa.com/berita/reksa- dana/2019-12-03/begini-historikal-jumlah-jemaah-dan-potensi-pasar-umroh-di- indonesia
Febriani,  M.,  Hasrullah,  H.,  &  Bahfiarti,  T.  (2018).  Strategi  Komunikasi  Pemasaran Terintegrasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Makassar Dalam Mempertahankan Barand Image. Jurnal Komunikasi KAREBA, 7 (1), 2.
Hermansyah,  H.  (2008). Pokok-pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ikromi,  E.  P.,  &  M.T.V.M,  S.  M.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Kartel  Tiket  Pesawat  Maskapai Domestik Penerbangan PT. Garuda Indonesia Dengan Lion Group. Jurnal Pro Hukum, 9 (1), 1-8.
Informasi  dan  Persidangan,  B.  B.  (2020). Siaran  Pers  Nomor:  32/Humas  PMK/II/2020.
Jakarta:  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan Republik Indonesia.
Maesa,  R.  (2014). Multi  Level  Marketing  (MLM)  Dalam  Perspektif  Persaingan  Usaha.
Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
Mulyana,  M.  (2019). Inisiasi  VII  Strategis  Distribusi. Bogor:  BMP  Manajemen  Pemasaran (EKMA 4216) Universitas Terbuka.
Novianti, R. T. (2007). Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Pada CV. Arrasy  Stylisindo  Aesthetic  Bandung. Bandung:  Fakultas  Ekonomi  Universitas Widyatama.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19  Huruf  D  (Praktik  Diskriminasi)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pradan, R. S. (2018, Maret 19). Pangsa Pasar Penerbangan : GIAA Kuasai Luar Negeri, Lion Domestik . Retrieved September
12, 2021, from Bisnis.com: https://ramadan.bisnis.com/read/20180319/450/751263/pangsa-pasar-penerbangan- giaa-kuasai-luar-negeri-lion-domestik
Ramadhani, M. (2021). Dilema Pariwisata Halal Di Indonesia. Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, I (1), 89-105.
RI,  D.  A.  (2003). Bimbingan  Manasik  Haji. Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pelayanan  Haji  dan Umrah.
Santoso,  A.  (2019,  April  5). Garuda  Indonesia  Bantah  Tuduhan  Monopoli  Tiket  Umrah .
Retrieved September 14, 2021, from Kumparan:
https://kumparan.com/bengawannews/garuda-indonesia-bantah-tuduhan-monopoli- tiket-umrah-1qpgrruf0cd/full
Sunaryo, A. (2019, Januari 16). Angkut 345 Jemaah Umrah, Garuda Indonesia Solo - Madinah Resmi  Mengudara .  Retrieved  September  15,  2021,  from  Merdeka.com: https://www.merdeka.com/uang/angkut-345-jemaah-umrah-garuda-indonesia-solo- madinah-resmi-mengudara.html
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
Sunaryo, A. (2019, Maret 12). Penjualan Tiket Dimonopoli, Pengusaha Travel Umrah Ancam Boikot  Garuda  Indonesia .  Retrieved  September  14,  2021,  from  Merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/penjualan-tiket-dimonopoli-pengusaha-travel- umrah-ancam-boikot-garuda-indonesia.html
Suprabu, H. (2019, Juli 1). Monopoli Tiket Penerbangan Ibadah umrah PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (M. Ramadhani, Interviewer)
Tanato,  M.  D.  (2014). Tinjauan  Yuridis  Praktik  Anti  Persaingan  Dalam  Kasus  Importasi Bawang Putih (Perkara Nomor 05/kppu-I/2013). Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik  Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).