DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 15 Mei 2024, Revised: 30 Juni  2024, Publish: 3 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Implementasi  Pasal  14  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  No.  8  dan  9  Tahun  2006  Tentang Pendirian  Rumah  Ibadah  Perspektif  Fikih  Siyasah  (Studi  Kasus Pendirian  Gereja  di  Desa  Kampung  Perlabian  Kec.  Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan
Tua Utusan Hasibuan 1 , Iwan 2 1 Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Indonesia, tuautusanhsbutusanhsb@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Indonesia, iwan@uinsu.ac.id
Corresponding Author : tuautusanhsbutusanhsb@gmail.com
Abstract: Joint  Regulation  of  the  Minister  of  Religious  Affairs  and  the  Minister  of  Home Affairs  No.  9  and  No.  8  of  2006  is  a  regulation  that  regulates  the  provisions  of  the establishment of houses of worship. In its implementation, this regulation has been debated because  the  provision  to  obtain  a  permit  to  establish  a  house  of  worship  depends  on  the approval of others. This article aims to answer questions about the implementation of article 14 in the joint regulation of the minister of religion and the minister of home  affairs No. 8 and  9  of  2006  concerning  the  establishment  of  houses  of  worship  (Church)  from  the perspective of fikih siyasah. In this research using empirical juridical research approach that examines  the  provisions  of  the  establishment  of  houses  of  worship  (churches)  found  in Perlabian Village, Kampung Rakyat  Subdistrict, Labuhanbatu  Selatan Regency in  the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006.  Furthermore,  the  regulation  is  analyzed  by  using  the  approach  of  legislation  - invitation,  and  using  library  research  techniques  or  literature  studies  in  collecting  legal materials.  Furthermore,  the  legal  material  is  processed  and  analyzed  using  siyāsah dustūriyyah  studies  systematically  so  that  it  becomes  concrete  data.  The  result  of  this research  is  the  provision  of  the  establishment  of  houses  of  worship  in  Perlabian  village, Kampung Rakyat  sub-district, has not  been fulfilled optimally in  its administration  such as Building Permit and local community support of at least 60 people authorized by the local village head as contained in article 14 paragraphs 1, 2 and 3 of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 8 and No. 9 of 2006. In line with the  above  conclusions,  the  application  of  the  articles  in  the  law  should  be  done  by  the government  that  does  not  cause  chaos  in  the  midst  of  society  by  enforcing  and  providing education - education on understanding the applicable law and the government must also be proactive  in  seeing  the  situation  and  conditions  in the midst of society in applying the law balanced  with  local  regulations  (PERDA)  (Labuhan  Batu  Selatan)  to  avoid  the  content  of substance that is chaotic in order to have binding legal force.
Keywords: Siyasah Dusturiyah, Menteri Agama, Pendirian Gereja
Abstrak: Peraturan  Bersama  Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  9  dan  No.  8 Tahun  2006  merupakan  regulasi  yang  mengatur  ketentuan  pendirian  rumah  ibadah.  Pada implementasinya  regulasi  ini  menuai  perdebatan  karena  ketentuan  untuk  mendapatkan  izin mendirikan rumah ibadah bergantung dari persetujuan orang lain. Artikel  ini bertujuan untuk menjawab  pertanyaan  tentang  pengimplementasian  pasal  14  dalam  peraturan  bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. 8  dan 9 tahun 2006 tentang pendirian  rumah ibadah  (Gereja)  perspektif  fikih  siyasah.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  dengan  penelitian  yuridis  empiris  yang  mengkaji    ketentuan  pendirian  rumah ibadah  (gereja)  yang  terdapat  di  desa  Perlabian  Kecamatan  Kampung  rakyat,  Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.  9  dan  No.  8  thn  2006.  Selanjutnya,  peraturan  tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan pendekatan  perundang  –  undangan,  serta  menggunakan  teknik library  research atau  studi kepustakaan dalam  mengumpulkan bahan hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah dan  dianalisis  menggunakan  kajian siyāsah  dustūriyyah secara  sistematis  sehingga  menjadi data  yang  konkrit.  Hasil  dari  penelitian  ini  ketentuan  pendirian  rumah  ibadah  di  desa Perlabian  kecamatan  Kampung  Rakyat  belum  terpenuhi  secara  maksimal  dalam pengadministrasiannya  seperti  surat  Ijin  Mendirikan  Bangunan  dan  dukungan  masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh kepala desa setempat sebagaimana yang telah  termuat  di  dalam  pasal  14  ayat  1,2  dan  3  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  Dan Menteri  Dalam  Negeri  No.  8  dan  No.  9  tahun    2006.  Sejalan  dengan  kesimpulan  di  atas, penerepan pasal dalam undang-undang tersebut seharusnya pemerintah melakukan yang tidak menimbulkan  kekacauan  di  tengah  –  tengah  masyarakat  dengan  menegakkan  dan memberikan edukasi – edukasi pemahaman tentang hukum yang berlaku dan pemerintah juga harus  proaktif  melihat  situasi  dan  kondisi  di  tengah-tengah  masyarakat  dalam  menerapkan undang-undang yang diimbangi dengan peraturan daerah (PERDA) setempat (Labuhan Batu Selatan)  untuk  menghindari  muatan  substansi  yang  bersifat  kekacauan  supaya  memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Kata kunci: Siyasah Dusturiyah, Menteri Agama, Pendirian Gereja

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia yang luas dihuni oleh rakyat yang majemuk terdiri atas berbagai suku bangsa,  adat  istiadat,  bahasa  daerah,  dan  lain-  lainnya.  Indonesia  benar-benar berbhineka tunggal ika dibawah  konstitusi UUD 1945 yang pada pembukaan -nya tercantum Pancasila. Bangsa  Indonesia  yang  sangat  majemuk  secara  politis,  membentuk  dan  membina  kesatuan hidup  bersama berdasar UUD 1945. Naskah politik UUD 1945 merupakan hasil kompromi dari pandangan-pandangan yang berbeda tentang dasar negara Indonesia.
Dengan  pandangan  yang  luas  dan  pengertian  yang  mendalam,  umat  Islam  Indonesia menerima  UUD  1945,  khususnya  Pancasila  yang  tercantum  pada pembukaan -nya,  sebagai dasar  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Menurut  H.  Alamsjah  Ratu  Perwiranegara, penerimaan  umat  Islam  akan  Pancasila  menurut  rumusannya  yang  kompromistis  itu, merupakan hadiah umat Islam Indonesia bagi persatuan bangsa dan kemerdekaan Indonesia. 1 Dengan  pandangan  yang  luas  dan  pengertian  yang  mendalam,  umat  Islam  Indonesia menerima  UUD  1945,  khususnya  Pancasila  yang  tercantum  pada pembukaan -nya,  sebagai
1 H.Alamsjah Ratu Perwiranegara, Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia (Jakarta: CV.Haji Masagung, 1978) hlm. 178
dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal jika berbicara  tentang  identitas  Indonesia  adalah  pluralitas,  kemajemukan  yang  bersifat multidimensional.  Kemajemukan  suku,  ras,  etnik  golongan  dan  agama  adalah  warna  dasar dan nafas yang membuat Indonesia memiliki nilai yang unik dan spesifik.
Sebagai  bangsa  yang  majemuk  pluralistis,  tentunya  Indonesia  mempunyai  potensi konflik  yang  sangat  tinggi,  terutama  konflik  antar  agama.  Karena  itu  dalam  rangka menciptakan  kerukunan  umat  beragama,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Bersama Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  dan  9  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Pendirian  Rumah Ibadah.
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Daerah  Dalam Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  dan  Pendirian  Rumah  Ibadah  tersebut  merupakan  hasil  kompromi  dari  berbagai pihak unsur agama  yang ada di  Indonesia. Namun demikian, masalah pembangunan rumah ibadah menjadi batu sandungan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sayangnya, Peraturan Bersama Menteri Agama  dan Menteri Dalam Negeri Nomor  8 dan 9 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Daerah  Dalam Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama dan Pendirian Rumah  Ibadat  tersebut  kurang tersosialisasi  di  tengah masyarakat, sehingga tidak banyak dijadikan pijakan dalam menjalin kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah.. 2
Dari  adanya  kemajemukan  tersebut  maka  perlu  adanya  sikap  saling  toleransi  saling menghargai antar sesama anggota masyarakat. Toleransi sendiri diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya  atau  mengatur  hidupnya  dan  menentukan  nasibnya  masing-masing  selama  di dalam  menjalankan  dan  menentukan  sikapnya  itu  tidak  bertentangan  dengan  syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam  masyarakat. 3 Toleransi terjadi dan berlaku karena   terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan  prinsip  sendiri  .Dengan  kata  lain,  pelaksanaannya  hanya  pada  aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil. Dengan adanya toleransi maka akan  dapat  melestarikan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  mendukung  dan  menyukseskan pembangunan, serta menghilangkan kesenjangan.
Hazairin mengemukakan bahwa toleransi, yakni hidup berdampingan secara rukun dan damai  antar  umat  pelbagai  agama,  termasuk  ke  dalam  norma-norma  sila  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  yang  ikut  mengokohkan  pula  hidup  kesatuan  bangsa  dalam  sila  Persatuan Indonesia Toleransi antarumat pelbagai agama, menurut Hazairin, merupakan pula satu unsur inti bagi ―hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan‖. Jika suatu pihak ingin membuat  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  pelaksanaan  agamanya  yang  hanya berlaku  bagi  pihaknya  dan  tidak  menggangu  pihak  lain,  sikap  terbuka  dan  tidak  keberatan dari pihak lain itu termasuk dalam wujud toleransi. Bentuk toleransi  yang harus ditegakkan ialah toleransi agama dan toleransi sosial. 4
Toleransi  agama  adalah  toleransi  yang  menyangkut  keyakinan  yang  berhubungan dengan  akidah  yaitu  sikap  lapang  dada  untuk  memberi  kesempatan  pemeluk  agama  selain
2 A.Ubaedillah & Abdul Rozak , Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Predana Media Group) hlm. 227
3 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebegai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Ummat Beragama , (Surabaya: Bina Ilmu, 1979) hlm. 22
4 Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Tintamas, 1973) hlm. 50
Islam  beribadah  menurut  ketentuan  agama  yang  diyakininya.  Sedangkan  toleransi  sosial berorientasi  terhadap  toleransi  kemasyarakatan  Secara  teknis  pelaksanaan  sikap  toleransi beragama yang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran agama masing-masing. Masyarakat  Islam  memiliki  sifat  yang  pluralistik  dan  sangat  toleran  terhadap  berbagai kelompok  sosial  dan  keagamaan,  karena  hidup  bermasyarakat  merupakan  suatu  kebutuhan dasar  hidup  manusia  agar  tujuan  hidup  manusia  dapat  diwujudkan  dan  terbentuk  suatu kehidupan berdasarkan persaudaraan, penuh kasih sayang dan harmoni. 5
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujurāt ayat 13 yang berbunyi:
َخ اًَِّا  ُساٌَّلا اَهُّيَآٰ ي َا ِ هاللّٰ َدٌِْع ْنُكَه َرْكَا َّىِاۚا ْىُف َراَعَتِل َلِٕىۤاَبَق َّو اًب ْىُعُش ْنُك ٌْلَعَج َو ى ثًُْا َّو  ٍرَكَذ  ْيِّه ْنُك ٌْقَل رِْْبَخ  نِْْلَع َ هاللّٰ َّىِا   ْنُكى قْتْ
Artinya: ― Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa,  bersuku-suku  supaya  kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah  orang  yang  paling  bertakwa  di  antara  kamu.  Sesungguhnya Allah  Maha  Mengetahui lagi Maha Mengenal.( Q.S. Al-hujurat: 13)
Ayat di atas menjadi dasar dalam memahami konsep ini, bahwa apapun etnis dan jenis kelaminnya  ketika  lahir  ke  dunia,  manusia  memiliki  kedudukan  yang  sama,  yang membedakan  kehormatan  mereka  dalam  pandangan  Allah  adalah  sifat  takwa,  yakni kepatuhan menjalankan segala apa  yang diperintahkan-Nya dan konsekuen dalam menjauhi semua larangan-Nya.
Dalam hubungannya dengan pluralitas keagamaan Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat  yang  hidup  di  dalam  wilayahnya  untuk  dapat  hidup  rukun  berdampingan. Pancasila  sebagai  dasar  negara  berusaha  mewujudkan  kerukunan  penduduk  termasuk  di dalamnya  kerukunan  dalam  beragama.  Pancasila  telah  disepakati  menjadi  dasar  negara  dan berfungsi  untuk  mengayomi  kemajemukan  agama  di  Indonesia.  Sila-sila  dalam  pancasila diperincikan  lagi  ke  dalam  Undang-Undang  Dasar  yang  disebut  UUD  1945  melalui  pasal- pasalnya.
Negara  menjamin  kebebasan  semua  warga  negaranya  untuk  melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal  29 ayat (2)  yang berbunyi:  ‖Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu‖. Oleh karena itu rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama.
Dalam hal pendirian rumah ibadah pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Dua  Menteri  sebagai  acuan  mendirikan  rumah  ibadah  yaitu  Peraturan  Bersama  Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBMA dan MDN) No. 8 dan 9 Tahun 2006, selanjutnya disebut SKB 2 Menteri yang membahas tentang pendirian rumah ibadah agar kerukunan antar umat  beragama  terpelihara.  Dalam  pendirian  rumah  ibadah  wajib  memenuhi  persyaratan administratif  dan  persyaratan  teknis  bangunan  gedung.  Selain  itu  juga  harus  memenuhi persyaratan khusus seperti Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi  tertulis  dari  kantor  Departemen  Agama  kabupaten/kota,  dan  rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.
Kemajemukan  masyarakat  dalam  hal  agama  tersebut  merupakan  sumber  kerawanan sosial  apabila  pembinaan  kehidupan  beragama  tidak  tertata  dengan  baik.  Agama  adalah
5 Abdul Munir, Pokok-Pokok Ajaran NU , Ramadhani, Solo, 1989, hlm. 50-51
masalah  yang  peka,  yang  jika  tidak  tertanam  saling  pengertian  dan  toleransi  di  antara pemeluk  agama  yang  berbeda-beda,  mudah  timbul  pertentangan,  bentrokan  bahkan permusuhan antargolongan pemeluk agama. Oleh karen itu, di samping kebebasan beragama, perlu  dilakukan  langkah-langkah  pembinaan  yang  ditunjukan  untuk  memelihara  kerukunan hidup beragama.
Di  dalam  Piagam  Madinah,  terdapat  rumusan-rumusan  yang  cukup  jelas  dan  dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar kerukunan hidup antarumat beragama. Pada pasal 25 disebutkan, bagi umat Yahudi agama mereka, dan bagi umat Islam agama mereka. Pasal ini memberikan  dasar  kebebasan  memeluk  dan  menjalankan  ajaran  agama  yang  dianut seseorang.  Pada  pasal  24,  pasal  37  dan  pasal  38  disebutkan  kewajiban  bersama  golongan- golongan agama. Di dalam pasal-pasal ini dinyatakan bahwa golongan muslim dan golongan Yahudi sama-sama menanggung biaya perang melawan pihak yang menyerang Madinah, kota tempat tinggal bersama kedua golongan ini.
Piagam  Madinah  dan  UUD  1945  sama-sama  memuat  ketentuan  tentang  dasar kerukunan  hidup  beragama.  Artinya,  para  pemeluk  agama  yang  berbeda  harus  hidup berdampingan  secara  damai.  Agama  yang  berbeda  tidak  boleh  dijadikan  penghalang  bagi kerukunan hidup di tengah masyarakat. Mengingat jumlah pemeluk agama di Indonesia jauh lebih  besar  dari  zaman  berlakunya  Piagam  Madinah,  dan  agama  yang  dianut  bangsa Indonesia lebih banyak, serta sesuai dengan kemajuan dan kondisi zaman, serta tempat. Hal tersebut  merupakan  hal  yang  wajar  dan  perlu  bila  pengaturan  dan  pembinaan  kerukunan hidup beragama di Indonesia lebih terperinci dan lebih intensif dibanding dengan pada masa berlakunya Piagam Madinah.
Dalam  hal  keberagaman  agama  yang  ada  di  Indonesia  tidak  dapat  dipungkiri  lagi bahwa  dari  keberagaman  tersebut  bisa  menimbulkan  beberapa  konflik  agama  salah  satu contohnya  ialah  mengenai  masalah  pendirian  rumah  ibadah.  Seperti  yang  terjadi  dalam pembangunan  rumah  ibadah  di  lingkungan  desa  perlabian  Kecamatan  Kampung  Rakyat Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  yang  mayoritas  pemeluknya  muslim,  terlihat  adanya penolakan  dari  warga  sekitar  yang  merasa  ketentramannya  terganggu.  Pengguna  rumah ibadah  itu  hanya  satu  dua  dari  warga  sekitar,  sebagian  besar  datang  dari  tempat  lain  yang berjauhan. Banyak masalah yang akan muncul dari kehadiran orang asing di lingkungan itu, seperti masalah keamanan, keramaian, tempat parkir kendaraan, dan sebagainya. Pembangun tersebut  tidak  ada  musyawarah  terhadap  warga  sekitar  untuk  pendirian  rumah  ibadah  dan secara administrasi belum terpenuhi secara maksimal seperti dukungan masyarakat setempat paling  sedikit  60  orang  yang  disahkan  oleh  lurah/kepala  desa  setempat,  daftar  nama  KTP pengguna rumah ibadah (gereja) paling sedikit 90 orang dan surat ijin mendirikan bangunan.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris,  atau  disebut  juga  dengan  penelitian  lapangan  yang  mengkaji  ketentuan  hukum yang  berlaku  di  masyarakat.  Penelitian  jenis  ini  menekankan  kenyataan  pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  telah  terjadi  pada  masyarakat.  Karena  tipe  penelitian  ini adalah  yuridis  empiris  maka  metode  yang  dilakukan  adalah  metode  lapangan  (field research)  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan  bertujuan  untuk  memperoleh informasi  dan  mendeskripsikan  peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  di  lapangan  sesuai  fakta yang  di  temukan  di  lapangan. 6 Dalam  metode  pendekatan  yang  peneliti  gunakan  adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan explorasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendirian Rumah Ibadah di Desa Perlabian Kec. Kampung Rakyat
6 Ahmad Anwar, Prinsi-Prinsip Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975 hlm. 2
Sebagai  bangsa  yang  majemuk  pluralistis,  tentunya  Indonesia  mempunyai  potensi konflik  yang  sangat  tinggi,  terutama  konflik  antar  agama.  Karena  itu  dalam  rangka menciptakan  kerukunan  umat  beragama,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Bersama Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  dan  9  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Pendirian  Rumah Ibadah.
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Daerah  Dalam Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  dan  Pendirian  Rumah  Ibadah  tersebut  merupakan  hasil  kompromi  dari  berbagai pihak unsur agama. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama dan Pendirian Rumah  Ibadat  tersebut  kurang tersosialisasi  di  tengah masyarakat, sehingga tidak banyak dijadikan pijakan dalam menjalin kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah.
Seperti  diketahui,  jemaat  gereja  ini  dilarang  melaksanakan  kegiatan  keagamaan  oleh masyarakat  desa Perlabian Kab.  Labuhanbatu  Selatan karena  alasan  IMB gereja  yang tidak diakui/tidak  sesuai  dengan  IMB  (Rumah  tinggal  dijadikan  gereja/tempat  ibadat)  juga  tidak memenuhi syarat-syarat administrasi yang ada didalam peraturan bersama menteri No. 08 dan 09 Tahun 2006     disamping persoalan IMB masyarakat juga merasa tidak pernah dilibatkan dan dimintai perstujuan di dalam pembangunan rumah ibadat, sehingga dukungan masyarakat setempat  paling  sedikit  60  (enam  puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  lurah  ini  diragukan keasliannya oleh masyarakat dan ada permainan dengan aparat setempat. Inilah yang menjadi alasan  keberatan  dan  penolakan  masyarakat  terhadap  pendirian  rumah  ibadat  di  desa perlabian kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan.
Persoalan-persoalan  inilah  yang  menimbulkan  penolakan-penolakan  masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah, persoalan-persoalan ini kaitannya dengan syarat-syarat administrasi  dan  teknis  yang  harus  dipenuhi  dalam  pembangunan  sebuah  rumah  ibadah. Pembangunan  Rumah  Ibadah  yang  akan  dibangun  sebenarnya  harus  mematuhi  persyaratan administrasi  dan  persyaratan  teknis  hal  itu  sudah  diatur  dalam  pasal  14  ayat  (1)  Peraturan Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  dan  9  Tahun  2006  tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Pendirian  Rumah Ibadat dikatakan bahwa:― Pendirian rumah ibadat harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung .‖
Kemudian  dipertegas  pada  Pasal  14  ayat  (2)  Peraturan  Bersama  Menteri Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  dan  9  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Kepala  Daerah/Wakil  Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Pendirian  Rumah  Ibadah  yang mengatakan  selain  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus lainnya. Persyaratan khusus itu antara lain meliputi:
a. Daftar  nama  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  pengguna  rumah  ibadat  paling  sedikit  90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
Dan  pada  pasal  14  ayat  (3)  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  8  dan  9  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala Daerah/Wakil  Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Pendirian  Rumah  Ibadat  dikatakan  apabila persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  terpenuhi  sedangkan  persyaratan huruf  b  belum  terpenuhi,  pemerintah  daerah  berkewajiban  memfasilitasi  tersedianya  lokasi pembangunan  rumah  ibadat.  Disini  jelas  peran  pemerintah  adalah  menjembatani  kebebasan tiap  pemeluk  agama  untuk  beribadat  sesuai  dengan  agamanya  masing-masing,  sehingga kedepannya  tidak  ada  lagi  persoalan  tentang  kebebasan  beragama  dan  peraturan  yang  ada harus berjalan efektif.

## Implementasi  Pasal  14  Skb  Menteri  No  08  dan  09  Tahun  2006  Terhadap  Pendirian Gereja Menurut Fiqh Siyasah
Fiqh  siyāsah merupakan  ilmu  yang  membahas  mengenai  tata  cara  pemerintahan  atau kehidupan bernegara dalam islam seperti mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, bagaimana tata cara pembuatan kebijakan publik atau per undang – undangan, tata  cara  pengangkatan  pejabat,  prinsip  –  prinsip  yang  harus  dijalankan  oleh  pemegang kekuasaan,  hak  –  hak  dan  kewajiban  warga  negara  dalam  kehidupan  bernegara,  dan  masih banyak  lagi  yang  selaras  dengan  syariat  islam  dengan  tujuan  untuk  menciptakan kesejahteraan  dan  kemaslahatan  bersama. 7 Dalam  ilmu  pengetahuan fiqh  siyāsah sering diartikan sebagai ilmu tata negara islam.
Dalam fiqh  siyāsah pembahasan  mengenai  kebijakan,  pengaturan  atau  per  undang  - undangan  termasuk  dalam Fiqh  Siyāsah  Dustūriyyah . Fiqh  siyāsah  dustūriyyah merupakan cabang  dari  ilmu fiqh  siyāsah yang  mengkaji  tentang  permasalahan  perundang  –  undangan negara  mengenai  prinsip  –  prinsip  dasar  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban pemimpin terhadap warga negaranya. Ringkasnya siyāsah dustūriyyah membahas mengenai bagaimana kebijakan atau perundang – undangan tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan untuk  menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama tanpa  adanya pelanggaran hak asasi manusia. 8 Sehingga pengaturan mengenai per undang – undangan menurut fiqh siyāsah dustūriyyah bertujuan  untuk  mengatur  kemaslahatan  bersama  dan  dapat  diimplementasikan dalam kehidupan bernegara baik dilaksanakan oleh penegak hukum maupun juga rakyat.
Penulis  menggunakan  ilmu fiqh  siyāsah  dustūriyyah sebagai  pisau  analisis  dalam mengkaji penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah di desa Perlabian Kec. Kampung Rakyat. Karena fiqh siyāsah dustūriyyah selain mengkaji mengenai permasalahan kebijakan atau  perundang  –  undangan,  juga  mengkaji  mengenai  lembaga  negara  yang  meliputi kekuasaan  legislatif  ( al-sultah  al-tasyri’iyyah) yang  berperan  dalam  penetapan  hukum, kekuasaan  ektekutif  ( al-sultah  al-tanfidhiyyah )  sebagai  pelaksanaan  tata  pemerintahan, kekuasaan  yudikatif  ( al-sultah  al-  qadhaiyyahi )  sebagai  lembaga  peradilan,  serta perlindungan hak yang dimiliki setiap orang atau setiap warga negara.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan sebagai lembaga  eksekutif  dalam  hal  menjalankan  urusan  pemerintahan  dan  kenegaraan  haruslah berdasar pada per undang – undangan yang berlaku atau dalam pandangan islam harus sesuai dengan  nash  al-Qur’an  dan  as-sunnah  yang  mengutamakan  sesuatu  yang  mendatangkan
7 Ahmad, Djazuli, fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah , (Jakarta: Pranada Media Grouf, 2018) hal. 26
8 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Dalam Islam , Pertama (Jakarta: Pranada Media Grouf, 2014) hal. 177
kebaikan  dan  menolak  sesuatu  yang  tidak  menguntungkan. 9 Artinya  kebijakan,  peraturan, maupun  undang  –  undang  yang    dibuat,  dirumuskan,  dan  diciptakan  berlandaskan  pada konstitusi  negara  yang  sesuai  prinsip  –  prinsip  agama  islam  yang  tercantum  dalam  Al  – Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad  SAW.  Sehingga  peraturan  atau  kebijakan  yang  ingin diterapkan  nantinya  dapat  memberikan  kemaslahatan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Dalam analisis penulis, permasalahan yang terdapat di tengah- tengah masyarakat desa Perlabian  dalam  konteks  peraturan  bersama  menteri  yang  tertuang  dalam  pasal  14  ayat  2 huruf  a  sampai  dengan  huruf  d  tidak  memenuhi  syarat  dalam  aturan  perundangan-udangan yang  sah,  akan  tetapi  perlu  kebijakan  pemerintah  yang  seimbang  dalam  menyikapi permasalahan  tersebut  supaya  tidak  terjadi  kesalah  pahaman  antar  umat  beragama  dalam berbangsa dan bernegara.
Implementasi  dalam  pasal  14  peraturan  bersama  menteri  tentang  pendirian  rumah ibadat  ini  belum  maksimal  memenuhi  syarat  dalam  pengadministrasiannya  tapi  perlu  peran penting  pemerintah  untuk  memberikan  pemahaman  –  pemahaman  hukum  terhadap masyarakatnya  baik  masyarakat  mayoritas  maupun  minoritas  dengan  melihat  perbedaan keyakinan dan mengutamakan kerukunan antar umat beragama.
Apabila  kita  lihat  dalam  muatan  substansi  peraturan  tersebut  sudah  jelas  ada  aturan yang harus ditegakkan dalam pendirian rumah ibadah (Gereja). Dengan demikian, kebijakan pemerintah  mengenai  ketentuan  pendirian  rumah  ibadah  yang  tertuang  dalam  apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 harusnya  pemerintah  kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  ikut  serta  menegakkan  aturan  dan memberikan  edukasi-edukasi  pemahaman  terhadap  masyarakat  yang  tidak  menimbulkan perpecahan antar ummat beragama Seperti halnya dengan kaidah fiqih :
حلصولاب طىٌه ةْعرلا ىلع ماهلاا فرصتْ
―Tindakan  pemegang  kekuasaan  terhadap  rakyatnya  tergantung  pada    kepentingan umum.‖ 10

## KESIMPULAN
Proses  penyelesaian  konflik  dalam  lembaga  Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis menyimpulkan  secara  konteks  perundang–undangan  bahwa  penerapan  pasal  14  dalam peraturan bersama menteri belumlah terbukti secara maksimal, hal ini terbukti dengan tidak terpenuhi  syarat  –  syarat administratif perundang  – undangannya, akan tetapi pemerintahan desa Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dalam mentukan tidakannya dalam  memahami  untuk  penerapan  peraturan  bersama  menteri  No.  8  dan  9  pada  pasal  14 haruslah  melihat  kondisi  sosiologis  masyarakatnya  dan  mengutamakan  kemaslahatan terhadap  warga  negaranya,  pemerintah  Labuhanbatu  Selatan    dan  seluruh  stakeholder  yang berkaitan  harus  ikut  serta  menegakkan  peraturan  dalam  bentuk  proaktif  untuk  memberikan edukasi  –  edukasi  dalam  pemahaman  hukum  terhadap  rakyatnya  dan  tidak  diperbolehkan seorang pemegang kekuasaan membuat kebijakan tanpa memperhatikan kebutuhan rakyatnya sehingga kebijakan tersebut  hanya demi  mendapatkan keuntungan pribadinya saja dan juga untuk kepentingan golongannya sendiri.
Seperti halnya kaidag Fikih:
ِحِلاَصَوْلا ِبْلَج  ْيِه ىَل ْوَأ ِدِساَفَوْلا ُء ْرَد
9 Ahmad Rifai, Islam dan Kearifan Lokal : Pembaruan Hukum Keluargadi Indonesia Model Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal, Akademika Jurnal Pemikiran Islam , 21.01 (2016), 71.
10 Ahmad, Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, Pertama (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019) hlm. 15

## ― Menghindari bahaya lebih di utamakan daripada mengambil keuntungan”
Oleh  karena  itu,  kebutuhan  dan  kepentingan  bersama  menjadi  target  utama  dalam islam, dan menciptakan kemaslahatan sesuai dengan kaidah ini merupakan salah satu alasan utama  seseorang  pemimpin  atau  pemegang  kekuasaan  untuk  membuat,  merumuskan, menetapkan,  mengesahkan  dan  mengundangkan  suatu  produk  peraturan  perundang  – undangan maupun kebijakan dalam bernegara.

## REFERENSI
Ahmad,  Djazuli. Fiqh  Siyasah  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu  -  Rambu Syariah . Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
A.Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani , (Jakarta: Prenada Media Group)
———. Kaidah - Kaidah Fikih . Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta : Tintamas, 1973) Khallaf  Abd  al-Wahhab  di  dalam  bukunya Al-Siyasah  al-Syar’iyyah (Al-Qahirah:  Dar  al- Anshar, 1977) Munir Abdul , Pokok-pokok Ajaran NU , Ramdhani, Solo, 1989 Peraturan Departemen Agama RI Nomor H III/BA,01.1/03/1/1992, Bab.II,2 Pulungan, J Suyuthi. Fiqh Siyasah. Yogyakarta: Ombak, 2014.
Rajafi,  Ahmad.  "Islam  Dan  Kearifan  Lokal :  Pembaruan  Hukum  Keluarga  Di  Indonesia Model  Inkulturasi  Wahyu  Dan  Budaya  Lokal". Akademika :  Jurnal  Pemikiran  Islam . (2016).
SKB  2  Menteri  No.  8  dan  9  tahun  2006  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepada Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah
Umar Hasyim, Toleransi  dan Kemerdekaan Beragama dalam  Islam Sebagai  Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama , (Surabaya: Bina Ilmu, 1979)