## Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PARIWISATA  AIR  DI  KOTA  PALEMBANG SUMATERA  SELATAN  (STUDI  PERAN  DINAS  PARIWISATA  DALAM MEMAJUKAN PARIWISATA AIR DI KOTA PALEMBANG)
IMPLEMENTATION  OF  WATER  TOURISM  POLICY  IN  PALEMBANG  CITY, SOUTH  SUMATRA  (STUDY  OF  THE  ROLE  OF  THE  TOURISM  OFFICE  IN PROMOTING WATER TOURISM IN PALEMBANG CITY)
Erwin Firdaus 1 , Indra Kristian 2
1,3 Universitas Widyatama 2 Universitas Al Ghifari E-mail: erwin.firdaus@widyatama.ac.id
Diterima tanggal 1 Desember 2022, disetujui tanggal 23 April 2023

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Koresponden: Erwin Firdaus erwin.firdaus@widya tama.ac.id Kata kunci Pembangunan
Pariwisata
Kebijakan kejahteraan Website: http://idm.or.id/JSCR hal: 155 – 164
Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
meningkatkan  pelayanan,  melibatkan  dan  memberdayakan masyarakat,  serta  memajukan  pembangunan  daerah  sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Meningkatkan  pembangunan kota  yang  indah  harus  didukung  oleh  masyarakat  setempat  dan pemerintah  daerah  tanpa  kecuali.  Pembangunan  berupa  fisik. Keberhasilan  pariwisata  dalam  mengikuti  aturan-aturan  yang sudah  disepakati  memerlukan  keseriusan  semua  pihak  dalam mengikuti kesejahteraan masyarakat. Perlunya penelitian berkaitan dengan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam  peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, demi tercapainya tujuan Nasional dalam mensejahterakan masyarakat.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent:
Erwin Firdaus erwin.firdaus@widyatama .ac.id Keywords: Development Tourist Policy
Welfare
Website:
http://idm.or.id/JSCR
page: 155 - 164
The implementation of Regional Government is aimed at Improving Community  Welfare  through  Service  Improvement,  Empowerment and Participation of the Community, as well as the Community, as well as Increasing Regional Development. Increasing the development of a beautiful city must be supported by the local community and local government without exception. Physical development. The success of tourism in following the rules that have been agreed upon requires the seriousness of all parties in following the welfare of the community. The  need  for  research  related  to  the  implementation  of  local government in improving services and community empowerment, in order to achieve national masters in the welfare of society.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat, serta memajukan pembangunan daerah sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  (Kristian  I.  dan  Sudrajat  Y.:  2022). Penduduk setempat dan pemerintah daerah harus selalu mendorong pembangunan fisik untuk meningkatkan pertumbuhan kota yang indah. Tujuan pemerintah daerah dalam  melaksanakan  pembangunan  bukan  untuk  kepentingan  individu  atau kelompok,  melainkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat  pada  khususnya  dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Kota Palembang belum menerapkan wisata  air  dengan  sebaik  mungkin;  Agar  pariwisata  berhasil  untuk  kepentingan masyarakat, semua pihak harus bersungguh-sungguh mentaati peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan.
Keindahan pesona alam lokal dan sekitarnya patut dinikmati oleh seluruh masyarakat pendatang  selain  sebagai  sumber  kebutuhan  rumah  tangga  karena  melimpahnya sumber air di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, bahkan dapat dijadikan sebagai  sumber  mata  pencaharian  untuk  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan pembangunan  harus  seimbang  antara  pembangunan  daerah  khususnya  bidang pariwisata  dengan  tercapainya  kesejahteraan  yang  bermanfaat  bagi  seluruh masyarakat  pendatang.  Karena  pemerintah  daerah  telah  menyediakan  sarana  dan prasarana yang diperlukan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya sebagai rakyat perwakilan, semua pihak harus mendukung setiap kepentingan ekonomi yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat umum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  memberikan  gambaran  penelitian  yang  digunakan untuk  mengungkap  masalah  dalam  sistem  dan  operasi  sehari-hari  organisasi pemerintah  dalam  meningkatkan  pariwisata,  pendekatan  penelitian  deskriptif kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Untuk  menyelidiki  dan  memahami fenomena yang sedang terjadi, khususnya berkaitan dengan strategi pengembangan daya tarik wisata di Kawasan Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu, penulis penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  penelitian  yang  dilakukan pada setting khusus yang ada secara nyata. Pendekatan kualitatif karena didasarkan pada data atau realitas yang dialami di lapangan (HS, Y.T.; Kristian, I.; 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN.
Dalam rangka meningkatkan wisata air di Kota Palembang perlu adanya peningkatan kesadaran  masyarakat  akan  perlunya  kebersihan  di  tepi  Sungai  Musi.  Peneliti menerapkan teori Edward III, khususnya ketika menanggapi rumusan masalah, dan hasilnya adalah sebagai berikut :
Komunikasi ( Communication )
Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  informasi  dari  komunikator  kepada komunikan.  Sementara  itu,  komunikasi  kebijakan  berarti  merupakan  proses penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan  ( policy  makers )  kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors ) (Widodo, 2011).
Agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mempersiapkan  segala  persoalan  yang  terkait dengan implementasi kebijakan, serta agar proses berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri, lanjut Widodo dengan menyatakan bahwa informasi harus diberikan kepada para pelaku kebijakan sehingga mereka dapat memahami isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran (target group) dari kebijakan tersebut.
Transformasi  informasi  ( transmission ),  kejelasan  informasi  ( clarity ),  dan  konsistensi informasi ( consistency ) merupakan tiga aspek krusial komunikasi dalam implementasi kebijakan.  Informasi  harus  dikomunikasikan  kepada  kelompok  sasaran  dan  pihak terkait  lainnya  selain  kepada  pelaksana  kebijakan  untuk  memenuhi  persyaratan dimensi  transformasi.  Agar  tidak  terjadi  salah  tafsir  oleh  pelaksana  kebijakan, kelompok  sasaran,  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan, dimensi  kejelasan  mensyaratkan  pemberian  informasi  yang  jelas  dan  mudah dipahami.  Dimensi  konsistensi,  sebaliknya, mengamanatkan bahwa  informasi  yang disajikan harus konsisten agar tidak membingungkan pelaksana kebijakan, khalayak sasaran, dan pihak terkait.
Meski tidak semua berjalan sesuai rencana, komunikasi yang baik akan mendorong masyarakat  untuk  mengikuti  kebijakan  yang  telah  dibuat.  Komunikasi  merupakan langkah awal dalam mengambil langkah selanjutnya karena mengubah sesuatu yang
sudah terbentuk memang sangat sulit namun hanya bisa mengubahnya ke arah yang lebih baik agar mudah menerima dan merasakan manfaatnya.
Komunikasi  merupakan  salah  satu  cara  pemerintah  untuk  mengimplementasikan kebijakan bagi program yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mengadakan kunjungan dan memberikan pengarahan kepada masyarakat tian RT dan RW sekitar sungai  musi  akan  pentingnya  kesehatan  melalui  menjaga  kebersihan  lingkungan dalam meningkatkan kesadran masyarakat serta mengadakan promosi atau sosialisasi kepada penduduk, penjual, pebisnis dan lain-lain agar mengerti dan memahami akan program  yang  akan  dijalankan,  contoh  kecil  saja  menjaga  kelestarian  asset  yang dimiliki.  Secara  umum  komunikasi  bertujuan  untuk  mengajak  seluruh  lapisan masyarakat  yang  terkait  untuk  sama-sama  menjaga  dan  melestarikan  asset  yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada.
Peran  pemerintah  daerah  dalam  dalam  hal  ini  dinas  pariwisata  dalam mengimplementasikan  kebijakan  pariwisata  air  di  sekitar  sungai  musi  (Ogan Komering Ilir) dan (Ogan Komering Ulu) pariwisata ini harus di didukung oleh setiap lapisan  masyarakat  didasarkan  pada  prinsip  professional  dan  transparan.  Namun, pada  kenyataannya  beberapa  pihak  masih  sulit  melibatkan  diri  dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  ada  kendala  terkait kemampuan  ekonomi  terbatas  sehingga  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi dalam  menyambung  hidup.  Temuan  di  lapangan  peneliti  mengidentfikasi  bahwa dengan komunikasi sedikit banyak akan membantu dalam pelaksaan implementasi kebijakan.
Sumber Daya ( Resources )
Sumber  daya  memainkan  pengaruh  yang  signifikan  dalam  pelaksanaan  kebijakan. Dalam Widodo (2011 ), Edward III membuat pernyataan sebagai berikut: “Betapapun jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan tersebut, dan bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, implementasi kebijakan tersebut tidak akan  efektif  jika  para  pelaksana  kebijakan  yang  bertanggung  jawab  untuk mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya untuk
mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif."
Sumber  daya  ini,  yang  diuraikan  sebagai  berikut,  meliputi  sumber  daya  manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan otoritas:

## 1. Sumber Daya Manusia ( Staff )
Tanpa  bantuan  sumber  daya  manusia  yang  cukup  kuantitas  dan  kualitasnya, implementasi kebijakan akan gagal. Kuantitas sumber daya manusia menentukan apakah  cukup  untuk  melayani  semua  kelompok  sasaran,  kualitas  sumber  daya manusia mengacu pada pengetahuan, komitmen, profesionalisme, dan keahlian di bidangnya.  Karena  implementasi  kebijakan  yang  efektif  membutuhkan  sumber daya  manusia  yang  dapat  diandalkan,  itu  akan  berjalan  lambat  tanpa  adanya sumber daya tersebut.

## 2. Anggaran ( Budgetary )
Anggaran yang berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi suatu program atau  kebijakan  menjamin  terlaksananya  implementasi  kebijakan,  karena  tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
3. Fasilitas ( facility )
Salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam  implementasi  kebijakanadalah terpenuhinya fasilitas atau sarana dan prasarana. Dalam menunjang keberhasilan implementasi  suatu  program  atau  kebijakan  Pengadaan  fasilitas  yang  layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran menjadi priorotas.
4. Informasi dan Kewenangan ( Information and Authority ) Faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah adanya informasi, terutama informasi  yang  relevan  dan  cukup  terkait  bagaimana  suatu  kebijakan diimplementasikan.  Tidak  kalah  penting  terkait  wewenang  berperan  untuk meyakinkan  dan  menjamin  bahwa  kebijakan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan yang dikehendaki.
Segala sumber yang berkaitan dengan kebijakan dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Membiasakan  hidup  sehat,  maka  akan meningkatkan kesadaran arti  pentingnya hidup sehat  merupakan hal pokok dalam penyuluhan tentang pentingnya dalam meningkatkan sumber daya manusia bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kegiatan rutin setiap bulan, maka anggaran tetap yang dikeluarkan membuat program tersebut akan berjalan mengikuti kebutuhan  kegiatan  pembangunan  yang  tertata  dan  terperinci  sehingga  kebiasaan berakibat  meningkatnya  kesadaran  seperti  pepatah  kebiasaan  belum  tentu  benar tetapi yang benar harus dibiasakan.  Perubahan itu harus menjadi kebutuhan, maka fasilitas yang sudah ada akan menjadi lebih baik dan terpelihara, sedangkan fasilitas yang  baru  akan  semakin  bertambah.  Salah  satu  kebutuhan  dalam  meningkatkan kesadaran  masyarakat  adalah adanya  Informasi dan  kewenangan  yang merupakan suatu kebutuhan dalam mendapatkan informasi, seperti hal yang akan di bangun dan di  butuhkan  serta  kewenangan  siapa  untuk  membangun  dan  menjaga.  Hal  ini membutuhkan kesadaran oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Sumber daya manusia (Staff) dalam bentuk apapun persoalannya yang akan dibahas dan bentuk apapun organisasi/ kelompok sangat dibutuhkan, yang jumlah dan skills (kemampuannya)  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan,  begitu  juga  sumber  daya  yang akan diolah seperti sumber daya alam apalagi yang potensial akan sangat berarti sekali bila yang mengolahnya berada ditangan orang-orang yang professional dan berakhlak yang mulia.
Sumber daya yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dillaksanakan dan yang mana yang harus
didahulukan.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud  menyediakan  barang  dan jasa disekitar sungai musi, sumber daya untuk memperoleh dan menggunakan dana dan staf  dari  pemda  setempat,  sumber  daya  untuk  meminta  kerjasama  dengan  badan pemerintah yang lain.
Fasilitas yang telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh fasilitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang  memadai,  implementasi  juga  tidak  akan  efektif.  Fasilitas  fisik  ini  beragam tergantung  pada  kebutuhan  kebijakan:  ruang  kantor,  komputer,  kendaraan operasional dan sebagainya.
Kegiatan  rutin  yang  dilaksanakan  seperti  diadakannya  penyuluhan  tentang pentingnya  membiasakan  hidup  sehat  dan  menjaga  kebersihan  lingkungan  akan meningkatkan pula sumber daya manusia yang professional dan juga sumber daya alam  yang  ada  akan  tetap  terjaga,  baik  asset  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan dibangun atau dikembangkan.
Diadakannya  kegiatan  kali  bersih  beberapa  kali  dalam  1  (satu)  bulan,  maka  akan menormalisasikan  sumber  air  yang  dulunya  bersih,  akan  menjadi  bersih  kembali seminimal mungkin tidak terdapat sampah yang terlihat seperti enceng gondok, kayu, sampah non organic seperti plastik dll.
Menyemarakkan  kembali  lomba  bidar/  perahu  hias  tiap  tahun  agar  setiap  akan diadakan  lomba  diadakan  kebersihan  sungai  terlebih  dahulu/  dirapihkan,  sama seperti jika akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan hari jadi kota Palembang 17 Juni 683 Masehi sekitar 1329 tahun, selalu diadakan lomba kebersihan di RT wilayah terutama sekitar sungai musi.
Memperbanyak rumah makan terapung yang indah, bersih dan rapih, sehingga akan mempengaruhi kebersihan disekitar rumah makan, sambil para wisatawan menikmati keindahan sekitar aliran sungai musi.
Mempromosikan/  menghibur  berjalan  di  sepanjang  Sungai    Musi  sampai  Pulau Kemaro  menggunakan  kapal  pesiar    Putri  Kembang  Dadar  dan  kapal  pesiar  Raja Gentar Alam sambil bersantai menikmati mini bar dan organ tunggal kepada setiap pengunjung/ peserta seminar baik Nasional seperti IWAPI  (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) maupun Internasional, seperti dengan adanya Sea Games dan KTT Negara- negara Islam.

## Disposisi ( Disposition )
Untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dibutuhkan  perilaku  atau  karakteristik  dari  pelaksana  kebijakan.  Kejujuran  dan komitmen  yang  tinggi  merupakan  karakter  penting  yang  harus  dimiliki  oleh pelaksana  kebijakan  misalnya.  Kejujuran  mengarahkan  implementor  untuk  tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi
dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada.
Dalam implementasi kebijakan melalui sosialisasi kedalam maupun keluar dalam hal ini  masyarakat  umum,  Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan, sebaliknya  apabila  sikapnya  tidak  mendukung  maka  implementasi  tidak  akan terlaksana dengan baik pada umumnya dan khususnya kepada masyarakat di daerah aliran sungai musi.
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen  yang  tinggi.  Kejujuran  mengarahkan  implementor  untuk  tetap  berada dalam  tujuan/  sasaran  program  yang  telah  digariskan,  sedangkan  komitmen  yang tinggi  dari  pelaksana  kebijakan  akan  membuat pemda/  masyarakat  selalu  antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan  tanggung jawab sesuai  dengan peraturan yang telah ditetapkan/ disepakati bersama.
Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan.  Apabila  implementator  memiliki  sikap  yang  baik  maka  dia  akan  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
Seperti sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah aliran sungai musi sangat penting sekali untuk memelihara dan menjaga kebersihan sungai melalui komitmen bersama. Untuk itu perlu sekali dalam setiap bulannya diadakan sosialisasi seminimal  mungkin  satu  kali  dilaksanakan  untuk  selalu  mengingatkan  arti pentingnya kebersamaan dalam menjaga dan memelihara asset yang sudah ada yaitu sungai musi itu sendiri.
Bahwa  dengan  karakter  yang  dapat  mempengaruhi  dari  pemerintah  daerah  pada umumnya yang dulunya jarang mengadakan pameran/ efen-efen tentang pariwisata air jangan hanya HUT  RI (Hari  Ulang Tahun Republik Indonesia) dan HUT (Hari Ulang Tahun) Kota Palembang dan khususnya dinas pariwisata harus lebih giat dalam mengadakan/  promosi  dan  mengikuti  pameran-pameran  efen-efen  Nasional (Domestic)  seperti  perahu  bidar/  perahu  naga  untuk  saling  mengajak  menarik wisatawan dalam negeri maupun Internasional (Manca Negara).  Lomba perahu naga, venus sky air di Jakabaring untuk mengundang/ menarik wisatawan negara-negara luar negeri, sekarang perlu dijadikan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan masukan dan saran dari masyarakat Kota Palembang terutama di sekitar sungai musi.

## Struktur Birokrasi ( Bureucratic Structure )
Dalam  implementasi  kebijakan  Struktur  organisasi  memiliki  pengaruh  yang signifikan. Aspek  struktur  organisasi  ini  melingkupi  dua  hal  yaitu  mekanisme  dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan  biasanya  sudah  dibuat  standart  operation  procedur  (SOP).  SOP  menjadi pedoman  bagi  setiap  implementator  dalam  bertindak  agar  dalam  pelaksanaan kebijakan  tidak  melenceng  dari  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Aspek  kedua  adalah struktur  birokrasi,  struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  terfragmentasi  akan cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.
Dalam  implementasi  kebijakan  biasanya  sudah  dibuat  standart  operation  prosedur (SOP)  dengan  perda  khusus  secara  cepat  dalam  mengatur  kebijakan  dan  tidak dipersulit.  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementator  dalam  bertindak  agar dalam pelaksanaan kebijakan akan lebih jelas dan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.
Struktur  birokrasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi kebijakan.  Aspek  struktur  birokrasi  ini  melingkupi  dua  hal  yaitu  mekanisme  dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan  biasanya  ada  standart  operation  prosedur  (SOP).  SOP  menjadi  pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  terfragmentasi  akan  cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks  yang  selanjutnya  akan  menyebabkan  aktivitas  organisasi  menjadi  tidak fleksibel.
Implementasi  kebijakan  dilaksanakan  secepatnya  harus  melibatkan  lebih  dari  satu institusi harus dan ada perda khusus yang mengaturnya, sehingga memperjelas serta menjadi  acuan  dari  kebijakan  itu  sendiri  untuk  menghindari  monopoli  kegiatan sehingga sasaran yang akan dicapai  fokus kesatu tujuan yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana.
Semua  kegiatan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  berdasarkan tanggungjawab,  siapa  pelaksananya,  berhubungan  kepada  siapa  dilakukan  secara kelompok  atau  perorangan,  jadi  semua  yang  memberi  tanggungjawab  dan melaksanakan kebijakan tersebut secara professional.
Dalam menempatkan fasilitas-fasilitas penunjang, seperti MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum, bak/ tempat sampah dan memenuhi fasilitas lain seperti pengadaan air bersih yang mendukung, agar signifikan dengan program yang diinginkan oleh pemerintah dan  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dilingkungan  sekitar  khususnya,  tetapi  dapat dinikmati oleh siapa saja, sehingga mau atau tidak mau budaya hidup bersih dan sehat
serta menerapkan rasa malu apabila lingkungan sekitar itu kotor akan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat.

## SIMPULAN
Perlu  peningkatan  kesadaran  dalam  kebersihan  masyarakat  di  sekitar  Sungai  Musi dalam  meningkatkan  pariwisata  air  di  Kota  Palembang,  pertama,  dari  komunikasi yang  lebih  sering  melalui  penyuluhan  yang  melibatkan  semua  pihak,    kedua,  dari sumber  daya  alam  yang  berpotensi  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang profesional melalui kemampuan yang bersifat pengetahuan dan keterampilan, ketiga, dari  disposisi  atau  tingkah  laku/  karakteristik  masyarakat  yang  sebenarnya  ingin membangun  dan  mengembangkan  serta  berkemauan  keras  dalam  mendukung program  pemerintah  daerah  dalam  memajukan  pariwisata,  keempat,  struktur birokrasi,  dari  sistim  birokrasi  yang  tidak  berbelit-belit  (sederhana)  akan mempermudah  dalam  pelaksanaan  mengimplementasikan  kebijakan  pariwisata  air melalui peran dinas pariwisata.
Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan pariwisata air, sesuai Peraturan Daerah kota Palembang no. 14 Tahun 2007 tentang kepariwisataan yaitu tidak semua lapisan masyarakat ikut serta disebabkan kesibukan dan kepentingan yang tidak sama, minimnya sumber daya manusia dan dukungan sarana dan prasarana, minimnya pembinaan teknis masyarakat setempat (OKI) dan (OKU) oleh dinas terkait dalam hal ini dinas pariwisata dan kurangnya pengawasan dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Astana, S., Djaenudin, D., Wibowo, L. R., Haryono, L. G., Parlinah, N., & Indartik, I. (2007). Dampak Pengganda Industri Pembibitan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan , 4 (1), 19-55.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2009). Sumatera Selatan dalam Angka Tahun 2009 . Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Palembang.
Badan Pusat Statistik. (2008). Penerimaan Devisa Negara Indonesia . BPS. Jakarta.
Balai  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Provinsi  Sumatera  Selatan.  (2010).  Rekap  Data Pengunjung  Hutan  Wisata  Punti  Kayu  Palembang  Periode  Tahun  1999- Oktober 2010. BKSDA Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.
HS,  Y.  T.,  &  Kristian,  I.  (2021).  Model  Collaborative  dalam  Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Garut. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial , 19 (3), 69-81.
Kristian, I. (2022). Decision Making in Disaster Management Operations: Challenges and Opportunities. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) , 4 (2), 82-91.
Kristian, I. (2023). The Role of Tourism Awareness Groups in increasing Tourist Visits in  West  Bandung  Regency  (Case  Study  at  Ciburuy  Tourism  Object). The International Journal of Education Management and Sociology, 2 (2), 78 – 83.
Pendit,  N.  S.  (1999 ).  Ilmu  Pariwisata  Sebuah  Pengantar  Perdana .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  02  Tahun  2001  tentang  Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Daerah
Peraturan  daerah  Kota  Palembang  Nomor  27  Tahun  2001  tentang  Pembinaan  Jasa Usaha Kepariwisataan.
Rifqa. (2010). Analisis Dampak Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Sebagai Kawasan Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Pantai Swarna, Lebak,  Banten) .  Skripsi.  Departemen  Ekonomi  Sumberdaya  dan  Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Rowe, A., John, D. S., & Fiona, B. (2002). Travel and Tourism . Cambridge University Press.
SK  Menteri  Kehutanan  No.  57/KPTS  II/1985.  Pergantian  Nama  Taman  Syailendra menjadi  Hutan  Wisata  Punti.  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Republik Indonesia.
SK Menteri Kehutanan No. 687/KPTS II/1989. Pengertian Hutan Wisata. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
Sudrajat,  Y.,  &  Kristian,  I.  (2022).  Implementasi  Aplikasi  E-Retribusi  di  Pasar Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Subang. Komitmen:  Jurnal  Ilmiah Manajemen , 3 (2), 116-127.
Susilowati, M. I. (2009). Valuasi Ekonomi Manfaat Rekreasi Taman Hutan Raya Ir. H.
Djuanda Dengan Menggunakan Pendekatan Travel Cost Method.
UU  No.  5  Tahun  1990.  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya.
Undang-Undang Republik Indonesia.
UU No. 9 Tahun 1990. Pengertian Pariwisata. Undang-Undang Republik Indonesia.
Vanhove,  N.  (2005). The  Economics  of  Tourism  Destinations .  Oxford  Elsevier Butterworth-Helnemann, Oxford University. United Kingdom.
Walpole, R. E. (1993). Pengantar Statistika . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yuyus, E. R. (2010). Panduan Objek Wisata Provinsi Sumatera Selatan . Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.