## KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
Fitria Indah Damayanti 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dfitriaindah@gmail.com, Soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi dalam sistem hukum  pidana,  dimana  praktek  hukum  tersebut  bertentangan  dengan  nilai  dan  norma  hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tetapi dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutus perkara tersebut, akibatnya hukum tidak  mencerminkan  keadilan  dan  kepastian  bahkan  cenderung  menabrak  kepentingan  hukum terpidana  dan  ahli  warisnya.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan menitik  beratkan  pada  studi  kepustakaan.  analisis  dilakukan  terhadap  norma  hukum,  baik  hukum dalam  aturan  perundang-undangan  maupun  hukum  dalam  putusan-putusan  pengadilan).  Adapun kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa pengajuan peninjauan kembali adalah sematamata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, hukum dan undang-undang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali, bahwa peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa  bukan  merupakan  penemuan  hukum  melainkan  hanya  merupakan  penafsiran  hukum, pengajuan  peninjauan  kembali  oleh  jaksa  merupakan  bentuk  kekeliruan  pengadilan  yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia. Saran bagi pengembangan  tema  tulisan  ini  adalah  Mahkamah  Agung  harus  mengeluarkan  surat  edaran  yang berisikan larangan dan pembatasan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali atau melakukan uji materiil dan pembatalan bagi perkara-perkara yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa.
Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa, Keadilan, kepastian Hukum

## Abstract
A review by the prosecutor in a criminal case is a paradox that occurs in the criminal law system, where the legal practice is contrary to the values and legal norms as regulated in the Criminal Procedure Code. However, in practice, judicial review is often carried out by prosecutors on the grounds that there is court jurisprudence that decides the case, as a result the law does not reflect justice and certainty and even tends to conflict with the legal interests of the convict and his heirs. The research method uses a normative juridical method with an emphasis on literature study. analysis is carried out on legal norms, both the law in statutory regulations and the law in court decisions). The conclusions drawn are that the submission for judicial review is solely for the benefit of the convict and his heirs, the law and the constitution do not authorize the prosecutor to conduct a review, that the review carried out by the prosecutor is not a legal discovery but only an interpretation of the law, the submission of a judicial review by the prosecutor is a form of court error which indicates that there is a logical fallacy in the practice of criminal law in Indonesia. Suggestions for developing the theme of this paper is that the Supreme Court should issue a circular containing prohibitions and restrictions for prosecutors to apply for a review or conduct a judicial review and annulment of cases that are submitted for review by the prosecutor.
Keywords : Judicial Review, Prosecutor, Justice, Legal certainty
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## PENDAHULUAN
Istilah  sistem  peradilan  pidana  dalam  berbagai  referensi  digunakan  sebagai  padanan  dari criminal  justice  system.  Definisi  criminal  justice  system  dalam  Black’s  Law  Dictionary disebutkan  sebagai “The  system  typically  has  three  components:  law  en forcement  (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, paroleofficers)” . Pengertian tersebut lebih menekankan pada “komponen” dalam sistem penegakan hukum,  yang  terdiri dari  polisi,  jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Di samping itu pengertian di atas juga menekankan  kepada  fungsi  komponen  untuk ”menegakkan  hukum  pidana”, yaitu  fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya. Sedangkan menurut Muladi sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun  hukum  pelaksanaan  pidana.  Pengertian  yang  dikemukakan  Muladi  tersebut,  di samping  memberi  penekanan  pada  suatu ”jaringan” peradilan,  juga  menekankan  adanya penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, baik  hukum  pidana  substantif,  hukum  acara  pidana  maupun  hukum  penitensier  untuk mencapai tujuan jaringan tersebut .
Berkaitan  dengan  pengertian  sistem  peradilan  pidana  tersebut,  maka  tujuan  dari  sistem pidana  itu  sendiri  harus  melibatkan  empat  komponen  dalam  sistem  peradilan  pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu ”integrated criminal justice system” . Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodipoetro diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :
1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi,
2. Sehubungan  dengan  tugas  mereka  bersama  kesulitan  dalam  memecahkan  sendiri masalahmasalah  pokok  masing-masing  instansi (sebagai  subsistem  dari  sistem  peradilan pidana) .
3. Karena  tanggung  jawab  masing-masing  instansi  sering  kurang  jelas  terbagi,  maka setiap  instansi  tidak  terlalu  memperhatikan  efektivitas  menyeluruh  dari  sistem  peradilan pidana.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana  seseorang  terpidana  dijamin  haknya  untuk mendapatkan  pembelaan  dan  melakukan  pembelaan  sejak  tahap  penyidikan  hingga  tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dalam proses hukum pidana mendapat tempat yang istimewa karena hal ini merupakan  suatu  proses  yang  menyatu  yang  tidak  terpisahkan  dalam  suatu  pemeriksaan perkara pidana. Mengapa hal ini menjadi penting? karena hal ini menunjukan adanya sebab akibat  dari  suatu  proses  peradilan  pidana.  Upaya  hukum  dalam  hal  membela  hak-hak terpidana  dilakukan  guna  menjamin  adanya  perhargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan penegakan supremasi hukum (rule of law) dengan sebaikbaiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan.
Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman hakim harus memahami tugas dan kewajibannya (Ratu,  2019).    Tugas  hakim  menegakkan  hukum  berdasarkan  pancasila  dengan  jalan menafsirkan  hukum  dan  mencari  dasar-dasar  serta  asas-asas  yang  menjadi  landasannya, melalui perkara-perkara  yang  dihadapkan  kepada hakim(Sudikno,  2005).  Sehingga  putusan hakim  dapat  mencerminkan  kepastian,  manfaat  dan  keadilan.  Kekuasaan  Kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. MA merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari  MK  yang  tidak  berhubungan  dengan  tuntutan  keadilan  bagi  warga  negara,  melainkan dengan  sistem  hukum  yang  berdasarkan  konstitusi.  Salah  satu  tugas  dan  wewenang  MA adalah  memeriksa  PK.  Peninjauan  kembali  adalah  suatu  upaya  hukum  yang  dipakai  untuk memperoleh  penarikan  kembali  atau  perubahan  terhadap  putusan  hakim  yang  pada umumnya tidak dapat di ganggu gugat lagi(Soedirjo, 2018).
Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman hakim harus memahami tugas dan kewajibannya (Ratu,  2019).    Tugas  hakim  menegakkan  hukum  berdasarkan  pancasila  dengan  jalan menafsirkan  hukum  dan  mencari  dasar-dasar  serta  asas-asas  yang  menjadi  landasannya,
melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepada hakim (Sudikno, 2005).
Sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kepastian, manfaat dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada dibawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.  MA  merupakan  puncak  perjuangan  keadilan  bagi  setiap  warga  negara.  Hakikat fungsinya  berbeda  dari  MK  yang  tidak  berhubungan  dengan  tuntutan  keadilan  bagi  warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Salah satu tugas dan wewenang MA adalah memeriksa PK. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat di ganggu gugat lagi(Soedirjo, 2018).
Sehingga  Peninjauan  Kembali  merupakan  upaya  hukum  luar  biasa  terakhir  yang  dapat diajukan  oleh  terpidana  dan/atau  ahli  warisnya  untuk  memperoleh  keadilan  serta membersihkan  nama  terpidana  jika  terdapat  bukti  baru (novum) yang  ditemukan  ketika sidang berlangsung atau sesudah putusan dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in  kracht  van  gewijsde), yang  di  jelaskan  dalam  pasal  263  ayat  (1)  KUHAP(Drs.H.Adami Chaawi, 2010).
Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan yang dapat dilawan dengan PK adalah putusan yang  amarnya  mempidana  terdakwa  saja.  Pengertian  yang  demikian  ini,  didasarkan  pada kalimat "kecuali  putusan  bebas  atau  lepas  dari  tuntutan  hukum" dalam  Pasal  263  ayat  (1) KUHAP (penafsiran sistematis). Makna atau maksud pembentuk undang-undang ialah bahwa putusan bebas (vrijspraak) dan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) sebagai  bagian  dari  putusan  terhadap  pokok  perkara  pidana,  tidak  dapat  dilawan  dengan upaya hukum  PK.  Sementara  putusan pemidanaan (veroordeling) juga  merupakan putusan terhadap  pokok  perkara.  Putusan  pemidanaan  merupakan  perkecualian  dari  pembebasan dan  pelepasan  dari  segala  tuntutan  hukum  yang  tidak  dapat  dilawan  dengan  PK  yang dimaksud pasal 263 ayat (1).  Oleh karena itu, putusan pemidanaan saja yang dapat dilawan dengan upaya hukum PK.
Ketentuan tersebut merupakan asas PK, bahwa PK hanya dapat diajukan pada putusan yang menghukum yang telah tetap dan PK hanya boleh diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dalam hal ini peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi dalam sistem hukum pidana, dimana praktek hukum tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum sebagaimana diatur dalam  KUHAP(Pratama  &  Jamin,  2017).  Tetapi yang sering menjadi persoalan dalam praktek peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh jaksa dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutus perkara tersebut, akibatnya hukum  tidak  mencerminkan  keadilan  dan  kepastian  bahkan  cenderung  menabrak kepentingan hukum terpidana dan ahli warisnya.
Namun dalam pertimbangan hukum yang tidak dapat menerima PK yang dianjukan oleh JPU ini  menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat  mengajukan  permintaan  peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
“Bahwa  ketentuan  tersebut  telah  mengatur  secara  tegas  dan  limitatif  bahwa  yang  d apat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya”.
Hal  ini  berarti  bahwa  yang  bukan  terpidana  atau  ahli  warisnya  tidak  dapat  mengajukan peninjauan  kembali.  Dengan  adanya  ketentuan  yang  tegas  dan  limitatif  tersebut,  tidak diperlukan  lagi  ketentuan  khusus,  yang  mengatur  bahwa  yang  bukan  terpidana  atau  ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali; Bahwa “due proses of law” tersebut berfungsi  sebagai  pembatasan  kekuasaan  negara  dalam  bertindak  terhadap  warga masyarakat,  dan  bersifat  normatif,  sehingga  tidak  dapat  ditafsirkan  dan  tidak  dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak jaksa penuntut umum/kejaksaan mengajukan  peninjauan  kembali  yang  tersirat  di  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan(Diaan & Astuti, 2020).
Kenyataan  mengenai  tertinggalnya  hukum  dibelakang  masalah  yang  diaturnya,  sering dikatakan  sebagai  ciri  hukum  yang  khas.  Tetapi  ketertinggalan  ini  akan  betul-betul menimbulkan  suatu  persoalan  hukum  apabila  ada  jarak  yang  saling  memisahkan  antara peraturan formil sebagaimana diatur dalam KUHAP dan praktek hukum peninjauan kembali oleh Jaksa saling memiliki pertentangan yang amat nyata yaitu berupa pertentangan hukum
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dalam praktek hukum yang tidak adil.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek hukum penerapan hukum  pengajuan  peninjauan  kembali  oleh  jaksa  dalam  hukum  acara  pidana  Indonesia. Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  menitik  beratkan  pada  studi  kepustakaan.  Sebagai penelitian  yuridis  berbasis  normatif,  maka  penelitian  ini  berbasis  pada  analisis  terhadap norma  hukum,  baik  hukum  dalam  arti  law  as  it  is  written  in  the  books (dalam  aturan perundang-undangan) maupun hukum dalam arti decided by judge thought judicial process (putusan-putusan pengadilan) .
Dengan  demikian,  obyek  yang  dianalisis  adalah  norma  hukum,  baik  dalam  peraturan perundang-undangan maupun yang sudah kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus yang diputus  di  pengadilan.  Penelitian  ini  mempergunakan  bahan-bahan  hukum68  baik  bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dalam bentuk  norma  atau  kaidah  dasar  sebagaimana  dimuat  dalam  UUD  45,  UU  Putusan Pengadilan/Arbritase.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  berupa  hasil-hasil  penelitian,  tulisan  para  ahli  hukum  dan jurnal  yang  didapat  melalui  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  penerapan  peninjauan kembali.  Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  memberikan  petunjuk  dan  informasi terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yaitu  kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan sebagainya.
Teknik  pengumpulan  data  mempergunakan  tahapan  penelitian  berupa  penelitian kepustakaan (library  research), penelitian  virtual (virtual  research ),  Penelitian  kepustakaan yaitu studi dokumen dan observasi, penelitian ini diarahkan terutama pada bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan pengajuan  peninjauan  kembali  oleh  jaksa  dalam  hukum  acara  pidana.  Penelitian  virtual (virtual research) dilakukan melalui media teknologi informasi khususnya untuk memperoleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
data sekunder yang hanya dapat diperoleh melalui situs di internet seperti westlaw.
Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan. Setelah dilakukan pengumpulan data  selanjutnya  data  akan  dianalisa  secara  kualitatif,  artinya  data  kepustakaan  dan  hasil wawancara  dianalisis  secara  mendalam,  holistic  dan  komprehensif.  Penggunaan  metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama, data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak  mudah  untuk  dikuantitatifkan.  Kedua,  sifat  dasar  data  yang  dianalisis  adalah menyeluruh (comprehensive) dan merupakan satu kesatuan yang bulat (holistic).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pengertian Peninjauan Kembali
Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya  tidak  dapat  diganggu  gugat  lagi.  Peninjauan  Kembali  adalah  upaya  hukum  luar biasa (extraordinary  remedy) yang  diajukan  terhadap  putusan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  akibat  adanya  kekeliruan  atau  kekhilafan  Hakim  dalam  memidana terdakwa,  adanya  putusan  yang  saling  bertentangan  dan  adanya  keadaan  baru (novum). Peninjauan  Kembali  dikategorikan  sebagai  upaya  hukum  luar  biasa  karena  mempunyai keistimewaan,  artinya  dapat  digunakan  untuk  membuka  kembali (mengungkap) suatu keputusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Sedangkan  suatu putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harus  dilaksanakan  untuk menghormati kepastian hukum.
Dengan  demikian,  lembaga  Peninjauan  Kembali  adalah  suatu  upaya  hukum  yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap.  Berbeda dengan  upaya  hukum  biasa,  maka permohonan  terhadap upaya  hukum  luar  biasa  memiliki  syarat  tertentu,  yaitu:    Dapat  diajukan  dan  ditujukan terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  ,  bukan  merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan , diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Dalam  sistem  tata  cara  peradilan  di  Indonesia,  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi (UU No. 1/ 1946: 76). Ne bis in idem yang berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama”, dengan demikian ada kepastian hukum. Peninjaua n kembali menurut  Sudikno  Mertokusumo, merupakan  upaya hukum  terhadap putusan  tingkat  akhir dan  putusan  yang  dijatuhkan  di  luar  hadir  tergugat (verstek), dan  yang  tidak  lagi  terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan . Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar  biasa  yang  dapat  dilakukan  setelah  putusan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Dibentuknya lembaga PK dalam perkara pidana berpijak pada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :
“Terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,  kecuali putusan  bebas  atau  lepas  dari  tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.
Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) Bab  XVIII  UU  Nomor  8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia . Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung.
Ketentuan PK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 (Perma, 1969: 1) tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sedang aturan PK sendiri telah diatur dalam KUHAP pasal 263 sampai dengan pasal 269.  Pasal  263  (1)  KUHAP  menentukan  bahwa  PK  boleh  diajukan  oleh  terpidana  atau  ahli warisnya.  Diperbolehkanya  pengajuan  PK  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan tanpa syarat atau kondisi. Di dalam pasal 263 ayat (2) mesyaratkan, PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan  sebelumnya  diketahui  terdapat  kesalahan  atau  kekhilafan  hakim  dalam  memutus perkara  ataupun  terdapat bukti  baru  yang  belum  pernah diungkapkan  dalam  persidangan. Demi adanya  kepastian  hukum  dalam pengajuan  PK  maka, pada  pasal  268  ayat  (3)  KUHAP menyatakan, bahwasanya pengajuan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.  Perkembangan  kenegaraan  menunjukkan  bahwa  tiada  satupun  negara  yang  tidak memunyai  konstitusi.  Inggris  sekalipun  yang  sering  dijadikan  sebagai  contoh  negara  tanpa konstitusi  pada  prinsipnya  mengakui  dan  mempraktikkan  ketatanegaraannya  dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
konstitusi,  meskipun  bentuknya  tidak  sebagaimana  Undang-Undang  Dasar  pada  umumnya yang tertulis(Muhtadi, 2015).

## b. Kewenangan Jaksa
a. Kewenangan  Jaksa  Mengajukan  Peninjauan  Kembali  Berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980.
Di  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  1980  disebutkan  bahwa  Mahkamah  Agung  dapat  meninjau kembali  suatu  putusan  pidana  yang “mengandung  pemindanaan” yang  telah  berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan sama seperti alasan yang disebut secara “enumeratif” dalam  PERMA  No  1  Tahun  1969  yang  mengatur  siapa  saja  yang  berhak  mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari:
1) Jaksa Agung
2) Terpidana, dan
3) Pihak yang berkepentingan.
Frasa pihak yang berkepentingan dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum juga dapat  melakukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  karena  penuntut  umum  merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal melakukan penuntutan.
b. Kewenangan  Jaksa  Mengajukan  Peninjauan  Kembali  Berdasarkan  UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung Bagian Keempat.
Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Pasal 68 berbunyi:
“(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau  ahli  warisnya  atau  seorang  wakilnya  yang  secara  khusus  dikuasakan  untuk  itu.  (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.”
Dari  pasal  tersebut,  juga  tidak  disebutkan  bahwa  Jaksa  berhak  mengajukan  peninjauan kembali  atas  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  namun  juga  tidak disebutkan  adanya  larangan  bagi  jaksa  untuk  mengajukan  peninjauan  kembali.  Undang-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang  berperkara  namun  tidak  menyebutkan  lebih  lanjut  tentang  siapa  saja  yang  termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. Didalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak menjelaskan tentang para pihak tersebut.
c. Kewenangan  Jaksa  Mengajukan  Peninjauan  Kembali  Berdasarkan  UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  salah  satu  undang-undang  yang  juga mengatur tentang peninjauan kembali. Baik didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  hanya  menyebutkan  bahwa  peninjauan kembali  terhadap  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dapat  diajukan oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan(Suhariyanto, 2015). Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:
“  Terhadap  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  pihak -pihak  yang bersangkutan  dapat  mengajukan  peninjauan  kembali  kepada  Mahkamah  Agung,  apabila terdapat hal atau keadaaan tertentu yang ditentukan dalam Undang- Undang.”
Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum.
Menurut pandangan Moeliatno dalam hukum pidana menjelaskan pandangan ahli di belanda menolak  intepretasi  intensif    bahwasannya  memperluas  norma  seperti  analogi  seperti  itu dilarang keras dalam hukum pidana .Menurut pandangan Moeliatno Intepretasi intensif itu dibenarkan dan boleh digunakan sehingga kita bisa menarik bahwa intepretasi instensif itu bisa dipakai dalam hal jaksa berwenang walaupun tidak di sebutkan dalam pasal . Sekalipun hanya terpidana atau ahli waris tetapi kalau ditarik  secara intensif ditarik keluar jaksa bisa masuk itu disebut dengan isu hukum yang normanya kabur atau tidak jelas.

## KESIMPULAN
Pengajuan  peninjauan  kembali  adalah  semata-mata  demi  kepentingan  terpidana  dan  ahli warisnya.  Hukum  dan  undang-undang  tidak  memberikan  wewenang  kepada  jaksa  untuk melakukan  peninjauan  kembali  .  Peninjauan  kembali  yang  dilakukan  oleh  jaksa  bukan merupakan  penemuan  hukum  melainkan  hanya  merupakan  penafsiran  hukum.  Pengajuan peninjauan  kembali  oleh  jaksa  merupakan  bentuk  kekeliruan  pengadilan  yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Diaan,  M.,  &  Astuti,  S.  A.  (2020).  KEWENANGAN  JAKSA  PENUNTUT  UMUM  (JPU)  DALAM MELAKUKAN  UPAYA  HUKUM  LUAR  BIASA  (PENINJAUAN  KEMBALI)  DITINJAU  DARI HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DJOKO CHANDRA). Pakuan Justice Journal Of Law , 1 (2), 60 – 70.
Muhtadi,  M.  (2015).  Politik  Hukum  Pengawasan  Hakim  Konstitusi. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu Hukum , 9 (3).
Pratama,  A.  B.,  &  Jamin,  M.  (2017).  ANALISIS  YURIDIS  PENGATURAN  IDEAL  PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU- XI/2013. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 5 (2).
Suhariyanto, B. (2015). Pelenturan hukum dalam putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jurnal Yudisial , 8 (2), 191 – 207. Soedirjo, S. (2018). PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA . Sudikno, M. (2005). Mengenal Hukum Sebuah Pengantar . 136. Chazawi  Adami.  (2005). Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  dan  Batas Berlakunya Hukum Pidana . PT. Raja Grafindo Persada. Dr.  Leden  Marpaung,  S.  .  (2000). PERUMUSAN  MEMORI  KASASI  &  PENINJAUAN  KEMBALI PERKARA PIDANA .
Drs.H.Adami Chaawi, S. H. (2010). PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIMPANGAN PRAKTIK & PERADILAN SESAT .
Ratu, Y. S. (2019). KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN. LEX ET SOCIETATIS , 7 (3).