Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar
Monik Ajeng Puspitoarum D.W 1
Abstract
This research aims to find out and analyze management of state asset in BPS-Statistics of Makassar Regency through planning, implementation and monitoring the state asset. The state asset must be controlled in order to improve  public  performance  of  goverment  agencies  and  to  minimize  the risk of lossing the state asset. Reporting of state asset is a manifestation of the principle of accountability.
Keywords:  Management  of  nation  asset,  Planning,  Implementation, Monitoring Abstrak Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengelolaan  Barang  Milik  Negara  pada  kantor  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Kota  Makassar  ditinjau  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan  BMN  sehingga  asset  negara  dapat  dikendalikan  dalam rangka  meningkatkan  kinerja  bagi  instansi  pemerintah  dan meminimalkan  resiko  dari  pengelolaan  aset  secara  berkelanjutan.
Pelaporan  aset  negara  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  akuntabilitas pemerintah.
Kata  Kunci  :  Pengelolaan  BMN,  Perencanaan,  Pelaksanaan, Pengawasan,
Aset  Negara  merupakan  kekayaan  Negara  yang  wajib  dikelola  dan dijaga  dengan  baik.  Pengelolaan  kekayaan  Negara  mempunyai  fungsi strategis  berupa  penggunaan  dan  pemanfaatan  barang  milik  Negara  untuk kepentingan nasional. Pemerintah perlu  melakukan  pelaporan  asset Negara secara transparan, sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah.
Gambaran umum yang terjadi pada instansi atau organisasi pemerintah di  Indonesia  dalam  pengelolaan  BMN  adalah  ketidaktertiban  di  dalam pelaksanaan  inventarisasi  BMN  tersebut.  Persoalan  lain  yang  cukup menghambat  adalah  belum  adanya  persamaan  persepsi  dalam  pengelolaan barang  milik  Negara  dan  belum  memadainya  peraturan.  Hal  ini mengakibatkan  barang  yang  dikelola  cenderung  tidak  optimal  dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Barang yang tidak teradministrasi dengan baik akan mengakibatkan hilangnya asset Negara.
Berjalannya  reformasi  birokrasi  khususnya  reformasi  manajemen keuangan  Negara  yang  dimulai  dengan  keluarnya  paket  peraturan perundang-undangan  Keuangan  Negara  menuntut  dilakukan  juga  reformasi pengelolaan  barang  milik  Negara.  Kemudian  diperkuat  dengan  keluarnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang
1 Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya
Milik  Negara  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Pertanggungjawaban  atas  Barang  Milik  Negara  kemudian  menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  APBN  dalam  bentuk  laporan keuangan  yang  disusun  melalui  suatu  proses  akuntansi  atas  transaksi keuangan,  aset,  hutang,  ekuitas  dana,  pendapatan  dan  belanja,  termasuk transaksi  pembiayaan  dan  perhitungan.  Informasi  Barang  Milik  Negara memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yang berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Pemerintah  wajib  melakukan  pengamanan  terhadap  Barang  Milik Negara  (BMN).  Pengamanan  tersebut  meliputi  pengamanan  fisik, pengamanan  administratif,  dan  pengamanan  hukum.  Dalam  rangka pengamanan  administratif  dibutuhkan  sistem  penatausahaan  yang  dapat menciptakan  pengendalian  ( controlling )  atas  Barang  Milik  Negara.  Selain berfungsi  sebagai  alat  kontrol,  sistem  penatausahaan  tersebut  juga  harus dapat  memenuhi  kebutuhan  manajemen  pemerintah  di  dalam  perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan ( disposal ). Selain  itu,  untuk  mengefektifkan  pelaporan  pengelolaan  BMN, dibutuhkan  suatu  sistem  informasi  yang  terpadu  yang  mampu mengakomodir  kebutuhan  pengelolaan  BMN  tersebut.  Seluruh  transaksi dalam  pengelolaan  BMN  dapat  tercatat  secara  terpadu  dan  dapat  diproses langsung  menjadi  sebuah  pelaporan  yang  dapat  menjadi  bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar sebagai salah satu lembaga Non-Departemen  wajib  melakukan  pengelolaan  BMN  sebagaimana  yang telah tercantum dalam UU. BPS Kota Makassar mempunyai BMN yang berasal dari  APBN  maupun  perolehan  lainnya  yang  sah yang  wajib  dikelola dengan baik dan benar. Barang milik Negara merupakan salah satu komponen yang terkait  dengan  neraca  baik  dalam  asset  tetap  maupun  asset  lancar,  bahkan barang yang sifatnya persediaan merupakan bagian dari pengelolaan asset. Pengelolaan  BMN  dimulai  dari  tahap  perencanaan  untuk  membuat daftar  kebutuhan  barang  yang  dibutuhkan  selama  tahun  berjalan  dan melakukan  perencanaan  penganggaran.  Pada  kenyataannya,  BPS  Kota Makassar membuat daftar kebutuhan barang setiap ada permintaan barang dari  subjek  matter.  Penggunaan  kendaraan  dinas  masih  belum  maksimal karena ada pegawai yang tidak memakai kendaraan dinasnya. Inventarisasi BMN terkadang tidak tercatat dalam kartu kendali barang.
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka perlu dilakukan penelitian  apakah  pengelolaan  BMN  di  BPS  Kota  Makassar  sudah  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  untuk  mencegah  kehilangan  aset  negara. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara tahun 2015 pada kantor BPS  Kota  Makassar?  (2)  Bagaimanakah  pelaksanaan  pengelolaan  Barang Milik Negara tahun 2015 pada kantor BPS Kota Makassar? (3) Bagaimanakah
pengawasan  Barang  Milik  Negara  tahun  2015  pada  kantor  BPS  Kota Makassar?

## Tinjauan Pustaka Manajemen Aset
Menurut Terry (1974), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja  yang  melibatkan  bimbingan  atau  pengarahan  suatu  kelompok  orang- orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Kemudian  Handoko  (2003),  menyatakan  bahwa  manajemen  adalah  proses perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan  usaha-usaha para  anggota  organisasi  dan  pengguna  sumberdaya  organisasi  lainnya  agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen  merupakan  proses  kerangka  kerja  yang  dilakukan  organisasi untuk mencapai tujuan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
Pengertian  asset  secara  umum  adalah  barang  ( thing )  atau  sesuatu barang  ( anything )  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  ( economic  value ),  nilai komersil  ( connercial  value )  atau  nilai  tukar  ( exchange  value )  yang  dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (Siregar,2004). Sedangkan Hariyono (2007)  dalam  Modul  Diklat  Teknis  Manajemen  Aset  Daerah  berpendapat bahwa Aset dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda bergerak  dan  tidak  bergerak,  baik  yang  berwujud  ( tangible )  maupun  yang tidak berwujud (intangible ) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu.
Fakta  bahwa  aset  memiliki  siklus  hidup  membedakannya  dari  input sumber daya lainnya. Siklus hidup fisik dari suatu asset atau kelompok asset memiliki  tiga  fase  yang  berbeda-pengadaan  (acquisition),  operasi,  dan penghapusan (disposal). Kemudian ditambahkan fase keempat-perencanaan yang  merupakan  proses  lanjutan  dimana  output  informasi  dari  setiap  fase digunakan sebagai input untuk perencanaan.
Gambar 1. Siklus hidup aset
Dan menurut Danylo dan Lemer (1998), manajemen asset merupakan proses  menjaga/memelihara  dan  memanfaatkan  modal  publik,  hal  ini dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  tertib  administrasi  pengelolaan
barang  milik  daerah  sehingga  terciptanya  manajemen  pemerintahan  yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.
Jadi, manajemen asset merupakan sebuah proses kerangka kerja dalam rangka pengelolaan asset (kekayaan) baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud  untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau instansi.

## Barang Milik Negara dan Pengelolaan BMN
Menurut  Undang-Undang  No  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan Negara  menyebutkan  pengertian  barang  milik  Negara  yang  kemudian disebutkan  juga  pada  Pasal  1  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ini yang dimaksud dengan barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Dalam  Pasal  2  PP  Nomor  6  Tahun  2006,  barang  milik  Negara/daerah terdiri  atas  dua  jenis,  yaitu  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi:
1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang undang
4. Barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Tidak termasuk dalam pengertian barang milik Negara adalah barang- barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:
1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD ternasuk yang sumber  dananya  berasal  dari  APBN  tetapi  sudah  diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
(a) Perusahaan Perseroan
(b) Perusahaan Umum
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Dalam  konteks BMN  sebagai  aset,  pengelolaan  BMN  merupakan  suatu proses,  cara  perbuatan  dalam  mengendalikan  terhadap  semua  barang  yang dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  APBN  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya yang sah, dalam rangka meningkatkan kinerja bagi instansi pemerintah dan meminimalkan resiko dari pengelolaan aset secara berkelanjutan.
Pengelolaan  BMN  menurut  pasal  3  ayat  (2)  PP  No.  6  tahun  2006 meliputi: (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan;  (4)  Pemanfaatan;  (5)  Pengamanan  dan  pemeliharaan;  (6) Penghapusan;  (7)  Penatausahaan;  (8)  Pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian.

## Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara
Menurut  Mardiasmo  (2002)  terdapat  tiga  prinsip  dasar  pengelolaan kekayaan  asset  Negara  yakni:  (1)  adanya  perencanaan  yang  tepat,  (2) pelaksanaan/pemanfaatan  serta  efisiensi  dan  efektif,  dan  (3)  pengawasan ( monitoring ).

## 1. Perencanaan
Perencanaan  adalah  suatu  kegiatan  untuk  merumuskan  rincian kebutuhan  BMN  untuk  menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah lalu  dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan  sebagai  dasar  dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik  negara  disusun  dalam  rencana  kerja  dan  anggaran  kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan  ketersediaan  barang  milik  negara  yang  ada. Perencanaan kebutuhan barang milik negara berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan  merupakan  seluruh  rangkaian  proses  mulai  dari pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan.
Menurut  Sholeh  dan  Rochmansjah  (2010)  kekayaan  milik  daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,  transparansi  dan  akuntabilitas.  pelaksanaan  pengelolaan aset/barang milik daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas  publik  yang  harus  dipenuhi  paling  tidak  meliputi  :  (1) Akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum  ( accountability  for probity  and legality );  (2)  Akuntabilitas  proses  ( process accountability );
(3) Akuntabilitas kebijakan ( policy accountability )
3. Pengawasan Pengawasan  yang  ketat  perlu  dilakukan  sejak  tahap  perencanaan hingga  penghapusan  asset.  Keterlibatan auditor internal  dalam  proses pengawasan  ini  sangat  penting  untuk  menilai  konsistensi  antara praktek yang dilakukan dengan standar yang berlaku.
Menurut  Sholeh  dan  Rochmansjah  (2010),  untuk  menjamin kelancaran  penyelenggaraan  dan  menjamin  tertib  administrasi pengelolaan  barang  milik  daerah  secara  efisien  dan  efektif  maka diperlukan fungsi berikut ini: (1) Pembinaan, yaitu usaha atau kegiatan melalui  pemberian pedoman,  bimbingan, pelatihan,  dan  supervise;  (2) Pengawasan, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan/atau kegiatan  dibandingkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;  (3)  Pengendalian,  yaitu  usaha  atau  kegiatan  untuk  menjamin dan  mengarahkan  agar  pekerjaan  yang  dilaksanakan  berjalan  sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengawasan  diperlukan  untuk  menghindari  penyimpangan  dalam setiap  fungsi  pengelolaan/manajemen  aset  daerah.  Sistem  dan  teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh  oknum-oknum  yang  hendak  menyalahgunakan  kekayaan  milik daerah.
Azas- Azas Pengelolaan Barang Milik Negara
Barang  milik  negara  sebagai  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat  harus  dikelola dengan  baik  dan  benar.  Pengelolaan  barang  milik  negara  dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:
1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang  pengelolaan  barang  milik  negara  yang  dilaksanakan  oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
2. Azas  kepastian  hukum,  yaitu  pengelolaan  barang  milik  negara  harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta azas kepatutan dan keadilan;
3. Azas  transparansi,  yaitu  penyeleggaraan  pengelolaan  barang  milik negara  harus  transparan  dan  membuka  diri  terhadap  hak  dan  peran serta  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  yang  benar  dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMN;
4. Azas efisiensi, yaitu penggunaan barang milik negara diarahkan sesuai batasan-batasan  standar  kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  rangka menunjang  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi  pemerintahan secara optimal.
5. Azas akuntabilitas publik, yaitu pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Azas  kepastian  nilai,  yaitu  pengelolaan  barang  milik  negara  harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam penyusunan neraca pemerintah dan pemindahtanganan BMN.
Gambar 2. Alur Pikir Penelitian

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Bentuk penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diproses peneliti dari subyek berupa individu, organisasional industri atau perspektif yang lain. Penelitian ini  bermaksud  untuk  menggambarkan  atau  menjelaskan  karakteristik fenomena atau masalah yang ada.
Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: telaah dokumen, observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber
dari  informan.  Informan  dipilih  secara purposive pada  subyek  peneliti  yang dianggap  menguasai  permasalahan  yang  diteliti  (informan  kunci),  yaitu Kepala BPS, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi, staf, dan operator SAI. Selain data  utama  berupa  informasi  hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari  para informan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari dokumen.
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  Miles, Huberman  dan  Saldana  (2014)  dengan  model  interaktif  melalui  tiga  alur kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan  ,  yaitu:  kondensasi  data,  penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengelolaan BMN secara sederhana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan BMN di BPS Kota Makassar dilakukan oleh sub bagian  Tata  Usaha  sebagai  pengelola  barang  di  bawah  pengawasan  kepala kantor  sebagai  kuasa  pengguna  barang  dan  sekaligus  kuasa  pengguna anggaran.  Pengelola  BMN  ini  melakukan  tugas  menghimpun  dan  inventaris asset  termasuk  menyimpan  seluruh  dokumen  yang  berhubungan  dengan barang  milik  Negara.  Dalam  pelaksanaannya,  semua  bagian  berkoordinasi langsung  dengan  subbagian  Tata  Usaha  untuk  memperlancar  kegiatan pengelolaan BMN.
1. Perencanaan Perencanaan  yang  dimaksud  merupakan  perencanaan  kebutuhan dan  penganggaran  BMN.  Perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran perlu  terkoordinasi  dengan  baik  dengan  memperhatikan  standarisasi yang telah ditetapkan. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan  atas  beban  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  unit sesuai anggaran yang tersedia.
Perumusan  kebutuhan  BMN  pada  BPS  Kota  Makassar  dibuat berdasarkan permintaan kebutuhan barang dari subjek matter sebagai pengguna  barang.  Form  Permintaan  diserahkan  pada  subbagian  Tata Usaha yang kemudian akan dilakukan pengecekan ketersediaan barang dalam penyimpanan. Jika barang masih ada, kebutuhan terpenuhi, jika barang habis barang dimintakan pada penyedia barang. PPK bertindak sebagai pengelola anggaran semua kebutuhan barang, mempertimbangkan apakah ada anggaran yang tersedia atau tidak. PPK menentukan pengadaan barang dengan persetujuan KPA.
Perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  BMN  pada  BPS  Kota Makassar bergabung dengan pengadaan BMN. Perencanaan kebutuhan dan  penganggaran  yang  tidak  independen  dengan  proses  pengadaan disebabkan karena ketersediaan gudang yang tidak memadai. Keadaan tersebut  dapat  mengakibatkan  pekerjaan  atau  kegiatan  organisasi terhambat dan tidak efisien.
Perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  BMN  di  BPS  Kota Makassar  belum  mempunyai  SOP  sebagai  acuan.  Diagram  alur  yang
direkomendasikan  peneliti  adalah  perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran  BMN  diawali  dengan  proses  usulan  permintaan kebutuhan  dari  subjek  matter/pemakai  barang  kepada  subbag  Tata Usaha.  Usulan  permintaan  tersebut  kemudian  disampaikan  ke  PPK untuk  dibahas  lebih  lanjut  dengan  KPA  dengan  mempertimbangkan anggaran yang ada di DIPA. Setelah usulan disetujui, Subbag Tata Usaha membuat  daftar  kebutuhan  barang  dan  PPK  membuat  Rencana  Kerja Anggaran.
Gambar 4. Diagram alir perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Pengelolaan  BMN  sebaiknya  diawali  dengan  perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran.  Dengan  perencanaan  yang  baik  dapat memperlancar tahapan pengelolaan selanjutnya, sebaliknya perencanaan  yang  tidak  baik  dapat  berpengaruh  tidak  baik  untuk tahapan  pengelolaan  selanjutnya.  Sebagaimana  yang  dikemukakan Todaro  (2006)  yang  menyatakan  bahwa  kegagalan  pelaksanaan bersumber dari kegagalan proses perencanaan itu sendiri.
2. Pelaksanaan Pelaksanaan  merupakan  seluruh  rangkaian  proses  mulai  dari pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan BMN.
a. Pengadaan
Pengadaan BMN dilaksanakan oleh panitia Pengadaan BMN. Panitia ini  ditetapkan  oleh  Kepala  kantor.  Panitia  pengadaan  BMN  diadakan hanya  jika  proyeknya  melebihi  200  juta.  Jika  proyeknya  kurang  dari 200 juta pengadaan BMN dilakukan oleh pejabat pengadaan yang telah ditunjuk.  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  merupakan  pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pengadaan barang, PPK diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Pengadaan  barang  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  pengadaan  barang modal  dan  pengadaan  barang  persediaan.  Untuk  memperlancar pengelolaan  BMN  sebaiknya  dibuat  SOP  pengadaan  barang  sehingga dapat mempermudah pengadaan barang.
Setelah  pengadaan  barang  dilakukan,  kegiatan  selanjutnya merupakan  penerimaan,  penyimpanan  dan  penyaluran/pengeluaran BMN.  Proses  tersebut  diawali  dengan  penyedia  barang  mengirimkan barang.  Barang  yang  diterima  akan  diperiksa, dan  dibuat  Berita  Acara Pemeriksaan  Barang  oleh  Pemeriksa  Barang.  Barang  yang  sesuai dengan  permintaan  akan  disimpan  di  gudang.  Kemudian  akan disalurkan jika ada permintaan dari subjek matter.
Penerimaan  dan  penyimpanan  barang  pada  BPS  Kota  Makassar belum  sesuai  dengan  SOP  yang  ada.  Ada  beberapa  langkah  yang  tidak dilakukan  seperti  pencatatan  pada  kartu  kendali  dan  input  pada aplikasi  persediaan.  Pengeluaran  barang  pada  BPS  Kota  Makassar masih  belum  sesuai  dengan  SOP  yang  ada.  Pencatatan  pada  kartu kendali sering tidak dilakukan. Penginputan barang pada aplikasi juga tidak langsung dilakukan  pada  saat  pengeluaran  barang. Sumber daya manusia sering menjdai kendala dalam pengeluaran barang.
Pengadaan  barang  pada  BPS  Kota  Makassar  belum  memenuhi kebutuhan para pengguna barang.
b. Penggunaan dan Pemanfaatan
Penggunaan  merupakan  penegasan  pemakaian  BMN  sesuai  tugas dan  fungsi  pokok  unit  yang  bersangkutan.  Dalam  PP  6  tahun  2006 disebutkan “Untuk semua BMN ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tupoksi organisasi dan dapat dioperasikan oleh pihak lain  dalam  rangka  mendukung  pelayanan  umum  sesuai  tupoksi organisasi  yang  bersangkutan”.  Sedangkan  pemanfaatan  adalah pendayagunaan  BMN  yang  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  tupoksi organisasi.
Penetapan status penggunaan barang pada BPS Kota Makassar telah sesuai  dengan  Standar  Operasional  penetapan  status  penggunaan. Penggunaan  dan  pemanfaatan  BMN  pada  BPS  Kota  Makassar  masih belum  maksimal.  Hasil  observasi  dan  wawancara  terhadap  pegawai menunjukkan  bahwa  barang  bergerak  seperti  kendaraan  dinas  masih ada  yang  tidak  terpakai  untuk  operasional  kantor.  Beberapa  pegawai yang  mendapatkan  kendaraan  dinas  lebih  suka  menggunakan kendaraan  pribadi.  Genset  yang  seharusnya  dipergunakan  sebagai cadangan  energi  tidak  terpakai  karena  tidak  ada  yang  bisa mengoperasikan.
c. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN
Pengamanan BMN meliputi : pengamanan administrasi, pengamanan fisik  dan  pengamanan  fisik  untuk  tanah  dan  bangunan  serta pengamanan hukum.
BPS Kota Makassar melakukan pengamanan untuk semua BMN baik untuk  barang  inventaris  bergerak  dan  tidak  bergerak  maupun  barang persediaan.  BMN  yang  dimiliki  oleh  BPS  Kota  Makassar  telah  tercatat secara  administrasi  dan  mempunyai  label  kode  barang  berupa  stiker. Pengamanan administrasi masih perlu ditingkatkan. Barang persediaan tercatat  dalam  kartu  kendali  persediaan  dan  disimpan  dalam  lemari khusus  penyimpanan  yang  kemudian  dilakukan  stok  opname  setiap bulan.
Pengamanan  BMN  pada  BPS  Kota  Makassar  telah  mencakup pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi barang masih perlu ditingkatkan. Pencatatan kartu  kendali  persediaan  barang  perlu  dilakukan  secara  rutin. Pemeliharaan  BMN  pada  BPS  Kota  Makassar  tercatat  dalam  kartu kendali pemeliharaan/perawatan barang. pemeliharaan dilakukan jika terjadi kerusakan barang.
Semua  pegawai  sebagai  pengguna  barang ikut  berpartisipasi  dalam pengamanan dan pemeliharaan BMN.
d. Penilaian BMN
Untuk  penyusunan  neraca,  dilakukan  penilaian  BMN.  Selain  itu, penilaian  BMN  juga  diperlukan  dalam  kegiatan  pemanfaatan  dan pemindahtanganan  BMN.  BMN  yang  mempunyai  nilai  paling  tinggi merupakan  aset  tetap  dalam  bentuk  peralatan  dan  mesin.  Sedangkan BMN  yang  paling  rendah  merupakan  aset  lain-lain  yang  merupakan BMN yang kondisinya rusak berat tetapi belum dapat dihapuskan.
Gambar 2. Persentase Penilaian Aset BPS Kota Makassar TA 2015

## e. Penghapusan BMN
Penghapusan  BMN  merupakan  proses  tindak  lanjut  dari  siklus pengelolaan  BMN  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  membebaskan pengurus BMN dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang  ada  dalam  pengelolaan  Bendahara  Barang/Pengurus  Barang berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pada  Tahun  2015,  BPS  Kota  Makassar  tidak  melakukan  penghapusan BMN. Barang yang berada dalam kondisi berat dan tidak lagi digunakan
dalam  operasional  belum  dilakukan  penghapusan  karena  belum terbitnya risalah lelang/penghapusan terhadap BMN tersebut.
f. Pemindahtanganan BMN
BMN yang dihapus dari Daftar Inventaris BMN tetapi masih memiki nilai  ekonomis  dapat  dipindahtangankan.  Pemindahtangan  dapat dilakukan melalui pelelangan umum/terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan  kepada  pihak  lain.  Apabila  BMN  berhasil  dijual,  hasil penjualan harus disetorkan ke kas. BPS Kota Makassar tidak melakukan pemindahtanganan BMN pada tahun 2015.
g. Penatausahaan BMN
Penatausahaan  BMN  meliputi  pembukuan,  inventarisasi  dan pelaporan  BMN.  Penatausahaan  barang  pada  BPS  Kota  Makassar terbagi  menjadi  dua  prosedur,  prosedur  manual  dan  prosedur komputerisasi.  Prosedur  manual  dilakukan  oleh  seorang  pengelola barang  dibawah  pengawasan  Kasubbag  Tata  Usaha.  Pengelola  barang bertanggungjawab  melakukan  semua  pembukuan  barang,  pembuatan dan  penyimpanan  dokumen  hasil  transaksi  BMN.  Dalam pelaksanaannya, karena keterbatasan sumber daya manusia, pengelola barang  hanya  dapat  melakukan  pencatatan  barang,  tugas  lainnya dilakukan oleh Kasubbagian Tata Usaha.
Prosedur  komputerisasi  dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi SIMAK-BMN untuk mempermudah proses pencatatan, pembukuan dan pertanggungjawaban  data  BMN.  Aplikasi  SIMAK-BMN  dijalankan  oleh operator  SIMAK-BMN.  Petugas  operator  SIMAK-BMN  merupakan pegawai dibawah subbagian Tata Usaha. Ia harus selalu berkoordinasi dengan  pengelola  barang  sehingga  BMN  dapat  tercatat  seluruhnya dalam  aplikasi  tetapi  pada  kenyataannya  sering  terjadi  miss komunikasi yang dapat menghambat proses tersebut.
Secara  umum,  penatausahaan  barang  pada  BPS  Kota  Makassar belum sesuai dengan SOP penatausahaan barang.
3. Pengawasan
Pengawasan  diperlukan  untuk  menghindari  penyimpangan  dalam perencanaan  maupun  pengelolaan  aset  yang  dimiliki.  Pengawasan dilakukan  oleh  semua  pegawai  BPS  Kota  Makassar  untuk  menjaga ketertiban  pengelolaan.  Kepala  Kantor  sebagai  KPA  dan  KPB bertanggungjawab  secara  penuh  untuk  melakukan  pengawasan  dan pengendalian kegiatan pengelolaan BMNdi BPS Makassar.
Kasubbag  Tata  Usaha  sebagai  penanggungjawab  pengelola  barang melakukan  beberapa  kegiatan  pengawasan  dan  pengendalian  BMN seperti  melakukan  pengecekan  persediaan  dan  pengecekan  kartu kendali  pemeliharaan  barang.  Setiap  penanggungjawab  ruangan  pada daftar  inventaris  ruangan  bertanggung  jawab  mengawasi  BMN  yang ada  dalam  ruangan  tersebut.  Baik  dari  segi  penggunaan,  pengamanan dan pemeliharaan.
Pengawasan  dan  pengendalian  juga  dilakukan  oleh  pihak  BPS Propinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  UAPPB-W  dan  pihak  UAKPA  yaitu KPPN dan KPKNL dengan cara rekonsialiasi laporan BMN dan Laporan Keuangan semesteran maupun tahunan.
Pengawasan  BMN  pada  BPS  Kota  Makassar  secara  umum  sudah baik. Hal tersebut didukung dengan informasi hasil wawancara dengan KPA  yang  menyatakan  bahwa  Pengelolaan  BMN  sebagian  besar  sudah sesuai  dengan  SOP.  Semua  BMN  telah  tercatat  pada  Laporan  BMN. Pegawai  bekerja  sesuai  dengan  tanggung  jawab  dan  tugasnya  masing- masing dalam menjaga ketertiban pengelolaan BMN.

## Kesimpulan dan Saran
Pengelolaan BMN pada BPS Kota Makassar secara umum sudah bagus. Tetapi  ada  beberapa  proses  yang  belum  sesuai  dengan  standar operasional yang ada, yaitu:
1. Proses  Pengadaan  barang  dilakukan  tanpa  proses  perencanaan kebutuhan  barang.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  kurangnya ketersediaan gudang sebagai media penyimpanan.
2. Pelaksanaan  pengelolaan  BMN  masih  kurang  maksimal.  Pengeluaran BMN  tidak  semuanya  tercatat  dalam  kartu  kendali.  Kodefikasi barang/label barang belum sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.6/2010 dan  belum  diperbaharui.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan BMN.
3. Pengawasan dilakukan oleh semua pegawai BPS Kota Makassar untuk menjaga  ketertiban  pengelolaan.  Pengelola  barang  bertanggung  jawab langsung  dalam  penatausahaan  BMN.  Kepala  Kantor  sebagai  KPA  dan KPB  bertanggungjawab  secara  penuh  untuk  melakukan  pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan BMN di BPS Makassar.
Sedangkan rekomendasi dari hasil penelitian antara lain:
1. BPS  Kota  Makassar  perlu  membuat  SOP  dengan  jelas  sehingga pengelolaan BMN menjadi lebih tertib.
2. Perlunya  peningkatkan  sumber  daya  manusia  baik  dari  kuantitas maupun  kualitas,  sehingga  tugas  dan  tanggung  jawab  dapat  terpenuhi sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.
3. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan ruang lingkup yang lebih besar untuk  kepentingan  generalisasi  sehingga  hasil  penelitian  pun  bisa dirasakan untuk lingkup yang lebih luas .

## Daftar Pustaka
Anonim,Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004,  tentang  Perbendaharaan Negara.
_______,Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Barang MIlik Negara/Daerah.
_______,Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  120/PMK.06/2007  tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

## Analisis Pengelolaan Barang Milik…………..………………………………(Monik Ajeng Puspitoarum)
Danylo,  N.  H.,  and  Lemer,  A.,  1998. Asset  Management  for  the  Public  Work Manager Challenges and Strategies,”Findings of the APWA Task Force on  Asset  Management,  American  Public  Works  Association” .  Kansas City: MO.
Handoko, T. Hani, 2003. Manajemen . Edisi 2. Cetakan 18. Yogyakarta:BPFE. Hariyono,  2003. Modul  Diklat  Teknis  Manajemen  Aset  Daerah .  Pusdiklat Keuangan Umum.
Mardiasmo,  2002. Otonomi  Daerah  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
Miles,  Matthew  B.,  Huberman,  A.  Michael,  dan  Saldana,  Johnny,  2014. Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods  Sourcebook .  Edition  3. California: Sage Publications, Inc.
Siregar, Doli D., 2004. Manajemen Aset . Jakarta:PT Gramedia.
Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Bandung:Fokusmedia. Terry,  George  R.,  1974. Principles  of  Management .  Illinois:Richard  D. Irwin,Inc.
Todaro, Michael P., and Smith, Stephen C., 2006. Pembangunan Ekonomi . Edisi Kesembilan  Jilid  1.  Terjemahan  Munandar.  Jakarta:  Penerbit Erlangga.