JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Elman Johari 1

## Abstrak
Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Untuk para pedagang (penjual atau toko online), mereka tidak perlu repot-repot membangun toko, diikat  dengan  jam  kerja,  memiliki  banyak  karyawan,  atau  menampilkan  barang  fisik. Sedangkan  untuk  pembeli  (pembeli)  manfaat  berbelanja  melalui  media  online  (internet) antara  lain  dapat  mengunjungi  merchant  kapan  saja  dan  dapat  dilakukan  di  mana  saja. Dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam hal media yang digunakan untuk melakukan transaksi,  tetapi  yang  harus  diperhatikan  oleh  pedagang  dan  pembeli  pada  saat  transaksi jual beli adalah mempertimbangkan unsur-unsur Sighat al "aqd (Ijab qabul), Mahallul "aqd (object  agreement),  Al"  aqidaian  (pihak  yang  mengeksekusi  perjanjian).  Selain  harus memenuhi  prinsip  syari  "ah  yaitu  jual  beli  harus  bebas  dari  unsur  ribawi,  gharar  dan maisyir.
Kata kunci: Jual Beli, Online, Hukum Islam

## Abstract
The use of internet media to support the process of buying and selling very efficient. For the merchants (sellers or online stores), they do not have to bother building a store, tied up with working hours, have a lot of employees, or display physical merchandise. As for the buyer  (buyer)  the  benefits  of  shopping  through  online  media  (internet),  among  others,  can visit merchants anytime and can be done anywhere. In Islamic law there is no prohibition in terms  of  media  used  to  conduct  transactions,  but  that  must  be  considered  by  the  merchant and the buyer at the time of buying and selling transaction is to consider elements of Sighat al  "aqd  (Ijab  qabul),  Mahallul"  aqd  (object  agreement),  Al  "aqidaian  (the  parties  that execute the agreement). In addition must meet the principles of syari "ah that is buying and selling must be free from element ribawi, gharar and maisyir.
Keywords: Sale and Purchase, Online, Islamic Law
1 Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

## I. PENDAHULUAN
Dalam memenuhi kebutuhan  hidupnya  manusia tidak  akan  pernah  lepas  dari kegiatan  perdagangan  barang dan  jasa.  Secara  konvensional perdagangan  terjadi  melalui tatap  muka  secara  langsung antara  merchant  (penjual)  dan buyer  (pembeli)  pada  suatu tempat  tertentu  seperti  toko, pasar, tempat pameran, maupun pada  waktu  tertentu  sesuai dengan  jam  buka  toko  yang bersangkutan.
Penggunaan teknologi modern  sebagai  alat  bantu untuk  memperlancar  kegiatan usaha  merupakan  kebutuhan yang  tidak  bisa  ditawar  lagi. Semakin cepat perputaran
barang dan jasa, artinya semakin  cepat  pula  perputaran uang  dalam  setiap  transaksi.  Di era  digital  seperti  saat  ini  telah
dimungkinkan
transaksi
perdagangan melalui dunia maya  (online  atau  via  internet), sehingga  antara  merchant  dan buyer tidak dibatasi oleh tempat dan  waktu.  Penggunaan  media internet  ini  sangat  efisien.  Bagi pihak  merchant,  mereka  tidak perlu  repot  membangun  toko, terikat  jam  kerja  buka  dan tutup,  memiliki  pegawai  yang banyak  seperti  teller,  satpam,
cleaning  service,  supervisor maupun memajang barang secara  fisik.  Sedangkan  bagi pihak buyer keuntungan berbelanja melalui media online antara  lain  dapat  mengunjungi merchant  kapan  saja  dan  dapat dilakukan  dimana  saja  (rumah, warnet,  kantor).  Buyer  dapat dengan leluasa masuk ke sebuah situs belanja dan melihat-lihat barang yang tertera dalam katalog, (layaknya kita  berjalan-jalan  di  depan etalase toko) tanpa harus merasa  tidak  nyaman  diawasi petugas jaga atau satpam. Apabila  kita  tertarik  maka  kita dapat meneruskan proses transaksi  sebagaimana  tertera dalam  layar  monitor,  namun bila  kita  tidak  suka  maka  kita dapat  beralih  ke  merchant lainnya.
Transaksi  barang  dan jasa  melalui  media  online termasuk  kategori  muamalah dibidang perdagangan atau bisnis,  yang  menggambarkan suatu  aktivitas  yang  dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun  yang  dimaksud  dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan
sebagai  hukum-hukum  yang
berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoa keduniaan. Misalnya  dalam  persoalan  jual beli,  utang  piutang,  kerjasama dagang, perserikatan,
perkongsian. 2 Dahulu, pada masa
belum  ditemukannya  teknologi internet apabila seseorang
bermaksud membeli suatu
barang maka ia akan
mendatangi tempat dimana
barang  itu  dijual,  buyer  dapat memeriksa secara langsung kondisi barang yang ia inginkan kemudian terjadi tawar menawar  antara  buyer  dan
merchant, apabila tercapai kesepakatan  antara  merchant dan  buyer  barulah  terjadi  serah terima  uang  dan  barang.  Proses jual  beli  konvensional  inilah yang diatur dalam fiqh muamalah,  yang  mensyaratkan adanya empat hal yaitu sighat al „aqd (ijab qabul), mahallul „aqd (obyek  perjanjian  /  barang),  al „aqidaian  (para  pihak  yang melaksanakan  isi  perjanjian) dan  maudhu‟ul  „aqd  (tujuan perjanjian).
Dalam  sighat  al  „aqd
(ijab qabul) dilaksanakan
2 Abdul Manan, Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah , (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No.247 Juni 2006) H. 31
dengan  ucapan  lisan,  tulisan atau  isyarat  bagi  mereka  yang tidak  mampu  berbicara  atau menulis.
Bahkan dapat dilaksanakan  dengan  perbuatan (fi‟li) yang menunjukkan kerelaan  kedua  belah  pihak untuk melakukan suatu perjanjian  (jual  beli)  yang umumnya  dikenal  dengan  al mu‟athah. Mahallul „aqd mensyaratkan obyek atau barang yang diperjanjikan
sudah ada nyata, dapat diserahkan ketika terjadi kesepakatan serta bukan barang yang  dilarang  menurut  syara‟.
Al  „aqidaian  adalah  para  pihak yang melaksanakan isi perjanjian  haruslah  memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal,  sehat,  dewasa/bukan mumayyid  dan  cakap  hukum. Sedangkan  maudhu‟ul  „aqd berarti  yang  menjadi  tujuan dibuatnya  perjanjian  (jual  beli) yakni  merchant  menyerahkan barang  atau  jasa  sedangkan buyer  menyerahkan  sejumlah uang.

## II. PERMASALAHAN
Proses  jual  beli  konvensional sebagaimana tersebut di atas ternyata  sedikit  berbeda  dengan proses  jual  beli  melalui  media online.  Dalam  jual  beli  online  tidak ada  dan  tidak  terjadi  pertemuan
langsung antara merchant dan buyer sehingga proses ijab qabul tidak bisa diikrarkan secara langsung. Dari sisi obyek yang dijual, buyer tidak dapat memastikan  apakah  barang  yang akan  ia  beli  ada  atau  tidak,  dan andai  kata  ada  ia  tidak  dapat langsung  memeriksa  kondisi  barang yang  ia  maksud.  Di  lain  pihak, merchant  tidak  pernah  memantau apakah  orang  yang  akan  membeli barangnya adalah orang yang mukhallaf  (aqil  baligh,  berakal, sehat,  dewasa/bukan  mumayyid  dan cakap  hukum),  merchant  acapkali mengabaikan ”kondisi” buyer karena  yang  ia  utamakan  adalah barangnya terjual sebanyak- banyaknya. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ternyata beberapa merchant tidak
mengirimkan  barang  setelah  ia menerima transfer pembayaran uang dari buyer. Hal ini biasa terjadi pada orang-orang yang sedari awal membuat toko virtual dengan tujuan menipu calon pembeli.
Berdasarkan  realitas  di  atas maka  penulis  bermaksud  mengkaji ulang tentang
bagaimanakah pandangan  hukum  Islam  (syara‟) terhadap  jual  beli  yang  dilakukan secara online?

## III. PEMBAHASAN
A.  JUAL  BELI  ONLINE

## DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Hukum kontrak dalam Islam disebut dengan “Akad” yang berasal  dari  bahasa  Arab  “al  aqd” yang  berarti  perikatan,  perjanjian, kontrak  atau  permufakatan  (al ittifaq),  dan  transaksi.  Tanpa bermaksud mengurangi makna dan unsur yang terkandung di dalamnya,  maka  dalam  penulisan artikel ini istilah yang dipergunakan  adalah  perjanjian (dalam lingkup jual beli).
Menurut  Wahab  al  Zuhaili dan  Ibnu  Abidin,  sebagaimana yang  dikutip  oleh  Abdul  Manan 3 beliau menggunakan istilah “kontrak”  (akad)  yang  secara terminologi berarti pertalian antara ijab  dan  qabul  sesuai  dengan kehendak  syari‟ah  (Allah  dan Rasul-Nya)  yang  menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Ijab dan  qabul  dimaksudkan  untuk menunjukkan  adanya  keinginan dan  kerelaan  timbal  balik  para pihak  yang  bersangkutan  terhadap isi  kontrak.  Oleh  karena  itu  ijab dan  qabul  ini  menimbulkan  hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.
3 Abdul Manan, Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah , (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No.247 Juni 2006) h. 32
Menurut Hasbi Ash Shiddiqie dalam bukunya Memahami Syari‟at
Islam, sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul Manan,  mengatakan  bahwa  suatu kontrak  (baca  perjanjian)  harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh  ditinggalkan  yaitu  sighat  al „aqd,  mahallul  „aqd,  al  „aqidaian dan  maudhu‟ul  „aqd 4 Sighat  al „aqd (Ijab qabul).
Formulasi ijab qabul dalam suatu  perjanjian  jual  beli  dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan,  tulisan  atau  isyarat  bagi mereka yang tidak mampu berbicara  atau  menulis.  Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (fi‟li) yang
menunjukkan  kerelaan  kedua belah  pihak  untuk  melakukan suatu  perjanjian  yang  umumnya dikenal  dengan  al  mu‟athah. Tidak  ada  petunjuk  baik  dalam Al-Qur‟an  maupun  Al-Hadits yang  mengharuskan  penggunaan bentuk  atau  kata-kata  tertentu dalam  pelaksanaan  ijab  qabul yang  dibuat  oleh  para  pihak. Formulasi ijab qabul dapat
dilaksanakan  menurut  kebiasaan
(„urf) sepanjang tidak
bertentangan dengan syara‟.
Menurut  Wahbah  Zuhaili
Manan ada tiga syarat yang harus dipenuhi  agar  suatu  ijab  dan
4 Ibid ,.Abdul Manan, h. 39-42
qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni :
a) Jala‟ul  ma‟na,  yaitu  tujuan  yang terkandung  dalam  pernyataan  itu jelas.
b) Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
c) Jazmul iradataini, antara ijab dan qabul  menunjukkan  kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada  dibawah  tekanan  dan tidak  berada  dalam  keadaan terpaksa.
d) Dalam  transaksi  online,  buyer, setelah melihat-lihat daftar barang dan harga berikut prosedur pembayaran dan pengirimannya, apabila ia menyetujui  aturan-aturan  yang tercantum  pada  form  tata  cara pembelian maka ia akan melakukan  proses  order  dengan mengisi  form  pembelian  dan diakhiri dengan klik ”OK”.
2. Dengan    buyer    melakukan    klik ”OK”  dapat  dipahami  jika  buyer telah setuju untuk terikat perjanjian jual beli dengan merchant.  Sehingga  telah  terjadi kesepakatan antara pihak merchant  dengan  buyer,  yang mana  pihak  merchant  sepakat untuk  mengirimkan  barang  yang dipesan dan buyers sepakat untuk menyerahkan uang (melalui transfer  bank,  kartu  Kredit/debit,
ATM).  Namun  apabila  buyer keberatan  dengan  apa  yang tercantum  dalam  form,  maka dapat  mengabaikannya  dengan menghentikan  transaksi  (tekan cancel  atau  close).  Tindakan buyer  agar  berhati-hati  dan  tidak tergesa-gesa  dalam membaca peraturan mengenai cara
pemesanan, cara pembayaran dan cara  pengiriman  barang  yang dibuat  dan  di  posting  oleh merchant  merupakan  upaya  agar terhindar dari kesalahan melakukan  transaksi  yang  tidak dikehendaki,  sehingga  apabila buyer  setuju  dengan  peraturan tersebut ia akan menekan tombol ”OK”, dan manakala tidak setuju ia akan menekan tombol
”cancel”.  Menurut  penulis,  apa yang dilakukan
tersebut merupakan perwujudan dari kerelaan  pihak  buyer  untuk terikat/menyetujui atau tidak terikat/tidak  menyetujui  dengan penawaran  aturan  yang  dibuat oleh merchant. Tidak ada paksaan  sama  sekali  dari  pihak merchant agar buyer melanjutkan proses transaksi atau membatalkan  proses  tersebut. Demikian halnya pihak
merchant, tindakan berupa
memproses permintaan order dari buyer  dengan  rela  hati  dan  tanpa paksaan  dari  pihak  buyer  atau pihak manapun merupakan
perwujudan  dari  unsur  jazmul iradataini. Oleh karena ada kesesuaian  antara  ijab  dan  qabul dari merchant dan buyer, walaupun tidak diikrarkan secara lisan  dan  langsung,  namun  ada tindakan nyata (perbuatan konkrit berupa meng-klik tombol ”OK”) berarti ada kerelaan pihak buyer untuk terikat pada ketentuan  tata  cara  pembelian, pembayaran dan pengiriman barang. Disamping itu ada tindakan nyata dari pihak merchant untuk memproses order yang  diminta  pihak  buyer,  maka menurut penulis telah sah memenuhi  unsur  pertama  dari perjanjian  jual  beli,  yakni  sighat al  aqad  (ijab  qabul).  Hal  ini berarti tidak bertentangan dengan syara‟.  Mahallul  „aqd  (obyek perjanjian).
Obyek  perjanjian  dalam muamalah  jangkauannya  sangat luas,  bentuknya  pun  berbeda- beda satu dengan  yang lain. Para ahli hukum Islam (fuqaha) sepakat  bahwa  obyek  perjanjian harus  memenuhi  empat  syarat yaitu: 5
a) Obyek  harus  sudah  ada  secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan,  atau  diperkirakan ada pada masa yang akan datang.
b) Dibenarkan syara‟.
5 Opcit, Abdul Manan, h 50
c) Obyek  harus  dapat  diserahkan ketika  terjadi  perjanjian,  namun tidak  harus  seketika  melainkan dapat  diserahkan  pada  saat  yang telah ditentukan dalam kontrak.
d) Obyek  harus  jelas  dan  dapat ditentukan (mu‟ayyan) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
Selain  itu  untuk  mencegah terjadinya  sengketa  atau  timbul hal-hal yang tidak diinginkan, para fuqaha  membedakan  dua  macam kekeliruan
a)  Kekeliruan  pada  jenis  obyek perjanjian,  dipandang  sebagai kesalahan  fatal  yang  dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian  sehingga  sejak  awal batal demi hukum.
b) Kekeliruan pada sifat
perjanjian,  dipandang  sebagai kesalahan  ringan  yang  tidak sampai  merusak  aqad,  karena aqad  dipandang  sah  tetapi  bagi pihak  yang  merasa  dirugikan dengan  adanya  perjanjian  itu dapat meminta pembatalan kepada pengadilan.
Dalam  transaksi  online, buyer  dapat  melihat  barang  atau jasa  yang  ditawarkan  pada  layar monitor,  namun  obyek  tersebut tidak  bisa  seketika  diperoleh karena  harus  menunggu  dikirim oleh  pihak  merchant.  Lamanya masa  pengiriman  tergantung  dari
lokasi (tempat tinggal atau kantor) buyer,  apakah  di  tengah  kota  atau di  daerah  yang  terpencil,  di  luar pulau  bahkan  di  negara  yang berbeda.  Disamping  itu  buyer tidak  dapat  langsung  memeriksa kondisi  barang  yang  akan  ia  beli, apakah  sesuai  dengan  yang  di posting  atau  tidak,  apakah  ada cacatnya atau tidak.
Menurut hukum Islam keadan demikian dibolehkan, sepanjang obyek
yang
diperdagangkan bukan barang haram  seperti  minuman  keras (khamar), majalah/buku/VCD porno,  makanan  kaleng  yang mengandung  zat  yang  diharamkan misalnya  babi,  darah,  alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut  undang-undang  negara yang bersangkutan, misalnya hewan  langka,  benda  purbakala, barang  curian,  rampasan,  hasil penjarahan,  bebas  dari  unsur ribawi,  gharar  dan  maisyir.  Selain itu pihak merchant wajib memastikan bahwa barangnya telah  ada  atau  segera  dibuatkan dan  siao  dikirim  sesuai  dengan janji  yang  telah  ia  posting  pada toko virtualnya (web).
3. Al „aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian).
Pihak-pihak yang
melaksanakan perjanjian (subyek
hukum)  adalah  manusia  dan  badan
hukum.  Dalam  hal  subyek  hukum  ini maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah), kewenangan  (wilayah)  dan  perwakilan (wakalah).  Apabila  hal  ini  terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara‟
Pelaku    perjanjian    (jual    beli online)  disyaratkan  harus  mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan  mumayyid  dan  cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian (jual beli  online)  apabila  dilakukan  oleh anak-anak  dan  orang  gila  serta  orang- orang yang berada di bawah pengampuan.  Para  ahli  hukum  Islam sepakat  bahwa  batasan  umur  pelaku perjanjian  diserahkan  kepada  „urf (adat)  setempat  dan  atau  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  suatu negara. 6
Dalam  hukum  Islam  dikenal orang-orang yang tidak cakap bertindak  dalam  hukum  yang  disebut sebagai as-syuf‟ah/mahjur ‟alaih (tidak  cakap  bertindak),  yaitu  orang yang  tidak  sempurna  akalnya  dalam hal  memelihara  hartanya  dan  kebaikan tasharruf  padanya,  dalam  hal  ini  anak- anak  yang  belum  dewasa,  orang  gila dan  orang  yang  selalu  membuat mubazir dalam hidupnya.
6 Heri  Sudarsono,  2003, Konsep Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar ,  Penerbit Ekonisia FE-UII, Yogyakarta h.6
Badan  hukum  tidak  secara khusus diatur dalam sistem perdagangan Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang membolehkan membentuk  badan  hukum  dengan istilah  al-syirkah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang  bentuk  kerjasama  al-syirkah sepanjang mendatangkan kemashalatan bagi manusia dan mendatangkan kemakmuran  bagi  seluruh  masyarakat. Hukum  Islam  juga  tidak  mengatur mengenai  kapan  al-syirkah  diakui sebagai  subyek  hukum,  melainkan menyerahkan  hal  tersebut  kepada peraturan perundang-undangan masing-masing negara sepanjang mendatangkan kemaslahatan bagi masyaraka.
Dalam  transaksi  online  yang dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum adalah sah sepanjang ia adalah orang-orang yang cakap menurut  syara‟,  namun  karena  antara merchant  dan  buyer  tidak  bertatap muka secara langsung maka kemungkinan untuk terjadinya penipuan (tadlis) mengenai usia sangat potensial. Apabila hal ini terjadi maka, pihak yang dirugikan (merchant) dapat membatalkan  perjanjian  kepada  pihak yang  berwenang  atau  pengadilan. Menurut  Abdul  Halim  Mahmud  al Ba‟ly, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan,  bahwa  penipuan  (tadlis)  ada tiga macam) yaitu :
a) Penipuan yang berbentuk
perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek perjanjian.
b) Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan.
c) Penipuan dengan
menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.
Berdasarkan
pernyataan
Abdul    Halim  Mahmud  al  Ba‟ly  di atas, maka menurut penulis, perjanjian jual  beli  online  tetap  sah  dan  tidak melanggar  syara‟  sepanjang  antara pihak merchant dan pihak buyer sama- sama  memiliki  itikad  baik  untuk  tidak berbuat  curang  (bebas  dari  upaya penipuan  atau  tadlis  ataupun  tipu muslihat  atau  taghir).  Maksud  dari tidak  berbuat  curang  ini  adalah  dari pihak merchant apabila telah menerima  pembayaran  dari  buyer maka  ia  wajib  mengirimkan  barang sesuai  yang  dipesan  dan  menjamin bahwa  barang  yang  ia  kirimkan  itu dalam  kondisi  baik  dan  tidak  ada cacatnya. Sedangkan dari pihak buyer, juga  harus  ada  itikad  baik  bahwa  jika ia belum mukhallaf (aqil
baligh,dewasa/bukan  mumayyid  dan cakap hukum) maka janganlah membuat  transaksi  apapun,  selain  itu segera melunasi pembayaran manakala ia sudah menerima barang namun baru membayar sebagian dari total harga.
4. Maudhu‟ul „aqd (tujuan kontrak dan akibatnya).
Adalah untuk apa suatu perjanjian  dilakukan  oleh  seseorang dengan  orang  lain  dalam  rangka melaksanakan suatu muamalah, adapun yang menentukan akibat hukum  dari  suatu  kontrak  adalah  al musyarri‟  (yang  menetapkan  syariat, yakni Allah sendiri). Dengan kata lain, akibat  hukum  dari  suatu  perjanjian harus diketahui melalui syara‟ (hukum Islam)  dan  harus  sejalan  dengan kehendak  syara‟,  sehingga  apabila tujuannya  bertentangan  dengan  syara‟ adalah  tidak  sah  sehingga  tidak menimbulkan akibat hukum
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, syarat sah dari suatu perjanjian adalah :
a) Tujuan perjanjian tidak merupakan kewajiban  yang  telah  ada  atas pihak-  pihak  yang  bersangkutan tanpa  perjanjian  yang  diadakan, tujuan  hendaknya  baru  ada  pada saat  aqad  diadakan.  Misalnya perjanjian  ijarah  (perjanjian  kerja) yang  diadakan  antara  suami  istri untuk  melakukan pekerjaan rumah
tangga.  Perjanjian  ini  tidak  sah sebab  tujuan  perjanjian  telah menjadi  kewajiban  istri  untuk melakukan  pekerjaan  itu  menurut ketentuan  agama,  walaupun  tanpa adanya perjanjian tersebut.
b) Tujuan    harus    berlangsung adanya
hingga berakhirnya pelaksanaan
perjanjian. Misalnya dalam perjanjian  sewa-menyewa  rumah dalam  jangka  waktu  dua  tahun, tujuannya untuk mengambil manfaat dari perjanjian tersebut, jika manfaat tidak  tercapai maka  perjanjian menjadi  rusak  sejak  tujuannya hilang.
c) Tujuan perjanjian harus dibenarkan  syara‟,  jika  syarat ini  tidak  terpenuhi  maka perjanjian  tidak  sah.  Misalnya perjanjian riba.
Dalam  transaksi  online, tujuan yang hendak dicapai merchant adalah memperoleh sejumlah  uang,  sedangkan  bagi buyer tujuannya adalah mendapatkan  barang/jasa  yang ditawarkan, sehingga akibat hukumnya  adalah  kedua  belah pihak  memiliki  kewajiban  untuk serah terima uang dengan barang/jasa.  Jika  masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya  tersebut  maka  ini dibenarkan  syara‟,  namun  jika masing-masing  pihak  atau  salah
satunya  ada itikad  yang  tidak baik untuk tidak melaksanakan hak atau kewajibannya  atau  dengan  kata lain  ada  unsur  penipuan  (tadlis) dan  tipu  muslihat  (taghir),  inilah yang  bertentangan  dengan  syara‟ sehingga tidak diperbolehkan.
Hal yang bertentangan dengan  syara‟  tersebut  misalnya pihak merchant tidak mengirimkan barang  yang  di  order  atau  apabila mengirimkan  ternyata  tidak  sesuai sebagaimana yang telah di posting, atau  ternyata  barang  yang  dikirim ada  cacatnya.  Demikian  juga  jika pihak  buyer  tidak  mengirimkan uang  pelunasan  atas  barang  yang ia  order,  misalnya  dalam  tata  cara pembayaran pihak merchant membuat  keleluasaan  peraturan (trik  ini  biasa  digunakan  sebagai upaya untuk menarik minat pembeli  namun  rawan  disalah gunakan oleh buyer) bahwa barang akan dikirim setelah buyer membayar 50% dan sisa pembayarannya  dilunasi  apabila buyer  telah  menerima  barang tersebut. 7

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
7 Muhyiddin  Ali, Fiqh  Digital, (Yogyakarta:  Qonun  Prisma  Persada  ,  2003), hal.25.
Jual  beli  melalui  melalui media  online  adalah  sah  menurut syara‟  (hukum  Islam)  sepanjang memenuhi empat kriteria yaitu pertama  Sighat  al  „aqd  (Ijab  qabul) berupa  tindakan  nyata  (perbuatan konkrit  berupa  meng-klik  tombol ”OK”)  berarti  ada  kerelaan  pihak buyer  untuk  terikat  pada  ketentuan tata cara pembelian, pembayaran dan pengiriman barang, disamping itu ada tindakan  nyata  dari  pihak  merchant untuk memproses order yang diminta pihak  buyer.  Kedua,  Mahallul  „aqd (obyek  perjanjian)  dapat  berwujud apa  saja  kecuali  asal  barangnya
(dzatnya) haram sehingga
diharamkan, misalnya khamr, makanan  yang  mengandung  daging babi,  darah,  hewan  yang  diawetkan sebagai pajangan. Ketiga,
Al„aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan  perjanjian)  haruslah mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan  mumayyid  dan  cakap hukum).  Keempat,  Maudhu‟ul  „aqd (tujuan  kontrak  dan  akibatnya)  yaitu kewajiban  buyer  untuk  membayar harga  yang  telah  ia  setujui  dan kewajiban merchant mengirim barang yang telah di order oleh buyer dalam  kondisi  baik  dan  tanpa  cacat, bebas  dari  penipuan  (tadlis)  dan  tipu muslihat (taghir).

## B. SARAN
1. Pihak merchant hendaknya membuat  erobosan  untuk  lebih
variatif  dalam  membuat  form pemesanan barang, cara pembayarannya  dan  ketentuan pengiriman barang, sehingga buyer  memiliki  alternatif  akan menyetujui ketentuan yang mana dalam bertransaksi, karena dalam jual  beli  online  ia  tidak  dapat melakukan tawar menawar. Selain itu pihak merchant hendaknya  mengirimkan  barang sesuai dengan apa yang diinginkan buyer atau seperti apa yang  ia  posting  pada  web-nya serta tidak ada cacatnya.
2. Pihak  buyers  hendaknya  lebih berhati-hati  dan  tidak  terburu- buru dalam membaca tahap demi tahap saat. mengisi form pemesanan barang agar terhindar dari kesalahan menyetujui sebuah  transaksi  jual  beli  yang tidak  dikehendaki.  Selain  itu  ia wajib  melakukan  pembayaran atau  pelunasan  atas  transaksi yang  telah  ia  lakukan  dan  tidak melakukan  transaksi  jual  beli apabila belum mukhallaf.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali  Muhyiddin,    2003 ,  Fiqh  Digital,
Qonun Prisma Persada, Yogyakarta
Al  Zuhaili  Wahbah, 2006, Fiqih  al Islami wa Adillatihi , Dimasqa: Dar al- Fikr al-Ma’ashir,
Halim    Barkatullah  Abdul    dan Teguh  Prasetyo,        2005, Bisnis e- commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di
Yogyakarta.
Makarim  Edmon,  2005, Pengantar Hukum  Telematika  Suatu  Kompilasi Kajian ,  PT.Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta
Riswandi,  2005, Aspek  Hukum Internet      Banking ,      PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sudarsono,  Heri Sudarsono, 2003, Konsep  Ekonomi  Islam  Suatu Pengantar ,  Penerbit  Ekonisia  FE- UII, Yogyakarta

## MAJALAH
Abdul  Manan, Hukum  Kontrak Dalam  Sistem  Ekonomi  Syariah , Varia  Peradilan,  Majalah  Hukum Tahun Ke XX1 No.247 Juni 2006

## WEBSITE
Lestari,  Dewi,  “ Konsumen,  online, DanPermasalahannya ”,http://www.l kht.net/artikel-lengkap.php?id=1