Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## KEWENANGAN MENTERI . KEUANGAN DALAM . MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT BUMN
Rahma Widya Swastiningsih 1 , Endang Prasetyawati 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rahmawidy10@gmail.com , endang_pras@untag-sby.ac.id

## Abstract
State Owned Enterprises (SOE) are the state’s mediator that is expected to be able to achieve their initial goals as agents of development. However, such goals are often difficult to achieve because they are too costly. SOE’s performance is considered inadequate. It only delivers an insignificant impact which could lead to bankruptcy. This study examines how SOE bankruptcy arrangements are executed and what the authority of the minister of finance in submitting bankruptcy applications are. This study 1 uses a normative juridical method with a conceptual statutory approach to approach SOE bankruptcy arrangements in Law Number 37 of 2004 Article 2 1 paragraph (5). The object in this study is Merpati Nusantara Airlines Ltd. The study found that only the finance minister is entitled to file a bankruptcy action for an SOE engaged in the public interest based on the elucidation of Article 2 paragraph (5) of Law Number 37 of 2004 regarding the authority to file a bankruptcy. In Law . Number 19 . of 2003 concerning State-Owned Enterprises, in contrast to state-owned enterprises, whose capital is divided into shares, a public company is defined as a company whose capital is wholly owned by the state and is not divided into shares. All or at least 51% . are owned . by the state. Tge Supreme Court  Decision Number: 447 K/pdt.sus-pailit/2016 rejected Sudiyarto and Jafar Tambunan's appeal. The judge's considerations rejected the appeal because the applicant was not entitled to file for bankruptcy. According to the judge, only the finance . minister can apply for bankruptcy. Keywords : Bankruptcy, State Owned Enterprises, PT. Merpati Nusantara Airlines

## Abstrak
BUMN  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  negara  diharapkan  mampu  menggapai  tujuan  awalnya sebagai agen pembangunan. Namun, tujuan demikian sulit tercapai karena terlalu memakan biaya yang lumayan  tinggi.  Selain  itu  kinerja  BUMN  juga  dianggap  kurang  memadai  sehingga  berdampak  pada sedikitnya  laba  yang  diperoleh  yang  dapat  mengakibatkan  kepailitan.  Tujuan . dari . penelitian  ini  yaitu untuk mengetahui . bagaimana pengaturan . kepailitan BUMN dan kewenangan menteri keuangan dalam mengajukan permohonan pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus ini membahas mengenai pengaturan untuk mempailitkan suatu BUMN dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 spesifiknya pada Pasal 2 ayat (5). Objek dalam penelitian ini adalah BUMN Persero PT. Merpati Nusantara Airlines. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menteri . keuangan  hanya . berwenang  mengajukan  permohonan  pailit  pada  BUMN  Perusahaan  Umum selanjutnya disebut perum sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2004  bahwa  pengajuan  permohonan  pailit  terhadap  BUMN  yang  bergerak  di  bidang kepentingan publik  (seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham) hanya dapat diajukan  oleh  menteri  keuangan.  Dalam  Undang-Undang . Nomor  19  Tahun  2003 . tentang  Badan . Usaha Milik Negara, perum didefinisikan sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Berbeda dengan persero yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%  sahamnya  dimiliki  oleh  negara.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  447  K/pdt.sus-pailit/2016 menolak permohonan kasasi Sudiyarto dan Jafar Tambunan. Pertimbangan hakim menolak permohonan kasasi  karena  pemohon  bukan  yang  berhak  atau  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan permohonan pailit. Menurut hakim, yang dapat . mengajukan permohonan . pailit hanya menteri . keuangan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## Kata Kunci : Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara, PT. Merpati Nusantara Airlines

## PENDAHULUAN
Praktek perdagangan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa . dipisahkan dari kehidupan sehari-hari . manusia. . Tidak terkecuali bagi negara karena sebagai entitas hukum yang didirikan atas  kehendak  rakyat,  negara  berkewajiban  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan ekonomi nasional untuk pembangunan jangka panjang. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  tersebut  adalah  dengan  pendirian  badan . usaha . milik negara atau biasa juga disebut dengan BUMN. Pasal 33 . ayat (2) . Undang-Undang . Dasar . Negara Republik . Indonesia . Tahun 1945 telah menegaskan bahwa cabang-cabang dari sumber produksi yang  penting . bagi . hajat  hidup  orang  banyak  dan  negara  itu  sendiri  haruslah  berada  di  bawah penguasaan negara.
Eksistensi dari BUMN merupakan salah satu wujud nyata dari perealisasian Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 tersebut. Oleh karena itu, BUMN memegang posisi penting yang strategis dalam meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Pada  mulanya  eksistensi  dari  BUMN ditujukan sebagai penyeimbang terhadap sektor usaha swasta sehingga dapat juga mendorong peningkatan  investasi,  teknologi,  menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat,  dan menciptakan hasil produksi baik barang maupun jasa dengan harga yang dapat dijangkau dengan baik oleh masyarakat luas (Sunita Kikeri, Jhon Nellis 1997). Oleh karena itu BUMN juga dianggap memiliki  peranan  penting  bagi  diselenggarakannya  perekonomian  di  tingkat  nasional  demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang optimal (UU No 19 2003).
Kepailitan . merupakan hal yang lumrah bagi kalangan pelaku usaha dan memang menjadi suatu risiko yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun yang menjalankan bisnis atau perusahaan. Baik perseorangan maupun korporasi dapat mengalami risiko kerugian yang timbul dari bisnis yang  berjalan.  Kerugian  yang  dialami  dapat  menimbulkan  utang  bagi  pelaku  usaha  yang mengalami kerugian tersebut. Yang menjadi persoalan serius adalah ketika pelaku usaha yang mengalami kerugian tersebut ialah entitas BUMN yang usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal-hal demikian tentu saja menimbulkan dampak kerugian bagi BUMN itu sendiri dan secara tidak langsung bagi negara sebagai pemegang saham mayoritas (pengendali)(Emanuella
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Tiara  Hamanda  2021).  Utang-utang  yang  dimiliki  BUMN  tentu  saja  meskipun  secara  tidak langsung, dapat membebani negara selaku pemegang saham pengendali.
Penyelesaian  utang  piutang  memiliki  banyak  instrumen,  dapat  dilakukan  dengan mengajukan  permohonan  penangguhan  kewajiban  pembayaran  utang,  gugatan  wanprestasi yang diajukan ke pengadilan negeri, atau permohonan pernyataan pailit adalah beberapa opsi yang  tersedia.  Apabila  penyelesaian  utang  piutang  akibat  kerugian  bisnis  tersebut  diajukan melalui  gugatan  wanprestasi,  maka  penyelesaiannya  bersifat  individual  atau  perseorangan antara  debitur  dengan  kreditur  yang  bersangkutan.  Sedangkan  proses  Kepailitan  atau Penundaan . Kewajiban . Pembayaran  Utang  merupakan  suatu  instrumen  penyelesaian  utang piutang  secara  kolektif  antara  debitur  dengan  seluruh  krediturnya  melalui  perantaraan pengadilan di bawah tugas kurator atau pengurus yang diawasi oleh hakim pengawas.
Menurut . Undang-Undang  Nomor . 37  Tahun  2004, . kepailitan  adalah . sita  seluruh  total harta  kekayaan . debitur  pailit,  yang  kemudian  diurus  dan  diselesaikan  oleh  seorang  kurator  di bawah  pengawasan . hakim  pengawas.  Proses  ini  berlangsung  di  bawah  ketentuan  undang – undang tentang . Kepailitan dan . Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU K - PKPU”). Rasio kepailitan,  seperti  dijelaskan  Sutan  Remy,  adalah  terjadinya  sita  umum  atas  seluruh  harta kekayaan  debitur  yang  dalam  rapat  pencocokan  piutang  tidak  terjadi  perdamaian,  sehingga kemudian dilikuidasi untuk dibagikan secara adil kepada semua kreditur sesuai dengan heirarki ketentuan menurut undang-undang (Sjahdeini 2009). Kepailitan diutamakan bagi debitur yang tidak melunasi utangnya kepada para krediturnya, tanpa melihat apakah sesungguhnya debitur tersebut  sanggup  atau  tidak  untuk  membayar  sehingga  tidak  diterapkannya  tes  insolvensi  di hukum kepailitan Belanda sekarang maupun di Indonesia pada saat ini.
Sementara  itu,  tidak  terdapat  definisi  hukum  yang  terkodifikasi  untuk  "PKPU",  atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, merujuk pada pendapat Munir Fuady, PKPU diartikan  sebagai  jangka  waktu  yang  ditentukan  oleh  undang-undang . melalui  putusan pengadilan . niaga . , di mana baik debitur maupun kreditur diberi kesempatan untuk mengajukan usul  penyelesaian  mengenai  cara  pelunasan  utangnya,  yang  dapat  mencakup,  jika  perlu, restrukturisasi hutang yang dimiliki debitur kepada kreditur. (Fuady 2005)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
UU  K-PKPU Indonesia  menggunakan  istilah  “utang”  dalam  arti  luas,  yang  mencakup kewajiban  yang  mungkin  timbul  dari  kontrak  atau . undang-undang, . sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 6 UU K-PKPU. Untuk melakukan tuntutan pembayaran di depan pengadilan, kewajiban yang bersangkutan harus jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika hutang adalah salah satu yang diharapkan dibayar pada tanggal yang ditentukan, maka dikatakan jatuh tempo dan harus dibayar. Pada umumnya utang yang lahir dari perjanjian menentukan kapan suatu utang harus dibayar atau disebut juga jatuh tempo utang. Namun apabila jangka waktu pembayaran suatu utang tidak diperjanjikan sebelumnya, maka jatuh waktu utang dihitung sejak jangka waktu yang diberikan dalam surat teguran (somasi) dari kreditur terhadap debiturnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Apabila suatu utang telah jatuh tempo, kreditur berhak menuntut pembayaran  dari  debitur.  Sekalipun  percepatan  atau  klausula  wanprestasi  dalam  kontrak terpenuhi, jatuh tempo utang debitur tidak dapat dipercepat. (Nating 2005)
UU  K-PKPU  juga  menentukan  spesifik  siapa  saja  yang  berhak  untuk . mengajukan permohonan . pailit  atau  PKPU.  Pasal  2 . UU  K-PKPU  menegaskan  kedudukan  hukum  dalam pengajuan permohonan pailit sebagai berikut:
1. Debitur atau kreditur . (Pasal 2 . ayat 1)
2. Kejaksaan . untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2)
3. Bank Indonesia terhadap Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3), namun sekarang kedudukannya sudah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sejak diberlakukannya Pasal 55 ayat (2) . Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“UU OJK”);
4. Badan  Pengawas  Pasar  Modal  terhadap  Bursa . Efek,  Perusahaan . Efek,  Lembaga Penyimpanan . dan . Penyelesaian,  dan  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan  (Pasal  2  ayat  4), namun sekarang beralih kepada OJK sejak diberlakukannya Pasal 55 ayat (1) UU OJK jo. Pasal  50  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian;
5. Menteri Keuangan untuk BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum, Perusahaan Asuransi,  Dana  Pensiun,  dan  Perusahaan  Reasuransi;  namun  sebagaimana  telah dijelaskan sebelumnya, kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit selain BUMN
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
telah  bergeser  dari  Menteri  Keuangan  ke  Kejaksaan  Agung  (OJK).  Akibatnya,  Menteri Keuangan menjadi satu-satunya orang yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum.
BUMN sebagai entitas hukum yang menjalankan kegiatan usaha tentu saja tidak dapat lepas dari risiko bisnis, termasuk kerugian yang dapat diderita. Tidak jarang kerugian dari bisnis tersebut menimbulkan suatu utang yang cukup membebani pelaku usaha, tidak terkecuali bagi BUMN. BUMN sesungguhnya juga memiliki potensi untuk menderita kerugian dalam bisnisnya sehingga terlilit utang-utang yang cukup membebani usaha tersebut, maupun membebani para kreditur.  Oleh  karena  itu  UU  K-PKPU  juga  mencakup  potensi  Kepailitan  dan  PKPU  yang  dapat dialami oleh BUMN.
Terkait  BUMN  Perusahaan  Umum  (“Perum”),  Pasal  2  ayat  (5)  UU  K -PKPU  jo. Penjelasannya jo. Pasal 223 telah menegaskan bahwa pengajuan permohonan pailit atau PKPU terhadap  BUMN . yang  bergerak  di  bidang . kepentingan  publik  (BUMN  Perum)  hanya  dapat . diajukan . oleh . Menteri Keuangan.(Septiningsih Ismawati and others 2022) Sedangkan terkait 5, tidak ada pengaturan khusus mengenai siapa yang berhak untuk mengajukan pailit atau PKPU terhadapnya  asalkan  dengan  persetujuan  RUPS.  Oleh  karena  itu  dapat  diartikan  juga  bahwa BUMN Persero dapat diajukan langsung permohonan pailit atau PKPU-nya oleh kreditur maupun BUMN  tersebut  secara  sukarela.  Hal  ini  dikarenakan  pada  kenyataannya  BUMN  dapat dikategorikan  sebagai  perseroan . terbatas  yang  pengaturannya  juga  tunduk  pada  Undang- Undang . Nomor  40  Tahun . 2007  Republik  Indonesia  Tentang  Perseroan  Terbatas (  “UU  PT”) Persoalan yang terjadi apabila kita sudah memasuki tataran praktik ialah tidak sedikit beberapa putusan pengadilan yang menganggap bahwa BUMN Persero apabila ingin diajukan pailit atau PKPU harus juga atas permohonan dari Menteri Keuangan. Padahal secara tegas Pasal 2 ayat (5) UU  K-PKPU  yang  dimaksud  ialah  BUMN  yang  tidak  terbagi  atas  saham  karena  memang  tidak berbentuk perseroan terbatas dan lebih tepat digunakan untuk perum.
Beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  mengenai  tema  yang  serupa  dengan  penulis, penelitian  oleh  (Annisa  Dara  and  others  2021)  dengan  judul “ Permohonan . Pailit  Pada  Badan Usaha . Milik Negara Oleh Karyawan ” fokus pada kedudukan hukum karyawan dalam mengajukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
permohonan  pailit  suatu  BUMN.  Yang  kedua  adalah  penelitian  dari  (Octaviarini  Ardini  2019) dengan  judul “ Kepailitan  BUMN  Yang  Dimohonkan  Atas  Dasar  Hak-Hak  Buruh  Yang  Tidak Terpenuhi ” fokus penelitian ini pada kepailitan sebagai upaya penyelesaian hak-hak buruh yang tidak terpenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya penelitian oleh (Wijaya Surya Davin 2018) dengan judul “ Tinjauan . Yuridis . Hak-Hak  Karyawan  Dalam . Permohonan  Kepailitan  Badan  Usaha  Milik Negara ” fokus penelitian ini pada kedudukan hukum karyawan dalam mengajukan permohonan pailit persero dan upaya hukum karyawan BUMN jika permohonan kepailitannya ditolak. Sesuai dengan uraian yang telah diberikan di awal artikel ini, maka konsentrasi utama penulis dalam penelitian ini adalah pada bagiaman cara mengatur . kepailitan 1 BUMN dan kewenangan . menteri keuangan dalam proses pengajuan permohonan pailit.

## METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan  penelitian  hukum  normatif  untuk  menjawab  permasalahan  yang  berpedoman pada  bahan-bahan  hukum  primer,  khususnya  mencari  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan masalah yang akan diteliti serta asas-asas hukum dan teori-teori hukum (Mahmud 2005).  Sehingga  setelah penelitian  ini  selesai,  peneliti berharap untuk  dapat  mengerti  apakah Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan hukum dan apakah aturan hukum terkait dengan isu layak untuk diubah?
Dalam melakukan . penelitian ini, pendekatan yang . digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan . yakni  dengan  meneliti  berbagai  peraturan  yang  mengatur  tentang kewenangan menteri dalam mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN juga akan dianalisis. Pendekatan secara statute approach bertujuan untuk memaparkan secara  nyata apapun yang terjadi dengan aturan hukum, sampai sejauh mana undang-undang tersebut diterapkan secara tepat. Selain itu, conceptual approach atau pendekatan konseptual juga akan digunakan sebagai pendekatan penelitian ini. Pendekatan ini berfungsi untuk mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, konsep-konsep dan asas-asas hukum terutama pada penelitian ini yaitu terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan BUMN. Pemahaman terhadap konsep – konsep dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
asas – asas  hukum  tersebut  menjadi  pedoman  bagi  penulis  dalam  membangun  suatu argumentasi  hukum.  Kemudian, case  approach berfungsi  sebagai  objek  pendukung  dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Kepailitan BUMN Persero
BUMN  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  negara  yang  memiliki  posisi  yang  sangat strategis  dan  strategis  dalam  proses  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  dan  kesejahteraan sosial masyarakat. Pasal 33 . ayat (2) . UUD 1945 yang menegaskan bahwa . cabang-cabang sumber produksi  yang  penting  bagi  hajat  hidup  orang  banyak  dan  negara  itu  sendiri  harus  dikuasai negara,  sebagian  diwujudkan  melalui  BUMN.  BUMN  merupakan  wujud  realisasi  ketentuan konstitusi  tersebut.  Pasal  1  angka  1  UU  BUMN  memberikan  definisi  normatif  tentang . Badan Usaha 1 Milik . Negara (BUMN). Menurut definisi ini, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dikuasai oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Dewi Trinanda and others 2021). BUMN sebagai pelaku  kegiatan  ekonomi  juga  berperan  sebagai  penyeimbang  terhadap  sektor  usaha  swata sehingga dapat mendorong peningkatan investasi, teknologi, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa dengan harga yang dapat dijangkau dengan baik oleh masyarakat (Nabahan Kristanto Advent 2020).
Terdapat dua klasifikasi dari BUMN yang dibentuk oleh negara, yakni BUMN Persero dan BUMN Perum. Menurut Pasal 1 angka 2 UU BUMN, Badan . Usaha Milik Negara adalah BUMN yang berbentuk  perseroan  terbatas  yang  modalnya  terbagi  atas  saham  yang  seluruhnya  atau sekurang-kurangnya  51%  dimiliki  oleh  negara,  dan  tujuan  utamanya  adalah  mengejar keuntungan (Annisa Dara dkk 2021). Sedangkan BUMN Perum dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN diberikan penjelasan sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham  serta  memiliki  tujuan  utama  untuk  kemanfaatan  umum  yaitu  menyediakan  barang dan/atau jasa bermutu tinggi juga sekaligus mengejar keuntungan (Annisa Dara and others 2021). Melihat sifat BUMN untuk memperoleh keuntungan, tujuan demikian sulit tercapai karena terlalu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
memakan biaya yang lumayan tinggi. Selain itu, kinerja BUMN juga dianggap kurang memadai memberikan dampak yang cukup merugikan yaitu sedikitnya laba yang diperoleh dari modal yang disuntikkan yang dapat berujung dengan kepailitan (Octaviarini Ardini 2019).
Menjadi persoalan serius apabila BUMN yang usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak  dan memiliki  tujuan  memperoleh  keuntungan justru  harus berakhir  dengan  kepailitan karena  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya.  Kepailitan  atau  kebangkrutan  diartikan  sebagai perusahaan yang keadaan keuangannya terus menerus mengalami kemerosotan atau memburuk sehingga  dalam  jangka  waktu  tertentu  perusahaan  kehilangan  sumber  daya  dan  dana  yang dimiliki.    BUMN  sesungguhnya  memiliki  potensi  untuk  menderita  kerugian  dan  menimbulkan utang yang cukup membebani pelaku usaha sekaligus kreditur. (Wijaya Surya Davin 2018)UU K- PKPU  telah  menetapkan  pedoman  untuk  menentukan  siapa  yang  berhak  mengajukan  pailit. Kepailitan BUMN diatur dalam Pasal 2 ayat 5, dan dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang dapat mengajukan  permohonan  pailit  atau  PKPU  atas  nama  BUMN  yang  melakukan  kegiatan  untuk kepentingan umum hanyalah Menteri  Keuangan.  Menurut  UU  K-PKPU,  suatu  BUMN  dianggap berada  dalam  “kepentingan  umum”  apabila  seluruh . modalnya . dimiliki  oleh  negara . dan  tidak terbagi atas saham.
Menurut  Rahayu  Hartini,  frasa  kepentingan  publik  jika  hanya  diartikan  sebatas  ukuran dan asal modal maka dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda atau kesalahan hakim dalam memutuskan. Seperti halnya dengan BUMN persero yang sahamnya mayoritas dimiliki negara, Namun,  BUMN  juga  dapat  membuat  perusahaan  memiliki  seluruh  jumlah  sahamnya  di perusahaan tersebut sendiri (Hutajulu Moraya 2020). UU BUMN telah memberikan penjelasan tentang  dua  jenis  BUMN  yang  berbeda  tersebut,  dan  menurut  penjelasan  yang  disampaikan dalam  Pasal  2 . ayat  5,  UU  K-PKPU  lebih  cocok  untuk  BUMN  publik.  Karena  badan  usaha  milik negara  tidak  memiliki  aturan  khusus  mengenai  siapa  yang  berhak . mengajukan . pailit,  kreditor atau  BUMN  dapat  dengan  sukarela  mengajukan  pailit  sepanjang  telah  mendapat  persetujuan RUPS. Sesuai dengan . Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU yang berlaku bagi badan usaha milik negara, kreditur atau BUMN dapat secara sukarela mengajukan permohonan pailit. Padahal, semua jenis BUMN  beroperasi  di  ranah  kepentingan  umum.  Termasuk  tidak  hanya  yang  menjalankan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kepentingan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas, tetapi juga Persero yang juga menyelenggarakan kepentingan umum.(S Restyana Dewi Chintya dkk 2019).
Kekayaan . milik  BUMN  Persero  sendiri  tidak  termasuk  kekayaan  negara  menurut kedudukan hukum kekayaan BUMN Persero dalam pelaksanaan sita umum akibat kepailitan. Hal ini  dikarenakan  BUMN  Persero  memberlakukan  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kekayaan negara yang telah  dipecah  dari  APBN  menjadi  sumber  permodalan  yang  dimiliki  oleh  BUMN  Persero. Sebaliknya, dalam praktek telah terjadi penyertaan kekayaan secara langsung melalui perolehan saham,  artinya  dalam  hal  ini  yang  dimiliki  negara  adalah  saham  BUMN  Persero  sedangkan kekayaan  dialihkan  kepada  BUMN Persero.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kekayaan  perusahaan milik negara persero dapat dijadikan sasaran sita umum dalam hal perusahaan dinyatakan pailit. Sita umum sebagai akibat kepailitan suatu badan usaha milik negara dapat dilakukan dengan cara yang  sama  seperti  kepailitan  badan  hukum  biasa  dengan  memenuhi  unsur-unsur  kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kekayaan pada BUMN berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan milik BUMN  Persero  itu  sendiri.  Demikian  juga  sita  umum  dapat  dilakukan  sebagaimana  mestinya untuk  dirinya  sendiri.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  membuktikan  bahwa  kekayaan  dalam BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan milik. UU KPKPU hanya mengatur proses pengajuan pernyataan pailit terhadap BUMN.  Tidak mengatur secara khusus mengenai akibat dari pengajuan pernyataan pailit kepada BUMN. Akibatnya, UU KPKPU hanya mengatur proses pengajuan pernyataan pailit terhadap suatu BUMN sesuai dengan prinsip ilmu hukum  yang  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur,  berlaku  ketentuan umum.  Asas  ini  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  hal  tersebut, berlakulah ketentuan umum. Akibatnya seluruh kekayaan Persero diambil dari Persero tersebut, dan  Persero  tidak  lagi  berwenang  untuk  mengurus  kekayaannya  sendiri.  Kurator  diberikan kendali langsung atas pengelolaan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang dikuasai  negara  (Asril  Juli  2018).  Keputusan  untuk  menyatakan  pailit  memicu  penghentian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sementara  semua  hak  sipil,  yang  tetap  berlaku  sampai  kepailitan  dilepaskan.  Tanggal  pilihan ditentukan  berdasarkan  waktu  saat  ini  di  lokasi.  Setelah  tanggal  keputusan  pernyataan  pailit diumumkan, debitur pailit tidak lagi diizinkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan atau kekuasaan manajemen atas harta kekayaannya (Wadiran Pascal Febrian 2018).

## 2. Analisis Putusan Disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan
Memperhatikan penjelasan Pasal 2 ayat (5) yang mengartikan frasa kepentingan publik sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang lebih  tepat  digunakan  untuk  BUMN  perum,  maka  dalam  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor: 04/pdt.sus-pailit/2016/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 447 K/pdt.sus- pailit/2016 tidak menerapkan aturan hukum yang terkait yaitu UU K-PKPU dan UU BUMN dan mengabaikan fakta bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN Persero serta terbagi atas saham di mana 96, 99% sahamnya dimiliki oleh negara dan 3,01% sahamnya dimiliki oleh PT.  Garuda  Indonesia.  Tidak  seharusnya  dalam  putusan  yang  menolak  para  pemohon menyatakan bahwa Sudiyarto dan Jafar Tambunan selaku pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak mempunyai legal standing dalam mempailitkan PT. Merpati Nusantara Airlines. Berdasarkan  pernyataan  hakim,  PT.  Merpati  Nusantara  memenuhi  syarat  sebagai  perusahaan milik negara yang bergerak di bidang kepentingan umum; maka dari itu, yang berwenang untuk mengajukan perlindungan pailit bagi perusahaan ini adalah Menteri keuangan.
Prinsip utang yang diatur dalam UU K-PKU pada Pasal 1 angka 6 adalah dalam arti luas yang  dapat  lahir  dari  perjanjian  maupun  undang-undang,  sehingga  apabila  suatu  perusahaan tidak memenuhi kewajiban kepada karyawannya maka terhitung utang.(Mareta Josefhin 2018) Dan  karyawan  BUMN  persero  memiliki  kedudukan  hukum  untuk  menuntut pemenuhannya  di muka  pengadilan.  Dan . hakim  wajib  mengabulkan  permohonan  pailit  apabila  syarat  untuk dinyatakan pailit dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU yaitu terdapat minimal dua kreditur atau lebih, salah satu utang debitur tidak dibayar lunas, jatuh waktu dan dapat ditagih (Shubhan Hadi M 2020). Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tidak seharusnya menyatakan bahwa Sudiyarto dan Jafar Tambunan tidak memiliki legal standing.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## KESIMPULAN
Permohonan  kepailitan  BUMN  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (5)  UU  K-PKPU.  Berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (5) bahwa menteri keuangan berwenang mengajukan permohonan pailit kepada BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik (seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham). BUMN diklasifikasikan menjadi 2 (dua) menurut UU BUMN yaitu  BUMN  Persero  dan  BUMN  Perum.  Persero  diberikan  penjelasan  sebagai  BUMN  yang modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruh  atau  paling  sedikit  51%  dimiliki  oleh  negara sedangkan perum  diberikan  penjelasan  sebagai BUMN  yang  seluruh  modalnya dimiliki  negara dan tidak terbagi atas saham. Pengertian perum sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU K- PKPU,  sehingga  menteri  keuangan  hanya  berwenang  mengajukan  permohonan  pailit  kepada perum. BUMN yang berbentuk persero tunduk kepada UU PT, kedudukan tertinggi dalam persero adalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  sehingga  yang  berhak  memutuskan  suatu perseroan pailit adalah RUPS.
RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan menjadi sah jika disetujui lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Rapat umum pemegang saham  dapat dilangsungkan  apabila paling  sedikit  ¾  bagian  pemegang  saham  hak  suara hadir dalam  rapat  umum.  Pasal  104  ayat  (1)  UU  PT  juga  memberi  wewenang  kepada  direksi  untuk dapat  mengajukan  permohonan  pailit  atas  persero  dengan  terlebih  dahulu  memperoleh persetujuan dari RUPS. Sehingga dapat diartikan tidak ada pengaturan khusus mengenai siapa yang  berhak  untuk  mengajukan  pailit  atau  PKPU  terhadap  kepailitan  BUMN  asalkan  dengan persetujuan RUPS.
Putusan . Pengadilan . Niaga  Nomor:  04/pdt.sus-pailit/2016/PN  Niaga.Jkt.Pst  dan  Putusan Mahkamah . Agung  Nomor:  447  K/pdt.sus-pailit/2016  terbukti  tidak  sesuai  dengan  undang- undang  yang  terkait  dengan  Kepailitan  dan  BUMN.  Secara  jelas  perbedaan  pengertian  BUMN Persero dan BUMN Perum tercantum dalam UU BUMN. Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tidak menerapkan prinsip aturan hukum yang berkaitan dan mengabaikan fakta bahwa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN berbentuk  persero dan terbagi atas saham dimana  berdasarkan  pada  penjelasan  Pasal  2  ayat  (5)  UU  K-PKPU,  menteri  keuangan  hanya berwenang  mengajukan  permohonan pailit pada  BUMN  yang  bergerak di  bidang  kepentingan publik  (seluruh  modalnya  dimiliki  oleh  negara  dan  tidak  terbagi  saham)  dalam  hal  ini  adalah BUMN jenis Perum.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa  Dara,  Achmad  Suparji,  and  Susetio  Wasis.  2021.  ‘PERMOHONAN  PAILIT  PADA  BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH KARYAWAN’, Jurnal Esa Unggul
Asril Juli. 2018. ‘PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT’, Jurnal LPPM STIE Muhammadiyah Bandung , 2 No. 1.1 Dewi Trinanda, Nasution Bismar, Sunarmi, and Siregar Mahmul. 2021. ‘Penerapan Prinsip -Prinsip Good  Corporate  Governance  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kinerja  Pada  Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negaea (Studi Pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Medang)’,
Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum , 2: 96 – 105
Emanuella  Tiara  Hamanda.  2021.  ‘Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Minoritas  PT.
(Persero) Dala m Pembentukan Anak Perusahaan BUMN’, Merdeka Law Journal , 2 Fuady, Munir. 2005. Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) Mahmud, Peter. 2005. Penelitian Hukum , Revisi (Jakarta: Kharissma Putra Utama)
Mareta Josefhin. 2018. ‘Prinsip Konstitusi Ekonomi Dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (The Economic Constitutional Principles in Privatization of State Owned Enterprise)’, Jurnal Konstitusi , 15.1
Nabahan Kristanto Advent. 2020. ‘KONSEP KEPAILITAN P ERSERO DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG No.075 K/Pdt.Sus/2007’, Jurnal Fakultas Hukum Untag Surabaya Nating, Imran. 2005. Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Jakarta: PT RajaGrafindo)
Octaviarini Ardini. 2019. ‘KEPA ILITAN BUMN YANG DIMOHONKAN ATAS DASAR HAK-HAK BURUH YANG TIDAK DIPENUHI’, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya , 3 Nomor 1 S Restyana Dewi Chintya, Mentari Nikmah, and Wulandari Eka Sri. 2019. ‘Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara’, JH Ius Quia Iustum , 26.2
Septiningsih Ismawati, Kurniawan Dwi Itok, Harjono, Kristiyadi, and Nurul Annisa. 2022. ‘Kajian Normatif  Mengenai  Perbandingan  Mekanisme  Kepailitan  BUMN  Dan  BUMD’, Jurnal Kewarganegaraan , 6.2
Shubhan Hadi M. 2020. ‘FENOMENA HUKUM PENGAJUAN KEPAILITAN TERHADAP PENGUSAHA OLEH PEKERJA KARENA HAK PEKERJA YANG TIDAK DIBAYAR PENGUSAHA’, Jurnal Hukum & Pembangunan
Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sunita  Kikeri,  Jhon  Nellis,  &  Mary  Shirley.  1997. Privatization:  The  Lessons  of  Experience (Washington DC: The World Bank)
UU No 19. 2003. ‘Konsideran UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN’ (indonesia)
Wadiran  Pascal  Febrian.  2018.  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  BADAN  USAHA  MILIK
NEGARA  (BUMN)  SEBAGAI  ASET  NEGARA  DARI  PERKARA  KEPAILITAN  DALAM  RANGKA MENCIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG KONDUSIF’, Jurnal Lex Privatum , VI.7 Wijaya  Surya  Davin.  2018 .  ‘TINJAUAN  YURIDIS  HAK -HAK  KARYAWAN  DALAM  PERMOHONAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)W’, Jurnal Spektrum Hukum , 15 Nomor 2