Relaksasi Kredit Pada Kepemilikan Rumah Subsidi Di Bank Mandiri Kota Medan Di Masa Pendemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

## Gema Medianson Saragih
Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Email: gemasaragih1280@gmail.com

## Abstract
Covid-19  pandemic  that  occurs  in  Iitdonesia  not  only  creates  contagious  disease resulting  deaths,  but  also  causes  stagnancy  in  economic  cycle  of  a  country  and  its people. The policy of large-scale social restriction (PSBB) makes the company, factory, stores,  supermarket  and  shopping  centers  temporarily  stop  their  economic  activities and  terminate  their  employees.  The  results  demonstrate  that  Bank  Mandiri,  as  the lender, does not implement the policy of credit relaxation in the covid-19 pandemic to the debtors of subsidized mortgage in accordance with the law. Bank Mandiri makes special  policy  in  the  form  of  debtor  classification,  namely  employees  who  have  been terminated  as  the  customers.  External  constraint  comes  from  the  debtors  who  state their inability to pay the installment of subsidized mortgage. Another constraint comes from  the  management  of  Bank  Mandiri  Medan  City  that  has  the  technical implementation  guidelines  of  credit  relaxation  distribution,  based  only  on  subjective assessment of the surveyor and the management of Bank Mandiri Medan City, guided by the justice limited by prudence principles.
Keywords : Credit Relaxation, Covid-19, Bank Mandiri.

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  di  Iitdonesia  tidak  hanya  menimbulkan  penyakit menular  yang  mengakibatkan  kematian,  tetapi  juga  menyebabkan  stagnasi  dalam siklus  ekonomi  suatu  negara  dan  masyarakatnya.  Kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  membuat  perusahaan,  pabrik,  toko,  supermarket,  dan  pusat perbelanjaan untuk sementara menghentikan kegiatan ekonominya dan
memberhentikan  karyawannya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Bank  Mandiri sebagai  pemberi  pinjaman  tidak  menerapkan  kebijakan  relaksasi  kredit  di  masa pandemi  covid-19  kepada  debitur  KPR  Subsidi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Bank Mandiri membuat kebijakan khusus berupa klasifikasi debitur, yaitu pegawai yang diberhentikan sebagai nasabah. Kendala eksternal datang dari debitur yang  menyatakan  tidak  mampu  membayar  cicilan  KPR  Subsidi.  Kendala  lain  datang dari  manajemen  Bank  Mandiri  Kota  Medan  yang  memiliki  pedoman  pelaksanaan teknis  penyaluran  relaksasi  kredit,  hanya  berdasarkan  penilaian  subjektif  dari
surveyor  dan  manajemen  Bank  Mandiri  Kota  Medan  dengan  berpedoman  pada keadilan dibatasi oleh prinsip kehati-hatian.
Kata Kunci : Relaksasi Kredit; Covid-19; Bank Mandiri.

## Pendahuluan
Salah  satu  kebutuhan  primer  atau  kebutuhan  pokok  masyarakat  Indonesia yang  cukup  penting untuk  dipenuhi  dewasa  ini  adalah  kebutuhan  terhadap  rumah sebagai    tempat  tinggal/tempat  berlindung  seluruh  anggota  keluarganya.  Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal meningkat pesat, ditengah  ketersediaan  lahan  pertanahan  untuk  mendirikan  rumah  tersebut  yang semakin sempit.
Untuk  mengatasi  permasalahan  pemenuhan  kebutuhan  perumahan  bagi masyarakat  kurang  mampu  atau  yang  berpenghasilan  rendah  di  Indonesia  maka pemerintah  membuat  suatu  program  yang  disebut  dengan  istilah  kredit  pemilikan rumah subsidi (KPR subsidi). KPR subsidi adalah program kepemilikan rumah yang laksanakan  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dengan  suku  bunga  rendah dan  cicilan  yang  ringan  baik  untuk  pembelian  rumah  tapak  maupun  pembelian rumah susun. 1
Pengertian  subsidi  bantuan  uang  muka  KPR  subsidi  adalah  subsidi Pemerintah  yang  diberikan  kepada  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR) dalam rangka pemenuhan sebagian/seluruh uang muka pemilikan rumah.
Pemenuhan  kebutuhan  primer,  khususnya    perumahan,  merupakan kebutuhan  asasi/dasar  masyarakat  yang  juga  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar 1945. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”.  Selanjutnya  Pasal  28C  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945 menyebutkan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Pada  bulan  Februari    2020,  untuk  pertama  kalinya  di  Indonesia  terdeteksi penyakit menular Covid 19 atau Corona yang pertama kali menyerang kota Jakarta
1 Rida  Faiqah, “Analisis  Strategi  Pemasaran  KPRS  di  Bank  Muamalat  Cabang  Kudus”, Jurnal Iqtishadia, Nomor 2, Vol. 6, 2019, hal. 27
sebagai  ibukota  Negara  Indonesia  dan  menyebar  begitu  cepat  ke  seluruh  wilayah negara.  Pada  bulan  Maret  2020,  pemerintah  Indonesia  menerapkan  kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  Jakarta,  Bandung,  Yogyakarta, Surabaya,  Makasar,  termasuk  Medan  untuk  menghambat  penyebaran  virus  Covid 19/Corona  tersebut  yang  sudah  menjadi  wabah  pandemi  internasional  hampir  di seluruh negara di dunia ini.
Kebijakan  PSBB  yang  diterapkan  pemerintah  Indonesia  mengakibatkan berbagai  sektor  usaha  menjadi  berhenti  beroperasi  dan  mengakibatkan  terjadinya Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  oleh  perusahaan  terhadap  karyawannya,  yang mengakibatkan  banyak  pekerja  kehilangan  pekerjaan  dan  sumber  penghasilannya. Hingga Bulan April 2020 tercatat jumlah karyawan yang di PHK sudah mencapai Rp 3.500.000  (tiga  juta  lima  ratus)  pekerja  dari  berbagai  sektor  usaha  yang menghentikan  operasional  perusahaannya  sementara  dan  ada  yang  selamanya akibat  terdampak  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  penyebaran  wabah pandemi virus Covid 19/Corona tersebut. 2 Diantara karyawan yang di PHK tersebut ada  yang  menjadi  debitur  KPR  subsidi  yang  kehilangan  sumber  penghasilannya sehingga  tidak  mampu  lagi  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  angsuran KPR subsidi setiap bulannya. 3
Berdasarkan  fakta  lapangan  akibat  pandemi  Covid-19  yang  mengakibatkan banyak  karyawan/pekerja  yang  kehilangan  sumber  penghasilannya,  maka pemerintah  Republik  Indonesia  di  bawah  pimpinan  Presiden  Joko  Widodo  yang menyadari  kesulitan  perekonomian  masyarakat  tersebut,  akhirnya  mengeluarkan suatu  kebijakan  relaksasi  kredit  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan    Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional Sebagai Kebijakan CounterCyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Kebijakan  relaksasi  kredit  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tidak  serta merta berlaku langsung kepada para debitur yang dilaksanakan oleh bank. Debitur wajib  mengajukan  permohonan  terlebih  dahulu  kepada  bank  untuk  memperoleh
2 Ni  Made  Devi  Pratiwi,  I  Gst  Ayu  Wirati  Adriati, Dampak  Penurunan  Suku  Bunga Kredit  terhadap  Penyaluran  Kredit  di  LPD  Kuta  Saat  Pandemi  Covid-19 ,  Jurnal  Widya Manajemen, Agustus 2020, Vol.2 (Nomor2): Hal 81-87
3 N.  W.  W.  Capriani,  &I.  M. Dana, Pengaruh  risiko  kredit  risiko  operasional  dan  risiko likuiditas  terhadap  profitabilitas  BPR  di  Kota  Denpasar .  E-Jurnal  Manajemen  Universitas Udayana, (2019). 5(3). 1486-1512
relaksasi  kredit sebagaimana yang telah  dikeluarkan  pemerintah dalam membantu meringankan  beban  debitur  yang  terdampak  langsung  dengan  penyebaran  virus covid 19 tersebut.
Salah  satu  contoh  pelaksanaan  relaksasi  kredit  adalah  di  Bank  Mandiri dimana  pelaksanaan  relaksasi  dilaksanakan  dalam  bentuk  pengajuan  permohonan relaksasi  kredit  oleh  debitur  Bank  Mandiri  termasuk  debitur  KPR  subsidi  untuk memohon  relaksasi  kredit  bagi  debitur  KPR  subsidi  yang  terdampak  langsung dengan Covid-19 sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan penghasilan secara drastis  dari  debitur  KPR  subsidi  tersebut.  Pengajuan  permohonan  disertai  dengan dokumen  identitas  diri,  historis  pembayaran  kredit  KPR  dari  debitur  dan  surat keterangan  dari  perusahaan  tempat  debitur  KPR  subsidi  tersebut  bekerja  yang menyatakan  bahwa  pihak  debitur  KPR  subsidi  tersebut  untuk  sementara  telah dirumahkan atau memperoleh pemotongan penghasilan karena perusahaan tempat bekerja  debitur  KPR  subsidi  tersebut  terdampak  langsung  dengan  Covid-19 tersebut.
Permasalahan  dalam  pelaksanaan  relaksasi  KPR  subsidi  di  beberapa  bank Mandiri di Kota Medan adalah bahwa debitur KPR subsidi memohon penangguhan kredit KPR subsidi tersebut selama masa  pandemi Covid 19 tanpa harus membayar denda  /  pinalti  dari  Bank  Mandiri  tersebut.  Debitur  KPR  subsidi    mengajukan permohonan  restrukturisasi/  perpanjangan  jangka  waktu  kredit  KPR  subsidi  di beberapa  Bank  Mandiri  di  Kota  Medan  selama  6-12  bulan  tanpa  dikenakan  denda atau pinalti apapun. Hal ini tidak dapat dikabulkan oleh kreditur KPR subsidi yaitu Bank  Mandiri  di  Kota  Medan,  karena  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  khusus  yang telah dikeluarkan oleh Bank Mandiri pusat Jakarta. 4
Pelaksanaan  relaksasi  kredit  di  Bank  Mandiri  Kota  Medan  tidak dilaksanakan  secara  merata  kepada  seluruh  debitur  KPR  subsidi  Bank  Mandiri, namun hanya kepada debitur KPR subsidi yang dipandang memenuhi syarat untuk diberikan relaksasi kredit. Pada prinsipnya peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang  pelaksanaan  relaksasi  kredit  tidak  menjelaskan  secara  detail  tentang pelaksanaan  relaksasi  kredit  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Bank  atau  lembaga keuangan  kepada  seluruh  debitur  mengingat  bank  dan  lembaga  keuangan  harus
4 Abdul  Kholiq,  Rizqi  Rahmawati,  Dampak  Implementasi  Restrukturisasi  Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19, Journal Islamic Economic dan Business, 2020, 2(3).
menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  sehingga  Bank  atau  lembaga  keuangan  tidak dapat dipaksakan untuk memberikan relaksasi kredit kepada seluruh debitur pada umumnya  dan  debitur  KPR  subsidi  pada  khususnya.  Oleh  karena  itu  bila  ditinjau dari teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini maka pelaksanaan relaksasi kredit memiliki asumsi dalam penerapannya tidak diterapkan secara merata kepada seluruh  debitur,  sehingga  berdasarkan  prinsip  keadilan,  tidak  berlaku  adil  kepada seluruh debitur pada umumnya maupun debitur KPR subsidi pada khususnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  penelitian  ini  akan  membahas mengenai tiga permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan relaksasi kredit pemerintah  yang  telah  dituangkan  dalam  POJK  Nomor48/03/2020  tersebut, khususnya  mengenai  relaksasi  kredit  sebagai  bagian  dari  stimulus  ekonomi  yang dikeluarkan pemerintah dalam  upaya membantu meringankan beban debitur yang terdampak  secara  langsung  terhadap  penyebaran  virus  covid  19,  khususnya terhadap debitur KPR subsidi.
Adapun permasalahan dalam penelitian ini: pertama, kebijakan pelaksanaan relaksasi  kredit  dimasa  pandemi  covid  19  yang  diterapkan  Bank  Mandiri  di  Kota Medan  kepada  debitur  KPR  subsidi  dan  konsekuensi  hukum  apabila  Bank  Mandiri selaku  kreditur  tidak  melaksanakan  kebijakan  relaksasi  kredit  dimasa  pandemi covid  19  terhadap  debitur  KPR  subsidi  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  ditetapkan. Kedua ,  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  bank sebagai  kreditur  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  relaksasi  kredit  dimasa  pandemi covid 19 terhadap debitur KPR Subsidi di Bank Mandiri Kota Medan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer  yang  berupa  “norma/peraturan  dasar  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan.”  Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum primer  adalah  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2011 tentang  Perumahan  dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor  11/POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai Kebijakan CounterCyclical Dampak  Penyebaran  Corona Virus  Disease 2019  dan peraturan  pelaksana  lainnya,  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  20  Tahun  2019 tentang  Kemudahan  dan  Bantuan  Pemilikan  Rumah  yang  Berpenghasilan Rendah.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  “bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer  yang  berupa  buku-buku,  karya  ilmiah,  jurnal  yang berkaitan  dengan  pembahasan  tentang  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  subsidi dengan  seluruh  aspek  hukumnya,  termasuk  permasalahan  pelaksanaan kebijakan  relaksasi  kredit  terhadap  debitur  KPR  Subsidi,  yang  merupakan debitur berpenghasilan rendah”.
c. Bahan  hukum  tersier  yaitu  “bahan  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus  umum,  kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya”.
Disamping  itu  penelitian  ini  juga  didukung  dengan  penelitian  lapangan (fieldreseach) metode  wawancara  terhadap  Kepala  Bagian  KPR  Subsidi  Bank Mandiri  di  Kota  Medan,  Kepala  Bagian  Kredit  Bank  Mandiri  di  Kota  Medan, Koordinator penanganan relaksasi kredit Bank Mandiri di Kota Medan, yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.

## Pembahasan
Bank  selaku  kreditur  dalam  memberikan  relaksasi  kredit,  diharapkan mampu  bertanggung  jawab  dan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam pelaksanaan  kebijakan  relaksasi  kredit  pada  umumnya  dan  terhadap  debitur  KPR subsidi  pada  khusus,  tidak  terkecuali  Bank  Mandiri  Cabang  Medan.  Hal  ini disebabkan  karena  dalam  kebijakan  pemberian  relaksasi  kredit  terdapat  risiko terjadinya moral hazard atau penyimpangan moral dari para debitur yang diberikan relaksasi kredit.
Moral hazard berkaitan dengan modal, karakter atau sifat dari debitur yang mentransfer  resikonya  kepada  pihak  bank. Moral  hazard tersebut  dapat  dikaitkan dengan  tingkah  laku  atau attitude dari  debitur.  Aspek moral  hazard dari  debitur dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi bank apabila tingkah laku (attitude),
karakter, sifat dari debitur tersebut tidak baik sehingga dalam pemberian relaksasi kredit timbul niat dari debitur untuk memanfaatkan relaksasi kredit tersebut secara melawan  hukum,  sehingga  setelah  pemberian  relaksasi  kredit  yang  tujuannya adalah  memberi  kelonggaran  kepada  debitur  dalam  masa  pandemi  covid  19 dimanfaatkan  dengan  itikat  tidak  baik  sehingga  debitur  yang  telah  diberikan relaksasi  kredit  tersebut  tetap  tidak  mau  melaksanakan  kewajiban  pembayaran hutangnya  kepada  bank  meskipun  pada  dasarnya  debitur  tersebut  mampu melakukan kewajiban pembayaran hutangnya tersebut. 5
Demikian  pula  halnya  dengan  bank  selaku  kreditur  yang  melaksanakan kebijakan  relaksasi  kredit  kepada  para  debiturnya  berdasarkan  instruksi pemerintah  melalui  suatu  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  adalah Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  48/POJK.03/2020  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Counter  Cyclical Dampak  Penyebaran Corona Virus  Disease 2019.  Oleh  karena  itu  kebijakan  relaksasi  kredit  kepada  para debitur dilaksanakan dalam bentuk yang saling menguntungkan antara pihak bank dan  pihak  debitur,  dimana  pihak  debitur  tertolong  untuk  meringankan  beban keuangannya  dan  pihak  bank  tetap  dapat  melakukan  penagihan  piutangnya terhadap  debitur  meskipun  dalam  waktu  yang  lebih  lama  dibandingkan  jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. 6
Kebijakan  relaksasi  kredit  ini  juga  dapat  menjadi  celah  bagi  pihak-pihak yang  tidak  bertanggung  jawab,  seperti  dalam  hal  pemberian  stimulus  kepada nasabah yang sebelum terjadi pandemi memang sudah bermasalah dan menjadikan stimulus  ini  sebagai  jalan  untuk  memberikan  status  lancar  kepadanya  sehingga memberikan dampak buruk terhadap perbankan dan perekonomian nasional. Bank selaku  kreditur  harus  mampu  mencari  bentuk  pelaksanaan  relaksasi  yang  tepat sehingga  pembayaran utang debitur dapat terus berlangsung dan  tidak mengalami
5 Pengertian  dan  contoh  dari  Moral  hazard  pada  asuransi,  diakses  dari http://www.sanabila.com/2015/05/pengertian-dan-contoh-dari-moral-hazard.html?m=1 pada tanggal 30 April 2021 pukul 15.13
6 Sarles Gultom, Imelda Mardayanti, Lenny Mutiara Ambarita, Sosialisasi Restrukturisasi Pada  Perjanjian  Kredit  Di  Bank  Era  Pandemi  Covid  -19  Di  Universitas  Simalungun ,  Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2020, hal. 21
kemacetan pembayaran, yang dapat merugikan dan mengurangi  asset bank selaku kreditur. 7
Bank  Mandiri  Kota  Medan  dalam  pelaksanaan  kebijakan    relaksasi  kredit yang  telah  diputuskan  oleh  pemerintah  untuk  membantu  meringankan  beban keuangan  masyarakat  sebagai  debitur,  juga  turut  berpartisipasi  dalam  membuat bentuk-bentuk  relaksasi  kredit  bagi  debitur  pada  umumnya  dan  debitur  KPR Sunsidi pada khususnya. Debitur KPR subsidi yang memperoleh relaksasi kredit dari Bank  Mandiri  Kota  Medan  adalah  debitur  yang  mengalami  dampak  langsung maupun  tidak  langsung  akibat  terjadinya    pandemi  covid-19,  yang  mengakibatkan sumber penghasilan debitur KPR subsidi di Bank Mandiri menjadi berkurang drastis atau  macet  sama  sekali.  Bank  Mandiri  hadir  memberikan  suatu  solusi  kepada debitur  KPR  subsidi  Bank  Mandiri  yang  terkena  efek  pelemahan  ekonomi  akibat pandemi  Covid-19  ini  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  usaha  dan  kondisi keuangan  para  debitur  KPR  subsidi  tersebut.  Atas  dasar  kondisi  tersebut,  Bank Mandiri  Kota  Medan  memberikan  kesempatan  kepada  Debitur  KPR  subsidi  Bank Mandiri untuk mengajukan permohonan relaksasi kredit KPR subsidi Bank Mandiri Kota Medan tersebut. 8
Pola  relaksasi  kredit  terhadap  debitur  KPR  subsidi  Bank  Mandiri  Kota Medan  diberikan  sesuai  ketentuan  Bank  Mandiri  secara  nasional  dengan mempertimbangkan  analisa  Bank  dan  kemampuan  debitur.  Relaksasi  kredit  dapat diberikan  setelah  ada  kesepakatan  antara  debitur  KPR  subsidi  dan  Bank  Mandiri Cabang Medan, sesuai  dengan  kondisi  dan  profil  debitur  yang  terdampak pandemi covid-19.  Debitur  KPR  subsidi  wajib  mengajukan  permohonan  relaksasi  kredit dengan  melampirkan  dokumen  yang  lengkap  dan  menghubungi Branch Manager/ Staff  bidang  pelayanan  pembayaran  KPR  Subsidi  Bank  Mandiri  Kota Medan  yang  melayani  para  debitur  khusus  KPR  subsidi  dan  dapat  mengajukan permohonan relaksasi  kredit secara online .  Selama pengajuan  relaksasi kredit KPR subsidi  diproses,  debitur  tetap  melakukan  pembayaran  tepat  waktu  sesuai perjanjian  awal  agar  terhindar  dari  pengenaan  denda  dan  konsekuensi  lainnya
7 Firman Arsyad, Potensi Penyalahgunaan Kebijakan Relaksasi Kredit , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5 Nomor 1, 2020, hal. 32
8 Wawancara dengan Teguh Subrata, Staff Bilang Customer Service Debitur KPR Subsidi Bank Mandiri Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di ruang kerjanya
sesuai  perjanjian  pembiayaan.  Periode  relaksasi  kredit  untuk  KPR  subsidi  dimulai pada tanggal  1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. 9
Kebijakan relaksasi kredit yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri Kota Medan terhadap debitur KPR subsidi dilakukan dalam bentuk: 10
1. Penundaan  pembayaran  angsuran  bagi  debitur  KPR  subsidi  yang  sumber penghasilannya  terdampak  langsung  akibat  pandemi  covid  19,  yaitu  para pekerja/karyawan  yang  di  PHK  dan  yang  dirumahkan  sementara  oleh perusahaan  tempatnya  bekerja.  Untuk  karyawan  yang  telah  di  PHK  oleh perusahaan  tempatnya  bekerja  diberikan  relaksasi  berupa  penundaan pembayaran hingga 12 (dua belas) bulan ke depan, terhitung sejak permohonan relaksasi  kredit  yang  diajukan oleh debitur KPR subsidi tersebut disetujui oleh Bank Mandiri Kota Medan selaku kreditur dan tidak dikenakan/dibebaskan dari pembayaran  denda  keterlambatan.Selama  masa  penundaan  pembayaran tersebut debitur KPR subsidi yang telah di PHK dari tempatnya bekerja tersebut, wajib  membayar  biaya  administrasi  sebesar  Rp.25.000  (duapuluh  lima  ribu rupiah)  setiap  bulannya,  yang  wajib  dibayar  setiap  bulannya  selama  12 (duabelas)  bulan,  pada  saat  penanda  tanganan  relaksasi  kredit  dalam  bentuk perjanjian penundaan pembayaran angsuran selama duabelas bulan tersebut.
2. Bagi pekerja/karyawan yang dirumahkan sementara  waktu diberikan relaksasi kredit  dalam  bentuk  penundaan  pembayaran  angsuran selama  6  (enam)  bulan ke  depan  sejak  permohonan  relaksasi  kredit  debitur  tersebut  disetujui  oleh pihak  Bank  Mandiri  cabang  Medan.  Selama  masa  penundaan  pembayaran angsuran  debitur  KPR  subsidi  tersebut  wajib  membayar  biaya  administrasi sebesar  Rp.50.000  (lima  puluh  ribu  rupiah)  tiap  bulan,  pada  saat  penanda tanganan  perjanjian  penundaan  pembayaran  angsuran  selama  enam  bulan tersebut.  Penundaan  pembayaran  angsuran  selama  enam  bulan  bagi pekerja/karyawan  yang  dirumahkan  sementara  oleh  perusahaan  tempatnya bekerja tersebut juga tidak dikenakan pembayaran denda keterlambatan.
9 Wawancara dengan Teguh Subrata, Staff Bilang Customer Service Debitur KPR Subsidi Bank Mandiri Kota Medan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di ruang kerjanya
10 Wawancara  dengan  Denny  Widianto,  Kabag  Pemasaran  KPR  Subsidi  Bank  Mandiri Kota Medan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di ruang kerjanya
Pemberian  relaksasi  kredit  berupa  penundaan  pembayaran  angsuran  bagi debitur  KPR  Subsidi  sebagai  karyawan  maupun  yang  wirausaha,  petani,  nelayan tidak secara otomatis diberikan oleh Bank Mandiri Kota Medan. Tapi debitur wajib terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  relaksasi  kredit  ke  Bank  Mandiri  Kota Medan  melalui online ,  dan  pihak  Bank  Mandiri  Kota  Medan  selaku  kreditur, melakukan  seleksi  yang  ketat  terhadap  permohonan  relaksasi  yang  diajukan  oleh debitur  KPR  subsidi  tersebut,  dengan  melakukan  survei  lapangan.  Hanya  bagi debitur  yang  benar-benar  terdampak  pandemi  covid-19  baik  secara  langsung maupun tidak langsung yang akan disetujui permohonannya oleh Bank Mandiri Kota Medan  selaku  kreditur.  Bagi  debitur  yang  tidak  disetujui  permohonan  relaksasi kreditnya,  wajib  tetap  membayar  angsuran  KPR  subsidi  nya  seperti  biasa  sesuai perjanjian  KPR  subsidi  yang  telah  disepakati  antara  Bank  Mandiri  Kota  Medan selaku kreditur dan debitur KPR subsidi tersebut. 11
Sesuai kebijakan relaksasi kredit yang  diterapkan oleh Bank Mandiri maka prioritas relaksasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran selama 12 dan 6 bulan  ke  depan  diprioritaskan  kepada  debitur  KPR  subsidi  yang  jangka  waktu angsurannya  tergolong  masih  baru,  yaitu  diantara  pembayaran  angsuran  bulan pertama  hingga  memasuki  pembayaran  angsuran  bulan  ke  duabelas.  Sedangkan bagi  debitur  KPR  subsidi  yang  sudah  memasuki  pembayaran  angsuran  di  atas duabelasbulan,  tidak  memperoleh  relaksasi  kredit  berupa  penundaan  pembayaran angsuran,  namun  diberikan  relaksasi  kredit  berupa  penghapusan  suku  bunga angsuran selama 6 (enam) bulan, sehingga pembayaran angsuran bagi debitur yang sudah  melakukan  pembayaran  angsuran  di  atas  dua  belas  kali,  akan  membayar angsurannya lebih kecil dibanding angsuran sebelumnya. 12
Pengurangan angsuran tersebut, disesuaikan dengan jumlah angsuran setiap bulan  yang  harus  dibayarkan  debitur  sebelum  terjadinya  pandemi  covid  19. Pengurangan  angsuran  bagi  debitur  yang  sudah  membayar  angsuran  di  atas  dua belas  kali  tersebut  antara  Rp.50.000-Rp.75.000  hingga  enam  bulan  ke  depan, bergantung besar angsuran jangka waktu angsuran debitur KPR subsidi tersebut.
Debitur  KPR  subsidi  yang  sudah  melakukan  pembayaran  angsuran  di  atas dua belas kali tersebut, wajib pula mengajukan permohonan relaksasi kredit berupa
11 Buku  Pedoman  dan  Petunjuk  Teknis  Pemberian  Kebijakan  Relaksasi  pada  Bank Mandiri Tahun 2020, hal. 15
12 Ibid , hal. 17
penghapusan  suku  bunga  selama  enam  bulan  tersebut,  dan  dilakukan  pensurveian terhadap debitur KPR subsidi tersebut, dan apabila dipandang layak diberikan maka permohonan  relaksasi  kredit  tersebut  disetujui  oleh  pihak  Bank  Mandiri  Kota Medan  untuk  dilaksanakan  dengan  melakukan  penanda  tanganan  perjanjian relaksasi kredit antara debitur KPR subsidi yang sudah membayar di atas dua belas kali tersebut dengan pihak Bank Mandiri Kota Medan selaku kreditur. 13
Berdasarkan uraian di atas maka secara umum pelaksanaan relaksasi kredit untuk debitur KPR subsidi di Bank Mandiri Kota Medan terdiri dari beberapa bentuk relaksasi kredit yaitu: 14
1. Dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran selama dua belas bulan dengan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bagi debitur KPR subsidi yang merupakan  pekerja  dan  telah  di  PHK  dari  perusahaan  tempatnya  bekerja, dengan prioritas debitur yang pembayaran angsurannya masih baru, antara satu sampai  12  (dua  belas)  bulan  dan  dikenakan  biaya  administrasi  sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Dalam  bentuk  penundaan  pembayaran  angsuran  selama  enam  bulan,  bagi debitur  pekerja  yang  dirumahkan  sementara,  dan  yang  pembayaran  angsuran KPR  subsidi  nya  masih  baru  antara  satu  sampai  dua  belas  kali,  dengan penghapusan  denda  keterlambatan  pembayaran,  dan  dikenakan  biaya administrasi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
3. Dalam  bentuk  penghapusan  bunga  angsuran  bagi  debitur  KPR  subsidi  yang sudah membayar angsurannya di atas dua belas kali, dan tetap wajib membayar angsurannya  tanpa  menunggak,  dengan  memperoleh  pengurangan  angsuran sebesar Rp.50.000 – Rp 75.000 setiap bulannya selama enam bulan. Bagi debitur yang  sudah  melaksanakan  pembayaran  angsuran  KPR  subsidinya  di  atas  dua belas kali tersebut diberikan relaksasi kredit berupa penghapusan bunga, antara Rp.50.000  –  Rp  75.000  ribu  setiap  bulannya,  juga  wajib  mengajukan permohonan  relaksasi  kredit,  dan  apabila  dipandang  layak  dan  disetujui  maka
13 Luh Devi Herliandry, Nurhasanah, Pelaksanaan pemberian KPR pada masa pandemi covid-19 JP-Jurnal Perbankan 22 (1), 2020 hal. 65-70 14 Wawancara  dengan  Muchtar  Hardiman,  Staff  Bidang  Kelayakan  Survei  Debitur  KPR Subsidi Bank Mandiri Kota Medan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 pukul 10.00 Wib di ruang kerjanya.
akan dilakukan penanda tanganan perjanjian relaksasi kredit dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp.25.000(dua puluh lima ribu rupiah).
Dalam  pertimbangan  hukum    POJK  48/2020  huruf  a  menyebutkan  bahwa, “Perkembangan penyebaran corona virusdisease 2019 (Covid-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.”
Empat  Persoalan  dalam  Kebijakan  Relaksasi  Kredit  “Dampak  pandemi Covid-19  menghantam  perekonomian  siapapun  tanpa  pandang  bulu  sekalipun bukan  orang  yang  berstatus  PDP  atau  pasien  positif  Covid-19.  Hal  ini  tentu  tidak sejalan  dengan  pertimbangan  pada  POJK  48/2020  huruf  a,”  kritiknya.  Dalam pertimbangan  pada  POJK  48/2020  huruf  a  menyebutkan,  “Perkembangan penyebaran corona  virusdisease 2019  (Covid-19)  secara  global  telah  berdampak secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  terhadap  kinerja  dan  kapasitas  debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.” 15
Relaksasi  kredit  ternyata  hanya  dapat  dilakukan  jika  BUK,  BUS,  UUS,  BPR, dan BPRS menyetujui permohonan relaksasi pinjaman tersebut.  Akibatnya, banyak debitur  yang  tak  dapat  melakukan  relaksasi  pinjaman  karena  tidak  disetujui  oleh perusahaan BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Pada penilaian BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS memaknai kebijakan ini hanya sebagai “saran”, bukan "kewajiban” yang harus ditaati.  Akibatnya,  kebijakan  tersebut  menjadi  sarat  kepentingan  pengusaha  dan investor,  bukan  untuk  melindiungi  kepentingan  masyarakat  yang  mengalami dampak ekonomi akibat wabah Covid-19. 16
Tidak  adanya  mekanisme  pengawasan  yang  dibuat  OJK  apabila  relaksasi kredit  ditolak,  sekalipun  sudah  memenuhi  syarat  sebagaimana  diatur  dalam  POJK 48/2020.  Dalam  POJK  48/2020,  debitur  yang  dapat  mengajukan  relaksasi  kredit harus memenuhi 2 syarat yaitu :
1. Debitur UMKM dengan plafon tertinggi Rp10 miliar dan kualitas kredit yang lancar  sejak  pemberlakuan  kesepakatan  restrukturisasi.  Apabila    debitur
15 Ashinta Sekar Bidari, Sektor Perbankan di COVID -19, Journal Unigres, 2020, hal. 21
16 Dhevi Nayasari Sastradinata, Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 11/POJK.03/2020, Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 4 Nomor 2 Desember 2020 LPPM Universitas Jambi, hal. 613
KPR  subsidi  memenuhi  syarat  untuk  memperoleh  relaksasi  kredit  maka permohonan relaksasi kredit akan disetujui oleh Bank Mandiri Kota Medan Namun dalam praktik pelaksanaan pemberian relaksasi kredit tersebut tidak semua debitur KPR Subsidi disetujui permohonan relaksasi kredit nya.
2. Tidak  disetujuinya  permohonan    relaksasi  kredit  oleh  debitur  KPR  subsidi oleh  Bank  Mandiri  Kota  Medan  pada  khususnya,  dan  lembaga  perbankan pada umumnya, merupakan hak bank selaku kreditur, dalam upaya menjaga kesinambungan  operasional  bank  dalam  menjaga  assetnya  dan  dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pihak bank. 17
Relaksasi kredit sebagaimana yang diamanatkan oleh “POJK Nomor 48/2020 tidak  memberikan  kewenangan  bagi  OJK  sebagai  lembaga  yang  melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan agar memaksa lembaga perbankan wajib menyetujui  seluruh  pengajuan  permohonan  relaksasi  kredit  yang  diajukan  oleh debitur  KPR  subsidi.  Penolakan  permohonan  relaksasi  kredit  oleh  bank  selaku kreditur,  merupakan    pelaksanakan  prinsip  kehati-hatian  dalam  upaya  menjaga asset bank dan eksistensi bank sebagai lembaga perbankan penyalur kredit kepada masyarakat, yang dilindungi undang-undang. 18
Didalam  POJK  Nomor  48/2020  tidak  ada  ketentuan  hukum  yang  mengatur tentang  penjatuhan  sanksi  kepada  bank  yang  tidak  melaksanakan  kebijakan relaksasi  kredit.  Industri  perbankan  dan  lembaga  keuangan  memiliki  pengaturan dan  pengawasan  yang  ketat.  Fungsi  pengawasan  dan  pengaturan  tersebut  di Indonesia dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan untuk  mengatur  perijinan,  mengatur  persyaratan  operasional  dan  regulasi pengelolaan  bank  dan  lembaga  keuangan.  OJK  juga  melakukan  fungsi  pengawasan terhadap industri keuangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak bank yang  melanggar  ketentuan  hukum  tentang  tata  kelola  perbankan.  OJK  sebagai lembaga pengawas perbankan tidak memiliki daya paksa terhadap pihak bank yang tidak  memberikan  relaksasi  kredit  atau  keringanan  kredit.  Peraturan  OJK  Nomor 11/03/2020 semata hanya regulasi yang memberi peluang diberikan nya relaksasi
17 Trisna  Dewi,  Putu  Eka, Implementasi  Ketentuan  Restrukturisasi  Kredit  Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan , Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 2, 2015, hal. 241-251
18 Lina Maya Sari, Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19, Journal Hukum Vol.8 Nomor1, 2020, hal. 76
kredit  atau  keringanan  pembayaran  angsuran  kepada  debitur  pada  umumnya  dan debitur  KPR  subsidi  pada  khususnya.  POJK  Nomor  11/03/2020  tersebut  hanya menyebut  bahwa  Bank  "dapat"  membuat  pedoman  agar  dapat  memberi  relaksasi kredit  atau  keringanan  pembayaran  angsuran  melalui  penilaian  kualitas  aset  dan restrukturisasi. 19
Kebijakan relaksasi kredit yang termuat dalam POJK Nomor 11/03/2020 ini bergantung sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing Bank. Hal ini jelas terlihat dari  tetap  diwajibkan  nya  Bank  untuk  tetap  berpegang  pada  prinsip  kehati  hatian dan manajemen resiko. Dapat dikatakan regulasi ini adalah sarana bagi Bank untuk menjalankan  regulasi  stimulus  apabila  dianggap  perlu.  Ini  bukan  kewajiban  bagi Bank untuk melaksanakan kebijakan relaksasi kredit tersebut.
Pengawasan  OJK  terhadap  pelaksanaan  relaksasi  kredit  terhadap  lembaga keuangan  Bank  maupun  non  Bank  merupakan  pengawasan  terhadap  terlaksana atau tidak terlaksananya pelaksanaan relaksasi kredit tersebut kepada para debitur. Apabila  ada  lembaga  keuangan  Bank  maupun  non  Bank  yang  tidak  melaksanakan sama  sekali  kebijakan  relaksasi  kredit  tersebut  maka  OJK  selaku  pengawas  dapat menjatuhkan  sanksi  berupa  teguran  tertulis,  pembekuan  sementara  operasional lembaga keuangan bank atau non bank tersebut. 20
Dalam  konteks  pemberian  sanksi  kepada  lembaga  keuangan  bank  dan  non bank  tersebut  maka  penjatuhan  sanksi  maksimal  apabila  pihak  lembaga  keuangan bank  maupun  non  bank  tersebut  setelah  diberi  teguran  tertulis  juga  tidak mengindahkan  pelaksanaan  relaksasi  kredit  adalah  pembekuan  sementara operasional  lembaga  keuangan  bank/non  bank  tersebut,  dan  akan  dipersulit perpanjangan ijin  usaha terhadap lembaga keuangan bank  maupun non bank yang sama  sekali  tidak  mengindahkan  pelaksanaan  kebijakan  relaksasi  kredit  tersebut kepada para debitur 21 .
Penerapan prinsip keadilan dilakukan secara terbatas terhadap para debitur KPR  subsidi  Bank  Mandiri  Kota  Medan  yang  oleh  bank  dinilai  potensial  untuk
19 Rendy Aryono, Resiko Kredit Perbankan Di Saat Wabah Pandemi Covid-19 , Journal Untag Vol.6 Nomor3, Juli, 2020, hal. 98
20 Amelia Tasya Putri, Kebijakan Restrukturisasi Kredit Selama Pandemi Covid -19 .Jurnal Media Indonesia, Volume 2 Nomor 3, 2020, hal. 76
21 Wawancara  dengan  Muhammad  Riswanto,  Staff  pada  OJK Kantor  Regional  5 Sumatera Bagian Utara pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 di ruang kerjanya.
melanjutkan kredit KPR subsidi tersebut pada saat pandemi covid 19 telah berakhir. Debitur  KPR  subsidi  yang  memiliki  potensi  untuk  melanjutkan  pembayaran  KPR subsidi  tersebut  akan  diberikan  keringanan  pembayaran  kredit  berupa pengurangan dan penghapusan bunga dan denda, penundaan pembayaran angsuran hingga  satu  tahun,  yang  didasarkan  kepada  pertimbangan  debitur  tersebut  selain memiliki  potensi  pada  masa  yang  akan  datang  dalam  melanjutkan  pembayaran angsuran  KPR  subdidinya  juga  debitur  tersebut  merupakan  debitur  baru  dalam pengambilan  KPR  subsidi  dengan  rentang  waktu  pembayaran  angsuran  pertama sampai dengan pembayaran angsuran keduabelas. 22
Berdasarkan  kebijakan  khusus  yang  diterapkan  oleh  Bank  Mandiri  Kota Medan  terhadap  para  debitur  KPR  subsidi  Bank  Mandiri  maka  dapat  dikatakan bahwa  penerapan  prinsip  keadilan  oleh  Bank  Mandiri  Kota  Medan  merupakan penerapan  prinsip  keadilan  terbatas  kepada  para  debitur  KPR  subsidi  yang  dinilai potensial  melanjutkan  angsuran  KPR  subsidinya  dan  juga  termasuk  kepada kelompok  debitur  KPR  subsidi  yang  masih  baru  pembayaran  angsurannya  yaitu pada  rentang  waktu  angsuran  pembayaran  angsuran  pertama  hingga  pembayaran angsuran keduabelas.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pelaksanaan relaksasi kredit bagi para debitur KPR subsidi tidak memenuhi standard kepastian hukum, kemanfaatan hukum  dan  keadilan  bagi  para  debitur  KPR  subsidi.  Hal  ini  disebabkan  karena pelaksaan  relaksasi  kredit  yang  dilakukan  oleh  Bank  Mandiri  Kota  Medan  hanya didasarkan kepada kebijakan khusus dari Bank masing-masing termasuk kebijakan khusus dari Bank Mandiri. Kebijakan yang diterapkan oleh Bank Mandiri juga bukan kebijakan  yang  bersifat  khusus  terhadap  debitur  KPR  subsidi,  melainkan  kepada seluruh  debitur  yang  ada  di  Bank  Mandiri  secara  umum.  Oleh  karena  itu  maka penerapan  kebijakan  khusus  tersebut  tidak  dapat  dipandang  sebagai  suatu  aturan hukum  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  kepada  para  debitur  subsidi karena tidak bersifat spesifik ketentuan hukumnya.
Selain  itu  kebijakan  relaksasi  kredit  yang  didasarkan  kepada  kebijakan khusus  Bank  Mandiri  tersebut  tidak  menimbulkan  kemanfaatan  hukum  bagi  para
22 Maria Indriyani Hewe Tiwu, Pengaruh Pandemic Covid19 Terhadap Npl Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia , Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Oktober 2020, Vol.8,Nomor2, Hal.79- 87
debitur  KPR  subsidi  karena  kebijakan  khusus  tersebut  tidak  mengatur  secara khusus  tentang  pelaksanaan  relaksasi  kredit  terhadap  debitur  KPR  subsidi  tetapi mengatur secara umum tentang pemberian relaksasi kredit kepada seluruh debitur Bank Mandiri. Oleh karena itu maka pelaksanaan relaksasi kredit terhadap debitur KPR subsidi tidak dapat dipandang memenuhi unsur keadilan bagi seluruh debitur KPR  subsidi  karena  pelaksanaannya  bersifat  minimal  dan  hanya  dalam  prinsip terlaksananya  kebijakan  relaksasi  kredit  tersebut  agar  dapat  mematuhi  kebijakan pemerintah dalam pemberian relaksasi kredit tersebut.

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:
1. Kebijakan  pelaksanaan  relaksasi  kredit  di  masa  pandemi  covid  19  kepada debitur  KPR  subsidi  yang  diterapkan  bank  Mandiri  cabang  Medan  dan konsekuensi hukumnya bila bank mandiri cabang Medan tidak melaksanakannya  adalah  bahwa  Bank  Mandiri  Cabang  Medan  melaksanakan kebijakan  pemerintah  dalam  hal  pemberian  relaksasi  kredit  membuat  aturan sendiri  secara  internal  yaitu  diberikan  kepada  debitur  yang  selama  ini dipandang    melaksanakan  kewajiban  pembayaran  angsurannya  dengan  lancar dan  terdiri  dari  dua  kelompok  yaitu  kelompok  debitur  dengan  angsuran  1 sampai  dengan  6  bulan  dan  kelompok  debitur  6  sampai  dengan  12:  bulan. Apabila bank mandiri cabang Medan tidak melaksanakan kebijakan pemberian relaksasi  kredit  tersebut  maka  diberikan  sanksi  administrasi  oleh  OJK  berupa teguran tertulis, maupun penundaan kegiatan operasional Bank Mandiri selaku kreditur.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  bank  sebagai  kreditur  terhadap pelaksanaan  kebijakan  relaksasi  kredit  dimasa  pandemi  covid  19  terhadap debitur  KPR  Subsidi  di  Bank  Mandiri  Kota  Medan  adalah  hambatan  eksternal berasal dari debitur KPR subsidi yang tidak memiliki alasan-alasan pendukung yang  kuat  untuk  diberikan  relaksasi  kredit  KPR  subsidi.  Sehingga  dalam pelaksanaan  relaksasi  kredit  KPR  subsidi  di  Bank  Mandiri  tersebut  hanya sebagian kecil debitur KPR subsidi yang dapat diberikan relaksasi KPR subsidi tersebut. Hambatan internal yang berasal dari manajemen bank mandiri cabang
Medan  itu  sendiri  yang  tidak  memiliki  petuntuk  teknis  tertulis  secara  khusus tentang tata cara dan kriteria standar penilaian dalam pelaksanaan pemberian relaksasi kredit terhadap debitur  KPR subsidi di  bank Mandiri Cabang Medan. Hal ini mengakibatkan terjadinya subjektivitas penilaian terhadap debitur KPR subsidi  di  bank  Mandiri  Cabang  Medan  yang  didasarkan  kepada  penilaian masing-masing  surveyor  dan  personil  penilai  dalam  menentukan  layak  tidak nya debitur KPR subsidi tersebut diberi relaksasi kredit.
3. Penerapan  prinsip  keadilan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah,  yaitu pelaksanaan  pemberian  relaksasi  kredit  di  Bank  Mandiri  Cabang  Medan  pada prinsip  nya  tidak  adil  karena  tidak  seluruh  debitur  KPR  subsidi  memperoleh relaksasi  kredit.  Hanya  sebagian  kecil  saja  debitur  KPR  subsidi  yang memperoleh  relaksasi  kredit  dengan  menggunakan  proses  seleksi  yang  ketat dari Bank Mandiri Cabang Medan.

## Saran
1. Hendaknya  kebijakan  khusus  yang  diterapkan  oleh  pihak  Bank  Mandiri  Kota Medan dalam pemberian relaksasi kredit kepada debitur KPR subsidi dilakukan secara  transparan,  khususnya  kepada  debitur  KPR  subsidi  yang  jangka  waktu kreditnya sudah berada dalam jangka waktu di atas satu tahun hingga dua tahun dengan  memperhatikan  prospek  potensi  sumber  penghasilan  debitur  KPR subsidi tersebut dikemudian hari setelah diberikan relaksasi kredit.
2. Hendaknya  hambatan  eksternal  maupun  internal  yang  dihadapi  oleh  Bank Mandiri  Kota  Medan  dalam  pelaksanaan  pemberian  relaksasi  kredit  terhadap debitur KPR subsidi tidak dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kebijakan relaksasi  kredit.  Namun  dilakukan  seleksi  yang  ketat  dengan  memperhatikan prinsip  kehati-hatian  dan  keadilan  terhadap  debitur  KPR  subsidi  yang dipandang layak untuk diberikan relaksasi kredit dimasa pandemi covid 19.
3. Hendak  nya  setiap  lembaga  keuangan  bank  atau  non  bank  berskala  nasional memiliki  peraturan  tersendiri  yang  akan  dijadikan  petunjuk  pelaksanaan (Juklak)  atau  petunjuk  teknis  (Juknis)  bagi  seluruh  cabang  bank  yang bersangkutan,  agar  dapat  dijadikan  pedoman  khusus  untuk  lembaga  keuangan bank  dan  non  bank  tersebut,  sehingga  pelaksanaan  relaksasi  kredit  pada umumnya dan relaksasi kredit KPR subsidi pada khususnya dapat dilaksanakan dengan  pola  yang  sama  (seragam)  secara  nasional,  sehingga  terdapat  satu
pandangan/penilaian  dalam  melakukan  seleksi  terhadap  debitur  KPR  subsidi yang dipandang layak memperoleh relaksasi kredit tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  Firman, Potensi  Penyalahgunaan  Kebijakan  Relaksasi  Kredit ,  Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 5 Nomor 1, 2020
Aryono,  Rendy, Resiko  Kredit  Perbankan  Di  Saat  Wabah  Pandemi  Covid-19 ,  Journal Untag Vol.6 Nomor3, Juli, 2020
Bidari, Ashinta Sekar, Sektor Perbankan di COVID -19, Journal Unigres, 2020
Buku  Pedoman  dan  Petunjuk  Teknis  Pemberian  Kebijakan  Relaksasi  pada  Bank Mandiri Tahun 2020
Capriani, N. W. W., &I. M. Dana, Pengaruh  risiko kredit  risiko operasional dan  risiko likuiditas terhadap profitabilitas BPR di Kota Denpasar . E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, (2019). 5(3).
Dewi,  Trisna,  Putu  Eka, Implementasi  Ketentuan  Restrukturisasi  Kredit  Terhadap Debitur  Wanprestasi  Pada  Kredit  Perbankan ,  Jurnal  Magister  Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 2, 2015
Faiqah,  Rida, “Analisis  Strategi  Pemasaran  KPRS  di  Bank  Muamalat  Cabang  Kudus”, Jurnal Iqtishadia, Nomor 2, Vol. 6, 2019,
Gultom,  Sarles,  Imelda  Mardayanti,  Lenny  Mutiara  Ambarita, Sosialisasi Restrukturisasi  Pada  Perjanjian  Kredit  Di  Bank  Era  Pandemi  Covid  -19  Di Universitas Simalungun , Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2020 Herliandry, Luh Devi, Nurhasanah, Pelaksanaan pemberian KPR pada masa pandemi covid-19 JP-Jurnal Perbankan 22 (1), 2020
Kholiq,  Abdul,  Rizqi  Rahmawati,  Dampak  Implementasi  Restrukturisasi  Pembiayaan terhadap  Likuiditas  Bank  Syariah  pada  Situasi  Pandemi  Covid-19, Journal Islamic Economic dan Business, 2020, 2(3).
Pengertian  dan  contoh  dari  Moral  hazard  pada  asuransi,  diakses  dari http://www.sanabila.com/2015/05/pengertian-dan-contoh-dari-moral- hazard.html?m=1 pada tanggal 30 April 2021 pukul 15.13
Pratiwi,  Ni  Made  Devi,  I  Gst  Ayu  Wirati  Adriati, Dampak  Penurunan  Suku  Bunga Kredit  terhadap  Penyaluran  Kredit  di  LPD  Kuta  Saat  Pandemi  Covid-19 , Jurnal Widya Manajemen, Agustus 2020, Vol.2 (Nomor2)
Putri,  Amelia  Tasya, Kebijakan  Restrukturisasi  Kredit  Selama  Pandemi  Covid  -
19 .Jurnal Media Indonesia, Volume 2 Nomor 3, 2020
Sari,  Lina  Maya, Restrukturisasi  Kredit  Bank  Daerah  X  Pada  Masa  Pademi  Covid-19, Journal Hukum Vol.8 Nomor1, 2020
Sastradinata, Dhevi Nayasari, Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 4 Nomor 2 Desember 2020 LPPM Universitas Jambi
Tiwu,  Maria  Indriyani  Hewe, Pengaruh  Pandemic  Covid19  Terhadap  Npl  Bank Perkreditan  Rakyat  di  Indonesia ,  Jurnal  Akuntansi:  Transparansi  dan  Akuntabilitas, Oktober 2020, Vol.8,Nomor2.