## JURNAL WIDYA BHUMI

## PERMASALAHAN PERTANAHAN DI DAERAH BERKEPADATAN PENDUDUK RENDAH
Reza Nur Amrin 1* , Haidar Muttaqy Zaen 1 , Muhammad Prayoga Dwi Nugraha 1 , Prihariyanda Putra 1 , Rifqian Izza Zaini 1 , Yehuda Rainata Sangkay 1
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No. 5 Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta
1 * corresponding author: rezanuramrin@gmail.com

## ABSTRACT
The results of the Population Census 2020 show that there is an uneven distribution of the population in  Indonesia.  This  raises  a  different  typology  of  land  problems  between  high  population  and  low population density areas. A small population with a large area can cause problems with the amount of land that is not properly managed. This paper aims to examine land problems from one of the conditions in the area, that is an area with a low population density. The research data comes from online and offline sources regarding population and land. Literature study with qualitative descriptive analysis is used in analyzing land problems. Land problems that can occur in areas with low population density, namely: the existence of maximum excess land area and ownership of the number of lands that exceed the provisions, potential problems in implementing transmigration, and low community interest in the land registration program. Alternative solutions that can be offered include increasing public  trust  in  state  administrators,  namely  by  improving  the  quality  of  pre-land  registration socialization, the performance of land registration services, and empowerment for the community after land registration.
Keywords: low population density, land problems, maximum excess land

## INTISARI
Hasil  dari  Sensus  Penduduk  2020  menunjukkan  bahwa  terdapat  persebaran  penduduk  yang  tidak merata  di  wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut  menimbulkan  tipologi  permasalahan  pertanahan  yang berbeda  antara  wilayah  berkepadatan  penduduk  tinggi  dengan  berkepadatan  penduduk  rendah. Penduduk yang sedikit dengan luas wilayah yang besar dapat menimbulkan permasalahan banyaknya tanah yang tidak terurus dengan baik. Tulisan ini bertujuan mengkaji permasalahan pertanahan pada wilayah dengan kepadatan penduduk rendah. Data penelitian berasal dari sumber online dan offline mengenai  kependudukan  dan  pertanahan.  Studi  literatur  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif digunakan  dalam  menganalisis  permasalahan  pertanahan.  Permasalahan  pertanahan  yang  bisa terjadi pada daerah kepadatan penduduk yang rendah, yaitu: adanya tanah kelebihan luas maksimum dan kepemilikan jumlah bidang tanah yang melebihi ketentuan, masalah pelaksanaan transmigrasi, dan minat masyarakat yang rendah pada program pendaftaran tanah. Alternatif solusi yang dapat ditawarkan  antara  lain  adalah  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penyelenggara negara yakni dengan cara meningkatkan kualitas sosialisasi pra pendaftaran tanah, kinerja pelayanan pendaftaran tanah, pemberdayaan bagi masyarakat pasca pendaftaran tanah.
Kata Kunci : kepadatan penduduk rendah, permasalahan pertanahan, tanah kelebihan maksimum

## A. Pendahuluan
Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) melalui Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV pada tanggal 21 Januari 2021.  Hasil  dari  Sensus  Penduduk  2020  tersebut  menunjukkan  jumlah  penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan Sensus Penduduk 2010. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis  Republik  Indonesia  selama  6  bulan  atau  lebih  dan  atau  mereka  yang
Vol 1, No. 1 April 2021
Received April 15 th 2021
Accepted May 10 th 2021
Published May 31 th 2021
berdomisili  kurang  dari  6  bulan  tetapi  bertujuan  untuk  menetap.  Adanya  Sensus Penduduk  2020  bermanfaat  dalam  penyediaan  data  kependudukan  dan karakteristik dari tiap penduduk guna sebagai dasar evaluasi dalam pembangunan nasional dan pengembangan manusia. Data kependudukan juga bermanfaat dalam berbagai bidang, seperti: transportasi, komunikasi, tata ruang dan lingkungan, sosial dan  budaya,  perumahan,  ketenagakerjaan,  pendidikan,  kesehatan,  dll.  tidak terkecuali di bidang pertanahan.
Pulau Kalimantan dan Pulau Papua secara administrasi memiliki area yang lebih luas  dibandingkan  dengan  pulau  lainnya.  Namun,  persentase  penduduk  di  kedua pulau tersebut hanya menyumbang 6,15% dan 2,01% dari penduduk Indonesia (BPS, 2021a). Provinsi-provinsi yang berada pada kedua pulau tersebut pula menempati urutan  teratas  mengenai  provinsi  dengan  kepadatan  penduduk  yang  rendah, berbeda  dengan  provinsi  yang  berada  di  Pulau  Jawa  yang  memiliki  kepadatan penduduk  yang  tinggi.  Kepadatan  penduduk  adalah  banyaknya  penduduk  tiap satuan  luas  wilayah.  Data  kepadatan  penduduk  digunakan  dalam  hal-hal  yang berkaitan dengan pemerataan penduduk. Penentuan kebijakan melalui penyusunan rencana  dan  analisis  tepat  dalam  menentukan  jumlah  populasi  sesuai  karakteris- tiknya, seperti: kelompok rentan, prasarana umum, daerah terdampak bahaya serta daerah mana yang perlu dilaksanakan transmigrasi diharapkan menjadi solusi dalam melakukan pemerataan penduduk.
Faktor-faktor  penyebab  dari  persebaran  penduduk  yang  tidak  merata  antara Pulau  Jawa  dengan  pulau-pulau  lainnya,  yaitu:  kondisi  geografis  Indonesia  yang berupa wilayah kepulauan, pengaruh politik penjajahan modal Belanda di masa lalu sehingga  beberapa  daerah  terpencil  dan  yang  semestinya  besar  perkembangan penduduk  tetapi  dihancurkan,  dan  perampasan  dan  penculikan  penduduk  di  luar Jawa  untuk  diperdagangkan  sebagai  budak  belian  (Tauchid,  2020).  Selain  faktor sejarah di masa lalu, daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah juga memiliki karakteristik alam yang berbeda pula dengan daerah yang kepadatan penduduknya tinggi.  Daerah  dengan  kepadatan  penduduk  yang  rendah  seperti  Kalimantan  dan Papua memiliki kawasan hutan yang luas, bahkan kawasan hutan lebih luas diban- dingkan non kawasan hutan.
Perbedaan  kepadatan  penduduk  juga  berpengaruh  terhadap  masalah  perta- nahan  yang  terjadi.  Kondisi  tanah  dengan  luas  yang  relatif  tetap  disertai  penam- bahan jumlah penduduk melalui kelahiran, migrasi, serta urbanisasi membuat tanah pada daerah tersebut menjadi komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi. Oleh karena  itu,  setiap  jengkal  tanah  di  kawasan  dengan  kepadatan  penduduk  tinggi dipertahankan  mati-matian  (Anatami,  2017).  Konflik  batas  bidang  tanah  tersebut sering  menjadi  pemicu terjadinya  perselisihan  antar tetangga bahkan  perkelahian kerap terjadi di beberapa permukiman padat (Mastutie et al., 2016). Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah.
Kondisi alam yang berbeda antara daerah berkepadatan penduduk tinggi dan rendah juga menimbulkan perbedaan dari sisi penggunaan dan pemanfaatan tanah. Wilayah dengan penduduk padat ditandai dengan aktivitas penggunaan tanah yang berkarakteristik kekotaan, sedangkan wilayah berpenduduk jarang ditandai dengan
aktivitas penggunaan tanah yang berkarakteristik pedesaan. Batas penguasaan dan pemilikan  tanah  pun  bisa  berbeda  tergantung  kondisi  daerah.  Sebagai  gambaran adalah  adanya  peraturan  mengenai  luas  maksimum  pertanian  dengan  kriteria wilayah  berdasarkan  kepadatan  penduduk.  Perbedaan  karakter  wilayah  dengan penduduk  berkepadatan  tinggi  maupun  wilayah  dengan  penduduk  jarang  akan mempengaruhi kebijakan pertanahan yang diambil.
Selain dari sisi geografis wilayah, perbedaan karakter dan pola pikir penduduk pada  wilayah  dengan  kepadatan  penduduk  jarang  dengan  penduduk  padat  juga mempengaruhi  permasalahan  pertanahan  yang  timbul.  Ketersediaan  tanah dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  yang  ada  disinyalir  dapat  mempengaruhi minat dan kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan pensertipikatan tanah. Kurangnya minat masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya akan berimplikasi pada rendahnya pencapaian tujuan dari pendaftaran tanah menurut UUPA yakni sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah.
Tujuan dari tulisan ini adalah mendeskripsikan permasalahan pertanahan yang terjadi pada suatu daerah yang memiliki kepadatan penduduk jarang dengan area wilayah  yang  luas,  serta  memberikan  solusi  atas  permasalahan  yang  terjadi  pada daerah  tersebut.  Hasil  dari  studi  ini  diharapkan  dapat  memberi  masukan  sebagai upaya  pencegahan  dan  menyusun  alternatif  rencana  kebijakan  pertanahan  yang akomodatif.
Studi  mengenai  kependudukan  dikaitkan  dengan  permasalahan  pertanahan sudah  banyak  dilakukan,  terutama  di  kawasan dengan  kepadatan  penduduk  yang tinggi. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi berada di kawasan perkotaan, di mana  masalah  pertanahan  terjadi  karena  kurangnya  tanah  akibat  migrasi  dari daerah  pedesaan  tidak  diimbangi  dengan  ketersediaan  tanah,  sehingga  timbul kawasan  kumuh  di  daerah  perkotaan  (Rofiana,  2015).  Daerah  dengan  kepadatan penduduk tinggi juga berimplikasi kepada tingkat kesejahteraan penduduknya yang rendah (Rahmatullah, 2017).  Pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, banyaknya  pembangunan  pemukiman  yang  berdampak  kepada  berkurangnya daerah resapan air (Purwantara, 2015). Dari studi-studi sebelumnya, banyak mem- bahas mengenai permasalahan di daerah padat, tetapi studi ini membahas menge- nai permasalahan pertanahan pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang rendah.

## B. Metode
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Teknik pengum- pulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan, dan pengumpulan data sekunder.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  Badan  Pusat Statistik,  Kantor  Wilayah  BPN,  jurnal  dan  sumber  pustaka  lainnya  baik  online maupun offline dengan fokus masalah kependudukan dan pertanahan. Analisis yang digunakan  dalam  studi  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Analisis  deskriptif  kualitatif digunakan dalam menganalisis suatu kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan baik  dari  penelitian  terdahulu  maupun  data  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga pemerintahan  (Winartha,  2006).  Studi  ini  dilakukan  dengan  menganalisis  data kependudukan  dan  pertanahan  yang  berasal  dari  penelitian  yang  pernah  ada, maupun data yang berasal dari BPS maupun BPN.

## C. Tanah Kelebihan Maksimum
Perppu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian bertujuan membangun  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  sesuai  amanat  Undang-Undang Pokok  Agraria  agar  tanah  tidak  tertumpuk  pada  satu  golongan  atau  pihak-pihak tertentu. Hal ini untuk menghindari terjadinya penguasaan tanah yang melampaui batas yang tidak diperkenankan.
Tabel 1. Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian di beberapa provinsi
Daerah Tingkat I Daerah Tingkat II Penggolongan Daerah Luas Maksimum Sawah (ha) Tanah Kering (ha) Jakarta Raya Kotamadya Jakarta Raya Sangat Padat 5 5 Jogyakarta Kotamadya Jogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo Sangat Padat 5 6 Gunung Kidul Cukup Padat 7,5 9 Kalimantan Barat Kotamadya Pontianak, Pontianak Sangat Padat 5 6 Sambas, Ketapang, Sanggau, Sintang Tidak Padat 15 20 Kalimantan Tengah Kapuas Ilir, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin, Kotawaringin Timur Tidak Padat 15 20 Kalimantan Selatan Kotamadya Banjarmasin Sangat Padat 5 6 Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara Kurang Padat 10 12 Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Kota Baru Tidak Padat 15 20 Kalimantan Timur Kotamadya Balikpapan, Kotamadya Samarinda Sangat Padat 5 6 DI Kutai, DI Berau, DI Bulongan, Pasir Tidak Padat 15 20 Irian Barat Tidak Padat 15 20
Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Agraria No. SK 973/KA/1960.
Dalam Pasal 1 ayat (2) Perppu No. 56 Tahun 1960 disebutkan bahwa penetapan luas  maksimun  tanah  pertanian  yang  dapat  dipunyai  oleh  seseorang  atau  satu keluarga  ditentukan  oleh  tingkat  kepadatan  penduduk  dan  luas  suatu  daerah, rentangnya antara 5 ha s/d 15 ha untuk tanah sawah atau 6 ha s/d 20 ha untuk tanah kering  atau  akumulasi  keduanya  yang  seluruhnya  tidak  melebihi  20  ha.  Namun, dalam  Pasal  2  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  dengan  memperhatikan  keadaan  yang sangat  khusus  Menteri  dapat  menambah  luas  maksimum  tersebut  paling  banyak menjadi 25 ha. Keadaan yang sangat khusus tersebut antara lain misalnya tanahnya sangat  tandus  dan  jumlah  anggota  keluarganya  sangat  besar.  Penegasan  luas maksimum mengenai daerah mana saja yang digolongkan dalam daerah tidak padat, kurang  padat,  cukup  padat,  dan  sangat  padat  diatur  dalam  Lampiran  Keputusan Menteri Agraria No. SK 973/KA/1960 seperti pada Tabel 1.
Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Provinsi dan Golongan Luas Tanah Pertanian yang Dikuasai ≥ 10,00 ha Pada Saat Pencacahan 2018
No. Provinsi Golongan Luas Tanah yang Dikuasai ≥ 10,00 ha 1 Riau 12.590 2 Jambi 8.500 3 Kalimantan Tengah 8.221 4 Kalimantan Barat 6.994 5 Sumatera Selatan 5.840 6 Kalimantan Timur 5.351 7 Sumatera Utara 5.124 8 Jawa Barat 3.231 9 Lampung 2.950 10 Kalimantan Selatan 2.755 11 Kalimantan Utara 2.678 … … … 33, 34 DKI Jakarta, DI Yogyakarta 0
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018. Diolah oleh penulis
Provinsi  dengan  kepadatan  penduduk  yang  rendah  seperti  Riau,  Jambi, Kalimantan  Tengah  dan  Kalimantan  Barat  menduduki  posisi  atas  terkait  jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai tanah di atas 10,00 ha, seperti pada tabel 4. Hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, di mana tidak terdapat sama  sekali  rumah  tangga  pertanian  yang  memiliki  tanah  dengan  luas  lebih  dari 10,00  ha.  Masalah  kelebihan  luas  banyak  dijumpai  di  daerah  berkepadatan penduduk  rendah.  Dari  penegasan  tersebut,  perlu  diperhatikan  bahwa  terdapat 87.059  rumah  tangga  usaha  pertanian  menguasai  luas  tanah  lebih  dari  10,00  ha (BPS, 2018). Permasalahan ke depan yang bisa terjadi adalah terbitnya sertipikat hak atas tanah yang lebih dari ketentuan luas maksimum tiap daerah. Oleh karena itu, alternatif pencegahan yang bisa diberikan adalah kantor pertanahan harus benar- benar teliti dalam memberikan hak atas tanah. Petugas pengumpul data fisik harus memahami mengenai aturan pemberian luas dan kondisi objek bidang tanah yang diukur. Selanjutnya petugas pengumpul data yuridis harus memeriksa dengan lebih teliti  mengenai  jumlah  sertipikat  atas  tanah  yang  sebelumnya  sudah  dimiliki  oleh subjek.
Apabila masalah sudah terjadi, solusi yang dapat ditempuh adalah pemilik tanah mengajukan  pemecahan  sertipikat  yang  disertai  dengan  Surat  Pernyataan Pemecahan yang berisi alasan pemecahannya, serta janji bahwa tanah tersebut akan dialihkan  kepada  pihak  lain.  Maka,  diharapkan  tidak  ada  masalah  berkaitan  luas bidang tanah karena legalitas dasar kepemilikan bidang tanah sudah terakomodasi dalam surat pernyataan. Alternatif solusi lainnya adalah dengan mengacu pada Pasal 7  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma Agraria  yang  menyebutkan  bahwa  tanah  kelebihan  maksimum  dapat  dijadikan sebagai objek reforma agraria, tentunya dengan berpedoman terhadap peraturan pelaksanaan dan regulasi yang ada.

## D. Batas Maksimum Kepemilikan Bidang Tanah
Menurut  Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  1998  tentang  Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  Untuk Rumah Tinggal pasal 4 ayat 3, Negara mengatur kepemilikan tanah  dengan status Sertifikat  Hak  Milik  (SHM), di  mana  masyarakat  hanya boleh  memiliki maksimal 5 (lima)  bidang  saja  atau  dengan  luas  keseluruhan  kepemilikan  SHM  tersebut  tidak lebih  dari  5.000  m2. Kepemilikan  SHM  lebih  dari  5  (lima) bidang  ini  sering  terjadi terutama pada masyarakat keturunan tuan tanah dari riwayat keluarga terdahulu. Kepemilikan  tanah  yang  berasal  dari  warisan  keluarga  akan  melekat  kepada  ahli warisnya.  Hal  ini  menyebabkan  pemilik  saat  ini  bisa  saja  memiliki  tanah  dalam jumlah besar.
Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Anomali Bidang Tanah PTSL
di Kalimantan Barat Tahun 2019 No . Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Jumlah Pemohon Anomali 1 Kota Pontianak 1 2 Kabupaten Mempawah 25 3 Kota Singkawang 5 4 Kabupaten Sambas 0 5 Kabupaten Bengkayang 11 6 Kabupaten Landak 1 7 Kabupaten Sanggau 0 8 Kabupaten Sekadau 1 9 Kabupaten Sintang 111 10 Kabupaten Melawi 40 11 Kabupaten Kapuas Hulu 0 12 Kabupaten Ketapang 8 13 Kabupaten Kayong Utara 3 14 Kabupaten Kubu Raya 11 Jumlah 217
Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, 2019.
Faktor  jumlah  penduduk  yang  sedikit  terhadap  tanah  yang  luas  seperti  di wilayah  Kalimantan  menyebabkan  setiap  masyarakat  tidak  memiliki  pilihan  lain. Walaupun  bidang  tanah  yang  mereka  miliki  lebih  dari  5  buah,  mereka  harus mendaftarkan sertipikat hak miliknya atas nama mereka, karena sudah tidak ada lagi anggota  keluarga  yang  bisa  dipakai  namanya  untuk  didaftarkan  sebagai  pemilik tanah.  Pada  pelaksanaan  PTSL  masih  ditemukan  sejumlah  anomali  sebagaimana tersebut,  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  laporan  rekapitulasi  pada  PTSL  2019  di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan kembali ketelitian pihak dalam menetapkan hak atas tanah.
Belum  adanya  inventarisasi  jumlah  obyek  bidang  tanah  yang  terdaftar  atas nama  satu  subjek tanah  di  kantor pertanahan mengakibatkan tidak terdeteksinya pemilikan tanah secara perorangan menjadi faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah yang melebihi batas. Pihak kantor pertanahan pun kesulitan dalam melacak
pemilikan  tanah  berlebihan  karena  sumber  data  yang  ada  di  kantor  pertanahan hanya data pendaftaran hak saja, tidak berdasarkan temuan di lapangan. Selain itu belum adanya sanksi yang tegas mengenai permasalahan tersebut mengakibatkan masih banyak masyarakat yang memiliki tanah yang melebihi ketentuan lima bidang dengan luas keseluruhan 5.000 m 2 (Hariani & Adjie, 2018).
Alternatif  solusi  dalam  menghadapi  permasalah  ini  adalah  pemilik  tanah menyertakan Surat Pernyataan Hibah yang akan dialihkan kepada pihak lain. Sebagai contoh, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 pemilik tanah tidak dapat membuat sertipikat tanah- nya yang keenam. Maka, sertipikat beralih haknya kepada pihak lain sehingga tidak melanggar  peraturan  pembatasan  kepemilikan.  Mengenai  batasan  kepemilikan tanah,  pemohon  harus  memiliki  integritas  bahwa  kepemilikan  tanahnya  sesuai dengan  batasan  ketentuan  yang  ada.  Apabila  di  kemudian  hari  diketahui  bahwa pemilik  tanah  memberikan  keterangan  palsu  mengenai  jumlah  tanah  yang  telah dimiliki, maka sertipikat hak milik atas tanah tersebut dapat dibatalkan karena cacat administrasi. Tindakan pelaporan kepada pihak yang berwajib juga dapat dilakukan terkait  pernyataan  palsu  serta  dapat  dikenakan  pidana  pemalsuan  surat  yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP.

## E. Transmigrasi
Kegiatan transmigrasi merupakan salah upaya dari pemerintah demi tercapai- nya  pemerataan  penduduk,  yaitu  perpindahan  penduduk  dari  suatu  daerah  ke daerah yang lain dalam satu cakup wilayah negara yang disebut transmigrasi, dalam hal ini adalah Indonesia (Salim & Salim, 1995). Pemerataan penduduk ini diharapkan dapat  mengurangi  kesenjangan  kependudukan  yang  ada  di  Indonesia.  Ketentuan pokok  pelaksanaan  transmigrasi  diatur  dalam  UU  No.  3  Tahun  1972,  disebutkan bahwa dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setiap transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah serta mendapat- kan  bantuan,  bimbingan,  dan  pembinaan  dalam  memanfaatkan  tanah-tanah  ter- sebut.
Kemunculan transmigran bisa menjadi masalah baru dalam konflik pertanahan di  wilayah  tujuan  transmigrasi.  Pemberian  tanah  transmigrasi  yang  masih  berma- salah kepada warga atau kasus-kasus tanah transmigrasi yang tidak bisa diberikan hak atas tanah karena masuk kawasan hutan bisa muncul apabila dalam pelaksanaan transmigrasi  tidak  dilakukan  dengan  baik.  Permasalahan  juga  bisa  timbul  karena adanya  kecemburuan  warga  sekitar  lokasi  transmigrasi  dengan  transmigran  pen- datang yang kemudian menjadi konflik antar warga, dan bahkan bisa terjadi penye- robotan tanah transmigran. Permasalahan di lokasi transmigrasi sebagaimana terse- but  antara  lain  terjadi  antara  transmigran  dan  penduduk  setempat  di  Kabupaten Nagan Raya. Adanya penguasaan tanpa izin oleh pengusaha dan masyarakat setem- pat  tehadap  Lahan  Usaha  II  milik  transmigran.  Penguasaan  tanpa  izin  tersebut melanggar  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  51
Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasa- nya  (Maizar  &  Bakti,  2018).  Kasus  lain  terjadi  di  Kecamatan  Muara  Sungkai, Kabupaten Lampung Utara yakni Tanah Pencadangan Lokasi Transmigrasi (resettle- ment)  berada  di  lokasi  tanah  Zainal  Abidin,  ahli  waris  Raja  Tulin,  sebagaimana disebut pada surat wasiat Raja Tulin pada tahun 1831 (Sujadi et al., 2005).
Untuk menyelesaikan kasus transmigrasi, Budi (2019) memberikan solusi untuk menangani  kasus  sengketa  tanah  pada  kawasan  transmigrasi  yang  dibagi berdasarkan tipologi kasus.
Tabel 4. Tipologi Kasus Transmigrasi dan Pembagian Peran Solusinya
No.  Jenis Permasalahan Mekanisme Penyelesaian Pembagian Peran Kabupaten Provinsi Pusat 1. Tanah ada dan telah bersertifikat hak milik (HM) atas nama transmigran, dikerjakan oleh transmigran tetapi dituntut oleh masyarakat Melalui musyawarah (advokasi dan mediasi) atau pengadilan (jalur hukum) Memfasilitasi musyawarah, Menyiapkan dokumen untuk memproses ke jalur hukum Partisipasi proses musyawarah dan kelengkapan dokumen tanah Memonitor proses musyawarah, Partisipasi jalanya proses hukum 2. Tanah ada dan telah bersertifikat hak milik atas nama transmigran, tetapi tidak dikerjakan oleh transmigran melainkan oleh pihak lain (HGU, Badan Usaha, dsb) Melalui musyawarah atau pengadilan, pengosongan tanah secara paksa melalui pengadilan
Memfasilitasi musyawarah, menyiapkan dokumen untuk memproses ke jalur hukum Partisipasi proses musyawarah dan kelengkapan dokumen tanah Memonitor proses musyawarah, Partisipasi jalanya proses hukum 3. Tanah ada, belum bersertifikat hak milik atas nama transmigran tetapi dikerjakan atau dimanfaatkan oleh transmigran. Tanah tersebut dituntut oleh masyarakat setempat. Apabila penuntut memiliki bukti hak atas tanah yang cukup kuat maka diupayakan mencari tanah pengganti, atau melalui musyawarah, relokasi (pindah ke lokasi lain), atau pemberian kompensasi/ rekoqnisi Mencarikan tanah pengganti, memfasilitasi musyawarah, relokasi ke lokasi lain, pemberian kompensasi/ rekoqnisi Partisipasi mendukung tanah pengganti dan proses musyawarah, fasilitasi relokasi ke lokasi lain Mendukung penyiapan tanah pengganti, memonitor proses musyawarah,
fasilitasi relokasi ke lokasi lain
4. Tanah tidak ada (tanah secara fisik
tidak dikuasasi oleh transmigran) tetapi transmigran telah memiliki sertifikat hak milik. Tanah Apabila penuntut memiliki bukti hak atas tanah tersebut cukup kuat maka bila tanah diserahkan kepada transmigran,
Memfasilitasi musyawarah, masyarakat diberikan ganti rugi, relokasi ke lokasi lain, pemberian Partisipasi proses musyawarah, fasilitasi Relokasi ke lokasi lain Memonitor proses musyawarah, fasilitasi
Relokasi ke lokasi lain
dituntut dan digarap oleh masyarakat setempat masyarakat diberikan ganti rugi, atau pemberian kompensasi, relokasi kompensasi/ rekoqnisi 5. Tanah tidak ada atau tidak tersedia tanah pengganti Relokasi atau Pemberian kompensasi Relokasi, pemberian kompensasi Fasilitasi relokasi ke lokasi lain, fasilitasi Pemberian kompensasi Fasilitasi relokasi ke lokasi lain, fasilitasi Pemberian kompensasi 6. Tanah ada, tetapi tumpang tindih dengan kawasan hutan Penyelesaian pelepasan kawasan hutan Fasilitasi penyelesaian dengan dinas kehutanan kabupaten Fasilitasi penyelesaian dengan dinas kehutanan Provinsi Fasilitasi penyelesaian dengan Kementerian KLH dan kehutanan 7. Tanah tumpang tindih hak adat atau ulayat Pelepasan tanah adat/ ulayat, proses pengadilan Fasilitasi musyawarah lintas sektor terkait untuk pelepasan tanah adat/ ulayat, menyiapkan dokumen untuk memproses ke jalur hukum Partisipasi proses musyawarah dan kelengkapan dokumen tanah Memonitor proses musyawarah, partisipasi jalanya proses hukum
Sumber: Sunu Pramono Budi, 2019.

## F. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran tanah
Masyarakat  selama  bertahun-tahun  menguasai  serta  menggarap  tanahnya, kemudian beranggapan tidak terdapat masalah pertanahan sehingga masih merasa aman meskipun tanah yang mereka miliki tidak diberi hak atas tanah. Faktor yang menyebabkan  rendahnya  minat  masyarakat  adalah  kurangnya  pengetahuan  dan informasi  mengenai  manfaat  dan  fungsi  dari  sertipikat  (Mujiburohman,  2018; Ardani, 2019). Alasan lain yang menjadi latar belakang kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya adalah adanya kesalahan di masa lalu ketika suatu wilayah dijanjikan program nasional “sertipikat gratis” dan hasilnya tidak terlaksana dengan  baik  sehingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kantor  pertanahan menjadi  rendah.  Selain  itu  adanya  stigma  di  masyarakat  mengenai  pendaftaran tanah  yang  berbelit-belit,  lama,  dan  terkesan  mahal  juga  menjadi  faktor  yang mengakibatkan  timbulnya  keengganan  untuk  mendaftarkan  tanahnya  di  kantor pertanahan.
Selain  faktor  penghambat  tersebut  di  atas,  pembebanan  Bea  Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Penghasilan (PPh) kepada masyarakat yang mendaftarkan tanahnya menjadi alasan lainnya yang menghambat pensertipikatan (Paskarianto, 2020). Program sertipikasi tanah gratis yang digencar-
gencarkan oleh pemerintah selama ini dianggap percuma, karena masyarakat tetap harus mengeluarkan uang untuk membayar BPHTB saat mereka akan mengagunkan sertipikat di bank untuk memperoleh modal untuk usaha.
Pembangunan yang rendah dan harga nilai tanah di suatu daerah juga menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya. Masyarakat masih merasa bahwa tanah yang dimiliki belum ada nilainya sama sekali sehingga belum  perlu  untuk  disertipikatkan.  Rendahnya  minat  masyarakat  tentunya  akan berdampak  kepada  program-program  pensertipikatan  masal  sebagai  upaya pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat menjadi sulit terealisasi (Toban & Sumanto, 2019).
Alternatif  solusi  dari  potensi  permasalahan  ini  adalah  meningkatkan  peran kantor  pertanahan  dalam  mengembalikan  kepercayaan  terhadap  kegiatan pensertipikatan  tanah  melalui  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  pelayanan pertanahan. Selain itu perlu juga adanya pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya  kegiatan  pendaftaran  tanah  dan  pembimbingan  dalam  pemanfaatan sertipikat  tanah.  Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  paska  sertipikasi  tanah sebagai salah satu contoh implementasi pendampingan masyarakat.

## G. Kesimpulan
Potensi  permasalahan  pertanahan  yang  bisa  terjadi  pada  daerah  kepadatan penduduk yang rendah terutama di luar Pulau Jawa antara lain adalah adanya tanah kelebihan  luas  dan  kepemilikan  jumlah  bidang  tanah  yang  melebihi  ketentuan, potensi  masalah  pelaksanaan  transmigrasi,  dan  tidak  tercapainya  tujuan pendaftaran  tanah  karena  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan pendaftaran tanah. Permasalahan yang terjadi di wilayah yang jarang penduduk ini jika  tidak  diberikan  perhatian  tersendiri  maka  dapat  menjadi  bahaya  laten  yang menjadi  hambatan  dalam  program  pertanahan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka
Anatami, D. (2017). Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1), 1-17.
Ardani, M.N. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  dalam  rangka  mewujudkan  pemberian  kepastian  hukum.  Gema Keadilan, 6(3), 268-286.
Badan  Pusat  Statistik.  (2018).  Hasil  Survei  Pertanian  antar  Sensus  (SUTAS)  2018, katalog no. 5101019, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik.  (2021a).  Hasil  Sensus  Penduduk  2020.  Diakses  tanggal  22
Januari  2021  dari  http:// www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil- sensus-penduduk-2020.html
Badan  Pusat  Statistik.  (2021b).  Luas  Kawasan  Hutan  dan  Kawasan  Konservasi Perairan  Indonesia  Berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan. Diakses tanggal 10 Januari 2021 dari
https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan- dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan- menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.html
Budi, S.P. (2019). "Tanah, transmigrasi, dan PATRI", dalam Nizar & Abdulgani (ed.) Tranformasi  kebijakan  agraria  dan  transmigrasi  di  Indonesia.  Pustaka  Ilmu, Yogyakarta.
Hariani,  D.M.,  &  Adjie,  H.  (2018),  Kebijakan  pertanahan  larangan  pemecahan  hak milik  atas  tanah  lebih  dari  lima  bidang.  Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(2), 232-254.
Maizar,  S.,  &  Bakti  (2018).  Sengketa  lahan  antara  transmigran  dan  penduduk setempat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2(1), 164-174.
Mastutie, F., Supardjo, S., & Prijadi, R. (2016). Ruang Publik pada Permukiman Padat
Kota di Kawasan Pesisir. Paper dipresentasikan pada Temu Ilmiah IPLBI 2016, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Malang.
Mujiburohman,  D.A.  (2018).  Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah  sistematik lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1), 88-101.
Paskarianto, H. (2020). Implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di  Kelurahan  Kasongan  Baru  Kecamatan  Katingan  Hilir  Kabupaten  Katingan (Tugas Akhir Program Magister S2). Universitas Terbuka. Jakarta.
Purwantara, S. (2015). Dampak pengembangan permukiman terhadap air tanah di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Geo Edukasi, 4(1), 31-40.
Rofiana,  V.  (2015).  Dampak  pemukiman  kumuh  terhadap  kelestarian  lingkungan Kota Malang (Studi penelitian di Jalan Muharto, Kel. Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 1(1), 40- 57.
Salim, P., & Salim, Y. (1995). Kamus bahasa Indonesia kontemporer . Modern English Press, Jakarta.
Sujadi,  Suparjo,  Parwilasari,  H.,  Qadariani,  M.,  Aritonang,  P.,  Kusyono,  U.,  Sugito, Tjahjanto, F., Zainal, R., & Gunawan, H. (2005). Kajian hukum sengketa tanah di  lokasi  transmigrasi  Kecamatan Muara Sungkal  Kabupaten  Lampung  Utara Propinsi Lampung. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 35(4), 482-515.
Tauchid,  M.  (2020). Masalah  agraria  sebagai  masalah  penghidupan  dan kemakmuran rakyat Indonesia . STPN Press, Yogyakarta.
Toban,  H.I.,  &  Sumanto,  L.  (2019).  Implementasi  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap  di  Kabupaten  Banggai  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Reformasi  Hukum Trisakti, 1(2), 1-16.
Winartha,  I.M.  (2006). Metodelogi  penelitian  sosial  ekonomi .  Andi  Offset, Yogyakarta.

## Peraturan
Keputusan Menteri Agraria No. SK 973/KA/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum
Tanah Pertanian
Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  1960  tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  56  Tahun  1960  tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2018  Tentang  Reforma Agraria
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1972  tentang  Ketentuan-
Ketentuan Pokok Transmigrasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan