## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS POTENSI WILAYAH PESISIR SEBAGAI DASAR PEMETAAN KAWASAN KONSERVASI DI PESISIR KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR
Identification and Analysis of Potential Coastal Areas As Basis for Mapping Conservation Areas in the Coastal District of Banyuwangi, East Java
Abu Bakar Sambah 1,2 , Didied Affandy 3 , Oktiyas Muzaky Luthfi 4 , Anthon Efani 5
Diterima: 28 Juli 2019, Disetujui: 9 Oktober 2019
1,4 Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya.
2 Marine Resources Exploration and Management Research Group. Universitas Brawijaya.
3 Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
5 Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Kontak Penulis:
Abu Bakar Sambah Email: absambah@ub.ac.id

## ABSTRAK
Isu  konservasi  telah  menjadi  perhatian  global  sekaligus  menjadi  isu  strategis  di  berbagai  negara  termasuk  di  Indonesia. Pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil harus sejalan dengan upaya perlindungan dan pelestariannya. Kebutuhan akan rencana penyusunan zonasi kawasan konservasi perairan di wilayah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dipandang perlu dan penting untuk dilakukan, khususnya dalam upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjaga dan menyamin ketersediaan sumberdaya dimasa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap potensi sumberdaya pesisir di wilayah Kabupaten Banyuwangi guna menjadi salah  satu  data  dasar  dalam  pemetaan  dan  zonasi  Calon  Kawasan  Konservasi  Perairan,  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil (CKKP3K),  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Kawasan  Konservasi. Kawasan  konservasi  perairan  ditetapkan  berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  kriteria  ekologi,  sosial  budaya  dan  ekonomi. Sedangkan  kegiatan  pemetaan  dilakukan  untuk  melakukan  penggambaran  spasial  terhadap  calon  kawasan  sesuai  dengan kriteria-kriteria diatas. Skoring terhadap kriteria dilakukan juga untuk mengetahui nilai potensi sebagai landasan penetapan CKKP3K. Secara umum berdasarkan hasil analisis dari kriteria ekologi yang meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterwakilan, keunikan, daerah ruaya, habitat ikan khas/langka/unik/endemic, ikan di lindungi, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan, menunjukkan skoring yang tinggi. Artinya beberapa kawasan secara ekologi berpotemsi sebagai kawasan konservasi. Secara kearifan lokal, beberapa kawasan juga telah memiliki pedoman yang dituangkan dalam peraturan lokal terkait  kawasan  konservasi.  Keseluruhan  hasil  analisis  dalam  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  acuan  awal  dalam perusmusan kebijakan terkait zonasi wilayah pesisir di Kabupaten Banyuwangi serta pengelolaannya.
Kata kunci : Pemetaan potensi; konservasi; kriteria ekologi; kriteria sosial; kriteria ekonomi.

## ABSTRACK
The issue of conservation has become a global concern as well as a strategic issue in various countries including Indonesia. The management of coastal and small island resources potential must be in line with its protection and preservation efforts . The need for zoning plans for marine conservation zones in the Banyuwangi Regency of East Java Province is necessary and important  to  do,  especially  in  the  development  efforts  that  are  environmentally  friendly  and  sustainable  to  maintain  and guarantee  the  availability  of  future  resources.  This  study  aims  to  identify,  inventory  and  analyze  the  potential  of  coastal resources in the Banyuwangi Regency to be one of the basic data in mapping and zoning of Prospective Marine, Coastal, and Small  Island  Conservation  Areas  (CKKP3K),  based  on  Minister  of  Marine  Affairs  and  Fisheries  Regulations  concerning Procedures for Establishing Conservation Areas. Marine conservation areas are determined based on the results of an analysis of ecological, socio-cultural and economic criteria. While the mapping activities are carried out for describing the prospective areas according to the above criteria spatially. Scoring of the criteria is also carried out to determine the potential value as a basis for determining CKKP3K. In general, based on the results of the analysis of ecological criteria which include biodiversity, naturalness, representativeness, uniqueness, habitat areas, unique / rare / unique / endemic fish habitats, protected fish, fish spawning areas, and nurturing areas, show high scoring. This means that some areas are ecologically potential as conservation areas. In local wisdom, some areas also have guidelines as outlined in local regulations related to conservation areas. The overall results of the analysis in this study can be used as an initial reference in the formulation of policies related to zoning in coastal areas in Banyuwangi and its management.
Keywords: Mapping potential; conservation; ecological criteria; social criteria; economic criteria.

## PENDAHULUAN
Sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati laut ( marine biodiversity ) yang tinggi,  Indonesia  memiliki  potensi  sumberdaya  alam yang  berlimpah,  khususnya  di  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil.  Wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  Indonesia  memiliki  ekosistem  lengkap  yang berperan  sebagai  habitat  bagi  ikan  dan  organisme lainnya  mencari  makan  ( feeding  ground ),  bertelur ( nesting  ground )  dan  berpijah  (s pawning  ground ). Sekitar 55% dari seluruh produksi perikanan yang ada berasal dari wilayah pesisir, khususnya dari ekosistem padang lamun, mangrove, terumbu karang, laguna dan estuaria.  Lebih  dari  2000  jenis  ikan  dan  500  jenis terumbu karang menjadikan Negara Indonesia terkenal sebagai  kawasan  pusat  segitiga  terumbu  karang  ( The Coral  Triangle  Center ).  Ekosistem  terumbu  karang selain  memiliki  fungsi  bagi  biota  laut,  juga  memiliki fungsi  sebagai  penyerap karbon, pemecah gelombang laut,  penghasil  ikan  yang  sangat  berguna  bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara khusus dan bagi seluruh rakyat Indonesia secara umumkan.
Amanat  Konservasi  Sumberdaya  Ikan  digariskan dalam  Peraturan  Pemerintah  60  tahun  2007  yang diikuti  peraturan  teknis  lain  berupa  Pedoman  dan Peraturan  Menteri.  Sejak  lahirnya  payungpayung hukum tersebut, upaya konservasi sumberdaya ikan di Indonesia  semakin  intensif  dilakukan.  Inisiatif pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  kegiatan konservasi  sumberdaya  ikan  hingga  saat  ini  telah melahirkan  tidak  kurang  dari  16  juta  hektar  luasan kawasan  konservasi  perairan  pada  akhir  tahun  2012. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menggenapkan  luasan  kawasan  konservasi  perairan tersebut  menjadi  20  juta  hektar  pada  Tahun  2020. Komitmen tersebut tentunya selaras dengan komitmen bagaimana  meningkatkan  status  pengelolaan  efektif terhadap kawasan-kawasan tersebut
Salah  satu  program  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  secara  berkelanjutan  dilakukan melalui  konservasi  yang  bertujuan  melindungi, melestarikan  dan  mengelola  secara  berkelanjutan sumberdaya ikan, meliputi ekosistem, jenis dan genetik ikan secara lestari dan berkelanjutan. Salah satu upaya konservasi ekosistem adalah dengan mengembangkan dan  menetapkan  kawasan  konservasi  perairan,  pesisir dan  pulau-pulau  kecil  yang  dikelola  dengan  sistem zonasi, diantaranya zona perikanan berkelanjutan yang dapat  dimanfaatkan  masyarakat  untuk  budidaya  dan penangkapan  ikan  ramah  lingkungan  serta  zona pemanfaatan untuk kegiatan wisata bahari. Program ini tentunya  sejalan  dengan  penerapan  prinsip Blue Economy untuk  mendukung  industrialisasi  kelautan dan perikanan.
Zonasi  Kawasan  Konservasi  Perairan  adalah  suatu bentuk rekayasa teknis pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas
fungsional  sesuai  dengan  potensi  sumber  daya  dan daya  dukung  serta  proses-proses  ekologis  yang berlangsung  sebagai  satu  kesatuan  ekosistem.  Proses terbentuknya  kawasan  selalu  dimulai  dari  survei lapang, sebagai  klarifikasi  atau identifikasi  kelayakan suatu wilayah dicalonkan sebagai kawasan konservasi (perairan).  Survei  lapang  ini  akan  melibatkan  ahli biologi, ekologi dan sosial, untuk melakukan penilaian sumberdaya  dan  ekologi  ( resource  &  ecological assessment ).  Pengelolaan  kawasan  di  Indonesia dilakukan dengan sistem zonasi.
Zonasi kawasan konservasi perairan dilakukan sebagai upaya  penataan  kawasan  berdasarkan  fungsi  dengan mempertimbangkan  potensi  sumber  daya,  daya dukung, dan proses-proses ekologis yang terjadi pada kawasan  tersebut.  Setiap  zona  yang  telah  ditetapkan memiliki  kriteria  sesuai  dengan  karakter  fisik,  bio- ekologis,  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya kawasan. Zonasi juga bermanfaat dalam mempermudah pengawasan kawasan konservasi.

## BAHAN DAN METODA
Penelitian  dilakukan  di  wilayah  pesisir  Kabupaten Banyuwangi. Wilayah penelitian ini  terletak di ujung timur  Pulau  Jawa.  Wilayah  daratannya  terdiri  atas dataran  tinggi  berupa  pegunungan  yang  merupakan daerah  perkebunan  dan  dataran  rendah  dengan berbagai  potensi  pertanian,  serta  daerah  sekitar  garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan  daerah  penghasil  berbagai  biota  laut. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak pada titik koordinat diantara 7  43 ’ - 8  46’ Lintang Selatan dan 113  53’ -  114  38’ Bujur Timur. Kawasan pesisir di  Banyuwangi  terdiri  dari  11  kecamatan  pesisir, dan 36  desa  pesisir.  Desa  desa  pesisir  ini  memiliki  garis pantai  sepanjang  272,598  km  (Tabel  6).  Hampir  di setiap desa pesisir terdapat Unit Pengolah ikan (UPI), sehingga  jumlah  UPI  di  Kabupaten  Pesisir  mencapai 309  unit.  Kecamatan  dengan  perkembangan  industri perikanan  tangkap  dan  pengolahan  ikan  yang  padat terdapat  di  Kecamatan  Muncar.  Lokasi  ini  juga merupakan  tempat  pelabuhan  perikanan,  dengan produksi  perikanan  tangkap  terbesar  kedua  di Indonesia, Pelabuhan Muncar.

## Metoda Analisis Citra Satelit
Analisis  citra  satelit  digunakan  untuk  memetakan potensi  sumberdaya  pesisir  di  wilayah  penelitian. Pendekatan analisis citra satelit yang dilakukan adalah klasifikasi  tutupan  lahan  pesisir  melalui  pendekatan klasifikasi  citra  satelit  dengan  teknik  klasifikasi terbimbing,  pemetaan  vegetasi  mangrove  melalui penerapan perhitungan indeks vegetasi, serta pemetaan sebaran terumbu  karang di  pesisir wilayah penelitian. Metoda  Analisa  Berdasarkan  Kriteria-Kriteria  dalam Menentukan Kategori dan Jenis Kawasan Konservasi

## Keanekaragaman Hayati
H’ = – ∑ ni/N x log ni
Dimana; H ’ = Indeks Keanekaragaman N  = Jumlah total individu ni = Jumlah individu dalam genus ke-i H’ < 1 = nilai indeks keanekaragaman Rendah H’ > 1 - 3  = nilai indeks keanekaragaman Sedang H’ > 3 = nilai indeks keanekaragaman Tinggi

## Kealamiahan
Perhitungan  kealamiahan  ekosistem/habitat  dilakukan dengan menggunakan rumus:
Or = (1-(Am/An)) x 100%
Dimana: Or  = kealamiahan (%)
Am = luas ekosistem yang telah mengalami campur tangan manusia An  = luas ekosistem yang dinilai

## Keterwakilan
Parameter  ini  dinilai  dengan  mempertimbangkan ekosistem/habitat yang bersangkutan terhadap kawasan yang dilindungi (konservasi) di suatu wilayah biogeografi  atau  pulau  dengan  perhitungan  sebagai berikut :

## Pr  = (EEc/EEs) x 100%

## Dimana:
Pr = Keterwakilan (%) EEc = Jumlah tipe ekosistem di kawasan yang dinilai EEs = Jumlah ideal tipe ekosistem yang ada di suatu wilayah (biogeografi atau pulau).

## Keunikan
Nilai  yang  diberikan  untuk  masing-masing  tingkat adalah:
1. Unik  =  3  hanya  terdapat  di  satu  daerah  di Indonesia
2. Cukup  unik  =  2  terdapat  di  beberapa  daerah dalam satu wilayah biogeografi yang sama.
3. Tidak  unik  =  1  banyak  terdapat  di  wilayah Indonesia

## Daerah Ruaya
Parameter  dapat  dilihat  dari  kondisi  perairan  suatu daerah,  apakah  daerah  itu  merupakan  daerah  migrasi bagi suatu jenis ikan, atau mamalia laut tertentu, seperti paus  dan  lumba-lumba.  Daerah  perairan  yang merupakan  jalur  migrasi  memiliki  penilaian  yang tinggi dalam parameter ini.

## Habitat Ikan khas/ langka/ Unik/ endemik
Untuk  penilaian  ikan  Khas/Langka/Unik/Endemik adalah:
1. Ada beberapa (>2) Jenis Ikan Khas/ Langka/ Unik/Endemik: 3
2. hanya satu atau dua Jenis ikan Khas/ Langka/ Unik/ Endemik: 2
3. Tidak  ada  ikan  langka  Khas/  Langka/  Unik/ Endemik: 1

## Ikan di Lindungi
Parameter ini ditentukan berdasarkan keberadaan jenis ikan  yang  dilindungi  oleh  undang-undang  atau peraturan  pemerintah  atau  peraturan  menteri  yang berlaku. Parameter keberadaan ikan dilindungi tersebut juga  ditentukan  berdasarkan  kelimpahan  masing- masing jenis ikan dilindungi tersebut:

## Ikan yang perlu dilindungi
Parameter ini ditentukan berdasarkan keberadaan jenis ikan  yang  perlu  dilindungi.  Jenis  ikan  yang  perlu dilindungi  ini  mengacu  pada  rencana  strategis konservasi  jenis  ikan  di  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.  Selain  itu,  parameter  ini  ditentukan berdasarkan kelimpahan dari masing-masing jenis ikan yang perlu di lindungi tersebut:

## Potensi Rekreasi dan Pariwisata

## Kemudahan Mencapai Lokasi
Perhitungan  aksesibilitas  dilakukan  dengan  rumus (Pedoman  Penetapan  Kriteria  Kawasan  Konservasi Laut, Departemen Kehutanan, 1995):
Kp = EOs/EOc x 100%

## Dimana:
Kp = Aksesibilitas (%)
EOc = Frekuensi kendaraan yang menuju obyek menarik EOs  =  Frekuensi  kendaraan  yang  optimum  menuju  obyek menarik

## Nilai Penting Perikanan
Nilai  penting  perikanan  dapat  diperoleh  dengan menganalisis  ekonomi  wilayah  yang  akan  dinilai. Analisis ekonomi wilayah dilakukan dengan menghitung  LQ ( Location Quotient ). Analisis dengan model  LQ  ini  digunakan  untuk  melihat  sektor  basis atau  non-basis  dari  suatu  wilayah  perencanaan  dan dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  sektor unggulan  atau  keunggulan  komparatif  suatu  wilayah. Pendekatan  dengan  menggunakan  Metoda  LQ  ini adalah dengan menganalisis nilai PDRb sub sektor i di wilayah  suatu  kabupaten.  hal  ini  dapat  dirumuskan sebagai berikut, dimana :
LQ ij = X ij /X i ..
LQ ij = indeks koefisien lokasi

## Analisa Potensi
Analisa  potensi  dilakukan  untuk  menentukan kategori dan jenis KKP/KKP3K yang sesuai dengan tujuan  pengelolaan  kawasan  konservasi  tersebut. Kriteria tambahan yang  merupakan kriteria penting
dan berfungsi dalam memperkuat landasan penentuan  jenis  calon KKP/KKP3K adalah sebagai berikut :

## Produktivitas
Tingkat  produktifitas  bisa  dilihat  dari  chlorofil, plankton ataupun biomassa ikan. Nilai klorofil suatu kawasan  bisa  dihitung  dengan  menggunakan  citra kawasan  tersebut.  Penghitungan  plankton  bisa dilakukan di laboratorium dengan membawa sampel air  yang  telah  diberi  perlakukan.  Penghitungan biomassa  ikan  bisa  dilakukan  dengan  pengukuran panjang ikan dengan teknik visual sensus.

## Keterkaitan Ekologis
Ekosistem-ekosistem  di  daerah  pengamatan  memiliki hubungan  fungsional  antar  habitat  ekosistem dimana perubahan  terhadap  salah  satu  ekosistem  akan mempengaruhi ekosistem yang lain pada daerah yang sama,  misal  perubahan  kondisi  pada  ekosistem mangrove  akan  mempengaruhi  ekosistem lain seperti ekosistem lamun atau terumbu karang.

## Dukungan  Masyarakat
Dalam  penilaian  aspirasi  masyarakat,  diperlukan daftar pertanyaan ( questionaire ) terhadap masyarakat  sekitar  dan  atau  yang  mempunyai perhatian terhadap kawasan yang dinilai.
Potensi Konflik Kepentingan (Stakeholder Analysis)
Potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan  sumberdaya  alam  penting  untuk dinilai,  karena  potensi  konflik  dapat  menjadikan suatu  kawasan  menjadi  tidak  dapat  dikelola  dan terawasi  dengan  baik,  potensi  konflik  dapat  dilihat dari  hasil  wawancara  dengan  berbagai  responden yang  terkait  dengan  kawasan,  juga  dilihat  dari rencana  tata  ruang  pemanfaatan  kawasan,  juga dilihat  potensi  konflik  yang  berasal    dari  faktor politik dan kepentingan ekonomi daerah.

## Potensi  Ancaman
Beberapa faktor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya  keanekaragaman  hayati  dan  pesisir lautan antara lain, pemanfaatan berlebih, penggunaan alat tangkap dan  tehnik  yang  merusak  lingkungan, perubahan dan degradasi fisik habitat, pencemaran, perubahan iklim, bencana alam, dan lain-lain.

## Kearifan Lokal
Penilaian  terhadap  kearifan  lokal  dapat  dilihat  dari masih  dipeliharanya  adat  istiadat  di  masyarakat merupakan suatu kekayaan sendiri dan hal ini turut membantu  dalam  melestarikan  sumberdaya  alam yang ada.

## Estetika
Keindahan  alam  dapat  digambarkan  melalui keindahan alam seperti terumbu karang  di  perairan, hamparan  pasir  putih,  kebersihan  lingkungan,  dan ombak  yang  memecah  serta kenyamanan berada di dalam lokasi.

## Penentuan Jenis Kawasan Konsevasi Perairan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

## Tingkat Kesesuaian
Tingkat Kesesuaian adalah menghitung berapa jumlah nilai yang di tentukan, sesuai dengan kriteria nilai yang ada pada kolom jenis kawasan konservasi.
Selanjutnya  di  hitung  nilai  prosentase  Kesesuaian dengan rumus sebagai berikut:
PK=  (TK / TTK) x 100%
Dimana; PK: Prosentase Kesesuaian
TK: Tingkat Kesesuaian pada masing-masing jenis kawasan TTK: Total Tingkat  Kesesuaian  dari seluruh  jenis  kawasan berdasarkan mandat UU

## Pembobotan
Pembobotan dilakukan dengan mengkalikan nilai yang telah ditentukan dengan bobot pada masing-masing.
Analisa:

## NK = PK x B x N x 100

## Dimana;
NK: Nilai Kesesuaian PK: Prosentase Kesesuaian B: Nilai Total bobot N: Angka Penilaian
Selanjutnya,  Nilai  Kesesuaian  (NK)  dari  jenis  calon kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

## Rekomendasi Utama
Nilai Kesesuaian (NK) yang paling tinggi adalah jenis kawasan  konservasi  yang  paling  sesuai  berdasarkan penilaian  yang  telah  dilakukan,  adalah  Rekomendasi Utama calon kawasan konservasi perairan.

## Rekomendasi Kedua
Nilai  Kesesuaian  (NK)  dengan  nilai  nomor  2  paling tinggi  adalah  rekomendasi  kedua,  untuk  jenis  calon kawasan  konservasi  perairan  dan  menegasikan rekomendasi  utama  dengan  catatan  bahwa  pemilihan rekomendasi kedua harus dilengkapi dengan penjelasan  pada  keterangan  tambahan  sesuai  dengan 1.4.3.5. kriteria tambahan.
Aplikasi  program  Penentuan  Jenis/kategori  KKP3K yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari website kkji. kp3k. kkp.go.id.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembatasan Calon KKP3K
Calon Kawasan Konservasi di Kabupaten Banyuwangi ini  direncanakan  dengan  berdasarkan  dan  mengacu pada  (a)  Rencana  alokasi  ruang  pada  dokumen RZWP3K Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2032; dab (b)  Potensi  ekologi,  sosial  budaya,  dan  ekonomi wilayah  kajian.Rekomendasi  kawasan  konservasi perairan  di  lokasi  di  petakan  berdasarkan  pemetaan partisipatif bersama
kelompok
masyarakat pengawas/pokmaswas  setempat.  Selain  itu,  sebelum pelaksanaan  pemetaan  partisipatif  dalam  menentukan kawasan konservasi, keseluruhan ruang wilayah pesisir dan perairan di Kabupaten Banyuwangi di petakan dan di  analisis  tingkat  kelayakan  dan  daya  dukung lahannya guna peruntukan sebagai kawasan konservasi melalui  pendekatan  ilmiah.  Secara  kajian  ilmiah, kesesuaian  kawasan  untuk  konservasi  perairan sebagaimana disajikan pada peta Gambar 1.
Gambar  1.  Rekomendasi  daerah  konservasi  perairan  di pesisir Kabupaten Banyuwangi

## Hasil pemetaan Sebaran Mangrove
Melalui analisis citra satelit dengan pendekatan indeks vegetasi,  maka  diperoleh  sebaran  vegerasi  mangrove disepanjang pesisir Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 dan Gambar 2.
Tabel 1. Sebaran Mangrove Wilayah Kabupaten Banyuwangi
No Wilayah Geografis %Tutupa n Lintang S Bujur T 1 Sekitar Teluk Pangpang 8,4776 0 114,3660 0 Kecil 8,5381 0 114,3609 0 Sedang 8,5098 0 114,3892 0 Luas
2 Sekitar Teluk Gradjagan 8,6171 0 114,2279 0 Kecil 8,5974 0 114,2540 0 Luas 8,6139 0 114,3566 0 Luas 3 Wilayah Pesanggar an 8,6190 0 114,0477 0 Luas 8,5956 0 113,9719 0 Sedang 8,5690 0 113,9087 0 sedang 4 Pesisir Muncar 8,4271 0 114,3391 0 Sedang 5 Wilayah Wongsore jo 8,0525 0 114,4272 0 Kecil - Sedang 8,0125 0 114,4230 0 7,9646 0 114,5222 0

## Gambar  2.  Peta  wilayah  hutan  mangrove  Kabupaten Banyuwangi
Potensi  hutan  mangrove  yang  bagus  dan  telah dimanfaatkan  sebagai  kawasan  ekowisata  mangrove adalah wilayah-2, dimana disalah satu sisi kawasan ini terdapat  ekowisata  hutan  mangrove  yang  dikenal dengan  Wisata  Hutan  Mangrove  Bedul.  Wilayah wisata  mangrove  Bedul  termasuk  kawasan  paling alami yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Wisata Hutan  Mangrove  Bedul  berada  di  kawasan  Segoro Anakan  masuk  dusun  Bloksolo,  Desa  Sumberasri, Kecamatan  Purwoharjo,  Banyuwangi.  Wilayah  ini menjadi  bagian  dari  kawasan  Taman  Nasional  Alas Purwo.  Wilayah  ini  terletak  di  tengah-tengah  antara pantai  Grajagan  dan  Alas  Purwo  serta  Plengkung. Hutan mangrove di Blok Bedul tumbuh di lahan seluas 2.300 ha dan membentang sepanjang kurang  lebih 16 km  di  pinggir  segara  anak  kawasan  Taman  Nasional Alas Purwo dengan ketebalan mangrove rata-rata 350 m dari bibir Segoro Anakan Bedul. Hutan mangrove ini menjadi  habitat  aneka  satwa  seperti  monyet,  biawak, burung  bangau,  elang  laut  dan  blibis.  Bahkan  pada bulan-bulan  tertentu  terdapat  sekitar  16  jenis  burung migran  dari  Australia,  di  antaranya  cekakak  suci ( Halcyon chloris/Todirhampus sanctus ), burung kirik- kirik  laut  ( Merops  philippinus ),  trinil  pantai  ( Actitis hypoleucos ), dan trinil semak ( Tringa glareola ).

## Tabel 2. Luas Wilayah Hutan Mangrove di Kabupaten Banyuwangi
No Wilayah Luas (ha) Panjang (km) Lokasi (Gambar 22) 1 Sekitar Teluk Pangpang A 2.476,073 21,9931 B 445,252 8,2177 C 107,706 3,5478 D 10,377 0,7558 2 Sekitar Teluk Gradjagan A 3.848,469 15,6949 3 Wilayah Pesanggaran A 2.563,828 18,4549 B 77,025 1,8825 C 1.332,694 17,2467 D 498,451 6,2726 4 Pesisir Muncar A 406,855 3,9173 B 16,276 0,6074 5 Wilayah Wongsorejo A 254,454 2,7851 B 125,830 1,4188 C 125,014 2,3862 D 53,071 1,0375

## Penentuan Kategori Kawasan
Penentuan  kategori  kawasan  konservasi  terlebih dahulu melakukan penilaian kriteria seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Kegiatan selanjutnya adalah  menyesuaikan  dengan  kriteria  nilai  kategori konservasi  yang  telah  ditentukan.  Kategori  kawasan konservasi  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  terdiri  dari Kawasan  Konservasi  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (KKP3K),  Kawasan  Konservasi  Maritim  (KKM),
Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP),  dan  sempadan pantai (Peraturan Menteri KP No. PER. 17/MEN/2008 tentang  Kawasan  Konservasi  di  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil)  Hasil  penilaian  akan  memberikan kekuatan  dalam  menentukan  kategori  dan  jenis  calon kawasan  konservasi  untuk  dikembangkan  di  wilayah pesisir dan perairan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan  hasil  penilaian  sebagaimana  sub-bab sebelumnya,  maka  kompilasi  hasil  penilaian  secara keseluruhan ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil penilaian kesesuaian calon kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Banyuwangi Kriteria Penilaian Skor Keterangan A Ekologi 1 Keanekaragam an hayati sedang 2 Sesuai 2 Kealamiahan tinggi 3 Sangat sesuai 4 Keterwakilan cukup 2 Sesuai 5 Keunikan cukup 2 sesuai 6 Daerah ruaya Sedikit 2 Sesuai 7 Habitat ikan dilindungi cukup 2 Sesuai 8 Daerah pemijahan ikan sedang 2 Sesuai 9 Daerah pengasuhan tinggi 3 Sangat Sesuai B Sosial dan Budaya 1 Dukungan masyarakat tinggi 3 Sangat sesuai 2 Potensi  konflik kepentingan sedang 2 sesuai 3 Potensi ancaman sedang 2 sesuai 4 Kearifan lokal ada, tidak fektif 2 Sesuai 5 Keunikan budaya tinggi 3 sesuai C Ekonomi 1 Nilai penting perikanan tinggi 3 Sangat sesuai 2 Potensi rekreasi dan pariwisata tinggi 3 Sangat sesuai 3 Pemanfaatan kawasan untuk pariwisata tinggi 3 Sangat Sesuai 4 Kemudahan mencapai akses cukup 2 Sesuai 5 Estetika tinggi 3 Sangat Sesuai TOTAL NILAI 44
Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana tabel  diatas, maka  urgensi  zonasi  kawasan  pesisir  Kabupaten Banyuwangi sangatlah tinggi. Total nilai dengan nilai 44 sebagaimana analisis pada tabel diatas menunjukkan  bahwa  penilaian  calon  kawasan konservasi  Kabupaten  Banyuwangi  termasuk  dalam kategori  cukup  tinggi.  Untuk  menuntukan  kategori kawasan  konservasi  yang  akan  dikembangkan,  maka dilakukan  penentuan  calon  kawasan.  Penilaian dilakukan  untuk  menentukan  apakah  calon  kawasan konservasi  terpilih  dapat  dikembangkan  melalui ketegori  kawasan  konservasi.  Sesuai  dengan  rencana alokasi ruang yang ada dalam RZWP3K Provinsi Jawa Timur,  maka  penilaian  terhadap  beberapa  calon kawasan  konservasi  di  Kabupaten  Banyuwangi  telah dilakukan sesuai perhitungan potensi yang dimiliki.
Analisis  terhadap  hasil  identifikasi  dan  inventarisasi skor  dari  tiap-tiap  kriteria  selanjutnya  dianalisis menggunakan  pedoman  Penentuan  Jenis/tipe/kategori Kawasan  Konservasi  (KKP/KKP3K)  dari  Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jendral Kelautan  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan.  Tabel  4  merupakan  contoh tabel  yang  digunakan  dalam  analisis  penentuan jenis/tipe/kategori kawasan konservasi.

## Tabel 4. Penentuan Jenis/Tipe/Kategori Kawasan Konservasi (KKP/KKP3K)
No Kriteria Penilaian TNP TWP SAP SP TP TPK SPs SPK 1 Keanekaragaman hayati 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 Kealamiahan 2 3 1 3 2 1 1 3 3 3 Keterwakilan 2 3 1 3 2 1 1 3 3 4 Keunikan 2 3 2 3 3 2 2 2 2 5 Daerah ruaya 2 2 2 3 3 2 2 3 3 6 Habitat ikan khas/langka dan endemik 2 3 2 3 3 2 2 3 3 7 Ikan dilindungi 2 3 2 3 3 2 2 3 3 8 Ikan yang perlu dilindungi 2 2 1 2 3 2 2 2 3 9 Potensi rekreasi dan pariwisata 2 3 3 2 1 3 3 1 1 10 Kemudahan mencapai lokasi 2 3 3 1 1 3 3 1 1 11 Pemanfaatan 67awasan untuk pariwisata 2 2 3 2 1 3 3 2 1 12 Keunikan budaya 2 3 3 2 2 3 3 2 2 13 Daerah pemijahan ikan 2 3 2 3 3 2 2 3 3 14 Daerah pengasuhan 2 2 2 3 3 2 2 3 3 15 Nilai penting perikanan 2 3 3 1 1 3 3 1 1 16 Kepentingan strategis tidak ya ya ya ya ya ya ya ya
17 Calon kawasan melingkupi a Daratan besar/pesisir tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya tidak b Pulau-pulau kecil tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak ya Mandat UU 31 Mandat UU 27 Score 1,822.22 2,133.33 1,644.44 1,466.67 Rekomendasi CKKP3P TNP TWP Keterangan TNP Rekomendasi Utama TWP Rekomendasi Alternatif
Wilayah  yang  direkomendasikan  sebagai  daerah konservasi laut di Kabupaten Banyuwangi, merupakan wilayah  Kecamatan  Kabat,  Kecamatan  Banyuwangi, dan  Kecamatan  Wongsorejo,  dimana  batas-batas geografis nya sebagaimana tersaji pada Tabel 5.
Tabel 5 Identifikasi  Lapangan  Terkait  Batas  Geografis Lokasi Rekomendasi Daerah Konservasi Laut di
Kabupaten Banyuwangi No. Zona Konservasi / Desa/Kecamatan Batasan / Penanda Alam 1. Inti 1 (Penyu) / Kecamatan Kabat Utara : Mulut muara sungai (-8.272698 o , 114.368970 o ) (-8.272580 o , 114.368777 o ) Selatan : Pantai sukojati (-8.276476 o , 114.366755 o ) (-8.276562 o , 114.366875 o ) 2. Inti 2 (Mangrove, Bangau, Elang laut, Buaya muara) / Kecamatan Kabat Utara : Warung -8.270812°, 114.363838° Selatan : Mangrove -8.272842°, 114.362318° 3. Inti 1 (Penyu) / Kecamatan Pakis Selatan : Pagar zona inti hutan kota (-8.262198 o , 114.373594 o ) (-8.262533 o , 114.374103 o ) Utara : Batas desa
(-8.257999 o , 114.376948 o ) (-8.257962 o , 114.376854 o ) 4.
Inti 2 (Cemara Laut)
/ Kecamatan Pakis1
Selatan : Pagar pembatas buatan pokmaswas -8.262198°, 114.373594° Utara : Ladang kosong -8.258835°, 114.375854° 5 Zona Pemanfaatan Bersama / Bangsring Batas 1 -8.054457°, 114.433012° Batas 2 -8.049377°, 114.431848° Batas 3 -8.049611°, 114.430222° Batas 4 -8.054747°, 114.431086° 6 Zona Inti / Bangsring -8.052°, 114.431722°
Gambar  3.  Peta  Rekomendasi  Kawasan  Konservasi  Laut Serta  Potensi  Ekosistemnya  di  Wilayah Kecamatan Kabat dan Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
Gambar  4.  Peta  Rekomendasi  Kawasan  Konservasi  Laut Serta  Potensi  Ekosistemnya  di  Wilayah
Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi

## KESIMPULAN
Kegiatan zonasi kawasan pesisir ini mempunyai tujuan untuk  memutakhirkan  data  dan  informasi  keberadaan kawasan konservasi dan elemen-elemen pendukungnya  (zonasi,  unit  pengelola,  dan  rencana pengelolaan); guna mengumpulkan data dan informasi terkait calon Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau  Kecil  yang  baru  (penambahan  kawasan dan/atau  luas  kawasan)  dengan  batas  kawasan  yang jelas (ditandai dengan tanda batas kawasan). Rencana pengelolaan  dan  zonasi  kawasan  konservasi  di Kabupaten Banyuwangi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan  rencana  kerja  tahunan  satuan  organisasi unit  pengelola  kawasan  konservasi  Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan kawasan konservasi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dan adaptif, untuk  itu  maka  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi terhadap  rencana  pengelolaan  nya  harus  dilakukan secara  berkala.  Evaluasi  terhadap  program  dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun hingga 5 tahun, tentunya dengan mempertimbangkan pengaruh kondisi lingkungan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Jawa Timur atas bantuan data melalui kajian pemetaan  daerah  konservasi  di  pesisir  jawa  timur. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Laboratorium  Eksplorasi  Sumberdaya  Perikanan  dan Kelautan,  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan, Universitas Brawijaya

## DAFTAR PUSTAKA
Keputusan  Bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Dan Kepala Desa Bomo  Kecamatan  Rogojampi  Nomor  :  005
IBPD 1429.5a7.A412013, Nomor : 14015614291.507.0412013 Tentang Persetujuan  Bersama  Terhadap  Penetapan
Rencana Peraturan Desa Bomo Kecamatan
Rogojampi  Menjadi  Perturan  Desa  Bomo Kecamatan  Rogojampi  Tentang  Pengelolaan Konservasi  Perlindungan  Bersama  (KPB) Sumberdaya  Laut  Desa  Bomo  Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi
Pedoman  Penetapan  Kriteria  Kawasan  Konservasi Laut, Departemen Kehutanan, 1995): Pedoman Penilaian  Efektifitas  Kawasan  Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Peraturan Menteri KP No. PER. 17/MEN/2008 tentang Kawasan  Konservasi  di  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Desa Sukojati, Nomor: 188/03/429.506/2014 Tentang  Daerah  Perlindungan  Pesisir  (DPS) Desa Sukojati
Peraturan Desa Pondok Nongko, Nomor: 523.3/01/429.506.09/2015  Tentang  Daerah Perlindungan  Pesisir  Muara  Sungai  (DPMS) Desa Pondok Nongko
Peraturan  Desa  Wringin  Putih  Kecamatan  Muncar Kabupaten  Banyuwangi,  No.  03  Tahun  2003 Tentang  Penetapan  Pengelolaan  Kawasan Lindung Ekosistem Jalur Hijau Hutan Mangrove Berbasis Pada Masyarakat Setempat
Peraturan  Desa  Sumberagung  Nomor  07 Tahun  2013 Tentang  Zona  Perlindungan  Bersama  (ZPB)
Sumberdaya Laut Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Peraturan Desa Kedungasri Nomor: 188/06/429.514.03/Tahun 2015 Tentang
Daerah  Perlindungan  Pesisir  (DPS)  Desa Kedungasri
Suplemen  Panduan  Identifikasi,  Inventarisasi  Dan Pencadangan  Kawasan  Konservasi  Perairan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil.