## UPAYA PERLINDUNGAN HAK–HAK TERSANGKA TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  DALAM PRA PERADILAN
1 Desy Kartika Caronina Sitepu, SH,MH, 2 Nelvitia Purba, SH, H.Hum, PhD 1 Fakultas Hukum Universitas Simalungun, 2 Fakultas Hukum UMN Al-Washliyah Medan, e-mail: Desysitepu22@gmail.com, nelvitiapurbaumn@gmail.com

## ABSTRAK
Penegak  hukum  ada  kalanya  di  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  wewenangnya  secara  tidak bertanggung  jawab  dan  melanggar  terhadap  kasus-kasus  yang  ditangani  termasuk  kasus penyalahgunaan  narkotika.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  berita  ataupun  laporan  yang sering memuat tentang seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, di tahan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh KUHAP, ataupun adanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat  penegak  hukum  tanpa  disertai  dengan  surat  penahanan  yang  jelas  bahkan  penahanan  yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan menentukan isi dan makna daripada aturan hukum yang akan dijadikan pegangan dalam menyelesaikan masalah yang di kaji Setelah itu dilakukan  pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi dan disusun dalam  bentuk  narasi  yang  kemudian  disatukan  dalam  bentuk  karya  ilmiah.  Dengan  menggunakan metode    deduktif  yaitu  penarikan  kesimpulan  yang  ditarik  dari  sesuatu  yang  sifatnya  umum  yang sudah dibuktikan kebenarannya dan penelitian ini menghasilkan data deskriftif  berupa pengumpulan tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Mengawasi adanya tindakana upaya paksa yang dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  tersebut,  maka  KUHAP  telah  menciptakan  lembaga  Praperadilan. Adanya lembaga Praperadilan ini adalah  bertujuan untuk tegaknya hukum dan perlindungan daripada hak-hak  tersangka  untuk  mendapat    perlindungan  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  tersangka tersebut di dalam proses pemeriksaan pada tingkat pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan..
Kata Kunci: Praperadilan, Hak-hak tersangka,Penyidik,Melampau Wewenang

## I. PENDAHULUAN
Penyalahgunaan Narkotika merupakan bahaya  yang  dapat  menghambat  kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan  di  setiap  sektor  kehidupan. Dimana  kita  ketahui  bahwa  Indonesia  sejak masa  dekade 70-an belum lagi menjadi daerah yang menggiurkan  bagi pemasaran narkotika. Pada  saat  itu,    negeri  ini  hanya  merupakan wilayah transit bagi barang-barang haram yang akan dikirim ke Australia atau ke Negara Asia Pasifik lainnya. Pada masa sekarang,
1 Forum, Virus Jahat Bernama Narkotika,  30 Desember 2001.
Indonesia sudah menjadi pasar yang menggiurkan  bagi  para  pengedar  narkotika. 1
Bahkan di beberapa daerah termasuk  yang ada di  Sumatera  Utara  antara  lain  :  Kabupaten Batubara suatu daerah darurat Narkoba ,hal ini terjadi  karena  banyaknya  pulau-pulau  kecil dimana  pengawasan  dari  aparat  pemerintah dalam  hal  ini  polisi  laut  tidak  sampai menjangkau  untuk  melakukan  pengawasan ketat terhadap pulau-pulau ini.  Dan tentunya siap hari mendengar yang diduga pemakai atau
pengedar  dari  barang-barang  haram  ini dilakukan penangkapan.
Dan  Permasalahan  yang  dihadapi  saat ini adalah yang berkaitan dengan narkotika  ini adalah  bahwa  Sumatera  Utara  menempati ranking  ketiga  setelah  DKI  Jakarta  dan Kalimantan  Timur  dalam  tingkat  pemakai narkoba. 2
Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika menyebutkan  bahwa Untuk  setiap daripada penyalahgunaan Narkotika Golongan  I  bagi  diri-sendiri  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  tahun.sanksi pidana  yang  tertuju  terhadap  Narkotika Golongan  I,  sanksi  selama  4  tahun.sanksi pidana  yang  tertuju  terhadap  Narkotika Golongan  I,  sanksi  selama  4  tahun  tersebut belum  memenuhi  batasan  sanksi  pidana  yang menyebabkan dibiolehkannya dilakukan penahanan  sebagaimana  ketentuan  dalam KUHAP    Pasal  21  ayat  (4)    yang  mengatur boleh  dilakukannya  penahanan  terhadap tersangka    atau  terdakwa    yang  diduga melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman hukuman minimal 5 tahun  atau lebih. Di dalam kehidupan sehari-hari dengan begitu maraknya  pelaku  penyalahgunaan  Narkotika ini  di  tengah-tengah  masyarakat  ada  yang diduga  melakukan  penyalahgunaan  narkotika namun sebenarnya   tidak melakukan tindakan
2 Waspada,  Anggota  DPR  RI  Prihatin  Sumut  Ranking  3 Pemakai Narkoba,  28 Pebruari 2015
3 Rizqi  Nurul  Fadhilah,  Penahanan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana
kejahatan tersebut ,namun hanya tuduhan saja yang sama sekali tidak melakukannya, hal ini tiada  lain  sengaja  di  jebak  oleh  teman- temannya untuk mencemarkan namanya.
Keberadaan  Hukum  Pidana  sangat diperlukan  sekali  dalam  kasus  penyalah gunaan  Narkotika,  hal  ini  disebabkan  karena Hukum  Pidana  adalah  merupakan  salah  satu bagian dari hukum yang  menunjukkan adanya pernbedaan  dengan  hukum-hukum  lainnya yaitu  aturan  hukum    yang  bersifat  mengikat yang terdapat aturan-aturan didalamnya harus dipenuhi  oleh  masyarakat    untuk  menjamin agar  norma-norma  ada  di  dalam  masyarakat terpenuhi.  Hal  ini  bertujuan  menciptakan ketertiban  hukum,  kepastian  hukum  serta keserasian  dalam  kehidupan. 3 Hal  ini  adalah merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum yang  dilakukan  untuk  mewujudkan  cita-cita hukum  dalam  rangka  menciptakan  keadilan dan  kedamaian  dalam  kehidupan  yang bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  Nasional Indonesia yaitu  untuk mencapai suatu keadaan masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur secara  merata  baik  materiil  maupun  spiritual yang berdasarkan kepada Pancasila  dan UUD 1945. 4
Asas praduga tidak bersalah (Presumption Of Innocence) mengatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan
penyalahgunaan  Narkotika,  Law  Journal  Syiah  Kuala Vol 2 (1) April 2018
4 Hartono, penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan  Hukum  Progresif  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2010
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 02 September 2019
atau di depan pengadilan, wajib dan dianggap tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 5
Di dalam kenyataan sehari-hari sering juga  ditemui adanya tindakan yang sewenang- wenang  yang  berupa  upaya  paksa  daripada penegak hukum tersebut yang tentunya dalam hal  ini  melanggar  HAM  daripada  tersangka, dilakukan  dengan  kekerasan  dan  penyiksaan sehingga  dalam  hal  ini  maka  di  dalam peradilan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut  dengan  Pra  Peradilan  yang  berfungsi untuk  mengontrol  dari  tindakan  aparat penegak  hukum  agar  tidak  melampaui wewenangnya. 6
Upaya-upaya
tersebut yang dikemukakan  di  atas  sebagai  alasan  untuk menemukan  dan  mengakui  terhadap  orang yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana  yang  dituduhkan  kepadanya.Padahal dalam kenyataannya yang terjadi tidak semua orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana memang yang bersangkutan memang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.
Praperadilan  adalah  merupakan  suatu kontrol  terhadap  tindakan  penyidik  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak, atau dapat
5 Emi  Widhayanti,  Hak-Hak  tersangka/terdakwa  Di  Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta,2008.
6 R.Soeparmono,  Praperadilan  Dan  Penggabungan  Perkara Ganti  Kerugian  Dalam  KUHAP,  Bandung,  Mandar Maju, 2003
juga  dikatakan  apakah  wewenangnya  yang dilimilki oleh polisi tersebut umum dilaksanakan telah melanggar hak-hak tersangka  atau  tidak.Lembaga  ini  diberikan sebagai  sarana  pengawasan  dengan  maksud untuk  menegakkan  hukum,  keadilan  dan kebenaran  secara  horizontal  dan  pengawasan secara vertikal tentunya diadakan oleh masing- masing atasan badan tersebut. 7
Praperadilan  dapat  diajukan  sebagai akibat  daripada  tersangka  yang  merasa  hak- haknya  diabaikan,  sebagai  akibat  daripada berbagai  tindakan  yang  sewenang-wenang atau  penyalahgunaan  kewenangan  daripada aparat penegak hukum. Praperadilan diajukan oleh  tersangka  disebabkan  masih  terdapat kemungkinan kesalahan manusia dalam proses penanganan perkara dan untuk meminimalkan serta  mencegah  terjadinya  kesalahan  tersebut maka  adanya  tahapan  tatacara  yang  terbuka dan  dapat  diuji  oleh  pihak-pihak  yang  yang terkait.

## II. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah peranan daripada Praperadilan dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak tersangka kasus yang diduga penyalahgunaan Narkotika dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan?
7 Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2016
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi penghambat  terhadap  perlindungan hak-hak tersangka di dalam Praperadilan?

## III. METODE PENELITIAN
1. Sifat Dan Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah bersifat deskriftif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan menelaah,  menjelaskan,  serta  menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan daripada penelitian ini. Tujuan dalam  penelitian  ini  deskritif  adalah  dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat daripada  individu,  keadaan,  gejala  atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi  atau  penyebaran  suatu  gejala  atau frekuensi  adanya  hubungan  tertentu  antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. 8 [8]
Adapun  yang  merupakan  sumber  data yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  yaitu data  primer    dan  data  sekunder.Data  primer yang diperoleh dalam hal ini adalah diperoleh langsung  dari pihak-pihak yang terkait dalam hal  hai  ini  kepada  yang  diduga  tersangka pelaku kejahatan penyalah-gunaan Narkotika. Sedangkan  Sumber  Data  Sekunder    adalah berasal dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan  masalah  yang  dibahas,  majalah- majalah,  jurnal-jurnal,  dokumen  resmi,  serta perturan perundang-undangan  yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas.
8 Kontjaraningrat,  Metode-metode  Penelitian  Masyarakat, Gramedia, Jakarta,2007
Teknik  Pengumpulan  Data  yang digunakan  untuk  memperoleh  data  sekunder adalah  dengan  cara  studi  kepustakaan  untuk ini dilaksanakan antara lain :
a. Studi Kepustakaan (Library Research) Di dalam studi Kepustakaan ini adalah untuk  mencari  konsep-konsep,  teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan- penemuan  yang  berhubungan  erat  dengan pokok permasalahan. Kepustakaan ini dapat berupa  peraturan  perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal dsb.
b. Studi Lapangan (Field Research).
Yaitu menghimpun data dengan melakukan  wawancara  dengan  penyidik sebagai  informasi  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini,  yang  berkaitan dengan  kasus  yang  di  bahas  dalam penelitian ini, yang dijadikan data pendukung  atau  data  pelengkap  dalam melakukan penelitian ini.
Analisis  data  yang  dilakukan  oleh penulis  dengan  menentukan  isi  dan  makna daripada  aturan  hukum  yang  akan  dijadikan pegangan dalam menyelesaikan masalah yang di  kaji 9 Setelah  itu  dilakukan    pengumpulan data,  selanjutnya  diseleksi,  diklasifikasi  dan disusun  dalam  bentuk  narasi  yang  kemudian disatukan  dalam  bentuk  karya  ilmiah. 10
Dengan menggunakan metode berpikir deduktif    yang  ditarik  dari  sesuatu  yang sifatnya  umum  yang  sudah  dibuktikan
9 Zainuddin  Ali,  Metode  Penelitian  Hukum,Cetakan  ke  5, Sinar Grafika, Jakarta,2014
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008
kebenarannya  dan      yang  ditunjukkan  untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Yang kemudian ditarik kesimpulan 11 sebagai prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriftif berupa  pengumpulan    tertulis  maupun  lisan yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif.

## IV. PEMBAHASAN
I. Peranan  daripada  Praperadilan  dalam upaya  perlindungan  terhadap  hak-hak tersangka kasus yang diduga penyalahgunaan Narkotika dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan
Perlindungan  adalah  merupakan  suatu bentuk  apresiasi  dan  implementasi  aparat penegak  hukum  dan  juga  aparat  keamanan untuk menjaga rasa aman baik psikis maupun fisik,  terhadap  orang  atau  subjek  hukum  dari intimidasi, gangguan dan teror serta kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. 12
Praperadilan dimaksudkan adalah merupakan  mekanisme  kontrol  terhadap kemungkinan  dari  tindakan  sewenangwenang dari  penyidik  maupun  penuntut  umum  dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan ,penyidikan, penuntutan,
penghentian  penyidikan  dan  penghentian
11 Sedarmayanti  Dan  Syarifuddin  Hidayat,  Metodologi penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002.
12 Lilik  Mulyadi,  Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoritis Praktek Dan Permasalahannya, Alumni Bandung, 2007
penuntutan  baik yang disertai  dengan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi ataupun tidak. 13
Perlindungan  hukum  bagi  tersangka dalam proses penyidikan kasus penyalahgunaan  Narkotika  sebagai  jaminan perlindungan  dari  perundang-undangan  akan adanya  pengakuan  hak-haknya  yang  harus diakui  dan  dihormati  oleh  aparat  penegak hukum  dalam  hal  ini  adalah  penyidikan kepolisian  dimana hak-hak daripada tersangka tersebut tidak boleh diabaikan.
Adapun  yang  merupakan  bentuk  daripada perlindungan  yang  diatur  dalam  KUHAP tersebut antara lain :
1. Penerapan Upaya Paksa Yang Memperhatikan Daripada Hak-Hak
Tersangka
Dalam  hal  ini  KUHAP  menginginkan daripada  proses  peradilan  pidana  yang mengembangkan paradigma bahwa : Setiap warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek namun harus merupakan  subjek  yang  mempunyai  hak dan kewajiban. 14
Dalam menerapkan upaya paksa ini yaitu : a. Penangkapan
Dalam  hal  melakukan  penangkapan  ini Polisis  harus  memperhatikan  tata  cara yang diatur dalam KUHAP.
b. Penahanan
13 Saiman Luthan dkk, Praperadilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Prakteknya,Institute For Criminal Justice Reform,2014
14 Patra  M.  Zen,  Panduan  Bantuan  Hukum  Di  Indonesia  : Pedoman  Anda  Memahami  Dan  Menyelesaikan Masalah Hukum,YLBHI,Jakarta,2007
Di  dalam  melakukan  Penahanan  ini terhadap seorang tersangka harus mempunyai  dasar  yang  jelas.Penyidik harus  dapat  mengefisiensikan  waktu untuk  membuat  BAP  sehingga  dapat memberikan  perlindungan  kebebasan seorang  tersangka  dan  lamanya  waktu penahanan  yang sia-sia.
2. Perluasan Wewenang Lembaga
PraPeradilan Inspirasi  lahirnya  Lembaga  Praperadilan adalah  bersumber  pada  adanya  hak    yang memberikan  jaminan  yang  fundamental terhadap  HAM    khususnya  hak  yang berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan.Pemberian  hak  ini  dilakukan dengan  surat  perintah  yang  dikeluarkan oleh  Pengadilan  yang  bertujuan  untuk menjamin  pulihnya  hak  seseorang  atas perampasan serta pembatasan hak kebebasan dan kemerdekaannya.
Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa Lingkup  Pra  Peradilan  sangat  sempit sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal  77  KUHAP  yang  mengemukakan :Ada tiga hal yaitu :
a. Sah atau tidaknya Penangkapan.
b. Sah atau tidaknya Penahanan
c. Sah/tidaknya penghentian
penyidikan/penuntutan.
Oleh  karena  itu  Lembaga  Praperadilan yang ada sekarang hanya bersifat administratif dan  tidak  fundamental    menjadi  lembaga
15 Barda  Nawawi,  Polisi  Sebagai  Penegak  Hukum  Masalah- Masalah Hukum, UNDIP Semarang,2008
penjamin  atas  pelanggaran  hak  seorang tersangka.
Barda  Nawawi  mengemukakan  bahwa perlindungan  hukum  yang  perlu  mendapat perhatian antara lain :
a. Perlindungan daripada perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan seseorang.
b. Perlindungan  hukum  terhadap  sifat-sifat yang berbahaya daripada seseorang.
c. Perlindungan  terhadap  penyalahgunaan sanksi/reaksi  daripada  penegak  hukum maupun warga masyarakat pada umumnya
d. Perlindungan  terhadap  keseimbangan  atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang  terganggu  sebagai  akibat  adanya kejahatan. 15
II. Faktor-faktor  Apa  Saja  Yang  Menjadi Penghambat Terhadap Perlindungan Hak- Hak Tersangka Di Dalam Praperadilan
Sebagaimana diketahui bahwa Praperadilan  adalah  merupakan  daripada lembaga  di  Indonesia  dalam  kehidupan penegakan  hukum,  yang  pada  hakekatnya adalah merupakan suatu sistem, dimana hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia  terdiri  dari  tahapan-tahapan  yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana  tersebut  merupakan  suatu  rangkaian
dimana  tahap  yang  satu  mempengaruhi  tahap yang lainnya.
Proses  daripada  peradilan  pidana  di Indonesia  tersebut  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan  yang  terdapat  pada  tingkat kepolisian,  yang  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  daipada  penuntutan  ada  pada tingkat  kejaksaan,  dan  kewenangan  untuk mengadili  dalam  pemeriksaan  di  sidang pengadilan ada pada hakim.
Adapun yang merupakan faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  Praperadilan ini antara lain :
a. Praktek  Praperadilan  Yang  Masih  Kurang Berjalan
Hal  ini  terjadi  disebabkan  karena praktek  yang  berkaitan  dengan  masalah praperadilan  ini  masih  sangat  jarang  terjadi dan  kebanyakan  kasus-kasus  tersebut  jarang yang dikabulkan atau permohonannya ditolak termasuk    kasus  penyalahgunaan  Narkotika ,salahsatu  kasusnya  Hoksan  (51)  ditangkap Satresnarkoba  di  Polres  Tuban    atas  kasus narkoba  telah mengajukan Praperadilan di PN setempat, sidang Praperadilan didaftarkan oleh kuasa  hukum  pria  yang  memiliki  usaha loundry  tersebut  di  Jalan  Basuki  Rahmat Tuban.  Sidang  Praperadilan  pemohon  sudah diputus  gugur,  hal  ini  disebabkan  karena pelaku  telah  lebih  dahulu  diputus  sebagai terdakwa. 16
16 Tribun Jatim, Upaya Praperadilan Terdakwa Kasus Narkoba Di  Putus  Gugur  PN  Tuban,Kuasa  Hukum  Sebut  Ada Kejanggalan, https/jatim/tribunnews.com/09/9/19
Berdasarkan  kenyataan  tersebut  terutama akibat  kurangnya  pengertian  pemohon  di dalam meahami ruang lingkup peradilan.Maka bisa saja hal ini dapat membebaskan daripada aparat  penegak  hukum  yang  telah  berbuat sewenang-wenang  dan  melanggar  aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga praperadilan ini masih belum berperan  sebagaimana  yang  diharapkan  dan sesuai dengan KUHAP.
Yahya Harahap mengemukakan bahwa : a. Berada  dan  merupakan  kesatuan  yang melekat  pada  Pengadilan  Negeri  sebagai lembaga  pengadilan  hanya  dijumpai  pada tingkat  Pengadilan  Negeri  sebagai  satuan tugas  yang  tidak  terpisah  dari  Pengadilan Negeri.
b. Praperadilan  bukan  berada  diluar  atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan  negeri  tetapi  hanya  merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
c. Administrasi  yustisial,  personil,  peralatan dan  finansial  bersatu  dengan  Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan daripada Ketua Pengadilan Negeri.
d. Tata  laksana  fungsi  yustisialnya  adalah merupakan bagian daripada fungsi yustisial daripada Pengadilan Negeri itu sendiri.
2 Perbedaan Dasar Dari pada Pertimbangan  Hakim  Dalam  menjatukan Putusan  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa
perkara  yang  diajukan  dalam  Praperadilan banyak  yang  mempunyai  dasar  permohonan dan  jenis  perkara  yang  hampir  sama.Namun didalam  hal  ini  penetapan  sidang  yang berbeda-beda dan keadaan yang seperti setelah dicari penyebabnya karena hakim-hakim yang memeriksa permohonan Praperadilan tersebut masih  sering  mempunyai  persepsi  yang berbeda-beda  terhadap  kaus-kasus  yang  di proses di dalam lembaga Praperadilan.
b. Dibatasinya  Waktu  Yang  Singkat  Dalam Pemeriksaan Perkara Praperadilan
Di dalam prosedur terhadap pemeriksaan  Praperadilan  ini  yaitu  pemohon dalam hal ini (tersangka, keluarga pihak yang berkepentingan  atau  kuasa  hukumnya)  akan mengajukan  permintaan  atau  permohonan pemeriksaan  Praperadilan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  yang daerah  kuasa  hukumnya  meliputi  domisili (kantor) aparat penegak hukum (penyidik/penuntut  umum)  yang  diajukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur di Pasal 79,80 dan 81 KUHAP.
Dengan  di  batasinya  waktu  dalam proses  beracara  merupakan  masalahdalam Praperadilan.Berdasarkan  kepada  Pasal  82 ayat (1) Huruf c ditentukan bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya    7  Hari    Hakim  sudah harus  menjatuhkan  putusannya.  Jika  proses
17 Devi Kartika Sari dkk, Analisis Yuridis kedudukan Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  Sebagai  Upaya  Pembaharuan Lembaga  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana
beracara  perkara  Praperadilan    tersebut  tidak selesai  dalam  masa  7  (Tujuh)  hari  maka perkara  Praperadilan    yang  dianggap  gugur dengan demikian perkara pokok  sudah mulai diperiksa  oleh  pengadilan  negeri.Dibatasinya waktu  tersebut  mengacu  pada  salah  satu  asas dalam  sistem  peradilan    pidana  yaitu  asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 17
Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa secara  prosedural  tidak  ada  masalah  atau hambatan  yang  dihadapi  oleh  hakim  ketika memproses  perkara  untuk  di  Praperadilankan ,namun  ketika  hakim  di  dalam  menjalankan tugas  dalam  hal  ini  maka  masalah  yang dihadapi antara lain :
a. Mengenai  masalah  tenggang  waktu  yang diatur  bahwa  di  dalam  proses  lembaga praperadilan merupakan pemeriksaan secara  cepat  dan  selambat-lambanya  7 hari,dalam  hal  ini  Hakim  harus  sudah menjatuhkan  putusan  sehingga  mau  tidak mau  Hakim  harus  secara  tegas  dan berkomitmen  kepada  pihak  pemohon maupun  pihak  termohon  dalam  waktu  7 (tujuh)  hari  harus  selesai  dan  sudah  ada putusan.
b. Di  dalam  proses  Praperadilan  ini  benar masuknya  perkara  ini  akan  tetap  di  proses dalam  proses  beracaranya  sama  seperti perkara perdata,
Berdasarkan hal-hal yang
dikemukakan di atas maka upaya
Di Indonesia,Fak.Hk.Univ.Brawijaya.https//media.nelti.co m.media
penanggulangan  yang  dilakukan  sebagai perlindungan untuk tersangka dalam memberikan  keterangan  secara  bebas  pada tingkat penyidikan antara lain :
1. Polisi  Yang  Propesional  Dan  Berintegrasi Tinggi
Dalam  hal  ini  agar  tidak  terjadinya pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan  harus  memakai  penyidik  yang profesional  dalam  menjalankan  tugasnya.Dan penyidik  harus  mengetahui  tentang  aturan hukum  yang  terdapat  dalam  KUHP  dan KUHAP  .Profesionalisme  penyidik  tidak hanya  dari  segi  kualitas  tetapi  juga  dri  segi kuantitasnya.
Disamping itu peningkatan dan pemgembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui Pendidikan dan pelatihan baik  dalam  lingkungan  Kepolisian    maupun berbagai  bentuk  pelatihan  lainnya  untuk meningkatkan profesionalisme.
2. Menjunjung Tinggi HAM
3. Peran  Serta  Masyarakat  Dan  Sosialisasi Terhadap Masyarakat Dan Tersangka
Masyarakat awam secara  umum banyak  yang tidak tahu  dan  kurang pemahamannya akan adanya aturan
perundang-undangan dalam hal ini KUHAP.Aparat penegak hukum dalam hal ini perlu  untuk  memasyarakatkan  Hukum  Acara Pidana tersebut dan diharapkan dengan adanya Sosialisasi  ini  maka  masyarakat  dapat mengetahui  hak  dan  kewajibannya  dan masyarakat  yang  sudah  mengetahui  tentang
peraturan hukum tersebut mau tidak mau akan tunduk  terhadap  aturan  yang  berlaku  tersebut karena  manfaat  dari  hukum  tersebut  sangat besar.
4. Adanya  Sarana  Dan  Prasarana  Serta Fasilitas Yang Memadai
Agar  Pihak  Kepolisian  di  dalam menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan berjalan  lancar  untuk  itu  lembaga  kepolisian tersebut  harus  memiliki  sarana  dan  fasilitas yang  memadai,  baik  dari  segi  perlalatan maupun  pendanaan  yang  cukup.Tanpa  di dukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai akan sulit tercapai daripada suatu tujuan yang hendak  diperoleh  demi  terwujudnya  suatu kinerja  kepolisian  yang  dapat  membuat masyarakat percaya akan loyalitas dan totalitas dari kepolisian tersebut.

## V. KESIMPULAN
1. Lembaga  Praperadilan  merupakan  salah satu sebagai upaya terhadap perlindungan hak-hak  tersangka  dalam  pemeriksaan  di tingkat  penyidikan  untuk  memberikan perlindungan  hukum  untuk  selanjutnya dapat  diajukan  kepada  Penuntut  Umum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun.Perlindungan  bagi  tersangka kasus  penyalahgunaan  narkotika  dalam proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  dapat  dilakukan Praperadilan  apabila  ada  penyimpangan hukum.
2. Faktor-faktor penghambat terhadap perlindungan  daripada  hak-hak  tersangka ini  dalam  praktek  Praperadilan  di antaranya  adalah  :  Praktek  Praperadilan yang  masih  kurang  berjalan,  dibatasinya waktu  yang  singkat  dalam  pemeriksaan perkara Praperadilan.Upaya
yang
dilakukan untuk
menanggulangi hambatan ini adalah antara lain : Penegak Hukum  Yang  Profesional,  Menjunjung Tinggi HAM ,Sosialisasi Dan Peran Serta Masyarakat, serta Penyediaan Sarana Dan Prasarana Yang Memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi,  Polisi  Sebagai  Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum,UNDIP Semarang,2008 Devi  Kartika  Sari  dkk,  Analisis  Yuridis kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan  Lembaga  Praperadilan Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia,Fak.Hk.Univ.Brawijaya.https/ /media.nelti.com.media Emi Widhayanti, Hak-Hak tersangka/terdakwa Di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta,2008. Forum,  Virus  Jahat  Bernama  Narkotika,    30
Desember 2001.
Hartono,  penyidikan  Dan  Penegakan  Hukum Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum Progresif Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Kadri  Husin  Dan  Budi  Rizki  Husin,  Sistem Peradilan  Pidana  Di  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta,2016
Kontjaraningrat,  Metode-metode  Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta,2007 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif,
Teoritis  Praktek  Dan  Permasalahannya, Alumni Bandung, 2007
Patra  M.  Zen,  Panduan  Bantuan  Hukum  Di Indonesia  :  Pedoman  Anda  Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum,YLBHI,Jakarta,2007 R.Soeparmono, Praperadilan Dan Penggabungan  Perkara  Ganti  Kerugian Dalam  KUHAP,  Bandung,  Mandar Maju, 2003 Rizqi  Nurul  Fadhilah,  Penahanan  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Terhadap Tersangka Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika, Law Journal Syiah Kuala Vol 2 (1) April 2018 Saiman Luthan dkk, Praperadilan Di Indonesia Dalam  Teori  Dan  Prakteknya,Institute For Criminal Justice Reform,2014
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian Hukum,UI Press,Jakarta,2008
Sedarmayanti  Dan  Syarifuddin  Hidayat,
Metodologi  penelitian,  Mandar  Maju, Bandung,2002.
Tribun  Jatim,  Upaya  Praperadilan  Terdakwa
Kasus  Narkoba  Di  Putus  Gugur  PN Tuban,Kuasa Hukum Sebut Ada Kejanggalan, https/jatim/tribunnews.com/09/9/19 Waspada,  Anggota  DPR  RI  Prihatin  Sumut Ranking  3  Pemakai  Narkoba,    28 Pebruari 2015 Zainuddin Ali, Metode Penelitian
Hukum,Cetakan  ke  5,  Sinar  Grafika, Jakarta,2014
.