## KEBIJAKAN POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN ORANG : AKSIOLOGI NORMATIF – EMPIRIS
(Indonesian Legal Political Policies on Immigrated Criminal Action in The Eradication and Prevention of Personal Trade Act: Normative –Empiric Axiology)
Muhammad Azzam Alfarizi Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Program Studi Hukum Keimigrasian E-mail: mazzama76@gmail.com

## Abstract
Transnational  crime  that  has  huge  potential  in  Indonesia,  which  is  a  developing  country.  Transnational crime  is  not  only  driven  by  factors  of  free  trade  or  weak  law  enforcement  in  Indonesia,  but  also  by Indonesia's  geographical  area  itself. In  the  midst  of the  nation's  problems that occur  at  this  time  are  very many  and  require  serious  attention,  one  of  which  is  a  serious  concern  is  People  smuggling  or  human smuggling.  This  research  is  a normative legal research  that  is  used  in  an  effort  to  analyze legal  materials with  reference  to  legal  norms  that  are  set  forth  in  the  legislation.  The  results  of  the  study  show  how  the Arrangement  of  Criminal  Acts  of  People  Smuggling  in  Positive  Law  in  Indonesia  and  how  the  Criminal Liability  of  Parties  Committing  Crimes  of  People  Smuggling.  From  the  results  of  the  study  it  can  be concluded that the international world, including Indonesia, views people smuggling (people smuggling) as a  transnational organized crime that  can  threaten  national security.  Crimes  against  human  trafficking  are regulated  in  the  Immigration  Act  Number  6  of  2011.  Criminal  Liability  for  People  Smuggling  Acts  in accordance with Law Number 6 of 2011 Article 120.
Keywords: Transnational Crime, Indonesian Law Enforcement, Smuggling

## Abstrak
Kejahatan  transnasional  yang  sangat  berpotensi  besar  di  Indonesia  yang  merupakan  salah  satu  negara berkembang.  Kejahatan  transnasional  tak  hanya  di  dorong  oleh  faktor  perdagangan  bebas  atau  lemahnya penegakan  hukum  di  Indonesia,  tetapi  juga  oleh  wilayah  geografis  Indonesia  itu  sendiri.  Di  tengah  tengah persoalan  bangsa  yang  terjadi  saat  ini  sangat  banyak  dan  membutuhkan  perhatian  serius,  salah  satu  yang menjadi  perhatian  serius  adalah People  smuggling atau  penyelundupan manusia.Penelitian   ini   merupakan penelitian hukum  normatif  yang  dipergunakan  dalam usaha menganalisis  bahan  hukum  dengan mengacu kepada    norma-norma    hukum  yang    dituangkan  dalam    peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian menunjukkan tentang bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Hukum Positif di  Indonesia  dan  bagaimana  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Pihak  yang  Melakukan  Tindak  Pidana Penyelundupan Manusia. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Dunia internasional termasuk Indonesia  memandang  penyelundupan    manusia    (people  smuggling)    merupakan  suatu    transnational organized  crime  yang dapat mengancam keamanan negara. Tindak pidana  penyelundupan  manusia diatur dalam  Undang-Undang  Keimigrasian  Nomor  6  Tahun  2011.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana Penyelundupan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120.
Kata Kunci : Kejahatan Transnasional,Penegakan Hukum Indonesia,Penyelundupan.

## PENDAHULUAN
Penyelundupan Manusia ( People Smuggling )  menurut  definisi  yang  terdapat  pada Pasal  3  Protocol  Perserikatan  Bangsa-bangsa (PBB)  Tahun  2000  tentang  Penyelundupan Manusia,berarti  mencari  untuk  mendapatkan langsung  maupun  tidak  langsung  ,keuntungan finansial  atau  materi  lainya,dari  masuknya seseorang  secara  illegal  ke  suatu  bagian  atau wilayah  negara  diimana  orang  tersebut  bukanlah warga asli atau memiliki izin tinggal masuk secara
illegal  berarti  melintasi  batas  negara  tanpa mematuhi peraturan atau perizian yang diperlukan dalam  memasuki  wilayah  suatu  negara  secara legal  Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan Internasional.  Baik  dari  aspek  geografis,maupun asperk  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  sehingga  menjadi  pusat perhatian  dalam  menarik  minat  banyak  warga negara  asing  untuk  datang  dan  berkunjung  ke Indonesia.  Hal  tersebut  menjadi  hal  yang  wajar
dan sah tentunya selama orang asing yang datang berkunjung  maupun  menetap  di  wilayah  negara Indonesia  melengkapi  persayaratan  yang  sesuai ketentuan  dan  bisa  disebut  sah  dalam  ketentuan yang  berlaku  serta  melewati  serangkain  prosedur yang  telah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  Republik Indonesia  dan  keberadaan  orang  asing  tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi kesehjahteraan rakyat,bangsa dan negara Republik Indonesia,tidak  membahayakan  keamanan  dan ketertiban,tidak saling  bermusuhan  dengan rakyat maupun  pemerintah  negara  Republik  Indonesia. Maka masing-masing  negara  harus  sangat  berhati hati  dalam  membuat  keputusan  agar  tidak memberikan  dampak  negative  bagi  sektor bisnis,perekonomian  suatu  negara  dan  hubungan yang  disharmoni  antar  negara  sehingga  sebisa mungkin  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  yang ada  di  masing  masing  negara. 1 Indonesia  sebagai Negara  Hukum (Rule  Of  Law) mempunyai  tugas dan fungsi agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan dengan berdasarkan  atas  Hukum  yang  berlaku  di  negara Indonesia  atau  biasa  disebut  dengan  Hukum Positif.  Menyadari  akan  hal  tersebut  maka  dalam penyelenggaraan  pembangunan  nasional,perlu adanya keikutsertaan pembangunan hukum sebagai  salah  satu  esensi  dalam  pembangunan nasional.Keberadaan Pembangunan hukum sebagau  bagian  dari  pembangunan  nasional disebabkan  karena  realitas  utama  yakni  adanya korelasi  antara  pembangunan  hukum  dengan pembangunan masayarakat  sehingga setiap  warga Negara  mempunyai  kedudukan  yang  sama didepan  hukum. 2 Perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat  pada  era  modernisasi  ini  tentunya sangat  mempengaruhi  keberadaan  hukum  dalam masayrakat.Selain  itu,heterogenitas  masyarakat mengakibtakan  adanya  pembangunan  hukum  di setiap  waktu  agar  hukum  dapat  menjadi  sarana rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Roscue Pounddegan  istilah Law  As  a  Tool  Of  Social Engeneering . 3 selain  itu  Hukum  Keimigrasian merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  yang berlaku  saat  ini  di  Indonesia  bahkan  merupakan sebuah  subsitem  yang  berlaku  dalam  Hukum
1 Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Perspektif Hukum Indonesia ,  Nuansa Mulia,  Bandung, hlm 14.
2 Syaifullah Yophi Ardianto,  “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru” ,  Jurnal Ilmu Hukum, vol 3. No. 1, pasal 1.
3 Soetandyo Wignjosoebroto,  2002,  Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Penerbit HUMA, Jakarta, pasal 35.
Administrasi  Negara.  Hukum  Keimigrasian  di Indonesia  telah  ada  sejak  pemerintah  colonial belanda  di  mulai  sejak  proklamasi  kemerdekaan Indonesia hingga 1991. 4 Masuk kepada Kedaulatan  Bangsa  Indonesia,setiap  orang  asing yang  masuk  ke  dalam  wilayah  Indonesia  pada dasarnya  sudah  diatur  pengawasan  nya  di  dalam Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  yang menyatakan  bahwa  “  Keimigrasian  adalah  hal ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara”. Dampak  dari  keluar  masuknya  warga  negara asing,  seperti  terjadinya  peningkatan  arus  keluar masuknya  modal,  informasi,  jasa,  barang  orang dapat  memberikan  efek  buruk.  Pengaruh  buruk tersebut dapat berupa:
a. Pengaruh  perekonomian  nasional  oleh perusahaan  transnasional  yang  bergabung dengan  perusahaan  Indonesia  (melalui PMA, dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri,  pembelian  saham  atau  kontrak lisensi).
b. Munculnya Transnational Organized
Crimes  (TOC),  mulai  dari  pencucian uang,  narkotika  dan  obat  terlarang, perdagangan anak-anak dan wanita sampai pada perbuatan terorisme internasional.
Keimigrasian memiliki peranan yang sangat besar untuk meminimalisasi dampak negatif dari keluar masuknya warga negara asing, sebab keimigrasian memiliki  wewenang  dalam  politik hukum keimigrasian  yang  bersifat  selektif  ( selective policy ).  Lembaga  imigrasi  Indonesia  memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan  orang  asing,  baik  dari  segi masuknya,  keberadaannya,  maupun  kegiatannya di Indonesia. 5

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  dapat di identifikasi permasalahan yang untuk selanjutnya  dilakukan  pengkajian  dalam  rangka memberikan  pemecahan  terhadap  permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap  imigran  ilegal  yang  tidak memiliki  dokumen  berdasarkan  Undang-
4 M imam santoso, “Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”. UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 11.
5 M.  Iman  Santoso,  2004, Persfektif  Imigrasi  dalam Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan  Negara, UI  Press, Jakarta, (selanjutnya disebut M. Iman Santoso I), hal. 4.
Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian ?
b. Bagaimanah  Solusi  yang  diberikan  dalam menangani kasus imigran illegal berdasarkan  3  Faktor  Penegak  Hukum sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  kajian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penindakan Kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Keimigrasian dalam pemberantasan dan pencegahan Kasus People Smuggling .

## METODE PENELITIAN
1). Pendekatan Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah Penelitian  hukum  normatif  empiris  yang  bersifat Deskriptif  Kualitatif,  serta  menggunakan  metode pendekatan
Perundang-Undangan ( Statute
Approach ),  Pendekatan  Konsep  ( Conseptual Approach ), yang artinya
menjelaskan,menganalisis,  serta  mengembangkan permasalahan  hukum  dengan  aturan  hukum  yang menjadi fokus utama dan merupakan tema sentral dalam penelitian.
2). Metode Pengumpulan Data Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi  peraturan  perundang-undangan dan data lapangan,meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya  yang  ada relevansinya  dengan isu hukum dalam penelitian ini.
3).        Teknik Analisa Data Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis  Kualitatif  yang  lebih  menekankan  pada aspek  pemahaman  secara  mendalam  terhadap suatu masalah. Teknik analisa data ini menggunakan teknik analisis mendalam (In-Depth Analysis) yaitu  mengkaji  masalah  secara  kasus perkasus  karena  dalam  metodologi  kualitatif memiliki  sifat  bahwa  suatu  masalah  satu  akan berbeda  dengan  sifat  dari  masalah  lainnya.

## PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum  Terhadap  Imigran Illegal  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Hukum bukanlah suatu tujuan, melainkan hukum merupakan jembatan yang akan atau yang harus  membawa  kita  kepada  ide  yang  dicita- citakan.  Oleh  karena  itu,  Negara  Indonesia  harus mencari  tau  seperti  apa  cita-cita  masyarakat Indonesia.  Dengan  demikian  akan  diketahui sistem  hukum  yang  sesuai  untuk  mewujudkan cita-cita  masyarakat  Indonesia  dan  seperti  apa politik  hukum  yang  dapat  menciptakan  sistem hukum  di  Indonesia.  Politik  hukum  tidak  dapat terlepas  dari  realita  sosial  dan  tradisional  yang terdapat  di  Negara  Indonesia  dan  juga  sebagai salah satu anggota masyarakat dunia,
Indonesia  tidak  terlepas  dari  realita  dan politik  hukum  internasional.  Dengan  demikian dapat  kita  ketahui  bahwa  untuk  menentukan politik  hukum  nasional  tidak  hanya  ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak  pembentuk  hukum,  praktisi  atau  para teoritis  belaka,  namun  juga  ditentukan  oleh perkembangan hukum internasional. Politik hukum  merupakan  aktivitas  memilih  dan  cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial  dan  hukum  tertentu  dalam  masyarakat. Maksudnya  adalah  untuk  mencapai  suatu  tujuan negara,  pemerintah  yang  berkuasa  di  dalamnya harus  menemukan  cara  yang  sesuai  untuk dilakukan demi mencapai tujuan tersebut.
Cara  yang  dilakukan  negara  untuk mencapai cita-cita bangsa dapat dilakukan melalui pembentukan kebijakan-kebijakan, peraturan perundang-undangan, maupun hubungan kerjasama  dengan  negara  lain.  Hal-hal  tersebut jelas  membutuhkan  strategi  yang  sistematis, terperinci  dan  mendasar.  Aktivitas  merumuskan dan  menetapkan  hukum,  baik  yang  telah  ada maupun yang akan dibentuk, politik hukum suatu negara  diserahkan  pada  penyelenggara  negara yang  mempunyai  otoritas  legislasi  dengan  tetap memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dan berkembang  di  masyarakat.  Kesemuanya  itu diarahkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara yang dicitacitakan.
Politik  hukum  tersebut  sejalan  dengan teori  politik  hukum  Padmo  Wahyono  yang memandang  bahwa  politik  hukum  sebagai kebijakan  dasar  yang  menentukan  arah,  bentuk maupun  isi  dari  hukum  yang  akan  dibentuk. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara  negara  dalam  bidang  hukum  yang akan,  sedang  dan  telah  berlaku,  yang  bersumber dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat  untuk mencapai  tujuan  negara  yang  dicitacitakan. Dengan  demikian  politik  hukum  suatu  negara pasti  akan  berbeda  dengan  politik  hukum  negara lain.
Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  tujuan masing-masing  negara  di  dunia  yang  pasti berbeda,  dengan  latar  belakang  negara  yang berbeda,  pandangan  hidup  yang  berbeda,  sosial budaya  tiap  negara  serta  nilai-nilai  yang  tumbuh
dan  berkembang  di  tengah  masyarakat  negara tersebut.  Dasar  pembentukan  Negara  Indonesia tidak  terlepas  dari  ingatan  akan  masa  penjajahan Hindia  Belanda.  Sebagaimana  sistem  penjajahan pada  umumnya,  Belanda  pada  masa  itu  berusaha untuk  mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya dari tanah jajahan Indonesia.
Seluruh  potensi  kekayaan alam  Indonesia diolah  dan  digali  semaksimal  mungkin  demi kepentingan  Negara  Belandan  dan  orang-orang Belanda  di  Indonesia.  Kesempatan  penanaman modal  asing dibuka  selebar-lebarnya oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu untuk memenuhi  kebutuhan  negara-negara  barat  akan komoditi  ekspor,  seperti  karet,  teh,  kopi, tembakau,  gula,  lada,  timah,  dan  pertambangan lainnya,  yang  ketika  itu  menjadi  sasaran  pokok investasi. 6 Investasi-investasi tersebut membutuhkan banyak buruh yang murah sehingga selain  buruh  dari  Indonesia,  didatangkan  pula banyak buruh asing, khususnya dari Cina.
Orang  asing  diberikan  kelonggaran  dan keleluasan  di  lapangan  ekonomi,  yang  pada  saat itu  dipandang  sekunder  yang  menimbulkan kemiskinan  dan  kebodohan  rakyat  Indonesia karena  tidak  bisa  bersaing  dengan  orang  asing yang  terkenal  ulet.  Usaha  mendatangkan  buruh asing  tersebut  dilaksanakan  secara  aktif  dan  pula memberikan  uang  panjar  untuk  ongkos  jalan  dan jaminan  hidup  yang  layak  kepada  buruh  asing. Imigran-imigran  tersebut  juga  diberikan  akses pelayaran  oleh  perusahaan  pelayaran  Belanda yang membuka  jalur  pelayaran antara  Jawa,  Cina dan Jepang. 7 Politik  keimigrasian  saat  itu  mendukung aktifitas  tersebut,  sebagaimana  tampak  dalam peraturan-peraturan keimigrasian yang memungkinkan  orang  asing  datang  secara  masal untuk tujuan menetap. Peraturan-peraturan tersebut dibuat tidak untuk melindungi kepentingan  Bangsa  Indonesia,  namun  sesuai dengan  tujuan  negara  pada  saat  itu  untuk memberikan  keuntungan  yang  besar  bagi  negara Belanda  dan  bukan  berdasarkan  kepentingan Bangsa Indonesia. 8
Beranjak dari pengalaman tersebut, masyarakat  yang  dicita-citakan  Bangsa  Indonesia dapat  dilihat  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat yang menyatakan bahwa tujuan
6 Ajat Sudrajat Havid, Loc. Cit. Hlm. 179
7 Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 310-314
8 Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm: 160
pembentukan  Negara  Republik  Indonesia,  antara lain  : “...  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  ...” Dari  kutipan  tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia antara lain adalah untuk  menjaga  stabilitas  keamanan  negara  serta seluruh  kegiatan  pemerintahan  diarahkan  untuk mencapai kemakmuran rakyat, secara materil dan spiritual. 9
Dengan demikian keberadaan orang asing yang menjadi beban atau menghambat peningkatan kesejahteraan warganegara Indonesia,  harus  ditolak  masuk  atau  dikeluarkan dari  wilayah  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  setiap orang  asing  yang  akan  memasuki  wilayah Indonesia harus dilakukan penyaringan (selection), yaitu  dengan  menetapkan  persyaratan tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh  orang  asing tersebut agar dapat diberikan izin untuk tinggal di Indonesia. Politik keimigrasian tersebut ditegaskan  secara  formal  dalam  penjelasan Undang-undang  No.  8/Drt/1995,  bahwa  :  Negara kita tidak lagi menjalankan opendeur atau massale politik  terhadap  pendatang  orang  asing  itu,  akan tetapi  politik  saringan  atau  selectieve  politiek yang berdasarkan atas lain kepentingan, pendirian dan tujuan”. 10
Secara konsisten, politik saringan tersebut dilaksanakan sampai dibentuknya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.  Kebijakan  selective  policy  dapat dilihat  pula  dalam  Pasal  8  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa :
a.
Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen  Perjalanan yang sah  dan masih berlaku.
b. Setiap  orang  asing  yang  masuk  Wilayah Indonesia  wajib  memiliki  visa  yang  sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan  Undang-Undang  ini  dan perjanjian internasional.
Penjelasan  Pasal  8  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian, menyatakan  bahwa  :  Yang  dimaksud  dengan “dokumen  perjalanan  yang  sah  dan  masih berlaku”  adalah  dokumen  perjalanan  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan masih  berlaku  sekurangkurangnya  selama  6
9 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Naisonal, Alumni, 1991, hlm.
10 Ibid, hlm.185
(enam)  bulan  sebelum  masa  berlakunya  berakhir. Adanya  kebijakan  selektif  tersebut,  berarti mengatur  orang  asing  ke  Indonesia,  yang mencakup  masuk,  berada,  serta  keluarnya  orang asing tersebut dari wilayah Indonesia.
Berdasarkan prinsip tersebut, hanya orang asing yang menguntungkan Indonesia, yang dapat diberi  ijin  masuk,  ijin  berada  di  Indonesia, sedangkan  untuk  ijin  keluar  diberikan  setelah orang asing tersebut menyelesaikan kewajibannya di Indonesia. Kebijakan selektif tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem pemeriksaan  dokumen  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  9  Undang-Undang  Keimigrasian  yang menyatakan  : (1)  Setiap  orang  yang  masuk  atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  (2) Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  meliputi  pemeriksaan  Dokumen  Perjalanan dan/atau  identitas  diri  yang  sah.  (3)  Dalam  hal terdapat  keraguan  atas  keabsahan  Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang.
Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan  penggeledahan  terhadap  badan  dan barang  bawaan  dan  dapat  dilanjutkan  dengan proses  penyelidikan  Keimigrasian.  Pada  dasarnya fungsi  dan  peran  keimigrasian  bersifat  universal, yaitu  melaksanakan  lalu  lintas  orang  masuk  atau keluar  wilayah  suatu  negara.  Hal  tersebut dilaksanakan  berdasarkan  suatu  politik  imigrasi yaitu  kebijakan  negara  yang  telah  ditetapkan digariskan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan ketentuan  hukum,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara operasional,  peran  keimigrasian  di  Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu : 11 a. Fungsi  pelayanan  masyarakat  untuk menyelenggarakan pemerintahan atau administrasi  negara.  Jasa  keimigrasian diberikan  oleh  instansi  imigrasi  kepada warga  negara  sendiri  maupun  warga negara  asing.  Pelayanan  terhadap  warga negara Indonesia dapat berupa : memberikan paspor/SPLP/Pas Lintas Batas dan memberikan tanda bertolak/masuk.  Sedangkan  pelayanan terhadap warga negara asing dapat beurpa
: memberikan dokumen imigrasi, perpanjangan  izin  tinggal,  pemberianizin masuk  kembali  atau  izin  bertolak, memberikan tanda bertolak atau masuk.
11 Madhan K. H., dan Abrar Yusra, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta: 2005, hlm. 1
b. Fungsi  kemanan  yang  mana  imigrasi merupakan  institusi  pertama  dan  terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan  orang  asing  ke  dan  dari wilayah  Indonesia.  Imigrasi  bekerjasama dengan aparatur keamanan negara lainnya khususnya  dalam  penegakan  hukum keimigrasian  serta  melakukan  operasi intelijen  keimigrasian  bagi  kepentingan ketahanan dan keamanan negara.
c. Fungsi penegakan hukum oleh keimigrasian  ditegakkan  kepada  setiap orang  yang  berada  di  wilayah  Indonesia, baik  Warga  Negara  Indonesia  maupun Warga  Negara  Asing.  Sehingga  apabila terjadi  pelanggaran  administratif,  pihak imigrasi akan memberikan sanksi administratif.  Begitu  pula  dengan  hal-hal yang  berkaitan  dengan  kasus-kasus  yang bersifat pidana keimigrasian, akan diproses secara pro yustisia di pengadilan. Politik hukum keimigrasian suatu negara, mencerminkan  kedaulatan  negara,  kepentingan negara,  sejalan  dengan  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat.20 Kebijakan selektif mengatur bahwa orang asing  yang  akan  masuk  ke  Indonesia  harus melakukan serangkaian pemeriksaan guna mengetahui  kepentingan  apa  yang  dilakukan orang  asing  tersebut  selama  di  Indonesia.  Hal tersebut  dilakukan  guna  mewujudkan  kebijakan selektif  yang  mana  hanya  orang  asing  yang menguntungkan bagi Indonesia yang dapat masuk ke Indonesia.
Orang  asing  yang  akan  menjadi  beban atau memungkinkan terjadinya ketidaksejahteraan di  tengah  masyarakat  Indonesia,  tidak  akan mendapatkan  ijin  masuk  ke  Negara  Indonesia. Dokumen  perjalanan  Republik  Indonesia  adalah Paspor  Republik  Indonesia  dan  Surat  Perjalanan Laksana  Paspor  Republik  Indonesia. 12 Sesuai dengan Pengertiannya bahwa dokumen perjalanan adalah  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh pejabat  yang  berwenang  dari  suatu  negara, Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  atau  organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
Maka  fungsi  utama  dari  dokumen perjalanan adalah:
a. Sebagai  dokumen  untuk  melakukan perjalanan antarnegara.
b. Sebagai  dokumen  yang  memuat  identitas pemegangnya  meliputi  nama,  tempat
12 Pasal 34 ayat (1) PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
tanggal lahir,
jenis kelamin, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Landasan  utama  dalam  penerapan  Dokumen perjalanan  resmi  Indonesia  adalah  terdapat  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013 tentang  Tata  cara  pelaksanaan  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,dalam Pasal  1  angka  (11)  berbunyi  bahwa  “Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dari suatu  negara,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  atau organisasi  internasional  lainnya  untuk  melakukan perjalanan  antarnegara  yang  memuat  identitas pemegangnya.
Dengan adanya Dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh Negara maka Dokumen Perjalanan  tersebut  dianggap  telah  resmi  dan  sah diakui  sebagai  dokumen  perjalanan  Internasional karena resmi dan diakui oleh Dunia Internasional. 13 Dalam persepektif Imigrasi sebenarnya  keadaan  yang  dialami  oleh  Imigran Ilegal adala tindakan yang telah melanggar hukum sesuai dengan pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  yang  berbunyi bahwa  : “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia  yang  tidak melalui  pemeriksaan  oleh  pejabat  imigrasi ditempat  pemeriksaan  Imigrasi  sebagaimana dimaskud  dalam  pasal  ayat  1  akan  di  pidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) Tahun  dan  /atau  dipidana  dengan  denda  paling banyak Rp.100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah).” 14
Selanjutnya  juga  dijelaskan  juga  bahwa dalam pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi bahwa : ”Setiap Orang asing yang masuk dan/atau berada di  Wilayah  Indonesia  yang  tidak  memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku  sebagaimana  dimaskud  dalam  pasal  8 akan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (  Lima  ) tahun  dan  pidana  dengan denda paling  banyak  Rp.500.000.000,00  (  Lima  ratus juta rupiah).” 1 5
Indonesia  menganut  asas  Asas  Tetitorial dalam penerapanya dalam peraturan pidana dalam Perundang-undangan yang di cantum pada Pasal 2 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHAP),
13 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang tata cara pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bagian Kesatu Ketentuan Umum, pasal 1 angka (11).
14 Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, Bab XI Ketentuan pidana, pasal 113
15 Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, Bab XI Ketentuan pidana, pasal 119 angka (1)
berdasarkan  asas  ini  petugas  disegala  tingkatan memiliki kewenangan yang sama untuk menangani  setiap  perbuatan  yang  merupakan tindak  pidana  menurut  hukum  Indonesia  sesuai dengan  Hukum  acara  yang  berlaku  jika  tempat kejadian  tindak  pidana (Locus  Delicti) tersebut terjadi didalam wilayah republic Indonesia.
Dalam  perkembangan  Trifungsi  Imigrasi dapat  dikatakan  mengalami  suatu  pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan  hukum  merupakan  suatu  bagian  yang tidak  terpisahkan  karena  penerapan  penegakan hukum  di  bidang  keimigrasian  berarti  identik dengan  menciptakan  kondisi  keamanan  yang kondusif  atau  sebaliknya.Sedangkan  fungsi  baru yaitu  sebagai  fasilitator  pembangunan  ekonomi merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan fungsi  keimigrasian  lainya.Hal  ini  terlihat  ketika keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian. 16
Dari kejadian Imigran Ilegal ini akan menjadi bahaya  besar  yang  akan  menyangkut  ketahanan dan  keamanan  negara  Indonesia  terlebih  lagi dengan  tidak  adanya  dokumen  perjalanan  yang sah  menjadi  salah  satu  objek  utama  Imigran Ilegal, dan berikut adalah banyaknya pelanggaran atau  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  imigran illegal,diantaranya adalah :
a. Memasuki  Wilayah  Indonesia  tanpa menggunakan  atau  memiliki  dokumen perjalanan yang sah (melanggar pasal 119 Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011
Tentang Keimigrasian yang mana persayaratan  tersebut  telah  disebutkan  di dalam Pasal 8 angka (1) dan (2) Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian. 17 b.
Memasuki  Wilayah  Indonesia  tanpa melalui pemeriksaan dari petugas keimigrasian  di  tempat  pemeriksaan imigrasi  atau  biasa  di  sebut  TPI  ( melanggar  pasal  113  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang
dimaksudkan  dalam  pasal  9  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  6  tahun  2011 tentang Keimigrasian. 18
16 Muhammad Imam Santoso, Persfektif Imigrasi, Dalam Pembanguanan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, PT. Adi Kencana, Jakarta: 2004. Hlm. 24.
17 Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, pasal 8 angka (1) dan (2), Tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.
18 Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, pasal 9 angka (1), Tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.
c. Kejahatan Penyelundupan manusia
sebagaimana  yang  di  maskud  pada  Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011
Tentang  Keimigrasian  yang  berbunyi bahwa  :  “Setiap  orang  yang  melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan,baik  secara  langsung maupun tidak  langsung,untuk  diri  sendiri  atau kelompok
orang,baik secara terorganisasi,atau  memerintahkan  orang lain  untuk  membawa  seseorang  atau kelompok  orang,baik  secara  terorganisasi maupun  tidak  terorganisasi  yang  tidak memilik  hak  secara  sah  untuk  memasuki wilayah  Indonesia  atau  keluar  dari wilayah  Indonesia  dan  atau  masuk wilayah  negara  lain  dan  seterusnya  akan dikenakan  pidana  karena  penyelundupan Manusia  dengan  pidana  penjara  paling singkat 5 ( lima) tahun dan paling lama 15 (lima  belas  )  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp.500.000.000,00  dan seterusnya.” 19
Tindakan  Pemalsuan  merupakan  suatu kejadian  dimana  Dokumen  atau  surat  digandakan dengan  menyerupai  bentuk  yang  aslinya  yang digunakan untuk kepentingan perorangan ataupun pribadi  atau  bahkan  golongan  bagi  orang  yang memegang  surat  atau  keterangan  palsu  tersebut. Dalam  ketentuan  pidana  dan  dalam  Hukum Pidana,dikenal dengan bentuk kejahatan pemalsuan antara lain pemalsuan uang,pemalsuan surat.  Sedangkan  dalam  Perspektif  Keimigrasian dikenal  dengan  bentuk  kejahatan  pemalsuan seperti pemalsuan paspor dan pemalsuan visa.
Sedangkan  Paspor  adalah  suatu  dokumen perjalanan  yang  secara  resmi  dikeluarkan  oleh Pemerintah  atau  suatu  instansi  pemerintah  yang berwenang bagi warga negaranya atau orang asing lainya  yang  tidak  mempunyai  kewarganegaraan dan  berdomisili  di  dalam  wilayah  negara  yang mengeluarkan  paspor  tersebut. 20 selain  itu  di dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2011  dijelaskan  pada  pasal  1  angka  (12)  yang berbunyi bahwa : “Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  Republik Indonesia.”
19 Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, pasal 120.
20 Oka A. Yoeti, 1995, Tours and Travel Management,Cetakan Keempat , Pradnya Paramita, Jakarta, hal 86.
Paspor  Republik  Indonesia  diterbitkan oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  perwakilan RI di luar negeri.Dokumen perjalanan atau Paspor Republik  Indonesia  ini  hanya  diberikan  kepada warga  negara  Indonesia.  Paspor  ini  berisikan  24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Dan Paspor  memiliki  kriteria  umum  dan  khusus didalamnya  yang  memuat  tentang  data  pribadi atau identitas suatu paspor layaknya Kartu Tanda Penduduk  (KTP)  yang  termuat  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 2013 Pasal 1 angka (11) yang berbunyi bahwa :” Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dari suatu  negara,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan  antarnegara  yang  memuat  identitas pemegangnya.” 21
Maka  Di  dalam  paspor  memuat  tentang identitas pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat  dan  tanggal  lahir,  kebangsaan,  agama, tanda-tanda  badan,  tanda  tangan  serta  foto  yang bersangkutan.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  fungsi paspor  adalah  sama  dengan  kartu  penduduk, hanya  bedanya  kalau  kartu  penduduk  berlaku untuk  daerah  yang  terbatas,  secara  lokal  atau nasional  saja,  sedangkan  paspor  dapat  secara internasional.  Dengan  kata  lain,  paspor  seolah- olah  merupakan  kartu  penduduk  yang  berlaku secara internasional. Dengan paspor dapatdiketahui indentitas seseorang, seperti nama, jabatan, kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. 22
Paspor  hampir  sama  dengan  Kartu  tanda penduduk  yang  mana  kartu  ini  berfungsi  sebagai identitas  bagi  pemegangnya  yang  berisikan identitas  pemegangnya  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  atau  instansi  terkait,namun  yang membedakan keduanya adalah ketika Kartu tanda penduduk  diberikan  kepada  warga  negara  terkait maka  pemberlakuan  kartu  tersebut  hanya  berlaku dalam  lingkup  negara  tersebut  berbeda  dengan paspor ketika paspor ini dikeluarkan oleh Instansi terkait dalam hal ini adalah imigrasi maka Paspor ini akan berlaku dalam lingkup skala Internasional yang  bisa  digunakan  untuk  masuk  dan  keluar wilayah  Negara.  Maka  tidak  heran  dengan
21 Indonesia, Peraturan Republik Indonesias Nomor 31 Tahun 2013, pasal 1 angka (11)
22 Ricky  Nando  Putra,  Yetisma  Saini,  dan  Syafridatati , Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan Perkara  No  229  /  PID.B  /2013  /PN.TNG,  ,  Prodi  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
kebijakan  yang  ada  di  dalam  paspor  maka  akan menyangkut juga kebijakan Imigrasi di dalamnya. Apabila kita lihat pada pasal 263  Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  Bab  XII  tentang Pemalsuan  Surat  yang  berbunyi  : “  Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,perikatan  atau pembebasan  hutang,atau  dipentukkan  sebagai bukti  daripada sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu,diancam  jika  pemakaian  tersebut  dapat menimbulkan kerugian,karena pemalsuan surat,dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 tahun.” 23
Maka dari penjelasan ini dapat disimpulkan  bahwa  pemalsuan  adalah  membuat palsu  atau  memalsukan  sesuatu  yang  dapat menimbulkan hak,perikatan,pembebasan,hutang,atau yang dipentukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal dengan  maskud  untuk  memakai  atau  menyuruh orang  lain  memakai  barang  tersebut  seolah-olah isinya  benar  dan  tidak  palsu  maka  dengan kejadian  ini  maka  diancam  jika  pemakaian tersebut  dapat  menimbulkan  suatu  permasalahan kerugian yang memberikan pidana penjara.
Dikaitkan dan dihubungkan dalam kebijakan yang ada di Undang-undang Keimigrasian  Nomor  6  tahun  2011  pemalsuan sangat  jelas  dijelaskan  dalam  ketentuan  pidana yang dimaksud dengan adanya pemalsudan adalah penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia  palsu,penggunaan  dokumen  perjalanan Republik  Indonesia  orang  lain (Impostor) atau yang  sudah  dicabut,memberikan  data  yang  tidak benar atau tidak sah untuk memperoleh dokumen Perjalanan  Republik  Indonesia,memiliki  dan menggunakan  2  atau  lebih  dokumen  perjalanan Republik Indonesia, dan terakhir adalah membuat palsu suatu dokumen perjalanan dengan cara-cara tertentu  baik  digunakan  bagi  dirinya  sendiri ataupun untuk orang lain. 24
Dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2011  dijelaskan  pada  Bab  X  tentang  Penyidikan, dalam  hal  ini  memberikan  sebuah  penjelasan bahwa  setiap  tindakan  yang  menyangkut  tentang hukum  dalam  imigrasi  ini  menjadi  sebuah  bukti bahwa  ada  sebuah  penegakan  hukum  yang mengatur tata cara penyidikan dalam
23 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab XII Pemalsuan Surat, pasal 263
24 Ferry Tri Ardiansyah, dkk, Imigrasi Di Batas Imajiner , (Tangerang, Tim Cerpen C, 2016), hal.56
keimigrasian.  Penyidikan  yang  di  lakukan  PPNS terdapat pada pasal 104 sampai dengan 112. 25 B. Solusi  Penanganan  Kasus  Imigran Illegal berdasarkan 4 Faktor Penegakan Hukum di Indonesia Beberapa Hal Penting Dan Terkait dengan Pelaksanaan TIndak Pidana Imigrasi.Sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam pasal 13 (tiga belas) ditetapkan tugas pokok polisi :
a.
Memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat; b. Menegakan hukum; dan c. Memberikan Perlindungan,pengayoman,dan  pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan Tindak Pidana
Imigrasi,khususnya dalam pelaksanaan point ke  – 2  (dua)  tentang  penegakan  hukum,ada  beberapa hal  tugas-tugas  penting  dari  kepolisian  untuk diketahui yaitu sebagai berikut :

## 1) Penyelidikan
Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab – kitab undang-undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 Ayat 9 memberikan  batasan  pengertian.  Penyelidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyelidikan  untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  di duga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara  yuang  di  atur  dalam  undang-undang  ini. 22 Berdasarkan  batasan  pengertian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa berdarkan penyelidikan dilaksanakan  penyidikan,atau  penyidikan  baru dapat dilakukan berdasarkan kesimpulan penyelidikan,kecuali untuk yang tertangkap tangan,yang  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (19) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

## 2) Penyelidik
Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang
Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  dan Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negera
Republik
Indonesia
memberikan pengertian tentang penyelidik. Penyelidik  adalah  Pejebat  Kepolisian  Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diberi
25 Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 104 – 112
22 Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (5)
wewenang  oleh  Undang-undang  ini  untuk melakukan penyelidikan. 23

## 3) Penyidik
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 10 memberikan rumusan pengertian tentang : 24
Penyidik  adalah  Polisi  Negara  Republik Indonesia  atau  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus  oleh  undang-undang  melakukan penyidikan.
Berdasarkan  pengertian  ini,kita  melihat bahwa penyidik ada dua,yaitu :
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI),dan;
b. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus oleh Undang-undang.
Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  sesuai  Pasal  47  ayat  (2)  Undang-undang Nomor  9  Tahun  1992  tentang  Keimigrasian adalah : 25 a. Menerima Laporan tentang adanya
Tindak Pidana Keimigrasian;
b. Memanggil,memeriksa,menggeledah,men angkah,menahan seseorang yang disangka melakukan Tindak Pidana Keimigrasian;
c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
d. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu  yang  diduga  terdapat  surat- surat,dokumen-dokumen,Surat  Perjalanan atau  benda-benda  yang  ada  hubunganya dengan Tindak Pidana Keimigrasian;
e. Mengambil  sidik  jari  dengan  memotret tesangka Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemigrasian menurut Undang – Undang Nomor 6
Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  mengatakan bahwa : 26 a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian  menurut  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa;
23 Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat (4)
24 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piana, pasal 1 ayat (1)
25 Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, pasal 47 ayat (2)
26 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 1 ayat (8)
b. Melakukan  kerja  sama  penyelidikan dengan  lembaga  penegakan  hukum  di dalam  negeri  dan  di  luar  negeri,dimana hal ini sebelumnya dalam undang-undang yang lama tidak ada di atur demikian;
c. Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  Tindak Pidana  yang  dilakukan  oleh  PPNS Keimigrasian  sebelumnya  diberikan  ke Penuntut  Umum  melalui  penyelidik Polri,tetapi  dalam  ketentuan  Undang- undang  yang  baru  menyatakan  dengan jelas bahwa  BAP  diserahkan  langsung  ke Penuntut  Umum  dengan  tembusan  ke Penyidik Polri.
Berdasarkan  pasal  106  memberikan kewenangan  kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian untuk : 27 a. Menerima laporan tentang adanaya
Tindak Pidana Keimigrasian;
b. Mencari keterangan dan alat bukti;
c. Melakukan  tindakan  pertama  di  tempat kejadian;
d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki  tempat  kejadian  perkara  untuk kepentingan penyidikan;
e. Memanggil,memeriksa,menggeledah,men angkap,atau  menahan  seseorang  yang disangka melakukan Tindak Pidana Keimigrasian; f. Menahan,memeriksa,dan menyita Dokumen Perjalanan; g. Menyuruh  berhenti  orang  yang  dicurigai atau  tersangka  dan  memeriksa  identitas dirinya; h. Memeriksa atau menyita surat,dokumen,atau  benda  yang  ada hubunganya dengan Tindak Pidana keimigrasian;
i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
PPNS  Keimigrasian  dapat  menahan seseorang  yang  diduga melakukan  Tindak  Pidana Keimigrasian  yang  diancam  dengan  hukuman penjara  minimal  5  (lima)  tahun,misalnya  diduga melakukan  tindak  pidana  sebagaiman  diatur dalam pasal 118-123,Pasal 126-129,Pasal 131-133 huruf b,Pasal 134 hurub b,dan pasal 135.
Di  sisi  lain  sesuai  dengan  ketentuan hukum  Acara  Pidana  dan  kemungkinan  suatu tindak  pidana  tertentu  diperiksa  dengan  cara pemeriksaan singkat.Demikian juga halnya dalam tindak  pidana  Keimigrasian  hal  yang  sama  bisa
27 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pasal 106
dilakukan.PPNS Keimigrasian
di beri kewenangan  dapat  melakukan  acara  pemeriksaan singkat khusus untuk Tindak Pidana Keimigrasian yang  ancaman  hukumannya  kurungan  dengan maksimal; hukuman 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana  denda  paling  banyak  Rp.25.000.000,00 (dua  puluh  juta  rupiah)  sebagaimana  diatur  di dalam  pasal  116,117,120  b,  dan  133  e  Undang  – Undang  Nomor  6  Tahun  2011.Dalam  melakukan penyidikan  PPNS  Keimigrasian  berkoordinasi dengan  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.Setelah selesai penyidikan PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut  Umum  dan  tembusannya  ke  Kepolisian Negara RI.
Sejalan dengan penyerahan berkas perkara  ini  PPNS  Keimigrasian  menyerahkan tersangka  dengan  alat  bukti  serta  tindak  pidana keimigrasian yag disangkakan kepada tersangka.

## 4. Penyidikan
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam pasal 1 (satu) ayat 13 dikatakan bahwa :
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam  Undang-Undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang terjadi guna menentukan tersangkanya.Penyidikan berkewajiban segera melakukan tindakan penyidikan  yang  diperlukan,bilamana  ia  sendiri yang mengetahui atau tidak menerima laporan,baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laoran atau pengaduan
seseorang yang mengalami,melihat,menyaksikan,dan atau menjadi  korban  peritiwa  yang  merupakan  tindak pidana. 28 Hambatan yang seringkali didapati dalam menangani kasus imigran illegal pasti mempunyai dasar  yang  kuat  pada  kurangnya  kebijakan  yang dibuat  pemerintah,  dengan  hal  ini  maka  terdapat faktor  yang  sangat  mempengaruhi  datangnya Imigran dengan menggunakan dokumen perjalanan  palsu  sehingga  mampu  memberikan dampak kepada negara yang di datanginya. Faktor penyebab  yang  akhirnya  menjadi  penyebab penyelundupan  Orang (  People  smuggling) dan
28 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat (2)
Imigran  illegal (Illegal  migration) di  Indonesia. 29 Tindak  pidana  penyelundupan  orang  lain  dan imigran  gelap  merupakan  suatu  tindak  pidana yang  saling  terikat  satu  sama  lain.Tindak  pidana ini  tentunya  terjadi  jika  salah  satunya  dapat terlaksana,dalam  artian  bahwa  Imigran  Illegal  ini akan berhasil dengan adanya kerjasama dari agen- agen  penyelundupan,dan  penyelundupan  orang yang akhirnya mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah imigran Illegal.
Untuk menganalisa masalah di atas,perlunya  kajian  hukum  tentang  peraturan Perundang-undangan  ditujukan  untuk  mengetahui sebuah  kelemahan  dan  ketidak  serasian  antara peraturan yang sama menyebabkan tidak terselesaikanya masalah penyelundupan orang dan imigran  illegal  yang  masuk  ke  Indonesia  hingga saat  ini.  Konvensi  mengenati  status  pengungsi dapat  diketahui  bahwa  pengungsi  merupakan suatu  status  yang  ditentukan  melalui  sebuah proses.Keberadaan  UNHCR  di  Jakarta  ,banyak para  Imigran  Illegal  yang  datang  ke  Indonesia untuk  mendapatkan  hak  suaka  hingga  status  dan soolusi bagi mereka.Meskipun begitu,tidak semua orang  asing  yang  masuk  tanpa  dokumen  di Indonesia dapat diberikan status sebagai (Refugee) oleh UNHCR. 30
Kejahatan  Transnasional  yang  saat  ini melanda  Indonesia  yaitu  Imigran  Ilegal,kasus  ini menjadi  satu  dari  sekian  masalah  yang  dihadapi Indonesia mengenai kasus kemanusiaan. Kasus ini terjadi  karena  secara  geografis  wilayah  Indonesia mendukung para imigran illegal untuk menetap di Indonesia sedangkan pada kenyataannya Indonesia  hanya  dijadikan  sebagai  tempat  transit. Hambatan yang seringkali didapati dalam menangani kasus imigran illegal pasti mempunyai dasar  yang  kuat  pada  kurangnya  kebijakan  yang dibuat  pemerintah,  dengan  hal  ini  maka  terdapat faktor  yang  sangat  mempengaruhi  datangnya Imigran dengan menggunakan dokumen perjalanan  palsu  sehingga  mampu  memberikan dampak kepada negara yang di datanginya.
Faktor  penyebab  yang  akhirnya  menjadi penyebab penyelundupan Orang ( People smuggling) dan Imigran illegal (Illegal migration) di  Indonesia. 31 Tindak  pidana  penyelundupan orang  lain  dan  imigran  gelap  merupakan  suatu tindak  pidana  yang  saling  terikat  satu  sama
29 https://www.interpol.int/Crimes/People-smuggling, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 08.35 WIB.
30 https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah- peningkatan-kapasitas, diakses pada hari Jumat
(13/09/2019), pukul 08.30 WIB.
31 https://www.interpol.int/Crimes/People-smuggling, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 08.35 WIB.
lain.Tindak  pidana  ini  tentunya  terjadi  jika  salah satunya  dapat  terlaksana,dalam  artian  bahwa Imigran  Illegal  ini  akan  berhasil  dengan  adanya kerjasama  dari  agen-agen  penyelundupan,dan penyelundupan orang yang akhirnya mengakibatkan  semakin  meningkatnya  jumlah imigran Illegal.
Untuk menganalisa masalah di atas,perlunya  kajian  hukum  tentang  peraturan Perundang-undangan  ditujukan  untuk  mengetahui sebuah  kelemahan  dan  ketidak  serasian  antara peraturan yang sama menyebabkan tidak terselesaikanya masalah penyelundupan orang dan imigran  illegal  yang  masuk  ke  Indonesia  hingga saat  ini.  Konvensi  mengenati  status  pengungsi dapat  diketahui  bahwa  pengungsi  merupakan suatu  status  yang  ditentukan  melalui  sebuah proses.Keberadaan  UNHCR  di  Jakarta  ,banyak para  Imigran  Illegal  yang  datang  ke  Indonesia untuk  mendapatkan  hak  suaka  hingga  status  dan soolusi bagi mereka.Meskipun begitu,tidak semua orang  asing  yang  masuk  tanpa  dokumen  di Indonesia dapat diberikan status sebagai (Refugee) oleh UNHCR. 32
Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009  tentang  Ratifikasi  Protokol  menentang penyelundupan,namun belum ada Undang-undang khusus  tentang  tindak  pidana  penyelundupan manusia/imigran  di  Indonesia. 33 Meningkatkan angka  kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia merupakan  suatu  kejadian  yang  menjad  i  pokok utama masalah
Imigran
gelap di Indonesia,kejahatan  ini  termasuk  ke  dalam kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia,yang  disebabkan  karena  tidak  adanya Undang-undang  khusus  untuk  menjerat  pelaku penyelundupan orang (People smuggling) maupun imigran  gelap (Illegal  migration) ,kecuali dengan Undang-undang Keimigrasian.
Banyaknya  imigran  yang  masuk  ke Indonesia  dengan  tidak  menggunakan  dokumen perjalanan  yang  asli  atau  bisa  dikatakan  dengan menggunakan  dokumen  perjalanan  palsu  maka mereka  belum  bisa  dikatakan  sebagai  seorang pengungsi  oleh  UNHCR  sehingga  hukum  di
32 https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah- peningkatan-kapasitas, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 08.30 WIB.
33 Indonesia, Undang-undang Nomor 15 tahun 2009, tentang “Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana  Transnasional Yang Terorganisasi).” Pasal 1.
Indonesia  terabaikan  dan  tidak  berlaku  untuk mereka  ketika  mereka  datang  ke  Indonesia. Imigran  yang  masuk  ke  Indonesia  dengan  tidak menggunakan  dokumen  perjalanan  yang  asli dianggap  sebagai  korban  penyelundupan  orang (People  smuggling) sedangkan  dalam  Undang- undang tentang penyelundupan orang tidak ada di Indonesia. 34
Hal  inilah  yang  menjadi  penyebab kenapa  para  imigran  yang  datang  ke  wilayah Indonesia merasa aman tinggal di Indonesia. Yang terjerat  Hukum  Indonesia  hanya  warga  negara Indonesia yang juga ikut terlibat dalam penyelundupan  manausia  jika  dibandingkan dengan  orang  asing.Lemahnya  hukum  yang dimiliki  Indonesia  menyebabkan  Indonesia  tidal lagi menjadi negara transit bagi para Imigran,khususnya  imigran  yang  berasal  dari Timur  Tengah  menuju  Australia.  Dan  kini Indonesia sebagai negara penyelundupan manusia.
Banyak negara menganggap bahwa Indonesia  tidak  memiliki  Undang-undang  yang tegas dalam menangani masalah (People smuggling) ,sedangkan  negara  lain  contohnya adalah  Malaysia  memiliki  Undang-undang  yang tegas  tentang  masalah  ini.Kelemahan  yang dimiliki  oleh  Indonesia  dari  segi  Perundang- undangan inilah yang merupakan keuntungan bagi para  imigran  untuk  menafaatkan  keadaan  ini. Ditambah  dengan  kondisi  geografis  Indonesia membuka  celah  bagi  para  imigran  untuk  bebas masuk  ke  Indonesia.Dengan  berbagai  alasan,para imigran  masuk  ke  Indonesia  bahkan  dengan asalan  sebagai  korban  perang,mereka  transit  di Indonesia padahal sebenarnya tujuan akhir mereka adalah  Indonesia. 35 Maka  untuk  mengatasi masalah  penyelundupan  orang  dan  imigran  ini dibutuhkan  usaha  dari  berbagai  pihak  pihak  yang berwenang dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Bentuk  kerjasama  aparat  penegak  hukum dengan menangkap Immigran gelap dan penyelundupan  setidaknya  dapat  mengurango tingkat  kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia  untuk saat  ini.  Selanjutnya  kejadian  ini  berkaitan  erat dengan  kerjasama  luar  negeri  yang  satu hubungannya  dengan  Hubungan  bilateral  suatu
34 https://www.interpol.int/News-and- Events/News/2008/INTERPOL-hosts-first-international- conference-on-people-smuggling-and-illegal-migration, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 09.00 WIB.
35 https://news.detik.com/berita/d-1795871/5-alasan- indonesia-jadi-surga-transit-imigran-gelap-ke-australia, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 09.10 WIB.
negara yaitu dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang terdapat  pada  pasal  27  angka  (1)  yang  berbunyi bahwa  :  “Pada  dasarnya  masalah  yang  dihadapi oleh  pengungsi  adalah  masalah  kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin  menghindarkan  terganggunya  hubungan baik  antara  Indonesia  dan  negara  asal  pengungsi itu.  Indonesia  memberikan  kerja  samanya  kepada badan  yang  berwenang  dalam  upaya  mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.” 36
Dengan kejadian seperti ini menghasilkan 3  faktor  penegakan  hukum  di  suatu  negara,  yang diharapkan  mampu  menyelesaikan  atau  bahkan mengurangi  angka  dari  jumlah  Imigran  Illegal yang untuk saat ini masuk ke Indonesia. 37 Terkait masalah  keimigrasian,  yang  menjadi  fokus  utama yakni  faktor  subtansi  hukum  dimana  faktor subtansi  hukum  ini  diharapkan  menutup  celah (kekurangan)  bagi  Indonesia  dan  di  lain  sisi peraturan  hukum  yang  jelas  dan  tegas  dapat mencegah dan menyelesaikan persoalan kejahatan penyelundupan  orang  dan  imigran  gelap  sebagai kejahatan transnasional.
Pada  dasarnya  ada  tiga  kebijakan  yang digunakan  dalam  menangani people  smuggling, yaitu border controls, deportation and legalization  policies,  dan  work-site  inspections, raids,  and  sanctions  against  employers  or  illegal immigrants. 38 a.
Pertama,  kebijakan  kontrol  perbatasan
(border controls) ditujukan untuk membatasi ruang gerak dari imigran gelap dan agen penyelundup.
b. Kedua, kebijakan deportasi dan pengabsahan  kebijakan  di  Indonesia dalam  pelaksanaannya,  deportasi  tidak dapat  dilaksanakan  jika  belum  ada  status pengungsi  yang  diberikan  oleh  UNHCR sehingga  dibutuhkan  suatu  pengesahan kebijakan  dari  pemerintah  RI  terkait status para imigran tersebut.
c. Ketiga, kebijakan Pemeriksaan dan Tinjauan  terhadap  Lokasi  Pekerjaan, melakukan  penggerebekan,  dan  sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen.
36 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1999, tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 27 angka (1)
37 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5 38 Saifullah, “Refleksi Sosiologi Hukum”, (Bandung: Refika Aditama, 2007),  hal 2

## Tabel 2 DATA IMIGRAN INDONESIA UNHCR
Sumber :  Deputi V/Bidkoor Kamnas Kemenko Polhukam Luasnya  wilayah  yang  ada  di  Indonesia menjadi  pastinya  menjadi  pemikat  bagi  para Imigran  Illegal  yang  tidak  memiliki  dokumen perjalanan  atau  bahkan  memalsukan  dokumen perjalanan.Keterbatasan  yang  di  miliki  Indonesia dalam hal ini adalah penjagaan baik darat,l;aut,dan  udara.  Serta  lemahnya  teknologi canggih  untuk  memantau  seluruh  wilayah Nusantara menjadi salah satu penyebab mudahnya imigran illegal masuk ke Indonesia. Permasalahan Imigran  Illegal  yang  masuk  ke  Indonesia  ini semakin hari semakin mengalami peningkatan,beberapa  kebijakan  telah  diambil oleh  Australia  sebagai  penangkal  masuknya Imigran Illegal pencari suaka dari Indonesia yang akan ke Australia.Diantaranya kebijakan Australia menghalau  kapal  para  pencari  suaka  kembali  ke perairan Indonesia. 39
Dan  kebijakan Third  Countries 40 dengan ditandatanganinya  perjanjian  antara  Australia dengan  Papua  Nugini  dan  Nauru,yang  akhirnya semakin  menambah  persoalan  dalam  wilayah Indonesia  mengenai  keberadaan  para  Imigran Illegal.Indonesia selalu diposisikan sebagai negara “transit” imigran illegal untuk selanjutnya menuju negara  tujuan  yaitu  Asutralia.Namun  pengertian yang  salah  ini  selalu  dianggap  bahwa  negara Indonesia identik dengan sebutan “negara transit” nampaknya harus ditinjau ulang
kembali,mengingat  bahwa  banyak  dari  mereka yang  kemudian  menjadikan  Indonesia  sebagai tempat tujuan akhir.
Sesuai  dengan  data  statistik  pada  tahun 2013 kecenderungan yang terjadi adalah
39 http://www.antarasumbar.com/berita/politik/j/1/328968/ indonesia-tolak-kebijakan-mengirim-balik-kapal- pencarisuaka.html, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 11.00 WIB
40 http://www. refugeecouncil.org.au/f/rhp-time.php, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 11.05 WIB.

## DATA IMIGRAN INDONESIA
Data  Imigran  Ilegal  (UNHCR)  tahun  2013 10.083 orang Data  Imigran  Ilegal  yang  Mandiri  (Cisarua) 5.781 orang Jumlah Total Imigran saat ini 4.302 orang A. Di Community  House  (IOM)  2.381 orang
B. Di Rudenim (13 Rudenim) 1.921 orang
masuknya imigran illegal ke Indonesia mengalami peningkatan  sampai  12  %,yang  apabila  Indonesia (sebagai negara berdaulat) tidak memiliki formula yang efektif terhadap persoalan imigran illegal di dalam  negeri  maka  tidak  dapat  dipungkiri  pada tahun mendatang Indonesia akan di banjiri dengan adanya  imigran  illegal,yang  mana  nantinya  akan berdampak  buruk  bagi  perekonomian  serta keamanan  dan  peluang  kerja  penduduk  asli Indonesia.
a. Prinsip  bahwa  Indonesia  adalah Non Immigrant  State Prinsip  ini  bermaksud membatasi semaksimal mungkin pertambahan  penduduk  melalui  proses kewarganegaraan  yang  berpangkal  pada hak-hak keimigrasian. b. Prinsip Selective Policy Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing
hendaknya dengan sungguhsungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha  pembangunan  dan  usaha mewujudkan  kesejahteraan  bagi  bangsa Indonesia.
c. Prinsip  keseimbangan  antara Welfare (Prosperity) dan Security Prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah  tamu,  dan  karena  itu  harus diperlakukan  secara  layak  baik  dalam hubungan  yang  bersifat  hukum  maupun dalam  hubungan  sosial.  Namun  demikian hal  tersebut  harus  tidak  mengurangi kewajiban  tamu  untuk  berlaku  wajar sesuai  dengan  kepentingannya,  sehingga kepentingan security bagi masyarakat dan negara senantiasa terlaksana secara wajar.
d. Prinsip The  Right  Of  Movement Setiap
orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi  hak-haknya  untuk  melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan  diri  atau  kepentingan negara yang khusus.
e. Prinsip  keimigrasian  sebagai  bagian  dari penyelenggaraan administrasi negara
Pada  prinsip  ini  keimigrasian  harus senantiasa  berjalan  di  atas  asas-asas umum  penyelenggaraan  negara  yang layak (General  Principle  Of  Good Administration). Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik
Indonesia  dijamin  dan  dilindungi  hak- haknya untuk melakukan perjalanan.

## KESIMPULAN
1. Pedoman  atau  landasan  hukum  yang digunakan di bidang keimigrasian khususnya  terkait  dengan  keimigrasian dan  orang  yang  diselundupkan (People Smuggling) berdasarkan ketentuan hukum yang  berlaku  dengan  adanya  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2009  tentang
Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan  Imigran  melalui  Darat, Laut  dan  udara.  Meskipun  demikian, belum  ada  aturan  khusus  yang  mengatur masalah  penyelundupan  orang (People Smuggling) yang masuk ke Indonesia.
2. Konsep  Ideal  Kebijakan  Keimigrasian untuk  mencegah  penyelundupan  orang yang  masuk  ke  Indonesia  dimulai  dari Substansi  Hukum,  yaklni  perlunya  dibuat Undang-Undang  atau  kebijakan  khusus yang  mengatur  masalah  penyelundupan orang  yang  di  dalamnya  juga  terdapat pengaturan  sanksi  tegas  terkait  bentuk kegiatan  dari  agen  penyelundup  untuk memangkas mata rantai kejahatan transnasional.  Selain  itu,  kerjasama  yang solid  perlu  terjalin  antar  negara  maupun instansi  dalam  negeri  terkait  dalam  hal alokasi dana/anggaran,saran dan prasarana  yang  digunakan  sebagai  usaha dalam  menangani  kasus  penyelundupan manusia. SARAN
1. Dalam proses penegakan hukum keimigrasian,  penentuan  suatu  kasus pelanggaran  diselesaikan  dengan  proses hukum pidana atau administratif diletakkan  pada  kewenangan  (diskersi) pejabat  imigrasi.  Maka  untuk  itu  perlu adanaya  batasan  kategorisasi  yang  tegas (parameter)  dalam  proses  penegakan hukum keimigrasian terkait kasus penyelundupan manusia (People Smuggling) yang ditempuh melalui tndakan  hukum  pidana  dengan  tindakan hukum administrative, sehingga tidak lagi digantungkan  pada  penilaian  pejabat imigrasi  tetapi  didasarkan  dengan  sebuah sistem atau peraturan Perundang- Undangan  dengan  memperhatikan  proses penyelesaian  perkara  keimigrasian  secara cepat,efektif dan efisien serta memberikan efek  jera  terhadap  pelaku  tindak  pidana keimigrasian.
2. Perlu  adanya  koordinasi  terus-menerus antara  petugas  imigrasi,  kepolisian  dan aparat pemerintah lainnya untuk
meningkatkan  proses  penegekan  hukum keimigrasian, maka diharapkan agar pihak imigrasi  melakukan joint  investigation dengan  Poli  guna  tercapainya  penegakan hukum  keimigrasian  yang  lebih  optimal. Sehingga  menimbulkan  lagi  kepercayaan masyarakat  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  Imigrasi  dalam melindungi  kedaulatan  Negara  serta upaya dalam penanggulangan kejahatan di bidang Keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pasal 1 angka 32. Indonesia,Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang
Keimigrasian, pasal 70 angka (2), pasal 74 angka (2).
Indonesia,  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana Tahun 1981, pasal 4, pasal 1 angka  (13),  pasal  1  angka  (1),  pasal  1 angka (11).
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor
IMI.  1917-OT.02.01  Tahun  2013  Tentang
Standar  Operasional  Prosedur  Rumah Detensi Imigrasi Peraturan  Direktur  Jenderal  ImigrasI  Nomor
IMI-149.UM.08.05  Tahun  2010  Tentang Penanganan  Imigran  Ilegal  Data  Jumlah Deteni  Pada  Rumah  Detensi  Imigrasi Pekanbaru Tahun 2011-2016.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor
M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor  35  tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  No.16  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing.
Peraturan  Direktur  Jendral  Imigrasi  Nomor
IMI-1489.  UM.08.05  Tahun  2010  tentang Penanganan Imigran Ilegal.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor
M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Peraturan    Menteri    Hukum    dan    Hak  Asasi Manusia Nomor M.HH11.OT.01.01
Tahun  2009  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Protocol against the Smuggling of Migrants by
Land,  Sea  and  Air,  supplementing  the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No.  1  tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Indonesia,  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## BUKU
Rahman, Febrian Nur. (2012). Kebijakan Pemerintah Indonesia TerhadapImigran Gelap Afghanistan Studi Kasus: Imigran gelap di Pantai Samas, Bantul DIY tahun
2012.
Putra,  Dedi  Gunawan.  (2016).  Implementasi
Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Di Kota Pekanbaru.
Jackson,  Robert  &  George  Sorensen  (2009). Pengantar  Studi  Hubungan  Internasional. (terj), Yogyakarta:  Pustaka Belajar.
Weber,  Cynthia.  International  Relations  Theory: A  Critical  Introduction,      edisi  ketiga (London, NY: Routledge, 2001).
Simatupang,  Princen.  (2015).  Peran  United Nations  High  Commissioner  For  Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara  Asing  (Pengungsi)  Di  Indonesia (Kajian  Warga  Negara  Asing  Di  Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru).
Paryati  ,  Andi  Niniek.  (2016).  Sinergi  United Nations  High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration  (IOM)    dalam    menangani masalah  pengungsi  di  Makassar.
Rajagukguk,  Zantermans    dan  Fadjri  Studi Penggunaan  Tenaga  Kerja  Warga  Negara Asing  Pendatang  di  Indonesia.  Jakarta:
Puslitbang Ketenagakerjaan. Republik
Indonesia 2009.
Hastuti, Hesty dkk, Laporan Akhir Tim Penelitian tentang  Permasalahan  Hukum  Tenaga  Kerja Asing  di  Indonesia.  Jakarta:  BPHN-  Dep. Hukum dan HAM, 2005.
IOM.  International  Terrorism  and  Migration (International  Organization  for  Migration, 2003).
Clayton,  G. “The  UK  and  Extraterritorial Immigration  Control:  Entry  Clearance  and
Juxtaposed  Control,” in  Extraterritorial Immigration  Control:  Legal  Challenges,  ed. Bernard  Ryan  and  Valsamis  Mitsilegas (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff
Publishers, 2010).
Sihar  Sihombing.  2013.Hukum  Keimigrasian Dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia.  Nuansa Mulia, Bandung.
Wagiman,  S.Fil,  SH,  MH,Hukum  Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

## INTERNET
https://www.cnnindonesia.com/internasional/2018 1024105750-134-340966/angka-imigran- gelap-meningkat-kebijakan-trump-dinilai- gagal ,diakses  pada  hari  Selasa  (10/09/2019), pukul 11.33 WIB.
https://medan.tribunnews.com/2017/07/20/segini- total-imigran-gelap-sepanjang-2017 ,  diakses pada  hari  Selasa  (10/09/2019),  pukul  11.21 WIB. https://tirto.id/indonesia-negara-transit-favorit- imigran-gelap-cZ7w , diakses pada hari Selasa (10/09/2019), pukul 14.32 WIB. https://www.sbs.com.au/news/comment-
prosecuting-people-smugglers-in-indonesia, diakses  pada  hari  Rabu  (11/09/2019),  pukul 08.54 WIB.
https://www.berandahukum.com/2018/11/sistem- hukum-menurut-lawrence-m- friedman_0.html, Diakses  pada  hari  Rabu (11/09/2019), pukul 09.56 WIB. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_37_1999.htm , diakses  pada  hari  Rabu  (11/09/2019),  pukul 14.15WIB.
https://news.detik.com/berita/d-1795871/5- alasan-indonesia-jadi-surga-transit-imigran- gelap-ke-australia, diakses  pada  hari  Rabu (11/09/2019), pukul 19.11 WIB.
https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425- imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah- pemerintah ,  diakses  pada  Hari  Kamis (12/09/2019), pukul 08.06 WIB.
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/who-is- undocumented-immigrant.html, diakses  pada hari Kamis (12/09/2019), pukul 13.51 WIB. https://www.embassyofindonesia.org/index.php/do kumen-perjalanan-republik-indonesia/, diakses pada hari Kamis (12/09/2019), pukul 15.15 WIB.

## JURNAL ILMIAH
Ariani,Nevey  Varida.  “Penegakan  Hukum Terhadap  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  Di Indonesia  (Law  Enforcement  Against Illegal  Foreign  Workers  In  Indonesia.”
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia R.I, 2018.
Morradi,Villian  Febri.  “Peran  Rumah  Detensi
Imigrasi  dalam  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia Pencari Suaka.” Pendecta.
Semarang  :  Universitas  Negeri  Semarang.
2015.
Anita  Yuliastini,  Syarifah  Arabiyah.  “Fenomena Banyaknya  Warga  Negara  Asing  Yang Masuk    Ke  Wilayah  Ri  Tanpa  Dilengkapi Dokumen  Resmi.”  Pontianak  :  Universitas Panca Bhakti.
Harison  Citrawan,  Sabrina  Nadilla.  “Model Kontrol  Keimigrasian  dalam  Mencegah Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia.” Lentera Hukum. Jember : Universitas Negeri Jember. 2019.
Sinaga,Edward  James.  “Standardisasi  Bangunan
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Sebagai  Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Standardization  Of  Immigration  Offices Buildingclass  I  As  An  Effort  To  Promote Public  Service).”  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum.  Jakarta  :  Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan  Kebijakan  Badan  Penelitian dan  Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016.
Situmorang,Victorio H. “Standardisasi  Bangunan Rumah  Detensi  Imigrasi  (Standardization  Of Immigration  Detention  Centre  Building).” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum.  Jakarta  : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan
Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016.
Mulyawan,Budy. “Kekuatan Alat Bukti Informasi
Elektronik  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Keimigrasian  (The  Power  Of  Electronic Information As Evidence In The Investigation Of Immigration-Related Crimes).”  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum. Jakarta : Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2018.
Sinaga,Edward  James.  “Implikasi  Paten  Asing Yang Telah Terdaftar Atas Invensi Di Bidang Teknologi  Menurut  Uu  Nomor  14  Tahun 2001  Tentang  Paten.”  Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum. Jakarta : Pusat Pengkajian dan  Pengembangan  Kebijakan  Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013.
Syahrin, M Alvi. “Menakar Kedaulatan Negara
Dalam Perspektif Keimigrasian”
(Assessing  State’s  Sovereignty  From  The Perspective  Of  Immigration  Affairs). Bhumi  Pura.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Imigrasi, 2018. Ariani,Nevey  Varida.  “Penegakan  Terhadap Tenaga  Kerja  Asing  Illegal  di  Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers  In  Indonesia.”  Jakarta  :  Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Kementrian  Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2018.