## Research Article

## Reformasi Asas Prioritas Merek Dagang Berlandaskan Protokol Madrid Di Era Liberalisasi Perdagangan
Zulvia Makka 1* , Kholis Roisah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* zulviamakka@gmail.com

## ABSTRACT
Implementation  of  the  priority  principle  through  the  Madrid  Protocol  is  a  profitable  system  for  brand owners  who  have  an  international  vision  with  efficient  and  transparent  registration  procedures, providing incentives for foreign brand owners to invest in Indonesia and Indonesian brand owners to invest abroad. The research aims to discuss the reform of the trademark priority principle based on the Madrid  Protocol  in  the  era  of  trade  liberalization.  The  research  method  is  normative  juridical  using secondary  data  with  descriptive  analysis  and  qualitative  research  specifications.  The  results  of  the research show that the reform of the priority principle of trademarks in Indonesia based on the Madrid Protocol is very efficient in accordance with the theory of economic analysis of law because it provides greater benefits at low costs. The Madrid Protocol makes it easy to register a trademark through one application,  one  language,  economical,  low  cost,  one  registration  can  be  for  many  countries.  It  is concluded that reform of the trademark priority principle through the Madrid Protocol plays an important role in improving global brands so that registration through the Madrid Protocol provides cost efficiency related to convenience, provides value and benefits.

## Keywords: Trademarks; Madrid Protocol; Priority Principle

## ABSTRAK
Pelaksanaan  azas  prioritas  melalui  Protokol  Madrid  merupakan  sistem  yang  menguntungkan  untuk pemilik  merek  yang  memiliki  visi  internasional  dengan  prosedur  pendaftaran  secara  efisien  dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia maupun pemilik merek Indonesia untuk berinvestasi di Luar Negeri. Penelitian bertujuan  membahas reformasi asas  prioritas  merek  dagang  berlandaskan  Protokol  Madrid  di  era  liberalisasi  perdagangan.  Metode penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan  data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif  analisis  dan  bersifat  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  bahwa  reformasi  asas  prioritas  Merek dagang  di  Indonesia  berlandaskan  Protokol  Madrid  sangat  efisien  sesuai  dengan  teori  economic analysis  of  law  karena  memberikan  benefit  yang  lebih  besar  denga  biaya  rendah.  Protokol  Madrid memberikan  kemudahan  dalam  mendaftarkan  merek  dagang  melalui  satu  aplikasi,  satu  bahasa, hemat,  biaya  murah,  sekali  pendaftaran  bisa  ditujukan  untuk  banyak  negara.  Disimpulkan  bahwa reformasi  asas  prioritas  merek  dagang  melalui  protokol  madrid  memegang  peranan  penting  untuk meningkatkan  merek  global  sehingga  pendaftaran  melalui  Protokol  Madrid  memberikan cost effiensiensi terkait dengan kemudahan, memberi nilai dan kemanfaatan.
Kata Kunci : Merek Dagang; Protokol Madrid; Asas Prioritas

## A. PENDAHULUAN
Era  perdagangan  global  mendorong Indonesia  untuk  ikut  serta  dalam  perdagangan internasional.  Sehingga  kreativitas  dan  inovatif dalam  perdagangan  semakin  meningkat. Liberalisasi  perdagangan  merupakan  tantangan bagi  para  pelaku  usaha  dalam  memproduksi barang  sekaligus  juga  dalam  peningkatan efisiensi  perekonomian.  Dengan  liberalisasi perdagangan barang ASEAN, hambatan tarif dan non tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang bebas di kawasan ini akan mendorong produsen dan  pelaku  usaha  lainnya  untuk  memproduksi dan  mendistribusikan  barang  berkualitas  tinggi sehingga mereka dapat bersaing  dengan barang dari negara lain (Pudyastiwi, & Djatmiko, 2020).
Liberalisasi  pasar,  baik  di  tingkat  nasional maupun  internasional,  memungkinkan  pengguna di  suatu  negara  untuk  mengakses  berbagai barang  dan  jasa.  Globalisasi,  fenomena  yang tidak  dapat  dihindari,  berdampak  pada  banyak aspek kehidupan manusia selain menguntungkan ekonomi.  Pada  akhirnya,  masyarakat  perlu beradaptasi  dengan  perubahan.  Misalnya,  jika arus perdagangan internasional berubah, barang- barang yang dibuat oleh negara di belahan benua lain  dapat  dibeli  oleh  orang-orang  di  kota-kota dan  kota-kota  di  belahan  benua  lain.  Hal  ini memberikan  ruang  kepada  pelaku  usaha  untuk memproduksi  barang  dengan  merek  tertentu. Merek sebagai tanda pengenal suatu produk dari perusahaan  merupakan  salah  satu  bagian  dari Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Hal  ini
memberikan  ruang  kepada  pelaku  usaha  untuk memproduksi  barang  dengan  merek  tertentu (Yuniarto, 2016).
Merek  Dagang  dan  Jasa  menurut  Pasal  1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum untuk  membedakan  dengan  barang  sejenis lainnya. Merek dagang merupakan suatu hal yang sangat  berpengaruh  terhadap  suatu  perusahaan karena  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi produk sejenis lainnya.
Peranan  merek  sangat  penting  dalam membangun  produk  yang  kompetitif,    unik  dan memiliki  kelebihan  yang  ditonjolkan,  yang membedakannya  dengan  produk  lain  dan  ini dapat  dicapai  dengan  program marketing yang kuat  terhadap  produk  tersebut.  Kombinasi  yang baik  dari  elemen–elemen  yang  mendukung sehingga dapat  menciptakan brand  image yang kuat bagi konsumen (Hakim, & Saragih, 2019).
Ada  dua  sistem  dalam  pendaftaran  suatu merek  yaitu  sistem first  to  file (sistem  konstitutif) dan  sistem first  to  use (sistem  deklaratif) (Asmara, Rahayu, & Bintang,  2019). Perundang- undangan  di  Indonesia  merek  menganut  sistem first to file bahwa merek wajib untuk didaftarkan, yang  artinya  hak  eksklusif  pemegang  merek didapatkan dengan pendaftaran yang merupakan hal  mutlak,  sehingga  merek  yang  tidak didaftarkan  tidak  akan  ada  perlindungan  dari negara (Pasal 1 Angka 5).
Setiap  pemilik  merek  yang  mengajukan pendaftaran merek mempunyai hak prioritas yang bisa  diajukan  paling  lama  6  (enam)  bulan  sejak penerimaan  pendaftaran.  Hak  prioritas  adalah hak  yang  dimiliki  pemohon  pendaftaran  merek yang  mendapatkan  prioritas  untuk  mengajukan permohonan  pendaftaran  di  luar  negara  asalnya yang waktu penerimaan permohonan pendaftarannya dianggap sama dengan permohonan  di  negara  asalnya  (Maes, Suryamizon,  &  Nazar,  2023).  Pelaksanaan  azas prioritas  tidak  mudah  dilakukan  pemohon pendaftaran  merek  karena  pemohon  harus melakukan  aplikasi  permohonan  satu  persatu  ke negara-negara  mana  saja  permohonan  akan diajukan  dan  harus  melalui  konsultan  hak kekayaan  intelktual  dari  negara  ybs.  Akan  tetapi dengan  diratifikasi  Protokol  Madrid  melalui Peraturan  Presiden  Nomor  92  Tahun  2017  oleh Indonesia  diasumsikan  dapat  memberikan kemudahan  bagi    pemohon  merek  untuk mendaftarkan  mereknya  di  luar  negeri  secara mudah, efisien (Tiopan, & Kurniawan, 2020), dan hal  ini  cukup  menggunakan  fasilitas  pendaftaran di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (DJKI).
Berdasarkan  data  DJKI  permohonan pendaftaran  merek  pada  umumnya  dan  yang menggunakan fasilitas Protokol Madrid dari tahun ke  tahun  mengalami  sepeti  terlihat  dalam  table dibawah ini :
Pemohon 2018 2019 2020 2021 2022 Dalam Negeri 13001  12407 10676 10800 10727
Luar Negeri 63195  71704 76237 85650 102263 Madrid Protokol 18 264 7163 9438 7690

## Sumber : Laporan Tahunan DJKI 2022
Pemohon  pendaftaran  merek  di  Indonesia masih  di  dominasi  oleh  pemilik  merek  asing termasuk  pemohon  yang  menggunakan  fasilitas Protokol  Madrid  sebagian  besar  pemilik  merek asing. Pemohon pendaftaran merek dalam negeri prosentasi masih kecil sekali dibandingkan jumlah pelaku  usaha  Indonesia  yang  jumlah  mencapai kurang  lebih  67  juta  pelaku  usaha.  Salah  satu pertimbangan  utama  pemilik  merek  dagang,  dan dengan  sistem  madrid  untuk  registrasi  merek dagang  internasional  dapat  menghemat  biaya, waktu  efisien,  mudah  dengan  pendaftaran  satu aplikasi dalam satu bahasa di beberapa negara.
Hal  tersebut  menggambarkan,  bahwa masih  banyak  merek  dagang  yang  tidak didaftarkan  melalui  Protokol  Madrid  untuk melindungi mereknya secara  universal, sehingga proses  efisien,  transparan,  dan  memberikan keuntungan  kepada  pemilik  merek  serta  sebagai pintu  utama  mendapatkan  perlindungan  global secara efektif dan efisien (Medina, & Enggriyeni, 2023). Dengan demikian, Protokol Madrid secara efektif  mendorong  peningkatan  penanaman modal  asing  ke  Indonesia  dengan  memberikan kemudahan  kepada  dunia  usaha  melindungi merek  dagang  mereka  di  sini,  sehingga menambah  kepercayaan  dalam  melakukan investasi  dan  perdagangan.  Di  sisi  lain  protokol madrid juga mempermudah pengusaha Indonesia untuk  memperluas  perlindungan  merk  mereka  di
luar  negeri  sehingga  memudahkan  jalan  bagi peluang ekspor.
Teori  Posner  dalam  implikasi  protokol madrid  bahwa  konsepsi Economic  Analysis  of Law dapat dijadikan  suatu  pendekatan  untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan  definisi  berbeda  dan asumsi-asumsi  hukum  yang  berbeda  pula untuk mendapatkan  gambaran  tentang  kepuasan ( satisfaction )  dan  peningkatan  kebahagiaan ( maximization  of  happiness ).  Teori  ini  erat kaitannya  dengan  keadilan  di  dalam  hukum. Untuk  melakukannya,  maka  hukum  dijadikan economis  tools untuk  mencapai maximization  of happiness .  Pendekatan  dan  penggunaan analisa ini  harus  disusun  dengan  pertimbangan- pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat  menjadi economic standard yang  didasari oleh  tiga  elemen  dasar,  yaitu  nilai  ( value ), kegunaan  ( utility ),  dan  efisiensi  ( effivciency ) (Posner, 2018).
Ketentuan  mengenai  pendaftaran  merek internasional diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  dan  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pendaftaran  merek  internasional  berdasarkan Protokol  Madrid  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2018  tentang Pendaftaran  Merek  Internasional  berdasarkan Protokol Madrid. Protokol Madrid ini sangat efektif untuk mendorong peningkatan penanaman modal asing  ke  Indonesia  dengan  memberikan
kemudahan  kepada  dunia  usaha  melindungi merek dagang sehingga menambah kepercayaan dalam melakukan investasi perdagangan.
Aksesi  protokol  madrid  hendaknya  dapat menjamin  para  pemilik  merek/pengusaha domestik  untuk  perlindungan  merek  produk secara  global  dapat  disimpulkan  bahwa  sangat sedikit  pelaku  usaha  yang  peduli  terkait  dengan perlindungan mereknya apabila dipasarkan keluar negeri  (Mahardika,  &  Nurhayati,  2019).  Hal  ini tentu  saja  sangat  berpengaruh  terhadap kebutuhan  akan  infrastruktur  layanan  merek dagang yang  efektif dan  efisien. Sampai dengan tahun  2020  merek-merek  yang  di  ekspor  dan  di daftarkan melakukan pendaftaran melalui protokol madrid  berjumlah  95 produk, sedangkan produk- produk  impor  yang  masuk  ke  Indonesia  dengan pendaftaran  melakukan  Protokol  Madrid  berkisar 985.  Sehingga  di  perkirakan  dari  69.004  Merek dagang yang terdaftar hanya berkisar 0,7% yang mendaftarkan mereknya melalui Protokol Madrid.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  berdasarkan  hasil  pencarian  dari berbagai  penelitian  yang  hampir  serupa  dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dapat penulis  uraikan  sebagai  pembanding  dengan penelitian  ini.  Hasil  penelitian  dari  Novianti, Implikasi  Aksesi  Protokol  Madrid  Bagi  Indonesia (1).  Keikutsertaan  Indonesia  terhadap  aksesi protokol  madrid  berimplikasi  pada  beberapa  hal yakni terhadap revisi UU merek khususnya terkait pendaftaran  internasional  dan  kesiapan  sumber daya  manusia  (2).  Dalam  melakukan  aksesi
terhadap protokol madrid juga harus mempertimbangkan  keuntungan  dan  kerugian, sebagai  implikasi  dari  aksesi  protokol  madrid tersebut  (Novianti,  2016).  Penelitian  lainnya Pemilik  merek  cukup  sekali  melakukan pendaftaran  di  salah  satu  negara  ASEAN  untuk mendapatkan  perlindungan  diseluruh  negara- negara  ASEAN,  secara  otomatis  pemilik  merek yang  mendaftar  dengan  menggunakan  protokol madrid akan mendapatkan perlindungan diseluruh  negara  anggota  protokol  madrid  yang saat  ini  berjumlah  167  negara,  singkatnya protokol  madrid  memberi  pemilik  merek  dagang perlindungan hukum untuk merek dagang mereka di  negara-negara  anggota  protokol  madrid tentang  perjanjian  tentang  pendaftaran  merek internasional  dengan  mengajukan  satu  aplikasi kepada  otoritas  kekayaan  intelektual  (merek dagang)  yang  kompeten  di  wilayah  mereka (Rohaini,  2018).  Selanjutnya  penelitian  dari Yohanes  Adi  Mahardika  dan  Irna  membahas terkait  dengan  analisis  permohonan  pendaftaran merek  secara  internasional  bagi  UMKM  setelah diterbitkan peraturan presiden No. 92 tahun 2017 tentang ratifikasi protokol madrid adalah Pertama, terdapat  kendala  dalam  penerapan  pendaftaran merek  internasional  bagi  UMKM  setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017  tentang  Pengesahan  Protokol  Madrid karena  kurangnya  minat  dan  wawasan  UMKM terhadap  pendaftaran  merek  internasional, peraturan  yang  masih  bersifat  umum,  kendala bahasa,  dan  biaya  pendaftaran  merek  yang
mahal. Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah untuk  mengatasi  kendala  UMKM  adalah  dengan membuat  aturan  untuk  mengurangi  biaya pendaftaran  merek  dasar,  adanya  tim  khusus Protokol  Madrid  dan  meningkatkan  sosialisasi mengenai  merek  dan  permohonan  pendaftaran merek menggunakan Protokol Madrid (Mahardika, & Nurhayati, 2019).
Selain  itu  juga  penelitian  internasional membahas  terkait  keunggulan  protokol  madrid merupakan  salah  satu  mekanisme  yang  paling nyaman  dan  efektif  untuk  mendaftarkan  dan mengelola  merek  di  seluruh  dunia.  Ini  adalah satu-satunya  sistem  terpusat  yang  memberikan perlindungan  di  wilayah  negara-negara  yang berpartisipasi melalui satu aplikasi dan bea cukai, yang  memungkinkan  Anda  untuk  mengubah portofolio global merek dagang, yaitu memperpanjang  tenggat  waktu  dan  memperluas wilayah  geografis  (Abdugopirovich,  2021). Selanjutnya  Nin  Yasmin  Lisasih  membahas terkait pemberlakuan protokol madrid di Indonesia dengan  adanya  aturan  diberbagai  peraturan diharapkan  Ada  berbagai  kepentingan  bangsa yang harus dipertimbangkan di atas semua yang berbeda-beda  untuk  mendapatkan  keuntungan maksimal dari ratifikasi untuk kepentingan bangsa Indonesia  di  masa  depan.  Ratifikasi  harus menjamin pengusaha lokal dalam hal perlindungan  hukum  merek  dagang  terhadap pasar  global.  Di  sisi  lain,  pemilik  merek  dagang asing  dan  domestik  memiliki  harapan  terhadap pemerintah seperti ketersediaan perangkat lunak
dan  infrastruktur  perangkat  keras  sesuai  dengan ketersediaan  sumber  daya  manusia  untuk menangani  sistem  baru  pendaftaran  merek internasional  berdasarkan  Protokol  Madrid (Lisasih, 2019).
Pemerintah  wajib  mendorong  masyarakat khususnya  pelaku  usaha  atau  UMKM  untuk mendaftarkan merek dagangnya melalui protokol madrid  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  tentunya sangat  berperan  dalam  menambah  devisa negara,  pendaftaran  melalui  protokol  madrid merupakan  solusi  bagi  pelaku  usaha  untuk mempertahankan  perlindungan  merek  dagang dipasar  baik  perusahaan  kecil  atau  eksportir multinasional  besar  serta  membantu  mengelola merek  secara  efisien.  Akan  tetapi,  pada kenyataannya banyak pelaku usaha mendaftarkan  mereknya  hanya  menggunakan asas  teritorialitas  dan  berlaku  dinegara  mana merek  dagang  tersebut  didaftarkan  (Martinelli, Sugiarto, & Hartono, 2023). Hal ini tentunya tidak efisien,  karena  merek  dagang  tidak  memberikan perlindungan  apabila  produk  tersebut  akan dipasarkan  keluar  negeri  sehingga  tidak  ada upaya  perlindungan  apabila  merek  dagang tersebut  akan  di  ekspor  maupun  dilisensikan kenegara  lain  dan  akan  menimbulkan permasalahan  ketika  merek  dagang  tersebut digunakan  dinegara  lain,  sehingga  pendaftaran merek  dagang  melalui  protokol  madrid  lebih efektif dan efisien.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  dalam  penulisan  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  nornatif, kegiatan  ini  sebagai  proses  menemukan  hukum yang  mengatur  asas  prioritas  dalam  Protokol Madrid  khususnya  untuk  merek  dagang. Spesifikasi  penelitian  ini  mengikuti  jenis  analisi deskriptif, dimana penelitian ini juga memberikan gambaran juga menuliskan dan melaporkan suatu objek  atau  peristiwa  dan  menarik  kesimpulan secara  umum  dari  permasalahan  yang  dibahas (Moleong, 2019).
Penelitian  ini  juga  bersumber  dari  data primer  sebagai  penunjang  dan  data  sekunder sebagai  panduan  berpikir  dalam  menyusun argumentasi  pendukung  argumentasi  hukum. Bahan hukum primer seperti sumber hukum yakni bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan Kamus  hukum  dan  beberapa  artikel  ilmiah  di jurnal  internasional  adalah  bahan  hukum  lainnya (Marzuki,  2021).  Data  yang  telah  dikumpul kemudian disajikan secara analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data untuk menjelaskan masalah yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan maupun  asas  dilengkapi  dengan  analisis  dan berakhir  pada  kesimpulan  yang  lebih  khusus, atau pengetahuan baru.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Hak Merek
Sejarah peraturan merek sesudah kemerdekaan  di  mulai  dengan  Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  1961  Tentang  Merek  Dagang dan Merek Perniagaan yang tujuan utamanya hak merek di peroleh melalui pemakaian pertama kali. Undang-Undang  nomor  19  Tahun  1992  Tentang Merek  yang  mengatur  perolehan  merek,  sanksi. Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang Merek  yang  sejalan  dengan  konvensi-konvensi yang telah di ratifikasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  yang  mengatur  tentang  merek, pendaftaran,  pengaturan,  sanksi  dan  indikasi geografis  (Irvan,  Akywen,  &  Balik,  2022). Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2018 Tentang  Pendaftaran  merek  Internasional berdasaran  protokol  madrid  terkait  dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional.
Berbicara  tentang  perkembangan  hukum merek  di  Indonesia  telah  terdapat  perjalanan Panjang  sejak  zaman  kolonial  hingga  saat  ini. Ketika  masih  dibawah  kekuasaan  Belanda  di Hindia  Belanda  berlaku Reglement  industrieele eigendom ( staatsblad  van nederlandsch-indie No.545)  tahun  1912  yang  merupakan  undang- undang merek yang ditetapkan dan diberlakukan setelah  kemerdekaan  Indonesia  melalui  pasal  II aturan peralihan UUDNRI 1945 (Rafianti, 2013).
Lingkup  internasional,  Indonesia  melaui pemerintah Hindia Belanda telah menjadi anggota Paris Convention for The Protection Of Industrial Property sejak tahun 1884. The Paris Convention For  The  Protection  Of  Industrial  Property  Rights revisi  PTahun  1967    yang  bertujuan  melindungi
kekayaan  industry  mencakup  merek,  paten, merek  dagang,  merek  jasa,  indikasi  asal  dan pencegahan  persaingan  curang,  serta  mengatur prinsip national  treatment yang  memberikan  hak yang sama terkait perlindungan kekayaan industri untuk seluruh negara anggota (Michael, & Kansil, 2021).
Diperluas  untuk  perlindungan  merek  jasa dan  produk  tidak  sejenis  melalui  Agreement  on trade related aspects of intellectual property rights including  trade  in  counterfeit  goods (TRIPs).
TRIPs bertujuan mengurangi distorsi pada hal-hal yang  menyulitkan  kemajuan  bagi  perdagangan internasional (Roisah, & Setiyono, 2019).
Perlindungan  terhadap  merek  yang  di daftarkan  keluar  negeri  melalui The  Madrid Agreement  Concerning  The  International Registration Of Marks tahun 1981 yang bertujuan memberikan perlindungan secara global terhadap pemilik  merek  yang  mendaftarkan  mereknya secara  internasional  (Artami,  Sudharma,  & Prasasti, 2022). Sistem madrid ini terdiri dari dua traktat  yaitu madrid  agreement (warga  negara dari negara penandatanganan boleh mengamankan  mereknya  dalam  salah  satu negara  asal  dan  madrid  protokol  (warga  negara dari  negara  penandatanganan  boleh  merasa perlindungan  aman  di  negara  anggota berdasarkan  permohonan  pendaftaran. The Madrid Agreement concerning The Reputation Of False  Indication  Of  Origin yang  bertujuan mengatur  dan  menghindarkan  adanya  indikasi
barang palsu atau mengacaukan asal usul barang atau memperdaya konsumen.
Merek  dalam  undang-undang  nomor  20 tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 bahwa merek adalah tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan  warna,  dalam  bentuk  dua  (2)  dimensi dan/atau  tiga  (3)  dimensi,  suara,  hologram,  atau kombinasi  dari  dua  atau  lebih  unsur  tersebut untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa. Merek dagang yaitu merek yang digunakan dalam perdagangangan  barang  dan  merek  jasa merupakan  merek  yang  digunakan  dalam perdagangan  jasa  sejenis  untuk  membedakan dengan  jasa  sejenis  lainnya  (Hardina,  &  F.R, 2023).
Merek  memiliki  fungsi  dari  tiga  sudut pandang:  produsen,  pedagang,  dan  konsumen. Bagi  produsen  menggunakan  merek  untuk menjamin  kualitas  produk,  terutama  mengenai kualitas  dan  kemudahan  pakaian,  sedangkan bagi  pedagang  menggunakan  merek  untuk mempromosikan produk mereka untuk meningkatkan  pasar  mereka.  Dengan  demikian, merek  memberikan  jaminan  nilai  atau  kualitas produk dan pakaian (Pasaribu, & Hasyim, 2018). Fungsi  merek  berkembang  menjadi  sarana promosi  bagi  produsen  atau  pengusaha  yang memperdagangkan  barang  dan  jasa.  Merek  di luar  negeri  sering  digunakan  untuk  menjaga kebaikan  konsumen,  dan  pedagang  dapat
menggunakan  merek  untuk  memperluas  dan mempertahankan  pasar  di  luar  negeri  (Nafri, 2018).
Ada  dua  jenis  sistem  pendaftaran  merek yaitu  sistem  konstitutif  dan  sistem  deklaratif. Sistem  konstitutif  memberikan  hak  eksklusif atas merek  melalui  pendaftaran.  Merek  yang  tidak didaftar  otomatis  tidak  akan  dilindungi  secara hukum (Arifin, & Iqbal, 2020). Dari uraian diatas, sangat  jelas  terlihat  bahwa  pendaftaran merupakan  komponen  paling  penting  untuk mendapatkan  perlindungan  merek.  Merek  yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek, tentu mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  dapat menjatuhkan  pidana  dan  perdata  pihak  yang beritikad tidak baik pada mereknya. Perlindungan bertujuan untuk (Hayuningrum, & Roisah, 2015): 1) Kepastian  hukum  untuk  menentukan  pemilik merek  yang  paling  penting  untuk  dilindungi. Sangat  penting  untuk  memperhatikan  siapa yang pertama mendapatkan tanggal pendaftaran  ( filling  date )  atau  terdaftar  dalam daftar umum merek
2) keaslian  hukum  pembuktian,  karena  hanya berdasarkan fakta pendaftaran.
3) Pendaftaran  adalah  satu-satunya  alat  bukti utama, dan alat bukti ini bersifat otentik karena dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang,  yaitu Kantor  Merek  menunjukkan  bahwa  tidak  ada pemalsuan dan kelicikan.
4) Menciptakan  asumsi  hukum  tentang  siapa pemilik  merek  yang  paling  berhak  tidak menyebabkan konflik antara pemakai pertama
dan pendaftar pertama, karena asumsi hanya berdasarkan fakta pendaftar pertama.
5) Menentukan  siapa  pemegang  merek  yang paling  utama  hanya  didasarkan  pada  prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang lebih autentik. Hal  ini  membantu  penyeleseian  sengketa karena  lebih  mudah,  lebih  cepat,  dan  lebih murah.
Sistem  konstitutif  sangat  erat  dengan perlindungan  hak  merek  atas  kepemilikan  merek bagi  pemilik  merek  terdaftar  yang  merupakan bentuk hak eksklusif. Untuk menggunakan merek tersebut  dalam  perdagangan  barang  dan  jasa. Hal  ini  selaras  dengan  Pranata  hukum  merek dibuat untuk melindungi merek yang ditempelkan pada  barang  atau  jasa  yang  dijual.  Pranata  ini memberikan hak eksklusif bagi pemegang merek untuk  menggunakan  merek  tersebut.  Hak eksklusif  ini  diberikan  kepada  pencipta,  pemilik, dan  penemu  merek  sebagai  hak  moral  dan ekonomi  yang  memerlukan  perlindungan  hukum. Untuk  memanfaatkan  hak  eksklusif  ini,  pemilik merek harus memulai proses pendaftaran merek dan  merek  tersebut  harus  memenuhi  syarat- syarat untuk didaftarkan (Serlia, 2021).
Sistem konstitutif yang dianut dalam sistem pendaftaran merek dagang yang harus memenuhi persyaratan substantif oleh permohonan pendaftaran  merek  agar  mereknya  diberikan perlindungan berupa hak kepemilikan atas merek tersebut.  Persyaratan  tersebut  merupakan  hak mutlak  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon  yaitu
merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  bukan yang  termasuk  kategori  merek  yang  tidak  bisa didaftarkan  sesuai  dengan  Pasal  20  Undang- Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan persyaratan  yang  sifatnya  relatif  yang  termasuk dalam kategori merek yang ditolak permohonanya karena pendaftarannya tidak memenuhi ketentuan  Undang-Undang  Pasal  21  (Roisah,  & Setiyono, 2019).
Perlindungan hukum atas merek, dilakukan melalui pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual  sesuai  dengan  prosedur yang ditetapkan oleh UU Merek. Bilamana merek digunakan oleh pihak lain tanpa hak maka hukum represif digunakan yaitu melalui gugatan perdata maupun pidana (Wijaya, & Wairocana, 2018).

## 2.  Konsep  Asas  Prioritas  Dalam  Pendaftaran Hak Merek
Hak  prioritas  pertama  kali  di  tetapkan dalam article 4 A (1), (2), (3) sampai dengan D (1) (2)  (3)  (4)  (5)  Paris  Convention  (Konvensi  Paris) (1883)  beserta  perjanjian  lain  yang  melengkapi. Pemegang hak merek dalam hal ini setiap orang yang  mengajukan  apliksi  permohonan  kepada suatu  negara  dari  peserta  uni  akan  memperoleh hak  prioritas  untuk  mengajukan  pendaftaran  di negara lain yang tertuang dalam Pasal 4A Ayat 1 Konvensi Paris. Hal ini juga secara tegas di atur dalam Pasal 3 model law of developing countries on  marks , trade  names , and  acts  of  unfair competition .  Menurut  hak  prioritas,  pemohon dapat  mendaftarkan  merek  di  luar  negeri  kapan saja,  asalkan  permohonan  tersebut  diajukan
dalam  waktu  enam  bulan  sejak  pengajuan permohonan  di  negara  asal.  Dengan  kata  lain, jika  merek  diajukan  di  negara  lain  dalam  waktu enam  bulan  dan  berhasil  didaftarkan,  merek tersebut  akan  dianggap  terdaftar  di  negara tersebut  sejak  tanggal  diajukan  di  negara  asal (Nodirbekovna, 2023).
Secara  umum  ada  dua  cara  untuk mendapatkan  pendaftaran  merek  dagang  di seluruh  dunia.  pertama,  merek  dagang  dapat dilindungi dengan pendaftaran di sebagian besar negara  di  dunia  melalui  pendaftaran  langsung. sebagai  alternatif  dan  pilihan  yang  sangat berguna  di  mana  perlindungan  yang  lebih  luas diperlukan,  merek  dagang  dapat  dilindungi  di berbagai yurisdiksi melalui pendaftaran internasional  di  bawah  protokol  Madrid  yang menetapkan  wilayah  yang  diminati  untuk mendapatkan  perlindungan  internasional  yang telah  didaftarkan  lebih  dahulu  (Alhendi,  Muamar, & Noor, 2022).
Berdasarkan  Pasal  4  Konvensi  Paris, Pendaftaran  dapat  mengklaim  hak  proritas berdasarkan  permohonan  dasar.  Hal  ini  akan berbeda  dengan  protokol  madrid  yang  tidak menetapkan  pendaftaran  merek  itu  sendiri,  akan tetapi  lebih  mengarah  kepada  perlindungan pendaftaran  merek  dagang.  Untuk  menunjukkan bahwa  rezim  saat  ini  hanya  akan  mengikuti jadwal  Protokol  Madrid  dengan  perubahan  yang mendesak,  artikel  ini  menunjukkan  berbagai aspek  dari  registrasi.  Di  antara  saran-saran
tersebut adalah perubahan pada sistem yang ada dan otomatisasi bagian-bagian penting.
Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional  dan  perjanjian  merek  internasional berdampak  pada  pengaturan  merek  dengan menerapkan  kaidah  hukum  internasional,  salah satunya  mengatur  hak  prioritas.  Hak  Prioritas adalah  hak  pemohon  untuk  mengajukan permohonan  dari  negara  yang  tergabung  dalam Konvensi  Paris  tentang  Pelindungan  Kekayaan Industri  (Konvensi  Paris  tentang  Pelindungan Kekayaan Industri) atau Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia untuk  memastikan  bahwa  tanggal  penerimaan  di negara  anal  merupakan  tanggal  prioritas  di negara  tujuan  serta  menjadi  anggota  salah  satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang ditetapkan  oleh  perjanjian  internasional  yang dimaksud (Dewi, 2019).
Semua  negara  yang  tergabung  dalam Konvensi  Paris  atau  Persetujuan  Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia  diwajibkan  untuk memberikan  perlindungan  kepada  warga  negara asing yang berasal dari negara yang sama-sama tergabung  dalam  Konvensi  Paris  atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan  Dunia.  Ini  karena  pentingnya  hak prioritas  bagi  warga  negara  asing  yang  berasal dari  negara  yang  sama-sama  tergabung  dalam Konvensi  Paris  atau  Persetujuan  Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia.  Hak  prioritas tidak  berlaku  untuk  negara-negara  yang  tidak
tergabung  dalam  Konvensi  Paris.  Artinya,  warga negara  asing  yang  tinggal  di  negara  yang  tidak tergabung  dalam  Konvensi  Paris  tidak  memiliki hak  prioritas  untuk  mendaftarkan  hak  merek mereka  di  negara  yang  tergabung  dalam Konvensi  Paris  atau  Persetujuan  Pembentukan Organisasi. Namun, tidak semua pendaftaran hak merek  oleh  warga  negara  Indonesia  disertai dengan hak prioritas. Jika permohonan untuk hak prioritas disertai dengan persyaratan tertentu, dan dalam  jangka  waktu  tertentu,  hak  prioritas  akan diberikan (Maharani, & Hadi, 2020).
Ketentuan  diatas  menjelaskan  bahwa  hak prioritas harus berdasarkan adanya permohonan, dan  tidak  dapat  terjadi  secara  otomatis.  Makna prioritas  adalah  dengan  menggunakan  dan menempatkan terkait dengan tanggal penerimaan yang dianggap sama dengan tanggal penerimaan di  negara  asal.  Dianggap  sama  disni  berarti seolah-olah  bukan  arti  sesungguhnya,  sehingga hal  ini  adalah  suatu  anggapan.  Sehingga  dalam kontruksi  suatu  konsep  prioritas  harus berdasarkan  suatu  fakta  yuridis  yang  sama terhadap hubungan-hubungan yang berbeda satu dengan  lainnya.  Sebab,  penafsiran  dalam peraturan erundang-undangan dirumuskan sebagai  suatu  hal  yang  fiksi,  karena  didalamnya terkandung  makna  bahwa  tia  orang  tidak  bisa menghubungkan  suatu  akibat  hukum  dengan daya khayalnya kepada hubungan yang lain yang diberi  sama  dengan  hubungan  khayal  tersebut (Sufiarina, 2013).
Hak prioritas merupakan suatu perwujudan dari  prinsip national  treatment bahwa  negara peserta  mempunyai  suatu  kewajiban  untuk memberikan  perlakuan  yang  sama  terhadap pemilik  HKI  warga  negara  dan  negara  asing. setiap  orang  yang  mengajukan  pendaftaran  di negara  lain,  wajib  menikmati  hak  prioritas  untuk satu  periode  tertentu  sesuai  ketentuan  yang berlaku.  Setiap  pendaftaran  secara  reguler nasional  berdasarkan  peraturan  domestik perundang-undangan dari setiap negara anggota Konvensi  Paris  atau  setalah  perjanjian  bilateral tercapai  di  negara  anggota,  wajib  diakui menimbulkan  hak  prioritas  (Nasution,  2017).  Ini berarti  hak  prioritas  harus  diminta  dan  tidak diberikan  secara  otomatis  dengan  menggunakan tanggal penerimaan negara asal adalah prioritas. Dengan kata lain, dia dianggap tidak memiliki hak untuk  menikmati  hasil  karya  intelektualnya. Pendaftaran  pertama  tidak  lagi  dapat  digunakan sebagai  dasar  untuk  mengklaim  hak  prioritas. Karena  itu,  hak  prioritas  terkait  dengan  waktu pendaftaran,  yang  memberi  kesan  bahwa pendaftaran  dilakukan  lebih  awal  daripada  yang sebenarnya terjadi.
Hak  prioritas  maka  perlindungan  merek berupa hak eksklusif di anggap sudah  ada sejak penerimaan  pendaftaran  dinegara  asal.  Untuk mendapatkan  perlindungan  di  luar  negeri,  maka pemohon  harus  mendaftarkan  sendiri  di  masing- masing  negara  yang  dikehendaki  dengan menunjuk  konsultasn  HKI  terdaftar  yang  wilayah kerjanya  meliputi  negara  tersebut  untuk  menjadi
kuasa  permohonan  pendaftaran  merek.  Tujuan utama  pemberian  hak  prioritas  pada  saat  akan memperoleh  pendaftaran  merek  di  Indonesia adalah  untuk  melindungi  pemilik  merek  dari pelanggaran, merek seperti peniruan, pembajakan  (Septarina,  &  Salamiah,  2020). Permohonan dengan menggunakan  hak prioritas harus  diajukan  dalam  waktu  tertentu  (6  atau  12 bulan)  terhitung  sejak  tanggal  perincian permohonan yang pertama kali diterima di negara lain  yang  merupakan  anggota  Konvensi  Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia.  Permohonan dengan  hak  prioritas  tersebut  wajib  dilengkapi dengan  dokumen  prioritas  yang  disahkan  oleh kantor penyelenggara pendaftaran HKI dimaksud disertai terjemahannya.
Sistem  ini  menegaskan  yang  berhak  atas hak  merek  hanya  yang  pertama  kali mendaftarkan mereknya. Penjaminan perlindungan  hukum  yang  diberikan  diberikan secara  mutlak  oleh  pemeintah  terhadap  merek terdaftar  sebagai  pemegang  hak  atas  merek. Keterlibatan  Indonesia  dalam  perdagangan internasional  dan  perjanjian  merek  internasional berdampak  pada  pengaturan  merek  dengan menerapkan  kaidah  hukum  internasional,  salah satunya  mengatur  hak  prioritas.  Hak  prioritas adalah  hak  pemohon  untuk  mengajukan permohonan  dari  negara  yang  tergabung  dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan  dunia  atau  Konvensi  Paris  tentang pelindungan kekayaan industri untuk memastikan
bahwa tanggal penerimaan di negara asal adalah tanggal  prioritas  di  negara  tujuan  yang  juga anggota  organisasi  perdagangan  dunia  (Sasono, & Haryanto, 2021).
Perlindungan  hukum  diberikan  terhadap hak  prioritas  merek  dagang  merek  yang  telah terdaftar  atau  didaftarkan  dengan  hak  prioritas terdapat  dua  bentuk  perlindungan  yang  bersifat preventif  dan  represif.  Perlindungan  preventif akan dilindungi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun  dan  berlaku  surut  mulai  tanggal penerimaan  merek  yang  terdaftar.  Sedangkan perlindungan  represif  dilakukan  apabila  ada  hak yang  dilanggar  dengan  adanya  gugatan  perdata atau tuntutan pidana (Manuaba, & Parsa, 2018).

## 3. Asas Prioritas dan Protokol Madrid
Sistem  pendaftaran  merek  internasional melalui Protokol Madrid semakin penting di masa kini (Artami, Sudharma, & Prasasti, 2022). Hal ini karena era teknologi informasi yang menghilangkan  batas-batas  negara  sehingga transaksi  ekonomi  bisa  dilakukan  di  mana  saja dan dari mana saja. Keunggulan dan manfaat dari sistem  Protokol  Madrid  yaitu  untuk  memperoleh perlindungan  merek  di  luar  negeri  serta mengelola pendaftaran merek dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau merupakan dambaan bagi pelaku usaha selaku pemilik merek. Karena sistem  ini  mengurangi  hambatan  dalam  aspek bahasa,  biaya,  dan  administrasi.  Perlu  diketahui bahwa  Indonesia  sendiri  memiliki  peran  dalam pendaftaran  merek  internasional  yaitu  sebagai negara asal dan sebagai negara tujuan.
Pada  prinsipnya  implikasi  protokol  madrid di  Indonesia  harus  dilindungi  Pemikiran  John Locke  tentang  hak  milik  sangat  memengaruhi teori  hak  kekayaan  intelektual,  terutama  dalam hal  pengakuan  merek  oleh  Protokol  Madrid. Dalam  pengertian  ini,  objek  tidak  hanya  objek yang  nyata  tetapi  juga  objek  abstrak.  Hak  milik pada  objek  tidak  nyata  adalah  hasil  dari intelektualitas manusia (Husain, dkk, 2022).
Keunggulan  International Registration  of Marks berdasarkan  Protokol  Madrid  adalah sebagai berikut (Hidayati, & Esther S, 2017):
1. Kepraktisan.
2. Penghematan  dari sisi anggaran, karena  baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali.
3. Penghematan waktu,karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini.
4. Perluasan  Perlindungan  pada  negara  baru yang bergabung dalam sistem ini.
5. Adanya  pilihan  kepada  para  pendaftar  merek mengenai filing  date, berdasarkan  pada national  applications  atau  berdasarkan  pada national registrations .
6. Adanya  waktu  pemeriksaan  yang  lebih panjang  yakni  18  (delapan  belas)  bulan, sehingga  memberikan  keleluasaan  waktu pada  setiap  kantor  pendaftaran  merek  di negara pihak.
7. Tersedianya  database  merek  yang  terdaftar melalui  mekanisme  Madrid  System  secara detail online pada website WIPO.
8. Adanya  pemasukan  pendapatan  melalui “ individualfee ”  untuk  Kantor  Pendaftaran merek  di  negara  pihak  yang  menjadi  tempat tujuan pendaftaran merek.
9. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merekyang  telah  terdaftar  di  WIPO  selama masa  percobaan  5  (lima)  tahun  sejak filling date di international  registration mendapat klaim dari negara asal atau office of origin dan terbukti sehingga pendaftaran mereknya harus dibatalkan.  Mekanisme  transformasi  diberi waktu  3  (tiga)  bulan  sejak  pembatalan  tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, filling  date dihitung  berdasarkan pendaftaran  pertama,  dan  tanpa  biaya pendaftaran lagi.
Saat  ini  lebih  mudah  dengan  adanya protokol  madrid,  sebuah  konvensi  internasional tentang  merek  yang  mengatur  permohonan merek di seluruh dunia (Pande, 2021). Sistem ini bertujuan  untuk  membuat  setiap  anggota  lebih mudah  mendaftar  merek  di  luar  negeri.  Hal  ini tentunya  akan  memberi  kemudahan  dan keuntungan  bagi  bisnis  baru  yang  memiliki  dana terbatas,  terutama  bagi  bisnis  lokal  yang  ingin menjual  barang  mereka  ke  mancanegara. Penerapan merek dagang dalam protokol madrid tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran  Merek Internasional  berdasarkan  Protokol  Terkait dengan persetujuan madrid mengenai Pendaftaran  Merek  Secara  Internasional. Peraturan  ini  untuk  melaksanakan  ketentuan
Pasal  52  Ayat  4  Undang-Undang  Merek  dan Indikasi  Geografis  yang  telah  memberikan pengaruh bagi kegiatan ekonomi dan perdagangan  barang  dan  jasa  melintasi  batas wilayah  negara.  Merek  sebagai  kekayaan intelektual  sangat  memegang  peranan  penting dalam  mendukung  upaya  pemerintah  khususnya
membangun  merek  global  atas  produk  lokal Indonesia  (Mamahit,  2013).  Untuk  itu  dalam mengembangkan  usaha  kecil  dan  menengah yang mampu bersaing di pasar global diperlukan sistem  pendaftaran  merek  internasional  yang efektif  dan  efisien.  Keunggulannya  dapat  dilihat melalui tabel berikut:
JALUR NASIONAL JALUR PROTOKOL MADRID Permohonan  dilakukan  pada  banyak Kantor Merek di setiap negara tujuan Permohonan  dilakukan  melalui  hanya satu Kantor Merek Banyak formulir permohonan Satu formulir permohonan Menggunakan  banyak  bahasa  (yang berlaku pada negara tujuan) Satu  bahasa  (Inggris,  Perancis,  atau Spanyol) Menggunakan banyak mata uang Satu mata uang (CHF/ Swiss Frank) Memerlukan banyak pendaftaran Satu pendaftaran internasional Memerlukan  banyak  proses  dalam mengajukan perpanjangan dan pencatatan mutasi Satu  proses  perpanjangan,  atau  satu proses  pencatatan  mutasi  untuk  semua negara tujuan Memerlukan konsultan merek asing untuk pendaftaran Konsultan merek asing diperlukan dalam kasus tertentu misalnya: penolakan
Protokol  madrid  ini  mengakomodir  pemilik merek  di  Indonesia  yang  ingin  mendaftarkan mereknya  di  luar  negeri,  selain  itu,  memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya pemilik merek lokal mengenai penerapan sistem Protokol Madrid  yang  saat  ini  telah  diterapkan  di Indonesia.  Dengan  demikian,  para  pelaku  bisnis lokal  dapat  tertarik  untuk  melakukan  ekspansi bisnis ke luar negeri (Setiawan, Sulistianingsih, & Aglesius, 2018).
4.  Implikasi  Penerapan  Protokol  Madrid  di Indonesia
Indonesia mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Madrid. Protokol madrid atau Madrid  protocol  atau System  Madrid merupakan suatu  perjanjian  internasional  yang  disepakati oleh  negara  anggota  WIPO  pada  tahun  1989 yang  merupakan  dasar  hukum  pembentukan sistem  madrid.  Untuk  pendaftaran  suatu  merek internasional.  Dengan  adanya  protokol  madrid, negara  yang  menjadi  anggota  WIPO  dapat
mendaftarkan  mereknya  di  semua  negara anggota hanya dengan satu kali di kantor merek negaranya  (Ramasari,  2013).  Indonesia  sudah resmi  menjadi  anggota  Madrid Protocol yang  ke 100  di  Depan  Sidang  Umum World  Intellectual Property  Organization (WIPO)  ke  57  di  Jenewa senin 2 Oktober 2017. Untuk menindaklanjuti hal tersebut  pemerintah  Indonesia  melalui  Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden yaitu PerPres  Nomor  92  Tahun  2017  Tentang  Aksesi Protokol  Madrid.  Protokol  Madrid  berawal  dari Madrid  agreement ,  yang  ditandatangani  14  April 1891  dan  telah  direvisi  sebanyak  enak  kali  dari tahuan  1900  hingga  1967  untuk  menambah jumlah anggota. Ketentuan agreement internasional  application ini,  hanya  dapat didasarkan  pada  merek  nasional  yang  sudah terdaftar.
Protokol  Madrid  adalah  satu-satunya sistem  pendaftaran  global  untuk  merek, mendukung aktivitas di pasar yang menyumbang lebih  dari  80%  dari  perdagangan  dunia  (WIPO), melindungi merek Anda di luar negeri, Di bawah sistem  yang  diciptakan  oleh  Protokol  Madrid, formalitas  yang  berkaitan  dengan  permohonan pendaftaran  internasional  merek  diperiksa  oleh Kantor  Internasional  WIPO,  yang  kemudian mengirimkan  permohonan  yang  valid  ke  otoritas kompeten  dari  pihak-pihak  kontraktor  yang ditunjuk  oleh  pemohon  untuk  memeriksa  hal-hal material  yang  terkait  dengan  aplikasi  (Przygoda, 2019).
Ketentuan Peratuan Pemerintah Nomor 22 Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran  Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai pendaftaran  merek  secara  internasional  terdapat dalam  Pasal  2  bahwa,  permohonan  pendaftaran merek  internasional  berdasarkan  protokol  terkait dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran  merek  secara  internasional  dapat berupa:
1) Permohonan  yang  berasal  dari  Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri; atau
2) Permohonan  yang  ditujukan  ke  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  tujuan  yang diterima oleh Menteri dan Biro Internasional.
Permohonan  merek  tersebut,  pada  kantor merek haruslah beberapa negara yang termasuk anggota WIPO yang wajib mendaftarkan dengan kesamaan  aplikasi  pendaftaran  pada  negara tersebut  yang  selanjutnya  dapat  mengirimkan WIPO internationals  bureau (IB),  yang  dilakukan dengan  pemeriksaan  formalitas,  biaya  dan  juga pengklasifikasian  merek  berdasarkan nice agreement (Lisasih,  2019 ) .  Keunggulan  dalam Protokol  Madrid  ini  adalah  praktis,  biaya  ringan, cepat, tersedianya data b as e. Hal ini memerlukan adanya  hak  prioritas  yang  memperkuat  protokol madrid  sehingga  hak  prioritas  yang  memerlukan waktu pendaftaran 6 bulan secara teknis, dapat di percepat dengan penggunaan Protokol Madrid ini. Untuk  itu  Protokol  Madrid  harus  lebih memperkuat  pelaksanaan  pasar  global  demi
peningkatan  sektor  ekonomi  untuk  ketahanan nasional.  Sehingga  akibat  perdagangan  bebas perdagangan  bebas  dan  fasilitas  internet kemungkinan  hak  ekslusif  tersebut  bisa  saja digunakan  oleh  pihak  lain  di  luar  batas  teritorial yang  beriktikat  tidak  baik  untuk  mendapatkan keuntungan  dengan  menggunakan  hak  ekslusif secara  tanpa  hak  dan  melawan  hukum.  Kondisi ini  dapat  diantisipasi  oleh  rezim  HKI  melalui penggunaan  hak  prioritas  berlandaskan  Protokol Madrid.
Implikasi  Protokol  Madrid  di  Indonesia adalah  dengan  sistem  pendaftaran  merek internasional  melalui  jalur  protokol  madrid memberikan  fasilitas  kemudahan  dengan  cara satu  permohonan  untuk  beberapa  negara  tujuan sekaligus,  satu  pilihan  bahasa  yang  di  gunakan, sau mata uang untuk pembayaran, dan prosedur tunggal  untuk  melakukan  perpanjangan  dan perubahan  mutasi  terhadap  merek  internasional yang  terdaftar,  selain  itu,  pendaftaran  merek internasional  melalui  sistem  Protokol  Madrid sangat menghemat waktu, proses sederhana dan jauh lebih murah dibandingkan jika pemohon/pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke  masing-  masing  negara  tujuan.  Sebaliknya, pendaftaran  merek  melalui  jalur  nasional  pemilik merek dapat melindungi mereknya di luar negeri dengan  melakukan  pendaftaran  langsung  di kantor  merek  pada  setiap  negara  yang  dituju. Dalam  hal  ini  pemilik  merek  harus  menyiapkan
dokumen  dan  administrasi  yang  terpisah  untuk masing-masing negara tujuan (Novianti, 2016).
Perkembangan  penerapan  konsep  hak prioritas  merek  dagang  dilandasi oleh reformasi/pembaharuan  hukum  nasional  yang dipengaruhi  oleh  pembaharuan  hukum  nasional, penegakan  hukum  dalam  sistem  hukum,  dan penegakan  hukum  dalam  kebijakan  terhadap hukum positif. Karena dapat dilihat bahwa dalam sistem pendaftaram merek telah diatur mengenai pendaftaran  merek  melalui  Protokol  Madrid melalui Peraturan Pemerintah (Hidayati, & Esther S,  2017).  Sehingga  perlu  adanya  edukasi  dan motivasi  kepada  pelaku  usaha  yang  akan melakukan kegiatan eskpor barang mendaftarkan merek  dagangnya  melalui  Protokol  Madrid sehingga  merek  dagang  di  lindungi  di  beberapa negara  pendaftar  dan  kegiatan  ekspor  menjadi lebih efektif dan efisien.
Reformasi  dalam  asas  prioritas  adalah dengan  adanya  Aksesi  Protokol  Madrid  sendiri oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui Kementerian Hukum  dan HAM dilakukan pada 2 Oktober  2017  dan  mulai  efektif  berlaku  pada tanggal  2  Januari  2018.  Indonesia  merupakan negara  anggota  Protokol  Madrid  yang  ke-100. Indonesia  meratifikasi  Protokol  Madrid  didasari pada  beberapa  hal  yang  dianggap  merupakan keuntungan  atau  kemudahan-kemudahan  yang diberikan  oleh  Protokol  Madrid.  Keuntungan  dari pendaftaran  merek  produk  internasional  dengan sistem  protokol  Madrid  adalah  bahwa  itu  dapat mempersingkat  proses  pendaftaran.  Sebelum
Protokol  Madrid,  pengusaha  harus  didaftarkan sesuai  dengan  tujuan  dan  jumlah  negara  yang dituju  jika  mereka  ingin  mendaftaran  merek produk  mereka  di  negara  lain.  Ini  memakan waktu.  karena  Protokol  Madrid  membantu  bisnis menghemat,  proses  pendaftaran  hak  merek produknya  melalui  sistem  pendaftaran  terpusat, Selain  itu,  pendaftaran  merek  di  sistem  Protokol Madrid  ini  dapat  mengurangi  biaya  pendaftaran, dan  dibantu  oleh  konsultan  merek  (Widjangkoro, 2023).
Reformasi  asas  prioritas  menghendaki dapat  memperkuat  adanya  Protokol  Madrid sehingga  diharapkan  waktu  pendaftaran  yang secara  teknis  6  (enam)  bulan  bisa  memberikan solusi  kemudahan  dalam  menghemat  waktu  dan tenaga,  memperluas  wilayah  perlindungan, mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dalam memperkuat  pasar  global  dalam  upaya memelihara stabilitas perekonomian dan menjaga ketahanan  nasional  selaras  dan  serasi  dengan nilai-nilai  ideologi  bangsa  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan UUD NRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa  reformasi  asas  prioritas protokol  madrid  di  Indonesia  sangat  diperlukan untuk  bisa  memfasilitasi  dan  merangkul  para pelaku  usaha  yang  akan  melakukan  eskpor  ke luar  negeri,  karena  selain  pendaftarannya  yang sangat  cepat,  murah  dan  efisien,  juga
memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi pelaku  usaha  dan  stabilitasnya  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  terhadap  perlindungan merek dagang. Protokol memastikan perlindungan  hukum  merek  pelaku  usaha terhadap pesaing di pasar ekspor, meningkatkan peluang  waralaba,  membuka  kemungkinan kemitraan  dan  memfasilitasi  integrasi  ke  rantai pasokan  global.  Secara  umum,  ini  memberikan dukungan  paling  efektif  untuk  strategi  merek Anda dan keberhasilan usaha.
Sehingga  reformasi  asas  prioritas  dalam Protokol  Madrid  memberikan  kemudahan  dalam hal cost effective yaitu terkait dengan menghemat waktu  dan  uang  dengan  mengisi  satu  aplikasi daripada  sekumpulan  aplikasi  nasional,  tidak perlu  membayar  terjemahan  atau  menyewa  di setiap  negara.  Jadi  dengan  satu  aplikasi, membayar  biaya  sekali  yang  mendapatkan perlindungan  yang  berlaku  di  125  negara  tujuan ekspor  untuk  memberikan  keadilan  bagi  seluruh pelaku  usaha  yang  akan  melakukan  ekspor. Perlindungan  hak  prioritas    merek  dagang berdasarkan Protokol Madrid harus berlandaskan doktrinnya, prinsip, masyarakat, sistem hukumnya,  pembentukan  asas  dan  perlindungan merek dagang.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abdugopirovich,  Yuldashov  Abdumumin.  (2021).
Types Of Legal Protection Of A Trademark (Service  Mark)  In  Foreign  Countries:  The
Example  Of  The  Madrid  System. Turkish Journal  of  Computer  and  Mathematics Education ,Vol.12,(No.4),p.1070.https://doi. org/10.17762/turcomat.v12i4.
Artami, Ida Ayu Ketut., Sudharma, Kadek Janursa Adi.,  &  Prasasti,  Made  Widya.  (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak  Merek  Terkenal  Hugo  Boss  dari
Peniruan. Jurnal Vyavahara Duta , Vol.XVII,
(No.2),p.63.https://doi.org/10.25078/vyavah araduta.v17i2.1976
Asmara,  Andre.,  Rahayu,  Walny  Sri.,  &  Bintang, Sanusi.  (2019).  Studi  Kasus  Penerapan Prinsip  Pendaftaran  First  To  File  Pada Pembatalan  Merek  Cap  Mawar  (Putusan
MARI  Nomor:  512K/PDT.SUS-HKI/2016).
Syiah  Kuala  Law  Jurnal ,  Vol.3,  (No.2), p.185.https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.118
99
Alhendi,  Salameh.,  Muamar,  Hassan.,  &  Noor,
Issa. (2022). A study of the Madrid system for trademark registration and management worldwide. Journal  of  Southwest  Jiaotong University ,Vol.57,(No.6),p.220.  https://doi. org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.20
Arifin,  Zaemal.,  &  Iqbal  Muhammad.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek Yang Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum ,
Vol.5,(No.1),p.54. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117
Dewi,  Cokorde  Istri  Dian  L.  (2019).  Sistem
Perlindungan  Merek  dan  Implikasinya.
Yustitia ,Vol.13,(No.2),p.34.https://www.ojs. unr.ac.id/index.php/yustitia/issue/view/42 Hayuningrum, Yulia Widiastuti., & Roisah, Kholis.
(2015).  Perlindungan  Hak  Ekonomi Terhadap  Penggunaan  Merek  Dalam Perjanjian  Waralaba. Law  Reform, Vol.11, (No.2),p.259.https://doi.org/10.14710/lr.v11i 2.15773
Hakim,  Lukmanul.,  &  Saragih,  Rinjani.  (2019). Pengaruh  Citra  Merek  Dalam  Persepsi Harga  dan  Kualitas  Produk  Terhadap Keputusan  Pembelian  Konsumen  NPK Mutiara Di UD. Barelang Tani Jaya Batam. Jurnal  Ecobisma, Vol.6,(No.2),p.38.  https:// doi.org/10.36987/ecobi.v6i2.4
Hardina, Tati Sri.,  & F.R, Mella Ismelina. (2023).
Analisis  Yuridis  Terhadap  Pembatalan Merek  Dalam  Konteks  Persamaan  Pokok Dengan  Merek  Terdaftar. Unes  Law Review ,Vol.5,(Issue4),p.3442. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Husain,  Andi  Zahidah.,  Utami,  Della  Wulan.,
Novitri,  elsa  Sohpia.,  Maulida  Putri., Aurenia, & Vira. (2022). Perlindungan Haki Dalam  Pandangan  Filsafat  Sebagai  Hak Berdasarkan  Pada  Teori  Jhon  Locke. Jurnal  Filsafat  Terapan ,  Vol.1,  (Issue  1), pp.13-14.https://journal.forikami.com/
index.php/praxis/article/view/168
Hidayati,  Nurul.,  &  Ester  S,  Naomi  Yuli.  (2017).
Urgensi  Perlindungan  Merek  Melalui Protokol  Madrid  (Trademark  Protection Urgency  Through  The  Madrid  Protocol).
Jurnal  Legilslasi  Indonesia ,  Vol.14,  (No.2), p.171.https://e-jurnal.peraturan.go.id/index. php/jli
Irvan,  Nadia.,  Akywen,  Rorry  Jeff.,  &  Balik,
Agustina.  (2022).  Perlindungan  Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar. Tatohi:
Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.1,  (No.12), pp.1238-1239. https://doi.org/10.47268/ tatohi.v1i12.878.
Lisasih,  Nin  Yasmine.  (2019).  Pluses  And Minuses  For  Indonesia  In  Deciding
Whether  To  Ratify  The  Madrid  Protocol Concerning  The  International  Registration Of  Trade  Mark. Lex  Jurnalica ,  Vol.16,
(No.1),p.59.https://doi.org/10.47007/lj.v16i1 .2647
Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie., & Hadi,
Hernawan.  (2020).  Perlindungan  Hukum Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Merek  Asing  di Indonesia  (Studi  Putusan  Mahkamah Agung Nomor264/K/PDT.SUS-HKI/
2015). Jurnal  Privat  Law ,  Vol.VIII,  (No.1), p.134.https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.4 0386
Manuaba, Naraswati Ida ayu., & Parsa, I Wayan. (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap Pendaftaran  merek  asing  dengan  Hak Prioritas  di  Indonesia. Kertha  semaya ,
Vol.6,(No.12),p.9. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasema ya/article/view/53221
Mamahit,  J.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Atas Merek  Dalam  Perdagangan  Barang  Dan
Jasa. Jurnal  Lex  Privatum ,  Vol.1,  (No.3), p.92.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ lexprivatum/article/ view/3040
Mahardika, Yohanes Adi Putra., & Nurhayati, Irna.
(2019).  Analisis  Permohonan  Pendaftaran Merek  Secara  Internasional  Bagi  UMKM Setelah Ditertibkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Protokol Madrid. Jurnal  Of  Intellectual  Property ,
Vol.2,(No.2),p.4.https://journal.uii.ac.id/JIP RO/issue/view/1254
Martinelli,  Imelda.,  Sugiarto,  Ivan  Richard.,  &
Hartono,  Ernita  Dewi.  (2023).  Pandangan Hermeneutika  Terhadap  Kasus  Merek Dagang  GOTO  Vs  GoTo. Unes  Law Review, Vol.5,(Issue4),p.3170. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Maes,  Isradi.,  Suryamizon,  Anggun  Lestari.,  & Nazar,  Jasman.  (2023).  Pelaksanaan Pendaftaran  Merek  Dagang  pada  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Bukittinggi.
Unes  Law  Review ,  Vol.6.  (No.1),  p.607.
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.774
Michael., & Kansil, Christine S.T. (2021). Analisis Tanggung Jawab Direktorat Jenderal HAKI Terhadap Kasus Pendomplengan
Nama/Passing  off  Terhadap  Merek Terkenal  “M&G”  Ditinjau  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi  Geografis  (Studi  Kasus  Putusan No. 526/PDT.SUS-HKI/2022). Jurnal Hukum  Adigama ,Vol.4,(No.2),p.426.  https:
//doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13633
Medina,  Dayu.,  &  Enggriyeni,  Dewi.  (2023).
Pengaturan  dan  Penerapan  Prinsip Teritorial  Dalam  Perlindungan  Indikasi Geografis  Indonesia  (Dalam  Perspektif Hukum  Internasional  dan  Nasional). Unes
Law  Review ,Vol.6,(No.1),p.28.https://doi. org/10.31933/unesrev.v6i1
Nafri.  M.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di  Indonesia. Male  Law  Jurnal ,  Vol.2,
(No.1),p.52.https://jurnal.unismuhpalu.ac.id /index.php/ MLJ/article/view/254
Nodirbekovna, Rakhmonova M. (2023).
International Legal Protection And Mechanism  For  The  Protection  Of Trademark  Rights. American  Journal  Of Applied  Science  And  Technology ,  Vol.  03,
(Issue.02),pp.47.https://doi.org/10.37547/aj ast/Volume03Issue02-06
Novianti. (2016). Implikasi Aksesi Protokol Madrid Bagi  Indonesia.  Pusat  penelitian  badan keahlian  DPR  RI. Negara  Hukum ,  Vol.7,
(No.2),p.207.https://doi.org/10.22212/jnh.v7 i2.931
Pande,  Putu  Perdana  S.  (2021).  Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  Terhadap  Industri  Kaki  Palsu Pada Puspadi Bali. Jurnal Analisis Hukum ,
Vol.4,(No.2),p.216. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JA H/article/view/3010/986
Pasaribu,  Surya  Rumiang.,  &  Hasyim.  (2018).
Perlindungan  Hukum  Merek  Dagang  dan
Sanksi  Pelanggaran  Penggunaan  Merek.
Niagawan ,Vol.7,(No.2),p.111.
https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ niagawan/article/view/10758
Przygoda,  A.  (2019).  The  International Registration  of  Trade  Marks  under  The
Madrid System: Advantages and Disadvantages. Eastern  European  Journal Of  Transnational  Relations ,  Vol.3,  (No.1), pp.68-69.  https://repozytorium.uwb.edu.pl/ jspui/handle/11320/8338
Pudyastiwi,  Elisabeth.,  &  Djatmiko,  Agoes (2020). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (umkm)  Indonesia  Dalam  Menghadapi Perdagangan  Bebas  di  ASEAN. Jurnal Pendidikan  Kewarganegaraan  Undhiksa , Vol.8,(No.2),p.151.https://doi.org/10.23887/ jpku.v8i2.25433
Rafianti, L. (2013). Perkembangan Hukum Merek di  Indonesia. Fiat  Justitia;  Jurnal  Ilmu Hukum ,Vol.7,(No.1),p.3.https://doi.org/10.2 5041/fiatjustisia.v7no1.364
Roisah,  Kholish.,  &  Setiyono,  Joko.  (2019).
Penerapan  Trademark  Dilution  pada Penegakan  Perlindungan  Hak  Merek Terkenal di Indonesia. Law Reform, Vol.15, (No.2),pp303-319.
https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26188 Rohaini.  (2018).  The  Madrid  Protocol:
Mewujudkan  Perlindungan  Hukum  Yang Efektif  Bagi  Merek  Terkenal  di  ASEAN. Jurnal Media Hukum , Vol.25, (No.21), p.4.
https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0103.68- 80
Sasono,  Dimas  Abimanyu.,  &  Haryanto,  Imam. (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pendaftaran  Merek  International  Dengan Hak  Prioritas  di  Indonesia. Journal  of Cahaya  Mandalika ,  Vol.2,  (No.1),  p.211. https://www.ojs.cahayamandalika.com/inde x.php/jtm/article/view/725
Serlia, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap
Produk  Usaha  Kecil  Melalui  Hak  Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian  Masyarakat. Eksaminasi; Jurnal  Hukum ,  Vol.1,  (No.15),  p.69. https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksami nasi/article/view/1241
Septarina,  Muthia.,  &  Salamiah.  (2020).  Upaya
Perlindungan Hukum Terhadap
Pelanggaran  Merek  Terkenal  Yang  Tidak Terdaftar  di  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Al’Adl; Jurnal Hukum, Vol.12, (No.1), p.97. http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2593 Setiawan,  Andry.,  Sulistianingsih,  Dewi.,  &
Aglesius,  Leo  Bernardo.  (2018).  The Implementation  of  International  Trademark Registration  in  Indonesia  Post  Ratification
of  Madrid  Protocol. Varia  Justicia ,  Vol.14,
(No.12),p.52.https://doi.org/10.31603/variaj usticia.v14i2.2104
Sufiarina. (2013). Hak prioritas dan Hak Eksklusif
Dalam  Perlindungan  HKI. ADIL;  Jurnal
Hukum ,Vol.3,(No.2),pp.273-274. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.57
Tiopan,  Demson.,  &  Kurniawan,  Selly.  (2020).
The Politics of Law in the Madrid Protocol Ratification  in  the  Form  of  President Regulation Related to Trademark Registration. Technium;  Social  Sciences Journal , Vol.10,pp.247–257.  https://doi.org/
10.47577/tssj.v10i1.1298
Wijaya,  Kadek  Yoni  Vemberia.,  &  Wairocana,  I Ngurah.  (2018).  Upaya  Perlindungan Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak Merek. Kerta  Semaya;  Jurnal  Ilmiah , Vol.6,  (No.1),  p.5.  https://ojs.unud.ac.id/ index.php/kerthasemaya/article/view/532 21
Widjangkoro,  H.  (2023).  Perlindungan  Hukum
Atas Merek Produk Kreatif Startup Dengan Sistem Protokol
Madrid Dalam Perdagangan Elektronik. Jurnal Perspektif ,
Vol.28,(No.1),p.36.https://jurnal-perspektif. org/index.php/perspektif/article/view/836
Yuniarto,  Paulus  R.  (2016).  Masalah  Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan,  dan  Tantangan. Jurnal  Kajian Wilayah ,Vol.5,(No.1),pp.67-69.
https://doi.org/10.14203/jkw.v5i1.124

## PROSIDING
Ramasari, Risti D. (2013). Benefits Of Ratification Of  The  Madrid  Protocol  (Protocol  Relating To The Madrid Agreement Concerning The International  Registration  Of  Marks)  For
The  Protection  Of  Intellectual  Property Rights  In  Indonesia. The  First  Conference On  Law,  Business  and  Gorvernment.
(p.92).  Bandar  Lampung:  ICON-LBG
Universitas Bandar Lampung.

## BUKU
Marzuki, Peter M. (2021). Penelitian Hukum Edisi Revisi .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group.
Moleong,  L.  (2019).  Metode  Penelitian  Kualitatif
Edisi Revisi. Bandung: Remaja
Roskadakarya.
Nasution, Rahmi Jened P. (2017). Hukum Merek Trademark  Law  Dalam  Era  Global  dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
Posner, Richard A. (2018). Economic Analysis of
Law, 7 th ed . New York: Aspern Publishers

## SUMBER ONLINE
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  (2022). Laporan  Tahunan  Direktoral  Jenderal
Kekayaan Intelektual 2022. Retrieved from https://www.dgip.go.id/unduhan/laporan- tahunan?tahun=2022