## ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA
Frangky Martinus Mea Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of Local Tax on Local Revenue in Minahasa District Year  2011-2015.  This  research  was  conducted  from  January  to  March  2017  in  Minahasa District,  North  Minahasa  District  and  Tomohon  City  with  the  object  of  Local  Taxes  research from  2011  to  2015.  This  study  uses  secondary  data  obtained  from  Minahasa  District  Revenue Office,  Regional  Finance  Board  and  Asset  Manager  of  Minahasa  District,  North  Minahasa District  and  Tomohon  City  and  Statistics  Agency  of  Minahasa  District.  Data  analysis  used Contribution  and  Growth  Matrix  Analysis  and  Time  Series  Analysis.  This  study  found  that  the contribution  of  local  taxes  to  the  original  income  of  the  period  of  2011-2015  is  still  below  50 percetn  and  the  local  revenue  is  at  the  5  percent  level  of  Central  Government  Fund  Transfer Income  to  the  regions.  This  has  resulted  in  poor  welfare  and  prosperity  of  the  population reflected  in  the  per  capita  income  level  that  is  still  lacking  and  the  level  of  regional independence is still low. Analysis of regional tax trends for the year 2016-2020 has increased but still below 5 (five) billion rupiah each year so it still needs to be improved.
Keywords: local tax, local revenue, potency, evaluation, monitoring welfare, Minahasa District

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2011-2015. Penelitian  ini  dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017 di Kabupaten Minahasa, Kabupataen Minahasa Utara dan Kota Tomohon dengan objek penelitian Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun  2015.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Minahasa,  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.  Analisis  data  menggunakan  Analisis  Matriks  Kontribusi  dan  Pertumbuhan  dan Analisis  Deret  Berkala.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50 persen dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 persen atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Hal ini  mengakibatkan  tingkat  kesejahteraan  dan  kemakmuran  penduduk  masih  kurang  yang tergambar dari tingkat pendapatan per kapita yang masih kurang dan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Analisis tren pajak daerah untuk tahun 2016-2020 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah 5 (lima) miliar rupiah setiap tahunnya sehingga masih perlu ditingkatkan.

## Kata kunci: pajak daerah, pendapatan asli daerah, Kabupaten Minahasa

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemerintah  Daerah  dalam  menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan dana/pembiayaan yang nantinya akan digunakan  untuk  pembangunan  yang  tertata dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD  adalah  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan pimpinan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan peraturan  daerah.  Sumber-sumber  penerimaan/ pendapatan  daerah  yang  potensial  harus  digali secara  maksimal,  namun  tentunya  harus  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  termasuk  diantaranya  adalah  Pajak Daerah. Pajak Daerah yang merupakan komponen dalam  APBD  adalah  sumber  pendapatan  asli daerah yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga  bermanfaat  bagi  masyarakat  secara keseluruhan. Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan  peraturan  daerah  diupayakan  agar tidak  bertentangan  dengan  pungutan  pusat  (pajak maupun  bea  dan  cukai).  Kebijakan  tentang  UU No.  28  Tahun  2009  tentang  pajak  dan  retribsusi daerah dimana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan  dan  keadilan,  peran  serta  masyarakat dan  akuntabilitas  dengan  memperhatikan  potensi daerah.  Efektifitas  sumber  pendapatan  daerah dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas PAD  tapi  harus  diimbangi  dengan  biaya  yang minimal.  Transfer  pemerintah  pusat  ke  Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2011-2015 lebih dari 95 %, sedangkan PAD hanya berkisar kurang dari 5 %. Untuk  membiayai  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunan,  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa masih  mengandalkan  dana  transfer keuangan pemerintah  Pusat  dan  Provinsi.  Berikut  tabel Pajak  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1.    Pajak  Daerah  terhadap  PAD  Kabupaten  Minahasa Tahun 2011-2015 Tahun Pajak Daerah PAD % Pajak Daeah Terhadap PAD 2011 10.075.994.263 23.809.503306 42,32 2012 10.419.017.784 22.477.366.444 46,35 2013 12.660.073.024 31.964.854.060 39,61 2014 19.468.059.670 58.778.368.155 33,12 2015 24.792.193.897 73.125.539.559 33,90 Sumber:  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Barang  Milik  Daerah
Kabupaten Minahasa
Tabel  1  menunjukan  bahwa  pajak  daerah memberikan  sumbangan  yang  paling  besar  pada Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Minahasa. Pengelolaan Pajak harus dilakukan secara cermat, tepat  dan  hati-hati.  Pemerintah  Daerah  perlu memiliki  pengendalian    yang  memadai  untuk menjamin ditaatinya sistem dan prosedur kebijakan  manajemen  yang  telah  ditetapkan. Selain  itu  perlu  dilakukan  penyederhanaan prosedur  administrasi    yang  bertujuan  untuk memberi  kemudahan  bagi  masyarakat  yang membayar  pajak  sehingga  diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dengan harapan dimasa yang akan datang bisa meningkatkan penerimaan daerah.
Pengoptimalkan  pendapatan  atau  penerimaan pajak  daerah  di  Kabupaten  Minahasa,  terlebih dahulu harus mengetahui/mengkaji seberapa besar penerimaan  pajak  daerah  berdasarkan  potensi  riil yang  mutlak  dilakukan  untuk  menetapkan  target rasionalnya. Dengan potensi yang ada dan terukur setelah dibandingkan dengan perkiraan penerimaan  masa  depan  maka  akan  dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Tujuan Penelitian Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis  pengaruh  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Minahasa Tahun 2011-2015.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian
ini diharapkan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran  dalam  menganalisis  pengembangan ilmu  pengetahuan  dalam  ilmu  sosial  ekonomi secara  khusus  pajak  daerah  serta  dapat memberikan  masukan  kepada  masyarakat  dan pemerintah daerah tentang potensi pajak daerah serta  meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam  membayar  pajak  sehingga  terjadi peningkatan  PAD  dan  secara  khusus  penelitian ini  diharapkan  mampu  memberikan  masukan bagi  pemerintah  daerah  khususnya  Dinas Pendapatan  yang  tahun  2017  berganti  nama Perangkat  Daerah  menjadi  Badan  Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam merumuskan kebijakan  yang  menyangkut  pajak  daerah sehingga  terjadi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
1. Penelitian    ini    dilaksanakan  sejak  bulan Januari  tahun  2017  sampai  dengan  bulan Maret  tahun  2017  di  Pemerintah  Kabupaten Minahasa,  Kabupataen  Minahasa  Utara  dan Kota  Tomohon  dengan  objek  penelitian Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
2. Pengumpulan  data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  dari  penelitian    secara  tidak langsung    melalui    media    perantara  yang diperoleh  dari  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Minahasa,  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Minahasa,  Kabupaten  Minahasa  Utara  dan
Kota  Tomohon  dan  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Minahasa. 3. Analisis Matriks Kontribusi dan
Pertumbuhan.  Analisis  Matriks    Kontribusi dan  pertumbuhan    adalah  alat  analisis    yang digunakan  untuk  menghitung  besarnya sumbangan  dari  sektor  tertentu  terhadap sektor  lainnya  yang    bertujuan    untuk mengetahui  seberapa  besarnya   sumbangan yang      dapat  diberikan  dari  sektor  tersebut dan    sebagai  alat  untuk  menentukan  dalam kategori apa  sektor  tersebut  berada  dalam peranannya  dalam  memberikan  sumbangan terhadap  sektor  yang  lain  apakah  prima, potensial,  berkembang,  atau  terbelakang. Perhitungan    matriks    kontribusi    pada variabel    penerimaan    pajak    daerah terhadap  PAD    dapat    dilakukan    melalui perbandingan    antara    Penerimaan    pajak daerah  dengan    Pertumbuhan    PAD, sehingga    dari    analisis    tersebut    dapat disimpulkan  apakah  peranan  penerimaan pajak  daerah  Terhadap  PAD  bersifat  Prima, Potensial,  berkembang  atau  Terbelakang. Analis  data dengan    menggunakan:  ratio pertumbuhan,  ratio  tambahan,    proporsi, sedangkan    untuk    menentukan    klasifikasi jenis    pajak    atau    retribusi    digunakan hubungan ratio-ratio.
Tabel  2.    Rumus  untuk  Klasifikasi  Jenis  Pajak  atau Retribusi Daerah Ratio Proporsi Ratio Tambahan X/rerata >1 X / rerata <1 X1 / X2 >1 Prima Berkembang X1 / X2 <1 Potensial Terbelakang
Tabel  2  menunjuan  bahwa  analisis elastisitas    untuk    mencari    elastisitas    masing- masing    pajak    daerah  terhadap    Pendapatan Asli      Daerah    (PAD)    dan    PDRB    dengan menggunakan rumus :

## PD PAD
PAD =            x
PAD  PD PD PDRB PAD =
x
PDRB             PD
4. Analisis Deret Berkala (Time Trend) . Penerimaan    pajak  daerah    untuk    tahun anggaran  mendatang  dapat  diestimasi dengan menggunakan    fungsi    aritmatik    dari    waktu (penerimaan    pajak    =  a+bT).    Analisis    deret berkala    dilakukan    dengan    berbagai    metode estimasi,  yang    salah    satunya    menggunakan Metode  Kuadrat  Terkecil (The  Least Square Method) .  Metode   ini   menderet   data  secara tahunan
kemudian memproyeksi kecenderungannya  dimasa  yang  akan  datang. Metode  Kuadrat  Terkecil    juga    bertujuan untuk    meminimumkan    jumlah    kuadrat penyimpangan  (deviasi)    nilai    terhadap    garis tren.  Untuk  mengetahui    pertumbuhan    atau perkembangan    penerimaan    pajak    daerah 2011-2015,  dapat  digunakan    formula  sebagai berikut (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000: 7)
Y = a + bT
5. Variabel    Keadilan (Equity) ,    efisiensi
(economic efficiency) , kemampuan
melaksanakan (Ability  to  implement) dan variabel kesesuaian sebagai penerimaan daerah (Suitability as a Local Source) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009 pada  Bab  II  Bagian  Kesatu  Pasal  2  menyebutkan jenis pajak yang dapat dikelola oleh kabupaten/kota  meliputi  11  (sebelas  komponen) yaitu    pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir, pajak  air    tanah,    pajak    sarang    burung    walet, pajak    bumi    dan    bangunan    perdesaan    dan perkotaan,  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan.  Pajak    daerah  Kabupaten  Minahasa beserta  realisasinya  tahun  2011-20  seperti  dalam
Tabel  3.  Tabel    3  menunjukan  bahwa    pajak daerah  mengalami  kenaikan  dan  memberikan kontribusi  yang  bervariasi    terhadap  pendapatan asli  daerah.  Kenaikan    pajak    daerah    tersebut secara    kumulatif    cenderung    mengalami peningkatan  dari  setiap  tahunnya.  Pada  awal tahun  penelitian  yaitu  pada  tahun    2011  pajak daerah    di    Kabupaten    Minahasa    pendapatan asli    daerah  sebesar  mampu    menyumbang Rp10.075.994.263,00        dan    berkembang menjadi    Rp10.419.017.784,00  pada  tahun 2012. Pada tahun 2013 naik menjadi Rp12.660.073.024,00, tahun 2014 Rp19.468.059.670,00  dan  pada  tahun  2015 Rp24.792.193.897,00  atau  melebihi  100% selama lima tahun. Berdasarkan  tabel 4.1 dapat disimpulkan
bahwa
sektor
yang menyumbang pajak  paling  tinggi adalah  pajak
penerangan    jalan,  pajak    mineral  bukan  logam dan  batuan  serta  Pajak  BPHTB  yang    melebihi penerimaan  lainnya  di  Kabupaten  Minahasa. Berdasarkan    target  pajak  daerah  tahun  2011- 2015  seperti  dalam  Tabel  4.  Selanjutnya Perkembangan  Target  Pajak  dapat  dilihat  pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukan bahwa peningkatan  pajak  daerah  di  Kabupaten Minahasa sangat fluktuatif, variatif dan tergantung  kondisi  dan  tingkat  pertumbuhan ekonomi.  Dalam  kurun  waktu  lima  tahun terakhir  pajak  penerangan  jalan  dan  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan  memberikan kontribusi  yang  sangat  besar  dan  mengalami perkembangan kenaikan dari tahun ke tahun.
Tabel 3.  Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011-2015 No Jenis Pajak Daerah Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1 Pajak Hotel 2.538.442.404 1.664.617.115 2.730.462.904 2.562.338.293 2.803.526.659 2 Pajak Restoran 1.075.395.479 1.087.251.480 1.197.773.069 1.925.240.171 1.610.423.631 3 Pajak Hiburan 7.718.000 4.208.000 3.225.000 6.100.000 8.600.000 4 Pajak Reklame 227.787.433 217.404.667 285.909.823 476.307.859 676.249.144 5 PPJ 3.974.462.836 3.519.610.915 3.887.999.024 4.739.516.629 6.986.010.516 6 Pajak MBLB 1.140.562.000 2.192.631.800 2.596.743.000 3.644.246.400 4.401.762.300 7 Pajak Air Tanah 21.727.343 42.982.850 28.867.500 22.089.250 52.6988.000 8 Pajak Sarang Burung Walet 22.277.800 18.000.000 21.500.000 3.250.000 25.500.000 9 BPHTB 1.067.620.968 1.672.310.957 1.907.592.704 2.328.199.604 3.890.855.376 10 PBBP2 3.760.771.464 4.336.568.271 Total 10.075.994.263 10.419.017.784 12.660.073.024 19.468.059.670 24.792.139.897 Rata-Rata 1.119.554.918 1.157.668.643 1.406.674.780 1.946.805.967 2.479.219.390
Tabel 4. Target Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011-2015 No Jenis Pajak Daerah Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1 Pajak Hotel 2.525.000.000 2.570.000.000 2.613.800.000 2.643.800.000 3.053.100.000 2 Pajak Restoran 1.652.500.000 1.472.500.000 1.325.700.000 1.830.700.000 1.682.750.000 3 Pajak Hiburan 6.300.000 6.300.000 7.718.000 7.718.000 8.000.000 4 Pajak Reklame 245.000.000 375.000.000 241.000.000 316.200.000 576.000.000 5 PPJ 3.881.375.000 4.500..000.000 3.950.000.000 4.818.000.000 6.000.000.000 6 Pajak MBLB 1.750.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.300.000.000 4.000.000.000 7 Pajak Air Tanah 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000 100.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 9 BPHTB 500.000.000 1.100.000.000 1.400.000.000 1.700.000.000 3.125.000.000 10 PBBP2 5.181.178.871 5.600.000.000 Total 10.760.175.000 12.223.800.000 11.638.218.000 18.872.596.871 24.119.850.000
Tabel 5. Perkembangan Target Kenaikan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa No Jenis Pajak Daerah Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1 Pajak Hotel 2.525.000.000 2.570.000.000 2.613.800.000 2.643.800.000 3.053.100.000 2 Pajak Restoran 1.652.500.000 1.472.500.000 1.325.700.000 1.830.700.000 1.682.750.000 3 Pajak Hiburan 6.300.000 6.300.000 7.718.000 7.718.000 8.000.000 4 Pajak Reklame 245.000.000 375.000.000 241.000.000 316.200.000 576.000.000 5 PPJ 3.881.375.000 4.500..000.000 3.950.000.000 4.818.000.000 6.000.000.000 6 Pajak MBLB 1.750.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.300.000.000 4.000.000.000 7 Pajak Air Tanah 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 8 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000 100.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 9 BPHTB 500.000.000 1.100.000.000 1.400.000.000 1.700.000.000 3.125.000.000 10 PBBP2 5.181.178.871 5.600.000.000 Total 10.760.175.000 12.223.800.000 11.638.218.000 18.872.596.871 24.119.850.000
1. Analisis  Perhitungan  Pertambahan,  Ratio Pertumbuhan    dan    Proporsi  Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011-2015
Kinerja Pendapatan/penerimaan daerah, berdasarkan  model  Penyusunan  Program  dan Strategi  Anggaran  dapat  ditentukan  oleh  beberapa indikator/kriteria:  (a) Pertumbuhan, Pertumbuhan penerimaan  daerah  merupakan  indikator  untuk melihat  sejauh  mana  perkembangan  suatu  ayat penerimaan  dari  tahun  ketahun.  Pertumbuhan  dapat meningkat  atau  menurun  dan  biasanya  dinyatakan dalam  prosentase.  (b) Kontribusi / Proporsi dari  ayat penerimaan daerah merupakan peranan atau sumbangan  yang  diukur  dalam  bentuk  prosentase suatu ayat penerimaan terhadap total ayat penerimaan  (pajak)  dan  terhadap  total  penerimaan asli daerah (PAD). Semakin besar angka kontribusinya ini berarti semakin bermakna sumbangan  ayat  penerimaan  daerah  tersebut  dalam membentuk total penerimaan (pajak) dan total PAD. Selanjutnya  untuk  menilai  kinerja  ayat  penerimaan daerah, yang selanjutnya digunakan untuk
menentukan potensi (mengklasifikasi) ayat penerimaan  menjadi  4  klasifikasi  yaitu: (1) Penerimaan Prima,
Jika ratio tambahan (pertumbuhan)  jenis  pajak  daerah  keduanya  lebih besar  atau  sama  dengan  satu, (2)  Penerimaan Potensial, jika  ratio  tambahan  pertumbuhan  jenis pajak  daerah lebih kecil atau sama  dengan satu  dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu. (3) Berkembang , jika ratio pertambahan  pertumbuhan  jenis  pajak  daerah  lebih besar atau sama dengan satu dan ratio proporsi atau sumbangannya  terhadap  rata-rata  total  penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu. (4) Terbelakang jika  ratio  Pertambahan  pertumbuhan jenis  pajak  daerah  dan  ratio  proporsinya  atau sumbangannya  terhadap  rata-rata  total  penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu  (Masykur  Wiratmo,  makalah,  2001).  Jika diperhatikan  untuk  menentukan  klasifikasi  jenis pajak  diperlukan  dua  indikator  pokok,  yaitu:  (1) Ratio  Proporsi,  ini  merupakan  perbandingan  antara realisasi suatu ayat pajak dengan rerata pajak daerah. Rerata  pajak  dapat  dihitung  dari  jumlah  seluruh pajak dibagi  dengan jumlah ayat pajak/retribusi. (2) Ratio tambahan Pertumbuhan, ratio ini membandingkan  pertumbuhan  ayat  pajak  dengan pertumbuhan  total  pajak.  Alternatif  kebijakan  atau upaya  yang  dapat  diambil  atau  diterapkan  dalam usaha  meningkatkan  setiap  jenis  klasifikasi  yang disebut  diatas  akan  berbeda-beda.  Jika  jenis  pajak atau  retribusi  termasuk  prima,  maka  kebijaksanaan yang telah diterapkan  pada tahun-tahun sebelumnya dapat  tetap  digunakan  dengan  mempertahankan
tingkat  pertumbuhan  dan  kontribusinya.  Jika Potensial,  maka  upaya  yang  perlu  dilakukan adalah  mengintensifkan  pemungutan  dari  sumber penerimaan yang ada sehingga terjadi pertumbuhan  penerimaan.  Untuk  pajak  dengan klasifikasi  Berkembang,  upaya  peningkatan  yang dilakukan  adalah  dengan  menggali  sumber- sumber  baru  dengan  tingkat  pertumbuhan  seperti pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Jika  pajak  atau retribusi  dalam  klasifikasi  terbelakang,  maka upaya peningkatannya dilakukan dengan menggali  sumber-sumber  penerimaan  baru  dan meningkatkan  penerimaan  dari  tahun  sebelumnya dari  sumber  peneriman  yang  ada.  Pada  penelitian ini menggunakan data perolehan dari pajak daerah tahun  2011-2015.  Analisis  masing-masing  ayat pajak  daerah  terhadap  pajak  daerah  selama  tahun 2011-2015  khusus  kontribusi  pajak  seperti  dalam Tabel 6.
Selanjutnya untuk perhitungan ratio pertumbuhan,  pertambahan  proporsi  dapat  dilhat pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukan bahwa kontribusi dan  ratio  khususnya  menghubungkan  antara  ratio tambahan  dengan ratio  proporsi  pajak daerah,  maka dapat  ditentukan  klasifikasi  potensi  pajak  daerah pada  tahun  2011  sampai  tahun  2012  dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) pajak hotel dengan ratio  tambahan  0,13  dan  ratio  Proporsi  1,89  maka pajak  hotel  termasuk  pajak  potensial  dengan kontribusi  21,02%  terhadap  total  pajak  daerah  dan 9,52  %  terhadap  PAD,  (2)  pajak  restoran  dengan ratio  tambahan  -0,80  dan  ratio  proporsi  1,08  maka pajak  restoran  termasuk  pajak  potensial  dengan kontribusi  12,05%  terhadap  total  pajak  daerah  dan 5,45  %  terhadap  PAD,  (3)  pajak  hiburan  dengan ratio  tambahan  0,00  dan  ratio  proporsi  0,00  maka pajak  hiburan  juga  termasuk  pajak  terbelakang dengan kontribusi 0,05% terhadap total pajak daerah dan 0,02 % terhadap PAD, (4) pajak reklame dengan ratio  tambahan  3,90  dan  ratio  proporsi  0,28  maka pajak  reklame  termasuk  pajak  berkembang  dengan kontribusi  3,07%  terhadap  total  pajak  daerah  dan 1,39  %  terhadap  PAD,  (5)  Untuk  pajak  penerangan jalan dengan ratio  tambahan 1,17  dan  proporsi 3,31 maka  pajak  penerangan  jalan  termasuk  pajak  prima dengan  kontribusi  36,81%  terhadap  total  pajak daerah dan 16,662 % terhadap PAD, (6) pajak galian C  dengan  ratio  tambahan  1,05  serta  proporsinya hanya  1,47  maka  pajak  galian  C  termasuk  pajak prima  dengan  kontribusi  16,36%  terhadap  total pajak  daerah  dan  7,41  %  terhadap  PAD,    (7)  pajak air  tanah  dengan  ratio  tambahan  0,00  dan  ratio proporsi  0,07  termasuk  pajak  terbelakang  dengan kontribusi  0,82%  terhadap  total  pajak  daerah  dan 0,37 % terhadap PAD, (8) pajak sarang burung walet dengan  ratio  tambahan  0,00  dan  ratio  proporsi  0,07
termasuk  pajak  terbelakang  dengan  kontribusi 0,82%  terhadap  total  pajak  daerah  dan  0,37  % terhadap  PAD,  dan  (9)  pajak  bea  perolehan  hak atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  dengan  ratio tambahan  8,82  dan  ratio  proporsinya  0,81  maka pajak  BPHTB  termasuk  pajak  berkembang dengan  kontribusi  9,00%  terhadap  total  pajak daerah dan 4,07 % terhadap PAD.
Pertumbuhan penerimaan pajak yang dicapai  dari  tahun  2011  ke  2012  mencapai  13.60% dengan  rata-rata  pendapatan  tahun  2012  dari masing-masing ayat pajak sebesar Rp1.358.200.000,00.  Dari  ke-9  jenis  pajak  yang dipungut  di  Kabupaten  Minahasa  yang  klasifikasi pajak  potensial  yaitu  pajak  hotel  dan  restoran  dan yang  masuk  dalam  katagori  prima  yaitu  pajak penerangan  jalan  dan  pajak  mineral  bukan  logam dan  batuan  (MBLB).  Dua  jenis  pajak  masuk  dalam katagori berkembang  yaitu  pajak reklame  dan  pajak BPHTB  serta  tiga  masuk  dalam  klasifikasi terbelakang yaitu pajak hiburan, air tanah dan sarang burung  walet.  Meskipun  pajak  PPJ  dan  MBLB dikategorikan  prima  tapi  tidak  diikuti  kontribusi yang  signifikan  terhadap  pajak  daerah  dan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dapat  dlihat  pada Tabel  8.  Berdasarkan  Tabel  8  maka,  khususnya menghubungkan antara ratio tambahan dengan ratio proporsi  pajak  daerah,  maka  dapat  ditentukan klasifikasi  potensi  pajak  daerah  pada  tahun  2012 sampai  tahun  2013  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: (1)  pajak  hotel  dengan ratio tambahan 0,36 dan  ratio  Proporsi  2,02  maka  pajak  hotel  termasuk pajak  potensial dengan  kontribusi  22,46%  terhadap total  pajak  daerah  dan  8,36  %  terhadap  PAD,  (2) pajak restoran dengan ratio tambahan 2,08 dan ratio proporsi  1,03  maka  pajak  restoran  termasuk  pajak prima  dengan  kontribusi  11,39%  terhadap  total pajak  daerah  dan  4,24  %  terhadap  PAD,  (3)  pajak hiburan  dengan  ratio  tambahan  -4,70  dan  ratio proporsi  0,01  maka  pajak  hiburan  juga  termasuk pajak terbelakang dengan kontribusi 0,07% terhadap total  pajak  daerah  dan  0,02  %  terhadap  PAD,  (4) pajak reklame dengan ratio tambahan 7,46 dan ratio proporsi  0,19  maka  pajak  reklame  termasuk  pajak berkembang dengan kontribusi 2,07% terhadap total pajak  daerah  dan  0,77  %  terhadap  PAD,  (5)  Untuk pajak  penerangan  jalan  dengan  ratio  tambahan  2,55 dan  proporsi  3,05  maka  pajak  penerangan  jalan termasuk  pajak  prima  dengan  kontribusi  33,94% terhadap  total  pajak  daerah  dan  12,64  %  terhadap PAD,  (6)  pajak  MBLB  (galian  c)  dengan  ratio tambahan  0,00  serta  proporsinya  hanya  1,55  maka pajak  MBLB  termasuk  pajak  potensial  dengan kontribusi  17,18%  terhadap  total  pajak  daerah  dan 6,40  %  terhadap  PAD,  (7)  pajak  air  tanah  dengan ratio  tambahan  10,44  dan  ratio  proporsi  0,04  maka
pajak  air  tanah  termasuk  pajak  berkembang  dengan kontribusi  0,43%  terhadap  total  pajak  daerah  dan 0,16 % terhadap PAD, (8) pajak sarang burung walet dengan ratio tambahan 10,44 dan ratio proporsi 0,04 maka  pajak  sarang  burung  walet  termasuk  pajak berkembang dengan kontribusi 0,43% terhadap total pajak  daerah  dan  0,16  %  terhadap  PAD,  dan  (9) pajak BPHTB dengan ratio tambahan 5,69 dan ratio proporsinya  1,08  maka  pajak  BPHTB  termasuk pajak  potensial  dengan  kontribusi  12,03%  terhadap total  pajak  daerah  dan  4,48  %  terhadap  PAD Pertumbuhan  atas  penerimaan  pajak  yang  dicapai dari  tahun  2012  ke  2013  mencapai  -4,79  %  dengan rata-rata pendapatan tahun 2013 dari masing-masing ayat  pajak  sebesar  Rp1.293.135.333,00.  Dari  ke-9 jenis pajak yang termasuk klasifikasi pajak potensial yaitu  pajak  hotel,  MBLB  dan  BPHTB  dan  yang masuk  dalam  katagori  klasifikasi  Prima  yaitu  Pajak Restoran  dan  pajak  penerangan  jalan.  Tiga  jenis pajak masuk dalam katagori berkembang yaitu pajak reklame,  air  tanah  dan  sarang  burung  walet  serta satu masuk dalam klasifikasi terbelakang yaitu pajak hiburan.  Meskipun pajak PPJ (33,94% dan 12,64%) dan  hotel  termasuk  pajak  prima  tapi  belum  mampu memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap pajak  daerah  dan  PAD  dan  diikuti  oleh  pajak hiburan  sebagai  penyumbang  terendah  0,07%  dan 0,02%.   Berdasarkan  Tabel  9  maka,  khususnya menghubungkan antara ratio tambahan dengan ratio proporsi  pajak  daerah,  maka  dapat  ditentukan klasifikasi  potensi  pajak  daerah  pada  tahun  2013 sampai  tahun  2014  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: (1)  pajak  hotel  dengan ratio tambahan 0,01 dan  ratio  Proporsi  1,40  maka  pajak  hotel  termasuk pajak  potensial dengan  kontribusi  14,01%  terhadap total  pajak  daerah  dan  4,27%  terhadap  PAD , (2) pajak restoran dengan ratio tambahan 0,21 dan ratio proporsi  0,97  maka  pajak  restoran  termasuk  pajak terbelakang  dengan  kontribusi  9,70%  terhadap  total pajak  daerah  dan  2,96%  terhadap  PAD,    (3)  pajak hiburan  dengan  ratio  tambahan  0,00  dan  ratio proporsi  0,00  maka  pajak  hiburan  juga  termasuk pajak terbelakang dengan kontribusi 0,04% terhadap total  pajak  daerah  dan  0,01%  terhadap  PAD,  (4) pajak reklame dengan ratio tambahan 0,17 dan ratio proporsi  0,17  maka  pajak  reklame  termasuk  pajak terbelakang  dengan  kontribusi  1,68%  terhadap  total pajak  daerah  dan  0,51%  terhadap  PAD,  (5)  pajak penerangan  jalan  dengan  ratio  tambahan  0,12  dan proporsi 2,55 maka pajak penerangan jalan termasuk pajak  potensial  dengan  kontribusi  25,53%  terhadap total  pajak  daerah  dan  7,78%  terhadap  PAD,  (6) pajak  galian  C  dengan  ratio  tambahan  0,08  serta proporsinya  hanya  1,22  maka  pajak  galian  C termasuk  pajak  potensial  dengan  kontribusi 12,19% terhadap  total  pajak  daerah  dan  3,71  %  terhadap PAD,    (7)  pajak  air  tanah  dengan  ratio  tambahan
0,00  dan  ratio  proporsi  0,03  termasuk  pajak terbelakang  dengan  kontribusi  0,26%  terhadap  total pajak daerah dan 0,08 % terhadap PAD, (8) pajak sarang burung  walet  dengan ratio tambahan  -0,28 dan ratio proporsi 0,01 termasuk pajak terbelakang  dengan  kontribusi  0,13%  terhadap total  pajak  daerah  dan  0,04%  terhadap  PAD,  (9) pajak  BPHTB  dengan  ratio  tambahan  0,12  dan ratio proporsinya 0,90 termasuk pajak terbelakang dengan  kontribusi  9,01%  terhadap  total  pajak daerah  dan  2,75%  terhadap  PAD,  dan  (10)  Pajak pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaaan  dan perkotaan  (PBB  P2)  dengan  ratio  tambahan  0,56 dan  ratio  proporsi  2,75  maka  pajak  BPHTB termasuk  pajak  potensial  dengan  kontribusi 27,45%  terhadap  total  pajak  daerah  dan  8,37  % terhadap PAD.
Untuk  penerimaan  pajak,  pertumbuhan yang  dicapai  dari  tahun  2013  ke  2014  mencapai 78,85  %  dengan  rata-rata  pendapatan  tahun  2013 dari masing-masing ayat pajak sebesar Rp1.887.259.687,00.  Dari  ke-9  jenis  pajak  yang termasuk  klasifikasi  pajak  potensial  yaitu  pajak hotel, PPJ, MBLB dan PBB P2. Lima  jenis pajak masuk  dalam  katagori  terbelakang  yaitu  pajak restoran,  hiburan,  reklame,  air  tanah,  sarang burung walet dan BPHTB. Pajak PPJ dan PBB P2 menjadi  kontributor  terbesar  meskipun  hanya dibawah  30%  terhadap  total  pajak  daerah  dan dibawah  10%  terhadap  PAD  dan  pajak  hiburan menjadi penyumbang terendah 0,04% dan 0,01%. Berdasarkan Tabel 10 maka, khususnya menghubungkan  antara  ratio  tambahan  dengan ratio  proporsi  pajak daerah, maka  dapat ditentukan  klasifikasi  potensi  pajak  daerah  pada tahun 2014 sampai tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai  berikut:  (1)  pajak  hotel  dengan  ratio tambahan 0,34 dan ratio Proporsi 1,13 maka pajak hotel termasuk pajak potensial dengan kontribusi
11,31%  terhadap  total  pajak  daerah  dan 3,73% terhadap  PAD , (2)  pajak  restoran  dengan  ratio tambahan  -0,60  dan  ratio  proporsi  0,65  maka pajak restoran termasuk pajak terbelakang dengan kontribusi  6,50%  terhadap  total  pajak  daerah  dan 2,14%  terhadap  PAD,    (3)  pajak  hiburan  dengan ratio tambahan 1,50 dan ratio proporsi 0,00 maka pajak  hiburan  juga  termasuk  pajak  berkembang dengan  kontribusi  0,03%  terhadap  total  pajak daerah  dan  0,01%  terhadap  PAD,  (4)  pajak reklame  dengan  ratio  tambahan  1,53  dan  ratio proporsi 0,27 maka pajak reklame termasuk pajak berkembang  dengan  kontribusi  2,73%  terhadap total  pajak  daerah  dan  0,90%  terhadap  PAD,  (5) pajak  penerangan  jalan  dengan  ratio  tambahan 1,73  dan  proporsi  2,82  maka  pajak  penerangan jalan  termasuk  pajak  prima  dengan  kontribusi 28,18%  terhadap  total  pajak  daerah  dan  9,30% terhadap  PAD,  (6)  pajak  galian  C  dengan  ratio tambahan 0,76 serta proporsinya hanya 1,78 maka pajak  galian  C  termasuk  pajak  potensial  dengan kontribusi 17,75% terhadap total pajak daerah dan 5,86% terhadap PAD,  (7) pajak air tanah dengan ratio  tambahan  5,07  dan  ratio  proporsi  0,02 termasuk  pajak  berkembang  dengan  kontribusi 0,21%  terhadap  total  pajak  daerah  dan  0,07% terhadap  PAD,  (8)  pajak  sarang  burung  walet dengan  ratio  tambahan  25,03  dan  ratio  proporsi 0,01 termasuk pajak berkembang dengan kontribusi  0,10%  terhadap  total  pajak  daerah  dan 0,03%  terhadap  PAD,  (9)  pajak  BPHTB  dengan ratio  tambahan  2,45  dan  ratio  proporsinya  1,57 termasuk  pajak  prima  dengan  kontribusi  15,69% terhadap  total  pajak  daerah  dan  5,18%  terhadap PAD,  dan  (10)  Pajak  PBB  P2  dengan  ratio tambahan 0,56 dan ratio proporsi 1,75 maka pajak BPHTB termasuk pajak potensial dengan kontribusi 17,49% terhadap total pajak daerah dan 5,78 % terhadap PAD.
Tabel 6.  Kontribusi Ayat Pajak Terhadap Pajak Daerah dan PAD No Jenis Pajak Tahun 2011 Kontribusi terhadap Pajak Kontribusi terhadap PAD Tahun 2012 Kontribusi terhadap Pajak Kontribusi terhadap PAD 1 Pajak Hotel 2.525.000.000 23,47 10,29 2.570.000.0000 21,02 9,52 2 P. Restoran 1.652.500.000 15,36 6,73 1.472.500.000 12,05 5,45 3 P. Hiburan 6.300.000 0,06 0,03 6.300.000 0,05 0,02 4 P. Reklame 245.000.000 2,28 1,00 375.000.000 3,07 2,39 5 PPJ 3.881.375.000 36,07 15,81 4.500.000.000 36,81 16,66 6 Pajak MBLB 1.750.000.000 16,26 7,13 2.000.000.000 16,36 7,41 7 P. Air Tanah 100.000.000 0,93 0,41 100.000.000 0,82 0,37 8 P. Sarang B. Walet 100.000.000 0,93 0,41 100.000.000 0,82 0,37 9 BPHTB 500.000.000 4,65 2,04 1.100.000.000 9,00 4,07 10 PBBP2 Jumlah 10.760.175.000 100,00 43,84 12.223.800.000 100,00 45,26 Rata-rata 1.195.575.000 1.358.200.000 11 PAD 24.544.538.719 43,84 27.007.276.500 45,26
No Jenis Pajak Tahun 2013 Kon terhadap Pajak Kon terhadap PAD Tahun 2014 Kon terhadap Pajak Kon terhadap PAD Tahun 2015 Kon terhadap Pajak Kon terhadap PAD 1 Pajak Hotel 2.613.800.000 22,46 8,36 2.643.800.000 14,01 4,27 2.803.526.659 11,31 3,73 2 P. Restoran 1.325.700.000 11,39 4,24 1.830.700.000 9,70 2,96 1.610.423.631 6,50 2,14 3 P. Hiburan 7.718.000 0,07 0,02 7.718.000 0,04 0,01 8.600.000 0,03 0,01 4 P. Reklame 241.000.000 2,07 0,77 316.200.000 1,68 0,51 676.249.144 2,73 0,90 5 PPJ 3.950.000.000 33,94 12,64 4.818.000.000 25,53 7,78 6.986.010.516 28,18 9,30 6 Pajak MBLB 2.000.000.000 17,18 6,40 2.300.000.000 12,19 3,71 4.401.762.300 17,75 5,86 7 P. Air Tanah 50.000.000 0,43 0,16 50.000.000 0,26 0,08 52.698.000 0,21 0,07 8 P. Sarang B. Walet 50.000.000 0,43 0,16 25.000.000 0,13 0,04 25.500.000 0,10 0,03 9 BPHTB 1.400.000.000 12,03 4,48 1.700.000.000 9,01 2,75 3.890.855.376 15,69 5,18 10 PBBP2 5.181.178.871 27,45 8,37 4.336.568.271 17,49 5,78 Jumlah 11.638.218.000 100,00 37,23 18.872.596.871 100,00 30,48 24.792.193.897 100,00 33,02 Rata-rata 1.293.135.333 1.887.259.687 2.754.688.211 11 PAD 31.256.367.000 37,23 61.922.781.924 30,48 75.084.091.894 33,02 Tabel 7. Ratio Pertumbuhan, Pertambahan dan Ratio Proporsi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011-2012 No Jenis Pajak Tahun 2011 Tahun 2012 Pertum Ratio Pertum b Elastisitas Ratio Prop 1 Pajak Hotel 2.525.000.000 2.570.000.0000 1,78 0,13 0,13 1,89 2 P. Restoran 1.652.500.000 1.472.500.000 -10,89 -0,80 -0,80 1,08 3 P. Hiburan 6.300.000 6.300.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4 P. Reklame 245.000.000 375.000.000 53,06 3,90 3,90 0,28 5 PPJ 3.881.375.000 4.500.000.000 15,94 1,17 1,17 3,31 6 Pajak MBLB 1.750.000.000 2.000.000.000 14,29 1,05 1,05 1,47 7 P. Air Tanah 100.000.000 100.000.000 0,00 0,00 0,00 0,07 8 P. Sarang B. Walet 100.000.000 100.000.000 0,00 0,00 0,00 0,07 9 BPHTB 500.000.000 1.100.000.000 120,00 8,82 8,82 0,81 10 PBBP2 Jumlah 10.760.175.000 12.223.800.000 13,60 14,28 14,3 9,00 Rata-rata 1.195.575.000 1.358.200.000 1,51 1,59 1,59 1,00 Tabel 8.  Ratio Pertumbuhan, Pertambahan dan Ratio Proporsi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012-2013 No Jenis Pajak Tahun 2012 Tahun 2013 Pertum Ratio Pertum b Elastisitas Ratio Prop 1 P. Hotel 2.570.000.0000 2.613.800.000 1,70 (0,36) -0,36 2,02 2 P. Restoran 1.472.500.000 1.325.700.000 -9,97 2,08 2,08 1,03 3 P. Hiburan 6.300.000 7.718.000 22,51 (4,70) -4,70 0,01 4 P. Reklame 375.000.000 241.000.000 -35,73 7,46 7,46 0,19 5 PPJ 4.500.000.000 3.950.000.000 -12,22 2,55 2,55 3,05 6 Pajak MBLB 2.000.000.000 2.000.000.000 0,00 - 0,00 1,55 7 P. Air Tanah 100.000.000 50.000.000 -50,00 10,44 10,44 0,04 8 P. Sarang B. Walet 100.000.000 50.000.000 -50,00 10,44 10,44 0,04 9 BPHTB 1.100.000.000 1.400.000.000 27,27 (5,69) -5,69 1,08 10 PBBP2 - Jumlah 12.223.800.000 11.638.218.000 -4,79 22,2 22,2 9,0 Rata-rata 1.358.200.000 1.293.135.333 (0,53) 2,47 2,47 1,00
Tabel 9.  Ratio Pertumbuhan, Pertambahan dan Ratio Proporsi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2014 No Jenis Pajak Tahun 2013 Tahun 2014 Pertum Ratio Pertum b Elastisitas Ratio Prop 1 P. Hotel 2.613.800.000 2.643.800.000 1,15 0,01 0,02 1,40 2 P. Restoran 1.325.700.000 1.830.700.000 38,09 0,48 0,61 0,79 3 P. Hiburan 7.718.000 7.718.000 0,00 0,00 - 0,00 4 P. Reklame 241.000.000 316.200.000 31,20 0,40 0,50 0,17 5 PPJ 3.950.000.000 4.818.000.000 21,97 0,28 0,35 2,55 6 Pajak MBLB 2.000.000.000 2.300.000.000 15,00 0,19 0,24 1,22 7 P. Air Tanah 50.000.000 50.000.000 0,00 0,00 - 0,03 8 P. Sarang B. Walet 50.000.000 25.000.000 -50,00 -0,63 (0,80) 0,01 9 BPHTB 1.400.000.000 1.700.000.000 21,43 0,27 0,34 0,90 10 PBBP2 0 5.181.178.871 0 0,00 - 2,75 Jumlah 11.638.218.000 18.872.596.871 78,85 1,00 1,27 10 Rata-rata 1.293.135.333 1.887.259.687 7,88 0,10 0,13 1 Tabel 10.  Ratio Pertumbuhan, Pertambahan dan Ratio Proporsi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2015 No Jenis Pajak Tahun 2014 Tahun 2015 Pertum Ratio Pertum b Elastisitas Ratio Prop 1 P. Hotel 2.562.338.293 2.803.526.659 9,41 0,34 1,34 1,13 2 P. Restoran 1.925.240.171 1.610.423.631 -16,35 -0,60 -0,60 0,65 3 P. Hiburan 6.100.000 8.600.000 40,98 1,50 1,50 0,00 4 P. Reklame 476.307.859 676.249.144 41,98 1,53 1,53 0,27 5 PPJ 4.739.516.629 6.986.010.516 47,40 1,73 1,73 2,82 6 Pajak MBLB 3.644.246.400 4.401.762.300 20,79 0,76 0,76 1,78 7 P. Air Tanah 22.089.250 52.698.000 138,57 5,07 5,07 0,02 8 P. Sarang B. Walet 3.250.000 25.500.000 684,62 25,03 25,03 0,01 9 BPHTB 2.328.199.604 3.890.855.376 67,12 2,45 2,45 1,57 10 PBBP2 3.760.771.464 4.336.568.271 15,31 0,56 0,56 1,75 Jumlah 19.468.059.670 24.792.193.897 27,35 38,39 38 10 Rata-rata 1.946.805.967 2.479.219.390 2,73 3,84 4 1
Untuk  penerimaan  pajak,  pertumbuhan yang  dicapai  dari  tahun  2014  ke  2015  mencapai 27,35  %  dengan  rata-rata  pendapatan  tahun  2013 dari masing-masing ayat pajak sebesar Rp532.413.423,00.  Dari  ke-9  jenis  pajak  yang termasuk  klasifikasi  pajak  potensial  yaitu  pajak hotel,  MBLB  dan  PBB  P2.  Pajak  PPJ  dan  pajak BPHTB  termasuk  pajak  prima.  Pajak  hiburan, reklame,  air  tanah,  sarang  burung  walet  termasuk pajak  berkembang  dan  pajak  restoran  termasuk dalam kategori pajak terbelakang. Meskipun pajak PPJ termasuk pajak prima tapi belum memberikan kontribusi  yang  besar  terhadap  pajak  daerah  dan PAD.  Jika  termasuk  dalam  kategori  Prima  maka harus  dipertahankan.  Jika  termasuk  dalam kategori  potensial  maka  yang  dilakukan  adalah mengintensifkan  yang  sudah  ada  biar  tercapai pertumbuhan. Berdasarkan uraian diatas, klasifikasi jenis pajak atas  ratio pertumbuhan  dan ratio  proporsi  tahun  2012-2015.  Tabel  11 menunjukan  bahwa  secara umum  pajak  hotel  dan pajak  MBLB  merupakan  pajak  pajak  potensial serta  pajak  penerangan  jalan  (PPJ)  merupakan pajak  dengan  kategori  pajak  prima.  Sedangkan pajak  BPHTB  dinamis  dan  pajak  hiburan merupakan  pajak  terbelakang.  Diketahui  juga bahwa  kontribusi  masing-masing  pajak  tidak merata  dan  prosentase  pajak  darah  terhadap  PAD hanya berada pada range 30%  dan tidak  melebihi 50%. Sesuai dengan prosentase tingkat kemandirian  daerah  maka  suatu  daerah  dikatakan menjadi  daerah  yang  mandiri  yang  mampu membiayai kebutuhan/pengeluaran harus mempunyai pendapatan asli daerah mencapai 60% lebih. Hal ini kemudian dapat diambil kesimpulan
bahwa  dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  dari tahun 2011-2015, Pemerintah Kabupaten
Minahasa  belum  bisa  menjadi  daerah  yang mandiri  sehingga  masih  membutuhkan  bantuan baik  dari  pemerintah  pusat,  daerah  lain  maupun para investor.
2. Analisis  Elastisitas  Pajak  Daerah  terhadap PDRB Tahun 2011-2015
Pengukuran
elastisitas ini untuk menunjukkan  kemampuan  untuk  menghasilkan tambahan  pendapatan  agar  dapat  mengimbangi kenaikan  dalam  pengeluaran  pemerintah  dengan dasar  pengenaan  pajak  selalu  berkembang  secara otomatis  (Davey,  1988).  Elastisitas  ini  mampu untuk  melihat  derajat  kepekaan  terhadap  jumlah PDRB  di  Kabupaten  Minahasa  Tahun  2011 sampai dengan 2015. Untuk menghitung elastisitas  penerimaan  (EP)  dapat  dilakukan dengan  membandingkan  persentase  perubahan penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Minahasa dengan  persentase  perubahan  jumlah  produk domestic  regional  bruto  (PDRB)  Kabupaten Minahasa  dalam  kurun  waktu  Tahunn  20011 sampai  dengan  2015  dapat  dilihat  pada Tabel  12. Tabel  12  menunjukan  bahwa  hasil  perhitungan elastisitas pajak daerah Kabupaten Minahasa pada periode  2011    –    2015    terhadap    PDRB    atas dasar  jumlah  nilai  produksi  pendapatan maupun pengeluaran  yang  dinilai  atas  dasar  harga  tetap (harga    pada    tahun    dasar)  yang    digunakan selama    satu    tahun.    Dari    hasil    perhitungan tersebut    pada    tabel  memiliki  hasil  positif  maka dapat disimpulkan bahwa sangat berpotensi.
Tabel 11.  Klasifikasi Pajak atas Ratio Pertumbuhan dan Ratio Proporsi No Jenis Pajak Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1 P. Hotel Potensial Potensial Potensial Potensial 2 P. Restoran Potensial Prima Terbelakang Terbelakang 3 P. Hiburan Terbelakang Terbelakang Terbelakang Berkembang 4 P. Reklame Berkembang Berkembang Terbelakang Berkembang 5 PPJ Prima Prima Potensial Prima 6 Pajak MBLB Prima Potensial Potensial Potensial 7 P. Air Tanah Terbelakang Berkembang Terbelakang Berkembang 8 P. Sarang B. Walet Terbelakang Berkembang Terbelakang Berkembang 9 BPHTB Berkembang Potensial Terbelakang Prima 10 PBBP2 Potensial Potensial Tabel 12.  Elastisitas Pajak Daerah terhadapn PDRB Kabupaten Minahasa Tahun 2011-2015 Tahun Pajak Daerah Pertum b PDRB (juta) Pertum b Elastisitas 2011 P. Hotel 0,00 24.340.000 0,00 0,00 2012 P. Restoran 13,60 27.000.000 0,11 1.215362 2013 P. Hiburan (4,79) 29.900.000 0,11 -0,51877 2014 P. Reklame 62,16 30.570.000 0,02 24,26141 2015 PPJ 27,80 36,570.000 0,20 1,285262 Rata-rata 6,56
3. Analisis deret berkala (time series trend)
Kecenderungan/perkiraan  penerimaan  pajak daerah  untuk  tahun  tahun  berikut  dapat  dilihat  pada Tabel 13.
Rumus : Y = a + bT a = 77.415.338.638/5       a = 15.483.067.728 b = 38.481.441.154/10     b = 3.848.144.115,4 Y = 15.483.067.728 + 3.848.144.115,4 * T
Berdasarkan  rumus  tersebut  maka  prediksi pajak  daerah  5  tahun  mendatang  (2016-2020)  dapat dilhat pada Tabel 14.
4. Variabel    Keadilan (Equity) ,    efisiensi
(economic efficiency) , kemampuan
melaksanakan (Ability  to  implement) dan variabel kesesuaian  sebagai  penerimaan  daerah (Suitability as a Local Source) .
Dari    hasil    perhitungan    secara    rata-rata selama  tahun  penelitian  tahun  2011–2015  dapat dijelaskan  bahwa  pajak  daerah    yang    mempunyai pertumbuhan  terkecil    adalah  pajak  restoran    yaitu sebesar 8,22. Hal ini disebabkan  karena adanya iklim
usaha  restoran  yang  bekembang  tapi  belum  didukung dengan  arus  lalu  lintas,  objek-objek  pariwisata  yang belum tereksplorasi dan terekspose ke luar daerah.  Hal ini    menunjukkan    bahwa    sumber  pendapatan    selain pajak    sangat    potensial    untuk    dilakukan    dan ditingkatkan    sebagai  sumber    pendapatan    pajak daerah    di    Kabupaten    Minahasa  seperti  dalam  Tabel 15.  Dari    olahan    data    rata-rata    tahun    2011-2015 dapat   dijelaskan    bahwa   :    sumber  pendapatan  pajak daerah  mempunyai  nilai  tertinggi  yaitu  pajak  BPHTB sebesar 1,53 disusul dengan pajak MBLB dengan nilai sebesar  1,15  persen.  Hal    ini    sebenarnya    masih banyak  sumber-sumber  potensial  dari  pajak daerah, khususnya    pendapatan    asli    daerah    yang    bisa dikelola  dan  dikembangkan. Khususnya  pajak hotel, pajak  restoran  dan  pajak  daerah  lainnya  yang persentasenya  tidak    terlalu    jauh  sehingga    perlu dioptimalkan. Tabel 15 menunjukan  bahwa pada tahun 2011-2014  rata-rata  peningkatan  dibawah  1%.  Hal  ini menggambarkan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah masih  kurang.    Pada  tahun  2015  tingkat  efektifitas diatas  1%.  Hal  ini  menandakan  telah  terdapat perhitungan yang akurat atas potensi pajak yang ada.
Tabel 13.  Analisis Trend dengan metode kuadrat terkecil No Jenis Pajak Y T Y*T T2 1 Tahun 2011 10.075.994.263 -2 (20.151.988.526) 4 2 Tahun 2012 10.419.017.784 -1 (10.419.017.784) 1 3 Tahun 2013 12.660.073.024 0 - - 4 Tahun 2014 19.468.059.670 1 19.468.059.670 1 5 Tahun 2015 24.790.193.897 2 49.584.387.794 4 77.415.338.638 38.481.441.154 10 Tabel 14. Trend Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2016-2020 No Jenis Pajak A b T T2 1 Tahun 2016 15.483.067.728 3.848.144.115.40 6 38.571.932.420 2 Tahun 2017 15.483.067.728 3.848.144.115.40 7 42.420.076536 3 Tahun 2018 15.483.067.728 3.848.144.115.40 8 46.268.220.651 4 Tahun 2019 15.483.067.728 3.848.144.115.40 9 50.116.364.767 5 Tahun 2020 15.483.067.728 3.848.144.115.40 10 53.964.508.882 Table 15. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015 No Jenis Pajak Tahun 2011 R/T% Tahun 2012 R/T% Target Realisasi Target Realisasi 1 Pajak Hotel 2.525.000.000 2.538.442.404 1,01 2.570.000.000 1.664.617.115 0,65 2 Pajak  Restoran 1.652.500.000 1.075.395.479 0,65 1.472.500.000 1.087.251.480 0,74 3 Pajak Hiburan 6,300,000 7.718.000 1,23 6.300.000 4.208.000 0,67 4 Pajak Reklame 245.000.000 227.787.433 0,93 375.000.000 217.404.667 0,58 5 PPJ 3,881.375.000 3.974.462.836 1,02 4.500.000.000 3.519.610.15 0,78 6 Pajak MBLB 1.750.000.000 1.140.562.000 0,65 2.000.000.000 2.192.631.800 1,10 7 Pajak Air Tanah 100.000.000 21.727.343 0,22 100.000.000 42.982.850 0,43 8 P. Sarang B. Walet 100.000.000 22.277.800 0,22 100.000.000 18.000.000 0,18 9 BPHTB 500.000.000 1.067.620.968 2,14 1.100.000.000 1.672.310.957 1,52 10 PBBP2 0 0 0 0 0 0 Rata-rata 0,90 0,74 Lanjutan Tabel 15 Tahun 2013 R/T% Tahun 2014 R/T% Tahun 2015 R/T% Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2.613.800.000 2.730.462.904 1,04 2.643.800.000 2.562.338.293 0,97 3.053.100.000 2.803.526.659 0,92 1.325.700.000 1.197.773.06 0,90 1.830.700.000 1.925.240.171 1,05 1.682.750.000 1.610.423.631 0,96 7.718.000 3.225.000 0,42 7.718.000 6.100.000 0,79 8.000.000 8.600.000 1,08 241.000.000 285.909.823 1,19 316.200.000 476.307.859 1,51 576.000.000 676.249.144 1,17 3.950.000.000 3.887.999.024 0,98 4.818.000.000 4.739.516.629 0,98 6.000.000.000 6.986.010.516 1,16 2.000.000.000 2.596.743.000 1,30 2.300.000.000 3.644.246.400 1,58 4.000.000.000 4.401.762.300 1,10 50.000.000 28.867.500 0,58 50.000.000 22.089.250 0,44 50.000.000 52.698.000 1,05 50.000.000 21.500.000 0,43 25.000.000 3.250.000 0,13 25.000.000 25.500.000 1,02 1.400.000.000 1.907.592.704 1,36 1.700.000.000 2.328.199.604 1,37 3.125.000.000 3.890.855.376 1,25 0 0 0 5.181.178.871 3.760.771.464 0,73 5.600.000.000 4.336.568.271 0,77 0,91 0,96 1,05

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Target  penerimaan  pajak  daerah  harus berdasarkan  pada  potensi  penerimaan  pajak  atas objek  pajak  yang  ada  di  Kabupaten  Minahasa bukan  berdasarkan    incremental    (peningkatan) sebesar  sekian  persen dibanding  realisasi tahun- tahun  sebelumnya.  Kontribusi  pajak  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  kurun  waktu 2011-2015  masih  di  bawah  50%  dan  Pendapatan Asli  Daerah  berada  di  level  5  %  atas  Pendapatan Dana  Transfer  Pemerintah  Pusat  ke  daerah.  Hal ini  mengakibatkan  tingkat  kesejahteraan  dan kemakmuran  penduduk  masih  kurang  yang digambarkan dengan tingkat pendapatan perkapita masih  kurang  dan  tingkat  kemandirian  daerah masih jauh dari harapan. Pajak hotel diklasifikasikan  pajak  potensial,  pajak  restoran diklasifikasikan potensial, pajak hiburan terbelakang, pajak reklame diklasifikasikan berkembang,  pajak  penerangan  jalan  (PPJ) diklasifikasikan  prima,  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan  (MBLB)  diklasifikasikan potensial,  pajak  air  tanah  terbelakang,  pajak sarang  burung  walet  diklasifikasikan  terbelakang, pajak  bea  perolehan  hak  tanah  dan  bangunan (BPHTB)  diklasifikasikan  potensial  dan  pajak bumi bangunan pedesaan  dan perkotaan (PBBP2) diklasifikasikan  potensial.  Analisis  tren  pajak daerah  untuk  tahun  2016-2020  mengalami peningkatan dibawah 5 (lima) miliar rupiah setiap tahunnya sehingga perlu ditingkatkan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  sebagai masukan  dan  penulis  mengajukan  saran  untuk pihak-pihak    yang    berkepentingan    khususnya Dinas    Pendapatan    Daerah  Kabupaten  Minahasa yang  pada  tahun  2017  berubah  nama  menjadi Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Minahasa harus mengetahui    potensi dan    tingkat
pertumbuhan    sehingga    dapat  menetapkan target  pendapatan  pajak  daerah  secara rasionalnya sehingga  dalam perencanaan dan penganggaran lebih tepat dan terukur berdasarkan  data  yang  akurat  yang  telah tervalidasi di lapangan., harus kreatif, proaktif dan  inovatif  dalam  melihat  peluang-peluang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah
serta  perlu  mencari  objek  pajak  baru/lain tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu memperhatikan  kategori/klasifikasi  potensi pajak.  Jika    termasuk    pajak  dalam  kategori prima,    maka  harus    mempertahankan/ mengoptimalkan, jika kategori potensial maka yang    dilakukan  adalah mengintensifkan yang  sudah  ada  biar  tercapai  pertumbuhan, tetapi jika
termasuk penerimaan berkembang  dan  terbelakang,    maka    perlu adanya evaluasi, apakah sumber penerimaan yang menguntungkan atau jenis akan merugikan. Selain  itu pentingnya  juga dilakukan pengawasan dan monitoring yang memadai  oleh  pihak  internal  (pemerintah) dan  eksternal  (masyarakat)  terhadap  sistem penerimaan penerimaan pajak daerah, sejak penetapan objek pajak sampai pada penyetoran ke kas daerah sehingga
mengurangi penyimpangan dan
penyalagunaan.
3. Pelaksanaan sosialisasi tentang pajak daerah kepada  masyarakat  terlebih  sosialisasi Peraturan tentang Perpajakan kepada masyarakat  dan  arti  pentingnya  pajak  bagi pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2004.  Manajemen  Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. Bachrul  Elmi.  2002.  Keuangan  Pemerintah Daerah  Otonomi  di  Indonesia.  Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
Brotodihardjo,  R.  Santoso.  2003.  Pengantar  Ilmu Hukum  Pajak.  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Davey,  K.J,  1988.  Pembiayaan  Pemerintah Daerah.  Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Halim  (2010).  Dasar  -  Dasar  Akuntansi  Biaya Jakarta: Salemba Empat.
Kabupaten  Minahasa,  Peraturan  Bupati    No.  6 tahun 2011 Tentang Sistem, Prosedur dan
Sanksi Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Kabupaten  Minahasa,  Peraturan  Daerah  No.  1 tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah
Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Lalu  Karyawan.  2002,  Efisiensi,  Efektivitas  dan Elastisitas  Pajak  Hotel  dan  Restoran  di Kota  Mataram  Nusa  Tenggara  Barat. Tesis  S2  Program  Pasca  Sarjana  MEP UGM. Yogyakarta (tidak dipublikasikan). Mardiasmo  dan  Akhmad  Makhfatih.  2000.
Perhitungan  Potensi  Pajak  dan  retribusi daerah  di  Kabupaten  Magelang.  Laporan
Penelitian,  PAU  Studi  Ekonomi  UGM ,Yogyakarta. Mardiasmo, 2001. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Musgrave,  Richard  A.  dan  Peggy  Musgrave.
1990. Keuangan Negara dalam  Teori dan
Praktek  (edisi  Bahasa  Indonesia)  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Masykur  Wiratmo,  2001  Manajemen  Penggalian Potensi Penerimaan Daerah, makalah. Mohammad  Riduansyah.  2003.  Kontribusi  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Guna  Mendukung  Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah  Kota  Bogor)  Jurnal  Makara, Sosial Humaniora.Vol.7, No.2, Desember. Hal. 49-57
Rachmat  Soemitro  (2004)  1990.  Azas  Dan  Dasar Perpajakan Jilid 1. Eresco: Bandung. Rahayu,  Ning  dan  Imam  Santoso  (2007).  Bunga Rampai  Perpajakan  Indonesia.  FISIP  UI, Jakarta.
Raksaka  Mahi.2005.  Peran  Pendapatan  Asli Daerah  di  Era  Otonomi.  Jurnal  Ekonomi dan  Pembangunan  Indonesia.  Universitas
Indonesia
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  nomor 65  tahun  2001  (pasal  1  ayat  1)  Tentang Pajak Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  18
Tahun  1997  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  34 tahun  2000  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun
2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.28
Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Sunarto  (2005:15).  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,
Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka. Wahyuni,  2010.  Perimbangan  Keuangan  Pusat dan Daerah, Yogyakarta.