Global Political Studies Journal Volume 4 Nomor 2 Edisi Oktober 2020 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v4i2
Efektivitas Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Upaya Membangun Perdamaian Pasca Memorandum Of Understanding

## (MoU) Helsinki Di Aceh
Muhammad Fahry 1 , Ahmad Fuadi 2 1,2 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 – Indonesia
e-mail : 1 fahrytanoga@gmail.com, 2 ahmad.fuadi@lecturer.unri.ac.id

## Abstract
This research discusses the effectiveness of the Crisis Management Initiative (CMI) in efforts to build peace after the Helsinki MoU in Aceh. The involvement of CMI in the Aceh conflict was an achievement that led  Martti  Ahtisaari  to  win  the  Nobel  Peace  Prize  in  2008.  The  condition  of  peace  after  the  signing  of  a memorandum of understanding was the responsibility of all related parties including CMI. On this basis, CMI pursued a peace project to build peace after the Helsinki MoU. This research uses the perspective of Pluralism, Effectiveness theory, and International Organization theory. In carrying out its role, CMI as an international conflict  resolution  organization  does  it  very  well  and  in  accordance  with  the  values  of  an  international organization. The role of CMI in Aceh's peace resulted in a sustainable peace process that continues to this day. CMI skills by involving all elements and local capacities make CMI's role effective. The effort made a new enthusiasm for all parties to be able to realize immediately all the points of the Helsinki MoU to create sustainable peace in Aceh and remain within the frame of the Republic of Indonesia.
Keywords— Crisis Management Initiative, Helsinki MoU, Peace Building, Sustainable Peace

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang efektivitas  dari  Crisis  Management  Initiative  (CMI)  dalam  upaya membangun  perdamaian  pasca  MoU  Helsinki  di  Aceh.  Keterlibatan  CMI  pada  konflik  Aceh  merupakan sebuah  prestasi  yang  menghantarkan  Martti  Ahtisaari  meraih  nobel  perdamaian  pada  2008.  Kondisi perdamaian pasca penanda tanganan nota kesepahaman menjadi tanggung jawab semua pihak terkait termasuk CMI.  Atas  dasar  tersebut,  CMI  mengupayakan  sebuah  proyek  perdamaian  untuk  membangun  perdamaian pasca MoU Helsinki. Penelitian ini menggunakan perspektif Pluralisme, teori Efektivitas, dan teori Organisasi Internasional.  Dalam  menjalankan  perannya,  CMI  sebagai  sebuah  organisasi  internasional  resolusi  konflik melakukannya  dengan  sangat  baik  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  efektivitas  pada  sebuah  organisasi internasional. Peran CMI pada perdamaian Aceh menghasilkan sebuah proses perdamaian berkelanjutan yang hingga saat ini terus berlangsung. Keterampilan CMI dengan melibatkan seluruh elemen dan kapasitas lokal menjadikan peran CMI menjadi efektif. Upaya tersebut menjadikan sebuah semangat baru bagi seluruh pihak untuk  dapat  merealisasikan  dengan  segera  seluruh  butir  MoU  Helsinki  untuk  terciptanya  perdamaian berkelanjutan di Aceh dan tetap dalam bingkai NKRI.
Katakunci— Crisis  Management  Initiative,  MoU  Helsinki,  Pembangunan  Perdamaian,  Perdamaian Berkelanjutan

## 1. Pendahuluan
Penelitian ini berangkat dari sebuah pemikiran terhadap kondisi pasca perdamaian di Provinsi Aceh. Perdamaian Aceh  yang  tertuang  dalam  MoU  Helsinki pada  tahun  2005  masih  menyisakan permasalahan  di  masa-masa  setelahnya. Keterlibatan Crisis  Management  initiative (CMI)  pada  proses  perdamaian  hingga masa  awal  perdamaian  telah  berhasil menciptakan  kondisi  perdamaian  yang cukup baik di Aceh (M. Mahmud, personal communication. 2019, 09 Desember).
Pada  tahun  2009,  CMI  melakukan sebuah  analisa  terhadap  perdamaian  Aceh yang  di  latar  belakangi  oleh  masa-masa rentan terhadap sebuah perdamaian (CMI, 2010).  Kondisi  ini  dilanjutkan  dengan melakukan komunikasi kepada kedua belah pihak  baik  Indonesia  maupun  Aceh (CMI,2010).  Setelah  disetujui,  CMI melaksanakan  proyek  tindak  lanjut perdamaian  Aceh  selama  2  tahun  dengan rentang tahun 2010 hingga tahun 2012.
Anomali pemikiran terhadap keterlibatan  CMI  pada  proses  perdamaian di  Aceh  yang  tercipta  selama  ini menjadikan  penulis  tertarik  untuk  melihat efektivitas  dari  CMI  dalam  upaya pembangunan perdamaian di Aceh.

## 1.1 Latar Belakang
Pada  bulan  Agustus  2009,  CMI menugaskan  satu  tim  pencari  fakta  yang mengeluarkan  sebuah  simpulan  terhadap kondisi  perdamaian  Aceh.  Pernyataan tersebut sekaligus mengeluarkan rekomendasi  untuk  melakukan  sebuah upaya  tindak  lanjut  yang  ambisius.  Misi pencarian  fakta  pada  tahun  2009 dilanjutkan  dengan  kunjungan  Ahtisaari pada bulan Desember untuk merencanakan proyek perdamaian tersebut.
Tujuan  dari  misi  perencanaan  ini ada dua, yaitu :
1. Bersama dengan para pihak penandatangan MoU dan para pemangku  kepentingan  yang  lain mengembangkan  modalitas  dari  suatu proses untuk mengoptimalkan implementasi MoU, dan 2. Mengembangkan  pemahaman  yang lebih baik menganai isu-isu yang dapat memicu perselisihan (CMI, 2010) 13  kali  pertemuan  dilakukan  oleh pihak GAM dan RI serta pemerintah Aceh,
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, organisasi  mahasiswa,  dan  perwakilan masyarakat  sipil  di  Aceh.  Komunikasi dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dan  mantan  wakil  presiden Jusuf  Kalla  juga  dilakukan  oleh  Martti Ahtisaari.
CMI juga mengadakan pertemuan  dengan  masyarakat  donor internasional sebanyak 2 kali di Jakarta.
Pertemuan  ini  berlangsung  sebelum berangkat ke Aceh dan setelah kembali dari Aceh. Pertemuan-pertemuan tersebut memberikan  masukan  yang  sangat  baik kepada  CMI  terhadap  rancangan  upaya tindak lanjut perdamaian Aceh.
Simpulan  terhadap  MoU  Helsinki di Aceh oleh CMI adalah terdapat sejumlah butir-butir  MoU  Helsinki  yang  belum terlaksana.  Atas  dasar  tersebut,  CMI menilai  perdamaian  Aceh  membutuhkan proses  yang  lebih  sistematis  dan  efektif terhadap  semua  pihak.  Proses  ini  juga mengajak seluruh elemen agar menciptakan  sebuah  kondisi  pemahaman yang  sama  mengenai  isu-isu  MoU  yang masih belum selesai.
Atas  pertimbangan  yang  cukup matang  tersebut  dan  mendapatkan  respon yang  cukup  baik  dari  kedua  belah  pihak, pada  tahun  2010  CMI  melakukan  tindak lanjut pembangunan perdamaian di Aceh.

## 1.2 Rumusan Masalah
Perdamaian  yang  dicapai  melalui MoU  Helsinki  yang  di  prakarsai  CMI membuahkan pertanyaan baru di kemudian hari,  yakni  bagaimana  upaya  dalam membangun perdamaian itu sendiri.
Dari  latar  belakang  masalah  tersebut, maka  dapat  dirumuskan  permasalahannya yang  kemudian  dicari  jawabannya  yaitu untuk  mendapatkan  penjelasan  yang komprehensif mengenai:
“ Bagaimana Efektivitas CMI Dalam  Upaya  Membangun  Perdamaian Pasca MoU Helsinki di Aceh”

## 2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka Pemikiran
Penandatanganan  MoU  Helsinki pada  tahun  2005  antara  pemerintah Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM)  adalah  sebuah  suksesi  besar  yang patut diapresiasi baik ditingkat regional dan internasional.
Keberhasilan  CMI  untuk  menjadi pihak  ketiga  dalam  perundingan  tersebut juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses perdamaian di masa setelahnya.
CMI menganalisa bagaimana konflik  terjadi  dan  kegagalan  dari Henry Dunant  Centre (HDC)  pada  proses perdamaian  sebelumnya.  CMI  meminta komitmen  dari  kedua  belah  pihak  untuk mematuhi  proses  perdamaian  sesuai protokol  mereka.  Kedua  belah  pihak sepakat  dan  melakukan  perundingan  di Helsinki, Finlandia. Perundingan dilakukan selama  5  putaran  dan  menghasilkan  MoU Helsinki  pada  15  Agustus  2005  sebagai kesepakatan  perdamaian  antara  GAM  dan Indonesia.
Perundingan ini menjadi dasar UU No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  yang  mengatur  perubahan  peraturan dan kekhususan Aceh.
Proses
selanjutnya adalah implementasi  MoU  Helsinki.  Pada  tahun 2010,  CMI  melaksanakan  sebuah  misi tindak  lanjut  perdamaian  Aceh.  Misi  ini bertujuan  untuk  mengevaluasi  proses perdamaian yang telah berlangsung selama 5 tahun.

## 2.1 Perspektif Pluralisme
Penulis  mengunakan  perspektif pluralisme karena adanya peran CMI dalam proses  perdamaian  antara  RI  dan  GAM menunjukan bahwa nonstate actor merupakan  unsur  penting  dalam  dunia politik  internasional.  CMI  sebagai  NGO menjadi  aktor  yang  mumpuni  dalam menangani konflik interstate .
Pluralisme merupakan sebuah paradigma  dalam  menganalisa  ilmu
Hubungan Internasional yang menurut Paul R.  Viotti  dan  Mark  V.Kauppi    didasarkan pada empat asumsi kunci (Viotti & Kauppi, 1990)
Pertama, nonstate actor merupakan entitas  yang  penting  dalam  dunia  politik internasional,  misalnya  organisasi  sebagai suatu  aktor  independen  pada  isu-isu tertentu.  CMI  merupakan  salah  satu  aktor non  negara  yang  memainkan  perannya dalam upaya resolusi konflik.
Kedua,  kaum  pluralis  mengatakan bahwa  “negara  bukanlah  aktor  utama”. Negara  terdiri  dari  individu  -  individu, kelompok  kepentingan  dan  birokrasi  yang saling  berkompetensi  satu  sama  lain memajukan  kepentingan  masing-masing. Kebijakan  pemerintah  Indonesia  dan ratifikasi terhadap MoU Helsinki merupakan  hasil  kolaborasi  pemikiran antara  pemerintah  dan  aktor  non  negara seperti CMI.
Ketiga,  pluralis  menentang  asumsi kaum  realis  yang  beranggapan  bahwa negara  adalah  aktor  rasional.  Negara diasusmsikan sebagai kombinasi dari aktor- aktor yang memiliki berbagai kepentingan
dan  berusaha  untuk  mempengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingannya.
Keempat,  bagi  pluralis  agenda politik  internasional  itu  sangatlah  luas. Meskipun,  keamanan  nasional  merupakan poin  terpenting  yang  harus  diperhatikan, pluralis  memandang  bahwa  negara  tidak bisa mengabaikan masalah ekonomi, sosial, dan isu-isu yang muncul dari pertumbuhan interdependensi diantara negara-negara dan masyarakat dunia abad ke - 20 ini.
Berdasarkan empat asumsi tersebut, penulis  mencoba  untuk  memahami  bahwa CMI  sebagai  salah  satu  aktor  non  negara yaitu  NGO  yang  memainkan  perannya dalam  menciptakan  perdamaian  di  dunia sangatlah penting.

## 2.2 Teori Organisasi Internasional
Menurut Teuku May Rudi, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai  berikut:  “Organisasi  internasional adalah  pola  kerjasama  yang  melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi  yang  jelas  dan  lengkap  serta diharapkan / diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara  berkesinambungan  dan  melembaga guna  mengusahakan  tercapainya  tujuan- tujuan  yang  diperlukan  serta  disepakati bersama  baik  antara  pemerintah  dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok  non-pemerintah  pada  dasar negara yang berbeda”(Rudy, 1993). Melalui  definisi  tersebut  dapat disimpulkan bahwa
organisasi internasional  merupakan  pola  kerjasama yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang diperlukan.
CMI merupakan organisasi internasional yang didirikan atas kesadaran akan  pentingnya  perdamaian  di  dunia  dan bentuk atau hasil dari hubungan internasional.

## 2.3 Teori Efektivitas
Secara  etimologi  kata  efektivitas berasal  dari  kata  efektif,  dalam  bahasa inggris “effective” telah mengintervensi ke dalam  bahasa  Indonesia  dan  memiliki makna “berhasil”.
Gibson dalam Tangkilisan mengatakan  bahwa  efektivitas  suatu organisasi dapat diukur dengan memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut (Tangkilisian, 2005) :
1.Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2.Kejelasan strategi pencapain tujuan.
3.Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik.
4.Perencanaan yang matang.
5.Penyusunan program yang tepat.
6.Tersedianya sarana dan prasarana.
7.Sistem  pengawasan  dan  pengendalian yang bersifat mendidik.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis memfokuskan Efektivitas Crisis
Management Initiative (CMI) dalam upaya membangun  perdamaian  pasca  MoU Helsinki  di  Aceh.  Dimana  penulis memfokuskan  teknik  pengumpulan  data pada  jenis  data  primer,  dengan  langsung turun  ke  lapangan.  Data  primer  yang dihimpun langsung di fokuskan pada para pelaku sejarah perdamaian Aceh.
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.  Penelitian  kualitatif  pada dasarnya  merupakan  penelitian  yang berusaha menjelaskan tentang faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya  suatu fenomena. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu  menggambarkan  suatu  masalah secara  menyeluruh  dengan  fakta  dan  data yang  berhasil  didapatkan  dan  diambil kesimpulan  umum  berdasarkan  fakta  dan data  tersebut.  Dengan  demikian  dapat
dikatakan  bahwa  penelitian  deskriptif kualitatif merupakan metode yang menggambarkan  permasalahan  atau  kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada  dengan  berpijak  pada  fakta  yang bersifat  khusus,  kemudian  diteliti  untuk dapat  dipecahkan  permasalahannya  dan ditarik kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Konflik Aceh Konflik Aceh yang telah berlangsung  selama  3  dekade  menjadi perhatian  dalam  negeri  dan  luar  negeri. Bermacam  upaya  baik  lokal  maupun internasional  kerap  kali  menemui  jalan buntu.  Evaluasi  dari  usaha  tersebut berujung  kepada  keterlibatan  CMI  pada tahun 2005.
Konflik  pun  berhasil  diakhiri dengan lahirnya MoU Helsinki. Kondisi ini hanya  mengakhiri  konflik  bersenjata  saja namun menyisakan berbagai permasalahan terkait  implementasi  MoU.  Kondisi  Aceh pada  masa  setelahnya  menjadi  sebuah bentuk  tanggung  jawab  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proses  perdamaian.  Atas dasar tesebut dianggap penting sebuah misi tindak  lanjut  perdamaian  Aceh  yang bertujuan mengevaluasi serta merumuskan sikap kedua belah pihak untuk perdamaian berkelanjutan di Aceh.

## 4.2 Crisis  Management  Initaitive
(CMI)
Crisis Management Initiative
(CMI)  adalah  sebuah  organisasi  Finlandia independen  yang  bekerja  untuk  mencegah dan  menyelesaikan  konflik  kekerasan melalui dialog dan mediasi informal. Peraih Nobel  Perdamaian  dan  mantan  Presiden Finlandia Martti Ahtisaari mendirikan CMI pada tahun 2000. Sejak itu, organisasi CMI telah  berkembang  menjadi  salah  satu pemimpin di bidangnya.
4.3  Peran Crisis  Management Initiative (CMI) Dalam

## Pembangunan  Perdamaian  Di Aceh
Kehadiran  CMI  menjadi  semangat baru  bagi  para  penggiat  perdamaian  baik lokal  maupun  internasional.  Kehadiran organisasi  perdamaian  dunia  ini  sekaligus meminta komitmen kedua belah pihak yang berkonflik  secara  resmi.  Pemberian  nota persetujuan  oleh  Jusuf  Kalla  selaku  wakil presiden  saat  itu  serta  Malik  Mahmud selaku  pimpinan  GAM  meyakinkan  CMI bahwa permintaan yang disampaikan Juha Christinsen  selaku  tokoh  penghubung benar adanya.
Proses  perdamaian  berlanjut  ke tahap  perundingan.  CMI  mengundang kedua  belah  pihak  untuk  berunding  di Helsinki, Finlandia.
Proses peacekeeping dapat
dikesampingkan mengingat intervensi yang menyebabkan de-eskalasi konflik  di  Aceh tidak  berasal  dari  intervensi  militer  asing manapun, melainkan bencana tsunami yang menjadi determinan penghentian kekerasan bersenjata ( cessation of hostilities ).
Situasi  ini  oleh  William  Zartman disebut sebagai mutually hurting stalemate dimana pihak-pihak yang bertikai menyadari  bahwa  mereka  tidak  dapat melanjutkan  konflik  dengan  penggunaan kekuatan  militer  karena  akan  membawa kerugian yang lebih besar.(Miall,
Ramsbotham & Woodhouse,1999 : 162). Lima  putaran  perundingan  di Helsinki  mengedepankan  diskusi  tentang isu-isu  kebutuhan  Aceh  di  masa  depan. Dalam  kesempatan  beberapa  putaran, pemerintah RI dan GAM dapat berkonsultasi.  Proses  negosiasi  berjalan alot  dan  dinamika  yang  naik  turun. Perundingan  selama  5  putaran  ini menghasilkan  sebuah  MoU  Helsinki  pada tanggal 15 Agustus 2005.
Aceh Monnitorring Mission (AMM)  sebagai  langkah  awal  proses perdamaian  tersebut.  Fokus  dari  AMM sendiri
adalah untuk melakukan demiliterisasi  kedua  belah  pihak  yang selama  ini  cukup  tegang.  Memastikan berjalannya  poin-poin  dari  MoU  dan mengajak  seluruh  pihak  untuk  berbenah setelah  konflik  Panjang  dan  Tsunami melanda Aceh.
AMM  bertugas  di  Aceh  dimulai pada  15  September  2005  –  15  Desember 2006. Proses penyelesaian tugas dilakukan secara  bertahap  hingga  dilakukan  pilkada Aceh  pada  11  Desember  2006  dengan menunjukan perkembangan kondisi keamanan yang cukup baik dari masa-masa sebelumnya.
Berakhirnya  peran  AMM  pada masa  awal  perdamaian  bukan  berarti mengakhiri  seluruh  keterlibatan  pihak asing  dalam  mengawal  perdamaian  di Aceh.
Peace and Conflict Transformation Alliance (PACTA) menjadi salah satu yang tetap  hadir  di  Aceh.  Organisasi  pimpinan Juha  Christinsen  tersebut  aktif  melihat perkembangan  perdamaian  pada  masa berakhirnya tugas AMM.
Demikian pula Interpeace ,
Keterlibatan pihak-pihak awal perdamaian seperti Juha Christensen, Farid Husein, dan beberapa  tokoh  lainnya  tergabung  dalam wadah organisasi interpeace yang berafiliasi  dengan  Institut  Perdamaian Indonesia  (IPI).  Martti  Ahtisaari  juga bertindak  sebagai  salah  satu  pimpinan  di organisasi  perdamaian  tersebut.  Peran interpeace juga  berakhir  di  waktu  yang berdekatan  dengan  berakhirnya  proyek CMI di tahun 2012.
4.4  Proyek  Tindak  Lanjut  dari Implementasi Proses Perdamaian Aceh (2010- 2012). Pada tahun 2009,
CMI menyimpulkan  bahwa  diperlukan  sebuah proses  dialog  yang  baru,  sistematis  dan konstruktif  agar  implementasi  MoU  yang telah  ditandatangani  oleh  Pemerintah Indonesia  dan  GAM  pada  tahun  2005  di Helsinki  tercapai  secara  memuaskan. Untuk  itu,  CMI  mengupayakan  adanya Proyek  Tindak  Lanjut  Perdamaian  Aceh (The  Aceh  Peace  Process  Follow-Up Project), yang  pelaksanaannya  bisa terwujud  oleh  dukungan  dana  dari  Uni Eropa (CMI,2012).
Tujuan  proyek  ini  adalah  untuk memfasilitasi  terbangunnya  sebuah  proses dialog  diantara  para  pemangku  kebijakan yang  memungkinkan  agar  persoalan- persoalan yang belum diselesaikan dapat di identifikasi  dan  diatasi  dengan  cara  yang dapat  membantu  transisi  dari  persoalan- persoalan  yang  langsung  terkait  dengan MoU kepada proses pembangunan perdamaian  yang  lebih  luas  di  Aceh (CMI,2012). Pemerintah RI selaku penandatangan  nota  kesepahaman  juga menunjukan respon dan peran yang sangat aktif menyikapi perdamaian pasca berakhirnya  peran  internasional  di  Aceh. Melalui  Kemenkopolhukam,  pemerintah RI  membuat  sebuah  Desk  Aceh,  dimana berperan  sebagai  badan  yang  melanjutkan peran  dari  organisasi  internasional  yang belum selesai.
Lembaga  ini  berperan  sebagai wadah  antara  pemerintah  RI  dan  mantan kombatan  untuk  melakukan  diskusi  dan komunikasi  antara  para stakeholder mengenai perdamaian di Aceh.
CMI  mengapresiasi  hal  tersebut sebagai kemajuan yang sangat baik, mereka menyampaikan hal tersebut dalam laporannya  dan  menjadi  sebuah  pertanda
baik  bagi  kelanjutan  perdamaian. Wali Nangroe selaku  pimpinan  menyebutkan bahwa lembaga ini memang pernah ada di Aceh  dan  kami  mengirimkan  tim  untuk berkomunikasi dan berdisuksi disana.
Keberadaan  lembaga  bentukan pemerintah melalui  Kemenkopolhukam ini tidak  permanen.  Tentunya  ini  sangat disayangkan,  karena  bagi  kami  sebagai pelaksana dan stakeholder disini memerlukan  sebuah  lembaga  khusus sebagai  forum  diskusi  menyelesaikan  hal- hal  yang  belum  terealisasikan  sesuai amanat  perdamaian  dalam  MoU  Helsinki. Ucap staf ahli politik Wali Nanggroe Aceh.
Dengan alasan yang dapat dipahami, keberhasilan CMI dan beberapa organisasi  lainnya  melahirkan  perdamaian serta  melakukan  sumbangsih  yang  luar biasa besar pada banyak sektor kehidupan di  Aceh  memiliki  keterbatasan  dalam beberapa faktor.
Hal  inilah  yang  mendasari  pihak asing  untuk  melihat  Aceh  dari  kejauhan tanpa  hadir  kembali  di  lapangan.  Fakta tersebut  juga  didasari  atas  maksud  untuk proses  perdamaian  berkelanjutan  yang mandiri bagi pihak RI dan GAM.
Namun,  hal  ini  bukan  berarti  CMI tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui  dan  melihat  perkembangan perdamaian  di  Aceh.  Sebagai  organisasi resolusi  konflik,  target  CMI  bukan  hanya terjadinya  perdamaian,  namun  juga berlangsungnya perdamaian yang berkelanjutan. Asumsi inilah yang menjadi dasar  CMI  melaksanakan  proyek  tindak lanjut perdamaian Aceh pada tahun 2010- 2012.

## 4.5  Aktifitas CMI  Pasca Berakhirnya
Proyek Perdamaian di Aceh Pada tahun 2012, CMI menyelesaikan proyek perdamaian di Aceh dengan  sub  simpulan  hasil  laporan  akhir sebagai berikut :
1. Untuk proyek tindak lanjut perdamaian Aceh yang diinisiasi oleh CMI.
2. Untuk  proses  dialog  antara  para  pihak dan Implementasi MoU
3. Mengenai peran masyarakat sipil
4. Mengenai peran perempuan
5. Mengenai masalah keamanan
6. Mengenai pembangunan kemanan
7. Mengenai  peran  donor  Internasional (CMI,2012) Simpulan  tersebut  men-jelaskan aspek hambatan, perkembangan dan saran terhadap sikap yang harus diambil di masa setelahnya.  CMI  juga  menyampaikan bahwa dalam perjalanan perdamaian Aceh yang menjadi role model dunia. Sangatlah penting  untuk  memiliki  komitmen  yang sangat  kuat  dari  seluruh  pihak,  terutama pemerintah  Indonesia  dan  para  mantan kombatan GAM.
Mengenai peran donor
internasional,  CMI  menyampaikan  bahwa sangatlah  besar  peran  internasional  di Aceh.  Pihak  internasional  yang  pernah beraktifitas di Aceh telah menyumbangkan yang  sangat  berarti  dalam  banyak  hal. Bantuan  tekhnis  dan  keuangan  telah berhasil  memberikan  perubahan  yang berarti bagi Aceh setelah bencana Tsunami dan penandatangan MoU.
Dengan  alasan-alasan  yang  dapat dipahami,  pihak  internasional  mulai mengurangi aktifitas dan keberadaannya di Aceh.  Akan  tetapi,  untuk  mendukung proses  perdamaian  dan  pembangunan berkelanjutan di Aceh dalam segi ekonomi, ekologi  dan  penguatan  lembaga-lembaga pemerintahan  dan  non  pemerintahan  di seluruh tingkatan harus tetap di dukung.
Masyarakat  donor  inter-nasional perlu tetap terlibat dalam bidang-bidang ini dengan mem-berikan bantuan tekhnis yang memiliki sasaran yang jelas.
Hasil-hasil dari investasi yang luar biasa  oleh  komunitas  donor    internasional di  Aceh  dapat  diamankan  secara  baik
dengan  melanjutkan  pemberian  dukungan yang  pantas  untuk  kegiatan-kegiatan  yang akan membantu memajukan pembangunan Aceh  dan  dengan  demikian  membuat landasan yang kuat untuk perdamaian yang berkelanjutan (CMI,2012).
Aktifitas CMI yang secara
administratif  berakhir  di  Aceh  pada  tahun 2012  tersebut  menurut  penulis  merupakan sebuah  sikap  yang  cukup  matang  dalam sebuah  perjalanan  perdamaian.  CMI memberikan tanggung jawab penuh kepada aktor  utama  perdamaian  yaitu  Indonesia dan  GAM  untuk  dapat  berjalan  secara mandiri tanpa kehadiran pihak asing.
Namun,  secara  moril,  CMI  sangat bertanggung jawab akan perdamaian Aceh. CMI melalui staf dan pimpinan secara aktif melakukan komunikasi kepada para senator dan  pejabat  teras  GAM.  CMI  juga memberikan  ucapan  selamat  atas  satu decade  GAM  pada  tahun  2015,  yang menunjukan  bahwa  mereka  tidak  pernah lupa akan perdamaian Aceh.
Sikap  dan  aktifitas  tersebut  juga bersamaan  dengan  pernyataan  resmi  CMI terkait  permintaan  pandangan  terhadap perdamaian  Aceh.  CMI  tidak  ingin memberikan pernyataan setelah berakhirnya proyek perdamaian pada tahun 2012  tersebut  secara  tekhnis.  CMI  telah merampungkan  misi  tindak  lanjutnya mengenai implementasi proses damai Aceh pada  tahun  2012,  dan  ini  berarti  bahwa peran  aktif  CMI  dalam  mendampingi proses damai Aceh telah berakhir.
Proses  damai  Aceh  masih  tetap menjadi  bagian  penting  dari  sejarah  CMI. Berhubung  bahwa  CMI  sering  menerima permintaan  untuk  berbagi  pengetahuan mengenai  proses  dan  situasi  terkini  di Aceh,  maka  penting  bagi  CMI  untuk memiliki  data  penting  mengenai  keadaan proses  damai  sekarang  dan  tentang berbagai  pembangunan  di  Propinsi  Aceh. Memandang  hal  ini,  CMI  telah  mengirim
sebuah  team  kecil  dalam  misi  pencarian- fakta ke Jakarta dan Aceh antara tanggal 16 s/d  20  Oktober  2018  untuk  berdiskusi dengan  para  pemangku  kepentingan  yang berbeda  dan  untuk  mempelajari  lebih banyak  tentang  keadaan  terkini  mengenai hal-hal tersebut (CMI,2012).
Pernyataan  tersebut  me-nunjukan sikap  CMI  yang  berkomitmen  untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh.
Pernyataaan tersebut juga
menguatkan hal lainya akan keberlanjutan perdamaian  ketika  pihak  senator  GAM pada masa perundingan melakukan diskusi langsung kepada CMI juga diskusi melalui sambungan  telpon  oleh  para  pejabat  di Aceh.
Namun, menurut penulis kondisi ini harus dapat dipahami secara baik dan tidak boleh  menjadi  “kambing  hitam”  ketika terjadi  permasalahan  terkait  MoU  yang telah  disepakati.  CMI  telah  menganalisis secara  menyeluruh  kebutuhan  akan  MoU tersebut.  Para  mantan  kombatan  GAM harus dapat berjuang secara mandiri dengan modal yang cukup baik yang ditinggalkan oleh CMI. “Orang Aceh ditempatkan lebih baik  daripada  kebanyakan  orang  untuk menghargai kenyataan bahwa perdamaian adalah prasyarat untuk pembangunan dan kemakmuran  di  masyarakat  mana  pun.” Pada  peringatan  10  tahun  perdamaian  ini, CMI  mengucapkan  selamat  kepada provinsi  Aceh  dan  Pemerintah  Indonesia untuk pencapaian luar biasa ini. (CMI,2015)
Pernyataan  ini  disampaikan  secara resmi  sebagai  ucapan  selamat  dan pandangan  CMI  setelah  satu  dekade perdamaian di Aceh.
Penyampaian dalam ucapan tersebut  bagi  penulis  sebagai  bentuk dukungan  bagi  pembangunan  perdamaian dan  melanjutkan  apa  yang  belum terselesaikan  sebagai  amanat  dari  MoU Helsinki.

## 4.6  Efektivitas  CMI  Dalam  Upaya Pembangunan Perdamaian Pasca Mou Helsinki di Aceh
Hasil  dari  aktifitas  pembangunan perdamaian di Aceh oleh CMI pasca MoU
Helsinki menunjukan tingkatan keberhasilan  yang  sangat  baik  sehingga proses tersebut menurut penulis merupakan bentuk dari sebuah efektivitas dari atifitas CMI di Aceh.
Dalam  penelitian  ini,  penulis menganalisis ukuran-ukuran atau indikator-indikator  keefektifan  organisasi dengan  mengidentifikasi  ukuran  yang sesuai  dengan  kondisi  organisasi  yang penulis teliti yaitu CMI sehingga data yang diperoleh nanti akan relevan.
Penulis  memilih  teori  efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson yang cocok digunakan untuk organisasi yang memiliki wilayah  kerja  yang  luas  dan  struktur organisasi yang kompleks sehingga penulis menyimpulkan  bahwa  indikator-indikator tersebut  sesuai  dengan  kondisi  organisasi yeng penulis teliti.
4.7 Capaian CMI dalam pembangunan  perdamaian  di Aceh
Capaian CMI dalam pembangunan perdamaian  di  Aceh  menurut  penulis sangatlah  efektif.  Dalam  proyek-proyek perdamaian  yang  dilakukan  CMI  di  Aceh menunjukan  tingkatan  kondisi  pasca perdamaian ke arah yang lebih berkembang.
Pernyataan  ini  juga  disampaikan oleh Wali  Nanggroe .  Kehadiran  CMI  di Aceh berhasil membawa kedua belah pihak untuk secara mandiri menyikapi perdamaian ke arah yang lebih lanjut.
Berakhirnya  proyek  CMI  di  Aceh menjadi  sebuah  keputusan  yang  sulit  bagi semua  pihak  terlibat  dalam  proses perdamaian berkelanjutan. Peran organisasi internasional  di  Aceh  merupakan  sebuah
fakta  yang  tidak  dapat  dielakkan  bahwa mereka sangatlah berpengaruh dan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan perdamaian. Kami
menyadari, CMI tidak dapat selamanya di Aceh  dengan  alasan  yang  sangat  dapat dipahami, peran dan kehadiran mereka bagi perdamaian  Aceh  sanagatlah  efektif  dan berdampak  langsung  dalam  proses- prosesnya.
Mereka hadir pada tiap-tiap bagian penting  dari  proses  pembangungan perdamaian
untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh. Bagaimana pun, dunia internasional mengatur tentang bagaimana pihak asing tidak dapat selamanya bergerak dalam  sebuah  negara  yang  berdaulat. Dalam  hal  ini  tentunya  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (A.  Razak  personal communication. 2019, 22 November).

## 4.8  Misi  Pencarian  Fakta  Sebagai Basis Penetapan Strategi
Misi  pencarian  fakta  pada  tahun 2009  menyimpulkan  bahwa  diperlukan sebuah proses perdamaian berkelanjutan di Aceh dengan melaksanakan sebuah proyek perdamaian  di  Aceh.  Misi  tersebut sekaligus menjadi langkah awal CMI dalam menetapkan  strategi  terkait  perdamaian Aceh.
Saat  berlangsung  nya  misi,  CMI melakukan  komunikasi  kepada  pihak penandatangan  MoU  dan  menanyakan kesediaan mereka dalam persiapan proyek di  tahun  2010.  Kedua  belah  pihak  setuju dan  bersedia  untuk  kehadiran  CMI  dalam proses tindak lanjut perdamaian Aceh. Proses  ini  merupakan  sebuah bentuk kejelasan strategi CMI dalam upaya nya membangun perdamaian di Aceh. Misi ini  juga  menjadi  bagian  penting  untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan dapat  berjalan  efektif  dan  sesuai  dengan hasil  akhir  yang  di  harapkan.  Proses perencanaan ini berlangsung hanya 1 tahun
dan dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek tindak lanjut perdamaian Aceh pada tahun 2010-2012.
Laporan  akhir  CMI  menyebutkan, bahwa  kondisi  Aceh  saat  mereka melakukan proyek tindak lanjut perdamaian di Aceh menunjukan perkembangan yang sangat baik.
Terbentuknya  forum  komunikasi  antar pemangku kepentingan merupakan sebuah proses  keberlanjutan  perdamaian  yang sangat  baik.  Desk  Aceh Focus  Grup Discussion (FGD)  menjadi  bagian  yang sangat penting bagi keberlanjutan perdamaian di Aceh.
Desk Aceh FGD merupakan sebuah kebijakan  yang  sangat  positif  bagi keberlanjutan  perdamaian.  Namun,  bagi kami,  perdamaian  bukan  hanya  soal keamanan yang menjadi fokus utama FGD yang  dijalankan.  Tapi  juga  diperlukan untuk banyak hal yang belum terealisasikan dari MoU Helsinki.
Untuk  keamanan  di  Aceh  sudah sangat  baik,  masyarakat  sudah  bisa  pergi kemana saja. Melakukan kegiatan dimalam hari  tanpa  rasa  takut.  Melaksanakan kegiatan-kegiatan  secara  aman  dan nyaman,  juga  mendapatkan  hak  nya kembali  setelah  sekian  lama  hidup  dalam keadaan mencekam (M. Mahmud, personal communication. 2019, 09 Desember).
4.9  Kolaborasi  CMI  dengan  Para Pemangku
Kebijakan dan

## Masyarakat
Pada  proses  kolaborasi,  CMI berdiskusi dengan seluruh pihak pemangku kebijakan yang ada di Aceh. Proses inilah yang  diteruskan  oleh  para  pemangku kebijakan  tersebut  dalam  perumusan kebijakan dan bahan evaluasi atas kinerja- kinerja  badan  terkait  seperti  Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan pembentukan Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh (KKR).
CMI  hadir  ke  Aceh  dengan  modal komunikasi  yang  sangat  baik.  Selain memiliki jaringan komunikasi yang dijaga saat proses perundingan hingga proses awal perdamaian.  Marti  Ahtasaari  sendiri menjadi salah satu tokoh dalam Inter Peace yang menjalankan program pasca berakhirnya tugas AMM di Aceh.
Tenaga  kompeten  yang  dimiliki CMI  juga  memiliki  pengalaman  juga keahlian  yang  sudah  terlatih  dari  banyak medan  konflik  membuat  praktik  di lapangan  tidak  terlalu  sulit  bagi  CMI. Dedikasi  CMI  kepada  seluruh  bagian masyarakat  dari  akar  sampai  ke  pucuk menjadi apresiasi dari seluruh kalangan.
Dalam laporan akhir, CMI menjelaskan bahwa mereka melaksanakan beberapa  kali  jajak  pendapat  kepada seluruh  pihak  baik  dari  tingkat  pusat sampai  ketingkat  kabupaten  (CMI,  2012). Tujuan  dari  kolaborasi  ini  sendiri  adalah untuk memastikan seluruh saran, kritik, dan pendapat  bagi  pembangunan  perdamaian dan  keberlangsungan  perdamaian  dapat terserap secara maksimal dan dapat diukur secara akademis.
Secara khusus,
CMI juga berkolaborasi  dengan  para  ahli  dan akademisi  yang  berasal  dari  Aceh  untuk membuat sebuah penelitian terkait perdamaian  Aceh.  Kebijakan  tersebut sangatlah  luar  biasa.  CMI  meyakini, walaupun  mereka  memiliki  pengalaman yang lebih banyak, aspek para potensi lokal khususnya  pada  kasus  ini  adalah  Provinsi Aceh harus diajak bekerja sama.
Tidak  hanya  itu,  CMI  juga melakukan  kolaborasi  dan  menjalin komunikasi  dengan  para  pemimpin Republik Indonesia. Melalui telpon, beliau berkomunikasi dengan SBY dan menemui langsung  JK  selaku  tokoh  penting  dan berpengaruh  dalam  proses  perdamaian  di Aceh (CMI,2012).
4.9.1 Penyusunan program proyek perdamaian Aceh
Perencanaan  yang  dilakukan  CMI merupakan  sebuah  analisis  berdasarkan pengalaman CMI selaku organisasi resolusi konflik.  Fokus  awal  proyek  ini  adalah untuk  memastikan  dan  mendukung implementasi  MoU,  untuk  menghindari agar proses perdamaian tidak  terputus pada masa  waktu  yang  kritis,  sebagaimana terjadi  pada  sebagian  besar  perjanjian perdamaian,  yang  biasanya  terjadi  dalam masa lima tahun pertama setelah perjanjian ditandatangani  (CMI,  2012).  Kondisi  dan pengalaman  yang  menjadi  alasan  penting CMI  merencanakan  proyek  tindak  lanjut proyek perdamaian di Aceh.
Berdasarakan  hasil  misi  pencarian fakta  dan  dengan  mempertimbangkan permintaan  yang  tegas  dari  seluruh  pihak terkait  agar  Presiden  Ahtisaari  dan  CMI menindak lanjuti proses perdamaian Aceh, CMI  mengusulkan  kepada  Komisi  Eropa suatu program yang berlangsung selama 18 bulan,  yang  memungkinkan  CMI  untuk memainkan  peran  pendukung  dalam memajukan  dialog  antara  pihak-pihak penandatangan  MoU  dan  pemangku kepentingan  proses  damai  Aceh  dan lainnya.  Maksud  dari  inisiatif  ini  adalah untuk  mendukung  terciptanya  sebuah lingkungan  yang  memungkinkan  semua pihak  untuk  dapat  bekerja  sama  agar implementasi  MoU  memuaskan  semua pihak  sehingga  tercapai  perdamaian  yang berkelanjutan di Aceh.
Peran  CMI  dan  Presiden  Ahtisaari bukanlah  sebagai  mediator,  namun  lebih pada  fasilitator  untuk  memastikan  bahwa para  emangku  kepentingan  perjanjian perdamaian  mempunyai  rasa  kepemilikan penuh terhadap segala tahapan proses yang dimaksudkan,  sehingga  mereka  dapat diharapkan  untuk  memainkan  peran  aktif dalam proses ini.

## 4.9.2  Ketersediaan  Sarana  dan Prasarana
Sejak masa awal proses perdamaian Aceh,  Martti  Ahtisaari  melakukan  uapaya untuk  mendapatkan  dukungan-dukungan dari  banyak  pihak.  Dukungan  ini merupakan  bentuk  modal  awal  dalam melakukan  proses  perdamaian  yang membutuhkan dana yang cukup besar.
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh Martii Ahtisaari membuahkan hasil dengan disetujuinya  usulan  permintaan  dana  dari CMI melalui Komisi Keamanan Uni Eropa. Uni  Eropa  juga  menjadi  anggota monitoring  awal  proses  perdamaian sebagai  bentuk  komitmen  politiknya terhadap perdamaian Aceh.
Fakta  di  lapangan  menunjukan bahwa CMI memiliki sarana dan prasarana yang  sangat  baik  dalam  menjalankan tugasnya.  Peran  donor  internasional  juga memberikan  bantuan  dana  yang  sangat besar  untuk  melanjutkan  pembangunan perdamaian  di  Aceh.  Hal  ini  tentunya menjadi  bagian  dari  sikap  dan  komitmen dunia  internasional  terkhusus  Uni  Eropa untuk perdamaian berkelanjutan di Aceh.
Selain  itu,  CMI  memberikan bantuan  keahlian  melalui  sekelompok tenaga ahli dengan tujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan menyediakan  informasi  bagi  pemangku kepentingan yang terkait, agar mereka lebih dipersiapkan  untuk  dapat  berpartisipasi secara  aktif  dalam  proses  dialog.  Bantuan keahlian  tersebut  direncanakan  untuk diberikan  terutama  oleh  para  ahli-ahli Indonesia  dengan  melakukan  pengkajian dalam  bidang-bidang  tertentu,  yaitu mengenai  pembagian  kewenangan  antara tingkatan  pemerintahan,  isu-isu  fiskal, reintegrasi, keadilan transisi, dan kepekaan jender  dalam  proses  perdamaian.  Masing- masing  pengkajian  tersebut  memberikan sebuah  penguatan  bagi  CMI  dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai
penasehat  bagi  para  pihak  penandatangan MoU,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku  kepentingan  mengenai  isu-isu penting  yang  terkait  dengan  proses perdamaian (CMI,2012).
Selama  berlangsungnya  proyek perdamaian di Aceh pada tahun 2012. CMI melakukan  sejumlah  kajian  dengan  para ahli  untuk  memastikan  pemahaman  yang memadai  mengenai  isu-isu  penting  terkait perdamaian Aceh. CMI menunjuk akademisi di tingkat lokal untuk melakukan riset  di  Aceh.  Tujuannya  adalah  untuk memastikan  kegiatan  riset  di  Aceh terorganisir  dan  memberikan  pemahaman terhadap  kebutuhan  proyek  perdamaian yang dilakukan CMI.
Kajian  tersebut  juga  diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menjadi  analisis  bagi  perdamaian  Aceh. Ucapan  terimakasih  dari  CMI  dalam laporan akhirnya tentang Aceh menjelaskan bahwa dalam proyeknya CMI didukung oleh Uni Eropa,
Kemenkopolhukam,  Desk  Aceh,  mantan kombatan GAM, Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh,  para  peneliti, Pemerintah  Finlandia,  Kedubes  Finlandia di  Indonesia,  seluruh  masyarakat  dan organisasi  atas  seluruh  dedikasinya  dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh. Tanpa  kerjasama  yang  baik  dari  mereka, proses berjalannya proyek bina damai Aceh tidak dapat berjalan secara baik.

## 4.9.3 Pelaksanaan Sistem pengawasan dan pengendalian oleh CMI
Perdamaian  di  Aceh  telah  menjadi suatu success  story. Nota  kesepahaman yang ditandatangani di Helsinki pada tahun 2005 adalah hasil dari kemauan para pihak yang  terlibat  dalam  perundingan  untuk menyampingkan perselisihan mereka guna menciptakan perdamaian. Namun perjanjian perdamaian tidak bisa mengatasi
semua  permasalahan,  melainkan  dapat menciptakan  kerangka  kelembagaan  dan politik yang demokratis yang memberikan kesempatan pada para pihak untuk bekerja sama  guna  menyelesaikan  isu-isu  yang telah disepakati Bersama. (CMI,2012 : 5)
Berakhirnya  proyek  CMI  di  Aceh tidak  serta  merta  membuat  sistem pengawasan  dan  pengendalian  terkait perdamaian  Aceh  di  lupakan.  CMI  aktif melakukan komunikasi kepada kami, kami bersilaturahmi  layaknya  keluarga  dan saling  menanyakan  kabar  dan  kondisi terbaharukan tentang Aceh.
Kami juga memahami bahwa peran CMI  memiliki  batas  waktu  dan  Aceh menghargai  itu  (M.  Mahmud,  personal communication. 2019, 09 Desember). Pada satu  dekade  perdamaian  Aceh  di  tahun 2015,  CMI  mempublikasikan  sebuah tulisan untuk merayakannya, CMI menyampaikan  ucapan  selamat  serta berterima kasih atas kerjasama kedua belah pihak menjaga perdamaian di Aceh.
Perjuangan para intelektual, mahasiswa  dan  para  pejuang  GAM  untuk membawa  masalah  Aceh  kepada  dunia internasional  menunjukan  sebuah  efek domino hingga saat ini. Konsep demokrasi yang  dianut  indonesia  dan  sebagai  salah satu  anggota  PBB  membuat  Indonesia harus  menuruti  aturan  dunia  Internasional mengenai intervensi
organisasi internasional  dalam  hal-hal  tertentu  yang tetap  mengormati  kedaulatan  NKRI sebagai negara yang ada di dalamnya. Sistem pengawasan dan
pengendalian  yang  dilakukan  oleh  CMI terhadap  Aceh  merupakan  suatu  hal  yang mutlak dan sebuah bentuk tanggung jawab terhadap  apa  yang  telah  mereka  capai  di Aceh. Walaupun secara administratif, dapat dikatakan  bahwa  peran  mereka  di  Aceh telah  berakhir  pada  Juni  2012.  Penulis menyampaikan  ini  berdasarkan  observasi dilapangan,  wawancara  dan  studi  literatur
terhadap  website  CMI  yang  secara  aktif memberikan siaran dan segala perkembangan  aktifitas  dan  capainnya dalam website tersebut.
Hasil  wawancara  penulis  dan  para narasumber  di  Aceh  juga  menunjukan bahwa  CMI  tidak  mengakhiri  hubungan walaupun  proyek  mereka  di  Aceh  telah selesai.  Bagi  pemangku  kepentingan  dan terkhusus  para  mantan  kombatan  aktif melakukan  koordinasi  kepada  pihak  CMI (M.  Mahmud,  personal  communication. 2019, 09 Desember). Hal ini menjadi bukti sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dari CMI.
Perlu  dipahami,  bahwa  CMI mendorong semua pihak baik GAM dan RI untuk secara mandiri melaksanakan amanat perdamaian  dan  tetap  menjaga  stabilitas keadaan  yang  telah  di  capai.  Serta,  tidak keluar  dari  hal-hal  yang  bersifat  sensitif terhadap perdamaian Aceh.
CMI  menyampaikan,  kesepakatan damai  yang  dimediasi  oleh  CMI  dan presiden  Ahtisaari  membuka  jalan  bagi stabilitas  di  provinsi  yang  dilanda  konflik di Indonesia.Orang Aceh ditempatkan lebih baik  daripada  kebanyakan  orang  untuk menghargai  kenyataan  bahwa  perdamaian adalah  prasyarat  untuk  pembangunan  dan kemakmuran di masyarakat mana pun.
Kepercayaan  -  kepercayaan  yang diungkapkan oleh para pihak pada saat itu sama  pentingnya  bagi  upaya  saat  ini  dan masa depan dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis di Aceh. Setelah menyaksikan  konflik  selama  beberapa dekade, rakyat Aceh lebih baik ditempatkan  daripada  kebanyakan  orang untuk  menghargai  kenyataan  bahwa perdamaian  adalah  prasyarat  untuk pembangunan dan kemakmuran di masyarakat mana pun.
Namun,  mungkin  mudah  untuk melupakan  fakta  bahwa  perdamaian bukanlah peristiwa satu kali, atau perbaikan
cepat,  tetapi  proses  jangka  panjang  dan tanggung  jawab  berkelanjutan.  Ia  perlu melibatkan seluruh masyarakat dan secara hati-hati  dan  tekun  dipupuk  selama beberapa  dekade  untuk  memperkuat landasannya.
Publikasi tulisan dari CMI dan hasil wawancara penulis dengan para stakeholder menunjukan  bahwa  sistem pengawasan  dan  pengendalian  dari  CMI merupakan  bentuk  komunikasi  dari  para mantan  kombatan  GAM  di  Aceh.  Wali Nangroe sendiri mengutarakan harapannya agar  CMI  dapat  secara  berkelanjutan  ikut dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh hingga apa yang diamanatkan dalam MoU  Helsinki,  dapat  secara  penuh  di realisasikan.
Presiden  Ahtisaari  dan  CMI  tetap bersemangat melihat capaian-capaian yang telah  diraih  dan  memuji  kesediaan  para pihak  untuk  terlibat  dengan  cara  yang konstruktif  dalam  upaya  mengatasi berbagai masalah yang belum diselesaikan. Dengan proyek ini, CMI akan mengakhiri perannya  dalam  mendukung  proses perdamaian di Aceh, sembari menyemangati semua pihak untuk melanjutkan  kerjasama  konstruktif  diatas jalan yang menjanjikan menuju perdamaian berkelanjutan di Aceh (CMI, 2012)

## 5 Simpulan dan Rekomendasi Simpulan
Menganalisa  fakta  –  fakta  di lapangan,  melihat  kondisi  Aceh  pasca perdamaian  dan  disertai  oleh  data-data yang mendukung. Maka dapat disimpulkan bahwa  upaya  membangun  perdamaian pasca MoU Helsinki oleh Crisis
Management  Initiative (CMI)  di  Aceh adalah efektif.
Faktanya,  CMI  telah  berhasil menjalankan,  merencanakan,  melaporkan, serta  menciptakan  perdamaian  di  Aceh sesuai  peran,  fungsi,  tugas,  dan  tanggung
jawabnya dengan sangat baik. CMI berhasil melahirkan sebuah kerangka berfikir yang visioner,  terukur,  dan  terintegrasi  untuk proses perdamaian berkelanjutan di Aceh.
Dengan  dukungan  dari  dunia internasional  terkhusus  Uni  Eropa  dan ASEAN.  CMI  berhasil  mengenyampikan ego masing-masing pihak untuk menjamin perdamaian  dapat  berlangsung  sesuai kesepakatan dalam MoU Helsinki.
Respon cukup baik dari pemerintah Indonesia  terhadap  misi  tindak  lanjut perdamaian Aceh pada tahun 2012 dengan berkembangnya  sebuah  proses  bernama Focus  Grup  Discussion (FGD)  yang dirancang  untuk  mengangkat  isu-isu  yang terkait  dengan  implementasi  komitmen MoU  yang  diupayakan  oleh  Kementerian Koordinator  Bidang  Politik  Hukum  dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Desk Aceh Kemenko Polhukam.
Hingga  laporan  itu  diterbitkan, tercatat  empat  pertemuan  FGD  telah terselanggara  dan  dihadiri  oleh  CMI. Forum  tersebut  di  benarkan  oleh Wali Nanggroe dengan  mengirimkan  staf  ahli politik  dan  beberapa  orang  untuk menghadiri hal tersebut. Namun, kelanjutan  dari  Desk  Aceh  tersebut  tidak ada  seiring  dengan  berakhirnya  aktifitas CMI di Aceh.
Pada  tahun  2017,  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bersama dengan
DPR Papua
menggagas pembentukan  Desk  Aceh-  Papua  Dalam diskusi interaktif yang penuh persahabatan itu,  kedua  belah  pihak  sependapat,  bahwa mereka  merasakan  secara  nyata  adanya inkonsistensi  sikap  Pemerintah  Indonesia terhadap perwujudan kekhususan Aceh dan Papua  sebagaimana  yang  diamanahkan konstitusi dan perundang-undangan Indonesia.
Peristiwa  ini  tentunya  menjadi sebuah  fenomena  yang  cukup  sensitive namun  sederhana  jika  dipahami  dengan
seksama.  Dalam  pembahasan  ini  penulis memfokuskan  kepada  peran  dari  CMI sebagai  organisasi  internasional.  Dalam pembahasan  hal  tersebut  dapat  dilihat bahwa  CMI  telah  mencapai  kata  efektif dalam  upayanya  membangun  perdamaian di Aceh.
Tugas selanjutnya menjadi tanggung  jawab  mandiri  pemerintah Indonesia  dan  pemerintah  Aceh  selaku provinsi yang mendapatkan Self Govermance. Permasalahan  saat  ini  harus dapat  dipahami  secara  baik  agar  tidak menngkambing  hitamkan  CMI  sebagai mediator.  Masing-masing  pihak  harus dapat  bersikap  serius  dan  konsisten terhadap  permasalahan  ini  agar  tidak berlarut-larut  dan  menjadi  bom  waktu  di masa yang akan datang.
Anomali  pemahaman  terhadap peran  organisasi  internasional  juga  wajib menjadi  bahan  evaluasi  masing-masing pihak  terutama  para  pejuang  GAM  agar tidak  menjadi  kesalahpahaman  di  masa yang akan datang

## 5.1  Rekomendasi
Kegagalan  HDC  menurut  banyak pihak terkait ketidakpahaman dan perumusan  kebijakan  yang  cenderung fokus terhadap hasil namun
manyampingkan  faktor  utama  dalam penyelesaian interstate  conflict yakni tentang  struktur  kebudayaan  lokal.  Hal inilah yang dilhat menjadi kebutuhan dalam proses  perdamaian  yang  di  lakukan  oleh CMI.  Kekhususan  terkait  Aceh  ini harusnya  menjadi  dasar  pemerintah  pusat dalam menentukan kebijakan pada provinsi Aceh.
Analisa penulis terkait
pembangunan  perdamaian  di  Aceh  adalah terkait kebutuhan tim perancang kebutuhan perdamaian  itu  sendiri.  Pembentukan  tim ad  hoc yang  bertugas  untuk  merumuskan butir-butir  MoU  Helsinki  yang  belum
terealisasikan  menjadi  penting  mengingat kebutuhan akan sebuah proses perdamaian berkelanjutan di Aceh harus tetap terjaga.
Fenomena  yang  terjadi  pada  Aceh saat ini ialah terdapat anomali pemahaman terhadap  MoU  Helsinki  yang  kerap  kali menimbulkan perbedaan pandangan antara pengambil kebijakan dan aktor perdamaian.
Hal  ini  dapat  di  selesaikan  dengan melibatkan para ahli yang menjadi bagian perumusan  MoU  Helsinki  dan  para pemangku  kebijakan dalam sebuah tim ad hoc yang  bertugas  membuat  sebuah kerangka  kebijakan  untuk  menyesuaikan dengan amanat MoU Helsinki.
Hal  ini  menurut  penulis  menjadi penting  untuk  melakukan  proses  diskusi bersama  yang  selama  ini  jarang  terjadi antara  para  tokoh  politik  dan  para  tokoh perdamaian. Sebagian dari mereka memilih untuk tidak berpendapat karena mempertimbangkan  konflik  ke-pentingan lebih  besar  daripada  usaha  untuk merealisasikan MoU Helsinki.
Pemerintah  Indonesia  menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian di Aceh. Konflik tiga dekade di masa lalu tentunya  tidak  ingin  terulang  kembali  di masa  yang  akan  datang.  Kegagalan perjanjian lamteh menunjukan  bahwa masyarakat  Aceh  bukanlah  “lawan  yang baik”.
Bangsa  Aceh  pada  dasarnya  akan terus melawan jika tidak ada sebuah proses kehidupan yang di cita-citakan. Pemberian dana  otonomi  khusus  yang  cukup  besar bagi Aceh juga harus disertai dengan fungsi edukasi  terhadap  penggunaannya  secara masif  oleh  pemerintah  pusat  untuk  me- mastikannya tepat sasaran.
Pendekatan  yang  selama  ini dilakukan  pemerintah  pusat  secara  “hati- hati”  seharusnya  dapat  dirubah  dengan lebih  mengedapankan  diskusi  daripada memutuskan kebijakan secara sepihak.
Hamid Awaluddin yang pada masa itu  menjabat  sebagai  penanda  tangan  dari pihak pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa  MoU  Helsinki  harus  direalisasikan secara penuh, dalam pertemuannya dengan staf khusus ekonomi Wali Nanggroe yang disampaikan kepada penulis saat wawancara bersama Wali Nanggroe.
Pemerintah  pusat  tidak  boleh menganggap  perdamaian  Aceh  sudah selesai  ketika  penandatangan  MoU Helsinki saja.
Namun, proses perdamaian di masa setelahnya dan proses perumusan kebijakan harus  juga  mengedapankan  kepentingan perdamaian dan mengedapankan komunikasi  juga  diskusi  yang  baik  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  Aceh serta  para  tokoh  politik  dan  perdamaian Aceh.

## Ucapan Terima Kasih
Orangtua penulis, Bapak H. Fadlan Helmi, ST dan Ibu Hj. Uly Sri Handayani Keluarga  Besar  H.M.  Rusli  Amin  dan M.Yasir  Bapak  Ahmad  Fuadi,  S.Ip.,  M.Si selaku dosen pembimbing penulis. Keluarga  Besar  Hubungan  Internasional FISIP Universitas Riau Proyek AKSI ADB Universitas Riau Tahun 2020.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Jusmalia, Oktaviani dan  Pramadya, Teguh Puja.  “Peran  Crisis  Management Intitiative  (CMI)  Melalui  ‘Proyek Tindak  Lanjut  Proses  Perdamaian Aceh    Dalam  Proses  Bina  Damai  di Aceh  (2009-2012).” Pandecta 12, No. 1 (2017) : 80-100.
Thompson, Stephen.  “ Aceh Peace Process Follow Up Project,“ The Aceh Peace
Process  Follow  Up  Project (2012)  : 10-  20.    http://cmi.fi/  (diakses  pada tanggal 02 September 2019).

## Buku
Viotti,  Paul  R  dan  Mark  V.  Kauppi. International  Relations  Theory, Realism,  Pluralism,  Globali”s. New  York:  MacMillan  Publishing Company, 1990.
Rudy,  T.  May. Administrasi  dan
Organisasi Internasional. Bandung: PT.Resco,   1993.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S. Manajemen
Publik. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
Mial,  Hugh.  Ramsbotham,  Oliver  dan Woodhouse,  Tom. Contemporary Conflict Resolution. London: Polity Press,1999.

## Internet
Diakses  di  http://  cmi.fi/2018/10/17  /cmi- mengenai-misi-pencarian- fakta- di- jakarta-dan-aceh/ Crisis  Management  Initiative.  “Ten  Years Since the Aceh Peace Agreement.”Aceh. http://cmi.fi/ (diakses 08 Januari 2020).