## Legalitas

## Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian

## *Edy Jhon Jintar Manalu, Alpi Sahari, dan Ida Nadirah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Correspondence email: edyjhonmanalu@gmail.com
Abstrak .  Penanggulangan  tindak  pidana  mata  uang  dilakukan  oleh  Polri  melalui  pendekatan  penal  maupun  non  penal  dengan menggunakan aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mata uang baik mata uang kertas maupun mata uang digital. Di dalam penanggulangan dengan pendekatan penal terkait mata uang digital adalah menggunakan kerangka hukum yang diatur dalam KUH Pidana karena Undang-Undang tentang Mata Uang tidak mengenal mata uang elektronik karena dimaknai mata uang digital  digunakan  dalam  bentuk  investasi.  Hambatan  yang  ditemukan  oleh  Polri  dalam  melakukan  serangkaian  kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam tatanan penal policy terkait tindak pidana disebabkan oleh factor internal dan factor ekternal. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana mata uang oleh Polri selain melakukan tindakan pengungkapan yang ditujukan  dalam  kerangka  pembuktian  tindak  pidana  mata  uang  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana  berupa  asas  lex specialis  juga  dapat  menggunakan  aturan  khusus  terkait  Uang  Elektronik  karena  di  dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011 tentang Mata Uang tidak mengatur Uang Elektronik. Ketiadaan atau kekosongan hukum ( rechtsvacuum ) dalam penegakan hukum apabila timbul tindak pidana Uang Elektronik tentunya dapat ditelusuri dalam instrumen hukum lainnya, yang salah satunya ialah Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Di  samping  itu  diperlukan  sinergitas  dalam penanggulangan tindak pidana mata uang.
Kata Kunci: Kebijakan Penanggulangan, Tindak Pidana, Mata Uang, Kepolisian .
Abstract .  The  handling  of  currency  crimes  is  carried  out  by  the  National  Police  through  a  penal  and  non-penal  approach  by using the laws and regulations that regulate currency, both paper currency and digital currency. In the countermeasures with a penal  approach  related  to  digital  currency  is  to  use  the  legal  framework  regulated  in  the  Criminal  Code  because  the  Law  on Currency does not recognize electronic currency because digital currency is interpreted as being used in the form of investment. The obstacles found by the National Police in carrying out a series of investigation and investigation activities in the order of the penal policy related to criminal acts were caused by internal factors and external factors. Efforts made in overcoming currency crimes by the Police in addition to carrying out disclosure actions aimed at the framework of proving currency crimes by using criminal law facilities in the form of the lex specialis principle can also use special rules related to Electronic Money because in Law no. 7 of 2011 concerning Currency does not regulate Electronic Money. The absence or legal vacuum (rechtsvacuum) in law enforcement if an Electronic Money crime arises, of course, can be traced in other legal instruments, one of which is Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In addition, synergy is needed in dealing with currency crimes..
Keywords : Countermeasures Policy, Crime, Currency, Police

## PENDAHULUAN
Kejahatan terhadap mata uang tidak dilakukan oleh orang-orang kalangan ekonomi lemah/bawah, tetapi lebih sering  dilakukan  oleh  kalangan  orang-orang  dengan  status  sosial  yang  cukup  baik,  berpendidikan,  dan  dari  tingkat pergaulan yang layak. Bentuk kejahatan terhadap mata uang lainnya, yang dilakukan beberapa orang tertentu adalah menjadikan  bahan  uang  logam  sebagai  perhiasan,  atau  karena  bahan  uang  logam  tersebut  lebih  tinggi  harganya dibandingkan dengan nilai dari mata uang tersebut atau kadar aluminium atau perak dalam mata uang logam tersebut sangat  baik,  pelaku  mengumpulkan  uang  logam,  sekalipun  harus  membeli,  kemudian  meleburnya  dan  dijadikan benda  atau  perhiasan.  Perbuatan-perbuatan  tersebut  sangat  merugikan,  khususnya  bagi  negara,  dalam  hal  ini  Bank Indonesia, sebagai satu-satunya otorisator yang mengeluarkan mata uang dan umumnya masyarakat yang menerima mata  uang  palsu.  Kerugian  yang  ditimbulkan  tidak  hanya  secara  fisik  tetapi  juga  berupa  kerugian  materiil,  yaitu membahayakan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  mata  uang  sebagai legal tender,  khususnya  bagi  Indonesia  dalam masa resesi yang ditandai oleh fluktuasi yang tinggi terhadap dollar, sehingga orang lebih merasa aman memegang dollar  dari  pada  mata  uang  rupiah.  Uang  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  pada  masa  sekarang  ini.  Uang  kini sudah  merupakan  kebutuhan,  bahkan  saat  ini  uang  sudah  menjadi  penentu  stabilitas  dan  kemajuan  perekonomian suatu negara. Tingginya kebutuhan akan uang mendorong masyarakat melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum ( strafbaar handeling ) guna memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik  sebagai alat
pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol  negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. 1
Mata  uang  rupiah  adalah  symbol  negara  yang  menyatakan  eksistensi  kemerdekaan  dan  kedaulatan  negara dengan  hal  monopoli  atas  pembuatan,  peredaran,  penarikan  dan  pemusnahannya,  yang  dilakukan  sebagai  alat pembayaran yang sah di wilayah negara Indonesia. Mata uang dan perkembangannya yang bermula dari uang kartal, uang giral dan kemudian uang digital menyebabkan tindak pidananya juga bergeser. Apabila tindak pidana menurut Pasal 244 KUH Pidana dan Pasal 245 KUH Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka terhadap mata uang digital bergeser menjadi tindak pidana pembobolan ke akses komputer. 2 Uang  sebagai  barang  yang  bernilai  tentunya  menjadi  tujuan  dari  semua    orang.  Tiap  orang  berusaha  untuk mendapatkan  uang  tersebut,  sehingga  selain    mendapatkan  uang  tersebut  dengan  jalan  halal  atau  tidak  melanggar hukum,  tentunya  akan  selalu  ada  yang  mencari  jalan  pintas  berusaha  mendapatkannya  dengan  cara  menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasikan sebagai perbuatan pidana. 3 Perbuatan pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.
Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di atur dalam Bab X Buku II KUHP, Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250 dan Pasal 251. Selain di atur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang  juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang  yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia 4 di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011  tentang    Mata  Uang  (UU  Mata  Uang).  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Mata  Uang  yang  mengatakan  bahwa  mata  uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap  rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk  menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur  dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai  pengaman dan terdapat dalam desain, bahan  dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun    sifat  dari  ciri  khusus  ini  bersifat  terbuka,  semi  tertutup,  dan  tertutup.  Ciri  khusus  ini  dipergunakan  dalam rangka  mengenali  rupiah  dari  tindakan  pemalsuan  berupa  peniruan  terhadap  mata  uang. 5 Pemalsuan  mata  uang diklasifikasikan sebagai kejahatan. 6
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pemalsuan uang adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/ melanggar hak cipta orang lain. 7 Simons, merumuskan strafbaar  feit adalah  suatu  tindakan  melanggar  hukum  yang  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. 8 Kejahatan pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud Pasal 245 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu,  padahal  ditiru  atau  dipalsu  olehnya  sendiri,  atau  waktu  diterima  diketahuinya  bahwa  tidak  asli  atau  dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh  mengedarkan  sebagai  uang  asli  dan  tidak  dipalsu,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Perbuatan pengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu telah  terwujud.  Perihal  mengedarkan  atau  menyuruh  mengedarkan  adalah  berupa  apa  yang  dituju  oleh  maksud pelaku,  berupa  unsur  subjektif.  Selesainya  kejahatan  ditentukan  oleh  perbuatan  meniru  atau  memalsu,  bukan  pada telah  terjadinya  perbuatan  mengedarkan  atau  menyuruh  mengedarkan.  Uang  palsu  yang  telah  diedarkan  tidak termasuk kejahatan Pasal 244 KUHP tetapi masuk dalam kejahatan Pasal 245 KUHP.
Penanggulangan  kejahatan  pemalsuan  mata  uang  secara  represif  melalui  sarana  penegakan  hukum  pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem  peradilan  pidana  ( crimal  justice  system ).  Penanggulangan  kejahatan  melalui  tindakan  represif  dimulai  dari tindakan  pihak  kepolisian  yang  menempatkan  Polri  sebagai  penyidik.  Dalam  rangka  menjerat  pelaku  kejahatan
1 Denico Doly, Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia , Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com , p. 1
2 Hendra Aringking. (2015). Pemalsuan Uang Rupiah sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang , Jurnal Lex Crimen 4 (6).
3 Hartono Hadisoeprapto. (2001). Pengantar Tata Hukum Indonesia , Edisi 4,  Yogyakarta: Liberti, p. 120.
4 Pasal  11  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang    Mata  Uang  menyatakan  bahwa  BI  merupakan    satu-satunya lembaga yang berwenang untuk  mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat.
5 Hassan Shadily. (2000). Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: PT.Gramedia, p. 369.
6 Mulyanto dalam Faisal Salam. (2004). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Bandung: Pustaka, p. 84.
7 Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, p. 34
8 Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana I , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 40
Edy  Jhon  Jintar  Manalu,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Mata  Uang  Oleh Kepolisian
pemalsuan  mata  uang  mengharuskan  terlebih  dahulu  penyidik  dapat  membuktikan  adanya  unsur  kesalahan, pembuktian  yang  menyatakan  bersalah  atau  tidaknya  seseorang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perbuatan  pidana  yang dilakukannya.  Untuk  pemenuhan  unsur  kesalahan  bagi  pelaku  terhadap  perbuatan  yang  telah  ditentukan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pemalsuan  mata  uang  maka  undang-undang mata uang telah merumuskan perluasan kegiatan penyidik dalam kerangka pembuktian antara lain: 9 Pertama , selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer,  jaringan  internet,  media  optik,  serta  semua  bentuk  penyimpanan  data  elektronik  lainnya. Kedua ,  Untuk kepentingan  penyidikan,  Penyidik  dapat  menyita  alat  bukti  dari  pemilik  data  dan  penyedia jasa  layanan  elektronik. Ketiga ,  Dalam  hal  ditemukan  terdapat  hubungan  antara  data  elektronik  dan  perkara  yang  sedang  diperiksa,  data elektronik  dilampirkan  pada  berkas  perkara. Keempat ,  Dalam  hal  tidak  ditemukan  adanya  hubungan  antara  data elektronik dan perkara, data elektronik dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.
Penegakan  hukum  secara  represif  menempatkan  Polri 10 sebagai  sub-sistem  dari  sistem  peradilan  pidana dalam penanganan kejahatan pemalsuan mata uang pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan  pidana  seperti  diamanatkan  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana 11 adalah  untuk  mencari kebenaran materiil ( substantial truth ) berupa pemenuhan syarat objektif tindak pidana pemalsuan mata uang, antara lain tingkah laku seseorang  ( handeling ), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan ( voorwaarden die de straf barheid bepalen ), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana ( big komande voorwaarden van het straf barheid ). 12

## METODE
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian. 13 Metode penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 14 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. 15 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 16

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian
Di  era  modern  ini,  selain  mata  uang  yang  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  dalam  bertransaksi, transaksi  pembayaran  dapat  dilakukan  dengan  uang  elektronik.  Pembayaran  yang  awalnya  dilakukan  secara  tunai mulai bergeser ke arah pembayaran non tunai. Bahkan pembayaran non tunai juga telah mengalami pergeseran yang sebelumnya  pembayaran  non  tunai  berbasis  kertas  berupa  cek  atau  giro,  bergeser  pada  pembayaran  non  tunai  yang tidak berbasis pada kertas ( paperless ) seperti mata uang virtual. Semua itu guna memenuhi kebutuhan akan kecepatan dalam  bertransaksi  di  era  tansakasi  elektronik. 17 Mata  uang  virtual  sendiri  merupakan  mata  uang  yang  diciptakan melalui  teknologi  kriptografi,  sehingga  mata  uang  virtual  lebih  popular  disebut  dengan  mata  uang  kripto ( Cryptocurrency ).  Kriptografi  adalah  teknologi  yang  dapat  mengubah  suatu  data  asli  (Plaintext)  menjadi  data  yang bersandi ( chipertext )  yang  biasa  disebut  dengan  proses  enkripsi  atau  mengubah  suatu  data  bersandi  kembali  kepada
9 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang  Mata Uang
10 Lihat,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  menyangkut  tentang  peran  Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
11 Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
12 Suharto. (2002). Hukum Pidana Materiil , Jakarta: Sinar Grafika, p. 10.
13 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
14 Ismail Koto. (2020). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
15 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
16 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood Social  Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
17 Kamlesh K Bajaj. (2000). E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis , cetakan pertama, Surabaya: Akana Press, p. 13
Edy  Jhon  Jintar  Manalu,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Mata  Uang  Oleh Kepolisian
data  aslinya  atau  disebut  proses  dekripsi.  Data  bersandi  tersebut  hanya  dapat  dibuka  olehpenerima  yang  memiliki kunci  ( Key ).  Peraturan  perundang-  undangan  hukum  pidana  Indonesia  yang  khususnya  mengatur  tentang  tindak pidana pemalsuan uang belum mengatur hal itu karena membedakan pengaturan pemalsuan uang kartal dan uang giral termasuk  pemalsuan  surat-surat,  namun  pemalsuan  uang  elektronik  juga  tidak  diatur  dalam  pengaturan  pemalsuan uang  giral  maupun  pemalsuan  surat-surat.  Pengaturan  mengenai  pemalsuan  uang  elektronik  ini  terkesan  melindungi pihak  bank  karena  dalam  hal  ini  yang  mengeluarkan  uang  elektronik  adalah  bank.  Selain  itu,  dampak  yang ditimbulkan lebih banyak dari pihak bank yang dirugikan dibandingkan dengan masyarakatnya dari pemalsuan uang elektronik  ini,  sebagai  contoh  :  apabila  masyarakat  menemukan  permasalahan terhadap  penggunaan  uang  elektronik dapat  memintakan  pertanggungjawaban  kepada  pihak  bank  yang  telah  mengeluarkan  uang  elektronik  tersebut.  Hal semacam  itu  dimungkinkan  bisa  terjadi  mengingat  teknologi  yang  semakin  canggih,  meskipun  saat  ini  yang  sering terjadi  adalah  penipuan  dengan  cara  mendapatkan  uang  elektronik  yang  bukan  haknya  kemudian  menggunakannya layaknya  pemilik  uang  elektronik  yang  sebenarnya  (pemilik  uang  elektronik  yang  asli).  Di  Negara  Denmark, pengaturan  mengenai  pemalsuan  uang  elektronik  diatur  dalam  Pasal  169  a  KUHP  Denmark  (Denish  Penal  Code). Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  perbuatan  memproduksi,  membuat  atau  menempatkan  (mengedarkan)  uang elektronik  dapat  diancam  pidana,  bahkan  menurut  ayat  tiganya  mencantumkan  Pasal  pemberatan  dalam  keadaan khusus  (faktor  kualitas  yaitu  cara  melakukan  dan  faktor  kuantitas  yaitu  jumlah  uangnya)  terhadap  pemalsuan  uang elektronik yang tersebut di ayat (1). 18
Mata  uang  kripto  muncul  sebagai  alternative  baru  dari  alat  pembayaran.  Mata  uang  kripto  diharapkan  dapat menambal  kekurangan-kekurangan  yang  dimiliki  oleh  mata  uang  konvensional.  Selain  itu  mata  uang  kripto diharapkan dapat menjadikan transaksi melalui media internet berjalan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi melihat fenomena  yang  muncul  akhir-akhir  ini,  mata  uang  kripto  mulai  mengalami  pergeseran  fungsi.  Dari  yang  awalnya sebagai alternatif alat tukar/pembayaran bergeser pada objek yang digunakan untuk investasi. Mata uang kripto tidak lagi hanya digukan sebagai alat pembayaran, akan tetapi dijadikan sebagai objek investasi. Bahkan perusahaan yang menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran menggunakannya untuk mendulang keuntungan yang lebih. Hal ini disebabkan nilai dari mata uang kripto yang selalu berubah-ubah. Sehingga bisa jadi hari ini nilai satu mata uang kripto sebesar sepuluh ribu rupiah, besok pagi berubah menjadi dua belas ribu rupiah. Selisih inilah yang diharapkan para  pengguna  mata  uang  kripto.  Pergeseran  fungsi  dan  kegunaan  mata  uang  kripto  ternyata  menimbulkan  banyak permasalahan. Mulai dari tidak adanya kepastian nilai, tidak adanya perlindungan bagi pengguna jika terjadi kerugian, tidak  adanya  akses  pengawasan,  hingga  peluang  digunakannya  mata  uang  kripto  sebagai  alat  untuk  melakukan kejahatan,  semisal  pencucian  uang.  Hal  inilah  yang  kemudian  mengundang  reaksi  dari  berbagai  Negara  terkait penggunaan  mata  uang  kripto tersebut.  Sampai  saat  ini  ada  beberapa  Negara  yang  telah  melarang  penggunaan  mata uang  virtual  di  negaranya. Negara-negara  tersebut  diantaranya  adalah  China, Kolombia,  Singapura, Vietnam,  Rusia, dan  beberapa  Negara  lainnya. 19 Indonesia  sendiri  melalui  Bank  Indonesia  (BI)  telah  melarang  penggunaan  dan  jual beli mata uang kripto khususnya Bitcoin. Larangan tersebut diumumkan dalam konferensi yang digelar pada tanggal 13 Januari 2018. Dalam konferensi pers tersebut diungkapkan bahwa BI melarang jual beli mata uang kripto dan juga melarang penyedia jasa keuangan dalam memproses transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto.
Adapun landasan peraturan yang digunakan oleh BI dalam melakukan pelarangan adalah Undang-undang No 7 tahun  2011  tentang  Mata  Uang  serta  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan  Transaksi  Keuangan  dan  peraturan  Bank  Indonesia  nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 20 Akan tetapi himbauan dan larangan yang dikeluarkan Bank Indonesia seakan sia-sia. Buktinya sampai hari ini pengguna mata uang kripto (e.g. bitcoin, litecoin, atherium, dan lain-lain) justru semakin bertambah. Proses transfer melalui bank konvesinal pun tetap mudah dan tidak ada masalah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa larangan  penggunaan  mata  uang  kripto  yang  dikeluarkan  BI  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  tidaklah  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  penggunaan  mata  uang  kripto.  Masyarakat  masih  sangat  bebas  menggunakan  dan memperjual belikannya. Sehingga tujuan awal dari larangan penggunaan mata uang kripto melalui PBI sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat tercapai. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa pemberantasan Rupiah palsu dilakukan oleh pemerintah melalui suatu badan yang mengkoordinasikan pemberantasan Rupiah palsu, diantaranya adalah : Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kerjasama yang lebih  intensif  antar  penegak  hukum  dan  profesionalitas  aparat  penegak  hukum  sangat  diperlukan  serta  sarana  dan prasarana  yang  mendukung  harus  ditunjang  oleh  pemerinah  sehingga  dapat  menekan  atau  meminimalisir  tindak pidana pemalsuan uang.
18 Bagas Pandega Hariyanto Putro. (2015). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang , Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2.
19 Kamlesh K Bajaj, Loc.cit
20 Ibid
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yanng di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang. 21 Ketentuan  menyangkut  pemalsuan  mata  uang  di  atur  pada  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”.
Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan ( conterfeiting ). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan  cara  mereproduksi  atau  meniru  suatu  dokumen  secara  utuh.  Pelaku  berupaya  agar  hasil  initasi  mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Rupiah.  Pasal  11  Undang-Undang  No.7  Tahun  2011 tentang  Mata  Uang  memberikan  mandat  bagi  Bank  Indonesia  menjadi  satu-satunya  lembaga  yang  berwenang melakukan  Pengeluaran,  Pengedaran  dan/atau  Pencabutan  Rupiah.  Dalam  rangka  menjaga  kualitas  Rupiah  yang beredar di masyarakat, Bank  Indonesia menerapkan kebijakan untuk menggant Rupiah yang tdak layak edar dengan Rupiah  yang  layak  edar.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  menjagaRupiah  yang  beredar  dalam  kualitas  yang  baik sehingga  mudah  dikenali  ciri-ciri  keasliannya.  Dalam  Pasal  1  ayat  5  UU  No.7  tahun  2011  tentang  Mata  Uang disebutkan  bahwa  Ciri  Rupiah  adalah  tanda  tertentu  pada  setiap  rupiah  yang  ditetapkan  dengan  tujuan  untuk menunjukkan  identitas,  membedakan  harga  atau  nilai  nominal,  dan  mengamankan  Rupiah  tersebut  dari  upaya pemalsuan.
Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System )  dalam  kerangka  penanggulangan  tindak  pidana  adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi  masalah kejahatan. Menanggulangi  melalui pendekatan penal policy adalah  usaha  mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  dengan  menyelesaikan sebagian  besar  laporan  maupun  keluhan  masyarakat  yang  menjadi  korban  kejahatan  dengan  mengajukan  pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk  diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Sistem  peradilan  pidana  mempunyai  komponen-komponen,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga Pemasyarakatan  yang  diharapkan  dapat  bekerja  secara  integratif    sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas  masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana. 22 Fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat  umum.  Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  tugas  polisi  adalah  melakukan  pencegahan  terhadap kejahatan  dan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat.  Sebagai  usaha  pemberian  perlindungan  kepada masyarakat,  maka  polisi  melibatkan  keikutsertaan  masyarakat  melalui  berbagai  program  pemberian  informasi  yang luas  tentang  kejahatan  dilingkungan  tempat  tinggal  masyarakat,  melakukan  pendidikan  tentang  tanggung  jawab masyarakat  terhadap  upaya  pencegahan  kejahatan  dan  pemberian  informasi  terkini  tentang  upaya  penanggulangan kejahatan  dengan  melakukan  pengamanan  swadaya  masyarakat.  Selain  itu  juga,  secara  formal  tugas  polisi memainkan  peranan  penting  dalam  mekanisme  sistem  peradilan  pidana,  yaitu  dengan  memproses  tersangka  pelaku kejahatan melalui fungsi penyidikan. 23
Peran  Polri  melalui  pendekatan penal  policy , 24 sebagai  bahagian  dari  penanggulangan  tindak  pidana  diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam  batas-batas  toleransi, 25 tentunya  tidak  dapat dipisahkan  dari hakekat  ancaman  terjadinya  kejahatan  pemalsuan mata  uang.  Menurut  pendapat  Barda  Nawawi  Arief  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  dapat  dilakukan  dengan menempuh  3  (tiga)  elemen  pokok,  yakni  penerapan  hukum  pidana  ( criminal  application ),  pencegahan  tanpa  pidana ( prevention  without  punishment ),  dan  mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan melalui  media  masa  ( influencing  views  of  society  on  crime ). 26 Jenis  kewenangan  penanggulangan  kejahatan pemalsuan mata uang lebih cenderung pada penerapan hukum pidana ( penal policy ). Ruang lingkup kebijakan hukum pidana  sesungguhnya  meliputi  masalah  yang  cukup  luas,  yaitu  meliputi  evaluasi  terhadap  substansi  hukum  pidana
21 Teguh Prasetyo. (2011). Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p.58
22 Ronald J. Waldron, dalam Mahmud Mulyadi, Ibid , hlm. 9.
23 Ibid.,
24 Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, p 8.
25 Mahmud  Mulyadi, Op.cit ,  hlm.  7  bahwa  Menanggulangi  adalah  usaha  mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan  ke  sidang  pengadilan  untuk    diputus  bersalah  serta  mendapat  pidana  disamping  itu  ada  hal  lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.
26 Barda Nawawi Arief. (2002). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p 73.
Edy  Jhon  Jintar  Manalu,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Mata  Uang  Oleh Kepolisian
yang berlaku saat ini untuk pembaharuan subtansi hukum pidana di masa mendatang dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana. 27

## Hambatan Yang Ditemukan Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang
Kedudukan dan status hukum mata uang dalam KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,  menyebabkan  pengaturannya  diatur  dalam  dua  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  tegas  dan  jelas mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Permasalahan dalam pembahasan ini ialah KUHP dan UndangUndang No. 7 Tahun 2011 hanya mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang dan/atau  uang  kertas,  tetapi  tidak  menjangkau  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  Uang  Giral  dan  Uang  Digital, termasuk  di  dalamnya  Uang  Elektronik  sehingga  menyulitkan  penyidik  untuk  melakukan  rangkaian  kegiatan penyidikan  dengan  mengkualifikasi  perbuatan  dimaksud  adalah  tindak  pidana  mata  uang.  Uang  Giral  adalah  uang yang  disimpan  di  bank  berdasarkan  ketentuan  Hukum  Perbankan  dan  diikat  dengan  perjanjian  penyimpanan  dana antara  nasabah  Penyimpan  dengan  pihak  Bank.  Karakteristik  dari  Uang  Giral  yang  berbeda  dari  Uang  Kartal, menunjukkan  keduanya  memiliki  dimensi  yang  berbeda.  Uang  Kartal  adalah  uang  yang  beredar  sehari-hari  di kalangan masyarakat yang lazimnya disebut sebagai uang tunai ( cash money ). Karakteristik uang ini sewaktu-waktu dapat dibawa oleh pemiliknya apakah dalam jumlah yang besar maupun jumlah yang terbatas atau sedikit. Uang Giral adalah  uang  milik  nasabah  bank  yang  disimpan  di  bank  yang  pengambilannya  tergantung  dari  jenis  simpanan  uang atau dana itu sendiri, sehingga Uang Giral tidak berada pada tangan pemiliknya melainkan berada di bank, walaupun jelas  merupakan  milik  dari  nasabah  penyimpan  dana.  Hal  yang  sama  sehubungan  dengan  berkembangnya  Uang Digital,  termasuk  di  antaranya  Uang  Elektronik,  yang  menyebabkan  bentuk  uang  tunai  tidak  lagi  menjadi  andalan pada  kegiatan  transaksi,  bahkan  antara  nasabah  penyimpan  dengan  pihaklain  sebagai  mitra  transaksi  tidak  perlu berhadapan secara langsung membahas dan menyepakati lingkup kegiatan transaksinya. Seorang nasabah bank yang memiliki Uang Giral dan Uang Elektronik pada suatu bank atau lembaga keuangan yang mengelolanya, membutuhkan sepeda motor baru atau mobil baru, sistem transfer dana tidak lagi menjadi kendala. Peminat sepeda motor atau mobil, tidak lagi khawatir juga membawa uang berjumlah jutaan akan dirampok, ditodong, dan dicuri uangnya oleh karena sistem  transaksi  dilakukan  dengan  menggunakan  media  teknologi  informasi  yang  dikelola  oleh  bank.  Praktik  Short Message  Service  (SMS)  atau  Daring,  termasuk  sistem  online,  adalah  contoh  dari  kegiatan  bisnis  yang  berbeda karakternya dari Uang Kartal.
Di  samping  itu,  hambatan  secara  internal  yang  dihadapi  oleh  Polri  selaku  penyidik  terkait  pemberantasan pemalsuan mata uang kartal terutama pada proses penyidikan dapat diartikan yaitu hambatan yang menyangkut aspek legal formal yang menjadi dasar kewenangan  yang diberikan serta tata cara bekerjanya keseluruhan instansi-instansi penegak  hukum  untuk  membuktikan  telah  terjadinya  pemalsuan  mata  uang  terutama  pelaku  secara  terorganisir ( organized  crime ).  Hambatan  yang  bersifat  kelembagaan  instansi  aparat  penegak  hukum  ( law  enforcement  officer ) yang meliputi: 28
1. Kurangnya  koordinasi  antar  aparat  penegak  hukum  ( law  enforcement  officer )  di  lapangan  menyangkut pembuktian  tindak  pidana  pemalsuan  mata  uang  sebagai  hambatan  internal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan belum  adanya  persamaan  persepsi  yang  sama  tentang  penegakan  hukum  dalam  menerapkan  pasal-pasal sebagaimana diatur dalam  KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Untuk mengatasi hambatan secara internal ini diperlukan koordinasi dan nota kesepahaman antara aparat penegak  hukum  dalam  bingkai  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  yang  ditujukan  dalam kerangka  persamaan  persepsi  untuk  pembuktian  tindak  pidana  pemalsuan  mata  uang.  Di  samping  itu kurang proaktifnya penyidik dalam kerangka memutus mata rantai peredaran uang palsu yang dilakukan secara terorganisir terutama dengan instansi yang mempunyai otoritas penerbitan mata uang yakni Bank Indonesia.
2. Sumber daya Manusia ( Human resources ). Hal ini penyangkut kualitas penyidik yang  kurang  memadai. Penyidik tidak semua mempunyai kualifikasi sarjana hukum atau setidak-tidaknya menguasai teknik dan taktik  penyidikan  tindak  pidana  pemalsuan  mata  uang.  Penyidikan  terkait  pemalsuan  mata  uang merupakan suatu keahlian yang khusus sehingga tidak semua penyidik dapat melakukannya dengan baik. Untuk  mengatasi  hambatan  ini  diperlukan  peningkatan  kualitas  penyidik  melalui  kegiatan  pelatihan  dan mengikut  sertakan  penyidik  dalam  kegiatan  seminar-seminar  menyangkut  pemberantasan  tindak  pidana pemalsuan  mata  uang.  Disamping  itu  juga  intensitas  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  beragamnya  modus operandi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang  ditambah  dengan  keterbatasan  kemampuan  personel  yang
27 Mahmud  Mulyadi.  (2008). Criminal  Policy,  Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non-Penal  Policy  dalam  penanggulangan kejahatan kekerasan , Medan: Pustaka Bangsa Press, p. 65
28 Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Juni 2022
Edy  Jhon  Jintar  Manalu,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Mata  Uang  Oleh Kepolisian
mempunyai  kualifikasi  penyidik  tindak  pidana  tertentu  yang  mengakibatkan  penegakan  hukum  kurang profesional. Profesionalisme penyidik menurur R. soesilo seorang penyidik dapat dikatakann profesional maka  harus  memiliki  pengetahuan  yang  luas,  kemampuan  dan  kemahiran  serta  sikap  dan  perilaku  yang konsekuen dengan tugas-tugasnya, kemudian dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak akan berhasil tanpa didukung  peralatan-peralatan  serta  dana  yang  memadai  apabila  keseluruhan  faktor-faktor  tersebut  dapat terpenuhi maka dapat  mengahasilkan suatu kualitas profesionalisme yang baik,  maka faktor yang utama dalam  keprofesionalan  penyidik  adalah  unsur  manusianya  disamping  faktor-faktor  lain  yang mendukungnya antara, lain, sarana, prasarana, dan anggaran 29 ;
3. Rendanya mental aparat penegak hukum ( law enforcement officer ).  Permasalahn besar bangsa Indonesia saat  ini  adalah  rendahnya  kualitas  integritas  moral  serta  etika  aparat  penegak  hukum  ( law  enforcement officer )  termasuk  penegakan  hokum  terhadap  kejahatan  pemalusan  mata  uang.  Instansi  penegak  hukum diharapkan  harus  mempunyai  dua  hal  yaitu  integritas  dan  profesionalisme 30 .  Kedua  hal  tersebut  tentu dapat  tercapai  apabila  berada  dalam  sistem  yang  baik,  melalui  perekrutan  dan  seleksi  yang  benar-benar terukur.  Integritas  dan  profesionalisme  juga  bukan  datang  dari  lahir,  melainkan  terbentuk  dalam  proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Penindakan terhadap para penegak hukum yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu cara untuk membentuk integritas itu, tetapi juga perlu dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum.
4. Lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan  jaringan  peredaran  pemalsuan  mata  uang  pada  sistem  pembuktian.  Untuk  itu  diperlukan tindakan  proaktif  penyidik  dalam  pengungkapan  jaringan  peredaran  pemalsuan  mata  uang  melalui intensifikasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang diberikan otoritas penerbitan mata uang. Hal ini  dimaksudkan  untuk  menjerat  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  pemalsuan  mata  uang  secara terorganisir  ( organized  crime ).  Dalam  hukum  pidana  mengenal  klasifikasi  peran  dari  masing-masing pelaku  pada  suatu  perbuatan  pidana  antara  lain: Pertama , dader .  Penanggung  jawab  mandiri,  yaitu penangung jawab peristiwa pidana. Dengan kata lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formiel 31 terlihat apabila seseorang undang- undang.  Dalam  delik  materiel  terlihat  apabila  seseorang    menimbulkan  suatu  akibat  yang  dilarang  dan diancam  dengan  pidana  oleh  Undang-undang. Kedua , mededader dan medepleger, penanggung  jawab bersama dan penanggung jawab serta. Mengenai hal ini terdapat beberapa doktrin dari pada ahli hukum yaitu  sebagai  berikut:  “Noyon  yang  diikuti  oleh  tresna  di  dalam  bukunya Asas-asas  Hukum  Pidana menyatakan  bahwa mededader itu  adalah  orang-orang  yang  menjadi  kawan  pelaku,  sedangkan medepleger adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana”. Perbedaannya terletak pada peranan orang-orang yang  menciptakan/ menyebabkan peristiwa pidana tersebut 32 . Ketiga , doen pleger . penangung jawab penyuruh. Doen pleger ialah seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana.  Dalam  bentuk  yuridis  merupakan  suatu  syarat  bahwa  orang  yang  disuruh  tersebut  tidak  mampu bertanggung  jawab,  jadi  tidak  dapat  dipidana.  Orang  yang  disuruh  seolah-olah  hanya  menjadi  alat (instrumen) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh dalam ilmu hukum pidana disebut manus domina dan orang yang disuruh disebut manus ministra 33 . Keempat , uitlokker: penanggung jawab pembujuk/perencana.  Secara  sederhana  pengertiannya  adalah  setiap  orang  yang  menggerakkan  atau membujuk  orang  lain  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Istilah  “menggerakkan”  atau  “membujuk” ruang  lingkup  pengertiannya  sudah  dibatasi  oleh  Pasal  55  ayat  (1)  bagian  I  KUHP  yaitu  dengan  cara memberikan  atau  menjanjikan  sesuatu,  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan, ancaman  atau  penyesatan,  memberi  kesempatan,  sarana  dan  keterangan 34 .  Antara Doen  Pleger dan Uitlokker mempunyai persamaan dan perbedaan. 35 Persamaannya adalah, kedua bentuk tersebut terdapat apabila  seseorang  menggerakkan  orang  lain  untuk  melakukan  suatu  peristiwa  pidana.  Sedangkan Perbedaannya, doenpleger menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggung jawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana.  Pada bentuk “ Uitlokken ”, baik orang yang membujuk ( uitlokker ) maupun orang yang dibujuk ( uitgelokte ) sama-sama dapat dipidana.
29 R. Soesilo. (1980). Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil , Bogor: Politea, p. 57.
30 Opini, Menyorot Kualitas Moral Penegak Hukum , dikutip dari /www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10/, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.
31 Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (1982). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Cet. I, Alumni AHM-PTHM, p. 237
32 Wina Armada. (1989). Wajah Hukum Pidana Pers , Cet. I, Jakarta: Kartini, p. 84.
33 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. (1983). Intisari Hukum Pidana , Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 32.
34 Wina Armada, Loc-Cit .
35 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad , Op-Cit , p. 33.
5. Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  saat  ini  hanya  sebatas  pelaku  yang  mengedarkan  mata  uang palsu  sehingga  kesulitan  dalam  pemenuhan  unsur  subjektif  yakni mens  rea .  Masalah  pembuktian  bagi penyidik merupakan suatu tindakan refresif (sarana penal dalam kebijakan hukum pidana) terhadap pelaku kejahatan di dasarkan pada unsur subjektif atau mens rea dan unsur objektifnya atau actus reus . Mens rea yang  harus  dibuktikan  yaitu knowledge (mengetaui  atau  patut  menduga)  dan intended (bermaksud). 36 Unsur  tersebut  berkaitan  erat  dengan  pelaku  mengetahui  bahwa  uang  yang  diperolehnya  dan dibelanjakannya  merupakan  uang  palsu.  Hal  ini  merupakan  kerangka  dasar  pertanggungjawaban  atas perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Secara  subyektif  kepada  pembuat  yang  memenuhi  syarat-syarat dalam  undang-undang  (pidana)  untuk  dapat  dikenai  pidana  karena  perbuatannya  itu.  Sedangkan,  syarat untuk  adanya  pertanggungjawaban  pidana  atau  dikenakannya  suatu  pidana,  maka  harus  ada  unsur kesalahan  berupa  kesengajaan  atau  kealpaan 37 .  Pertanggungjawaban  pidana  adalah  diteruskannya  celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat- syarat  dapat  dijatuhi  pidana  karena  mengatakan  bahwa:  “Tidaklah  mungkin  dapat  dipikirkan  adanya kesengajaan  ataupun  kealpaan,  apabila  orang  itu  mampu  bertanggung  jawab.  Begitu  pula  tidak  dapat dipikirkan  mengenai  alasan  pemaaf,  apabila  orang  tidak  mampu  bertanggung  jawab  dan  tidak  pula  ada kesengajaan  atau  kealpaan”. 38 Menurut  Sudarto,  bahwa  di  samping  kemampuan  bertanggung  jawab, bahwa kesalahan ( schuld ) dan perbuatan melawan hukum (w ederechtelijk ) dijadikan sebagai syarat untuk pengenaan  pidana,  yaitu  bahwa  pembahayaan  masyarakat  oleh  pembuat.  Dengan  demikian,  konsepsi pertanggungjawaban  pidana  dalam  arti  pidananya  pembuat,  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi, yaitu ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf.
6. Hasil  berkas  penyidikan  pemalsuan  uang  baru  dapat  diajukan  ke  Kejaksaan  apabila  lengkap  disertai dengan  barang  bukti.  Biasanya  kejahatan  pemalsuan  mata  uang  terbukti  secara  tertangkap  tangan,  oleh karena  itu  barang  bukti  selalu  dapat  disertakan  secara  lengkap  dalam  berkas,  disertai  pengakuan  para tersangka.  Oleh  karena  itu  dakwaan  disusun  tidak  terlalu  rumit,  bahkan  hampir  sama  dengan  perkara sumir.  Dengan  demikian  hukum  acara    pembuktian  di  muka  pengadilan  menjadi  mudah,  sehingga  ada anggapan bahwa  di dalam persidangan pemeriksaan kepada terdakwa tidak perlu dikembangkan kepada hal-hal lain, selain kepada unsur-unsur Pasal yang didakwakan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah merumuskan ketentuan pidana menyangkut pemalsuan  mata  uang.  Rumusan  ketentuan  pidana  ini  diartikan  sebagai  kriminalisasi  yang  mengkategorikan  bahwa pemalsuan  mata  uang  kartal  sebagai  tindak  pidana  baik  kejahatan  maupun  pelanggaran.  Menurut  Mahmud  Mulyadi bahwa  kriminalisasi  perlu  memperhatikan  antara  lain: Pertama ,  hukum  pidana  harus  digunakan  untuk  mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur  merata  materiil  dan  spiritual. Kedua ,  hukum  pidana  digunakan  untuk  mencegah  atau menanggulangi  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki. Ketiga ,  penggunaan  sarana  hukum  pidana  dengan  sanksi  yang negative  harus  memperhatikan cost  and  benefit  principles . Keempat ,  perlu  diperhatikan  kemampuan  daya  kerja  dari institusi terkait, jangan sampai ada kelampauan beban tugas ( overbelasting ).

## Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang
Uang  merupakan  alat  pembayaran  utama  yang  wajib  dimiliki  oleh  setiap  orang  maupun  perusahaan.  Pada dasarnya,  pengaturan  mengenai  sistem  pembayaran  di  Indonesia,  dapat  dikelompokan  menjadi  2  (dua)  aspek  yaitu aspek  sistem  pembayaran  tunai  dan  aspek  sistem  pembayaran  non  tunai.  Sistem  pembayaran  tunai  merupakan penggunaan  media  uang  kertas  dan  logam.  Penggunaan  uang  kertas  dan  logam  ini  tentunya  tidak  dapat dikesampingkan bahkan dihilangkan dalam proses transaksi bisnis. Sangat tidak mungkin sekali jika suatu negara akan menghilangkan  media  pembayaran  ini.  Hal  ini  diibaratkan,  jika  negara  merupakan  tubuh  manusia,  sedangkan  uang tunai  merupakan  nyawanya.  Seluruh  negara  pasti  bersepakat  tetap  akan  menggunakan  uang  tunai  sebagai perangkat utama  dalam  media  pembayaran,  mengingat  dari  sejarahnya  pemanfaatan  uang  tunai  sudah  membudaya  di  dalam kehidupan masyarakat. Aspek kedua atau terakhir yaitu sistem pembayaran non-tunai. Menurut versi Bank Indonesia, media pembayaran non-tunai terdiri dari electronic money(e-money), bilyet giro, cek, kartu kredit (credit card), kartu debit  (debet  card).  Media  pembayaran  non-tunai  mulai  mengalami  progresifitas  dengan  didukung  adanya  platform baru seperti internet banking dan mobile banking. Untuk itu, pembaharuan dalam pola pembayaran non-tunai dengan didukung  kemajuan  digitalisasi,  membuat  ide  untuk  membuat  mata  uang  digital  (cryptocurrency),  benar-benar terealisasi. Cryptocurrency atau biasa disebut dengan mata uang digital merupakan salah satu jenis produk mata uang yang  dapat  dikatakan  baru  di  Indonesia.  Proses  mata  uang  digital  ini  untuk  dapat  diterima  di  Indonesia  begitu
36 Lihat, R. Subekti. (2007). Hukum Pembuktian , Jakarta: PT Pradnya Paramita, p. 7
37 Hamzah  Hatrik.  (1996). Azas  pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  (Srict  Liability  dan  Vicarious Liability) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 12.
38 Ibid
Edy  Jhon  Jintar  Manalu,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Mata  Uang  Oleh Kepolisian
kompleks.  Hal  ini  dikarenakan  mata  uang  digital  dimanfaatkan  oleh  para  oknum  tidak  bertanggung  jawab  untuk melakukan tindak pidana kejahatan.
Saat  ini  mata  uang  digital  masih  diakui  sebagai  aset  komoditas  dalam  aspek  yuridis.  Cryptocurrency  belum dapat diakui oleh pemerintah sebagai mata uang selayaknya seperti rupiah dikarenakan adanya peraturan perundang– undangan yang melarangnya tersebut. Legitimasi bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan dapat dilihat  pada  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2018  Tentang  Kebijakan  Umum Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset  Kripto  dan  Peraturan  BAPPEBTI  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Menurut Pasal 1 angka 7  Peraturan BAPPEBTI  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  di  Bursa Berjangka  menyebutkan  “Aset  Kripto  adalah  Komoditi  tidak  berwujud  yang  berbentuk  digital  aset,  menggunakan kriptografi,  jaringan  peer-to-peer,  dan  buku  besar  yang  terdistribusi,  untuk  mengatur  penciptaan  unit  baru, memverifikasi  transaksi,  dan  mengamankan  transaksi  tanpa  campur  tangan  pihak  lain”.  Uang  sebagai  barang  yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain  mendapatkan  uang  tersebut  dengan  jalan  halal  atau  tidak  melanggar  hukum,  tentunya  akan  selalu  ada  yang mencari  jalan  pintas  berusaha  mendapatkannya  dengan  cara  menyimpang.  Penyimpangan  tersebut  dalam  bahasa hukum  diidentifikasikan  sebagai  perbuatan  pidana  atau  pelanggaran  hukum.  Dimana  pelanggaran  hukum  ini mempunyai  dampak  yang  sangat  luas  dan  tentunya  sangat  merugikan  masyarakat.  Dalam  perkembangan  di masyarakat,  selain  uang  yang  dikeluarkan  resmi  oleh  negara,  ternyata  terdapat  peredaran  uang  palsu  yang  mirip dengan  uang  resmi  yang  dikeluarkan  negara  tersebut.  Tentunya  uang  palsu ini sangat  merugikan  karena  tidak  dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Lebih luas lagi berdampak pada kehidupan perekonomian negara. Peredaran uang palsu ini telah masuk secara luas pada masyarakat. Jumlah uang palsu tersebut sangat banyak dan dalam nominal mata uang yang berbeda-beda. Dari tahun ke tahun selalu ada penemuan uang palsu yang beredar di masyarakat.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  kerangka  penanggulangan  pemalsuan  mata  uang khususnya  uang  kartal,  maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 39
1. Penanggulangan    kejahatan    uang    palsu  yang  dilakukan    oleh  Polri,  yang  dalam    pelaksanaannya, meminta  bantuan kepada  Bank Indonesia sebagai Bank Central dan pihak Kejaksaan.
2. Kerjasama      kepolisian    baik      regional      maupun        internasional    dapat    dilakukan    melalui    interpol, badan-badan pemerintah lainnya atau secara langsung.
3. Cara yang dilakukan untuk penanganan pengambilan dan pengumpulan barang bukti antara lain:
a. Jangan  terjadi  kerusakan,  yang  timbul    akibat  kecerobohan  cara  mengambil,  mengumpul    dan penyimpanannya.
b. Jangan dilipat (menambah lipatan).
c. Jangan melakukan coret-coretan atau tanda lainnya pada uang palsu  tersebut.
d. Apabila  hendak  memberi  tanda  dan  kode,  diberikan  pada  sampul  di  mana  uang  palsu  tersebut disimpan.
e. Sedapat mungkin  ambil  barang bukti uang palsu  dengan menggunakan sarung tangan dan  pegang pada  bagian yang diperkirakan tidak  ada sidik jari orang lain pada   uang  palsu  yang  tercampur (diselang-selingi) dengan uang asli, baik dalam ikatan maupun bendel atau tumpukan supaya  dicatat nomor  seri    uang    palsu  dan  uang  asli  secara  berurutan  sesuai  dengan    tumpukan    semula    dan membuat berita acara pencatatan nomor seri uang dengan  disaksikan oleh  tersangkan dan saksi.
f. Pada  uang  palsu  yang  terbakar  seluruh  atau  sebagian,  saat  mengambil  dilakukan  secara  sangat  hati- hati dengan mengggunakan kertas sebagai sekop dan ditaruh pada kotak yang  dapat  melindungi uang palsu tersebut dari kerusakan yang lebih parah.
g. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti uang palsu berupa  alat dan bahan pembuat uang palsu antara lain bekas-bekas cat pada  alat  pembuat  uang palsu  seperti  pada mesin cetak dan acuan cetak jangan sampai hilang, bekas–bekas cat pada alat pembuat uang  palsu  dalam ukuran yang besar (alat cetak dasar) yang tidak mungkin dibawa  ke  labfor, agar  catnya diambil dengan menggunakan pisau atau sejenisnya dan dibuatkan berita acara disaksikan  oleh tersangka, saksi  dan  atau orang lain.
h. Temuan uang palsu oleh perbankan harus diperoses oleh Bank Indonesia dan dilaporkan kepada Polri

## SIMPULAN
Penanggulangan  tindak  pidana  mata uang  dilakukan  oleh  Polri  melalui  pendekatan  penal  maupun  non  penal dengan menggunakan aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mata uang baik mata uang kertas maupun mata uang digital. Di dalam penanggulangan dengan pendekatan penal terkait mata uang digital adalah menggunakan
39 Hasil  wawancara  dengan  penyidik  pada  Subdit  Tipiter  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera  Utara,  tanggal  13  Juni 2022
Edy  Jhon  Jintar  Manalu,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Mata  Uang  Oleh Kepolisian
kerangka  hukum  yang  diatur  dalam  KUH  Pidana  karena  Undang-Undang  tentang  Mata  Uang  tidak  mengenal  mata uang elektronik karena dimaknai mata uang digital digunakan dalam bentuk investasi. Hambatan yang ditemukan oleh Polri  dalam  melakukan  serangkaian  kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  tatanan  penal  policy  terkait tindak pidana disebabkan oleh factor internal dan factor ekternal antara lain: Pertama , tindak pidana mata uang kertas terkait dengan  pemalsuan  mengalami  kendala  yakni  pada  umumnya  Polri  khususnya  penyidik  yang  melakukan  rangkaian kegiatan  penyidikan  tindak  pidana  pemalsuan  mata  uang  dengan  penggunaan  hukum  pidana  harus  memenuhi  unsur obyektif  dalam  kerangka  pembuktian  yang  terdapat  dalam  rumusan  tindak  pidana  yaitu  tingkah  laku  seseorang ( handeling ),  akibat  yang  menjadi  syarat  mutlak  delik,  unsur  sifat  melawan  hukum  yang  dirumuskan  secara  formil, unsur  yang  menentukan  sifat  perbuatan  ( voorwaarden  die  de  straf  barheid  bepalen ),  unsur  melawan  hukum  yang memberatkan  pidana,  unsur  tambahan  dari  suatu  tindak  pidana  ( big  komande  voorwaarden  van  het  straf    barheid ). Kedua , masyarakat masih sangat bebas menggunakan dan memperjual belikan mata uang kripto sehingga tujuan awal dari larangan penggunaan mata uang kripto melalui PBI sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat tercapai. Ketiga ,  KUHP  dan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011  hanya  mengatur  dan  mengancam  pidana  terhadap kejahatan pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas, tetapi tidak menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan Uang Giral  dan  Uang  Digital,  termasuk  di  dalamnya  Uang  Elektronik  sehingga  menyulitkan  penyidik  untuk  melakukan rangkaian  kegiatan  penyidikan  dengan  mengkualifikasi  perbuatan dimaksud  adalah tindak  pidana  mata  uang.  Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana mata uang oleh Polri selain melakukan tindakan pengungkapan yang  ditujukan  dalam  kerangka  pembuktian  tindak  pidana  mata  uang  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana berupa  asas  lex  specialis  juga  dapat  menggunakan  aturan  khusus  terkait  Uang  Elektronik  karena  di  dalam  Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak mengatur Uang Elektronik. Ketiadaan atau kekosongan hukum ( rechtsvacuum )  dalam  penegakan  hukum  apabila  timbul  tindak  pidana  Uang  Elektronik  tentunya  dapat  ditelusuri dalam instrumen hukum lainnya, yang salah satunya ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu diperlukan sinergitas dalam penanggulangan tindak pidana mata uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. 1983. Intisari Hukum Pidana , Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia. Arief, Barda Nawawi. 2002. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Aringking,  Hendra.  2015. Pemalsuan  Uang  Rupiah  sebagai  Tindak  Pidana  Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang , Jurnal Lex Crimen 4 (6). Armada, Wina. 1989. Wajah Hukum Pidana Pers , Cet. I, Jakarta: Kartini. Bajaj, Kamlesh K. 2000. E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis , cetakan pertama, Surabaya: Akana Press. Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hadisoeprapto, Hartono. 2001. Pengantar Tata Hukum Indonesia , Edisi 4,  Yogyakarta: Liberti. Hatrik,  Hamzah.  1996. Azas  pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  (Srict  Liability  dan Vicarious Liability) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Koto,  Ismail,  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak  Pidana Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto,  Ismail.  2020.  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi . Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro. Mulyadi,  Mahmud.  2008. Criminal  Policy,  Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non-Penal  Policy  dalam penanggulangan kejahatan kekerasan , Medan: Pustaka Bangsa Press.
Mulyanto dalam Faisal Salam. 2004. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Bandung: Pustaka. Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Bandung: Refika Aditama. Putro, Bagas Pandega Hariyanto. 2015. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang , Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2.
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2).
R. Soesilo. 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil , Bogor: Politea.
Shadily, Hassan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: PT.Gramedia. Suharto. 2002. Hukum Pidana Materiil , Jakarta: Sinar Grafika.