## INTEGRASI TARGET DAN INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH

## INTEGRATION OF SDGs TARGET AND INDICATORS INTO REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN CENTRAL JAVA

## Arif Sofianto
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda 127-133 Semarang Email: 01arifsofianto@gmail.com
Diterima: 31 Mei 2019, Direvisi: 21 Juni 2019, Disetujui: 12 Juli 2019

## ABSTRAK
Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  merupakan  tantangan  berat  bagi  negara berkembang,  termasuk  Indonesia.  Di  tingkat  daerah,  integrasi  SDGs  ke  dalam  perencanaan pembangunan  menemui  banyak  tantangan,  karena  sebagian  indikator  belum  sesuai  dengan  kondisi daerah,  serta  ketersediaan  data-data  yang  sangat  terbatas.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  menganalisis integrasi  indikator  SDGs  ke  dalam  dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  di  Jawa  Tengah.  Penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Lokasi penelitian  di  Jawa  Tengah,  dengan  mengambil  kasus  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah,  serta Pemerintah  Kabupaten  Pekalongan,  Kabupaten  Pemalang,  Kabupaten  Wonosobo,  dan  Kabupaten Grobogan.  Informan  penelitian  ialah  pihak  yang  memiliki  kewenangan  menyusun  perencanaan pembangunan,  serta  aktor  nonpemerintah.  Teknik  analisis  data  menggunakan  model  inetraktif sebagaimana  dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman.  Kesimpulan  penelitian  ini  ialah  bahwa implementasi SDGs di Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih belum berjalan  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  SDGs  hanya  dimaknai  sebagai  kegiatan  BAPPEDA,  serta  di dalam  penyusunan  rencana  aksi  masih  sangat  sedikit  program  pemerintah  maupun  nonpemerintah yang  diintegrasikan.  Kendala  lain  adalah  lemahnya  komtimen  antar  stakeholder,  baik  di  dalam sharing data  dan  sumberdaya,  perumusan  program  dan  penyusunan  rencana  aksi.  Oleh  sebab  itu disarankan agar SDGs sebagai milik bersama dimulai dari komitmen kepala daerah, baik dalam hal sharing program, penguatan komitmen antar pihak, membangun tim solid dalam rangka penyediaan basis data dan program kegiatan, komunikasi dan sinkronisasi.
Kata Kunci, SDGs, perencanaan, pembangunan, daerah

## ABSTRACT
The  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  are  a  tough  challenge  for  developing countries,  including  Indonesia.  At  the  regional  level,  the  integration  of  SDGs  into  development planning faces many challenges, because some indicators are not yet in accordance with  regional conditions,  as  well  as  very  limited  data. The  purpose of  this  study is to  analyze the  integration  of SDGs indicators into development planning carried out by local governments in Central Java. This research is a qualitative descriptive study. The research location is in Central Java, taking the case in  the  Central  Java  Provincial  Government,  as  well  as  the  Pekalongan  District  Government, Pemalang  District,  Wonosobo  Regency,  and  Grobogan  Regency.  Research  informants  are  those who have the authority to develop development plans, as well as non-government actors. The data
analysis technique uses the interactive model as developed by Miles and Huberman. The conclusion of this study is that the implementation of SDGs in Central Java, both at the provincial and district / city levels is still not optimal, because SDGs are only interpreted as BAPPEDA activities, and in the preparation  of  action  plans  there  are  still  very  few  government  and  non-government  programs integrated.  Another  obstacle  is  the  lack  of  commitment  among  stakeholders,  both  in  sharing  data and resources, formulating programs and preparing action plans.
Keywords: SDGs, planning, development, region

## PENDAHULUAN
Negara-negara  berkembang  diha- dapkan  pada  tuntutan  pencapain  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs) dalam  periode  2016  -  2030.  Kesepakatan tentang  SDGs  disahkan  dalam  pertemuan tanggal  25-27  September  2015  di  markas besar  PBB  yang  dihadiri  perwakilan  dari 193  negara.  Pada  tanggal  2  Agustus  2015 dokumen  SDGs  telah  disepakati  dalam pertemuan  yang  dihadiri  193  negara dengan  judul  ” Transforming  Our  World: The 2030 Agenda for Sustainable Development ” (Ishartono, 2016).
SDGs  merupakan  kelanjutan  dari Millennium  Development  Goals (MDGs), namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar.  MDGs  sangat  birokratis  dan eksklusif tanpa melibatkan unsur nonpemerintah, sedangkan SDGs memiliki tujuan  luas  dan  tuntas,  mengakomodasi unsur nonpemerintah, serta bersifat universal.  SDGs  disusun  melalui  proses partisipatif,  sangat  inklusif  dengan  cara konsultasi dengan semua kalangan (pemerintah,  masyarakat  sipil,  media, akademisi,  pihak  swasta  dan  masyarakat filantropi),  baik  dari  negara  maju  maupun berkembang  (SMERU,  2017).  SDGs menekankan  kesetaraan  antar–negara  dan antar–warga  negara  (Hoelman,  dkk,  Infid, 2015).  Sifat  inklusif  juga  tercermin  dari adanya prinsip “ no one left behind” , tidak ada  satupun  pihak  yang  tertinggal/ terpinggirkan.  Dari  aspek  tujuan,  jika sebelumnya MDGs berorientasi
mengurangi,  paling  tidak  setengahnya, namun  di  dalam  SDGs  target  capaian adalah menghilangkan samasekali, bersifat ” Zero Goals ”.
Tujuan  Pembangunan  Milenium/ SDG’s menekankan pada 5P yaitu: People (manusia), Planet (bumi), Peace
(perdamaian), Prosperity (kesejahteraan), dan Partnerships (kemiteraan).  Tujuan akhir di tahun 2030 program SDG’s untuk mencapai  tiga  tujuan  mulia  berupa: mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan,  dan  mengatasi  perubahan iklim.
SDGs  terdiri  dari  17  tujuan,  169 target  dan  241  indikator  dalam  skala global. Target dan indikator tersebut  tidak dapat  dipisahkan,  saling  terhubung,  dan terintegrasi  satu  sama  lain  guna  mencapai kehidupan  manusia  yang  lebih  baik (Panuluh  &  Fitri,  2016).  Namun  tidak semua  indikator  sesuai  untuk  Indonesia, dan  juga  ditingkat  daerah.  Pemerintah telah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Selain  itu  Tim  Sekretariat  Nasional  SDGs (Bappenas)  juga  telah  menyusun  panduan metadata  nasional.  Terdapat  319  indikator nasional  yang  sudah  diidentifikasi,  dan 235  diantaranya  sesuai  untuk  tingkat provinsi.  Di  Indonesia,  17  tujuan  SDGs dikelompokkan  ke  dalam  4  pilar,  yaitu  ; (1)  pilar  sosial  berisi  5  tujuan;  (2)  pilar ekonomi  berisi  5  tujuan;  (3)  pilar
lingkungan  berisi  6  tujuan;  (4)  pilar hukum dan tata kelola berisi 1 tujuan.
Dengan  semakin  tingginya  target capaian,  serta  bertambahnya  tujuan  di dalam  SDGs  memerlukan  kerja  keras semua  pihak.  Sebagai  perbandingan, berdasarkan  laporan  Bappenas,  bahwa pelaksanaan di MDGs di Indonesia dari 67 indikator,  sebanyak  49  indikator  telah tercapai  dan  18  belum  tercapai.  Hal tersebut  menunjukkan  adanya  kendala  di dalam  pencapaian  indikator  yang  telah ditetapkan.  Di  era  SDGs  memerlukan upaya lebih karena tujuan yang diharapkan adalah  menghilangkan  sama  sekali,  serta bersifat inklusif dan keterlibatan semua.
SDGs/TPB  merupakan  komitmen pembangunan global yang perlu diimplementasikan  ke  dalam  pembangun- an  nasional  dan  daerah.  Pemerintah  pusat dan pemerintah daerah melakukan beberapa  langkah  untuk  mengintegrasikan target  dan  indikator  SDGs  ke  dalam pembangunan  daerah.  Sesuai  dengan amanat  Peraturan  Presiden  (Perpres)  59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (TPB/SDGs),  pasal  15 bahwa  “Untuk  pencapaian  sasaran  TPB Daerah, Gubernur  menyusun RAD TPB 5 (lima)  tahunan  bersama  Bupati/Walikota di  wilayahnya  masing-masing  dengan melibatkan  Ormas,  Filantropi,  Pelaku Usaha,  Akademisi,  dan  pihak  terkait lainnya.  Dengan  demikian,  Pemerintah Provinsi  diwajibkan  menyusun  Rencana Aksi  Daerah  (RAD)  SDGs  bersama-sama pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan berbagai unsur terkait.
Sekretariat  Nasional  SDGs  telah menyusun  metadata  nasional  tentang
SDGs  yang  bisa  digunakan  sebagai panduan bagi pemerintah daerah. Metadata  tersebut  memuat  target  dan indikator  nasional  yang  sebagian  sama persis  dengan  indikator  global,  sebagian merupakan proksi atau pengembangan dari
indikator  global.  Di  dalam  dokumen metadata tersebut telah  dijelaskan  konsep, sumber  data  dan  disagregasi  data  baik untuk  tingkat  nasional,  provinsi,  maupun kabupaten  dan  kota.  Di  dalam  panduan metadata  tersebut,  keseluruhan  terdapat 319  indikator  TPB/SDGs  nasional  yang dikembangkan dari indikator global awalnya sejumlah 241.
Dari 319 indikator nasional tersebut, daerah dwajib menetapkan indikatornya, atau membuat proksi sendiri, sebagian  indikator  yang  datanya  sudah dihitung  oleh  BPS,  wajib  masuk  dalam Rencana Aksi Daerah. Pemilihan indikator di  daerah  didasarkan  panduan  metadata nasional tersebut memperhatikan
disagregasi  data  (nasional,  provinsi  dan kabupaten/kota). Dengan berdasarkan panduan metadata data tersebut, pemerintah  provinsi  dapat  mengetahui potensi ketersedaan data di lingkup urusan masing-masing  sebagai  dasar  penyusunan rencana aksi daerah.
Dalam  hal  mengadopsi  target  dan indikator  global  maupun  nasional  ke dalam  RAD,  ada  beberapa  prinsip  yang harus diperhatikan. Pertama adalah disagregasi data sebagaimana yang tercantum  di  dalam  panduan  metadata nasional.  Disagregasi  ini  menunjukkan ketersediaan  data  yang  sudah  terpilah  di tingkat,  provinsi  maupun  kabupaten/kota, dimana  setiap  tingkatan  daerah  memiliki disagregasi  data  yang  berbeda. Kedua adalah  kewenangan  pemerintah  daerah, dimana akan menjadi pertimbangan dalam menentukan setiap indikator sesuai dengan kewenangannya.  Kesesuaian  ini  akan membantu integrasi target dan indikator ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ada beberapa target dan  indikator yang dalam disagregasi data terdapat  di  provinsi  atau  kabupaten/kota, tetapi  dalam  perencanaan  tidak  bisa menargetkan output -nya  karena  merupa- kan kewenangan pemerintah pusat.
Contoh  tentang  kasus  kejahatan,  kasus hukum  dan  HAM,  penerbitan  akta  tanah merupakan  urusan  pemerintah  pusat  yang disagregasi datanya ada di tingkat provinsi.  Urusan  lain  adalah  pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota
dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan  pemerintah  pusat  namun disagregasi  data  ada  di  tingkat  provinsi. Kewenangan  yang  berbeda  ini  sebenarnya tidak  menjadi  penghambat  masuknya target  atau  indikator  dalam  RAD,  namun akan membatasi integrasinya dalam perencanaan  pembangunan  daerah. Ketiga adalah  ketersediaan  data  sesuai  target  dan indikator.  Banyak  target  dan  indikator yang  datanya  tidak  tersedia  pada  instansi yang
menangani. Keterbatasan ketersediaan  data  ini  membuat  suatu indikator  sulit  diukur  dan  dimasukkan dalam RAD SDGs.
Ada  beberapa  tipe  indikator  yang berhasil  diidentifikasi  oleh  Sekretariat nasional  SDGs,  yaitu:  1)  Indikator nasional  yang  sesuai  dengan  indikator global  merupakan  indikator  nasional  yang konsep  dan  cara  pengukurannya  sama dengan  metadata indikator global  (contoh: Angka  Kematian  Ibu);  2)  Indikator nasional  sebagai  proksi  indikator  global, yaitu  indikator  nasional  yang  konsep  dan cara  pengukurannya  merupakan  proksi untuk menjawab metadata indikator global (zontoh:  air  minum dan sanitasi  layak); 3) Indikator global yang
harus dikembangkan, yaitu indikator global yang belum  dimiliki  Indonesia  dan  belum  ada proksinya  di  nasional  karena  metadata global  belum  tersedia  (contoh:  keasaman (pH)  laut);  serta  4)  indikator  global  yang tidak relevan di Indonesia.
Di  tingkat  daerah,  integrasi  SDGs ke  dalam  perencanaan  pembangunan daerah menemui banyak tantangan. Banyak  indikator  yang  belum  terdapat  di dalam  dokumen  perencanaan  pemba-
ngunan daerah, serta data-data yang sangat terbatas. Di dalam melakukan hal tersebut, daerah memperhatikan RPJMN dan RPJMD  tahun  berjalan,  Renstra  OPD tahun  berjalan,  RKPD  dan  Renja  OPD tahun berjalan, Laporan Pencapaian MDGs, serta dokumen kebijakan lain yang terkait (RAD GRK, RAD PG, RAD HAM dll).  Dari  aspek  perencanaan,  SDGs  juga bukan menjadi satu-satunya tujuan, karena ada  berbagai  kepentingan.  Meskipun pemerintah kabupaten/kota tidak diwajibkan  menyusun  RAD,  namun  peran dan kontribusinya sangat penting di dalam pencapaian  tujuan  SDGs.  Kabupaten/kota merupakan  ujung  tombak  implementasi program pembangunan, termasuk pencapaian  SDGs.  Di  sisi  lain,  terdapat berbagai  keterbatasan,  serta  banyaknya tuntutan kepentingan politik lain. Pemerintah kabupaten/kota juga dihadapkan pada permasalahan bagaimana mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan  pembangunan  daerah,  serta bagaimana mensinergikan
tuntutan pencapaian  SDGs  dengan  tuntutan  politis dari  masyarakat,  kebutuhan  pembangunan daerah  dan  potensi  serta  permasalahan daerah.  Menurut  Suzetta  sebagaimana dikutip M. Ikbal Bahua (2007), perencanaan  sebagai  sebagai  cerminan demokratisasi  dan  partisipasi  dilakukan melalui  proses  partisipatif  yang  diawali dari  kesadaran  bahwa  kinerja  sebuah prakarsa  pembangunan  masyarakat  sangat ditentukan  oleh  semua  pihak  yang  terkait dengan prakarsa tersebut.
Oleh karena itu, di dalam penyusunan RAD serta pengintegrasian ke dalam  dokumen  perencanaan  pembangun- an  daerah,  pemerintah  daerah  akan menghadapi berbagai permasalahan, terutama  merumuskan  indikator  SDGs  di daerah  dimana  banyak  indikator  global maupun  nasional  yang  tidak  sesuai  atau tidak  terdapat  data  pendukung,  serta sebagian  tidak  relevan.  Kesulitan  juga
dialami  ketika  harus  mengintegrasikan kegiatan lembaga nonpemerintah ke dalam RAD SDGs.
Hasil studi UNDP (2015),
menyimpulkan hal-hal yang harus diperhatikan  di  dalam  integrasi  target SDGs ke dalam
perencanaan pembangunan  daerah.  Oleh  sebab  itu, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Data  harus  dikumpulkan  dalam  satu bank  data.  Untuk  data  tertentu  perlu dikembangkan metode tambahan seperti  wawancara  mendalam,  survei, diskusi kelompok fokus dan pertimbangan ahli. 2. Melakukan konsultasi dengan pemangku  kepentingan  yang  relevan agar  adopsi  SDGs  selaras  dengan pembangunan nasional.
3. Di  dalam  merumuskan  indikator SDGs  data  harus  dapat  diverifikasi, indikator  harus  jelas,  sederhana, mudah  untuk  dikumpulkan,  mudah ditafsirkan dan disampaikan.
4. Indikator  yang digunakan harus  fokus pada hasil seperti mengakhiri kemiskinan ekstrim.
5. Penentuan  indikator  dan  koordinasi data  lebih  baik  dilakukan  oleh  badan khusus
Menurut  hasil  kajian  Panuluh  dan Fitri (2016), SDGs di Indonesia lebih baik dibading  MDGs  dalam  hal  ketepatan waktu dan proses yang partisipatif, adapun tantangannya  adalah  substansi  tujuan SDGs  yang  ambisius,  serta  dari  aspek proses  berupa  mekanisme  akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non- pemerintah,  dan  proses  partisipasi.  Oleh karena itu, peran aktif pemerintah merupakan  modal  utama  keberhasilan SDGs.
Menurut  hasil  penelitian  Aidha, dkk (2019) tentang “Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Tujuan SDGs No 1, 5 & 10: Baseline Study Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan” menunjukkan  bahwa  kesiapan  pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan  SDGs  dan pencapaian  indikator-indikatornya  tidak hanya bertumpu pada keberadaan instrumen  seperti  Rencana  Aksi  Daerah atau  kelompok  kerja.  Kesiapan  juga ditentukan  oleh  harmonisasi  program pemerintah,  pengukuran  dan  pengawasan, serta  pemahaman  masyarakat  tentang SDGs  dan  bagaimana  cara  mencapainya (Aidha, dkk 2019).
Terkait  dengan  persoalan  tersebut di  atas,  diperlukan  kajian  dalam  rangka memberikan  kontribusi  pada  integrasi indikator SDGs tersebut ke dalam perencanaan  pembangunan  daerah.  Setiap daerah  memilki  persoalan  pembangunan masing-masing,  di  sisi  lain  juga  memiliki keterbatasan sumberdaya. SDGs merupakan  salahsatu  tugas  berat  bagi daerah  untuk  merealisasikannya  di  dalam perencanaan  pembangunan  daerah.  Oleh sebab  itu,  penelitian  ini  diarahkan  untuk menganalisis  persoalan  dan  solusi  yang diperlukan dalam integrasi tersebut baik di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota, khususnya di Jawa Tengah.
Permasalahan  yang  penting  untuk
dikaji adalah bagaimana pemerintah daerah  melakukan  integrasi  indikator SDGs  ke  dalam  perencanaan  pembangun- an  daerah,  di  sisi  lain  pemerintah  daerah memiliki  kebutuhan  terhadap  pencapaian visi  dan  misi  pembangunan  daerah,  serta menjawab  kebutuhan  masyarakat.  Tidak semua  indikator  SDGs  relevan  di  daerah, tidak  semua  indikator  tersedia  datanya  di daerah,  tidak  semua  daerah  memiliki sumberdaya  anggara  dan  manusia  yang memadai, aspirasi masyarakat, serta masalah  lain  seperti  kepentingan  politik pembangunan daerah.

## METODE PENEITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif  yang  dilakukan  untuk mengetahui  keadaan  sesuatu  (Suharsini Arikunto,  2002),  dimana  data  yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif (Sugiyono, 2009). Sifat
penelitian ini ialah terapan karena hasilnya langsung  diaplikasikan  (Daniel,  dkk, 2005).    Lokasi penelitian  di Jawa Tengah, dengan  mengambil  kasus  di  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah,  serta  Pemerintah Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Pemalang,  Kabupaten  Wonosobo,  dan Kabupaten  Grobogan.  Dasar  pemilihan lokasi ialah komitmen dukungan pencapaian  SDGs  bagi  masing-masing daerah itu dalam
perencanaan pembangunan  daerah.  Subjek  penelitian ialah  para  pemangku  kepentingan  SDGs dengan informan pihak-pihak yang memiliki kewenangan menyusun
perencanaan  pembangunan,  serta  pihak nonpemerintah.
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  berasal  dari wawancara  dan  diskusi  dengan  para informan  yang  berisi  proses  pelaksanaan tugas  yang  terkait  perumusan  indikator SDGs  di  daerah.  Data  sekunder  berasal dari  dokumen  terkait  objek  penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  form  isian,  FGD  dan panduan wawancara terbuka. Para informan diminta mengisi data dalam form yang  disediakan  sesuai  dengan  kondisi instansinya.  Kemudian  informan  tersebut terlibat  dalam  FGD  yang  dilakukan sebanyak  4  kali  berdasarkan  dengan  isu dalam  pilar:   sosial, ekonomi,  lingkungan, serta  hukum  dan  tata  kelola.  Informan tertentu  diwawancara  mendalam,  yaitu anggota  sekretariat  SDGs.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengolahan  dan analisis kualitatif model interaktif. Analisis  model  inetraktif  sebagaimana
dikembangkan  Miles  dan  Huberman, dimana  proses  pengumpulan,  pengolahan dan  penyajian  data  secara  simultan  untuk menghasilkan  kesimpulan  yang  saling terkait (Husaini dan Purnomo, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Penyusunan RAD SDGs mengunakan  2  metode  utama  yang ditempuh  sesuai  kondisinya. Pertama dalam  kondisi  RPJMD  sedang  berjalan, maka  penyusunan  RAD  SDGs  dilakukan dengan taging atau  penandaan  program dan  kegiatan  dalam  RPJMD  yang  sesuai dengan  target  dan  indikator  SDGs, kemudian  dimasukkan  ke  dalam  RAD SDGs.  Program  dan  kegiatan  perlu ditambahkan  dari  pihak  nonpemerintah untuk  memperkaya  program  dan  kegiatan yang  mendukung  SDGs. Kedua adalah dalam  kondisi  RPJMD  akan  memasuki periode  baru,  dimana  sesuai  ketentuan Perpres  59  Tahun  2017,  RAD  SDGs menjadi  masukan  bagi  program  dan kegiatan  di  dalam  RJMD  tersebut.  RAD SDGs  disusun  sebelum  RPJMD  agar  bisa menjadi  masukan  RPJMD  dan  RKPD. RAD  SDGs  berisi  usulan  program  dan kegiatan  baik  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah  (provinsi),  urusan pemerintah pusat di daerah, serta lembaga lain  seperti  LSM,  organisasi  keagamaan, kebudayaan,  dan  kemasyarakatan  lainnya, dan  perguruan  tinggi.  Dalam  rangka penyusunan  RPJMD  dan  RKPD,  program dan kegiatan bisa merujuk pada RAD yang sesuai.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah sendiri telah  menyusun RAD SDGs untuk periode  2017-2018,  sesuai  dengan  masa berakhirnya  RPJMD  (periode  kepala daerah) sejak Peraturan Presiden nomor 59 Tahun  2017  dikeluarkan.  Di  dalam  RAD SDGs Jawa Tengah 2017-2018 terdapat 79 target dan 191 indikator yang diadopsi dari
total 235 indikator yang memiliki disagregasi  data  di  wilayah  provinsi.
Proses penyusunan RAD tersebut dilakukan  melalui taging atau  penandaan terhadap  program  yang  ada  di  RPJMD. Sebagian indikator nasional juga diterjemahkan  ke  dalam  indikator  daerah dengan  beberapa  penyederhanaan.  Masih terdapat  sebanyak  42  indikator  yang belum  diadopsi  oleh  RAD  SDGs  Provinsi Jawa Tengah periode 2017 - 2018.
Beberapa  hal  yang  perlu  menjadi perhatian adalah bahwa RAD SDGs bukan merupakan  produk  politik  yang  disusun menggunakan  pertimbangan  teknokratik, politis, bottom  up dan top  down ,  tetapi lebih  bersifat  teknokratik  dan  konsensus antar  unsur.  RAD  SDGs  diharapkan muncul sebelum RPJMD sebagai salahsatu bahan masukan.  RAD  SDGs  tidak memiliki kekuatan politik dan konsekuensi administratif  di  dalam  implementasinya. RAD SDGs juga mengakomodasi kegiatan lembaga  nonpemerintah  di  daerah,  atau lembaga pemerintah pusat di daerah. Oleh sebab itu, RAD SDG semestinya mencakup  spektrum  yang  lebih  luas dibanding dokumen
perencanaan pembangunan  seperti  RPJMD  dan  RKPD. Di sisi lain RPJMD sebagai produk politik disusun  melalui  proses  politik  yang berlangsung  dalam  beberapa  tahapan, membawa  visi  dan  misi  bersifat  politik, serta ditetapkan melalui kompromi politik.
Di  sisi  lain,  dalam  dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD  dan  RKPD)  terdapat  program dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  tetapi belum  sinkron  dengan  SDGs.  Oleh  sebab itu,  di  dalam  penyusunan  RPJMD  dan RKPD,  potensi  perogram  dan  kegiatan setiap OPD sebaiknya diselaraskan dengan SDGs  dalam  penentuan  target  dan  output kegiatan.
Secara umum, ada beberapa fenomena  yang  kemudian  muncul  terkait dengan  perumusan  RAD  SDGs  dan
integrasi di dalam perencanaan pembangunan  daerah. Pertama adalah kesulitan  ketersediaan  data  dikarenakan beberapa  indikator  sangat  spesifik,  serta memerlukan  perpaduan  data  dari  berbagai sumber  data  untuk  satu  indikator,  di  sisi lain  kadang  kala  data  antar  berbagai sumber  tidak  sinkron.  Contoh  indikator proporsi penduduk yang menerima program  perlindungan  sosial,  menurut jenis  kelamin,  untuk  kategori  kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja,  kelompok  miskin  dan  rentan. Indikator  tersebut  memerlukan  integrasi berbagai  sumber  data  dari  berbagai instansi  daerah  dan  pusat.  Indikator  lain seperti  proporsi  dari  penduduk  dewasa yang  mendapatkan  hak  atas  tanah  yang didasari  oleh  dokumen  hukum  dan  yang memiliki  hak  atas tanah  berdasarkan  jenis kelamin  dan  tipe  kepemilikan,  juga memerlukan  sumber  data  yang  sangat spesifik,  serta  memerlukan  sinkronisasi antar sumber data.
Kesulitan lain adalah proses pengumpulan data dari OPD lain, lembaga pemerintah  pusat  di  daerah,  atau  lembaga nonpemerintah  dan  perguruan  tinggi. Sebagaimana amanat SDGs adalah melibatkan  semua  pihak,  dimana  program dan  kegiatan stakeholder tersebut  juga harus diarahkan untuk pencapaian SDGs.
Problem  sulitnya  pengumpulan data  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yaitu ketersediaan,  dan  kurangnya  kepedulian. Data  sulit  terkumpul  karena memang  data tidak  tersedia  atau  buruknya  pendataan  di suatu  instansi  sumber  data.  Sebagaimana disampaikan  gurubesar  Undip  Prof.  dr. Fatimah  Muis,  M.  Sc  dalam  FGD,  bahwa data  merupakan  komponen  penting  di dalam menjalankan suatu agenda kegiatan, namun  pengumpulan  data  yang  akurat sulit dilakukan karena kurangnya komitmen  instansi.  Kurangnya  kepedulian
terhadap  SDGs  menyebabkan  permintaan data  dari  tim  SDGs  kurang  mendapat perhatian.  Hal  ini  juga  mengindikasikan bahwa  SDGs  belum  dianggap  sebagai milik  bersama  pelaksana  SDGs.  Baik  di tingkat  provinsi  maupun  di  semua  daerah kabupaten/kota,  SDGs  masih  dianggap sebagai  kegiatan  milik  Bappeda,  sehingga yang  mengetahui  dan  peduli  hanya Bappeda.
Kedua , masalah identifikasi indikator  yang  sesuai  untuk  daerah.  Baik indikator global maupun metadata nasional sebagian masih terlalu sulit untuk digunakan  di  level  daerah.  Sebagian indikator  memiliki  keterbatasan  data  di daerah  sehingga  dilakukan  penyesuaian atau  perubahan  kategori  data.  Contoh  di level  nasional  (sesuai  panduan  meta  data) tertulis  indikator  (1.3.1.c)  “Persentase penyandang  disabilitas  yang  miskin  dan rentan  yang  terpenuhi  hak  dasarnya  dan inklusivitas”,  kemudian  disesuaikan  di indikator  daerah  menjadi  “Persentase penyandang disabilitas miskin”. Namun di dalam  RAD  SDGs  Jawa  Tengah  2017- 2018  ditulis  jumlah  disabilitas  miskin, bukan persentase, karena kesulitan mencari  data  totalnya.  Indikator  (1.4.1.k) Persentase  rumah  tangga  miskin  dan rentan  yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik  baik  dari  PLN  dan  bukan PLN,  namun  dengan  keterbatasan  data,  di dalam  RAD  SDGs  Jawa  Tengah  2017  – 2018  diubah  menjadi  “Jumlah  bantuan sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk  rumah  tangga  miskin”,  bukan persentase.
Masalah  indikator  lainnya  adalah indikator yang tidak kongruen antara meta data nasional dan indikator yang digunakan  di  daerah.  Contoh  Indikator (1.5.1.e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat  pertumbuhan  yang  berisiko  tinggi, diubah  menjadi  jumlah  “Desa  Tangguh Bencana”. Indikator  (3.2.2*)  Angka Kematian  Neonatal  (AKN)  per  1.000
kelahiran hidup, diganti menjadi “cakupan neonatal komplikasi yang ditangani”.
Selain itu, terdapat beberapa indikator  nasional  yang  dibuat  proksi  di tingkat provinsi. Contoh indikator (2.1.1*) tentang ‘ Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of
Undernourishmen)’, dibuat proksi menjadi ‘ketersediaan  pangan  utama  beras  (ton)’.
Indikator  (2.1.2*)  tentang  ‘ prevalensi penduduk  dengan  kerawanan  pangan sedang  atau  berat’ ,  berdasarkan  pada Skala  Pengalaman  Kerawanan  Pangan, dibuat proksi menjadi ‘persentase Penanganan  Daerah  Rawan  Pangan’. Indikator (3.2.2.b) ‘persentase kabupaten/kota  yang  mencapai  80  persen imunisasi dasar lengkap pada bayi, dibuat proksi  menjadi  Cakupan  UCI  desa’. Indikator (3.3.a) tentang ‘jumlah kabupaten/kota  dengan  eliminasi  malaria, dibuat  proksi  menjadi  ‘Angka  Kesakitan Malaria’.  Indikator  (5.1.1*) ‘jumlah
kebijakan yang responsif gender mendukung  pemberdayaan  perempuan’, dibuat proksi menjadi ‘rasio kabupaten/kota yang menerapkan
kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD’.
Selain masalah di daerah, beberapa konsep  target  dan  indikator  SDGs  sendiri sebagaiaman  tertuang  dalam  meta  data nasional  terdapat overlap antar  target maupun  indikator.  Misalnya  antara  target 6.1  dengan  6.4  tentang  air  minum. Beberapa  indikator  juga overlap seperti: indikator  (1.4.1.a)  dengan  (3.1.2.a)  yaitu Proporsi  perempuan  pernah  kawin  umur 15-49  tahun  yang  proses  kelahiran terakhirnya  di  fasilitas  kesehatan yang diproksi  di  tingkat  provinsi  menjadi “ Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan”.
Dari  aspek  sumberdaya,  secara umum  implementasi  SDGs  di  Jawa Tengah  juga  masih  menghadapi  masalah pendanaan. Tuntutan program yang
ambisius  tersebut  tidak  mampu  dipenuhi oleh  angaran  pemerintah  daerah  semata. Oleh  karena  itu  memerlukan  bantuan pihak  lain,  terutama  pihak  swasta.  Hanya saja,  di  dalam  RAD  SDGs  Jawa  tengah 2017-2018  juga  belum  memuat  program dan kegiatan lebaga nonpemerintah tersebut.  Pada  dasarnya  RAD  SDGs merupakan  pernyataan  komitmen,  oleh sebab  itu  perlu  memasukkan  unsur nonpemerintah provinsi (pemerintah pusat di  Jawa  Tengah,  swasta,  masyarakat, perguruan tinggi, LSM) di dalam pendanaan.  Beberapa  potensi  swasta seperti  kegiatan  CSR,  kontribusi  LSM dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat, dimana kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian beberapa tujuan.
Selain  itu  pihak  perguruan  tinggi misalnya  dengan  kegiatan  pengabdian masyarakat  tentu  memberikan  kontribusi nyata  sesuai  dengan  bidangnya.  Kegiatan KKN  atau  pemberdayaan  masyarakat merupakan  sumber  penting  di  dalam memberdayakan masyarakat melalui potensi  yang  mereka  miliki.  Sayangnya kegiatan  tersebut  belum  masuk  dalam RAD. Potensi  lain  berasal  dari  lembaga
Islam  yang  mengelola  zakat,  infaq  dan sedekah.  Lembaga  seperti  BAZNAS  dan LAZNAS  tentu  memiliki  sumberdaya yang sangat besar untuk bisa dialokasikan kepada  pencapaian  SDGs.  Program  dan kegiatan  lembaga-lembaga tersebut sangat
sejalan  dengan  sebagian  besar  tujuan SDGs,  terutama  pilar  sosial.  Disayangkan bahwa program dan kegiatan tersebut juga belum  pararel  dalam  RAD  SDGs  Jawa Tengah 2017-2018.
Selain sumber di atas, sebagaimana disampaikan Feri Aji (Komisi
Penanggulangan  AIDS),  bahwa  Dana Desa  juga  menjadi  potensi  pencapaian SDGs.  Sebagaimana  Peraturan  Menteri Desa,  bahwa  antara  10-50  persen  dana desa  digunakan  untuk  pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan tersebut  tentunya  bisa  mndukung  SDGs.
Selama ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa,  Pendudukan  dan Catatan Sipil (Permasdes Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan pendamping  desa  tetapi  fungsinya  belum kuat untuk mengarahkan ke SDGs.
Sesuai dengan gambaran kondisi di atas menggambarkan kondisi bahwa pemaknaan  SDGs  masih  sangat  sempit, hanya sebatas kegiatan instansi pemerintah,  khususnya  Bappeda.  RAD SDGs  hanya  berisi  program  dan  kegiatan pemerintah  daerah,  di  sisi  lain  banyak prorgam dan kegiatan nonpemerintah yang masih  belum  masuk.  Bahkan  di  dalam RPJMD  atau  RKPD  sendiri  pun,  masih banyak  program  dan  kegiatan  yang  tidak tercantum  di  dalam  RAD  SDGs.  Dengan demikian, masih banyak potensi sinkronisasi  antara  RAD  SDGs  dan RPJMD/RKPD yang masih bisa digali.
Gambar 1

## Kondisi Sinkronisasi SDGs dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah
Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  indikator  SDGs  yang  digunakan  di Jawa  Tengah  masih  sebatas  program  dan kegiatan yang tercantum di dalam RPJMD. Adapun kegiatan di  luar RPJMD yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah puat  di  Jawa  Tengah,  masyarakat,  LSM, Ormas,  dunia  usaha,  lembaga  pendidikan dan  lembaga  lain  belum  menjadi  bagian dari RAD.
Dinamika SDGs di tingkat kabupaten  dan  kota  juga  hampir  sama dengan  di  tingkat  provinsi.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Tuti  pengampu  SDGs dari Kabupaten Pemalang bahwa
“kesulitan kami adalah karena minimnya  kepedulian  stakeholder, sebagai  contoh  di  dalam  pengupulan data  dan  koordinasi.  Kami  meminta data  ke  OPD,  namun  sampai  hari  ini hanya  ada  3  OPD  yang  merespon meskipun  dibentuk  tim koordinasi SDGs yang berisi OPD dan perwakilan perguruan tinggi”
Di  Kabupaten  Pemalang  sudah terbentuk tim koordinasi SDGs yang berisi OPD  dan  perwakilan  perguruan  tinggi. Bappeda  Kabupaten  Pemalang  juga  sudah melakukan  inisiasi  penyusunan  matrik
SDGs  sesuai  form  yang  dibagikan  tim Sekretariat SDGs Provinsi, serta mengadakan  koordinasi  dengan  OPD sebanyak  3  kali,  namun  masih  sulit mengumpulkan  data.  Kendala  lain  adalah sulitnya  melakukan  koordinasi  dengan instansi  non  OPD  Kabupaten  Pemalang. Sampai saat ini belum dilakukan koordinasi  dengan  instansi  vertikal  di Kabupaten Pemalang serta dengan organisasi  nonpemerintahan  yang  terkait. Dengan  demikian,  program  dan  kegiatan dari  lembaga  vertikal  dan  nonpemerintah belum  terinventarisasi.  Di  sisi  lain,  pada saat  yang  bersamaan  sedang  dilakukan review terhadap RPJMD Kabupaten Pemalang  periode  2016  –  2021.  Hal  ini merupakan  momentum  yang  tepat  untuk integrasi SDGs ke dalam program pemerintah daerah. Di Kabupaten
Pemalang  juga  sudah  menganggarkan penyusunan  RAD  SDGs,  akan  tetapi  ada wacana  kuat  untuk  dibatalkan  karena sesuai ketentuan pemerintah, kabupaten/kota tidak diwajibkan
menyusun RAD sebagaimana provinsi.
Di  Kabupaten  Pekalongan  sesuai keterangan  Hana  (Sekretariat  SDGs) bahwa
PROGRAM/ KEGIATAN
DALAM RPJMD/RKPD INDIKATOR DALAM RAD SDGS Kegiatan instansi pusat, LSM, Ormas, PT
“pelaksanaan  SDGs  di  Kabupaten Pekalongan  masih  dalam  tahap penataan,  kami  masih  kesulitan karena  minimnya  peranserta  OPD dan  lembaga  terkait  lainnya.  Di tahap  awal  kami  masih  kesulitan pengumpulan  data,  serta  koordinasi dan sinergi kegiatan, terutama dengan instansi pusat. Banyak kegiatan mereka yang terkait dengan
SDGs, namun kami sulit mendapatkan  data  dan  koordinasi karena  mereka  merasa  tidak  berada di bawah koordinasi kami.
Korodinasi  dengan  BPS  sudah  kami lakukan  dalam  rangka  mendapatkan data  sebagai  bahan  perumusan indikator daerah”
Dari  aspek  kelembagaan,  saat  ini belum  terbentuk  Tim  Koordinasi  SDGs yang  melibatkan  berbagai  unsur.  Surat Keputusan  Kepala  Bappeda  tentang  tim teknis  pelaporan  SDGs  hanya  terdiri  dari satuan  kerja  perangkat  daerah  (OPD) Kabupaten Pekalongan. Dalam hal penyusunan kegiatan juga belum
dilakukan  rapat  koordinasi  antar  pihak yang  terlibat  dalam  SDGs.  Saat  ini  yang sedang dilakukan adalah koordinasi dengan  berbagai  instansi  vertikal  seperti kejaksaan,  pengadilan,  BPS  dan  Polri  di dalam  rangka  mengidentifikasi  data  dan capaian kegiatan. Kesulitan  yang dihadapi terkait  dengan  lembaga  nonpemerintah daerah  adalah  dalam  mengintegrasikan kegiatan  instansi  vertikal  tidak  ada wewenang  baginya untuk  melakukan sinkronisasi  data  kegiatan  beserta  potensi sumber  pendanaannya.  Belum  ada  upaya melakukan koordinasi dengan pihak nonpemerintah/LSM dan perguruan tinggi. Sampai  saat  ini  juga  belum  dilakukan identifikasi  indikator  yang  sesuai  dan pengisian matrik sesuai ketentuan provinsi.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih adanya kebimbangan di dalam menentukan  prosedur  dan  mekanisme
koordinasi pencapaian SDGs serta kegiatan  yang  harus  dilakukan.  Sebaga upaya  kedepan,  akan  dilakukan  kerjasama dengan  BPS  di  dalam  rangka  menggali indikator SGDs yang sesuai.
Di Kabupaten Grobogan
sebagaimana  dikemukakan  Priyo  dari sekretariat SDGs, bahwa”
“SDGs  di  Kabupaten  Grobogn belum  terbentuk  tim  koordinasi maupun  tim  sekretariat.  SDGs  juga belum  mendapatkan  perhatian  dari OPD  terkait.  Kami  merasa  bahwa SDGs  dianggap  sebagai  pekerjaan Bappeda  semata,  sehingga  hampir tidak ada kepedulian nyata dari OPD lain. Tetapi kami tetap mengupayakan  implementasi  sebaik mungkin,  bahkan  kami  berencana menyusun RAD SDGs”
Dari  pernyataan  tersebut,  perma- salahan  hampir  sama  yang  dihadapi  yaitu koordinasi  dan  pengumpulan  data  baik dari  OPD  Kabupaten  Grobogan  maupun dari  instansi  vertikal  dan  nonpemerintah. Di  sisi  lain,  komitmen  bisa  kita  lihat  dari adanya  rencana  penyusunan  RAD  SDGs Kabupaten Grobogan.
Kondisi  pelaksanaan  SDGs  di Kabupaten Wonosobo sebagaimana diungkapkan  oleh  Setyana  (sekretariat SDGs), bahwa
“kami  sudah  beupaya  seoptimal mungkin menjalankan SDGs di Wonosobo,  hanya  saja  kesulitannya adalah menerjemahkan indikator SDGs  ke  dalam  indikator  daerah, sebagaimana  sudah  tertuang  dalam RPJMD. Kami sudah berupaya menyusun  tim,  menyusun  matrik kegiatan,  pengumpulan  data  dan koordinasi. Memang kendalanya adalah  partisipasi  stakeholder  yang masih kurang”
Sesuai  dengan  hasil  FGD  dengan berbagai  OPD  pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah, bahwa salah satu kesulitan  dalam
mengumpulkan  data  adalah  karena  OPD kesulitan  memahami  konsep  target  dan indikator.  Terdapat  banyak  target  dan indikator  SDGs  yang  umum  maupun sepesifik, di sisi lain banyak kegiatan OPD yang  tidak  kongruen  dengan  konsep indikatornya sementara sasaran kegiatannya  terkait.  Oleh  sebab  itu  perlu ada fasilitasi terhadap OPD untuk memahami indikator atau membuat formulasi  indikator  proksi  yang  disusun bersama antara Bappeda dan OPD terkait. Sebagaimana disampaikan Prof. Dr. Fatimah  Muis,  M.  Sc  dalam  FGD,  perlu ada  formulasi  antara  data  dan  indikator dalam  kegiatan  OPD  yang  sejalan  dengan SDGs,  serta  pemutakhirannya  di  setiap tahun.
Kondisi  di  atas,  relatif  sejalan dengan  temuan  penelitian  sebelumnya. Sesuai dengan  hasil penelitian  Aidha, dkk (2019)  di  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahwa:
“ ditemukan  banyak  kesamaan  situasi dan kondisi kelembagaan dan pelaksanaan  program/kegiatan  SDGs misalnya  terkait  anggaran  khusus untuk mendukung
pencapaian indikator-indikator SDGs, belum optimalnya
sosialisasi, belum optimalnya harmonisasi program- program  pemerintah  daerah  dalam rangka  melihat  keterkaitan  antara setiap  tujuan  di  dalam  SDGs,  belum ada  upaya  harmonisasi  data  dari  satu OPD ke OPD lain, belum siapnya alat ukur  dan  alat  monitoring  dalam pelaksanaan  SDGs  di  daerah  karena terdapat  beberapa  indikator  SDGs yang pengukurannya tidak bisa dilakukan  di  tingkat  daerah  (hanya bisa  di  tingkat  Nasional)  dan  belum terbangunnya sebuah
platform
kerjasama yang melibatkan
multipihak  baik  Pemerintah,  pihak swasta,
CSO dan Perguruan Tinggi/Akademisi”.

## Pembahasan
Sesuai  dengan  fenomena  yang disampaikan di atas, di dalam penyusunan RAD SDGs perlu memperhatikan berbagai isu dan hasil kajian terdahulu. Proses RAD SDGs tahun 2018-2023 tentu berbeda dari sebelumnya.  Jika  sebelumnya  mengguna- kan taging dari  yang  sudah  ada  di  dalam RPJMD  dan  RKPD  maka  penyusunan RAD  kedepan  sebaiknya  berdasarkan analisis  potensi  dan  kebutuhan  yang memperhatikan  pedoman  dan  hasil  kajian lembaga  lain  sebelumnya.  Selain  itu, integrasi
SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan juga membutuhkan beberapa pemahaman komprehensif mengenai perencanaan. Sebagaimana  dikemukakan  Dr.  Ahmad Syakir  Kurnia,  Ketua  Departemen  Studi Pembangunan  UNDIP dalam FGD bahwa perencanaan  memiliki  dimensi  sektoral dan spasial. Perencanaan yang
komprehensif memadukan dimensi sektoral dan spasial tersebut.
SDGs merupakan konsensus negara-negara  di  dunia  yang  mengikat bagi  semua  negara,  dimana  Pemerintah Indonesia  sudah  mengikutinya  sehingga daerah  juga  harus  memiliki  kepedulian terhadap konsensus tersebut. SDGs memiliki  tujuan  bersifat  global,  namun dalam tataran target dan indikator beberapa  tidak  tersedia  data,  atau  konsep yang  belum  ada  sehingga  dikembangkan proksinya,  bahkan  beberapa  ada  yang tidak  relevan.  Di  sisi  lain  dokumen RPJMD  (dan  juga  RKPD)  merupakan dokumen  politik  yang  melibatkan  kontrak politik, negosiasi, dan mengadopsi berbagai kepentingan lokal. Oleh sebab itu integrasi  RAD  SDGs  dengan  RPJMD harus  memperhatikan  berbagai  dinamika serta  dapat  menerjemahkan  visi  misi kepala daerah
Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi eksekusi  RAD  SDGs  ada  di  dokumen perencanaan. Memperjelas bagaimana
posisi  RAD  SDGs  apakah  sama  dengan dokumen  perencanaan  sektoral  seperti RPJMD,  atau  spasial  seperti  RTRW. Masalahnya  adalah  bagaimana  SDGs kemudiaan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bisa mengadopsi
permasalahan  sektoral  dan  spasial  dalam jangka panjang.
Dalam mengintergasikan, ada beberapa  tingkatan  dokumen,  yaitu  RPJP, RPJMD,  RKPD  dan  turunannya  berupa APBD.  Kemudian  dalam  tataran  OPD terdapat dokumen renstra (5 tahunan), dan renja  OPD  (1  tahunan).  RAD  SDGs  Jawa Tengah  2018  –  2023  akan  mendampingi dokumen RPJMD sebagai paket kebijakan pembangunan daerah.
Dengan  demikian,  RAD  SDGs sebagai  dokumen  nonpolitis  yang  perlu integrasi  dengan  RPJMD  harus  kongruen diantara  keduanya.  Satu  sisi  SDGs membawa  misi  global  yang  sebagian dijalankan dalam tataran  lokal, di  sisi  lain RPJMD  membawa  misi  lokal  karena menerjemahkan  visi  misi  kepala  daerah, namun  keduanya  merupakan  satu  paket kienrja.  Proses  integrasi  bisa  berlangsung melalui proses mempertimbangkan /rujukan  atau emboded . Pertama ,  dalam menyusun renstra dan renja OPD, dokumen  RAD  SDGs  menjadi  dokumen yang dipertimbangkan, dalam arti pencapaian  target  yang  telah  ditetapkan. Atau metode kedua, RAD SDGa diintegrasikan langsung di dalam RPJMD, kemudian  renstra  dan  RKPD  mengacu pada  RPJMD,  yang  didalamnya  sudah emboded target RAD SDGs. Pilihan kedua metode  tersebut  sangat  tergantung  dari pertimbangan politis di dalam penyusunan RPJMD.
Begitu  pun  menurut  Dr.  Rukuh
Setiyadi,  Dosen  Departemen  Perencanaan Wilayah  Kota  UNDIP  dalam  FGD  bahwa indikator  SDGs  dalam  RAD  harus  bisa dirumuskan dan dihitung. Semua indikator
yang  masuk  dalam  RAD  SDGs  adalah indikator  yang  mudah  dihitung  dan dilaksanakan.  Sebagai  kebijakan  yang sifatnya  inklusif,  SDGs  memuat  indikator global  yang  tentunya  memiliki  kondisi berbeda  di  setiap  daerah,  oleh  sebab  itu dalam  menerjemahkan  indikator  di  ranah daerah  harus  mampu  mengadopsi  nilai- nilai  lokal.  Hal  ini  menjadi  tugas  tim sekretariat  SDGs,  ia  harus  sanggup mengakomodasi semua  masukan baik dari tuntutan  global,  target  nasional  maupun kondisi lokal.
Penyusunan  RAD  SDGs  juga harus  melibatkan  OPD  terkait.  Banyak fakta  yang  tidak  terjelaskan  dalam pembahasan RAD SDGs karena minimnya informasi.  Sesuai  pendapat  Hotmauli Sidabalok,  dosen  Hukum  Lingkungan UNIKA  dalam  FGD,  bahwa  dalam penyusunan  RAD  diperlukan  FGD  untuk melakukan check  and  recheck data, analisis  data  dan  fakta  yang  ada,  serta melibatkan perguruan tinggi saat melakukan penulisan RAD SDGs.
Menurut  Samiran  dari  BPS  Jawa Tengah, menyampaikan pendapatnya dalam  FGD,  SDGs  perlu  diawali  dengan identifikasi  indikator  yang  cocok  untuk Jawa  Tengah.  Perlu  diperhatikan  juga urusan kewenangan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi biasanya sulit  terpenuhi  datanya,  sehingga  perlu memahami  metadata  nasional,  provinsi dan  kabupaten/kota  yang  bisa  diukur  dan masuk  dalam  RAD.  Data  di  tingkat nasional  cukup  banyak,  namun  akan berkurang untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Saat ini memang BPS telah  melakukan pengumpulan data, tetapi tidak  semua  data  bisa  digunakan  karena tidak  selalu  sesuai.  Di  tingkat  nasional, berdasarkan data yang ada, bisa dikembangkan  proksi  indikator  global berjumlah 241 menjadi 319, begitu juga di Jawa  Tengah  bisa  dikembangkan  proksi sesuai  data  yang  ada,  yang  penting  bisa
terukur.  Perlu  adanya  peran  aktif  OPD dalam support data  ini,  selain  data  yang sudah disediakan BPS.
Sebagaimana  dikemukkaan  Prof Fatimah  Muis  (UNDIP),  masalah  data harus menjadi perhatian di daerah. Banyak fakta,  kegiatan  dan  fenomena  tidak terekam  di  dalam  pendataan.  Banyak kegiatan LSM  yang tidak terekam, contoh berapa  banyak  LSM  yang  bergerak  di bidang  sosial.  Banyak  fenomena  yang unreported ,  data  tidak  tercatat,  contoh masalah stunting yang  diukur  hanya  anak yang  sekolah,  lalu  bagaimana  yang  tidak sekolah.  Selain  masalah  data,  menurutnya hal yang penting lainnya adalah mempelajari indikator, parameternya, serta perlunya updating data  di  setiap  periode tertentu.  Bappeda  bersama  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  dan  instansi
terkait  perlu  membahas  indikator  yang sesuai  dan updated .  Di  dalam  menyusun rencana  aksi  juga  perlu  mempelajari usulan  program  yang  belum  tercantum yang relevan, serta di dalam implementasinya mengembangkan terobosan-terobosan. Berdasarkan konsep integrasi sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya, maka  target  dan  indikator  di  dalam  RAD SDGs  sebaiknya  memuat  semua  kegiatan pemerintah mapun nonpemerintah.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) sebagian mengemban  tujuan  dan  target  SDGs, sebagian  lagi  memuat  visi  misi  daerah. Begitu juga dengan lembaga non pemerintah,  sebagian  memuat  tuuan  dan target  SDGs,  sebagian  memuat  orientasi dan visi misi lembaga.

## Gambar 2

## Skema Integrasi Traget dan Indikator SDGs dalam Perencanaan Pembangunan
Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  penyusunan  RAD  SDGs  harus mengadopsi program dan kegiatan pemerintah  daerah  di  dalam  RPJMD maupun  program  dan  kegiatan  lembaga
nonpemerintah  daerah.  RAD  SDGs  harus disinkronkan  dengan  kebutuhan,  potensi dan  visi  misi  daerah  yang  tertuang  di dalam  RPJMD  dan  APBD.  Selain  itu RAD  juga  harus  memuat  program  dan
PROGRAM/
KEGIATAN DALAM RPJMD/ RKPD TARGET DAN INDIKATOR DALAM
RAD SDGs 2018 - 2023
Kegiatan instansi pusat, LSM, Ormas, PT Kebutuhan, Potensi, Visi Misi daerah
Visi Misi, orientasi Lembaga
kegiatan  lembaga  non  pemerintah  daerah yang  terkait  dengan  pencapaian  SDGs agar tercipta sinerg.
Terkait  dengan  integrasi  SDGs (RAD SDGs) ke dalam dokumen kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) dapat digambarkan  sebagai  sebuah  kompromi antara  visi  misi  kepala  daerah,  kebutuhan daerah  dan  tujuan  SDGs,  sehingga dokumen
perencanaan selain
mengembang  visi  misi  dna  kebutuhan daerah  juga  mengemban tujuan dan target SDGs.
Berdasarkan  temuan  sebelumnya, terdapat  fenomena  penyempitan  makna RAD  SDGs  hanya  sebatas  program  yang sesuai  dengan  RPJMD.  Banyak  kegiatan nonpemerintahan
yang belum terakomodasi.  Kesulitan  pengumpulan data  dari  berbagai  lembaga  menjadi kendala  utama,  oleh  sebab  itu  tim koordinasi  perlu  melakukan  terobosan  di dalam  membangun  komitmen  berbagai pihak, terutama di dalam sharing program dan kegiatan yang mendukung SDGs.
Integrasi  target  dan  indikator SDGs ke dalam perencanaan pembangunan  daerah  juga  tidak  terbatas pada  RPJMD  saja,  namun  setiap  tahun perlu  dilakukan  evaluasi  dan  penajaman kembali.  Program  dan  kegiatan  di  dalam RKPD  harus  selalu  dievaluasi  untuk diterjemahkan  lebih  lanjut  ke  dalam bentuk kegiatan di lapangan. Integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah
dilakukan  dengan  pemahaman  bahwa target  dan  indikator  yang  tertuang  dalam RAD  SDGs  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah  merupakan  amanat yang  harus  diwujudkan  dalam  kegiatan perangkat daerah, dengan demikian dalam menentukan  target  dan  sasaran  kegiatan wajib  memperhatikan target dan  indikator SDGs. Tantangan terberat adalah bagaimana
membangun komitmen
penyelenggara  pemerintah  daerah  dalam mensinergikan  tuntutan  SDGs  hingga terwujud  dalam  kerangka  program  dan kegiatan mereka.
Selain tantangan di atas, berdasarkan  penelitian  Pribadi  (2017) bahwa  pencapaian  SDGs  memerlukan upaya  kerjasama  dan  program  lokal  yang sesuai  kebutuhan.  Penelitian  tentang pencapaian SDGs dalam bidang pendidikan  di  Papua,  dimana  terdapat permasalahan,  infrastruktur,  kualitas  guru dan  peserta  didik,  dilakukan  kerjasama dengan organisasi lokal maupun internasional dengan menjalankan Program  Sekolah  Satu  Atap  (SATAP), Program  Sarjana  Mendidik  Di  Daerah Terdepan  Terluar  Tertinggal,  Program Baca,  Tulis,  Hitung  (Pribadi,  2017).  Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang pentingnya kerjasama, serta  inovasi  program  sesuai  kebutuhan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah  di  dalam  pencapaian  SDGs  yang selama  ini  masih  bertitik  berat  pada sumberdaya pemerintah dan program yang konvensional.  Kerjasama  menunjukkan adanya  pengakuan  pencapaian  SDGs sebagai kebutuhan bersama.

## KESIMPULAN
Secara  umum,  isu  strategis  terkait dengan  pencapaian  tujuan  SDGs  di  Jawa Tengah adalah masalah akses, pemerataan, dan efisiensi alokasi sumberdaya pemerintah  (program,  kegiatan,  anggaran) agar  lebih  fokus  pada  kelompok  sasaran miskin  dan  rentan.  Banyak  sumberdaya pemerintah  daerah  yang  telah  dikucurkan tidak  tepat  sasaran,  sheingga  terjadi inefisiensi.  Pertumbuhan  juga  belum merata dan berkualitas sehingga kelompok miskin  dan  rentan  hanya  menikmati sedikit  bagian  pembangunan,  dibanding kelompok non miskin.
Berdasarkan  analisis  data  pada pembahasan di atas, maka dalam menjawab  pertanyaan  penelitian,  dapat dirumuskan  kesimpulan  sebagai  berikut: Implementasi SDGs di Jawa Tengah, baik di  tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten/ Kota  masih  belum  berjalan  optimal, dikarenakan  terdapat  penyempitan  makna SDGs,  hanya  sebagai  kegiatan  Bappeda. Selain  itu  dalam  penyusunan  RAD  masih terbatas  pada taging program  yang  ada dalam  RPJMD,  serta  belum  mengadopsi program dari non pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.  Kendala lain  adalah terkait  lemahnya  komtimen  antar  aktor, baik dalam kegiatan sharing data, perumusan  program  dan  penyusunan rencana  aksi.  Tim  sekretariat  SDGs  di Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  menemui kendala  lemahnya  akses  terhadap  data program dan kegiatan, kesulitan koordinasi, dan sinergi perumusan program untuk pencapian tujuan SDGs.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas maka  peneliti  menyarankan,  perlunya upaya  menjadikan  SDGs  sebagai  milik
bersama melalui sharing program, penguatan komitmen antar pihak, membangun  tim  solid  dalam  rangka penyediaan  basis  data (database) dan program kegiatan, komunikasi dan sinkronisasi  di  dalam  penyusunan  RAD SDGs yang dipimpin langsung oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada segenap  pihak  yang  telah  membantu terselenggaranya penelitian serta
penyusunan  naskah  ini,  terutama  kepada Kepala  Bappeda  Provinsi  Jawa  Tengah serta  segenap  jajarannya  yang  telah memfasilitasi  penelitian  ini.  Terimakasih juga kami ucapkan kepada para pakar dan narasumber, tim Sekretariat SDGs Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Sekretariat SDGs  Kabupaten  Pekalongan,  Kabupaten Pemalang,  Kabupaten  Wonosobo,  dan Kabupaten  Grobogan  atas  bantuan  data dan informasi yang sangat berharga.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidha,  Cut  Nurul  Dia  Mawesti,  Eka Afrina,  Dwi  Rahayu  Ningrum Rahmanda  M  Thariq,  Anggara Yudha  Zunivar.  2019.  Kapasitas Pemerintah  Daerah  dalam  Tujuan SDGs  No  1,  5  &  10 :  Baseline Study  Kabupaten  Pangkajene  dan Kepulauan,  Kabupaten  Dompu, dan  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan.
Perkumpulan PRAKARSA. Jakarta
Arikunto,  Suharsini.  2007. Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Badan  Pusat  Statistik.  2014. Kajian
Indikator  Lintas  Sektor;  Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif;  Komunikasi.  Ekonomi. Kebijakan  Publik.  dan  Ilmu  Sosial
Lainnya .  Jakarta.  Prenada  Media Group Daniel,  Moehar,  Darmawati,  Nieldalina.
2005. PRA,  Pendekatan  Efekti Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya  Percepatan  Pembangunan
Pertanian. Jakarta. Bumi Aksara Draft  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  2018  –  2023.  Bappeda Provinsi Jawa Tengah Fauzi,  Akhmad  dan  Alex  Oxtavianus. 2014. Pengukuran  Pembangunan Berkelanjutan  di  Indonesia ,  Jurnal
Ekonomi  Pembangunan  Volume
15,  Nomor  1,  Juni  2014,  hlm.  68- 83 Hoelman,  Mickael  B.,  2015.  Bona  Tua Parlinggoman  Parhusip,  Sutoro Eko,  Sugeng  Bahagijo,  Hamong
Santono. Panduan  SDGs  u ntuk Pemerintah  Daerah  (Kota  dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan  Daerah ,  November 2015. infid Ishartono  dan  Santoso  Tri  Raharjo.  2016. Sustainable  Development  Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan .  Social  Work  Jurnal
Volume: 6 Nomor: 2 Halaman: 154 – 272
Panuluh,  Sekar  dan  Meila  Riskia  Fitri. 2016. Perkembangan  Pelaksanaan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  di  Indonesia, Briefing Paper  02.  Infid  (September  2015- September 2016), Oktober 2016 Pribadi,  Roy  Eka.  2017 .  Implementasi
Sustainable  Development  Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas  Pendidikan  di  Papua . eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (3): 917-932 SMERU Research Institute.2017. Dari MDGs Ke SDGs: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret, Buletin SMERU No. 2/2017. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Alfabeta Bandung Usman,  Husaini  &  Purnomo  Setiady Akbar. 2008. Metodologi Penelitian  Sosial.  Bumi  Akasara, Jakarta United  Nations  Development  Programme – Indonesia Report. 2015.
Indicators  and  Data  Mapping  to Measure  Sustainable  Development
Goals  (SDGs)  Targets  Case  of Indonesia 2015