## El Mudhorib
Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 3 Nomor 1 Juni 2022 E-ISSN: 2722-5615 http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib

## KEPERANTARAAN (WASATHAH) DAN PENERAPAN AKAD YANG TERJADI DI DALAMNYA

## Muhamad Izazi Nurjaman
UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-Mail: muhamadizazinurjaman@gmail.com
Arzam IAIN Kerinci E-Mail: arzamzain46@gmail.com
Doli Witro UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-Mail: doliwitro01@gmail.com
Received: June 07, 2022 1st Revision:
June 24, 2022
Published:
June 27, 2022

## Abstract
This article is motivated by the rapid development of the intermediary business which is very much needed in the marketing mechanism. Intermediary in sharia economic law includes new contracts. However, in practice the use of intermediary contracts is schemed in other forms of contracts, such as in the DSN-MUI fatwa on intermediary. Therefore, this article will reveal the intermediary and application of the contract that occurs in it. This article is a study of sharia economic law by taking into account the fiqh of muamalah maliyyah as an analytical lens. Sources of data obtained in the form of primary data sources in the form of DSN-MUI fatwa and secondary data in the form of various scientific literature in the form of books and scientific journals. By using a normative juridical approach that is presented through a descriptive literature method, this study finds the fact that the application of intermediary contracts (wasathah) in sharia economic law can be discussed in wakalah bi al-ujra h, ju’alah and bai’ al -samsarah contracts. So that the use of one of these contracts will affect the mechanism for implementing the contract and the benefits obtained by the wasit party, namely in the form of ujrah from the wakalah bi al-ujrah contract, ju ’l from the ju’alah contract and the margin from the excess of the bai’ al -samsarah contract. This shows that the wasathah contract is a contract scheme that adapts to the practices and needs of the community for intermediary services. The implementation of these contracts provides legal certainty in their implementation in accordance with sharia economic principles.
Keywords: Brokerage, Contracts, Islamic Economic Law, Islamic Economics

## Abstrak
Artikel  ini  dilatarbelakangi  atas  berkembang  pesatnya  bisnis  keperantaraan yang sangat dibutuhkan dalam mekanisme pemasaran. Keperantaraan dalam hukum  ekonomi  syariah  termasuk  akad  baru.  Namun  dalam  praktiknya penggunaan akad keperantaraan diskemakan dalam bentuk akad lain, seperti dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang  keperantraaan.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini akan  mengungkap  keperantaraan  dan  penerapan  akad  yang  terjadi didalamnya. Artikel ini merupakan penelitian hukum ekonomi syariah dengan memperhatikan fiqh muamalah maliyyah sebagai kacamata analisisnya. Sumber data diperoleh dalam bentuk sumber data  primer berupa fatwa  DSN-MUI dan data sekunder berupa berbagai literatur ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal  ilmiah.  Dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang dipaparkan melalui metode deskriptif kepustakaan, penelitian ini menemukan fakta bahwa penerapan akad keperantaraan (wasathah) dalam hukum ekonomi syariah dapat diskemakan dalam  akad wakalah bi al- ujrah, ju’alah dan bai’ al - samsarah. Sehingga  penggunaan  dari  salah  satu  akad  tersebut  akan mempengaruhi  mekanisme  pelaksanaan  akadnya  serta  keuntungan  yang didapatkan oleh pihak washit, yaitu berupa ujrah dari akad wakalah bi al-ujrah, ju’l dari  akad ju’alah dan margin dari  kelebihan  akad bai’  al -samsarah. Hal  itu menunjukkan  bahwa  akad wasathah merupakan  skema  akad  yang menyesuaikan diri dengan praktik dan kebutuhan masyarakat terhadap jasa keperantaraan. Adapun penerapan akad-akad tersebut memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
Kata Kunci: Keperantaraan, Akad, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah.

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan dalam dunia bisnis adalah mekanisme pemasaran yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  (Wibowo,  Arifin,  &  Sunarti,  2015).  Karena  dengan pemasaran  terhadap  suatu  produk  yang  diproduksi  menjadi  jantung  keberlangsungan  sebuah perusahaan dapat berdiri kokoh ditengah kebutuhan masyarakat yang menjadi targetnya. Melalui pemasaran,  sebuah  perusahaan  akan  mendapatkan  keuntungan  yang  mampu  menjalankan  roda perekonomian perusahaannya (Gusrizaldi & Komalasari, 2016).
Sebuah  Perusahaan  dalam  memasarkan  atau  menjual  produk  yang  dihasilkan,  baik  dalam bentuk barang maupun jasa, pelaku usaha memiliki dua pilihan mekanisme pemasaran. Pertama, pelaku usaha atau sebuah perusahaan melakukan pemasaran sendiri terhadap produknya. Kedua. pelaku  usaha  atau  sebuah  perusahaan  melakukan  pemasaran  atau  menjual  produknya  kepada konsumen  dengan  menunjuk  atau  mempercayakan  kepada  agen  atau  distributor  (Hedynata  & Radianto, 2016). Sehingga pihak agen atau distributor inilah yang menjadi kaki tangan pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Atas jasanya, agen atau distributor berhak mendapatkan upah dari pelaku usaha.
Mekanisme yang kedua inilah disebut dengan keagenan. Hal itu terdapat suatu hubungan dari satu  pihak  yang  mempekerjakan  pihak  lain  untuk  memberikan  suatu  jasa  tertentu  atau  bahkan
mendelegasikan  suatu  kewenangan  dalam hal  mengambil  keputusan.  Sehingga hubungan  pihak tertentu  dengan  pihak  yang  dipekerjakan  analoginya  bagaikan  pemilik  perusahaan  dengan manajemennya.  Artinya,  pihak  manajemen  yang  diberikan  kepercayaan  untuk  mengelola perusahaan  sang  pemilik  diberikan  kewenangan  dalam  hal  mengambil  keputusan  (Hendrawaty, 2017).  Adapun  keputusan  tersebut  tentunya  hasil  kesepakatan  dengan  sang  pemilik. Keberlangsungan  sistem  operasional  perusahaan  ditentukan  oleh  seberapa  handalnya  pihak manajemen yang diberikan kewenangan untuk mengelola perusahaan. Adapun atas jasanya itulah, sang manajemen akan mendapatkan upah sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.
Praktik  keagenan,  dalam  hukum  ekonomi  syariah  termasuk  dalam  pembahasan  jasa keperantaraan  atau  disebut  juga  sebagai wasathah atau  dalam  bahasa  kekinian  disebut  sebagai brokerage (Mubarok  &  Hasanudin,  2017) . Jasa  keperantaraan  berkembang  dalam  ekonomi kontemporer  terhadap  sektor  pemasaran  dan  penjualan  benda-benda  bergerak  maupun  benda tidak  bergerak.  Seperti  penjualan  kendaraan  bekas,  rumah  (properti),  tanah,  barang-barang elektronik  dan  lain  sebagainya.  Berkaitan  dengan  kegiatan  pemasaran  dan  penjualan  yang melibatkan agen atau distributor, dalam hukum perdata disebut sebagai perjanjian keagenan dan perjanjian  distribusi.  Sedangkan  dalam  hukum  ekonomi  syariah  kegiatan  tersebut  masuk  dalam perjanjian atau akad ijarah ‘ala al -Askhash (sewa menyewa jasa seseorang) (Sofyan & Yaman, 2019). Namun  dalam  praktiknya,  terdapat  banyak  akad  yang  berkaitan  dengannya.  Hal  itu  dapat dilihat  dari  sisi ujrah atau  upah  yang  didapatkannya.  Seperti  menurut  Bariroh  (Bariroh,  2016), Khulwah  (Khulwah,  2019),  dan  Tarmizi  dkk.  (Tarmizi,  Muhammad,  &  Hamzah,  2021),  dalam praktik jual beli dengan sistem dropshipping dapat menggunakan pilihan akad berupa akad salam, wakalah dan samsarah. Begitu juga menurut Utami dkk., dalam jual beli dengan sistem Multi Level Marketing  (MLM) menggunaan  akad samsarah (Utami,  Maghfiroh,  &  Iswanto,  2016) . Sebagai contoh, seorang agen yang menjual barang milik pelaku usaha, akan mendapatkan upah apabila ia dapat  menjual  barangnya  melebihi  harga  yang  ditentukan.  Misalnya  pelaku  usaha  menargetkan suatu harga barang dapat dijual oleh agen dengan harga 100. Sehingga ketika agen dapat menjual barang dengan harga 150, maka 50 itu menjadi upah bagi dirinya. Sedangkan apabila agen menjual barang sama dengan yang ditentukan oleh pelaku usaha, maka agen tidak mendapatkan upah atau bahkan apabila agen menjual barang dibawah harga yang ditentukan pelaku usaha maka agen harus membayar kekurangannya.
Ketidakpastian agen mendapatkan upah tersebut menjadikan akad ijarah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syara’. Karena dalam akad ijarah, besarnya ujrah harus ditetapkan dengan jelas jumlahnya, baik kualitas maupun kuantitasnya (DSN-MUI, 2017). Maka dalam praktik jasa keperantaraan ini banyak skema akad lain yang digunakan yang sesuai dengan praktik dan konsep yang dilakukan, sebagaimana ditetapkan oleh DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 93 Tahun 2014 tenang keperantaraan dalam bisnis properti (Siagian, 2017).
Berangkat dari hal itu, artikel ini akan mengungkap keperantaraan (wasathah) dan penerapan akad  yang  terjadi  didalamnya.  Karena  akad  yang  digunakan  akan  menentukan  pihak  agen  atau washit dalam  mendapatkan  keuntungan.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  diharapkan  mampu memberikan pemahaman kepada semua pelaku bisnis jasa keperantaraan dalam melakukan skema akad yang digunakan, sesuai dengan praktik dan konsepnya. Sehingga skema atau konsep akad
yang digunakan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pihak agen atau washit dalam hal mendapatkan upah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

## 2. METODE PENELITIAN
Artikel ni merupakan penelitian hukum ekonomi syariah yang menggunakan pendekatan yuridis  normatif.  Sehingga  dipaparkan  menggunakan  metode  deskriptif  kepustakaan  dengan mengambil sumber data yang diperoleh secara langsung berupa sumber data primer yang berasal dari fatwa DSN-MUI. Selain itu juga, sumber data berasal dari sumber data sekunder yang yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti dalam bentuk buku utama yang menjadi rujukan penelitian ini yaitu buku fikih Mu’amalah Maliyyah Karya Prof. Jaih Mubarok dan Dr. Hasanudin (Anggota DSN-MUI  Pusat).  Adapun  sumber  data  sekunder  pun  berasal  dari  berasal  dari  berbagai  jurnal ilmiah yang berkaitan dengan keperantaraan.
Adapun artikel ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data melalui tiga mekanisme utama yaitu pertama, mengerucutkan data yang diperoleh, sehingga terfokus kepada objek  penelitian.  Kedua,  memaparkan  data  yang  sudah  terfokus  dalam  bentuk  narasi  deskripsi, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensip. Ketiga, mengambil intisari dari narasi yang dipaparkan,  sehingga  menjadi  suatu  kesimpulan  yang  memberikan  pemahaman  khususnya mengenai keperantaraan (wasathah) dan penerapan akad yang diterjadi di dalamnya

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Konsep Keperantaraan dalam Hukum Ekonomi Syariah
Jasa keperantaraan sudah tumbuh dan berkembang dalam praktik bisnis di masyarakat. Namun,  jasa  keperantaraan  dalam fiqh  muamalah  maliyyah merupakan  sebuah  konsep  dalam kategori  akad  baru.  Hal  itu  apabila  ditelusuri  berkaitan  dengan  penggunaan  terminologi  jasa keperantaraan yang disebut dengan akad wasathah (Jaih Mubarok & Hasanudin;, 2017) . Secara bahasa wasathah digunakan untuk menunjukkan pelaku yang berupaya menjembatani para pihak yang berakad dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Orang yang melakukan jasa keperantaraan disebut sebagai washit. Adapun berkaitan dengan jasa keperantaraan, banyak terminologi yang sering digunakan masyarakat yaitu al-samsarah, al-dalal, al-munadi, al- sha’ih, al -tafsir, al-mubartisy, al- thawwaf,  al-nukhas,  al- buyya’ dan al-jallas (Hanifuddin,  2014) . Adapun  terminologi  yang  sering digunakan  adalah  terminologi al-samsarah yang  berarti  penjualan  dan al-dalal yang  berarti menunjukkan (Mubarok & Hasanudin, 2017).
Secara istilah, al-samsarah dimaknai sebagai perbuatan yang menjembatani pihak penjual dan  pembeli  dalam  melangsungkan  akad  perniagaan  (Yuhasnimbar,  2021).  Seperti  penjual berkata kepada wasith, “ Juallah pakaian ini dengan harga sekian, dan kelebihan dari harga yang ditentukan itu menjadi milikmu”. Sedangkan al-dalal dimaknai sebagai perbuatan menunjukkan barang  yang  dilakukan  oleh  penjual  kepada washit dan  perbuatan  menunjukkan  harga  yang dilakukan oleh pembeli kepada washit, sehingga washit mempertemukan keduanya. Berdasarkan definisi  tersebut,  maka al-dalal merupakan  salah  satu  bentuk  dari  jasa samsarah. Keduanya
memiliki makna yang sama, namun perbedaannya terletak pada bagaimana kebiasaan masyarakat melakukan akad tersebut.
Ibn al-Rihal membedakan kedua akad tersebut (Al-Zuhaili, 2006) yaitu Pertama, pihak penjual yang mengguakan jasa keperantaraan dalam rangka melakukan penjualan atas barang dagangannya maka orang yang menerima jasa keperantaraan itu disebut sebagai washit. Kedua, pihak pembeli yang menggunakan jasa keperantaraan dalam rangka melakukan pembelian atas barang yang diinginkannya, maka orang yang menerima jasa keperantaraan itu disebut sebagai dalil. Ketiga, adanya akad wasathah memiliki tujuan untuk memfasilitasi terjadinya akad jual beli, baik mempertemukan para pihaknya atau tidak, namun kedua belah pihak (penjual dan pembeli) terfasilitasi dengan terjadinya akad. Sehingga pihak penjual barang dagangannya terjual dan pihak pembeli  mendapatkan  barang  yang  diinginkannya.  Dengan  kata  lain,  di  antara  kedua  akad tersebut perbedaan mendasarnya terletak pada shighat akad yang dilakukan dari sisi pembeli dan sisi penjual dengan pihak washit.
3.2 Ragam Bentuk Jasa Keperantaraan Berdasarkan Takyif Fiqh dan Dalil Kebolehannya
Berdasarkan  pemaparan  dari  terminologi  yang  banyak  digunakan  dalam  jasa keperantaraan di atas, maka wasathah lebih dominan kepada keperantaran yang dilakukan oleh oleh washit terhadap  jasanya  dalam  melakukan  penjualan  barang  atau  pembelian  barang. Keperantaraan sudah banyak dilakukan sejak zaman Rasulullah, dan para perantara menyebut diri  mereka  dengan  makelar.  Namun  dalam  riwayat  dikatakan  bahwa  Rasulullah  mengganti sebutan makelar terhadap mereka dengan kata tujjar yang artinya pedagang. Hal itu dianggap lebih  baik bagi para  makelar.  Sehingga  terdapat  beberapa  ragam  bentuk pengilustrasian  akad wasathah dengan akad yang lainnya oleh para ulama, yaitu: Pertama, akad wasathah merupakan sebuah istilah yang dikenalkan para ulama dalam kategori  akad  jual  beli (al- bai’  al -samsarah). Hal  itu  sebagaimana  perkataan  Ibn  Abbas  bahwa seseorang boleh melakukan sebuah transaksi dengan mengatakan, “juallah pakaian ini dengan harga tertentu, adapun tambahan (kelebihan dari harga yang ditentukan itu) menjadi milikmu”. Adapun berkaitan dengan pekataan Ibn Abbas tersebut, belum adanya ketegasan apakah akad wasathah juga termasuk akad ijarah. Sehingga keuntungan atas kelebihan yang didapatkan washit dinyatakan sebagai ujrah (akadnya ijarah) atau sebagai margin/al-ribh (keuntungan) (akadnya jual beli/ bai’ al -samsarah) (Hanifuddin, 2014).
Ketentuan pengilustrasian akad wasathah merupakan bagian dari akad jual beli adalah adanya gharar berkaitan  dengan  keuntungan  yang  didapatkan washit. Begitupun  apabila  akad wasathah diilustrasikan  sebagai  akad ijarah, yaitu  terdapatkan gharar terhadap ujrah yang didapatkan washit sebagai ajir atas jasa menjual atau membeli barang tertentu. Sehigga menurut perkataan Abu Syaibah, ketika akad wasathah dilustrasikan sebagai akad ijarah maka ujrah harus ditetapkan secara jelas, baik kualitas dan kuantitasnya maupun jangka waktunya (Putri, Hidayat, Siti, & Maulida, 2020).
Namun gharar dalam  akad  jual  beli tersebut  harus  terjadi,  apabila  ditentukan keuntungannya maka cenderung kepada adanya praktik riba. Adapun konsekuensi hukumnya
adalah washit tidak akan mendapatkan keuntungan apabila washit tidak mampu menjual barang milik  penjual  atau washit berhasil  menjual  barang  tersebut  namun  dengan  harga  yang  sama dengan  harga  yang  ditetapkan  pihak  penjual.  Konsekuensi  hukum  tersebut  juga  memliki kesamaan dengan akad ju’alah. Kesamaan tersebut terletak pada posisi ju’l yang akan didapatkan ‘amil. Penentuan ju’l tersebut didasarkan kepada keberhasilan ‘amil menjual barang pihak penjual (ja’il). Keberhasilan ‘amil tersebut  dianggap  sebagai natijah, karena  akad ju’alah ini  merupakan ketentuan pertukaran akad antara natijah dengan ju’l. Sehingga ketika ‘amil tidak berhasil menjual barang melebihi harga yang ditentukan, maka ‘amil tidak mendapatkan ju’l sebagai keuntungan bagi dirinya. Oleh karenanya, terdapat adanya ketidakjelasan (gharar) terhadap ju’l yang didapakan oleh ‘amil.
Selain itu juga, dari sisi pengilustrasian akad wasathah sebagai akad jual beli, terdapat kemiripan dengan  akad syirkah  wujuh (ketika  para  pihak  membelanjakan  dana  sebagai  modal).  Sehingga dikenal  sebagai  akad  jual  beli wujuh, karena  pihak  pembeli  saat  belanja  hanya  satu  pihak. Sedangkan apabila pihak pembeli pada saat belanja barang modal lebih dari satu pihak, maka akad tersebut disebut sebagai syirkah wujuh (Mubarok & Hasanudin, 2017) . Kedua,  akad wasathah merupakan  sebuah  istilah  yang  dikenalkan  para  ulama  dalam kategori  akad  kerjasama (mudharabah dengan ra’s  mal berupa  barang).  Hal  itu  sebagaimana perkataan Ibn Sirrin bahwa, “jika seseorang melakukan transaksi, juallah barang itu dengan harga tertentu,  adapun  keuntungannya  (kelebihan  dari  harga  yang  ditentukan)  menjadi  milik  kita bersama” (Putri  et  al.,  2020).  Sebagian  ulama  menjelaskan  akad wasatahah berdasarkan  sudut pandang  penjanjian  kontemporer  yang  dilakukan,  bahwa  perintah  untuk  menjualkan  barang dengan harga yang ditentukan dari pihak penjual kepada pihak washit mengandung akad wakalah. Hal  itu  sebagaimana  dalam  akad mudharabah yang  mengandung  akad wakalah. Artinya,  pihak mudhorib sebagai wakil pihak shabih al-mal dalam mengelola modal yang disertakan.
Adapun  akad wakalah yang  dimaksud  adalah  akad wakalah yang  menjadikan  fungsi keperantaraan yang berbasis ujrah (wakalah bi al-ujrah). Karena akad keperantaraan dipraktikkan oleh pelaku usaha yang berbasis keuntungan. Sehingga tidak logis apabila hanya akad wakalah saja. Konsekuensi hukum dari ilustrasi akad ini adalah pihak washit berhak mendapatkan ujrah yang didasarkan kepada usahanya berhasil atau tidak menjualkankan barang milik penjual atau pelaku usaha. Sehingga ujrah yang didapatkan jumlahnya gharar (Mubarok & Hasanudin, 2017) . Berdasarkan ragam bentuk ilustrasi akad wasathah dengan akad yang lain mengandung adanya gharar atas keuntungan (al-ribh), apabila akad wasathah diilustrasikan sebagai akad jual beli samsarah.  Gharar atas ju’l, apabila  akad wasathah diilustrasikan  sebagai  akad ju’alah.  Gharar ata Gharar atas ujrah, apabila akad wasathah diilustrasikan sebagai akad ijarah dan akad wakalah bi al-ujrah, dan gharar atas bagi hasil, apabila akad wasathah diilustrasikan sebagai akad kerjasama. Adapun gharar tersebut  terletak  pada  jangka  waktu,  jumlah  kegiatan  pemasaran  yang  harus dilakukan  dan  jumlah  keuntungan  yang  didapatkan  pihak washit atas  jasanya.  Adapun gharar tersebut merupakan gharar yang tidak mempengaruhi keabsahan akad yang dilakukan atas jasa keperantaraan  tersebut  atau  disebut gharar  yasir. Sehingga  secara  operasionalnya  di  lapangan, pengecualian  terhadap gharar  yasir ini  adalah  harus  diterapkan  dengan  prinsip  kehati-hatian karena memiliki potensi yang dapat melahirkan sengketa di antara para pihaknya.

## 3.3 Analisis Penerapan Akad Keperantaraan ( Wasathah)
Berdasarkan konsep akad wasathah yang memiliki kedudukan sebagai akad baru yang penerapannya disesuaikan dengan skema akad lain. Maka DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor  93  Tahun  2014  Tentang  Keperantaraan (wasathah) dalam  Bisnis  Properti.  DSN-MUI membolehkan akad wasathah dengan mengutip pendapat ulama, antara lain (DSN-MUI, 2014):
Pertama, Ibrahim, Ibn Sirin dan ‘Atha’ yang membolehkan akad wasathah dalam skema bai’ al - samsarah secara  mutlak.  Kedua,  Ulama  Hanafiyyah  yang  membolehkan  akad wasathah dalam skema bai’ al -samsarah dengan syarat bahwa adanya penentuan jangka waktu secara jelas. Ketiga, Ulama  Malikiyyah  membolehkan  akad wasathah dalam  skema bai’  al -samsarah dengan  syarat bahwa adanya kejelasan berkaitan dengan jangka waktu, pekerjaan washit dan ujrah yang diterima washit. Keempat,  Ulama  Syafiiyyah  membolehkan  akad wasathah dalam  skema bai’  al -samsarah dengan  syarat washit harus  melakukan  pekerjaan  yang  ditentukan,  sehingga  tidak  boleh melakukan  apa-apa.  Kelima,  Imam  Al-Kasani  membolehkan  akad wasathah untuk  dilakukan dengan syarat terhindar dari gharar fahisy dan jahalah fahisyah. Sehingga ada kejelasan berkaitan dengan  jangka  waktu,  pekerjaan washit dan ujrah yang  didapatkannya  sebagaimana  pendapat ulama Malikiyyah.
Adapun menurut Ma’ayir al - syari’yah menyatakan bahwa akad wasathah dengan samsarah melalui skema akad ju’alah boleh dilakukan dengan ketentuan bahwa ujrah yang diterima washit, ketika washit berhasil  melakukan  pekerjaan.  Sehingga  ketika washit tidak  berhasil  melakukan pekerjaan yang ditentukan, maka washit tidak akan mendapatkan ujrah (AAOIFI, 2010) . Adapun dalam substansi fatwa, terdapat ketentuan sebagai parameter bolehnya akad wasathah dilakukan, antara lain (DSN-MUI, 2014): Pertama, akad wasathah boleh dilakukan apabila terhindar dari gharar  fahisy. Kedua,  akad wasathah boleh  dilakukan  apabila  adanya  kejelasan  terhadap  objek pekerjaan  yang  harus  dilakukan washit, baik  pekerjaa  yang  mudah  atau  sulit  untuk  dilakukan. Sehingga  kejelasan  akan  pekerjaan  yang  dilakukan washit menjadi  dasar  dalam  pemberian besarnya ujrah. Adanya kejelasan berkaitan dengan jangka waktu kecuali skema akad wasathah yang digunakan adalah skema akad ju’alah atau akad bai’ al -samsarah. Ketiga, penjual atau pemilik barang beserta washit harus memiliki pengetahuan tentang barang dan harga penjualan sehingga terhindar dari skema akad bai’ al -hadir li bad. Sedangkan berkaitan dengan penggunaan akad wasathah , DSN-MUI memberikan dua pilihan  (DSN-MUI,  2014)  yaitu  Pertama,  penggunaan  akad wasathah yang  tanpa  melibahkan LKS. Bagi penggunaan akad wasathah yang tidak melibatkan LKS boleh dilakukan dengan skema akad wakalah bi al- ujrah, ju’alah dan akad bai’ al -samsarah. Akad wasathah yang menggunakan skema wakalah  bi  al-ujrah maka  berlaku  ketentuan  akad ijarah di  dalamnya.  Karena  akad  ini bertransformasi  dari  akad tabarru’ menjadi  akad mu’awadhat. Ciri  khasnya  berada  pada ujrah, sedangkan ujrah berkaitan  erat  dengan  akad ijarah (Muhamad  Izazi  Nurjaman  &  Doli  Witro, 2021) . Maka melalui skema ini akad wasathah yang dilakukan harus jelas jangka waktunya dan jumlah ujrah yang diterima washit. Sehingga apabila tujuan dari akad ini tidak tercapai ( washit tidak berhasil melakukan pekerjaannya), maka washit tetap berhak mendapatkan ujrah sesuai dengan
kesepakatan dengan memperhatikan kesepadanan ujrah berdasarkan kualitas dan kuantitas usaha yang dilakukan washit.
Adapun  akad wasathah yang  menggunakan  skema  akad ju’alah, maka  sesuai  dengan fatwa DSN- MUI Nomor 62 Tahun 2007 menyatakan bahwa pihak ‘ amil atau muj’ul lahu dalam hal  ini  adalah washit berhak  mendapatkan ujrah yang  disepakati  dengan  syarat  terpenuhinya pekerjaan  sesuai  kesepakatan.  Sehingga ja’il harus  memberikan ujrah kepada washit. Namun, apabila ‘amil/ maj’ul lahu/washit tidak berhasil melakukan pekerjaan yang telah disepakati, maka washit tidak akan mendapatkan ujrah sebagaimana kesepakatandi awal akad (DSN-MUI, 2007). Sedangkan apabila akad wasathah yang menggunakan skema akad bai’ al -samsarah, maka berkaita dengan jangka waktu pelaksanaan tidak harus ada keselasan. Hal itu disesuaikan dengan kesanggupan washit untuk melakukan pekerjaan, sehingga berkaitan dengan ujrah pun disesuai dengan hasil penjualan yang dilakukan washit. Jika washit berhasil menjual dengan kelebihan dari harga  yang  ditentukan,  maka  kelebihannya  itu  menjadi ujrah atau  keuntungan  bagi washit. Sedangkan apabila washit tidak berhasil menjual atau berhasil menjual dengan harga yang sama dengan  harga  yang  ditentukan,  maka washit tidak  berhak  memperoleh  imbahan/keuntungan. Bahkan  apabila washit menjual  di  bawah  harga  yan  ditentukan,  maka washit harus  mengganti kekurangan dari harga yang ditentukan penjual atau pemilik barang.
Kedua,  penggunaan  akad wasathah yang  melibatkan  LKS.  Bagi  akad wasathah yang melibatkan LKS, maka boleh dilakukan dengan 3 mekanisme akad, yaitu: Pertama, akad wasathah (baik melalui akad wakalah bi al- ujrah, ju’alah dan akad bai’ al -samsarah) dengan akad bai’ bahkan dapat disertai akad ijarah. Penerapan akad ini berawal dari calon nasabah yang memiliki properti atau barang inventori mengajukan pembiayaan kepada LKS. Sehingga LKS akan memberikan pembiayaan  dengan  cara  membeli  sebagian  dari  aset  properti  yang  dimiliki  nasabah  dengan terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap barang tersebut.
Atas  pembelian  sebagian  aset  oleh  LKS  tersebut  maka  terjadi syirkah  al-milk atas propert antara nasabah dengan LKS. Nasabah diperbolehkan menyewa properti atas sebagian kepemilikan  porsi  LKS  dengan  akad ijarah. Sehingga  LKS  akan  mendapatkan ujrah dari penyewaan properti tersebut. Kemudian Nasabah dan LKS sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan atas properti melakukan akad wasathah dengan pihak washit, aik melalui skema akad wakalah  bi  al- ujrah,  ju’alah dan  akad bai’  al -samsarah. Keuntungan  dari  hasil  penjualan  yang dilakukan washit, dapat dibagihasilkan antara nasabah dengan LKS sesuai dengan porsi modal atas kepemilikan properti tersebut.
Sedangkan keuntungan bagi washit adalah sesuai dengan akad yang digunakan. Apabila menggunakan skema wakalah bi al-ujrah dan skema akad ju’alah, maka nasabah dan LKS harus memberikan ujrah kepada washit, walau washit berhasil atau tidak melakukan penjualan aset atas akad ijarah. Namun, nasabah dan  LKS berhak memberikan ujrah kepada washit apabila washit berhasil menjual aset tersebut atas akad ju’alah. Apabila menggunakan skema bai’ al -samsarah, washit mendapatkan keuntungan dari hasil kelebihan penjualan aset di atas harga yang ditentukan nasabah dan LKS selaku pemilik barang.
Kedua, akad jual beli, akad ijarah dan akad wasathah (baik melalui skema akad wakalah bi  al-ujrah, akad ju’alah dan  akad bai’al -samsarah). Penerapan  mekanisme  akad  ini  adalah  calon
nasabah yang memiliki aset properti atau barang inventori mengajukan pembiayaan kepada LKS. Sehingga LKS akan memberikan pembiayaan dengan cara membeli sebagian dari aset properti yang  dimiliki  nasabah  bersama  pihak washit dengan  terlebih  dahulu  melakukan  penaksiran terhadap barang tersebut. Sehingga properti menjadi milik pihak LKS dan washit.
Atas  kepemilikan  sebagian  aset  LKS, washit boleh  menyewanya  dengan  skema  akad ijarah melalui penentuan ujrah yang disepakati. Sehingga LKS akan mendapatkan ujrah dari pihak washit. Kemudian LKS melakukan akad wasathah dengan pihak washit, baik melalui skema akad wakalah  bi  al- ujrah,  ju’alah dan  akad bai’  al -samsarah. Keuntungan  dari  hasil  penjualan  yang dilakukan washit, dapat dibagihasilkan antara LKS dan pihak washit sesuai dengan porsi modal atas kepemilikan properti tersebut.
Selain keuntungan bagi hasil atas kepemilikan porsi aset properti, washit juga berhak mendapatkan keuntungan dari akad wasathah berdasarkan skema akad yang digunakan. Apabila menggunakan skema wakalah bi al-ujrah dan skema akad ju’alah, maka LKS harus memberikan ujrah kepada washit, walau washit berhasil atau tidak melakukan penjualan aset atas akad ijarah. Namun,  LKS  berhak  memberikan ujrah kepada washit apabila washit berhasil  menjual  aset tersebut  atas  akad ju’alah. Apabila  menggunakan  skema bai’  al -samsarah,  washit mendapatkan keuntungan dari hasil kelebihan penjualan aset di atas harga yang ditentukan LKS dan dirinya selaku pemilik barang.
Ketiga, akad wasathah (baik melalui skema akad wakalah bi al- ujrah, ju’alah dan akad bai’ al-samsarah) dengan  akad musyarakah atau  akad mudharabah. Penerapan  mekanisme  akad  ini berawal  dari  pemilik  properti  mengajukan  permohonan  akad wasathah kepada washit dalam rangka penjualan properti yang dimilikinya (Al Kautsar, 2021). Atas permohonan itulah, washit mengajukan  pembiayaan  kepada  LKS  atas  bisnis  keperantaraan  menjual  properti.  LKS menyalurkan pembiayaan kepada washit dengan skema akad mudharabah atau akad musyarakah dalam rangka membeli aset pemilik properti sebagai modal kedua belah pihak ( washit dan LKS) dalam melakukan usaha penjualan properti.
Berkaitan  dengan  akad mudharabah, LKS  menjadi Shahibul  al-mal. Sehingga  LKS memberikan dana secara penuh untuk membeli aset pemilik properti dan washit sebagai mudharib yang akan melakukan kegiatan usaha dengan menjual properti yang dibeli pihak LKS sebagai modal akad mudharabah. Keuntungan atas penjualan properti tersebut dibagihasilkan di antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Sedangkan apabila menggunakan  akad musyarakah, LKS  menjadi  pihak syarik. Sehingga  LKS  memberikan  dana sebagian untuk pembelian aset pemilik properti dan washit juga sebagai syarik. Sehingga washit harus menyertakan modal atas sebagian dari harga aset pemilik properti. Masing-masing pihak ( washit dan LKS) memiliki kepemilikan atas aset yang dibeli tersebut. Kemudian kedua belah pihak melakukan kegiatan usaha melalui penjualan aset properti. Atas keuntungan dari kegiatan usaha  tersbeut,  dibagihasilkan  di  antara  para  pihak  sesuai  dengan  nisbah  bagi  hasil  yang disepakati bersama.
Walaupun DSN-MUI merekomendasikan akad wasathah dalam skema akad wakalah bi al- ujrah,  ju’alah dan bai’ -al-samsarah. Rekomendasi  akad  tersebut,  merujuk  kepada  fatwa  yang sudah  ditetapkan  kebolehannya (Fatwa  113  tahun  2017  dan  Fatwa  62  tahun  2007)  tentunya
setiap  fatwa  merujuk  kepada nash (Al- Qur’an  dan  Al -Hadits). Akad wakalah  bi  al-ujrah dalam fatwa DSN-MUI merujuk kepada hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang Umar yang pernah diberi imbalan karena telah memungut zakat, Uwais pernah diberi imbalan karena diberikan mandat untuk membeli seekor kambing dan sebagainya. Akad ju’alah dalam fatwa DSN-MUI merujuk kepada hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang kisah sahabat yang menyembuhkan kepala suku yang sakit dan mendapat imbalan bahan makanan. Akad bai’al - samsarah merujuk kepada Hadits riwayat Imam Bukhari tentang larangan jual beli talaqqi rukban. Namun, Ibnu Hajar membolehkan bai’ samsarah antar orang kota atau antar orang desa. Adapun menurut hemat penulis, akad wasathah lebih condong kepada akad bai’ al -samsarah. Karena washit dalam melakukan pekerjaan berupa menjual atau membeli barang yang ditentukan oleh pemilik barang/penjual atau ditentukan oleh pembeli. Selain itu juga, dalam skema akad wasathah yang melibatkan LKS, penulis lebih condong kepada skema akad yang pertama. Walaupun skema yang  ditawarkan  DSN-MUI  menyesuaikan  dengan  dengan  kondisi  dan  situasi  kebutuhan. Namun skema akad yang pertama lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan oleh para pihak

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan skema penerapan akad wasathah di atas, maka DSN-MUI merekomendasikan akad wasathah dengan menggunakan skema akad wakalah bi al-ujrah, akad ju’alah dan akad bai’al -samsarah sesuai  dengan  kebutuhan  para  pihak,  baik  akad wasathah yang  melibatkan  LKS  maupun  akad wasathah tidak  melibatkan  LKS.  Sehingga  penggunaan  ketiga  skema  akad  tersebut,  akan menentukan pihak washit dalam mendapatkan ujrah atau keuntungan. Bagi akad yang digunakan adalah  akad wakalah  bi  al-ujrah,  washit mendapatkan  keuntungan  berupa ujrah. Bagi  akad  yang digunakan adalah ju’alah, washit mendapatkan keuntungan berupa ju’l. Sedangkan bagi akad yang digunakan adalah akad bai’ al -samsarah, washit mendapatkan keuntungan berupa margin. Adapun peneparan  akad wasathah yang  tidak  melibatkan  LKS  menggunakan  akad  tunggal.  Sedangkan penerapan  akad wasathah yang  melibatkan  LKS  sebagai  pihak  yang  melakukan  pembiayaan menggunakan akad hybrid contract.

## DAFTAR REFERENSI
AAOIFI.  (2010). Ma’ayir  al - syari’yah .  Bahrain:  Accounting  and  Auditing  Organizations  for  Islamic Financial Institutions.
Al-Zuhaili, W. (2006). Fiqh Islam wa Adillatuhu . Damaskus: Daar Al-Fikr.
Al Kautsar, I. (2021). Implementasi Keperantaraan pada Praktik Jual Beli ‘Urudh: Studi Komparatif Syariah Versus Konvensional. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4 (1), 77. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9891
Bariroh, M. (2016). Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 4 (2), 199 – 216. https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.199-216
DSN-MUI.  (2007). Fatwa  DSN-MUI  Nomor  62  Tahun  2007  Tentang  Jualah .  Jakarta:  Dewan  Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
DSN-MUI. (2014). Fatwa Nomor 93 Tahun 2014 Tentang Keperantaraan (wasathah) dalam Bisnis Properti . Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
DSN-MUI.  (2017). Fatwa  DSN-MUI  Nomor  112  Tahun  2017  Tentang  Akad  Ijarah .  Jakarta:  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
Gusrizaldi,  R.,  &  Komalasari,  E.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Penjualan Di Indrako Swalayan Teluk Kuantan. Valuta , 2 (2), 286 – 303.
Hanifuddin,  I.  (2014). Fiqih  samsarah  dan  Praktik  Kemakelaran (p.  14).  p.  14.  Batusangkar:  STAIN Batusangkar Press.
Hedynata,  M.  L.,  &  Radianto,  W.  E.  D.  (2016).  Strategi  Promosi  Dalam  Meningkatkan  Penjualan LUSCIOUS CHOCOLATE POTATO SNACK. Strategi Promosi , 1 (1), 1 – 10.
Hendrawaty,  E.  (2017). EXCESS  CASH  DALAM  Perspektif  TEORI  KEAGENAN .  Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.
Jaih  Mubarok  &  Hasanudin;  (2017). Fikih  Mu’amalah  Maliyyah:  Akad  Tabarru’ .  Bandung:  Simbiosa Rekatama Media.
Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 7 (01), 101. https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548
Mubarok, J., & Hasanudin, H. (2017). Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad  Ijarah dan  Ju’alah . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Muhamad  Izazi  Nurjaman  &  Doli  Witro.  (2021).  Transformasi  akad  tabarru’  menjadi  akad mu’awadhat ; analisis akad hiwalah dan akad kafalah di lembaga keuangan syariah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , 6 (2), 162 – 172.
Putri,  I.  C.,  Hidayat,  A.  R.,  Siti,  I.,  &  Maulida,  R.  (2020).  Tinjauan  Fikih  Muamalah  Akad  Ijarah terhadap Transaksi Agen Kerja dalam Rekrutmen SDM di PT Mahesa Makmur Sentosa. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , 6 (2), 209 – 212.
Siagian, H. M. F. dan B. (2017). Kamus Hukum Dan Yurisprudensi. Depok: Kencana.
Sofyan, S., & Yaman, Y. (2019). Analisis praktek Samsarah (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone. Jurnal Ilmiah Al Tsarwah , 2 (1), 14 – 35.
Tarmizi, E., Muhammad, D., & Hamzah, M. (2021). Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. Iltizam Journal of Shariah Economic Research , 5 (1), 103 – 113.
Utami, A. D., Maghfiroh, N., & Iswanto, B. T. (2016). Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Prespektif Hukum Islam. Varia Justica , 12 (1), 15 – 41.
Wibowo,  D.  H.,  Arifin,  Z.,  &  Sunarti.  (2015).  Strategi  dan  Program  Pemasaran. Jurnal  Administrasi Bisnis (JAB) , 29 (1), 59 – 66.
Yuhasnimbar. (2021). JUAL BELI TANAH MELALUI PERANTARA ( SAMSARAH ) (Analisis terhadap Penerapan Akad Wakalah , Jualah dan Ijārah ) Yuhasnibar (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Jurnal Al-Mudharabah , 3 (1), 134 – 148.