## Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Melalui Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa
Penulis: Wahyudi 1 Dewi Indriasih 2 Mahben Jalil 3*

## Afiliasi:
Universitas Pancasakti Tegal 1,2,3
Korespondensi: dewi.indriasih@gmail. com
Abstrak :  Desa  merupakan  sistem  ketatanegaraan  terendah  di  Indonesia, desa telah lahir dan berkembang sejak ratusan tahun lalu hingga sekarang dan keberadaannya tetap diakui sebagai pengatur norma kehidupan masya- rakat yang mendiaminya. Salah satu lembaga desa ialah Aparat Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa yaitu Sekre- tariat Desa, Pemangku Kewilayahan dan Pengemban Tugas Teknis sebagai staf  untuk  membantu  tugas–tugas  Kepala  Desa.  Penelitian  ini merupakan penelitian survei dengan populasi target sekaligus sebagai subyek penelitian adalah Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal sebanyak 1.914 ora- ng. Ukuran sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 331 responden yang ditentukan  dengan  rumus Slovin ,  sedangkan  metode  pengambilan  sampel yang digunakan adalah menggunakan simple random sampling. Alat peng- ukuran dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Structural Equation Modelling (SEM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi, pemahaman terhadap peraturan  perundanga-undangan,  teknologi  informasi  berpengaruh  positif terhadap  kompetensi  aparatur.  Budaya  organisasi,  pemahaman  terhadap peraturan  perundangan-undangan,  teknologi  informasi  dan  kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur. Seda- ngkan berdasarkan hasil uji mediasi dengan menggunakan uji sobel diper- oleh hasil bahwa kompetensi aparatur belum mampu memediasi secara sig- nifikan  budaya  organisasi,  pemahaman  terhadap  peraturan  perundangan- undangan dan teknologi informasi terhadap kinerja aparatur.
Kata  kunci: Budaya  organisasi,  pemahaman  terhadap  peraturan perundangan-undangan, teknologi informasi, kompetensi aparatur

## Pendahuluan
Pengertian Desa sebagaimana didefinisikan pada undang-undang desa terbaru merupakan himpunan warga hukum dengan batas-batas daerah guna mengelola sendiri urusan pemerintahannya, mengatur kebutuhan penting  masyarakatnya  atas  dasar  prakarsa  masyarakat  bersangkutan  atau  asal  usulnya  maupun  hak tradisional yang hidup didalamnya (Bender, 2016).
Penyelenggaraan desa membutuhkan orang–orang untuk menduduki jabatan dalam ketatalaksana- an lembaga di desa, lembaga–lembaga ini menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan. Salah satu lem- baga  desa  ialah  Aparat  Pemerintah  Desa  terdiri  dari Kepala  Desa  dan  Perangkat  Pemerintah  Desa  yaitu Sekretariat  Desa,  Pemangku  Kewilayahan  dan  Pengemban  Tugas  Teknis  sebagai  staf  untuk  membantu tugas–tugas  Kepala  Desa  adalah  penyelenggara  pemerintahan  di  desa  yang  bertugas  mengelola  rumah tangga pada desa tersebut dan tugas yang diserahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah  (JDIH  Kab.  Tegal,  2017).  Sementara  (Alsyakinah,  2019)  mengemukakan  Perangkat  Desa  yaitu orang yang bekerja di kantor desa guna melayani masyarakat di desa.
Sesuai  data  yang  penulis  peroleh  melalui  hasil  observasi,  fenomena  yang  terjadi  menunjukkan bahwa kompetensi para Perangkat Desa di Kabupaten Tegal melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi
yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal baru mencapai 34 persen dari total jumlah Perangkat Desa atau baru sebanyak 650 orang dari 1.914 orang, sedangkan yang belum memenuhi  kompetensi  yang  diharapkan  sebanyak  1.264  orang.  Capaian  ini  mengandung  arti  bahwa kompetensi para Aparat desa masih harus terus ditingkatkan, perlu upaya  – upaya konkrit dari berbagai institusi melalui sinergitas dalam pengembangan kemampuan dan peningkatan pengetahuan bagi Aparat desa tersebut.
Kepala  Seksi  Pemerintahan  selaku  penyusun  peraturan  perundang-undangan  di  desa  secara keseluruhan  telah  mampu  menyusun  Peraturan  Desa,  namun  demikian  menurut  hasil  observasi  di Dispemasdes  Kab.  Tegal  baru  35  orang  saja  yang  mampu  menyusun  Peraturan  Desa  sesuai  peraturan perundang-undangan. Fenomena ini menunjukkan sebanyak 246 orang yang duduk sebagai Kepala Seksi Pemerintahan  belum  memahami  peraturan  perundangan  yang  menjadi  dasar  anutan  dalam  menyusun peraturan  desanya.  Kondisi  yang  demikian  mengakibatkan  pelaksanaan  kegiatan  di  desa  berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.
Pemeriksaan  oleh  Inspektorat  sebagai  aparat  pengawas  internal  terhadap  Laporan  Keuangan Pemerintah Desa (LKPDesa) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa) atau berasal dari aduan  masyarakat  menemukan  masih  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Perangkat  Desa  sebagai dampak dari ketidak pahaman Perangkat Desa dalam menerjemahkan aturan yang ada, pelanggaran lebih banyak pada kasus korupsi melalui penggelapan dana, penggelembungan anggaran, ataupun praktik kolusi yang dilakukan Perangkat Desa (Inspektorat Kab. Tegal, 2020).
Kurangnya pemahaman peraturan pada Perangkat Desa menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk mengintensifkan pendidikan dan pelatihan dengan fokus materi tentang legal drafting. berdasarkan informasi  yang  penulis  peroleh  dari  Dinas  Permasdes  Kab.  Tegal  memang  pendidikan  dan  pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan bagi Aparat desa belum dilaksanakan, selama ini hanya sebatas melalui  sosialisasi  dan  pendampingan  penyusunan  produk  hukum  desa,  mengingat  keterbatasan  waktu penyusunan produk hukum tersebut.
Menjamurnya lembaga kursus komputer dapat dimanfaatkan oleh Aparat desa guna meningkatkan kemampuan  penguasaan  teknologi  disamping  pembelajaran  secara  otodidak  melalui  peramban  google mengenai penggunaan teknologi informasi. Namun peran Pemerintah Daerah juga tetap diperlukan dalam rangka pengenalan sistem informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, aset desa, penyusunan profil desa  dan  demografi  desa  maupun  layanan  masyarakat  seperti  pembuatan  legalitas  perorangan.  Menurut (Hariyani,  2014)  teknologi  informasi  harus  diterapkan  dahulu  kepada  pemakai, sehingga  anggaran  yang dipakai  untuk  mengembangkan  teknologi  informasi  akan  diimbangi  dengan  kinerja  individu  secara signifikan.
Fenomena  lainnya  sesuai  obeservasi  di  Dispermasdes  Kab.  Tegal  yaitu  para  Kepala  Urusan Keuangan sejumlah 281 orang dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sejumlah 281 orang juga belum mampu sepenuhnya menerapkan teknologi informasi dengan baik, terbukti penerapan Sistem Manajemen Keuangan Desa (Siskeudes) belum menunjukkan tatalaksana pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, demikian pula penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) belum didayagunakan sepenuhnya oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Hasil monitoring tahun 2019 ke desa – desa se Kabupaten Tegal menunjukkan  baru  sekitar  20  persen  desa  atau  baru  56  orang  saja  dari  281  orang  yang  sudah  mampu menggunakan Sipades sekalipun baru sebatas entri data dan labelisasi aset desa, selebihnya sebanyak 225 orang belum mampu menggunakan Sipades.
Budaya organisasi yang baik perlu didukung oleh segenap pegawai didalamnya, tanpa dukungan kuat  tersebut  maka  budaya  organisasi  yang  tercipta  adalah  budaya  negatif  sehingga  menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi secara keseluruhan. Kondisi semacam ini terjadi pula di desa
Volume : 2 | Nomor 3  | Nopember 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: 10.47709/jebma.v2i3.2627
–  desa  di  Kabupaten  Tegal,  banyak  masyarakat  merasa  dikecewakan  dengan  sikap  dan  informasi  yang diberikan  oleh  Aparat  desa  seperti  misalnya  ketidakjelasan  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  atau perlakuan acuh kepada masyarakat yang hendak mengurus keperluan di desa.
Penelitian mengenai pemahaman peraturan perundang-undangan dan pengaruhnya terhadap kinerja aparatur  desa  melalui  kompetensi  aparatur  desa  masih  belum  banyak  yang  dilakukan.  Hasil  penelitian (Rulyanti  et al.,  2018) menyimpulkan  semakin tinggi  aturan  yang  diterapkan  oleh  perangkat  desa  maka akan semakin meningkatkan kinerja perangkat desa. (Susanto et al., 2021) dalam laporannya menyimpulkan jika  perangkat  desa  pedeslohor  belum  memahami  peraturan  cara  pembentukan  peraturan  desa  yang berdampak pada belum optimalnya kinerja aparat desa, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan kelompoknya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan dilaku- kan di Kabupaten Tegal dengan subyek penelitian ini adalah seluruh perangkat desa sekabupaten Tegal. Ber- dasarkan data Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) sebanyak 1.914 orang Perang- kat Desa se Kabupaten Tegal, sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus dari Slovin dan di dapatkan jumlah yaitu 331 orang responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber intern dan sumber ekstern. Data dalam penelitian ini dilihat dari cara memperolehnya, ada dua yakni data primer, yakni data yang diperoleh dari penyebaran angket/quisioner serta data sekunder yakni data yang telah diolah lebih dulu yang didapatkan oleh peneliti dari sumber lain sebagai tambahan informasi. Analisis data yang digunakan pemodelan persamaan struktural (SEM), pengujian mediasi dilakukan uji sobel.
H 1 : Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa H 2 : Terdapat pengaruh penguasaan teknologi informasi terhadap kinerja aparat pemerintah desa. H 3 :  Terdapat  pengaruh  pemahaman  terhadap  peraturan  perudang-undangan  terhadap  kinerja  aparat pemerintah desa.
H 4 : Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kompetensi aparat pemerintah desa H 5 : Terdapat pengaruh penguasaan teknologi informasi terhadap kompetensi aparat pemerintah desa H 6 : Terdapat pengaruh pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terhadap kompetensi aparat pemerintah desa.
H 7 : Terdapat pengaruh kompetensi aparat pemerintah desa terhadap kompetensi aparat pemerintah desa. H 8 :  Terdapat  penagaruh  budaya  organisasi  terhadap  kinerja  aparat  desa  dengan  kompetensi  aparat pemerintah desa sebagai pemediasi
H 9 : Terdapat pengaruh penguasaan teknologi informasi terhadap kinerja aparat desa  dengan kompetensi aparat pemerintah desa sebagai pemediasi
H 10 : Terdapat pengaruh pemahaman terhadap peraturan perudang-undangan terhadap kinerja aparat desa dengan kompetensi aparat pemerintah desa sebagai pemediasi.

## Hasil
Tabel 1. Uji Validitas Variabel No. Pernyataan r hitung r tabel Keterangan Budaya Organisasi BO1 0,903 0,361 Valid BO2 0,927 0,361 Valid BO3 0,788 0,361 Valid Teknologi Informasi
No. Pernyataan r hitung r tabel Keterangan TI1 0,711 0,361 Valid TI2 0,827 0,361 Valid TI3 0,682 0,361 Valid TI4 0,883 0,361 Valid TI5 0,874 0,361 Valid Pemahaman Peraturan Perundang-undangan PP1 0,788 0,361 Valid PP2 0,831 0,361 Valid PP3 0,894 0,361 Valid PP4 0,787 0,361 Valid Kompetensi Aparat KP1 0,838 0,361 Valid KP2 0,944 0,361 Valid KP3 0,819 0,361 Valid KP4 0,661 0,361 Valid KP5 0,738 0,361 Valid Kinerja Aparat KN1 0,814 0,361 Valid KN2 0,776 0,361 Valid KN3 0,887 0,361 Valid KN4 0,917 0,361 Valid
sumber : data primer di olah (2022)
Hasil  perhitungan  uji  validitas  di  atas  menunjukkan  bahwa  semua  pernyataan  yang  digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini memiliki koefisien korelasi lebih besar dari r tabel = 0,361 (r tabel untuk degree of freedom ) dengan nilai ρvalue lebih kecil dari 0,05 sehingga semua indikator tersebut valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.
Tabel 2. Uji Realibilitas No. Variabel Reliabilitas Standar Alfa Keterangan 1. Budaya Organisasi 0,839 0,7 Reliabel 2. Teknologi Informasi 0,851 0,7 Reliabel 3. Pemahaman Peraturan 0,843 0,7 Reliabel 4. Kompetensi Aparat 0,865 0,7 Reliabel 5. Kinerja Aparat 0,864 0,7 Reliabel
sumber : data primer di olah (2022)
Hasil  perhitungan  reliabilitas  instrument  variabel  pada  penelitian  ini  yaitu  0,839,  0,851,  0,843, 0,865, dan 0,864 dimana instrumen dikatakan reliabel apabila nilai α > 0,700 dengan demikian instrument variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel dapat digunakan sebagai pengumpul data penelitian.
Tabel 3. Uji Normalitas Data Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. TI5 2,000 5,000 -,708 -5,258 ,266 ,986 BO1 2,000 5,000 ,032 ,241 -1,519 -5,642
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. PP2 2,000 5,000 -,595 -4,420 ,066 ,244 PP3 1,000 5,000 -,656 -4,875 ,357 1,325 PP4 2,000 5,000 -,690 -5,125 ,353 1,309 PP1 2,000 5,000 -,876 -6,510 1,060 3,937 KN1 2,000 5,000 -,865 -6,423 ,349 1,297 KN4 2,000 5,000 -1,110 -8,241 ,600 2,229 KN3 2,000 5,000 -,839 -6,231 -,254 -,945 KN2 1,000 5,000 -1,018 -7,560 1,610 5,979 KP1 3,000 5,000 -,501 -3,720 -,990 -3,677 KP4 2,000 5,000 -,693 -5,149 ,040 ,150 KP3 2,000 5,000 -,480 -3,562 -,943 -3,500 KP2 2,000 5,000 -,446 -3,312 -,896 -3,328 TI3 2,000 5,000 -,695 -5,162 ,461 1,714 TI4 2,000 5,000 -,767 -5,697 ,497 1,847 BO2 2,000 5,000 -,212 -1,574 -1,359 -5,047 BO3 1,000 5,000 -,608 -4,516 ,014 ,052 KP5 1,000 5,000 -,549 -4,079 -,207 -,769 TI1 2,000 5,000 -,875 -6,501 ,434 1,612 TI2 2,000 5,000 -,595 -4,416 -,044 -,165 Multivariate 76,111 22,276 sumber : data primer di olah (2022)
Sesuai output dari AMOS, uji normalitas data dilakukan dengan membandingkan nilai critical ratio (CR) pada assessment of normality dengan kritis ± 2,58 pada level 0,01. Jika nilai CR lebih besar dari nilai kritis maka data tersebut tidak normal secara univariate.
Sedangkan nilai critical ratio (CR) yang didapat untuk koefisien Multivariate sebesar 22,276. Nilai ini lebih besar dari ± 2,58 (untuk α = 1%), sehingga normalitas Multivariate tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas secara Univariate dan Multivariate data tidak terpenuhi.
Penyimpangan  pada  asumsi  normalitas  dapat  diteliti  kembali  dengan  teknik bootstrapping untuk melakukan resampling. Jika nilai estimasinya masih sama dengan hasil nilai estimasi tanpa bootstrapping , maka model penelitian tanpa bootstrapping masih layak digunakan. Bootstrapping yang digunakan pada penelitian ini yakni bootstrapping Maximum Likelihood (ML). Berikut ini adalah output Bollen Stine Bootstrap : Tabel 4. Output Bollen-Stine

## Bollen-Stine Bootstrap (Default model)
The model fit better in 331 bootstrap samples. It fit about equally well in 0 bootstrap samples. It fit worse or failed to fit in 0 bootstrap samples. Testing the null hypothesis that the model is correct, Bollen-Stine bootstrap p = ,003
sumber : data primer di olah (2022)
Setelah dilakukan bootstrapping maka didapatkan hasil probabilitas Bollen-Stine bootstrap = 0,003 dan nilai ini signifikan pada 5% sehingga asumsi normalitas model dapat diterima.
Gambar 1. Model Sebaran Data
Berdasarkan gambar di atas Model sebaran data dapat diketahui membentuk sebuah loncemg dengan demikian data model penelitian asumsi normalitas dan layak digunakan untuk menguji seluruh hipotesis penelitian.

## Uji Mutlticollinearity
Uji Multicollinearty berguna untuk mengerahui apakan terjadi hubungan antar variabel independen. Multicollinea- rity terjadi ketika nilai korelasi antar indikator yang lain > 0,9 (Ghozali, 2014). Berikut ini adalah hasil uji Multico- llinearty :
Tabel 5. Hasil Uji Multicollinearty Estimate TIX2  <-->  PPX3 ,437 BOX1  <-->  PPX3 ,216 BOX1  <-->  TIX2 ,303
sumber : data primer di olah (2022)
Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai korelasinya antar variabel independent nya yang rata rata memiliki nilai dibawah 0,900. Maka hasil dapat diketahui bahwa tidak terdapat multicollinearty dalam penelitian ini.
Tabel 6. Regression Weights Estimate S.E. C.R. P Label KPZ  <---  BOX1 ,256 ,062 4,133 *** KPZ  <---  TIX2 ,157 ,058 2,690 ,007 KPZ  <---  PPX3 ,320 ,108 2,968 ,003 KNY  <---  BOX1 ,132 ,054 2,424 ,015 KNY  <---  TIX2 -,101 ,050 -2,019 ,043
Volume : 2 | Nomor 3  | Nopember 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: 10.47709/jebma.v2i3.2627
Estimate S.E. C.R. P Label KNY  <---  KPZ ,184 ,087 2,121 ,034 KNY  <---  PPX3 ,224 ,095 2,354 ,019
sumber : data primer di olah (2022)
Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat persamaan struktural untuk substruktur 1 sebagai berikut: Kompetensi Aparat: 0,256 Budaya Organisasi + 0,157 Teknologi Informasi + 0,320 Pemahaman Peraturan + z 1 Berdasarkan Tabel di atasdapat dibuat persamaan struktural untuk substruktur 2 sebagai berikut: Kinerja Aparat: 0,132 Budaya Organisasi - 0,101 Teknologi Informasi + 0,224 Pemahaman Peraturan + 0,184 Kompetensi Aparat + z 2
Sedangkan tabel Standardized Regression Weights dengan menggunakan software SEM AMOS Ver. 22 maka menghasilkan seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 7. Hasil analisis Standardized Regression Weights
Structural Equation Modelling (SEM) Estimate KPZ  <---  BOX1 ,329 KPZ  <---  TIX2 ,219 KPZ  <---  PPX3 ,276 KNY  <---  BOX1 ,202 KNY  <---  TIX2 -,169 KNY  <---  KPZ ,221 KNY  <---  PPX3 ,231 sumber : data primer di olah (2022)

## Evaluasi Fit Model
Setelah  melakukan  analisis  konfirmatori  dan structural  equation  modelling ,  uji  dasar  yang  harus  dilakukan pengujian model dengan melihat nilai goodness-of-fit index . Hasil pengujian kesesuaian model penelitian disajikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 8. Hasil Pengujian Goodness-of-Fit Goodness of Fit Indeks Cut off Value Hasil Evaluasi Model Chi-Square ≤ 211,22 669,246  Tidak Memenuhi DF 179 P-Value ≥ 0,05 0,000 Tidak Memenuhi RMSEA ≤ 0,1 0,091 Memenuhi GFI ≥ 0,90 0,838 Tidak Memenuhi AGFI ≥ 0,90 0,790 Tidak Memenuhi CMIN/DF ≤ 2,0 3,739 Tidak Memenuhi TLI ≥ 0,95 0,726 Tidak Memenuhi CFI ≥ 0,95 0,766 Tidak Memenuhi sumber : data primer di olah (2022)
Volume : 2 | Nomor 3  | Nopember 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: 10.47709/jebma.v2i3.2627
Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Chi Square = 669,246 dengan tingkat signifikansi sebesar 211,22 dan nilai  kelayakan  lainnya  yang  tidak  memenuhi  kriteria  fit,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan antara matriks kovarians sampel yang dapat diterima dengan matriks kovarians populasi, yang berarti model penelitian dinyatakan tidak dapat memenuhi kriteria fit. Namun, perlu dicatat bahwa Chi Square sangat sensitif terhadap ukuran sampel (Ghozali, 2014). Oleh karena itu, ukuran alternatif model fit perlu dicari yang akan membuat  model  keseluruhan  dapat  diterima,  yaitu  nilai  RMSEA  diperoleh  sebesar  0,091  ≤  0,10,  sehingga memberikan  konfirmasi  yang  cukup  untuk  penerimaan  hipotesis unidimensionalitas bahwa  dua  puluh  satu indikator tersebut dapat mencerminkan setiap variabel laten yang dianalisis.

## Pengujian Hipotesis

## Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kompetensi Aparat
Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 dapat diketahui bahwa koefisien jalur variabel Budaya Organisasi terhadap Kompetensi Aparat sebesar 0,256. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dari variabel Budaya Organisasi terha- dap Kompetensi Aparat, artinya semakin baik Budaya Organisasi maka Kompetensi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal semakin baik. Sifat pengaruh positif tersebut adalah signifikan, hal ini ditunjukkan nilai CR hitung = 4,133. Nilai CR hitung tersebut lebih besar atau sama dengan dari CR tabel (t tabel ) pada tingkat keyakinan 95 persen dan derajat kebebasan 331 yaitu sebesar 1,97. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan  Terdapat pengaruh variabel Budaya Organisasi terhadap Kompetensi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal, dapat diterima.

## Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kompetensi Aparat
Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 dapat diketahui bahwa koefisien jalur variabel Teknologi Informasi terha- dap Kompetensi Aparat sebesar 0,157. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dari variabel Teknologi Informasi terhadap Kompetensi Aparat, artinya semakin baik Teknologi Informasi maka  Kompetensi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal semakin baik. Sifat pengaruh positif tersebut adalah signifikan, hal ini ditunjukkan nilai CR hitung = 2,690. Nilai CR hitung tersebut lebih besar dari CR tabel (t tabel ) pada tingkat keyakinan 95 persen dan derajat kebebasan  331  yaitu  sebesar  1,97.  Dengan  demikian  hipotesis  kedua  yang  menyatakan  Terdapat  pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kompetensi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal, dapat diterima.

## Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kompetensi Aparat
Berdasarkan tabel  6 dan tabel 7 dapat diketahui bahwa koefisien jalur variabel  Pemahaman Peraturan terhadap Kompetensi Aparat sebesar  0,320. Hal ini berarti terdapat  pengaruh  positif  dari variabel  Pemahaman Peraturan  terhadap  Kompetensi  Aparat,  artinya  semakin  baik  Pemahaman  Peraturan  yang  dilakukan,  maka Kompetensi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal semakin baik pula. Sifat pengaruh positif tersebut adalah signifikan, hal ini ditunjukkan nilai CR hitung = 2,968. Nilai CR hitung tersebut lebih besar dari CR tabel (t tabel ) pada tingkat keyakinan  95  persen  dan  derajat  kebebasan  331  yaitu  sebesar  1,97.  Dengan  demikian  hipotesis  ketiga  yang menyatakan  Terdapat  pengaruh  Pemahaman  Peraturan  terhadap  Kompetensi  Aparat  Pemerintah  Desa  di Kabupaten Tegal, dapat diterima.

## Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat
Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 dapat diketahui bahwa koefisien jalur variabel Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat sebesar 0,132. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dari variabel Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat, artinya semakin baik Budaya Organisasi, maka Kinerja Aparat pada Pemerintahan Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal semakin baik. Sifat pengaruh positif tersebut adalah signifikan, hal ini ditunjukkan nilai CR hitung = 2,424. Nilai CR hitung tersebut lebih besar dari CR tabel (t tabel ) pada tingkat keyakinan 95 persen dan derajat kebebasan  331  yaitu  sebesar  1,97.  Dengan  demikian  hipotesis  keempat  yang  menyatakan  Terdapat  pengaruh variabel Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal, dapat diterima.

## Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparat
Berdasarkan  tabel  6  dan  tabel  7  dapat  diketahui  bahwa  koefisien  jalur  variabel  Teknologi  Informasi terhadap Kinerja Aparat sebesar -0,101. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif dari variabel Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparat, artinya semakin rendah Teknologi Informasi, maka Kinerja Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten  Tegal  semakin  rendah.  Sifat  pengaruh  negatif  tersebut  adalah  signifikan,  hal  ini  ditunjukkan  nilai CR hitung = -2,019 Nilai CR hitung tersebut lebih kecil dari CR tabel (t tabel ) pada tingkat keyakinan 95 persen dan derajat kebebasan  331  yaitu  sebesar  -1,97.  Dengan  demikian  hipotesis  kelima  yang  menyatakan  Terdapat  pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal, dapat diterima.

## Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kinerja Aparat
Berdasarkan tabel  6 dan tabel 7 dapat diketahui bahwa koefisien jalur variabel  Pemahaman Peraturan terhadap Kinerja Aparat sebesar 0,224. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dari variabel Pemahaman Peraturan terhadap Kinerja Aparat, artinya semakin baik Pemahaman Peraturan, maka Kinerja Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal semakin baik. Sifat pengaruh positif tersebut adalah signifikan, hal ini ditunjukkan nilai CR hitung = 2,354. Nilai CR hitung tersebut lebih besar dari CR tabel (t tabel ) pada tingkat keyakinan 95 persen dan derajat kebebasan 331 yaitu sebesar  1,97.  Dengan demikian  hipotesis keenam yang menyatakan  Terdapat pengaruh  Pemahaman Peraturan terhadap Kinerja Aparat pada Pemerintahan Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal, dapat diterima.

## Pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Kinerja Aparat
Berdasarkan  tabel  6  dan  tabel  7  dapat  diketahui  bahwa  koefisien  jalur  variabel  Kompetensi  Aparat terhadap Kinerja Aparat sebesar 0,184. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dari variabel Kompetensi Aparat terhadap Kinerja Aparat, artinya semakin baik memberikan Pelayanan, maka Kinerja Aparat pada Pemerintahan Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal semakin baik pula. Sifat pengaruh positif tersebut adalah signifikan, hal ini ditunjukkan nilai CR hitung = 2,121. Nilai CR hitung tersebut lebih besar dari CR tabel (t tabel ) pada tingkat keyakinan 95 persen  dan  derajat  kebebasan  331  yaitu  sebesar  1,97.  Dengan  demikian  hipotesis  ketujuh  yang  menyatakan Terdapat  pengaruh  Kompetensi  Aparat  terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Tegal,  dapat diterima.

## Kompetensi Aparat mampu Memediasi Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal
Pengujian hipotesis kedelapan dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis kedelapan yang dilakukan dengan menggunakan Sobel test seperti yang tampak pada perhitungan di bawah ini. Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 dapat diketahui Nilai :
S.E. KPZ  BOX 1 = 0,062 Beta KNY  KPZ   = 0,184 Beta KPZ  BOX 1 = 0,256 S.E. KNY  KPZ   = 0,087 UnBeta KPZ  BOX 1 = 0,329 Dengan menggunakan perhitungan Sobel Test dapat diketahui sebagai berikut : 𝑆𝑎𝑏 =   √(0,184 2 x 0,062 2 ) + (0,256 2 x 0,087 2 ) +   (0,329 2 x 0,087 2 )
Budaya Organisasi Kinerja Aparatur
Kompetensi Aparatur 0,256
0,18 4 0,132
𝑆𝑎𝑏 =   √(0,0001) + (0,0005) +   (0,0008)
𝑆𝑎𝑏 =   √0,0014
𝑆𝑎𝑏 =  0,0380
𝑡 = 𝑎𝑏 𝑆𝑎𝑏 = 0,256 𝑥 0,184 0,0380 = 0,047 0,0380 = 1,239
Berdasarkan perhitungan sobel test diperoleh nilai t hitung sebesar 1,239 < 1,97 (t tabel ) yang berarti H 0 diterima. Hal ini  menunjukkan  bahwa  Kompetensi  Aparat  belum  mampu  memediasi  secara  signifikan  variabel  Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat.

## Kompetensi Aparat mampu Memediasi Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal
Pengujian  hipotesis  kesembilan  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  membuktikan  kebenaran  hipotesis kesembilan yang dilakukan dengan menggunakan Sobel test seperti yang tampak pada perhitungan di bawah ini.
Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 dapat diketahui Nilai : S.E. KPZ  TIX 2 = 0,058 Beta KNY  KPZ = 0,184 Beta KPZ  TIX 2 = 0,157 S.E. KNY  KPZ = 0,087 UnBeta KPZ  TIX 2
= 0,219
Dengan menggunakan perhitungan Sobel Test dapat diketahui sebagai berikut : 𝑆𝑎𝑏 =   √(0,184 2 x 0,058 2 ) + (0,157 2 x 0,087 2 ) +   (0,219 2 x 0,087 2 )
𝑆𝑎𝑏 =   √(0,0001) + (0,0002) +   (0,0004)
𝑆𝑎𝑏 =   √0,0007
𝑆𝑎𝑏 =  0,0258
𝑡 = 𝑎𝑏 𝑆𝑎𝑏 = 0,157 𝑥 0,184 0,0258 = 0,029 0,0258 = 1,122
Berdasarkan  perhitungan sobel  test diperoleh  nilai  t hitung sebesar  -1,122  <  1,96  (t tabel )  yang  berarti  H 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat belum mampu memediasi secara signifikan variabel Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparat.
Kompetensi  Aparat  mampu  Memediasi  Pemahaman  Peraturan  terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal
Teknologi Informasi Kinerja
Aparatur Kompetensi Aparatur 0,157
0,18 4 -0,101
Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 dapat diketahui nilai :
S.E. KPZ  PPX 3 = 0,108 Beta KNY  KPZ = 0,184 Beta KPZ  PPX 3 = 0,320 S.E. KNY  KPZ = 0,087 UnBeta KPZ  PPX
3 = 0,276 Dengan menggunakan perhitungan Sobel Test dapat diketahui sebagai berikut : 𝑆𝑎𝑏 =   √(0,184 2 x 0,108 2 ) + (0,320 2 x 0,087 2 ) +   (0,276 2 x 0,087 2 )
𝑆𝑎𝑏 =   √(0,0004) + (0,0008) +   (0,0006)
𝑆𝑎𝑏 =   √0,0017
𝑆𝑎𝑏 =  0,0418
𝑡 = 𝑎𝑏 𝑆𝑎𝑏 = 0,320 𝑥 0,184 0,0418 = 0,059 0,0418 = 1,409
Berdasarkan perhitungan sobel test diperoleh nilai t hitung sebesar 1,409 < 1,97 (t tabel ) yang berarti H 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat belum mampu memediasi secara signifikan pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kinerja Aparat.

## Pembahasan
Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah desa. Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai CR hitung = 2,424 > CR tabel (t tabel ) sebesar 1,97 sehingga dapat dikatakan jika budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja Aparat pemerintah desa di Kabupaten Tegal.
Budaya  organisasi  adalah  seperangkat  nilai  yang  mengendalikan  interaksi  antar  individu  dalam  satu organisasi  atau  organisasi  lain  sebagai  pemasok  dan  anggota  masyarakat  yang  dilayani.  Budaya  organisasi dibangun oleh para individu dalam organisasi mengenai etika organisasi yang dianut dan hak kepegawaian yang diberikan kepada setiap pegawai juga mngenai jenis struktur organisasi itu sendiri (Sofyan, 2020).
Budaya organiasi yang kuat akan memacu pegawai untuk dapat berpikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan  kaidah  atau  nilai-nilai  yang  dianut  organisasi.  Keselarasan  antara  budaya  organiasi  dengan  anggota organisasi  pendukungnya  akan mendorong pegawai  untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih  baik (Sungadi, 2018).
Penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Siahaan,  2018),  (Baharuddin  & Indrawan, 2018), (Simbolon, 2015), (Reni, 2019), (Arnu, 2017) dan (Sartono, 2017) yang membuktikan bahwa budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja,  semakin  baik  budaya  organisasi  diterapkan  maka  akan meningkatkan kinerja.
Pemahaman Peraturan Kinerja
Aparatur Kompetensi Aparatur 0,320
0,18 4 0,224
Budaya  organisasi  perlu  dibentuk  atau  dibangun  di  lingkungan  organisasi  sebagai  norma  dasar  bagi segenap anggota untuk mengendalikan sikap dan perilaku anggota yang pada gilirannya akan meningkatkan kineja personal maupun organisasi.
Pengaruh  pemahaman terhadap peraturan perudang-undangan terhadap kinerja aparat pemerintah desa.
Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai CR hitung = 2,354 > CR tabel (t tabel ) sebesar 1,97 sehingga dapat dikatakan jika  pemahaman  terhadap  peraturan  perudang-undangan  memliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  Aparat pemerintah desa di Kabupaten Tegal.
Pemahaman  mengenai  peraturan  atau  regulasi  mutlak  diperlukan  oleh  pegawai  sehingga  terjadinya kesalahan  prosedur  yang  berdampak  hukum  dapat  dihindari.  Desa  sebagai  unsur  pemerintahan  terendah  di Indonesia secara sosiologis maupun politis memiliki peran yang amat strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat (Hasibuan et.al., 2018). Rulyanti et al., (2018) menyebutkan semakin tinggi aturan yang diterapkan oleh perangkat desa maka akan semakin meningkatkan kinerja perangkat desa.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Razi  et.  al.,  2017)  yang membuktikan bahwa pemahaman terhadap peraturan perudang-undangan dapat meningkatkan kinerja demikian juga  penelitian  (Rahma  et.  al.,  2021)  yang  membuktikan  bahwa  pemahaman  terhadap  peraturan  perudang- undangan berpengaruh pada kinerja.
Peraturan perudang-undangan yang setiap saat berubah harus selalu diikuti dan dilaksanakan dengan baik oleh  aparat  desa  dalam  rangka  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  tanggung  jawab  moral  dalam  pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi.

## Pengaruh penguasaan teknologi informasi terhadap kinerja aparat pemerintah desa.
Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai CR hitung = -2,019 < CR tabel (t tabel ) sebesar -1,97 sehingga dapat dikatakan bahwa penguasaan teknologi informasi memberi pengaruh negatif terhadap kinerja aparat pemerintah desa di Kabupaten Tegal.
Organisasi  tidak  bisa  lepas  dari  aplikasi  teknologi  informasi  dalam  meningkatkan  kinerja. Teknologi  informasi  ialah  proses  saling  tukar  atau  peralihan  data  ataupun  pesan  tanpa  batasan  ruang maupun  waktu.  Teknologi  informasi  dapat  diartikan  pula  serangkaian  alat  yang  berbeda  terdiri  dari perangkat keras ( hardware ), informasi dan jaringan data, tempat kerja serta kecerdasan buatan atau robotik, pemakaian  informasi  tersebut  merupakan  proses  secara  sistematis  yang  digunakan  dalam  rangka pelaksanaan kegiatan (Siahaan, 2018).
Saat ini teknologi informasi dipahami dengan lebih luas guna membangun informasi yang tercipta oleh  proses  bisnis  dan  dipergunakan  sejalan  dengan  teknologi  yang  memproses  informasi  dan  tujuan peningkatannya. Teknologi sama pentingya dengan keuangan dan sumber daya manusia bagi organisasi, pemanfaatan teknologi menjadi dasar bagi fungsi organisasi guna meningkatkan kinerja para anggotanya (Wicaksono, 2018)
Penelitian ini serupa dengan hasil yang didapatkan oleh Siahaan, (2018), Wicaksono, (2018), Pande et al., (2018), Razi et. al., (2017), Karim, (2020), Azzahrah et. al., (2021), Handayani, (2018) dan Siregar, (2019) membuktikan bahwa pegawai yang mengusasai teknologi informasi akan memiliki kinerja yang tinggi.
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  semakin  pesat  menuntut  kemampuan  para  aparatur  desa menyesuikan penguasan IT secara simultan, ketidakmampuan dalam penguasaan IT ini akan menjadikan aparatur desa tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi dan menurunkan performa kerja yang bersangkutan.
Pengaruh budaya organisasi terhadap kompetensi aparat pemerintah desa.
Volume : 2 | Nomor 3  | Nopember 2022 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: 10.47709/jebma.v2i3.2627
Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai CR hitung = 4,133 > CR tabel (t tabel ) sebesar 1,97 sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi mempengaruhi secara positif terhadap kompetensi aparat desa di Kabupaten Tegal.
Budaya organiasi yang kuat akan memacu pegawai untuk dapat berpikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan  kaidah  atau  nilai-nilai  yang  dianut  organisasi.  Keselarasan  antara  budaya  organiasi  dengan  anggota organisasi  pendukungnya  akan mendorong pegawai  untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih  baik (Sungadi, 2018).
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan, (2018), Baharuddin & Indrawan, (2018), Simbolon, (2015) dan Sungadi, (2018) yang pada risetnya membuktikan bahwa budaya kerja yang baik akan mempengaruhi kompetensi pegawai.
Budaya  organisasi  memberikan  ketegasan  dan  mencerminkan  spesifikasi  suatu  organisasi  sehingga berbeda dengan organisasi lainnya. Sebuah budaya kerja yang berkembang di desa dapat memberikan stabilitas kepada aparat desa .
Pengaruh  pemahaman  terhadap  peraturan  perundang-undangan  terhadap  kompetensi  aparat pemerintah desa.
Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai CR hitung = 2,968 > CR tabel (t tabel ) sebesar 1,97 sehingga dapat disebut jika pemahaman  terhadap  peraturan  perudang-undangan  memliki  pengaruh  positif  terhadap  komptensi  Aparat pemerintah desa di Kabupaten Tegal.
Tujuan peraturan perundang-undangan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  adalah  ketaatan  seseorang dalam  mentaati  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat yang berwenang dan menjadi kekuatan hukum yang mengikat guna mengatur dan menertibkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara (Razi et. al., 2017).
Peraturan  perundang-undangan  adalah  peraturan  dalam  bentuk  tertulis  yang  ditetapkan  oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan menjadi kekuatan hukum yang mengikat. Jika seorang pegawai memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan maka pegawai tersebut memahami tanggung  jawab  dan  tugas  yang  harus  dilakukan  dengan  demikian  akan  memiliki  kompetensi  yang diperlukan dalam pekerjaanya (Karim, 2020).
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Hasibuan  et.al.,  (2018)  yang  dalam  penelitiannya membuktikan bahwasanya pemahaman mahasiswa akuntansi akan berpengaruh pada kompetensi.
Kepatuhan  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  memudahkan  aparatur  desa  menyelesaikan pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  yang  merupakan  salah  satu  wujud  seberapa  tinggi  kapasitas kemampuan (kompetensi) dirinya.

## Pengaruh teknologi informasi terhadap kompetensi aparat pemerintah desa.
Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai CR hitung = 2,690 > CR tabel (t tabel ) sebesar 1,97 sehingga dapat disimpulkan jika teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kompetensi aparat desa di Kabupaten Tegal.
Untuk  meningkatkan  kompetensinya,  instansi  perlu  memberikan  kesempatan  kepada  aparat pemerintah  desa  untuk  memperluas  pengetahuan  dan  keterampilannya  dengan  bidang  pekerjaan  yang digelutinya. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa dilakukan melalui pelatihan teknis yang terkait dengan bidang pekerjaan yang digelutinya (Siahaan, 2018).
Kompetensi  mengisyaratkan  partikularitas  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  oleh setiap individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan untuk meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaannya (Wicaksono, 2018).
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Siahaan, (2018), Wicaksono, (2018), Yohannes et al., (2020)  dan  Tiananda,  (2015) yang pada  risetnya membuktikan bahwa  semakin baik penguasaan teknologi informasi maka kompetensi semakin baik.
Peningkatan  kemampuan  menguasai  teknologi  informasi  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan  sesuai kebutuhan,  tugas  pekerjaan  dan  tanggung  jawab  masing-masing  aparatur  desa  dalam  rangka  peningkatan profesionalitas dan kompetensinya.

## Pengaruh kompetensi aparat pemerintah desa terhadap kinerja Perangkat Desa.
Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai CR hitung = 2,121 > CR tabel (t tabel ) sebesar 1,97 sehingga dapat dikatakan  bahwa  kompetensi  aparat  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  desa  di Kabupaten Tegal.
Untuk  mencapai  hasil  kerja  yang  optimal  dan  memuaskan,  maka  dibutuhkan  kompetensi  yang dikuasai  oleh  aparat  pemerintah  desa  pada  saat  melaksanakan  pekerjaannya  agar  kinerja  aparatur pemerintah  desa  dapat  meningkat,  karena  sebenarnya  yang  menjadi  harapan  masyarakat  adalah  proses pelayanan  yang  mudah,  sederhana,  ramah,  cepat  dan  tepat,  efisien,  adanya  kepastian  serta  kejelasan prosedur persyaratan pelayanan yang sesuai aturan. Tujuan organisasi dapat tercapai melalui kinerja yang positif dari pegawai, demikian juga sebaliknya tujuan organisasi akan mengalami kendala apabila kinerja pegawai kurang efektif (Nurjaya, 2021).
Penelitian ini mendukung penelitian Syauqi, (2021), Aryani, (2020), Rafi’ie, (2020), Waskito, (2015) dan Wicaksono, (2018) yang membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja, namun tidak sesuai penelitian Pandey, (2017) yang membuktikan kompetensi berpengaruh tidak nyata terhadap kinerja aparat pemerintah desa.
Pelayanan  kepada  masyarakat  yang  optimal  dan  penyelesaian  pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  baik menunjukkan kemampuan kerja aparatur desa yang memuaskan, sehingga tercapai kualitas professional dalam bekerja.
Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparat desa dengan kompetensi aparat pemerintah desa sebagai pemediasi.
Hasil perhitungan menggunakan sobel test membuktikan bahwa nilai t hitung = 1,239 < t tabel sebesar 1,97 yanag berarti H 0 diterima,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kompetensi  aparat  belum  mampu  memediasi  budaya  organisasi secara signifikan terhadap kinerja Aparat.
Budaya organisasi bukan semata-mata sebagai suatu panduan maupun kesepadanan perilaku dalam berorganisasi.  Membangun  budaya  organisasi  dengan  mengikuti  perkembangan  organisasi  mampu memberikan  hasil positif bagi organisasi  sehingga akan meningkatkan kinerja yang tinggi bagi pegawai dalam organisasi tersebut (Simbolon, 2015).
Budaya  organisasi  juga  dilihat  sebagai  strategi  untuk  membina  budaya  kerja  yang  kokoh memerlukan  proses  karena  perubahan  yang  terjadi  dalam  organisasi  melibatkan  perubahan  orang-orang yang  berada  dalam  organisasi  tersebut  diantaranya  perbedaan  persepsi,  keinginan,  sikap,  dan  perilaku. Budaya  organisasi  yang  kuat  akan  memicu  karyawan  untuk  berpikir,  berperilaku,  dan  bertindak  sesuai dengan  nilai-nilai  organisasi.  Kesesuaian  antara  budaya  organisasi  dengan  anggota  organisasi  yang mendukungnya mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik (Sungadi, 2018).
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  Simbolon,  (2015),  Baharuddin  &  Indrawan,  (2018)  dan Siahaan,  (2018)  yang  membuktikan  bahwasanya  kompetensi  mampu  memediasi  pengaruh  budaya organisasi terhadap kinerja.
Kompetensi  melekat  pada  individu  masing  –  masing  sehingga  secara  komprehensif  belum  mampu memediasi budaya organisasi dalam mempengaruhi kinerja.
Pengaruh  pemahaman  terhadap  peraturan  perudang-undangan  terhadap  kinerja  aparat  desa dengan kompetensi aparat pemerintah desa sebagai pemediasi.
Berdasarkan perhitungan sobel test diperoleh nilai t hitung sebesar 1,409 < 1,97 (t tabel ) yang berarti H 0 diterima yang artinya kompetensi aparat belum mampu memediasi secara signifikan variabel pemahaman terhadap peraturan perudang-undangan terhadap kinerja aparat.
Untuk  meningkatkan  kompetensinya,  instansi  perlu  memberikan  kesempatan  kepada  aparat pemerintah  desa  untuk  memperluas  pengetahuan  dan  keterampilannya  dengan  bidang  pekerjaan  yang digelutinya. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa dilakukan melalui pelatihan teknis yang terkait dengan bidang pekerjaan yang digelutinya (Siahaan, 2018).
Adanya  pemahaman  mengenai  peraturan  perundang-undangan  ditunjang  dengan  kompetensi  yang dimiliki Aparat desa maka akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan (Sartono, 2017).
Penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Santoso, (2018) yang membuktikan bahwa adanya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan ditunjang dengan kompetensi yang dimiliki aparat desa akan menghasilkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.
Kompetensi merupakan kemampun personal untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, sehingga secara  bersama-sama  belum  tentu  mampu  ikut  mempengaruhi  pemahaman  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa.
Pengaruh penguasaan teknologi informasi terhadap kinerja aparat desa dengan kompetensi aparat pemerintah desa sebagai pemediasi
Berdasarkan perhitungan sobel test diperoleh nilai t hitung sebesar 1,112 < 1,97 (t tabel ) yang berarti H 0 diterima. maka dapat dikatakan kompetensi Aparat belum mampu memediasi secara signifikan variabel pemahaman terhadap penguasaan teknologi informasi terhadap kinerja Aparat.
Jogiyanto, (2017) mengutarakan bahwa sistem teknologi informasi adalah sistem teknologi dalam suatu organisasi  yang  menyatukan  kebutuhan  pemrosesan  transaksi  sehari-hari,  mendukung  operasi,  merupakan kegiatan manajerial dan strategis suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan.
Teknologi  informasi  yang  tepat  juga  didukung  oleh  keahlian  orang-orang  yang  mengoperasikannya mampu meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja individu yang bersangkutan, sehingga hubungan dan imbas langsung dari teknologi informasi ini berada pada kompetensi individu dari pengguna itu sendiri yang seterusnya dapat meningkatkan kinerja organisasi. (Pande et al., 2018)
Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Wicaksono, (2018) dan Siahaan, (2018) yang membuk- tikan bahwasanya kmpetensi mampu memediasi pengaruh penguasaan teknologi informasi terhadap kinerja.
Kompetensi yang dimiliki aparat desa merupakan kemampuan individu yang secara parsial mempenga- ruhi kinerja, namun belum mampu ikut mempengaruhi penguasaan teknologi informasi secara bersama-sama yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi perlu dibentuk atau dibangun di lingkungan organisasi sebagai norma dasar bagi segenap anggota untuk mengendalikan sikap dan perilaku anggota yang pada gilirannya akan meningkatkan kineja personal maupun organisasi.
Peraturan perudang-undangan yang setiap saat berubah harus selalu diikuti dan dilaksanakan dengan baik
oleh  aparat  desa  dalam  rangka  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  tanggung  jawab  moral  dalam  pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi.
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  semakin  pesat  menuntut  kemampuan  para  aparatur  desa menyesuikan penguasan IT secara simultan, ketidakmampuan dalam penguasaan IT ini akan menjadikan aparatur desa tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi dan menurunkan performa kerja yang bersangkutan.
Budaya  organisasi  memberikan  ketegasan  dan  mencerminkan  spesifikasi  suatu  organisasi  sehingga berbeda dengan organisasi lainnya. Sebuah budaya kerja yang berkembang di desa dapat memberikan stabilitas kepada aparat desa .
Kepatuhan  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  memudahkan  aparatur  desa  menyelesaikan pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  yang  merupakan  salah  satu  wujud  seberapa  tinggi  kapasitas kemampuan (kompetensi) dirinya.
Peningkatan  kemampuan  menguasai  teknologi  informasi  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan  sesuai kebutuhan,  tugas  pekerjaan  dan  tanggung  jawab  masing-masing  aparatur  desa  dalam  rangka  peningkatan profesionalitas dan kompetensinya.
Pelayanan  kepada  masyarakat  yang  optimal  dan  penyelesaian  pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  baik menunjukkan kemampuan kerja aparatur desa yang memuaskan, sehingga tercapai kualitas professional dalam bekerja.
Kompetensi  melekat  pada  individu  masing–masing  sehingga  secara  komprehensif  belum  mampu memediasi budaya organisasi dalam mempengaruhi kinerja. Kompetensi merupakan kemampun personal untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, sehingga secara bersama-sama belum tentu mampu ikut mempengaruhi pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa.
Kompetensi  yang  dimiliki  aparat  desa  merupakan  kemampuan  individu  yang  secara  parsial mempengaruhi  kinerja,  namun  belum  mampu  ikut  mempengaruhi  penguasaan  teknologi  informasi  secara bersama-sama yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa.

## Daftar Pustaka
Agustin, M. (2015). Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa
Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.2(1),1–10.
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ve d=0CD8QFjAE&url=http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186426&val=6444&tit le=PelaksanaanKebijakan Mengenai Fasilitas Pejalan Kaki Di Kota Pek
Akbal,  M.,  &  Umar,  F.  (2021).  Pemahaman  Guru  Tentang  Peraturan  Perundang-Undangan  Profesi Pendidik. 301–305.
Alam,
H. V. (2017). Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa.
http://repository.ung.ac.id/get/kms/10661/Buku-Pengembangan-Sumber-Daya-Aparatur-Desa.pdf Alsyakinah,  G.  A.  (2019).  Analisis  Penghambat  Kinerja  Aparatur  Desa  Batukarut  Kecamatan  Arjasari Kabupaten  Bandung.  Prosiding  FRIMA  (Festival  Riset  Ilmiah  Manajemen  dan  Akuntansi),  2, 1178–1183.
Arnu, A. P. (2017). Pengaruh Budaya Organsiasi, Kompetensi Dan Komitmen Organsiasi Terhadap Kinerja Pegawai Bank Jabar Banten Cabang Karawang.
Aryani,  N.  P.  D.  E.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Desa,  Efektivitas  Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 11(2).
Atmaja, M. W. (2016). Pemahaman Dasar Hukum Perundang-undangan. 15.
Aulia,  R.  (2016).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Pembelian  Produk  Legal  Seluler.  Journal  of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Azzahrah et. al., M. S. & M. I. dan R. (2021). Pengaruh Penguasaan Teknologi Informasi Dan Kepuasan Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pangkep.  Jurnal  Economic Bosowa Universitas Bosowa Makasar, Edisi XL.
Baharuddin,  &  Indrawan.  (2018).  Pengaruh  Budaya  Kerja  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia terhadap Kompetensi dan Kinerja Karyawan BCA KCU Kendari.
Baron A. dan Armstrong, M. (2017). A Handbook Of Human Resource Management Practice. Kogan Page. Bender, D. (2016). Desa. 1, 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088 Dessler, G. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Indeks. Dessler, Gary. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Indeks. Dispermasdes, T. (2020). LAKjIP 2019. Ferina, I. S., Burhanuddin, & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun 2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). 14(3).
Hag & Keen. (2016). Information Technology: Tomorrow’s Advantage Today. Hammond: Mcgraw-Hill College.
Handayani, R. (2018). Pengaruh Penguasaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.
Telkom Indonesia Cabang Manado.
Hariyani,  T.  (2014).  Pengaruh  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Dan  Minat  Pemanfaatan  Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Bkkbn Kabupaten Madiun. Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 3(2), 144. https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1219
Hasibuan et.al., A. B. dan W. N. V. (2018). Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Dan Integrasi Ifrs Ke Dalam Perkuliahan Terhadap Kompetensi IFRS. Jurnal Akuntansi Universitas Darma Persada, 6(3).
Inspektorat  Kab.  Tegal.  (2020).  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Dugaan  Penyalahgunaan  Penggunaan  Dana Desa.
Jamaluddin,  Salam,  R.,  Yunus,  H.,  &  Akib,  H.  (2017).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  terhadap  Kinerja Pegawai  pada  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Jurnal  Ad’ministrare,  4(1),  25. https://doi.org/10.26858/ja.v4i1.3443
JDIH Kab. Tegal. (2016). Perbup Tegal 74 tahun 2016. JDIH Kab. Tegal. (2017). Perbup Tegal Nomor 33 tahun 2017. Jogiyanto,  H.  (2017).  Analisa  dan  Desain  Sistem  Informasi:  Pendekatan.  Terstruktur  Teori  dan  Praktik Aplikasi Bisnis. Andi.
Karim, F. J. (2020). Pengaruh Penguasaan Teknologi Informasi, Pendidikan Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Pegawai BPS Provinsi Jawa Timur. E-Journal Manajemen “Branchmarck,” 2(4).
Kinarwanto,  B.  (n.d.).  Faktor-Faktor  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Kinerja Individual (Studi Pada Pdam Kota Malang). 1–27.
Kotter  &  Heskett,  J.  &  J.  (2015).  Corporate  Culture  and  Performance :  Dampak  Budaya  Perusahaan terhadap Kinerja.
Lina,  D.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Kepemimpinan  Dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Pegawai Dengan Sistem Reward Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 14, 77– 97.
Liputan6.com. (2014). Mataram Kuno di Tegal Jawa Tengah. In K (hal. 12). Mangkunegara, A. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya. Martin  &  Tanaamah,  J.  A.  R.  T.  (2018).  Perancangan  Dan  Implementasi  Sistem  Informasi  Penjualan Berbasis Desktop Website Menggunakan Framework Bootstrap Dengan Metode Rapid Application Development, Studi Kasus Toko Peralatan Bayi ‘Eeng Baby Shop.’ Jodi Martin, Andeka Rocky Tanaamah, 5(1).
Merdeka.com. (n.d.). desa tertua di Indonesia. https://www.merdeka.com/jateng/berusia-lebih-dari-1000- tahun-desa-di-klaten-ini-jadi-yang-tertua-se-indonesia.html#:~:text=Merdeka.com  -  Di  Daerah Klaten, lebih sering menyebutnya Desa Upit.
Muslihudin  &  Oktafianto, M.  (2018).  Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Informasi  Menggunakan  Model Terstruktur dan UML. Andi, Yogyakarta.
Nugroho,  N.  T.  (2016).  Pengaruh  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan  (Studi Kasus  Karyawan  STMIK  Duta  Bangsa).  Pengaruh  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Karyawan STMIK Duta Bangsa), 11(September 2016), 12–22.
Nurjaya,  A.  A.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Kemampuan  Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Jurnal Ilmiah, Manajemen sumber Daya Manusia (JENIUS), 4(3).
Pande, P., Yudiastra, Sri, G., & Darma. (2018). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Disiplin Kerja, Insentif, Turnover Terhadap Kinerja Pegawai.
Pandey, J. (2017). Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). Jurnal JAP, VIII(31).
Pantura Pos. (n.d.). Keluhan Warga.
Posuma,  C.  O.  (2013).  Kompetensi,  Kompensasi,  Dan  Kepemimpinan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Ratumbuysang Manado. EMBA, 1(4), 646–656.
Pratiwi,  U.,  &  Ulfah,  P.  (2018).  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Aparatur Pemerintah  Desa  Dalam Akuntabilitas  Dana  Desa.  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan,  6(3),  429–440. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670
Purwanto, A., Asbari, M., Prameswari, M., Ramdan, M., & Setiawan, S. (2020). Dampak Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Perilaku Kerja Inovatif Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 9(01), 19–27. https://doi.org/10.33221/jikm.v9i01.473
Rafi’ie, D. S. (2020). Pengaruh Kompetensi, Gaya Kepemimpinan, Budaya Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegwai Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Barat.
Rahma et. al., S. S. M. N. M. M. A. dan G. K. E. N. (2021). Pengaruh Pemahaman Visi Misi, Kompetensi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Sinar matahari baru. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 4(3).
Razi  et.  al.,  R.  F.  E.  S.  dan  A.  A.  A.  (2017).  Pengaruh  Ketaatan  Terhadap  Peraturan  Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal JOM Fekon, 4(1).
Reni,  M.  dan  S.  (2019).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Aparatur  Nagari  Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Administrasi Negara, 25(1), 47– 58.
Riska, F. (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian  Akuntansi  Dan  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 4(1), 1268–1281.
Robbins, S. P. dan T. A. J. (2016). Perilaku Organisasi. Salemba Empat.
Rosdiana, D., & Indriasih, D. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Pengawasan, dan Motivasi Terhadap Kinerja Dengan Variabel Kompensasi Sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Dishubkominfo Kota Tegal. 1, 57–65.
Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa  Melalui  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Sebagai  Variabel  Intervening.  Bisma,  11(3),  323. https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6474
Sandi, D. T. (2018). Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Inovator,
7(1), 90. https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1462
Santoso,  E.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Disiplin  Kerja,  Kompensasi  Dan  Kompetensi  Terhadap  Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. J, 53(9), 1689–1699.
Sartono, A. C. (2017). Dampak Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Studi Empiris di Desa X Wilayah Karanganyar). Jurnal Manajemen, STIE-AUB Surakarta. Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Refika Aditama. Siagian, S. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Gunung Agung. Siahaan, F. S. (2018). Analisis Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kompetensi Pegawai Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Kanwil I Medan. Jurnal Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Simanjuntak, P. J. (2015). Manajemen Evaluasi Kinerja. UI.
Simbolon,  C.  Y.  (2015).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  dan  Pelatihan  Terhadap  Kompetensi  Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir. Jurnal Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Universitas Terbuka Jakarta.
Siregar, P. N. U.(2019). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Penguasaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Universitas Darma Agung. Jurnal Darma Agung, XXVII(1).
Soekidjo, N. (2017). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta.
Sofyan,  Y.  (2020).  Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Supervisi  Akademik  Dan  Sarana  Prasarana  Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Di Smp Negeri Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Jurnal FKIP Unila.
Sonia, S. (2018). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Dan Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pada Karyawan Koperasi Republik Indonesia (KPRI) Di Kabupaten Bondowoso. 1–51.
Sopiah. (2017). Perilaku Organisasional.
Sudarmanto.  (2017).  Kinerja  dan  Pengembangan  Kompetensi  SDM  (Teori,  Dimensi  Pengukuran  dan Implementasi dalam Organisasi). Pustaka Pelajar.
Sudaryono. (2018). Metodologi Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada. Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis (A. Cristian (ed.); I). CV. ANDI OFFSET. Sungadi.  (2018).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  terhadap  Kompetensi  Pustakawan  (Studi  Kasus  pada Universitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta).  Journal  of  Library  and  Information  Science,  2(1). http://dx.doi.org/10.18326/pustabiblia.v2i1.71-118
Susanto,  S.,  Arofa,  E.,  Bachtiar,  B.,  &  ...  (2021).  Bimbingan  Teknis  Pembuatan  Peraturan  Desa.  Abdi Laksana, 2, 167–172. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpb/article/view/9782
Sutarman. (2019). Pengantar Teknologi Informasi. Bumi Aksara.
Syauqi, A. dan M. M. . (2021). Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Transmigrasi.  Jurnal  Adhikari,  1(1). https://www.jurnal-adhikari.id
Tegal, Bappeda, K. T. (2019). RPJMD Kab. Tegal 2019-2024. Thoha, M. (2018). Kepemimpinan dalam Manajemen. PT. Raja Grafindo Persada. Tiananda,  F.  (2015).  Kompetensi  Pedagogik  Guru  Ditinjau  Dari  Penguasaan  Teknologi  Informasi Komunikasi  Dan  Pengalaman Mengajar  Di  Smk Muhammadiyah  2  Sragen  Tahun  Ajaran  2014/ 2015.  Jurnal  Pendidikan  Akuntansi  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Umar, H. (2018). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. PT. Raja Grafindo Persada.
Waskito,  T.  W.  (2015).  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Kompetensi,  Dan  Motivasi  Terhadap  Kinerja Manajerial  Aparat  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Dengan  Variabel  Moderating  Pemahaman Terhadap  Peraturan  Yang  Berlaku  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Batang).  Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Wibowo. (2017a). Manajemen Kinerja. Rajawali Pers. Wibowo. (2017b). Manajemen Kinerja (edisi kelima) (Wibowo (ed.); 12 ed.). Raja Grafindo.
Wicaksono.  (2018).  Pengaruh  pemanfaatan  teknologi  informasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Melalui Kompetensi Di Koperasi Susu Warga Mulya.
Wiliams &  Sawyer.  (2018).  Using  Information  Technology:  A  Practical  Introduction  to  Computers  and Communications. London: CareerEducation.
Yohannes,  Marryono,  &  Jamun.  (2020).  Pengaruh  Pemanfaatan  Perangkat  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi Terhadap Peningkatan Kompetensi Profesional.