## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 435-444 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1108 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Politik Hukum Zakat di Indonesia
*
Nurdin 1

## Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1108

## Abstract.
The purpose of this study is to determine the political dynamics of zakat law in Indonesia from the Orde Lama, Orde Baru, and Reformasi. The research method used is descriptive- analytic. The results of the study show that the political upheaval of the zakat law from the Orde  Lama,  Orde  Baru  and  Reformasi  experienced  a  significant  shift  even  though  in  the course of the political law of zakat, it was stagnant in the Soekarno and Soeharto regime. It has happened because in these two regimes stated zakat was only considered as one of the religious  institutions  is  even  considered  as  an  Islamic  religious  ritual  without  seeing  the benefits of zakat from the aspect of improving people's welfare. Reformasi era brought fresh air  for  Muslims  as  evidenced  by  the  presence  of  Law  no.  38  of  1999  concerning  the management of zakat, but the law has not been able to accommodate the ideal management of zakat so that the reaction of the Islamic community, in general, urges the government to immediately revise the law. From this pressure, the government and the DPR enacted Law no. 23 of 2011 concerning the management of zakat,
Keywords: Zakat; Legal Policy; Indonesia

## Abstrak.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dinamika  politik  hukum  zakat  di  Indonesia  dari rezim  Orde  Lama,  rezim  Orde  Baru  dan  Reformasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif analitik. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pergolakan politik hukum zakat  dari  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  serta  Reformasi  mengalami  pergeseran  yang  cukup signifikan walaupun dalam perjalanan politik hukum zakat mengalami stagnansi di rezim Soekarno  dan  Soeharto.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  dalam  dua  rezim  menilai  zakat hanya  dianggap  sebagai  salah  satu  pranata  agama  bahkan  dianggap  sebagai  ritual  agama Islam  tanpa  melihat  manfaat  zakat  dari  aspek  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Era reformasi membawa angin segar bagi umat Islam terbukti dengan hadirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun dalam UU tersebut belum mampu mengakomodir pengelolaan  zakat  yang  ideal  sehingga  muncul  reaksi  masyarakat  Islam  pada  umumnya mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU tersebut. Dari desakan tersebut pemerintah dan DPR mengundangkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Kata Kunci: Zakat; Politik Hukum; Indonesia
* Manuscript  received  date:  July  22,  2021,  revised:  August  27,  2021,  approved  for  publication: Desember 30, 2021.
1 Nurdin adalah  mahasiswa  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Email: nurdinntbbima@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu yang beragama Islam. Jika dilihat dari ilmu fikih (hukum Islam) zakat diartikan  sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan  Allah  untuk  diserahkan  kepada orang-orang yang berhak menerima ( mustahik ). 2 Zakat juga diartikan sebagai pembersih harta dan jiwa seorang muslim agar mendapatkan ketentraman, ketenangan jiwa dalam kehidupan serta menjalin hubungan baik dengan  orang lain agar dapat mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 3
Indonesia  merupakan  negara  yang  penduduknya  mayoritas  Islam  sehingga implikasinya pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan oleh individu melainkan harus ada  campur  tangan  negara  dalam  pengelolaannya.  Pada  era  Rasulullah  SAW,  proses pengelolaan zakat dilakukan oleh individu, hal tersebut dapat dilihat dari sahabat yang pernah  diangkat  oleh  Rasulullah  SAW  untuk  melaksanakan  tugas  sebagai  pemungut zakat  (amil)  diantaranya  Uqbah  bin  Amir  al-Juhany,  Mu’adz  bin  Jabal,  dan  sahabat lainnya,  sedangkan  pada  masa  setelah  Rasulullah  SAW  wafat  yaitu  masa  Khulafa Rasyidin sampai saat ini, pengelolaan zakat diambil alih oleh negara. 4
Pelaksanaan  zakat  merupakan  keharusan  bagi  umat  muslim  Indonesia  yang mempunyai harta tertentu. Hasil dari pungutan zakat tersebut merupakan sumber dana yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  digunakan  sebagai  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Zakat  juga  bermanfaat  sebagai  instrumen  untuk  mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang miskin atau kurang mampu. 5 Oleh karena itu perlu ada sistem atau payung hukum yang efektif dan  efisien  yang  mengakomodir  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat  agar meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  serta keadilan sosial dalam penanggulanggan kemiskinan sesuai dengan tujuan negara.
Secara yuridis pemberlakuan hukum zakat di Indonesia memiliki legal standing atau dasar hukum yang sangat kuat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Jika dimaknai secara gramatikaL, kata “menjamin” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 29 ayat (2) bersifat memerintah ( imperatif ). Dengan demikian negara bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi setiap penduduk agar bisa memeluk agama  dan  beribadah  menurut  agama  dan  kepercayaan itu.  Pada  hakikatnya  apabila merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) seluruh aspek yang menyangkut syariat Islam khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum muamalat pada dasarnya dapat
2 Ahmad Alam, "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia", Jurnal Manajemen , Vol. 9 No. 2, (2018).
3 Wahbah  Al-Zuhayly ,  Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab ,  terjemahan  Agus  Efendi  dan  Burhanudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal 82.
4 Mubaidillah, “Perkembangan Undang-Undang Zakat di Indonesia”, Jurnal Istikhlaf: Vol. 1 No. 1, (Maret 2019).
5 Junuardin, “Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Mayarakat dan Filantropi Islam: Vol. 1, No. 1, (November 2018).
diaktualisasikan  secara legal  dan formal  oleh  umat  Islam. 6 Berdasarkan  prinsip  dasar tersebut  penulis  akan  membahas  dalam  penelitian  ini  mengenai  dinamika  politik hukum zakat dari rezim Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka ( library research ) yaitu penelitian yang melakukan suatu kajian terhadap data kepustakaan terkait dengan tema yang akan diteliti.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  persoalaan  guna  mendapatkan  jawaban  yang  komprehensif  mengenai politik hukum zakat dari rezim Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Legal policy (kebijakan hukum) memiliki definisi yaitu peraturan-peraturan yang akan  diterapkan  sekaligus  yang  akan  tidak  diberlakukan  atau  dicabut  yang dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Pembukaan UUD 1945. 7 Politik hukum jika diartikan secara sederhana ialah pedoman atau arahan resmi yang dijadikan pegangan untuk membuat atau membatalkan hukum dalam rangka mencapai tujuan atau cita-cita negara. 8
Istilah studi politik dan studi hukum dibagi menjadi tiga hal yang mendasar; (1) hukum  adalah  penentu  atas  kegiatan  politik,  dengan  artian  bahwa  hukum  lah  yang seharusnya menjadi kendali dari setiap aktivitas politik, (2) politik lebih dominan atas hukum, memiliki makna dalam hal yang nyata, baik pada konteks produk hukum atau dalam  sisi  penegakkannya,  sangat  dipengaruhi  atas  politik,  (3)  politik  dan  hukum memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan.
Dalam  definisi  lain,  politik  hukum  ( legal  policy) merupakan  kegiatan  memilih dan  menggunakan  suatu  cara  demi  mewujudkan  kehendak  sosial  dengan  hukum tertentu  di  dalam  masyarakat  yang  ruang  lingkupnya  mencakup  beberapa  hal mendasar; (1) hal apa yang hendak dituju melalui sistem yang ada, (2) langkah-langkah apa  dan  yang  mana  yang  dianggap  benar  dan  sesuai  untuk  digunakan  dalam mewujudkan impian tersebut, (3) kapan dan dengan cara apa hukum itu perlu diubah, (4) sebagai jalan untuk membantu merumuskan kerangka hukum yang ideal sehingga tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan baik. 9
Berangkat  dari  penjabaran  mengenai  politik  hukum  diatas  dapat  disimpulkan bahwa politik hukum zakat dapat dimaknai sebagai arahan atau garis politik (kebijakan
6 Ichwan  Ahwaz  Alamudi,  Ahmad  Hasan,  “Politik  Hukum  Pembentukan  Legislasi  Bidang Ekonomi Syariah di Indonesia”, Journal of Islamic and Law Studies : Vol. 5, No. 1, (2021).
7 Moh. Mahfud MD, “ Politik Hukum Di Indonesia” , (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), hal. 1.
8 Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum  Menegakan  Konstitusi ,  (Jakarta:  Pustaka  LP3S Indonesia, 2006), hal. 15.
9 Satjipto  Rahardjo ,  Ilmu  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti,  1991), hal.  352-353.  dikutip  dari Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Depok: Rajawali Pres, 2020), hal. 2.

## Nurdin
resmi  pemerintah)  untuk  membuat  atau  mencabut  peraturan  yang  mengatur  tentang zakat  dengan  melihat  tentang  muatan  materi  dalam  peraturan  tersebut  sudah  sesuai atau tidak dengan cita-cita atau tujuan dari negara. Oleh karena itu, regulasi atau hukum yang  mengatur  tentang  zakat  harus  mampu  menghadirkan  pengelolaan  zakat  yang ideal dan sesuai dengan tujuan negara.

## 1. Politik Hukum Zakat Rezim Orde Lama
Di era Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno masih sering terjadi pergolakan baik bersifat pemikiran maupun bersifat fisik dari daerah sampai pusat. Seperti halnya para  pemimpin  bangsa  yang  masih  mendebatkan  ideologi  negara  yang  hendak diberlakukan.  Sehingga  dalam  kondisi  seperti  itu  negara  tidak  memiliki  waktu  dan ruang untuk mengurusi ragam ekspresi keagamaan. Terlebih lagi kala itu aspirasi dari umat  Islam  yang  hendak  mengusulkan  ideologi  Islam  sebagai  ideologi  negara mengalami  pertentangan  dari  kaum  nasionalis  dan  sosialis,  sehingga  menimbulkan kegagalan  untuk  memberlakukan  ideologi  Islam.  Selain  itu  juga  terjadinya penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, dari perdebatan panjang yang memakan waktu bertahun-tahun tersebut  menyebabkan ndikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu perintahnya yaitu membubarkan majelis konstituante hasil Pemilu tahun 1955 dan memberlakukan kembali UUD tahun 1945.
Gagalnya umat Islam dalam mengusulkan ideologi Islam sebagai dasar negara tidak serta merta membuat mereka berhenti untuk menyampaikan aspirasi (politik). Hal tersebut  terbukti  dengan  hadirnya  Jawata  Urusan  Agama  (JAURA)  yang  sekarang menjadi  Kementerian  Agama.  JAURA  didirikan  pada  Januari  tahun  1946  yang mengambil  peran  sangat  penting  dengan  salah  satu  tugasnya  yaitu  menjamin  setiap penduduk untuk merdeka dalam menjalankan atau mengekspresikan ajaran agamanya dengan berpedoman pada regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan zakat, peraturan yang berlaku tetap dijalankan. 10
Dalam  kondisi  yang  masih  belum  menentu  dikalangan  masyarakat  timbul usulan  untuk  memaksimalkan  zakat  sebagai  salah  satu  pilar  untuk  memperkuat perekonomian  nasional  serta  muncul  gagasan  untuk  membentuk  bank  zakat  yang dimana  fungsinya  untuk  menampung  dan  menyalurkan  zakat  dari muzakki kepada delapan asnaf mustahik . Namun usulan tersebut tidak digubris dan tidak mendapatkan perhatian dari pemangku kekuasaan saat itu. 11
Awal mula kebijakan hukum tentang zakat dalam pemerintahan Soekarno yaitu dikeluarnya SE (Surat Edaran) Menteri Agama No. A/VII/1736 tertanggal 8 Desember 1951 yang mengatur tentang pelaksanaan zakat fitrah. Dalam SE yang dikeluarkan oleh Menteri  Agama  tersebut,  kedudukan  negara  dalam  pengelolaan  zakat  hanya  sebagai unsur pengawas, tanpa ikut terlibat dalam pengelolaannya. Terlebih lagi negara tidak
10 Muhamad Nasrudin, "Pergeseran Politik Hukum Zakat Dari Era Soekarno Menuju Soeharto", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , Vol. 1 No. 2, (Desember 2018).
11 Muhammad  Aziz,  “Regulasi  Zakat  Di  Indonesia;  Upaya  Menuju  Pengelolaan  Zakat  Yang Profesional,” Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , Vol. 4 No.1 (2014).
memiliki  peran  untuk  mengendalikan  zakat  agar  pengelolaan  zakat  sesuai  dengan tujuan yang hendak dicapai. 12
Sebelum  rezim  Orde  Lama  berakhir,  Rancangan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (RPPPUU)  dibentuk  untuk  mengatur  tentang  aktualisasi pemungutan  dan  pemberian  zakat  serta  pembentukan  Baitul  Mal.  Pada  tahun  1964 Menteri  Agama  menyiapkan  kedua  rancangan  tersebut,  namun  rencana  untuk mengajukan draf RUU tersebut tidak sampai ditangan Presiden dan DPR. 13
Kebijakan  hukum  zakat  pada  era  Orde  Lama  tidak  mendapatkan  atensi  yang sungguh-sungguh  dari  pemerintah  mengenai  pengelolaan  zakat  beserta  hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Soekarno selama 21 tahun tidak ada politik hukum mengenai pengelolaan zakat serta dinamikanya.

## 2. Politik Hukum Zakat Rezim Orde Baru
Relasi kuat antara penguasa dan umat Islam pada masa itu menimbulkan sikap negara  terhadap  pengelolaan  zakat.  Hal  tersebut  membawa  angin  segar  bagi  politik hukum  zakat  dengan  dibuktikan  keinginan  pemerintah  mempersiapkan  RUU  Zakat untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pada tanggal 5 Juli 1967 , Menteri Agama Saifudin Zuhri mengeluarkan Surat No. MA/095/1967 , yang menyatakan “Hukum Islam yang berlaku bagi Islam diwajibkan oleh pemerintah untuk mendukungnya,  baik  diatur  dengan  undang-undang  maupun  tidak.  Namun  hal  ini harus  diatur  dengan  undang-undang  karena  pemerintah  memiliki  kewajiban  moral untuk meningkatkan kemaslahatan rakyat Indonesia”. 14
Jika  dimaknai  isi  surat  dari  Menteri  Agama  tersebut,  dapat  diartikan  bahwa muatan  materi  atau  isi  dari  RUU  pengelolaan  zakat  berkaitan  dengan  kedudukan negara hanya untuk mengakomodir umat Islam dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi  perintah  agamanya.  Negara  tidak  hadir  sebagai  aktor  utama  dalam pengelolaan  zakat  namun  hanya  sebagai  bentuk  tanggungjawab  moral  untuk meringankan pelaksanaan zakat bagi umat muslim Indonesia serta memastikan manfaat zakat bisa dirasakan oleh setiap orang yang layak menerima serta pengelolaan sesuai dengan hukum Islam.
Demi  dilandasi  kepentingan  sosial,  RUU  zakat  ini  dikonsultasikan  kepada Menteri  Sosial.  Karena  visi  Menteri  Sosial  dan  spirit  RUU  zakat  selaras  dan  sesuai kehendak yang dicapai. Lebih lanjut, kerana zakat tidak lepas dari persoalan iuran atau tarikan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu RUU zakat mesti dikosultasikan kepada Kementerian  Keuangan.  Namun  tanggapan  dari  Kementerian  Keuangan  tidak  sesuai dengan keinginan umat Islam yang ingin pengelolaan zakat harus diatur dalam bentuk undang-undang.  Adapun  tanggapan  dari  Menteri  Keuangan  yaitu  “Bahwa  perkara yang mengatur mengenai zakat tidak perlu dimuat dalam bentuk peraturan perundang-
12 Muhamad  Nasrudi,  “Pergeseran  Politik  Hukum  Zakat  dari  Era  Soekarno  Menuju  Soeharto”, Jurnal Volksgeist : Vol. 1 No. 2, (Desember 2018).
13 Fakhruddin, Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia (Malang: UIN Maliki Press, 2008). hal. 244. 14 Ibid., hal. 245

## Nurdin
undang,  cukup  lewat  peraturan  Menteri  Agama.”  Berdasarkan  rekomendasi  dari Kementrian  Keuangan  tersebut  Rancangan  Undang  Undang  zakat  akhirnya  stagnan dan tidak pernah lagi diusulkan pada Presiden ataupun DPR-GR. 15
Selanjutnya  untuk  menindaklanjuti  rekomendasi  dari  Menteri  Keuangan. Menteri Agama Mohammad Dachlan pada tanggal 15 Juli 1968 mengeluarkan Permen Agama No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Bedasarkan payung hukum tersebut akhirnya berdiri sebuah Badan Amil Zakat, namun kekuatan hukum sekelas Peraturan Menteri Agama tidak sehebat atau sekuat jika diatur melalui PP dan UU.
Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1968 di Istana negara dalam peringatan Isra’ Miraj  Presiden  Soeharto  berpidato  kepada  seluruh  umat  Islam  Indonesia  dengan menyatakan  bahwa  secara  pribadi  ia  bersedia  untuk  mengurus  pengumpulan  zakat secara  besar-besaran.  Dengan  artian  Soeharto  bersedia  menjadi  amil  zakat  dengan ketentuan harus ada lembaga yang mengelola dan mengawasi zakat. Setelah 21 tahun pengelolaan  zakat  bersifat  personal  dan  informal,  akhirnya  Presiden  Soeharto mengundurkan  diri  dari  posisinya  sebagai  pengelola  amil  zakat  nasional  dengan demikian  pengelolaan  zakat  bergeser  ke  Kementeri  Agama  hal  tersebut  dikuatkan dengan Instruksi Menteri Agama No. 16/1989 mengenai pengaturan tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Sedekah. 16
Kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam  membentuk  atau  menyiapkan rancangan  undang-undang  tentang  zakat  menimbulkan  diskursus  pengelolaan  zakat yang  tidak  efektif  dan  efisien.  Dari  kegelisahan  itulah  sehingga  muncul  pengelolaan zakat  secara  kelembagaan  oleh  masyarakat  yang  bergerak  secara  individual  ataupun kolektif.  Diantaranya  ada  yang  mendirikan  yayasan,  Baitul  Mal  dan  LAZ  (Lembaga Amil  Zakat).  Maka  muncul  setelahnya  instansi  Dompet  Dhuafa,  Rumah  Zakat,  Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Muhammadiyah, NU serta lembaga lembaga lainnya. 17
“ Dinamika politik zakat pada rezim Orde Baru cukup memberikan ruang untuk umat Islam terhadap tata kelola zakat yang dilakukan oleh pemerintah. Politik hukum zakat  pada  rezim  Orde  Baru  tidak  dengan  membentuk  undang-undang,  melainkan hanya  sekelas  peraturan  menteri  dan  instruksi  Presiden.  Dari  peraturan  tersebut penguasa  memainkan  perannya  sebagai  individu  ataupun  kelompok  bukan  sebagai pemerintah. Sehingga pemegang kendali dalam pengelolaan zakat nasional dipegang perorangan  untuk  mencari  kepentingan  pribadi  dan  ketika  sumber  dana  dari pengelolaan zakat mengalami defisit atau penurunan, individu atau kelompok tadi serta merta meninggalkannya. ”
Dimasa masa akhir rezim Soeharto kekuatan aspirasi Islam akhirnya berbuah manis dengan hadirnya Forum Zakat (FOZ). Dari forum inilah cikal bakal aktivis Islam Indonesia  dalam  memperjuangkan  pengelolaan  zakat  diatur  dalam  undang-undang sehingga awal era reformasi atau era Presiden B.J. Habibi mampu menghasilkan salah
15 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia , hal. 122.
16 Ibid, hal. 246
17 Ibid, hal. 254.
satu  tujuannya  yaitu  lahirnya  Undang-Udang  Nomor  38  Tahun  1999  Tentang Pengelolaan Zakat. 18

## 3. Politik Hukum Zakat Rezim Reformasi
Pemerintah  bersama  DPR  menetapkan  Undang-undang  nomor  38  tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat  bertujuan  untuk  meningkatan  kesejahteraan  sosial  dan perekonomian bangsa dalam hal tersebut pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral Bima Islam dan Urusan Haji No. D-291 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Zakat. 19
Sebelum terbentuknya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, zakat hanya  di  anggap  sebagai  ritual  agama  yang  tanpa  ada  payung  hukum  yang mengikatnya  baik  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu,  terbentuknya  UU  No.  38 tahun  1999  ini  diharapkan  mampu  mengakomodir  permasalahan  pengelolaan  zakat baik dari sistem penyaluran, penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat tersebut. Setelah berlaku kurang lebih 12 tahun, undang-undang tersebut ternyata belum mampu mengakomodir  serta  mengatasi  problem  mengenai  zakat.  Karena  dalam  praktiknya, peraturan  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  untuk  memaksa seorang muslim ( muzakki ) dalam menunaikan kewajiban zakat.
Selain  itu,  salah  satu  kelemahan  dari  UU  pengelolaan  zakat  tersebut  yaitu pelaksanaannya  yang  hanya  diatur  melalui  Keputusan  Menteri  Agama  tidak  dengan Peraturan  Pemerintah  (PP).  Sehingga  berimplikasi  kepada  ketidakpastian  hukum dikalangan stakeholder (pimpinan) zakat dalam pengelolaan zakat. Kemudian pada sisi muatan  materi  UU  tersebut  terdapat  kesimpangsiuran  tentang  badan  atau  lembaga mana yang menjadi leading sector , serta masih terjadinya disharmonisasi antara lembaga- lembaga pengelola zakat. 20
Berdasarkan  kelemahan  UU  No.  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat tersebut,  maka  memicu  reaksi  dari  para  aktivis  dan  pemuka  Islam  untuk  mendesak pemerintah agar  segera melakukan revisi. Sesuai desakan tersebut pemerintah segera mengajukan  RUU  pengelola  zakat  yang  baru  sebagai  pengganti  undang-undang sebelumnya.  Setelah  melalui  pergolakan  pikiran dan  tahap-tahap lainya di  parlemen, akhirnya  pemerintah  bersama  dengan  DPR  mengesahkan  UU  No.  23/2011  tentang Pengelolaan  Zakat.  Atas  berlakunya  UU  No.  23  Tahun  2011  secara  tidak  langsung mencabut berlakunya UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. berlakunya UU No. 23/2011 tersebut tidak terlepas dari kritikan dari para penggiat zakat.
18 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia : Dinamika pengelolaan zakat rezim UU Nomor 38 tahun 1998 , (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 17.
19 Mubaidillah, “Perkembangan Undang-Undang Zakat di Indonesia”, Jurnal Istikhlaf : Vol. 1 No. 1, (Maret 2019).
20 P. Adiyes Putra, Nurnasrina, "Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dalam UU No.
21 Tahun 2008 Dan UU No. 23 Tahun 2011", Jurnal: Al-Mutharaha ,Vol. 17 No.1, ( Juni 2020).

## Nurdin
Masih kurang idealnya pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat  tersebut  memicu  para  penggiat  zakat  atau  lembaga- lembaga  zakat  dan  perorangan  mengajukan  permohonan judicial  review terhadap  UU No.  23  tahun  2011  itu  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Berdasarkan  permohonan  pemohon bahwa  adanya  UU  pengelolaan  zakat  tersebut  akan  membuat  pengelolaan  zakat berpotensi  mengalami  kemunduran,  karena  dalam  muatan  materi  UU  tersebut menyerahkan  pengelolaan  zakat  dilakukan  oleh  masyarakat  sipil  baik  secara kelembagaan  yang  berbadan  hukum  maupun  dikelola  secara  tradisional  oleh perorangan, sehingga akan berpotensi mengalami diskriminasi dan kriminalisasi. Dari permasalahan itulah para penggiat zakat mengajukan judicial review . 21
Berdasarkan judicial review yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi melakukan persidangan yang menghasilkan putusan yang mengabulkan permohonan Pasal 18 ayat 2 poin (a), (b), dan (d) yang mengatur tentang syarat pembentukan LAZ (lembaga  amil  zakat)  dan  mengenai  Pasal-pasal  lain  yang  diajukan  oleh  pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dihormati oleh seluruh masyarakat karena sifatnya final dan mengikat. Kemudian mengenai status hukum UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara filosofis, yuridis, politis, sosiologis maupun adminstrasif sah dan legal menjadi pedoman dalam pengelolaan zakat di Indonesia. 22

## D. KESIMPULAN
Pergolakan  politik  hukum  zakat  dari  rezim  Orde  Lama,  Orde  Baru  serta Reformasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan, walaupun dalam perjalanan politik hukum zakat mengalami stagnansi di era Soekarno dan Soeharto. Hal tersebut disebabkan  karena  zakat  hanya  dianggap  sebagai  salah  satu  pranata  agama  bahkan dianggap sebagai ritual agama Islam saja tanpa melihat kesejahteraan masyarakat yang menerima manfaat dari zakat tersebut. Terjadinya reformasi membawa angin segar bagi umat Islam terbukti dengan hadirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalam UU tersebut belum mampu mengakomodir pengelolaan zakat yang ideal sehingga muncul reaksi masyarakat Islam pada umunya mendesak pemerintah untuk segerah  merevisi  UU  tersebut.  Dari  desakan  tersebut  pemerintah  dan  DPR mengesahkan UU No. 23 tahun 2011. UU tersebut berlaku hingga sekarang. Walaupun masih ada kritikan dari pengiat zakat, setidaknya UU tersebut sudah cukup menjawab problem pengelolaan zakat yang selama ini dikhawatirkan oleh umat Islam Indonesia.
21 Ibid.,
22 Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 86/PUU-X/2012 tentang Keputusan Uji Materi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

## REFERENSI:

## Buku
Abdurrahman,  Perkembangan  Hukum  Ekonorni  Syariah  Dalam  Perspektif  Politik Hukum Nasional, Mimbar Hukum Dan Peradilan , No. 68, (2009)
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Maliki Press, 2008).
Hasanah, Uswatun, “Potret Filantropi Islam di Indonesia,” dalam Berderma untuk Semua:
Wacana dan Praktik Filantropi Islam , oleh Azyumardi Azra (Jakarta: Teraju dan Pusat  Bahasa  dan  Budaya  UIN  Syarif  Hidayatullah,  2003),  213;  Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, 245; Salim, Challenging the secular state
Manan, Abdul, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006).
Rahardjo,  Satjipto ,  Ilmu  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1991),  hlm.  352-353. dikutip  dari  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  (Depok:  Rajawali  Pres, 2020),
Saragih, Bintang R, Politik Hukum , (Bandung: CV Utomo, 2006).
Al-Zuhayly , Wahbah. Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab ,  terjemahan  Agus  Efendi  dan Burhanudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
Wibisono, Yusuf, Mengelola Zakat Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015).

## Jurnal
Aziz  Muhammad,  “Regulasi  Zakat  di  Indonesia;  Upaya  Menuju  Pengelolaan  Zakat Yang Profesional,” Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , Vol. 4 No.1 (2014).
Junuardin, “Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Mayarakat dan Filantropi Islam: Vol. 1, No. 1, (November 2018).
Karsayuda  M.  Rifqinizamy,  "Politik  Hukum  Nasional  Legislasi  Hukum  Ekonomi Syariah", Jurnal Syariah Dan Hukum: De Jure, Vol. 7 No.1, (2015).
Mubaidillah, “Perkembangan Undang-Undang Zakat di Indonesia”, Jurnal Istikhlaf : Vol. 1 No. 1, (Maret 2019).
Nasrudi  Muhamad,  “Pergeseran  Politik  Hukum  Zakat  dari  Era  Soekarno  Menuju Soeharto”, Jurnal Volksgeist : Vol. 1 No. 2, (Desember 2018).
Nurnasrina, P. Adiyes Putra, “Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan UU No. 23 Tahun 2011” Jurnal Al-Mutharahah : Vol. 17 No. 1, (Januari-Juni 2020).
Qardhawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur’an & Hadits, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa), 2007. Dikutip dari Ahmad Alam,  “Permasalahan  dan  Solusi  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia”, Jurnal Manajemen: Vol. 9 No. 2, (Desember 2018).

## Keputusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 86/PUU-X/2012 tentang Keputusan Uji Materi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

## Internet
Dompet Dhuafa, “Profil Dompet Dhuafa,” diakses 4 Januari 2021, http://www.dompetdhuafa.org/about .