PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SENGKETA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU (STUDI KASUS BAWASLU MAMUJU TENGAH)
Wahyudiansyah 1 , Tri Suhendra Arbani 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alaudin Makassars wahyud111295@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Sengketa  Pemilihan  Umum  Oleh Bawaslu,  kemudian  dirumuskan  kedalam  beberapa  rumusan  masalah  yaitu:  (1)  Bentuk-bentuk  tindak  pidana pemilihan  umum  yang  ditangani  oleh  Bawaslu.  (2)  Hal-hal  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  dalam  penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum  tindak  pidana  sengketa  pemilihan  umum.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  Yuridis  -  Empiris  yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  dengan  melihat peraturan-peraturan  yang  berlaku,  yang  memiliki  korelasi  terhadap  masalah  yang  diteliti  serta  mengunakan metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  serta  menggambarkan  fakta  yang  terjadi  dilapangan.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  Terjadinya  beberapa  kasus  tindak  pidana  pemilu  yang  telah  melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  18  Tahun  2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019).  (3)  Dalam  hal  penyelesaian  tindak  pidana  pemilu  2019,  Bawaslu  sedikit  banyak  mengalami  beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak  terpenuhinya  suatu  syarat  dalam  sebuah  laporan,  baik  itu  syarat  formil  maupun  materiil,  adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak  dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.

## Kata Kunci:  Bawaslu; Tindak Pidana; Pemilu

## Abstract
In this research, the writer examines the Law Enforcement of Election Dispute Crime by Bawaslu, then formulated  into  several  problem  formulations,  namely:  (1)  Forms  of  general  election  crimes  handled  by Bawaslu. (2) Matters carried out  by  Bawaslu  in  law enforcement on criminal acts of general election disputes. (3) Constraints faced by Bawaslu in law enforcement of general election disputes. The type of research used by the writer is qualitative  by using the  Juridical  -  Empirical approach, which  is a  method used  by  looking at the applicable  regulations,  which  have  a  correlation  with  the  problem  being  studied  and  using  the  method  of interviewing, observation, and documentation and describing the facts that occur in the field. The results of this study  indicate  that:  (1)  There  have  been  several  cases  of  election  crime  that  have  violated  the  provisions  of article 533 of law number 7 of 2017 concerning elections (2) Bawaslu Regulation Number 5 of 2019 concerning the  Third  Amendment  to  General  Election  Supervisory  Agency  Regulation  Number  18  2017  concerning Procedures for Election Process Dispute Resolution (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 419 of 2019).  (3)  In  terms  of  resolving  the  2019  election  criminal  offenses,  Bawaslu  has  more  or  less  experienced several obstacles related to the settlement process, these obstacles include the difficulty of finding evidence and witnesses, the failure to fulfill a requirement in a report, both formal and material requirements, limitations The very short time Bawaslu has, namely 3 days starting from the receipt of the report, the regulation of the Electio n Law  which  allows  manipulation  of  money  politics  and  does  not  have  the  authority  to  detain  the  accused  or suspect by the police and the prosecutor's office.

## Keywords: Bawaslu; Criminal act; Elections

## PENDAHULUAN
Dalam  negara  demokrasi,  Pemilihan  Umum  (pemilu)  dianggap  sebagai  lambang sekaligus  tolok  ukur  dari  demokrasi.  Pemilu  merupakan  dianutnya  prinsip  demokrasi  bagi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Prinsip  dasar  kehidupan  kenegaraan  yang  demokratis adalah  setiap  warga  negara  yang  berdaulat  berhak  ikut  berpartisipasi  dalam  politik. Keanekaragaman  bangsa  kita  baik  dalam  bidang  sosial,  budaya,  dan  agama  semakin menambah dimensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Ada  Banyak  tantangan dan hambatan dalam pelaksanaanya baik itu dari penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU), para  calon  (Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Kepala  Daerah,  maupun  calon  legislatif). Diperlukan  adanya  pengawasan  serta  pemantauan  yang  komprehensif  dalam  proses penyelenggaraan  pemilu  mulai  dari  persiapan,  pelaksanaan  Sampai  pada  penyelesaian sengketa pemilu.
Sistem  penyelenggaraan  pemilu  yang  di  rancang  selalu  ada  kemungkinan  terjadinya pelanggaran  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  pemilu  tersebut.  Untuk  itu  dalam  sistem penyelenggaraan  pemilu,  di  dalamnya  selalu  tersedia  mekanisme  kelembagaan  yang  dapat dipercaya  untuk  menyelesaikan  sengketa  pemilu  tetapi  menjadi  persoalan  dalam memperjuangkan  dan  melindungi  hak-hak  warga  negara  dari  pelanggaran.  Kemudian berfungsi  sebagai  lembaga  untuk  memperbaiki  dan  meluruskan  kembali  sekaligus memulihkan  marwah  pemilu  sebagai  landasan  terbentuknya  legitimasi  pemerintahan  yang terpercaya.  Sengketa  pemilu  yaitu  rangkaian  penyelesain  dan  pemulihan  atas  terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga  perhitungan  suara  hasil  pemilu.  Pelanggaran  dapat  berupa  pelanggaran  administrasi dan  pelanggaran  pidana.  Pelanggaran  administrasi  di  seputar  pemenuhan  hak  setiap  warga Negara  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu  baik  pemilih  maupun  untuk  dipilih,  baik  calon perorangan maupun dari partai politik.
Dengan  adanya  Undang  Undang  No.15  tahun  2011  tentang  penyelenggaraan  pemilu didirikanlah  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (BAWASLU)  yang  merupakan  sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di  seluruh wilayah  kesatuan  Republik  Indonesia  melalui  jajaranya  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota. 1 Awalnya  tugas  dan  kewenangan  dari  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (BAWASLU)  hanya  mengawasi,  mengumpulkan  bukti  dan  melaporkan  apabila  terjadi indikasi  pelanggaran  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilihan  umum  dan  hanya  berwenang
1 Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
memberikan  rekomendasi  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dimana  rekomendasi  itu dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Muncul  kebijakan  baru  pada  tahun  2017  yaitu  dengan  munculnya  kewenangan  baru BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk meyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara administratif  dapat membatalkan  pencalonan  melalui  proses  sidang  ajudikasi,  dimana Bawaslu  dapat  dikatakan  berperan  sebagai  hakim  ,  memutuskan  permohonan  yang  ditulis pemohon  di  dalam  petitumnya.  Kemudian  menggali  kebenaran-kebenaran  melalui persidangan,  mendengarkan  keterangan  saksi,  mendengarkan  jawaban  pemohon  dan termohon,  kemudian  menyimpulkan.  Itulah  kewenangan  baru  yang  dimiliki  oleh Bawaslu.Dalam  Undang-Undang  No.7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang  memuat  terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak   dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Dalam Undang-Undang  sebelumnya,  kesimpulan  bahwa  sebuah  tindakan  dianggap  sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan tersebut dilakukan dalam  bentuk  putusan.  Bawaslu  Kabupaten/Kota  bisa  mengeluarkan  putusan  yang  bersifat final  dan  mengikat  dan  keputusan  nya  tidak  bisa  di  asimilasi.  Misalnya  Bawaslu  menerima laporan  bahwa  calon  kepala  daerah  tertentu  melakukan  pelanggaran  administrasi.  Bawaslu akan  menghadirkan  pelapor  dan  terlapor  untuk  saling  menjelaskan  laporan  dan  pembelaan. Setelah itu Bawaslu dapat menyimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran melalui  putusan  layaknya  putusan  pengadilan,  bukan  rekomendasi,  kalau  rekomendasi  dapat dilaksanakan maupun tidak, kini keputusan nya semacam putusan pengadilan yang tidak perlu lagi diteruskan ke KPU tapi sifatnya KPU wajib melaksanakan putusan ini. 2

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Dimana  hanya mendeskripsikan  informasi  apa  adanya  dan  menjelaskan  informasi  atau  kejadian  dengan kalimat-kalimat  penjelasan  secara  kualitatif.  Jenis  penelitian  kualitatif,  informasi  yang dikumpulkan  dan  diolah  harus  tetap  obyektif  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  pendapat  peneliti sendiri. 3
2 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu
3 Sutopo, HB. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2002.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sejarah Singkat Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang no 22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu. 4 Sebelumnya,  Pengawas  Pemilu  merupakan lembaga  adhoc  yaitu  Panitia  Pengawas  Pemilu  atau  Panwaslu.  Tepatnya  tahun  1982  uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang  melekat  pada  Lembaga  Pemilahan Umum  atau  LPU.  Baru  pada  tahun  2003,  Panwaslu dilepaskan  dari  struktur  Komisi  Pemilian  Umum  atau  KPU.  Kewenangan  utama  Pengawas Pemilu  adalah  mengawasi  pelaksanaan  tahapan  Pemilu,  menerima  pengaduan,  serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

## B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam KUHP
Dalam  KUHP  Inonesia  yang  merupakan  kitab  undang-undang  warisan  dari    masa penjajahan  Belanda  terdapat  lima  pasal  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana    yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemilu.  Lima  pasal  yang  terdapat  dalam  Bab  IV  Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana ”Kejahatan  terhadap Melakukan Kewajiban  dan Hak Kenegaraan”,  adalah  Pasal  148,  149,  150,  151,  152  KUHP.    Perbuatan-perbuatan  yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih
Pasal 148 KUHP menyatakan:”Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan  umum,  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dengan  sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan”.  Berdasarkan  Pasal  148 KUHP  ini  seseorang  akan  dinyatakan    melakukan  perbuatan  pidana  apabila  merintangi orang  lain  dalam  memberikan  hak  pilihnya  pada  waktu  dilaksanakannya  pemilihan umum.  Perintangan  ini  dapat  dilakukan    dengan  kekerasan  atau  ancaman,  bisa  juga dengan  intimidasi  sehingga  orang      tidak  memberikan  suaranya  pada  saat  pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat bulan penjara.
2. Penyuapan
Pasal 149 KUHP menyatakan:” (1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan  umum,  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu,  menyuap  seseorang supaya  tidak    memakai  hak  pilihnya,  atau  supaya  memakai  hak  itu  menurut  cara  yang tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana denda
4 Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.    (2)  Pidana  yang  sama  diterapkan  kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”. Pasal 149 ini mengatur bahwa dikenakan tindak pidana  bagi  seseorang  yang  melakukan  penyuapan  sehingga  orang  menggunakan  hak pilihnya  menurut  cara  tertentu  atau  sama  sekali  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  pada saat  pemilu.  Hukuman  untuk  tindak  pidana  ini  adalah  paling  lama  sembilan  bulan  atau denda    paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.  Hal  ini  berlaku  bagi  orang  yang menerima  suap.  Pemilu  2019  yang  lalu  di  Mamuju  Tengah,  kita  banyak  menemukan kasus-kasus  yang  bermotif  ”money  politic”  yang  sebenarnya  bisa  dikenakan  pasal  ini, misalnya  pemberian  uang,  sembako-sembako,  sumbangan  dan  sebagainya  agar  memilih Partai A, B dan sebagainya.  Namun, seperti diketahui, sangat sedikit sekali kasus-kasus yang bisa diperoses secara pidana.
3. Perbuatan Tipu Muslihat
Pasal  150  KUHP    menyatakan  :  ”Barangsiapa  pada  waktu  diadakan  pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi  tidak  berharga  atau  menyebabkan  orang  lain  daripada  yang  dimaksud  oleh pemilih  itu  menjadi  terpilih,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan tahun”. Pasal 150 KUHP ini mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan tipu muslihat agar suara tidak berharga, misalnya pada kasus-kasus pemilu 2009 banyak sekali kertas- kertas  suara  yang  sudah  dipilih  dinyatakan  rusak  sehingga  tidak  bisa  dihitung. Selanjutnya pasal ini juga mengatur bahwa termasuk tindak pidana apabila menyebabkan orang  lain  daripada  yang  dimaksud  oleh  pemilih  itu  menjadi  terpilih,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  sembilan  tahun.  Pada  kasus-kasus  Pemilu  2019  beberapa ditemukakan  adanya  surat  suara  yang  sangat  berlebih  yang  dikhawatirkan  sudah dicontreng yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.
4. Mengaku sebagai orang lain.
Pasal  151  KUHP  menyatakan  :”Barangsiapa  dengan  sengaja  memakai  nama  orang  lain untuk  ikut  dalam  pemlihan  berdasarkan  aturan-aturan  umum,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan”.    Pasal  151  KUHP  ini  mengatur  bahwa merupakan tindak  pidana bagi orang  yang  sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
5. Menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat. Pasal  152  KUHP  menyatakan    :”Barangsiapa  pada  waktu  diadakan  pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara  yang
telah  diadakan  atau  melakukan  tipu  muslihat  yang  menyebabkan  putusan  pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang  masuk  secara  sah  atau  berdasarkan  suara-suara  yang  dikeluarkan  secara  sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.
Secara  umum  KUHP  (lex  generalis)  telah  mengaturnya  dalam  Pasal  148  sampai dengan  pasal  153  KUHP,  yang  antara  lain  mengatur  :  Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas, maka  dapat  diuraikan  bahwa  pasal  ini  terdiri  dari  2  (dua)  unsur,  yaitu  unsur  subjektif  dan unsur  objektif.  Unsur  subjektif  a).  Dengan  kekerasan/ancaman  sengaja  merintangi  orang menggunakan  hak  pilih;  b).  Menjanjikan/menyuap  orang  supaya  tidak  menggunakan  hak pilih; c). Menerima janji / menerima suap; d). Melakukan tipu muslihat agar suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain; 1). memakai nama orang lain  supaya  dapat  memilih;  2).  menggagalkan  pemungutan  suara  atau  melakukan  tipu muslihat  agar  hasil  pemilihan  lain  dari  yang  seharusnya.  Adanya  orang  perorang  atau kelompok  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan.  Perbuatan  yang  dimaksud  adalah merupakan  unsur  objektif  dari  pasal  ini,  yaitu  bertujuan  untuk  menghalangi  orang memberikan  haknya  dalam  pemilu  atau  menyebabkan  suara  pemilih  tak  berharga  atau menyebabkan  beralihnya  hak  pilih  kepada  orang  lain  ,  dengan  melakukan:  a)  tindakan kekerasan/ancaman b) Memberikan janji/melakukan penyuapan c) Menerima janji / menerima suap d) Melakukan tipu muslihat. 5

## C. Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Bawaslu
Pemilihan  umum  merupakan  pesta  demokrasi  yang  dilakukan  untuk  memilih  seorang pemimpin. Demi terlaksananya pemilihan yang jujur dan bersih maka pemerintah membentuk suatu  undang-undang  penyelenggara  pemilihan  umum  dan  peraturan  untuk  mengatur pelaksanaan  pemilu.  Dalam    menyelenggarakan  pemilu  maka  pemerintah  membentuk lembaga  yang  bertugas  untuk  menyelenggarakan  pemilu  seperti  halnya  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU).  Badan  Pengawas  Pemilu, selanjutnya  disingkat  Bawaslu,  adalah  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  dalam  Penyelesaian  tindak  pidana Pemilu, Bawaslu adalah badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan
5 http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html,  diakses  dari  situs  tanggal  29 Januari 2020.
pemilu dari tahapan awal sampai dengan tahap akhir pemilihan umum dan sekaligus bertugas untuk  mengawasi  jalannya  pemilihan  umum.  Tindak  pidana  pemilu  (money  politics)  yang semakin  merajalela  dalam  setiap  kali  diadakannya  pemilu  hal  ini  yang  menjadikan  Bawaslu harus  bertindak tegas  dalam menyelesaikan  tindak  pidana  pemilu  tersebut.  Badan  Pengawas pemilu  (Bawaslu),  ini  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  menindaklanjuti  temuan, sengketa,  dan  perselisihan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  untuk  dilaporkan  kepada  instansi penegak  hukum  (polisi).  Sesuai  ketentuan  yang  ada  maka  terhadap  sengketa  berupa  tindak pidana  pemilu  (money  politics)  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  Bawaslu  melainkan  oleh penegak  hukum  yang  bekerja  dalam  sistem  peradilan  pidana  (Kepolisian,  Kejaksaan  dan Pengadilan). Dengan demikian Bawaslu/ Panwaslu tidak berwenang melakukan penyelidikan ataupun  penyidikan  tindak  pidana  pemilu,  jadi  Bawaslu/  Panitia  Pengawas  hanya  menerima laporan adanya tindak pidana pemilu dan kemudian melanjutkannya kepada kepolisian.
Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu juncto  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu.  Khusus  untuk penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  yang  terjadi  antara  peserta  Pemilu  dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu,  yaitu paling lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  tanggal  penetapan  keputusan  KPU,  KPU  Provinsi,  atau  KPU Kabupaten/Kota.  Apabila  permohonan  diajukan  melebihi  jangka  waktu  maka  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  menyatakan  permohonan  tidak  dapat diterima. Apabila permohonan  yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan  tersebut  diregister.  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa  yang terjadi antara peserta  dengan  penyelenggara  Pemilu  dengan  prosedur  mediasi  dan  adjudikasi.  Mediasi merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  untuk  mencapai  kesepakatan  para  pihak,  jika tidak  terjadi  kesepakatan  atau  mufakat  antara  para  Pihak,  maka  dilanjutkan  dengan mekanisme  adjudikasi.  Terhadap  putusan  adjudikasi  yang  diterbitkan  oleh  Bawaslu  Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu)  hari  kerja  setelah  putusan  Bawaslu  Provinsi  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota dibacakan.
Bawaslu  memiliki  waktu  paling  lama  2  (dua)  hari  kerja  sejak  permohonan  koreksi  di register,  untuk  menerbitkan  hasil  koreksi.  Sedangkan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu antarPeserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan  tidak  tercapai  diantara  para  pihak  maka  Pengawas  Pemilu  memiliki  wewenang
untuk secara langsung menerbitkan keputusan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Taufiq Walhidayat,  S.Pd  selaku  anggota  Bawaslu  Kabupaten  Mamuju  Tengah  (Koordinator  Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa) mengenai kasus pidana pemilu di Mamuju Tengah beliau mengemukakan bahwasanya Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi yang tindak pidana pemilunya masuk kategori terbanyak Dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di Mamuju Tengah ada banyak kasus yang tidak sampai pada tahap putusan di karenakan sulitnya mencari barang bukti dan saksi,  tidak  terpenuhinya  suatu  syarat  dalam  sebuah  laporan,  baik  itu  syarat  formil  maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari  mulai  dari  penerimaan  laporan,  regulasi  Undang-undang  Pemilu  yang  memungkinkan adanya  manipulasi  money  politics  dan  tidak    dimilikinya  kewenangan  penahanan  terhadap terdakwa  atau  tersangka  oleh  kepolisian  dan  kejaksaan.    Pada  tahun  2019  ada  2  kasus pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  yang  ditangani  Bawaslu  Mamuju  Tegah,  Sulawesi  Brat yang sampai pada tahap putusan yaitu tuntutan pidana yang di ajaukan oleh Penuntut Umum yang  menyatakan  terdakwa  Arsil  Aras  dan  Haris  Halim  sinring  terbukti  melakukan pelanggaran  pemilu.  Adapun  Hasil  keputusan  dari  kasus  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu yang terjadi di Sulawesi Barat.
a) Kasus Tindak Pidana Arsil Aras
Memperhatikan, pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  jo  pasal  280  ayat  (1)  huruf  j  UU  RI  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  pemilihan umum  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI
1. Menyatakan  Terdakwa  Arsil  Aras  Alias  Arsil  Bin  Aras  telah  terbukti  secara  sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan  sengaja  menjanjikan  atau memberikan  uang  atau  meteri  lainnya  sebagai  imbalan  kepada  peserta  Kampanye Pemilu  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung”,  sebagaimana  dakwaan  tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)  tahun  dengan  ketentuan  pidana  tersebut  tidak  usah  dijalani  kecuali  jika dikemudian  hari  ada  keputusan  hakim  yang  menentukan  lain  disebabkan  karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama  2 (dua)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tidak diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- Satu bungkus gula pasir
- Satu bungkus kopi
- Mie instan 4 (empat) bungkus
- Satu bungkus rokok
- Satu lembar specimen surat suara Arsil Aras;
-  Satu lembar surat pernyataan pembayaran pajak tanah warga desa
4. Membebankan kepada terdakwa untuk mebayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikianlah  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari senin tanggal 27 mei 2019 oleh  Andi Ardha, S.H., sebagai Hakim  Ketua,  Erwin  Ardian,  S.H.,M.H.  dan  Harwansah,  S.H.,M.H  masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dibatu  oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadari oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

## b) Kasus Tindak Pidana Haris Halim Sinring
Memperhatikan,  Pasal  523  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI
1. Menyatakan  Terdakwa  Haris  Halim  Sinring  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan mayakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “memebrikan  materi  lainnya  sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6  (enam)  bulan  dan  denda  sejumlah  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar    diganti  dengan  pidana  kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
-   17 (tujuh belas) lembar kain sarung tanpa merek
-    21  (dua  puluh  satu)  lembar  kartu  nama  Caleg  DPRD  Provinsi.  Sulawesi  Barat  Dapil Mamuju Tengah atas nama Haris Halim Sinring;
4.  Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah  diputuskan  dalam  siding  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Pengadilan  Negeri  Mamuju,  pada  hari  Selasa  tanggal  25  Juni  2019  oleh, Herianto,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Andi  Adha,  S.H.,  dan  Harwansah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul  Alam  R.,  S.H.,  M.H.,  Penuntut  umum  dan  Terdakwa  didampingi  Penasihat Hukumnya. 6

## D. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  Bawaslu  dalam  proses  penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Dalam  penyelenggaraan  Pemilu  Legislatif,  Bawaslu  dalam  menangani  pelanggaran Pemilu banyak mengalami hambatan-hambatan diantaranya: 7
1. Tidak  terpenuhinya  syarat  formil  dan  materiil  suatu  laporan  tindak  pidana  pemilu, yang mengakibatkan pengawas pemilu atau penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu  laporan,  mengenai  syarat  materiil  salah  satunya  mencari  saksi-saksi  itu  sangat sulit  dilakukan  oleh  Bawaslu  karena  Bawaslu  sendiri  tidak  memiliki  upaya  paksa untuk  memanggil  saksisaksi  sehingga  hasil  kajiannya  terkadang  kurang  lengkap. Sedangkan  untuk  tahapan  proses  selanjutnya  yakni  tahapan  penyidikan  oleh kepolisian, kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu harus lengkap.
2. Regulasi  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2012  memungkinkan  adanya manipulasi  terhadap  terjadinya  money  politics,  misalnya  money  politics  yang dilakukan  pada  masa  kampanye,  jika  dilihat  mengenai  definisi  kampanye  yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta  pemilu  untuk  menyakinkan  para  pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi,  dan program  peserta  pemilu.  Dari  definisi  tersebut  maka  unsur  kampanye  bersifat kumulatif, dengan demikian satu saja unsur tidak terpenuhi tidak bisa digunakan untuk menjerat  adanya  dugaan  pelanggaran  pemilu. 8 Dalam  kasus  money  politics  untuk
6 Taufiq  Walhidayat,  S.Pd  selaku  anggota  Bawaslu  Kabupaten  Mamuju  Tengah  (Koordinator  Divisi  Hukum,  Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa), wawancara, Mamuju Tengah , 15 Januari 2020.
7 Sri R. Werdiningsih, “Kendala Penindakan Hukum Money Politics dan Upaya Peningkatan Efektivitasnya”, dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan ,...., p. 118.
8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
menghindari  jeratan  hukum,  peserta  pemilu  maupun  caleg  pada  saat  menyerahkan uang  dan/  atau  barang  kepada  masyarakat/  pemilih  tanpa  disertai  penyampaian  visi, misi atau tidak mengeluarkan kalimat ajakan untuk memilih.
3. Tidak  adanya  saksi  karena  orang  yang  mengetahui  kejadian  tidak  berani  bersaksi akibat  adanya  intimidasi,  sementara  pengawas  pemilu  tidak  memiliki  kewenangan untuk  melindungi  saksi.  Ketiadaan  saksi  ini  menjadi  hambatan  terbesar  dalam penegakan  hukum  terhadap  money  politics,  dugaan  tindak  pidana  pemilu  baru  bisa ditindaklanjuti  minimal  jika  ada  2  (dua)  orang  saksi.  Ketidaksediaan  warga  untuk menjadi  saksi  atas  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  antara  lain  disamping  faktanya pada  umumnya  partisipasi  rakyat  masih  sangat  rendah,  pada  saat  yang  sama  yang mengetahui  kejadia  atas  praktek  money  politics  tersebut  adalah  para  pihak  yang terlibat.

## KESIMPULAN
Terbatasnya  waktu  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu,  baik  ditingkat pengawas  pemilu  maupaun  ditingkat  aparat  penegak  hukum.  Satu  sisi  dengan  terbatasnya waktu  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  menguntungkan  karena  waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas  pemilu  dalam  upaya  mencari  kelengkpan  bukti  dan  saksi.  Sebab  dari  waktu  yang sangat terbatas itu karena pelaksanaan pemilu yang dalam kurun waktu sangat singkat, maka dalam  proses  penyelesaiannya  harus  menggunakan  waktu  yang  singkat,  agar  tidak berkepanjangan melewati batas waktu pemilihan umum tersebut.
Kepolisian  dan/  atau    Kejaksaan  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan penahanan.  Dalam  Undang-undang  pemilu  (UU  No.  8  Tahun  2012)  tidak  memberikan kewenangan  kepada  kepolisian  dan/  atau  kejaksaan  untuk  melakukan  penahanan  terhadap tersangka/  terdakwa  dugaan  pelanggaran  pidana  pemilu.  Misalnya  jika tersangka  tidak  hadir dalam penyidikan di kepolisian atau bahkan melarikan diri dan baru muncul pada hari ke 15 setelah  diteruskan  dari  pengawas  pemilu  kepada  Kepolisian,  maka  kepolisian  tidak  bisa menindaklanjuti karena daluwarsa ditingkat penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Nur Fuady, M. I. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait  Budaya  Hukum  Masyarakat  Sulawesi  Selatan  Di  Kabupaten  Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Sutopo,  HB. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Surakarta  :  Sebelas  Maret  University  Press, 2002.
Sri  R.  Werdiningsih,  “Kendala  Penindakan  Hukum  Money  Politics  dan  Upaya  Peningkatan Efektivitasnya”, dalam Imam   Akbar Awn, dkk (editor), Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan
Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html,  diakses  dari situs tanggal 29 Januari 2020.
Taufiq  Walhidayat,  S.Pd  selaku  anggota  Bawaslu  Kabupaten  Mamuju  Tengah  (Koordinator Divisi  Hukum,  Penindakan  Pelanggaran  dan  penyelesaian  sengketa),  wawancara, Mamuju Tengah , 15 Januari 2020