## Analisis Kajian Metodik Didaktik Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

## Aan Widiyono
PGSD, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara aan.widiyono@unisnu.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  metodik  didaktik pembelajaran  PPKn  di  sekolah  dasar.  Selain  itu,  hasil  yang  dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  ruang  lingkup  PPKn  di  sekolah dasar. Metode penelitian menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa PPKn berkembang sesuai dengan arah perubahan kurikulum dari tahun 1962 sampai dengan kurikulum merdeka dengan istilah yang berbeda. Selain itu, muatan PPKn tentunya berubah sesuai dengan  tujuan  kurikulum  yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Muatan materi PPKn menjadi kendala bagi guru karena masih bersifat abstrak dan proses pembelajaran masih belum mengedepankan student centre.
Untuk  yang  terakhir  adalah  PPKn  dapat  diterapkan  dalam  berbagai model  pembelajaran  salah  satunya  adalah group  investigation dengan hasil yang lebih optimal.
Kata Kunci:
Kajian PPKn, Metodik Didaktik, Sekolah Dasar
PENDAHULUAN Berpijak secara yuridis formal
Kurikulum  2013  pada  UU  Sisdiknas  no  20 tahun  2003,  namun  penerapannya  didasarkan pada PP no 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas  PP  no  19  tahun  2005  tentang  SNP. Perubahan  kurikulum  ini  mengakibatkan Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  berubah nama  menjadi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  (PPKn)  (Yani,  2019). Nomenklatur yang berubah didasarkan penyempurnaan  yang  berporoses  dalam  lima tahun terakhir, seperti: (1) untuk substansialnya, PKn lebih kental unsurnyapada  bidang  ketatanegaraan,  untuk itu  muatan  nilai  dan  moral  Pancasila  belum optimal dalam penekanan secara proporsional;  (2)  berdasarkan  metodologi, adanya kecenderungan dengan mengutamakan  aktifitas  sikap  (afektif)  dan pengetahuan  (kognitif),  sedangkan  ranah keterampilan (psikomotorik) belum berkembang optimal  (koheren). Melalui ruang lingkup Pancasila
sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan  hidup  bangsa, UUD  1945  sebagai hukum  dasar  tertulis  yang  menjadi  landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara,  NKRI,  sebagai kesepakatan  final  bentuk  Negara  Republik Indonesia,  Bhinneka      Tunggal  Ika,  sebagai wujud  filosofi  kesatuan  dan  keberagaman kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  (Santoso  et  al.,  2015).  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  di SD sangat penting bagi pembentukan kepribadian  warga  negara  supaya  dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban menjadi  warga  negara  Indonesia  yang terampil,  cerdas,  dan  berkarakter  yang  sesuai Pancasila  dan  UUD  1945  (Magdalena  et  al.,
2020a) Menurut Undang-Undang. Sistem Pendidikan  Nasional.  PPKn  merupakan  mata pelajaran  wajib  bagi  semua  siswa  di  jalur
pendidikan  formal.  PPKn  menjadi  penentu watak  bagi  warganegara  supaya  taat  hukum sehingga seimbang antara hak dan kewajiban, (Rahayu, 2007). Supaya siswa lebih demokratis  dan  bertanggung  jawab,  PPKn memiliki  tujuan  supaya  siswa  berperilaku baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Yani, 2019). Minat belajar terhadap PPKn seyogyanya  harus  ditingkatkan  supaya  dapat berhasil  dalam  proses  pembelajaran.  Untuk itu, minat hadir akan selalu hadir secara sadar dalam diri siswa (Magdalena et al., 2020b)
Disetiap  manapun  manusia  ada,  ia memiliki  hak  dan  kewajiban,  khususnya disekolah  (Dewi,  2020).  Hak  dan  kewajiban setiap  warga  negara  Indonesia  harus  sama supaya  tercipta  kehidupan  yang  selaras, serasi,  dan  seimbang  (Abdulkarim,  2007). Melalui  PPKn,  siswa  diharapkan  dapat memahami apa saja hak dan kewajiban secara individu  dan  sosial.  Dismping  itu,  PPKn dituntut  supaya  dapat  menjadikan  warga negara  dengan  memiliki  komitmen  kuat  dan konsisten  dalam  mempertahankan  NKTI supaya  dapat  menjaga  harkat  dan  martabat sebuah bangsa (Madiong et al., 2018). Melalu berbagai kajian tersebut, maka dalam penelitian  dibahas  tentang  ruang  lingkup kajian PPKn di SD yang disertai Motodik dan Didaktiknya.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  diperoleh  berdasarkan penelitian  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui sumber data primer dan skunder. Sumber data primer  lebih  menekankan  pada  aturan perundang-undangan  yang  telah  terbit  dan masih  berlaku  sampai  tahun  2022.  Sumber data skunder mengacu pada literatur
pendukung  seperti:  buku,  jurnal,  laporan penelitian,  kepustakaan  lain  yang  bereputasi dan  kredibel.  Studi  literaur  menjadi  teknik pengumpulan data utama. Teknik ini digunakan  karena  sumber  data  primer penelitian  adalah  jurnal  atau  artikel  ilmiah.
Studi literatur merupakan teknik pengambilan data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber yang  berstandar;  dan  dokumen  pemerintah dan  surat-surat  lainnya.  Data  yang  sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan  model  interaktif  (Miles  & Huberman,  2009).  Hasil  analisis  kemudian disajikan secara deskriptif, sehingga
dihasilkan paparan bersifat deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep PPKn di Sekolah Dasar
Pada  dasarnya  pendidikan  merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana  dan  proses  pembelajaran  yang kondusif.  Pendidikan  di  Indonesia  bertujuan untuk  memajukan  nilai-nilai  sikap  dan kepribadian  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai pedoman Pancasila. PPKn merupakan pendidikan  yang  mengingatkan  pentingnya nilai,  hak  dan  tanggung  jawab  sebagai  warga negara,  agar  segala  sesuatu  yang  dilakukan sesuai  dengan  tujuan  dan  cita-cita  bangsa serta  tidak  menyimpang  jauh  sehingga diterapkan  sejak  dini  pada  semua  jenjang pendidikan  dari  sekolah  dasar  sampai  di perguruan tinggi (Kurniawan, 2018).
PPKn  merupakan  bidang  studi  dengan sifat  multifaset  berdasarkan  konteks  lintas bidang  keilmuan.  Secara  filsafat  keilmuan PKn  memiliki  ontology  pokok  ilmu  politik terkhusus  pada  konsep political  democracy untuk  aspek duties  and  rights  of  citizen (Chreshore:1886  dalam  Banjarnahor,  2021)). Melalui  ontologi  pokok  kemudian  dapat berkembang  menjadi  konsep civics secara harafiah  adalah civicus yang  berarti  warga negara  di  zaman  Yunani  kuno.  Berawal  dari pengertian  itulah  kemudian  berkembang  dan secara  akademis  diakui  sebagai  embrionya civic  education .  Secara  epistemologis,  PKn sebagai  suatu  bidang  keilmuan  merupakan pengembangan  dari  salah  satu  dari  lima tradisi  social  studies  yakni  citizenship
transmission (Barr et al., 1978). Tradisi social studies mengalami  perkembangan  pesat sehingga  kini  telah  menjadi  suatu body  of knowledge yang memiliki paradigma sistemik berisi tiga domain citizenship education yaitu: domain  akademis,  kurikuler,  dan  sosial kultural.  PKn  secara  pragmatik  memiliki  visi socio-pedagogis untuk mendidik warganegara yang  demokratis  dalam  konteks  yang  lebih luas, antara lain mencakup konteks pendidikan formal dan non-formal (Kurniawan, 2018). PKn  merupakan  salah  satu  mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan pada semua jenjang sekolah terutama jenjang Sekolah Dasar. Ruminati, (2007) menunjukkan bahwa pelajaran PKn
merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  yang berhubungan  langsung  dengan  kehidupan masyarakat  dan  biasanya  merupakan  mata pelajaran  afektif.  Selain  itu,  PKn  adalah upaya  sadar  untuk  membekali  peserta  didik dengan  keterampilan  dasar  bela  negara  dan memahami  hubungan  antara  warga  negara dan  negara,  dengan  tujuan  menjadi  warga negara  yang  dapat  dipercaya  oleh  rakyat  dan negara.  (Somantri,  2001).  Pada  konsep pendidikan
kewarganegaraan dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan civic competence (kompetensi  kewarganegaraan).  Aspek-aspek civic competence tersebut meliputi pengetahuan kewarganegaraan ( civic knowledge ),  keterampilan  kewarganegaraan ( civic  skill ),  dan  watak  atau  karakter kewarganegaraan ( civic dispositions ).
Menurut  beberapa  pengertian  di  atas, dapat dikatakan bahwa Pancasila dan kewarganegaraan  merupakan  mata  pelajaran khusus yang mengajarkan bagaimana menjadi warga  negara  yang  baik,  yaitu.  warga  negara yang  cerdas,  berkualitas,  berwatak  kuat,  dan mampu  menggunakan  hak  dan  kewajibannya secara  seimbang.  berdasarkan  hukum  dan peraturan.

## B. Latar Belakang PPKn
Pengembangan  masyarakat  demokratis melalui  PPKn  memerlukan  tugas  dan  model pembelajaran khusus. Perkembangan kewarganegaraan  secara  formal  dimulai dengan  lahirnya Civics dalam  kurikulum SMA tahun 1962. Dalam kurikulum 1968 dan 1969, istilah Civics digunakan secara bergantian.  Misalnya,  dalam  kurikulum  SD
(1968) digunakan istilah Civics sebagai nama mata pelajaran yang meliputi sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan
kewarganegaraan.  Kurikulum  SMA  tahun 1968  menggunakan  istilah  kewarganegaraan yang  mencakup  sejarah  dan  ketatanegaraan Indonesia,  termasuk  UDD  1945,  sedangkan kurikulum  kewarganegaraan  tahun  1968 memuat materi khusus pendidikan tahun 1945
dan konstitusi Republik Indonesia
(Budimansyah, 2010; Somantri, 2001).
Selain  itu,  Kurikulum  1975  mengubah konsep  pendidikan  kewarganegaraan  menjadi Pendidikan  Moral  Pancasila  (PMP),  yang memasukkan  materi  Pancasila  sebagaimana diuraikan  dalam  Pedoman  Pemahaman  dan Pengamalan Pancasila, atau P4. Perubahan ini sejalan  dengan  amanat  pembinaan  di  bawah Ketetapan MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP  ini  merupakan  mata  pelajaran  wajib  di SD, SMP, SMA, SPG dan SMK. Tema PMP ini  terus  berlanjut  baik  dalam  waktu  maupun isi  hingga  berlakunya  Kurikulum  1984  yang pada  hakekatnya  merupakan  penyempurnaan dari  Kurikulum  1975  (Budimansyah,  2010). Seiring  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  yang  menggariskan  keberadaan
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan pembelajaran  kurikulum  wajib  untuk  semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
Kurikulum  1994  memperkenalkan  pancasila dan kewarganegaraan atau civic.
Berbeda dengan kurikulum
sebelumnya,  kurikulum  1994  menyusun materi  pembelajarannya  tidak  berdasarkan rumusan  butir-butir  nilai  P4,  melainkan berdasarkan konsep nilai yang diambil dari P4 dan  sumber-sumber  resmi  lainnya,  disusun dengan  menggunakan  spiral  yang  meluas. (Budimansyah, 2010). Bersamaan dengan itu, sejak tahun 2004, kurikulum sekolah direformasi sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan perkembangan pesat  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni (IPTEKS).  Pembelajaran  kurikulum  (1994) membimbing  siswa  untuk  penguasaan  materi informasi. kemudian pengembangan kurikulum 2004 paradigma berbasis kompetensi meliputi pengembangan
kurikulum  dan  sistem  evaluasinya.  Adanya ketentuan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang  Sisdiknas  sebagai  mata pelajaran  wajib  di  tingkat  SD,  SMP,  dan Perguruan  Tinggi  menunjukkan  bahwa  mata pelajaran  ini  menempati  posisi  yang  strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di negeri  ini.  Arah  pengembangannya  harus difokuskan  untuk  menjadikan  peserta  didik sebagai  manusia  Indonesia  yang  memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Pendidikan  Kewarganegaraan    dalam (Kurikulum  2013)  berubah  kembali  menjadi PPKn  dan  masuk  dalam  Pendidikan  Hukum Multikultural  Nomor  20  Tahun  2003  Sistem Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas), PPKn adalah  nama  mata  pelajaran  wajib  kurikulum pendidikan  dasar  dan  menengah  .  dan  mata pelajaran  wajib  kurikulum  pendidikan  tinggi (Pasal  37).  Menurut  Pasal  37  Peraturan Perundang-undangan  Nomor  20  Tahun  2003, tujuan  pendidikan  kewarganegaraan  adalah untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia  yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan cinta tanah air. Dengan adanya ketentuan UU No.  20  tahun  2003,  kedudukan  pendidikan kewarganegaraan  menjadi  landasan  dalam pengembangan masyarakat multikultural
dalam  sistem  pendidikan  Indonesia  supaya menjadi  semakin  jelas  dan  mantap.  Kondisi tersebut  didasarkan  pada  teori  bahwa  PPKn merupakan salah satu ujung tombak pendidikan  multikultural  untuk  membangun karakter  warga  negara  multikultural  yang menghargai identitas budaya masyarakat yang majemuk  secara  demokratis  dan  membentuk mozaik  yang  indah  dalam  satu  semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Garcia, 1982; Quigley,  1998).  Pada  kurikulum  merdeka, terdapat  istilah  bahwa  mata  pelajaran  PPKn berubah  nama  menjadi  mata  pelajaran Pendidikan Pancasila. Namun pada muatannya  masih  sama  yakni  Pendidikan
Pancasila  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan. Hal ini tertuang pada perubahan pasal 40 ayat 4  tentang  SNP  yang  tertuang  dalam  PP  No  4 tahun 2022.

## C. Hakikat PPKn
Hakikat PPKn adalah membekali siswa dengan  keterampilan  dan  pengetahuan  dasar tentang  hubungan  warga  negara  Indonesia dengan  negara  dan  warga  negara  lainnya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian  dari  ilmu  yang  memiliki  landasan filosofis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. (Karsidi, 2018). Berdasarkan kajian ontologis  memiliki,  PPKn  merupakan  objek material,  yaitu  nilai,  moral  dan  karakter. Melalui perspektif epistemologis, PPKn dikaji dan  dibahas  melalui  pendekatan  akademik dan ilmiah, dengan penekanan pada olah hati, olah  karsa,  olah  rasa  dan  olah  pikir  yang inklusif,  integratif,  dan  holistik.  Secara aksiologis,  keberadaan  dan  urgensi  PPKn merupakan sarana pendidikan nilai, moral dan karakter,  sehingga  menjadi  sarana  perubahan pendidikan  karakter  untuk  mengembangkan rasa kebangsaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, PPKn di sekolah dasar dapat  menjadi  program  pendidikan  berbasis nilai  pancasila  yang  mengembangkan  dan
mendukung  nilai-nilai  luhur  dan  moral  yang berakar pada budaya bangsa, yang diharapkan dapat  membentuk  jati  diri  misalnya.  perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran pengembangan  diri  yang  beragam  baik  dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, umur dan suku bangsa, menitikberatkan pada
pendidikan warga negara yang dapat memahami  dan  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  untuk  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  cerdas,  berkualitas,  dan berjiwa pancasila. dan UUD 1945.
Paradigma  pembelajaran  PPKn  dapat diimplementasikan  sebagai  amanat  untuk mengembangkan pendidikan demokrasi psikopedagogis  dan  sosio-dagogis,  yang tugasnya  mengembangkan  tiga  ciri  utama warga  negara  yang  demokratis,  kecerdasan sipil,  tanggung  jawab  sipil,  dan  partisipasi sipil.  Mata  pelajaran  PPKn  bertujuan  untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang demokratis  dengan  kecerdasan  intelektual, emosional  dan  sosial.  Tugas citizen  science
dengan paradigma barunya untuk mewujudkan  masyarakat  demokratis  harus dikembangkan lebih jauh ke arah pengembangan kecerdasan mental, emosional dan  sosial.  Paradigma  baru  ilmu  warga dengan  demikian  secara  konseptual  dan programatik multidimensi (Kurniawan, 2018). Selain  itu,  dalam  kompetensi  PPKn  dalam kurikulum  2013  yaitu:  1) Civic  knowledge (pengetahuan  warga  negara),  masuk  kedalam KI 3 pengetahuan, yakni Pancasila, UUD NRI 1945,  NKRI,  dan  Bhineka  Tunggal  Ika sebagai  dimensi  PPKn  yang  semuanya melebur  kedalam  rumusan  KD;  2) Civic  skill (keterampilan  warga  negara)  masuk  kedalam KI 4 keterampilan; 3) Civic Disposition (sikap warga negara) masuk kedalam KI 1 dan KI 2 sikap spiritual dan sosial.

## D. Tujuan PPKn
PPKn  di  sekolah  dasar  dan  menengah sangat  penting.  Karena  mata  pelajaran  ini
mengandung  materi  akhlak  dan  budi  pekerti. Tentunya  materi  ini  dapat  membantu  siswa untuk  berbuat  baik  dalam  kehidupan  sehari- hari  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu sebagai calon guru kita harus memiliki sikap yang baik agar siswa  dapat  mencontoh  dan  meneladaninya.
Menurut Depdiknas, (2006) tujuan pembelajaran PPKn adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:
1. Berpikir  kritis,  rasional  dan  kreatif  saat menjawab pertanyaan kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab serta bertindak secara sadar  dalam  kegiatan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis  untuk  membentuk  diri  sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia  sehingga  dapat  hidup  bersama dengan bangsa lain. 4. Berinteraksi  dengan  negara  lain  secara langsung menggunakan teknologi informasi  dan  komunikasi  sesuai  dengan peraturan dunia.
Tujuan  mata  pelajaran  PPKn  dalam kurikulum  2013  adalah  mengembangkan keimanan dan akhlak mulia yang berpedoman pada  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia,  atau pancasila,  sehingga  dapat  berfungsi  sebagai warga  negara  yang  efektif  dan  bertanggung jawab. Secara umum pembahasannya mencakup empat pilar kewarganegaraan yang saling  berkaitan,  yaitu  Pancasila,  Undang- Undang  Dasar  1945,  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  dan  Bhinneka Tunggal  Ika.  (SNP  Kemdikbud  RI  dalam Rahmayani,  2016).  Tujuan  pembelajaran PPKn  sangat  penting  dalam  kehidupan  nyata saat ini, ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang teknologi  informasi  sangat  maju,  dan  era globalisasi  semakin  cepat,  sehingga  siswa peduli terhadap perkembangannya. bisa untuk perawat  tantangan  mahasiswa  menghadapi
satu  persatu  rintangan  yang  penuh  dengan gejolak masyarakat dunia. Dengan pengembangan  tersebut  diharapkan  guru mampu  membekali  siswa  dengan  sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk menyikapi kehidupan yang terus berubah dari waktu  ke  waktu.  Perubahan  ini  terjadi  begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya

## E. Fungsi PPKn
Mata  pelajaran  PPKn  adalah  mata pelajaran yang membentuk sifat atau karakter peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang lebih  baik.  Mata  pelajaran  ini  merupakan mata  pelajaran  yang  dapat  mengantarkan siswa  pada  akhlak  dan  perilaku  yang  lebih baik.  Sebagai  calon  guru,  kita  harus  bisa mengajar  dan  melatih  siswa  kita  agar  mahir. Serta  siswa  yang  berperilaku  baik  dan memiliki moral yang positif. Misi pendidikan Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  adalah membentuk  peserta  didik  menjadi  warga negara yang dapat memahami dan melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  serta berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia dengan  memandang  dirinya  sebagai  warga negara yang cerdas, profesional dan berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945(Kurniawan, 2018).
Suplemen  pengembangan  SD  PKn dapat  berupa  model,  strategi,  metode  dan pendekatan untuk melaksanakan Pembelajaran PKn SD yang inovatif.
Pengembangan  suplemen  SD  PKn  ini  dapat didasarkan  pada  prinsip  Pembelajaran  Aktif,
Inovatif,  Kreatif,  Efektif  dan  Menyenangkan (PAIKEM).
Prinsip-prinsip tersebut diharapkan  dapat  memudahkan  pengadopsian IPS,  khususnya  dalam  menilai  ranah  afektif, kognitif, dan psikomotorik secara bersamaan, khususnya  bagi  siswa  yang  belajar  membaca dan  menulis  di  kelas  bawah.  Di  kelas  atas, kreativitas  dalam  belajar  semakin  meningkat. Namun  konsekuensinya  adalah  guru  sebagai
motivator dan pendidik harus kreatif, proaktif dan  memiliki  ketertarikan  terhadap  siswa. Tanpa ini, pembelajaran politik yang diinginkan tidak akan tercapai secara optimal. Menurut Mubarokah dalam  Magdalena  et al., (2020a) Fungsi pembelajaran PPKn adalah: 1. Mari bantu generasi muda untuk memahami cita-cita atau tujuan negara 2. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam memecahkan masalah pribadi, masyarakat dan pemerintah
3. Mampu  menghargai  cita-cita  bangsa  dan mengambil keputusan yang bijak
4. Sarana  untuk  mendidik  warga  negara yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter yang  setia  kepada  bangsa  dan  negara Indonesia,  dengan  cara  berpikir  dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya peran dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan sepanjang hayat dan pemberdayaan peserta didik melalui
keteladanan,  kemauan  dan  pengembangan kreativitas  peserta  didik  dalam  pembelajaran, melalui  visi,  sikap,  kecakapan  hidup  dan kehidupan demokrasi
pendidikan
kewarganegaraan harus
diperhatikan. dikembangkan  untuk  membangun  kehidupan yang demokratis.
F. Materi PPKn dalam Kurikulum KTSP,
Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Permendiknas No.
22/2006, cakupan mata kuliah pada pendidikan  dasar  dan  menengah  biasanya mencakup  aspek-aspek  sebagai  berikut:  1) persatuan  dan  kesatuan  bangsa;  2)  standar, hukum  dan  peraturan;  3)  hak  asasi  manusia; 4)  kebutuhan  warga  negara;  5)  konstitusi negara;  6)  kekuasaan  dan  politik;  7) Pancasila;  dan  8)  globalisasi.  Selain  itu,
dalam kurikulum 2013, kewarganegaraan dan kewargaan  akan  ditata  ulang  sebagai  berikut: 1)  Pancasila  sebagai  dasar  pandangan  hidup berbangsa  dan  bernegara;  2)  UUD  1945 sebagai  landasan  konstitusional  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara;  3) Bhinneka  Tunggal  Ika  sebagai  perwujudan kebhinekaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam satu kesatuan dan  kebhinekaan  yang  utuh;  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia (Balitbang Puskurbuk Kemdikbud, 2012). Sebagai bagian dari kurikulum mandiri, Permendikbud No. 7 Tahun 2022 menyebutkan  bahwa  terdapat  perbedaan  isi dan ruang lingkup antara pendidikan pancasila  dengan  pendidikan  dasar  berbasis sekolah  dalam  kewarganegaraan.  Pembinaan pancasila  lebih  terkait  dengan:  a)  Pancasila sebagai  dasar  negara  dan  Garuda  Pancasila sebagai  lambang  negara,  perintah  dan  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  setiap  tatanan Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari;  b)  Menghargai  keberagaman, toleransi,  hidup  rukun  dan  gotong  royong  di rumah,  sekolah  dan  masyarakat,  sesuai prinsip  saling  menghargai  dan  menghargai Bhineka  Tunggal  Ika;  dan  c)  identitas  diri, keragaman identitas dan hak orang lain dalam kerangka  persatuan  bangsa.  Sementara  itu, pendidikan  kewarganegaraan  meliputi:  a) norma  dan  aturan  yang  berlaku  dalam keluarga,  sekolah,  dan  masyarakat  yang terwujud  dan  mendominasi  dalam  kehidupan sehari-hari,  serta  hak  dan  kewajiban  sebagai anggota  keluarga,  anggota  sekolah,  dan bagian  dari  masyarakat;  b)  Diskusi  tentang kehidupan sehari-hari dalam keluarga, sekolah  dan  masyarakat  untuk  mencapai kesamaan pemahaman dan berbagai ungkapan pendapat;  c)  Ciri-ciri  lingkungan  keluarga, sekolah,  dan  masyarakat  sebagai  bagian  dari wilayah  negara  Republik  Indonesia;  dan  d) pentingnya menjaga kerukunan sebagai modal
dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  serta bentuk  sikap  dan  perilaku  untuk  menjaga kerukunan  dan  kekompakan  dalam  keluarga, sekolah dan masyarakat.

## G. Permasalahan  dan  Solusi  Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar
Berikut    ini    merupakan    beberapa permasalahan        &        solusi        Pendidikan Kewarganegaraan  di  Sekolah  Dasar  menurut (Hendrizal, 2019). Permasalahannya Mengapa selama ini PKn cenderung kurang di minati siswa, diantaranya:
1. Pertama,  kurikulum  yang  terlalu  berat. Konten kurikulum PKn untuk tingkat SD terlalu tinggi.
2. Kurangnya  kemampuan  guru  dalam menangkap kata kunci dalam KI dan KD.
3. Guru  mengajar  berdasarkan  buku  teks ( textbook  centre ).  Buku  teks  selama  ini menjadi pegangan wajib.
4. Praktik  mengajar  PKn  selama  ini  lebih banyak  berlangsung  dengan  pendekatan konvensional.
5. Pembelajaran tidak kontekstual.
6. Evaluasi cenderung mengarah pada aspek kognitif.
Melalui permasalaan tersebut, tentunya guru  dapat  menentukan  solusi  yang  kongkrit seperti:  1)  kurikulum  disesuaikan  dengan tingkat kemampuan siswa SD; 2) menangkap esensi  atau  kata  kunci  dalam  KI  dan  KD secara  benar;  3)  mengajar  harus  punya persiapan RPP yang baij; 4) mengajar dengan pendekatan  konstruktivisme.  Melaksanakan pendekatan  konstruktivisme  akan  banyak memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk mengeksplor  potensi  dirinya;  5)  belajar berdasarkan  realita;  dan  6)  evaluasi  bersifat total  (kognitif,  afektif  dan  psikomotor) (Hendrizal, 2019).
H. Jenis-Jenis Model Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar
Menurut  Joyce  et  al.,  (2003)  bahwa model  pembelajaran  adalah  suatu  rencana atau  pola  yang  digunakan  untuk  membentuk kurikulum  dan  pembelajaran  jangka  panjang. Merancang  bahan-bahan  pembelajaran,  dan membimbing  pembelajaran  di  kelas  atau diluar  kelas.  Untuk  model  pembelajaran PPKn di SD dapat diterapkan dalam berbagai model (Hendracipta, 2021), sebagai berikut: 1. Model Pembelajaran Demonstration
Model  pembelajaran  demonstrasion adalah  model  mengajar  yang  menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana
melakukan sesuatu kepada siswa. 2. Model Direct Intruction Direct intruction atau model pembelajaran  langsung  dapat  didefinisikan sebagai  model  pembelajaran  dimana  guru mentransformasikan informasi
atau keterampilan  secara  langsung  kepada  siswa, pembelajaran  berorientasi  pada  tujuan  dan distrukturkan  oleh  guru.  Menurut  Killen dalam  Depdiknas  (2010:23),  pembelajaran langsung  merujuk  pada  berbagai  tekhnik pembelajaran ekspositori (pemindahan pengetahuan  dari  guru  kepada  murid  secara langsung, misalnya melaui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab) yang melibatkan seluruh kelas. 3. Model Inquiry Based Learning
Model  pembelajaran  Inquiry  Based Learning  merupakan  salah  satu  model  yang dapat  mendorong  siswa  untuk  aktif  dalam pembelajaran.  Model  pembelajaran inquiry based learning merupakan kegiatan pembelajaran  berbasis  pendidikan  dimana siswa mencari sendiri jawaban dari permasalahan  yang  dihadapi.  Selain  itu, menurut Bevevino et al., (1999) pembelajaran inquiry  based  learning merupakan  suatu model  pembelajaran  yang  berpusat  kepada siswa, kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada  suatu  persoalan  atau  mencari  jawaban ata  pertanyaan-pertanyaan  melalui  suatu
prosedur  yang  telah  direncanaka  secara  jelas (Lubis, 2020).
4. Model Kooperatif tipe Jigsaw
Menurut  Slavin,  (1983,  1989,  2011) pembelajaran  kooperatif  sebagai  lingkungan belajar  dimana  peserta  didik  bekerjasama dalam suatu kelompok kecil yang kemampuannya berbeda-beda untuk menyelesaikan  tugas-tugas  akademik.  Pada model  kooperatif Jigsaw dapat  digunakan apabila materi pembelajaran berbentuk tertulis.  Dalam  model  pembelajaran  Jigsaw, siswa  belajar  dalam  tim  yang  heterogen, siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca  beberapa  bab  atau  unit  diberikan ”lembar  ahli”  yang  dibagi  atas  topik-topik yang  berbeda  dan  yang  harus  menjadi  fokus perhatian  anggota  tim  saat  mereka  membaca. Setelah  semua  siswa  selesai  membaca  siswa- siswa yang dari tim yang memiliki topik yang sama bertemu dalam’’ kelompok ahli’’ untuk mendiskusikan topik mereka. Setelah itu para ahli  kembali  ke  timnya  secara  bergantian untuk mengajari teman satu timnya mengenai topik mereka.
5. Model Kooperatif tipe Group Investigation (GI) Pembelajaran tipe ini bukan
pembelajaran  yang  berpusat  pada  guru, disamping itu tipe ini memerlukan pengajaran keterampilan komunikasi dan proses kelompok  yang  baik  pada  siswa.  Sedangkan menurut  (Joyce  et  al.,  2003)  menjelaskan Group Investigation
merupakan tipe pembelajaran kelompok yang memiliki konsep  dasar  memberikan  dan  memunculkan sebuah  permasalahan  untuk  merangsang siswa  bereaksi  dan  melakukan  pemecahan masalah  tersebut.  Dari  pendapat  ahli  diatas dapat disimpulkan bahwa Group Investigation adalah  tipe  pembelajaran  yang  kegiatan pembelajarannya  dilakukan  bersama-sama secara berkelompok dan struktur dengan baik, dimana siswa ikut berperan dalam
pembelajaran yang dilaksanakan guna memecahkan masalah.
I. Pembelajaran  PKn  melalui  Model Kooperatif  Tipe Group  Investigation (GI) 1. Konsep Kooperatif tipe Group Investigation (GI)
Pembelajaran  kooperatif  merupakan strategi  belajar  dengan  sejumlah  siswa sebagai anggota kolompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.
Dalam menyelesaikan  tugas  kelompoknya,  setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama  dan  saling  membantu  untuk  memahami materi  pelajaran.  Sinergi  ditingkatkan  dalam bentuk kerjasama akan meningkatkan motivasi  yang  jauh  lebih  besar  dari  pada dalam bentuk lingkungan kompetitif individual.  Menurut  Joyce  et  al.,  (2003) terdapat 7 asumsi yang mendasari pengembangan pembelajaran kooperatif ( cooperative learning ) adalah sebagai berikut
1. Kelompok-kelompok  sosial  integrative memiliki  pengaruh  yang  lebih  besar  dari pada  kelompok  yang  dibentuk  secara berpasangan.
2. Anggota-anggota  kelompok  kooperatif dapat saling belajar satu sama lain.
3. Interaksi antar anggota, akan menghasilkan  aspek  kognitif  semisal kompleksitas  sosial,  menciptakan  sebuah aktivitas intelektual yang dapat
mengembangkan  pembelajaran  ketika dibenturkan pada pembelajaran tunggal.
4. Kerjasama meningkatkan perasaan positif terhadap  satu  sama  lain,  menghilangkan pengasingan, dan penyendirian, membangun sebuah hubungan, memberikan  sebuah  pandangan  positif mengenai orang lain.
5. Kerjasama  meningkatkan  penghargaan diri,  tidak  hanya  melalui  pembelajaran yang  terus  berkembang,  namun  juga
melalui  perasaan  dihormati  dan  dihargai oleh orang lain dalam sebuah lingkungan.
6. Siswa  mengalami  dan  menjalani  tugas serta  merasa  harus  bekerjasama  dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bekerjasama secara produktif.
7. Siswa,  termasuk  juga  anak-anak,  bisa belajar  dari  beberapa  latihan  untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerjasama.
Model  ini  pertama  kali  dikembangkan oleh  Sharan  and  Sharan  pada  tahun  1976. Model  ini  dirancang  untuk  membimbing siswa dalam memperjelas masalah, menelusuri berbagai perspektif dalam masalah  tersebut,  mengkaji  bersama  unutk menguasai  informasi,  gagasan,  skill  yang secara
simultan model ini juga
mengembangkan  kompetensi  sosial  mereka
(Joyce et al., 2003). Secara umum perencanaan  pengorganisasian  kelas  adalah kelompok  yang  dibentuk  oleh  siswa  itu sendiri dengan beranggotakan 2-6 orang, tiap kelompok  bebas  memilih  subtopik  dari keseluruhan unit materi (pokok bahasan) yang akan  diajarkan,  dan  kemudian  membuat  atau menghasilkan  laporan  kelompok  (Rusman, 2016).  Untuk  itu,  model  pembelajaran  GI dapat  diartikan  sebagai  model  pembelajaran yang  digunakan  dalam  pemecahan  masalah yang  berbasis  penelitian  dan  penyelidikan yang dilakukan secara berkelompok.
2. Langkah-langkah  Model  Kooperatif  tipe
GI dalam PKn Model pembelajaran GI dapat diterapkan  dalam  pembelajaran  PKn  (Putera
&  Qalbi,  2020).  Dengan  menerapkan  model
GI diharapkan dapat mengubah pembelajaran dari  yang  berpusat  pada  guru  menjadi berpusat pada siswa sehingga siswa pun akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta dapat memperoleh pemahaman  dalam  jangka  waktu  yang panjang,  yang  juga  akan  berimbas  pada peningkatan hasil belajar siswa (Wicaksono et
al.,  2017).  Untuk  langkah-langkah Group Investigation :  1)  Mengidentifikasikan  topik dan  membuat  kelompok;  2)  Merencanakan tugas  yang  akan  dipelajari;  3)  Melaksanakan investigasi;  4)  Menyiapkan  laporan  akhir;  5) Mempresentasikan  laporan  akhir;  dan  6) Evaluasi.  Pemilihan  topik.  Untuk  rancangan sintaks  model  GI  dapat  diperhatikan  pada table berikut ini: Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Memu satkan perhati an siswa. Fokus pada materi dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan tujuan pembelajaran Menjawab pertanyaan guru dan fokus pikiran pada satu pokok materi/bahasan yang ingin di bahas hari ini. Identif ikasi topik dan pemba gian kelom pok Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan kontribusi apa yang akan diselidiki siswa Kelompok dibentuk berdasarkan heterogenitas Memberikan masukkan terhadap topik yang diteliti dan diinvestigasi sesuai materi yang akan dipelajari Membentuk kelompok Peren- canaan tugas Menyiapkan dan menata sumber belajar sebagai sarana siswa mengembang- kan ide supaya dapat berinvestigasi secara optimal Kelompok akan membagi subtopik kepada seluruh anggota. Membuat perencanaan masalah yang diteliti Melak sana- kan Penye- lidikan Mefasilitasi, membimbing serta mengawasi siswa yang Siswa berfantasi mengumpulkan, menganalisi dan mengevaluasi informasi
Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa sedang mengembang- kan ide dan berinvestigasi agar setiap kelompok dpaat bekerja optimal membuat kesimpulan dan mengaplikasi bagian mereka ke dalam pengetahuan baru dalam mencapai sebuah masalah kelompok Mem- presen tasikan tugas akhir Memberikan reinforcement kelompok yang penampilan- nya baik dan memberikan motivasi pada kelompok yang kurang baik Memberikan penegasan terhadap pokok bahasan dari setiap kelompok Siswa memprentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain memberikan tanggapan Evalu- asi pembe lajaran Membantu siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dipelajari Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran Mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunaka tes hasil belajar Menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari Menjawab teori yang diberikan guru 3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Group Investigation Kelebihan: 1) Dirancang untuk membantu  terjadinya  pembagian  tanggung jawab  ketika  siswa  mengikuti  pembelajaran; 2)  Beorientasi  menuju  pembentukan  siswa menjadi manusia sosial; 3) Dapat mengembangkan kreatifitas siswa, baik secara individu  maupun  kelompok.  Shoimin,  (2014) mendeskipsikan  beberapa  kelebihan  dari pembelajaran GI, yaitu sebagai berikut:
a. Secara Pribadi
1) dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas
2) memberi  semangat  untuk  berinisiatif, kreatif, dan aktif
3) rasa percaya diri dapat lebih meningkat
4) dapat  belajar  untuk  memecahkan, menangani suatu masalah
5) mengembangkan antusiasme dan rasa
pada fisika
b. Secara Sosial
1) meningkatkan belajar bekerja sama
2) belajar  berkomunikasi  baik  dengan teman sendiri maupun guru
3) belajar  berkomunikasi  yang  baik secara sistematis
4) belajar  menghargai  pendapat  orang
lain 5) meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan c. Secara Akademis 1) siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan  jawaban yang diberikan 2) bekerja secara sistematis
3) mengembangkan dan melatih keterampilan  fisika  dalam  berbagai bidang 4) merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya 5) mengecek  kebenaran  jawaban  yang mereka buat
6) Selalu  berfikir  tentang  cara  atau strategi  yang  digunakan  sehingga didapat  suatu  kesimpulan  yang berlaku umum. Kekurangan: 1) Sedikitnya materi yang
tersampaikan  pada  satu  kali  pertemuan;  2)
Sulitnya memberikan penilaian secara personal; 3) Tidak semua topik cocok dengan model  pembelajaran;  4)  Diskusi  kelompok biasanya  berjalan  kurang  efektif;  5)  Siswa yang tidak tuntas memahami materi prasyarat akan  mengalami  kesulitan  saat  menggunakan model ini (Putra et al., 2018).
4. Penerapan Model pembelajaran Group Investigation dapat  diterapkan  pada  materi globalisasi, dimana pendidik membagi siswanya  menjadi  beberapa  kelompok.  Siswa diajak untuk mengamati dampak dari globalisasi  terhadap  kehidupan  sehari-hari, sehingga  muncul  ide-ide  mereka  tentang dampak globalilasi. Kemudian siswa menganalisis  dan  menyimpulkan  dampak positif  dan  negatif  dari  globalisasi  sehingga mereka  dapat  menentukan  sikap  terhadap pengaruh  globalisasi.  Setelah  itu,  kelompok memopresentasikan  hasil  diskusi  kelompok mereka. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan  merupakan  mata  pelajaran khusus  mengajarkan  bagaimana  menjadi warga  negara  yang  baik,  yaitu  warga  negara yang  cerdas,  terampil,  berkarakter  dan mampu  menjalankan  hak  dan  kewajiban secara seimbang berdasarkan peraturan perundangundangan.  Latar  belakang  PPKn dapat  dipahami  sebagai  mata  pelajaran  yang selalu  berkembang  dari  masa  ke  masa  sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, karena PPKn mempelajari  tentang:  1 )  Civic  knowledge;  2) Civic  skill;  3)  Civic  Disposition. Tujuan pembelajaran  PPKn  diharapkan  mampu meningkatkan: 1) berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam
menanggapi isu
Kewarganegaraan;  2)  berpartisipasi  secara cerdas  dan  tanggung  jawab,  serta  bertindak secara  sadar  dalam  kegiatan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara;  3)  berkembang secara      positif      dan      demokratis;  dan  4) berinteraksi  dengan  penguasaan  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Fungsi PPKn tentunya sebagai sarana untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang memahami  dan  mampu  melaksanakan  hak- hak  dan  kewajibannya,  berkomitmen  setia kepada  bangsa  dan  negara  Indonesia  dengan merefleksikan diri sebagai warga negara yang cerdas.
Materi  PPKn  dalam  Kurikulum  KTSP, Kurikulum  2013  dan  Kurikulum  Merdeka memiliki  acuan  yang  berbeda  yang  tertuang dalam  SNP  dalam  peraturan  Kemendikbud. Terdapat berbagai permasalahan dalam kemampuan  memahami  materi  dalam  PPKn, diantaranya:  kurikulum  PPKn  yang  terlalu berat,  pembelajaran  berdasarkan textbook centre , praktik mengajar berlangsung
konvensiona  dan  tidak  kontekstual,  serta evaluasi  cenderung  mengarah  pada  aspek kognitif.  Sedangkan  dalam  solusinya  dalam pembelajaran PPKn dapat mengadopsi berbagai  model-model  pembelajaran  sebagai berikut: 1) Model Pembelajaran Demonstration; 2)  Model Direct  Intruction ;
3)  Model Inquiry  Based  Learning ;  4)  Model Kooperatif  tipe  Jigsaw;  dan  5)  Model Kooperatif tipe Group Investigation (GI).

## KESIMPULAN
PKn  merupakan  usaha  sadar  yang dilakukan  untuk  memberikan  kemampuan dasar  kepada  siswa  tentang  bela  negara  dan memahami  hubungan  antara  warga  negara dengan  negara  dengan  tujuan  agar  menjadi warga  negara  yang  dapat  diandalkan  oleh bangsa  dan  negara.  Untuk  latar  belakang PPKn  sendiri  kemunculannya  dimulai  dari kurikulum SMA tahun 1962 yang sampai saat ini  istilahnya  sering  berubah  sesuai  dengan
kebutuhan tantangan zaman saat ini. Khususnya  kurikulum  merdeka  saat  ini, istilahnya  tidak  PPKn  namun  berubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Namun  pada  muatannya  masih  sama  yakni
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.  Hakikat  PPKn  merupakan bagian  ilmu  pengetahuan  yang  memiliki landasan  filsafat  baik  ontologi,  epistemologi maupun aksiologi. Tujuan PPKn sendiri lebih menekankan  pada  kemampuan  siswa  yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana  diarahkan  oleh  falsafah  hidup bangsa  Indonesia,  yaitu  Pancasila  agar  dapat berperan  sebagai  warga  negara  yang  efektif dan bertanggung jawab.
Untuk  materi  PPKn  begitu  padat  dan kompleks  sehingga  terkadang  mengalami berbagai  permasalahan  dari  segi  konten materi  dan  aktivitas  proses  pembelajaran, salah  satu  permasalahan  umum  yang  terjadi diantaranya:  1)  kurikulum  yang  terlalu  berat, konten  kurikulum  PKn  untuk  tingkat  SD terlalu  tinggi;  2)  guru  fokus  pada  proses mengajar  yang  lebih  textbook  centre;  3) pedekatan  lebih  bersifat  konvensional  dan pembelajaran  belum  kontekstual.  Selain  itu, dalam  pemecahan  masalah  tersebut,  guru dapat  menggunakan  model  pembelajaran group  investigation sebagai  salah  satu alternatif  dalam  meningkatkan  keaktifan siswa  dalam  pembelajaran  yang  mana  dapat digunakan  dalam  pemecahan  masalah  yang berbasis  penelitian  dan  penyelidikan  yang dilakukan secara berkelompok

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkarim, A. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga  Negara  yang  Demokratis .  PT Grafindo Media Pratama. Banjarnahor,  D.  N.  (2021).  Pengaruh  Model Pembelajaran  Problem  Based  Learning dalam Meningkatkan Sikap Demokratis
Siswa. PENDIPA  Journal  of  Science Education , 5 (3), 316–321.
Barr, R., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1978). The  Nature  of  the  Social  Studies:  with Forew. by Edgar B. Wesley . ETC Publ.
Bevevino,  M.  M.,  Dengel,  J.,  &  Adams,  K. (1999).  Constructivist  theory  in  the classroom internalizing: Concepts through  inquiry  learning. The  Clearing House , 72 (5), 275–278. Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan  Kewarganegaraan  Untuk Membangun  Karakter  Bangsa .  Widya Aksa Press.
Depdiknas.  (2006). Permendiknas  No  22 Tahun  2006  Tentang  Standar  Isi .
Depdiknas.
Dewi,  N.  P.  C.  P.  (2020). Buku  ajar  mata pelajaran  sekolah  dasar  pkn  dan pancasila . Nilacakra.
Garcia, R. L. (1982). Teaching in a pluralistic society:  concepts,  models. Strategies ,
126.
Hendracipta,  N.  (2021). Model  Model Pembelajaran SD . Multikreasi Press. Hendrizal. (2019). Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sd Dan Solusinya. Jurnal  PPKn  &  Hukum , 14 (2), 54–62.
Joyce,  B.,  Weil,  M.,  &  Calhoun,  E.  (2003).
Models of teaching . Karsidi. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi . Pustaka Pelajar.
Kurniawan,  M.  I.  (2018). Buku  Ajar
Pendidikan  Kewarganegaraan  di  SD .
UMSIDA Press. Lubis, M. A. (2020). Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan:(PPKN)  DI  SD/MI: Peluang  Dan  Tantangan  Di  Era Industri 4.0 . Prenada Media.
Madiong, B., Mustapa, Z., & Chakti, A. G. R.
(2018).  Pendidikan  Kewarganegaraan
Civic  Education. Makasar:  Celebes Media Perkasa .
Magdalena,  I.,  Haq,  A.  S.,  &  Ramdhan,  F. (2020a). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  di  Sekolah  Dasar Negri Bojong 3 Pinang. Jurnal Pendidikan Dan Sains , 2 (3), 418–430.
Magdalena,  I.,  Haq,  A.  S.,  &  Ramdhan,  F.
(2020b). Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan  Di  Sekolah  Dasar Negri  Bojong  3  Pinang. Bintang , 2 (3),
418–430.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (2009).
Analisis  Data  Kualitatif.  Translated  by TR Rohidi . Universitas Indonesia Press.
Jakarta. Putera, R. F., & Qalbi, Z. (2020). Penggunaan Model  GI  (Group  Investigation)  pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  di  Sekolah  Dasar. Jurnal Pendidikan. Https://Doi. Org/10.31258/Jp , 11 , 20–32.
Putra,  P.  G.  N.,  Margunayasa,  I.  G.,  &
Wibawa,  I.  M.  C.  (2018).  Pengaruh Model  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe
Group  Investigation  (GI)  Berbasis
Lesson  Study  Terhadap  Penguasaan
Konsep  IPA. Jurnal  Pedagogi  Dan Pembelajaran , 1 (2), 84–93. Quigley,  C.  N.  (1998).  Civic  education: Recent  history,  current  status,  and  the future. Alb. L. Rev. , 62 , 1425. Rahayu, M. (2007). Pendidikan kewarganegaraan . Grasindo. Rahmayani,  R.  R.  (2016).  Implementasi Manajemen Pembelajaran Ppkn Kurikulum  2013. Manajer  Pendidikan , 10 (2). Ruminati. (2007). Pengembangan Pendidikan
Kewarganegaraan SD . Direktorat
Jendral  Pendidikan Tinggi  Departemen Pendidikan Nasional. Rusman. (2016). Model-model Pembelajaran . Rajawali Press. Santoso,  G.,  Al  Muchtar,  S.,  &  Abdulkarim, A.  (2015).  Analysis  SWOT  Civic Education  curriculum  for  senior  high school year  1975-2013. JURNAL CIVICUS , 15 (1). Shoimin,  A.  (2014). Model  Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 . Ar-ruz Media.
Slavin,  R.  E.  (1983).  When  does  cooperative learning  increase student achievement? Psychological Bulletin , 94 (3), 429.
Slavin, R. E. (1989). Research on cooperative learning:  An  international  perspective. Scandinavian  Journal  of  Educational
Research , 33 (4), 231–243.
Slavin,  R.  E.  (2011).  Instruction  based  on cooperative  learning. Handbook  of
Research  on  Learning  and  Instruction , 358–374.
Somantri, M. N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan PKn . Remaja Rosda Karya dan PPS UPI. Wicaksono,  B.,  Sagita,  L.,  &  Nugroho,  W.
(2017).  Model  Pembelajaran  Group Investigation  (Gi)  Dan  Think  Pair
Share  (Tps)  Terhadap  Kemampuan Berpikir  Kritis. AKSIOMA:  Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika , 8 (2), 1–8. Yani, A. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Esa Unggul , 85–86. https://doi.org/10.31219/osf.io/8xbm2