## FUNGSI ITSBAT NIKAH TERHADAP ISTERI YANG DINIKAHI SECARA TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) APABILA TERJADI PERCERAIAN
Gema Mahardhika Dwiasa* Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H, M.H** H. Achmad Syarifudin., S.H.,Sp.N**
Abstrak: Pada  dasarnya  perkawinan  merupakan  suatu  akad  yang  menyebabkan  halalnya  hubungan antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  sebagai  suami-isteri.  Dalam  ikatan  perkawinan ditegaskan  hak  dan  kewajiban  antara  suami-isteri  tersebut, sehingga  dapat  tercapai  kehidupan rumah tangga  yang  sakinah  dan  sejahtera.  Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  seorang  pria  dengan  wanita untuk  membentuk  keluarga  yang  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan    yang telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan  dengan  tujuan  untuk  tertib  administrasi  pemerintahan  dan  kependudukan  serta  untuk memenuhi  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan.  Perkawinan  yang  dicatatkan  merupakan  sebagai bentuk  perlindungan  hukum  apabila  dikemudian  hari  terjadi  permasalahan  dalam  sebuah  ikatan perkawinan,  apabila  hal  itu  tidak  dilakukan  maka  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum.  Nikah  siri  atau  perkawinan  yang  tidak  tercatat  adalah  salah  satu  bentuk  dari pemasalahan  yang  sering  terjadi  di  Indonesia.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  seseorang  tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar  administrasi  pencatatan  sehingga  tidak  dicatatkan  tetapi  tidak  dirahasiakan;  belum  cukup umur  untuk  melakukan  perkawinan  secara  negara;  ada  pula  yang  disebabkan  karena  takut  ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan  yang  dirahasiakan  karena  pertimbangan-pertimbangan  tertentu;  misalnya  karena  takut mendapatkan  stigma  negatif  dari  masyarakat  yang  terlanjur  menganggap  tabu  pernikahan  siri;  atau karena  pertimbangan-pertimbangan  rumit  yang  memaksa  seseorang  untuk  merahasiakan pernikahannya.  Pada  saat  timbul  masalah  memerlukan  akta  nikah  sebagai  bukti  autentik  baik  untuk perceraian maupun keperluan lainnya maka harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  adanya  Itsbat  Nikah  menjadi  salah  satu  fakor penghambat  terlaksananya  perlindungan  hukum  terhadap  isteri  yang  dinikahi  dari  perkawinan  yang tidak tercatat.
Kata Kunci : Itsbat Nikah; Perlindungan Hukum; Perkawinan tidak tercatat; Perceraian; Suami isteri.
* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ** Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## 1. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan  lewat  Kantor  Urusan  Agama (KUA),  perkawinan  bawa  lari,  sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat,    yaitu  nikah  siri.  Perkawinan yang  tidak  dicatatkan  atau  yang  dikenal dengan  berbagai  istilah  lain  seperti  „kawin bawah  tangan‟,  „nikah  siri‟  atau  „nikah sirri‟,  adalah  perkawinan  yang  dilakukan berdasarkan aturan agama  atau adat istiadat dan  tidak  dicatatkan  di  kantor  pegawai pencatat  nikah  (KUA  bagi  yang  beragama Islam,    Kantor  Catatan  Sipil  bagi  non- Islam).  Istilah  siri  berasal  dari  bahasa  arab sirra,  israr  yang  berarti  rahasia.  Nikah  siri, menurut  arti  katanya,  perkawinan  yang dilakukan  dengan  sembunyi-sembunyi  atau rahasia.  Dengan  kata  lain,  perkawinan  itu tidak  disaksikan  orang  banyak  dan  tidak dilakukan  di  hadapan  pegawai  pencatat nikah.  Perkawinan  itu  dianggap  sah menurut  agama  tetapi  melanggar  ketentuan pemerintah.
Sementara definisi perkawinan yang ada  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  selanjutnya disingkat UUP, menyatakan bahwa perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan  hubungan  batin.  Selain  itu, dalam
UUP tujuan
perkawinan
dieksplisitkan  dengan  kata  bahagia.  Hal  ini menunjukkan bahwa pada akhirnya perkawinan  dimaksudkan  untuk  setiap
manusia  baik  laki-laki  ataupun  perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.
Syarat  sahnya  suatu  perkawinan diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUP,  yang menyebutkan :
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”
Makna perumusan dari  Pasal  2 ayat (1)  tersebut,  tidak  ada  perkawinan  diluar hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- Undang  Dasar  1945.  Yang  dimaksud hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain dalam Undang-Undang itu.
Untuk  pasangan  yang  beragama Islam  syarat  sahnya  perkawinan  dipertegas lagi  dalam  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat KHI, Pasal 4 yaitu :
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP”
Perkawinan yang telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan Pasal  2  ayat  (1)  harus  dicatat  oleh  petugas pencatat  perkawinan  dengan  tujuan  untuk tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) UUP.
Perkawinan yang dicatatkan merupakan  sebagai  bentuk  perlindungan hukum  apabila  dikemudian  hari  terjadi
permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan,  apabila hal  itu tidak dilakukan maka  perkawinan  yang  dilakukan  tidak mempunyai kekuatan hukum.
Faktor
yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya dilembaga  pencatatan.  Ada  yang  karena faktor  biaya,  alias  tidak  mampu  membayar administrasi  pencatatan  sehingga  tidak dicatatkan  tetapi  tidak  dirahasiakan;  belum cukup  umur  untuk  melakukan  perkawinan secara  negara;  ada  pula  yang  disebabkan karena  takut  ketahuan  melanggar  aturan yang  melarang  pegawai  negeri  nikah  lebih dari  satu;  dan  lain  sebagainya.  Ada  juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya  karena  takut  mendapatkan  stigma negative  dari  masyarakat  yang  terlanjur menganggap tabu pernikahan siri.
Dengan adanya pencatatan perkawinan  yang  dibuktikan  dengan    Akta Nikah  selain  untuk  mentaati  ketertiban administrasi negara juga sebagai pembuktian yang memiliki kekuatan hukum.  Akta  nikah  merupakan  akta autentik  karena  dibuat  oleh  dan  dihadapan Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagai  pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan  bentuk  yang  ditetapkan  oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan  dibuat  ditempat  Pegawai  Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama melaksanakan tugasnya.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut  :  Pertama,  Bagaimana  fungsi  itsbat nikah  dalam  memberi  perlindungan  hukum terhadap  isteri  yang  dinikahi  secara  tidak tercatat (nikah siri) apabila terjadi perceraian?. Kedua, 2. Faktor-faktor apa
saja yang menghambat proses dikabulkannya  itsbat  nikah  dalam  kasus perceraian  dari  perkawinan  yang  tidak tercatat (nikah siri)?

## 2. Metode
Penelitian  yang  akan  dilakukan  merupakan tipe  penelitian  hhukum  normatif/doctrinal dan empiris/non-doktrinal benar-benar berbeda atau dapat diharmonisasikan dalam suatu kegiatan penelitian hukum. penelitian hukum  doctrinal,  yaitu  penelitian  yang objek  kajiannya  tentang  dokumen.  Bahan- bahan  tersebut  disusun  secara  sistematis, dikaji  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti sedangkan penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah  hukum  yang  bersifat normatif    ( law  as  written  in  book ),  bersifat teknis  di  dalam  mengoperasionalisasikan peraturan  hukum  seperti  mesin  yang memproduksi  dan  menghasilkan  hasil tertentu  dari  sebuah  proses  mekanis,  dan tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif  namun  di  dalam  konteks  ini lebih  dimaksudkan  kepada  pengertian bahwa  “kebenarannya  dapat  dibuktikan pada  alam  kenyataan  atau  dapat  dirasakan oleh panca indera.
Bahan hukum primer yang digunakan  yaitu  bahan  yang  mempunyai kekuatan  mengikat,  yang  bersumber  dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti, yang terdiri dari:
1. Hukum Islam ( Hukum Perkawinan Islam)
2. UUP

## 3. KHI
Bahan  hukum  skunder  yaitu  bahan hukum  yang  menjelaskan  mengenai  bahan hukum  primer  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Peraturan  Perundangan dan  Peraturan  Pemerintah  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  Hukum  Perkawinan  di Indonesia.  Buku-buku,  literatur,  artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan  Perkawinan  Siri  dan  wawancara (interview). Bahan  hukum  tersier  yaitu bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  skunder  seperti  ensiklopedi, kamus,  jurnal  hukum,  media  massa,  dan lain-lain,  sebagai  penunjang.

## 3. ANALISIS DAN DISKUSI
Dalam  UUP  tersebut  sahnya  perkawinan yang menjadi permasalahan pada Rancangan Undang-Undang Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut: 1
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut Peraturan  Perundang-Undangan  yang berlaku.
Demi terlaksananya Undang-
Undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975  sebagai  peraturan  pelaksana dari  UUP  tersebut.  Pada  tahun-tahun berikutnya  ternyata  Pengadilan  Agama sebagai  lembaga  yuridis  yang  menangani masalah  perkawinan  antara  orang-orang
1 Nawawi Muhammad. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Pendahuluan . http://www.academia.edu/3797838/SEJARAH_HU
KUM_PERKAWINAN_DI_INDONESIA_PENDA HULUAN . 13 Februari 2018.
Islam  ternyata  dalam  putusannya  banyak yang  disparitas  dalam  menerapkan  hukum, karena adanya hal-hal yang tidak dilindungi oleh  UUP  dan  Peraturan  Pemerintah mengenai  pelaksanannya.  Untuk  mengatasi hal  tersebut  maka  melalui  Inpres  Nomor  1 Tahun  1991  tentang  pemberlakuan  KHI sebagai  acuan  bagi  para  Hakim  Peradilan Agama dalam memutus suatu perkara. 2
Lahirnya UUP dan peraturan- peraturan  lain  yang  mengatur  tentang perkawinan  sejauh  telah  diatur  dalam  UUP tidak  diberlakukan  lagi,  hal  tersebut berdasarkan bunyi Pasal 66 UUP yaitu: 3 “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan  berlakunya  Undang-Undang  ini ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
(Burgerlijke
Wetboek) ,
Ordonansi
Perkawinan  Indonesia  Kristen (Huwelijks Ordonantie  Christen  Indonesiaers, S.  1933 No.74 ) ”,  Peraturan  Perkawinan  Campuran (Regeling  op  de  gemeng  de  Huwelijiken S. 1898  Nom.  158 ) dan  Peraturan-peraturan lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan sejauh  telah  diatur  dalam  Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”
Kawin menurut pengertian asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau  arti  hukum  ialah  aqad  atau    perjanjian yang  menjadikan  halal  hubungan  seksual sebagai  suami  isteri  antara  seorang  pria
2 Ibid.
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  (Lembaran Negara  Republilk  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1. tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Pasal 66.
dengan seorang wanita. 4 Pengertian perkawinan  dalam  hal  ini  bisa  ditinjau  dari dua  sudut  pandang  yaitu  menurut  hukum Islam dan menurut UUP dan KHI.
KHI menjelaskan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 yaitu: 5
“Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan rumah  tangga  sakinah  mawaddah  dan warahmah”
Mengenai  perkawinan  yang  sah, menurut Pasal 4 KHI yaitu:
“Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal 2 ayat (1) UUP”
Artinya  KHI  lebih  menekankan perkawinan  dalam  konsep  hukum  Islam, namun tetap  didasarkan  pada  UUP.
Landasan hukum pembentukan KHI adalah Pasal  27  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi: “Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan keadilan  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat.  Sedangkan  landasan fungsional KHI adalah fiqih Indonesia yang disusun  dengan  memerhatikan  kondisi kebutuhan  umat  Islam  Indonesia.  Bukan mazhab  baru  tetapi  mengarah  kepada penhyatuan  berbagai  pendapat  mazhab hukum  Islam  untuk  menyatukan  persepsi para  hakim  tentang  hukum  Islam.  Untuk menuju  kepastian  hukum  umat  Islam. 6
Tujuan  pembentukan  KHI  yaitu  sebagai berikut: 7
4 Moh.  Idris  Ramulyo.2002. Hukum  Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari UUP Dan KHI. Jakarta : Bumi Aksara. hlm.1.
5 Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 3.
6 Muchsin.  2004.  Masa  Depan  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta : BP IBLAM. hlm.45-46.
7 M.  Yahya  Harahap.  1999.  Informasi  Materiil Kompilasi  Hukum  Islam  :  Memposisikan  Abstraksi Hukum  Islam  dalam  Cik  Hasan  Basri  (Ed).
a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama;
b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum;
c. Mempercepat  Proses  Taqribi  Bainal Ummah;
d. Menyingkirkan Paham Private Affairs.
Perkawinan siri merupakan perkawinan  yang  hanya  mendasar  pada hukum  Islam  saja,  tanpa  mengindahkan peraturan  hukum  nasional  Indonesia.  Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu Sirri atau Sir  yang  berarti  rahasia.  Rahasia  dalam  hal ini  merujuk  pada  rukun  Islam  mengenai perkawinan  yang  berbunyi  perkawinan yang sah apabila diketahui orang banyak.
Perkawinan siri merupakan perkawinan  yang  hanya  mendasar  pada hukum  Islam  saja,  tanpa  mengindahkan peraturan  hukum  nasional  Indonesia.  Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu Sirri atau Sir  yang  berarti  rahasia.  Rahasia  dalam  hal ini  merujuk  pada  rukun  Islam  mengenai perkawinan  yang  berbunyi  perkawinan yang sah apabila diketahui orang banyak.
Nikah  siri  adalah  perkawinan  yang dilakukan  dengan  adanya  wali  dan  dua orang  saksi  yang  adil  serta  adanya  ijab qabul,  hanya  saja  perkawinan  ini  tidak dicatatkan  dalam  Lembaga  Pencatatan Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.  Perkawinan  seperti  ini  yang dinyatakan sebagai nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat.
Latar  belakang  nikah  siri  adalah tidak  mampu  mengeluarkan  dana  untuk mendaftarkan  diri  ke  KUA  yang  dianggap begitu  mahal. 8 Atau  walaupun  secara
Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama Dalam  Sistem  Hukum  Nasional .  Jakarta  :  Logos. hlm.27.
8 Ibid.
finansial  pasangan  ini  cukup  membiayai, namun  karena  khawatir  pernikahannya tersebar luas KHInya mengurungkan niatnya  mendaftar  secara  resmi  ke  KUA atau catatan sipil. 9 Hal ini untuk menghilangkan  jejak  dan  bebas  dari tuntutan  hukum  dan  hukuman  administrasi dari  atasan,  terutama  untuk  perkawinan kedua  dan  seterusnya  (bagi  pegawai  negeri dan TNI). 10
Faktor  lain,  ada  kecenderungan mencari  celah-celah  hukum  yang  tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan  yang  dinilai  berbelit,  yang penting  dapat  memenuhi  tujuan,  sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari  seharusnya. 11 UUP  beserta  peraturan pelaksanaannya  mengatur  syarat  yang cukup  ketat  bagi  seseorang  atau  pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan  untuk  kali  kedua  dan seterusnya,  atau  yang  akan  melakukan perceraian. 12 Syarat  yang  ketat  seperti  itu, bagi  sebagian  orang  dijadikan  peluang “bisnis”  yang  cukup  menjanjikan,  yaitu dengan  menawarkan  berbagai  kemudahan dan fasilitas dari hanya sekedar menikahkan secara  siri  sampai  membuatkan  akta  nikah asli tapi palsu.
Walaupun
pada dasarnya perkawinan  itu  bertujuan  untuk  selama- lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu  yang  mengakibatkan  perkawinan tidak  dapat  diteruskan  jadi  harus  di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus
9 Ibid. hlm.12.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
dengan  sendirinya,  atau  dengan  kata  lain terjadi perceraian antara suami dan isteri. 13
Di dalam KHI Pasal 113 disebutkan bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena kematian,  perceraian  dan  atas  putusan Pengadilan. 14 Putusnya  perkawinan  karena kematian  salah  satu  pihak  dari  suami  atau isteri  maksudnya  adalah  apabila  salah seorang  dari  kedua  suami  isteri  itu meninggal  dunia,  maka  perkawinannya putus  karena  adanya  kematian  tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal. 15
Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami isteri maksudnya apabila suami isteri itu bercerai, maka  perkawinannya  putus  karena  adanya perceraian  tersebut.  Perceraian  ini  dapat terjadi  langsungatau  dengan  tempo  dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada, putusnya perkawinan yang disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi karena  talaq  atau  berdasarkan  gugatan perceraian,  sebagaimana  bunyi  pasal  114 KHI. 16 Sedangkan  putusnya  perkawinan atas  putusan  Pengadilan  dapat  terjadi karena pembatalan perkawinan.
Menurut  Pasal  116  KHI,  perceraian dapat terjadi karena: 17
a) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan;
b) Salah  satu  pihak  meninggalkan pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun
13 Soemiyati.  1997. Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-Undang  Perkawinan .  Yogyakarta:  Liberty. hlm.105.
14 Lihat Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.
15 Subekti.  1996. Pokok-Pokok  Hukum  Perdata . Jakarta: PT. Intermassa. hlm.42.
16 Lihat Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.
17 Lihat Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman  yang  lebih  berat  setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman  atau  penganiayaan  berat yang  membahayakan  pihak  yang lain; e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan  atau  penyakit  dengan  akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya  sebagai  suami  atau isteri;
f) Antara  suami  dan  isteri  terus menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan akan hidup  rukun lagi dalam rumah tangga;
g) Suami melanggar taklik talak;
h) Peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah
tangga.
Memperhatikan  substansi  diatas, maka  dapat  ditegaskan  bahwa  perceraian mempunyai  akibat  hukum  terhadap  anak dan  mantan  suami  isteri.  Selain  itu perceraian  juga  mempunyai  akibat  hukum terhadap  harta  bersama  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  37  UUP  yang  memuat ketentuan  bahwa  akibat  hukum  terhadap harta  bersama  diatur  menurut  hukum agama,  hukum  adat  atau  hukum  yang  lain. Jika  dicermati  esensi  dari  akibat-akibat hukum  percerain  yang  diatur  dalam  UUP adalah  mengakui  dan  melindungi  hak-hak
anak  dan  hak-hak  mantan  suami/isteri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM). 18
Itsbat  nikah  adalah  sebuah  proses Pencatatan  Nikah  terhadap  nikah  siri  yang dilakukan,  untuk  mendapatkan  akta  nikah sebagai  bukti  keabsahan  dari  perkawinan yang telah dilakukan, seperti yang dijelaskan  dalam  UUP  Pasal  2  ayat  (1) bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  Islam,  serta dijelaskan  pula  dalam  Pasal  2  ayat  (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 9 Tahun  1975  dan  Peraturan  Menteri  Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat  (1)  PP  Nomor  9  Tahun  1975, pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkannya  menurut  Agama  Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1954  tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
Menurut  Ahmad  Musa  Hasibuan, selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang  itsbat  nikah  merupakan  suatu bentuk  perlindungan  hukum  bagi  wanita yang  melakukan  nikah  siri  agar  mendapat hak-haknya  sebagai  seorang  isteri  atau
18 Muhammad Syaifuddin. Sri Turatmiyah. Annalisa Yahanan.  2013. Hukum  Perceraian .  Jakarta:  Sinar Grafika. hlm.349-350.
mantan isteri. 19
Menurut persepsi dikalangan  praktisi  hukum,  khususnya hakim  Pengadilan  Agama,  bahwa  yang dimaksud  dengan  itsbat  nikah  merupakan produk  hukum declarative sekadar  untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak  dicatatkan,  dengan  implikasi  hukum setelah  perkawinan  tersebut  diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum ( rechtszekerheid ). 20
Berbeda  dengan  nikah  siri  atau dibawah  tangan  yang  hanya  dilakukan menurut  hukum  Fiqih  dan  nikahnya  itu sudah sah secara Fiqih, akan tetapi nikah ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah,  oleh  karena  itu  KHI  memberi peluang  untuk  mengajukan  permohonan itsbat  nikah  guna  mendapat  Akta  Nikah sebagai salah satu pembuktian.
Menurut  Ahmad  Musa  Hasibuan, selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palembang  kasus  mengenai  perceraian  dari nikah siri bisa diajukan dengan mengajukan 1 (satu) gugatan yang digabungkan menjadi itsbat nikah dan gugat cerai karena gugatan yang di ajukan merupakan bentuk perlindungan  yang  akan  didapatkan  oleh isteri untuk mendapatkan keabsahan perkawinannya serta hak-hak  yang terdapat pada statusnya. 21
19 Transkripsi  Hasil  Wawancara  dengan  Ahmad Musa  Hasibuan.  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  I A Palembang. Palembang. Jum‟at. 27 April 2018.
20 Endang  Ali  Ma‟sum. Kepastian  Hukum  Itsbat Nikah .  Makalah  disampaikan  dalam  Forum  Diskusi Penelitian  dilaksanakan  oleh  Balitbang  Diklat Kumdil MA RI. di hotel Le Dian Serang. tanggal 15 Mei 2012. hlm. 4.
21 Ibid.
Dasar  hukum  itsbat  nikah  Di  dalam Pasal  7  ayat  (1)  KHI  menerangkan  dan menyatakan bahwa: 22
“Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh Pegawai Pencatat Nikah”
Ketentuan  mengenai  isbat  nikah terdapat  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  KHI  yang berbunyi: 23
“Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat diajukan  itsbat  nikahnya  ke  Pengadilan Agama”
Ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) KHI tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  kekuatan hukum  dari  itsbat  nikah  tersebut  sama dengan  kekuatan  hukum  dari  akta  nikah sehingga  akibat  yang  hukum  yang  timbul dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat  yang kemudian  di  itsbatkan  sama  dengan perkawinan  yang  dicatatkan  pada  saat perkawinan yang dilangsungkan.
Pengesahan  nikah  diatur  dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah Talak dan Rujuk jis Pasal 49 huruf a angka 22  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomr  3  Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang  Nomor  50  Tahun  2009.  Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22.
Pada  dasarnya  kewenangan  perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama menurut sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UUP  jo    Peraturan  Pemerintah  tentang
22 Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 7 ayat (1).
23 Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 7 ayat (2).
nomor  9  Tahun  1975  penjelasan  Pasal  49 ayat 2 yang berbunyi: 24
“Mulai  berlakunya  Peraturan  Pemerintah ini,  merupakan  pelaksanaan  secara  efektif dari UUP”
Serta dalam Pasal 64 UUP yang berbunyi: 25 “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan  dengan  perkawinan  yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan- peraturan lama, adalah sah”
Kemudian  kewenangan  ini  pada akhirnya berkembang dan diperluas dengan dipakainya  ketentuan  KHI,  pada  Pasal  7 ayat  (2)  dan  ayat  (3).  Dalam  ayat  (2)  telah disebutkan  :  Dalam  hal  perkawinan  tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan  itsbat  nikahnya  ke  Pengadilan Agama  dan  dalam  ayat  (3)  KHI 26 yang menyatakan hal yang berkenaan dengan: “Itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal- hal yang berkenaan dengan:
(a) Adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian perceraian
(b) Hilangnya Akta Nikah
(c) Adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
(d) Adanya  perkawinan    yang  terjadi sebelum  berlakunya  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
24 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republilk  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1. tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Pasal 49 ayat (2).
25 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republilk  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1. tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Pasal 64.
26 Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 7 ayat (3.)
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan  menurut  Undang-Undang No.1 Tahun 1974”
Sebagaimana telah diuraikan bahwa, itsbat  nikah  merupakan  penetapan  dari pernikahan  yang  dilakukan  oleh  sepasang suami  isteri,  yang  telah  menikah  sesuai dengan  hukum  Islam  dengan  memenuhi rukun  dan  syarat  pernikahan,  sehingga secara hukum fiqih pernikahan itu telah sah.
Dengan  melihat  uraian  Pasal  7  ayat (2)  dan  (3)  KHI  telah  memberikan kewenangan lebih dari  yang diberikan oleh Undang-Undang,  baik  oleh  UUP  maupun Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
Berdasarkan ketentuan tersebut salah satu dari kelima alasan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan  itsbat  nikah  di  Pengadilan Agama,  karena  ke  lima  hal  tersebut  tidak diberlakukan  secara  kumulatif  melainkan secara  alternatif. 27 Dengan  melihat  uraian Pasal  7  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  KHI,  berarti KHI  telah  memberikan  kewenangan  lebih dari  yang  diberikan  Undang-Undang,  baik UUP  maupun  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama mengenai permasalahan itsbat nikah.
Syarat yuridis formil untuk mengajukan  itsbat  nikah  di  pengadilan agama di dalam UUP adalah pada Bab XIII Pasal  64  ketentuan  peralihan  UUP,  yaitu untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  perkawinan  yang terjadi sebelum Undang-Undang ini
27 Universitas  Pembangunan.  Skripsi  Hukum http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/2047 11001/b1b4.pdf. 28 Maret 2018.
berlaku, yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama yang sah.
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  7  ayat (2)  KHI,  yaitu  dalam  perkawinan  tidak dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  dapat diajukan  itsbat  nikahnya  ke  Pengadilan Agama,  dan  pada  ayat  (3)  huruf  d,  yaitu adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya UUP.
Dalam  hukum  acara  Peradilan Agama  tidak  menentukan  apa  yang  harus dimuat  dalam  surat  mengajukan  itsbat nikah,  sebagai  pedoman  cara  mengajukan gugatan/permohonan,  sehingga  mengacu pada  Hukum  Acara  Perdata  secara  umum, yaitu  dinyatakan  dalam  Pasal  8  Nomor  3 Rv.  Selain  itu,  surat  gugatan/permohonan harus  memuat  tiga  unsur  pokok,  antara lain: 28
a) Identitas  para  pihak,  yang  meliputi nama  lengkap  dengan  menyebutkan nama  orang  tuanya  (bin/binti),  umur, agama, pekerjaan/jabatan, tempat tinggal  yang  jelas  dan  dapat  dijangkau pos.
b) Posita/Fundamentum petendi, yang merupakan  dalil-dalil  konkrit  tentang adanya hubungan hukum yang merupakan  dasar  serta  alasan  dari  pada gugatan/permohonan,  terdiri  dari  dua bagian,  yaitu  pertama  menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa  hukum  yang  harus diuraikan  secara  kronologis,  jelas  dan tegas,  kedua  tentang  adanya  hubungan hukum  yang  menjadi  dasar  yuridis  dari
28 Tutiek  Retnowati.  2011. Tinjauan  Yuridis Penyelesaian Perkawinan siri yang telah diitsbatkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 . Jurnal Fakultas Hukum.  Volume  XX  No.20.  April  2018.  Fakultas Hukum Narotama Surabaya .
pada tuntutan hak tersebut, yang disebut juga dengan middelen van de eis.
c) Petitum  atau  tuntutan,  yaitu  apa  yang diminta atau diharapkan agar diputuskan  oleh  pengadilan  melalui hakim, dan petitum ini harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Dengan mengacu pada persyaratan surat  gugatan /pemohon termasuk itsbat nikah pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh Penggugat  atau  Pemohon  atau  oleh kuasanya  yang  sah,  akan  tetapi  bila penggugat/pemohon buta huruf, maka gugatan/pemohon  itsbat nikah dapat  diajukan  secara  lisan  ke Pengadilan Agama.
Apabila  gugatan/permohonan  itsbat nikah  diajukan  secara  lisan,  maka  panitera atas  nama  ketua  Pengadilan  Agama membantu  untuk  membuat  catatan  yang diterangkan oleh penggugat/pemohon, yang disebut dengan catatan gugatan atau catatan pemohon.  Selanjutnya,  catatan  tersebut dibacakan kembali agar penggugat/pemohon yang buta huruf dimaksud mengerti isinya, kemudian setelah  sependapat  dengan  isi  dari  catatan penggugat/permohonan tersebut maka penguggat  /pemohon  membutuhkan  cap jempolnya diatas surat gugatan /permohonan  tersebut  dengan  dilegalisasi oleh panitera kepada Pengadilan Agama. Ke pengadilan mana
gugatan/permohonan  itsbat  nikah  adanya perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian perceraian tersebut diajukan sejak berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama melalui  Pasal  49,  Pengadilan  Agama berwenang  untuk  memeriksa  ,  mengadili,
dan memutus perkara-perkara dalam tingkat pertama antara orang-orang  yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan
b. Kewarisan,  wasiat,  dan  hibah  yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
c. Wakaf dan Shadaqah
Ada dua cara mengajukan permohonan itsbat nikah yaitu: 29
1. Dengan  cara  mengajukan  permohonan pengesahan nikah ( Voluntair)
Produk hukum Pengadilan Agama terhadap permohonan  pengesahan  nikah  berbentuk penetapan.  Oleh  karena  itu    pengesahan nikah  yang  diajukan  secara  voluntair, adalah  apabila  pasangan  suami  isteri  yang perkawinan tidak tercatat itu bersama-sama menghendaki  pernikahannya  itu  dicatatkan di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  yang terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan itsbat  nikah  di  pengadilan  agama.  Mereka bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II.
2. Dengan  cara  mengajukan  gugatan pengesahan nikah (Kontensius)
Produk hukum Pengadilan Agama terhadap gugatan pengesahan nikah berbentuk putusan.  Bila  ada  kepentingan  hukum dengan  pihak  lain,  maka  pengesahan  nikah tidak  bisa  diajukan  secara  voluntair (permohonan)  tetapi  harus  diajukan  dalam bentuk gugatan pengesahan nikah.
Misalnya  anak,  wali  nikah  atau  pihak  lain yang berkepentingan hukum dengan perkawinan  tidak  tercatat  dan  salah  satu dari suami isteri dari perkawinan yang tidak tercatat sudah meninggal.
29 Transkripsi  Hasil  Wawancara  dengan  Ahmad Musa  Hasibuan.  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  I A Palembang. Palembang. Jum‟at. 27 April 2018.
Tidak demikian halnya dalam permohonan  pengesahan  nikah  secara kontensius,  yaitu  pemohon  melibatkan orang lain sebagai termohon misalnya isteri terdahulu  dan  atau  para  ahli  waris  suami pemohon.
Akibat  hukum  bagi  isteri  setelah putusan itsbat nikah Pada putusan Pengadilan  Agama  Palembang  Nomor 0650/Pdt.G/2014/PA.Plg dalam kasus permohonan itsbat nikah yang dikumulasikan  dengan  gugatan  perceraian, penulis menganggap bahwa putusan Hakim sudah  tepat.  Menimbang,  bahwa  untuk memenuhi  ketentuan  pasal  7  ayat  (5) Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  01  Tahun  2008  Tentang prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  Majelis Hakim  telah  menunda  sidang  untuk memberi  kesempatan  kepada  Penggugat dan  Tergugat  menempuh  mediasi  dengan Mediator  Dra.  LAILA  AMIN,  SH,  namun berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal  21  Mei  2014,  ternyata  tidak berhasil.
Gugatan cerai Penggugat didasarkan pada  dalil  yang  pada  pokoknya  bahwa diantara  Penggugat  dan  Tergugat  telah terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang pada  pokoknya  antara  lain  disebabkan masalah  ekonomi  yang  tidak  mencukupi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan  tetap  dan  puncak  ketidak harmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan tergugat  terjadi  pada  bulan  Agustus  2013 Tergugat  cemburu  kepada  Penggugat, karena  Penggugat  mempunyai  penghasilan sendiri, sedangkan Tergugat tidak mempunyai  penghasilan  yang  tetap  dan sejak  kejadian  tersebut  antara  Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan dengan  kenyataan  yang  tejadi  antara
Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  sampai  lebih  kurang  1  bulan lamanya.
Maka berdasarkan dasar-dasar pertimbangan  fakta  di  persidangan  dan berdasarkan  keterangan  para  saksi  maka pada  hari  Rabu  tangal  11  Juni  2014  maka Majelis Hakim memutuskan :
1. Menerima  dan  mengabulkan  gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat  dan  Tergugat  putus  karena perceraian;
4. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro Tergugat kepada Penggugat;
5. Menetapkan  biaya  yang  timbul  dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.
Setelah    perkawinan  tidak  tercatat tersebut  dinyatakan  sah  melalui  proses peradilan  di  Pengadilan  Agama,  maka perkara  perceraiannya  diakhiri  dengan putusan. Setelah putusan perkara perceraian dari perkawinan tidak tercatat tersebut telah berkekuatan  hukum  tetap,  maka  status suami  isteri  sebagai  duda  dan  janda mempunyai kepastian hukum dan kedudukannya  dapat  dibuktikan  dengan akta  autentik  berupa  putusan  Pengadilan Agama.
Putusnya  perceraian  suami  isteri yang  telah  dikumulasikan  dengan  itsbat nikah  maka  timbul  akibat  hukum  terhadap kedudukan,  hak  dan  kewajiban  mantan suami  maupun  isteri  menurut  Pasal  41 huruf  c  UUP  yaitu,  pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas isteri.
Kewajiban
mantan suami memberikan nafkah, pakaian, tempat kediaman  untuk  isteri  yang  ditalak  selama ia masih dalam iddah, bila masa iddah habis maka  habis  juga  kewajibannya.  Namun memberi nafkah untuk anak-anaknya berupa  belanja  untuk  memelihara  dan keperluan  pendidikan  anak-anak  sesuai dengan  kemampuannya  tetap  wajib  sampai anak-anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan. Dengan demikian, status
perkawinan tidak tercatat tersebut dinyatakan  sah  dan  akibat  hukum  dari adanya perkawinan tidak tercatat yang telah dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan  membawa  akibat  hukum,  yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat  tersebut  adalah  anak  sah, 30 yang mempunyai  hubungan  hukum  (Perdata) dengan kedua orangtuanya tersebut terhitung  sejak  perkawinan  tidak  tercatat tersebut  dinyatakan  sah  oleh  Pengadilan Agama.
Hambatan Dalam Proses Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah
Dalam pengajuan permohonan itsbat nikah  di  Pengadilan  Agama  menurut  hasil wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palembang  menjelaskan  pada  saat  datang ke  Pengadilan  Agama  untuk  mengajukan permohonan  itsbat  nikah  khususnya  di Pengadilan  Agama  Palembang  kendalanya
30 Lihat  Pasal    42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan .
adalah identitas pemohon yang tertera pada Kartu  Tanda  Penduduk  berbeda  wilayah hukum  Pengadilan  Agama  tempat  diajukan pemohon  dalam  permohonan  itsbat  nikah, pada  asasnya  permohonan  itu  harus  sesuai dengan kompetensi relatif 31 , yaitu mengajukan  permohonan  di  Pengadilan Agama  wilayah  hukum  pemohon  tinggal. Hal tersebut terjadi dikarenakan
ketidaktahuan masyarakat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah, sehingga pengajuan  permohonan  itsbat  nikah  tidak dapat diterima.
1. Pelaksanaan Putusan
Dengan  demikian  putusan  perkara  yang dapat  dilakukan  eksekusi  adalah  diktum putusan yang bersifat kondemnatoir, sedangkan putusan yang diktumnya bersifat declatoir dan atau constitutoir seperti dalam permohonan itsbat nikah adanya perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian perceraian  dapat  dikatakan  tidak  perlu adanya eksekusi. Sehingga dalam pelaksanaan  putusan  dari  dikabulkannya itsbat  nikah  oleh  majelis  hakim  di Pengadilan  Agama,  maka  dalam  hal  ini yang dibahas oleh penulis yaitu putusannya menjadi satu kesatuan. Pertama menyatakan  bahwa  perkawinan  antara pemohon  dan  termohon  adalah  sah  dan putus  karena  perceraian.  Karena  dibuat menjadi  satu  kesatuan  supaya  tidak  ada penyalahgunaan yaitu penyelundupan hukum  terhadap  permohonan  itsbat  nikah yang  dikumulasikan  dengan  perceraian. Sehingga  status  pemohon  menjadi  jelas dimata hukum yaitu menjadi seorang janda, serta  anak-anak  yang  dilahirkan  dari
31 Transkripsi  Hasil  Wawancara  dengan  Ahmad Musa  Hasibuan.  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  I A Palembang. Palembang. Jum‟at. 27 April 2018.
perkawinan  mereka  statusnya  jelas,  serta status secara keperdataan lainnya.
2. Hambatan dalam proses Pemeriksaan dan Pengabulan Permohonan Itsbat
Nikah
Pada proses pemeriksaan dan pengabulan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama seringkali mengalami hambatan- hambatan, antara lain: 32
3.1  Pembuktian  Dipersidangan  Dalam Menghadirkan      Saksi
a. Saksi yang mengetahui tentang perkawinan sudah langka.
b.Saksi  yang  dihadirkan  saksi  bukan yang sebenarnya.
3.2 Adanya Penyelundupan Hukum
Sekarang  ini  banyak  terjadi  nikah  siri  atau tidak  tercatat  dengan  tujuan  yang  tidak baik,  yang  merupakan  penyelundupan hukum.  Salah  satunya  adalah  perkawinan poligami,  fenomena  yang  banyak  terjadi saat ini adalah banyaknya praktek poligami dengan  berbagai  macam  alasan  dan  latar belakang. Kebanyakan praktek poligami itu dilakukan  tanpa  seizin  dari  isteri  pertama. Padahal  seorang  suami  yang  masih  terikat perkawinan dengan  perempuan lain apabila akan  beristeri  lebih  dari  seorang  wajib mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan Agama setempat sehingga mereka melakukan perkawinan tidak tercatat, padahal  faktanya  dalam  perkawinan  siri atau  tidak  tercatat  banyak  menimbulkan permasalahan  bagi  keluarga  itu  sendiri dikemudian hari mengenai status perkawinan, harta warisan ataupun kebendaan
32 Transkripsi  Hasil  Wawancara  dengan  Ahmad Musa  Hasibuan.  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  I A Palembang. Palembang. Jum‟at. 27 April 2018.

## 3.3 Dalam Mengajukkan Permohonan Itsbat
Nikah Kurang Pihak Dalam    pemeriksaan  permohonan  itsbat nikah di persidangan yaitu dalam mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  salah satu pasangan suami isteri sudah meninggal dunia,  maka  semua  ahli  waris  dijadikan pihak  tanpa  terkecuali  sebagai  termohon. Dalam prakteknya hambatan  yang dihadapi oleh pemohon yang mengajukan permohonan  itsbat  nikah  yang  bersifat kontensius  misalnya  permohonan  untuk pembagian  harta  waris,  para  ahli  waris terkadang tidak dijadikan pihak, apakah itu salah satu orang tua yang masih hidup, atau salah  satu  anak  ahli  waris  tidak  dijadikan pihak,  sehingga  permohonan  itsbat  nikah tidak  dapat  diterima  (ditolak)  oleh  Majelis Hakim.
3.4 Pengajuan Itsbat Nikah Yang Perkawinan  Tidak  Tercatat  Tidak Memenuhi  Rukun  Dan  Syarat  Dalam Hukum Perkawinan Untuk
melaksanakan suatu suatu perkawinan  menurut  Hukum  Islam  harus memenuhi  rukun  dan  syarat.  Rukun  dan syarat  perkawinan  dalam  Hukum  Islam merupakan  hal  penting  demi  terwujudnya suatu  ikatan  perkawinan  antar  seorang lelaki  dengan  seorang  perempuan.  Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun  syarat  perkawinan  adalah  faktor- faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum  yang  merupakan  unsur  atau  bagian dari akad perkawinan.
3.5 Kurangnya  Pengetahuan  Masyarakat Tentang Itsbat Nikah
Kurangnya  sosialisasi  dan  penyuluhan- penyuluhan  hukum  tentang  istbat  nikah didalam masyarakat mengakibatkan minimnya pengetahuan  masyarakat  tentang
proses  itsbat  nikah.    Pada  Pengadilan Agama hal ini disebabkan karena hilangnya Penyuluhan  Hukum  karena  tidak  adanya anggaran untuk menyelenggarakan penyuluhan tersebut.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Fungsi  itsbat  nikah  dalam  memberi perlindungan  hukum  terhadap  isteri yang  dinikahi  secara  tidak  tercatat (nikah  siri)  apabila  terjadi  perceraian adalah  untuk  mendapatkan  pengakuan dari  negara  atas  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  oleh  kedua  mempelai, anak-anak  yang  lahir  beserta  harta bersama, sehingga pernikahannya tersebut  berkekuatan  hukum,  yaitu dengan  cara  mengajukan  itsbat  nikah yang  dikumulasikan  dengan  perceraian ke  Pengadilan  Agama  dimana  domisili si pemohon berada.
2. Faktor-faktor  yang  menghambat  proses dikabulkannya itsbat nikah dalam kasus perceraian  dari  perkawinan  yang  tidak tercatat adalah pada saat akan mengajukan  permohonan  itsbat  nikah pada Pengadilan Agama identitas pemohon bukan wilayah domisili hukum pemohon, pembuktian dipersidangan dalam menghadirkan para  saksi-saksi  yang  mengetahui  telah terjadinya  perkawinan  sangat  langka, adanya  penyelundupan  hukum  yang berupa  perkawinan  poligami  tanpa seizin  dari  isteri  terdahulu,  dalam mengajukan  permohonan  itsbat  nikah kurang  pihak  serta  pengajuan  itsbat nikah  yang  tidak  memenuhi  rukun  dan syarat dalam hukum perkawinan menjadi faktor  yang dapat menghambat perlindungan  hukum.  Serta  kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang adanya Itsbat  Nikah sebagai  salah  satu  bentuk perlindungan hukum menjadi salah satu hambatan.
Saran
1. Setelah dikabulkannya permohonan
itsbat nikah hendaknya segera melaporkannya  ke  Kantor  Urusan Agama (KUA) setempat
untuk
merealisasikan hak dan kewajiban  yang timbul dari permohonan tersebut sehingga  perlindungan  dan  kepastian hukum dapat segera terlaksana.
2. Pemerintah  harusnya  lebih  pro  aktif dalam menggalakan penyuluhan hukum tentang  prosedur  mengajukan  itsbat nikah  bagi  perkawinan  yang  tidak
tercatat serta mensosialisasikan Lembaga Bantuan Hukum gratis sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas tentang hak serta kewajiban mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU Harahap,  M.  Yahya.  1999.  Informasi Materiil  Kompilasi  Hukum Islam : Memposisikan Abstraksi  Hukum  Islam dalam  Cik  Hasan  Basri (Ed),  Kompilasi  Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta : Logos. Soemiyati. 1997. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Yogyakarta:
Liberty.
Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta : PT. Internusa.
Syaifuddin,  M.  dan  Turatmiyah,  Sri.  2012. Hukum  Perceraian ,  Jakarta
: Sinar Grafika.
Muchsin. 2004. Masa  Depan Hukum Islam
di Indonesia , Jakarta : BP IBLAM.
Ramulyo, Moh. Idris. 2002. Hukum  Perkawinan  Islam, Suatu Analisis Dari 4Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum  Islam. Jakarta  : Bumi Aksara. KONSTITUSI

## DAN
PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Amanat Presiden No. R.02/P.U/VII/1973  tanggal 31  Juli  1973  perihal  RUU
tentang Perkawinan.

## MAKALAH
Ma‟sum,  Endang  Ali.  2012. Kepastian Hukum Itsbat Nikah , Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang,. 15 Mei.

## JURNAL HUKUM
Retnowati,  Tutiek.  2011. Tinjauan  Yuridis
Penyelesaian  Perkawinan siri  yang  telah  diitsbatkan berdasarkan  UU    No.  1 Tahun 1974 , Jurnal Fakultas  Hukum,  Volume
XX  No.20,  April  2018,
Fakultas  Hukum  Narotama
Surabaya
WEBSITE http://www.academia.edu/3797838/SEJAR
AH_HUKUM_PERKAWI NAN_DI_INDONESIA_P ENDAHULUAN , 13 Februari 2018Nawawi Muhammad. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Pendahuluan . http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1huku m08/204711001/b1b4.pdfU
niversitas Pembangunan,
Skripsi Hukum.