## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2 | Nomor 2 | Juli-Desember 2018 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARAT SIPIL NEGARA

## Musfira Akbar
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar || mmusfira_akbar23@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengelolaan zakat profesi Aparat Sipil Negara pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pendekatan normatif dan  pendekatan  sosial  keagamaan.  Sumber  data  penelitian  adalah  baznas kabupaten dan wawancara dengan mustahik dan muzakki, dan pengelola/amil zakat.  Hasil  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pengelolaan  zakat  di  Badan Amil  Zakat  Kabupaten  Maros  belum  berjalan  secara  maksimal  disebabkan masih banyak muzakki khususnya para Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros belum  melaksankan  kewajibannya  membayar  zakat.  Zakat  profesi  ASN  di Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Maros  belum  efektif.  Hal  ini disebabkan  karna  minimnya  kesadaran  dan  pengetahuan  para  Aparat  Sipil Negara tentang sistem pengeluaran zakat profesi. Meskipun setiap tahunnya muzakki mengalami  peningkatan  tetapi  belum  maksimal.  Pemerintah  dapat berperan  aktif  dengan  menyempurnakan  peraturan  daerah  dan  perundang- undangan yang ada dan ASN sadar akan kewajiban zakat profesi. Lembaga pengelola  wajib  bersifat  transparan,  profesional,  dan  ankuntabel  demi mewujudkan maros sejahtera.
Kata Kunci : Pengelolaan, zakat profesi
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

## Abstract
This study aims to determine the management of professional zakat of the State Civil Apparatus at National Zakat Agency, Maros Regency. This study uses a qualitative method with a normative approach and socio-religious approach. Data source the research was the district baznas and interviews with mustahik and muzakki, and manager / amil zakat. The results of this study found that the management of zakat in the Amil Body Maros Regency's zakat has not run optimally  because  there  are  still  many  muzakki  especially  the  State  Civil Servants of Maros Regency have not carried out their obligations pay zakat. ASN profession alms in the National Zakat Agency, Maros Regency effective. This is due to the lack of awareness and knowledge of the Civil Apparatus The state regarding the professional zakat expenditure system. Even though every year muzakki experienced an increase but not maximal. The government can play an active role with perfecting local regulations and existing legislation and ASN is aware of Professional zakat obligation. The management agency must  be  transparent,  professional,  and  ankuntabel  in  order  to  realize  a prosperous Maros.
Keywords: Management, professional zakat

## PENDAHULUAN
Zakat adalah ibadah yang memiliki  peranan  yang  sangat  penting dan  strategis  bila  ditinjau  dari  aspek ajaran  Islam,  karena  merupakan  salah satu  instrumen  pemerataan  pendapatan yang berperan dalam pembangunan ke- sejahteraan  umat.Bila  zakat  dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun  pertumbuhan  ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
Pentingnya  menunaikan  zakat terutama  karena  perintah  tersebut mengandung misi sosial, karena tujuannya sangat jelas dan berpengaruh terhadap  kemaslahatan  umat  manusia. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk menemukan  solusi  yang  tepat  terhadap
masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan  pemerataan  pendapatan  sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat.
Zakat profesi atau zakat penghasilan  sebenarnya  merupakan istilah baru dalam fikih Islam.Eksistensi zakat  profesi  dalam  kaitannya  dengan mukallaf sebagai  pelaksana  hukum hampir tidak terdapat banyak masalah di kalangan  umat  Islam.Silang  pendapat berkenaan  dengan  dasar  hukum  dan aturan yang terkait dengan pelaksanaannya hampir tidak muncul ke permukaan.  Persoalan  zakat,  yaitu ketika  ia  dipandang  sebagai  fenomena sosial di kalangan masyarakat muslim.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
Pada  zaman  sekarang  ini  orang mendapat  uang  dari  pekerjaan  dan profesinya.Jadi,  yang  menghasilkan uang  ada  dua  macam,  pertama  adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua,
pekerjaan  yang dikerjakan untuk  orang (pihak) lain dengan imbalan mendapatkan  upah  atau  honorarium seperti  pegawai  (negeri  atau  swasta). Kedua  macam  pekerjaan  tersebut  jelas menghasilkan  uang  sebagai harta kekayaan.Dengan  demikian,  apakah wajib  dikeluarkan  zakat  penghasilan itu? (Ali Hasan, 2015).
Pengembangan  jenis-jenis  harta yang  wajib  dizakatkan  telah  dilakukan dan telah mulai terlihat kesadaran pada sebagian  masyarakat  yang  memiliki jenis  usaha  selain  yang  disebut  dalam fiqih-fiqih  klasik  untuk  membayar zakatnya.
Kemajuan dan pengembangan ini di bidang
pendayagunaan  zakat,  terutama  cara pendistribusiannya
kepada para mustahiq .  Teknik  dan  manejemennya harus telah mulai dikaji dan diperhatikan  yang  lebih  sesuai  untuk
saat  ini.Perubahan  ini  sangat  penting mengingat adanya tiga hal penting yang harus  diperhatikan  dan  pengelolaan zakat  (pengumpulan,  pendistribusian, dan  pendayagunaan),  ketiganya  harus berjalan, agar eksistensi dan pengelolaan zakat semakin hari semakin baik dan zakat dapat berfungsi sebagaimana semestinya.
Lahirnya  Undang-Undang  No. 38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat yang dijabarkan dengan
Keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun  1999  merupakan  upaya  yang positif bagi bangsa Indonesia, khususnya  umat  Islam  untuk  lebih mengoptimalkan  peran  dan  fungsi zakat.  Namun  demikian  ketentuan- ketentuan  tersebut  belum  sempurna, karena belum memberikan kewenangan bagi  pemerintah  untuk  mengumpulkan zakat  dari  pihak muzakki secara  tegas dan  memaksa,  sebagaimana  peraturan pajak.
Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden  RI  No.8  Tahun  2011  tentang tugas  dan  fungsi  menghimpun  dan menyalurkan  zakat,  infaq,  dan  sedekah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
(ZIS)  pada  tingkat  Nasional.  Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai  lembaga  yang  berwenang melakukan  pengelolaan  zakat  secara Nasional. ( Yusuf Wibisono, 2016).
Dalam rangka efektivitas Peraturan  Daerah  No.7  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Zakat  di  Wilayah Kabupaten  Maros,  maka  Bupati  Maros menghimbau ASN yang ada di wilayah itu untuk mengeluarkan zakat
penghasilan. Untuk efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, dihimbau keikhlasan ASN
mengeluarkan  zakat  dan  infaq  setiap bulan sesuai dengan kemampuan. Untuk ASN golongan 1 diminta mengeluarkan zakat  dan  infaq  sebesar  Rp  5  Ribu sampai  Rp15.000,  golongan  II  sebesar Rp 10.000 sampai Rp 15.000, golongan III sebesar Rp 15.000sampai Rp 20.000, dan  golongan  VI  sebesar  Rp  20.000. ASN Maros yang menyalurkan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros  tahun  2010  mencapai  Rp 800.000.000. (Harismanto).
Menurut  Bupati  Maros  potensi zakat  di  Maros  cukup  tinggi  namun belum dikelola dengan maksimal, sebab dari  pegawai  bisa  dikumpulkan  zakat profesi  sekitar  Rp  5  Miliar  per  tahun,
dari  kalangan  swasta  Rp  5  Miliar pertahun,  jika  setahun  bisa  terkumpul sekitar  Rp  10  Miliar.  Bila  potensi  itu dimaksimalkan,
maka bisa
menggerakkan
perekonomian
masyarakat miskin di Maros. (Alim).
Pada  tahun  2017  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros telah berhasil mengumpulkan dana sebanyak 1,2  Miliar  dari  Aparat  Sipil  Negara Kabupaten Maros, jumlah ini sebenarnya masih  kurang karena target dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten Maros
yaitu bisa mengumpulkan  sekitar  1,6  Miliar Rupiah  dari  zakat  profesi  Aparat  Sipil Negara.

## Landasan Teori

## 1. Pengertian Zakat Profesi
Zakat  profesi  menurut  putusan Tarjih  Muhammadiyah  adalah  zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal  yang  dapat  mendatangkan  hasil atau  uang,  relatif  banyak  dengan  cara yang  halal  dan  mudah,  baik  melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami  Ahmad,  zakat  profesi  adalah zakat  penghasilan  yangdidapat  dan diterima dengan jalan yang halal dalam

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
bentuk  upah,  honor  ataupun  gaji.
( Amiruddin Inoed, 2005).
Zakat  profesi  atau  disebut  juga sebagai  yaitu لمعلا  بثك  ةاكز zakat  yang dikeluarkan  dari  sumber  usaha  profesi
atau pendapatan/ pekerjaan/
penghasilan/ jasa. Profesi atau profession , yang berarti suatu pekerjaan tetap  dengan  keahlian  tertentu,  yang menghasilkan  gaji,  honor,  upah  atau imbalan. (Mahyuddin, 1998).
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang  mendatangkan  hasil  (uang)  yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.
Menurut  Yusuf  al-Qardhawi pekerja  yang  menghasilkan  uang  ada dua  macam.  Pertama,  pekerjaan  yang dikerjakan  sendiri  tanpa  tergantung kepada  orang  lain,  berkat  kecepatan tangan  dan  otak.  Penghasilan  yang diperoleh  dengan  cara  ini  merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan  seorang  dokter,  insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan tukang kayu.  Kedua,  yaitu  pekerjaan  yang dikerjakan seorang pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan  dengan  memperoleh  upah yang  diberikan  dengan  tangan,  otak,
maupun  kedua-duanya.  Penghasilan dari pekerjaan seperti berupa gaji, upah ataupun honorarium (Hafinuddin, 1998, 103).  Dapat  diartikan  zakat  profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang  ikhlas  guna  dapat  membersihkan jiwa si pemberi zakat.

## 2. Landasan Hukum Zakat Profesi
Dasar hukum zakat profesi dalam al-Qur’an diantaranya terdapat dalam surah:
1) QS al-Baqarah/2: 267.
2) QS al-An’am/6: 141.
Masalah  zakat  dalam  hadist secara umum dapat dipahami dari hadist yang  diriwayatkan  oleh  Imam  bukhari dan  Muslim  seperti  yang  ditulis  dalam bukunya  “Riyadh  al-Shalihin”:  (Didin Hafiduddin, 1998).
ىلص َيِبَنلا َّنأ هنع الله يضر ساَّبَع ِنْبأ  ْنَع هيلع الله ىَلِإ هنع الله يضر اًذاَعُم  َثَعَب ملسو َالله َّ ِلَإ َهَلِإ  َلَ  ْنَأ ِةَداَهَش ىَلِإ ْمُهُعْدا :لاَق  ِنَمَيلا َّنأ ْمُهْمِلْعَأَف  َكِلَذِب ا ْوُعاَطَأ  ْنِإَف ِالله ُل ْوُس َر يِ نَأ َو ىِف  ٍتا َوَلَص  ٍسْمخ  ْمِهْيَلَع  َض َرَتْفا ىَلاَعَت َالله ْيَل َو  ٍم ْوَي  ِ لُك ْمُهْمِلْعَأَف  َكِلَذِل ا ْوُعاَطَا  ْمُه  ْنِإَف ،ٍةَل ْمِهِئاَيِنْغَأ ْنِم ُذَخ ْؤُت ًةَقَدَص ْمِهْيَلَع  َض َرَتْفا َالله  نأ )ملسمو ىراخبلا هاور( .ْمِهِئا َرَقُف ىَلَع ُّد َرُت َو
Terjemahnya:
Dari  Ibnu  Abbas  ra,  bahwasanya Nabi  saw  telah  mengutus  Mu’az ra  ke  Negeri  Yaman,  dan  beliau berpesan: Ajaklah mereka kepada syahadatainjika
mereka
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
memattuhinya,maka  beritahukan bahwa  Allah  telah  mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari  semalam,  dan  bila  mereka mematuhinya, bahwa beritahukan bahwa  Allah  telah  mewajibkan kepada  mereka  zakat  pada  harta kekayaan  mereka,  d  pungut  dari orang-orang kaya dari mereka dan dibagikan  kepada  orang-orang fakir  miskin  dari  mereka  (H.R. Bukhari).
Dari  uraian  di  atas  memberikan pemahaman  bahwa  setiap  orang  yang memiliki  harta  dari  hasil  usahanya (penghasilan), menekankan adanya kepedulian terhadap sosial masyarakat.Ada masyarakat yang tingkat  ekonominya  rendah  maka  dari itu mereka memiliki hak atas harta yang dimiliki.
3. Tujuan Pemanfaatan
Zakat

## Profesi
Zakat  merupakan  harta  yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta  kepada  orang-orang  yang  hidup dalam  kekurangan  sebaiknya  diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut.  Menurut  Departemen  Agama Republik  Indonesia  zakat  hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: (Eko Supsayitno, 2005).
a. Memperbaiki Taraf Hidup
b. Pendidikan dan Beasiswa
c. Mengatasi  Ketanagakerjaan  dan Pengangguran
d. Program Pelayanan Kesehatan
e. Panti Asuhan
f. Sarana Peribadatan
4. Yang  berhak  Menerima  Zakat

## Profesi
Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah  sebagai  yang  berhak  menerima zakat  itu  secara  berurutan  adalah sebagai  berikut:  (Salim  Bahreisy  dan Said Bahreisy, 2005).
a. Orang fakir.
b. Orang miskin.
c. Amil .
d. Muallaf.
e. Riqab .
f. Gharimin .
g. Sabilillah.
h. Ibnu sabil.
5. Nisab,  Haul  dan  Kadar  Zakat

## Profesi
Sebagaimana  dalam  Islam  yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta  benda,  baik  itu  sedikit  maupun banyak.  Tetapi  mewajibkan  atas  harta yang  mencapai  nisab,  terlepas  dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan  pokoknya.  Hal  ini  untuk menetapkan golongan orang kaya yang wjaib zakat, karena zakat hanya diambil dari  orang  yang  kaya  (yang  mencapai kemampuan). (Muhammad, 2002).
Mengenai  besarnya  nisab  zakat profesi,  terdapat  perbedaan  dari  para

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
ulama.  Dikarenakan  tidak  adanya  dalil tegas  mengenai  zakat  profesi,  para ulama  menggunakan  qiyas  dengan melihat  illat  yang  sama  dengan  aturan zakat  yang  sudah  ada.  Akan  tetapi, terjadi  banyak  masalah  karena  zakat profesi  ini  harus  diqiyaskan  kemana. Untuk  lebih  jelasnya,  akan  dianalisis satu persatu tentang qiyas zakat profesi ini.  Dalam  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan  bahwa:  (Khozainul  Ulum, 2014).
a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
b. Jika  tidak  mencapai  nisab,  maka semua  penghasilan  dikumpulkan selama  satu  tahun;  kemudian  zakat dikeluarkan jika
penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.
Para ulama baik salaf (terdahulu) maupun khalaf (belakangan) memiliki  perbedaan  pendapat  tentang jenis  zakat  harta  hasil  profesi  ini, sebagai berikut:
a. Sebagai ahli fikih berpendapat untuk meng- qiyas -kannya  dengan  zakat harta mustafad (harta  yang  masuk dalam kepemilikan seseorang setelah sebelumnya  tidak  dimilki)  yang
mana  harta  yang  didapat  dari pekerjaan digabungkan dengan harta tunai lainnya dan semuanya dizakati diakhir  haul  jika  mencapai  nisab sebesar 2,5%.
b. Sebagian  lagi  meng- qiyas -kannya zakat naqdain (emas dan perak) dan zakat  dihitung  atas  dasar  2,5%  dari pendapatan  bersih  setelah  dikurangi pembiayaan untuk memperoleh pendapatan  dan  nafkah  kebutuhan pokok  hidup,  jika  mencapai  nisab pada  dua  sisi  haul  (awal  dan  akhir haul). Semua harta tunai yang belum dizakati  bisa  digunakan  dengan pendapatan bersih tersebut.
Pendapat  yang  diambil  oleh mayoritas  ahli  fikih  kontemporer  dan telah  ditetapkan  oleh  lembaga  zakat internasional. Pendapat ini berdasarkan atas beberapa hal: (Zainuddin, 2013). a. Wajib memotong pembiayaan untuk meraih  pendapatan,  nafkah  pokok kehidupan  dan  utang,  yang  mana sebagian  syarat  tunduknya  harta terhadap  zakat  adalah  ia  merupakan kelebihan dari kebutuhan atau bebas dari utang.
b. Sulit  meng- qiyas -kan  haul  pada setiap  kelompok  keuangan  dan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
memperhitungkan  nisab  dalam  dua sisi haul (awal dan akhir).
c. Semakin  besar  usaha  dan  tenaga yang  dikeluarkan  untuk  meraih pendapatan maka tarif zakat semakin kecil  dan  ini  terpenuhi  dalam  zakat profesi  yang  mana  harga  zakatnya 2,5%.
Syaikh  Muhammad  al-Ghazali menganalogikan  zakat  profesi  kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nisab pertanian  (menurut  Intruksi  Menteri Agama  Nomor  5  Tahun  1991:  750  kg beras),  tetapi  tidak  berlaku  haul. (Zainuddin,  2013).  Zakat  profesi, seperti  zakat  pertanian,  dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan  ( keluarkan  zakatnya  pada saat  menunainya ).  Bila  pertanian menggunakan  irigasi,  maka  zakatnya 5%,  dan  bila  bila  pertanian  itu mengambil  air  dari  langit,  maka dikeluarkan 10%. Jadi, kalau
diperkirakan  zakat  profesi  itu  seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari langit.
Nisab  zakat  pertanian  adalah 750 kg beras. Untuk mengetahui jumlah gaji  pegawai  yang  besarnya  setara dengan  zakat  pertanian,  maka  harus
dikonversikan  dengan  harga  minimal beras  dalam  waktu  dan  wilayah setempat, menjadi:
750 kg x Rp 2.000 = Rp 1.500.000

## 6. Menghitung Zakat Profesi
Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan 2 (dua) cara: (Zainuddin, 2013)
a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5%  dari  penghasilan  kotor  secara langsung,  baik  dibayarkan  bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.
b. Setelah  dipotong  dengan  kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah  dipotong  dengan  kebutuhan pokok.  Metode  ini  lebih  adil; diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam kategori field  research yang  bersifat kualitatif yang berupaya untuk
mendeskripsikan dengan menginterpasikan  data  yang  terkumpul dari proses penelitian di wilayah Maros.
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif  dan sosial agama berkenaan  dengan  rumusan  tentang

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
tentang pengelolaan zakat profesi ASN Kabupaten  Maros,  disamping  untuk melacak tradisi penunaian zakat profesi yang dilakukan ASN.
Sumber data digunakan penelitian  terdiri  atas  dua  yakni  data sekunder  dan  data  primer.  Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian kepustakaan, dan dokumen  berupa  hasil  penelitian. Sedangkan  data  primer  diperoleh  dari muzakki yaitu ASN, amil zakat.
Metode  yang  dilakukan  dalam pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengelolaan  Zakat  di  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros Adapun pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Maros yaitu:
1. Pengumpulan
Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan  pengumpulan  dana  zakat  dari para muzakki kepada  lembaga  zakat untuk  disalurkan  kepada  yang  berhak menerima  sesuai  dengan  ukurannya. Pengempulan  dana  zakat,  infaq,  dan sedekah  yang  dilakukan  oleh  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten Maros dengan cara
menerima  atau  mengambil  langsung dari muzakki .  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan  zakat, infaq dan sedekah (ZIS).  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) menyiapkan strategi  dalam mengumpulkan  dana  zakat,  infaq  dan sedekah  (ZIS)  di  Kabupaten  Maros yaitu  strategi  publikasi  dan  strategi administrasi.
2.  Pendistribusian dan Pendayagunaan Pendistribusian  adalah  kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dikumpulkan  oleh  lembaga  zakat  dari muzakki untuk  dibagikan  kepada  yang berhak menerimanya baik secara konsumtif  ataupun  secara  produktif. Adapun pendayagunaan adalah bagaimana  cara  atau  usaha  dalam mendatangkan  hasil  dan  manfaat  yang lebih  besar  dari  dana  zakat  yang diberikan.
Pada  pendistribusian  ini  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten  Maros  menyalurkan  zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya  baik  secara  konsumtif yaitu  penyaluran  dana  yang  langsung dibutuhkan oleh mustahiq dan pendistribusian  secara  produktif  yaitu
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
pemberian dana berupa bantuan produktif  untuk  meningkatkan  taraf hidup mereka.
Bantuan konsumtif adalah bantuan  langsung yang  diberikan kepada  para  masyarakat  yang  berhak menerima  bantuan.  Program  bantuan konsumtif  ini  pihak  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros memberikan  kepada  10  kepala  rumah tangga  dalam  satu  kelurahan  se Kabupaten Maros.
Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kabupaten  Maros  untuk memenuhi  tuntutan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  memiliki beberapa program pendayagunaan
untuk  memberdayakan  perekonomian seorang mustahiq . Program pemberdayaan  tersebut  diantaranya ialah program produktif.Program pemberdayaan  ini  diharapkan  untuk membantu  seorang mustahiq dapat memiliki usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhannya.
Bantuan produktif adalah
bantuan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan  kepada mustahiq , dengan  adanya  bantuan  ini mustahiq dapat mengembangkan kemampuannya agar  mampu  keluar  dari  kesenjangan
sosial.  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kabupaten  Maros  dengan bantuan  produktif  memiliki  program suntikan DP tanpa bunga.
b. Zakat  Profesi  ASN  di  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang  mendatangkan  hasil  (uang)  yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Kabupaten  Maros  memiliki  potensi yang cukup besar mengenai pengelolaan zakat. Saat ini Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Maros  masih  mengoptimalkan  zakat profesi dari Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Maros.
Badan  Amil  Zakat  Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Maros diharapkan  mampu  mengelola  zakat profesi  dengan  baik,  melihat  jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Maros sebanyak 6661 orang yang beragama Islam.
Pihak BAZNAS Kabupaten Maros  sudah  melaksanakan  kegiatan sosialisasi  mengenai  Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  kepada  Aparat  Sipil  Negara  di tiap  kantor.  Dengan  adanya  sosialisasi

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
BAZNAS  mengharapkan  kesadaran pegawai  untuk  mengeluarkan  zakatnya dan membantu masyarakat yang
membutuhkan atau kurang mampu. Untuk  memudahkan  pelayanan
zakat maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi  yang  di  bentuk  oleh  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) dengan  tugas  melayani muzakki yang menyerahkan  zakatnya.  Pembentukan Unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ)  ini dilakukan disetiap Desa, Kelurahan, dan Instansi dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah di unit masing-masing dengan menggunakan  formulir  yang  telah dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  dan  hasilnya  diberikan kepada bagian pengumpulan zakat.
Sebagian  Aparat  Sipil  Negara sudah  memahami  dalam  hal  berzakat, melihat  dari  golongan  dia  berhak  atau diwajibkan  mengeluarkan  zakat  dari hasil pendapatannya. Sebagaimana yang  di  ungkapkan  Muhammad  dalam bukunya  mengatakan  pendapatan  dari hasil  kerja  pada  sebuah  instansi,  baik pemerintah maupun swasta. Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau relatife ada pemasukan/pendapatan
yang  diterima  secara  periode  atau perbulannya.
Penulis  menyimpulkan  bahwa masih  kurangnya  kesadaran  Aparat Sipil  Negara  dalam  hal  berzakat, meskipun  sudah  ada  beberapa  Aparat Sipil  Negara  mulai  menyadari  akan pentingnya berzakat.
c. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat dalam  Pengelolaan  Zakat  Profesi  di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Maros Menggali  potensi  zakat  di Kabupaten Maros secara umum dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan  penghambat.  Kesuksesan  suatu lembaga yaitu
tergantung pengelolaannya. Zakat merupakan pondasi  ekonomi  umat  Islam  yang memiliki  peluang  besar.  Dalam  hal  ini berupaya memaparkan factor pendukung  dan  penghambat  serta solusinya, sebagai berikut:
1) Faktor Pendukung
a) Potensi Zakat Profesi
b) Dukungan Pemerintah
c) Zakat Sebagai Kewajiban Umat Islam
2) Faktor Penghambat
a) Pengelola Zakat
b) Peran  Pemerintah  Yang  Belum Optimal
c) Rendahnya Kesadaran ASN
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## PENUTUP
Pengelolaan  zakat  di  Badan Amil  Zakat  Kabupaten  Maros  belum berjalan  secara  maksimal  karna  masih banyak muzakki khususnya para Aparat Sipil  Negara  Kabupaten  Maros  belum melaksankan  kewajibannya  membayar zakat.  Tetapi  ada  beberapa  program yang  sudah  terealisasi  di  BAZNAS Kabupaten Maros. Seperti keberhasilan program pemberdayaan zakatnya, program produktif Maros sejahtera, dan
BAZNAS  Kabupaten  Maros  telah memberdayakan perekonomian beberapa mustahiq menjadi lebih produktif, bahkan ada beberapa mustahiq saat  ini  telah  berubah  peran menjadi salah seorang muzakki .
Zakat  profesi  ASN  di  Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros
belum efektif. Hal ini disebabkan karna minimnya  kesadaran  dan  pengetahuan para Aparat Sipil Negara tentang sistem pengeluaran  zakat  profesi.  Meskipun setiap  tahunnya muzakki mengalami peningkatan tetapi belum maksimal.
Faktor pendukung dalam pengelolaan  zakat  profesi  ASN  di Kabupaten  Maros  adalah  potensi  zakat profesi,  dukungan  pemerintah,  dan zakat sebagai kewajiban umat Islam dan faktor  penghambat  dalam  pengelolaan zakat profesi ASN di Kabupaten Maros adalah  rendahnya  tingkat  kuantitas maupun  kualitas  para  pengelola  zakat, peran  pemerintah  yang  belum  optimal, serta  rendahnya  kesadaran  para  Aparat Sipil Negara di Kabupaten Maros.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Juzairī, Abdurrahman, Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā’ah, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
Al-urthubi. Al-Jami’ Li Ahkam al-Quran , Cet. II; Jilid 7-8, 1993.
Bahreisy,  Salim  dan  Bahreisy  Said. Terjemah  Singkat  Tafsir  Ibnu Katsir Jilid  4 , Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
Basri, Ikhwan Abidin. Islam dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
Bungin, Burhan. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke  Arah  Penguasaan  Model  Aplikasi, Cet.  III;  Jakarta:  Rajawali  Press, 2009.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  Terjemahanya, Bandung:  Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Basar Bahasa Indonesia , Jakarta:
Balai Pustaka, 1997.
Fowler, W.H dan Fowler, G.F, The Concies Oxford Dictionory of Curent English, London: Oxford, 1952.
Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet.  II; Jakarta: Gema Insani, 2002.
Hamid, M. Arifin. Hukum Zakat Pengembangan dan Pendayagunaannya (Urgensi dan Aplikasinya di Indonesia), Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2006.
Hasan,  Ali. Zakat  dan  Infak  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problem  Sosial  di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, tth.
Huda,  Nurul. Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis ,  Cet  II; Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
Inoed,Amiruddin. Anatomi Fiqh Zakat , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Ismail, Ibrahim. Rekonseptualisasi Zakat Profesi dalam Membangun Ekonomi Umat di tengah Masyarakat Prular , Tesis 2011.
Karim, A Adiwarman. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer , Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
Lubis, Suhrawadi K. Hukum ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Mahyudin. Masailul Fiqhiyah , Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
Marimin,  Agus. “Zakat  Profesi  (Zakat  Penghasilan  Menurut  Hukum  Islam)”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 01, No. 01 (2005).
Mas’udi, asdar. Menggagas Ulang Zakat , Bandung: Mizan, 2005.
------- Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D, Cet.  XI;  Bandung: Alfabeta, 2010.
Mubarok, Jaih. Modifikasi Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002.
Muchlis,  Saiful. Akuntansi  Zakat ,  Cet  I;  Makassar:    Alauddin  University  Press, 2014.
Mufriani, Arief. Akuntansi dan Manajemen Zakat , Jakarta: Kencana, 2006.
Muhammad. Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontomporer , CetII; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
Nasution, Edwin Mustafa. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam , Cet 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Sosial , Yogyakarta: UGM-Press, 1987.
------- Panduan  Organisasi  Pengelola  Zakat ,  Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan Zakat, 2008.
------- Panduan  Tentang  Zakat,  Infaq,  dan  Sedekah ,  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1998.
Patombongi, Said M. Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros ,
2017.
Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
------- Pedoman Zakat 9 Seri , Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.
------- Peraturan  Perundang-undangan  Pengelolaan  Zakat, Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.
Qadir, Abdurrahman. Zakat (dalam dimensi mahdah dan sosial) , Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
Qadrawi,  Yusuf. Hukum  Zakat;  Studi  Kompratif  Mengenai  Status  dan  Filsafat ZakatBerdasarkanQur’an  dan  Hadis, Tej.  Cet.IV;  Jakarta:  Litera  Antar Nusa dan Mizan, 2004.
Rosyadi,  Rahmat. Formalisasi  Syariat  Islam  dalam  Perspektif  Tata  Hukum Indonesia Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
Rozalinda. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, C et III; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid terj, Jilid 2 Cet I; Semarang: asy-Syifa, 1990.
Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah Jilid 3, Cet I; Bandung: Al-Ma’arif, 1990.
Satori,  Djam’an  dan  Komariah,  Aan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Cet.  V; Bandung: Alfabeta, 2013.
Shihab,Quraish. Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Cet V vol 15;  Jakarta: Lentera Hati, 2005.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif , Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2012.
Suprayitno,  Eko. Ekonomi  Islam:  Pendekatan  Ekonomi  Makro  Islam  dan Konvensional , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
Syahatah, Husein. Cara Praktis Menghitung Zakat , Penterjemah Mujahidin Muhayan, Kalam Pustaka, 2005.
Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Prenada Media, 2003.
Syarifuddin. Implementasi  Zakat  Profesi  di  Kalangan  PNS  dan  TNI/POLRI  di Kecematan .