## POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM
Irianto Kabes 1) ; Listyowati Sumanto 2)
1) yantokabes@gmail.com, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta * penulis korespondensi

## Abstract
Employment problems continue to occur today, as can be seen from the Cibinong District Court Decision Number 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi dated April 4 2023, that the Foreign Investment Company (PMA) named PT. Intan Kreasi Jaya operates in the garment business (meaning sewing clothes) from raw materials into clothes, with a workforce of approximately 340 people, with wages below the minimum wage. This research aims to look at the factors that cause  employment  crimes.  The  research  was  conducted  using  normative  and  descriptive  legal  research,  using secondary data for qualitative analysis and drawing conclusions using deductive logic. The research results show that  the  resolution  of  employment  crimes  is  still  oriented  towards  criminal  acts  of  revenge.  Prescriptive punishments in the future should be transformed into relative punishments aimed at creating society by redressing workers' losses. In terms of employment offenses, there must be clarity because the crime of paying wages is a crime which is included in the category of ordinary offenses (gewone delict) and may not turn into a complaint offense (klack delict), as regulated in Law no. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, there is a quo vadis in labor crimes that the settlement of labor crimes, which are part of public law, cannot be handled through industrial justice which is included in the scope of private law.
Keywords: Crime , Minimum Wage, Punishment

## Abstrak
Permasalahan  ketenagakerjaan  masih  terus  terjadi  hingga  saat  ini,  terlihat  dari  Putusan  Pengadilan  Negeri Cibinong  Nomor  31/Pid.Sus/2023/PN  Cbi  tanggal  4  April  2023,  bahwa  Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing (PMA) bernama PT. Intan Kreasi Jaya bergerak dalam bidang usaha garmen (artinya menjahit pakaian) dari bahan mentah  menjadi  pakaian,  dengan  jumlah  tenaga  kerja  kurang  lebih  340  orang,  dengan  upah  di  bawah  upah minimum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder  untuk  analisis  kualitatif  dan  pengambilan  kesimpulan  menggunakan  logika  deduktif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan ketenagakerjaan masih berorientasi pada tindak pidana balas dendam. Hukuman  yang  bersifat  preskriptif  di  masa  depan  seharusnya  diubah  menjadi  hukuman  relatif  yang  tujuannya untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan memperbaiki kerugian pekerja. Dari segi delik ketenagakerjaan harus ada kejelasan karena tindak pidana membayar upah merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik biasa (gewone delict) dan tidak boleh berubah menjadi delik aduan (klack delict), Seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, terdapat quo vadis dalam peradilan pidana ketenagakerjaan bahwa penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari hukum publik, tidak boleh ditangani melalui peradilan industrial yang termasuk dalam lingkup hukum privat. Kata Kunci: Kejahatan, Pidana, Upah Minimum

## PENDAHULUAN
Sejarah ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perbudakan yang pernah  terjadi  sebelum  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  perbudakan  terjadi  karena  unsur pemberi kerja dan penerima/pelaksana kerja (Mimun, 2007), Dalam hubungan kerja ini budak tidak  memiliki  hak  apapun  sebagai  pekerja  sekalipun  hak  hidup,  pemilik  budak  merupakan pihak  yang  memiliki  hak  sepenuhnya  atas  budak  yang  dimilikinya.  Pada  tahun  1817, Pemerintah  Hindia  Belanda  mulai  mengeluarkan  regulasi  terkait  praktik  perbudakan  dengan melarang  serta  membatasi  masuknya  budak  ke  Pulau  Jawa.  Kemudian,  pada  tahun  1825, langkah  serupa  diambil  dengan  membatasi  kepemilikan  budak.  Dalam  peraturan-peraturan tersebut, diatur beberapa hal, antara lain (Mimun, 2007):
1. Budak yang telah kawin tidak boleh dipisahkan dari anak istrinya.
2. Melarang perdagangan budak dan mendatangkannya dari luar Hindia Belanda.
3. Mengatur hal-hal yang dapat membebaskan budak.
4. Mengatur kewajiban untuk memberi makan, pakaian dan upah.
5. Mengancam  dengan  hukuman  kekerasan  terhadap  budak  dan  memberikan  ancaman hukuman  bagi  budak  yang  meninggalkan  pekerjaan  atau  menolak  pekerjaan  yang sesuai.
Sistem perbudakan Hindia Belanda terjadi perubahan setelah berlakunya Regeringsreglement (RR) pada tahun 1854, hal tersebut terjadi karena pengaruh haluan politik kaum liberal di negari Belanda. Regeringsreglement 1854 berisi peraturan pemerintah perihal komposisi pemerintahan Hindia Belanda (pasal 1-19), perihal kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda (pasal  20-63), perihal  pemerintahan secara umum (pasal  64-66), perihal kewenangan pemerintahan daerah dan setempat (pasal 67-73), perihal sistem peradilan (pasal  74-104),  perihal  kewargaan  (pasal  105-118),  perihal  agama  (pasal  119-124),  perihal pendidikan (pasal 125-128), dan perihal pedoman dan perutusan (pasal 129-130).(Kebijakan- Kebijakan  Politik  Pemerintah  Kolonial  Di  Hindia  Belanda  Antara  Tahun  1850-1920,  n.d.) Berdasarkan Regeringsreglement (RR) tahun 1854, yang menetapkan penghapusan perbudakan sebagaimana di atur pada Pasal 115 RR, paling lambat pada tanggal 1 Januari 1860, perbudakan di seluruh Hindia Belanda dihapuskan (Mimun, 2007).
Perlindungan ketenagakerjaan Indonesia diatur dan dijamin oleh konstitusi, diatur secara eksplisit  pada  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi  kemanusiaan” Setelah kemerdekaan ada sebuah perbedaan  unsur  hubungan  kerja  antara  pemberi  kerja  dan  penerima  kerja,  jika  pada  masa perbudakan  hubungan  kerja  hanya  terdapat  unsur  pemberi  kerja  dan  penerima  kerja,  pasca kemerdekaan hubungan kerja harus memenuhi unsur penerima kerja, upah dan perintah.
Upah  merupakan  suatu  satu  unsur  penting  dalam  terjadinya  hubungan  kerja,  jika  upah tidak  ada  dalam  sebuah  hubungan  kerja  maka  hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebuah  praktik perbudakan moderen dan melanggar konstitusi dikarenakan tidak memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Apabila mengacu kepada Pasal 88 dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang,  dijelaskan  bahwa,  “Kebijakan  pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi a. Upah Minimum, b. Struktur dan Sekala Upah, c. Upah Kerja Lembur, d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan  tertentu;  e.bentuk  dan  cara  pembayaran  Upah,  f.  hal-hal  yang  dapat  diperhitungkan dengan  Upah;  dan  g.  Upah  sebagai  dasar  perhitungan  atau  pembayaran  hak  dan  kewajiban lainnya”.
Perlindungan kebijakan pengupahan khususnya upah minimum di atur pada Pasal 88 E ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, untuk memproteksi upah minimum terdapat konsekuensi pidana apabila pengusaha membayar upah dibawah upah minimum hal tersebut di atur pada Pasal 185 ayat (1) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Dalam implementasi pembayaran upah di bawah ketentuan masih sering terjadi walaupun kebijakan pengupahan telah mengatur bahwa terdapat ancaman pidana apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Di sisi pengusaha dalam pemenuhan upah minimum merupakan sebuah cost atau  beban  operasional  apalagi  evaluasi  pengupahan  yang  di  sesuaikan  dengan  Kebutuhan Hidup  Layak  (KHL)  di  evaluasi  dan  di  sesuaikan  setiap  tahunnya.  Permasalahan ketenagakerjaan  sampai  saat  ini  masih  saja  terjadi  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  Putusan Pengadilan  Negeri  Cibinong  Nomor  31/Pid.Sus/2023/PN  Cbi  Tertanggal  4  April  2023 Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bernama PT. Intan Kreasi Jaya bergerak di bidang usaha garment (maklun  penjahitan  pakaian)  dari  bahan  baku  kain  menjadi  pakaian,  dengan
jumlah tenagakerja kurang lebih 340 orang, yang melakukan tindak pidana pelanggaran dengan cara  membayar  gaji  di  bawah  standar  upah  minimum  untuk  Provinsi  Jawa  Barat  mulai  dari tahun 2018 hingga 2020 .
Penelitian hukum mengenai tindak pidana pembayaran upah sebenarnya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian oleh (Rosalina et al., 2022) yang berjudul “Aspek Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Di Bawah Upah Minimum Kabupaten Kota Berdasarkan Pasal 90  Juncto   Pasal  185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Studi ini bertujuan untuk memahami konsep hukum pidana terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah standar upah minimum Kabupaten/Kota, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  90  Juncto    Pasal  185  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  serta  untuk  mengevaluasi  bagaimana  hukum  pidana  diterapkan  pada perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Penelitian ini bersifat normatif, dan hasilnya menunjukkan  bahwa  jika  pekerja  atau  buruh  tidak  dibayar  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku, mereka memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku,  sementara  pengusaha  yang  melanggar  bisa  dikenai  hukuman  pidana  sesuai  dengan peraturan  hukum  yang  berlaku,  terutama  dalam  hal  pelanggaran  pembayaran  upah  sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.
Dari  penelitian  di  atas,  penelitian  ini  memiliki  perbedaan  yakni,  lebih  menganalisis kebutuhan  politik  hukum  perburuhan  yang  masih  belum  dimasukan  pada  penelitian  yang dilakukan  sebelumnya.  Berdasarkan  hal  tersebut  rumusan  masalahnya  pada  penulisan  ini, bagaimana kebijakan perlindungan pekerja/buruh terhadap kejahatan membayar upah di bawah upah minimum,  khususnya berkaitan dengan  faktor-faktor yang menyebabkan pekerja/buruh menjadi korban tindak pidana perburuhan.

## KAJIAN PUSTAKA
Dengan  masih  banyaknya  kasus  perburuhan  yang  di  akibatkan  pembayaran  Upah  di bawah  Upah  Minimum  maka  dengan  ini  akan  menggunakan  analisis  menggunakan  Teori Hukum  Kritis  Critical  Legal  Studies  (CLS)  menggunakan  3  (tiga)  metode trashing , deconstruction dan genealogi (Suparno, 2013).
Trashing , metode ini digunakan untuk melakukan analisis kritis, mematahkan bahkan menolak sebuah peraturan perundang–undangan, asas–asas, teori hukum yang sudah terbentuk, dalam implementasinya pemikir Critical Legal Studies dengan menggunakan metode trashing dapat mematahkan maupun menolak dengan dasar tidak sesuai dengan sebuah realitas sosial.
Deconstruction ,  metode  ini  digunakan  untuk  melakukan  analisis  kritis  membongkar kembali asas dan teori hukum yang sudah terbentuk, kemudian membangun kembali asas dan teori hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan empiris, jadi pendekatan deconstruction tidak menghilangkan dalam bentuk penolakan secara menyeluruh terhadap sebuah peraturan, asas ataupun teori yang sudah ada melainkan lebih kepada merekonstuksi kembali peraturan, asas an teori hukum agar sesuai dengan proyeksi sosial yang terjadi.
Genealogy , metode ini digunakan untuk melakukan analisis kritis dengan menggunakan pendekatan historical (sejarah)  dalam  menyampaikan  sebuah  argumentasi  atas  penolakan terhadap  peraturan,  asas  dan  teori  hukum,  dalam  aliran  realisme  metode  ini  sangatlah  khas untuk melakukan sebuah pendekatan di masa lampau yang dimana realitas sosial sebenarnya sudah terjadi sebelumnya.
Dari kajian dengan menggunakan Theory Critical Legal Studies (CLS) diharapkan akan menghasilkan politik hukum di bidang Perburuhan atau ketenagakerjaan.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  penelitian  hukum  normatif,  bersifat  deskriptif  dengan menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  aprroach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ).  Teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan.  Data  sekunder  terdiri  dari bahan hukum primer yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim; sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku, jurnal, tesis dan artikel melalui website. Analisis  data  secara  kualitatif  dan  penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  deduktif. Penalaran  deduktif  merupakan  suatu  metode  berpikir  atau  jenis  penalaran  yang  digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat atau logis, dengan mengacu pada premis atau asumsi yang diterima atau dianggap benar sebelumnya, guna mencapai kesimpulan yang spesifik atau konkret. (Soekanto, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  –  Faktor  Yang  Menyebabkan  Pekerja  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana Perburuhan

## 1. Paradigma Tindak Pidana Perburuhan
Berdasarkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja terdapat sebuah analisis dan evaluasi terkait masalah ketenagakerjaan yakni berkaitan dengan Upah Minimum, Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja, Izin Kerja Tenaga Kerja Asing, Definisi Kerja dan Jam Kerja, Penyerahan sebagai  alih  daya,  serta  jaminan  kehilangan  pekerjaan  bagi  pekerja  (Pemerintah  Republik Indonesia,  2019).  Dalam  ketentuan  RUU  Cipta  Kerja,  upah  minimum  menjadi  salah  satu ketentuan yang dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Dalam  Undang  –  Undang  Cipta  Kerja  mengatur  tentang  penetapan  upah minimum pada Pasal 88E ayat (2) “Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.” junco Pasal  23  ayat  (3)  “Pengusaha  dilarang  membayar  Upah  lebih  rendah  dari Upah Minimum”. Konsekuensi sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 88E ayat (2) akan berimplikasi  terhadap  Pasal  185  ayat  (1)    “Barang  siapa  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda  paling  sedikit  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.
Sehubungan dengan ketentuan tersebut, contoh kasus yang menjadi obyek penelitian ini adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Cibinong  Nomor  31/Pid.Sus/2023/PN  Cbi  Tertanggal  4 April 2023 terhadap Perusahaan Penanaman Modal  Asing (PMA) bernama PT. Intan Kreasi Jaya  bergerak  di  bidang  usaha  garment  (maklun  penjahitan  pakaian),  dengan  jumlah tenagakerja kurang lebih 340 orang, yang melakukan tindak pidana pelanggaran dengan cara membayar upah di bawah upah minimum Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai dengan 2020.  Dalam  amar  Putusan  Pengadilan  Negeri  Cibinong  Nomor  31/Pid.Sus/2023/PN  Cbi, Hakim menjatuhkan Pidana Penjara “kepada Terdakwa Moon Kap Lee alias Lee Moon Kap Karena  itu,  terdakwa    dijatuhi  hukuman  penjara  selama  satu  tahun  dan  denda  sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Apabila terdakwa tidak melakukan pembayaran denda tersebut,  maka  hukuman  tersebut  akan  digantikan  dengan  masa  kurungan  selama  dua  bulan. (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, 2023).
Menurut penulis, jika kita membaca putusan tersebut, ternyata pengadilan hanya berfokus pada  pemidanaan  penjara  dan  denda  terhadap  pengusaha  yang  melakukan  kejahatan ketenagakerjaan,  akan  tetapi  putusan  tersebut  tersirat  tidak  ada  keadilan  bagi  pekerja/buruh, dikarenakan  pengusaha  tersebut  membayar  upah  dibawah  ketentuan  upah  minimum  sudah terjadi  semenjak  2018-2020  sehingga  menimbulkan  pertanyaan  bagaimanakah  selisih  upah
yang  selama  ini  tidak  terbayar?  Mengingat  putusan  tersebut  hanya  berorientasi  kepada pemidanaan saja bukan menegakkan keadilan. Sebagaimana dikemukakan Jhon Rawls dalam bukunya  A  Theory  of  Justice  berpendapat  bahwa  Keadilan  adalah  kebajikan  utama  dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran dan sebagai kebajikan utama umat  manusia,  kebenaran  dan  keadilan  tidak  bisa  diganggu  gugat.  Lebih  lanjut  Rawls mengatakan  bahwa  perlu  adanya  keseimbangan,  kesebandingan  dan  keselarasan  (harmony) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat termasuk di dalam negara, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketenteraman dalam hidup manusia (Limbong, n.d.).
Regulasi  cipta  kerja  khususnya  klaster  ketenagakerjaan,  masih  berfokus  kepada pemidanaan terhadap kejahatan perburuhan akan tetap sangat tidak berpihak seutuhnya kepada buruh, hal tersebut terlihat dari sistem pidana mengacu pada Pasal 10 KUHP: a. Pidana Pokok: 1. Pidana Mati, 2. Pidana Penjara, 3. Kurungan, 4. Denda; b. Pidana Tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim.
Penyelesaian  Tindak  Pidana  Perburuhan  dalam  hal  ini  upah  di  bawah  ketentuan  upah minimum, masih berorientasi pada tindak pidana balas dendam sebagaimana Teori Absolut atau Teori  Retributif.  Teori  Absolut  ( vergelding  theorien )  dalam  tujuan  pemidanaan menyatakan bahwa  hukuman  dijatuhkan  kepada  pelaku  sebagai  pembalasan  karena  telah  melakukan kejahatan  yang  mengakibatkan  kesengsaraan  terhadap  orang  lain  atau  anggota  masyarakat. Keadilan  yang  bersifat  mutlak  dapat  dilihat  dari  pandangan  Imanuel  Kant  dalam  karyanya, Filosofi  Hukum,  di  mana  dia  menyatakan  bahwa  hukuman  tidak  pernah  dijalankan  hanya sebagai  cara  untuk  mencapai  tujuan  atau  kebaikan  yang  lain.  (Usman,  20  C.E.).  Terdapat beberapa karakteristik  dari Teori Retributif seperti yang dijelaskan oleh Karl O. Cristiansen, yang meliputi: (Usman, 20 C.E.)
a. Tujuan hukuman adalah semata-mata untuk melakukan pembalasan;
b. Pembalasan menjadi fokus utama, tanpa mempertimbangkan upaya untuk mencapai tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat;
c. Kesalahan menjadi satu-satunya persyaratan untuk pemberian hukuman;
d. Hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
e. Hukuman merupakan bentuk pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.
Pergeseran paradigma penyelesaian tindak pidana perburuhan harus segera di  lakukan, yang  semula  dari  paradigma  absolut  menjadi  paradigma  Teori  Tujuan,  yang  juga  dikenal sebagai  Teori  Utilitarian,  muncul  sebagai  respons  terhadap  Teori  Absolut.  Teori  Relatif, dipopulerkan oleh Karl O. Christiansen, memandang hukuman sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukuman tidak hanya untuk membalas pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat (Syarif Saddam Rivanie, 2022).  Secara umum, menurut Teori Relatif, tujuan hukuman bukan hanya untuk melakukan pembalasan, melainkan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Seperti yang  dijelaskan  oleh  Koeswadji,  tujuan  utama  dari  pemberian  hukuman(Syarif  Saddam Rivanie,  2022)  untuk  menjaga  keteraturan  sosial  masyarakat  ( dehandhaving  van  de maatschappelijke orde );
a. Untuk  memulihkan  kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat  akibat  kejahatan  yang  terjadi ( het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel );
b. Untuk  memperbaiki  pelaku  kejahatan  Untuk  memperbaiki  pelaku  kejahatan  ( verbetering vande dader );
c. Untuk menonaktifkan pelaku kejahatan ( onschadelijk maken van de misdadiger );
d. Untuk mencegah terjadinya kejahatan ( tervoorkonning van de misdaad )

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Melalui perubahan paradigma penegakan hukum pidana yang bukan sekedar pembalasan melainkan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, sehingga pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan oleh pengusaha nakal tetap di bayarkan, mengingat hal itu merupakan  hak  pekerja  yang  tidak  boleh  hilang  sesuai  ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

## 2. Urgensi Perubahan Delik Pidana Perburuhan
Penerapan hukum pidana di Indonesia harus sesuai asas legalitas “ Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali” dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Buku I Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan dilakukan” Hal ini menjadi dasar hukum terhadap penegakan hukum pidana pembayaran upah di bawah ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan “(1). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (41 dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp400.000.000,00  (empat  ratus  juta rupiah),  (2)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana kejahatan”.
Pelanggaran ketentuan Pasal 88E ayat (2) “Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari  Upah  minimum.” juncto Pasal  23  ayat  (3)  “Pengusaha  dilarang  membayar  Upah  lebih rendah dari Upah Minimum”. Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) merupakan perbuatan kejahatan yang melanggar hukum.
Dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan terhadap pembayaran upah di bawah upah minimum harus diketahui apakah termasuk dalam ketentuan delik aduan atau delik biasa. Delik  biasa  ( gewone  delic )  adalah  delik  yang  dapat  dituntut  atau  diproses  tanpa  dibutuhkan adanya  pengaduan.  Sedangkan  delik  aduan  ( klackt  delic )  adalah  delik  yang  hanya  dapat diproses apabila ada aduan dari pihak yang di rugikan (Amrani, 2019).
Dalam penegakan hukum pidana perburuhan salah satu faktor yang menghambat adalah ketidakjelasan dalam implementasi delik, di sisi lain pelanggaran terhadap pembayaran upah di bawah upah minimum merupakan sebuah kejahatan yang dapat dikategorikan delik biasa akan tetapi di lain sisi Penyelesaian Hak yang masuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana  di  atar  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi delik aduan ( klackt delic ). Penyelesaian perselisihan hak lebih kepada delik aduan ( klackt delic ) dan proses penegakan hukum lebih kepada negosiasi hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  proses  penyelesaian  hak  yang  dimulai  secara  bipartite  hingga tripartit.
Seharusnya dalam rangka penegakan hukum ( law enforcement ) tindak pidana membayar upah masuk dalam delik biasa ( gewone delic ), agar aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan  hukum  tanpa  harus  menunggu  terlebih  dahulu  aduan  sebagaimana  di  kemukakan Gustaf  Radbruch,  dalam  konsep  “Ajaran  Prioritas  Baku”  mengemukakan  ada  tiga  ide  dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Halilah & Arif, 2021).
Menurut Mahfud MD, Politik Hukum adalah “ Legal Policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka pencapaian tujuan Negara (MD, 2010). Dalam hal ini di perlukan political will dari Pemerintah dalam upaya politik hukum tindak pidana perburuhan sebagai wujud perlindungan pembayaran upah minimum di Indonesia.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
Urgensi perubahan delik aduan ( gewone delic ) menjadi delik biasa ( gewone delic ) adalah pertama , sejarah perbudakan masa lampau yang mempekerjaan budak hanya mengunakan dua unsur yakni pemberi kerja dan penerima/pelaksana kerja. Dalam perkembangan saat ini, untuk hubungan kerja terjadi dikarenakan 3 (tiga) hal yakni pemberi kerja, upah dan perintah. Upah menjadi faktor yang sangat penting dalam hubungan kerja jika tidak ada upah dapat di pastikan hal tersebut merupakan perbudakan. Oleh karena itu sudah semestinya negara harus hadir dan memproteksi pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan sehingga melahirkan sistem perbudakan modern.
Kedua , konstitusi telah menjamin hak pekerja atau buruh sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa,  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, juncto Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Setiap orang baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaan berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin keberangsungan kehidupan keluarganya.” Menurut penulis, berdasarkan kedua pasal tersebut, apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemberian upah dibawah upah minimum berarti merupakan sebuah pelanggaran konstitusi dan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  oleh  karena  itu  sudah  seharusnya  menjadi  perhatian  dalam penyelesaian permasalahan upah yang di lakukan pengusaha nakal.
3. Quo Vadis Peradilan Pidana Perburuhan
Ketentuan  pidana  yang  diatur  pada  Pasal  185  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Cipta Kerja merupakan “wujud proteksi” negara terhadap buruh atau pekerja yang di bayar dibawah upah minimum, Akan tetapi berdasarkan data yang ada, penyelesaian tindak pidana perburuhan banyak di selesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang menggunakan rezim hukum perdata dalam penyelesaiannya. Berdasarkan data yang dapat ditemukan secara online melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, hanya terdapat tidak lebih dari sepuluh putusan pidana dalam  kurun  waktu  enam  tahun  terakhir  yang  ditemukan  di  mana  para  terdakwa  melakukan pembayaran  upah  di  bawah  upah  minimum  yang  diberikan  sanksi  pidana  penjara  maupun denda. Data putusan pidana tersebut sangat sedikit apabila dibandingkan dengan data putusan perdata yang mecapai dua ratus lebih putusan (Nicholas & Adhari, 2021).
Apabila  memperhatikan  dari  sudut  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dalam  Pasal  80 dinyatakan  “Dalam  rangka  penguatan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dan  meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.”  Dalam  Pasal  185 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- Undang  telah diatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ketenagakerjaan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling  sedikit  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Tindak pidana dimaksud merupakan tindak pidana kejahatan.
Perbuatan  tidak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah sepatutnya  penyelesaian  permasalahan  tersebut  merupakan  hukum  publik  sehingga  tidak seharusnya di tarik pada hukum privat. Benyamin Akzin mengemukakan, norma-norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga- lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau juga supra struktur norma hukum publik lebih tinggi dari daripada norma hukum perdata atau
perikatan  (indrati,  2007)  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  dengan  perjanjian  yang  bersifat perdata atau dapat disebut sebagai infra struktur.
Proses penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana pembayaran upah di bawah upah minimum harus di selesaikan secara pidana. Due Process of Law menggunakan Hukum Acara Pidana dalam penyelesaian tidak pidana agar tercapainya kepastian hukum. Istilah due process of law dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Makna dari proses hukum yang adil ( due process of law ) tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang- undangan  (yang  dirumuskan  adil)  secara  formal,  tetapi  juga  mengandung  jaminan  hak  atas seorang warga negara (Tahir, 2010).
.

## PENUTUP Simpulan
Perlindungan terhadap buruh di Indonesia sudah di jamin oleh konstitusi yakni Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” juncto Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa,  “setiap orang baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang  adil  sesuai  dengan  prestasinya  dan  dapat  menjamin  keberlangsungan  kehidupan keluarganya”.
Penyelesaian  tindak  pidana  perburuhan  masih  berorientasi  pada  tindak  pidana  balas dendam, seharusnya perspektif pemidanaan di masa depan sudah berubah menjadi pemidanaan relatif yang tujuannya untuk mewujudkan tertib masyarakat diantaranya memperbaiki kerugian yang diderita pekerja. Dari sisi delik tindak pidana perburuhan harus ada kejelasan, dikarenakan tidak pidana pembayaran upah merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori  delik biasa (gewone delic) seharusnya tidak dapat berubah menjadi delik aduan (klackt delic) sebagaimana dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial. Dalam peradilan pidana perburuhan terdapat quo vadis yang dimana penyelesaian tidak pidana perburuhan yang merupakan hukum publik seharusnya tidak diselesaikan melalui peradilan industrial yang merupakan hukum privat.

## Saran
Pemerintah membuat ketentuan proteksi terhadap buruh/pekerja untuk melindungi sistem pengupahan agar tidak dibayar di bawah Upah Minimum. Konsekuensi pembayaran upah di bawah upah minimum berdampak pada ancaman pidana penjara yang di kategorikan sebuah kejahatan. Namun dalam implementasinya kebijakan pidana di Indonesia dalam perlindungan pekerja/buruh masih sulit dilaksanakan, oleh karena itu di perlukan political will Pemerintah dibutuhkan dalam upaya politik hukum tindak pidana perburuhan sebagai wujud perlindungan membayar upah minimum di Indonesia diantaranya melalui:
Pertama, perubahan sanksi pidana yang orientasi hanya balas dendam, paradigma berubah menjadi  paradigma relatif yang mengakomodir kerugian pekerja, misalkan selain pengusaha nakal membayar di jatuhi pidana penjara dan denda, pengusaha tetap harus membayar selisih upah yang tidak di bayarkan selama melanggar peraturan tentang upah minimum.
Kedua, delik kejahatan perburuhan menjadi delik biasa (gewone delic), hal tersebut harus dilakukan karena membayar upah di bawah upah minimum selain bentuk tindak pidana Ketiga, Due Process of Law kejahatan perburuhan harus di selesaikan mengunakan rezim hukum pidana bukan menggunakan hukum privat yang selama ini lebih kepada negosiasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrani,  H. (2019). Urgensi  Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta. Undang: Jurnal Hukum, 1(2), 347–362.
https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.347-362
Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Jurnal Hukum Tata Negara,
4(Desember), 56–65.
http://www.ejournal.an- nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275
indrati,  M.  F.  (2007).  Ilmu  Perundang-Undangan  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan  (Ilmu Perun). Kanisius.
Kebijakan-kebijakan Politik Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda antara tahun 1850-1920. (n.d.). Universitas Kristen Satya Wacana. https://www.google.com/search?q=Kebijakan- kebijakan+Politik+Pemerintah+Kolonial+di+Hindia+Belanda+antara+tahun+1850- 1920&oq=Kebijakan-
kebijakan+Politik+Pemerintah+Kolonial+di+Hindia+Belanda+antara+tahun+1850- 1920&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTE4MzUwaj Limbong, B. (n.d.). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi KOmpensasi Penegakan Hukum. Margaretha Pustaka.
MD, M. M. (2010). Politik Hukum di Indonesia (Ed. Revisi). PT. Rajagrafindo Persada. Mimun. (2007). Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. PT. Pradnya Pratama.
Nicholas, J., & Adhari, A. (2021). Pemidanaan Terhadap Delik Pembayaran Upah Di Bawah Upah  Minimum  Dalam  Rangka  Mencapai  Tujuan  Pemidanaan  Di  Indonesia.  Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 1088–1110.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2019).  Naskah  Akademis  RUU  Cipta  Kerja.  Journal  of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, (2023).
Rosalina, F., Husni, L., Pancaningrum, R. K., Ilmu, M., Fakultas, H., Universitas, H., Hukum, A., Terhadap, P., Yang, P., Upah, M., Kerja, T., Bawah, D., Minimum, U., Minimum, P. U., & Education, J. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah  Tenaga  Kerja  Di  Bawah  Upah  Minimum  Kabupaten  Kota  Berdasarkan  Pasal  90 Juncto    Pasal  185  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan. Jurnal Education and Development, 10(1), 521–525.
Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
Suparno.  (2013).  Pokok  –  Pokok  Pemikiran  Tentang  Hukum  Kritis  dan  Aplikasinya  Di Indonesia. Jurnal Constitutum, 13(1), 657–661.
Syarif Saddam Rivanie, S. M. A. M. M. A. M. D. P. A. R. (2022). Development of Theories of the Purpose of Punishment. Halu Oleo Law Review, 6(2), 176–188.
Tahir,  H.  (2010).  Proses  Hukum  yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia. LaksBang PRESSindo.
Usman. (20 C.E.). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.  Jurnal  Ilmu Hukum Jambi,
2(1), 1–10.