## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 17 No. 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 24/Pdt.G/PN. Psp)

## Oleh :

## Naswardi Sihaloho, Mustamam, Mukidi

## Abstract
Regarding to the cancellation of the agreement, in civil law, it is regulated about the cancellation of an agreement, as stated in Article 1266 of the Civil Code that the condition for an agreement to be canceled by  one party is that  the agreement must  be  reciprocal,  there  is  a  default,  and  the cancellation  must  be  requested  to  the  judge.  If the  cancellation  which  is  made  does  not  meet the  conditions  stipulated  in  Article  1226  of  the Civil  Code,  then  the  agreement  can  be  said  to have  conflicted  with  the  legal  principles  and provisions stipulated in the Civil Code.
As  for  the  conclusion,  the  decision  of Padangsidimpuan District
Court No. 24/Pdt.G/2014/PN.Psp, the elements of unlawful acts  have  been  fulfilled  relatively,  it's  just  that the  losses  that  occurred  in  this  case  did  not mention  any  immaterial  losses.  The  act  against the  law  in  this  case  has  not  yet  fully  occurred. The legal consequences of unilaterally canceling an  agreement  that  are  not  based  on  a  clear reason can be sued as an act against the law or a  breach  of  contract.  In  the  case  of  a  lawsuit based on tort, it will lead to legal consequences in  the  form  of  replacing  any  losses  arising  from such actions. If the lawsuit is based on a default, then  the  party  who  is  canceling  the  agreement can  be  sued  for  material  losses  due  to  the cancellation of the agreement. The consideration  of  the  Padangsidimpuan  District Court  in  dropping  a  lawsuit  for  unilaterally canceling the agreement is that the cancellation made  by  the  defendant was  not  based  on  clear reasons  justified  by  law  as  stipulated  in  Article 1266 of the Civil Code.
Keywords: Cancellation  of  Agreement,  Action against the law .

## Abstrak
Berkenaan  dengan  pembatalan  perjanjian, dalam hukum perdata diatur tentang pembatalan  dari  suatu  perjanjian,  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1266  KUHPerdata, bahwa  syarat  agar  suatu  perjanjian  dapat dibatalkan  oleh  salah  satu  pihak  adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan  kepada  hakim.  Apabila  pembatalan yang  dilakukan  tidak  memenuhi  syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1226 KUHPerdata, maka  perjanjian  tersebut  dapat  dikatakan  telah bertentangan  dengan  asas-asas  hukum  dan ketentuan yang ditetapkan dalam KUHPerdata.
Adapun  kesimpulannya,  putusan  Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 24/Pdt.G/2014/PN.  Psp,  secara  keseluruhan unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  telah terpenuhi,  hanya  saja  kerugian  yang    terjadi dalam  perkara  ini  tidak  disebutkan  adanya kerugian immaterial. Perbuatan melawan hukum dalam  perkara  ini  belum  sepenuhnya  terjadi. Konsekuensi  hukum  pembatalan  perjanjian secara sepihak  yang tidak didasari pada alasan yang  jelas  dapat  digugat  sebagai  perbuatan melawan  hukum  atau  wanprestasi.  Dalam  hal gugatan  didasari  pada  perbuatan  melawan hukum,  maka  akan  menimbulkan  konsekuensi hukum berupa mengganti  segala kerugian  yang terjadi  akibat  perbuatan  tersebut.  Jika  gugatan didasari  pada  wanprestasi,  maka  pihak  yang membatalkan perjanjian dapat dituntut memenuhi  kerugian  material  karena  adanya pembatalan  perjanjian  tersebut.  Pertimbangan Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan menjatuhkan  perkara  gugatan pembatalan perjanjian  secara  sepihak,  adalah  bahwa pembatalan  yang  dilakukan  oleh  tergugat  tidak didasari atas alasan yang jelas yang dibenarkan oleh  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1266 KUHPerdata.
Kata  Kunci: Pembatalan  Perjanjian,  Perbuatan melawan hukum .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Pengaturan  di  bidang  hukum  yang  terkait dengan  pergaulan  masyarakat  adalah  bidang hukum  perdata  ( privat ).  Hubungan  yang  terjadi dan  tercipta  dari  pergaulan  masyarakat  sering disebut  sebagai  perbuatan  hukum/peristiwa hukum.
Hukum  perjanjian  Indonesia  bersumber pada KUHPerdata pada prinsipnya memberikan kebebasan bagi setiap orang bebas mengadakan  dan  menentukan  isi  perjanjian, sepanjang  diantara  para  pihak  telah  terjadi kesepakatan  sesuai  dengan  Pasal  1320  dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
Pembatasan  dalam  penerapan  asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal  1338  ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa suatu  perjanjian  tidak  boleh  bertentangan dengan  undang-undang,  ketertiban  umum, kepatutan dan kesusilaan.
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, suatu  kontrak  yang  telah  disepakati  oleh  para pihak  akan  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  yang  membuatnya.  Dengan  demikian, perjanjian itu mengikat bagi para pihak dan tidak dapat  diputuskan  secara  sepihak,  atau  tanpa adanya  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak. Dengan  kata  lain,  pembatalan  perjanjian  tidak dapat dilakukan secara sepihak.
Hukum  perjanjian,  selain  mengenal  asas kebebasan berkontrak sebagai asas sentral dari hukum  perjanjian,  terdapat  pula  beberapa  asas penting  lainnya  yang  harus  diperhatikan  dalam pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian,  seperti asas  konsensualisme  dan  asas  itikad  baik dalam melakukan perjanjian.
Asas  konsensualisme  dapat  disimpulkan dalam  Pasal  1320  ayat  (1)KUHPerdata.  Dalam pasal  ini  ditentukan  bahwa  salah  satu  syarat sahnya  perjanjian  yaitu  adanya  kesepakatan kedua  belah  pihak.  Asas  konsensualisme merupakan  asas  yang  menyatakan  bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Kesepakatan merupakan  persesuaian  antara  kehendak  dan pernyataan    yang  dibuat  oleh  kedua  belah pihak.
Asas  konsensualisme  memperlihatkan bahwa  pada  dasarnya  suatu  perjanjian  yang dibuat  secara  lisan  antara  dua  atau  lebih  orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban  bagi  salah  satu  atau  lebih  pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang- orang  tersebut  mencapai  kesepakatan  atau consensus ,  meskipun  kesepakatan  tersebut telah  dicapai  secara  lisan  semata-mata.  Hal  ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat  dan  berlaku  sebagai  perikatan  bagi para  pihak  yang  berjanji  tidak  memerlukan formalitas,  walau  demikian,  untuk  menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah  bentuk-bentuk  formalitas,  atau dipersyaratkan  adanya  suatu  tindakan  nyata tertentu. 1
Praktiknya, dalam masyarakat tidak jarang  terjadi  pembatalan  perjanjian  secara sepihak sehingga menimbulkan sengketa. Contoh  kasus  adalah  pembatalan  perjanjian kerjasama  pembangunan/penanaman  kelapa sawit  antara  Drs.  H.  Imran  Lubis  (Penggugat  I)
1 Salim  H.S., Hukum  Kontrak  Teori  & Teknik  Penyusunan  Kontrak, Sinar  Grafika, Jakarta, 2011, h. 10.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  Basrah  Lubis,  S.H  (Penggugat  II)  dengan Ali Hasyim Lubis, S.H (Tergugat).
Perjanjian  kerjasama  tersebut  dinyatakan dalam  Akta  Perjanjian  Kerja  Sama  Nomor  58 Tahun  2007  yang  dibuat  dan  ditandatangani Penggugat I dengan Penggugat II dan Tergugat dihadapan  Binsar  Simanjuntak  S.H.,  Notaris  di Medan.  Perjanjian  tersebut  merupakan  suatu perjanjian  yang  sah  dan  berkekuatan  hukum mengikat para pihak. Akan tetapi, tanpa adanya alasan  yang  jelas  Tergugat  mengundurkan  diri secara sepihak dari Akta Perjanjian Kerja Sama No.  58  tahun  2007  sebagaimana  Surat Pernyataan  Pengunduran  diri  Tergugat  tanggal 18 Juli 2012 dan tidak melakukan kewajibannya.
Mengacu  pada  surat  pengunduran  diri tersebut,  kemudian  penggugat  mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Padang Sidimpuan,  di  mana  dalam  dalil  gugatannya penggugat menyatakan bahwa perbuatan tergugat  mengundurkan  diri  dari  perjanjian secara  sepihak  merupakan  suatut  bentuk perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut mengenai  pembatalan  perjanjian  kerjasama secara  sepihak  dalam  perjanjian  kerjasama pembangunan/penanaman  kebun  kelapa  sawit, dengan  judul  penelitian  tesis: Analisis  Yuridis Pembatalan  Perjanjian  Kerjasama  Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Padangsidimpuan No. 24/Pdt.G/PN. Psp).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas,  maka  dapat  ditentukan  rumusan  masalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  konsekuensi  hukum  terhadap
pembatalan  kontrak  yang  dilakukan  secara sepihak berdasarkan ketentuan hukum positif ?
2.  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam menyatakan  perbuatan  tergugat  sebagai perbuatan  melawan  hukum  dalam  Putusan No. 24/Pdt.G/PN. Psp ?

## C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:
1.  Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi  hukum  terhadap  pembatalan kontrak  yang  dilakukan  secara  sepihak berdasarkan ketentuan hukum positif.
2.  Untuk mengetahui dan menganalisis
pertimbangan  hakim  dalam  menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan
melawan hukum dalam Putusan No. 24/Pdt.G/PN. Psp ?
D.  Manfaat Penelitian Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.  Secara akademis, penelitian ini merupakan  salah  satu  syarat  untuk memperoleh  gelar  Master  Hukum  (M.H) pada  Program  Pasca  Sarjana  Ilmu Hukum  di  perguruan  tinggi  swasta Universitas Islam Sumatera Utara.
2.  Secara teoritis
Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  sumbang  saran  bagi perkembangan
ilmu pengetahuan,
khususnya  perkembangan  ilmu  hukum perdata dan hukum bisnis, yang mengkaji tentang hukum kontrak/perjanjian.
3.  Secara praktis

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi,
akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai referensi  dalam  menyikapi  masalah- masalah dalam pembuatan
dan pelaksanaan hukum perjanjian.

## E.  Kerangka Teori dan Konsepsi
1.  Kerangka Teori
Teori  merupakan  serangkaian  asumsi, konsep, konstruksi, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan  suatu  fenomena  sosial  secara sistematis  dengan  cara  merumuskan  hubungan antar konsep. 2 Oleh karena itu, untuk memudahkan  penelitian  diperlukan  pedoman berpikir  yaitu  kerangka  teori.  Satjipto  Rahardjo berpendapat bahwa:
Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan  sarana  kepada  kita  untuk merangkum  serta  memahami  masalah yang  kita  bicarakan  secara  lebih  baik.  Hal- hal  yang  semula  tampak  tersebar  dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukknan  kaitannya  satu  sama  lain secara  bermakna.  Teori  dengan  demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. 3
Kata  teoritik  atau  teoritis  atau theorical berarti  berdasarkan  pada  teori,  mengenai  atau menurut  teori.  Kata  teori  berasal  dari  kata theoria dalam  bahasa  Latin  yang  berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri berasal dari kata thea yang  dalam  bahasa  Yunani  berarti
2 Singarimbun. Masri  dan  Sofian  Effendy,
Metode  Penelitian  Survey ,  LP3ES,  Jakarta, 2005, h, 3
3 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 253
cara  atau  hasil  pandang. 4 Dalam  suatu penelitian  ilmiah,  adanya  kerangka  teoritis adalah  merupakan  suatu  kerangka  dari  mana suatu  masalah  dan  hipotesis  diambil  atau dihubungkan.  Oleh  karena  itu  suatu  teori  atau kerangka teoritis mempunyai pelbagai kegunaan antara lain sebagai berikut:
a. Untuk  mempertajam  atau  mengkhususkan fakta  yang  hendak  diselidiki  atau  diuji kebenarannya.
b. Mengembangkan  system  klasifikasi,  fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
c. Teori  biasanya  merupakan  ikhtisar  dari  pada hal-hal  yang  telah  diketahui  dan  diuji kebenarannya  yang  menyangkut  obyek  yang diteliti.
d. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi  terhadap  fakta  mendatang  oleh karena  diketahui  sebab-sebab  terjadinya fakta  tersebut  dan  mungkin  fakta  tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
e. Teori  memberikan  petunjuk-petunjuk  pada kekurangan-kekurangan yang  ada pada pengetahuan si peneliti. 5
Berdasarkan  uraian  di  atas, menganalisis permasalahan dalam penulisan tesis ini digunakan  beberapa  teori  hukum,  yaitu  teori hukum  kontrak  dan  teori  kepastian  hukum. Penjelasan dari teori-teori hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a.  Teori Hukum Kontrak
Kontrak merupakan bagian dari pengertian  perjanjian.  Perjanjian  sebagai  suatu kontrak  merupakan  perikatan  yang  mempunyai konsekuensi  hukum  yang  mengikat  para  pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan
4 Soetandyo Wigjosobroto, Hukum,
Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya, Elsam HUMA, Jakarta, 2002, h. 184.
5 Soerjono  Soekanto, Metode  Penelitian Hukum , Alumni, Bandung, 1981, h. 142

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  hukum  kekayaan  dari  masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. 6
Berbicara  masalah  hukum  kontrak,  maka tidak  dapat  terpisahkan  dari  ketentuan  atau asas-asas hukum kontrak/perjanjian yang terkandung  dalam  KUHPerdata.  Di  dalam hukum  perjanjian  terdapat  beberapa  asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas iktikad baik. 7
Asas hukum dalam perjanjian merupakan landasan  filosofis  dari  suatu  perjanjian.  Asas- asas hukum perjanjian, meskipun hanya bersifat umum,  tetapi  merupakan  landasan  filosopis berfikir  yang  akan  mencapai  dasar  ideologis dalam merumuskan  aturan-aturan  hukum.  Agus Yudha Hernoko, menjelaskan bahwa:
Asas-asas  hukum merupakan  sumber  bagi sistem  hukum  yang  memberi  inspirasi mengenai  nilai-nilai  etis,  moral,  dan  sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum  sebagai  landasan  norma  menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti  norma  hukum  tersebut  pada  akhirnya harus  dapat  dikembalikan  pada  asas hukum yang menjiwainya. 8
Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian  menduduki  posisi  sentral.  Artinya asas  ini  merupakan  inti  dari  keseluruhan  asas- asas  hukum  perjanjian  yang  saat  ini  ada  dan dasar  dalam  perkembangan  dari  asas-asas hukum perjanjian.
Kebebasan  berkontrak  adalah  refleksi dari  perkembangan  paham  pasar  bebas  yang dipelopori  Adam  Smith  dengan  teori  ekonomi klasiknya  yang  mendasari  pemikirannya  pada ajaran  hukum  alam,  yang  juga  sama  menjadi
6
Ricardo
Simanjuntak,
Teknik Perancangan  Kontrak  Bisnis, Jakarta,  Kontan, 2006, h. 30-32.
7 Salim, H.S., Op. Cit ., h. 9
8 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit , h. 103.
dasar  pemikiran  Jeremy  Bentham  yang  dikenal dengan konsep ajaran utilitarianisme . 9
Menurut  hukum  alam  individu-individu harus  diberi  kebebasan  untuk  menetapkan langkahnya, dengan sekuat akal dan tenaganya untuk  mencapai  kesejahteraan  yang  seoptimal mungkin. Dalam mencapai kesejahteraan, individu  harus  mempunyai  kebebasan  untuk bersaing dan negara tidak boleh campur tangan. Seiring  dengan  berkembangnya laissez  faire tersebut, freedom  of  contract merupakan  pula suatu  prinsip  yang  umum  dalam  mendukung berlangsungnya persaingan bebas. 10
Ketika  para  pihak  menentukan  hak  dan kewajiban  serta  hal-hal  lain  yang  menjadi substansi perjanjian, maka para pihak memasuki  ruang  asas  kebebasan  berkontrak. Maka menurut Hans Kelsen:
Perjanjian  adalah  tindakan  hukum  dua pihak  di  mana  norma  hukum  mewajibkan dan  memberikan  wewenang  kepada  para pihak melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh  kerjasama  dari  minimal  dua  orang yang  didasarkan  prinsip  otonomi  yang diberikan  pada  para  pihak  dimana  tidak seorang  pun  diwajibkan  terhadap,  atau bahkan  tanpa  persetujuannya  sendiri  di mana  dari  hubungan  hukum  tersebut dilahirkan norma yang merupakan perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  pihak yang  harus  menghendaki  hal  yang  sama dan kehendak-kehendak yang sejajar. 11
9 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak  &  Perlindungan  Yang  Seimbang Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank Di  Indonesia, Institut  Bankir  Indonesia,  Jakarta, 1997, h. 17.
10 Ibid , h 8-9.
11 Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang Hukum  Dan  Negara. Terjemahan  oleh  Raisul Muttaqien,  Penerbit  Nusa  Media,  Bandung, 2011, h. 203-205.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kehendak para pihak inilah menjadi dasar doktrin  otonomi  kehendak  yang  menekankan kebebasan  individu  untuk  membuat  kontrak
tidak bernama ( onbenoemde, innominaat contracten ).  Sepanjang  tidak  bertentangan dengan  ketertiban  umum,  para  pihak  bebas membuat  kontrak  yang  mereka  inginkan. 12 Jadi saat  momentum  awal  kontrak  terjadi  yaitu  pada detik para pihak mencapai puncak kesepakatannya, asas konsensualisme lahir.
Persetujuan  secara  timbal  balik,  bentuk dan  isi  kontrak  ditandai  dengan  adanya pembubuhan tanda tangan dan menjadi pengakuan  kehendak  yang  sah  terhadap  isi kontrak.  Akibatnya  kontrak  tersebut  mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan  itikad  baik.  Dalam  kondisi  yang demikian, menurut Max Weber, “perkembangan pengaturan hubungan kontraktual dan hukum itu sendiri  makin  mengarah  kepada  kebebasan berkontrak,  khususnya  mengarah  kepada  suatu sistem  yang  bebas  dari  kerangka  pengaturan bentuk-bentuk transaksi yang ditentukan hukum yang menjadi perintang kebebasan
berkontrak.” 13 Jeremy Bentham
dalam bukunya “Introduction to the Morals and Legislation” yang dikutip Apeldoon, berpendapat bahwa :
Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata  apa  yang  berfaedah  bagi orang.  Menurut  teory Utilitis ,  tujuan  hukum ialah menjamin adanya kebahagian sebesar-besarnya  pada  orang  sebanyak- banyaknya.  Kepastian  melalui  hukum  bagi perseorangan  merupakan  tujuan  utama dari pada hukum. 14 Dalam hal ini pendapat
12 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit ., h. 18.
13 Ibid., h. 77 14 L.J.  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu Hukum, Pradnya  Paramita,  Jakarta,  2007,  h. 168.
Bentham dititik beratkan pada hal-hal  yang berfaedah dan bersifat umum. 15
Peraturan  yang  timbul  dari  norma  hukum (kaedah  hukum)  yang  dibuat  oleh  pemerintah, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya  dapat  dipertahankan  dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara. Keistimewaan  dari  norma  hukum  justru  terletak dalam  sifatnya  yang  memaksa,  yang  disertai dengan  sanksinya  berupa  hukuman.  Krabbe dalam C. S. T Kansil, mengatakan :
Aldus  moet  ook  van  recht  de  heerscappij gezocht  worden  in  de  reactie  van  het rechtsgevoel,  en  ligt  dus  het  gezag  niet buiten  maar  in  den  mens” ,  kurang  lebih artinya,  demikian  halnya  dengan  kekuasan hukum  yang  harus  kami  cari  dari  dalam reaksi  perasaan  hukum.  Jadi,  kekuasaan hukum  itu  tidak  terletak  diluar  manusia tetapi  didalam  manusia.  Hukum  berdaulat yaitu  diatas  segala  sesuatu,  termasuk Negara. 16
Kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian merupakan  bentuk  dari  adanya  kedaulatan hukum  yang  dimiliki  setiap  individu  dalam melakukan  perbuatan  hukum.  Setiap  individu menurut kepentingannya secara otonom berhak untuk  melakukan  dan  melaksanakan  suatu perjanjian  dengan  individu  lain  atau  kelompok masyarakat lainnya.
Teori  3  (tiga)  P  didasarkan  kepada pemilikiran Scoott J. Burham yang mendasarkan dalam  penyusunan  suatu  kontrak  haruslah dimulai  mendasari  dengan  pemikiran-pemikiran sebagai berikut :
1) Predictable ,  dalam  perancangan  dan analisa  kontrak  seorang  darfter  harus
15 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Hukum  Dan Tata  Hukum  Indonesia ,  PN  Balai  Pustaka Jakarta, 1983, h. 42 16 Ibid ., h. 168

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai kemungkinan- kemngkinan  apa  yang  akan  terjadi  yang ada  kaitannya  dengan  kontrak  yang disusun. 2) Provider , yaitu Siap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi.
3) Protect  of  Law ,  perlindungan  hukum terhadap  kontrak  yang  telah  dirancang dan  dianalisa  sehingga  dapat  melindungi klien atau pelaku
bisinis dari kemungkinan  kemungkin  terburuk  dalam menjalankan bisnis. 17
Hukum  kontrak  di  Indonesia  diatur  dalam Buku  III  KUHPerdata   Bab  Kedua  yang mengatur  tentang  perikatan-perikaan  yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Pengertian  kontrak  dengan  persetujuan  adalah sama  seperti  terlihat  yang  didefinisikan  pada Pasal 1313 KUHPerdata. Hukum kontrak hanya mengatur  aspek  tertentu  dari  pasar  dan mengatur  jenis  perjanjian  tertentu.  Sekalipun demikian  mungkin  kontrak  adalah  bagian  yang kurang  menonjol  dari  hukum  yang  hidup (living law) dibandingkan bidang lain yang berkembang berdasarkan  hukum  kontrak  atau  pemikiran tentang kontrak. 18
Perkembangannya, terdapat berbagai macam  teori  tentang  kontrak,  yang  mencoba menjelaskan  berdasarkan  kriterianya  masing- masing.  Menurut  Munir  Fuady  ada  beberapa teori  hukum  tentang  kontrak,  yaitu:  “teori berdasarkan  prestasi  kedua  belah  pihak  dan teori  berdasarkan  formasi  kontrak .” 19 Menurut Roscoe  Pound,  sebagaimana  yang  dikutib  oleh Munir  Fuady  teori  kontrak  berdasarkan  prestasi kedua belah pihak, terdiri dari: 20
1)  Teori  Hasrat (will  theory) .  Teori  hasrat  ini menekankan  kepada  pentingnya  “hasrat”
17 Munir Fuady, Op.Cit ., h. 4 18 Ibid ., h. 196-197. 19 Ibid , h. 5-11.
20 Ibid .
( will atau intend )  dari  pihak  yang memberikan  janji.  Ukuran  dari  eksistensi, kekuatan  berlaku   dan  substansi  dari suatu  kontrak  diukur  dari  hasrat  tersebut. Menurut  teori  ini  yang  terpenting  dalam suatu  kontrak  bukan  apa  yang  dilakukan oleh  para  pihak  dalam  kontrak  tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan.
2)  Teori Tawar Menawar (Bargaining Theory). Teori ini merupakan
perkembangan  dar i  teori  “sama  nilai” ( equivalent  theory )  dan  sangat  mendapat tempat dalam Negara-negara yang menganut  system Common  Law .   Teori sama  nilai  ini  mengajarkan  bahwa  suatu kontrak hanya  mengikat sejauh apa yang dineosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.
3)  Teory  sama  nilai (Equivalent  Theory). Teori  ini  mengajarkan  bahwa  suatu kontrak  baru  mengikat  jika  para  pihak dalam  kontrak  tersebut  memberikan prestasinya  yang  seimbang  atau  sama nilai (equivalent) .
4)  Teori  kepercayaan  merugi (Injurious Reliance  Theory). Teori  ini  mengajarkan bahwa  kontrak  sudah  dianggap  ada  jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan  kepercayaan  bagi  pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak  yang  menerima  janji  tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan  kerugian  jika  janji  itu  tidak terlaksana.
Ilmu hukum terdapat beberapa) teori yang
mendasar
yang menjelaskan tentang
pembuatan perjanjian/kontrak, antara lain: 21
1)  Teori  kontrak defacto. Kontrak  de  facto (implied in-fact) adalah kontrak yang tidak pernah  disebutkan   dengan  tegas  tetapi ada  dalam  kenyataan,  pada  prinsipnya dapat  diterima  sebagai  kontrak  yang sempurna.
2)  Teori  kontrak ekpresif. Bahwa  setiap kontrak  yang  dinyatakan  dengan  tegas (ekpresif)  oleh  para  pihak  baik  dengan tertulis  ataupun  secara  lisan,  sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya kontrak, dianggap  sebagai  ikatan  yang  sempurna bagi para pihak.
3)  Teori promissory  estoppel. Disebut  juga dengan  detrimental  reliance,  dengan adanya  persesuaian  kehendak  diantara pihak   jika  pihak  lawan  telah  melakukan
21 Ibid ., h. 7

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sesuatu  sebagai  akibat  dari  tindakan- tindakan  pihak  lainnya  yang  dianggap merupakan  tawaran  untuk  suatu  ikatan kontrak.
4)  Teori  kontrak quasi  (pura-pura). Disebut juga quasi  contract atau implied  in  law , dalam  hal  tertentu  apabila  dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap  adanya  kontrak  diantara  para pihak  dengan  berbagai  konsekwensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada.
Teori  hukum  kontrak  dan  asas-asas penting  dalam  hukum  kontrak  sebagaimana telah diuraikan sangat relevan dalam menganalisis  permasalahan  yang  dikemukakan dalam  penelitian  ini,  khususnya  permasalahan pertama  dan  kedua,  yaitu  mengenai  kontruksi hukum dan konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak.

## b.  Teori Kepastian hukum
Selain  teori  hukum  berkontrak,  dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan  pula  teori  kepastian  hukum.  Teori kepastian  hukum  menegaskan  bahwa  tugas hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian  hukum  dalam  hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.
Kepastian  dalam  hukum  akan  dapat tercapai,  jika  hukum  itu  diatur  dalam  undang- undang, dan  hukum  yang  diatur dalam undang- undang itu tidak ada ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan  “ rechtswerkelijkheid ”  (kenyataan hukum)  dan  dalam  undang-undang  tersebut tidak  dapat  istilah-istilah  yang  dapat  ditafsirkan berlain-lainan. 22
22 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum ,  Pranada  Kencana  Media  Group, Jakarta, 2008, h. 35
Kepastian  hukum  sangat  identik  dengan pemahaman
positivisme hukum. Aliran positivisme  berpendapat  bahwa  satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit. 23 Oleh sebab itu, dalam aliran positivisme beranggapan bahwa undang- undang  dengan  hukum  diidentikkan, 24 Hakim positivis  dapat  dikatakan  sebagai  corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  haruslah memiliki  sarana  atau  undang-undang  yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki  kekuatan  hukum  dan  memperoleh perlindungan hukum.
Kepastian
hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai  pedoman  kelakukan  dan  adil  karena pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu tatanan  yang  dinilai  wajar.  Hanya  karena bersifat  adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan  yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. 25
Hens  Kelsen  dalam  Peter  Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:
Hukum  adalah  sebuah  sistem  norma. Norma
adalah
pernyataan yang menekankan  aspek  “seharusnya”  atau das sollen ,  dengan  menyertakan  beberapa peraturan tentang apa yang harus
23 Lilik  Rasyidi  dan  Ira  Thania  Rasyidi, Op.Cit. , h. 42-43.
24 Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui  Putusan  Pengadilan  Dalam  Perkara Pidana , Alumni, Bandung, 2005, h.120.
25 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari: Memahami  dan  Memahami  Hukum ,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilakukan.  Norma-norma  adalah  produk dan aksi manusia yang deliberatif . Undang- Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan dengan  sesama  individu  maupun  dalam hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan-
aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan  terhadap  individu.  Adanya  aturan itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut menimbulkan kepastian hukum. 26
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan  diundangkan secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan logis. Dimaksud jelas dalam hal ini  adalah tidak menimbulkan  keragu-raguan  (multi  tafsir)  dan logis. C. S. T, Kansil menerangkan bahwa :
Suatu  undang-undang  dianggap  jelas, dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan  atau  menimbulkan  konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap, konsisten dan
konsekuen yang pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 27
Ajaran  kepastian  hukum  ini  berasal  dari ajaran  Yuridis-Dogmatik  yang  didasarkan  pada aliran  pemikiran  positivistis  di  dunia  hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang  otonom,  yang  mandiri,  karena  bagi penganut  pemikiran  ini,  hukum  tak  lain  hanya kumpulan  aturan.  Bagi  penganut  aliran  ini, tujuan  hukum  tidak  lain  dari  sekedar  menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Ahcmad Ali menjelaskan bahwa :
26 Peter  Mahmud  Marzuki, Op.  Cit .,  h.
158.
27 C.S.T  Kansil,  Christine,  et.  al, Kamus Istilah  Hukum ,  Kencana  Group,  Jakarta,  2009, h. 385.
Kepastian  hukum  itu  diwujudkan  oleh hukum  dengan  sifatnya  yang  hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.  Sifat  umum  dari  aturan-aturan hukum  membuktikan  bahwa  hukum  tidak bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 28
Kepastian  hukum  merupakan  jaminan mengenai  hukum  yang  berisi  keadilan.  Norma- norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh  berfungsi  sebagi  peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang  tetap  dari  hukum.  Beliau  berpendapat bahwa  keadilan  dan  kepastian  hukum  harus diperhatikan,  kepastian  hukum  harus  dijaga demi  keamanan  dan  ketertiban  suatu  negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.
Berdasarkan  teori  kepastian  hukum  dan nilai  yang  ingin  dicapai  yaitu  nilai  keadilan  dan kebahagiaan. 29 Jika  dikaitkan  teori  kepastian hukum  dalam  suatu  perjanjian  sesuai  pasal 1313  KUHPerdata  serta  hak  dan  kewajiban dalam  perjanjian  sewa  menyewa,  menekankan pada  penafsiran  dan  sanksi  yang  jelas  agar suatu  perjanjian/  kontrak  dapat  memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian).
Kepastian  memberikan  kejelasan  dalam melakukan  perbuatan  hukum  saat  pelaksanaan suatu  perjanjian/kontrak,  dalam  bentuk  prestasi bahkan  saat  perjanjian  tersebut  wanprestasi atau  salah  satu  pihak  ada  yang  dirugikan  maka sanksi  dalam  suatu  perjanjian/kontrak  tersebut harus  dijalankan  sesuai  kesepakatan  para pihak.
28 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83.
29 Ibid ., h. 195

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kepastian  hukum  yang  dikehendaki disini adalah  ketentuan  hukum    yang  mengatur adanya  subjek  dan  objek  dari  suatu  persitiwa hukum  yang  perjanjian  yang  di  dalamnya terdapat  unsur  hak  dan  kewajiban  dari  para pihak  yang  harus  dilaksanakan.  Kepastian hukum  dalam  hal  ini  juga  berkaitan  dengan kekuatan  hukum  mengikatnya  suatu  perjanjian yang dibuat secara sah bagi para pihak. Dengan kata  lain,  kepastian  hukum  di  sini  bertujuan untuk  melihat  sejauhmana  ketentuan  hukum perjanjian melindungi hak masing-masing individu  yang  terlibat  atau  membuat  perjanjian perjanjian.
Selain  kedua  teori  di  atas,  dalam menganalisis  permasalahan  penelitian  juga digunakan  doktrin  hukum  perbuatan  melawan hukum dan konsep pertanggungjawaban perbuatan  melawan  hukum,  dalam  bidang hukum perdata.
Pelaku  perbuatan  melawan  hukum  dapat berupa  manusia  pribadi  ataupun  badan  hukum.
Ketentuan Pasal 1367
KUH Perdata, memberikan  rincian  orang  yang  mempunyai kekuasaan atau tanggung jawab atas perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  orang lain seperti diuraikan berikut ini:
1)  Orang  tua  atau  wali  terhadap  anak  yang belum dewasa
2)  Majikan  terhadap  orang  yang  diangkat sebagai bawahannya
3)  Guru  terhadap  murid  selama  berada  di bawah pengawasannya.
4)  Kepala  tukang  terhadap  tukang  selama mereka berada di bawah
pengawasannya. 30
Pihak-pihak  tersebut  di  atas  dianggap tidak  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  berada  di  bawah
30 Munir Fuady, Op. Cit ., h. 69
kekuasaan  atau  pengawasannya  jika  dapat membuktikan  bahwa  mereka  tidak  mungkin dapat mencegah perbuatan demikian itu.
Menurut  Pasal  1367  jo  Pasal  1365  KUH Perdata, orang tua atau wali bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.  Sebagai  contoh,  seorang  sopir pejabat  yang  menabrak  pagar  tembok  rumah orang  lain  atau  menyerempet  motor  dan pengendaranya  sehingga  terjatuh  dan  di  bawa ke  rumah    sakit,  mengeluarkan  biaya  berobat. Semua  akibat  perbuatan  sopir  tersebut  adalah kerugian.  Siapa  yang  bertanggung  jawab  atas kerugian  tersebut?  Berdasarkan  ketentuan Pasal 1367 jo Pasal 1365 KUH Perdata, majikan yang  mengangkatnya  atau  memberi  tugas kepadanya bertanggung jawab mengganti kerugian  kepada  pihak  yang  dirugikan  atau pihak korban.
Demikian  pula  halnya  anak  sekolah (murid) yang berada di bawah pengawasan guru yang  memecahkan  kaca  jendela  sekolah  dan menderita  luka  akibat  tertimpa  pecahan  kaca ketika kerja bakti di halaman sekolah. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan mengeluarkan biaya. Siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  perbuatan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1367 jo 1365 KUH  Perdata,  guru  pengawas  atas  nama sekolah  yang  bersangkutan  bertanggung  jawab mengganti biaya pengobatan anak yang menjadi korban. Berdasarkan uraian di atas, pertanggungjawaban perbuatan melawan
hukum  dapat  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal 1365 jo 1367  KUH  Perdata.  Dalam  rumusan pasal tersebut dijelaskan secara jelas dan tegas mengenai  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang,  misalnya  anak  di  bawah  umur,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seorang  pembantu  dan  juga  seorang  murid (siswa).
Penjelasan pertanggung
jawaban perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan orang perorang sebagai subjek hukum, sedangkan  untuk  perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh  badan  hukum  sebagai subjek  hukum  memiliki  perbedaan  mengenai siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban  atas  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum. Untuk mengetahui pertanggung jawaban badan/korporasi  dalam  perbuatan  melawan hukum,  perlu  dikemukakan  teori-teori  yang terkait dengan  badan hukum.
Menurut  teori  fiksi  yang  dipelopori  oleh Von  Savigny,  badan  hukum  itu  dianggap sebagai  badan  pribadi  yang  bersifat  fiktif, terpisah  dari  manusia  pribadi  yang  menjadi pengurusnya. Oleh karena itu, perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  pengurusnya  tidak  dapat dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum, tetapi perbuatan orang lain yang dipertanggungjawabkan  kepada  badan  hukum itu. 31
Atas  dasar  itu,  badan  hukum  itu  tidak berbuat secara langsung, tetapi melalui perbuatan  orang  lain,  yaitu  pengurusnya. Pengurus tersebut adalah  orang  yang bertindak atas  kuasa  dari  badan  hukum.  Jadi,  perbuatan pengurus dipertanggungjawabkan kepada badan  hukum.  Segala  perbuatan  yang  diajukan pengurus,  badan  hukumlah  yang  bertanggung jawab.  Dengan  kata  lain,  pengurus  bertindak untuk  dan  atas  nama  badan  hukum  yang  sifat fiktip.
Berdasar pada teori fiksi ini, badan hukum yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum
31 Ibid ,. h. 174.
dapat  digugat  tidak  berdasar  pada  Pasal  1365 KUHPerdata,  tetapi  berdasar  pada  Pasal  1367 KUHPerdata. Jika mengikuti teori fiksi ini, orang dihadapkan  pada  keadaan  yang  bertentangan dengan  kenyataan.  Kenyataan  bahwa  semua orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  dapat digugat melalui Pasal 1365 KUHPerdata.
Menurut teori perlengkapan yang dipelopori  oleh  Von  Glerke,  badan  hukum  itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan  perbuatan  hukum.  Jika  badan hukum  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,
badan hukum itu
dapat dipertanggungjawabkan. 32
Berdasar  pada  teori  ini,  badan  hukum yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum dapat  digugat  melalui  Pasal  1365  KUHPerdata. Akan  tetapi,  terhadap  bawahan  perlengkapan badan  hukum  yang  melakukan  perbuatan melawan  hukum,  dapat  dipertanggungjawabkan melalui Pasal 1367 KUHPerdata.
Hal  ini  menyangkut  tentang  sejauhmana orang  dapat  dianggap  sebagai  perlengkapan badan hukm dan sampai sejauh mana pula luas wewenang  perlengkapan  badan  hukum  itu. Untuk  memahami  hal  ini  perlu  dilihat  dalam anggaran  dasar  pendirian  badan  hukum  itu. Oleh karena di dalam anggaran dasar ditentukan  bagaimana  hukum  antara  badan hukum  dengan  perlengkapan  badan  hukum serta  ruang  lingkup  wewenang  yang  dibreikan pada perlengkapan badan hukum.
Menurut teori realitas/kenyatan yuridis ini, badan hukum itu adalah kenyataan yuridis yang dibentuk  dan  diakui  sama  seperti  manusia pribadi. Jadi, badan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatan hukum  yang  diatur  dalam  Undang-undang.  Jika banda  hukum  melakukan  perbuatan  melawan
32 Ibid ,. h. 274.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum,  dia  dapat  digugat  berdasar  pada  Pasal 1365 KUHPerdata. 33
Badan  hukum  bertanggung  jawab  secara langsung  terhadap  setiap  perbuatan  melawan hukum yang dilakukannya. Setiap badan hukum memiliki  organ  badan  hukum  yang  bertindak atas nama dan untuk kepentingan badan hukum sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  dan yang  dicantumkan  dalam  anggaran  dasar pendirian  badan  hukum.  Jika  orang  yang mewakili  badan  hukum  itu  sudah  ditentukan dalam  Undang-undang  dan  dituangkan  dalam anggaran  dasar  badan  hukum,  ini  namanya bukan  lagi  teori,  melainkan  sudah  merupakan aturan hukum yang bersifat memaksa. Jika tidak diikuti,  berarti  melanggar  hukum  (undang- undang).  Jadi,  tidak  dapat  disebut  teori  yang berlaku  secara  umum  tidak  terikat  dengan situasi  dan  kondisi  setempat.  Ketentu  Undang- undang  (termasuk  anggaran  dasar)  hanya berlaku  pada  situasi  dan  kondisi  tertentu  dan terikat pada satu badan hukum tertentu.
Pertanggungjawaban hukum adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan
terdakwa  berdasarkan  sistem  hukum  yang mengandung  syarat-syarat  faktual  ( conditioning facts )  yang  diwujudkan  dalam  penuntutan  atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan  ( rightfully  accused ),  dan  akibat- akibat  hukum  ( legal  consequences )  atas terbuktinya  kesalahan  yang  diwujudkan  dalam bentuk  putusan  hukum  tentang  keabsahan penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  ( rightfully sentenced) . Hubungan antara conditioning facts dengan legal consequences ditentukan berdasarkan  norma  hukum.  Dalam  konteks  ini, maka dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab  dan menegaskan apakah ia
33 Ibid ., h. 275.
juga  memenuhi  syarat-syarat  yang  diperlukan untuk pertanggung jawaban itu. 34
Menentukan  apakah  seseorang  telah melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum atau dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan  melawan  hukum  dalam  konsep hukum perdata tidaklah mudah. Artinya terdapat beberapa  ketentuan-ketentuan  dan  syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  sehingga  suatu perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
Menentukan  perbuatan  melawan  hukum, dalam konsep hukum perdata telah berkembang beberapa  teori  yang  dapat  dijadikan  sebagai acuan  sehingga  memberikan  batasan-batasan hukum  terhadap  suatu  perbuatan  hingga perbuatan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai perbuatan  melawan  hukum.  Adapun  beberapa teori perbuatan melawan yang berkembang dan dipergunakan antara lain, yaitu: 35
a.  Teori schutznorm ,  atau  disebut  juga dengan ajaran “relativitas”.
Kata  “ schutz ”  secara  harfiah  berarti perlindungan.  Sehingga  denga  istilah schurtznorm secara  harfiah  berarti  norma perlindungan.  Teori ini  mengajarkan bahwa  agar  seseorang  dapat  dimintakan tanggung  jawab  karena  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum,  maka  tidak cukup  hanya  menunjukkan  hubungan kausal  antara  perbuatan  yang  dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan  yang  dilanggar  tersebut  dibuat memang untuk melindungi ( schutz ) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.
b.  Teori aanprakelikheid .
34 Ainul Syamsu.  2014. Pergeseran Turut Serta  Melakukan  Dalam  Ajaran  Penyertaan, Telaah  Kritis  Berdasarkan  Teori  Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ,  Prenada  Kencana  Media  Group, Jakarta, h. 115 .
35 Munir Fuady, Op. Cit ., h. 257-258.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Teori aanprakelikheid dalam  bahasa Indonesia  dapat  disebut  dengan  teori tanggung  gugat,  adalah  teori  untuk menentukan siapah yang harus menerima gugatan  karena  adanya  suatu  perbuatan melawan  hukum.  Pada  umumnya,  tetapi tidak  selamanya,  yang  harus  digugat menerima  tanggung  gugat  jika  terjadi suatu  perbuatan  melawan  hukum  adalah pihak  pelaku  perbuatan  melawan  hukum itu  sendiri.  Artinya,  dialah  yang  harus digugat  ke  pengadilan  dan  dia  pulalah yang  harus  membayar  ganti  rugi  sesuai putusan  pengadilan.  Terhadap  tanggung gugat  atas  perbuatan  melawan  hukum dikenal  dengan  istilah  tanggung  jawab pengganti ( vicarious lability ).
Teori tanggung jawab gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain  ini, dapat  dibagi kepada tiga kategori sebagai berikut:
a. Teori tanggung jawab atasan ( respondeat superior ).
b. Teori tanggung jawab pengganti ( vicarious  lability ).yang  bukan  dari  atasan atas  orang-orang  dalam  tanggunganya, dan
c. Teori tanggung jawab pengganti
( vicarious lability ).dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya. 36
Menurut  Barda  Nawawi  terdapat  3  (tiga) doktrin  dalam  sistem  pertanggungjawaban korporasi  terkait  dengan  peristiwa  hukum  atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Adapun teori tersebut adalah:
a.  Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung  ( Direct  Liability  Doctrine )  atau Teori Identifikasi ( Identification Theory ). Perbuatan/kesalahan  “pejabat  senior” diidentifikasi  sebagai  perbutan  kesalahan korporasi;  disebut  juga  teori  “ alter  ego ” atau “teori organ” teori ini terbagi dua:
1)  Arti  Sempit  (Inggris)  hanya  perbuatan pejabat  senior  (otak  korporasi)  yang dapat  dipertanggungjawabkan  kepada korporasi.
36 Ibid ., h. 260.
2)  Arti  Luas  (Amerika  Serikat)  tidak hanya  pejabat  senior/direktur,  tetapi agen dibawahnya.
b.  Doktrin Pertanggungjawaban Pidana
Pengganti  ( Vicarious  Liability )  teori  ini terdiri dari:
1) Bertolak  dari  doktrin  “ respondeat
superior ” 2) Didasarkan pada “ employmen principle ”  bahwa  majikan  adalah penanggungjawab utama
dari perbuatan  para  buruh/karyawan.  Jadi “ the servant’s act is the master’s act in law ”
3) Juga  bisa  didasarkan  “ the  delegation principle ”. Jadi, “ aguilty mind ” dari buru
h/karyawan dapat dihubungkan kemajikan  apabila  ada  pendelegasian kewenangan  dan  kewajiban  yang relevan menurut undang-undang. c.  Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang  ketat  Menurut  Undang-Undang ( Strict Liability )
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi dapat  juga  semata-mata  berdasarkan undang-undang,  terlepas  dari  doktrin nomor  1  dan  2  di  atas  ( Identification Theory ,  dan Vicarious  Liability ),  yaitu dalam  hal  ini  korporasi  melanggar  atau tidak  memenuhi  kewajiban  kondisi/situasi tertentu  yang  ditentukan  oleh  undang- undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh
korporasi  ini  dikenal  dengan  istilah “ Companies Offence ” “ situational offence ” atau  “ strict    liability  offences ”.  Misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi: 1)  Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; 2)  Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu; 3)  Korporasi yang mengoperasikan kendaraan  yang  tidak  diasuransikan di jalan umum. 37
37 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 192.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Ketiga teori pertanggung jawaban korporasi  yang  dikemukakan  Barda  Nawawi  di atas,  meskipun  teori  tersebut  ditujukan  pada pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi, tetapi  dapat  pula  diterapkan  dalam  meminta pertanggungjawaban  hukum  secara  perdata terhadap korporasi.
KUH Perdata memperinci beberapa pihak yang  harus  menerima  tanggung  gugat  dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu sebagai berikut:
a.  Orang  tua  atau  wali  bertanggung  gugat atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  anak- anak  di  bawah  tanggungannya  atau  di bawah perwaliannya.
b.  Majikan bertanggung  gugat atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
c.  Guru-guru  sekolah  bertanggung  gugat atas tindakan murid-muridnya
d.  Kepala-kepala  tukang  bertanggung  gugat atas tindakan yang dilakukan oleh tukang- tukangnya.
e.  Pemilik  binatang  bertanggung  gugat  atas tindakan  yang  dilakukan  oleh  binatang piaraannya.
f.  Pemilik  sebuah  gedung  bertanggung gugat atas ambruknya gedung karena: 1)  Kelalaian dalam pemeliharaan, atau 2)  Karena  cacat  dalam  pembangunan maupun dalam tataannya. 38
Timbulnya pertanyaan, apakah selain dari tujuh  kategori  tersebut,  KUHPerdata  tidak memperkenankan tanggung gugat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1367  ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “seorang tidak saja  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang disebabkan  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga untuk  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau disebabkan  oleh  barang-barang  yang  berada  di bawah  pengawasannya”.  Dengan  demikian, pertanggung  jawaban  hukum  atas  perbuatan
38 Ibid ., h. 260-261.
melawan hukum semakin jangkauannya semakin diperluas.
2.  Kerangka konsep
Untuk menghindari terjadinya salah pengertian  dan  pemahaman  dalam  penelitian ini,  konsepsi  diperlukan  sehingga  secara operasional  diperoleh  hasil  penulisan  yang sesuai  dengan  tujuan  yang  dicapai  dalam penulisan ini :
1.  Analisis  yuridis  adalah  kajian  terhadap permasalahan  berdasarkan  kaidah-kaidah ataupun norma-norma hukum yang berlaku. 39
2.  Pembatalan  untuk  mengembalikan  para pihak  kepada  keadaan  semula.  Kelalaian debitur oleh undang-undang dianggap sebagai  syarat  batal  (karena  wanprestasi). Menurut  Subekti,  pembatalan  perjanjian  ini harus  dimintakan  putusan  hakim  terlebih dahulu. 40
3.  Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  di  mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di  mana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal. 41
4.  Kerjasama  adalah  suatu  usaha  bersama antara  orang  perorangan  atau  kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 42
5.  Secara  sepihak  adalah  perbuatan  hukum yang  dilakukan  oleh  satu  pihak  saja  dan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  pada  satu pihak  pula.  Misalnya:  pembuatan  surat wasiat  dan  pemberian  hadiah  sesuatu
39 Kamus  bahasa  indonesia  online, www.kbbi.online.com , diakses tanggal 21 Februari 2018, Pukul 12. 20 WIB.
40 R. Subekti, Hukum Perjanjian,
Intermasa, Jakarta, 2010, h. 1.
41 Ibid. , h. 1.
42 Sondang  P.  Siagian, Manajemen Sumber  Daya  Manusia ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2002, h. 47

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
benda  (hibah). 43 Sedangkan  pembatalan perjanjian  secara  sepihak,  dapat  diartikan sebagai  perbuatan  salah  satu  pihak  yang membatalkan perjanjian atau tidak memenuhi  prestasi  dari  isi  perjanjian  yang telah disepakati.
6.  Perbuatan  Melawan  Hukum  adalah  Tiap perbuatan  yang  melanggar  atau  melawan hukum  yang  membawa  kerugian  kepada seorang lain. 44

## F.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan
hasil penelusuran kepustakaan  dan  pemeriksaan  yang  telah penulis  lakukan  di  Kepustakaan  Magister  ilmu hukum  Universitas  Islam  Sumatera  Utara (UISU)  Medan,  dan  juga  diperpustakaan Universitas  Sumatera  Utara  serta  penelusuran ( browsing )  melalui  internet,  maka  terdapat beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan penelitian  yang  sedang  penulis  laksanakan. Adapun  beberapa  penelitian  yang  relevan dengan penelitian ini, yaitu:
1.  Tesis  oleh  Siti  Ayu  Revani,  NPM  :
107011075, program Kenotariatan Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara  Medan,  dengan  judul  penelitian: “Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian    Kerjasama Event  Organizer Dengan  Pengguna  Jasa  (Studi  Pada  CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer & Decoration Di Medan), Penelitian dilakukan pada tahun 2013. Adapun yang
menjadi permasalahan penelitian adalah:
a.  Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan kerjasama  CV.  Bintang  Mandiri    In7
43 R. Subekti, Op. Cit ., h. 27.
44 Munir  Fuady, Konsep  Hukum  Perdata , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 69.
Wedding    Organizer  &  Decoration dengan  pengguna  jasa  jika  terjadi wanprestasi  yang  dikarenakan  oleh salah satu pihak ?
b.  Bagaimanakah pentingnya pencantuman    klausula  force  majeure dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh CV. Bintang Mandiri In7 Wedding  Organizer  &  Decoraction dengan pengguna jasa?
c.  Bagaimana  ketentuan  biaya  ganti  rugi akibat  tidak  terpenuhinya  perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama  yang  terjadi  antara  CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer & Decoration dengan pengguna jasa?
2.  Immanuel Sihite, NPM: 137011057, Mahasiswa program Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul tesis:  “Pembatalan  Perjanjian  Baku  Yang Melanggar  Undang-Undang  Studi  Kasus Putusan Mahkamah Agung No.
368K/PDT.Sus- BPSK/2013.”,
a.  Bagaimana  bentuk  perjanjian  baku yang melanggar undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung (Nomor 368 K/Pdt.Sus- BPSK/2013)?
b.  Bagaimana  akibat  hukum  pembatalan perjanjian baku yang melanggar undang-undang  berdasarkan  putusan Mahkamah Agung (Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013)? c.  Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengalami Kerugian Atas Pembatalan Perjanjian  Baku  Yang  Melanggar
Undang-Undang.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  kedua  penelitian  tersebut  di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak,  telah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya.  Namun,  dalam  penelitian  yang penulis  lakukan,  meskipun  secara  substansial pokok permasaahan hampir memiliki persamaan  dengan  penelitian  sebelumnya, tetapi  objek  kasus  atau  putusan  yang  menjadi kajian  penelitian  memiliki  perbedaan.  Oleh karena  itu  penelitian  yang  penulis  lakukan  jelas bukan  merupakan  penelitian  ulangan  dari peneliti sebelumnya.
Penelitian  ini,  penulis  mencoba  untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kontruksi  perbuatan  melawan  hukum  dalam pembatalan  perjanjian  kerjasama  sepihak  pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  Sidimpuan No.24/Pdt.G/2014/PN.  Psp.  Dengan  demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini murni hasil pemikiran  dari  penulis,  dan  kalaupun  ternyata ada  penelitian  yang  serupa  atau  yang  sama dengan  penelitian  ini,  maka  penulis  berharap penelitian ini dapat saling melengkapi.

## G. Metode Penelitian
1.  Spesifikasi Penelitian Spesifikasi
atau sifat penelitian dimaksudkan  sebagai  cara  untuk  melihat  jenis atau  macam  dan  pendekatan  apa  yang  akan digunakan  dalam  suatu  penelitian  dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. 45 Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:  a.  Penelitian  eksploratif  (penjajakan  atau
45 Peter  Mahmud  Marzuki, Metode Penelitian  Hukum ,  Prenada  Kencana  Media Group, Jakarta, 2008, h. 128.
penjelahan), b. Penelitian deskriptif, c. Penelitian eksplanatif. 46
Berdasarkan  3  (tiga)  bentuk  penelitian tersebut,  penelitian  ini  tergolong  penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan tentang  berlangsungnya  poligami  tanpa  adanya izin  dari  isteri  dan  pengadilan  serta  akibat hukumnya.
Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan:
Penelitian  hukum  positif  disebut  juga penelitian  hukum  doktrinal  di  mana  acap kali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan  ( law  in  book )  atau  hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma yang merupakan patokan perilaku manusia. Sumber  datanya  adalah  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier.” 47
Berdasarkan  tujuan  penelitian  hukum tersebut,  maka  penelitian  ini  cenderung  bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat- sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat 48 Penelitian deskriftip adalah suatu penelitian  yang  semata-mata  melukiskan  obyek atau  peristiwanya  tanpa  suatu  maksud  untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku  secara  umum.  Dalam  penelitian  ini, bertujuan untuk menggambarkan tentang kontruksi  hukum  perbuatan  melawan  hukum dalam  pembatalan  perjanjian  secara  sepihak
46 Amiruddin  &    Zainal  Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum, Rajawali  Pers, Jakarta, 2014, h. 25-26.
47 Ibid. , h.19.
48 Ibid ., h. 25-26.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada putusan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan No. 24/Pdt.G/2014. PN. Psp.
Penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2  (dua)  pendekatan,  yang  terdiri  dari:  penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis (yuridis  empiris).  Penelitian  hukum  yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder belaka. 49 Penelitian hukum  normatif mencakup  penelitian  asas-asas hukum,  sistematik  hukum,  sinkronisasi  vertikal dan  horizontal,  perbandingan  hukum  dan sejarah hukum. 50
Penelitian empiris, adalah penelitian yang menempatkan  hukum  sebagai  gejala  sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya  saja. Penelitian  empiris  menitikberatkan perilaku  individu  atau masyarakat  dalam kaitannya  dengan  hukum. 51 Dengan  demikian dalam dipahami bahwa dalam penelitian hukum terdapat  2  (dua)  bentuk  pendekatan,  yaitu pendekatan  yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan kedua bentuk pendekatan tersebut,  maka  dalam  penelitian  hukum  dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:
a.  Penelitian  hukum  normatif,  yang  terdiri dari: 1)  Penelitian inventarisasi hukum positif 2)  Penelitian asas-asas hukum 3)  Penelitian hukum klinis 4)  Penelitin  hukum  yang  mengkaji sistematika  peraturan  perundang- undanganan 5)  Penelitian  yang  ingin  menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan. 6)  Penelitian perbandingan hukum
7)  Penelitian sejarah hukum
b.  Penelitian  hukum  yang  sosiologis,  yang terdiri dari:
49 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2013, h. 12. 50 Ibid., h. 14. 51 Peter  Mahmud  Marzuki, Op.  Cit .,  h.
128.
1)  Penelitian efektivitas hukum
2)  Penelitian dampak hukum. 52
Berdasarkan  bentuk  penelitian  hukum  di atas,  penelitian  ini  mengarah  pada  penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa  pendekatan  hukum  normatif,  yaitu pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Pendekatan  normatif  digunakan  untuk menganalisis  permasalahan  dan  pembahasan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, dan asas-asas hukum perjanjian/kontrak. Pendekatan  kasus  ( case  approach )  digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Padang
Sidimpuan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian, yaitu Putusan No. 24/Pdt.G/2014/Psp.
Menganalisis  kasus-kasus  konkrit  yang berkenaan dengan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak, maka dapat digunakan  konsep-konsep  hukum,  dan  teori- teori  hukum.  Oleh  karena itu,  penelitian  ini  juga menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan ini beranjak dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Pendekatan konseptual ( conceptual approach )  menjadi  penting  sebab  pemahaman terhadap  pandangan/doktrin  yang  berkembang dalam  ilmu  hukum  dapat  menjadi  pijakan  untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan  isu  hukum  yang  dihadapi. Pandangan/doktrin  akan  memperjelas  ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum,  konsep  hukum,  maupun  asas  hukum
52 Amiruddin &  Zainal Asikin, Op. Cit ., h. 29-30.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  relevan  dengan  permasalahan  dan pembahasan dalam penelitian ini.

## 2.  Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  ini  dilakukan  melalui tahap-tahap penelitian dilakukan dengan
melaksanakan Studi Kepustakaan ( library research ).    Studi  kepustakaan  ini  dilakukan untuk  mendapatkan  atau  mencari  konsepsi- konsepsi,  teori-teori,  asas-asas  dan  hasil-hasil pemikiran  lainnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan  penelitian  ini.  Penelitian  ini bersumber  data  sekunder,  data  sekunder  ialah berupa  data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan ( library research ) yang terdiri dari:
a.  Bahan  hukum  primer  berupa:  Bahan hukum  primer  adalah  semua  aturan hukum  yang  dibentuk  dan  aatau  dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara dan  atau  badan-badan  pemerintahan yang  demi  tegaknya  akan  diupayakan berdasarkan  daya  paksa  yang  dilakukan secara  resmi  pula  oleh  aparat  Negara. 53
Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini antaralain:  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata.
b.  Bahan hukum sekunder, yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang,  buku-buku,  sumber  Internet, majalah, dan lain sebagainya.
c.  Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia.
53 Soetandyo Wignjoebroto, Hukum Konsep  dan  Metode, Setara  Pres,  Malang, 2013, h. 81.

## 3.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  sistem  kartu  ( card  system ).  Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji  berpendapat  bahwa kartu yang perlu dipersiapkan ada dua yaitu:
a.  Kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat  atau  mengutip  sumber  bahan bacaan tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis,  judul  buku  atau  artikel, impesum, halaman dan sebagainya) b.  Kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat  sumber  bahan  bacaan  yang dipergunakan.  Kartu  ini  sangat  penting  dan berguna  pada  waktu  peneliti  menyusun daftar  kepustakaan  sebagai  bagian  penutup dari laporan penelitian. 54
Bahan-bahan hukum primer yang ditemukan  dalam  penelitian  ini    dan  terkait dengan  substansi  masalah  yang  akan  dibahas kemudian dicatat dalam kartu kutipan.
Selanjutnya  kartu  kutipan  atas  bahan  hukum sekunder  dicatat  mengenai  pendapat  para  ahli yang  dikemukakan  dalam  kepustakaan  yang dibahas beserta komentar atas pendapatnya.

## 4.  Analisis Data
Bahan  hukum  yang  diperoleh  terkait dengan permasalahan yang dibahas selanjutnya dianalisis  melalui  langkah –langkah  deskripsi, interpretasi, sistematisasi evaluasi, argumentasi. Pendeskripsian atau penggambaran yang dilakukan untuk menentukan isu dan makna dari suatu  bahan  hukum  yang  disesuaikan  dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini dilakukan pemaparan serta penentuan terhadap makna  dari  hukum  yang  terdapat  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
54 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji., Op. Cit , h. 13.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tahap interpretasi dilakukan untuk memahami  makna  dari  suatu  norma  terutama dalam  hal  ditemukan  konflik  norma.  Dalam  hal ini  maka  untuk  menyelesaikan  konflik  norma diantaranya  dengan:  pengingkaran  ( disavowal ), reinterpretasi, pembatalan ( invalidation ),
pemulihan ( remedy ).
Setelah
bahan hukum dapat diindentifikasi dengan jelas. kemudian dilakukan sistematisasi,  tahap  sistematisasi  ini  dilakukan pemaparan  berbagai  pendapat  hukum  dan hubungan  hierarki  antara  aturan-aturan  hukum yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Pada  tahap ini  dilakukan  koherensi  antara  berbagai  aturan hukum  dengan  pendapat  hukum  dari  para sarjana yang berhubungan agat dapat dipahami dengan  baik.  Bahan  hukum  yang  sudah tersistematisasi,  selanjutnya  di  evaluasi  dan disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## II. KONSEKUENSI  HUKUM  TERHADAP
PEMBATALAN KONTRAK YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF A.  Pembatalan Perjanjian Sepihak dan

## Akibat Hukumnya
Suatu  perjanjian  dapat  dibatalkan  oleh salah  satu  pihak  yang  membuat  perjanjian ataupun  batal  demi  hukum.  Perjanjian  yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena :
1.  Adanya  suatu  pelanggaran  dan  pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.
2.  Pihak  pertama melihat  adanya  kemungkinan pihak  kedua  mengalami  kebangkrutan  atau
secara financial tidak  dapat  memenuhi kewajibannya.
3.  Terkait resolusi atau perintah pengadilan
4.  Terlibat Hukum
5.  Tidak  lagi  memiliki  lisensi,  kecakapan, atau  wewenang  dalam  melaksanakan perjanjian
Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat  diartikan  sebagai    ketidaksediaan  salah satu  pihak  untuk  memenuhi  prestasi  yang  telah disepakati  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian. Pada  saat  mana  pihak  yang  lainnya  tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya  dan  menghendaki  untuk  tetap memperoleh  kontra  prestasi  dari  pihak  yang lainnya  itu.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa perjanjian  yang  sah,  dalam  arti  memenuhi syarat  sah  menurut  undang-undang,  maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang  membuatnya.  Seperti  yang  tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu. Berdasarkan  Pasal  1338  ayat  (2)  KUH  Perdata tersebut,  jelas  bahwa  perjanjian  itu  tidak  dapat dibatalkan  sepihak,  karena  jika  perjanjian tersebut  dibatalkan  secara  sepihak,  berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang- orang yang membuatnya.
Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan  apabila  diketahui  adanya  kekhilafan ataupun  paksaan  dari  salah  satu  pihak  ketika membuat  perjanjian.  Kekhilafan  dan  paksaan merupakan  alasan  yang  dapat  membatalkan perjanjian.  Selain  itu  juga  penipuan  yang dilakukan  oleh  satu  pihak  terhadap  pihak  yang lainnya  dalam  membuat  perjanjian,  dapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya  suatu  perjanjian  secara  sepihak oleh  salah  satu  pihak.  Karena  menurut  Pasal 1320  KUHPerdata  suatu  perjanjian  yang  tidak didasarkan  kepada  syarat  subjektif  perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Meminta  pembatalan  perjanjian  yang tidak  memenuhi  syarat  subjektifnya  dapat dilakukan dengan cara :
1.  Melakukan  penuntutan  secara  aktif  di muka Hakim atau Pengadilan
2.  Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak  yang  mengajukan  pembatalan  di muka Hakim.
Dengan  ada  gugatan  yang  diajukan  oleh pihak  lawan  karena  ia  tidak  memenuhi  prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak memenuhi  syarat  subjektif  yang  memungkinkan untuk  dibatalkannya  perjanjian  tersebut.  Untuk penuntutan  secara  aktif  sebagaimana  yang disebutkan oleh undang-undang, maka undang- undang mengatur pembatasan waktu penuntutan  yaitu  5  tahun  di  dalam  perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan  batas  waktunya.  Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Pasal 1454 KUHPerdata.
Penuntutan  pembatalan  akan  diterima baik  oleh  hakim  jika  ternyata  sudah  ada penerimaan  baik  dari  pihak  yang  dirugikan, karena  seorang  yang  sudah  menerima  baik suatu  kekurangan  atau  suatu  perbuatan  yang merugikan  baginya,  dapat  dianggap  telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan. Akan  tetapi  apabila  suatu  pembatalan  terhadap perjanjian  yang  dilakukan secara  sepihak  tanpa disertai  alasan  yang sah menurut hukum, maka pihak  yang  oleh  pihak  lain  dibatalkannya
perjanjiannya  dapat  menuntut  kerugian  kepada pihak  yang  membatalkan  perjanjian  tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan  yang  dilakukan  sepihak  oleh  salah satu  pihak  akan  menimbulkan  kerugian  bagi pihak lain.
Terhadap  perjanjian  yang  dibatalkan secara  sepihak  tanpa  alasan  yang  sah,  dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya  selama  perjanjian  tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan  secara  sepihak  tersebut  terjadi sebelum  adanya  pelaksanaan  perjanjian,  maka pembatalan  itu  hanya  membawa  pada  keadaan semula  yaitu  keadaan  yang  dianggap  tidak pernah.
Dengan  adanya  pernyataan  lalai  yang diberikan  oleh  pihak  kreditur  kepada  pihak debitur,  maka  menyebabkan  pihak  debitur dalam  keadaan wanprestasi ,  bila  ia  tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan  lalai  sangat  diperlukan  karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik  bagi  kepentingan  pihak  kreditur  maupun pihak  debitur.  Dalam  perjanjian  biasanya  telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan  kewajiban  para  pihak  serta  sanksi  yang ditetapkan  apabila  pihak  debitur  tidak  menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.
Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu: 1.  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2.  Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3.  Melakukan  apa  yang  diperjanjikan akan tetapi terlambat.
4.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan. 55
55 R. Subekti, Aneka Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1992. h. 45

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Debitur  yang  oleh  pihak  kreditur  dituduh lalai,  dapat  mengajukan  pembelaan  diri  atas tuduhan  tersebut.  Adapun  pembelaan  debitur yang  dituduh  dapat  didasarkan  atas  tiga  alasan yaitu :
1.  Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa
2.  Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi
3.  Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. 56
Dimaksud  pihak  kreditur  melepaskan haknya  atas  tuntutannya  kepada  pihak  debitur adalah  bahwa  pihak  kreditur  telah  mengetahui bahwa  ketika  pihak  debitur  mengembalikan barang  yang  diperjanjikan,  pihak  kreditur  telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah  terlambat  selama  seminggu.  Akan  tetapi atas  keterlambatan  tersebut pihak kreditur  tidak mengajukan  keberatan  ataupun  sanksi  maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang,  dapat  diartikan  bahwa  pihak  kreditur telah  melepaskan  haknya  untuk  pihak  debitur yang telah nyata wanprestasi .
Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan  apabila  diketahui  adanya  kekhilafan ataupun  paksaan  dari  salah  satu  pihak  ketika membuat  perjanjian.  Kekhilafan  dan  paksaan merupakan  alasan  yang  dapat  membatalkan perjanjian.  Selain  itu,  dikarenakan  adanya penipuan  yang  dilakukan  oleh  satu  pihak terhadap  pihak  yang  lainnya  dalam  membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat  dibatalkannya  suatu  perjanjian  secara sepihak oleh salah satu pihak.
Dalam  hukum  perjanjian  pada  dasarnya suatu  syarat  pembatalan  perjanjian  selamanya
56 Ibid , h.122
berlaku  surat  hingga  lahirnya  perjanjian.  Syarat batal  adalah  suatu  syarat  yang  apabila  terjadi, akan  menimbulkan  akibat  yaitu  penghentian perjanjian  dan  membawa  segala  sesuatu kembali  seperti  keadaan  semula,  seolah-olah tidak  pernah  terjadi  suatu  perjanjian  di  antara kedua  belah  pihak.  Berarti  dengan  adanya pembatalan  perjanjian  akan  menghapuskan segala  kewajiban  ataupun  hak  yang  timbul  dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.
Terhadap  perjanjian  yang  dibatalkan secara  sepihak  oleh  salah  satu  pihak  tanpa disertai  alasan  yang  sah,  maka  apabila perjanjian  tersebut  telah  berlangsung  lama, pihak  yang  dirugikan  atas  pembatalan  tersebut dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  kepada pihak  yang  membatalkan  perjanjian  tersebut secara  sepihak.  Ganti  rugi  yang  diajukan  oleh pihak  yang  dirugikan  atas  pembatalan  yang sepihak  tersebut  adalah  dapat  berupa  biaya, rugi,  maupun  bunga  atas  kerugian  yang dideritanya. 57
Apabila dalam pembatalan yang dilakukan  secara  sepihak  terhadap  perjanjian yang  mereka  perbuat,  sedangkan  segala  isi maupun  ketentuan  yang  tercantum  di  dalam perjanjian  tersebut  belum  dilaksanakan  sama sekali  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  dengan adanya  pembatalan  perjanjian  tersebut  oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa.
Pembatalan  perjanjian  hanya  membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya  para  pihak  dianggap  tidak  pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara  mereka.  Dengan  demikian  jelaslah bahwa  suatu  perjanjian  hanya  dapat  dibatalkan secara  sepihak  oleh  salah  satu  pihak  apabila
57 Ibid , h. 61.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  memenuhi  syarat  sah  subjektif  dari  suatu perjanjian.
Pembatalan  perjanjian  dapat  dilakukan dengan  mengajukannya  kepada  pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang  akan  membatalkan  perjanjian.  Sedangkan terhadap  perjanjian  yang  dibatalkan  secara sepihak  tanpa  alasan  yang  sah,  dapat  diajukan tuntutan  kepada  pihak  yang  membatalkannya selama  perjanjian  tersebut  telah  berlangsung, sebaliknya  apabila  pembatalan  secara  sepihak tersebut  terjadi  sebelum  adanya  pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.
Sebagai  akibat  timbulnya  kerugian  dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu :
1.  Pemenuhan prestasi
2.  Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3.  Ganti rugi
4.  Pembatalan perjanjian.
5.  Pembatalan disertai ganti rugi. 58
Bentuk  ganti  rugi  tersebut  di  atas  pada pelaksanaannya  dapat  diperinci  dalam  tiga bentuk  yaitu  biaya,  rugi  dan  bunga.  Menurut Pasal  1246  KUH.  Perdata  ganti  rugi  terdiri  dari dua faktor yaitu :
1.  Kerugian yang nyata-nyata diderita
2.  Keuntungan yang seharusnya diperoleh
Berdasarkan uraian di atas,  dapat disimpulkan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak  yang tidak didasari pada alasan yang jelas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang membatalkan  itu  berupa  penggantian  kerugian
58 Subekti. Op. Cit , H. 53
yang nyata-nyata diterima dan keuntungan yang akan  diperoleh  dari  pelaksanaan  perjanjian tersebut.

## B.  Pembatalan  Perjanjian  Sepihak  Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan  Melawan  Hukum  di  Indonesia secara  normatif  selalu  merujuk  pada  ketentuan Pasal  1365  KUH  Perdata.  Rumusan  norma dalam  pasal  ini  unik,  tidak  seperti  ketentuan- ketentuan  pasal  lainnya.  Perumusan  norma Pasal  1365  KUH  Perdata.  Lebih  merupakan struktur  norma  daripada  substansi  ketentuan hukum  yang  sudah  lengkap.  Oleh  karenanya substansi  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata. senantiasa  memerlukan  materialisasi  di  luar KUH  Perdata.  Oleh  karena  itu  perbuatan melawan  hukum  berkembang  melalui  putusan- putusan  pengadilan  dan  melalui  undang- undang.  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam KUHPerdata  diatur  dalam  buku  III  tentang Perikatan.
Perbuatan  melawan  hukum  Indonesia yang  berasal  dari  Eropa  Kontinental  diatur dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  sampai  dengan Pasal  1380  KUHPerdata.  Pasal-pasal  tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, awalnya memang  mengandung  pengertian  yang  sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme .
Perubahan pandangan terhadap perbuatan melawan hukum terjadi sejak adanya putusan  Hoge  Raad  pada  31  Januari  1919, dalam  perkara  Lindenbau  melawan    Cohen, yang  memberikan  penafsiran  “ onrechtmatige daad ” secara luas sebagai:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“ een  handelen  of  natalen,  dat  of  inbruek maakt  op  eens  anders  recht,  of  in  stijd  is met des dader rechtsplit, of indruit tegen de geode
zeden, hetzij tegen de zorgouldegheid wlke in het maatschappelijk verkeer  betaamt  ten  aanzein  van  eens anders  persons  of  goed ”.  Yang  dapat diartikan,  berbuat  atau  tidak  berbuat  yang melanggar hak orang lain atau bertentangan  dengan  kewajiban  hukum dari  pada  orang  yang  berbuat  atau  tidak berbuat  itu  atau  bertentangan  dengan tatasusila
atau sikap berhati-hati sebagaimana  patutnya  di  dalam  pergaulan masyarakat  terhadap  orang    atau  barang orang lain). 59
Penafsiran Hoge  Raad 1919,  mengenai pengertian  “ onrechtmatig ”  lebih  luas  dari  pada penafsiran  yang  diberikan  oleh Hoge  Raad 1983.  Sebab,  penafsiran  yang  dalam  Hoge Raad  1919,  bukan  hanya  meliputi  perbuatan yang  melanggar  undang- undang  “ onwetmatig ”, tetapi  lebih  luas  dari  itu,  dimana  dalamnya termasuk  pula  perbuatan  yang  melanggar  tata susila  dan  sikap  berhati-hati  sebagaimana patutnya  di  dalam  pergaulan  masyarakat terhadap  orang  atau  barang  orang  lain. Kemudian  daripada  itu,  perbuatan  melawan hukum  bukan  hanya  mengenai  perbuatan  yang telah  positif  terjadi  atau  dilakukan  saja, melainkan  juga  meliputi  perbuatan  melawan hukum yang dikhawatirkan terjadi.
Berdasarkan  uraian  perbuatan  melawan hukum  di  atas,  apabila  dikaitkan  dengan perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  dalam perkara “gugatan pembatalan perjanjian sepihak”  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Padangsidimpuan  No.  24/Pdt.G/2014,  dapat dikatakan bahwa perbuatan Tergugat membatalkan  perjanjian  secara  sepihak  tanpa adanya  alasan  yang  jelas  termasuk  perbuatan
59 Ibid ., h. 15.
yang  melanggar  hukum,  yaitu  ketentuan  Pasal 1266 KUHPerdata.
Kemudian,  jika  merujuk  pada  ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata, maka pembatalan  secara  sepihak  tanpa  alasan  yang jelas juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal  ini,  yang  menyatakan  bahwa  suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang  membuatnya.  Oleh  karenanya,  perjanjian yang  dibuat  secara  sah,  tidak  dapat  dibatalkan tanpa  persetujuan  kedua  belah  pihak  atau  para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
Selain itu,
perbuatan tergugat membatalkan perjanjian sepihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 24/Pdt.G/2014,  juga  bertentangan  dengan  asas kepatutan  dan  itikad  baik  dalam  pelaksanaan perjanjian.
Dilihat dari perumusan dari
onrechtmatigedaad dalam  arti  yang  luas,  maka perbuatan  ( daad )  dalam  perbuatan  melawan hukum terjadi apabila:
1.  Bertentangan dengan hak orang lain,
2.  Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
3.  Bertentangan dengan kesusilaan,
4.  Bertentangan  dengan  keharusan  yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda. 60
Bertentangan  dengan  hak  orang  lain dalam  pengertian  ini  adalah  bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu kewenangan  yang  berasal  dari  kaedah  hukum, hak-hak  yang  penting  diakui  oleh  yurisprudensi adalah  hak-hak  pribadi,  seperti  hak  atas
60 Rosa Agustina, Op.Cit , h. 44.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kebebasan, kehormatan,  nama  baik dan kekayaan.
Bertentangan  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  lalulintas  masyarakat  terhadap diri atau barang orang lain. Berarti bahwa setiap manusia  menginsafi  bahwa  setiap  perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari kehidupan  masyarakat.  Oleh  karenanya,  dalam segala  perbuatan  harus  memperhatikan  segala kepentingan sesamanya, harus mempertimbangkan  kepentingan  sendiri  dan juga  kepentingan  orang  lain  dengan  mengikuti apa  yang  dianggap  masyarakat  sebagai  hal yang layak dan patut. Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan berupa:
1.  Perbuatan  yang  sangat  merugikan orang  lain  tanpa  kepentingan  yang
layak.
2.  Perbuatan  yang  tidak  berguna  yang menimbulkan  bahaya  terhadap  orang lain,  di  mana  menurut  manusia  yang normal hal tersebut harus diperhatikan. 61
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan  bahwa  unsur  perbuatan  melawan hukum  dalam  perkara  ini  pada  dasarnya  telah terpenuhi  oleh  Tergugat.  Di  mana  perbuatan Tergugat  melakukan  pembatalan  perjanjian kerjasama  untuk  pembangunan  perkebunan kelapa  sawit  seluas  400  Ha,  yang  terletak  di Desa  Muara  Upu,  Kecamatan  Muara  Batang Toru  dahulu  Kecamatan  Padang  Sidempuan Barat Kabupaten  Tapanuli  Selatan,  jelas merugikan  pihak  lainnya,  yaitu  penggugat  I  dan penggugat II.
Pasal  1365  KUH  Perdata  yang  telah menetapkan  unsur  kesalahan  ( schuld )  dalam perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui  bagaimana  cakupan  unsur-unsur kesalahan  tersebut.  Suatu  tindakan  dianggap oleh  hukum  mengandung  unsur  kesalahan sehingga  dapat  dimintakan  tanggung  jawabnya secara  hukum  jika  memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Ada unsur kesengajaan atau
2.  Ada unsur kelalaian
3.  Tidak  ada  alasan  pembenar  dan  alasan pemaaf,  seperti:  keadaan overmacth , membela diri, tidak waras dan lain-lain. 62
Berdasarkan unsur-unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum di atas, maka seseorang  tidak  dapat  dikatakan  melakukan perbuatan melawan hukum bilamana melakukan perbuatan itu karena keadaan terpaksa ( overmacht ),  keadaan darurat  ( noodweer ). Selain itu, seseorang juga tidak dapat dipertangungjawabkan atas perbuatan melawan hukum  karena  melakukan  perintah  jabatan  dan salah sangka yang dapat dimaafkan. Kesalahan dalam perbuatan  melawan hukum harus disebabkan  adanya  perbuatan  prinsip  kekurang kurang hati- hati.
Unsur  kesalahan  dalam  pembatalan perjanjian¸ jika merujuk pada konsep kesalahan yang  ada  dalam  perbuatan  melawan  hukum, maka  pembatalan  perjanjian  secara  sepihak yang  dilakukan  oleh  Tergugat  atas  perjanjian kerjasama  pembangunan  perkebunan  kelapa sawit  tidak  termasuk  pada  bentuk  kesalahan yang  dimaksudkan  dari  unsur  kesalahan  dalam perbuatan melawan hukum.
ad.3. Terjadi Kerugian
62 Munir Fuady, Op. Cit ., h. 254.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kerugian  ( schade )  merupakan  syarat yang  ditentukan  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dimintakan atau  digugat  berdasarkan  perbuatan  melawan hukum.  Kerugian  di  dalam  perbuatan  melawan hukum  berbeda  dengan  kerugian  dalam  hal perbuatan wanprestasi.
Kerugian dalam wanprestasi hanya mengenal  kerugian  materil,  maka  kerugian karena  perbuatan  melawan  hukum  disamping kerugian materil, juga mengakui konsep kerugian  imaterial,  yang  juga  akan  dinilai dengan  uang.  Kerugian  yang  timbul  dari perbuatan melawan hukum dapat berupa:
1.  Kerugian materil
Kerugian  materil  dapat  berupa  kerugian yang  nyata  diderita  dari  suatu  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh orang  lain.  Misalnya:  kebakaran  mobil penumpang  akibat  perbuatan  melawan hukum,  mewajibkan  si  pembuat  kerugian itu tidak hanya membayar biaya perbaikan  mobil   tersebut,  akan  tetapi juga  bertanggungjawab  untuk  mengganti penghasilan  mobil  penumpang  itu  yang akan diperoleh si pemilik sewaktu memperbaiki mobil tersebut.
2.  Kerugian immaterial
Termasuk  dalam  kerugian  immaterial akibat  perbuatan  melawan  hukum  dapat berupa:
a.  Kerugian moral,
b.  Kerugian ideal,
c.  Kerugian yang tidak dapat dihitung
dengan uang,
d.  Kerugian non ekonomis. Menentukan  besarnya  kerugian  yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan
menilai  kerugian  tersebut.  Karena  itu  pada asasnya yang dirugikan harus sedapat  mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya  jika  tidak  terjadi  perbuatan melawan hukum.
Mencermati  dalil-dalil  gugatan  pengugat  I dan  Pengguga  II, tidak  terlihat  adanya  kerugian immaterial,  baik  itu  diterangkan  dalam  dalil gugatan  maupun  dalam  tuntutan  (petitum). Dengan demikian, maka dalam perkara ini unsur kerugian  yang  dimaksudkan  dalam  perbuatan melawan hukum belum terpenuhi. ad.4. Adanya hubungan kausalitas
Menentukan  ganti  rugi  terhadap  orang yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum selain harus ada kesalahan, juga harus terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum  itu  dengan  kerugian  tersebut.  Di  tengah pergaulan  masyarakat,  setiap  ada  perbuatan, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang  lain  maka  harus  ada  pelakunya.   Pelaku inilah  yang  melakukan  perbuatan,  dan  untuk menilai  perbuatan  ini  baik  atau  salah  maka diperlukan  atau  digunakan  hukum  atau  norma. Karena  hukum tidak lain  adalah  peraturan  yang mengatur  tingkah  laku  anggota  masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Anggota masyarakat  inilah  yang  disebut  dengan  subjek hukum,  dimana  subjek  hukum  itu  adalah penanggung hak dan kewajiban. Karena adanya hak  dan  kewajiban  ini  maka  subjek  hukum mampu mengadakan hubungan dan perbuatan- perbuatan hukum.
Secara prinsip, pelaku perbuatan melawan hukum yang telah melakukan perbuatan  yang  melawan  hukum  baik  sengaja atau  tidak  sengaja  mengakibatkan  orang tersebut  wajib  menggantikan  kerugian  (moril maupun  materiil)  terhadap  pihak-pihak  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
telah  dirugikan,  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan perbuatan melawan hukum sangat bergantung pada kasus yang  terjadi  di  masyarakat,  meskipun  sepintas unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi,  yaitu  adanya  perbuatan  melanggar hukum,  kerugian,  kesalahan  dan  hubungan sebab  akibat  ( causalited ),  belum  tentu  dalam perkara  tersebut  telah  unsur-unsur  perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara keseluruhan.  Oleh  karena,  unsur-unsur  yang ada  dalam  perbuatan  melawan  hukum,  juga terdapat  dalam  unsur-unsur  yang  terkandung dalam perbuatan wanprestasi.
Namun  demikian,  untuk  membedakan antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan wanprestasi,  dapat  dilihat  dari  unsur  kesalahan dan  kerugian  yang  timbul  dari  suatu  perbuatan. Unsur kesalahan dan kerugian dalam perbuatan melawan  hukum  merupakan  dasar  pembeda suatu perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.
Kesalahan  dalam  perbuatan  melawan hukum lebih ditekankan pada prinsip pelanggaran prinsip
kehatian-kehatian.
Demikian  pula  kerugian  yang  timbul  akibat perbuatan  melawan  dapat  berupa  kerugian material  dan  immaterial  yang  dapat  dinilai dengan  uang.  Berbeda  halnya  dengan  unsur kesalahan  dalam  perbuatan  wanprestasi,  yaitu didasari  pada  adanya  ingkar  janji  atau  tidak terlaksananya  perjanjian.  Sedangkan  kerugian yang  timbul  dalam  perbuatan  wanprestasi, hanya berupa kerugian material.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
III. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO. 24/PDT.G/PN. PSP A.  Kasus Posisi
1.  Identitas Para Pihak
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, dalam hal perkara perdata antara Drs. H. Imran Lubis, Umur : 63 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta/ Pensiunan  PNS,  Agama  :  Islam,  Alamat  :  Jln. Suka Adil/ STM No.01 Kecamatan Medan Johor Kota Medan, semula disebut sebagai Penggugat  I.    Basrah  Lubis,  S.H,  Umur:  43 Tahun,  Pekerjaan  :  PNS,  Agama  :  Islam, Alamat:  Jln.  Sudirman  Gang  Setia  No.07
Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang
Sidempuan  Utara  Kota  Padang  Sidempuan, semula disebut sebagai Penggugat II.
Dalam perkara ini adapun yang berkedudukan  sebagai  tergugat  yaitu,  saudara Ali  Hasyim  Lubis,  S.H,  Umur:  45  Tahun, Pekerjaan  :  PNS,  Alamat:  Kelurahan  Pasar Sitinjak  Kecamatan  Angkola  Barat  Kabupaten Tapanuli  Selatan,  selanjutnya  disebut  sebagai Pembanding semula Tergugat.

## 2.  Kronologis Kasus
Berkenaan dengan gugatan yang
diajukan  oleh  Ali  Hasyim  Lubis  ke  Pengadilan
Negeri  Padangsidimpuan  yang  didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 106/2014/SK,
diketahui  bahwa  sengketa  perdata  tersebut diawali  dari  adanya  niat  dari  penggugat  untuk berinvestasi  di  daerah  tanah  kelahirannya, dengan  membuka  perkebunan  kelapa  sawit yang  dikelola  oleh  keluarga,  maka  atas kesepakatan  bersama  Penggugat  I  dan  II dengan  Tergugat,  Penggugat  I  menugaskan
adiknya/saudara  kandungnya  Penggugat  II Basrah  Lubis  dan  Ali  Hasyim  Lubis/Tergugat untuk  mencari  tanah  kosong  di  sekitar  Batang Toru,  yang  dekat  dengan  tanah  kelahiran bersama yaitu Desa Sitinjak Kec. Angkola Barat Kab.Tapanuli Selatan.
Kemudian  Penggugat  II  dan  Tergugat menyanggupi permintaan abang mereka tersebut/  Penggugat  I  dan  bergerak  mencari tanah  kosong,  maka  Ali  Hasyim  Lubis/Tergugat dan  Basrah  Lubis/  Penggugat  II  berhasil mencari  tanah  kosong  tersebut  dan  menjumpai para  pemiliknya  yaitu  terletak  di  Desa  Muara Upu Kec. Padangsidimpuan Barat Kab.Tapanuli Selatan  pada  waktu  itu,  sekarang  menjadi wilayah  Kec.  Muara  Batang  Toru  Kab. Tapanuli Selatan  seluas  ±  400  ha  dengan  harga Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
Beberapa minggu kemudian setelah Surat Jual  Beli  Tanah  tersebut  ditanda  tangani  Ali Hasyim  Lubis/Tergugat  atas  nama  Penggugat  I selaku  Pembeli  (Pihak  II),  maka  sesuai  dengan kesepakatan  semula,  Tergugat  menyerahkan asli  surat  jual  beli  tanah  di  bawah  tangan bermaterai  cukup  seluas  400  ha  tersebut sebanyak 61 lembar surat jual beli dan 1 lembar surat persetujuan jual beli tertanggal 27 Januari 2007  kepada  Penggugat  I/H.  Imran  Lubis  dan kemudian  pada  tanggal  17  Pebruari  2007 Penggugat  I,  Penggugat  II  dan  Tergugat  Ali Hasyim  Lubis,  SH  menghadap  kepada  Notaris Binsar  Simanjuntak  di  Medan,  maka  seluruh kesepakatan semula tersebut dituangkan dalam Akta Notaris sebagaimana Akta Perjanjian Kerja Sama  No.  58  tanggal  17  Pebruari  2007  yang pada  pokoknya  Perjanjian  Kerja  Sama  tersebut berisi kesepakatan, yaitu :
a.  Tanah/lahan  Perkebunan  Kelapa Sawit  yang terletak  di  Desa  Sidomakmur  Kec.  Batahan Kab.  Mandailing  Natal,  dan  tanah/Lahan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perkebunan  Kelapa  Sawit  yang  terletak  di Desa  Muara  Upu  Kec.Padangsidimpuan Barat,  meskipun  tercatat  atas  nama  Pihak  II Tuan Ali Hasyim Lubis/Tergugat, sebenarnya tanah/Lahan  tersebut  milik/kepunyaan  Pihak I  H.  Imran  Lubis/Penggugat  I,  termasuk peralatan  dan  inventaris  perkantoran  pada dua lokasi perkebunan tersebut.
b.  Pihak  Pertama  H.  Imran  Lubis/Penggugat  I bertanggung  jawab  untuk  menyediakan segala pembiayaan yang berhubungan dengan  pembukaan  dan  pengelolaan  usaha kebun  kelapa  sawit  tersebut,  antara  lain biaya  pengadaan  tanah,  bibit,  pengelolahan lahan,  pengadaan  pupuk  dan  biaya  lainnya yang berkaitan langsung dengan operasional di lapangan.
c.  Pihak  kedua  Ali  Hasyim  Lubis/Tergugat  dan
Basrah  lubis/Penggugat  II  secara  bersama- sama  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk  mengelola  dan  merawat  kebun  kelapa sawit  tersebut  di  lapangan  dalam  bentuk usaha keluarga.
d.  Pihak  kedua/Tergugat  dan  Penggugat  II berkewajiban membuat
pembukuan mengenai  biaya-biaya  yang  dipergunakan dalam mengelola dan merawat kebun kelapa sawit pada 2 (dua) lokasi dan mempertanggungjawabkannya  kepada  pihak pertama H. Imran Lubis /Penggugat.
e.  Mengenai pembagian lahan dengan ketentuan setelah 5 tahun sejak penanaman, maka  lahan  kebun  sawit  tersebut  dibagi dengan ketentuan :
1)  Pihak  pertama  H.  Imran  Lubis/Penggugat I memperoleh 2/3 bagian dari keseluruhan  luas  tanah  yang  menjadi lahan kebun kelapa sawit tersebut.
2)  Pihak  kedua  Ali  Hasyim  Lubis/Tergugat dan Basrah Lubis/ Penggugat II
memperoleh 1/3 bagian, dengan demikian Ali Hasyim
Lubis/Tergugat akan memperoleh  1/6  bagian  yang  letak  dan posisinya  yang  akan  ditentukan  pihak pertama/Penggugat
I dan pihak kedua/Tergugat  dan  Penggugat  II  secara musyawarah dan mufakat. f.  Apabila Pihak kedua/Tergugat dan
Penggugat  II  berhalangan  tetap  dan  tidak dapat  melanjutkan  perjanjian  kerja  sama, maka bagian pihak kedua berhalangan tetap tersebut  akan  diperhitungkan  sesuai  dengan persentase  kegiatannya  dalam  perjanjian kerja  sama  ini  dikalikan  dengan  porsi  atau bagian yang seharusnya diperoleh.
Setelah  Akta  Perjanjian  Kerja  Sama  No.
58 Tahun 2007 tersebut ditandatangani Penggugat  I,  Penggugat  II  dan  Tergugat,  maka Tergugat dan Penggugat II mulai melaksanakan pekerjaannya  dengan  melakukan  penebangan kayu  di  atas  lahan  dimaksud  (immas  tumbang), pembelian  alat  berat  (escavator)  pembangunan perumahan,  pembersihan  hingga  penanaman kelapa  sawit  yang  dimulai  di  tanam  pada  bulan Juni 2008, dimana semua biaya yang dibutuhkan  oleh  Tergugat  dan  Penggugat  II untuk  membuka  dan  membangun  perkebunan sawit  seluas  400  ha  tersebut  ditanggung sepenuhnya  oleh  Penggugat  I,  sebagaimana bunyi Pasal 1 Akta Perjanjian Kerja Sama No.58 tahun  2007  tersebut,  dan  tidak  ada  orang  lain yang  turut  serta  sebagai  pemodal  dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut.
Tergugat  dan  Penggugat  II  selaku pelaksana  dan  pengelola  bertanggung  jawab terhadap  pembangunan  kebun  kelapa  sawit milik  Penggugat  I  tersebut,  sebagaimana  bunyi Pasal  2  Akta  Perjanjian  Kerja  Sama  No.58 tahun  2007  tersebut,  dan  Tergugat  telah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melaksanakan kewajibannya dengan baik hingga  pada  akhir  tahun  2011,  dan  sudah ditanam kelapa sawit seluas 180 ha, sedangkan Penggugat  II  tetap  melanjutkan  pekerjaannya sehingga  lahan  seluas  400  ha  tersebut  selesai ditanam  kelapa  sawit  oleh  Penggugat  II  pada tahun  2013,  dimana  bibit  kelapa  sawit  dipesan dan  dibeli  langsung  Penggugat  I  dari  beberapa perusahaan pengadaan bibit kelapa sawit.
Pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan  perkebunan  kelapa  Sawit  seluas 400  ha  tersebut,  maka  Penggugat  I  telah mengangkat puluhan orang karyawan baik yang bekerja  dalam  bidang  adminsitrasi  maupun pekerja  lapangan  seperti  Hatenangan  sebagai Supir,  Jarfen  sebagai  pengawas  lapangan, Bahrum Jambak sebagai Mandor, Amsa Harahap  sebagai  Security,  Iwan  sebagai Operator  Escavator,  Amir  Ritonga,  Saddam Husein,  Samsul  bidang  Perawatan,  Makmur Pasaribu  bidang  Dodos  dan  Tina  bertugas dalam  bidang  pembukuan  keuangan,  dan karyawan  lainnya yang  bekerja  bersama Penggugat  mulai  tahun  2007  pada  saat pembukaan  perkebunan  kelapa  sawit  tersebut hingga saat ini.
Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2012 Ali Hasyim  Lubis/Tergugat  mengundurkan  diri secara sepihak dari Akta Perjanjian No.58 tahun 2007,  dan  meminta  bagian  Tergugat  yang  tidak sesuai  dengan  Akta  Perjanjian  Kerja  No.  58 Tahun  2007,  sehingga  menimbulkan  sengketa pelaksanaan  pembagian  lahan  yang  menjadi objek  dalam  Akta  Perjanjian  Kerjasama  No.  58 Tahun  2007  sebagaimana  yang  ditegaskan dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5  Akta  Perjanjian Kerjasama  tersebut  yaitu  tanah  perkebunan kelapa  sawit  yang  terletak  di  Desa  Muara  Upu Muara  Batang  Toru  Kab.Tapanuli  Selatan seluas 400 ha.
Sejak  tahun  2011  Penggugat  I  dan Penggugat  II  terus  melakukan  pembangunan objek perkara tersebut sehingga selesai ditanam seluruhnya  seluas  400  ha  tanpa  keikutsertaan Tergugat  karena  Tergugat  tidak  mau  tau  lagi terhadap kelanjutan pembangunan kebun kelapa  sawit  tersebut,  akan  tetapi  Tergugat terus  mendesak  Penggugat  I  dan  II  agar menyerahkan  bagiannya  sebagaimana  Surat Pernyataan pengunduran diri Tergugat tersebut, dan  menyatakan  bahwa  Surat  Pernyataan pengunduran  dirinya  tersebut  dianggap  sah  jika bagiannya  sudah  diserahkan  oleh  Penggugat  I sebagaimana  ketentuan  dalam  Perjanjian  Kerja Sama  yang  tertuang  dalam  Akta  No.  58  Tahun 2007  tersebut,  padahal  sesuai  dengan  Pasal  4 Akta  Perjanjian  Kerjasama  tersebut  dengan tegas  dinyatakan  bahwa  pembagian  lahan kebun  kelapa  sawit  tersebut  dilakukan  apabila telah  menghasilkan  yang  diperhitungkan  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penanaman.
Permintaan  tergugat  agar  haknya  atas tanah  perkebunan  tersebut  segera  dibagikan sesuai  dengan  Akta  No.  58  Tahun  2007 kerjasama  yang  disepakati  tidak  dipenuhi  oleh Penggugat  I.  Penolakan  permintaan  Tergugat agar  bagiannya  diserahkan  sebanyak  50  ha, maka kemudian Tergugat melaporkan Penggugat  I  dan  Penggugat  II  ke  Polres Tapanuli  Selatan  dengan  tuduhan  bahwa Penggugat  I  dan  Penggugat  II  telah  melakukan tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yaitu penggelapan  uang  hasil  panen  kelapa  sawit (objek perkara) yang terjadi mulai bulan Agustus 2012,  sebagaimana  Laporan  Polisi  No.  POL: LP/191/VIII /2013/SU/TAPSEL tanggal 30 Agustus  2013,  kemudian  Penggugat  I  dan Penggugat  II  ditetapkan  oleh  Penyidik  Polres Tapanuli  Selatan  sebagai  Tersangka,  dan setelah  dilakukan  penyidikan  dan  gelar  perkara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
di Polda Sumatera Utara, Tergugat tidak mampu membuktikan  bahwa  objek  perkara  adalah  milik Koperasi  Perkebunan  Makati  Karya,  dan akhirnya
pengaduan Tergugat tersebut dinyatakan  penyidik  belum  memenuhi  unsur tindak pidana sehingga Penyidik Polres Tapanuli  Selatan  mengeluarkan  Surat  Perintah Penghentian Penyidikan No : SPPP/44/VI/2014/RESKRIM  tanggal  24  Juni 2014. Setelah Tergugat menyatakan mengundurkan diri secara sepihak dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana Akta Perjanjian  Kerja  Sama  No.  58  tahun  2007, sesuai  dengan  Surat  Pernyataan  Tergugat tertanggal  Sitinjak,  18  Juli  2012,  dimana Tergugat  menyatakan  bahwa  Surat  Pernyataan yang  dibuat  Tergugat  tersebut  berlaku  sah apabila  Tergugat  telah  menerima  bagiannya sesuai  dengan  Pasal  5  Akte  Notaris  No.58 tahun 2007 di atas beserta seluruh dokumennya,  dan  sejak  tanggal  18  Juli  2012 praktis  Tergugat  tidak  ikut  lagi  sama  sekali melakukan  kegiatan  pembangunan  perkebunan kelapa  sawit  atau  objek  perkara  tersebut,  akan tetapi  Penggugat  II  tetap  bekerja  seperti  biasa dengan  melakukan  pengelolaan  objek  perkara hingga seluruhnya selesai ditanam kelapa sawit pada tahun 2013.
Meskipun
Tergugat menyatakan mengundurkan  diri  secara  Sepihak  dari  Akta Perjanjian  Kerja  Sama  No.58  tahun  2007 tersebut,  namun  Tergugat  masih  sering  datang ke  lokasi  perkebunan/objek  perkara,  namun bukan  untuk  bekerja  melanjutkan  perjanjian tersebut,  akan  tetapi  Tergugat  melarang  para karyawan  bekerja  dan  melakukan  pemanenan sendiri  dan  uangnya  dipergunakan  sendiri  oleh Tergugat,  ketika  Penggugat  II  tidak  sedang dilokasi  perkebunan  objek  perkara  tersebut,
sehingga  Tergugat  berbuat  leluasa  dengan membentak-bentak  para  karyawan,  mengusir pekerja  dan  melarangnya  tidak  boleh  bekerja, namun  demikian  Penggugat  I  selaku  pemilik modal  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit tersebut/  Objek  Perkara,  masih  bersabar mengingat  Tergugat  adalah  saudara  kandung Penggugat I dan Penggugat II.
Perbuatan  Tergugat  dengan  menyatakan mengundurkan diri secara sepihak dari Perjanjian  Kerja  Sama  sebagaimana  Akta  No. 58  tahun  2007  adalah  tidak  dibenarkan  dalam hukum  perjanjian,  karena  perjanjian  tersebut dibuat  secara  jujur,  ikhlas,  sebab  yang  halal, serta  tanpa  ada  unsur  paksaan,  sehingga sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian  tersebut  adalah  sah  dan  mengikat secara  hukum,  dan  sesuai  dengan  Pasal  1338 KUHPerdata, ditegaskan bahwa perjanjian yang dibuat  para  pihak  secara  benar,  adalah merupakan  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya,  yang  tidak  dapat  ditarik  kembali kecuali  persetujuan  kedua  belah  pihak,  dengan demikian cukup berdasar hukum Akta Perjanjian Kerja  Sama  No.58  tahun  2007  dinyatakan  sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat.
3.  Amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpian No. 24/Pdt.G/2014/PN. Psp. Berdasarkan uraian-uraian dalil
Penggugat,  dan  mengacu  pada  fakta-fakta hukum
dalam pemeriksaan di muka persidangan, Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan  menjatuhkan  Putusan  No. 24/Pdt.G/2013/PN,  Psp,  yang  amar  lengkapnya sebagai berikut:
1.  Menyatakan  Akta  Perjanjian  Kerja  Sama No.58  tahun  2007  yang  dibuat  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditandatangani Penggugat I dengan Penggugat  II  dan  Tergugat  di  hadapan Binsar  Simanjuntak  S.H.,  Notaris  di Medan  adalah  sah  dan  berkekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara  baik  Penggugat  I,  Penggugat II dan Tergugat; 2.  Menyatakan perbuatan Tergugat mengundurkan  diri  secara  sepihak  dari Akta  Perjanjian  Kerja  Sama  No.58  tahun 2007  sebagaimana  Surat  Pernyataan
Pengunduran diri Tergugat tanggal 18 Juli 2012  dan  tidak  melakukan  kewajibannya adalah  suatu  perbuatan  pelanggaran hukum/wanspretasi;
3.  Menyatakan dengan hukum bahwa Objek Perkara  adalah  sah  sebagai  objek perjanjian  Penggugat  I,  Penggugat  II  dan Tergugat  yang  harus  dibagi  antara Penggugat  I,  Penggugat  II  dan  Tergugat sesuai  dengan  Akta  Perjanjian  Kerja Sama  No.58 tahun 2007  tersebut, sebagaimana  yang  termuat  dalam  Akta Perjanjian  Kerjasama  No.58  tahun  2007 berupa  pembangunan  sebidang  tanah seluas 400 ha untuk dijadikan perkebunan  kelapa  sawit  yang  terletak  di Desa  Muara  Upu,  Kecamatan  Muara
Batang  Toru  dahulu  Kecamatan  Padang Sidempuan  Barat  Kabupaten  Tapanuli Selatan,
4.  Menyatakan  sah  dan  berharga  sita jaminan (conservatoir  beslag) yang  telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan di atas Objek perkara;
5.  Menghukum  Penggugat  I,  Penggugat  II dan Tergugat untuk melaksanakan
Pembagian  objek  perkara  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  4  dan  Pasal  5  Akta
Perjanjian  Kerja  Sama  No.58  tahun  2007 tersebut  secara  natura  di  lokasi  Objek perkara;
6.  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara ini  yang  ditaksir  sebesar  Rp.  3.171.000,- (tiga  juta  seratus  tujuh  puluh  satu  ribu rupiah);
7.  Menolak  gugatan  Para  Penggugat  selain dan selebihnya.

## B.  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menyatakan
Perbuatan  Tergugat  Sebagai  Perbuatan
Melawan Hukum Majelis hakim
pengadilan negeri padangsidimpuan dalam amar putusanya menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan
oleh  Tergugat  membatalkan  perjanjian  secara sepihak  dari  Akta  Perjanjian  Kerja  Sama  No.58 tahun  2007  sebagaimana  Surat  Pernyataan Pengunduran diri Tergugat tanggal 18 Juli 2012 dan tidak melakukan kewajibannya adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum/wanspretasi.
Adapun  yang  menjadi  pertimbangan majelis  hakim  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  dalil- dalil  eksepsi  dari  Tergugat  tidak  dapat  diterima. Artinya  dalil-dalil  eksepsi  tergugat  tidak  dapat dibuktikan di muka persidangan. Sementara itu, dalil-dalil  yang  diajukan  oleh  penggugat  I  dan penggugat II menurut majelis hakim Pengadilan Negeri  Padangsidimpuan,  benar  bahwa  antara penggugat I dan Penggugat II dan juga tergugat menyepakati perjanjian kerjasama pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  yang dituangkan  dalam  Akta  Perjanjian  Kerja  Sama
No.58 tahun 2007 yang dibuat dan ditandatangani  Penggugat  I  dengan  Penggugat II  dan  Tergugat  di  hadapan  Binsar  Simanjuntak S.H.,  Notaris  di  Medan.  Perjanjian  tersebut adalah  sah  dan  berkekuatan  hukum  mengikat para  pihak  yang  berperkara  baik  Penggugat  I, Penggugat II dan Tergugat.
Adanya  pembatalan  perjanjian  tersebut secara  sepihak  yang  dilakukan  oleh  Tergugat tidak  mendasar.  Oleh  karena  pembatalan perjanjian tersebut tidak didasari adanya alasan- alasan  yang  dapat  dibenarkan  oleh  hukum sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  1266 KUHPerdata.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim pengadilan negeri padangsidimpuan berpendapat bahwa perbuatan
tergugat yang membatalkan perjanjian  kerjasama  yang  disepakati  dan dituangkan  dalam  Akta  Perjanjian  Kerja  Sama No.58 tahun 2007 yang dibuat dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditandatangani  Penggugat  I  dengan  Penggugat II  dan  Tergugat  di  hadapan  Binsar  Simanjuntak S.H.,  Notaris  di  Medan,  merupakan  perbuatan melawan hukum/wanprestasi.

## C.  Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri Padangsidimpuan No. 24/PDT.G/PN. PSP
Dasar gugatan perbuatan melawan hukum  didasari  pada  ketentuan  Pasal  1365 KUH  Perdata,  di  mana  setiap  orang  yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain , mewajibkan  orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut . Demikian, pengajuan  gugatan  oleh  Penggugat  harus  pula memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum  yang  terdapat  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata.
Konsep perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad )  secara  tegas  dapat  dilihat dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:  “setiap  perbuatan  melawan  hukum yang  mengakibatkan  kerugian  pada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya menimbulkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut”.  Berdasarkan  konsep  perbuatan melawan  hukum,  Abdul  Kadir  Muhammad menjelaskan  bahwa  terdapat  4  (empat)  unsur yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  perbuatan melawan, yaitu:
a.  Perbuatan  itu  harus  melawan  hukum ( onrechtmatig ).
b.  Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
c.  Perbuatan  itu  harus  dilakukan  dengan kesalahan.
d.  Antara  perbuatan  dan  kerugian  yang timbul harus ada hubungan kausal. 63
Perkembangannya,  perbuatan  melawan hukum  telah  diartikan  secara  luas,  yang
63 Abdul Kadir Muhammad. Op.Cit ., h. 260
mencakup  salah  satu  dari  perbuatan-perbuatan berikut:
a.  Perbuatan  yang  bertentangan  dengan hak orang lain.
b.  Perbuatan  yang  bertentangan  dengan kewajiban hukumnya sendiri.
c.  Perbuatan  yang  bertentangan  dengan kesusilaan.
d.  Perbuatan  yang  bertentangan  dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. 64 Berdasarkan
kepada unsur-unsur perbuatan  melawan  hukum  yang  diartikan secara luas tersebut, maka kategori  a, b, dan d bersesuaian  dengan  perbuatan    melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  tergugat,  yaitu perbuatan  melakukan  pembatalan  perjanjian secara sepihak.
Perbuatan  tergugat  yang  melakukan pembatalan  perjanjian  secara  sepihak  tanpa adanya  alasan  yang  jelas  sesuai  dengan  yang ditetapkan  dalam  Pasal  1266  KUH  Perdata, maka  pembatalan  perjanjian  tersebut  telah melanggar  hukum,  yaitu  melanggar  ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.
Suatu  perjanjian  yang  didasari  atas persetujuan,  dan  substansi  perjanjian  tersebut tidak  bertentangan  hukum  (undang-undang), maka  menimbulkan  konsekuensi  hukum  yaitu perjanjian  itu  mengikat  para  pihak  dan  wajib untuk  dilaksanakan.  Artinya, kewajiban  dan  hak yang timbul dari perjanjian itu harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
Apabila terjadi pembatalan secara sepihak  tanpa  adanya  alasan  yang  jelas  dan mekanisme  pembatalan  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  hukum,  maka  jelas  bahwa pembatalan  perjanjian  itu  telah  bertentangan dan  melanggar  hak  orang  lain,  yang  juga
64 Munir Fuady, Op. Cit ., h. 250

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, yaitu melakukan  pembangunan  perkebunan  kelapa sawit di atas tanah seluas 400 Ha yang menjadi objek sengketa.
Pembatalan  perjanjian  secara  sepihak yang  dilakukan  oleh  tergugat  juga  telah bertentangan  dengan  prinsip  kehati-hatian  atau keharusan  dalam  pergaulan  masyarakat  yang baik. Perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan  dalam  pergaulan  masyarakat,  Munir Fuady memberikan penjelasan sebagai berikut:
Perbuatan  yang  bertentangan  dengan kehati-hatian atau keharusan dalam
pergaulan  masyarakat  yang  baik  ini  atau yang  disebut  dengan  istilah zorgvuldigheid juga  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan melawan  hukum.  Jadi,  jika  seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain,  tidak  secara  melanggar  pasal-pasal dari  hukum  tertulis,  mungkin  masih  dapat dijerat  dengan  perbuatan  melawan  hukum, karena  tindakannya  tersebut  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  kehati-hatian  atau keharusan  dalam  pergaulan  masyarakat. Keharusan  dalam  masyarakat  tersebut tentunya  tidak  tertulis,  tetapi  diakui  oleh masyarakat yang bersangkutan. 65 Putusan Pengadilan Negeri
Padangsidimpan  No.  24/Pdt.G/2014,  apakah dalam  pertimbangannya  telah  sesuai  dalam menerapkan  hukum  dari  perbuatan  melawan hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata, maka dapat dilakukan analisis terhadap  pemenuhan  unsur-unsur  perbuatan melawan  hukum  yang  telah  ditetapkan  dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Dalam  putusan  ini,  terlihat  bahwa  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan memiliki  keragu-raguan  dalam  menjatuhkan
65 Ibid ., h. 252
putusan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  amar putusannya
yang menyatakan
bahwa:“Perbuatan  Tergugat  mengundurkan  diri secara sepihak dari Akta Perjanjian Kerja Sama
No.58 tahun 2007 sebagaimana Surat
Pernyataan  Pengunduran  diri  Tergugat  tanggal 18 Juli 2012 dan tidak melakukan kewajibannya adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum/wanspretasi.” Di  ujung  kalimat  terlihat  jelas  keraguan-
raguan majelis hakim “pelanggaran hukum/wanprestasi”.  Artinya  majelis  hakim disatu  sisi  menilai  perbuatan  tergugat  termasuk dalam  bentuk  perbuatan  melawan  hukum,  dan disisi lain termasuk dalam bentuk wanprestasi.
Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa  seorang  sarjana  hukum  haruslah  dapat menguasai the power of solving legal problems , selain  itu  sarjana  hukum  harus  mampu  pula mencari  atau  memberi  pembenaran  yuridis terhadap  perkembangan  hukum  di  dalam masyarakat. 66 Demikian  pula  seorang  hakim, harus  mampu  dan  dapat  memecahkan  setiap permasalahan hukum yang ditujukan kepadanya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1.  Suatu  perbuatan  agar  dapat  dikatakan sebagai  perbuatan  melawan  hukum  harus memenuhi  unsur-unsur  perbuatan  melawan hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata,  yaitu  perbuatan  tersebut  harus
66 Artikel  oleh  Sudikno  Mertokusumo, Penemuan Hukum dan Etika Profesi, diupload 6 Agustus  2008,  h.  1,  diakses  melalui  Bloq: http://sudiknoartikel.blogspot.co.id ,  tanggal  17 Maret 2018. Pukul. 13: 45 WIB.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melawan  hukum  atau  melanggar  undang- undang,  perbuatan  tersebut  menimbulkan kerugian  dan  dilakukan  dengan  adanya kesalahan  baik  disengaja  atau  karena kelalaian,  serta  antara  perbuatan  dan  akibat kerugian yang ditimbulkan memiliki
hubungan  sebab  akibat  ( causalited ).  Dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  No.  24/Pdt.G/2014/PN. Psp, secara keseluruhan unsur-unsur perbuatan  melawan  hukum  telah  terpenuhi, hanya  saja  kerugian  yang    terjadi  dalam perkara ini tidak disebutkan adanya kerugian immaterial.  Oleh  karena  itu,  perbuatan melawan  hukum  dalam  perkara  ini  belum sepenuhnya  terjadi  atau  terbentuk  sesuai dengan konsep perbuatan melawan hukum.
2.  Konsekuensi  hukum  pembatalan  perjanjian secara  sepihak  yang  tidak  didasari  pada alasan  yang  jelas  dapat  digugat  sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.  Dalam  hal  gugatan  didasari pada perbuatan melawan hukum, maka akan menimbulkan  konsekuensi  hukum  berupa mengganti  segala  kerugian  yang  terjadi akibat  perbuatan  tersebut.  Sedangkan,  jika gugatan  didasari  pada  wanprestasi,  maka pihak  yang  membatalkan  perjanjian  dapat dituntut  untuk  memenuhi  kerugian  material karena adanya pembatalan perjanjian tersebut,  yang meliputi, jumlah nilai kerugian dan juga beserta bunganya. 3.  Pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menjatuhkan perkara
gugatan pembatalan perjanjian secara sepihak,  adalah  bahwa  pembatalan  yang dilakukan  oleh  tergugat  tidak  didasari  atas alasan  yang  jelas  yang  dibenarkan  oleh hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1266  KUHPerdata.  Oleh  karena  itu,  majelis
hakim  Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan berpendapat  bahwa  perbuatan  tergugat melakukan  pembatalan  perjanjian  kerjasama pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit seluas  400  Ha,  merupakan  perbuatan  yang melanggar hukum/wanprestasi.

## B.  Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka disarankan sebagai berikut:
1.  Agar  dalam  mengajukan  suatu  gugatan perdata yang berkenaan dengan pembatalan suatu perjanjian berdasarkan gugatan perbuatan  melawan  hukum,  terlebih  dahulu harus diperhatikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam pemeriksaan  dan  pembuktian  di  muka persidangan  tidak  menyebabkan  gugatan menjadi kabur.
2.  Majelis  hakim  dalam  memutus  sengketa perdata pembatalan perjanjian sepihak, perlu mempertimbangkan  kondisi  konkrit  dari peristiwa  hukum  yang  terjadi.  Sehingga, dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa  perdata  pembatalan  perjanjian sepihak  tidak  bersifat ambigu (multitafsir), seperti: putusan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan  No.  24/Pdt.G/PN.  Psp, yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat  membatalkan  perjanjian  secara sepihak  merupakan  perbuatan  melanggar hukum/wanprestasi.
3.  Majelis hakim, dalam memutus suatu perkara harus dapat menguasai, the power of solving legal  problems ,  selain  itu  sarjana  hukum harus  mampu  pula  mencari  atau  memberi pembenaran yuridis terhadap perkembangan hukum  di  dalam  masyarakat.  Sehingga putusan yang dijatuhkan tidak terjadi keragu- raguan.  Di  mana  dalam  putusan  perkara  ini

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terlihat  jelas  keraguan-raguan  dari  majelis hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Majelis hakim  disatu  sisi  menilai  perbuatan  tergugat termasuk  dalam  bentuk  perbuatan  melawan hukum,  dan  disisi  lain  termasuk  dalam bentuk wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Arus  Akbar  Silondae  dan  Andi  Fariana, Aspek Hukum  Dalam  Ekonomi  &  Bisnis ,      Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009.
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perikatan  di Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, Jakarta,  2010.
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian:  Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial , Kencana, Jakarta, 2011.
Amiruddin  &    Zainal  Asikin, Pengantar  Metode Penelitian  Hukum, Rajawali  Pers,  Jakarta 2014.
Anita  Kamilah, Bangun  Guna  Serah  (Build Operate  and  Transfer/BO)  Membangun Tanpa  Harus  Memiliki  Tanah  (Perspektif Hukum  Agraria,  Hukum  Perjanjian  dan Hukum Publik) , CV Keni Media, Bandung,
2013.
Huala  Adolf, Dasar-Dasar  Hukum  Kontrak Internasional , PT Refika Aditama, Bandung, 2007. Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Penerbit Nusa Media,
Bandung, 2011.
Johannes  Ibrahim, Kartu  Kredit:  Dilematis Antara Kontrak dan  Kejahatan , PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
Lawrence  M.  Friedman, Hukum  Amerika: Sebuah  Pengantar .  Terjemahan  oleh Wishnu  Basuki.  PT  Tatanusa,  Jakarta, 2001.
Lilik  Rasyidi  dan  Ira  Thania  Rasyidi, Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III:  Hukum  Perikatan  Dengan  Penjelasan, PT Alumni, Bandung, 2006.
Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut
Pandang Hukum Bisnis): Buku Kedua , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
-----------, Konsep  Hukum  Perdata. Rajawali
Pers, Jakarta,  2013. Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  dan  Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum
Perikatan), CV  Mandar  Maju,  Bandung,
2012.
Peter  Mahmud  Marzuki, Metode Penelitian Hukum ,  Prenada  Kencana  Media  Group,
Jakarta, 2008
------------, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Pranada Kencana  Media  Group,  Jakarta,  2008,  h.
35
Pontang  Moerad, Pembentukan  Hukum  Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana , Alumni, Bandung, 2005. Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. Rachmadi  Usman, Penyelesaian  Pengaduan Nasabah  dan  Mediasi  Perbankan, C.V.
Mandar Maju, Bandung, 2011.
Salim  H.S, Perkembangan  Hukum  Kontrak  di Luar  KUH  Perdata:  Buku  Satu ,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Sunarmi, Prinsip  Keseimbangan  dalam  Hukum Kepailitan  di  Indonesia ,  PT  Sofmedia,
Jakarta, 2010.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank Di  Indonesia ,  PT  Pustaka  Utama  Grafiti, Jakarta, 2009.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2010.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2013.
Soetandyo  Wignjoebroto, Hukum  Konsep  dan Metode, Setara Pres, Malang, 2013.

## B.  Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata