ISSN: 2540-9182 (online) ISSN: 2086-3357 (print)
Strategi Penguatan Literasi Digital Berbasis Komunitas dalam Pengawasan PILKADA di Kalimantan Barat
Syarifah Ema Rahmaniah 1 , Jumadi 2 , Annisa Rizqa Alamri 3 *
1 FISIP Universitas Tanjungpura; syf.ema@fisip.untan.ac.id 2 FISIP Universitas Tanjungpura; jum_untan@yahoo.co.id 3 FISIP Universitas Tanjungpura; daffiannisa@gmail.com*
* Correspondence: daffiannisa@gmail.com*
Abstract: The strategy for preventing election violations should be carried out through community-based capacity bulding for anticipated and responded early. Prevention of violations  can  be  used  by  increasing  coordination  and  institutional  cooperation  by seeking synergies and also collaborative roles among stakeholders. This study aims to conduct  a  critical  study  of  the  conventional  communication  sovereignty  model  and attempt  to  reconstruct  the  importance  of  the  community-based  communication sovereignty  model,  related  to  the  importance  of  the  community  media  with  effort  to build  communication  sovereignty  in  participatory  election.  This  research  uses descriptive qualitative. Data were obtained through indepth interviews, observation and literature  study.  Then  the  data  analized  with  rationally  based  on  certain  logical.  The result  of  this  research  found,  1)  Monitoring  Participatory  election  means  public awareness  and  participation  by  monitoring  the  implementation  of  the  election.  2) Conducting a study on election issues will help to prevent the violations. 3) Submitting information on alleged election violations.
Abstrak: Strategi  pencegahan  pelanggaran  pemilu  seharusnya  dilakukan  melalui penguatan  kapasitas  masyarakat  berbasis  komunitas  sehingga  dapat  diantipasi  dan direspons sejak dini. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi  dan  kerjasama  kelembagaan  dengan  mengupayakan  sinergi  dan  juga kolaborasi  peran  antar  para stakeholders. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan kajian  kritis  terhadap  model  kedaulatan  komunikasi  konvensional  dan  berupaya merekonstruksi  pentingnya  model  kedaulatan  komunikasi  berbasis  komunitas,  terkait pentingnya peran media komunitas dalam upaya membangun kedaulatan komunikasi dalan pengawasan pemilu yang partisipatif . Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif.  Data  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam,  observasi  dan  studi kepustakaan.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  rasional  berdasarkan  pola logika  berfikir  tertentu.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  1) Pengawasan pemilu  yang  partisipatif  bermakna  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pengawasan  pemilu  dengan  cara  melakukan  pemantauan  pelaksanaan  Pemilu.  2) Melakukan  kajian  terhadap  persoalan  ke-Pemilu-an  akan  ikut  mencegah  terjadinya pelanggaran. 3) Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu.
KATA KUNCI: Literasi Digital; Pengawasan Pilkada; Pelanggaran Pemilu

## 1.  Pendahuluan
Data  Bawaslu  Kalimantan  Barat  memperlihatkan  dimana  pada  Tahun  2020 terdapat  pelanggaran  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  di  beberapa  kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pada Kabupaten Melawi terdapat dua  kasus,  yakni  kasus  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dan  juga  kampanye  ASN, kemudian  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu,  terdapat  satu  temuan  yakni  panitia  pengawas desa/kelurahan  (PPDK)  yang  mengalami  pengancaman.  Selanjutnya,  di  Kabupaten Sambas  terdapat  empat  laporan  pelanggaran  yaitu,  dugaan  penyalahgunaan wewenang,  dugaan  politisasi  bantuan  dan  juga  dugaan  netralitas  ASN.  Pada Kabupaten  Ketapang  terdapat  dua  laporan  dan  satu  temuan  pelanggaran,  yaitu kampanye  yang  melanggar  protokol  kesehatan,  khususnya  di  era  pandemic  covid-19 dan  pencatutan  dukungan  untuk  calon  perseorangan.  Pelanggaran  selanjutnya terdapat  di  Kabupaten  Sekadau  dimana,  dua  laporan  kasus  netralitas  ASN  dan  juga dugaan  penyimpangan  fasilitas  negara.  Terkhir,  pelanggaran  terjadi  di  Kabupaten Sintang dengan empat temuan pelanggaran dugaan kampanye yang terjadi di tempat ibadah dan netralitas kepala desa, hingga   dugaan reses untuk kampanye 1
Dari  data  pelanggaran  pemilihan  kepala  daerah  Kalimantan  Barat  Tahun  2020 memperlihatkan masih tingginya angka pelanggaran pemilu, baik pelanggaran berupa temuan langsung oleh bawaslu, maupun pelanggaran yang kemudian dilaporkan oleh masyarakat setempat. Dari data tersebut juga menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat sangat kecil dibandingkan dengan data pelanggaran yang ditemukan  oleh  panwaslu.  Hal  ini  membuktikan  masih  rendahnya  kepedulian masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu.  Tingginya  angka  pelanggaran  pemilu  terjadi karena:
1.  Rendahnya  tingkat  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan pemilu.
2.  Rendahnya  kerjasama  dan  koordinasi  antar  stake  holder  terkait  pengawasan pemilu yang partisipatif
3.  Sosialisasi model indeks potensi kerawanan pelanggaran oleh Bawaslu belum tepat saran
1 https://kalbar.bawaslu.go.id/2020/11/11/rekap-duggan-pelanggaran-per-11-november-2020
4.  Pengaturan pelanggaran administrasi sangat lemah karena diatur terlalu umum, tidak  diatur  jenis  pelanggaran  administrasi  serta  jenis  sanksinya,  serta bagaimana proses penyelesaiannya.
Mengingat  dalam  pengawasan  pemilu  ada  dua  strategi  penting  yang  perlu diupayakan  yaitu  strategi  pencegahan  ( preventif )  dan  dan  strategi  penindakan ( repressive ) yang telah dijelaskan dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 Tahun  2011  tentang  penyelenggaraan  pemilu.  Maka  strategi  pencegahan  yang seharusnya dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran adalah dengan cara melakukan pemetaan  kawasan  yang  dapat  berpotensi  untuk  terjadinya  pelanggaran  pemilu, sehingga dapat diantipasi dan direspons sejak dini. Pencegahan integrative dipandang sebagai  upaya  pemetaan  awal  untuk  mengidentifikasi  potensi  awal  terjadinya pelanggaran.  Pencegahan  pelanggaran  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan koordinasi  dan  kerjasama  kelembagaan  dengan  mengupayakan  sinergi  dan  juga kolaborasi  peran  antar  para stakeholders. Hal  ini  diupayakan      untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran  pemilu,  membuka  ruang  partisipasi  keterbukaan  informasi, transformasi  dan  akuntabilitas  pelaksanaan  pemilu,  sosialisasi  regulasi,  pengawasan langsung serta rekomendasi peraturan dan keterlibatan masyarakat.
Beberapa  langkah  yang  dapat  ditempuh  dalam  pencegahan  pelanggaran  pemilu adalah:
1.  Pemetaan daerah yang rawan yang sering terjadi pelanggaran;
2.  Identifikasi  fokus  pencegahan  berdasarkan  pemetaan  daerah  rawan  dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran;
3.  Plan desain pencenggahan pelanggaran;
4.  Evaluasi reflektif   terhadap efektivitas pencegahan 2
Prinsip  kedua  adalah  kegiatan  penindakan  pelanggaran  dengan  melakukan investigasi  atau  kajian  dari  setiap  temuan  yang  terjadi  di  dalam  pelanggaran  serta, memberikan rekomendasi langkah yang harus diambil jika kemudian disimpulkan telah terjadi  pelanggaran.  Namun  kedua  strategi  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  tanpa melibatkan  partisipasi  public  (masyarakat)  yang  luas  dari  berbagai  kalangan.  Fungsi
2 Badan Pengawas Pemilu RI. Modul bimbingan teknis panwaslu kab/kota. (Jakarta: 2012)
pengawasan pemilu baik itu bersifat pencegahan dan penindakan menjadi lebih taktis dan  strategis  pun  memiliki  dampak  luas  jika  melibatkan  parsitipasi  masyarakat terutama  media  komunitas.  Mengingat  peran  media  komunitas  yang  dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat terutama daerah-dearah yang jauh dan sulit terjangkau.  Media  komunitas  juga  mampu  menjadi  alat  kontrol  penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu itu sendiri karena media komunitas memiliki akses dan fleksibilitas terhadap setiap stakeholders pemilu.
Media komunitas juga memiliki jangkauan kepada kelompok-kelompok  komunitas yang memiliki ikatan kebersamaan dan hubungan emosional yang kuat atau yang lebih dikenal  dengan  media  ormas.  Ormas  sebagai  infrastruktur  sosial  mampu  menjadi inspirasi, motivasi dan penggerak elemen masyarakat sehingga mampu menjadi mitra yang handal sebagai pemantau pemilu.
Melalui  ormas  inilah  partisipasi  publik  diharapkan  akan  dapat  semakin  meningkat baik  dalam  penyelenggaran  maupun  dalam  pengawasan  pemilu.  Terdapat  lima  hal yang  dapat  dilakukan  oleh  media  komunitas  dalam  pengawasan  partisipatif,  baik dalam  konteks  pencegahan  maupun  penindakan.  Pertama,  membangun  kerjasama dan juga jejaring dengan penyelenggara pemilu untuk dapat lebih memahami regulasi terkait  pemilu,  karena  regulasi  pemilu  cenderung  mengalami  perubahan.  Kedua, menjadi  elemen  pendukung  relawan  pengawas  pemilu.  Salah  satu  program  Bawaslu dalam pileg Tahun 2014 adalah gerakan sejuta relawan maka media komunitas dapat menopang keberhasilan dan keberlanjutan gerakan sejuta relawan ini. Ketiga, menjadi elemen  pemantau  pemilu.  Keempat,  menjadi  pelapor  atas  terjadinya  dugaan pelanggaran pemilu. Kelima, melakukan kajian-kajian terkait kasus atau permasalahan kepemiluan 3 .
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, hal ini berdasarkan  pada  kasus  atau  permasalahan  yang  diangkat  yaitu  tentang  apa  dan bagaimana  objek  tersebut  terbentuk.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber 4 . Metode penelitian tersebut dilakukan untuk menggambarkan masalah. Data yang  digunakan  sebagai  sumber  dasar  hasil  analisis  dalam  penelitian  ini    dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dan juga
3 Sarwono, B, Teknis Media Massa dan Ormas dalam Pengawasan  Partisipatif Guna Mendukung Pegawasan Pemilu dalam Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan . (Yogjakarta: Bawaslu, 2014)
4 Nawawi Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial . (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).
observasi.  Data  yang  kemudian  diperoleh  diolah  dalam  tiga  tahapan  yakni  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan 5 .  Setelah  data  diperoleh  maka dilakukan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

## Konsep dan Fungsi Komunikasi Politik
Komunikasi  politik  dipandang  sebagai  penyebaran  informasi  yang  penting  secara menyeluruh di dalam masyarakat dari satu bagian sistem politik ke sistem politik yang lain. 6 Dengan  demikian  komunikasi  politik  dapat  diartikan  sebagai  setiap  jenis penyampaian  pesan  terkait  informasi  sistem  politik  dari  suatu  sumber  ke  penerima pesan baik berupa lambang/simbol, lisan hingga tulisan maupun berupa isyarat yang dapat memberikan pengaruh terhadap struktur kekuasaan yang ada.
Adapun fungsi komunikasi politik adalah:
1.  Membagikan  informasi  kepada  masyarakat  terhadap  usaha-usaha  dan kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  politik  baik  itu  lembaga pemerintahan maupun masyarakat
2.  Melakukan  diseminasi  terkait  kebijakan,  program  dan  tujuan  lembaga  politik pemerintah dan masyarakat
3.  Memberi dorongan kepada politisi, birokat dan pendukung partai
4.  Menjadi  forum  yang  dapat  menampung  dan  mentransformasikan  saran  dari masyarakat sehingga menjadi bahan pembahasan dalam opini publik
5.  Melatih  masyarakat  melalui  informasi,  sosialisasi  tentang  tata  cara  pemilihan umum dan penggunaan hak suara mereka dalam pemilu
6.  Sebagai hiburan masyarakat dalam “pesta demokrasi” dengan menyugguhkan penampilan  dari  para  juru  kampanye,  artis-artis,  komentator  dan  pengamat politik yang memiliki kapasitas.
7.  Mempererat  penyatuan  dan  meningkatkan  rasa  nasionalisme  dengan  tujuan menghindari  perpecahan  berupa  aksi  spratis  yang  mengancam  persatuan nasional.
5 Creswell  W.  John. Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Campuran , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
6 Rush, Michael dan Althoff, Philip, Pengantar  Sosiologi Politik . (Jakarta: Rajagrafindo Persada,
1997)
8.  Membuat  tatanan  struktur  kekuasaan  melalui  informasi  dengan  cara mendapatkan  support  dari  masyarakat  luas  terhadap  aksi  reformasi  dan demokrasi
9.  Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita,,agenda setting maupun komentar politik
10. Menjadi pengamat politik yang aktif dan kritisi untuk menciptkaan pemerintahan yang baik, ideal, transparan dan akuntabel 7
Dengan  demikian  fungsi  komunikasi  politik  tidak  terlepas  dari  keterlibatan masyarakat luas yang tidak hanya berperan sebagai sasaran atau komunikan, namun juga sebagai pelaku aktif atau komunikator dalam komunikasi politik. Masyarakat dan media  komunitas  tidak  dapat  terpisahkan  sebagai  aktor  utama  yang  mendorong meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dari berbagai  kajian  dalam  komunikasi  politik  terdapat  beberapa  model  komunikasi  politik seperti  model  Garbner,  model  Laswell,  Model  Westly  dan  Maclean,  model  Jacobson dan  model  Newcomb.  Namun  dalam  tulisan  ini,  penulis  tertarik  untuk  menggunakan model  Laswell,  dikarenakan  model  ini  cukup  operasional  untuk  membangun  model kedaulatan komunikasi politik dalam pengawasan pemilu yang partisipatif.
Model  komunikasi  klasik  dari  Lasswell  ini  menunjukkan  bahwa  pihak  pengirim pesan  (komunikator)  memiliki  suatu  keinginan  untuk  mempengaruhi  pihak  penerima (komunikasi).  Oleh  karena  itu  komunikasi  harus  dipandang  sebagai  upaya  yang bersifat  persuasive  untuk  menyampaikan  pesan  sehingga  berimplikasi  baik  positif ataupun negative ,  diterima  atau  ditolak.  Lasswell  lebih  banyak  menekankan  pada pentingnya  bentuk  dan  cara  penyampaian  pesan  agar  dapat  memberikan  implikasi positif 8 .
Adapun  saluran  komunikasi  politik  yang  dapat  digunakan  oleh  para  pelaku  politik adalah:
1.  Komunikasi  Massa,  yaitu  komunikasi  yang  digunakan  oleh  massa  atau  orang ramai baik berupa cetak, elektronik audio dan visual
2.   Komunikasi tatap muka seperti rapat terbuka dan konfrensi press
3.   Komunikasi  interpersonal  yaitu  tatap  muka  antara  satu  personal  ke  personal yang lain
7 Cangara, Hafied, Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi . (Jakarta: Persada, 2009)
8 Ibid.

## 4.  Komunikasi organisasi

## Model Kedaulatan Komunikasi Untuk Pengawasan Pemilu Yang Partisipatif
Untuk  merealisasikan  pengawasan  partisipatif  agar  tepat  sasara  maka  perlu diperhatikan  lebih  lanjut  keterkaitan  antara  komunikasi  dengan  demokratisasi  di Indonesia.  Akses  terhadap  media  komunikasi  publik  saat  ini  menjadi  polemik  yaitu semakin  maraknya  privatisasi  dalam  bidang  komunikasi  publik.    Privatisasi  terhadap lembaga komunikasi ini telah membuktikan semakin terdistorsinya institusi komunikasi sebagai public  sphere 9 .  Meskipun  demikian  media  komunikasi  baik  cetak,  elektronik maupun  visual  tetap  harus  bebas  dari  campur  tangan  negara  meskipun  media komunikasi  telah  menjadi  pertukaran  nilai  menjadi  institusi  ekonomi  bahkan  menjadi sumber pendapatan elit-elit parpol tertentu.
Dengan  demikian  media  diharapkan  dapat  menjalankan  perannya  sebagai sumber  informasi  yang  netral  dari  pengaruh  negara.  Artinya  negara  harus memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh akses pada setiap  saluran  komunikasi  publik  sebagai  sarana.  Publik  juga  harus  mendapatkan pemahaman  terhadap  realitas  sosial  yang  berkembang  terutama  yang  dapat mengartikulasikan beragam kepentingan warga negara. Media komunikasi tidak hanya berfungsi melaporkan kejadian-kejadian, tetapi juga berfungsi menjadikan rakyat untuk didengar ( being heard) dan menjadi   institusi pengawas negara ( watch dog ).
Pers harus melaporkan setiap penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan penguasa  sebagai  bagian  dari  usaha  lembaga  komunikasi  untuk  menjalankan  fungsi pengawasan dan memberikan informasi atas apa yang telah dilakukan oleh penguasa. Dengan keterbukaan informasi kepada publik ini maka proses penilaian integritas kerja Negara  berlangsung  sehingga  publik  dapat  melakukan  refleksi  dan  evaluasi  serta mempertimbankan kembali kelayakan pemerintah (negara) untuk dipilih kembali pada periode berikutnya.
Pada  tingkat  organisasi,  terdapat  indikasi  bahwa  organisasi  media  cenderung memilih  pasar  sebagai  basis  kekuatan  ekonomi  jangka  panjang  sehingga mengabaikan  anggota  masyarakat  sebagai  warga  negara  yang  juga  berhak memperoleh informasi yang memadai sebagai perwujudan kewarganegaraan mereka.
9 Entman, R, Democracy without Citizen: Media and the Decay of American Politics . ( New York: Oxford University Press , 1989)
Masyarakat  dalam  hal  ini  hanya  dilihat  sebagai  konsumen  informasi.  Sementara  itu pada  tingkat  isi  media  (informasi)  privitasisasi  sangat  mungkin  menghasilkan  liputan media  yang  antara  lain  bercirikan  rendahnya  ragam  budaya  dan  ideologis  yang ditampilkan  lembaga-lembaga  komunikasi  publik.  Media  komunikasi  telah  melahirkan ledakan  informasi  sebagai  alat  propaganda  baik  bagi  perusahaan-perusahaan  besar maupun propaganda pemerintah 10 .
Komunikasi  dalam  demokrasi  sering  dikaitkan  dengan  peran  dan  ruang warganegara dalam merealisasikan hak-hak kewarganegaraannya yang terdiri dari tiga dimensi kewarganegaraan yaitu sipil, politik dan sosial 11 . Hak-hak sipil yang dimaksud adalah independensi untuk berpendapat, kebebasan berfikir dan memeluk keyakinan, independansi  untuk  beraksi  dan  berhubungan  serta  independensi  untuk  memilih pilihannya sendiri. Sementara itu hak-hak politik terkait adanya jaminan dan ruang bagi publik  untuk  ikut  serta  dalam  penggunaaan  kekuatan  politik  dan  duduk  di  institusi negara serta menetukan anggota-angota dewan perwakilan. Mengenai hak sosial yang berhubungan  dengan  hak  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan  tanggungan kehidupan  dan  kesejahteraan  tidak  hanya  bagi  dirinya  sebagai  pekerja  namun  juga jaminan  bagi  keluarganya  yang  umumnya  wujudkan  melalui  pelembagaan  negara kesejahteraan ( welfare state)
Tiga  bentuk  hubungan  antara  komunikasi  dan  kewarganegaraan  yang  dipandang Murdock dan Golding, yaitu:
1.  Seseorang  yang  memiliki  akses  terhadap  informasi,  nasehat-nasehat  dan uraian sehingga memudahkan mereka untuk mengetahui hak-hak mereka dan memberikan  jalan  kepada  mereka  untuk  mencapai  hak  mereka  secara keseluruhan.
2.  Seseorang tersebut memiliki jangkuan atau cakupan informasi yang paling luas, mempunyai  akses  terhadap  eksplansi  dan  diskusi  di  berbagai  bidang  yang melibatkan  pilihan  masyarakat  dan  mereka  harus  bisa  memanfaatkan  fasilitas komunikasi  untuk  memberikan  kritik,  memobilisasi  oposisi  dan  memberikan alternative kegiatan.
10 Habermas,J. The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry  into a Category of
Bourgeois Society . ( Cambridge: Polity Press , 1989).
11 Murdock,G & Golding,P. Information Poverty and Political Inequality: Citizenship in the Age of Privatized Communication . (Journal of Communication, 1989 , Vol.39 (3), 180-195)
3.  Mereka juga diharapkan untuk mampu memahami kapasitas mereka dan suara mereka  dalam  berbagai  perwakilan  yang  diberikan  dalam  bidang  komunikasi penting dan mampu menyumbang pada ekspansi perwakilan tersebut 12 .
Berdasarkan  hubungan  tersebut,  sistem  informasi  dan  komunikasi  harus mempunyai  dua  karakteristik  pokok,  yang  pertama  pada  tingkat  penerapan  wajib merekomendasikan  keberagaman  dan  menyediakan feed  back dan  partisipasi  bagi masyarakat  luas.    Kedua,  pada  tahap  penggunaan  harus  dapat  menjamin  akses terhadap  lembaga  komunikasi,  hal  tersebut  tidak  termasuk  dari  pendapatan,  tempat tinggal serta atribut sosial ekonomi seseorang.
Dengan  demikian  untuk  mengkontruksi  kedaulatan  komunikasi  sebagai  suatu konsep, maka kedaulatan komunikasi   bermakna terpenuhnya akses komunikasi baik itu ditataran rumah tangga sampai kepada tataran nasional baik itu komunikasi verbal atau non verbal. Komunikasi bukanlah komoditas tapi bagian dari hak asasi manusia sehingga masalah produksi dan distribusi komunikasi adalah persoalan keberlanjutan hidup.
Kedaulatan  berarti  adanya  akses  terhadap  komunikasi  bagi  semua  orang  di satu  negara  termasuk  hak  untuk  menghasilkan  dan  mengelola  komunikasi.  Gagasan kedaulatan  komunikasi  menegaskan  hak  hak  masyarakat  atas  otonominya  dalam memutuskan  apa  yang  hendak  mereka  produksi  dan  konsumsi  terkait  komunikasi. Karena itu komunikasi berbasis komunitas menjadi penting untuk direvitalisasi seperti media  komunitas  untuk  menghasilkan  sistem  komunikasi  yang  peka  terhadap kepentingan komunitas dan kelestarian kearifan lokal sehingga rakyat memiliki pilihan dan kemandirian membangun sistem komunikasi yang ramah dan peka dengan isu-isu lokal.
Adapun  kedaulatan  komunikasi  sebagai  sistem  harus  menekankan  pada  hak otonom  warga  untuk  mengembangkan  sistem  komunikasinya  dan  menolak  gagasan komunikasi  dari  luar  atau  darimana  saja  yang  justu  akan  melunturkan  identitas nasional  atau  nilai-nilai  ke  Indonesiaan.  Kedaulatan  komunikasi  hadir  justru  untuk memastikan keamanan nasional baik itu keamanan sosial dan keamanan masyarakat dengan  cara  memperkuat  identitas  nasional  dan  memperkuat  pemahaman  wawasan kebangsaan yang dlakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kedaulatan
12 Ibid(9)
komunikasi  ini  hanya  dapat  direalisasikan  apabila  media  komunikasi  baik  itu  media cetak, elektronik dan visual mampu mempertahankan netralitas dan independensinya dan  mendapatkan  payung  hukum  atau  regulasi  yang  mampu  memberikan perlindungan terhadap penyiaran publik.
Kedaulatan  komunikasi  menjadi  isu  dan  model  yang  penting  untuk diaplikasikan  dalam  upaya  mewujudkan  penyelenggaraan  dan  pengawasan  pemilu yang partisipatif. Penyelenggaraan pemilu yang partisipatif ini tidak hanya menjadikan rakyat  menjadi  pemilih  yang  rasional,  kritis  dan  partisipatif  namun  rakyat  juga  peduli untuk menjaga dan mengawal terwujudnya pemilu yang berintegritas. Selama ini dari channel komunikasi  yang  ada  lebih  banyak  dimainkan  oleh  swasta  dan  pemerintah namun sayangnya hal ini tidak lepas dari kepentingan dan alat sekelompok orang yang merupakan  artikulasi  kepentingan  partai  tertentu.  Independesi  dan  netralitas  media akhirnyanya  tidak  dapat  dipertahankan.  Keputusan  dan  informasi  yang disampaikanpun sarat dengan kepentingan dan keberpihakan kelomok tertentu.
Organisasi  masyarakat  adalah  infrastruktur  sosial  yang  terdekat  dan  kredibel dengan  masyarakat  di  akar  rumput,  yang  berperan  sebagai  inspirator,  motivator  dan juga  motor  untuk  menumbuhkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaran  dan  pengawasan  pemilu.  Organisasi  masyarakat  yang  satu  sisi  juga berperan  sebagai  pranata  lokal  adalah  wujud  nyata  dari  kearifan  lokal  ini  menjadi penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai aktor penting dalam upaya mewujudkan kedaulatan komunikasi berbasis komunitas
Oleh  karena  itu  penulis  berupaya  untuk  mendesain  model  kedaulatan komunikasi  berbasis  komunitas  dengan  menggunakan  teori    Harold  Laswell  sebagai alat  analisisnya  dengan  mengkombinasikan  beberapa  pendekatan  lainnya  seperti pendekatan community development berbasis power within ( meningkatkan kesadaran dan  keinginan  untuk  berubah) ,  power  to  ( meningkatkan  kemampuan  individu  untuk berubah  dan  memperoleh  akses ) dan power  with  ( meningkatnya  solidaritas  dan tindakan  bersama  menghadapi  hambatan  sumber  kekuasaan) 13 .  Sebagaimana  yang penulis gambarkan dalam diagram 1 pada halaman selanjutnya:
13 Suharto,Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. (Bandung: Refika Aditama, 2005)
Diagram 1

## Model Kedaulatan Komunikasi Berbasis Komunitas
dalam Pengawasan Pemilu
Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Sumber, 2022.

## Model Harold Laswell
Source Message Channel Receiver Effect Komunitas dan ormas -Ide -gagasan -program - cetak -elektronik -gerakan komunitas -publik -anggota komunitas - trust -simpati -empati -pengalaman baru Kedaulatan Komunikasi Berbasis Komunitas Power within Kesadaran untuk berubah Power to Kesempatan untuk berubah Power with Meningkatnya solidaritas dan tindakan bersama -Pemetaan Potensi Pelanggaran -Penentuan fokus pencegahan -Penyusunan rencana pencegahan - Evaluasi efektivitas pencegahan Strategi pencegahan Strategi penindakan
Luaran: -Pengawasan Pemilu
Partisipatif - Model Deteksi dan
Respon Dini Potensi Pelanggaran

## 2.  Peran Masyarakat Adat Dalam Pengawasan Partisipatif
Kearifan lokal dapat dipahami diartikan ide-ide yang bersifat bijaksana, bernilai baik, sarat dengan kearifan, terkandung dan diikuti oleh masyarakatnya 14 . Fungsi dan keberadaan  kearifan  lokal  sebagai  jati  diri  suatu    budaya  bangsa  sehingga  bangsa tersebut mampu mengakomodasi serta beradaptasi terhadap kebudayaan asing yang datang  dan  menyesuaikan  karakter  dan  kemampuannya  sendiri 15 .  Faktor  budaya daerah  memiliki  potensi  sebagai local  genius karena  telah  terbukti  kemampuannya menetap sampai sekarang dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1.  Dapat bertahan terhadap budaya luar
2.  Memiliki kemampuan untuk menampung unsur-unsur budaya dari luar
3. Memiliki kemampuan untuk menggabungkan budaya luar dengan budaya asli setempat
4.  Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan
5.  Mampu memberi orientasi pada perkembangan budaya 16 .
Bentuk-bentuk  kearifan  lokal  dalam  masyarakat  dapat  berupa  nilai,  norma, etika,kepercayaan,  adat  istiadat,  hukum  adat  dan  aturan-aturan  khusus.  Oleh  karena itu kearifan lokal memiliki berbagai fungsi seperti:
1. Konservasi hutan
2. Pengembangan sumber daya manusia
3.Pengembangan dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4. Sebagai petunjuk, kepercayaan, sastra dan larangan
5.Bermakna sosial seperti upacara kerabat/integrasi komunal
6.Berpengaruh ke bidang sosial misalnya pada upacara daur pertanian
7.Beruguna kepada etika dan moral
8.Penyucian roh leluhur
9. Bermakna politik 17
14 Rahadiansyah,Trubus & A.Prayitno, Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius . (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011)
15 Mariane, Irene, Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
16 Ibid
17 Ibid (13)
Kearifan  lokal  dapat  diartikan  sebagai  instrumen  pengetahuan  dan  praktek (aktivitas)  pada  suatu  komunitas,  baik  yang  berasal  dari  generasi-generasi sebelumnya  maupun  dari  pengalamannya  berinteraksi  dengan  lingkungan  dan masyarakat  lainnya-  untuk  menyelesaikan  secara  baik,  benar  dan  bagus  persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi.
Terkait  media  komunitas  adalah  wujud  nyata  dari  pendekatan  pembangunan politik  berbasis  komunitas  yang  menekankan  pada  perangkat  pengetahuan  dan aktivitas suatu komunitas merespon isu-isu politik salah satunya adalah penyelengraan pemilu dan pengawasan yang partisipatif. Salah satu keunikan dari  media komunitas ini  adalah  merupakan  bagian  dari  artikulasi  kepentingan  komunitas  dari  akar  rumput dan  sebagai  simbol  kekuatan  komunitas  melakukan  upaya-upaya  untuk  memberikan pengaruh  terhadap  perubahan  sistem  politik  dan  pemilu  yang  lebih  berkeadilan  dan peka  perdamaian.  Dengan  demikian  semakin  jelas  fungsi  kearifan  lokal  tidak  hanya memiliki fungsi sosial dan ekonomi namun juga memiliki fungsi politik yang taktis dan strategis.
Secara  umum  hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  suasana  keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat tahun  2020  cukup  kondusif,  meskipun  ada  beberapa  kasus  kecil  yang  terjadi  yang cukup meresahkan dan menimbulkan rasa takut masyarakat untuk menggunakan hak politiknya.  Seperti  berita  bohong  seputar  penanganan  COVID-19,  berita  bohong tentang keterlibatan Gubernur dan berita bohong berbasis sentimen agama dan etnis. Secara  umum  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pendukung  demi  kelancaran penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  2020  di  Kalimantan  Barat  sudah cukup baik. Meskipun masih ada kendala terkait penyediaan alat pelindung diri untuk menerapkan protokol kesehatan di kalangan penyelenggara dan pemilih.
Temuan  lain  juga  menjelaskan  bahwa  partisipasi  masyarakat  untuk  menjaga situasi dan kondisi yang aman dalam setiap tahapan masyarakat dalam upaya edukasi dan  pencegahan  dini  potensi  pelanggaran  pemilihan  kepala  daerah  juga  cukup  baik yang  ditandai  dengan  sinergi  dan  kerjsama  antara  penyelenggara  pemilu  dengan masyarakat terutama kalangan masyarakat adat.
Adapun peran masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat  tahun  2020  dijelaskan  berdasarkan  gambar  1  tentang  deklarasi  tokoh  adat  di Kabupaten Kapuas Hulu sebaga mitra Bawaslu Kalimantan Barat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan pilkada damai.

## Gambar 1 Deklarasi Tokoh Adat Mitra Bawaslu
Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu  komisioner  Bawaslu  Kalimantan Barat  Bapak  Faisal  Riza,  kesamaan  visi  mendorong  Bawaslu  menjalin  kerjasama dengan  masyarakat  sebagai  mitra  pengawasan.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya kerjasama  bersama      masyarakat  adat  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu  dalam  Program Randau  Ruai.  Randau  Ruai  merupakan  upaya  membumikan  semboyan  “Bersama Rakyat  Awasi  Pemilu,  Bersama  Bawaslu  Tegakan  Keadilan  Pemilu”.  Setiap  warga diajak  dan  dirangkul  agar  menjadi  penggerak  pengawasan  partisipatif  Pemilu  di Kabupaten Kapuas Hulu, Bumi Uncak Kapuas.
Untuk menghadapi pemilihan kepala daerah di kabupaten  Kapuas Hulu  pada tahun 2020, masyarakat adat dalam hal ini diwakilkan oleh  Tokoh Adat menjadi Mitra Bawaslu.  Tokoh Adat Mitra Bawaslu yang telah mendeklarasikan diri ini berasal dari 23  kecamatan  dengan  komitmen  untuk  menolak  politik  uang,  politisasi  SARA, ketidaknetralan  aparat  pemerintah,  polisi  maupun  militer  dan  perangkat  desa.  Selain itu kerjasama ini juga bertujuan untu mengawal pelaksanaan protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 pada Pilkada 2020.
Pengawasan  ini  melibatkan  tokoh  adat  di  Kapuas  Hulu  yang  berasal  dari sejumlah  suku.  Ada  Melayu,  Dayak  dengan  berbagai  subsuku,  Tionghoa,  Jawa, Sunda, dan etnik lain. Tidak hanya tokoh adat yang menandatangani deklarasi namun terdapat  juga  camat,  komandan  koramil,  kepala  polsek,  dan  ketua  panwascam setempat.  Deklarasi  terdiri  atas  dua  naskah  kesepakatan.  Naskah  pertama  memuat
Sumber foto : Riza dkk (2020) Bawaslu Kalbar 2020
komitmen bersama mengenai kesediaan mensosialisasikan, mencegah, mengendalikan,  dan  menerapkan  standar  protokol  kesehatan  dalam  pencegahan Covid-19. Komitmen lainnya adalah kesiapan menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal pengawasan  tahapan  pemilihan  kepala  daerah  di  kabupaten  Kapuas  Hulu.  Selain  itu deklarasi  juga  menjunjung  tinggi  komitmen  bersama  mewujudkan  pemilihan  kepala daerah kabupaten Kapuas Hulu yang aman, jujur, adil, bermartabat dan sehat.
Selain itu, masyarakat adat  berkomitmen dalam menolak dan melawan politik uang,  politisasi  SARA,  pemilih  yang  diwakilkan  orang  lain,  ketidaknetralan  aparatur pemerintah,  Polri,  TNI,  serta  perangkat  desa.  Naskah  kedua  memuat  kesepakatan untuk  menyosialisasikan,  mencegah,  mengendalikan,  dan  menerapkan  standar protokol kesehatan Covid-19, bekerjasama dengan tokoh adat di desa dan kecamatan masing-masing. Adapun materi undang-undang yang disosialisasikan adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 69 tentang penyebaran isu SARA. Selanjutnya, mensosialisasikan  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  pasal  70  dan  pasal  71 tentang  larangan  keterlibatan  aparatur  sipil  negara,  TNI,  Polri,  Kepala  desa  dan perangkat  desa  dalam  politik  praktis.  Selain  itu,  menyosialisasikan  Undang  Undang Nomor  10  Tahun  2016,  pasal  73  tentang  larangan  politik  uang,  dan  Undang  Undang Nomor  10  tahun  2016,  pasal  178a  tentang  larangan  pemilih  yang  diwakilkan  kepada orang lain. Pengawasan partisipatif tersebut termasuk terhadap potensi manipulasi dan rekayasa serta berbagai kecurangan dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara pemilihan kepala daerah kabupatenKapuas Hulu.
Penguatan  kearifan  lokal  Randau  Ruai,  ini  searah  dengan  peribahasa masyarakat  Dayak  Kantuk,  yakni  “Batungkat  ka  adat  basa,  bapagai  ka  pengatur perkara”  merupakan  cermin  dari  ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum  adat.  Adapun makna  dari  peribahasa  itu  bahwa  setiap  orang  harus  menghormati  adat-istiadat  dan mematuhi  aturan  yang  berlaku  di  lingkungan  mereka.  Salah  satu  contoh  hukum  adat yang  diterapkan  adalah  kasus  politik  uang.  Merespon  kasus  politik  uang  beberapa pemuka dan masyarakat adat di Kapuas Hulu telah mempersiapkan rancangan denda adat  bagi  pelaku  politik  uang.  Ketua  Adat  Dayak  Taman  Desa  Ariung  Mendalam Nicolaus  Saen  mengatakan  pelaku  dapat  dikenai  sanksi  senilai  Rp75  juta.  Adapun menurut  Tokoh  Adat  Desa  Nanga  Tubuk  Yulius  Sabang,  pelaku  politik  uang  bisa dikenai sanksi senilai Rp15 juta. Bahkan pemberi (dalam politik uang) dapat didenda 50  kali  lipat  dari  nilai  uangnya,  sedangkan  penerima  didenda  25  kali  lipat  dari  nilai tersebut,  sebagaimana  ditegaskan  oleh  Abang  Syarifuddin  Punggawa  Adat  Melayu
Kecamatan  Bunut  Hilir.  Adapun  sebagian  besar  atau  90%  hasil  denda  tersebut disetorkan kepada kas desa. Adapun selebihnya atau masingmasing 5% menjadi hak pelapor dan pengurus adat 18 .
Oleh karena itu kearifan lokal Randau Ruai ini mejadi sebuah cara hidup ( way of life ) budaya dipercayai mempunyai kekuatan alamiah dalam menata kehidupan dan hubungan  social  suatu  masyarakat.  Karena  itu,  pendekatan  budaya  seringkali dijadikan  sebagai  satu  strategi  penyelesaian  konflik  (Amirrachman,  2007).  Kearifan lokal  terdiri  dari  berbagai  pengetahuan,  pandangan,  nilai  serta  praktek-praktek  dari sebuah  kelompok  baik  yang  diperoleh  dari  generasi-generasi  sebelumnya  didalam komunitas tersebut, maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, terkandung juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain 19 .
Dengan demikian kearifan lokal menjadi  perangkat pengetahuan dan aktivitas masyarakat  yang  diwariskan  dari  generasi-generasi  sebelumnya  sebagai  bagian  dari pengalaman  berinteraksi  satu  sama  lain  dan  mengelola  lingkungan  sebagai  upaya menyelesaikan berbagai persoalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

## REFERENSI

## Buku
Ahimsa-Putra, Heddy.Shri. (2006). Tradisi/Adat-Istiadat: Pemahaman dan Penerapannya ,Materi pembekalan di Direktorat Tradisi . Jakarta. Cangara,Hafied. (2009). Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi . Jakarta:
Persada Creswell W. John. (2016). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Entman, R. (1989). Democracy without Citizen: Media and the Decay of American Politics . New York: Oxford University Press
Habermas,J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society . Cambridge: Polity Press Mariane, Irene. (2014). Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat .Jakarta: Raja Grafindo Persada Murdock,G & Golding,P. (1989 ). Information Poverty and Political Inequality:
18 Riza,Faisal dkk, Hukum Adat Cegah Politik Uang. Seri Pengawasan Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal . (Pontianak: Bawaslu Kalbar, 2020).
19 Ahimsa-Putra, Heddy.Shri. Tradisi/Adat-Istiadat: Pemahaman dan Penerapannya, (Jakarta: Materi pembekalan di Direktorat Tradisi, 2006)
Citizenship in the Age of Privatized Communication . Journal of Communication . Vol.39 (3), 180-195/
Nawawi,  Hadari. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  (2019).Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press Rahadiansyah,Trubus & A.Prayitno. (2011). Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius . Jakarta: Universitas Trisakti Riza,Faisal dkk. (2020). Hukum Adat Cegah Politik Uang. Seri Pengawasan Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal . Pontianak: Bawaslu Kalbar
Rush, Michael dan Althoff, Philip. (1997). Pengantar  Sosiologi Politik . Jakarta: Rajagrafindo Persada Sarwono, Bagus. (2014). Teknis Media Massa dan Ormas dalam Pengawasan Partisipatif Guna Mendukung Pegawasan Pemilu dalam Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan . Yogjakarta: Bawaslu DIY Suharto,Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian.
Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama

## Internet/Website
Bawaslu,Kalbar. (2021, November 01). Rekap Dugaan Pelanggaran. Kalbar.bawaslu.go.id.
https://kalbar.bawaslu.go.id/2020/11/11/rekap-duggan-pelanggaran-per-11-

## Modul
Bawaslu  RI.  .(2012). Modul  Bimbingan  Teknis  Pengawas  Pemilu Kabupaten/Kota .Jakarta: Bawaslu RI
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).