INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6372-6384 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo
Dedy S. Palyama 1 ✉ , Udin Hamim 2 , Herwin Mopangga 3
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Email: dedypalyama1977@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis optimalisasi dan Faktor penghambat peningkatan pendapatan  asli  daerah  melalui  pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Gorontalo.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Data  terdiri  dari  data  primer  yang  diperoleh dengan wawancara mendalam dengan informan serta data sekunder berasal dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari aspek formulasi pemerintah provinsi Gorontalo melakukan mekanisme perencanaan setiap tahunnya tertuang dalam dokumen renstra. implementasi sistem data masih terpusat di badan keuangan keengganan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kurangnya SDM serta anggaran. Evaluasi badan keuangan melakukan razia kerja sama bersama kepolisian dan Dinas  Perhubungan.  Faktor  penghambat  dalam  optimalisasi  adalah  aspek  pendataan  wajib  pajak, sumber  daya  manusia,  pelayanan,  koordinasi,  kesadaran  wajib  pajak  dan  status  kepemilikan kendaraan.  Disarankan  Perlunya  pemerintah  provinsi  Gorontalo  membuat  terobosan  dalam melakukan pungutan pajak kendaraan bermotor dengan memanfaatkan teknologi yang dapat dengan mudah  diakses  oleh  masyarakat,  konsisten  melakukan  Razia/sweeping  masyarakat patuh  dan  taat pajak. Meningkatkan Organisasi bidang pendapatan menjadi Badan Pendapatan Daerah.
Kata Kunci : Optimalisasi,  Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor

## Abstract
This research was conducted with the aim of analyzing optimization and inhibiting factors in increasing local revenue through motor vehicle taxes in Gorontalo Province. This research uses a descriptive qualitative  approach.  The  data  consists  of  primary  data  obtained  from  in-depth  interviews  with informants as well as secondary data originating from various sources. The research results show that from the formulation aspect, the Gorontalo provincial government carries out planning mechanisms every  year  as  stated  in  the  strategic  plan  document.  implementation  of  the  data  system  is  still centralized in the financial agency, reluctance of taxpayers to pay taxes, lack of human resources and budget. Evaluation of financial agencies carrying out raids in collaboration with the police and the Transportation Department. Inhibiting factors in optimization are aspects of taxpayer data collection, human  resources,  service,  coordination,  taxpayer  awareness  and  vehicle  ownership  status.  It  is suggested  that the  Gorontalo  provincial  government  needs  to  make  a breakthrough  in  collecting motor vehicle tax by utilizing technology that can be easily accessed by the public, consistently carrying out raids/sweeping, obedient and tax-abiding communities. Improving the organization in the revenue sector to become a Regional Revenue Agency.
Keyword: Optimization, Regional Original Income, Motor Vehicle Tax

## PENDAHULUAN
Sumber Pendapatan Daerah salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  [1].  Pajak  Kendaraan  Bermotor  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam pembangunan  daerah [2],  sehingga  sudah  sewajarnya  setiap  individu  atau  masyarakat pemilik  kendaraan  bermotor harus patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan  peraturan perundang-undangan guna memperlancar program dan kegiatan yang telah direncanakan [3]. Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia yang berupaya untuk selalu mengoptimalkan pajak daerah. Sebab, pajak daerah merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) [4]. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kewenangan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah khususnya pemungutan  pajak  provinsi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009, Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaa Keuangan Daerah  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo  Nomor  9 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah.
Jika  dilihat  dari  potensi  daerahnya,  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  merupakan sumber penerimaan yang paling ideal dan menjadi sektor primadona dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Gorontalo [5]. Hal ini cukup beralasan mengingat tingginya  peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Gorontalo  dari  tahun  ke
tahun. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 sebanyak 380.041 unit meningkat pada tahun 2019 sebanyak 410.114 unit. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 429.167 unit. Selanjutnya pada tahun 2020 menjadi 460.764 unit dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 490.855 unit. Tentu saja hal ini menjadi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan pendapatan daerah melalui pungutan pajak   kendaraan bermotor.
Permasalahannya,  meskipun  Provinsi  Gorontalo  mempunyai  potensi  yang  cukup besar dalam peningkatan sektor perpajakan [6]. Namun berdasarkan data yang ada, dengan banyaknya  kendaraan  bermotor  di  Gorontalo  masih  sangat  rendah  memiliki  kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini;
Gambar 1 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023
Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (diolah) Tahun 2023 Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa total kendaraan yakni 507.894 terdiri atas kendaraan roda 2 dan roda 4 hanya 199.948 yang membayar pajak dan sisanya sebesar 307.945  kendaraan  bermotor  belum  membayar  pajak.  Artinya  apabila  potensi  tersebut dioptimalkan  dengan  baik  maka  dapat  berkontribusi  sangat  besar  dalam  peningkatan pendapatan asli daerah.
Akan tetapi rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Gorontalo yakni hanya sebesar 39.37%. Kabupaten Bone Bolango memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi bila  dibandingkan  dengan  kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi  Gorontalo.  Sedangkan Kabupaten Pohuwato sendiri menjadi kabupaten dengan tingkat kepatuhan yang sangat rendah  (gambar  2).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  bentuk  pelaksanaan  pungutan  pajak kenderaan bermotor belum optimal.
Gambar 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Badan Keuangan provinsi Gorontalo (Diolah) Tahun 2023 Pemerintah provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan sudah melakukan upaya- upaya  penagihan  dengan  melibatkan  pelaksana  pada  Kantor  Bersama  Samsat,  dengan
507.894
199.948
307.945
Jumlah Kendaraan Bayar Pajak Belum Bayar 39,40% 38,97% 46,98% 38,44% 32,21% 40,68% 39,37% Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
program-program  terobosan  sebagai  inovasi  pemerintah  dalam  mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor [7] seperti membuka layanan- layanan unggulan antara lain Warkop Samsat, Samsat Link, Samsat Midnight, program door to door, Drive true yang bertujuan memberikan ruang yang luas kepada wajib pajak dalam membayar pajak, hal tersebut dilakukan agar kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bisa meningkat [8].
Berdasarkan  observasi  yang  penulis  lakukan  ada  beberapa  permasalahan  terkait belum  optimalnya  PAD  melalui  PKB  di  provinsi  Gorontalo.  Permasalahan  yang  pertama adalah  jumlah  peningkatan  kendaraan  bermotor  tidak  sebanding  dengan  Peningkatan Jumlah  pajak  Kendaraan  Bermotor  setiap  tahunnya  dimana  capaian  penerimaan  pajak melalui  PKB  hanya  berkisar  50%.  Hal  ini  dikarenakan  kurang  akuratnya  pendataan yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah terkait wajib pajak  berserta kenderaan yang dimiliki sehingga  begitu  besar ketimpangan antara jumlah  kenderaan yang ada dengan realisasi pungutan PKB.
Permasalahan selanjutnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran  masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) bukanlah suatu hal yang tidak beralasan, selain karena  rendahnya  pengetahuan  wajib  pajak  tentang  manfaat,  tujuan  dan  pentingnya membayar  pajak,  faktor  lain  yang  ditenggarai  menjadi  pemicu  rendahnya  kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik.  Pelayanan  yang  diberikan  dinas  Pendapatan  Provinsi  Gorontalo  melalui  Samsat terindikasi  masih  rendah  dan  belum  mampu  memberikan  pelayanan  prima  kepada pembayar pajak. Proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selalu membutuhkan proses  mekanisme  yang  panjang,  waktu  yang  lama  dan  lambatnya  pelayanan  menjadi indikasinya.
Dengan  optimalisasi pendapatan asli  daerah melalui penerimaan  pajak kendaraan bermotor  di  Provinsi  Gorontalo  diharapkan  dapat  menggali potensi  sumber-sumber penerimaan pajak serta mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait  pajak  daerah  sehingga  dapat  dilakukan  estimasi  dan  proyeksi  pajak  yang  pada gilirannya  dapat  dirumuskan  kebijakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  optimalisasi penerimaan  pajak  berdasarkan  prinsip  perpajakan  yang  efektif,  efisien  dan   berkeadilan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada  akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat    Provinsi Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bob dan Taylor dalam (Zainal Arifin) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati [9]. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity) [10]. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal.
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian, melalui  wawancara  dan  pengamatan  langsung  kepada  orang- orang  yang  mempunyai kewenangan dan yang paham dalam  hal yang  akan diteliti.  Total jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang.  Data  Sekunder  yaitu  data  yang  sudah  ada  dan didapatkan  dilokasi penelitian  yang  dapat  berupa  dokumen-dokumen  yang  mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, literatur-literatur dan lain- lain. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan konsep penelitian secara mendalam dan komprehensif (mendetail) sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah Melalui  Pajak   kenderaan Bermotor
a. Formulasi
Formulasi  atau  perencanaan  merupakan  suatu  proses  yang  berorientasi  pada hasil  yang  ingin  dicapai  pada  kurun  waktu  satu  sampai  lima  tahun  dengan memperhitungkan  potensi,  peluang,  dan  kendala  yang  mungkin  timbul.  Didalam meningkatkan  PAD  provinsi  Gorontalo  melalui  PKB  yang  dilakukan  oleh  Badan keuangan provinsi Gorontalo telah melalui mekanisme  perencanaan  setiap  tahunnya. Semuanya tertuang dalam dokumen renstra telah diimplementasikan. Semisal bentuk perencanaan pungutan PKB adalah melalui program-program Samsat keliling, Samsat Link, Warung samsat, Layanan Non Tunai, Mall pelayanan publik, serta penghapusan denda setiap akhir tahun.
Selain  itu  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Gorontalo diawali dengan penyusunan renja SKPD, setelah itu melakukan penetapan rencana kerja pemerintah daerah dilanjutkan dengan pembahasan dan kesepakatan KUA PPAS dan akhirnya  tersusunnya  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah.  Dimana  program  kerja
Badan  Keuangan  Provinsi  Gorontalo  yang  selaku  OPD  pemungut  pajak  kendaraan bermotor  dituangan  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Bentuk perencanaan lainnya adalah memanjakan wajib pajak dengan menyediakan terobosan: Samsat  Drive THRU/Unit  Pelayanan  Cepat  (UPC),  Samsat  Link,  Samsat  keliling  dan Samsat Delivery tetapi angka ketercapaiannya masih sangat rendah terkait  pungutan pajak  kenderaan  bermotor.  Belum  ada  perencanaan  yang  matang  didalam mengoptimalkan PAD melalui PKB. Hal ini terbukti dari banyaknya  kenderaan bermotor yang  dimiliki  oleh  masyarakat  tetapi  angka  ketercapaiannya  masih  sangat  rendah.
Banyak  masyarakat  wajib  pajak yang menunggak pembayaran PKB.
b. Implementasi
Implementasi atau pelaksanaan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan  atau  implementasi  dalam  mengoptimalkan  PAD  melalui  PKB  oleh pemerintah provinsi Gorontalo melalui badan keuangan provinsi Gorontalo. Sejauh ini pelaksanaan  berbagai  macam  program  dan  terobosan  oleh  pemerintah  provinsi Gorontalo belum optimal dilakukan Implementasi kegiatan untuk mengoptimalkan PAD melalui PKB diantaranya membuat program kebijakan perubahan denda, meningkatkan angggaran kegiatan, serta mempermudah prosedur pembayaran PKB bagi wajib pajak. Melakukan  peningkatan  pelayanan  kepada  wajib  pajak  kendaraan  bermotor dengan cara membuka loket-loket pelayanan selain regular di samsat yaitu pelayanan samsat delivery, pelayanan drive thru, pelayanan link samsat, pelayanan samsat keliling,
pelayanan  warkop  samsat, samsat midnight dan pelayanan secara non tunai. Samsat Delivery:  Pelayanan Samsat dimana pajak dan bukti pembayaran pajak bisa dijemput dirumah/kantor  oleh  petugas  pajak.  Samsat  drive  thru:  Layanan  yang  dibuat  untuk memudahkan  Masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  sebagai  pemilik  kendaraan, dimana wajib pajak tidak perlu turun dari mobil dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelayanan Link Samsat : Pelayanan yang dilakukan dimana wajib pajak kendaraan bermotor bisa membayar pajak kendaraan bermotor disamsat dimana saja di wilayah Provinsi Gorontalo. Pelayanan Samsat Keliling : Pelayanan yang dilakukan dititik-titik  keramaian,  pelayanan  tersebut  menggunakan  mobil.  Pelayanan  Warkop Samsat:  Pelayanan  yang  dilakukan  diluar  jam  kerja  wajib  pajak  bisa  melakukan pembayaran diluar jam kerja dan bisa sambal minum kopi. Pelayanan Samsat Mid Night: pelayanan yang  dilakukan dengan menggunakan mobil  dimalam hari dan  berada  di titik-titik keramaian.  Upaya-upaya  tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk  usaha  dalam pencapaian target atau realisasi target.

## Gambar 3 Realisasi Target PKB
Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023
Pemerintah daerah melalui badan keuangan provinsi Gorontalo setiap tahunnya menargetkan  capaian  kontribusi  pajak  dalam  peningkatan  pendapatan  asli  daerah. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Jika berdasarkan pada grafik diatas, menunjukkan bahwa realisasi pungutan pajak kendaraan bermotor dalam tiga tahun terakhir  dapat  melampaui  target  yang  telah  ditentukan.  Namun  bila  dibandingkan dengan potensi yang ada (jumlah kendaraan bermotor) angka tersebut masih terlalu kecil. Sehingga sangat perlu melakukan pengoptimalan pelaksanaan perencanaan yang dilakukan samsat.
Selain itu luas wilayah yang besar sistem data bagi wajib pajak masih terpusat di badan  keuangan  provinsi  Gorontalo.  Sehingga  pelaksanaannya di  samsat  tidak maksimal. implementasi kegiatan pelaksanaan program-program dalam mengoptimalkan  pungutan  PKB  kepada  wajib pajak  belum  optimal  dilakukan.  Selain sistem data masih terpusat di badan keuangan, juga tiap hari ada data yang mati pajak serta keengganan wajib  pajak melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak  patuh pada aturan terkait  pembayaran PKB. Tetapi dikarenakan pembayarannya pertahun terkadang masyarakat  itu  lupa  dengan  tanggal  jatuh  temponya.  Selain  kendalanya  adalah kurangnya SDM serta anggaran.
c. Evaluasi
Bentuk-bentuk evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo melalui badan keuangan provinsi Gorontalo dalam mengoptimalkan PAD melalui PKB diantaranya  adalah  melakukan  razia  kerja  sama  bersama  kepolisian  dan  Dinas Perhubungan  terhadap   kenderaan  bermotor.  Selain  itu  melakukan  pendataan  wajib pajak yang menunggak atas beban pajak yang terhutang, monitoring secara berkala di masing-masing Samsat kabupaten/kota. Selain itu Evaluasi yang dilakukan yaitu dengan cara membentuk Tim Pembina Samsat dengan menggunakan SK Gubernur, dimana yang menjadi Pembina Samsat Gubernur dan Kapolda dan dikuti oleh aparat dari Kepolisian dan  tim  dari  Badan  Keuangan  Provinsi  Gorontalo.  Dimana  tim  Pembina  samsat  ini
79.185.870.338 106.743.452.159 116.567.360.109 104.632.186.716
121.135.935.147 134.025.156.304 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 Target Realisasi
melakukan evaluasi, monitoring penerimaan pajak kendaraan bermotor dan masalah- masalah yang  dihadapi  dalam  pelayanan samsat secara berkala. kegiatan razia  untuk meminimalisir  pelanggaran  kenderaan  bermotor  sekaligus  evaluasi  dan  tindakan terhadap  masyarakat  yang  tidak  patuh  terhadap  pembayaran  pajak  kenderaannya. Jumlah keterterimaan pajak berdasarkan jumlah kenderaan dan wajib pajak tidak sesuai. Bentuk evaluasi belum sepenuhnya optimal dilakukan mengingat masih banyak wajib pajak  yang  belum  melakukan  kewajibannya.  Terbukti  dari  program  pemutihan  pajak kendaraan  bermotor  yang  dilaksanakan  pada  setiap  akhir   tahun  nyatanya  belum mencapai  target  penerimaan  PKB  yang  ditetapkan,  dimana realisasi penerimaan PKB yang  dicapai  hanya  setengah  atau ≤50% kendaraan  bermotor  yang  dapat  tertagih.
Dengan demikian potensi  penerimaan pajak dari sektor pajak PKB tertunggak masih sangat  besar,  dan  perlu  diupayakan  peningkatannya  melalui  penetapan  target penerimaan yang terukur dan strategi yang tepat.
Berdasarkan formulasi/perencanaan, implementasi program dan evaluasi, pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi rendah bila dibandingkan dengan pajak daerah dalam  peningkatan  pendapatan  asli  daerah.  Seperti  yang  di  tunjukan  pada  gambar berikut ini;
Gambar 4 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada PAD
Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (diolah, 2023)
Pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun terakhir memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah rata-rata 24%. Angka tersebut masih sangat jauh bila dibandingkan kontribusi pajak daerah dalam membentuk PAD Gorontalo dengan rata-rata 80%.
Namun  jika  melihat  potensi  yang  ada,  jumlah  kendaraan  bermotor  setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi pungutan pajak kendaraan bermotor hanya stagnan  (mengalami  pergerakan  naik  yang  tidak  signifikan).  Artinya  dalam  tahap perencanaan  diawal  tidak  begitu  optimal  dalam  pemungutan  pajak  kendaraan bermotor.  Rendahnya  kontribusi  penerimaan  PKB  ini  dikarenakan  realisasi  maupun penetapan  target  penerimaan  PKB  belum  sepenuhnya  disesuaikan  dengan  potensi penerimaan PKB di Provinsi Gorontalo.
23,68% 23,71%
26,25%
79,70% 78,45% 86,32%
2020
2021
2022
PKB Pajak Daerah
2. Faktor  Penghambat  Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Melalui Pajak  Kendaraan Bermotor
a. Faktor internal
a) Pendataan wajib pajak
Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  melalui  Badan  keuangan  telah  melakukan pendataan bagi wajib pajak. Hal ini adalah bersifat wajib untuk mengoptimalkan PAD. Pendataan dilakukan secara door to door dengan cara mendatangi langsung alamat  wajib  pajak  untuk  dilakukan  pendataan  dan  verifikasi.  Dan  kemudian dilakukan pemilihan potensi pajak yang masih aktif dan menyisihkan data yang tidak dapat  lagi  dianggap  sebagai  potensi  secara  berkala  badan  keuangan  provinsi Gorontalo melakukan kegiatan pendataan dan himbauan wajib pajak yang dimulai dari lingkungan pemerintahan dalam hal ini kantor pemerintah baik di Pemerintah Daerah  ataupun  instansi  vertikal,  BUMN,  BUMD,  dan  di  pusat  keramaian  seperti pasar, swalayan, mall termasuk di Perguruan Tinggi. Tingginya angka yang belum membayar pajak kenderaan membuat pendapatan daerah tidak optimal. Pendataan wajib pajak menjadi wajib hukumnya  terutama bagi samsat. Dikarenakan samsat adalah tempat  terjadinya transaksi pembayaran PKB hanya  saja sistem informasi yang digunakan saat ini hanya  bisa diakses  oleh bidang pendapatan sedangkan samsat tidak bisa mengakses sistem informasi tersebut sehingga pendataan wajib pajak yang menunggak  hanya bisa diakses secara manual  sehingga  menyulitkan dalam pendataan wajib pajak.
b) Sumber daya manusia
Jumlah pegawai teknis dibawah badan keuangan provinsi Gorontal  belum memadai  untuk  melaksanakan  segala  bentuk  program  optimalisasi  PAD  melalui PKB.  Hal  ini  selain  dikarenakan  oleh  keterbatasan  perekrutan pegawai  juga dikarenakan minimnya anggaran dalam pembiayaan SDM. Jumlah SDM yang ada dengan  tambahan  layanan  seperti  Drive  thru,  samsat   keliling,  warung  Samsat memerlukan  SDM  dalam  melaksanakan  pelayanan.  Saat  ini  ketersediaan  jumlah SDM masih kurang sehingga pelayanan belum maksimal dilaksanakan. Sumber daya manusia di samsat belum memadai baik dari aspek kualitas dan kuantitas, dari aspek kualitas   yaitu  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  wajib  pajak sehingga pelayanan belum maksimal dilaksanakan. Kualitas SDM di badan keuangan provinsi Gorontalo syarat dan standar kompetensi telah memenuhi, hanya saja dari jumlah  yang  dimiliki  belum  dapat  mengoptimalkan  layanan-layanan  yang  ada terutama di SAMSAT kabupaten/kota.

## c) Pelayanan
Dari  aspek  pelayanan  oleh  badan  keuangan  provinsi  Gorontalo selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan terutama di SAMSAT kabupaten/kota kepada masyarakat wajib  pajak sesuai dengan prosedur  yang berlaku. Terutama layanan  mempercepat  proses  pembayaran  pajak  baik  didalam  kantor  samsat maupun  diluar  kantor  samsat  semisal  layanan  samsat  keliling.  pelayanan  selalu ditingkatkan  terutama  Mekanisme  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  yaitu secara  tunai  di  loket  kantor  bersama  Samsat,  secara  non  tunai  bisa  dengan menggunakan scan barcode Qris, transfer menggunakan SP2D atau M-banking, e- samsat  menggunakan  kode  bayar  melalui  teller  bank  SulutGo,  ATM.  Semuanya dilakukan  untuk  mempermudah  pelayanan  kepada  seluruh  masyarakat.  Tetapi banyak  masyarakat  mengeluhkan  pelayanan  yang  lama  ketika  melakukan pembayaran  pajak  di  kantor  Samsat.  Waktu  penyelesaian  membutuhkan  waktu sekitar  2-3  jam  untuk  bisa  dapat  selesai.  Pelayanan  di kantor  Samsat  terutama pengurusan  penggantian  STNK  dan  Plat  nomor sangat lama. Banyak masyarakat yang  mengeluh  dengan  pelayanan  di  kantor  Samsat  dimana  pegawai  yang melayani dibagian cek fisik dan plat nomor hanya 2 orang.
d) Koordinasi
Bentuk  koordinasi  dalam  hal  pembayaran  pajak  kenderaan  bermotor melibatkan  beberapa  instansi  yakni  Badang  keuangan  provinsi,  jasa  Raharja, kepolisian RI dan Juga Bank SulutGo. Selain itu koordinasi yang dilakukan dengan melakukan  kunjungan  kerja  ke  mitra  Kepolisian  dan  Jasa    Raharja.  Untuk mengoptimalkan  pelayanan  pembayaran  pajak  kenderaan  bermotor  kepada masyarakat, saat ini seluruh instansi terkait berada didalam satu ruangan kelompok kerja  penerimaan  pembayaran,  kelompok kerja  korektor  dan  kelompok  kerja penyerahan. Ini berakibat pada SPPKB (surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan bermotor) tidak dapat dimanfaatkan oleh ke 3 (tiga) instansi. Tetapi ada beberapa kejadian Proses Penyelesaian Berkas registrasi  tidak secara bersamaan, Penerbitan STNK selesai terlebih dahulu dari pada notis pajak dan Jasa Raharja atau sebaliknya kadang-kadang duluan notis pajak dari pada STNK sehingga SPPKB tidak digunakan sebagai dasar pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor.
b. Faktor Eksternal
a) Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak
Problem utama didalam mengoptimalkan penerimaan PAD melalui PKB adalah tingkat kesadaran wajib pajak terkait manfaat pajak itu sendiri. Kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan daerah, memiliki kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan daerah dan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar  sangat  merugikan  daerah.  Tingkat  kesadaran  masyarakat  akan  pajak kenderaan  bermotor  masih  sangat  rendah.  Pada  tahun  2023  periode  semester  1, masyarakat yang melakukan pembayaran pajak tidak mencapai 50% (199,948 dari total kendaraan 507,894). Hal ini biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan itu sendiri. Setiap masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda tentang pajak kenderaan bermotor biasanya tingkat kepatuhan  masyarakat  didasarkan  pada  pelayanan  di  Samsat  didalam pengurusan administrasinya agar cepat selesai. Masyarakat terkadang malas datang membayar dikarenakan sistem  antrian yang lama dalam pengurusan di kantor Samsat. Selain  itu nominal  pembayaran yang tidak transparan (pungutan  liar)  juga  menjadi alasan  mengapa  banyak  penundaan  pembayaran  dikarenakan  nominal  yang dibayarkan terlampau besar bila dengan denda.
b) Status kepemilikan kenderaan
Salah satu hambatan realiasi yang rendah dari PKB adalah status kepemilikan kenderaan. Misalnya kenderaan yang dibeli oleh orang luar daerah tanpa melakukan mutasi  kenderaan.  Selain  itu  ada  kenderaan  yang   ditarik  leasing  dikarenakan menunggak pembayaran angsuran serta banyak kenderaan yang sudah tua yang oleh pemiliknya  tidak  bayarkan  PKBnya  banyak  kenderaan  baik  roda  2  dan  roda  4 menunggak  pembayaran  pajak  kenderaan  bermotor  dikarenakan  status kepemilikannya berpindah tangan atau ditarik perusahaan leasing. Banyak kenderaan yang tidak melakukan pembayaran pajaknya terutama roda 2 di daerah kabupaten dan kota dikarenakan hanya dipakai sehari-hari di areal perumahan, diareal perkebunan dan pertanian dimana tidak ada operasi kepolisian yang dapat  memberikan sanksi.

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui  pajak  kenderaan  bermotor  berdasarkan analisis  dapat  dilihat  sesuai  teori  yang dikemukakan oleh Whelen dan Hunger bahwa strategi optimalisasi diukur berdasarkan dari formulasi,  implementasi  dan  evaluasi.  Serta  perlu  memperhatikan  faktor-faktor  yang menghambat  optimalisasi  yaitu  pendataan,  SDM,  Pelayanan,  koordinasi,  kesadaran  dan kepatuhan wajib pajak, status kepemilikan. Hasil penelitian dapat menjadi kotribusi kepada pemerintah  provinsi  Gorontalo  khususnya  Badan  keuangan  provinsi  Gorontalo  dalam meningkatkan PAD melalui pungutan PKB serta dapat meminimalisir hambatan serta dapat melahirkan  inovasi-inovasi  baru  dalam  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah. Mendorong wajib pajak agar patuh dan sadar akan pentingnya pajak bagi kemajuan daerah.
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Penelitian  ini  telah diusahakan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  ilmiah.  Namun  di  sisi  lain keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi  penelitian  yang  akan  datang.  Peneliti  hanya  membatasi  pada  aspek  formulasi, implementasi,  evaluasi  dan  faktor  penghambat  pelaksanaannya.  Peneliti  menganalisis berdasarkan  data rujukan yang bersumber dari badan keuangan provinsi Gorontalo  dan samsat  kabupaten  kota  hanya  saja  data  belum  lengkap  serta  pengambilan  informasi terbatas  informannya.  Penelitian  ini  mempunyai  keterbatasan  berupa  respon  bias  dari informan.  Informasi  yang  diberikan  informan  melalui  wawancara  terkadang  tidak menunjukan  pendapat  informan  yang  sebenarnya  ataupun  tidak  menunjukkan keadaan sesungguhnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketidakmampuan informan memahami isi pertanyaan dan ketidak jujuran informan dalam menjawab pertanyaan peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
D.  E.  Y.  Bernardin,  “Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Melalui  Kontribusi  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB),” Ekspansi J. Ekon. Keuangan, Perbankan, dan Akunt., vol. 9, no. 1, pp.
19 – 35, 2017.
A. R. Sakir, R. Yunus, and S. Syamsu, “Budaya Biroraksi: Kinerja Pegawai Samsat Maros Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,” J. Sosio Sains, vol. 7, no. 1, pp. 25 – 35, 2021.
M. A. Arsyad, “Pengaruh penerapan e -samsat, pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuha n wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya.” IAIN Palangka Raya, 2022.
D. Islami and L. Rahmawati, “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Jawa Timur,” OECONOMICUS J. Econ., vol. 4, no. 2, pp. 169 – 179, 2020.
A.  Syahputra,  “Analisis  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT. SAMSAT Medan selatan.” 2018.
D.  Ahmad,  S.  Sulasmi,  I.  K.  S.  Arsana,  M.  Djaba,  and  S.  O .  Gintulangi,  “Analisis  Tingkat Kemandirian,  Efektivitas,  Dan  Desentralisasi  Keuangan  Serta  Strategi  Peningkatanya Sebagai Upaya Pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah di Kota Gorontalo,” J. Sains Sosio Hum., vol. 6, no. 1, pp. 922 – 933, 2022.
I.  Pra tiwi  and  A.  Irawan,  “Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  Dan  Sanksi Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme),” in Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 2019, vol. 10, no. 1, pp. 1069 – 1081.
A. Satiarini,  “Dampak Peralihan Pajak  Pusat BPHTB Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surakarta,” 2012.
Z.  Arifin,  “Penelitian  pendidikan  metode  dan  paradigma  baru.”  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2012.
R.  Awasthy,  “Nature  of  qualitative  research,”  in Methodological  issues  in  management research: Advances, challenges, and the way ahead, Emerald Publishing Limited, 2019, pp. 145 – 161.