## RAUDHAH : Proud To be Professional Jurnal Tarbiyah Islamiyah
Volume 5 Nomor 2 edisi Desember 2020 P-ISSN : 2541:3686 E-ISSN : 2746-2447

## INOVASI PENDIDIKAN (Suatu Studi Kebijakan Pendidikan Masa Orde Lama)
Candra Kirana

## Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum
Email: candrakirana@stit-ru.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the concept of educational policy applied during the Old Order era from 17 August 1945 to the 1965 Guided Democracy before entering the New Order Era. The method in this research emphasizes the type of library research. Obtained from books related to the main problem, namely the Old Order government policy in implementing the education system in Indonesia. The technique of collecting data is through books, journals, articles and magazines and the internet related to the Indonesian education system policy during the Old Order era. Data analysis used the analysis technique proposed by Miles and Huberman with the stages of data reduction, data presentation and conclusion (verification). The results of the study show that the implementation of the implementation of Indonesian education in the old order era has been fairly good, this can be shown by the development of Islamic education in tiered Madrasas at the Ibtidaiyah & Tsanawiyah level and the establishment of the Religious Teacher Education (PGA) and the State Islamic Judge Education (PHIN) madrasah. . As for the application of the Islamic education system in public schools that have been going well. Public school conditions; Low Education, Teacher Education, Vocational Education & Technical Education.

## Keywords, Pendidikan Orde Lama

## A. Pendahuluan
Sejarah dapat memberikan landasan atau titik tolak terjadinya berbagai peristiwa. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dan saling berpengaruh antar peristiwa di dalam sistem gerak dan perubahan. Oleh karena itu, sejarah memberikan landasan bagi kaum pelajar dan praktis kehidupan mengamati dan mengubah dunia, baik pada masa sekarang, maupun untuk masa-masa yang akan datang. Dengan mengetahui arti dan kaedah-kaedah peristiwa yang telah terjadi pada masa yang silam, maka manusia diharapkan akan mampu menempatkan diri serta menata lingkungannya dalam usaha menciptakan kehidupan yang lebih baik, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.
Oleh karena itulah pendidikan wajib disampaikan dalam pendidikan formal dan bagi para anak bangsa yang beragama Islam wajib mendapatkan materi Pendidikan Agama Islam. Ini dimaksudkan agar dapat menanamkan pendidikan karakter sejak awal. Sehingga pasca siswa atau mahasiswa menyelesaikan studinya mampu mengaplikasikan kehidupan beragama secara mandiri dalam pergaulan sehari-hari yang berdampingan dengan warga negara sesama agama dan antar agama dengan harmonis dengan asas saling menghormati. Maka dari situlah penulis didalam makalah ini berkeinginan mengkaji, menulis dan memaparkan beberapa yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam sehingga mengambil Inovasi Pendidikan (Suatu Studi Kebijakan Pendidikan Masa Orde Lama).

## B. Kajian Pustaka
1. Kebijaksanaan Pendidikan Secara Umum
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh putra bangsa, Soekarno – Hatta memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan nasional Indonesia. Kesempatan itu dipergunakan oleh para tokoh nasional untuk membangun bangsa Indonesia disegala bidang. Kesungguhan untuk mengisi kemerdekaan itu terlihat ketika dibentuknya kementrian-kementrian yang sekarang dinamakan Departemen oleh pemerintah. Diantaranya ada Departemen Agama yang dulu disebut Kementrian Agama, yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946.
Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP). 1
1 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 70.
Dengan ikut serta mengembangkan dan memberikan pendidikan agama untuk seluruh bangsa Indonesia. Diantaranya ada juga Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Dengan segera mentri PP dan K pertama Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru untuk :
a. Mengibarkan Sang Merah Putih setiap hari di halaman sekolah b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
c. Menurunkan bendera Jepang dan menghentikan nyanyian lagu kebangsaan Jepang (Kemigayo)
d. Menghapus bahasa dan upacara yang berasal dari Jepang
e. Memberikan semangat kebangsaan kepada murid 2 . Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, perjalanan sejarah Pendidikan Islam di Indonesia semenjak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Demokrasi Terpimpin sebelum memasuki masa Orde Baru, akan berbeda dengan tahun 1966 sampai dengan 1998 yang lebih dikenal dengan Orde Baru. 3
Dalam jangka waktu beberapa tahun di awal berdirinya kementrian agama, telah dikeluarkan berbagai peraturan yang menentukan tugas serta ruang lingkup kementrian agama. Meskipun ruang lingkupnya tetap sama, rumusannya sudah beberapa kali berubah. Tujuan dan fungsi Departemen Agama yang dirumuskan pada tahun 1967 adalah sebagai berikut:
1. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah, serta membimbing perguruan-perguruan agama.
2. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan.
3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
4. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hokum agama.
5. Mengurus dan memperkembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.
6. Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. 4
Sebagaimana telah disebutkan diatas, salah satu tugas penting yang dilakukan Departemen Agama adalah menyelenggarakan, membimbing, dan
2 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 346.
3 Samsul Nizar, Sejarah...op.cit., hlm. 346.
4 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 308.
mengawasi pendidikan agama. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar diberbagai pelosok.

## 2. Keadaan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama
Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dan ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber tersebut. 5
Ada 2 hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa orde lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.
a. Perkembangan dan Pembinaan Madrasah Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dari kalangan pengambil kebijakan. Walau tak lepas dari usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh agama seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy`ari dan Mahmud Yunus. Dengan perkembangan politis dan zaman, Departemen Agama secara bertahap terus menerus mengembangkan program-program peningkatan dan perluasan ases serta peningkatan mutu madrasah.
Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum.
Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari tiga jenjang.
1) Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun 2) Madrasah Tsanawiyah Pertama pendidikan 4 tahun 3) Madrasah Tsanawiyah Atas pendidikan 4 Tahun. 6
Sedangkan kurikulum madrasah terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga harus
5 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Angkasa), hlm. 32. 6Direktoral Jendral Pendidikan Islam. http://pendis.kemenag.go.id
mengajarkan pendidikan umum, kebijakan seperti itu untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.
Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga- tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.
Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari progam Departemen Agama yang secara tehnis ditangani oleh Bagian Pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan:
a. Sekolah Guru Agama Islam (SGAI), SGAI terdiri dari dua jenjang: 1) jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dandiperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan
2) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah.
b. Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI), SGHAI ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. SGHAI memilki empat bagian:
a) Bagian "a" untuk mencetak guru kesusastraan
b) Bagian "b" untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti
c) Bagian "c" untuk mencetak guru agama
d) Bagian "d" untuk mencetak guru pendidikan agama. 7
b. Perkembangan Perguruan Tinggi Islam
Perguruan Tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN ( Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) dibawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinas di pemerintahan ( Kementerian Agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.
c. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum
7 Ibid,
Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 , (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta).
Sebelumnya ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari Tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa:
1) Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat di mulai dari kelas 1 dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
2) Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
3) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
4) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.
d. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Pondok Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, keberadaan pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia.
Pada masa kolonialisme dari Pondok Pesantren lahirlah tokoh-tokoh nasional yang tangguh yang menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zaenal Mustopa dll. Maka dapat dikatakan bahwa masa itu Pondok Pesantren memberikan kontribusi yang besar bagi terbentunya republik ini. Bila dianalisis lebih jauh kenapa dari lembaga pendidikan yang sangat sederhana ini muncul tokoh-tokoh nasional yang mampu menggerakan rakyat untuk melawan penjajah, jawabannya karena figur Kiyai sebagai Pimpinan pondok pesantren sangat dihormati dan disegani, baik oleh komunitas pesantren (santri) maupun masyarakat sekitar pondok, mereka meyakini bahwa apa yang diucapkan kiyai adalah wahyu Tuhan yang mengandung nilai-nilai kebenaran hakiki ( Ilahiyyah) .
Pada masa pasca kemerdekaan, Pondok Pesantren perkembangannya mengalami pasang surut dalam mengemban misinya sebagai pencetak generasi kaum muslimin yang mumpuni dalam bidang Agama (tafaqquh fiddien). Pada masa priode transisi antara tahun 1950 - 1965 Pondok Pesantren mengalami fase stagnasi, dimana Kyai yang disimbolkan sebagai figur yang ditokohkan oleh seluruh elemen masyarakat Islam, terjebak pada percaturan politik praktis, yang ditandai dengan bermunculannya partai
politik bernuasa Islami peserta PEMILU pertama tahun 1955, contohnya dengan lahirnya Partai Politik NU yang mewaliki warga Nahdiyyin, Partai Politik NU tersebut dapat dikatakan merepresentasikan dunia Pondok Pesantren. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus dari parpol tersebut adalah Kiyai yang mempunyai Pondok Pesantren.

## 3. Keadaan Sekolah Umum
Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:

## 1. Pendidikan Rendah
Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) lama pendidikannya semula 3 tahun. Maksud pendirian SR ini adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 nopember 1946 NO 1153/Bhg A yang menetapkan daftar pelajaran SR dimana tekanannya adalah pelajaran bahasa berhitung. Hal ini dapat telihat bahawa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam adalah untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa daerah dan 17 jam berhitung untuk kelas IV< V dan VI. Tercatat sejumlah 24.775 buah SR pada akhir tahun 1949 pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia.8
Ada dua jenis pendidikan Umum yaitu sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah Tinggi (SMT):
a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti halnya pada zaman jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula, tetapi dengan keluarnya surat keputusan menteri PPK thun 1946 maka diadakannya pembagian A dan B mulai kelas II sehingga terdapat kelas II A,IIB, IIIA dan IIIB. Dibagian A diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi lebih banayak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Dibagian B sebaliknya diberikan Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
b. Sekolah Menengah Tinggi (SMT): Kementerian PPK hnaya mengurus langsung SMAT yang ada di jawa terutama yang berada di kota-kota sperti: Jakarta,bandung, semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Cirebon. SMT di Luar Jawa berada di bawah pengawasan pemerintah daerah berhubung sulitnya perhubungan dengan pusat. SMT merupakan pendidikan tiga tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana pelajaran belum jelas, dan yang diberikan adalah rencana pelajaran dalam garis besar saja. Karena pada waktu itu msaih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum
8 Rifa’i, Muhammad, Sejarah Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
stabil. Demikian rencana pembelajaran yang berlaku yaitu: (1) isinya memenuhi kebutuhan nasional, (2) bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, (3) mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Ujian akhir dapat diselenggarakan oleh masing-masing sekolah selama belum ada ujian negara, tetapi setelah tahun 1947 barulah berlaku ujian negara tersebut.
2. Pendidikan Guru
Dalam periode antara tahun 1945-1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru yaitu:
a. Sekolah Guru B (SGB) lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan.
Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk di kelas I,II,III sedangkan pendidikan keuruan baru diberikan di kelas IV. Untuk kelas IV ini juga dapat diterima tamatan sekolah SMP,SPG dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang membawahinya sejumlah guru dan diantaranya merupakan tenaga tidak tetap karena memang sangat kekuarangan guru tetap. Adapun sistem ujian pelaksanaannya dipecah menjadi dua yaitu, perta ditempuh di kelas II dan ujian kedua di kelas IV.
b. Sekolah Guru C (SGC) berhubung kebutuhan guru SR yang mendesak maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dapat menghasilkan. Untuk kebutuhan tersebut didirikan sekolah guru dua tahun setelah SR dan di kenal dengan sebutan SGC tetapi karena dirasakan kurang bermanfaat kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB.
c. Sekolah guru A (SGA) karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan tiga tahun sesudah SMP. Disamping Itu dapat pula diterima pelajar-pelajar dari lulusan kelas III SGB. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGb hanya penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam.
3. Pedidikan Kejuruan Yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan adalah Pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan:
a. Pendidikan ekonomi: pada awal kemerdekaan pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama, pendidikannya tiga tahun sesudah Sekolah Rakyat. Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan, sedangkan penyelenggaraan sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang.
b. Pendidikan Kewanitaan: sesudah kemerdekaan pemerintah membuka Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dan pada tahun 1947 sekolah guru kepandaian putri (SGKP) yang lama pelajaranya empat tahun setelah SMP atau SKP.
4. Pendidikan Teknik
Seperti sekolah lain, keadaan Sekolah Teknik tidaklah teratur karena disamping pelajarnya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang-kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Sekolah Teknik di Solo misalnya, dikerahkan untuk membuat senjata yang sangat diperlukan kendali apaadanya. Adapun sekolah-sekolah teknik yang ada pada masa itu ialah:
a. Kursus Kerajinan Negeri (KKN): sekolah/kursus ini lamanya satu tahun lamanya dan merupakan pendidikan teknik terendah berdasarkan SR enam tahun. KKN terdiri atas jurusan-jurusan: kayu, besi,anyaman.perabot rumah, las dan batu.
b. Sekolah Teknik Pertama (STP): bertujuan mendapatkan tenaga tukang yang terampil tetapi disertai dengan pengetahuan teori. Lama pendidikan ini dua tahun sesudah SR dan terdiri atas jurusam-jurusan: kayu, batu, keramik, perabot rumah, anyaman,
besi ,listrik, mobil, cetak, tenun kulit, motor, ukur tanah dan cor. c. Sekolah Teknik (ST): bertujuan mendidik tenaga-tenaga pengawasan bangunan. Lama pendidikan dua tahun stelah STP atau SMP bagian B dan meliputi jurusan-jurusan: bangunan gedung, bangunan air dan jalan, bangunan radio, bangunan kapal, percetakan dan pertambangan.
d. Sekolah Teknik menengah (STM): bertujuan mendidik tenaga ahli teknik dan pejabat-pejabat teknik menengah. Lama pendidikan empat tahun setelah SMP bagian B atau ST dan terdiri atas jurusn- jurusan: bangunnan gedung, bangunan sipil, bangunan kapal, bangunan mesin, bangunan mesin, bangunan listrik, bangunan mesin kapal, kimia, dan pesawat terbang.
e. Pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik: untuk memenuhi keperluan guru-guru sekolah teknik, dibuka sekolah/kursus-kursus untuk mendidik guru yang menghasilkan:
1) Ijazah A Teknik (KGSTP) guna mengajar dengan wewenang penuh pada STP dalam jurusan: bangunan sipil, mesin, listrik dan mencetak.
2) Ijazah B I Teknik (KGST) untuk mengajar dengan wewenang penuh pada ST/STM kelas I dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung-geung dan mesin.

## 3) Ijazah B II Teknik guna mengajar dengan wewenang penuh pada
STM dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung, mesin dan listrik.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kebijakan pendidikan yang diterapkan pada Masa Orde Lama sejak 17 Agustus 1945 hingga sebelum memasuki masa Orde Baru. Metode dalam penelitian ini lebih menekankan pada jenis penelitian kepustakaan (library research) 9 diperoleh dari buku yang berhubungan dengan permasalahan utama yaitu mengenai kebijakan pemerintah Orde Lama dalam melaksanakan sistem pendidikan di Indonesia.
Teknik pengambilan data melalui sumber buku, jurnal, artikel maupun majalah dan internet yang berhubungan dengan kebijakan sistem pendidikan Indonesia masa Orde Lama. Analisis data menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (verivication). 10 Hasil dari penelitian menunjukan implementasi pelaksanaan pendidikan Indonesia di masa orde lama sudah terbilang baik, hal ini dapat ditunjukan dengan adanya pengembangan pendidikan Islam di Madrasah berjenjang pada tingkat Ibtidaiyah & Tsanawiyah, penerapan sistem pendidkan Islam di Sekolah Umum yang sudah berjalan dengan baik. Keadaan sekolah umum; Pendidikan Rendah, Pendidikan Guru, Pendidikan Kejuruan & Pendidikan Teknik.

## D. Pembahasan
Dengan berkembangnya pemikiran pembaharuan dalam Islam di awal abad ke-20, persoalan administrasi dan organisasi pendidikan mulai mendapat perhatian dari beberapa kalangan atau organisasi. Pada umumnya, madrasah dibagi menjadi dua jenjang, yaitu tingkat dasar yang dinamakan dengan madrasah Ibtidaiyah selama 5-7 tahun dan tingkat lanjutan yang dinamakan madrasah tsanawiyah selama 3-5 tahun.
Haji Mahmud Yunus, yang di zaman Belanda memimpin sekolah Normal Islam di Padang, menyusun rencana pembangunan pendidikan Islam. Ketika itu beliau menduduki sebagai seksi Islam dari Kantor Agama Provinsi. Dalam rencananya antara lain; Ibtidaiyah selama 6 tahun, Tsanawiyah Pertama 4 tahun, dan Tsanawiyah Atas 4 tahun. Mahmud Yunus menyarankan agar pelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah “umum” yang disetujui oleh konferensi pendidikan di Padang. Akan tetapi semua
9 Joko P. Subahyo, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 87-88.
10 Sugiy ono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 430.
yang dilakukannya mengalami kemandegan karena terjadi aksi militer Belanda kedua. Setelah selesai barulah dimulai kembali usaha untuk mengkoordinasi sekolah-sekolah agama diseluruh Indonesia.
Banyak lembaga pendidikan agama yang didirikan, Madrasah Ibtidaiyah (6 tahun), Tsanawiyah (4 tahun), Aliyah (3 tahun), Sekolah Guru Agama Islam (5 tahun bagi lulusan Sekolah Dasar baik umum maupun agama, 2 tahun bagi lulusan SMP atau Tsanawiyah), Sekolah Guru, dan Hakim Agama Islam/ SGHA (4 tahun bagi lulusan SMP atau Tsanawiyah). Dua sekolah yang terakhir mengalami perubahan pada tahun 1953. PGA menjadi 6 tahun, sedangkan SGHA dihapuskan tahun 1954 dan digantikan dengan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama 4 tahun. 11
Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan, terutama dalam landasan idealnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Dengan segala kesungguhannya pemerintah orde lama memberikan perhatian pada pendidikan Nasional bangsa. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. 12
Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:
1.) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.
2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang.
Pasal diatas mengandung maksud:
a) Mengambil langkah-langkah pertama sebagai usaha persiapan untuk
mewujudkan kewajiban belajar, bila keadaan telah mengizinkan.
b) Mengharuskan untuk mendasarkan segala usaha-usaha dilapangan pendidikan dan pengajaran pada dasar Nasional. 13
Usaha selanjutnya mengadakan kongres pendidikan di Solo 1947. Pada tahun 1948 dibentuk panitia pembentukan rencana undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran. Panitia ini juga diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Tahun 1949 diadakan kongres pendidikan kedua di Yogyakarta akhirnya, pada tahun 1950 lahirlah undang-undang tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang disingkat menjadi UUPP. Undang-undang ini seluruhnya terdiri dari 17 Bab dan 30 pasal.
11 Ibid, hlm. 210-311.
12 Ibid, hlm. 310
13 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, ( Bandung: Angkasa), hlm. 30.
Didalam UUPP tersebut dicantumkan tujuan dan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang dicantumkan pada bab II pasal 3, yang berbunyi :
“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”
Dasar pendidikan dan pengajaran tercantum pada bab III pasal 4 berbunyi:
“Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan bangsa Indonesia.” 14
Pembinaan pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah secara formal intitusional memberikan kepercayaan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah- sekolah umum baik negeri maupun swasta. Dalam undang-undang No. 12 tahun 1950 itu juga terdapat pasal yang mengupas tentang pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Pasal ini terdapat pada Bab XII pasal 20 yang berbunyai :
1) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran Agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2) Cara menyelenggarakan pelajaran yang ditetapkan oleh mentri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan bersama-sama dengan mentri
agama. 15
Kemudian beberapa tahun berikutnya ditanda tangani kembali peraturan bersama mentri PP 2k dan menteri agama nomor : 1432/kat. Tanggal 20 Januari 1951 (mentri pendidikan), Nomor : K/I/652 tanggal 20 Januari 1951 (agama), diatur peraturan pendidikan agama di sekolah-sekolah, yaitu :
Pasal I :
“Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan
kejuruan) diberi pendidikan agama”. Pasal II:
a) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas IV banyaknya 2 jam dalam satu minggu
b) Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak
14 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana), hlm. 83.
15 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 77.
melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan sekolah-sekolah rendah dilain lingkungan. Pasal III:
“Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingaktan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap minggu”.
Pasal IV:
a) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing
b) Pendidikan agama baru diberikan pada satu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut satu macam agama.
c) Murid dalam satu kelas yang menganut agama lain dari agama yang sedang diajarkan pada satu waktu boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran berlangsung. 16
Dalam bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan untuk itu dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin K.H Imam Zarkasi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Pada bulan desember 1960 saat sidang Pleno MPRS, diputuskan sebagai berikut : melaksanakan Manipol Usdek dibidang mental/agama kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia, serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II pasal 2 ayat I).
Dalam ayat 3 dan pasal tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran disekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar sampai universitas), dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya.
Setelah Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama, maka secara instansional Departemen Agama diserahi kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dalam lembaga-lembaga tersebut. Lembaga pendidikan agama Islam ada yang berstatus negeri dan ada yang berstatus swasta. 17
Dalam periode 1945-1950 kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat tetapi karena adanya pelaksanaannya di lakukan perjuangan fisik maka perkuliahan kerap kali di sela dengan perjuangan garis depan. 18
16 Ibid, hlm. 78
17 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara,) hlm. 196.
18 Puputpurnama11.blogspot.co.id/pendidikan-di-indonesia-era-kemerdekaan. html, diakses 10 Oktober 2018.
Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gajah Mada, beberapa sekolah tinggi dan akademi di Jakarta (daerah kependudukan) Klaten, Solo dan Yogyakarta. Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapa dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan merupakan salah satu kekuatan dari seluruh kekuatan rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan di Jakarta pada waktu merupakan daerah pendudukan Belanda, berdiri sekolah Tinggi kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan Nopember 1946 dibuka pula Sekolah Tinggi Hukum serta filsafat dan sastra. Setelah aksi agresi militer I kedua lembaga pendidikan tinggi terakhir in di tutup oleh belanda sehingga secara resmi sudah tidak ada lagi, dengan demikian pendidikan tinggi waktu itu terpecah menjadi dua yaitu pendidikan tinggi republik dan Pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda.

## E. Kesimpulan
Setelah membahas berbagai uraian dan penjelasan hasil penelitian tentang Sistem Pelaksanaan Pendidikan di Masa Orde Lama, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:
a). penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP). Berdirinya Kementerian Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan dengan Menteri Pertama yaitu Ki Hajar Dewantara.
b). Terlaksananya penyelenggaraan Sekolah Islam (Madrasah) & Sekolah Umum, merupakan salah satu upaya Pemerintah di Masa Orde Lama untuk mencapai tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Dengan segala kesungguhannya pemerintah orde lama memberikan perhatian pada pendidikan Nasional bangsa.
c). Dalam periode ini kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuddin Nata. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Bandung: Angkasa.
Direktoral Jendral Pendidikan Islam. http://pendis.kemenag.go.id
Haidar Putra Daulay. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
Joko P. Subahyo. Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Puputpurnama11.blogspot.co.id/pendidikan-di-indonesia-era-kemerdekaan. html, diakses 10 Oktober 2018.
Rifa’i, Muhammad. Sejarah Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Samsul Nizar. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Zuhairini. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.