## ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH
Adi Widodo 1 , Waridin 2 , dan Johanna Maria K. 2
1 BPKP Perwakilan Jawa Tengah
2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
E-mail: maswhied@gmail.com
Diterima 6 Mei 2011/Disetujui 14 Juni 2011
Abstract : The  purposes  of  this  paper  are  (a)  to  illustrate  patterns  of  development  of  not  only  public expenditures on education and health sectors, indicators of human development, and poverty indicators in Central Java province, (b) to identify and analyze the role of the Human Development Index (HDI) with regards  to  the  relationship  between  government  spending  for  education  and  health  sectors  and  poverty reduction in the province: whether the HDI as a moderator variable or intervening variable. The data used were government expenditures in education and health sectors, HDI and regional poverty rates in 35 districts / cities in Central Java, in the period of 2007 to 2008. The study suggests that (a) in general, in the year 2007 and 2008, government spending patterns in education and health sectors, HDI and the percentage of the number of poor in the regencies / cities demonstrated a positive trend. That is, the increase in government spending on education and health sectors was followed by not only an increase in HDI but also by a decrease in the percentage of the population is the poor. Interestingly, the study suggests that HDI was more dominant to be a “pure moderator” variable rather than to be an intervening variable. This infers that the relationship between government spending on education and health sectors and the alleviation of poverty is reinforced by the role of HDI. Consequently, government spending on education and health sector did not by itself affect the poverty reduction directly.
Keywords: Human Development Index (HDI), government spending, education and health sectors, the poor
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentral- isasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa dae - rahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan  bagi  masyarakat  di  daerahnya,  sehingga pemberian  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  me- macu peningkatan kesejahteraan masyarakat di dae- rah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ad- anya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah  pusat  setiap  tahunnya  diharapkan  dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dipengaruhi  se- cara positif dan signifikan oleh pembangunan manu - sia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pemban- gunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi
belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan ang- garan (Priyo Hari Adi, 2009). Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan me- ningkatkan  pula  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Peningkatan  pembangunan  manusia  dapat  dicermati dari besar kecilnya IPMnya. Apabila IPMnya mengal- ami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami pen- ingkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat me- ningkat,  pada  gilirannya  penduduk  miskin  menjadi semakin  berkurang  baik  dari  segi  jumlah  maupun kualitasnya.
Kinerja  pembangunan  ekonomi  Indonesia dalam  beberapa  tahun  ini,  secara  umum  dapat  di-
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 26
katakan  sangat  membanggakan  dengan  tingkat  per- tumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir ini sangatlah tinggi, walaupun mengalami penurunan di  masa  krisis.  Tetapi  tingkat  pertumbuhan  yang tinggi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan diantaranya kemiskinan dan rendahnya pembangunan manusia. Secara umum, selama periode 2007 – 2009, persentase penduduk miskin di Indonesia masih rela- tif cukup signifikan, meskipun mengalami penurunan selama periode 2007 – 2009, yaitu masing – masing secara berurutan mencapai 16,58 persen, 15,42 pers- en, dan 14,15 persen. Secara khusus, penurunan ini juga tercermin pada penurunan prosentase penduduk miskin di 6 provinsi di Jawa pada periode yang sama, yaitu masing – masing sebesar 14,44 persen di tahun 2007, menurun menjadi 13,59 persen di tahun 2008 dan 12,48 persen di tahun 2009. (Data dan Informasi Kemiskinan BPS, 2009)
Jika  dilihat  per  provinsi  yang  ada  di  Pulau Jawa, di tahun 2009 terdapat 3 provinsi yang jumlah penduduk miskinnya di atas 1 juta jiwa, yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin seban- yak  6,022  juta  jiwa,  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan jumlah  penduduk  miskin  sebanyak  5,725  juta  jiwa, dan  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  jumlah  penduduk miskin sebanyak 4,983 juta jiwa. Provinsi Jawa Ten- gah secara berurutan dari tahun 2007 sampai dengan 2009 persentase penduduk miskinnya mencapai 20,43 persen,  19,23  persen,  dan  17,72  persen.  Walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun, namun Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2009  menduduki peringkat  pertama  dalam  hal  persentase  penduduk miskin jika dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya di  Pulau  Jawa.  Selain  itu,  selama  kurun  waktu  tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009, ternyata persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah selalu  paling  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  lima provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa.
Di samping  dihadapkan  pada  angka  kemiski- nan  yang  cukup  tinggi, Indonesia  juga menghadapi masalah  lain  yang  sangat  serius,  yaitu masih ren- dahnya  kualitas SDM yang tercermin dari IPM atau dikenal  dengan Human  Development  Index (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP).
IPM merupakan salah satu cara untuk mengu- kur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kuali - tas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedang - kan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui laman -
ya  rata-rata  penduduk  bersekolah  dan  angka  melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purcashing pow- er parity index (PPP). Pada tahun 2004, menurut BPS, capaian IPM Indonesia sebesar 68,70 dan pada tahun 2008 sebesar 71,17, sehingga selama kurun waktu 4 tahun terjadi peningkatan IPM sebesar 3,60 persen. Demikian juga dengan kondisi IPM di Pulau Jawa, di mana secara nasional  capaian  IPM  Provinsi  Jawa  Tengah  pada tahun  2008  sebesar  71,60  dan  Provinsi  Jawa  Ten- gah  menduduki  peringkat  ke-14  jika  dibandingkan dengan  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Namun  jika dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 menduduki peringkat ke-3. Secara umum, capaian IPM seluruh provinsi di Indonesia termasuk provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (BPS, 2009)
Pembangunan  manusia  merupakan  salah  satu indikator  bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek hara- pan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini se- jalan dengan paradigma pembangunan yang  berkem- bang  pada  tahun  90-an  yaitu   paradigma pemban- gunan yang berpusat pada manusia  ( human centered development ).   Secara konsep, pembangunan manu- sia adalah upaya yang dilakukan  untuk   memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan  melalui  peningkatan kapasitas  dasar  dan  daya  beli.  Pada  tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkat- kan produktivitas penduduk melalui peningkatan pen- getahuan dan derajat kesehatan.
Dengan demikian sekurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah  sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan ke- sehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran    pemerintah  di  sektor  pendidikan  dan kesehatan.  Dengan  meningkatnya  alokasi    pengelu- aran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. Pening- katan produktivitas ini, pada gilirannya mampu me- ningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya dengan sendirinya berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor publik sangat berman-
Johanna, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah 27 faat untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mengurangi penduduk miskin, seperti penelitian yang telah  dilakukan  oleh  antara  lain  Fan  et. Al  (2000), Gomanee at.al (2003), Brata (2005) dan Chemingui (2007).
Dalam kurun waktu 2007 dan 2008, berdasar- kan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah,  terlihat  bahwa  baik  Pendapatan,  Pen- geluaran  (Belanja),  dan  SILPA  Provinsi  Jawa  Ten- gah,  menunjukkan  kecenderungan  yang  meningkat. Demikian  pula  dengan  pengeluaran  sektor  publik bidang  pendidikan  dan  kesehatan  di  Provinsi  Jawa Tengah yang juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat.  Realisasi  pengeluaran  publik  bidang pendidikan  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2008 sebesar Rp127.932.205.596,00 atau meningkat sebe- sar  Rp32.202.722.111,00  jika  dibandingkan  dengan tahun  2007.  Namun,  persentase  pengeluaran  bidang pendidikan terhadap jumlah belanja (Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga) pada tahun 2008  yang  sebesar  3,68  persen  justru  menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 3,77 persen. Demikian juga dengan realisasi pengeluaran bidang kesehatan yang meningkat pada tahun  2008  menjadi  sebesar  Rp429.715.515.972,00 jika  dibandingkan  dengan  tahun  2007.  Persentase pengeluaran bidang kesehatan terhadap jumlah belan- ja juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2007 sebesar 4,42 persen dan pada tahun 2008 menin- gkat menjadi 12,35 persen.
Kenyataan terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama pengelu- aran bidang pendidikan dan kesehatan, menunjukkan adanya komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  kepada  ma- syarakat.  Namun  pengeluaran  pemerintah  tersebut belum tentu menyentuh langsung kepada masyarakat miskin. Jika hal tersebut terjadi dapat menyebabkan tidak  tercapainya  tujuan  pemerintah  dalam  rangka menyejahterakan  seluruh  masyarakatnya.  Kini  saa- tnya  untuk  mengambil  langkah-langkah  peningka- tan  dengan  menggunakan  sumber-sumber  keuangan daerah  secara  optimal  untuk  memperbaiki  layanan pendidikan dan perluasan layanan kesehatan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang  semuanya  digunakan  untuk  kesejahteraan  ma- syarakat, sebagai salah satu cara menanggulangi ke- miskinan  yang  masih  menjadi  masalah  bagi  pemer- intah daerah.
Masalah yang dihadapi di Provinsi Jawa Ten- gah saat ini terkait dengan masalah rendahnya pem- bangunan manusia dan tingginya angka kemiskinan. Dua masalah tersebut, salah satu penyebabnya adalah rendahnya dukungan sumber pendanaan yang terba- tas. Sumber  dana yang  terbatas  tersebut menyebab- kan relatif rendahnya pengeluaran  pemerintah  un- tuk    membiayai    sektor    publik.  Rendahnya  tingkat investasi  publik  di  Provinsi  Jawa  Tengah  tercermin dari rendahnya alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor tersebut.
Di antara sektor publik yang krusial bagi pem- bangunan kualitas sumber daya manusia yang tercer- min dari IPMadalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mempunyai pen- garuh terhadap  kemiskinan.  Di Provinsi Jawa Ten- gah, realisasi bidang pendidikan terhadap total belan- ja pada tahun 2007 hanya mencapai 3,77 persen dan menurun pada tahun 2008 menjadi 3,68 persen. (Hasil Audit BPK, diolah).
Rendahnya alokasi pengeluaran di sektor pen- didikan terjadi juga pada sektor  kesehatan.  Saat  ini pengeluaran untuk sektor kesehatan terhadap PDRB masih  rendah.  Hal  tersebut  terlihat  pula  di  Provinsi Jawa  Tengah,  di  mana  pada  tahun  2007  persen- tase  pengeluaran  bidang  kesehatan  terhadap  PDRB Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar  0,07% dan pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 0,26% (BPS, 2009). Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan antara keinginan  untuk mengurangi kemiskinan me- lalui peningkatan pembangunan manusia,  sementara dari   sisi alokasi anggaran untuk sektor publik (pen- didikan dan kesehatan) masih relatif rendah.
Pertanyaan  yang  hendak  dijawab  dalam  studi ini adalah:
Bagaimana pola dan perkembangan pengeluaran pemerintah  di  sektor  pendidikan  dan  kesehatan, indikator  pembangunan  manusia,  dan  indikator kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah? Bagaimana  peran  IPM  dalam  kaitannya  dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah di sek- tor pendidikan dan kesehatan dengan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Mendeskripsikan  pola  dan  perkembangan  pen- geluaran  pemerintah  di  sektor  pendidikan  dan kesehatan, indikator pembangunan manusia, dan indikator kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Menganalisis  bagaimana  peran  IPM  dalam  kai-
1.
2.
1.
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 28
tannya  dengan  hubungan  antara  pengeluaran pemerintah  di  sektor  pendidikan  dan  kesehatan dengan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, apakah sebagai variabel moderator atau sebagai variabel intervening.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Menurut  Mahmudi  (2007),  pelayanan  publik adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang  diselengga- rakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan  pelaksanaan kententuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik  adalah  instansi  pemerintah,  baik  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan pelay- anan publik yang harus diberikan kepada masyarakat diklasifikasikan dalam dua kategori utama yaitu:
Pelayanan Kebutuhan Dasar Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberi- kan oleh pemerintah meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat den- gan uraian sebagai berikut:
Kesehatan Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan dasar  masyarakat,  oleh  karena  itu  kesehatan  adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Un- dang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera ( welfare society ). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keter- kaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kes- ejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwu- judkan  pemerintah,  maka  kesehatan  harus  menjadi perhatian  utama  pemerintah  sebagai  penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat ( right for health ) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.
Pendidikan Dasar Sama  halnya  dengan  kesehatan,  pendidikan
merupakan suatu bentuk investasi sumber daya ma- nusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat  kemiskinan  karena  pendidikan  merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan ke- miskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui  perbaikan  kualitas  pendidikan.  Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemah- kan  dalam  program Wajib  Belajar  Sembilan Tahun. Pemerintah  hendak  menjamin  bahwa  semua  anak dapat  bersekolah,  sehingga  diperlukan  alokasi  ang- garan pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan ang- garan tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan  alokasi  anggaran  pendidikan  minimal sebesar 20 persen dari total anggaran.
Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat Kebutuhan  pokok  masyarakat  meliputi  beras, minyak goreng, minyak tanah, gula pasir, telur, dag- ing, dan sebagainya. Dalam hal penyediaan bahan ke- butuhan pokok, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ket- ersediaannya di pasar maupun gudang dalam bentuk cadangan atau persediaan. Ketidakstabilan harga kebu- tuhan pokok yang tidak terkendali bisa menimbulkan inflasi yang tinggi (hiperinflasi) dan dapat menimbul - kan ketidakstabilan politik. Selain menjaga stabilitas harga-harga umum, pemerintah juga perlu menjamin bahwa cadangan persediaan di gudang pemerintah cu- kup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai jangka waktu tertentu untuk menghindari terjadinya kepanikan masyarakat terhadap kelangkaan bahan ke- butuhan pokok tersebut.

## Pelayanan Umum
Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga ha- rus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang  meliputi  pelayanan  administratif  (yaitu  pelay- anan  berupa  penyediaan  berbagai  bentuk    dokumen yang  dibutuhkan  publik),  pelayanan  barang  (yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik), dan pelayan- an jasa (yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik.
Terbatasnya akses-akses bagi kaum miskin me- nyebabkan  mereka  tak  mampu    untuk  mengakumu- lasi kapital/modal yang diperlukan baginya untuk ke- luar dari jebakan  kemiskinan ( poverty trap ). Akibat minimnya akumulasi kapital kaum miskin, konsekue-
Johanna, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah 29 nsinya, kaum miskin tak mampu berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan merasakan berkah dari adanya pembangunan. Hal tersebutlah yang mendasari betapa pentingnya  pembangunan  manusia,  di  mana  dalam pembangunan manusia tersebut tidak hanya meliputi dimensi  kesejahteraan  saja  melainkan  terkait  juga dengan peningkatan kapasitas dasar manusia melalui akses  terhadap    pendidikan  dan  kesehatan  terutama bagi masyarakat miskin.
Adalah merupakan kewajiban pemerintah un- tuk menyediakan barang publik. Teori public finance (Musgrave,  1989)  mengungkapkan  bahwa  tidak  se- luruhnya semua masalah ekonomi diselesaikan oleh mekanisme pasar seperti halnya dengan social goods . Social  goods yang  dimaksud  terkait  dengan  ekster- nalitas, distribusi pendapatan, masalah-masalah eko- nomi  lainnya  (pengangguran,    kemiskinan,    inflasi, dan lain-lain).  Dalam  hal tersebut mekanisme pasar gagal menyelesaikannya ( market failure ). Pasar pada hakekatnya  adalah  wahana  untuk  mengekspresi-kan kebebasan individu, untuk mencari keuntungan indi- vidual. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas perekono- mian yang bersifat kolektif publik dan atau aktivitas tidak bermotif keuntungan tidak bisa diselenggarakan oleh pasar. Karena adanya kegagalan pasar dan dalam kaitannya  dengan  ketiga  peran  pemerintah  sebagai peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilitasi, maka kewajiban publik di bidang pendidikan dan kes- ehatan yang tidak disentuh oleh pasar, menjadi kewa- jiban pemerintah untuk menyediakannya.

## Pembangunan Manusia dan IPM
Sejak  tahun  1990, United  Nations  Develop- ment Programme (UNDP) telah menerbitkan laporan tahunan berupa Human Development Report (HDR). Dalam  HDR  tersebut  dikeluarkan  laporan  tahunan mengenai  indek  pembangunan  manusia/ Human  De- velopment Index (HDI) di tiap negara. Indeks tersebut dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang peraih Hadiah  Nobel  berkebangsaan  India  yaitu  Amartya Sen, dan seorang ekonom dari Pakistan, Mahbub Ul Haq, yang dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale Uni- versity dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economic . Sen menyatakan bahwa HDI adalah se- buah pengukuran indeks manusia yang cukup kasar ( vulgar measure ) karena masih banyak keterbatasan. Namun,  HDI  menerapkan  ukuran  pada  aspek-aspek pengembangan  kualitas  manusia  secara  lebih  kom-
prehensif  daripada  hanya  sekedar  pendapatan  per kapita seperti yang dilakukan selama ini dalam me- nentukan atau menunjukkan apakah suatu negara itu negara maju, berkembang, atau belum berkembang. HDI  juga  merupakan  salah  satu  bahan  kajian  atau topik  pembahasan  bagi  para  peneliti  untuk  meneliti ukuran-ukuran kualitas manusia di sebuah negara se- cara luas dan beragam.
Dalam Human  Development  Report (UNES- CO,  2007)  dijelaskan  bahwa Human  Development Index (HDI)  merupakan  suatu  konstruksi  penguku- ran atas dasar konsep right based approach to human development .  HDI  melakukan  pengukuran  rata-rata capaian setiap individu negara yang menyangkut tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas ma- nusia. Pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkuali- tas adalah:
Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur,  sebagaimana  diukur  dengan  Angka  Harapan Hidup sejak waktu lahir ( life expectancy at birth ); Manusia yang memiliki kecakapan dan pendi- dikan  yang  diperlukan  bagi  hidupnya,  sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa ( adult literacy rate ) dengan bobot penilaian dua perti- ga, serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah dan tinggi den- gan  bobot  penilaian  satu  pertiga  dari  penghitungan indeks pendidikan;
Manusia  yang  dapat  mencapai  standar  hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapa- tan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggu- nakan indikator purchasing power parity (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika.
Pembangunan  manusia  yang  dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sum- ber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu seb- agai tenaga kerja yang produktivitasnya harus diting- katkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat ( in- put ) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa.
Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diarti- kan sebagai tujuan pembangunan yang orientasi akh- irnya pada peningkatan kesejahteraan.

## Kemiskinan
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 30
Kemiskinan menurut Mudrajad Kuncoro (2000) adalah  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  standar hidup  minimum.  Permasalahan  standar  hidup  yang rendah  berkaitan  pula  dengan  jumlah  pendapatan yang  sedikit  (kemiskinan),  perumahan  yang  kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bu- ruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah se- hingga  berakibat  pada  rendahnya  sumber  daya  ma- nusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator antara lain Gross National Product (GNP) per capita , pertumbuhan relatif nasional dan pendapa- tan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut Todaro (2000), besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan ( poverty line ). Konsep yang mengacu ke- pada  garis  kemiskinan  disebut  kemiskinan absolut , sedangkan  konsep  yang  pengukurannya  tidak  di- dasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif . Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di  bawah,  di  mana  kebutuhan-kebutuhan  minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah suatu  ukuran  tetap  (tidak  berubah)  di  dalam  bentuk suatu kebutuhan kalori minimum di tambah kompo- nen-komponen non makanan yang juga sangat diper- lukan  untuk survive .  Sedangkan  kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distri- busi yang dimaksud.
Mengutip pendapat Nurske, Jhingan (2000) dan Mudrajad Kuncoro (2003) menyatakan bahwa negara/ daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, umumnya terjerat ke dalam apa yang disebut lingkaran kemiski- nan ( vicious circle ). Nurske menjelaskan bahwa ling- karan kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan  yang  satu  sama  lain  berinteraksi sedemikian  rupa  sehingga  menempatkan  suatu  neg- ara/daerah  yang  tingkat  kemiskinannya  tinggi  tetap berada dalam keadaan terbelakang. Menurut Nurske, kemiskinan adalah sebab sekaligus akibat.

## Teori Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu pros- es kenaikan output total secara terus menerus dalam jangka  panjang.  Pengertian  pertumbuhan  ekonomi yang dimaksud adalah tanpa memandang kenaikan itu
lebih besar ataukah lebih kecil daripada tingkat per- tumbuhan  penduduk,  atau  apakah  perubahan  dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak (Sadono Sukir- no, 1981). Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbu- han  ekonomi  dan  prosesnya  dalam  jangka  panjang, penjelasan  mengenai  bagaimana  faktor-faktor  itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga me- nimbulkan  terjadinya  proses  pertumbuhan  (Lincolin Arsyad, 1999).
Istilah pertumbuhan ekonomi sering didefinisi - kan oleh para ahli dengan istilah pembangunan eko- nomi.  Pembangunan  ekonomi  adalah  usaha-usaha untuk  meningkatkan  taraf  hidup  suatu  bangsa  yang sering  diukur  dengan  tinggi  rendahnya  pendapatan perkapita, tetapi biasanya istilah pertumbuhan ekono- mi digunakan untuk menyatakan perkembangan eko- nomi di negara-negara maju dan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di  negara-negara  berkembang.  Perekonomian  dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapa- tan perkapita menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Tetapi tidak berarti kenaikan- nya secara terus menerus. Suatu perekonomian akan dapat  mengalami  penurunan  dalam  tingkat  kegiatan ekonominya apabila terjadi resesi ekonomi, kekacau- an politik dan penurunan ekspor. Tetapi jika keadaan demikian hanya bersifat sementara, kegiatan ekonomi meningkat secara rata-rata dari tahun ke tahun, maka masyarakat  tersebut  dapatlah  dikatakan  mengalami pembangunan ekonomi.

## Hubungan antara Pengeluaran Publik, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan
Masalah kemiskinan yang identik dengan jum- lah  pendapatan  masyarakat  yang  tidak  memadai, harus  selalu  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan suatu negara. Meskipun masalah kemiskinan akan se- lalu muncul karena sifat dasar dari kemiskinan adalah relatif, namun ketika dari sebuah negara mengalami peningkatan  taraf  hidup,  maka  standar  hidup  akan berubah.  Agenda  mengatasi  kemiskinan  bagi  suatu negara berkaitan dengan banyaknya faktor yang ber- hubungan dengan apa yang diakibatkan oleh kemiski- nan  itu  sendiri,  karena  dampak  dari  kemiskinan  itu akan berhubungan dengan kondisi fundamental yang menjadi  syarat  berlangsungnya  pembangunan  suatu negara yang berkelanjutan.
Johanna, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah 31
Menurut Novianto Dwi Wibowo (2003), esensi utama  dari  masalah  kemiskinan  adalah  masalah  ak- sesibilitas. Aksesibilitas dalam hal ini berarti kemam- puan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  ma- syarakat untuk dapat mencapai atau mendapatkan ses- uatu yang sebenarnya merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara.
Seseorang atau sekelompok orang yang miskin, akan mempunyai aksesibilitas yang rendah dan terba- tas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan diband- ingkan  mereka  yang  termasuk  golongan  menengah maupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu:
Akses untuk mendapatkan makanan yang layak Akses untuk mendapatkan sandang yang layak Akses untuk mendapatkan rumah yang layak Akses  untuk  mendapatkan  layanan  kesehatan baik dan layak Akses untuk mendapatkan layanan pendidikan Akses kepada leisure dan entertainment Akses  untuk  mendapatkan  kualitas  hidup  yang baik dengan terpenuhinya semua basic need dan supporting needs .
Permasalahan  aksesibilitas  ini  menjadi  penting karena kemiskinan akan menjadi lingkaran setan kare- nanya, di mana golongan miskin tidak akan terangkat atau terlepas dari kemiskinan ketika mereka tidak dapat meningkatkan intelektualitas dan sumber daya mereka. Namun  karena  adanya  masalah  aksesibilitas  tersebut, peningkatan ini akan menjadi suatu yang tidak mung- kin dilakukan. Pada akhirnya, sebagai akumulasi dari beban fisik dan psikologis akan menimbulkan berbagai ekses negatif seperti keresahan sosial.
Menurut  Mahmudi  (2007),  dalam  suatu  ling- karan setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu 1) renda- hnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, dan 3)  rendahnya  tingkat  pendidikan.  Rendahnya  tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya ke- miskinan  karena  tingkat  kesehatan  masyarakat  yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas men- jadi  rendah.  Tingkat  produktivitas  yang  rendah  lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapa- tan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan  itu  selanjutnya  menyebabkan  seseorang tidak  dapat  menjangkau  pendidikan  yang  berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan ke- sehatan.
• • •
•
•
•
•
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  salah  satu  hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi per- masalahan  kemiskinan  adalah  upaya  untuk  mening- katkan kualitas sumber daya manusia melalui pening- katan kualitas pembangunan manusia. Dalam hal ini, pembangunan manusia di- proxy dengan IPM atau Hu- man Development Index (HDI) yang merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, mau- pun aspek ekonomi. Di mana IPM merupakan indeks pengembangan manusia yang dilihat dari sisi perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat.
Peranan  pemerintah  disini  adalah  sebagai  pe- nyedia kewajiban publik di bidang pendidikan dan ke- sehatan yang tidak disentuh oleh pasar karena adanya kegagalan pasar dan dalam kaitannya dengan peranan pemerintah sebagai peranan alokasi, peranan distribusi, dan  peranan  stabilisasi.  Menurut Center  for  the  Study of Living Standars (2001) dalam Toyamah, dkk (2004) menyatakan  bahwa  pendidikan  adalah  elemen  pent- ing  untuk  memerangi  kemiskinan,  memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan anak-anak dari upaya eksploitasi.  Demikian  juga  pernyataan  dari  UNICEF yang  mengatakan  bahwa  pendidikan  adalah  investasi yang penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi.
Investasi publik di bidang pendidikan dan kes- ehatan akan memberikan kesempatan pendidikan dan pelayanan  kesehatan  yang  lebih  merata  kepada  ma- syarakat sehingga sumber daya manusia (SDM) handal yang sehat menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produk- tivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan menin- gkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian di- harapkan  kondisi  ini  akan  memajukan  perekonomian masyarakat  dengan  bertambahnya  kesempatan  kerja serta berkurangnya kemiskinan.
Telah banyak penelitian yang dilakukan yang ter- kait dengan pentingnya pembangunan manusia sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan ma- syarakat melalui pengalokasian dana pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Studi – studi tersebut dilakukan  oleh  Fan,  et.  Al  (2000),  Michael  Boozer, Gustav  Ranis,  Frances  Stewart,  Tavneet  Suri  (2003), Brata  (2005),  Chemingui  (2007),  Agussalim  (2007), Yani Mulyaningsih (2008), Fhina Andrea Christy, Priyo
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 32
Hari Adi (2009), dan Suhyun Jung, Seong-Hoon Cho, Roland K Roberts (2009), Brata (2005) dan Yani Mu- lyaningsih  (2008).  Studi  –  studi  mereka  memberikan inspirasi yang signifikan bagi studi ini. Utamanya, studi yang dilakukan oleh Brata (2005) dan Yani Mulyaning- sih (2008). Brata (2005) dan Yani Mulyaningsih (2008) menyebutkan bahwa pembangunan manusia yang di- proxi  dari  IPM( Human  Development  Index) memuat tiga  dimensi  penting  dalam  pembangunan,  yaitu  di- mensi yang terkait dengan (a) aspek pemenuhan kebu- tuhan akan hidup panjang umur ( longevity ) dan hidup sehat ( healthy life ), (b) upaya untuk mendapatkan pen- getahuan ( the knowlodge ) dan (c) akses sumber daya yang mampu memenuhi standar hidup. Ke tiga dimensi ini secara langsung maupun tidak langsung terkait den- gan tingkat kemiskinan.
Hal  yang  menarik  dari  studi  ini  untuk  dikede- pankan dan yang membedakan dengan studi – studi se- belumnya adalah dilakukannya analisis yang mengkaji bagaimana peran IPM dalam kaitannya dengan hubun- gan antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dengan tingkat kemiskinan. Pertanyaan sentral  dari  studi  ini  adalah  apakah  IPM  merupakan variabel  moderator  (variabel  yang  memperkuat  atau memperlemah) atau variabel intervening (variabel yang memediasi) hubungan antara pengeluaran pemerintah tersebut dengan tingkat kemiskinan.

## Kerangka Pemikiran Teoritis
Permasalahan  besar  yang  dihadapi  di  seluruh kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  saat  ini  ter- kait dengan masalah rendahnya pembangunan manusia dan tingginya angka kemiskinan. Salah satu hal yang biasa dilakukan pemerintah saat ini dengan melakukan investasi  pada  sektor  publik.  Investasi  sektor  publik tersebut bisa di- proxy dari pengeluaran pemerintah. Di antara sektor publik yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan  manusia  dan  pengurangan  kemiskinan adalah sektor pendidikan dan kesehatan.
Pendidikan    merupakan    elemen    terpenting dalam  memberantas kemiskinan.   Seseorang   yang memperoleh   pendidikan   akan   memperoleh kesem- patan  yang  lebih  baik  dan  bisa  memperbaiki  standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak hanya mempen- garuhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat upah maupun pendapatan yang tinggi, tetapi juga terha- dap perilaku dan pengambilan  keputusan, yang akan meningkatkan  kemungkinan  sukses  dalam  menjang-
kau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan mem- buat seseorang terhindar dari kondisi miskin (Zuluaga, 1990). Rendahnya tingkat pendapatan juga berdampak pada  rendahnya  kemampuan  seseorang  mengakses pelayanan  kesehatan.  Apabila  kualitas  SDM  rendah yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah maka akan tercermin pula pada rendahnya IPM. IPM adalah indeks  komposit  dari  harapan  hid- up,  melek  huruf  dewasa,  rata-rata  lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.
Dari  pembahasan  di  atas  terungkap  bahwa dengan  semakin  besarnya  alokasi  anggaran    di    sek- tor  pendidikan  dan  kesehatan  menyebabkan  semakin banyaknya masyarakat yang mendapat akses atas pen- didikan  dan  kesehatan.  Seperti  yang  disebutkan  oleh Amartya   Sen (1985), bahwa masalah kemiskinan  ti- dak hanya masalah income semata  melainkan  terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut ma- salah akses-akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian penanganan kemiskinan akan lebih komprehensif.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka alur pikir penelitian tentang peran pembangunan manusia (dalam hal ini di- proxy dengan indeks pembangunan manusia) dalam  kaitannya  dengan  hubungan  antara  pengeluaran pemerintah  sektor    publik  terhadap  pengurangan  ke- miskinan, baik IPMsebagai variabel moderating maupun sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Teoritis

## Hipotesis
Berdasarkan  latar  belakang,  perumusan  ma- salah, serta uraian pada peneliti terdahulu serta kerang- ka pemikiran teoritis, maka dalam penelitian ini dapat diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:
Johanna, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan
Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah 33
H1 : Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan  kesehatan  berpengaruh  positif  terhadap IPM,  selanjutnya  IPM  berpengaruh  negatif terhadap tingkat kemiskinan (IPM berfungsi sebagai  variabel  intervening  (variabel  yang memediasi)  hubungan  antara  pengeluaran pemerintah  pemerintah  tersebut  dengan tingkat kemiskinan).
H2 : IPM mempengaruhi pengentasan kemiskinan secara negatif dan signifikan; dan IPM mem - perkuat  atau  memperlemah  hubungan  an- tara pengeluaran pemerintah tersebut dengan tingkat  kemiskinan  (IPM  berfungsi  sebagai variabel moderating)

## METODE PENELITIAN

## Operasional Variabel dan Data
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini terdiri dari (a) pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan yang diukur dari realisasi APBD 35 Kabupaten/Kota di sektor pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah (PUB), dalam satuan juta rupiah. (b) Pembangunan manusia yang di- proxy dari angka IPM(IPM) 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diukur dalam satuan angka. (c) Angka kemiski- nan  yang  diukur  dari  persentase  penduduk  miskin regional (POV) 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Adapun  periode  kajian  studi  ini  adalah  tahun  2007 – 2008.
Data  PUB,  IPM  dan  POV  di  atas  diperoleh dari Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, Kabupat- en/Kota  Dalam Angka,  Statistik  Keuangan  Pemer- intah Daerah Jawa Tengah, Indikator Utama Sosial Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah, Perda Pertanggungjawaban  APBD  pada  Biro  Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Publikasi BPS dan literatur- literatur  yang  relevan  dengan  studi  ini.  Selain  itu, data  juga  diperoleh  dengan  mengunduh  dari  situs –  situs  antara  lain:  www.bps.go.id,  www.bi.go.id, www.jateng.bappeda.go.id.

## Teknik Analisis
Berdasarkan tujuan studi dan pengujian hipote- sis yang telah dikemukakan terdahulu, studi ini meng- gunakan teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis kuantitatif.

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  menurut  Imam  Ghozali (2009),  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata ( mean ), standar deviasi,  varian,  maksimum,  minimum,  sum,  range, kurtosis, dan kemencengan distribusi ( skewness ). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data runtun waktu yang merupakan data tahunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dari tahun 2007 hingga ta- hun 2008, tentang pencapaian kinerja indikator kabu- paten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  berkaitan dengan keuangan daerah, pembangunan manusia, dan kemiskinan  yang  dibandingkan  dengan  capaian  se- cara regional dan nasional. Metode yang didasarkan pada analisis ini adalah dengan pendeskripsian fak- tor-faktor  yang  berhubungan  dengan  permasalahan yang dimaksud sebagai pendukung hasil dari analisis metode kuantitatif.
Analisis Kuantitatif Studi  ini  menggunakan Analisis  Regresi  Ber- ganda (Multiple Regression Analysis) untuk menga- nalisis data. Analisis regresi berganda ini adalah anali- sis mengenai ketergantungan suatu variabel dependent (tak bebas) terhadap satu atau lebih variabel indepen- dent (bebas) untuk mengestimasi nilai rata-rata varia- bel  dependen  berdasarkan  nilai  tepat  variabel  inde- penden (Gujarati, 2003). Pusat perhatian pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dalam analisis re- gresi, selain mengukur kekuatan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.
Analisis  Regresi  Berganda  dengan  variabel moderating  dan  intervening  digunakan  untuk  men- jawab bagaimana peran IPM dalam kaitannya antara hubungan pengeluaran pemerintah di sektor pendidi- kan dan kesehatan dengan pengentasan kemiskinan. Menurut Imam Ghozali (2009), variabel moderating adalah  variabel  independen  yang  akan  memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel indepen- den lainnya terhadap variabel dependen. Tidak seperti variabel moderating, variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating yang fungsinya meme- diasi  hubungan  antara  variabel  independen  dengan
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 34
variabel dependen.

## Analisis Regresi Berganda dengan Variabel Moderating
Ada tiga cara yang ditawarkan untuk menguji variabel moderating (Imam Ghozali, 2009), yaitu:
Uji Interaksi Uji interaksi atau sering disebut dengan Moder- ated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier di mana dalam persa- maan regresinya mengandung unsur interaksi (perka- lian  dua  atau  lebih  variabel  independen).  Menurut Imam  Ghozali  (2009), moderated  regression  analy- sis (MRA)  menggunakan  pendekatan  analitik  yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar  untuk  mengontrol  pengaruh  variabel  modera- tor. Dengan menggunakan model MRA dengan satu variabel independen (yaitu variabel Pengeluaran Pub- lik), maka dibandingkan tiga persamaan regresi untuk menentukan  jenis  variabel  moderator  yaitu  sebagai berikut:
( * ) POV PUB POV PUB PUB POV PUB PUB PUB IPM
0 1 0 1 2 0 1 2 3 b b f b b b f b b b b f = + + = + + + = + + + +
.................................... (1) ( * )
POV PUB IPM POV PUB IPM PUB IPM
0 1 2 0 1 2 3 b b b f b b b b f
= + + +
= + + + +
................... (2) ( * )
POV PUB IPM POV PUB IPM PUB IPM
0 1 2 0 1 2 3 b b b f b b b b f = + + + = + + +
+
( * ) POV PUB IPM POV PUB IPM PUB IPM 0 1 2 0 1 2 3 b b b f b b b b f = + + + = + + + + .............................................. (3) di mana: β 1 , β 2 , dan β 3 < 0 POV = Persentase penduduk miskin (%)
PUB = Realisasi pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan (juta Rp)
IPM = Indeks Pembangunan Manusia Menurut Imam Ghozali (2009), jika persamaan (2)  dan  (3)  tidak  berbeda  secara  signifikan  atau  ( β 3 =  0; β 2 ≠  0)  maka  IPM  bukanlah  variabel  modera - tor, tetapi sebagai variabel independen. Variabel IPM merupakan variabel pure moderator jika persamaan (1) dan (2) tidak berbeda, tetapi harus berbeda dengan persamaan (3) atau ( β 2 = 0; β 3 ≠ 0). Selain itu, variabel IPM merupakan variabel quasi moderator jika persa- maan (1), (2), dan (3) harus berbeda dengan lainnya atau ( β 2 ≠ β 3 ≠ 0).
Uji Nilai Selisih Mutlak Frucot dan Shearon (1991) dalam Imam Ghozali (2009) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model
nilai selisih mutlak dari variabel independen dengan rumus dasar persamaan regresi sebagai berikut:
* POV PUB IPM PUB IPM 0 1 2 3 b b b b f = + + + +
.............................................................................. (4) di mana: β 1 , β 2 , dan β 3 < 0 POV = Persentase penduduk miskin (%) PUB = Realisasi Pengeluaran Bidang Pendidikan dan Kesehatan (juta Rp)
IPM
= IPM

## Uji Residual
Pengujian  variabel  moderating  dengan  uji  in- teraksi  maupun  uji  selisih  nilai  absolut  mempunyai kecenderungan  akan  terjadi  multikolonieritas  yang tinggi antar variabel independen, sehingga hal ini akan menyalahi asumsi klasik dalam regresi ordinary least square (OLS). Untuk mengatasi multikolonieritas ini, maka dikembangkan metode lain yang disebut uji re- sidual  (Imam  Ghozali,  2009).  Langkah  uji  residual pada hipotesis ketiga pada penelitian ini, dapat digam- barkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

## Gambar 2. Analisis Regresi Berganda dengan Variabel Moderating
Sumber: Imam Ghozali. Ekonometrika; Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17
Dari gambar tersebut dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
IPM PUB POV 0 1 0 1 b b f f b b = + + = - ................................... (5) .............................................. (6) Persamaan regresi (6) menggambarkan apakah varia- bel IPM merupakan variabel moderating dan hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien
IPM PUB POV 0 1 0 1 b b f f b b = + + = - signifikan dan negatif hasilnya (yang berarti adanya lack of fit antara PUB dan IPM sehingga mengakibatkan POV meningkat atau berpengaruh negatif).
Analisis Regresi dengan Variabel Intervening Variabel intervening merupakan variabel antara yang berfungsi memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Menurut Bar- on  dan  Kenny  (1986)  dalam  Imam  Ghozali  (2009), suatu variabel disebut mediator atau intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara
Johanna, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah 35 variabel independen dan variabel dependen.
Analisis Jalur (Path Analysis) Menurut  Imam  Ghozali  (2009),  untuk  men- guji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisi jalur ( path analysis ). Analisis jalur merupakan penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas  antar  variabel  ( model  casual )  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  berdasarkan  teori.  Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi un- tuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Anali- sis jalur digunakan untuk menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digu- nakan untuk mengkonfrimasi atau menolak hipotesis kasualitas imajiner.
Dalam penelitian ini, hubungan antara penge- luaran  sektor  publik  dengan  kemiskinan  di  mediasi oleh  pembangunan  manusia,  dengan  model  analisis jalur sebagai berikut:
Gambar 3. Model Analisis Jalur ( Path Analysis )
Sumber: Imam Ghozali. Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17
Diagram  jalur  memberikan  gambaran  secara eksplisit hubungan kausalitas antar variabel berdasar- kan teori. Anak panah menunjukkan hubungan antar variabel. Model bergerak dari kiri ke kanan dengan implikasi  prioritas  hubungan  kasualitas  variabel yang dekat ke sebelah kiri. Setiap nilai p menggam- barkan jalur dan koefisian jalur. Berdasarkan model jalur pada Gambar 3 diajukan hubungan berdasarkan teori  bahwa  pengeluaran  sektor  publik  mempunyai hubungan langsung dengan kemiskinan (p1). Namun demikian, pengeluaran sektor publik di bidang pendi- dikan dan kesehatan juga mempunyai hubungan tidak langsung dengan kemiskinan yaitu dari pengeluaran sektor publik ke pembangunan manusia (p2) baru ke- mudian  ke  kemiskinan  (p3). Total  pengaruh  hubun- gan  dari  pengeluaran  sektor  publik  ke  kemiskinan (korelasi pengeluaran sektor publik dan kemiskinan) sama dengan pengaruh langsung pengeluaran sektor
publik ke kemiskinan (koefisien path atau regresi p1) ditambah  pengaruh  tidak  langsung  yaitu  koefisien path dari pengeluaran sektor publik ke pembangunan manusia yaitu p2 dikalikan dengan koefisien path dari pembangunan manusia ke kemiskinan yaitu p3, seb- agaimana berikut ini:
Pengaruh langsung pengeluaran sektor publik ke kemiskinan = p1 Pengaruh tidak langsung pengeluaran sektor publik ke pembangunan manusia kemudian ke kemiskinan = p2 x p3 Total pengaruh (korelasi pengeluaran sektor publik ke kemiskinan)
= p1 + (p2 x p3)
Selanjutnya, pengaruh mediasi yang ditunjuk- kan dengan perkalian koefisien (p2 x p3) adalah sig - nifikan atau tidak, akan diuji dengan uji Sobel untuk menghitung nilai standar error dari koefisien penga - ruh  tidak  langsung  tersebut,  dengan  rumus  sebagai berikut: Sp p p Sp p Sp Sp Sp 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 = + + ... (7) Berdasarkan hasil perhitungan Sp2p3 tersebut di atas, dihitung nilai t statistik untuk pengaruh me- diasi dengan rumus sebagai berikut:
t hitung Sp p p p 2 3 2 3 = ................................................... (8)
Jika hasil hasil t hitung lebih besar dari t tabel , maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien medi - asi pengaruh tidak langsung (p2 x p3) adalah signifi - kan yang menunjukkan adanya pengaruh mediasi. Di mana, nilai t tabel pada tingkat signifikansi α = 0,05 sebesar 1,96.
Masih menurut Imam Ghozali (2009), koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struk- tural  yaitu  persamaan  regresi  yang  menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dalam penelitian ini ada dua persamaan, yaitu:
IPM PUB POV 0 1 0 1 b b f f b b = + + =
- ..................................... (9)
( * ) POV PUB IPM POV PUB IPM PUB IPM
0 1 2
0 1 2 3 b b b f b b b b f = + + + = + + + + .................. (10) Nilai standardized koefisien  untuk  variabel pengeluaran sektor publik (PUB) pada persamaan (9) akan  memberikan  nilai  p2.  Sedangkan  pada  persa- maan (10), nilai standardized koefisien untuk variabel pengeluaran  sektor  publik  (PUB)  akan  memberikan
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 36
nilai p1 dan nilai standardized koefisien untuk varia - bel pembangunan manusia (IPM) akan memberikan nilai p3.

## Pendeteksian Penyimpangan Asumsi Klasik
Teorema  Gauss-Markov  adalah  teorema  yang melekat dalam metode kuadrat terkecil (OLS). Teo- rema  ini  menyatakan  bahwa  apabila  semua  asumsi linier klasik dipenuhi, maka akan diketemukan mod- el  penaksir  yang  tidak  bias,  linier  dan  merupakan penaksir  terbaik  ( best  linier  unbiased  estimator = BLUE)  (Gujarati,  2003  dalam  Insukindro,  2004). Oleh karena itu, penaksir OLS ( b 0 dan b 1 ) yang bersi- fat BLUE mengandung arti sebagai berikut: Linier , di mana b 0 dan b 1 merupakan suatu fungsi linier dari variabel acak Y di dalam suatu model regresi.
Unbiased , di mana b 0 dan b 1 tidak bias, terutama dalam regresi dengan menggunakan sampel besar sehingga penaksir parameter diperoleh dari sam- pel besar kira-kira lebih mendekati nilai param- eter yang sebenarnya.
Efficient estimator , di mana b 0 dan b 1 mempunyai varian yang minimum atau penaksir yang efisien.
Secara teoritis model OLS akan menghasilkan estimasi  nilai  parameter  model  penduga  yang  sahih bila dipenuhi asumsi Tidak Ada Autokorelasi, Tidak Ada Multikolinearitas, dan Tidak Ada Heteroskedas- tisitas.  Apabila  seluruh  asumsi  klasik  tersebut  telah terpenuhi maka akan menghasilkan hasil regresi yang best,  linear,  unbias,  efficient  of  estimation (BLUE). Untuk memenuhi asumsi-asumsi di atas, maka estima- si  regresi  hendaknya  dilengkapi  dengan  uji-uji  yang diperlukan,  seperti  uji  heteroskedastisitas,  uji  auto- korelasi, uji multikolinearitas, dan uji normalitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Secara garis besar, alokasi pengeluaran pemer- intah  di  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  di  kabu- paten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan ke- cenderungan yang meningkat. Demikian pula dengan indikator yang berkaitan dengan pembangunan manu- sia, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per bulan; menunjukkan kecenderungan yang meningkat
•
•
•
pula. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan maupun indikator pemban- gunan manusia, dibarengi dengan semakin membai- knya indikator kemiskinan yang ditandai dengan se- makin menurunnya indikator jumlah dan persentase penduduk miskin.
Menurut BPS, jumlah pengeluaran sektor pub- lik  untuk  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  menun- jukkan  kecenderungan  yang  meningkat.  Pada  ta- hun  2008,  pengeluaran  sektor  publik  yang  tertinggi adalah  Kabupaten  Purworejo  sebesar  Rp799.174,67 juta  berupa  pengeluaran  bidang  pendidikan  sebesar Rp653.523,92 juta atau 22,03 persen dari total pen- geluaran, dan pengeluaran bidang kesehatan sebesar Rp145.650,75 juta 4,91 persen dari total pengeluaran Kabupaten Purworejo. Sedangkan pengeluaran sektor publik yang terendah adalah Kota Pekalongan sebesar Rp137.601,25 berupa pengeluaran bidang pendidikan sebesar Rp105.666,80 juta atau 16,04 persen dari to- tal  pengeluaran,  dan  pengeluaran  bidang  kesehatan sebesar Rp31.934,45 juta 4,85 persen dari total pen- geluaran Kota Pekalongan.
Nilai  IPM  tertinggi  di  Provinsi  Jawa  Tengah pada  tahun  2008  sebesar  77,16  yang  dicapai  oleh Kota  Surakarta  dan  nilai  IPM  yang  terendah  sebe- sar  67,08  yaitu  ada  di  Kabupaten  Brebes.  Di  satu sisi, jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah ada di Kabupaten Brebes yaitu sebanyak 459.300  orang  dengan  persentase  penduduk  miskin sebesar  25,98  persen.  Sedangkan  jumlah  penduduk miskin yang paling sedikit ada di Kota Salatiga yang mencapai 14.900 orang dengan persentase penduduk miskin  sebesar  8,47  persen.  Menurut  BPS,  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  tingkat  kualitas pembangunan  manusia  dengan  tingkat  kemiskinan. Tabel 4.1. menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes di tahun  2008  merupakan  kabupaten  yang  mempunyai tingkat IPM terendah (67,08) sekaligus juga mempu- nyai jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 459.300 orang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Brata (2005) dan Yani Mulyan- ingsih (2008) yang menyatakan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia yang tercakup dalam IPM sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Selengkapnya, hasil statistik deskriptif terhadap vari- abel penelitian untuk data tahun 2007 dan 2008, dapat dilihat pada Tabel 1.
Johanna, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan
Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah 37

## Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel 2007 2008 Pengeluaran Pemerintah di Pendidikan dan Kesehatan (juta Rp) Mean 319,588.27 393,876.53 Minimum 64,914.63 137,601.25 Maximum 498,210.27 799,174.67 Std. Deviation 97,713.94 126,523.76 IPM Mean 71.09 71.57 Minimum 66.57 67.08 Maximum 76.58 77.16 Std. Deviation 2.36 2.34 Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Mean 187.34 174.93 Minimum 13.00 14.90 Maximum 492.20 459.30 Std. Deviation 110.83 101.41 Persentase Penduduk Miskin (%) Mean 19.31 18.12 Minimum 5.26 6.00 Maximum 32.29 27.87 Std. Deviation 7.15 5.77 Sumber: Data BPS, diolah

## Pembahasan
Hasil yang diperoleh pada uji Moderated Re- gression Analysis (MRA), menunjukkan bahwa pem- bangunan manusia yang di- proxy dengan IPM(IPM) bukan merupakan variabel moderating, tetapi meru- pakan variabel yang berdiri sendiri sebagai variabel prediktor (independen) yang berpengaruh terhadap ke- miskinan.  Selain itu, pada uji MRA tersebut, ternyata diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah di
sektor pendidikan dan kesehatan (PUB) tidak mem- pengaruhi  kemiskinan  (POV).  Hasil  yang  berbeda diperoleh pada saat dilakukan uji interaksi yang digu- nakan untuk menguji adanya variabel pure moderator (moderator murni), di mana secara statistik ternyata menunjukkan bahwa variabel IPM merupakan varia- bel pure  moderator terhadap  variabel  kemiskinan (POV). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel IPM tidak  berfungsi  sebagai  variabel  independen  namun langsung  berinteraksi  dengan  variabel  independen lainnya  (variabel  pengeluaran  publik/PUB)  dalam rangka mengurangi kemiskinan. Dalam uji tersebut, variance variabel kemiskinan (POV) dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendi- dikan dan kesehatan (PUB) dan variabel interaksi an- tara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan (PUB) dengan variabel IPM berkisar 40,6 persen sampai dengan 46,4 persen. Namun, pengaruh variabel interaksi terhadap pengurangan kemiskinan masih sangat kecil yaitu berkisar 3,964x10 -6 sampai dengan 5,913x10 -6 .
Hasil dari Uji Selisih Nilai Mutlak, menunjuk- kan  bahwa  koefisien  dari  selisih  nilai  mutlak  antara variabel  independen  (PUB  dan  IPM)  ternyata  tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel IPM ternya - ta bukan merupakan variabel moderating. Sama sep- erti Uji Selisih Nilai Mutlak, dalam Uji Residual juga menunjukkan bahwa variabel IPM bukan merupakan variabel moderating. Hal ini ditunjukkan pada Uji Re- sidual dengan nilai koefisien variabel uji (dalam hal ini variabel kemiskinan) yang negatif namun tidak sig- nifikan. Selengkapnya ikhtisar hasil analisis terhadap hipotesis adanya pengaruh pengeluaran sektor publik secara negatif dan signifikan terhadap angka kemiski - nan melalui indikator pembangunan manusia (IPM se- bagai variabel moderator), dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Ikhtisar Analisis Variabel IPM sebagai Variabel Moderator
Uraian Hasil Analisis dengan Data Tahun 2007 2008 Uji dengan MRA Variabel IPM bukan merupa-kan variabel moderator, teta-pi sebagai variabel independen (prediktor) Variabel IPM bukan meru-pakan variabel moderator, tetapi sebagai variabel independen (prediktor) Uji Pure Moderator Variabel IPM merupakan variabel pure moderator , dengan nilai koefisien sebesar – 5,913x10 -6 Variabel IPM merupakan variabel pure moderator , dengan nilai koefisien sebesar – 3,964x10 -6 Uji Nilai Selisih Mutlak Variabel IPM bersama – sama variabel independen PUB dan IPM mempenga-ruhi variabel kemiskinan dan pengaruhnya sebesar 49% Variabel IPM bersama – sama  dengan variabel PUB mempengaruhi variabel ke-miskinan dan pengaruhnya sebesar 42,29% Uji Residual Variabel IPM bukan merupakan variabel moderating. Variabel IPM bukan merupakan variabel moderating. Sumber: Hasil Olahan Data Tahun 2007 dan 2008 dengan Aplikasi SPSS
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 38
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  menunjukkan bahwa IPM tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen  dalam  mempengaruhi  tingkat  kemiski- nan.  Hal  tersebut  mengandung  makna  bahwa  untuk meningkatkan  kualitas  pembangunan  manusia  yang di- proxy dengan  IPM  harus  didukung  dengan  kebi- jakan pemerintah melalui alokasi sumber pendanaan dari  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat yang  memang  ditujukan  untuk  peningkatan  kualitas pembangunan  manusia.  Kualitas  pembangunan  ma- nusia, sebagaimana diungkapkan oleh UNDP, terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup pan- jang umur ( longevity ) dan hidup sehat ( healthy life ), untuk mendapatkan pengetahuan ( the knowledge ) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa me- menuhi standar hidup.
Dalam  berbagai  literatur  yang  ada,  menun- jukkan  bahwa  tingkat  pembangunan  manusia  yang tinggi  akan  mempengaruhi  perekonomian  melalui peningkatan  kapabilitas  penduduk  yang  konsekuen- sinya adalah pada produktivitas dan kreativitas pen- duduk. Oleh karena itu, dukungan sumber dana dari pemerintah  terutama  untuk  kegiatan  yang  berkaitan dengan  peningkatan  kualitas  pembangunan  manusia seperti pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan,  sangat  menentukan  dalam  peningkatan kualitas pembangunan manusia yang ujungnya adalah pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan.  (Aloysius Gunadi Brata, 2002).
Walaupun IPM berpengaruh terhadap kemiski- nan sebagai variabel yang memperkuat/memperlemah variabel  independen  lainnya  (sebagai  variabel pure moderating ), namun pengaruhnya masih sangat kecil. Kecilnya pengaruh interaksi tersebut, bisa disebabkan karena rendahnya alokasi pengeluaran sektor publik dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Data  statistik  dari  BPS  menunjukkan  bahwa, rata-rata  persentase  alokasi  pengeluaran  pemerintah sektor publik bidang pendidikan pada 35 kabupaten/ kota  yang  ada  di  Provinsi  Jawa Tengah  pada  tahun
2007 hanya sebesar 4,91 persen dan pada tahun 2008 sebesar  5,41  persen.  Sedangkan  rata-rata  persentase alokasi  pengeluaran  pemerintah  sektor  publik  bi- dang kesehatan pada 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 hanya sebesar 1,27 persen dan pada tahun 2008 sebesar 1,37 persen. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  kecenderun- gan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah sek- tor  publik,  namun  karena  masih  minimnya  alokasi dana tersebut menyebabkan belum adanya pengaruh pengeluaran  tersebut  terhadap  kemiskinan  dan  jika diinteraksikan dengan variabel pembangunan manu- sia (IPM), pengaruhnya masih sangat kecil.
Menurut  Agus  Salim  (2007),  pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan  kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan suatu kebijakan yang pro poor yang mempunyai dam- pak yang negatif terhadap kemiskinan melalui dam- paknya  terhadap  pertumbuhan  dan  pemerataan.  Di samping itu, kebijakan pengeluaran tersebut mempu- nyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan melalui dampaknya  terhadap  pembentukan  modal  manusia ( human capital ). Kebijakan inilah yang yang diang- gap  sebagai  kebijakan  yang  berdampak  ganda  ( win win policies ). Selain  itu,  hasil  analisis  terhadap  pengaruh pengeluaran sektor publik secara negatif dan signifi - kan terhadap angka kemiskinan yang diperkuat den- gan  indikator  pembangunan  manusia  (IPM  sebagai variabel intervening), dapat diikhtisarkan seperti pada Tabel 3.
Sejalan dengan hasil analisis yang menyatakan bahwa IPM merupakan variabel pure moderator yang tidak  berhubungan  dengan  variabel  kemiskinan  dan variabel pengeluaran sektor publik, namun berinter- aksi dengan variabel pengeluaran publik dalam mem- pengaruhi  kemiskinan,  maka  hasil  analisis  seperti dalam Tabel 4.3. tersebut menyatakan bahwa pada ta- hun 2008 variabel IPM merupakan variabel interven- ing yang ikut mempengaruhi hubungan antara varia- bel  independen  (pengeluaran  sektor  publik)  dengan
Tabel 3.Ikhtisar Analisis Variabel IPM sebagai Variabel Intervening (Mediating)
Uraian Hasil Analisis dengan Data Tahun 2007 2008 Uji analisis jalur dan Uji Sobel Variabel Indeks Pemba-ngunan Manusia (IPM) bukan merupakan variabel intervening, karena nilai t hitung = 0,53434 kurang dari nilai t tabel = 1,96. Variabel Indeks Pemba-ngunan Manusia (IPM) merupakan variabel intervening, karena nilai t hitung = 4,9367 lebih besar dari nilai t tabel = 1,96; dengan total pengaruh sebesar 5,9732 x 10 -6
Sumber: Hasil Olahan Data Tahun 2007 dan 2008 dengan Aplikasi SPSS
Johanna, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah 39 variabel dependen (kemiskinan). Namun pada tahun 2007  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa variabel  IPM  bukan  merupakan  variabel  interven- ing. Hal tersebut terlihat dari nilai t hitung = 0,53434 kurang dari nilai t tabel = 1,96 pada tingkat signifi - kansi α = 0,05.
Perbedaan  hasil  uji  intervening  antara  tahun 2007  dan  2008  tersebut,  disebabkan  karena  adanya peningkatan  pengeluaran  sektor  publik  yang  cukup signifikan dimana pada tahun 2008, secara total untuk 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan pengeluaran sektor publik sebesar  Rp2.600.089,42 juta atau terjadi peningkatan sebesar 23,24 persen jika dibandingkan dengan tahun 2007. Sumbangan terbesar terjadi pada pengeluaran sektor  publik  bidang  pendidikan,  yaitu  meningkat sebesar Rp2.163.143,18 juta pada tahun 2008 atau ter- jadi kenaikan sebesar 24,14 persen jika dibandingkan dengan tahun 2007. Sedangkan kenaikan pengeluaran sektor publik bidang kesehatan pada tahun 2008 sebe- sar Rp436.946,24juta atau naik sebesar 19,64 persen jika dibandingkan dengan tahun 2007.
Adanya perbedaan hasil uji intervening tersebut, juga ditandai dengan semakin meningkatnya persen- tase pengeluaran sektor publik terhadap PDRB pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata persentase pengeluaran sek- tor  publik  terhadap  PDRB  di  35  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Tengah,  pada  tahun  2007  mencapai 6,19 persen dan pada tahun 2008 meningkat sebesar 0,69 persen menjadi 6,78 persen. Sumbangan terbe- sar peningkatan persentase pengeluaran sektor publik terhadap PDRB tersebut terjadi pada bidang pendidi- kan, di mana secara rata-rata persentase pengeluaran bidang pendidikan terhadap PDRB pada tahun 2008 meningkat sebesar 0,50 persen menjadi 5,41 persen jika  dibandingkan  tahun  2007  yang  mencapai  4,91 persen. Sedangkan persentase pengeluaran bidang ke- sehatan terhadap PDRB pada tahun 2008 meningkat 0,10 persen menjadi 1,37 persen dari tahun 2007 yang mencapai 1,27 persen.
Adanya pengaruh intervening pada variabel in- deks pembangunan manusia, mengandung arti bahwa pengeluaran pemerintah sektor publik tidak akan ser- ta merta langsung berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, namun pengaruhnya dapat dirasakan jika pengeluaran  tersebut  berkaitan  dengan  peningkatan kualitas  pembangunan  manusia  seperti  pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan. Namun demikian,
total  pengaruh  variabel  IPM  sebagai  variabel  yang memediasi hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap pengurangan kemiskinan ma- sih sangat kecil yaitu pada tahun 2008 hanya sebesar 5,9732 x 10 -6 .
Hasil analisis tersebut di atas, yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor publik tidak  berpengaruh  secara  langsung  terhadap  pengu- rangan  kemiskinan,  juga  terbukti  dalam  studi  yang dilakukan  oleh  Yani  Mulyaningsih  (2008).  Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa alokasi pen- geluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pen- ingkatan  pembangunan  manusia  yang  di- proxy dari indeks pembangunan manusia, dan juga tidak berpen- garuh terhadap kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah karena masih rendahnya pengeluaran pemerin- tah di sektor publik terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan manusia, yang dalam penelitian ini di- proxy dengan IPM, secara statistik mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan sebagai variabel pure moderating yang  memperkuat  atau  memperlemah hubungan  antara  variabel  independen  yaitu  variabel pengeluaran pemerintah sektor publik (PUB) terhadap variabel dependen yaitu variabel Kemiskinan (POV), di mana  variabel pembangunan manusia (IPM) tidak berhubungan dengan variabel dependen dan variabel independen,  namun  variabel  pembangunan  manusia berinteraksi dengan variabel independen (pengeluaran sektor publik). Selain itu, variabel IPM juga sebagai variabel intervening (pada tahun 2008) yaitu variabel yang  ikut  mempengaruhi  hubungan  antara  variabel independen (variabel pengeluaran pemerintah sektor publik) dan variabel dependen (variabel kemiskinan).
Secara  umum,  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  apabila  pengeluaran  pemerintah  tidak  ditu- jukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pembangunan manusia,  maka  pengentasan  kemiskinan  tidak  akan terwujud. Secara logis hal ini bisa dikaitkan dengan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepa- da masyarakat miskin, di mana jika pelayanan pendi- dikan maupun kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat  miskin  semakin  tidak  terjangkau,  maka kemiskinan akan terus meningkat. Hal tersebut dise- babkan karena penduduk miskin yang sakit dan tidak mampu berobat karena layanan kesehatan yang ren- dah dan minimnya pengetahuan dari pasien yang ber- sangkutan untuk menghindari penyakit tersebut, maka secara otomatis dia tidak akan mampu memenuhi ke-
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 40
butuhan dasar dirinya sendiri bahkan mungkin kelu- arganya.  Lingkaran  setan  inilah  yang  menyebabkan sulitnya  pemerintah  dalam  mengurangi  kemiskinan, terutama jika kebijakan pemerintah yang dijalankan bukan  kebijakan  yang pro  poor .    Hal  ini  tercermin dari masih minimnya alokasi dana pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia.
Menurut  Novianto  (2003),  esensi  utama  dari masalah  kemiskinan  adalah  masalah  aksesibilitas. Aksesibilitas berarti kemampuan seseorang atau seke- lompok orang dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasarnya dan se- harusnya menjadi haknya sebagai manusia dan seb- agai warga negara. Seseorang atau sekelompok orang yang  miskin,  mempunyai  daya  aksesibilitas  yang rendah dan terbatas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan mereka yang termasuk golon- gan menengah ataupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu: 1)  akses  untuk  mendapatkan  makanan  yang  layak, 2) akses untuk mendapatkan sandang yang layak, 3) akses untuk mendapatkan rumah yang layak, 4) ak- ses untuk mendapatkan layanan kesehatan, 5) akses untuk mendapatkan layanan pendidikan, 6) akses ke- pada leisure dan entertainment ,  dan  7)  akses  untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan, peranan pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas  pemban- gunan  manusia  sangat  besar  diharapkan.  Investasi pemerintah  untuk  pembangunan  manusia,  baik  itu di bidang pendidikan dan kesehatan ataupun bidang lainnya  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik, merupakan  suatu  kegiatan  yang  berkaitan  dengan bidang  ekonomi.  Meningkatnya  kesehatan  dan  pen- didikan  akan  mendorong  peningkatan  produktivitas tenaga kerja, dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan  anggota  masyarakat.  Dengan  demikian, semakin besar investasi pembangunan manusia akan berdampak  pada  semakin  tinggi  produktivitas  dan pendapatan  individual,  regional  dan  nasional  serta merupakan aspek pendorong peningkatan pertumbu- han ekonomi.
Menurut  data  statistik  BPS  yang  berkaitan dengan indikator pembangunan manusia yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu IPM dan  indikator  yang  membentuk  IPM  seperti Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah,  dan  Pengeluaran  Riil  per  Kapita,  terlihat
bahwa rata-rata di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah  menunjukkan  kecenderungan  yang  mening- kat. Capaian IPM rata-rata untuk 35 kabupaten/kota di  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2008  sebesar 71,6 atau meningkat sebesar 0,67 persen jika diband- ingkan dengan rata-rata capaian tahun 2007 sebesar 71,1.  Peningkatan  capaian  indikator  pembangunan manusia  ini  menunjukkan  semakin  baiknya  kualitas pembangunan  manusia  di  35  kabupaten/kota  yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Peningkatan  kualitas  pembangunan  pada  35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut dii- kuti dengan indikator kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan  yang  menurun.  Menurut  data  statis- tik BPS, indikator jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin yang ada di 35 kabupat- en/kota di Provinsi Jawa Tengah, terus menurun dari tahun 2007 persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa  Tengah  sebesar  20,43  persen  dan  pada  tahun 2008 persentase penduduk miskin turun sebesar 7,05 persen atau menjadi 18,99 persen. Hal ini sejalan den- gan  hasil  penelitian  bahwa  indikator  pembangunan manusia  akan  mempengaruhi  indikator  kemiskinan secara  signifikan  dan  negatif  sebagai  variabel pure moderating maupun  sebagai  variabel  intervening. Namun  demikian,  pengaruh  variabel  IPM  sebagai variabel pure moderating maupun variabel interven- ing  terhadap  hubungan  antara  pengeluaran  sektor publik  dengan  kemiskinan,  masih  sangat  kecil.  Hal ini merupakan keterbatasan studi ini, karena studi ini lebih menekankan kepada political will dari pemer- intah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi  kemiskinan  yang  dilihat  dari  kebijakan pengeluaran  sektor  publik  yang  berkaitan  dengan peningkatan  kualitas  pembangunan  manusia  yaitu pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diu- raikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi pengelu- aran pemerintah sektor publik tidak secara lang- sung  mempengaruhi  IPM  ataupun  kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengelu- aran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi
•
Johanna, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah 41 kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengelu- aran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehat- an tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel inde- penden dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus berinteraksi dengan variabel lain (variabel IPM). Hal ini juga diperkuat dengan hasil studi yang  menunjukkan  bahwa  selain  berperan  seb- agai variabel pure moderator , IPM juga berperan sebagai variabel intervening (tahun 2008), dalam kaitannya  dengan  hubungan  antara  pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan dengan pen- gentasan  kemiskinan.  Sehingga  implikasi  dari hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penge- luaran  pemerintah  di  sektor  pendidikan  dan  ke- sehatan  akan  dapat  mempengaruhi  kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia. Adanya perbedaan hasil uji intervening untuk data tahun 2007 dan 2008, di mana pada tahun 2008 variabel IPM berperan sebagai variabel interven- ing,  sedangkan  pada  tahun  2007  variabel  IPM tidak berperan sebagai variabel intervening, dise- babkan  karena  adanya  peningkatan  pengeluaran sektor publik yang cukup signifikan yang terjadi pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, di mana pada tahun 2008 secara total terjadi pen- ingkatan sebesar 23,24 persen jika dibandingkan dengan tahun 2007, serta karena adanya peningka- tan persentase rata-rata pengeluaran sektor publik terhadap  PDRB  masing-masing  kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,69 persen. Indikator  IPM  menunjukkan  kecenderungan peningkatan, di mana capaian IPM rata-rata un- tuk  35  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Tengah pada tahun 2008 meningkat sebesar 0,67 persen jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2007. Peningkatan kualitas pembangunan manu- sia tersebut diikuti dengan indikator kemiskinan yang  menunjukkan  kecenderungan  yang  menu- run.  Di  mana,  persentase  penduduk  miskin  di Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2008,  turun sebesar  7,05  persen  menjadi  18,99  persen  jika dibandingkan tahun 2007.

## Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa
•
•
•
pembangunan manusia yang tercermin dari nilai IPM  akan  berpengaruh  terhadap  pengurangan kemiskinan, baik itu sebagai variabel pure mod- erator maupun sebagai variabel intervening. Hal tersebut mengindikasikan bahwa IPM merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel ke- miskinan  (sebagai  variabel  dependen)  jika  ber- interaksi  dengan  variabel  independen  lainnya. Selain  itu,  variabel  IPM  juga  merupakan  varia- bel yang memediasi variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel kemiskinan. Oleh karena  itu,  dalam  rangka  mengurangi  kemiski- nan  sangat  diperlukan  dukungan  kebijakan  dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Ten- gah  untuk  meningkatkan  kualitas  pembangunan manusia (IPM) di daerahnya. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan IPM, salah satunya terkait dengan pengeluaran pemer- intah untuk sektor publik dalam rangka penyedi- aan  kapasitas  dasar  seperti  pendidikan  dan  kes- ehatan bagi masyarakatnya, terutama masyarakat miskin.  Keberpihakan  pengeluaran  pemerintah untuk  mengurangi  kemiskinan  ( pro  poor  fis - cal policy ) sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah.
Studi ini, menunjukkan adanya keterkaitan IPM sebagai variabel pure moderator maupun sebagai variabel intervening ( mediating ) terhadap hubun- gan  antara  pengeluaran  publik  dan  kemiskinan, namun  pengaruhnya  masih  sangat  kecil.  Penga- ruh variabel IPM sebagai variabel pure moderator pada tahun 2007 sebesar – 5,913x10 -6 dan pada tahun 2008 sebesar – 3,964x10 -6 . Sedangkan total pengaruh variabel IPM sebagai variabel interven- ing pada tahun 2008 sebesar 5,9732x10 -6 . Kecil- nya pengaruh tersebut dikarenakan keterbatasan dari studi ini, di mana variabel independen yang mempengaruhi variabel kemiskinan baru sebatas pada political  will pemerintah  kabupaten/kota dalam mengurangi kemiskinan yang dilihat dari kebijakan pengeluaran sektor publik yang berkai- tan  dengan  peningkatan  kualitas  pembangunan manusia  berupa  pengeluaran  bidang  pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian  lanjutan  mengenai  keterkaitan  varia- bel-variabel lain termasuk variabel IPM terhadap variabel kemiskinan.
•
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1

## 42

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakim.  2001. Ekonomi  Pembangunan .  UII  Press. Yogyakarta.
Agusalim.  2007.  Peran  Anggaran  Pemerintah  Terhadap Pengurangan  Angka  Kemiskinan  di  Indonesia . Ekonomi dan Bisnis . Vol. 10 No. 1. BPS. 2009. Data dan Informasi Kemiskinan ____. 2004. Data dan Informasi Kemiskinan ____. 2002. Data dan Informasi Kemiskinan
____. Statistik  Keuangan  Daerah  Kabupaten  dan  Kota Berbagai Publikasi
____. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2006
____. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2007 ____. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2008 ____. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009
____. 2009. Indikator Utama Sosial, Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2008.
Brata,  Aloysius  Gunadi.  2005. Investasi  Sektor  Publik Lokal,  Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Lembaga  Penelitian  –  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta, Februari Chemingui,    Mohamed    Abdelbasset.  2007. Public Spending    and    Poverty  Reduction  in    an    Oil based  Economy:  The  Case  of  Yemen. Revised: January
Damodar Gujarati. 1991. Ekonometrika Dasar, Terjemahan oleh Sumarno Zain. Penerbit Erlangga, Jakarta. Fan,  Shenggen.  2000. How  Does  Public  Spending Affect  Growth  and Poverty?  The  Experience  of China . Paper  submitted  to  2nd  annual Global Development Network Confrence. Tokyo, Japan. Guritno Mangkoesoebroto. 2001. Ekonomi Publik , BPFE UGM, Yogyakarta Gomanee, Karuna. 2003. Aid, Public Spending and Human Welfare:  Evidence  From  Quantile  Regressions, Paper  for  a  Session  on  ‘Poverty  and  Human Development’ . Organised  by  Dr  Noorbakhsh at  the  DSA Annual Conference. Glasgow. 10-12 September Insukindro, R. Maryatmo, Aliman, Sri Yani Kusumastuti, A.  Ika  Rahutami.  2004. Modul  Ekonometrika Dasar . Kerjasama BI dan FE UGM. Yogyakarta. Imam  Ghozali.  2009. Ekonometrika:  Teori,  Konsep dan  Aplikasi  dengan  SPSS  17. Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Jhingan,  ML.  2000. Ekonomi  Pembangunan  dan Perencanaan. Edisi  Pertama.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Lincolin  Arsyad.  1999. Ekonomi  Pembangunan .  Edisi Keempat,  Bagian  Penerbitan  STIE  YKPN. Yogyakarta.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Mudrajad Kuncoro. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. UPP AMP YKPN.
________.  2004. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Musgrave,  Richard.  A  dan  Peggy  B  Musgrave. 1989.
Public  Finance  in Theory  and  Practise. Fifth Edition,    McGraw-Hill    Book,    International Edition, 1989.
Novianto  Dwi  Wibowo.  2003.  Masalah  Pengentasan Kemiskinan  di  Indonesia:  Pendekatan  Hipotesis Kuznet. Buletin Pangsa . Edisi 10/IX.
Priyo  Hari  Adi,  Fhino  Andrea  Christy.  2009.  Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3 rd National Conference UKWMS . Surabaya. Sadono  Sukirno.  2000. Makroekonomi  Modern .  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Stigliz, E. Joseph. 1986. Economic of Public Sector. New York: WW Norton and Company Syaukani, H.R, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2005. Otonomi
Daerah  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Pustaka  Pelajar.  Cetakan  ke  IV. Yogyakarta.
Todaro, Michael. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ke-7 (Terjemahan Bahasa Indonesia). Jakarta. PT Erlangga.
UNDP. 1990. Human Development Report _____. 1997. Human Development Report _____. 2005. Human Development Indicator
World  Bank.  2007. Ikhtisar  Kajian  Pengeluaran  Publik Indonesia: Memaksimalkan peluang Baru: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia . Februari.
Zuluaga.  1990. Different  Channels  of  Impact  of Education on Poverty: An Analysis for Colombia . Preliminary Draft.