## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LAUNDRY MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh :
Oktavia Purnamasari Sigalingging Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli
E-Mail: opssigalingging@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan  jaman  dalam  beberapa  tahun  ini  membuat  masyarakat menginginkan  segela  sesuatu  diperoleh  dengan  cara  praktis,  dalam  arti  zaman globalisasi  telah  mempengaruhi  gaya  hidup  dan  kepribadian  masyarakat  yang mengarah pada perilaku serba cepat.  Berbagai bidang telah mengalami perubahan sebagai  akibat  dari  meningkatnya  ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi.  Berdasarkan hal  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  judul  “Tanggung  Jawab Pelaku  Usaha  Laundry  Menurut  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen”.    Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  yang  menjadi masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan  tanggung jawab  terhadap  konsumen  pengguna  jasa  laundry.  Dari  masalah  pokok  tersebut penulis  dapat  merumuskan  beberapa  permasalahan  dalam  penelitian  sebagai berikut: Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha laundry terhadap kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa laundry sebagai akibat praktek usahanya? Upaya  hukum  apakah  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  pengguna  jasa laundry  terhadap  kerugian  yang  ditanggung?  Dalam  menganalisa  data  akan digunakan  teknik  deskriptif  analisis  yaitu  dengan  memaparkan  atau menggambarkan  hasil  studi  lapangan  dan  hasil  studi  literature,  kemudian menganalisa  data  yang  diperoleh  dan  selanjutnya  digunakan  untuk  membahas permasalahan  yang  ada  sehingga  mampu  memberikan  gambaran  empiris  dan faktual,  baik  yang  bersifat  yuridis  maupun  yang  bersifat  sosiologis  tentang tanggung  jawab  pelaku  usaha  laundry  menurut  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.

## Kata Kunci: Perlindungan Konsumen
1. PENDAHULUAN
Perkembangan jaman dalam beberapa tahun  ini  membuat  masyarakat menginginkan segela sesuatu diperoleh  dengan  cara  praktis,  dalam arti zaman globalisasi telah mempengaruhi  gaya  hidup  dan kepribadian masyarakat yang mengarah  pada  perilaku  serba  cepat. Berbagai  bidang  telah  mengalami perubahan  sebagai  akibat  dari meningkatnya  ilmu  pengetahuan  dan tehnologi. Keadaan  seperti  ini  dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, salah satunya oleh pengusaha jasa cuci pakaian atau yang  lebih  dikenal  dengan  istilah laundry. Jasa pencuci pakaian saat ini merebak  di  berbagai  daerah  karena peluang usaha ini dianggap menjanjikan  dalam  era  globalisasi yang menuntut serba cepat. Para pengusaha laundry bermunculan dengan  berbagai  pelayanan  yang ditawarkan, antara lain:
1. Cuci kering
2. Cuci kering ditambah setrika
3. Cuci jaket dan jas
4. Cuci sprei
5. Cuci karpet
6. Dan lain sebagainya.
Sebagai  pengguna  barang  dan/atau jasa konsumen memiliki beberapa hak sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  4 Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen, antara lain: 1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumesi  barang  dan/atau jasa; 2. Hak  untuk  memilih  barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi
dan  jaminan  barang  dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya  atas  barang  dan/atau jasa yang digunakan ; 5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara patut; 6. Hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif; 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya. Pengaturan  hak  dan  kewajiban konsumen  dijumpai  dalam  Pasal  4 dan  Pasal  5  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Berdasarkan  temuan  penulis  diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  tanggung  jawab  pelaku usaha  kepada  konsumen  kurang maksimal  karena  konsumen  yang mengalami kerugian tidak sepenuhnya mendapat ganti kerugian dari pelaku usaha jasa laundry, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.

## A. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas,  maka  yang  menjadi  masalah pokok  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  pelaksanaan  tanggung jawab  terhadap  konsumen  pengguna jasa  laundry.  Dari  masalah  pokok
tersebut  penulis  dapat  merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana  pertanggung  jawaban pelaku  usaha  laundry  terhadap kerugian  yang  diderita  konsumen pengguna  jasa  laundry  sebagai akibat praktek usahanya? 2. Upaya  hukum  apakah  yang  dapat dilakukan oleh konsumen pengguna  jasa  laundry  terhadap kerugian yang ditanggung? A Tujuan Penelitian Penelitian ini bermaksud untuk  mengetahui  dan  memperoleh data  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  pengguna  jasa laundry. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk  mengetahui  pertanggung jawaban  yang  diberikan  pelaku usaha  jasa  laundry  terhadap kerugian  yang  diderita  konsumen pengguna jasa laundry. 2. Untuk  mengetahui  upaya  hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna  jasa  laundry  terhadap kerugian yang ditanggung. B Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Secara  teoritis  penelitian  ini diharapkan  mampu  memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa laundry. 2. Secara Praktis a) Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya  pengguna  jasa laundry mengenai perlindungan  hukum  atas dirinya sebagai konsumen. b) Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya  pengguna  jasa laundry  mengenai  upaya hukum yang dapat dilakukan jika dirinya merasa  atau  mengalami kerugian. c) Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. 2. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen 1. Latar  Belakang  Perlindungan

## Konsumen
Hak  konsumen  yang  diabaikan  oleh pelaku  usaha  perlu  dicermati  secara seksama  pada  era  globalisasi  dan perdagangan  bebas  saat  ini,  banyak bermunculan berbagai macam produk barang  atau    pelayanan  jasa  yang dipasarkan  kepada  konsumen  di tanah  air,  baik  melalui  promosi  iklan maupun  penawaran  secara  langsung. Jika  tidak  berhati-hati  dalam  memilih produk  barang  atau  jasa  yang diinginkan,  konsumen  hanya  akan menjadi  objek-objek  exploitasi  dari pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung jawab  tanpa  disadari,  konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Perkembangan  ekonomi  yang  pesat telah  menghasilkan  berbagai  jenis barang  dan/atau  jasa  yang  dapat dikonsumsi.  Barang  dan/atau  jasa tersebut  pada  umumnya  merupakan barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis maupun  yang  bersifat  komplementer satu terhadap yang lainnya. Bervariasinya  produk  yang  semakin luas  dan  dengan  dukungan  kemajuan teknologi  komunikasi  dan  informasi, jelas  terjadi  perluasan  ruang  gerak arus  transaksi  barang  dan/atau  jasa yang  ditawarkan  secara  variatif,  baik yang  berasal  dari  produksi  domestik maupun yang berasal dari luar negeri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen  inipun  memiliki  segi positif dan negatif yaitu: Segi  positif  dari  Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah: 1) Dengan  adanya  undang-undang ini  maka  hubungan  hukum  dan masalah-masalah  yang  berkaitan
dengan  konsumen  dan  penyedia barang  dan/atau  jasa  dapat ditanggulangi. 2) Kedudukan konsumen dan penyedia  barang  dan/atau  jasa adalah sama di hadapan hukum. Segi  negatif  dari  Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah: 1) Pengertian  dan  istilah  yang digunakan  didalam  peraturan perundang-undangan  yang  ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen. 2) Kedudukan hukum antara konsumen  dan  penyedia  produk (pengusaha)  jadi  tidak  berarti apa-apa,  karena  posisi  konsumen tidak  seimbang,  lemah  dalam pendidikan,  ekonomi  dan  daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen. 3) Prosedur  dan  biaya  pencarian keadilannya  belum  mudah,  cepat dan biayanya murah sebagaimana dikehendaki perundang-undangan yang berlaku. 2. Defenisi Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah  istilah  yang  dipakai  untuk menggambarkan perlindungan hukum  yang diberikan  kepada konsumen  dalam  usahanya  untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang  dapat  merugikan  konsumen  itu sendiri.  Dalam  bidang  hukum,  istilah ini  masih  relatif  baru  khususnya  di
Indonesia, sedangkan di negara maju, hal  ini  mulai  dibicarakan  bersamaan dengan  berkembangnya  industri  dan tehnologi. 3. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah salah satu masalah yang cukup mendasar (subtansial) dalam konstelasi  pembangunan  nasional  di
sebuah  negara,  termasuk  Indonesia. Hal  ini  memerlukan  satu  pengaturan yang  sarat  dengan  perhatian  dari berbagai  stratifikasi  social  (lapisan masyarakat),  sebagaimana  upaya perlindungan  konsumen  di  Indonesia pada  dewasa  ini,  antara  lain  hendak meletakkan prinsip konsumen sebagai  pemakai,  pengguna  atau pemanfaat barang dan/atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum. Di  Amerika  Serikat  pengertian konsumen  meliputi  korban  produk yang cacat yang bukan hanya meliputi pembeli  tetapi  juga  korban  yang bukan  pembeli  tetapi  pemakai, bahkan  korban  yang  bukan  pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.
1. Dasar  Hukum  Perlindungan

## Konsumen
Hukum perlindungan konsumen yang berlaku  di  Indonesia  memiliki  dasar hukum  yang  di  tetapkan  oleh pemerintah,  dengan  adanya  dasar hukum  yang  pasti,  perlindungan terhadap  hak-hak  konsumen  bisa dilakukan  dengan  optimisme.  Ada beberapa  pakar  yang  menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen  merupakan  cabang  dari hukum  ekonomi.  Alasannya  barang atau  jasa  yang  merupakan  hubungan hukum  perdata,  sebagaimana  telah dibahas  singkat  sebelumnya  bahwa peraturan tentang hukum perlindungan  konsumen  diatu  dalam Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999. Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) telah menyepakati rancangan undang- undang tentang perlindungan konsumen  untuk  disahkan  oleh pemerintah setelah 20 tahun diperjuangkan. B. Pengertian Konsumen
Istilah  konsumen  berasal  dari  kata consumer (Inggris-Amerika)  atau consument /konsument (belanda). Secara  harafiah  arti  kata consumer
adalah  (lawan  dari  produsen)  setiap orang  yang  menggunakan  barang. Konsumen  pada  umumnya  diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang  diserahkan  kepada  mereka  oleh pengusaha,  yaitu  setiap  orang  yang mendapatkan  barang  untuk  dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual  belikan  lagi.  Konsumen menurut  pasal  1  ayat  2  Undang-
Undang  Perlindungan  Konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain maupun  mahluk  hidup  lain  dan  tidak untuk diperdagangkan. Konsumen  dibagi  menjadi  2  jenis yaitu:
a) Konsumen antara Konsumen  antara  adalah  setiap orang  yang  mendapatkan  barang dan/atau  jasa  untuk  digunakan dengan  tujuan  membuat  barang dan/atau  jasa  untuk  digunakan dengan  tujuan  membuat  barang dan/atau  jasa  lain  atau  untuk diperdagangkan (tujuan komersial). b) Konsumen Akhir Konsumen akhir adalah setiap orang  alami  yang  mendapat dan  menggunakan  barang dan/atau  jasa  untuk  tujuan memenuhi  kebutuhan  hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Hak dan Kewajiban konsumen 1) Hak Konsumen Dalam  Pasal  4  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur  mengenai  hak  konsumen.  Hak konsumen adalah: 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa 2. Hak  untuk  memilih  barang  atau jasa  serta  mendapatkan  barang
atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluahannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara patut; 6. Hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif; 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  dan tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya. Kewajiban-kewajiban konsumen dijelaskan  yaitu  untuk  membaca  dan mengikuti  petunjuk  pemakaian  atau pemanfaatan  barang  dan/atau  demi keselamatan  serta  membayar  barang dan/atau  jasa  sesuai  dengan  nilai tukar.  Dan  kewajiban  konsumen  ini dipertegas  dan  diatur  dalam  undang- undang perlindungan konsumen Pasal 5 yang berbunyi:
1. Membaca atau mengikuti petunjuk  informasi  dan  prosedur pemakaian  atau  pemanfaatan barang  atau  jasa  demi  keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad  baik  dalam  melakukan transaksi  pembelian  barang  atau jasa;
3. Membayar  sesuai  dengan  nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian hukum  sengketa  perlindungan konsumen secara patut.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  akan dipergunakan  dalam  penelitian  ini berdasarkan Pasal 7 UUPK ini dengan metode pendekatan hukum sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat  dengan  maksud  dan tujuan  untuk  menemukan  fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju  kepada  identifikasi  masalah dan  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian masalah. A. Lokasi Penelitian Pesatnya perkembangan zaman  ini  membuat  masyarakat menginginkan  sesuatu  dengan  cara instan  dan  praktis,  termasuk  dalam hal  mencuci  pakaian  bahkan  sampai dalam hal menyetrika pakaian. Begitu pesatnya kemajuan teknologi membuat beberapa kelompok masyarakat memanfaatkan hal tersebut,  untuk  lebih  terarahnya penelitian  ini  maka  dalam  hal  ini penulis  mengambil  lokasi  sebagai tempat  penelitiannya  yaitu  disekitar kota Dolok Sanggul.
B. Jenis dan Sumber Data a. Data  Primer  yaitu  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari pihak-pihak yang berkaitan dengan  obyek  penelitian.  Dalam penelitian  ini  data  primer  akan didapatkan dari wawancara dengan  pengusaha  jasa  laundry dan konsumen. b. Data  sekunder  akan  diperoleh dari  buku,  surat  kabar  dan literatur yang ada serta peraturan perundang-undangan yang relevan,  dalam  hal  ini  meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK),  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata) serta Surat Keputusan  Menteri  Perdagangan dan  Koperasi  No.  34  Tahun  1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha.
C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  penelitian  akan dilakukan dengan cara:
a. Data Primer Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan melakukan wawancara  (interview)  yaitu  suatu metode  pengumpulan  data  dengan cara  Tanya  jawab  secara  sistematis dan  berlandaskan  pada  tujuan penelitian  yang  dilakukan  dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman serta dikombinasikan dengan system terbuka sehingga pertanyaan- pertanyaan  yang  belum  tercantum pada daftar pertanyaan dapat langsung  dinyatakan  oleh  penulis sehingga  mendapatkan  keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Wawancara  akan  dilakukan  dengan pengusaha  laundry,  dan  konsumen pengguna  jasa  laundry  yang  pernah mengalami  permasalahan  dengan tempat  usaha  jasa  laundry  berkaitan dengan  tanggung  jawab  para  pelaku usaha  dan  perlindungan  terhadap konsumen. b. Data Sekunder Adapun data sekunder dalam penelitian  ini  adalah  Undang-Undang No.  8  Tahun  1999  serta  buku-buku yang berkaitan  dengan perlindungan konsumen.
D. Teknik Analisa Data Dalam menganalisa data akan digunakan  teknik  deskriptif  analisis yaitu  dengan  memaparkan  atau menggambarkan  hasil  studi  lapangan dan  hasil  studi  literature,  kemudian menganalisa data  yang diperoleh  dan
selanjutnya digunakan untuk membahas  permasalahan  yang  ada sehingga mampu memberikan gambaran  empiris  dan  faktual,  baik yang  bersifat  yuridis  maupun  yang bersifat  sosiologis  tentang  tanggung jawab pelaku  usaha  laundry  menurut
UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN A. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Laundry Terhadap  Kerugian  Yang Diderita Konsumen Pengguna Jasa Laundry Hukum hidup, tumbuh dan berkembang  didalam  masyarakat sebagai sarana menciptakan ketentraman  dan  ketertiban  bagi kedamaian  dalam  hidup  sesama warga masyarakat. Adapun  bentuk  ganti  rugi  yang diberikan  oleh  pelaku  usaha  laundry kiloan  terhadap  kehilangan  dan kerusakan  pada  pakaian  konsumen adalah sebagai berikut:
a. Kehilangan pakaian
b. Kerusakan pakaian
B. Upaya  Hukum    Dilakukan  oleh Konsumen  Terhadap  Kerugian yang  Disebabkan  Oleh  Pelaku Usaha Jasa Laundry Pesatnya perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan  variasi  produk  barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Bahkan  dengan  adanya  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi terbukti  turut  mendukung  perluasan ruang  gerak  transaksi  perdagangan barang dan/atau jasa hingga melintasi  batas-batas  wilayah  suatu negara. Meskipun  sering  kali  adanya  seruan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komperatif sejak lama namun
kurangnya kesadaran tentang pentingnya  perlindungan  konsumen membuat  kebanyakan  pelaku  usaha memanfaatkan  keadaan  tersebut untuk  mengelabui  konsumen  atau berbuat  sewenang-wenang  yang  bisa merugikan konsumen. Upaya  penyelesaian  sengketa  antara konsumen dengan pelaku usaha pada umumnya  konsumen  lebih  memilih menyelesaikan  sengketa  secara  jalur kekeluargaan (damai). Hal itu menunjukkan bahwa tingkat toleransi  konsumen  cukup  tinggi karena konsumen cenderung menghindari  terjadinya  sengketa yang berkepanjangan, melihat keadaan  tersebut  maka  hak-hak konsumen  tidak  terpenuhi  menurut UUPK. Beberapa factor penyebab konsumen tidak  mau  menggugat  pelaku  usaha jasa laundry yaitu: 1. Kurangnya  kesadaran  hukum mengenai perlindungan konsumen,  bahwa  konsumen kurang  memahami  keberadaan peraturan  perundang-undangan yang  dapat  melindungi  hak-hak konsumen  khususnya  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen serta  konsumen  kurang  teliti terhadap  pelaku  usaha  jasa laundry yang memberikan pelayanan, keamanan, kenyamanan dan kepuasan dalam mengembangkan usahanya, sehingga konsumen hanya pasrah terhadap  pemberian  ganti  rugi yang tidak setara nilainya dengan kerugian yang dialami konsumen. 2. Karena tingkat toleransi konsumen  yang  sangat  tinggi, konsumen  beranggapan  masalah kehilangan dan kerusakan pakaian  miliknya  bukan  hal  yang perlu diperkarakan, cukup menjadi pelajaran bagi konsumen
agar  lebih  teliti  memilih  usaha jasa laundry kiloan yang memberikan  kenyamanan  dan kepuasan kepada konsumen. 3. Kurangnya  peran  pemerintah memberikan sarana kepada konsumen  layaknya  di  kota-kota besar seperti kota Medan, Jakarta yang mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menangani tentang penyelesaian  sengketa  konsumen dan pelaku usaha. 5. PENUTUP A Kesimpulan Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik  kesimpulan  dan  saran sebagai berikut: 1. Tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry kiloan terhadap kehilangan dan kerusakan pakaian  milik  konsumen  adalah dengan  memberikan  ganti  rugi yang nilainya tidak setara dengan kerugian  yang  dialami  konsumen hal  ini  tidak  sesuai  dengan  asas keseimbangan  dan  asas  keadilan yaitu  bentuk  ganti  rugi  yang diberikan  pelaku  usaha  laundry kiloan  berupa  membayar  kepada konsumen maksimal Rp. 50.000,- - Rp.  80.000,-  terhadap  kehilangan dan  kerusakan  pakaian  milik konsumen  yang  disebabkan  oleh pelaku  usaha  jasa  laundry, seharusnya pelaku usaha memberikan  ganti  rugi  yang setara  nilainya  dengan  kerugian yang  dialami  konsumen  sehingga terpenuhinya  asas  keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. 2. Upaya  hukum  yang  ditempuh konsumen  terhadap  kehilangan dan kerusakan pakaian konsumen yang  disebabkan  oleh  pelaku usaha adalah melakukan complain
dan  menuntut  ganti  kerugian kepada pelaku usaha jasa laundry kiloan,  jika  konsumen  tidak  puas dengan  biaya  ganti  rugi  yang diberikan oleh pelaku usaha maka konsumen  dapat  melapor  ke Yayasan Perlindungan Konsumen.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
Aditya  Bakti,  Bandung, Pelaku  Usaha Konsumen  dan  Tindak  Pidana Korporasi, Citra Aditya, Jakarta, 2002. Ahmadi  Miru,  &  Sutarman  Yodo, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen  di Indonesia, Jakarta,  Rajawali Pers, 2011. Az  Nasution, Konsumen  dan  Hukum Tinjauan  Sosial,  Ekonomi  dan Hukum  pada  Perlindungan
Konsumen  Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Happy  Susanto, Hak-Hak  Konsumen
Jika Dirugikan, Jakarta, 2008. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung,    PT  Citra  Aditya Bakti, 2010 Kartini  Muljadi  &  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  dari Perjanjian, Jakarta,  Rajawali Pers, 2010. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta,  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004. Sudaryatmo, Memahami  Hak  Anda
Sebagai  Konsumen, PIRAC, cetakan 1, Jakarta, 2004. Sembiring A, Menyoal tentang Perlindungan Terhadap Konsumen, 2010. Sri  Redjeki, Hukum  Ekonomi, Mandar
Maju, Bandung, 2000