## FIKIH PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (Analisis Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam Sistem
Hukum Pidana Republik Indonesia)
Oleh: Miftahul Ulum 1
Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com
Abstract: Syar’iyah  Court  has  fairly  broad  authority  other  than  the authority  that  comes  from  within  its  jurisdiction,  also  the  authority  in jinayat namely civil and criminal law, as well as mu’amalah which actually comes from the authority of the District Court, as stipulated in Qanun No. 10  2002  on  the  Islamic  Sharia  Courts,  the  substantive  law  and  procedural law  (the  law  of  the  event)  to  be  used  in  completing  the  judge  actions  and muamalah jinayah under its authority is derived from the Shari’a. Material and formal law will be governed by the bylaws. During the substantive law and procedural law in question does not, the settlement judge actions carried out by the legislation in force. In Article 128 paragraph (2) of Law Number 11 Year 2006 concerning Aceh Government mentioned Syar’iyah Court is a court for any person who is Muslim and remain in Aceh.
Keywords: Fikih, Compare, System,  and Criminal Law

## A. Pendahuluan
Mahkamah  Syar‟iyah  memiliki  kewenangan  yang  cukup  luas  yakni selain  kewenangan  yang  berasal  dari  kewenangan  Pengadilan  Agama (bidang Al-Ahwal Al- Syakhshiyah ), juga kewenangan di bidang jinayat yaitu hukum  pidana  dan  perdata,  serta  mu‟amalah  yang  sejatinya  berasal  dari kewenangan Pengadilan Negeri, seperti yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, maka hukum materiil dan hukum formil (hukum acara) yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara  jinayah  dan  muamalah  yang  menjadi  kewenangannya adalah  yang  bersumber  dari  Syari‟at  Islam.  Hukum  materil  dan  formil tersebut  akan  diatur  dengan  qanun.  Selama  hukum  materiil  dan  hukum
1 Dosen  STAI  Syaichona  Moh.  Cholil  Bangkalan,  Peserta  Program  Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
formil  dimaksud  belum  ada,  maka  penyelesaian  perkara-perkara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
Dalam  Pasal  128  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  disebutkan  Mahkamah  Syar‟iyah  merupakan pengadilan  bagi  setiap  orang  yang  beragama  Islam  dan  berada  di  Aceh. Dalam  pasal  tersebut  dapat  dijumpai  dua  asas  dalam  pemberlakuan Mahkamah Syar‟iyah di Aceh, yaitu asas personalitas keislaman dan asas teritorial. 3 Oleh  karena  itu,  dapat  ditarik  empat  pedoman  dalam memperlakukan Hukum Syar‟iyah oleh Mahkamah Syar‟iyah yaitu:
1.  Untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di Aceh secara otomatis rukun Islam (qanun) diperlakukan bagi mereka.
2.  Untuk  masyarakat  muslim  lainnya  (masyarakat  muslim  bukan  Aceh) yang  melakukan  tindak  pidana  di  Aceh  tetap  diberlakukan  Hukum Islam.
3. Untuk masyarakat Aceh non muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh  ataupun  di  luar  Aceh  tidak  diperlakukan  Hukum  Islam  sama sekali.
4. Untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di luar Aceh juga tidak diberlakukan Hukum Islam.

## B. Hukum Materiil Mahkamah Syar’iyah
Hukum  materiil,  yang  akan  dibuat  dan  digunakan  oleh  Mahkamah Syar‟iyah haruslah bersumber dari syari‟at Islam dan atau paling tidak dari sumber  lain  termasuk  hukum  adat,  tetapi  sesuai  dengan  Syariat  Islam, sementara  hukum  materiil  yang  telah  ada harus  ditinjau kembali  dengan syariat  Islam.  Begitu  lah  semangat  dari  ketentuan  yang  terdapat  pada Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  dan  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2006.  Di  samping  itu  penggunaan  hukum  materiil  yang  Islami tersebut  haruslah  melalui  proses  “taqnin”  (pengundangan)  baik  dalam bentuk  undang-undang,  Peraturan  Pemerintah  ataupun  qanun.  Dengan
2 Rusjdi  Ali  Muhammad  (2003), Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh:  Problem, Solusi dan Implementasi, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 74
3 Mitahul Ulum, Fikih Hukum Tata Negara , Syaikhuna , Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2016), hlm. 167
demikian  hukum  materiil  yang  digunakan  Mahkamah  Syar‟iyah  dapat dalam bentuk: 4
a)  Undang-undang  (antara  lain:  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, dan lain lain).
b)  Peraturan  Pemerintah  (antara  lain:  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan lain-lain).
c)  Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
d)  Qanun-qanun
Dengan melihat beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah dikemukakan  di  atas,  maka  secara  yuridis  hukum  materiil  yang  berlaku pada  Mahkamah  Syar‟iyah  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  sistem  peradilan nasional 5 ,  oleh  karenanya  hukum materiil  yang  berlaku  pada Mahkamah Syar‟iyah  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat,  bahkan  beberapa peraturan  daerah  atau  qanun  tentang  dan  atau  berkaitan  dengan Mahkamah  Syar‟iyah  dapat  mengesampingkan  peraturan  perundang- undangan  yang  lain  dengan  mengikuti  asas Lex  Specialis  derogat  lex generalis, meskipun  karena  kedudukannya  berada  di  bawah  undang- undang  terhadap  qanun, Mahkamah  Agung  dapat  atau  berwenang melakukan uji materil 6 .
Kewenangan  Mahkamah  Syar‟iyah  yang  berasal  dari  kewenangan Pengadilan Agama hanya dalam perkara ”perdata tertentu” yakni bidang Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah ditambah  beberapa  perkara  mu‟amalat  tertentu (wakaf,  hibah,  wasiat,  dan  shadaqah).  Sedangkan  kewenangan  yang
4 Armia  Ibrahim  (2004), “Sinkronisasi  Hukum  Materiil  dan  Hukum  Acara  yang Diberlakukan  pada  Mahkamah  Syar’iyah” .  Makalah  yang  disampaikan  sebagai  anggota Tim  Peneliti  guna  penelitian  “Membangun  Peradilan  Syariah  di  Nanggroe  Aceh Darussalam” oleh KHN, hlm. 3
5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
6 Mitahul Ulum, Op. Cit , hlm. 167
berhubungan  dengan  peradilan  umum  mencakup  bidang  jinayat  dan mu‟amalat pada umumnya. 7
Oleh  karenanya  dalam  melaksanakan  kewenangan  yang  berasal  dari Pengadilan  Agama,  Mahkamah  Syari‟ah  tetap  menggunakan  hukum materiil dan hukum formil (hukum acara) yang digunakan oleh pengadilan agama.  Ini  berarti  bahwa  hukum  materiil  dan  hukum  formil  yang digunakan bukan produk lokal Aceh berupa Qanun-qanun, tetapi produk tingkat  nasional  baik  berupa  undang-undang,  Peraturan  Pemerintah  dan lainnya.  Dengan  demikian  dalam  hal  ini  tetap  sejalan  dengan  apa  yang dilakukan  oleh  pengadilan  agama  di  Indonesia,  tidak  ada  pertentangan dan  perbedaan.  Di  samping  itu  tidak  akan  pula  terjadi  titik  singgung dengan peradilan umum yang ada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu semua hukum materil yang digunakan dalam kaitan dengan penyelesaian perkara yang  menjadi  kewenangan  pengadilan  agama,  tetap  sinkron,  meskipun penyelesaian perkara dimaksud sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. 8
Sedangkan  dalam  melaksanakan  kewenangan  baru  di  bidang mu‟amalat dan  jinayat yang berhubungan  dengan kewenangan peradilan umum,  Mahkamah  Syar‟iyah  melaksanakannya  berdasarkan  “asas personalitas  ke-Islaman”,  maksudnya  bagi  orang  Islam,  sesuai  dengan kewenangan  yang  ditetapkan  dalam  pasal  25  ayat  (  3  )  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Aceh  dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 9
Upaya  harmonisasi  setiap  Qanun-qanun  yang  akan  dibuat  dalam bidang  mu‟amalat  ini  memang  perlu  dan  merupakan  suatu  keharusan. Namun  sebagai  hukum  berdasarkan  syari‟ah  Islam,  tentu  saja  akan  ada perbedaan-perbedaan yang prinsipil dalam hal-hal tertentu dengan hukum perdata yang ada sekarang ini 10 .
7 Topo  Santoso  (2003), Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syari’at
Islam dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta, hlm 87
8 Armia Ibrahim , Op. Cit , hlm. 29 9 Ibid 10 Mohammad  Daud  Ali  (1997), Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama ,  Jakarta, RajaGrafindo Persada, cet. 2, hlm. 47
Dalam pelaksanaan kewenangan di bidang jinayat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, Mahkamah Syar‟iyah akan menggunakan hukum materiilnya  sendiri  yang  tertuang  dalam  Qanun-qanun mengenai  jinayat, baik  yang  telah  ada  (empat  qanun)  maupun  yang  akan  dibuat,  di  luar hukum materiil yang digunakan oleh peradilan umum 11 .
Upaya  untuk  melakukan  harmonisasi  Qanun-qanun  jinayat  di  satu pihak dengan hukum materiil pidana yang berlaku bagi peradilan umum di pihak lain sebenarnya tidak perlu dan tidak tepat, karena sumber dari kedua  sistem  hukum  tersebut  juga  berbeda,  di  mana  qanun  mengenai jinayat  bersumber  dari  atau  sesuai  syari‟at  Islam,  sedangkan  hukum pidana umum bersumber dari hukum sekuler. 12
Di samping itu bagi masing-masing lembaga peradilan tersebut telah jelas  hukum mana  yang  akan  digunakan.  Hanya  saja  untuk  menghindari terjadinya  titik  singgung  dalam  beberapa  kasus  tertentu,  perlu  adanya kesepakatan  di  tingkat  Provinsi  antara  dua  lembaga  pengadilan  tingkat banding  (Mahkamah  Syar‟iyah  Provinsi  dengan Pengadilan  Tinggi  Aceh) yang intinya bahwa segala materi perkara yang telah diatur dalam qanun mengenai jinayat tidak dapat lagi diadili di peradilan umum. 13

## C. Hukum Formil Mahkamah Syar’iyah
Qanun  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan  Syariah  Islam  yang disahkan  tanggal  14  Oktober  2002  menjadi  Qanun  yang  sangat  penting karena  qanun  tersebut  menjadi  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  landasan  hukum  bagi  peradilan  syariah  Islam  di  Provinsi  Aceh. Dalam kaitannya dengan pemberlakukan hukum formil peradilan syariah Islam,  maka  Qanun  tersebut  juga  menyangkut  mengenai  hukum  formil yang  akan  digunakan.  Selama  Qanun  hukum  formil  belum  ada,  maka penyelesaian perkara-perkara
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11 Ibid 12 Komisi Hukum Nasional (2004), Membangun Sistem Peradilan Syariat di Ace h, KHN, hlm. 57 13 Mitahul Ulum, Op. Cit , hlm. 170
Payung hukum pemberlakuan hukum formil ditemukan dalam Pasal 132  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh sebagai berikut:
1.  Hukum  acara  yang  berlaku  pada  Mahkamah  Syar‟iyah  adalah  hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh.
2. Sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara pada ayat (1) dibentuk:
a.  Hukum  acara  yang  berlaku  pada  Mahkmah  Syar‟iyah  sepanjang mengenai al-ahwal al-syakhsiyah dan mu’amalah adalah Hukum Acara sebagaimana  yang  berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  agama kecuali  yang  diatur  secara  khusus  dalam  undang- undang ini.
b.  Hukum  acara  yang  berlaku  pada  Mahkamah  Syar‟iyah  sepanjang mengenai  jinayah  adalah  hukum  acara  sebagaimana  yang  berlaku pada  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  umum  kecuali  diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
Dari  rumusan  ini  jelas  terlihat  bahwa  hukum  formil  pun  diminta untuk  ditulis  di  dalam  Qanun  Aceh.  Jadi  dengan  ketentuan  dalam  dua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hukum yang akan digunakan oleh Mahkamah  Syar‟iyah  di  Aceh,  baik  hukum  materil  (bidang  perdata  dan pidana)  ataupun  hukum  formil  (bidang  perdata  dan  pidana)  akan dituliskan  di  dalam  Qanun  Aceh  berdasarkan  Syari‟at  Islam  dan  itulah yang  akan menjadi hukum  positif  di  Aceh.  Berdasarkan  poin  a,  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian disempurnakan dengan  Undang-Undang  nomor  50  Tahun  2009  telah  memuat  hukum formil  di  pengadilan  agama.  Dengan  demikian,  hukum  acara  perdata sejauh  ini  tidak  ada  masalah  karena  dapat  menggunakan  hukum  acara perdata yang berlaku bagi lingkungan peradilan umum untuk hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Hal  ini  sebagaimana  telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Untuk  hukum  acara  jinayat,  sebelum  adanya  hukum  acara  tersendiri yang diatur dengan Qanun, juga dapat berpedoman kepada hukum acara
pidana  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum,  yakni  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Hal  ini  telah  ditegaskan  pula dalam  Ketentuan  Peralihan  dari  Qanun-qanun  yang  berkaitan  dengan jinayat yang sudah ada, yaitu:
1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari‟ah Islam bidang Aqidah ibadah dan Syiar Islam.
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi).
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (mesum).
Meskipun Qanun-qanun jinayat tersebut di atas sebagai qanun hukum materiil,  namun  di  dalamnya  juga  diatur  tentang  hukum  acara  yakni ketentuan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  serta  tentang “pelaksanaan  „ uqubat (hukuman)“  terutama  berkaitan  dengan  „uqubat cambuk  sebagai  hal  yang  baru  sama  sekali.  Bagaimanapun  juga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana  dalam menyelesaikan perkara-perkara jinayat di Mahkamah Syar‟iyah,  adalah  sebagai  hukum  transisi  dan  dalam  hal-hal  yang  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari‟ah Islam.
Saat  ini,  Badan  Kajian  Hukum  dan  Perundang-undangan  Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, sedang membuat suatu rancangan qanun  yang  disebut  “Rancangan  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat”. Penyusunan Rancangan Qanun dimaksud mengacu kepada sistem hukum yang  ada  dalam  KUHP  ditambah  dengan  prinsip-prinsip  penyelesaian perkara jinayat yang dikenal dalam Syari‟ah Islam.

## D. Kedudukan  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  Sistem  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Kekuasaan merupakan terjemahan dari kata power. 14 Kata power sendiri bisa  berarti authority :  wibawa,  hak untuk  bertindak,  ahli,  dan  wewenang; strength : kekuatan, tenaga, dan daya; and control : 15 pengawasan, penilikan,
14 John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily  (2005), Kamus  Inggris-Indonesia, Jakarta, Gramedia, hlm. 441
15 W.  T.  Cunningham,  Ed  (1982), The  Nelson  Contemporary  English  Dictionary, Canada, Thomas Nelson and Sons Ltd, hlm. 391
pengaturan, penguasaan  dan pembatasan.  Sedangkan  kehakiman,  berasal dari  kata hakim  dan  merupakan  terjemahan  dari  kata judge atau justice yang sering diartikan sebagai hakim dan/atau peradilan. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman  dalam  operasionalnya,  tidak  bisa  dipisahkan  dari istilah badan peradilan. Bahkan kekuasaan kehakiman adalah menjadi ciri pokok dari Negara Hukum ( rechstaat ) dan implementasi dari prinsip rule of law. 16
Menurut  Harun  Al-Rasyid,  kekuasaan  kehakiman  ialah  “kekuasaan yang merdeka  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah.  Berhubung dengan  itu,  harus  diadakan  jaminan  dalam  undang-undang  tentang kedudukan para hakim. 17 Jaminan tentunya tidak hanya diberikan kepada hakim,  tetapi  juga  kepada  seluruh  kekuasaan  kehakiman,  terutama lembaga-lembaga peradilan, dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Pelaksanaan  Syari‟at  Islam  di  Provinsi  Aceh  didasarkan  kepada Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  IV  Tahun  1999,  UU No.  44  Tahun  1999,  dan  UU  No.  11  Tahun  2006.  Muatan  dalam  ketiga peraturan  perundang-undangan  tersebut  mencerminkan  otonomi  khusus bagi  Provinsi  Aceh,  di  antaranya  kewenangan  untuk  melaksanakan Syari‟at Islam. Dalam kaitan dengan ini Pasal 128 Ayat  (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan “Peradilan Syari‟at Islam di Aceh adalah bagian dari  sistem  peradilan  nasional.  Hal  ini sesuai  dengan  otonomi  itu sendiri yaitu  kekuasaan  yang  diwenangkan  pemerintah  kepada  daerah  adalah urusan  pemerintahan,  bukan  urusan  kenegaraan,  sehingga  pelaksanaan Syari‟at Islam di Provinsi Aceh tidak lepas dari sistem hukum nasional.
Amandemen  ketiga  dan  keempat  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Pasal 24 menyebutkan bahwa:
1.  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
16 Jaenal  Aripin  (2008), Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm. 86 17 Harun Al-Rasyid (1996), Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 18
2.    Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.
3  Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman  diatur  dalam  undang-undang.  Apabila  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Aceh dikonstruksikan dalam kerangka UUD 1945, maka Mahkamah Syar‟iyah berada  dalam  kerangka  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  konstitusi  tersebut.  Lebih  lanjut  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  25 menyebutkan  bahwa  Badan  peradilan  yang  berada  di  bawah Mahkamah  Agung  meliputi  badan  peradilan  dalam  lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha  negara.  Kemudian  Pasal  27  menyebutkan  “pengadilan  khusus hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan  peradilan  yang berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  25”.  Mahkamah  Syar‟iyah  yang  merupakan  salah  satu  badan peradilan khusus sebagai pelaksana peradilan Syari‟ah Islam di Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Pasal  3A  UU  No.  50  Tahun  2009)  harus berada di dalam salah satu dari keempat lingkungan peradilan itu. 18
Konsistensi  para  pembuat  konstitusi  untuk  tetap  mempertahankan keempat lingkungan peradilan tersebut patut diapresiasi, mengingat sejak terbitnya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kekuasan  Kehakiman  keempat  lingkungan  peradilan tersebut  telah  diatur  sehingga  dalam  mengamandemen  Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilakukan perubahan jumlah lingkungan peradilan.
Spesialisasi  (pengkhususan)  dalam  lingkungan  peradilan  sudah lumrah  dilakukan,  sebagai  contoh  Pengadilan  Anak,  Pengadilan  HAM, Pengadilan  Niaga,  dan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang merupakan  pengkhususan  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum.
18 Mitahul Ulum, Op. Cit , hlm. 160
Kemudian  Pengadilan  Pajak  dalam  lingkungan  peradilan  Tata  Usaha Negara. Pembentukan Mahkamah Syar‟iyah dilatarbelakangi oleh tuntutan pemberian  otonomi  khusus  bagi  masyarakat  Aceh.  Mahkamah  Syar‟iyah sebagai badan peradilan khusus sama seperti layaknya pengadilan umum yang  memiliki  wewenang  jurisdiksi  untuk  subjek  tertentu, 19 yaitu penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh.
Peradilan Syari‟ah ini pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai suatu pengadilan  khusus,  tetapi  sebuah  badan  peradilan  khusus  sebagaimana yang  diatur  dalam pasal  13  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970.  Hal  ini terlihat  dari  selain  tidak  disebutkannya  lingkungan  peradilan  yang membawahinya,  juga  terlihat  dalam  pasal  27  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2001  yang  menyatakan  bahwa  sengketa  wewenang  antara Mahkamah  Syar‟iyah  dan  Pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  lain menjadi  wewenang  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  untuk  tingkat pertama dan tingkat terakhir. Peradilan Syari‟ah baru benar-benar masuk dalam  suatu  lingkungan  peradilan  pada  tahun  2006  dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 20 .

## E. Kesimpulan
Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh yang putusannya ditentukan di Mahkamah Syar‟iyah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamah  Syar‟iyah  Provinsi  untuk  tingkat  banding,  jika  dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan  agama  (Pasal  128  ayat  1).  Namun  jika  ditinjau  dari  Undang- Undang  Peradilan  Agama  Nomor  50  tahun  2009,  Mahkamah  Syar‟iyah mempunyai  keunikan  yang  berbeda  dengan  badan  peradilan  khusus lainnya  karena  ia  merupakan  pengadilan  khusus  dalam  lingkungan peradilan  agama  sepanjang  kewenangannya  menyangkut  kewenangan peradilan  agama,  dan  merupakan  pengadilan  khusus  dalam  lingkungan peradilan  umum  sepanjang  kewenangannya  menyangkut  kewenangan
19 Komisi Hukum Nasional, Op. Cit , hlm. 35 20 Ibid
peradilan  umum  (Pasal  3A  ayat  2).  Agaknya  Undang-Undang  Peradilan Agama ini masih mengikuti peraturan yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (telah diganti oleh UU No. 48 Tahun 2009) 21 .
Sebagai  langkah  konkrit  selanjutnya  dalam  memberikan  hak  rakyat Aceh  yang  telah  di  idam-idamkan  sejak  dahulu,  yakni  tentang pemberlakuan syari‟at Islam dan untuk melindungi eksistensi Mahkamah Syar‟iyah selaku penegak syari‟at Islam di Aceh, pemerintah dalam hal ini pembuat  Undang-Undang  harus  segera  merevisi  pengaturan  kedudukan Mahkamah  Syar‟iyah  dalam  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al  Yasa‟.  (2005). Syari’at  Islam  di  Provinsi  Aceh  Paradigma Kebijakan dan Kegiatan. Banda Aceh: Dinas Syari‟at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Ali,  Mohammad Daud.  (1997). Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama .  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Al-Rasyid, Harun. (1996). Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Aripin,  Jaenal  (2008). Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Bakar, Aboe. Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi.
Budiardjo,  Miriam.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Cunningham, W. T. Ed (1982), The Nelson Contemporary English Dictionary. Canada: Thomas Nelson and Sons Ltd.
Echols,  John  M.  dan  Shadily,  Hassan.  (2005). Kamus  Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia.
Hasjmy,  Ali.  (1983). Kebudayaan  Aceh  dalam  Sejarah. Jakarta:  Penerbit Benual.
Hidayat, Komarudin dkk. (2010). Pendidikan Kewargaan . Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
Ibrahim, Armia. (2004), “Sinkronisasi Hukum Materiil dan Hukum Acara yang Diberlakukan  pada  Mahkamah  Syar’iyah”. Makalah  yang disampaikan  sebagai  anggota  Tim  Peneliti  guna  penelitian “Membangun  Peradilan  Syariah  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam” oleh KHN.
Komisi  Hukum  Nasional  (2004). Membangun  Sistem  Peradilan  Syariat  di Ace h. KHN.
Langen,  K.F.H.  Van  (1997), Susunan  Pemerintahan  Aceh  Semasa  Kesultanan , tr.
Musthofa, Sy. (2005). Kepaniteraan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana.
Muhammad,  Rusjdi  Ali.  (2003). Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh:  Problem, Solusi dan Implementasi. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Mahmud, Abdullah dkk (2000). Tata Negara . Gontor Ponorogo: Darussalam Press.
Ranadireksa, Hendarmin. (2007). Arsitektur Konstitusi Demokratik. Bandung, Fokusmedia.
Santoso, Topo. (2003). Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at Islam dalam Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press.
Setijo, Pandji. (2009). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Grasindo.
Syafiie,  Kencana,  dkk.  (2009), Sistem  Politik  Indonesia. Bandung:  PT Refika Aditama.