## KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENETAPAN DAN PENGAWASAN APBN DI INDONESIA

## Julpikar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: julfikarsyarno@gmail.com

## Abstract
The one of House of Representatives’ role (DPR) is overseeing. DPR is as the  one  of  determinant  of  Indonesia  government.  DPR  has  crucial  role  and function for Indonesia citizen lives in all aspects. In constitution aspect, DPR has role  to  determine  budget  together  with  government.  Budgeting  function  needs  to be supervised if it’s not, the Indonesia development program will not be on target. DPR should give the guidance in budgeting process, because it is related of State Budget.
Kata Kunci:   Dewan Perwakilan Rakyat, Penetapan, Pengawasan, Anggaran

## A. Latar Belakang
Sistem ketatanegaraan Indonesia sering berubah seiring dengan perubahan rezim yang berkuasa. Pada masa Orde Baru, fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  hanya  sebagai  “tukang  stempel”  atau  lembaga  stempel  atas keinginan  dan  kehendak  politik  pemerintah  atau  pihak  eksekutif  (Marbun  1992: 1). Dengan paradigm seperti itu dipastikan bahwa DPR tidak akan pernah bekerja sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya.
Ketika reformasi terjadi pada pertengahan Mei 1998, yang diiringi dengan tuntutan masyarakat untuk mengembalikan fungsi anggota legislatif sesuai dengan tujuan  pembentukannya,  maka  mulailah  peran  dan  fungsi  anggota  DPR sebagaimana  yang  dicita-citakan.  Memang  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa bukan  hanya  orang  awam,  tetapi  juga  sejumlah  anggota  DPR  sendiri  belum pernah  mengkaji  secara  detail  dan  mendasar  bagaimana  sebenarnya  posisi  DPR dalam rumusan UUD 1945.
Perubahan  pertama  UUD  1945  telah  mengubah  kekuasaan  membentuk undang-undang,  dari  yang  semula  dipegang  oleh  presiden  beralih  menjadi wewenang  DPR.  Penataan  pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPR  ini,  tentunya  akan
memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  pembentukan  undang-undang  di  Indonesia (Yuliandri  2011:  1).  Undang-undang  merupakan  landasan  hukum  yang  menjadi dasar  pelaksanaan  dari  seluruh  kebijakan  yang  akan  dibuat  oleh  pemerintah (Yuliandri  2011:  1). Legal  policy yang  dituangkan  dalam  undang-undang,  men- jadi  sebuah  sarana  rekayasa  sosial,  yang  memuat  kebijaksanaan  yang  hendak dicapai  oleh  pemerintah,  untuk  mengarahkan  masyarakat  menerima  nilai-nilai baru.
Substansi  UUD  1945  hasil  amandemen  yang  terkait  dengan  “hal keuangan,” menunjukkan bahwa hukum keuangan negara memiliki kaidah hukum yang  tertulis.  Sebenarnya  kaidah  hukum  tertulis  sangat  memegang  peranan penting  dalam  perhubungan  hukum  saat  ini  maupun  ke  depannya,  karena dibutuhkan  suatu  kepastian  hukum  yang  bersumber  dari  kaidah  hukum  tertulis, sehingga sangat diharapkan munculnya kaidah hukum tertulis dalam rumusan atau pengertian hukum keuangan negara sebagai hukum positif.
Hukum  keuangan  negara  adalah  sekumpulan  kaidah  hukum  tertulis  yang mengatur hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang (Jafar 2013: 2),  termasuk  uang  dan  barang  yang  dikuasai  oleh  negara  terkait  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Pengertian  barang  yang  dikuasai  oleh Negara  dapat  berupa  barang  bergerak  maupun  barang  tidak  bergerak,  berwujud dan barang tidak berwujud (Jafar 2013: 2).
Landasan hukum keuangan negara tercantum dalam Pasal 23 UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut:
Ayat (1):   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sebagai  wujud  dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ayat (2):  Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan  oleh  Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah.
Ayat (3):  Apabila  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tidak  menyetujui  rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diusulkan  oleh
Presiden,  Pemerintah  menjalankan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara tahun yang lalu.
Terkait  dengan  keuangan  negara  ini,  maka  dalam  rangka  mewujudkan good governance penyelenggaraan pemerintah negara guna mendukung keinginan untuk  menciptakan  pemerintah  yang  bersih,  akuntabel  dan  transparan  dalam pengelolaan  keuangan  Negara,  DPR  memiliki  fungsi-fungsi  dalam  hal  ini  diatur dalam pasal  20 A  ayat  (1) UUD 1945,  menyatakan  bahwa  DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sehubungan hal ini, maka DPR tentunya  mempunyai  fungsi  dan  kewenangan  untuk  menetapkan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  sekaligus  mengawasi  pelaksanaannya. Hal  ini  tentunya  menarik  untuk  ditelaah  lebih  lanjut,  sehingga  perlu  dilakukan penelitian  untuk  menjawab  permasalahan  yang  terkait  dengan  kedudukan  DPR dalam penetapan dan pengawasan APBN.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  gejala-gejala  sosial  yang terkait dengan masalah penetapan dan pengawasan keuangan negara. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen atau  studi  literatur,  selanjutnya  data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan  meng- gunakan metode analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Fungsi DPR
DPR  selain  sebagai  badan  legislatif  juga  DPR  sebagai  lembaga  kontrol (pengawas) terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan oleh DPR diatur dalam  Pasal  20  A  ayat  (1)  UUD  1945,  yang  menentukan  bahwa  DPR  memiliki fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi  pengawasan  dan  dalam  penjelasan UUD 1945, mempunyai arti yang sangat penting karena DPR dapat mengusulkan
kepada  MPR  untuk  meminta  pertanggunganjawaban  dari  Presiden  dalam  sidang istimewa apabila presiden dianggap telah melanggar ketentuan yang ada.
Menurut Ismail Suny (2004: 13) dikatakan bahwa fungsi kontrol oleh DPR
( real parliamentary control ) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu
a. Control of executive menetapkan hak-hak DPR, yaitu:
1) mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
2) meminta keterangan (interpelasi);
3) mengadakan penyilidikan (angket);
4) mengajukan perubahan (amandemen);
5) mengajukan usul pernyataan pendapat; dan
6) mengajukan/menganjurkan  seseorang,  jika  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan
b. Control of expenditure , yang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasan-nya mengatur hak DPR untuk bersama-sama pemerintah menetap- kan  APBN.  Dihubungkan  dengan  adanya  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang ditugaskan  memeriksa  tanggung  jawab  tentang  keuangan  negara,  dan  hasil pemeriksaan  itu  harus  diberitahukan  kepada  DPR,  maka  pengawasan  APBN ini sebenarnya dapat dilakukan secara efektif.
c. Control of taxation , yang berdasarkan Pasal 23 A UUD 1945, maka pajak dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan undang-undang,  dan  dengan  demikian  segala  tindakan  yang  menempatkan beban  kepada  rakyat  sebagai  pajak  dan  lain-lainnya  harus  ditetapkan  dengan persetujuan DPR.
Fungsi  DPR  pada  dasarnya  adalah  sebagai  lembaga  perwakilan  tempat masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  dan  menyuarakan  kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi presiden dalam menjalankan roda pemerintah. DPR-RI Indonesia dalam sistem politik dan sistem pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  lembaga  tinggi negara  dan  sebagai  wahana  melaksanakan  demokrasi  Pancasila.  Dalam  sistem pemerintanan  demokrasi,  lembaga  perwakilan  rakyat  merupakan  perangkat kenegaraan yang sangat penting selain perangkat-perangkat kenegaraan yang lain,
baik  yang  bersifat  infrastruktur  maupun  supra  struktur  politik.  Setiap pemerintahan  yang  menganut  sistem  demokrasi  selalu  didasari  suatu  ide  bahwa warga  negara  seharusnya  dilibatkan  dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan politik.
Fungsi  badan  perwakilan  rakyat  yang  mencirikan  demokrasi  modern  ini memperkenalkan  nama  badan  legislatif  atau  badan  pembuat  undang-undang kepadanya. Fungsi  ini dapat  diartikan sebagai  fungsi  legislasi.  Melalui fungsi  ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  yang  diwakilinya  ke  dalam  pasal-pasal undang-undang yang dibuat.
Berdasarkan deskripsi ini akan diperoleh gambaran seperti apa DPR telah menjalankan  fungsi  legislasinya  yang  biasa  dijadikan  sebagai  indikator  adanya proses  demokratisasi.  Sebaliknya  kurang  atau  tidak  berjalannya  fungsi  legislasi yang  dimiliki  oleh  DPR  dapat  dijadikan  kurang  atau  tidak  berjalannya  proses demokratisasi, sebab DPR sendiri merupakan lembaga/perangkat demokrasi.
Pada  hakikatnya  fungsi  utama  dari  legislatif  adalah  membuat  undang- undang  (legislasi),  hal  ini  juga  sejalan  dengan  fungsi-fungsi  yang  lain  seperti fungsi  pengawasan  ( controlling )  juga  merupakan  bagian  fungsi  legislasi,  karena dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  tentunya  terlebih  dahulu  melahirkan peraturan  perundang-undangan  yang  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsinya.
Begitu juga dengan fungsi anggaran ( budgeting ) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  juga  ditetapkan  dengan  undang-undang  APBN  setiap  tahun anggaran.  Fungsi  pokok  dari  DPR  dalam  hal  ini  adalah  pembentukan  undang- undang  sebagai  landasan  hukum  bagi  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan publik.  Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  dalam  konsep  demokrasi  menempatkan partisipasi  sebagai  intinya,  yang  berarti  menghendaki  diikutsertakannya masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan  publik  ( public  policy ).  Apabila  diikuti secara  seksama  pasal-pasal  yang  mengatur  DPR  di  dalam  UUD  1945,  dapat
dikatakan  DPR  mempunyai  tugas  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan ketatanegaraan Indonesia (Gunawan 2008: 70).
DPR  adalah  bentuk  nyata  dari  hasil  konsepsi  perwakilan  di  Indonesia, sehingga dianggap mampu merumuskan kemauan dan keinginan dari rakyat yang dapat dimulai dari perencanaan, pembuatan, persetujuan suatu rancangan undang- undang  sampai  disetujui  menjadi  undang-undang,  sebab  setiap  undang-undang yang  disahkan  akan  memberikan  konsekuensi  dan  keterikatan  rakyat  Indonesia terhadap  undang-undang  tersebut.  Lembaga  perwakilan  bukan  berarti  dapat semaunya  memutuskan  segala  kebijakan  umum  mengatasnamakan  rakyat  tanpa adanya  kontrol  dari  rakyat  yang  diwakilinya,  sebab  suatu  sistem  pemerintahan yang  tidak  memiliki  kontrol  akhir  atas  agenda  pemerintahan  umum  dapat dianggap sebagai sistem tidak demokratis.
Pengawasan (kontrol) pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan  penyelewengan  atau  penyimpangan  atas  tujuan  yang  akan  dicapai. Melalui  pengawasan  diharapkan  dapat  membantu  melaksanakan  kebijakan  yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.  Melalui  pengawasan  tercipta  suatu  aktivitas  yang  berkaitan  erat  dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksana- kan.  Pengawasan  juga  dapat  mendeteksi  sejauhmana  kebijakan  pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja  tersebut.  Hasil  pengawasan  ini  harus  dapat  menunjukkan  sampai  di  mana terdapat  kecocokan  dan  ketidakcocokan  dan  menemukan  penyebab  ketidak- cocokan yang muncul.
Dalam  konteks  membangun  manajemen  pemerintahan  publik  yang bercirikan good  governance (tata  kelola  pemerintahan  yang  baik),  pengawasan merupakan  aspek  penting  untuk  menjaga  fungsi  pemerintahan  berjalan sebagaimana  mestinya,  sehingga  pengawasan  menjadi  sama  pentingnya  dengan penerapan good  governance itu  sendiri.  Terkait  dengan  akuntabilitas  publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintahan  dengan  menciptakan  suatu sistem  pengawasan  yang  efektif,  baik  pengawasan  intern  ( internal  control )
maupun  pengawasan  ekstern  ( external  control ),  selain  mendorong  adanya pengawasan masyarakat ( social control ).
Konsep  pengawasan  seperti  uraian  di  atas  menunjukkan  pengawasan merupakan  bagian  dari  fungsi  manajemen,  karena  pengawasan  dianggap  sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.  Dalam  ilmu  manajemen,  pengawasan  ditempatkan  sebagai  tahapan terakhir  dari  fungsi  manajemen.  Dari  segi  manajerial,  pengawasan  mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan,  dan  dengan  adanya pengawasan  dapat  memperkecil  timbulnya  hambatan,  sedangkan  hambatan  yang telah  terjadi  dapat  segera  diketahui  yang  kemudian  dapat  dilakukan  tindakan perbaikannya,  sedangkan  dari  segi  hukum  administrasi  negara,  pengawasan dimaknai  sebagai  proses  kegiatan  yang  membandingkan  apa  yang  dijalankan, dilaksanakan,  atau  diselenggarakan  dengan  apa  yang  dikehendaki,  direncanakan, atau diperintahkan.

## 2. Wewenang DPR
Salah  satu  wewenang  DPR  adalah  membentuk  undang-undang  yang dibahas  dengan  Presiden  untuk  mendapat  persetujuan  bersama.  Membahas  dan memberikan  persetujuan  atau  tidak  memberikan  persetujuan  terhadap  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  yang  diajukan  oleh  Presiden  untuk menjadi undang-undang (Gunawan 2008: 70).
Wewenang  lain  DPR  adalah  menerima  rancangan  undang-undang  yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  serta  membahas  rancangan  undang- undang tersebut bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
DPR  juga  berwenang  untuk  membahas  rancangan  undang-undang  yang diajukan  oleh  Presiden  atau  DPR  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
DPR  juga  memberikan  persetujuan  kepada  Presiden  untuk  menyatakan perang,  membuat  perdamaian  dan  perjanjian  dengan  negara  lain,  serta  membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara  dan/atau mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan  undang-undang.  DPR  juga  ber- wenang  untuk  memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  hal  pemberian amnesti,  dan  abolisi.  DPR  juga  berwenang  memberikan  pertimbangan  kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara  lain,  memilih  anggota  BPK  dengan  memerhatikan  pertimbangan  DPD. DPR  juga  berwenang  membahas  dan  menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan  atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
Memperhatikan  Pasal  23  UUD  1945,  bahwa  APBN  ditetapkan  tiap-tiap tahun  dengan  undang-undang,  dan  apabila  DPR  tidak  menyetujui  anggaran  yang diusulkan  presiden,  maka  pemerintah  menjalankan  anggaran  yang  tahun  lalu, maka  dapat  diasumsikan  bahwa  dalam  hal  penetapan  pendapatan  dan  belanja negara kedudukan DPR lebih kuat  daripada pemerintah  yang menunjukan secara filosofis  yuridis  sebagai  tanda  dari  kedaulatan  rakyat.  Dengan  demikian  dalam konsepsi  keuangan  negara,  maka  hakikat  APBN  adalah  kedaulatan  rakyat  yang diamanatkan kepada DPR.
Menurut  Saidi  (2008:  47),  dikatakan  bahwa  pertanggungjawaban keuangan negara dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu:
a. pertanggungjawaban  keuangan  negara  horizontal,  yaitu:  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN  yang  diberikan  pemerintah  kepada  DPR.  Hal  ini  terjadi karena  sistem ketatanegaraan  yang berdasarkan  UUD 1945  telah menentukan
kedudukan  pemerintah  dan  DPR  sederajat.  Hal  ini  dilakukan  dalam  bentuk persetujuan terhadap RUU Perhitungan Anggaran Negara.
b. Pertanggungjawaban  keuangan  vertikal,  yaitu  pertanggungjawaban  keuangan yang  dilakukan  oleh  setiap  otoristor  dari  setiap  departemen  atau  lembaga negara  non  departemen  yang  menguasai  bagian  anggaran,  termasuk  di dalamnya  pertanggungjawaban  bendaharawan  kepada  atasannya  dan pertanggungjawaban para pimpinan proyek. Pertanggungjawaban keuangan ini pada  akhirnya  disampaikan  kepada  presiden  yang  diwakili  oleh  menteri keuangan selaku pejabat tertinggi pemegang tunggal keuangan negara.
Sesuai dengan konsep di atas, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung- jawaban  keuangan  negara  merupakan  konsekuansi  logis  dari  kesediaan pemerintah  melaksanakan  APBN  yang  telah  disetujui  oleh  DPR.  Dalam  hal pengelolaan keuangan negara atau APBN, pertanggungjawaban keuangan negara dituangkan ke dalam perhitungan anggaran negara sebagai kuasa dari DPR kepada pemerintah  memberikan  dasar  kuat  bahwa  yang  berhak  menerima  pertanggung- jawaban keuangan negara adalah DPR.
Pelaksanaaan  fungsi  pengawasan,  lembaga  DPR  dilengkapi  dengan  hak untuk  meminta  keterangan  (interpelasi),  hak  untuk  menyelidiki  (angket),  hak menyatakan  pendapat  (resolusi),  hak  untuk  memperingatkan  secara  tertulis (memorandum),  dan  bahkan  hak  untuk  menuntut  pertanggungjawaban ( impeachment )  kepada  pemerintah.  Dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi,  DPR mempunyai  hak/kewajiban  untuk  mengajukan  rancangan  undangundang,  hak amandemen  atau  hak  untuk  mengubah  atau  bahkan  menolak  sama  sekali rancangan  undang-undang  yang  diajukan  oleh  pemerintah.  DPR  berhak  meng- ajukan  RAPBN  dan  berhak  mengubah  dengan  mengurangi  ataupun  menambah anggaran  yang  diajukan  pemerintah.  Untuk  dapat  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  tersebut  secara  efektif,  maka  DPR  perlu  diberikan  sejumlah  hak yaitu  hak  interpelasi,  hak  angket  dan  hak  menyatakan  pendapat.  Ketiga  hak  ini merupakan kewenangan atau hak DPR sebagai suatu lembaga.
Hak interpelasi  adalah hak untuk  meminta keterangan kepada pemerintah tentang sesuatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak
luas;  hak  angket  adalah  hak  DPR  untuk  melakukan  suatu  penyelidikan  terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang diduga bertentangan dengan peraturan  perundangan;  sedangkan  hak  menyatakan  pendapat  adalah  hak  DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai  kejadian  luar  biasa  yang  terjadi  di  tanah  air  atau  situasi  dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.

## 3. Pembahasan rancangan undang-undang APBN
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  adalah  rancangan anggaran  tahunan  untuk  penerimaan  dan  pemasukan  yang  dimiliki  oleh  negara untuk segala kebutuhan Negara. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1  Januari  -  31  Desember).  APBN,  Perubahan  APBN,  dan  Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
Setiap  tahunnya  pemerintah  menyusun  APBN  yang  landasan  hukumnya serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (1), (2)  dan  (3).  Pada  Pasal  23  ayat  (1)  UUD  1945  disebutkan  bahwa  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  sebagai  wujud  dari  pengelolaan keuangan negara ditetapkan setuiap tahun dengan undang-undang dan dilaksana- kan  secara  terbuka  dan  bertanggungjawab  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Pada  Pasal  23  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Rancangan  Undang-Undang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  diajukan  oleh  Presiden  untuk  dibahas bersama  DPR  dengan  memerhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Daerah. Pada  Pasal  23  ayat  (3)  disebutkan  apabila  DPR  tidak  menyetujui  RAPBN  yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.
Setelah  APBN  ditetapkan  dengan  undang-undang,  pelaksanaan  APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah  berjalannya  tahun  anggaran,  APBN  dapat  mengalami  revisi/ perubahan.  Untuk  melakukan  revisi  APBN,  Pemerintah  harus  mengajukan  RUU Perubahan  APBN  untuk  mendapatkan  persetujuan  DPR.  Dalam  keadaan  darurat (misalnya  terjadi  bencana  alam),  Pemerintah  dapat  melakukan  pengeluaran  yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN  kepada  DPR  berupa  Laporan  Keuangan  yang  telah  diperiksa  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan.
Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003), pemerintah pusat diharuskan mengajukan RUU tentang  APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukung  kepada  DPR  pada  bulan  Agustus  tahun  sebelumnya.  Dalam  tahapan ini  masing-masing  pihak  melakukan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  simultan antara lain sebagai berikut:
a. Pemerintah (diwakili oleh menteri keuangan)
Peran pemerintah dalam tahapan ini dimulai dengan pengajuan RUU tentang APBN  beserta  nota  keuangan  pada  tanggal  16  Agustus.  Pengajuan  tersebut disampaikan oleh Presiden melalui pidato pengantar RUU APBN beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR. Dalam hal ini bila presiden berhalangan hadir,  maka  pidato  tersebut  digantikan  oleh  wakil  presiden  dan  jika  pada tanggal  16  Agustus  jatuh  pada  hari  libur  maka  penyampaian  pidato  presiden dilakukan  pada  hari  kerja  sebelumnya.  Dalam  rapat  paripurna  selanjutnya, fraksi-fraksi  di  DPR  diberikan  kesempatan  untuk  diberikan  kesempatan menyampaikan  pendapat  melalui  pandangan  fraksi  atas  RUU  tentang  APBN dan pemerintah diberikan kesempatan untuk menjawab.
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Badan anggaran setelah pemerintah menyerahkan RAPBN dan nota keuangan pada  DPR,  maka  badan  anggaran  untuk  melakukan  pembahasan  bersama pemerintah seperti tahapan pembicaraan pendahuluan, maka pada tahapan ini komisi  VII  dan  komisi  XI  jika  melakukan  pembahasan  mengenai  asumsi makro. Badan anggaran selanjutnya membentuk panja-panja  yang melakukan pembahasan lebih terinci. Keanggotaan panja yang berasal dari anggaran dari badan anggaran pihak pemerintah yang ditunjuk dalam rapat kerja.
Hasil panja tersebut kemudian dibahas dan disahkan dalam rapat kerja badan anggaran  dan  pemerintah  setelah  komisi  melakukan  pembahasan  mengenai
penyempurnaan  RAPBN  yang  termasuk  ruang  lingkup  tugasnya,  selanjutnya dilakukan sinkronisasi yang dilakukan secara simultan, yaitu:
1) Komisi menyampaikan hasil pembahasan yang mengajukan usul penyem- purnaan RAPBN yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
2) Badan  anggaran  melakukan  sinkronisasi,  kemudian  hasilnya  disampaikan kepada konisi untuk lebih disempurnakan;
3) Hasil  penyempurnaan  komisi  disertai  kembali  kepada  badan  anggaran untuk dilakukan sinkronisasi kembali;
4) Hasil  sinkronisasi  ini  kemudian  disampaikan  oleh  badan  anggaran  dalam rapat  paripurna  pengambilan  keputusan  atas  RUU  APBN  dan  nota keuangannya.
c. Komisi-komisi
1) Setelah penyerahan nota keuangan, komisi melakukan pembahasan dengan lembaga/kementerian  teknis  pasangan  kerjanya  mengenai  penyelesaian terakhir  RUU  tentan  APBN  terutama  mengenai  alokasi  anggaran  untuk program,  proyek  atau  kegiatan  kementerian/lembaga  tahun  anggaran berikutnya;
2) Proses pembahasan dilakukan komisi antara lain:
a) Komisi melakukan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
b) Hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada badan anggaran untuk disinkronisasi;
c) Hasil sinkronisasi badan anggaran selanjutnya disempurnakan kembali berdasarkan penyampaian usul komisi;
d) Hasil  penyempurnaan  oleh  komisi  disampaikan  kembali  badan anggaran,  kemudian  disampaikan  panitia  anggaran  dalam  rapat  pari- purna pengambilan keputusan atas RUU APBN dan Nota Keuangan.
4. Kedudukan DPR dalam penetapan dan pengawasan APBN
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  sebagai  wujud  dari  keuangan  pengelolaan  keuangan  Negara.  DPR dengan Presiden merupakan dua lembaga negara yang berlainan akan tetapi dalam
tugas  legislatif  kedua  lembaga  tersebut  mempunyai  tugas  yang  sama  terutama dalam membuat undang-undang serta APBN. Demikian juga halnya menentukan undang-undang  APBN  harus  ada  persetujuan  dari  DPR,  dan  jika  DPR  menolak untuk  memberikan  persetujuan  terhadap  anggaran  yang  diusulkan  pemerintah, maka  pemerintah  menjalankan  anggaran  tahun  yang  lalu  (Kusnardi  dan  Ibrahim 2009: 214).
Negara  tidak  dapat  bertahan  tanpa  uang  dan  pembiayaan,  oleh  sebab  itu, setiap  negara  yang  berdaulat  dan  demokratis,  memiliki  anggota  ( budget )  untuk kebutuhan negaranya untuk 1 (satu) tahun anggaran. Anggaran tersebut diadakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Ashshidiqie 2011: 160). Anggaran negara secara sempit diartikan sebagai  APBN  yang  artinya  adalah  rencana  kerja  yang  diperhitungkan  dengan keuangan yang disusun secara sistematis, yang mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh DPR.
Pada umumnya anggaran selalu dipersiapkan oleh pemerintah (eksekutif). Hal  ini  didasarkan  karena  pihak  eksekutif  yang  memiliki  instrumen  yang  ber- hubungan  dengan  anggaran.  Lembaga  yang  mempersiapkan  rencana  anggaran pada  umumnya  disebut  dengan  Kantor  Anggaran  Budget  ( Budget  Officer ). Melalui lembaga inilah  yang bertanggungjawab  dalam merencanakan, menyusun anggaran  dan  mencari  sumber  anggaran  yang  diperlukan.  Jadi  ada  dua  fungsi kantor anggaran, yaitu:
a. Fungsi menyusun RAPBN secara sistematis; dan
b. Fungsi untuk mencari sumber anggaran yang diperlukan.
Pembentukan  undang-undang  tentang  APBN  berbeda  dengan  pemben- tukan undang-undang lainnya karena Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menegas- kan  RUU  APBN  diajukan  oleh  pemerintah  untuk  dibahas  bersama  DPR  dengan pertimbangan DPD berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Presiden memperoleh  kewenangan  berdasarkan  atribusi  untuk  mengajukan  RUU  tentang APBN.  DPR  sendiri  tidak  berwenang  mengajukan  RUU  tentang  APBN  kecuali
RUU  lainnya.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  bahwa  Presiden  bersama-sama jajarannya lebih banyak mengetahui kebutuhan Negara dibandingkan DPR.
Keterlibatan DPR sekedar membahas tentang RUU APBN  yang diajukan oleh Presiden. Dalam proses pembahasannya, DPR tidak wajib menyetujui  RUU tentang APBN bila dianggap belum memenuhi tuntutan perkembangan ke depan, DPR berwenang menolaknya. Presiden sebelum mengajukan RUU tentang APBN diharapmkan  telah  mengantisipasi  perkembangan  kedapan  untuk  kepentingan Negara  sehingga  tidak  memperoleh  penolakan  dari  DPR.  RUU  tentang  APBN, apabila  telah  menjadi  undang-undang  tentang  APBN  berarti  wajib  diundangkan dalam  lembaran  negara  agar  dianggap  secara  hukum  diketahui  keberlakuannya. Undang-undang  tentang  APBN  memiliki  jangka  waktu  satu  tahun,  sedangkan undang-undang lain masa berlakunya tidak ditentukan.
Setelah  cukup  satu  tahun  keberlakuan  UU  APBN,  berarti  Presiden  ber- wenang  lagi  mengajukan  tentang  RUU  APBN  kepada  DPR  untuk  mendapatkan persetujuan  UU  tentang  APBN.  DPR  tidak  wajib  memberikan  persetujuan  RUU tentang  APBN  yang  diajukan  oleh  Presiden,  dan  jika  terjadi  penolakan,  berarti Presiden  memberlakukan  undang-undang  tentang  APBN  tahun  lalu  agar  tidak terjadi  kekosongan  atau  kevakuman  hukum  terhadap  pembiayaan  pemerintah negara untuk ke depannya.
Di  Indonesia  sesuai  dengan  UU  No.  17  Tahun  2003,  kekuasaan pengelolaan  keuangan  negara  ada  di  tangan  Presiden,  yang  dikuasakan  kepada Menteri  Keuangan.  Dengan  demikian,  Kementerian  Keuangan  dapat  disebut sebagai  kantor  anggaran  yang  bertugas  menyusun  RAPBN.  Setelah  pihak pemerintah  menyusun  anggaran,  maka  diperlukan  pembahasan  dan  persetujuan melalui lembaga parlemen.
Akibat  semakin  berkembangnya  pengaruh  badan  legislatif  di  bidang legislatif,  maka  peranannya  di  bidang  pengawasan  bertambah  menonjol.  Badan legislatif  berkewajiban  untuk  mengawasi  aktivitas  badan  eksekutif,  agar  sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia  legislatif  dan  melalui  hak-hak  kontrol  yang  khusus,  seperti  hak bertanya, interpelasi dan sebagainya (Budiardjo 2008: 326).
Adanya  rumusan  yang  tegas  dan  konkrit  dalam  teks  UUD  1945  yang menjelaskan  bahwa  kedudukan  DPR  adalah  kuat,  mungkin  masih  perlu dielaborasi  dan  dikembangluaskan  hingga  mendapat  arti,  pengakuan  dan pelaksanaan  dari  semua  pihak  yang  mengelola  negara.  Demikian  juga  terhadap pihak  anggota  DPPR  sendiri  rumusan  dan  pemahaman  penjelasan  ini  perlu disimak  lebih  mendalam  dan  menjadi  pangkal  tolok  ukur  atau  kompas  dalam tugas dan wewenang sebagai anggota DPR (Marbun 1992:11).
Pemerintah  sendiri  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  kegiatan bernegara  untuk  mencapai  tujuan  bernegara.  Dalam  konteks  Indonesia,  maka APBN  menjadi  instrumen  untuk  mencapai  tujuan  negara  tersebut  yaitu kemakmuran rakyat.
Keuangan negara yang penggunanya menurut Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat  secara  prinsipil  menurut  Dian  Puji  N. Simatupang  merupakan  norma-norma  etis  yang  melandasi  penggunaan  penge- lolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  Negara.  Oleh  sebab  itu,  kebijakan keuangan  Negara  harus  memiliki  legitimasi  daripada  hanya  untuk  kepentingan kelompok tertentu (Simatupang 2011: 138).
Partisipasi  masyarakat  tersebut  merupakan  konsekuensi  dianutnya  paham demokrasi  yang  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bersamaan  dengan diakuinya  hak-hak  sipil  warga  masyarakat.  Menurut  Amartya  Sen  (1999:  16), keberlangsungan  demokrasi  dan  jaminan  hak-hak  sipil  politik  rakyat  dapat mencegah terjadinya kelaparan dan bencana ekonomi.
Dengan  demikian,  demokrasi  dan  kesejahteraan  rakyat  memiliki  tautan yang  erat.  Menurut  Joe  Fernandez  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Mei  Susanto (2013:  204),  masyarakat  yang  terampas  ( edeprived )  hak-hak  sipilnya  dan  tanpa kebebasan politik mungkin tidak mengalami kekurangan dalam konteks ekonomi, politik  mungkin  tidak  mengalami  kecurangan  dalam  konteks  ekonomi,  tetapi mereka  kehilangan  hak  untuk  ambil  bagian  dalam  keputusan  atas  hal-hal  yang menentukan kehidupannya di ranah publik. Hal ini juga menunjukkan pentingnya demokrasi  perwakilan  yang  partisipatif  dalam  mendorong  APBN  yang  sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam  hal  APBN  sebagai  instrumen  mengatasi  kesenjangan  sosial masyarakat  dan  permasalahan  keadilan  sosial,  Dian  Puji  N.  Simatupang  (2011: 138), menyebutkan bahwa:
“APBN  harus  dapat  secara  optimal  mengatasi  masalah  kebutuhan  sosial masyarakat  ( social  need  gep )  dalam  bentuk  pendidikan,  kesehatan,  dan pangan.  Di  sisi  lain  kebijakan  APBN  harus  mempunyai  komitmen  men- dasar  pada  keadilan  sosial  ( social  equity )  yang  berusaha  untuk mewujudkan  pos  belanja  dalam  anggaran  secara  sistematis  untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Konsep keadilan sosial dalam kebijakan  APBN  dirancang  oleh  pemerintah  sebagai  penyusun  anggaran Negara  untuk  meningkatkan  potensi  perubahan  dalam  birokrasi  agar mewujudkan  komitmen  terhadap  kesejahteraan  rakyat.  Selain  itu, memungkinkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  anggaran  negara dengan  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  dan  merealisasikan belanja pembangunan yang telah disediakan”.
Apabila  kebijakan  APBN  berorientasi  pada  pengentasan  permasalahan kesenjangan  sosial  masyarakat,  maka  hal  tersebut  menunjukkan  penyelenggara negara  berkomitmen  pada  upaya  pemenuhan  tujuan  bernegara  pada  upaya pemenuhan  tujuan  bernegara  ( bestuurzorg ).  Apabila  APBN  hanya  berorientasi pada  pengamanan  kesenjangan  sosial,  maka  dapat  diprediksi  pemenuhan  tujuan bernegara tidak akan tercapai.
Dalam  konteks  APBN  sebagai  pertemuan  kebijakan  ekonomi  dan kebijakan  sosial,  maka  APBN  memiliki  peranan  yang  strategis  tidak  hanya berbicara  secara  teknis  kebijakan  fiskal  dan  keuangan,  melainkan  juga  masalah kepentingan  masyarakat  sehingga  APBN  juga  menjadi  tempat  pergulatan  atau tawar  menawar  politik.  Persoalan  utama  kaum  miskin  di  negara  berkembang adalah  tidak  memiliki  posisi  tawar  atau  dapat  memengaruhi  kebijakan  publik pemerintah.  Jarang  terjadi  bahwa  kelompok  miskin  mampu  memperbaiki  posisi tawarnya  kecuali  dengan  gerakan  sosial  atau  pemberontakan  yang  digalang melalui semangat solidaritas (Susanto 2013: 145).
Permasalahan  kesejahteraan  rakyat  khususnya  kemiskinan  berpeluang untuk lebih diselesaikan dalam sistem demokrasi yang partisipatif, dimana rakyat miskin  mampu  menyuarakan  kepentingannya,  sehingga  proses  politik  APBN dapat berpihak pada pengentasan kemiskinan tersebut. Di sinilah pentingnya hak
budget  parlemen  yang  berpihak  kepada  kesejahteraan  rakyat  tersebut.  Ini  artinya APBN  sebagai  instrumen  mencapai  tujuan  bernegara  yaitu  kesejahteraan  rakyat, ditopang dengan sistem demokrasi perwakilan partisipatif melalui parlemen untuk mendorong APBN sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Permasalahan yang muncul adalah penguatan sentra hukum dan peraturan dan  peraturan  perundang-undangan  yang  memungkinkan  kebijakan  anggaran Negara  sesuai  dengan  filosofi  kedaulatan-kedaulatan  tidak  mampu  diharapkan dari  kesalahan  redaksional  perubahan  Pasal  23  ayat  (1)  UUD  1945.  Kesalahan redaksional  itu  karena  salah  satu  semangat  perubahan  UUD  1945  adalah penguatan  derajat  kedaulatan  rakyat  melalui  parlemen,  namun  perumusan  Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tidak memenuhi prinsip kedaulatan rakyat tersebut.
Pasal  23  ayat  (1)  UUD  1945,  APBN  sebagai  wujud  kebijakan  anggaran Negara  ditentukan  salah  kaprah  sebagai  wujud  pengelolaan  keuangan  Negara, rumusan  demikian  secara  lugas  memosisikan  Negara  sebagai  penguasa  dalam kebijakan  anggaran.  APBN  harus  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  dimana rakyat yang menjadi subjek dalam penganggaran Negara (Simatupang 2011: 140).
Kelengkapan  DPR  yang  bersifat  tetap  menurut  perimbangan  dan  peme- rataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Susunan dan keanggotaan panitia anggaran terdiri  atas  anggota-anggota  seluruh  komisi  yang  dipilih  oleh  komisi  dengan memerhatikan  perimbangan  jumlah  anggota  dan  usulan  dari  fraksi.  Pimpinan panitia anggaran merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif, terdiri satu orang ketua  dan  empat  orang  wakil  ketua  yang  dipilih  dari  anggota  panitia  anggaran berdasarkan  prinsip  musyawarah  untuk  mufakat  dan  proporsional  menurut perimbangan  jumlah  anggota  tiap-tiap  fraksi  di  DPR.  Pimpinan  panitia  anggaran tidak dapat rangkap dengan keanggotaan pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya, sedangkan tugas panitia anggaran adalah:
a. Melaksanakan pembahasan APBN;
b. Melaksanakan tugas bisa melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Mengadakan  rapat  kerja  dengan  presiden,  yang  dapat  diwakili  oleh menteri;
2) Mengadakan dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum baik atas permintaan panitia anggaran maupun atas permintaan lain;
3) Mengadakan konsultasi dengan DPD;
4) Mengadakan studi banding atas persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan  dalam  rapat  panitia  anggaran  untuk  ditentukan  tindak lanjutnya;
5) Mengusulkan  badan  musyawarah  hal  yang  dipandang  perlu  untuk dimasukkan dalam acara DPR;
6) Membuat  inventarisasi,  masalah pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang  sudah  maupun  yang  belum  terselesaikan  untuk  dapat  dipergunakan sebagai bahan oleh panitia anggaran pada masa keanggotaan berikutnya. APBN merupakan instrumen penting bagi bekerjanya suatu pemerintahan.
Tidak  ada  pemerintahan  yang  dapat  berjalan  tanpa  adanya  pendapatan  dan pengeluaran  negara  (Ashshidiqie  2011:  832).  Pengawasan  yang  digambarkan dalam  siklus  anggaran  atau budget  cyclus terlihat  seakan-akan  terpisah  padahal sebenarnya pengawasan  yang sebenarnya merupakan bagian  yang tidak terpisah- kan  dari  setiap  siklus  anggaran.  Dengan  demikian,  pengawasan  merupakan instrumen pengendalian yang melekat.
Badan  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  APBN  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Inspektur  Jenderal  Departemen/Pimpinan  Unit  Pengawasan  pada lembaga di tingkat pusat, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Gubernur pada tingkat daerah menampung pengaduan dari masyarakat dunia usaha  mengenai  masalah-masalah  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  pelaksanaan APBN dan mengambil langkah-langkah penyesuaian sesuai dengan kewenangan- nya (Sidhi 92-93).
Pada  setiap  tahap  dalam  siklus  anggaran  pengawasan  merupakan  sarana untuk  menghubungkan  target  dengan  realisasi  setiap  program/kegiatan/proyek yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Fungsi  pengawasan  dapat  dilakukan setiap  saat,  baik  selama  proses  manajemen/administrasi  berlangsung  maupun setelah  berakhir  untuk  mengetahui  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi/unit  kerja
dengan  kata  lain  fungsi  pengawasan  harus  dilakukan  terhadap  perencanaan  dan pelaksanaannya.  Kegiatan  pengawasan  fungsi  manajemen  bermaksud  untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi (Tjandra 2013: 154).
Menurut Bagir Manan (2006: 8), bahwa bagaimanapun juga tetap diperlu- kan  suatu  mekanisme  saling  mengawasi  antara  cabang-cabang  kekuasaan  yang satu dengan cabang kekuasaan  yang lain. Pemikiran mengenai mekanisme saling mengawasi dan kerja sama ini telah melahirkan teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan  kekuasaan  yaitu  teori  pembagian  kekuasaan  ( distribution  of  power ) yang  menekankan  pada  pembagian  fungsi-fungsi  pemerintahan,  bukan  pada pemisahan organ, dan teori cheks and balances .
Jimly Asshidieqie (2010: 153) menyebutkan di Indonesia, fungsi lembaga perwakilan atau parlemen biasanya dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi legislasi ( legislative );
b. Fungsi pengawasan ( control ) dan;
c. Fungsi anggaran ( budget ).
Mekanisme penetapan dan pengawasan DPR terhadap APBN di Indonesia yaitu  UUD  1945  Pasal  23  ayat  (1)  mengatur  hak  DPR  untuk  bersama-sama pemerintah  menetapkan  APBN,  dengan  adanya  Badan  Pemeriksa  Keuanagan yang  ditugaskan  memeriksa  tanggung  jawab  tentang  keuangan  negara,  dimana hasil pemeriksaan itu harus diberitahukan kepada DPR, maka pengawasan APBN ini sebenarnya  dapat dilakukan secara efektif.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Pasal  23  UUD  1945  merupakan  sumber  wewenang  DPR  secara  formil dalam penetapan APBN, yang sekaligus memberikan pemahaman filosofis yuridis sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan rakyat.  Kedudukan DPR dalam penetapan dan  pengawasan  APBN  merupakan  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara, sebagai  tugas  yang  sama  dengan  pemerintah,  terutama  dalam  membuat  undang- undang  dan  menetapkan  APBN.  DPR  dapat  saja  menolak  rancangan  undang- undang  yang  terkait  dengan  APBN  dan  jika  DPR  menolak  untuk  memberikan
persetujuan  terhadap  anggaran  yang  diusulkan  pemerintah,  maka  pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

## 2. Saran
Akibat  hukum  penetapan  APBN  oleh  DPR  adalah  disahkannya  APBN, maka  pemerintah  dapat  melaksanakan  kedaulatan  rakyat  berdasarkan  kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan, perlu  diwujudkan  lembaga  permusyawaratan  rakyat,  lembaga  perwakilan  rakyat, dan  lembaga  perwakilan  daerah  yang  mampu  mengejawantahkan  nilai-nilai demokrasi, serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bagir Manan. 2006. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press.
Dian  Puji  Simatupang.  2011. Paradoks  Rasionalitas  Perluasan  Ruang  Lingkup Keuangan  Negara  dan  Implikasinya  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah . Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
Djafar Muhammad Saidi. 2008. Hukum Keuangan Negara , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Ismail  Suny.  2004. Kedudukan  MPR , DPR  dan  DPD  Pasca  Amandemen  1945 , Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
Jimly  Asshidieqie.  2011. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Republik  Indonesia Pasca Reformasi . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
----------.  2011. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Marbun. B.N. 1992. DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya . Jakarta: Gramedia Pustaka.
Markus  Gunawan.  2008. Buku  Pintar  Calon  Anggota  dan  Anggota  Legislatif . Jakarta: Visimedia.
Mei Susanto. 2013. Hak Budget Parlemen di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Miriam  Budiardjo.  2008. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Moh.  Kusnardi  dan  Hermaily  Ibrahim.  2009. Pengantar  Hukum  Tata  Negara . Jakarta: Sinar Bakti.
Muhammad  Jafar.  2013. Hukum  Keuangan  Negara .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Purnama  Sidhi.  Tanpa  Tahun. Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia , Jakarta: Haji Masagung.
Riawan Tjandra, W. 2013. Hukum Keuangan Negara . Jakarta: Grasindo.
Sen  Amartya.  1999. Development  as  Freedom .  New  Delhi:  Oxford  University Press.
Yuliandri.  2011. Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang Baik . Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Julpikar, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081260606695 E-mail :  julfikarsyarno@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Muchtar Basri No. 3 Medan