## EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LBH-APIK BALI
Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari 1 , Ni Putu Noni Suharyanti 2 , I Made Nistra 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wiwiksugiantari@unmas.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: nonisuharyantifh@unmas.ac.id
3 LBH-APIK Bali, E-mail: denistraputra22@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk:
Diterima:
Terbit:
Keywords: Effectivennes; Paralegal; Legal Aid Access  constraints  due  to  Indonesia's  vast  territory  hinder  the provision of legal aid to the community, so that many poor people do not get their rights. This has led to the formation of paralegals throughout  Indonesia.  The  existence  of  paralegals  as  legal  aid providers  is  regulated  in  the  Regulation  of  the Minister  of  Law and Human Rights Number 1 of 2018. LBH-APIK Bali as one of the  organizations  that  provides  legal  assistance  which  is  very existing  in  providing  legal  assistance  has  formed  several paralegal groups to be assigned to provide assistance law in Bali Province. Therefore, it is necessary to examine in depth the legal arrangements regarding the role of paralegals in providing legal assistance  and  the  effectiveness  of  the  role  of  paralegals  in providing  legal  assistance  at  LBH-APIK  Bali  based  on  the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 1 of  2018.  The  research  method  used  is  the  type  of  legal  research.
Empirical.  The  results  showed  that  paralegals  only  have  the authority  to  provide  legal  assistance  in  non-litigation,  provided that  they  are  registered  with  a  legal  aid  institution  or  other institution  that  has  a  license  to  provide  legal  aid  that  is accredited  by  the  Ministry  of  Law  and  Human Rights,  receives legal  training  by  the  overseeing  institution,  and  has  legality  in the  form  of  a  card  membership  issued  by  the  overseeing Institution.  Regarding  the  effectiveness  of  the  role  of  paralegals in  providing  legal  assistance  at  LBH-APIK  Bali,  there  are  still several obstacles, both internal and external.

## Abstrak
Kata kunci: Efekrivitas; Paralegal; Bantuan Hukum
Corresponding Author:
Kadek Januarsa Adi Sudharma,
Terkendalanya  akses  akibat  luasnya  wilayah  Indonesia menghambat  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat, sehingga banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya. Hal ini mendorong dibentuknya Paralegal di seluruh Indonesia.
Keberadaan  paralegal  sebagai  pemberi  bantuan  hukum  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
E-mail: januarsa.adi@undiknas.ac.id Nomor  1  Tahun  2018.  LBH-APIK  Bali  sebagai  salah  satu organisasi  Pemberi  Bantuan  Hukum  yang  sangat  eksis keberadannya  dalam  memberikan  bantuan  hukum  telah membentuk beberapa kelompok Paralegal untuk dapat ditugaskan dalam pemberian bantuan hukum di Provinsi Bali. Oleh karena itu,  perlu  ditelaah  secara  mendalam  terkait p engaturan  hukum tentang  peran  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum  dan efektivitas  peran  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum  di LBH-APIK  Bali  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yakni  jenis  Penelitian  Hukum  Empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Paralegal  hanya  berwenang  memberikan bantuan  hukum  secara  non  litigasi  dengan  ketentuan  terlebih dahulu terdaftar di Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga lain yang  memiliki  izin  dalam  pemberian  bantuan  hukum  yang terakreditasi  oleh  Kemenkumham,  mendapatkan  pelatihan keparalegalan  oleh  Lembaga  yang  menaungi,  serta  memiliki legalitas  berupa  kartu  keanggotaan  yang  dikeluarkan  oleh Lembaga  yang  menaungi.  Terkait  efektifivitas  peran  Paralegal dalam  pemberian  bantuan  hukum  di  LBH-APIK  Bali berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1 Tahun  2018  masih  menemukan  beberapa  kendala  baik  internal maupun eksternal.

## I. Pendahuluan
Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam pasal 1 ayat  3  menegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum , maka  negara Indonesia  dalam  melakukan  tindakannya  harus  berdasarkan  pada  hukum  yang berlaku. Karenanya seluruh warga negara indonesia harus tunduk kepada hukum itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sebagai negara hukum (rule of law), negara menjamin kedudukan semua warga negara sama  dihadapan  hukum (equality  before  the  law), dengan  adanya  persamaan  dimata hukum  bagi  setiap  orang  maka  harus  diimbangi  juga  dengan  persamaan  perlakuan (equal  treatment) . 1 Oleh  karena  itu  setiap  orang  berhak  mendapatan  bantuan  hukum dalam  peradilan  yang  adil  dan  tidak  memihak (fair  and  impartial  court). 2 Hak  ini merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia, yang bersifat universal yang harus berlaku  tanpa  adanya  diskriminasi  dalam  bentuk  apapun.  Indonesia  sebagai  negara hukum menjamin kesetaraan seluruh warganya dihadapan hukum berdasarkan pada dasar negara sila ke dua dan sila ke lima Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Berdasarkan  hal  diatas  kedudukan  masyarakat  yang  lemah  dan ketidakmampuan  seseorang  tidak  boleh  menghalangi  orang  tersebut  untuk mendapatkan  keadilan.  Pemberian  bantuan  hukum  berupa  pendampingan  hukum
1 Ni Komang Sutrisni (2015). Tanggungjawab Negara Dan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu . Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 ISSN: 1693-5934. hal. 46.
2 Indonesian  Legal  Resources  Centre  (2019). Modul  Pelatihan  Paralegal  Tingkat  Lanjut . Jakarta: ILRC. hal. 55.
baik  litigasi  maupun  non  litigasi (legal  representation) kepada  setiap  orang  tanpa diskriminasi  merupakan  perwujudan  dari  perlindungan  dan  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum. Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa banyaknya masyarakat yang mengalami kendala secara pengetahuan dalam bidang hukum ditambah dengan kemampuan financial yang  kurang  membuat  mereka  kesulitan  untuk  mendapatkan bantuan  hukum  ketika  menghadapi  permasalahannya. 3 Hal  tersebut  sejalan  dengan apa yang terjadi di indonesia sekarang ini, dimana sangat sulit untuk mencapai suatu kesetaraan  atau  keadilan  bagi  masyarakat  miskin  yang  diistilahkan  sebagai  hukum tajam kebawah namun tumpul keatas.
Negara  melalui  alat  pelengkapnya  berusaha  mewujudkan  tanggungjawabnya terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut harus diapresiasi, meski dalam beberapa hal masih perlu di kritisi. Upaya  untuk mewujudkan access to justice ini  dalam  pelaksanaanya meliputi  tiga  hal yaitu,  pertama,  hak  untuk  memperoleh  manfaat  dan  menggunakan  institusi Pendidikan.  Kedua,  adanya  jaminan  ketersediaan  sarana  pemenuhan  hak  bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan, dan ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. 4
Terbentuknya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum  yang  menunjuk  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  atau Organisasi  Pemberi  Bantuan  Hukum  (OBH)  sebagai  pelaksana  pemberian  bantuan hukum  sebenarnya  dapat  dijadikan  sebagai  satu  jawaban  terhadap  permasalahan diatas,  dimana  keberadaan  LBH  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut dikarenakan  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  LBH  bersifat  cuma-cuma  atau (probono publico).
Peran  Lembaga  Bantuan  Hukum,  seperti  halnya  Lembaga  Bantuan  Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Bali (LBH-APIK Bali) sebagai pemberi bantuan  hukum  yang  berbasiskan  pada  bantuan  hukum  gender  struktural  telah berjalan dengan baik sesuai akreditasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  Republik  Indonesia.  Peraihan  akreditasi  baik oleh Kemenkumham menandakan bahwa terdapat cukup kasus dan bantuan hukum yang  diselesaikan  untuk  masyarakat  yang  membutuhkan.  Guna  pemberian  bantuan hukum  secara  menyeluruh  di  seluruh  wilayah  Provinsi  Bali  oleh  LBH-APIK  Bali sebagai  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  terakreditasi  Kemenkumham,  melalui Undang-Undang Bantuan Hukum diatas LBH-APIK Bali membentuk Paralegal untuk dapat digunakan dalam memberikan bantuan hukum.
Bantuan  Hukum  bagi  masyarakat  miskin  sangat  diperlukan  mengingat masyarakat  miskin  biasanya  menjadi  kelompok  yang  termarjinalkan.  Latar  belakang pendidikan mereka yang kurang menyebabkan rendahnya pengetahuan mereka akan akses  keadilan. 5 Namun  terkendalanya  akses  akibat  luasnya  wilayah  indonesia menghambat  pemberian  bantuan  bagi  masyarakat,  sehingga  banyak  masyarakat
3 Frans  Hendra  Winarta  (2000). Bantuan Hukum Sebagai Suatu  Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan . Jakarta: Elex Media Komputindo. hal. 96.
4 Agus  Raharjo,  A.  Angkasa  dan  Rahadi  Wasi  Bintoro  (2015). Akses  Keadilan  Bagi Masyarakat  Miskin  (Dilema  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Advokat) .  Jurnal  Mimbar Hukum Vol. 27 No. 3, ISSN: 2443-0994 (online)-ISSN: 0852-100X (print). hal. 436.
5 Gede  Agus  Wirawan  Nusantara  (2016). Eksistensi  Paralegal  Dalam  Mengoptimalkan Pemberian  Bantuan  Hukum  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan Hukum . Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5 No. 2, E-ISSN: 2502-3101- P-ISSN: 2302-528X. hal. 277.
miskin  tidak  mendapatkan  haknya  sebagai  seorang  warga  negara,  hal  tersebut merupakan salah satu pendorong harus dibentuknya  Paralegal di seluruh indonesia. 6 Diakunya  paralegal  seperti  yang  tercantum  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan akan semakin mengokohkan peranan dan kedudukan dari adanya Paralegal dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  tanggungjawab  dalam  memberikan pemenuhan hukum pada masyarakat pada umumnya, selama ini kedudukan adanya atau  kehadiran  paralegal  mendapatkan  sedikit  tempat  dalam  dunia  hukum  di Indonesia,  tidak  banyak  peraturan  yang  membehas  tentang  adanya  paralegal  dalam peranan yang begitu urgen di bisang hukum Indonesia. 7
Keberadaan Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Paralegal Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum.  Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Bantuan Hukum,  istilah  Paralegal  tidak  ditemukan  dalam  satupun  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Meskipun  demikian,  eksistensinya  telah  lama  dikenal  dan berkembang  di  komunitas  masyarakat.  Paralegal  sendiri  digagas  dan  dikembangkan oleh  kalangan  dari  organisasi  non  pemerintah  ( non  government  organization ), diantaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagai salah satu lembaga  tertua  di  Indonesia,  dengan  memberikan  berbagai  bentuk  pendidikan  dan pelatihan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  dan  marjinal,  sehingga  mereka  memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memperjuangkan hak-haknya, sekaligus mampu memberikan layanan bantuan hukum di komunitasnya. 8
LBH-APIK  Bali  sejauh  ini  telah  membentuk  beberapa  kelompok  Paralegal untuk dapat ditugaskan dalam pemberian bantuan hukum di provinsi bali diatranya terdiri  dari  Paralegal  Komunitas,  Paralegal  Adat,  Paralegal  Mahasiswa,  maupun Paralegal  HIV/AIDS.  Paralegal  tersebut  sudah  dibentuk  semenjak  tahun  2016  yang sampai sekarang ini keseluruhan jumlahnya telah lebih dari 90 orang paralegal yang tersebar  di  tujuh  kabupaten  di  bali,  kecuali  jembrana  dan  klungkung.  Dengan banyaknya jumlah paralegal diatas, berdasarkan pada data hasil penelitan pada tahun 2019  tentang  studi  persepsi  masyarakat  pencari  keadilan  tentang  peran  paralegal dalam  pemberian  bantuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Indonesian  Legal Resources Centre (ILRC) yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum di bali termasuk  LBH-APIK  Bali,  ternyata  74%  masyarakat  bali  belum  mengetahui  tentang adanya  paralegal,  dan  sisanya  hanya  26%  yang  pernah  mendengar  atau  tau  tentang paralegal. 9
Terkait  dengan  hal  itu  tidak  terdapatnya  data-data  yang  jelas  tentang  peran Paralegal  yang  ada  di  bali  terhadap  pemberian  bantuan  hukum,  serta  faktor-faktor yang  mempengaruhi  ketidak  efektifannya  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum yang dilakukan  oleh  paralegal  di  bali melalui  LBH-APIK  Bali,  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Ham  Nomor  1  Tahun  2018,  menjadi  latar  belakang penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang “Efektivitas Peraturan
6 Indonesian  Legal  Resources  Centre  (2019). Paralegal  bukan  “Parabegal” : Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak- Hak Bantuan Hukum . Jakarta: ILRC. hal. 1.
7 Neo  Adhi  Kurniawan  (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat . Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS) Vol. 3 No. 1, E-ISSN: 2655-2469. hal. 29.
8 Rosalina Maria (2014). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan . Sumatera: Universitas Islam Sumatera Utara. hal. 66.
9 Indonesian Legal Resources Centre, Op.Cit. hal. 28.
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali”.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  karena  fokus kajian  berangkat  dari  adanya  kesenjangan  antara das  sollen dengan das  sein , menggunakan  jenis  pendekatan  fakta  dan  pendekatan  sosiologis.  Sumber  data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, dimana data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer, yakni penuturan  atau catatan para saksi mata. Data tersebut dilaporkan oleh  pengamat  atau  partisipan  yang  benar-benar  menyaksikan  suatu  peristiwa. 10 Sumber  data  primer  ini  diperoleh  melalui  penelitian  dengan  turun  langsung  ke lapangan (field  research) dengan  metode  wawancara  kepada  para  Narasumber  yang terdapat di LBH-APIK Bali, Paralegal Komusitas LBH-APIK Bali, Paralegal Adat LBH- APIK Bali, Paralegal HIV/AIDS LBH APIK Bali dan Paralegal Mahasiswa LBH-APIK Bali.  Data  Sekunder  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan (library  research) yaitu data  yang  didapat  melalui  penelitian  kepustakaan  dengan  bantuan  yang  terdapat  di ruang  perpustakaan  yang  memiliki  hubungan  dengan  yang  penulis  bahas  dalam tulisan ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat  tiga  teknik  yang  digunakan,  baik  terdapat  sendiri-sendiri  atau  terpisah maupun  digunakan  secara  bersama-sama  sekaligus.  Ketiga  teknik  tersebut  adalah wawancara, angket atau kuisoner dan observasi.
Teknik  pengolahan  data  dan  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan teknik secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu dengan memilih data  dengan  kualitasnya  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diajukan.  Teknik pengolahan  secara  kualitatif  juga  digunakan  untuk  mengembangkan  sebuah  konsep maupun teori yang sudah ada sebelumnya. Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  data  yang  disajikan  dalam  bentuk kata  verbal  bukan  dalam  bentuk  angka. 11 Yang  kemudian  disajikan  secara  deskriptif kualitatif  yang  digunakan  untuk  menemukan  pengetahuan  yang  seluas-luasnya terhadap  objek  peneltian  dan  untuk  mendapatkan  data  yang  lebih.  Sehingga  dapat dijelaskan mengenai jawaban suatu permasalahan yang dikaji dengan data-data yang didapat dari responden atau narasumber yang digali informasinya.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1. P eran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali
Keberadaan  Paralegal  di  Indonesia  sebenarnya  telah  lama  ada,  namun  hanya dikenal di kalangan komunitas yang memiliki pendamping hukum yang tidak dibayar dalam melakukan pekerjaannya, ataupun bekerja di tempat pemberi bantuan hukum namun  mereka  bukan  bergelar  sarjana  hukum,  dan  kegiatan-kegiatan  lain  yang menyerupai  tugas-tugas  Paralegal.  Seiring  perkembangan  waktu,  akibat  kurangnya
10 S anapiah Faisal (1982). Metodologi Penelitian Pendidikan . Surabaya: Usaha Nasional. hal.
391.
11 Noeng Muhadjir (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rakesarisin. hal. 2.
pemberi bantuan hukum yang ada di masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  khusunya  kepada  masyarakat  miskin  maupun yang  termarjinalkan,  maka  pemerintah  membentuk  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum,  yang  didalamnya menjelaskan  bahwa  Paralegal,  Dosen  dan  Mahasiswa  Hukum  dapat  memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
Baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum maupun pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 sendiri tidak mendefinisikan  Paralegal  secara  eksplisit.  Untuk  itu  mengutip  dari  Black’s  Law Dictionary, 9th Edition, Paralegal diartikan sebagai:
A person who has some education in law and assists a lawyer in duties   related  to  the practice of law but who is not a licensed attorney. Also termed legal
assistant; legal
analyst. In Canadian law defined as: A nonlawyer who is
legally qualified through
experience or special training and is licensed to   provide limited legal services in certain fields.
Paralegals may assist in representing  clients  in  both  civil  and  criminal  matters.  Also termed law clerk (Paralegal adalah seseorang yang memiliki pendidikan di bidang hukum dan membantu  Pengacara (Advokat) dalam tugas yang terkait dengan praktik  hukum  tetapi  orang  tersebut  bukan  Pengacara  (Advokat)  yang berlisensi). 12
Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Bantuan  Hukum,  pemerintah  melalui Kementerian Hukum dan HAM membuat aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum,  sehingga  penerapan  kebijakan  guna  memaksimalkan  pemberian  bantuan hukum  kepada  masyarakat  miskin  maupun  yang  termarjinalkan  yang  tidak  mampu membayar  penasehat  hukum  dalam  menangani  kasusnya  dapat  dilakukan.  Hal tersebut juga bertujuan meningkatkan jumlah pemberi bantuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 telah menjelaskan secara  detail  terkait  keparalegalan  di  Indonesia.  Peran  Paralegal  sebagai  pemberi bantuan hukum didasari oleh kurangnya pemberi bantuan hukum di Indoesia, dimana tidak  terdapatnya  pemberi  bantuan  hukum  yang  memadai  secara  jumlah  dan kurangnya  pemberi  bantuan  hukum  secara  professional  di  pelosok-pelosok  ataupun daerah terpencil yang dapat diakses oleh masyarakat miskin atau kelompok-kelompok yang termarjinalkan karena sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata.
Pada  bagian  menimbang  huruf  a  dijelaskan  bahwa  alasan  pembentukan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  ini  bahwa  pemberian  bantuan  hukum  saat  ini belum  menjangkau  seluruh  masyarakat  indonesia  karena  adanya  keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan  pemberian  bantuan  hukum.  penjalasan  dalam  pengaturan  mengenai Paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum  dijelaskan  bahwa  paralegal  merupakan orang  yang  dapat  memberikan  bantuan  hukum,  namun  dalam  melaksanakan pemberian  bantuan  hukum  tersebut  paralegal  harus  terdaftar  pada  pemberi  bantuan
12 Sovia  Hasanah  (2018).  “Larangan  Paralegal  Memberikan  Bantuan  Hukum  Secara Litigasi
di
Pengadilan”.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b3df3fa5a954/larangan-paralegal- memberikan-bantuan-hukum-secara-litigasi-di-pengadilan/. (diakses 11 Pebruari 2021.
hukum,  hal  tersebut  dijelaskan  dalam  pasal  2  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  1  Tahun  2018.  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  telah  memiliki  izin  dan akreditasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM  sesuai  pasal  3  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018  diizinkan  untuk  merekrut  paralegal  jika:  a) ketersediaan  jumlah  pelaksana  bantuan  hukum  tidak  mencukupi  dalam  menangani perkara;  dan/atau  b)  tidak  terdapat  pemberi  bantuan  hukum  di  wilayah  tempat tinggal penerima bantuan hukum.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa,  guna  memenuhi  kurangnya  jumlah pemberi  bantuan  hukum  yang  ada  di  indonesia,  pemerintah  memberikan  kebijakan kepada  pemberi  bantuan  hukum  untuk  melakukan  penambahan  jumlah  pemberi bantuan  hukum  melalui  peran-peran  Paralegal  tersebut.  Dalam  perekrutan  Paralegal oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum,  Paralegal  tersebut  harus  memenuhi  beberapa persyaratan sebelum dirinya dapat dikatakan sebagai Paralegal atau berperan sebagai Paralegal.  Persyaratan  yang  dimaksud  adalah  ketika  Paralegal  mendaftarkan  diri  di organisasi  pemberi  bantuan  hukum  atau  pemberi  bantuan  hukum  hendak  merekrut Paralegal  mereka  harus  memperhatikan  beberapa  hal  yakni  daintaranya  Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga negara indonesia;
b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c. Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
d. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Persyaratan diatas bertujuan untuk menjamin pemberi bantuan hukum sudah dalam  keadaan  mampu  dan  secara  professional  dapat  memberikan  bantuan  hukum kepada  masyarakat  berdasarkan  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Guna  mendukung legalitas  Paralegal  setelah  direkrut  oleh  pemberi  bantuan  hukum,  Paralegal  harus diberikan identitas untuk dapat dikenal olah masyarakat ketika melakukan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  1  Tahun  2018.  Kartu  identitas  tersebut  dapat  berlaku  paling  lama  2  tahun semenjak kartu tersebut dikeluarkan, dan dapat diperpanjang kembali kepada kantor pemberi  bantuan  hukum  dimana  Paralegal  etrsebut  terdaftar,  dan  yang  ketiga Paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum harus didaftarkan oleh pemberi bantuan hukum  kepada  BPHN  melalui  sistem  informasi database bantuan  hukum  guna menjamin legalitas paralegal tersebut terdaftar di informasi pemerintah.
Dalam pemberian bantuan hukum Paralegal harus memenuhi kompetensi yang memadai  agar  secara  profesional  dapat  membantu  masyarakat  dalam  pemberian bantuan  hukum.  Pemenuhan  kompetensi  Paralegal  sebelum  memberikan  bantuan hukum dijelaskan dalam Bab 2 Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun  2018,  yaitu  Paralegal  berhak  mendapatkan  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemberi  bantuan  hukum  tempatnya  terdaftar  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kualifikasi  paralegal  dalam  memberikan  bantuan  hukum.  kualifkasi  yang  dimaksud harus meliputi beberapa hal yaitu:
a. Kemampuan  memahami  kondisi  wilayah  dan  kelompok-kelompok  kepentingan dalam masyarakat;
b. Kemampuan  dalam  melakukan  penguatan  masyarakat  dalam  memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
c. Keterampilan  mengadvokasi  masyarakat  berupa  pembelaan  dan  dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.
Kualifikasi  diatas  merupakan  suatu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam pelatihan  oleh  paralegal,  sehingga  usai  paralegal  menjalani  pelatihan,  seluruh  ilmu
yang  mendukung  dalam  pelaksanaan  tugasnya  dapat  diperaktekan  di  lapangan. Pelatihan-pelatihan guna mendukung kompetensi Paralegal dijelaskan dengan secara detail  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018  dimana bahwa dalam memudahkan melakukan pelatihan, pemerintah menyampaikan bahwa pelatihan  dapat  diselenggarakan  oleh  pemberi  bantuan  hukum,  perguruan  tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan bantuan hukum, dan/atau Lembaga Pemerintah  yang  menjalankan  fungsinya  dalam  bidang  hukum.  penyelenggara pelatihan  juga  bisa  menjalin  kerjasama  dengan  pemerintah,  Pemerintah  Daerah maupun  pihak  terkait  lainnya,  dimana  pemberi  bantuan  hukum  sebelum melaksanakan  pelatihan  bagi  Paralegalnya  harus  membentuk  unit  khusus  yang menangani  penyelenggaraan  pelatihan  dan  harus  mendapatkan  persetujuan  dari BPHN terlebih dahulu.
Guna  mendukung  pelatihan-pelatihan  diatas  untuk  memenuhi  kompetensi paralegal  sebagai  pemberi  bantuan  hukum,  pemberi  bantuan  hukum  mengajukan permohonan pelatihan Paralegal kepada kepala BPHN dengan melampirkan proposal pelaksanaan  pelatihan  paralegal.  Di  dalam  proposal  tersebut  minimal  harus  termuat latar  belakang  pelatihan,  tujuan  serta  sasaran,  daftar  kualifikasi  pengajar,  sarana prasarana  dan  susunan  kepanitiaan.  Hal  tersebut  agar  diketahui  oleh  kepala  BPHN dan  kemudian  harus  diberikan  jawaban  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja setelah pengajuan permohonan diterima.
Pemberian  pelatihan  terhadap  Paralegal  terdiri  atas  pelatihan  tingkat  dasar, tingkat  lanjut,  dan  pelatihan  khusus  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  Paralegal. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan akan legalitas pelatihan, Paralegal yang telah mengikuti  pelatihan  berhak  memperoleh  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh penyelenggara  pelatihan  Paralegal.  Dalam  hal  penyelenggaraan  pelatihan  Paralegal yang  diselenggarakan  oleh  pemberi  bantuan  hukum,  sertifikat  diatas  disahkan  oleh BPHN.
Paralegal setelah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai tingkatan guna mendukung kompetensi atau kualifikasi Paralegal dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara non litigasi oleh Paralegal dilakukan melalui kegiatan:
a. Penyuluhan hukum;
b. Konsultasi Hukum;
c. Investigasi perkara;
d. Penelitian hukum;
e. Mediasi;
f. Negosiasi;
g. Pemberdayaan masyarakat;
h. Pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
i. Perancangan dokumen hukum.
Selain penjelasan pasal diatas, Paralegal dapat memberikan pelayanan hukum lainnya yaitu:
a. Advokasi kebijakan tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota, pendampingan  program  atau  kegiatan  yang  dikelola  oleh  kementerian,  lembaga pemerintah  non  kementerian,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
b. Bekerja  sama  dengan  penyuluh  hukum  untuk  membentuk  dan/atau  membina kelompok  keluarga  sadar  hukum.  namun  dalam  pelaksanaan  hal  tersebut  datas harus dilakukan dibawah koordinasi pemberi bantuan hukum.
Guna  menjamin  tindakan  Paralegal  sesuai  dengan  amanat  peraturan  yang mendasari pembentukannya, Lembaga Bantuan Hukum sebagai penaung diwajibkan membentuk  kode  etik  pelayanan  bantuan  hukum  paralegal.  Kode  etik  ini dimaksudkan agar Paralegal tidak keluar dari aturan dasar pemberian bantuan hukum oleh  pemberi  bantuan  hukum  dimana  Paralegal  tersebut  terdaftar,  dan  tidak  keluar dari  standar  bantuan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan yang ada.  Dalam  menilai  dan  mengawasi  Paralegal  yang  terdaftar,  pemberi  bantuan hukum melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja paralegal, serta evaluasi dan  pengawasan  terhadap  kode  etik  pelayanan  bantuan  hukum  paralegal.  Jika terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  paralegal,  maka  pemberi  bantuan  hukum dapat  memberikan  sanksi.  Selain  itu  pemberi  bantuan  hukum  diwajibkan  untuk menyampaikan  hasil  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  paralegal  kepada  BPHN, dimana  hasil  pengawasan  tersebut  dapat  dilakukan  secara  berkala  atau  sewaktu- waktu jika diperlukan.
Untuk  mendukung  tercapainya  suatu  tujuan  yang  diinginkan,  sebuah peraturan  yang  dibuat  tentu  harus  dibarengi  dengan  kebijakan  pendukung  berupa penganggaran  dana  yang  dapat  digunakan  untuk  pelaksanaan  peraturan  tersebut. Pada  bagian  terakhir  dalam  bab  IV  bagian  Pendanaan,  dijelaskan  dalam  pasal  17 bahwa segala bentuk pendanaan dalam peraturan Menteri diatas dibebankan kepada anggaran  pendapatan  belanja  negara  (APBN),  anggaran  pendapatan  belanja  daerah (APBD)  dan  sumber  pendanaan  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai  Lembaga  bantuan  hukum  terakreditasi  oleh  Kemenkumham,  LBH- APIK  Bali  memiliki  kesempatan  untuk  memperluas  pemberian  bantuan  hukum  di wilayahnya dengan membentuk Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. paralegal dalam pemberian bantuan hukum memiliki peran yang sangat membantu dalam hal peningkatan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat,  seperti  yang  yang  dimuat dalam  tujuan  pembentukan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Pemerintah menyadari terdapat kendala dalam pemerataan pemberian bantuan hukum  di  indonesia,  dimana  pemberian  bantuan  hukum  melalui  Advokat,  maupun Lembaga  Bantuan  Hukum  masih  belum  efektif,  sehingga  dibentuk  Paralegal  untuk dapat  mengatasinya,  dengan  harapan  peran  Paralegal  dapat  memaksimalkan pemenuhan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyaraat  di  indonesia.  Menyambung penjelasan diatas, bedasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Direktur LBH-APIK Bali Ibu Ni Luh Putu Nilawati disampaikan bahwa memang masih belum banyak pemberi bantuan hukum yang ada di bali sebelum adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018. Kemudian dijelaskan pula bahwa LBH-APIK Bali  sebelumnya  telah  membentuk  Paralegal  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum,  namun  belum  bisa  diberikan pelatihan yang cukup serta tugasnya sebatas memberikan informasi jika ada kasus di lapangan kepada lawyer LBH-APIK Bali. Dijelaskan juga pada waktu itu banyak kasus- kasus di lapangan terutama yang terjadi pada masyarakat miskin terbengkalai begitu saja,  karena  Paralegal  masih  belum  bisa  membantu  secara  langsung  menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga Paralegal hanya sebatas memberikan informasi kasus kepada Lawyer di LBH-APIK Bali. Banyaknya kasus yang belum dapat
dijangkau juga dikarenakan kemampuan para Lawyer atau Adovkat di LBH-APIK Bali terbatas untuk dapat menangani kasus-kasus perempuan dan anak yang terjadi pada waktu sebelum jumlah paralegal yang ada sekarang ini. 13
Merujuk  kepada  hasil  wawancara  diatas,  bahwasannya  ruang  lingkup kewenangan Paralegal sempat menjadi perdebatan dikarenakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018  dianggap  bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada  tahun  2018,  Mahkamah  Agung  melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 22/P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1  tahun  2018  memerintahkan  kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018.  Dalam  pertimbangannya,  Hakim mengatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 sebagai objek permohonan hak uji materiil (HUM)  memuat  norma  yang  memberikan  ruang  dan  kewenangan  kepada  Paralegal untuk  dapat  beracara  dalam  proses  pemeriksaan  persidangan  di  pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu Advokat. Ketentuan  normatif  mengenai  siapa  yang  dapat  beracara  dalam  proses  pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 jo. Pasal 31 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  yang  pada  pokoknya hanya Advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan  profesi  Advokat  untuk  dapat  beracara  dalam  proses  pemeriksaan persidangan di pengadilan.
Dengan bertentangannya Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka hal ini  melanggar  asas lex  superior  derogate  legi  inferior (hukum  yang  lebih  tinggi tingkatannya  didahulukan  keberlakuannya  daripada  hukum  yang  lebih  rendah), dengan  demikian  hal  tersebut  menjadi  bertentangan  dengan  Pasal  5  dan  Pasal  6 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  maka  Pasal  11 dan  Pasal  12  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018  harus dibatalkan.  Dengan  demikian,  maka  kini  Paralegal  tidak  dapat  memberi  bantuan hukum  secara  litigasi  (beracara  di  pengadilan),  hanya  Advokatlah  yang  dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi.
Paralegal  dalam  memberikan  bantuan  hukum  hanya  berwenang  memberikan bantuan  hukum  secara  non  litigasi,  namun  tidak  berwenang  memberikan  bantuan hukum secara litigasi dalam bentuk:
a. Pendampingan  dan/atau  menjalankan  kuasa  yang  dimulai  dari  tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b. Pendampingan  dan/atau  menjalankan  kuasa  dalam  proses  pemeriksaan  di persidangan; atau
c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Paralegal LBH-APIK Bali dalam pemberian bantuan hukum bergerak dalam isu Bantuan  Hukum Gender  Structural (BHGS),  dimana  bantuan  hukum  yang  diberikan
13 Wawancara Dengan Direktur LBH-APIK Bali Ni Luh Putu Nilawati, S.H., M.H. pada hari Sabtu tanggal 23 Bulan Mei tahun 2020 pukul 10.37 WITA bertempat di Kantor LBH-APIK Bali.
difokuskan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga kasus- kasus  yang  ditangani  tidak  lepas  dari  isu  perempuan  dan  anak.  Berdasarkan  hasil wawancara yang  penulis  lakukan  dengan  salah  satu  penerima  bantuan  hukum yang langsung diberikan oleh Paralegal kepada ibu Yorike Ferindandus (Yoke) dalam kasus permasalahan  hak  asuh  anak,  dijelaskan  bahwa  Paralegal  sangat  membantu  dalam penyelesaian kasusnya, karena telah membantu menyampaikan kepada para Advokat LBH-APIK Bali, sehingga cepat dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Dikatakan juga  bahwa  Paralegal  juga  membantu  dalam  memaksimalkan  bantuan  hukum  yang dapat  diberikan  kepada  masyarakat,  karena  tidak  hanya  mengandalkan  Advokat dalam pemberian bantuan hukum, tetapi juga Paralegal itu sendiri dapat membantu. 14 Selanjutnya penulis pun mewawancarai informan lain yakni Ibu Niken Pratiwi (Niken),  dimana  beliau  menyampaikan  bahwa  bahwa  Paralegal  dapat menjembataninya  akibat  ketidak  tahuannya  tentang  akses  bantuan  hukum,  apalagi dengan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sering  terjadi  termasuk  kepada perempuan  lain  dan  mereka  rata-rata  tidak  paham  dengan  hukum.  Maka  dengan adanya  Paralegal  inilah  dapat  digunakan  sebagai  jembatan  penghubung  dalam melakukan komunikasi antara  klien dengan  pemberi  bantuan  hukum,  baik  Paralegal maupun LBH-APIK Bali itu sendiri. Disampaikan juga bahwa melalui Paralegal orang- orang  yang  belum  mengetahui  hukum  menjadi  lebih  tahu  hukum,  apalagi  menurut orang awam dianggap bahwa hukum itu identik dengan uang dan penjara. 15
Apabila  dikaji  secara  mendalam  terhadap  penjelasan  diatas  dengan menggunakan  Teori  Peran (role  theory), Wirutomo  mengungkapkan  pendapat  David Berry  bahwa  peranan  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan,  seseorang  diharapkan menjalankan  kewajiban-kewajiban  yang  berhubungan  dengan  peran  yang dipegangnya. Peran diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenalkan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma  dalam  masyarakat,  maksudnya  kita  diwajibkan  untuk  melakukan  hal- hal  yang  diharapkan  masyarakat  di  dalam  pekerjaan  kita,  di  dalam  keluarga  dan dalam peran-peran yang lain. 16 Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa peran  Paralegal  dikaitkan  dengan  harapan-harapan  yang  diinginkan  telah  sesuai dengan  tujuan  pembentukan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun 2018, sehingga secara teori dan praktik dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal di LBH-APIK Bali juga telah berjalan sesuai.

## 3.2. Efektivitas  Peran  Paralegal  dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  di  LBH-APIK Bali Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018
Mengkaji tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan  dapat  menggunakan  beberapa  metode  agar  dapat  diketahui  secara  pasti bagaimana  masyarakat  merasakan  peran  hukum  tersebut  ada  di  masyarakat.  seperti yang  dikatakan  oleh  Achmad  Ali  Bahwa  untuk  mengkaji  suatu  efektivitas  hukum maka  yang  pertama  harus  diperhatikan  adalah  ketaatan  terhadap  hukum  tersebut,
14 Wawancara  dengan  Ibu  Yurike  Ferinandus  pada  hari  Kamis  tanggal  21  bulan  Mei tahun 2020 pukul 10.14 WITA bertempat di Kantor LBH-APIK Bali.
15 Wawancara dengan  Ibu  Ni  Wayan  Niken  Pratiwi  pada  hari  Kamis  tanggal  21  bulan Mei tahun 2020 pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor LBH-APIK Bali.
16 Wirutomo  Paulus  (1981). Pokok-Pokok  Pikiran  Dalam  Sosiologi .  Jakarta:  Rajawali  Pers. hal. 99-100.
dengan orang-orag mentaati suatu peraturan, maka dapat dikatakan hukum tersebut berjalan  efektif. 17 Selain  itu  juga  terdapat hal  lain  yang  menentukan  efektivitas  suatu peraturan  perundang-undangan  yaitu  relevansi  aturan  terhadap  kebutuhan  hukum masyarakat, kejelasan rumusan, sosialisasi yang optimal, dan sifat aturan tersebut. Jika dikaitkan  dengan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  Paralegal  di  LBH-APIK  Bali, terbentuknya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 sudah sangat relevan  terhadap  kebutuhan  hukum  masyarakat,  selanjutnya  dalam  hal  kejelasan rumuasn  pasal terhadap  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1 Tahun 2018 diatas hanya terdiri dari 17 pasal dan relatif mudah untuk dipahami, serta sosialisasi yang  optimal  telah  dilakukan  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  ada,  serta organisasi lain melalui tindakan penelitian, dan sebagainya.
Kaitannya  dengan  efektivitas  peran  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan hukum,  dalam  penelitian  ini  penulis  telah  menyertakan  data  serta  informasi pendukung  yang  dapat  memudahkan  dalam  menganalisa  permasalahan  nanti, sehingga  akan  ditemukan  titik  terang  terhadap  efektivitas  peran  Paralegal  dalam pemberian  bantuan  hukum.  Dalam  pengkajian  mengenai  tingkat  efektivitas  peran Paralegal,  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  1  Tahun  2018  tersebut  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  kurangnya pemberi  bantuan  hukum  di  indonesia  akibat  kurang  meratanya  sebaran  pemberi bantuan  hukum  yang  ada,  sehingga  dengan  melibatkan  peran  paralegal  diharapkan dapat membantu memaksimalkan pemberian bantuan hukum tersebut.
Berdasarkan  Teori  Efektivitas  Hukum  yang  disampaikan  oleh  Achmad  Ali bahwa  selain  beberapa  hal  diatas,  dalam  mengkaji  tingkat  Efektivitas  Hukum  juga diperlukan pengkajian mengenai pengetahuan tentang isi peraturan tersebut, cara-cara untuk  memperoleh  pengetahuan  tersebut,  institusi  terkait  yang  ada  didalam masyarakat,  serta  bagaimana  proses  adanya  peraturan  tersebut. 18 Jika  dikupas  satu persatu dalam mengetahui isi peraturan tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Legal Recources Center (ILRC)  Tahun  2019  yang  melibatkan  160  Responden  di  Bali,  terdapat  57  orang mengetahui  Paralegal,  Jika  dikaitkan  melalui  hal  tersebut  maka  baru  sebagian  kecil masyarakat  mengetahui  tentang  Paralegal. 19 Selain  itu  cara  dalam  pembentukan Peraturan  peran  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum  telah  didasarkan  para Undang-Undang  Bantuan  Hukum  dan  telah  sesuai  dengan  proses  yang  dilakukan serta berdasarkan hirarki perundang-undangan.
Pembahasan  terkait  efektivitas  peran  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan hukum  di  LBH-APIK  Bali  berdasarkan  teori  efektivitas  hukum  yang  dijelaskan  oleh Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 (lima) faktor dalam pengkajian tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. 20 Faktor pertama adalah faktor hukum, dimana sejatinya  tujuan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dibentuk  adalah  memberikan rasa  keadilan,  jika  dianalisis  mengenai  pemberian  bantuan  hukum  oleh  Paralegal, maka  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat  miskin  atau
17 Achmad  Ali  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . Jakarta: Kencana. hal. 375.
18 Achmad Ali, Ibid .
19 ILRC  (2020). Baseline Survey: Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Jakarta: ILRC. hal. 7. 20 Soerjono Soekanto (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 5.
kelompok  termarjinalkan  untuk  tetap  mendapatkan  bantuan  hukum  dalam  proses penyelesaian kasusnya.
Selanjutnya  faktor  penegak  hukum  yang  dapat  menentukan  suatu  peraturan perundang-undangan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  dalam  hal pelibatan  peran  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum,  sebenarnya  terdapat permasalahan dalam penegak hukum yang juga termasuk didalamnya Advokat dalam memberikan bantuan hukum, namun sangat jarang sekali Advokat mau memberikan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  masyarakat,  sehingga  perannya  harus dioptimalkan oleh Paralegal.
Dalam  faktor  lainnya  dalam  mengkaji  efektivitas  yaitu  sarana  dan  fasilitas pendorong, dalam mengetahui  efektivitas  peran  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan hukum  di  LBH-APIK  Bali,  terdapat  beberapa  kendala  serta  faktor  pendorong  yang dihadapi  berdasarkan  pengamatan  penulis  serta  hasil  wawancara  yang  dilakukan. Dimana  penulis  mengamati  masih  kurangnya  jumlah  paralegal  yang  aktif  dalam pemberian bantuan hukum yang ada di LBH-APIK Bali, sehingga pemberian bantuan hukum  masih  belum  optimal  dapat  dilakukan.  Selain  itu  berdasarkan  wawancara dengan  Paralegal  yaitu  Bapak  I  Ketut  Adi  Setiawan.  Beliau  mengemukakan  bahwa terdapat kendala dalam pemberian bantuan hukum oleh paralegal dikarenakan belum terdapat jumlah paralegal aktif yang mencukupi untuk kebutuhan pemberian bantuan hukum  di  lapangan,  sehingga  terdapat  banyak  kasus  yang  belum  dapat  dilakukan pendampingan,  meskipun  di  lapangan  masyarakat  sangat  memerlukan  bantuan hukum secara cuma-cuma dari Paralegal.
Selanjutnya diungkapkan bahwa selain kendala tersebut terdapat kendala lain yaitu  dalam  pendampingan  hukum  di  lapangan  oleh  Paralegal,  tidak  terdapat anggaran  yang  cukup  yang  dipakai  oleh  Paralegal  untuk  digunakan  dalam pemenuhan  akomodasi  dan  transportasi,  dan  secara  aturan  hukum  Paralegal  tidak diperkenankan  menerima  remunerasi  atau  hadiah  dalam  bentuk  apapun  yang diberikan oleh klien ketika mendapingi kasusnyaa, sehingga kadang-kadang Paralegal kesulitan untuk turun kelapangan menjangkau kasus. 21
Selanjutnya wawancara penulis lakukan dengan Bapak I Nyoman Marsa Jaya, yang  menjadi  Paralegal  di  Kabupaten  Buleleng.  Beliau  menjelaskan  kendala-kendala yang  dihadapi  selama  menjadi  Paralegal  adalah  ketika  mendampingi  korban terkadang  mendapatkan  ancaman  dari  pihak  terdakwa  atau  pihak  lawan,  dan Paralegal harus mampu menguasai keadaan serta bersikap netral dalam menghadapi hal  seperti  itu.  Kemudian  dijelaskan  juga  oleh  beliau  bahwa  terkadang  dalam mengurus permasalahan yang terjadi di lapangan sering kali megalami kendala secara administrasi,  dimana  dokumen-dokumen  peribadi  korban  kurang  lengkap  atau sengaja dihilangkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Selain  kendala  dalam  penanganan  diatas,  Bapak  Marsa  juga  menyampaikan bahwa terdapat kendala dalam anggaran yang dapat digunakan oleh paralegal dalam menjangkau  kasus  ke  lapangan.  Akibat  terbatasnya  dana  yang  ada  membuat  para pelegal kesulitan dalam menjangkau kasus yang posisinya agak jauh dan memerlukan baiaya  seperti  perjalanan,  konsumsi  dan  beberapa  hal  lain.  Serta  dalam  pemenuhan akses keadilan disampaikan bahwa masih terdapat kekurangan jumlah Paralegal yang ada  di  masyarakat,  yang  nantinya  dapat  memberikan  bantuan  hukum,  mengingat banyaknya  masyarakat  yang  mengharapkan  peran  Paralegal  tersebut.  Sehingga
21 Wawancara  Dengan  I  Ketut  Adi  Setiawan,  S.E.  pada  hari  Minggu  tanggal  14  bulan April tahun 2020 pukul 19.00 WITA bertempat di Kuta.
terdapat  ketidak  efektifan  dalam  pemenuhan  faktor  sarana  dan  faktor  pendorong dalam pemenuhan efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.
Penelitian  terhadap  pemahaman  mengenai  efektivitas  peran  Paralegal  dalam pemberian  bantuan  hukum  di  LBH-APIK  Bali  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Soerjono Soekanto dalam Teori Efektivitas Hukum juga harus dikaji melalui faktor masyarakat dalam memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, dimana dengan  masyarakat  memanfaatkan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  Paralegal  maka Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018  diatas  dapat  dikatakan efektif. Berdasarkan data pemberian bantuan hukum oleh Paralegal di LBH-APIK Bali tahun  2018-2019  dapat  dilihat  apakah  masyarakat  memanfaatkan  peran  Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali. Berikut tabel data Paralegal yang memberi bantuan hukum:

## Tabel 1. Data Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal di LBH-APIK Bali Tahun
2018 No Jenis Kasus Yang Ditangani Jumlah Kasus 1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 159 2 Kekerasan Seksual 33 3 Bulying 49 4 Anak Behadapan dengan Hukum (ABH) 4 5 Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 2 6 Pembunuhan Bayi 1 Sumber Data: LBH-APIK Bali Tabel 2. Tempat Terjadinya Kasus Yang Ditangani Oleh Paralegal LBH-APIK Bali Tahun 2018 No Tempat Terjadinya Kasus Jumlah Kasus 1 Denpasar 154 2 Badung 21 3 Gianyar 37 4 Tabanan 6 5 Bangli 2 6 Jembrana 2 7 Karangasem 3 8 Buleleng 23

## Sumber Data: LBH-APIK Bali
Tabel 3. Data Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal di LBH-APIK Bali Tahun
2019 No Jenis Kasus Yang Ditangani Jumlah Kasus 1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 236 2 Penelantaran Lansia 47 3 Kekerasan Seksual 39 4 Anak Behadapan dengan Hukum (ABH) 16 5 Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 5 6 Trafficking 1 Sumber Data: LBH-APIK Bali Tabel 4. Tempat Terjadinya Kasus Yang Ditangani Oleh Paralegal LBH-APIK Bali Tahun 2019 No Tempat Terjadinya Kasus Jumlah Kasus 1 Denpasar 251 2 Badung 38 3 Gianyar 56 4 Tabanan 8 5 Bangli 5 6 Jembrana 3 7 Karangasem 16 8 Buleleng 30 9 Kelungkung 1 Sumber Data: LBH-APIK Bali
Memahami  data-data  diatas,  jika  dikaitkan  dengan  faktor  masyarakat  dalam pemanfaatan  peran  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum  sebenarnya  telah berjalan  cukup  baik,  dimana  sepanjang  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2019  telah banyak  kasus  yang  dapat  didampingi  oleh  Paralegal  dan  telah  terjadi  peningkatan. Namun  dalam  pengkajian  efektivitas  hukum,  bilamana  terdapat  satu  faktor  yang
masih  mengalami  hambatan,  maka  hukum  tersebut  belum  dapat  dikatakan  berjalan efektif.  Selanjutnya  faktor  yang  terakhir  dalam  penentuan  tingkat  efektivitas  suatu peraturan perundang-undangan adalah faktor kebudayaan. Dalam faktor kebudayaan dijelaskan  bahwa  kebudayaan  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga  dihindari).  Jika  dilihat  dalam  penerapan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  1  Tahun  2018  diatas,  tidak  terdapat  hambatan  secara  kebudayaan masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  tersebut,  karena sejatinya  peraturan  tersebut  bertujuan  baik  dan  semestinya  dapat  ditaati  oleh masyarakat.
Berdasarkan  pada  hasil  observasi  serta  wawancara  yang  dikaitkan  dengan Teori  Efektivitas  Hukum  oleh  Acmad  Ali  dan  Soerjono  Soekanto  bahwa  dalam mencapai  tingkat  efektivitas  suatu  peraturan  perundang-undangan  memerlukan beberapa  faktor  yang  harus  dipenuhi  sehingga  suatu  peraturan  tersebut  dapat dikatakan  berjalan  efektif.  Namun  setelah  dilakukan  pengkajian  terhadap  peran Paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum  di  LBH-APIK  Bali  masih  mengalami kendala pada kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Paralegal serta terkendala dalam faktor sarana serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum  oleh  Paralegal  di  LBH-APIK  Bali,  sehingga  jika  disimpulkan  mengenai efektivitas peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH-APIK Bali masih belum  berjalan  efektif  dikarenakan  belum  terpenuhinya  beberapa  faktor  diatas, sehingga  perlu  dicarikan  solusi  dalam  penanganannya,  sehingga  kedepannya  dapat berjalan secara efektif.

## 4. Kesimpulan
Peran  paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum  hanya  berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi, namun tidak berwenang memberikan bantuan  hukum  secara  litigasi  dalam  bentuk:  pendampingan  dan/atau  menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan  kuasa  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,  atau  pendampingan dan/atau  menjalankan  kuasa  terhadap  Penerima  Bantuan  Hukum  di  Pengadilan  Tata Usaha Negara.  Sebelum  dapat memberikan  bantuan  hukum,  Paralegal  tentunya  harus terlebih  dahulu  terdaftar  di  Lembaga  Bantuan  Hukum  atau  Lembaga  Lain  yang memiliki  izin  dalam  pemberian  bantuan  hukum  yang  Terakreditasi  oleh Kemenkumham, mendapatkan pelatihan keparalegalan oleh Lembaga yang menaungi, serta memiliki legalitas berupa kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang menaungi.
Terkait  dengan  peran  Paralegal  dalam  pemberian  bantuan  hukum  melalui Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2018  di  LBH-APIK  Bali  belum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan tentang Paralegal tersebut yakni dimana tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 adalah  untuk  meningkatkan  jangkauan  pemberi  bantuan  hukum  akibat  adanya keterbatasan  pelaksana  bantuan  hukum,  sehingga  diperlukan  peran  Paralegal  untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Belum efektifnya peran Paralegal dalam  pemberian  bantuan  hukum  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  1  Tahun  2018  dikarenakan  dalam  pelaksanaanya  Paralegal  LBH-APIK  Bali mengalami beberapa kendala dalam pemberian bantuan hukum dilapangan yaitu masih
kurangnya  jumlah  Paralegal  yang  aktif  untuk  memaksimalkan  pemberian  bantuan hukum,  serta  belum  terdapat  anggaran  yang  cukup  untuk  digunakan  oleh  Paralegal dalam menjangkau kasus di lapangan.

## Ucapan Terima Kasih
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada  para  pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam  penyusunan  penelitian  ini  yakni Direktur LBH-APIK Bali, para Informan serta pengurus Jurnal Analisis Hukum (JAH) Fakultas  Hukum  Universitas  Pendidikan  Nasional  atas  kesempatan  yang  diberikan kepada  penulis  untuk  berbagi  ilmu  pengetahuan  serta  hasil  penelitian  di  bidang advokasi, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali,  Achmad  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) . Jakarta: Kencana.
Faisal, Sanapiah (1982). Metodologi Penelitian Pendidikan . Surabaya: Usaha Nasional.
Maria, Rosalina (2014). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam  Mencari Keadilan.  Sumatera:  Universitas Islam Sumatera Utara.
Muhadjir, Noeng (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rakesarisin.
Paulus, Wirutomo (1981). Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi . Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto,  Soerjono  (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Winarta,  Frans Hendra  (2000). Bantuan Hukum Sebagai Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan . Jakarta: Elex Media Komputindo.

## Jurnal
Kurniawan, NA (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat . Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS) Vol. 3 No. 1 E-ISSN: 2655-2469.
Nusantara,  GAW  (2016). Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum . Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5 No. 2 E-ISSN: 2502-3101- P-ISSN: 2302- 528X.
Raharjo,  Agus  dkk  (2015). Akses  Keadilan  Bagi  Masyarakat  Miskin  (Dilema  Dalam Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Advokat). Jurnal  Mimbar  Hukum  Vol.  27  No.  3 ISSN: 2443-0994 (online)-ISSN: 0852-100X (print).
Sutrisni, NK (2015). Tanggungjawab Negara Dan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum  Terhadap  Masyarakat  Tidak  Mampu .  Jurnal  Advokasi  Vol.  5  No.  2  ISSN: 1693-5934.

## Modul
Indonesian  Legal  Resources  Centre  (2019). Modul  Pelatihan  Paralegal  Tingkat  Lanjut . Jakarta: ILRC.
ILRC  (2020). Baseline  Survey:  Study  Persepsi  Masyarakat  Pencari  Keadilan  Tentang  Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum . Jakarta: ILRC.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  49  dan  Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011  Nomor  82  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5234.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  104  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2018  tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

## Website Resmi
Sovia  Hasanah,  2018,  hukumonline.com,  “Larangan  Paralegal  Memberikan  Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b3df3fa5a954/laranga n-paralegal-memberikan-bantuan-hukum-secara-litigasi-di-pengadilan/, (diakses 11 Pebruari 2021).