## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 17 No. 02.A ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMBAYAR UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM
(Studi Kasus Putusan Nomor 1662/PID.B/2015/PN.LBP)
Oleh :
Jon Nedi Piliang
Jhon_xpsh@yahoo.com

## Suhaidi
Suhaidi_dunant@yahoo.co.id

## Mustamam Tamambar@yahoo.com

## Abstract
Wage  or  remuneration  is  a  problem  that  has never  been  solved  until  now.  Wages  are  given as income that fulfills a decent living for workers. The  government  establishes  a  wage  policy  that protects  workers  through  a  minimum  wage policy.  The  minimum  wage  is  the  minimum standard  of  wages  by  the  entrepreneur  to  all workers  based  on  the  provisions  in  a  certain area. The minimum wage in question has a form of conformity between the needs of a decent life by taking into account productivity and economic needs in accordance with Article 43 PP No.78 of 2015 concerning wages.
What are the legal procedures and arrangements  regarding  the  payment  of  wages by the entrepreneur according to the Law No. 13 of  2003  concerning  employment  and  how  is criminal  responsibility  for  the  entrepreneur  who pay wages lower than the minimum wage (Case Decision  No.  1662/PID.B/2015/PN.Lbp)  as  well as  the  role  of  the  Civil  Service  Investigator  in dealing with the problems of entrepreneurs who pay lower wages than the minimum wage.
Wage  procedures  are  based  on  the  need  for  a decent living, one of them is the minimum wage setting  policy  by  the  government.  Legal arrangements  regarding  payment  of  wages  by the  entrepreneur  are  regulated  in  Articles  88  to 98 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower with  criminal  provisions  formulated  in  Articles 185-187  of  Law  No.  13  of  2003  concerning
Manpower.  The  entrepreneurs  who  pay  wages lower  than  the  minimum  wage  in  the  Decision No.  1662/PID.B/2015/PN.Lbp  convinced  that  he was guilty of violating the provisions in Article 90 paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower  and  had  fulfilled  the  elements contained  in  Article  185  of  Law  No.  13  of  2003 concerning  Manpower.  The  perpetrator  is sentenced to imprisonment for 1 (one) year. The perpetrators  can  be  held  accountable  for  it  by the  reason  that  the  perpetrator  is  able  to  take liability  (physically  and  mentally  healthy),  there is  an  error,  there  is  no  excuse  for  forgiveness, the  Civil  Service  Investigator  of  Manpower  has the  authority  to  resolve  cases  of  entrepreneurs who  pay  wages  lower  than  the  minimum  wage based  on  Article  182  of  Law  no.  13  of  2003 concerning  employment.  Employment  Civil Servant Investigators (PPNS) must be more pro- active  and  professional  and  responsive  in protecting  the  rights  of  workers/workers  and judges  should  consider  the  losses  incurred  by workers/laborers  who  do  not  receive  their salaries  or  rights  in  accordance  with  the minimum wage..
Keywords: Criminal  Liability,  Entrepreneurs, Minimum Wage .

## Abstrak
Pengupahan  atau  pemberian  upah  adalah masalah yang tidak pernah  selesai sampai saat ini.  Upah  diberikan  sebagai  penghasilan  yang memenuhi  penghidupan yang layak bagi buruh. Pemerintah menetapkan  kebijakan  pengupahan yang  melindungi  buruh  melalui  kebijakan  upah minimum.  Upah  minimum  merupakan  standar minimal  pengupahan  oleh  pengusaha  kepada seluruh  buruh  berdasarkan  pada  ketetapan  di suatu  daerah  tertentu,  Upah  minimum  yang dimaksud  memiliki  wujud  kesesuian  antara kebutuhan  hidup  layak  dengan  memperhatikan produktivitas  dan  kebutuhan  ekonomi  sesuai dengan Pasal 43 PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Bagaimana  prosedur  dan  pengaturan  hukum tentang  pembayaran  upah  oleh  pengusaha menurut  UU  No.13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengusaha  yang  membayar  upah  lebih  rendah dari  upah  minimum  (Kasus  Putusan  No.
1662/PID.B/2015/PN.Lbp) serta bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan dalam menangani

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
permasalahan pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
Prosedur  pengupahan  didasari  pada  kebutuhan hidup  layak  salah  satunya  kebijakan  penetapan upah  minimum  oleh  pemerintah.  Pengaturan hukum tentang pembayaran upah oleh pengusaha  diatur  dalam  Pasal  88  sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 185-187  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakaerjaan.  Pengusaha  yang membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah minimum dalam Putusan No. 1662/PID.B/2015/PN.Lbp  meyakinkan  bersalah melanggar  ketentuan  dalam  pasal  90  ayat  (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung  dalam  Pasal  185  UU  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelaku dikenakan  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun. Pelaku dapat dimintakan
pertanggungjawaban  atasnya  dengan  alasan pelaku mampu bertanggungjawab (sehat jasmani  dan  rohani),  adanya  kesalahan,  tidak ada  alasan  pemaaf,  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil Ketenagakerjaan memiliki wewenang dalam  menyelesaikan  kasus  pengusaha  yang membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah minimum  berdasarkan  Pasal  182  UU  No.13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  ketenagakerjaan harus  lebih  pro  aktif  dan  professional    serta responsif dalam melindungi hak-hak
buruh/pekerja serta seharusnya Hakim mempertimbangkan  kerugian  yang  didapat  oleh pekerja/buruh  yang  tidak  memperoleh  gaji  atau haknya sesuai dengan upah minimum..
Kata  Kunci: Pertanggungjawaban  Pidana, Pengusaha, Upah Minimum .

## I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang
Pengupahan  atau  pemberian  upah adalah  salah  satu  masalah  yang  tidak  pernah selesai  diperdebatkan  oleh  pihak  manajemen manapun, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta  maupun  pemerintah.  Di  suatu  pihak, para  pengusaha  berupaya  mempertahankan hak  penguasaan  atas  wilayah  otoritas  bisnis,
yaitu kelayakan biaya dan keuntungan produksi. Di lain pihak, para buruh berusaha mendapatkan hak atas kelayakan hidup sebagai manusia  yaitu  upah  yang  secara  normatif layak bagi  diri  dan  keluarga.  Bagi  kalangan  buruh kenaikan  upah  minimum  tiap  tahun  amat dinantikan meskipun kenaikan yang diterimanya jauh  dari  harapan,  namun  setidaknya  sedikit meringankan  kesulitan  hidup  pekerja  di  tengah tekanan hidup yang tinggi, sekalipun upah nyata yang  diterima  pekerja  justru  turun  dan  makin jauh dari standar hidup layak.
Secara umum upah adalah pendapatan, akan  tetapi  tidak  selalu  harus  upah. Pengahasilan  lain  seperti  keuntungan dari  hasil  penjualan  barang,  komisi jasa perantara  dan  lain-lain  dapat  diartikan sebagai pendapatan. Upah dan pendapatan berdasarkan jenisnya meliputi  upah  minimal  ( money  wages), upah  nyata  ( real  wages ),  upah  hidup, upah minimum. 1
Perbedaan penetapan upah minimum di suatu  daerah  atau  provinsi  tentu  didasarkan atas  harga  kebutuhan  pokok  di  suatu  daerah tersebut,  inilah  yang  menjadi  letak  perbedaan terhadap  upah  minimum  regional  antar  daerah, memang besarnya rupiah yang diterima buruh/pekerja  antar  daerah  yang  berbeda  tidak dapat  mempresentasikan  tingkat  kesejahteraan buruh  atau  pekerja  di  suatu  daerah.  Dalam kebijakan  penetapan  upah  minimum  regional, para  pengusaha  tentu  berfikir  rasional  mereka tidak  serta  merta  mau  meningkatkkan  usulan kenaikan upah minimum tersebut alasanya tentu efisiensi  produksi,  ketika  buruh/pekerja  di masukan kedalam faktor produksi.
Upah  minimum  merupakan  standar minimal  pengupahan  oleh  pengusaha  kepada
1 Saiful  Anwar, Sendi-Sendi  Hubungan  Pekerja Dengan  Pengusaha  :  Pelengkap  Sistem  Hubungan Industrial , Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hal.62.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seluruh pekerja/buruh berdasarkan pada ketetapan  di  suatu  daerah  tertentu,  upah minimum yang dimaksud  memiliki wujud kesesuian  antara  kebutuhan  hidup  layak  (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan Pasal 43 PP No.78  Tahun  2015  Tentang  Pengupahan. Terhadap penetapan upah minimum, kemampuan  pemerintah  dalam  mengkalkulasi secara efektif dan efeisien mengenai jumlan dan angka  besaran  upah  minimum  regional    secara netral  dengan  mempertimbangkan  ada  atau tidak kerugian antara salah satu pihak dalam hal ini  pengusaha  dan  pekerja.  Undang-undang No.13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan menyebutkan  keseharusan  penetapan  upah berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan  ekonomi  namun  faktanya  tidak demikian.
Standar kebutuhan hidup layak berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja no. 13  tahun  2012  terdiri  dari  beberapa  komponen yaitu :
a.  Makanan & Minuman (11 items) b.  Sandang (13 items)
c.  Perumahan (26 items)
d.  Pendidikan (2 item)
e.  Kesehatan (5 items)
f. Transportasi (1 item)
g.  Rekreasi dan Tabungan (2 item)
Komponen kebutuhan hidup layak (KHL)  yang  berjumlah  60  (enam  puluh) item masih  jauh  dari  kebutuhan real ,  efek  dari permasalahan KHL saja sudah sangat merugikan  buruh/pekerja  karena  senantiasa mendapat  upah  dibawah  kehidupan  layak dengan  keadaan  komponen  kebutuhan  hidup layak  yang  masih  bermasalah,  ditambah  lagi
dengan  permasalahan  atau  faktor  upah  yang diberikan  dibawah  standar  minimum  yang dilakukan  oleh  perusahaan  yang  mampu  untuk membayar  upah  minimum  (dalam  hal  ini  bukan pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar  upah minimum  yang  dapat  melakukan  penangguhan berdasarkan  pasal  90  ayat  (2)  UU  No.13  tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan)  jadi  dapat dibayangkan  penderitaan  dan  besar  kerugian yang  dirasakan  oleh  buruh/pekerja  yang  tidak biasa  merasakan  kebutuhan  hidupnya  secara layak.
Upah  minimum  yang  dimaksud  dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
a.  Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
b.  Upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
Tujuan  pemerintah  mengatur  upah  dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi  pekerja  dari  kesewenang-wenangan pengusaha  dalam  pemberian  upah.  setiap pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Pekerja  menerima  upah  dari pemberi  kerja  dan  dilindungi  undang-undang. Peran  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.
Bentuk  perlindungan  upah  itu  berupa pengaturan tentang upah dan pengupahan yang diatur  dalam  Pasal  88  s/d  Pasal  98  Undang Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. hal hal penting yang terkandung dalam Pasal ini adalah:
a.  Penetapan upah minimum
b.  Upah kerja lembur

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
c.  Upah tidak masuk kerja karena
berhalangan d.  Upah tidak masuk kerja karena
melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
e.  Upah  menjalankan  hak  dan  waktu istirahat kerjanya
f. Bentuk dan cara pembayaran upah g.  Denda dan pemotongan upah h.  Hal-hal  yang  dapat  diperhitungkan dengan upah
i. Struktur  dan  skala  pengupahan  yang proporsional
j. Upah untuk pembayaran pesangon
k.  Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
Sering  menjadi  permasalahan  besar dibidang  ketenagakerjaan  terkhusus  berkaitan dengan  pengupahan  ditinjau  dari  beberapa faktor  dan  makna.  Fakta  telah  membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan merupakan Sumber  Daya  Manusia  (SDM).    Dimasa
pembangunan
nasional sekarang ketenagakerjaan  merupakan  hal  yang  sangat penting  bagi  terselenggaranya  pembangunan nasional  di  Indonesia.  Bahkan  faktor  tenaga kerja  merupakan  sarana  sangat  dominan didalam  kehidupan  suatu  bangsa,  dengan demikian  dengan  membahas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  dalam  hal  ini  pegawai, karyawan  dan  buruh  maka  akan  dikaitkan dengan  kelangsungan  hidup  manusia  yang  erat hubungannya  dengan  pengupahan  tenaga kerja. 2
Upah  Minimum  dilanggar  di  beberapa provinsi  di  Indonesia.  19,1%  dari  947 responden  mengatakan  bahwa  mereka
2 Gunawi  Kartasapoetra, Hukum  Perburuhan Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja, PT.Armico, Bandung, 1983, hal, 9.
mendapat  gaji  dibawah  Upah  Minimum Provinsi  (UMP).  Hasil  laporan  didapat dari  data  Gajimu  offline  survei  di  7 (tujuh) provinsi Indonesia.
Offline  survei yang  dilakukan  Gajimu telah  mengumpulkan  data  sebanyakk 947  responden  di  7  (tujuh)  provinsi  di Indonesia. Survei ini diisi oleh responden dari berbagai jenis pekerjaan di pasar tenaga kerja seperti guru/dosen,  pedagang,  sopir,  petugas keamanan,  pekerja  konstruksi,  logistik, penjualan dan petugas kebersihan.
Hasil  dari  survei  menunjukkan  bahwa 19,1% responden mengemukakan bahwa  mereka  mendapat  gaji  dibawah Upah  Minimum  rata-rata  untuk  33 provinsi  di  Indonesia  yaitu  sebesar  Rp. 976.025. Siapa saja yang mendapat gaji dibawah Upah Minimum? 60% diantaranya  adalah  pekerja  laki-laki, mereka  kebanyakan  bekerja  di  sektor industri,  transportasi,  perdagangan  dan perhotelan.  Sementara  40%  sisanya adalah pekerja perempuan yang berkonsentrasi  di  sektor  pelayanan. 3 (WageIndicator 2016 - Apabila mengutip halaman  ini,  cantumkan  pada  daftar sumber/referensi tulisan Anda- Gajimu.com-Jenis Pekerjaan Yang Pekerjanya Digaji Dibawah UMR) Hasil survey diatas menunjukkan permasalahan  terhadap  pengupahan  diatas mencapai  60  %  dan  hal  ini  merupakan  fakta miris bahwa tidak terdapat kesadaran perusahaan  untuk  memberikan  upah  kepada pekerja  atau  buruh  sesuai  dengan  aturan  yang ditetapkan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Pimpinan  perusahaan  dalam  hal  ini disebut  oleh  UU  adalah  pengusaha  yang memberikan  upah  lebih  rendah  dari  upah minimum sebagaimana yang dilakukan oleh PT.
3 http: // www.  gajimu. Com / main / gaji / copy _ of _  kampanye –  upah  –minimum  /  pelanggaran  –  ump  / diakses pada tanggal 24 November 2016 Pukul 10.45 Wib

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
PT.  Asia  Raya  Foundary  dalam  hal  ini  Kargiat sebagai  Direktur  Utama,  PT.  Asia  Raya Foundary  yang  mempunyai  tugas  selaku penanggungjawab operasional perusahaan termasuk  di  dalamnya  dalam menentukan  upah karyawan  yang  dipekerjakannya  membayarkan upah  terhadap  Tenaga  Kerja  tidak  sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang  pada  Tahun  2010,  Tahun  2011,Tahun 2012  dan  Tahun  2013  akan  tetapi  dibayarkan berdasarkan  kontrak  kerja  dengan  Perusahaan Penyedia  Jasa  Tenaga  Kerja  yang  mana didalam  kontrak  kerja  tersebut  disepakati tentang  pembayaran  upah  lebih  rendah  dari ketentuan  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten dan  terdakwa  juga  tidak  pernah  menunjukkan Surat Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum,  sehingga  bertentangan  dengan  surat Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun  2011  dan  Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30
Januari.  Perbuatan  tersebut  dapat  diancam pidana dalam pasal 185 Jo pasal 90 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Berdasarkan  pemikiran  diatas,  penulis menganggap  perlu  melakukan  penelitian  yang berjudul
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Pengusaha  Yang  Membayar  Upah Lebih  Rendah  Dari  Upah  Minimum  (Studi Kasus Putusan Nomor 1662/Pid.B/2015/PN.LBP)”. B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang    dikemukakan  pada  uraian  diatas,  maka yang  akan  yang  menjadi  fokus  permasalahan untuk  diteliti adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  prosedur  pengupahan  dan pengaturan  hukum  tentang  pembayaran upah  oleh  pengusaha  menurut  Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
2.  Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana
terhadap  pengusaha  yang  membayar  upah lebih  rendah  dari  upah  minimum  (Studi Kasus Putusan No. 1662/PID.B/2015/PN.Lbp) ?
3.  Bagaimana  peran  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  Ketenagakerjaan  dalam  menangani permasalahan  pengusaha  yang  membayar upah lebih rendah dari upah minimum?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis dan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normative.  Data  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan  ( library  research) dan  penelitian lapangan  ( field  research )  melalui  wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan. 4 Penelitian deskriptif dalam suatu penelitian,  analisis  data  tidak  keluar  dari lingkup sampel. Bersifat deduktif berdasarkan  teori  atau  konsep  yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan  tentang  seperangkat  data atau menunjukkan komparasi atau hubungan  seperangkat  data  dengan seperangkat data yang lain. 5
Dikatakan yuridis normatife karena penelitian  ini  dilakukan  dan  ditujukan  hanya pada  peraturan-peraturan  yang  terulis  atau bahan  hukum  lain  seperti  putusan.  Disamping itu  juga  disebut  dengan  penelitian  kepustakaan atau  studi  dokumen  disebabkan  penelitian  ini lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang bersifat  sekunder  yang  ada  di  perpustakaan
4 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Cet,3. Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hal.14.
5 Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  hukum, PT.Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal.37.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seperti  perundang-undangan  dan  bahan-bahan yang relevan
dengan permasalahan. Pendekatan  ini  digunakan  juga  dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah  dengan  cara  melihat  segi  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana  pengusaha  yang  memberikan  upah dibawah standar minimum yang telah ditentukan.
II.  Hasil dan Penelitian A.  Prosedur Pengupahan Dan Pengaturan Hukum Tentang Pembayaran  Upah  Oleh  Pengusaha Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya pengertian upah menganut  pada  apa  yang  termuat  dalam konvensi  ILO  mengenai  Perlindungan  Upah atau Protection  of  wage .  Indonesia  juga mengikuti  acuan  tersebut  dengan  sedikit penyesuaian. Pengertian upah yang di anut oleh Negara  Indonesia  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  78  tahun  2015  Tentang Pengupahan  adalah  Upah  merupakan  hak pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan, atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah atau akan dilakukan.
Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  pada  bab  x  bagian kedua  Pasal  88  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa setiap  pekerja  atau  buruh  berhak  memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan.  Prosedur  atau  sistem pengupahan  buruh/tenaga  kerja  berdasarkan keseharusan  terpenuhinya  penghidupan  yang layak bagi kemanusian (KHL).
Prosedur  atau  sistem  pengupahan dapat  dilihat  dalam  kebijakan  pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh  dalam  Pasal  88  ayat  (3)  undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan meliputi :
a.  upah minimum;
b.  upah kerja lembur;
c.  upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d.  upah  tidak  masuk  kerja  karena  melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e.  upah  karena  menjalankan  hak  waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g.  denda dan potongan upah;
h.  hal-hal  yang  dapat  diperhitungkan  dengan upah;
i. struktur  dan  skala  pengupahan  yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k.  upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 6
Pasal  1  angka  30  Undang-Undang No.30  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan merumuskan defenisi upah adalah :
Hak  pekerja/  buruh  yang  diterima  dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan atau  peraturan  perundang-undangan termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan.
Dengan pengertian upah tersebut, maka upah  di  satu  sisi  adalah  merupakan  hak
6 R.Joni  Bambang, Hukum  Ketenagakerjaan , Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal.243-244.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pekerja/buruh  dan  kewajiban  pengusaha,  di  sisi lain  pekerja/buruh  berkewajiban  memberikan waktu,  tenaga  dan  pikiran  untuk  bekerja  atau memberikan  jasa.  Di  samping  itu  negara  kita juga  menganut  bahwa  upah  juga  memiliki  sifat sosial,  di  mana  besarnya  upah  dan  tunjangan harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga.
Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan , mengatur  dengan  tegas  dan  jelas  mengenai pengupahan  yang  diatur  pada  Bagian  Kedua Pengupahan  tepatnya  dimulai  dari  Pasal  88 sampai dengan Pasal 98. Rumusan Pasal-Pasal berikut adalah :

## Pasal 88
(1)  Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2)  Untuk mewujudkan penghasilan yang
memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi
kemanusiaan sebagaimana
dimaksud dalam  ayat  (1),  pemerintah  menetapkan kebijakan  pengupahan  yang  melindungi pekerja/buruh.
(3)  Kebijakan  pengupahan  yang  melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
a.  upah minimum;
b.  upah kerja lembur;
c.  upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d.   upah tidak masuk kerja karena
melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e.   upah  karena  menjalankan  hak  waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g.  denda dan potongan upah;
h.  hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur  dan  skala  pengupahan  yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k.  upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
(4)  Pemerintah  menetapkan  upah  minimum sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3) huruf  a  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak dan  dengan  mem-perhatikan  produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Pasal 89
(1)  Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
a.  upah  minimum  berdasarkan  wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b.   upah  minimum  berdasarkan  sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (2)  Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
(3)  Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  Gubernur dengan  memperhatikan  rekomendasi  dari Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan/atau Bupati/Walikota.
(4)   Komponen  serta  pelaksanaan  tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 90
(1)  Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih rendah  dari  upah  minimum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
(2)  Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar  upah  minimum  sebagaimana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dimaksud  dalam  Pasal  89  dapat  dilakukan penangguhan.
(3)  Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  diatur  dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 91
(1)  Pengaturan  pengupahan  yang  ditetapkan atas  kesepakatan  antara  pengusaha  dan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat buruh  tidak  boleh  lebih  rendah  dari ketentuan  pengupahan  yang  ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)  Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  lebih  rendah  atau bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum,  dan  pengusaha  wajib  membayar upah  pekerja/buruh  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 92
(1)  Pengusaha  menyusun  struktur  dan  skala upah  dengan  memperhatikan  golongan, jabatan,  masa  kerja,  pendidikan,  dan kompetensi.
(2)  Pengusaha  melakukan  peninjauan  upah secara  berkala  dengan  mem-perhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
(3)  Ketentuan  mengenai  struktur  dan  skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 93
(1)  Upah  tidak  dibayar  apabila  pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha  wajib membayar upah apabila :
a.  pekerja/buruh  sakit  sehingga  tidak dapat melakukan pekerjaan;
b.  pekerja/buruh  perempuan  yang  sakit pada  hari  pertama  dan  kedua  masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; c.  pekerja/buruh  tidak  masuk  bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri
melahirkan  atau  keguguran  kandungan, suami atau isteri atauanak atau menantu  atau  orang  tua  atau  mertua atau  anggota  keluarga  dalam  satu rumah meninggal dunia; d.  pekerja/buruh  tidak  dapat  melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
e.  pekerja/buruh  tidak  dapat  melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah yang diperintahkan agamanya;
f. pekerja/buruh bersedia melakukan
pekerjaan  yang  telah  dijanjikan  tetapi pengusaha  tidak  mempekerjakannya, baik  karena  kesalahan  sendiri  maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
g.  pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
h.  pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas
persetujuan pengusaha; dan
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. (3)  Upah yang dibayarkan kepada
pekerja/buruh  yang  sakit  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  huruf  a  sebagai berikut :
a.  untuk  4  (empat)  bulan  pertama,  dibayar 100% (seratus persen) dari upah;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  untuk  4  (empat)  bulan  kedua,  dibayar
75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari upah;
c.  untuk  4  (empat)  bulan  ketiga,  dibayar 50% (lima puluh persen) dari upah; dan
d.  untuk  bulan  selanjutnya  dibayar  25%
(dua  puluh  lima  persen)  dari  upah sebelum  pemutusan  hubungan  kerja dilakukan oleh pengusaha.
(4)  Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh  yang  tidak  masuk  bekerja sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) huruf c sebagai berikut:
a.  pekerja/buruh  menikah,  dibayar  untuk selama 3 (tiga) hari;
b.  menikahkan  anaknya,  dibayar  untuk selama 2 (dua) hari;
c.  mengkhitankan  anaknya,  dibayar  untuk selama 2 (dua) hari
d.  membaptiskan  anaknya,  dibayar  untuk selama 2 (dua) hari;
e.  isteri melahirkan atau keguguran kandungan,  dibayar  untuk  selama  2 (dua) hari;
f. uami/isteri,  orang  tua/mertua  atau  anak atau menantu meninggal  dunia,  dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
g.  anggota  keluarga  dalam  satu  rumah meninggal  dunia,  dibayar  untuk  selama 1 (satu) hari.
(5)   Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 94
Dalam  hal  komponen  upah  terdiri  dari  upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok  sedikit-dikitnya  75  %  (tujuh  puluh  lima perseratus)  dari  jumlah  upah  pokok  dan tunjangan tetap.
Pasal 95 (1)  Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh  karena  kesengajaan  atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
(2)  Pengusaha  yang  karena  kesengajaan  atau kelalaiannya  mengakibatkan  keterlambatan pembayaran  upah,  dikenakan  denda  sesuai dengan  persentase  tertentu  dari  upah pekerja/buruh.
(3)  Pemerintah  mengatur  pengenaan  denda kepada  pengusaha  dan/atau  pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.
(4)  Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan  yang  berlaku,  maka upah dan hak-hak lainnya dari
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya.
Pasal 96
Tuntutan  pembayaran  upah  pekerja/buruh  dan segala  pembayaran  yang  timbul  dari  hubungan kerja  menjadi  kadaluwarsa  setelah  melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. Pasal 97
Ketentuan  mengenai  penghasilan  yang  layak, kebijakan  pengupahan,  kebutuhan  hidup  layak, dan  perlindungan  pengupahan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  88,  penetapan  upah minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 89,  dan  pengenaan  denda  sebagaimana dimaksud  dalam    Pasal  dimaksud  dalam  Pasal 95  ayat  (1),  ayat (2)  dan  ayat (3)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 98
(1)  Untuk  memberikan  saran,  pertimbangan, dan  merumuskan  kebijakan  pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk  pengembangan  sistem  pengupahan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
nasional  dibentuk  Dewan  Pengupahan
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. (2)  Keanggotaan Dewan
Pengupahan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) terdiri  dari  unsure  pemerintah,  organisasi pengusaha,  serikat  pekerja/-serikat  buruh, perguruan tinggi, dan pakar.
(3)  Keanggotaan  Dewan  Pengupahan  tingkat
Nasional  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden,  sedangkan  keanggotaan  Dewan
Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Gubenur/ Bupati/Walikota.
(4)  Ketentuan mengenai
tata cara pembentukan,  komposisi  keanggotaan,  tata cara  pengangkatan  dan  pemberhentian keanggotaan,  serta  tugas  dan  tata  kerja
Dewan Pengupahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.
Berdasarkan pengaturan hukum tentang pengupahan  dalam  Bagian  kedua  Pasal  8 Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  terdapat asas-asas  telah  diatur  dalam  perundang- undangan ketenagakerjaan seperti :
a.  Upah yang tidak dibayar apabila pekerja/buruh  tidak  melakukan  pekerjaan atau  disebut  dengan  asas no  work  no  pay (Pasal  93  ayat  (1)  Undang-Undang  No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakakerjaan  menganut  azas  tidak bekerja  maka  tidak  dibayar  seperti  yang disebutkan  dalam  pasal  93  ayat  (1)  dengan maksud bila buruh tidak bekerja maka upah tidak dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit dengan ketentuan :
(1)  Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar
100 % (seratus persen) dari upah.
(2)  Untuk  4  (empat)  bulan  kedua,  dibayar 75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari upah.
(3)  Untuk  4  (empat)  bulan  ketiga,  dibayar 50% (lima puluh persen) dari upah.
(4)  Untuk  bulan  selanjutnya  dibayar  25% (dua  puluh  lima  persen)  dari  upah sebelum  pemutusan  hubungan  kerja dilakukan oleh pengusaha. 7
Sakit  yang  dimaksud  bukan  karena kecelakaan kerja atau akibat pekerjaan. Dalam hal pekerja sakit karena kecelakaan  kerja  atau  karena  akibat pekerjaan maka hal ini menjadi tanggung
jawab penyelenggara asuransi kesehatan. 8
b.  Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih rendah dari ketentuan upah minimum (Pasal 90  ayat  (1)  Undang-Undang  No.13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
c.  Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan  tetap,  dengan  formulasi  upah pokok  minimal  75%  (tujuh  puluh  lima persen)  dari  jumlah  upah  pokok  dan tunjangan  tetap  (Pasal  94  Undang-Undang
No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) d.  Pelanggaran yang dilakukan oleh
Pekerja/Buruh    karena  kesengajaan  atau kelalaiannya  dapat  dikenakan  denda  (Pasal 95  ayat  (1)  Undang-Undang  No.13    Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)
e.  Pengusaha  yang  karena  kesengajaannya
atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah,
dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu  dari  upah  pekerja/buruh  (Pasal  95 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
7 Hardijan  Rusli, Hukum  Ketenagakerjaan  2003 , Cet.1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal.117-118
8 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
f. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka upah  dan  hak-hak  lainnya  dari  pekerja  atau buruh  merupakan  utang  yang  didahulukan pembayarannya (Pasal 95 ayat (4) Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)
g.  Tuntutan  pembayaran  upah  pekerja/buruh
dan  segala  pembayaran  yang  timbul  dari hubungan  kerja  menjadi kadaluarsa  setelah melampaui  jangka  waktu  2  (Dua)  tahun sejak  timbulnya  hak  (Pasal  96  Undang- Undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan) 9 .
Upah  yang  diterima  oleh  pekerja/buruh menunjukkan  penghasilan  yang  diterima  oleh mereka  sebagai  imbalan  atas  pekerjaan  yang dilakukannya.  Untuk  memberikan  perlindungan terhadap pekerja buruh, kebijakan upah minimum  harus  ditempuh  oleh  pemerintah karena  adanya  tekanan  dari  dalam  dan  luar negeri. Tekanan-Tekanan tersebut timbul akibat dari  keprihatinan  kondisi  perburuhan  di  Negara Indonesia.
Kebijakan upah minimum
dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap  para  pekerja/buruh    baru  yang berpendidikan rendah, tidak mempunyai pengalaman,  masa  kerja  dibawah  1  (Satu) tahun  dan  lajang  atau  belum  menikah. Tujuannya untuk mencegah kesewenang- wenangan    pengusaha  sebagai  pemberi  upah dalam  memberikan  upah  kepada  pekerja/buruh yang baru masuk bekerja.
Upah minimum yang diatur oleh pemerintah  ide  awalnya  merupakan jarring pengaman agar perusahan minimal  membayarkan  upah  terjangkau
9 Ibid . hal.16-17.
namun  kenyataannya  upah  minimum masih  jauh  dari  kebutuhan  dasar pekerja, sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial
seperti yang diharapkan. 10
Ketentuan pidana terhadap pembayaran upah  oleh  pengusaha  diatur  dalam  Pasal  185- 187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakaerjaan yaitu :
Pasal 185 (1)  Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42 ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  68,  Pasal  69 ayat  (2),  Pasal  80,  Pasal  82,  Pasal  90  ayat (1),  Pasal  143,  dan  Pasal  160  ayat  (4)  dan ayat  (7),  dikenakan  sanksi  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana kejahatan.
Ketentuan pidana
terhadap Pelanggaran  Pembayaran  Upah  dalam  Pasal 185 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  berada dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) Jo. Pasal 89 Undang-Undang No.13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan    yaitu membayar  upah  dibawah  ketentuan  upah minimum.
Pasal 186
(1)  Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35 ayat  (2)  dan  ayat  (3),  Pasal  93  ayat  (2),
10 Furqon Karim, Mencari Konsep Upah Minimum Bagi Pekerja , Suara Merdeka, 22 Desember 2001

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pasal  137,  dan  Pasal  138  ayat  (1), dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  bulan  dan  paling  lama  4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  400.000.000,00  (empat ratus juta rupiah).
(2)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana pelanggaran. Ketentuan pidana
terhadap Pelanggaran  Pembayaran  Upah  dalam  Pasal 186 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  berada dalam ketentuan Pasal 93  ayat  (2)  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang  ketenagakerjaan   yaitu  tidak membayar upah  terhadap  pekerja  buruh.buruh  yang  tidak masuk  kerja  karena  berhalangan,  melakukan kegiatan  lain  di  luar  pekerjaannya  atau menjalankan hak waktu istirahatnya.
Pasal 187
(1)  Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37 ayat  (2),  Pasal  44  ayat  (1),  Pasal  45  ayat
(1),  Pasal  67  ayat  (1),  Pasal  71  ayat  (2),
Pasal  76,  Pasal  78  ayat  (2),  Pasal  79  ayat (1),  dan  ayat  (2),  Pasal  85  ayat  (3),  dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan  paling  singkat  1  (satu)  bulan  dan paling  lama  12  (dua  belas)  bulan  dan/atau denda  paling  sedikit  Rp  10.000.000,00 (sepuluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana pelanggaran. Ketentuan pidana
terhadap Pelanggaran  Pembayaran  Upah  dalam  Pasal 187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan  berada dalam ketentuan Pasal 78  ayat  (2)  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang  ketenagakerjaan   yaitu  tidak membayar upah  kerja  lembur  dan  Pasal  85  ayat  (2) Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  tentang tidak membayar upah kerja lembur pada hari libur resmi.
Satu  hal  yang  harus  diingat  bahwa adanya  ketentuan  sanksi  pidana  penjara, kurungan  dan/atau  denda  tersebut  tidak  berarti menghilangkan  kewajiban  pengusaha  untuk membayar  hak-hak  dan/atau  ganti  kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  189  Undang- Undang No.13 Tahun 2003. Jadi, jika pengusaha  dipidana  atau  didenda,  pengusaha tersebut tetap berkewajiban  membayar seluruh hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.
B.  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengusaha Yang Membayar  Upah  Lebih  Rendah  Dari Upah Minimum (Studi Kasus Putusan
No.  1662/Pid.B/2015/PN.Lbp ) .
Geen  straf  zonder  schuld (Tiada pemidanaan  tanpa  adanya  unsur  melawan hukum  atau  kesalahan).  Pertanggungjawaban pidana  erat  hubungannya  dengan  pemidanaan atau  sanksi  yang  diberikan  kepada  petindak atau  orang  yang  melakukan  kesalahan  erat hubungannya dengan unsure kesalahan. Membicarakan  kesalahan  dalam  hukum  pidana ini  berarti  berbicara  mengenai  jantungnya hukum pidana.
Kesalahan atau schuld menurut Prof.Jonkers didalam keterangan tentang schuldbegrip membuat  pembagian  atas  tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu :

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Selain  kesengajaan  atau  kealpaan ( opzet of schuld ). 2.  Bersifat melawan hukum ( de wederrechtelijkheid ).
3.  Kemampuan bertanggungjawab 11 .
Menurut  Pompe  Pengertian  kesalahan mempunyai  tanda  sebagai  hal  yang  tercela ( verwijtbaarheid berarti dapat dicela) yang pada hakekatnya  tidak  mencegah  kelakuan  yang bersifat  melawan  hukum  ( derwederrechttelijke gedraging ).  Pada  Hakekatnya  tidak  mencegah kelakuan  yang  bersifat  mealwan  hukum  di dalam  perumusan  hukum  positif,  disitu  bersrti mempunyai  kesengajaan  dan  kealpaan  yang mengarah  kepada  sifat  melawan  hukum. Kemampuan bertanggungjawab. 12
Kesalahan  itu  sebagai  dasar  untuk pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana,  ia berupa  keadaan  psikis  (jiwa)  dari  si  pembuat dan  hubungannya  terhadap  perbuatannya  dan dalam  arti  bahwa  berdasarkan  psikis  (jiwa)  itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.
Unsur-unsur pertanggungjawaban
pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:
1.  Kemampuan bertanggungjawab
2.  Kesalahan  dalam  arti luas,  sengaja  dan atau kealpaan
3.  Tidak ada alasan pemaaf 13 .
Pertanggungjawaban pidana dalam kasus putusan Nomor 1662/PID.B/2015/PN.LBP berdasarkan  unsur-unsur  pertanggungjawaban pidana :
1.  Kemampuan bertanggungjawab
Berdasarkan  kasus  putusan  Nomor 1662/PID.B/2015/PN.LBP, pengusaha yang memberikan  upah  dibawah  standar  minimum
11 Samidjo, Hukum  Pidana ,  CV.Armico,  Bandung, 1985, hal.100.
12 Ibid 13 A.Z.Abidin, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana , Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, alh.45-46
mengenai  kemampuan  bertanggung  jawabnya dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala  perbuatannya  karena    keadaan  jiwa pelaku  berada  diluar  ketentuan  dalam  pasal  44 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) yang berbunyi :
Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan  atau  terganggu  karena penyakit, tidak dipidana. 14
Hal-hal  tentang  adanya  tidak  ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat misalnya:
a.  Dalam  hal  pembuat  diberi  kemerdekaan memiliki  antara  berbuat  dan  tidak  berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan,  dengan  kata  lain  dalam  hal perbuatan yang dipaksa.
b.  Dalam  hal  pembuat  ada  dalam  suatu keadaan  tertentu,  sehingga  ia  tidak  dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan  dengan  hukum  dan  tidak mengerti  akibat  perbuatannya  itu  nafsu patologi  ( pathologische  drift ),  gila,  pikiran tersebut dan sebagainya. 15
2.  Kesalahan  Dalam  Arti  Luas,  Sengaja  atau
Kealpaan
Unsur  kedua  dari  kesalahan  atau pertanggungjawaban  pidana  adalah  hubungan batin  antara  si  pembuat  dengan  perbuatannya yang  berupa  kesengajaan  ( dolus) yang  berarti menghendaki  dan  mengetahui atau  kealpaan ( culpa )  yang  menurut  Van  Hamel  mengandung dua syarat yaitu : a.  Tindak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum b.  Tidak mengadakan penghati-hati
sebagaimana diharuskan oleh hukum.
14 Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal.21-22.
15 E.Utrecht, Hukum Pidana I , Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal.292.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan putusan Nomor 1662/PID.B/2015/PN.LBP  dihubungkan  dengan unsur kedua pertanggungjawaban pidana bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pimpinan perusahaan  PT.  Asia  Raya  Foundary  yang membayar  upah  lebih  rendah  dari  Upah Minimum  adalah  suatu  kesalahan  karena Pimpinan  perusahaan  PT.  Asia  Raya  Foundary yang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebut dengan
Pengusaha mempunyai tugas sebagai penanggungjawab operasional perusahaan termasuk  di  dalamnya  dalam menentukan  upah karyawan  yang  dipekerjakannya  membayarkan upah  terhadap  Tenaga  Kerja  tidak  sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012  dan  Tahun  2013  akan  tetapi  dibayarkan berdasarkan  kontrak  kerja  dengan  Perusahaan Penyedia  Jasa  Tenaga  Kerja  yang  mana didalam  kontrak  kerja  tersebut  disepakati tentang  pembayaran  upah  lebih  rendah  dari ketentuan  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten dan  terdakwa  juga  tidak  pernah  menunjukkan Surat Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, sehingga bertentangan dengan : a.  Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010
tanggal  01  Februari  2010  tentang  Upah Minimum  Sektor  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun  2010  yang  memutuskan  Upah Minimum  Sektoral  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun 2010 untuk Sektor Industri Pembuatan  Barang  dari  Besi  atau  Logam sebesar  Rp.1.160.850,-  (satu  juta  seratus enam  puluh  ribu  delapan  ratus  lima  puluh rupiah) perbulan
b.  Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor  :  188.44/155/KPTS/Tahun  2011 tanggal  28  Februari  2011  tentang  Upah Minimum  Sektor  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun  2011  yang  memutuskan  Upah Minimum  Sektoral  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun 2011 untuk Sektor Industri Pembuatan  Barang  dari  Besi  atau  Logam sebesar  Rp.1.275.300,-  (satu  juta  dua  ratus
tujuh  puluh  lima  ribu  tiga  ratus  rupiah) perbulan. c.  Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal  30  Januari  2012  tentang  Upah Minimum  Sektor  Kabupaten  Deli  Serdang
Tahun  2012  yang  memutuskan  Upah Minimum  Sektoral  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun 2012 untuk Sektor Industri Pembuatan  Barang  dari  Besi  atau  Logam sebesar  Rp.1.419.000,-  (satu  juta  empat ratus sembilan belas ribu rupiah) perbulan. d.  Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal  18  Januari  2013  tentang  Upah Minimum  Sektor  Kabupaten  Deli  Serdang
Tahun  2013  yang  memutuskan  Upah Minimum  Sektoral  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun 2013 untuk Sektor Industri
Pembuatan  Barang  dari  Besi  atau  Logam sebesar  Rp.1.760.000,-  (satu  juta  tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.
Keputusan
Gubernur dalam menentukan  upah  minimum  telah  ditentukan dalam  Pasal  89  ayat  (3)  yang  berbunyi  :  Upah minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan  Provinsi  dan/atau  Bupati/Walikota. Upah  minimum  yang  dimaksud  meliputi  upah minimum  berdasarkan  wilayah  provinsi  atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
UMSP  adalah  upah  minimum  yang berlaku  secara  sektoral  di  seluruh kabupaten/ kota di satu Provinsi.
UMSK  adalah  upah  minimum  yang berlaku  secara  sektoral  dai  daerah Kabupaten Kota. 16
Disamping  mengenai  pengelompokan diatas,  masih  ada  yang  disebut  dengan  upah sundulan  yaitu  upah  bagi  pekerja/buruh  yang mempunyai  masa  kerja  diatas  satu  tahun

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sehingga  pekerja/buruh  menerima  upah  lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku.
Perbuatan      Pimpinan  Perusahaan  PT. Asia  Raya  Foundary  yang  dalam  Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan  disebut  dengan  Pengusaha yang tidak membayar upah Tenaga Kerja sesuai dengan  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten
(UMSK) Deli Serdang mengakibatkan kekurangan  pembayaran  upah  tenaga  kerja untuk  30  orang  atas  nama  Rianto  Sinaga,  Cs sebesar  Rp.181.586.500,-  (seratus  delapan puluh  satu  juta  lima  ratus  delapan  puluh  enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
a.  Kekurangan  upah  pekerja  bulan  Juni 2010  sampai  bulan  Desember  2010 sebesar  Rp.1.579.500,-  (satu  juta  lima ratus  tujuh  puluh  Sembilan  ribu  lima ratus rupiah) ;
b.  Kekurangan upah pekerja bulan Januari 2011  sampai  bulan  Desember  2011 sebesar  Rp.6.125.000,-  (enam  juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
c.  Kekurangan upah pekerja bulan Januari 2011  sampai  dengan  bulan  Desember 2012  sebesar  Rp.46.202.000,-  (empat puluh  enam  juta  dua  ratus  dua  ribu rupiah); d.  Kekurangan upah pekerja bulan Januari 2013  sampai  bulan  Agustus  2013 sebesar  Rp.127.680.000,-  (seratus  dua puluh  tujuh  enam  ratus  delapan  puluh ribu rupiah).
Sebagaimana  Daftar  Perhitungan  dan Penetapan  Kekurangan  Upah  Pekerja/  buruh yang  ditempatkan  di  PT.  Asia  Raya  Foundry tanggal  Desember  2014  yang  dihitung  dan ditetapkan  serta  ditandatangani  oleh  Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan Ali Akbar
Hasibuan,  ST,  Makmur  Tinambunan,  SH,  Alex
Susanto Azis,S.H
Perbuatan      Pimpinan  Perusahaan  PT. Asia  Raya  Foundary  yang  dalam  Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan  disebut  dengan  Pengusaha diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01
Februari  2010  tentang  Upah  Minimum  Sektor Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2010  Jo Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor: 188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28
Februari  2011  tentang  Upah  Minimum  Sektor Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2011  Jo Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten
Deli  Serdang  Tahun  2012  Jo  Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/40/KPTS/  Tahun  2013  tanggal  18
Januari  2013  tentang  Upah  Minimum  Sektor Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2013.  Dengan unsur-unsur sebagai berikut :
Pengusaha  Dilarang  Membayar  Upah Lebih  Rendah  Dari  Upah  Minimum Sebagaimana  Dimaksud  Dalam  Pasal 89”
Pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  diatur  dalam  Pasal  1 angka (5) Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyebutkan bahwa Pengusaha adalah:
a.  Orang perseorangan, persekutuan, atau badan  hukum  yang  menjalankan  suatu perusahaan milik sendiri ;
b.   Orang perseorangan, persekutuan, atau  badan  hukum  yang  secara  berdiri sendiri  menjalankan  perusahaan  bukan miliknya ;
c.  Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b  yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia;
Pasal  1  angka  (6)  UU  No.  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan bahwa Perusahaan adalah :
a.  Setiap  bentuk  usaha  yang  berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,  milik  persekutuan  atau milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta maupun milik negara yang memperkerjakan  pekerja/buruh  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain ;
b.  Usaha  usaha  sosial  dan  usaha-usaha lain  yang  mempunyai  pengurus  dan memperkerjakan  orang  lain  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain ;
Berdasarkan  Ketentuan  dalam  Pasal  1 angka  5  tentang  pengertian  dan  maksud  dari pengusaha,  pertanggungjawaban  pidana  yang diarahkan  kepada  Pimpinan    Perusahaan  PT. Asia  Raya  Foundary  sudah  tepat  karena  yang dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas tindak  pidana  yang  dilakukan  bukan  hanya perusahan  milik  pengusaha  pribadi  namum orang  yang  menjalankan  perusahaan  bukan miliknya pun dapat dimintakan
pertanggungjawaban  atas  perbuatan  pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa orang yang menjalankan  perusahaan  yang  bukan  miliknya seperti Direktur  atau Pimpinan  Perusahaan PT. Asia  Raya  Foundary  disebut  juga  sebagai Pengusaha. Berdasarkan alasan tersebut Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  terdakwa (Direktur    atau  Pimpinan    Perusahaan  PT.  Asia Raya  Foundary)  adalah  pengusaha  meski bukan  pemilik  Perusahaan    sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  90  UU  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut  Pasal  98  Undang-undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan
Terbatas,  disebutkan  bahwa  direktur/direksi mewakili  perseroan  baik  di  dalam  maupun  di luar Pengadilan, oleh karena Asia Raya Foundry adalah  merupakan  perusahaan  yang  berbentuk Perseroan  Terbatas,  maka  Direktur  yang mewakili perseroan di dalam Pengadilan, dalam hal  ini  terdakwa  bukanlah  bertindak  dalam kapasitasnya sebagai pribadi melainkan kapasitasnya  sebagai  direktur  yang  mewakili PT. Asia Raya Foundry ;
Perusahaan yang tidak mempu membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum  dapat  dilakukan  penangguhan,  akan tetapi  berdasarkan fakta  hukum,  PT.  Asia  Raya Foundry  tidak  ada  mengajukan  permohonan penangguhan  pembayaran  upah  kepada  Dinas Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan  Pasal  2    Keputusan Menteri  Tenaga    Kerja  RI  Nomor  :  KEP.  231 /MEN/2003  Tentang  Tata  Cara  Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
(1)  Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.
(2)  Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
Dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal  3  Keputusan  Menteri  Tenaga    Kerja  RI Nomor  :  KEP.  231  /MEN/2003  Tentang  Tata
Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah
Minimum.
(1)  Permohonan  penangguhan  pelaksanaan upah  minimum  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  2  ayat  (2)  diajukan  oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  Provinsi  paling  lambat  10 (sepuluh)  hari  sebelum  tanggal  berlakunya upah minimum.
(2)  Permohonan  penangguhan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  didasarkan  atas

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kesepakatan  tertulis  antara  pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.
(3)  Dalam  hal  di  perusahaan  terdapat  1  (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang memiliki anggota  lebih  50  %  dari  seluruh  pekerja  di perusahaan,  maka  serikat  pekerja/serikat buruh  dapat  mewakili  pekerja/  buruh  dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)  Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari  1  (satu)  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh, maka  yang  berhak  mewakili  pekerja/buruh melakukan  perundingan  untuk  menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota  lebih  dari  50  %  (lima  puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
(5)  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (4)  tidak  terpenuhi, maka  serikat  pekerja  /serikat  buruh  dapat melakukan  koalisi  sehingga  tercapai  jumlah lebih  dari  50  %  (lima  puluh  perseratus)  dari seluruh jumlah pekerja /buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(6)  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) tidak terpenuhi,  maka  para  pekerja/  buruh  dan serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding  yang  keanggotaannya  ditentukan secara  proporsional  berdasarkan  jumlah pekerja/buruh  dan  anggota  masing  masing serikat pekerja / serikat buruh.
(7)  Dalam  hal  di  perusahaan  belum  terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan  pelaksanaan  upah  minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili  lebih  dari  50  %  (lima  puluh perseratus)  penerima  upah  minimum  di perusahaan.
(8)  Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2),  dilakukan  melalui perundingan  secara  mendalam,  jujur,  dan terbuka. Berdasarkan Putusan Nomor 1662/PID.B/2015/PN.LBP bahwa Pimpinan
Perusahaan  PT.  Asia  Raya  Foundary  yang dalam  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan disebut dengan
Pengusaha  yang  membayar  upah  lebih  rendah dari  upah  minimum  dinyatakan  terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  Membayar  Upah  Dibawah  Ketentuan Minimum  Sektor  Kabupaten  Deli  Serdang karena  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  90 ayat  (1)  Jo  Pasal  185  UU  No.  13  Tahun  2003
tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01
Februari  2010  tentang  Upah  Minimum  Sektor Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2010  Jo Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  : 188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28
Februari  2011  tentang  Upah  Minimum  Sektor Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2011  Jo Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli  Serdang  Tahun  2012  Jo  Keputusan
Gubernur Sumatera Utara Nomor :
188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli  Serdang  Tahun  2013  dan  menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  memerintahkan pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalani  kecuali dikemudian  hari  ada  perintah  lain  dari  Hakim karena  terdakwa  melakukan  tindak  pidana sebelum  habis  masa  percobaan  2  (dua)  tahun serta Membebankan kepada Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
Pertimbangan  Hakim  yang  sependapat dengan  Jaksa  Penuntut  umum  mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan pengusaha atau  pimpinan    PT.  Asia  Raya  Foundry  sudah sangat tepat karena unsur Kesalahan “Pengusaha  Dilarang  Membayar  Upah  Lebih Rendah  Dari  Upah  Minimum”  Sebagaimana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dimaksud    Dalam  Pasal  90  dan  dimaksud dalam  pasal  89  telah  terpenuhi  ada  dalam perbuatan  pelaku.
3.  Tidak ada alasan Pemaaf Dalam Putusan No. 1662/PID.B/2015/PN.LBP tentang
kasus membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah minimum,  Majelis  Hakim  tidak  melihat  adanya alasan-alasan  pemaaf,  pembenar  atau  yang dapat  menghilangkan  kesalahan  atau  sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, olehkarena  itu  terdakwa  harus  dinyatakan bersalah    telah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan  kepadanya  yaitu  melanggar  Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01
Februari  2010  tentang  Upah  Minimum  Sektor Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2010  Jo Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  :
188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28
Februari  2011  tentang  Upah  Minimum  Sektor Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2011  Jo Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari
2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli  Serdang  Tahun  2012  Jo  Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari
2013tentang  Upah  Minimum  Sektor  Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.
Alasan  pemaaf  yang  dimaksud  diatas adalah  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan terdakwa. Tidak adanya alasan pemaaf tertentu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa.
Menurut  Sudarto  alasan  pemaaf  menyangkut pribadi  si  pembuat  dalam  arti  bahwa  orang
tersebut  tidak  dapat  dicela  (menurut  hukum) dengan perkata lain ia tidak bersalah atau  tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun
perbuatannya  bersifat  melawan  hukum.  Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan  si  pembuat  sehingga  tidak  mungkin ada pemidanaan. 17
Berdasarkan ketiga unsur-unsur pertanggungjawaban  pidana  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  atas  perbuatan  pengusaha yang  memberikan  upah  lebih  rendah  rendah dari  upah  minimum    dan  telah  terbukti  maka tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepadanya.
Berdasarkan  Putusan  Hakim  dalam memberikan sanksi pidana yang tidak sependapat  sebagaimana  diajukan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum    dengan  lamanya  terdakwa dijatuhi  pidana  penjara  1  (satu)  tahun  kepada pengusaha atau pimpinan Perusahaan PT. Asia Raya Foundary sebagai tanggung jawab pidana yang  dibebankan  kepadanya  tidak  tepat  karena terlalu ringan. Hakim mempertimbangkan :
a.  rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat  selain  itu  tujuan  pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan  melainkan  sebagai  usaha preventif  dan  represif  agar  terdakwa  bisa merenungkan perbuatan selanjutnya.
b.  lebih  tegasnya  hukuman  yang  dijatuhkan bukan  untuk  menurunkan  derajat  manusia, akan  tetapi  bersifat  edukatif,  motifatif  agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya  oleh  karenanya  terdakwa  haruslah dijatuhi  pidana  sebagaimana  dalam  amar putusan  yaitu    menjatuhkan  pidana  kepada pelaku  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  dan  memerintahkan  pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian  hari  ada  perintah  lain  dari Hakim  karena  pelaku  melakukan  tindak
17 Sudarto, Hukum  dan  Perkembangan  Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.139.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pidana  sebelum  habis  masa  percobaan  2 (dua) tahun. c.  pemidanaan diarahkan kepada perlindungan  masyarakat  dari  kejahatan serta  keseimbangan  dan  keselarasan  hidup dalam  masyarakat  dengan  memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara,  korban  dan  pelaku  sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan.
d.  sehubungan  dengan  tujuan  pemidanaan tersebut,  hukum  pidana  modern  juga mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada  pelaku  dan  bukan  sebagai  balas dendam  sehingga  Majelis  berpendapat bahwa  pemidanaan  pada  pelaku  tidak  saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan.
Namun Hakim tidak mempertimbangkan kerugian  yang  didapat  oleh  pekerja/buruh  yang tidak  memperoleh  gaji  atau  haknya  sesuai dengan  upah  minimum  yang  telah  ditentukan selama  3  (tiga)  tahun  dari  tahun  2010-2013. Pengusaha atau Pimpinan Perusahaan PT. Asia Raya  Foundary  tidak  memberikan  alasan  atau ikhtikad  baik  dengan  melakukan  Penangguhan Pembayaran upah minimum kepada pekerja/buruh  sesuai  dengan  Pasal  90  ayat  (2) Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Jika
pengusaha melakukan penangguhan pembayaran upah minimum, jelas alasannya karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar upah minimum, jika tidak maka terdapat  indikasi  atau  kecurigaan  adanya tindakan mengambil keuntungan pribadi dengan mengenyampingkan hak-hak pekerja/buruh.
Padahal  cukup  jelas  dalam  Undang-Undang No.13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan pengusaha  yang  membayar  upah  lebih  rendah dari  upah  minimum  yang  telah  ditentukan adalah  suatu  kejahatan  (Pasal  185  ayat  (2)
Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan
C.  Peran  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Ketenagakerjaan  Dalam  Menangani
Permasalahan Pengusaha Yang
Membayar  Upah  Lebih  Rendah  Dari
Upah Minimum.
Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS)  Ketenagakerjaan  secara  khusus adalah melakukan penyidikan dibidang ketenagakerjaan,  sama  dengan  kewenangan dari  penyidik  Polri  sebagaimana  telah  diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu :
(1)  Selain  penyidik  pejabat  Polisi  Negara Republik  Indonesia,  juga  kepada  pegawai pengawas  ketenagakerjaan  dapat  diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
a.  melakukan
pemeriksaan atas kebenaran  laporan  serta  keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;
b.  melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
c.   meminta  keterangan  dan  bahan  bukti dari orang atau badan hukum sehubungan  dengan  tindak  pidana  di bidang ketenagakerjaan; d.  melakukan  pemeriksaan  atau  penyitaan bahan  atau  barang  bukti  dalam  perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
e.  melakukan  pemeriksaan  atas  surat dan/atau  dokumen  lain  tentang  tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
f. meminta  bantuan  tenaga  ahli  dalam rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
g.  menghentikan  penyidikan  apabila  tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang  adanya  tindak  pidana  di  bidang ketenagakerjaan.
(3)  Kewenangan  penyidik  pegawai  negeri  sipil sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan wawancara kepada narasumber Bapak Sakkiel Sinaga,S.Sos
sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) ketenagakerjaan, langkah pidana yang ditempuh  oleh  buruh/tenaga  kerja    adalah karena  alasan  ketika  berperkara  di  Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)  ternyata tidak menyelesaikan  masalah,  tetapi  menambah masalah.  Buruh  bolak-balik  ke  PHI  tidak  saja hanya  bersidang  tetapi  juga  mempertanyakan nasib  keberlanjutan  kasusnya.  Akibatnya  buruh merasa  dirugikan,  hak-haknya  yang  dirampas oleh  pengusaha  yang  membayar  upah  lebih rendah  dari  upah  minimum  tidak  diperoleh. Tidak jarang kasus yang berada di PHI berakhir gantung  atau  tidak  selesai  hingga  putusan karena  buruh/pekerja  tidak  tahan  menunggu lamanya proses perkara. 18
Berdasarkan  alasan  tersebut  diatas maka  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  harapan buruh  satu-satunya  terletak  pada  Pengawas- Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.
Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  Ketenagakerjaan  dalam  menyelesaikan kasus  Pengusaha  yang  membayar  upah  lebih rendah  dari  upah  minimum  tentu  tidak  mudah karena  masalah  tersebut  berhubungan  dengan pengusaha,  perusahaan  dan  uang.  Kekuasaan yang dimiliki oleh pengusaha dapat mempengaruhi beberapa pihak demi kepentingannya.  Sudah  menjadi  rahasia  umum bahwa  selama  ini  pengusaha  mengeluarkan
18 Wawancara kepada Narasumber Bapak Sakkiel Sinaga,S.Sos.  sebagai  Penyidik    Pegawai  Negeri  Sipil Tenaga Kerja Pada Tanggal 04 Mei 2017 Pukul : 10.10 Wib.
“biaya siluman” demi kelancaran usahanya baik secara terpaksa maupun dengan sukarela.
Kewenangan  penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS)  Ketenagakerjaan  juga  tercantum dalam  Pasal  101  ayat  (2)  Undang-Undang No.39  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  dan Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri  yang meliputi :
(2)  Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) berwenang:
a.  melakukan
pemeriksaan atas kebenaran  laporan  tentang  tindak  di bidang  penempatan  dan  perlindungan TKI.
b.  melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang  penempatan  dan  perlindungan
TKI;
c.  meminta  keterangan  dan  bahan  bukti dari orang atau badan hukum sehubungan  dengan  tindak  pidana  di bidang  penempatan  dan  perlindungan TKI;
d.  melakukan  pemeriksaan  atau  penyitaan bahan  atau  barang  bukti  dalam  perkara tindak  pidana  di  bidang  penempatan dan perlindungan TKI;
e.  melakukan  pemeriksaan  atas  surat dan/atau  dokumen  lain  tentang  tindak pidana  di  bidang  penempatan  dan perlindungan TKI;
f. meminta  bantuan  tenaga  ahli  dalam rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan tindak  pidana  di  bidang  penempatan dan perlindungan TKI;
g.  menghentikan  penyidikan  apabila  tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentangadanya  tindak  pidana  di  bidang penempatan dan perlindungan TKI.
Menurut narasumber bahwa kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Ketenagakerjaan  sudah  diatur  secara  jelas dalam  perundang-undangan  artinya  dari  segi pengaturan hampir tidak terdapat permasalahan namun  yang  menjadi  tantangan  adalah  jumlah personil  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Ketenagakerjaan  dan  biaya  penyidikan  yang kurang. Biaya penyidikan tidak bisa diperkirakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara  pasti  berapa  kebutuhannya  namun Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Ketenagakerjaan merasakan  kekurangan  anggaran  untuk  proses penyidikan.
Peran  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  penyidik telah  dirumuskan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :
Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  mempunyai wewenang  sesuai  dengan  undang- undang  yang  menjadi  dasar  hukumnya masing-masing  dan  dalam  pelaksanaan tigasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan  penyidik  tersebut  dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. 19
Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dalam penyelesaikan kasus pengusaha  yang  membayar  upah  lebih  rendah dari  upah  minimum  yang  berkaitan  dengan faktor penegak hukum adalah sebagai berikut : a.  Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri
Sipil ketenagakerjaan. Lambatnya proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan  dan  Kepolisian  dalam menindak  lanjuti  pelanggaran  norma  kerja atau  tindak  pidana  ketenagakerjaan  yang terjadi karena beberapa hal yaitu : (1)  Peraturan perundang-Undangan
(2)  Efektifitas peran pemerintah dan pekerja/buruh
(3)  Jumlah  personel  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  dan  koordinasi dengan kepolisian.
b.  Masih  Kurangnya  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  misalnya  seperti  atasan atau  kepala  unit  bukan  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  tetapi  dari  instansi  lain yang  bukan  memiliki basic penegakan hukum  ketenagakerjaan.  Dari  segi  kualitas,
penyidik pegawai negeri sipil
ketenagakerjaan  yang  ada  masih  kurang berkualitas. Hal ini dikarenakan tidak semua penyidik  pegawai  negeri  sipil  yang  dimiliki Dinas  ketenagakerjaan  berlatar  belakang pendidikan  dibidang  Hukum,  selain  itu
19 M.Karjadi dan R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  :  Dengan  Penjelasan  Resmi  dan Komentar , Politea Bogor,  1997, hal.17
masih kurangnya pengetahuan dari penyidik pegawai  negeri  sipil  itu  sendiri  dalam  hal teknik  dan  teknis  penyidikan  juga  akan mempengaruhi  kinerja  penyidik  pegawai negeri  sipil  tersebut  dalam  melaksanakan tugasnya.
c.  Intervensi  dari  pihak  yang  mempunyai kepentingan. d.  Kurang  optimalnya  kerjasama  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan dengan Instansi terkait. Solusi yang diberikan terhadap hambatan-hambatan tersebut diatas adalah :
a.  Menempatkan  di  unit-unit  pengawasan ketenagakerjaan  yang  notebenenya  adalah memang  seorang  penyidik  pegawai  negeri sipil  ketenagakerjaan.
b.  Kerjasama lintas sektor yang efektif
Untuk  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  sebaiknya  penyidik  pegawai negeri sipil merupakan seseorang yang memang memiliki basic dibidang  hukum  seperti lulusan S1 dan S2 ilmu hukum
III.  Penutup
A.  Kesimpulan 1.  Prosedur Pengupahan atau sistem pengupahan  harus  berdasarkan  kebutuhan hidup  layak.  Prosedur  atau  sistem  tersebut dapat  dilihat  dalam  Pasal  88  ayat  (3) undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  Pasal  3  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  No.78  Tahun  2015 Tentang  Pengupahan  yaitu  adanya  upah minimum,  upah  kerja  lembur,  upah  tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan  hak  waktu  istirahat  kerjanya, bentuk  dan  cara  pembayaran  upah,  denda dan  potongan  upah,  hal-hal  yang  dapat diperhitungkan  dengan  upah,  struktur  dan skala  pengupahan  yang  proporsional,  upah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk  pembayaran  pesangon  dan  upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pengaturan  hukum  tentang  pembayaran upah  oleh  pengusaha  diatur  dalam  dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  dengan  ketentuan  pidana yang  dirumuskan  dalam  Pasal  185-187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakaerjaan.
2.  Pertanggungjawaban pengusaha yang membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah minimum dalam putusan No.
1662/Pid.B/2015/PN.Lbp  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  atasnya  kerena  telah terbukti  bersalah  dan  telah  melengkapi unsur-unsur  di  dalam  Pasal  90  ayat  (1)  Jo Pasal  185  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  diancam  dengan pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun dengan  masa  percobaan,  Pelaku  mampu bertanggung  jawab  karena  berada  diluar ketentuan  dalam  Pasal  44  KUHP  dan  tidak terdapat  alasan-alasan  pemaaf,  pembenar atau  yang  dapat  menghilangkan  kesalahan atau  sifat  melawan  hukum  perbuatan pelaku. 3.  Pejabat Pegawai Negeri Sipil ketenagakerjaan memiliki wewenang
sebagai Penyidik dalam penyelesaian kasus pengusaha  yang  membayar  upah  lebih rendah  dari  upah  minimum  dan  tercantum dalam  Pasal  182  Undang-Undang  No.13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  dan Pasal  101  ayat  (2)  Undang-Undang  No.39 Tahun  2004  tentang  Perlindungan  dan Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri.  Jalannya  proses  penyidikan telah  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Perkap No.6  Tahun  2010  tentang  Managemen
Penyidikan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS). Terdapat  beberapa  hambatan dalam  pelaksanaan  proses  penyidikan  oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Ketenagakerjaan  seperti  kurangnya  jumlah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan intervensi  dari  pihak  yang  mempunyai kepentingan serta kurang optimalnya kerjasama  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  Ketenagakerjaan  dengan  Instansi
terkait. B.  Saran 1.  Upah minimum didasarkan pada
pencapaian  kebutuhan  hidup  layak,  namun dengan  harga  pokok  yang  terus  meningkat seharusnya pemerintah dengan upah minimum  yang  cenderung  tetap  bahkan diberikan dibawah standar, pemerintah terus mengkaji  ulang  nilai  kepantasan  yang dikatakan  kebutuhan  yang  layak  bagi pekerja  dan  buruh.  Karena  jika  dilihat fenomena yang terjadi di Indonesia masalah sistem pengupah tidak kunjung selesai atau berakhir  dan  buruh/pekerja  tidak  merasa puas  dengan  keputusan  pemerintah  atas penetapan  yang  dikeluarkan,  terbukti  pada aksi-aksi  yang  diselenggarakan  sampai pada  saat  ini  yaitu  setiap  tanggal    01  mei sebagai hari dimana buruh/pekerja menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasannya terhadap pemerintah. 2.  Berdasarkan Putusan Hakim yang memutuskan  sanksi  pidana  1  (satu)  tahun kepada  pelaku  sebagai  tanggung  jawab pidana terhadap pengusaha dengan mempertimbangakan  rasa  keadilan  bagi terdakwa  dan  masyarakat  selain  itu  tujuan pemidanaan
bukanlah semata-mata

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merupakan  pembalasan  melainkan  sebagai usaha  preventif  dan  represif  agar  terdakwa bisa  merenungkan  perbuatan.  Putusan tersebut dirasa tidak tepat karena seharusnya    Hakim  mempertimbangkan kerugian  yang  didapat  oleh  pekerja/buruh yang  tidak  memperoleh  gaji  atau  haknya sesuai  dengan  upah  minimum  yang  telah ditentukan  selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2010-2013.  Pengusaha  atau  Pimpinan Perusahaan  PT.  Asia  Raya  Foundary  tidak memberikan  alasan  atau  ikhtikad  baik dengan melakukan Penangguhan Pembayaran upah minimum kepada
pekerja/buruh  sesuai  dengan  Pasal  90  ayat
(2)  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003
tentang Ketenagakerjaan.
3.  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) tenaga  kerja  harus  lebih  pro  aktif  dan professional serta responsif dalam melindungi  hak-hak  buruh/pekerja  terhadap
kasus-kasus pembayaran upah lebih rendah dari  upah  minimum  karena  tidak  dapat
dipungkiri  bahwa  dalam  beberapa  waktu kedepan akan bertambah jumlah
perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
A.Z.Abidin, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana , Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian hukum, PT.Rajagrafindo Perkasa, Jakarta,
2003.
E.Utrecht, Hukum  Pidana  I ,  Pustaka  Tinta  Mas, Surabaya, 1986.
Furqon  Karim, Mencari  Konsep  Upah  Minimum Bagi  Pekerja ,  Suara  Merdeka,  22
Desember 2001.
Gunawi  Kartasapoetra, Hukum  Perburuhan Pancasila Dalam Pelaksanaan
Hubungan Kerja, PT.Armico, Bandung, 1983.
Hardijan  Rusli, Hukum  Ketenagakerjaan  2003 , Cet.1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
M.Karjadi  dan  R.Soesilo, Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Dengan
Penjelasan  Resmi  dan  Komentar ,
Politea Bogor,  1997.
Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
R.Joni  Bambang, Hukum  Ketenagakerjaan , Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
Saiful  Anwar, Sendi-Sendi  Hubungan  Pekerja Dengan Pengusaha : Pelengkap Sistem Hubungan Industrial , Kelompok
Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum  Universitas  Sumatera  Utara,
Medan, 2007.
Samidjo, Hukum  Pidana ,  CV.Armico,  Bandung, 1985. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum, Cet,3.  Universitas  Indonesia, Jakarta, 1986. Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar  Baru,  Bandung, 1983. Wawancara kepada Narasumber Bapak Sakkiel Sinaga,S.Sos. sebagai Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Tenaga  Kerja Pada  Tanggal  04  Mei  2017  Pukul  : 10.10 Wib.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang
Ketenagakerjaan
Undang-Undang  No.39  Tahun  2004  tentang Perlindungan  dan  Penempatan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Peraturan  Pemerintah  No.  78  tahun  2015 Tentang Pengupahan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kepmen No.231 Tahun 2003 Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.231/Men/2003  Tentang  Tata  Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

## C. Internet
http: // www.  gajimu. Com / main / gaji / copy _ of  _  kampanye –  upah  –minimum  /
pelanggaran –  ump  /  diakses  pada tanggal 24 November 2016 Pukul 10.45 Wib