## The Indonesian Journal of Health Promotion

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia
Open Access

## Artikel Penelitian
Analisis Implementasi Kebijakan Case Mix INA-CBG’S ( Indonesian Case Base Groups ) Berdasarkan Permenkes NO. 59 Tahun 2014 Di Rumah Sakit Pabatu Kabupaten Serdang Bedagi
Analysis of Case Mix Policy Implementation INA-CBG'S (Indonesian Case Base Groups) Based on Permenkes NO. 59 of 2014 at the Pabatu Hospital Districts Serdang Bedagi
Muhammad Hafiz 1* , Thomson P. Nadapdap 2 , Iman Muhammad 2 1 Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, Medan
2 Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, Medan
(*) Email Korespondensi : mhdhfz1972@gmail.com

## A B S T R A K
Kebijakan  pemerintah  menetapkan  standar  tarif  layanan  kesehatan  dalam  pelaksanaan  program  asuransi  kesehatan  melalui Permenkes No. 59 tahun 2014 dianggap  merugikan rumah sakit,  karena  perhitungan biaya  didasarkan pada  tingkat Case  Mix INA - CBG.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  Case  Mix  INA - CBG  berdasarkan Permenkes No. 59 tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dil- akukan di Rumah Sakit Pabatu. Informan penelitian sebanyak 9 orang yang terdiri dari. Analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kesehatan BPJS secara keseluruhan baik dalam pandangan sistem reguler, lebih menguntungkan masyarakat (pasien) karena layanan murah (gratis). Penerapan kebijakan tarif campuran kasus INA - CBGs berdasarkan Permenkes No. 59 tahun 2014 menyebabkan Rumah Sakit Pabatu menderita kerugian. Penentuan tarif untuk dokter / dokter spesialis di Rumah Sakit Pabatu berdasarkan persetujuan direktur dengan dokter spesialis. Pendanaan operasional Rumah Sakit Pabatu melalui Top Up didasarkan pada perbedaan antara tarif  Rumah  Sakit  Pabatu  dan  Case  Mix  INA - CBGs.  Rumah  Sakit  Pabatu  mengklaim  pembayaran  melalui  verifikasi  BPJS Kesehatan. Saat  ini ada  tunggakan pembayaran selama  2 bulan oleh BPJS Kesehatan. Layanan untuk pasien BPJS Kesehatan adalah sama antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan, perbedaannya hanya pada fasilitas yang digunakan. Keuntungan dari  Rumah  Sakit  Pabatu  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan  dapat  mendukung  program  pemerintah  dalam  menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kendala / hambatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah laba dari rumah sakit menjadi kerugian yang kadang kala berkurang, keterlambatan pembayaran klaim, SDM rumah sakit kurang mengikuti perubahan peraturan BPJS. Direkomendasikan bahwa Rumah Sakit Pabatu menemukan sumber pendapatan lain, termasuk pelatihan untuk sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dokter.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Case Mix INA - CBGs.

## A B S T R A C T
Government policy sets health service tariff standards in the implementation of health insurance programs through Permenkes No. 59 of 2014 is considered detrimental to the hospital, because the cost calculation is based on INA-CBG’s Case Mix rates. The purpose of this study was to analyze the implementation of the Case Mix policy of INA-CBG based on Permenkes No. 59 of 2014. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. The study was conducted at the Pabatu Hospi- tal. Research informants as many as 9 people consisting of. Qualitative data analysis with the stages of data reduction, data display, and conclusion or verification. The results showed that the BPJS Health program as a whole was good in view of the regular system, benefiting the community more  (patients) because  of cheap (free) services.  The  application of the  INA-CBGs case mix tariff policy based on Permenkes No. 59 of 2014 caused Pabatu Hospital to suffer losses. Determination of rates for doctors / specialist doctors at Pabatu Hospital based on the agreement of the director with the specialist doctor. The operation- al funding of Pabatu Hospital through Top Up is based on the difference between the Pabatu Hospital rates and the Case Mix INA-CBGs.  Pabatu  Hospital  claim  payment  through  BPJS  Health  verification.  Currently  there  is  a  payment  arrears  for  2 months by BPJS Health. Services for BPJS Health patients are the same between general patients and BPJS Health patients, the difference is only in the facilities used. The advantage of Pabatu Hospital in collaboration with BPJS Health can support gov- ernment programs in providing health services to the community. Constraints / obstacles in collaboration with BPJS Health are the profit of the hospital becoming less sometimes loss, late payment of claims, hospital HR are less follow the changing BPJS regulations. It is recommended that Pabatu Hospital find other sources of income, include training for human resources, im- prove the welfare of doctors.
Keywords : Policy Implementation; Case Mix INA-CBGs.

## PENDAHULUAN
Sejak  awal  tahun  2014,  pemerintah  memberla- kukan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan  (BPJS).  Tetapi  di  balik  keuntungan  dan manfaat  dari  BPJS  kesehatan,  di  sisi  lain  BPJS menghadapi  berbagai  masalah  dan  keluhan  dari masyarakat maupun dari tenaga medis sendiri. Permasa- lahan yang ada selama dijalankannya program JKN ada- lah  besarnya  biaya  pengeluaran  manfaat  asuransi,  tarif yang kurang memadai, mutu pelayanan rendah, dan se- bagainya.  Salah  satu  keluhan  dari  tenaga  medis  seperti dokter  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  menjadi  lebih kecil  dibandingkan  sebelum  diberlakukan  BPJS kesehatan. Hal tersebut hampir dialami oleh rumah sakit di Indonesia seperti yang terjadi di Rumah Sakit Pabatu.
Data Rumah Sakit Pabatu bahwa jumlah pasien BPJS  yang  berobat  ke  Rumah  Sakit  Pabatu  selama  2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah  pasien  BPJS  sebanyak  568  pasien  sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 659 pasien (1).  Masalah pembiayaan  dalam  program  JKN  ini  terutama  masalah dalam  pengendalian  biaya  dan  di  sisi  lain  rendahnya tarif  INA - CBG  (Indonesia  Case  Base  Groups).  Ber- dasarkan  data  berkaitan  dengan  pembiayaan  BPJS  di Rumah Sakit Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai bahwa pada tahun 2019 (per Juni 2019) jumlah Jasa dokter ber- dasarkan  biaya  rumah  sakit  sebesar  Rp.3.560.135.066 sedangkan  besaran  biaya  berdasarkan  perhitungan  tarif Indonesia  Case  Base  Groups  (INA  CBGs)  sebesar Rp.3.044.200.000  sehingga  terdapat  perbedaan  sebesar Rp. 515.935.066. - yang harus diminta untuk dibayarkan (top up) pihak Rumah Sakit Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai kepada PT. Perkebunan IV. Tidak hanya perbe- daan  tentang  jasa  dokter,  tetapi  biaya  rawat  inap  dan rawat jalan juga mengalami perbedaan antara penetapan tarif  dari  rumah  sakit  dengan  tarif  BPJS  dalam  INA - CBGs tetapi tarif layanan rawat inap dan  layanan rawat jalan juga mengalami perbedaan biaya dan harus di top up  oleh  pihak  PT.  Perkebunan  IV  sebesar Rp.2.470.693.996, selama 6 bulan terakhir (Januari 2019 – Juni 2019) (2).
Perbedaan tarif Rumah Sakit Pabatu Kabupaten Serdang  Bedagai  dengan  tarif  INA - CBGs  sering  men- jadi masalah dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Ikatan Dokter  Indonesia (IDI)  meminta  pemerintah  mengeval- uasi  tarif  Indonesian  Case  Base  Groups  (INA - CBGs), karena  tarif  yang  berlaku  saat  ini  berada  di  bawah standar  keekonomian.  Selain  tarif  INA - CBGs,  dana kapitasi yang diberikan pemerintah terlalu rendah. Oleh karena itu IDI  meminta adanya kenaikan dana kapitasi. Tarif yang  gunakan pada INA - CBGs dapat berdampak pada standar pelayanan rumah sakit yang menurun. Bila tarif tersebut terlalu rendah, fasilitas kesehatan akan sulit melakukan kendali mutu. Selisih tarif INA - CBGs antara
pihak RS swasta dengan pemerintah sebesar 2% hingga 3%. Padahal rumah sakit swasta tidak mendapat subsidi seperti  RS  pemerintah.  Selain  itu  kecepatan  dan ketepatan  pembayaran,  keberlangsungan  pelayanan kepada peserta, dan alternatif pembiayaan juga menjadi masalah. Hal ini berdampak terhadap pembayaran biaya BPJS yang dapat menunggak selama 3 hingga 4 bulan. Data  dari  Rumah  Sakit  Pabatu  bulan  Juli  2019  jumlah tagihan  ke  BPJS  ketenagakerjaan  berkaitan  dengan  ke- celakaan  yang  dialami  oleh  karyawan  PTPN  IV sebanyak  Rp.137.300.779,sedangkan  yang  dibayar  oleh pihak  BPJS  ketenagakerjaan  sebanyak  Rp.58.721.015. - Kecilnya klaim Rumah Sakit Pabatu yang disetujui oleh pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  disebabkan  karena  pasien dan rumah sakit belum  melengkapi persyaratan. Tetapi biasanya  setelah  persyaratan  dilengkapi  maka  sisanya dibayarkan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan. Tarif yang diterapkan  Rumah  Sakit  Pabatu  pada  pasien  peserta BPJS tidak mengacu pada tarif INA CBGs (1).
Pemerintah  Kabupaten Serdang Bedagai melakukan  penandatanganan  Perjanjian  Kerja  Sama (PKS) Integrasi PBI APBD Kabupaten Serdang Bedagai tahun  2018  dengan  BPJS  Kabupaten  Serdang  Bedagai. Pemkab Serdang Bedagai mengintegrasikan 40.125 jiwa penduduk  yang  termasuk  dalam  kategori  miskin  dan tidak  mampu  didaftarkan dalam  PBI  APBD  Kabupaten Serdang  Bedagai  Tahun  2018,  sehingga  jumlah  yang terdaftar  sebagai  peserta  JKN - KIS  di  Kabupaten  Ser- dang  Bedagai  sampai  dengan  tanggal  1  Januari  2018 berjumlah  350.441  jiwa  dari  642.834  jiwa  Penduduk yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai atau 54% dari total jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai (3).
Sejak pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),  banyak  menghadapi  permasalahan.  Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan yang me- madai.  Pada  saat  akan  melakukan  pemeriksaan  penun- jang  baik  pemeriksaan  laboratorium  maupun  radiologi kadang  harus  datang  beberapa  kali  dikarenakan  jatah biaya sudah melampaui paket INA - CBG’s. Tidak jarang terlihat  pasien  komplain  pada  saat  mengambil  obat  di apotik  yang  disebabkan  oleh  obat  yang  tidak  tersedia (kosong)  ataupun  jumlah  obat  yang  diterima  dirasakan pasien  kurang.  Di  pihak  lain,  banyak  rumah  sakit  yang mengeluh dengan besaran tarif pembiayaan yang diatur dalam  Permenkes  No  59  tahun  2014  tentang  Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pro- gram Jaminan Kesehatan. Besaran tarif dalam peraturan tersebut  dianggap  terlalu  kecil  dan  tidak  sesuai  dengan jasa medis, harga obat dan reagen atau bahan habis pa- kai  terkini(4).  Implementasi  kebijakan  JKN  sebagai asuransi  kesehatan  masih  memiliki  beberapa  masalah dalam  implementasinya,  salah  satunya  tarif  INA  CBGs yang  dianggap  rendah  seperti  yang  diatur  dalam  Pera- turan  Menteri  Kesehatan  No  59  tahun  2014  yang  me- nyebabkan  besaran  biaya  yang  dibutuhkan  tidak  sesuai dengan  pelayanan  yang  harus  diberikan  oleh  tenaga
kesehatan, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan dok- ter terhadap BPJS dan kemungkinan terjadinya kerugian pada rumah sakit (5).
Sistem  kapitasi  yang  hendak  diterapkan  bagi para  dokter  di  layanan  kesehatan  primer  (puskesmas) bisa membuat para dokter rugi atau berkurang pendapa- tannya  akibat  bertambahnya  jumlah  pasien.  Selain  itu, sistem Indonesia Case Based Groups (INA - CBGs) yang diterapkan  masih  memiliki  kelemahan  antara  lain  ada beberapa layanan yang belum tercantum. Ada beberapa spesialis,  penunjang  terutama,  yang  tidak  masuk  dalam INA - CBGs. Tindakannya tidak disebutkan atau ada tapi biayanya  tidak  mencukupi.  Misalkan  melakukan  tinda- kan tapi biayanya hanya cukup untuk membayar bahan yang  dipakai,  tidak  ada  untuk  membayar  dokternya. Biaya kapitasi dan INA - CBGs yang terlalu kecil berisi- ko terhadap menurunnya kualitas pelayanan pada pasien dan  menyebabkan  terjadinya  kecurangan  (fraud)  oleh rumah sakit.

## METODE
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini  di Rumah  Sakit  Pabatu.  Informan  penelitian  sebanyak  9 orang.  Informan  utama  adalah  Kepala  Rumah  Sakit Pabatu,  Dokter  Spesialis,  Dokter  Umum,  Dokter  Gigi, Kepala  Keuangan  Rumah  Sakit  Pabatu.  Sedangkan  in- forman  triangulasi  adalah  Kabid  Pelayanan  Medis,  dan Kabid Pelayanan Non Medis, dan 2 orang pasien peserta BPJS Kesehatan. Teknik penarikan sampel dengan cara bola  salju  (snowballing).  Analisis  data  secara  kualitatif dengan tahapan data reduction, data display, dan conclu- sion or verification.

## HASIL  DAN PEMAHASAN
Karakteristik Responden. Informan penelitian ini sebanyak 9 orang yaitu Direktur Rumah Sakit Paba- tu,  Dokter  Spesialis,  Dokter  Umum,  Dokter  Gigi, Kepala  Keuangan,  Kepala  Bidang  Pelayanan  Medis, Kepala Bidang Pelayanan Non Medis masing - masing 1 orang, dan 2 orang pasien pengguna BPJS. Berdasarkan umur informan, rentang antara 40 tahun sampai dengan
67 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 5 orang adalah  laki - laki  dan  4  orang  perempuan.  Berdasarkan tingkat  pendidikan,  berpendidikan  S - 2  sebanyak  2 orang,  S - 1  sebanyak    5  orang,  berpendidikan  SD sebanyak  1  orang  dan  SMP  1  orang.  Lama  bekerja  In- forman 1 sampai dengan Informan 7 yaitu antara 3 tahun sampai 31 tahun.

## PEMBAHASAN

## Program BPJS Kesehatan
Berdasarkan  Undang - Undang  Nomor  40 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 maka dibentuklah  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  atau BPJS  yang  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan  program  Jaminan  Sosial  Nasional dan  program  BPJS  Kesehatan  ini  resmi  mulai  berlaku pada  tanggal  1  Januari  2014.  BPJS  Kesehatan  mem- berikan  mekanisme  yang  dapat  meningkatkan  ket- erjangkauan  masyarakat  terhadap  fasilitas  kesehatan. Jangkauan  fasilitas  kesehatan  diperluas  hingga  mampu melayani kalangan masyarakat menengah ke bawah dan tidak  hanya  kalangan  masyarakat  menengah  ke  atas, seperti  halnya  persepsi  masyarakat  yang  menganggap fasilitas  kesehatan  tidak  terjangkau  karena  kesulitan ekonomi. Dengan demikian BPJS dapat memenuhi asas pemerataan  layanan  kesehatan  bagi  masyarakat  (6). Pelaksanaan program kesehatan terus diperbaiki, karena peserta  BPJS  Kesehatan,  mitra  BPJS  Kesehatan  atau fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klin- ik dan dokter terus bertambah. Adanya program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan ini sangat memban- tu masyarakat untuk meringankan biaya pengobatannya, sehingga  pada  saat  sekarang  ini  banyak  ditemui  pasien yang  menggunakan  layanan  BPJS  Kesehatan  salah satunya di rumah sakit perkebunan  (7).
Berdasarkan hasil  penelitian  menunjukkan  bah- wa  Program  BPJS  Kesehatan    memiliki  kelebihan  jika dilihat  dari  sistemnya,  yang  memberikan  kemudahan masyarakat  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Selain itu  sistem  rujukan  berjenjang  yang  diterapkan  BPJS Kesehatan  berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jaminan  Pe- layanan Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang penye- lenggaraan  sistem rujukan  berjenjang.  Kemudian  BPJS Kesehatan  melakukan  upaya  preventif  untuk  pasien - pasien kronis. Selanjutnya ada rujuk balik obat Program
Tabel 1. Distribusi Karakteristik Informan Penelitian
No Nama Umur Jenis Ke- lamin Pendidikan Terakhir Lama Bekerja Keterangan 1 Ny. S.N.A 56 tahun Perempuan S-2 Kesmas 30 tahun Direktur  RSU Pabatu 2 Tn. H. 53 tahun Laki-laki S-2  Spesialis 31 tahun Dokter Spesialis 3 Tn. R. 43 tahun Laki-laki S-1 Kedokteran 4 tahun Dokter Umum 4 Ny. D. I. L 43 tahun Perempuan S-1 Dokter Gigi 7 tahun Dokter gigi 5 Tn. M. B 40 tahun Laki-laki S-1 Ekonomi 5 tahun Kepala Keuangan 6 Tn. A. H. L 40 tahun Laki-laki S-1 Kedokteran 3 tahun Kabid YanMedis 7 Ny. S.H.P 44 tahun Perempuan S-1 Kedokteran 10 tahun Kabid Yan Non Medis 8 Ny. G 67 tahun Perempuan SD - Pasien (pensiunan) 9 Tn. N. 66 tahun Laki-laki SMP - Pasien (pensiunan)
MPPKI (Mei, 2020) Vol. 3. No. 1
Rujuk Balik (BRB), yang sangat membantu. Untuk sis- tem  rujukan  berjenjang  jika  selama  ini  Rumah  Sakit Pabatu menerapkan fee for service atau tarif rumah sakit berdasarkan  apa  yang  dilayani.  Semua  itu  bisa  dibayar tapi  hal    tersebut  membuat  biaya  kesehatan  PTPN  IV menjadi  membengkak.  Dengan  penerapan  sistem  ru- jukan berjenjang ini, pasien tidak bisa memilih mau ke rumah  sakit  mana  saja,  tetapi  sudah  ditentukan  rumah sakitnya oleh BPJS Kesehatan secara berjenjang.
Program  BPJS  Kesehatan  ini  banyak  sekali manfaatnya  untuk  kepentingan  pasien  karena  banyak yang  terbantu  dalam  program  kesehatan.  Tetapi  tetap tidak bisa menghilangkan sisi negatifnya itu, karena ada beberapa  hal  yang  merugikan  rumah  sakit.    Program BPJS Kesehatan masih perlu banyak perbaikan terutama dalam  hal  tarif  INA - CBGs  ke  rumah  sakit  untuk mendapatkan peningkatan pelayanan yang optimal kepa- da pasien. Program BPJS Kesehatan sangat baik, karena pasien atau warga masyarakat dapat berobat gratis. Pro- gram  BPJS  Kesehatan  bersifat  tolong  menolong.    Ban- yak warga masyarakat yang mengeluhkan tentang pela- yanannya  yang  kurang  dengan  menggunakan  BPJS Kesehatan  ini.  Untuk  itu  masyarakat  perlu  diberi penyuluhan - penyuluhan  bahwa  uang  yang  dibayarkan tersebut  tujuannya  untuk  menolong  orang  lain  karena mengandung sistem gotong royong.
BPJS kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara  yang  berubah  menjadi  Badan  Hukum  Publik yang  ditugaskan  khusus  oleh  pemerintah  untuk  menye- lenggarakan  jaminan  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat  In- donesia. Program ini melayani berbagai lapisan dari ka- langan masyarakat. BPJS Kesehatan untuk memberikan proteksi  agar  seluruh  lapisan  masyarakat  mendapatkan akses  kesehatan  secara  merata.  Tujuan  program  BPJS Kesehatan  yaitu  mewujudkan  terselenggaranya  pem- berian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta sebagai  pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup  penduduk Indonesia (7).
Penerapan Kebijakan Case Mix INA-CBGs Berkaitan  dengan  penerapan  kebijakan  Case Mix INA - CBGs  di Rumah Sakit Pabatu bahwa dengan adanya kebijakan Case Mix INA - CBGs  ini pembiayaan untuk  pasien  PTPN  otomatis    mengalami  kelebihan, artinya  biaya  berdasarkan  tarif  Rumah  Sakit  Pabatu lebih tinggi (lebih besar) dibandingkan dengan tarif case mix INA - CBGs sehingga jika dihitung - hitung maka Ru- mah Sakit Pabatu mengalami kerugian.  Tarif Case Mix INA - CBGs    tidak  ada  item - item  khusus.  Misalnya operasi  apendisitis,  budget  dari  BPJS  Kesehatan  ke  ru- mah sakit ditentukan besarannya dan ditentukan besaran honor untuk dokter spesialisnya. Misalnya honor dokter spesialis  untuk  Rumah  Sakit  tipe  B,  tipe  C,  tipe  D  ada ketentuannya  sehingga  ada  standarisasi.  Menurutnya dengan  adanya    ketentuan  tersebut  pihak  Rumah  Sakit Pabatu  itu  tidak  suka  sukanya  menentukan  tarif  dokter spesialis.  Menurutnya  penerapan  kebijakan  Case  Mix
INA - CBGs  sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014 rele- van untuk Rumah Sakit Pabatu apalagi jika ada standar- isasi dari BPJS Kesehatan Pusat. Maksud relevan masih dalam tanda kutip “harus ada perbaikan”. Tarif case mix INA - CBGs    adalah  tarif  yang  diberlakukan  oleh  BPJS Kesehatan  terhadap  Rumah  Sakit  Pabatu.  Sebenarnya tarif dari Rumah Sakit Pabatu sudah ada, hanya saja tarif yang  diberlakukan  di  Rumah  Sakit  Pabatu  adalah  tarif dari BPJS Kesehatan berdasarkan Case Mix INA - CBGs karena apabila terjadi perbedaan, maka bisa saja terjadi fraud ataupun pending klaim dari BPJS Kesehatan. Hal tersebut  dapat  mengakibatkan  tidak  ada  pembayaran karena  tidak  sesuai  dengan  tarif  Case  Mix  INA - CBGs berdasarkan diagnosa INA - CBGs. Tarif  Indonesian - Case  Based  Groups  yang  se- lanjutnya disebut Tarif Case Mix INA - CBGs adalah be- saran  pembayaran  klaim  oleh  BPJS  Kesehatan  kepada FKRLT  atas  paket  layanan  yang  didasarkan  kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur (PMK No.52  Tahun  2016)  (9).  Rumah  sakit  yang  surplus  da- lam  era  BPJS  Kesehatan  ini  adalah  rumah  sakit  yang mampu  menerapkan  efisiensi  dan  efektivitas  biaya, dapat membangun manajemen kesehatan yang baik, mu- tu  koding  yang  baik,  mutu  klaim  yang  baik  dan  tentu saja tidak melakukan fraud (10).
Sejak  adanya  BPJS  Kesehatan,  banyak  sekali tindakan - tindakan dokter gigi yang dibayar tidak sesuai dengan biaya operasional pelayanan gigi. Apalagi pela- yanan  kedokteran  gigi  banyak  melakukan  tindakan dibanding  pemeriksaan  sehingga  banyak  bahan - bahan gigi yang dipakai selama ini tidak dibayar sesuai dengan tarifnya. Menruutnya ada banyak perbedaan tarif selama BPJS  Kesehatan.  Dahulu  sebelum  diberlakukan  tarif Case Mix INA - CBGs  oleh BPJS Kesehatan, pelayanan dokter  gigi  dibayar  per  tindakan,  konsultasi  tindakan dibayar  tetapi  sejak  diberlakukan  tarif  Case  Mix  INA - CBGs  semuanya all in atau menjadi satu. Jadi tindakan dan konsultasi dibayar menjadi satu paket pembayaran. Untuk  tindakan  di rumah  sakit  itu  sendiri  semua  tinda- kannya  itu  dibayar  satu  harga  (price - nya  sama),  seperti tindakan Exo (cabut gigi), scaling, tambal gigi, pencabu- tan  dengan  kesulitan,  pencabutan  dengan  komplikasi, kuretase semuanya dibayar sama. Jadi, pembayaran tid- ak  berdasarkan  tingkat  kesulitan  yang  dikerjakan  oleh dokter  gigi.  Dahulu,  sebelum  ada  tarif  case  mix  INA - CBGs  berdasarkan  tingkat  kesulitan.  Karena  tarifnya segitu,  menurutnya  hal  tersebut  kurang  relevan,  karena tidak  ada  perbedaan  tarif.  Semua  tindakan  sama dibayarnya sesuai dengan tarif case mix INA - CBGs. Penerapan  Case  Mix  INA - CBGs  oleh  BPJS Kesehatan  maka  untuk  pendapatan  yang  diperoleh  dari BPJS  murninya  sekitar  1,4  milyar  sampai  dengan  1,6 milyar  per  bulan.  Jadi  kalau  per  tahun  jumlah  tersebut dikalikan  selama  12  bulan    Secara  global  jika menggunakan tarif Rumah Sakit Pabatu, mungkin seki- tar 2 Milyar pendapatan per bulan, jadi selisihnya luma-
yan  jauh  sekitar  400  juta  sampai  600  juta  dengan  tarif Case Mix INA - CBGs. Beberapa  hal  mungkin  penera- pan kebijakan Case Mix INA - CBGs ini menguntungkan, tapi beberapa hal tetap ada kesan meru- gikannya.  Kalau  yang  menguntungkan  artinya  kalau  di BPJS Kesehatan  untuk  pasien - pasien  yang  rutin  seperti Hemodialisa rutin, itu kan menguntungkan sekali, pasien kan  diuntungkan  dengan  tidak  perlu  membayar,  pihak Rumah  Sakit  Pabatu  bisa  mengajukan  klaim  penuh  ke BPJS  Kesehatan.  Kalau  kesannya  rugi,  karena  adanya perbedaan tarif yang dibuat Rumah Sakit Pabatu dengan tarif Case Mix INA - CBGs yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Permenkes No. 59 Tahun 2014. Pem- berlakuan dan penerapan kebijakan tarif Case Mix INA - CBGs    masih  belum  sesuai.  Masih  perlu  ditingkatkan tarifnya,  supaya  pasien  mendapatkan  pelayanan  yang optimal. Dengan adanya penerapan kebijakan tarif Case Mix INA - CBGs  ini belum sesuai dengan yang diharap- kan  pihak  Rumah  Sakit  Pabatu  untuk  mencapai  pela- yanan  yang  optimal.  Secara  keseluruhan  dari  pendapat informan  di  Rumah  Sakit  Pabatu  bahwa  penerapan  ke- bijakan Case Mix INA - CBGs dilihat dari keuangan me- rugikan.  Hal  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  Ode bahwa dari hasil wawancara diperoleh informasi dengan diberlakukannya  sistem  pembayaran  Case  Mix  INA - CBGs,  rumah  sakit  memperoleh  dampak  positif  ter- hadap  keuangan  atau  pendapatan  RSU  Bahteramas Provinsi  Sultra,  diantaranya  dapat  meningkatkan  pem- biayaan dan pendapatan rumah sakit (11).
Rumah  sakit  sebagai  fasilitas  rujukan  tingkat lanjut memiliki peran penting dalam implementasi pro- gram  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Untuk  pem- bayaran  pelayanan  kesehatan  bagi  peserta  JKN  yang dirawat di rumah sakit, BPJS kesehatan melakukan pem- bayaran  berdasarkan  tarif  Indonesian  Case  Mix  INA - CBGs. Namun hal ini belum efektif karena dengan tarif INA CBGs berpotensi menimbulkan kerugian bagi Ru- mah  Sakit  karena  ketidaksesuaian  antara  pembiayaan tarif Rumah Sakit  dan tarif Case Mix INA - CBGs (12). Penentuan  Tarif  Dokter/Dokter  Spesialis  di  Rumah Sakit Pabatu
Ada beberapa cara pembayaran dokter atau dok- ter  spesialis.  Seperti  dokter  penyakit  dalam  dengan  2 cara pembayaran. Dokter Rima (dokter spesialis penya- kit  dalam)  dibayar  secara  all  in,  pihak  Rumah  Sakit Pabatu membayar sesuai perjanjian setiap bulannya. Se- mentara  dokter  Siti  Fatimah  (dokter  spesialis  penyakit dalam) tidak mau dengan cara seperti itu. Atas kesepa- katan bersama, ia menginginkan ada uang standar untuk transport kemudian dihitung per pasien yaitu 65% untuk dokter tersebut, dan 35% untuk Rumah Sakit Pabatu.
Untuk  pembayaran  dokter  atau  dokter  spesialis di Rumah Sakit Pabatu menggunakan tarif Rumah Sakit Pabatu.  Karena  berdasarkan  tarif  Case  Mix  INA - CBGs merupakan sistem paket, tidak ada ditentukan tarif dok- ternya.  Pihak  Rumah  Sakit  Pabatu  menggunakan  tarif
Rumah Sakit misalnya untuk sekali visite dokter di Ru- mah  Sakit  Pabatu  adalah  Rp.  60.000  untuk  dokter spesialis. Dari harga tersebut  65% atau 70% untuk dok- ter  spesialis  dan  30% - 35%  untuk  Rumah  Sakit  Pabatu. Jadi,  menurutnya  tidak  bisa  membandingkan  tarif  Ru- mah  Sakit  Pabatu  dengan  tarif  Case  Mix  INA - CBGs, karena pada tarif Case Mix INA - CBGs  tidak tarif dok- ter.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Safriantini  dkk.  dari wawancara dengan dokter keluarga yang bekerja dengan Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan  (JPK)        PT.  Jam- sostek Kacab DIY, persepsi dokter keluarga tentang be- saran  kapitasi  saat  ini  menunjukkan  bahwa  besaran kapitasi  yang  diterima  lebih  rendah/tidak  sebanding dengan  pelayanan  yang  harus  mereka  berikan  kepada peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (13).
Tidak  ada  perbedaan  honor  dokter  untuk  pela- yanan  pasien  BPJS  Kesehatan  maupun  pasien  umum, karena  sudah  digaji  oleh  perusahaan  (PT.  PMN),  jadi tidak ada perbedaan.  Sejauh ini memang Rumah Sakit Pabatu sudah menerapkan tarif yang sesuai dengan tarif Case Mix INA - CBGs  tetapi jika dihitung menggunakan dengan  tarif  rumah  sakit  maka  tarif  Case  Mix  INA - CBGs    dari  BPJS  Kesehatan  tidak  relevan.  Jelas  ada banyak  perbedaannya.  Dokter  di  Rumah  Sakit  Pabatu sudah  ditetapkan  berdasarkan  golongan,  seperti  ia  se- bagai  golongan  III - b  dengan  jabatan  fungsional  di  Ru- mah Sakit Pabatu maka ia mendapatkan gaji sesuai go- longan dan jabatan tersebut. Di Rumah Sakit Pabatu ini tidak  ada  pemberian  tarif  pada  dokter  dibayar  per pasien,  kalau  memang  bisa  seperti  itu  menurutnya alangkah lebih baik. Kalau rumah sakit yang lain mung- kin  ada  yang  seperti  itu,  karena  mereka  juga  sebagai PNS,  gaji  dari  pemerintah,  rumah  sakitnya  ada  sistem Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  seperti  yang lalu. Dengan adanya sistem BLUD itu ada keuntungan - keuntungan yang dibagi berapa persen untuk rumah sa- kit,  berapa    persen  untuk  pemerintah  daerah  selaku pemegang saham. Jadi kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan  intensif  tambahan.    Dokter  gigi  dibayar secara all in, semuanya jadi satu, jadi bukan fee for ser- vice. Dokter gigi di Rumah Sakit Pabatu tidak ada lagi tambahan  seperti  rumah  sakit  lain  yang  dibayar  setiap ada tindakan.
Penerapan  JKN  saat  ini  telah  membawa  peru- bahan  besar  dalam  sistem  pelayanan  dan  pembiayaan kesehatan khususnya di rumah sakit. Sistem pembayaran di rumah sakit berubah yang sebelumnya menggunakan sistem  fee  for  service  menjadi  sistem  pembayaran  pro- spective  payment  system  dengan  menggunakan  tarif Case Mix INA - CBGs dan BPJS Kesehatan ditunjuk se- bagai institusi pelaksana program. Sistem rujukan pasien secara  berjenjang  juga  mulai  diperlakukan  secara  lebih ketat  dari  pelayanan  kesehatan  primer  ke  pelayanan kesehatan rujukan atau rumah sakit.

## Pembiayaan Rumah Sakit Pabatu Melalui Top Up
PTPN IV top up - nya itu berdasarkan selisih an- tara  tarif  Rumah  Sakit  dengan  tarif  INA - CBGs.  Dana yang  sudah  dibayar  BPJS Kesehatan  melalui tarif  Case Mix INA - CBGs  tidak pernah diminta lagi ke PTPN IV. Padahal  kadang - kadang  yang  dibayar  BPJS  Kesehatan itu tidak sesuai dengan yang diestimasi oleh Rumah Sa- kit Pabatu. Misalnya diagnosa operasi apendiks itu seki- tar  4  juta  atau  5  juta  pada  tarif  Case  Mix  INA - CBGs BPJS  Kesehatan  sementara  tarif  Rumah  Sakit  sebesar Rp.6.000.000  maka  selisih  yang  satu  juta  tadi  itulah yang  kita  tagihkan  ke  PTPN  IV  untuk  pasien  PTPN. Tetapi  untuk  pasien  yang  menggunakan  kartu  mandiri pihak Rumah Sakit Pabatu tidak pernah ada iuran biaya kalau biayanya lebih besar daripada tarif INA - CBGs. Semua  tagihan  Rumah  Sakit  Pabatu  tersebut dikirimkan  ke  PT.  PMN  (Prima  Medica  Nusantara), kemudian  PT.  PMN  yang  mengajukan  klaim  ke  BPJS Kesehatan  secara  global.  Pihak  Rumah  Sakit  Pabatu melaporkan semua data ke PT. PMN, dan mereka yang melihat sendiri selisihnya.  Dalam hal adanya keterlam- batan  pembayaran  klaim  oleh  BPJS  Kesehatan,  pihak PT. PMN biasanya dibantu oleh induk perusahaan untuk mendahulukan  biaya  operasional  dan  biaya - biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Pabatu.  Setelah  pihak  BPJS  Kesehatan  membayarkan tagihan  ke  rekening  PT.  PMN,  maka  selanjutnya    PT. PMN  yang  melakukan  pembayaran  ke  perusahaan  in- duk. Selama pihak PTPN IV ikut campur dalam masalah keuangan Rumah Sakit Pabatu, maka pembiayaan masih dapat dikatakan aman setiap bulannya.  Tetapi jika pihak PTPN IV tidak ikut campur maka akan terjadi masalah di Rumah Sakit Pabatu. Ia mencontohnya ada beberapa rumah sakit umum (RSU) saat ini yang  belum dibayar oleh  BPJS  Kesehatan  dari  bulan  Januari  2019  sampai sekarang (September 2019).
Pengeluaran  biaya  operasional  Rumah  Sakit Pabatu sekitar 1,6 milyar sebenarnya melebihi tarif dari BPJS  Kesehatan.  Operasional  yang  dimaksud  adalah biaya operasional rumah sakit setiap bulannya. Menurut- nya,  untuk  rumah  sakit  saja  untuk  pasien  kelas tiganya rumah sakit balance biayanya dibandingkan dengan pen- dapatan  yang  diperoleh.  Untuk  pasien  kelas  2,  pihak Rumah  Sakit  Pabatu  dapat  untung  sedikit,  sedangkan untuk kelas 1, selisih tarif bisa mengurangi pendapatan Rumah Sakit Pabatu. Untuk biaya rata - rata per bulannya pihak  Rumah  Sakit  Pabatu  mengeluarkan  biaya operasional  secara  kasarnya  secara  keseluruhan  sekitar 2,1 milyar sampai 2,3 milyar sedangkan untuk gaji saja sekitar  1  milyar.  Ia  menambahkan  bahwa  gaji  dokter, dokter  gigi,  dokter  spesialis,  dan  karyawan  langsung didrop  dari  kantor  pusat,  sehingga  pihak  Rumah  Sakit Pabatu  tertolong  dalam  hal  keuangan  karena  dida- hulukan pembayaran gaji dan biaya operasional sebelum adanya  pembayaran  dari  BPJS  Kesehatan.  Mengenai masalah dana top up dari PT. PMN, ada juga yang tidak
dibayarkan,  biasanya  menyangkut  biaya  yang  kecil - kecil, tapi pada umumnya (90%) dibayar oleh PT. PMN. Masalah pembayaran gaji di Rumah Sakit Pabatu selalu lancar  setiap  bulannya  tidak  pernah  terlambat.  Untuk pegawai  tetap  Rumah  Sakit  Pabatu  seperti  dokter,  cara penentuan  penggajiannya berdasarkan  golongan  mengi- kuti  sistem  PTPN    IV  yaitu  BKS - BPS  sesuai  dengan organisasi  perkebunan.  Untuk  karyawan  kebun  yang berobat di Rumah Sakit Pabatu, maka pihak Rumah Sa- kit  Pabatu  dapat  melakukan  top  up,  tetapi  kalau  karya- wan  yang  menggunakan  BPJS  Mandiri,  itu  yang  jadi beban Rumah Sakit Pabatu. Langkah - langkah yang dil- akukan  untuk  menutupi  biaya  rumah  sakit  yang  tidak seimbang  dengan  penerimaan  dari  BPJS  Kesehatan, hanya top up dari kantor Pusat karena belum ada sumber dana lain untuk mengatasi kekurangan dana Rumah Sa- kit Pabatu. Jadi Top up adalah satu - satunya sumber dana untuk  menutupi  kekurangan  atau  defisit  pembiayaan rumah  sakit  dengan  menggunakan  perbandingan  tarif Case Mix INA - CBGs.
Pembayaran Klaim Rumah Sakit Pabatu oleh BPJS Kesehatan
Klaim  merupakan  tagihan  atau  tuntutan  atas sebuah  imbalan  dari  hasil  layanan  yang  diberikan.  Da- lam hal ini klaim rumah sakit terhadap BPJS Kesehatan adalah  tuntutan  imbalan  atas  jasa  layanan  yang  diberi- kan  rumah  sakit  melalui  tenaga  kerjanya  baik  dokter, perawat, apoteker dan lain - lain atas kepada peserta BPJS Kesehatan  yang  berobat  atau  dirawat  di  rumah  sakit (14).  Klaim  Rumah  Sakit  Pabatu  ke  BPJS  Kesehatan memang  diverifikasi,  setelah  diverifikasi  nanti  ada  be- berapa yang perlu ditunda (pending). Untuk yang sudah clear  (bagus),  maka  pihak  BPJS  Kesehatan  akan  mem- bayarnya.  Sementara  untuk  klaim  yang  ditunda (pending)  itu  nanti  diperiksa  kembali  kalau  memang bisa diloloskan, maka pihak BPJS Kesehatan akan mel- oloskan  dan  nanti akan  disusulkan  klaimnya.  Bisa juga kalau  ada  sesuatu  diagnosa  yang  tidak  cocok  menurut BPJS  Kesehatan  atas  klaim  Rumah  Sakit  Pabatu  maka pihak  BPJS  Kesehatan  tidak  membayarnya.  Biasanya setelah  ditelusuri,  memang  kesalahan  tersebut  ada  di pihak Rumah Sakit Pabatu misalnya seperti ada bebera- pa dokumen yang tidak dilampirkan.
Klaim  yang  tidak  lengkap  dan  dianggap  tidak layak  diserahkan  kembali  ke  rumah  sakit  melalui  unit penjaminan untuk dikoreksi dan direvisi oleh unit penja- min.  Dari  hasil  koreksi  dan  revisi  dilakukan  oleh  unit penjamin  misal  meminta  tanda  tangan  DPJP, penyesuaian  koding  INA  CBG’s,  telusur  prosedur  dan terapi  kepada  DPJP  atau  melihat  rekam  medis  pasien yang bersangkutan. Klaim yang sudah direvisi akan dis- ertakan  pada  klaim  baru  yang  diserahkan  ke  BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 bulan berjalan (14). Ma- salah  pembayaran  klaim  ini,  untuk  saat  ini  dapat dikatakan  bahwa  pembayaran  klaim  lumayan  lancar. Misalnya  pihak  Rumah  Sakit  Pabatu  sudah  menyam-
MPPKI (Mei, 2020) Vol. 3. No. 1
paikan  laporan  sampai  bulan  Oktober  2019  dan  pem- bayaran  dari  pihak  BPJS  Kesehatan  sudah  bulan  Juli 2019,  berarti  ada  penunggakan  sekitar  2  bulan  pem- bayaran  BPJS  Kesehatan.  Tidak  seperti  di  berita - berita media  massa  yang  penunggakan  pembayaran  sampai lebih dari 4 bulan. Secara keseluruhan sebenarnya klaim dari  BPJS  Kesehatan  belum  dapat  menutupi  biaya  Ru- mah  Sakit  Pabatu  apalagi  ada  penundaan  pembayaran sampai  2  atau  3  bulan  akan  mengganggu  keuangan  ru- mah  sakit.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Artato  bahwa  klaim  pada  peserta  BPJS  Kesehatan  di Rumah Sakit dr Kanujoso Djariwibowo Balikapan dibu- at  oleh  dokter  penanggung  jawab  pasien  yang  berupa resume  medis  lengkap  dengan  diagnose  menggunakan ICD 10 atau ICD 9 CM serta sudah ditandatangani oleh Dokter  Penanggung  Jawab  Pasien  (DPJP).  Klaim  yang dibayarkan  sesuai  dengan  paket  tarif  INA  CBGS  yang telah ditentukan oleh Kemenkes (14). Klaim disetorkan sesuai  bulan  kejadian.  Misal  kejadian  bulan  Juni  maka seluruh  klaim  pasien  bulan  Juni  harus  disetorkan  ke BPJS Kesehatan lengkap  atau tidak  lengkap.  Jika tidak lengkap  maka  berkas  klaim  akan  dikembalikan  ke  ru- mah  sakit  untuk  dilengkapi  dan  dimasukkan  dalam klaim  pending  atau  tagihan  tertunda.  Klaim  diserahkan ke BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 pada bulan ber- jalan  yang  kemudian  akan  diverifikasi  oleh  tim  veri- fikator  BPJS  Kesehatan  dalam  bentuk  softcopy  dan hardcopy. Jika klaim dianggap lengkap, layak dan sesuai antara  diagnose  dengan  koding  INA  CBG’s  dan  ter- dapatnya  prosedur  dan  terapi  serta  tanda  tangan  DPJP maka  klaim  akan  dibayarkan  setelah  15  hari  kerja (panduan  praktis  administrasi  klaim  faskes  BPJS Kesehatan) (14).

## Pelayanan pada Pasien BPJS Kesehatan
Pelayanan  merupakan  semua  upaya  yang  dil- akukan  karyawan  untuk  memenuhi  keinginan  pelang- gannya  dengan  jasa  yang  akan  diberikan.  Pasien  meru- pakan salah satu indikator kualitas pelayanan yang kita berikan dan  kepuasan  pasien  adalah  suatu  modal  untuk mendapatkan pasien lebih banyak dan untuk mendapat- kan  pasien  yang  loyal  (setia).    Suatu  pelayanan dikatakan  baik  oleh  pasien,  jika  jasa  yang  diberikan dapat  memenuhi  kebutuhan  atau  harapan  pasien  baik pasien  umum  maupun  pasien  BPJS  Kesehatan (16).mRumah Sakit Pabatu tidak ada pengurangan pela- yanan  pada  pasien  BPJS  Kesehatan  walaupun  yang  di- peroleh  dari  BPJS  Kesehatan  tidak  sesuai  dengan  tarif Rumah Sakit Pabatu, karena Rumah Sakit Pabatu mem- iliki sistem top up ke PTPN IV.
Berbeda  dengan  penelitian  Pertiwi  di  RSUD Kota  Surakarta  mendapatkan  hasil  bahwa  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  pasien  BPJS  dengan umum pada berorientasi pada pasien (17). Menurut Sa- trinegara    (18),  pasien  jika    memasuki  rumah  sakit dengan  serangkaian  harapan  dan  keinginan  dan  pada kenyataannya  pengalamannya  selama  mendapatkan  pe-
layanan  di  rumah  sakit  lebih  baik  seperti  apa  yang  di- harapkannya  maka  dia  akan  puas.  Kondisi  ini  rumah sakit  harus  mengutamakan  pihak  yang  dilayani  (client oriented),  karena  pasien  adalah  klien  yang  terbanyak, maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh suatu rumah sakit bila mengutamakan kepuasan pasien. Hasil penelitian didukung dengan hasil penelitian oleh Yuniar- ti di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pon- tianak  yang  menunjukkan  hasil  dimensi  responsiveness atau  ketanggapan  terhadap  pasien  mayoritas  responden yang menggunakan BPJS mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan baik (19).
Adanya  anggapan  perbedaan  pasien  umum dengan  pasien  BPJS  Kesehatan,  pasti  ada  perbedaan. Contohnya  misalnya  sesuai  dengan  kelas  ataupun  pela- yanan, kalau pasien BPJS Kesehatan sudah tertera sesuai dengan  kelas - kelasnya  tetapi  jika  pasien  umum,  pasien tersebut berhak meminta dirawat di ruangan mana yang ia  mau.  Kalau  pelayanannya  tetap  sama,  jadi  yang  di- maksud  adanya  perbedaan  hanya  sebatas  fasilitasnya saja.  Kalau  pelayanan  pemeriksaan  pada  pasien  umum dan  pasien  BPJS  Kesehatan  tidak  ada  perbedaan.  Pada dasarnya  Rumah  Sakit  Pabatu  adalah  Rumah  Sakit  pe- rusahaan,  hampir  90%  karyawan  PTPN  IV  sudah  ter- daftar  sebagai  pasien  BPJS  Kesehatan. Jadi sebenarnya tidak  terlalu  jauh  berbeda  dengan  yang  sebelumnya. Hanya  saja  dengan  beberapa  regulasi  yang  pasti  ada sedikit  perubahan.  Sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  da- lam melayani pasien - pasien di luar kebun. Karena yang BPJS  Kesehatan  kelas  3  sekalipun,  BPJS  KIS,  pelaya- nannya  tetap  sama.    Prosedur  pelayanan  pada  pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan sebelum mendapat- kan  pelayanan  di  Rumah  Sakit  Pabatu  ini  seperti  biasa yaitu pasien harus mendapatkan rujukan dulu dari faskes tingkat I atau dari FKTP atau rujukan berjenjang.
Konsep pelayanan BPJS Kesehatan menggunakan  sistem  rujukan  berjenjang  sebagai  beri- kut:  1)  Pemberi  Pelayanan  Kesehatan  Tingkat  Pertama (PPK 1) atau disebut juga provider tingkat pertama ada- lah  rujukan  pertama  yang  mampu  memberikan  pela- yanan kesehatan dasar, 2) Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua (PPK 2) atau disebut juga provider tingkat dua  adalah  rujukan  kedua  yang  mampu  memberikan pelayanan  kesehatan  spesialistik  dan  3)  Pemberi  Pela- yanan Kesehatan Tingkat Tiga (PPK 3) atau disebut juga provider tingkat tiga adalah rujukan ketiga yang mampu memberikan  pelayanan  kesehatan  sub  spesialistik  (20). Menurut  pasien  yang  pernah  dirawat  di  Rumah  Sakit Pabatu bahwa pada intinya, yang sudah dijalaninya sela- ma  ini  di  Rumah  Sakit  Pabatu,  semuanya  sudah  bagus pelayanannya dari mulai pasien tersebut datang di bagi- an  kartu  sampai  pasien  dinyatakan  pulang  oleh  pihak Rumah Sakit Pabatu. Hal - hal yang dinilainya bagus sep- erti  tempat  tidur,  makan,  dan  berkaitan  dengan  pela- yanan perawatannya. Demikian juga dengan perawatnya,  dokternya  juga  bagus  karena  memberikan
pelayanan dengan ramah, ketika pasien bertanya mereka melayani  dengan  memberikan  jawaban  yang  memuas- kan pasien.
Kelebihan  atau  Keuntungan  Rumah  Sakit  Pabatu Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
BPJS  Kesehatan  sebagai  Badan  Pelaksana merupakan  badan  hukum  publik  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasion- al (JKN) yang bertujuan memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat  dengan  mewajibkan  setiap  orang  untuk  mem- bayar iuran tiap bulan. Kemudian oleh Pemerintah dana tersebut  dialokasikan  untuk  pelayanan  kesehatan  di fasilitas  kesehatan  yang  bermitra  dengan  BPJS.  Guna mendukung  penyelenggaraan  program  JKN,  BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan melalui  perjanjian  kerjasama  sehingga  diharapkan  dari kerjasama  tersebut  dapat  menguntungkan  kedua  belah pihak (21). Keuntungannya Rumah Sakit Pabatu beker- jasama  dengan  BPJS  Kesehatan  lebih  banyak  dari  sisi pasien, karena mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis  atau  pun  kalau  membayar  (mandiri)  lebih  murah dibandingkan  jika  mengeluarkan  biaya  sendiri.  Jika dilihat  dari  sudut  pandang  Rumah  Sakit  Pabatu,  keun- tungannya dapat menunjang program pemerintah dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat. Program  BPJS  Kesehatan  dengan  menggunakan  tarif Case Mix INA - CBGs hanya menguntungkan dari pihak pasien saja karena mendapatkan pelayanan yang murah sedangkan  dari  pihak  Rumah  Sakit  Pabatu  kerjasama dengan BPJS Kesehatan mengalami kerugian, tidak saja mengalami kerugian berdasarkan tarif, tetapi juga men- galami  kerugian  karena  adanya  keterlambatan  pem- bayaran klaim oleh BPJS Kesehatan. Rumah Sakit Paba- tu sebagai rumah sakit yang dimiliki Perkebunan PTPN IV    masalah  pembiayaan masih  ditanggulangi  oleh PT. PMN  sehingga  kerugian  karena  penerapan  kebijakan Case Mix INA - CBGs ini masih bisa ditutupi.
Kendala  /  Hambatan  Rumah  Sakit  Pabatu  Beker- jasama dengan BPJS Kesehatan
Kendala  atau  hambatan  Rumah  Sakit  Pabatu bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan  maka  keun- tungannya  menjadi  lebih  sedikit  dibandingkan  sebelum bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan  karena  dahulu menggunakan  tarif  rumah  sakit,  dan  pelayanan menggunakan sistem fee for service semuanya dibayar, foto dibayar, kunjungan dokter dibayar, mau dokter apa saja dibayar. Tetapi dengan sistem BPJS Kesehatan tid- ak seperti itu karena sudah dihitung per paket, mau be- rapa lama pasien dirawat. Dahulu, Rumah Sakit Pabatu mendapatkan  keuntungan  jika  semakin  lama  pasien dirawat,  sekarang  tidak,  semakin  lama  pasien  dirawat maka  Rumah  Sakit  Pabatu  semakin  rugi.  Ia  mencon- tohnya,  misalnya  pasien  stroke,  dahulu  bisa  dirawat sampai sebulan dan pasien tersebut belum bisa bekerja, sedangkan sekarang pasien tidak bisa lagi dirawat sam- pai  sebulan,  karena  itu  akan  merugikan  Rumah  Sakit
Pabatu.  Belum  lagi  yang  readmisi  (readmission),  yaitu suatu  kejadian  seorang pasien dirawat  kembali  yang sebelumnya  telah  mendapatkan  layanan  rawat  inap  di rumah  sakit,  jadi  dana  Rumah  Sakit  Pabatu  menjadi terkuras. Kendala yang lain adanya keterlambatan pem- bayaran dari pihak BPJS Kesehatan.
Keterlambatan  pembayaran  klaim  tersebut dikawatirkan  akan  mengganggu  keuangan  rumah  sakit. Bahkan  kondisi  ini,  berpotensi  membuat  mutu  pela- yanan menurun, di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan.  Saat  ini  proses verifikasi klaim BPJS Kesehatan cukup lama, yakni dua hingga  tiga  bulan.  Selain  itu  pemerintah  menetapkan satuan harga pengobatan berdasarkan kelas rumah sakit, tidak  berdasarkan  mutu  pelayananya,  hal  tersebut  juga menjadi  salah  satu  permasalahan  rumah  sakit  swasta, karena RS swasta tidak menggunakan biaya subsidi dari pemerintah  (22).  Kendala  yang  paling  signifikan,  me- mang  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  Rumah  Sakit Pabatu yang masih perlu  ditingkatkan dalam menyiasati klaim.  Jadi,  memang  Rumah  Sakit  Pabatu  sudah  harus menyiapkan  SDM - nya.  Jadi,  secara    sistem,  sebetulnya BPJS Kesehatan memang sudah benar harus begitu, tapi SDM Rumah Sakit Pabatu yang harus mengembangkan, harus  terus  belajar  dan  mengikuti  perkembangan  BPJS Kesehatan  yang  setiap  detik  peraturannya  berubah  wa- laupun disadari bahwa perubahan yang dilakukan BPJS Kesehatan  mengarah  ke  aturan  yang  lebih  baik. Penelitian  yang  dilakukan  Ode  di  Rumah  Sakit  Umum Bahteramas  ,Kota  Kendari  bahwa  secara  umum,  SDM yang  dimiliki  dan  dibangun  rumah  sakit  dalam  proses meningkatkan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas untuk pelaksanaan sistem pembayaran INA - CBGs sudah sesuai  dan terlatih.  Sumber  daya  tenaga/manusia  meru- pakan kunci utama keberhasilan dalam penerapan pela- yanan kesehatan, untuk itu diperlukan ketersediaan dan kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam  mengelola potensi  yang  ada  di  rumah  sakit  secara  efektif  dan efisien,  sehingga  dapat  memberikan  hasil  yang  positif. Peran  sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam  organisasi rumah  sakit  ibarat  mesin  yang  akan  menjalankan rencana kerja yang telah dibuat (11).
Kendala  selama  bekerjasama  dengan  BPJS Kesehatan  ini,  pihak  BPJS  Kesehatan  membuat  pera- turan  atau  membuat  sesuatu  aturan  terkesan  tanpa  di- rencanakan,  berubah - berubah  semaunya  sendiri,  apa tujuannya  pun  dokter  tak  mengerti.  Bukan  dari  awal dibuat  standarisasi  untuk  pelayanan  dan  tarifnya,  tiba - tiba harus membuat ini itu, harus membuat laporan lagi ke BPJS Kesehatan. Kendala yang sering dihadapi ma- salah dokter umum yaitu sudah  tidak  lagi  diutamakan oleh    BPJS  Kesehatan,  terutama  masalah  Dokter  Pe- nanggung Jawab Pasien (DPJP) itu wajib kan DPJPnya ada. Dokter umum memang masih bisa, hanya saja tarif dokter  umum  hendaknya  ditambah,  tidak  hanya  ber- dasarkan  tarif  Case  Mix  INA - CBGs.  Karena  menurut-
MPPKI (Mei, 2020) Vol. 3. No. 1
nya, dokter umum yang pertama kali menyambut pasien datang  dan  setelah  itu  yang  mengarahkan  pasien  untuk mendapatkan  pelayanan  selanjutnya.  Menurut  pan- dangannya, bahwa lebih banyak pekerjaan dokter umum dibanding dokter spesialis, karena dokter spesialis ting- gal menerima pasien yang dirujuk maupun pasien yang sudah tinggal konsul setiap minggunya.
Kendala    atau  hambatan  yang  dirasakan  oleh dokter gigi salah satunya karena pasien semakin banyak, sehingga  bahan  yang  digunakan  jadi  berbeda (kualitasnya lebih rendah) dengan yang digunakan untuk pasien  umum,    karena  tarifnya  juga  berbeda.  Jangan disamakan  untuk  tarif  Exo  biasa  dengan  Exo  dengan komplikasi,  tambal  biasa  dengan  tambal  komposit dengan sinar laser sama tarifnya. Kuretase scaling, insisi abses  juga  sama  tarifnya  jadi  tidak  ada  bedanya,  seha- rusnya  dibedakan  tarifnya,  sehingga  dokter  gigi  lebih sejahtera  karena  jauh  perbedaan  tarif  Case  Mix  INA - CBGs dengan tarif Rumah Sakit Pabatu jika dibanding- kan secara head to head perbedaannya sekitar 60%, se- hingga  lebih  banyak  ruginya.  Dokter  gigi  lebih  banyak di  tindakan,  bukan  hanya  konsultasi.  Kendalanya  yang paling  susah  dihadapi  sehari - hari  pasien  itu  misalnya pasien yang di luar captive market kita. Dia bukan kar- yawan  BUMN,  tapi  punya  BPJS  baik  pemegang  kartu KIS ataupun yang BPJS Mandiri ketika datang, biasanya ada rujukan online itu ada rujukan yang berlaku 3 bulan. Jadi setelah rujukannya habis sementara orangnya sudah terlanjur  sampai  Rumah  Sakit  Pabatu,  sementara lokasi faskes FKTP - nya jauh, kasihan jika diminta untuk balik ke faskes karena makan waktu, kadang - kadang juga tid- ak punya kontak Person In Charge (PIC) FKTP - nya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Novrialdi  bahwa hasil  wawancara  tersebut  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Tengku  Rafi’an  Siak  Sri  Indrapura  Kabupaten  Siak secara  tegas  mensyaratkan  kelengkapan  administrasi dalam pengajuan permohonan, tetapi hal ini justru sering menyulitkan pasien BPJS Kesehatan yang masih kurang paham akan kelengkapan administrasi dalam pengajuan permohonan (20). Sementara dari sudut pandang pasien, sejak  RS  Pabatu  bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan yaitu pasien menjadi tidak sabar karena harus mengantri secara  teratur,  tidak  bisa  seperti  dahulu  jika  kenal dengan  dokter  atau  orang  dalam  RS  Pabatu  maka  bisa mendapatkan  pelayanan  lebih  dahulu.  Menurutnya, pasien atau masyarakat harus lebih banyak mendapatkan penyuluhan tentang pelayanan BPJS Kesehatan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  diperoleh  bahawa  program  BPJS Kesehatan  secara  keseluruhan  bagus  menurut  seluruh informan  yang  diteliti.  Program  tersebut  bagus  dilihat dari  sistemnya  yang  teratur  dengan  adanya  sistem  ru- jukan  berjenjang,  program  rujuk  balik,  pembayaran biaya per paket. Program BPJS Kesehatan lebih banyak
menguntungkan  masyarakat  (pasien)  karena  mendapat- kan  pelayanan  berobat  yang  murah  (gratis).  Penerapan Kebijakan  tarif Case  Mix  INA-CBGs berdasarkan Permenkes Permenkes No 59 tahun 2014 menyebabkan Rumah  Sakit  Pabatu  mengalami  kerugian  karena  tarif Case Mix INA-CBGs lebih rendah dari tarif Rumah Sakit Pabatu.  Tidak  ada  standarisasi  tarif  dokter  /  dokter spesialis,  karena  dengan  menggunakan  tarif Case  Mix INA-CBGs seluruh harga dibuat paket ( all in). Pendapa- tan  yang  diperoleh  Rumah  Sakit  Pabatu  dari  BPJS Kesehatan  tidak  mencukupi  untuk  menutupi  biaya operasional  Rumah  Sakit  Pabatu  beserta  fasilitas kesehatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. RS Pabatu. Laporan BPJS dan Indikator Rumah Sa- kit Pabatu. Pabatu; 2019.
2. RS  Pabatu.  Top  Up  Layanan  Rawat  Inap  dan Layanan  Rawat  Jalan  di  RS  Pabatu  Januari  2019 - Juni  2019.  Pabatu:  Rumah  Sakit  Pabatu  Kabupaten Serdang Bedagai; 2019.
3. Jamkesnews. Pemkab Serdang Bedagai Integrasikan 40.125 Warganya. 2018.
4. Dumaris  H.  Analisis  Perbedaan  Tarif  Rumah  Sakit dan  Tarif  INA - CBG  ’  s  Pelayanan  Rawat  Jalan  di RSUD  Budhi  Asih  Jakarta  Tahun  2015.  ARSI. 2016;3(1):20–8.
5. Meutuah  LD,  Ishak  S.  Analisis  Kepuasan  Dokter Spesialis  Terhadap  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr. Zainoel Abidin Tahun 2014. J Kedokt Syiah Kuala. 2015;15(1):7–19.
6. Widada T, Pramusinto A, Lazuardi L. Peran Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan Dan  Implikasinya  Terhadap  Ketahanan  Masyarakat (Studi Di RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabu- paten  Bengkulu  Selatan,  Provinsi  Bengkulu).  J Ketahanan Nas. 2017;23(2):199–216.
7. Pertiwi  M,  Nurcahyanto  H.  Efektivitas  Program Bpjs  Kesehatan  Di  Kota  Semarang  (Studi  Kasus pada  Pasien  Pengguna  Jasa  BPJS  Kesehatan  di Puskesmas  Srondol).  J  Public  Policy  Manag  Rev [Internet].  2017;6(2):416–30.  Available  from: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/ article/view/16050
8. BPJS Kesehatan. Perubahan Tarif INA - Cbgs Mem- buat Biaya Kesehatan Lebih Efektif. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pusat; 2014.
9. Aulia D, Ayu SF, Nasution NH. Analisis Upaya Ru- mah  Sakit  dalam  Menutupi  Kekurangan  Biaya Klaim  Indonesia  Case  Base  Group  (INA - CBGs) Yang  Dihitung  dengan  Metode  Activities  Base Costing pada Rumah Sakit Swasta Kelas C di Kota Medan  Tahun  2017.  J  Ekon  Kesehat  Indones. 2017;1(4):159–66.
10. Mahayanti  DGN.  Gambaran  Penerapan  Sistem  In-
donesian  Case  Based  Groups  Pada  Rumah  Sakit Provider Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Badung Ta- hun 2015. Universitas Udayana; 2015.
11. Wa  Ode  DW,  Karimuna  SR,  Munandar  S.  Studi Penerapan  Sistem  Pembayaran  Layanan  Kesehatan dengan  Sistem  Diagnosis  Penyakit  (Indonesia  Case Based Groups / Ina - cbgs) di Ruang Rawat Inap Ru- mah Sakit Umum Bahteramas Kota Kendari Tahun 2015.  J  Ilm  Mhs  Kesehat  Masy  Unsyiah.  2016;1 (3):1–12.
12. Rahayuningrum IO, Tamtomo DG, Suryono A. An- alisis Tarif Rumah Sakit Dibandingkan Dengan Ta- rif  Indonesian  Case  Based  Groups  Pada  Pasien Rawat Inap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah  Sakit.  Pros  Semin  Nas  Int.  2017;1(1):214– 23.
13. Safriantini D, Hendrartini J, Shidieq FHA. Berdasar- kan  Biaya  Klaim  Dan  Utilisasi  JPK  PT  Jamsostek DIY.  J  Manaj  Pelayanan Kesehat.  2014;17(01):14–
21.
14. Djatiwibowo  K,  Januari  P,  Ep  AA.  Faktor - Faktor Penyebab  Klaim  Tertunda  BPJS  Kesehatan  RSUD Dr.  Kanujoso  Djatiwibowo  Periode  Januari - Maret 2016. J ARSI. 2016;4(2):122–34.
15. Suhartoyo.  Klaim  Rumah  Sakit  Kepada  BPJS Kesehatan  Berkaitan  Dengan  Rawat  Inap  Dengan Sistem  INA–  CBGs.  Adminitrative  Law  Gov  Jour- nal1. 2018;1(1):79–92.
16. Siswati  S.  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Dengan Kepuasan  Pasien  BPJS  Di  Unit  Rawat  Inap  RSUD
Kota  Makassar.  Media  Kesehat  Masy  Indones [Internet].  2016;11(3):174–83.  Available  from: http://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/ view/531
17. Pertiwi  AAN.  Analisis  Perbedaan  Kualitas  Pela- yanan  Pada  Pasien  BPJS  Dan  Pasien  Umum  Ter- hadap Kepuasan Pasien Di Rawat Jalan RSUD Kota Surakarta. J Manaj Dayasaing. 2017;18(2):113–21.
18. Satrianegara  MF.  Organisasi  dan  Manajemen  Pela- yanan  KesehatanTeori  dan  Aplikasi  dalam  Pela- yanan Puskesmas dan Rumah Sakit. Cetakan 1. Ja- karta: Salemba Medika; 2014.
19. Yuniarti  S.  Hubungan  Antara  Kualitas  Pelayanan Rumah Sakit dan Tingkat Kepuasan Pasien BPJS di Ruang Perawatan RSUD Sultan Syarif Alkadrie Ko- ta  Pontianak.  Universitas  Tanjungura,  Pontianak,; 2015.
20. Novrialdi J. Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Bpjs (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial)  Di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Siak  Tahun  2016. Jom Fisip [Internet]. 2016;4(2):1–15.
21. Hasanah  NA.  Pelaksanaan  Hubungan  Kerja  Antara Rumah  Sakit  Dengan  BPJS  Kesehatan  Dalam  Pro- gram  Jaminan  Kesehatan  Nasional  [Internet]. Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sura- karta; 2017. Available from: http://www.albayan.ae
22. Waldy  GN.  Implementasi  Hubungan  Kerja  Atnara Rumah  Sakit  Dengan  BPJS  Kesehatan  Dalam  Pro- gram  Jaminan.  Fakultas  Hukum  Universitas  Mu- hammadiyah Surakarta; 2019.