## EVALUASI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017
Oleh :
CYNTIA PRAMESTI, YUSUARSONO, BANDO AMIN C. KADER
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial

## Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRACT
This  study  aims  to  evaluate  the  use  of  village  fund  budget  in  supporting  village development in 2017 in Pulogeto Baru village, Merigi Sub-District, Kepahiang Regency. The theory  used  was  the  theory  of  program  evaluation  by  Wirawan.  The  method  used  was descriptive method with a qualitative approach. The number of informantsin this study were 8  people  consisting  of:  4  key  informants  and  4  key  informants.  Data  collection  was  done through  interviews,  observation,  documentation  and  literature  study.  Data  analysis techniques used were data reuction, data presentation and conclusion drawing.based on the results and discussin it is known that the evaluation of the use of village funds in supporting village  development  in  2017  is  more  about  infrastructure  development.  There  are  several processes in accordance with Minister of Home Affairs regulation Number 113 of 2014. And has  produced  the  Pulogeto  Baru  Village  Regulation  Number  2  of  2017  concerning  the Village  Budget  2017.  APBDes  still  has  obstacles  during  the  planning,  reporting,  and accountability  processes  that  have  not  fully  involved  the  community.  And  the  people  of Pulogeto Baru Village have benefited from the development that has been done such as the construction of concrete rebate roads, environmental sanitation and BUMDesa management called Dio Ba Gite which is engaged in barber business, LPG gas sales and fertilizer sales. Thus, it can be concluded that Pulogeto Baru village government has used the village budget well.

## Keywords:  process of forming APBDes, development, program evaluation theory

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  sebagaimana  telah dijelaskan  dalam  Undang-Undang  No.23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dimana  daerah  diberikan  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah  diharapkan  dapat  memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah serta dapat mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  serta  partisipasi masyarakat.  Yang  diharapkan  daerah
mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman  daerah  dalam  kerangka otonomi daerah Indonesia.
Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 menjelaskan  bahwa  desa  pada  tahun  2015 mendapatkan  kucuran  dana  sebesar  10% dari  APBN  dimana  dana  tersebut  tanpa melewati perantara langsung sampai kepada desa. Namun jumlah nominal yang diberikan  dari  geografis  desa,  jumlah penduduk,  dan  angka  kematian.  Undang- Undang  tersebut  merupakan  salah  satu
komitmen  besar  untuk  mensejahterakan rakyat  Indonesia  diperlukan  pembangunan sampai  ke  desa,  jadi  memang  diharapkan tidak  ada  lagi  desa  yang  tertinggal.UU  ini dapat  menjadi  salah  satu  komitmen program  yang  berpihak  pada  rakyat sebagai  dasar  pembangunan  10  tahun terakhir  yangmewujudkan  keberpihakan kepada masyarakat dalam piramida kependudukan berada paling bawah.
Dana  desa  merupakan  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  diperuntukan  bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Dana desa terbagi menjadi  90%  porsi  yang  dibagi  rata  di setiap  desa  90%  digunakan  untuk  alokasi dasar  dan  10%  berdasarkan  formulasi. Alokasi  formulasi  terbagi  menjadi  jumlah penduduk  desa  sebesar  25%  ,  angka kemiskinan  sebesar  35%,  luas  wilayah 10%  dan  tingkat  kesulitan  geografis  desa sebesar  30%.  Semua  dana  tersebut  dapat digunakan  oleh  desa  yang  ditransfer melalui  APBD  kepada  setiap  desa  secara merata dan berkeadilan.
Mekanisme penyusunan APBD yaitu melalui  beberapa  tahap,  yang  pertama tahap  persiapan  yakni  sekretaris  desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes)  tentang  APBDes  berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan desa
(RKPDes) yang kemudian disampaikan ke kepala desa untuk memperoleh persetujuan, selanjutnya kepala desa menyampaikan
ke Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk dibahas  bersama  dalam  jangka  waktu paling  lambat  1  bulan.  Berikutnya  tahap evaluasi yaitu APBDes yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi  Perdes,  paling  lama  3  hari  harus sampai  kepada  Bupati/Walikota  melalui Camat  untuk  dievaluasi  dan  hasil  evaluasi Bupati/Walikota  disampaikan  paling  lama 20  hari  kepada  Kepala  Desa.  Kemudian
tahap penetapan berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  bersama BPD  melakukan  penyesuaian  Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  dan ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  menjadi Peraturan  Desa,  dan  peraturan  desa tersebut  dikirm  kepada  Bupati/Walikota bagian pemerintahan desa, dengan tembusan  Inspektorat  Daerah,  bagian hukum dan Camat.
Desa  Pulogeto  Baru  merupakan salah  satu  daerah  otonom  yang  terletak  di Kecamatan  Merigi  dan  berdiri  pada  tahun 2008  sebagai  hasil  pemekaran  dari  Desa Pulogeto.  Desa  Pulogeto  Baru  telah menerima  transfer  dari  APBN  yang digunakan untuk mendanai penyeleggaraan pemerintah, pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat.
Berikut  penjelasan  APBN  yang  diterima desa Pulogeto Baru
Jumlah  dana  yang  di  terima  desa Pulogeto  Baru  pada  tahun  2017  yaitu terbagi  menjadi  dua  yaitu  Dana  Desa sejumlah  Rp.  767.426.000  merupakan dana  yang  digunakan  untuk  pembangunan fisik  atau  pembangunan  infrastruktur  dan Alokasi Dana Desa berjumlah Rp.
380.665.265  dipergunakan  untuk  gaji pemerintah desa (kepala desa dan perangkat,  gaji  anggota  BPD,  dana kegiatan PKK, kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan, dll). Selain menerima  dana  dari  APBN  desa  Pulogeto Baru  juga  memiliki  pendapatan  asli  desa yang berjumlah Rp.1.059.036 yang diperoleh  dari  usaha  milik  desa  yang bernama DiobagiteJadi total dana yang ada di  desa  Pulogeto  Baru  yaitu  sebesar  Rp. 1.149.150.301.  Dana  tersebut  setelah  di transfer tidak di ambil sekaligus melainkan di  ambil  bertahap  sesuai  kebutuhan. Khusus  tahun  2017  pengambilan  dana  di ambil secara tiga kali. Persentase pengambilan  dana  tersebut  yaitu  20%, 40% dan 40%. Setelah itu dana dipergunakan  untuk  berbagai  kebutuhan desa  seperti  yang  dijelaskan  pada  table  di bawah  ini:  Dari  tabel  diatas  Penggunaan dana  APBD  desa  Pulogeto  Baru  pada
tahun  2017  yaitu  terdiri  dari  tiga  sumber dana  yang  dimanfaatkan  sesuai  kebutuhan desa.  Pertama  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) yang  berjumlah  Rp.  392.824.193  dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah  desa,  pembinaan  masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Kemudian Dana Desa (DD) yang berjumlah  Rp.637.524.300  dipergunakan untuk pembangunan jalan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga.
Pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga. Serta dana Pendapatan Asli Desa (PAD) yang jumlahnya Rp.1.059.036 dan digunakan untuk penyelenggaraan  pemerintah  desa,  juga bidang  tak  terduga.  Salah  satu  keperluan penting  desa  Pulogeto  Baru  yaitu  di pergunakan  untuk  pembangunan,  baik pembangunan  fisik  maupun  pembangunan non fisik.
Pembangunan fisik yang telah dilakukan pada tahun 2017 yaitu pembangunan rabat beton dan pembangunan sanitasi lingkungan. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat  desa  pengelolaan  BUMDes yang  di  beri  nama  Dio  Ba  Gite  yang bergerak di  bidang usaha pangkas  rambut, penjualan  gas  elpiji  dan  penjualan  pupuk dan  hasil  penjualan  tersebut  di  simpan  ke kas  desa  dan  dapat  dimanfaatkan  untuk penegembangan usaha desa Pulogeto Baru. Selain  itu  juga  ada  kegiatan  pelatihan- pelatihan  seperti  peningkatan  kapasitas lembaga masyarakat dan pelatihan Manajemen  usaha  untuk  BUMDes.  Yang menjadi  kendala  dalam  penggunaan  ini yaitu masih kurangnya keterlibatan masyarakat  dalam  proses  perencanaan, karena  aparatur  desa  masih  memihak- mihak  saat  akan  dikelolanya  anggaran dana  desa  dan  masih  ada  kendla  lain  saat proses pelaksanaan dan pelaporan.
Peneliti  akan  melihat  bagaimana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  di  desa  Pulogeto    Baru Kecamatan  Merigi  Kabupaten  Kepahiang, kemudian peneliti menganalisis
berdasarkan  teori  Wirawan  (2012:17) dimana  Dalam  teori  ini  terdapat  tiga bagian  dari  evaluasi  program  yaitu evaluasi  proses  ( process  evaluation ), evaluasi  manfaat  ( outcome  evaluation ), dan  evaluasi  akibat  ( impact  evaluation ). Ketiga  bagian  tersebut  peneliti  gunakan untuk Mengevaluasi Penggunaan Anggaran  Dana  Desa  di  Desa  Pulogeto Baru Kecamatan Merigi kabupaten
Kepahiang. Dengan adanya anggaran dana desa apakah pembangunan terutama pemberdayaan  masyarakat  telah  berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti tidak menggunakan  angka atau rumus statistik dalam  mengumpulkan data  dan  dallam  memberikan  penafsiran terhadap hasilnya. Jhon Creswell
mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai  suatu  proses  penyelidikan  untuk memahami  masalah  sosial  berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap  yang  dibentuk  dengan  kata-kata, melaporkan  pandangan  informan  secara terperinci  dan  disusun  dalam  sebuah  latar alamiah (Silalahi, 2010:77).
Lebih lanjut Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental  bergantung  pada  pengamatan pada  manusia  dalam  kawasannya  sendiri dan  berhubungan  dengan  orang-orang tersebut  dalam  bahasanya  dan  dalam peristilahannya (Moloeng, 2004:3).
Sejalan  dengan  definisi  tersebut,  JNE Richie  menyatakan  bahwa  penelitian kualitatif  adalah  upaya  untuk  menyajikan dunia  sosial,  dan  perspektifnya  di  dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan  persoalan  tentang  manusia  yang diteliti.
Penelitian  dengan  metode  deskriptif adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  atau  menjelaskan  suatu hal  seperti  apa  adanya,  pendekatan deskriptif  memungkinkan  peneliti  untuk
memilih  satu  objek  penelitan  untuk  dikaji secara mendalam. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh  informasi  mengenai  Evaluasi Penggunaan  Anggaran  Dana  Desa  dalam menunjang pembangunan di desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, secara mendalam dan komprehensif.
Informan sebagai sumber data kualitatif  yang  utama  disamping  data-data lain  yang  diperoleh  dari  hasil  studi pustaka,  sehingga  informan  merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian  ini.Pada  penelitian  ini,  peneliti memasuki situasi sosial penelitian, melakukan  observasi  dan  wawancara kepada  orang-orang  yang  dipandang  tahu tentang  situasi  sosial  tersebut.  Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai  dilakukan  secara purposive sampling , yaitu dipilh dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, mengambil  sumber  beberapa  orang  yang dianggap  mempunyai  informasi  yang relevan dengan fokus penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  Evaluasi  Pengelolaan Anggaran  Dana  Desa  di  Desa  Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang adalah kombinasi dari berbagai teknik, yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi,  dan  studi  kepustakaan. Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu.Miles  dan  Huberman  (1984) dalam Sugiyono (2013:246),
mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam analisi  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah  jenuh.  Komponen-komponen  dalam analisis  data  yaitu,  sebagai  berikut: Reduksi Data ( Data Reduction ), Penyajian
Data ( Data Display ), dan Verifikasi/Penarikan Kesimpulan ( Conclusions Drawing ).
HASIL

## PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
Sebelum menguraikan hasil
penelitian  dibawah  ini  akan  dijelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik informan,  seperti  yang  telah  dijelaskan pada  bab  sebelumnya  bahwa  pemilihan informan  yang  dibutuhkan  atau  dengan memilih  narasumber  yang  benar-benar mengetahui tentang penggunaan Anggaran Dana
Desa dalam menunjang pembangunan  desa  tahun  2017  di  desa Pulogeto Baru.
Informan dalam penelitian ini sebanyak  8  orang,  yang  menjadi  informan kunci  4  orang  dari  perangkat  desa Pulogeto  Baru.Dan  untuk  informan  pokok 4  orang  dari  masyarakat  desa  Pulogeto Baru. Alasan peneliti memilih orang-orang tersebut  sebagai  informan  karena  mereka sudah  mengerti  dan  dianggap  mampu menjawab  pertanyaan  dan  diharapkan dapat  memberikan  jawaban  dari  peneliti, karena  pertanyaan  yang  disampaikan sesuai  dengan  apa  yang  diketahui  oleh informan.

## HASIL PENELITIAN
Untuk  melaksanakan  APBDes  perlu adanya landasan hukum.  Landasan hukum penyelenggaraan APBDes di desa
Pulogeto Baru Kecamatan Merigi
Kabupaten  Kepahiang  adalah  sebagai berikut :
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
KeuanganDesa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor  5  Pasal  4  Ayat  2  Tahun 2015Tentang Pedoman
Umum Pengelolaan KeuanganDesa.
5. Peraturan Desa Pulogeto Baru Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Anggaran
Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Tahun Anggaran 2017
Penggunaan  anggaran  dana  desa  di desa  Pulogeto  baru  terbagi  menjadi  tiga yaitu  Alokasi  Dana  Desa,  Dana  Desa  dan Pendapatan  Asli  Desa.  Yang  terdiri  dari tiga bagian antara lain pendapatan transfer, belanja dan pengeluaran. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah ini telah dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Desa Pulogeto Baru Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Tahun Anggaran 2017.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan    permasalahan    yang diteliti,    yaitu      untuk  mengetahui penggunaan  anggaran  dana  desa  dalam menunjang pembangunan desa tahun 2017 di  desa  Pulogeto  Baru  Kecamatan  Merigi Kabupaten Kepahiang telahditerapkan sesuai  teori  evaluasi  program  yaitu  ada tiga  bagian  seperti  evaluasi  proses, evaluasi  manfaat,  dan  evaluasi  akibat, dapat dilihat dari beberapa temuan berikut:

## Evaluasi  Pengelolaan  APBDes  Pada Proses Perencanaan APBDes
Penting  bagi  pemerintah  desa  untuk merencanakan  pengelolaan  APBDes  agar pembangunan  dapat  terlaksana  dengan baik  dan  terarah.Hal  ini  dapat  dilihat dalam Perencanaan program dan kegiatannya  disusun  Desa  Pulogeto  Baru melalui forum Musyawarah
Desa (MusDes).  Musyawarah  Desa  merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunandi tingkat desa yang mengharuskan  keterlibatan  masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan  pembangunan  yang  akan dilaksanakan  di  Desa  Pulogeto  Baru, sehingga    benar-benar    dapat  merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. Perencanaan  yang  disepakati  juga  harus transparan,  dapat  diketahui  oleh  seluruh masyarakat  desa  yang  nantinya  dapat
dipertanggungjawabkan.
Kemudian  teori  menurut  Wirawan bahwa  dalam  menilai  sebuah  program  hal yang perhatikan yaitu prosesnya, maka hal yang  pertama  dilakukan  yaitu  menyusun perencanaan  pembangunan  desa  sesuai dengan kewenangannya.
Sementara
perencanaan pembangunan desa berdasarkan    Pemendagri    nomor    14 tahun      2014      pada      bab      I    ketentuan umum  menjelaskan  bahwa  perencanaan pembangunan  desa  adalah  proses    tahap kegiatan    yang  diselenggarakan    oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan  dan  pengalokasian    sumber daya  desa  dalam  rangka  mecapai  tujuan pembangunan  desa.  Berdasarkan  teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Desa Pulogeto Baru telah melaksanakan perencanaan  pengelolaan  APBDes  sesuai dengan  tahapan  pertama  yaitu  proses perencanaan.

## Evaluasi  Pengelolaan  APBDes  Pada Proses Pelaksanaan APBDes
Pelaksanaan  pengelolaan  APBDes yang    terdapat    di    Desa  Pulogeto  Baru yaitu  Pelaksanaan  APBDes  Tahun  2017 ditinjau  dari  mekanisme  penyaluran  dana sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan  yang ada.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacupada realisasi  pembangunan  fisik  yang  telah direncanakan  sebelumnya.  Implementasi program  APBDes  juga  dilakukan    setelah dana    diterima  oleh  kepala  desa.  Semua pengeluaran di keluarkan  bendahara  desa melalui  rekening  bank  sesuai  dengan  nota yang diberikan.

## Evaluasi  Pengelolaan  APBDes  Pada Proses PengawasanAPBDesProses
Pengawasan  yang  terdapat  di  desa Pulogeto  Baru  dalam  hal  ini  dari kecamatan  ada  pembinaan  yang  juga  ada pendamping  untuk  mengawal  kegiatan tersebut.Di  sektor  desa  kita  mengikuati petunjuk  atau  prosedur  dari  pelaksanaan
APBDes  dimana  pelaksanaan  tersebut dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana.  Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan APBDes  yakni  PeraturanMenteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  pada  pasal 44 menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi  wajib  membina  dan  mengawasi pemberian  dan  penyaluran  Dana  Desa, Alokasi  Dana  Desa,  dan  Bagi  Hasil  Pajak dan  Retrebusi  Daerah  Kabupaten/Kota kepada desa.
Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi,  Kabupaten,  maupun Camat  yang  terjadi  dalam  pengelolaan APBDes  pada  desa  Pulogeto  Baru  sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya    dan    kualitas    pengawasan. Peneliti  melihat  bahwa,  belum  terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat  dalam  pengelolaan  APBDes. Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  kurang pahamnya masyarakat akan adanya program  APBDes  sehingga  perlu  adanya sosialisasi  dan  transparansi  penggunaan dana APBDes  dari  pemerintah desa. Serta pengawasan secara langsung yang dilakukan  oleh  BPD  dan  masyarakat dengan  berpedoman  pada  pembangunan Desa  Pulogeto  baru  agar  menjadi  lebih baik.

## Evaluasi  Pengelolaan  APBDes  Pada Proses PelaporanAPBDes
Proses  pelaporan  dalam  pengelolaan APBDes di Desa Pulogeto Baru, masih ada sedikit  kendala  dalam  sumber  daya manusia.  Hal  ini  menyebabkan  adanya keterlambatan penyerahan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan  desa.Akan  tetapi  upaya  untuk belajar,  perbaikan  dan  pembenahan  dari sisi  administrasi  terus  dilakukan  untuk menuju pada kesempurnaan.Dalam melaksanakan  prinsip  akuntabilitas  dalam pertanggungjawaban  administrasi  Desa Pulogeto  Baru  selalumembuat  laporan pertanggungjawaban  setiap  3  bulan  dan
laporan per- tanggungjawaban tahunan.

## Evaluasi  Pengelolaan  APBDes  Pada Proses Pertanggungjawaban APBDes
Pertanggungjawaban merupakan bentuk  konsekuensi  atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah  desa.  Dilihat  dari  bentuk pertanggung-jawaban,  pada  desa  Pulogeto Baru  cenderung  bersifat  administratif.
Pertanggungjawaban
administratif
merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan
APBDes secara administratif berupa laporan  Pertanggungjawaban  dan  disertai dengan kwitansi.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban  disampaikan  dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan APBDes. Pelaporan dilakukan setiap  bulan  (Laporan  Berkala)  dan  setiap akhir tahun (LPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian  oleh  Camat  diteruskan  Kepada Bupati.  Maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa Desa
Pulogeto Baru telah mempertanggungjawabkan secara langsung  pelaksanaan  APBDes  yang dilakukan  secara  Partisipatif,  Transparan, dan Akuntabel. Yang telah dipertanggungjawabkan dengan hasil
peraturan  desa  Peraturan  Desa  Pulogeto Baru  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa Tahun Anggaran 2017.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka dapat  penulis  simpulkan  bahwa  Evaluasi Penggunaan  Anggaran  Dana  Desa  Dalam Menunjang  pembangunan  desa  Tahun 2017  di  desa  Pulogeto  Baru  Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang didasari  oleh  teori  menurut  Wirawan (2012:17)  dapat  dikatakan  sudah  berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala- kendala  Perencanaan  program  APBDes  di
Desa  Pulogeto  Baru  telah  melaksanakan konsep
pembangunan partisipatif masyarakat  desa  yang  dibuktikan  dengan telah  dilaksanakannya  musrenbangdes. Pelaksanaan  program  APBDes  di  Desa Pulogeto  Baru  telah  menerapkan  prinsip- prinsip  partisipatif,  responsif,  transparan dan akuntabel. Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya. Dan pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia  dalam  pengelolaan  APBDes merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan  pendampingan  dari  aparat Pemerintah  Daerah  guna  penyesuaian perubahan  peraturan  setiap  tahun  yang berjalan.
Manfaat  dari  anggaran  dana  desa yang  terdiri  dari  Dana  Desa  dan  Alokasi Dana  Desa  sangat  bermanfaat  untuk masyarakat,  seperti  Dana  Desa  yang digunakan  untuk  pembangunan  jalan perkebunan masyarakatdan sanitasi lingkungan,  seperti  kalau  dulu  membawa hasil  panen  masih  jalan  kaki  sekarang sudah bisa dengan mengendarai kendaraan roda  2.  Serta  pengelolaan  BUMDes  yang di beri nama Dio Ba Gite yang bergerak di bidang  usaha  pangkas  rambut,  penjualan gas  elpiji  dan  penjualan  pupuk  dan  hasil penjualan  tersebut  di  simpan  ke  kas  desa dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan  usaha  desa  Pulogeto  Baru. Selain  itu  juga  Anggaran  ADD  juga dimanfaat untuk dana jika akan dilakukannya  pelatihan,  dan  pembinaan masyarakat  desa  Pulogeto  Baru.  Dan akibat adanya dana tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk membawa hasil pertanian. Dan kesuksesan kepala desa Pulogeto
Baru ini dipublikasikan oleh media Metro Indonesia. Dalam proses perencanaan sebaiknya pemerintah desa lebih melibatkan
masyarakat tanpa memihak, dan masyarakat  juga  lebih  meningkatkan partisipasinya  dalam  kegiatan  yang  ada  di desa  Pulogeto  Baru.  Untuk  pemanfaatan Anggaran Dana Desa sebaiknya pemerintah  desa  lebih  mendengarkan kebutuhan masyarakat, karena yang terjadi di lapangan hanya kurang komunikasi dari pemerintah  desa  ke  masyarakat  agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  desa  dapat  berguna  untuk seluruh masyarakat desa Pulogeto Baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  Rulam.  2014  Metode Penelitian Kualitatif : Yogyakarta, Ar-Ruzz Media
Arikunto,  S.  2010. Dasar-Dasar  Evaluasi Pendidikan . Jakarta, Bumi Aksara Budi  Winarno.  2007. Kebijakan  Publik: Teori  dan  Proses  Edisi  Revisi . Yogyakarta, Media Presindo Mardikanto, dan Soebianto. 2015. Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung, Alfabeta
Mulyadi,  Deddy.  2016. Administrasi Publik  Untuk  Pelayannan  Publik .
Bandung, CV. Alfabeta.
Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa .
Jakarta, Erlangga
Sufrihatini,  Amin.  2007. Pemerintahan Desa  dan  Kelurahan. Karanganom: Cempaka Putih, Edisi Pertama.
Sumiati,  2015. Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  pada  Ngatabaru  Kecamatan Sigin  Biromaru  Kabupaten  Sigi.E - Jurnal  Katalogis.Volume  3.Nomor  2.
Hal 135- 142 Sugiyono, 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif Dn R&D. Bandung, CV Alfabeta Soleh, Chabib. 2015. Pengelolaan Keuangan
Desa. Bandung, Fokusmedia
Silalahi,  Ulber.  2009. Metode  Penelitian Sosial .  Jakarta,  Gramedia  Pustaka Utama
Syafri,  H.  Wrman.  2009. Studi  Tentang Administrasi  Public .  Jakarta,  PT. Gelora Aksara Pratama.
Tayibnapis,  Farida, Yusuf.  2008. Evaluasi Program  dan  Instrumen  Evaluasi . Jakarta, Rineka Cipta Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat .  Pustaka
Pelajar
Widjaja,  HAW.  2005. Penyelenggaraan Otonomi  di  Indonesia .  Jakarta,  PT. Raja Grafindo Persada
Wirawan.  2012. Evaluasi:Teori,  Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Depok, PT. Raja Grafindo Persada https://www.keuangandesa.info/2018/ 01/buku-pintar-dana-desa.html?m=1 Rizkie- library.blogspot.com/2015/12/tahapan- indikator-evaluasi- kebijakan.html?m=