INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2038-2044 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Hukum dalam Lembaga Fidusia
Estri Puspaningrum 1 ✉ , Evi Elisanti 2
Jurusan S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Email: astre.puspaningrum@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Jaminan fidusia adalah jenis jaminan khusus yang muncul sebagai akibat dari krisis ekonomi 1998, yang membuat  industri  membutuhkan  lembaga  jaminan  yang  fleksibel  bagi  debitor  tetapi  tetap memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Tujuan dari penulisan ini untuk mengembangkan pola pikir  dan  memahami  arti  pentingnya  politik  hukum  dalam  pembentukan  suatu  undang  undang. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Jenis  data  sekunder  yang  di  peroleh melalui  study  literatur,  study  literatur  yang  penulis  lakukan  adalah  mengumpulan  dan  mengambil intisari dari peneliti sebelumnya serta menganalisa beberapa overviewpara ahli yang tertulis didalam teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan, peningkatan pola pikir dan memahami lebih baik arti pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu Undang-Undang. Kesimpulan hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sangat  penting  untuk  mengetahui,  dan  memahami  pentingnya menetapkan  politik  hukum  yang  menjadi  arah  dalam  menetapkan  Undang-Undang  untuk membangun  sistem  hukum  yang  komprehensif.  Politik  hukum  sangat  penting  dalam  penyusunan hukum yang dimaksud (ius constituendum) untuk mewujudkan hukum yang benar-benar diterapkan dalam kejadian nyata (ius operatum).
Kata  Kunci:  Politik, Hukum, Lembaga Fidusia

## Abstract
Fiduciary guarantees are a special type of guarantee that emerged as a result of the 1998 economic crisis,  which  made  the  industry  need  a  guarantee  institution  that  was  flexible  for  debtors  but  still provided  legal  certainty  for  creditors.  The  purpose  of  this  writing  is  to  develop  a  mindset  and understand the importance of legal politics in the formation of a law. The research method used is normative juridical. This type of secondary data is obtained through literature study. The literature study that the author carried out was collecting and taking essences from previous researchers and analyzing  several  overviews  of  experts  written  in  the  text.  The  results  of  the  research  show  that development, improvement of thought patterns and better understanding of the importance of legal politics in the formation of a law. The conclusion of the research results shows that it is very important to know and understand the importance of determining legal politics which is the direction in enacting laws to build a comprehensive legal  system. Legal politics is very important in drafting the law in question (ius constituendum) to realize the law that is actually applied in real events (ius operatum). Keywords: Legal, Politics, Fiduciary Institutions

## PENDAHULUAN
Dalam  tata  kehidupan  nasional,  ada  banyak  masalah  politik,  hukum,  ekonomi,  dan budaya yang membutuhkan perhatian pemerintah yang berkuasa, seperti yang tercantum dalam  tujuan  negara  yang  tercantum  dalam  konstitusi  setiap  negara.  Negara  republik Indonesia,  misalnya,  memiliki  tujuan  yang  tercantum  dalam  alinea  keempat  pembukaan Undang  Undang  Dasar  1945,  yang  berbunyi:  "91)  melindungi  budaya,  ekonomi,  dan demokrasi."  Untuk  mewujudkan  tujuan  negara  dimaksud  satu  diantaranya  dibutuhkan sistem hukum yang memadai  guna menciptakan  suasana kehidupan yang harmonis  dan tenteram  karena  hukum  mempunyai  fungsi  penting  untuk  memberikan  perlindungan terhadap kepentingan manusia (Destyarini et al., 2023).
Dalam  kebanyakan  kasus,  undang-undang  itu  sendiri  adalah  hasil  dari  peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah (Priyo et al., 2023).  Lembaga  pembentuk  undang-undang  biasanya  membuat  undang-undang  sesuai dengan  kebijaksanaan  pembangunan  hukum  negara  atau  pemerintahan.  Pembentukan undang-undang adalah proses sosial yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang luas, dan pentingnya politik hukum dalam pembentukan undang-undang suatu negara adalah bahwa  itu menentukan seberapa efektif hasil produk undang-undang tersebut. Undang- undang ini akan membentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat .
Menurut Sudarto, 2007 yang menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan negara dengan perantaraan badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa
yang  terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk  mencapai  apa  yang  dicita  citakan".  Ada banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan politik hukum (Sudarto, 2007).
Karena itu, petugas pembentuk undang-undang harus memahami politik hukum yang seharusnya  diterapkan  untuk  membuat  produk  undang-undang.  Misalnya,  jika  sebuah produk undang-undang tertentu memiliki karakteristik unik, seperti undang-undang fidusia, maka politik hukum yang dipertimbangkan atau membentuk undang-undang tersebut akan berbeda.  Undang-Undang  No.  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia  pertama  kali ditetapkan sebagai undang undang dalam pranata jaminan yang ada di Indonesia hanya berdasarkan  yurisprudensi  (Pamungkas,  2021).  Namun,  karena  dianggap  praktis  dan fleksibel, undang-undang ini menjadi sangat populer dan terus berfungsi sampai hari ini.
Kajian studi literature review ini dilakukan untuk suatu tujuan mengembangkan pola pikir  dan  memahami  arti  pentingnya  politik  hukum  dalam  pembentukan  suatu  undang undang.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  ini  berjudul  “Politik  Hukum  Dalam Lembaga Fidusia” .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (Sonata, 2015). Jenis data sekunder yang di peroleh melalui studi literatur untuk mengembangkan pola berpikir dalam memahami arti pentingnya memahami politik hukum didalam pembentukan suatu undang- undang.  Studi  literatur  adalah  sebuah  metodologi  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  dan  mengambil  inti  sari  dari  penelitian  sebelumnya  serta  menganalisis beberapa operview para ahli yang tertulis dalam teks (Snyder,  2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik Hukum dalam pembentukan Undang-Undang
Politik  hukum  menjelaskan  bagaimana  hukum  harus  dibuat  sesuai  dengan  tujuan negara  dan  perkembangan  di  dunia  internasional  (Triningsih,  2016).  Ini  juga  mencakup kebijakan pembaharuan hukum dan perubahan lembaga hukum untuk menyesuaikan diri dengan era globalisasi (Suhariyanto, 2018).
Sangat penting untuk diingat bahwa di Indonesia ada tiga (tiga) jenis politik hukum yang berbeda. Yang pertama adalah politik hukum makro, seperti yang ditunjukkan oleh Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (RAPBN);  yang  kedua  adalah  politik  hukum  sektoral,  seperti  yang  termasuk perbankan, pendidikan, kesehatan, dan sektor perdagangan; dan yang ketiga adalah politik hukum mikro, yang ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu.
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  pembentuk  undang-undang  harus  memiliki pemahaman yang tepat tentang politik hukum yang ada di Indonesia saat ini setelah era reformasi  besar  (Febriani  &  Wasti,  2023).  Ini  sesuai  dengan  keputusan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan  Negara  (1999 – 2004),  yang  menetapkan  bahwa  arah  kebijakan  dibidang  hukum (politik hukum) ada.
a) Menciptakan  budaya  hukum  di  semua  lapisan  masyarakat  untuk  meningkatkan kesadaran  hukum  dan  kepatuhan  hukum  dalam  rangka  supremasi  hukum  dan tegaknya negara hukum Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan  mengakui  dan  menghormati  hukum  agama  dan  adat  serta  memperbarui hukum  nasional  yang  diskriminatif,  termasuk  ketidakadilan  gender  dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program lembaga legislatif.
b) Menciptakan  budaya  hukum  di  semua  lapisan  masyarakat  untuk  meningkatkan kesadaran  hukum  dan  kepatuhan  hukum  dalam  rangka  supremasi  hukum  dan tegaknya  negara  hukum.  Menata  sistem  hukum  nasional  yang  menyeluruh  dan terpadu  dengan  mengakui  dan  menghormati  hukum  agama  dan  adat  serta memperbarui hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program lembaga legislatif

## Politik Hukum didalam pembentukan Lembaga Fidusia
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur lembaga jaminan fidusia yang sudah cukup lama di Indonesia. Sebelum undang-undang ini dibuat, pranata fidusia (FEO) telah diakui oleh yurisprudensi di Belanda pada kasus Bierbrouwerij Arrest  pada  tanggal  25  Januari  1929.  Di  Indonesia,  yurisprudensi  juga  mengakui eksistensinya sebagai lembaga jaminan berdasarkan undang-undang (Nekit & Zubar, 2020).
Pada  awalnya,  pranata  jaminan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata  Belanda  adalah  GADAI  untuk  barang  bergerak  dan  hipotik  untuk  barang  tidak bergerak.  Kedua  pranata  jaminan  tersebut  dianggap  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan kreditan masyarakat ( Badrulzaman, 1991; Pamungkas, 2021).
Dalam  hal  jaminan  gadai,  benda  bergerak,  seperti  alat  pertanian,  harus  berada  di bawah penguasa kreditor atau pemberi utang (pasal 1152 ayat 2 KUHPdt). Akibatnya, krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa dari pertengahan abad ke-19 menimbulkan kesulitan  karena  kredit  diperoleh,  tetapi  barang  jaminan,  seperti  alat  pertanian,  harus diserahkan pada kreditor.
Di  sinilah  muncul  lembaga  fidusia  yang  berdasarkan  yurisprudensi  tersebut
memberikan kredit dengan jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Ini berarti bahwa meskipun debitur memiliki kontrol fisik atas barang tersebut, debitur tetap memiliki kemampuan  untuk  melakukan  bisnis.  Hal  ini  tidak  mungkin  terjadi  di  lembaga  gadai (Winarno, 2013).
Sebelum  undang-undang  fidusia  dibuat,  bentuk  jaminan  lembaga  fidusia  telah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena dianggap mudah, cepat, dan cepat. Namun, bentuk ini masih belum memiliki kepastian hukum. Karena prosesnya yang  berlarut-larut  masih  belum  dapat  menjamin  bahwa  pranata  jaminan  fidusia  akan diterapkan dengan benar, pemerintah saat itu membuat Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lombogia, 2013).
Dalam  bagian  pertimbangannya,  undang-undang  jaminan  fidusia  nomor  42  tahun 1999 dibuat berdasarkan kebijakan hukum yang ada pada saat itu, yang disebutkan sebagai berikut:
a) Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat untuk dana tersedia harus diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas dan jelas mengenai lembaga jaminan.
b) Bahwa jaminan fidusia, sebagai salah satu jenis lembaga jaminan, masih didasarkan pada  yurisprudensi  dan  belum  diatur  secara  lengkap  dan  komprehensif  oleh peraturan perundang-undangan; dan
c) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih luas dan lebih komprehensif, lembaga jaminan Oleh karena itu, peraturan lengkap tentang jaminan fidusia harus dibuat dan jaminan harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Oleh karena itu, undang-undang tentang jaminan fidusia harus dibuat.
Dengan  undang  undang  fidusia  ini,  diharapkan  dapat  membantu  bisnis  dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tentang peraturan jaminan fidusia.
Terbitnya  undang  undang  fidusia  ini  menanggapi  kritik  tentang  lambatnya  dunia hukum dalam mengantisipasi kemajuan ekonomi, yang mengatakan bahwa hukum tertulis belum  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Dengan  memformulasikan  yurisprudensi  yang selama ini menjadi keberadaan fidusia secara tertulis, undang undang jaminan fidusia ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar (Puspitasari & Rois, 2018).

## SIMPULAN
Sangat  penting  untuk  mengetahui,  memahami,  dan  memahami  pentingnya menetapkan politik hukum yang menjadi arah dalam menetapkan Undang-Undang untuk membangun  sistem  hukum  yang  komprehensif.  Politik  hukum  sangat  penting  dalam penyusunan hukum yang dimaksud (ius constituendum) untuk mewujudkan hukum yang benar-benar diterapkan dalam kejadian nyata (ius operatum).
Bagi pemerintah dalam menetapkan politik hukum terutama untuk menetapkan politik hukum  untuk  pembentukan  suaka.  Politik  hukum  dalam  lembaga  fidusia  diharapkan menjawab  serta  menyelesaikan  permasalahan  yang  selama  ini  ada  sehingga  terciptanya peraturan  yang  lebih  baik.  Harapannya  masyarakat  mengembangkan,  peningkatan  pola pikir dan memahami lebih baik arti pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu Undang-Undang.  Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  meneliti  lebih  mendalam  tentang politik hukum tidak hanya pada lembaga fidusia tetapi lembaga lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman, P.D.M.D. 1991. Bab-Bab Tentang Crediet Verband, Gadai dan Fiducia. PT.Citra Aditya Bakti.
Sudarto, 2007.  Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung Jurnal
Destyarini, N., Prastyanti, R. A., & Elisanti, E. 2023. Kajian Hukum Terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No . 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Da Pranata Sosial Islam, Vol.5 No. (2), pp 2093 – 2114. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3088
Febriani, N. A., & Wasti, R. M. 2023. Politik Hukum Pembentukan Peraturan  Perundang- Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. (1),pp 35 – 58. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483
Lombogia, R. F. 2013. Perkembangan Lembaga Jamianan Fidusia Di Indonesia. Lex Privatum,
Vol. 1 No. (4), pp 67 – 75.
Nekit, K., & Zubar, V. 2020. Fiduciary management and fiduciary ownership in the post  - Soviet countries: experience of Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation. Trusts & Trustees.
Pamungkas, L. S. M. 2021. Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Khazanah Hukum, Vol. 3 No. (1), pp 26 – 33. https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.7678
Priyo,  A.,  Santoso,  A.,  Habib,  M.,  &  Elisanti,  E.  2023.  Tanggungjawab  Sekretaris  Desa
Papringan Dalam Kasus Sengketa Tanah di Desa Papringan. Al-Manhaj: Jurnal Hukum
Da Pranata Sosial Islam, Vol. 5 No. (2), pp 2115 – 2126.
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3090
Puspitasari,  I.,  &  Rois,  I.  (2018).  Politik  Hukum  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  Dalam Mewujudkan  Kepastian  Hukum.  Jurnal  Meta  Yuridis,  Vol.  1  No.  (42),  pp  1 – 9. https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2343
Sonata, D. L. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. (1), pp 15 – 35.
Suhariyanto, D. 2028. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan Dengan Pancasila Sebagai Rechtside. Setara: Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Vol. 1 No. (1), pp 1 – 24.
Triningsih,  A.  2016.  Politik  Hukum  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam Penyelenggaraan  Negara.  Jurnal  Konstitusi,  Vol.  13  No.  (1),  pp  124. https://doi.org/10.31078/jk1316
Winarno, J. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Jurnal Independent, Vol . 1 No. (1), pp 1-44. https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5
Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia