Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i4.1155

## REINTERPRETASI TEKS HUKUM POTONG TANGAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU EL FADL
Nur Danisia Octaviani* 1 , Taufik Kurahman 2 , Moh. Iqbal Assyauqi 3
3 Mahasiswa , Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
*1 nurdanisia28@gmail.com , 2 rhmntaufik22@gmail.com , 3 iqbalassyauqi@gmail.com

## Abstrak
Sebagai  agama,  Islam  mengatur  permasalahan  hidup  manusia  dengan  hukumnya.  Hukum  Islam  di  masa kemunculannya  sangat  dipengaruhi  oleh  budaya  Arab  sebagai  tempat  di  masa  Islam  itu  muncul.  Dalam perkembangannya,  banyak  hukum  Islam  yang  dianggap  tidak  cocok  ketika  diterapkan  di  masa  sekarang dan  di  tempat  yang  berbeda.  Karenanya,  banyak  ccendikiawan  yang  mencoba  melakukan  interpretasi terhadap  hukum  Islam.  Salah  satunya  adalah  Khaled  M.  Abou  El  Fadl  dengan  pendekatan hermeneutikanya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  hasil  reinterpretasi  hukum  potong tangan  (qath’u  al-yad)  dengan  menggunakan  hermeneutika  Khaled  M.  Abou  El  Fadl.  Maka,  sebelum analisis tersebut dilakukan, pembahasan akan dimulai pada pribadi El Fadl; perjalanan hidup, pendidikan, dan  karirnya,  serta  keunikan  teori  hermeneutikanya.  Teks-teks,  baik  Alquran  mau  pun  hadis  Nabi,  yang menjadi dalil hukuman potong tangan merupakan fokus pembahasan selanjutnya, yang dilengkapi dengan penerapan hukuman tersebut dalam lintas sejarah, dimulai dari era Arab pra-Islam hingga era Khulafa al- Rasyidin.  Pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  tentunya  hermeneutika  El  Fadl.  Hasil  dari penelitian  adalah  bahwa  hukuman  potong  tangan  yang  berlaku  di  Jazirah  Arab  sesuai  dengan  kondisi sosial  dan  budaya  mereka.  Hukuman  ini  dapat  diganti  dengan  hukuman  lainnya  yang  sesuai  dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing negara.
Kata Kunci: hermeneutika; El Fadl; moralitas; potong tangan

## Abstrak
As a religion, Islam  regulates the promblems of human life with its laws. Islamic  law in at the  time of its emergence  was  strongly  influenced  by  Arabian  culture  as  the  place  in  which  Islam  emerged.  Over  time, many  Islamic  laws  were  deemed  unsuitable  when  applied  today  and  in  different  places.  Therefore,  many scholars  have  tried  to  interpret  Islamic  las.  One  of  them  is  Khaled  Abou  El  Fadl  with  his  hermeutic approach. This study aims to see how the results of the reinterpretation of the of cutting hands (qath’u al- yad)  using  the  hermeneutics  of  Khaled  M.  Abou  El  Fadl.  So,  before  the  analysis  is  carried  out,  the discussion  will  begin  with  El  Fadl  personality;  his  life  journey,  educations,  and  careers,  as  well  as  the uniqueness  oh  his  hermeneutical  theory.  The  texts,  both  Alquran  and  Prophet’s  hadiths,  which  are  the arguments for the cutting off of the hand are the focus of the next discussion, which is complemented by the application of  this  punishment  accross  history,  starring  from  the  pre-Islamic  Arabic  era  to  the  era  of  the four caliphs (Khulafa’ al-Rasyidin). The approach used in this article is El Fadl’s hermeneutics. The results of the research is thah the hand cutting punishmen applied in the Arabian peninsula is n accordance with their social and cultural condition. This penalty or punishment can be replaced whit other penalties that are appropiate to the social and cultural conditions of each country. Keywords: hermeneutics; El Fadl; morality; the cutting of hand

## PENDAHULUAN
Terterlepas  dari  beragam  definisi  yang  telah  diberikan  oleh  banyak  tokoh,  kata hermeneutika,  ditinjau  secara  etimologis  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu hermenuein yang berarti  “menafsirkan”. 1 Dalam  sejarahnya,  hermeneutika  kemudian  dikenal  sebagai  suatu  ilmu yang digunakan untuk menafsirkan Alkitab. Dalam perkembangannya, ilmu ini mulai dilirik oleh para cendikiawan secara lebih luas, termasuk cendikiawan muslim. Ketertarikan para cendikiawan muslim  tersebut  didasari  pada  kenyataan  bahwa  hermeneutika,  dalam  arti  sebagai  suatu  ilmu “menafsirkan”,  juga  dapat  digunakan  dan  diterapkan  dalam  menafsirkan  teks-teks  Islam, khususnya Alquran dan hadis Nabi. Maka, terlepas dari pro-kontra penerapan hermeneutika dalam menafsirkan  Alquran  dan  memaknai  hadis,  mulai  bermunculan  cendikiawan  muslim  yang membawa  teori  hermeneutikanya  masing-masing.  Salah  satu  dari  cendikiawan  tersebut  adalah Khaled M. Abou El Fadl.
Abou El Fadl adalah seorang cendikiawan muslim asal Kuwait yang hidup di Barat. Dia dikenal  sebagai  seorang  Profesor  (Guru  Besar)  hukum  Islam  di  Universitas  California  Los Angelis  (UCLA),  Amerika  Serikat.  Karena  bidang  kajiannya  adalah  hukum  Islam,  maka hermeneutika  yang  dikembangkan  olehnya  berkaitan dengan  penafsiran nash hukum.  Selain  itu, cara hidup dan sudut pandang masyarakat Amerika memberikan pengaruh yang signifikan dalam hermeneutikanya tersebut, yang nantinya akan dijelaskan lebih luas pada bagian selanjutnya. Hal terpenting  yang  mendasari  El  Fadl  dalam  menyusun  teori  hermeneutikanya  adalah  temuannya bahwa  beberapa  lembaga  hukum  Islam,  khususnya Council  for  Scientific  Research  and  Legal Opinions (CRLO)  di  Arab  Saudi,  yang  bersikap  tekstualis  dan  menganggap  penafsiran  mereka telah  mapan,  sehingga  menutup  usaha  interpretasi  baru.  Sikap  ini  kemudian  disebutnya  sebagai suatu  sikap  otoriter,  suatu  sikap  yang  menganggap  hanya  pemahaman  merekalah  yang  benar. Fenomena  ini  menjadi  lebih  memprihatinkan  ketika  El  Fadl  menemukan  suatu  lembaga  hukum Islam  di  Amerika  mengekor  secara  tekstualis  pada  fatwa-fatwa  CRLO.  Padahal,  fatwa-fatwa tersebut tidak tepat diterapkan di Amerika.
Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk meninjau kembali salah satu hukum dalam Islam, yaitu potong tangan sebagai hukuman bagi pencuri. Alasan mengapa tema ini yang diambil  adalah  adanya  anggapan  bahwa  beberapa  hukum  Islam,  seperti  hukuman  rajam,  potong tangan, dan hukum cambuk dipandang sebagai hukum yang tidak beradab, bengis, dan melanggar hak  asasi  manusia. 2 Masalah  ini  tentunya  berkaitan  dengan  moralitas  yang  menjadi  salah  satu tujuan  hermeneutika  El  Fadl. Maka,  ada  tiga  fokus  pembahasan  dalam artikel ini. Pertama ,  kita
1 Yohanes Verdianto, “Hermeneutika Alkitab dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab dari Masa ke Masa,” Mitra Sriwijaya 1, no. 1 (2020): 46.
2 Ali Abubakar, “Kontroversi Hukuman Cambuk,” Media Syariah 14, no. 1 (2012): 87.
akan  berbicara  mengenai  pribadi  El  Fadl,  khususnya  perjalanan  pendidikan  dan  karirnya,  serta teori hermeneutikanya. Kedua , pembahasan akan berkisar pada hukum potong tangan; apa dalil- dalinya, bagaimana penafsiran-penafsiran atas dalil-dalil tersebut; dan bagaimana hukum tersebut diterapkan  dalam  lintas  sejarah.  Dan ketiga adalah  penerapan  teori  hermeneutika  El  Fadl  dalam menafsirkan teks-teks yang berbicara mengenai hukum potong tangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  berjenis  kualitatif  dengan  model library  research (studi kepustakaan).  Penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada  pencarian  makna  dengan  melakukan analisis  secara  mendalam  terhadap  data.  Sebagaimana  umumnya  penelitian  kualitatif,  data  yang diambil dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, esai, dan lain sebagainya.  Dalam  artikel  ini,  sumber  data  adalah  buku-buku  atau  artikel-artikel  yang  berkaitan dengan  hukum  Islam,  khususnya  hukum  potong  tangan,  serta  yang  berkaitan  dengan hermeneutika El Fadl. Data yang ada kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk membuat  gambaran  data  secara  sistematis  dan  faktual,  sehingga  dapat  ditemukan  sebuah  makna baru. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Khaled M. Abou El Fadl
Riwayat Hidup dan Karir El Fadl
Nama lengkapnya adalah Khaled Medhat Abou El Fadl. Dia dilahirkan pada tahun 1963 di  salah  satu  negara  di  Timur  Tengah,  yaitu  Kuwait.  Pendidikannya  di  jenjang  sekolah  dasar hingga  sekolah  menengah  dijalani  dan  diselesaikannya  di  tanah  kelahirannya,  Kuwait.  Setelah menyelesaikan  pendidikan  sekolah  menengah,  El  Fadl  melanjutkan  studinya  ke  Mesir. 4 El  Fadl kecil  termasuk  seorang  muslim  berbakat.  Sebagaimana  tradisi  bangsa  Arab  yang  dikenal  akan kekuatan  hafalan dan  ingatan,  ketika  usianya mencapai 12 tahun  El  Fadl  telah  hafal  seluruh  Al- Qur'an.  Capaian  ini  merupakan  hasil  dari  pendidikan  yang  diberikan  ayahnya  sendiri.  Ayahnya, yang  bekerja  sebagai  seorang  pengacara,  ingin  agar  putranya  tersebut  menguasai  hukum  Islam.
3 M.  Afiqul  Adib,  “Syekh  Nawawi  Al-Bantani:  Kajian  Pemikiran  Pendidikan  Islam  dan Relevansinya  di  Abad-21,” Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan 16,  no.  2  (12 Februari 2022): 448, https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.885; Fauziah Hayati, “Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum  Islam,” Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  Dan  Kemasyarakatan 16,  no.  3  (15  April  2022): 1097,  https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1026;  Dewi  Qurroti  Ainina,  “Nilai-Nilai  Moderasi  Beragama Dalam Mata Pelajaran PAI Dan Budi Pekerti Kelas VII SMP,” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 16, no. 2 (12 Februari 2022): 480, https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.887.
4 Ahmad Suhendra, “Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl,” Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith 5, no. 2 (1 Desember 2015): 344, https://doi.org/10.15642/mutawatir.2015.5.2.343-362.
Karenanya,  dia  sering  menguji  El  Fadl  dengan  berbagai  pertanyaan  seputar  hukum,  khususnya hukum  Islam.  Selama  berada  di  Mesir,  dia  sering  mengikuti  kajian-kajian  Alquran  dan  hukum Islam  di  Mesjid  al-Azhar,  khususnya  kajian  yang  dibawakan  oleh  Muhammad  al-Ghazali  (w. 1996), seorang pemikir muslim moderat yang dikagumi olehnya. 5 Ketokohan al-Ghazali tersebut kemudian memberikan pengaruh nyata dalam pemikiran yang dibawa oleh El Fadl.
Sebagai  seorang  yang  pernah  hidup  di  dua  negara  berbeda,  Kuwait  dan  Mesir,  El  Fadl mengalami “hijrah” pemikiran. Ketika remaja, El Fadl dikenal sebagai salah seorang aktivis yang getol  menyuarakan  gerakan  Wahabisme.  Pemikiran  Islam  puritanis  ini  merupakan  dampak  dari ideologi  negara  Kuwait  yang  menganut  paham  Wahabi. 6 Pemikiran  El  Fadl  terus  berkembang seiring  dengan  perjalanan  pendidikan  keilmuannya.  Ketika  dia  mulai  mengerti  dan  menyadari betapa kontradiktifnya pemikiran dan rumitnya konstruksi ideologi Wahabi dibandingkan dengan pemikiran  Islam  moderat,  dia  memutuskan  untuk  menetap  dan  belajar  di  Mesir. 7 Di  negara  Ibu Dunia  inilah  dia  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  pemikiran  Wahabi. Sehingga,  El  Fadl  memutuskan  untuk  menjadi  seorang  pemikir  Islam  moderat  dan  berbalik menjadi pengkritik ideologi Wahabi, suatu ideologi yang pernah dibelanya ketika masa remaja.
Pendidikan  El  Fadl  di  jenjang  perguruan  tinggi  dimulai  pada  tahun  1982.  Pada  tahun tersebut,  setelah  menyelesaikan  studi  di  Mesir,  dia  melanjutkan  studinya  ke  Amerika  Serikat, tepatnya Yale University, dengan mengambil program studi ilmu hukum. Studi di program studi tersebut ditempuh  El Fadl selama empat tahun. Dia lulus dengan predikat cumlaude . Tiga tahun berselang, tepatnya pada tahun 1989, dia juga berhasil menyelesaikan program studi Magisternya di University of Pennsylvania. Di universitas tersebut El Fadl juga mengambil konsentrasi Hukum sebagai  bidang  studinya.  Setelah  itu,  dia  mendaftar  di  Pengadilan  Tinggi  wilayah  Arizona  dan diterima sebagai pengacara hukum dagang dan hukum imigrasi. Bukan hanya sebagai pengacara, dalam  beberapa  tahun  selanjutnya  El  Fadl  dipercaya  untuk  menjadi  pengajar  di  University  of Princeton. 8 Pada  tahun  1999,  dia  meneruskan  karir  pendidikannya  di  dua  universitas  berbeda, yaitu di program doktoral di University of Princeton dengan spesialisasi di bidang Islamic Studies
5 Akrimi  Matswah,  “Hermeneutika  Negosiatif  Khaled  M.  Abou  El  Fadl  Terhadap  Hadis  Nabi,” Jurnal Addin VII, no. 2 (Agustus 2013): 253.
6 Syarifuddin,  dalam  artikel  jurnalnya,  bahkan  menyebutkan  bahwa  pemikiran  Wahabi  El  Fadl telah  dimulai  sejak  usianya  enam  tahun.  Pada  usia  tersebut,  dia  telah  belajar  di  Madrasah  al-Azhar  yang ketika itu berada di masa transisi dari pemikiran Islam moderat ke Wahabi. Lihat: (Syarifuddin, 2015).
7 Saifudin  Qudsi,  “Perspektif  Khaled  Abou  El-Fadl  Dalam  Membendung  Otoritarianisme  Tafsir Keagamaan  Melalui  Hermeneutika  Negosiatif,” Religió:  Jurnal  Studi  Agama-Agama 3,  no.  1  (1  Maret 2013): 85, https://doi.org/10.15642/religio.
8 Lis  Yulianti  Syafrida  Siregar,  “Konstruksi  Hermeneutika  Dalam  Studi  Islam  Tentang  Hadis- Hadis Misoginis (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl),” Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman 2, no. 2 (31 Desember 2016): 128, https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i2.514.
dan  studi  Hukum  di  Universitas  California  Los  Angelis  (UCLA).  Di  UCLA,  El  Fadl  kemudian dianugerahi gelar Guru Besar (Profesor) bidang studi Hukum Islam. 9
Perjalanan  karir  El  Fadl  selanjutnya  tidak  hanya  di  bidang  tenaga  pendidik  dengan menjadi dosen di berbagai universitas ternama di Amerika. El Fadl kemudian lebih aktif di bidang politik,  khususnya  ketika  dia  diangkat  menjadi  Kepala  sebuah  lembaga  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Pembelaan  El  Fadl  terhadap  HAM  mengantarkan  namanya  untuk  menjadi  salah  satu anggota  Komisi  Internasional  Kebebasan  Beragama  ( International  Religious  Freedom ). Keanggotaan  tersebut  berlangsung  antara  2003-2005,  yang  diangkat  langsung  oleh  Presiden Amerika Serikat ketika itu, yaitu George Walker Bush. Bukan hanya itu, El Fadl juga kerap aktif menjadi narasumber di berbagai acara stasiun televisi ternama, seperti CNN, NBC, dan VOA. Dia juga sering menjadi pembicara utama di berbagai forum seminar dan diskusi. 10 Pada 2007, El Fadl menerima  penghargaan  “The  University  of  Oslo’s  Human  Rights  Award”,  sebuah  program penghargaan  tahunan  yang  diadakan  oleh  Universitas  Oslo  sejak  1986,  sebagai  hasil  dari pembelaannya terhadap HAM.

## Hermeneutika El Fadl
Sebagai  seorang  pemikir  muslim  yang  berfokus  pada  kajian  Hukum  Islam,  Khaled Medhat  Abou  El  Fadl  sangat  menyayangkan  sikap  otoritarianisme  yang  dilakukan  oleh  pemuka agama.  Otoritarianisme  tersebut  terjadi  akibat  pemahaman  agama  yang  tekstualis  diterapkan sebagai landasan hukum dalam lembaga hukum negara. Bagi El Fadl, para tokoh agama tidak lagi memaknai teks-teks agama (Al-Qur'an, hadis, qaul al-shahabah dan lain sebagainya) dalam ruang lingkup teologis (berbicara tentang Tuhan), melainkan memaknainya sebagai “atas nama Tuhan”. Sikap  ini  berimplikasi  pada  pandangan  bahwa  hukum  Islam  yang  ada  telah  mapan,  sehingga tertutup  terhadap  kontekstualisasi  dalam  memaknai  teks.  Sikap  ini  ditemui  El  Fadl  di  berbagai lembaga hukum, khususnya Council for Scientific Research and Legal Opinions (CRLO) di Arab Saudi. El Fadl menunjukkan beberapa fatwa CRLO yang bersifat otoriter hingga mereduksi HAM dan  merendahkan  martabat  perempuan. 11 Dengan  fakta  tersebut,  El  Fadl  kemudian  menyusun sebuah  metode  dalam  memahami  teks.  Tujuannya  adalah  agar  teks-teks  dapat  dimaknai  dengan mempertimbangkan  konteks  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  terus  bergerak  dinamis.  Dan  yang paling  penting  adalah  agar  tidak  terjadi  sikap  otoriter  dalam  hukum  dengan  mengatasnamakan Tuhan.
9 Qudsi, “Perspektif Khaled Abou El-Fadl Dalam Membendung Otoritarianisme Tafsir Keagamaan Melalui Hermeneutika Negosiatif,” 85.
10 Raisul Raisul, “Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl,” Mazahib 14, no. 2 (2015): 148, https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.343.
11 Muhammad Sofyan, “Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl,” KALAM 9, no. 2 (30 Desember 2015): 337, https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.337.
Metode  ilmiah  yang  disusun  oleh  El  Fadl  dalam  wacananya  tersebut  adalah hermeneutika, 12 yang  dijelaskannya  di  dalam  karyanya Speaking  in  God’s  Name:  Islamic  Law, Authority, and Women. 13 Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa hermeneutika dibangun atas tiga unsur,  yaitu  teks, author (pengarang),  dan reader (pembaca).  Menurut  El  Fadl,  teks  merupakan produk  budaya.  Artinya,  teks  lahir  dari  konteksnya  sendiri,  sehingga  memiliki  maknanya tersendiri pula. Teks merupakan benda mati yang hanya bermakna ketika dibunyikan oleh reader . Karenanya,  teks  haruslah  bersifat  terbuka  terhadap  segala  interpretasi.  Namun  demikian, reader pun  tak  dapat  berlaku  leluasa  dalam  memaknai  teks. Bagi  El  Fadl,  kesewenangan reader dalam memaknai  teks  menghasilkan  sikap  otoritarianisme,  sebagaimana  yang  telah  kita  sebutkan sebelumnya.  Untuk  menghindari  sikap  tersebut,  maka  hubungan  antara  teks,  pengarang,  dan pembaca harus berjalan dialektis. Karena itu, produk interpretasi yang akan muncul selalu dapat diperdebatkan  dan dinegosiasikan, serta juga  akan  mengalami  perubahan-perubahan  yang  sesuai dengan konteks zaman yang tidak mengabaikan dimensi kemanusiaan. 14
Bagaimana  pun,  yang  dapat  menentukan  makna  dari  sebuah  teks  adalah reader atau pembaca.  Hal  tersebut  didasari  pada  kenyataan  bahwa  teks  merupakan  produk  mati,  yang  jika tidak dibaca oleh reader tidak akan bermakna apa-apa. Selain itu, penerapan teks secara tekstualis sering  kali  berimplikasi  terhadap  dampak  moral  dan  sosial  di  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan bahwa teks memiliki konteksnya tersendiri yang berbeda dengan konteks zaman sekarang. Di sisi lain,  adalah  hal  yang  sulit  juga  menyerahkan  makna  teks  kepada  pengarangnya  (dalam  hukum Islam,  teks  adalah  Alquran  dan  hadis,  serta  pengarangnya  adalah  Allah).  Pikiran-pikiran pengarang diwakilkan dalam bentuk simbol dan bahasa, yang secara garis besar tidak selalu dapat menunjukkan  maksud  si  pengarang  secara  tepat.  Untuk  itu,  sangat  penting  bagi  pembaca  untuk dapat  mengerti  pola  berpikir  pengarang,  baik  metodologinya,  kondisi  sosial  penulisannya,  dan lain sebagainya.
Karena  teks  kemudian  dibaca  dan  dimaknai  oleh reader ,  maka  akan  selalu  terjadi subjektivitas  pendapat.  Subjektivitas  sering  kali  membawa  pada  sikap  klaim  kebenaran  ( truth claim ), sebuah sikap yang memandang bahwa hanya pendapatnya yang benar. Sikap seperti inilah
12 Hermeneutika  El  Fadl  dikenal  dalam  beberapa  istilah,  yaitu  hermeneutika  negosiatif  Ihab Habuddin,  “Konstruksi  Gagasan  Feminisme  Islam  Khaled M.  Abou  El-Fadl:  Relevansinya  dengan  Posisi Perempuan dalam Keluarga,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (26 September 2016): 1– 30;  Matswah,  “Hermeneutika  Negosiatif  Khaled  M.  Abou  El  Fadl  Terhadap  Hadis  Nabi”;  Qudsi, “Perspektif  Khaled  Abou  El-Fadl  Dalam  Membendung  Otoritarianisme  Tafsir  Keagamaan  Melalui Hermeneutika  Negosiatif.”  dan  hermeneutika  otoritatif  Sofyan,  “Konsep  Hermeneutika  Otoritatif  Khaled Abou  El-Fadl.”.  Disebut  sebagai  negosiatif  karena  El  Fadl  mendudukkan  teks,  pengarang,  dan  pembaca dalam meja negosiasi. Dan disebut otoritatif dikarenakan fokus El Fadl adalah otoritarianisme dalam hukum Islam.
13 Parjiman Lathif, “Khaled Aboe El-Fadl: Against Authoritarianism Teachers Talk to God,” IJISH (International  Journal  of  Islamic  Studies  and  Humanities) 2,  no.  1  (14  April  2019):  23, https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.1048.
14 Habuddin, “Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl,” 9.
yang  kemudian  disebut  oleh  El  Fadl  sebagai sikap otoriter.  Untuk menekan  subjektivitas reader dalam  menafsirkan  teks,  maka  seorang  penafsir  harus  mencukupi  lima  syarat  berikut: honestly (jujur) , deligency (kesungguhan) , comprehensiveness (kemenyeluruhan) , rasionality (rasionalitas) , dan self-restrain (pengendalian diri). 15 Pertama , kejujuran akan membawa seorang reader agar  bertindak  secara  terbuka.  Tidak  ada  kebenaran  yang  ditutupi  oleh reader . Kedua , kesungguhan. Seorang reader atau mufasir dituntut untuk mencurahkan segenap usahanya dalam mengkaji  teks.  Seorang  mufasir  merupakan  seorang mujtahid ,  yang  berarti  mencurahkan  segala daya dan upaya untuk mengkaji suatu persoalan.
Ketiga , kemenyeluruhan. Pada praktiknya, banyak reader yang hanya menampilkan teks yang  sesuai  dengan  kehendak  hati  dan  pemikirannya,  serta  menutupi  teks  yang  tidak  mereka sukai.  Karena  itulah  seorang  mufasir  harus  menunjukkan  semua  teks  dan  bukti,  baik  yang disukainya mau pun yang tidak disukainya. Keempat , rasionalitas. Dalam hal ini, penafsiran tidak boleh menabrak  batas-batas  rasionalitas.  Maksudnya adalah  tidak  berlebihan  dalam menafsirkan sehingga memaksa makna baru agar sesuai dengan kehendak pribadi mau pun golongan tertentu. Dan terakhir , pengendalian diri. Bagaimana pun, suatu produk tafsir adalah hasil pemikiran dari mufasir.  Mufasir,  sebagai  seorang  manusia,  tidak  mungkin  mengerti  sepenuhnya  isi  hati  atau maksud  dari author yang  dicurahkan  dalam  teks.  Karena  itu,  suatu  pemahaman  akan  teks  tidak boleh dinyatakan sebagai “atas nama Tuhan (pengarang)”. 16 Lima syarat tersebut harus dipenuhi agar tidak terjadi sikap otoritarianisme yang menyatakan kebenaran sepihak.
Selain  menetapkan  syarat  terhadap  mufasir  dalam  memaknai  teks,  El  Fadl  juga mengemukakan  konsep  proporsionalitas  dan  penolakan  berbasis  imam  dalam  membaca  teks, khususnya terhadap hadis. Proporsionalitas  merupakan konsep  yang meyakini keterkaitan antara teks  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  ketika  teks  tersebut  diterapkan.  Dampak  teks  terhadap hukum,  sosial,  teologi,  serta  moral  merupakan  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan.  Sedangkan penolakan  berbasis  iman  adalah  penolakan  terhadap  hadis  yang  meskipun  otentik  atau  sahih (namun ahad ),  tetapi  memiliki  dampak  yang  sangat  serius  terhadap  terhadap  hukum,  sosial, teologi, serta moral. El Fadl meyakini bahwa Nabi, sebagai pengarang teks hadis dalam perspektif hermeneutika,  tidak  akan  mengatakan  atau  bertindak  sesuatu  pun  yang  bertentangan  dengan
15 Imam  Annas  Mushlihin,  “Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  Perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El-Fadl),” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (2012): 46, https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.587.
16 Zaki Mubarok, “Pemikiran Khaled Abou El Fadl tentang Hermeneutika atas Wewenang dalam Hukum  Islam,” Adzkiya :  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Syariah 5,  no.  2  (12  September  2017):  338, https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i2.1040.
moralitas  kemanusiaan. 17 Dengan  demikian,  moralitas  merupakan  aspek  yang  sangat dipertimbangkan dalam menerapkan suatu hukum dalam hermeneutika El Fadl.
Hukum Potong Tangan: Teks dan Sejarah Penerapannya

## Teks-teks Hukum Potong Tangan
Telah  dijelaskan  sebelumnya  alasan  mengapa  tema  potong  tangan  diangkat  sebagai penerapan hermeneutika El Fadl dalam artikel ini, yaitu karena hukum ini berkaitan erat dengan budaya  Arab  serta  bertentangan  dengan  semangat  humanisme.  Teks  yang  menunjukkan  tentang hukuman potong tangan terhadap pencuri terdapat di dalam dua sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis. Dalam Alquran surah al-Ma’idah ayat 38 Allah berfirman:
ُعَطْقاَف ُةَق ِراَّسلا َو ُق ِراَّسلا َو ْو ٌمْيِكَح ٌزْي ِزَع ُ هاللّٰ َوۗ ِ هاللّٰ َنِ م  الًاَكَن اَبَسَك اَمِب  ًۢاءۤاَزَج اَمُهَيِدْيَا ا
“Adapun lak-laki mau pun perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua (sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan (sebagai) siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. ”
Ibnu  Katsir  menjelaskan  bahwa  terjadi  perbedaan  pendapat  mengenai  batas  minimal jumlah curian yang dikenakan hukum potong tangan. Bahkan, ulama fikih dari mazhab al-zhahiri berpendapat  bahwa  hukum  potong  tangan  berlaku  ketika  terjadi  kasus  pencurian,  baik  yang jumlahnya  banyak  mau  pun  sedikit.  Kalangan  ini  berpegang  pada  hadis  dan  pendapat  sahabat terhadap ayat tersebut. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim melalui riwayat Abdul Mu’min dari Najdah al-Hanafi berkata, “ Aku bertanya kepada Ibnu ‘Abbas mengenai firman Allah surah al-Ma’idah:
38,  apakah  ayat  tersebut  bersifat  khusus  atau  umum? ”  Ibnu  ‘Abbas  menjawab:  “ Umum ”.
Kemungkinan, kata Ibnu Katsir, ulama fikih zhahiri menyandarkan pendapat mereka berdasarkan pandangan  Ibnu  ‘Abbas  di  atas.  Sedangkan  landasan  hukum  dari  hadis  yang  mereka  pegangi adalah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  al-Bukhari  dan  Muslim, 18 yang  artinya,  “ Allah melaknat  pencuri;  yang  mencuri  telur,  tangannya  akan  dipotong;  yang  mencuri  tali,  tangannya akan dipotong. ” 19
Di  sisi  lain,  mayoritas  ulama  fikih  berpendapat  bahwa  potong  tangan  dapat  dilakukan ketika pencurian mencapai batas yang telah ditentukan. Inilah pendapat yang juga disepakati oleh empat mazhab  fikih  utama.  Menurut  Imam Malik  bin  Anas, nisab hukum  potong  tangan  adalah tiga dirham. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, 20 “ Rasulullah
17 Abdul  Majid,  “Hermeneutika  Hadis  Gender:  Studi  Pemikiran  Khaled  M.  Abou  El  Fadl  dalam Buku Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women,” Jurnal  Al-Ulum 13,  no.  2  (2013): 307.
18 HR.  al-Bukhari  nomor  6783,  6799  dan  HR.  Muslim  nomor  1687.  Lihat:  (Al-Bukhārī,  2002; Muslim bin al-Ḥajjāj, 2015).
19 ’Ismail  bin  ’Umar  Ibnu  Katsir, Tafsir  Al-Qur’an  al-’Azhim ,  jil.  3  (Beirut:  Dār  al-Kutub  al- `Ilmiyyah, 1419), 103.
20 HR. al-Bukhari nomor 6795 dan Muslim nomor 1685. Lihat: (Al-Bukhārī, 2002; Muslim bin al- Ḥajjāj, 2015).
saw memotong (tangan pencuri) karena mencuri perisai yang harganya tiga dirham. ” Sedangkan mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  hukum  tersebut  hanya  dapat  dilaksanakan  ketika  pencurian dalam  hitungan  sepuluh  dirham. Dan  menurut  mazhab  Syafi’i, nisab potong  tangan  adalah seperempat  dinar.  Pendapat  mazhab  Syafi’i  didasarkan  pada  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Aisyah, 21 “ Dipotong  tangan  (pencuri)  jika  senilai  seperempat  dinar .”  Ibnu  Katsir  menjelaskan mengenai hadis riwayat Ibnu Umar dan Aisyah yang seakan berbeda dalam nisab potong tangan. Menurut  pendapat  kalangan  Syafi’iyah,  kata  Ibnu  Katsir,  seperempat  dinar  sama  dengan  tiga dirham, dengan kurs satu dinar adalah dua belas dirham. 22 Dengan kurs tersebut Imam Ahmad bin Hanbal menyandarkan pendapatnya yang menyatakan bahwa siapa saja yang mencuri dalam nisab tiga  dirham  mau  pun  seperempat  dinar,  maka  potong  tangan  dapat.  Selain  itu,  hukum  potong tangan  hanya  akan  berlaku  jika  pencurian  dilakukan  terhadap  harta  yang  disimpan,  bukan  harta yang sengaja ditempatkan di tempat terbuka. 23
Selain  hadis-hadis  yang  disebutkan  di  dalam Tafsir  Ibn  Katsir di  atas,  Imam al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis yang menceritakan tentang pemotongan tangan perempuan yang mencuri di masa Rasulullah saw. Berikut redaksi hadisnya:
: ِرْيَبُّزلا ُنْب ُة َو ْرُع يِنَرَبْخَأ :َلاَق ،ِ ي ِرْهُّزلا ْنَع ِلوُسَر ِدْهَع يِف  ْتَقَرَس اةَأَرْما َّنَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللّٰ ىَّلَص ِ َّاللّٰ َع ِزَفَف ،ِحْتَفْلا ِة َوْزَغ يِف ُهْج َو َن َّوَلَت اَهيِف ُةَماَسُأ ُهَمَّلَك اَّمَلَف :ُة َو ْرُع َلاَق ،ُهَنوُعِفْشَتْسَي ٍدْيَز ِنْب َةَماَسُأ ىَلِإ اَهُم ْوَق
َِّاللّٰ ِلوُسَر َقَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللّٰ ىَّلَص " :َلا ُدُح  ْنِم ٍ دَح يِف يِنُمِ لَكُتَأ
اابيِطَخ ِ َّاللّٰ ُلوُسَر َماَق ُّيِشَعْلا َناَك اَّمَلَف ،ِ َّاللّٰ َلوُسَر اَي يِل  ْرِفْغَتْسا :ُةَماَسُأ َلاَق ،" ِ َّاللّٰ ِدو
اَمِب ِ َّاللّٰ ىَلَع ىَنْثَأَف
ُث ،ُهُلْهَأ  َوُه َأ اَمَّنِإَف ،ُدْعَب اَّمَأ " :َلاَق َّم ُناَك ْمُهَّنَأ ْمُكَلْبَق  َساَّنلا  َكَلْه اوُماَقَأ  ُفيِعَّضلا ُمِهيِف َقَرَس اَذِإ َو ،ُهوُكَرَت  ُفي ِرَّشلا ُمِهيِف َقَرَس اَذِإ او
َتْنِب َةَمِطاَف َّنَأ  ْوَل ِهِدَيِب ٍدَّمَحُم  ُسْفَن يِذَّلا َو ،َّدَحْلا ِهْيَلَع
،" اَهَدَي  ُتْعَطَقَل  ْتَقَرَس ٍدَّمَحُم َُّاللّٰ ىَّلَص ِ َّاللّٰ ُلوُسَر َرَمَأ َّمُث َكْلِتِب َمَّلَس َو ِهْيَلَع
اَهُدَي  ْتَعِطُقَف ،ِةَأ ْرَمْلا ثيدحلا ...
Al-Zuhri  berkata:  Urwah  bin  al-Zubair  telah  memberitahuku  bahwa  seorang  perempuan telah  mencuri  di  masa  Rasulullah  saw,  tepatnya  ketika  peristiwa  penaklukan  Mekah.  Kaum perempuan  tersebut  merasa  gelisah  sehingga  melakukan  perundingan  dengan  Usamah  bin  Zaid dengan  harapan  mereka  dapat  diberi  keringanan  hukuman.  Urwah  berkata:  Ketika  Usamah melaporkan  kasusnya  kepada  Rasulullah  dan  meminta  keringanan,  wajah  Rasulullah  tampak berubah (menunjukkan bahwa emosi beliau bangkit). Kemudian beliau bersabda: “ Apakah kalian akan  mengajakkan  untuk  berkompromi  dengan  hukum  Allah? ”  Usamah  berkata,  “ Mintalah ampunan kepada Allah untukku wahai Rasulullah. ” Ketika sore hari datang, Rasulullah berpidato, dimulai  dengan  memuji  Allah  sebagaimana  Dia-lah  yang  semestinya  dipuji.  Kemudian  beliau bersabda,  “ Hadirin  sekalian,  manusia  sebelum  kalian  celaka  karena  jika  yang  mencuri  adalah orang dari kalangan mulia (suku, jabatan, dan sebagainya), hukum ditinggalkan. Dan jika yang mencuri  adalah  orang  yang  lemah  (dari  segi  sosial,  politik,  mau  pun  ekonomi),  maka  hukum
21 HR.  al-Bukhari  nomor  6789,  6790,  6791  dan  Muslim  nomor  1684.  Lihat:  (Al-Bukhārī,  2002; Muslim bin al-Ḥajjāj, 2015).
22 Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an al-’Azhim , 1419, 103.
23 Muhammad  Syahrizal  Razali  Ibrahim,  “Al-Qur’an  dan  Keadilan  Islam  dalam  Pensyariatan Hudud,” Media Syariah 14, no. 1 (2012): 116.
ditegakkan.  Dan  demi  Zat  yang  jiwa  Muhammad  berada  dalam  kekuasaan-Nya,  seandainya Fatimah  binti  Muhammad  mencuri,  sungguh  kupotong  tangannya. ”  Kemudian  Rasulullah memerintahkan (hukuman) bagi perempuan tersebut, maka dipotonglah tangannya... al-hadist . 24

## Hukum Potong Tangan dalam Lintas Sejarah
Sebagaimana  yang  dijelaskan  di  dalam  beberapa  hadis,  hukuman  potong  tangan  bagi pencuri telah dilaksanakan di masa Rasulullah saw, baik terhadap laki-laki mau pun perempuan. Dalam  sejarahnya,  hukum  ini  merupakan  hukum  yang  diakuisisi  oleh  Islam  dari  hukum  Arab Jahiliyah.  Al-Qurthubi  menjelaskan  bahwa  orang  yang  pertama  kali  mendapat  hukuman  ini  di masa  Jahiliyah  adalah  al-Walid  bin  al-Mughirah.  Sedangkan  yang  pertama  diberi  hukuman tersebut  di  masa  Islam  dari  kalangan  laki-laki  adalah  al-Khiyar  bin  ‘Addi,  dan  dari  kalangan perempuan  adalah  Murrah  bin  Sufyan.  Sejarah  juga  mencatat  bahwa  setelah  masa  Rasulullah, yakni era Khulafa’ al-Rasyidin, para Khalifah pernah menerapkan hukuman tersebut. Abu Bakar pernah memotong tangan seseorang yang berasal dari Yaman karena mencuri kalung. Sedangkan Umar memotong tangan Ibnu Samrah. 25 Ketika Utsman menjadi khalifah, diceritakan juga bahwa hukuman tersebut pernah dilaksanakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwaththa’ nya:
“Dari ‘Amrah binti Abd al-Rahman, bahwa seorang pencuri telah mencuri utrujjah (buah yang  rasanya  agak  masam)  di  masa  kekhalifahan  Ustman  bin  Affan.  Maka  Utsman memerintahkan  untuk  menghitung  harganya.  Buah  itu  dihargai  dengan  tiga  dirham dengan  kurs  dua  belas  dirham  seharga  satu  dinar.  Kemudian  Ustman  memotong tangannya. ” 26
Namun, yang menarik untuk diperhatikan mengenai masalah ini adalah apa yang pernah diputuskan  Umar  ketika  dia  menjabat  sebagai  khalifah.  Merupakan  cerita  yang  masyhur  ketika Umar  yang  terkenal  akan  ketegasannya  dalam  menjalankan  syariat  tidak  menegakkan  hukuman potong  tangan  dalam  suatu  kasus  pencurian.  Kebijakan  Umar  untuk  tidak  melaksanakannya didasarkan  pada  alasan  bahwa  ketika itu  adalah masa  panceklik. 27 Sebagaimana yang  dijelaskan oleh  Fouda,  beberapa  ahli  mencoba  melihat  alasan  atas  kebijakan  Umar  di  atas.  Di  antaranya adalah  bahwa nisab barang  curian  tidak  mencapai  batas  minimal,  yaitu  tiga  dirham  atau seperempat  dinar.  Pendapat  lain  adalah  bahwa  ada  syarat  yang  tak  terpenuhi  dalam  kasus pencurian  tersebut,  yaitu  untuk  menjamin  ketersediaan  nafkah  untuk  hidup.  Fouda  menjelaskan bahwa yang dicuri pada masa tersebut adalah seekor unta betina, yang jelas melebihi nisab potong
24 HR. al-Bukhari nomor 4304 dan Muslim nomor 1688. Lihat: (Al-Bukhārī, 2002; Muslim bin al- Ḥajjāj, 2015).
25 Muhammad  bin  Ahmad  Al-Qurthubi, Al-Jami’  li  Ahkam  al-Qur’an (Kairo:  Dar  al-Kutub  al- Mishriyyah, 1964), bb. 6.
26 Malik bin Anas, al-Muwaththa’ (Uni Emirat Arab: Muassasah Zayid bin Sulthan, 2004), bb. 5. 27 Nailul Rahmi, “Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur`an dan Hadis,” Jurnal Ulunnuha 7, no.  2  (2018):  54,  https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.254;  Syefriyeni,  “Relavitisme  Etika  Keyakinan  Moral: Sebuah Ijtihad Etik Umar bin Khattab,” Intizar 25, no. 2 (2019): 110.
tangan.  Di  sisi  lain,  ayat  dan  hadis  terkait  potong  tangan  berlaku  secara  umum  dan  tidak menjelaskan adanya syarat-syarat. Berbagai macam persyaratan dalam kasus potong tangan baru ada di era ulama fikih, sedangkan Umar hidup jauh sebelum mereka ada. 28

## Analisis Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled
Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana teori hermeneutika Abou El Fadl bekerja. Dalam hermeneutikanya,  teks  dikenal  sebagai  benda  mati  yang  tidak  memiliki  makna  tanpa  sentuhan pembaca. Pertanyaan berikutnya mengenai teks adalah seberapa validkah teks tersebut. Dalam hal ini,  penulis  menganggap  teks-teks  di  atas  valid,  baik  hadis-hadisnya  (sebab  diriwayatkan  oleh Imam  al-Bukhari  dan  Muslim  dalam Shahih mereka)  apalagi  ayat  Al-Qur'annya.  Maka,  yang perlu  diperhatikan  dalam  menggunakan  teori  hermeneutika  El  Fadl  adalah author dan reader . Auhtor Alquran tentu saja Allah, yang bagaimana pun interpretasi manusia tidak menjamin sesuai dengan  kehendak  Tuhan.  Namun,  untuk  memahami  pola  pikir author ,  kita  dapat  melihat  pada kondisi sosial di mana teks tersebut diturunkan, yaitu Jazirah Arab.
Jazirah  Arab  dikenal sebagai  suatu kawasan  di mana kesukuan  merupakan  suatu  bentuk kehidupan  sosial  yang  sangat  penting.  Jika  kita  melihat  pada  iklim  Arab,  semenanjung  Arab merupakan daerah gurun pasir yang tandus, sehingga masyarakatnya harus hidup secara nomaden, berpindah-pindah  ke  tempat  di  mana  sumber  alam  dapat  ditemui.  Dalam  kondisi  seperti  ini, adalah  sebuah  keharusan  untuk  hidup  secara  berkelompok,  membentuk  suatu  suku  hingga  pada tingkat kabilah atau  klan.  Keluarga  dan  suku  diharapkan  dapat  menjadi  aset  dalam  berbagi makanan  dan  tempat  berteduh  di  tengah  kehidupan  yang  keras.  Kondisi  hidup  di  tengah  iklim yang ekstrem ini juga berpengaruh pada pola pertahanan diri masyarakatnya. Sebuah perang yang berlangsung  berhari-hari  sering  terjadi  karena  beragam  alasan,  salah  satunya  adalah  untuk mempertahankan  suku  mereka  masing-masing,  bahkan  meski  hanya  untuk  menuntut  balas  satu jiwa dari kelompoknya. 29
Kita akan melihat bagaimana kondisi sosial ini kemudian berpengaruh pada nash Islam. Sebagai  contoh,  Alkhateeb  menerangkan  bagaimana  pada  masa  Arab  pra-Islam  keramahan merupakan suatu sikap yang sangat penting dalam kehidupan sosial mereka. Salah satu buktinya adalah  bagaimana  seorang  tamu  di  salah  satu  rumah  orang  Arab  akan  dijamin  keamanan  dan perlindungannya selama paling tidak tiga hari. Tradisi ini kemudian berlanjut hingga era kejayaan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, di mana kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa seorang tamu berhak dijamu dengan baik selama tiga hari. 30 Maka, dalam pola yang sama, kita  akan  dapat  memahami  mengapa  kemudian  hukuman  pencurian  yang  disebutkan  di  dalam
28 Farag  Fouda, Kebenaran  yang  Hilang ,  trans.  oleh  Novriantoni,  Digital  (Jakarta:  Democracy Project, 2012), 78.
29 Firas  Alkhateeb, Sejarah  Islam  yang  Hilang ,  trans.  oleh  Mursyid  Wijanarko  (Jakarta  Selatan: Bentang Pustaka, 2016), 4.
30 Alkhateeb, 4.
Alquran mau pun hadis adalah potong tangan. Hukuman ini tentunya berkaitan dengan kehidupan masyarakat  Arab,  yang  bahkan  hingga  era  Islam,  perang  adalah  hal  yang  lumrah  dalam menyelesaikan  sengketa.  Kehidupan  yang  keras  adalah  ciri  kondisi  sosial  Arab selama  berabad- abad lamanya.
Dalam hermeneutika El Fadl teks merupakan suatu objek yang terbuka untuk ditafsirkan. Maknanya sendiri tergantung pada pembacanya masing-masing, sehingga pasti bersifat subjektif. Untuk  mengendalikan  dan  membatasi  subjektivitas  para reader atau  mufasir,  El  Fadl  telah menetapkan lima syarat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Syarat pertama hingga ketiga, yaitu  kejujuran,  kesungguhan,  dan  kemenyeluruhan,  setidaknya  telah  dijelaskan  pada  bagian- bagian  sebelumnya,  di  mana nash tidak  hanya  berupa  Al-Qur'an,  tetapi  juga  hadis  serta penerapannya  dalam  konteks  sejarah.  Maka,  yang  perlu  kita  perhatikan  sekarang  adalah  syarat keempat, yaitu bagaimana suatu interpretasi tidak menabrak batas-batas rasionalitas yang berlaku. Analisis  ini  juga  berkaitan  dengan  konsep  proporsionalitas  El  Fadl,  di  mana  interpretasi  akan suatu  teks  harus  mempertimbangkan  dampak  hukum,  sosial,  teologi,  dan  moral  di  dalam masyarakat.
Dalam konteks kekinian, pembaca hidup di era di mana rasionalitas dan penegakan HAM serta moral adalah salah satu pertimbangan akan kebermaknaan segala sesuatu. Rasionalitas dan konsep  HAM  tersebut  banyak  dipengaruhi  oleh  pemikiran  Barat.  Dalam  sudut  pandang  Barat, hukum-hukum  Islam  klasik  seperti  rajam  dan  potong  tangan  adalah  hukum  yang  kejam, mengerikan, serta menyalahi HAM. 31 Dengan demikian, jika hukum potong tangan diberlakukan secara  menyeluruh  di  seluruh  negara  Islam,  maka  anggapan  bahwa  Islam  sebagai  agama  yang mengerikan  akan  tetap  bertahan  dalam  benak  sebagian  masyarakat  Barat.  Bagi  El  Fadl, pembacaan  teks  yang  berakibat  pada  moral  serta  HAM  seperti  ini  adalah  suatu  hal  yang  harus dihindari.  Karena itu,  hukum  potong tangan  dapat  diganti  dengan  hukum lainnya  yang  sepadan. Selain  itu,  penerapan  hukum  juga  harus  dengan  keadilan.  Salah  satu  asas  keadilan  itu  adalah jaminan  sosial  yang  kuat. 32 Potong  tangan  terhadap  pelaku  pencurian  bisa  saja  akan  berdampak pada  penurunan  kehidupan  sosialnya,  seperti  akan  kesulitan  bekerja  karena  kondisi  tangan  yang tidak normal.
Jika  kita  melihat  kembali  pada  konteks  sosial,  penerapan  hukum  potong  tangan  sebagai hukuman bagi pencuri di Arab merupakan hal yang rasional di masa dan tempat tersebut. Potong tangan  tidaklah  seberapa  jika  dibandingkan  dengan  peperangan,  suatu  hal  yang  biasa  bagi masyarakat  Arab  beberapa  abad  silam.  Dalam  sejarahnya,  hukuman  ini  juga  pernah  tidak
31 Ahmad  Syafiq,  “Rekonstruksi  Pemidanaan  dalam  Hukum  Pidana  Islam:  Perspektif  Filsafat Hukum,” Jurnal Pembaharuan Hukum Islam 1, no. 2 (2014): 178.
32 Nurdin,  “Konsep  Keadilan  dan  Kedaulatan  dalam  Perspektif  Islam  dan  Barat,” Media  Syariah Xiii, no. 1 (2011): 127.
dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Meskipun pada saat itu kondisi panceklik adalah alasannya,  setidaknya  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  tersebut  tidaklah  mutlak  untuk dilaksanakan  sebagai  satu-satunya  hukuman  yang  pantas  bagi  pencuri.  Maka,  dalam  konteks modern  seperti sekarang,  banyak  cara  untuk  dapat  menggantikan  hukum  potong tangan  tersebut bagi  pencuri,  yang  tentunya  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  masing-masing  negara.  Bahkan, negara-negara  Arab  sekali  pun  dapat  merubah  hukum  potong  tangan  jika  masyarakat  sosial mereka  kini  mengganggap  hukum  tersebut  adalah  suatu  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan moralitas dan HAM.

## KESIMPULAN
Khaled  Medhat  Abou  El  Fadl  lahir  dalam  lingkungan  keluarga  yang  religius  dan  melek akan keilmuan agama. Ayahnya yang merupakan seorang pengacara sering menguji El Fadl kecil dengan berbagai pertanyaan seputar hukum Islam. Kebiasaan ini berpengaruh pada kehidupan dan perjalanan keilmuan El Fadl pada babak selanjutnya. Selama masa-masa studi di perguruan tinggi di Amerika, dia mengambil fokus bidang studi hukum, khususnya hukum Islam. Kehidupannya di Amerika  memberikan  pengaruh  yang  jelas  dalam  pemikirannya  dalam  mengembangkan  teori- teori  hukum  Islam.  Hasilnya  adalah  hermeneutika  yang  dikembangkannya  sendiri,  yang  oleh beberapa  peniliti  disebut  sebagai  hermeneutika  negosiatif  atau  hermeneutika  otoritatif.  Jika  kita meninjau cara kerja hermeneutikanya, maka terlihat jelas bagaimana kondisi sosial dan intelektual Amerika berpengaruh di dalamnya. Konsep “proporsionalitas” yang menjunjung tinggi moralitas, dampak sosial, dan HAM misalnya, merupakan cerminan dari keterpengaruhan tersebut.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, teks-teks yang menjadi dalil hukuman potong tangan  adalah  Alquran  dan  hadis  Nabi.  Kedua  teks  tersebut  secara  tegas  menyebutkan  bahwa hukuman  tersebut  berlaku  bagi  pencuri.  Tafsir-tafsir  terhadap  teks-teks  tersebut  berkisar  pada beragam masalah, di antaranya yang paling penting adalah nisab barang curian, di mana terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut. Dari tafsir-ta fsir tersebut juga didapat informasi mengenai pelaksanaan hukuman tersebut dalam lintas sejarah, dimulai dari era pra-Islam hingga masa Khulafa al-Rasyidin. Yang menarik adalah data bahwa Khalifah Umar bin Khathab pernah tidak  melaksanakan  hukum  potong  tangan  terhadap  pencuri,  meskipun  barang  curiannya  adalah seekor  unta  betina,  yang  tentunya  melebihi  batas  minimal  potong  tangan.  Walaupun  dengan alasan  masa  panceklik,  setidaknya  kasus  ini  menjadi  suatu  contoh  bagaimana  hukum  potong tangan  bukanlah  suatu  hukum  yang  final  dan  tidak  dapat  berubah  atau  digantikan  dengan hukuman lainnya yang setimpal.
Setelah  hukuman  potong  tangan  dianalisis  dengan  menggunakan  hermeneutika  El  Fadl, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum tersebut dapat digantikan dengan hukum lainnya
yang  setimpal.  Hal  ini  juga  bertujuan  untuk  memperbaiki  citra  moralitas  Islam  yang  dipandang negatif oleh sebagian masyarakat Barat karena beberapa hukum Islam dipandang sebagai hukum yang  bengis,  kejam,  dan  bertentangan  dengan  HAM,  yang  tentunya  pandangan-pandangan  itu menggunakan  kacamata  moralitas modern.  Sebaliknya,  kita  juga  tidak  dapat  mengatakan  bahwa penerapan  hukuman  potong  tangan  di  Arab  menyalahi  moralitas  modern.  Jika  kita  tinjau  dalam sudut pandang sejarah dan sosial, kita akan memahami bahwa hukum tersebut merupakan hukum yang  sesuai  dengan  kondisi  Arab  yang  keras,  yang  suka  menyelesaikan  suatu  konflik  dengan perang.  Dengan  demikian,  hukum  potong  tangan  yang  bukanlah  satu-satunya  hukuman  bagi pencuri  dapat  digantikan  dengan  hukum  lainnya  yang  lebih  sesuai  dengan  kondisi  sosial negaranya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Ali. “Kontroversi Hukuman Cambuk.” Media Syariah 14, no. 1 (2012): 65–96.
Adib,  M.  Afiqul.  “Syekh  Nawawi  Al-Bantani:  Kajian  Pemikiran  Pendidikan  Islam  dan Relevansinya  di  Abad-21.” Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan 16, no. 2 (12 Februari 2022): 444–66. https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.885.
Ainina,  Dewi  Qurroti.  “Nilai-Nilai  Moderasi  Beragama  Dalam  Mata  Pelajaran  PAI  Dan  Budi Pekerti Kelas VII SMP.” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 16, no. 2 (12 Februari 2022): 477–87. https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.887.
Al-Bukhārī, Muhammad bin ’Ismail. Shahīh al-Bukhārī . Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
Alkhateeb,  Firas. Sejarah  Islam  yang  Hilang .  Diterjemahkan  oleh  Mursyid  Wijanarko.  Jakarta Selatan: Bentang Pustaka, 2016.
Al-Qurthubi,  Muhammad  bin  Ahmad. Al-Jami’  li  Ahkam  al-Qur’an .  Kairo:  Dar  al-Kutub  al- Mishriyyah, 1964.
Fouda,  Farag. Kebenaran  yang  Hilang .  Diterjemahkan  oleh  Novriantoni.  Digital.  Jakarta: Democracy Project, 2012.
Habuddin, Ihab. “Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl: Relevansinya dengan Posisi Perempuan dalam Keluarga.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (26 September 2016): 1–30.
Hayati,  Fauziah.  “Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Hukum  Islam.” Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah Keagamaan  Dan  Kemasyarakatan 16,  no.  3  (15  April  2022):  1095–1102. https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1026.
Ibnu  Katsir,  ’Ismail  bin  ’Umar. Tafsir  Al-Qur’an  al-’Azhim .  1  ed.  Beirut:  Dār  al-Kutub  al- `Ilmiyyah, 1419.
Ibrahim,  Muhammad  Syahrizal  Razali.  “Al-Qur’an  dan  Keadilan  Islam  dalam  Pensyariatan Hudud.” Media Syariah 14, no. 1 (2012): 97–120.
Lathif, Parjiman. “Khaled Aboe El-Fadl: Against Authoritarianism Teachers Talk to God.” IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities) 2, no. 1 (14 April 2019): 22– 31. https://doi.org/10.26555/ijish.v2i1.1048.
Majid,  Abdul.  “Hermeneutika  Hadis  Gender:  Studi  Pemikiran  Khaled  M.  Abou  El  Fadl  dalam Buku Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women.” Jurnal  Al-Ulum 13, no. 2 (2013): 293–320.
Malik bin Anas. al-Muwaththa’ . Uni Emirat Arab: Muassasah Zayid bin Sulthan, 2004.
Matswah,  Akrimi.  “Hermeneutika  Negosiatif  Khaled  M.  Abou  El  Fadl  Terhadap  Hadis  Nabi.”
Jurnal Addin VII, no. 2 (Agustus 2013): 249–72.
Mubarok, Zaki. “Pemikiran Khaled Abou El Fadl tentang Hermeneutika atas Wewenang dalam
Hukum  Islam.” Adzkiya :  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Syariah 5,  no.  2  (12  September 2017): 331–54. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i2.1040.
Mushlihin,  Imam  Annas.  “Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  Perspektif Hermeneutika  Hukum  Islam  (Telaah  Pemikiran  Khaled  Abou  El-Fadl).” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 6,
no. 1 (2012): 43–54.
https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.587.
Muslim bin al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim . Riyadh: Dār al- Ḥaḍārah li al-Nasyr wa al-Tauzī`, 2015.
Nurdin.  “Konsep  Keadilan  dan  Kedaulatan  dalam  Perspektif  Islam  dan  Barat.” Media  Syariah XIII, no. 1 (2011): 121–30.
Qudsi,  Saifudin.  “Perspektif  Khaled  Abou  El-Fadl  Dalam  Membendung  Otoritarianisme  Tafsir Keagamaan  Melalui  Hermeneutika  Negosiatif.” Religió:  Jurnal  Studi  Agama-Agama 3, no. 1 (1 Maret 2013). https://doi.org/10.15642/religio.
Rahmi, Nailul. “Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur`an dan Hadis.” Jurnal Ulunnuha 7, no. 2 (2018): 53–70. https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.254.
Raisul,  Raisul.  “Pemikiran  Hukum  Islam  Khaled  Abou  El  Fadl.” Mazahib 14,  no.  2  (2015). https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.343.
Siregar,  Lis  Yulianti  Syafrida.  “Konstruksi  Hermeneutika  Dalam  Studi  Islam  Tentang  Hadis- Hadis  Misoginis  (Studi  Pemikiran  Khaled  Abou  El  Fadl).” Tazkir :  Jurnal  Penelitian Ilmu-Ilmu  Sosial  Dan  Keislaman 2,  no.  2  (31  Desember  2016):  123–42. https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i2.514.
Sofyan, Muhammad. “Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl.” KALAM 9, no.  2 (30 Desember 2015): 373–92. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.337.
Suhendra, Ahmad. “Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl.” Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith 5, no. 2 (1 Desember 2015): 343–62.
https://doi.org/10.15642/mutawatir.2015.5.2.343-362.
Syafiq,  Ahmad.  “Rekonstruksi  Pemidanaan  dalam  Hukum  Pidana  Islam:  Perspektif  Filsafat Hukum.” Jurnal Pembaharuan Hukum Islam 1, no. 2 (2014): 178–90.
Syarifuddin,  Syarifuddin.  “Hermeneutika  Khaled  Abou  El  Fadl.” Substantia:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Ushuluddin 17, no. 2 (11 Oktober 2015): 231–44.
https://doi.org/10.22373/substantia.v17i2.4099.
Syefriyeni. “Relavitisme Etika Keyakinan Moral: Sebuah Ijtihad Etik Umar bin Khattab.” Intizar 25, no. 2 (2019): 107–14.
Verdianto, Yohanes. “Hermeneutika Alkitab dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab dari Masa ke Masa.” Mitra Sriwijaya 1, no. 1 (2020): 45–57.