## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## SISTEM PEWARISAN HARTA PUSAKO DI MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM

## Rahmi Murniwati
Fakultas Hukum, Universitas Andalas
Coresponding author: rahmimurniwati168@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 08/03/2023 Direvisi, 20/03/2023 Dipublikasi, 09/04/2023 Harta  waris  di  Minangkabau  terdiri  dari  sako  dan  pusako.  Di  daerah
Minangkabau sistem pewarisan harta berbeda dengan sistem pewarisan menurut hukum  waris  islam  dimana  menggunakan  sistem  faraidh  sedangkan  kebiasaan yang  terjadi  di  Minangkabau  sistem  pewarisan  harta  diturunkan  berdasarkan garis  keturunan  ibu.  Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini:  1)  Bagaimana  Sistem  Pewarisan  Harta  Pusako  di Minangkabau  ditinjau  dari  Hukum  Adat  dan  Waris  Islam?  2).  Bagaimana Hubungan  Sistem  Pewarisan  Harta  Pusako  berdasarkan  Hukum  Waris  Adat Minangkabau  dengan  Hukum  Waris  Islam?  Metode  pendekatan  masalah yang digunakan adalah yuridis normatif , sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan  analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau ditinjau dari Hukum Waris Adat  dan  Islam  yaitu  pewarisan  harta  di  Minangkabau  berdasarkan  garis keturunan  ibu  atau  disebut  matrilineal  yang  berbeda  dengan  sistem  pewarisan harta  dalam  hukum  islam  yang  menggunakan  sistem  hukum  faraidh.  Harta pusako  tinggi  yang  telah  didapati  turun  temurun  dari  nenek  moyang  menurut garis  ibu.  Harta  pencarian  yang  menurut  adat  bernama  harta  pusako  rendah diturunkan  menurut  peraturan  syara’yaitu  berdasarkan  hukum  Islam.  2) Hubungan  Sistem  Pewarisan  Harta  Pusako  berdasarkan  Hukum  Waris  Adat Minangkabau  dengan  Hukum  Waris  Islam  terdapat  dalam  pemisahan  sistem pembagaian  harta  untuk  harta  pusaka  tinggi  akan  diwariskan  menurut  garis keturunan  ibu  dan  untuk  harta  pusako  rendah  akan  diwariskan  berdasarkan hukum Islam atau faraidh.
Kata Kunci: Pewarisan
Harta Pusako; Hukum Waris Adat; Hukum
Waris Islam Abstract Keywords: Inheritance of Pusako; Customary Inheritance Law; Islamic Inheritance Law Inherited in Minangkabau consists of sako and pusako. In the Minangkabau area the  system  of  inheritance  of  property  is  different  from  the  inheritance  system according  to  Islamic  inheritance  law  which  uses  the  faraidh  system  while  the customs  that  occur  in  Minangkabau  the  system  of  inheritance  of  property  is passed  down  based  on  maternal  lineage.  Based  on  the  above  problems,  the formulation  of  the  problem  in  this  study:  1)  How  is  the  Heritage  Inheritance System in Minangkabau in terms of Customary Law and Islamic Inheritance? 2). How  is  the  Relationship  between  the  Heritage  Inheritance  System  based  on Minangkabau  Customary  Inheritance  Law  and  Islamic  Inheritance  Law?  The method of approaching the problem used is normative juridical, the data source in this research comes from library research and data analysis and processing that will be used in this research is qualitative analysis. Research results: 1) The Heritage Inheritance System in Minangkabau in terms of Customary and Islamic Inheritance  Law  is  the  inheritance  of  property  in  Minangkabau  based  on maternal  lineage  or  called  matrilineal  which  is  different  from  the  property inheritance  system  in  Islamic  law  which  uses  the  faraidh  legal  system.  High heirloom  property  that  has  been  obtained  for  generations  from  ancestors
according  to  the  mother's  line.  Search  property  which  according  to  custom  is called  low  heirloom  property  is  inherited  according  to  shara'i  regulations, namely  based  on  Islamic  law.  2)  The  relationship  between  the  Heritage Inheritance  System  based  on  Minangkabau  Customary  Inheritance  Law  and Islamic  Inheritance  Law  is  found  in  the  separation  of  the  property  division system for high heirlooms will be inherited according to maternal lineage and for low heirlooms will be inherited based on Islamic law or faraidh.

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  tidak  dapat  hidup  sendiri  karena  pada dasarnya manusia saling mmebutuhkan satu sama lain, oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk  sosial  yang  saling  berinteraksi  dan  hidup  secara  berkelompok. 1 Manusia  diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan yang maha esa untuk berpikir, menjaga, dan mengelola fasilitas- fasilitas  yang  di  berikan  untuk  melanjutkan  hidup  di  masa  yang  akan  datang.  Pada  daerah Sumatera  Barat  Khususnya  Minangkabau  yang  menganut  sistem matrilineal (Sistem  garis keturunan  ibu)  para  nenek  moyang  dahulunya  telah  berpikir  kedepan  untuk  anak  cucunya dengan mewariskan harta berupa sako dan pusako.
Sejarah  tradisional  Minagkabau  menyebutkan  bahwa  dengan  garis  keturunan  ibu ( matriachaat ),  satu  payung,  satu  nenek,  satu  perut,  nenek  moyang  dahulu  membuka  tanah dengan cara “mencancang melateh, membuka kampung  dan halaman” dan dengan semakin banyak  jumlah  anak  keturunan  maka  nagari  pun  diperluas  (bakalebaran).  Sejak  itu  muncul istilah suku yang tidak bisa dipisahkan dengan sako (gelar kesukuan). Sako sebagai kekayaan tak berwujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang  dan  kelestarian  Adat  Minang.  Untuk  menjamin  kehidupan  anak  sukunya  mereka menetapkan adanya pusako (harta pusaka) dengan prinsip milikan komunal.
Sako  ialah  gelar  kebesaran  adat  atau  seumpamanya  yang  diberikan  kepada  keturunan mengikut  tali  darah  matrilineal.  Ungkapan  adat  menyebutkan  “adat  sako  turun  temurun”. Menurut Amir M.S sako berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut  sebagai  hak.  Sako  merupakan  gelar  penghulu  yang  diwariskan  (dipusakakan/ diturunkan) kepada kamanakan (anak saudara yang laki-laki) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. 2 Sako bukan bersifat benda, namun merupakan gelar yang dipusakai dan beralih nya disebabkan kematian. Selanjutnya Pusako ialah harta pusaka adat yang terdiri dari harta  kekayaan  dan  harta  kekuasaan  adat.  Harta  kekayaan  adalah  berupa  emas,  perak,  dan ternak  peliharaan,  sedangkan  harta  kekuasaan  adat  adalah  berupa  wilayah  teritorial  (ulayat) yang berupa hutan tanah, sawah ladang, pandam pakuburan, lebuh tapian (pemandian), rumah tangga,  dan  korong  kampung  dan  isinya  yang  dibatasi  oleh  kawasan  batas  tanah.  Hamka menyebut harta jenis ini dengan istilah harta tua. 3
Dalam pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa sako dan pusako merupakan jenis harta yang ada di Minangkabau. Harta Pusaka berdasarkan asalnya terdiri dari Berdasarkan asal harta pusaka ini maka dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka rendah, dan Harta pencarian. Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, sehingga bagi
1 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm.1.
2 Amir,  M.S,  2003, Adat  Minangkabau  Pola  dan  Tujuan  Hidup  Orang  Minang ,  Jakarta,  PT.  Mutiara Sumber Widya, Hlm. 93
3 Hamka, 2006, Islam dan Adat Minangkabau , Selangor Darul Ehsan: Pustaka Dini, Hlm. 126
penerima  harta  tersebut  sudah  kabur  asal-usulnya.  Dalam  beberapa  daerah  harta  tersebut disebut  harta  tua,  oleh  karena  sudah  begitu  tua  umurnya.  Kekaburan  asal  usul  harta  pusaka tinggi  itu  disebabkan  oleh  beberapa  hal  antara  lain  pertama  sudah  begitu  jauh  jarak  waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya hingga tidak dapat lagi diperhitungkan  dengan  tahunan.  Kedua,  karena  harta  itu  seudah  bercampur  baur  dengan sumber lain yang datang kemudian. Harta pusaka rendah yaitu harta yang dipusakai seorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta tersebut. Ini dapat terjadi jika harta ini diterima dari satu angkatan diatasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat diatasnya yang masih dapat dikenalnya seperti ninik baik dari ayah atau ninik dari mamaknya, harta itu didapatnya melalui hasil usahanya sendiri. Seorang yang mendapatkan harta  dari  hasil  usahanya  sendiri  berhak  mendapatkan  harta  tersebut  serta  menerima manfaatnya  dari  harta  tersebut  untuk  kepentingan  diri  sendiri  beserta  anak  cucunya.  Tetapi apabila  ia  sudah  mati  maka  harta  tersebut  akan  diwarisi  secara  tidak  terbagi  oleh  angkatan dibawahnya. Dengan demikian garta tersebut digabungkan sebagai harta pusaka. Harta pusaka rendah bekali sekali diturunkan dengan sendirinya menjadi harta pusaka tinggi.
Harta  pencarian ,  yaitu  harta  atau  tanah  yang  didapat  oleh  seseorang  sebagai  hasil usahanya  sendiri.  Harta  hasil  usaha  sendiri  dapat  dipisahkan  kedalam  2  bentuk  yaitu:  perta tambilang  besi,  yaitu  tanah  yang  didapat  dari  hasil  taruko  tanah  ulayat  kaum.  Hasil  dari perbuatan manaruko ini adalah hak bagi yang manaruko dalam bentuk ganggam beruntuk dan dapat  dimanfaatkannya  bersama  keluarganya.  Pengertian  tembilang  besi  digunakan  sesuai dengan alat yang didapatkan waktu mendapatkan tanah itu. Kedua tambilang emas, yaitu harta atau tanah yang didapatkannya dengan cara membeli atau memagang yang uang untuk maksud itu  adalah  dari  hasil  usahanya  sendiri.  Termasuk  kedalam  kelompok  ini  harta  kaum  yang tergadai untuk kepentingan kaum yang ditebusnya dengan hasil usahanya sendiri selama uang tebusan tersebut belum dikembalikan oleh kaum. 4
Harta  Pusaka  Tinggi  di  Minangkabau  diturunkan  berdasarkan  garis  keturunan  ibu (matrilineal), sedangkan untuk gelar sako diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Dalam hal ini kedudukan wanita di Minangkabau memiliki peran yang sangat kuat dalam pewarisan harta pusaka tinggi dimana hal ini memiliki titik tolak yang sangat bersebrangan dengan sistem waris  Islam  dimana  dalam  pewarisan  laki-laki  memiliki  peran  yang  lebih  besar  daripada wanita.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian hukum  normatif disebut  juga penelitian hukum  doktrinal.  Menurut Peter  Mahmud  Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian  hukum  jenis  ini,  seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-  undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang
4 Amir Syarifuddin, 1984, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 216.
merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.  Dalam  penelitian  ini menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji konsep sistem waris dalam hukum adat di  Minangkabau  dan  hukum  waris  Islam  secara  kompleks  dan  dikaitkan  dengan  hubungan sistem waris harta pusaka dalam sistem Hukum Waris Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem  Pewarisan  Harta  Pusaka  di  Minangkabau  ditinjau  dari  Hukum  adat  dan Waris Islam
Hukum  waris  adat  adalah  hukum  adat  yang  memuat  garis-  garis  ketentuan  mengenai sistem dan Asas-asas hukum waris; tentang harta warisan; pewaris dan ahli waris; serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.  Hukum  waris  adat  merupakan  hukum  penerusan  harta  kekayaan  dari  satu  generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal  atau  kebersamaan  sebagai  bagian  dari  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Prinsip kebersamaan  dalam  hukum  waris  adat  membuat  hukum  waris  adat  tidak  mengenal  bagian- bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.
Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari  Hukum  Islam  maupun  Hukum  Barat.  Perbedaan  tersebut  karena  latar  belakang  alam pikiran  bangsa  Indonesia  yang  berfalsafah  Pancasila  dengan  masyarakat  yang  Bhineka Tunggal Ika. Sifat yang terdapat dalam latar belakang tersebut adalah saling tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.
Hukum  waris  adat  mempunyai  corak  tersendiri  dari  alam  pikiran  masyarakat  yang tradisional  dengan  bentuk  kekerabatan  yang  sistem  keturunannya  patrilineal,  matrilineal, parental  atau  bilateral,  walaupun  pada  bentuk  kekerabatan  yang  sama  belum  tentu  berlaku sistem  kewarisan  yang  sama.  Jadi,  sifat  hukum  waris  adat  juga  dipengaruhi  oleh  sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat.
Dalam  hukum  waris  adat,  harta  warisan  tidak  merupakan  kesatuan  yang  dapat  dinilai harganya,  tetapi  merupakan  kesatuan  yang  tidak  terbagi  atau  dapat  terbagi  menurut  jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dari uang penjualan itu lalu dibagi- bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat.
Pada daerah Sumatera Barat  yaitu Minangkabau, pewarisan  harta pusaka  berupa  gelar sako  diturunkan  dari  mamak  kepada  kemenakan.  Hubungan  mamak  dengan  kemenakan  di Minangkabau  dibagi  sebagai  berikut:  1. Kamanakan  dibawah  daguak (kemenakan  dibawah dagu), yaitu kemenakan yang berhubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak. Menurut mamangan jaraknya dikatakan dengan nan sajangka, nan saeto, nan sadopo. 2. Kamanakan  dibawah  dado (kemenakan  dibawah  dada),  yaitu  kemenakan  yang  ada hubungan karena sukunya sama, namun penghulunya berbeda. 3. Kamanakan dibawah pusek (kemenakan dibawah pusar), maksudnya kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama tetapi berbeda nagari asalnya. 4. Kamanakan dibawah lutuik (kemenakan dibawah lutut), yaitu orang lain yang berbeda suku dan berbeda nagari namun minta perlindungan kepada tempat yang ia tempati sekarang.
Mamak  di  Minangkabau  berfungsi  membimbing  kemenakan,  memelihara  dan mengembangkan  harta  pusaka,  mewakili  keluarga  dalam  urusan  keluar  kaum,  dan  menjadi
penengah  ketika  terjadi  perkara  antara  kaumnya.  Kemenakan  akan  mewarisi  sako  dari mamaknya. Mamak berkewajiban membimbing kemenakan nya seperti digambarkan pepatah berikut: Kaluak  paku  kacang  balimbiang,  Daun  bakuang  lenggang-lenggangkan,  Anak dipangku kamanakan dibimbiang, Urang kampuang dipatenggangkan.
Selanjutnya dalam hal harta Pusaka, menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau bahwa harta Pusaka Tinggi diturunkan menurut garis keturunan ibu yaitu berdasarkan prinsip matrilineal. Sistem matrilineal di Minangkabau memiliki 7 ciri yaitu:
1. Keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu
2. Suku terbentuk menurut garis ibu
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya (exogami)
4. Kekuasaan  dalam  suku,  menurut  teori  terletak  ditangan  ibu  tetapi  jarang  sekali dipergunakan sedang
5. Yang berkuasa adalah saudara laki-laki
6. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi istrinya
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.
Kedudukan pusaka tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusaka rendah kecuali sangat jarang sekali, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya  kedudukan  ini,  harta  pusaka  tinggi  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  perkawinan,  baik orang  dalam  ataupun  orang  luar  suku  Minangkabau.  Semua  harta  tersebut  berada  di  bawah kuasa kesukuan perempuan, yaitu pihak istri.
Harta pusaka tinggi di Minangkabau boleh digadaikan ataupun lepas jika memenuhi 4 syarat  berikut  yaitu1.  Mayik  tabujua  di  tangah  rumah,  yaitu  jika  ada  anggota  kaum  yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan tidak memiliki biaya untu menyelenggarakan proses  pemakanan  mayat  tersebut.  2.  Gadih  gadang  alun  balaki,  yaitu  pada  suatu  anggota keluarga  terdapat  anak  gadis  yang  sudah  lanjut  umurnya  dan  belum  menikah,  maka  harta tersebut digunakan untuk modal bagi lelaki untuk menikah dengan gadis tersebut. 3. Rumah gadang  katirisan,  yaitu  apabila  suatu  rumah  gadang  yang  butuh  renovasi  namun  anggota keluarga  tidak  memilki  dana  untuk  memperbaikinya  maka  harta  pusaka  tinggi  boleh digadaikan atau dijual untuk memperbaiki rumah tersebut. 4. Pambangkik batang tarandam, yaitu akan diadakannya pengangkatan penghulu karna penhulu yang dahulu telah meninggal.
Harta pusaka rendah disebut sebagai tembilang emas ( golden spade ) dalam istilah adat. Sawah ladang hasil pembukaan hutan ulayat kaum yang kemudian di-taruko termasuk kategori harta  pusaka  rendah  dalam  masa  yang  tidak  lama.  Setelah  diwariskan  dalam  dua  keturunan harta tersebut akan berubah menjadi pusaka tinggi kembali. Termasuk dalam hal ini ialah tanah yang dalam status pagang gadai. 5
Hakekatnya, adat Minangkabau hanya mengenal harta pusaka saja yang dimiliki secara bersama  oleh  kaum  dalam  adat  matrilineal  dan  tidak  mengenal  istilah  harta  sepencarian. Munculnya istilah harta sepencarian bermula dari hubungan dagang yang semakin erat antara orang  Minangkabau  dengan  sauda-  gar  India  di  kawasan  pesisir  barat  Sumatera  Barat  pada abad  ke-17.  Pada  tahun  1761,  ajaran  Islam  yang  dianut  oleh  orang-orang  pesisir  mulai
5 Julius  Dt.  Malako  nan  Putiah,  2007,  Mambangkik  Batang  Tarandam  dalam  Upaya  Mewariskan  dan Melestarikan  Adat  Minangkabau  dalam  Menghadapi  Moderisasi  Kehidupan  bangsa,  Bandung:  Citra  Umbara, Hlm. 117
digunakan  untuk  menyelesai-  kan  masalah  waris  berkaitan  harta  perniagaan  ini.  Bagaimana pun  harta  sepencarian  masih  boleh  berubah  menjadi  harta  pusaka  (pusaka  tinggi)  setelah melalui proses pewarisan. Caranya, tahap yang terjadi dimulai dari harta pusaka rendah, harta susuk, dan akhirnya menjadi harta pusaka tinggi. 6
Sebuah  produk  lembaga  adat  Minangkabau.  Praktek  ini  mulai  dikenal  sejak  hadirnya ekonomi uang yang ada melalui perniagaan dan jasa per- buruhan. Akibatnya, hubungan ke- kerabatan  pun  terjadi  perubahan.  Hubungan  ayah-anak  pada  masa  ini  menjadi  rapat  dalam sistem  keluarga  inti.  Dimana-mana  timbul  keinginan  ayah  untuk  mewariskan  harta pencariannya ini kepada anak dan istri, bukan kepada kamanakan. Perubahan sosial inilah yang akhirnya menimbulkan perselisihan in- tern yang cukup lama karena feno mena ini dirasakan oleh banyak tokoh adat dan agama. 7
Harta  pusaka  rendah  boleh  menjadi  harato susuak (harta  penambah)  jika  suatu  ketika nanti  dijadikan  sebagai  penambah  harta  pusaka  tinggi  yang  dianjurkan  oleh  adat  agar  harta pusaka tinggi selalu ditambah menurut kemampuan mamak. Menurut Datuk B. Nurdin Yacub, pusaka rendah akan berubah menjadi pusaka tinggi jika diwaris- kan menurut garis keturunan kaum (pihak ibu) secara terus menerus (Dt. B. Nurdin Yakub, Buku 2, 1989).
Harta pusaka rendah yang diusahakan oleh sebuah keluarga dan dijadikan sepencarian suami istri untuk bekal hidup berumah- tangga pada dasarnya masih ter- golong dalam kategori pusaka tinggi karena harta-harta lain pasti ada dan diusahakan di atas tanah pusaka tinggi oleh sebuah  keluarga  tersebut  Harta  pusaka  rendah  yang  dihasilkan  dari  harta  pusaka  tinggi  ini sering  diakui  sebagai  harta  pencarian. 8 Padahal,  maksud  harta  pencarian  sendiri  ialah  harta yang  diperoleh  oleh  suami  istri  selama  masa  perkawinan,  bukannya  dari  hasil  tanah  pusaka tinggi.
Dalam  Hukum  waris  sebelum  Islam  dipengaruhi  oleh  sistem  sosial  yang  dianut  oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka  bermata  pencaharian  dagang.  Ciri  tersebut  tampaknya  sudah  menjadi  kultur  atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem  sosial  yang  berlaku.  Kekuatan  pisik  lalu  menjadi  ukuran  baku  dalam  sistem  hukum warisan yang diperlakukannya.
Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya  yang  meninggal,  adalah  mereka  yang  laki-laki,  berpisik  kuat  dan  mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan.
Konsekuensinya adalah  anak- anak baik  laki-laki maupun perempuan tidak diberi  hak mewarisi  harta  peninggalan  keluarganya.  Ketentuan  semacam  ini  telah  menjadi  tradisi  dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup- hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis  perempuan  mendapat  perlakuan  yang  sangat  deskriminatif.  Mereka  tidak  bisa menghargai  kaum  perempuan,  yang  nantinya  dalam  perspektif  al-Qur’an  mempunyai
6 Ibid
7 AA. Navis, 1986, Alam Takambang Jadi Guru, Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, Hlm. 164
8 Norhalim Ibrahim, 1993, Adat Perpatih, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, Hlm. 53
kedudukan  yang  sederajat  dengan  laki-laki.  Bagi  mereka,  kaum  perempuan  tidak  ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.
Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah:
1. pertalian kerabat (al-qarabah),
2. janji prasetia (al-hilf wa al-mu’aqadah),
3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni).
Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka  yang  laki-laki  dan  kuat  pisiknya.  Implikasinya  adalah  wanita  dan  anak-anak  tidak mendapatkan  bagian  warisan.  Janji  prasetya  dijadikan  dasar  pewarisan  dalam  masyarakat jahiliyah.  Mereka  melalui  perjanjian  ini  sendi-sendi  kekuatan  dan  martabat  kesukuan  dapat dipertahankan. Janji prasetya ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya seorang berikrar  kepada  orang  lain  untuk  saling  mewarisi,  apabila  salah  satu  di  antara  mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa aman.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:
Kelompok ahli waris dzawil furud , yaitu:
a) Ayah  mendapat  1/3  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak/keturunan.  Hal  yang demikian  dinyatakan  ddalam  Pasal  177  KHI  “Ayah  mendapatkan  sepertiga  bagian  bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.
b) Ibu  mendapat  1/6  bagian  bila  pewaris  mempunyai  anak/keturunan,  atau  pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”. Ayat (2) dinyatakan ”Ibu  mendapat  sepertiga  bagian  dari  sisa  sesudah  diambil  oleh  janda  atau  duda  bila bersama-sama dengan ayah”.
c) c. Duda mendapat 1⁄4 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan 1⁄2 bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KH  “Duda  mendapat  separoh  bagian,  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan  bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian”.
d) d. Janda mendapat 1/8 bagian bila pewaris meninggalkan anak/ keturunan, mendapat 1⁄4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.
e) e. Seorang  anak perempuan mendapat  1⁄2 bagian, dua orang atau lebih  anak perempuan mendapar 2/3 bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki- laki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama- sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.
f) f. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/3  bagian,  jika  saudara  (sekandung,  seayah,  seibu)  mewaris  bersama  ibu  pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu makamasing- masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama- sama mendapat sepertiga bagian”.
g) g. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat 1⁄2 bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan  tersebut  mewaris  tidakbersama  ayah  dan  tidak  ada  saudara  laki-laki  atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikan dinyatakan dalam Pasal 182 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan  kandung  atau  seayah,  maka  ia  mendapat  separoh  bagian.  Bila  saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

## B. Hubungan  Sistem  Pewarisan  Harta  Pusaka  berdasarkan  Hukum  Waris  Adat Minangkabau dengan Hukum Waris Islam
Mengenai  pewarisan  harta  terutama  harta  pusaka  tinggi  ini  sebenarnya  sudah  ada kesepakatan  antara  para  ninik  mamak,  alim  ulama,  cerdik  pandai,  dan  angkatan  muda  yang datang  sebagai  utusan  seluruh  alam  Minangkabau  yang  dikenal  dengan  Kerapatan  Orang Empat  Jenis  yang  berlangsung  di  Bukittinggi  tanggal  2  Mei  1952.137  Dalam  kerapatan  ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta yaitu:
1. Harta pusaka tinggi  yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut  garis ibu. Diturunkan sepanjang adat.
2. Harta  pencarian  yang  menurut  adat  bernama  harta  pusaka  rendah  diturunkan  menurut peraturan syara’
Hasil kesepakatan ini sebenarnya telah dapat dikatakan sebagai suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dengan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan  secara  adat  dan  mendapatkan  lapangan  harta  pencarian  yang  diwariskan  sesuai tuntutan  agama.  Hasil  kesepakatan  yang  dicapai  dalam  kerapatan  tersebut  dikuatkan  pula dalam seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan:
1. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala waris diluar dan didalam pengadilan
2. Anak  kemenakan  dan  Mamak  Kepala  Waris  yang  termasuk  kedalam  badan  hukum  itu masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.
3. Harta pencarian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum Islam atau faraidh
4. Yang dimaksud dengan harta pencarian adalah seperdua dari yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaannya sendiri.
5. Seseorang  dibenarkan  berwasiat  baik  kepada  kemenakannya  maupun  kepada  yang  lain- lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian.

## KESIMPULAN
Harta di Minangkabau terdiri dari sako yang berupa gelar kebesaran dan Pusako yang cenderung  dinilai  dari  kebendaan.  Harta  pusako  di  Minangkabau  terdiri  dari  harta  pusako tinggi, harta pusako rendah, dan harta pencarian.  Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu. Harta pencarian yang menurut adat  bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara’yaitu berdasarkan hukum Islam. Hasil kesepakatan ini suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dengan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencarian  yang  diwariskan  sesuai  tuntutan  agama.  Hasil  kesepakatan  yang  dicapai  dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan bahwa Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala waris diluar dan didalam pengadilan, anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut,  harta  pencarian  diwarisi  oleh  ahli  waris  menurut  hukum  Islam  atau  faraidh,  yang dimaksud  dengan  harta  pencarian  adalah  seperdua  dari  yang  didapat  oleh  seseorang  selama dalam  perkawinan  ditambah  dengan  harta  bawaannya  sendiri,  dan  seseorang  dibenarkan berwasiat  baik  kepada  kemenakannya  maupun  kepada  yang  lain-lainnya  hanya  sebanyak- banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian

## DAFTAR PUSTAKA
Hamka, 2006, Islam dan Adat Minangkabau ,  Pustaka Dini. Ibrahim, Norhalim. (1993 ), Adat Perpatih , Kuala Lumpur: Fajar Bakti,
Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar : Liberty
M.S. Amir. (2003). Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang: PT. Mutiara Sumber Widya
Navis, AA (1984). Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau : Penerbit Grafitipers
Syarifuddin,  Amir.  (1984) ,  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau : Gunung Agung
Yakub,  Nurdin.  (1989).  Minangkabau  Tanah  Pusaka:  Tambo  Minangkabau:  CV  Pustaka Indonesia