## I. Pendahuluan
Sudah berabad-abad lamanya sumber daya  alam  di  wilayah  pesisir  dan  lautan dimanfaatkan dari generasi ke generasi oleh banyak  manusia.  Wilayah  yang  merupakan wilayah  peralihan  antara  ekosistem  darat dan laut ini ditinggali dan dimanfaatkan, tidak oleh  satu dua  bangsa  ataupun suku,  tetapi hampir semua bangsa dan suku di dunia. Hal ini disebabkan  wilayah pesisir dan kelautan memiliki  hampir  semua  kebutuhan  yang mendukung  hidup  dan  kehidupan  manusia (Bengen dan Rizal, 2006)
Ada  empat  fungsi  dari  ekosistem pesisir dan kelautan yang sangat diperlukan
bagi kesinambungan pembangunan ekonomi dan kelangsungan hidup umat manusia, yaitu (Bengen dan Rizal, 2006): Pertama, wilayah pesisir  dan  kelautan  merupakan  penyedia sumberda ya   a la m  da pa t  pulih  da n sumberdaya  alam  tak  dapat  pulih  yang diperlukan untuk bahan baku pangan, papan, transportasi, industri, dan kegiatan manusia lainnya. Kedua, penyedia ruang untuk tempat tinggal,  melakukan  kegiatan  budidaya perikanan  dan  pertanian,  rekreasi  dan pariwisata,  perlindungan  alam.  Ketiga, sebagai  penampung  dan  penyerap  limbah se ba ga i  ha sil  sa mping  da ri  k egia ta n konsumsi,  produksi,  dan  transportasi  yang dilakukan  manusia.  Keempat,  sebagai

## Pemberdayaan  Hukum  dan  Konstruksi  Model Pemberdayaan  Komunikatif  Responsif
MELLA ISMELINA FARMA RAHAYU 1 , NENI RUHAENI 1 , ARINTO NURCAHYO 1 ,  NURUL KHODIJAH 1
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Bandung,  Jl.  Tamansari  No.1  Bandung. Email:  mellaismelina@yahoo.com;  nenihayat@yahoo.com;  arinto@unisba.ac.id

## Abstract
A recklesness in coastal exploitation has lead to environment disaster. During exploitation process, economy aspect of the coastal become the main focus, whereas    social    aspect    and  ecology  were  ignored.  This  research  tries  to identify and analyze the conditions of Cirebon coastal area. Abrasion, sedi- mentation,  junk/trash  problems,  and  the  lack  of  people  awareness  toward the  importance  of  coastal  planning  and  reclamations  became  the  root  of environment problems. By employing normative jurisdiction and sociolegal as analysis approach, the research concluded that regulations concerning con- servation of coastal functions has failed to open up a space for raising aware- ness among people. The regulations also unable  to empower public to pro- tect their  environment.  A  model for  empowering public, by  exercising Re- sponsive  Communicative  approach  was  proposed  as  solution  for  conserva- tion problems in coastal area of Kota Cirebon.
Kata kunci: community empowerment, preservation coastal environment
MELLA ISMELINA FR. dkk. Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan  ...
penyedia  jasa-jasa  kenyamanan  dan  jasa- jasa  pendukung  kehidupan  seperti  udara bersih dan  keanekaragaman hayati.
Be rk aita n  de ngan  pem anfa atan wilayah  pesisir  dan  kelautan,  ternyata pembangunan kelautan yang dilakukan oleh Indonesia selama ini mengalami ketimpang- an, karena hanya terfokus pada kepentingan ekonomi  saja  dan  kurang  memerhatikan aspek sosial dan ekologi.
Fenomena  degradasi  biogeofisik sumberdaya pesisir dialami pula oleh wlayah– wilayah  pesisir  Kota  Cirebon.  Permasalahan pokok lingkungan kawasan pantai Kota Cirebon adalah  abrasi,  sedimentasi,  menumpuknya sampah,  dan  kurangnya  wawasan  dan kesadaran  masyarakat  pantai  tentang pentingnya penataan dan penghijauan pantai (KPLH Kota Cirebon, 2006: 1).
Jika kita melihat  Kota Cirebon sebagai bagian  dari  pantai  utara  Jawa,  maka  Kota Cirebon  merupakan  wilayah  yang  memiliki habitat  mangrove  yang  dulunya  cukup  baik. Laut  yang  tenang,  arealnya  yang  sebagian besar berlumpur, dan banyaknya sungai-sungai besar yang bermuara di daerah ini merupakan tempat  ideal  bagi  perkembangan  mangrove. Mangrove  merupakan  tipe  hutan  yang  khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dapat dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Kajian  Sumber  Daya  Pesisir dan  Lautan IPB, 2000:26; Husni Jaya, 2002: 23).
Sebelum  merebaknya  usaha  per- tambakan,  kondisi  ekosistem  mangrove  di Kota Cirebon  masih  dapat  berfungsi  secara optimal, di mana ekosistem mangrove selain sebagai  sumber  daya  hutan,  juga  memiliki fungsi  dan  manfaat  ekologis  yang  sangat penting,  karena  merupakan  tempat  bagi pemijahan berbagai  jenis  hewan  air  seperti ikan,  udang  dan  kerang-kerangan;  juga merupakan habitat bagi jenis hewan seperti burung-burung pantai, monyet, kalong, dan bekantan.
Fungsi  lainnya  dari  ekosistem  man- grove  adalah  melindungi  garis  pantai  dari erosi karena akar-akar mangrove yang kokoh dapat  meredam  pengaruh  gelombang,  dan menahan lumpur. Pada saat itu, bibit bandeng
(nener)  masih  dapat  diperoleh  dengan mudah  dari  alam.  Nelayan-nelayan  pencari udang dan kepiting serta penjala ikan mudah memeroleh  ikan,  udang,  dan  kepiting. Na mun,  s etelah  m erebak ny a  us aha pertambakan  secara  ekstensif  dalam  dua dekade  terakhir  ini,  fungsi  ekosistem  man- grov e  me njadi  rusa k  da n  te rganggu (Harahap, 2001:1). Permasalahan lain yang timbul adalah terjadinya tingkat abrasi yang cukup tinggi, pencemaran dan terbentuknya ta na h  timbul  y ang  pa da   a khirny a menimbulkan  konflik  kepemilikan.
Berkaitan  dengan  masalah  ini,  maka dibutuhkan  hukum  dalam  setiap  proses pe mbanguna n  se ca ra   persuas if   dan partisipatif.  Hukum,  dalam  konteks  ini merupakan a place of discussion dan a place of persuasion atau a place of dialogue (Yazid, 2003).  Dengan  adanya  keterlibatan  hukum dalam  pembangunan  diharapkan  hukum mampu memberikan keadilan dan kesadaran ba gi  m as ya ra ka t  untuk  me la kuka n pemanfaatan  sumberdaya  alam  wilayah pesisir  dan  kelautan  secara  berkelanjutan melalui  mekanisme  punishment  dan  re- wards.
De ngan  dem ik ia n,  diharapka n timbulnya  kepatuhan  yang  partisipatif  dari masyarakat  guna  terwujudnya  perubahan ke hidupa n  ma sy arak at  y ang  te ra ma t mendasar. Selain dibutuhkan hukum di dalam proses pembangunan, maka diperlukan pula adanya  paradigma  pembangunan  sumber daya alam wilayah pesisir dan kelautan yang tidak  selalu  bersifat  atur  dan  awasi  (com- mand-and-control).
Selain  itu,  untuk  mengembalikan fungsi  lingkungan  pesisir,  maka  diperlukan adanya  pemberdayaan  dan  partisipasi masyarakat  dalam  pelestarian  lingkungan pe sisir.    Ka re na   tanpa   k eterliba ta n masyarakat sekitarnya maka upaya tersebut kecil kemungkinan akan berhasil.
Berdasarkan problem tersebut, maka dalam tulisan ini permasalahan diidentifikasi- kan adalah (1) Apakah peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi  lingkungan  pesisir  menimbulkan
ketidakberdayaan masyarakat pesisir dalam pelestaria n  fungsi  lingkunga n  pesisir; (2)Bagaimanakah  hukum  berfungsi  dalam meningkatkan  kesadaran  dan  keberdayaan masyarakat pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan  pes is ir;  da n  (3 )  Mo de l pemberdayaan alternatif apakah yang relevan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keberdayaan  masyarakat  pesisir  dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir.
Se ca ra   k husus,  penelitia n  ini bertujuan:
(1) Mengetahui dan mengkaji fungsi hukum dalam  meningkatkan  kesadaran  dan keberdayaan masyarakat  pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir.
(2) Me ngetahui  dan  m engk aji  upay a pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dilakukan di Kota Cirebon.
(3) Me ngembangk an  mo del  a lternatif pemberdayaan masyarakat pesisir yang relevan  bagi  masyarakat  pesisir  Kota Cirebon  agar  terwujudnya  kesadaran, ke be rday aa n da n ke ma ndiria n masyarakat  dalam  pelestarian  fungsi lingkungan pesisir.
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  socio-legal  re- search. Jenis data yang ingin diperoleh dalam tulisan  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Adapun teknik pengumpulan  data yang digunakan untuk memeroleh data primer adalah melalui pengamatan dan wawancara; sedangkan untuk memeroleh data sekunder digunakan  teknik  pengumpulan  data  studi pustaka. Untuk pengecekan kesahihan data digunakan  triangulasi  dengan  sumber, metode  dan  teori;  sedangkan  analisis  data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan proses  reduksi  data,  penyajian  data,  dan verifikasi.

## II. PEMBAHASAN

## A. Fungsi  Dan  Tujuan  Hukum  Dalam
Masyarakat
Untuk  me mahami  fungsi  hukum sebe narnya  dapat  dikaji  dari  batasan
pe ngertia n  ata u  def inis iny a  (Mo chta r Kusumaatmadja dan Sidharta, 2000:49). Jika dikatakan hukum  adalah  perangkat  kaidah- kaidah  dan  asas-a sas  yang  me ngatur kehidupan manusia dalam masyarakat, maka dapat  disimpulkan  salah  satu  fungsi  dari hukum adalah sebagai sarana untuk melayani hubungan  di  anta ra   s es am a  anggota masyarakat, sehingga terdapat kepastian.
Ja di,  hukum  me muny ai  f ungs i menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat,  serta  menyelesaikan  masalah yang timbul (Soeroso, 2004:49). Hal tersebut sejalan dengan definisi hukum yang diberikan oleh  H euke un,  ba hw a  hukum  adalah peraturan  yang  menentukan  bagaimana seharusnya  tingkah  laku  seseorang  dalam masyarakat  atau  peraturan  yang  mengatur seluruh  bidang  pergaulan  hidup  dalam masyarakat (Y.  Susilo,  2003: 63).
Ada  berbagai  macam  fungsi  hukum (Soeroso,  2004:  54-55)  yaitu:  pertama, hukum berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Dalam hal ini, hukum merupakan petunjuk untuk kehidupan yang mengatur apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segalanya dapat  berjalan  tertib  dan  teratur.  Di  sini, hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah  laku  manusia  dan  memunyai  ciri memerintah dan melarang.
Kedua, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Dalam  hal  ini,  hukum  selain  memunyai  ciri memerintah  dan  melarang  juga  memunyai sifat memaksa, memunyai daya mengikat fisik dan  psikologis.  Di  sini,  hukum  diharapkan dapat memberi keadilan kepada masyarakat, hukum dapat menghukum seseorang.
Ke tiga,  f ungs i  hukum  se ba ga i penggerak  pembangunan.  Dalam  hal  ini, hukum  se ba gai  a la t  untuk   m em ba wa masyarakat ke arah yang lebih maju.
Keempat, fungsi hukum kritis. Dalam hal ini, daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan  pengawasan  kepada  aparatur pengawasan atau aparatur pemerintah saja melainkan  termasuk  aparatur  penegak hukum.
MELLA ISMELINA FR. dkk. Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan  ...
Lebih  la njut,  menurut  Lawrence Freidman  fungsi  dari  sistem  hukum  adalah pertama sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, sistem hukum berkaitan dengan perilaku ya ng m engo ntro l. Sis te m hukum memerintahkan  orang  apa  yang  harus  dan jangan  dilakukan  dan  sistem  hukum  itu menjunjung  perintah-perintahnya  dengan paksa.
Ke dua,  fungsi  huk um   s ebagai penyelesaian sengketa (dispute settlement). Dengan kata lain sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa.
Ketiga, fungsi redistribusi (redistribu- tive function) atau fungsi rekayasa sosial (so- cial  engineering).  Fungsi  ini  mengarahkan penggunaan  hukum  untuk  mengadakan perubahan  sosial  yang  berencana  yang ditentukan oleh pemerintah.
Keempat,  hukum  berfungsi  sebagai pemelihara sosial (social  maintenance) dan ke lima ,  hukum  be rf ungs i  me ngaw as i penguasa itu sendiri (Freidman, 2001:11-18).
Di samping ketertiban, tujuan lain dari pada  hukum  adalah  tercapainya  keadilan yang  berbeda-beda  isi  dan  ukurannya me nurut  ma sy arak at  dan  jam anny a (Kusumaatmadja dan Sidarta, : 2-3). Keadilan merupakan  suatu  konsep  yang  relevan dengan hubungan antar manusia. Persoalan tentang adil atau tidak adil hanya bisa muncul sebagai akibat dari rangkaian aksi dan reaksi dalam kompleks perilaku  manusia yang ko- eksistensial  (Kusumohamidjojo,  2004:182). Keadilan  dapat  diartikan  sebagai  keadaan serasi yang membawa ketentraman di dalam hati  orang,  yang  apabila  diganggu  akan menimbulkan  kegoncangan  (Soekanto, 1989:50).
Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum  harus  memperhatikan  kebutuhan masyarakat  akan  keadilan,  memberikan pe la ya na n  ke pa da   m as ya ra ka t  da n terdapatnya  peraturan-peraturan  yang menjamin  kepastia n  da lam  hubungan mereka. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka  hukum  membutuhkan  kekuasaan, lembaga dan pranata.

## B. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
Pemberdayaan  masyarakat  meng- andung  penge rtia n  pe ngem ba ngan masyarakat dari keadaan tidak atau kurang berdaya  menjadi  memunyai  daya  guna mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik.  Jadi pemberdayaan  merupakan  suatu  upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat  yang  kondisinya  pada  suatu waktu    tidak   atau    belum   mampu    untuk melepaskan  diri dari  ketidakberdayaannya (Sufyanto,  2001:93).
Dalam kaitannya dengan hal ini, Payne me ngem uk ak an  bahwa   s ua tu  pro se s pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu  klien  memeroleh  daya  untuk mengambil  keputusan  dan  menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan  diri  mereka,  termasuk  mengurangi efek  hambatan  pribadi  dan  sosial  dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan  kemampuan  dan  rasa  percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara  lain  melalui  transfer  daya  dari lingkungannya  (Adi,  2003:54).  Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah se buah  pro se s  da la m  bingka i  us aha me me rk ua t  apa  ya ng  laz im   dis ebut ke madirian  (co mm unity   se lf- re lia nce) (Jamasy,  2004:xiii)
Pemberdayaan  merupakan  proses siklus  terus-menerus,  proses  partisipatif dimana  anggota  masyarakat  bekerjasama dalam  kelompok  formal  maupun  informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta  berusaha  mencapai  tujuan  bersama (Suredjo, 2005:  136).
Proses  pemberdayaan  setidaknya mengandung  tiga  tujuan  penting,  yaitu: pe rtam a  me ncipta ka n  s ua sa na   y ang me mungkink an  potensi  m as ya ra ka t berkembang;  kedua,  memerkuat  potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok  yang  akan  diberdayakan;  dan ke tiga,  upa ya   m elindungi  terja diny a pe rs aingan  y ang  tida k  se im ba ng, menciptakan  keadilan  serta  menciptakan kebersamaan  dan  kemitraan  antara  yang
sudah maju dengan yang belum berkembang (Jamasy, 2004 :110).

## C. Ketidakberdayaan Masyarakat
Se ca ra   y uridis ,  se tiap  o ra ng memunyai  hak  untuk  berperanserta  dan memunyai  kesempatan  yang  sama  dan seluas-luasnya untuk berperan dalam rangka pengelolaan  lingkungan  hidup,  termasuk  di dalamnya  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup.
Di  samping  hak,  maka  masyarakat dibebani pula dengan kewajiban untuk turut berperan  serta  dalam  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup.  Kewajiban  ini  tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat  yang  mencerminkan  harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.
Namun tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan  haknya  dan  melaksanakan kewajibannya  yang  disebabkan  berbagai macam  faktor,  antara  lain,  kurangnya kesadaran  dan  pemahaman  atas  hak  dan kewajibannya tersebut. Untuk itu, perlu upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memunyai  kesadaran  atas  haknya  dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan berinisiatif  menanggulangi  segala  per- masalahan lingkungan hidup yang terjadi di lingkungan  sekitarnya.
Dalam melaksanakan upaya tersebut, maka  peran  pemerintah  sangat  penting. Se ca ra   y uridis ,  ke we na ngan  untuk meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan terletak pada pemerintah.  Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, me ngem ba ngka n,  dan  m eningk atka n kesadaran  akan  hak  dan  tanggung  jawab masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup melalui upaya penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan.
Dengan  pemberdayaan  masyarakat, diha ra pk an m as ya ra ka t ma mpu berpartisipasi  dalam  upaya  maupun  dalam proses  pengambilan  keputusan  tentang pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Berkaitan  dengan  pelestarian  fungsi
lingkungan  pesisir, pengaturan  tentang tata ruang  (Rijadi,  2005:  283-297)  telah  diatur dalam  UU  RI  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang. Ditegaskan dalam Pasal 2 UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,  penataa n  ruang  dila kuka n berdasarkan  asas  keterpaduan;  keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjut- an; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan;  kebersamaan  dan  kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan saja; dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, tujuan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Pasal  3 UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah  untuk  mewujudkan  ruang  wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjuta n  berlanda skan  Wawa san Nusantara  dan  Ketahanan  Nasional,  guna te rw ujudny a ke ha rm onis an a ntara lingkungan  alam  dan  lingkungan  buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  buatan de ngan  m em pe rhatik an  SDM ;  da n terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Dalam konteks tata ruang wilayah Kota Cirebon  sebagai  salah  satu  kota  pesisir Propinsi Jawa Barat, pengaturannya mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.  2  Tahun  2003  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Propinsi  Jawa  Barat,  yang meliputi kebijakan penataan ruang, rencana tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang, dan pengendalian  pemanfaatan  ruang.
Lebih  lanjut,  berkaitan  dengan  tata cara peranserta masyarakat dalam penataan ruang  te la h  diatur  dalam   P eraturan Pemerintah  RI  No.69  Tahun  1996  tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata  Cara  Peran  Serta  Masyarakat  dalam Penataan  Ruang.  PP  tersebut  menegaskan bahwa  dalam  kegiatan  penataan  ruang masyarakat  berhak:  (a)  berperan  serta dalam  proses  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan ruang; (b) mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana
MELLA ISMELINA FR. dkk. Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan  ...
tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan.
Dalam  Undang-Undang  RI  No.  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  ditegaskan masyarakat  juga  memunyai  kewajiban  dan tanggung jawab dalam kegiatan konservasi disamping  Pemerintah.
Berkaitan dengan pengaturan mengenai peran  serta  masyarakat  dalam  pelestarian fungsi  lingkungan  pesisir,  pemerintah  belum sepenuh  hati  melibatkan  masyarakat  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup,  atau  dengan kata  lain,  peran  yang  diatur  masih  bersifat semu,  karena  ada  beberapa  peraturan  yang mempersempit  peran  serta  masyarakat, bahkan  tidak  mengatur  mengenai  upaya pemberdayaan  masyarakat  seperti  Keppres No.32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan Kawasan Lindung. Keppres ini tidak mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan bentuk peran  serta  masyarakat  yang  sebenarnya sangat  penting  dalam  pengelolaan  kawasan lindung.
Kemudian,  UU  No.  5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  Ekosistemnya  yang  hanya  membatasi peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha kepariwisataan  dan  rekreasi  saja  tidak meliputi  kegiatan  dalam  perlindungan  dan pros es   penga mbilan  k eputus an  dan Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1985 tentang  Perlindungan  Hutan  yang  tidak se dikitpun  m elibatka n    peran  s erta masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan. Peran  serta  yang  tercantum  dalam  PP  ini belum  bersifat  kemitraan  tetapi  masih be rs ifa t  ko nsultatif,  dima na   be rbagai ma suka n  da n  pe ndapat  m as ya ra ka t ditampung,  namun keputusan tetap berada di  tangan pemerintah.
Melihat kondisi hukum yang demikian, dan  bila  dikaitkan  dengan  kondisi  di  Kota Cire bo n,  a tura n  ya ng  terka it  denga n pelestarian  fungsi  lingkungan  pesisir  belum sepenuhnya  memberikan  ruang bagi  upaya peningkatkan  kesadaran  dan  keberdayaan masyarakat  pesisir  Kota  Cirebon  untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  pesisir
mereka. Hal tersebut tercermin pada perilaku sebagian  masyarakat  pesisir  yang  tidak ramah lingkungan seperti penebangan pohon mangrove  secara  liar,  konversi  hutan  man- grove menjadi lahan tambak dan pemukiman serta  pembuangan  limbah  domestik  yang menimbulkan pencemaran lingkungan pesisir. Kegiatan tersebut hingga saat ini masih terus be rlangsung,  dan  telah  me nimbulk an kerusakan  serta  pencemaran  terhadap lingkungan di daerah pesisir.
Keadaan    diperparah  dengan  belum adanya  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang mengatur tentang pemberdayaan dan peran serta  masyarakat  dalam  pelestarian  fungsi lingkungan pesisir Kota Cirebon. Pada kondisi demikian,  sebenarnya  dibutuhkan  Perda sebagai jembatan antara aturan  yang telah ada dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat pesisir.
Dengan  belum  adanya  Perda  Kota Cirebon  yang  mengatur  tentang  pem- berdayaan  masyarakat  dan  peran  serta ma sy arak at  dalam   peles ta rian  f ungs i lingkungan  pesisir,  maka  menyebabkan aturan yang telah ada tidak terkomunikasikan dengan    baik,  atau  kurang  membumi  pada masyarakat pesisir Kota Cirebon.
D. Fungsi  H uk um   s ebagai  Sarana Pe ningka ta n
Ke sa da ra n da n
Keberdayaan  Masyarakat        Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir
Sebenarnya, peran masyarakat dalam melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  bisa dimulai  dengan  meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.
Peningkatan  kesadaran  menjadi  hal yang  penting  disebabkan  karena  perilaku ekologis  manusia  sangat  dipengaruhi  oleh sistem keyakinannya. Jika keyakinannya pro- lingkungan,  ma ka   perilak u  ke arif an lingkungannya  akan  tinggi.  Sebaliknya,  jika sistem keyakinannya kontra-ekologis, maka perilakunya  pun  akan  menentang  sunnah lingkungan  (Abdillah,  2001:222).
Untuk  timbulnya  kesadaran  hukum dalam masyarakat, maka tidak harus selalu
Pemerintah Swasta Masyarakat & Kelembagaan Lokal Langkah I : Identifikasi persoalan
Inventarisasi & pengumpulan data Koordinasi Observasi lapangan
Langkah II :
Perancangan, penilaian &
Persetujuan program Langkah III: Com Empowering
Identifikasi persoalan
Isu pokok Trust & Menagendakan kebutuhan Strategi TOT & stimulasi Langkah V : Monitoring Evaluasi Program Langkah IV : Comdev Local resources
Capasity building Felt needs Partisipatori
terdapatnya  peraturan-peraturan  hukum terlebih  dahulu  sebelum  kesadaran  hukum timbul, tetapi dapat pula timbulnya kesadaran hukum disebabkan karena fakta-fakta sosial ya ng  pada  ak hirnya   terja di  pro se s pembentukan hukum dari  fakta-fakta sosial tersebut.  Sebagaimana  yang  terjadi  di masyarakat pesisir Kota Cirebon, kesadaran hukum  yang  timbul  tidak  didasarkan  atas hukum yang telah ada, karena di Kota Cirebon belum  ada  perda  yang  mengatur  tentang pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Di lain pihak  aturan  yang  bersifat  umum  dalam bidang  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup kurang dipahami oleh masyarakat.
Pe ningka ta n  ke sa da ra n  hukum sebagian  masyarakat  pesisir  Kota  Cirebon dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir, dida sa rk an  pada  fa kta  so sial  bahwa masyarakat  pesisir  Kota  Cirebon  telah melakukan  tindakan  yang  tidak  ramah lingkungan,  seperti  konversi  besar-besaran
hutan mangrove menjadi areal pertambakan. Dan adanya fakta bahwa tanah timbul yang terjadi  di  sekitar  wilayah  mereka  telah menimbulkan konflik  antarwarga.
Selain  itu,  faktor  alam,  yaitu  fakta bahwa abrasi telah banyak merusak tambak milik masyarakat pesisir. Hal tersebut menjadi sa la h  sa tu  f ak to r  ya ng  m enim bulk an kesadaran hukum bagi sebagian masyarakat pesisir  Kota  Cirebon  untuk  melakukan pe mberda ya an m as ya ra ka t, a ga r ma sy arak at  s adar  a ka n  pe ntingnya melestarikan fungsi lingkungan pesisir demi keberlanjutan  hidup  mereka  sendiri.
E. Mo de l  Alte rnatif   P em be rday aa n Masyarakat  dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan  Pesisir
Pemberdayaan  masyarakat  menjadi penting untuk dilakukan, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang cukup
MELLA ISMELINA FR. dkk. Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan  ...
rendah,  terutama  masyarakat  nelayan  dan rendahnya  kualitas  lingkungan  berikut sumberdaya  yang  ada  di  dalamnya.  Selain itu,  mengingat  karakteristik  dan  kondisi masyaraka t  pesisir  yang  mem iliki  ke- terbatasan  terhadap  akses  pasar,  modal maupun teknologi. Kemudian ketergantungan masyarakat  pesisir  terhadap  sumberdaya alam, kondisi musim dan kondisi lingkungan ya ng  renta n  te ha da p  ke rusa ka n  da n pencemaran,  terdapatnya  keterbatasan pras arana  da n  sa ra na ,  re ndahny a keberpihakan  kebijakan  pada  peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir yang khas.
Lebih lanjut, mengingat permasalahan lingkungan  yang  terjadi  di  wilayah  pesisir Kota Cirebon sebagaimana diuraikan di atas, ma ka  dipa ndang  pe rlu  ada nya   model alternatif  pemberdayaan  masyarakat  guna meningkatkan  kesadaran  dan  keberdayaan ma sy arak at  dalam   peles ta rian  f ungs i lingkungan pesisir. Dalam tulisan ini, penulis mencoba  untuk  mengkonstruksi  model pemberdayaan  masyarakat  yang  relevan untuk  masyarakat  pesisir  Kota  Cirebon, de ngan  nam a  mo de l  Pe mberda ya an Komunikatif Responsif.
Pemberdayaan  komunikatif  responsif me rupa ka n  ra ngka ia n  ke giatan  y ang melibatkan  tiga  pihak  yang  terkait  dengan pelestarian  fungsi  lingkungan  pesisir,  yaitu: pe me rintah,  m as ya ra ka t  dan  s wa sta. Ketiganya  bermitra  dan  memunyai  peran yang  berbeda-beda  satu  sama  lain  tetapi masih saling berkaitan.
Peran  pemerintah  adalah  sebagai fa silita to r da la m me ngem ba ngka n kepemimpinan  yang  partisipatif,  membuat kebijakan  dan  pendanaan,  penentu  aturan se ca ra   umum  da la m  pe mberda ya an masyarakat;  dan  sebagai  mediator  jika terjadi konflik. Sedangkan peran masyarakat adala h  partis ipa si  pada  s em ua  tahap pemberdayaan  mulai  dari  langkah  pertama hingga   langk ah  k elim a  (ide ntif ik as i, formulasi,  implementasi,  monitoring  dan evaluasi).
Tingkat  partisipasi  yang  diberikan
ditentukan  oleh  tingkat  keberdayaan  yang dimiliki  oleh  masyarakat  dan  kemampuan pe ma ha ma n  pa da   s etia p  la ngka h pemberdayaan masyarakat. Peran lainnya dari ma sy arak at  a da la h  pe ndanaa n  ya ng merupakan swadaya masyarakat serta kontrol sosial  dalam  rangka  pemeliharaan  dan pelestarian  fungsi  lingkungan  pesisir.  Pihak swasta  memunyai  peran  sebagai  pemberi investasi  bagi  peningkatan  keberdayaan masyarakat dibidang ekonomi.
Berdasarkan  gambar  di  atas,  proses pe mberda ya an m as ya ra ka t pe sisir merupakan  siklus  yang  tidak  terputus  dari langkah  pertama  hingga  langkah  kelima. Pe rtam a,  dia wa li  denga n  ide ntif ik as i persoalan,  inventarisasi  dan  pengumpulan data, koordinasi dengan stakeholder lainnya dan observasi lapangan.
Tahap  awal  ini  melibatkan  peran ma syarak at.  Ya ng  dim ak sud  de ngan masyarakat di sini adalah bukan masyarakat luas, tetapi masyarakat yang terselektif.
Kedua,  perancangan,  penilaian  dan persetujuan  program  dengan  melibatkan peran  Pemerintah  dan  masyarakat.  Peran Pemerintah dalam hal ini adalah memberikan fasilitasi konsultasi, informasi data, anggaran da n  te na ga   a hli,  s edangk an  peran masyarakat  adalah  menyelaraskan  antara identifikasi yang diperoleh dengan  program yang akan dibentuk.
Ke tiga , adalah im ple me ntas i pemberdayaan  masyarakat  yang  dimulai dengan  identifikasi  persoalan,  menetapkan stra te gi  pem be rday aa n  ma sy arak at, penentuan  isu  pokok,    membangun  ke- percayaan dan mengagendakan kebutuhan. Kegiatan  pemberdayaan  dilakukan  melalui pelatihan  atau  TOT  dan  stimulasi.  Adapun pemberdayaan  meliputi  tahap  penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli terhadap  pelestarian  fungsi  lingkungan pesisir,  tahap  transformasi  kemampuan be rupa   w aw as an  penge ta huan  dan keterampilan  serta  tahap  peningkatan kemampuan  intelektual  dan  keterampilan se hingga   pada  ak hirnya   m as ya ra ka t diharapkan mampu melakukan inisiatif lokal
dan  demand  (tuntutan)  secara  demokratis atas  haknya  untuk  memeroleh  lingkungan yang baik dan sehat. Pada langkah ketiga ini semua  pihak,  baik  Pemerintah,  masyarakat maupun  sw asta  terlibat  di  dalamnya. Pemerintah berperan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan berupa penetapan kebijakan politik  serta  kebijakan  sektoral.  Sedangkan ma sy arak at s etelah m enda pa tk an pe mbek alan  harus   m am pu  m eng- im ple mentas ika n  program   ya ng  telah dire nca nak an  da n  k eterlibata n  dalam stimulasi.  Swasta  dalam  langkah  ketiga berperan  pada  segi  operasional  seperti kontribusi  tenaga  ahli,  dana,  peralatan  dan sebagainya.
Keempat  merupakan  pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan  peran  swasta  dan  masyarakat. Pe la ks anaa n  pe mberda ya an  e ko no mi masyarakat  pesisir  harus  didasarkan  pada kebutuhan  dasar  dari  masyarakat  pesisir, pengembangan  kemampuan  masyarakat pesisir,  berbasis  sumberdaya  lokal,  dan partisipasi nyata dari masyarakat pesisir serta pe rlu  la ndas an  k eperca ya an  a ntara masyarakat  pesisir  dan  pihak swasta.  Pada langkah ini peran swasta adalah memberikan kontribusi dana melalui investasi swasta yang mendukung proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Jika  dikaji  lebih  jauh,  keberhasilan pemberdayaan  masyarakat  pesisir  sangat dite ntuk an  o le h  ke mitraa n  anta ra Pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam pelaksanaan kemitraan tersebut, komunikasi timbal  balik  di  antara  ketiganya  perlu berjalan  dengan  baik  dan  lancar,  sehingga ketiganya  mempunyai  persepsi  yang  sama dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat.
Pemberdayaan  komunikatif  responsif me ngandung  m ak na ,  da la m  pros es pemberdayaan  harus  adanya  komunikasi timbal balik antara pelaku pemberdayaan dan subjek pemberdayaan, serta perlunya hukum yang  responsif  untuk  dapat  mengakomodir proses  pemberdayaan  masyarakat  pesisir.
Dalam  pemberdayaan  komunikatif responsif,  arti  komunikatif  di  sini  adalah
terjadinya komunikasi (Sutaryo, 2005: 277- 278) timbal balik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses pemberdaya- an  masyarakat.
Da la m   pro s e s   pe m b e rd a y a a n, k o m uni k a s i   m e r upa k a n  p ro s e s   y a ng memungkinkan antara pelaku pemberdaya- an dan subjek pemberdayaan untuk saling memeroleh  dan  bertukar  informasi  yang dibutuhkannya. Baik pelaku pemberdayaan ma upun  s ubjek  pem be rda yaa n  s aling membutuhkan  berbagai  informasi,  untuk m e ny e s ua i k a n dir i  da n m e nja ga keseimbangan dengan lingkungannya, yang mungkin berubah setiap saat.  Perubahan- perubahan  yang  terjadi  itu,  mungkin  saja menyangkut  aspek  ekonomi,  sosial  dan teknologi.  Prinsip  komunikasi  itu  pada dasarnya adalah bagaimana kita berbicara sesuatu  yang  bisa  dimengerti  oleh  orang lain.
Berkaitan  dengan  aspek  hukumnya, maka  untuk  tercapainya  sasaran  kebijakan pelestarian fungsi lingkungan pesisir melalui upay a pe mberda ya an m as ya ra ka t dibutuhkan hukum yang responsif (Nonet & Selznick,  1978:  29-73;  Sismarwoto,  2004: 430).
Hukum responsif itu lebih tepat karena isi  dari  hukum  responsif  bersifat  aspiratif, memuat  materi-materi  yang  secara  umum sesuai  dengan  aspirasi  dan  kebutuhan ma sy arak at,  da n  te rbuk a  te rhadap pe ruba ha n- pe ruba ha n ma sy arak at. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi kehendak dan kebutuhan ma sy arak at  (Sism arwo to ,  20 04 :2 6), sedangkan  dasar  keberadaannya  adalah kemampuannya  melakukan  akomodasi terhadap  apa  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat  (Sismarwoto,  2004:99).
Dengan  demikian,  fungs i  utama hukum  responsif  adalah  sebagai  sarana respons  terhadap  kepentingan  masyarakat te rmas uk  m enya ngkut  nilai- nila i,  dan me mpertimbangk an  beberapa  as pe k kehidupan  dalam  masyarakat,  sehingga tercapai keadilan publik (Susanto, 2005:89).
Perlunya  hukum  merespon  nilai-nilai
MELLA ISMELINA FR. dkk. Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan  ...
yang ada di dalam masyarakat dimaksudkan agar masyarakat dapat menyesuaikan sikap dan  perbuatannya  dengan  hukum  yang diciptakan, dan merasa bahwa hukum yang dibuat melindungi kepentingan mereka. Jadi, masyarakat dapat menerima hukum  karena merasa  hukum  tersebut  telah  menjaga kepentingannya.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, dapat disimpulkan bahwa aturan yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan pesisir belum sepenuhnya memberikan ruang bagi upay a  pe ningka tk an  k es adaran  dan keberdayaan  masyarakat  pesisir  untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  pesisir mereka. Hal tersebut, diindikasikan beberapa aspek  sebagai  berikut:  Secara  kuantitatif aturan  yang  berkaitan  dengan  pelestarian fungsi  lingkungan  memang  sudah  cukup memadai.  Namun,  aturan  itu  lebih  bersifat formal prosedural, terlalu umum, tidak jelas dan hanya mengarah kepada persoalan teknis administratif  semata.  Sedangkan  secara kualitatif  (substansi/materil),  aturan-aturan tersebut belum mengakomodasikan dengan baik  proses  peningkatan  kesadaran  dan pemberdayaan  masyarakat  pesisir  dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir.
Selain  itu,  aturan  yang  berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup selain  masih  bersifat  sentralistik  dan  open access dalam pengelolaan lingkungan pesisir juga  pengaturannya  masih  didominasi  oleh kepentingan pemanfaatannya  dibandingkan upaya  pelestariannya.  Di  sisi  lain,    pola pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan di Indonesia selama ini bersifat instruktif.
Sedikit sekali peluang yang diberikan pada  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi aktif dan mengawasi proses pembangunan, dan  bahkan  mekanisme  pengelolaan  yang bersifat  atur  dan  awasi  pada  akhirnya membuat  masyarakat  tidak  berdaya  dan menghambat inisiatif lokal masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan  lingkungan di sekitarnya.
Kemudian,  salah  satu  upaya  yang dapat  dilakukan  dalam  pelestarian  fungsi lingkungan  pes is ir  a da la h  de ngan meningkatkan  kesadaran  dan  keberdayaan masyarakat pesisir. Hukum sebagai salah satu unsur yang ada dalam masyarakat memiliki fungsi  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan keberdayaan  masyarakat  tersebut.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  maka  anggota masyarakat  dianjurkan,  diajak,  bahkan “dipaksa”  agar  mematuhi  norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang be rlak u.  Untuk   dapat  m elak sa na ka n fungsinya,  hukum  memerlukan  adanya lembaga dan pranata hukum. Lembaga dan pranata  hukum  ini  memunyai  kekuatan memaksa  melalui  kekuasaan  agar  hukum ditaati  oleh  masyarakat.  Namun,  dalam pe ne ra pa nnya diperluka n adanya ke wiba wa an  huk um   dan  upa ya   pem - berdayaan hukum.
Permasalahan  po kok  lingkungan kawasan pantai Kota Cirebon adalah abrasi, sedimentasi,  pencemaran  sampah,  konflik kepemilikan  tanah  timbul  dan  kurangnya wawasan serta kesadaran masyarakat pantai te ntang  pe ntingnya   penataa n  da n penghijauan  pantai.
Be rbagai  upa ya   pem be rday aa n ma sy arak at  dalam   peles ta rian  f ungs i lingkungan  pesisir  telah  dilakukan  oleh instansi yang terkait, namun ternyata upaya tersebut belum begitu efektif terbukti dengan ma sih  ba ny ak ny a  ma sy arak at  pes is ir melakukan  aktivitas  yang  menimbulkan degradasi  sumberdaya  dan  lingkungan pesisir.
Mengingat  problem  tersebut,  maka pe rlu  adanya  ko ns truk si  mo de l  pe m- berdayaan  alternatif  yang  relevan  guna meningkatkan  kesadaran  dan  keberdayaan masyarakat  pesisir  Kota  Cirebon  dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Model Pem berda yaan  Komunikatif  R esponsif merupakan  model  alternatif  yang  relevan untuk  dike mbangk an  dalam   upa ya pemberdayaan  masyarakat  pesisir  di  Kota Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  M.  (20 01 ),  Agam a  Ra ma h Lingkungan Perspektif A-Quran, Jakarta: Paramadina. Be ngen  D.  G.  dan  R iz al,  A.  (20 06 ) “M engharga i”   A la m,  M engharga i Manusia. http://www.pesisir.or.id/warta/ 01030101.html, 23  Februari  2006.
Freidman, L. (2001), “American  Law an In- troduction”. Second Editio n. diterjemahkan  oleh  Wishnu  Basuki. Hukum  Amerika  Sebuah  Pengantar,
Cetakan Pertama, Jakarta: PT Tata Nusa. Harahap,  M.  K.  (2001),  “Kajian  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Hutan Ma ngro ve   (Studi  Ka sus  di  Des a Karangsong,  Kecamatan  Indramayu,
Kabupaten  Indramayu,  Propinsi  Jawa Barat)”.  Thesis  Program  Pasca  Sarjana IPB. Bogor. Jamasy, O. (2004), Keadilan, Pemberdayaan da n  Pe na nggula ngan  K em is kina n,
Jakarta: Blantika.
Kusumohamidjojo, B. (2004), Filsafat Hukum,
Pro blematik  Ke tertiban  ya ng  Adil,
Jakarta:  PT.  Gramedia  Widiasarana  In- donesia.
KPLH Kota Cirebon, (2006), Laporan Kondisi Mangrove  di  Kota  Cirebon  2001-2006, Cirebon: KPLH.
Kusumaatmadja M. dan Sidharta, A. (2000),
Pe nganta r  Ilmu  H uk um ,  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup B erla kuny a  Ilmu  H uk um ,  Buku  I .
Bandung: Alumni.
Nonet P. & Selznick, P. (1978), Law and So- ciety  in  Transition:  Toward  Responsive Law. London : Harper and Row Publisher. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, (2000), Atlas Sumber Daya Wilayah Pesisir Jawa Barat Bagian Utara, Bogor: Badan  Perencanaan  Pembangunan
Daerah  Prof.  Jabar  dan  Pusat  Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB. Rijadi,  P.  (2005),  Pembangunan  Hukum Penataan  Ruang  dalam  Konteks  Kota Berkelanjutan, Surabaya: Airlangga Uni- versity  Press.
Soeroso, R. (2004), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:  Sinar  Grafika. Sure djo,  S.  (2 00 5),  “P enge mbanga n Masyarakat  Pesisir:  Tantangan  dan Pe luang” :  A li  A ziz ,  dk k.  Dak wa h Pemberdayaan  Masyarakat  Paradigma Aksi  Metodologi.  Yogyakarta:  Pustaka
Pesantren.
Susanto, A. F. (2005), Semiotika Hukum. Dari
Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Makna, Bandung: Refika.
Sufyanto,  (2001),  Masyarakat  Tamaddun,
Kritik  Hermeneutis  Masyarakat  Madani Nurcholish Madjid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF.
Sutaryo,  (2005),  Sosiologi  Komunikasi, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.. Susilo, Y.  E. B. (2003), Menuju  Keselarasan Lingkungan,  Memahami  Sikap  Teologis Ma nusia te rhadap P ence ma ra n
Lingkungan,  Malang:  Averroes  Press.
Peraturan  Perundang-undangan:
Undang-Undang  RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah RI  No.69 Tahun
1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta  Bentuk Tata  Cara Peran  Serta  Masyarakat  Dalam Penataan Ruang.
Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.
2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.
MELLA ISMELINA FR. dkk. Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan  ...
Selamat Kepada:
Rektor,
Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS., Sp.THT-KL (K)

## LPPM UNISBA

## Atas
Keberhasilannya Mendapatkan Hibah Revitalisasi PSW (Pusat Studi Wanita) dari Dikti (Departemen Pendidikan Nasional)