## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## ETIKA POLITIK SEBAGAI JALAN PENYEMPURNAAN HUMANISME RELIJIUS
Muhammad Danil STAIN Mandailing Natal mdanil@stain-madina.ac.id
Melia Rosa UIN Imam Bojol Padang , meliarosaocha@gmail.com
DOI: https://doi.org/ 10.54298/jk.v7i1.4010

## Abstract
The ethics of a politician are a necessity to pay attention to in perfecting religious humanism in the world of politics so that it can produce policies that support a prosperous and prosperous society. However, so far what we have encountered has only been limited to campaigning in the stage of gaining the most votes. The speakers related  to  political  ethics,  religious  ethics,  and  the  relationship  between  religion  and  politics  have  been discussed by figures such as Al Farabi, Ibnu Taymiyah, Miroljub Jevtic, Anthony Gill and others. Therefore, research like this should continue to be carried out so that the results will have a positive impact on politics and our society in the future.
Research related to ethics was carried out using library research where the sources were taken from materials that focused on highlighting ethics, politics and religion with a data processing process that went through several stages starting with data coding and ending with drawing conclusions. The results of this research determine that the ethics that must be present in a politician to perfect his religious humanism are related to justice, honesty, responsibility, and broad knowledge which are crucial to the formation of a prosperous and prosperous society which can give birth to a civilization of high value.

## Keywords: Politics, Religion, Humanism

## Abstrak:
Etika  seorang  politikus  merupakan  suatu  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  menyempurnakan humanisme  keagamaan  dalam  dunia  politik  sehingga  mampu  menghasilkan  kebijakan-kebijakan  yang mendukung  masyarakat  sejahtera  dan  sejahtera.  Namun  selama  ini  yang  kita  jumpai  hanya  sebatas berkampanye dalam tahap perolehan suara terbanyak. Pembicara terkait etika politik, etika agama, dan hubungan  agama  dengan  politik  pernah  dibahas  oleh  tokoh-tokoh  seperti  Al  Farabi,  Ibnu  Taymiyah, Miroljub Jevtic, Anthony Gill dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian seperti ini harus terus dilakukan agar hasilnya dapat memberikan dampak positif bagi politik dan masyarakat kita di masa depan.
Penelitian terkait etika dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang sumbernya diambil dari bahan-bahan yang fokus pada penonjolan etika, politik, dan agama dengan proses pengolahan data yang  melalui  beberapa  tahapan  yang  diawali  dengan  pengkodean  data  dan  diakhiri  dengan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menentukan  bahwa  etika  yang  harus  ada  dalam  diri  seorang  politikus untuk  menyempurnakan  humanisme  religiusnya  adalah  terkait  dengan  keadilan,  kejujuran,  tanggung jawab, dan pengetahuan yang luas yang sangat penting bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan sejahtera. dapat melahirkan peradaban yang bernilai tinggi.

## Kata Kunci: Politik, Relijius, Humanisme

## PENDAHULUAN
Tahun  2024  mendatang  merupakan  tahun  politik  di  Indonesia.  Ditahun  ini  pesta demokrasi  akan  digelar  besar  besaran. 1 Namun  auranya  sudah  terasa  dari  sekarang  yang semakin hari semakin memanas. Jual beli slogan, buka bongkar aib, sampai pada level saling menyalahkan atas setiap kinerja masa lalu harus ditebar. Polarisasi politik dari tahun ke tahun kita lihat tidak jauh berbeda, cuma aksi balas dendam yang terus menerus harus diwariskan namun yang lebih anehnya semua ini dilakukan oleh kelompok atau orang yang beragama. Sehingga wajar jika ditanya, seperti apa sepantasnya etika politik orang beragama?
Indonesia dengan indeks 96% masyarakat percaya bahwa agama itu penting 2 dengan penganut agama islam sebagai agama mayoritas. Namun dalam pentas politik keadaan ini cuma terlihat dimasa kampanye dan sesudah itu menghilang. Sehingga asumsi yang muncul bahwa agama tidak memiliki peran terhadap perpolitikan atau memang betul yang dikatakan Nietzshe “bahwa tuhan telah mati” itu benar, semakin modren kehidupan tersebut semakin manusia melepas agama itu sendiri.
Hasil survey World Values Survey bahkan menyebutkan bahwa 70% dari masyarakat dunia  mengakui  menganut  sebuah  kepercayaan  termasuk  Indonesia. 3 Hal  inipun  nampak jelas dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Sehingga ini juga yang melatarbelakangi perlunya  mengkajian  keterkaitan  agama  dan  politik  dalam  hal  etika  terhadap penyempurnaan humaisme religius, sebab sudah pasti pelaku politik itu sendiri adalah orang beragama yang seharusnya menjadikan etika sebagai pertimbangan etis dalam prilaku dan pengambilan kebijakan.
Berita terhangat akhir ini, dimana anggota DPRD Cinta Mega diduga bermain game slot yang merupakan judi online. 4 Terlepas terbukti atau tidaknya dugaan ini, yang namanya judi  merupakan  hal  yang  terlarang  apalagi  dilakukan  oleh  orang  yang  dipercaya  sebagai wakil rakyat yang seharusnya sebagai teladan. Namun kejadian ini bukan satu satunya yang kita  dengar,  dimana  sebelumnya  kita  terusik  oleh  korupsi  BTS  kominfo 5 yang  mencapai miliyaran  dan  sebelumnya  juga  kita  dengar  kekerasan  seksual  oleh  wakil  rakyat  yang berinisial  BY 6 Sehingga  kalau  kita  kumpulkan informasi  terkait  etika  para  politisi  memang membuat kita kecewa, begitu banyak mereka yang terlibat dalam hal hal yang merusak nilai nilai  etis  seorang  politisi  yang  seharusnya  memberikan  contoh  terbaik  ketika  menjadi perpanjangan tangan rakyat.
1 https://infopemilu.kpu.go.id
2 Pew Research Center.com
3 Ronald F Inglehart, Religion’s Sudden Decline What’s Causing It, and What Comes Next (England: Oxford University Press, 2021). h.233
4 https://megapolitan.kompas.com
5 https://www.antaranews.com
6 https://news.republika.co.id
Kita juga sering menemukan kejanggalan terhadap para politisi yang melanggar etika ini, dimana dalam keseharian mereka digambarkan sebagai orang yang taat beragama bahkan itu  dibuktikan  dengan  telah  ikut  haji  atau  umrah  berkali  kali,  namun  itu  justru  tak menberikan  dampak  terhadap  prilaku  mereka.  Hal  inilah  yang  membuat  kita  menjadi bertanya mendalam, kenapa etika agama tidak bisa hidup dalam diri politisi yang tergambar taat beragama? apa mungkin keta’atan sebagai seremonial dalam merawat kekuasaan saja.
Padahal kajian terkait etika seorang politis ini sudah mejadi kajian oleh para filsuf dari dahulunya,  dimana  mereka  mengedepankan  keadilan,  kejujuran,  amanah,  dan  tangung jawab yang selalu dibahas dari periode periode berikutnya sampai zaman modren. Namun hal ini tetap dan terus terjadi, seperti yang dilakukan oleh politisi Marcon 7 hal serupa juga dilakukan Rasmus 8 dalam menghina agama Islam. Artinya persoalan etika ini terjadi hampir disemua  wilayah  di  belahan  dunia  ini,  namun  ada  yang  dominan  ada  yang  tidak.  Dan pelakunya rata rata penganut sebuah kepercayaan atau agama. Sehingga hasil penelitian ini nanti  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  masyarakat  luas  dalam  menentukan  hak politiknya  serta  bahan  renungan  bagi  para  politisi  sebagaimana  tujuan  penelitian  ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan pada para pemilik hak politik dalam menentukan pilihan yang tepat serta menjadi pertimbangan bagi pala politikus untuk tidak melupakan tujuan hakiki dari ikut berperan dalam percaturan politik yaitu meningkatkan etika relijius mereka.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  kepustakaan. Dimana  sumber  utama  diambil  dari  jurnal,  buku  dan  dokumen  serta  media  yang  relevan menjadi  sumber  rujukan.  Data  tersebut  peneliti  oleh  lewat  proses  coding,  reduksi  serta display data sampai melahirkan kesimpulan. 9

## Hasil dan Pembahasan

## PERAN AGAMA TERHADAP PRILAKU POLITIK
Sejarah  pajang  perkembangan  agama  tidak  pernah  terlepas  dari  politik  yang  selalu mengambil  peran  siknifikan  dalam  penyebaran  agama,  mulai  dari  masa  nabi  Muhammad dari timur dan penyebaran agama Kristen dari barat. Penyebaran ini menjadi bukti bahwa politik dan agama saling berkelindan. Hal ini senada dengan yang diungkap Charles yang
7 https://www.cnbcindonesia.com
8 https://www.cnnindonesia.com
9 Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative and Analysis , second edi (London: Sage Publication inc, 1994).
mengatakan  bahwa  kebanyakan  lembaga  atau  institusi  akan  menjadi  agama  sebagai legitimasi dalam perkembangan lembaga atau institusi tersebut. 10
Realitas perpolitikan, agama sering menjadi kendaraan untuk membawa poling suara terbanyak namun dilupakan oleh sebagian besar politiksi ketika sudah menduduki jabatan politik itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya para politiksi yang harus tidur dalam jeruji besi karena terbukti melakukan korupsi, 11 kekerasan, serta pelanggaran hukum lainya. 12 Berkebalikan  dengan  harapan  yang  ditawarkan  oleh  Anthony,  dimana  dia mengatakan bahwa makin banyaknya para agamawan masuk ke dalam arena politik akan melahirkan  peran  yang  signifikan  terkait  agama,  bukan untuk  melahirkan  powerful  kaum agama atau membetuk kelompok elit agama. 13
Ketika  kelompok  agama  ini  mampu  memasuki  arena  politik,  yang  kita  harapkan bagaimana  kaum  agama  ini  mampu  membentuk  kebiasaan  baru  terhadap  prilaku  para politikus sehingga nilai keagamaan akan terbawa masuk lebih luas sampai berpengaruh pada kebijakan publik. Realitas agama tidak hanya berbicara pada persoalan baik buruk atau halal haram  saja,  namun  juga  memberikan  sebuah  gambaran  masyarakat  yang  ideal.  Sehingga agama akan berperan aktif dalam membentuk seperti apa kelompok masyarakat yang akan lahir atau bagaimana tingkatan dalam masyarakat itu sendiri.
Perjalan agama sekarang jika kita amati dari realitas keagamaan masyarakat mengalami peningkatan  dibandingkan  dengan  masa  sebelumnya.  Hal  ini  juga  kita temui  dalam  bukti ilmiah  dengan  makin  hari  makin  banyaknya  kelompok  keagamaan  yang  bermunculan. Bahkan di negara yang tidak mengakui agama itu sendiri, justru kelompok agamanya makin inten dalam mempratekan ritual dan kegiatan keagamaan yang mereka jalani walau sering mendapat tekanan dari pemerintahan mereka sendiri. 14
Namun, di sisi lain terkait hubungan politik dan agama, dalam pandangan ahli politik masih menganggap sebelah mata karena disebabkan mereka berkeyakinan semakin majunya suatu  peradaban  maka  agama  akan  ditinggalkan,  padahal  yang  terjadi  justru  sebaliknya. Berlainan  dengan  Anthony  Gill  dalam  melihat  persoalan  ini,  dia  memandang  bahwa menyepelakan pengaruh agama terhadap politik adalah sebuah kesalahan sebab semakin hari agama semakin kuat perannya dalam masyarakat, dengan alasan; semakin tumbuhnya peran keagamaan  diberbagai  belahan  dunia.  Sehingga  tidak  memperhatikan  hal  ini  merupakan sebuah kesalahan yang tidak dapat memandang satu indikator penting yang mempengaruhi agama  dalam  suatu negara.  Alasan  kedua,  para ahli  harus  semakin  memperhatikan  kajian
10 Charles S., Religion Liebman, Democracy and Israeli Society (New York: Routledge, 2017).
11 Novance Silitonga, “POTENSI SISTEM PEMILU MEMUNCULKAN PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA,” Jurnal Communitarian 4, no. 1 (2022), https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.231.
12 Edi Purwanto, “Peran Ekonomi, Politik, Dan Sosial Dalam Kekerasan Atas Nama Agama,”
DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani 4, no. 1 (2019), https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.204.
13 Anthony Gill, “Religion and Comparative Politics,” Annual Review of Political Science 4 (2001), https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.117.
14 Andrew Greeley, “A Religious Revival in Russia?,” Journal for the Scientific Study of Religion 33, no. 3 (1994), https://doi.org/10.2307/1386689.
keagamaan  ini  karena  sangat  berpengaruh  terhadapad  perkembangan  kajian  politik perbandingan. 15 Hubungan  antara  agama  dan  politik  ini  juga  dapat  kita  lihat  dari  proses revolusi  Iran, 16 bangkitnya  Taliban  di  Afganistan,  India,  Polandia,  dan  banyak  lagi  negara yang dapat kita temui ada pengaruh agama dalam perpolitikan negaranya.
Pola  pola  perkembangan  keagamaan  yang  terus  bergerak  ini  memperlihatkan bagaimana  proses  mobilisasi  massa  mereka.  Proses  pengendalian  massa  inilah  yang mempengaruhi pergerakan politik. Beberapa tahun terakhir ini, persoalan agama yang mulai banyak  dapat  sorotan  oleh  para  ahli  yaitu  hubungan  antara  fundamentalis  agama  dengan demokrasi. Persoalan seperti ini diindonesia termasuk yang dominan sebab bererapa tokoh bangsa  sangat  dominan  memperlihatkan  pengaruh  agama  dalam  perjalan  kalir  politik mereka, seperti N asir, Hamka, sampai Gus Dur dan Ma’ruf Amin sekarang.
Padahal  kalau  kita  cermati  lebih  jauh  gambaran  kecil  ini  baru  dalam  ranah pengumpulan massa belum terlihat dalam prilaku para politisi ketika menjabat. Politisi yang tersandung  berbagai  macam  ragam  persoalan  korupsi,  kekerasan,  dan  sebagaimana merupakan orang yang beragama namun justru dalam segi etika politiknya sangat jauh dari persoalan demikian. Belum terlihat bagaimana agama memberikan pengaruh yang siknifikan terhadap kebijakannya.
Dalam persoalan politik dan agama ini, Miroljub Jevtic berpendapat, yaitu: ajaran untuk berprilaku sesuai dogma dan doktrin agama yang sudah digambarkan secara jelas dalam tek keagamaan.  Pada  posisi  ini  yang  menjadi  acuan  adalah  konsep  sebuah  negara,  pemegang kekuasaan, legitimasi politik, political sovereignty (kekuasaan), otoritas politik, demokrasi, organisasi politik, pandangan tentang perdamaian dan peperangan (peace and war), toleransi agama,  HAM,  fundamentalisme,  ekstrimisme  agama,  terorisme  agama,  peran  sekularisme dll.  Dibagian  ini  yang  diperhatikan  adalah  bagaimana  teks  keagamaan  mengakomodasi kajian kajian seperti ini; pratek keagamaan yang secara luar tidak menimbulkan efek politik namun di dalamnya mengandung konsekwensi politik. Hal ini terlihat seperti pelakasanaan haji,  pemilihan  paus,  serta  pemberian  sangsi  terhadap  pendeta  yang  secara  luar  cuma memperlihatkan makna religious namun didalam mengandung konsekwensi politik; sikap partisipan  politik  terhadap  kelompok  kelompok  keagamaan.  Pada  sisi  ini  yang  menjadi pembahasan  adalah  bahaimana  sebuah  negara  penyikapi  hak  hak  keberagamaan  seperti persoalan kebebasan ibadah, perayaan hari besar agama, kubu oposisi yang berbau agama; berbagai  macam  aksi  sosial  dan  politik  yang  dari  segi  luarnya  sama  namun  didalamnya mempunyai konsekwensi politik dan agama.
Persoalan etika dalam politik agama islam ini sudah dicontohkan oleh nabi Muhammad ketika  berada  di  Madinah  dahulu,  dimana  beliau  berhasil  membentuk  sebuah  masyarakat yang setara, berkeadilan, damai, serta toleransi yang dijunjung tinggi. Nilai ini hidup dalam
15 Gill, “Religion and Comparative Politics.”
16 C Mundzir, “Dimensi Islam Dan Politik: Telaah Historis Atas Revolusi Iran 1979,” Jurnal Al-Hikmah , 2020.
masyarakat majemuk yang dijadikan landasan etika politik ketika nabi Muhammad disana, sehingga  terwujud  masyarakat  yang  aman  dan  damai.  Dalam  perwujudan  politik  nabi  di Madinah,  beliau  sangat  gentor  mempertahan  demokrasi  dengan  menjunjung  prinsip musyawarah, amanah, transparansi, dan kejujuran yang menjadi model politik nabi.
Sehingga  dapat  kita  simpulkan,  bahwa  kajian  agama  dalam  keterkaitannya  dengan politik bukanlah barang baru. Dimana sudah ada dari zaman dahulu, seperti organisasi pada masa pemerintahan Babilonia, Mesir kuno, serta Israel selalu dikaitkan dengan ‘Tuhan’. H al ini  terjadi  sebab  legitimasi  kekuasaan  selalu  berkaitan  dengan  legitimasi  ketuhanan.  Oleh sebab  itu,  fungsi  sebuah  pemerintahan  dan  kekuasaannya  mau  tidak  mau  akan  tetap berhubungan dengan simbol ketuhanan atau agama.
Setelah  perang  dunia  kedua,  maka  terjadi  pekembangan  terhadap  hubungan  ilmu politik dan agama. Miroljud Jevtic menyimpulkan; Pertama, pandangan yang diwakili oleh pilosof  Prancis  seperti  Holbach,  Helvetius,  Diderot  dan  lain-lain,  mereka  melihat  bahwa agama  merupaka hasil dari  ketertinggalan  ekonomi  dan  perkembangan sosial  yang  belum tercerahkan.  Sehingga  pandangan  ini  tidak  melihat  agama  sebagai  subjek  dari  penelitian politik. Akibatnya, ahli politik menjelaskan proses, organisasi, regim serta partai politik benar benar  mengunakan  pendekatan  kerangka  berfikir  materialistic  an  sich,  dan  sama  sekali pengaruh  agama  meskipun  mereka  mengakui  bahwa  agama  memberi  pengaruh.  Kedua, pandangan  Alexis  de  Tocqueville  abad  19  yang  melihat  kebalikan  dari  pendapat  pertama, bahwa dia menilai agama bukan produk dari keterbelakangan ekonomi dan keterbelakangan masyarakat.  Dia  berargumentasi  bahwa  ketika  ekonomi  dan  pendidikan  meningkat  peran agama justru semakin kuat dalam kehidupan masyarakat.
Dalam  survey  yang  di  lakukan  George  Gallup  terkait  keagamaan  masyarakat  di Amerika, di mendapat data yang mencengangkan dalam 50 tahun terakhir, dimana terjadi peningkatan  dalam  kesadaran  beragama  masyaraat  amerika,  bahwa  36%  masyarakat meyakini  mereka  dapat  pengilan  dari  tuhan. 17 Hal  serupa  juga  terjadi  dibeberapa  belahan dunia  seperti  Eropa  dan  Asia  yang  menyebabkan  para  ahli  mulai  memperhatikan kebangkitan  agama  dalam  politik.  Sehingga  para  ahli  mulai  memperbanyak  penelitian mereka  terkait  hubungan  kedua  hal  ini  baik  itu  secara  individu  maupun  kelembagaan sehingga melahirkan cabang ilmu baru yang bernama Religion and Politics dengan subjek kajian  yang  terus  berkembang.  Hal  inilah  yang  membatah  pandanggan  bahwa  hubungan agama dan politik hanya sebuah mitos bahkan lebih mengarah pada penguatan pandangan Jevtic diatas tadi terkait hubungan agama dan politik.
Keadaan inilah yang sebenarnya menjadi sorotan dalam pangung perpolitikan, ketika hubungan agama dan politik menguat, maka bagian dari etika yang bersumber dari agama mejadi  sorotan,  sejauh  mana  pengaruh  etika  agama  terhadap  kebijakan  sebuah  politik. Sehingga sebagian kalangan sudah menolak konseb sekularisme sebagai betuk penerimaan terhadap pengaruh agama terhadap politik. Hal seperti ini terlihat dari argumentasi R Stark
17 Gallup George, “Religion in America, US Society and Values,” Electronic Journals of the US Information Agency 2, no. 1 (2001).
yang  menyerukan  penghapusan  konsep  sekularisme  dalam  kelompok  ilmu  sosial  dengan alasan bahwa konsep itu terlalu ideologis sehingga melahirkan banyak masalah karena dia tidak  menemukan  bukti  terjadinya  pergeseran  sikap  masyarakat  dari  beraga  menjadi sekuler. 18 Sedangkan Alexis memandang bahwa orang yang tidak beraga di Eropa sebagai sebab kebodohan mereka dibandingan negara yang bebas seperti Amerika justru semangat dalam  melihat  persoalan  agama.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  survey  yang  dilakukan  oleh Tocqueville  yang  mengatakan  bahwa  terjadi  peningkatan  dalam  kecendrungan  orang amerika  terhadap  agama  dengan  meningkatnya  jumlah  jamaat  gereja  dibandingkan  tahun tahun sebelumnya sebagai akibat meningkatnya komitmen mereka terhadap agama mereka. Namun di juga menemukan bahwa dieropa dalam waktu yang panjang sikap anti agama atau sekuler  di  eropa  mengalami  kegagalan  sebab  melemahnya  jamaah  lembaga  keagamaan bukan karena minat keagamaan namun karena efek dari revolusi, bahkan bagian utara dan barat  eropa  yang  tergolongan  rendah  karena  efek  dari  moderasi. 19 Argument  yang  kedua, bahwa  tidak  ditemukan  lahirnya  “atheism  ilmiah”  sebab  masih  tingginya  keberagamaan masyarakat saat ini, walaupun mereka lemah dalam partisipasi keagamaan dilembaga secara rutin.
Salah satu yang gentor mengeluarkan argument terkait sekularisasi adalah Steve Bruce mengatakan bahwa kleim keemasan religiustas itu sangat subjektif. Sebab ketidak mau untuk hadir  kegereja  pada  abab  pertengahan  bukan  sebab  indikasi  ketidak  beragamaan  mereka sebab  mereka  memyakini  akan  kekuatan  supranatural.  Sehingga  hal  ini  harus  dipandang sebagai  masyarakat  agama  sebab  pada  masa  ini,  kepercayaan  terhadap  agama  bercampur dengan  kepercayaan  terhadap  animism  zaman  itu  sehingga  mereka  masih  bisa  disebut sebagai masyarakat yang beragama seperti yang terjadi belahan wilayah lain. 20 Namun, yang darus diperhatikan juga ketika tesis tentang sekularisme diyakini, apakah hal ini juga berlaku bagi  golongan  ahli  sains.    Sebab  temuan  ilmiah  hari  ini  tidak  menunjukan  bahwa  terjadi pertentang antara agama dengan sains karena masih banyak kalangan saintis justrus dari segi tingkat  keagamaannya  tergolong  tinggi.  Salah  satu  wilayah  yang  menguat  terkait berkembangan ateisme adalah uni Soviet yang berdampak pada eropa bagian timur hal ini tergambar  dalam  pendapat  Andrew  Greeley  yang  mengatakan  bahw a  “tidak  ada  dalam rentang sejarah yang memperlihat sebuah kesepakatan bersama untuk mehilangkan agama seperti  yang  dilakukan  oleh  kelompok  komunisme  ateis  yang  berargument  bahwa  proses sekularisasi merupakan proses yang tidak bisa dihindarkan sebagai sebab akn terhapusnya
18 David Martin, “The Secularization Issue: Prospect and Retrospect,” The British Journal of Sociology 42, no. 3 (1991), https://doi.org/10.2307/591190.
19 Darryl G. Hart, “ The Churching of America, 1776– 1990: Winners and Losers in Our Religious Economy; By Roger Finke and Rodney Stark New Brunswick, Rutgers University Press, 1992. 339 Pp. $22.95 ,” Theology Today 50, no. 3 (1993), https://doi.org/10.1177/004057369305000329.
20 Eamon Duffy, THE STRIPPING OF THE ALTARS: Traditional Religion in England, 1400 – 1580 New Edition , The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, 1400 – 1580 New Edition , 2022.
agama”. 21 Namun  kebangkitan  agama  terjadi  pasca  kehancuran  soviet  sebagaimana  yang digambarkan oleh Mary Douglas tahun 1982 bahwa “Tak ada seorangpun yang menyadari sebelumnya akan bentuk kebangkitan agama-agama tradisional. Menurut beberapa literatur, perubahan  keagamaan (agama)  di  zaman  modern  terjadi hanya  dalam  dua  cara – jatuhnya gereja  Kristen  tradisional  (atau  apapun  bentuk  ekspresi  keagamaan  masyarakat),  dan lahirnya sekte-sekte agama baru. Tak ada seorangpun yang memberikan perhatian kepada agama-agama tradisional dengan penuh vitalitas yang menginspirasi revolusi politik dalam sekala  luas.  Kebangkitan  gerakan  Katolik  yang  eksplisit  di  Polandia,  yang  membuat kekaguman  yang  dalam  dari  Barat,  sama  tidak  terprediksinya  seperti  kebangkitan  kaum gereja fundamentalis di Amerika.

## FUNGSI ETIKA BERBASIS AGAMA DALAM KEHIDUPAN POLITIK
Posisi kajian politik yang merupakan sebuah disiplin tunggal yang selalu dapat sorotan di universitas sejak sekian abab lalu pasca revolusi inggris. Dimana masa ini ilmu sosial terus memperlihatkan perkembangan. Sampai pada tahun 1872 berdiri L’Ecole Libre des sciences Politiques yang akhirnya berganti nama dengan L- Institut d’ Etudes Politiques. 22 Kajian yang banyak  dibahas  terkait  bentuk  negara,  model  pemerintahan,  partai  politik  dan  lain sebagainya.
Pembahasan terkait politik ini jika kita telusuri lebih dalam sebenarnya sudah ada masa Aristoteles,  Plato,  Ibnu  Rusdy,  al  Ghazali  dan  sebagainya.  Aristoteles  memandang  bahwa etika dan politik sangat berhubungan yang dapat dilihat dalam Nicomanchen Ethics. Etika yang di gauangan oleh aristoteles adalah etika kebaikan, bahwa setiap aktiveitas harus yang dilakukan  harus  berujung  pada  kebaikan  sebagai  tujuan  kesempurnaan  hidup.  Sehingga aristoteles  memandang  bahwa  etika  dan  politik  merupakan  dua  hal  yang  tak  dapat dipisahkan.  Sedangkan  Plato  juga  menekankan  pada  etika  kebaikan  sehingga  untuk pencapaian itu dia mengharuskan seorang pemimpin itu harus dari orang yang mengetahui tentag kebajikan sehingga mampu menegakan kebenaran dan kebaikan. 23
Sedangkan  ibnu  rusdy  melihat  etika  sebagai  pondasi  politik,  sehingga  dia  sangat menganjurkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakter; mencintai pengetahuan, tidak  suka  mengumbar  hawa  nafsu,  dan  tidak  suka  menumpuk  harta.  Karakter  ini  sangat ditekankan  oleh  ibnu  rusdy  untuk  seorang  pemimpin. 24 Memang  karakter  ini  nanti  akan melahirkan kebaikan demi kebaikan dalam pengambilan kebijakan oleh seorang pemimpin.
Al Ghazali memandang politik dan etika sama dengan tokoh sebelumnya, bahwa etika merupakan  sesuatu  yang  sanggat  urgent  untuk  ditumbuh  kembangkan.  Sehingga  dalam
21 Mirian Escobar Valencia, “Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions, John W. Creswell Los Ángeles: SAGE, 2013,” Estudios de La Gestión , 2020.
22 Miroljub Jevtic, “Political Science and Religion,” n.d.
23 Konrad Kebung, “Estetika Eksistensi Michel Foucault: Kritik Dan Solusi Alternatif Atas Radikalisme Dan Ekstremisme,” MELINTAS 34, no. 1 (2018), https://doi.org/10.26593/mel.v34i1.3084.35-59.
24 Abu Walid Ibnu Ruysd, A-Arûri Fi as-Siyâsah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al- ‘Arabiah, 1998).
pandangan etika politiknya dia sangat menekankan pentingnya sikap adil dan amanah serta amar makruf dalam berpolitik. 25
Tokoh  tokoh  di  atas  merupakan  bagian  kecil  dari  para  tokoh  yang  memandang pentingnya etika dalam perpolitikan. Sehingga gambaran ini menunjukan bahwa etika sangat penting dalam perpolitikan supaya lahirnya sebuah pemerintahan yang baik dan masyarakat makmur.
Survey  memperlihat  posisi  Indonesia  menduduki  34  dalam  indek  negara  terkorup, dalam tingkat negara termakmur pun diposisi belakang bahkan keamananpun sangat rendah di  Indonesia.  Yang  paling  mengejutkan  dari  beberapa  data  itu,  posisi  Indonesia  dengan peringkat negara terkorup justru 87% adalah sarjana para pelakunya. Artinya disini ada yang salah entah dengan pendidikan atau dengan kultur masyarakat kita yang sudah menganggap biasa dengan korupsi ini.
Kita  lihat  dalam  perjalan  bangsa  kita,  pelaku  kejahatan  dalam  bidang  politik  pada umumnya  adalah  orang  orang  terdidik  dan  beragama.  Tak  jarang  juga  kita  temui  mereka pada umumnya telah berulang kali pergi ibadah haji atau umrah namun sialnya korupsi tak hilang  dari  dagingnya.  Permasalah  ini  membuktikan  bahwa  ada  penyakit  akut  bangsa  ini dalam persoalan etika. Karena pendidikan tinggi tidak akan menjamin etika seseorang akan lebih  baik.  Bagi  penguasa  memberikan  rasa  cinta  serta  berbuat  kebaikan  terhadap  rakyat merupakan sebuah keharusan sehingga menjadi pemimpin yang dibanggakan. Sebalik jika pemimpin  harus  memimpin  dengan  tangan  besinya,  itu  merupakan  sebuah  sikap  amoral dalam  pengung  kekuasaan  dan  sengat  dibenci  oleh  agama.  Persoalan  etika  dalam  lingkup berbangsa dan bernegara yang didalamnya tak bisa lepas dari pelaku politik dan partisipan politik,  makanya  persoalan  etika  harus  terlaksana  dan  terus  tumbuh  sehingga  penguasa beretika rakyatpun juga begitu.
Ali bin Abi Thalib pernah berpidato didepan rakyatnya; “Demi Tuhan, sesungguhnya berat dugaan saya, bahwa musuh-musuh itu akan menang mengalahkan kamu karena moral mereka  yang  baik,  yaitu  mereka  bersatu  padu  walaupun  di  dalam  kesesatan,  sedangkan kamu terp ecah belah dalam kebenaran.” 26 Para pemegang kekuasaan sagat dituntut untuk berita baik seperti berprilaku adil diantara masyarakat dan menahan diri mereka dari prilaku jahat yang dapat merusak dirinya dan bangsa ini. Tuntutan etika yang bagus ini sangat baik bagi perkembangan bangsa kedepanya. Jika prilaku yang menjujung tinggi nilai nilai etika yang  baik  ini  terwujud,  maka  tidak  akan  kita  temui  lagi  istilah  pembohongan  public, penyimpangan laporan, punggutan liyar, kekerasan, pelecehan dan sebagainya yang selama ini sangat menjamur diranah kekuasaan yang sebagian besar adalah politikus yang sempat mengumbar janji sebelum pemilihan.
25 Al-Ghazali, Al-Tibr Al-Masbûk Fî Nasîhat Al-Mulk (Beirut: Dâr Al-Kutub Al- ‘Ilmiyah, 1988).
26 Nur Cholis, “Pemikiran Zainal Abidin Ahmad Tentang Konsepsi Negara Islam,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 22, no. 1 (2020), https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.116-140.
Keadaan ini akan langgeng jika prilaku penguasa terhadap rakyat dalam memelihara urusan-urusan secara bersama-sama dijalankan dengan memperhatika nilai nilai etika yang tinggi.  Namun  diketahui  bahwa  keruntuhan  dunia  bergantung  kepada  penguasa,  jika penguasa adil maka dunia akan makmur dan rakyat merasa aman. 27 Kalau kita cermati yang menjadi salah satu penyebab merosotnya etika dan moral bangsa adalah masyarakat tidak menjalankan agama mereka dengan baik.  Sebab semua agama sudah pasti menjujung nilai moral yang baik sehingga tidak pantaslah agama yang disalah namun sikap pemeluknyalah yang salah.28 Agama selalu menawarkan nilai nilai keimanan dan tatanan nilai moral yang tinggi sehingga akan membentuk kepribadian yang bagus. Sehingga jika ini sudah dimiliki oleh  masing  masing  penguasa  secara  otomatis  akan  teraplikasi  dalam  dunia  kerja  mereka yang berakibat baiknya sebuah lembaga negara. 29
Begitu pentingnya etika terhadap humanisme, oleh sebab itu para politikus yang akan mengarah pada posisi kekuasaan sangat diharuskan memperhatikan ranah etika ini. Jangan justru  demi sebuah  kekuasaan,  etika  justru  dibuang  ataupun  dikesampingan.  Seperti  yang terjadi terhadap Novel baswedan yang dianiaya untuk melindunggi sebuah kedudukan, Gus Dur  yang  harus  di  tumbangkan  demi  mepertahan  kekuasaan 30 dan  banyak  lagi  kasus  lain yang  kita  lihat  dalam  prilaku  politikus  yang  diberitakan  hanya  aksi  balas  dendam  dalam pertarungan  kekuasaan,  jebak  menjebak  untuk  saling  menjatuhkan,  hina  menghina  untuk mendapatkan  pangung sampai  pada  pembagian  proyek  setelah  kekuasaan  yang  tidak  lagi memperhatikan keadilan dan kemakmuran rakyat.
Oleh sebab itu, sudah sepantasnyaa kita mengamati syarat pemerintahan yang efektif menurut  ibnu  Arabi  ini,  seperti  penjabat  negara  yang  diangkat  merupakan  pribadi  yang mempunya integritas tinggi; usulan yang didengarkan harus diseleksi dan berasal dari orang yang terpercaya; dalam hal hal yang rahasia harus berbicara dengan orang yang betul betul dapat  dipercaya;  tidak  memandang  remeh  rekan  kerja  sesame  penjabat;  serta  tidak memberikan sebuah tugas pada orang yang bodoh sehingga menimbukan kerusakan pada urusan  tersebut. 31 Sedang  al  Farabi  menawarkan  bahwa  calon  peguasa  yang  sudah  pasti berasal dari politikus ini harus memiliki watak yang bersih yang bisa didapat lewat belajar dan  berlatih  sehingga  mampu  mensejalankan  hati  dan  pikiranya  serta  tidak  meninggakan sunnah  sunnah  yang  diajarkan  nabi. 32 Sedangkan  di  sisi  Ibnu  Taymiyah,  dalam  persoalan etika politik dia menekankan prilaku amanah dalam memerintah, adil ketika menghukum, taat kepada Allah, rasul dan ulil Amri serta penyelesaian semua permasalahan kepada allah.
27 Al-Ghazali, Al-Tibr Al-Masbûk Fî Nasîhat Al-Mulk .
28 Asep Bambang Hermanto, “Etika Berdemokrasi Pancasila Dalam Konstestasi Politik Di Era Digitalisasi,” SELISIK 6 (2020).
29 Bertolomes Bolong, “Etika Politik Ulama,” Millah: Journal of Religious Studies 18, no. 1 (2018).
30 Virdika Rizky Utama, Menjerat Gus Dur , II (Jakarta: PT. NUmedia Digital Indonesia., 2019).
31 Solechan Solechan, “Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019), https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557.
32 Tofa Fidyansyah and Siti Ngainnur Rohmah, “Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 2 (2021), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254.
Padang  beliau  ini  berpijakan  pada  surat  an  Nisa  ayat  58-59  sebagai  pengembangan pemahamnya terkait etika seorang politikus. 33 Dari keempat prinsip yang beliau sebutkan ini, meliau menekankan pada pelaksanaan amanah dan adil sebagai pondasi politik yang harus ada. 34 Kenapa  beliau  sangat  menekankan  pada  prinsip  ini,  sebab  amanah  sangat  berkaitan dengan  kekuasaan  dan  harta.  Amanah  dalam  melaksakan  tugas  sehingga  memberikan penyelesaian  dengan  sebaik  baiknya  sebagai  bentuk  dari  sebuah  tangungjawab  yang diterima.  Sedangkan  amanah  dalam  persoalan  harta  berkaitan  dengan  proposional  dalam mengelola,  transparan  dalam  pembukuan  serta  bisa  dipertangungjawabkan  supaya tercapainya kemakmuran rakyat.
Hal ini memang sangat urgent dalam perpolitikan untuk mencapai humanisme religius, sebab inilah yang menjadi cikal bakal korupsi itu terjadi. Dalam melihat persoalan ini Ibnu Taymiyah  sangat  melarang  prilaku  penguasa  yang  merampas  atau  mengambil  harta rakyatnya. Hal seperti ini sekarang yang sangat banyak dilakukan, dimana berbagai macam bantu yang sudah diperuntukan untuk kemakmuran rakyat justru digelapkan oleh sebagian politikus yang berwenang dibidang itu. Kemudian beliau juga tidak membolehkan seorang penguasaan  menerima  hadiah  dari  siapapun,  hal  ini  justru  menjadi  sebuah  budaya  dalam sebagian  masyarakat  kita.  Baik  posisi  politikus  sebagai  penerima  maupun  rakyat  yang mengasih,  padahal hadis  ini  selalu  berkait  dengan  pemberian  yang  dilakukan  oleh  politisi tersebut  dalam  kewenangan  kerjanya  seperti  pemberian  jatah  proyek,  membantu  dalam mendapatkan kerja, pengurusan naik pangkat, bahkan dalam hal pemberian bantuan yang memang sudah diperuntukan untuk dia. Kemudian beliau juga menyorot terkait harta sita yang yag harus digunakan untuk kepentingan umum karena tidak ada lagi pemiliknya, hal ini  sebagian  sudah  terlaksana  dimana  kekayaan  para  koruptor  yang  berhasil  diamankan dikembalikan kekas negara namun sebagian ada juga yang tidak tau entah kemana bahkan ada rumor tanpa data dari celotehan masyarakat awam bahwa barang sita tersebut sebagian dibagi  bagi  oleh  segelintir  pihak.  Dalam  hal  pembangunan  harus  mengutamakan kemashlahatan  sehingga  melahirkan  humanisme  secara  umum  serta  meminimalkan kerusakan,  hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  proses  pembangunan  inprastruktur  masyarakat yang  tidak  asal  jadi  saja  namun  tidak  memperhatikan  keadaan  lingkungan  dan  kualitas bangunan sehingga tidak menjadi proyek mangkrak nanti. Hal hal ini sangat siknifikan dalam etika  pelaksanakan  tugas  oleh  para  politikus  sehingga  tidak  merusak  moral  para  politisi tersebut  sehingga  apa  yang  dikampayekan  waktu  sebelum  menduduki  jabatan  betul dilaksakannya ketika sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat. 35 Terkait prinsip keadilan beliau  memandang  sebagai  prisip  mutlak  yang  tidak  boleh  tidak  ada  sehingga  beliau
33 M. Arskal Salim GP, Etika Intervensi Negara, Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah (Jakarta: Logos, 1999).
34 Ibn Taymiyyah, Al-Siyâsah Al- Syar‘iyyah Fi Ishlâh Al - Râ‘i Wa Al - Ra‘Iyyah (Kairo: al- Mathba‘ah al - Salafi yah, 1387).
35 Taymiyyah.
memandang pemimpin yang kapir tapi adil lebih baik dari seorang muslim yang zalim. 36 Jadi etika politik ini merupakan sebuah nilai yang harus ditumbuh suburkan, karena posisi etika ini tergolong pada ranah humanisme religius sehingga berhubungan dengan tindak tanduk prilaku antara manusia dengan manusia yang berlanjut pada tuhan.

## Kesimpulan
Pentingnya etika yang berasal dari agama dalam percaturan politik tidak dapat diingkari. Bahkan  etika  ini  sangat  berperan  dalam  mengantarkan  kesempurnaan  keimanan  seseorang. Maka sudah seharusnya, untuk mencapai humanisme religius, persoalan etika menjadi persolan mutlak yang harus dirujuk dalam prilaku para politisi. Oleh sebab itu, sudah seantasnya para ahli melihat dan menperdalam kajian terkait hubugan antara agama dan politik ini sebab disatu sisi agama akan mentuntun seseorang pada nilai nilai yang bagus menuju ilahi sehingga ketika nilai ini hidup dan subur dalam dirinya maka ketika posisinya berada dalam dunia politik kebiasaan tersebut akan terbawa sehingga akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh para politisi tersebut nanti.
Etika yang paling penting melekat pada politisi supaya tercapainya humanisme religious, yaitu adil, jujur, bertangung jawab dan berpengetahuan luas. Jika etika ini terpenuhi dan hidup dalam diri seorang politisi maka persoalan yang dapat mengancak kemakmuran dan kesengsaaan masyarakat  yang  berada  dibawah  kuasa  seorang  politi  dapat  terhindarkan  sehingga  akan melairkan  masyarakat  yang  memiliki  kualitas  humanism  yang  sempurna  untuk  membetuk sebuah peradapan yang berkualitas.

## Daftar Pustaka
Al-Ghazali. Al-Tibr Al-Masbûk Fî Nasîhat Al-Mulk . Beirut: Dâr Al-Kutub Al- ‘Ilmiyah, 1988.
Bolong, Bertolomes. “Etika Politik Ulama.” Millah: Journal of Religious Studies 18, no. 1 (2018).
Cholis, Nur. “Pemikiran Zainal Abidin Ahmad Tentang Konsepsi Negara Islam.” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 22, no. 1 (2020). https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.116-140.
Duffy, Eamon. THE STRIPPING OF THE ALTARS: Traditional Religion in England, 1400 – 1580 New Edition . The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, 1400 – 1580 New Edition , 2022.

## Fidyansyah, Tofa, and Siti Ngainnur Rohmah. “Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan
Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 2 (2021).
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254.
George, Gallup. “Religion in America, US Society and Values.” Electronic Journals of the US Information Agency 2, no. 1 (2001).
Gill, Anthony. “Religion and Comparative Politics.” Annual Review of Political Science 4 (2001). https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.117.
36 GP, Etika Intervensi Negara, Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah .
GP, M. Arskal Salim. Etika Intervensi Negara, Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah . Jakarta: Logos, 1999.
Greeley, Andrew. “A Religious Revival in Russia?” Journal for the Scientific Study of Religion 33, no. 3 (1994). https://doi.org/10.2307/1386689.
Hart, Darryl G. “ The Churching of America, 1776– 1990: Winners and Losers in Our Religious Economy; By Roger Finke and Rodney Stark New Brunswick, Rutgers
University Press, 1992. 339 Pp. $22.95 .” Theology Today 50, no. 3 (1993). https://doi.org/10.1177/004057369305000329.

## Hermanto, Asep Bambang. “ETIKA BERDEMOKRASI PANCASILA DALAM
KONSTESTASI POLITIK DI ERA DIGITALISASI.” SELISIK 6 (2020).
Huberman, Matthew B.Miles dan A. Michael. Qualitative and Analysis . Second edi. London:
Sage Publication inc, 1994.
Inglehart, Ronald F. Religion’s Sudden Decline What’s Causing It, and What Comes Next . England: Oxford University Press, 2021.
Kebung, Konrad. “Estetika Eksistensi Michel Foucault: Kritik Dan Solusi Alternatif Atas Radikalisme Dan Ekstremisme.” MELINTAS 34, no. 1 (2018). https://doi.org/10.26593/mel.v34i1.3084.35-59.
Martin, David. “The Secularization Issue: Prospect and Retrospect.” The British Journal of Sociology 42, no. 3 (1991). https://doi.org/10.2307/591190.
Mundzir, C. “Dimensi Islam Dan Politik: Telaah Historis Atas Revolusi Iran 1979.” Jurnal Al- Hikmah , 2020.
Purwanto, Edi. “Peran Ekonomi, Politik, Dan Sosial Dalam Kekerasan Atas Nama Agama.” DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani 4, no. 1 (2019). https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.204.
Ruysd, Abu Walid Ibnu. A-Arûri Fi as-Siyâsah . Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-
‘Arabiah, 1998.
S., Charles. Religion Liebman, Democracy and Israeli Society . New York: Routledge, 2017.
Silitonga, Novance. “POTENSI SISTEM PEMILU MEMUNCULKAN PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA.” Jurnal Communitarian 4, no. 1 (2022). https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.231.
Solechan, Solechan. “Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.”
Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019). https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557.
Taymiyyah, Ibn. Al-Siyâsah Al- Syar‘iyyah Fi Ishlâh Al - Râ‘i Wa Al - Ra‘Iyyah . Kairo: al- Mathba‘ah al -Salafi yah, 1387.
Utama, Virdika Rizky. Menjerat Gus Dur . II. Jakarta: PT. NUmedia Digital Indonesia., 2019.
Valencia, Mirian Escobar. “Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions, John W. Creswell Los Ángeles: SAGE, 2013.” Estudios de La Gestión , 2020.