Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)
Vivi Tri Handayani 1* , Muhammad Syaroni Rofii 2
1,2 Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta

## Abstract
The  child  marriage  rate  in  Indonesia  is  still  relatively  high,  the  government  through Presidential Regulation (Perpres) Number 18 of 2020 concerning the RPJMN is targeting a reduction in the marriage rate in Indonesia by 8.74% through the National Strategy for the  Prevention  of  Child  Marriage  (Stranas  PPA).  evaluate  the  policy  on  preventing  child marriage  through  the  Stratnas  PPA  program  to  see  the  achievement  of  targets  and  the effectiveness  of  implementing  the  policy.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  meth od of retrospective policy analysis with a formal evaluation approach according to William n Dunn. This research resulted in: (1) Nationally, the prevalence target for women aged 20 - 24 who were married before the age of 18 decreased from 10.35 in 2020 to 9 .23 in 2021, but in 2020 it did not reach the target, where the prevalence in 2020 it was 10.19, but the achievement  reached  10.35;  (2)  based  on  indicators  of  implementation  of  coordination, there has been good coordination between the relevant Ministries/Institutions in efforts to prevent  child  marriage,  but  there  are  still  5  M/I  that  have  not  filled  out  the  National Strategy for PPA matrix; (3) based on an analysis of the program's evaluation criteria, the PPA policy through the National Strategy PPA program is considered effective in efforts to prevent child marriage.
Keywords: evaluation, policy, prevention of child marriage, stranas ppa, william n dunn

## Abstrak
Angka perkawinan di Indonesia masih tergolong tinggi, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN mentargetkan penurunan angka perkawinan di Indonesia  pada  tahun  2024  sebesar  8,74%  melaui  Strategi  Nasional  Pencegahan  Perkawinan Anak  (Stranas  PPA).  melakukan  evaluasi  kebijakan  pencegahan  perkawinan  anak  melalui program  Stratnas  PPA  untuk  melihat  pencapaian target  dan  keefektifan pelaksanaan kebijakan tersebut. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis kebijakan retrospektif dengan  pendekatan  evaluasi  formal menurut William n  dunn.  Penelitian  ini menghasilkan:  (1) secara nasional pencapaian target pravalensi perempuan berusia 20 -24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 10,35 menjadi 9,23 pada  2021,  namun  pada  tahun  2020  tidak  mencapai  target,  dimana  pravalensi  pada  tahun 2020  sebesar  10.19,  namun  capaiannya  mencapai  10.35;  (2)  berdasarkan  indikator pelaksanaan  kordinasi  telah  terjadi  koordinasi  yang  baik  antara  Kementerian/Lembaga terkait  dalam  upaya  pencegahan  perkawinan  anak;  (3)  Berdasarkan  analisis  kriteria penilaian  program,  kebijakan  PPA  melalui  program  Stranas  PPA  dinilai  efektif  dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
Kata kunci: evaluasi, kebijakan, pencegahan perkawinan anak, stranas ppa, william n  dunn
* Vivi.tri@ui.ac.id
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Perkawinan  sejatinya  merupakan sebuah  ikatan  antara  laki-laki  dan perempuan  secara  lahir  dan  batin  yang sah  sesuai  dengan  hukum,  dimana tujuan dari pernikahan itu sendiri  untuk membentuk  dan  membina  keluarga.  Di Indonesia  sendiri  peraturan  terkait dengan perkawinan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  atau  biasa  disebut  dengan
Undang-Undang  Perkawinan,  dalam
UU  Perkawinan  salah  satunya  memuat batas usia minimum untuk melangsungkan  perkawinan  yaitu  pada usia  19  tahun  baik  laki-laki  maupun perempuan,  dengan  kata  lain  usia dibawah  19  tahun  dianggap  atau dikategorikan  masih  usia  anak-anak. Dimana  seperti  yang  diketahui  bersama anak-anak merupakan cikal bakal generasi penerus yang masih membutuhkan  pembinaan  dan  juga pengajaran  baik soft  skill maupun hard skill guna  membentuk  generasi  yang berkualitas dan berdaya saing.
Pemenuhan  hak-hak  dan  perlindungan terhadap  anak  seharusnya  diwujudkan secara utuh untuk membantu mengoptimalkan  tumbuh  kembang  baik secara  mental,  fisik,  maupun  sosialnya.
Namun  faktanya  di  Indonesia  praktik perkawinan  anak  dibawah  umur  masih marak  terjadi  di  tengah  masyarakat. Padahal  perkawinan  anak  di  bawah umur sejatinya melanggar hak anak.
Indonesia  menjadi  salah  satu negara  dengan  kasus  perkawinan  anak terbesar  nomor  7  di  dunia.  Menurut Komnas  Perempuan  sepanjang  tahun 2022  terdapat  50.673  kasus  pernikahan dini  yang  diberikan  dispensasi  oleh pengadilan. Setidaknya terdapat beberapa  faktor  yang  menjadi  alasan adanya praktik perkawinan anak, seperti kebiasaan  dan  adat  istiadat  setempat, rendahnya  pendidikan,  hamil  diluar nikah  dan  faktor  ekonomi.  Faktor ekonomi  dilansir  memiliki  pengaruh terbesar  sebagai  penyumbang  angka perkawinan  anak  di  Indonesia,  dimana menurut  Andina  (2021)  pada  saat Pandemi Covid-19 terjadi dan
mengguncang perekonomian masyarakat,  ternyata  berdampak  pula pada  kenaikan  angka  perkawinan  anak yang  cukup  signifikan.  Lebih  spesifik Andina  (2021)  mengungkapkan  bahwa faktor  penyumbang  terbesar  dalam kasus  perkawinan  anak  yaitu  faktor ekonomi,  dimana  pada  pandemi  Covid- 19  secara  langsung  berdampak  buruk terhadap perekonomian seluruh masyarakat  di  Indoensia  dan  sejak terjadi  pandemic  Covid-19  jumlah
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
perkawinan  anak  mengalami  kenaikan yang  cukup  signifikan.  Penelitian  lain dilakukan  Herdiana  (2023)  sebanyak 3.069  anak  di  Kabupaten  Tasikmalaya mengajukan dispensasi pernikahan dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir, selain  itu  menurut  Febrianto  (2023) dispensasi  nikah  di  Kabupaten  Malang mencapai  1.434  putusan  sepanjang tahun  2022,  angka  tersebut  tidaklah kecil mengingat jika dilihat melalui data BPS (2021) kenaikan angka perkawinan anak  salah  satunya  terjadi  di  DKI Jakarta  dimana  pada  tahun  2020  angka perkawinan  anak  menunjukkan  angka 1,45%  namun  terjadi  kenaikan  yang cukup  signifikan  pada  tahun  2021 menjadi 4,68%, Daerah Istimewa Yogyakarta  juga  mengalami  kenaikan dari  1,83%  menjadi  3,52%.  Selain faktor-faktor  tersebut  adanya  dispenasi perkawinan  juga  berkontribusi  terhadap penambahan  angka  perkawinan  anak  di Indonesia.  Padahal  menurut  Andina (2021)  perkawinan  anak  berpotensi besar  memunculkan  permasalahan  dan tentunya  dapat  mempengaruhi  aspek lainnya  seperti  kesehatan,  ekonomi, pendidikan,  serta  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT).  Seperti  yang sudah  dijelaskan  diatas,  perkawinan anak  sejatinya  melanggar  hak  anak. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan  efek  domino  terhadap
ketahanan  individu  anggota  keluarga. Keluarga  sebagai  unit  terkecil  dalam kehidupan sosial dan juga bermasyarakat  yang  terdiri  atas  ayah, ibu dan anak-anak. Keberadaan keluarga  tentunya  menjadi  sumber pendidikan  pertama  dan  utama  bagi anak,  oleh  karena itu  ketahanan keluarga dianggap menjadi pilar penting dalam ketahanan nasional. Menurut The International  Family  Strengths  Model terdapat enam kriteria dalam
membangun  ketahanan  keluarga,  antara lain:  (1)  afeksi  dan  apresiasi;  (2) komunikasi positif; (3) komitmen terhadap keluarga; (4) kenyamanan saat menghabiskan  waktu  bersama  anggota keluarga;  (5)  kesejahteraan  mental dengan dilandasi spiritualitas; (6) kemampuan  tiap  anggota  keluarga untuk  mengatasi  tekanan/stress,  krisis, atau  permasalahan  lain  secara  efektif. Keenam kriteria tersebut merupakan hal yang  penting  dan  harus  dimiliki  setiap anggota  keluarga  supaya  kesehatan mental  tiap  anggota  keluarga  dapat terjaga  dengan  baik  dan  terbentuk ketahanan  keluarga  yang  baik.  Namun pada  kenyataanya  praktik  perkawinan anak  justru  berpotensi  menimbulkan permasalahan  baik  dari  sisi  kesehatan mental,  ekonomi  bahkan  kekerasan dalam  rumah  tangga,  tentunya  berbagai potensi masalah tersebut dapat
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
mengganggu  ketahanan  keluarga  dan juga  dapat  menjadi  salah  satu  ancaman bagi ketahanan nasional.
Melihat  permasalahan  dan  efek yang ditimbulkan akibat dari
perkawinan  anak  tentunya  pemerintah melakukan Berbagai upaya pun dilakukan  untuk  mencegah  praktik perkawinan  anak  salah  satunya  yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan pencegahan  perkawinan  anak  melalui strategi nasional
pencegahan perkawinan  anak.  Sebagaimana  yang disebutkan  dalam  dokumen  Stranas PPA  (2020)  tujuan  utama  dari  Stranas PPA  tersebut  yaitu  turunnya  angka perkawinan  anak,  dan  sebagai  upaya pencegahannya Stanas PPA menetapkan beberapa  sasaran  startegis,  diantaranya: (1)  terwujudnya  Stranas  PPA  secara nasional yang selaras antara pemerintah pusat  dan  daerah  yang  salah  satunya dilihat melalui penurunan angka perkawinan  anak;  (2)  terwujudnya koordinasi serta sinergi antar pemangku kepentingan  dalam  upaya  pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak.  Berbagai  daerah  juga  melakukan upaya  pencegahan  perkawinan  anak seperti penelitian yang dilakukan Rahmatillah  dan  Nurlina  (2018)  yang berfokus  di  Kecamatan  Blankejeren Kabupaten  Gayo  Luwes,  penelitian tersebut  menghasilkan  bahwa  lembaga
pelaksana instrumen hukum yang berada  di  wilayah  tersebut  belum sepenuhnya  maksimal  dalam  mengatasi praktik  perkawinan  anak,  hal  tersebut disebabkan  oleh  adanya  faktor  orang tua, adat, media masa, pergaulan bebas, serta  pemahaman  agama  yang  masih kurang. Selain itu penelitian lain terkait upaya  pencegahan  pernikahan  anak dilakukan  Mufid  dan  Nail  (2021)  di kelurahan Jember Lor, penelitian tersebut  menghasilkan  bahwa  terdapat beberapa  faktor  penyebab  terjadinya praktik  perkawinan  anak  seperti  faktor ekonomi,  pendidikan,  orang  tua,  dan adat istiadat. Pencegahan praktik perkawinan anak juga dilakukan pemerintah  desa  setempat  melalui berbagai upaya, seperti: (1) mengupayakan  peningkatan  kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dari  desa  hingga  ke  dukuh;  (2) melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah  di  Kecamatan  Patrang  untuk membantu pencegahan perkawinan anak;  (3)  paguyuban  lurah  Kecamatan Patrang  sepakat  untuk  menentukan sikap apabila diundang acara walimahan dan  salah  satu  mempelai  usianya dibawah  umum  maka  lurah  Kecamatan Patrang  tidak  akan  datang  pada  acara tersebut.  Terkait  dengan  implikasi  dan implementasi  pencegahan  perkawinan anak  pernah  dilakukan  oleh  Sugiharti
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
(2021) yang menghasilkan bahwa implikasi  pada  upaya  pemetaan  serta harmonisasi  kebijakan  terus  dilakukan pemerintah  guna  mencegah  praktik perkawinan  anak,  harmonisasi  juga diperlukan agar terjadi keselarasan antar pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta saling dukung sehingga tercipta
keefektifan dalam pelaksanaan
dilapangan.
Pada penelitian ini peneliti memfokuskan  penelitian  pada  evaluasi kebijakan  pencegahan  perkawinan  anak
(PPA) melalui Strategi Nasional Pencegahan  Perkawinan  Anak  (Stranas PPA) dimana pada penelitian sebelumnya  belum  pernah  dilakukan.
Dimana
penelitian sebelumnya cenderung  meneliti  pada  lingkup  efek perkawinan anak, faktor yang mempengaruhi  perkawinan  anak  dan upaya  pencegahan  perkawinan  anak yang  dilakukan  di  suatu  daerah.  Pada penelitian  ini  penulis  juga  melakukan analisis kebijakan pencegahan perkawinan  anak  melalui  program Stranas  Pencegahan  Perkawinan  Anak dengan  mengacu  pada  teori  kebijakan publik William n Dunn yang menjelaskan  bahwa  analisis  kebijakan publik sebagai sebuah metode penelitian serta  argumentasi  yang  menghasilkan informasi relevan dalam proses menganalisis  permasalahan  sosial  yang
muncul  akibat  dari  diterapkannya  suatu kebijakan.  Pada  penelitian  kali  ini berfokus  pada  evaluasi  kebijakan  untuk melihat pencapaian target dan keefektifan pelaksanaan kebijakan.
Analisis  kebijakan  merupakan sebuah proses yang sudah dikenal sejak lama,  menurut  MacRae  dalam  (Suryadi dkk:  1994)  analisis  kebijakan  yaitu suatu  ilmu  sosial  terapan  dengan argumen  rasional  serta  penggunaan fakta  untuk  menilai,  menjelaskan  serta menciptakan pemikian guna memecahkan  permasalahan  publik.  Hal tersebut  juga  selaras  dengan  definisi kebijakan  publik  menurut  William  n Dunn  (1990)  yang  menyatakan  bahwa kebijakan publik merupakan ilmu sosial terapan  dengan  metode  inquiri  serta argumen  berganda  guna  menghasilkan dan  menggunakan  informasi  untuk mengambil  keputusan  yang  bersifat politis  untuk  pemecahan  masalah- masalah publik. Definisi masalah kebijakan menurut Dunn juga
tergantung kepada keterlibatan pemangku  kepentingan,  karena  para pemangku  kepentingan  tersebut  dapat mempengaruhi  dan  juga  dipengaruhi oleh keputusan pemerintah serta lingkungan  kebijakan  sehingga  sistem kebijakan  adalah  proses  dialektis  yang mana  dalam  prakteknya  sifat  objektif
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
serta subjektif dari perumusan kebijakan tidak bisa dipisahkan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  analisis kebijakan
retrospektif dengan pendekatan  evaluasi  kebijakan  formal menurut  William  n  dunn,  dimana evaluasi  kebijakan  merupakan  prosedur analisis  kebijakan  yang  digunakan untuk  membentuk  informasi  tentang kasus  dan  konsensus  dari  kebijakan publik.  Pendekatan  evaluasi  kebijakan yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu evaluasi  formal  retrospektif  yang  mana ukuran penilaian berdasarkan tujuan dan target  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan dimana target utamanya yaitu penurunan  pravalensi  perkawinan  anak sebesar  8,74%  pada  tahun  2024.  Untuk menilai dan melihat pencapaian tersebut peneliti  akan  melihat  dari  beberapa indikator,  diantaranya:  (1)  Presentase perempuan  berusia  20-24  tahun  yang menikah sebelum umur 18 tahun (2020: 10,19,  2021:  9,8,  2022:  9,44);  (2) Indeks
Pembangunan Manusia (mengalami  kenaikan  setiap  tahun);  (3) Indeks  Pembangunan  Pemuda  (2020:
55,33,  2021:  56,5,  2022:  56,5).  Selain itu untuk melihat pelaksanaan koordinasi  lintas  Kementerian/Lembaga terkait, dilihat melalui indikator berikut:
(1) Jumlah K/L terkait yang dikoordinasikan  (  15  K/L  terkait);  (2) Program/aksi yang dibuat (minimal 1).
Sedangkan  penilaian  keefektifan dalam  penelitian  ini  mengacu  pada rumusan  kriteria  menurut  Kettner, Moronry,  dan  Martin  (2008)  terdapat beberapa  kriteria  untuk  menilai  suatu program efektif atau tidak, diantaranya: (1) Effort , upaya penyediaan layanan dan ketercapaiannya; (2) Cost-eficiency , biaya  penyediaan  program/layanan;  (3) Result ,  suatu  program  dapat  mencapai hasil  yang  telah  ditetapkan  baik  hasil sementara/akhir;  (4) Cost-effectivenes, biaya dalam mencapai program (biasanya  hanya  tersedia  di  akhir  tahun program); (5) Impact ,  hasil  dari program.
Pengumpulan  data  dari  penelitian ini  menggunakan  data  primer  dan sekunder melalui studi literature berupa jurnal  atau  artikel  terkait  perkawinan anak  dan  pencegahan  perkawinan  anak, selain  itu  data  diambil  dari  dokumen baik  dari  BPS,  SUSENAS,  maupun SDKI, Undang-Undang, serta kebijakan terkait  pencegahan  perkawinan  anak. Data primer diambil dari hasil wawancara  kepada stakeholder terkait untuk mengetahui terciptanya
koordinasi dan sinergi antar kepentingan, salah satunya Kementerian
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia  dan  Kebudayaan,  sebagai kementerian yang memiliki tugas untuk melakukan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi,  dan  pengendalian  urusan kementerian  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  bidang  pembangunan manusia dan kebudayaan. Setelah dilakukan  pengumpulan  data  peneliti akan  melakukan  proses  analisis  data, dimana  proses  analisis  data  tersebut dilakukan setelah semua data terkumpul untuk kemudian digunakan untuk memecahkan  masalah  yang  diteliti sebelum  dilanjutkan  melalui  tahap pembahasan  yang  utamanya  membahas hasil  dari  analisis  data,  setelah  proses pembahasan  maka  penulis  melakukan penarikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kecapaian Target Kebijakan
Pemerintah Indonesia
sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor  18  Tahun 2020  tentang  RPJMN  mentargetkan penurunan angka perkawinan di Indonesia  pada  tahun  2024  sebesar 8,74%.  Pravalensi  penurunan  angka perkawinan anak di Indonesia dijabarkan  lebih  rinci  berdasarkan tahun,  diantaranya:  pada  tahun  2020 sebesar  10,19,  tahun  2021  sebesar  9,8, tahun  2022  sebesar  9,44,  tahun  2023 sebesar  9,08,  dan  tahun  2024  sebesar 8,74.  Berdasarkan  data  yang  telah dianalisis,  berikut  grafik  target  dan capaian dari tiap indikator:
Gambar 1.
Grafik Target dan Capaian Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Berdasarkan data diatas dapat kita lihat  capaian  perempuan  usia  20-24 tahun  yang  menikah  sebelum  usia  18 tahun  cenderung  mengalami  penurunan pada  tahun  2021  yaitu  sebesar  9,23% dan  angka  tersebut  sudah  mencapai target  yang  mana  pada  tahun  2021 target  penurunan  angka  perkawinan anak  usia  20-24  tahun  yang  menikah sebelum  usia  18  tahun  sebesar  9,8%, meskipun  pada  tahun  2020  pemerintah mentargetkan  sebesar  10,19%  namun ternyata  belum  mencapai  target  dimana angka  tersebut  masih  tinggi  yaitu sebesar  10,35%.  Di  sisi  lain  indikator Indeks  Pembangunan  Pemuda  (IPP) justru  masih  jauh  dari  target  baik  pada tahun  2020  maupun  tahun  2021.
Sedangkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
pemerintah  mentargetkan  angka  IPM
mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya dan  berdasarkan  data  dari  BPS  saat  ini angka  IPM  sudah  mencapai  target dimana terjadi kenaikan dari tahun 2020 sebesar  73,29  naik  menjadi  73,91  pada tahun 2021. Pada penelitian ini menemukan  bahwa  terjadi  kenaikan pada  perempuan  berusia  20-24  tahun yang  menikah  sebelum  usia  15  tahun, dimana  kenaikan  tersebut  terjadi  pada tahun  2020  sebesar  0,50  menjadi  0,58 pada tahun 2021. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara umum angka tersebut sudah mencapai target kebijakan  pencegahan  perkawinan  anak yang  telat  ditetapkan,  meskipun  masih terdapat  indikator  yang  tidak  mencapai target  dalam  hal  ini  IPP  namun indikator capaian perempuan usia 20-24 tahun  yang  menikah  sebelum  usia  18 tahun mengalami penurunan dan
Gambar 2.
Grafik Target dan Capaian Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 15 Tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
capaian  IPM  juga  mengalami  kenaikan sesuai dengan target. Namun di sisi lain justru  terjadi  kenaikan  pada  capaian perempuan  berusia  20-24  tahun  yang menikah  sebelum  usia  15  tahun, kenaikan  tersebut  seharusnya  menjadi bahan  evaluasi  lebih  lanjut  dan  juga bahan  pertimbangan  capaian  target kebijakan  pencegahan  perkawinan  anak di Indonesia.
Pada penelitian ini juga ditemukan  bahwa  pada  saat  terjadi pandemi  yang  mana  menurut  Andina (2021) berdampak pada kenaikan angka perkawinan anak, justru dalam penelitian  ini  menunjukkan  pada  tahun 2021  telah  mencapai  target  yang ditentukan  yaitu  sebesar  9,23%,  artinya secara  umum  angka  perkawinan  anak justru mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis Indikator Pelaksanaan Koordinasi K/L Pelaksanaan koordinasi lintas
Kementerian/Lembaga terkait dapat dilihat  melalui  indikator  berikut:  (1) Jumlah K/L terkait yang
dikoordinasikan  (  15  K/L  terkait);  (2) Program/aksi  yang  dibuat  (minimal  1). Berdasarkan  hasil  analisis  kecapaian pelaksanaan  koordinasi  dapat  dilihat sebagai berikut.
Berdasarkan hasil penelitian terdapat  19  Kementerian/Lembaga terkait  yang  terlibat  dalam  upaya pencegahan perkawinan anak, diantaranya: Kemenko PMK, KemenPPPA, Kemdagri, BPS, Kemensos, Kemenkominfo,
KemenPPN/Bappenas,
Kemendikbudristek,  MA,  Kemenag, Kemenkes,  Kemendes  PDTT,  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), BKKBN, MAMPU, UNICEF, UNFPA, AIPJ2, Plan Indonesia.
Berdasarkan  hasil  kompilasi  data penelitian,  terdapat  216  program/aksi Pencegahan  Perkawinan  Anak  Tahun 2021-2022  yang  dilaksanakan  oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Menganalisis  data  diatas  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  telah  terjadi koordinasi antar Kementerian/ Lembaga terkait dalam upaya pencegahan perkawinan  anak,  dan  berdasarkan  data yang  diperoleh  penulis  program  yang telah  dilaksanakan  masih  berfokus pada  pencegahan  perkawinan  anak, dan  hanya  sedikit  aksi  fokus  terhadap pemenuhan  hak  anak  yang  terlanjur dinikahkan  atau  anak  yang  sudah hamil.  Selain  aksi  terkait  pemenuhan hak  anak  yang  terlanjur  menikah  atau anak  yang  sudah  hamil,  diperlukan juga peningkatan aksi yang mendukung optimalisasi kapasitas
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
anak  dalam  mencegah  perkawinan anak.
Keterlibatan  seluruh stakeholder
sangat diperlukan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia,  dimana  hasil  penemuan dalam  penelitian  ini  menunjukkan  telah terbentuknya koordinasi antara Kementerian  serta  lembaga  terkait. Peneliti  juga  berpendapat  sama  seperti peneliti  sebelumnya  Sugiharti  (2021) yang  menghasilkan  bahwa  implikasi pada  upaya  pemetaan  serta  harmonisasi kebijakan  terus  dilakukan  pemerintah guna  mencegah  praktik  perkawinan anak,  harmonisasi  juga  diperlukan  agar terjadi  keselarasan  antar  pemerintah pusat  dan  daerah,  serta  saling  dukung sehingga  tercipta  keefektifan  dalam pelaksanaan dilapangan.

## Keefektifan  Kebijakan  Pencegahan Perkawinan Anak
Penilaian keefektifan dalam penelitian  ini  mengacu  pada  rumusan kriteria menurut Kettner, Moronry, dan Martin  (2008)  terdapat  beberapa kriteria  untuk  menilai  suatu  program efektif  atau  tidak,  diantaranya:  (1) Effort ; (2) Cost-eficiency ; (3) Result ; (4) Cost-effectivenes ;  (5) Impact ,  dan  hasil penelitian  menunjukan  data  sebagai berikut:  (1) Effort ,  keterlibatan  19  K/L terkait dan pelaksanaan
216
program/aksi sepanjang 2021/2022, keterlibatan  tersebut  di  sampaikan informan  “ Kalau  sudah  tercapai  atau tidak untuk saat ini sudah tercapai, K/L itu  terdiri  dari:  Bappenas,  KPPPA, Kemenko  PMK,  Kemdikbud,  Kemnag, Kemkumham,  Kemenkes,  Kemensos, Kemendagri, Kominfo, BPS, MA, KPAI, Komnas  Perempuan,  Kemendes,  dan beberapa NGO terkait seperti UNICEF, Plan  Indonesia,  UNFPA.  Kalau  untuk tupoksinya  ada  di  dalam  Stranas  PPA namun  tidak  semuanya .”;  (2) Cost- efficiency ,  (data  belum  tersedia);  (3) Result , dilihat melalui pravalensi ketercapaian target presentase perempuan berusia 20-24 yang menikah sebelum  umur  18  tahun  telah  mencapai target,  sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan  informan  yang  menyatakan bahwa “ kalau dibilang efektif untuk saat ini  menurut  saya  cukup  efektif  angka perkawinan  anak  juga  mengalami penurunan,  meskipun  masih  terdapat beberapa  kendala  tentunya ”;  (4) Cost- effectivenes ,  (data  belum  tersedia);  (5) Impact , selain mencapai target sementara  yang  ditentukan  program tersebut  juga  diimplementasikan  pada tingkat  daerah  melalui  terbentuknya regulasi  Pencegahan  Perkawinan  Anak di Daerah. Hal tersebut juga diungkapkan  informan  “ tidak  hanya memenuhi  target  secara  nasional  saja,
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
tapi implementasi dari kebijakan pencegahan  perkawinan  anak  melalui Stranas  PPA  juga  terletak  pada keberhasilan di daerah dengan terbentuknya
regulasi-regulasi pencegahan perkwinan anak ”
Penelitian  ini  menggunakan  teori analisis  kebijakan  William  n  Dunn (1990) dimana evaluasi kebijakan merupakan salah satu proses atau siklus dari sebuah kebijakan setelah perumusan  masalah,  implementasi,  dan monitoring  kebijakan.  Pada  hakikatnya evaluasi  kebijakan  digunakan  untuk membentuk informasi tentang kasus dan konsensus  dari  kebijakan  publik,  atau dengan  kata  lain  bertujuan  untuk menilai  apakah  tujuan  atau  target  dari kebijakan  yang  telah  dilaksanakan mampu  tercapai  atau  tidak.  Namun evaluasi  tersebut  tidak  lantas  sekedar menilai  atau  menyimpulkan  bahwa kebijakan  tersebut  berhasil  atau  tidak, lebih  dari  itu  evaluasi  juga  dapat berfungsi sebagai bahan klarifikasi serta kritik  terhadap  nilai  yang  mendasari terbentuknya suatu kebijakan, membantu  untuk  menyesuaikan  dan merumuskan  masalah  terhadap  proses kebijakan  yang  akan  datang.  Dalam model  William  N  Dunn  evaluasi memiliki  beberapa  fungsi  utama  pada suatu  analisis  kebijakan,  diantaranya: (1) evaluasi dapat memberikan
informasi  valid  serta  dapat  dipercaya terkait  dengan  kinerja  kebijakan;  (2) evaluasi  dapat  memberikan  sumbangan terhadap  klarifikasi  serta  kritik  nilai yang mendasari target maupun tujuannya; (3) evaluasi dapat memberikan kontribusi
pada pengapliksian metode kebijakan lainnya khususnya  perumusan  masalah  dan rekomendasi. Evaluasi kebijakan sendiri terbagi dalam tiga waktu, yaitu sebelum dilaksanakan,  pada  saat  dilaksanakan (proses),  dan  sesudah  dilaksanakan ( output / outcome /sumatif).  Dunn  juga membagi  tiga  pendekatan  evaluasi kebijakan,  ketiga  pendekatan  etrsebut diantaranya:  (1)  evaluasi  semu;  (2) evaluasi  formal;  (3)  evaluasi  keputusan teoritis.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan pendekatan evaluasi formal  dimana  pendekatan  tersebut menggunakan  metode  deskriptif  guna mendapatkan  kevalidan  suatu  informasi dan  tentunya  dapat  dipercaya.  Evaluasi formal  dmemiliki  asumsi  utama  yaitu tujuan  utama  serta  target  diumumkan secara  formal  merupakan  suatu  ukuran yang  tepat  guna  manfaat  atau  nilai kebijakan program.
Berdasarkan  data  diatas  dapat diambil  kesimpulan  sementara  bahwa Kebijakan Pencegahan Perkawinan
Anak saat ini dinilai efektif karena telah memenuhi  3  dari  5  kriteria  penilaian
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
keefektifan,  meskipun  kedua  kriteria Cost-efficiency dan Cost-effectivenes belum tersedia.

## Tantangan dan Hambatan
Meskipun  kebijakan  pencegahan perkawinan  anak  sudah  mencapai target  yang  ditentukan,  namun  masih terdapat beberapa tantangan, diantaranya:  (1)  Meskipun  terjadi penurunan presentase perempuan berusia  20-24  tahun  yang  menikah sebelum  umur  18  tahun  namun presentase  angka  perkawinan  anak justru mengalami peningkatan, dimana  pada  tahun  2020  sebesar  0,50 naik  menjadi  0,58  di  tahun  2021, Indeks  Pembangunan  Pemuda  (IPP) juga  belum  mencapai  target  yang ditentukan; (2) Terjadi kenaikan angka  dispensasi  kawin  dari  tahun 2019  sebesar  25.281  menjadi  65.301 pada  tahun  2020,  meskipun  pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 54.894  namun  angka  tersebut  masih lebih  tinggi  dibandingkan  tahun  2019 (MA,  2021);  (3)  Terdapat  lebih  dari 330.000  perkawinan  anak  dan  remaja setiap  tahunnya  tidak  dicatatkan  oleh KUA  atau  Capil  karena  tidak  melalui pengadilan  (AIPJ2,  2022).  artinya masih  banyak  kasus  perkawinan  anak di  bawah  tangan  (siri)  sehingga  tidak dapat  tercatat;  (4)  Belum  optimalnya
layanan  bagi  anak  yang  terlanjur  atau terpaksa  di  nikahkan,  sistem  data  dan informasi belum optimal.
Selain  itu  faktor  lain  menurut Djaja  dkk  (dalam  BPS:  2020)  yang menjadi tantangan yaitu kondisi kemiskinan  yang  melanda  dan  cukup parah  di  Bangka  Belitung  ternyata  juga berpotensi tinggi terhadap praktik perkawinan  anak.  Sedangkan  Yayasan Plan  Internasional  Indonesia  dengan Koalisi  Perempuan  Indonesia  (2021) mengatakan bahwa faktor utama perkawinan  anak  yaitu  faktor  sosial sebesar  28,5%,  faktor  sosial  tersebut diakibatkan  oleh  pengaruh  lingkungan sekitar, melakukan tindakan yang beresiko  saat  pacaran,  desakan  dari orang  tua  atau  masyarakat,  dan  lain sebagainya.  Menurut  Rumbel  dkk (2018) tempat tinggal khususnya wilayah  pedesaan  juga  merupaka  salah satu faktor meningkatnya jumlah perkawinan  anak,  hal  serupa  juga disebutkan  oleh  Marshan  dkk  (2013) anak  perempuan  di  perkotaan  lebih mungkin untuk mendaoatkan kesempatan  di  luar  perkawinan  serta pengasuhan,  dibandingkan  dengan  anak perempuan yang tinggal di perkotaan.
Sedangkan  menurut  Austin  & Apriliyani  (2022)  menyebutkan  bahwa faktor  yang  menyebabkan  peningkatan angka  perkawinan  anak  khususnya
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dikalangan  remaja  pada  saat  pandemi Covid-19  antara  lain:  (1)  hamil  diluar nikah;  (2)  faktor  keinginan  pribadi;  (3) kurangnya  pengawasan  orang  tua;  (4) pendidikan;  (5)  ekonomi;  (6)  pesatnya perkembangan  teknologi  saat  ini.  Hal tersebut  juga  selaras  dengan  yang disampaikan  Tantimin  (2022)  yang menyatakan  bahwa  Covid-19  menjadi salah  satu  penyebab  meningkatnya jumlah  perkawinan  anak  di  Indonesia, dan dalam upaya pencegahannya terdapat  UU  Perlindungan  Anak  yang menjadi payung hukum dalam penghapusan perkawinan anak di Indonesia,  namun  di  sisi  lain,  masih banyak tantangan dalam menekan angka perkawinan  anak  praktik,  salah  satunya adalah  pengaturan  terkait  dispensasi nikah dan gencarnya tindak pidana yang dilakukan dengan berkedok perkawinan anak.

## Kebijakan Perkawinan Anak dalam Perspektif Ketahanan Keluarga
Kebijakan perkawinan anak memiliki  peranan  penting  terhadap ketahanan  keluarga,  dimana  menurut The  International  Family  Strengths Model terdapat  enam  kriteria  guna membangun ketahanan keluarga, diantaranya: (1) afeksi dan apresiasi; (2) komunikasi positif; (3) komitmen terhadap keluarga; (4) kenyamanan saat
menghabiskan  waktu  bersama  anggota keluarga;  (5)  kesejahteraan  mental dengan dilandasi spiritualitas; (6) kemampuan  tiap  anggota  keluarga untuk  mengatasi  tekanan/stress,  krisis, atau  permasalahan  lain  secara  efektif. Namun  berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  sebelumnya  oleh  Andina (2021) perkawinan anak justru
berpotensi besar memunculkan permasalahan dan tentunya dapat mempengaruhi  aspek  lainnya  seperti kesehatan,  ekonomi,  pendidikan,  serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),  padahal  untuk  membentuk ketahanan keluarga yang kuat diperlukan  pemenuhan  6  kriteria  diatas, dari  penelitian  tersebut  kita  dapat melihat bahwa praktik perkawinan anak sejatinya  memiliki  resiko  tinggi  dalam mengguncang ketahanan keluarga, dimana  seharusnya  keluarga  menjadi tempat  ternyaman  justru  sebaliknya, perkawinan  anak  berpotensi  besar memunculkan masalah-masalah lainnya.  Oleh  karena  itu  kebijakan perkawinan anak berperan penting guna mencegah  praktik  perkawinan  anak serta mendukung terbentuknya keluarga yang berkualitas sehingga dapat memperkuat ketahanan keluarga.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis diatas, peneliti  menyimpulkan  beberapa  poin hasil  analisis,  diantaranya:  (1)  Secara nasional  pencapaian  target  pravalensi perempuan  berusia  20-24  tahun  yang menikah  sebelum  umur  18  tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar  10,35  menjadi  9,23  pada 2021,  namun  pada  tahun  2020  tidak mencapai  target,  dimana  pravalensi pada  tahun  2020  sebesar  10.19, namun  capaiannya  mencapai  10.35. Sebagai  catatan  terdapat  29  Provinsi dengan  penurunan  angka  perkawinan anak  pada  Tahun  2021.  Pada  tahun 2021,  terdapat  5  Provinsi  dengan peningkatan  angka  Perkawinan  Anak yaitu Sulawesi Barat, Bengkulu,
Maluku, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.  Adapun  provinsi  dengan angka perkawinan anak tertinggi pada tahun  2021  yaitu  Sulawesi  Barat  dan terendah  berada  pada  provinsi  Kep. Riau; (2) Berdasarkan indikator
pelaksanaan  kordinasi  telah  terjadi
koordinasi yang baik
antara
Kementerian/Lembaga  terkait  dalam
upaya  pencegahan  perkawinan  anak;
(3) Berdasarkan analisis kriteria penilaian  program,  kebijakan  PPA melalui  program  Stranas  PPA  dinilai
efektif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
Upaya  pencegahan  perkawinan anak  tentunya  memerlukan  kerjasama serta koordinasi dalam melaksanakannya,  pada  tulisan  ini peneliti memberikan saran,
diantaranya: (1) Sesuai dengan temuan  peneliti,  terjadi  kenaikan  pada capaian perempuan berusia 20-24 tahun yang  menikah  sebelum  usia  15  tahun. Oleh  karenanya  indikator  perempuan berusia  20-24  tahun  yang  menikah sebelum usia 15 tahun tersebut seharusnya  masuk  dalam  pertimbangan kebijakan pencegahan perkawinan anak; (2)  Perlunya  program  atau  aksi  yang berfokus  pada  optimalisasi  kapasitas anak  guna  mencegah  perkawinan  anak; (3) Perlu dilakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bersama antar Kementerian/Lembaga  terkait  guna memaksimalkan  upaya  pencegahan perkawinan anak.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada informan atas
ketersediaannya  dalam  wawancara  dan memberikan  informasi,  penulis  buku dan artikel yang telah menerbitkan buku dan artikelnya sehingga  dapat  dijadikan
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
bahan  rujukan  penulisan  artikel  ini, serta  terima  kasih  kepada  Kolaborasi  :
Jurnal Administrasi
Publik yang bersedia menerbitkan artikel ini sehingga  artikel  ini  dapat  memberikan manfaat kepada para pembacanya.

## REFERENSI
Andina, E. (2021). Meningkatnya
Angka  Perkawinan  Anak  Saat
Pandemi  Covid-19. Info  Singkat
Kajian  Singkat  Terhadap  Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian  Keahlian  DPR  RI ,
13(4). Agustin,  Maika  D.,  Apriliyani,  Riski. (2022). Faktor Penyebab Melonjaknya  Angka  Perkawinan Anak di Kalangan Remaja Selama
Pandemi  Covid-19. Pusat  Studi Gender  dan  Anak  UIN  Alauddin Makassar , 6 (1): 65-70.
Asay, S. M.,  &  DeFrain, J.  (2012). The International  Family  Strenghths Model .  Marriage  and  Family, Future  of  Society  (pp.  1-29).
Madrid: World Congress of Families. Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan  Perkawinan  Anak Percepatan  yang  Tidak  Bisa
Ditunda .  Jakarta:  Badan  Pusat
Statistik.
Dunn,  William.  (1990). Public  Policy Analysis:  An  Introduction .  United
States  of  America:  Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc.
Febrianto,  Vicky.  (2023).  Dispensasi Nikah  di  Kabupaten  Malang Capai  1.434  Perkara  Selama
Tahun  2022.  Antaranews.  Di akses
dari
https://jatim.antaranews.com/berit a/673503/dispensasi-nikah-di-
kabupaten-malang-capai-1434- perkara-selama-tahun-2022
Herdiana,  Dedy.  (2023).  3.069  Anak  di Kabupaten Tasikmalaya Mengajukan  Dispensasi  Nikah, Begini Kata Hakim Sanusi. Tribun  Cirebon.  Di  akses  dari https://cirebon.tribunnews.com/20 23/01/20/3069-anak-di-
kabupaten-tasikmalaya- mengajukan-dispensasi-nikah- begini-kata-hakim-sanusi Kemen  PPN.  (2020). Strategi  Nasional Pencegahan  Perkawinan  Anak . Jakarta: Kementerian Pembangunan  Nasional/  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemen  PPPA.  (2020).  Menteri  PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!. Diakses dari https://kemenpppa.go.id/index.ph p/page/read/29/2822/menteri- pppa-perkawinan-anak-harus- dihentikan Marshan,  J.N.,  Rakhmadi,  M.F.,  Rizky,
M.  (2013).  Prevalence  of  Child Marriage  and  Its  Determinants among Young Women in Indonesia. Conference  Paper  on "Child Poverty and Social
Protection" ,  UNICEF  -  Bappenas – SMERU Institute.
Mufid,  F.L.,  Nail,  M  Hoiru.  (2021).
Upaya  Pencegahan  Pernikahan Usia  Dini  Pada  Remaja  di Kelurahan  Jember  Lor  Kabupaten Jember. Jurnal  Rechtens,  10 (1): 109-120.
Olson,  D.,  DeFrain,  J.,  &  Skogrand,  L. (2010). Marriages  and  families: Intimacy, diversity, and  strengths . McGraw Hill.
Pranita,  Ellyvon.  (2021).  9  Faktor Meningkatnya  Angka  Perkawinan Anak  di  Indonesia.  Diakses  dari https://kompas.com/sains/read/20 21/05/28/200200723/9-faktor- meningkatnya-angka-perkawinan- anak-di-indonesia?page=all
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Rahmatillah, Syarifah., Nurlina. (2018). Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga  Pelaksana  Instrumen Hukum  di  Kec  Blankejeren  Kab Gayo Lues). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2 (2)
Rumbel,  et.all.,  (2018).  An  empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. BMC Public Health , 18
(1),  DOI:  10.1186/s12889-018- 5313-0. Sekretariat  Negara.  (2020). Peraturan
Presiden  Nomor  18  Tahun  2020 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 . JDIH Sekretariat Negara, LN.2020/NO.10. Sekretariat  Negara.  (2019). Undang-
Undang  tentang  Perubahan  atas
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan .  JDIH Sekretariat Negara, LN.2019/NO.186,TLN NO.640. Sugiharti,  Titin.  (2021).  Implikasi  dan Implementasi Pencegahan Perkawinan  Anak. Jurnal  Legal Reasoning , 4(1). DOI: https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2 968 Suryadi,  A.,  Tilaar,  H.A.R.  (1994).
Analisis  Kebijakan  Pendidikan,
Sebuah Pengantar. Bandung: Rosyadakarya. Tantimin. (2022). Polemik Meningkatnya  Perkawinan  Anak: Realitas dan Pencegahannya.
Maleo Law Jurnal , 6 (1): 15-29.