## TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF  DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Oleh: Jamhir & Mustika Alhamra

## Abstrak
Tindak  pidana  penggelapan  adalah  salah  satu  kejahatan  terhadap  harta  kekayaan manusia  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Pidana  (KUHP).  Mengenai  tindak pidana  penggelapan  itu  sendiri  diatur  di  dalam  buku  kedua  tentang  kejahatan  di  dalam Pasal  373  –  Pasal  377  KUHP,  yang  merupakan  kejahatan  yang  sering  kali  terjadi  dan dapat  terjadi  di  segala  bidang  bahkan  pelakunya  di  berbagai  lapisan  masyarakat,  baik dari  lapisan  bawah  sampai  masyarakat  lapisan  atas.  Tindak  pidana  penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan  tersebut  hilang  karena  lemahnya  suatu  kejujuran.  Ancaman  pidana  bagi pelaku tindak  pidana  penggelapan juga  telah  diatur  dalam  Pasal yang  sama.  Sedangkan hukum  Islam  tidak  mengatur  secara  khusus  bagi  pelaku  tindak  pidana  ini,  namun  bisa dianalogikan  menjadi  ghulul,  ghasab,  sariqah,  khianat.  Adapun  rumusan  masalah  dari penelitian  ini  adalah  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  tindak  pidana penggelapan  yang  terdapat  dalam  hukum  positif  dan  bagaimana  ketentuan  ancaman hukuman  tindak  pidana  penggelapan  dalam  hukum  Islam.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu: untuk mengetahui hukum Islam yang mengatur tentang penggelapan dan untuk mengetahui ketentuan  ancaman  hukuman  tindak  pidana  penggelapan  dalam  hukum  Islam.  Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data  diperoleh  dengan  cara  penelitian  pustaka.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat dipahami  bahwa  dalam  hukum  Islam  bagi  tindak  pidana  penggelapan  maka  dikenakan hukuman  ta‟zir.  Hukuman  ta‟zir  diberlakukan  dari  yang  ringan  hingga  terberat  sesuai dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Ghulul,  ghasab,  sariqah,  khianat. Hukuman ta‟zir yang terberat bisa dijatuhi pada  khianat,dalam beberapa kasus tertentu. Hukum  Islam  memandang  dari  segala  tindakan  yang  dapat  merugikan  atau membahayakan  dan  juga  dilihat  dari  perbuatan  yang  dilakukan  baik  secara  sengaja maupun tidak disengaja demi kemaslahatan umat manusia.
Kata Kunci: Penggelapan - Hukum Positif - Hukum Islam

## A. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Islam
Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan  tindak  pidana  penggelapan  memang  tidak  disebutkan  secara  jelas  dan  khusus dalam al-Qur‟an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur‟an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum
Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur‟an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah jarimah.
Dalam  Islam  tidak  ada  istilah  khusus  tentang  penggelapan,  jika  dilihat  dari  sudut pandang  perbuatan  dan  unsur  yang  terdapat  dalam  penggelapan  maka  di  sini  terdapat persamaan  antara  tindak  pidana  penggelapan  dengan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Islam yaitu: ghulul, ghasab, sariqah, khianat.
Adapun kata ghulul secara etimologi berasal dari kata kerja ( ( للغ - للغي yang masdar,
لغلا( - ةلغلا - )ليلغل و لغلا invinitive atau verbal noun -nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan  oleh  ibnu  al-Manzur  dengan  ( رح  و  سطعلا  ةدش ةترا ) sangat  kehausan  dan kepanasan. 1
Kata ( لولغلا ) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman  Allah  SWT  dalam  surah  Ali  Imran  ayat  161,  yang  artinya:  „‟ Yang  tidak  mungkin seorang  Nabi  berkhianat  dalam  urusan  harta          rampasan  perang.  Barang  siapa  yang berkhianat,  niscaya  pada  hari  kiamat  dia  akan  datang  dengan  membawa  apa  yang dikhianatinya  itu,  kemudian  setiap  orang  akan  diberi  balasan  yang  sempurna  sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.‟‟
Pada  umumnya  para  ulama  menghubungkan  ayat  161  surah  Ali-Imran  ini  dengan peristiwa  perang  uhud  yang  terjadi  pada  tahun  ke-3  H,  walaupun  ada  juga  riwayat  yang menginformasikan  bahwa  ayat  ini  turun  berkaitan  dengan  kasus  sehelai  beludru  merah yang hilang pada waktu perang badar. 2
Mutawalli  Al-Sya‟rawi  mengemukakan  pandangan  yang  sedikit  berbeda. Menurutnya,  dalam  perang  badar,  Rasul  saw,  mengumumkan  bahwa  “Siapa  yang
1 M.Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah , cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), hlm. 94.
2 Ibid., hlm. 95.
membunuh  seseorang  maka  harta  rampasan  perang  yang  ditemukan  bersama  sang terbunuh  menjadi  miliknya”.  Kebijaksanaan  ini  beliau  tetapkan  untuk  mendorong semangat juang kaum muslimin.
Ayat ini menegaskan bahwa  tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi  berkhianat  karena  salah  satu  sifat  nabi  adalah  amanah,  termasuk  tidak  mungkin berkhianat  dalam  urusan  harta  rampasan perang.  Hal  itu  tidak mungkin  bagi  semua  nabi, apalagi  Nabi  Muhammad  saw,  penghulu  para  nabi.  Umatnya  pun  tidak  wajar  melakukan pengkhianatan. 3
Nabi  SAW  menitahkan  umat  beliau  untuk  menghukum  pencuri  harta  rampasan perang  dan  membakar  harta  miliknya  serta  menderanya.  Hal  itu  sebagai  peringatan  keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda,
“ Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”.
Umar  berkata  “kami  menemukan  seorang  pencuri  harta  rampasan  perang  yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan  bersedekahlah  dari  hasil  penjualan  harta  itu.”  Umar  bin  Syuaib  meriwayatkan  dari kakeknya  bahwa  Nabi  saw,  Abu  Bakar,  dan  Umar  pernah  membakar  harta  orang  yang mencuri ganimah dan mendera mereka.
Kata al-ghulul (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan  cara  mengkhianati,  menipu,  dan  berlaku  culas  kepada  kawan-kawan,  terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.
Menurut  keterangan  jumhur,  pengertian membawa  barang  apa  yang  telah diculaskannya, berarti  di  hari  kiamat  kelak,  segala  barang  tipuan  yang  dilakukannya
3 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 320.
terhadap  kawan-kawannya  akan  dipikulnya  sendiri  di  atas  pundaknya,  agar  dia  merasa malu  dari  perbuatannya  yang  culas  dan  sebagai  tambahan  azab  atas  perbuatannya  yang amat khianat itu. 4
Dari  definisi  di  atas,  bisa  disimpulkan  bahwa  istilah ghulul diambil  dari  ayat  161 surah  Ali-Imran  yang  pada  mulanya  hanya  terbatas  pada  tindakan  pengambilan, penggelapan  terhadap  harta baitul  mal, harta  milik  bersama  kaum  muslimin,  harta  dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain.
Adapun ghasab secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara  paksa  dan  terang-terangan.  Secara  terminologi  syara‟  secara  garis  besar  ada  dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.
Ghasab menurut  ulama  Hanafiyah  adalah  mengambil  harta  yang  memiliki  nilai, dihormati  dan  dilindungi  tanpa  seizin  pemiliknya  dalam  bentuk  pengambilan  yang menyingkirkan “tangan” si pemilik harta itu.
Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi ghasab pertama, pengambilan  itu  dilakukan  secara  terang-terangan.  Tambahan  ini  untuk  mengeluarkan tindak  pidana  pencurian,  karena  pencurian  dilakukan  secara  diam-diam  dan  tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang “memendekkan atau melemahkan tangan”  si  pemilik  apabila  harta  yang  diambil  itu  tidak  berada  di  tangannya.  Sehingga definisi ghasab di  atas  menjadi  “pengambilan  harta  yang  memiliki  nilai,  dihormati  dan dilindungi  dilakukan  secara  terang-terangan,  tanpa  seizin  pemiliknya  dalam  bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” (kekuasaan) si pemilik apabila harta itu berada ditangannya,  atau  memendekkan  dan  melemahkan  “tangan”  si  pemilik  apabila  harta  itu tidak  berada  ditangannya,  supaya  definisi  ini  mencakup  pengambilan  ( penggashaban )
4 Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 187.
harta  tersebut  dari  tangan  orang  menyewanya,  atau  dari  orang  yang  harta  itu  menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.
Ulama  Malikiyah  mendefinisikan ghasab seperti  berikut  “mengambil  harta  secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definsi itu bisa diketahui bahwa ghasab menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus. 5
Juga  menurut  ulama  Malikiyah  mengambil  harta  orang  lain  secara  paksa  dan sewenang-wenang,  bukan  dalam  arti  merampok.  Definisi  ini  juga  membedakan  antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya ghasab , (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut ghasab ,  (c)  memanfaatkan  sesuatu  sehingga  merusak  atau  menghilangkan  benda  itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk ghasab tetapi  disebut ta‟addi, dan  (d)  melakukan  suatu  perbuatan  yang menyebabkan  rusak  atau  hilangnya  milik  orang  lain,  seperti  melepas  tali  pengikat  seekor kerbau  sehingga  kerbau  itu  lari,  tidak  termasuk ghasab, tetapi  disebut ta‟addi .  Menurut ulama  mazhab  Maliki,  keempat  bentuk  perbuatan  di  atas  di  kenakan  ganti  rugi,  baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah. 6
Ulama  Mazhab  Syafi‟i  dan  Mazhab  Hanbali  mendefinisikan ghasab sebagai penguasaan  terhadap  harta  orang  lain  secara  sewenang-wenang  atau  secara  paksa  tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, ghasab tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.
Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya  Imam Abu  Yusuf, suatu  perbuatan  dikatakan ghasab jika  berupa  penguasaan  terhadap  milik  orang  lain
5 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6 (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 662-663.
6 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 400.
dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur ulama,  termasuk  Muhammad  bin  Hasan  asy-Syaibani  dan  Zufar  bin  Hudail  bin  Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, ghasab tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan  barang  yang  diambil  itu  dari  penguasaan  pemiliknya.  Menurut  mereka, dengan  penguasaan  terhadap  benda  itu  saja  sudah  dinamakan ghasab ,  apalagi  bersifat pemindahan hak milik. 7
Tidak diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha, bahwasannya wajib atas orang yang men gghasab apabila  harta  yang  di ghasab itu  masih  ada  padanya  tanpa  mengalami penambahan  atau  penyusutan,  untuk  mengembalikan  harta  (barang)  itu  sendiri.  Sedang apabila  barang  tersebut  sudah  musnah  (tidak  ada  di  tangannya),  maka  fuqaha  telah sependapat  bahwa  apabila  barang  tersebut  adalah  barang  takaran  atau  barang  timbangan, maka  orang  yang  meng ghasab itu  harus  memberikan  (mengembalikan)  barang  yang sebanding  dengannya,  yakni  sebanding  dengan  barang  yang  dimusnahkannya,  baik keadaan sifat maupun timbangannya. 8
Kemudian  fuqaha  berselisih  pendapat  tentang  barang-barang  yang  lain (al-arudh ).
Imam  Malik  berpendapat  bahwa  tentang  barang-barang  yang  lain  seperti  hewan  dan lainnya, maka tidak diputuskan kecuali berdasarkan nilai (harga) barang tersebut pada saat dmusnahkan (dikonsumsi).
Imam  Syafi‟i  dan  Abu  Hanifah  dan  Daud  berpendapat  bahwa  yang  diwajbkan dalam hal ini adalah barang yang sebanding dengannya, dan hanya diharuskan membayar harga apabila tidak di dapatkan barang yang sebanding dengannya. 9
Dapat disimpulkan bahwa ghasab adalah suatu bentuk kejahatan berupa mengambil atau  menguasai  hak  orang  lain  tanpa  seizin  si  pemiliknya,  dengan  melakukan  unsur
7 Ibid., hlm. 401.
8 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 3,(terj. M.A.Abdurrahman,dkk), (Semarang: Asy-Syifa‟, 1990), hlm. 408.
9 Ibid.
pemaksaan. Dengan karakteristik seperti, karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan ghasab tetapi khianat, terdapat  unsur  pemaksaan  atau  kekerasan  maka ghasab bisa  mirip  dengan perampokan, namun dalam ghasab tidak terjadi tindak pembunuhan, terdapat unsur terang- terangan  maka ghasab jauh  berbeda  dengan  pencurian  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur sembunyi-sembunyi, yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.
Adapun al-sariqah secara bahasa berasal dari bahasa arab  yang artinya pencurian. Al-sariqah adalah  mengambil  harta  orang  lain  dari  penyimpanannya  yang  semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. 10
Dalam  buku  Hukum  Pidana  Islam  yang  ditulis  oleh  Dedy  Sumardi  mengutip definisi pencurian menurut „Abd al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah  tindakan  mengambil  harta  orang  lain  secara  sembunyi-sembunyi.  Dan  juga mengutip  definisi  lebih  rinci  yang  diungkapkan  oleh  M.  Quraish  Shihab,  menurutnya mencuri  adalah  mengambil  secara  sembunyi-sembunyi  barang  berharga  milik  orang  lain yang  disimpan  oleh  pemiliknya  pada  tempat  yang  wajar,  dan  si  pencuri  tidak  diizinkan untuk memasuki tempat itu. 11
Ahmad  Wardi  Muslich  dalam  buku  “Hukum  Pidana  Islam”,  juga  mengartikan pencurian menurut syara‟,  yaitu pengambilan suatu barang berharga  yang dilakukan oleh mukallaf yang baligh dan  berakal  terhadap  harta  yang  dimiliki  oleh  orang  lain  secara diam-diam  dari  tempat  penyimpanannya  dan  ukurannya  telah  mencapai nisab (batas minimal)  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  dalam  ketentuan  agama. 12 Pengertian  yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan
10 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 7 , (Jakarta: Gema Insani, 2011),  hlm. 369.
11 Dedy sumardi,dkk, Hukum Pidana Islam , (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, 2014), hlm. 64.
12 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.
pengertian  yang  sebelumnya.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  juga  dapat  dirumuskan beberapa  hal  yang  menjadi  ciri-ciri  suatu  perbuatan  dikatakan  sebagai  suatu  pencurian, yaitu sebagai berikut:
a. Perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh mukallaf yang baligh dan  berakal, sehingga  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  anak-anak  atau  orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
b. Perbuatan  tersebut  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi,  hal  ini  berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan pencurian.
c. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
d. Mencapai nisab, hal ini berarti bahwa apabila barang  yang dicuri tersebut tidak  mencapai nisab yang  ditentukan  oleh syara‟ maka  tidak  dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut syara‟ .
Berdasarkan  beberapa  pengertian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sehingga apabila perbuatan yang dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengambil  suatu  barang,    namun  dilakukan  pada  suatu tempat dan kondisi yang tidak disimpan atau tempat tertutup dan pemiliknya rela terhadap hal tersebut, maka tidak dapat dikelompokkan ke dalam sariqah.
Dalam  sebuah  hadits  disebutkan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda “ Seandainya Fatimah binti Muhammad SAW itu mencuri, niscaya Nabi Muhammad SAW juga  akan  memotong  tangannya”. Sebagaimana  dapat  dipahami  dari  hadits  Nabi  SAW berikut:
ْىُكهِثَق  ٍِْي ٍَْٚ ِزَنا  َكَهْْ أ اًَََِّإَف َشَس اَرإ إَُ اَك ْىََُّٓ َأ ْىِِْٓٛف َقَشَس اَرإ  ُِ ُٕكَشَذ  ُفْٚ  ِشَّشنا ْىِِْٓٛف َق ًََّحُي  َدُِْت َحًَِط اَف  ٌََّأ َٕن ِِِذَِٛت ِٙسْفََ ِ٘زَّنا َٔ  ََّْٙ ِإ  َٔ َّذَحْنا َِّْٛهَع ا ُٕي اَقَأ  ُفِٛعَّضنا ْدَقَشَس  ٍذ
اَْ َذَٚ  ُدْعَطَقَن )ِاجشخأ(
Artinya: “ sesunguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, maka merekapun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan  mencuri,  maka  dengan  segera  mereka  melaksanakan  hukuman atasnya.  Demi  dzat  yang jiwaku  berda  di  tangan-Nya,  sekiranya  Fatimah  binti
Muhammad  mencuri,  sungguh  aku  sendiri  yang  akan  memotongnya” (HR. Bukhari Muslim). 13
Hadits di atas menjelaskan bahwa hukuman potong tangan bagi pencurian haruslah dilaksanakan bagi siapa saja yang melakukannya, dilaksanakan dengan adil, tanpa melihat kasta  atau  pangkat  dan  jabatan.  Pencurian  merupakan  perbuatan  yang  sangat  dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.
Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sehingga dari pengertian tersebut terdapat empat unsur pencurian, yaitu:
1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi.  Artinya perbuatan mengambil tersebut dilakukan  secara  sembunyi  tanpa  sepengetahuan  dan  izin  korban.  Jika pengambilan  dilakukan  di  hadapan  pemiliknya  bukanlah  pencurian.  Jika pengambilan  dilakukan  tanpa  sepengetahuan  korban,  tetapi  dengan  seizinnya, perbuatan tersebut juga tidak termasuk tindak pidana.
2. Barang  yang  dicuri  harus  berupa  harta.  Supaya  seorang  pencuri  dapat  dijatuhi hukuman potong tangan, barang yang dicuri harus memenuhi syarat berikut:
a. Barang yang dicuri harus bisa dipindahkan/bergerak.
b. Barang yang dicuri harus berupa harta.
c. Barang yang dicuri harus barang yang disimpan.
d. Barang yang dicuri harus mencapai nisab.
3. Barang  yang  dicuri  milik  orang  lain.  Tindak  pidana  pencurian  mensyaratkan barang  yang  dicuri  itu  adalah  milik  orang  lain.  Jika  barang  yang  diambil  itu milik  pencuri,  itu  tidak  diangap  sebagai  pencurian  walaupun  diambil  secara diam-diam.  Dan  jika  barang  yang  diambil  bukan  milik  siapapun,  juga  tidak dianggap pencurian meskipun dilakukan secara diam-diam.
13 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa-Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, cet 1, 2011), hlm. 371.
4. Berniat  melawan  hukum.  Mengambil  secara  sembunyi-sembunyi  tidak dianggap  pencurian  jika  pelaku  tidak  berniat  melawan  hukum.  Niat  melawan hukum  terpenuhi  apabila  pelaku  mengambil  sesuatu,  padahal  ia  tahu  bahwa mengambil  barang  tersebut  hukumnya  haram.  Selain  itu  ia mengambil  dengan niat untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin korban. 14
Selain itu Abdul Qadir Audah di dalam bukunya Ensiklopedi Hukum Pidana Islam juga menyebutkan ada empat rukun jarimah pencurian yaitu: 15
1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi;
2. Yang diambil harus berupa harta;
3. Harta yang dicuri itu milik orang lain;
4. Berniat melawan hukum.
Dari  rukun-rukun  di  atas  dapat  disimpulkan  secara  keseluruhan  rukun sariqah adalah  tindakan  mengambil  secara  sembunyi-sembunyi,  barang  yang  dicuri  berupa  harta, harta  tersebut  sepenuhnya  milik  orang  lain,  dan  adanya  kesengajaan  atau  niat  melawan hukum.
Adapun kata khianat berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk verbal noun atau  masdar  dari  kata  kerja  ( ناخ - نوخي )    bentuk  masdarnya  bisa  berupa  ( اووخ - ةواخ - ةواخم ) yang semuanya berarti (حصىي لاف ناسو لاا همت قي نا )sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan  kepercayaan. 16 Dengan  demikian,  ungkapan khianat juga  digunakan  bagi seseorang  yang  melanggar  atau  mengambil  hak  orang  lain  dan  dapat  pula  dalam  bentuk pembatalan  sepihak  perjanjian  yang  dibuatnya,  khususnya  dalam  masalah  hutang  piutang atau masalah muamalah secara umum.
14 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 5, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), hlm. 81-162.
15 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 80.
16 M. Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah , hlm. 131.
Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah  berlaku  menurut  adat  kebiasaan  seperti  tindakan  pembantaian  terhadap  kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin. 17
Menurut ar-Ragib al-Isfahani seorang pakar bahasa Arab, khianat semakna dengan munafik,  tetapi  pemakaiannya  berbeda. Khianat adalah  sikap  tidak  memenuhi  suatu  janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya.
Sementara munafik adalah suatu sikap ambivalen, di luar ia beriman tetapi di dalam hatinya ia kafir, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan di dalam hatinya. Ungkapan khianat  juga  digunakan  bagi  seseorang  yang  melanggar  atau  mengambil  hak-hak  orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah. 18
Seiring  dengan  pengertian  di  atas, khianat adalah  suatu  sikap  mental  yang  tidak baik. Allah SWT mengemukakan dalam surah Al-Anfal ayat 27:
Artinya:    “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati  Allah dan  Rasul  (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu  mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
Oleh  karena  itu khianat, merupakan  salah  satu  dosa  besar  yang  dalam  sebagian kasus dapat dijatuhkan hukuman mati. Menurut fuqaha, seseorang bisa dihukum mati yang dijatuhkan  kepada  seseorang  yang  murtad,  jika  ber khianat terhadap  negara  dan  agama. Seorang  muslim  yang  murtad  dianggap  telah  meng khianati negara  dan  komunitasnya.
Sesuai bunyi salah satu hadits Rasulullah SAW
17 Wahbah  Zuhaili, al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, ( terj: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani,2011), jilid 8, hlm. 5876.
18 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., hlm. 913.
ٌٍاَص : ٍل اَص ِخ  ِز َلاَث ٖ َذْحإ ِٗف  َّلَإ  ٍىِهْسُي ُمْرَق ُّم ِحَٚ  َلَ : َمَق ِالله ُل ُْٕسَس  ٍَْع َحَشىاَع  ٍَْع َٔ ْسُي ُمُرْقَٚ ٌمُجَس َٔ ُىَج  ْشَُٛف  ٌٍَصْحُي ُب ِس اَحَُٛف  ِو  َلاْسلَأ  ٍَِي  ُج  ُشْخَٚ ٌمُجَس َٔ ، ُمَرْقَُٛف اًذًَّعَرُي اًًِه ّححصٔ ,ٙٚ اسُنأ دٔاد ٕتا ِا ٔس(.  ِض ْسلَْا  ٍَِي َٗفُُْٚ  ْٔأ  ُةَهْصُٚ  َْٔأ ُمَرْقَُٛف َُّن ُٕس  َس َٔ َ ّاللّ )ىك احن ا
Artinya: Dari Aisyah radhiyallaahu „anha bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Tidak halal membunuh  seorang  muslim  kecuali  salah  satu  dari  tiga  hal,  yaitu  orang  yang telah  kawin  berzina,  ia  dirajam;  orang  yang  membunuh  orang  Islam  dengan sengaja,  ia  dibunuh;  dan  orang  yang  keluar  dari  agama  Islam  lalu  memerangi Allah dan Rasul –Nya, ia dibunuh atau di salib atau dibuang jauh dari negerinya “ (HR.Abu Dawud dan an-Nasa‟i. Hadits ini shahih menurut al-Hakim ). 19
Menurut  fuqaha,  setiap  janji  atau  perjanjian  harus  memenuhi  beberapa  syarat berikut  agar  perjanjian  tersebut  bersifat  mengikat  bagi  pihak-pihak  yang  melakukan perjanjian yaitu:
1. Harus  sesuai  dengan  hukum  syarak.  Persyaratan  tersebut  sesuai  dengan  sabda Nabi SAW “ setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah maka syarat itu  batal  meskipun  syarat  itu  banyak”. (HR.  al-Bukhari,  Muslim,  dan  Ahmad bin Hanbal).
2. Harus dilakukan atas dasar kemauan pihak-pihak  yang melakukan janji, bukan atas  paksaan  atau  tekanan  dari  pihak  lain  atau  dari  salah  satu  pihak  yang melakukan perjanjian.
3. Perjanjian  itu  jelas  dan  nyata.  Tidak  dapat  dibenarkan  bila  suatu  perjanjian mengandung  kesamaran  yang  memungkinkan  berbagai  alternatif  penafsiran sehingga  akan  ditemukan  kesulitan  bila  perjanjian  itu  ingin  diterapkan  dan membuka peluang bagi timbulnya pengkhianatan. 20
Thu‟mah  telah  mengkhianati  diri  sendiri  bersama  kawan-kawannya  karena  telah melemparkan  tuduhan  palsu  kepada  orang  lain,  meskipun  orang  lain  itu  orang  Yahudi. Perbuatan demikian telah merusakkan budi sebagai Muslim, dan tidak patut dilakukan oleh
19 Ibid.
20 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ...,hlm. 914.
orang  yang  beriman.  Sebab  itu  Tuhan  melarang  Nabi  membela  orang  yang  seperti demikian, meskipun dalam pengakuannya mereka menyatakan diri orang Islam. Perbuatan mereka telah merusak Islam, “ Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada yang berkhianat dan berdosa.” (ujung ayat 107). Ujung ayat ini telah menegaskan bahwa Allah tidak suka kepada  orang-orang  yang  curang,  siapapun  orangnya,  walaupun  dia  mengaku  Islam.  Dan Tuhan  adil  keadilan  Tuhan  itu  merata  bagi  semua  orang.  Yang  salah  tetap  salah  dan berdosa, walaupun dia mengaku Islam. Yang teraniaya wajib dibela, walaupun si Yahudi. Mentang-mentang  golongan  Islam  berkuasa,  tidaklah  boleh  kekuasaan  disalah  gunakan.
Jangan gunakan untuk menindas dan memfitnah yang lemah. 21

## B. Ancaman Hukuman  Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Islam
Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan  tindak  pidana  penggelapan  tersebut.  Walaupun  al-Quran  tidak  menyebut secara  tegas  bentuk  dan  hukuman  penggelapan,  Islam  sangat  menentang  bentuk-bentuk perbuatan  mengambil  harta  orang  lain  dengan  cara  tidak  benar  dan  segala  sesuatu  yang merugikan  orang  banyak.  Di  antara  ayat-ayat  al-Quran  yang  mencegah,  melarang perbuatan  tersebut  adalah  QS  Al-baqarah:  188: dan  janganlah  sebagian  kamu  memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebagian  dari pada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal  kamu mengetahui. (QS Al-baqarah: 188)
Kemudian  dalam  al-Qur‟an  Surat  An  Nisa  ayat  30  juga  disebutkan: barang  siapa yang  melakukan  hal  itu  (memakan  harta  secara  tidak  sah)  dengan  melanggar  hak  dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka. (QS An Nisa;30).
21 Hamka, Tafsir al Azhar Jilid 2 , (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 1419.
Berdasarkan asbabun nuzul dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama  berbeda-beda  dalam  merumuskan  pengertian ghulul ,  antara  lain:  Ibnu  Hajar  Al- Asqalani  mendefinisikan ghulul sebagai  penghianatan  pada ghanimah .  Sementara  itu muhammad  Rawwas  Qal‟ahji,  Muhammad  Bin  Salin  Bin  Said  Babasil  Asy-Syafi‟i menjelaskan  pengertian ghulul dengan  uraian  sebagai  berikut  “Dalam  kitab az  zawajir dijelaskan bahwa ghulul adalah tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh  seorang  tentara,  baik  pemimpin  maupun  prajurit  terhadap  harta  rampasan  perang sebelum  dibagi,  tanpa  mengerahkan  kepada  pemimpin  untuk  dibagi  menjadi  lima  bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit. 22
Bahwa al-ghulul yang  disebut  dalam  surat  Ali  Imran  ayat  161  mencakup  makna dan  ruang  lingkup  yang  sangat  luas  berdasarkan  kaidah  Ushul  Fiqh  sebagai  berikut: Al- Ibrah  Bil  Umumil-Lafdzi  Labikhususil-Ashab ,  yang  berarti  bahwa  menjadi  pertimbangan adalah  keumuman  lafal al-ghulul bukan  sebab-sebab  turunnya  yang  bersifat  spesifik. Dengan demikian al-ghulul mencakup tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang atau  berkhianat  dalam  pengelolaan  pajak,  pendapat  asli  daerah  serta  penyusunan  dan pengalokasian  dana  nonbudgeting  lembaga  pemerintah  yang  bukan  departemen  temasuk juga badan usaha milik negara. 23
Selain  ayat-ayat  tersebut  di  atas,  terdapat  beberapa  hadist  yang  memperkuat larangan  terhadap  tindak  pidana  penggelapan  serta  sekaligus  menjelaskan  hukumannya. Hadis-hadist tersebut antara lain:
ِشِت اَج  ٍَْع صلى الله عليه وسلم ٙثَا ٍع ُّع الله ٙضس
عْطَق  ٍسِهَرْخُي َ َلَ ِٔ ٍةَِٓرُُْي َلَ َٔ ٍَِاَخ َٗهَع  َسَْٛن :َلَاق )ئزي شرنا ّححصٔ    ّسًخنا ِٔس(
22 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum ,     ( Jakarta: Prenada Media, 2018 ), hlm. 164.
23 Ibid.
Artinya: tidak  ada  hukum  potong  tangan  pada  khaain  (pengkhianat),  muntahib (penyerobot)  dan  mukhtalis  (menggelapkan  barang). (HR.  Ahmad,  Abu  Daud, An-Nasai, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).
Kemudian  pada  zaman  Nabi  Muhammad  saw  ada  seorang  budak  yang  bernama Mid‟am  atau  Kirkirah  menggelapkan  mantel.  Ia  adalah  budak  yang  dihadiahkan  kepada Nabi  Saw.  Beliau  kemudian  mengutusnya  untuk  membawakan  sejumlah  harta  rampasan perang. Ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas di tempat.  Para  sahabat  mendoakan  budak  tersebut.  Namun,  Rasulullah  berujar,  “Tidak,  ia tidak akan masuk surga,”. Para sahabat pun terkejut, lalu beliau bersabda:
ُلاَقُٚ  ٌمُجَس الله  ِلٕسَس  ِمَقَث َٗهَع  ٌَاَك :  َلاَق آًََُُْع الله  َٙ ِضَس ٔ ٍشًَْع  ٍِْت الله  ِذْثَع  ٍَْع َُّن ْذَق ًجَءاَثَع أُذَج  ََٕف  َِّْٛنإ  ٌَ ُٔشُظَُْٚ إُثَْ َزَف ) ِساَُّنا ِٙف  َُْٕ( الله لٕسس  َلاَقَف  َخاًََف ُجَشِك ْشِك آَّهَغ ) )ٖساخثنا ِأس 24
Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amr r.a : Ada seorang lelaki bernama Kirkirah yang  bertugas  menjaga  keluarga  dan  barang-barang  milik  Nabi  Saw.  Orang  itu mati  dan  Rasulullah  Saw  bersabda,  “Ia  ada  dalam  api  neraka.”  Orang-orang yang  mengunjungi  kediamannya  menemukan  sebuah  jubah  rampasan  perang (yang dicuri) berada di situ.
اٍَُْٛسُح  ٍَْع  ٍذِٛعَس  ٍِْت ِز ِسا َْٕنا ِذْثَع  ٍَْع  ٍى ِص اَع ُٕت َأ اََُثَّذَح ٍةِناَط ُٕت َأ َوَضْخ َأ  ٍُْت ُذَْٚص اََُثَّذَح ِثُّنا  ٍَْعِِْٓٛت َأ  ٍَْع َجَذَْٚشُت  ٍِْت الله ِذْثَع  ٍَْع  ِىَّهَعًُْن ُِ اَُْهًَْعَرْسا  ٍَْي َلاَق َىّهَس  َٔ َِّْٛهَع الله ّٗهَص  ّٙ

## دٔادٕتأ ِأس( ٌلُٕهُغ  ََُٕٓف  َكِنَر َذْعَت َزَخ َأ اًََف اًق ْص ِس ُِاَُُقَصَشَف ِمًََع َٗهَع ) 25
Artinya: Telah  menceritakan  kepada  kami  Zaid  bin  Akhzam  Abu  Thalib,  telah menceritakan kepada kami Abu‟Ashim dari Abdul Warits bin Sa‟id dari Husain Al Mu‟allim  dari  Abdulah  bin  Buraidah,  dari  ayahnya,  dari  Nabi  Saw  beliau bersabda: barang siapa yang kami beri jabatan untuk mengurusi suatu pekerjaan kemudian  kami  berikan  kepadanya  suatu  pemberian  (gaji),  maka  apa  yang  ia ambil selain itu (selain gaji) adalah suatu bentuk penghianatan. (HR. Abu Daud)
24 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008) hlm. 540.
25 Enika Utari, ” Korupsi dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)”, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung,  2017, hlm. 51.

## اََ َشَثْخَأ
الله َلُٕسَس َل اَقآِِٛت َأ  ٍَْع ِحِْٛهًَْنا ِٗتَأ  ٍَْع َجَداَرَق  ٍَْع َحََ إََع ُٕت َأ اََُثَّذَح َلاَق ُحَثَْٛرُق ٍل ُْٕهُغ  ٍِْي ًحَقَذَص  َلَ َٔ  ٍسُُٕٓط  ِشَْٛغِت ًج َلاَص الله ُمَثْقَٚ  َلَ َىّهَس َٔ  َِّْٛهَع الله ّٗهَص ئاسُّنا ِأس( )
26
Artinya: Telah  mengabarkan  kepada  kami  Qutaibah  dia  berkata  telah  menceritakan kepada kami Abu Awwanah dari Qatadah dari Abu Al Malih dari Ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, juga  sedekah  dari  harta  rampasan  perang  yang  diambil  secara  sembunyi- sembunyi sebelum dibagikan”. (HR Al-Nasai)
Berdasarkan  uraian  di  atas  mengenai  Pasal  372  sampai  dengan  Pasal  377  yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam  kalangan  keluarga.  Contoh,  perhubungan  antara  majikan  dan  pembantu  rumah tangga  atau  majikan  dan  buruh,  bengkel  yang  menggelapkan  (menjual)  mobil  orang  lain yang sedang diperbaiki, binatu yang menggelapkan atau yang menjual pakaian orang lain, tukang jahit  yang menggelapkan kain atau pakaian orang  yang disuruh jahit. Menurut al- Quran,  hukuman  untuk  seorang  yang  memakan  harta  secara  tidak  sah  dengan  melanggar hak  adalah  hukuman  ukhrawi.  Hukuman  ukhrawi  berupa  siksa  neraka,  yang  disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir di atas, menunjukkan bahwa  terhadap  pengkhianat,  penyerobot  barang,  dan  orang  yang  menggelapkan  barang tidak dapat di potong tangannya. Maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman ta‟zir.
Ibrahim  Anis  mendefinisikan  ta‟zir  ialah  pengajaran  yang  tidak  sampai  pada ketentuan  had  syar‟i,  seperti  pengajaran  terhadap  seseorang  yang  mencaci-maki  (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak  sampai  pada  ketentuan  had  syar‟i. Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu ta‟zir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Dengan demikian, ta‟zir tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.
26 Ibid., hlm.52.
Al-Mawardi  dalam  kitab Al-Ahkam  Al-Sultaniyyah mendefinisikan  ta‟zir  adalah pengajaran  (terhadap  pelaku)  dosa-dosa  yang  tidak  diatur  oleh  hudud.  Status  hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta‟zir sama dengan hudud dari satu  sisi  yaitu  sebagai  pengajaran    (untuk  menciptakan)  kesejahteraan  dan  untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.
Ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  sanksi  ta‟zir.  Menurut  golongan Malikiyah  dan  Hanabilah,  ta‟zir  hukumnya  wajib  sebagaimana  hudud  karena  merupakan teguran  yang  disyariatkan  untuk  menegakkan  hak  Allah  dan  seorang  kepala  negara  atau kepala  daerah  tidak  boleh  mengabaikannya.  Menurut  mazhab  Syafi‟i,  ta‟zir  hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak termasuk hak adami.
Menurut mazhab Hanafiyah, ta‟zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak  ada  pemberian maaf  dari  hakim  karena  hak  hamba  tidak  dapat  digugurkan, kecuali  oleh  yang  memiliki  hak  itu.  Adapun  jika  berkenaan  dengan  hak  Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut hakim tidak ada maslahat maka  boleh  meninggalkannya.  Artinya,  si  pelaku mendapat ampunan  dari  hakim. Sejalan dengan  ini  Ibnu  Al-Hamam  berpendapat  “apa  yang  diwajibkan  kepada  imam  untuk menjalankan  hukum  ta‟zir  berkenaan  dengan  hak  Allah  adalah  kewajiban  yang  menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan.” 27
Hukuman  ta‟zir  dapat  dijatuhkan  apabila  pelakunya  telah  memenuhi  syarat  yaitu sebagai berikut: 28
27 Ibid., hlm. 145.
28 Fuad Thohari, Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta‟zir) ( Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 272.
a. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hadd.
b. Baligh (dewasa),  adapun  anak  kecil  yang  sudah mumayiz, ia  dita‟zir  namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
c. Atas inisiatif sendiri ( mukhtaran) dan bukan karena dipaksa orang lain („ amidan ghair mukrah).
Menurut ulama Hanafiyah, mekanisme penetapan dan pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman hukuman ta‟zir sama seperti mekanisme pembuktian dan penetapan hak- hak  hamba  lainnya  yaitu: iqrar (pengakuan), bayyinah (saksi), al-nukul (tidak  mau bersumpah) dan berdasarkan sepengetahuan hakim akan kebenaran kasus yang terjadi.
Imam adalah pelaksana ta‟zir karena memiliki wewenang penuh atas seluruh kaum muslimin. Al-San‟ani menyatakan  dalam  kitab Subul  al-Salam,  “ Pelaksana  ta‟zir  tidak boleh dilaksanakan selain oleh pemimpin (pemerintah), kecuali tiga pihak yaitu:
Pertama,  ayah.  Seorang  ayah  berhak  melakukan ta‟dib terhadap  anaknya  yang masih  kecil  dan  menghukum  ta‟zir  anak  untuk  mendidik,  memperbaiki  akhlaknya,  juga ketika untuk memerintahkan salat dengan memukul supaya mau salat. Dalam hal ini status ibu  sama  seperti  ayah  selama  masa-masa  pengasuhan  dan  perawatan  anak.  Seorang  ayah tidak boleh menghukum ta‟zir anaknya yang sudah baligh, meskipun ia adalah orang yang safih (perilaku dan pikirannya kurang dewasa).
Kedua,  pemilik  budak.  Seorang  majikan  pemilik  budak  boleh  menghukum  ta‟zir budaknya,  baik  dalam  kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  si  budak  terhadap  hak  majikan sendiri atau terhadap Allah Swt.
Ketiga,  suami.  Suami  boleh  menghukum  ta‟zir  istrinya  karena nusyuz (nakal/pembangkang)  atau  untuk  memerintah  istri  supaya  menunaikan  hak  Allah  Swt.
Ketika  istri  tidak  salat,  puasa  Ramadan,  suami  boleh  menghukum  ta‟zir  untuk memperbaiki perilaku istri. 29
Macam-macam sanksi pada jarimah ta‟zir yaitu:
1. Sanksi ta‟zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Hukuman mati
b. Hukuman cambuk
2. Sanksi  ta‟zir  yang  berkaitan  dengan  kemerdekaan  seseorang,  dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Hukuman penjara
b. Hukuman pengasingan
3. Hukuman  ta‟zir  yang  berkaitan  dengan  harta.  Imam  Ibnu  Taimiyah  membagi hukuman  ta‟zir  berupa  harta  ini  menjadi  tiga  bagian  dengan  memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:
a. Menghancurkannya ( Al-Itlaf)
b. Mengubahnya ( Al-ghayir)

## c. Memilikinya ( Al-Tamlik)
Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang penulis bahas dalam tulisan ini, maka hukuman  untuk  jarimah  penggelapan  adalah  poin  nomor  dua  yaitu  sanksi  ta‟zir  yang berkaitan  dengan  kemerdekaan  seseorang  yaitu  hukuman  penjara.  Para  ulama  yang membolehkan  sanksi  penjara,  juga  berdalil  tindakan  Utsman  yang  memenjarakan  Zhabi‟ bin  Harits  (seorang  pencopet  dari  Bani  Tamim),  Ali  yang  memenjarakan  Abdullah  bin Zubair  di  Mekah,  dan  Rasulullah  saw  yang  menahan  seorang  tertuduh  untuk  menunggu proses  persidangan.  Mengenai  tindakan  yang  terakhir,  hal  itu  beliau  lakukan  karena
29 Ibid,. hal. 273.
khawatir  si  tertuduh  akan  melarikan  diri,  menghilangkan  barang  bukti,  dan  mengulangi melakukan kejahatan.
Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

## 1. Hukuman penjara terbatas
Hukuman  penjara  terbatas  ialah  hukuman  penjara  yang  lama  waktunya  dibatasi secara  tegas.  Adapun  mengenai  lamanya  hukuman  penjara,  tidak  ada  kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila‟i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan atau tiga bulan, atau kurang atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al Mawardi, hukuman penjara dalam ta‟zir berbeda-beda tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.
2. Hukuman penjara tidak terbatas
Hukuman  penjara  tidak  terbatas  tidak  dibatasi  waktunya  dan  berlangsung  terus sampai  si  terhukum  meninggal  dunia  atau  bertaubat.  Hukuman  ini  dapat  disebut  juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif  Indonesia.  Hukuman  seumur  hidup  ini  dalam  hukum  pidana  Islam  dikenakan kepada  penjahat  yang  sangat  berbahaya.  Misalnya,  seseorang  yang  menahan  orang  lain untuk  dibunuh  oleh  orang  ketiga  atau  seseorang  yang  mengikat  orang  lain  lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati dimakan  harimau,  si  pelaku  dikenakan  hukuman  penjara  seumur  hidup  (sampai  ia meninggal di penjara).

## DAFTAR PUSTAKA
A Djuzuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996.
Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V, Bogor: Kharisma Ilmu, 2005. Adami Chawari, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Bambang  Waluyo, Peneltian  Hukum  Dalam  Praktek, Cet  ke-3,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002.
C.s.T.  Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 1989.
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, 2015.
Daud  Ali, Hukum  Islam Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Islam  Di  indonesia,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
Dedy sumardi,dkk, Hukum Pidana Islam , Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
Fuad  Thohari, Hadis  Ahkam  Kajian  Hadits-hadis  Hukum  Pidana  Islam  (Hudud,  Qisash dan Ta‟zir), Jakarta: Deepublish, 2018.
Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
M. Dipo Saputra Lubis, ” Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam‟‟, Jurnal Univ.Sumatra Utara, Medan, 2013
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , Jakarta: Lentera Hati, 2002.
M.Nurol Irfan, Masyrofah Fiqh Jinayah , Jakarta:Amzah, 2014.
M.Nurul  Irfan, Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fiqh  Jinayah ,  cet ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
Mahfud Junaedi, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, Depok:  Kencana, 2017.
Mustofa  Hasan,  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Pidana  Islam  Fiqh  Jinayah, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia,1993.
Sudarto, Hukum Pidana, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997. Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syari‟at  dalam  Wacana dan Agenda.
Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Asy Syamil,2000.
Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6, Jakarta, Gema Insani, 2011.
Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia, cet  ke-4,  Bandung: Eresco,1985.