Application Of The Principle Of Absolute Responsibility Juridically To Companies That Pollute Rivers With Company ’s B3 Waste
Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Secara Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Mencemari Sungai Dengan Limbah B3

## Perusahaan
Kadek Indra Prayoga Dinata 1) ; Kadek Julia Mahadewi 2)
1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Email: 1) kadekindraprayo@gmail.com; 2) juliamahadewi@undiknas.ac.id ;

## ARTICLE HISTORY
Received [08 Agustus 2023]
Revised [27 September 2023] Accepted [02 Oktober 2023] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berupa analisa yuridis terhadap pertanggungjawaban  perusahaan  atas  pencemaran  lingkungan  hidup  dengan  limbah  B3  dan penerapan pertanggungjawaban mutlak untuk perusahaan atas pencemaran limbah, ditambahkan dengan  adanya  sebuah  konflik  norma  pada  pasal  88  dengan  pasal  82  ayat  2  UU  PPLH,  oleh karena  itu,  jenis  penelitian  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan, konseptual, dan analisis. Penelitian ini memperoleh bahan hukum dari bahan hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  kepustakaan  dan dokumen  serta  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif.  Hasil  analisa  dilakukan  ialah  berupa pertanggungjawaban  perusahaan  atas  pencemaran  limbah  B3  telah  diatur  dalam  UU  PPLH dengan  bermacam-macam  sanksi  yaitu  administrasi,  perdata,  dan  pidana  sehingga  UU  PPLH menjadi pedoman yang mengikat para pihak. Penerapan pertanggungjawaban mutlak diatur pada pasal 88 dan pasal 22 ayat 1 UU PPLH. Jawaban atas konflik norma pasal 88 UU PPLH dengan pasal 82 ayat 2 UU PPLH adalah harus terpenuhi syarat pasal 25 ayat 2 UU PLH.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  identify  in  the  form  of  a  juridical  analysis  of  company  responsibility  for environmental pollution with B3 waste and the application of absolute responsibility for companies for  waste  pollution,  adding  to  the  existence  of  a  conflict  of  norms  in  article  88  with  article  82 paragraph  2  of  the  PPLH  Law,  therefore,  the  types  The  research  uses  normative  research  with statutory,  conceptual  and  analytical  approaches.  This  research  obtained  legal  materials  from primary, secondary  and tertiary legal  materials. The collection of legal  materials was carried  out using  literature  and  documents  and  using  descriptive  analysis  techniques.  The  results  of  the analysis carried out are that company responsibility for B3 waste pollution has been regulated in the PPLH Law with various sanctions, namely administrative, civil and criminal, so that the PPLH Law  becomes  a  binding  guideline  for  the  parties.  The  application  of  absolute  responsibility  is regulated  in  article  88  and  article  22  paragraph  1  of  the  PPLH  Law.  The  answer  to  the  conflict between the norms of article 88 of the PPLH Law and article 82 paragraph 2 of the PPLH Law is that the requirements of article 25 paragraph 2 of the PLH Law must be fulfilled.
KEYWORDS Liability, Company, Pollution
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Tuntutan  pada  perkembangan  globalisasi  dengan  dibarengi  perkembangan  industri  yang berpengaruh  signifikan  terhadap  Pembangunan  segi  ekonomi  di  sebuah  negara  (Aji,  2021,  hal.  16). Tuntutan globalisasi inilah menjadikan industri harus menciptakan visi misi terbaharu untuk perkembangan masing-masing  dari  sebuah  industri  sehingga  dibalik  itu  semua  dilihat  juga  dari  segi  positif  dan  negatif adanya pembentukan visi misi pada setiap industri (A. M. Sihombing et al., 2022, hal. 2). Definisi korporasi berupa  industri  adalah  sebuah  aktivitas  yang  berperan  sangat  penting  terhadap  perekonomian  negara masing-masing terkhususnya Indonesia. Indonesia sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga para  investor  baik  pribumi  maupun  non  pribumi  membuat  sektor-sektor  yang  memanfaatkan  sumber- sumber  hasil  bumi  (Nurlaily  &  Supriyo, 2022,  hal.  256).  Dengan  demikian, adanya  industri  milik  pribumi maupun  non  pribumi  sangat  mempunyai  daya  pengaruh  yang  besar  sebagai  benteng  perekonomian Indonesia. Dengan trennya masa-masa industri berpengaruh pada efisiensi waktu perkembangan zaman yang begitu cepat dalam memproses produksi baik itu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Adanya industri di Indonesia mempunyai landasan-landasan dasar pembangunan yang berarti dinamika- dinamika  ke  arah  tujuan  Indonesia  untuk  menciptakan  keadilan,  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  di Indonesia sebagaimana yang diundangkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bagian IV sebagai acuan pokok Indonesia dalam dinamikanya dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lainnya (Ali & Aminah, 2018, hal. 16).
Kegiatan  yang  dilakukan  suatu  industri  dengan  diikuti  penambahan  angka  kelahiran  yang menyebabkan  kepadatan  penduduk  di  masyarakat  berimbas  terhadap  lingkungan  di  sekitarnya  yang beralih  kualitas  lingkungan  sangat  memburuk  akibat  dari  perkembangan  zaman  industri  di  Indonesia (Purwendah  et  al.,  2023,  hal.  239).  Problematika  lingkungan  hidup  menjadi  opini  akan  manusia/industri yang  telah  merusak  lingkungan  sehingga berdampak  dengan  akibat  yang  tidak  diinginkan  kedepannya. Lingkungan  hidup  sebuah  ciptaan  dari  maha  kuasa  yang  harus  dirawat  dan  dijaga  demi  mencapai kesejahteraan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, menjaga lingkungan hidup dari segala  aktivitas  pemicu  pengrusakan  sangat  penting  bagi  tatanan  kehidupan  (Putra  Adi  Fajar  Winarsa, Mien Rukmini, 2022, hal. 163).
Adanya  lingkungan  hidup  merupakan  sebuah  berkah  yang  diberikan  Tuhan  kepada  semua makhluk  hidupnya  terkait  untuk  tindakan  preventif  maka  dilakukannya  pengelolaan  lingkungan  sebagai tindakan  dalam penanggulangan controling lingkungan  hidup  di  Indonesia  (Delta  et  al.,  2023,  hal.  119). Perlindungan dari lingkungan hidup mempunyai hak untuk tetap terjaga lingkungan sebagai perwujudan lingkungan baik dan sehat. Hak lingkungan mempunyai kaitan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak dari lingkungan hidup dikategorikan Hak Asasi manusia (A. K. Sihombing, 2020, hal. 99). Secara kaidah khusus berdasarkan prinsip norma lex spesialis derogat lex generalis telah mengatur mengenai perlindungan budidaya lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas lingkungan ke tingkat sewajarnya secara seimbang, serasi, dan memiliki hubungan harmonis makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Adanya industri di Indonesia tidak luput berdampak positif saja namun perdampak negatif bagi lingkungan sekitar, pencemaran  lingkungan  terbagi  menjadi  tiga issue terhadap  lingkungan  yaitu:  pencemaran  lingkungan ( pollution ), penggunaan lahan secara sewenang-wenang ( land misuse ), dan kehabisan sumber daya alam ( natural  resource  depletion )  (S.  J.  Putri  et  al.,  2023,  hal.  195).  Menurut  opini  dari  M.  Daud  Silalahi menjelaskan  bahwa  problematika  dari  lingkungan  harus  dipecahkan  dengan  penggunaan  ilmu  sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang terjadi lingkungan (Fariaman Laia, 2021, hal. 526).
Dengan  demikian  semakin  banyaknya  industri  yang  ada  di  Indonesia  maka  kemungkinan  besar pencemaran  lingkungan  terjadi  terkhususnya  terhadap  pencemaran  air.  Pencemaran  air  dikategorikan bahwa  penyebab  terjadinya  pencemaran  dikarenakan  limbah-limbah  kimia  dari  aktivitas  perindustrian sehingga  akibat  dari  industri  tersebut  menyebabkan  tempat  aliran  air  menjadi  terkontaminasi  limbah. Kejadian  hal  tersebut,  para  pakar  memberikan  respon  terhadap  pencemaran  lingkungan,  Valentino Darsono berpendapat bahwa perhatian sangat penting dilakukan apabila tidak mendapatkan solusi atas tercemarnya  lingkungan  mempunyai  konsekuensi  yang  serius  sebab  harmonisasi  diantara  lingkungan dengan  industri  tidak  bersahabat  lagi  seakan  dengan  adanya  industri  menyebabkan  lingkungan  hidup semakin rusak (A. K. Sihombing, 2020, hal. 99). Pencemaran air yang dimaksud adalah sungai, sungai pengaruhnya  sangat  penting  bagi  kebutuhan  makhluk  hidup  namun  apabila  dirusak  oleh  industri  maka akan  mengancam  kebutuhan  hidup  makhluk  hidup  dan  kualitas-kualitas  hidup  menurun.  Terjadinya pencemaran  sungai  akibat  dari  industri  ini berdampak  signifikan  terhadap  masyarakat  umum.  Pendapat dumairy menyatakan pencemaran air dapat terjadi di sungai, maupun penampungan air ciptaan manusia maupun  ciptaan  Tuhan  (Kamalia  &  Sudarti,  2022,  hal.  3).  Limbah  sebagai  penyebab  tercemarnya lingkungan hidup yang memberikan zat-zat industri yang dihasil bekas dari pengolahan industri. Limbah merupakan hal serius yang harus ditangani oleh masyarakat maupun pemerintah dikarenakan berdampak sangat berbahaya bagi masyarakat sekitarnya.
Dari tinjauan yuridis, menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 20 bahwa “ limbah merupakan suatu hasil dari aktivitas usaha ”. Menurut peneliti, limbah merupakan suatu zat yang telah tercampur dengan zat lainnya sehingga menjadikan zat yang berbahaya baik berupa cairan, gas, maupun padat. Limbah yang disebut sebagai limbah yang sangat berbahaya yaitu limbah B3. Dampak limbah B3 ini sangat berbahaya bagi ekosistem makhluk hidup. Secara definisi menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan hidup pada pasal 1 angka 21 memaparkan “ bahan berbahaya disebut dengan B3 bersifat  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  mencemarkan  lingkungan  yang  memiliki  konsekuensi membahayakan bagi makhluk ciptaan Tuhan ”. Limbah B3 menjadikan bumerang di masyarakat pasalnya menyebabkan  kerugian  di  lingkungan  masyarakat  seperti  kehilangan  mata  pencaharian  masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat menurun, dan lain sebagainya. Pengaturan terkait dengan limbah B3 selain diatur pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga diatur pada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan lingkungan hidup pasal 1 angka 69, “limbah B3 merupakan suatu aktivitas yang mengandung B3 ” . Suatu aktivitas yang dimaksud adalah industri pada penelitian dari peneliti. Penindakan yang dilakukan pemerintah sebagai tindakan preventifnya sudah mempunyai alternatif yaitu pasal pasal 1 angka 87 sampai dengan pasal 1 angka 91 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, secara garis besar dijelaskan beberapa macam penanggulangan dengan prinsip 6P yaitu penyimpanan, pengumpulan,  pemanfaatan,  pengolahan,  penimbunan,  dan  pembuangan  lantas  dispesifikan  lagi
mekanisme  5P  pada  PP  No  22  Tahun  2021  yaitu  pasal  285  sampai  dengan  pasal  297  mengenai penyimpanan,  pasal  298  sampai dengan  pasal  314 mengenai  pengumpulan,  pasal  315  sampai  dengan pasal 341 mengenai pemanfaatan, pasal 342 sampai dengan pasal 365 mengenai pengolahan, pasal 366 sampai  dengan  pasal  389  mengenai  penimbunan,  dan  pasal  390  sampai  dengan  pasal  402  mengenai dumping atau pembuangan. Limbah B3 dalam pengaturannya pasal 278 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 22  Tahun  2021  meliputi  ciri-cirinya  mudah  meledak,  mudah  menyala,  reaktif,  infeksius,  korosif,  dan beracun. Sebagaimana limbah B3 sangat berbahaya bagi sungai untuk kemakmuran masyarakat merujuk pada  pasal  33  ayat  2  UUD  1945  bumi,  air,  dan  kekayaan  untuk  kemakmuran  rakyat,  dari  bunyi  pasal tersebut merupakan  substansi  secara  garis besar  sebagai  harta  atas  kesejahteraan  masyarakat  sekitar (Srilaksmi,  2021,  hal.  2).  Dengan  demikian,  diperlukan  perhatian  secara  khusus  dari  semua  pihak dikarenakan sungai merupakan air yang penting dalam kehidupan sehari-hari jika sudah tercemar lantas dampak  negatifnya  ialah  kekurangan  air  minum,  dan  dampak  yang  mengerikan  lainnya  bagi  kualitas kehidupan  masyarakat.  Penggerak  kepedulian  pada  sungai  telah  dilakukan  oleh  penegakan  hukum sebagai  penegak  nilai-nilai  hukum  menurut  Gustav  Radbruch  yang  beropini  bahwa  hukum  sempurna adalah hukum yang memiliki prinsip tersendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga pilar itulah yang sangat berpengaruh bagi penegak hukum  atas problematika lingkungan hidup.
Tertuju pada kejahatan industri dalam pembuangan limbah  semakin marak dilakukan dan sudah jelas  menyalahi  aturan  yang  berkaitan  dengan  prosedur  6P  yakni  penyimpanan,  pengumpulan, pemanfaatan,  pengolahan,  penimbunan,  dan  pembuangan.  Semakin  banyak  industri  berinvestasi  di Indonesia  semakin  susah  rintangan  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dikarenakan  penegak  hukum  masih  kaku  untuk  menerapkan  dan  bukti-bukti  sangat  sulit diidentifikasi (Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, 2022, hal. 164). Dengan demikian, diperlukan solusi yang  efektif  dengan  melakukan  pendekatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  sebagai  acuan strategi bagi penegak hukum di Indonesia dengan melakukan pemberdayaan terhadap hukum lingkungan, secara garis besar hukum lingkungan mempunyai landasan hukum yakni Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup beserta penyelenggaraannya. Kaidah hukum tersebut merupakan perpaduan diantara pengelolaan dan perlindungan  dalam hukum yang sifatnya mengikat dan mengatur. Upaya tersebut layak menjadikan pihak-pihak yang memiliki industri di Indonesia menjadi disiplin hukum namun dalam pertanggungjawaban pasca tercemarnya sungai dengan limbah B3 masih dikatakan kurang untuk  industri.  Pertanggungjawaban  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  keadilan  hukum  dan kepastian hukum di Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti per tahun 2021 mengenai presentase limbah-limbah B3 dari beberapa bidang industri yaitu sebagai berikut:
No  Nama Nilai/Industri 1 Industri Manufaktur 2.897 2 Industri Prasarana 2.406 3 Industri Agro 2.103 4 Industri Pertambangan Energi dan Migas 947 Total 8.353
Berdasarkan  data  diatas  sudah  jelas  bahwa  industri  berupa  manufaktur  sebagai  representasi tertinggi atas pencemaran limbah B3.  Dari presentase tersebut,  kerusakan pada ekosistem di Indonesia sangat  mengkhawatirkan  terkhusus  pada  pembuangan  limbah  di  sungai  sehingga  penerapan  prinsip pertanggungjawaban perlu dilakukan namun didalam kaidah hukum atau peraturan-perundang-undangan berkehendak lain dengan pertanggungjawaban industri sebab didalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009  tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup  juncto  Undang-Undang  No  6  tahun  2023  terdapat  konflik norma yaitu pada pasal 88 Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup jo Undang-Undang cipta kerja yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap  orang  didasari  dengan  tindakan,  usaha,  dan  aktivitas  B3  serta  mengelola  limbah  B3 menjadikan  masalah  serius  pada  lingkungan  hidup  sehingga  usaha  dan/atau  aktivitas bertanggungjawab mutla k atas kerugian yang terjadi”
Sedangkan  pada  menyampaikan  sebaliknya  atas  prinsip  pertanggungjawaban  industri  terhadap pencemaran  limbah  B3  yaitu  dalam  pasal  82  ayat  2  Undang-Undang  pengelolaan  lingkungan  hidup  jo Undang-Undang cipta kerja yang menyatakan, sebagai berikut:
“Pemerintah  pusat  berhak  menunjuk  pihak  ketiga  sebagai  pihak  yang  memulihkan  lingkungan hidup  atas  pencemaran  maupun  pengerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  penanggungjawab usaha dan/atau aktivitas dengan biaya-biaya penanggungj awab usaha dan/atau aktivitas” Dideskripsikan bahwa terjadinya norma konflik dikarenakan adanya pertentangan dalam pasal yang satu dengan yang lain. Kekonflikan norma terjadi akibat adanya konteks kalimat atas pertanggungjawaban yang mutlak diartikan tidak boleh dialihkan kepada pihak siapapun dalam pertanggungjawabannya limbah B3
berdasarkan pasal 88 tersebut namun berbeda dengan pertanggungjawaban  pada pasal 82 ayat 2 yang menunjuk  pihak  ketiga  atas  pertanggungjawaban  pencemaran  lingkungan  hidup,  lalu  konteks  kalimat mutlak menjadi dalah penafsiran di dalam pasal 88 sehingga peneliti mengambil judul “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Secara Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Mencemari Sungai Dengan Limbah B3 Perusahaan”
Berdasarkan  rumusan  latar  belakang  yang  telah  dirumuskan  diatas,  peneliti  memuat  rumusan- rumusan masalah untuk menjawab permasalahan atas penelitian tersebut, sebagai berikut:
1.  Bagaimana pertanggungjawaban atas perusahaan yang melakukan pencemaran sungai dengan limbah B3?
2.  Bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban terhadap perusahaan yang mencemari sungai dengan limbah perusahaan?

## LANDASAN TEORI

## Tinjauan Lingkungan Hidup
Lingkungan  hidup  merupakan  sebuah  tempat  yang  disekelilingnya  dipengaruhi  dinamika perkembangan  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.    Dimana  ada  lingkungan  didalamnya  dipastikan  terdapat  ekosistemnya  masing-masing, pengertiannya bahwa menurut pengaturan dari Undang Pengelolaan Lingkungan Juncto Undang-Undang Cipta  Kerja  pasal  1  angka  5,  ekosistem  merupakan  sebuah  unsur  yang  membentuk  keseimbangan ( balance ),  stabilitas,  dan  kebutuhan  yang  ada  pada  lingkungan  hidup  /  produktivitas.  Sifat  dari  sebuah ekosistem berubah-ubah dan tidak statis (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 4). Berikut sekumpulan doktrin- doktrin para ahli yang mendefinisikan pengertian sebuah lingkungan, yaitu:
1.  Perspektif  Danusaputro  menerangkan  bahwa  lingkungan  merupakan  semua  barang  dan kemampuan serta implikasi yang didalamnya terdapat makhluk sosial yaitu manusia sebagai ruang untuk  kehidupannya  serta  kemakmuran  dan  kesejahteraan  manusia  dan  makhluk  hidup  yang lainnya;
2.  Menurut opini dari Soemarwoto menjelaskan bahwa lingkungan didefinisikan sebuah  tempat yang ditinggali  makhluk  hidup  ciptaan  tuhan  baik  benda  hidup  maupun  benda  yang  mati  didalamnya (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 4);
3.  Doktrin  dari  St  Munajat  Danusaputra,  lingkungan  merupakan penafsiran  sebuah  lingkungan  yang berkaitan  dengan  benda  mati  maupun  benda  hidup  yang  tidak  bisa  terlepaskan  dari  kehidupan manusia  itu  sendiri  dikarenakan  kebutuhan  diperlukan  pada  setiap  ruang  demi  mewujudkan kesejahteraan pada kelangsungan hidupnya (Kotijah, 2021, hal. 8);
4.  Menurut  pendapat  dari  Emil  Salim  dijelaskan  bahwa  lingkungan  merupakan  sebuah  benda  yang dapat  mempengaruhi  segala  aspek  suasana,  dan  ruangan  yang  telah  ditinggali  untuk keberlangsungan hidup manusia. Secara materiil, ruang lingkungan konsepnya sangat luas namun dari segi limitatifnya lingkungan mempunyai pengaruh terhadap sosial politik, ekonomi, agama, dan budaya;
5.  Berdasarkan pandangan dari buku milik Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita menjelaskan bahwa lingkungan merupakan sekumpulan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisme yang hidup ( biotic factor ) dan variabel yang mati ( abiotic factor ) (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 2).
Selain dilihat dari pengertian para ahli, terdapat juga pengertian secara Yuridis menurut  Undang- Undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Juncto  Undang-Undang  Cipta  Kerja  pasal  1  angka  1  telah dijelaskan bahwa “ lingkungan merupakan satu kesatuan benda, kemampuan, implikasi, dan mahluk hidup yang dipengaruhi dari alam itu sendiri untuk kesejahteraanyan berupa kelangsung hidup dengan manusia yang lainnya ”. Menurut pengaturan dari Undang-Undang Dasar 1945, lingkungan hidup merupakan aset yang  sangat  berharga  bagi  keberlangsungan  kehidupan  manusia  dikarenakan  sesuai  pasal  33  ayat  1 dijelaskan  bahwa “ tanah,  bumi  dan  kekayaan  alam  yang  lainnya  merupakan  sebuah  keuntungan  bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ”.  Secara konteks, kata dari “lingkungan” dapat diistilahkan menjadi “lingkungan hidup” dikarenakan perbedaanya mencolok pada pengertiannya baik formill maupun materiil, dari pengertian materiil terdapat pada kata “lingkungan” yang meliputi kimia, fisik, dan biologi sedangkan untuk formilnya lingkungan hidup diistilahkan dengan ekologi, daya lingkungan, dan ekosistem (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 4). Lingkungan hidup dibagi menjadi beberapa unsur yakni benda hidup dan benda mati yang menunjukan bahwa kehidupan tersebut saling  berinteraksi dengan satu sama lain baik benda hidup maupun benda mati.
Timbal  balik  diantara  satu  dengan  yang  lainya  disebut  sebagai  ekologi.  Istilah  lingkungan didalamnya terdapat sebuah ekologi yang berarti rumah dan kata tersebut berasal dari Yunani yang berarti oikos.  Penemu  dari  kata  ekologi  itu  diawali  dengan  adanya  seseorang  biolog  dari  negara  Jerman  yang bernama Ernest Haeckel tahun 1869  (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 5). Lingkungan hidup mempunyai
sebuah konsep yang bernama konsep daya dukung dan konsep daya tampung lingkungan hidup, secara yuridis menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Cipta  Kerja  menjelaskan  bahwa “ konsep  daya  dukung  adalah  kemampuan  lingkungan  support  atas kehidupan makhluk ciptaan Tuhan ” dan pasal 1 angka 8 dalam pengertian “ daya tampung lingkungan hidup mendefinisikan bahwa kemampuan lingkungan hidup dalam mensuplai zat, energi dan halnya lainnya ”.

## Tinjauan Umum Mengenai Pencemaran
Pencemaran  dalam  definisinya  yang  didasari  dengan  Undang-Undang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Cipta Kerja , pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa “ pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya makhluk hidup, zat, dan komponon yang lainnya dengan telah dilampuinya kriteria  baku  mutu  lingkungan  yang  ditetapkan ”.  Pengertian  pencemaran  menurut  para  ahli  dijelaskan sebagai berikut:
1.  Menurut  pandangan  dari  Darmono  dijelaskan  bahwa  pencemaran  merupakan  adanya  dinamika pada suatu faktor benda yang hidup maupun mati secara alami disebabkan oleh tindakan manusia sehingga  melebihi  batas  yang  ditentukan  secara  ekosistem  (Putra  Adi  Fajar  Winarsa,  Mien Rukmini, 2022, hal. 4);
Terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup  diukur  dari  penetapan  atas  baku  mutu  lingkungan,  diistilah dengan lain baku mutu merupakan sebuah batasan-batasan yang diberikan untuk komponen-komponen zat,  makhluk  hidup  yang  masuk  dalam  ekosistem  sehingga  menimbulkan  masalah  disekitar  ekosistem tersebut.  Pencemaran  lingkungan  mempunyai  sifat  yang  cepat  menyebar  atau  mengular  disekeliling ekosistem sekitarnya (Sompotan & Sinaga, 2022, hal. 4). Konsekuensi terhadap pencemaran lingkungan hidup  mempunyai  akibat  yang  sangat  serius  bagi  lingkungan  atau  ekosistem  disekitarnya,  pasalnya mengakibatkan  menurunnya  daya  dukung  lingkungan  dan  manfaat  lingkungan  bagi  manusia  juga menurun. Dampak pencemaran lingkungan yang didapatkannya adalah berpengaruh terhadap kesehatan dan mengancam kealamian pada lingkungan akan tergerus atau menghilang secara dinamis (Wijaya et al., 2021,  hal.  206).  Selain  berdampak  pada  makhluk  hidup  sekitarnya,  pencemaran  lingkungan  juga terdampak  pada  bumi  yaitu  sistem  biologis  bumi  dan  atmosfer  semakin  ternacam  dengan  adanya pencemaran lingkungan tersebut (Budhiawan et al., 2022, hal. 246).
Pencemaran memiliki beberapa bagian atau macam-macam pencemaran lingkungan yang telah dibagi  menjadi  tiga  bagian  yakni  pencemaran  air,  pencemaran  udara,  dan  pencemaran  tanah  secara spesifik dijelaskan sebagai berikut (Sompotan & Sinaga, 2022, hal. 3 –4):
1.  Pencemaran  udara  merupakan  pencemaran yang  terjadi  pada  udara  yang  telah  terkontaminasi dengan  zat,  energi,  dan  komponen  yang  berbahaya  lainnya  sehingga  dampaknya  kualitas  dari udara menjadi kurang sehat dan tidak memenuhi standar fungsi sebagai udara. Pencemaran udara dibagi  atas  pencemaran  primer  maupun  pencemaran  sekunder,  dari  pencemaran  primer merupakan  yang  disebabkan  secara  langsung  dari  udaranya  tersebut  sedangkan  pencemaran sekunder yang dibentuk dari gejala-gejala pencemaran primer yang terjadi pada atmosfer;
2.  Pencemaran air didefinisikan sebuah dinamika implikasi pada tempat penampungan air yang telah tercemar  air  dengan  komponen-komponen  yang  beracun  sehingga  kualitas  pada  air  menjadi menurun dan tidak dapat diberdayakan oleh makhluk hidup disekitarnya;
3.  Pencemaran  tanah  didefinisikan  sebagai  keadaan  yang  merubah  lingkungan  sekitar  secara alamiah langsung disebabkan oleh manusia dikarenakan adanya bahan kimia yang mengular di tanah sehingga menimbulkan tanah menjadi beracun jika bersentuhan dengan manusia.

## Tinjauan Umum Perusahaan
Dalam  perusahaan  terdapat  beberapa  istilah  dalam  bahasa  asing  yaitu  bahasa  Inggris  yaitu “ company ”,  pada  bahasa  Jerman  yaitu  “ Unternehmen ”,  dan  dalam bahasa  Belanda  yakni  “ bedjrif ”,  dari istilah Belanda mempunyai tiga definisi, sebagai berikut (Rokan & Hasanah, 2020, hal. 6 –7):
1. Onderneming , sebuah perkumpulan kerja yang terbentuk dalam perusahaan;
2. Bedrijf ,  perkumpulan  secara  ekonomis  yang  bertujuan  memperoleh  keuntungan  dalam  bentuk sebuah company ;
3. Venootschap , adanya kontrak diantara seseorang yang terkumpul dalam bentuk perusahaan. Menurut  pendapat  dari  Molengraff  menjelaskan  bahwa  perusahaan  merupakan  suatu  tindakan  untuk memperoleh  penghasilan  dalam  kontrak  suatu  perdagangan  dan  menurut  Polak  berpendapat  dari  segi komersil adalah perhitungan keuntungan maupun kerugian dengan menambahkan pembukuan. Menurut Sri Redjeki Hartono menjelaskan bahwa aktivitas  yang mengandung aktivitas, sebagai berikut (Rokan & Hasanah, 2020, hal. 9 –10):
1.  Terus menerus;
2.  Terang-terangan dalam sahnya suatu perusahaan;
3.  Keuntungan maupun kerugian.
Adapun jenis usaha yang berupa aktivitas dilakukan oleh manusia dengan meliputi berbagai bidang, secara spesifik dijelaskan sebagai berikut (Rokan & Hasanah, 2020, hal. 13):
1.  Adanya  bidang  perindustrian,  seperti  halnya  pengolahan  minyak,  pengharum,  elektronik,  dan masih banyak hal lainnya;
2.  Adanya  bidang  perdagangan  atau  niaga  seperti  halnya  toko  klontong,  warung  makan,  dan  lain sebagainya;
3.  Adanya bidang pertanian, bidang yang memiliki kaitannya dengan tanah yaitu contohnya budidaya ikan lele, budidaya padi, dan lain sebagainya;
4.  Adanya bidang ekstratif, bidang yang berkaitan dengan pemakaian SDA yaitu pengerukan pasir, batu, dan lain sebagainya;
5.  Adanya  bidang  jasa,  bidang  yang  dimaksud  adalah  tukang  cukur,  guru,  advokat,  dan  lain sebagainya;
6.  Adanya bidang pembiayaan, seperti halnya asuransi, ventura, dan lain sebagainya;
Dalam suatu bentuk-bentuk perusahaan terdapat bentuk usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan  hukum  diklasifikasikan  dari  yang  berbadan  hukum  sebagai  berikut  (Dhaniswara  K.  Harjono, 2020, hal. 6 –7):
1.  Perseroan Terbatas (PT), merupakan sebuah kumpulan orang baik dua orang maupun lebih yang memiliki  masing-masing  saham  ditentukan  sesuai  dengan  pengaturan  dalam  akta  otentik  dan pihak yang bertanggungjawab atas terbentuknya perusahaan adalah pemegang saham;
2.  Perusahaan Negara Jawatan, sebuah usaha dimiliki permerintah atas seluruh modalnya;
3.  Perseroan  Terbatas  Negara,  badan  usaha  yang  dalam  pengelolaannya  di  kelola  oleh  negara  / daerah untuk mendapatkan laba dan akomodasi bagi masyarakat umum;
4.  Perusahaan  Negara  Umum,  badan  usaha  yang  dikelola  oleh  aparatur  sipil  negara  sebagai pemegang badan usaha tersebut;
5.  Koperasi,  sebuah  kelompok  dari  masyarakat  umum  yang  memiliki  pencapaian  untuk mensejahteraan anggota dan mengakomodasi kepentingan umum;
6.  Yayasan,  badan  usaha  yang  kekayaannya  dipergunakan  untuk  program  kerja  sosial  dan akomodasi masyarakat;
Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdapat tiga jenis yakni perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer (CV), secara spesifik dijelaskan sebagai berikut (Dhaniswara K. Harjono, 2020, hal. 6 –7):
1.  Perusahaan  perseorangan  merupakan  sebuah  usaha  dagang  yang  dimiliki  oleh  satu  orang  dan penanggungjawabnya atas resiko dari satu orang tersebut;
2.  Perusahaan  komanditer,  merupakan  sebuah perkumpulan  seseorang baik  dua  orang  atau  lebih untuk pencapaian bersama dengan kewenangan berbeda-beda diantara anggotanya;
3.  Firma,  sebuah  usaha  yang  dijalankan  atas  kepentingan  perusahaan  namun  kewajibannya terhadap utang dari perusahaan itu.

## Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Pertanggungjawaban pidana diistilah dalam bahasa Belanda yakni “ teorekenbaardheid ” dan pada istilah bahasa Inggris yakni “ criminal responsibility ” (Melani & Agustini, 2021, hal. 740). Konteks kalimat pertanggungjawaban  didefinisikan  bahwa  merupakan  suatu  tindakan  yang  buruk  yang  dilakukan  oleh masyarakat,  dan  pertanggungjawaban  dari  tindakan  tersebut  pelaku  yang  bertanggungjawab.  Menurut pandangan-pandangan  dari  para  ahli  terkait  dengan  pertanggungjawaban  Pidana,  menurut  Simon berpendapat bahwa kondisi jiwa memiliki relevansi terhadap perbuatan yang dilakukannya (N. N. Putri et al., 2021, hal. 124). Intinya bahwa pertanggungjawaban Pidana merupakan sebuah tindakan yang  untuk mengeksplorisasi sebuah perbuatan kejahatan dalam orang maupun badan hukum yang bertindak sengaja dan kealpaan. didalam pertanggungjawaban Pidana korporasi dikenal adanya istilah dari bahasa Jerman yang berkaitan dengan adanya kesalahan pelaku yaitu “ geen straf zonder schuld ” atau “ Keine strafe Ohne Schuld ” dan dalam bahasa latin dikenal “ Nulla Poena Sine Culpa ”. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atas tindakan diperbuatkannya harus memenuhi kedua unsur-unsur yaitu unsur mens rea dan actus reus . Definisi dari unsur mens rea adalah sebuah niat, keinginan, dan kemauan yang dilakukan oleh calon  pelaku  dengan  tindakan  buruk  baik  kepada  masyarakat  umum  maupun  hal  lainnya  dan  sifatnya merugikan  kepentingan  umum  (Dwi  Kurniawan  &  Indri  Hapsari,  2022, hal. 341).  Berdasarkan perspektif dari E. Utrecht berpendapat bahwa actus reus merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan melawan hukum dan sifatnya adanya kelalaian (Marbun & Ariani, 2022, hal. 77). Korporasi menjadi hasil dari adanya dinamika sosial yang memperbaiki pandangan dari pertanggungjawaban pidana.
Mengenai  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  menurut  Sudarto  yang  berpendapat  bahwa kekuatan dari sebuah pertanggungjawaban mempengaruhi jiwa dari pelaku baik itu secara sadar maupun niat  melakukan  tindakan  melawan  hukum.  Menurut  pandangan  dari  Van  Hamel  menjelaskan  bahwa
implikasi  pelaku  dapat  mempertanggungjawaban  pidana  dengan  tiga  karakteristik,  sebagai  berikut  (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022, hal. 333 –334):
a.  Mengetahui tindakan atas perbuatannya;
b.  Sadar akan perbuatan yang melawan hukum dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat;
c.  Dapat berpikir dalam memikirkan dan menentukan suatu perbuatan yang akan dilakukannya.
Mengenai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  terdapat  pandangan  teori-teori  yang dkembangkan  oleh  para  ahli  dengan  beristilahkan  dalam  bahasa  Inggris  yakni identification  doctrine, reactive  corporate  fault,  vicarious  liability,  management  failures  model,  corporate  mens  rea  doctrine, specific corporate offenses , dan strict liability (Melani & Agustini, 2021, hal. 741). Oleh karena itu dijelaskan secara spesifik, sebagai berikut:
a.  Theory  Identification  Doctrine ,  pada  teori  ini  merupakan  sebuah  pertanggungjawaban  secara langsung yang menyatakan bahwa pegawai, senior, maupun komponen-komponen yang lainnya dalam  korporasi  mendapat  kewenangan  secara  khusus.  Akibat  dari  suatu  tindakan  yang  telah diperbuatnya  ini  diidentifikasikan  sebagai  tindakan  yang  bertentangan  dilakukan  oleh  sebuah korporasi;
b. Theory Vicarious Liability , merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, menurut pendapat dari Peter Gilies, menyatakan bahwa terdapat beberapa kontruksi ide berupa sebagai berikut:
1.  Adanya  sebuah  korporasi  yang  bertanggungjawab  dalam  mengganti  semua  tindakan- tindakan  yang  dilakukan oleh  karyawan,  senior,  dan  seluruh  komponen-komponen  didalam korporasi.
2.  Pada ikatan yang dimilikinya dengan employment principle, artinya delik yang berhubungan dengan sebuah aturan dagang;
3.  Kedudukan  senior  merupakan  landasan  terhadap  hierarki  di  sebuah  korporasi  yang  tidak melakukan sebuah petunjuk atau perintah, dan tidak terarah secara alami.
c. Theory Strict Liability , sebuah konsepsi pada pemegang saham/direksi, pegawai, dan komponen perusahaan lainnya atas pertanggungjawaban dilakukan secara fisik. Theory Strict Liability adalah sebuah  konsekuen  yang  dilakukan  oleh  korporasi  atas  tindakannya  melawan  hukum  dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum sebagai subjek hukum (Rodliyah et al., 2020, hal. 200 – 202);
d.  Theory  Reactive  Corporate  Fault, sebuah  teori  yang  dikemukakan  oleh  Fisse  dan  Braithwatte merupakan  sebuah  teori  yang  dimana  sebuah  korporasi  gagal  atas  kesalahan  tindakannya terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota  dari  perusahaanya  sendiri.  Adapun  unsur yang terdapat dari teori ini adalah kesalahan terjadi saat anggotanya melakukannya, dan korporasi bersifat  reaktif  dengan  mengambil  sebuah  tindakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang mengandung unsur Pidananya (Melani & Agustini, 2021, hal. 744);
e.  Theory  Corporate  Mens  Rea  Doctrine, merupakan  sebuah  teori  yang  dimana  korporasi  telah melakukan  tindakan  dengan  niat  maupun  keinginan  yang  bertentangan  dengan  kaidah  hukum maupun sebuah norma yang berlaku;
f. Theory  Management  Failures, merupakan  teori  yang  menjelaskan  terkait  kesalahan-kesalahan korporasi atas tindakan manajemen korporasi sehingga merugikan para pihak maupun klasifikasi dari komponen korporasinya;
g.  Theory Specific Corporate Offenses, merupakan sebuah teori yang menjelaskan sebuah konsepsi pertanggungjawaban korporasi terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh korporasi.

## Teori Penegakan Hukum Lingkungan
Dalam  istilahnya  Penegakan  Hukum  pada  bahasa  Belanda  yang  berarti  “ rechtshandhaving ”, bahasa  Inggris  yakni “ law  enforcement ” dan  pada  istilah  penegakan  hukum  dari  bahasa  Jerman  yakni “ Strafverfolgung ”.    Menurut  Jimly  Asshiddiqie  memberikan  perspektif  bahwa  sebuah penegakan  hukum mempunyai  beberapa  sudut  yaitu  sudut  objek  dan  sudut  subjeknya.  Menurut  pandangan  dari  Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah sebagai upaya dalam mencapai pedoman tingkah laku terhadap ikatan-ikatan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara dengan menegakan suatu norma hukum secara konkrit (Sudjana, 2020, hal. 92 –93). Upaya dalam penegakan hukum terdapat hal-hal yang mempengaruhi jalannya penegakan hukum sebagai pedoman untuk menegakan keadilan, kemanfaat, dan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu meliputi:
a.  Kaidah-kaidah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan;
b.  Pegawai berupa aparatur sipil negara yang mengakomodasi penegakan hukum yakni Jaksa, polisi, hakim, advokat, lembaga kemasyarakatan, dan sipir;
c.  Adanya akomodasi hukum;
d.  Adanya hukum yang berbudaya karakteristiknya ( legal culture ).
Dengan  demikian,  upaya  penegakan  hukum  yang  dijelaskan  diatas  diperlukan  kesadaran  hukum masyarakat demi terwujudnya ketertiban sosial dalam bermasyarakat dan kewibawaan hukum yang diatas segalanya pada setiap negara (Sumirat, 2021, hal. 90). Secara konsep dari penegak Hukum ini menurut doktrin  dari  Soerjono  Soekanto  ialah  sebuah  aktivitas  dalam  relevansinya  dengan  nilai-nilai  terkandung dalam kaidah hukum dengan tindakan untuk terwujudnya kedamaian dan ketertiban sosial (Sudjana, 2020, hal. 94). Dalam penegakan hukum lingkungan memiliki relevansi dengan aparatur sipil negara dan tingkat kedisiplinan  warga  terhadap  kaidah  hukum  yang  berlaku  dengan  diliputi  beberapa  bidang  hukum  yakni hukum  administratif,  pidana,  dan  perdata.  Menurut  para  ahli  yang  bernama  Siti  Sundari  Rangkuti menyatakan bahwa tujuan dari penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai upaya penanggulangan baik  secara  represif  maupun  secara  preventif  berdasarkan  efektif  terhadap  pengikatan  dari  hukum lingkungan. Perspektif dari para ahli bernama Andi Sudirman Hamzah menyebutkan bahwa dalam pohon hukum,  hukum  lingkungan  termasuk  dalam  bagian  hukum  klasik,  hukum  publik,  dan  hukum  privat (Hayatuddin  &  Aprita,  2023,  hal.  121).  Berbeda  halnya  dengan  tujuan  penegakan  hukum  lingkup pemerintah, lingkup pidana, maupun hal lain sebagainya, penegakan hukum lingkungan mempunyai tindak dan tujuan khusus dalam penegakannya, seperti halnya:
1.  Kegiatan dalam menerapkan struktur hukum dengan pemaksaan atas upaya sanksi hukum yang diimplementasikan  untuk  mencapai  tujuan  penting  yaitu  perlindungan  lingkungan  termasuk ekosistemnya yang pengaturan terdapat pada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
2.  Untuk  mencapai  impian  penegakan  hukum  lingkungan  berupa  sebuah  penataan  ( compliance ) terhadap perlindungan lingkungan hidup beserta fungsinya;
Strategi-strategi  yang  dimuat  oleh  penegak  hukum  dalam  penataan  tata  ruang  lingkungan  hidup, seperti halnya sebagai berikut (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 122):
1.  Pembenahan dan penguatan dari lembaga pusat sampai dengan lembaga daerah;
2.  Membangunan akomodasi berupa peningkatan komposisi berupa distribusi, jumlah, dan kualitas;
3.  Peningkatan upaya komunikasi terhadap aparat penegak hukum;
4.  Adanya  pembenahan  dan  penyempurnaan  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  di bidang lingkungan hidup.
Pencapaian  yang  diharapkan  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  adalah  dengan  menegakan  upaya hukum  secara  umum  maupun  individual masing-masing  terhadap  sanksi  kepidanaan,  keperdataan,  dan sanksi administratif. Adapun penegakan hukum yang dikategorikan sebagai penegak hukum lingkungan, sebagai berikut:
1.  Adanya polisi dan aparatur sipil negara (PNS);
2.  Adanya jaksa;
3.  Adanya hakim;
4.  Adanya pejabat maupun kewenangan instansi-instansi terkait;
5.  Adanya penasehat hukum / lawyer ( Officium Nobile ).
Fungsi  penegak  hukum  sebagai  ikatan  hukum  dan  pedoman  berupa  tingkah  laku  dalam  kehidupannya yang sesuai dengan norma-norma kehidupan dan tidak bertentang dengan hal yang lainnya. Menurut para ahli yang bernama Van De Bunt berdasarkan rambu-rambu terkait implementasi instrumen administratif dan  pidana  terdapat  beberapa  kriteria  masing-masing  yaitu  kriteria  normatif,  kriteria  instrumental,  dan kriteria oportunistik, secara spesifik dijelaskan sebagai berikut (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 146 –147): 1.  Kriteria normatif, kriteria normatif merupakan sebuah kriteria dengan bahwa pelanggaran ditindak dengan  hukum  pidana  sebagai  penerapannya  yang  memiliki  nilai  tinggi  ( high  ethical  negative value );
2.  Kriteria instrumental, kriteria instrumental bersifat praktis dan mudah dalam penerapannya dalam hukum pidana bertujuan default kondisi atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi, bukan hanya pidana saja namun hukum administratif juga layak untuk diterapkannya;
3.  Kriteria  oportunistik,  kriteria  oportunistik  adalah  instrumen  dalam  administratif  tidak  berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut  Andi  Hamzah  dengan  menyanggah  pendapat  Van  De  Bunt,  berspekulasi  bahwa  pidana merupakan obat terakhir pasca penerapan hukum administratif.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian hukum
Penelitian hukum berisitilah dalam bahasa inggris yakni “ legal research ” dan dalam bahasa belanda berarti “ rechtsonderzoek ”.  Substansinya  adalah  metode  hanya  mencari  kebenaran  dengan  menjawab rumusan  masalah  atas  penelitian  tersebut.  Berdasarkan  perspektif  dari  Peter  Mahmud  Marzuki  yang dirujuk dari buku metode penelitian Deassy J.A. telah berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan
sebuah  kegiatan  untuk search kaidah  hukum,  prinsip  hukum,  maupun  pendapat  para-para  ahli  yang bertujuan untuk menjawab issue atau masalah yang terdapat dalam hukum baik sifatnya tertulis, tidak tertulis, maupun berupa catatan hukum sedangkan lain halnya dengan pendapat dari Salim HS bersama dengan  Erlis  Septiana  beropini  bahwa  penelitian  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengtelaah  atau mengkaji  suatu  norma-norma  hukum  dan  secara  sistematis  bekerja  dalam  masyarakat  berdasarkan pemikiran, pengkajian mendalam berupa pengecekan, dan pemecahan masalah ( problem ) (Deassy J.A. Hehanussa, 2023, hal. 40). penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif mendefinisikan  bahwa  menggunakan  cara  dengan  mengkaji  sebuah  kepustakaan  atau  kaidah  hukum yang  telah  disahkan  oleh  instansi  maupun  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut  namun menurut Soerjono Soekanto berperspektif bahwa hukum normatif merupakan kegiataan telaah terhadap data sekunder dan analisis teknik deskriptif sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang  dilakukan  peneliti  berupa  aktivitas  terhadap  mencari  kesenjangan  diantara constitutum dan constituendum apa yang diharapkan dan dicita-citakan atau das solen dan das sein , apa yang diimpikan namun beda realitanya (Maiyestati, 2022, hal. 54 –55). Jadi jenis penelitian yang diambil peneliti adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner.

## Jenis Pendekatan
Jenis  pendekatan  merupakan  sebuah  teknik  yang  dilakukan  peneliti  untuk  pisau  analisis  atau sebagai pedamping yang dipergunakan saat penelitian berlangsung. Pendekatan pada penelitian yang jenisnya  normatif  secara  garis  besar  berupa  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan (Solikin, 2021, hal. 58).  Dari  kelima  teknik  pendekatan  peneliti  memilih  dua  dari  salah  satu  jenis  pendekatan,  sebagai berikut(Muhaimin, 2020, hal. 56 –57):
1. Pendekatan Terhadap Perundang-Undangan ( The Statute Approach )
Pendekatan dalam penelitian berupa melakukan teknik perundang-undangan atau kaidah hukum ini mekanismenya dilakukan dengan telaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya di Indonesia, teknik pendekatan perundang-undangan yang dilakukan berguna untuk  meneliti  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam  hukum  ( issue  law ).  Pada pendekatan  perundang-undangan  memiliki  sifat  khusus  yakni, comprehensive merupakan  sifat yang  digunakan  untuk  norma  hukum  terkait  satu  dengan  lain  dilakukan  secara  logis, alliclusive adalah  adanya  kekurangan  pada  kaidah  maupun  norma-norma  hukum  didalamnya, sistematic merupakan sebuah kumpulan norma yang telah terstruktur secara sistematis;
2. Pendekatan Terhadap Konseptual ( The Conseptual Approach ) Pendekatan  ini  berupa  sebuah  perspektif  dari  pakar-pakar  hukum  atau  ahli  hukum  yang mengembangkan  ilmu  Hukum.  Teknis  dari  pendekatan  penelitian  ini  adalah  sebuah  pendekatan yang  menjawab  terkait  dengan  problematika  hukum  serta  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam memilih doktrin yang lazim dipergunakan;
3. Pendekatan Terhadap Analitis ( The Analytical Apporach )
Pendekatan yang dilakukan dari jenis analitis ini adalah sebuah pendekatan dengan menganalisa kepustakaan  hukum  yang  terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan  disusun  secara sistematis.  Substansi  pada  pendekatan  analitis  merupakan  aktivitas  analisis  hukum  terhadap definisi hukum, asas-asas pada hukum, sistem hukum, dan lain sebagainya.

## Sumber bahan hukum
Sumber  bahan  hukum  didefinisikan  sebagai  bahan-bahan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian hukum  sebagai  alat  dalam  pengkajian  sebuah  kepustakaan  hukum  yang  diperlukan  pada  sebuah penelitian hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin berpendapat bahwa bahan hukum mempunyai tiga bagian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Muhaimin, 2020, hal.  62).  Oleh  karena  itu  bahan  hukum  normatif  terbagi  menjadi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Maiyestati, 2022, hal. 55). Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan bahan hukum sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer adalah sebuah kepustakaan hukum yang sifatnya mengikat, memaksa, dan mengatur.  Bahan  hukum  yang  dipergunakan  peneliti  untuk  mengkaji  permasalahan  yang diteliti, sebagai berikut:
a.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b.  Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
c.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Bahan  hukum  sekunder diartikan  sebagai  pemberian  dalam  bahan  hukum  primer  seperti halnya rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah, dan lain sebagainya;
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dipergunakan untuk penerjemah penggunaan istilah  kalimat  hukum  berupa  kalimat  sinonim  maupun  antonim  seperti  kamus  besar  bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa latin hukum, ensiklopedia dan lain-lain sebagainya.

## Teknik pengumpulan bahan hukum
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  setelah  peneliti  menentukan  permasalahan  atau problematika hukum yang ditelitinya sehingga tahap lanjut adalah peneliti menentukan teknik-teknik yang diperlukan untuk pengumpulan bahan hukum sebagai acuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dari penelitian peneliti. Secara umum pada penelitian normatif terbagi menjadi tiga teknik pengumpulan  bahan  hukum  yaitu  studi  pengumpulan  kepustakaan  ( bibliography  study ),  studi dokumentasi  ( document  study ),  dan  teknik  studi  arsip  ( file  or  record  study ).  Dengan  demikian  peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa (Muhaimin, 2020, hal. 65 –66):
1.  Teknik  Studi  Kepustakaan  ( Bibliography  Study )  merupakan  sebuah  telaah  mengenai  informasi yang  tertulis  pada  hukum  dengan  berbagai  sumber  yang  ada  sebagai  acuan  penelitian  hukum normatif. Informasi tertulis hukum yang telah dipublikasikan yaitu undang-undang sebagai produk hukum yang sah dalam suatu negara, putusan akhir atas persidangan, perjanjian atau kontrak yang otentik, buku hukum, dan jurnal penelitian ilmiah. Dari bahan hukum tersebut peneliti menggunakan buku  hukum  dan  produk  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Mekanisme  yang dilakukan  dengan  teknik  studi  kepustakaan  adalah  menganalisa  isi  dari  sumber  bahan  hukum, pencatatan  bahan  hukum  yang  diperlukan  dari  kaidah  hukum,  pengutipan  sumber-sumber  yang terdapat  pada  bahan  hukum,  dan  analisis  sebuah  kepustakaan  hukum  yang  relevan  untuk pemecahan masalah;
2.  Teknik Studi Dokumen ( Document Study ), didefinisikan bahwa studi dokumen merupakan sebuah teknik menelaah atas hukum yang tidak dipublikasikan dalam lingkup umum. Peneliti menggunakan teknik  studi  dokumen  dengan  mengumpulkan  sumber  bahan  hukum  dari  ahli  hukum  maupun peneliti berupa doktrin atau pendapat-pendapat para ahli yang dipergunakan.

## Teknik analisis data
Teknik  analisis  data  merupakan  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif  adalah  dilakukannya pendekatan penelitian yang sifatnya mutlak. Tujuan dari adanya teknik analisis data berupa tahap-tahapan yang  dilakukan  dengan  menentukan  pasal-pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai dengan subjek dari penelitian yang peneliti buat, menstrukturisasi sebuah pasal agar dapat  digolongkan, mempergunakan  asas  hukum  yang  relevan  dengan  pasal-pasal  dalam  kaidah  hukum,  dan  melakukan teknik  penyusunan  secara  berkontruksi  terhadap  ketentuan  (Solikin,  2021,  hal.  133 –134).  Teknik  yang digunakan peneliti dalam menganalisis suatu bahan hukum atau kepustakaan hukum adalah teknik analisis deskriptif yang tata caranya dengan mengkategorikan data dan informasi-informasi hukum yang ada yang selanjutnya  dilakukan  dengan  cara  pemberian  sebuah  makna  terhadap  ikatan  satu  sama  lainnya,  dan kemudian penggambaran gagasan pokok pembahasan secara induktif yang memberikan hal secara tetap. Dengan  demikian  manfaat  dari  adanya  teknik  analisis  deskriptif  ini  adalah  kekonsistenan  terhadap permasalahan  yang  lebih  mendalam  atau  spesifik  (Solikin,  2021,  hal.  133 –134).  Metode  yang dipergunakan  terhadap  norma  konflik  dianalisis  dengan  hierarkis  secara  vertikal  maupun  orizontal (Muhaimin, 2020, hal. 76).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap pencemaran Sungai Dengan Limbah B3
Aliran  sungai  merupakan  sebuah  kehidupan  bagi  manusia  dalam  kebutuhannya  namun pencemaran  limbah  tersebut  seringkali  terjadi  akibat  adanya  suatu  perusahaan  yang  enggan bertanggungjawab atas terjadinya hal tersebut. Dinamika terkait proses dari produksi menjadi salah satu sebab terjadinya pencemaran sungai. Mengenai dampak yang terjadi ketika adanya pencemaran itu ialah menghilangkan  sumber  pendapatan  maupun  kebutuhan  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Tindakan tersebut  dikatakan  sebagai  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum  dikarenakan  telah  melanggar kaidah-kaidah  hukum  yang  mengaturnya  (Susanto  &  Fauzi,  2022,  hal.  73).oleh  karena  itu,  dimintakan pertanggungjawaban atas insiden pencemaran tersebut, adapun ruang lingkup pertanggungjawaban bagi para pencemar yakni berwujud perdata, administratif, dan pertanggung-jawaban pidana. Tanggungjawaban bukan hanya tanggungjawab negara baik dari instansi penyelenggaranya dan lainnya. Relevansi  terhadap  pertanggungjawaban  pencemaran,  perusahaan  merupakan  sebuah  badan  hukum
yang termasuk subjek hukum (Larasati & Purwendah, 2022, hal. 173). Dijelaskan mengenai subjek hukum dengan  hak  dan  kewajibannya  dalam  hukum  lingkungan  adalah  berdasarkan  Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 angka 32 yakni setiap orang merupakan perseorangan atau badan  yang  berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan  hukum.  Istilah  dari  bahada  latin  sebuah  badan hukum  maupun  korporasi  yakni corpus dan  terkontruksi  dalam  hukum  yakni animus .  Pengingat  dalam definisinya  korporasi  berdasarkan  pandangan  dari  para  ahli  yaitu  R.  Subekti  adalah  sebuah  aktivitas kelompok  dengan  haknya  dalam  melakukan  suatu  tindakan  selain  itu  pula  korporasi  dalam pertanggungjawabannya  menurut  Mardjono  R  yaitu  pengurus  memiliki  pertanggungjawaban  dan perbuatannya  (Natalia,  2022,  hal.  90 –91).  Salah  satu  aktivitas  yang  dilakukan  korporasi  dinamakan sebagai corporate  social ,  adanya  hal  tersebut  merupakan  sebuah  upaya  preventif  untuk  menghindari perusahaan  nakal  yang  mengeruk  SDA  dan  merusak  lingkungan  disekitarnya.  Pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran terjadi telah diatur dalam  kaidah-kaidah hukum yang didasari unsur-unsur bertentangan sehingga timbul kesalahan ketika dirinya dikenai tanggung jawab (Nurlaily & Supriyo, 2022, hal. 262).
Pencemaran limbah yang digunakan merupakan limbah dengan tipe B3 menurut Undang-Undang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pasal  1  angka  21  yaitu  berupa  zat  maupun  komponen-komponen  yang tercampur menjadi satu mengakibatkan membahayakan sekitarnya dari ekosistem makhluk hidup. Dalam pertanggungjawaban perusahaan terdapat syarat prasyarat dari subjek hukum berupa ikatan kerja maupun pekerjaan / aktivitas yang dijalankan dan termasuk bagian dari badan hukum (Asri, 2019, hal. 126). Oleh demikian  pertanggungjawaban  skala  besar  pada  pengelolaan  B3  adalah  terjadinya  pencemaran  yang disebabkan  oleh  korporasi  maupun  perusahaan.  Karakteristik  dari  limbah  B3  terbagi  menjadi  beberapa bagian yaitu tipe 1 dan tipe 2, dijelaskan sebagai berikut (Siallgan, 2020, hal. 146):
1.  Meledak ( explode );
2.  Memarak ( light up );
3.  Reaktive;
4.  Mewabah;
5.  Merusak;
6.  Beracun.
Kejahatan  perusahaan  atas  pencemaran  limbah  B3  termasuk white  dollar  crime yang  dimana  sebuah perusahaan  harus  bertanggungjawab  atas  tindakan  pidana  lingkungan  hidup.  Sebuah  pantangan  demi pantangan telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menjadikan sebuah korporasi atau perusahaan sebagai subjek hukum sebagai dirujuk pasal 1 angka 32, pantangan-pantangan tersebut diatur dengan tujuan sebagai upaya preventif demi perlindungan lingkungan,  pasal 69 Undang- Undang PPLH, menyatakan:
1.  Sebuah tindakan yang telah diperbuat yang berdampak terhadap lingkungan;
2.  Masuknya limbah B3 kedalam wilayah NKRI;
3.  Masuknya limbah dari luar wilayah NKRI;
4.  Masuknya limbah B3 di wilayah NKRI;
5.  Pembuangan limbah, dan B3 di lingkungan sekitarnya;
6.  Memasukan sebuah genetika yang bertentangan terhadap izin dan standar lingkungan;
7.  Dibukanya lahan dengan membakarnya;
8.  Mesistematis AMDAL namun tidak memilikinya;
9.  Menyebarkan, membuat, dan mendistribusikan berita yang belum diketahui kebenaran.
Tujuan adanya pantangan-pantangan tersebut agar terlindungnya lingkungan sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni orang maupun badan hukum diwajibkan merawat lingkungan hidup dan controling atas pencemaran maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi (Ningrum et al., 2023, hal. 26). Selain itu pantangan/larangan juga  terdapat dalam pasal 104 Undang-Undang PPLH dengan mendeskripsikan hal yang berbunyi pantangan dalam membuang limbah berbahaya tanpa adanya izin-izin  yang  diperlukan  yaitu  AMDAL,  UKL,  dan  UPL.  Adanya  pantangan  dari  pasal  104 dan  pasal  69 Undang-Undang  PPLH  itu  dijatuhkan  untuk  badan  usaha,  dan  amanat-amanat  yang  diberikan  untuk bertindak sebagai atasan menurut pasal 116 Undang-Undang PPLH. Dideskripsikan dari pasal 104, pasal 69,  dan  pasal  116  merupakan  sebuah  konsekuensi  yang  didapatkan  ketika  melakukan  pencemaran lingkungan,  akibat  yang  didapatkan  yaitu  sanksi,  pidana  maupun  sanksi  administratif,  serta  jika  adanya gugatan  maka  dikenakan  sanksi  perdata.  Jika  pantangan  tersebut  tidak  dipatuhi  maka  timbul  sengketa yang  diakibatkan  dari  pencemaran  limbah  tersebut.  Unsur-unsur  yang  umum  dikenakan  sanksi  apabila dilanggar yaitu sawah, hutan, udara, tanh, dan masih banyak lagi itu menjadi konsekuensi ketika dilanggar. Penyidik-penyidik  dalam  pidana  berbeda  dengan  penyidik  di  hukum  lingkungan,  berdasarkan  pasal  94 Undang-Undang  PPLH  menyatakan  bahwa  penyidik  dalam  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan lingkungan  hidup  ialah  Aparatur  Sipil  Negara  atau  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah  dimandatkan  oleh perundang-undangan.  ASN/PNS  tersebut  dalam  melakukan  tindakan  represif  terhadap  pencemaran
lingkungan dilakukannya pengumpulan barang bukti terhadap pencemar lingkungan didasari dengan pasal 96 Undang-Undang PPLH, sebagai berikut:
a. Adanya informasi dari saksi
b. Adanya informasi dari para ahli
c. Adanya surat-surat tertentu;
d. Adanya arahan berupa petunjuk tertentu;
e. Adanya informasi dari yang berbuat tindakan pencemaran;
f. Adanya informasi dari elektronik maupun barang bukti lainnya.
Penyelesaian atas perselisihan yang terjadi akibat adanya pencemaran-pencemaran dari korporasi ini terdapat tiga mekanisme yang dilakukan agar sengketa tersebut diselesaikan, sebagai berikut:
a. Mekanisme  pertanggungjawaban  administrasi  sebagai  upaya  penyelesaian,  mekanisme  dari administrasinya ini lebih tertuju terhadap  sebuah sanksi administratif dengan  tujuan menegakan hal  tersebut  adalah  untuk  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pencemar  yang  telah  melawan hukum  sekaligus  melanggar  hukum  dengan  persyaratan,  penghentian,  beserta  pemulihan keadaan ke awal. Substansinya dari administratif ini adalah perbuatannya/tindakannya. Jenis-jenis tindakan  yang  dilakukan  sesuai  penegakan  hukum  lingkungan  ialah  upaya  pemaksaan  dari pemerintah  “ bestuurdwang ”  atau  “ executive  coercion ”,  denda  paksa  ( coercive  sum atau  istilah lengkapnya publiekrechtelijke dwangsom ), upaya penutupan secara paksa pada korporasi tersebut ( sluiting van een inrichting ), pemberhentian aktivitas-aktivitas dalam perusahaan ( buitengebruikstelling  van  een  toestel ),  mencabut  sebuah  izin-izin  yang  berkaitan  dengan operasional perusahaan ( intrekking van een vergunning ), dan surat teguran yang diawali dengan SP1, SP2, dan SP3 (Siallgan, 2020, hal. 150 –151). Atas penegakan hukum yang dilakukan secara administratif  memiliki  relevansinya  terhadap  Undang-Undang  PPLH  dalam  pasal  80  mengenai upaya pemaksaan pemerintah apabila memiliki akibat yang menimbulkan:
o Dampak signifikan terhadap makhluk hidup dan lingkungan hidup;
o Berdampak secara materiil apabila tidak diberhentikan atas pencemaran yang dilakukan;
o Dampak  materiil  pada  lingkungan  hidup  sehingga  terjadinya  pencemaran  maupun pengrusakan yang berakibat kerugian.
Pertanggungjawaban  perusahaan  terkait  pencemaran  dapat  diberikan  ganti  rugi  baik  berupa barang bergerak maupun tidak bergerak atau berwujud dan tidak berwujud dengan membuktikan sebuah  kesalahan  yang  dilakukan  perusahaan,  dengan  karakteristik  sebagai  berikut  (Natalia, 2022, hal. 95):
o Melawan hukum ( onrechtmatigdaad ); o Kesalahan ( fault ); o Kerugian; o Adanya tindakan atas akibat akibat yang diperoleh karena perbuatan maupun kerugian. Terdapat  juga relevansi  diantara hukum  administratif  dengan  sanksi  administratif  pada  Undang- Undang  PPLH  Jo  Undang-Undnag  cipta  Kerja,  secara  substansi  bunyi  dari  pasal  28A  yaitu seseorang maupun badan hukum yang memiliki suatu usaha namun tanpa adanya izin maka atas perintah dari pemerintah dikenakan sanksi administratif dan pasal 82B ayat 1 menjelaskan bahwa pengaturan  terkait  persetujuan  izin  usaha  yang  disetujui  pemerintah  dan  pasal  28B  ayat  2 mengenai  adanya  hukuman  administratif  ketika  kelalaian  tersebut  menyebabkan  luka  sampai dengan mati, maka dikenakan sanksi administratif berupa pertanggungjawab atas pemulihan atau penyembuhan  lingkungan  hidup  tersebut,  serta  pasal  28B  ayat  3  menjelaskan  mengenai tercemarnya ekosistem lingkungan hidup yang melebihi batas kriteria baku mutu maka dikenakan sanksi  administratif.  Macam-macam  mengenai  hukum  administratif  berdasarkan  pasal  82C, dijelaskan sebagai berikut:
o Adanya teguran berupa SP;
o Adanya upaya paksa dari pemerintah ( bestuurdwang ); o Adanya ganti rugi administratif; o Adanya penghentian izin usaha;
o Adanya upaya pencabutan izin usaha.
b. Mekanisme  pertanggungjawaban  dengan  upaya  perdata,  pada  upaya  perdata  ini  memiliki kaitannya  dengan  struktur  hukum  yang  memiliki  ikatan-ikatan  atas  pribadi  dengan  masyarakat. Keberadaan terhadap hak yang dimiliki perdata telah ditetapkan dalam hukum lingkungan. Jenis- jenis  pertanggungjawaban  yang  memiliki  kaitannya  dengan  hukum  lingkungan  yaitu  ganti  rugi (liability).  Berbeda  halnya  dengan  sanksi  administratif,  sanksi  perdata  berupa  kerugian  ini merupakan hasil dari pertanggungjawaban individu maupun badan hukum terhadap gugatan yang diberikan kepada masyarakat atas tercemarnya lingkungan dan rusaknya lingkungan dikarenakan tindakan individu atau badan hukum ( environmental responsibility ). Kompensansi yang diberikan
oleh petanggungjawab merupakan sebuah biaya pemulihan untuk lingkungan yang telah dirusak atau  dicemarinya. Strict  liability yaitu  tanpa  pembuktian  dari  sebuah  kesalahan  yang  melawan hukum  ( fault  based/onrechtmatigdaad ). Highlight dari  penyelesaian  sengketa  dalam  hukum lingkungan  berupa  jalur  perdata  adalah  hanya  ganti  rugi  yang  terdapat  dari  seseorang  ( person recht )  (Siallgan,  2020,  hal.  153 –154).  Relevansinya  upaya  perdata  terhadap  Undang-Undang PPLH yaitu dengan dirujuk dalam pasal 85 ayat 1 Undang-Undang PPLH, menyatakan sebagai berikut:
o Ganti rugi terhadap besar atau tidaknya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
o Adanya tindakan penyembuhan terhadap kerusakan lingkungan atau pencemarannya;
o Perbuatan khusus agar tidak terjadi pencemaran maupun kerusakan;
o Upaya preventif yang bertujuan menjauhkan konsekuensi negatif terhadap lingkungan. Tata cara penyelesaian perdata yang berkaitan dengan Undang-Undang PPLH dengan itu dirujuk kembali pada Undang-Undang PPLH pasal 87, berbunyi sebagai berikut:
(1)  Penanggungjawab  usaha  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  mencemari  dan merusak lingkungan yang berdampak pada kerugian masyarakat sehingga penanggungjawab dituntut wajib membayar kerugian tersebut;
(2)  Adanya  dinamika  badan  usaha  dari  pemindahtanganan,  perubahan  sifat  tidak  serta  merta lepasnya  tanggungjawab  atas  kewajiban  hukum  terhadap  pencemaran  atau  pengrusakan lingkungan hidup;
(3)  Ditetapkannya uang paksa oleh pengadilan atas eksekusi putusan inkracht ;
(4)  Kecil dan besarnya uang paksa ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
c. Mekanisme  pertanggungjawaban  dengan  upaya  pidana,  terkait  dengan  tata  cara  dari pertanggungjawaban pidana ini ialah ultimum remedium atau disebut upaya akhir yang dilakukan atas  tujuan  menghukum  pelaku  sebagai  subjek  hukum  yang  dimintai  pertanggungjawaban  atas tindakan yang membuat pencemaran terjadi. Sistematis dari pertanggungjawaban pidana terdapat sebuah  konsepsi  yakni Geen  Straf  Zonder  Schuld didasari  terhadap  seseorang  yang  harus bertanggungjawab atas kesalahan diperbuatnnya. Subjek hukum dari pertanggungjawaban pidana yang  berkaitan  dengan dumping B3  terdapat  beberapa  unsur  yakni  dalam  bentuk  kesengajaan ( dolus )  maupun  kelalaian  ( culpa )  sehingga  menyebabkan  kerugian  dari  masyarakat  sekitar  atas pencemaran  atau  pengrusakan  yang  dilakukannya  (Asri,  2019,  hal.  125).  Dalam pertanggungjawaban  pidana  yang  mempunyai  mandat  untuk  penyidik  maupun  menyelidiki kejadian  pencemaran  itu  adalah  Penyidik  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Secara  umum, pertanggungjawaban pidana dikenal hanya subjek hukum berupa orang namun hal tersebut bisa juga  dikenakan  terhadap  sebuah  perusahaan  atau  korporasi  (Siallgan,  2020,  hal.  154 –155). Tindakan sebuah pelanggaran dan kejahatan korporasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 398 dan pasal 399 KUHP dan dalam pengetahuan hukum lingkungan melalui Undang-Undang PPLH, pasal  116  ayat  1  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  atas  kerusakan  maupun  penvemaran lingkungan  dilakukan  tuntutan  dan  hukuman  pidana  kepada  badan  usaha  dan  pemimpin  yang berwenang  untuk memberikan  perintah  kebawahannya.  Pasal  117  Undang-Undang  PPLH,  Atas pertanggungjawaban yang dilakukannya berupa hukuman maupun tuntutan yang diberikan adalah tanggungjawab milik individu dalam kepengurusan korporasi  didalam pertanggungjawaban pidana terdapat delik yang merupakan suatu perbuatan yang dilanggar. Delik pada pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi beberapa bagian yakni delik materiil ( materiil delict ) dan delik formiil ( formil delict ), secara spesifik dijelaskan sebagai berikut:
a.  Delik  formil  ( formil  delict )  merupakan  suatu  tindakan  yang  diberikan  ancaman  pidana  tanpa melihat akibat dari tindakan tersebut (Natalia, 2022, hal. 97). Dideskripsikan menjadi satu padu pada Undang-Undang PPLH Jo Undang-Undang Cipta Kerja pasal 100 sampai pasal 111 dan pasal 113 sampai pasal 115, dijelaskan secara garis besar, yaitu:
o Pelanggaran atas baku limbah, emisi, dan gangguan yang tidak memenuhi standar baku mutu dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun dan denda tiga miliar (pasal 100);
o Penyebaran  genetika  yang  menyimpang  terhadap  peraturan  perundang-undangan ancaman singkat penjara satu tahun paling lama tiga tahun dengan denda satu miliar dan paling banyak tiga miliar (pasal 101);
o Pasal 102 telah dihapus;
o Pengelolaan  limbah  dengan  sembarangan  dan  tanpa  mempunyai  izin  ancaman  penjara singkat satu tahun paling lama tiga tahun dengan denda satu miliar dan paling banyak tiga miliar (pasal 103);
o Dumping limbah tidak berizin denda dengan ancaman tiga miliar dan penjara tiga tahun (pasal 104);
o Memasukan limbah ke wilayah NKRI (pasal 105 sampai pasal 107);
o Pembuatan disinformasi palsu, tidak menjalankan paksaan pemerintah, dan menghambat pemerintah diancam pidana satu tahun penjara dan denda lima ratus juta paling banyak satu miliar (pasal 113 sampai pasal 115).
b.  Delik  materiil  ( materiil  delict )  menurut  pandangan  dari  Achmad  Santosa  adalah  sebuah perbuatan yang ditimbulkan dari pengrusakan dan pencemaran lingkungan (Dwita & Zamroni, 2021, hal. 58). Relevansinya delik materiil terhadap Undang-Undang PPLH yaitu adapun pasal yang mengandung unsur-unsur delik materiil yakni pasal 98 sampai dengan pasal 99 UU PPLH, dijelaskan secara spesifik, sebagai berikut:
o Tindakan seseorang yang sengaja melebihi ketentuan terhadap baku udara, air, dan lain sebagainya atas ketidaksesuaian kriteria dipidana penjara tiga tahun, paling lama sepuluh tahun dengan denda tiga miliar dan paling banyak sepuluh miliar (pasal 98 ayat 1);
o Jika perbuatan diatas mengalami mempunyai konsekuensi terhadap orang hingga terluka dan  berdampak  buruk  bagi  kesehatan  maka diancam  penjara empat  tahun,  paling  lama dua belas tahun dengan denda empat miliar, paling banyak dua belas miliar (pasal 98 ayat 2);
o Jika  atas  tindakan  tersebut  menyebabkan  orang  terluka  berat  atau  mati  dikenakan ancaman  pidana  penjara  lima  tahun,  paling  lama  lima  belas  tahun  dengan  denda  lima miliar, paling banyak lima belas miliar (pasal 98 ayat 3);
o Seseorang  atau  badan  hukum  yang  telah  melebihi  syarat  atas  baku  lingkungan  berupa baku mutu air, udara, dan lain sebagainya maka diancam pidana penjara satu tahun, paling lama tiga tahun dengan denda satu miliar paling banyak tiga miliar (pasal 99 ayat 1);
o Jika  tindakan  diatas  menyebabkan  konsekuensi  terhadap  manusia  seperti  luka  dan gangguan kesehatan, diancam pidana penjara dua tahun, paling lama enam tahun dengan denda dua miliar, paling banyak enam miliar (pasal 99 ayat 2);
o Jika perbuatan tersebut mempunyai akibat berat seperti kematian maupun luka berat pada seseorang maka diancam pidana tiga tahun penjara, paling lama sembilan tahun dengan denda tiga miliar, paling banyak sembilan miliar (pasal 99 ayat 3).
Pertanggungjawaban pidana ditambah pula pada ketentuannya dalam pasal 119 Undang-Undang PPLH yang berupa penambahan pidana terkait tata tertib sebuah korporasi maupun perusahaan yaitu mengambil keuntungan yang telah dihasilkan, penyegelan secara penuh atau sebagian pada perusahaan maupun korporasi, pemulihan tindak pidana, kewajiban yang dilaksanakan terhadap yang dilalaikan, dan upaya pengampuan terhadap perusahaan atau korporasi selama tiga tahun.

## Penerapan  Prinsip  Pertanggungjawaban  Terhadap  Perusahaan  Yang  Mencemari  Sungai  Dengan Limbah Perusahaan
Dalam sebuah Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan didasari dengan Undang-Undang PPLH Jo Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pada pasal 88 terkait dengan pertanggungjawaban mutlak terhadap seseorang yang bertindak atas kerugian yang diperbuatnya atas lingkungan tercemar atau rusak. Terkait  dengan  pasal  88  Undang-Undang  PPLH  Jo  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terdapat  beberapa karakteristik yang mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak, sebagai berikut (Ritonga et al., 2022, hal. 167):
a.  Adanya sebuah aktivitas dalam penggunaan limbah B3;
b.  Memproduksi dan mengontrol limbah B3;
c.  Adanya sebuah konsekuensi yang urgensi pada lingkungan hidup;
d.  Adanya  pertanggungjawaban  yang  bersifat  mutlak  dengan  mengesampingkan  bukti-bukti  yang terkandung unsur kesalahan atas diperbuatannya.
Mengenai izin dampak lingkungan disebut AMDAL, penyebutkan kata AMDAL telah disebut pada pasal 1 angka  11  Undang-Undang  PPLH  Jo  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yaitu  AMDAL  sebuah  telaah  yang menganalisa  konsekuensi  sebuah  lingkungan  hidup  terhadap  aktivitas  yang  dirancang  untuk  sarana pengambilan  keputusan  dalam  operasional  aktivitas  korporasi  atas  persetujuan  pejabat  pusat  maupun daerah.  Penegakan  atas  prinsip  pertanggungjawaban  mutlak  berkaitan  erat  dengan  pasal  22  ayat  1 Undang-Undang  PPLH  dijelaskan  garis  besarnya  yaitu  aktivitas  dilakukan  oleh  perusahaan  maupun korporasi  diwajibkan memiliki  AMDAL . Pertanggungjawaban  mutlak  diistilah  dalam  bahasa  Inggris  yang berarti strict  liability ,  pertanggungjawaban  mutlak  didefinisikan  sebagai  salah  satu  unsur  dengan  tanpa membuktikan oleh pihak penggugat berupa kesalahan atas didasari  ganti kerugian terhadap lingkungan yang telah tercemar dan rusak (liability without fault/ pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan pada yang tergugat (Ihsan & Ifrani, 2018, hal. 317).
Kesalahan  yang  tidak  perlu  dibuktikan  merupakan  hal  kekhususan  pada  gugatan  terhadap  tindakan melawan hukum ( onrechtmatigedaad ) terhadap kaidah-ekaidah hukum yang yang telah diatur secara sah dan  mengikat.  Pertanggungjawaban  mutlak  atau strict  liability ,  secara  historis  sebuah  teori  yang
dikembangkan atas adanya kasus Rylands v. Fletcher (Galuh, 2016, hal. 228). Menurut perspektif dari para ahli  yang  bernama  Mochtar  Kusumaatmadja  menjelaskan  bahwa  pada  pertanggungjawaban  mutlak merupakan  sebuah  kesalahan  yang  dikaji  menjadi  suatu  yang  tidak  relevan  atas  pembuktian kenyataannya. Adanya pertanggungjawaban mutlak mempunyai tujuan tersendiri berupa pengharmonisasian antar individu terhadap penyelesaian sebagai upaya preventif pada pembalasan (Astri Safitri Nurdin et al., 2022, hal. 21 –22). Pertanggungjawaban mutlak atau strict liability merupakan sebuah prinsip yang dimiliki oleh hukum perdata dalam pertanggungjawabannya dan disebut sebagai modern law yang  berpengaruh  terhadap  suatu  kegiatan  dengan  pertanggungjawaban  skala  besar  ( extra  hazardous activity,  ultrahazardous,  abnormally  dangerous )  dari  segi  sosiologi  masyarakat,  serta  prinsip  ini  sangat menguntungan pihak korban atas kerugian yang didapatkannya pada pelaku. Dalam hal ganti rugi terhadap para korban terbagi menjadi 2 macam, sebagai berikut:
a.  Pemberian terhadap korban dengan dibiayai oleh usaha maupun korporasi berupa ganti rugi atas pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
b.  Pemberian kepada negara dengan melakukan sebuah tindakan hukum hasil dari yurisprudensi dari hakim.
Asas pertanggungjawaban mutlak atau Strict Liability berdasarkan pandangan yang diberikan Curzon mengenai manfaat yang diperoleh yaitu (Khoerun Nisa, 2022, hal. 12):
a.  Urgensinya  kepatuhan  terhadap  kaidah  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  dengan adanya jaminan sebagai alternatif untuk mencapai kepastian hukum;
b.  Tanpa  adanya  pembuktian  terhadap  kesalahan  dari  badan  usaha  atas  pencemaran  tersebut menjadikan penegakan pertanggungjawaban bersifat ketat;
c.  Adanya upaya preventif atas prinsip tanpa pembuktian merupakan  hal yang efektif sebelum terjadi sesuatu terhadap lingkungan hidup.
Adanya  kekonflikan  norma-norma  hukum  diantara  pasal  88  Undang-Undang  PPLH  Jo  Undang-Undang Cipta  Kerja  dengan  pasal  82  ayat  2  Undang-Undang  PPLH  Jo  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah menemukan  jawaban,  ketika  pertanggungjawaban  mutlak  hanya  ditegakan  kepada  badan  usaha berbentuk korporasi atau perusahaan namun dalam pasal 88 namun pasal 82 ayat 2, secara garis besar dijelaskan  bahwa  pemulihan  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  mandat  yang  diberikan  kepada bawahannya  yaitu  pihak  ketiga  atas  pencemaran  lingkungan  maupun  pengrusakan  lingkungan  yang dilakukan oleh  usaha berupa korporasi. Pertanggungjawaban pihak ketiga  dianggap dapat dialihkan jika terjadi implikasi-implikasi tertentu sesuai dengan Undang-Undang PLH, pasal 35 ayat 2 berbunyi bahwa pembuktian dapat dilakukan ketika terdapat implikasi, sebagai berikut:
a.  Dalam kondisi bencana alam atau perperangan yang terjadi;
b.  Kondisi yang genting atau krusial diambang luar batas manusia;
c.  Pihak ketiga sebagai penyebab atas pengrusakan maupun pencemaran lingkungan yang terjadi.
Oleh karena itu, bunyi pasal tersebut substansinya bahwa pertanggungjawaban mutlak tidak selalu mutlak atau tetap sebagai penanggungjawab usaha namun dapat dialihkan kepada pihak ketiga atas mandat yang diberikan oleh pemerintah jika terjadi sesuatu berupa kondisi genting,  bencana alam, dan hal yang telah disebutkan  pada  pasal  itu  namun  terkecuali  murni  tidak  ada  unsur  pasal  35  ayat  2  tersebut  atas pengerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan hidup.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Kesimpulan  rumusan  masalah  1,  pertanggungjawaban  perusahaan  atas  limbah  B3  tersebut  dibagi menjadi beberapa wujud pertanggungjawaban yaitu perdata, administratif, dan pidana, terkait dengan perusahaan  atau  korporasi  merupakan  subjek  hukum  dalam  pasal  1  angka  32  UU  PPLH,  dengan adanya UU PPLH merupakan sebuah upaya preventif pada lingkungan hidup, namun realitanya masih banyak  perusahaan  yang  membuang  limbah  sembarang  dikategorikan  sebagai  melawan  hukum (onrechtmatigedaad), tipe-tipe limbah b3 diantaranya merusak, beracun, reaktif, mewabah, meledak, dan memarak. Larangan-larangan yang diatur berkaitan dengan limbah adalah pasal 69 UU PPLH. Selain  itu  pula  larangan  membuang  limbah  juga  diprakarsai  atas  ijin  AMDAL,  UPL,  UKL.  Kejadian pencemaran  lingkungan  tersebut,  pemerintah  membentuk  sebuah  badan  penyidik  dengan memberikan  mandat  kepada  PNS,  pengaturan  mengenai  barang  bukti  di  UU  PPLH  terdapat  pada pasal  96.  Proses  dalam  mengadili  pelaku  pencemaran  terdapat  tiga  mekanisme  yaitu  perdata, administrasi, dan pidana sebagai upaya akhir.
2. Kesimpulan  rumusan  masalah  2,  bahwa  karakteristik  pertanggungjawaban  mutlak  terdapat  dalam pasal 88 UU PPLH Jo UU CIPTAKER, penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak terdapat pada pasal 22 ayat 1 UU PPLH dengan memperoleh AMDAL. Pertanggungjawaban mutlak disebut sebagai adanya kesalahan tanpa membuktikannya sehingga menuntut korporasi/perusahaan untuk ganti rugi
dengan pemberian korban dan pemerintah. Dalam kekonflikan norma pada pasal 88 dengan pasal 82 ayat 2 terdapat pencerahannya bahwa pengalihan pihak ketiga dilakukan atas syarat pada pasal 35 ayat 2 UU PLH terpenuhi.

## Saran
1. Untuk  pemerintah  penafsiran  ketentuan  mengenai  pencemaran  B3  agar  tidak  terjadi  konflik  norma diperjelas dan korporasi atau perusahaan dimohon untuk mengatur SOP pembuangan limbah yang sesuai UU PPLH.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Muhaimin.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum.  In  Muhaimin  (Ed.), Mataran  University  Press (Cet  Ke  1). Mataran University Press. http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf Deassy  J.A.  Hehanussa,  M.  G.  S.  (2023).  Metode  Penelitian  Hukum.  In  E.  Jaelani  (Ed.), Https://Medium.Com/ (Cet  ke  1,  Vol.  4,  Nomor  3).  Widina  Bhakti  Persada  Bandung. https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/559439-metode-penelitian-hukum- a965a72f.pdf
Hayatuddin, K., & Aprita, S. (2023). Hukum Lingkungan (L. Novita & A. Tifiri (ed.); Cet ke 2).
Prenadamedia Group Kencana.
Maiyestati. (2022). Metode Penelitian Hukum. In Maiyestati (Ed.), LPPM Universitas Bung Hatta (Cet ke 1, Vol. 2, Nomor 1). LPPM Universitas Bung Hatta. https://lppm.bunghatta.ac.id/images/buku_2022/Buku_Metode_Penelitian_Hukum_2022.pdf
Dhaniswara K. Harjono. (2020). Hukum Perusahaan dan Kepailitan. In I. Jatmoko (Ed.), Uki Press (Cet Ke 1). UKI Press. http://repository.uki.ac.id/5403/1/HukumPerusahaandanKepailitan.pdf Putri,  N.  N.,  Lasmadi,  S.,  &  Erwin,  E.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers  Terhadap Pemberitaan  yang  Mencemarkan  Nama  Baik  Orang  Lain  Melalui  Media  Cetak  Online. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 2 (2), 123 –139. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14761
Rokan,  M.  K.,  &  Hasanah,  A.  N.  (2020). Hukum  Perusahaan  Konsep  Hukum  Positif  dan  Islam  Serta Berbasis Kasus (Cet Ke 1). Perdana Publishing. http://repository.uinsu.ac.id/16305/1/MUSTAPA Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. In Tim Qiara Media (Ed.), Qiara Media (Cet ke 1).  CV.  Penerbit  Qiara  Media.  http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku  Pengantar  Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf

## Jurnal:
Aji,  I.  P.  (2021).  Analisis  Yuridis  Pembuangan  Limbah  Pabrik  Gula  Madukismo  Di  Lingkungan  Padat
Penduduk. Indonesian State Law Review (ISLRev) , 3 (2), 16 –22. https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1.47539
Ali, M. I. B., & Aminah. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia. Jurnal Sprectum Hukum , 1 (2), 129. https://doi.org/10.31328/wy.v1i2.742 Asri, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang- Undang  Nomor 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (1), 118 –127. https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.408
Astri  Safitri  Nurdin,  Muhamad  Abas,  &  Deny  Guntara.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability Terhadap Praktik Illegal Logging Di Indonesia. Justisi: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 1 –30. https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3052
Budhiawan,  A.,  Susanti,  A.,  &  Hazizah,  S.  (2022).  Analisis  Dampak  Pencemaran  Lingkungan  Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi pada Wilayah Pesisir di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (1), 240 –249. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2859
Delta, R., Nadriana, L., Handayani, Faryando, A. A., & Gunawan, R. (2023). Implementasi sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum , 02 (02), 118 –127. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2380
Dwi Kurniawan, K., & Indri Hapsari, D. R. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 29 (2), 324 –346. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5
Dwita, A., & Zamroni, M. (2021). Tanggung Jawab Hukum Jasa pengangkut Limbah dalam Pengelolaan Limbah  Medis  Padat  Rumah  Sakit. Jurnal  Hukum  dan  Etika  Kesehatan , 1 (1),  45 –63. https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.14
Fariaman  Laia. (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan
Hidup. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 2 (4), 524 –534. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.251
Galuh,  W.  (2016).  Konsep  Tanggung  Jawab  Mutlak  Pelaku  Usaha  Dalam  Pengelolaan  Limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Perdata. Proseding  Seminar  Nasional Hukum , 53 (9), 1689 –1699.
Ihsan,  R.  N.,  &  Ifrani,  I.  (2018).  Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  Strict  Liability  Dalam  Tindak  Pidana Lingkungan. Badamai Law Journal , 3 (2), 302 –322. https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.9059 Kamalia, D., & Sudarti. (2022). Analisis Pencemaran Air Sungai Akibat Dampak Limbah Industri Batu Alam di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. EnviScience , 6 (1), 1 –13. http://jurnalkesehatan.unisla.ac.id/index.php/jev/index
Khoerun Nisa, T. (2022). Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup. MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas , 1 (2), 1 –17. Kotijah, S. (2021). Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. Abrahamic Religions Jurnal Studi Agama-agama , 1 (1), 1 –14. https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268
Larasati,  G.  P.,  &  Purwendah,  E.  K.  (2022).  Penerapan  Prinsip  Pencemar  Membayar  Terhadap Pencemaran  Limbah  Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun  (B3). Jurnal  Locus  Delicti , 3 (2),  165 –181. https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1611
Marbun, R., & Ariani, M. (2022). Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group:  Mengenal  Sekilas  Psikolinguistik  Dalam  Hukum  Pidana. Jurnal  Hukum  Pidana  dan Kriminologi , 3 (2), 72 –85. https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85
Melani, N., & Agustini, S. (2021). Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 4 (2), 736 –748. Natalia, I. C. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser. Jurnal Magister Hukum Argumentum , 8 (2), 85 –105. https://doi.org/10.24123/argu.v8i2.5193
Ningrum, N. A., Gumelar, D. R., Sunan, U. I. N., & Djati, G. (2023). Air Berasal Dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah . 4 (1), 21 –32. https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.26696 Nurlaily,  N.  Y.,  &  Supriyo,  A.  (2022).  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Kasus  Pencemaran Lingkungan Hidup. Media of Law and Sharia , 3 (3), 255 –269. https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384
Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di
Indonesia. Jurnal Pacta Sunt Servanda , 4 (1), 238 –249.
https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS
Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, A. T. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum). Jurnal Poros Hukum Padjadjaran , 42 , 162 –174. https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066
Putri,  S.  J.,  Qristiana,  Q.,  Khairunisa,  N.,  Anugrah,  A.,  &  Antoni,  H.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUPLH Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Hukum  dan  Sosial  Politik , 1 (2),  194 –206. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2. 309
Ritonga, J. S., Suhaidi, Leviza, J., & Harianto, D. (2022). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku  Pembakaran  Hutan  Dan  Lahan  Yang  Mengakibatkan  Pencemaran  Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup. Locus : Jurnal Konsep Ilmu hukum , 2 (1), 156 –168. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/32/29
Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime)  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia. Journal  Kompilasi  Hukum , 5 (1),  191 –206. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43
Siallgan, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Percemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Rumah Sakit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2097K/Pid.Sus- LH/2016). Jurnal Hukum dan
Kemasyarakatan Al-Hikmah , 1 (1), 139 –157. https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3015
Sihombing, A. K. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 7 (1), 98 – 117. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209
Sihombing,  A.  M.,  Sembiring,  D.  O.  P.,  &  Taufiqurrahman,  M.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Limbah  Asap  Perusahaan  (Studi  Putusan  Nomor :
70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN). Jurnalrectum , 4 (1), 1 –12.
https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1436
Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan , 1 (1), 6 –16. https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2
Srilaksmi,  N.  K.  T.  (2021).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dengan  Sanksi  Administrasi  Bagi  Pelaku
Pencemaran  Lingkungan  Di  Masyarakat. PARIKSA:  Jurnal  Hukum  Agama  Hindu , 5 (2),  1 –8. https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i2.1745
Sudjana,  S.  (2020).  Penegakan  Hukum  terhadap  Pembajakan  Karya  Cipta  dalam  Perspektif  Teori
Fungsionalisme Struktural. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 22 (1), 89 –110.
https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12925
Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik , 11 (2), 85 –100. https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827
Susanto,  H.  S.,  &  Fauzi,  A.  P.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pemerintah  terhadap  Masyarakat  atas Pencemaran  Air  Limbah  pada  Aliran  Sungai. Jurnal  Hukum  dan  HAM  Wara  Sains , 1 (2),  60 –74. https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/47
Wijaya,  H.,  Santoso,  B.,  &  Azhar,  M.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Atas  Pencemaran Lingkungan Hidup. Notarius , 14 (1), 206 –220. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38863