Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. (22-57) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor :
1968/Pdt.P/2020/PA.Srg

## Thoby Nusabahari
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten E-mail : tobinusabahari@yahoo.com

## Edi Mudjaidi Amin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten E-mail : edimudjaidiamin@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223
Info Artikel |Submitted : 30 April 2021
|Revised : 30 Juni 2021 |Accepted : 04 Agustus 2021
How  to  cite  :  Thoby  Nusabahari,  Edi  Mudjaidi  Amin, “ Analisis  Dispensasi Perkawinan terhadap  Anak di Bawah Umur: Studi Kasus  Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021 )”, hlm. 22-57.

## ABSTRACT
In  general,  every  human  being  has  a  desire  to  get  married.  It  is  known  that  within  the  scope  of marriage, there is a marriage dispensation. Marriage dispensation is the granting of permission to enter into marriage for a prospective groom and/or bride who is not yet 19 years old. During the Covid-19 pandemic in 2020, the fact is that the number of applications for marriage dispensation at the Serang Religious Court has increased from the previous year. One of his petitions is in the case which has now been  determined by the Serang  Religious  Court  Judge,  namely  the  Serang  Religious  Court  Determination  Number  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. Departing from the court ruling above, the authors conducted an essay research by taking  two  problem  identifications.  First,  is the  Judge’s  consideration  in  the  Serang  Religious  Court Determination Number : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg regarding marriage dispensation in accordance with the Marriage Law in conjunction with the Marriage Age Change Law and the Child Protection Law? Second, what is the impact of giving dispensation to marriage in the Serang Religious Court Determination Number :  1968/Pdt.P/2020/PA.Srg?  The  research  method  used  by  the  author  is  juridical  normative,  with  research specifications in the form of a statutory approach and a case approach, data sources in the form of primary data  and  secondary  data,  data  collection  techniques  in  the  form  of  library  research  and  interviews,  data analysis in the form of qualitative analysis, and research locations in the Serang Religious Court. As for the essay  research  conducted  by  the  author,  the  result  show  that  the  Judge’s  consideration  in  the  Serang Religious  Court  Determination  Number  :  1968/Pdt.P/2020/PA.Srg  regarding  marriage  dispensation  is  in accordance  with  the  Marriage  Law  in  conjunction  with  the  Marriage  Age  Change  Law  and  the  Child Protection Law. The impact of giving marriage dispensation in the Serang Religious Court Determination Number : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg also varies, there are positive impacts, including being able to carry out marriages  legally  according  to  religious  and  state  law  and  avoid  adultery  and  unregistered  marriage,  and negative impacts, including the possibility of maternal death at a young age due to premature pregnancy, loss of adolescence, and lack of mental maturity to care for a family.
Keywords : marriage, marriage dispensations, minors
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg

## ABSTRAK
Pada  umumnya,  setiap  insan  manusia  berhasrat  untuk  melangsungkan  perkawinan. Diketahui, dalam lingkup perkawinan dikenal yang namanya dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan  merupakan  pemberian  izin  melangsungkan  perkawinan  bagi  calon  mempelai  pria dan/atau wanita  yang belum berusia 19 tahun. Dalam masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, didapatilah fakta bahwasannya angka permohonan dispensasi perkawinan  di Pengadilan Agama Serang  melonjak  dari  tahun  sebelumnya.  Adapun  salah  satu  permohonannya  ialah  pada  kasus yang  kini  sudah  ditetapkan  Hakim  Pengadilan  Agama  Serang,  yakni  Penetapan  Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. Berangkat dari adanya penetapan pengadilan di atas, penulis melakukan penelitian skripsi dengan mengambil dua identifikasi masalah. Pertama, apakah  pertimbangan  Hakim  di  dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg  tentang  dispensasi  perkawinan  sudah  sesuai  dengan  UU  Perkawinan juncto UU  Perubahan  Umur  Perkawinan  dan  UU  Perlindungan  Anak?  Kedua,  apa  dampak  atas pemberian  dispensasi  perkawinan  dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg?  Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  yuridis  normatif, dengan  spesifikasi  penelitian  berupa  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus, sumber  datanya  berupa  data  primer  dan  data  sekunder,  teknik  pengumpulan  datanya  berupa studi  kepustakaan  dan  wawancara,  analisis  datanya  berupa  analisis  kualitatif,  serta  lokasi penelitian  di  Pengadilan  Agama  Serang.  Adapun  dari  penelitian  skripsi  yang  penulis  lakukan, didapatilah  hasil  bahwasannya  pertimbangan  Hakim  di  dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan juncto UU  Perubahan  Umur  Perkawinan  dan  UU  Perlindungan  Anak.  Dampak  atas pemberian  dispensasi  perkawinan  dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg  pun  bervariatif,  ada  dampak  positif,  antara  lain  bisa  melangsungkan perkawinan  secara  sah  menurut  hukum  agama  dan  negara  dan  terhindar  dari  perzinaan  serta nikah  siri,  dan  dampak  negatif,  antara  lain  kemungkinan  terjadinya  kematian  ibu  di  usia  muda akibat kehamilan prematur, hilangnya  masa remaja, dan belum menunjukkan kematangan secara mental untuk mengurus keluarga.
Kata Kunci : perkawinan, dispensasi perkawinan, anak di bawah umur
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg

## Pendahuluan
Pada  umumnya,  setiap  manusia berhasrat  untuk  melangsungkan  suatu perkawinan.  Perkawinan  disebut-sebut sebagai kebutuhan hidup. Selain merupakan kebutuhan hidup, perkawinan  merupakan  perintah  dari
Tuhan,  yang  diajarkan  oleh  agama manapun. Perintah Tuhan itu jelas, yakni untuk  beranak  cucu  dan  memenuhi bumi,  yang  tentunya  bermula  dari hubungan  badan  seorang  pria  dan wanita di dalam suatu perkawinan yang resmi dan sah.
Perkawinan  merupakan  suatu peristiwa  yang  sangat  penting  dalam kehidupan manusia, dasar-dasar perkawinan  dibentuk  oleh  unsur-unsur alami  dari  kehidupan  manusia  itu sendiri,  yang  meliputi  kebutuhan  dan fungsi  biologis,  melahirkan  keturunan, kebutuhan  akan  kasih  sayang  dan persaudaraan,  memelihara  anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna ( volwaarding ). 1 Nikah
merupakan kebutuhan  pribadi  dan  sosial.  Sudah menjadi  keniscayaan  sebagian  besar manusia pada suatu saat akan menghadapi fase berumah tangga, yakni sebagai  seorang  suami  atau  istri. Keluarga adalah fondasi yang mendasari bangunan masyarakat. Bila bangunan ini berdiri atas fondasi yang kokoh, niscaya pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang sukses. 2 Menurut R. Wirjono Prodjodikoro,  perkawinan  merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat,  maka  untuk  perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan,
1 Titik  Triwulan.  Trianto, Poligami Perspektif  Perikatan  Nikah (Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2007). Hlm. 2.
2 Syaikh  Fuad  Shalih, Menjadi  Pengantin Sepanjang  Masa:  Kiat  Menyiapkan  Dan  Merawat Pernikahan (solo: Aqwam, 2007). Hlm. 15..
kelanjutan, dan terhentinya perkawinan. 3
Saat  ini,  telah  ada  peraturan  yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU Perkawinan).  UU  Perkawinan  ini  lahir pada  masa  pemerintahan  Presiden Soeharto.
Lahirnya  UU  Perkawinan  yang berlaku  bagi  semua  warga  negara Indonesia  pada  2  Januari  1974  untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat  Indonesia.  Tuntutan  ini sudah  dikumandangkan  sejak  Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan  perbaikan  kedudukan  wanita dalam  perkawinan.  Pada  1  April  1975, setelah  1  tahun  3 bulan UU Perkawinan diundangkan, lahir
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya  disebut  PP  Pelaksanaan Perkawinan)  yang  memuat  peraturan pelaksanaan  UU  Perkawinan  tersebut. Dan  dengan  demikian,  mulai  1  Oktober 1975  UU  Perkawinan  itu  telah  dapat berjalan secara efektif. 4 Secara yuridis, batasan pengertian perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Menurut ketentuan ini, dikatakan bahwa, “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. 5 Dalam rumusan  perkawinan  itu,  dinyatakan
3 Umar  Haris  Sanjaya.  Aunur  Rahim Faqih, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia (Yogyakarta: Media Yogyakarta, 2017). Hlm. 10.
4 Abdul  Basiq  Djalil, Peradilan  Agama  Di Indonesia,  Kencana (Jakarta:  Kencana,  2017).  hlm. 69-70.
5 Rahmida  Erliyani.  Fatma  Surah, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan (Bantul: Inset Grafika Percetakan, 2016). hlm. 1.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
dengan  tegas  bahwa  pembentukan keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus  didasarkan  pada  agama  dan kepercayaan masing-masing. 6 Membentuk  keluarga  artinya membentuk  kesatuan  masyarakat  kecil yang  terdiri  dari  suami,  istri,  dan  anak- anak. Membentuk keluarga yang bahagia,  rapat  hubungannya  dengan keturunan  yang  merupakan  tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan  menjadi  hak  dan  kewajiban dari kedua orang tua. 7 Untuk
menjembantani terwujudnya pernikahan yang  sesuai  dengan  tujuan  dari pernikahan,  maka UU  Perkawinan telah menentukan  dan  menetapkan  dasar- dasar  yang  harus  dilaksanakan  dalam perkawinan. 8
Salah  satu  dasar-dasar  yang dimaksud ialah pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.  Dikatakan  pada  pasal tersebut, suatu perkawinan hanya dapat diizinkan  apabila  pihak  pria  sudah mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak wanita  sudah  mencapai  umur  16  tahun. Adapun  bunyi  pasal  selengkapnya adalah  sebagai  berikut :  “Perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
Menurut  Penjelasan  Pasal  7  ayat (1)  UU  Perkawinan,  disebutkan  bahwa adanya  ketentuan  pembatasan  umur untuk  perkawinan  bertujuan  untuk menjaga  kesehatan  suami-istri  dan keturunannya. Adapun bunyi penjelasan selengkapnya  ialah  sebagai  berikut  :
6 Ridwan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas- Asas  Hukum  Perdata (Bandung:  Alumni  Bandung, 2013). hlm. 63.
7 Umar  Nasaruddin, Perkawinan  Mazhab Indonesia (Yogyakarta: Budi Utama, 2016). hlm. 24. 8 Sri  Ahyani,  “Pertimbangan  Pengadilan Agama  Atas  Dispensasi  Pernikahan  Usia  Dini Akibat  Kehamilan  Di  Lua r  Nikah,” Jurnal Wawasan Hukum 34, no. 1 (n.d.): 32.
“Untuk  menjaga kesehatan  suami-istri dan  keturunan,  perlu  ditetapkan  batas- batas  umur  untuk  perkawinan”.  Hemat penulis,  selain  bertujuan  untuk  menjaga kesehatan, adanya ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan ini dimaksudkan  agar  calon  suami-istri yang  akan  melangsungkan  perkawinan memiliki  kematangan  jiwa,  kepribadian, pola pikir, dan perilaku sosial yang baik.
Lebih  daripada  itu,  ternyata terkait  ketentuan  pembatasan  umur dalam perkawinan mengalami perubahan.  Pada  tanggal  14  Oktober 2019,  Presiden  Republik  Indonesia  (RI), Joko  Widodo,  mensahkan  adanya perubahan  tersebut,  dan  kemudian diundangkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),  Tjahjo  Kumolo,  pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 15
Oktober 2019. Perubahan yang dimaksud  adalah,  suatu  perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berikut ialah bunyi Pasal 7 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU
Perubahan Umur Perkawinan) selengkapnya :  “Perkawinan  hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun”.
Namun begitu, ternyata ketentuan  pembatasan  umur  dalam perkawinan  yang  telah  diatur  dalam Pasal  7  ayat  (1)  UU  Perubahan  Umur Perkawinan dapat dikesampingkan dengan  meminta  dispensasi  perkawinan kepada  pengadilan,  yakni  Pengadilan Agama  bagi  yang  beragama  Islam  dan Pengadilan  Negeri  bagi  yang  beragama non-Islam.  Hal  itu  diatur  dalam ketentuan  selanjutnya,  tepatnya  pada Pasal  7  ayat  (2)  UU  Perubahan  Umur Perkawinan.  Berikut  ialah  bunyi  pasal selengkapnya,  “Dalam  hal  terjadi penyimpangan terhadap ketentuan
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua  pihak  wanita  dapat  meminta dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan alasan  sangat  mendesak,  disertai  bukti- bukti pendukung yang cukup”.
Menurut  Penjelasan  Pasal  7  ayat (2)  UU  Perubahan  Umur  Perkawinan, yang dimaksud dengan ‘penyimpangan’ adalah  hanya  dapat  dilakukan  melalui pengajuan  permohonan  dispensasi  oleh orang  tua  dari  salah  satu  atau  kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan  Agama  bagi  mereka  yang beragama  Islam  dan  Pengadilan  Negeri bagi  yang  lainnya,  apabila  pihak  pria dan  wanita  berumur  di  bawah  19 (sembilan  belas)  tahun.  Yang  dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan sangat  terpaksa  harus  dilangsungkan perkawinan.  Yang  dimaksud  dengan ‘bukti - bukti  pendukung  yang  cukup’ adalah surat keterangan yang
membuktikan  bahwa  usia  mempelai masih  di  bawah  ketentuan  undang- undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan  yang  mendukung  pernyataan orang  tua  bahwa  perkawinan  tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
Dengan  begitu,  maka  dispensasi perkawinan  bisa  diartikan  sebagai pembebasan  dari  suatu  kewajiban  atau larangan  bagi  laki-laki  dan  perempuan yang  belum  memenuhi  persyaratan untuk menikah, yaitu berupa pemberian izin  oleh  Pengadilan  Agama  atau Pengadilan Negeri kepada calon
mempelai  yang  belum  cukup  umur sebagaimana  yang  diisyaratkan  oleh undang-undang  untuk  melangsungkan perkawinan.  Dispensasi  perkawinan  ini juga  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kelonggaran
hukum. Dispensasi perkawinan  juga  memberikan  kepastian hukum bagi masyarakat
yang memerlukan,  terlepas  bermanfaat  atau tidaknya.
Sebagaimana  diketahui  bersama, anak  merupakan  tongkat  penentu  masa
depan suatu negara. Oleh sebab itu, agar anak  mampu  melanjutkan  maupun memajukan  negaranya  dengan  baik, haruslah  mendapat  perlindungan  hak- hak  atas  anak.  Di  Indonesia,  telah  ada undang-undang yang memberikan perlindungan  hak  atas  anak,  yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tengan
Perlindungan Anak (selanjutnya  disebut UU Perlindungan Anak).
Menurut  Pasal  1  angka  1  UU Perlindungan  Anak,  anak  didefinisikan sebagai  “Seseorang  yang  belum  berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Memang,  UU  Perkawinan  Perubahan telah  mengubah  ketentuan  pembatasan umur  dalam  perkawinan  menjadi  sama rata  dan  juga  di  atas  dari  definisi  anak tersebut,  yakni  pihak  pria  dan  wanita harus  berumur  19  tahun.  Namun, dengan  adanya  ketentuan  dispensasi perkawinan,  hal  ini  justru  membuka peluang  adanya  perkawinan  antara  pria dan  wanita  yang  berumur  di  bawah  18 tahun,  yang  mana  artinya  terjadi  suatu pertentangan.  Hal  itu  dikarenakan seharusnya  bagi  mereka  yang  berumur di bawah 18 tahun memperoleh haknya, yakni  berhak  untuk  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Kini, di hampir seluruh negara di dunia,  termasuk  pula  di  Indonesia, tengah  diguncang  oleh  sebuah  pandemi yang  dinamakan  dengan  pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19). Secara  singkat,  penyakit  Covid-19  ini menyerang  organ  paru-paru  manusia, serta  bisa  berpotensi  menimbulkan kematian  apabila  seseorang  yang  sudah lanjut  usia  ataupun  memiliki  penyakit bawaan terjangkit penyakit ini.
Diketahui  bersama,  hingga  saat  ini  total kasus  positif  Covid-19  di  seluruh  dunia
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
mencapai  angka  ratusan  juta  kasus, dengan  pasien  meninggalnya  sebanyak jutaan  orang.  Sementara  di  Indonesia sendiri,  total  kasus  positif  Covid-19 berjumlah  jutaan  kasus,  dengan  jumlah pasien  meninggalnya  sebanyak  puluhan ribu orang.
Dalam  masa  pandemi  Covid-19 ini,  tak  bisa  dipungkiri  bahwasannya seluruh  aspek  atau  sendi  kehidupan manusia menerima
dampaknya.
Dampak  tersebut  ada  yang  bersifat positif  dan  negatif.  Di  Kota/Kabupaten Serang,  misalnya,  menerima  dampak berupa  peningkatan  angka  permohonan dispensasi perkawinan.
Namun demikian, memang tidak sepenuhnya peningkatan angka permohonan  dispensasi  perkawinan disebabkan oleh adanya pandemi Covid- 19.  Hal  ini  lantaran  turut  disebabkan oleh  mulai  berlakunya  UU  Perubahan Umur Perkawinan setelah diundangkannya  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  5  Tahun  2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya  disebut  PERMA  Dispensasi
Kawin)  pada  akhir  November  2019. Ditambah,  sejumlah  masyarakat  belum mengetahui  tentang  perubahan  batas minimal  usia  untuk  melangsungkan perkawinan,  yakni  19  tahun  bagi  pria dan  wanita,  namun  telanjur  menyebar undangan pesta pernikahan. 9
Kemudian, setelah penulis melakukan  penelitian  di  Pengadilan Agama Serang, didapati hasil bahwasannya  pada  tahun  2020  terjadi peningkatan angka perkara permohonan dispensasi perkawinan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut ada rinciannya : 10 1)
9 Hasil  wawancara  dengan  Hakim Pengadilan  Agama  Serang,  Agus  Faisal  Yusuf, S.Ag., pada tanggal 29 Januari 2021, di Pengadilan Agama Serang.
10 Rekap  Laporan  Rekapitulasi  Perkara (LIPA)  8  Pengadilan  Agama  Serang  Tahun  2020, Tahun 2019, Tahun 2018, Tahun 2017, Tahun 2016, dan  Tahun  2015  oleh  Panitera  Muda  Hukum
Tahun  2020  sebanyak  122  perkara permohonan  dispensasi  perkawinan;  2) Tahun  2019  sebanyak  53  perkara permohonan  dispensasi  perkawinan;  3) Tahun  2018  sebanyak  8  perkara permohonan  dispensasi  perkawinan;  4) Tahun  2017  sebanyak  11  perkara permohonan  dispensasi  perkawinan;  5) Tahun  2016  sebanyak  11  perkara permohonan dispensasi perkawinan; dan 6)  Tahun  2015  sebanyak  7  perkara permohonan dispensasi perkawinan.
Salah  satu  di  antara  ke-122 permohonan  dispensasi  perkawinan pada  tahun  2020  tersebut  ialah permohonan dengan Penetapan Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg  tertanggal  18 September 2020, yang mana mengabulkan  permohonan  dari  si Pemohon. Singkatnya, permohonan dispensasi  perkawinan  yang  diajukan oleh  orang  tua  pihak  perempuan,  yakni ayah kandungnya sendiri, ke Pengadilan Agama  Serang  dikarenakan  pihak perempuan yang baru berumur 15 tahun sudah  tidak  mampu  lagi  dibiayai pendidikannya  oleh  orang  tuanya,  dan sudah  menjalin  hubungan  yang  dalam selama 3 tahun dengan seorang laki-laki (berumur  24  tahun).  Selain  itu,  pihak laki-laki  juga  sudah  memutuskan  untuk melangsungkan perkawinan dalam waktu  dekat  dengan  pihak  perempuan, namun  ditolak  oleh  Pejabat  Pencatat Nikah  (PPN)  pada  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  Kecamatan  Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Selain itu, Pemohon juga menyebut di permohonannya bahwa hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesulitan- kesulitan  administratif  yang  mungkin timbul  di  kemudian  hari,  apabila  tidak segera dikawinkan. Meksipun  Hakim  Pengadilan Agama Serang yang menangani permohonan  ini  telah  memberikan
Pengadilan  Agama  Serang,  Syahrul,  S.H.,  M.H., tertanggal 9 Februari 2021.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
nasehat  agar  menunda  perkawinan hingga  anaknya  mencapai  umur  19 tahun,  tapi  tetaplah  Pemohon  berada  di pendiriannya.  Dikatakannya  juga  oleh Pemohon  pada  saat  hari  dan  tanggal sidang  yang  telah  ditetapkan,  dirinya sangat khawatir apabila terjadi
perbuatan yang terlarang oleh ketentuan hukum  Islam.  Selain  itu  juga,  Pemohon mengatakan  bahwa  pihak  laki-laki hampir seminggu sekali ketemuan (apel) sampai  malam  hari,  meskipun  hanya  di dalam rumah saja.
Berdasarkan uraian latar belakang  masalah  di  atas,  penulis  pun tertarik  untuk  mencari  tahu  apakah pertimbangan Hakim di dalam
Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg sudah sesuai dengan UU Perkawinan juncto UU Perubahan  Umur  Perkawinan  dan  UU Perlindungan  Anak.  Selain  itu,  penulis juga tertarik untuk mencari tahu dampak yang  timbul  atas  pemberian  dispensasi perkawinan dalam Penetapan
Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  :
1968/Pdt.P/2020/PA.Srg.  Oleh  karena itu,  penulis  hendak  mengambil  judul “ ANALISIS DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  1974 JUNCTO UNDANG- UNDANG  NOMOR  16  TAHUN  2019 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg)”.
Bertolak dari uraian latar belakang  masalah  di  atas,  maka  yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan  dibahas  dalam  skripsi  ini  adalah sebagai berikut : 1) Apakah pertimbangan Hakim di dalam Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang  dispensasi  perkawinan  sudah sesuai dengan UU Perkawinan juncto UU
Perubahan  Umur  Perkawinan  dan  UU Perlindungan Anak? 2) Apa dampak atas pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg?
Setiap  penelitian  pada  dasarnya selalu  mempunyai  tujuan  tertentu  yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri. 11 Merujuk  pada  identifikasi  masalah  di atas,  maka  yang  menjadi  tujuan  utama penulisan  skripsi  ini  adalah  :  1)  Untuk mengetahui  kesesuaian  pertimbangan Hakim  di  dalam  Penetapan  Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi  perkawinan  dengan  UU Perkawinan juncto UU Perubahan Umur Perkawinan dan UU Perlindungan Anak; 2)  Untuk  mengetahui  dampak  yang timbul  dari  pemberian  dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. Setiap penelitian idealnya menghasilkan  kegunaan  atau  manfaat bagi individu penulis maupun masyarakat.  Adapun  dalam  penelitian yang  dilakukan  oleh  penulis  ini, diharapkan apa yang telah diutarakan di dalam  skripsi  ini  dapat  memberikan kegunaan  atau  manfaat  bagi  para  pihak yang terkait. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan  untuk  memenuhi  kewajiban penulis  dalam  rangka  menyelesaikan studi  strata  satu  (S1)  di  Program  Studi (Prodi)  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum (FH) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), serta diharapkan dapat
memberi masukan atau sumber pengetahuan  secara  ilmiah  kepada masyarakat, berkaitan dengan perkembangan hukum perdata, khususnya  yang  berkaitan  dengan perkawinan.  Secara  praktis,  penelitian ini  diharapkan  dapat  memberi  masukan atau  sumber  pengetahuan  secara  ilmiah
11 Bambang  Sunggono, Metodologi Penelitian  Hukum (Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2009). hlm. 109.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
mengenai dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur, termasuk terkait dampak-dampak yang
ditimbulkan.
Di  dalam  melakukan  penelitian,
yang  mana  kemudian  hasil  dari penelitian  dituangkan  ke  dalam  skripsi ini, penulis menggunakan yang namanya  teori  hukum.  Teori  hukum adalah  ilmu  pengetahuan  mengenai hukum  yang  berlaku,  bukan  mengenai hukum yang seharusnya. 12 Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu  hukum  dogmatik  atau  dogmatik hukum. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum  tidak  filosofis  atau  tidak berorientasi pada ilmu hukum dogmatik. 13
Dalam  rangka  melaksanakan suatu  penelitian,  diperlukan  adanya suatu  kerangka  teoritis,  sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan  pemikiran-pemikiran  teoritis. 14
Penggunaan  teori  sebagai  pisau  analisis untuk  menjelaskan,  memecahkan,  dan mengendalikan  masalah  yang  akan dikaji  dalam  skripsi  ini. 15 Bagian  ini merupakan  inti  dari  usul  penelitian, karena berisikan dasar-dasar teoritisnya, serta operasionalisasinya. 16 Teori sebagai pisau  analisis  yang  akan  dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Teori Keadilan dan Teori Utilistis.
Pertama,  Teori  Keadilan.  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum,  begitu
12 Suparman  Usman, Pokok-Pokok  Filsafat Hukum (Serang:  CV.  Suhud  Sentra  Utama,  2010). hlm. 110.
13 Sudikno  Mertokusumo, Teori  Hukum (Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka,  2017).  hlm. 86.
14 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi (Bandung: CV. Alfabeta, 2017). hlm. 220. 15 Darsono  Prawironegoro, Filsafat  Ilmu:
Kajian  Tentang  Pengetahuan  Yang  Disusun  Secara Sistematis  Dan  Sistemik  Dalam  Membangun  Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Nusantara Consulting (NC), 2010). hlm. 540.
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2015). hlm. 19.
yang  dinyatakan  dalam  konstitusi  kita UUD Negara RI 1945. 17 Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan negara  hukum  ( rechtstaat ),  sebagaimana ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut  UUD  NRI  Tahun  1945),  yang berbunyi :  “Negara  Indonesia  adalah negara  hukum”.  Menurut  Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, negara Indonesia adalah  negara  hukum,  negara  hukum yang  berdasarkan  Pancasila  dan  bukan berdasarkan atas kekuasaan. 18
Negara  hukum  adalah  negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan  ketertiban  hukum, yakni  tata  tertib  yang  umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat  supaya  ketertiban  hukum tidak  terganggu  dan  semuanya  berjalan sesuai dengan hukum. 19 Perlu ditegaskan  kemudian  juga  bahwa  yang dimaksudkan  dengan  negara  hukum adalah  suatu  sistem  kenegaraan  yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang  berkeadilan,  yang  tersusun  dalam suatu  konstitusi,  dimana  semua  orang dalam  negara  tersebut,  baik  yang diperintah  maupun  yang  memerintah, harus  tunduk  pada  hukum  yang  sama. Sehingga,  setiap  orang  yang  sama diperlakukan  sama  dan  setiap  orang berbeda  diperlakukan  berbeda  dengan dasar  pembedaan  yang  rasional,  tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan  kewenangan  pemerintah  dibatasi berdasarkan  suatu  prinsip  distribusi kekuasaan,  sehingga  pemerintah  tidak bertindak  sewenang-wenang  dan  tidak melanggar  hak-hak  rakyat  karenanya
17 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, Dan Pemaknaan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016). hlm. 156.
18 Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta:  Paradigma  Yogyakarta,  2017).  hlm. 191.
19 I  Nengah  Suantra.  Made  Nurmawati, Ilmu Negara (Bali: Uwais Inspirasi, 2017). hlm. 150.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
kepada  rakyat  diberikan  peran  sesuai kemampuan  dan  peranannya  secara demokratis. 20 Wahjono  menyebutkan,  suatu negara  sebaiknya  berdasarkan  atas hukum  dalam  segala  hal.  Secara  ideal, hendaknya suatu negara dalam kegiatan kenegaraan  didasarkan  pada  hukum. Oleh karena itu, Mochtar Kusmaatmadja menyebutkan,  pengertian  mendasar sautu  negara  h ukum  adalah  “…  negara berdasarkan  hukum,  dimana  kekuasaan tunduk  pada  hukum  dan  semua  orang sama di hadapan hukum”. 21
Sudah  lazim  untuk  diketahui bahwa  suatu  negara  akan  terjadi  suatu hubungan  timbal  balik  antara  warga negaranya  sendiri.  Dalam  hal  tersebut, akan  melahirkan  suatu  hak  dan kewajiban satu sama lain. Keadilan akan menjadi  hak  tiap  warga  negaranya. Namun, di sisi lain, dapat dirasakan juga bahwa  keadilan  merupakan  kewajiban bagi  negara  itu  sendiri,  oleh  karenanya negara  wajib  memberikan  keadilan kepada warga negaranya.
Gustav Radbruch dalam teorinya berpandangan  bahwa  nilai  keadilan adalah  ‘materi’  yang  harus menjadi  isi aturan hukum dan aturan hukum adalah ‘bentuk’  yang  harus  melindungi  nilai keadilan. 22 Selain  itu,  John  Rawls  yang memandang bahwa hukum ialah sebagai perspektif  ‘ liberal-egalitarian  of  social justice ’  (ideologi  kesetaraan  tentang keadilan  sosial)  berpendapat  bahwa keadilan  adalah  kebajikan  utama  dari hadirnya  institusi-institusi  sosial  ( social institutions ).  Akan  tetapi,  kebajikan  bagi seluruh masyarakat
tidak dapat
mengesampingkan atau menggugat rasa
20 Muhammad  Junaidi, Ilmu  Negara: Sebuah  Konstruksi  Ideal  Negara  Hukum (Malang: Setara Press, 2016). hlm. 55.
21 Ratu  Faridatul  Fauziah, Perlindungan Hukum  Pemegang  Polis  Asuransi  Berdasarkan  UU No.  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian (Jakarta: Fikra Publishing, 2016). hlm. 11.
22 Markus Y Hage Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Teori Hukum (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2010). hlm. 41.
keadilan  dari  setiap  orang  yang  telah memperoleh  rasa  keadilan,  khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. 23 Kedua,  Teori  Utilistis.  Menurut teori  ini,  hukum  ingin  menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya ( the  greatest  good  of  the  greatest  number ). Pada  hakikatnya,  menurut  teori  ini tujuan  hukum  adalah  manfaat  dalam menghasilkan
kesenangan atau
kebahagiaan  yang  terbesar  bagi  jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham. 24
Menurut  Jeremy  Bentham,  asas manfaat  melandasi  segala  kegiatan berdasarkan  sejauh  mana  tindakan  itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan  kelompok  itu,  atau  dengan kata  lain  meningkatkan  atau  melawan kebahagiaan  itu  sendiri,  sehingga mencapai tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan tercapai. 25 Dalam bukunya “ Introduction  to  the  Morals  and Legislation”,  ia  mengatakan  bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang befaedah  bagi  orang.  Pendapat  ini dititikbertakan  pada  hal-hal  yang berfaedah  bagi  orang  banyak  dan bersifat  umum,  tanpa  memperhatikan soal  keadilan.  Teori  yang  berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan Teori Utilistis,  yang  berpendapat  bahwa hukum  pada  dasarnya  bertujuan  untuk mewujudkan  apa  yang  berfaedah  bagi orang  yang  satu  dapat  juga  merugikan orang  lain,  maka  tujuan  hukum  ialah untuk  memberikan  faedah  sebanyak- banyaknya. 26
23 Marwan Effendy, Teori Hukum (Jakarta: Referensi, 2014). hlm. 77.
24 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum:  Suatu  Pengantar (Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2010). hlm. 103.
25 Ronald  Titahelu, Penetapan  Asas-Asas Hukum  Umum  Dalam  Penggunaan  Tanah  Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016). hlm. 68.
26 Soeroso, Pengantar  Ilmu  Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 58.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  terdiri  dari dua  kata,  yakni  metode  dan  penelitian. Metode  adalah  bagian  dari  metodologi, baik  berupa  metode,  teknik,  proesedur, dan  berbagai  macam alat ( tools ),  dengan tahap-tahap  tertentu  dalam  suatu penelitian. 27 Sementara  itu,  pengertian penelitian  adalah  suatu  penyelidikan terorganisasi,  atau  penyelidikan  yang hati-hati  dan  kritis  dalam  mencari  fakta untuk menetukan sesuatu.
Kata penelitian adalah terjemahan  dari  kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Kata research terdiri  dari  dua  kata,  yaitu re yang berarti  kembali  dan to  search yang berarti mencari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  pengertian research (penelitian) adalah
mencari kembali suatu pengetahuan. 28 Menurut  W.  J.  S. Poerwodarminto, dalam penelitian ilmiah,  faktor  metodologi  memegang peranan  penting  guna  mendapatkan dana yang objektif, valid, dan selanjutnya digunakan untuk
memecahkan  permasalahan  yang  telah dirumuskan. 29 Berangkat dari penjelasan di atas, maka  dapat  dikatakan  bahwa  metode penelitian  adalah  suatu cara  atau  sistem untuk  mengerjakan  sesuatu  secara sistematik  dan  metodologis,  serta mengambil  kesimpulan  yang  tepat dalam  suatu  penelitian. 30 Selanjutnya, menurut  Peter  Mahmud  Marzuki, penelitian  hukum  merupakan  proses untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab
27 Sandu  Siyoto.  M  Ali  Sodik, Dasar Metodologi  Penelitian (Yogyakarta:  Literasi  Media Publishing, 2015). hlm. 82.
28 Sodik. hlm. 8-9. 29 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation  Dan  Komunikasi (Jakarta:  Rajawali  Press, 2010). hlm. 24.
30 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2001)., hlm. 3.
isu  hukum  yang  dihadapi. 31 Penelitian hukum  dilakukan  untuk  menemukan teori substansi sebagai respons terhadap aneka  peristiwa  yang  terjadi  di masyarakat.  Temuan  yang  dihasilkan dalam  penelitian  hukum  tidak  lain merupakan  preskripsi  dalam  upaya menyelesaikan  persoalan  hukum  yang tengah terjadi di masyarakat. 32 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  permasalahan. Hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  atau  hukum  dikonsepkan sebagai  kaidah  dan  norma  yang merupakan  patokan  perilaku  manusia yang  dianggap  pantas. 33 Menurut Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 34 Kajian  normatif  memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang  menentukan  apa  yang  boleh  dan apa  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Kajian normatif  sifatnya  perspektif,  yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa  yang  benar. 35 Penelitian  hukum normatif  pada  hakikatnya  mengkaji hukum  yang  dikonsepkan  sebagai normal atau kaidah yang berlaku dalam
31 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 35.
32 Abu  Yasid, Aspek-Aspek  Penelitian Hukum  (Hukum  Islam-Hukum  Barat) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 16.
33 Johnny  Ibrahim, Teori  Dan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif (Surabaya: Bayumedia, 2005). hlm. 52.
34 Soerjono  Soekanto.  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010). hlm. 13- 14.
35 Achmad  Ali.  Wiwie  Heryani, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 1.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 36 Dalam penelitian yuridis normatif  ini,  penulis  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( legal approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ). Pendekatan perundang- undangan yaitu pendekatan menggunakan  legislasi  dan  regulasi. 37
Sementara  itu,  pendekatan  kasus  ( case approach )  adalah  pendekatan  yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  masalah  yang  dihadapi,  yang telah  menjadi  putusan  pengadilan,  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht  van  gewijsde ). 38 Adapun  dalam penelitian  ini,  penulis  akan  menelaah Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang Nomor  :  1968/Pdt.P/2020/PA.Srg,  serta tak  lupa  juga  penulis  akan  meminta keterangan langsung dari pihak Pengadilan  Agama  Serang  melalui wawancara.
Lazimnya,  di  dalam  penelitian dibedakan  antara  data  yang  diperoleh langsung  dari  masyarakat  dan  dari bahan  pustaka.  Yang  pertama  disebut data primer atau data dasar ( primary data atau basic  data )  dan  yang  kedua dinamakan  data  sekunder  ( secondary data ).  Data  primer  diperoleh  langsung dari  sumber  pertama,  yakni  perilaku warga  masyarakat  melalui  penelitian. 39 Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data,  misalnya  penelitian
36 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . hlm. 66.
37 Marzuki, Penelitian Hukum . hlm. 96.
38 Syamsudin M, Operasionalisasi Penelitian  Hukum (Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2007). hlm. 58.
39 Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum . hlm. 11-12.
harus  melalui  orang  lain  atau  mencari melalui dokumen. 40 Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh hasil penelitian, bahan yang diperlukan adalah data sekunder. 41 Data sekunder  itu  terdiri  atas  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Adapun  berikut ialah  penjabarannya  :  1)  Bahan  hukum primer,  yaitu  bahan  hukum  yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat  dengan  objek  penelitian 42 , yaitu  :  UU  Perkawinan,  UU  Perubahan Umur  Perkawinan,  UU  Perlindungan Anak,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),
PERMA Dispensasi Kawin, dan Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang
Nomor  :  1968/Pdt.P/2020/PA.Srg;  2)
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mempunyai  fungsi untuk menambah atau memberi kejeleasan  terhadap  bahan  hukum primer  yang  sumbernya  didapat  dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi,  hasil  penelitian  yang  berwujud laporan  jurnal  atau  makalah,  dan  bahan hukum  lainnya  serta  beberapa e-journal yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang dibahas 43 ; 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,  seperti  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  dan Black’s  Law Dictionary 44 ,  termasuk  juga  data  dari internet.
Guna memperoleh bahan hukum yang  objektif  mungkin,  baik  kualitas maupun kuantitas, maka metode
40 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  Dan  R&D,  Alfabeta (Bandung:  Alfabeta, 2010). hlm. 137.
41 Dyah  Ochtorina  Susanti.  A’an  Efendi,
Penelitian  Hukum  (Legal  Research) (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014). hlm. 48.
42 Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . hlm. 52.
43 Syamsudi  M  n, Operasionalisasi Penelitian Hukum . hlm. 96.
44 Zainuddin Ali, Op. Cit. , hlm. 106.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
pengumpulan  bahan  hukum  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah studi kepustakaan/studi dokumenter. 45 Studi kepustakaan
dilakukan  untuk  memperoleh  bahan yang  berguna  bagi  penulisan  penelitian ini,  berupa  teori-teori  hukum,  asas-asas hukum,  doktrin,  dan  kaidah  hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tertier.  Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai  dokumen-dokumen,  baik  yang berkaitan  dengan  peraturan  perundang- undangan  maupun  dokumen-dokumen yang sudah ada.
46
Bahan  hukum  sekunder  ini diperoleh dengan melakukan serangkaian  kegiatan  studi  kepustakaan dengan  cara  membaca,  mengutip  buku-
buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan,  dokumen,  dan informasi  yang  ada  hubungannya dengan  penelitian  yang  dilakukan. 47 Selain itu, penulis juga akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Penulis akan melakukan  wawancara  dengan  pihak Pengadilan Agama Serang. Menurut  Sugiyono,  analisis  data merupakan proses mencari dan
menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit- unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  ke dalam pola, memilih mana yang penting dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami
45 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum Dalam  Praktek (Jakarta:  Sinar  Grafika,  1996).  hlm.
18.
46 Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal Research) .Erlies  Septiana  Nurbaini  Salim  H,  S, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). hlm. 19.
47 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . hlm. 252.
oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain. 48 Data  atau  bahan  yang  diperoleh,  baik data/bahan  hukum  primer  maupun data/bahan  hukum  sekunder  dapat diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif dan/atau  kuantitatif. Analisis  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis  data  dengan  cara  menguraikan data  secara  bermutu  dalam  bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga memudahkan  interpretasi  data  dan pemahaman  hasil  analisis.  Dengan  kata lain, bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis  data  yang  bersumber  dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri. 49 Lokasi  penelitian  merupakan tempat dilakukannya penelitian. 50 Lokasi penelitian ini bisa berupa suatu wilayah, daerah  tertentu,  atau  kelompok  lokasi masyarakat pemilik kebudayaan. 51 Adapun lokasi penelitian untuk melengkapi  penulisan  skripsi  ini  adalah di  Pengadilan  Agama  Serang,  yang beralamat di Jl. K.H. Abdul Hadi No. 29, Kelurahan  Cipare,  Kecamatan  Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.
Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Perkawinan  amat  penting  dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun  kelompok.  Oleh  karena  itu, sudah  sewajarnya  bila  Islam  mengatur masalah  perkawinan  dengan  sangat terperinci untuk membawa umat manusia hidup terhormat sesuai dengan kedudukannya  yang  amat  mulia  di
48 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta . hlm. 244.
49 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . hlm. 69-70.
50 Ishaq. hlm. 72.
51 M Susilo Pradoko, A, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya (Yogyakarta: UNY Press, 2017). hlm. 257.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
tengah-tengah mahkluk Allah yang lain. Hubungan  manusia  laki-laki  dengan perempuan  ditentukan  agar  didasarkan pada  rasa  pengabdian  kepada  Allah sebagai al-Khaliq dan  kebaktian  kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan. 52 Perkawinan  merupakan  ikatan suci  yang  terkait  dengan  keyakinan  dan keimanan kepada Tuhan. Akad
perkawinan  bukan  hanya  perkara perdata  saja,  namun  di  dalamnya terdapat  nilai  spiritual  tersendiri  bagi pelakunya. Sebab, setiap yang dilakukan akan  ada  pertanggungjawaban  kelak  di hadapan Tuhan.
53 Perkawinan adalah wujud
menyatunya  pria  dan  wanita  ke  dalam satu tujuan yang sama. Salah satu tujuan itu  adalah  mencapai  kebahagiaan  yang langgeng  bersama  pasangan  hidup. 54
Untuk  mencapai  salah  satu  tujuan tersebut,  kedua  belah  pihak  harus memiliki persiapan yang matang.
Perkawinan  merupakan  institusi yang  sangat  penting  dalam  masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan  hukum  antara  seorang  laki- laki  dan  seorang  wanita.  Oleh  sebab itulah,  beberapa  ahli  memandang  dan memberikan  arti  yang  sangat  penting terhadap institusi yang bernama perkawinan ini. 55 Menurut R. Wirjono Prodjodikoro,  perkawinan  adalah  suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang  perempuan  yang  memenuhi syarat-syarat  yang  termasuk  dalam
52 A  Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan Islam  Di  Indonesia (Banda  Aceh:  Yayasan  Pena Banda Aceh, 2010). hlm. 1.
53 Ira  Puspito  Rini, Pencegahan  Perceraian Keluarga  Di  Desa (Temanggung:  Desa  Pustaka Indonesia, 2019). hlm. 8. 54 Ira  Puspito  Rini, Stop  Perceraian Selamatkan  Perkawinan (Temanggung:  Desa Pustaka Indonesia, 2019). hlm. 1.
55 Titik  Triwulan  Tutik, Hukum  Perdata Dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Jakarta:  Kencana, 2015). hlm. 99.
peraturan hukum perkawinan. 56
Selanjutnya,  menurut  Paul  Scholten, perkawinan  adalah  hubungan  hukum antara  seorang  pria  dan  wanita  untuk hidup  bersama  dan  kekal  yang  diakui oleh negara. 57 Terakhir, menurut Abdullah  Sidik,  perkawinan  adalah pertalian  yang  sah  antara  laki-laki  dan seorang perempuan yang hidup bersama dan bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan  keturunan,  serta  mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. 58
Selain  definisi  soal  perkawinan dari sejumlah ahli hukum, hukum positif di Indonesia turut memberikan definisinya. Menurut Pasal 1 UU Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Masa  Esa.  Sementara menurut  Pasal  2  Kompilasi  Hukum Islam,  perkawinan  menurut  hukum Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud  dengan  perkawinan  adalah suatu  ikatan  lahir  dan  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  untuk membentuk  suatu  keluarga  dalam jangka  waktu  yang  lama. 59 Adapun selain definisi, perkawinan juga memiliki dasar  hukum.  Secara  umum,  dasar hukum  perkawinan  di  Indonesia  adalah
56 R  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum Perkawinan  Di  Indonesia (Bandung:  Sumur Bandung, 2002). hlm. 35.
57 Jehani  Libertus, Perkawinan: Apa  Risiko Hukumnya? (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). hlm. 2.
58 Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 273-274.
59 Simanjuntak  P  N  H, Hukum  Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 34.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
UU  Perkawinan,  KHI,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disebut KUH Perdata), dan hukum adat.
Perkawinan memiliki dasar
hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al- Qur’an, Al-Hadist , Ijma’ ulama fikih, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan  ibadah  yang  disunnahkan Allah  dan  Rasulullah. 60 Ulama  berbeda pendapat tentang hukum asal
perkawinan.  Menurut  sebagian  ulama, hukum  asal  melakukan  perkawinan adalah sunnah. Pendapat ini  didasarkan kepada Hadis Rasulullah SAW, “… tetapi Aku  shalat,  tidur,  puasa,  berbuka,  dan kawin. Sesungguhnya kawin itu sunnah-Ku, barangsiapa  tidak  menyukai  sunnah-Ku, maka  dia  bukan  umat-Ku ”  (Muttafaq ‘alaih). 61 Bahkan,  ada  di  antara  pendapat ulama  yang  mengatakan  bahwa  hukum asal  melakukan  perkawinan  itu  wajib, seperti  pendapat  Abu  Daud  az-Zahiri. Tetapi,  menurut  pendapat  yang  paling kuat, asal hukum
melakukan perkawinan  adalah  mubah  atau  boleh. 62 Hukum  mubah  ini  dapat  berubah, tergantung pada situasi dan kondisi dari orang  yang  bersangkutan.  Oleh  karena itu,  hukum  nikah  bisa  wajib,  sunnah, makruh,  mubah,  dan  juga  haram. Adapun hukum perkawinan terbagi atas : 63 1) Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah  bagi  orang  yang  takut  akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika ia  tidak  menikah.  Menikah  menjadi wajib  apabila  seseorang  dari  segi persyaratan  jasmani  dan  rohani  telah mencukupi  dan  dari  sudut  jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena  dalam  kondisi  semacam  ini
60 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020). hlm. 3. 61 Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 35. 62 Mardani.
63 Wati  Rahmi  Ria, Hukum  Perdata  Islam (Suatu  Pengantar) (Bandar  lampung:  Aura,  2018). hlm. 95-96.
menikah  akan  membantunya  menjaga diri  dari  hal-hal  yang  diharamkan;  2) Hukum  nikah  menjadi  sunnah,  yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang  tinggi  dan  ia  tidak  takut  akan terjerumus  ke  perbuatan  zina.  Jika  ia menikah,  justru  akan  banyak  membawa maslahat  serta  kebaikan  yang  banyak, baik  bagi  laki-laki  tersebut  maupun wanita  yang  dinikahinya.  Jadi,  jika seseorang  dari  segi  jasmaninya  telah wajar  dan  cenderung  untuk  menikah serta  biaya  hidup  telah  ada,  maka sunnah  baginya  untuk  melakukan pernikahan.  Kalau  dia  menikah,  maka dia  mendapatkan  pahala,  dan  kalau  dia tidak  atau  belum  menikah,  maka  dia tidak  berdosa;  3)  Hukum  nikah  menjadi makruh,  yaitu  bagi  orang  tidak  tidak mampu.  Kondisi  seperti  ini  biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi  tujuan  untuk  meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta  bisa  mengecewakannya.  Jika seseorang  dari  sudut  jasmaninya  telah wajar  untuk  menikah  walaupun  belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk  hidup,  sehingga  jika  ia  menikah hanya  akan  membawa  kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah. Jika dia  menikah,  maka  dia  tidak  berdosa dan  tidak  pula  mendapat  pahala. Sedangkan  kalau  dia  tidak  menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan  tadi,  maka  dia  akan mendapat  pahala;  4)  Hukum  nikah menjadi  haram,  yaitu  bagi  seorang muslim  yang  berada  di  daerah  orang kafir  yang  sedang  memeranginya, karena  hal  itu  bisa  membahayakan  istri dan  keturunannya.  Selain  itu  pula, orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan  dan  menjadikannya  di bawah  kendali  mereka.  Dalam  kondisi seperti  ini, seorang istri tidak bisa  aman dari  mereka.  Hukum  nikah  menjadi haram  jika  seorang  laki-laki  hendak menikahi  seorang  wanita  dengan
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
maksud  menganiaya  atau  memperolok- olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu  untuk  menikah  dengan  wanita tersebut.

## Syarat-syarat Perkawinan
Perkawinan
merupakan sunnatullah  yang  berlaku  pada  semua mahkluk  Allah,  baik  manusia,  hewan, maupun  tumbuh-tumbuhan.  Semua yang  diciptakan  Allah  berpasang- pasangan  sebagaimana  berlaku  pada manusia.  Dalam  Surat  Az-Zariyat  ayat 49, disebutkan yang artinya, “Dan segala sesuatu  kami  ciptakan  berpasang- pasangan agar kamu mengingat (kebesaran) Allah”. 64 Dalam  KUH  Perdata,  untuk melaksanakan  perkawinan  yang  sah, maka  harus  memenuhi  syarat-syarat sahnya  perkawinan,  yaitu  : 65 1)  Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, yaitu seorang  laki-laki  18  tahun  dan  untuk perempuan  15  tahun;  2)  Harus  ada persetujuan  dari  kedua  pihak;  3)  Untuk seorang  perempuan  yang  sudah  pernah kawin  harus  lewat  300  hari  sesudah putusnya  perkawinan;  4)  Tidak  ada larangan  dalam  undang-undang  bagi kedua pihak; 5) Untuk pihak yang masih di  bawah  umur,  harus  ada  izin  dari orang tua atau walinya.
Menurut  UU  Perkawinan juncto UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Umur  Perkawinan,  syarat- syarat  sahnya  perkawinan  adalah  : 66 1)
Adanya persetujuan kedua mempelai; 2) Adanya  izin  dari  kedua  orang  tua  atau wali;  3)  Usia  calon  pria  dan  wanita  19 tahun;  4)  Antara  calon  pria  dan  wanita tidak ada hubungan keluarga yang tidak boleh  kawin;  5)  Tidak  berada  dalam ikatan  perkawinan  dengan  pihak  yang
64 Boedi Abdullah. Beni Ahmad Saebani,
Perkawinan  Dan  Perceraian  Keluarga  Muslim (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm. 17.
65 Yulia, Hukum  Perdata (Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015). hlm. 32-33.
lain;  6)  Bagi  suami-istri  yang  telah bercerai  lalu  kawin  lagi  dan  bercerai, agama  dan  kepercayaan  mereka  tidak melarang kawin ketiga kalinya; 7) Tidak berada  dalam  masa  tunggu  bagi mempelai wanita.
Menurut hukum Islam, perkawinan  yang  sah  adalah  dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi  dua  unsur,  yaitu  rukun  dan syarat.  Rukun  ialah  unsur  yang  pokok, sedangkan  syarat  merupakan  unsur pelengkap  dalam  setiap  perbuatan hukum.  Rukun  dan  syarat  perkawinan saling  berkaitan  dan  tidak  bisa dipisahkan  agar  perkawinan  dapat berjalan  lancar. 67 Menurut  jumhur ulama, bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakikat, baik yang merupakan bagian maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang  harus  ada,  tetapi  tidak  termasuk bagian hakikat. 68
Rukun  perkawinan  adalah  : 69 1) Calon suami; 2) Calon istri; 3) Wali nikah dari  calon  istri;  4)  Dua  orang  saksi  laki- laki; 5) Mahar; 6) Ijab dan kabul.
Syarat  perkawinan  adalah: 70 1) Syarat  untuk  calon  suami,  yaitu beragama  Islam,  seorang  laki-laki  asli, maksudnya  baik  secara  hukum  agama maupun  hukum  negara  jelas  berjenis kelamin  laki-laki,  orangnya  tertentu, maksudnya  identitas  diri  pribadi  dan keluarganya jelas, tidak mempunyai istri empat  orang,  tidak  ada  paksaan,  dan tidak  ada  hubungan  darah,  tidak  ada hubungan  sesusuan,  dan  tidak  ada hubungan semenda dengan calon istri; 2) Syarat  untuk calon istri,  yaitu beragama
67 J.  M  Henny  Wiludjeng, Hukum
Perkawinan Dalam Agama-Agama (Jakarta:
Universitas  Katolik  Indonesia  Atma  Jaya  Press, 2020). hlm. 8.
68 A Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam Di  Indonesia (Bandar  lampung:  Arjasa  Pratama, 2020). hlm. 26.
69 Ria, Hukum  Perdata  Islam  (Suatu Pengantar) . hlm. 97.
70 Ria. hlm. 97-99.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
Islam,  seorang  perempuan  asli,  secara hukum  dan  agama  jelas  berkelamin perempuan,  orangnya  tertentu  yang diartikan  dengan  tertentu  orangnya adalah  orang  tersebut  mempunyai identitas  yang  jelas  tentang  diri  sendiri ataupun orang tuanya, sehat jasmani dan rohani, tidak bersuami dan tidak sedang dalam  masa  iddah,  dan  tidak  ada hubungan  darah,  tidak  ada  hubungan sesusuan,  dan  tidak  ada  hubungan semenda  dengan  calon  suami;  3)  Syarat untuk  wali  nikah  dari  calon  istri,  yaitu beragama  Islam,  laki-laki  asli,  dewasa, berakal  sehat,  dan  tidak  dalam  keadaan terpaksa;  4)  Syarat  untuk  saksi,  yaitu beragama  Islam,  laki-laki  asli,  dewasa, tidak pelupa atau pikun, serta tidak buta, tidak  tuli,  dan  tidak  bisu;  5)  Syarat mahar,  yaitu  sesuatu  yang  diserahkan calon  suami  kepada  calon  istri  dalam akad  perkawinan  sebagai  lambang kecintaan  calon  suami  terhadap  calon istrinya,  serta  perlambang  kesediaan calon  istri  menjadi  istrinya.  Adapun syarat-syarat mahar, yaitu sesuatu benda yang  diserahkan  oleh  calon  suami  dan halal,  artinya  baik  benda  maupun  cara perolehan bendanya yang akan dijadikan mahar  adalah  halal.  Unsur-unsur  yang ada dalam mahar, yaitu mahar itu tidak ditentukan  berapa  jumlahnya,  harus berupa  sesuatu  yang  halal,  harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya,  dan  bahwa  mahar  itu hukumnya  sunnah,  disebutkan  dalam akad
perkawinan. Macam-macam mahar,  yaitu  mahar mussamma ,  adalah mahar  yang  disebutkan  ketika  akad perkawinan,  dan  mahar mitsil ,  adalah mahar  yang  tidak  disebutkan,  yang serupa  dengan  mahar  yang  pernah diterima  oleh  wanita  dari  saudara  calon istri dan sesuai dengan pandangan serta kebiasaan  masyarakat  setempat.  Jadi, dengan  kata  lain  mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan calon istri. Mahar  hukumnya  wajib,  hal  ini disebutkan  dalam  Al- Qur’an  Surat  an - Nisa  ayat  4.  Sedangkan  dasar  hukum
dari penyerahan mahar
mitsil diterangkan  dalam  Surat  an-Nisa  ayat 21, 24, dan 25. Pengucapan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah; 6) Syarat ijab  dan  kabul,  yaitu  untuk  ijab diucapkan  lafaznya  dengan  jelas  dan tegas,  diucapkan  oleh  wali  atau wakilnya,  dan  ijab  harus  didengar  oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan,  baik pengantinnya  maupun  saksi-saksinya. Adapun syarat kabul, yaitu dengan lafaz tertentu  yang  diucapkan  secara  tegas, yang  diambil  dari  kata-kata  nikahnya, diucapkan  oleh  suami,  dan  kabul tersebut  harus  didengar  oleh  yang bersangkutan atau para saksinya.
Dengan  uraian  tersebut,  jelas kiranya  suatu  perkawinan  hanya  dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan  rukun  yang  telah  ditetapkan menurut  hukum  Islam.  Hal  itu  berarti, syarat  dan  rukun  perkawinan  di  atas wajib  dipenuhi.  Jika  tidak  dipenuhi, maka suatu perkawinan tidak sah. 71

## Pengertian Anak dan Hak Anak
Menurut  KBBI,  anak  merupakan keturunan  yang  kedua,  manusia  yang masih  kecil,  binatang  yang  masih  kecil, dan  pohon  kecil  yang  tumbuh  pada umbi  atau  rumpun  tumbuh-tumbuhan yang  besar. 72 Menurut  Pasal  1  angka  1 UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan.  Di  sisi lain,  Pasal  1  angka  1  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
mendefinisikan  anak  sebagai  seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum
71 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). hlm. 55-56.
72 Departemen  Pendidikan  Nasional,
Kamus  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Pusat  Bahasa, 2008). hlm. 57.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
pernah  kawin  menurut  peraturan perundang-undangan.
Perlindungan  anak  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhinya  dua  hal, yaitu  hak-hak  anak  dan  kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh  orang  tua  atau  para  pihak  yang terlibat dengan anak harus
memperhatikan  dua  tujuan  tersebut. Kepentingan  terbaik  bagi  anak  harus didahulukan para pihak yang terlibat. 73
Dengan  dispensasi  perkawinan, maka  harus  memperhatikan  dengan sungguh-sungguh  akan  hak-hak  anak dan  juga  kesejahteraan  anak,  baik lahiriah dan batiniah, baik fisik maupun psikis.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan  dasar  yang  seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh berkembang,  dan  perlindungan  dari segala bentuk perlakuan
salah, eksploitasi,  dan  penelantaran  terhadap anak,  baik  yang  mencakup  hak  sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. 74
Berikut adalah sejumlah hak anak yang  telah  diatur  dalam  Pasal  4-18  UU Perlindungan  Anak  :  1)  Hak  untuk hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi;  2)  Hak  atas  suatu nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan;
3) Hak untuk beribadah  menurut  agamanya,  berpikir, dan  berekspresi  sesuai  dengan  tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;
4)  Hak  untuk  mengetahui  orang tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh  oleh orang  tuanya  sendiri;  5)  Hak  untuk diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak  asuh atau  anak  angkat  oleh  orang  lain  sesuai
73 Bayyinatul  Muchtaromah, Pendidikan Reproduksi  Bagi  Anak  Menuju  Aqil  Baligh (Malang:
UIN Malang Press, 2008). hlm. 301.
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  hal karena  suatu  sebab  orang  tuanya  tidak dapat  menjamin  tumbuh  kembang  anak atau  anak  dalam  keadaan  terlantar;  6) Hak  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
7)  Hak  untuk  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadinya  dan tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan minat  dan  bakat;  8)  Hak  untuk mendapatkan  perlindungan  di  lembaga pendidikan  dari  kejahatan  seksual  dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga  kependidikan,  sesama  peserta didik, dan/atau pihak lain; 9) Hak untuk memperoleh  pendidikan  luar  biasa  bagi anak  penyandang  disabilitas,  serta  anak tersebut  yang  memiliki  keunggulan berhak  pula  mendapatkan  pendidikan khusus;
10)  Hak  untuk  menyatakan  dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,  dan  memberikan  informasi sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan usianya  demi  pengembangan  dirinya sesuai  dengan  nilai-nilai  kesusilaan  dan kepatutan;  11)  Hak  untuk  beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan  anak  yang  sebaya,  bermain, berekreasi,  dan  berkreasi  sesuai  dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; 12) Hak untuk memperoleh  rehabilitasi,  bantuan  sosial, dan  pemeliharaan  taraf  kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
13) Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,  eksploitasi  (baik  ekonomi maupun seksual), penelantaran,
kekejaman,  kekerasan,  penganiayaan, ketidakadilan,  dan  perlakuan  salah lainnya;  14)  Hak  untuk  diasuh  oleh orang  tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
anak  dan  merupakan  pertimbangan terakhir;  15)  Hak  untuk  bertemu langsung  dan  berhubungan  pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya,
mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan  untuk  proses  tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,  memperoleh  pembiayaan hidup  dari  kedua  orang  tuanya,  dan memperoleh hak anak lainnya bagi anak yang  berpisah  dengan  orang  tuanya sendiri;
16)  Hak  untuk  memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam  kegiatan  politik,  pelibatan  dalam sengketa  bersenjata,  pelibatan  dalam kerusuhan  sosial,  pelibatan  dalam peristiwa  yang  mengandung  unsur kekerasan,  pelibatan  dalam  peperangan, dan  kejahatan  seksual;  17)  Hak  untuk memperoleh  perlindungan  dari  sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;  18)  Hak  untuk  memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
19)  Hak  untuk  mendapatkan
perlakuan secara manusiawi dan
penempatannya  dipisahkan  dari  orang dewasa,  memperoleh  bantuan  hukum atau  bantuan  lainnya  secara  efektif dalam  setiap  tahapan  upaya  hukum yang  berlaku,  dan  membela  diri  dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak  dalam  sidang  tertutup  untuk umum  bagi  anak  yang  dirampas kebebasannya; 20) Hak untuk
dirahasiakan  bagi  anak  yang  menjadi korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual atau  yang  berhadapan  dengan  hukum; 21)  Hak  untuk  mendapatkan  bantuan hukum  dan  bantuan  lainnya  bagi  anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

## Pengertian Dispensasi Perkawinan
Dispensasi  adalah  keputusan administrasi  negara  yang  mebebaskan
suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan  yang  menolak  perbuatan tersebut.  W.  F.  Prince  mengatakan bahwa  dispensasi  adalah  tindakan pemerintahan  yang  menyebabkan  suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak  berlaku  bagi  sesuatu  hal  yang istimewa. 75 Dalam  KBBI,  dispensasi berarti  pengecualian  dari  aturan  karena adanya  pertimbangan  yang  khusus, pembebasan  dari  suatu  kewajiban  atau larangan,  dan  pengecualian  tindakan berdasarkan  hukum  yang  menyatakan bahwa  suatu  peraturan  perundang- undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. 76
Dalam  hal  dispensasi  biasanya dibenarkan  apa-apa  yang  biasanya dilarang  oleh  pembuat  undang-undang. Sedangkan  menurut  C.  S.  T.  Kansil  dan Christine  S.  T.  Kansil,  dispensasi  adalah penetapan  yang  sifatnya  deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan  undang-undang  memang tidak  berlaku  bagi  kasus  yang  diajukan oleh  seorang  Pemohon.  Dikatakan  juga oleh Subekti dan Tjitrosoedibio,
dispensasi  artinya  penyimpangan  atau pengecualian dari suatu perintah. 77
Pengertian  dispensasi  kawin merupakan  izin  pembebasan  suatu kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan  untuk  dilakukan  atau dilaksanakan.  Perkawinan  di  bawah umur  tidak  dapat  diizinkan,  kecuali pernikahan  tersebut  meminta  izin  nikah dari orang tua atau dispensasi nikah oleh pihak  Pengadilan  Agama  untuk  bisa disahkan  pernikahannya  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA),  dan  sebelum mengajukan  dispensasi,  terlebih  dahulu
75 Bayu  Wasono, Dispensasi  Nikah  (Akibat Hamil  Di  Luar  Nikah) (Bogor:  Guepedia,  2020). hlm. 32.
76 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Bahasa Indonesia . hlm. 359.
77 Wasono, Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah) . hlm. 32-33.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
kedua  calon  pasangan  yang  ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.
78
Roihan  A.  Rasyid  berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah
dispensasi  yang  diberikan  Pengadilan Agama  kepada  calon  mempelai  yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. 79 Selanjutnya, Khaeron Sirin mendefiniskan  dispensasi  perkawinan sebagai penyimpangan atau
pengecualian  dari  suatu  peraturan. Dispensasi  usia  perkawinan  memiliki arti  keringanan  akan  sesuatu  batasan umur  dalam  melakukan  ikatan  antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri  dengan  tujuan  membentuk rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. 80
Sementara  itu,  hukum  positif  di Indonesia  juga  memberikan  definisi terkait dispensasi kawin, tepatnya dalam Pasal  1  angka  5  PERMA  Dispensasi Kawin, yakni merupakan pemberian izin kawin  oleh  pengadilan  kepada  calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana  diketahui  bersama,  demi kebenaran  dan  keadilan,  setiap  putusan atau  penetapan  Hakim  dimungkinkan untuk  diperiksa  ulang  melalui  upaya hukum.  Berdasarkan  Pasal  19  PERMA Dispensasi  Kawin,  terhadap  penetapan dispensasi  perkawinan  dimungkinkan untuk  diperiksa  ulang  melalui  upaya hukum,  namun  hanya  dapat  diajukan upaya hukum berupa kasasi.
Usia Perkawinan dalam UU Perubahan Umur Perkawinan dan UU Perlindungan Anak Menurut beberapa pakar hukum,
perkawinan  ialah  suatu  ikatan  atau
78 Wasono. hlm. 33. 79 Wasono. hlm. 33-34. 80 Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab
Indonesia:  Pergulatan  Antara  Negara,  Agama,  Dan Perempuan (Yogyakarta:  Deepublish,  2018).  hlm. 71.
perjanjian  lahir  batin  antara  kedua pasangan  hingga  suatu  hal  ataupun perbuatan yang bisa menjadikan perbuatan  hukum.  Antara  lain  hikmah yang  dapat  dilihat  dalam  perkawinan ialah menghalangi umat dari hal-hal atau perbuatan yang tidak diizinkan syara dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan sosial.
81 Dalam  hal  perkawinan,  tentu setiap negara telah mengatur pembatasan minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Berbeda  dengan  UU  Perubahan Umur Perkawinan yang secara gamblang  menyebutkan  batas  minimal usia  untuk  melangsungkan  perkawinan, untuk  mengetahui  batas  minimal  usia untuk melangsungkan perkawinan dalam  UU  Perlindungan  Anak  harus dilakukan  dengan  cara  penafsiran. Adapun  sesuatu  hal  yang  ditafsirkan dalam  UU  Perlindungan  Anak  terletak pada Pasal 26 ayat (1) huruf c-nya. Bunyi Pasal  26  ayat  (1)  huruf  c  UU Perlindungan Anak selengkapnya adalah,  “Orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk  mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.
Artinya,  batas  minimal  usia untuk melangsungkan perkawinan dalam UU Perlindungan Anak adalah 18 tahun.  Angka  tersebut  diperoleh  dari batas maksimal usia anak dalam Pasal 1 angka  1  UU  Perlindungan  Anak.  Bunyi Pasal  1  angka  1  UU Perlindungan  Anak selengkapnya  ialah,  “An ak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang masih dalam kandungan”.
Pembatasan umur minimal untuk kawin  bagi  warga  negara  pada prinsipnya  dimaksudkan  agar  orang yang  akan  menikah  diharapkan  sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan  jiwa,  dan  kekuatan  fisik yang memadai. Dengan begitu,
81 Amir  Syarifuddin, Garis-Garis  Besar Fiqih (Jakarta:  Prenada  Media  Group,  2003).  hlm. 81.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
kemungkinan  keretakan  rumah  tangga yang  berakhir  dengan  perceraian  dapat dihindari,  karena  pasangan  tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih
matang mengenai tujuan perkawinan  yang  menekankan  pada aspek  kebahagiaan  lahir  dan  batin.  UU Perkawinan tidak menghendaki
pelaksanaan perkawinan di bawah umur agar  suami-istri  yang  dalam  masa perkawinan  dapat  menjaga  kesehatan dan  keturunannya.  Untuk  itu,  perlu ditetapkan  batas-batas  umur  bagi  calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. 82 Namun,  itu  saja  belum  cukup. Dalam  tatatan  implementasinya,  masih ada  syarat  yang  harus  ditempuh  oleh calon  pengantin  (catin),  yaitu  jika  calon suami  dan  calon  istri  belum  genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus  ada  izin  dari  orang  tua  atau  wali nikah. Hal itu sesuai dengan Pasal 6 ayat (2)  UU  Perkawinan  yang  berbunyi, “Untuk melangsungkan  perkawinan seseorang  yang  belum  mencapai  umur 21  (dua  puluh  satu)  tahun  harus mendapat izin kedua orang tua”. 83 Izin  ini  sifatnya  wajib,  karena usia  itu  dipandang  masih  memerlukan bimbingan  dan  pengawasan  orang  tua atau  wali.  Dalam  format  model  N5, orang tua atau wali harus membubuhkan  tanda  tangan  dan  nama jelas,  sehingga  izin  dijadikan  dasar  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan  izin  atau  restu  orang  tua. UU  Perkawinan  terkait  batas  usia pernikahan  memang  sudah  ditetapkan.
Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya  dibutuhkan peraturan pemerintah tentang
pelaksanaan  batas  usia  tersebut  dengan pertimbangan usia belasan tahun adalah
82 Ngiyanatul Khasanah, Pernikahan Dini: Masalah  Dan  Problematika (Yogyakarta:  Ar-ruzz Media, 2017). hlm. 70.
usia  anak-anak  dan  dinyatakan  bahwa usia yang digolongkan dewasa, yaitu 21 tahun. 84 Penetapan minimal usia
perkawinan  harus  dapat  menjawab berbagai  persoalan  sesuai  kebutuhan, yaitu  melindungi  anak,  terutama  bagi perempuan.  Jika  penetapan  batas  usia tinggi,  menurut  Susanto,  Ketua  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) kala  itu,  akan  memberikan  ruang  yang luas  bagi  upaya  dispensasi  usia perkawinan  di  Pengadilan  Agama, seperti  yang  terjadi  sekarang  ini  angka dispensasi  perkawinan  tercatat  sekitar 12.000/tahun.  Namun,  di  sisi  lain,  jika pembatasan minimal usia untuk seseorang dapat menikah terlalu rendah, maka  bisa  membahayakan  si  pasangan calon suami-istri (pasutri). 85
Masa remaja bergerak antara usia
13 sampai 18 tahun, dengan dimungkinkan  terjadinya  percepatan, sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial  melalui  pendidikan  yang  lebih baik,  lingkungan  sosial  yang  lebih mendewasakan, serta rangsangan- rangsangan  media  massa,  utamanya media  massa  audio-visual.  Pada  usia sekitar  18  tahun,  seseorang  diharapkan sudah  dapat  bertanggungjawab  atas dirinya  sendiri.  Pada  masa  usia  18 sampai 22 tahun, seseorang berada pada tahap  perkembangan  remaja  akhir.  Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya  dewasa  selambat-lambatnya pada  usia  22  tahun,  dan  usia  menikah yang  relatif  adalah  pada  usia  20  sampai 24 tahun. 86
Seperti  yang  telah  disinggung pada  bagian  lain  dalam  tulisan  ini, pernikahan mempunyai ketentuan-
84 Khasanah. hlm. 29.
85 Syahrul  Mustofa, Hukum  Pencegahan Pernikahan  Dini:  Jalan  Baru  Melindungi  Anak (Bogor: Guepedia, 2019). hlm. 51.
86 Mohammad  Fauzil  Adhim, Indahnya Pernikahan Dini (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 21.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
ketentuan  yang  meliputi  syarat-syarat dan  rukun.  Terkait  dengan  keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu  rukun  pernikahan  memang  tidak dengan  tegas  disebutkan  syarat  atau batasan  usia  kapan  seseorang  laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan  pernikahan.  Namun,  para ulama  sepakat  syarat  kebaligan  harus sudah  terpenuhi  pada  mempelai.  Tidak dijelaskannya  aturan  batasan  usia  nikah bagi  mempelai  telah  menyebabkan perdebatan di kalangan ulama klasik dan juga kontemporer. Terlebih lagi  disebut- sebut bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang berusia sangat muda. 87 Al- Qur’an  dan  Hadis  mengakui bahwa  kedewasaan  sangat  penting dalam  perkawinan.  Usia  dewasa  dalam fikih  ditentukan  dengan  tanda-tanda yang  bersifat jasmani,  yaitu  tanda-tanda balig  secara  umum,  seperti  tumbuhnya rambut  pada  ketiak  dan  kemaluan. Sempurnanya,  umur  15  (lima  belas) tahun  bagi  pria, ihtilam bagi  pria,  dan haid  pada  wanita  pada  umur  9 (sembilan)  tahun.  Dengan  terpenuhinya kriteria balig, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan  perkawinan,  sehingga kedewasaan  seseorang  dalam  Islam sering diidentikan dengan balig. 88
Agama  Islam  sebagai  agama yang  dianut  mayoritas  masyarakat Indonesia  tidak  memberikan  batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Pasal  7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan. Syariat Islam hanya menetapkan ukuran kedewasaan seseorang  apabila  ia  telah  balig.  Para ulama  ahli  fikih  sepakat  dalam menentukan  taklif,  yaitu  ketika  sudah
87 Asep Saepudin Jahar. Euis Nurlaelawati.  Jaenal  Aripin, Hukum  Keluarga, Pidana,  &  Bisnis:  Kajian  Perundang-Undangan Indonesia,  Fikih,  Dan  Hukum  Internasional,  Kencana (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 43-44.
88 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2011). hlm. 254.
keluar air mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan. 89
Seperti halnya Pasal 7 ayat (1) UU
Perubahan  Umur  Perkawinan  yang mengatur tentang batas usia
melangsungkan perkawinan, diharapkan dengan  adanya  pasal  tersebut  warga negara  Indonesia  dapat  melaksanakan perkawinan  pada  usia  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang.  Akan tetapi,  kemajuan  zaman  yang  semakin berkembang menyebabkan antara
tuntutan  realitas  dan  idealitas  tidak beriringan. Pada kenyataannya, perkawinan di bawah umur masih sering terjadi  pada  masyarakat  Indonesia.
Bahkan, undang-undang tersebut memberikan  peluang  untuk  terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana  diungkapkan  pada  Pasal  7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan, bahwa dalam hal
penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU  Perubahan  Umur  Perkawinan  ini dapat  meminta  dispensasi  kepada pengadilan setempat. 90 Prinsip dasar dari UU Perkawinan terkait batasan usia sebenarnya  bertujuan  supaya  calon suami-istri  telah  masak  jiwa  raganya, sehingga dalam melangsungkan perkawinan  dapat  mewujudkan  tujuan perkawinan  dengan  baik  dan  tidak berakhir pada perceraian. Oleh karenanya,  maka  harus  dicegah  adanya perkawinan  antara  calon  suami-istri yang  masih  di  bawah  umur.  Selain alasan tersebut, perkawinan juga mempunyai  hubungan  dengan  masalah kependudukan, sehingga untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi
89 Mufidah, Isu-Isu  Gender  Kontemporer Dalam  Hukum  Keluarga (Malang:  UIN-Maliki Press, 2010). hlm. 147.
90 Khoirudin  Nasution, Hukum  Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan  Di  Dunia  Muslim (Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009). hlm. 380-381.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
perlu  dicegah  terjadinya  perkawinan yang masih di bawah umur. 91
Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan  praktik  pernikahan  yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau  keduanya  berusia  muda  dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini  dipandang  perlu  memperoleh perhatian  dan  pengaturan  yang  jelas. Maka,  selain  usia  minimum  pernikahan ditetapkan,  beberapa  negara  mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkinnya  pernikahan  seperti  itu  bisa dilaksanakan,  antara  lain,  aturan  yang memberikan keringanan (dispensasi). 92

## Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan
Dispensasi  Perkawinan  di  Pengadilan Agama Serang
Dalam  BAB  III  (Pasal  49  sampai dengan  Pasal  53)  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama (selanjutnya  disebut  UU  Peradilan Agama),  dijelaskan  dalam  Pasal  49 bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama  Islam  di  bidang  perkawinan, kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat, infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi  syariah. 93 Di  bidang  perkawinan,  antara  lain perkara permohonan dispensasi perkawinan. Menurut  Pasal  7  ayat  (2)  UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan  Umur  Perkawinan,  setiap permohonan  dispensasi  perkawinan dialamatkan  kepada  Pengadilan  Agama
91 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam Dan  Undang-Undang  Perkawinan (Yogyakarta:
Liberty, 2004). hlm. 6.
92 Aripin, Hukum  Keluarga,  Pidana,  & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional, Kencana . hlm. 43.
93 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 13.
bagi  yang  beragama  Islam  dan  kepada Pengadilan  Negeri  bagi  yang  beragama non-Islam.  Pada  intinya,  tata  cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan  berpedoman  pada  PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin,  tepatnya  dalam  BAB  IV  tentang Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan  Perkara  (Pasal  6  sampai dengan  Pasal  9).  Adapun  tata  cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang pertama diatur adalah soal pihak yang berhak mengajukannya.
Pihak  yang  berhak  mengajukan permohonan  dispensasi  perkawinan adalah  orang  tua.  Dalam  hal  orang  tua telah bercerai, permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah  satu  orang  tua  yang  memiliki kuasa  asuh  terhadap  anak  berdasarkan putusan  pengadilan.  Dalam  hal  salah satu  orang  tua  telah  meninggal  dunia atau  tidak  diketahui  keberadaannya, maka  permohonan  diajukan  oleh  salah satu orang tua.
Selanjutnya,  dalam  hal  kedua orang tua telah meninggal dunia, dicabut kekuasaannya,  atau  tidak  diketahui keberadaannya, maka permohonan diajukan  oleh  wali  anak.  Dalam  hal orang  tua  atau  wali  berhalangan,  maka diajukan  oleh  kuasa  berdasarkan  surat kuasa  dari  orang  tua  atau  wali,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam  hal  terdapat  perbedaan  agama antara  anak  dan  orang  tua  atau  wali, maka  permohonan  diajukan  pada pengadilan  yang  sesuai  dengan  agama anak,  yakni  Pengadilan  Agama  bagi yang  beragama  Islam,  dan  Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam.
Kemudian,  tata  cara  pengajuan permohonan  dispensasi  perkawinan yang  kedua  adalah  soal  pengadilan mana  yang  berwenang  memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan permohonan.  Apabila  orang  tua  atau wali anak berdomisili di Kota/Kabupaten Serang, maka pengadilan  yang  berwenang  adalah
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
Pengadilan  Agama  Serang  bagi  anak yang  beragama  Islam,  dan  Pengadilan Negeri Serang bagi anak yang beragama non-Islam.  Manakala  masing-masing calon  suami  dan  istri  masih  berusia  di bawah umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, maka tetaplah  permohonan  untuk  masing- masing  mereka  diajukan  ke  pengadilan yang  sama  dengan  domisili  orang  tua atau wali.
Selanjutnya,  tata  cara  pengajuan permohonan  dispensasi  perkawinan yang  ketiga  adalah  dilakukannya pemeriksaan syarat
administrasi pengajuan  permohonan  oleh  Panitera. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat  administrasi,  maka  Panitera mengembalikan  permohonan  untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah memenuhi  syarat  administrasi,  maka permohonan  didaftar  dalam register , setelah  membayar  panjar  biaya  perkara. Namun,  bagi  Pemohon  yang  tidak mampu  membayar,  dapat  mengajukan permohonan secara cuma-cuma ( prodeo ).
Terkait dengan syarat administrasi yang disebut di atas, Pasal 5 PERMA Dispensasi Kawin telah
merincinya  ke  dalam  enam  berkas. Keenam  berkas  tersebut  ialah  :  1)  Surat permohonan;  2)  Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  kedua  orang  tua  atau wali; 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau  Akta  Kelahiran  anak;  5)
Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; 6) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan  masih  sekolah  dari  sekolah anak. Jika berkas selain surat permohonan tidak dapat dipenuhi, maka dapat  menggunakan  dokumen  lainnya yang  menjelaskan  tentang  identitas  dan status  pendidikan  anak  dan  identitas orang tua atau wali.
Dalam  praktiknya,  persyaratan formil  dispensasi  perkawinan  diatur secara  mandiri  oleh  instansi  yang
memberikan  dispensasi.  Dalam  hal  ini, setiap  pengadilan  membuat  peraturan internal  mereka  sendiri  mengenai persyaratan  administratif  yang  harus dipenuhi  oleh  Pemohon  dispensasi perkawinan.  Karena  peraturan  ini bersifat  inisiatif  dari  masing-masing pengadilan, sehingga terdapat perbedaan-perbedaan persyaratan formil antara masing-masing pengadilan. 94 Demikian  juga  yang  berlaku  di Pengadilan Agama Serang sendiri. Selain keenam berkas sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  5  PERMA  Dispensasi Kawin, Pemohon juga harus melampirkan surat penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan  Agama  (KUA).  Selain  itu  juga,
terdapat tata cara atau  standar operasional  prosedur  (SOP)  pengajuan permohonan  dispensasi  perkawinannya, namun  tetap  berpedoman  pada PERMA Dispensasi Kawin. 95
Alangkah  lebih  baiknya,  yang mengajukan dispensasi perkawinan adalah kedua orang tuanya, yakni bapak dan  ibu.  Setelah  itu,  diminta  membuat surat  permohonan,  yang  mana  akan  hal ini  bisa  dibantu  oleh  Pusat  Bantuan Hukum  (Posbakum)  Pengadilan  Agama Serang,  apabila  diperlukan.  Calon Pemohon  hanya  tinggal  melampirkan data-data  yang  diperlukan  dalam  surat permohonan,  yakni  identitas  orang  tua dari  anak  yang  akan  memohon dispensasi  perkawinan,  identitas  anak tersebut, identitas calon suami/istri yang sudah  di  atas  19  tahun,  dan  identitas orang  tua  dari  calon  suami/istri tersebut. 96
Setelah membuat surat
permohonan,  baik  dengan  bantuan
94 Supriyadi Widodo Eddyono, Menyingkap  Tabir  Dispensasi  Perkawinan:  Analisis Terhadap  Praktik  Perkawinan  Anak  Di  Kabupaten Tuban,  Kabupaten  Bogor,  Dan  Kabupaten  Mamuju (Jakarta: Koalisi18+, 2016). hlm. 71.
95 Hasil  wawancara  dengan  Hakim Pengadilan Agama Serang, Loc. Cit.
96 Ibid.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
Posbakum  Pengadilan  Agama  Serang ataupun tidak, maka tata cara selanjutnya adalah melakukan pendaftaran  dan  pembayaran  panjar biaya  perkara.  Jika  melalui  bantuan Posbakum  Pengadilan  Agama  Serang, maka  membayarkan  panjar  biaya perkara  dalam  surat  kuasa  untuk membayar  (SKUM).  Tahap  pendaftaran dan  pembayaran  tersebut  dilakukan  di ruangan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Serang.
97 Deskripsi Kasus Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg) Lahirnya  Penetapan  Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg  bermula  dari M bin K, seorang pria berumur 44 tahun
(selanjutnya  disebut  Pemohon),  yang ingin  menikahkan  anak  kandungnya, MW  binti  M,  seorang  perempuan berumur  15  tahun  (selanjutnya  disebut anak Pemohon), dengan S bin J, seorang pria  berumur  24  tahun  (selanjutnya disebut  calon  suami  anak  Pemohon). Selain  karena  keluarga  Pemohon  dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana  pernikahan,  serta  tidak  adanya pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan  tersebut,  keputusan  untuk segera menikahkan anaknya dilatarbelakangi  hubungan  percintaan yang  sangat  mendalam  antara  anaknya dengan  calon  suaminya.  Lebih  daripada itu,  Pemohon  beralasan  bahwa  hal  itu demi  mengantisipasi  kesulitan-kesulitan administratif  yang  mungkin  timbul  di kemudian  hari  apabila  tidak  segera dinikahkan.
Namun  ternyata,  pada  saat Pemohon  dan  keluarga  calon  suami anaknya  hendak  mengurus  administrasi dan  pendaftaran  rencana  pernikahan anak  Pemohon  dengan  calon  suaminya, Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada KUA
Kecamatan  Walantaka,  Kota  Serang, Provinsi  Banten,  menolak  pencatatan pernikahan  keduanya  karena  usia  anak Pemohon  yang  belum  mencapai  batas minimal  usia  untuk  melangsungkan pernikahan,  yakni  19  tahun.  Padahal, syarat-syarat  untuk  melangsungkan pernikahan  lainnya,  baik  menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  telah  terpenuhi,  serta  masing- masing  dari  anak  Pemohon  dan  calon suaminya  berstatus  belum  pernah menikah,  telah  balig,  dan  sudah  siap untuk  berkeluarga.  Kemudian,  pihak KUA Kecamatan Walantaka menyarankan agar  memohon  dispensasi perkawinan  kepada  Pengadilan  Agama Serang.
Pada  tanggal  10  September  2020,
Pemohon menyerahkan surat permohonan  dispensasi  perkawinan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang,  dengan register perkara  nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.  Srg.  Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pertama-tama Hakim Tunggal  memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai aturan batas minimal  usia  untuk  melangsungkan pernikahan  (19  tahun)  demi  kesiapan fisik  dan  mental  anak  dalam  memasuki dunia rumah tangga. Sehingga, diharapkan  di  kemudian  hari  dapat tercapai  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah, dan warahmah.
Hakim  Tunggal  juga  berupaya menasehati  dan  memberikan  saran kepada  Pemohon  untuk  menunda pernikahan  anaknya  hingga  yang bersangkutan  mencapai  umur  19  tahun. Namun,  Pemohon  tetap  pada  pendirian semula,  dengan  alasan  bahwa  anaknya sudah  tidak  bisa  lagi  melanjutkan jenjang  pendidikan  karena  kekurangan biaya,  serta  anak  dan  calon  suaminya telah  membina  hubungan  percintaan selama tiga tahun, bahkan hampir setiap seminggu sekali ketemuan (apel) sampai larut  malam,  meskipun  hanya  di  dalam
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
rumah  saja.  Selain  itu,  Pemohon  juga mengaku  sangat  khawatir  apabila  anak dan calon suaminya melakukan perbuatan  yang  dilarang  oleh  ketentuan hukum Islam.
Kemudian,  sidang  dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan dari Pemohon, yang isi dan maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh Pemohon.  Anak  Pemohon  juga  telah dihadirkan di persidangan dan
memberikan  keterangan  yang  pada pokoknya  relevan  dengan  dalil-dalil permohonan  dari  Pemohon.  Selain  itu pula,  anak  Pemohon  mengaku  bahwa dirinya telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri ataupun ibu rumah tangga (IRT).
Selain  menghadirkan  anaknya, Pemohon  juga  menghadirkan  calon suami  anaknya  dan  ayah  kandungnya yang  bernama  J  bin  M.  Atas  sejumlah pertanyaan  Hakim  Tunggal,  mereka memberikan  keterangan  yang  pada pokoknya  membenarkan  permohonan dari  Pemohon.  Calon  suami  anak Pemohon  juga  menyatakan  bahwa  telah membina hubungan percintaan yang erat dengan anak Pemohon, serta sudah siap untuk  membina  rumah  tangga,  yang dibuktikan antara lain telah mempunyai pekerjaan  dengan  penghasilan  yang memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan rumah tangga. Demikian pula ayah calon suami  anak  Pemohon,  dirinya  mengaku tidak keberatan dengan pernikahan anak Pemohon  dengan  anaknya,  karena  telah dilakukan  musyawarah  keluarga,  serta siap membantu setelah mereka berumah tangga.
Kemudian,  untuk  menguatkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon mengajukan alat bukti  berupa surat dan saksi-saksi. Alat bukti berupa surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang,  diberi  meterai,  dicap  pos, serta  dicocokkan  dengan  yang  aslinya, yaitu  :  1)  Fotokopi  KTP  atas  nama Pemohon;  2)  Fotokopi  KK  atas  nama Pemohon  selaku  kepala  keluarga;  3)
Fotokopi  Akta  Lahir  atas  nama  anak Pemohon;  4)  Fotokopi  Ijazah  Tanda Kelulusan  Sekolah  atas  nama  anak Pemohon;  5)  Fotokopi  KK  atas  nama ayah  kandung  calon  suami  anak Pemohon  selaku  kepala  keluarga;  6) Fotokopi  KTP  atas  nama  calon  suami anak Pemohon; 7) Fotokopi Ijazah Tanda Kelulusan  Sekolah  atas  nama  calon suami anak Pemohon; 8) Fotokopi  Surat Penolakan Pernikahan.
Sementara  itu,  alat  bukti  berupa saksi-saksi  terdiri  atas  kesaksian  dua orang  pria  bernama  R  bin  R  (63  tahun) dan  AM  bin  S  (37  tahun).  R  bin  R merupakan  tetangga  sekaligus  orang yang dituakan di wilayah tempat tinggal Pemohon,  sedangkan  AM  bin  S merupakan  paman  dari  calon  suami anak  Pemohon.  Terdapat  sejumlah kesaksian dari mereka berdua yang pada intinya sebagai berikut :
1)  Kedua  Saksi  mengetahui bahwa  Pemohon  datang  ke  Pengadilan
Agama Serang untuk meminta dispensasi  perkawinan  atas  nama anaknya,  lantaran  Pemohon  hendak menikahkan  anaknya,  namun  ditolak PPN  pada  KUA  Kecamatan  Walantaka dengan  alasan  belum  mencapai  batas minimal  usia  untuk  melangsungkan perkawinan,  yakni  19  tahun;  2)  Kedua Saksi  mengaku  kenal  dengan  anak Pemohon  yang  berusia  15  tahun  dan calon suaminya yang berusia 24 tahun;
3)  Kedua  Saksi  mengetahui kedekatan  anak  Pemohon  dan  calon suaminya  sebagai  sepasang  kekasih, bahkan hampir setiap minggu ketemuan (apel)  hingga  larut  malam,  yang  pada akhirnya  membuat  kedua  orang  tua mereka  khawatir  terjadi  hal-hal  yang tidak  diinginkan  apabila  tidak  segera dinikahkan;  4)  Kedua  Saksi  mengetahui bahwa  anak  Pemohon  dan  calon suaminya  tidak  terdapat  hubungan sedarah,  hubungan  semenda,  atau hubungan  sesusuan  yang  menyebabkan tidak bolehnya menikah;
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
5)  Kedua  Saksi  mengetahui bahwa  anak  Pemohon  berstatus  gadis dan  calon  suaminya  berstatus  jejaka;  6) Kedua  Saksi  juga  mengetahui  soal persetujuan  rencana  pernikahan  dari keluarga kedua belah pihak;
7)  Kedua  Saksi  mengaku  tidak pernah  mendengar  adanya  pihak  lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak  Pemohon  dan  calon  suaminya;  8) Kedua  Saksi  mengaku  bahwa  anak Pemohon  sudah  terlihat  cukup  dewasa untuk  membina  suatu  rumah  tangga, tidak  sering  keluyuran  keluar  rumah, dan  sudah  biasa  mengerjakan  pekerjaan IRT.  Demikian  pula  calon  suaminya, sudah cukup umur untuk
melangsungkan  perkawinan  dan  telah mempunyai  pekerjaan  atau  usaha dengan  penghasilan  yang  memadai untuk membina suatu rumah tangga.
Pertimbangan Hukum Dispensasi Perkawinan dari Hakim Perkawinan  di  bawah  umur melalui mekanisme dispensasi perkawinan  dari  pengadilan  dalam berbagai  kasus  sudah  sering  terjadi  di Indonesia.  Pertimbangan  Hakim  dalam memberikan izin dispensasi  perkawinan sudah semestinya melalui pertimbangan yang  sangat  matang  dan  mendalam. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan  bahwa  angka  perkawinan anak  di  Indonesia  malah  menjadi semakin tinggi. 98 Hal  ini  dikarenakan  Pengadilan Agama  memiliki  kecenderungan  yang tinggi  untuk  mengabulkan  permohonan dispensasi  perkawinan. 99 Harus  diakui, bahwa  Islam  mentoleransi  adanya perkawinan  di  bawah  umur  atau perkawinan  anak-anak.  Selain  itu, memang  dalam  Islam  tidak  ditemukan
98 Nur  Shofa  Ulfiyati, Pendapat  Ulama Perempuan  Tentang  Fenomena  Perkawinan  Anak Melalui  Dispensasi  Nikah  (Studi  Pandangan  Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). hlm. 1-2.
aturan yang jelas dan tegas terkait batas usia  seseorang  dalam  melangsungkan perkawinan. 100 Dalam  UU  Perkawinan  dan  KHI tidak  terdapat  aturan  hukum  yang menjelaskan  tentang  batasan  minimal usia di bawah 19 tahun bagi para pelaku perkawinan  di  bawah  umur.  Sehingga, dalam  hal  ini  Hakim  mempunyai pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan dispensasi  perkawinan,  dan  Hakim mempunyai  wewenang  penuh  untuk mengabulkan sebuah permohonan dispensasi perkawinan tersebut. 101
Adapun  berikut  adalah  sejumlah  inti pertimbangan  hukum  dari  Hakim Tunggal  dalam  Penetapan  Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg : 1) Hakim Tunggal telah mengetahui  dan  memahami  maksud, tujuan,  dan  inti  dalil-dalil  permohonan dari  Pemohon,  bahwa  Pemohon  ingin segera  menikahkan  anaknya  dengan calon  suaminya  karena  mereka  sudah membina  hubungan  percintaan  selama tiga tahun terakhir, serta khawatir terjadi hal-hal  yang  dilarang  oleh  ketentuan hukum  Islam,  namun  ditolak  oleh  PPN pada  KUA  Walantaka  dengan  alasan anak  Pemohon  belum  mencapai  batas usia  minimal  untuk  melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun;
2)  Pemohon  telah  menghadirkan anaknya  dan  calon  suami  beserta  orang tuanya ke dalam persidangan, sebagaimana  yang  telah  disyaratkan dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan  Pasal  13 PERMA  Dispensasi  Kawin.  Adapun mereka  semua  juga  telah  memberikan keterangan  yang  pada  intinya  relevan dengan  dalil-dalil  permohonan  dari Pemohon;
100 Ulfiyati. hlm. 4.
101 Abdul  Manan, Etika  Hakim  Dalam Penyelenggaraan  Peradilan:  Suatu  Kajian  Dalam Sistem  Peradilan  Islam (Jakarta:  Kencana,  2007). hlm. 136.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
3)  Alat  bukti  dari  Pemohon berupa  surat-surat  sebagaimana  yang telah dijelaskan pada subbab
sebelumnya  terbukti  sebagai  akta autentik, karena diterbitkan oleh pejabat yang  berwenang,  bermeterai  cukup, telah  diberi  cap  pos,  dan  dicocokkan dengan  yang  aslinya.  Maka,  alat  bukti berupa surat-surat tersebut telah
memenuhi  syarat  formil  dan  materiil, serta  memiliki  kekuatan  pembuktian yang sempurna dan mengikat;
4)  Kedua  Saksi  yang  dihadirkan oleh  Pemohon  memang  tidak  terdapat satu  pun  halangan  dalam  memberikan kesaksian, serta memberikan keterangan yang  saling  bersesuaian  dan  relevan dengan  dalil-dalil  permohonan  dari Pemohon.  Oleh  sebab  itu,  Hakim Tunggal  menilai  bahwa  keterangan  dari kedua  Saksi  telah  memenuhi  syarat formil  dan  materiil,  sehingga  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  dapat diterima; 5)
Berdasarkan keterangan Pemohon,  anak  Pemohon,  calon  suami anak  Pemohon  beserta  orang  tuanya, surat-surat, dan keterangan Saksi, Hakim Tunggal
menguraikan fakta-fakta hukum  sebagai  berikut  :  a)  Anak Pemohon  yang  baru  berusia  15  tahun sudah  menyatakan  siap  secara  fisik  dan mental  untuk  menjadi  istri  bagi  calon suaminya;  b)  Calon  suami  anak Pemohon  telah  mempunyai  pekerjaan atau  usaha  dengan  penghasilan  yang memadai  untuk  membina  suatu  rumah tangga;  c)  Anak  Pemohon  sudah menyatakan
persetujuan
untuk
dinikahkan tanpa adanya unsur paksaan dari mana pun; d) Antara anak Pemohon dan  calon  suaminya  beragama  Islam, tidak  terdapat  hubungan  sedarah, hubungan semenda, hubungan sesusuan yang  menyebabkan  tidak  bolehnya menikah,  serta  tidak  terikat  perkawinan dengan  orang  lain;  e)  Anak  Pemohon berstatus  perawan  dan  calon  suaminya berstatus jejaka; f) Keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan
keduanya  dan  tidak  adanya  pihak  lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;  g)  PPN  pada  KUA  Walantaka menolak  untuk  menikahkan  anak Pemohon dengan calon suaminya karena alasan  anak  Pemohon  belum  cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. 6) Berdasarkan fakta-fakta hukum  di  atas,  Hakim  Tunggal  menilai bahwasannya  tidak  terdapat  halangan menikah  sebagaimana  yang  diatur dalam ketentuan hukum Islam dan Pasal 8  UU  Perkawinan juncto Pasal  39  dan Pasal  40  KHI,  serta  telah  terpenuhinya syarat-syarat  perkawinan  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  dan ayat  (2)  UU  Perkawinan juncto Pasal  15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KHI, kecuali aturan batas minimum usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan.  Namun,  menurut  Pasal  7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan, aturan batas minimum usia melangsungkan  perkawinan  tersebut bisa dikecualikan apabila telah memperoleh dispensasi perkawinan;
7)  Hakim  Tunggal  memiliki keyakinan  bahwasannya  anak  Pemohon sudah  memiliki  kesiapan  fisik  dan mental  untuk  menjadi  istri  bagi  calon suaminya;  8)  Oleh  karena  perkara permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama,  biaya  perkara  dibebankan kepada Pemohon.
Alhasil,  pada hari Jumat, tanggal 18  September  2020,  tibalah  pada  hari pembacaan penetapan, yang mana bunyi penetapan  dari  Hakim  Tunggal  ialah sebagai  berikut  :  1)  Mengabulkan permohonan  Pemohon;  2)  Menetapkan memberi  dispensasi  perkawinan  kepada anak  Pemohon  untuk  menikah  dengan calon  suaminya  di  wilayah  KUA Kecamatan  Walantaka,  Kota  Serang, Provinsi  Banten;  3)  Membebankan
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  sejumlah  Rp231.000,00  (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Analisis  Pertimbangan  Hakim  atas Dispensasi Perkawinan yang Ditetapkan  oleh  Pengadilan  Agama Serang Secara konsep, dispensasi perkawinan  dapat  diartikan  sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan  perkawinan  yang  telah ditentukan.  Dalam  terminologi  yang digunakan  oleh  UU  Nomor  16  Tahun 2019 tentang Perubahan Umur Perkawinan,  dispensasi  perkawinan adalah mekanisme ‘penyimpangan’ terhadap  ketentuan  batas  usia  minimal untuk melangsungkan perkawinan pada
Pasal  7  ayat  (1)  UU  Perubahan  Umur Perkawinan.
Pemberian dispensasi perkawinan menjadi persyaratan mutlak bagi  calon  mempelai  pria  dan/atau perempuan  yang  berusia  di  bawah  19 tahun. 102 The  Convention  of  the  Rights  of  the Child (Konvensi  Hak  Anak)  telah mendefinisikan  anak  sebagai  setiap manusia  yang  berusia  di  bawah  18 (delapan  belas)  tahun  atau  kedewasaan telah  dicapai  lebih  cepat  berdasarkan undang-undang  yang  berlaku  untuk anak-anak.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  perkawinan  yang  dilakukan  oleh seseorang yang belum mencapai  usia  18 tahun, secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak. 103 Berdasarkan Konvensi  Hak  Anak,  maka  ketentuan Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU Perubahan  Umur  Perkawinan  pada dasarnya  merupakan  legalisasi  praktik perkawinan anak. 104
102 Eddyono, Menyingkap  Tabir Dispensasi Perkawinan:  Analisis  Terhadap  Praktik  Perkawinan Anak  Di  Kabupaten  Tuban,  Kabupaten  Bogor,  Dan Kabupaten Mamuju . hlm. 59.
103 Eddyono. hlm. 1.
104 Eddyono. hlm. 19.
Padahal,  anak-anak  merupakan bagian  dari  kelompok  yang  rentan, ketergantungan,  lugu,  dan  memiliki kebutuhan  khusus.  Karena  alasan  itulah anak  memerlukan  perawatan  dan perlindungan  khusus  pula  agar  mereka dapat  berkembang  secara  penuh,  baik fisik maupun mental. Sehingga, perkawinan  anak  merupakan  praktik yang  bertolak  belakang  dengan  upaya- upaya tersebut. 105 Perkawinan anak erat
hubungannya  dengan  upaya  paksa  oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap calon  mempelai  anak  tersebut,  seperti keluarga,  wali,  dan  lain-lain.  Upaya paksa ini tidak hanya berupa pemaksaan kehendak  dengan  cara  menentukan perkawinan  dan  calon  kepada  anak tersebut,  tapi  juga  dalam  bentuk dihilangkannya kewenangan anak tersebut  untuk  menentukan  pilihannya sendiri  sesuai  dengan  perkembangan usianya.  Dengan  terjadinya  perkawinan anak, maka hak anak untuk beristirahat, bersenang-senang, berekreasi, dan berkembang secara penuh, baik fisik dan mental, direnggut secara paksa. 106 Penyebabnya, karena ketika seorang  anak  yang  memasuki  lembaga perkawinan  akan  dianggap  sebagai orang  dewasa  dan  kehilangan  hak sebagai  anak  yang  sebelumnya  melekat padanya. Lebih jauh, anak tersebut akan dihadapkan dengan kewajiban di bidang rumah  tangga  yang  tidak  sesuai karakteristik usianya dan berujung pada terhambatnya  perkembangan  kreativitas dan  intelektualitas  anak  tersebut.  Status sebagai ‘istri’ beserta kewajiban - kewajibannya  dalam  mengurus  rumah tangga  secara  spontan  akan  memutus hubungan  anak  tersebut  kepada  dunia sosialnya pada saat anak-anak dulu. 107 Pertama,  dari  segi  UU  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan juncto
105 Eddyono. .
106 Eddyono. 107 Eddyono.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
UU  Perubahan  Umur  Perkawinan. Pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan  Pengadilan  Agama  Serang Nomor:  1968/Pdt.P/2020/PA.Srg  telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2). Adapun  bunyi  pasal  selengkapnya adalah, “Dala m hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua  pihak  wanita  dapat  meminta dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti- bukti  pendukung  yang  cukup”. Selain itu, syarat-syarat sahnya untuk melangsungkan perkawinan
sebagaimana  Pasal  6  sampai  dengan Pasal  12  UU  Perkawinan  juga  telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai.
Selanjutnya, dari segi UU Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak. Pemberian dispensasi perkawinan dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg secara  jelas  memang  telah  bertentangan dengan usia anak yang diatur (18 tahun), kewajiban orang tua dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dan merampas sejumlah hak anak. Namun, perlu diketahui
bahwasannya antara ketentuan di dalam UU  Perlindungan  Anak  dan  ketentuan pemberian  dispensasi  perkawinan  di dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  Perubahan Umur  Perkawinan  berlaku  asas lex specialis derogat legi generali .
Asas lex  specialis  derogat  legi generali (hukum khusus menyampingkan hukum  umum)  merupakan  salah  satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum.  Asas  preferensi  adalah  asas hukum  yang  menunjuk  hukum  mana yang lebih didahului untuk
diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum  terkait  atau  terlanggar  beberapa peraturan. 108 Dalam  hal  ini,  ketetentuan
108 Shinta  Agustina,  “Implementasi  Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan  Pidana,” UNDIP  E-Journal  Systems (UEJS) Portal 44, no. 4 (2015): 504.
pemberian dispensasi perkawinan merupakan  hukum yang khusus, sedangkan  ketentuan  di  dalam  UU Perlindungan  Anak  merupakan  hukum yang umum.
Lebih daripada itu, pihak Pengadilan  Agama  Serang  melihat bahwa  saat  ini  UU  Perlindungan  Anak semakin  terakomodir  dalam  lingkup pemberian dispensasi perkawinan.
Berbeda  dengan  sebelum  lahirnya PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  tentang
Dispensasi  Kawin,  yang  mana  sidang perkara permohonan dispensasi perkawinan  diperiksa,  diputus,  dan diselesaikan oleh Majelis Hakim, saat ini hanya  diperiksa  oleh  Hakim  Tunggal. Selain  itu,  Hakim  Tunggal  juga  tidak diperkenankan  untuk  memakai  atribut persidangan atau toga. 109
Oleh sebab itu, berdasarkan salah satu  teori  yang  digunakan  dalam menganalisis  permasalahan  di  skripsi ini, yakni Teori Keadilan, penulis menilai bahwa pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan  Agama  Serang  Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
memang sudah adil dan sewajarnya, karena telah sesuai dengan hukum positif. Ketentuan di  dalam  UU  Perkawinan  dan  UU Perubahan  Umur  Perkawinan  telah dipenuhi, tidak berlakunya UU
Perlindungan  Anak  yang  notabenenya merupakan  hukum  yang  umum,  dan bahkan  PERMA  Dispensasi  Kawin sendiri  semakin  mengakomodir  bentuk perlindungan  anak  di  dalam  UU Perlindungan  Anak.  Terlebih,  memang dalam hal perkara permohonan dispensasi  perkawinan,  sebagaimana Penjelasan  Pasal  7  ayat  (2)  UU Perubahan  Umur  Perkawinan,  Hakim Tunggal diminta untuk memiliki keyakinan  pribadi  dalam  menentukan alasan yang mendesak untuk memberikan dispensasi perkawinan.
109 Hasil  wawancara  dengan  Hakim Pengadilan Agama Serang, Loc. Cit.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg

## Analisis  Dampak  atas  Dispensasi
Perkawinan  yang  Ditetapkan  oleh Pengadilan Agama Serang
Selama  kurun  waktu  10  tahun belakangan,  sekitar  100  juta  anak perempuan  di  seluruh  dunia  dipaksa menikah  atau  diharapkan  menikah sebelum  mereka  berulang  tahun  ke-18. Pernikahan anak, dini, dan paksa terjadi karena  sejumlah  alasan,  termasuk ketidaksetaraan,
jenis kelamin,
kemiskinan, ketidakamanan, dan tradisi. 110 Di  Indonesia,  diperkirakan setiap  tahunnya,  satu  dari  setiap  enam anak  perempuan  menikah  sebelum  dia berumur  18  tahun.  Sekitar  50.000  anak perempuan  menikah  sebelum  mereka mencapai  usia  15  tahun.  Angka-angka dan  fakta-fakta  ini  menggambarkan  hal yang  serius  dan  meluas  dari  praktik berbahaya ini. 111 Di  Indonesia,  banyak  sekali pasangan  yang  melakukan  pernikahan di bawah umur, dan mereka mendatangi Pengadilan  Agama  atau  Pengadilan Negeri  untuk  memohon  dispensasi perkawinan.
Dengan alasan kemaslahatan,  para  Hakim  sering mengabulkan  permohonan  dispensasi tersebut. 112 Tanpa  disadari,  pernikahan dini  sendiri  ternyata  akan  memberikan dampak  yang  bersifat  terus-menerus sampai ke masa depan. Dampak tersebut pun bisa bersifat positif dan negatif. 113 Dampak  positif  yang  paling utama  adalah  bisa  melangsungkan perkawinan  secara  sah,  baik  menurut hukum  agama  maupun  hukum  negara.
Dampak positif berikutnya ialah menghindari terjadinya perzinaan.
110 Mies  Grijns, Menikah  Muda  Di Indonesia:  Suara,  Hukum,  Dan  Praktik (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor, 2018). hlm. vii.
111 Grijns.
112 Aripin, Hukum  Keluarga,  Pidana,  & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional, Kencana . hlm. 46.
113 Catur Yunianto, Pernikahan Dini Dalam Perspektif  Hukum  Perkawinan (Bandung:  Nusa Media, 2018). hlm. 46.
Sebagaimana  diketahui,  selain  dilarang oleh  setiap  agama,  perzinaan  juga merupakan  hal  yang  dilarang  menurut hukum positif di Indonesia. 114 Selanjutnya,  pernikahan  dini menghindari  terjadinya  praktik  nikah siri.  Bagaimana  pun  juga,  nikah  siri merupakan  perkawinan  yang  sah menurut agama saja, yakni agama Islam, bukan  menurut hukum negara. Artinya, perkawinan  tersebut  juga  tidak  dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Apalagi, masyarakat  perkampungan  di  Kota Serang  masih  banyak  yang  melakukan nikah  siri  jika  pihak  PPN  pada  KUA menolak  untuk  melakukan  pencatatan nikah. 115
Menjadi pribadi yang taat hukum juga  merupakan  salah  satu  dampak positifnya,  karena  memang  terkait dispensasi  perkawinan  ini  telah  ada aturan hukumnya. Kemudian, pernikahan  dini  memberikan  pelajaran penting tentang cara bertahan hidup dan saling  memikul  tanggung  jawab.  Di samping  itu,  ada  pula  pasangan  yang menikah karena faktor sulitnya kehidupan  orang  tua  yang  ekonominya pas-pasan, sehingga terpaksa
menikahkan  anak  gadisnya  dengan keluarga  yang  sudah  mapan  dalam perekonomian. 116
Keputusan  menikah  kadang  kala juga  muncul  dari  inisiatif  anak  itu sendiri  yang  ingin  meringankan  beban ekonomi  orang  tuanya  dengan  cara menikah pada usia muda. Ada pula yang menikah  dalam  usia  dini  karena  faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan  pernikahan  lebih  cepat  akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu, untuk menghindari terjadinya hamil  di  luar  nikah,  sehingga  tidak
114 Hasil  wawancara  dengan  Hakim Pengadilan Agama Serang, Loc. Cit.
115 Ibid.
116 Yunianto, Pernikahan  Dini  Dalam Perspektif Hukum Perkawinan . hlm. 49-50.
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
menjadi  aib  orang  tua  serta  terhindar dari sanksi adat berupa denda. 117
Namun, sejumlah penelitian mengemukakan  bahwa  pernikahan  dini lebih  banyak  memberikan  dampak negatif  kepada  pihak  perempuan. Beberapa  dampak  negatif  yang  dapat dialami oleh perempuan yang
melakukan  pernikahan  dini  adalah kematian  ibu  ( maternal  mortality )  di  usia muda  akibat  kehamilan  prematur ( premature  pregnancy ). 118 Menurut  ilmu kesehatan,  bahwa  usia  yang  kecil risikonya  dalam  melahirkan  adalah antara  usia  20-35  tahun.  Artinya, melahirkan  pada  usia  kurang  dari  20 tahun  dan  lebih  dari  35  tahun mengandung  risiko  tinggi.  Ibu  hamil usia  20  tahun  ke  bawah  sering mengalami  prematuritas  (lahir  sebelum waktunya),  besar  kemungkinan  cacat bawaan  fisik  maupun mental,  kebutaan, dan ketulian.
119 Dampak negatif yang selanjutnya ialah
kebutaaksaraan perempuan ( illiteracy ) yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh  pendidikan  dasar  ( primary education )  karena  pernikahannya  yang terlalu  dini. 120 Kemudian,  hilangnya masa  remaja,  karena  secara  tidak langsung  pernikahan  yang  dilakukan oleh  para  pihak  memberikan  dampak percepatan  dewasa,  sehingga  masa remaja  akan  hilang  untuk  mengurusi dunia  baru,  yakni  dunia  keluarga  yang membutuhkan banyak tanggung jawab.
121 Dari segi psikologi, perkawinan yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang berusia terlalu muda belum
117 Yunianto. hlm. 50. 118 Aripin, Hukum  Keluarga,  Pidana,  & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional, Kencana . hlm. 47.
119 Yunianto, Pernikahan  Dini  Dalam Perspektif Hukum Perkawinan . hlm. 47.
120 Aripin, Hukum  Keluarga,  Pidana,  &
Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional, Kencana . hlm. 48.
121 Yunianto, Pernikahan  Dini  Dalam Perspektif Hukum Perkawinan .
menunjukkan kematangan secara mental karena  jiwanya  masih  labil  yang dipengaruhi  oleh  keinginannya  untuk bergaul  secara  bebas  dengan  teman- teman  seusianya,  sehingga  belum memiliki  kesiapan  untuk  mengurus keluarga.  Orang  tua  terdahulu  memang biasa  sudah  menikah  pada  usia  dini, sehingga  masyarakat  tidak  merasa bahwa  perkawinan  usia  dini  memiliki dampak  negatif  terhadap  kehidupan keluarganya. 122
Selain  itu,  dampak  negatif  lain yang  terkait  dengan  kesehatan  ( health problems )  dan  kondisi  pernikahan mereka,  baik  secara  ekonomi  maupun secara  mental,  juga  diduga  banyak dialami  perempuan  yang  menikah  dini. Para perempuan yang juga menikah dini disinyalir  tidak  memperoleh  layanan- layanan  kesehatan  reproduksi  yang bersifat  dasar  ( basic  reproductive  health issues  and  services ).  Banyak  di  antara mereka  juga  yang  mengalami  kekerasan rumah  tangga  ( abuse  and  violence )  dan hidup  dalam  lingkaran  kemiskinan  ( the cycle of poverty ). 123
Terakhir, dampak negatif daripada pernikahan dini adalah kemungkinan  perceraian  yang  relatif dini juga. Hak-hak anak yang seharusnya  diperoleh  sebagaimana  UU Perlindungan  Anak  pun  ikut  terampas, di  antaranya  :  1)  Hak  untuk  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi;  2)  Hak untuk  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadinya  dan tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan minat  dan  bakat;  3)  Hak  untuk beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,
122 Yunianto. hlm. 48.
123 Aripin, Hukum  Keluarga,  Pidana,  & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional, Kencana .
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; 4)  Hak  untuk  mendapat  perlindungan dari  perlakuan  diskriminasi,  eksploitasi
(baik ekonomi maupun seksual), penelantaran,  kekejaman,  kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
Namun demikian, hingga saat ini belum  ada  laporan  terjadinya  keretakan rumah  tangga  yang  berujung  pada perkara  perceraian  antara  pasangan suami  istri  (pasutri)  dalam  Penetapan Pengadilan  Agama  Serang  Nomor: 1968/Pdt/P/2020/PA.Srg. Pihak Pengadilan  Agama  Serang  meyakini bahwa  kedua  orang  tua  mereka memegang komitmen sebagaimana yang telah  mereka  katakan  dan  tulis  di  surat pernyataan, yakni untuk turut bertanggung  jawab  terkait  masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan
pendidikan  anak.  Selain  itu,  pada  saat persidangan pun si istri telah memperoleh  rekomendasi  keterangan sehat  dan  mengaku  dengan  sungguh- sungguh bahwa telah terbiasa melakukan tugas dan kewajiban layaknya  seorang  ibu  rumah  tangga (IRT). 124 Oleh sebab itu, berdasarkan salah satu  teori  yang  digunakan  dalam menganalisis  permasalahan  di  skripsi ini, yakni  Teori Utilistis, penulis menilai bahwa pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan  Agama  Serang  Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg  lebih  banyak mendatangkan manfaat dan
kebahagiaan.  Hal  tersebut  lantaran terdapatnya  sejumlah  dampak  positif yang amat penting, seperti terhindar dari perzinaan  dan  nikah  siri,  serta  dampak negatif  yang  pada  dasarnya  bisa dihindari.  Dampak  negatif  dari  segi ekonomi,  misalnya,  dapat  dihindari
124 Hasil  wawancara  dengan  Hakim Pengadilan Agama Serang, Loc. Cit.
dengan  adanya  komitmen  bahwa  kedua orang tua siap membantu perekonomian mereka.

## Penutup
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan
Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg  sebagaimana yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka penulis  menarik  simpulan  sebagai berikut  :  1)  Pertimbangan  Hakim  di dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang
dispensasi  perkawinan  sudah  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan juncto Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Umur  Perkawinan dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak;  2) Dampak  atas  pemberian  dispensasi perkawinan di dalam Penetapan
Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg bervariatif, ada dampak yang bersifat positif dan negatif.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan
Pengadilan  Agama  Serang  Nomor  : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg  sebagaimana yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka terdapat  beberapa  saran  atau  masukan sebagai  bahan  evaluasi  dari  penulis, yaitu : 1) Pemerintah daerah (pemda) se- Indonesia  perlu  membuat  peraturan daerah  (perda)  atau  sejenisnya  tentang pencegahan  pernikahan  pada  usia  dini. Jika sudah ada, maka peraturan tersebut harus  lebih  disosialisasikan  lagi.  Selain itu,  perlu  dilakukannya  kembali  revisi UU  Perkawinan  untuk  mengatur  batas bawah usia untuk memohonkan dispensasi  perkawinan,  jarak  atau rentang  perbedaan  usia  antara  calon mempelai  yang  memohon  dispensasi perkawinan  dan  calon  mempelainya,
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
serta  alasan  yang  jelas  dan  mendetail tentang  alasan  apa  saja  yang  dianggap mendesak,  sehingga  dapat  diberikannya dispensasi perkawinan; 2) Guna
menghindari  dampak  negatif  atau kemungkinan  dampak  negatif  daripada pernikahan  pada  usia  dini  akibat pemberian dispensasi perkawinan, maka orang  tua  dan  keluarga  kedua  belah pihak harus mengontrol keberlangsungan  rumah  tangga  anak- anak mereka, serta memberikan dukungan,  baik  itu  dukungan  secara materiel maupun moril.

## Daftar Pustaka
Adhim,  Mohammad  Fauzil. Indahnya Pernikahan Dini . Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Agustina,  Shinta.  “Implementasi Asas  Lex  Specialis  Derogat Legi  Generali  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana.” UNDIP  E-
Journal  Systems  (UEJS)  Portal
44, no. 4 (2015): 504.
Ahyani,
Sri. “ Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi  Pernikahan  Usia Dini  Akibat  Kehamilan  Di
Luar  Nikah.” Jurnal  Wawasan Hukum 34, no. 1 (n.d.): 32. Anshori,  Abdul  Ghofur. Filsafat Hukum  Sejarah,  Aliran,  Dan Pemaknaan .  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, 2016.
Aripin,  Asep  Saepudin  Jahar.  Euis Nurlaelawati.  Jaenal. Hukum Keluarga,  Pidana,  &  Bisnis:
Kajian Perundang-Undangan Indonesia,  Fikih,  Dan  Hukum Internasional,  Kencana .  Jakarta: Kencana, 2013. Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak,  Markus  Y  Hage. Teori Hukum . Yogyakarta: Gentha Publishing, 2010. Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum
Perkawinan .  Malang:  UMM Press, 2020. Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus Bahasa Indonesia .
Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Djalil,  Abdul  Basiq. Peradilan  Agama Di  Indonesia,  Kencana .  Jakarta:
Kencana, 2017.
Eddyono, Supriyadi
Widodo. Menyingkap  Tabir  Dispensasi Perkawinan:  Analisis  Terhadap Praktik  Perkawinan  Anak  Di Kabupaten  Tuban,  Kabupaten Bogor,  Dan  Kabupaten  Mamuju . Jakarta: Koalisi18+, 2016. Efendi,  Dyah  Ochtorina  Susanti.
A’an. Penelitian  Hukum  (Legal Research) . Jakarta: Sinar
Grafika, 2014.
Effendy,  Marwan. Teori  Hukum . Jakarta: Referensi, 2014.
Faqih,  Umar  Haris  Sanjaya.  Aunur Rahim. Hukum  Perkawinan Islam Di Indonesia . Yogyakarta:
Media Yogyakarta, 2017.
Fauziah, Ratu Faridatul. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan  UU  No.  40  Tahun 2014  Tentang  Perasuransian . Jakarta: Fikra Publishing, 2016. Grijns,  Mies. Menikah  Muda  Di Indonesia:  Suara,  Hukum,  Dan Praktik . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.
Hamid Sarong, A. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Banda Aceh: Yayasan  Pena  Banda  Aceh, 2010.
Henny  Wiludjeng,  J.  M. Hukum Perkawinan Dalam Agama-
Agama .  Jakarta:  Universitas Katolik  Indonesia  Atma  Jaya
Press, 2020. Heryani, Achmad Ali. Wiwie. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum . Jakarta:
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg

## Kencana, 2012.
Ibrahim,  Johnny. Teori  Dan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif . Surabaya: Bayumedia, 2005. Ishaq. Metode  Penelitian  Hukum  Dan
Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta
Disertasi . Bandung: CV.
Alfabeta, 2017. Junaidi,  Muhammad. Ilmu  Negara:
Sebuah  Konstruksi  Ideal  Negara Hukum .  Malang:  Setara  Press,
2016. Kaelan. Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma
Yogyakarta, 2017. Khasanah,  Ngiyanatul. Pernikahan
Dini: Masalah Dan Problematika .
Yogyakarta:  Ar-ruzz  Media, 2017.
Kumedi  Ja’far,  A . Hukum  Keluarga Islam  Di  Indonesia .  Bandar lampung:  Arjasa  Pratama, 2020.
Libertus,  Jehani. Perkawinan:  Apa Risiko  Hukumnya? Jakarta: Forum Sahabat, 2008. Mamudji,  Soerjono  Soekanto.  Sri.
Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010. Manan,  Abdul. Etika  Hakim  Dalam
Penyelenggaraan Peradilan: Suatu  Kajian  Dalam  Sistem Peradilan Islam . Jakarta:
Kencana, 2007.
——— . Penerapan  Hukum  Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta: Kencana, 2016.
Mardani. Hukum  Keluarga  Islam  Di Indonesia .  Jakarta:  Kencana, 2017.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2010.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, 2010.
——— . Teori  Hukum .  Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2017. Muchtaromah, Bayyinatul. Pendidikan Reproduksi  Bagi  Anak  Menuju Aqil  Baligh .  Malang:  UIN Malang Press, 2008.
Mufidah. Isu-Isu  Gender  Kontemporer Dalam Hukum Keluarga . Malang:  UIN-Maliki  Press, 2010.
Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima  Mazhab .  Jakarta:  Lentera, 2011.
Mustofa,  Syahrul. Hukum  Pencegahan Pernikahan  Dini:  Jalan  Baru
Melindungi
Anak . Bogor: Guepedia, 2019. Nasaruddin, Umar. Perkawinan
Mazhab  Indonesia .  Yogyakarta: Budi Utama, 2016.
Nasution,  Khoirudin. Hukum  Perdata (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan
Perbandingan Hukum Perkawinan  Di  Dunia  Muslim . Yogyakarta: Akademia
Tazzafa, 2009.
Nurmawati, I Nengah Suantra. Made. Ilmu  Negara .  Bali:  Uwais Inspirasi, 2017.
Prawironegoro,  Darsono. Filsafat Ilmu: Kajian Tentang Pengetahuan  Yang  Disusun Secara  Sistematis  Dan  Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan . Jakarta:
Nusantara  Consulting  (NC), 2010.
Ria, Wati Rahmi. Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar) . Bandar lampung: Aura, 2018. Rini, Ira Puspito. Pencegahan Perceraian  Keluarga  Di  Desa .
Temanggung:  Desa  Pustaka Indonesia, 2019.
——— . Stop  Perceraian  Selamatkan
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
Perkawinan . Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019. Rofiq,  Ahmad. Hukum  Perdata  Islam Di  Indonesia .  Jakarta:  PT
Rajagrafindo Persada, 2013. Ruslan,  Rosady. Metode  Penelitian Public Relation Dan Komunikasi . Jakarta: Rajawali Press, 2010. Saebani,  Boedi  Abdullah.  Beni Ahmad.
Perkawinan Dan Perceraian  Keluarga  Muslim .
Bandung: Pustaka Setia, 2013. Salim H, S, Erlies Septiana Nurbaini.
Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013. Shalih, Syaikh Fuad. Menjadi Pengantin  Sepanjang  Masa:  Kiat Menyiapkan Dan Merawat Pernikahan . solo: Aqwam, 2007. Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Kencana, 2010.
Simanjuntak  P  N  H. Hukum  Perdata Indonesia .  Jakarta:  Kencana,
2017.
Sirin,  Khaeron. Perkawinan  Mazhab Indonesia:  Pergulatan  Antara Negara, Agama, Dan Perempuan .
Yogyakarta: Deepublish, 2018. Sodik,  Sandu  Siyoto.  M  Ali. Dasar Metodologi Penelitian .
Yogyakarta:  Literasi  Media Publishing, 2015. Soekanto,  Soerjono. Penelitian  Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2001.
——— . Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta: UI Press, 2015.
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam Dan Undang-Undang Perkawinan . Yogyakarta:
Liberty, 2004.
Soeroso. Pengantar  Ilmu  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D, Alfabeta .  Bandung:  Alfabeta,
2010.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2009. Surah,  Rahmida  Erliyani.  Fatma.
Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan . Bantul: Inset
Grafika Percetakan, 2016.
Susilo  Pradoko,  A,  M. Paradigma Metode  Penelitian  Kualitatif: Keilmuan  Seni,  Humaniora,  Dan Budaya . Yogyakarta: UNY
Press, 2017.
Syahrani,  Ridwan. Seluk-Beluk  Dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung:  Alumni  Bandung, 2013. Syamsudin M. Operasionalisasi
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2007. Syarifuddin,  Amir. Garis-Garis  Besar Fiqih .  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2003.
Titahelu, Ronald. Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat .  Yogyakarta:  CV.  Budi Utama, 2016.
Trianto,  Titik  Triwulan. Poligami Perspektif Perikatan Nikah . Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
Tutik,  Titik  Triwulan. Hukum  Perdata Dalam  Sistem  Hukum  Nasional . Jakarta: Kencana, 2015. Ulfiyati,  Nur  Shofa. Pendapat  Ulama Perempuan  Tentang  Fenomena
Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah (Studi Pandangan  Tokoh  Konferensi Ulama  Perempuan  Indonesia .
Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019. Usman, Suparman. Pokok-Pokok
Filsafat  Hukum .  Serang:  CV. Suhud Sentra Utama, 2010.
Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum Dalam  Praktek .  Jakarta:  Sinar Grafika, 1996.
Wasono,  Bayu. Dispensasi  Nikah (Akibat  Hamil  Di  Luar  Nikah) .
Bogor: Guepedia, 2020.
Wirjono  Prodjodikoro,  R. Hukum Perkawinan Di Indonesia .
Bandung:  Sumur  Bandung, 2002.
Yasid,  Abu. Aspek-Aspek  Penelitian Hukum  (Hukum  Islam-Hukum Barat) .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Yulia. Hukum Perdata . Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015.
Yunianto,  Catur. Pernikahan  Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan .  Bandung:  Nusa Media, 2018.