## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 3, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Partisipasi  Masyarakat  dalam  Program  Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut Perspektif ISO 26000
Agustin Teras Narang 1 , Daniel Pradina Oktavian 2
1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Indonesia. E-mail: teras.narang@uki.ac.id
2 Pusat Kajian Otonomi Daerah, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.
Abstract: The  implementation  of  the  social  and  environmental  responsibility  program  (TJSL)  has  been mandated  through  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies  (UUPT).  Article  74 paragraph (1) UUPT. The implementation of the CSR program is a manifestation of efforts to build good reciprocal relationships with all stakeholders, both the government and all elements of society. Often, in the implementation of the CSR program, the benefits received by the community are not appropriate or do not have a maximum impact on the community and the environment. This study aims to determine the concept of  community  participation  contained  in  the  CSR  or  CSR  guidelines  in  accordance  with  ISO  26000.  The research  methods  used  in  this  study  are  normative  legal  research  methods  and  descriptive  qualitative research methods. This method is used to study, maintain, and develop positive legal structures with logic buildings with a written guideline approach. Community participation in the implementation of Social and Environmental  Responsibility  (TJSL)  is  absolutely  necessary  to  be  given  proper  space.  Community participation not only allows the community to receive program benefits, but is also active in all processes or stages in the implementation of CSR. ISO 26000 emphasizes the importance of community participation in  Social  Responsibility  (SR)  in  the  main  issues  of  community  development.  Community  involvement  and development is an integral part of the concept of sustainable development.
Keywords: ISO 26000, Pengembangan Masyarakat, Inklusif, Gotong-royong.
How to Site: Agustin Teras Narang, Daniel Pradina Oktavian (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut Perspektif ISO 26000. Jurnal hukum to-ra, 8(3), pp 374- 386. DOI.10.55809

## Introduction
Pelaksanaan  program  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  (TJSL)  atau  yang  juga dikenal  sebagai Corporate  Social  Responsibility (CSR)  telah  diamanatkan  melalui Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Pasal 74 ayat (1) UUPT menyatakan “Perse roan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam  wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial  dan  Lingkungan.” Upaya  pelaksanaan  TJSL  dimaksudkan  sebagai  kewajiban pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa  keberadaan perusahaan memiliki pengaruh dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Upaya  pelaksanaan  program  TJSL  merupakan  perwujudan  dari  upaya  membangun hubungan  timbal  balik  yang  baik  dengan  seluruh  pemangku  kepentingan,  baik perusahaan, pemerintah, maupun seluruh elemen masyarakat. Kewajiban pelaksanaan program TJSL tentu tidak mampu dilakukan secara tunggal oleh perusahaan. Peran serta pihak lain seperti pemerintah dan masyarakat sangat penting dibutuhkan. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam mengatur pelaksanaan TJSL perusahaan melalui  peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah  juga  menjadi  pihak  yang menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah memiliki  kewenangan  hukum  untuk  memaksa  dan  memberikan  sanksi  dalam pelanggaran yang terjadi. Sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima manfaat sekaligus  partisipan  program  TJSL.  Masyarakatlah  yang  akan  menerima  manfaat  dari program TJSL yang dilakukan oleh perusahaan.
Penerimaan manfaat oleh masyarakat harus didasarkan kepada analisis atas partisipasi yang cukup agar program yang dilaksanakan mampu dirasakan manfaatnya. Masyarakat perlu  untuk  dilibatkan  dalam  penyampaian  aspirasi,  membangun  inisiatif  bersama, sampai  turut  serta  dalam  pelaksanaan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  program  TJSL dimaksudkan  untuk  menghindari  bias  manfaat  yang  diterima.  Seringkali,  dalam pelaksanaan  program  TJSL,  manfaat  yang  diterima  oleh  masyarakat  tidak  sesuai  atau tidak maksimal berdampak kepada masyarakat dan lingkungan. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan perusahaan mengenai kebutuhan masyarakat serta kurangnya komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak.
Thamrin  (2010)  mengungkapkan  bahwa  praktik  CSR  yang  selama  ini  dilakukan  oleh perusahaan  di  Indonesia  belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  khususnya  bila dikaitkan  dengan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat. 1 Kurangnya  upaya  pelibatan masyarakat  oleh  perusahaan  menyebabkan  masyarakat  tidak  mengetahui  adanya program TJSL, tidak memiliki kesempatan memberikan aspirasi kebutuhan, tidak dapat turut dalam penyusunan dan pelaksanaan, tidak mampu melakukan pengawasan, dan yang paling penting tidak merasakan dampak program TJSL.
Konsep dan pemahaman TJSL yang diterapkan perusahaan juga harus memiliki dampak sebagai penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan tujuan utama pengaturan TJSL dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ekonomi rakyat hanya mungkin kuat jika adanya pemberdayaan masyarakat dan berjalannya  peranan kunci  dari  seluruh  pihak  yang  terlibat,  yaitu  swasta,  pemerintah,  dan  masyarakat. Masing-masing memiliki peran yang tak dapat dipisahkan ataupun dikurangi.
1 Thamrin H, Syafganti I, Rangkuti B. 2010. Implementasi Corporate Social Responsibility Berbasis Modal Sosial di Sumatra Utara , Journal of Strategic Communication Vol 1 No 1. hal 76-89
Pendekatan  kemasyarakatan  menjadi  kunci  keberhasilan  program  TJSL.  Perusahaan mampu  menjawab  dan  merumuskan  dengan  baik  kebutuhan  yang  disampaikan  oleh masyarakat dalam bentuk program TJSL. Sedangkan masyarakat mampu menyampaikan aspirasi kebutuhan yang lebih objektif dan kontekstual. Pendekatan ini diharapkan juga mampu  memberi  keuntungan  untuk  kedua  belah  pihak.  Bagi  perusahaan,  mampu meningkatkan  citra  perusahaan  ( brand  power )  sehingga  memiliki  reputasi  tanggung jawab  yang  baik.  Sedangkan  bagi  masyarakat  mampu  memperkuat  ekonominya  dan meningkatkan kualitas kehidupan.
Tulisan ini hendak menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TJSL  yang  didasarkan  pada  panduan  ISO  26000  dalam  konsep  pembangunan berkelanjutan.  Meskipun  panduan  ini  bersifat  sukarela,  penggunaan  ISO  26000  perlu diprioritaskan  demi  akuntabilitas  dan  profesionalitas  aktivitas  TJSL  oleh  perusahaan ataupun organisasi.
Bagaimana konsep partisipasi masyarakat yang tertuang dalam panduan CSR atau TJSL yang  sesuai  dengan  ISO  26000.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  konsep partisipasi masyarakat yang tertuang dalam panduan CSR atau TJSL yang sesuai dengan ISO  26000.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif  dan  metode  penelitian  kualitatif  deksriptif.  Metode  ini digunakan untuk mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika dengan pendekatan pedoman tertulis.
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 2 Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Mahmud Marzuki (2010) mengungkapkan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 3 Artinya, penelitian ini memiliki basis data sekunder berupa sumber bahan hukum yang berupa  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  dan/atau  ketetapan  pengadilan, kontrak/perjanjian/akad/ teori hukum, dan pendapat ahli hukum. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dengan  peneliti  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitian  kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk  menggambarkan,  menjelaskan,  atau  meringkaskan  berbagai  kondisi,  situasi, fenomena,  atau  berbagai  variabel  penelitian  menurut  kejadian  sebagaimana  adanya
2 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  2013. Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, hal 13
3 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Persada, hal 35
Partisipasi Masyarakat dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut Perspektif ISO 26000 Jurnal Hukum tora: 8 (3): 374-386
yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. 4

## Discussion
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yang  dalam  penyebutannya  diterjemahkan menjadi  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  (TJSL)  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan Terbatas  (UUPT).  CSR  didefinisikan  sebagai tanggung  jawab  perusahaan  kepada  para  pemangku  kepentingan  untuk  berlaku  etis, meminimalkan  dampak  negatif,  dan  memaksimalkan  dampak  positif  yang  mencakup aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan. 5 Menurut UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan komitmen  perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 6 Sedangkan menurut ISO 26000, CSR didefinisikan sebagai responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent  and  ethical  behaviour  that  contributes  to  sustainable  development, including  health  and  the  welfare  of  society;  takes  into  account  the  expectations  of stakeholders;  is  in  compliance  with  applicable  law  and  consistent  with  international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship. 7
Penerapan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  (TJSL)  mencerminkan  komitmen perusahaan atau organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keseimbangan alam. Aktivitas perusahaan yang mencakup aktivitas produksi barang dan jasa sedikit banyak memang memberi pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Misalnya saja, aktivitas perusahaan pembuat kertas yang mengambil kayu  sebagai  bahan  baku  kertas.  Untuk  memperoleh  kayu,  maka  harus  menebang pohon. Jumlah pohon akan berkurang secara signifikan. Maka, keseimbangan alam pun akan  terpengaruh.  Kemudian,  lokasi  pabrik  pembuat  kertas  yang  berada  di  sekitar tempat  tinggal  masyarakat,  seperti  di  tengah-tengah  pemukiman  penduduk  atau  di dekat kawasan wilayah pemukiman. Keberadaan perusahaan mengakibatkan dampak- dampak tertentu seperti adanya penggunaan lahan, efek limbah produksi, keluar masuk kendaraan  pengangkut,  dan  lain-lain.  Selain  itu,  TJSL  perusahaan  atau  organisasi dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh
4 Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, hal 15
5 Wibisono. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility) . Jakarta: PT. Gramedia, hal 8
6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3
7 Prastowo dan Huda. 2011. Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis . Yogyakarta: Samudra Biru, hal 101
pemerintah. Inilah yang membuat perusahaan atau organisasi dipandang perlu untuk turut  bertanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  menjaga  keseimbangan  alam. Perusahaan  tidak  dapat  hanya  memikirkan  keuntungan  ekonomi  semata,  melainkan juga  turut  serta  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  lingkungan  yang terdampak.
Prinsip penerapan tanggung jawab ini tertuang dalam prinsip tripple bottom line yang digagas  oleh  John  Elkington  dalam  bukunya  berjudul Cannibals  with  Fork,  the  Triple Bottom Line of Twentieth Century Busines (1997). Tripple Bottom Line (3P) antara lain people (masyarakat), planet (lingkungan hidup), dan profit (keuntungan bisnis).

## Tripple Bottom Line, medium.com
Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  aktivitas  perusahaan  tak  melulu  mencari  keuntungan ekonomi atau keuntungan finansial semata, melainkan juga terlibat dalam peningkatan kualitas  kehidupan  masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan.  Menurut  Wibisono, perusahaan  tidak  lagi  dihadapkan  pada  tanggung  jawab  yang  berpijak  pada single bottom line , yaitu aspek profit saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial ( people )  dan  lingkungan  ( planet ). 8 Penerapan  prinsip  ini  sangatlah  tidak  mudah  dan seringkali  tidak  seimbang.  Seringkali,  aspek people ataupun planet tidak  menjadi prioritas.  Praktik  pelaksanaannya,  ada  yang  cenderung  membuat  program  TJSL  yang hanya menguntungkan perusahaan atau cenderung hanya bersifat formalitas. Selain itu, perusahaan  atau  organisasi  banyak  yang  masih  menganggap  bahwa  penerapan  TJSL sebagai  beban  yang  tidak  memiliki  nilai  tambah.  Hal  ini  membuat  perusahaan  sering tidak menjadikan TJSL sebagai prioritas dan tidak memiliki panduan TJSL yang jelas.
Pro  dan  kontra  penerapan  TJSL  masih  sering  terjadi.  Meskipun  telah  dilakukan penajaman pertanggungjawaban dalam bentuk hukum positif yang harus ditaati dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2003  tentang  BUMN,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang
8 Wibisono, Op Cit , hal 33
Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan,  sampai  dengan  peraturan  daerah. 9 Melalui  ketetapan  peraturan perundang-undangan, perusahaan dan/atau organisasi diikat untuk melaksanakan TJSL. Masih banyak yang beranggapan bahwa pelaksanaan TJSL tidak perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  ini  jelas  tidak  membuat  silang  perspektif  mengenai  TJSL  menjadi  hilang. Perbedaan  ini  juga  diakibatkan  karena  tidak  adanya  panduan  pelaksanaan  yang  jelas dalam ketentuan hukum yang ada. Salah satu halnya mengenai partisipasi masyarakat yang seringkali diabaikan. Meskipun masyarakat menjadi salah satu dari unsur utama dalam  pelaksanaan  TJSL,  tak  membuat  masyarakat  memiliki  pengaruh  untuk berpartisipasi.  Pentingnya  partisipasi  masyarakat  dimungkinkan  untuk  memastikan program TJSL yang dilakukan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat manfaatnya. Selain  itu,  keterlibatan  masyarakat  juga  dapat  menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab terhadap  keberlanjutan  program. 10 Ini  sesuai  dengan  semangat  gotong-royong  yang selama  ini  terus  menerus  dirawat  dalam  masyarakat.  Tanggung  jawab  juga  menjadi penentu program TJSL akan memiliki keberlanjutan atau tidak. Sebab, konsekuensi dari pembangunan  berkelanjutan  adalah  perhatian  terhadap  ketiga  elemen,  yaitu perusahaan,  pemerintah,  dan  masyarakat. 11 Penerapan  TJSL  yang  menyeluruh  itu seharusnya  telah  menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  tata  kelola  organisasi  atau perusahaan dalam praktik good corporate governance .

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  merupakan  upaya  dasar  yang  melibatkan  masyarakat  dalam aktivitas-aktivitas  pengembangan  masyarakat.  Partisipasi  mampu  mengakomodasi kemampuan  masyarakat  untuk  memberi  pengaruh  terhadap  kegiatan-kegiatan, sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraannya. 12 Partisipasi  memungkinkan masyarakat  memiliki  peran  aktif  dan  strategis  dalam  setiap  aktivitas  yang  dilakukan. Partisipasi juga menjadi cermin adanya komunikasi baik yang terjalin antara perusahaan atau  organisasi  dengan  masyarakat.  Gagasan  partisipasi  masyarakat  seperti  yang
9 Mahmul Siregar. 2016. Prediktabilitas Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia . Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, hal 2
10 Maroh  Triyanti.  2020. Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  Kampoeng  BNI  Imogriri  pada  Dusun Moholegi, Imogiri, Bantul, Yogyakarta . Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal 4
11 Iriyani E. 2009. Komitmen Stakeholders Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan. Tesis . Semarang: Universitas Diponergoro, dalam Illona, 2014. Aktivitas Corporate Social Responsibility dalam Menciptakan Partisipasi Masyarakat (Kasus pada Pertamina Refinery Unit VI Balongan). Jurnal. Bina Widya: UPN Veteran Jakarta, hal 4
12 Jim  Ife  dan  Frank  Tesoriero.  2008. Community  Development:  Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 297
tertuang dalam salah satu lingkup TJSL yaitu tanggung jawab kepada masyarakat umum, baik individu maupun kelompok-kelompok.
Slamet  (2003)  mengungkapkan  bahwa  adanya  partisipasi  masyarakat  merupakan indikator  keberhasilan  pembangunan.  Ia  mengungkapkan,  partisipasi  adalah keterlibatan aktif dan bermakna dari penduduk dalam tingkatan yang berbeda, seperti dalam proses pembentukan  keputusan  dan pengalokasian  sumber daya,  pelaksanaan program secara sukarela, serta pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program 13 . Partisipasi masyarakat  dimaknai  dalam  partisipasi  pengambilan  keputusan,  partisipasi  dalam pengawasan,  partisipasi  dalam  manfaat  dan  penghargaan,  partisipasi  sebagai  proses pemberdayaan,  partisipasi  sebagai  kerja  kemitraan,  dan  partisipasi  akibat  pengaruh stakeholder dalam  pengambilan  keputusan,  pengawasan,  dan  penggunaan resource yang bermanfaat. 14 Pelibatan yang menyeluruh tersebut merupakan bentuk partisipasi paling ideal yang mampu memberi kekuatan bagi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai objek sekaligus menjadi subjek dalam pengelolaan kapasitas yang dimilikinya. Penempatan tersebut diletakkan dalam konteks kemitraan yang membuat perusahaan dengan  masyarakat  memiliki  kedudukan  yang  sama.  Masyarakat harus terlibat  dalam pengambilan  keputusan,  pelaksanaan,  dan  penerimaan  manfaat.  Perspektif  ini membuat kapasitas yang dimiliki masyarakat sangat terbuka untuk diakomodasi dalam tiap-tiap  proses  pelaksanaan TJSL.  Manfaat  dari  adanya partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  aktivitas  TJSL  antara  lain;  sebagai  upaya  kontrol  perencanaan  program, sebagai upaya pendekatan yang lebih inovatif dan inventif, sebagai upaya afirmatif dan menghapus program yang diskriminatif, dan sebagai upaya mengurangi konflik. 15
Program  TJSL  yang  direncanakan  dan  dijalankan  untuk  masyarakat  dan  lingkungan memang  seringkali  menimbulkan  persoalan  mengenai  keterbukaan,  pelibatan, efektivitas,  dan  keadilannya.  Perusahaan  seringkali  memiliki  keterbatasan  dalam melibatkan  kelompok-kelompok  masyarakat,  baik  secara  representasi  maupun kualitasnya.  Ini  dipengaruhi  dengan  jumlah  masyarakat,  persebaran  masyarakat  yang tidak  merata,  dan  kemauan  atau  kemampuan  yang  rendah  dari  perusahaan  untuk melibatkan masyarakat. Misalnya saja ada di sekitar perusahaan terdapat pemukiman yang padat penduduk tetapi tidak merata persebarannya membuat sulit menentukan kelompok masyarakat mana yang terpilih untuk mendapat manfaat program TJSL. Selain itu,  komunikasi  yang  kurang  terbuka  dan  menyeluruh  dapat  membuat  kesan  bahwa program  TJSL  hanya  diperuntukkan  untuk  kelompok  tertentu  saja,  misalnya  tokoh
13 Illona Oisina Situmeang. Op Cit ., hal 4
14 Asngari  PS.  2003. Pentingnya  Memahami  Falsafah  Penyuluhan  Pembangunan  dalam  Rangka  Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Membentuk Pola  Perilaku  Manusia  Pembangunan .  Diedit  oleh  Adjat  Sudrajat  dan  Ida  Yustina. Bogor: Institut Pertanian Bogor Press, hal 6
15 Moch Slekhan. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat . Malang: Setara Press, hal 144
masyarakat atau kelompok masyarakat yang dekat dengan perusahaan. Hal demikian mampu  menimbulkan  potensi  kecemburuan  yang  ada  di  masyarakat.  Maka  dari  itu, masyarakat  juga  harus  ditempatkan  sebagai  tujuan  utama  TJSL,  bukan  hanya  sarana untuk mencapai tujuan. 16
Namun, perlu diketahui tidak mudah untuk membuka partisipasi tanpa ada kesadaran dari masyarakat. Perlu dorongan agar masyarakat juga mau terlibat dalam aktivitas TJSL perusahaan.  Ini  diperlukan  agar  aktivitas  TJSL  dilakukan  secara  inklusif.  Faktor pendorong partisipasi masyarakat antara lain; Pertama, masyarakat akan berpartisipasi jika  mereka  merasa  bahwa  isu  atau  aktivitas  yang  akan  dilakukan  penting.  Kedua, masyarakat  merasa  bahwa  partisipasi  mereka  akan  membuat  perubahan.  Ketiga, partisipasi yang mereka lakukan dihargai dan diakui. Keempat, partisipasi yang dilakukan harus didukung sarana dan prasarana seperti transportasi, keamanan, waktu, dan lokasi yang  tepat.  Kelima,  struktur  dan  proses  partisipasi  tidak  boleh  mengucilkan masyarakat. 17 Perusahaan harus memastikan bahwa aktivitas TJSL yang akan dilakukan memenuhi  harapan-harapan  tersebut  agar  masyarakat  mampu  berpartisipasi  secara utuh dan menghasilkan aktivitas TJSL yang berkualitas.

## ISO 26000
Terbitnya ISO 26000 sebagai guidance atau pedoman pelaksanaan CSR mengisyaratkan bahwa CSR begitu penting bagi keberlanjutan suatu organisasi. Setidaknya, padangan inilah  yang  muncul  dari Rio  Earth  Summit  on  the  Environment pada  1992  dan World Summit  on  Sustainable  Development (WSSD)  pada  2002  dan  menjadi  cikal  bakal perubahan  paradigma  mengenai  CSR.  ISO  26000  lahir  diawali  dengan  permintaan khusus oleh badan ISO kepada ISO on Consumer Policy untuk merundingkan penyusunan standar CSR pada 2001 yang kemudian disetujui dan diluncurkan pada 2010. ISO 26000 mengubah  konsep Corporate  Social  Responsibility (CSR)  menjadi Social  Responsibility (SR)  untuk  menegaskan  bahwa  pelaksanaan  SR  bukan  hanya  diperuntukan  bagi perusahaan,  melainkan  semua  bentuk  dan  jenis  organisasi.  ISO  26000  menyediakan standar  pedoman  yang  bersifat  sukarela  mengenai  tanggung  jawab  sosial  suatu organisasi  yang  mencakup  semua  sektor  badan  publik  ataupun  badan  privat,  baik  di negara  berkembang  maupun  negara  maju. 18 Standar  pedoman  ini  menjadi  acuan internasional dan kini juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui SNI 26000: 2013.
16 Sirajudin,  dkk.  2006. Hak  Rakyat  Mengontrol  Negara:  Membangun  Model  Partisipasi  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah . Jakarta: Yappika, 2006, hal 13
17 Jim Ife dan Frank Tesoriero. Op Cit . Hal 309
18 dr. Elita Rahmi, S.H., M.H. 2012. Standardisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggung Hawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia . Media Neliti, hal 5
Meskipun tidak bersifat wajib, ISO 26000 dapat memandu organisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang dengan cara: mengembangkan  suatu  konsesnsus  terhadap  pengertian  tanggung  jawab  sosial  dan isunya, menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan- kegiatan yang efektif, dan memilah praktik-praktik terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan. 19 Organisasi  yang  memilih  menjalankan  praktik  TJSLnya  dengan menggunakan panduan ini diharapkan mampu membuat pelaksanaannya menjadi jauh lebih terukur dan efektif, membentuk suatu disiplin praktik TJSL yang jelas, kemudian mampu  mengadopsi  praktik  bisnis  yang  tepat.  Secara  konsisten,  ISO  26000 mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  yang  mencakup  tujuh  pokok  isu,  yaitu pengembangan  masyarakat,  konsumen,  praktik  kegiatan  institusi  yang  sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan. 20
Pedoman ini kemudian menjadi alternatif terbaik bagi banyak organisasi sebagai acuan pelaksanaan SR. Seiring meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya menyeimbangkan  aspek  sosial,  lingkungan,  dan  bisnis,  organisasi  terus  menunjukkan komitmen  yang  kuat.  Penguatan  peran  organisasi  dan  masyarakat  terus  menerus diakomodasi dalam konteks yang proporsional, termasuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas  CSR.  Pedoman  ISO  26000  menekankan  bahwa  pelibatan  komunitas  dan pengembangan  komunitas  masyarakat  adalah  kesatuan  integral  dalam  konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama penerapan ISO 26000 adalah  untuk  memaksimalkan  peran  organisasi  dalam  pembangunan  yang berkelanjutan.  Prinsip  keberlanjutan  mengedepankan  pertumbuhan,  khususnya  bagi masyarakat  miskin  dalam  mengelola  lingkungan  dan  kemampuan  institusinya  dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial. 21 Pelibatan dan pengembangan masyarakat  juga  dipandang  sebagai  suatu  langkah  yang  mampu  mengintegrasikan program CSR kepada kelangsungan hidup organisasi di masa yang akan datang.
Pengembangan  masyarakat,  atau  yang  dalam  dokumen  ISO  26000  termasuk  dalam subjek Community  Development, memberi  poin  penting  dalam  isu  pelibatan masyarakat,  pendidikan dan  kebudayaan,  kreativitas dan  pengembangan  ketrampilan karyawan,  pengembangan  akses  teknologi,  kesejahteraan  dan  kenaikan  upah, kesehatan,  serta  investasi  sosial.  Seluruh  isu  tersebut  terintegrasi  dalam  bentuk pertanggungjawaban sosial yang mencakup tanggung jawab sosial kepada masyarakat serta  karyawan  yang  harus  diupayakan  secara  seimbang.  Dalam  pengembangan masyarakat,  hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  organisasi  atau  perusahaan  adalah
19 Ibid .
20 https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/ , diakses pada 29 September 2022, pukul 12.30 WIB
21 Yusup Wibisaono. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR . Fancho Publishing, hal 13.
mendorong  pembangunan  kapasitas  lokal  dengan  melakukan  kerjasama  yang  erat dengan komunitas masyarakat secara inkusif dengan bersemangatkan gotong-royong.
Selain  pengembangan  masyarakat,  salah  satu  prinsip  yang  teguh  dalam  ISO  26000 adalah prinsip penghormatan terhadap human rights atau hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan  bahwa  kewajiban  untuk  menghormati  hak  asasi  manusia  dan  mengakui seluruh kepentingan-kepentingannya. Penerapan secara nyata prinsip ini salah satunya adalah  membangun  sebuah  upaya  peningkatan  kapasitas  bagi  masyarakat  lokal termasuk  dalam  kepentingan  bisnis  demi  praktik  bisnis  yang  sehat.  Organisasi  atau perusahaan, dalam penghormatannya terhadap hak asasi manusia, tidak cuma berfokus dalam  satu  aktivitas  tertentu,  melainkan  harus  tercermin  dalam  seluruh  aktivitas bisnisnya. Upaya ini dinyatakan juga dalam praktik pelaksanaan TJSL yang secara nyata dengan memberikan kontribusi bagi masyarakat serta lingkungan hidup sekitarnya. ISO 26000 memandu untuk uji kelayakan yang menjadi bagian dari manajemen risiko untuk berusaha  mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  menangani  tanggung  jawab  sosial,  baik secara aktual maupun potensial, yang memiliki dampak merugikan. 22

## Conclusion
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mutlak  untuk  diberikan  ruang  yang  partisipatif.  Partisipasi  masyarakat  bukan  hanya memungkinkan  masyarakat  untuk  menerima  manfaat  program,  melainkan  juga  aktif dalam  seluruh  proses  atau  tahapan  dalam  pelaksanaan  TJSL.  Partisipasi  yang  sesuai dengan semangat gotong royong ini mampu mengakomodasi kemampuan masyarakat untuk  memberi  pengaruh  terhadap  kegiatan-kegiatan,  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraannya.  Partisipasi  yang  baik  juga  menjadi  parameter  keberhasilan  suatu usaha  pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  dapat  dilakukan  mulai  dari  tahap pengambilan keputusan, partisipasi pengawasan, partisipasi manfaat, partisipasi proses pemberdayaan, partisipasi kemiytaan, dan. partisipasi akibat pengaruh stakeholder. ISO 26000  menegaskan  mengenai  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam Social Responsibility (SR)  dalam  pokok  isu  pengembangan  masyarakat.  Pelibatan  dan pengembangan  komunitas  masyarakat  merupakan  suatu  kesatuan  integral  dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Subjek Community Development dalam ISO 26000 menekankan  pentingnya  pelibatan  masyarakat  yang  berguna  dalam  pembangunan kapasitas  lokal  dengan  melakukan  kerjasama  erat  dengan  komunitas  masyarakat. Subjek ini juga sesuai dengan prinsip human rights yang dipegang teguh ISO 26000 yang
22 International Organization for Standardization (ISO). 2017. ISO 26000 and OECD Guidelines: Practical Overview of the Linkages, hal 13
menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan salah satunya meningkatkan kapasitas bagi masyarakat lokal demi praktik bisnis yang sehat dan inklusif.
Partisipasi Masyarakat dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut Perspektif ISO 26000 Jurnal Hukum tora: 8 (3): 374-386

## References
Asngari  PS.  2003. Pentingnya  Memahami  Falsafah  Penyuluhan  Pembangunan  dalam Rangka  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Membentuk  Pola  Perilaku  Manusia Pembangunan .  Diedit  oleh  Adjat  Sudrajat  dan  Ida  Yustina.  Bogor:  Institut Pertanian Bogor Press.
Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
International  Organization  for  Standardization  (ISO).  2017.  ISO  26000  and  OECD Guidelines: Practical Overview of the Linkages.
Iriyani E. 2009. Komitmen Stakeholders Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan.  Tesis .  Semarang:  Universitas  Diponergoro,  dalam  Illona,  2014. Aktivitas  Corporate  Social  Responsibility  dalam  Menciptakan  Partisipasi Masyarakat (Kasus pada Pertamina Refinery Unit VI Balongan). Jurnal. Bina Widya: UPN Veteran Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmudi. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Persada.
Prastowo  dan  Huda.  2011. Corporate  Social  Responsibility  Kunci  Meraih  Kemuliaan Bisnis . Yogyakarta: Samudra Biru.
Rahmi,  Elita,  S.H.,  M.H.  2012. Standardisasi  Lingkungan  (ISO  26000)  sebagai Harmonisasi  Tanggung  Hawab  Sosial  Perusahaan  dan  Instrumen  Hukum  di Indonesia . Media Neliti.
Sirajudin,  dkk.  2006. Hak  Rakyat  Mengontrol  Negara:  Membangun  Model  Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah . Jakarta: Yappika.
Siregar,  Mahmul.  2016. Prediktabilitas  Regulasi  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia . Jurnal Hukum, Samudra Keadilan.
Slekhan,  Moch.  2014. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Partisipasi Masyarakat . Malang: Setara Press.
Soekanto, Soerjono & Mahmudi, Sri. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sumitro,  Rochmat.  1996.  Dalam  Hulman  Panjaitan, Hukum  Pajak  (Bagian  Pertama) ,
AHAEM PETEHAEM, Jakarta.
Triyanti,  Maroh.  2020. Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pelaksanaan  CSR  Kampoeng BNI  Imogriri  pada  Dusun  Moholegi,  Imogiri,  Bantul,  Yogyakarta .  Skripsi.
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Partisipasi Masyarakat dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut Perspektif ISO 26000 Jurnal Hukum tora: 8 (3): 374-386
Wibisono,  Yusup.  2007. Membedah  Konsep  dan  Aplikasi  CSR  (Corporate  Social Responsibility) . Jakarta: PT. Gramedia.
Wibisono, Yusup. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR . Fancho Publishing.
https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/ , diakses pada 29
September 2022.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.