## Konsep Pendidikan Islam Menuju  Pembentukan Civil Society

## H. Zainal Arifin
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan Jl. Kl. Yos Sudarso No. 224 Medan, Sumatera Utara, 20115 e-mail: ust_zein@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat  madani  adalah  masyarakat  yang  beradab  yang  selalu menjunjung  tinggi  konsep  pendidikan  menuju  masyarakat  madani  dan  prinsip- prinsip  masyarakat  yang beradab  yang telah diuraikan  dalam pembahasan, yaitu: Keadilan  sosial,  Egalitarianisme,  Pluralisme,  Supremasi  hukum.  Masyarakat madani  dalam  pendidikan  islam  adalah  pelaku  atau  subyek  pendidikan  untuk mewujudkan  pendidikan  islam  yang  beradab.  konsep  transformasi  pendidikan Islam  di  Indonesia  untuk  menuju  masyarakat  madanI  selayaknya;  (a)  pendidikan harus  menuju  pada  integritas  antara  ilmu  agama  dan  ilmu  umum  untuk  tidak melahirkan  jurang  pemisah  antara  ilmu  agama  dan  ilmu  bukan  agama,  (b) pendidikan  menuju  tercapainya  sikap  dan  perilaku  toleransi,  lapang  dada  dalam berbagai  hal  dan  bidang,  terutama  toleran  dalam  perbedaan  pendapat  dan penafsiran  ajaran  Islam,  tanpa  melepaskan  pendapat  atau  prinsipnya  yang diyakini,  (c)  pendidikan  yang  mampu  menumbuhkan  kemampuan  untuk berswadaya  dan  mandiri  dalam  kehidupan,  (d)  pendidikan  yang  menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur, dan (e) pendidikan Islam harus didisain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat madani.
Kata Kunci: Konsep, Pendidikan Islam, Civil Sociiety

## Pendahuluan
Masyarakat  madani  merupakan  tuntutan  baru  yang  memerlukan  berbagai torobosan di dalam berpikir, penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan. Dengan kata lain, dalam menghadapi perubahan masyarakat dan zaman, “diperlukan suatu paradigma  baru  di  dalam  menghadapi  tuntutan-tuntutan  yang  baru.  Istilah
masyarakat  madani  merupakan  penerjemahan  dari  konsep civil  society yang pertama  kali  digulirkan  oleh  Dato  Seri  Anwar  Ibrahim  dalam  ceramahnya  pada simposium  Nasional  dalam  rangka  forum  ilmiah  pada  acara  festival  istiqlal,  26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan  bahwa  masyarakat  yang  ideal  adalah  kelompok  masyarakat  yang memiliki  peradaban  maju.  Lebih  jelas  Anwar  Ibrahim  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  masyarakat  madani  adalah  sistem  sosial  yang  subur  yang diasaskan  kepada  prinsip  moral  yang  menjamin  keseimbangan  antara  kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.
Perujukan  terhadap  masyarakat  Madinah  sebagai  tipikal  masyarakat  ideal bukan pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini. Seperti, pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar yang sejalan dengan  petunjuk  Ilahi,  maupun  persatuan  yang  kesatuan  yang  ditunjuk  oleh  ayat sebelumnya  (Lihat,  QS.  Ali  Imran/3:  105).  Dalam  rangka  membangun “masyarakat  madani  modern”,  meneladani  Nabi  bukan  hanya  penampilan  fisik belaka,  tapi  sikap  yang  beliau  peragakan  saat  berhubungan  dengan  sesama  umat Islam  ataupun  dengan  umat  lain,  seperti  menjaga  persatuan  umat  Islam, menghormati  dan  tidak  meremehkan  kelompok  lain,  berlaku  adil  kepada  siapa saja, tidak melakukan pemaksaan agama, dan sifat-sifat luhur lainnya.
Sedangkan  mengenai  pendidikan  Islam  Al-Attas  mendefinisikan  bahwa pendidikan  Islam  sebagai:  pengenalan  dan pengakuan,  yang  secara  berangsur- angsur  ditanamkan  ke  dalam  manusia,  dari  segala  sesuatu  dalam  tatanan penciptaan  sedemikian  rupa,  sehingga  membimbing  ke  arah  pengenalan  dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan-Nya, maka  yang  menjadi  tujuan  pendidikan  Islam  menurut  Muhaimin  mencakup  tiga fokus, pertama, terbentuknya  insan  kamil  (manusia  yang  universal)  mempunyai wajah persaudaraan yang menumbuhkan sikap egalitarianisme, Kedua, terciptanya insan kaffah yang memiliki dimensi-dimensi religius, budaya dan ilmiah, Ketiga, penyadaran manusia sebagai hamba dan kholifah Allah. 1
1 Syed  Muhammad  Naquib  al-Attas, The  Concept  of  Education  in  Islam  A Framework  for an Islamic Philosophy of Education (Kuala Lumpur: ISTAC, 1991), h. 20.
Selanjutnya  masyarakat  madani  yang  dianalogikan  dengan civil  society adalah  suatu  kondisi  masyarakat  yang  dilandasi  oleh civileze  society ( masyarakat beradab), 2 karena civileze  society menjadi  prasyarat  terwujudnya masyarakat  madani  itu  sendiri,  yang  tentunya  harus  ditegakkan  atas  landasan nilai-nilai etik moral transendental (adat dan agama) yang bersumber dari doktrin langit. 3
Dari uraian di atas, ada beberapa persamaan antara pengertian Pendidikan Islam  dengan  masyarakat  madani  ( civil  society ),  di  mana  Pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak manusia yang baik secara universal ( al-insan al- kamil ),yang  bercirikan  universalis  dalam  wawasan  dan  ilmu  pengetahuannya. Sedangkan masyarakat madani ( civil society ) adalah kondisi di mana masyarakat mempunyai budi  baik  (beradab)  yang  dilandaskan  sikap  transendental (berdasarkan agama) yang bersumber dari doktrin langit (wahyu / ajaran Tuhan).
Jadi, sangatlah jelas hubungan antara Pendidikan Islam dengan masyarakat madani  ( civil  society ),  karena  di  satu  sisi  jika  dipahami  bahwa  Pendidikan  Islam membentuk  manusia  yang  beradab,  maka  follow  –  upnya  adalah  terbentuknya masyarakat  yang  beradab  pula,  atau  dengan  kata  lain  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  baik,  adalah  tugas  pendidikan  yang  membentuk  kepribadian masing-masing  individu  secara  baik.  Karena  masyarakat  adalah  kumpulan  dari individu-individu.  Dapat  diambil  konklusi  awal,  menurut  penulis  setidaknya  ada dua  keterkaitan  antara  Pendidikan  Islam  dan civil  society yaitu:  ada  tiga  unsur yang membentuk pendidikan, yaitu proses, kandungan dan penerima. Dengan kata lain proses  disini  disebut  dengan  metode  yang  dilakukan  dalam pendidikan. Kandungan  adalah  kurikulum  yang  diajarkan  dalam  sebuah pendidikan. Sedangkan  penerima  adalah  peserta  dalam  suatu  kegiatan pendidikan,  yaitu masyarakat  itu  sendiri.  Jika,  Pendidikan  Islam  sebagai  nilai-nilai  yang  dapat diwujudkan  secara  kelembagaan  misalnya  lewat  Pendidikan  Agama  Islam,  maka
2 Djohar,  “ Pendidikan  yang  Membebaskan  sebagai  Kontruksi  Masyarakat  Madani ”, dalam Membongkar ‘Mitos’ Masyarakat Madani , Cet. ke – 1 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2000), h.301.
3 Ahmad  Syafii  Ma’arif, Universalisme  Nilai  –  Nilai  Politik  Islam  Menuju Masyarakat Madani , dalam Profetika Vol. 1. No. 2 (Jakarta, 1999), h. 170.
tentunya  Pendidikan  Islam  dengan  sendirinya  akan  menjadi  suplier tenaga  ahli, atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral, beretika sosial atau dalam hal ini  manusia  yang  baik,  yaitu  manusia  universal  sebagaimana  disebut  di  atas, sehingga  nantinya  dapat  berguna bagi  masyarakat  yang  menjadi  “konsumen” pendidikan tersebut. Keterkaitan filosofik Pendidikan Islam didasarkan pada nash Alquran  dan  Hadits.  Ajaran  –  ajarannya  tersebut  secara  faktual  tergambar  dalam setiap perintah maupun larangan yang terkandung di dalamnya seperti dalam Q.S. 109 : 1-6, dan Q.S. 60 : 8.

## Pendidikan Pada Masa Rasulullah saw
Rasulullah  saw  mengajarkan  Islam  di  rumah  Arqam  bin  Arqom,  tercatat 40 orang yang terdiri dari laki-laki dan wanita, dan dari beragam usia mulai dari 8 tahun sampai 50 tahun. Sementara itu dikalangan bangsa arab sendiri pada saat itu telah  berkembang  model  pendidikan  kuttab.  Di  kuttab  ini  diajarkan  baca  tulis dengan  teks  dasar  puisi-puisi  arab,  pengajarannya  sendiri  berlangsung  di  rumah para  guru.  Pasca  Islam  hijrah  ke  Madinah,  pendidikan  model  kuttab  ini diberlakukan  oleh  Rasulullah  dengan  mengambil  tempat  di  mesjid  dan  rumah guru dan fungsi kuttab pun dibagi menjadi dua macam, pertama mengajarkan baca tulis dan kedua mengajar Alquran dan dasar-dasar agama Islam.
Kuruikulum  pendidikan  Islam  pada  zaman  Rasulullah  adalah  Alquran yang  Allah  turunkan  sesuai  kondisi  dan  situasi,  kejadian  dan  peristiwa  yang dialami umat saat itu. Selain itu Rasulullah menyuruh para sahabat memperlajari bahasa Asing.
Metode  pengajaran  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  sangat  bervariatif misalnya ceramah, dialog (ketika Muadz akan dikirim menjadi Gubernur Yaman), tanya  jawab  (sering  para  sahabat  bertanya  tentang  suatu  hukum  dan  rasul menjawabnya), diskusi (misalnya diskusi yang terjadi antara Rasulullah dan para sahabat  tentang  hukuman  yang  akan  diberikan  pada  tawanan  perang  Badar), demostrasi,  misalnya  hadis,  “shalatlah  kamu  sebagaimana  kamu  melihat  aku shalat”  dan  metode  kisah  (misalnya  kisah  kaum  nabi-nabi  terdahulu),  metafora (umat muslim laksana satu tubuh, bila sakit salah satu anggota tubuh, maka yang
lain  akan  turut  sakit),  dengan  metode  pembiasaan  (yaitu  membiasakan  shalat berjamaah),  hafalan,  inferensi/prediksi  (misalnya  kelak  umat  islam  akan  seperti sepotong kue yang diperebutkan oleh banyak orang).
Rasulullah pun  melakukan evalusi pengajaran, dengan  cara  mengevaluasi hapalan  para  shahabat,  menyuruh  para  shahabat  membacakan  Alquran dihadapannya  dan  membetulkan  hapalan  dan  bacaan  yang  keliru,  dan  setiap utusan  yang  akan  dikirim  oleh  Rasulullah  maka  akan  diuji  dulu  kemampuannya. Misalnya  ketika  akan  mengutus  Muadz  bi  Jabal  ke  Yaman  sebagai  qadi, Rasulullah  menanyakan  bagaimana  ia  memutuskan  suatu  perkara  yang  muncul ditengah-tengah  umat.  Muadz  menjawab,  bahwa  ia  akan  memutuskan  dengan Alquran,  dan  as  sunnah,  dan  jika  tidak  didapati  di  keduanya  ia  akan  berijtihad. Maka  Rasulullah  pun  tersenyum  tanda  menyetujui  dan  percaya  akan  kompetensi Muadz sebagai qadi Yaman. 4

## Konsep Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Civil Society
Masyarakat  madani  adalah  masyarakat  yang  beradab  yang  selalu menjunjung  tinggi  konsep  pendidikan  menuju  masyarakat  madani  dan  prinsip- prinsip  masyarakat  yang beradab  yang telah diuraikan  dalam pembahasan, yaitu: Keadilan  sosial,  Egalitarianisme,  Pluralisme,  Supremasi  hukum.  Masyarakat madani  dalam  pendidikan  islam  adalah  pelaku  atau  subyek  pendidikan  untuk mewujudkan pendidikan islam yang beradab.
Konsep  masyarakat  yang  sesuai  dengan  pendidikan  Islam  adalah masyarakat  beradab.  Masyarakat  beradab  dalam  terminology  barat  disebut civil Society , sementara itu pada terminology arab (Islam) disebut masyarakat madani. Adapun  yang  lebih  penting  dari  kedua  istilah  tersebut  adalah  bagaimana  proses berjalan  dan  hasil  yang  akan  dicapai  nantinya  oleh  masyarakat  madani  / civil society . 5 Masyarakat beradab dapat dikonseptualisasikan sebagai civil society atau masyarakat  madani.  Meskipun  memiliki  makna  dan  sejarah  sendiri,  tetapi keduanya, civil society dan masyarakat madani merujuk pada semangat yang sama
4 T. An Nabhani, Daulah Islamiyah , terj. (Jakarta: HTI Press, 2007), h. 16-17.
5 Anan Nur. http://anan-nur.blogspot.com/2011/06/menggagas-penyelenggaraan- pendidikan.html .  di akses tanggal 23 Desember 2012.
sebagai  sebuah  masyarakat  yang  adil,  terbuka,  demokratis,  sejahtera,  dengan kesadaran  ketuhanan  yang  tinggi  yang  diimplementasikan  dalam  kehidupan sosial. 6
Pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan  seadanya  saja.  Selama  ini, upaya  pembaharuan  pendidikan Islam  secara mendasar,  selalu  dihambat  oleh  berbagai  masalah  mulai  dari  persoalan  dana sampai  tenaga  ahli.  Padahal  pendidikan  Islam  dewasa  ini,  dari  segi  apa  saja terlihat goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas. 7
Berdasarkan  uraian  ini,  ada  dua  alasan  pokok  mengapa  konsep transformasi  pendidikan  Islam  di  Indonesia  untuk  menuju  masyarakat  madani sangat mendesak di antaranya; (a) konsep dan praktek pendidikan Islam dirasakan terlalu  sempit,  artinya  terlalu  menekankan  pada  kepentingan  akhirat,  sedangkan ajaran  Islam  menekankan  pada  keseimbangan  antara  kepentingan  dunia  dan akhirat,maka  perlu  pemikiran  kembali  konsep  pendidikan  Islam  yang  betul-betul didasarkan  pada  asumsi  dasar  tentang  manusia  yang  akan  diproses  menuju masyarakat  madani;  (b)  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang  dimiliki sekarang ini, belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi  tantangan  dunia  modern  dan  tantangan  masyarakat  dan  bangsa Indonesia  disegala  bidang,  oleh  karena  itu  untuk  menghadapi  dan  menuju masyarakat  madani  diperlukan  konsep  pendidikan  Islam  serta  peran  sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam,
Konsep dasar teoritis pendidikan Islam, harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat madani di mana pendidikan itu akan diterapkan. Apabila terlepas  dari  konteks  “masyarakat  madani”,  maka  pendidikan  menjadi  tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam pada kondisi masyarakat madani tersebut..
6 Ali Nurdin, Syaiful Mikdar , Wawan Suharmawan . Mkdu4221 Pendidikan Agama Islam. http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_contentview=articleid=54:mkdu-4221 berkehidupan-bermasyarakatcatid=33:mkduItemid=77. Diakses tanggal 23 oktober 2011.
7 A. Syafi’i Maarif, Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 11-13.
Oleh  karena  itu,  usulan  perubahan  sebagai  berikut  :  (a)  pendidikan  harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang  pemisah  antara  ilmu  agama  dan  ilmu  bukan  agama,  karena,  dalam pandangan seorang muslim, ilmu pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah  SWT,  (b)  pendidikan  menuju  tercapainya  sikap  dan  perilaku  toleransi, lapang  dada  dalam  berbagai  hal  dan  bidang,  terutama  toleran  dalam  perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang  diyakini,  (c)  pendidikan  yang  mampu  menumbuhkan  kemampuan  untuk berswadaya  dan  mandiri  dalam  kehidupan,  (d)  pendidikan  yang  menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur, dan (e) pendidikan Islam  harus  didisain  untuk  mampu  menjawab  tantangan  masyarakat  madani. Demikian  juga  untuk  mewujudkan  masyarakat  madani  salah  satu  konsep pendidikan adalah dengan melakukan demokratisasi pendidikan. Tujuannya ialah menghasilkan  lulusan  yang  merdeka,  berpikir  kritis  dan  sangat  toleran  dengan pandangan dan praktik-praktik demokrasi. 8
Demokratisasi  pendidikan  tidak  harus  dimulai  dari  sistem  pendidikan berskala nasional. Bahkan akan lebih efektif kalau dimulai dari sistem pendidikan berskala  lokal  berupa  pendidikan  di  dalam  kelas.  Dalam  proses  PBM  di  kelas, demokrasi  pendidikan  dapat  diarahkan  pada  pembaharuan  kultur  dan  norma keberadaban, sebab menurut Zamroni  Hardjowirono 9 hal ini merupakan inti dari proses  pendidikan.  Pelaksanaan  demokratisasi  pendidikan  di  kelas  harus  mampu membawa  peserta  didik  untuk  menghargai  kemampuan  teman  dan  guru, kemampuan  sosial-ekonomi  teman  dan  guru,  kebudayaan  teman  dan  guru,  dan sejumlah kemajemukan lainnya.
Di  samping  itu,  menurut  Battle  seperti  yang  dikutip  Shannon  (1978:  32) demokratisasi  pendidikan  dalam  PBM  juga  dapat  ditempuh  dengan  mengajarkan hal-hal  yang  berhubungan  dengan  dunia  sekarang  yang  sangat  dibutuhkan  oleh peserta  didik  dan  masyarakatnya  (pragmatisme),  tanpa  harus  melupakan  hari
8 H.A.R.  Tilaar, Pendidikan,  Kebudayaan,  dan  Masyarakat  Madani  Indonesia (Jakarta: Rosdakarya, 1999), h. 23.
9 Zamroni  Hardjowirono, Pendidikan  Demokrasi  pada  Masyarakat  Multikultural (Jakarta: Gavin Kalam Utama 2011), h. 1.
kemarin.  Sebagai  contoh  jika  peserta  didik  kebanyakan  berlatar  belakang masyarakat  petani,  maka  orang  tua  atau  keluarganya  cenderung  menuntut  hasil nyata  dari  dan  Supervisi  peserta  didik  kebanyakan  berlatar  belakang  masyarakat nelayan,  maka  orang  tua  atau  keluarganya  cenderung  menuntut  hasil  nyata  dari pendidikan anaknya agar mampu meningkatkan produktivitas hasil perikanannya. Jika  peserta  didik  kebanyakan  berlatar  belakang  masyarakat  bisnis,  maka  orang tua  atau  keluarganya  cenderung  menuntut  hasil  nyata  dari  pendidikan  anaknya agar  mampu  meningkatkan  produktivitas  usaha  bisnisnya,  dan  seterusnya. Contoh-contoh tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam melakukan inovasi pendidikan  yang  berkonteks  demokratisasi  pendidikan  perlu  diperhatikan masalah-masalah  pragmatik  yakni  mulai  dari  pemilihan  materi  ajar,  penentuan tujuan, pemilihan metode, pemilihan evaluasi hasil belajar, output lulusan, sampai kebutuhan  yang  diharapkan  dunia  kerja.  Hal  ini  cukup  beralasan  karena pengajaran  yang  kurang  menekankan  pada  konteks  pragmatik  pada  gilirannya akan  menyebabkan  peserta  didik  akan  terlepas  dari  akar  budaya  dan masyarakatnya.  Hal  ini  juga  dinyatakan  oleh  Barnadib  (1997:  1)  bahwa pendidikan memang sebagai upaya mengembangkan kemanusiaan dan pengalihan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya pengajaran pragmatik  yaitu  pengajaran  yang  menekankan  pada  aspek  fungsi  akan  menjadi salah  satu  alternatif  pencapaian  pengajaran  yang  berwawasan  kemanusiaan  dan peradaban.  Oleh  sebab  itu,  di  dalam  PBM  yang  pragmatik  akan  tercipta  suasana kondusif bagi demokratisasi pendidikan.
Dengan konsep pendidikan di atas akhirnya dapat dijadikan desain model pendidikan  Islam  untuk  membangun  masyarakat  madani.  Dalam  bentuk operasionalnya sebagai berikut:
1. Mendesain  model  pendidikan  umum  Islami  yang  handal  dan  mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain. Dengan demikian visi misi dan  tujuan  pendidikan,  kurikulum,  materi  pembelajaran,  metode pembelajaran,  manajemen  pendidikan  harus  disesuaikan  dengan  tuntutan zaman.
2. Model  pendidikan  Islam  yang  tetap  mengkhususkan  pada  desain pendidikan  keagamaan,  yaitu  benar-benar  sesuai  dengan  konsep-konsep Islam.
3. Model  pendidikan  agama  Islam  tidak  hanya  dilaksanakan  di  sekolah formal  tetapi  juga  di  luar  sekolah  seperti  di  lingkungan  keluarga masyarakat  sehingga  pendidikan  agama  dapat  ditanamkan  dan disosialisasikan  yang  menjadi  kebutuhan  peserta  didik,  akhirnya pendidikan  agama  Islam  bukan  lagi  berupa  pengetahuan  yang  di  hafal tetapi menjadi kebutuhan dan perilaku aktual.
Dalam  konteks  ini  juga  perlu  pemikiran  kembali  tujuan  dan  fungsi lembaga-  lembaga  pendidikan  Islam  yang  ada. 10 Memang  diakui  bahwa penyesuaian lembaga-lembaga pendidikan akhir-akhir ini cukup menggembirakan,  artinya  lembaga-lembaga  pendidikan  memenuhi  keinginan untuk  menjadikan  lembaga-lembaga  tersebut  sebagai  tempat  untuk  mempelajari ilmu  umum  dan  ilmu  agama  serta  keterampilan.  Tetapi  pada  kenyataannya penyesuaian tersebut lebih merupakan peniruan dengan tambal sulam atau dengan kata  lain  mengadopsi  model  yang  telah  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga pendidikan  umum,  artinya  ada  perasaan  harga  diri  bahwa  apa  yang  dapat dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  pendidikan  umum  dapat  juga  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  pendidikan  agama,  sehingga  akibatnya  beban  kurikulum  yang terlalu  banyak  dan  cukup  berat  dan  bahkan  terjadi  tumpang  tindih.  Lembaga- lembaga pendidikan Islam mengambil secara utuh semua kurikulum (non-agama) dari  kurikulum  sekolah  umum,  kemudian  tetap  mempertahankan  sejumlah program  pendidikan  agama,  sehingga  banyak  bahan  pelajaran  yang  tidak  dapat dicerna  oleh  peserta  didik  secara  baik,  sehingga  produknya  (hasilnya)  serba setengah-tengah  atau  tanggung  baik  pada  ilmu-ilmu  umum  maupun  pada  ilmu- ilmu  agama.  Untuk  itu,  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  sebenarnya  mulai memikirkan  kembali  disain  program  pendidikan  untuk  menuju  masyarakat madani, dengan memperhatikan relevansinya dengan bentuk atau kondisi serta ciri
10 Anwar Jasin, Pembaharuan Kurikulum Sekolah dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 15.
masyarakat madani. Maka untuk menuju “masyarakat madani”, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih satu di antara dua fungsi yaitu apakah mendisain model  pendidikan  umum  Islami  yang  handal  dan  mampu  bersaing  secara kompotetif  dengan  lembaga  pendidikan  umum  atau  mengkhususkan  pada  disain pendidikan  keagamaan  yang  handal  dan  mampu  bersaing  secara  kompotetif, misalnya  mempersiapkan  ulama-ulama  dan  mujtahid-mujtahid  yang  berkaliber nasional dan dunia.

## Kelembagaan dan Sistem Pendidikan Tinggi Agama Islam
IAIN ini bermula dengan dua bagian yaitu dua fakultas di Yogyakarta dan dua  fakultas  di  Jakarta.  Di  kedua  tempat  ini,  IAIN  dengan  cepat  berkembang menjadi sebuah Institut dengan empat fakultas, yang pada tiap fakultasnya kuliah selama  3  tahun,  dan  dapat  dilengkapi  dengan  spesialisasi  selama  dua  tahun. Keempat fakultas tersebut adalah: (1) Fakultas Ushuluddin, yang terdiri dari segi- segi  ilmu  agama  Islam  yang  spekulatif,  seperti  filsafat,  tasawuf,  perbandingan agama  dan  dakwah;  (2)  Fakultas  Syariah,  yang  menekankan  aspek-aspek  praktis dari agama yurisprudensi, tafsir,  pengetahuan hadis dan sebagainya; (3) Fakultas Tarbiyah,  yaitu  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan  dan  keguruan,  yang mempersiapkan  guru  agama;  dan  (4)  Fakultas  Adab  atau  Ilmu  Kemanusiaan, untuk  spesialisasi  Sejarah  Islam  serta  Bahasa  Arab  secara  khusus. IAIN-IAIN tersebut di atas dilengkapi dengan beberapa fakultas di lingkungannya serta  tidak  sedikit  yang  mempunyai  fakultas  cabang  yang  tersebar  ke  berbagai daerah.  Di  antara  IAIN  tersebut  juga  sudah  ada  yang  melaksanakan  pendidikan yang lebih tinggi yaitu pada tingkat Program Pasca Sarjana (S2), bahkan Program Doktoral (S3). Di samping lembaga pendidikan tinggi negeri (IAIN) di lain pihak perguruan  tinggi  Islam  swasta  pun  juga  berkembang  pesat,  terlebih  lagi  dengan diresmikannya  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  swasta  ini  dengan  nama Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. 11
11 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. ix.
Sampai  saat  ini  secara  bertahap  telah  lahir  14  buah  IAIN  dan  36  buah STAIN di seluruh Indonesia di antaranya:
1. IAIN Sunan Kalijaga
2. IAIN Syarif Hidayatullah
3. IAIN ar-Raniry
4. IAIN Raden Fatah
5. IAIN Antasari
6. IAIN Alaudin
7. IAIN Sunan AMpel
8. IAIN Imam Bonjol
9. IAIN Sultan Thaha SAefuddin
10. IAIN Sunan Gunung Jati
11. IAIN Raden Intan
12. IAIN Walisongo
13. IAIN Syarif Qasim
14. IAIN Sumatera Utara
Didirikannya  lembaga  IAIN  dan  STAIN  dengan  maksud  untuk  memberi pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi pesat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu agama Islam. 12
Di  samping  itu,  terdapat  pula  perguruan  tinggi  Islam  seperti:  UII,  UM (Universitas  Muhammadiyah),  UNISBA  (Universitas  Islam  Bandung),  UNISMA (Universitas  Islam  Malang),  dan  UISU  (Universitas  Islam  Sumatera  Utara). Universitas-universitas  tersebut  memiliki  fakultas  agama  yang  menjadi  tanggung jawab  Direktorat  Perguruan  Tinggi  Agama  (PTA),  kemudian  dilimpahkan  ke IAIN  setelah  terbentuk  KOPERTAIS  (Koordinator  Perguruan  Tinggi  Agama Islam  Swasta)  yang  diketuai  oleh  Rektor  IAIN  di  masing-masing  daerah. Sedangkan  fakultas-fakultas  non  agama  berada  di  bawah  tanggung  jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 13
12 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia (Medan: IAIN Press 2002), h. 110.
13 Asrohah, Sejarah , h. 48.

## Konversi IAIN-STAIN-UIN
Setelah  lebih  dari  setengah  abad,  53  tahun  dihitung  semenjak  26 September  1951  hingga  26  September  2004,  IAIN  Sunan  Kalijaga  terlibat  aktif mengikuti  segala  dinamika  perubahan  zaman  dan  menghadapi  serta  menjawab semua  bentuk  tantangan  yang  timbul.  Sekarang,  Lembaga  Pendidikan  Tinggi Islam  ini,  dibukakan  peluang  serta  dipersilakan  mereformasi  diri.  Keputusan Bersama  Menteri  Pendidikan  Nasional  dan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia, menetapkan  bahwa  mulai  23  Januari  2004  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  menjadi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Sunan Kalijaga  Yogyakarta.  Keputusan  Bersama  yang  juga  mengubah  status  Sekolah Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  Malang  menjadi  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Malang.  Sesungguhnya  pemikiran  dan  gagasan  mengubah  IAIN  menjadi universitas sudah lama dilontarkan. Pada waktu Menteri Agama dijabat oleh KH Wahib  Wahab,  pemerintah  Indonesia  (dalam  hal  ini  Departemen  Agama)  ingin menganugerahkan  gelar  Doctor  Honoris  Causa  kepada  rektor  atau  Syeikh  al- Akbar Universitas Islam Al-Azhar Mesir, Muhammad Syaltout, melalui IAIN. Al- Azhar  pada  waktu  itu  sudah  mereformasi  diri  untuk  kesekian  kalinya,  hingga menjadi Universitas dengan beberapa fakultas, sebagaimana sudah ditulis di atas. Yang  bersangkutan  keberatan,  karena  ia  menganggap  IAIN  hanyalah  sebuah lembaga  pendidikan  Islam  yang  sama  tingkatannya  dengan  sebuah  akademi  di Mesir.  Atas  dasar  yang  sangat  teknis  itu,  muncullah  usul  perubahan  nama  IAIN menjadi Universitas. Hanya saja usul tersebut ditolak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Jalan keluar untuk menghilangkan kesan M. Syaltout terhadap IAIN yang hanya  setingkat  sebuah  akademi  itu  adalah  melengkapi  nama  IAIN  dengan tambahan  al-Jamiah  al-Islamiyah  al-Hukumiyah.  Mulai  saat  itu  dikukuhkanlah nama Perguruan Tinggi Islam ini menjadi Institut Agama Islam Negeri al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah. Tarmizi Taher, sewaktu menjabat Menteri Agama RI, menggagas kembali perubahan IAIN menjadi UIN. Motivasi yang melatarbelakangi  gagasan  perubahan  ini  berbeda  dengan  motivasi  gagasan perubahan  yang  diusulkan  KH.  Wahib  Wahab.  Gagasan  Menteri  ini  untuk
mengubah  nama  IAIN  menjadi  UIN  didasarkan  atas  keinginannya  untuk  menata strategi  pendidikan  Islam  secara  terpadu.  Dalam  salah  satu  ceramahnya  dia mengatakan,  bahwa  dikotomi  pendidikan  Islam  akan  menimbulkan  bencana budaya,  intelektual,  dan  rohaniah  bagi  umat  Islam.  Untuk  menghilangkan dikotomi  itu  Departemen  Agama  akan  berusaha  mengembangkan  program  kerja yang  70%  dari  padanya  adalah  program  pendidikan.  Dana,  tenaga,  pikiran,  dan waktu akan dikerahkan ke arah itu untuk menunjangnya. Untuk mengawali proses Universitas Islam itu, menurut Menteri Agama (waktu itu), Institut Agama Islam Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  dan  Institut  Agama  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga  Yogyakarta,  akan  diubah  menjadi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN). Langsung  ataupun  tidak,  dasar  pemikiran  tentang  keterpaduan  ilmu  yang dikemukakan itu tentu bisa juga ada pengaruh dari perkembangan Universitas Al- Azhar. 14
Konsep  dasar  awal  pengembangan  IAIN  Jakarta  adalah  perubahan  IAIN Jakarta  menjadi  UIN.  Gagasan  dan  konsep  tersebut  bertitik  tolak  dari  beberapa masalah  yang  dihadapi  IAIN  dalam  perkembangannya  selama  ini.  Beberapa masalah pokok tersebut di antaranya adalah:
1. IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
2. IAIN  belum  mampu  meresponi  perkembangan  IPTEK  dan  perubahan masyarakat yang semakin kompleks. 15
Berdasarkan  proposal  awal  yang  diajukan  pada  kuartal  pertama  tahun 1998, oleh IAIN Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, Tim PERTA menyimpulkan berbagai latar belakang rencana transformasi IAIN menjadi UIN sebagai berikut:
1. Harapan Publik; sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), IAIN diharapkan  dapat  berperan  lebih  banyak  lagi  kepada  masyarakat, sebagaimana  amanat  USPN  (Undang-Undang  Sistem  Pendidikan
14 Burhanuddin  Daja,  Wacana  Perubahan  Nama  Institut,  Kerja  Sama  Uin  Suka Yogyakarta-KR  (2);  Menatap  Masa  Depan  IAIN  Pasca  UIN,   http://www.angelfire. com/alt2/uin_malang… / 17 September 2004.
15 Azyumardi  Azra, Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  Rekontruksi  dan Demokratisasi (Jakarta: Kompas, 2002), h. 38-39.
Nasional)  tahun  1989  bahwa  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  harus berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  ditambah jumlah  perguruan  tinggi  negeri  yang  telah  ada  belum  cukup  menampung masyarakat  (lulusan  SLTA  sederajat)  yang  ingin  melanjutkan  pendidikan mereka. Karena itu dan untuk memenuhi harapan tersebut, sejumlah IAIN perlu diperluas dari kondisinya yang ada saat ini (hanya pengajaran ilmu- ilmu  agama)  menjadi  sebuah  universitas  negeri  (yang  juga  mengajarkan ilmu-ilmu umum).
2. Kesempatan  kerja  dan  perluasan  kualitas  IAIN  juga  akan  memperluas kesempatan  kerja  bagi  tenaga-tenaga  akademik  (dosen)  dan  administratif (karyawan).  Perkembangan  ini  pada  gilirannya  akan  meningkatkan kompetisi  keilmuan  dan  profesionalisme  dalam  mengelola  pendidikan tinggi, sehingga kualitas IAIN dan alumninya akan meningkat serta dapat berperan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
3. Rekonstruksi  keilmuan  Perubahan  IAIN  menjadi  UIN  juga  diharapkan mampu  membuka  peluang  bagi  rekonstruksi  atau  reintegrasi  bangunan keilmuan,  yang  menjembatani  ilmu-ilmu  agama  dan  umum  yang  selama ini  dipandang  secara  dikotomis.  Pada  satu  sisi,  ilmu-ilmu  agama  dapat dikontekstualisasikan,  dipribumikan,  atau  disosialisasikan;  sedangkan ilmu-ilmu  umum  mendapatkan  sentuhan-sentuhan  humanistik  atau keagamaan. 16

## Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Islam
Menghadapi berbagai tantangan masa depan, baik yang berdimensi makro global,  berskala  mikro nasional,  maupun  yang berhubungan  dengan  aspek  teknis lokal, maka diperlukan pengembangan pendidikan yang meliputi segala jenis dan jenjang,  agar  dapat  melahirkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Dari perspektif  tersebut,  maka  pembangunan  pendidikan  merupakan  agenda  nasional yang  sangat  strategis,  mengingat  beberapa  argumen  :  (1)  pendidikan  dimaknai
16 Ahmad  Haris, Paradigma  Wider  Mandate  dan  Perubahan  IAIN  Menjadi  UIN (Universitas  Islam  Negeri) Kasus  IAIN  STS  Jambi,  dalam  Andito  (ed), Paradigma  Baru Reformasi Pendidikan Tinggi Islam , (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 116-117.
sebagai  upaya  melakukan  investasi  sumberdaya  manusia  yang  mempunyai implikasi  luas,  (2)  pendidikan  akan  melahirkan  elit  sosial  yang  menjadi  motor kemajuan  dan  pelopor  pembangunan,  (3)  pendidikan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  dan  (4)  pendidikan  merupakan  wahana  untuk meningkatkan  martabat  bangsa.  Menurut  Muhammad  Sirozi  ada  empat  strategi yang harus dimiliki oleh pendidikan Islam yang dapat dijadikan bahan pemikiran bagi pengembangan PTAI di era otonomi daerah di antaranya:
Pertama ,  strategi  substantive;  yaitu lembaga  pendidikan  Islam  mulai  dari tingkat  dasar  sampai  kepada  tingkat  tinggi  harus  mampu  menyajikan  program- program  pendidikan  yang  konprehensif  dan  dalam  penyajiannya  tersebut  harus menyentuh tiga hal dalam aspek pembelajaran sebagaimana yang dikenalkan oleh Bloom (1956) dan Krathwohl (1974), yakni aspek kognitif (pemahaman), afektif (penerimaan atau sikap), dan psikomotorik (pengalaman).
Kedua,  strategi bottom-up ,  dengan  strategi  ini  pendidikan  Islam millennium  ketiga  harus  tumbuh  dari  bawah.  Konsep  pendidikan  Islam  desain programnya  harus  sesuai  dengan  potensi,  situasi,  dan  aspirasi  masyarakat  juga perlu  mengembangkan community  based  education (pendidikan  berbasis masyarakat)  serta  dalam  pengembangannya  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  riil mayarakat  tidak  dari  atas  ke  bawah,  namun  dari  bawah  ke  atas,  dan  masyarakat perlu dilibatkan dalam keberadaan lembaga pendidikan Islam yang di lingkungan mereka  agar  memiliki  concern  (kepedulian),  sense  of  belonging  (rasa  memiliki) dan sense responsibility (rasa turut bertanggung jawab terhadap pendidikan Islam.
Ketiga,  strategi deregulatory ;  dalam  hal  ini  pendidikan  Islam  sebaiknya tidak  terlalu  terikat  pada  ketentuan-ketentuan  baku  yang  terlalu  sentralistik  dan mengikat.  Namun  diperlukan  kebijakan  khusus  dari  Departemen  Agama    agar tidak terkesan liar dan anarklis. Lembaga pendidikan Islam harus diberi kebebasan berkreasi dan berimprovisasi. Utamanya dalam mendesain kurikulum, khususnya kurikulum  lokal,  mengembangkan  sumber  belajar,  merekrut  tenaga  pengajar, terlebih  tenaga  pengajar  luar  biasa  sehingga  dapat  mengembangkan  program- programnya sesuai dengan sifat yang dimilikinya.
Keempat,  strategi kooperatif ;  lembaga  pendidikan  Islam  harus  dikelola dengan  system  manajemen  yang  professional  yang  mampu  merangkul  semua potensi  yang  ada  dalam  masyarakat.  Para  pengelola  pendidikan  Islam  harus  pro- aktif  dan  kreatif  menciptakan  peluang-peluang  dana  di  luar  pundit-pundi  yang telah  disediakan  oleh  Departemen  Agama  atau  yayasan  yang  mengelolanya, sehingga tidak hanya mengharapkan uluran tangan Departemen Agama saja. 17
Paradigma  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  adalah  otonomi,  mutu pendidikan,  akuntabilitas,  evaluasi  diri  dan  akreditasi.  Fokus  pengembangan pendidikan  tinggi  bertumpu  pada  paradigma  baru  yaitu  daya  saing  bangsa, kesehatan  organisasi  dan  otonomi  perguruan  tinggi  yang  berpedoman  pada kerangka  pengembangan  pendidikan  tinggi.  Dalam  rangka  meningkatkan  daya saing bangsa, institusi pendidikan tinggi harus menjadi organisasi yang sehat, dan dalam  organisasi  yang  sehat  peningkatan  mutu  berkelanjutan  dilakukan  sesuai dengan  standar  nasional  pendidikan.  Mutu  pendidikan  tinggi  ditentukan  oleh kemampuan  perguruan  tinggi  menetapkan  dan  mewujudkan  visi  melalui  misi yang harus dilaksanakan dan kemampuan memenuhi kebutuhan stakeholders yang meliputi kebutuhan dunia kerja masyarakat dan kebutuhan profesional.
Berdasarkan  kebijakan  tersebut  maka  pendidikan  tinggi  harus  mampu menciptakan masyarakat ilmu pengetahuan yang memiliki semangat menghadapi era  persaingan  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  dunia  internasional.  Itulah sebabnya pendidikan tinggi harus menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang tergambar  pada  pengelompokan  mata  kuliah,  proses  pembelajaran  dan  evaluasi, pengadaan fasilitas, perubahan perilaku, serta peran dosen dan mahasiswa.
Dalam dasawarsa terakhir ini (sejak 1993), dunia perguruan tinggi Islam di Indonesia  khususnya  IAIN  dan  STAIN,  menggeliat  untuk  menyesuaikan  diri dengan perkembangan yang terjadi secara lokal maupun global. Wujudnya adalah memperluas  kewenangan  yang  telah  dimilikinya  selama  ini,  yang  kemudian disebut  dengan  program wider  mandate (mandat  yang  diperluas)  atau  yang
17 Muhammad Sirozi, Agenda Strategi Pendidikan Islam ( Yogyakarta: AK Group, 2004), h. 71-74.
disingkat  WM  serta  melakukan  transformasi  atau  perubahan  dari  IAIN/STAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).
IAIN  sebagai  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam,  jelas  mempunyai kontribusi  terhadap  model  keberagamaan  masyarakat  muslim  Indonesia.  Studi Islam yang dikembangkan di IAIN tidak hanya mendukung model keberagamaan inklusif di kalangan masyarakat muslim Indonesia, lebih dari itu juga menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Di sisi lain adanya pendapat bahwa lulusan  IAIN  kurang  mampu  memenuhi  kebutuhan  pasar  secara  global  karena tidak  mampu  mandiri  dan  ketergantungan  ilmunya  yang  terbatas  dipersiapkan untuk  memenuhi  keperluan  Departemen  Agama.  Sesuai  dengan  tujuan institusionalnya,  IAIN  cenderung  mempersiapkan  alumninya  menjadi  pegawai negeri  terutama  di  lingkungan  Departemen  Agama  dan  menjadikan  calon  ulama yang  mampu  berperan  dalam  kehidupan  masyarakat.namun  dalam  pencapaian tujuan, IAIN mengalami berbagai hambatan baik internal maupun eksternal. 18
Sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  zaman,  maka  IAIN  harus  lebih membuka  diri  untuk  menyahuti  tuntutan  masa  depan.  Dalam  rangka  untuk menyahuti perkembangan jaman ada tiga hal pokok yang harus menjadi perhatian, pertama  masalah  kurikulum  yang  senantiasa  dievaluasi  agar  sesuai  dengan kemajuan zaman, kedua kualitas, dan ketiga pembaruan kelembagaan. 19
Pada kenyataannya kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan  iptek  dan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  berbagai  ilmu  tersebut secara  kompleks.  Hal  itu  disebabkan  terutama  bidang  kajian  agama  merupakan spesialisasi  IAIN  kurang  mengalami  interaksi  dengan  ilmu-ilmu  umum.  Bahkan masih  cenderung  dikotomis. 20 Namun  begitu  dalam  pengembangan  lembaganya banyak  hal  yang  telah  dilakukan  dalam  rangka  meminimalisir  problema  yang menjadi kendala.
Upaya-upaya  kearah  peningkatan  IAIN  terus  dilaksanakan,  di  antaranya upaya  peningkatan  pendanaan,  peningkatan  peranan  organisasi  IAIN,
18 Haris, Paradigma , h. 106.
19 Haidar, Pendidikan , h. 131.
20 A. Hasjmy, Mengapa Umat Islam Mempertahankan Pendidikan Agama dalam  Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 19.
kurikulum,peningkatan mutu dosen dan peningkatan sarana fisik. Terhadap upaya tersebut dilakukan musyawarah beberapa kali bersama rektor-rektor IAIN seluruh Indonesia. Demikian pula upaya perbaikan tersebut banyak dilakukan pada masa H.A.  Mukti  Ali  menjabat  sebagai  menteri  Agama;  karena  beliau  sangat mengetahui kelemahan-kelemahan poko IAIN di antaranya: 1) kekurangan dalam system dan metode; 2) kekurangan dalam mental ilmu; dan 3) kekurangan dalam penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris.
Atas  dasar  kelemahan  tersebut,  maka  diadakan  berbagai  perbaikan  yang dituangkan  dalam  bentuk  Garis-Garis  Besar  Pembinaan  IAIN  yang  meliputi  7 bidang yaitu; 1) organisasi; 2) kurikulum; 3) personil; 4) materil; 5) pembiayaan; 6) penelitian; dan 7) kemahasiswaan.
Perbaikan  lainnya  antara  lain  telah  dilakukan  rasionalisasi  IAIN  dengan system phasing  out  system bagi  fakultas-fakultas  yang  tidak  memenuhi persyaratan  akademik  berangsur-angsur  dihapuskan  kemudian  disalurkan  ke fakultas  induk  di  ibu  kota  provinsi.  Selain  itu  dilakukan  peningkatan  kualitas dosen dan membuka S-2 dan sebagiannya diizinkan untuk membuka S-3. 21

## Penutup
Terminologi  masyarakat  madani  yang  secara  etimologi  mempunyai  dua arti yaitu; masyarakat kota dan masyarakat yang beradap (masyarakat tamaddun). Dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan civilty atau civilation ,  dalam  makna  ini masyarakat  madani  dapat  berarti  dengan Civil  Society yaitu  masyarakat  yang menjunjung  peradaban. Berdasarkan  gambaran  masyarakat madani  di  atas,  maka dapat  kita  lihat  beberapa  karakteristik  sebagai  berikut: (a)  Masyarakat  kota  yang berperadaban dan mampu menciptakan peradaban. (b) Masyarakat yang memiliki pola kehidupan yang benar; (c)  Masyarakat yang terbuka, pluralistik menjamion kebebasan beragama, jujur,adil,  mandiri dan menghormati hak asasi manusia.
Perubahan  paradigma  pendidikan  Islam  dari  peradigma  yang  berorientasi pada pendidikan masa lalu (abad pertengahan) ke paradigma yang berorientasi ke masa depan. Seperti paradigma dualisme pendidikan Islam yaitu adanya dikotomi
21 Haidar, Sejarah , h. 129-130.
ilmu yang menjadi bidang garapan pendidikan Islam yakni ilmu agama dan ilmu umum.  Paradigma  yang  mengawetkan  kemajuan  ke  paradigma  yang  merintis kemajuan,  paradigma  yang  sentralistik  ke  paradigma  yang  desenralistik,  proses pendidikan  yang  berorientasi teacher  center ke student  center ,  pendidikan  yang selama  ini  difokiskan  dengan  pengajaran  ( teaching) harus  difokuskan  ke pendidikan( learning) .

## Daftar Pustaka
Al-Attas,  Syed  Muhammad  Naquib. The  Concept  of  Education  in  Islam  A Framework  for  an  Islamic  Philosophy  of  Education ,  Kuala  Lumpur: ISTAC, 1991.
Asrohah, Hanun. Sejarah Pendidikan Islam , Jakarta: Logos, 1999.
Azra,  Azyumardi.  Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  Rekontruksi  dan Demokratisasi Jakarta: Kompas, 2002.
Daulay, Haidar Putra. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia , Bandung: Cita Pustaka Media, 2001.
_________________. Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia , Medan: IAIN Press 2002. Djohar,  “ Pendidikan  yang  Membebaskan  sebagai  Kontruksi  Masyarakat Madani ”,  dalam Membongkar  ‘Mitos’  Masyarakat  Madani ,  Cet.  ke  –  1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2000.
Hasbullah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Lintasan  Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999. Haris,  Ahmad. Paradigma  Wider  Mandate  dan  Perubahan  IAIN  Menjadi  UIN (Universitas  Islam  Negeri) Kasus  IAIN  STS  Jambi,  dalam  Andito  (ed), Paradigma Baru Reformasi Pendidikan Tinggi Islam , Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
Hasjmy,  A. Mengapa  Umat  Islam  Mempertahankan  Pendidikan  Agama  dalam Sistem Pendidikan Nasional , Jakarta: Bulan Bintang, 1979. Hardjowirono,  Zamroni. Pendidikan  Demokrasi  pada  Masyarakat  Multikultural Jakarta: Gavin Kalam Utama 2011.
Jasin,  Anwar. Pembaharuan  Kurikulum  Sekolah  dasar  Sejak  Proklamasi Kemerdekaan , Jakarta: Balai Pustaka, 1985. Ma’arif,  Ahmad  Syafii. Universalisme  Nilai  –  Nilai  Politik  Islam  Menuju Masyarakat Madani , dalam Profetika Vol. 1. No. 2, Jakarta, 1999.
____________________, Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
An Nabhani, T. Daulah Islamiyah , terj. Jakarta: HTI Press, 2007. Tilaar,  H.A.R. Pendidikan,  Kebudayaan,  dan  Masyarakat  Madani  Indonesia , Jakarta: Rosdakarya, 1999.
Yasin, A. Fatah. Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, Malang: UIN Malang Press.
2008.