## ANALISIS FLYPAPER EFFECT TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA BALI DAN NUSA TENGGARA
Maliyatul Istiqomah 1* , Ellyana Amran 2 1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas  Trisakti Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia Coressponding Author Email: maliyatul26@gmail.com
ABSTRACT Purpose : This  study  aims  to  analyze  the  Flypaper  Effect  on  local government  expenditure  in  Bali  and  Nusa  Tenggara  in  2014- 2018  and  to  prove  whether  there  is  a  Flypaper  Effect  in  the region. Design/Methodology/ Approach : This study used panel regression analysis with the Eviews 9.0 anaysis  tool.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data on  the  general  allocation  funds,  special  allocation  funds, profit sharing fund, local government revenue and expenditure of local government for the period of 2014-2018 Findings : The  results  of  this  study  indicate  in  the  regency/municipality of Bali that general allocation funds, special allocation funds and  original  local  government  revenue  has  a  positive  impact to local government expenditure and Flypaper Effect occurs in districts  and  municipalities  of  Bali.  while  in  districts  and municipalities  of  Nusa  Tenggara  that  general  allocation funds,  special  allocation  funds,  profit  sharing  funds  and original  local  government  revenue  has  a  positive  impact  to local  government  expenditure  and  Flypaper  Effect  occurs  in districts and municipalities of Nusa Tenggara Keywords : Flypaper  Effect,  Original  Local  Government  Revenue,  local government expenditure, balance budget JEL Classification : H61, H71, H72 Submission date: 23 Mei 2021 Accepted date: 10 Oktober 2021

## PENDAHULUAN
Luasnya wilayah dan kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beribu ribu pulau besar dan kecil, jumlah penduduk yang besar dengan ribuan etnik suku,  bahasa,  budaya  yang  multikultural  merupakan  kekayaan  dan  karunia  Allah  SWT yang  tidak  dapat  terbeli  dengan  apapun.  Dalam  perspektif  penyelenggaraan pemerintahan,  kondisi  tersebut  sangat  sulit  jika  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan hanya  ditangani  oleh  pemerintah  pusat,  kondisi  yang  demikian  tentu  akan  sangat  tepat jika  negara  kesatuan  ini  dibagi  menjadi  daerah-daerah  besar  (provinsi)  dan  daerah provinsi  dibagi  lagi  ke  dalam  daerah  kabupaten  dan  kota  untuk  diserahi  urusan pemerintahan tertentu yang dikenal dengan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi
Media Ekonomi Vol. 29 No. 1 April 2021 : 37-52 ISSN : 2442-9686 (online) DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v29i1.9357 ISSN : 0853-3970 (print)
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Kebijakan  otonomi  daerah mulai  berjalan  pada  1 Januari 2001.
Pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  oleh  pemerintah  pusat  untuk  mengelola daerahnya.  Setiap  daerah  diupayakan  dapat  menyelesaikan  masalah  pemerintahannya dengan  mengeksplorasi  potensi  lokal  dalam  rangka  mewujudkan  kemandirian, tercapainya  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  serta  mengurangi  kesenjangan  sosial  antar  masyarakat (Fitri,  2014) . Pembagian  wewenang  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  pusat  dan  daerah menandakan  adanya  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Salah  satu  hal  yang menghambat  implementasi  otonomi  daerah  adalah  adanya Fiskal  Imbalance atau ketimpangan  fiskal.  Terjadinya  ketimpangan  fiskal  bisa  disebabkan  karena  adanya perbedaan kapasitas fiskal dan  kebutuhan  fiskal antar  daerah,  yang  akan  mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi secara relevan. Oleh karena itu peran pemerintah pusat sangat diperlukan dalam memperbaiki hal ini. (Hafiluddin, 2012).
Instrumen yang dimanfaatkan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan fiskal di daerah yaitu diberikannya dana perimbangan. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH).  Selain  dana perimbangan,  pemerintah  daerah  juga  memiliki  sumber  pembiayaan  sendiri  yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dalam penerapannya otonomi daerah di Indonesia memiliki  kondisi  yang  mencolok  yaitu  pemerintah  daerah  terlalu  bergantung  pada transfer/bantuan  pemerintah  pusat.  salah  satu  faktor  penyebabnya  karena  pemerintah daerah  belum  memaksimalkan  potensi  fiskal.  (Armawaddin,  Rumbia,  &  Afiat,  2017) serta  terdapat  kesenjangan  antara  kapasitas  fiskal  yang  dimiliki  daerah  terhadap kebutuhan  daerah  (Suyatno,  2010).  Hal  ini  merepresentasikan  bahwa  transfer  dari pemerintah  pusat  masih  menjadi  sumber  penerimaan  utama  bagi  daerah.  Gambar  1 menunjukkan trend APBD dari tahun 2014-2018 secara nasional melalui gambar dibawah ini:
Sumber: DJPK, Kemenkeu (diolah)

## Gambar 1
Trend APBD Nasional Tahun 2014-2018
Gambar 1 menunjukkan bahwa pendapatan daerah dari tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 8,43% setiap tahunnya. Diikuti dengan peningkatan
Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara___
rata-rata  belanja  daerah  sebesar  7,91%  setiap  tahun.  Sementara  itu  pendapatan  daerah dapat dilihat komposisi nya sebagai berikut:
Sumber: DJPK, Kemenkeu (diolah)

## Gambar 2

## Trend Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018
Berdasarkan gambar 2, PAD dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah mengalami  peningkatan  setiap  periode  nya,  peningkatan  PAD  rata-rata  dari  tahun  2014 hingga 2018 sebesar 11,26%. Untuk dana perimbangan rata-rata kenaikan setiap tahunnya berkisar  9,13%  sedangkan  pendapatan  daerah  lain-lain  yang  sah  rata-rata  kenaikan sebesar 5,86%. Namun terlihat jelas bahwa dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) masih mengungguli porsi pendapatan daerah setiap periode nya. Di Kabupaten/Kota Bali tahun 2018  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah  sebesar  41,90%  dana  perimbangan sebesar  42,25%  dan  lain-lain  pendapatan  sah  sebesar  15,84%.  Kabupaten  Badung mendapatkan PAD tertinggi di Kabupaten/Kota Bali. sedangkan di Kabupaten/Kota NTB tahun  2018  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah  sebesar  14,89%  dana perimbangan  sebesar  72,11%  dan  sisanya  13%  oleh  lain-lain  Pendapatan  yang  sah. Penerimaan  PAD  tertinggi  oleh  Kota  Mataram.  Dan  untuk  Kabupaten/Kota  NTT  tahun 2018  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah  sebesar  6,23%,  dana  perimbangan sebesar  70,68%,  dan  lain-lain  pendapatan  sah  sebesar  16%.  Penerimaan  PAD  tertinggi oleh Kota Kupang.
Flypaper  Effect menurut  Asriati  &  Wahidahwati,  (2017)  menunjukkan  bahwa  kondisi dimana  Pemerintah  daerah  yang  terlalu  bergantung  pada  dana  perimbangan  untuk mendanai  belanja  daerahnya  daripada  memanfaatkan  pendapatan  asli  daerah.  Analisis Flypaper  Effect berupaya  untuk  menunjukkan  apakah  suatu  daerah  memiliki ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  dana  perimbangan  atau  terhadap  PAD  serta  dapat mengetahui  perilaku  daerah  pada  saat  terjadi  peningkatan  transfer  apakah  terjadi peningkatan  yang  sepadan  terhadap  PAD.  Oleh  karenanya  penilaian  dari  kinerja keuangan daerah harus dianalisis lebih lanjut, karena apabila fenomena ini berlarut-larut di  tahun  berikutnya  maka  akan  berakibat  pada  ketimpangan  fiskal  dan  ketidakefektifan potensi daerah  yang seharusnya  bisa  menjadi  sumber pendapatan  utama  daerah.(Yulina, Sari, Martini, Dewi, & Safitri, 2017)
Bali dan Nusa Tenggara (NTB & NTT) memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik, sumber daya alam yang berlimpah serta budaya yang sangat kental. Bali pada tahun 2018 meraih  penghargaan  internasional  sebagai The  Best  Island  in  Asia  Pacific  versi  Destin Asian  Magazine  Readers’  Choice  Awards 2018  yang  dilaksanakan  di  Hongkong,  pada tahun 2017 Bali juga meraih The Best Destination in The World 2017 oleh TripAdvisor, Situs penyedia berbagai informasi tentang tourism yang berbasis di Amerika Serikat dan sederet penghargaan bergengsi lainnya. Tak mau ketinggalan dari Bali, pada tahun 2018 salah satu destinasi wisata di NTT yaitu Kellaba Madja yang terletak di Kabupaten Sabu Raijua  mendapat  penghargaan  dalam  kategori  Surga  Tersembunyi  terpopuler  dalam Anugerah  Pesona  Indonesia  (API).  serta  NTB  pada  tahun  2015  tepatnya  di  Lombok memperoleh  penghargaan  sebagai World's  Best  Halal  Honeymoon  Destination dan World's Best Halal Tourism Destination dalam ajang The World Halal Travel Sum-mit & Exhibition serta  di  tahun  2016  pariwisata  NTB  meraih  tiga  penghargaan  sekaligus  pada ajang World  Halal  Tourism  Award 2016  di  Abu  Dhabi, Uni  Arab  Emirate (UEA)  yaitu Novotel Lombok Resort & Villas meraih penghargaan World’s Best Halal Beach Resort . Sembalun  meraih  penghargaan World’s  Best  Halal  Honeymoon  Destination dan www.wonderfullomboksumbawa.com  meraih  penghargaan World’s  Best  Halal  Tourism Website ,  diharapkan  dengan  segudang  penghargaan tersebut, sektor pariwisata  yang  ada dapat meningkatkan kontribusi PAD.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan kesimpulan  akhir  untuk  mengukur  adanya flypaper  Effect di  Kabupaten/Kota  Bali  dan Nusa Tenggara tahun 2014-2018.
(Nurdini et al., 2015) melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2009-2013  dan  hasilnya  DAU,  DBH,  PAD  berpengaruh  signifikan  dan  mempunyai hubungan positif terhadap belanja daerah, sedangkan DAK mempunyai hubungan negatif terhadap  belanja  daerah  serta  terjadi  fenomena Flypaper  Effect pada  belanja  daerah Kabupaten/Kota di Jawa barat tahun 2009-2013.
Kerangka Penelitian pada penelitian ini yaitu:
Gambar 3 Kerangka Pemikiran
Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara___

## Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah
Hastuti & Rohman, (2011) dalam penelitiannya dana Alokasi Umum . (DAU) merupakan . Dana  dari  pemerintah  pusat  yang  bersifat  “ unconditional  grants ”  yang  kewenangan pengaturan  dan  penggunaannya  diserahkan  utuh  kepada  pemerintah  daerah.  DAU . merupakan . instrumen untuk . meminimalisir ketimpangan fiskal antar daerah, Jika DAU sudah  dimanfaatkan  secara  efektif  serta  tepat  sasaran  maka  pelayanan  public  dapat berkembang.  Hal  ini . serupa  dengan  penelitian . yang  dibuat  (Asriati  &  Wahidahwati, 2017;  Mentayani,  Hayati,  &  Rusmanto,  2012;  Nurdini  et  al.,  2015) dimana  DAU memberikan  efek  positif  terhadap  belanja  daerah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini mengemukakan bahwa diduga DAU memberikan efek positif terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara tahun 2014-2018
H1:  Diduga  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja daerah
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan anggaran yang berasal dari pemasukan APBN yang  didistribusikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membiayai  program spesifik/bersyarat  yang  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  khususnya  untuk  membiayai kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemberian DAK yang  semakin  tinggi  oleh  pemerintah  pusat  maka  belanja  daerah  juga  akan  meningkat dalam  kaitannya  dengan  pembangunan  yang  menjadi  prioritas  nasional.  Oleh  karena  itu DAK  akan  mempengaruhi  belanja  daerah.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Al  Khoiri,  2015;  Liando  &  Hermanto,  2017) yang  menyatakan  bahwa DAK  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Namun  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Listiorini,  2012;  Nurdini  et  al.,  2015) yang  menyatakan  bahwa  DAK tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Maka  penelitian  ini,  mengemukakan  bahwa diduga DAK memberikan efek positif kepada belanja daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara tahun 2014-2018.
H2:  diduga  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja daerah

## Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah
Dana  bagi  hasil  (DBH)  merupakan  anggaran  yang  diberikan  kepada  daerah  otonom sesuai  persentase  tertentu  untuk  membiayai  keperluan  daerah  yang  berasal  dari penerimaan  APBN  dalam  konteks  pelaksanaan  desentralisasi.  Menurut  penelitian  yang dilakukan oleh (Nurdini et al., 2015; Putra & Dwiandra, 2015), bahwa DBH berpengaruh positif  terhadap  belanja  daerah,  dikarenakan  DBH  merupakan  dana  bagi  hasil  yang berasal  dari  pajak  dan  sumber  daya  alam,  dimana  pemerintah  pusat  mendapat  porsi pembagian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan porsi pembagian untuk daerah, hal ini dikarenakan daerah merupakan penghasil dari kekayaan daerahnya yang menjadi salah satu sumber dari DBH sehingga jika pemerintah daerah menerima DBH, maka otomatis akan  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah.  Namun  berbeda  dengan  penelitian yang  dilakukan  (Listiorini,  2012;  Santoso,  Suparta,  &  Saimul,  2015) yang  menyatakan bahwa  DBH  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Oleh  karena  nya  penelitian  ini
juga mengemukakan bahwa diduga DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara tahun 2014-2018.
H3:  diduga  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja daerah
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah PAD merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi lokal. PAD  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah,  hal  ini    ini  diperkuat  oleh  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Al  Khoiri,  2015;  Nurdini  et  al.,  2015;  Oktavia,  2015). Hal  ini dikarenakan PAD menjadi salah satu sumber dari pemasukan daerah itu sendiri dan harus ditingkatkan  pengelolaannya  agar  dapat  memikul  beban  belanja  daerahnya  sehingga semakin  besar  belanja  daerah  yang  sudah  dianggarkan,  maka  pemerintah  daerah  akan semakin  giat  untuk  meningkatkan  PAD  dan  mengurangi  ketergantungannya  terhadap pemerintah  pusat.  Oleh  karena  nya  penelitian  ini  juga  mengajukan  bahwa  diduga  PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara tahun 2014-2018
H4:  Diduga  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja daerah

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder pada periode tahun 2014-2018 yang bersumber dari  realisasi  DAU,  DAK,  DBH,  PAD  dan  Belanja  daerah  di  Kabupaten/Kota  Bali  dan Nusa Tenggara. Sumber data yang digunakan pada variabel penelitian ini dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan baik pusat atau daerah serta dari Statistik  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/kota  yang  dipublikasikan  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS,  2018).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penentuan  sampel  dengan metode sampling jenuh dikarenakan seluruh populasi menjadi objek yang diteliti yaitu 37 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menghasilkan 205 observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah  alat  analisis  ekonometrika  dengan  menggunakan  alat  analisa  regresi  data  panel. Tetapi output regresi data panel dipisah antara Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara agar dapat mengetahui apakah keduanya terjadi Flypaper Effect atau tidak.
Persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝐵𝐷𝑖𝑡 = 𝛽 0+ 𝛽 1 𝐷𝐴𝑈𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝐷 AK 𝑖𝑡 + 𝛽 3DBH 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡
Dimana:
BD : Belanja Daerah DAU : Dana Alokasi Umum DAK : Dana Alokasi Khusus DBH : Dana Bagi Hasil PAD : Pendapatan Asli Daerah i : kabupaten/kota t : waktu/periode 𝛽 0 : konstanta 𝛽 1, 𝛽 2, 𝛽 3: koefisien regresi
e : standar error
Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara___

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum melakukan  sebuah  regresi  data  panel maka perlu  melakukan  pemilihan  model, untuk  mengestimasi  parameter  dalam  regresi  data  panel,  maka  dilakukan  Uji  Chow. Dengan  asumsi  jika  probabilitas Chi-square >  0,05  maka Common  Effect  Model yang dipilih dan jika probabilitas Chi-square < 0,05 maka Fixed Effect Model yang terpilih.
Tabel 1 Hasil Uji Chow Pengujian Probabilita Keterangan Chow Test (Bali) 0,0000 Fixed Effect Model (FEM) Chow Test (Nusa Tenggara) 0,0000 Fixed Effect Model (FEM)

## Sumber: Eviews 9.0 (data diolah)
Berdasarkan  hasil  uji  chow  didapatkan  baik  Kabupaten/Kota  Bali  dan  Nusa  Tenggara nilai probabilitas Chi-square yang dihasilkan adalah 0,0000 < 0,05 artinya dengan tingkat keyakinan 95% maka Fixed Effect Model merupakan model yang dipilih.
Selanjutnya penulis melakukan uji hausman untuk menentukan model yang terbaik antara Fixed  Effect  Model dengan Random  Effect  Model dengan  asumsi  jika probabilitas  Chi- square > 0,05 maka Random Effect Model yang dipilih dan jika probabilitas Chi-square < 0,05 maka Fixed Effect Model yang terpilih. Tabel 2 Hasil Uji Hausman Pengujian Probabilita Keterangan Hausman Test (Bali) 1,0000 Random Effect Model (REM) Hausman Test (Nusa Tenggara) 1,0000 Random Effect Model (REM)
Sumber: Eviews 9.0 (data diolah)
Diperoleh hasil Kabupaten/Kota Bali atau Nusa Tenggara diperoleh nilai probabilita Chi- square sebesar 1,0000 > 0,05 artinya dengan tingkat keyakinan 95% maka Random Effect Model merupakan  model  estimasi  terbaik  dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya  melakukan analisis regresi dengan Random Effect Model didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Regresi Random Effect Model Kabupaten/Kota Bali Variable Coefficient Prob C -5,41E+10 0,7166 DBH -0,138861 0,9525 DAU 1,608145 0,0000 DAK 0,344064 0,6744 PAD 1,085292 0,0000 Adj R- Squared 0,8986
Variable Coefficient Prob Prob (F- Statistic) 0,0000

## Sumber: Eviews 9.0 (data diolah)
Mengacu  pada  hasil  tabel  3,  Variabel  DAU  di  Kabupaten/Kota  Bali  menghasilkan  nilai probabilita  sebesar  0,0000  <  0,05  sedangkan  variabel  DAU  di  Kabupaten/Kota  Nusa Tenggara menghasilkan  nilai  probabilita  yang  sama  yaitu  sebesar  0,0000  <  0,05  artinya secara  statistik  pada  tingkat  kepercayaan  95%  di  Kabupaten/Kota  Bali  dan  Nusa Tenggara DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Variabel DAK di Kabupaten/Kota Bali  menghasilkan  nilai  probabilita  sebesar  0,6744  >  0,05  lalu  variabel  DAK  di Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara  menghasilkan  nilai  probabilita  sebesar  0,0000  <  0,05 artinya secara statistic pada tingkat kepercayaan 95% di Kabupaten/Kota Bali DAK tidak berpengaruh  terhadap  belanja  daerah,  Sedangkan  di  Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara DAK  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Variabel  DBH  di  Kabupaten/Kota  Bali menghasilkan  nilai  probabilita  sebesar  0,9525  >  0,05  Lalu  variabel  DBH  di Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara  menghasilkan  nilai  probabilita  sebesar  0,0001  <  0,05 artinya secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% di Kabupaten/Kota Bali DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Sedangkan di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara DBH berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Variabel  PAD  di  Kabupaten/Kota  Bali menghasilkan  nilai  probabilita  sebesar  0,0000  <  0,05  Lalu  variabel  PAD  di Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara  menghasilkan  nilai  probabilita  sebesar  0,0331  <  0,05 artinya secara statistic pada tingkat kepercayaan 95% di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara PAD berpengaruh terhadap belanja daerah.
Tabel 4 Hasil Regresi Random Effect Model Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Variable Coefficient Prob C -1,07E+10 0,0016 DBH 1,185345 0,0001 DAU 1,403467 0,0000 DAK 1,321164 0,0000 PAD 0,447372 0,0331 Adj R-Squared 0,9179 Prob (F-Statistic) 0,0000

## Sumber: Eviews 9,0 (data diolah)
Nilai Adjusted-R 2 output regresi ini adalah 89,86% dan 91,79% yang berarti pada tingkat kepercayaan  95%  Kabupaten/Kota  Bali  variabel  Dana  alokasi  umum,  Dana  Alokasi Khusus,  Dana  Bagi  Hasil,  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  menjelaskan  variabel  belanja daerah  sebesar  89,86%  sedangkan  sisanya  10,14%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar model  serta  di  Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara  variabel  Dana  alokasi  umum,  Dana Alokasi  Khusus,  Dana  Bagi  Hasil,  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  menjelaskan  variabel belanja daerah sebesar 91,79% sedangkan sisanya 8,21% dijelaskan oleh variabel lain di
Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara___
luar model. Nilai Probabilitas F-stat dalam model ini adalah 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara setidaknya terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.
Untuk  menentukan  apakah  terjadi Flypaper  Effect pada  belanja  daerah  adalah  dengan membandingkan  nilai  koefisien  dari  dana  perimbangan  (DAU,  DAK,  DBH)  terhadap PAD. Jika nilai koefisien dari dana perimbangan lebih besar dari nilai koefisien PAD dan nilai  keduanya  signifikan  atau  PAD  tidak  signifikan  maka  terjadi Flypaper  Effect. Mengacu  pada  tabel  sebelumnya  nilai  koefisien  DAU  sebesar  1,61  dan  nilai  koefisien PAD sebesar 1,08 dengan nilai probabilita 0,0000 Lalu pada table 4 nilai koefisien DAU sebesar 1,40 dan nilai koefisien PAD sebesar 0,45 dengan nilai probabilita 0,0000. Maka disimpulkan di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara terjadi Flypaper Effect terhadap belanja  daerah.  Terutama  di  Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara  mengingat  pengaruh  dana perimbangan sangat dominan dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah.
DAU    Kabupaten/kota  Bali  dan  Nusa  Tenggara  tahun  2014-2018  berpengaruh  terhadap belanja daerah, dikarenakan DAU ditetapkan berdasarkan formula yang mempertimbangkan  kebutuhan  daerah,  kebutuhan  fiskal  dan  juga  potensi  daerah.  DAU sendiri  dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk  meminimalisir  ketimpangan  horizontal  atau ketimpangan fiskal antar daerah. Besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan DAU merupakan bagian dari dana perimbangan yang nominal nya paling besar diantara dana perimbangan lainnya. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Asriati & Wahidahwati, (2017); Mentayani et al., 2012; Nurdini et al., (2015).
DAK  diberikan  dengan  tujuan  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan  khusus  pada  daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk  membiayai  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat  yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK  Kabupaten/Kota  Bali  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Hal  ini disebabkan karena tidak terserapnya DAK secara maksimal di Kabupaten/Kota Bali. pada tahun 2015 disebabkan karena karena keterbatasan dana APBD untuk pendamping DAK serta  keterlambatan  tender.  (Pada  tahun  2018  nilai  yang  tidak  terserap  mencapai  114 Miliar,  Penurunan  kinerja  penyaluran  tersebut,  dikarenakan  kurangnya awareness para pengelola DAK Fisik dan persiapan yang kurang maksimal. selain itu di tahun yang sama beberapa  proyek  pembangunan  fisik  yang  tidak  terealisasi.  (Kerk,  2018)  karena penerapan  yang  belum  maksimal  sehingga  pengaruh  yang  diberikan  terhadap  belanja daerah  sangat  kecil.  Hasil  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Listiorini, (2012);  Nurdini  et  al.,  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  DAK  tidak  berpengaruh terhadap  belanja  daerah.  Sementara  itu,  Di  Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara  DAK berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  hal  ini  disebabkan  karena Nusa tenggara menerima DAK yang jumlah nya besar. dan jika dilihat dari koefisiennya komponen  DAK  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  terhadap  belanja  daerah  setelah  DAU. Pemberian  DAK  yang  semakin  tinggi  oleh  pemerintah  pusat  maka  belanja  daerah  juga akan meningkat dalam kaitannya dengan pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Hasil  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Al  Khoiri,  (2015);  Liando  &
Hermanto,  (2017);  Masdjojo  &  Sukartono,  (2009)  yang  menyatakan  bahwa  DAK berpengaruh terhadap belanja daerah.
DBH  merupakan  dana  bagi  hasil  yang  berasal  dari  pajak  dan  sumber  daya  alam  yang presentasi  pembagiannya,  pemerintah  daerah  mendapat  porsi  yang  lebih  besar  dari pemerintah pusat karena daerah merupakan sumber penghasil, sehingga DBH merupakan salah  satu  sumber  penerimaan  yang  cukup  potensial  bagi  daerah  penghasil.  Di Kabupaten/Kota  Bali,  DBH  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  hasil  ini  sejalan dengan  studi  yang  dilakukan  oleh  Santoso  et  al.,  (2015)  menghasilkan  simpulan  bahwa DBH  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  daerah.  Di  sisi  lain,  Listiorini,  (2012) menghasilkan  simpulan  bahwa  DBH  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah. Sementara  itu,  Di  Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara  DBH  berpengaruh  positif  terhadap belanja  daerah.  Hasil  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Mulyati  &  Yusriadi, (2018); Nurdini et al., (2015); Putra & Dwiandra, (2015) bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
PAD  Kabupaten/kota  Bali  dan  Nusa  Tenggara  tahun  2014-2018  berpengaruh  terhadap belanja  daerah,  hal  ini  disebabkan  karena  PAD  merupakan  semua  penerimaan  daerah yang  berasal  dari  potensi  sumber  daya  yang  ada  di  daerah  dan  diatur  berdasarkan peraturan  yang  berlaku,  PAD  merupakan  modal  dasar  pemerintah  daerah  untuk memenuhi belanja daerah, Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian pemerintah  daerah  dalam  menggali  potensi  PAD,  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah dituntut  untuk  mengupayakan  dan  memaksimalkan  PAD  agar  dapat  membantu  untuk memenuhi  belanja  daerah  serta  memperkecil  ketergantungannya  terhadap  dana  transfer dari  pemerintah  pusat.  Jika  kemampuan  daerah  dalam  memaksimalkan  potensi  PAD terbatas maka  daerah  cenderung memiliki  ketergantungan  pada  sumber pendanaan  yang lain khususnya DAU dan akhirnya daerah menjadi kurang mandiri, Besar kecil nya PAD yang  dihasilkan  daerah  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Hasil  ini didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Iskandar,  (2012)  yang  mengungkapkan  bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah, Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Al Khoiri, (2015); Nurdini et al., (2015); Oktavia, (2015).
Fenomena Flypaper  Effect masih  terjadi  di  Kabupaten/Kota  Bali  dan  Nusa  Tenggara tahun 2014-2018. Di Kabupaten/Kota Bali hal ini disebabkan karena pemanfaatan potensi pariwisata  dan  pertumbuhan  ekonomi  masih  terpusat  di  Bali  Selatan  seperti  Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar, sementara daerah lain seperti Buleleng, Karangasem,  Jembrana,  Bangli  dan  Klungkung  kurang  mendapat  perhatian,  Kabupaten Badung  dengan  wisata  andalan  Kuta  dan  Jimbaran,  Kabupaten  Gianyar  dengan  wisata andalan pusat perkampungan seniman Ubud dan sekitarnya serta Kota Denpasar sebagai pusat  kegiatan  ekonomi  di  Bali  sehingga  penerimaan  PAD  di  ketiga  daerah  tersebut cukup  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah  lainnya,  Berikut  disajikan  gambar  mengenai rata-rata PAD di Kabupaten/Kota Bali tahun 2014-2018.
Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara___

## Sumber: DJPK (data diolah)

## Gambar 4
Rata-rata Penerimaan PAD di Kabupaten/Kota Bali tahun 2014-2018
Berdasarkan  gambar  4  terlihat  jelas  bahwa  rata-rata  PAD  terbesar  ada  di  Kabupaten Badung  sebesar  3,6  Triliun,  disusul  oleh  Kota  Denpasar  sebesar  846,16  miliar  dan Kabupaten  Gianyar  576,03  Miliar,  Sedangkan  nilai  PAD  terkecil  ada  di  Kabupaten Bangli  dan  Kabupaten  Klungkung.  Penelusuran  lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa ketimpangan distribusi hasil kegiatan pariwisata disebabkan oleh perbedaan kemampuan daerah  dalam  mengembangkan  destinasi  wisata  yang  ada,  oleh  karena  itu  tingkat ketergantungan  terhadap  dana  perimbangan  secara  rata-rata  di  Kabupaten/Kota  Bali masih tinggi.
Di  Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara,  dana  perimbangan  masih  mendominasi  penerimaan daerah  di  Nusa  Tenggara  yang  menandakan  tingkat  ketergantungan  terhadap  dana transfer  dari  pemerintah  pusat  masih  sangat  tinggi,  sektor  Pariwisata  di  Nusa  Tenggara belum  menunjukkan  kontribusi  yang  maksimal,  di  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017- 2018  kontribusi  pariwisata  terhadap  ekonomi  masih  sangat  kecil  yaitu  0,74%.  (BPS, 2018) padahal NTT merupakan surga bagi para wisatawan sebab kekayaan alam, budaya yang  unik  dan  menarik,  hal  ini  terjadi  karena  infrastruktur  yang  ada  belum  mampu menunjang  potensi  pariwisata  seperti  kurangnya  pembangunan  infrastruktur  menuju lokasi  destinasi  dan  amenitas.  Akibatnya  pariwisata  di  NTT  kurang  berkembang  sesuai harapan, dan tingkat kunjungan wisatawan belum memenuhi target yang ditetapkan dan akhirnya belum memberikan dampak yang besar terhadap PAD. Di NTB pun mengalami hal serupa sektor pariwisata terhadap perkembangan perekonomian belum signifikan hal ini tercantum dalam kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum serta  transportasi  dan  pergudangan  yang  hanya  memberikan share sebesar  10,81% terhadap  PDRB  NTB.  (BPS,  2018).  Terlebih  menurut  statistik  keuangan  pemerintah daerah NTB dan NTT kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah sekitar 20%-30% dan sisanya masih di dominasi oleh dana Perimbangan (BPS, 2018).
Hasil penelitian ini sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh  Nurdini et al.,  (2015) bahwa  telah  terjadi Flypaper  Effect pada  DAU,  DAK,  DBH  dan  PAD  terhadap  belanja daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Jawa  barat,  Dan  diperkuat  oleh  penelitian  yang  dilakukan Armawaddin,  (2015);  Asriati  &  Wahidahwati,  (2017).  Namun  hasil  penelitian  ini  tidak
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, (2012) yang menyatakan bahwa tidak  terjadi Flypaper  Effect ,  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  barat,  serta  penelitian yang  dilakukan  oleh  Mentayani  et  al.,  (2012)  tidak  terjadi Flypaper  Effect di  Provinsi Kalimantan  selatan.  Hasil  penelitian  yang  sudah  dijalankan  oleh  beberapa  peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang  berbeda karena setiap daerah memiliki karateristik yang beragam baik dari, segi ekonomi, demografi, dan kondisi lainnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Hasil pengujian menyatakan di Kabupaten/Kota Bali tahun 2014-2018 bahwa DAU dan  PAD  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja  daerah,  sedangkan  DAK dan  DBH  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Sementara  itu  masih  terjadi fenomena Flypaper  Effect pada  belanja  daerah  Kabupaten/Kota  di  Bali  yang bersumber  dari  Dana  Alokasi  Umum.  Hal  ini  disebabkan  karena  sector  pariwisata dan ekonomi masih berpusat di Bali selatan
2. Sedangkan  di  Kabupaten/Kota  Nusa  Tenggara  tahun  2014-2018  hasil  pengujian menyatakan  bahwa  DAU,  DAK,  DBH  dan  PAD  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  belanja  daerah.  Sementara  itu  terjadi  fenomena Flypaper  Effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara, hal ini terlihat dari pengaruh dana perimbangan masih sangat mendominasi dibandingkan PAD terhadap belajar daerah.

## Saran
Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dan menggali sektor pariwisata yang ada dengan melakukan terobosan-terobosan dengan membenahi objek wisata yang lama dan  membuka  objek  wisata  baru  dan  merata  di  semua  Kabupaten/Kota  selain  itu pemerintah  daerah  harus  berkolaborasi  dengan  pemerintah  pusat  untuk  mempercepat pembangunan  infrastruktur  dan  memperbaiki  infrastruktur  yang  masih  kurang  untuk menunjang  sektor  pariwisata  agar  dapat  meningkatkan  aksesibilitas  dan  amenitas  selain itu  dengan  memperkuat  promosi  pariwisata  melalui  promosi  digital,  membuat promo/paket  wisata  yang  dapat  menarik  wisatawan  sehingga  diharapkan  jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat, serta sektor pariwisata yang ada di Bali dan Nusa Tenggara dapat merata dan berkembang secara optimal dan berdampak pada penerimaan PAD yang maksimal.
Selain  menggenjot  pembangunan  dan  perbaikan  sektor  pariwisata,  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  Bali  dan  Nusa  Tenggara  juga  perlu  mengoptimalkan  potensi  fiscal lainnya dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, beberapa langkah yang ditempuh misalnya  pemerintah  daerah  harus  mampu  mengenali  dan  mengidentifikasi  potensi daerah  yang  berpeluang  menjadi  sumber  penerimaan  daerah  baru,  menarik  investor melalui  insentif  pajak  ringan,  birokrasi  yang  mudah.  Peningkatan  Intensifikasi  dan Ekstensifikasi  terhadap  sumber-sumber  pendapatan  daerah  lain  sesuai  dengan kewenangan  dan  potensi  yang  ada  dengan  mempertimbangkan  aspek  keadilan, kepentingan  umum  dan  kemampuan  masyarakat  serta  efisiensi  dan  efektifitas pengelolaan keuangan daerah.
Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara___
Namun  demikian  penelitian  ini  masih  memiliki  keterbatasan  diantaranya  Penelitian  ini hanya  menggunakan  variabel  dana  perimbangan  seperti  DAU,  DAK  dan  DBH  dalam menganalisis Flypaper  Effect terhadap  belanja  daerah,  variabel-variabel  lain  seperti pertumbuhan  ekonomi,  kinerja  keuangan  atau  factor  internal  lainnya  yang  diduga berkaitan  dengan Flypaper  Effect terhadap  belanja  daerah  belum  diuji  dalam  penelitian ini. Serta periode yang digunakan hanya berkisar 5 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizawati.  (2011).  Analisis  Flypaper  Effect  Pada  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  Di Sumatera Selatan. The New Palgrave Dictionary of Economics , 1.
Al  Khoiri,  R.  H.  (2015).  Flypaper  Effect  Dan  Belanja  Daerah  Di  Propinsi  Jawa  Barat.
Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi , 4 (2), 211–230.
https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2306
Armawaddin, M. (2015). Analisis Flypapper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tenggara. Jurnal Ekonomi Pembangunan , XVI , 13–19.
Armawaddin,  M.,  Rumbia,  W.  A.,  &  Afiat,  M.  N.  (2017).  Analisis  Flypaper  Effect Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan Indonesia , 18 (1), 77–91. https://doi.org/10.21002/jepi.v18i1.773
Asriati,  D.,  &  Wahidahwati.  (2017).  Flypaper  Effect  Pada  DAU  DAK  PAD  Terhadap Belanja  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 6 (10), 1–20. Retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1690/1699
CNN  Indonesia.  2017. Bali  Terima  Penghargaan  Destinasi  Wisata  Terbaik  di  Dunia.
Diakses dari https://www. cnnindonesia. com pada 12 Juni 2020.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. LGF Realisasi APBD (Ringkas) tahun 2014  (per  28 Januari  2020).  http://www.djpk.kemenkeu.  go.id/?p=5412 (diakses 29 Juni 2020)
Fitri,  D.  (2014).  Pengaruh  Belanja  Pegawai  Dan  Belanja  Modal  Terhadap  Flypaper Effect, (c), 1–43.
Hafiluddin, N. (2012). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi
Di Indonesia. 한국재정학회 학술대회 논문집 , 1207–1223.
Hastuti, I., & Rohman, A. (2011). Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) (Studi pada Kota dan Kabupaten Semarang), 1–29.
Iskandar,  I.  (2012).  Flypaper  Effect  Pada  Unconditional  Grant. Jurnal  Ekonomi Pembangunan:  Kajian  Masalah  Ekonomi  Dan  Pembangunan , 13 (1),  113. https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.186
Kurnia,  E.  D.  (2013).  Analisis  Flypaper  Effect  Berdasarkan  Pemetaan  Indeks
Kemampuan  Keuangan  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi(  Studi  Kasus  Pada Kabupaten / Kota di Jawa Timur ). Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya .
Liando,  I.  I.,  &  Hermanto,  S.  B.  (2017).  Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Belanja Daerah  Pada  Kabupaten  /  Kota  Jawa  Timur. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 6 (22), 1–22.
Listiorini. (2012).  Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Jurnal Keuangan Dan Bisnis , 4 (2).
Masdjojo,  G.  N.,  &  Sukartono.  (2009).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008. Telaah Manajemen , 6 (1), 32–50.
Mentayani,  I.,  Hayati,  N.,  &  Rusmanto.  (2012).  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi Umum  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah  Pada  Kota  Dan Kabupaten Di Propinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Spread , 2 (1), 55–64.
Mulyati, S., & Yusriadi, Y. (2018). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap
Belanja Daerah Di Propinsi Aceh. Agregat , 2 (1), 55–66.
https://doi.org/10.22236/agregat
Nabilah, A. N., Soelistyo, & Kusuma, H. (2016). Analisis Flypaper Effect Pad Dan Dau Terhadap  Belanja  Daerah  Di  Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun  2010-2014 Aisyah. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14 (2), 190–203.
Nurdini,  R.,  Wiratno,  A.,  &  Farida,  Y.  N.  (2015).  Analisis  Flypaper  Effect  Pada  Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah (Bd) Kabupaten/Kota Di Jawa  Barat. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of Development Planning , 2 (1), 80–94. https://doi.org/10.36574/jpp.v2i2.37
Oktavia, D. (2015). Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di  Jawa  Timur  2003-2013. Jurnal  Akuntansi  Universitas  Jember , 12 (2),  1. https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1407
Putra, I. B. D., & Dwiandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana  Alokasi  Khusus  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Bali. E-Jurnal Akuntansi , 13 (3), 811–827.
Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lapian, A. C. H. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi  Umum  (Dau)  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Serta  Pengaruhnya Terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Sulawesi  Tengah. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 18 (2). https://doi.org/10.35794/jpekd.12790.18.2.2016
Santoso,  I.,  Suparta,  I.  W.,  &  Saimul.  (2015).  Flypaper  Effect  pada  Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 4 , 135– 166. Retrieved from http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8685
Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Bali dan Nusa Tenggara___
Suyatno.  (2010).  Flypaper  Effect  Theory  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Desentralisasi Fiskal, 11 (1995).
Yulina,  B.,  Sari,  K.  R., Martini,  R.,  Dewi,  H.  H. S., &  Safitri,  K.  A.  (2017).  Fenomena Flypaper  Effect  pada  Dana  Perimbangan  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Sumatera  Selatan. Jurnal  Riset  Terapan Akuntansi , 1 (2), 89–96.