## PENILAIAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA BLITAR
Puji Kamulyan a , I Putu Artama Wiguna b dan Agus Slamet c
Abstract: The paper disccuses an assess the sustainability level, to identify important and priority factors of Community Based Water Supply System (CBWSS) management. Public and stakeholders perception are the main  data needed for the analysis, and  these  data  are  collected  through  observation  and  structured  interviews.  The  consideration  aspects  to  measure  the sustainability  level  consist  of  technical,institutional,  financial,  social  and  environmental  aspects.This  study  used  several analysis methods, i.e. Index Formulation (measuring sustainability level), Relative Importance Index and Confidence Interval (identifying important factors) and Development Priority Index (determining priority factors).The results indicate that CBWSS management is generally quite sustainable, with the highest sustainability value on environmental aspect, while the lowest one is on social aspect. The most important factor in the CBWSS management is the existence  of community retribution and the development priority factor lead to the management transparency.
Keywords: sustainability assessment, management, Relative Impotance Index, CBWSS, Blitar
Abstrak:  Makalah  ini  menyajikan  hasil  studi  penilaian  tingkat  keberlanjutan  pengelolaan,  identifikasi  faktor  penting  dan faktor prioritas pengembangan pada Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat.Persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan  merupakan  data  utama  yang  dikumpulkan  melalui  observasi  dan  wawancara  terstruktur.  Aspek  keberlanjutan yang  dinilai  meliputi  aspek  teknis,  kelembagaan,  keuangan,  sosial  dan  lingkungan.    Penelitian  ini  menggunakan  beberapa metode  analisa,  antara  lain:Rumus  Indeks  untuk  menilai  tingkat  keberlanjutan,  uji  Relative  Importance  Index  (RII)  dan Confidence Interval  (CI)  untuk  identifikasi  faktor penting,  sedangkan  untuk  menyusun  faktor prioritas  menggunakan  Indeks Prioritas Pengembangan (IPP). Hasil penelitian menunjukkan secara umum pengelolaan SPAM berbasis masyarakat di Kota Blitar  cukup  berkelanjutan  dengan  aspek  lingkungan  memiliki  nilai  keberlanjutan  tertinggi,  sedangkan  aspek  dengan  nilai kebelanjutan terendah adalah aspek sosial. Adapun faktor paling penting dalam pengelolaan SPAM adalah keberadaan iuran masyarakat sedangkan faktor yang merupakan prioritas pengembangan adalah faktor transparansi pengelolaan.
Kata Kunci : penilaian keberlanjutan,pengelolaan, SPAM berbasis masyarakat,Relative Importance Index, Blitar

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (SPAM)  berbasis  masyarakat  kota  Blitar  ditujukan  untuk masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  belum  terlayani penyediaan  air  minum  secara  formal  oleh  Perusahaan Daerah  Air  Minum.  Untuk  menjaga  agar  SPAM berkelanjutan  maka  perlu  dibentuk  lembaga  di  tingkat masyarakat  sebagai  penyelenggara  SPAM.  Lembaga SPAM  dapat  menciptakan  mekanisme  pengelolaan  dan pemeliharaan. Penyelenggaraan pengelolaan prasarana air minum  terbangun  dilaksanakan  oleh  PDAM,  BLU, UPTD,  Organisasi  Masyarakat  Setempat-Air  Minum (OMS-AM),  Koperasi  Air  Minum,  dan  Kelompok Pengguna  dan  Pemanfaat.  Bila  masyarakat  tidak  mampu melaksanakan pemeliharaan, pemerintah daerah berkewajiban  memberikan  pelatihan  yang  berkaitan dengan pengelolaan kepada masyarakat [1].
Schuringa  [2]  mendefinisikan  sistem  penyediaan  air dikatakan  berkelanjutan  ketika  :  sistem  itu  berfungsi  dan
digunakan,  sistem  tersebut  mampu  memberikan  tingkat manfaat  yang  sesuai  (kualitas,  kuantitas,  keteraturan, kesediaan, efisiensi, kesetaraan, keandalan dan kesehatan), berjalan dalam jangka waktu yang lama tanpa berdampak  buruk  pada  lingkungan,  semua  pembiayaan operasional dan pemeliharaan terpenuhi, terdapat lembaga yang mengelola, dan mendapat dukungan yang layak dari pihak  luar.  Sedangkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberlanjutan  adalah  faktor  sosial,  faktor  teknis,  faktor lingkungan,  faktor  keuangan  dan  faktor  kelembagaan. berkelanjutan.
Jones dkk [3] dalam penelitiannya tentang pendekatan siklus  hidup  untuk  meningkatkan  keberlanjutan  sistem penyediaan air perdesaan pada negara dengan keterbatasan sumber air, memperoleh hasil bahwa faktor- faktor  yang  berpengaruh  terhadap  keberlanjutan  adalah: faktor  teknis,  lingkungan,  kelembagaan,  komunitas  dan manajerial, finansial dan faktor kesehatan manusia.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aslam  [4]  tentang keberlanjutan  sistem  air  minum  berbasis  masyarakat  di negera berkembang menggolongkan komponen- komponen evaluasi keberlanjutan sebagai berikut komponen teknis (desain, perawatan dan kualitas air pada sistem  distribusi),  lingkungan  (kapasitas  dan  kualitas sumber  air),  sosial  (kesadaran  dan  keterlibatan  sosial), ekonomi  (pembiayaan  dan  dampak  ekonomi),  dan institusi  (organisasi  masyarakat  dan  unit  operasional pemeliharaan).
Penyediaan  air  minum  melalui  SPAM  berbasis masyarakat  merupakan  program  Dana  Alokasi  Khusus Air  Minum  (DAK  AM)  dan  dilaksanakan  di  tiga  belas lokasi.  Prasarana  yang  dibangun  meliputi:  unit  air  baku, unit produksi, unit distribusi  dan unit pelayanan. Analisa
a Personnel  at Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Blitar and  a  Student  in  the  Department  of  Civil  Engineering,  Sepuluh Nopember  Institute  of  Technology  (ITS),  ITS  Campus,  Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia. Email: puji_kamulyan@yahoo.com
b Lecturer  in  the  Department  of  Civil  Engineering,  Sepuluh Nopember  Institute  of  Technology  (ITS),  ITS  Campus,  Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia. Email: artama@ce.its.ac.id
c Lecturer in the Department of  Environmental Engineering, Sepuluh Nopember  Institute  of  Technology  (ITS),  ITS  Campus,  Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia. Email: agus_tlits@gmail.com
Note.  The  manuscript  for  this  paper  was  submitted  for  review  and possible  publication  on  August  08,  2017.  This  paper  is  part  of  the  ITS Journal  of  Civil  Engineering,  Vol.  32,  No.  2,  November  2017.  ©  ITS Journal of Civil Engineering, ISSN 2579-9029/2017.
dokumen Rencana Induk SPAM Kota Blitar menunjukkan  bahwa  prasarana  yang  telah  terbangun mengalami  permasalahan,  diantaranya  tidak  berjalannya operasional  pemeliharaan,  adanya  kerusakan  teknis, menurunnya  jumlah  pengguna  dan  rendahnya  partisipasi masyarakat  .  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  kajian mengenai  keberlanjutan  pengelolaan  SPAM  ditinjau  dari aspek  teknis,  kelembagaan,  ekonomi,  sosial  dan lingkungan.
Melalui  penelitian  ini  dapat  diketahui  bagaimana tingkat  keberlanjutan  pengelolaan,  identifikasi  faktor penting  dan  faktor  prioritas  pengembangan  pada  SPAM berbasis  masyarakat  di  kota  Blitar.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  kajian  penerapan evaluasi  pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana penyediaan air minum berbasis masyarakat di kota Blitar.

## METODOLOGI
Variabel    penilaian  keberlanjutan  pengelolaan  SPAM merupakan  sistesis  dari    peraturan  perundangan  dan penelitian  tentang  keberlanjutan  penyediaan  air  minum terdahulu. Dengan pembahasan antara lain memuat aspek dan faktor penelitian pada Tabel 2 berikut.

## Penilaian Tingkat Keberlanjutan
Analisa  tingkat  keberlanjutan  berasal  dari  persepsi responden  terhadap  kondisi  keberlanjutan  pengelolaan
SPAM  saat  ini.  Skala  pengukuran  yang  digunakan  untuk mengukur  sikap,  pendalpat  dan  persepsi  seseorang  atau sekelompok  orang  tentang  fenomena  sosial  adalah  skala likert [5].  Dalam  penelitian  ini scoring jawaban menggunakan rating scale 1 s/d 5.
Hasil  penilaian  tersebut  kemudian  dihitung  untuk mengetahui  tingkat  keberlanjutan  dengan  menggunakan rumus indeks sebagai berikut.
Rumus Indeks = Total Skor Faktor Penilaian ..........(1)

## Total Skor Maksimal
Setelah  masing-masing  faktor  terhitung  nilai  indeks keberlanjutannya maka akan dijumlahkan untuk kemudian  dibagi  rata-rata  hasil  masing-masing  aspek. Hasil  pembagian  tersebut  akan  dibandingkan  dengan tingkat status keberlanjutan pengelolaan SPAM sebagaimana Tabel 1 berikut:
Tabel 1 . Status Kategori Keberlanjutan Nilai Indeks Kategori 0,00    - 19,99 Tidak Berkelanjutan 20,00 - 39,99 Kurang Berkelanjutan 40,00 - 59,99 Cukup Berkelanjutan 60,00 - 79,99 Berkelanjutan 80,00 – 100 Sangat Berkelanjutan Tabel 2 . Aspek dan Faktor Penilaian Keberlanjutan Pengelolaan SPAM No Aspek Faktor Kode Sub Faktor 1 Teknis Unit Air Baku I.1 Kualitas Air Baku I.2 Ketersediaan Air Baku Unit Produksi I.3 Kinerja Pompa I.4 Ketersediaan Suku Cadang Unit Distribusi I.5 Kinerja Reservoir I.6 Kinerja Pipa Distribusi Unit Sambungan Rumah I.7 Penambahan Sambungan Rumah I.8 Cakupan Pelayanan Pemenuhan unsur 3K I.9 Kualitas Air yang diterima I.10 Kuantitas Air yang diterima I.11 Kontinuitas Air yang diterima 2 Kelembagaan Kepengelolaan II.1 Keberadaan Pengelola II.2 Kinerja Pengelola Tata Tertib Pengelolaan II.3 Transparansi Pengelolaan II.4 Keberadaan Peraturan Kepuasan Pengguna II.5 Kepuasan Pengguna II.6 Tanggap Pengaduan Pengguna 3 Keuangan Iuran III.1 Keberadaan Iuran Masyarakat III.2 Keterjangkauan Iuran III.3 Keteraturan Pembayaran Iuran Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) III.4 Kesesuaian Iuran dengan Biaya Operasional Pemeliharaan III.5 Keberadaan Biaya Pengembangan 4 Sosial Keterlibatan Sosial IV.1 Partisipasi Masyarakat IV.2 Pertemuan Masyarakat Kesadaran Sosial IV.3 Kepedulian IV.4 Keinginan Berkelanjutan IV.5 Praktek penggunaan air 5 Lingkungan Perlindungan Lingkungan V.1 Perlindungan Sumber Air
Pembahasan  hasil  penelitian  menggunakan  analisis statistik deskriptif. Sedangkan jenis sampling yang dipilih adalah stratified  random  sampling .  Responden  adalah pengelola dan pengguna SPAM berbasis masyarakat yang terdistribusi  secara proporsional pada masing-masing unit lokasi SPAM seperti ditujukkan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Responden Penilaian Keberlanjutan
No Unit SPAM SR Aktif Sampel 1 SPAM Ar Rohmah 40 9 2 SPAM Walisongo 3 2 3 SPAM Tarbiyatul Fallah 2 2 4 SPAM  Al Ikhsan 1 2 5 SPAM Ngrebo 26 6 6 SPAM Ngegong 18 4 7 SPAM  Aren 97 21 8 SPAM  Wakhid Hasyim 50 12 9 SPAM Pakubuwono 63 11 10 SPAM Ciliwung 0 1 11 SPAM Bendo 0 2 12 SPAM  Ngadirejo 1 3 2 13 SPAM  Ngadirejo 2 0 2 Responden Pengguna SPAM 78 Responden Pengelola SPAM 18

## Penilaian Faktor Penting
Untuk  menilai  faktor  yang  paling  penting  dalam pengelolaan SPAM berbasis masyarakat dapat menggunakan  uji Relatif  Importance  Index  (RII) sebagai berikut :
RII = .....................................................................(2)
Dengan;
RII  = Relative importance index
N =  Jumlah responden
n =  Angka tertinggi
Pi =  Skala  likert  dimana  Ii  skala  paling  rendah dan In skala paling tinggi
Ui =  Frekuensi  nilai  skala  yang  dipilih  responden dari i = 1 sampai dengan n
Selain  menggunakan  uji  RII  untuk  mendapatkan urutan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  keberlanjutan pengelolaan,  uji Confidence  Interval dapat  dilakukan untuk  mendukung  data  penelitian  dan  memperkuat  hasil peringkat yang diperoleh dari uji RII. Confidence Interval adalah sebuah interval yang berdasarkan observasi sampel dan  terdaftar  probabilitas  yang  ditentukan  [6].  Adapun perhitungan  Batas  Atas  (BA)  dan  Batas  Bawah  (BB) adalah sebagai berikut:
BA= (X + 1,96 x (ST / √N))
BB = (X - 1,96 x (ST / √N)) ...........................................(3)
Dengan;
BA  =  Batas atas (nilai terhadap adanya keterkaitan pada batas atas)
BB  =  Batas bawah (nilai terhadap adanya keterkaitan batas bawah)
X =  Rata-rata dari total variabel
ST =  Standard deviasi
N =  Jumlah responden
Responden  pada  analisa  penilaian  faktor  penting adalah  stakeholder  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  dan pengambilan  kebijakan  SPAM  berbasis  masyarakat  di Kota Blitar. Adapun responden tersebut adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4 . Responden Penilaian Faktor Penting No Responden Jumlah 1 Dinas PU dan Penataan Ruang 4 orang 2 Pengelola SPAM 6 orang Total 10 orang

## Penyusunan Prioritas Pengembangan
Analisa  prioritas  pengembangan  merupakan  metode penyusunan  prioritas  penanganan  faktor  yang  perlu dikembangkan agar faktor tersebut meningkat keberlanjutannya.  Analisa  ini  menggunakan  data  hasil analisa  penilaian  keberlanjutan  dan  faktor  penting  dalam keberlanjutan pengelolaan SPAM. Adapun metode analisa merupakan  adopsi  dari  metode  analisa  Wijayanto  [7]. Tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisa adalah sebagai berikut:
1. Menentukan key  factors, yaitu  merupakan  faktor keberlanjutan  pengelolaan  yang  digunakan  dalam penelitian.  Nilai key  factors yang  digunakan  adalah hasil  rata-rata  pada  analisa  nilai  keberlanjutan sekarang (NKS) dan nilai faktor penting (NP).
2. Data  mengenai  nilai  keberlanjutan  sekarang  (NKS) diperoleh  dari  hasil  rata-rata  penilaian  tingkat keberlanjutan, sedangkan nilai penting (NP) merupakan  hasil  rata-rata  penilaian  faktor  penting dalam keberlanjutan pengelolaan SPAM.
3. Memetakan key  factors ke  dalam  4  kuadran  sesuai hasil penilaian. Kuadran I (NKS<3, NP>3) merupakan prioritas pengembangan. Kuadran II (NKS >3, NP>3) merupakan  prioritas  dipertahankan.  Kuadran  III (NKS>3,  NP<3)  merupakan  faktor  dipertahankan tetapi  bukan  prioritas.  Kuadran  IV  (NKS<3,  NP<3) merupakan  kelompok  faktor  perlu  diperbaiki,  tetapi bukan prioritas.
4. Menyusun    prioritas  permasalahan  per  kuadran  yang harus dicarikan solusi dengan rumus sebagai berikut:
NKSS = x (-5) .........................................................(4) IPP = NKSS X NP .........................................................(5)
Dengan;
NKSS  =  Nilai konversi kondisi sekarang
(-5 s/d -1) NKS =  Nilai kondisi sekarang/ nilai keberlanjutan sekarang (1 s/d 5) IPP =  Indeks prioritas pengembangan (-25 s/d -1) NP =  Nilai penting
5. Semakin kecil nilai IPP per kuadran, maka key factors tersebut  menjadi  semakin  diprioritaskan  untuk diperbaiki.  Adapun  kuadran  nilai  penting  dan  nilai keberlanjutan sekarang terdapat pada Gambar 1.
Tinggi  5
Kuadran I: Prioritas Pengembangan
Kuadran II:
Prioritas Dipertahankan Rendah 1 Kuadran IV: Prioritas Pengembangan, Tapi Bukan Prioritas Kuadran III: Dipertahankan, Tapi Bukan Prioritas 1 5 Rendah Tinggi Nilai Kondisi Sekarang
Gambar 1. Kuadran Nilai Penting dan Nilai Kondisi Sekarang

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Analisis Penilaian Tingkat Keberlanjutan
Berdasarkan  penilaian  tingkat  keberlanjutan  pada aspek  teknis,  didapatkan  data  nilai  indeks  tertinggi terdapat  pada  faktor  ketersediaan  suku  cadang  sebesar 80.00,  sedangkan faktor cakupan pelayanan mendapatkan nilai  terendah  yaitu  sebesar  66.67.  Hasil  rata-rata penilaian  pada  aspek  teknis  sebesar    67.81,  sehingga termasuk  dalam  interval  kategori cukup  berkelanjutan . Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  obervasi  yang  menunjukkan bahwa  prasarana    SPAM  berbasis  masyarakat  kota  Blitar secara  fisik  belum  mengalami  kerusakan  berat.    Umur teknis  prasarana  SPAM  belum  melewati  ambang  batas yaitu selama 25 tahun [8].
Penilaian tingkat keberlanjutan pada aspek kelembagaan  memperoleh  hasil  indeks  tertinggi  adalah faktor  tanggap  pengaduan  pengguna  sebesar  79.23. Sedangkan  indeks  terendah  adalah  faktor  transparansi pengelolaan  sebesar  43.33.  Rendahnya  transparansi pengelolaan  dikarenakan  kelompok  pengelola  belum menemukan  mekanisme  yang  tepat  untuk  melaporkan kondisi  keuangan  kepada  masyarakat  pengguna.  Adapun indeks  rata-rata  indeks  keberlanjutan  sebesar  64.44  dan termasuk dalam interval kategori cukup berkelanjutan . Penilaian  tingkat  keberlanjutan  pada  aspek  keuangan memperoleh  hasil  bahwa  variabel  biaya  operasional pemeliharaan  memiliki  nilai  indeks  lebih  rendah dibandingkan  variabel  iuran.  Secara  umum  iuran  yang ditetapkan  terjangkau  dan  masyarakat  pengguna  rutin untuk melaksanakan pembayaran iuran. Namun demikian dana  yang  diterima  dari  iuran  hanya  cukup  untuk membiayai  pembelian  listrik  dan  pemeliharaan  ringan. Bila terjadi kerusakan berat, masyarakat akan mengumpulkan dana diluar iuran rutin.
Iuran  penggunaan  air  yang  harus  dibayar  oleh masyarakat  dipergunakan  untuk:  membayar  air  minum, insentif  kepada  petugas  pengelola  prasarana  sesuai kesepakatan,  serta  biaya  operasi  dan  pemeliharaan prasarana. Besarnya harga air minum tersebut harus lebih murah dari harga air yang harus dibayar oleh masyarakat
sebelum dilaksanakannya pengembangan sistem penyediaan  air  minum  [1].  Hasil    rata  –rata  indeks keberlanjutan ditinjau dari aspek keuangan adalah sebesar 66.21  dengan  status  tingkat  keberlanjutan  adalah cukup berkelanjutan.
Program  penyediaan  prasarana  air  minum  berbasis masyarakat  belum  sepenuhnya  mampu  mengakomodasi keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatannya.  Informasi dari  responden  diperoleh  fakta  bahwa  pendampingan masyarakat selama proses pembangunan hingga berakhirnya  masa  konstruksi  belum  berjalan  secara optimal.  Masyarakat  hanya  terlibat  dalam  pemilihan lokasi  dan  penentuan  titik  sambungan  rumah,  sedangkan pembangunan  prasarana  SPAM  dilaksanakan  oleh  pihak lain tanpa melibatkan masyarakat.
Untuk  mengatasi  kendala  tersebut,  Pemerintah  Kota Blitar  perlu  merencanakan  anggaran  yang  membiayai tenaga ahli profesional dengan kualifikasi dan kompetensi dalam  melakukan  pendampingan  masyarakat.  Selain  itu dalam  menyelenggarakan  penyediaan  air  minum  dapat mengadopsi alur kegiatan program penyediaan air sejenis diluar DAK AM, seperti Program Penyediaan Air Minum dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  (PAMSIMAS)  atau Second  Water  and  Sanitation  for  Low  Income Communities  (WSLIC-2).  Adapun  tingkat  keberlanjutan pengelolaan  SPAM  ditinjau  dari  aspek  sosial  sebesar 63.85 dengan status keberlanjutan cukup berkelanjutan. Hasil penilaian keberlanjutan  untuk aspek  lingkungan diperoleh  rata-rata  penilaian  sebesar  80.77  dengan  status keberlanjutan sangat  berkelanjutan .  Namun  demikian tetap  diperlukan  upaya  perawatan  dan  perlindungan  agar kondisi  sumber  air  selalu  terjaga,  misalnya  dengan konservasi vegetasi di sekitar sumber air.
Rekapitulasi kelima aspek menunjukkan bahwa aspek lingkungan  merupakan  aspek  dengan  nilai  keberlanjutan tertinggi,  dengan  status  keberlanjutan  adalah sangat berkelanjutan .  Sedangkan  aspek  dengan  nilai  indeks terendah  adalah  aspek  sosial  dengan  status  keberlanjutan adalah cukup  berkelanjutan .  Hasil  penilaian  tingkat keberlanjutan  keseluruhan  faktor  dapat  dilihat  pada Tabel 5 berikut ini.
Nilai Penting 3 3
Tabel 5 . Penilaian Tingkat Keberlanjutan Pengelolaan SPAM
Kode Faktor yang Dinilai P Rating R Jumlah Nilai Jumlah Nilai Maks Indeks NKS 1 2 3 4 5 I.1 Kualitas Air Baku 1 0 0 7 7 4 18 69 90 76,67 76,67 3,8 I.2 Ketersediaan Air Baku 2 0 0 2 15 1 18 71 90 78,89 78,89 3,9 I.3 Kinerja Pompa 3 3 3 6 5 1 18 52 90 57,78 57,78 2,9 I.4 Ketersediaan Suku Cadang 4 0 0 4 10 4 18 72 90 80,00 80,00 4,0 I.5 Kinerja Reservoir 5 9 4 0 3 2 18 39 90 43,33 58,33 2,9 6 0 2 6 6 4 18 66 90 73,33 I.6 Kinerja Pipa Distribusi 7 1 5 3 5 4 18 60 90 66,67 66,67 3,3 I.7 Penambahan Sambungan Rumah 8 5 2 5 1 5 18 53 90 58,89 58,89 2,9 I.8 Cakupan Pelayanan 9 4 1 8 5 0 18 50 90 55,56 55,56 2,8 I.9 Kualitas Air yang diterima 10 0 3 14 50 11 78 303 390 77,69 77,69 3,9 I.10 Kuantitas Air yang diterima 11 6 0 25 42 5 78 274 390 70,26 69,49 3,5 12 7 7 17 39 8 78 268 390 68,72 I.11 Kontinuitas Air yang diterima 13 12 2 0 53 11 78 283 390 72,56 70,77 3,5 14 12 2 7 53 4 78 269 390 68,97 Rata-rata penilaian aspek teknis 67,81 II.1 Keberadaan Pengelola 15 12 4 9 11 42 78 301 390 77,18 77,18 3,9 II.2 Kinerja Pengelola 16 9 5 6 51 7 78 276 390 70,77 71,15 3,6 17 12 1 1 58 6 78 279 390 71,54 II.3 Transparansi Pengelolaan 18 37 9 19 8 5 78 169 390 43,33 43,33 2,2 II.4 Keberadaan Peraturan 19 10 29 7 28 4 78 221 390 56,67 48,33 2,4 20 29 34 2 12 1 78 156 390 40,00 II.5 Kepuasan Pengguna 21 4 11 19 40 4 78 263 390 67,44 67,44 3,4 II.6 Tanggap Pengaduan Pengguna 22 12 3 10 12 41 78 301 390 77,18 79,23 4,0 23 12 2 4 11 49 78 317 390 81,28 Rata-rata penilaian aspek kelembagaan 64,44 III.1 Keberadaan Iuran Masyarakat 24 6 0 2 58 12 78 304 390 77,95 77,95 3,9 III.2 Keterjangkauan Iuran 25 0 4 46 28 0 78 258 390 66,15 66,15 3,3 III.3 Keteraturan Pembayaran Iuran 26 11 0 6 60 1 78 274 390 70,26 70,26 3,5 III.4 Kesesuaian Iuran dengan BOP 27 5 10 49 14 0 78 228 390 58,46 58,46 2,9 III.5 Keberadaan Biaya Pengembangan 28 10 24 7 37 0 78 227 390 58,21 58,21 2,9 Rata-rata penilaian aspek keuangan 66,21 IV.1 Partisipasi Masyarakat 29 8 47 14 7 2 78 182 390 46,67 46,67 2,3 IV.2 Pertemuan Masyarakat 30 22 29 19 8 0 78 169 390 43,33 43,33 2,2 IV.3 Kepedulian 31 0 4 12 50 12 78 304 390 77,95 77,95 3,9 IV.4 Keinginan Berkelanjutan 32 1 6 14 40 17 78 300 390 76,92 76,92 3,8 IV.5 Praktek penggunaan air 33 11 1 12 29 25 78 290 390 74,36 74,36 3,7 Rata-rata penilaian aspek sosial 63,85 V.3 Perlindungan Sumber Air 34 1 9 4 27 37 78 324 390 83,08 80,77 4,0 35 0 3 8 59 8 78 306 390 78,46 Rata-rata penilaian aspek lingkungan 80,77

## Analisis Penilaian Faktor Penting
Analisis Relative  Importance  Index  (RII) dilakukan untuk  mendapatkan  tingkat  kepentingan  dan  menyusun peringkat faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat. Perhitungan RII dilakukan untuk setiap indikator dimana nilai RII berkisar antara  0  (minimum)  hingga  1  (maksimum),  semakin mendekati  nilai  1  maka  semakin  berpengaruh  faktor tersebut  pada  keberlanjutan  pengelolaan  SPAM.    Nilai untuk masing-masing faktor diperoleh melalui penjumlahan nilai yang dipilih oleh responden.
Dari  hasil  perhitungan  dan  grafik  nilai  RII  diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan SPAM berbasis  masyarakat dengan nilai RII tertinggi  adalah  keberadaan  iuran  masyarakat  (III.1). Untuk  mendukung  data  dan  memperkuat  hasil  yang diperoleh  dari  uji Relative  Importance  Index dilakukan Uji Confidence  Interval .  Dalam  penentuan  batas  garis peringkat  dilakukan  dengan  melihat  dari  nilai  interval. Adapun  untuk  memberi  peringkat  pada Confidence Interval adalah sebagai berikut:
Batas Atas tertinggi = 5,061 Batas Bawah terendah   = 3,080 Maka, interval kelas    = BA tertinggi-BB terendah/ 4 = 5,061 – 3,080 / 4 = 0,495
Sehingga  interval  kelas  untuk  empat  peringkat  dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:
Tabel 7. Peringkat Confidence Interval Peringkat Interval 4 3,080 - 3,575 2 3,575 - 4,070 3 4,070 - 4,566 1 4,566 - 5,061
Dari  hasil  uji relative  importance  index  dan confidence interval maka didapat penilaian faktor penting sebagaimana terdapat pada Tabel 8 berikut.
Tabel 8. Relative Importance Index dan Confidence Interval Kode Faktor Keberlanjutan Jumlah NP RII St Dev BB BA CI I.1 Kualitas Air Baku 45 4,5 0,90 0,707 4,062 4,938 3 I.2 Ketersediaan Air Baku 43 4,3 0,86 1,059 3,643 4,957 3 I.3 Kinerja Pompa 46 4,6 0,92 0,516 4,280 4,920 2 I.4 Ketersediaan Suku Cadang 40 4 0,80 0,471 3,708 4,292 3 I.5 Kinerja Reservoir 41 4,1 0,82 0,876 3,557 4,643 3 I.6 Kinerja Pipa Distribusi 41 4,1 0,82 0,876 3,557 4,643 3 I.7 Penambahan Sambungan Rumah 36 3,6 0,72 0,516 3,280 3,920 4 I.8 Cakupan Pelayanan 39 3,9 0,78 0,738 3,443 4,357 4 I.9 Kualitas Air yang diterima 43 4,3 0,86 0,949 3,712 4,888 3 I.10 Kuantitas Air yang diterima 43 4,3 0,86 0,823 3,790 4,810 3 I.11 Kontinuitas Air yang diterima 43 4,3 0,86 0,675 3,882 4,718 3 II.1 Keberadaan Pengelola 41 4,1 0,82 0,738 3,643 4,557 3 II.2 Kinerja Pengelola 39 3,9 0,78 0,738 3,443 4,357 4 II.3 Transparansi Pengelolaan 39 3,9 0,78 0,738 3,443 4,357 4 II.4 Keberadaan Peraturan 34 3,4 0,68 0,516 3,080 3,720 4 II.5 Kepuasan Pengguna 39 3,9 0,78 0,876 3,357 4,443 4 II.6 Tanggap Pengaduan Pengguna 40 4 0,80 0,943 3,416 4,584 4 III.1 Keberadaan Iuran Masyarakat 48 4,8 0,96 0,422 4,539 5,061 1 III.2 Keterjangkauan Iuran 40 4 0,80 1,054 3,347 4,653 4 III.3 Kelancaran Pembayaran Iuran 43 4,3 0,86 0,949 3,712 4,888 3 III.4 Kesesuaian Iuran dengan BOP 41 4,1 0,82 0,876 3,557 4,643 3 III.5 Keberadaan Biaya Pengembangan 37 3,7 0,74 0,823 3,190 4,210 4 IV.1 Partisipasi Masyarakat 39 3,9 0,78 0,994 3,284 4,516 4 IV.2 Pertemuan Masyarakat 37 3,7 0,74 0,675 3,282 4,118 4 IV.3 Kepedulian 39 3,9 0,78 0,994 3,284 4,516 4 IV.4 Keinginan untuk berkelanjutan 40 4 0,80 0,667 3,587 4,413 3 IV.5 Praktek penggunaan air 39 3,9 0,78 0,738 3,443 4,357 4 V.1 Perlindungan Air Baku 41 4,1 0,82 0,738 3,643 4,557 3
Langkah pertama dalam analisa prioritas pengembangan  adalah  menentukan key  factors yang merupakan  faktor-faktor  yang  dinilai  penting  dalam keberlanjutan  pengelolaan  SPAM.  Data  mengenai  nilai keberlanjutan  sekarang  (NKS)  diperoleh  dari  hasil  rata- rata  penilaian  tingkat  keberlanjutan,  sedangkan  nilai penting  (NP)  merupakan  hasil  rata-rata  penilaian  faktor penting dalam keberlanjutan pengelolaan SPAM. Selanjutnya nilai penting dan nilai keberlanjutan sekarang dipergunakan untuk pemetaan key factors dan diklasifikasikan  sesuai  kuadran  prioritas  pengembangan. Hasil pemetaan ke dalam kuadran key factors dapat dilihat pada Gambar 2.
Berdasarkan  kuadran key  factors ,  dapat  dilihat beberapa  faktor  keberlanjutan  pengelolaan  yang  masuk kuadran  satu  yaitu  kuadran  prioritas  pengembangan, antara lain: Kinerja Pompa, Kinerja Reservoar, Penambahan  Sambungan  Rumah,  Cakupan  Pelayanan, Transparansi Pengelolaan, Keberadaan Peraturan, Kesesuaian  Iuran  dengan  BOP,  Keberadaan  Biaya Pengembangan,  Partisipasi  Masyarakat  dan  Pertemuan Masyarakat.  Faktor  –  faktor  tersebut  tersebut  merupakan faktor  yang  penting  bagi  keberlanjutan  pengelolaan SPAM  berbasis  masyarakat  namun  kondisi  keberlanjutan sekarang dinilai masih belum baik.
Gambar 2. Kuadran Key Factors Dari  hasil  pemetaan key  factors langkah  berikutnya adalah  menyusun  indeks  prioritas  pengembangan  (IPP), dimana semakin kecil nilai IPP per kuadran, maka faktor tersebut menjadi semakin diprioritaskan untuk dikembangkan. Urutan prioritas pengembangan berdasarkan  IPP  adalah  Transparansi  Pengelolaan, Pertemuan  Masyarakat,  Partisipasi  Masyarakat,  Kinerja Pompa,  Kinerja  Reservoir,  Keberadaan  Peraturan, Cakupan  Pelayanan,  Kesesuaian  Iuran  dengan  BOP, Keberadaan  Biaya  Pengembangan  dan  Penambahan Sambungan Rumah.
Transparansi  pengelolaan  mempunyai  arti  bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dapat diakses data/informasinya  oleh  masyarakat  dan stakeholder . Kurangnya  kapasitas  dan  kemampuan  pengelola  dalam membuat  laporan  keuangan  merupakan  penyebab  utama. Diperlukan  peran  aktif  Pemerintah  dalam  memfasilitasi pelatihan seperti teknis pengelolaan sistem penyediaan air minum, mekanisme pelaporan dan administrasi keuangan. Rendahnya  transparansi  pengelolaan  yang  dilakukan pihak  pengelola  dapat  diatasi  dengan  melakukan mekanisme penerapan asas transparansi secara sederhana.
Kegiatan transparansi pengelolaan tersebut dapat diwujudkan sebagai berikut:
1. Menginformasikan  penggunaan  dana  pengelolaan SPAM melalui pertemuan yang melibatkan masyarakat,  semisal  pertemuan  tingkat  Rukun Tetangga (RT),
2. Menampilkan laporan keuangan pada lokasi strategis,
3. Menyampaikan  Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ) ke pihak Kelurahan.
Pertemuan  masyarakat  merupakan  media  untuk menjembatani komunikasi antara pengelola dan pengguna SPAM.  Saat  pertemuan  warga  dapat  digunakan  untuk penyampaian kondisi pengelolaan SPAM kepada masyarakat  (penerapan  azas  transparansi),  penyampaian aspirasi  masyarakat  hingga  pembayaran  iuran  air.  Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan kerjasama  antar  stakeholder  yang  terlibat  dalam pengelolaan SPAM.
Partisipasi  masyarakat  dapat  ditingkatkan  dengan melibatkan masyarakat dalam pemilihan pengurus SPAM secara  demokratis  hingga  mengadakan  kegiatan  gotong royong  dalam  rangka  melakukan  perawatan  dan
Nilai Keberlanjutan Sekarang
Kuadran 1 Kuadran 2
Kuadran 4 Kuadran 3 N i l a i P e n t i n g
pemeliharaan  prasarana  SPAM.  Pemerintah  dalam memberdayakan  masyarakat  dapat  menggunakan  jasa fasilitator  air  bersih  atau  lembaga  swadaya  masyarakat yang  bergerak  di  bidang  pendampingan  masyarakat. Adanya fasilitator dalam kegiatan pendampingan masyarakat  dapat mengedukasi masyarakat untuk berperan  aktif  dalam  menjaga  keberlanjutan  pengelolaan SPAM pada masing-masing wilayah.
Kinerja pompa dan reservoir  merupakan  faktor teknis yang  memerlukan  pengembangan.  Kondisi  pompa  yang hanya  berjumlah  satu  unit  pada  masing-masing  lokasi memerlukan  perawatan  secara  rutin  agar  kinerja  pompa tetap  optimal.  Selain  itu  hal  yang  dapat  dilakukan  dalam menjaga  kinerja  pompa  adalah  dengan  mengatur  jadwal operasional  pompa  dan  menyediakan  pompa  cadangan agar sistem dapat bekerja secara bergantian.
Adanya  peraturan  dalam  pengelolaan  bertujuan  agar proses  pengelolaan  dan  pelayanan  SPAM  dapat beroperasi  dan  terkoordinasi  dengan  baik,  sehingga
SPAM  yang  terbangun  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat  pengguna  baik  secara  kualitas,  kuantitas  dan kontinyuitas. Peraturan dalam pengelolaan dapat mengacu pada peraturan perundangan tentang SPAM, salah satunya adalah  Permen  PUPR  26/2014  tentang  Prosedur Operasional  Standar  Pengelolaan  Sistem  Penyediaan  Air Minum [9].
Pemerintah  Kota  Blitar  dalam  mengembangkan keberlanjutan SPAM dapat menyusun regulasi, menginisiasi forum antar kelompok masyarakat pengelola di tingkat kota, hingga pemberian penghargaan dan sanksi untuk  menstimulasi  kinerja  pengelola  SPAM.  Misalnya dengan  pemberian  bantuan  hibah  bagi  unit  SPAM  yang memiliki  tingkat  keberlanjutan  baik  berupa  bantuan operasional atau penambahan kapasitas jaringan distribusi dan  sambungan  rumah.  Adapun  hasil  perhitungan  indeks prioritas pengembangan secara keseluruhan terdapat pada Tabel 9 berikut.
Tabel 9. Indeks Prioritas Pengembangan Kode Faktor NP NKS NKSS IPP K U A D R A N 1 II.3 Transparansi Pengelolaan 3,9 2,2 -2,31 -9,00 IV.1 Pertemuan Masyarakat 3,7 2,2 -2,31 -8,54 IV.2 Partisipasi Masyarakat 3,9 2,3 -2,14 -8,36 I.1 Kinerja Pompa 4,6 2,9 -1,73 -7,96 I.3 Kinerja Reservoir 4,1 2,9 -1,71 -7,03 II.4 Keberadaan Peraturan 3,4 2,4 -2,07 -7,03 I.6 Cakupan Pelayanan 3,9 2,8 -1,80 -7,02 III.4 Kesesuaian Iuran dengan BOP 4,1 2,9 -1,71 -7,01 III.5 Keberadaan Biaya Pengembangan 3,7 2,9 -1,72 -6,36 I.5 Penambahan Sambungan Rumah 3,6 2,9 -1,70 -6,11 K U A D R A N 2 I.8 Kuantitas Air yang diterima 4,3 3,5 -1,44 -6,19 III.1 Keberadaan Iuran Masyarakat 4,8 3,9 -1,28 -6,16 III.3 Kelancaran Pembayaran Iuran 4,3 3,5 -1,42 -6,12 I.9 Kontinuitas Air yang diterima 4,3 3,5 -1,41 -6,08 III.2 Keterjangkauan Iuran 4 3,3 -1,51 -6,05 II.5 Kepusan Pengguna 3,9 3,4 -1,48 -5,78 I.7 Kualitas Air yang diterima 4,3 3,9 -1,29 -5,53 V.1 Kualitas Air Baku 4,5 4,0 -1,24 -5,59 II.2 Kinerja Pengelola 3,9 3,5 -1,41 -5,50 II.1 Keberadaan Pengelola 4,1 3,9 -1,30 -5,31 IV.5 Praktek Pengguna Air 3,9 3,7 -1,34 -5,24 IV.4 Keinginan untuk berkelanjutan 4 3,8 -1,30 -5,20 II.6 Tanggap Pengaduan Pengguna 4 3,9 -1,27 -5,08 V.3 Perlindungan Air Baku 4,1 4,0 -1,24 -5,08 IV.3 Kepedulian 3,9 3,9 -1,28 -5,00 I.4 Kinerja Pipa Distribusi 4,1 4,1 -1,21 -4,95 I.2 Ketersediaan Suku Cadang 4 4,0 -1,24 -4,95 V.2 Ketersediaan Air Baku 4,3 4,4 -1,15 -4,93

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penilaian keberlanjutan pengelolaan sistem  penyediaan  air  minum  yang  telah  dilakukan. Diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Penilaian  keberlanjutan  pengelolaan  SPAM  berbasis masyarakat  di  Kota  Blitar  ditinjau  dari  aspek  teknis, kelembagaan,  keuangan,  dan  sosial  menunjukkan hasil berkelanjutan sedangkan aspek lingkungan mendapatkan hasil sangat berkelanjutan .
2. Hasil  analisa  dengan  metode Relative  Importance Index menunjukkan faktor Keberadaan Iuran Masyarakat  sebagai  faktor  paling  penting  dalam keberlanjutan pengelolaan SPAM.
3. Berdasarkan  analisa  Indeks  Prioritas  Pengembangan dapat  diketahui  faktor-faktor  yang  memerlukan pengembangan  dalam  pengelolaan  SPAM,  dengan prioritas  penanganan  yang  perlu  dilakukan  yaitu: peningkatkan transparansi pengelolaan, pertemuan dan partisipasi masyarakat, optimalisasi kinerja pompa dan reservoir, menyusun
peraturan
pengelolaan, meningkatkan  cakupan  pelayanan  dengan  menambah sambungan  rumah,  serta  menetapkan  iuran  yang sesuai dengan kebutuhan operasional pemeliharaan.
Ketidaksesuaian  dana  yang  diterima  dari  iuran  untuk operasional pemeliharaan merupakan permasalahan krusial dalam keberlanjutan pengelolaan SPAM. Besarnya iuran harus mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional  dan  pemeliharaan  penyelenggaraan  SPAM. Perhitungan  dan  penetapan  besaran  iuran  di  dasarkan pada  prinsip:  keterjangkauan  dan  keadilan,  mutu pelayanan,  pemulihan  biaya,    efisiensi  pemakaian  air, transparansi  dan  akuntabilitas  dan  perlindungan  dan pelestarian  air  baku.  Untuk  itu  diperlukan  adanya penelitian lanjutan terhadap kajian penetapan iuran sesuai kemampuan  masyarakat  yang  dapat  mendukung  biaya operasional dan pemeliharaan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Permen  PUPR  33/2016, Penyelenggaraan  Dana Alokasi KhususBidang Infrastruktur , Jakarta.
[2] Schuringa,  W.  (1998), Community  Management Models  for  Small  Scale  Water  Supply  Systems,  IRC International Water and Sanitation Center, Kenya.
[3] Jones,  S.A.,  Anya,  A.,Stacey,N.,  and  Weir,  L.
(2012), A  Life-cycle  Approach  to  Improve  the
Sustainability  of  Rural  Water  Systems  in  Resource- Limited  Countries ,  Journal,  Challenges  2012,3,233-
260.
[4] Aslam,  M.S.  (2013), Sustainability  of  Community- Based  Drinking  Water  Systems  in  Developing Countries ,  Thesis,  McGill  University,  Montreal, Quebec, Canada.
[5] Sugiyono.  (2012), Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta
[6] Shobari,
I (2015), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya
Kualitas Desain Konstruksi di Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya , Prosiding  Seminar  Nasional  Manajemen  Teknologi XXIII,  Program  Studi  MMT-ITS,  Surabaya  1 Agustus 2015.
[7] Wijayanto, D. (2015), Analisi Inventarisasi Masalah dan  Pengembangan  Solusi  dalam  Pengembangan Perikanan  Artisanal  di  Pantai  Kedongan  Bali , Jurnal  Saintek  Perikanan  Vol.  11  No.1:  17-25, Agustus 2015.
[8] Permen  PUPR  18/2007, Penyelenggaraan  Sistem Penyediaan Air Minum , Jakarta.
[9] Permen  PUPR  26/2014, Prosedur  Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum ,
Jakarta.