## IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
KELUARGA SANGAT MISKIN (STUDI DI UPPKH KECAMATAN KOTA SUMENEP)
Enza Resdiana enza.resdiana@gmail.com Dosen Fisip Universitas Wiraraja Sumenep

## ABSTRAK
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  pemberian bantuan  tunai  bersyarat  kepada  keluarga  sangat  miskin  (KSM)  yang  memenuhi syarat  kepesertaan  yang  dan  ditetapkan  oleh  Kementrian  Sosial.  Beberapa  pihak yang  terlibat  dalam program  ini  antara  lain  adalah  pihak  pemberi  layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu  mengubah  perilaku  peserta  PKH  dalam  bidang  pendidikan  di  Indonesia terutama yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Berdasarkan latar belakang  tersebut  diatas  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  jauh  tentang Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Meningkatkan  Kualitas Pendidikan  Keluarga  Sangat  Miskin  (Studi  Di  UPPKH  Kecamatan  Kota Sumenep) .
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan  dalam fokus  penelitian  menggunakan  teori  George  Edward  III,  yaitu  Komunikasi (Communication), Sumber-Sumber (Resources), Sikap (Dispotition/Attitude), Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep karena di kecamatan ini program PKH pertama 2007 diluncurkan.
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Program Keluarga  Harapan  (PKH),  khususnya  pendamping  sebagai  pelaksana  lapangan dan ujung tombak terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota  Kabupaten  Sumenep  sangat  maksimal  dan  baik  dalam  hal  komunikasi (comunication) ini  dapat  dilihat  dari  pemahaman  peserta  PKH  dalam  memenuhi kewajibannya.  Sedangkan  pada  Implementasi  yang  berkaitan  dengan  sumber- sumber (resource) dalam  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  juga  dirasa  cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rutinitas pertemuan kelompok-kelompok KSM dan penyaluran  PKH  yang  tepat  pada  waktunya.  Sedangkan  dalam  sikap (attitude) secara  umum  baik  akan  tetapi  ada  kekurangan  dalam  Implementasi    yang berkaitan dengan sikap, hal ini  dapat dilihat dari kecilnya jumlah penerima atau peserta  PKH  dibandingkan  dengan  jumlah  keluarga  sangat  miskin  yang memenuhi syarat kepesertaan PKH  atau banyak  dari KSM  yang lain  yang sudah memenuhi  syarat  tidak  mendapat  bantuan  tunai  bersyarat    tersebut.  Sedangkan fokus  yang  terakhir  adalah  struktur  birokrasi (bureaucratic  structure) dimana dalam Implementasiya dirasa cukup baik, dikarenakan minimnya kesalahan dalam koordinasi  pada  setiap  lembaga  yang  terkait  dengan  Implementasi  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Sumenep.
Kata Kunci : Implementasi, ProgramKeluargaHarapan (PKH), Pendidikan.

## A. LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan hal yang  terpenting  dalam  kehidupan, bangsa  yang  maju  tentu  merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Salah satu faktor yang mendukung  kemajuan  suatu  bangsa adalah  pendi-dikan.  Pendidikan  secara umum  mempunyai  arti  suatu  proses kehidupan dalam mengembangkan diri bagi  setiap  individu  agar  dapat  hidup dan  me-langsungkan  kehidupan,  oleh sebab  itu  menjadi  seorang  yang terdidik    sangatlah  penting.  Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa  dapat  diukur  maju  atau tidaknya dengan cara mengukur tingkat  pendidikan  yang  ada  pada masyarakat  bangsa  tersebut,  sebab pendidikan merupakan proses
mencetak  generasi  penerus  bangsa. Apabila output dari  proses  pendidikan ini  gagal  maka  sulit  dibayangkan bagaimana  dapat  mencapai  kemajuan. Bagi  suatu  bangsa  yang  ingin  maju, pendidikan  harus  dipandang  sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan  yang  bersifat dasar  seperti  sandang,  pangan  dan papan. Namun, sangat memprihatinkan rasanya  melihat  kondisi  pendidikan  di Indonesia  saat  ini.  Berbagai  masalah yang  timbul,  mulai  dari  ketersediaan sarana  yang  tidak  memadai,  serta meningkatnya anak putus sekolah.
Bila  dicermati  terdapat  faktor- faktor yang  mempengaruhi  gagalnya pendidikan  yang  berlaku  di  Indonesia dan  salah  satu  dari  faktor  tersebut adalah, faktor biaya : biaya pendidikan yang cukup mahal menambah buramnya  kualitas  pendidikan  kita.  Di era  sekarang    untuk  memperoleh pendidikan  yang  berkualitas  baik, harus  mengeluarkan  biaya  yang  tidak sedikit.  Masyarakat  yang  kurang mampu  menyekolahkan  anaknya  di
sekolah  yang  kualitas  pendi-dikannya baik  terpaksa  hanya  menda-patkan sekolah  yang  terbatas  sarana  dan prasarananya.
Di daerah-daerah banyak sekolah yang kurang berfungsi dengan  baik,  diantaranya  kerusakan bangunan,  sarana  terbatas,  namun dengan  kondisi  tersebut  mereka  tidak putus  semangat  untuk  tetap  terus belajar  walaupun dengan  fasilitas seadanya.  Tidak  dipung-kiri  bahwa setiap  tahunnya  pendidikan  terus mengalami peningkatan biaya,
sehingga mengaki-batkan banyak diantara  mereka  yang  putus  sekolah, atau  bahkan  tidak  sekolah  karena terhalang  masalah  biaya.  Setelah menyadari betapa  besar  dan  penting peran  pendidikan  dalam  peningkatan dan  pengembangan  kualitas  sumber daya manusia, maka pemerintah mengambil  langkah  antisipatif  dengan pencanangan  dan  pemberlakuan  Prog- ram  Wajib  Belajar  bagi  setiap  warga negara.  Pada  tahap  awal  Pemerintah telah  men-canangkan  Program  Wajib Belajar  6  Tahun  yang  pada  dasarnya merupakan  prasyarat  umum  bahwa setiap  anak  usia  sekolah  dasar  (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis, dan berhitung. Pada awal pencanangan wajib  belajar  tersebut,  Program  Wajib Belajar  6  Tahun  telah  memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan  pemenuhan  kualitas  dasar manusia Indonesia
Salah  satu  hasil  yang  paling mencolok  dirasakan,  bahwa  Program Wajib  Belajar  6  Tahun  tersebut  telah mampu menghantarkan Angka Partisi- pasi  (murni)  Sekolah.  Dalam  rangka memperluas  kesempatan  pendidikan bagi  seluruh  warga  negara  dan  juga dalam  upaya  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  Indonesia, Peme-rintah  melalui  PP  No.  28/1990 tentang  Pendidikan  Dasar  menetapkan
Program  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar 9 Tahun. Usaha pemerintah untuk mendu-kung  PP  No.  28/1990  tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar 9 Tahun tersebut serta pemerintah sebagai bagian dari
pelayanan  terhadap  masyarakat  dalam hal  mencapai  tujuan  nasional  yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Salah  satu  kebijakan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  guna  me- ningkatkan  mutu  pendidikan  bagi masya-rakat  yang  kurang  mampu  atau keluarga  sangat  miskin  (KSM),  maka pemerintah  berdasar  Undang-Undang nomor  40  tahun  2004,  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional mencanangkan Program Keluarga Harapan  (PKH).  Dalam  Undang-
Undang nomor 40 tahun 2004 dijelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak mendapatkan  jaminan  sosial  untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masya-rakat  serta  untuk  menjamin kese-jahteraan sosial yang menyeluruh maka  negara  mengembangkan  Sistem Jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta,  Inpres nomor 3 Tahun 2010, tentang program pemba-ngunan  yang  berkeadilan  poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksa-naan Program Keluarga Harapan, yang bertujuan untuk meningkatkan  kualitas  Implementasi program bantuan terhadap masyarakat. PKHmerupakanprogram penang-gulangan kemiskinan dan pengembangan  sistem  perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin.  Indonesia  sebagai  bagian  dari masyarakat  global  tentu  saja  harus mampu  mewujudkan  tujuan  pemba- ngunan  dengan  cara  :  pengurangan penduduk  miskin  dan  kelaparan,  me- ningkatkan pendidikan dasar 9 (sembi- lan)  tahun,  kesetaraan  gender,  pena-
nggulangan  angka  kematian  bayi  dan balita,  dan  penurunan  angka  kematian ibu mela-hirkan. Program  Keluarga  Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di
Indonesia  pada  tahun  2007  dan diharapkan  dapat  dilaksanakan  secara berkesinambungan,  dimana  bantuan yang diberikan kepada keluarga sangat miskin  (KSM)  dengan  persyaratan yang dikaitkan dengan upaya peningkatan  sumber  daya  manusia seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan gizi.  Tujuan  utama  PKH  adalah membantu  mengu-rangi  kemiskinan dengan  cara  mening-katkan  kualitas sumber  daya  manusia  pada  kelompok masya-rakat  sangat  miskin.  Dalam jangka  pendek,  bantuan  ini  membantu mengurangi  beban  pengeluaran  KSM, sedangkan  untuk  jangka  panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan
anaknya, melaku-kan  imunisasi  balita, memeriksakan  kandungan  bagi  ibu hamil,  dan  perbaikan  gizi,  diharapkan akan  memu-tus  rantai  kemiskinan antargenerasi.
Dengan PKH
diharapkan  KSM  penerima  bantuan memiliki  akses  yang  lebih  baik  untuk memanfaatkan  pelayanan  sosial dasar kesehatan,  pendi-dikan,  pangan,  dan gizi termasuk menghi-langkan kesenjangan  sosial,  ketidak-berdayaan dan  keterasingan  sosial  yang  selama ini  melekat  pada  diri  warga  miskin sehingga  mereka  mampu  berfungsi secara  sosial  yang  pada  akhir-nya rantai kemiskinan dapat diputus.
Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan  cikal  bakal  pengembangan sistem  perlindungan  sosial  bersyarat, khususnya bagi KSM yang diwajibkan memeriksakan  kesehatan  ibu  hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan  tumbuh  kembang  anak, termasuk  menyekolahkan  anak-anak, akan  mem-bawa  perubahan  perilaku
KSM  terhadap  pentingnya  kesehatan dan  pendidikan.  Kelak  diharapkan perubahan  perilaku  tersebut  akan berdampak  pada  berku-rangnya  anak usia  sekolah  KSM  yang  bekerja  dan sekaligus  akan  menjadi  tantangan utama  bagi  pemerintah,  baik  pusat maupun  daerah  untuk  mening-katkan pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan bagi  keluarga  miskin  dimana-pun mereka berada.
Sedangkan tujuan dari Program Keluaraga  Harapan  (PKH)  dalam memberikan  bantuan tunai  bersyarat pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah,  khususnya  bagi  anak-anak KSM,  serta  untuk  mengurangi  angka pekerja  anak  di  Indonesia.  Untuk mencapai tujuan ini, Program Keluaraga  Harapan  (PKH)  berupaya memotivasi KSM  agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah dan mendorong mereka  untuk  memenuhi komitmen  kehadiran dalam  proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah  dalam  sebulan,  selama  tahun ajaran berlangsung. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan dalam  rangka  meningkatkan  angka partisipasi  pendidikan  anak  usia  7-21 tahun  yang  belum  menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Secara umum, Program Keluarga Harapan ini juga mempunyai manfaat, diantaranya : Merubahperilakukeluargamiskinuntuk memberikanperhatian yang besarkepadapendidikandankesehatana naknya. Padajangkapendek memberikan income  effect kepada rumah  tangga  miskinmelaluipengu- ranganbebanpengeluaranrumah  tangga miskin, untukjangkapanjangdapatmemutusrant aikemiskinanantargenerasimelalui:Pen ingkatan kualitaskesehatan/nutrisi, pendidikandankapasitas pendapatan
anak di masa depan (price effect) bagi anakkeluargamiskin dan memberikan kepastian  kepada  anak  akan  masa depannya (insu-rance effect), mengurangipekerjaanak, mempercepatpencapaian MDGs (melaluipeningkatanaksespendidikan, peningkatankesehatanibuhamil, pengurangankematianbalita, danpeningkatankesetaraan gender). Meski demikian Program Keluar-ga  Harapan  (PKH)  ini  akan menjadi sia-sia apabila dalam
Implementasiya  tidak  sesuai  dengan apa  yang diharapkan.  Melihat  pada realisasi daerah lain yang dinilai masih kurang,  dimana  banyak  rumah  tangga yang  layak  menerima  bantuan,  namun karena  pendataan  yang  tidak  akurat warga  ma-syarakat  tidak  terakomodir sebagai  penerima  PKH.  Selain  itu, bantuan  tunai  bersyarat  dari  PKH terkadang  digunakan  KSM  untuk keperluan rumah tangga, bukan pendidikan  atau  kesehatan  sehingga tujuan  dasar  dari  penetapan  kebijakan Program  Keluarga  Harapan  (PKH) tidak dapat sepenuhnya terealisasi.
Berdasar  uraian  diatas,  maka penulis tertarik untuk melakukan pene- litian  terhadap  permasalahan  tersebut. Dengan  judul  Implementasi  Program Ke-luarga Harapan (PKH) Dalam Me- ningkatkan Kualitas Pendidikan Keluar-ga  Sangat  Miskin  (Studi  Di UPPKH Kecamatan Kota Sumenep) .

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan    Latar  belakang diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penelitian ini,  yaitu:
“ BagaimanaImplementasi
Program Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Me- ningkatkan Kualitas Pendidikan
Keluar-ga  Sangat  Miskin  (Studi  Di UPPKH Kecamatan Kota Sumenep) . ”

## C. KAJIAN TEORI
Kebijakan Menurut Charles O. Jones (1991: 46),kata
kebijakanseringdigunakandandiperunt ukkanmaknanyadengantujuan program, keputusan, hukum, proposal, patikan, danmaksudbesartertentu. Selanjutnya Jones mendefinisikankebi- jakanadalahkeputusantetap yang dicirikanolehkonsistensidanpengulang an (repetitiveness) tingkahlakudarimereka yang membuatdandarimereka yang mematuhikeputusantersebut.
Menurut Friedrich dalam Wahab (1991:13) mengatakan kebijakan seba- gai  suatu  tindakan  yang  mengarah pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah dalam ling-kungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan  tertentu  sera-ya  mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang diinginkan.Inti kebijakan adalah merupakan  suatu  ketetapan  yang bertujuan  untuk  di  laksanakan  oleh pem-beri  kebijakan  maupun  yang men-taati  kebijakan  tersebut  (objek kebijakan).

## KebijakanPublik
Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Admi- nistrasi  Publik  Chandler  dan  Plano (1988:107) dalam Pasolong (2008:38), mengatakan  bahwa  Kebijakan  Publik adalah  pemanfaatan  yang  strategis terhadap  sumber-sumber  daya  yang ada untuk memecahkan masalah publik  atau  pemer-intah.    Bahkan Chandler  dan  Plano  ber-anggapan bahwa  kebijakan  publik  merupakan suatu  bentuk  investasi  yang  kontinu oleh  pemerintah  demi  kepen-tingan orang-orang yang tidak berdaya dalam
masyarakat  agar  mereka  dapat  hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut  Thomas  Dye  (1981) dalam Pasolong (2008:39), mengatakan  bahwa  Kebijakan  Publik adalah “apapun yang dipilih
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.
Menurut Parker (1975:144), Kebijakan  Publik  adalah  suatu  tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  pada suatu  waktu  tertentu  dalam  kaitannya dengan  suatu  subyek  atau  sebagai respon  terhadapsuatu  keadaan  yang krisis.
Dalam  menentukan  suatu  kebi- jakan/  sebelum  penetapan  suatu  ke- bijakan  ada  beberapa  tahapan-tahapan yang  harus  di  lakukan  oleh penentu kebijakan  agar  nantinya  kebijakan yang di ambil sesuai dengan kebutuhan  yang  ada  di  lapangan,  atau menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada.
Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik Ada banyak sekali  teori tentang Tahapan – tahapan  dalam penentuan kebijakan,  karena  memang  kebijakan publik ada untuk memenuhi kepentingan masyarakat, serta
kebijakan yang di ambil dapat bermanfaat khususnya bagi negara dan masyarakat pada umumnya.
Sedangkan Tahapan-tahapan kebijakan publik  menurut  William  Dunn adalah 1)Penyusunan  Agenda,2) Formulasi kebi-jakan,  3) Adopsi/  Legitimasi Kebijakan,  4) Penilaian/  Evaluasi Kebijakan.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupa- kan  tahapan  yang  sangat  penting
dalam  keseluruhan  struktur  kebijakan, karena melaui  prosedur  ini  proses kebijakan  secara  keseluruhan  dapat dipengaruhi  tingkat  keberhasilan  atau tidaknya pen-capaian tujuan. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan Imple-mentasi  dari  apa  yang  telah diputuskan legislatif atau para pengambil  kepu-tusan,  seola-h-olah tahapan ini kurang berpe-ngaruh. Akan tetapi  dalam  kenyataan  dapat  dilihat sendiri  bahwa  betapapun  baiknya rencana  yang  telah  dibuat  tetapi  tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar.
Implementasi membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk mengha- silkan  apa  yang  menjadi  tujuannya,
dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku,  implementasi  pada  dasarnya operasio-nalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan. implementasi  merupakan  suatu proses yang dinamis, dimana
pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu aktivitas  atau  kegiatan,  sehingga  pada akhirnya  akan  mendapatkan  suatu hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau sasaran  kebijakan  itu  sendiri.  Hal  ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan  oleh  Lester  dan  Stewart Jr.  (2000:104)  mengatakan  bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu  hasil  (output).  Keberhasilan suatu  imple-mentasi  kebijakan  dapat diukur  atau  dilihat  dari  proses  dan pencapaian tujuan hasil akhir (output).
ModelPendekatanImplementasi Ke- bijakanPublik
Model pendekatanimplementasi kebijakanpublikada, bertujuanuntukmempermudahdalamm elakukanimple-
mentasisesuaidenganprosedurdansesua itujuan yang ingin di capai.Dibawahiniadabeberapa model pen-dekatanimplementasi kebijakanpublik 1. Implementasi  Sistem  Rasional
(Top-Down). Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan  imple-mentasi  seperti  yang tercakup dalam Emile karya Rousseau :“Segala  sesuatu  adalah  baik  jika diserahkan  ke  tangan  Sang  Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”.
Masih  menurut  Parsons  (2006), model  rasional  ini  berisi  gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan  orang melakukan  apa-apa yang  diperintahkan  dan  me-ngontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.Menurut  Edward  III  (1980:1) dalam  Nugroho  (2009),  ditegas-kan bahwa  masalah  utama  admi-nistrasi publik  adalah lack  of  attention  to implementation. Dikatakan, without effec-tive  implementation  the  decision of  policy  makers  will  not  be  carried out  succesfully. Edward  menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar  implementasi  kebijakan  men-jadi efektif, yaitu sebagai berikut :
1. Communication (Komunikasi) : sarana untuk  menyebarluaskan informasi,  baik  dari  atas  ke bawah  maupun  dari  bawah  ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan  atasan  ke  bawahan, perlu  adanya  keteta-pan  waktu dalam  penyampaian  informasi,
harus jelas informasi yang disampaikan,  serta  memer-lukan ketelitian  dan  konsistensi  da-lam menyampaikan informasi.
2. Resourcess (Sumber-Sumber) :
sumber-sumber dalam implemen- tasi kebijakan memegang peranan
penting,  karena  implementasi kebi-jakan  tidak  akan  efektif bilamana  sumber-sumber  pendu- kungnya  tidak  tersedia.  Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah : a) staf yang relatif cukup jumlahnya  dan  mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksa-nakan kebijakan. b) informasi  yang  memadai  atau relevan untuk keperluan imple- mentasi c) dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi ke-bijakan. d) wewenang yang dimiliki imple-mentor untuk melaksanakan ke-bijakan. 3. Dispotition  atau  Attitude (sikap)  : berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung  suatu  implementasi kebijakan. Seringkali para implementor berse-dia untuk mengambil  insiatif  dalam  rangka mencapai  kebijakan,  tergan-tung dengan  sejauh  mana  wewe-nang yang dimilikinya. 4. Bureaucratic  Structure (struktur birokrasi)  ;  suatu  kebijakan sering-kali  melibatkan  beberapa lembaga  atau  organisasi  dalam
proses implementasinya, sehingga  diper-lukan  koordinasi yang  efektif  antar  lembaga- lembaga terkait dalam mendukung  keberhasilan  imple- mentasi.
2. Implementasi  Kebijakan Bottom
Up Model implementasi dengan
pende-katan bottom up muncul sebagai kritik  terhadap  model  pen-dekatan rasional  (top  down).  Parsons  (2006), mengemukakan  bahwa  yang  benar- benar  penting  dalam  implementasi
adalah  hubu-ngan  antara  pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model  bottom  up  adalah  model  yang memandang  proses  sebagai  sebuah negosiasi  dan  pembentukan  con- sensus. Masih menurut Parsons (2006),  model  pendekatan  bottom  up mene-kankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam pene-rapan kebijakan. Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan  model  implementasi kebi-jakan dalam persfektif bottom up adalah  Adam  Smith.  Menurut  Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi  kebijakan  dipandang sebagai  suatu  proses  atau  alur.  Model Smith ini memamndang proses implementasi  kebijakan  dari proses kebijakan  dari  persfekti  perubahan social  dan  politik,  dimana  kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk  menga-dakan  perbaikan  atau perubahan  dalam  masyarakat  sebagai kelom-pok sasaran.
Secaragarisbesar model-model pendekatanimplementasikebijakanpubl ik yang adabertujuanuntukmemaksimalkankeb ijakan yang di ambilsertamemaksimalkanrealisasiden gansebaikmungkinsehinggaImplement asidarikebi- jakantersebuttepatsasarandanterarahpa datujuandasar di keluarkannyakebijakanpublik.Dimanat ujuan yang utamadalampengambilankebijakanadal ah un- tukmemajukannegarasertauntukmenin gkatkankesejahteraanmasya-rakat.

## Kesejahteraan
Kesejahteraan  bagi  masya-rakat adalah  merupakan  kebutuhan  bagi setiap  negara,  karena  kesejahteraan merupakan  salah  satu  tolak  ukur  bagi
setiap negara dalam menunjang kemajuan negara ter-sebut. Kesejahteraan dalam konsep dunia  modern  merupakan  sebuah kondisi dimana seorang dapat
memenuhi  kebutuhan  pokok,  baik  itu kebutuhan  akan  makanan,  pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta  kesempatan  untuk  melan-jutkan pendidikan  dan  memiliki  peker-jaan yang  memadai  yang  dapat  menunjang kualitas  hidupnya  sehingga  memiliki status  sosial  yang  mengantarkan  pada status  sosial  yang  sama  terhadap sesama  warga  lainnya  .  Sedangkan menurut HAM, maka definisi kesejah- teraan  kurang  lebih  berbunyi  bahwa setiap  laki  laki  ataupun  perempuan, pemuda  dan  anak  kecil  memiliki  hak untuk  hidup  layak  baik  dari  segi kesehatan,  makanan,  minuman,  peru- mahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.
Kesejahteraan  (welfare)  secara konseptual  mencakup  segenap  proses dan  aktivitas  mensejahterakan  warga negara dan menerangkan sistem pelayanan  sosial  dan  skema  perlin- dungan  sosial  bagi  kelompok  yang kurang beruntung (Suharto, 2005b).
Kesejahteraansecaraumumdapat di  artikantercukupinyakebutuhandasar yang adapadamanusia.Sepertitempattinggald anmakanan.AkantetapiKesejah- teraansebenarnyasangatsulit di ukurkarenakesejahteraandapat di rasakandan di nikmatiolehsetiapindividuitusendiri, jadistandartkesejahteraansetiapindivid uberbeda – beda.    kadang  orang  yang kitaanggapmemilikimateri/  harta  yang banyaktetapmerasatidaksejahtera, halini yang membuattolakukurkesejahteraansangat sulituntukkitaketahui. Akan tetapiadabeberapaahlimenilaikesejahte raan se-
caraumumdapatdiukurdandapatdiketah ui.
Ukuran Kesejahteraan
Amartya  Sen  dalam  bukunya “Inequality
Reexamined” (1992) mene-gaskan,  bahwa  kesejahteraan (well-being)  tidak  cukup  diukur  dari indikator agregat makroekonomi semisal GDP, GNP atau Real Incomes. Tidak pula memadai jika kesejahteraan hanya  diukur  dari  kecukupan  bahan pokok (primary goods) ataupun sumberdaya (air, energi, dan lain-lain). Negara  yang  memiliki  tingkat  GDP yang tinggi, seringkali masih menghadapi  masalah  kemiskinan  dan kesenjangan  akut  di  perekonomian domestiknya. Dua orang individu yang memiliki  sumberdaya  yang  sama seringkali mencapai kemakmuran
(wea-lth) yang berbeda. Bagi  Sen, primary  goods dan resources baru  merupakan  “bahan dasar” yang masih perlu
ditransformasi  menjadi  hal-hal  yang memang  menjadi  karakteristik  dari kesejahteraan. Dalam terminologi Sen, karakteristik kesejah-teraan adalah tercapainya “functioning” (fungsi).
Dan  untuk  mencapai  functioning tersebut,  individu  perlu  memiliki capability atau  kemampuan  untuk men-transformasikan bahan dasar yang dimilikinya menjadi kesejahteraan.
Biro  Pusat  Statistik  Indonesia (2000)  menerangkan  bahwa  guna  me- lihat  tingkat  kesejahteraan  rumah tangga  suatu  wilayah  ada  beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah :
a. Tingkat pendapatan keluarga; b. Komposisi  pengeluaran  rumah tangga  dengan  membandingkan pe-ngeluaran untuk pangan dengan non-pangan; c. Tingkat pendidikan keluarga;
d. Tingkat kesehatan keluarga, dan; e. Kondisi  perumahan  serta  fasilitas
yang dimiliki dalam rumah
tangga.

## D. METODE PENELITIAN

## FokusPenelitian
Adapun  fokus  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Komunikasi (Communication) : Sosialisasi  Implementasi  Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap
Keluarga  sangat  miskin  (KSM), khususnya penerima bantuan tunai bersyarat pendidikan.
2. Sumber-Sumber (Resources) : Faktor-faktor  pendukung  yang terlibat  dalam  Implementasi  kebi- jakan  Program  Keluarga  Harapan (PKH).
3. Sikap (Dispotition/Attitude) : Inisiatif  /  strategi  yang  dilakukan oleh pelaksana/implementor Prog- ram  Keluarga  Harapan  (PKH) dalam  memberikan  bantuan  tunai bersyarat pendidikan terhadap KSM.
4. Struktur Birokrasi(Bureaucratic Structure) : Organisasi-organisasi yang terlibat dalam Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). LokasiPenelitian LokasipenelitianiniadalahKeca matan Kota Sumenepdenganalasanmemilihlokasip enelitiandi beberapa desa di Kecamatan Kota Su-menep antara lain desa  Kebunan  ,Bangselok,  Kebo- nagung, dan Pandian. Hal ini dikarenakanKecamatan Kota Sumenepmerupakanpelaksana Program KeluargaHarapanserta
kecamatanyang  maju  di  bandingkan dengan  kecamatan  lain  yang  ada  di Sumenep  dan  mempunyai  jumlah penduduk  paling  banyak.  Akan  tetapi, sebagian masya-rakatnya masih memiliki  pendidikan yang rendah.

## Sumber Data
Sumber  data  yang  diperoleh dan  digunakan  dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut :
a. Sumber data primer
Data  primer  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  lapangan atau  tempat  penelitian.  Dalam penelitian  ini  peneliti  mengamati secara  langsung  di  lokasi  peneli- tian  untuk  mengetahui  keadaan yang  sebenarnya  dan  mengajukan perta-nyaan  terbuka  (wawancara) dengan  sumbernya  yaitu pendam- ping  Program  Keluarga  Harapan di  Kecamatan  Kota  Sumenep,
Ketua UPPKH Kabupaten
Sumenep,  Kepala  Dinas  Sosial
Kabupaten Sumenep, serta masya- rakat  sebagai  penerima bantuan tunai bersyarat pendidikan.
b. Sumber data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang tidak  langsung  didapatkan  dari subyek penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen  lainnya  yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten  Sumenep atau  data yang  ada  relevansinya  dengan penelitian.

## InstrumenPenelitian
Untuk  memperoleh  data  dari penelitian  ini  maka  peneliti  membu- tuhkan alat atau instrument agar pene- litian  ini  bisa  terwujud.  berikut  ini adalah  beberapa  instrument  yang digunakan :
a. Pedoman  wawancara  :  instrumen yang  digunakan  pada  penelitian
ini menggunakan pedoman wawancara  dengan  pertanyaan terbuka, dimana peneliti memberikan  pertanyaan  kepada informan  yang  berkaitan  dengan masalah yang akan diteliti.
b. Pedoman observasi : pedoman ob-
servasi  yang  digunakan  pada penelitian ini dalam bentuk ceklis, untuk  melihat  kesesuaian  antara pernyataan informan dengan kenya-taan yang sebenarnya.
c. Dokumentasi  :  selain  pedoman wawancara dan observasi, peneliti juga  melihat  dokumen  atau  arsip, serta  foto  atau  video  kegiatan yang dilakukan.

## PopulasidanSampel

## a. Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep,  Ketua  UPPKH  Kabupaten Sumenep,  pendamping  PKH  di  Keca- matan  Kota  Sumenep  dan  penerima bantuan  tunai  bersyarat  PKH  dalam bidang pendidikan di desa Kebunagung, Pandian, Bangselok, dan Kebunan. b. Sampel
Pada penelitian ini yang menjadi  sampel  sebagai  informan adalah : 1. Informan  kunci  adalah  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. 2. Informan utama adalah  Pendam-
ping  Program  Keluarga  Harapan di  Kecamatan  Kota  Sumenep seba-nyak  2  orang  dan  Ketua
UPPKH Kabupaten Sumenep.
3. Informan tambahan adalah masya-rakat yang menerima bantuan tunai bersyarat pendidikan dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kota Sumenep, khu-susnya yang ada di desa Kebunagung,
Pandian,
Bangselok, dan Kebunan. Informan yang diambil di  setiap  desa  masing-masing  2 orang,  jadi  jumlah  infor-man dalam penelitian ini sebanyak 12 informan.

## TeknikPengumpulan Data
Berdasarkanpendapatdiatas, makateknik yang penulisgunakandalampengumpulan data adalahsebagaiberikut : 1. Observasi Observasi merupakan pengamatan lang-sung  atau  peninjauan  secara cermat (Djam’an, 2009 : 104), dengan cara inilah peneliti dapat mempercayai apa yang sesungguhnya terjadi, karena peneliti  melihat  dengan  mata  kepala sendiri.
2. Wawancara Wawancara  sebagai  suatu percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi (Djam’an,  2009  :  129).  Wawancara yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  wawancara  mendalam,  dengan cara  berbaur  dan  mengambil  bagian aktif dalam situasi sosial penelitian.
3. Dokumentasi Dokumentasi atau dokumen merupakan  sumber  informasi  yang bukan manusia, dokumen dapat diartikan  catatan  kejadian  yang  sudah lampau  (Djam’an,  2009  :  146).
Dokumen  ini  bisa  berupa  hasil  dari Implementasi Program
Keluarga Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Kota
Sumenep,  dan  dokumen  lain  yang mendukung. TeknikAnalisis Data Analisis data penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan  data  berlangsung,  dan setelah  selesai  pengumpulan  data dalam  periode  tertentu.  Pada  saat wawancara,  peneliti  sudah  melakukan
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.  Bila  jawaban  yang diwawancarai  setelah  dianalisis  terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan  pertanyaan  lagi,  sampai tahap  tertentu,  diperoleh  data  yang dianggap kredibel.
Miles  and  Huberman  1984, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung secara  terus  menerus  sampai  tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sedangkan  akti-vitas  dalam  analisis data yaitu data reduction, data display, dan conlusion drawing/verification.

## E. PEMBAHASAN
Dalam Implementasi suatu kebijakan  dalam  suatu  organisasi, entah itu merupakan organisasi pemerintah atau organisasi lain.
Tentunya  harus  mela-kukan  kajian mendalam agar dalam Implementasiya sesuai dengan apa yang di inginkan.
George Edward III (1980) dalam Yousa (2007), mengusulkan 4 (empat) variable yang  sangat  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan, yaitu :
1. Communication (Komunikasi) 2. Resourcess (Sumber-Sumber)
3. Dispotition atau Attitude (sikap)
4. Bureaucratic  Structure (struktur birokrasi) Berdasarkan  pendapat George Edward III (1980) dalam Yousa (2007) di  atas,  telah  memberikan  pemahanan bahwa  dalam  melaksanakan  imple- mentasi  kebijakan  dengan  baik  maka harus  melakukan  4  hal  dalam  Imple- mentasiya seperti halnya yang dikemu- kakan  di  atas.  Maka  dari  itu,  peneliti menggunakan teori George Edward III untuk penelitian Implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas
Pendidikan  Keluarga  Sangat  Miskin (Studi  Di  UP-PKH  Kecamatan  Kota Sumenep) . 1. Komunikasi Banyak Orang beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan Imple-mentasi  dari  apa  yang  telah diputuskan legislatif atau para
pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpe-ngaruh. Akan tetapi  dalam  kenyataan  dapat  dilihat sendiri  bahwa  betapapun  baiknya rencana  yang  telah  dibuat  tetapi  tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar. Implementasi membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan  apa  yang  menjadi  tuju- annya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku, implementasi  pada  dasarnya  opera- sionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan. Daniel  Mazmanian  dan  Paul Sabatier dalam bukunya Implementation  and  Public  Policy (1983:61) mende-finisikan Implementasi Kebijakan ada-lah Implementasi keputusan kebijak- sanaan  dasar,  namun  dapat  pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan  eksekutif  yang penting atau keputusan badan peradilan.
Lazimnya, keputusan
tersebut  mengi-dentifikasikan  masalah yang  ingin  diatasi,  menyebutkan secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan  atau  mengatur  proses implementasinya.
Untuk  mencapai  tujuan  dalam proses  implementasi  suatau  kebijakan, tentunya  dibutuhkan  individu yang mempunyai  kompetensi  dalam  berko- munikasi komunikasi dengan baik. Se- hingga nantinya pekerjaan dapat terse-
lesaikan  dengan  baik  sesuai  dengan apa yang diharapkan.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pelak- sana  program  keluarga harapan  di kecamatan  kota  Kabupaten  Sumenep mencakup  beberapa  faktor  penting yaitu  tranformasi  pemahaman  dalam sosia-lisasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan dari pendamping  kepada  peserta  PKH dimana  Trans-formasi  pemahaman  ini sudah berjalan dengan baik.
Komunikasi yang dilakukan oleh Pendamping  terhadap  peserta  PKH dirasa  kurang  sesuai.  Hal  ini    dapat dilihat    dari  terjadinya  miskomunikasi dan  aliran  informasi  pada  berbagai pelaksana    di  tingkat  kecamatan khususnya  pada  peserta  PKH  dimana Peserta  PKH  kurang    melakukan komunikasi dengan pendam-ping meski pendamping mela-kukan pertemuan rutin sebulan sekali dimana pertemuan  ini  di  tetapkan  dan  di sepakati  oleh  penerima  bantuan  tunai bersyarat  bantuan  PKH.  hal  ini  tidak sesuai  dengan  prosedur yang  ada dalam  buku  panduan  serta  tujuan  dari Implementasi kebijakan Program Keluarga  Harapan.  sehingga  ini  akan menambah  tingkat  kesalahan  dalam memahami  hal-hal  yang  berkaitan dengan
terlaksananya program keluarga harapan di kecamatan kota.
2. Sumber- Sumber
Dalam  pencapaian  tujuan  imple- mentasi  kebijakan  tentunya  tidak hanya  bersandar  pada  bagaimana berko-munikasi dengan baik,akan tetapi  dalam  Implementasi  kebijakan Program  Ke-luarga  Harapan  juga harus  didukung  dengan  sarana  dan prasarana  yang  ada.  Dalam  hal  ini semua,  elemen  yang  berkaitan  dalam
Implementasi Program Keluarga
Harapan  tentunya  harus  me-miliki sarana  dan  praasarana  yang  dapat
digunakan  untuk  mencapaitujuan  dari implementasi  kebijakan  Program  Ke- luarga Harapan (PKH).
Menurut  Timtuss  (1974),  Kebi- jakan  sebagai  prinsip-prinsip  yang mengatur  tindakan  yang  diarahkan pada  tujuan-tujuan  tertentu.  Kebijakan senan-tiasa  berorientasi  pada  tindakan dan berorientasi pada masalah.Dengan demikian kebijakan  adalah suatu kete- tapan  yang  memuat  prinsip-prinsip untuk mengarahkan
cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan  konsiten  dalan  mencapai  tujuan tertentu.
Untuk    melaksanakan  Program Kebijakan tentunya harus mempuanyai sasaran  yang  jelas  serta  bahan  yang ingin  di  sampaikan  sehingga  dalam proses Implementasiya tidak menemui kendala,  hal  ini  juga  dilakukan  oleh pelaksana  Program  Keluarga  Harapan di  tingkat  kecamatan  Kota  Kabupaten Sumenep,  dimana  pendamping  dalam Imple-mentasiya menjadi garda
terdepan  dari  setiap  Implementasi kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Peserta PKH.  Dimana  kemudian  pendamping menyiapkan bahan yang akan disampaikan pada peserta PKH. Sedangkan peserta PKH di tuntut aktif dalam  Implementasi  atau  kegiatan rutin yang dilakukan
dalam mendukung proses terlaksananya Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamtan  Kota  Kabupaten  Sumenep ini. 3. Sikap Sedangkan dalam proses
implementasi  kebijakan    yang  ketiga yang  harus  dilakukan  oleh  pelaksana program  keluarga  harapan  adalah sikap.  Dimana  sikap  menurut  George Edward  III  adalah Attitude  (sikap)  : berkaitan  dengan  bagaimana  sikap implementor  dalam  mendukung  suatu implementasi  kebi-jakan.  Seringkali para  implementor  berse-dia  untuk
mengambil  insiatif  dalam  rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan  sejauh  mana  wewenang  yang dimilikinya. Salah  satu  faktor  yang  mempe- ngaruhi efektifitas implementasi kebijakan  adalah  sikap  implementor.
Jika implemetor setuju dengan bagian- bagian isi dari kebijakan maka mereka akan  melaksanakan  dengan  senang hati  tetapi  jika  pandangan  mereka berbeda  dengan  pembuat  kebijakan maka  proses  imple-mentasi  akan mengalami banyak masalah.
Ada  tiga  bentuk  sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesa- daran  pelaksana,  petunjuk/arahan  pe- laksana  untuk  merespon  program kearah  penerimaan  atau  penolakan, dan  inten-sitas  dari  respon  tersebut. Para  pelaksana  mungkin  memahami maksud  dan  sasaran  program  namun seringkali mengalami kegagalan dalam melak-sanakan  program  secara  tepat karena  mereka  menolak  tujuan  yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari imple-mentasi program.Disamping itu dukungan para pejabat  pelaksana  sangat  dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.
Dukungan  dari  pimpinan  sangat mempengaruhi  Implementasi  program dapat  mencapai  tujuan  secara  efektif dan  efisien.  Wujud  dari  dukungan pimpinan  ini  adalah  Menempatkan kebijakan  menjadi  prioritas  program, penempatan  pelaksana  dengan  orang- orang  yang  mendukung  program, memperhatikan  keseimbangan  daerah, agama,  suku,  jenis  kelamin  dan karakteristik  demog-rafi  yang  lain. Disamping  itu  penyediaan  bantuan tunai  bersyarat  yang  cukup  guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung  dan  bekerja  secara  total
dalam melaksanakan kebijakan/program. Dalam proses pelaksanaaan PKH pendidikan di kecamatan Kota Kabupaten Sumenep menemui beberapa  kendala  seperti  sulitnya merubah  pola  pikir  masyarakat  yang pragmatis  menjadi  masyarakat  yang mengerti betapa pen-tingnya pendidikan untuk kehidupan masyarakat. Sikap baik yang dilakukan oleh pelaksana PKH sangat di butuhkan  ole  peserta  PKH  dan masyarakat  sekitar,  hal  ini  berkaitan dengan  gesekan  yang  terjadi  di masyarakat, dimana tidak semua KSM atau  KSM  dapat  tercover  dalam  PKH sehingga hal ini menim-bulkan kecemburuan  sosial.    Metode  yang dilakukan  oleh  pendamping  dalam mensukseskan implementasi kebijakan Program  Keluarga  Harapan  disini selalu  me-lakukan  interaksi  serta komunikasi  yang  baik  dengan  semua pihak  tidak  terkecuali  kepala  desa, KSM,  tokoh  masyarakat  sehingga proses  imple-mentasi  kebijakan  ini dapat berjalan  sesuai yang diharapkan meski dalam Implementasiya menemukan banyak kendala.

## 4. Struktur birokrasi
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi  adalah  karakteristik,  norma- norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang terjadi  berulang-ulang  dalam  badan- badan  ekse-kutif  yang  mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa  yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.
Menurut  Smith  dalam  Islamy
(2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu
:
1. Idealized policy :  yaitu  pola interaksi yang digagas oleh perumus  kebijakan  dengan  tujuan untuk  mendorong,  mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
2. Target  groups :  yaitu  bagian  dari
policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola- pola  interaksi  sebagaimana  yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena  ke-lompok  ini  menjadi sasaran dari implementasi kebijakan,  maka  diharapkan  dapat menyesuaikan pola-pola perilakukan  dengan  kebijakan  yang telah dirumuskan. 3. Implementing  organization :  yaitu badan-badan pelaksana yang bertang-gung jawab dalam implementasi kebijakan. 4. Environmental  factors :  unsur-
unsur  didalam  lingkungan  yang mempe-ngaruhi implementasi
kebijakan  seperti  aspek  budaya, sosial, ekonomi dan politik.
Secara  garis  besar  model-model pendekatan  implementasi  kebijakan publik  yang  ada  bertujuan  untuk  me- maksimalkan  kebijakan  yang  di  ambil serta  memaksimalkan  realisasi  dengan
sebaik mungkin sehingga Implementasi  dari  kebijakan  tersebut tepat sasaran  dan  terarah  pada  tujuan dasar dikeluar-kannya kebijakan publik.Dimana  tujuan  yang  utama dalam  pengambilan  kebijakan  adalah untuk  memajukan  negara  serta  untuk meningkatkan kese-jahteraan masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  oleh pelaksana  Program  Keluarga Harapan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dimana dalam  Implementasi PKH ini  selalu melakukan komunikasi antara pihak yang mempunyai keterkaitan.  Kelembagaan  PKH  terdiri dari  lembaga  terkait  baik  di  pusat,
provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  dan Kecamatan.
Sehingga    dalam  Implementasi PKH  tim  yang  di  bentuk  atau organisasi  yang  menjadi  mitra  dalam Implementasi    PKH  seperti    BPS Sumenep yang menjadi penyedia data, PT. Pos Sumenep sebagai mitra dalam penya-luran  bantuan  tunai  bersyarat Program  Keluarga  Harapan, Bidan desa    sebagai  penyedia  layanan kesehatan  dan  verifikasi  kesehatan, sekolah-sekolah    bertanggung  jawab atas  penyediaan  layanan  pendidikan. Dinas  Infokom  yang  bertanggung jawab  terhadap  Implementasi  strategi komu-nikasi  dan  sosialisasi,  serta Kepala  desa  dan  tokoh  mayarakat. Sedangkan  cara melakukan koordinasi dengan  pihak-pihak  tersebut,  terutama dalam  bidang  pendidikan  pendamping mendatangi  sekolah  dan  melakukan verifikasi  data  fasilitas  pendidikan berdasarkan  data  anak  peserta  PKH sesuai  dengan  data pemutakhiran. Semua pihak yang terlibat baik service provider maupun pendamping masing- masing  melakukan  tugasnya  dengan baik    dalam  Imple-mentasi  PKH  di Kecamatan Kota Sumenep.

## F. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah  dilakukan  peneliti melalui wa-wancara, dokumentasi, dan observasi tentang Implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan  Keluarga  Sangat  Miskin (Studi  Di  UPPKH  Kecamatan  Kota
Sumenep),  yang  telah  melalui  tahapan analisis  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan, bahwasanya tingkat Implementasi Program Keluarga Harapan  (PKH)  Dalam  Meningkatkan Kualitas  Pendidikan  Keluarga  Sangat Miskin  (Studi  Di  UPPKH  Kecamatan
Kota  Sumenep)  yang  telah  dibahas sebelumnya dinilai cukup baik meskipun  dalam  hal implementasi selalu  menemui  kendala.  Hal  tersebut dapat  dinilai  dari  beberapa  penjelasan dari masing-masing fokus yang digunakan oleh peneliti dengan mengambil  dari  teori  George  Edward III sebagai berikut : 1. Komunikasi Komunikasi  memegang  peranan penting.Dikatakan demikian karena  keberhasilan  berinteraksi dalam  organisasi  adalah  melalui Komu-nikasi.  Jika  komunikasi dapat  ber-jalan  secara  efektif, maka infor-masi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan  baik  dan  sesuai  dengan apa  yang  diinginkan  dan  proses implementasi  dalam  orga-nisasi akan  berjalan  lancar,  sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian suatu pekerjaan. Seba-liknya, bila komunikasi terhambat,  arus  informasi  pun tersen-dat  dan  akibatnya  tentu akan  membuat  suatu  pekerjaan dan  implementasi  dari  sebuah kebijakan akan  terhambat.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari peran  peserta  penerima  bantuan tunai  bersyarat  bantuan  Program Keluarga  harapan  (PKH)  dalam melakukan tugas dan kewajibanya sebagai peserta, serta peran masyarakat  khu-susnya  aparatur desa yang  senantiasa  membantu dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh  pendamping,  akan  tetapi dalam  kenyataannya  bahwa  ada beberapa hal yang kurang dimengerti  oleh  peserta  PKH sehingga  hal  ini  akan  menjadikan suatu tolak ukur bahwa komunikasi  yang  terjadi  dirasa masih kurang baik dalam
Implementasi  Program  Keluarga
Harapan  di  Kecamatan  Kota
Kabu-paten Sumenep 2. Sumber – Sumber Pada  fokus  sumber-sumber dapat  kita  lihat bagaimanapun aku-ratnya penyampaian ketentuan-ketentuan  atau  aturan- aturan ter-sebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertang- gungjawab  untuk  melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melak- sanakan  kebijakan  secara  efektif maka implementasi kebijakan terse-but tidak akan efektif.
Hal  ini  juga  disadari  oleh penentu  kebijakan dalam  Imple- mentasi Program keluarga harapan di  kecamatan  kota  khususnya untuk  senantiasa  menggunakan sarana yang baik dalam implementasi  kebi-jakan.  Serta memberikan  hak  yang  dimiliki oleh peserta selama peserta melakukan tugas dan kewajibanya sebagai  penerima  bantuan  tunai bersyarat bantuan. Sehingga dalam Implementasiya yang berhubungan dengan sumber-
sumber dirasa cukup baik.
3. Sikap Sikap yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini berkaitan  dengan bagaimana sikap implementor dalam  mendukung  suatu  imple- mentasi kebijakan. Seringkali para imple-mentor bersedia untuk mengambil  insiatif  dalam  rangka mencapai  kebijakan,  tergantung de-ngan  sejauh  mana  wewenang yang dimilikinya.
Bila  kita  lihat  dalam  imple- mentasi  kebijakan  yang  sudah  di tuangkan  dalam  pembahasan  dan analisa  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  pengambilan  sikap  atau tindakan yang dilakukan oleh pen- damping  sudah  sesuai  dengan
yang  diharapkan  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  ini, akan  tetapi  dalam  tingkat  yang lebih  global  atau  luas  kita  juga dapat melihat bahwa dalam Implementasi  program  ini  kurang baik  hal  ini  dikarenkan  masih banyaknya Kelu-arga Sangat Miskin (KSM) yang sudah memenuhi  kriteria  dan  syarat untuk  menjadi  peserta  belum sepenuhya menjadi peserta PKH.
4. Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  dalam  pene-
rapanya,masing-masingmemi-liki peranan  yang    berbeda-beda  hal ini  dikarenakan  setiap  organisasi yang menyatu dalam Implementasi  kebi-jakan  program keluarga  Ha-rapan  (PKH)  di tuntut untuk selalu menjalin
komunikasi  dengan  baik  dan melakukan  tugas  sesuai  porsi  dan tanggung  jawab  masing-masing. Dalam  melakukan  tugas  dan wewenang  masing-masing    setiap organisasi  yang  terlibat  dalam Implementasi  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  di  Kecamatan
Kota  Sumenep  Sudah  sesuai dengan  tugas  dan  perananya  hal ini dapat dilihat dari terlaksananya kebijakan Program Keluarga Harapan  (PKH)    ini  dengan  baik dan  wujud  nyata  dalam  program ini adalah bahwa partisipasi
peserta  didik  untuk  hadir  di sekolah  lebih  dari  85  %  sesuai dengan  syarat  yang  ditentukan pemerintah. Secara  garis  besar  dapat  di simpulkan  bahwa  dalam  Imple- mentasi Program Keluarga Harapan  (PKH)  sudah  sesuai dengan  tujuan  program  meskipun dalam  penera-panya  masih  harus ada  yang  di  sempurnakan  agar implementasi  kebijakan  ini  lebih
menyeluruh dan menyentuh kepada  semua  masya-rakat  yang memenuhi  kriteria  untuk  menjadi peserta  dan  peneliti  berharap pemerintah menambah kuota pene-rima  bantuan  pada  tahun- tahun mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Purwanto,  Erwan  Agus,  Ph.D  dan  Sulistyawati,  Dyah  Ratih,  M.Si,  2012. Implementasi  Kebijakan  Publik  (Konsep  dan  Aplikasinya  di  Indonesia). Yogyakarta: Gava Media.
Wahab,  Solichin  Abdul,  Prof.Drs,  2008. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.
Malang : UMM Press (Developing The Next Generation).
Subarsono,  AG,  2005. Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Nugroho, Riant, 2009. Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani, 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta. Djam’an, Satori, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta. Moelang,  Lexy  J,  2000.Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Sugiyono, Prof.Dr. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Sugiyono, Prof.Dr. 2011. Metode Penelitian Kombinasi.Bandung: Alfabeta.
Sutinah  dan  Bagong  S,  2010. Metode  Penelitian  Sosial  Berbagai  Alternatif
Pendekatan, Cetakan Kelima, Jakarta: Media Group Kencana.
Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012.
Direktorat Kemitraan  Komunikasi, Ditjen Informasi  dan  Komunikasi
Publik,2012.Sekilas PKH, Kementrian Komunikasi dan Informasi.
Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2013.  Pedoman  Umum  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Kementrian Sosial RI.