Muhammadiyah Law Review 6 (1),Januari 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan

## Universitas Muhamadiyah Metro

## ABSTRAK
This  study  is  to  find  out  the  efforts  made  by  the  Regional  Government  in  overcoming  Land Disputes in the Protected Forest area of Register 45 in the Mesuji Regency, Lampung Province. in the Mesuji Regency, Lampung Province and what are the obstacles in this effort.
This study uses a type of empirical juridical research, which is an approach that refers to written regulations  or  other  secondary  legal  materials.  The  study  was  conducted  in  Mesuji  Regency, Lampung  Province  where  land  conflicts  occurred,  the  data  collection  techniques  used  were observation, interviews, documentation.
Efforts  to  resolve  land  conflicts  that  have  been  taken  by  the  local  government  of  Mesuji Regency  are  related  to  the  Register  45  Area  between  PT.  Silva  Inhutani  Lampung  with  the community  has  carried  out  regional  control  and  implemented  the  Partnership  Program. Suggestions:  That  the  government  should  immediately  make  efforts  in  handling  agrarian conflicts  thoroughly so  that it does  not  spread to  other social  conflicts,  the Police immediately act decisively and immediately arrest thugs/huggers who interfere with partnership and security in  register 45,  In the long term the central  government and local  governments seek to  relocate residents register by relocating these residents to other areas so that the forest area becomes an appropriate  area,  considering  the  economic  needs  of  the  community  who  depend  on  the  land they currently occupy.
Kata Kunci: Land Dispute, Agrarian Conflict, Land

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memiliki konflik agraria yang tinggi. 1 Warisan kebijakan agraria di era orde baru telah melahirkan ketimpangan penguasaan dan konflik agraria berkepanjangan. Mekanisme pengadaan tanah di era orde baru melalui intervensi negara ini dijalankan melalui penetapan berbagai jenis hak tertentu atas tanah dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Berbagai jenis hak diperkenalkan di era orde baru seperti Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain.
*Coresponding author.
E-mail address : danidk159@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
1 Data Konsorsium Pembaharuan Agraria menyatakan sepanjang tahun 2011 terdapat 163 konflik agraria di Indonesia.

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA
OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan
Nyoman Nurjaya menjelaskan kebijakan agraria di sektor kehutanan yang terjadi masa lalu telah menyebabkan eksploitasi sumber daya hutan. Meski ia mengakui bahwa kebijakan tersebut telah memberi kontribusi bagi  pertumbuhan ekonomi di  Indonesia. Melalui  kebijakan pemberian konsesi  seperti  HPH,  HPHTI,  HTI,  HPHH,  HTI  disatu  sisi  mampu  mendongkrak  pertumbuhan ekonomi  nasional,  meningkatkan  pendapatan  dan  devisa  negara,  menyerap  tenaga  kerja, menggerakan roda perekonomian. Di sisi lain, pemberian konsesi-konsesi tersebut juga menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi selain  menimbulkan  kerugian  ekologi  yang  tak  terhitung  nilainya juga  menimbulkan  kerusakan sosial dan budaya, termasuk pembatasan akses dan penggusuran hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik  pemanfaatan  sumber  daya  hutan. 2 Kawasan  kehutanan  adalah  kawasan  yang mengalami  banyak  konflik. 3 Penunjukan  sepihak  kawasan  hutan  di  masa  lalu  oleh  pemerintah menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  maraknya  konflik-konflik  di  kawasan  hutan.    Periode  krisis ekonomi diakhir dekade 90-an menjelang dan setelah pergantian rezim Orde baru menjadi periode penting dalam perjalanan sejarah kehutanan di Indonesia.
Kondisi  kawasan  kehutanan  di  Lampung  saat  ini  didominasi  oleh  konflikkonflik  antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah. Klaim terhadap status kepemilikan lahan dan akses pengelolaan merupakan tema konflik  di  kawasan hutan. Salah satu  konflik pengelolaan kawasan hutan  terpanjang  di  Lampung  yang  telah  menjadi  isu  nasional  adalah  konflik  di  kawasan  Hutan Produksi Register 45 Kabupaten Mesuji Lampung. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus  Mesuji  menyebutkan  bahwa  konflik  di  Register  45  adalah  konflik  penguasaan  dan pengelolaan hutan tanaman industri yang sejak lama telah menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat,  dan  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  yang  berubah-ubah,  tidak  terkoordinasi, pengawasan  pemerintah,  investor  yang  tidak  menjalankan  kewajiban,  menyalahgunakan  izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, beroperasinya spekulan tanah telah menyebabkan persengketaan yang ada di Register 45 terus terjadi dan tidak pernah tuntas diselesaikan. 4 Dampak krisis  ekonomi  dimasa  itu  juga  dialami  oleh    PT  Sylva  selaku  pemegang  izin  Hak  Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di Kawasan Hutan Register 45. 5
Krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  pada  akhir  dekade  90-an  menjelang  reformasi menyebabkan  banyak  perusahaan-perusahaan  tak  terkecuali  yang  bergerak  di  wilayah  kehutanan tergoncang, tak terkecuali PT Sylva Inhutani. Pada periode krisis ekonomi dan reformasi  terjadi gelombang  demokrasi  yang  mendorong  keberanian  rakyat.  Sulitnya  kehidupan  ekonomi  di  masa itu  memiliki  keberanian  untuk  menggarap  tanah-tanah  yang  dianggap  terlantar  termasuk  tanah-
2 Nurjaya, Nyoman. (2005). Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia. Jurnal Jurisprudence. Vol. 2, No. 1.
3 Data KPA  menyebutkan dari 163 konflik agraria sepanjang 2011, 36 kasus terjadi  di sektor   kehutanan.
4 Laporan TGPF Kasus Mesuji hlm: 4.
5 Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 93/ Kpts-II/1997 yang berisi penetapan kawasan Hutan Register 45.
Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan
tanah di dalam kawasan hutan. Fenomena ini juga marak terjadi di Lampung menjelang dan saat reformasi.  Masyarakat  Moro-Moro,  Register  45,  Kabupaten  Mesuji,  Provinsi  Lampung  adalah salah  satu  entitas    masyarakat  yang  merasakannya  beratnya  menghadapi  tekanan  dan  berbagai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah. 6
Konsekuensinya  hak–hak  konstitusional  mereka  sebagai  warga  negara  secara  sengaja diabaikan.  Tidak  memiliki  KTP  dan  berbagai  dokumen  kependudukan  lainnya,  kehilangan  hak- hak politiknya, akses pendidikan dan kesehatan dasar adalah hal yang harus diterima masyarakat. Konflik  agraria  yang  terjadi  di  Register  45  pada  akhirnya    bukan  hanya  berdimensi  kekerasan, tetapi  lebih  jauh  dari  itu  konflik  juga  mengakibatkan  hilangnya  hak-hak  konstitusional  warga negara.  Pemerintah  daerah  mengabaikan  hak-hak  konstitusional  ribuan  orang  akibat  konflik agraria yang menyelimutinya. Hukum dan keadilan seakan tidak mampu menjangkau mereka yang kurang  beruntung  karena  persoalan  sosial  dan  ekonomi.  Akibatnya  masyarakat  dalam  kawasan hutan  Register  45  harus  berjuang  bertahan  hidup  sendiri  dan  mengembangkan  cara  hukumnya sendiri.
Sejak  tahun  2006  pemerintah  daerah,  perusahaan  berusaha  mengusir  masyarakat  Moro- Moro  yang  berdiam  di  kawasan  hutan  Register  45.  Berulang  kali  tindakan  represif  dengan melibatkan  aparat  keamanan  dari  berbagai  kesatuan  dan  pam  swakarsa  juga  dilibatkan  untuk mengusir  masyarakat.  Sampai  dengan  saat  ini  upaya  tersebut  belum  membuahkan  hasil  dan konflik  masih  terus  terjadi.  Pemerintah  daerah  tetap  pada  kebijakan  bahwa  masyarakat  yang berdiam  diri  dikawasan  hutan  tersebut  adalah  penduduk  ilegal  dan  perambah  hutan.  Sementara masyarakat menuntut solusi yang berkeadilan dan perlindungan hak-hak konstitusionalnya.
Ketentuan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  dan  menghormati  hak masyarakat  atas  pengelolaan  sumber  daya  tanah  telah  diatur  dalam  Pasal  18  (B)  UUD  1945 tentang Pemerintahan (sebagai hak konstitusional), Pasal 28 (l) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak manusia dan kedudukan (serta Hak Asasi Manusia) Dalam penjelasan pasal 22 UUPA telah dijelaskan bahwa cara untuk mendapatkan hak milik dapat dengan membuka lahan. Cara  ini  sebenarnya  dimungkinkan  menurut  hukum  adat.  Karena  dasar  hukum  agraria  nasional adalah berdasarkan hukum adat (lihat pasal 5 UUPA). 7
Dengan kata lain, bahwa konflik agraria di kawasan Register 45 pada dasarnya merupakan konflik antara perusahaan dengan petani mengenai hak klaim tanah, namun tidak dapat dipungkiri peran  pemerintah  daerah  dalam  konflik  tersebut  sangatlah  besar.  Oleh  karena  itu,  pemerintah daerah  memiliki  tugas  dan  wewenang  sebagai  kepala  wilayah  setempat  untuk  membina
6 SK  Menhut No.9983/Kpts-II/2002 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 93/ Kpts- II/1997 yang berisi penetapan kawasan Hutan Register 45 43.100 hektar.
7 Pasal 18 B UUD 1945, Pasal 28l UUD1945, UU No. 39 Tahun 1999.
Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan
ketenteraman  dan  ketertiban  wilayahnya.  Sehingga  konflik  yang  terjadi  di  kawasan  register  45 tersebut  dapat  diselesaiakan  secara  damai  dan  diharapakan  tidak  berkembang  maupaun  terulang kembali.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  mediasi  dan  fasilitasi  cara  ini lazim di gunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Pihak  ketiga  seperti  pemerintah  maupun  pihak  luar  yag  bukan  terlibat  dalam  konflik  akan berperan sebagai mediator dan fasilitator.
Berdasarkan  Permasalahan  tersebut  maka  Peran  pemerintah  daerah  dalam  melakukan mediasi  atau  sebagai  mediator,  Pemerintah  menyikapi  atau  menyampaikan  upaya  penyelesaian Sengketa Tanah di area kawasan Hutan lindung Register 45 milik Negara oleh Pemda di wilayah Kabupaten  Mesuji  Provinsi  Lampung  dapat  dilihat  dari  upaya  mempertemukan  berbagai  pihak yang  mendiami  kawasan  register  45  sungai  buaya,  dimana  mereka  bisa  menyampaikan  keluhan dan  tuntutanya  secara  langsung,  menggali  informasi  sebanyak  banyaknya  dari  masing-masing pihak  dalam  pertemuan,  mengidentifikasi  kekuatan    dan  kelemahan  masing-masing  pihak, mengetahui  perbedaan-perbedaan  dalam  pertemuan,  mencari  kata  sepakat  dalam  pertemuan  baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  suatu  pendekatan  yang mengacu  pada  peraturan-peraturan  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  lainnya  yang  bersifat sekunder, untuk  melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.
Metode  pendekatan  di  atas  digunakan  karena  permasalahan  yang  diteliti  berhubungan dengan  bagaimana  penguasaan  masyarakat  terhadap  sebidang  tanah  dan  terhadap  cara penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  terjadi,  juga  mencakup  bidang  yuridis  yaitu  peraturan- peraturan  perundangan  yang  mengatur  cara  pelaksanaannya  dan  penyelesaian  sengketa  yang timbul. Dan bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut.
Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Upaya dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik
1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik
Ada tiga macam tipe metode penyelesaian konflik secara intergratif 8 yaitu metode:
1.  Konsesus (Consesus)
2.  Konfrontasi (Confrontation)
3.  Penggunaan tujuan-tujuan superordinat (Superordinate Goals)
Secara konsesus, pihak-pihak yang berkonflik bertemu untuk menemukan pemecahan terbaik bagi problem yang ada, dan mereka bukan berupaya untuk kemenangan masing-masing pihak. Hal ini untuk mencegah timbulnya konsesus yang premature, di mana pemecahan yang dipilih merefleksi keingingan  untuk  menyelesaiakan  yang  ada  secara  cepat,  dan  bukanlah  untuk  mencapai pemecahan terbaik.
Dalam  hal  konfrontasi,  pihak  yang  berkonflik  menyatakan  pandangan  mereka  masing-masing secara  langsung  kepada  pihak  lain.  Berbeda  haalnya  dengan  ditetapkannya  tujuan-tujuan superordinat,  yakni  andai  kata  tujuan  tingkat  lebih  tinggi,  yang  disetujui  semua  pihak  juga mencakup tujuan tingkat lebih rendah dari pihak-pihak yang bertentangan satu sama lain. Upaya untuk  mengejar  sebuah  tujuan  superordinat  itu  sendiri  bukan  saja  menyelesaikan  konflik  antar pihak yang bertentangan satu sama lain, tetapi, ia juga dapat membantu mempertebal kerja sama kelompok.
Upaya  penyelesaian  konflik  tanah  yang  telah  ditempuh  pemerintah  daerah  Kabupaten  mesuji terkait dengan Kawasan  Register 45 antara PT. Silva  Inhutani  Lampung dengan masyarakat  dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015 adalah telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Penertiban Kawasan
Sebelum  dilakukannya  penertiban,  telah  dilakukan  sosialisasi  secara  intensif  kepada masyarakat  yang  mendiami  kawasan  register  45  agar  meninggalkan  Hutan  Kawasan  dengan kesadaran  sendiri,  yang  kemudian  di  tahun  tahun  2012  pemerintah  daerah  setempat  melakukan berbagai upaya, yakni:
1. Pada  8  Februari  2012,  Pejabat  Bupati  Mesuji  Membentuk  Tim  Terpadu  Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya.
2. Pada  14  s/d  27  Februari  2012,  Tim  Terpadu  Penertiban,  Pengosongan,  dan  Penyelamatan Hutan  Produksi  Register  45  Sungai  Buaya  melakukan  sosialisasi  terbuka  dan  sosialisasi
8 Winardi, 2007, Manajemen Konflik (konflik perubahan dan pengembangan), Mandar Maju, Bandung: Hal. 88-89 .
Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan
tertutup.
3. Pada 28 s/d 3 Maret 2012, Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi  Register  45  Sungai  Buaya  melakukan  tindakan  penertiban,  pengosongan  dan pengusiran secara paksa bagi perambah.
4. Pada 28 Februari 2012, Atas saran Kapolres Tulang Bawang, penertiban ditunda/dibatalkan.
5. Pada  12  juni  2012,  Pembentukan  Tim  Terpadu  Penanganan  Kasus  Mesuji  Tahun  2012 berdasar keputusan MENKOPOLHUKAM No.Kep 247 /ses /POLHUKAM /6 /2012.
6. Pada 25 Juni 2012, Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Penyelamatan Hutan Register 45 Sungai Buaya berdasar SK Bupati Mesuji No.B /118/ I.02 /HK /MSJ /2012
7. Pada  Tahun  2012,  Tim  Gabungan  sesuai  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor:  SK.338/Menhut-IV/2012  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  menyatakan bahwa lahan  yang mereka duduki adalah lahan milik Negara yang izin kelolanya diserahkan kepada PT. Silva Inhutani  Lampung. Masyarakat terus dihimbau agar segera mengosongkan hutan kawasan register 45 dengan kesadaran diri.

## 2. Program Kemitraan
Segala  upaya  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  daerah  di  atas  dari  sosialisasi  hingga  pada penertiban  kawasan  terhadap  masyarakat  yang  mendiamai  kawasan  register  45  Sungai  Buaya, tidak  membuat  masyarakat  tersebut  jera  dan  memilih  untuk  tetap  bertahan  di  kawasan  Hutan Register  45  Sungai  Buaya.  Hal  ini  kemudian  Pada  tahun  2013,  keluarlah  Peraturan  Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut/II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat Melalui Kemitraan Kehutanan .
Pemberdayaan  masyarakat  setempat  melalui  kemitraan  kehutanan  adalah  upaya  untuk meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat  setempat  untuk  mendapatkan  manfaat sumber  daya  hutan  secara  optimal  dan  adil  melalui  kemitraan  kehutanan  dalam  rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat 9
Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengembangkan  kapasitas  dan  memberikan  akses  masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang  izin  usaha  industry  primer  hasil  hutan,  dan  atau  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Tujuannya  agar  masyarakat  setempat  mendapatkan  manfaat  secara  langsung,  melalui
Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan
penguatan  kapasitas  dan  pemberian  akses,  serta  terlibat  dalam  mewujudkan  pengelolaan  hutan lestari,  dan  secara  bertahap  dapat  berkembang  menjadi  pelaku  ekonomi  yang  tangguh,  mandiri, bertanggung jawab dan profesional.
Dengan  pola  kemitraan  ini,  menjadi  harapan  sebagai  resolusi  konflik  yang  tepat  untuk menghadapi  masyarakat  yang  mendiami  di  kawasan  Hutan  register  45  Sungai  Buaya  tersebut. Adapaun  upaya-upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  tentang  pemberdayaan  masyarakat setempat.
Adapun  adendum  kerjasama  tentang  bagi  hasil  hasil  atas  pengelolaan  lahan  hutan  kawasan register  yang  digarap  oleh  kelompok  dengan  ketentuan  yakni  seluruh  modal  didanai  oleh perusahaan  yakni  PT.  Silva  Inhutani  Lampung.  Berikut  hal  pokok  yang  tertulis  dalam  adendum tersebut:
1. Untuk  tanaman  pokok  yakni  kayu  Accacia  Mangium  bagi  hasil  yang  disepakati  adalah  75% perusahaan dan 25% masyarakat, dengan ketentuan hasil produksi setelah dipotong modal yang dikeluarkan oleh perusahaan.
2. Untuk  tanaman  semusim  yakni  singkong,  bagi  hasil  yang  disepakati  adalah  50%  perusahaan dan 50% masyarakat, dengan ketentuan hasil produksi singkong dipotong modal produksi. 10
Terkait persyaratan kemitraan itu sendiri menghasilakan kesapakan bersama, persyaratan tersebut diantaranya, ialah:
1. Masyarakat berada atau bertempat tinggal di KHP Register 45 Sungai Buaya.
2. Lama tinggal minimal 1 tahun.
3. Mempunyai lahan garapan maksimal 2 Ha.
Hal  ini  menunjukkan  pola  kemitraaan  yang  dibangun  sebagai  resolusi  konflik,  memiliki prosedur  pola  kemitraan  tertentu  dalam  mencapai  konsesus  bersama  sehingganya  dalam implementasi  pemberdayaan  masyarakat  setempat  melalui  kemitraan  kehutanan  dapat  berjalan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  upaya  penyelesaian konflik, pemerintah dalam  hal  ini menggunakan  metode konsesus  yang  mana pemerintah daerah sebagai  fasilitasi  penyelesaian  konflik  berupaya  untuk  mengadakan  pertemuan-pertemuan  antar
10Ibid. h. 20.
Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan
kelompok  maupun  pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  sengketa  tanah  maupun  konflik  sosial  yang timbul  akibat  konflik  tanah,  guna  membahas  konsep  yang  tepat  dalam  merumuskan  konsep kemitraan  sebagai  resolusi  konflik  di  wilayah  kawasan  register  45  Sungai  Buaya  Kabupaten Mesuji.
Dalam  Undang-undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sesuai  dengan  pasal  13,  Polri  mempunyai  tugas  pokok  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan terhadap  masyarakat.  Dalam  upaya  tersebut,  khususnya  di  kawasan  register  45  Sungai  Buaya, pihak kepolisian ikut serta bekerja sama dalam  menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan beberapa langkah-langkah dalam mengatasi  konflik  yang terjadi di  kawasan register 45. Adapun langkah-langkah yang dimaksud menurut Wakapolres Mesuji 11 iyalah:
1. Pre  M-Tif,  yakni  melalui  silatuhrahmi  menghimbau  masyarakar  untuk  tidak  melakukan keributan, Binloh (Bimbingan Penyuluhan)
2. Prefentif,  yakni dengan mengadakan patroli  contoh ketika ada keributan terjadi maka pihak kepolisian langsung menuju lokasi keributan.
3. Represhif, langkah-langkah penyelesaian dengan penegakan hukum.
Berdasarkan  informasi  yang  didapat  diatas,  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  setiap lembaga  pemerintahan  daerah  maupun  propinsi  dan  pusat  serta  pihak  kepolisian  telah  berupaya dalam menyelesaikan konflik. Dimana setiap instansi bekerjasama dan ada beberapa langkah yang memang disesuaikan dengan kewenangan-kewenangan dan aturan yang berlaku.

## 2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik
Dalam  meredam  dan  menyelesaikan  gejolak  yang  berpotensi  terhadap  terjadinya  konflik, pemerintah  menggunakan  cara  yang  sering  digunakan  dalam  penyelesaian  konflik  yaitu  dengan melakukan  negosiasi,  mediasi  dan  fasilitasi.  Cara  ini  lazim  di  gunakan  baik  ditingkat  lokal, nasional  maupun  dunia  internasional  dalam  resolusi  konflik.  Pihak  ketiga  seperti  pemerintah maupun  pihak  luar  yag  bukan  terlibat  dalam  konflik  akan  berperan  sebagai  mediator  dan fasilitator.
Peranan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  mediasi  atau  sebagai  mediator  dapat  dilihat dari  upaya  mempertemukan  berbagai  pihak  yang  mendiami  kawasan  register  45  sungai  buaya, dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutanya secara langsung, menggali informasi
11Dokumen Wawancara dengan Bapak Sigit Maryanta Wakapolres Mesuji.
Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan
sebanyak banyaknya dari masing-masing pihak dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan  dan kelemahan  masing-masing  pihak,  mengetahui  perbedaan-perbedaan  dalam  pertemuan,  mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.
Untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  Kawasan  register  45  sungai  buaya  Pemerintah Daerah  melakukan  mediasi  agar  permasalahan  ini  mencapai  titik  perdamaian.  Dinas  Kehutanan Kabupaten Mesuji memanggil para para pihak atau kelompok yang mendiami di kawasan register tersebut. Di Pos Polhut Mesuji. Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah tersebut
serta mencari solusi sebagaimana kelompok bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidup di dalam KHP Register 45 Sungai Buaya sehingga tidak terjadi konflik yang begitu sangat serius.
“ Kita memediasi para kelompok, kita pertemukan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah” 12
Dari wawancara di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  pemerintah benar-benar melakukan Mediasi  untuk  mencari  tau  kejelasan  dari  antar  kelompok  yang  tetap  bertahan  mendiami  KHP register  45  Sungai  Buaya,  di  mana  wilayah  tersebut  bukanlah  wilayah  yang  seharusnya  mereka berada.  penulis  fikir,  ini  merupakan  langkah  yang  tepat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam menangani masalah tersebut.
“Direktur Jenderal atau Kepala Badan atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan wajib melakukan fasilitasi Kemitraan Kehutanan antara masyarakat setempat dengan Pengelola Hutan, Pemegang Izin dan KPH (Pasal 9)” 13 .
Berdasarkan  literasi  ditas  menunjukkan  peranan  pemerintah  daerah  merupakan  peranan  bawaan sebagaimana  dijelaskan  pada  subbab  sebelumnya.  Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  memiliki kewajiban  yang  harus  dilakukan  dalam  melakukan  fasilitasi  kemitraan  kehutanan  antara masyarakat  setempat  dengan  pengelola  hutan.  Peranan  pemerintah  daerah  kabupaten  Mesuji dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi,  tempat  dan  fasilitas),  menetapkan  waktu  dan  agenda  pertemuan  serta  memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator).
12 Dokumen Wawancara, Kamis 9 Juni 2016.
13 Hasantoha Adnan, dkk, Op.Cit. hal. 5.

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

## Andika Setiawan
Upaya penyelesaian konflik tanah yang telah ditempun pemerintah Kabupaten Mesuji terkait dengan  Kawasan  Register  45  antara  PT.  Silva  Inhutani  Lampung  dengan  masyarakat    adalah pemerintah  Kabupaten  Mesuji  telah  membentuk  Tim  Terpadu  Penertiban,  Pengosongan  dan Penyelamatan  Hutan  Produksi  Register  45  Kabupaten  Mesuji  melalui  SK  Bupati  Mesuji  No: B/18/I.02/HK/MSJ/2012  Tanggal  08  Februari  2012.  Tim  tersebut  telah  melaksanakan  hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi kepada para penduduk pendatang atau perambah agar
mengosongkan Register 45 (yang telah dilakukan tanggal 08  s/d 15 Februari 2012).
2. Telah  melakukan  pendataan  para  penduduk  pendatang  atau  perambah  Register  45  yang dilaksanakan pada 08 s/d 12 Februari 2012 dan telah dilaporkan kepada Gubernur Lampung.
3. Rencana  penertiban  pada  tanggal  28  Februari  2012  dibatalkan  atas  saran  Kapolres  Tulang Bawang melalui surat No: B/302/II/2012 tanggal 27 Februari 2012.
a.  Penanganan  konflik  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Mesuji  khususnya  antara PT.SIL dan masyarakat Desa Talang Batu.
1. Konsiliasi
a) Mengadakan rapat pembahasan Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 45 Sungai Buaya yang dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kehutanan RI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Mesuji,  Kepala  Bagian  Bantuan  Hukum  Kemenhut,  Kepala  Bidang  Perlindungan  Hutan Provinsi  Lampung,  Kepala  Bidang  Pengusahaan  Hutan  Dishut  Provinsi  Lampung,  Kepala Bidang  Pengusahaan  Hutan  Dishut  Kabupaten  Mesuji,  Kabid  INTAG  Dishut  Provinsi Lampung, Kepala UPTD IPH Dishut Provinsi Lampung serta Pimpinan PT. SIL dan Staf.
b) Membentuk  panitia  identifikasi  dan  tata  batas  kawasan  hutan  produksi  register  45  sungai buaya Kabupaten Mesuji.
c) Mengadakan  rapat  pembahasan  hasil  identifikasi  wilayah  DesaTalang  Batu  yang  dihadiri oleh  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Mesuji,  Asisten  I  Bidang  Pemerintahan,  Kepala  Dinas Kehutanan  Dan  Perkebunan  Kabupaten  Mesuji,  Kepala  Bagian  Tata  Pemerintahan,  Dinas Kehutanan  Provinsi  Lampung,  UPTD  Dishut  Provinsi  Lampung,  BPKH  Palembang, Sekretaris Camat Mesuji Timur dan Kuasa Hukum Masyarakat Talang Batu.
2. Mediasi
a. Mengadakan  pertemuan  antara  Menteri  Kehutanan  dengan  masyarakat  Talang  Batu  yang

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
Andika Setiawan
difasilitasi oleh Komnas HAM.
b. Melakukan  pola  kemitraan  antara  masyarakat  di  sekitar  kawasan  register  45  dan  PT.SIL dengan  tujuan  agar  terjalin  kerjasama  yang  baik  serta  memberikan  akses  untuk meningkatkan  taraf  ekonomi  yang  lebih  baik,  tetapi  masih  ada  beberapa  hambatan  yang terjadi di lapangan.
Berdasarkan  data-data  dinas  yang  penulis  himpun  tentang  hasil  musyawarah  antara  pihak pihak  yang  bersengketa  yaitu  antara  masyarakat  perambah  hutan,  PT  Silva  Inhutani  Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji,  hasil  rapat  berupa  masukan-masukan  dari  peserta  rapat  yang  dapat  disarikan  sebagai berikut :

## a. Masukan dari oleh Tim Operasi Gabungan Penertiban KHP 45 Sungai Buaya
1. Warga  Moro-Moro  yang  bermukim  di  areal  pemukiman  Reg  45  Sungai  Buaya  Kab.  Mesuji, harus dilokalisir dengan cara membuat garis batas dengan lokasi yang dikuasai oleh perusahaan PT.  Silva  Inhutani  Lampung.  Pemukiman  dapat  dihuni  oleh  warga  Moro-Moro  tetapi tidak/jangan diterbitkan sertifikat kepemilikan tanah.
2. Warga Moro-Moro mendapatkan program kemitraan dengan pihak Perusahaan PT. SIL ataupun Dinas Kehutanan.
3. Perlu  ada  Jaminan  dari  Kementerian  Kehutanan  untuk  merealisasikan  program  kemitraan tersebut.

## b. Masukan oleh Masyarakat Perambah
1. Areal yang dihuni/digarap masyarakat adalah areal yang terlantarkan oleh perusahaan.
2. Adanya informasi bahwa areal kawasan hutan telah dialihkan statusnya menjadi bukan kawasan hutan.
3. Ingin memanfaatkan lahan untuk sumber kehidupannya.
4. Aparat  dalam  melaksanakan  tugas  dilapangan  agar  bertindak  bijaksana  dan  tidak  menakut- nakuti.
5. Masyarakat  pasrah  terhadap  keputusan  yang  akan  dibuat  oleh  Pemerintah  sepanjang diperlakukan secara manusiawi.
6. Masyarakat  yang  bermukim  dalam  kawasan  hutan  Register  45  (Moro-Moro)  bersedia dipindahkan  dari  kawasan  hutan  sepanjang  masih  diberi  konpensasi  pemukiman  dan  lahan usaha.

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
Andika Setiawan
c. Masukan dari PT. Silva Inhutani Lampung
1. Perusahaan tidak sanggup memindahkan para pemukim dari kawasan hutan dan meminta agar dilakukan oleh pemerintah dengan pola transmigrasi.
2. Kemitraan akan dikonsultasikan dengan pimpinan perusahaan (komisaris dan Direksi)
3. Pemanfaatan  areal  kawasan  hutan  bukan  kewenangan  perusahaan  melainkan  kewenangan Kementerian kehutanan.
d. Masukan dari  TGPF Mesuji
1. Merekomendasikan Pihak Kepolisian untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya penertiban kawasan hutan untuk mencegah adannya korban.
2. Melakukan  mediasi  dan  memfasilitasi  masyarakat  Moro-Moro,  Pelita  Jaya  dan  Suko  Agung agar dapat mengakses program Hutan Tanaman Rakyat.
3. Merekomendasikan pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat Moro-Moro seperti  yang  diatur  oleh  Konstitusi  dan  juga  peraturan  perundang-undangan  lainnya  sampai dengan ditemukan solusi yang memadai bagi masyarakat Moro-Moro.
3. Rekomendasi Jangka Pendek (6-12 bulan) :
1. Melakukan  evaluasi  menyeluruh  terhadap  keberadaan  penduduk  yang  ada  di  kawasan  Hutan produksi, lindung dan konservasi di Provinsi Lampung.
2. Merekomendasikan  pemerintah  daerah  untuk  mengamankan  kawasan  hutan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan  audit  perizinan  di  Kawasan  Hutan  Produksi  serta  mengenakan  sanksi  yang  tegas kepada  perusahaan-perusahaan  yang  melalaikan  kewajibannya  antara  lain  mencabut  izin usahanya bila terbukti melanggar.
4. Menyiapkan  dan  melaksanakan  program-program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  kawasan hutan yang mampu membantu mengentaskan kemiskinan.
5. Memediasi  dan  memfasilitasi  masyarakat  agar  dapat  mengaskes  program  Hutan  Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa maupun kemitraan.
Dari  beberapa  masukan  diatas  pemerintah  daerah  sudah  seharusnya  merekomendasikan  untuk memenuhi  hak-hak  dasar  masyarakat  Moro-Moro  yang  sudah  belasan  tahun  tidak  diberikan haknya    seperti  yang  diatur  oleh  Konstitusi  dan  juga  peraturan  perundang-undangan  lainnya sampai dengan ditemukan solusi yang memadai bagi masyarakat Moro-Moro. Terkait dengan hal ini negara mempunyai  tugas  mengintegrasikan kegiatan manusia  dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan masyarakat seluruhnya.

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
Andika Setiawan

## B. Penyebab Penghambat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Register 45
Dalam Upaya penyelesaian konflik yang terjadi dikawasan register 45 Sungai Buaya, tentunya ada  beberapa  kendala,  sehingganya  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam menyelesaikan  konflik  agraria  tersebut  belum  dapat  diselesaikan  secara  keseluruhan.  Adapun faktor penghalanng  penyelesaian konflik tersebut yakni:
1. Banyak  pihak-pihak  yang  tidak  menginginkan  adanya  penataan  Register  45  karena kepentingan mereka terancam.
2. Sebagian  warga  meskipun  mereka  ingin  mengikuti  program  kemitraan  tapi  mereka  takut karena  mendapat  intimidasi  baik  oleh  preman  maupun  pihak-pihak  yang  merasa kepentingannya terganggu.
3. Bagi  Individu  yang  memiliki  Luas  lahan  lebih  dari  2  (dua)  Ha,  besar  kemungkinan  untuk menolak program kemitraan karena program kemitraan maksimal 2 Ha.

## 1. Penyebab lain terhambatnya penyelesaian konflik agraria di register 45

## a. Tujuan
Ada perbedaan tujuan antara masyarakat dan PT Silva Inhutani Lampung dalam konflik agraria ini.  Masyarakat  ingin  memiliki  hak  tanah  mereka  seperti  semula  tetapi  PT  Silva  tetap  pada pendiriannya  ingin  bermitra  dengan  masyarakat.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria sampai sekarang.

## b. Hubungan antar kedua belah pihak
Hubungan  antara  PT  Silva  Inhutani  Lampung  dan  masyarakat  bisa  dikatakan  tidak  harmonis terkait tuntutan hak atas tanah yang diklaim masyarakat. Masyarakat menuntut tanah seluas 7000 Ha  tetapi  yang  di  enclave  hanya  seluas  149,1  Ha,  ini  yang  menjadi  pemicu  ketidakharmonisan hubungan antara kedua belah pihak. Masyarakat tidak akan pernah mau bermitra dengan PT Silva Inhutani Lampung karena mereka merasa tanah tersebut adalah hak milik mereka.

## c. Ke Tidak Tegasan Pemerintah Daerah
Pemerintah  Daerah  mau  membentuk  Tim  IP4T  yang  sudah  di  tetapkan  oleh  empat  lembaga kementerian yaitu Badan Pertanahan Nasional RI, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri  Pekerja  Umum  untuk  menyelesaikan  permasalahan  konflik  agraria  tersebut.  Dengan dibentuknya  Tim  IP4T  mungkin  bisa  menjadi  alternatif  lain  dalam  penyelesaian  konflik  agraria yang terjadi di register 45.
1. Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Konflik Moro-Moro Di Kabupaten Mesuji
Perambahan hutan semakin meningkat seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia pada

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
Andika Setiawan
tahun  1997  dan  adanya  Euporia  terhadap  pemahaman  demokrasi  yang  kebablasan,  sehingga masyarakat dapat bertindak ebas di alam demokrasi termasuk merambah hutan.
Permasalahan  perambah  hutan  merupakan  hal  rumit,  yang  tidak  hanya    menyangkut  masalah lingkungan  fisik  saja,  tetapi  juga  masalah  sosial  budaya  masyarakat.  Terdapat  korelasi  antara hutan  dan  manusia.  Hutan    merupakan  sumber  protein  dan  energi  bagi  manusia.  Hasil  Kongres Sedunia  ke  VIII  tahun  1978  menyebutkan  bahwa,  setengah  dari  penduduk  bumi  ini  masih  dan akan  terus  menggantungkan  hidupnya  dari  produksi    hutan.  Di  sisi  lain,  kesalahan  dan kekurangarifan  manusia  untuk  mengeksploitasi  hutan  berpengaruh  pada  kehidupan  manusia selanjutnya . (Suara Pembaruan Online, Tanggal 9 November 1996)
Departemen  Transmigrasi  dan  Pemukiman  Perambah  Hutan,  mengkategorikan        perambah hutan ke dalam tiga kelompok, yaitu :
1. Perambah hutan (termasuk peladang berpindah) yang tidak mengetahui atau menyadari bahwa pekerjaan mereka itu merusak hutan, dan melanggar hutan.
2. Penduduk  yang mengetahui  bahwa merambah hutan dan mengambil  hasil      hutan di  areal hutan lindung, hutan negara dan hutan wisata itu dilarang, tetapi mereka terus melakukannya sebab mereka tidak mempunyai lahan pertanian.
3. Perambah  hutan  yang  dengan  sadar  mengetahui  tentang  aturan/hukum  yang  berlaku,  sebab mereka hanya mencari keuntungan pribadi semata.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Mesuji didapat  keterangan  bahwa  dalam  menanggulangi  konflik  di  Moro-Moro  Kabupaten  Mesuji ditemui  banyak  hambatan-hambatan  yang  pada  akhirnya  menjadi  penyebab  dari  kurang berhasilnya penanggulangan terhadap perambah hutan tersebut. Adapun faktor penghambat upaya penanggulangan perambahan hutan di Moro-Moro diuraikan sebagai berikut :
1. Operasi  penertiban  dan  pengamanan  kawasan  Register  45  khususnya  di  Moro-Moro  yang telah diduduki, dikuasai  Sudah banyak rumah  -  rumah semi permanen dan permanen seperti layaknya  pemukiman  /desa  sehingga  menyulitkan  bagi  tim  terpadu  untuk  melakukan pembersihan  penertiban  kawasan  hutan  tersebut  agar  tetap  berfungsi  sesuai  dengan peruntukannya sebagai kawasan hutan Register.
2. Apabila  Tim  Terpadu  tetap  akan  melakukan  penggusuran  terhadap  wilayah  moro-moro  para perambah  yang  saat  ini  berjumlah  3000  KK  tanpa  ada  solusi,  maka  rentan  terjadi  konflik horizontal Dengan melihat fakta-fakta lapangan, dimana jumlah perambah yang cukup masive dan  adanya  kisaran  suara  tentang  akan  terjadinya  perlawanan  terhadap  petugas  operasi penertiban serta masih  adanya provokator dan aktor intelektual  yang bermain di  Register 45

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

## Andika Setiawan
maka  sangat  mungkin  pada  saat  dilaksanakan  operasi  penertiban  jika  petugas  operasi terpancing  akan  timbul  perlawanan  terhadap  petugas  sehingga  timbul  korban  pada  kedua belah pihak, baik pihak masyarakat perambah yang menjadi sasaran penertiban maupun pihak petugas yang melakukan penertiban.
3. Operasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Kab. Mesuji satu sisi hukum harus  ditegakkan  tanpa  pandang  bulu,  disisi  lain  Tim  Terpadu  dihadapkan  dengan  realita dilapangan  yang  berhubungan  dan  bersentuhan  dengan  rasa  kemanusiaan,  maka  dua kepentingan  tersebut  menjadi  dilema  dan  bahkan  kecil  kemungkinan  Tim  Terpadu  dapat menyelesaikan misi penegakan hukum tersebut, mengingat tidak ada solusinya.
4. Massa  /  para  perambah  dalam  melakukan  aksinya  melakukan  pemblokiran  /  menutup  Jalan Lintas Timur Sumatra yang dapat mengakibatkan terhentinya arus lalulintas.
Terkait  permasalahan  sengketa  lahan  di  wilayah  hutan  produksi  terbatas  Register  45    Sungai Buaya  Kabupaten  Mesuji,  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun  2004  tentang Perlindungan  Hutan  dinyatakan  bahwa  perlindungan  hutan  menjadi  kewenangan  pemerintah  dan atau  pemerintah  daerah.  Pasal  11  menyatakan  “  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  atau pemerintah  kabupaten/kota  melakukan  fasilitasi,  bimbingan,  pembinaaan,  pengawasan  dalam kegiatan perlindungan hutan”. Pemerintah Kabupaten Mesuji telah menjalankan ketentuan dalam aturan hukum ini sebagaimana yang telah dijalankan seperti uraian di atas.
Kementerian  Kehutanan  melalui  Dirjen  Bina  Usaha  Produksi  Kehutanan  mengakui  bahwa Register  45  Mesuji  Lampung  merupakan  wilayah  yang  menjadi  yurisdiksi  Kementerian Kehutanan  dan  hal  ini  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1967  dan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Kemudian  Register  45  ini  merupakan keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  785/Kpts-II/1993  tanggal  22  November  1993  tentang penetapan  Kawasan  Hutan  Produksi  Register  45  Sungai  Buaya  di  kabupaten  Dati  II  Lampung Utara Provinsi Lampung yang kini menjadi wilayah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.
Pemerintah  Provinsi  Lampung  dan  Kabupaten  Mesuji  beserta  instansi  terkait  telah  melakukan langkah-langkah  penyelesaian  terkait  dengan  kasus  Register  45,  namun  demikian  belum menghasilkan  sebuah  penyelesaian  karena  kewenangan  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah Kabupaten yang terbatas karena kehutanan merupakan yurisdiksi Kementerian Kehutanan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mesuji  telah  bekerja  keras  mencoba  mengatasi  persoalan pertanahan  di  Kabupaten  ini,  khususnya  permasalahan  permasalahan  PT.  Silva  yang  mengelola Hutan  Register  45  dengan  masyarakat  perambah.  Penyelesaian  masalah  sudah  beberapa  kali diusahakan  melalui  berbagai  forum  rapat,  kajian  akademis,  kunjungan  lapangan  dan  lain-lain,

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
Andika Setiawan
namun  hingga  kini  belum  dapat  menyelesaikan  permasalahan  secara  keseluruhan.  Ke  depan, dengan  komitmen  yang  kuat  dari  Pemerintah  Kabupaten  Mesuji  yang  didukung  oleh  perangkat pendukung,  seperti  aturan  hukum  yang  jelas,  kewenangan  yang  jelas  serta  partisipasi  dan  itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sejumlah sengketa pertanahan yang  terjadi,  akan  mendorong  percepatan  penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  terjadi  di Kabupaten Mesuji.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan bahwa:
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  mengatasi  konflik  agraria  di  kawasan register  45  Sungai  Buaya,  belum  mampu  menyelesaikan  konflik  agraria  secara  keseluruhan  di wilayah  tersebut,  pemerintah  daerah  berupaya  untuk  mencegah  agar  konflik  agraria  tidak berdampak pada konflik sosial lainnya, upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi mediasi dan fasilitasi dengan memperhatikan metode penyelesaian masalah secara integrative, Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  untuk  bersama-sama  melakasanakan  program  kemitraan  kehutanan  atau pemberdayaan  masyarakat  setempat  melalui  kemitraan  kehutanan,  dengan  adanya  program  ini diharapkan mampu menata ketimpangan yang terjadi dalam penguasaan kepemilikan, mengurangi pengangguran,  kemiskinan,  serta  menyelesaikan  konflik  sengketa  tanah  yang  hingga  kini  sudah cukup  banyak,  dalam  program  kemitraan  kehutanan  tersebut  di  sosialisasikan  dengan  cara dimusyawarahkan secara mufakat dengan masyarakat yang mendiami kawasan register 45 Sungai Buaya  untuk  diketahui  bersama  dan  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  oleh masyarakat  yang  mendiami  kawasan  register  45  Sungai  Buaya  tersebut,  selain  itu,  kemitraan dalam  dapat  diartikan  bentuk  kerjasama  antar  kedua  belah  pihak  yang  secara  prosedur  telah mencapai kesepakatan bersama atau telah terjadi transaksi kemitraan dalam arti ijab qobul diantara keduanya.  Pada  sisi  lain  hal  ini  menujukkan  sikap  tolong  menolong  dalam  kebajikan  agar permasalahan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara damai.
Dalam upaya penyelesaian konflik agraria di kawasan register 45 Sungai Buaya, terdapat beberapa faktor  atau  hambatan  di  dalamnya  yang  kemudian  berakibat  kepada  proses  penyelesaian  konflik agraria,  belum  dapat  diseselesaikan  secara  keseluruhan.  Adapaun  faktor-faktor  tersebut  sebagai berikut:
Banyak  pihak-pihak  yang  tidak  menginginkan  adanya  penataan  Register  45  karena  kepentingan mereka  terancam,  sebagian  warga  meskipun  mereka  ingin  mengikuti  program  kemitraan  tapi

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
Andika Setiawan
mereka  takut  karena  mendapat  intimidasi  terhadap  kelompok  kepentingan  di  luar  group masyarakat,  bagi  Individu  yang  memiliki  Luas  lahan  lebih  dari  2  (dua)  Ha,  besar  kemungkinan untuk menolak program kemitraan karena program kemitraan maksimal 2 Ha, kebutuhan ekonomi masyarakat  yang  masih  menengah  ke  bawah,  sehingganya  bergantung  hidup  pada  lahan  yang mereka tempati.

## Daftar Pusataka
Chayanah. 1982. Jurnal Masalah pemakaiyan tanah untuk perumahan tanpa izin yang berhak atas kuasanya, Surabaya.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.
Pickering.  2006.  How  to  Manage  Conflict  :  kiat  menangani  konflik  edisi  ketiga.  Jakarta:  PT
Gelora Aksara Pratama.
Rahmadi.  2010.  Mediasi  Penyelesaian  sengketa  melalui  pendekatan  mufakat.  Jakarta:  Rajawali Pers.
Saputra  Aris.  2017.  karya  ilmiah  Akuntabilitas  administrasi  pertanahan  dalam penerbitan sertifikat. Makasar.
Susan.2014. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta: Kencana.
Supriyadi.2013. Hukum Agraria Kehutanan: Aspek hukum Pertanahan Dalam Mengelola Hutan Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Tim penulis psikologi UI. 2009. Psikologo Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

## Peraturan:
Pasal 18 B UUD 1945, Pasal 28l UUD1945, UU No. 39 Tahun 1999.
Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960 Jaminan kepastian hukum hak atas tanah.
Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, mengenai Hak Menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara.
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA Ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU).

## UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

## Andika Setiawan
Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.