## Jurnal Indonesia Sosial Sains
Vol. 2 No. 4 April 2021 E-ISSN:2723 – 6595 http://jiss.publikasiindonesia.id

## KERJASAMA INDONESIA DAN IRAN DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KETAHANAN KELUARGA PADA TAHUN 2018

## Yunita Sulaiman
Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia Email: donatatabuty36@gmail.com
Artikel info Artikel history Diterima : 29-03-2021 Direvisi : 07-04-2021 Disetujui : 18-04-2021 Keywords:
jeddah declaration,
Indonesia and Iran, women Abstract: Indonesia and Iran are two countries that have quite a lot in common, one of which is the existence of Islamic values in  the  governments  of  these  two  countries.  With  the  issue  of violence  against  women,  there  are  efforts  from  Indonesia-Iran cooperation  through  the  Jeddah  Declaration  Program  in handling cases of violence against women in Iran. So this study aims  to  examine  the  handling  of  cases  of  violence  against women,  child  protection  and  family  resilience  implemented  by Indonesia-Iran  for  the  creation  of  the  Jeddah  Declaration, which  is  used  to  see  a  concept  of  understanding  related  to human  rights  enforcement  so  that  Indonesia-Iran  cooperation through the MOU can handle cases of violence. towards women and child protection can be continued. The results showed that the  main  focus  of  both  parties  was  to  empower  women  to become  the  head  of  the  family  or  the  main  breadwinners,  to protect children and women from all acts of violence, including in  digital  media.  Both  the  Ministry  of  Justice,  the  Ministry  of Manpower  and  Social  Affairs  of  Iran  and  the  Office  of  the Special Advisor to the President of Iran, all of them appreciated and  gave  their  support  to  participate  in  implementing  the MOU.
Abstrak: Indonesia  dan  Iran  merupakan  dua  negara  yang memiliki  kesamaan  cukup  banyak  yang  salah  satunya  adalah adanya nilai - nilai Islam dalam pemerintahan kedua negara ini. Adanya  isu  kekerasan  terhadap  perempuan,  maka  adanya upaya-upaya  dari  kerjasama  Indonesia-Iran  melalui  Program Jeddah Declaration dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Iran. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan, perlindungan  anak  dan  ketahanan  keluarga  yang  dilaksanakan Indonesia-Iran  untuk  terciptanya  Jeddah  Declaration,  yang

## Kata Kunci:
jeddah declaration, kerjasama indonesia dan iran, perempuan
digunakan  untuk  melihat  suatu  konsep  pemahaman  terkait penegakan  HAM  sehingga  kerjasama  Indonesia-Iran  melalui MOU  tersebut  dapat  menangani  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dan  perlindungan  anak  ini  dapat  terus  dilanjutkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fokus utama kedua belah pihak  adalah  melakukan  pemberdayaan  perempuan  untuk menjadi  kepala  keluarga  atau  pencari  nafkah  utama, perlindungan anak dan perempuan dari segala tindak kekerasan termasuk  di  dalam  media  digital.  Baik  Kementerian Kehakiman,  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Sosial  Iran  serta Kantor Penasehat Khusus Presiden Iran, ketiganya mengapresiasi  dan  memberikan  dukungannya  untuk  turut mengimplementasikan MOU.
Koresponden author: Yunita Sulaiman
Email: donatatabuty36@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2021

## Pendahuluan
Pada saat ini isu - isu di negara berkembang semakin rumit. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah permasalahan keutuhan di dalam suatu keluarga. Keutuhan suatu keluarga  merupakan  keadaan  sebuah  keluarga  dimana  keluarga  tersebut  memiliki  ketahanan dan memiliki kekuatan baik secara physical maupun financial , hal tersebut perlu diutamakan dalam  sebuah  keluarga  dengan  tujuan  agar  keluarga  tersebut  dapat  hidup  secara  mandiri, saling  menjaga  satu  sama  lain  dan  terhindar  dari  kekurangan  suatu  apapun  serta meningkatkan kehidupan yang harmonis dan kesejahteraan bersama (Dolan, 2016). Keutuhan dalam  sebuah  keluarga  menjadi  penting  karena  menjadi  kunci  pembentuk  individu  dalam aspek  ekonomi,  sosial,  dan  psikis  untuk  mencapai  tujuan  hidup.  Dari  tujuan  hidup  setiap orang  dan  keluarga  kemudian  dipercaya  berkaitan  dalam  kualitas  keluarga  yang  kemudian berhubungan kuat dengan kualitas suatu bangsa. Aspek tersebut kemudian akan berpengaruh dan menunjang pada pembangunan nasional suatu negara.
Selain menjadi isu di negara berkembang, ketahanan keluarga juga menjadi salah satu sorotan  di  dunia  internasional.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  kecenderungan  mengenai kekerasan dan penelantaran pada perempuan dan anak yang dimulai dari sebuah keluarga dan berakibat  pada  penguatan  suatu  negara  dan  bangsa.  Kepedulian  terhadap  isu  ini  pun diperhatikan  oleh United  Nation  Development  Program (UNDP)  (Daly,  2015).  Pada  tahun 2000  diadakannya  deklarasi Millenium  Development  Goals (MDGs)  yang  berisikan  delapan indikator  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Program  MDGs  berakhir  pada  tahun  2015 kemudian  dilanjutkan  dengan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang  ditargetkan sampai tahun 2030. Dalam SDGs kemudian dikembangkan menjadi poin untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Poin-poin MDGs dan SDGs pun sudah mengandung parameter
ketahanan  keluarga  yang  dianggap  penting  oleh  UNDP.  Negara  yang  bergabung  dalam MDGs  dan  SDGs  adalah  sebanyak  189  negara  yang  termasuk  juga  negara  anggota The Organization of Islamic Cooperation (OIC) (Daly, 2015).
Pasca  dibentuknya  MDGs  dan  SDGs,  negara  anggota  OIC  mulai  merasa  pentingnya ketahanan  keluarga  bagi  kepentingan  negara  mereka  khususnya  dalam  menjaga  serta menguatkan  bangsa  dan  negara.  Adanya  keresahan  mengenai  isu  ketahanan  keluarga, contohnya  seperti  lebih  banyak  keluarga  yang  hancur,  hak  -  hak  perempuan  yang  tidak diperoleh, dan banyaknya penelantaran anak dan perempuan. Dengan begitu OIC bersepakat untuk  melakukan  konferensi  pertama  antar  menteri  negara  anggota  OIC  dengan  tema,  “ Towards  an  OIC  Approach  to  Marriage  and  Family  Institution’s  Empowerment  and  Value Preservation  in  Member  States ”. Konferensi  ini  diselenggarakan pada 8-9 Februari  2017 di Jeddah, Saudi Arabia.
Hasil dari konferensi ini melahirkan Jeddah Declaration yang pada intinya bersepakat mengenai adanya perhatian penuh pada lembaga perkawinan dan keluarga sebagai salah satu kontributor  upaya  dalam  pembangunan,  termasuk  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan yang disepakati secara internasional. Dengan adanya deklarasi  tersebut, negara anggota OIC juga dituntut untuk melakukan tukar informasi  dan keahlian guna meningkatkan nilai  - nilai penting  dalam  perkawinan  dan  keluarga.  Selain  itu  adanya  poin  penting  tentang pemberdayaan  perempuan  dan  desakan  untuk  setiap  keluarga  dalam  mengayomi  anak  agar dapat terhindar dari ideologi yang menyimpang.
Untuk mewujudkan Jeddah Declaration , Iran bersama Indonesia sebagai anggota OIC melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Terhadap Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Ketahanan  Keluarga  pada  30  Juli  2018 (CNNIndonesia,  2018).  Dalam  kerjasama  ini  kedua  negara  bersepakat  dalam  beberapa  poin penting,  yaitu  melindungi  hak  asasi  manusia  khususnya  pada  seorang  anak  dari  tindak kejahatan  baik  kekerasan  maupun  pelecehan  seksualitas  yang  terdapat  di  media  ataupun dalam kehidupan sehari-hari.  Adapun keterlibatan wanita ke dunia politik, dimana kekuatan perekonomian  bagi  kesejahteraan  seorang  wanita  dan  anak  melalui  sebuah  pengembangan dan ketersediaan media digital sebagai alat komunikasi dan informasi yang dapat menunjang; serta keutuhan sebuah keluarga   melalui program atau kegiatan mengenai segala keterkaitan dengan  keutuhan  sebuah  keluarga.  Kerjasama  pun  dilaksanakan  antara  Indonesia  dan  Iran yang    ditandatangani  oleh  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  RI Yohana  Yembise  dan  Wakil  Presiden  Iran  urusan  Perempuan  dan  Keluarga  Masoumeh Ebtekar (CNNIndonesia, 2018).
Indonesia  dan  Iran  merupakan  dua  negara  yang  memiliki  kesamaan  cukup  banyak yang salah satunya adalah adanya nilai - nilai Islam dalam pemerintahan kedua negara ini. Ini disebabkan oleh masyarakat Iran dan Indonesia yang sama - sama mayoritas beragama Islam. Bentuk pemerintahan yang dianut pun sama yaitu republik. Dengan begitu hubungan  dengan negara  sudah  searah  sejak  saling  mengakui  kemerdekaan  masing  -  masing  negara.  Namun pada praktek HAM yang berhubungan dengan perempuan dan anak kedua negara ini cukup jauh  dalam  menanggapinya.  Iran  memiliki  konstitusi  yang  cukup  jelas  mengenai  batasan perempuan  dalam  posisi  politik  tertinggi  di  negaranya,  sedangkan  Indonesia  sudah  pernah memiliki presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri.
Indonesia  sendiri  menjadi  salah  satu  negara  dari  sepuluh  negara  percontohan  Planet 50:50,  yaitu  kampanye  PBB  mengenai  penyelarasan  wanita  guna  mendapatkan  hak  yang sama dengan laki  -  laki. Selain itu Indonesia dalam  menanggapi  kekerasan pada anak sudah diatur  dalam  Undang  Undang  No.  17  Tahun  2016  mengenai  pemberatan  hukuman  pada pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak.  Sementara  Iran  untuk  mengejar  ketinggalannya  baru menyediakan hotline siaga penanganan masalah perempuan dan anak 24 jam. Dengan begitu baiknya  Indonesia  dalam  menanggapi  isu  perempuan,  anak  dan  ketahanan  keluarga  di negaranya kemudian penulis tertarik meneliti faktor pendorong yang menyebabkan Indonesia bersama  dengan  Iran  bekerjasama  pada Memorandum  of  Understanding (MOU)  Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga .
Peneliti  memilih  judul Memorandum  of  Understanding (MOU)    Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga , dikarenakan peneliti tertarik  dalam  isu  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  ingin  mengetahui  upaya-upaya  dari kerjasama  Indonesia-Iran  melalui  Program Jeddah  Declaration dalam  menangani  kasus kekerasan terhadap perempuan di Iran serta peneliti ingin lebih memahami penegakan HAM dalam  masalah  ini  yang  mana  menjadi  suatu  isu  kontemporer  HI.  Maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  meneliti  tentang  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan, perlindungan  anak  dan  ketahanan  keluarga  yang  dilaksanakan  Indonesia-Iran  untuk terciptanya Jeddah  Declaration ,  yang  digunakan  untuk  melihat  suatu  konsep  pemahaman terkait  penegakan  HAM  sehingga  kerjasama  Indonesia-Iran  melalui  MOU  tersebut  dalam menangani  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  perlindungan  anak  ini  dapat  terus dilanjutkan.

## Metode Penelitian

## A. Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian literature  review dengan  metode kajian literature  review atau narrative  review .  Metode  metode kajian literature  review adalah metode untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi dan juga menginterpretasikan  jurnal-jurnal  terkait  Kerjasama  Indonesia  dan  Iran  Dalam Memorandum  Of  Understanding  (MOU) Terhadap  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga pada tahun 2018.
B. Sumber Data
Sumber  data  pada  penelitian  ini  didapatkan  melalui Taylor  &  Francis,  Elsevier Science Direct, Google Scholar, dan PubMed yang digunakan untuk mencari jurnal yang relevan. Jurnal-jurnal yang didapat akan dipilih sesuai berdasarkan kriteria inklusi.

## C. Kriteria Seleksi Jurnal
Terdapat  kriteria  inklusi  dan  eksklusi  untuk  menilai  jurnal  yang  akan  dipilih  dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1) Kriteria Inklusi
• Jurnal penelitian dipublikasikan pada tahun 2010-2019
• Hasil yang diukur adalah Women’s Empowerment, Child Protection, dan Family resilience.
2) Kriteria Eksklusi
• Penelitian  dengan  metode  yang  tidak  jelas  tercantum  dalam  jurnal  yang ditampilkan tidak full text.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menggunakan  dua  kajian  pustaka  dimana  kedua  kajian  pustaka memberikan  kontribusi  kepada  penelitian  ini  berupa  pemahaman  konsep.  Kedua  penelitian tersebut  yaitu  (Bilgehan  Öztürkcan,  2017)  berjudul Innovations  For  Women  In  Southeast Anatolia dan (Sandy, 2017) berjudul Analisis Implementasi Strategi Program Pemberdayaan Perempuaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan.
Pertama, pada jurnal (Bilgehan Öztürkcan, 2017) berjudul Innovations For Women In Southeast  Anatolia menunjukkan  bahwa  Turbulensi  politik  dan  sosial  yang  dialami  Turki sejak  pertengahan  2013  perlu  terjadi,  dipertimbangkan  ketika  mengevaluasi  IWEP-2. Gejolak  seperti  itu  tidak  hanya  mempengaruhi  jenderal  kehidupan  sehari-hari  tetapi  juga memberi jalan ke resesi ekonomi. Wilayah Anatolia Tenggara (GAP) telah paling menderita dalam  keributan  ini  dimana  masuknya  Suriah  juga  menanggung  sebagian.  Keamanan  telah berada di lapisan es tipis di beberapa provinsi dan kabupaten di kawasan itu, yaitu Batman; Kilis;  Dargeçit  dan  distrik  Nusaybin  di  Mardin;  Suruç  dan  Viranşehir  di  Şanlıurfa;  Sur  di Diyarbakır;  dan  Cizre  dan  İdil  di  Şırnak;  menghambat  /  menunda  kegiatan  proyek. Komponen  1  dan  2  dari  IWEP-2,  terlepas  dari  keadaan  yang  tidak  menguntungkan  di wilayah  ini:  Berperan  penting  dalam  menangani  kebutuhan  wanita  tenggara;  Kegiatan mereka  diimplementasikan  secara  efisien;  Target  keluaran  mereka  dicapai  dengan kepemilikan  penuh  dari  para  pemangku  kepentingan  proyek;  Manfaat  yang  dihasilkan  oleh mereka  akan  berkelanjutan;  dan  Menciptakan  dampak  yang  diharapkan  pada  tingkat  mikro dan  mezzo.  Komponen  3  yang  melibatkan  keterlibatan  lebih  banyak  perempuan  dalam operasi Argande dan karenanya peningkatan penghasilan mereka: Juga menangani kebutuhan populasi  wanita  di  Anatolia  Tenggara;  Tetapi  ada  penundaan  dalam  beberapa  kegiatannya dengan sebagian atau tidak pernah tercapai; Kepemilikan pemangku kepentingan proyek dan sukarelawan, dan PPP ditunjukkan patut dicontoh.
Penelitian  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  untuk  kebijakan pasar  tenaga  kerja  aktif  yang  mendukung  komunitas  Suriah  termasuk  pengembangan keterampilan  dan  kompetensi;  Meningkatkan  kemampuan  kerja  orang  Suriah  di  bawah perlindungan  sementara  melalui  intervensi  pengembangan  keterampilan  /  kompetensi; meningkatkan  kapasitas  penyerapan  tenaga  kerja  ekosistem  ekonomi  lokal  melalui  nilai rantai  /  klaster  dan  peningkatan  kapasitas  /  kemampuan  UKM;  meningkatkan  infrastruktur sosial  untuk  kontribusi  pemberdayaan  ekonomi  perempuan  Suriah  untuk  stabilitas  sosial  di Anatolia Tenggara; dan meningkatkan infrastruktur kota serta kapasitas penyediaan layanan kota  melayani  ekonomi  lokal  secara  inklusif.  Komponen  ke-3  dari  proyek  ini,  yaitu ‘Dukungan  untuk  Pemberdayaan  Sosial  Ekonomi  Perempuan  di  Anatolia  Tenggara  ', memiliki  tujuan  spesifik  untuk  meningkatkan  kapasitas  kewirausahaan  dan  status  sosial- ekonomi  perempuan  Suriah  dan  masyarakat  tuan  rumah  di  Anatolia  Tenggara  melalui intervensi  menargetkan  keterlibatan  produktif  mereka  dalam  kehidupan  sosial  dan  ekonomi di Gaziantep.
Kedua,  pada  jurnal  Deazy  Adyusi  Sandy,  Wahjoe  Pangestoeti,  Fitri  Kurnianingsih (2017)  menunjukkan  bahwa  untuk  meningkatkan  suatu  pengembangan  guna  sebagai peningkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  adil  dan  beradab,  dimana  pemerinta  memiliki kemampuan  untuk  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  kegiatan-kegiatan  yang telah dirancang dimana dapat  memberikan peluang bagi  segenap wanita di  Indonesia untuk dapat  berkarya  dengan  mengembangkan  segala  kemampuan  agar  mendapatkan  sebuah penghasilan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  keluarga.  Adapun  berbagai  kegiatan  yang dicanangkan oleh pemerintah diantaranya pada aspek politi, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek kesehatan.
Ketiga, pada jurnal  Dede Kania (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa  pada 10 tahun  terakhir,  pemerintah  sudah  melakukan  ketentuan  regulasi  sebagai  dasar  perlindungan hak  asasi  manusia  khususnya  bagi  perempuan.  Terlihat  dari  upaya  pemerintah  untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jeni kelamin dalam berbagai peraturan perundang- undangan.  Di  samping  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  yang  telah  memberikan perlakuan  khusus  terhadap  perempuan,  karena  pemerintah  sudah  menyusun  perspektif hukum dalam kesetaraan gender .
Hubungan  Internasional  yang  dapat  didefinisikan  secara  sempit  terutama  yang diperkenalkan  oleh  para  ilmuwan-ilmuwan  HI,  memandang  bahwa  Hubungan  Internasional merupakan  hubungan  antarnegara  ( inter-states  relations )  atau  hubungan  antarbangsa ( relations  among  nations )  (Brown,  2009).  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  Hubungan Internasional  (disingkat  HI)  mengalami  perkembangan  di  banyak  aspek  seperti  ruang lingkup, konsep, aktor, isu-isu global kontemporer dan lain-lain. Hal ini membuat definisi HI semakin luas. Secara luas, HI dapat didefinisikan sebagai studi yang mencakup keseluruhan yang kompleks dimana HI tidak lagi membahas tentang hubungan antarnegara atau tentang politik  internasional  saja,  akan  tetapi  membahas  tentang  hubungan-hubungan  budaya, ekonomi, hukum, militer, politik dan sosial (Shimko, 2012) serta membahas peran aktor non- negara  seperti  organisasi  antarpemerintah  (IGO),  organisasi  non-pemerintah  (NGO), perusahaan  multinasional  (MNC),  kelompok-kelompok  masyarakat  internasional  serta individu (Ghost, 2015).
Dan  hal  ini  dapat  di  buktikan  dengan  banyaknya  ancaman-ancaman  yang  terjadi  di dunia  seperti  contohnya  melemahnya  hak  asasi  manusia.  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  telah lahir  dan  tumbuh  sejak  lama  di  masyarakat  internasional  dan  menjadi  suatu  masalah  yang diperlukan suatu peraturan atau perlindungan untuk individu terkait masalah HAM. Sebelum adanya  retorika  universalitas  HAM,  HAM  pada  saat  itu  masih  menjadi  suatu  masalah nasional ( national matter ) yang hanya diatur oleh negara. Jika ada campur tangan negara lain (dalam  urusan  HAM)  itu  adalah  suatu  hal  yang  dilarang  karena  belum  adanya  retorika universalitas  HAM,  mengingat  norma  kedaulatan  ada  pada  masing-masing  negara.  Pada tahun  1945  dimana PBB  berdiri,  retorika  universalitas  HAM  mulai  muncul  dan  di  pertegas dalam Universal  Declaration  on  Human  Rights 1948,  mengenai  komitmen  penghormatan para negara bangsa terhadap HAM. Komitmen ini telah disetujui oleh negara bangsa sebagai upaya-upaya  untuk  mencapai  tujuan  penegakan  HAM  dan  menghapus  berbagai  bentuk diskriminasi dimana menghormati HAM berarti sebuah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia ( human dignity ) (Bakry, 2017).
Terkait  pada  masalah  HAM  para  teoritisi  HI  memiliki  pandangan  mengenai  HAM. Feminisme yang menjadi sebuah metodologi yang kritis dalam melihat fenomena-fenomena HI memiliki suatu pandangan terhadap HAM yang memfokuskan pada gerakan feminis yang berjuang  untuk  memastikan  para  kelompok  masyarakat  (terutama  perempuan)  yang  kurang beruntung  mendapatkan  hak-hak  dasar  yang  setara  dengan  laki-laki.  Konsepsi  HAM universal  menurut  kaum  feminis  masih  kurang  memperhatikan  akan  perhitungan  tindakan afirmatif terhadap perempuan. Sebab dari itu, kaum feminis berjuang untuk menjadikan hak- hak perempuan sebagai bagian integral dari HAM ( women’s rights as human rights ) (Bakry, 2017).  Karena  banyaknya  pelanggaran  hak  asasi  perempuan  yang  dilihat  karena  sebagai perempuan  (bukan  sebagai  manusia),  dengan  kata  lain  hal  ini  merupakan  sebuah  bentuk diskriminasi  atau  pelanggaran  atas  dasar gender yang  sering  menimpa  perempuan.  Bentuk- bentuk  diskriminasi  atas  dasar gender yang  sering  menimpa  perempuan,  kini  semakin banyak dan tidak melihat usia, ras, suku, agama dan lain-lain. Bentuk diskriminasi atas dasar gende r salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan.
Retorika  universalitas  kekerasan  terhadap  perempuan  ditegaskan  dalam Declaration on  The  Elimination  of  Violence  Against  Women  pada  United  Nations  General  Assembly 1993,  dimana  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  suatu  tindakan  kekerasan  berbasis gender  menyebabkan  kerugian  fisik  seksual,  psikologis,  penderitaan  bagi  perempuan  serta ancaman  tindakan  seperti  pemaksaan  atau  perampasan  kebebasan  yang  sewenang-wenang, baik  yang  terjadi  di  publik  maupun  di  kehidupan  pribadi.  Hal  ini  telah  dianut  oleh  negara- negara  anggota PBB,  yang  mana  salah  satunya  adalah  Indonesia.  Konsepsi  HAM  universal dan  deklarasi  mengenai  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan  oleh  majelis  umum PBB  ternyata  masih  lemah  dalam  mengakhiri  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  mana sebagai  bentuk  kegagalan  dari  penegakan  HAM  dan  sebagai  bentuk  diskriminasi  atau pelanggaran HAM.
Maka  dari  itu  sejak  lahirnya  Universal  Declaration  on  Human  Rights  1948,  banyak negara menerima dan menyetujui  adanya kerja sama internasional untuk  menyelesaikan isu HAM. Hal ini telah di terima oleh banyak negara untuk melakukan kerja sama internasional mengenai  penegakan  HAM  (Bakry,  2017).  Kerja  sama  internasional  terkait  kekerasan terhadap  perempuan  telah  direalisasikan  oleh  negara  Indonesia  dan  Iran.  Kerja  sama Indonesia  dan  Iran  ini  merupakan  kerja  sama  bilateral  yang  menjadi  suatu  komponen  yang bermakna dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Iran.
Iran  merupakan  salah  satu  negara  pertama  yang  menandatangani  Konvensi  PBB tentang  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Iran  telah  menjadi pendukung kuat  resolusi  Dewan Keamanan PBB  1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan,  yang  memberikan  dasar  bagi  perempuan  untuk  memainkan  peran  yang  lebih besar dalam semua proses perdamaian dan kegiatan pembangunan perdamaian. Iran saat ini sedang mengembangkan Rencana Aksi Nasional kedua untuk mengimplementasikan resolusi 1325.  Iran  juga  turut  mensponsori  resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  tentang  isu-isu perempuan,  perdamaian  dan  keamanan  serta  sangat  mendukung  tindakan  untuk  menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Iran dan Internasional (http://dfat.gov.au/internationalrelations/international-organisations/un/Pages/human-rights- and-genderequality.aspx diakses pada 5 April 2021).
Dalam kebijakan luar negerinya, pemerintah Iran sangat berkomitmen untuk menjadi yang  terdepan  dalam  upaya  memberdayakan  perempuan  dan  anak  perempuan  serta mempromosikan  kesetaraan gende r  di  seluruh  dunia,  terutama  di  kawasan  Indo-Pasifik. Komitmen  ini  diabadikan  dalam  strategi  kesetaraan gender dan  pemberdayaan  perempuan oleh  Departemen  Luar  Negeri  dan  Perdagangan  ( Department  of  Foreign  Affairs  and Trade/DFAT ) (https://dfat.gov.au/aid/topics/investments-priorities/gender-equality- empoweringwomen-girls/gender-equality/Pages/gender-initiatives.aspx  diakses  pada  5  April 2021).  Sebagai  suatu  komitmen,  Iran  mengupayakan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak perempuan  sebagai  suatu  upaya  dalam  mengakhiri  kekerasan  terhadap  perempuan  salah satunya di Iran.
Hubungan  Indonesia  dan  Iran  telah  berjalan  sejak  tahun  1949  dan  menghasilkan banyak kerja sama antara kedua negara. Dalam mengakhiri  kekerasan terhadap perempuan, Indonesia  dan  Iran  telah  sepakat  dan  berjanji  untuk  bekerja  sama  karena  kekerasan merupakan  masalah  yang  mempengaruhi  perempuan  di  semua  usia.  Pemerintah  Iran  telah bekerja  sama  dengan  Komnas  Perempuan  (Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan)  sejak  tahun  2006  sebagai  upaya  dalam  membantu  Komnas  Perempuan memenuhi mandatnya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat  seluruh  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Iran  setiap  tahunnya,  dan  angka kekerasan terhadap perempuan di Iran terus meningkat.
Maka dari  itu, pemerintah Iran dalam hal ini mendukung Komnas Perempuan untuk mengurangi  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Iran.  Namun,  hukum  yang  mengatur  tentang kekerasan  terhadap  perempuan  atau  kekerasan  seksual  belum  memberikan  perlindungan yang  baik  untuk  korban.  Akibatnya,  korban  kekerasan  terus  meningkat,  menghadapi diskriminasi,  disalahkan  atas  kekerasan  yang  dialami  (re-viktimisasi)  dan  juga  mengalami kesulitan  dalam  mengakses  layanan  dan  dukungan  yang  dibutuhkan.  Maka  dari  itu diperlukan  sebuah  penanganan  khusus  kepada  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan. Salah  satu  penyebab  dari  tingginya  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Iran  adalah kemiskinan.  Seperti  yang  telah  diteliti  oleh  James  F  Short  dalam  penelitiannya  tahun  1997 mengungkapkan  hubungan  pelaku,  kemiskinan  dan  kejahatan  yaitu  jika  kemiskinan meningkat  di  daerah  bagian  kota,  dan  terdapat  jarak  yang  besar  dimana  letak  masyarakat kaya  dan  masyarakat  miskin.  Hal  tersebut  tentunya  akan  menimbulkan  tradisi  pelecehan maupun tindak kekerasan pada masyarakat miskin.
Keadaan  ekonomi  yang  tidak  mapan  dan  masalah  kemiskinan  ekonomi  yang menjamur  dapat  menimbulkan  desatbilitas  emosional  dalam  suatu  keluarga.  Dari  masalah kemiskinan  ekonomi  ini  sering  kali  menimbulkan  kekerasan  terhadap  perempuan  terutama kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka salah satu upaya untuk meminimalisir  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Iran  adalah  dengan  pemberdayaan perempuan.  Pemerintah  Iran  dalam  hal  ini  berkomitmen  untuk  mendukung  dan  bermitra dengan  Indonesia  dalam  pemberdayaan  perempuan  miskin  yang  berdiri  sejak  tahun  2012. Kemitraan  ini  berkontribusi  pada  beberapa  prioritas  dan  target  pemerintah  Indonesia  dalam RPJMN  serta  berkontribusi  juga  bagi  sasaran Iran  Aid  Investment  Plan di  Indonesia  dan strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Iran.
Pada  tahun  2018,  MOU  dilakukan  antara  Indonesia-Iran,    hal  tersebut  disepakati bersama  untuk  mengurangi  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Iran,  hal  ini  tidak  luput  dari
masalah-masalah  tentang  diskriminasi  atau  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Iran.  Hal  ini menjadi  sebuah  isu  yang  memang  harus  diperhatikan  oleh  setiap  negara  terkait  tujuan penegakan HAM. Maka peneliti berusaha untuk menemukan sebuah pengkajian bahwa kerja sama Indonesia-Iran ini merupakan suatu penegakan dan perlindungan HAM melalui upaya penanganan yang dilakukan oleh MOU tersebut.
Gambar 1
Sumber: CNN Indonesia, 2021 Gambar 2
Sumber: CNN Indonesia, 2021

## Gambar 3

## Sumber: CNN Indonesia, 2021

## Kesimpulan
Pengesahan UU Perlindungan Anak No 1 tahun 2016 mengenai keputusan hukuman bagi  para pelaku kejahatan baik  yang melakukan tidak kekerasan maupun tindak pelecehan khususnya  pada  perempuan  dan  anak-anak  sudah  diterapkan.  Dan  fokus  utama  pemerintah saat  ini  adalah  memberikan  suatu  pengembangan  kepada  masyarakat,  dimana  masyarakat khususnya  perempuan  dapat  berkarya  dan  berkreasi  guna  dapat  menghasilkan  penghasilan untuk  pemenuhan  keluarganya,  dan  perempuan  serta  anak-anak  di  Indonesia  dapat
terlindungi dan selalu merasa aman dan tenteram serta terhindar dari tindak kejahatan baik di duni  digital  maupun  kehidupan  sehari-hari.  Maka  dari  itu  Kementerian  Kehakiman, Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Sosial  Iran  serta  Kantor  Penasehat  Khusus  Presiden  Iran, ketiganya  mengapresiasi  dan  memberikan  dukungannya  untuk  turut  mengimplementasikan MOU.
Selain  itu,  adanya  kerjasama  yang  dilakukan  antara  Indonesia  dan  Iran  diharpkan dapat  memotivasi  negara  lain  untuk  mendukung  pemberdayaan  wanita,  perlindungan  anak melalui  ketahanan  keluarga  dikarenakan  masalah  HAM  merupakan  suatu  isu  internasional yang cukup sulit untuk ditanggulangi.
Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama . Kencana.
Bilgehan Öztürkcan. (2017). Innovations For Women In Southeast Anatolia .
Brown, C. and K. A. (2009). Understanding International Relations . Palgrave Macmillan.
Dede  Kania  (2015).  Hak  Asasi  Perempuan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
Ghost, P. (2015). International Relations . PHI Learning Private Ltd.
Pinkerton,  J.,  Dolan,  P.,  &  Canavan,  J.  (2016). Understanding  family  support:  Policy, practice and theory . Jessica Kingsley Publishers.
Sandy,  D.  A.  (2017).  Analisis  Implementasi  Strategi  Program  Pemberdayaan  Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  Berencana  (Dp3kb)  Kabupaten  Bintan. Analisis  Implementasi  Strategi Program  Pemberdayaan  Perempuan  Pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan  Anak  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana  (Dp3kb) Kabupaten Bintan .
Shimko,  K.  L.  (2012). International  relations:  Perspectives,  controversies  and  readings . Cengage Learning.

## Pustaka yang berupa Website
www.cnnindonesia.co.id, diakses pada tanggal 5 April 2021.
http://dfat.gov.au/internationalrelations/international-organisations/un/Pages/human-rights- and-genderequality.aspx diakses pada 5 April 2021
https://dfat.gov.au/aid/topics/investments-priorities/gender-equality-empoweringwomen- girls/gender-equality/Pages/gender-initiatives.aspx diakses pada 5 April 2021