## AL-QAWAID AL-USHULIYAH AL-TASYRI’IYAH SEBAGAI BASIS METODOLOGI FIKIH KONTEMPORER

## Khaidir Hasram
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta khaidirhasram@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini fokus pada pemikiran Abdul Wahhab Khallaf tentang al-Qawaid al-Ushuliyah at- Tasyri‟iyyah. Artikel  ini  mengemukakan  bagaimana  konsep  tersebut  dijadikan  sebagai  satu alternatif metodologi dalam membangun pemahaman fikih kontemporer. Melalui pembacaan terhadap  literatur  ( library  research )  tentang  ushul  fiqh  dan  produk  fikih  kontemporer,  saya menguji  kemungkinan  konsep  al-Qawaid  al-Ushuliyah  at-Tasyri‟iyah  digunakan  sebagai basis  metodologi.  Tujuan  artikel  ini  bukan  untuk  mendiskusikan  kaidah  mana  yang  lebih cocok  digunakan,  melainkan  hanya  membedah  konsep  metodologi  lama  untuk  digunakan sebagai  alternatif  dalam  merumuskan  produk  fikih  saat  ini.Selain  itu,  saya  menunjukkan bahwa metodologi tersebut penting untuk digunakan secara utuh dan bersifat hirarkis dalam istinbath hukum, alih-alih secara parsial.
Kata Kunci: al-Qawaid al-Ushuliyah al-Tasyri‟iyyah ; Fikih Kontemporer; Usul Fikih.

## Abstract
This article focuses on Abdul Wahhab Khallaf's thoughts about al-Qawaid al-Ushuliyah at- Tasyri‟iyyah. This article presents how the concept is used as an alternative methodology in building contemporary fiqh understanding. Through reading the literature (library research) on  ushul  fiqh  and  contemporary  fiqh  products,  I  tested  the  possibility  of  the  concept  of  al- Qawaid  al-Ushuliyah  at-Tasyri'iyah  to  be  used  as  a  methodological  basis.  The  purpose  of this article is not to discuss which rules are more suitable to be used, but only  to dissect the old  methodological  concept  to  be  used  as  an  alternative  in  formulating  fiqh  products today.Also,  I  point  out  that  the  methodology  is  important  to  be  used  holistically    and hierarchically in legal istinbath, rather than partially.
Keyword : al-Qawaid al-Ushuliyah al-Tasyri‟iyyah ; Fiqh Kontemporary ; Ushul Fiqh .

## I. Pendahuluan
Kontestasi  konsep  syariah 1 berlangsung  dari  epistemologi  sampai  wilayah  aksiologi, bagaimana  konsep  tersebut  diterapkan.  Secara  umum,  dalam  melakukan  rasionalisasi  atas konsep  syariah  yang  dinamis,  para  ulama  menggunakan  konsep  Maslahat  dan  Maqashid  al-
1 Penggunaan  termHukum  Islam  dan  Syariah  ( Shari‟ah )  (biasa  juga  digunakan  Syariat)  kadang  kala digunakan secara bergantian. Walau demikian, kosa kata Syariah mengandung makna yang lebih luas dibanding term hukum Islam. Khaled Abou El-Fadl membedakan kedua term tersebut. Menurutnya, Syariah mengandung makna yang lebih luas, para pelaku hukum Islam (hakim hingga sarjana) menggunakan Syariah untuk menyebut konsep hukum Islam yang bersumber langsung dari Allah, melalui al-Quran.  Sementara Hukum Islam ( Islamic Law )  memuat  sekumpulan  hukum  Islam  yang  berbentuk  dokumen  hingga  lembaga  hukum,  dengan kecenderungan  memiliki  banyak  variasi  di  dalamnya  karena  dipengaruhi  oleh  kultur  dan  wilayah  geogarafis dimana hukum Islam itu hidup. Lihat lebih jauh dalam Khaled Abou El-Fad, Reasoning with God: Reclaiming Shari‟ah in the Modern Age, (USA: Rowman & Liftlefield, 2014). h. xxxii-xxxiii
Syariah untuk menarik gagasan syariah dari sifatnya yang sakral ( sacred ) menjadi profan dan berdaya  guna  dalam  kehidupan  umat  muslim,  kapanpun  dan  dimanapun  berada.  Abdullahi Ahmad  An-Naim,  berusaha  meletakkannnya  secara  fair  dengan  hukum-hukum  lain  tanpa melibatkan  sakralitas  sumbernya,  namun  dengan  mendasarkan  pada  tujuan  („illah)  dari syariah  itu  sendiri 2 .Fleksibilitas  Maslahat  dan  Maqashid  al-Syariahmembuka  ruang  untuk ditafsirkan  secara  bebas.  Olehnya  itu,  ulama-ulama  sebelumnya  merumuskan  kaidah-kaidah dalam  istinbath  hukum,  tidak  hanya  berdasarkan  keduanya,  namun  ada  beberapa  aspek  lagi yang harus diperhatikan sebagai batas-batas kehatian-hatian dalam proses istinbath tersebut. Khususnya pada era kontemporer saat ini, dibutuhkan metodologi yang dapat mengakomodir konsep ushul dari ulama terdahulu dan menggunakan konsep tersebut sebagai pijakan dalam merumuskan fikih kontemporer. Prinsipnya tidak meninggalkan khazanah ilmu ushul klasik, namun tidak juga mengabaikan konteks waktu dan tempat sebuah term fikih dirumuskan.
Topik  al-Qawaid  al-Ushuliyah  at-Tasyri‟iyah  sebenarnyatelah  banyak  ditulis  oleh para  sarjana.  Konsep  tentang  Maslahah  dan  Maqashid  al-Syariah  juga  merupakan  satu rangkaian  pembahasan  dengan  al-Qawaid  al-Ushuliyah.  Namun,  dalam  tulisan  ini,  saya menawarkan  pembacaan  yang  berbeda.  Secara  spesifik,  konsep  al-Qawaid  al-Ushuliyah  at- Tasyri‟iyah  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  disusun  oleh  Abdul  Wahhab  Khallaf.  Saya berupaya mempertanyakan ulang bagaimana gagasan ini dipergunakan, apakah  secara parsial (memilih kaidah yang lebih sesuai, misalnya hanya kaidah pertama saja) ataukah secara utuh dan  bersifat  hirarkis.  Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  tersebut,  saya  menggunakan kajian  kepustakaan  ( library  research )  terhadap  buku-buku  Ushul  Fikih  dan  Fikih Kontemporer.
2 An-Naimadalah  salah  satupemikirhukum  Islam  yang  sangatprogresif.  Lihat  juga  tulisannyadalam Abdullahi Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syariah: WacanaKebebasanSipil, HAM, dan HubunganInternasionalDalam  Islam. (Yogyakarta:  LKiS,  2004);  Abdullahi  Ahmed  An-Nai‟m, Islam  dan Negara Sekuler, (Bandung: Mizan, 2007).

## II. Pembahasan
A. Makna al-Qawaid al-Ushuliyah al-Tasyri’iyah
Defenisi al-qawa‟id  al-ushuliyah  al-tasyri‟iyah 3 dalam  tulisan  ini  adalah  kaidah- kaidah  dasar  yang  digunakan  untuk  melakukan  pembentukan  hukum  Islam.  Abdul  Wahhab Khallaf  mengemukakan  bahwa  kaidah-kaidah  pembentukan  hukum  Islam  berasal  dari penelitian  para  ulama  ushul  yang  disandarkan  kepada  penelitian  tentang  hukum  syara‟,  ilat hukum, dan hikmah (filsafat) pembentukannya.
Penting untuk diketahui bahwa al-qawa‟id al-ushuliyah berbeda dengan al-qawaid al- fiqhiyah . Letak perbedaannya akan diketahui melalui tabel berikut ini. 4
al-qawa’id al-ushuliyah al-qawa’id al-fiqhiyah
defenisi Kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk  mengistinbatkan  hukum syara‟ furu‟iyyah dari  dari  dalil-dalil  yang jelas dan terperinci
Segala  rahasia  dan  hikmah  syara‟  yang dengannya  segala  furu‟  dapat  diketahui hukum-hukumnya  dan  dapat  didalami maksudnya. Objek Dalil-dalil syar‟i  dan  bagaimana metode mengistinbath hukum dari dalil tersebut. Masalah-masalah  fiqh  yang  menyangkut perbuatan mukallaf Tujuan Sebagai saran istinbath hukum Sebagai usaha menghimpun dan mendekatkan  ketentuan  hukum  yang sama  untuk  memudahkan  pemahaman
3 Terdapat  ragam  istilah  yang  hampir  senada  dengan  al-qawa‟id  al-ushuliyah  al-tasyri‟iyah,  semisal  al- qawa‟id  al-ushuliyah,  al-qawa‟id  al-tasyri‟iyah,  dan  al-qawa‟id  al-fiqhiyah.  Sejauh  pembacaan  saya,  yang menggunakan kata al-qawa‟id al-ushuliyah at-tasyri‟iyah hanyalah Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya „ilmu ushul al-fiqh . Maka ada baiknya didefenisikan satu persatu istilah-istilah tersebut guna membedakan ketiganya. Al-qawa‟id  al-ushuliyah  dalam  defenisi  Rachmat  syafe‟i  yaitu  sejumlah  peraturan  untuk  menggali  hukum, umumnya  berkaitan  dengan  ketentuan  kebahasaan.  Jika  hanya  menggunakan  kalimat  Qawa‟id  at-Tasyri‟iyah ialah  tata  aturan  yang  dibuat  pedoman  oleh  pembuat  undang-undang  dalam  menyusun  undang-undang  dan merealisasikan tujuan yang ingin dicapainya melalui pemberian beban kewajiban kepada orang-orang mukallaf. Lihat juga dalam: Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV. Pustaka Setia: 1998), 147; Mukhtar yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami (Bandung: al-Ma‟arif: 1993), h. 331.
4 Kesimpulan ini berangkat dari pemahaman terhadap diferensiasi al-qawa‟id al-ushuliyah dan al-qawa‟id al-fiqhiyah  yang  dikaji  oleh  Abdul  Majid  Khon  dan  Rachmat  Syafe‟i.  Abdul  Majid  Khon, Ikhtisar  Tarikh Tasyri‟ (Jakarta:  Amzah:  2013),  12.  dan  Rachmat  Syafe‟i, Ilmu  Ushul  Fiqh (Bandung:  CV.  Pustaka  Setia: 1998), 254-255.
fiqih Sifat Bersifat kebahasaan Bersifat ukuran Contoh بوجولل  رملأا  في  لصلأا :  pada prinsipnyaperintah itu adalah kewajiban.
ا تاروظفلمحا حيبت تارورضل :  keterpaksaan membolehkan hal-hal yang dilarang.
Untuk  membahas al-qawa‟id  al-ushuliyah  al-tasyri‟iyah ,  dalam  tulisan  ini  akan digunakanrumusan  yang  telah  disusun  oleh  Abdull  Wahhab  Khallaf,  ia  mengklasifikasikan al-qawa‟id  al-ushuliyah  al-tasyri‟iyah 5 menjadi  lima qawa‟id ,  masing-masing  dijelaskan sebagai berikut.
1. Tujuan Umum Pembentukan Hukum Islam
(

## ( عيرشتلا نم ماعلادصقلما في
Semua ulama sepakat bahwa ada tujuan besar  dibentuknya syariah. Namun, terdapat perbedaan  tentang  kemaslahatan  ( maslahah )  manusia  sebagai  tujuan  utamanya.  Jumhur Ulama  menyepakati  bahwa  syariah  dibentuk  untuk  kemaslahatan  manusia.  Walaupun, adajuga  ulama  yang  menyatakannya  lain,  bahwa  Allah  menciptakan  hukum  bukan  untuk memaslahatkan  manusia. 6 Konsep maslahah dan maqashid merupakan  dua  konsep  utama yang menjadi pusat perbincangan terkait tujuan dibentuknya syariah.  Maslahat didefenisikan secara  sederhana  sebagai  sesuatu  yang  baik  dan  dapat  diterima  oleh  akal  sehat. 7 Maqashid diartikan  sebagai tujuan  yang  memiliki  dampak  baik  secara luas  kepada masyarakat  umum. Kaidah  ushulliyahnya  adalah  bahwa  tujuan  umum  dalam  mensyariatkan  hukum  ialah mewujudkan  kemaslahatan  manusia  dalam  kehidupan,  dengan  menarik  kemanfaatan  dan
5 Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Ushul al-Fiqh (Daar- ar-Rasyid: 2008), 183.
6 Menurut  Amir  Syarifuddin  ulama  kalam  asy-ariyah  menggunakan  dalil  Q.S  Hud  (11):  107 “sesungguhnya  Tuhanmu  Maha  Pelaksana  terhadap  apa  saja  yang  Dia  Kehendaki”  dan  menyatakan  bahwa tujuan hukum diciptakan bukan untuk memaslahatkan manusia. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid 2 (Jakarta: Kencana: 2009), h. 220.
7 Ibn  Ashur, Treatise  on  Maqasid  al-Shari‟ah, Terj.  Mohammad  El-Taher  El-Mesawi.  (London:  The International  Institute of  Islamic  Thought,  2006),  h.  3-5;    Jasser  Auda, Maqasid  al-Shari‟ah  as  Philosophy  of Islamic Law: A System Approach, (London:  The  International Institute of Islamic Thought, 2007). h. 9;  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid 2 (Jakarta: Kencana: 2009), h. 220.
melenyapkan  bahaya. 8 Indikator  yang  digunakan  untuk  melihat  apakah  kemaslahatan  telah terwujud atau tidak, disandarakan kepada terpenuhi tidaknya tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan pelengkap). 9
Kebutuhan  primer  adalah  kebutuhan  yang  jika  tidak  dipenuhi  mengakibatkan terganggunya  kehidupan  manusia.  Kebutuhan  ini  meliputi:  agama  ( ad-din ),  jiwa  ( an-nafs ), akal  ( al-„aql ),  kehormatan  ( al-„irdha ),  dan  harta  ( al-maal ).  Dalam  konteks  saat  ini,  kadang kala  muncul  dilema  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  misalnya  yang  mana harusdidahulukan  kebutuhan  hajiyat  daripada  dharuriyat.  Prinsipnya  mendahulukan Dharuriyat,  tapi  bagaimana  jika  konteks  waktu  dan  zaman  menuntut  lain.  Problem  tersebut menjadi problem kontemporer yang menuntut pembaruan dan pemikiran ulama lebih jauh. 10
Untuk  memudahkan  manusia  dalam  mewujudkan  kelima  kebutuhan  itu,  maka  syariat Islam  menyediakan  pedoman  yang  termuat  dalam  al-Quran  dan  al-Sunnah,  berupa rasionalisasi  ( hikmah )  mengapa  kelimanya  harus  dipenuhi,  dan  petunjuk  operasionalisasi bagaimana  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  tersebut. Agama, sebuah  jalan  yang  memandu aqidah benar kepada Allah Swt, hukum disyariatkan, dan ibadah diperintahkan. Agama hadir sebagai  penghubung  manusia  kepada  tuhannya,  manusiadengan  manusia,  dan  manusia denganlingkungannya.  Oleh  karena  itu,  agama  harus  dipelihara  dan  dijaga  dengan  cara mengamalkan  ajarannya  dan  menebar  hikmah  kebermanfaatannyaoleh  para  pemeluknya 11 ; Jiwa ,  hikmah  besar  dari  disyariatkannya  pernikahan  adalah  untuk  keberlanjutan  generasi manusia.  Sebagai  makhluk  sempurna,  manusialah  yang  bertanggung  jawab  atas  kestabilan
8 Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Ushul al-Fiqh (Daar- ar-Rasyid: 2008), 184.
9 Lihat juga dalam Jasser Auda, Maqasid al-Shari‟ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007, h. 3
10 Menanggapi  dilemma  ini,  Yusuf  al-Qaradawi  membangun  satu  term  fikih  baru  yang  bersifat kontemporer,  yaitu  fikih  awlawiyaat  (fikih  prioritas).  Term  fikih  ini  muncul  sebagai  panduan  muslim  saat  ini untuk  mempelajari  bagaimana  system  tertib  amalan  dalam  Islam.  Salah  satu  yang  ingin  dijawab  adalah  jika terjadinya  perubahan  posisi  sebuah  kasus,  jika  dahulu  dikategorikan  sebagai  hajiyat  namun  karena  kondisi zaman menuntutnya menjadi dharuri atau tahsini. Lihat juga dalam Yusuf al-Qaradawi, Fi Fiqh al-Awlawiyat: Dirosah  Jadiidah  fii  Dhou‟il  Qura‟ani  was  Sunnah. Terj.  Bahruddin  F, Fiqh  Prioritas:  Kajian  Baru Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. (Jakarta: Robbani Press, 2012).
11 Kesimpulan ini berangkat dari surah al-Anfal (8): 39, surah al-Baqarah (2):193.
kehidupan  duniawi.  Selain  itu,  demi  menjaga  jiwa  disyariatkan  pula  berbagai  hukuman seperti  qishash,  diyat,  dan  kafarat,  serta  pedoman-pedoman  mempertahankan  jiwa  dari bahaya dan menggunakan jiwa dalam kebermanfaatan; 12 Akal , manusia ditinggikan derajatnya berdasarkan  akal.  Untuk  melindungi  akal,  disyariatkan  pengharaman  terhadapkhamar, sesuatu  yang  dapat  merusak  akal; 13 Kehormatan ,  kehormatan  dijaga  melalui  disyariatkannya hukuman  dera  ( had )  bagi  pezina  dan  penuduh  berbuat  zina  ( qadzif ); 14 dan  terakhir  adalah Harta ,  Allah  telah  mensyariatkan  harta  mulai  dari  bagaimana  mendapatkan,  menjaga,  dan memanfaatkannya. Hal ini misalnya termuat dalam ayat-ayat tentang muamalah, mubadalah, tijarah,  mudharabah  dan  keharaman  riba,  hukuman  pencurian,  penipuan,  sifat  khianat,  dan memperoleh harta secara bathil. 15
Kebutuhan Hajiyyat adalah  kebutuhan  yang  dibutuhkan  manusia  untuk  kemudahan dan  kelapangan  dalam  hidup,  serta  bertujuan  untuk  membantu  menyelesaikan  beba-beban berat  dan  kesusahan-kesusahan.  Jika  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi  maka  tidak  akan mengganggu  kestabilan  hidup  dan  tidak  berakibat  kehancuran.  Hanya  saja  manusia  akan mengalami  kesulitan  dan  kesusahan. 16 Keberadaan rukhshah adalah  sebagai  bentuk kepedulian  syariat  Islam  terhadap  kebutuhan  ini,  guna  membantu  manusia  keluar  dari kesulitan. Hukum rukshah disyariatkan pada lapangan ibadah, muamalah, dan uqubah (sanksi hukum).  Dalam  lapangan  ibadah, rukhshah diperuntukkan  jika  mengalami  kesulitan  dalam menjalankan  perintah taklifi .  Semisal,  Islam  membolehkan  tidak  berpuasa  bagi  seorang musafir  dengan  ketentuan  jarak  tertentu  dan  orang  yang  sakit  dan  tidak  mampu  berpuasa dengan syarat diganti pada hari lain. Dalam lapangan muamalah disyariatkan  berbagai jenis
12 Kesimpulan ini berangkat dari surah al-Baqarah (2): 179, 195, surah  al-An‟am (6): 151, al-Nur (24): 3, 32, dan al-Isra(17): 32,
13 Kesimpulan ini berangkat dari al-Baqarah (2): 219, al-Ma‟idah (5): 90-91, dan al-Mujadilah (58): 11. Serta sebuah hadist ىهسي مك ىهع ةضٌرف ىهعنا بهط “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Muslim”.
14 Kesimpulan  ini  berangkat  dari  surah  al-Nur  (24):  3,  4  dan  33  dan  Hadist  Nabi  saw.  yang memerintahkan ummatnya untuk selalu menjaga kehormatan diri („ iffah ),  hadist tersebut  berbunyi  :   بحٌ  الله  ٌإ لاٍعنا  ابأ  ففعتًنا  رٍمفنا  ٍيؤًنا  هدبع  “Sesungguhnya  Allah  swt.  senang  dengan  hamba-Nya  yang  mukmin  dan  fakir namun tetap menjaga kehormatan dirinya serta menanggung nafkah keluarganya.
15 Kesimpulan ini berangkat dari surah al-Jumuah (62): 10, al-Ma‟idah (5): 38.
16 Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Ushul al-Fiqh (Dar- ar-Rasyid: 2008), 185.
kontrak  ( akad ),  jual  beli  ( tijarah ),  sewa  menyewa,  perseroan  ( syirkah ),  dan mudharabah (berniaga  dengan  modal  orang  lain  dengan  perjanjian  bagi  hasil).  Dalam  lapangan uqubat (sanksi  hukum),  Islam  mensyariatkan  hukuman diyat (denda)  bagi  pembunuhan  tidak sengaja,  dan  menangguhkan  hukuman  potong  tangan  atas  seseorang  yang  mencuri  karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. 17
Kebutuhan  tahsini  adalah  kebutuhan  yang  dituntut  oleh  norma  dan  tatanan  hidup. Apabila  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi  maka  tidak  akan  mengganggu  kestabilan  hidup  dan tidak  pula  berakibat  pada  kehancuran  juga  tidak  mengakibatkan  kesulitan  dan  kesusahan. Hanya saja, akan berakibat pada kehidupan  yang bertentangan dengan akal sehat dan naluri suci.  Kebutuhan  ini,  terkait  dengan  kebutuhan  akan  hal-hal  yang  memperindah  hidup manusia.  Keindahan  yang  disandarakan  pada  akhlaq  mulia,  tradisi  yang  baik,  dan  segala tujuan hidup manusia menurut jalan yang paling baik. 18
Sebagaimana  kebutuhan haji ,  dalam  kebutuhan tahsini pun  disyariatkan  dalam berbagai  lapangan  kehidupan,  seperti  ibadah,  muamalah,  dan uqubat .  Dalam  lapangan ibadah, semisal Islam mensyariatkan untuk bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik pada badan  maupun  tempat  dan  lingkungan.  Islam  juga  menganjurkan  berhias  ketika  hendak  ke masjid  dan  menganjurkan  memperbanyak  ibadah  sunnah.  Tujuannya  agar  terlihat  indah  di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah swt.Dalam lapangan muamalah, Islam melarang boros,  kikir,  menaikkan  harga,  monopoli  pasar,  dan  lainnya.  Dalam  bidang  „uqubat  islam mengharamkan  membunuh  anak-anak  dan  wanita  dalam  peperangan,  melarang  melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).
17 Pemberian  keringanan  ( rukshah) merupakan  penerapan  dari  kaidah  “kesukaran  itu  mendatangkan kemudahan”,  “segala  urusan,  apabila  telah  sempit,  menjadi  luas” 17 ,  kaidah  tersebut  berdasarkan  surah  al- Ma‟idah (5): 6 dan surah al-Hajj (22): 78.
…
ىُك ٍَۡهَع َمَع ۡجٍَِن ُ هللَّٱ ُدٌِرٌُ اَي ٖجَرَح  ٍِّۡي ….
…. dan Allah tidak hendak menyulitkan kamu … (al-Maidah/5: 6)
…. ٖٖۚجَرَح  ٍِۡي ٌٍِِّدنٱ ًِف  ۡىُكٍَۡهَع َمَعَج اَيَو
……
Dan  Dia  (Allah)  tidak  sekali-kali  menjadikan  untuk  kamu  dalam  agama    suatu  kesempitan.  (al- Maidah/5: 6). Lihat juga dalam Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana: 2005), h. 235.
18 Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Ushul al-Fiqh (Daar- ar-Rasyid: 2008), 185.

## 2. Hak Allah dan Hak Mukalaf

## ( فلكلما قح وى امو ، للها قح وى اميف )
Hak Allah adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syariah yang mengandung  kepentingan  masyarakat  umum,  tidak  ada  pilihan  bagi  mukallaf  dalam  hal tersebut,  dan  pelaksanaanya  dipertanggung  jawabkan  oleh  dan  pemerintah  atau penguasa. 19 Hak-hak tersebut meliputi: Ibadah mahdha : shalat, puasa, zakat, dan haji; Ibadah yang  didalamnya  terkandung  makna  kesejahteraan,  seperti  zakat  fitrah;  Pungutan-pungutan yang  ditetapkan  terhadap  tanah  pertanian.  Tujuan  pungutan-pungutan  ini  untuk  mengelola pertanian demi kepentingan umum yang menjadi tujuan kelestarian bumi. Contohnya seperti membangun  infrastruktur  pertanian,  pembangunan  jembatan,  perbaikan  jalan,  dan memelihara  pertanian  dari  kerusakan. 20 Sementara  hak  mukallaf  adalah  perbuatan  mukallaf yang  berhubungan  dengan  syariah  yang  secara  khusus  untuk  kepentingan  mukallaf  dan mengandung  hak  pilih  dalam  pelaksanaannya. 21 Contohnya  hak  menagih  utang  adalah  hak murni bagi yang memberi utang.
Bagi  yang  melanggar  hak  Allah  akan  dikenakan  sanksi  yang  telah  disyariatkan,  ada yang secara rinci ( juz‟i ) disebutkan, namun ada juga yang bersifat umum, sehingga berpotensi untuk  lahirnya  pilihan-pilihan  hukuman  lain.  Diantara  hukuman-hukuman  itu  adalah: Hukuman sempurna,  yaitu hukuman pidana zina, pencurian, pembangkang  yang memerangi ajaran  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  membuat  kekacauan  di  bumi.  Hukuman  tersebut  demi kemaslahatan  masyarakat  seluruhnya;  Hukuman  yang  terbatas.  Yaitu,  terhalangnya  seorang pembunuh  mendapatkan  harta  warisan.  Dikatakan  sebagai  hukuman  terbatas  karena hukumannya  bersifat  pasif,  dimana  seorang  pembunuh  tidak  mendapatkan  hukuman  fisik ataupun  kerugian  harta  benda.  Hukuman  ini  adalah  hak  Allah,  karena  di  dalamnya  tidak terkandung keuntungan bagi yang dibunuh; Hukuman-hukuman yang didalanya mengandung
19 Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Ushul al-Fiqh (Daar- ar-Rasyid: 2008), 195.
20 Contoh  lain  yang  seringdiambil,  pungutan-pungutan  yang  ditentukan  dalam  harta  rampasan  dalam perang serta segala apa yang terdapat dalam perut bumi yang berupa harta dan tambang. Jumlah pungutan yang diperbolehkan merujuk kepada Q.S. al-Anfal (8): 41. Bahwa 4/5 harta rampasan untuk para angkatan perang dan 1/5 untuk kepentingan umum seperti Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.  Dalam  hal  harta  dalam  perut  bumi  dan  tambang  sama  dengan  pembagian  sebelumnya,  yaitu  4/5  untuk penemunya dan 1/5 untuk kemaslahatan umum.
21 Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Ushul al-Fiqh (Daar- ar-Rasyid: 2008), 195
makna  ibadah.  Seperti kafarat yang  berarti  sebagai  penutup  atau  penebus  dosa  yang dilakukan  karena  melanggar  sumpah,  tidak  berpuasa  pada  bulan  ramadhan  dengan  sengaja, membunuh karena keliru atau tidak disengaja, dan suami yang men- zihar istrinya.  Di dalam hukuman kafarat terkandung  nilai  ibadah,  karena  mendatangkan  sesuatu  yang  bermakna ibadah,  yaitu puasa, sedekah, atau memerdekakan budak. 22
Jika dalam satu peristiwa yang mengandung dua hak didalamnya, yaitu hak Allah dan hak mukallaf, maka akan timbul dua kemungkinan yaitu hak Allah dimenangkan ataukah hak mukallaf  dimenangkan.  Dalam  hal  hak  Allah  yang  dimenangkan,  sebagai  contoh  tentang pidana tuduhan berzina ( qadzaf ). Pidana tuduhan berzina mengandung dua hak  yaitu bahwa pidana  bertujuan  untuk  memelihara  kehormatan  manusia,  dan  mencegah  permusuhan  serta pembunuhan akan merealisasi terwujudnya maslahah, maka ia termasuk hak Allah. Dari lain sisi,  bahwa  pidana  itu  mempertahankan  aib  dari  wanita  terhormat  yang  dituduh,  serta menampakkan kemuliaan dan kehormatannya, untuk merealisasi kemaslahatan pribadi wanita tersebut, maka hak wanita menjadi hak individu. Namun, hak Allah lebih menonjol dari hak indinvidu  (mukallaf)  dalam  hal  ini,  oleh  karena  itu  pihak  wanita  yang  tertuduh  tidak  dapat menggugurkan  pidana qadzaf bagi  si  penuduh,  dan  yang  berhak  melaksanakan  hukuman pidananya haruslah pemerintah atau penguasa dan tidak dibolehkan yang tertuduh.
Dalam  hal  hak  individu  (mukallaf)  yang  dimenangkan,  sebagai  contoh  dalam  perkara hukum qishash terhadap  pembunuh  secara  sengaja.  Dari  segi  pelaksanaannya  terkandung makna  untuk  menyelamatkan  kehidupan  manusia,  yang  berarti  juga  demi  mewujudkan kemaslahatan.  sisi  lainnya  juga  dalam  pelaksanaan  hukum qishash mengandung  makna menghibur hati kerabat yang terbunuh dan memadamkan api kemarahan kepada pembunuh, yang  berarti  untuk  mewudkan  kemaslahatan  individu.  Dalam  hal  ini  hak  individu dimenangkan,  olehnya  keluarga  terbunuh  boleh  memberi  maaf  kepada  pembunuh  sehingga hukum qishash tidak dilaksanakan, dan hukum qishash pun tidak akan dilaksanakan kecuali tuntutan wali atau keluarga si terbunuh.
22 Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Ushul al-Fiqh (Daar- ar-Rasyid: 2008), 195-197.
3. Pada masalah apa saja yang boleh di-ijtihadi
(

## ( ويف داهتجلاا غوسي اميف
Ijtihad  adalah  pengerahan  segala  kemampuan  para  fukaha  dalam  meng-istinbath-kan hukum  dari  sumber-sumbernya. 23 Ushul  Fiqh  sebagai  ilmu  yang  memuat  metodologi  dalam istinbath  hukum  bisa  berdaya  guna  karena  adanya  proses  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  para Fukaha. Karena itu, proses ijtihad merupakan organ vital yang membuat hukum Islam selalu hidup dan berdaya guna dalam merespon problem-problem masyarakat muslim. Menjadikan hukum  Islam  benar-benar  menjadi  hukum  hidup  untuk  muslim.  Peran  ijtihad  semakin dibutuhkan  saat  ini,  seiring  dengan  munculnya  ragam  problem  keislaman  baru  yang  tidak muncul pada era klasik. Misalnya, perkawinan via telpon, perkawinan lintas agama, asuransi sebagai tirkah, donor kornea mata, memilih pemimpin non-muslim, dan seterusnya. Masalah- masalah  keagamaan.  yang  belum  muncul  di  masa  Nabi  Muhammad  dan  masa  ulama-ulama setelahnya. Pada titik ini, ijtihad bisa digunakan secara bebas untuk mengistinbathkan hukum secara sporadis, karena sifatnya yang berbasis akal ( ar-ra‟yu ). Oleh karena itu, ulama-ulama terdahulu  melakukan  pembatasan  pada  wilayah-wilayah  hukum  mana  saja  bisa  dilakukan ijtihad.
Ada  sebuah  kaidah  umum  yang  sering  digunakan  sebagai  koridor  dalam  melakukan ijtihad,  yaitu  “ يعطق حيرص صن ويف داهتجلال غاسملا :  tidak  boleh  melakukan  ijtihad  dalam masalah yang sudah ada nashnya secara pasti”.Contohnya dalam surah al-Nur (24): 2, surah al-baqarah (2): 43. Olehnya itu, lapangan ijtihad hanya pada dua hal, yaitu sesuatu yang tidak ada nashnya sama sekali, dan sesuatu yang ada nashnya tapi tidak pasti. 24
Adapun  dasar  hukum  yang  digunakan  ulama  terkait  dengan  kebolehan  melakukan injtihad ini adalah surah an-Nisa‟ ayat 59.
23 Secara  bahasa  ijtihad  berarti  bersungguh  sungguh  dalam  menggunakan  tenaga  baik  secara  fisik maupun  pikiran.  Ijtihad  hanya  dilakukan  hanya  pada  hal-hal  yang  mengandung  kesulitan,  maka  tidaklah dianggap  berijtihad  pada  sesuatu  yang  ringan.  Ada  berbagai  redaksi  yang  beragam  di  kalangan  ulama  dalam mendefenisikan ijtihad. Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dalam  memperoleh  hukum  syar‟i  yang  bersifat  amali  melalui  cara  istinbath.  Muhammad  Abu  Zahrah berpendapat  bahwa  mencurahkan  segala  kemampuan  secara  maksimal  baik  untuk  mengistinbatkankan  hukum syara‟,  maupun  dalam  penerapannya.  al-Baidawi  mendefenisikan  ijtihad  sebagai  pengerahan  seluruh kemampuan  dalam  upaya  menemukan  hukum-hukum  syara‟.  Lihat  juga  dalam  Satria  Effendi  M.  Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana: 2005), h. 245.
24 "ًعطل رٍغ صَ هٍف ايو ،لاصأ هٍف صَ لااي” . lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Ushul al-Fiqh (Daar- ar- Rasyid: 2008), 201.
أمُت أع َز ََٰنَت نِإَف  ۡۖأمُكنِم  ِر أمَ ألۡٱ يِل ْوُأ َو َلوُسَّرلٱ ْاوُعي ِطَأ َو َ َّللَّٱ ْاوُعي ِطَأ ْا َٰٓوُنَماَء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي ء أيَش يِف ٞر أي َخ َكِل ََٰذ  ِِۚرِخَٰٓ ألۡٱ ِم أوَيألٱ َو ِ َّللَّٱِب  َنوُنِم أؤُت  أمُتنُك نِإ ِلوُسَّرلٱ َو ِ َّللَّٱ ىَلِإ ُهوُّدُرَف
ًلي ِوأأَت ُنَس أحَأ َو ) ٩٥ (
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (al-Quran)  dan  RasulNya  (Sunnahnya),  jika  kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(surah an-Nisa‟/4: 59 ).
Hadis yang diriwayatkan Mu‟az bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman.  Hadist tersebut berbunyi :
ملسو ويلع للها يلص للها لوسر نأ ذاعم باحصأ نم لاجر نعورمع نب ثرالحا نع لم نإف لاق للها باتك ابم يضقأ لاقف يضقت فيك لاقف نميلا ليإ اذاعم ثعب في نكي للها لوسر ةنس في نكي لم نإف ملسو ويلع للها يلص للها لوسر ةنسبف لاق للها باتك للها يلص للها لوسر لوسر قفو يذلا للهدملحا لاق ييأر دهتجأ لاق ملسو ويلع للها يلص )ىذمترلا هاور( ملسو ويلع

## Artinya
“Dari  al-Haris  bin  Amr,  dari  sekelompok  orang  teman-teman  Mu‟az,  sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu‟az ke Yaman, aka beliau bertanya kepada Mu‟az, atas dasar  apa  anda  memustuskan  suatu  persoalan,  dia  jawab,  dasarnya  adalah  Kitab Allah, Nabi bertanya: “kalau tidak anda temukan dalam kitab Allah?”, dia menjawab dengan  dasar  Sunnah  Rasulullah  saw.  belia@@u  bertanya  lagi:  “kalau  tidak  anda temukan  dalam  Sunnah  Rasulullah?”,  Mu‟az  menjawab  aku  akan  berijtihad  dengan penalaranku,  maka  Nabi  berkata:  “Segala  pujian  bagi  Allah  yang  telah  memberi tawfiq atas diri utusan Rasulullah saw”. (HR. Tirmidzi).
Dua dalil diatas menunjukkan kebolehan dalam melakukan ijtihad serta metode yang digunakan  dalam  berijtihad  guna  melakukan  istinbath  hukum,  yaitu  dengan  merujuk  kepada al-Quran,  al-Sunnah,  dan  Ijtihad  dengan  penalaran  ( ra‟yu ).  Secara  umum  ulama  telah menyepakati bahwa ada empat sumber hukum yang dijadikan dasar dalam berijtihad, yaitu al- Quran,  al-Sunnah,  Ijma‟  dan  Qiyas.  Perbedaan  pendapat  terjadi  pada  dua  sumber  terakhir, yaitu  Ijma‟  dan  Qiyas.  Ada  yang  mendahulukan  Qiyas  atas  Ijma‟  dengan  landasan  ketaatan kepada  ulil  amri  ( ijma‟ )  lebih  didahulukan  atas  mengembalikan  hal  yang  diperdebatkan
kepada Rasul ( qiyas ). 25 Adapun yang mendahulukan qiyas atas ijma‟ dengan landasan Hadist Nabi  yang  memuji  Mu‟adz  yang  langsung  menyebutkan  ijtihad  dengan  penalaran  ( qiyas ) sesudah  al-Quran  dan  al-Hadist  dalam  menetapkan  hukum.  Untuk  lebih  memahami  metode yang digunakan ulama dalam melakukan ijtihad berikut disajikan tabel perbandingan metode ijtihad empat imam mazhab 26 :
Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi’i
Imam Ahmad Ibn Hanbal
Al-Quran Al-Quran Al-Quran dan Sunnah Nabi
(Shahih) Al-Quran dan Sunnah Sunnah Nabi (ketat & hati-hati) Sunnah Nabi Ijma‟ Ijma ‟ Sahabat Pendapat sahabat Amal Ahli Madinah 27 Qiyas Hadis mursal dan hadis yang tingkatnya diperkirakan lemah
Qiyas (penggunaannya luas)
Maslahat al- Mursalah Istishab Qiyas Istihsan Qiyas Saddu al-Zari‟ah
25 Merujuk  kepada  surah  al-Nisa,  (4):  59.  Lihat  juga  dalam  Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqih  jilid  2 (Jakarta: Kencana: 2009), h. 305.
26 Isi dari tabel tersebut disimpulkan dari Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid 2 (Jakarta: Kencana: 2009), h. 306-307.
27 Yang dimaksud amal ahli madinah berarti ijma‟ dalam artian umum.
4. Tentang Naskh Hukum
( مكلحا خسن في )
Defenisi  naskh  secara  bahasa  sinonim  dengan  kata ةلازلإا  و  عفر yang  berarti meniadakan  dan  menghilangkan.  Misalnya  saja, لظلا  سمشلا  تخسن “matahari menghilangkan kegelapan”. 28 Secara umum, para ulama ushul fiqh mendefenisikan naskh:
ا
ىخاترلا عم قحلا صنب قباس يعرش مكح عفر خسنل

## امهنيب
Maksudnya:
Naskh itu ialah menghapuskan sesuatu hukum syara‟  yang telah lalu dengan sesuatu nas yang datang kemudian yang ada  pertentangan antara keduanya. 29
Dalam defenisi Abdul Wahhab Khallaf naskh ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara‟ dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan penghapusannya secara jelas atau  tersirat.  Baik  penghapusan  itu  secara  keseluruhan  atau  sebagian,  menurut  kepentingan yang ada. Untuk mempermudah memahami an-naskh wa mansukh , maka berikut ditampilkan tabel tentang qawa‟id dalam hal an-naskh wa mansukh. . 30
Kaidah Contoh
1
ّنّظلا وخسني لا ُّيِعْطقلا
“Dalil qath‟i tidak dapat dihapus dengan dalil dzanni”
Hadist Nabi saw. yang menyatakan menghadap  ke  baitul  maqdis  ketika  shalat (HR  Bukhari-Muslim  dari  Bara  bin  Azib). Lalu  ketentuan  itu  dihapus  oleh  ayat  144 surah al-Baqarah yang menyerukan menghadap ke Baitullah (Mekkah). 2 زويج  ٍلدب لاب خسّنلا “penghapusan tanpa adanya pengganti diperbolehkan”
Hadist  Nabi  saw.  yang  melarang  menumpuk daging  kurban  yang  kemudian  dinasakhkan dengan hadist itu sendiri. 31
28 Syaikh  Imam  Abi  Ishaq  Ibrahim  ibn  „Ali  ibn  Yusuf  asy-Syirazi, al-Luma‟  fi  Ushul  al-Fiqh (Beirut: Daar al-Kutubi al-„Alamiyah), h. 55.
29 T.M Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang: 1981), 12.
30 Isi dari tabel tersebut dikutip dari Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997),  h.  230-245.  Dan  Muhlis  Usman, Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyah (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada: 1996), h. 69-75.
31 ٍع ىكتٍهَ تىك اورخّدو اىهكف ٌَاف  ٍواٌأ ةثلاث قىف ًحاضلأا وىحن راخِّدإ
“sesungguhnya aku  melarangmu  menumpuk daging kurban melebihi keperluan tiga hari, maka sekarang makan dan tumpuklah.
(al-Mujadalah/58: 12)
3

## نم ّفخأ نوُكي نأ زويج خساّنلا
ًاقافتإ ًايواسم وأ ٍخوسنلما
“yang menghapus diperbolehkan lebih ringan atau sepadan dari yang
dihapus”
Ketentuan iddah wanita  yang  ditinggal  mati suaminya, semula setahun (al-Baqarah/2: 240) kemudian  dihapus  dengan iddah 4  bulan  10 hari. (al-Baqarah/2: 234).
4
نم َّقشأ نوُكي نأ زويج خساّنلا ٍخوسنلما
“yang meghapus boleh lebih berat dari yang menghapus”
(al-Ra‟d/13: 39)
Dalam (al-Nisa‟/4: 15) tentang hukuman bagi perempuan  yang  berbuat  keji  (zina)  dihukum dengan  menahannya  dalam  rumah  sampai menemui  ajal,  di nasakh dengan  hukum  had 100  kali  dera  sebagaimana  dalam  (al-Nur/24: 2).
5 زويج ِلْعفلا نم ِنُكََتَ لبق خسنلا “penghapusan sebelum dikerjakan itu diperbolehkan” Pencabutan  perintah  menyembelih  anak  Nabi Ibrahim  dan  menggantinya  dengan  hewan ternak. (as-Saffat/37: 102 dan 108) 6 ًاخسان نوكيلا عاَجملإا “ijmak tidak dapat menjadi penghapus”
Menurut jumhur ulama bahwa tidak mungkin ijma‟ bertindak sebagai naasikh terhadap dalil lain. 7 ًاخسان نوكيلا سايقلا “qiyas itu tidak dapat menjadi penghapus”
Menurut  jumhur  ulama  bahwa  tidak  boleh qiyas bertindak  sebagai naasikh terhadap dalil lain.
8 اًخسن نوكتلا ِّصنلا ىلع ةدايزلا “tambahan pada nash itu bukan termasuk penghapus”
Dalam  (al-Nur/24:  2)  pezina  laki-laki  dan pezina  perempuan  dihukum  dera  sebanyak 100  kali,  kemudian  ada  hadist  Nabi  saw. “pezina  perjaka  dengan  pezina  gadis  didera 100  kali  dan  kurungan  penjara  setahun, sedang  pezina  pria  dan  wanita  dihukum  dera

## 100 kali dan dirajam”. (HR Muslim)
9
ٌخوسنم نآرقلا فى نوكي
“dalam al-Quran terdapat yang
dihapus” - al-Quran dengan al-Quran
ketentuan  dalam  (al-Anfal/8:  65)  dinasakh
oleh ketentuan dalam (al-Anfal/8: 66) - al-Quran dengan as-Sunnah ketentuan tentang kewajiban berwasiat kepada  kedua  orang  tua  dan  kerabat  dalam (al-Baqarah/2:  180),  di nasakh oleh  Hadist Nabi  saw.  tentang  ketentuan  larangan berwasiat terhadap ahli waris. 32
- as-Sunnah dengan al-Quran
ketentuan  Sunnah  Nabi  tentang  keharusan menghadap  Baitul  Maqdis  ketika  shalat, di nasakh oleh  al-Quran  melalui  ayat  (al- Baqarah/2: 150).
Selain  itu,  juga  terdapat  beberapa  bentuk  naskh  dalam  al-Quran,  seperti:  Naskh hukumnya  saja  sedangkan  bacaannya  tetap  ada:  contohnya  dapat  ditemui  dalam  surah  al- Nisa‟ (4): 14, tentang sanksi terhadap pezina pada mulanya adalah dikurung di rumah sampai mati,  kemudian  hukumnya  di nasakh oleh  ketentuan  dalam  surah  an-Nur  (24):  2  yang menjelaskan  tentang  had  bagi  pezina  yang  didera  sebanyak  seratus  kali;  Nasakh  bacaannya saja  sedangkan  hukumnya  masih  berlaku:  contohnya  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Amir Syarifuddin  bahwa  ayat  al-Quran  yang  menyatakan  rajam  tidak  ditemukan  lagi  dalam kenyataannya  waktu  itu  karena  memang  sudah  di nasakh ,  namun  hukumnya  masih  tetap berlaku. 33 ; Nasakh bacaan dan hukumnya: Contohnya dapat diketahui melalui surah al-A‟ala‟
32 Hadist  Nabi  saw.  dari  Abu  Umamah  menurut  riwayat  empat  perawi  hadist  selain  an-Nasa‟i  dan dinyatakan hasan oleh Ahmad dan al-Turmuzi, yaitu : ٍثراىِن َةٍصو لاف ههمح  ٍّكح يِذ  همك ىطعأ دل الله  ٌّإ “Sesungguhnya Allah swt telah memberi bagian tertentu untuk yang berhak, maka tidak boleh berwasiat untuk ahli waris”.
33 Tentang  adanya  ayat  yang  dinasakh    itu  telah  diriwayatkan  dari  Umar  ibn  Khattab  bahwa  ia  berkata. “Seandainya tidak akan dikatakan orang Umar menambah-nambah dalam kitab Allah tentu akan saya tuliskan penjelasan  mushaf: َتَبلا  اَمُهوُمُج ْراَف  اَيَنَز  اَذِإ  ُةَخْيَّشلا َو  خيشلا َة artinya:  “laki-laki  tua  berzina  dan  perempuan  tua  yang berzina rajamlah keduanya secara mutlak”. Menurut riwayat Umar tersebut, pada mulanya teks di atas adalah
(87):  18-19 34 ,  dari  ayat-ayat  ini,  dapat  terketahui  bahwa  telah  pernah  datang  wahyu  untuk para Nabi-Nabi terdahulu. Wahyu tersebut sebagai bacaan dan juga sebagai pedoman hukum. wahyu-wahyu  tersebut  telah  ternasakh  bacaan  dan  hukumnya  oleh  al-Quran  yang  datang setelahnya.
5. Pada Taa’rrud dan Tarjih
( حيجترلا و ضراعتلا في )

## Taa‟rrud
Menurut  T.M.  Hasbi  ash-Shiddieqy ta‟arudh adalah  :  masing-masing  dalil menghendaki hukum di waktu yang sama, terhadap sesuatu kejadian, yang menyalahi hukum yang  dikehendaki  oleh  dalil  yang  lain. 35 Dalam  penjelasan  secara  sederhana,  yaitu  ada  dua dalil yang bertentangan dalam satu masalah hukum.
Jika  nampak  dua    nash  yang  bertentangan,  maka  wajib  mengadakan  penelitian  dan ijtihad  untuk  mengumpulkan  dan  mengkompromikan  keduanya  dengan  metode  yang  benar dari  metode  pengumpulan  dua  nash  yang  berbeda.  Jika  tidak  memungkinkan,  maka  wajib meneliti  dan  berijtihad  untuk  mentarjih  salah  satunya  dengan  menggunakan  metode  tarjih. Jika masih belum memungkinkan, dan diketahui sejarah datangnya dua nash itu, maka nash yang datang lebih dulu terhapus oleh nash yang datang belakangan. Dan jika tidak diketahui sejarah  kedatangan  kedua  nash  itu,  maka  ditangguhkan  pengamalan  kedua  nash  tersebut. 36 sudah keharusan untuk para mujtahid untuk menemukan metodologi untuk mengkompromikan  atau  mencari  jalan  keluar  terkait  dua  dalil  yang  bertentangan  tersebut. dalam  hal  metodologi  inilah  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  Hanafiyah  dan  Syafi‟yah sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Satria  Effendi.  Perbedaan  keduanya  disajikan  melalui tabel berikut ini. 37
ayat  al-Quran,  namun  ternyata  sekarang  tidak  ditemukan  lagi  dalam  mushaf.  Meskipun  demikian,  bila  terjadi yang  demikian  maka  hukum  rajam  ini  akan  diperlakukan  terhadap  keduanya.  Lihat  juga  Amir  Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997), h. 252.
34 Artinya: “Sesungguhnya hal ini telah ada dalam kitab-kitab terdahulu (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa”.
35 T.M Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang: 1981), 21.
36 Abdul Wahhab Khallaf, „Ilmu Ushul al-Fiqh (Daar- ar-Rasyid: 2008), 212.
37 Urutan  yang  terdapat  dalam  tabel  tersebut  bersifat  hirarkis.  Satria  Effendi  M.  Zein, Ushul  Fiqh (Jakarta: Kencana: 2005), h. 239-241.

## Hanafiyah

## Syafi’iyah
Meneliti  mana  yang  lebih  dahulu turunnya  ayat  atau  dikeluarkannya hadist,  bila  diketahui,  maka  dalil  yang terdahulu dianggap telah dinasakh oleh dalil yang dating kemudian.
Mengkompromikan  antara  dua  dalil  yang bertentangan,  selama  ada  peluang  untuk  itu.
Karena  memfungsikan  dua  dali  lebih  baik,  dari hanya memfungsikan satu dalil. Melakukan tarjih Melakukan tarjih. Mengkompromikan  dalil-dalil  yang bertentangan. Meneliti  dalil  yang  lebih  dahulu  datangnya.  Dalil yang  lebih  dahulu  dinasakh  oleh  dalil  yang kemudian. Tidak  memakai  kedua  dalil  yang bertentangan,  dan  menggunakan  dalil yang lebih rendah bobotnya.
Tidak menggunakan kedua dalil yang bertentangan dan menggunakan dalil yang lebih rendah bobot

## Tarjih
Secara  etimologi  tarjih  berarti  menguatkan.  Secara  terminologi,  sebagaimana dikemukan  al-Baidawi  seorang  ahli  ushul  fiqh  dari  kalangan  Syafi‟iyah,  yang  dikutip  oleh Satria  Effendi  bahwa  menguatkan  salah  satu  dari  dua  dalil  yang zhanni untuk  dapat diamalkan. Berbeda dengan itu, kalanngan Hanafiyah juga membolehkan mentarjih dua dalil yang  sama-sama qath‟i atau  sama-sama zhanni .  olehnya  itu,  kalangan  Hanafiyah mendefenisikan tarjih sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain. 38
Adapun  bagaimana  metodologi  yang  digunakan  dalam  mentarjih  dua  dalil  yang bertentangan, akan ditampilkan melalui tabel berikuti ini. 39
38 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana: 2005), h. 242.
39 Lebih  lengkap  mengenai  metodologi tarjih bisa  dibaca  pada    Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqih  jilid  I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997), h. 259-279.
Metode Penjelasan 1 Tarjih  dari  segi  sanad.  Yaitu dengan  meneliti rawi .  Dengan mendahulukan yang lebih
banyak  perawinya  atas  yang
sedikit.
Abu  bakar  tidak  mau  menerima  khabar Mughirah  ibn  Syu‟bah  tentang  Nabi  memberi hak kewarisan untuk nenek sebanyak seperenam, sampai diperkuat khabar itu oleh Muhammad bin

## Masla‟ah.
2 Tarjih  dari  segi matan .  Yaitu dengan  mendahulukan  dalil yang  melarang  atas  dalil  yang sifatnya perintah
Larangan bertujuan untuk menghindari kerusakan  dan  perintah  untuk  mewujudkan kemaslatahan.  Sesui  kaidah  mendahulukan menolak kerusakan dari mewujudkan kemaslahatan.
3 Tarjih  dari  segi  adanya  faktor luar  yang  mendukung  salah satu  dari  dua  dalil  yang bertentangan. Dengan
mendahulukan dalil yang
mendapat  dukungan,  termasuk
hasil  ijtihad  didahulukan  atas dalil  yang  tidak  mendapat
dukungan
Salah satu dari dua dalil didukung oleh dalil lain, misalnya al-Quran, Sunnah, Ijma, ataupun Qiyas. Sedangkan  dalil  lain  tidak,  maka  mendahulukan dalil yang mendapatkan dukungan.

## III Penutup

## Kesimpulan
Fleksibilitas  konsep  kaidah  pertama, tujuan  umum  pembentukan  hukum  Islam,  telah membuka  ruang  diskursus  dalam  istinbath  hukum  Islam.  Penerapan  konsep  Maslahah  dan Maqasid  menjadi  lapangan  luas  dalam  lapangan  istinbath  hukum  kontemporer.  Pada  titik terjauh,  hukum  Islam  bisa  dijadikan  sebagai  landasan  untuk  membolehkan  semua  hal  atas dasar  kemaslahatan,  selama  manusia  bersama-sama  menerima  itu  sebagai  sebuah  kebaikan, maka masalah-masalah kontemporer bisa dibolehkan. Pada sisi lain, penerapan konsep kaidah
ketiga  dan  keempat  (Naskh  wa  Mansukh  dan  Ta‟arrud  dan  Tarjih),  Pada  titik  terjauh, menjadikan hukum Islam menjadi kaku ( rigid ) karena pijakannya pada teks.   Kenyataan ini menjadi salah satu alasan mengapa metodologi fikih saat ini tidak bisa hanya  menggunakan kaidah-kaidah ushul secara parsial (satu per satu) melainkan harus digunakan secara utuh dan hirarkis.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Qardhawi,  Yusuf. Membumikan  Syariat  Islam, terj.  Muhammad  Zakki  dan  Yasir  Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu: 1997)
An-Naim,  Abdullahi  Ahmed. Dekonstruksi  Syariah:  Wacana  Kebebasan  Sipil,  HAM,  dan Hubungan Internasional Dalam Islam. (Yogyakarta: LKiS, 2004)
ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. Pengantar Hukum Islam (Jilid II: Jakarta: Bulan Bintang: 1981) Ashur,  Ibn. Treatise  on  Maqasid  al-Shari‟ah, Terj.  Mohammad  El-Taher  El-Mesawi. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006)
asy-Syirazi,  Syaikh  Imam  Abi  Ishaq  Ibrahim ibn „Ali ibn Yusuf. al-Luma‟ fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Daar al-Kutubi al-„Alamiyah)
Auda,  Jasser. Maqasid  al-Shari‟ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  System  Approach,
(London: The International Institute of Islamic Thought, 2007)
Khallaf, Abdul Wahhab. „Ilmu Ushul al-Fiqh (Daar- ar-Rasyid: 2008)
Khon, Abdul Majid Ikhtisar Tarikh Tasyri‟ (Jakarta: Amzah: 2013)
Syafe‟i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV. Pustaka Setia: 1998)
Syah, Ismail Muhammad dkk. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara: 1999)
Syarifuddin,Amir. Ushul Fiqih (Jilid I: Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997) ---------------------, Ushul Fiqih (Jilid II: Jakarta: Kencana: 2009)
Usman,  Muhlis. Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyah (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada: 1996)
Yahya,  Mukhtar  dan  Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islami (Bandung: al-Ma‟arif: 1993)
Zein, Satria Effendi M. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana: 2005.