## STANDARISASI CSR SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DI INDONESIA
Oleh :

## SABELA
College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia
Email: s93507@student.uum.edu.my , winngayo@gmail.com

## Assoc.Prof. Dr. Asmah Laili Hj. Yeon
College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia
Email: asmah485@uum.edu.my Abstrak Abstract Kebijakan mewajibkan CSR khususnya  bagi  perusahaan  yang bergerak  di  sektor  usaha  sumber daya  alama  sudah  sejak  2007 diberlakukan  di  Indonesia.  Bahkan sebelumnya, UU Penanaman Modal juga  sudah  mengatur  tentang kewajiban pelaksanaan CSR sebagai kewajiban  hukum.  Artikel  ini  akan mengurai tentang ketiadaan pedoman  baku  tentang  mandatory CSR di Indonesia sehingga menimbulkan  kevakuman  hukum dan  kebingungan  bagi  kalangan stakeholders CSR di Indonesia baik perusahaan, LSM maupun penerima  manfaat  program  CSR. artikel ini disusun dari sebuah riset yang menggunakan teknik penelitian kualitatif dimana pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan data dan dokumen di Indonesia  has  applied  mandatory CSR  as  the  way  to  strengthen  the implementation of CSR in Indonesia.  mandatory  CSR  applied for only companies whose operating  in  the  field  of  natural resources.  CSR  funds  in  Indonesia are  really  potential  to  be  managed properly for the benefits of relevant stakeholders  and  to  support  the national  economic  growth.  Huge potential  CSR  funds  in  Indonesia should  be  managed  by  providing transparent and accountable policies.  Currently,  there  is  no mandatory  CSR  guidelines  being used  by  companies  who  operating in  natural  resources  or  related  to natural  resources.  Most  of  the companies are referring to international  CSR  guidelines  or policies  which  are  voluntary  basis.
The mandatory CSR legal provision
perpustakaan sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara melalui penyebaran kuesioner kepada  30  orang  expert  persons CSR yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi yang terkait  dengan  bidang  CSR.    dari riset  tersebut  ditemukan  fakta bahwa  Indonesia  belum  memiliki
Pedoman Baku tentang Pelaksanaan Kebijakan Mandatory CSR walaupun  kebijakan  tersebut  sudah diterapkan  sejak  2007  melalui  UU
No.40/2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Kemudian,  ada  beberapa organisasi internasional yang sudah mengeluarkan  pedoman  dalam melaksanakan program CSR maupun pelaporannya dan beberapa  kementerian  juga  sudah mengeluarkan  beberapa  kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan  program  CSR  tetapi kedua-duanya  belum  menyentuh tentang  pelaksanaan  mandatory CSR  di  Indonesia.  Melalui  tulisan ini  diharapkan  dapat  memberikan informasi  yang  menyeluruh  kepada publik bahwa pentingnya standarisasi dan kodifikasi kebijakan  dan  pedoman  dalam pelaksanaan  program  mandatory CSR  di  Indonesia  dalam  rangka terwujudnya  pelaksanaan  program CSR yang transparan dan akuntabel
is  able  to  support  local  economic and  providing  alternative  funding sources  for  cooperatives,  micro, small  and  medium  enterprises when  it  is  well  managed  and regulated.

## .
Key words; standarisasi, kodifikasi, mandatory.

## A. Pendahuluan
Sejak  diberlakukannya  UU  No.40/2007  yang  memuat  ketentuan mengenai kewajiban hukum pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang bergerak
di  bidang  sumber  daya  alam  maka  terjadi  pro-kontra  antara  pemerintah, perusahaan dan LSM. Pemerintah dan perusahaan satu suara untuk menolak kebijakan  penerapan  CSR  sebagai  kewajiban  hukum  karena  hal  tersebut dapat  membebani  biaya  operasional  perusahaan,  menurunkan  produktifitas perusahaan  dan  menurunkan  minat  investasi  di  Indonesia.  Walaupun demikian, ada juga perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang sudah menjalankan program CSR dengan berpedoman pada beberapa panduan CSR internasional  seperti  ISO  26000  tentang  Social  Responsibility  atau  Ten Principles of United Nations Global Compact.
Penggunaan  standar  internasional  yang  bersifat  voluntary  tersebut merupakan langkah maju yang patut diapresiasi dalam rangka mewujudkan terlaksananya  program  CSR  yang  transparan  dan  akuntabel. Namun demikian,  perusahaan-perusahaan  lainnya  yang  belum  menggunakan panduan  apapun  dalam  melaksanakan  program  CSR  wajib  menggunakan panduan  yang  ada  sehingga ukuran  keberhasilan  program  CSR-nya  dapat dievaluasi  sesuai  dengan  panduan  yang  dipakainya.  Kemudian  panduan- panduan Internasional yang bersifat voluntary tersebut wajib diformalkan ke dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  sehingga  kedudukannya menjadi  jelas  sebagai  panduan  yang  dapat  digunakan  dalam  melaksanakan program CSR di Indonesia.
Panduan-panduan  internasional  dalam  pelaksanaan  program  CSR memang seharusnya dimasukkan ke dalam salah satu Pasal khusus di dalam Peraturan  Pemerintah  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan.  Dengan  dimasukkannya  beberapa  panduan  internasional tersebut  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  maka  para  perusahaan menjadi  tidak  ragu  lagi  untuk  menggunakan  salah  satu  panduan internasional tersebut yang sudah diakui keberadaaannya secara legal formal oleh  peraturan  perundang-undangan  Indonesia.  sehingga  unsur  kepastian hukum dapat diberikan oleh negara kepada warga negaranya khususnya bagi
para perusahaan yang sangat berkepentingan dalam melaksanakan program CSR tersebut.
Sampai  saat  ini  para  perusahaan  masih  menggunakan  instrumen internasional dalam menjalankan program CSR seperti;
1) ISO 26000 on Social Responsibility
2) Ten Principles of United Nations Global Compact
3) RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil)
4) OECD Guidelines for Multinational Enterprises
5) United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
6) The Equator Principles
Instrumen-instrumen  internasional  tersebut  juga  disusun  oleh organisasi-organisasi  internasional  baik  organisasi  bisnis,  LSM maupun pihak  perusahaan  sendiri.  Instrumen-instrumen  tersebut  belum  menjadi bagian  dari  hukum  internasional  karena  tidak  melibatkan  negara  secara resmi  dalam  proses  pembahasan  maupun  penerapannya.  Oleh  karena  itu salah satu alternatif untuk menjadikannya sebagai bagian dari hukum formal masing-masing  negara  maka  masing-masing  negara  yang  punya  komitmen jelas terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program-program CSR  maupun  program-program  lainnya  yang  sejalan  dengan  semangat instrumen-instrumen  tersebut  dapat  memasukkannnya  ke  dalam  hukum positifnya  dengan  cara  mengadopsi  panduan-panduan  tersebut  ke  dalam sistem  peraturan  perundangannya.  Dengan  demikian  maka  panduan- panduan  tersebut  menjadi  bagian  dari  hukum  formal  di  masing-masing negara  tersebut.  Sehingga  bagi  para  perusahaan  yang  ingin  menggunakan salah satu instrumen tersebut sebagai panduan dalam melaksanakan program CSR-nya  tanpa  keragu-raguan  dapat  menggunakannya  instrumen  tersebut secara  resmi  sudah diakui  oleh  negara. Pada  akhirnya,  panduan-panduan tersebut sudah menjadi bagian dari kebijakan mandatory CSR karena sudah ditetapkan  di  dalam  sistem  hukum  positif  Indonesia  melalui  peraturan
perundang-undangan. Kemudian alternatif kedua yaitu dengan menggabungkan  semua  panduan-panduan  CSR  internasional  dengan panduan-panduan  dan  kebijakan  CSR  nasional  Indonesia  yang  kemudian menghasilkan  satu  panduan  baku  yang  mengakomodir  semua  panduan- panduan  tersebut.  Selanjutnya,  panduan  yang  baku  tersebut  dijadikan standar  bagi  semua  pihak  khususnya  CSR  stakeholders  dalam  rangka melaksanakan  program  CSR  di  Indonesia  sehingga  setiap  perusahaan memiliki  standar  panduan  yang  sama  dalam  melaksanakan  program  CSR. Hal  tersebut  dapat  semakin  mendorong  prinsip  keterbukaan  dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program CSR di Indonesia.

## B. National CSR Standardization
Selain  instrumen-instrumen  internasional  maka  terdapat  beberapa panduan pelaksanaan program CSR yang bersifat nasional dan sektoral yang telah  disusun  oleh  beberapa  kementerian  yang  ada  di  Indonesia.  beberapa kementerian yang aktif dalam menyusun panduan CSR sektoral tersebut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan  Usaha  Kecil  Menengah  dan  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.
Keempat kementerian tersebut secara aktif sudah menyusun panduan bagi  pelaksanaan  program  CSR  yang  bersifat  sektoral  sesuai  dengan  tugas dan  tanggung  jawab  kementeriannya  masing-masing  merupakan  suatu langkah inisiatif yang patut dihargai sebagai bentuk sumbangsih konstruktif dalam  memperjelas  pelaksanaan  program  CSR  di  Indonesia.  namun demikian,  panduan-panduan  yang  bersifat  sektoral  tersebut  masih  perlu disempurnakan  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan  para  perusahaan  maupun stakeholders  lainnya  di  lapangan.  Bahkan,  panduan-panduan  yang  bersifat sektoral tersebut masih perlu diintegrasikan antara satu dengan yang lainnya
agar  tidak  terjadi  tumpang-tindih  pengaturan  dan  terwujudnya  keselarasan dan harmonisasi dalam penerapan kebijakan CSR di Indonesia.
Jangan  sampai  nanti  antara  kebijakan  satu  kementerian  dengan kementerian  yang  lain  saling  bertentangan  dan  tumpang-tindih  sehingga semakin  menambah  rumit  pelaksanaan  program  CSR  di  Indonesia  dalam konteks  CSR  sebagai  kewajiban  hukum.  Bahkan  kondisi  tersebut  akan membingungkan para stakeholders CSR di Indonesia baik perusahaan, calon penerima  manfaat  (beneficiaries)  maupun  LSM  yang  aktif  di  isu  CSR. Selanjutnya,  diperlukan  adanya  suatu  lembaga  atau  badan  khusus  yang ditunjuk  oleh  peraturan  perundang-undangan  sehingga  memiliki kewenangan dalam mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan melakukan pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  semua  program  CSR  di  Indonesia. sehingga  ke  depan  tidak  akan  ada  lagi  kebijakan-kebijakan  mengenai  CSR yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing  kementerian.  Hal  itu  demi terwujudnya satu kesatuan hukum walaupun sumber daya mengenai  aspek- aspek  sosial,  lingkungan  dan  pemberdayaan  ekonomi  tetap  berasal  dari masing-masing  kementerian  tersebut  sesuai  dengan  kewenangan  dan  ruang lingkup  kerjanya  tetapi  pada  saat  kebijakan  tersebut  akan  diberlakukan  ke publik maka yang mengeluarkan kebijakan tersebut hanya satu lembaga saja.
Keberadaan  lembaga  CSR  yang  bertanggung  jawab  dalam  mengeluarkan kebijakan CSR dan melakukan pengawasan, evaluasi dan tugas-tugas lainnya sangat penting keberadaannya karena permasalahan CSR di Indonesia cukup kompleks dan sekaligus potensi dananya yang besar.
Selama  ini  ada  beberapa  panduan  nasional  yang  sudah  disusun  oleh beberapa  kementerian  terkait  mengenai  pelaksanaan  CSR  di  Indonesia. namun  walaupun  demikian,  panduan-panduan  tersebut  tidak  secara  tegas menyatakan  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  kebijakan  CSR  sebagai kewajiban  hukum.  Bahkan  panduan-panduan  yang  disusun  oleh  beberapa
kementerian  tersebut  merupakan  pelaksanaan  dari  UU  kementerian  yang bersangkutan. Adapun beberapa panduan tersebut yaitu:
1. Pedoman  CSR  Bidang  Lingkungan  yang  disusun  oleh  Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
2. Petunjuk  Pelaksanaan  CSR  Bidang  Lingkungan  Hidup  yang  disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup
3. Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  Dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup
Panduan-panduan  tersebut harus  diakui secara  nyata  telah
berkontribusi  bagi  pelaksanaan  CSR  di  Indonesia  baik  bidang  lingkungan, sosial  maupun  pemberdayaan  ekonomi.  Namun  demikian  perlu  dinyatakan secara  tegas  bahwa  penerapan  kebijakan  tersebut  merupakan  bagian  dari penerapan  kebijakan  CSR  sebagai  kewajiban  sebagaimana  yang  telah diperintahkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.53/PUU-VI/2008 mengenai  penolakan  gugatan  Pasal  74  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas No.40/2007.
Sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan CSR yang dikeluarkan oleh  satu  kementerian  dengan  kementerian  lainnya  perlu  segera  dilakukan dan  kemudian  integrasi  dengan panduan-panduan  kebijakan  CSR  di  level internasional.  Setelah  itu  kodifikasi  semua  kebijakan  terkait  CSR  perlu dilakukan  dalam  rangka  memberikan  satu  panduan  yang  baku  bagi  semua stakeholders  CSR  di  Indonesia  dalam  konteks  pelaksanaan  CSR  sebagai kewajiban hukum.

## C. CSR Standardization that fits Indonesia Context
Indonesia sebagai sebuah negara yang multikultural memiliki beragam budaya  dan  local  wisdom  yang  sudah  hidup  sejak  beratus-ratus  tahun lamanya.  Local  wisdom  dan  budaya  lokal  tersebut  merupakan  karakteristik masing-masing masyarakat adat yang ada di Indonesia. keberadaannya juga
diakui oleh konstitusi sehingga setiap orang wajib menghormati keberadaan budaya  lokal  dan  kearifan  lokal  (local  wisdom)  tersebut.  Oleh  karena  itu pelaksanaan program CSR yang menggunakan pendekatan budaya lokal dan local wisdom tersebut harus dijadikan sebagai salah satu acuan dalam setiap panduan CSR yang disusun dan dikeluarkan baik oleh kementerian/lembaga maupun organisasi-organisasi lainnya.
Masyarakat  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  masyarakat  humanis  dan berbudaya  memiliki  struktur  sosial  yang  berbeda  dengan  masyarakat  Eropa dan  Amerika.  Oleh  karena  itu  pendekatan  budaya  lokal  dan  kearifan  lokal menjadi suatu keharusan dalam rangka mendukung kesuksesan program CSR yang  akan  dilaksanakan  disuatu  daerah  tertentu.  Kemudian,  keterlibatan masyarakat  dalam  setiap  program  CSR  yang  dilaksanakan  juga  perlu diperhatikan  sebagai  salah  satu  komponen  terpenting  dalam  setiap pelaksanaan program.
Kultur  yang  spesifik  yang  dimiliki  oleh  setiap  masyarakat  adat  di Indonesia  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  yang  harus  dikelola berdasarkan  pendekatan  yang  berbeda  antara  satu  komunitas  dengan komunitas  lainnya.  Keberadaan  masyarakat  adat  tersebut  yang  juga merupakan  bagian  dari  calon  penerima manfaat  (beneficiaries)  program- program CSR harus didengar pendapat dan aspirasinya terkait dengan target, tujuan dan manfaat program CSR bagi mereka. Sehingga tidak timbul kesan bahwa  program  CSR  merupakan  program  bagi-bagi  uang  cash  dan  tidak berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat di daerah tersebut.
Banyaknya  standar  dan  panduan  dalam  melaksanakan  program  CSR baik  yang  bersifat  internasional  maupun  nasional  serta  masih  terpisah- pisahnya  panduan  CSR  antara  satu  kementerian  dengan  kementerian  lain, ditambah  lagi  dengan  adanya  karakterisitik  budaya  lokal  dan  local  wisdom ditengah-tengah  struktur  sosial  masyarakat  Indonesia  maka  kodifikasi panduan  CSR  tersebut  mutlak  perlu  untuk  dilakukan  dalam  rangka
tercapainya  satu  panduan  CSR  yang  baku  yang  mengakomodir  semua kepentingan,  masukan,  dan  pemikiran  dan  aspirasi  dari  berbagai  elemen masyarakat  baik  perusahaan,  pemerintah,  penerima  manfaat  maupun masyarakat  internasional  dalam  suatu  kodifikasi  yang  bernama  Indonesia Guiding Principles on CSR, Business and Human Rights.
Oleh  karena  itu,  langkah-langkah  strategis  perlu  dilakukan  oleh  LSM yang  bergerak  di  bidang  advokasi  CSR  dan masyarakat  calon  penerima manfaat  untuk  mewujudkan  suatu  standar  CSR  yang  baku  yang mengakomodir berbagai kepentingan yang ada. Kemudian standar yang baku tersebut  dimasukkan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  agar  supaya menjadi diakui secara hukum formal dan ditaati oleh semua pihak khususnya stakeholders CSR di Indonesia.

## D. Sinergy  and  Harmonization  of  CSR  Standardization  in Indonesia
Keberadaaan  pedoman-pedoman  CSR  yang  masih  terserak  dalam bentuknya  masing-masing  baik  pada  level  organisasi  internasional  maupun pada  level  kementerian  membuat  pelaksanaan  program  CSR  belum  dapat berjalan  secara  maksimal.  Masih  adanya  ego  kementerian dan  belum terbentuknya  satu  lembaga  pelaksana  dan  pengawas  program  CSR mendorong  masing-masing  kementerian  mengeluarkan  kebijakan  program CSR sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh kementeriannya masing- masing.  Di  satu  sisi,  inisiatif  menyusun  panduan CSR  tersebut  patut diapreasiasi tetapi disisi lain kurangnya sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi diantara kementerian  membuat seolah-olah  kebijakan CSR berjalan sendiri- sendiri.
Kondisi  tersebut  harus  segera  diakhiri  dengan  menyusun  satu pedoman baku yang berlaku bagi semua stakeholders CSR dan dibentuknya satu lembaga atau diberikannya mandat pada suatu lembaga yang sudah ada untuk melaksanakan, mengeluarkan, mengawasi dan mengevaluasi program
CSR  di  Indonesia.  kebijakan  one  stop  CSR  office  mutlak  diperlukan  dalam rangka  mempercepat  penyaluran  dana  program  CSR  dan  mengukur  tingkat keberhasilan  program  yang  dilaksanakan  oleh  berbagai  perusahaan  dari berbagai sektor industri.
Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan CSR sangat diperlukan dalam rangka menghindari  tumpang-tindih  kebijakan  dan  menghindari kebingungan  para  stakeholders  CSR  akibat  beragamnya  kebijakan  CSR  di Indonesia.  Yang  pasti  adalah  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara berkembang  telah  menerapkan  kebijakan  CSR  sebagai  suatu  kewajiban hukum  sehingga  semua  pihak  wajib  mematuhi  dan  menaati  kebijakan tersebut.  Salah  satu  langkah  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut  yaitu dengan mengeluarkan pedoman pelaksanaan program CSR sebagai kewajiban hukum,  tanpa  adanya  pedoman  tersebut  maka  para  stakeholders  CSR khususnya perusahaan akan kebingungan dalam melaksanakan program CSR mereka  karena  khawatir  jika  dilaksanakan  nantinya  tidak  sesuai  dengan maksud,  tujuan  dan  semangat  kebijakan  CSR  sebagai  kewajiban  hukum. Bahkan jika tidak dilaksanakan sama sekali maka perusahaan akan dianggap tidak patuh dan taat pata aturan perundangan-undangan di Indonesia.
Keadaan yang dilematis tersebut terus dialami oleh perusahaan sejak dikeluarkannya  kebijakan  CSR  sebagai  kewajiban  hukum  pada  2007  yang lalu. Bahkan perusahaan merasa sebagai pihak yang paling dibebankan dalam penerapan kebijakan CSR sebagai kewajiban hukum tersebut. Oleh sebab itu mereka  menuntut  adanya  insentif  pajak  atau  insentif  dalam  bentuk  lainnya yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi beban biaya produksi mereka. Sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan insentif  pengurangan  pajak  khusus  untuk  beberapa  kegiatan  yaitu; sumbangan penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan,  fasilitas  pendidikan,  pembinaan  olahraga,  dan  biaya
pembangunan  infrastruktur  sosial  lainnya. 1 Namun  demikian,  kebijakan pengurangan  pajak  tersebut  tidak  dalam  konteks  penerapan  kebijakan  CSR sebagai  suatu  kewajiban  hukum  sehingga  Peraturan  Pemerintah  tersebut perlu disesuaikan dengan semangat kebijakan CSR sebagai kewajiban hukum. Kemudian,  mekanisme  dan  prosedur  serta  pelaporan  pelaksanaan  kegiatan yang dapat dikurangkan pajaknya harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel  disertai  dengan  persyaratan  yang  ketat.  Hal  itu  untuk mengatisipasi agar jangan sampai sumbangan-sumbangan tersebut dijadikan sebagai  lahan  korupsi  dan  disalahgunakan  pelaksanaannya  oleh  perusahaan maupun pihak lainnya.
Sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya terhadap kebijakan CSR saja namun  juga  diperlukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  antara  program  kerja pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dan  juga  aspirasi  masyarakat penerima  manfaat.  Harmonisasi  program  kerja  antara  program  CSR  yang ingin  dijalankan  dengan  program  kerja  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  dan  keinginan  masyarakat  merupakan  langkah  awal  dalam terwujudnya kesuksesan pelaksanaan program.
Kemudian  sinkronisasi  dan  harmonisasi  baik  kebijakan  maupun program akan memunculkan sinergi yang baik diantara berbagai stakeholders CSR  di  suatu  wilayah  program  tertentu. Sinkronisasi  dan  harmonisasi kebijakan  dan  program  hanya  akan  terjadi  jika  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  program  CSR  sudah  sangat jelas mengatur tentang kewajiban tersebut dan kemudian dijabarkan di dalam pedoman baku pelaksanaan program mandatory CSR di Indonesia.
Sinergi  program  dapat  dilakukan  melalui  pola  kemitraan  antara pemerintah,  perusahaan,  LSM  dan  beneficiaries.  Sebelum  dilakukan  sinergi program  yang  paling  pertama  dan  penting  dilakukan  adalah  sinergi kebijakan.  Dengan  adanya  sinergi  kebijakan  maka  dapat  masing-masing
1 Government Regulation No. 93/2010.
pedoman  yang  terserak  tadi  dapat  disatukan  dan  saling  melengkapi  antara satu  dengan  yang  lainnya.  Penting  untuk  dipertimbangkan  adalah  batasan- batasan  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  program mandatory  CSR  baik  antara  pemerintah,  perusahaan,  LSM  maupun masyarakat.  Dengan  adanya  batasan-batasan  yang  jelas  tersebut  maka pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  antara  pemerintah,  perusahaan,  LSM dan  masyarakat  menjadi  jelas  dan  tegas.  Tidak  seperti  sekarang  ini  dimana perusahaan,  LSM  dan  beneficiaries  berada  dalam  kebingungan  dan ketidakjelasan  dalam  menyusun,  melaksanakan  dan  memantau  serta mengevaluasi  program  CSR  tersebut  karena  tidak  memiliki  pedoman  yang baku, jelas dan tegas.
Sebagai  contoh  disatu  sisi  perusahaan  mengeluarkan  biaya pembangunan  infrastruktur  publik  disuatu  wilayah  terpencil  dengan  biaya yang besar tetapi disisi lain, perusahaan juga dibebankan pajak, kutipan, dan retribusi  yang  beragam  dan  dengan  jumlah yang  besar  pula,  sehingga keberadaan perusahaan menjadi dilematis dalam menjalankan program CSR tersebut.  Seolah-olah  perusahaan  merasa  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintah  dalam  membangun  infrastruktur  publik  dibebankan  kepada perusahaan padahal disisi lain perusahaan juga diwajibkan membayar pajak dan retribusi lainnya dengan jumlah yang besar. Itu merupakan satu contoh kecil  dari  sekian  banyak  contoh  dari  masih  kacaunya  sistem  pelaksanaan program  CSR  di  Indonesia.  Perusahaan  dihadapkan  pada  satu  kondisi  yang serba  tidak  jelas  sehingga  pada  akhirnya  yang  terjadi  adalah  pelaksanaaan program CSR yang asal-asalan tanpa melalui perencanaan yang matang dan hanya  sekedar  melepaskan  kewajibannya  dari  melaksanakan  program tersebut.
Kemudian,  mentalitas  dan  budaya  masyarakat  juga  harus  diubah dengan tidak lagi beranggapan bahwa dana CSR merupakan dana cash yang akan  dibagi-bagikan  secara  gratis  kepada  masyarakat  sebagai  bagian  dari
kompensasi  dari  beroperasinya  suatu  perusahaan  di  wilayah  mereka. Masyarakat  harus  memandang  dana  dan  program  CSR  sebagai  bagian  dari bentuk  kemitraan  antara  perusahaan  dan  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan  hubungan  baik  antara  perusahaan  dan  masyarakat  melalui pelaksanaan  program  CSR  baik  di  bidang  lingkungan,  sosial  maupun pembedayaan  ekonomi. Oleh  karena  itu  untuk  mewujudkan  semua  konsep ideal  tersebut  diatas  maka  diperlukan  suatu  pedoman  mandatory  CSR  yang dapat  dijadikan  panduan  bagi  semua  stakeholders  CSR  di  Indonesia  dalam mengimplementasikan program mandatory  CSR khususnya di bidang usaha yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

## E. Kesimpulan
Kodifikasi  kebijakan  dan  pedoman  internasional  maupun  nasional yang  terkait  CSR  mutlak  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan  sistem pelaksanaan  CSR  nasional  yang  transparan  dan  akuntabel.  Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa ada beberapa organisasi internasional yang telah mengeluarkan  pedoman-pedoman  bagi  pelaksanaan  program  CSR  maupun pelaporannya,  demikian  juga  dengan  beberapa  kementerian  di  Indonesia yang juga telah mengeluarkan pedoman terkait pelaksanaan CSR yang sesuai dengan ruang lingkup kerja kementeriannya. Ditambah lagi dengan beberapa kementerian lainnya seperti Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian BUMN yang juga mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan program CSR yang  sesuai  dengan  kewenangannya. Sehingga  dengan  beragamnya kebijakan  dan pedoman  tersebut  menimbulkan  kebingungan  dan  kegalauan bagi perusahaan dalam mendistribusikan dana CSR, LSM dalam mengawasi pelaksanaan  program  CSR  dan  beneficiaries  dalam  menerima manfaat  dari program CSR tersebut.
Kodifikasi  kebijakan  CSR  merupakan  langkah  strategis  dalam  rangka memperbaiki  tata  kelola  pelaksanaan  program  CSR  di  Indonesia  sehingga
pelaksanaan program tersebut ke depannya dapat lebih baik dan terintegrasi mulai dari hulu ke hilir. Sehingga peluang penyimpangan dalam penyusunan program  dan  pendistribusian  dananya  menjadi  berkurang  dan  kalau  bisa sama sekali tidak ada penyimpangan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, diperlukan  adanya  payung  hukum  atau  kebijakan  politik  dari  pemerintah untuk mengarahkan dan memfasilitasi tersusunnya kodifikasi kebijakan CSR di  Indonesia.  Dengan  adanya  kodifikasi  kebijakan  tersebut  maka  para stakeholders  CSR  di  Indonesia  dan  bahkan  kelompk  lainnya  dapat mengetahui  secara  komprehensif mengenai  kebijakan  CSR  di  Indonesia dengan  mengakses  satu  sumber  data  saja.  Tidak  seperti  saat  ini,  dimana kebijakan  CSR  sangat  beragam  dan  bersifat  sektoral  yang  dikeluarkan  oleh kementerian-kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## F. Daftar Pustaka
Act No. 40/2007 on Limited Company Liability
Act No. 25/2007 on Investment Government Regulation No. 93/2010
Government  Regulation  No.  47/2012  on  Social  and  Environmental Responsibility
ISO 26000 on Social Responsibility
Ten Principles of United Nations Global Compact RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil)
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights The Equator Principles
CSR  Manual  on  Environment  by  Ministry  of  Environment  Republic  of Indonesia
Technical  Guidance  on  CSR  Manual  on  Environment  by  Ministry  of Environment Republic of Indonesia
Corporate’s  Ranking  and  Appraisal  Program  on  Environmental  Compliance (PROPER) by Ministry of Environment of Republic of Indonesia