## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4953/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi  Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Media Penguatan Program PKH Desa Kadudampit Kecamatan Sukabumi
Rafi Audy Nugraha 1 , Miladul Khoiriyah 2 , Sara Junial Fitri 3 , Alma Devina 4 , Ellies Sukmawati 5 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Article Info Abstract Article history: Received : 20 March 2023 Publish : 23 March 2023 M
Poverty is a condition where there is an inability to meet basic needs such as food, clothing, shelter, education and health. This condition results in a decrease in the quality of human resources so that the productivity and income they earn are low. In  Indonesia  the  Hope  Program  (PKH)  has  become  one  of  the  Assistance Programs  that  contributes  to  poverty  alleviation  efforts.  This  study  aims  to determine the implementation of participatory rural appraisal (PRA) as a medium for strengthening the PKH program in Kadudampit Village, Sukabumi Regency. The research method used in this research is Participatory Rural Appraisal (PRA). The  data  collection  method  used  was  a  Forum  Group  Discussion  (FGD)  with group leaders and PKH members in Kadudampit Village. Based on the results of research through PRA and FGD with the PRA Team and participants, it shows that  it  is  necessary;  (1)  Management  of  good  coordination  flow  between  PKH group  heads  and  members,  (2)  Formation  of  a  management  structure  within  a PKH  group,  (3)  KPM  Skills  Training  through  Utilization  of  Village  Resource Potentials.
Keywords: Games
Literacy Method
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 20 Maret 2023 Publis : 23 Maret 2023 Kemiskinan   merupakan  suatu  keadaan  terjadinya  ketidakmampuan  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  berlindung, pendidikan,  dan  kesehatan.  Kondisi  ini  mengakibatkan  menurunnya  kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Di Indonesia Program Harapan (PKH) sudah menjadi salah satu Program Bantuan yang berkonstribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi participatory rural appraisal (PRA) sebagai  media  penguatan  program  PKH  di  Desa  Kadudampit  Kabupaten Sukabumi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Forum Group Discussion (FGD) bersama ketua kelompok dan anggota PKH di Desa Kadudampit. Berdasarkan hasil penelitian melalui PRA dan FGD bersama Tim  dan  peserta  PRA  menunjukkan  bahwa  diperlukanya;  (1)  Manajemen  alur koordinasi yang baik antara ketua dan anggota kelompok PKH, (2) Pembentukan struktur  kepengurusan  dalam  suatu  kelompok  PKH,  (3)  Pelatihan  Keterampilan KPM melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons
Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rafi Audy Nugraha Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah Jakarta E-mail: rafiaudy63@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  di  masyarakat  disebabkan  oleh  keterkaitan  beragam  faktor-faktor  yang membentuk jaringan dan perangkap kemiskinan (Soetomo, 2006), meliputi (1) faktor kelemahan fisik, yang disebabkan kondisi kesehatan dan gizi buruk, sehingga produktivitas kerja rendah; (2) faktor  isolasi,  yaitu  lingkup  jaringan  interaksi  sosial    terbatas,  serta  akses  terhadap  informasi,
peluang ekonomi dan fasilitas pelayanan yang terbatas pula; (3) faktor kerentanan adalah tingkat kemampuan  rendah untuk memenuhi kebutuhan dan menghadapi persoalan yang mendadak; (4) faktor ketidakberdayaan, dapat dilohat dari akses pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya  serta  posisi  tawar  ( bargaining  position ).  Ketidakmampuan  keluarga  memenuhi  kebutuhan dasar,  dapat  ditinjau  dari  sisi  ekonomi  dengan  berbagai  faktor. Pertama ,  kemiskinan  muncul karena  adanya  ketidaksamaan  pola  kepemilikan  sumber  daya  yang  menimbulkan  distribusi pendapatan yang timpang, karena penduduk miskin hanya memiliki sumber daya   terbatas dengan kualitas yang rendah. Kedua , kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  disebabkan  oleh  rendahnya  pendidikan,  nasib  yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan  akses  dalam  modal.(Kuncoro,  1997) Kompleksitas  persoalan  kemiskinan membutuhkan  upaya  penangulangan  yang  utuh  dan  menyeluruh,  mencakup  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat  dan  dilaksanakan  secara  terpadu  dan  terorganisir  secara  baik  dan  jika ditelusuri lebih jauh, sebuah adanya inisiasi untuk merealisasikan program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk  bantuan  sosial.  bantuan  ini  diberikan  kepada  keluarga  miskin  dan  rentan  miskin  yang terdaftar  pada  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Sejak  tahun  2007,  PKH  telah berkonstribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bantuan sosial, yang selanjutnya dikenal sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).(Kementrian Sosial RI,  2021)  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan  pemberdayaan  keluarga  miskin  berupa  bantuan  tunai  bersyarat  yaitu  peserta  PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber  daya  manusia  bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Landasan  hukum  terbaru  PKH  yakni Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun  2018  tentang  Program  Keluarga Harapan.(Sari & Marom, 2020:3) Tujuan PKH berdasarkan Buku Pedoman PKH tahun 2021 yaitu; (1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,
(2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan,
(3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social
(4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
(5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
Program Keluarga Harapan sudah ada di Desa Kadudampit sejak tahun 2009.Program ini telah membantu  masyarakat  Desa  Kadudampit  dalam  bantuan  sosial  untuk  mengurangi  beban  dari keluarga miskin dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan yang ada di masyarakat tentang PKH di Desa Kadudampit yaitu bantuan dana yang tidak tepat waktu dalam pencairannya, adanya  kesenjangan  sosial  antara  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dan  Non-KPM  yang menimbulkan  asumsi  program  tersebut  tidak  tepat  sasaran.  Kemudian  kendala  dalam  hal koordinasi  dalam  pelaporan  pencairan  dana  PKH  antara  ketua  kelompok  PKH  dan  anggotanya karena  kelengkapan  data  dibutuhkan  untuk  baik tidaknya  sistem  pengelolaan  PKH  yang  ada  di Desa Kadudampit. Menyadari akan hal itu, maka Program Keluarga Harapan (PKH) di hadirkan di  Kabupaten  Sukabumi  untuk  merespons  permasalahan  yang  ada,  seperti  yang  terdapat  di Kecamatan Kadudamit. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  miskin  yang  ada  di  Kecamatan  Kadudamit Khususnya Desa Kadudampit untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui  kesehatan  dan  pendidikan  yang  nantinya  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat penerima KPM dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satu cara yang cukup relevan untuk mengkaji kondisi lingkungan pedesaan adalah dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penelitian. Dalam hal ini partisipasi dari masyarakat dapat diwujudkan melalui salah satu metodologi yang sering kita dengar di kalangan masyarakat yakni PAR.
PAR ( Participatory Action Research ) adalah suatu proses pembelajaran dan perubahan yang berlangsung  di  berbagai  tingkatan  masyarakat.  Dimana  dengan  PAR,  masyarakat mendapatkan keterampilan,  pengalaman  dan  pengetahuan  baru  yang  menjadikan  diri  mereka  sendiri  dan komunitas menjadi terampil. (Miller et al., 2020) Dalam PAR teknik yang digunakan untuk dapat mengukur peran serta dan keterlibatan maupun partisipasi dari masyarakat dan komunitas, yakni dengan  menggunakan  PRA  ( Partcipatory  Rural  Appraisal ).  PRA  diartikan  sebagai  pengkajian keadaan  desa.  Kajian  bisa  berbentuk  kegiatan  penelitian  yang  meliputi  aspek  kehidupan masyarakat.  Kajian  yang  dapat  dilakukan  bermacam-macam,  tergantung  aspek  dan  kebutuhan, bisa mengambil aspek perekonomian masyarakat di bidang pertanian, potensi SDA/SDM dan bisa juga  non  pertanian.  Bahkan,  bisa  juga  mengambil  dari  kehidupan  sosial-budaya  masyarakat, pendidikan,  kesehatan  hingga  kehidupan  politik.  Pada  prinsipnya,  hasil  dari  kajian  tersebut menghasilkan tiga hal, sebagai berikut.
1. Memperoleh informasi terkait kondisi kehidupan di daerah/desa tersebut.
2. Memperoleh  informasi  terkait  dengan  kebutuhan  dan  “permasalahan”  yang  menjadi masalah/kendala masyarakat itu sendiri.
3. Memperoleh informasi terkait dengan potensi lokal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan SDA dan SDM untuk masyarakat sekitar.(Muhsin et al., 2018) Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauhmana Participatory Rural Appraisal (PRA)  dapat  menjadi  media  membangun  kapasitas  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  di Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat mencapai tujuan program PKH.  Hasil  kajian  memberikan  output  tentang  kemampuan  KPM  mengidentifikasi  akar permasalahan serta menggali potensi untuk menguatkan Program Keluarga Harapan

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian partisipatory rural appresial (PRA). sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Informan, yaitu sebagai berikut:
a. Informan dari aparatur Desa Kadudampit, Pendamping PKH, dan ketua kelompok PKH
b. Anggota keluarga penerima manfaat (KPM) yang juga sebagai subjek penelitian dan dipilih secara  sengaja,  sesuai  dengan  karakteristik  penelitian.  Penerima  program  bantuan  dan masyarakat yang dimaksud adalah yang berdomisili di Desa Kadudampit.
Fokus  penelitian  adalah  mengetahui  implementasi  pendekatan Partisipatory  Rural Appraisal (PRA)  sebagai  media  penguatan  Program  PKH  di  Desa  Kadudampit.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  bertujuan  untuk  memperoleh  data  utama  dari subjek  penelitian  untuk  menjawab  fokus  penelitian  dan  dokumentasi  sebagai  pendukung data.Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  dengan Focus  Group  Discussion (FGD) digunakan untuk menelaah tahapan perencanaan dan tindakan pada program PKH.(Ridwan et al., 2019) Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Informan, yaitu sebagai berikut:
a. Informan dari aparatur Desa Kadudampit, Pendamping PKH, dan ketua kelompok PKH
b. Anggota keluarga penerima manfaat (KPM) yang juga sebagai subjek penelitian dan dipilih secara  sengaja,  sesuai  dengan  karakteristik  penelitian.  Penerima  program  bantuan  dan masyarakat yang dimaksud adalah yang berdomisili di Desa Kadudampit dan akan dilakukan melalui forum diskusi (Forum Discussion Group).
Pada  pelaksanaan  kegiatan  diskusi  PRA  menggunakan  beberapa  teknik  PRA  sebagai berikut:
1. Diagram  Venn, merupakan  Teknik  PRA  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi hubungan  tokoh  atau  lembaga  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat.  Diagram  Venn  ini digambarkkan dalam bentuk lingkaran yang menunjukan besaran manfaat, pengaruh dan kedekatan hubungan antara tokoh atau lembaga kepada masyarakat. Jarak dan ukuran besar kecilnya  lingkaran  menunjukkan  peran,  pengaruh  juga  kedekatan  yang  dirasakan  oleh
masyarakat terhadap suatu tokoh atau Lembaga yang ada di wilayah tersebut.(A Supriatna, 2014)
2. Pohon  Masalah, Pohon  Masalah  atau Tree  Diagram adalah  diagram  sistematik  atau diagram  pohon  dirancang  untuk  mengurutkan  hubungan  sebab-akibat.(Silverman  & Silverman,  1994)  Pohon  Masalah  digunakan  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi penyebab suatu masalah (akar pohon), Masalah (batang pohon), akibat (dahan pohon), dan dampak  (daun)  yang  ditimbulkan  dari  masalah  tersebut.  Sehingga  masyarakat  dapat mengetahui  bagaimana  suatu  masalah  tersebut  muncul  dan  dampak  yang  akan  Nampak hasil dari adanya suatu masalah tersebut
3. Bagan Perubahan dan Kecenderungan, merupakan Teknik PRA yang digunkan untuk memberikan  gambaran  mengenai  perubahan-perubahan  berbagai  keadaan  juga  kejadian serta kegiatan yang ada di masyarakat dari waktu ke waktu. Sehingga masyarakat dapat mengamati  adanya  kecenderungan  perubahan  yang  terjadi  baik  itu  berkurang,  tetap ataupun bertambah.(Lestari et al., 2020).
Adapun  data  yang  diperlukan  meliputi  data  sekunder  dan  data  primer  yang  diperoleh dengan  berbagai  cara  antara  lain,  Wawancara,  Observasi,  Dokumentasi.  Metode  yang digunakan  adalah Participatory  Rural  Appraisal (PRA)  yang  merupakan  suatu  metode pendekatan  dalam  proses  pemberdayaan  dan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Lokasi penelitian berada di Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi Jawa Barat. Desa ini terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun kadudampit 1, Dusun Kadudampit 2, Dusun Lebak  Nangka  1,  dan  Lebak  Nangka  2,    Ke  empat  dusun  adalah  merupakan  lokasi penyelenggaran PRA, yang berlangsung pada tanggal 19 Juli – 21 Agustus 2022.
Partisipasi dapat dilihat melalui tipologi partisipasi teori Arnstein yaitu tahapan partisipasi yang  terdiri  dari  pengambilan  keputusan  atau  perencanaan,  partisipasi  dalam  pelaksanaan, partisipasi  dalam  pemanfaatan  hasil,  dan  partisipasi  dalam  evaluasi  atau  penilaian  hasil. Menjelaskan  tentang  sejauh  mana  masyarakat  terlibat  dalam  setiap  tahapan  suatu  program dengan  menggunakan  perumpamaan  tangga  partisipasi.  (Purnaningsih  &  Lestari,  2021). Tangga  partisipasi  Arnstein  adalah  sebagai  berikut:  (1)  manipulation,  (2)  therapy  (3) informing, (4) consultation, (5) placation, (6) partnership, (7) delegated power, dan (8) citizen control.
Referensi : Teori Arnstein tahapan partisipasi (Purnaningsih & Lestari, 2021)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai di Desa Kadudampit sejak tahun 2009. Program ini diharapkan membantu masyarakat Desa Kadudampit dalam bantuan sosial untuk mengurangi beban dari keluarga miskin dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jumlah kelompok yang ada yaitu terdiri dari 13 kelompok dan rata-rata penerimanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pada pelaksanaan teknik PRA (Partisipatory Rural Appraisal) sangat menekankan pada keterlibatan atau partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  rangkaian  kegiatan  dan  peningkatan  kemandirian  dalam masyarakat.  Melalui  metode  PRA  masyarakat  desa  bukan  lagi  sebagai  objek  yang  menerima program  dari  atas  (top-down)  tetapi  menjadi  subjek  pembagunan  yang  merancang  program (bottom-up)  dengan  terus  aktif  dalam  proses  perencanaan,  penentuan  skala  prioritas, penganggaran,  pelaksanaan,  dan  pemanfaatan  hasil  pembagunan  yang  dikendalikan  di  desa.
Partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  menjadikan  program  dapat  dilaksanakan  dan  dapat  lebih berhasil guna mencapai kesejahteraan mereka.(Hudayana et al., 2019) Peneliti dalam pelaksanaan teknik  PRA  adalah  sebagai  fasilitator,  dimana  memiliki  peran  yaitu  memfasilitasi  kesenjangan pengetahuan, sikap dan keterampilan, juga bertugas membantu masyarakat untuk berpartisipasi, berkonstribusi, terlibat dan merumuskan kesepakatan yang ingin dicapai bersama serta melakukan evaluasi dan memonitoring selama kegiatan PRA berlangsung.(Nobel & Krisnani, 2021) Alur tahapan pendekatan Participatory Rural Appraisal diadaptasi dari (Ade Supriatna, 2014) diantaranya yaitu;
Pertama, Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi wilayah pedesaan secara umum. Sebelum melakukan kegiatan PRA bersama masyarakat praktikan melakukan penjalinan relasi dengan masyarakat untuk mencari informasi dan isu permasalahan sosial yang terjadi di Desa Kadudampit. penjalinan relasi juga penting dilakukan untuk membangun kepercayaan dengan beberapa masyarakat sebagai Langkah awal untuk dapat menjangkau elemen-elemen yang ada di masyarakat.`
Proses  penjalinan  relasi  ini  mendapati  hasil  bahwa  Program  keluarga  harapan  menjadi  isu utama yang dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan PRA. Praktikan dibagi menjadi empat kelompok  sesuai  jumlah  dusun  yang  ada  di  Desa  Kadudampit.  Kegiatan  membaur  dengan masyarakat seperti ketua RW, Ketua RT, Ketua Kelompok PKH, Anggota KPM, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, petani, warga setempat dan lain sebagainya mengajak untuk berbincang dengan mereka terkait keadaan wilayah termasuk permasalahan dan potensi terkait program bantuan PKH. Setelah itu Sebagian dari mereka juga ada yang mengajak berkeliling di sekitar wilayahnya untuk melakukan observasi dan memberi informasi terkait masyarakat yang mana saja yang mendapatkan program bantuan PKH.
Kedua, Perumusan masalah dan penetapan prioritas masalah
Pada tahap ini untuk merumuskan suatu masalah pada program PKH maka diperlukan teknik PRA  sebagai  medianya. Dalam  proses  pelaksanaanya  jumlah  petugas  PRA  dari  praktikan bejumlah tiga belas orang yang terbagi menjadi tiga tim sesuai dengan teknik PRA yang akan di implementasikan. Kemudian untuk jumlah kader lokal sebagai tim inti PRA berjumlah 11 orang yang dipilih dari ketua kelompok PKH. Adapun anggota yang hadir pada pelaksanaan PRA  berjumlah  40  orang.  Kegiatan  PRA  diawali  dengan  registrasi  atau  absen,  kemudian hadirin duduk secara lesehan kemudian dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan tugas dari  petugas  pemandu  diskusi  memimpin  implementasi  dari  setiap  sesi teknik  yaitu  pertama diagram venn, teknik bagan kecenderungan, dan terakhir pohon masalah. Kemudian penetapan tujuan PRA dari analisis masalah dan kebutuhan serta penetapan kebutuhan informasi untuk KPM PKH. Berikut pemaparan dari ketiga teknik PRA:
• Diagram Venn

## Gambar 1 sumber data primer teknik diagram venn
Dengan partisipasi dari Anggota KPM PKH teknik PRA yang dilakukan pertama adalah pembuatan Diagram Venn. Diagram Venn mengkaji hubungan masyarakat atau anggota KPM dengan  lembaga  yang  ada  di  desa  tersebut.  Pada  pelaksanaanya  alat  dan  bahan  yang
diperlukan yaitu kertas plano, origami, spidol, gunting dan lem. Kemudian dalam kegiatan ini peneliti  sebagai  fasilitator,  dimana  peneliti  berperan  sebagai  pihak  yang  menstimulasi  dan mendukung  serta  memberikan  edukasi  dan  arahan  agar  partisipan  dapat  berperan  aktif  dan berkontribusi  dalam  diskusi  pelaksanaan  teknik  PRA  Diagram  Venn.  Adapun  kesimpulan hasil dari kajian bersama menggunakan teknik diagram venn partisipan mengurutkan skala prioritas  Lembaga  yaitu  terdapat  Sekolah,  Posyandu,  Kemensos,  Pendamping  PKH,  Ketua kelompok PKH, RT, RW dan kepala dusun.
Dari hasil teknik diagram Venn mendapatkan informasi bahwa lembaga yang bermanfaat dan  berpengaruh  besar  terhadap  KPM  adalah  sekolah  dan  posyandu.  Kemudian  Lembaga yang berpengaruh besar terhadap program PKH adalah Kementrian Sosial. Dimana Kemensos berhubungan  dengan  pendamping  PKH  dan  bermanfaat  besar  terhadap  KPM.  Selanjutnya Tokoh yang paling dekat dan bermanfaat besar bagi KPM adalah ketua kelompok KPM dari masing-masing  RW  dan  pendamping  PKH.  Adapun  RT/RW  dan  Kepala  dusun  dianggap kurang berpengaruh terhadap KPM karena mereka kurang terlibat pada program PKH.
• Bagan Perubahan dan Kecenderungan

## Gambar 2 sumber data primer teknik bagan kecenderungan
Tim  teknik  bagan  kecenderungan  berjumlah  lima  orang  dan  hanya  melibatkan  ketua kelompok PKH. Bagan kecenderungan merupakan teknik PRA yang memberikan gambaran mengenai  perubahan-perubahan  berbagai  keadaan,  kejadian  serta  kegiatan  yang  ada  pada masyarakat  dari  waktu  ke  waktu.  Masyarakat  dapat  mengamati  adanya  kecenderungan perubahan  yang  terjadi  baik  berkurang,  tetap  ataupun  bertambah.  Dalam  kasus  terkait Program  Keluarga  Harapan  yang  ada  di  Desa  Kadudampit  kami  mengangkat  tema  yaitu jumlah  pelaporan  selama  pencairan  3  periode  ke  belakang.  Teknik  ini  melibatkan  ketua kelompok  PKH  karena  salah  satu  tugas  ketua  kelompok  yaitu  menghimpun  pelaporan pencairan dana bantuan PKH dari Anggotanya. Hasil dari penerapan teknik ini adalah banyak kelompok PKH yang kurang lengkap dalam pelaporan pencairan dana kepada ketua kelompok PKH.  Hal  ini  dapat  terjadi  oleh  beberapa  penyebab  seperti  kelalaian  seperti  hilang, komunikasi, dan kesadaran dari anggota kelompok PKH.
• Pohon Masalah

## Gambar 3 sumber data primer teknik pohon masalah
Kemudian yang terkahir dari tim teknik pohon masalah berjumlah empat orang. Dalam
penerapan teknik pohon masalah, tim PRA meminta pendapat dari anggota kelompok PKH tentang apa yang menjadi masalah utama dari program PKH di  Desa Kadudampit. Setelah beberapa  anggota  kelompok  PKH  bersuara  dapat  diketahui  yang  menjadi  masalah  utama dalam  program  PKH  yaitu  bantuan  yang tidak cair,  dalam  hal  ini  juga  termasuk  pencairan yang tidak terjadwal.
Hal yang juga dapat menjadi faktor bantuan tersebut tidak cair yaitu pengumpulan data dari  KPM  yang tidak  lengkap  sehingga menghambat  penyaluran  data  dari  ketua kelompok PKH  kepada  pendamping  PKH.  Tidak  cairnya  dana  juga  bisa  diakibatkan  oleh  adanya pelaporan  dari  pihak  sekolah jika  suatu  anak  yang  termasuk  salah  satu  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  tidak  masuk  sekolah  ataupun  sering  bolos  dan  lain-lain.  Hal  itu  diketahui karena tugas monitoring ke sekolah untuk menerima laporan dari sekolah terkait anak yang tercatat sebagai anak dari Keluarga Penerima Manfaat.
Akibat  dari  dana  yang  belum  cair  yaitu  bentuk  protes  dari  warga  kepada  aparat  desa.
Padahal terkait data Program keluarga Harapan tidak secara rinci dipegang oleh pemerintah desa melainkan langsung dari pusat yaitu Kementrian Sosial. Komunikasi yang belum optimal bisa menjadi akibat dari warga yang protes karena dana tidak cair dan juga didapati pencairan yang ada tidak merata, dalam hal ini seperti keluarga yang sekiranya dari keluarga mampu namun justru mendapatkan bantuan PKH.
Dampak  yang  akhirnya  dirasakan  oleh  Keluarga  Penerima  Manfaat  yaitu  dalam mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  menjadi  terganggu  bila  bantuan  tidak  cair  dan  bagi pendamping PKH menjadi terkendala dalam pengolahan data KPM yang berantakan karena tidak melapor ataupun menerima laporan dari lembaga terkait dalam pemenuhan kewajiban bagi keluarga penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan.
Data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  kajian  menggunakan  teknik-teknik  PRA,  dibantu dengan data primer melalui observasi, wawancara secara langsung, serta dukungan dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal online, maka dapat diketahui permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat KPM di Desa Kadudampit, yakni sebagai berikut:
• Permasalahan :  Belum  optimalnya  alur  koordinasi  dalam  penanganan  data  Keluarga Penerima Manfaat yaitu mengenai Masih rendahnya peran dan partisipasi kelompok PKH dalam proses pelaporan data PKH. Kemudian Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menanggapi  bantuan  PKH  yaitu  mengenai  Kurangnya  pelatihan  dalam  pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dan tidak bergantung terhadap program bantuan.
• Potensi :  Terdapat  ketua  kelompok  PKH  di  setiap  RW  Desa  Kadudampit  yang  aktif sehingga  memudahkan  para  KPM  untuk  berkoordinasi  dan  berbagi  informasi  terkait program batuan PKH.
Ketiga, Perencanaan penerapan gagasan.
Setelah kegiatan PRA selesai maka dapat ditemukannya sebuah masalah dan potensi yang ada di Desa Kadudampit terkait program bantuan PKH.  Kemudian peneliti mengajak perwakilan yaitu  ketua  kelompok  PKH  yang  disebut  juga  sebagai  tim  PRA  untuk  diadakannya  FGD ( Forum Group Discussion ) untuk membahas mengenai rancangan program. Melalui kegiatan PRA ditemukan masalah, meliputi:
• Kekurangan struktur kepengurusan kelompok PKH dimana hanya dipimpin oleh ketua saja. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan data, pencatatan, hingga pemberkasan dilakukan oleh ketua PKH. Sebagian besar ketua kelompok PKH merasa kesulitan, ditambah dengan sebagian anggota KPM kurang bisa diajak kerja sama dalam pengumpulan pelaporan. Hal ini  menyebabkan  ketua  kelompok  kewalahan,  hingga  akhirnya  data  yang  dikumpulkan kepada pendamping PKH menjadi tidak lengkap. Selain itu, beberapa ketua kelompok PKH kurang aktif, sehingga seringkali diwakili oleh anggotanya dalam pengerjaan tugas ketua kelompok PKH.
• Permasalahan  lainnya  yang  ada  pada  kelompok  PKH  mengenai  dimana  tidak  adanya
pertemuan. Diawali dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 lalu sehingga pertemuan yang rutin dilaksanakan menjadi terhambat.
• Pola pikir dan pemahaman KPM dalam menanggapi bantuan PKH yakni menganggap dana PKH seperti gaji. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan PKH. Berdasarkan  masalah-masalah  diatas,  melalui  kegiatan  FGD  juga  dalam  menyusun dan menentukan rancangan program dalam hal ini menggunakan metode SMART. SMART berarti  memiliki  tujuan  yang  spesifik  dan  terukur  ( Specific  and  Measurable ),  dapat diraih/realistis  ( Attainable ),  relevan  dan  berjangka  waktu  ( Relevant  and  Timely ).  Tujuan yang  dirumuskan  dalam  metode  SMART  sebagai  sasaran-sasaran  yang  terukur  secara otomatis  akan  lebih  memotivasi  daripada  target  yang  tidak  jelas.  Paul  J.  Meyer mendeskripsikan karakteristik pengukuran SMART sebagai berikut;
1) Spesifik. berarti menjabarkan sasaran secara jelas dan tanpa ambigu. Beberapa atribut yang  digunakan  yaitu  dengan  mengevaluasi:  apa  yang  ingin  dicapai?  Alasan  atau keuntungan apa yang ingin diraih dengan mencapai sasaran itu? Siapa saja yang terkait dan  berhubungan  dengan  pencapaian  sasaran?  Dimana  lokasi  atau  fasilitas/prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan?
2) Terukur,  yaitu  pengukuran  yang  kongkrit  seperti  berapa  banyak  atau  kapan  sebuah sasaran  bisa  diketahui  telah  dicapai.  Hal  ini  mesti  dapat  diperhitungkan  dari  awal penetapan targetnya.
3) Realistis  (attainable),  yaitu  menekankan  pada  pentingnya  seberapa  realistis  sebuah target itu. Jika sasarannya terlalu jauh diluar standar, bisa menjadi demotivator karena tidak sesuai dengan keahlian, kapasitas, kemampuan, serta perilaku yang dimiliki untuk meraih sasaran tersebut. Sehingga kemungkinan bagaimana sebuah tujuan dapat diraih bisa terjawab ketika mulai menilai sebuah kelayakan target.
4) Relevan, sebuah tujuan bisa saja spesifik, terukur, realistis, dan ada batas waktu, namun jika tidak relevan terhadap atasan, manajemen dan perusahaan secara keseluruhan maka tidak akan didukung penuh oleh tim kerja atau rekan/mitra kerja yang lain.
5) Timely, ukuran waktu dengan kerangka waktu dalam memulai serta tenggat waktu yang diharapkan  untuk  bisa  menyelesaikan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Perhitungan  ini bisa  diuraikan  dengan  memilah  strategi  menjadi  taktik  jangka  pendek  atau  aktivitas harian, lalu taktik jangka menengah, dan jangka panjang atau tahunan serta lima tahunan supaya  indikator-indikator  yang  menunjukkan  kemajuan  menuju  pencapaian  dapat dievaluasi dan dire-evaluasi.(D & R, 2017)
Melalui kegiatan FGD yang dilakukan bersama tim inti PRA didapati beberapa usulan yang disetujui oleh tim inti PRA. Adapun hasil dari diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penambahan  strukur  kepengurusan  kelompok  PKH  yang  terdiri  dari  Ketua, Sekretaris dan Bendahara .
Dengan begitu maka diharapkan akan terbentuk alur koordinasi kepengurusan yang efektif  sehingga  jumlah  pelaporan  pencairan  bantuan  dapat  mencapai  80%  dari  total jumlah  KPM  di  masing-masing  Kelompok  PKH  yang  diharapkan  mulai  dari  Periode Bantuan PKH ke-4 Tahun 2022 dan seterusnya. Tujuan jangka panjang yang ingin di capai dalam pengusulan ini yaitu perbaikan alur koordinasi dan pendataan pelaporan pencairan bantuan PKH pada Kelompok-Kelompok PKH dengan mempertimbangkan penambahan dalam struktur kepengurusan masing-masing Kelompok PKH dimana akan ditambahkan struktur  Bendahara  dan  Sekretaris  yang  akan  membantu  koordinasi  dan  pendataan Kelompok PKH bersama Ketua Kelompok PKH mulai dari periode bantuan ke-4 PKH Tahun  2022  dan  seterusnya.  Sekretaris  pada  pengusulan  ini  berperan  dalam mengumpulkan  dan  mencatat  bukti-bukti  pencairan  dana  bantuan  setiap  periode  oleh KPM  dalam  masing-masing  Kelompok  PKH,  Sekretaris  juga  berperan  mencatat  KPM yang  keluar/selesai  dan  masuk  kedalam  Kelompok  PKH.  Sedangkan  bendahara  dalam pengusulan  ini  berperan  dalam  membuat  dan  memegang  anggaran  atau  kas  untuk operasional  struktur  serta  kegiatan  KPM  di  Kelompok  PKH  itu  sendiri.  Diharapkan
melalui  pengusulan  ini  akan  terbentuk  struktur  kepengurusan  di  Kelompok-Kelompok PKH, dengan jumlah laporan pencairan bantuan mencapai 80% dari total jumlah KPM di masing-masing Kelompok PKH mulai dari periode bantuan PKH tahap 4 Tahun 2022 dan seterusnya.  Pengusulan  ini  bisa  dicapai  jika  di  dukung  oleh  KPM  itu  sendiri  dengan sepengetahuan  Pendamping  PKH  dan  Pihak  Kantor  Desa  Kadudampit.  Pengusulan  ini juga dapat dicapai karena kepengurusan Kelompok PKH itu sendiri yang di pegang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pengambilan keputusan dengan musyawarah.
2. Adanya jadwal pertemuan rutin kelompok PKH , Dimana  melakukan  musyawarah  antara  ketua  dan  anggota  kelompok  PKH membahas  seputar  informasi  bantuan  PKH  yang  dilaksanakan  setiap  dua  bulan  sekali. Melalui kegiatan terseut diharapkan alur koordinasi dapat berjalan dengan baik. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengusulan ini yaitu terjalinnya alur koordinasi yang  baik  antara  ketua  dan  anggota  kelompok  PKH  sehingga  tidak  ada  lagi kesalahpahaman  dan  minimnya  informasi  yang  diterima  oleh  KPM  mulai  dari  periode bantuan ke-4 PKH tahun 2022 dan seterusnya. Diharapkan melalui pengusulan ini dapat terbentuknya alur koordinasi yang baik antara ketua dan anggota kelompok PKH dengan diadakannya pertemuan rutin tiap 2 bulan sekali pada setiap periode pencairan.Pengusulan ini dapat dicapai jika didukung oleh partisipasi koperatif dari ketua dan anggota kelompok PKH yang mana sebagai bagian dari KPM dan juga didukung dengan akses yang mudah dijangkau serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga pertemuan dapat terlaksana.
3. Pelatihan Keterampilan KPM melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa . Hal ini agar KPM dapat mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan dana PKH. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keahlian kepada KPM PKH untuk memanfaatkan sumber daya yang terdapat di Desa Kadudampit serta mengolahnya guna menunjang  perekonomian  bagi  KPM  PKH.  Maka  dari  itu  terdapat  beberapa  program berdasarkan  sumber  daya  yang  terdapat  di  Desa  Kadudampit  yang  diusulkan  dalam proposal pengabdian ini, yaitu:
1. Literasi Pemasaran Usaha Via Online (E-Commerce)
2. Pelatihan Kerajinan Tangan dari Sumber Daya Bambu
3. Pemanfaatan Sumber Daya Sawi oleh KPM dengan diolah menjadi makanan ringan yang bisa dipasarkan.
Tujuan  jangka  panjang  yang  ingin  dicapai  dalam  pengusulan  ini  yaitu  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dapat  memiliki keterampilan  mandiri  dan  tidak  bergantung  kepada  dana  bantuan  PKH  dengan mengimplementasikan  program-program pemberdayaan  yang  telah  diusulkan.  Di mana program-program  tersebut  memberikan  pengetahuan  dan  keahlian  kepada  KPM  PKH untuk memanfaatkan sumber daya yang terdapat di Desa Kadudampit serta mengolahnya guna menunjang perekonomian bagi KPM PKH agar tidak lagi bergantung dengan dana bantuan PKH. Program - program tersebut diusulkan untuk diimplementasikan mulai dari periode bantuan PKH ke- 4 tahun 2022 dan seterusnya. Program ini dapat dicapai karena mayoritas KPM PKH berprofesi sebagai ibu rumah tangga sehingga memiliki waktu luang yang cukup untuk mengikuti program pelatihan keterampilan.
Keempat, Pelaksanaan  Program. Dalam  tahap  ini  hasil  dari  FGD  dan  rancangan  program direalisasikan dengan melibatkan  partisipasi dari masyarakat. Namun dalam peneliitian kami kegiatan yang dilakukan tidak sampai pada tahap pelaksanaan karena keterbatasan waktu dan tempat ketika kami berada di Desa Kadudampit Kelima, Evaluasi Program. Setelah program dilaksanakan maka perlu adanya Evaluasi agar Tim PRA bersama masyarakat mengetahui dalam pelaksanaan program tersebut apa yang sudah baik dilaksanakan dan yang belum bisa dikaji dan dicari solusi untuk keberlangsungan program dari PRA yang melibatkan partisipasi dari masyarakat.
Berdasarkan tingkat partisipasinya Arnstein dibagi menjadi; Tangga 1 manipulation , dan 2 theraphy ,  termasuk  kategori  Non  Partisipasi,  artinya  keterlibatan  masyarakat  hanya  untuk
melegitimasi  kekuasaan  pihak  luar.  Tangga  3 informing ,  4 consultation ,  dan  5 placation termasuk  dalam  kategori  Tokenisme,  artinya  masyarakat  terlibat  namun  belum  memperoleh keuntungan berarti dari program. Tangga 6 partnership , 7 delegated power , dan citizen control termasuk  kategori Citizen  power ,  artinya  masyarakat  diberikan  kekuasaan  untuk  mengelola program.  Dalam  pelaksanaan  praktik  pekerjaan  sosial  bersama  masyarakat  dilakukan  dalam implementasi dari teori Arnstein yaitu:
1. Informing
adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan  sekedar  melakukan pemberitahuan searah atau sosialisasi ke komunitas sasaran program tetapi tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik ( feedback ). Praktikan dalam hal ini juga melakukan penjalinan relasi ke civitas pemerintah desa Kadudampit kemudian dari pihak pemerintah desa  memberikan  arahan  kepada  kepala  Dusun  dan  stakeholder  lainya  tentang  adanya mahasiswa  praktikum  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  yang  sedang  bertugas  dan  wajib untuk  membantu  partisipasi  dalam  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  mahasiswa praktikum yaitu PRA ( Partisipatory Rural Appraisal ) yang dilaksanakan selama 40 hari di Desa Kadudampit
2. Consultation ,
masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk  berpendapat,  namun  pendapat  tersebut  tidak diperhitungkan. Pada tahap ini praktikan mulai menelaah dan mengkaji apa yang menjadi potensi dan isu utama masalah yang terjadi di Desa Kadudampit. Pengumpulan data primer dan  sekunder  sangat  penting  dilakukan  agar  bisa  dianalisis  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Setelah  dikaji  bersama  akhirnya  isu  PKH  yang  menjadi permasalahan  di  Desa  Kadudampit.  Setelah  mengetahui  Isu  utama  maka  diperlukanya forum  diskusi  bersama  masyarakat  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  dalam program  PKH  dengan  menggunakan  alat  teknik  PRA.  Dalam  tahap  ini  diperlukan partisipasi dari masyarakat penerima manfaat PKH (KPM) termasuk ketua kelompok PKH untuk menjadi Tim PRA. Kegiatan forum diskusi berlangsung tingkat partisipasi yang hadir pada hari pelaksanaan berjumlah 40 orang yang terdiri dari 11 ketua kelompok PKH dan 29 anggota serta 1 pendamping PKH Desa Kadudampit. Tahap ini merupakan Assesment untuk mengkaji  faktor  penyebab  munculnya  permasalahan  dan  memahami  apa  yang  dapat dilakukan  untuk  mengatasi  dari  permasalahan  tersebut.  Tahap  Assesment  ini  difokuskan terhadap proses konsultasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan potensi yang ada di masyarakat Desa Kadudampit.
3. Placation ,  yaitu  masyarakat  dipersilahkan  untuk  memberikan  saran  atau  merencanakan usulan  kegiatan,  namun  mereka  belum  merasakan  keuntungannya.  Pada  tahap  ini meneruskan dari forum diskusi bersama masyarakat KPM PKH maka dilanjutkan dengan FGD  yang  dilakukan  sebagai  kelanjutan  dari  hasil  dari  rumusan  masalah  yang  telah dilakukan oleh Tim PRA dan masyarakat KPM PKH. Pada tahap ini FGD dilakukan dalam merancang perencanaan suatu program oleh karena itu menurut Arnstein dalam tahap ini usulan program melibatkan partisipai masyarakat. Setelah usulan program sudah terbentuk maka  disusun  suatu  proposal  perencanaan  program  untuk  diberikan  kepada  pemerintah Desa  dan  tingkat  Kecamatan  sebagai  referensi  solusi  dalam  permasalahan  PKH  di  Desa kadudampit.
Menurut  tangga  Arnstein  di  atas  partisipasi  masyarakat  tersebut  berada  pada  tahap informing , consultation ,  dan placation .  Arnstein  menyebut  tingkatan  tersebut  sebagai tingkat  "tokenisme"  yaitu  suatu  tingkat  partisipasi  dimana  masyarakat  didengar  dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka yang dituangkan dalam proposal perencanaan program akan  dipertimbangkan  oleh  pemegang  keputusan  yaitu  pemerintah  desa  Kadudampit  dan Kecamatan kadudampit.
Dalam  akhir  kegiatan  praktikan  juga melakukan  Terminasi . Tahap  ini  merupakan tahap  dimana  sudah  selesainya  hubungan  secara  formal  dengan  komunitas  sasaran.
Terminasi  dilakukan  seringkali  bukan  karena  masyarakat  sudah  mandiri,  namun  karena intervensi  sudah  harus  dihentikan  karena  sudah  melebihi  jangka  waktu  yang  sudah ditetapkan sebelumnya. Jenis terminasi yang akan diterapkan yaitu ( Cyclical Termination ) karena hasil perencanaan program melalui metode SMART ini akan ditransformasikan ke dalam bentuk proposal pengabdian dengan harapan program usulan ini dapat diterima oleh Kecamatan Kadudampit dan menjadi suatu siklus yang berkelanjutan oleh pemerintah Desa Kadudampit. (Adi, 2015)
Pada tahapan ini mahasiswa Praktikan melaksanakan acara penutupan di aula kantor Desa  Kadudampit  yang  bertujuan  untuk  mempresentasikan  hasil  selama  di  Desa Kadudampit  sejak  tanggal  18  Juli  -  22  Agustus  2022.  Kemudian  acara  ditutup  dengan penyerahan  secara  simbolik  berupa  cinderamata,  dan  piagam  kepada  Desa  Kadudampit karena telah menerima dengan baik dan bekerjasama dengan mahasiswa selama Praktikum II berlangsung.
Setelah  itu  mahasiswa  dari  hasil  PRA  dan  FGD  bersama  masyarakat  KPM  PKH membuat  proposal  perencanaan  program  tentang  usulan  atau  program  yang  dapat menguatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadudampit. Penutupan dilakukan dengan  model Case  Confrence dan  penyerahan  proposal  yang  diikuti  wajib  oleh seluruh mahasiswa Praktikan selama menjalankan tugas di Kecamatan Kadudampit tahun 2022

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  PRA,  maka  terdentifikasi  beberapa  kendala  yang  mempengaruhi pelaksanaan  PKH  di  Desa  Kadudampit  yaitu  :  (1)  Peran  dan  partisipasi  KPM  pada  proses pelaporan data PKH masih rendah hal ini dapat dilihat dari kelengkapan data yang dipegang oleh masing-masing  ketua  kelompok  PKH;  (2)  Rendahnya  pemahaman  masyarakat  akan  skema bantuan  PKH,  disebabkan  kurangnya  pelatihan  untuk  mmbangun  kemandirian  dan  tidak bergantung  terhadap  program  bantuan.  Berkenaan  dengan  ditemukannya  kendala-kendala  ini, maka  melalui  PRA  disepakati  secara  mufakat  oleh  KPM  PKH  Kadudampit  untuk merumuskan beberapa program yang diperoleh dari diskusi PRA, yaitu (1) Penambahan strukur kepengurusan kelompok PKH yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara; (2) Adanya jadwal pertemuan rutin  kelompok  PKH;  (3)  Pelatihan  Keterampilan  KPM  melalui  Pemanfaatan  Potensi  Sumber Daya Desa.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adi,  I.  R.  (2015). Kesejahteraan  Sosial  (Pekerjaan  Sosial,  Pembangunan  Sosial,  Dan  Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar (2nd Ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
D, R., & R, R. (2017). Evaluasi Penilaian Kinerja Dengan Menggunakan Metode SMART Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja. ISEI Business And Management Review , 1 (2). Hudayana,  B.,  Kutanegara,  P.,  Setiadi,  M.,  Indiyanto,  S.,  Fauzanafi,  A.,  Nugraheni,  Z.,  M,  D., Sushartami,  F.,  &  Yusuf,  M.  (2019).  Participatory  Rural  Appraisal  (PRA)  Untuk Pengembangan  Desa  Wisata  Di  Pedukuhan  Pucung,  Desa  Wukirsari,  Bantul. Bakti Budaya , 2 (2), 3. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22146/Bb.50890 Kementrian Sosial RI. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024 . Kuncoro,  M.  (1997). Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  Masalah  Dan  Kebijakan .  Unit  Penerbitan Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Lestari,  M.  A.,  Santoso,  M.  B.,  &  Mulyana,  N.  (2020).  Penerapan  Teknik  Participatory  Rural Appraisal ( Pra ). Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) , 1 (1), 55–61.
Miller,  B.,  Kral,  M.,  &  Aragon,  O.  (2020).  Participatory  Action  Research:  International Perspectives And Practices. International Review Of Qualitative Research , 13 (2). Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2018). PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) . Deepublish Publisher.
Nobel, S., & Krisnani, H. (2021). Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Rendahnya Interaksi Di Dalam  Keluarga  Pada  Era  Digital. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 7 (3), 473. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V7i3.28206 Purnaningsih, N., & Lestari, E. (2021). KEBERLANJUTAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN  LESTARI  BAGI  SATU  KELOMPOK  WANITA  TANI  DI  KELURAHAN BEJI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH. Jurnal Agro Ekonomi , 39 (1). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.21082/Jae.V39n1.2021.69-80
Ridwan,  I.,  Dollo,  A.,  &  Andriyani.  (2019).  Implementasi  Pendekatan  Participatory  Rural Appraisal  Pada  Program  Pelatihan. Journal  Of  Nonformal  Education  And  Community Empowerment , 3 (2). Https://Doi.Org/DOI: 10.15294/Pls.V3i2.34913 Sari, A. G., & Marom, A. (2020). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA  MENGATASI  PERMASALAHAN  PENDIDIKAN  DAN  KESEHATAN  DI KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro , 3. Silverman,  S.,  &  Silverman,  N.  (1994). Using  Total  Quality  Tools  For  Marketing  Research: A Qualitative Approach For Collecting Organizing, And Analyzing Verbal Response Data.
Soetomo. (2006). Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat . Pustaka Pelajar.
Supriatna,  A.  (2014).  Relevansi  Metode  Participatory  Rural  Appraisal  Dalam  Mendukung Implementasi Undang-Undang. Jurnal Lingkungan Widyaiswara , 1 , 39–45. Http://Juliwi.Com/Published/E0101/Paper0101_39-45.Pdf
Supriatna,  Ade.  (2014).  RELEVANSI  METODE  PARTICIPATORY  RURAL  APPRAISAL DALAM  MENDUKUNG  IMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG  PEMERINTAHAN DESA. Jurnal Lingkar Widyaiswara , 1 (1).