licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Perlindungan  Hukum  Konsumen  Muslim  Atas  Produk  Pangan  Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam
Tommy Liusudarso 1 , Junimart Girsang 2 , Ampuan Situmeang 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, email: 1952033.tommy@uib.edu 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam 3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
The city of Batam is a city with a population that is predominantly Muslim, where in ensuring every believer of religion to worship and carry out his religious teachings, In ensuring that all food products circulating in Batam City do not contain unlawful/not in accordance with Islamic law, the government has regulated in the laws and regulations, where products that enter, are circulated, and traded in the territory of Indonesia must be certified halal. To analyze the problem of legal protection for consumers for food products that are not certified halal, it can be analyzed with the Theory of Legal Protection from Philipus M. Hadjon. The objectives to be achieved in this study are: To analyze the legal protection of consumers for non-halal certified food products circulating in Batam City. From the results of the study, it can be seen that preventive and repressive legal protection for consumers for food products that are not halal certified has been accommodated in the Legislative Regulations, but the preventive efforts made by the government are still not optimal in this case the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). because there are still many non-halal food products circulating and being traded.
Keywords
Halal; Food Products; Consumers
Cite This Paper Liusudarso,  T.,  Girsang,  J.,  &  Situmeang,  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Era globalisasi saat ini telah berkembang sangat pesat, dimana informasi yang beredar di  dunia  ini  telah  sangat  mudah  diterima  dari  berbagai  negara.  Informasi-informasi mengenai kebutuhan manusia dan hal yang disukainya dari berbagai penjuru dunia ini akan menjadi  tujuan  utama  dari  manusia  untuk  memanfaatkan  perkembangan  globalisasi  ini. 1 Kebutuhan primer manusia terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting karena pangan berkaitan dengan upaya manusia  dalam  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya. 2 Pangan  berupa  makanan  dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh manusia sehingga tanpa makan dan minum yang  cukup  jumlah  dan  mutunya,  manusia  tidak  akan  produktif  dalam  melakukan aktivitasnya. 3 Banyak  masyarakat  Indonesia  saat  ini  mencari  kebutuhan  pangannya
1 Ayunda, R., & Kusuma, V. Z. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia. Maleo Law Journal , 5 (1), 123-138.
2 Hehanussa, U. K. (2022). Analysis of Non-Halal Drug Use in the Perspective of Maqashid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (1), 437-443.
3 Kristiyanti, C.T.S. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 169
terinspirasi dari produk-produk pangan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang informasinya mereka dapat dari media sosial seperti  Instagram, Facebook, Youtube dan lainnya.
Kota Batam adalah salah satu kota di Indonesia yang letaknya berada di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, sehingga produk-produk yang berasal dari luar negeri dengan mudahnya masuk ke Kota Batam melalui jalur pembelian pribadi (di Singapura dan Malaysia), impor ataupun jasa titip. 4 Masyarakat Kota Batam juga memiliki minat yang tinggi terhadap produk  pangan yang berasal  dari luar  negeri yang tinggi 5 dan karena tingginya permintaan produk tersebut banyak pusat-pusat perbelanjaan di Kota Batam menjajahkan produk  yang  berasal  dari  luar  negeri  tersebut.  Penduduk  Kota  Batam  yang  hingga  tahun 2020 berjumlah kurang lebih 1.196.000 jiwa, memiliki kultur dan etnis yang heterogen dari berbagai  wilayah  di  Indonesia  maupun  luar  negeri. 6 Kota  Batam  identik  dengan  budaya melayu  yang  berlandaskan  agama  Islam  tetap  menjadi  budaya  lokal  yang  dianut  oleh masyarakat. Upacara yang memiliki unsur keagamaan, mitos masih menganut kearifan lokal baik  dalam  seni  tari,  seni  musik  maupun  kegiatan-kegiatan  resmi  dan  kasual  lainnya. Demikian  adanya,  pilihan  pangan  di  Kota  Batam  dipengaruhi  oleh  banyak  budaya  etnis Melayu,  Tionghoa,  Batak  dan  Minang.  Seiring  berkembangnya  waktu  dan  akulturasi, makanan-makanan budaya Asia timur, timur tengah dan eropa mulai tersebar di kota batam. Makanan-makanan ini terdiri dari makanan yang halal maupun non-halal, dari segi bahan, maupun cara pembuatannya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut manusia pada dasarnya  akan mengacu kepada kaidah-kaidah beragama yang dianutnya masing-masing. Penganut agama Muslim di Kota Batam pasti akan lebih selektif dalam mencari kebutuhan pangan dengan memastikan kehalalan suatu produk, dimana di Indonesia juga telah diatur terkait produk pangan yang beredar di Indonesia harus tersertifikasi halal untuk menjamin perlindungan hukum bagi para konsumen muslim khususnya yang berada di Kota Batam. Perlindungan hukum ini harus diberikan salah satunya karena mayoritas masyarakat Kota Batam  memeluk  agama  Islam  dengan  persentase  sebesar  71,73%  sebagaimana  tertuang dalam catatan statistik Pemerintah Kota Batam. 7
Kehalalan  produk  pangan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  umat  Islam.  Bagi konsumen  muslim,  makanan  yang  aman  tidak  hanya  sekedar  terbebas  dari  bahaya  fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya  barang  yang  diharamkan  dan  diragukan  oleh  syari’at  Islam.  Dalam  Al-qur’an  di sebutkan QS Al-Baqarah ayat 168 yaitu “ Hai sekalian manusia makan lah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu .” Al-Qur’an menyebutkan bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Al-Qur’an juga memberikan rincian tentang  hal-hal  yang  diharamkan  dalam  QS  Al-Maidah  ayat  3  yaitu  “ Diharamkan  bagimu
4 Putra,  E.  Y.,  &  Fang,  Y.  (2020).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Niat  Beli  Konsumen  Produk Makanan Dan Minuman “Halal” Di Kota Batam. Journal of Global Business and Management Review , 2 (2), 73-88.
5 Kurniawan, P. H., Lismayasari, L., & Novrianti, D. P. (2020). Halal perspective: A concept promotion culinary through digital marketing to improve smes performance in Batam. Jurnal Aplikasi Manajemen , 18 (1), 57-63.
6 BPS.  (2020).  Hasil  Sensus  Penduduk  2020,  Penduduk  Kota  Batam  2020  1.196.396  Jiwa, https://batamkota.bps.go.id/pressrelease/2021/03/02/388/hasil-sensus-penduduk-2020--penduduk-kota- batam-2020-1-196-396-jiwa.html , diakses pada 9 Juli 2022.
7 Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota Batam. (2020). Statistik Sektoral 2020 Pemerintah Kota Batam , 2020, hlm. 45
memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala ”. Sehingga, produk makanan yang halal menjadi sebuah kebutuhan yang berdasar bagi umat agama  Islam  baik  yang  ada  di  Kota  Batam,  maupun  daerah  lainnya  di  seluruh  dunia. Konsumen   akan   mencari   produk   yang mempunyai  tanda  sertifikasi  “Halal”  di saat mereka tidak bisa menemukan tanda sertifikasi  “Halal”  pada  produk  tertentu. 8 Prinsip Islam menjadikan   merek   “Halal”   dalam mengarahkan    sesuatu    yang    dizinkan seperti di   sektor   keuangan,   kosmetik, makanan,  busana,  keramahtamahan  serta perbankan. 9 Tidak hanya berdaasarkan hukum islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  pasal  8  ayat  (1)  huruf  h,  diatur  bahwa  “ pelaku  usaha dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyata an  “halal”  yang dicantumkan dalam label ” dan juga selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diatur bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, maka pelaku usaha pangan olahan  tersebut  wajib  menjamin  produknya  halal  dengan  memiliki  sertifikat  halal  dan mencantumkan lebel halal serta mempertanggungjawabkan produknya benar-benar halal.
Meskipun  telah  banyak  aturan  untuk  mengatur  mengenai  perlindungan  konsumen atas produk halal, dimana peraturan tersebut gunanya untuk menjamin kepastian hukum bagi  konsumen  muslim  dan  mencegah  tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  merugikan konsumen,  namun  masih  banyak  ditemukan  adanya  produk-produk  pangan  yang  belum tersertifikasi halal, banyak juga akan kita temui di warung, pasar hingga supermarket besar masih  adanya  produk  makanan  yang  beredar  namun  tidak  bersertifikat  halal,  ada  pula produk  makanan  luar  negeri  yang  tidak  bersertifikat  halal  dari  Indonesia  namun  dapat beredar di supermarket umum di Kota Batam, sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis akan  melakukan  penelitian  yang  terhadap  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap konsumen muslim atas produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam. Selain  itu,  apa  saja  yang  menjadi  kendala  dan  solusi  bagi  Pemerintah  Kota  Batam  dalam menerapkan sistem jaminan halal pada produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di  Kota  Batam,  demi  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  muslim  atas produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam.

## METODE
Menjawab  permasalahan  diatas,  maka  peneliti  dalam  menganalisis  penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu gabungan dari metode penelitian yuridis dimana merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan metode penelitian empiris yakni penelitian hukum dengan cara meneliti bahan primer. 10 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. 11 Penelitian ini dilakukan dengan memilih narasumber sebagai berikut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batam dan pelaku usaha. Dalam penelitian ini diambil dari 2 jenis data, yakni data primer yang diambil langsung dari sumber pertama dengan cara melakukan penelitian lapangan atau wawancara di BPJPH Kota Batam dan kepada pelaku usaha, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu
8 Afendi,  N.  A.,  Azizan,  F.  L.,  &  Darami,  A.  I.  (2014).  Determinants  of  halal  purchase  intention:  case  in Perlis. International Journal of Business and Social Research , 4 (5), 118-123.
9 Alserhan, B. A. (2010). On Islamic branding: brands as good deeds. Journal of Islamic marketing .
10 Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 15
11 Suratman & Dillah, P. (2013). Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta, hlm. 47
bahan  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yang berasal dari buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang  lisan  maupun  yang  tertulis. 13 Khusus  dalam  kegiatan  jual  beli,  adanya  konsep perlindungan  konsumen,  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah etiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 14 Teori  perlindungan  hukum  menurut  Phillipus  M.  Hadjon  mendefinisikan  perlindungan hukum ialah perlindungan  akan harkat dan martabat, serta  pengakuan terhadap hak-hak asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenangan. 15 Perlindungan  hukum  preventif  subyek  hukum  diberikan  kesempatan untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat  bentuk  yang  definitif. 16 Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa sedangkan  Perlindungan  hukum  preventif  artinya  bagi  tindak  pemerintahan  yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan  pada  diskresi. 17 Perlindungan  hukum  yang  represif  mempunyai  tujuan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Penanganan  perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. 18
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  muslim  atas  produk  pangan  tidak bersertifikat  halal  yang  beredar  di  Kota  Batam  telah  diakomodir  dalam  Peraturan perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana peraturan-peraturan ini bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  melindungi  konsumen  muslim  dari produk  pangan  yang  tidak  bersertifikat  halal  dan  akan  merugikan  konsumen  muslim. Jaminan  penyelenggaraan  produk  halal  juga  bertujuan  memberikan  kenyamanan, keamanan, keselamatan dan  kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat  dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Tujuan adanya perlindungan terhadap produk halal  tersebut  menjadi  sangat  penting,  dikarenakan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan
12 Suratman & Dillah, P. (2013). Ibid , hlm. 53
13 Tampubolon,  W.  S.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang  Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi , 4(1), 53-61.
14 Bukit, A. N., Weley, N. C., Harahap, R. A., & Disemadi, H. S. (2022). Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?. SAPIENTIA ET VIRTUS , 7 (1), 01-17.
15 Hadjon,  P.M.,  et.all.  (2011). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
16 Setyawan,  A.,  &  Wijaya,  B.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  E-Commerce  Ditinjau  dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Journal of Judicial Review , 19 (2), 46-70.
17 Girsang, J., & Silviani, N. Z. (2022). Progressive And Diversion Process: Protection Rule And Enforcement Of The Juvenille Justice. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 481-492.
teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 19 Berkaitan dengan hal diatas, dalam kenyataannya banyak produk yang  beredar  dimasyarakat  belum  semua  terjamin  kehalalannya.  Berdasarkan  data  yang dihimpun  dari  website  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetik  Majelis Ulama  Indonesia  (LPPOM-MUI)  pada  tanggal  25  Januari  2021  mengenai  Statistik  Produk Halal, saat ini produk yang terdaftar di BPOM sebanyak 418.917 produk, sedangkan produk yang telah tersertifikasi halal MUI adalah sebanyak 274.796 produk 20 atau sekitar 65.60% produk yang  telah tersertifikasi halal  MUI dan masih sekitar 34,4% atau sekitar 144.121 produk. 21 Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  masih  banyaknya  produk  yang  beredar  dan tidak  memiliki  sertifikasi  halal.  Bagi  seorang  konsumen  muslim  ketentuan  mengenai informasi  halal  tidaknya  suatu  produk  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena mengangkut pelaksanaan syariat. Maka akan menjadi sesuatu yang baik bilamana di Kota Batam  yang  masyarakatnya  mayoritas  Muslim  dapat  terjamin  haknya  untuk  mengetahui halal tidaknya suatu produk. Jadi dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Masih banyak kita temui produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal yang beredar di Supermarket, Warung, hingga Toko Online/Marketplace. Sebagai contoh peneliti mengambil beberapa produk dari toko  online  dan  supermarket  yang  masih  mengedarkan  produk-produk  pangan  import maupun lokal yang tidak bersertifikat halal sebagai berikut:
Gambar 4.1
Produk Selai Stroberi Sumber: Dok Pribadi Gambar 4.2 Produk Little Sheep Sumber: Dok Pribadi
19 Purwanto,  A.,  Asbari,  M.,  Santoso,  P.  B.,  Wijayanti,  L.  M.,  Hyun,  C.  C.,  &  Pramono,  R.  (2020).  Halal  foods purchase  intension  among  Indonesian  non-Muslim  consumers:  An  exploratory  case  study approach. International Journal of Science and Management Studies (IJSMS) , 3 (2), 15-27.
20 Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. (2020), https://www. halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019, diakses pada 25 Juni 2022
21 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2020). Cek Produk BPOM,
https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/1fpectn04h7 ktms9ijolu949q5,  diakses  pada  25  Juni 2022
Gambar 4.3 Produk Saos
Sumber: Dok Pribadi Gambar 4.4 Produk Barbeque Sauce Sumber: Dok Pribadi
Masih  banyak  beredarnya  produk  pangan  yang    tidak  bersertifikat  halal,  tidak mencantumkan bahan yang terkandung dalam produk pangan tersebut sehingga konsumen muslim  juga  tidak  dapat  mengetahui  makanan  tersebut  halal  atau  tidak,  tidak  adanya pemisahan antara produk makanan yang halal dan tidak halal pada etalase produk pangan di supermarket. Dengan masih beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal ini dapat  disimpulkan  masih  belum  adanya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh pemerintah kepada konsumen muslim, sehingga biaya yang perlu dikeluarkan oleh pelaku usaha akan lebih tinggi. Beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal di Batam tersebut tidak dapat menjamin pula makanan yang telah diolah oleh rumah makan/restoran yang  menyajikan  makanan  halal,  sebagaimana  restoran  di  kota  Batam  sangat  bervariasi dengan makanan khas berbagai negara seperti makanan jepang (Ex: To/re, Hikirin, Shaburi, Pepper Lunch dll), makanan khas korea (Itaewon BBQ, Myoung-Ga, Dae Jang  Geum), dan makanan khas negara-negara lainnya.
Salah satu ancaman terkait kandungan produk pangan yang tidak tersertifikasi halal adalah kemungkinan adanya kandungan materi yang tidak halal seperti alcohol, mirin, atau daging dan minya babi pada produk pangan yang dijual di pasar atau supermarket di Kota Batam. Terkhusus Alkohol, MUI melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018  Tentang  Produk  Makanan  Dan  Minuman  Yang  Mengandung  Alkohol/Etanol  telah menjelaskan  batasan  kandungan  alcohol  yang  terkandung  dalam  makanan  hanya  boleh dibatasi senilai 0,1-0,76% untuk dapat tersertifikasi Halal di  Indonesia, termasuk juga di Kota  Batam.  Hasil  kajian  yang  penulis  lakukan  dengan  cara  mewawancarai  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang menjadi  hambatan  dalam  penerapan  sistem  jaminan  halal  oleh  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dapat  dikelompokkan  dalam  2  faktor  yaitu  faktor  pelaku usaha dan faktor pemerintah. Faktor internal pelaku usaha meliputi 22 : (1) Sulitnya mencari bahan  baku,  para  Pelaku  usaha  kesulitan  mencari  bahan  baku  untuk  olahan  makanan  di restoran/ rumah makan, sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk pangan yang dibutuhkan sekali pun produk tersebut tidak bersertifikat halal; (2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha, para pelaku usaha kurang pengetahuan  dan  kesadaran  terhadap  isu  jaminan  produk  halal  menjadi  hal  yang  paling
menghambat memenuhi standar sistem jaminan halal. Masih banyak pelaku usaha juga yang belum  memahami  konsep-konsep  halal  dalam  Islam,  sebagian  pelaku  usaha  memahami konsep halal hanya sebatas produk tersebut tidak mengandung babi dan menyatakan bahwa produknya adalah halal; (3) Kendala Sumber Daya Manusia, Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak memenuhi kriteria yang diperlukan dalam Sistem Jaminan Halal, dikarenakan dalam sistem jaminan halal memerlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian untuk menjamin produk yang diproduksi tersebut halal; (4) Kendala Fasilitas dan keuangan, Fasilitas dan keuangan ini yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha ini untuk menolak mengurus sertifikat halal pada produknya, terutama pada pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha harus menggunakan perlengkapan, bahan yang standar jaminan produk halal
Sedangkan, faktor pemerintah yang berperan terhadap kurang sadarnya pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal ini ialah 23 : (1) Kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi. Pelaku usaha merasa bahwa sosialiasasi dan informasi mengenai sertifikasi halal sangan terbatas, dan hamper semua pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti prosedur untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  secara  tepat.  Jika  pun  pelaku  usaha  mengetahui prosedurnya, namun mereka merasa terlalu banyak persyaratan yang harus dipersiapkan. (2)  Kurangnya  peran  pemerintah,  Pelaku  usaha  sangan  mengharapkan  bimbingan  dan bantuan  dari  pemerintah  seperti  konsultasi  dan  pendanaan.  Kendala  yang  dihadapi Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan sistem jaminan halal pada produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam. Bagi kalangan masyarakat muslim, makanan harus dipastikan halal bebas  dari zat-zat dan barang-barang  nonhalal ( halalan thayyiba ). Kepastian makanan halal sangat penting karena sebagai garansi menyangkut ketenangan batin sebagai doktrin agama. Di sisi lain, makanan bisa menjadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan  terlebih  dengan  terus  bertambahnya  jumlah  penduduk  kebutuhan  terhadap pasokan  makanan  tentu  saja  terus  meningkat  sehingga  menjadi  ceruk  pasar  yang menjanjikan  bagi  kalangan  industri  domestik  maupun  mancanegara,  terlebih  Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia sehingga menjadi target pasar peredaran makanan karena makanan kebutuhan sangat mendasar.

## 2. Kendala  Dan  Solusi  Pemerintah  Kota  Batam  dalam    Menerapkan  Sistem Jaminan  Halal  Pada  Produk  Pangan  sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum kepada Konsumen
Peran yang dapat dilakukan pemerintah Kota Batam dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap  konsumen  muslim  atas  produk  pangan  tidak  bersertifikat  halal  yang beredar di Kota Batam. Dalam Perlindungan hukum ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk yang dapat disimpulkan yaitu perlindungan preventif sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya  sengketa  dan  Perlindungan  hukum  represif  ialah  yang  lebih  fokus  untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal melakukan perlindungan hukum preventif Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) salah satu fungsi/wewenangnya dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah melakukan pengawasan terhadap halal atau tidaknya suatu produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Pengawasan ini merupakan salah satu pilar untuk menjamin perlindungan hukum dalam hal penyelenggaraan jaminan produk halal, Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2001  tentang  Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, pengawasan JPH dilakukan terhadap sejumlah area yang
23 Hasil Wawancara terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batam
terkait langsung dengan penyelenggaraan JPH yaitu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), masa berlaku  sertifikat  halal,  kehalalan  produk,  pencantuman  label  halal,  serta  pencantuman keterangan  tidak  halal,  pemisahan  lokasi,  tempat,  dan  alat  penyembelihan,  pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan penyelia halal, dan/atau kegiatan  lain  yang  berkaitan  dengan  JPH.  Jika  dikelompokkan,  obyek  pengawasan  dapat terbagi menjadi tiga, yaitu produk, pelaku usaha, dan Lembaga Pemeriksa Halal. Pengawasan pada  produk  difokuskan  pada  masa  berlaku  sertifikat  halal,  pencantuman  label  halal, pencantuman  keterangan  tidak  halal,  serta  kehalalan  produk.  Pada  pelaku  usaha, pengawasan dilakukan dengan fokus pada penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), keberadaan penyelia halal di perusahaan, serta penggunaan bahan dan proses produk halal yang didalamnya terdapat pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan produk tidak halal. Sedangkan  pada Lembaga Pemeriksa Halal,  pengawasan Jaminan Produk Halal difokuskan pada sistem manajemen halal, auditor halal dan mekanisme audit halal, serta laboratorium.
Selain  pengawasan,  Pemerintah  Kota  Batam  atau  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat memberikan sosialisasi berupa pelatihan kepada para pelaku usaha terkait pentingnya mensertifikasi produk-produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha baik produk lokal maupun import dari luar negeri guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen  muslim.  Kebanyakan  dari  para  pelaku  usaha  merasa  kesulitan  dalam  proses mendapatkan  sertifikat  halal  tersebut,  sehingga  butuh  tindakan  yang  lebih  aktif  dari Pemerintah  Kota  Batam  untuk  mendampingi  para  pelaku  usaha  hingga  mereka mendapatkan sertifikat halal pada produk yang mereka produksi atau pasarkan.
Pemerintah  Kota  Batam  juga  harus  memberikan  informasi  dan  sosialisasi  terhadap konsumen muslim  untuk dapat memilih produk-produk  pangan mana yang  mengandung bahan-bahan  yang  tidak  halal,  baik  melalui  sosialisasi  di  sosial  media  maupun  melalui kutbah yang disampaikan oleh penceramah agar konsumen muslim di Kota  Batam dapat lebih teliti dalam memilih produk pangan dan tidak hanya menerima produk-produk yang bebas di impor dari luar negeri tapi tidak terjamin kehalalannya, karena hal tersebut akan merugikan dari konsumen itu sendiri. Sedangkan dalam hal melakukan perlindungan hukum represif, Pemerintah Kota Batam dapat melakukan berupa pemberian sanksi kepada para pelaku usaha yang mengedarkan dan memperdagangkan produk pangan tidak bersertifikat halal.  Undang-undang  nomor  33  tahun  2014  mengatur  beberapa  sanksi  terhadap  pelaku usaha  yang  mengedarkan  dan  memperdagangkan  produk  yang  tidak  bersertifikat  halal mulai  dari  sanksi  teguran  lisan  dan  tertulis,  sanksi  administratif,  hingga  sanksi  pidana. Dengan  dilakukan  pemberian  informasi,  sosialisasi,  pengawasan  dan  penindakan  pada produk-produk yang beredar di Kota Batam yang tidak bersertifikat halal, maka masyarakat melihat  keseriusan  Pemerintah  Kota  Batam  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  muslim  dan  pelaku  usaha  pun  akan  mengikuti  aturan-aturan  dalam sistem jaminan produk halal.

## PENUTUP
Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mengatur setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, namun masih banyak supermarket dan took online yang menjual produk-produk  pangan  yang tidak bersertifikat halal, khususnya produk  pangan impor,  sehingga  konsumen  muslim  di  Kota  Batam  masih  belum  merasa  diberikan perlindungan  hukum  atas  produk  pangan  tidak  bersertifikat  halal  yang  beredar  di  Kota Batam. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pemerintah kota batam dalam menerapkan sistem jaminan halal dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha berupa kurangnya pengetahuan
dan kesadaran pelaku usaha, kendala sumber daya manusia, kendala fasilitas dan keuangan, sulitnya bahan baku dan pengaruh dari faktor pemerintah berupa kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi dari pemerintah, kurangnya peran pemerintah dalam membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.
Pemerintah  Kota  Batam  dalam  hal  ini  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH) Kota Batam dapat melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif berupa melakukan edukasi, memberikan informasi, sosialisasi, pengawasan sampai dengan penindakan agar  dapat memberikan perlindungan hukum terhadap  konsumen muslim di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  (BPJPH)  Kota  Batam  dapat  bertindak  tegas  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak mengedarkan  produknya  tidak  bersertifikat  halal,  tidak  memberikan  label  halal,  tidak memberikan label haram/non-halal. Karena apabila tetap dibiarkan konsumen muslim akan dirugikan. Pelaku usaha juga perlu lebih peduli untuk menerapkan sistem jaminan produk halal  agar  mendapat  kepercayaan  dari  konsumen  muslim  atas  produk  pangan  yang diproduksinya.  Selain  pelaku  usaha,  konsumen  selaku  pemeran  utama  dalam  hal  ini dihimbau untuk lebih teliti dan berperan aktif dalam memilih produk pangan yang beredar di Kota Batam. Konsumen bisa memberikan informasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk  Halal  apabila  menemukan  Produk  yang  tidak  bersertifikat  halal  beredar  di  Kota Batam tidak sesuai dengan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Afendi, N. A., Azizan, F. L., & Darami, A. I. (2014). Determinants of halal purchase intention: case in Perlis. International Journal of Business and Social Research , 4 (5), 118-123.
Alserhan,  B.  A.  (2010).  On  Islamic  branding:  brands  as  good  deeds. Journal  of  Islamic marketing .
Ayunda,  R.,  &  Kusuma,  V.  Z.  A.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Muslim Terhadap  Produk  Kosmetik  yang  Memiliki  Kandungan  Non-Halal  di Indonesia. Maleo Law Journal , 5 (1), 123-138.
Badan  Pengawas Obat  dan  Makanan  RI.  (2020).  Cek  Produk  BPOM, https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/1fpectn04h7 ktms9ijolu949q5, diakses pada 25 Juni 2022.
BPS.  (2020).  Hasil  Sensus  Penduduk  2020,  Penduduk  Kota  Batam  2020  1.196.396  Jiwa, https://batamkota.bps.go.id/pressrelease/2021/03/02/388/hasil-sensus- penduduk-2020--penduduk-kota-batam-2020-1-196-396-jiwa.html , diakses pada 9 Juli 2022.
Bukit, A. N., Weley, N. C., Harahap, R. A., & Disemadi, H. S. (2022). Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?. SAPIENTIA ET VIRTUS , 7 (1), 01-17.
Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota Batam. (2020). Statistik Sektoral 2020 Pemerintah Kota Batam .
Girsang, J., & Silviani, N. Z. (2022). Progressive And Diversion Process: Protection Rule And Enforcement  Of  The  Juvenille  Justice. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 8 (1),  481- 492.
Hadjon,  P.M.,  et.all.  (2011). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Hasil Wawancara terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batam Hehanussa,  U.  K.  (2022).  Analysis  of  Non-Halal  Drug  Use  in  the  Perspective  of  Maqashid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (1), 437-443.
Kristiyanti, C.T.S. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika.
Kurniawan,  P.  H.,  Lismayasari,  L.,  &  Novrianti,  D.  P.  (2020).  Halal  perspective:  A  concept promotion  culinary  through  digital  marketing  to  improve  smes  performance  in Batam. Jurnal Aplikasi Manajemen, 18(1), 57-63.
Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. (2020), https://www. halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom- mui-indonesia-2012-2019, diakses pada 25 Juni 2022 .
Purwanto, A., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., & Pramono, R. (2020). Halal  foods  purchase  intension  among  Indonesian  non-Muslim  consumers:  An exploratory case study approach. International Journal of Science and Management Studies (IJSMS) , 3 (2), 15-27.
Putra,  E.  Y.,  &  Fang,  Y.  (2020).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Niat  Beli Konsumen Produk Makanan Dan Minuman “Halal” Di Kota Batam. Journal of Global Business and Management Review , 2 (2), 73-88.
Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Journal  of  Judicial Review , 19 (2), 46-70.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV. Rajawali.
Suratman & Dillah, P. (2013). Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta, hlm. 47
Tampubolon,  W.  S.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi , 4(1), 53-61.