## PENCATATAN SIPIL DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA
Sri Husnulwati
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. srihusnulwati05@gmail.com

## ABSTRACT
Significant events that need to be noted are the events experienced by the people who bring the consequences of the change of civil rights, as well as the birth of civil rights or the abolition of civil rights. The purpose of this research is to know how civil records are viewed from the perspective of  civil  law.  This  research  is  a  kind  of  legal  research  which  is  also  referred  to  as  empirical  law research. The result of this research is that the deed of civil registration has the utility or benefit from civil law point of view, namely: (1) giving legal certainty about events related to civil events such as birth, death, marriage, divorce and others, (2) authentic that determines the civil status of a person, (3) may be used for the benefit of the public service.
Keywords: civil records; civil law

## ABSTRAK
Peristiwa  penting  yang  perlu  dicatat  adalah  peristiwa  yang  dialami  oleh  penduduk  yang membawa  akibat  terjadinya  perubahan  hak-hak  keperdataan,  maupun  lahirnya  hak  keperdataan  atau hapusnya hak keperdataan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencatatan sipil  yang  ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum  perdata.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian hukum  yang  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  empiris.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa akta  catatan  sipil  mempunyai  kegunaan  atau  manfaat  dari  sudut  hukum  perdata,  yaitu:  (1) memberikan  kepastian  hukum  tentang  kejadian  yang  berkaitan  dengan  peristiwa  perdata  seperti kelahiran,  kematian,  perkawinan,  perceraian  dan  lainnya,  (2)  sebagai  alat  bukti  autentik  yang menentukan status perdata seseorang, (3) dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.
Kata kunci : catatan sipil; hukum perdata

## I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Dalam  kehidupan  manusia  akan terjadi  suatu  siklus  hidup  dimana  manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting  dalam  hidupnya.  Siklus  hidup, pengalaman  dan  peristiwa  penting  itu antara  lain  adalah  kelahiran,  perkawinan, perceraian, kematian dan berbagai peristiwa  penting  lainnya.  Peristiwa- peristiwa  penting  tersebut  perlu  dilakukan pencatatan  karena  sangat  mempengaruhi pengalaman  hidup  setiap  manusia  dan apabila  peristiwa  itu  terjadi  pasti  akan selalu membawa akibat  hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Mengingat begitu
pentingnya peristiwa-peristiwa  tersebut,  maka  demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan  teratur  serta  demi  terjaminnya kepastian  hukum,  maka  diperlukan  suatu
peraturan  yang  mengaturnya.  Peraturan yang  dimaksud  tersebut  adalah  peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil 1 . Pencatatan sipil sendiri adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami  oleh  seseorang  dalam  suatu  bukut register  pencatatan  sipil  yang  dilakukan oleh  Negara.  Peristiwa  penting  yang  perlu dicatat adalah peristiwa  yang dialami oleh penduduk yang membawa akibat terjadinya  perubahan  hak-hak  keprdataan, maupun  lahirnya  hak  keperdataan  atau hapusnya  hak  keperdataan.  Jadi  yang dicatat  adalah  setiap  peristiwa  perdata yang dialami seseorang dengan tujuan agar peristiwa itu dapat diketahui dengan jelas.
1 Agusta Widianto. 2007. Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pencatatan  sipil  merupakan  hak  dari setiap  warga  negara  dalam  arti  hak memperoleh  akta  autentik  dari  pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir  tanpa  akta  kelahiran,  ia  akan memperoleh  kesulitan  pada  saat  ia memasuki  pendidikan.  Demikian  pula dalam  masalah  perkawinan,  kematian  dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang.  Sebuah  akta  perkawinan  yang diterbitkan  oleh  pejabat  Kantor  Catatan Sipil,  memiliki  arti  yang  sangat  besar dikemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya  untuk  kepentingan  menentukan ahli  waris,  menentukan  dan  memastikan bahwa  mereka  adalah  muhkrimnya,  atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia akan  mengajukan  cerai  dan  lain-lain  yang tanpa  disadari    akta-akta  tersebut  sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang 2 . Walaupun  masalah  pencatatan  sipil mempunyai  arti  yang  sangat  penting terutama  berkaitan  dengan  status  pribadi seseorang,  namun  dalam  pelaksanaannya belum  berjalan  baik.  Sementara  berkaitan dengan  partisipasi  masyarakat  dalam mengurus  akta  catatan  sipil,  masyarakat belum  mengerti  benar  tentang  manfaat akta  catatan  sipil  dalam  kehidupannya. Dalam  hal  ini  peran  pemerintah  perlu ditingkatkan  untuk  mensosialisasi  tentang manfaat catatan sipil itu sendiri 3 .
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang administrasi kependudukan, maka pencatatan  sipil  adalah  suatu  hak  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Hal  inilah  yang menyebabkan  masalah  catatan  sipil  diatur dalam  Undang-undang  nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal  ini  disebabkan  karena  masalah pencatatan  sipil  sudah  berjalan  sesuai
2 Ibid., hal. 1
3 M. Jafar. 2011. Analisis Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perdata. Jurnal Privat Volume 1, Nomor 1, Februari 2011.
dengan  sistem  yang  berlaku,  dapat membawa akibat tercapainya tertib administrasi kependudukan itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian  hukum  yang  juga  disebut sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat explanatoris sehingga harus dijelaskan fakta-fakta yang diberikan  sebagaimana  ingin  dijelaskan dalam  penelitian.  Sumber  data  dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni data primer dan  data  sekunder.  Adapun  data  primer diperoleh dari masyarakat yaitu terdiri dari responden-responden. Sedangkan data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh melalui bahan kepustakaan yang mencakup peraturan perundangan, literature atau arsip-arsip penelitian terdahulu  dan  dokumen  ekspresif  seperti surat kabar dan media lainnya.
II. PEMBAHASAN A. Pengertian Catatan Sipil Penyelenggaraan  Catatan  Sipil  pada jaman  Pemerintah  Hindia  ditangani  oleh Lembaga “Burgerlijk Stand” atau disingkat  “BS”  yang  artinya  Catatan Kependudukan/Lembaga  Catatan  Sipil. Menurut  Prof.  Mr  Lie  Oen  Hoeck, Lembaga  Catatan  Sipil  adalah  suatu lembaga  yang  bertujuan  mengadakan pendaftaran,  pencatatan  serta  pembukuan yang  selengkap-lengkapnya  dan  sejelas- jelasnya,  serta  memberi  kepastian  hukum yang  sebesar-besarnya  atas  peristiwa “kelahiran,  pengakuan,  perkawinan  dan kematian.
Sedangkan  E.  Subekti  dan  R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa “Catatan  Sipil  mempunyai  pengertian sebagai  suatu  lembaga  yang  ditugaskan untuk  memelihara  daftar/catatan  guna pembauktian  status  atau  peristiwa  penting bagi  warganegara  seperti  :  kelahiran, kematian, perkawinan” 4 .
4 H. Hery Nurhayat. 2005. Kependudukan. http://www.bandung.go.id (diakses tanggal 27 April 2018)
Menurut  sejarah,  lembaga  yang dulunya hanya bernama “Burgerlijk Stand” atau  disingkat  “BS”  yang  artinya Catatan  Kependudukan/Lembaga  Catatan Sipil.  Catatan  Sipil  ini  berasal  dari  negeri Belanda,  sedangkan  Negara  Belanda sendiri mengambilnya dari Negara Perancis  pada  waktu  terjadi  gerakan revolusi  Perancis.  Lembaga  Catatan  Sipil yang ada di Indonesia merupakan peninggalan  dari  pemerintah  Kolonial Belanda. Sebab pada waktu dahulu Negara Indonesia  adalah  negara  jajahan  Belanda. Hal ini juga tidak terbatas pada lembaganya  saja,  namun  juga  hampir seluruh  peraturan-peraturan  di  segala bidang kehidupan. Pengaruh dari semua itu adalah  bahwa  kepribadian  bangsa  kita seolah-olah  tertutup  oleh  ketentuan  atau kepribadian bangsa penjajah, dalam hal ini adalah Belanda. Dimana peraturan- peraturan  yang  dibuatnya  disesuaikan dengan  kepribadian  masyarakat  negara tersebut.
Pada jaman Hindia Belanda, peraturan  perundang-undangan  mengenai Catatan  Sipil  adalah  bersifat Pluralistis dan masih membeda-bedakan penduduk ke dalam  beberapa  golongan.  Golongan- golongan tersebut adalah :
1) Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum Eropa.
2) Penduduk  golongan  Timur  Asing, golongan  ini  masih  terbagi  lagi menjadi dua golongan yaitu :
a. Golongan Tionghoa (Cina)
b. Golongan Non Tionghoa
3) Penduduk golongan Indonesia. Penduduk  golongan  ini  masih  terbagi menjadi dua golongan, yaitu :
a. Golongan Indonesia Asli
b. Golongan Indonesia Kristen
Penggolongan penduduk ini
didasarkan  pada  pasal  163  jo  pasal  131 Indische  Staatregeling yang  merupakan dasar hukum dari keanekaragaman peraturan  Catatan  Sipil  yang  berlaku  di Indonesia.  Keadaan  ini  berakhir  pada tahun 1967
berdasarkan Instruksi
Presidium Kabinet Ampera
No.
31/U/In/12/1966  tanggal  27  Desember 1966 yang menyampaikan bahwa sejak itu Catatan  Sipil  “terbuka”  untuk  umum, khususnya  untuk  mengenai  akta  kelahiran dan kematian 5 . B. Tinjauan  Umum  Mengenai  Akta Catatan Sipil
Dalam Ps. 165 Rib Staatblat th 1941
No.  84,  akta  adalah  surat  yang  dibuat sedemikian  oleh  atau  dihadapan  pegawai umum  yang  berkuasa  untuk  membuatnya, menjadi  bukti  yang  cukup  bagi  kedua belah  pihak  dan  ahli  warisnya,  dan sekalian  orang  yang  mendapat  hak daripadanya,  tentang  segala  hal  yang disebut kedalam surat itu sebagai pemberitahuan  saja,  dalam  hal  terakhir  ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan  langsung  dengan  perihal pada surat akta itu.
Akta  catatan  sipil  adalah  akta autentik  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah Daerah  mengenai  peristiwa  kelahiran, kematian,  perkawinan  dan  perceraian  bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan pengesahan anak 6 .
Dalam Catatan Sipil dikenal mengenai asas-asas penyelenggaraan pencatatan sipil. Asas-asas pencatatan sipil tersebut adalah sebagai berikut :
1) Unity (Nasional dan Internasional) Akta  catatan  sipil  yang  telah  dibuat dan  diterbitkan  berlaku  untuk  lingkup Nasional maupun Internasional.
2) Pencatatan di tempat peristiwa terjadi Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta pengakuan dan pengesahan  anak  dicatat  pada  kantor ditempat peristiwa tersebut terjadi.
3) Garis keturunan
5 Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan dan Catatan Sipil. 2003. Surakarta : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta
6 Ibid., hal 9
Pembuatan  akta  catatan  sipil  hanya berhubungan  dengan  orang  yang bersangkutan.  Tidak  semua  orang dapat  meminta,  melihat  akta  catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan  tertentu  yang  diijinkan oleh Undang-Undang.
4) Pribadi/perorangan Akta  catatan  sipil  hanya  berhubungan dengan  orang  yang  bersangkutan, tidak  semua  orang  dapat  meminta, melihat  akta  catatan  sipil  orang  lain, kecuali  untuk  kepentingan  tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.
5) Berlaku sepanjang masa Akta  catatan  sipil  selaku  alat  bukti yang  sah,  berlaku  sepanjang  masa, disimpan  dan  dipelihara  serta  sebagai dokumen negara selama-lamanya 7 . Manfaat  akta  catatan  sipil  secara umum adalah sebagai berikut :
1) Bagi diri pemilik
a. Merupakan  alat  bukti  yang  paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
b. Memberikan kepastian hukum yang  sah  tentang  kejadian  atau peristiwa yang dicatat.
c. Merupakan  akta  otentik  yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian  sempurna  di  depan hakim.
2) Bagi  pihak  lain  mengikat  pihak-pihak yang berkepentingan.
3) Bagi pemerintah
a. Menunjang tertib administrasi kependudukan
b. Menunjang perencanaan pembangunan
c. Pengawasan dan pengendalian penduduk 8 .
C. Pencatatan Sipil dalam Sudut Pandang Hukum Perdata
7 Ibid., hal. 10
8 Buku saku Petunjuk Praktis Akta-Akta Catatan Sipil. 1999. Surakarta : Kantor Catatan Sipil Surakarta.
Sejatinya  setiap  peristiwa  penting dalam  kehidupan  manusia  harus  dicatat. Peristiwa  penting  yang  dimaksud  seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak, pengangkatan  anak,  pengesahan  anak  dan perubahan  kewarganegaraan.  Hal  ini  juga telah  dijelaskan  dalam  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2006  bahwa  pencatatan sipil  adalah  pencatatan  terhadap  peristiwa penting yang dialami oleh seorang register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
Hal  yang  hampir  serupa  juga  telah dijelaskan  oleh  H.F.A  Vollmar 9 bahwa catatan  sipil  adalah  suatu  lembaga  yang diadakan  oleh  penguasa/pemerintah  untuk membukukan selengkapnya, dan karena itu memberikan  kepastian  sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang seperti perkawinan,  kelahiran,  pengakuan  anak, perceraian  dan  kematian.  Jadi  dapat dijelaskan bahwa pencatatan sipil memiliki tujuan  untuk  memastikan  status  perdata seseorang  agar  lebih  jelas  dimata  hukum. Dengan  kata  lain  bahwa  kepastian  huku tentang  status  perdata  seseorang  yang mengalami  peristiwa  dimaksud  itu  harus dicatat.
Mengenai  kepastian  hukum  ini sebenarnya  dapat  dijelaskan  lebih  rinci menurut  peristiwa  dimaksud.  Misalnya kepastian  hukum  mengenai  peristiwa kelahiran,  secara  perdata  hal  ini  terkait dengan  telah  atau  belum  dewasakah seseorang.  Kepastian  hukum  mengenai perkawinan  menentukan  status  perdata mengenai boleh atau tidaknya melangsungkan  perkawinan  dengan  orang lain  lagi.  Kepastian  hukum  mengenai perceraian  menentukan  status  perdata untuk  bebas  mencari  pasangan  lain. Sedangkan  kepastian  hukum  mengenai
9 H.F.A Vollmar. 1952. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali
kematian untuk menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris 10 . Jika  ditinjau  dari  sudut  pandang hukum  perdata,  maka  pencatatan  sipil mempunyai  fungsi  yang  sangat  luas,  hal ini  jika  dikaitkan  dengan  akta  yang diterbitkan  dari  hasil  pencatatan  sipil. Dokumen  hasil  pencatatan  sipil  yang dalam  hal  ini  berupa  akta  berisfat univesalitas. Hal ini bermakna bahwa akta pencatatan sipil berlaku dimana-mana. Hal ini  tentu  berbeda  dengan  dokumen pendaftaran penduduk lainnya yang cenderung  bersifat  nasionalitas.  Dokumen pendaftaran penduduk di Indonesia (misalnya:  Kartu  Tanda  Penduduk)  hanya berlaku  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Akta  pencatatan  sipil  adalah  akta autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani  oleh  pejabat  berwenang. Akta ini dapat digunakan untuk menjelaskan telah terjadinya suatu peristiwa  hukum  secara  benar.  Misalnya, akta  kelahiran  dapat  membuktikan  telah terjadinya  peristiwa  kelahiran  pada  hari, tanggal,  bulan  dan  tahun  yang  disebutkan dalam  akta  kelahiran.  Peristiwa  ini  harus dianggap  benar  secara  hukum  dikeluarkan oleh  pejabat  yang  berwenang  yaitu kantor/dinas pencatatan sipil yang ditunjuk oleh  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Menurut  pasal  1867  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan dengan  akta,  baik  akta  autentik  maupun akta dibawah  tangan.  Mengenai  akta autentik  diatur  kembali  dalam  pasal  165 HIR maupun  dalam  pasal  285  Rbg  yang menyebutkan  bahwa  akta  autentik  adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk itu. Disamping  itu  juga  pengertian  akta autentik  disebutkan  pula  di  dalam  pasal 1868  KUH  Perdata  yang  berbunyi  akta
10 Abdulkadir, Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya.
autentik  adalah  suatu  akta  yang  dalam bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat  dimana akta dibuat.
Terkait  penentuan  wewenang  untuk mengeluarkan  bukti  pencatatan  sipil  maka dikenal  istilah  pejabat  umum.  Pejabat umum  merupakan  pejabat  yang  diberikan wewenang    berdasarkan  undang-undang serta  batas  wewenang  yang  juga  telah diatur secara tegas. Adapun yang dimaksud  pejabat  umum  seperti  notaris, panitera,  jurusita,  hakim,  pegawai  catatan sipil,  kepala  daerah  dan  lain-lain.  suatu akta  dinyatakan  autentik  (sah),  bukan disebabkan  karena  penetapan  undang- undang  semata,  namun  karena  dibuat  oleh atau dihadapan seorang pejabat umum 11 . Jika merujuk pada ketentuan tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  akta autentik adalah :
1. Akta  yang  dibuat  dihadapan  seorang pejabat umum.
2. Pejabat  umum  harus  mempunyai kewenangan untuk membuat akta ini.
3. Dibuat  dalam  bentuk  yang  telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut  Sudikno  Mertokusumo 12 , akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi dasar  dari  suatu  hak  atau  perikatan  yang dibuat  sejak  semula  dengan  sengaja  untuk pembuktian. Dengan demikian, jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata bahwa  akta  catatan  sipil  telah  memenuhi kriteria sebagai akta autentik. Akta catatan sipil ditanda tangani oleh pejabat berwenang  yang  ditunjuk  undang-undang serta mempunyai kekuatan bukti sempurna tentang  telah  terjadi  suatu  peristiwa hukum.  Undang-undang  nomor  23  tahun 2006  memberi  istilah  sebagai  peristiwa penting  yang  wajib  dicatatkan  dalam
11 G.H.S Lumban Tobing. 1980. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta Erlangga.
12 Sudikno Mertokusumo. 1979. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yoyakarta : Liberty.
register  catatan  sipil  pada  kantor/dinas yang menangani masalah catatan sipil.
Jadi  akta  catatan  sipil  adalah  suatu surat atau catatan resmi yang dikeluarkan  oleh  pejabat  Negara  yaitu pejabat pencatatan sipil mengenai peristiwa perdata  yang  terjadi  pada  diri  seseorang. Supaya  peristiwa  perdata  itu  mempunyai bukti autentik atau kekuatan bukti sempurna  perlu  dibukukan  dalam  daftar atau register yang disediakan oleh Negara yaitu kantor  pencatatan  sipil  dan  dipelihara dengan  baik.  Peristiwa  perdata  itu  sangat penting  karena  menyangkut  dengan  hak dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi sehingga menimbulkan kepastian hukum.
Di  samping  itu  akta  catatan  sipil mempunyai  kegunaan  atau  menfaat  dari sudut hukum perdata, yaitu:
1. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa  perdata  sseperti  kelahiran, kematian,  perkawinan,  perceraian  dan lainnya.
2. Sebagai  alat  bukti  autentik  yang menentukan status perdata seseorang.
3. Dapat  digunakan  untuk  kepentingan pelayanan publik.

## III. PENUTUP
Jika  ditinjau  dari  sudut  pandang hukum  perdata,  maka  pencatatan  sipil mempunyai  fungsi  yang  sangat  luas,  hal ini  jika  dikaitkan  dengan  akta  yang diterbitkan  dari  hasil  pencatatan  sipil.  Di samping  itu  akta  catatan  sipil  mempunyai kegunaan  atau  menfaat  dari sudut  hukum perdata, yaitu:
1. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa  perdata  sseperti  kelahiran, kematian,  perkawinan,  perceraian  dan lainnya.
2. Sebagai  alat  bukti  autentik  yang menentukan status perdata seseorang.
3. Dapat  digunakan  untuk  kepentingan pelayanan publik.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir,  Muhammad.  2000. Hukum Perdata  Indonesia .  Bandung:
Citra Aditya. Agusta  Widianto.  2007.  Studi  Tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan  dan  Catatan
Sipil  Kota  Surakarta.  Skripsi. Surakarta  :  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret Buku  saku  Petunjuk  Praktis  Akta-Akta Catatan Sipil. 1999. Surakarta : Kantor Catatan Sipil Surakarta. Buku  Petunjuk  Praktis  Pembuatan  Akta- Akta Kependudukan dan
Catatan Sipil. 2003. Surakarta : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta.
Jafar,  M.  2011.  Analisis  Pencatatan  Sipil Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang Hukum  Perdata.  Jurnal  Privat Volume  1,  Nomor  1,  Februari 2011
Mertokusumo,  Sudikno.  1979. Hukum Acara  Perdata  di  Indonesia .
Yoyakarta : Liberty.
Nurhayat,  H.  Hery.  2005. Kependudukan . http://www.bandung.go.id
(diakses  tanggal  27  April
2018) Tobing,  G.H.S  Lumban.  1980. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta Erlangga. Vollmar,  H.F.A.  1952. Pengantar  Studi Hukum Perdata . Jakarta:
Rajawali