## PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BELANDA DITINJAU BERDASARKAN KARAKTERISTIK ROMANO-GERMANIC LEGAL FAMILY

## Dika Wicaksono
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.
Correspondent email : dika18002@mail.unpad.ac.id
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
7 September 2022 23 November 2022 29 November 2022
1 Desember 2022

## Abstract
In  its  development,  the  recognized  legal  families  to  date  are  the  Romano-Germanic  legal family,  the  common  law  family  and  the  family  of  socialist  law.  Based  on  the  three  legal families,  which  legal  family  belongs  to  the  Indonesian  criminal  law  system.  The  purpose  of this research is to find out which legal family belongs to the Indonesian criminal law system. The type of research used is normative juridical law research conducted using legal materials that focus on positive legal norms, consisting of secondary data as primary data and primary data  as supporting  data. The results  of  the studies that have been  carried out  show that the Indonesian  criminal  law  system  belongs  to  the  Romano-Germanic  legal  family.  This  can  be seen from the existence of identical characteristics, namely the use of statutory regulations as the main source of law in the form of a book and there is a codification system. Furthermore, based on a comparison with the Dutch criminal law system, several similarities were found, namely that the two countries base their criminal law on law.
Keywords: Comparative; Criminal Law; Legal Family; Romano-Germanic.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 181-196 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  bekas  jajahan  Belanda.  Sehingga  pada  saat kemerdekaan,  sistem  hukum  pidana  yang  diterapkan  di  Indonesia  merupakan  sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem hukum pidana materil Indonesia di atur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  merupakan  produk  hukum peninggalan  negara  penjajah  Belanda  yang  dikodifikasikan  ke  dalam  sistem  hukum pidana  Indonesia  disertai  hukum  pidana  formil  sebagai  pelaksana  dari  hukum  pidana materil  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Karena  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  merupakan  sistem  hukum  yang  berasal  dari negara barat, maka disebut sebagai sistem hukum pidana barat. 1
Dalam  buku  karangan  Romli  Atmasasmita  yang  berjudul  perbandingan  hukum pidana  dijelaskan  menurut  winterton  bahwa  perbandingan  hukum  adalah  suatu  metode yang  membandingkan  sistem-sistem  hukum  dan  perbandingan  tersebut  menghasilkan data  sistem  hukum  yang  dibandingkan.  Sedangkan  menurut  Soedarto  mendefinisikan perbandingan  hukum  merupakan  cabang  dari  ilmu  hukum  dan  karena  itu  lebih  tepat menggunakan istilah “perbandingan hukum” dari istilah “hukum perbandingan”. 2
Dilihat  dari  kedua  definisi  yang  disampaikan  oleh  kedua  ahli  tersebut  maka terdapat  2  (dua)  pandangan  mengenai  definisi  dari  perbandingan  hukum  tersebut  yaitu pandangan  bahwa  perbandingan  hukum  merupakan  suatu  metoda  dan  perbandingan hukum  merupakan  suatu  cabang  dari  ilmu  hukum  dalam  artian  bahwa  perbandingan hukum merupakan suatu cabang ilmu. Disini menulis berpendapat bahwa kedua definisi tersebut  merupakan  definisi  yang  benar  dikarenakan  suatu  perbandingan  hukum  tidak hanya  dilihat  berdasarkan  sudut  pandang  suatu  metode  melainkan  harus  dilihat  juga bahwa  perbandingan  hukum  merupakan  suatu  cabang  ilmu  hukum  dikarenakan berkembangnya masyarakat  yang kini tidak hanya melihat perbandingan hukum sebagai suatu metode membandingkan satu sistem hukum dengan system hukum lainnya namun kini  masyarakat  melihat  perbandingan  hukum  sebagai  cabang  ilmu  hukum  yang  dapat membantu perkembangan hukum di masyarakat.
Lebih jauh lagi dalam bukunya romli atmasasmita dengan judul yang sama yaitu perbandingan  hukum  pidana  dijelaskan  mengenai  keluarga-keluarga  hukum  atau legal families .  Dikutip  dari  buku  tersebut,  tokoh  pertama  yang  mengenalkan  serta  menyusun pengelompokkan dalam bentuk klasifikasi mengenai keluarga hukum adalah Rene David dan John E.C Brierly. David dan Birerly menyatakan bahwa penyusunan keluarga hukum
1 Dyka  Nurchaesar,  Muhammad  Rusli  Arafat,  “ERBANDINGAN  SISTEM  HUKUM  PIDANA  DI INDONESIA:  PIDANA  BARAT  (KUHP)  DAN  PIDANA  ADAT”, Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora 8, no. 4 (2021): 855
2 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000). hlm. 61
dalam  kelompok  hukum  yang  berbeda  mempertimbangkan  unsur  pokok  dari  hukum- hukum  yang berlaku di  dunia dan tidak di  dasarkan atas persamaan atau perbedaan dari hukum-hukum  tersebut.  Unsur  pokok  tersebut  dinyatakan  oleh  Rene  David  dan  John merupakan  karakteiristik  hukum. 3 Hingga  saat  ini,  tiga  keluarga  hukum  yang  diakui adalah: 4
1. The Romano-Germanic Family;
2. The Common-Law Family;
3. The Family of Socialist Law.
Namun  pada  dasarnya,  selain  ketiga  keluarga  hukum  diatas  masih  terdapat keluarga hukum lainnya seperti sistem hukum Islam, sistem hukum timur jauh dan sistem hukum Cina. 5 Marc Ancel membagi 5 (lima) sistem hukum di dunia yang dikelompokkan atau  digolongkan  dalam  satu  keluarga  hukum  dengan  berdasarkan  asal  usul  sejarah perkembangannya, dan metode penerapannya. Pengelompokan 5 (lima) keluarga hukum yang dimaksudkan tersebut, adalah sebagai berikut: 6
1. Civil law system (Eropa continental);
2. Common Law System (anglo saxon);
3. Middle East System (timur jauh);
4. Socialist Law (sosialis).
Pada  dasarnya  meskipun  terdapat  perbedaan  pengelompokan  keluarga  sistem hukum  yang  ada  di  dunia  sebagaimana  dijelaskan  diatas,  pada  intinya  dinyatakan  oleh Nurul  Qamar  dalam  bukunya  yang  berjudul  perbandingan  sistem  hukum  dan  peradilan terdapat  5  (lima)  keluarga  sistem  hukum  di  dunia,  dan  yang  dalam  perkembangannya ditemukan  pada  keluarga  sistem  hukum  campuran,  sehingga  dapat  ditunjukan  sebagai berikut:  keluarga  hukum eropa  continental ,  keluarga  hukum anglo  saxon ,  keluarga hukum  sosialis,  keluarga  hukum  local/kedaerahan,  keluarga  hukum  keagamaan,  dan keluarga  hukum  campuran. 7 Penulis  tertarik  untuk  mencari  sebenarnya  sistem  hukum pidana  yang  dianut  oleh  Indonesia  termasuk  kedalam  keluarga  hukum  yang  mana. Apakah termasuk kedalam romano germanic family atau common law family atau family of  socialist  law .  Penulis  akan  menarik  beberapa  karakterisitik  dari  masing-masing keluarga  hukum  kemudian  dibandingkan  dengan  sistem  hukum  pidana  Indonesia kemudian dibandingkan dengan sistem hukum pidana Belanda ( civil law ) sehingga dapat ditarik kesimpulan termasuk  kedalam keluarga hukum  yang mana sistem hukum  pidana di  Indonesia  tersebut.  Maka  dari  itu  penulis  akan  membandingkan  masing-masing karakteristik dari keluarga hukum tersebut kemudian dibandingkan dengan sistem hukum
3 Ibid.
4 Ibid. hlm. 64
5 Ibid.
6 Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 26
7 Ibid.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 181-196 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pidana di Indonesia. Maka dari itu berdasarkan klasifikasi keluarga hukum yang disusun oleh  Rene  David  dan  John  atau  yang  diklasifikasikan  oleh  Marc,  timbul  permasalahan berdasarkan karakteristiknya sistem hukum pidana Indonesia termasuk kedalam keluarga hukum yang mana.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif, dimana  dalam  mengumpulkan  data-data  untuk  penelitian  ini  diperoleh  melalui  buku, jurnal, artikel online, atau perundang-undangan yang terhubung dengan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti perbandingan sistem hukum dan peradilan, perbandingan hukum  pidana,  perbandingan  sistem  hukum common  law,  civil  law dan socialist  law . 8
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  sejarah, pendekatan perundang-undangan dan  analisis konsep hukum (analytical  and conceptual approach), yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  membaca  literatur  dan  peraturan perundang-undangan. 9 Selanjutnya,  data-data  tersebut  akan  disatukan  dan  dianalisis untuk  menghasilkan  suatu  kesimpulan  dan  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi penelitian-penelitian di masa mendaatang.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tujuan Dan Kegunaan Perbandingan Hukum
Sebelumnya  terlebih  dahulu  harus  dipahami  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan  perbandingan  hukum  serta  tujuan  dan  kegunaan  perbandingan  hukum. Didalam  buku  perbandingan  hukum  pidana  karya  romli  atmasasmita,  perbandingan hukum dilihat sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum, namun pada  awalnya  perbandingan  hukum  dimaknai  sebagai  salah  satu  metoda perbandingan serta pemahaman suatu sistem hukum di dunia. Gutterdige dikutip dari buku  perbandingan  hukum  pidana  karya  Romli  Atmasasmita  mendefinisikan perbandingan hukum tidak lain merupakan suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang  dapat  digunakan  dalam  semua  cabang  hukum.  Selanjutnya,  Lemaire  dikutip dari  buku  yang  sama  mendefinisikan  perbandingan  hukum  sebagai  cabang  ilmu pengetahuan  yang  juga  menggunakan  metoda  perbandingan  yang  mempunyai lingkup  yaitu:  isi  dari  kaidah-kaidah  hukum,  persamaan  dan  perbedaannya,  sebab- sebabnya serta dasar-dasar kemasyarakatannya. 10
Dikutip dari buku perbandingan hukum pidana karangan Romli Atmasasmita, dijelaskan  mengenai  tujuan  serta  kegunaan  dari  studi  perbandingan  hukum  dimana
8 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 52
9 Ibid.
10 Romli Atmasasmita. Op. cit . hlm. 93
tujuan  perbandingan  hukum  dibagi  dua  oleh  Van  Apeldorn.  Tujuan  tersebut merupakan  tujuan  praktis  dan  tujuan  teoritis.  Tujuan  yang  bersifat  teoritis  artinya menjelaskan hukum sebagai suatu gejala dunia dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum  harus  dapat  memahami  gejala  dunia  tersebut.  Maka  dari  itu  harus  dipahami hukum  di  masa  lampau  serta  hukum  di  masa  sekarang.  Sementara  tujuan  yang bersifat  praktis  merupakan  suatu  alat  pertolongan  untuk  tertib  masyarakat  dan pembaharuan  hukum  nasional  serta  memberikan  pengetahuan  mengenai  berbagai peraturan  dan  pikiran  hukum  kepada  pembentuk  undang-undang  serta  hakim. Selanjutnya,  Soedarto  dikutip  dari  buku  yang  sama  menyatakan  bahwa  kegunaan studi  perbandingan  hukum  adalah  untuk  unifikasi  hukum,  harmonisasi  hukum, mencegah  adanya chauvanisme hukum  nasional,  memahami  hukum  asing  serta pembaharuan hukum. 11

## 2. Perbandingan  Karakteristik  Antara  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Dengan Romano-Germanic Legal Family
Pada  dasarnya  tujuan  dilakukan  perbandingan  hukum  seperti  yang  di ungkapkan  oleh  Van  Apeldorn  dalam  buku  karya  romli  atmasasmita,  membedakan tujuan  perbandingan  hukum  dalam  tujuan  yang  bersifat  teoritis  dan  tujuan  yang bersifat  praktis.  Tujuan  yang  bersifat  teoritis  menjelaskan  bahwa  hukum  sebagai gejala  dunia  (universal)  dan  oleh  karena  itu  ilmu  pengetahuan  hukum  harus  dapat memahami  gejala  dunia  tersebut;  dan  untuk  itu  harus  dipahami  hukum  di  masa lampau  dan  hukum  di  masa  sekarang  sedangkan  tujuan  yang  bersifat  praktis  dari perbandingan  hukum  adalah  merupakan  alat  pertolongan  untuk  tertib  masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberika pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. 12
Dilihat  dari  tujuan  tersebut  disini  penulis  pada  dasarnya  bertujuan  untuk mengungkap  sistem  hukum  pidana  Indonesia  termasuk  kedalam  keluarga  hukum yang mana, dengan itu pada dasarnya harus dipahami terlebih dahulu hukum di masa lampau  seperti  keluarga  hukum  yang  diklasifikasikan  oleh  Rene  David  dan  John tersebut  dan  akan  dibandingkan  dengan  hukum  di  masa  sekarang  yaitu  hukum pidana  Indonesia  yang  berkembang  di  masa  ini  serta  dibandingkan  dengan  system hukum pidana yang terdapat di Belanda.
Kegunaan mengenai perbandingan hukum disampaikan oleh Rene David dan John dalam bukunya Romli Atmasasmita berjudul perbandingan hukum pidana yaitu kegunaan  perbandingan  hukum  meliputi  tiga  topik  yaitu:  topik  pertama,  masalah relevansi  perbandingan  hukum  dengan  riset  historis,  filosofis  dan  yuridis;
11 Ibid.
12 Ibid. hlm. 95
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 181-196 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
kedua,urgensi  perbandingingan  hukum  untuk  lebih  memahami  hukum  nasional, topik  ketiga  adalah,  perbandingan  hukum  dapat  membantu  menghayati  budaya- budaya  bangsa  lain  dan  lebih  dalam  kaitannya  dengan  pembentukan  atau pengembangan  hubungan  antar  bangsa. 13 Berdasarkan  kegunaan  dari  perbandingan hukum  tersebut,  penulis  melihat  bahwa  dengan  membandingkan  keluarga  hukum yang  diklasifikasikan  oleh  Rene  David  dan  John  akan  membuat  kita  ataupun masyarakat untuk lebih memahami hukum nasional, lebih tepatnya hukum pidana di Indonesia.
Terlebih  dahulu  penulis  akan  memaparkan  mengenai  klasifikasi  keluarga hukum  yang  di  klasifikasikan  oleh  Rene  David  dan  John  yaitu Romano-Germanic ( civil  law ), The  common law family dan the family of  socialist  law . Rene dan  John dikutip  dari  buku  yang  sama  menyatakan  bahwa Romano-Germanic sebagai keluarga  hukum  pertama  yang  disebut  terlebih  dahulu  dibandingkan  dengan  yang lain.  Keluarga  hukum  ini  merupakan  suatu  istilah  untuk  menghormati  upaya Bersama  para  ahli  hukum  dari  negara-negara  latin  dan Germanic yang  lahir  dan tumbuh di beberapa perguruan tinggi di eropa sejak abad 12.
Pengembangan keluarga hukum ini bertumpu pada kompilasi-kompilasi yang hidup  semasa  Kaisar  Justinianus  (483-565)  atau  dikenal  dengan codex  justinianus . Pada  dasarnya  keluarga  hukum  ini  berbasis  kepada  hukum  romawi  dan  hukum romawi memandang “the rules of law” sebagai  aturan tingkah laku  yang berkaitan dengan  citra  keadilan  dan  kesusilaan.  Tugas  merumuskan  hukum  dalam  keluarga hukum  ini  diserahkan  sepenuhnya  kepada  ahli-ahli  hukum  dengan  doktrin-doktrin tehntang  aspek  hukum,  sehingga  kurang  memperhatikan  soal  pertanggungjawaban hukum dan administrasi dari praktik penegakan hukum. Salah satu ciri dari keluarga hukum  ini  seperti  yang  dijelaskan  oleh  rene  dan  john  adalah  hukum  ini  bersifat private  sehingga  mengatur  hubungan  interaksi  antara  masing-masing  warganegara. Ciri  dari  keluarga  hukum  ini  pada  dasarnya  adalah  mengutamakan  penggunaan Undang-Undang  dalam  bentuk  suatu  Kitab  Undang-Undang  ( Code ).  Selanjutnya keluarga  hukum  ini  disebarluaskan  melalui  kolonialisasi  oleh  negara-negara  yang menganut keluarga hukum ini ke seluruh dunia. 14
Dalam  hal  ini  penulis  akan  membahas  mengenai the  common  law  family , rene dan john dikutip dari buku yang sama menyatakan bahwa common law family identik  dengan  pembentukan  hukum  dalam  keluarga  hukum  tersebut  dibentuk  oleh hakim. Dalam keluarga  hukum  ini lenih diutamakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan  daripada  merumuskan  suatu  aturan  umum  untuk  suatu  tingkah  laku  di masa  yang  akan  datang.  Dalam  keluarga  hukum  ini,  pada  dasarnya  menciptakan
13 Ibid. hlm. 112
14 Ibid. hlm. 120
lebih  mementingkan  menciptakan  kedamaian  daripada  suatu  artikulasi  dasar-dasar kesusilaan  dari  suatu  tertib  sosial.  Selanjutnya,  keluarga  hukum  ini  ditinjau  dari sejarahnya memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan raja. Keluarga hukum ini berkembang  sebagai  suatu  system  dalam  kasus-kasus  yang  mengancam  kedamaian keluarga kerajaan inggris atau di mana intervensi kekuasaan raja sangat diperlukan.
Sehingga  esensi  dari  keluarga  hukum  ini  merupakan  “hukum  publik”.
Dengan  demikian  dalam  hukum  ini  apabila  terdapat  pertentangan  antar  individu maka pertentangan tersebut tidak selalu menjadi  urusan pengadilan sepanjang tidak menyangkut  kepentingan  kerajaan.  Sehingga  peran  keluarga  hukum Romano- Germanic sangat  kecil  bagi  pembentukan  dan  pengembangan  keluarga  hukum common  law .  Dalam  keluarga  hukum  ini,  mengolah  pengalaman  yang  sama  dalam menyebarluaskan  pengaruhnya,  yaitu  menggunakan  alasan  kepentingan  yang  sama, kolonisasi dan resepsi. 15
Mengenai the  family  of  socialist  law ,  berdasarkan  apa  yang  ditulis  oleh Romli  Atmasasmita  dalam  bukunya  yang  berjudul  perbandingan  hukum  pidana menyatakan  bahwa  keluarga  hukum  ini  muncul di  Uni Soviet.  Negara-negara  yang menganut keluarga hukum ini merupakan negara-negara dengan paham sosialis yang semula  berasal  dari  keluarga  hukum Romano-Germanic ,  dan  mereka  masih  tetap mempertahankan karakteristik keluarga hukum tersebut. 16
Terkait  karakteristik  sistem  hukum  pidana  yang  dianut  oleh  Indonesia, dimana  dalam  perkembangannya  seringkali  Indonesia  dikaitkan  bahwa  Indonesia merupakan  negara  penganut civil  law  system ,  namun  hal  tersebut  tidak  dapat diterima begitu saja. Harus dipaparkan terlebih dahulu mengenai karakeristik system hukum pidana yang dianut di Indonesia yaitu adanya system kodifikasi, di Indonesia sistem kodifikasi tersebut dapat terlihat dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)  selanjutnya  hakim  di  dalam  peradilan  Indonesia  tidak  mengacu  pada preseden  atau  doktrin stare  decisis sehingga  hakim  dalam  persidangan  mengacu pada  undang-undang  sebagai  sumber  yang  utama  walaupun  di  Indonesia  terdapat yurisprudensi-yurisprudensi  yang  digunakan  sebagai  sumber  untuk  menyelesaikan suatu  perkara  namun  tetap  undang-undang  digunakan  sebagai  sumber  hukum  yang utama  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara.  Pada  dasarnya  dilihat  dari  karakteristik tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia  menganut  system  hukum civil  law atau Eropa  Continental.  Gerald  Paul  dalam  bukunya  yang  berjudul an  introduction  to American  law menyatakan  bahwa  sistem  eropa  continental  sering  kali  disebut sebagai romano  Germanic  legal  families dikarenakan  memiliki  karakteristik  yang
15 Ibid. hlm. 102
16 Ibid. hlm. 104
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 181-196 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
identik.  Sistem  eropa  continental  atau  sering  disebut  dengan civil  law diketahui memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis. 17
Dilihat dari hal tersebut dimana civil law yang merupakan bagian dari romano Germanic  memiliki  identik  yang  sama  dengan  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia dimana  didalam Romano  Germanic menggunakan  suatu  kodifikasi  atau  undang- undang  sementara  di  Indonesia  dalam  sistem  hukum  pidana  menggunakan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Dinyatakan  oleh  John  Henry  Merryman  dalam bukunya  yang berjudul the civil  law tradition: a introduction to  the legal system of western Europe and latin america bahwa terdapat tiga sumber hukum dari civil law , yaitu  undang-undang,  peraturan  turunan  dan  kebiasaan  yang  tidak  bertentangan dengan  hukum.  Dalam  sistem  hukum  civil  law  ini,  putusan  hakim  seringkali dianggap bukan suatu hukum. 18
Berdasarkan  karakteristik  yang  telah  dijelaskan  tersebut  jelas  terlihat  bahwa sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dapat  dikatakan  termasuk  kedalam  sistem  civil law  dimana  sistem  civil  law  merupakan  bagian  atau  seringkali  disebut  sebagai Romano-Germanic  Family ,  dimana  Indonesia  memiliki  karakteristik  yang  identik dengan Romano-Germanic yaitu  menggunakan  sumber  hukum  berdasarkan  suatu kodifikasi  yaitu  suatu  undang-undang  dalam  hal  ini  yaitu  kitab  undang-undang hukum  pidana.  Selanjutnya,  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dapat  ditinjau  dari segi sejarah yang dialami oleh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia telah  dijajah  oleh  Belanda  lebih  dari  3  abad  dan  hal  ini  dapat  dikatakan  telah mempengaruhi sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Choky R. Ramadhan dalam jurnalnya  yang berjudul  konvergensi civil law dan common law di  Indonesia dalam penemuan  dan  pembentukan  hukum  menyatakan  bahwa  pada  zaman  penjajahan tersebut,  belanda  telah  dipegaruhi  oleh  keluarga  hukum Romano-Germanic. 19
Sehingga  apabila  dilihat  dari  asal-usul  tersebut  maka  jelas  terlihat  bahwa  system hukum Romano-Germanic yang dianut oleh belanda akan diturunkan ke negeri yang dijajah  yang  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia.  Maka  dari  itulah  karakteristik  yang dianut oleh sistem hukum pidana Indonesia memiliki kemiripan dengan karakteristik dari Romano-Germanic Family .
Selanjutnya,  dapat  dilihat  bagi  negara  yang  menganut civil  law tersebut, hakim  pada  negara  tersebut  dapat  dikatakan  hanya  menjadi  corong  undang-undang, hal  tersebut  terjadi  di  Indonesia  dimana  hakim  di  Indonesia  seringkali  menjadi corong undang-undang. Hal tersebut berbeda dengan negara yang menganut common
17 Gerald Paul McAllen, An Introduction to American Law (Carolina: Academic Press, 2010). p. 63
18 John Henry Merryman, The Civil Law Tradition: And Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America , Kedua (California: Standford University Press, 1985). p. 118
19 Choky  R  Ramadan,  “Konvergensi  Civil  Law  Dan  Common  Law  Di  Indonesia  Dalam  Penemuan  Dan Pembentukan Hukum,” Mimbar Hukum 30, no. 2 (June 2018): 214.
law dimana  dalam  sistem common  law ,  hakim  dapat  membuat  suatu  hukum  atau undang-undang. 20 Pada dasarnya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa civil law merupakan  bagian  dari  keluarga Romano-Germanic ,  dikarenakan  meliputi  hukum romawi dan kontribusi dari ilmu hukum jerman dalam perkembangan gaya yuristik. Kemudian,  dinyatakan  oleh  Peter  De  Cruz  dalam  bukunya  yang  berjudul perbandingan sistem hukum common law, civil law dan socialist law bahwa negara- negara  yang menganut civil law didasarkan pada kriteria sumber-sumber hukumnya (peraturan,  undang-undang  dan  legislasi  utama  yang  berlaku),  karakteristik  mode pemikiran tersebut berkenaan dengan masalah hukum, isntitusi hukum yang berbeda yaitu  struktur  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif)  serta  ideologi  hukum  yang fundamental. 21 Dilihat  dari  karakteristik  tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa Indonesia  termasuk  kedalam  keluarga  hukum Romano-Germanic dikarenakan memiliki  karakteristik  yang  identik  terutama  mengenai  karakteristik  yang  paling utama yaitu pada sumber hukumnya dimana Indonesia menggunakan undang-undang sebagai  sumber  hukumnya  serupa  dengan Romano-Germanic yang  menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya.
Namun,  terdapat  pendapat  yang  berbeda  seperti  pendapat  yang  disampaikan oleh Achmad Ali, dimana Achmad Ali berpendapat bahwa Indonesia tidak termasuk kedalam civil  law maupun common  law namun  Indonesia  termasuk  kedalam klasifikasi legal  mix  system .  Hal  tersebut  dinyatakan  berdasarkan  fakta-fakta  yaitu:
Indonesia  memperlakukan  perundang-undangan  yang  merupakan  ciri  dari civil  law , adanya  hukum  adat  sebagai  ciri  dari customary  law ,  adanya  hukum  Islam  dan eksistensi  peradilan  agama  di  Indonesia  sebagai  ciri  dari muslim  law  system serta hakim di Indonesia dalam praktik mengikuti yurisprudensi yang merupakan ciri dari common law . 22
Namun menurut penulis apabila ditinjau dari segi hukum pidana di Indonesia maka  pada  dasarnya  Indonesia  menggunakan civil  law atau Romano-Germanic karena  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  tidak  digunakan  hukum  islam sebagai  dasar  hukuman  bagi  tindak  pidana  di  Indonesia,  KUHP  merupakan  sumber hukum  yang  digunakan  untuk  tindak  pidana  di  Indonesia.  Seperti  yang  dijelaskan sebelumnya  bahwa,  kelompok  keluarga  hukum  yang  dominan  adalah common  law dan civil law . Ernu Widodo dalam jurnalnya yang berjudul relevansi sistem civil law dan common law dalam pengaturan hukum perjanjian baku di Indonesia menyatakan bahwa wilayah civil law yang penting adalah daratan Eropa dan Amerika Latin dan
20 Ibid.
21 Peter  De  Cruz, Perbandingan  Sistem  Hukum  Common  Law,  Civil  Law  Dan  Socialist  Law (Bandung:  Nusa Media, n.d.). hlm. 273
22 Ali  Achmad, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence). (Jakarta: Kenyan, 2012). hlm. 88
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 181-196 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
juga  meliputi  Indonesia  berdasarkan  tradisi  dan  sejarah  yang  telah  disampaikan sebelumnya.  Pada  dasarnya,  landasan  Bersama  kelompok  ini  adalah  diterimanya hukum  Romawi  ( reception  of  the  roman  law). Berkembangnya  sistem  hukum Romawi  Jerman  merupakan  suatu  usaha  berkat  Napoleon  Bonaparte  yang  berusaha menyusun Code Civil dan Code Napoleon dengan bersumber pada hukum Romawi. 23
Selanjutnya,  Paisal  Burlian  dalam  bukunya  yang  berjudul  sistem  hukum  di Indonesia menjelaskan bahwa sistem hukum Eropa Kontinental dikenal juga dengan sebutan romano-germanic legal system yang merupakan sebuah sistem yang semula berkembang  didaratan  eropa.  Titik  utama  dalam  sistem  ini  adalah  digunakannya aturan-aturan  hukum  yang  bersifat  tertulis,  serta  berbagai  ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirka lebih lanjut oleh  hakim  dalam  penerapannya. 24 Hal  tersebut  menurut  penulis  sesuai  dengan karakteristik  yang  terdapat  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  seperti digunakannya  aturan-aturan  hukum  yang  bersifat  tertulis  serta  berbagai  ketentuan yang  dikodifikasi  seperti  di  Indonesia  dimana  KUHP  merupakan  sumber  hukum yang  secara  sistematis  dikodifikasi  dan  digunakan  sebagai  sumber  hukum  utama dalam penerapan hukuman bagi tindak pidana di Indonesia.
Selanjutnya  dijelaskan  oleh  Paisol  Burlian,  bahwa  dengan  adanya  asas konkordansi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Belanda  pada  masa  penjajahan Indonesia maka hukum yang berlaku bagi Indonesia adalah hukum Belanda dan pada saat  itu  merupakan  salah  satu  penganut civil  law yang  merupakan  bagian Romano- Germanic Family sehingga system hukum di Indonesia pun menggunakan Romano- Germanic  Family dikarenakan  Indonesia  merupakan  negara  jajahan  Belanda. Selanjutnya secara mutatis mutandis pada sistem civil law dilaksanakan di Indonesia. Walaupun  Belanda  tidak  lagi  menjajah  Indonesia  dan  Indonesia  berhasil  meraih kemerdekaan  namun,  pengaruh  sistem civil  law tampak  dalam  semangat  untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. 25
Maka  apabila  dilihat  dari  aspek  sejarah  yang  dialami  oleh  Indonesia,  maka keluarga  hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia  pada  dasarnya  merupakan  keluarga hukum Romano-Germanic karena  pada  awalnya  Indonesia  merupakan  negara  yang dijajah  oleh  Belanda  sementara  itu  belanda  merupakan  salah  satu  negara  yang menganut  keluarga  hukum Romano-Germanic .  Selanjutnya  apabila  ditinjau berdasarkan karakteristik maka Indonesia pada dasarnya termasuk kedalam keluarga hukum Romano-Germanic dikarenakan  memiliki  karakteristik  yang  identik  yaitu dalam Romano-Germanic digunakannya  peraturan  perundang-undangan  sebagai
23 Ernu Widodo, “Relevansi Sistem Civil Law Dan Common Law Dalam Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Di Indonesia,” De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum 2 (December 2010): 122.
24 Paisol Burlian, Sistem Hukum Di Indonesia (Palembang: Noerfikri Offset, 2015). hlm. 34
25 Ibid.
sumber  hukum  yang  paling  utama  dalam  bentuk  suatu  kitab  serta  terdapat  sistem kodifikasi,  sama  halnya  dengan  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dimana  dalam system  hukum  pidana  di  Indonesia  peraturan  perundang-undangan  dalam  aspek pidana yaitu KUHP merupakan peraturan tertulis dalam bentuk kitab yang digunakan sebagai  sumber  hukum  uatam  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  pidana  serta KUHP  tersebut  merupakan  hasil  kodifikasi  sehingga  menjadi  suatu  kesatuan peraturan dalam bentuk tertulis.

## 3. Perbandingan  Karakteristik  Antara  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Dengan Sistem Hukum Pidana Belanda
Karakteristik  dari  sistem  hukum  pidana,  penulis  akan  membandingkan karakterisitk  antara  sistem  hukum  pidana  yang  dianut  oleh  Belanda  ( civil  law ) dengan  sistem  hukum  pidana  yang  ada  di  Indonesia.  Romli  Atmasasmita  dalam bukunya  yang  berjudul  perbandingan  hukum  pidana  menjelaskan  bahwa  hal  utama yang  terlihat  jelas  bahwa  belanda  menganut civil  law terlihat  dari  sumber  hukum yang digunakan oleh belanda yaitu: 26
1. Undang-Undang Dasar;
2. Undang-Undang;
3. Kebiasaan Case-Law;
4. Doktrin.
Selanjutnya  dijelaskan  oleh  Romli  bahwa  konstitusi  negeri  Belanda  telah menetapkan  bahwa  hukum  pidana  umum,  hukum  pidana  militer,  adminitrasi peradilan  dan  sistem  peradilan  harus  didasarkan  pada  undang-undang. 27 Penulis melihat  secara  jelas  bahwa  terdapat  kemiripan  antara  sistem  hukum  pidana  di Indonesia  dengan  sistem  hukum  pidana  di  belanda  dimana  kedua  negara  tersebut melandaskan  hukum  pidana  kepada  undang-undang.  Terlebih  lagi,  Indonesia merupakan  negara  jajahan  belanda  dan  belanda  merupakan  negara  yang  menganut civil  law (Romano- Germanic) maka dari itu, tidak heran  apabila terdapat  kemiripan diantara  kedua  negara  tersebut.  Romli  Atmasasmita  dalam  bukunya  yang  berjudul perbandingan hukum pidana menyatakan bahwa karakteristik sistem hukum Belanda selanjutnya adalah dianutnya asas legalitas atau “the principle of legality” . Asas ini mengandung makna sebagai berikut: 28
1. Tiada  suatu  perbuatan  merupakan  suatu  tindak  pidana,  kecuali  telah ditentukan dalam undang-undang terlebih  dahulu. Undang-undang dimaksud adalah hasil dari perundingan oemerintah parlemen;
26 Romli Atmasasmita, Loc. cit .
27 Ibid.
28 Ibid.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 181-196 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
2. Ketentuan  undang-undang  harus  ditafsirkan  secara  harfiah  dan  pengadilan tidak  diperkenankan  memberikan  suatu  penafsiran  analogis  untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana;
3. Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut;
4. Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam undang- undang yang boleh dijatuhkan.
Dilihat  dari  karakteristik  tersebut  maka  terdapat  kemiripan  dengan  sistem hukum  pidana  di  Indonesia  dimana  Indonesia  juga  menganut  asas  legalitas.  Asas legalitas  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana yang menyatakan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan  ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada  sebelumnya.” 29 Kalimat  yang  tercantum  dalam  pasal  tersebut  merupakan  asas  legalitas  yang  dianut sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dimana  terdapat  kemiripan  dengan  asas  legalitas yang  dianut  di  negeri  Belanda  keduanya  memiliki  makna  yang  sama  yang  berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan.
Disini  terlihat  jelas  bahwa  dengan  adanya  kemiripan  tersebut  maka  sistem hukum  pidana  di  Indonesia  termasuk  kedalam Romano-Germanic  Family dikarenakan  Belanda  yang  merupakan  penganut Romano-Germanic  Family kemudian  ditemukan  kemiripan  antara  kedua  negara  tersebut  maka  dapat  dikatakan bahwa  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  termasuk  kedalam Romano-Germanic Family . R. Achmad S. Soema Dipradja dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Dalam  yurisprudensi menyatakan bahwa pada dasarnya tidak menyetujui suatu cara penetapan  ketentuan  pidana  khususnya  tentang  apa  yang  dilarang  atau  diancam dengan  pidana  secara  analogis.  Hal  tersebut  dinyatakan  oleh  R.  Achmad  S.  Soema Dipradja akan bertentangan dengan asas yang tersirat dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP.  Artinya seorang  hakim pada dasarnya dilarang menggunakan  analogi  untuk menafsirkan  suatu  ketentuan  undang-undang  terutama  yang  diancam  dengan pidana. 30 Terlihat  jelas  dari  pemaparan  tersebut  bahwa  dalam  sistem  pidana Indonesia  seorang  hakim  tidak  perkenankan  atau  dilarang  untuk  menggunakan analogis  dalam  menafsirkan  suatu  ketentuan  undang-undang  terutama  ketentuan undang-undang  yang  diancam  dengan  pidana.  Hal  tersebut  identik  dengan  asas legalitas  yang  dianut  oleh  sistem  hukum  pidana  belanda  yaitu  Ketentuan  undang- undang  harus  ditafsirkan  secara  harfiah  dan  pengadilan  tidak  diperkenankan memberikan  suatu  penafsiran  analogis  untuk  menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai tindak pidana.
29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Republik Indonesia).
30 R. Achmad S. Soema di Pradja, Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi (Bandung: CV. Arnico, 1990). hlm. 42
Maka  dari  itu,  berdasarkan  kemiripan  karakteristik  antara  pasal  1  ayat  1 KUHP  di  Indonesia  dengan  asas  legalitas  yang  dianut  di  Belanda  maka  dapat dikatakan  bahwa  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  termasuk  kedalam Romano- Germanic  Legal  Family dikarenakan  terdapat  kemiripan  karakteristik  antara  sistem hukum pidana Indonesia dengan sistem hukum pidana di belanda dimana dalam hal ini Belanda merupakan negara dengan sistem hukum pidana yang termasuk kedalam Romano-Germanic Family . Selanjutnya dikutip  dari buku  Romli  Atmasasmita  yang berjudul perbandingan hukum pidana dinyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana Belanda  dibedakan  antara  kejahatan  ( misdrijven) dan  pelanggaran  ( overtredingen).
Pembedaan  tersebut  beradasal  dari  perbedaan  antara mala  in  se dan mala  prohibita yang  dikenal  dalam  hukum  Yunani. Mala  in  se adalah  perbuatan  disebut  sebagai kejahatan  karena  menurut  sifatnya  merupakan  hal  yang  jahat.  Sedangkan mala prohibita, artinya  suatu  perbuatan  disebut  kejahatan  karena  undang-undang menetapkan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang.  Pembedaan  antara  kejahatan  dan pelanggaran  tersebut  semula  berdasarkan  kepada  pertimbangan  tentang  adanya pengertian  istilah “rechtedelict” dan “westdelict” .  Pada  dasarnya  kejahatan  dan pelanggaran  dewasa  ini  didasarkan  atas  ancaman  hukumannya,  kejahatan memperoleh ancaman hukuman yang lebih berat dari pelanggaran. 31
Dibandingkan  dengan  karakteristik  sistem  pidana  di  Indonesia  pada  saat  ini maka  terdapat  kemiripan  diantara  kedua  negara  tersebut,  dimana  di  Indonesia dibedakan juga antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Pembedaan tersebut terdapat didalam KUHP  dimana  kejahatan diatur dalam  Buku kedua sedangkan  pelanggaran diatur dalam Buku ketiga. Selanjutnya hukuman bagi kejahatan merupakan hukuman yang  lebih  berat  dibandingkan  dengan  hukum  terhadap  pelanggaran  sebagai  contoh didalam  buku  kedua  pasal  362  KUHP  yang  mengatur  mengenai  pencurian,  pelaku pencurian dihukum pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah sedangkan dibandingkan dengan buku ketiga pasal 503 KUHP  tentang  pelanggaran  ketertiban  umum  seseorang  yang  membikin  ingar  atau riuh,  sehingga  ketentraman  malam  hari  dapat  terganggu  diancam  dengan  pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
Disini  terlihat  jelas  bahwa  hukuman  terhadap  kejahatan  lebih  berat dibandingkan  dengan  hukuman  terhadap  pelanggaran.  Kemiripan  tersebut  antara sistem hukum pidana Indonesia dengan Belanda yaitu dibedakannya antara kejahatan dengan  pelanggaran  mengindikasikan  bahwa  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia termasuk  kedalam Romano-Germanic  Family dikarenakan  adanya  kemiripan karakteristik antara sistem hukum pidana di Indonesia dengan sistem hukum pidana
31 Romli Atmasasmita, Op. cit . hlm. 120
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 181-196 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Belanda  dimana  Belanda  merupakan  negara  yang  menganut Romano-Germanic . Kemiripan  karakteristik  tersebut  terlihat  dari  digunakannya  kitab  atau  undang- undang  tertulis,  dianutnya  asas  legalitas  serta  dibedakannya  antara  kejahatan  dan pelanggaran.  Selanjutnya,  Romli  Atmasasmita  dalam  bukunya  yang  berjudul perbandingan  hukum  pidana  menyatakan  bahwa  didalam  sistem  hukum  pidana Belanda  terdapat  landasan  untuk  menyatakan  bahwa  perbuatan  seseorang  bukan merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  disebut  dengan  “ rechvaardigingsgornden”.
Belanda membedakan dua landasan pembenar dari suatu tindak pidana, yaitu: 32
1. Written staturoy conditions
2. Unwritten staturoy conditions
Romli  atmasasmita  menyatakan  bahwa written  staturoy  conditions meliputi general  defences dan special defences . Self defence, existence of  legal duty, official orders  serta  necessity termasuk  kedalam general  defence . Self  defence tercantum dalam pasal 41 f 1 penal code Belanda dan di Indonesia dicantumkan dalam pasal 48 KUHP. Existence  of  legal  duty tercantum  dalam  artikel  42 penal  code Belanda sedangkan  di  Indonesia  dicantumkan  dalam  pasal  50  KUHP.  Kemudian official orders dicantumkan  dalam  pasal  43 penal  code Belanda  sedangkan  di  Indonesia dicantumkan  di  dalam  pasal  51  KUHP.  Selanjutnya necessity dicantumkan  dalam pasal 40 penal code belanda sedangkan di Indonesia dicantumkan pasal 49 KUHP. 33
Pada  dasarnya  KUHP  di  Indonesia  merupakan  warisan  penjajahan  belanda  maka terdapat  banyak  ketentuan  yang  identik  dengan code  penal Belanda.  Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  pada  dasarnya  sistem  hukum  pidana  Indonesia  termasuk kedalam Romano-Germanic  Family dikarenakan  sistem  hukum  pidana  Belanda menganut Romano-Germanic  Family .  Sehingga  kemiripan-kemiripan  terhadap karakteristik  dari  kedua  negara  tersebut  terjadi  karena  kedua  negara  tersebut  pada dasarnya  termasuk  kedalam Romano-Germanic  Family .  Seperti  halnya  terhadap general  defences yang  diatur  di code  penal Belanda  juga  diatur  didalam  KUHP Indonesia  maka  dari  itulah  pada  dasarnya  Indonesia  termasuk  kedalam Romano- Germanic Legal Family .

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  disini  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  termasuk  kedalam  keluarga hukum Romano-Germanic  Family .  Hal  tersebut  terlihat  dari  adanya  karakteristik  yang identik antara karakteristik yang dimiliki oleh sistem hukum pidana di Indonesia dengan karakteristik  yang  ada  pada Romano-Germanic  Legal  Family .  Apabila  ditinjau
32 Ibid.
33 Ibid. 121
berdasarkan  karakteristiknya  maka  Indonesia  pada  dasarnya  termasuk  kedalam  keluarga hukum Romano-Germanic dikarenakan  memiliki  karakteristik  yang  identik  yaitu  dalam Romano-Germanic digunakannya peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang paling utama dalam bentuk suatu kitab serta terdapat sistem kodifikasi, sama halnya dengan  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dimana  dalam  sistem  hukum  pidana  di Indonesia  peraturan  perundang-undangan  dalam  aspek  pidana  yaitu  KUHP  merupakan peraturan  tertulis  dalam  bentuk  kitab  yang  digunakan  sebagai  sumber  hukum  uatam dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  pidana  serta  KUHP  tersebut  merupakan  hasil kodifikasi sehingga menjadi suatu kesatuan peraturan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, berdasarkan  aspek  perbandingan  antara  system  hukum  pidana  di  belanda  dengan  sistem hukum pidana di Indonesia maka akan terlihat beberapa kemiripan sebagai berikut: salah satu kemiripan antara sistem hukum pidana di Indonesia dengan sistem hukum pidana di Belanda  adalah  kedua  negara  tersebut  melandaskan  hukum  pidana  kepada  undang- undang.  Terlebih  lagi,  Indonesia  merupakan  negara  jajahan  Belanda  dan  merupakan negara  yang  menganut civil  law  (Romano-Germanic) maka  dari  itu,  tidak  heran  apabila terdapat  kemiripan  diantara  kedua  negara  tersebut.  Selanjutnya,  kedua  negara  tersebut menganut asas legalitas. Asas legalitas di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Kalimat  yang  tercantum  dalam  pasal  tersebut merupakan  asas  legalitas  yang  di  anut  di  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dimana terdapat  kemiripan  dengan  asas  legalitas  yang  di  anut  di  negeri  Belanda  keduanya memiliki makna yang sama yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana  apabila  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  ketentuannya  dalam  peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Ali. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence). . Jakarta: Kenyan, 2012.
Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana . Bandung: CV. Mandar Maju, 2000. Burlian, Paisol. Sistem Hukum Di Indonesia . Palembang: Noerfikri Offset, 2015.
Cruz,  Peter  De. Perbandingan  Sistem  Hukum  Common  Law,  Civil  Law  Dan  Socialist Law . Bandung: Nusa Media, n.d.
McAllen,  Gerald  Paul. An  Introduction  to  American  Law .  Carolina:  Academic  Press, 2010.
Merryman, John Henry. The Civil Law Tradition: And Introduction To The Legal System Of  Western  Europe  And  Latin  America .  Kedua.  California:  Standford  University Press, 1985.
Qamar, Nurul. Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan . Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
R.  Achmad  S.  Soema  di  Pradja. Hukum  Pidana  Dalam  Yurisprudensi .  Bandung:  CV.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. Hlm. 181-196 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Arnico, 1990.
Ramadan,  Choky  R.  “Konvergensi  Civil  Law  Dan  Common  Law  Di  Indonesia  Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum.” Mimbar Hukum 30, no. 2 (June 2018): 214. Widodo,  Ernu.  “Relevansi  Sistem  Civil  Law  Dan  Common  Law  Dalam  Pengaturan Hukum  Perjanjian  Baku  Di  Indonesia.” De  Jure:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 2 (December 2010): 122.
Achmad,  Ali. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence). . Jakarta: Kenyan, 2012.
Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana . Bandung: CV. Mandar Maju, 2000. Burlian, Paisol. Sistem Hukum Di Indonesia . Palembang: Noerfikri Offset, 2015.
Cruz,  Peter  De. Perbandingan  Sistem  Hukum  Common  Law,  Civil  Law  Dan  Socialist Law . Bandung: Nusa Media, n.d.
McAllen,  Gerald  Paul. An  Introduction  to  American  Law .  Carolina:  Academic  Press, 2010.
Merryman, John Henry. The Civil Law Tradition: And Introduction To The Legal System Of  Western  Europe  And  Latin  America .  Kedua.  California:  Standford  University Press, 1985.
Qamar, Nurul. Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan . Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
R.  Achmad  S.  Soema  di  Pradja. Hukum  Pidana  Dalam  Yurisprudensi .  Bandung:  CV. Arnico, 1990.
Ramadan,  Choky  R.  “Konvergensi  Civil  Law  Dan  Common  Law  Di  Indonesia  Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum.” Mimbar Hukum 30, no. 2 (June 2018): 214. Widodo,  Ernu.  “Relevansi  Sistem  Civil  Law  Dan  Common  Law  Dalam  Pengaturan Hukum  Perjanjian  Baku  Di  Indonesia.” De  Jure:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 2 (December 2010): 122.