Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1362-1373                                                  LM Syuhada Ridzky.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## GENUINE PROGRESS INDICATORS SEBAGAI PENDEKATAN ALTERNATIF MENUJU EKONOMI BERKELANJUTAN
LM Syuhada Ridzky 1 , La Ode Agus Said 2 , Siti Kadri Yanti Sari 3
Universitas Halu Oleo Correspondent author : syuhadaanggara@gmail.com Kendari 93232, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This  article  aims  to  discuss  how  measuring  economic  growth  such  as  GDP  or  GRDP  in  the context  of  a  region  no  longer  translates  the  reality  of  society.  Using  a  literature  review approach,  this  article  explains  how  the  Genuine  Progress  Indicator  (GPI)  can  be  the  latest alternative  towards  a  sustainable  economy.  There  are  two  important  findings  from  this analysis:  first,  GPI  can  act  as  a  catalyst  for  paradigm  change  in  understanding  economic growth holistically. Second, this change in mindset will be a reference for policy making that supports the green economic agenda and accelerates the transition to renewable energy.
Keywords: Genuine Progress Indicator (GPI); Green Economy; Gross Domestic Product (GDP); Sustainable; renewable energy

## Abstrak
Tulisan  ini  ebrtujuan  untuk  membahas  tentang  pengukuran  pertumbuhan  ekonomi  seperti PDB atau PDRB dalam konteks suatu daerah tidak lagi menerjemahkan realitas masyarakat. Dengan  menggunakan  pendekatan  tinjauan  literatur,  artikel  ini  menjelaskan  bagaimana Genuine  Progress  Indicator  (GPI)  dapat  menjadi  alternatif  terkini  menuju  perekonomian berkelanjutan. Terdapat dua temuan penting dari analisis ini: pertama, GPI dapat berperan sebagai katalisator perubahan paradigma dalam memahami pertumbuhan ekonomi secara holistik.  Kedua,  perubahan  pola  pikir ini akan  menjadi  acuan  pengambilan  kebijakan  yang mendukung agenda ekonomi hijau dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.
Kata Kunci: Berkelanjutan;  Energi terbarukan; Ekonomi Hijau;  Indikator Kemajuan  Asli (GPI);

## Produk Domestik Bruto (PDB)
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Kekayaan alam dan mineral yang tertimbun di dalam perut bumi Sulawesi Tenggara menjadi "surga" investasi. Pada 2021, realisasi investasi di Sulawesi Tenggara mencapai Rp27 Triliun.  Pada  triwulan  II  2022,  realisasi  investasi  menembus  angka  Rp10,63  Triliun  dari  yang ditargetkan  sebesar  Rp34,73  Triliun.  Dari  seluruh  investasi  yang  masuk  di  Sulawesi  Tenggara, sektor  pertambangan  memberi  kontribusi  terbesar  terhadap  PDRB  atau  pertumbuhan ekonomi.
Pertambangan  akan  berdampak langsung  pada  lingkungan.  Jumlah  investasi  yang masuk  ke  sektor  ini  menunjukkan  bahwa  eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam menjadi  metode  sederhana  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.    Otoritas  banyak berbicara  dan  melancarkan  lobi-lobi  elit  terkait  strategi  menggaet  investor  asing  maupun

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1362-1373 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283
dalam  negeri  tapi  tidak  satupun  yang  memiliki  kapasitas  untuk  berbicara  mengenai enviromental ethics .
Masifnya  investasi  yang  terserap  di  bidang  sumber  daya  alam,  jika  tidak  dibarengi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas memungkinkan terjadinya insiden ekologi yang pastinya akan merembet pada risiko peningkatan biaya sosial dan lingkungan. Hal ini tentu akan  mengakibatkan  target  pencapaian  agenda Sustainable  Development  Goals  (SDGs) 2030 yang  harus  menurunkan  persentase  emisi  karbon  akan  semakin  kritis.  Pemerintah Sulawesi  Tenggara,  sebagai  otoritas  di  daerah  perlu  melakukan  terobosan  fundamental dalam  menjalankan  agenda  pembangunannya.    Salah  satunya  adalah  dengan bertransisi menuju  aktivitas  ekonomi  rendah  karbon (circular  economy), yang  dapat  diawali  dengan perubahan paradigma dalam memaknai pertumbuhan ekonomi.
Gambar 1. Infografis PDRB Sulawesi Tenggara
Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1362-1373                                                  LM Syuhada Ridzky.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Solusi yang banyak didiskusikan adalah kebijakan transisi energi menuju sumber daya yang  lebih  bersih  dan  berkelanjutan.  Akan  tetapi,  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  oleh parameter  seperti  Produk  Domestik  Bruto  (GDP)  masih  menjadi  tolok  ukur  utama  bagi kemajuan  suatu  negara/daerah.  Ironisnya  dengan  tetap  mempertahankan  instrumen tersebut,  secara  bersamaan  pemerintah  juga  mendorong  program-program green economy .  Ini  paradoks,  mengingat  perhitungan  PDRB  mengesampingkan  indikator  sosial dan lingkungan.

## Review Kajian
1. Sustainable Economy
Hal krusial dalam mengejar pertumbuhan ekonomi adalah sustainability , yang berarti perlu  mempertimbangkan  habitat  dan  daya  dukung  lingkungan  sekitarnya.  Pembangunan berkelanjutan adalah sesuatu yang bersifat multi-dimensi.
Gagasan sustainable economy ada sejak tahun 1990-an.  Dalam upaya pencapaian target  pembangunan,  ekonomi  dan  ekosistem  saling  terkait  secara  intrinsik.    Layanan ekosistem,  seperti  penyediaan  air  bersih,  udara  bersih,  dan  penyediaan  pangan,  memiliki nilai  ekonomi  yang  signifikan,  tetapi  sering  kali  diabaikan  dalam  perhitungan  ekonomi tradisional seperti PDB, (Costanza, R., dkk. 1997).
Costanza  (1997)  berpendapat  bahwa  untuk  mencapai  ekonomi  berkelanjutan,  kita harus memperhitungkan nilai ekonomi dari layanan ekosistem dan mengembangkan sistem ekonomi  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan,  yang  dapat  mendukung  pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan.
Dalam  perspektif  Malthus,  sumber  daya  alam  yang  terbatas  tidak  akan  mampu mendukung  pertumbuhan  penduduk  yang  cenderung  tumbuh  secara  eksponensial. Produksi  dari  sumber  daya  alam  akan  mengalami  apa  yang  disebut  sebagai diminishing return di mana output perkapita akan mengalami kecenderungan yang menurun sepanjang waktu.  Lebih  jauh  lagi  perspektif  Malthus  melihat  bahwa  ketika  proses diminishing  return ini terjadi, standar hidup juga akan menurun sampai ke tingkat subsisten yang pada gilirannya akan memengaruhi reproduksi manusia.
Pandangan kedua adalah pandangan eksploitatif atau sering juga disebut sebagai perspektif  Ricardian.  Dalam  pandangan  ini  dikemukakan  bahwa  sumber  daya  alam dianggap  sebagai  "mesin  pertumbuhan  ( engine  of  growth )  yang  mentransformasikan sumber daya alam ke dalam " manmade capital " yang kemudian menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di masa mendatang.
2. GDP dan GPI dalam Sustainability
Gross Domestic Product ( GDP)/ Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah produksi barang/jasa  yang  dihasilkan  oleh  unit  produksi  di  suatu  daerah  pada  waktu  tertentu.  PDB dapat dijadikan tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dalam skala daerah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1362-1373 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283
disebut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan salah satu perangkat data ekonomi  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja  pembangunan  ekonomi  suatu wilayah.  Perangkat  data  ini  dapat  pula  digunakan  untuk  kepentingan  dan  tujuan  lain, seperti  sebagai  dasar  pengembangan  model-model  ekonomi  dalam  rangka  menyusun formulasi  kebijakan,  tingkat  percepatan  uang  beredar  ( velocity  of  money ),  pendalaman sektor  keuangan  ( financial  deepening ),  penetapan  pajak,  kajian  ekspor  dan  impor  dan sebagainya.
Menurut  teori  ekonomi  makro,  penghitungan  PDRB  dapat  dilakukan  melalui  tiga pendekatan,  yaitu:  pendekatan  produksi/  penyediaan,pendekatan  pengeluaran/ permintaan akhir serta pendekatan pendapatan. (BPS Catalog 9301005.74:2023).
Di  era  1930-an,  ekonom  Simon  Kuznets  dan  John  Maynard  Keynes  merancang sebuah  perhitungan  agregasi  ekonomi  untuk  membantu  pengambil  kebijakan mengeluarkan  solusi  atas the  Great  Depression yang  melanda  Eropa.  Tujuannya  untuk mengkalkulasi  berapa  total  nilai  uang  yang  dihasilkan  dari  produksi  barang  dan  jasa sehingga  ada  gambaran  yang  utuh  tentang  situasi  ekonomi.  Kuznets  mengesampingkan beberapa  indikator-indikator  negatif,  sehingga  ketika  angka  GDP  meningkat  tidak  serta merta  pemerintah  dapat  mengklaim  diri  bahwa  kesejahteraan  masyarakat  semakin  baik pula.
Namun  ketika World  War  II pecah,  Keynes  berseberangan  dengan  pandangan Kuznets.  Menurutnya  seluruh  indikator  positif  maupun  negatif,  harus  dihitung  agar  mudah dalam mengidentifikasi basis produksi mana dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan perang. Pendekatan Keynes  tersebut  dimaksudkan  untuk mengukur capaian  ekonomi  dalam  situasi kegentingan  perang.  Itulah  sebabnya  penghitungan  GDP  sangat single-minded ,  GDP menghitung jumlah uang yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tanpa memedulikan apakah aktivitas tersebut destruktif. Konsep ini terus lestari digunakan hingga era modern sekarang. Kegagalan GDP dalam mengkalkulasi perubahan yang terjadi pada ketersedian modal baik bersumber  dari  alam  maupun  non-alam  mendorong  Daly  dan  Cobb  (1990)  membangun Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) yang kemudian dikembangkan kembali oleh Cobb, Halstead dan Rowe (1995) dengan istilah Genuine Progress Indicator (GPI), Indeks ini memberi penekanan  khusus  pada  penghitungan  biaya  lingkungan.  Konstruksi  GPI  dibentuk dari  pemahaman  bahwa  komunitas  masyarakat  tidak  hidup  dalam  satu  kesatuan  sistem ekonomi  saja,  melainkan  berkembang  di  dalam  masyarakat,  dan  masyarakat  itu  sendiri tertanam dalam lingkungan alam.
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1362-1373                                                  LM Syuhada Ridzky.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## METODE
Artikel  ini  disusun  secara  kualitatif  dengan  penekanan  pada  analisis  literatur.  Data dikumpulkan dari buku, jurnal internasional, dan laporan akademis yang membahas konsep GPI serta implementasi di berbagai negara, dan dampaknya pada ekonomi berkelanjutan. Kami  menyusun,  mengkategorikan  dan  menggabungkan  temuan-temuan  literatur  untuk membangun  argumen  yang  kokoh  tentang  bagaimana  GPI  dapat  menjadi  pendekatan alternatif yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Secara metodologis, data yang tersedia mungkin terbatas pada kualitas literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Genuine Progress Indicators (GPI)
Dari figure  01 Perekonomian  Sulawesi  Tenggara  berdasarkan  besaran  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp 42,69 triliun.  Perekonomian  Sulawesi  Tenggara  pada  Triwulan  II-2023  secara  tahunan  tumbuh sebesar  4,85  persen.  Pertumbuhan  PDRB  menurut  lapangan  usaha,  secara y  on  y ,  sektor pertambangan  dan  galian  memberi  kontribusi  terbesar  yakni  9,88  persen.  Pertumbuhan tersebut  disebabkan  besarnya  suntikan dana  asing  yang mengalir ke  Sulawesi  Tenggara  di sektor  pertambangan  yang  mencapai  Rp27,932  triliun.  Khusus  Kabupaten  Konawe  sebagi sentra  industri  petambangan  di  Sulawesi  Tenggara  mendapat  kucuran  hingga  Rp20,056 Triliun.  Dari  total  investasi  yang  masuk,  Rp23,6  triliun  berasal  dari  Penanaman  Modal  Asing (PMA) dan Rp4,334 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PDM) (Kendari Pos ; 2023 :1)
Rilis  Kementerian  Investasi/BKPM  RI  menyebut  investor  di  Sulawesi  Tenggara  berasal dari sejumlah negara. Terdapat gabungan investasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Hongkong, nilainya mencapai Rp16,297 triliun. Investasi murni dari RRT sendiri sebesar Rp4,71 triliun. Sedangkan dari British Virgin Island sebesar Rp75,293 miliar dan investasi dari Belanda sebesar Rp32,388 miliar. Kesemua donatur itu adalah negara maju yang tipologi ekonominya didominasi  sektor  jasa.  Negara-negara  ini  tidak  mengeksplorasi  kekayaan  alamnya  secara masif. Mereka lebih memilih berinvestasi di sektor sumber daya alam di negara-negara dunia ketiga. Karena mereka memahami risiko ekologi.
Angka  fantastis  itu  menunjukan  ambisi  begitu  besar  pemerintah  mengejar pertumbuhan ekonomi secara eksponensial. Para ekonom di daerah, politisi bahkan otoritas sendiri  masih  fokus  dengan  agenda  untuk  meningkatkan  persentase  pertumbuhan  PDRB. Secara  tidak  langsung,  meningkatkan  PDRB  berarti  juga  terus  menggenjot  produksi  dan konsumsi.  Konsep  ini  secara  kolektif  menjadi mindset dan  secara  hegemonik  menjadi pembenaran dalam mengeksploitasi sumber daya alam.
Ada banyak prinsip-prinsip dalam PDRB justru abai terhadap konsep sustainability itu sendiri. Melakukan aktivitas ekonomi yang mengarah pada deforestasi tentu akan berimbas pada peningkatan produksi lapangan usaha sektor kehutanan, kemudian angka PDRB pun

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1362-1373 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283
terungkit.  Membelah  gunung  dan  perbukitan  di  Konawe  untuk  ditambang  tentu menyebabkan  persentase  PDRB  akan  meningkat  drastis.  Aktivitas  produksi  semacam  itu tentu  meninggalkan  residu  yang  nilanya  tidak  ter- cover dalam  penghitungan  PDRB.  PDRB tidak  menghitung  berapa  nilai  kerugian  akibat  kehilangan  kawasan  hutan  yang  menjadi carbon sink .
Suatu daerah perlu menjaga pertumbuhan ekonomi lewat perhitungan PDRB minimal sebesar  2  hinga  3  persen  tiap  tahun  agar  sistem  ekonomi  tetap  sehat  dan  berfungsi.  Jika pertumbuhan  mendekati  0,  dapat  dikatakan  daerah  tersebut  mengalami  krisis.  Jika  di triwulan II PDRB Sulawesi Tenggara sebesar Rp 42,69 triliun, maka di tahun selanjutnya pada triwulan yang sama pemerintah Sulawesi Tenggara minimal harus menambah Rp 1,26 triliun untuk  mengejar  pertumbuhan.  Sehingga  secara  eksplisit,  kapasitas  produksi  harus ditingkatkan, ekploitasi diperluas, jam kerja ditambah dan lain-lain sebagainya.
Struktur  ekonomi  saat  ini  cenderung  tidak  akan  memberi  pengaruh  pada  perilaku hidup  konsumtif  yang  berdampak  pada  keberlanjutan  ekonomi.  Dalam  telaah  " Hicksian income ",  keberlanjutan  merupakan  jumlah  maksimum  yang  dapat  dikonsumsi  oleh seseorang  atau  suatu  bangsa  selama  periode  waktu  tertentu  dan  tetap  berkecukupan pada akhir periode seperti pada awalnya (Hicks 1946: 172).
Ada  dua  tugas  utama  dari  GPI.  Pertama,  dalam  meredefinisi  "konsumsi",  GPI mengacu  pada  penggunaan  dan  pemakaian  barang  dan  jasa  oleh  individu,  rumah tangga,  atau  pemerintah.  Konsumsi  ini  bukan  hanya  mengacu  pada  belanja  barang  dan jasa yang dihitung dalam neraca nasional, tetapi juga mencakup berbagai faktor lain yang berdampak  pada  kesejahteraan.    Sehingga  mampu  menggabungkan  faktor-faktor  yang tidak  selalu  terlihat  dalam  transaksi  pasar,  seperti  dampak  lingkungan,  kualitas  hidup, distribusi  pendapatan,  dan  aspek-aspek  lain  yang  relevan  dengan  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kedua,  untuk  mengkalkulasi  keberlanjutan  dalam  konsumsi  dengan  memasukan unsur-unsur  yang  dapat  memberi  dampak  terhadap  perubahan  nilai  modal  atau  sumber daya.
Mempertimbangkan  barang  dan  jasa  yang  tidak  diperdagangkan  dalam  definisi konsumsi  memiliki signifikansi  penting,  karena  pertumbuhan  Produk Domestik Regional  Bruto (PDRB)  yang  diukur  mungkin  tidak  merefleksikan  lebih  dari  sekadar  peralihan  aktivitas  dari sektor  nonpasar  ke  sektor  pasar.  Ini  merupakan  isu  yang  telah  dikenal  dalam  diskursus sustainable  dvelopment .  Ini  menjadi  jelas  ketika  merujuk  pada  hal-hal  domestik,  seperti pekerjaan  rumah  tangga,  dan  prinsip  ini  berlaku  sama  terhadap  layanan  "gratis"  lainnya. Contoh  yang  relevan  adalah  PDRB  dapat  menunjukkan  penurunan  "jika  seorang  pria menikah  dengan  pengurus  rumah  tangganya,"  sementara  PDRB  bisa  meningkat  jika  ada
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1362-1373                                                  LM Syuhada Ridzky.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
biaya  masuk  untuk  mengakses  taman  nasional  (rekreasi)  atau  keputusan  keluarga  untuk makan di luar lebih sering.
Model  pertumbuhan  eksponensial  dari PDRB  (GDP)  justru  menjadi  penyebab utama dari  munculnya  krisis  ekonomi  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu  dari  titik  inilah  seharusnya pendekatan  dalam  memandang  pertumbuhan  secara  holistik perlu  diubah  guna  memberi andil  dalam  aktivitas green  economy .  Sebab  perhitungan  PDRB  (GDP)  tidak  merefleksikan realitas  sesungguhanya  dari  masyarakat,  maka  langkah  krusial  selanjutanya  adalah menyingkirkan PDRB dan menggantinya dengan GPI.
Basis metodologis GPI ialah memasukan satu pengukuran yang memberikan konsep baru terhadap capaian ukuran   kesejahteraan. GPI memasukkan unsur yang menyebabkan perubahan  pada  lingkungan,  kondisi  sosial,  perputaran  uang  hingga  ketersediaan  modal. GPI  menambahkan  indikator  positif  seperti  pekerjaan  rumah  tangga  dan  kerja-kerja volunteerism .    Kemudian  memasukan  indikator  negatif  berupa  polusi,  kehilangan  sumber daya, kriminal dan kesetaraan, dll.
Gambar 3. Genuine Progres Indicator (GPI)
Sebagai  perbandingan,  dibawah  ini  adalah  tren  perbandingan GPI  dan  PDB  (GDP) di  Finlandia  dari  tahun  1945-2014.    Ilustrasi  menunjukan  kesenjangan  yang  melebar  antara PDB  (GDP)  dan  GPI.  Kurva  GPI  terlihat  melemah,  akibat  ada  " hidden  costs" yang  tidak tersorot  dalam  PDB  (GDP).  Pertumbuhan  kesenjangan  nampak  sejak  awal  tahun  1990an. Kesenjangan antara kedua ukuran tersebut memuncak pada tahun 2007 hampir €31.000 per kapita  sebelum  turun  sedikit.  Kesenjangan  ini  terlihat  stabil  (stagnan)  hingga  tahun  2012, kemudian kembali berselisih kembali hampir €29.000 pada tahun 2014.  Penurunan selisih ini akibat  Finlandia  telah  menerapkan  konsep-konsep green  economy untuk  pembangunan berkelanjutan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1362-1373 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283
Gambar 4. Trends of GPI and
GDP for Finland, 1945-2014
(€ per capita, real prices (2010 prices))
Source: Hoffrén (2011).
2. Green Job dan Renewable Energy sebagai Implikasi GPI
Saat ini, tidak hanya beberapa negara di dunia, bahkan pemerintah Sulawesi Tenggara masih  menganut  prinsip  ilmu  ekonomi  tradisional  yang  berfokus  pada  luaran  ekonomi. Aktivitas  ekonomi  berkisar  antar  pembeli  dan  penjual, business  as  usual ,  tanpa  melihat aktivitas  tersebut  secara  makro,  (lihat gambar  5 ).  Dengan  alasan  itu,  implementasi  konsep sustainable development (lihat gambar 6 ) penting, sebagai metode pertumbuhan ekonomi, sosial,  dan  lingkungan  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  saat  ini  tanpa mengorbankan  kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka sendiri.    Sumber  daya  alam  sangat  terbatas  dan  lingkungan  hidup  harus  dikelola  dengan hati-hati agar tidak habis digunakan atau rusak secara permanen.
Gambar 5. Traditional Economic Flow Gambar 6. Chart of Sustainable Development
Kate Raworth, seorang ekonom asal Inggris, membuat model ekonomi yang disebut " Doughnut  Economics". Tujuan  dari  gagasan  ini  adalah  untuk  membangun  sistem  ekonomi
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1362-1373                                                  LM Syuhada Ridzky.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang  inklusif,  berkelanjutan,  dan  mengakui  keterbatasan  Bumi.  Konsep  ini  digambarkan kedalam grafis berbentuk cincin donat, (lihat gambar 7 ).
Metode Doughnut  Economics melibatkan  dua  hambatan  utama  yang  harus dipertahankan dalam struktur ekonomi:
a. Batas  Kemiskinan  Bawah (Inner  Boundary) ialah  batas  minimal  standar kehidupan yang harus dipenuhi oleh semua orang yang hidup di Bumi. Faktor- faktor seperti akses makanan, air bersih, sanitasi, pendidikan, perumahan, dan kesehatan adalah bagian dari ini. Batas ini dibuat untuk menjaga agar tidak ada orang yang hidup di bawah ambang kemiskinan.
b. Batas  Lingkungan  Atas (Outer  Boundary), batas-batas  ini  mengatur penggunaan  sumber  daya  alam  seperti  air,  energi,  dan  sumber  daya  non- daur ulang agar tidak melampaui daya dukung planet. Melebihi kapasitas ini dapat merusak ekosistem yang mendukung kehidupan.
Gambar 7. The Doughnut Economic Chart
Unsur-unsur  yang  merekonstruksi  ekonomi  tradisional, sustainable  development dan konsep doughnut  economics terangkum  kedalam  model  perhitungan  GPI.  Dengan memahami indikator yang menyusun GPI secara holistik pemerintah akan lebih terarah dan tepat  sasaran  dalam  menciptakan  kebijakan  untuk  mendongkrak  ekonomi  namun  tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1362-1373 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283
GPI akan melahirkan green job dan percepatan transisi renewable energy . GPI akan memaksa  pertumbuhan  inklusif  dan  berkelanjutan  dalam  sektor-sektor  yang  dapat menghasilkan  barang/jasa  yang  bermanfaat  bagi  lingkungan.  Pengukuran  GPI  akan mengubah  pola  pikir dalam  konstruksi  hijau,  mempromosikan  sektor bisnis  yang  kompatibel dengan  prinsip sustainability ,  serta  menciptakan  UMKM  berkelanjutan  sebagai trigger munculnya green job .
GPI  dan green  job semakin  relevan  dalam  proses  percepatan  transisi  energi  dan membuka  peluang  kerja  berbasis green  economy yang  signifikan.  Berdasarkan  data  dari Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Katadata, transisi energi justru akan membuka lapangan pekerjaan baru dan menghindari risiko pengangguran massal. Sebagai contoh, di sektor  batubara  membutuhkan  1  pekerjaan  ditiap megawatt yang  dibangun,  sedangkan transisi ke energi semisal panel surya membutuhkan setidaknya 10 pekerjaan per megawatt , (lihat gamabr 8 ).
Gambar 8. Potensi Lapangan Kerja Sektor Energi Terbarukan. (Sumber IESR)
Berdasarkan infografis potensi lapangan kerja sektor energi terbarukan dalam negeri pada 2030, ditaksir penambahan kapasitas listrik bersumber dari tenaga bayu hingga 7.040 MW  dengan  jumlah  potensi  pekerjaan  mencapai  166.848.  Di  lingkup  Provinsi  Sulawesi Tenggara  salah  satu  sumber  energi  terbarukan  yang  potensial  ialah  pemanfaatan  PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu). Bersama PT. Envision Green Energy Indonesia, pemerintah Kabupaten  Bombana  telah  menyepakati  kerjasama  pembangunan  pembangkit  listrik tenaga  angin  di  Kecamatan  Tontonunu,  Bombana,  sebanyak 170  turbin  dengan  kapasitas kontrak 850 MW. Dari jumlah itu estimasi produksi listrik per tahunnya bisa mencapai 2.163.426 MWH. Potensi energi angin di Kecamatan Tontonunu sangat besar. Topografi yang strategis,
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1362-1373                                                  LM Syuhada Ridzky.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menjadikan kawasan itu mampu menghasilkan angin dengan kecepatan 6,27 meter/detik. Ini  merupakan  sumber  daya  baru  yang  harus  segera  ditangkap  untuk  memenuhi  pasokan energi  terbarukan  di  daerah,  yang  tentunya  akan  berdampak  langsung  pada perekonomian  warga  lokal. Menggunakan  GPI  akan  melahirkan  banyak green  job serta percepatan  transisi  energi  ke  PLTB  dengan  sendirinya  akan  mentransformasi  pasar  dan lifestyle .

## KESIMPULAN
Transisi  ke  ekonomi  yang  lebih  adil  secara  sosial  dan  berkelanjutan  secara  ekologis adalah  hal  yang  kompleks  dan  membutuhkan  indikator  komprehensif  dari  GPI. Kesejahteraan  sosial-keberlanjutan  ekologis  lebih  prioritas  dibandingkan  dengan  indikator ekonomi  dalam  PDRB.  GPI  menjadi  instrumen  yang  kritis  dalam  menilai  dampak pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  mempertimbangkan  semua  jenis  tekanan  terhadap lingkungan  seperti  jejak  material,  penggunaan  air,  perubahan  lahan,  polusi,  limbah,  atau kerugian biodiversitas, dan tidak hanya gas rumah kaca.
Negara-negara  maju  di  dunia  telah  menggunakan  GPI  dan  berhasil  bertransisi  ke dalam  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Lewat  aturan  otonomi  daerah,  pemerintah  Sulawesi Tenggara  dapat  mengambil  kebijakan  inovatif  sebagai milestone percepatan  menuju sustainable development . Rekomendasi kebijakan yang disarankan berupa:
a. Mengubah  strategi  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  GPI  angka-angka  dalam PDRB (GDP) akan terkoreksi sehingga pemerintah akan lebih mudah memahami skenario pembangunan.
b. Transformasi dari sektor ekonomi seperti pertanian dan pertambangan agar lebih mengedepankan prinsip pelestarian.
c. Transformasi  kapasitas,  mulai  dari  SDM,  teknologi,  infrastruktur  dan financial resources.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2023). "Gross Regional Domestic Product of Sulawesi Tenggara Province by Expenditure 2018-2022." Catalog 9301005.74.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  (2023).  "Indikator  Statistik  Terkini  Provinsi Sulawesi Tenggara." Katalog 3102034.74.
Cobb, C., Halstead, T., & Rowe, J. (1995). "If the GDP is Up, Why is America Down?". In M. E. Tucker (Ed.), "State of the World 1995: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society" (pp. 3-16). Norton.
Costanza,  R.,  dkk.  (1997).  "The  value  of  the  world's  ecosystem  services  and  natural  capital." Nature, 387(6630), 253-260.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1362-1373 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.283
Fauzi,  Akhmad,  PhD.  (2006).  "Ekonomi  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan,  Teori  dan Aplikasi". PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hamilton, Clive. 1997. The Genuine Progress Indicator: A new index of changes in well-being in Australia, 14. The Australia Institute.
Hickel, J. (2018). “The Divide: Global Inequality from Conquest to Free Markets”. W.W. Norton & Company.
Kendari  Pos,  2023.  Mendulang  Triliunan  Rupiah:  Realisasi  Investasi  Tembus  RP  10,63  Triliun. Diakses Juni 2023 halaman 1
Kuznets S (1962). How to Judge Quality. New Republic. 20 October:29-31.
Seminar  Nasional  Administrasi  Negara  FIS  UNP.  2017.  Tantangan  dan  Prospek  Administrasi Publik Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /  SDGs)  Pada  Tahun  2030.  Fakultas  Ilmu  Sosial,  Universitas  Negeri  Padang,  Padang,  7 Oktober
Parrique, Timothée. 2021. From Green Growth to Degrowth. Global Policy. Page 1-7
Raworth,  Kate.  (2017).  "Doughnut  Economics:  Seven  Ways  to  Think  Like  a  21st-Century Economist." Chelsea Green Publishing.