## FENOMENA KELANGKAAN SUPPLAY MINYAK GORENG
DI INDONESIA TAHUN 2022
Ardi Afrizal 1 Dosen Universitas Muhammadiyah Jambi 1 ardiafrizal1985@gmail.com Amrizal 2
amrizal.tp@gmail.com 2 Rian Dani 3
riandani0193@gmail.com 3
Trie Hierdawati 4 triehierdawati09@gmail.com 4

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  fenomena  kelangkaan  pasokan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 dengan menggunakan model analisis deskriptif melalui data yang dipublikasikan dimana temuan penelitian ini adalah penyebab kelangkaan pasokan  minyak  goreng  Indonesia  secara  umum,  karena  produsen  mengalami  penurunan pemasaran  minyak  goreng  di  dalam  negeri,  harga  CPO  di  Indonesia.  pasar  dunia  sedang mengalami kenaikan harga, Program B30 merupakan program pemerintah yang mewajibkan pencampuran  solar  30  persen  dengan  solar  70  persen.  Ada  pergeseran  ke  arah  produksi biodiesel. Faktor ketiga adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum tuntas Sehingga solusi yang  tepat  untuk  mengatasi  kelangkaan  minyak  goreng  adalah  dengan  menjaga  stabilitas produksi CPO dan mekanisme harga yang berlaku serta dengan penguatan peran BULOG.
Kata Kunci: Pasokan Minyak Goreng

## PENDAHULUAN
Pada  prinsipnya,  teori  permintaan  menjelaskan  mengenai  ciri  hubungan  antara  jumlah permintaan dan harga. Apabila hubungan antara permintaan dan harga tersebut kita gambarkan dalam  sebuah  grafik  maka  grafik  tersebut  kita  kenal  dengan  kurva  permintaan.  Kurva permintaan secara umum berlereng positif, sedangkan kurva penawaran secara umum berlereng positif  (Ahab,  2017).  Merupakan  hal  yang  relatif  sulit  apabila  kita  menganalisis  pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan suatu barang. Oleh karena itu, dalam menganalisis teori  permintaan  perlu  untuk  dibuat  analisis  yang  lebih  sederhana.  Yang  perlu  menjadi pertimbangan penting adalah dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harganya, sehingga dengan kata lain dalam teori permintaan yang utama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang terhadap harga barang tersebut. Hal tersebut diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Tetapi asumsi ini tidak berarti bahwa kita dapat mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. (Salvatore, 2006)
Setelah menganalisis hubungan antara jumlah permintaan dengan tingkat harga maka selanjutnya  boleh  mengasumsikan  bahwa  harga  adalah  tetap  dan  kemudian  menganalisis mengenai  permintaan  suatu  barang  yang  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lainnya  atau  faktor selain harga. Dengan demikian dapat diketahui mengenai bagaimana permintaan terhadap suatu barang  akan  berubah  apabila  harga  barang  lain  yang  sejenis  atau  pendapatan  masyarakat misalnya  mengalami  perubahan.  Pada  hakekatnya  hukum  permintaan  merupakan  suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. (Sukirno, 2014). Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka  semakin  sedikit  permintaan  terhadap barang  tersebut.  Mengapa  hal  tersebut  demikian. Kenaikan harga akan menyebabkan pera pembeli mencari barang lain yang sejenis yang dapat digunakan  sebagai  pengganti  terhadap  barang  yang  mengalami  kenaikan.  Demikian  pula sebaliknya, apabila harga turun maka orang akan mengurangi pembelian terhadap barang lain yang  sama  jenisnya  dan  menambah  pembelian  terhadap  barang  yang  mengalami  penurunan harga  tersebut.  Kenaikan  harga  akan  menyebabkan  pendapatan  riil  berkurang  atau  merosot. Pendapatan  yang  merosot  tersebut  memaksa  para  pembeli  untuk  mengurangi  pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan harga. (Hestanto, 2011)
Demikian masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng muncul sejak akhir tahun  2021  kendati  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  untuk  mengatasinya,  namun hingga  Maret  2022  kelangkaan  minyak  goreng  masih  tetap  ditemukan.  Ada  kebijakan pemerintah  yang  mendorong  kelangkaan  namun  menguntungkan  korporasi  sawit. Semenjak permasalahan  minyak  goreng  muncul,  pemerintah  sedikitnya  telah  mengeluarkan  tiga kebijakan  dalam  waktu  berdekatan.  Kebijakan  tersebut  antara  lain  mengatur  subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS),  kebijakan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  Minyak Goreng  Sawit,  dan Domestic  Market  Obligation (DMO)  atau  kewajiban  perusahaan  untuk memasok  produksi  bagi  pasar  dalam  negeri.  Seluruhnya  diatur  melalui  Peraturan  Menteri Perdagangan.
Sedikitnya terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, mensubsidi minyak  goreng  kemasan  dengan  dana  perkebunan  kelapa  sawit  yang  dikelola  oleh  Badan Pengelola  Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS).  Kedua,  yaitu  Peraturan  Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola
Dana Perkebunan  Kelapa Sawit yang kemudian  diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2022, dan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. Akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu menjawab permasalahan. Pada  Maret  2022  antrian minyak  goreng  masih  terjadi. Sebelumnya,  bahkan  ada  dugaan terdapat  penimbunan  di  berbagai  tempat. Alih-alih  mencari  akar  permasalahan,  pemerintah justru mencurigai warga melakukan penimbunan minyak goreng.
Selain  kebijakan  yang  telah  disebutkan,  terdapat  kebijakan  pemerintah  yang  diduga secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  memicu  kelangkaan  serta  kenaikan  harga  minyak goreng. Kebijakan tersebut adalah Program Mandatori Biodiesel 30% (B30). Program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No.32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan  Tata  Niaga  BBN  sebagai  bahan  bakar. Program  B30  berbentuk  insentif  bagi  pengusaha yang mencampur biodiesel dengan BBM jenis solar melalui program B30. Insentif didapat dari negara  melalui  BPDPKS  dan  telah  berlangsung  sejak  Januari  2020.  Akan  tetapi  program tersebut  mendorong  pengusaha  untuk  mengalihkan  produksi  CPO  dari  industri  pangan  ke biodiesel, sehingga timbul masalah dalam produksi minyak goreng. Pada tahun 2020, insentif bagi pengusaha mencapai Rp 28,09 triliun. Pada tahun 2021, besaran melonjak hingga Rp 51,95 triliun Sedikitnya 27 korporasi telah menerima insentif tersebut dan berpotensi bertambah di masa yang akan datang.
Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah korporasi tersebut tergabung dalam grup besar perusahaan sawit. Grup tersebut antara lain Wilmar Group, Sinar  Mas  Group,  Apical  Group,  First  Resources,  dan  Musim  Mas  Group.  Terdapat  juga perusahaan yang tergabung dalam Jhonlin Group, yang dikenal sebagai perusahaan batubara. Sejumlah  grup  perusahaan  tidak  terlepas  dari  rekam  jejak  kontroversial. Sinar  Mas  Group pernah  disebut-sebut  bertanggungjawab  atas  kebakaran  hutan  untuk  pembukaan  lahan perkebunan. Perusahaan yang bertanggungjawab tersebut diduga tergabung dalam Sinar Mas Group melalui Asia Pulp & Paper (APP). APP menguasai 27 perusahaan perkebunan lokal yang mempekerjakan  pegawai  Sinar  Mas. Adapun  perusahaan  sawit  milik  Wilmar  Group  sempat diselidiki  oleh  Kepolisian  dan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dalam kebakaran  hutan  dan  lahan. Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  menemukan Wilmar  Group  paling  banyak  membakar  hutan. Dua  eksekutif  Wilmar  juga pernah  dihukum dalam kasus insider trading .
Apical Group merupakan grup perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerat Sukanto Tanoto. Royal Golden Eagle (RGE) yang didirikan oleh Sukanto Tanoto membawahi Apical
Group. Greenpeace  Indonesia  menyebut  sejumlah  kerusakan  hutan  dan  lahan  di  Indonesia memiliki  kaitan  dengan  operasional  bisnis  Sukanto  Tanoto. Sukanto  Tanoto  pernah  terjerat skandal  kasus  perpajakan  di  Indonesia.  Jhonlin  Group  merupakan  grup  perusahaan  yang terafiliasi  dengan  konglomerat  Haji  Isam. PT  Jhonlin  Agro  Jaya  adalah  perusahaan  Jhonlin Group  yang  memproduksi CPO  menjadi  Biodiesel. Presiden  RI  Joko  Widodo  menghadiri peresmian perusahaan tersebut. Adapun Jhonlin sempat disebut-sebut dalam kasus suap pajak. Perusahaan sawit yang mendapat insentif terafiliasi dengan orang-orang terkaya se-Indonesia, serta memiliki  rekam jejak negatif dalam kebakaran hutan dan lahan juga kasus hukum. Hal tersebut menjadi ironi jika melihat publik mengalami kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng,  sementara  korporasi  tersebut  tidak  bertanggungjawab  atas  rekam  jejak  negatif  dan justru  berpotensi  mendapat  keuntungan  melalui  insentif  yang  dijamin  oleh  kebijakan pemerintah.
Kelangkaan  minyak  goreng  di  Indonesia  masih  terus  terjadi  tidak  terlepas  dari mekanisme  penawaran  dan  permintaan.  Minyak  goreng  merupakan  salah  satu  komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki  kontribusi  yang  besar.  Hal  tersebut  karena  minyak  goreng  merupakan  salah  satu barang  yang  dikonsumsi  masyarakat  setiap  harinya.  Bobot  terhadap  inflasinya  juga  cukup tinggi  Kelangkaan  minyak  goreng  disebabkan  karena  ada  kenaikan  dari  sisi  permintaan (demand)  dan  penurunan  dari  sisi  penawaran  (supply).  Beberapa  faktor  berikut  menjadi penyebabkan penurunan supply, utamanya produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak  goreng  di  dalam  negeri.  CPO  (Crude  Palm  Oil)  merupakan  salah  satu  jenis  minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari 1100 dolar AS menjadi 1340 dollar.
Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri.  Produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih  besar  apabila  menjual  minyak  goreng  ke  luar  negeri.  Faktor  kedua  adalah  kewajiban pemerintah  terkait  dengan  program  B30.  Program  B30  adalah  program  pemerintah  untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel. Faktor ketiga adalah kondisi pandemi Covid-19 yang  belum  selesai.  Ada  beberapa  negara  di  belahan  dunia  lain  yang  sedang  mengalami gelombang  ketiga  Covid-19.  Konsumen  luar  negeri  yang  selama  ini  menggunakan  minyak nabati  juga  mulai  beralih  ke  CPO.    Sehingga  ada  kenaikan  permintaan  di  luar  negeri  terkait ekspor CPO. Skema distribusi minyak goreng seharusnya sesuai dengan alur yang ada yakni
mulai dari produsen ke distributor, kemudian subdistributor, agen, supplier, hingga konsumen. Penyebab  Kelangkaan Minyak  Goreng di  Indonesia  1.  Naiknya  Harga  Minyak  Nabati,  2. Pemerintah  Mencanangkan  Program  B30,  3.  Pandemi  Covid-19  Belum  Usai,  4.  Proses Distribusi  dan  Logistik  berdasarkan  uraian  diatas  maka  muncul  ketertarikan  penulis  untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan kelangkaan supplay minyak goreng di Indonesia tahun 2022 tentang fenomena penyebab kelangkaan tersebut melalui model analisis deskripitf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebab kelangkaan supplay minyak goreng Indonesia secara umum disebabkan oleh produsen  mengalami  penurunan  dalam  memasarkan  minyak  goreng  di  dalam  negeri,  harga CPO  di  pasar  dunia  sedang  mengalami  kenaikan  harga,  Program  B30  adalah  program pemerintah untuk  mewajibkan pencampuran  30 persen  diesel  dengan  70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel. Faktor ketiga adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Sehingga solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan minyak  goreng  tersebut  adalah  dengan  menjaga  stabilitas  produksi  CPO  dan  mekanisme penentuan harga yang berlaku serta dengan memperkuat peran BULOG
Pasokan  minyak  goreng  di  pasar  dalam  negeri  semakin  lama  semakin  berkurang. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas dari produksi minyak  goreng.  kelangkaan  tersebut  harus  menjadi  perhatian  bersama.  Sebelumnya  minyak goreng  di  dalam  negeri  sempat  mengalami over–supply sehingga  pemerintah  menerapkan kebijakan terkait Program Biodiesel 30 Persen (B30). Namun baru-baru ini, pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri justru mengalami penurunan. setidaknya ada tiga hal yang harus diupayakan  oleh  pemerintah.  Dengan  penerapan  tiga  hal  tersebut,  diharapkan  kelangkaan minyak  goreng  dalam  negeri  bisa  teratasi.  1)  Menaikkan  Pajak  Ekspor  Minyak  Goreng,  2) Relaksasi Kebijakan Biodiesel 30 Persen (B30), 3) Melakukan Operasi Pasar
Dalam  jangka  pendek,  pemerintah  bisa  melakukan  operasi  pasar.  Misalnya  dengan melacak  dari  produsen  harus  memiliki  kewajiban  untuk  mensuplai  kebutuhan  dalam  negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak  goreng  dalam  negeri  terpenuhi  dengan  harga  yang  wajar  dan  terjangkau  oleh masyarakat. Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut lebih terasa jika intervensi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir. Operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga murah, dinilai kurang efektif

## DAFTAR PUSTAKA
Ahab, 2017, Permintaan dan Penawaran: Pengertian, Teori, Jenis dan Kurva. Blogger.com Dominick Salvatore, 2006, Mikroekonomi, Erlangga, Edisi Keempat, 116 Hestanto, 2011, Teori Pendapatan Ekonomi, Hestanto Personal Website.
Sadono Sukirno, 2014, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Denpasar Bali, hal.14, 49-51, 54 https://antikorupsi.org/id/article/kelangkaan-minyak-goreng
https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ekonom-unair-paparkan-penyebab-kelangkaan- minyak-goreng-di-indonesia
https://jatengprov.go.id/publik/stok-melimpah-kelangkaan-minyak-goreng-disinyalir-karena- masalah-distribusi/
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5960367/apa-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng- di-indonesia-ini-kata-pakar-unair
https://news.unair.ac.id/2022/02/25/tiga-alternatif-kebijakan-pemerintah-untuk-atasi- kelangkaan-minyak-goreng/
https://www.antikorupsi.org/id/beranda/icw