## RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DI KELURAHAN SEI GOHONG

## Armela Shintani

## ABSTRAK
Relations  or  relationships  are  the  result  of  systematic  interactions  (series  of behaviors)  between  two  or  more  people  that  have  a  reciprocal  relationship  and influence  each  other  between  one  individual  and  another  individual.  Governance  is oriented  to  the  synergic  relations  (relations)  between  the  government,  the  private sector  and  civil  society  (community)  in  carrying  out  good  and  responsible governance.  In  other  words,  the  relationship  between  Regional  and  Private Governments  in  the  management  of  tourist  destinations  shows  that  there  is cooperation/  partnership  of  stakeholders,  namely  the  government,  the  private  sector and the community.
This  research  method  uses  descriptive  qualitative  research.  This  research  uses governance theory from Sumarto. The indicators used include Government indicators as facilitators, Private indicators as providers  and service providers and  Community indicators  as  citizens  participating  in  tourism  management.  This  research  in  the process uses data from observations, interviews and documentation.
The  results  of  this  study  indicate  that  there  is  a  relationship  between  the  local government, the private sector and the community in managing tourist destinations in Sei  Gohong,  this  can  be  seen  from  the  interaction  of  the  three  stakeholders.  The government  as  a  facilitator  who  facilitates  tourism  needs,  things  that  have  not  been met in the provision of tourism services by the government are complemented by the private sector as providers and organizers of tourism services namely accommodation in  the form  of lodging (villas) and the community  in  the tourist areas participate by managing  Sei  Gohong  tourism  by  the  Group  Tourism  Awareness  (Pokdarwis). However,  the  management  of  these  tourist  destinations  only  involves  local governments  through  the  Department  of  Tourism,  Culture,  Youth  and  Sports Palangkaraya  City  together  with  the  community  through  the  Tourism  Awareness Group (Pokdarwis) who are directly involved in tourism management in Sei Gohong. While the private sector indirectly as a provider and service provider because of the impact of the presence of tourism.

## Keywords: Relations, Governance, Management of Tourism Destinations

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan  didukung  berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,
pengusaha,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah.  Selain  itu  dinyatakan  bahwa pembangunan  kepariwisataan  diperlukan  untuk  mendorong  pemerataan  kesempatan berusaha  dan  memperoleh  manfaat  serta  mampu  menghadapi  tantangan  perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.
Pariwisata  merupakan  keseluruhan  kegiatan  pemerintah,  dunia  usaha  dan masyarakat  untuk  mengatur,  mengurus  dan  melayani  kebutuhan  wisatawan. Pemerintah  dalam  mengembangkan  dan  mengelola  pariwisata  secara  garis  besarnya adalah  menyediakan  infrastruktur  (tidak  hanya  dalam  bentuk  fisik),  memperluas berbagai  bentuk  fasilitas,  kegiatan  koordinasi  antara  aparatur  pemerintah  dengan pihak lain, pengaturan dan promosi wisata. Sehingga pemerintah mempunyai otoritas dalam  pengaturan,  penyediaan,  dan  peruntukan  berbagai  infrastruktur  yang  terkait dengan  kebutuhan  pariwisata.  Tidak  hanya  itu,  pemerintah  juga  bertanggung  jawab dalam  menentukan  arah  yang  dituju  dalam  memanfaatkan  pariwisata.  Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan wisata merupakan peran penting untuk membantu pemerintah daerah. Adanya relasi atau hubungan antara pemerintah dengan pihak lain merupakan terobosan yang bisa di lakukan dalam rangka menunjang pembangunan di sektor parwisata.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sedarmayanti  (2003)  berpendapat  istilah governance ini  tidak  hanya  berarti kepemerintahan  sebagai  suatu  kegiatan,  tetapi  juga  mengandung  arti  pengurusan, pengelolan,  pengarahan  dan  pembinaan  penyelenggaraan.  Sedarmayanti  (2003) mengelompokkan unsur-unsur kepemerintahan (governance stakeholders) ke dalam 3 kategori, yaitu :
1. Negara/Pemerintahan;  konsepsi  kepemerintahan  pada  dasarnya  adalah kegiatan  kenegaraan,  tetapi  lebih  jauh  dari  itu  melibatkan  pula  sektor swasta dan kelembagaan masyarakat (Civil Society Organization).
2. Sektor  Swasta;  pelaku  sektor  swasta  mencakup  perusahaan  swasta  yang aktif  dalam  interaksi  dalam  sistem  pasar,  seperti:  industri  pengolahan (manufacturing), perdagangan,  perbankan,  dan  koperasi,  termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat (Civil  Society );  kelompok  masyarakat  dalam  konteks kenegaraan  pada  dasarnya  berada  di  antara  atau  di  tengah-tengah  antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok  masyarakat  yang  berinteraksi  secara  sosial,  politik  dan ekonomi.
Nuryati  dan  Hwang  (2002)  mengidentifikasi  bahwa  pemerintah  merupakan aktor sentral  dalam perkembangan suatu  destinasi  wisata. Akses  yang kuat  terhadap terhadap kekuasaan dan sebagai penentu kebijakan dalam usaha pengembangan suatu destinasi  wisata  menjadi  modal  utama  sektor  pemerintah  berkontribusi  dalam kegiatan  wisata.  Sektor  swasta  dengan  keunggulannya  dalam  bidang  penyediaan modal  secara  cepat,  mengikuti  perkembangan  jaman  dan  memiliki  tenaga-tenaga
kerja  yang professional  menjadi  sektor  yang dapat  menutupi  kekurangan  dari sektor pemerintah.
Speadley dan McCurdy dalam Astuti (2012) menyatakan relasi atau hubungan sosial yang  terjalin  antara  individu  berlangsung  dalam  waktu  yang  relatif  lama  akan membentuk suatu pola, sehingga pola hubungan ini disebut dengan pola relasi sosial. Pariwisata  adalah  berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai  fasilitas serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah,  dan pemerintah daerah.
Sumarto (2003) mengartikan governance sebagai mekanisme, praktik dan tata cara  pemerintahan  dan  warga  mengatur  sumber  daya  serta  memecahkan  masalah- masalah publik. Kualitas governance dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen  governance  yaitu  pemerintah,  civil  society  dan  sektor  swasta.    Sumarto menjelaskan  dalam  konsep  governance,  pemerintah  hanya  menjadi  salah  satu  aktor dan  tidak  selalu  menjadi  aktor  paling  menentukan.  Implikasinya  peran  pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi  badan  pendorong  terciptanya  lingkungan  yang  mampu  memfasilitasi  pihak lain  (sebagai  fasilitator)  untuk  masyarakat  dan  sektor  swasta.  Masyarakat berpartisipasi dan swasta ikut aktif melakukan upaya dalam upaya penyelenggara dan penyedia  jasa  membantu  pemerintah.  Sumarto  (2003)  mengidentifikasikan  dalam pengelolaan destinasi wisata tiga (3) aktor penting ini yaitu
1. Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan wisata,
2. Swasta sebagai penyedia dan peyelenggara jasa dan
3. Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Ibrahim  (2015:59)  metode  deskriptif  kualitatif  adalah  cara  kerja penelitian  yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya sesuai dengan situasi dan  kondisi  pada  saat  penelitian.  Miles  and  Huberman  dalam  Sugiyono  (2015) mengemukakan  bahwa  “aktifitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah  jenuh”.  Dalam  melakukan  análisis  data  penelitian  terdiri  dari  tiga  langkah yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
Sumarto (2003) mengartikan governance sebagai mekanisme, praktik dan tata cara  pemerintahan  dan  warga  mengatur  sumber  daya  serta  memecahkan  masalah- masalah publik. Kualitas governance dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen  governance  yaitu  pemerintah,  civil  society  dan  sektor  swasta.    Sumarto menjelaskan  dalam  konsep  governance,  pemerintah  hanya  menjadi  salah  satu  aktor dan  tidak  selalu  menjadi  aktor  paling  menentukan.  Implikasinya  peran  pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi  badan  pendorong  terciptanya  lingkungan  yang  mampu  memfasilitasi  pihak lain  (sebagai  fasilitator)  untuk  masyarakat  dan  sektor  swasta.  Masyarakat berpartisipasi dan swasta ikut aktif melakukan upaya dalam upaya penyelenggara dan penyedia  jasa  membantu  pemerintah.  Sumarto  (2003)  mengidentifikasikan  dalam pengelolaan destinasi wisata tiga (3) aktor penting ini yaitu:

## Pemerintah sebagai fasilitator
Fasilitator  diartikan  pihak  yang  menyediakan  fasilitas  baik  berupa  bantuan fisik,  penyediaan  jasa  dan  sebagainya.  Fasilitas  wisata  merupakan  sarana  yang bertujuan untuk melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan  yang  dilakukannya  untuk  mendapat  pengalaman  rekreasi. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan.

## Swasta sebagai penyedia dan peyelenggara jasa
Pariwisata  menjadi  suatu  tuntutan  bagi  swasta  dalam  menyediakan  jasa  dan pelayanan  wisata  untuk  memfasilitasi  kegiatan  pengunjung.  Jasa  yang  ditawarkan oleh  swasta  biasanya  jasa  yang  memang  dibutuhkan  para  wisatawan  selama  mereka berada  di  daerah  wisata  salah  satunya  adalah  akomodasi.  Akomodasi  wisata merupakan  bagian  dalam  memenuhi  kebutuhan    wisatawan  yang  sedang  berwisata, bentuk  akomodasi  yang  dibutuhkan  wisatawan  yaitu  diantaranya  adanya  tempat untuk menginap saat mereka melakukan perjalanan wisata

## Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata
Peran  masyarakat  dapat  dilakukan  secara  aktif  dan  pasif.  Peran    aktif dilaksanakan  secara  langsung,  baik  secara  perseorangan  maupun  secara  bersama- sama,  yang  secara  sadar  ikut  membantu  program  pemerintah  dengan  inisiatif  dan kreasi  mau  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  pengusahaan  pariwisata  atau  melalui pembinaan  rasa  ikut  memiliki  dikalangan  masyarakat.  Peran  serta  pasif  adalah timbulnya  kesadaran  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar tempat wisata.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Destinasi wisata Dana
Dana  tentunya  sangat  diperlukan  untuk  pembangunan  atau  perbaikan  sarana dan prasarana pariwisata. Tanpa adanya dana yang memadai maka program-program yang telah dirancangkan dalam pembangunan pariwisata akan sulit dijalankan secara optimal.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  ditetapkan  sebagai  strategi  perancangan,  pelaksanaan serta  pemeliharaan  dan  pengelolaan  manusia  untuk  kinerja  usaha  yang  optimal termasuk  kebijakan  pengembangan  dan  juga  proses  untuk  mendukung  strategi  yang
sudah  dibuat.Sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  jasa  atau  usaha  kerja  yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan jasa.

## PEMBAHASAN Pemerintah Sebagai Fasilitator
Pemerintah  sebagai  fasilitator  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Pariwisata, Kebudayaan,  Pemuda  Dan  Olahraga  Kota  Palangka  Raya  menyediakan  fasilitas wisata  berupa  panggung  seni/hiburan,  pondok/gazebo,  toilet  umum,  blok souvenir/cendramata  dan  blok  kuliner.  Selain  itu  fasilitas  wisata,  Dinas  Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palangka Raya juga sebagai memfasilitasi dalam  penguatan  SDM  masyarakat  di  Sei  Gohong  hal  ini  dilakukan  dengan  cara mengadakan  pelatihan  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  lokal  dalam mengelola destinasi wisata. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa benar pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata bertindak sebagai fasilitator.

## Swasta Sebagai Penyedia dan Penyelenggara Jasa
Sektor Swasta  yang terlibat sebagai penyedia dan penyelenggara jasa di  area sekitar wisata sei gohong salah satunya  adalah Bougenville Villa. Bougenville Villa merupakan tempat  penginapan ekslusif di  Sei  Gohong dengan nuansa alam  modern. Namun  untuk  saat  ini  pihak  villa  masih  belum  ikut  terlibat  secara  langsung  dalam pengelolaan  wisata  di  Sei  Gohong.  Berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti  menilai bahwa  benar  adanya  pihak  swasta  sebagai  penyedia  dan  pelenggara  jasa  dalam kegiatan pariwisata. Jasa yang ditawarkan merupakan tempat penginapan/ villa yang ada  dekat  dengan  area  wisata  Sei  gohong.  Swasta  dalam  menyediakan  beberapa fasilitas atau akomodasi dan jasa yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

## Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Destinsi Wisata
Partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  destinasi  wisata  Sei  Gohong  (Sei Batu)  diwujudkan  dengan  adanya  suatu  Kelompok  Sadar  Wisata  atau  Pokdarwis. Walaupun  tidak  semua  masyarakat  bergabung  dalam  Kelompok  Sadar  Wisata. Kelompok  tersebut  didirikan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  peran  serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Sei Gohong. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Sei Gohong yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepedulian dalam  mengembangkan  dan  membangun  wisata  sei  gohong.  Pokdarwis  Sei  Gohong memiliki  peran    di  antaranya  sebagai  penggerak  dalam  mendukung  pariwisata, pengembangan  potensi  wisata  yang  dimiliki  di  daerahnya,  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  di  sekitar  lokasi  pariwisata  mengenai  pentingnya  keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menjaga serta mengembangkan objek wisata yang ada  dan  manfaatkannya  bagi  kesejahteraan  masyarakat  sekitar.  Dengan  adanya
Kelompok  Sadar  Wisata  ini  merupakan  bentuk  partisipasi  aktif  dari  masyarakat. Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  menilai  bahwa  benar  adanya  partsisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  wisata  dilihat  dari  keterlibatan  masyarakat  sebagai bagian  dari  pokdarwis.  Pokdarwis  di  Sei  Gohong    sebagai  penghubung  antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal koordinasi pengelolaan fasilitas wisata dan pedagang  yang  berjualan  di  sekitar  obyek  wisata  dalam  melaksanakan  perannya sudah berjalan dengan baik.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Wisata
Dinas  Pariwisata  Kota  Palangka  bersama  dengan  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis)  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata  sei  gohong  tentu  tidak  lepas  dari faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat.  adapun  faktor-faktor  tersebut  sebagai berikut:

## Dana
Dana merupakan hal  yang menentukan dalam terselenggaranya program atau kegiatan  dalam  pengelolaan  wisata.  Tanpa  adanya  dana  yang  memadai  maka program-program yang telah dirancangkan akan sulit dijalankan secara optimal. Agar terlaksananya  pembangunan  pariwisata  tentunya  pemerintah  harus  menyediakan anggaran  yang sesuai dengan kebutuhan pariwisata. Anggaran  yang diperoleh untuk pembangunan  wisata  ini  diperoleh  dari  APBN  yaitu  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) yang kemudian digunakan secara maksimal oleh Dinas Pariwisata. Namun anggaran juga  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pembangunan  pariwisata  karena  terbatasnya anggaran.  Sehingga,  dengan  terbatasnya  anggaran  yang  dimiliki  Dinas  Pariwisata Kota  Palangka  Raya  akan  menyebabkan  terhambatnya  suatu  kegiatan,  khususnya dalam  pengembangan  pariwisata  yang  membutuhkan  pembangunan  fasilitas infrastruktur.  Sehingga  dilaksanakan  hanya  bersifat  insidental  dan  tidak  dilakukan secara rutin.

## Sumber Daya Manusia
Keberadaan  SDM  berperanan  penting  dalam  pengembangan  pariwisata, karena SDM pariwisata merupakan seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  mewujudkan  terciptanya kepuasan  wisatawan  serta  berdampak  positif  terhadap  ekonomi,  kesejahteraan  dan kelestarian  lingkungan  hidup  dan  budaya  di  suatu  kawasan  wisata.  SDM  dalam pengelolaan  destinasi  wisata  Sei  Gohong  dapat  dibilang  cukup  baik  dilihat  dari orang-orang  (pihak  Dinas)  yang  mengatur  kegiatan  maupun  merancang  program- program  yang  akan  dijalankan,  yang  kemudian  program  itu  dilaksanaan  bersama- sama dengan masyarakat wisata Sei Gohong melalui Pokdarwis.
Namun SDM masyarakat Sei gohong juga perlu ditingkatkan, karena sumber daya  manusianya  dinilai  masih  kurang  terutama  dalam  keterampilan  masyarakat. Perlu  adanya  kegiatan  rutin  dalam  pemberdayaan  masyarakat  dalam  meningkatkan kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat
mengembangkan  diri  secara  mandiri  baik  di  bidang  pariwisata.  Sei  Gohong  saat  ini belum ada masyarakat yang bisa membuat seperti souvenir khas Sei Gohong.

## KESIMPULAN
Dalam governance relasi  dapat  dilihat  dari  adanya  interaksi  antara pemerintah,  masyarakat  dan  swasta.  Dalam  pengelolaan  destinasi  wisata  di  Sei Gohong  interaksi  ketiga stakeholder ini  dapat  dilihat  dari  pemerintah  sebagai fasilitator,  swasta  sebagai  penyedia  dan  penyelenggra  jasa  dan  masyarakat berpartisipasi  dalam  pengelolaan  wisata.  Pemerintah  sebagai  fasilitator  pada  wisata Sei Gohong membangun fasilitasi yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan wisata. Swasta  dalam  penyedia  dan  penyelenggara  jasa  menyediakan  fasilitas  menginapan yaitu  villa  guna  menyediakan  jasa  yang  sifatnya  belum  dipenuhi  oleh  pemerintah daerah.  Sedangkan  masyarakat  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata dengan  membentuk  Kelompok  Sadar  Wisata  sebagai  bentuk  dari  kepedulian  akan adanya  potensi  pariwisata  didaerahnya  serta  pengelolaan  tempat  wisata  sei  gohong dikelola  langsung  oleh  Kelompok  Sadar  Wisata.  Namun,  kondisi  kerjasama/ kemitraan  yang  terjalin  antara  pemerintah  daerah  dan  pihak  swasta  di  Sei  Gohong dalam  pengelolaan  wisata  masih  belum  diterapkan  secara  maksimal.  Karena  masih ada  pengusaha  (Swasta)  yang  belum  terlibat  secara  langsung  dalam  pengelolaan destinasi  wisata  di  Sei  Gohong.  Saat  ini  pengelolaan  destinasi  wisata  sei  gohong dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  S.  2012.  Pola  Relasi  Sosial  Degan  Buruh  Tani  Dalam  Produksi  Pertanian. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara.
Bagyono. 2007. Pariwisata dan Perhotelan.  Bandung : Alfabeta Davey,  Kenneth  J.  1998.  Pembiayaan  pemerintah  daerah,  Praktek-Praktek
Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Kerja. Jakarta: UI Press
Djaslim  Saladin.  2004.  Manajemen  Pemasaran  Analisis,  Perencanaan,  Pelaksanaan dan Pengendalian. Edisi Ketiga. Bandung : CV. Linda Karya
Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko. 1984. Struktur Dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta : Rajawali.
Fandeli,  Chafid.  1995.  Dasar-Dasar  Manajemen  Kepariwisataan  Alam.  Yoyakarta: Liberty Offset.
Fandeli.  (2000).  Study  Potensi  Kawasan  dan  Pengembangan  Ekowisata  Di  Tual Kabupaten Maluku Tenggara.
Hadiwinata,  Bob Sugeng. 2007. Good Governance;  Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi,  Civil  Society,  dan  Kepemerintahan.  Bandung:  Universitas Padjajaran
Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Karyono, A. Hari. 1997. Kepariwisataan. Jakarta : Grasindo.
Koiiman,  J.  1993.  Modern  Governance  :  New  Government  Society  Intertions. London : Sage Publictions.
Manullang, M. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE Mappi, S. Andi. 2001. Cakrawala Pariwisata. Balai Pustaka. Jakarta. Mardi, Zaenal. 2003. Menggali Konsep Pengembangan Pariwisata berbasis Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Pariwisata, STIEPAR YAPARI-AKTRIPA. bandung.  Pp. 11 - 21. Nomor: iSSN 1411-3236
Marpaung, Happy. 2002. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung : Alfabeta Nuryanti, W., & Hwang, W. G. (Eds). 2002. Private And Public Sector Partnership In Tourism  Development.  In  Eas  Asia  Inter-Regional  Tourism  Forum. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Oakley, Peter, et al. 1991. Project With People The Practice Of Partisipation In Rural Development. General: International Labour Office.
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  10  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Permana, H. Dian. 2019. Palangka Raya Tonjolkan Dua Destinasi Wisata Unggulan. Diambil dari situs https:www.borneonews.co.id
Pinata  G,  Gayatri  PG.  2005.  Sosiologi  Pariwisata:  Kajian  Sosiologis  Terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Pariwisata. Jogjakarta: Andi Offset.
Pitana, I G. & Diarta, I K. S. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Rhama,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik  Untuk  Ekowisata  di  Kalimantan  Tengah: Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. JISPAR , 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U Rhama,  B.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang
Pariwisata di Kalimantan Tengah. JISPAR , 2(2), 18-23.
doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
Rhama,  B.  (2014).  Hubungan  Antara  Nilai  Yang  Dimiliki  Stakeholder  Terhadap Pengembangan  Kebijakan  Ekowisata  Pada  Taman  Nasional  Di  Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama,  B.  (2018).  The  Analysis  of  the  Central  Kalimantan  Tourism  Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. Policy & Governance Review , 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
Rhama, B. (2019). Psychological Costs on Tourism Destination. Journal of Advanced Management Science , 7(3), 100-106. doi: 10.18178/joams.7.3.100-106 Rhama,  B.  (2020).  The  Human  Resource  Policy  of  Tourism  in  Indonesia. Opción , 36(26), 3142-3162
Rhama,  B.  (2020).  The  meta-analysis  of  Ecotourism  in  National  Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9(1), 1-17. Rhama,  B.  and  Reindrawati,  D.  Y.  (2019).  Geotour  Guide  Competency  in  the Context of Safety Management. Opción , 35(24), 885-899. .
Rhama, Bhayu. 2019. Taman Nasional dan Ekowisata . Yogyakarta: PT. Kanisius
Riani MW. 2012. Mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di Kota  Bandar  Lampung  dan  sekitarnya  Provinsi  Lampung.  [skripsi].  Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi  Daearh  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  Dan  Efisien  Mellui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan . Bandung : Mandar Maju. Sedarmayanti. 2003.Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi  Daearh  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  Dan  Efisien  Mellui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju.
Setiadi.  2013  dalam  Tejokusumo,  B.  2014.  Dinamika  Masyarakat  Sebagai  Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Jurnal Universitas Negeri Malang, V(3).
Spillane, James. J. 1991. Ekonomi dan Pariwisata: Sejarah dan Prosepeknya. Subаdrа,  I  Nеngаh.  2006.  Еkowisаtа  Hutаn  Mаngrovе  dаlаm  Pеmbаngunаn Pаriwisаtа Bеrkеlаnjutаn: Studi Kаsus di Mаngrovе Informаtion Cеntеr, Dеsа Pаmogаn,  Kеcаmаtаn  Dеnpаsаr  Sеlаtаn,  Kotа  Dеnpаsаr.  S2  Kаjiаn Pаriwisаtа. Bаli: Univеrsitаs Udаyаnа.
Sugiyono.  2015.  Metode  penelitian  kuantitatif  kualitatif  dan  R  &  D.  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2015. Metode  penelitian  kuantitatif  kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung: Alfabeta.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh.  2017.  Kemitraan  Dan  Model-Model  Pemberdayaan. Yogyakarta: Grava Media.
Sumarto.  2003.  Inovasi,  Partisipasi  Dan  Good  Governance.  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia.
Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Sunaryo,  B.  2013.  Kebijakan  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata,  Konsep  dan Apliksinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta : ANDI Tjokroamidjojo,  Bintoro.  2000.  Good  governance.  Paradigma  Baru  Manajemen Pembangunan. Jakarta : UI press.
Tri  Widodo  W.  Utomo,  Materi  Diklat  Manajemen  Pemerintahan  :  Pengembangan Kerjasama  Pemerintah  dengan  Masyarakat  dan  Swasta  dalam  Pembangunan Daerah. LAN RI.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah
Wibowo,  S.  Andikha.  2016.  Analisis  Potensi  Pengembangan  Objek  Wisata  Alam Kabupaten  Kolaka  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Jurnal  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wrihatnolo,  Randy  R  dan  Riant  Nugroho  Dwidjowijoto.  2007.  Manajemen Pemberdayaan. PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Yoeti, O.A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.